Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar

## Rahmad Nanda Nicola*, Muhammad Saleh
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*Nandanicola85@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  GRDP,  capital  expenditure,  and population on local tax revenues in Banjar Regency and to determine what factors are the  most  dominant  influencing  local  tax  revenues  in  Banjar  Regency.  This  type  of research is quantitative research using secondary time series data. The research location is in the qBanjar Regency, and the data that has been obtained is then carried out with multiple linear regression analysis using SPSS 26. The results of this study indicate that partially, GRDP, capital expenditure, and population have a significant effect on local tax revenues in Banjar Regency, GRDP, spending Capital, and people have a substantial impact on local tax revenues in Banjar Regency and the most dominant variable affecting local tax revenues is population.
Keywords: GRDP; Capital Expenditure; Population; Local Taxes.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  PDRB,  belanja  modal, jumlah  penduduk  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar  serta  untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series . Lokasi penelitian pada Kabupaten Banjar dan data yang sudah di peroleh selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten banjar, secara  simultan  PDRB,  belanja  modal  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten banjar dan variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Jumlah Penduduk.
Kata Kunci : PDRB; Belanja Modal; Jumlah Penduduk; Pajak Daerah.

## PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  daerah  dinilai  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  bagi pemerintah  agar  selalu  bisa  digunakan  untuk  membangun  kemudian  memperbaiki fasilitas  dan  layanan  publik  yang  dinikmati  oleh  banyak  masyarakat,  oleh  karena  itu ketika fasilitas publik tersebut memadai bahkan sangat mumpuni, masyarakat pun akan lebih rajin dalam melakukan pembayaran pajak yang digunakan pemerintah untuk selalu menambah dan memperbaiki fasilitas publik yang sering digunakan masyarakat.
Mardiasmo  (2013)  mengemukakan  bahwa  pajak  daerah  ialah  pajak  yang diperoleh dan digunakan untuk membiayai urusan daerah sendiri yang terdiri dari pajak Provinsi  dan  pajak  Kabupaten/Kota.  Dalam  struktur  Pendapatan  Asli  Daerah  pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.
Kabupaten Banjar menjadi daerah otonom sejak tahun 1956 dan diberi kekuasaan untuk  mengelola  urusan  daerah  sendiri  termasuk  penarikan  pajak  daerah.  Secara geografis  Kabupaten  Banjar  memiliki  wilayah  yang  luas  dan  tak  lepas  dari  potensi wilayah yang sangat beragam, Kabupaten Banjar sendiri memiliki jumlah penduduk yang besar menduduki urutan kedua di Kalimantan Selatan setelah Banjarmasin.
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya semakin baik menunjukan bahwa Kabupaten Banjar sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar yang tiap tahun semakin membaik tidak lepas dari peran beberapa faktor seperti PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk.
PDRB  merupakan  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  melihat perkembangan  pertumbuhan  ekonomi.  PDRB  memiliki  beberapa  sektor  yaitu  sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor PDRB yang memiliki hubungan langsung dengan pajak daerah akan lebih memberi pengaruh terhadap pajak daerah tersebut. Sektor yang lebih  banyak  memberi  pemasukan  kepada  penerimaan  pajak  daerah  yaitu  dari  sektor sekunder dan tersier. Pada penelitian ini menggunakan PDRB sektor sekunder dan tersier karena pada sektor tersebut lebih banyak memberi sumbangsih kepada penerimaan pajak daerah.
Selain  variabel  PDRB  yang  memberikan  pengaruh  kepada  penerimaan  pajak daerah,  variabel  belanja  modal  juga  mempengaruhi  penerimaan  pajak  daerah  melalui dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang membuat pemerintah dapat merealisasikan  belanja  modal  yang  sudah  dianggarkan  untuk  peningkatan  pelayanan publik tersebut sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari membayar pajak secara  langsung.  Apabila  pelayanan  publik  yang  dirasakan  Masyarakat  sudah  bisa dirasakan  manfaatnya  atau  berkualitas,  maka  masyarakat  pun  tidak  segan  untuk membayar pajak yang diperuntukkan dalam pengalokasian anggaran belanja modal.
Jumlah  Penduduk  merupakan  sebuah  indikator  yang  sangat  penting  bagi  suatu negara. Pendapatan suatu daerah diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak. Dengan adanya penduduk, hal tersebut juga memberikan dampak  positif  pada  peningkatan  perekonomian  suatu  daerah  dan  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lewat pajak daerah.
Tabel 1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar Tahun 2010-2021 Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rupiah) Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) Besar Kontribusi (%) 2010 8.036 49.272 16,3 2011 16.334 96.801 16,87 2012 23.307 146.677 15,89 2013 36.108 190.829 18,92 2014 50.938 167.358 30,44
Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rupiah) Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) Besar Kontribusi (%) 2015 50.709 172.555 29,39 2016 61.380 189.854 32,33 2017 66.632 179.715 37,08 2018 72.022 189.442 38,02 2019 80.831 223.040 36,24 2020 76.884 206.230 37,28 2021 81.009 203.842 39,74
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2022
Penerimaaan pajak daerah menjadi komponen penyusun dalam Pendapatan Asli Daerah  di  Kabupaten  Banjar.  Presentase  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar masih terbilang kecil yang belum mencapai angka 50% meskipun presentasinya setiap tahun relatif mengalami kenaikan, hal tersebut mengindikasi bahwa ada faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar  dan  meneliti  faktor yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar.
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk    mengetahui  pengaruh  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah  di  Kabupaten  Banjar  serta  untuk  mengetahui  faktor  yang  paling  dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar.

## PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Hidayati,  (2018)  menunjukan  bahwa secara  simultan  jumlah  penduduk,  PDRB  dan  inflasi  berpengaruh  signifikan  terhadap pajak  daerah  dan  secara  parsial  PDRB  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan namun  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Mispiyanti & Kristanti, (2017)  mendapatkan  hasil  bahwa  secara  parsial  PDRB  dan  tenaga  kerja  memberi pengaruh  yang  positif  kepada  penerimaan  pajak  namun  inflasi  dan  nilai  tukar  rupiah terhadap  Dolar  Amerika  Serikat  tidak  memberi  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aji & Nugroho, (2021) dengan hasil bahwa secara parsial PDRB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan namun jumlah industri dan  kepadatan  penduduk  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dan secara simultan PDRB, Inflasi, Jumlah Industri  dan  Kepadatan  Penduduk  Pajak  Daerah  Kota  Semarang.  Dan  penelitian  yang dilakukan  Wadjaudje  dkk,  (2018)  dengan  hasil  belanja  modal,  jumlah  wisatawan  dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi DKI Jakarta dan penelitian oleh  Asy’ari, dkk (2020) dengan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif
dan signifikan sedangkan DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah Kota Malang.

## METODE

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  berada  pada  ruang  lingkup  di  Kabupaten  Banjar  yaitu  dengan menganalisis  pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  belanja  modal  dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dengan  jenis  data time  series yang bersumber  dari  publikasi  BPS  yang  memuat  mengenai  Data  PDRB,  belanja  modal, jumlah  penduduk  dan  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar  dengan  rentang analisa 2010-2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen yang didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik yang menyediakan data tentang Kabupaten Banjar Data yang sesuai dengan kebutuhan dan diperoleh dalam bentuk tahunan.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear  berganda.  Analisis  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  secara menyeluruh  terhadap  hubungan  variabel.  Namun,  sebelum  melakukan  analisis  regresi linear  berganda,  agar  memperoleh  hasil  yang  baik,  akan    dilakukan  uji  asumsi  klasik terlebih dahulu agar variabel bebas sebagai estimator agar variabel terikat tidak bias.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menunjukkan  apakah  variabel  independen  dan dependen berdistribusi normal atau tidak pada model regresi (Echo, 2016).

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  merupakan  Uji  untuk  menguji  apakah  ada  korelasi  antar variabel  independen  atau  variabel  bebas  dan  Model  regresi  yang  baik  yaitu  tidak terjadi korelasi antata variabel independen (Echo, 2016).

## Uji Heterokedestisitas
Uji  heterokedastisitas  merupakan  pengujian  yang  digunakan  untuk  mengetahui apakah  dalam  suatu  uji  regresi  ada  ketidaksamaan  variance  antara  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  dan  jika  tidak  terdapat  masalah  dalam  uji heterokedastisitas maka model regresi dinyatakan baik (Echo, 2016).

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji  apakah ada atau tidak  korelasi yang terjadi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  tertentu  dengan  kesalahan pengganggu pada periode yang telah lalu (Echo, 2016)

## Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah  selesai  melakukan  uji  asumsi  klasik,  model  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Yang  menggunakan persamaan logaritma Natural sebagai berikut:
𝑌 = 𝛽₀ + 𝛽₁𝑃𝐷𝑅𝐵 + 𝛽₂𝐵𝑀 + 𝛽₃𝑃 + 𝑒 Dimana :
Y : Penerimaan Pajak daerah (dalam satuan Juta Rupiah)
𝛽 0 : Konstanta
𝛽 1 𝛽 2 𝛽 3 : Koefisien Regresi
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam satuan Juta Rupiah) BM : Belanja Modal (dalam satuan Juta Rupiah) P : Jumlah Penduduk (dalam satuan Jiwa) e : Eror atau kesalahan pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P -P Plot
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat jika titik-titik mengikuti pola diagonal yang artinya tidak menjauh dan tidak melebar, maka dapat disimpulkan bahwa pada Uji ini  dapat  dikatakan  memenuhi  atau  tidak  terjadi  gejala  normalitas  dan  untuk  lebih meyakinkan  lagi  pada  penelitian  ini  ditambah  dengan  menggunakan  Uji  Kolmogorov- Smirnov dengan ketentuan apabila nilai Asymp.Sig Lebih dari 0,05 maka tidak terdapat masalah normalitas.
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov -Smirnov N 12 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 249.618.503.405 Most Extreme Differences Absolute .117 Positive .117 Negative -.090 Test Statistic .124 Asymp. Sig. (2-tailed) .200
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Dapat dilihat pada  tabel di atas nikai  Asymp. Sig  sebesar 0,200  atau lebih  dari 0,05 yang berarti tidak terdapat masalah normalitas.
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF PDRB 0.229 4.374 Belanja Modal 0.952 1.050 Jumlah Penduduk 0.225 4.438

## Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai Tolerance pada  Variabel PDRB,  Belanja  Modal  dan  Jumlah  penduduk  masing-masing  memiliki  nilai  lebih  dari 0,10 begitupun pada nilai VIF yang masing-masing nya juga memiliki nilai yang kurang dari  10.00.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.
Gambar  2 Hasil Uji Heteroskedestisitas Grafik Scatterplot
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Dapat dilihat pada gambar diatas terlihat bahwa persebaran titik menyebar di atas dan dibawah  nilai nol (0) serta tidak terletak di satu bagian karena terletak di atas dan dibawah  dan  persebaran  titik-titik  tidak  berpola,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedestisitas karena model regresi yang ideal dapat terpenuhi.
Tabel 4 Hasil Uji  Autokorelasi Runs Test Test Valuea 10.892.516 Cases < Test Value 6 Cases >= Test Value 6 Total Cases 12 Number of Runs 9 Z .908 Asymp. Sig. (2-tailed) .364
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Hasil pada tabel diatas menunjukan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi karena Nilai Asymp. Sig lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,364 maka sudah terpenuhi syarat untuk model regresi yang baik.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Analisis regresi linear berganda Model B Std. Error t Sig (Constant) -140.432,041 38.435,764 -3.654 0.006 PDRB 0.008 0.001 11.298 0.000* BM 0.060 0.014 4.227 0.003* P 0.207 0.080 2.590 0.032**
Keterangan : *   = Signifikan α 1% ** = Signifikan α 5%
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear diatas, maka didapat persamaan hasil sebagai berikut:
𝑌 = −140.432,041 + 0.008𝑃𝐷𝑅𝐵 + 0.060𝐵𝑀 + 0.207𝑃 + 𝑒 Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  (C)  memiliki  nilai  sebesar  -140.4  Milyar  yang  menunjukan  apabila PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk sama dengan nol (0) atau tidak ada perubahan (konstan) maka variabel Pajak Daerah minus sebesar Rp -140.4 Miliar.
2. Koefisien  PDRB  memiliki  nilai  sebesar  0.008  hal  tersebut  berarti  jika  terjadi kenaikan pada PDRB sebesar 1 Juta Rupiah maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 8000
3. Koefisien  BM  dengan  nilai  sebesar  0.060  yang  menunjukan  apabila  terjadi kenaikan  pada  BM  sebesar  1  Juta  Rupiah    maka  pajak  daerah akan  mengalami kenaikan sebesar  Rp. 60.000
4. Koefisien P bernilai sebesar 0.207, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel jumlah  penduduk  sebesar  1  Jiwa  maka  pajak  daerah akan  mengalami  kenaikan sebesar Rp. 207.000
Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 Juta pada PDRB dan Belanja  Modal serta 1 Jiwa pada Jumlah Penduduk secara bersama-sama maka Pajak Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 275.000, sehingga menyebabkan nilai Y sebesar Rp. 134.568, dapat dilihat pada persamaan dibawah ini:
𝑌 =   −140.432,041 + 8.000 + 60.000 + 207.000 𝑌 =  134.568
Uji koefisien Determinasi
Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi Model R² 1 .991 Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan  hasil  Uji  R 2 diperoleh  nilai R 2 adalah  sebesar  0,991  (  99,1%),  hal tersebut  berarti  bahwa  variabel  bebas  atau  independen  mempengaruhi  atau  dapat menerangkan penerimaan pajak daerah sebesar 99,1% dan sisanya 0,9% dipengaruhi oleh diluar model.
Uji Parsial (T)
Tabel 7 Hasil Uji T (Uji Parsial) Model Koefisien T Sig. Keterangan PDRB 0.008 11.298 .000 Signifikan BM 0.060 4.227 .003 Signifikan P 0.207 2.590 .032 Signifikan
Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat disimpulkan hasil pengujian secara parsial yakni sebagai berikut:
1. Produk domestik Regional Bruto  (X1)
Hasil pada PDRB pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung sebesar 11,298 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,008 yang berarti variabel PDRB ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021.
2. Belanja Modal (X2)
Hasil pada variabel belanja modal pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung sebesar 4,227 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,060 yang berarti variabel belanja modal ini memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar  tahun 2010-2021.
3. Hasil pada variabel jumlah penduduk pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung  sebesar  2,590  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,182  dan  dengan  nilai koefisien  sebesar  0,207  yang  berarti  variabel  jumlah  penduduk  ini  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021.
Uji Simultan (F)
Tabel 8 Hasil Uji F (Uji Simultan) Model F Sig. 1 37.512 0.000 Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti probabilitas 0.00000<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini  terdapat  pengaruh  secara  bersama  sama  atau  simultan  dari  Variabel  yakni  PDRB  , Belanja  Modal  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  variabel  Penerimaan  Pajak  Daerah  di Kabupaten Banjar.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pada  penelitian  ini  memiliki  nilai  konstanta  yang  negatif  yaitu  sebesar  - 140.432.041  yang  artinya  ketika  variabel  independen  bernilai  nol  (0)  atau  tidak  ada perubahan  maka  variabel  Y  minus  sebesar  -140.432,041  dan  hal  tersebut  dikarenakan variabel independen berpengaruh positif atau memiliki hubungan yang lurus dalam kata lain  tidak  bertolak  belakang  yang  mengartikan  saat  variabel  independen  naik  variabel dependen juga naik. Ketika variabel independen 0 hal tersebut akan membuat variabel dependen menjadi minus karena tidak ada yang mempengaruhi variabel dependen, dalam kasus ini dijelaskan penerimaan pajak daerah menurun ketika PDRB, belanja modal, dan jumlah  penduduk  bernilai  nol  (0)  karena  tidak  ada  yang  memberikan  kontribusi pemasukan kepada Pajak daerah dan pajak daerah akan terus berkurang karena dipakai untuk membiayai pembangunan suatu daerah.

## Pengaruh PDRB  Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  Uji  T-Statistik  dan  koefisien  pada  Variabel  PDRB  diketahui bahwa  variabel  PDRB  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa jika PDRB meningkat maka penerimaan pajak  daerah  juga  akan  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang telah dinyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti  &  Kristanti,  (2017)  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Produk  Domestik Regional Bruto, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten  Cilacap  Banyumas,  Purbalingga,  Kebumen  dan  Purworejo”  dan  Aji  & Nugroho, (2021) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang”  dengan  hasil  bahwa  PDRB  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah.
Meningkatnya  PDRB  tersebut  menunjukan  pula  adanya  peningkatan  pada perekonomian di suatu daerah tersebut yang akan meningkatkan pula pendapatan yang diterima  oleh  faktor  produksi.  Pendapatan  faktor  produksi  yang  meningkat  tersebut menyebabkan  kemampuan  dalam  membayar  pajak  juga  meningkat  karena  masyarakat berada pada kesejahteraan yang memadai. Hal tersebut mengindikasi bahwa saat sektor pembentuk PDRB naik, maka penerimaan pajak juga ikut naik. Sektor dalam PDRB yang memiliki hubungan lebih banyak dengan Pajak daerah adalah pada sektor sekunder dan tersier  dan  yang  berhubungan  langsung  dengan  penerimaan  pajak  daerah.  Sektor pembentuk  PDRB  yang  memiliki  hubungan  langsung  sekaligus  yang  memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar ialah seperti konstruksi dan real estate memiliki hubungan dengan BPHTB dan PBB yang menjadi bagian dari pajak daerah. Dengan semakin banyaknya pembangunan konstruksi dan real estate maka akan  membuat  pajak  daerah  juga  mengalami  kenaikan.  Dan  seperti  halnya  akomodasi makan  dan  minum  pun  banyak  menyumbang  kepada  pajak  daerah  melalui  pajak hotel dan restoran di Kabupaten Banjar.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Susanto, (2014) yang berjudul “Analisis pengaruh PDRB, penduduk dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus Kota Malang tahun 1998-2012)” pada penelitian tersebut terdapat hasil bahwa pada sektor PDRB yang berupa hotel dan restoran memegang peran pajak restoran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang di dalamnya termasuk penerimaan pajak daerah.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  T-statistik  dan  koefisien  pada  variabel  belanja  modal diketahui  bahwa  belanja  modal memiliki pengaruh  yang  linier  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Hal tersebut berarti ketika terjadi kenaikan pada belanja modal akan menaikkan pula Penerimaan Pajak Daerah.
Hal ini sejalan dengan teori wagner yang menyebut bahwa semakin lama kegiatan atau  pengeluaran  pemerintah  terus  meningkat  dan  ketika  meningkat  kualitas  fasilitas publik  semakin  memadai  dan  semakin  bernilai  positif  bagi  masyarakat  yang  membuat masyarakat terdorong untuk membayar pajak. Ketika pemerintah melakukan pengeluaran dalam  hal  pembangunan  dan  fasilitas  publik  yang  dibangun  berkualitas  dan  berguna untuk menjalankan perekonomian maka membuat masyarakat terpacu untuk membayar pajak yang dipungut. Hal tersebut juga sesuai menurut  Sukirno (1985) yang menyebut jika  tingkat  pengeluaran  pemerintah  yang  di  dalamnya  ialah  pembentukan  modal  dan pembangunan  sarana  dan  prasarana  maka  akan  memberi  dampak  pada  lancarnya pembangunan ekonomi sehingga penerimaan pemerintah juga ikut meningkat. Selain itu pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  juga  meningkatkan  penerimaan  pemerintah yang salah satunya didapat dari bertambahnya penerimaan pajak penerangan jalan.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzi,  (2020)  dengan  judul  “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014  – 2018” yang menyebut Belanja Modal berpengaruh positif dan Signifikan terhadap penerimaan
pajak daerah  di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan oleh Wadjaudje, Dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta”  dengan  hasil  Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi DKI Jakarta.

## Pengaruh Jumlah penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  Uji  T-statistik  dan  koefisien  pada  variabel  jumlah  penduduk menghasilkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yang berarti semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan pajak daerah juga akan ikut meningkat. Dengan adanya hal tersebut berarti hasil dari variabel jumlah penduduk ini sesuai dengan hipotesis yang ditentukan.
Sejalan  dengan  teori  Hansen  yang  menyebut  jika  jumlah  penduduk  semakin banyak  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  penerimaan  daerah  lewat  permintaan agregat yang artinya akan membuat aktivitas perekonomian pada masyarakat meningkat karena  penduduk  banyak  yang  melakukan  kegiatan  perekonomian.  Pada  umumnya jumlah  penduduk  yang  tinggi  berada  pada  wilayah  perkotaan  namun  tidak  menutup kemungkinan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan penduduk yang tinggi pula, dan nyatanya  Kabupaten  Banjar  menjadi  Kabupaten  dengan  Penduduk  terbanyak  kedua  di Kalimantan  Selatan.  Penduduk  yang  banyak  tersebut  juga  akan  mempengaruhi  jumlah angkatan kerja serta usia produktif dan akan menjadi faktor yang positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dengan usia produktif pada Kabupaten Banjar dengan presentasi  melebihi  setengah  dari  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Banjar.  Banyaknya jumlah  penduduk  yang  berada  diusia  yang  produktif  tersebut  akan  memacu  kegiatan produksi, dan semakin banyak konsumsi dari penduduk tersebut yang akan menyebabkan munculnya permintaan agregat dan akan berdampak terhadap penerimaan dearah yaitu ke pajak daerah. Disisi lain dengan semakin banyaknya penduduk dengan usia produktif yang  banyak  maka  akan  juga  meningkatkan  jumlah  subjek  pajak  yang  berkewajiban untuk membayar pajak daerah.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Anis, (2020) dengan judul ” Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita Dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat” yang menghasilkan temuan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Jombang  tahun  1998-2013” dengan hasil jumlah penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang.
Pengaruh  PDRB,  Belanja  Modal  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Penerimaan Pajak Daerah
Berdasarkan hasil uji F Statistik didapat hasil dari uji simultan yang menyebutkan bahwa  PDRB,  Belanja  Modal  dan  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan  Pajak  Daerah  dan  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,991  yang  berarti
variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,1 % dan 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

## Faktor yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Banjar
Berdasarkan hasil Uji hipotesis yang telah dilakukan dan pembahasan yang sudah di  paparkan  didapatkan  hasil  bahwa  faktor  atau  variabel  yang  paling  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  daerah  adalah  jumlah  penduduk,  hal  tersebut  dikarenakan jumlah penduduk bernilai positif dan signifikan dengan Koefisien yang menjauh dari Nol yaitu sebesar 0.207.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengaruh PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: Pertama, secara parsial variabel PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar.  Kedua,  secara simultan  variabel  PDRB,  belanja  modal  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Banjar.  Ketiga,  variabel  yang  paling  dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk.

## Implikasi Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  simultan  semua  variabel  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar, dan secara parsial semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dapat menjadi  ukuran  keberhasilan  kebijakan  yang  telah  dibuat  pemerintah  untuk mengembangkan penerimaan pajak daerah. Dengan hasil yang demikian hasil penelitian ini  dapat  dijadikan  dasar  untuk  membuat  kebijakan  selanjutnya  untuk  meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Dapat  dilihat  bahwa  PDRB,  belanja  modal  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh signifikan dan itu menjadi hal yang penting untuk dapat dijadikan oleh pemerintah daerah Kabupaten  Banjar  untuk  menentukan  kebijakan  atau  cara  untuk  terus  meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar.  Selain itu juga dapat digunakan untuk menjadi  alat  perencana  untuk  memprediksi  besarnya  penerimaan  pajak  daerah  di Kabupaten  Banjar.  Dengan  demikian  pemerintah  bisa  mengetahui  besarnya  potensi penerimaan  pajak  daerah  dalam  periode  tertentu.  Pemerintah  daerah  harus  terus meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  melalui  peningkatan  beberapa  sektor  dominan PDRB  dalam  memberikan  sumbangan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah. Pemerintah  juga  dapat  mengadakan  sosialisasi  terkait  pentingnya  membayar  pajak kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dan juga dapat dengan mengunjungi wajib pajak  secara  langsung  untuk  memberikan  arahan  untuk  tetap  dan  tepat  waktu  dalam membayar  pajak  serta  mendata  terhadap subjek  dan  objek  pajak  apabila  belum  terdata agar  dapat  menambah  kontribusi  terhadap  pajak  daerah,  sehingga  penelitian  ini  dapat
digunakan untuk referensi atau acuan untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk bisa  bersinergi  untuk  menghadapi  permasalahan  yang  sejenis terkait  penerimaan  pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, F. B., & Nugroho. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang . Diponegoro Journal Of Economics , 10 (1), 1–12. Asy’ari Dkk. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang . Journal of Regional Economics Indonesia , 1 (I), 1–13. Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Kependudukan .  Diambil  12  Juli  2022,  dari https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html
Devas, N. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia . Jakarta: UI Press. Echo.  (2016). Olah  Data  Skripsi  Dengan  SPSS  22 .  Bangka  Belitung:  LAB  KOM MANAJEMEN FE UBB.
Hidayati, S. D. (2018). P engaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah . Jurnal Permana , IX (2), 74–86.
Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013 . Yogyakarta: Andi.
Mispiyanti,  &  Kristanti,  I.  N.  (2017). Analisis  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional Bruto,  Inflasi,  Nilai  Kurs  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada Kabupaten Cilacap Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo . In Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (hal. 219–233).
MPR  RI. Undang-Undang  No.10  Tahun  2021  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berusaha  dan  Layanan  Daerah (2021) . Indonesia.
Nasution, D. A. D. (2019). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah) . Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Sukirno, S. (1985). Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Kebijakan) . Jakarta: LPFE-UI & Bima Grafika.
Suparnyo. (2012). Hukum pajak . Semarang: CV. Elangtuo Kinasih. Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, & I. (2018). P engaruh belanja modal, investasi, jumlah  wisatawan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik , 5 (2), 105–128.