Journal of Business and Information Systems, Vol. 2, No. 2 www.thejbis.org DOI: 10.36067/jbis.v2i2
ISSN: 2685-2543
Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?:

## Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
1) Tegar Gigih Pratama tegargigih31@gmail.com
2) Lulu Amalia Nusron lulu.amalia@upy.ac.id
1,2) Fakultas Bisnis, Prosa Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta
Abstract: Research  is  conducted  to  know  the  influence  of  taxation  understanding,  self assessment system, tax rate, and justice to tax evasion action in the OPD of Bantul Regency. This study used the research population of employees in the OPD of Bantul regency who already had a NPWP. Samples took a number of 108 respondents. Sample research was taken using the purposive sampling method with the time period of study starting in October 2019. Analysis of research data using multiple linear regression using SPSS 23. Based on the  results  shows  that  understanding  of  taxation  and  justice  affects  on  tax  evasion. Meanwhile, the self assessment system and tax rates have no effect on tax evasion.
Keywords:  understanding  of  taxation;  self  assessment  system;  tax  rates;  justice;  tax evasion.

## 1. Pendahuluan
Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang, sehingga terus berusaha untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Tentu  bukan  hal  yang  mudah  untuk meningkatkan kesejahterhaan masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus memberi fasilitas  penunjang  agar  perekonomian  dapat  bertumbuh  pesat  dan  berakibat  pada peningkatan  kesejahteraan.  Salah  satu  sumber  yang  digunakan  pemerintah  untuk meningkatkan  fasilitas  dan  kesejahteraan  masyarakat  adalah  adalah  sektor  pajak.  Pajak merupakan  sumber  terbesar  bagi  penerimaan  negara  namun  Wajib  Pajak  (WP)  sering mencari  celah  untuk  memperoleh  keuntungan.  Wajib  Pajak  akan  berusaha  untuk memperoleh  keuntungan  yaitu  dengan  melakukan  penggelapan  pajak  dan  penghindaran pajak, akan tetapi, penggelapan pajak lebih sering dilakukan karena dianggap paling mudah (Ismadiani dkk. , 2019) .
Seorang  Wajib  Pajak  tergolong  taat  akan  peraturan  perpajakan,  jika  paham  dan berupaya  untuk  memahami  peraturan  undang-undang  perpajakan.  Baik  itu  menghitung pajak,  maupun  melaporkan  SPT  serta  melaporkan  pajak  pada  saat  membayar  pungutan (Agustiningsih  &  Isroah,  2016) .  Wajib  Pajak  diharapkan  memahami  segala  peraturan perpajakan  sehingga  memudahkan  dalam  melakukan  pelaporan  pajak.  Pemahaman perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak pada aturan perpajakan, dalam hal ini status sosial juga berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan karena semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi juga pemahaman perpajakannya (Dharma dkk. , 2016) .
Suatu negara pasti mempunyai sistem pajak yang efektif karena dapat memberikan dampak  penting   terhadap   pembangunan   nasional.  Hal  ini  dapat  dimaksimalkan  oleh pemerintah untuk mengatasi  ketergantungan terhadap pihak  asing dan sumber daya alam (Fjeldstad,  2013) .  Saat  ini  Indonesia  sedang  mengaplikasikan self  assessment  system , merupakan  metode  yang  mempermudah  WP  ketika  melaporkan,  mengkalkulasi,  serta menyetor jumlah pajak yang terhutang (Surahman & Putra, 2018) . Self assessment system adalah  metode  yang  dikembangkan  kantor  pelayanan  pajak  untuk  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan bantuan nasional secara bersama-sama untuk menghitung, menyetorkan dan menyampaikan jumlah pungutan yang mesti disetorkan (Siahaan, 2010) .
Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  bagi  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban pajaknya  adalah  tarif  pajak.  Tarif  pajak  merupakan  dasar  menentukan  besar  utang  pajak pribadi  atau  badan.  Pemerintah  memiliki  andil  untuk  menentukan  tarif  pada  pajak  yang menjadi  tanggungan  Wajib  Pajak.  Penentuan  tarif  pada  pajak  haruslah  adil  guna menciptakan  keseimbangan  sosial.  Penyebab  penggelapan  pajak  salah  satunya  ialah  tarif pajak yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya (Kurniawati & Toly, 2014) .
Salah satu motivasi WP dalam menyetorkan pajaknya adalah keadilan dalam menyetor jumlah pajak terutang karena dihitung menggunakan persentase tarif. Keadilan merupakan hal  penting  dalam  pemungutan  pajak,  baik  keadilan  dalam  prinsip  maupun  dalam pelaksanaan.  Kesejahteraan  bisa  tercapai  jika  pemerintah  membuat  kestabilan  sosial  dan keadilan (Yuliyanti dkk. , 2017) . Kurniawati & Toly (2014) mengungkapkan bahwa besarnya biaya kepatuhan yang dibayar oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi pada perlakuan atau tindakan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. Jika perhitungan pajak sudah dilakukan berdasarkan aturan dan dirasa masyarakat menerima dan sesuai dengan apa yang dikenakan dan  tidak  merasa  terbebani,  sehingga  WP  akan  berpikir  ulang  ketika  akan  untuk  berbuat melanggar hukum seperti melakukan tax evasion .
Penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018) ; Damayanti et al . (2017) ; Annisa’ul  &  Cahyonowati  (2014) menyatakan  bahwa  pemahaman  perpajakan, self assessment system , tarif pajak, dan keadilan memberikan dampak pada persepsi tax evasion . Hasil riset yang ditemukan Friskianti & Handayani, (2014) ; Ardyaksa & Kiswanto (2014) ; Dewi  & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, self assessment system ,  tarif  pajak,  dan  keadilan  tidak  memberikan  dampak  pada  persepsi tax  evasion . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti belum bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan terdapat banyak penelitian yang menggunakan responden Wajib Pajak non  PNS (Mustofa,  2016 ; Dharma et  al .,  2016 ; Utami  &  Helmy,  2016 ; Purwanto et  al ., 2018) . Penelitian ini berusaha meneliti kembali persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dengan responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena responden tersebut memperoleh gaji dari pemerintah sehingga diharapkan memiliki persepsi yang berbeda berkaitan dengan kepatuhan  dan  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  akan  menguji  faktor-faktor  yang kemungkinan dapat memberikan dampak pada  persepsi PNS tentang adanya perilaku tax evasion .

## 2. Landasan Teori & Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Landasan Teori
Pajak merupakan kewajiban yang mengikat warga negara yang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam undang-undang untuk membayar iuran yang disetorkan ke pendapatan negara akan tetapi bersifat wajib dan tidak secara langsung mendapatkan feedback (Waluyo, 2011) .  Terdapat  dua  manfaat  pajak,  pertama  yakni  penerima  ( budgetair )  adalah menghimpun uang melalui warga guna menambah pendapatan negara, kemudian digunakan bagi mencukupi belanja Negara. Pajak ini digunakan sebagai anggaran untuk melaksanakan agenda  negara  secara  teratur  serta  menjalankan  pembangunan.  Anggaran  tersebut  bisa didapatkan  dari  penerimaan  pajak.  Selanjutnya,  manfaat  yang  kedua  yakni  mengatur ( regulerend )  adalah  mengatur  penataan  pendapatan  dan  kekayaan  antara  masyarakat  dan para pelaku ekonomi (Sumarsan, 2017) .
Penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  adalah  perilaku  yang  menyimpang  dari  peraturan yang  dibuat  dan  disepakati  untuk  tidak  membayar  pungutan  atau  tidak  menyampaikan penghasilan  yang  diperolehnya  secara  utuh (Sumarsan,  2017) .  Usaha  seseorang  untuk memanipulasi atau tidak menyampaikan semua jumlah pajaknya secara ilegal dan berusaha untuk  tidak  menyetorkan  punngutan  sesuai  peraturan  yang  telah  dibuat  dan  disepakati disebut  penggelapan  pajak (Rahayu,  2010) .  Pemahaman  Wajib  Pajak  merupakan  siasat seseorang untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah disahkan. Ketidaktaatan seseorang cenderung  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  tentang  peraturan  yang  selama  ini dijalankan.  Sebalikanya,  seseorang  yang  mengerti  tentang  aturan  maka  akan menjalankannya,  dan  tahu  akan  mendapatkan  sanksi  jika  melalaikan  kewajibannya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) . Pemahaman dalam konteks ini ialah mengetahui serta memahami  ketetapan  dalam  pajak  dan  tahu  cara  penyampaian  SPT  yang  benar, membayarkan, konter penyetoran, sanksi serta akhir waktu penyetoran (Putri & Setiawan, 2016) .

## 2.2. Perumusan Hipotesis
Pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  aturan  perpajakan  ialah  langkah  seseorang  untuk mendalami  aturan  terkait  pungutan  yang  terdapat  sebelumnya.  Seseorang  yang  tidak mendalami aturan dalam pemungutan secara jelas, mungkin bisa masuk sebagai pelanggar dalam aturan. Semakin baik tingkat pendalaman seseorang terkait pajak maka akan membuat orang  tersebut  semakin  taat  terhadap  aturan,  begitu  juga  sebaliknya  jika  rendahnya pendalaman seseorang terkait pajak mengakibatkan lalai akan kewajibannya maka akan ada sanksi  yang  harus  dihadapi (Hardiningsih  &  Yulianawati,  2011) . Rachmadi  &  Zulaikha (2014) juga menjelaskan jika seseorang yang paham mengenai undang-undang pajak maka seharusnya  mengaplikasikannya  ketika  membayar  pajak.  Wajib  pajak  akan  menghindari tindakan penggelapan pajak dan perilaku tidak etis karena sudah mengerti dan memahami undang-undang perpajakan.
Penelitian terdahulu Surahman & Putra (2018) ; Dharma et al. (2016) ; Rachmadi & Zulaikha  (2014) menyatakan  bahwa  dengan  memahami  perpajakan  akan  mempengaruhi tindakan tax  evasion .  WP banyak  menggunakan  keahliannya  dalam  perpajakan  untuk
melakukan  tindakan  tax  evasion (Marliana,  2018) .  Semakin  paham  seorang  Wajib  Pajak maka  kemungkinan  untuk  menggelapkan  pajak  akan  semakin  tinggi.  Berdasarkan  hasil penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pemahaman pepajakan bepengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak .
Self assessment system adalah pola untuk memungut pajak yang menyerahkan segala kepercayaan, kuasa, dan  tanggungan terhadap orang yang bersangkutan untuk menghitung, menyetorkan  dan  menyampaikan  total  pungutan  yang  mesti  dibayarkannya (Wahyuni, 2011) . Self  Assessment  System adalah  satu  cara  dalam  melakukan  pungutan  yang memberikan segala kewenangannya kepada orang yang bersangkutan untuk menjumlahkan pungutan  yang  mesti  disetorkan (Mardiasmo,  2018) .  Indonesia  telah  menganut self assessment system dalam sistem pemungutan pajaknya dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran WP ketika melakukan ketika menyelesaikan kewajibannya. Namun, hal ini dapat menimbukan  tindakan  kecurangan  yang  bisa  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  tidak melaporkan pungutan pajak yang seharusnya. Selain itu, masih terdapat potensi masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Banyak masyarakat yang belum menjadi Wajib  Pajak  sehingga  tidak  menyampaikan  SPT  atau  sudah  menjadi  WP  tapi  tidak menyampaikan  SPT  dengan  benar.  Beberapa  WP  juga  berusaha  bekerja  sama  dengan petugas pajak agar terhindar dari beban pajak. Oleh karena itu self assessment system yang baik akan mengurangi usaha WP melakukan tax evasion , begitu juga sebaliknya (Friskianti & Handayani, 2014) .
Hasil  penelitian  dari Friskianti  &  Handayani  (2014) menyatakan  bahwa self assessment  system tidak  memberikan  dampak  signifikan  pada  pada  persepsi tax  evasion . Namun beberapa penelitian lainnya yaitu Ismadiani et al. (2019) ; Purwanto et al. (2018) ; Damayanti et al. (2016) menyatakan bahwa sellf assessment system mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan temuan riset tersebut  bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak .
Tarif  pajak  adalah  persentase  total  yang  mesti  disetorkan  oleh  Wajib  Pajak  yang besarnya  ditentukan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Tarif  pajak  masuk ketetapan  materiil  dalam  kesepakatan  pungutan  dengan  orang  yang  bersangkutan  dan objeknya. Pungutan terutang dihitung menggunakan keberadaan tarif pungutan (Ayu et al. , 2009) . Tanggungan Wajib Pajak mengenai keputusan jumlah pajak yang mesti dibayarkan merupakan tarif pajak (Utami & Helmy, 2016) . Tarif pajak ditetapkan berdasarkan keadilan dengan  menggunakan  presentase.  Penghasilan  akan  berkurang  setelah  dikenakan pemotongan  dari  pajak  atas  penghasilan.  Pajak  yang  dipungut  tergantung  dari  tarif presentase dan berapa besar penghasilan yang dihasilkan. Hal ini juga akan mempengaruhi besaran pajak yang dipungut atau dipotong jika ada perubahan tarif. Perubahan tarif yang lebih  besar  akan  membuat  Wajib  Pajak  cenderung  menjadi  tidak  patuh  akan  peraturan perpajakan sehingga WP akan berusaha meminimalkan beban pajak terutang yang dipungut atau dipotong. Oleh karena itu, tingkat penggelapan pajak akan berbanding lurus dengan besarnya tarif pajak yang terlalu tinggi. Wajib Pajak akan berusaha untuk menggelapkan
pajak jika tarif yang dirasakan terlalu tinggi dan memberatkan (Kurniawati & Toly, 2014) . Penelitian terdahulu Ardyaksa & Kiswanto (2014) membuktikan bahwa tarif pajak tidak memberikan  dampak  signifikan  pada  persepsi tax  evasion .  Namur  beberapa  peneliti  lain seperti Kurniawati & Toly (2015) ; Permatasari & Laksito (2013) ; Salam & Rahim, (2016) berpendapat  bahwa  tarif  pungutan  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan hipotesis sebagai berkut:
H 3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak .
Pemerintah  menerapkan  prinsip  keadilan  pajak  dalam  sistem  perpajakan  agar  tidak memberatkan  Wajib  Pajak.  Masyarakat  beranggapan  jika  pajak  merupakan  sesuatu  yang memberatkan  sehingga  lalu  perlu  adanya  jaminan  untuk  memperoleh  keadilan  dalam pemungutan serta pengenaan pajak oleh negara (Siahaan, 2010) . Keadilan Pajak merupakan adil pada aturan yang telah dibuat dan dilegalkan diantaranya menyetarakan pungutan secara menyeluruh  dan  umum  yang  mungkin  bisa  diserasikan  pada  kapasitas  orang  yang bersangkutan.  Pelaksanaan  pajak  dari  pemerintah  akan  dirasa  adil  ketika  wajib  pajak mendapatkan  hak  untuk  mengajukan  rasa  berat,  melakukan  penundaan  dalam  menyetor pajak,  dan  melakukan  ajuan  banding  kepada  MPR  atau  Majelis  Pertimbangan  Pajak (Mardiasmo, 2009) . Pengenaan pajak yang merata dan menyesuaikan kemampuan masing- masing wajib pajak merupakan pelaksanaan pajak yang adil dalam Undang-Undang. Tentu wajib pajak akan merasa keberatan membayar pajak apabila ia tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Oleh karena itu, penggelapan pajak akan menjadi rendah ketika keadilan yang ditegakkan sangat tinggi.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardi et al. (2016) ; Averti & Suryaputri (2018) menyatakan bahwa keadilan tidak memberikan dampak pada persepsi tax evasion . Namun  beberapa  peneliti  seperti Annisa’ul  &  Cahyonowati  (2014) ; Kurniawati  &  Toly (2014) ; Damayanti et al . (2017) menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Keadilan bepengaruh negatif tehadap penggelapan pajak .

## 3. Metode Penelitian
3.1. Definisi Operasional Variabel
Tindakan penggelapan pajak merupakan salah satu cara menimimalisasi beban terutang pajak dengan cara melanggar ketentuan pepajakan. Penggelapan pajak dipraktikkan dengan pelanggaran  peraturan  perpajakan,  sehingga  dikatakan  ilegal  karena  tidak  sesuai  dengan pendapatan  Wajib  Pajak (Safitri,  2018;  Budiarto et  al., 2018) .  Indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  tindakan  penggelapan  pajak  menurut Friskianti  &  Handayani  (2014) dengan 6 pertanyaan yaitu waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT), keandalan Surat Pemberitahuan (SPT), dan tanggung jawab orang yang bersangkutan.
Pemahaman perpajakan merupakan pandangan Wajib Pajak mengenai pemahaman perpajakan  berbentuk  sistem  pepajakan  serta  peraturan  perpajakan.  Orang  yang
bersangkutan ini diwajibkan mengerti peraturan dan apa kewajiban yang harus dijalankan agar terlepas dari sanksi yang telah ditetapkan (Surahman & Putra, 2018) . Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menurut Hardiningsih & Yulianawati 2011) terdiri dari 9 pertanyaan yaitu harus punya NPWP, paham dengan hak dan kewajiban perpajakan, paham terkait sanksi perpajakan, Wajib Pajak paham terhadap PTKP, PKP, dan tarif pajak, paham dengan SSP, faktur pajak, terdapat NPWP dalam Surat Pemberitahuan, paham  dengan  kode  yang  tertera  di  NPWP,  serta  paham  terhadap  peraturan  perpajakan melalui sosialisasi.
Self Assessment System adalah pungutan pajak yang memberikan kuasa kepada Wajib Pajak dalam menjumlahkan sendiri besar pungutan yang belum terbayar (Mardiasmo, 2018) . Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur self  assessment  system menurut Friskianti  & Handayani  (2014) terdiri  dari  4  pertanyaan  yaitu  mendaftar  sebagai  Wajib  Pajak, menjumlahkan, membayar, dan lapor pungutannya.
Tarif pajak mesti ditentukan secara jelas agar orang yang bersangkutan bisa mudah dan  paham  terkait  penentuan  jumlah  pungutan  yang  mesti  disetorkan (Mustofa,  2016) . Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  tarif  pajak  menurut Permatasari  & Laksito  (2013) terdiri  dari  4  pertanyaan  adalah  prinsip  kemampuan  dalam  menyetorkan pungutan, dan tarif pungutan yang sudah disepakati.
Keadilan Pajak adalah  sebuah tindakan yang bisa memberikan dampak  pemikiran orang  yang  bersangkutan.  Pada  teori  atribusi,  seseorang  dapat  menilai  orang  lain  terkait gerak-gerik  seseorang  secara  bebeda  dengan  situasi  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, masyarakat  membutuhkan  kejelasan  agar  memperoleh  perlakuan  yang  sama  terkait  besar pungutan oleh petugas. Jika Wajib Pajak memperoleh sesuatu yang sama dengan lainnya, maka tindakan penggelapan pajak bisa menurun sampai tindakan itu tidak ada lagi (Yuliyanti et al. , 2017) . Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel keadilan menurut Friskianti & Handayani (2014) terdiri dari 6 pertanyaan yaitu pungutan yang disetor mestinya sama dengan  manfaat  yang  diterima  dan  pungutan  sesuai  kapasitas  orang  terkait  dalam penyetorannya.

## 3.2. Populasi dan Sampel
Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara  langsung  pada  25  OPD  yang  berada  di  Kabupaten  Bantul.  Teknik  sampel  yang digunakan  yaitu purposive  sampling dengan  kriteria  yaitu  memiliki  NPWP  lebih  dari  1 tahun dan minimal pendidikan SMA. Sampel yang didapatkan setelah memenuhi kriteria sebanyak 125 responden dan hanya 108 kuesioner yang dapat digunakan. Hasil distribusi kuesioner dijelaskan secara rinci pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah Kuesioner Penelitian
Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 125 kuesioner Kuesioner yang kembali 113 kuesioner Kuesioner yang tidak kembali 12 kuesioner Kuesioner yang dapat diolah 108 kuesioner Kuesioner yang tidak dapat diolah 5 kuesioner
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas atau valid tidaknya instrumen yang ada pada  kuesioner.  Kuesioner  dinyatakan  valid  jika  pertanyan  pada  kuesioner  dapat mengungkapkan  suatu  yang  akan  diukur.  Pengujian  validitas  menggunakan pearson correlation dengan nilai signifikasi < 5% (Ghozali, 2018) . Dalam penelitian ini, pengujian kualitas  data  dilakukan  pada  4  variabel  independen  dan  1  variabel  dependen.  Tabel  2 merupakan  contoh  hasil  pengujian  validitas  untuk  variabel  dependen  penggelapan  pajak. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen memiliki nilai p value < 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pada variabel penggelapan pajak adalah valid. Untuk seluruh instrumen dalam variabel lainnya juga dinyatakan valid karena memiliki p value < 0,05.

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel Item Pearson Correlation (r hitung) Signifikasi Keterangan Penggelapan pajak (Y) Y 1 0,943 0,000** Valid Y 2 0,958 0,000** Valid Y 3 0,970 0,000** Valid Y 4 0,962 0,000** Valid Y 5 0,952 0,000** Valid Y 6 0,946 0,000** Valid
Keterangan: ** sig < 1%

## 4.2. Hasil Uji Reliabilitas
Tujuan  uji  reliabiltas  untuk  mengukur  seberapa  besar  konsistensi  pengukuran  yang  telah dilakukan. Dalam penelitan ini, uji reliabiltas dilakukan dengan menggunakaan cronbach alpha (α), jika nilai cronbach alpha > 0,6 maka instrumen dapat dikatakan reliabel.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach Alpha Standar Alpha Hasil 1 Pemahaman perpajakan (X 1 ) 0,849 0,6 Reliabel 2 Self assessment system (X 2 ) 0,873 0,6 Reliabel 3 Tarif pajak (X 3 ) 0,762 0,6 Reliabel 4 Keadilan (X 4 ) 0,951 0,6 Reliabel 5 Penggelapan pajak (Y) 0,981 0,6 Reliabel
Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,849 lebih besar dari nilai cutoff yang ditentukan sebesar 0,6 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan adalah reliabel. Selain itu  variabel self  assessment  system ,  tarif  pajak,  keadilan  pajak  dan  persepsi  penggelapan pajak memiliki nilai cronbach alpha masing-masing 0,873; 0,762; 0,951; 0,981 lebih besar dari standar yang ditetapkan yaitu 0,6 sehinga instrumen pada tiap variabel dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian data tersebut maka dapat dilanjutkan pada uji hipotesis untuk  membuktikan  dugaan  sementara  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya. Hipotesis  diuji  dengan  analisis  regresi  berganda  sehingga  hubungan  antara  variabel independen dengan variabel dependen dapat dibuktikan.

## 4.3. Hasil Uji Hipotesis
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel Beta t hitung P value Kesimpulan (Constant) 2,804 0,580 0,563 Pemahaman perpajakan 0,271 2,033 0,045* H 1 : terbukti Self assessment system -0,340 -1,463 0,146 H 2 : tidak terbukti Tarif pajak -0,246 0,236 0,298 H 3 : tidak terbukti Keadilan 0,665 10,420 0,000** H 4 : didukung F Hitung: 28,638 0,000** Adjusted R square : 0,508 Keterangan: ** sig < 1%, * sig < 5%
Tabel  4  menunjukkan  dampak  tiap  variabel  indipenden  pada  variabel  dependen dengan  memperhatikan  nilai p  value dari  tiap  variabel.  Variabel  pemahaman  perpajakan memiliki  p value 0,045  (signifikan)  hal  ini  berarti  pemahaman  perpajakan  memberikan dampak yang signifikan pada persepsi tax evasion . Hasil ini mendukung riset sebelumnya yaitu Surahman & Putra (2018) ; Dharma et al. (2016) ; Rachmadi, (2014) ; dan Ardi et al . (2016) . Berdasarkan teori persepsi, timbulnya pemikiran dipengaruhi oleh rangsangan, salah satunya  pemahaman  terhadap  objek,  pada  konteks  penelitian  ini  adalah  pemahaman perpajakan. Seseorang akan menilai tidak baik dan tidak akan melakukan hal yang sifatnya berbenturan  dengan  aturan  yang  telah  disepakati  bila  pengertian  dan  pemahamannya semakin  bagus (Dharma et  al., 2016) .  Wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman tentang peraturan, tata cara, atau prosedur dalam perpajakan yang baik, maka akan menghindari tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Marliana (2018) juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami bahwa penggelapan pajak tersebut tidak boleh dilakukan lantaran wajib pajak telah memahami aturan perpajakan secara mutlak.
Variabel self assessment system memiliki p value sebesar 0,146 (tidak signifikan) hal ini  berarti  bahwa self  assessment  system tidak  berpengaruh  signifikan  pada  persepsi penggelapan  pajak.  Hasil  ini  mendukung  penelitian Friskianti  &  Handayani  (2014) . Self assessment  system yang  dilakukan  sesuai  dengan  proses  dan  aturan  yang  benar  dapat menghasilkan pendapatan negara yang optimal. Namun orang yang bersangkutan juga bisa mempunyai  pandangan  bahwa  Wajib  Pajak  dapat  melakukan  penggelapan  pajak  karena kebebasan dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajaknya (Damayanti et al ., 2017) . Sistem asesmen yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sebagai tuntutan agar wajib pajak mematuhi  aturan  secara  sukarela  dan  atas  dasar  kesadaran  diri  sendiri.  Tuntutan  tersebut membuat wajib pajak berpikiran untuk tidak berbuat jujur dengan memanipulasi perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Untuk meminimalisir tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, tentu diperlukan adanya pemeriksaan pajak yang konsisten dan  professional  berdasarkan  aturan  dan  standar  yang  ada.  Selain  itu,  perlu  diterapkan hukuman atau sanksi yang lebih tegas sesuai aturan perundangan perpajakan. Kantor Pajak Pratama atau KPP perlu melakukan sosialisasi mengenai penjelasan pemeriksaan pajak serta hukuman  untuk  WP  yang  kurang  mematuhi  aturan.  Salah  satunya  adalah  dengan menerbitkan surat pemberitahuan, surat himbauan, surat teguran, atau pendekatan persuasif lainnya. Usaha tersebut dilakukan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan (Purwanto et al., 2018) .
Variabel tarif pajak memiliki p value sebesar 0,298 (tidak signifikan) hal ini berarti tarif  pajak  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  persepsi tax  evasion .  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian Yuliyanti et  al. (2017) dan Ardyaksa  &  Kiswanto (2014) .  Tarif  pajak  yang  rendah  tidak  dapat  membuat  Wajib  Pajak  untuk  menghindari tindakan penggelapan pajak, tetapi jika ada celah maka akan tetap melakukannya. Hal ini sesuai  dengan  hasil  analisis  deskriptif,  banyak  dari  narasumber  yang  tidak  setuju  jika penurunan tarif pungutan yang telah dijalankan akan menaikkan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) . Pemerintah harus menetapkan tarif pajak dengan bijak agar kewajiban wajib pajaknya terpenuhi.
Variabel keadilan memiliki p value sebesar 0,000 (signifikan) hal ini berarti bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini  mendukung  penelitian Damayanti et  al. (2017) ; Yuliyanti et  al. (2017) ; Annisa’ul  & Cahyonowati (2014) ; dan Permatasari & Laksito (2013) . Penggelapan pajak adalah dampak ketidakadilan  yang  dialami  oleh  orang  yang  bersangkutan.  Keadilan  ialah  sesuatu  yang sangat  penting  bagi  seseorang  karena  bisa  mempengaruhi  dalam  membayar  pajak.  Jika sesuatu  yang  Wajib  Pajak  bayarkan  sebanding  dengan  apa  yang  didapatkan  maka  Wajib Pajak akan tertib dalam membayarkan pajaknya (McGee, 2006) . Wajib pajak yang merasa adil  dalam  perhitungan  pajak  maka  akan  berusaha  untuk  tidak  melakukan  penggelapan pajak. Rahayu  &  Majdid  (2018) menyatakan  bahwa  mewujudkan  keadilan  pajak  adalah dasar  permasalahan  pajak.  Terdapat  tiga  aspek  keadilan  yang  penting  untuk  diperhatikan dalam  penerapan  pajak,  yaitu:  keadilan  dalam  menyusun  Undang-Undang  Pajak. Masyarakat akan dapat melihat keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kepentingan wajib pajak dengan melihat proses dan hasil akhir dalam pembuatan Undang-Undang Pajak yang berlaku; kedua, keadilan dalam menerapkan ketentuan pajak dengan memahami dan mengaplikasikan  asas-asas  pemungutan  pajak  dengan  baik;  ketiga,  keadilan  dalam menggunakan uang yang didapat dari hasil pungutan pajak. Uang pajak  harus digunakan secara adil karena pembayaran pajak tidak terlihat hubungan timbal balik yang seimbang ketika pajak sudsah dibayarkan.

## 5. Simpulan, Saran dan Keterbatasan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel pemahaman perpajakan dan keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan dua variabel lain nya yaitu self assessment system dan tarif pajak tidak memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  memiliki keterbatasan  dalam  metode  penelitian  yang  hanya  menggunakan  kuesioner  dimana kemungkinan  jawaban  yang  dituliskan  tidak  sama  dengan  realita  sesungguhnya.  Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan wawancara langsung agar data yang didapat lebih terpercaya dan dapat mengawasi responden apakah kuesioner benar-benar diisi oleh orang yang dituju.
Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam sampel yang hanya berfokus pada 25 OPD di Kabupaten Bantul. Penelitian selanjutnya bisa memperbanyak sampel agar data yang didapat  lebih  banyak  dan  dapat  meminimalisir  bias.  Selain  itu,  penelitian  ini  hanya
menggunakan  empat  variabel  yaitu  pemahaman  pepajakan, self  assessment  system ,  tarif pajak, dan keadilan. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain dikarenakan masih banyak faktor yang mempengaruhi tindakan pengelapan pajak seperti teknologi dan informasi perpajakan, kecurangan, dan ketepatan pengalokasian.

## Daftar Pustaka
Agustiningsih, W., &  Isroah,  I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama Yogyakarta. Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5 (2), 107- 122.
Annisa’ul  H,  M.,  &  Cahyonowati,  N.  (2014).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  penggelapan  pajak. Diponegoro  Journal  of Accounting, 3 (3), 1-7.
Ardi, D.M., Trimurti., & Suhendro. (2016). Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap  tindakan  penggelapan  pajak  di  kota  Surakarta. Journal  of  Economica  and Economic Education, 4(2), 177-191.
Ardyaksa,  T.  K.,  &  Kiswanto,  K.  (2014).  Pengaruh  keadilan,  tarif  pajak,  ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. Accounting analysis journal, 3 (4), 475-484.
Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti, 5(1), 109-122.
Ayu,  R.,  Dyah,  S.,  &  Hastuti,  R.  (2009).  Persepsi  Wajib  Pajak:  Dampak  pertentangan diametral  pada  tax  evasion  Wajib  Pajak  dalam  aspek  kemungkinan  terdeteksinya kecurangan,  keadilan,  ketepatan  pengalokasian,  teknologi  sistem  perpajakan,  dan kecenderungan personal (Studi Wajib Pajak orang pribadi). Kajian akuntansi, 1 (1), 1- 12.
Budiarto,  D.  S.,  Yennisa.,  &  Widyaningrum,  R.  (2018)  Does  Religiosity  Improve  Tax Compliance? An empirical research based from gender. Jurnal Dinamika Akuntansi , 10 (1), 82-90
Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi,  dan  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  terhadap  persepsi  Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada Wajib Pajak badan yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4 (1), 426-440.
Dewi, T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). E-Jurnal Akuntansi, 18 (3), 2534-2564.
Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3 (1), 1565-1578. Fjeldstad, O.-H. (2013). Taxation and Development: A review of donor support to strengthen tax systems in developing countries (9292305875).
Friskianti,  Y.,  &  Handayani,  B.  D.  (2014).  Pengaruh  self  assessment  system,  keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. Accounting analysis journal, 3 (4), 543-552.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23.
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan membayar pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3 (1), 126-142.
Ismadiani, N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2019). Pengaruh keadilan dan self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Prosiding Akuntansi, 4 (2), 754-759.
Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. Journal of accounting literature, 5 (1), 125-165.
Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. Tax & Accounting Review, 4 (2), 1-12.
Mardiasmo, M. (2009). Perpajakan. (Edisi Revisi 2009) . Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marliana.  (2018).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  orang pribadi mengenai penggelapan pajak (Studi empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). Jurnal Pundi, 2(2), 151-168.
McGee, R. W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion. Journal of Business Ethics,
67 (1), 15-35.
Mustofa,  F.  A.  (2016).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  tarif  pajak  dan  asas keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu setelah diberlakukannya peratu. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8 (1), 1-14. Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran  pemerintah  (Studi  empiris  pada  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di  wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal of Accounting, 2 (2), 455- 464.
Purwanto,  P.,  Sulaeha,  T.,  &  Safira,  H.  (2018).  Pengaruh  self  assessment  system  dan pemeriksaan  pajak  terhadap  tax  evasion  (Studi  kasus  pada  Wajib  Pajak  badan  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 10 (2), 139-146.
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 18 (2), 1112-1140.
Rahayu, I. S., & Majdid, S. (2018). Pengaruh tarif pajak, ketetapan pengalokasian pajak dan keadilan  pajak  terhadap  tax  evasion  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi. Majalah Sainstekes 5(2), 091-100 . Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 3 (2), 1-9 .
Safitri,  A.  (2018).  Pengaruh  religiusitas  dan  detection  rate  terhadap  penggelapan  pajak.
Jurnal Akuntansi, 6 (1), 1-14.
Salam,  N.  F.,  &  Rahim,  S.  (2016).  Pengaruh  ketentuan  tarif  pajak  badan  ketepatan pemanfaatan  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  penggelapan  pajak. Jurnal  Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 6 (1) , 35-50.
Siahaan, M. P. (2010). Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia : Graha Ilmu.
Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia . Jakarta Barat: Indeks, PT.
Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-faktor persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit, 5 (1), 1- 10.
Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh tarif pajak, teknologi informasi perpajakan, dan  keadilan  sistem  terhadap  penggelapan  pajak:  Studi  empiris  pada  WPOP  yang melakukan usaha di Kota Padang. Wahana Riset Akuntansi, 4 (2), 893-904.
Wahyuni,  A.  (2011).  Tax  evasion:  dampak  dari  self  assessment  system. JINAH  (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika), 1 (1), 1-8. Waluyo. (2011). perpajakan indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak badan mengenai penggelapan pajak. Seminar Nasional IENACO , 847-855.