Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review
Yayu Nurhayati Rahayu 1 , Rosyadi 2 , Ujang Cepi Barlian 3 , Sofyan Sauri 4
1,3 Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung yayunurhayatirahayu.s327@gmail.com , ujangcepibarlian@yahoo.co.id
2 Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, rosyadi@unwir.ac.id 4 Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bandung, sofyansauri@upi.edu
Diterima 13 Januari 2020, disetujui 15 Maret 2021, diterbitkan 17 April 2021 Pengutipan:      Rahayu,  Y.N,  Rosyadi,  Barlian,  U.C,  Sauri,  S.  (2021). Analisis  Standar  Penilaian  Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review. Gema Wiralodra , Vol 12, No 1, Hal 17- 33, April 2021

## ABSTRAK
Sistem  penilaian  pendidikan  standar  sebagai  kriteria  maksismal  untuk  menjadi  parameter  penilai pendidikan  nasional  ini.  Untuk  menilai  keberhasilan  system  pendidikan,  standar  itu  dilakukan evaluasi  dengan  melakukan  Ujian  Nasional.  Peraturan  nasional  berdasarkan  arahan  dari  menteri kebudayaan  pendidikan  terkait  penghapusan  Ujian  Nasional  banyak  menimbulkan  pra  kontra khususnya  di  kalangan  pendidik.  Penelitian  ini  memandang  Ujian  Nasional  sebagai  standar penilaian sangat penting dalam mendeteksi sampai mana keberhasilan pembelajaran siswa saat ini agar  pemerintah  mengetahui  dan  dapat  memberikan  pembelajaran  yang  sesuai  kemampuan  siswa tersebut  sehingga  siswa,  guru,  dan  intansi  terkait  dapat  melakukan  evaluasi  pembelajaran.Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  konsep  penilaian  pada  pendidikan  menengah  atas,  standar  penilaian oleh  pendidik  dan  satuan  pendidikan  pada  pendidikan  menengah  atas,  dan  mengetahui  standar penilaian  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  pada  pendidikan  menengah  atas.  Metode  yang dilakukan  menggunakan  metode  kajian  literatur  dengan  menggali  informasi  dari  sumber  tertulis berupa  buku,  jurnal,  dan  artikel.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  standar  penilaian  harus  tetap diberlakukan  karena  dapat  memberikan  jawaban  terkait  pendekatan  ilmiah  dalam  pembelajaran kurikulum  2013  dengan  menetapkannya  standar  proses,  memperbaiki  penilaian  dalam  kurikulum terdahulu  yang  lebih  memfokuskan  di  penilaian  aspek  pengetahuan  dan  mengarahkan  pada penilaian  yang  komprehensif  antara  aspek  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  berubahnya strategi  pembelajaran  dari  yang  berpusat  kepada  pendidik  menjadi  berpusat  pada  peserta  didik menuntut  perlu  pengembangan  teknik  penilaian  hasil  belajar  yaitu  dengan  penilaian  otentik,  dan perbaikan orientasi penilaian pada hasil belajar kepada proses belajar dan hasil belajar.
Kata Kunci : Analisis, Standar Penilaian, Pendidikan Menengah Atas

## ABSTRACT
The  standard  education  assessment  system  as  the  maximum  criteria  to  become  parameter  for evaluating  this  national  education.  To  assess  the  success  of  the  standard  education  system  an evaluation  is  carried  out  by  conducting  a  National  Examination.  National  regulations  based  on direction  of  the  minister  of  education  and  culture  related  to  abolition  of  National  Examination cause  many  pre  cons,  especially  educators.  This  study  views  the  National  Examination  as  a important assessment standard to determine the extent to which current student learning success is so that the government knows and can provide learning according to the students abilities so that students,  teachers,  and  related  institutions  can  conduct  learning  evaluations  in  senior  secondary education,  standard  of  assessment  by  educators  and  education  units,  and  knowing  standards  for assessing attitudes, knowledge and skills. The method used is literature review method by digging up information from written sources in the form of books, journals and articles. The results of this
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat

## P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
study  are  that  assessment  standards  must  be  enforced  because  they  can  answer  the  demands  of  a scientific  approach  in  2013  curriculum  learning  by  establishing  process  standards,  improving  the assessment of the previous curriculum which focuses more on assessing aspects of knowledge and is  directed  at  comprehensive  assessment  aspects  of attitudes,  knowledge  and  skills.  Changing  the learning strategy from educator centered to student centered requires the development of learning outcome assessment techniques, namely authentic assessment, and improvement of the assessment orientation of learning outcomes to learning processes and learning outcomes.
Keyword(s): Analysis, Assessment Standards, Senior Secondary Education

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  tahun  1945,  tujuan  salah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dapat  diwujudkan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Sebagai penanggung jawab penyelenggaran pendidikan negara, pemerintah dituntut untuk melakukan  pemerataan  pendidikan,  sehingga  setiap  warga  negara  mendapatkan  haknya diperolehnya  pendidikan  yang  memiliki  mutu  dan  kualitas.  Dalam  menyelenggarakan pendidikan  yang berkualitas dan bermutu ini, tentunya pemerintah memiliki suatu aturan, yang menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara pendidikan. Peraturan tersebut adalah PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan tentang Standar Nasional  Pendidikan  ini  merupakan  pedoman  yang  digunakan  untuk  melaksanakan, mengorganisasikan  dan  melakukan  evaluasi  pendidikan  termasuk  dalam  implementasi kurikulum (Mulyasa, 2008).
Adapun  kurikulum  sendiri  adalah  suatu  perangkat  rencana  dan  peraturan  terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran  agar  tercapainya  tujuan  pendidikan  tertentu  (Rusman,  2017). Standar Nasional Pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Dengan standar  nasional  pendidikan  diharapkan  terjadi  berbagai  perubahan  dalam  sistem  dan layanan  pendidikan  (Mulyasa,  2008).  Dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  ini  ada  8 Standar,  salah  satunya  adalah  standar  penilaian.  Begitu  juga  dalam  proses  pendidikan, salah satu  langkah  yang  wajib ditempuh seorang  guru salah satunya melakukan penilaian (Arifin,  2016).  Karenanya,  membicarakan  tentang  pendidikan,  yang  dalam  hal  ini terpaut langsung dengan proses pendidikan, penilain baik itu dalam tingkatan mikro, yaitu proses belajar mengajar dalam kelas, ataupun juga pada tingkatan makro, yaitu pada lembaga itu
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
sendiri sangatlah berarti. Sebab bagaimana juga penilaian ini merupakan komponen dalam suatu  pendidikan.  Standar  nasional  pendidikan  sudah  diformulasikan  dalam  Peraturan Pemerintah  No  19  tahun  2005  pada  dasarnya  ialah  kriteria  minimun  tentang  sistem pendidikan di Indonesia.
Peraturan  pemerintah  ini  tercipta  untuk  menindaklanjuti  hal-hal  yang  diberikan amanah dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada  sebagian  pasal  dari  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  diberikan kepercayaan  harus  adanya  standar  nasional  Pendidikan,  seperti  pada  Pasal  35  dipaparkan tentang  standar  nasional  Pendidikan  yang  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi lulusan,  tenaga  kependidikan,  fasilitas  serta  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  serta evaluasi pembelajaran yang wajib ditingkatkan secara terencana serta berkala.
Pada  Pasal  35  juga  dipaparkan  kalau  standar  dalam  nasional  Pendidikan  digunakan sebagai acuan dikembangkannya kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas serta prasarana, pengelolaan,  serta  pembiayaan,  berikutnya  ditegaskan  kalau  pengembangan  standar nasional  Pendidikan  dan  pemantauan  serta  cara  dalam  melaporkan  pencapaiannya  secara nasional  dilakukan  oleh  sesuatu  badan  standardisasi,  penjaminan,  serta  pengendalian kualitas  Pendidikan.  Pernyataan  oleh  Menteri  Kebudayaan  dan  Pendidikan  Nadiem Makariem  tentang  penghapusan  Ujian  Nasional  (UN)  menjadi trending  topic di  linimasa media sosial.
Pernyataan Mas Nadiem menyebabkan beberapa pro dan kontra dan memicu adanya perdebatan  di  publik.  Mas  Nadiem  memberikan  pernyataan,  bahwa  UN  akan  ia  gantikan dengan  asesmen  kompetensi  minimum  serta  survei  karakter  yang  digunakan  untuk  tolok ukur  pendidikan  Indonesia.  UN  dirasa  kurang  ideal  sebagai  tolak  ukur  untuk  prestasi belakar  siswa.  Materi  UN  yang  dirasa  terlalu  padat,  menyebabkan  siswa  hanya  fokus dalam hafalan bukan berkompetisi. Untuk aspek kognitif belum tersentuh ke aspek kognitif hanya  pada  terkuasanya  materi.  Selain  itu  UN  juga  dalam  hal  karakter  siswa  belum berperan  dengan  baik  secara  holistik.  Dalam  kebijakan  yang  dipaparkan  Kemendikbud tersebut akhirnya menjadi topik yang dibahas cukup panjang oleh kalangan publik karena mempengaruhi pendidikan Indonesia.
Setidaknya  terdapat  beberapa  tokoh  yang  kurang  setuju  dengan  kebijakan
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Kemendikbud  diantaranya  yaitu  Jusuf  Kalla  dan  Buya  Syafii  Ma'arif.  Jusuf  Kalla menyatakan  jika  UN  dihilangkan  maka  dikhawatirkan  siswa  akan  lembek  dalam  belajar dan  dalam  hal  kompetensi  tidak  adanya  ukuran  yang  jelas.  Beliau  memaparkan  dengan adanya UN anak akan terdorong dalam belajar dan bekerja keras, karena syarat kemajuan negara  sah  satunya  kerja  keras.  Sedangkan  Buya  Syafii  Ma'arif  mengatakan  UN  jangan langsung dihapuskan begitu saja karena model UN ini digunakan untuk ukuran kompetensi belajar  siswa  di  banyak  negara.  Buya  Syafii  Ma'arif  takut  jika  UN  dihapuskan,  semangat belajar siswa akan terganggu (Wutsqa, 2019).
Ujian  Nasional  merupakan  suatu  sistem  penilaian  standar  pendidikan  dasar  dan menengah  secara  nasional  serta  persamaan  mutu  tingkat  pendidikan  antar  daerah  yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, di Indonesia yang didasarkan pada Undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003  mengatakan  bahwa  dalam  rangka pengendalian  mutu  pendidikan  secara  nasional  harus  dilaksanakan  evaluasi  untuk  bentuk akuntabilitas  pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  telah  diselenggarakan. Akan  tetapi  dengan  adanya  rencana  penghapusan  Ujian  Nasioanal  yang  akan  dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor  20  tahun  2003.  Pembelajaran  dan  penilaian  yang  dilaksanakan  secara  terintegrasi dapat  mengembangkan  aspek  sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan  peserta  didik,  yang diharapkan  menghasilkan  pribadi  terdidik  yang  memiliki  keppribadian  yang  berkarakter, berprestasi, dan memiliki ketrampilan yang dibutuhkann di abad ke-21(Kunandar, 2015).
Secara aturan tersebut jika Ujian Nasional di hapuskan berarti semua peraturan yang dulu  telah  dilaksanakan  secara  baik  dan  sistematis  akan  diubah  sesuai  dengan  isu  yang berkembang saat ini. Kalau kita menganut system pendidikan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun  2003  kita  ini  menganut  system  pendidikan  standar.  Oleh  karena  itu,  asesmen kompetensi  minimum  dan  survei  karakter  yang  disampaikan  oleh  kemendikbud  sebagai tawaran  sebagai  alat  ukur  pendidikan  di  tahun  2021  memberikan  suatu  angin  segar dan tantangan  baru  untuk  sekolah,  dari  SD  hingga  SMA  sebagai  upaya  memberikan peningkatan kualitas pendidikannya. Dalam kebijakan yang disampaikan, ada dua hal yang menjadikan  terjadinya  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Pertama,  dalam peningkatan kualitas literasi sehingga untuk kedepannya siswa bukan saja diajarkan untuk
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
bisa  dan  paham  menjawab  soal,  namun  mampu  berpikir  kritis  dalam  menghadapi  setiap masalah atau persoalan (Laelasari, 2017).
Maksud  dari  paparan  di  atas,  kebijakan  arahan  Kemendikbud  menjalankan philosophy  based  curriculum ,  yaitu  kurikulum  yang  sudah  banyak  diterapkan  di  negara- negara  maju  seluruh  dunia  berupa  kurikulum  pendidikan  kritis.  Kedua,  adanya  revolusi mental dan karakter secara bersamaan. Dalam konsepsi revolusi mental, maka siswa akan terjadinya  peningkatan  mentalnya  dalam  segi  kualitas  sehingga  mampu  bersaing  dengan siswa  yang  lain. Pendidikan  karakter  adalah  kunci  tolak  ukur  berkualitas  tidaknya pendidikan  siswa,  karena  sistem  pendidikan  kita  dalam  melakukan  tanggung  jawab utamanya  berupa  mengasah  kritisisme  dan  nalar  logis  para  siswa  tidak  cukup  efektif menurut  pandangan  Achmad  Munjid  (2019),  Dosen  FIB  UGM.  Kita  hanya  membuang- buang  waktu  untuk  menjalankan  prosedur  dan  formalitas,  sehingga  untuk  esensi  kurang dipedulikan (Ferdiansah, 2019).
Dengan  demikian,  di  dalam  Pendidikan  karakter  menjadi  sah  satu  ukuran  yang proporsional  Afektif  (Sauri,  2016).  Pemerintah  melalui  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Muhadjir  Effendy  pada  6  Februari  2018  menerbitkan  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor04  Tahun  2018  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh Satuan  Pendidikan  dan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pemerintah.  Permendikbud  Nomor  4 tahun  2018  ini  diundangkan  di  Jakarta  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018  Nomor  228  pada  7  Februari  2018  oleh  Ditjen  Peraturan  Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
Ketentuan  Pasal  25  Permendikbud  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Penilaian  Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dengan jelas mengatakan  mencabut  Peraturan  Menteri  sebelumnya  yaitu:  Permendikbud  Nomor  3 Tahun  2017  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pemerintah  dan  Penilaian  Hasil  Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Permendikbud  Nomor  58  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Ujian  Sekolah/Madrasah atau  Bentuk  Lain  yang  Sederajat  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 1879)  Sistem  penilaian  pendidikan  standar  sebagai  kriteria  maksismal  untuk  menjadi parameter penilai pendidikan nasional ini.
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Untuk menilai keberhasilan system pendidikan standar itu dilakuakn evaluasi dengan melakukan  Ujian  Nasional.  Menurut  Ketua  Badan  Standar  Nasional   Pendidikan  (BSNP) Bapak  Abdul  Mukti,  evaluasi  itu  sangat  penting  untuk  tahu  sudah  sampai  mana keberhasilan  pembelajaran  siswa  saat  ini  agar  pemerintah  mengetahui  dan  dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kemampuan siswa tersebut (Pristanti, 2019). Untuk itu  agar  siswa,  guru,  dan  intansi  terkait  dapat  melakukan  evaluasi  pembelajaran. Akan tetapi  menurut  Nadiem  selaku  Mendikbud  menyebutkan  bahwa  Ujian  Nasional  akan dihapuskan dan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai penggantinya.
Pelaksanaan  penggantian  Ujian  Nasional  tersebut  akan  dilaksanakan  tahun  2021. Dalam  wawancara  yang  dilakukan  oleh  stasiun  TV  swasta  beliau  mengatakan  bahwa Penghapusan  Ujian  Nasional  akan  dilakukan  secara  bertahap.  Pada  tahun  2020  akan dilakukan penghapusan USBN dan pada tahun 2021 akan dilakukan penghapusan UN yang akan  diganti  dengan  Ujian  Sekolah  dan  keputusan  atau  kriteria  penilai  dilakukan  oleh pihak sekolah itu sendiri. Namun, walaupun menyerahkan semua keputusan terhadap pihak sekolah namun Ujian tersebut tetap berlandaskan peraturan nasional yang telah ditetapkan.
Menurut  penulis  dilakukannya  penghapusan  Ujian  Nasional  itu  tidak  tepat  karena dengan  penghapusan  Ujian  Nasional  itu  kita  tidak  bisa  mengetahui  tingkat  kepahaman siswa  terhadap  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah.  Jika  ada  penghapusan Ujian Nasioanal itu guru akan lebih sulit untuk menilai pembelajaran siswa tersebut apakah dia  sudah  berhasil  untuk  menyampaikan  materi  tersebut  atau  pun  tidak  guru  akan  lebih sulit  mengetahuainya.  Jadi  lebih  baik  jangan  dihapuskan  agar  pemerintah  berserta  pihak terkait  (guru  dan  siswa)  akan  dapat  mengevaluasi  dengan  baik  dan  tahu  cara mengatasinya. Berdasarkan  paparan  di  atas  penulis  tertarik  untuk  melaksanakan  kajian dengan tujuan, Untuk mengetahui konsep penilaian pada pendidikan menengah atas, Untuk mengetahui  standar  penilaian  oleh  satuan  pendidikan  dan  pendidik  pada  pendidikan menengah  atas,  dan  Untuk  mengetahui  standar  penilaian  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan pada pendidikan menengah atas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  literatur  sehingga  menitikberatkan  pada data atau tulisan sebagai bahan yang berhubungan dengan tema yang diangkat. Penelitian
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
ini  menekankan  sumber  pada  penggunaan  ide-ide  tertulis  pada  analisis  dan  interpretasi. Langkah  metode  ini  diawali  dengan  mencari  referensi  dan  informasi  merujuk  pada  buku, jurnal,  dan artikel  yang  membahas seputar standar penilaian pada pendidikan. Kemudian, penulis  membaca  secara  cermat  dan  dilakukan  tahap sorting dengan  memilih  kalimat- kalimat yang berkaitan dengan isi tema atau kajian yang akan dilakukan. Setelah itu semua hasil  bacaan  dicatat  kalimat-kalimat  yang  sesuai  lalu  ditandai  dengan  menggaris  bawahi menggunaakan  tanda  kurung  atau  tanda  yang  lain.  Langkah  selanjutnya,  penulis menganalisis,  kaliamt  mana  yang  akan  dipakai  dalam  penelitian  kajian  literatur  ini  dan yang sesuai dengan alur penelitian. Selanjutnya kalimat - kalimat dalam paragraf - paragraf disusun  dengan  mempertimbangkan  kesesuaian  alur  kajian  literatur.  Penulis  selanjutnya membuat kesimpulan pada hasil kajian literatur yang sudah dibuat. Langkah akhir, penulis melakukan review dengan menelaah kembali kajian literatur yang sudah selesai agar hasil kajian literatur ini mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan-perubahan  peraturan  yang  terdapat  dalam  standar  penilaian  jika  kita cermati  pada  bagian  peraturan  penilaian  pendidikan  maka  akan  hadir  suatu  bentuk perubahan,  diantaranya  berkaitan  dengan  klasifikasi  mata  pelajaran,  fungsi  ujian  sekolah, dan  sebagainya.  Indonesia  memiliki  standarisasi  dalam  penilaian  sehingga  bila  kita memakai  pendekatan  yuridis,  maka  analisis  beberapa  komponen  perlu  dilakukan, diantaranya:

## A. Bentuk Perubahan
Dari segi  Standar Nasional  Pendidikan  di  dalam Peraturan Pemerintah, telah terjadi tiga  kali  perubahan,  yaitu:  19/2005,  PP  32/2013,  dan  PP  13/2015.  Dengan  beberapa perubahan,  diantaranya  penghapusan  mengenai  istilah  klasifikasi  mata  pelajaran.  Dalam PP  19/2005,  pasal  64  ayat  3,  4,  5,  6,  dan  7  membahas  tentang  konsep  penilaian  hasil belajar siswa dalam klasifikasi mata pelajaran. Lalu ayat-ayat tersebut dihapus di dalam PP 32/2013, dan tidak digunakan kembali istilah klasifikasi mata pelajaran. Hal serupa berlaku untuk  Pemerintah  dalam  Penilaian,  istilah  klasifikasi  mata  pelajaran  dalam  PP  19/2005 masih digunakan, namun setelah itu dalam PP 13/2015 tidak dimunculkan kembali istilah tersebut. Pada PP 19/2005 oleh Pemerintah dalam Penilaian hasil belajar dipaparkan dalam
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penentuan  kelulusan  peserta  didik  salah  satunya  fungsi  dari  ujian  nasional,  lalu  diubah dalam  PP  13/2015  bahwa  ujian  nasional  bukan  penentu  kelulusan  peserta  didik  melaikan akan lulus jika siswa mendapatkan nilai minimal pada tiap-tiap klasifikasi mata pelajaran yang diatur dalam PP 19/20050bagian kelulusan.
Sedangkan  dalam  PP  32/2013  dilakukan  perubahan  diantaranya  bila  siswa mendapatkan  minimal  baik  pada    nilai  setiap  mata  pelajaran,  kemudian  dirubah  kembali poin  tersebut  menjadi  minimal  baikudalam  memperoleh  nilai  sikap/perilaku  diatur  dalam PP13/2005.  Dari  perubahan-perubahan  yang  telah  disebutkan  tersebut  dapat  disimpulkan, baik  PP 19/2005  maupun PP 32/2013  ketuntasan mata pelajaran menjadi  patokan kriteria kelulusan, kemudian pemakaian patokan minimal mata pelajaran dalam PP 13/2005 tidak berlaku lagi dikarenakan ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan siswa baik pada pendidikan  dasar  maupun  menengah.  Penyempurnaan  dalam  kurikulum  2013  yang  lain pula  dicoba  pada  penerapan  standar  penilaian,  dengan  mengadaptasi  secara  bertahap model- model penilaian yang mengacu standar internasional (Fanani, 2018).
Dari sudut pandang Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), terdapat beberapa  perubahan  yang  terjadi,  misalnya  dalam  Permendiknas  20/2007  belum dinyatakan secara eksplisit terkait aspek penilaian Keterampilan, Sikap, dan Pengetahuan, sedangkan  dalam  Permendikbud  66/2013,  dan  Permendikbud  23/2016  sudah  dinyatakan secara  eksplisit  tentang  aspek  Sikap,  Pengetahuan,  dan  Keterampilan.  Perubahan  lainnya yaitu  bentuk  penilaian  hasil  belajar  peserta  didik.  Dalam  Permendiknas  20/2007,  masih menggunakan  istilah  mata  pelajaran  dan  kelompok  mata  pelajaran,  sedangkan  dalam Permendikbud  66/2013,  istilah  untuk  kelompok  mata  pelajaran  tidak  dipakai  lagi,  dan terjadinya  penambahan  mekanisme  penilaian  dengan  penilaian  otentik  dan  penilian  diri oleh peserta didik.
Dalam Permendiknas120/2007 mengenai penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik,  untuk  guru  Pendidikan  Agama  dan  PKN  menilai  akhlak  serta  kepribadian kemudian  dikategorikan  kurang  baik,  baik,  atau  sangat  baik,  berlainan  dengan Permendikbud  66/2013,  menyatakan  setiap  penilaian  sikap  baik  spiritual  dan  sosial  atau akhlak  diterapkan  oleh  semua  pendidik  yang  nantinya  diakumulasikan  serta  wali  kelas akan  mendeskripsikannya  sebagai  hasil  penilaian.  Dari  analisis  tersebut  dapat  dikatakan
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
bahwa  perbedaannya  terletak  pada  penilaian  oleh  pendidik  baik  dalam  hal  prosedur penilaian sikap spiritual dan sosial serta dalam hasil penilaian.
Dari  segi  teknik  penilaian,  dalam  Permendikbud  nomor  66  tahun  2013  dan Permendikbud  nomor  23  tahun  2016  terdapat  perbedaan  dalam  penilaian  keterampilan. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 mengenai penilaian keterampilan dapat berupa projek,  tes  praktik,  dan  portofolio.  Dalam  Permendikbud  nomor  23  tahun  2016  juga ditambahkan  dengan  penilaian  produk.  Begitu  pun  dalam  penilaian  sikap  sesuai Permendikbud  nomor  66  tahun  2013  dinyatakan  bahwa  prosedur  penilaian  dilaksanakan oleh  pendidik  dalam  bentuk  penilaian  diri,  observasi,  antar  siswa,  serta  jurnal  (Abidin, 2014).
Fokus  dalam  mekanisme  penilaian  belum  terlihat  sebagaimana  dalam  permndikbud nomor  23  tahun  2016,  bahwa  observasi/pengamatan  dan  teknik  lain  merupakan  penilaian aspek sikap yang utama serta sebagai penunjang (pasal 9 ayat 1a). Pelaksanaan Kurikulum 2013  serta  terdapatnya  pergantian  paradigma  pendidikan  menyebabkan  sistem  penilaian wajib  turut  berganti  ke  arah  yang  lebih  cocok.  Sistem  evaluasi  dalam  Kurikulum  2013 wajib menuju pada penilaian autentik (Sa’adah & Sigit, 2018).

## B. Sinkronisasi Peraturan dengan Pelaksanaan di Lapangan
Urutan  tata  perundang-undangan  atau  peraturan  pendidikan,  dimulai  dari  UU 20/2003,  selanjutnya  diturunkan  menjadi  PP  19/2005  (kemudian  dirubah  menjadi  PP 32/2013  dan  terakhir  PP  13/2015)  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan.  Dimana terdapat  delapan  standar  pendidikan  dalam  SNP  diantaranya  Standar  Penilaian.  Berbagai hasil  penelitian  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  realitas  penilaian  pendidikan  harus mampu mengimbangi dinamika perkembangan keimuan yang ada (Kusaeri, 2019).
Selanjutnya  turunan  Standar  Penilaian  ini  menjadi  Permendiknas  20/2007  (yang kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  Permendikbud  nomor  66  tahun  2013,  dan terakhir Permendikbud nomor 23 tahun12016) tentang Standar Penilaian, dapat dinyatakan bahwa terdapat sinkronisasi antara semua peraturan yang ada mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Kita ambil contoh misalnya dari PP mengenai SNP yang dirubah kemudian diikuti  dengan  perubahan  peraturan  menteri,  misalnya  lagi  dalam  posisi  ujian  nasional dimana  dalam  PP  13/2015,  bahwa  ujian  nasional  tidak  menjadi  penentu  kelulusan    yang
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
sebelumnya  dalam  PP  19/2005  menjadi  penentu  kelulusan.  Hal  tersebut  juga  relevan dengan peraturan menteri yang baru dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016.
Semua itu menjadi landasan hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Pemerintah.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  belum sepenuhnya terlaksana baik  di (lapangan) dalam pengalaman maupun pengamatan penulis. Penerapan  sistem  penilaian  ini  sebelumnya  telah  diatur  oleh  pemerintah.  Hal  ini disebabkan  beberapa  faktor  yang  penulis  temukan:  Kurangnya  pelatihan  atau  pembinaan khususnya guru terkait dengan sistem penilaian yang sudah dibuat pemerintah.
Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah  belum  secara  maksimal  khususnya  dalam  memberikan  pelatihan  dan pembinaan terhadap pendidik. Pemerintah  dirasa kurang sigap dan siap dalam melakukan pelatihan  terhadap  pendidik,  dan    hanya  terkesan  menghabiskan  anggaran  yang  ada. Persoalan  lainnya  terkait  tugas  pemerintah  adalah,  ketika  sudah  dilakukan  bimtek, sosialisasi, atau dalam bentuk lain terkait sistem penilaian yang ada, namun pendidik yang diikutsertakan  belum  seluruhnya,  pembinaan  tersebut  masih  belum  diikuti  oleh  banyak guru.  Semakin  berat  dan  kompleks  tugas  guru.  Disisi  lain  tugas,  memberikan  pengajaran serta membuat administrasi pembelajaran, namun dalam lapangan yang terjadi sebenarnya guru diberikan tugas – tugas “diluar komptensinya” sehingga menjadi beban tambahan.
Misalnya  guru  dibebani  tugas  pengelola  keuangan  (BOS),  dalam  melakukan tanggung  jawab  tersebut  tentunya  harus  mengikuti  kriteria  dalam  sistem  yang  terdapat pada konsep akuntansi, selain BOS, guru dibebani terkait dalam mengelola inventaris atau aset  sekolah.  Sebenarnya  guru  terbebani  dengan  tugas  yang  kurang  sesuai  dengan kompetensinya  seperti  kedua  aspek  tersebut.  Akibatnya  tugas  yang  diberikan  pada  ranah yang  belum  dikuasai  guru  menyebabkan  pelaksanaan  penilaian  hasil  belajar  kurang maksimal  terlebih  lagi  sistem  penilaian  yang  begitu  banyak  dan  tugas  utama  guru  dalam melakukan proses pendidikan terganggu.
Sehingga ketika akhir semester hadir budaya ngaji (ngarang biji). Yang muncul dari pendidik  itu  sendiri,  banyak  ditemui  guru  yang  tidak  mau  mencoba,  dan    belajar  untuk menjadi  lebih  baik  lagi,  khususnya  dalam  hal  penilaian  pendidikan.  Padahal  dewasa  ini
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
teknologi dapat membantu guru dalam mengakses berbagai informasi terkait dengan sistem penilaian.  Penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  diharapkan  dicoba  secara  komprehensif dengan  mengaitkan  ketiga  ranah  utama  penilaian,  yaitu  ranah  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan (Subagia & Wiratma, 2016).

## C. Kesesuaian Konsep Antara Peraturan dengan Konsep Evaluasi
Pada  Permendikbud  terdapat  salinan  di  nomor  66  tahun  2013  Bab  II  mengenai Standarisasi  Penilaian  Pendidikan  tentang  Prinsip  serta  Pendekatan  Penilaian  dipaparkan bahwa  Penilaian  Acuan  Kriteria  (PAK)  dipakai  sebagai  pendekatan  dalam  penilaian, dimana  ialah  sesuatu  yang  menilai  pencapaian  berdasarkan  pada  Kriteria  Ketuntasan Minimal (KKM) pada setiap bidang studi(Abror & Jati, 2016).
Pada  konsep  evaluasi  prinsip  tersebut  susah  sesuai,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Sukiman,  bahwa  Penilaian  Acuan  patokan  (PAP)  atau  kriteria  mutlak  sangat  tepat digunakan  dalam  kurikulum  berbasis  kompetensi  sebagai  sistem  evaluasi.  Hal  tersebut dikarenakan  pada  penerapannya,  kompetensi  dasar  dan  indikator  yang  sudah  dirumuskan menjadi  dasar  dalam  penilaian,  serta  hal  yang  mampu  dilakukan  peserta  didik  sesudah mengikuti proses pembelajaran juga menjadi dasar penilaian (Raharjo, 2013). Pada konsep yang sudah ada, bahwa dalam menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), hasil yang didapat peserta didik harus dilakukan perbandingan oleh pendidik dengan suatu patokan  kriteria  yang  sudah  dibuat  serta  ditetapkan  secara  absolut  atau  mutlak  (Arifin, 2016).
Dalam peraturan yang ada hal tersebut sudah sesuai (Permendiknas nomor 20 tahun 2007,  Permendikbud  nomor  66  tahun  2013,  dan  Permendikbud  nomor  23  tahun  2016). Penyelenggaraan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Satuan  Pendidikan  dan  Penilaian  Hasil Belajar  oleh  Pemerintah  diatur  dalam  BAB  II  Permendikbud  No.  4  tahun  2018  Pasal  2, yaitu: Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US. Penilaian  hasil  belajar  oleh  Pemerintah  dilaksanakan  melalui  UN.  Penilaian  hasil  belajar oleh  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  untuk  peserta  didik  pada SMK/MAK  termasuk  ujian  kompetensi  keahlian.  Konsep  Penilaian  hasil  belajar  oleh satuan pendidikan menengah bertujuan memperhitungkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan  buat  seluruh  mata  pelajaran  dengan  memikirkan  hasil  evaluasi  partisipan  didik
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
oleh  pendidik  (Setiadi,  2016).  Sebaliknya  standar  penilaian  perilaku,  pengetahuan,  serta keahlian  pada  pembelajaran  menegah  pada  Kurikulum  2013  mempraktikkan  pendidikan berbasis  kegiatan,  yang  diharapkan  hendak  menciptakan  insan  Indonesia  yang  produktif, kreatif,  inovatif,  serta  afektif  lewat  penguatan  perilaku,  pengetahuan,  serta  keahlian  yang terintegrasi.  Perihal  ini  berimplikasi  pada  penerapan  evaluasi  yang  meliputi  evaluasi perilaku, pengetahuan, serta keahlian, yang dicoba memakai bermacam metode, antara lain observasi, evaluasi proyek, serta portofolio (Wildan, 2017).
Penilaian hasil belajar berdasarkan isi pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kebijakan lebih lanjut terkait mata pelajaran yang diujikan dalam USBN telah ada aturannya dalam POS yang dalam penetapannya dilakukan oleh  BSNP.  Kebijakan  selanjutnya  terkait  dalam  diselenggarakannya  ujian  kompetensi keahlian  untuk  SMK/MAK  sebagaimana  dipaparkan  pada  ayat  (3)  diatur  dalam  petunjuk teknis yang dalam penetapannya oleh direktur jenderal terkait. Dalam ketentuan BAB VIII Pasal  23  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  4  Tahun  2018  tentang Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Satuan  Pendidikan  dan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh Pemerintah diatur lebih lanjut mengenai USBN yang diatur dalam POS USBN oleh BSNP, UN  diatur  kemudian  dengan  POS  UN  dari  BSNP  dan  US  diatur  selebihnya  oleh  satuan pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  sudah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Standar  Penilaian  adalah  salah  satu  dari  Standar  Nasional  Pendidikan,  maka  dari  itu kehadirannya  dalam  keseluruhan  kegiatan  pendidikan  tidak  bisa  dilepaskan.  Standar Penilaian Pendidikan merupakan syarat sebagai dasar yang dipakai untuk penilaian di pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk hasil belajar peserta didik meliputi lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional merupakan  Landasan  Yuridis  untuk  Penilaian  Pendidikan  di  Indonesia,  setelah  itu
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
diturunkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  mengenai  Standar Nasional  Pendidikan  yang  dilakukan  perubahan  ke  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  2013  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  mengenai PP  Nomor  19  Tahun  2005  terkait  Standar  Nasional  Pendidikan  dilakukan  perubahan kedua. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 mengenai Standar Penilaian Pendidikan setelah itu menjelaskan Peraturan Pemerintah  tersebut.  Dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  4 Tahun  2018  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh  Satuan  Pendidikan  dan  Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
3. Standar  Penilaian  Pendidikan  Menengah  dalam  peraturan  yang  sudah  diberlakukan dalam  pelaksanaannya  dijalankan  oleh  Pendidik,  Satuan  Pendidik,  dan  oleh Pemerintah  meliputi  penilaian  aspek  sikap,  pengetahuan,  keterampilan.  Mengenai aspek  yang  dilakukan  penilaian  adalah  aspek  sikap  diantaranya  sikap  spiritual  dan sosial,  aspek  pengetahuan  serta  aspek  keterampilan.  Namun  dalam  bentuk  dan instrumen  penilaian  pada  setiap  aspek  berbeda.  Kualitatif  deskripsi  merupakan  hasil penilaian  terhadap  aspek  sikap,  sedangkan  kuantitatif  deskripsi  hasil  dari  aspek pengetahuan  dan  keterampilan.  Sedangkan  rasionalisasi  dari  standar  penilaian pendidikan  adalah  memberikan  jawaban  terkait  tuntutan  pendekatan  ilmiah  pada pembelajaran  kurikulum  2013  dengan  dilakukan  penetapan  standar  proses,  perbaikan penilaian  dalam  kurikulum  terdahulu  yang  lebih  memfokuskan  pada  penilaian  aspek pengetahuan. Rasionalisasi dari standar penilaian pendidikan diarahkan pada penilian yang  komprehensif  antara  aspek  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  berubahnya strategi  pembelajaran  dari  yang  berpusat  kepada  pendidik  menjadi  berpusat  pada peserta  didik  menuntut  perlu  pengembangan  teknik  penilaian  hasil  belajar  yaitu dengan penilaian otentik, dan perbaikan orientasi penilaian pada hasil belajar kepada proses belajar dan hasil belajar.
4. Penilaian  adalah  suatu  proses  yang  meliputi  pengumplan  informasi,  analisa  utuk membuat  keputusan  tidak  lanjut.  Dalam  proses  pembelajaran,  penilaian  memegang peranan  yang  penting  salah  satunya    untuk    mengetahui    tercapai    tidaknya    proses pembelajaran   yang  telah dilakukan. Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Gronlund
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
sebagaimana  dikutip  oleh  Umami  (Umami,  2018),  bahwa  penilaian  adalah  suatu proses yang sistematis dari pengumpulan,  analisis,  dan  interprestasi  informasi  atau data    untuk    menentukan  sejauh  mana  peserta  didik  telah  mencapai  tujuan pembelajaran.  Pada  dasarnya  penilaian  dilakukan  untuk  memberikan  pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam  bentuk    hasil    belajar.    Dengan    demikian    pengertian    dari    penilaian pembelajaran  adalah  suatu  proses  atau  kegiatan  yang  sistematis,  berkelanjutan,  dan menyeluruh  dalam    rangka    penetapan    kualitas    (nilai    dan    arti)  pembelajaran terhadap  berbagai  komponen  pembelajaran,  berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran (Umami, 2018).
5. Penilaian  pengetahuan  merupakan  penilaian  untuk  mengukur  kemampuan  peserta didik  berupa  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural,  dan  metakognitif,  serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi (Kemendikbud, 2015: 14). Penilaian pengetahuan  dilaksanakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  pemahaman  atau pengetahuan  yang  dikuasai  siswa  dari  hasil  proses  belajar  mengajar  yang  dilakukan menggunakan Kurikulum 2013. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditentukan oleh satuan  pendidikan  dengan  mempertimbangkan  ketercapaian  tujuan  pembelajaran sesuai dengan KI-KD yang telah ditentukan (Retnawati, 2017).
6. Penilaian  sikap  merupakan  salah  satu  bentuk  penilaian  yang  menuntut  guru  untuk memahami  karakteristik  dari  setiap  siswanya.  Hal  tersebut  bukan  merupakan  sesuatu yang mudah untuk dinilai secara objektif dikarenakan sikap  yang dimiliki oleh siswa dapat juga dipengaruhi oleh suasana hati dan perasaan yang mana dapat berubah ubah setiap harinya. Dalam penilaian sikap dapat menentukan bentuk kegiatan pembelajaran yang  perlu  dirancang  agar  membantu  siswa  dalam  mengembangkan  karakternya sehingga siswa memiliki sikap positif yang dapat menunjang kesuksesan akademisnya. Tujuan  dari  penilaian  sikap  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat mengenai  pencapaian  tujuan  instruksional  oleh  siswa  khususnya  pada  tingkat penerimaan,  partisipasi,  penilaian,  organisasi  dan  internalisasi  (Saidah  & Damariswara,  2017). Penilaian  sikap  mengadaptasi  taksonomi  ranah  afektif  yang
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
disampaikan  oleh  Bloom.  Menurut  Bloom et  al. (Saidah  &  Damariswara,  2017) taksonomi  disusun  untuk  menunjukkan  hirarki  yang  kontinyu.Taksonomi  merupakan bagian dari proses internalisasi dimana komponen sikap dilalui dari mulai memberikan perhatian  sampai  kepada  kemampuan  untuk  mengontrol  sikap.  Taksonomi  ini  terdiri dari 5 kategori internalisasi yang dominan yaitu sebagai berikut: 1. Penerimaan, yaitu sensitifitas  terhadap  keberadaan  fenomena  atau  stimulus  tertentu  yang  mana memunculkan keinginan untuk menerima hal tersebut. (2). Respon, yaitu sikap dimana yang  dilakukan  siswalebih  dari  hanya  sekedar  memberikan  perhatian  saja.  (3). Penentuan  sikap  atau  penilaian,  biasanya  bersifat  kegiatan  sukarela  yang  didalamnya terdapat antusiasme, konsistensi dan frekuensi. (4). Organisasi, sebagai konseptualisasi nilai  dan  mengerjakan  konsep  ini  untuk  menentukan  interrelasi  antar  nilai.  (5). Karakterisasi,  yaitu  karakterisasi  dari  organisasi  nilai,  keyakinan,  ide  dan  etika kedalam  sistem  yang  konsisten  dalam  diri  siswa  yang  disebut  sebagai  karakterisasi nilai.
7. Kompetensi  keterampilan  digariskan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayan  (Permendikbud)  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Standar  Isi  Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompetensi  keterampilan  pada Standar Isi  meliputi  ranah  abstrak  dan  ranah  konkret  (Mendikbud  RI,  2016a).  Kedua  ranah kompetensi  keterampilan,  abstrak  maupun  konkret,  peserta  didik  harus  senantiasa dikondisikan dengan lingkungan pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan keterampilan  tersebut.  Mekanisme  penilaian  kompetensi  keterampilan  telah  diatur Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
8. Mekanisme  penilaian  keterampilan  tersebut  sesuai  dengan  penilaian  autentik,  yaitu dilakukanmelalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai (Wildan, 2017).
9. Penilaian autentik dinamakan penilaian kinerja atau penilaian berbasis kinerja, karena dalam  penilaian  ini  secara  langsung  mengukur  performance  (kinerja)  aktual  (nyata) siswa  dalam  hal-hal  tertentu,  siswa  diminta  untuk  melakukan  tugas-tugas  yang bermakna  dengan  menggunakan  dunia  nyata  atau  autentik  tugas  atau  konteks. Penilaian  autentik  dikatakan  penilaian  alternatif,  karena  dapat  difungsikan  sebagai
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
alternatif  untuk  menggantikan  penilaian  tradisional.  Menurut  Sani  (Ermawati,  2017) karakteristik    penilaian  autentik    meliputi;    (1)    berpusat    pada  peserta    didik,    (2) merupakan    bagian  terintegrasi    dari    pembelajaran,    (3)  bersifat  kontekstual  dan bergantung pada konten  pembelajaran,  (4)  merefleksikan kompleksitas  belajar,  (5) menggunakan  metode/prosedur    yang    bervariasi,    (6)  menginformasikan    cara pembelajaran  atau    program    pengembangan    yang  seharusnya    dilakukan,    dan    (7) bersifat kualitatif.
10. Dalam  penilaian  bukan  hanya  sekedar  mengukur  hasil  belajar  tetapi  seharusnya bagaimana penilaian itu dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan kompetensi peserta  didik.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  perlu  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan., penilaian untuk pembelajaran memungkinkan guru menggunakan  informasi  kondisi  peserta  didik  untuk  memperbaiki  pembelajaran,  dan penilaian  sebagai  pembelajaran  memungkinkan  peserta  didik  melihat  capaian  dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Y.  (2014). Desain  sistem  pembelajaran  dalam  konteks  kurikulum  2013 .  Refika Aditama.
Abror, A. F., & Jati, H. (2016). Pengembangan dan Analisis Kualitas Aplikasi Penilaian E- Learning SMK Berbasis ISO 19796-1 di Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasi , 6 (1), 1. https://doi.org/10.21831/jpv.v6i1.7623
Arifin,  Z.  (2016).  Evaluasi  pembelajaran:  Prinsip,  teknik,  dan  prosedur.  In Bandung:  PT Remaja Rosdakarya .
Ermawati,  S.  (2017).  Penilaian  Autentik  dan  Relevansinya  dengan  Kualitas  Hasil Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 27 , 92–103.
Fanani, M. Z. (2018). Strategi Pengembangan Soal Hots Pada Kurikulum 2013. Edudeena , 2 (1), 57–76. https://doi.org/10.30762/ed.v2i1.582
Kunandar.  (2015).  Penilaian  Autentik  (Penilaian  Hasil  Belajar  Pesrta  Didik)  Berdasarkan Kurikulum 2013. In Jurnal Evaluasi Pendidikan .
Kusaeri,  K.  (2019).  Penilaian  Sikap  Dalam  Pembelajaran  Matematika. JPM :  Jurnal Pendidikan Matematika , 5 (2), 61. https://doi.org/10.33474/jpm.v5i2.1588
Diterbitkan oleh:
Universitas Wiralodra Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Laelasari. (2017). Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran. Jurnal LP3M SOSIOHUMANIORA .
Mulyasa, E. (2008). Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan: kemandirian guru dan kepala sekolah . Bumi Aksara.
Raharjo, S. B. (2013). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan , 16 (2), 511–532. https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129 Retnawati,  H.  dkk.  (2017). Menyusun  Laporan  Hasil  Asesmen  Pendidikan  di  Sekolah Referensi  untuk  Pendidik,  Mahasiswa,  dan  Praktisi  Pendidikan (Pertama,  M).  UNY Press.
Rusman.  (2017). Belajar  &  Pembelajaran:  Berorientasi  Standar  Proses  Pendidikan . Prenada Media.
Sa’adah,  E.  N.  L.,  &  Sigit,  D.  (2018).  Pengembangan  Instrumen  Penilaian  Sikap  dan Keterampilan  Psikomotorik  pada  Materi  Elektrokimia. Jurnal  Pendidikan:  Teori, Penelitian, Dan Pengembangan , 3 (8), 1023–1026.
Saidah,  K.,  &  Damariswara,  R.  (2017).  Analisis  Bentuk  Bentuk  Penilaian  Sikap  Siswa Sekolah Dasar Di Kota Kediri. Jurnal Profesi Pendidikan Dasar , 4 (1), 84–96.
Setiadi,  H.  (2016).  Pelaksanaan  penilaian  pada  Kurikulum  2013. Jurnal  Penelitian  Dan Evaluasi Pendidikan , 20 (2), 166–178. https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173
Subagia,  I.  W.,  &  Wiratma,  I.  G.  L.  (2016).  Profil  Penilaian  Hasil  Belajar  Siswa Berdasarkan  Kurikulum  2013. JPI  (Jurnal  Pendidikan  Indonesia) , 5 (1),  39. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i1.8293
Umami,  M.  (2018).  Penilaian  Autentik  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi
Pekerti dalam Kurikulum 2013. Jurnal Kependidikan . https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.2259
Wildan,  W.  (2017).  Pelaksanaan  Penilaian  Autentik  Aspek  Pengetahuan,  Sikap  dan Keterampilan  di  Sekolah  atau  Madrasah. Jurnal  Tatsqif , 15 (2),  131–153. https://doi.org/10.20414/jtq.v15i2.3
Wutsqa,  N.  ’Urwatul.  (2019). Soal  Nadiem  Hapus  UN,  Buya  Syafii  Maarif  Tegaskan Pemerintah  Harus  Hati-hati:  Tak  Segampang  Itu!  Artikel  ini  telah  tayang  di  Soal Nadiem  Hapus  UN,  Buya  Syafii  Maarif  Tegaskan  Pemerintah  Harus  Hati-hati:  Tak Segampang Itu!
Tribunnews.Com.
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/14/soal-nadiem-hapus-un-buya-syafii- maarif-tegaskan-pemerintah-harus-hati-hati-tak-segampang-itu