## MEDIA RADIO SEBAGAI PUBLIC SPHERE DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

## Tita Melia Milyane
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
Abstrak: tulisan  ini  menggambarkan  fenomena  radio  di  Indonesia  yang mengalami  kebangkitan  sejak  runtuhnya  pemerintahan  orde  baru  dan  munculnya demokrasi  masyarakat  serta  kebebasan  berpendapat  dan  juga  kebebasan  pers. Meski  demikian,  dari  sekitar  948  radio  di  Indonesia  yang  terdiri  atas  750  radio komersil  berlisensi,  146  radio  yang  dikelola  oleh  pemerintah  dan  52 stasiun  radio RRI,  hanya  sekitar  35  stasiun  radio  saja  yang  menyelenggarakan  penyiaran  opini publik  atau  menyediakan  ruang  publik  bagi  pendengarnya.  Padahal  radio  yang memiliki  kekuatan  sebagai  media  massa  yang  terspesialisasi,  memiliki  karakter mengangkat  kearifan  lokal,  termasuk  berbagai  permasalahan  di  masyarakat  yang sifatnya lokal.
Kata Kunci: Radio. Public Sphere, Opini Publik
Abstract: This paper describes the phenomenon of radio in Indonesia is experiencing a revival since the collapse of the new order and the emergence of democratic society and freedom of opinion and freedom of the press. However, of the approximately 948 radio in  Indonesia  which  consists  of  750  licensed  commercial  radio  ,  radio  146  which  is managed by the government and 52 radio station RRI , only about 35 radio stations are broadcasting  organizes  public  opinion  or  provide  a  public  space  for  the  listener.  Yet radio  has  the  power  as  a  specialized  mass  media  ,  have  raised  the  character  of  local knowledge , including the various problems in society that are local.
Keywords: Radio, Public Sphere, Public Opinion

## Pendahuluan
Media  radio  merupakan  salah satu  media  komunikasi  massa  yang memiliki  audiens  dengan  karakteristik yang  khas.  Sifat  radio  yang  berdaya langsung, dan terbatas, memiliki keunggulan  diantaranya  yakni  dapat mengeksplore  kearifan  lokal.  Dengan berbagai  program  yang  diharapkan dapat  menarik  loyalitas  audiens,  radio
berlomba dengan media massa lainnya dengan tujuan penciptaan dan pengembangan  akan  dunia  hiburan dan informasi.
Kini  muncul  tren  dikalangan industri  radio  untuk  meraup  audiens yang  selama  ini  jarang  tersentuh  dari sisi  pengembangan  kognisi  audiens yakni  informasi  atau  berita.  Berita sendiri  memiliki  beragam  bentuk,
mulai  dari hard  news,  soft  news, feature, investigative news, dll. Adapun bentuk pengembangan program  di  radio  sudah  mulai  ada pergeseran,  dari  yang  tadinya  hiburan menjadi  informatif.  Dari  penyiaran berita yang monolog seperti pada hard news  menjadi  dialog  atau  interaktif seperti pada program talkshow .
Program Talk Show pada media radio  berkembang,  mulai  dari  citizen journalism  sampai  kepada  penyediaan ruang  publik  atau public  sphere radio dengan  program  pembentukan  opini publik bagi audiens. Realita
mengindikasikan  bahwa  media  radio yang  ’berani’  menyediakan  ruang publik dalam program acaranya, terbukti dapat menarik pengiklan lebih banyak dari radio  yang tidak memiliki program  tersebut  dan  yang  terpenting adalah radio tersebut memiliki karakteristik pendengar yang khas dan loyal.
Public  Sphere dalam  Penyiaran Radio
Ruang  Publik  atau  dikenal dengan  istilah public  sphere dalam penyiaran radio muncul kembali setelah  terjadinya  ruang  penyempitan atau bahkan kecenderungan
terhapuskannya  ruang  publik  dari penyiaran  radio  di  Indonesia.  Hal  ini menggejala  dan  bahkan  sempat  hilang sama  sekali  pada  masa  pemerintahan orde  baru,  dimana  radio  bukan  hanya tidak  diperbolehkan  membuat  berita sendiri, bahkan radio sama sekali tidak memiliki  ruang  untuk  menciptakan dan mengembangkan program beritanya, radio hanya boleh melakukan relay melalui  stasiun  radio pemerintah  saat  itu  yakni  Radio Republik Indonesia (RRI).
Awalnya  istilah  ruang  publik populer  di  Eropa  sebagai  ruang dimana  beberapa  anggota  masyarakat berkumpul dan membicarakan permasalahan  yang  sifatnya  privat tetapi  dibicarakan  dalam  kelompok, hal  ini  biasanya  berlangsung  di tempat-tempat tertentu seperti di clubs atau di Indonesia saat itu dilakukan di warung kopi.  Menurut  John B. Tompson, bahwa ruang publik sebagai ruang  temu  gagasan  dan  tempat  bagi individu berdialog dalam setting sosial budaya  lokal,  sebagai  partisipan  yang setara  dalam  perbincangan  langsung ( equal  participants  in  a  face  to  face communication) (Masduki, 2003:20).
Sejatinya,  radio  sebagai  media komunikasi  massa  memang  ruang
publik  yang  memiliki  akses  luas,
berinteraksi dengan beragam kepentingan  publik  dalam  spektrum frekuensi yang daya jangkaunya terbatas.  Karena  keterbatasan  ini, maka kepentingan publik yang muncul dalam  media  radio  lebih  kepada perkembangan kearifan lokal, termasuk perkembangan dan pertumbuhan  sosial,  ekonomi,  hukum, politik  dan  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat secara locally.
Penciptaan  dan  pemberdayaan media sebagai ruang publik menguntungkan secara finansial, menciptakan  brand  image  tersendiri, menciptakan  kondisi  pendengar  yang loyal dan  berpeluang menduduki program berrating atas. Namun pertanyaannya,  mengapa  tidak  semua radio  mampu  menciptakan  ruang publik dalam berbagai program siarannya? Barangkali ini ada kaitannya  dengan  kekhawatiran  akan kebangkrutan media penyiaran sebagai public sphere bila dihubungkan dengan  regulasi  penyiaran  yang  ada. Perumusan  UU  Penyiaran  pengganti UU  24/1997  di  DPR  antara  tahun 2000-2002  dimana  Undang-Undang pengganti ini dianggap mengarah pada upaya  refedolisasi  dan  privatisasi
bentuk  lembaga  penyiaran  secara paripurna  di  Indonesia  (Masduki, 2003:21).  Disebutkan  bahwa    hanya RRI dan radio komersil yang diperbolehkan memiliki bentuk penyiaran  alternatif,  sedangkan  diluar kategori seperti radio komunitas, tidak diperbolehkan. Pengelola radio khawatir,  bila  ini  benar-benar  terjadi maka  reformasi  kebebasan  pers  akan terhambat dan media radio hanya akan dikuasai  oleh  kelompok  media  pro kapitalis.  Meskipun  hingga  kini,  hal tersebut  tidak  pernah  terbukti,  namun hanya  beberapa  radio  di  Indonesia yang  ’berani’  memfungsikan  dirinya sebagai  public  sphere,  selebihnya masih  berkutat  dalam  kegiatan  jasa hiburan dan informasi ringan.
Masduki (2003:21) mengatakan bahwa  pada  prinsipnya,  semua  bentuk lembaga  penyiaran  berhak  mengisi ruang frekuensi, sejauh meemnuhi tiga komponen, yaitu pemenuhan kesenangan publik ( public convenience ), pemenuhan kepentingan publik ( public interest ) dan pemenuhan hak publik ( public necessity ).  Toby  Mendel  dari  article 19 menilai,
penyelenggaraan penyiaran  harus  selalu  didasarkan pada  proses  penciptaan,  pemeliharaan
iklim  kebebasan  dan  kemerdekaan berpendapat,  termasuk  di  dalamnya bebas mencari, menerima serta
menyampaikan informasi dan pemikiran yang
berdasarkan kedaulatan,  HAM  dan  kesejahteraan rakyat (Masduki, Majalah Gong, Edisi 33/2002).
Dalam  ruang  publik  di  media, audiens  memiliki  kebebasan  untuk membicarakan kegiatan dan pemikiran untuk  kepentingan  masyarakat  luas, bukan  untuk  kepentingan  pribadi  dan golongan  semata.  Memang  pengelola radio  memiliki  tantangan  cukup  berat dalam  menciptakan public  sphere dalam program acaranya, selain dibutuhkan  sumber  daya  manusia dengan  skill  khusus,  pengelola  pun harus  memiliki  daya  juang  cukup tinggi agar dapat bertahan dan menjadi media  radio  yang  mampu  mengelola konflik yang kemungkinan besar muncul setiap waktu.
Dalam  ruang  publik  di  media radio,  audiens  dapat  membicarakan berbagai permasalahan sosial, pertumbuhan  ekonomi,  pemberantasan kriminalitas  dan  penegakkan  hukum, kasus-kasus  korupsi,  pemberantasan kemiskinan  dan  buta  huruf,  perbaikan mutu  kesehatan  dan  sampai  pada
politik praktis yang terkadang dilancarkan  oleh  sekelompok  atau beberapa  kelompok  pendengar.  Ruang publik  di  radio  juga  rentan  akan konflik antar individu ataupun golongan  yang  bisa  muncul  dan menyeret seseorang pada kasus hukum.  Untuk itu,  selain  sumber  daya manusia  yang  solid,  radio  yang menyediakan public  sphere dalam programnya  harus  menjaga  ketat  etika jurnalistik yang berlaku.

## Opini Publik
Opini publik biasanya terbentuk  jika  ada  suatu  permasalahan yang  sifatnya  kontroversial  atau  tidak umum.  Opini  publik  terdiri  dari  kata opini  dan  publik.  Opini  menurut kamus  besar  Bahasa  Indonesia  berarti pendapat. Dalam kehidupan keseharian,  kita  sering  mengeluarkan pendapat.  Dengan  pendapat  itu,  kita mencoba  mencari  akar  permasalahan dan  mencoba  memecahkan  persoalan itu.  Menurut  Irish  dan  Prothro,  opini merupakan  sesuatu  yang  ada  dalam pikiran  kita  yang  sudah  dinyatakan atau sudah mengalami proses komunikasi.  Sedangkan  sesuatu  yang ada  dalam  pikiran  kita  atau  perasaan yang belum dinyatakan disebut sikap.
Moore  (2004:  55)  berpendapat akar  dari  proses  pembentukan  opini adalah  sikap (attitude) .  Sikap  adalah perasaan  atau  suasana  hati  seseorang mengenai  orang,  organisasi,  persoalan atau  objek.  Sikap  menggambarkan predisposisi seseorang untuk mengevaluasi masalah kontroversional dengan  cara  menyenangkan  ataupun tidak  menyenangkan.  Secara  singkat, sikap  adalah  suatu  cara  untuk  melihat situasi. Sikap yang diungkapkan adalah opini. Latar belakang kebudayaan, ras, dan agama seringkali menentukan  sikap  seseorang.  Sama halnya  dengan  R.P  Abelson  (dalam Ruslan 1999) bahwa untuk memahami proses  pembentukan  opini  seseoang dan publik berkaitan erat dengan sikap mental (Attitude), persepsi
(persepstion) yaitu  proses  pemberian makna dan hingga kepercayaan tentang sesuatu (belief).
Menurut  Sunarjo  (1984),  opini, sikap, perilaku, tidak dapat dipisahkan satu  sama  lain.  Ada  beberapa  konsep yang dikemukakan oleh Sunarjo
(1984) tentang opini yaitu:
1. Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka ( overt ) terhadap  suatu  persoalan  atau
issu  ataupun  jawaban  yang dinyatakan  berdasarkan  kata- kata  yang  diajukan  secara tertulis ataupun lisan.
2. Sikap  atau attitude adalah reaksi seseorang  yang  mungkin sekali  terbuka/terlihat,  akan tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan/ diperlihatkan,  karena  itu  tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan  atau  diperlihatkan, karena  itu  dinyatakan  bahwa sikap  atau attitude reaksi  yang tertutup ( covert ).
3. Biasanya sikap seseorang mencerminkan sekaligus pendapatnya secara implisit.
4. Opini  merupakan  pernyatan yang  diucapkan  atau  tertulis, maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk  merespon  secara  positif atau  negatif  kepada  seseorang tertentu, objek atau situasi yang tertentu pula.
5. Opini dianggap sebagai
jawaban  lisan  pada  individu yang memberi
respon
(tanggapan)  kepada  stimulus dimana  dalam  situasi/keadaan
yang  pada  umumnya  diajukan suatu pertanyaan.
6. Keyakinan  merupakan  sikap dasar  seseorang  yang  biasanya bertujuan mencapai cita- citanya, memecahkan suatu
persoalan  ataupun  mewujudkan suatu rencana.
Opini bisa saja berubah.
Perubahan  opini  bisa  terjadi  karena beberapa  alasan  seperti  pengalaman baru,  munculnya  pemahaman  baru yang menggoyahkan opini lama, munculnya  persepsi  dan  kesadaran baru,  terkadang  pengembangan  opini baru  itu  berasal  dari  opini  yang sebelumnya pernah ditolaknya. Koreksi  opini  akan  mengakibatkan perubahan sikap yaitu:
1. Opini yang berisi atau berwujud ide dan gagasan
2. Opini  tentang  keyakinan  atau ideologi
3. Opini yang berupa pemikiran
4. Opini sebagai frame of
reference ,  yakni  opini  yang berdasarkan  pada  pengalaman pribadi  dan  pengalaman  orang lain
Selain  itu,  ada  opini  umum yang  sifatnya  lebih  kuat  mengakar  di masyarakat.  Biasanya  opini  umum mengakar  pada  tradisi  serta  adat istiadat,  berkembang  dari  dahulu sampai  sekarang  dan  diterima  tanpa adanya  kritik  dari  generasi  lama kepada  generasi  berikutnya.  Opini umum juga biasanya berdasarkan pada nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi-sanksi sosial, sehingga bila ada anggota masyarakat yang mempersoalkannya berarti dia mempersoalkan  kaidah-kaidah  sosial yang  sudah  lama  terbangun  dan diterima secara hukum ada setempat.
Menurut  Persatuan  Radio  Siaran Swasta  Nasional  Indonesia  (PRSSNI) dalam Standar Profesional Radio Siaran, bahwa  opini  adalah  segala  bentuk pendapat  dan  tanggapan  atas  peristiwa, masalah, gagasan, cita-cita atau prakiraan, dalam wujud:
1. Komentar
2. Analisis Berita
3. Editorial
Komentar  dan  analisis  berita merupakan  opini  dari  pihak  luar manajemen  stasiun,  sedangkan editorial  adalah  pendapat  resmi dari manajemen stasiun. Editorial adalah  tanggung  jawab  stasiun
sepenuhnya, sedangkan tanggung jawab  komentar  dan  analisis berita  selain  dipegang  stasiun juga dibebankan pada para kontributor. Komentar dan
analisis  berita  ditandai  dengan pengungkapan nama penulis secara  jelas.  Informasi  yang disampaikan komentar dan analisis  berita  dapat  dibedakan dimana  analisis  berita  memberi penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam dari
sebanyak  mungkin  aspek  serta sudut pandang yang ada,
sedangkan komentar relatif hanya dari  satu  atau  beberapa  sudut pandang tertentu saja.
Program opini harus
memenuhi ketentuan sebagai
berikut: 1. Program yang menampilkan  berita  dan opini  dalam  satu  paket harus memiliki pemberitahuan terlebih dahulu  yang  membuat pendengar dapat mengidentifikasi  masing- masing  atau  diberi  ’sekat pembeda’ antarkeduanya. 2. Pembicara,  penulis  dan sumber lain untuk
komentar,  analisis  berita harus  dapat  diidentifikasi dengan jelas.
3. Manajemen  radio  harus memastikan  bahwa  orang yang  menangani  program opini memiliki kemampuan, keahlian, kualifikasi  serta  diberi wewenang untuk
melakukannya.
4. Manajemen  radio  harus memastikan bahwa
program  opini  disajikan hanya  untuk  memenuhi kepentingan  masyarakat pendengar.
5. Isu  yang  kontroversial dalam  masyarakat  harus disajikan  dalam  program opini  secara  adil,  dan tidak  memihak.  Radio dalam hal ini berkewajiban untuk
menyediakan  kesempatan bagi  beragam  pandangan dari  orang-orang  yang qualified .
6. Serangan
terhadap pribadi,  penghinan  dan
pelecehan tidak diperkenankan masuk dalam  materi  program opini. 7. Manajemen  radio  harus menghindari serangan terhadap sesama broadcaster atau  stasiun
lain karena hal itu merupakan  aktivitas  yang tidak etis.
8. Bahasa  yang  digunakan dalam program opini harus sopan, tidak vulgar, cabul dan menghasut.
9. Sebagai
usaha perlindungan terhadap stasiun  radio,  program opini harus memiliki
bukti siar berupa rekaman yang harus disimpan sekurang-kurangnya selama 90 hari pengudaraannya. Sedangkan  menurut  Burgadus,
seringkali  pendapat  atau  opini  hanya merupakan  penjelasan  tentang  sikap yaitu pada umumnya untuk membenarkan  sikap.  Misalnya  dalam iklan  rokok  tertera  jelas  peringatan bahwa  merokok  dapat  menyebabkan
serangan jantung, impotensi dan gangguan  pada  janin.  Namun  jumlah perokok  tidak  pernah  berkurang  bahkan semakin bertambah. Hal ini tejadi karena ada  alasan  pembenaran  dari  para perokok  bahwa  rokok  diantaranya  dapat menghilangkan stress. Tentu alasan yang tidak masuk akal untuk orang yang tidak merokok,  tapi  itulah  faktanya.  Iklan rokok  dan  peredarannya  juga  semakin marak  karena  disisi  lain,  kesadaran untuk  berhenti  merokok  tidak  kalah rendah  dengan  kesadaran  pemerintah sendiri  untuk  mencari  upaya  lain menambah pendapatan negara dari unsur non rokok misalnya.
Dengan  demikian,  opini  publik merupakan  sekumpulan  pendapat  atau opini  dari  berbagai  individu  atau kelompok yang dikolaborasikan menjadi satu  terhadap  suatu  masalah  atau pendapat yang berkembang di masyarakat. Opini publik muncul apabila ada  permasalahan  dalam  masyarakat yang  meimbulkan  perdebatan  dan  setiap individu  atau  kelompok  mengutarakan pendapatnya.  Suatu  permasalahan  atau isu  yang  berkembang  di  masyarakat dapat  berubah  menjadi  suatu  opini publik juga tidak lepas dari peran media massa  baik  cetak,  media  elektronik maupun  media  interaktif  lainnya  seperti
internet.
Media massa memang merupakan  media  komunikasi  yang efektif  dalam  kegiatan  berkomunikasi karena  daya  jangkaunya  yang  luas  dan serentak  dalam  waktu  bersamaan,  tidak terbatas oleh waktu dan tepat waktu.
Menurut  D.W.  Rajeki  (Ruslan, 1999),  ada  tiga  komponen  yang  dapat membentuk pendapat umum yang dikenal  dengan  istilah  ABC of  attitude yaitu:
1. Komponen  A: Affect (perasaan atau  emosi).  Komponen  ini berkaitan  dengan  rasa  senang, suka,  sayang,  takut,  benci  dan lain sebagainya. Kemudian
komponen afektif tersebut merupakan
evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang  secara  emotif  (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian yaitu baik atau buruk.
2. Komponen B; Behaviour (tingkah  laku).  Komponen  ini lebih menampilkan tingkah laku  atau  perilaku  seseorang,
misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak dan sebagainya.  Jadi  merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang
secara  aktif  untuk  melakukan tindakan  atau  berprilaku  atas suatu reaksi yang sedang dialaminya.
3. Komponen C: Cognition (pengertian atau nalar). Komponen  kognisi  berkaitan dengan  penalaran  seseorang untuk  menilai  suatu  informasi, pesan,  fakta  dan  pengertian yang
berkaitan dengan
pendiriannya.  Komponen  ini menghasilkan  penilaian  atau pengertian dari seseorang berdasarkan penilaian atau rasio atau kemampuan nalarnya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek
kemampuan intelektualitas seseorang  yang  berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Opini publik memang memiliki kedudukan penting di dalam masyarakat, termasuk dalam
penyiaran  media  massa.  Menurut Ruslan (1999), opini publik memiliki pengaruh dan sifat yaitu:
1. Opini publik dapat memperkuat undang-undang  dan  peraturan lainnya.  Banyak  permasalahan yang diputuskan setelah mendengarkan opini dari
masyarakat yang terkumpul
atau  dipersepsi  oleh  media massa.
2. Opini publik merupakan
pendukung moril dalam masyarakat.
3. Opini publik adalah pendukung ekistensi lembaga-lembaga
sosial. Media Radio Sebagai Public Sphere di

## Indonesia
Di Indonesia, fenomena tersedianya  media  radio  yang  memiliki ruang publik
dalam program- programnya  mulai  muncul  sekitar  tahun
1998, bertepatan dengan awal munculnya masa reformasi yang berbarengan dengan kebebasan berpendapat  dan  kebebasan  pers.  Bila semula media-media radio semasa pemerintahan  orde  baru  ditekan  dengan peraturan yang tidak membolehkan radio membuat berita sendiri, termasuk memuat program-program yang menggalang  opini  masyarakat,  maka runtuhnya pemerintahan orde baru seperti  angin  segar  bagi  media  massa dan pers.
Internews Indonesia, sebuah lembaga  internasional  yang  digandeng oleh  USAID  menyatakan  bahwa  radio
menawarkan cara murah untuk memberitakan  berita  lokal,  berita  yang relevan  dengan  masyarakat,  terutama  di daerah  terpencil  yang  tidak  terlayani oleh media cetak dan televisi. Radio juga merupakan  media  yang  efektif  untuk meningkatkan  keterlibatan  warga  dalam proses  politik,  yang,  pada  gilirannya, akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah  lokal  dan  nasional. Dengan memungkinkan orang untuk memperoleh informasi dari media lokal, pembentukan opini  melalui  sistem  arus  informasi bottom-upmulai terjadi setelah runtuhnya era orde baru.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan,  bahwasanya  di  Indonesia ditemukan  sekitar  35  radio  independen yang  diantaranya  menyediakan  ruang publik.  Radio-radio  tersebut  terpecah kedalam beberapa jenis radio yakni radio penyiaran komersil dan radio komunitas. Ini  memang  tidak  sebanding  jika dibandingkan  dengan  jumlah  radio  di tanah  air  yang  berjumlah  sekitar  750 stasiun komersial berlisensi dan sejumlah besar stasiun  masyarakat tanpa izin,  selain  52  stasiun  RRI  milik  negara dan  146  stasiun  dioperasikan  oleh pemerintah daerah dan lokal
(Timberman 2003). Perbandingan
tersebut  digambarkan  dalam  bagan berikut ini.
Dari  jumlah  tersebut,  radio indepeden  yang  menyediakan ruang  publik  dalam  program penyiarannya  hanya  35  stasiun radio, digambarkan sebagai
berikut:
Dengan  demikian  bias  dikatakan bahwa  terbanyak  radio  di  Indonesia menyiarkan program penyiaran
hiburan  dan  informasi  yang  sifatnya non  interaktif.  Sedangkan  radio  yang menyediakan  ruang  publik  dimana audiens  berinteraksi  dan  beropini hanyalah berjumlah sekitar 3,7 %.

## Simpulan
Radio sebagai media massa yang dapat mempersuasi khalayaknya memiliki  peranan  signifikan  dalam mencerdaskan
masyarakat dan membangun  advokasi  pada  masyarakat. Sejak runtuhnya pemerintahan orde baru dan mulai  bangkitnya  reformasi, diiringi dengan  kebangkitan  kebebasan  pers  dan berpendapat.  Media  radio  yang  paling mendapat  tekanan  saat  pemerintahan orde  baru  karena  aturan  yang  dibuat demikian  represif  diantaranya  larangan radio  membuat  berita  sendiri  dan  radio hanya  berfungsi  sebagai  media  hiburan semata,  seakan  menemukan  jati  dirinya kembali. Radio mulai bangkit,
menggeliat dan berperan dalam pembentukan demokrasi di Indonesia.
Kebutuhan masyarakat akan
informasi  yang  benar,  maka  beberapa radio  mulai  membuat  program-program penyiaran  yang  berisi  informasi  dengan

## Radio Di Indonesia
komersil berlisensi Stasiun dioperasikan oleh pemerintah RRI

## Perbandingan jumlah radio
dengan radio ber'public sphere'
jumlah total radio radio penyedia public sphere
gaya  monolog  seperti  berita-berita  hard news,  talkshow  bahkan  sampai  pada pembentukan  opini  public.  Dari  948 radio  yang  terdiri  atas  750  radio komersil  berlisensi,  52  stasiun  RRI  dan 146 radio dibawah pengelolaan pemerintah,  hanya  35  stasiun  radio  saja atau  sekitar    3,7  %    yang  menyediakan diri  sebagai  media  public  sphere  atau ruang publik bagi audiensnya.
Rendahnya jumlah radio yang menyediakan  ruang  public  di  stasiunnya disinyalir  karena  kekhawatiran  akan kehilangan pendengar, kekhawatiran
berkurangnya  jumlah  pengiklan,  riskan terhadap  konflik  yang  mungkin  muncul dan ketidaksiapan sumber daya manusia.
Daftar Pustaka:
Hennessy,  Bernard. 1990.  Pendapat umum Edisi Keempat . Erlangga: Jakarta Moore,  Frazier.  H.  2004. Humas Membangun  Citra  dengan  Komunikasi.
PT. Remaja
Rosda Karya: Jakarta
Ruslan, Rosadi. 1999 . Manajemen
Humas  dan  Komunikasi  Konsepsi  dan
Aplikasi.
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional. 2002.  Standar  Profesional  Radio Siaran. Nuansa.