Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)
Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail : dayuanggreni2014@gmail.com 1 , dewamangku.undiksha@gmail.com 1 , raiyuliartini@gmail.com 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)mengetahui  dan  memahami  pertanggungjawaban  pemimpin  negara yang  memiliki  hak  imunitas  di  negaranya  dapat  diadili  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  atau  ICC, seorang  pemimpin  negara  adalah  individu  yang  merupakan  subjek  hukum  internasional  dan  berhak dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kejahatan  dalam  yurisdiksi  ICC , serta  (2)  mengetahui  dan memahami hambatan yang dialami ICC untuk menegakkan keadilan atas pemimpin Negara Sudan yaitu Omar  Al-Bashir.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  konseptual, dan  pendekatan  kasus . Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  teknik deskripsi, analisis, dan argumentasi. Bahan hukum yang dikaji yaitu Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Pemimpin  negara  berhak  dimintakan  pertanggungjawaban.  Pasal  27  Statuta Roma  1998  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  individu  yang  dapat  terbebas  dari  hukum  nasional  atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara.  (2)  Hambatan  dalam  penyelesaian  kasus  Omar  Al  Bashir  disebabkan  oleh  kerumitan  yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Sudan serta lemahnya motivasi pihak-pihak yang  berseteru  seperti  pemerintah  Sudan.  Statuta  Roma  1998,  buku  literatur    atau  bacaan  yang menjelaskan  kasus  Omar  Al-Bashir,  dan  kamus  bahasa  Indonesia,  serta Black  Law  Dictionary yang menjadi  dasar  berdirinya  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang  bersifat  komplementaris  yang  berarti pemberlakuan yurisdiksi mahkamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional suatu negara.
Kata Kunci : Pemimpin Negara, Yurisdiksi ICC, Statuta Roma 1998

## Abstract
This research aims to (1) to know and understand the responsibility of head of state who has immunity rights in his state can be tried by an International Criminal Court or ICC, a head of state is an individual wich  is  subject  of  international  law  and  rightful  be  accused  for  responsibility  for  crime  in  the  ICC jurisdiction, and to know and understand the difficulties perceived by ICC to enforce the justice over head of  state  of  Sudan  Omar  Al-Bashir.  The  type  of  research  is  normative  law  research.  The  approach  that use in this research was statute approach, conceptual approach, and case  approach. The technique of legal  analysis  materials  this  research  is  descriptive,  analysis,  and  argumentation  technique.  The  legal material  under  consideration  is  Rome  Statute  1998  literature  about  Omar  Al-Bashir,  kamus  Bahasa Indonesia  and  Balck  Law  Dictionary. The  results  of reseacrch  indicate  that (1) head  of state  rightful  be accused  for  responsibility.  Article  27  Rome  Statute  1998  stated  this  statue  shall  apply  equally  to  all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as head of state or government. (2) The difficulties perceived by ICC in Omar Al-Bashir case caused of actors who want benefit  from  Sudan  and  the  weak  motivation  from  Sudan  government.  The  existence  of  Rome  Statute 1998  wich  becomes  the  basis  of  International  Criminal  Court  wich  complementary  trait,  mean  the jurisdiction of ICC not replace the national jurisdiction a state.
Keywords: head of state, jurisdiction of ICC, Rome Statute 1998

## PENDAHULUAN
Eksistensi hukum pidana
internasioal tidak mungkin dipisahkan dengan keberadaan kejahatan internasional sebagai  substansi  dari  hukum  pidana internasional itu sendiri. Keberadaan kejahatan internasional berawal dari kebiasaan  yang  terjadi  dalam  praktek hukum  internasional.  Kejahatan  perang, adalah salah satu bentuk kejahatan internasional  tertua  di  dunia  yang  lahir  dari hukum  kebiasaan  internasional.  Kejahatan perang  pertama  kali  dilakukan  terhadap Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman pada  tahun  1474.  Hagenbach  diadili  di Austria  oleh  18  hakim  dari  persekutuan negara kerajaan suci Roma dan dinyatakan bersalah  atas  pembunuhan,  pemerkosaan, sumpah  palsu,  dan  kejahatan  lain  yang melawan  hukum  Tuhan  dan  manusia  pada saat  ia  melakukan  pendudukan  militer dalam  persidangan  Internasional  tersebut kesatriaan  Hagenbach  dilucuti  dan  ia dijatuhi  hukuman  mati  (Hiariej,  2009:11) . Kejahatan  internasional  lainnya  yang  turut mempengaruhi  hukum  pidana  internasional adalah  kejahatan  genosida  dan  kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Genosida  baru muncul pada dekade 40an, upaya penuntutan  terhadap  kejahatan  genosida sudah  dimulai  sejak  tahun  1918,  saat  itu dalam pertemuan Imperial War Cabinet , 20 November  1918, Lord  Curzon dari  Inggris menekankan  upaya  penuntutan  terhadap para  pemimpin  Jerman  dan  para  Turki Muda yang melakukan pembersihan terhadap  etnis  minoritas  Armenia  di  Turki (Hiariej,2009:12).
Keberadaan
hukum pidana internasional  semakin  sempurna  dengan ditandatanganinya  Statuta  Roma  1998 untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik  PBB  di  Roma,  Italia,  sejak  15 Juni  sampai  dengan  17  Juli  1998,  dengan hasil  perhitungan  suara  di  mana  terdapat 120  suara  yang  mendukung,  7  suara  yang menentang,  dan  21  suara  yang  abstain, para  peserta  menyetujui  statuta  yang  akan membentuk  suatu  pengadilan  terhadap tindak kejahatan paling serius yang menjadi
perhatian internasional, yakni agresi, genosida,
kejahatan terhadap
kemanusiaan, dan kejahatan perang (Hiariej,  2009:16).  Kejahatan  perang  diatur dalam  Statuta  Roma  1998  Pasal    8.  Garis besarnya  tersirat  bahwa  ICC  mempunyai jurisdiksi  berkenaan  dengan  kejahatan perang  pada  khususnya  apabila  dilakukan sebagai  bagian  dari  suatu  rencana  atau kebijakan  atau  sebagai  bagian  dari  suatu pelaksanaan  secara  besar-besaran  dari kejahatan  tersebut,  “kejahatan  perang” berarti:  (a)  Pelanggaran  berat  terhadap Konvensi  Jenewa  tertanggal  12  Agustus 1949,  yaitu  masing-masing  dari  perbuatan berikut  ini  terhadap  orang-orang  atau  hak- milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi  Jenewa  yang  bersangkutan:  (i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;  (ii)  Penyiksaan  atau  perlakuan  tidak manusiawi,  termasuk  percobaan  biologis; (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap  badan  atau  kesehatan;  (iv) Perusakan  meluas  dan  perampasan  hak- milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer  dan  dilakukan  secara  tidak  sah  dan tanpa  alasan;    (v)  Memaksa  seorang tawanan  perang  atau  orang  lain  yang dilindungi  untuk  berdinas  dalam  pasukan dari  suatu  Angkatan  Perang  lawan;  (vi) Secara  sadar  merampas  hak-hak  seorang tawanan  perang  atau  orang  lain  yang dilindungi  atas  pengadilan  yang  jujur  dan adil; (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan  atau  penahanan  tidak  sah; (viii)  Menahan  sandera.  Kejahatan  perang, diatur secara khusus dalam Hukum Humaniter Internasional (ICRC, 1991:1) Presiden memiliki hak kekebalan atau Immunity  Right merupakan  bagian  dari kebebasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah negara  untuk  bertindak  dalam  mengambil kebijakan.  Hak  kekebalan  yang  dimaksud bertujuan agar pejabat tersebut melaksanakan kewajibannya secara bebas. Kebebasan  ini  merupakan  salah  satu cermin  bahwa  sang  pejabat  tidak  selalu bergantung  pada  pemerintah  di  negara tersebut,  kaena  ketergantungan  dapat berdampak buruk bagi kelancaran
pelaksanaan tugas khususnya saat pengambilan keputusan.
Kekebalan  hukum  itu  tidak  dapat berfungsi  jika  dalam  pelanggaran  hukum yang  diperbuat  seorang  pejabat  negara tersebut  hanya  demi  kepentingan  pribadi dan  kelompok  serta  golongan  tertentu, bukan  demi  kepentingan  negara.  Berbagai kasus  yang  berhubungan  dengan  imunitas kepala negara seperti kasus yang menimpa Presiden Sudan Omar  Al Bashir.   Tuduhan atas Omar Al- Bashir ini bermula dari konflik dan krisis yang melanda kawasan Darfur di Sudan.  Gabungan  beberapa  faktor  seperti kekeringan,  perubahan  lingkungan  yang drastis, pertumbuhan yang cepat, kesempatan  politik,  dan  politik  secara regional  merupakan  bagian  dari  sejarah konflik  tersebut.  Selain  itu,  kawasan  yang terletak  di  sebelah  barat  Sudan  ini berkembang menjadi kawasan yang termarjinalkan  dikarenakan  tidak  adanya perhatian  serta  tirani  terhadap  warga  non- arab  dari  pemerintah  Sudan.  Kondisi  ini memaksa  terbentuknya  dua  kelompok pemberontak  sebagai  bentuk  protes  atas ketidakadilan  yang  menimpa  kawasan tersebut,  yaitu Sudan  Liberation  Army (SLA)  dan Justice  and Equality  Movemen (JEM)  pada  awal  tahun  2003.  Kedua kelompok  pemberontak  memulai  aksinya dengan berhasil menguasai kota Gulu pada awal Februari tahun 2003.
Pemerintah  Sudan  yang  tidak  siap untuk mengadakan serangan balasan dikarenakan  keterbatasan  personel  militer, menginisiasi suku-suku setempat untuk ikut memerangi  pemberontak.  Suku-suku  ini, yang merupakan suku nomaden Arab untuk dijadikan  milisi.  Milisi  ini  yang  kemudian dikenal  dengan  nama  “ Janjaweed ”  ini sebagian  besar  anggotanya  direkrut  dari Suku  Arab  Baggara.  Sepak  terjang  dari Janjaweed  untuk  membantu  pemerintah Sudan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelanggaran  berat  HAM,  bukan  hanya pemberontak yang menjadi fokus penyerangan  tetapi  juga  penduduk  sipil turut  menjadi  korban  serangan  (Septianto, 2010:1).
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan  diatas  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut
mengenai “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban  Pemimpin  Negara Terkait  Dengan  Kejahatan  Perang  Dan Upaya  Mengadili  Oleh  Mahkamah  Pidana Internasional  (Studi  Kasus  Omar  Al-Bashir Presiden  Sudan)”.  Berdasarkan  latar belakang  ini  maka  penulis  mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  pertanggung  jawaban pemimpin negara yang memiliki hak imunitas  terkait  dengan  kejahatan perang  dalam  yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasioal?
2.  Bagaimana proses penanganan dan hambatan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili Omar Al Bashir ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan  dan  bahan  pustaka (Soejono, 2003:56).
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian yang  digunakan,  yaitu  penelitian  hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach) , pendekatan kasus ( case approach) serta  pendekatan  konseptual
(conceptual Approach) (Bambang, 2015:98). Sumber bahan hukum yang diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian hukum  normatif  merupakan  data  sekunder yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan yang terdiri dari bahan Hukum Primer: yaitu bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini aturan-aturan seperti Statuta Roma, Konvensi  Internasional  dan  Perjanjian Internasional,  selain  itu  penulis  juga mengkaji  ketentuan  yang  berasal  dari hukum internasional. Bahan Hukum Sekunder:  yaitu  semua  publikasi  tentang
hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi,  yaitu  meliputi  atas  buku- buku literatur atau bacaan yang menjelaskan  mengenai  Kasus  Omar  Al Bashir. Hasil-hasil penelitian tentang Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional terhadap  negara  yang  belum  meratifikasi. Tulisan  dari  para  ahli  yang  berkaitan dengan  Kejahatan  Perang.  Tulisan  yang terkait dengan permasalahan- permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis Bahan-bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian  yaitu:  Kamus  Bahasa  Indonesia, dan Black Law Dictionary.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali  kerangka  normatif  menggunakan bahan  hukum  yang  membahas  tentang teori-teori hukum, dengan studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat  membuat  ulasan  bahan-bahan pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan pertanggung  jawaban  pemimpin  negara terkait  kejahatan  perang.  Teknik  Analisis Bahan  Hukum  Untuk  menganalisis  bahan- bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  dapat digunakan  berbagai  teknik  analisis  seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pemimpin  Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dalam
Yurisdiksi Mahkamah Pidana

## Internasioal
Pemimpin negara adalah individu subjek Hukum Internasional yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.  Pemikiran  terhadap kedudukan  Individu  di  dalam  hukum internasional  telah  berevolusi  sedemikian rupa  dan  berkembang  cukup  signifikan setelah adanya perkembangan yang terjadi dalam cabang-cabang hukum Internasional, yaitu  hukum  pidana  internasional,  hukum hak  asasi  manusia  internasional,  dan hukum humaniter internasional untuk menelaah  kembali  pengertian  individu terutama dalam konteks pertanggungjawaban  pidana  di  hadapan
pengadilan internasional secara menyeluruh (Izmi, 2009:65).
Pasal  25  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Statuta Roma 1998 ditegaskan kembali bahwa dari pengadilan  pidana  internasioan  adalah individu atau person . Berikut ini kutipan dari Pasal  25  tentang  “ Individual  Criminal Responsibility” (Pertanggungjawaban Pidana Perorangan):
(1)  The  court shall  have  jurisdiction  over natural  person  pursuant  to  this Statue.
(2) A person who commits a crime within the  jurisdiction  of  the  Court  shall  be individually responsible and liable for punishment  in  accordance  with  this
Statue
(3)  In  accordance  with  this  Statue,  a person shall be criminally responsible and liable for punishment  for  a  crime  within  the jurisdiction  of  the  Court  if  that per son: (a)…”
Terjemahan bebasnya:
(1)Pengadilan mempunyai yurisdiksi atas  orang  sesuai  dengan  statuta ini. (2)Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan
bertanggung jawab secara  individual  dan  dapat  dikenai pidana  sebagaimana  diatur  dalam statuta ini.
(3)Sejalan dengan statuta ini, seseorang bertanggungjawab  secara    pidana dapat  dikenakan  pemidanaan  atas suatu  kejahatan  dalam  yurisdiksi pengadilan jika seseorang: (a) …”
Omar  Al  Bashir  merupakan  seorang Individu  yang  menjadi  kepala  negara sekaligus    merupakan  panglima  tertinggi  di Sudan  (Putra,  2010:12).    Imunitas  kepala negara dan pejabat negara merupakan hak yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  abdi negara  terutama  dalam  fungsinya  sebagai pejabat publik.
Black  Law’s  Dictionary  mendeskripsikan imunitas dengan “Immunity is any exemption from a duty, liability, or service of process:  especially,  such  an  axemption granted  to  a  public  official;”. Hak  imunitas yang  diberikan  kepada  pejabat  negara berdasarkan  hukum  nasional  merupakan
salah  satu  bentuk  penghargaan  dan keistimewaan  dari  pemerintah  terhadap warga  negaranya  yang  diberi  kepercayaan tertentu  untuk  memengang  jabatan  publik. Penghargaan  dan  keistimewaan  ini  akan memberikan keyakinan pada pejabat negara  tersebut  bahwa  tindakan  dan kebijakan  yang  akan  diambilnya  demi kepentingan  umum  didukung  sepenuhnya oleh pemerintah Imunitas kedaulatan negara  memberikan  penjelasan  bahwa suatu negara berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan kehidupan negaranya  sehingga  kekuasaan  demikian harus  dihormati  oleh  setiap  negara  lainya yang  juga  memiliki  kekuasaan  tersebut (Aswin, 2015:38).
Kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara  merupakan  bagian  kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah  negara.  Kekebalan  tersebut dimaksudkan  agar  pejabat  tersebut  dapat melaksanakan  kewajibannya.  Kekebalan dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan pejabat terhadap kebijakan pemerintah  karena  ketergantungan  dapat berefek  terhadap  kelancaran  pelaksanaan tugas khususnya dalam pengambilan suatu keputusan.  Namun,  kekebalan  ini  tidak berfungsi apabila terjadi pelanggaran hukum  demi  kepentingan  pribadi  bukan untuk kepentingan negara (Aswin, 2015:5)
Hak  kekebalan  dan  keistimewaan  bagi perwakilan  asing  di  suatu  negara  pada dasarnya  bukanlah  untuk  kepentingan individu, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan  itu  sediri  di  negara  penerima. Hukum  negara  penerima  tidak  dapat diberlakukan kepada perwakilan diplomatik, yang berarti tidak dapat mengadili diplomat tersebut  karena  terbentur  kekebalan  yang dinikmatinya. Pasal 30 Konvensi Wina 1961 juga menyatakan:
“The  private  residence  of  a diplomatic  agent  shall  enjoy  the  same inviolabi lity and protection”.
“Kediaman pribadi dari utusan diplomatik harus memiliki kebebasan dan perlindungan  sebagaimana  juga  premis- premis utusan”.
Kamus  Bahasa  Indonesia  mengartikan bahwa diplomat adalah orang yg
berkecimpung  dibidang  diplomasi  (menteri luar  negeri,  duta  besar,  dsb).  Dampak- dampak  positif  dari  pemberian  kekebalan hukum  itu  sendiri  bukan  berarti  tidak memiliki dampak negatif. Pemberian kekebalan hukum mulai akan menimbulkan dampak  negatif  dalam  hal  kekebalan hukum  itu  digunakan  untuk  mendatangkan keuntungan pribadi sendiri dan kelompoknya.  Keuntungan  pribadi  dan kelompoknya yang dimaksud adalah keuntungan pemanfaatan kekebalan hukum dalam  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan yang  ada  tetapi  tidak  untuk  kepentingan negara  atau  masyarakat  banyak.  Berbeda dengan  penyimpangan  atas  aturan  hukum yang  disediakan  oleh  hukum  nasional ditujukan dalam hal kepentingan
masyarakat
banyak, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara  tersebut  hanya  digunakan  sebagai tameng  pelindung  pembenaran  atas  sikap- sikap  kebijakannya  yang  hanya  berpihak dan  memberikan  keuntungan  terhadap pribadinya  sendiri  atau  kelompok  tertentu (Izmi, 2009:59).
Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan dengan dibentuknya ICC adalah ICC dapat menjadi  lembaga  yang  dapat  menghindari terjadinya impunity yang selama ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya  bertanggungjawab  terhadap kejahatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia secara internasional (Septianto, 2010:31).
Permasalahan impunitas ini merupakan  salah  satu  fokus  ICC  untuk mengadili  aktor  individu  yang  dianggap memiliki  peranan  penting  di  suatu  negara, hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma 1998 Pasal 27, yang berisi :
1.  Tidak  ada  satupun  aktor  individu yang  dapat  terbebas  dari  hukum nasional  atau  internasional  yang berlaku,  meskipun  aktor  tersebut memiliki peranan penting di sebuah  negara,  atau  bahkan aktor  yang  dinyatakan  bersalah tersebut merupakan seorang Presiden di sebuah negara. Apabila  aktor  tersebut  terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan  serius  dalam  level internasional, maka aktor individu tersebut  dapat  mempertanggung
jawabkan perbuatannya dan bersedia  di  adili  oleh  pengadilan nasional apabila pengadilan nasional  mampu  dan  mau  untuk mengadili, namun apabila pengadilan nasional atau domestik  tidak  dapat  berfungsi maka  pengadilan  internasional dapat menggantikan peran pengadilan nasional.
2. Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang  aktor  individu,  tidak dapat  berfungsi  apabila  terbukti melakukan  pelanggaran  dalam level internasional.
Fungsi  dari  ICC  adalah  untuk  mengadili pelaku  individu  yang  telah  melakukan kejahatan  serius  dalam  level  internasional dan  melawan  atau  mencegah  terjadinya imunitas bagi aktor individu yang melakukan  kejahatan  serius,  meskipun aktor  individu  tersebut  memiliki  jabatan khusus  atau  mempunyai power disuatu negara,  seperti  contohnya  presiden  (Putra, 2010:13)
Tanggung jawab Omar Al-Bashir,
pemimpin  negara  sebagai  individu  tidak terlepas dari monodualistik antara kesalahan  dan  asas  legalitas  tesebut. Kasus  Omar  Al-Bashir  menyiratkan  bahwa pemimpin negara tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban  pidana.  Kesalahan yang dilakukannya yaitu, pemimpin negara tersebut  melakukan  suatu  tindak  pidana internasional  yang  masuk  dalam  yurisdiksi ICC antara lain, kejahatan perang, kejahatan  terhadap  kemanusiaan dan genosida yang dilakukan dengan kesengajaan  ( dolus). Legalitas  dari  tindak pidana kejahatan perang, kejahatan terhadap  kemanusiaan, dan  genosida terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 tentang  genosida,  Pasal  7  Statuta  Roma 1998 yang membahas mengenai kejahatan terhadap  kemanusiaan,  dan  Pasal  8 mengenai  kejahatan  perang.  Omar  Al Bashir  sebagai  individu  yang  menjabat sebagai  pemimpin  negara  Sudan  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana karena  telah  memenuhi  asas  legalitas  dan
terdapat  kesalahan  yang  dilakukannya dengan suatu kesengajaan ( dolus).
Kejahatan  perang  yang  dilakukan  Omar Al-Bashir  dikarenakan  tanggung  jawabnya sebagai  pemimpin.  Omar  Al-Bashir  secara sadar melakukan Pembunuhan, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, menyebabkan  penderitaan  berat,  atau  luka serius  terhadap  badan  atau  kesehatan, melancarkan serangan terhadap sekelompok  penduduk  sipil  atau  terhadap setiap  orang  sipil  yang  tidak  ikut  serta secara  langsung  dalam  pertikaian  itu, melakukan perkosaan, perbudakan seksual,  pemaksaan  prostitusi  (Juwana,
2004:735). Seorang pimpinan dalam konsep tanggungjawab pimpinan berdasarkan hukum pidanan internasional dipersalahkan atas  tindakan  anak  buah  yang  melakukan pelanggaran, karena dia seharusnya mengambil  tindakan  pencegahan  ataupun penghukuman  sepanjang  ia  mengetahui perbuatan anak buahnya tersebut. Kapasitas untuk mengambil tindakan dimiliki  oleh  pimpinan  karena  ia  memiliki kendali  efektif  terhadap  anak  buah.  Bila kewenangan  untuk  mengambil  tindakan tidak  dilakukan  berarti  pimpinan  dianggap telah  membiarkan,  bahkan  membenarkan tindakan anak buahnya (Juwana,
2004:747). Pemberlakuan yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan
yurisdiksi pengadilan
nasional  jika  pengadilan  nasional  telah memenuhi  kriteria  prinsip admissibility . Prinsip admissibility ini  harus  memenuhi  2 (dua) kriteria yaitu :
a. Ketidakinginan ( unwillingnes )
Ketidakinginan  suatu  negara mengadili  suatu  kejahatan  yang merupakan  yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional  yang  terjadi  di wilayah teritorialnya berakibat
Mahkamah Pidana Internasional akan campur tangan dalam kasus di mana Mahkamah Pidana
Internasional  menemukan  tindakan domestik  digunakan  secara  nyata tidak  untuk  menegakkan  keadilan. Jaksa
menguraikan indikator menunjukkan ketidakinginan dengan tujuan melindungi orang dari
tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat pada penilaian awal di  lingkup  penyelidikan,  khususnya apakah ini diarahkan "pelaku
marjinal" atau "pelaku kecil" daripada  orang-orang  yang  paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kejahatan yang sedang diperiksa (Situngkir,
2013:113).
Tahap  investigasi  dan  penuntutan yang  dilakukan  di  tingkat  domestik  yang dapat  menjadi  indikator  adalah  praktek- praktek  dan  prosedur  investigasi  dan penuntutan, kegagalan untuk mempertimbangkan bukti spesifik, intimidasi  korban,  saksi  dan  anggota kehakiman, inkonsistensi antara bukti diajukan dan temuan, serta tidak efiesiennya sumber daya yang dialokasikan untuk  pelaksanaan  proses  penuntutan mungkin  mengungkap  tujuan  tersembunyi, yakni  melindungi  orang  dari  tanggung jawab pidana. Indikator yang dapat digunakan  untuk  melihat  ketidakinginan yang  sungguh-sungguh  dari  pengadilan nasional  tempat  terjadinya  suatu  kejahatan yang diatur dalam statuta yaitu :
1.  Peradilan  dilaksanakan  dengan
maksud untuk melindungi seseorang dari dari pertanggungjawaban  pidana  atas kejahatan yang telah dilakukannya. 2.    Proses  peradilan  ditunda-tunda tanpa  ada  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga bertentangan  dengan  maksud  dan tujuan  diajukannya  seseorang  ke hadapan pengadilan.
3. Proses peradilan tidak dilaksanakan  secara  bebas  dan independen.
b. Ketidakmampuan ( inability )
Statuta  mengidentifikasi  3 (tiga)  keadaan  untuk  menyatakan ketidakmampuan  negara  tersebut, yaitu : 1.Negara tidak dapat memperoleh terdakwa. 2. Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan dan kesaksian untuk menempatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili. 3.Negara tidak mampu melaksanakan proses peradilan (Situngkir, 2013:114).
.
2.  Proses  Penanganan  dan  Hambatan Mahkamah Pidana Internasional/ICC dalam Mengadili Omar Al Bashir.
Keputusan  ICC  untuk  mengeluarkan surat penahanan atas diri Omar Al- Bashir, merupakan  sejarah  tersendiri  atas  adanya upaya  pengesampingan  hak  imunitas  yang melekat  pada  kepala  negara  yang  masih berkuasa.  Hal  ini  bermula  dari  keputusan DK  PBB  untuk  menyikapi  situasi  yang terjadi di Darfur, Sudan. Konflik berkepanjangan  di  Sudan  tersebut  dirasa akan  menimbulkan  gangguan  keamanan dan mengancam perdamaian dunia, sehingga  berdasarkan  Bab  VII  Piagam PBB,  DK  PBB  merasa  perlu  untuk merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan  resolusi  DK  PBB  No.  1953 (2005)  pada  tanggal  31  Maret  2005. Resolusi  ini  dikeluarkan  untuk  memenuhi keentuan  Pasal  13(b)  Statuta  Roma  1998 yang  mengatakan  bahwa  ICC  memiliki yurisdiksi  atas  “ A  situation  in  wich  one more of such crimes appears to have been commited  is  referred  to  Prosecutor  by  the Security Council acting under Chapter VII of the  Charter  of  the  United  Nation (sebuah situasi  terhadap  satu  atau  lebih  pejabat yang tundukpada prosedur Dewan Keamanan  dibawah  Bab  VII  Deklarasi PBB).”  Penuntut  umum  ICC  pun  kemudian menyikapi  resolusi  DK  PBB  kepala  ICC tersebut  dengan  melakukan  investigasi berdasarkan  Pasal  53  Statuta  Roma  1998 dan  aturan  ICC,  kemudian  memutuskan berdasarkan  “surat  permintaan  penuntutan berdasarkan  pasal  58”  bahwa  Omar  Al Bashir dianggap bertanggungjawab berdasarkan Pasal 25 (3)(a) dan mengeluarkan surat penahanan pada tanggal 4 maret 2009 (Rulandika, 2014:12) Resolusi  DK-PBB  N0.  1593  dengan tegas  menyatakan  bahwa  Pemerintah Sudan  harus  bekerja  sama  secara  penuh dengan  ICC  dalam  proses  penyidikan  dan penuntutan  berdasarkan  resolusi  tersebut. Harus  dinyatakan  kembali  bahwa  Sudan bukanlah  negara  Pihak  dari  Statuta  Roma,
dengan  demikian  Sudan  tidak  memiliki kewajiban  apapun  untuk  tunduk  pada ketentuan  yang  ada  dalam  Statuta  Roma. Meskipun  demikian,  Sudan  telah  menjadi anggota  PBB  sejak  tanggal  12  Nopember 1956.  Sehingga  meskipun  Sudan  bukan merupakan  Negara  Pihak  Statuta  Roma, namun  Sudan  harus  mengikuti  ketentuan yang  ada  di  dalam  Resolusi  DK  PBB  No 1593  karena  Sudan  merupakan  Negara anggota PBB. Penerapan Resolusi DK-PBB No.  1593  mengenai  situasi  di  Darfur merupakan kasus pertama DK-PBB memicu  ICC  untuk  menyelidiki  sebuah kasus  berdasarkan  Pasal  13  (b)  Statuta Roma  1998  yaitu  “Suatu  situasi  (kasus)  di mana  satu  atau  lebih  kejahatan  yang tampak  telah  dilakukan  tersebut  diteruskan kepada  Penuntut  Umum  oleh  Dewan Keamanan  yang  bertindak  berdasarkan Bab  VII  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa”.  Meskipun  Sudan  bukan  anggota Statuta  Roma  1998  dan  menunjukkan penolakannya terhadap resolusi tersebut,namun  sebagai  negara  anggota PBB Sudan tunduk pada ketentuan tersebut dan  menuruti  DK-PBB  untuk  bekerjasama dengan ICC (Rulandika,2014:17).
Pasal  25  Piagam  PBB  menyatakan bahwa  seluruh  Negara  anggota  PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan  ketentuan  yang  dikeluarkan oleh  DK-PBB.  Tentu  saja  hal  ini  termasuk dengan  Resolusi  DK-PBB  No.  1593  yang merupakan  keputusan  yang  dikeluarkan oleh  DK-PBB.  Resolusi  ini  merupakan konsekwensi  yang  lahir  dari  ketentuan Pasal  13  (b)  dari  Statuta  Roma  1998  yang memberikan  wewenang  kepada  DK-PBB untuk mengajukan sebuah “Situasi” kepada ICC bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Bab VII Piagam PBB sendiri mengatur mengenai wewenang DK-PBB untuk mengambil  tindakan  apabila  terkait  dengan ancaman terhadap
perdamaian, pelanggaran  perdamaian,  dan  tindakan agresi
Surat  perintah  penangkapan  dan penahanan  terhadap  Omar  Al-Bashir  oleh ICC  sudah  memenuhi  ketentuan  yang diatur  oleh  Statuta  Roma  1998.  Pengajuan kasus  oleh  DK  PBB  melalui  Resousi  DK No.  1593  tahun  2005  berlandaskan  pada pasal 13(b) Statuta Roma 1998
memungkinkan ICC
menerapkan yuriskdiksinya,  dalam  hal  ini  di  Sudan, meskipun  Negara  Sudan  bukan  menjadi negara Pihak Statuta Roma 1998.
Penangkapan  dan  Penahanan  itu  sendiri dilakukan demi kelancaran proses peradilan dengan  memperhatikan  Pasal  58  Statuta Roma, mengenai pengeluaran surat perintah  penahanan  atau  surat  panggilan menghadap  oleh  sidang  Pra-Peradilan. Dengan demikian status surat penangkapan  ICC  terhadap  Omar  Al- Bashir selaku Kepala Negara Sudan adalah sah menurut hukum internasional.
ICC  memiliki  tiga  cara  yang  telah dilakukan  untuk  mengupayakan  terjadinya pengadilan terhadap aktor-aktor yang bertanggung  jawab,  khususnya  Omar  Al- Bashir.  Ketiga  cara  atau  upaya tersebut adalah :
1.  Pintu  utama  untuk  mendapatkan yuridiksi di Sudan adalah pereferensian yang diberikan oleh  DK  PBB  terhadap  ICC melalui  resolusi  1593,  sehingga nantinya ICC akan menggunakan resolusi tersebut untuk melakukan  proses  investigasi. Hal  tersebut dikarenakan  Sudan bukan negara anggota ICC.
2. Setelah ICC mendapatkan yuridiksi di Sudan dan melakukan investigasi  dengan mendapatkan bukti-bukti,  maka  ICC  dapat menjalankan proses pra peradilan  yang sebagai  mana telah dilakukan oleh ICC terhadap Al Bashir yaitu Pre Trial Chamber ICC  No.  02/05-01/09 tanggal 4 Maret 2009.
3. Karena ICC merupakan lembaga peradilan  pidana  internasional yang  dibuat  oleh  negara-negara, maka  ICC memiliki anggota berupa negara-negara yang dapat melakukan kerjasama,
seperti  contohnya  apabila  target utama  ICC  yaitu  Al  Bashir melakukan perjalanan  politik  ke negara-negara  yang  merupakan negara anggota ICC maka, negara tersebut  wajib  untuk
menangkap Al Bashir dan menyerahkan  individu  tersebut
kepada ICC.  Upaya-upaya  atau jalan  tersebut  akan  dilakukan oleh  ICC  untuk  membawa Omar A-l Bashir ke pengadilan Internasional (Putra, 2013:18)

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan. Pemimpin  negara  adalah  individu
yang merupakan subjek hukum internasional  dan  berhak  dimintakan pertanggungjawaban.  Seorang  Individu dapat  dimintakan  pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998
yang membahas mengenai tanggungjawab pidana seorang Individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun  individu  tersebut  memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar
Al-Bashir dapat
dimintakan  pertanggungjawaban  pidana karena  memenuhi  unsur  pertanggung jawaban  pimpinan.  Pertama,  memiliki pengendalian  efektif  ( effective  control) . Kedua,  Omar  Al-Bashir  mengetahui pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak buahnya.  Ketiga,  Omar  Al  Bashir membiarkan  tindakan  pelanggaran  yang dilakukan  anak  buahnya  dan  tidak mengambil  suatu  tindakan  terhadap anak  buahnya.  ICC  dapat  mengadili Omar  Al  Bashir  walaupun  Sudan  tidak meratifikasi  Statuta  Roma  1998  karena dalam situasi disebut Jaksa ICC langsung  oleh  Dewan  Keamanan  PBB, Sudan  yang  meratifikasi  Piagam  PBB harus  tunduk  oleh  perintah  Dewan Keamanan PBB.
Sudan  telah  menjadi  anggota  PBB sejak  tanggal  12  Nopember  1956. Sehingga meskipun Sudan bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma, namun  Pasal  25  Statuta  Roma  dapat menjerat Omar Al-Bashir sebagai seorang  Individu  dan  Sudan  harus mengikuti  ketentuan  yang  ada  di  dalam Resolusi  DK  PBB  No  1593  karena Sudan merupakan Negara anggota PBB. Penangkapan dan penahanan itu sendiri dilakukan demi kelancaran proses
peradilan  dengan  memperhatikan  Pasal 58 Statuta Roma, mengenai pengeluaran  surat  perintah  penahanan atau  surat  panggilan  menghadap  oleh sidang  Pra-Peradilan.  Dengan  demikian status  surat  penangkapan  ICC  terhadap Omar  Al-  Bashir  selaku  Kepala  Negara Sudan  adalah  sah  menurut  hukum internasional. Hambatan dalam
penyelesaian  kasus  Omar  Al  Bashir disebabkan oleh kerumitan yang diciptakan oleh aktor-aktor yang mempunyai  kepentingan  di  Sudan  serta lemahnya  motivasi  pihak-pihak  yang berseteru  seperti  pemerintah  Sudan, pemberontak,  militer  Sudan,  serta  milisi Janjaweed.

## 2. Saran
Hambatan ICC menyelesaikan kasus  Omar  Al  Bashir  karena  Sudan bukan  negara  yang  meratifikasi  Statuta Roma,  maka  hendaknya  Statuta  Roma 1998 disepakati untuk seluruh kejahatan yang  berhubungan  dengan  kejahatan internasional, agar perberlakuannya tidak  dikesampingkan  oleh  negara- negara lain dengan alasan tidak meratifikasi  Statuta  Roma  1998  dan menganggap  dirinya  tidak  berhak  untuk diadili
berdasarkan kejahatan internasional
Intervensi  dari  negara  lebih  baik dibatasi atas perintah Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional agar waktu yang diperlukan untuk  menyelesaikan  kasus  kejahatan lebih singkat, dan keadilan lebih ditegakkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  BUKU
Hiariej,  Eddy  O.S.  2009, Pengantar
Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Penerbit   Erlangga. International Comitte of Red
Cross.1996. Hukum  Humaniter International , Jakarta:ICRC
Sunggono, Bambang. 2015. Metodologi  Penelitian  Hukum . Jakarta: Rajawali Press
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri. 2003. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:
PT. Raja Grasindo Persada.

## B.  JURNAL

## Juwana, Hikmahanto. Tanggung Jawab
Pimpinan  Dalam  Hukum  Pidana Internasional  :  Kajian  Penerapan di Indonesia. Jurnal Hukum
Internasional.  Vol.  I  Nomor  4  Juli 2004

## C.  TUGAS  AKHIR,  SKRIPSI,  TESIS, DISERTASI
Septianto,Rendi.  2010.  Keberlakukan
Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang  Belum  Meratifikasi  (Studi Kasus  Presiden Omar  Hassan  Al Bashir) Skripis Universitas Airlangga, Surabaya. Situngkir,  Daniel  Aditia.  Yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional ( International Criminal Court ) Terhadap  Negara  Bukan  Peserta Statuta  Roma.  Fakultas  Hukum, Universitas Andalas. Bahar,  Aswin.  2015.  Tinjauan  Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala Negara Di Hadapan Pengadilan International Criminal Court (ICC) (Studi  Kasus  Omar  Al-Bashier).
Skripsi  Universitas  Hasanuddin
Makasar. Izmi,  Muhammad  Larry.2009.  Hak Imunitas Kepala Negara Di Hadapan Pengadilan Internasional  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Internasional (Studi Kasus  Omar  Al-Bashir).  Skripsi
Universitas Gajah Mada.
C.  ARTIKEL INTERNET
Fajar  Rulandika,  Putra.  Penerapan Immunity  Rights  Kepala  Negara Di Hadapan International Criminal Court  (ICC)  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden  Sudan  Omar  Al-Bashir Oleh ICC), hukum.studentjournal.ub.ac.id/ind ex.php/hukum/article/view/812, diakses  pada  05  Oktober  2018 pk. 07.48 wita Putra,  Regi  Ade.  Upaya  ICC  mengadili Al-Bashir (Presiden Sudan),http://www.academia.edu/ 5918265/UPAYA_ICC_MENGAD
ILI_AL BASHIR, diakses pada 02 Oktober 2018, pk. 21.55 wita

## D.  KAMUS
Black,  Henry  Campbell.1968. Black’s Law  Dictionary  Definition  of  the Terms  and  Phrases  of  American and English Jurisprudence Ancient  and  Modern .  St.Paul  :
West Publishing Co.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional.  2008. Kamus  Bahasa Indonesia . Jakarta .

## E.  UNDANG-UNDANG
Statuta  Roma  1998  ( Rome  Statue  Of The International Criminal Court 1998) Konvensi Wina 1961 ( Vienna
Convention  on  Diplomatic  Relations  of April 1961)