Hal 257-264

## INTERAKSI KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP DAN KEARIFAN LOKAL DI PERAIRAN UTARA ACEH
Interaction Of Fishery Policy And Local Wisdom In Northen Aceh
Oleh:
Rahmat Rizqi 1* , Domu Simbolon 2 , Mustaruddin 2
1 Mahasiswa Program Studi Teknologi Perikanan Laut
2 Staf Pengajar Program Studi Teknologi Perikanan Laut
* Korespondensi: iqbaldayat91@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum  adat  laot  merupakan  bentuk  kearifan  lokal  yang  tumbuh  dari  komunitas  masyarakat Aceh.  Kearifan  lokal  dalam  bentuk  hukum  adat  laot  seisinya  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum adat laot dengan kebijakan  pemerintah  dan  Menentukan  strategi  pemanfaatan  kawasan  penangkapan  ikan  berbasis kearifan  lokal.  Analisis  metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dan  SWOT.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai otoritas hukum / kearifan lokal mendapatkan pengakuan hukum  positif  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Hukum  adat  laot  /  kearifan  lokal  di perairan utara Aceh memiliki peran utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan karena  dalam  nilai-nilai  kearifan  lokal  mengandung  banyak  unsur  perikanan  dan  tangkapan  yang ramah lingkungan. Strategi kebijakan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal adalah peningkatan kapasitas  kelembagaan  Panglima  Laot  sebagai  pemangku  adat  Laot  (kearifan  lokal),  serta pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif, dan ramah lingkungan.
Kata kunci: hukum adat laot, kebijakan, strategi.

## ABSTRACT
Customary law is a form of local wisdom that grows from the community of Aceh. Local wisdom in the form of adat laot law in its entirety does not conflict with local government policy. This study was Analyzing the linkage of customary law of laot with government policy and Determine the strategy of utilization of local wisdom based fishing area. Analyze methods of this research use descriptive and SWOT. The result showed that Panglima Laot as traditional law authority/local wisdom Get positive legal recognition from central government and local government. Law of adat laot / local wisdom in Aceh  and  especially  in  Aceh's  northern  waters  play  a  major  role  in  realizing  sustainable  fisheries development  because  in  the  values  of  local  wisdom  contains  many  elements  of  fisheries  and environmentally sustainable catch. The strategy of capture fisheries policy in Aceh's northern to be implemented  is  Improving  coordination  between  related  institutions  by  involving  local  fishing communities  and  Development  of  fishing  vessels  and  fishing  gear  that  is  efficient,  effective  and environmentally.
Keywords: adat laot law, policy, utilization.

## PENDAHULUAN
Provinsi Aceh dikenal mempunyai sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah. Luas wilayah perairan laut Aceh sekitar 295.370 km². Ekosistem laut  di sepanjang pesisir Aceh sangat sesuai bagi
kehidupan,  biota  laut.  Kondisi  yang  demikian  sangat  strategi  untuk  usaha  perikanan,  khususnya penangkapan  ikan  di  laut  (DKP  2010).  Kondisi  wilayah  tersebut  menjadikan  Provinsi  Aceh  sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan sentuhan teknologi yang lebih modern dan tepat guna menggantikan teknologi sederhana/tradisional yang masih ada, maka sektor ini mempunyai peluang besar dan dapat menjadi sektor dominan dan andalan untuk mengangkat serta meningkatkan pendapatan ( income generating ) dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan.
Sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat “ open access ” dan “ common property ” yang artinya  pemanfaatan  bersifat  terbuka  oleh  siapa  saja  dan  kepemilikannya  bersifat  umum.  Masalah common property right memang menjadi masalah klasik dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Masalah  tersebut  dengan  kondisi open  access mengakibatkan  semua  orang  merasa  memiliki,  semua orang bisa mengakses, dan  eksternalitasnya ditanggung bersama sehingga dapat merusak kelestarian sumber daya alam (Sulaiman 2010). Salah satu konsep pengelolaan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 UU Perikanan adalah perlunya ”mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal” serta memperhatikan peran serta masyarakat. Namun kearifan lokal dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.
Hukum adat laot ini merupakan bentuk kearifan lokal yang tumbuh dari komunitas masyarakat Aceh.  Kearifan  lokal  dalam  bentuk  hukum  adat  laot  seisinya  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan pemerintah daerah. Panglima Laot tahun 2001 merumuskan bahwa hukum adat laot adalah “hukum- hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.
Hukum adat laot tersebut berkaitan dengan beberapa pengaturan, yang meliputi aturan tentang penangkapan  ikan,  bagi  hasil,  sewa  menyewa,  pengupahan  dan  sebagainya,  wilayah  khusus  tempat penambatan perahu/pukat pantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan/memperbaiki kerusakan- kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu larangan melakukan kegiatan di laot/pantang laot,  penemuan  harta  di  laot,  upah  atau  pengganti  jerih  payah  panglima  laot  dan  atau  pawang, pertengkaran/perselisihan/  pertikaian  dan  perkelahian  di  laot,  perusakan  lingkungan  laot,  tentang pencurian ikan di laot, kecelakaan di laot, dan aturan-aturan laot yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laot (Nyak Pha 2001).
Kearifan  lokal  belum  sepenuhnya  dipertimbangkan  dalam  rangka  pemanfaatan  daerah penangkapan  ikan  di  perairan  utara  Aceh.  Pada  sisi  lain,  kebijakan  pemerintah  juga  masih  jarang terdengar yang khusus mengatur pemanfaatan daerah penangkapan ikan. Dengan demikian diperlukan suatu  kajian  interaksi  kebijakan  perikanan  tangkap  dan  kearifan  lokal  dalam  pemanfaatan  daerah penangkapan  ikan.  Pendekatan  yang  baik  dalam  mewujudkan  pengelolaan  perikanan  tangkap  yang bertanggung  jawab  dengan  mengajak  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  mengembangkan  pemahaman  yang  sama  terhadap  strategi  kebijakan,  sehingga  nilai-nilai kearifan  lokal  dapat  diakomodasikan  dengan  baik  dalam  regulasi  ataupun  perencanaan  dalam pemanfaatan  sumberdaya  ikan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  keterkaitan kearifan lokal (hukum adat laot) dengan kebijakan pemerintah di perairan utara Aceh dan menentukan strategi pemanfaatan daerah penangkapan ikan yang berbasis pada kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di perairan Utara Propinsi Aceh yang meliputi Krueng Aceh, Banda Aceh  dan  Krueng  Raya,  Kabupaten  Aceh  Besar.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  dua  tahap  yaitu: tahap  pertama  survei  lapangan  tempat  lokasi  penelitian  pada  bulan  Desember  2014,  tahap  kedua pengumpulan data lapangan pada bulan Februari-April 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung atau survei di lapangan. Selain pengamatan langsung (survei), data primer juga diperoleh melalui wawancara
mendalam  terhadap  berbagai  stakeholder.  Kelompok  stakeholder  meliputi  nelayan,  panglima  laôt, pengelola pangkalan pendaratan ikan (PPI), Dinas Kelautan dan Perikanan dan pedagang ikan. Data sekunder  diperoleh  dari  instansi  terkait  seperti  Lembaga  Panglima  Laot  Aceh,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan serta laporan hasil-hasil penelitian.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitin  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  umum pemanfaatan  daerah  penangkapan  ikan  di  perairan  Utara  Aceh,  persepsi  dan  tanggapan  nelayan terhadap  kebijakan  perikanan  tangkap,  lokasi  penangkapan  ikan,  aktor  yang  terlibat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah penelitian, serta kelembagaan panglima laot. Eksistensi hukum adat laot dengan Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan daerah penangkapan ikan dianalisis menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Metode  ini  digunakan  untuk  menganalisis  semua  bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio maupun semua bahan- bahan dokumentasi yang lain tentang kelembagaan  Panglima  Laot,  untuk  memberikan  gambaran  tentang  peranan  Panglima  Laot  sebagai pemangku  hukum  adat  laot  (kearifan  lokal)  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  di  perairan  utara Aceh (Hasan 2002). Sedangkan strategi kebijakan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal di analisis menggunakan SWOT.
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  menentukan  berbagai  opsi  strategi  kebijakan  perikanan tangkap  dalam  pemanfaatan  daerah  penangkapan  ikan.  Pada  prinsipnya,  penentuan  ini  dilakukan dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  kesesuaian/kriteria  yang  ada  dan  beberapa  hal  yang menjadi faktor pembatasnya di perairan Utara Aceh. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT, diantaranya adalah: (1) identifikasi Faktor internal dan  faktor eksternal; (2) Internal Factor Analysis Summary (IFAS); (3) External Factor Analysis Summary ; (4) Alternatif strategi hasil SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Kelembagaan Panglima Laot
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Panglima  Laot  memiliki  sistem  kelembagaan  yang mengatur  tentang  ketertiban  masyarakat  nelayan  dalam  hal  penangkapan  ikan,  pemeliharaan sumberdaya ikan, serta menjaga ketentraman hidup masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Kearifan lokal merupakan identitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Jenis  kearifan  lokal  meliputi  kelembagaan,  nilai-nilai  adat,  serta  tata  cara  dan  prosedur.  Sistem kelembagaan hak ulayat laut dalam panglima laot, yaitu: batasan wilayah pengelolaan, sistem aturan, sistem sanksi dan legalitas.
Peranan Hukum Adat Laot dalam mewujudkan Perikanan Berkelanjutan
Panglima  Laot  adalah  seorang  pemimpin  nelayan  yang  secara  hukum  adat  laot  bertugas mengkoordinasi  satu  atau  lebih  wilayah  operasional  nelayan  dan  minimal  satu  pemukiman.  Dalam melaksanakan fungsinya Panglima Laot memiliki wewenang sesuai dengan tingkatan dan hirarkhinya. Tugas Panglima Laot di antaranya: (1) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat- istiadat  (2)  mengkoordinasikan  dan  mengawasi  setiap  usaha  penangkapan  ikan  di  laut  (3) menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya (4) peranan dalam menyelenggarakan upacara adat laot (5) peranan dalam menjaga/mengawasi pohon- pohon di tepi pantai (6) penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima Laot.
Interaksi  Kebijakan Hukum Nasional dengan Lembaga Panglima Laot
Hukum adat laot/kearifan lokal sudah ada sejak lama di Aceh dan terus berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kebudayaan masyarakat adat nelayan di Aceh. Hukum adat laot/kearifan lokal tetap dipatuhi tanpa ada paksaan dan dijalankan sesuai dengan nilai budaya, norma-norma adat sesuai dengan syariat Islam oleh masyarakat adat nelayan di Aceh pada saat itu. Keberadaan hukum adat laot/kearifan
lokal  di  Aceh  diakui  oleh  hukum  nasional,  yang  merupakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. Beberapa  peraturan  mengenai  pengakuan  hukum  nasional  terhadap  keberadaan  hukum  adat laot/kearifan lokal berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan di Aceh sebagai berikut:
1. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31  Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Qanun Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, diketahui bahwa hukum adat laot sudah diakui di dalam hukum nasional sejak dahulu dan sekarang kekuatan hukum adat laut terlihat lebih kuat. Hal ini dapat terlihat dari adanya hukum nasional yang memuat tentang hukum adat laot. Hukum nasional  berfungsi  untuk  melindungi  keberadaan  hukum  adat  di  Aceh  termasuk  hukum  adat  laot. Hukum  adat  laot  tersebut  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  dalam  lembar  pengesahan  negara, namun  tetap  dipatuhi  oleh  masyarakat  adat  nelayan  karena  merupakan  suatu  kesepakatan  bersama. Pemerintah Aceh juga memberikan fasilitas untuk terus membina dan mengembangkan hukum adat laot di Aceh.

## Keterkaitan Panglima Laot dengan Lembaga Lain
Panglima  Laot  dalam  melaksanakan  pemanfaatan  kebijakan  perikanan  tangkap  bekerja  sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar dan polisi perairan. Segenap fungsionaris Lembaga Adat  laot  mendapat  bimbingan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  baik  mengenai  teknologi penangkapan hasil laut maupun dalam pelaksanaan peraturan pemerintah, terutama yang menyangkut pengelolaan  lingkungan  laut  seperti  pemilikan  jaring  yang  tidak  merusak  lingkungan  dan  daerah penangkapan  ikan.  Keterkaitan  panglima  laot  dengan  lembaga  lain  sangat  berdampak  positif  pada kehidupan  masyarat  nelayan.  Dalam  hukum  adat  laot  telah  dikembangkan  sistem  pelaporan  untuk menjaga lingkungan laut. Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya melihat ada oknum yang melanggar lingkungan hidup, maka pelanggaran tersebut harus dilaporkan segera pada Panglima laot  atau  kepada  pihak  yang  berwajib.  Panglima  Laot  secara  kelembagaan  mengatur  pengelolaan lingkungan laut dengan aturan selain memuat larangan juga mengatur cara orang bertindak terhadap lingkungan  dalam  lingkup  yang  terbatas  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Pengaturan seperti itu membawa konsekuensi lebih efektifnya berlaku hukum atas pengelolaan lingkungan laut di wilayah Aceh.
Upaya Penyelesaian Kebijakan Pemanfaatan DPI Berbasis Kearifan Lokal
Pemanfaatan sumberdaya perikanan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, seiring dengan berkembangnya teknologi. Begitu juga dengan teknologi yang berkenaan dengan penangkapan ikan.  Daerah  penangkapan  ikan  merupakan  tempat  terjadinya  interaksi  antara  alat  tangkap  yang digunakan untuk menangkap dengan sumberdaya ikan target tangkapan. Apabila dalam suatu perairan terdapat banyak sumberdaya ikan tapi alat tangkap tidak bisa dioperasikan dikarenakan suatu faktor tertentu maka daerah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan (Diyanto 2009). Daerah  penangkapan  ikan  sebaiknya  dipilih  pada  daerah  yang  mempunyai  akses  yang  bagus  untuk ruaya ikan, sehingga ikan dapat dengan bebas datang dan pergi baik dalam bentuk gerombolan.
Dalam menentukan strategi kebijakan pemanfaatan DPI, maka perlu digunakan suatu analisis untuk  mengambil  keputusan  mengenai  kebijakan  perikanan  tangkap  yang  berbasis  kearifan  lokal. Sebelum melaksanakan proses pengambilan keputusan yang layak untuk suatu kasus, terlebih dahulu
dilakukan  analisis  terhadap  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhinya.  Dalam kondisi yang ada saat ini yang populer digunakan adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan prioritas berbagai opsi kebijakan pemanfaatan daerah penangkapan ikan. Menurut Rangkuti  (2005)  menyatakan  bahwa  analisis  SWOT  pada  umumnya  digunakan  untuk menidentifikasikan berbagai faktor secara sitematis untuk merumuskan strategi perusahaan.
Faktor Strategi Internal dan Eksternal
1. Faktor internal
Faktor  internal  yang  diperoleh  bersumber  dari  identifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  yang diperoleh  selama  penelitian  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  matriks Internal  Factor  Analysis Strategic (IFAS).  Kisaran  bobot  yang  digunakan  berkisar  antara  0,0  -1,0  (Tripomo  dan  Udan  2005). Berdasarkan hasil identifikasi survey lapangan, faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Strengths (kekuatan)
 Memiliki  lembaga  Panglima  Laot  yang  terpercaya  dalam  pemanfaatan  perikanan tangkap (S1)
 Tersedianya  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  sifatnya  mengikat  setiap      masyarakat nelayan dan selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat nelayan, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan kearifan lokal akan terkena sanksi (S2)
 Usaha penangkapan ikan secara umum masih sangat menguntungkan (S3)
 Pengalaman nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap cukup tinggi, yaitu rata-rata diatas 10 tahun (S4)
b. Weaknesses (kelemahan)
 Kurangnya penyuluhan tentang penangkapan untuk nelayan (W1)
 Panglima Laot Tidak melakukan patroli terhadap nelayan (W2)
 Sistem distribusi ikan yang masih kurang berjalan dengan baik (W3)
 Alat komunikasi di laut yang jangkauannya masih sangat terbatas (W4)
Tabel 1 Matriks IFAS pemanfaatan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal Kekuatan Bobot Rating Skor Memiliki lembaga paglima laot 0,17 3 0,51 Tersedia nilai-nilai keraifan lokal 0,18 3 0,54 Usaha penangkapan ikan masih menguntungkan 0,15 3 0,45 Pengalaman nelayan tinggi 0,17 3 0,51 Subtotal 2,02 Kelemahan Kurangnya penyuluhan pada nelayan 0,08 2 0,17 Panglima laot tidak melakukan patroli terhadap nelayan 0,08 2 0,17 Sistem distribusi ikan masih kurang 0,09 2 0,18 Jangkauan alat komunikasi masih terbatas 0,06 1 0,06 Subtotal 0,59 Total 1,00 2,61
Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa faktor dengan nilai tertinggi yaitu faktor tersedia nilai- nilai  kearifan  lokal  adalah  0,54  poin.  Untuk  faktor  nilai  terendah  yaitu  jangkauan  alat  komunikasi masih terbatas sebesar 0,06 poin. Berdasarkan nilai Internal strategic Factors Analysis Summary (IFAS). diketahui bahwa kebijakan pemanfaatan perikanan tangkap berbasis lokal memiliki skor IFAS 2,61 ≥ 2.5, artinya kondisi internal memiliki kekutan untuk mengatasi situasi kelemahan. Hal ini bearti bahwa faktor-faktor internalnya berada di atas taraf rata-rata.  Kondisi perikanan tangkap  di perairan utara Aceh  memiliki  lebih  banyak  kelemahan  yang  harus  diatasi  agar  dapat  meraih  peluang  dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam pemanfaatan perikanan berbasis kearifan lokal, seperti harus  sering  melakukan  kegiatan  penyuluhan  kepada  nelayan  agar  para  nelayan  memahami  cara menangkap ikan yang ramah lingkungan serta lebih sering para stekholder melakukan patroli untuk mengetahui kegiatan nelayan setiap hari di wilayah perairan utara Aceh.
2. Faktor eksternal
Berdasarkan hasil identifikasi survey lapangan, faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dijabarkan sebagai berikut:
a. Opportunities (peluang)
 Potensi pasar cukup besar akan sumberdaya perikanan (O1)
 Kebutuhan ikan laut untuk masyarakat meningkat (O2)
 Keinginan masyarakat untuk maju dalam usaha perikanan (O3)
 Rencana untuk mengganti kapal traditional ke kapal yang modern (O4)
b. Threats (ancaman)
 Harga BBM tinggi. Kenaikan harga BBM menyebabkan ada nelayan yang tidak dapat melaut (T1)
 Penurunan stok sumberdaya ikan(T2)
 Masuknya kapal-kapal luar ke wilayah perairan Aceh (T3)
 Harga ikan yang tidak stabil (T4)
Tabel 2 Matriks EFAS pemanfaatan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal
Kekuatan Bobot Rating Skor Potensi pasar yang besar 0,17 4 0,71 Kebutuhan ikan laut meningkat 0,18 3 0,55 Keinginan masyarakat untuk maju dalam usaha perikanan 0,13 3 0,39 Rencana ganti kapal tradisional 0,14 3 0,42 Subtotal 2,07 Kelemahan Harga BBM tinggi 0,09 2 0,19 Penurunan stok sumberdaya ikan 0,11 1 0,11 Masuknya kapal-kapal luar 0,07 1 0,07 Harga ikan yang tidak stabil 0,07 1 0,07 Subtotal 0,44 Total 1,00 2,61
Tabel 2 diatas menunjukkan faktor dengan nilai tertinggi adalah potensi pasar yang cukup besar adalah 0,71 poin. Untuk faktor nilai terendah yaitu masuknya kapal luar ke perairan Aceh dan harga kan yang tidak stabil sebesar 0,07 poin. Nilai rata-rata skor yang didapat dari strategi eksternal sebesar 2,51  poin.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  ekternal  kebijakan  pemanfaatan  perikanan  tangkap berbasis kearifan lokal di perairan utara Aceh berada pada taraf rata-rata. Ancamannya memiliki nilai
lebih  besar  dibandingkan  dengan  peluang  yang  dapat  diraih.  Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah menguatkan internal oleh instansi terkait untuk mempersiapkan mengatasi ancaman yang ada, seperti masuknya  kapal-kapal  luar  ke  wilayah  aceh  serta  harga  ikan  yang  tidak  stabil,  kondisi  ini  sangat memerlukan  kerja  keras  semua  pihak  untuk  mereduksi  keadaan  sehingga  dalam  pemanfaatan perikanan berbasis kearifan lokal dapat dilakukan secara efektif.
Matriks  IFAS  dan  EFAS  menunjukkan,  kondisi  kebijakan  pemanfaatan  daerah  penangkapan ikan berbasis kearifan lokal di perairan utara Aceh masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal dan tingkat teknologi penangkapan ikan sudah mengalami peningkatan. Pembatas-pembatas ini merupakan faktor koreksi  dalam  memenuhi  kriteria-kriteria  pengembangan  sehingga  kebijakan  pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis kearifan lokal yang dipilih benar-benar merupakan kebijakan terbaik.
Hasil perhitungan selisih total skor diperoleh kooordinat (1,43 ; 1,63) yang terletak pada kuadran I  (mendukung  strategi  agresif).  Posisi  pada  kuadran  I  mengindikasikan  bahwa  strategi  kebijakan pemanfaatan  perikanan  tangkap  di  perairan  utara  Aceh  memiliki  kekuatan  dan  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mendukung  kebijakan  pengembangan  secara  agresif.  Diagram  cartesius  SWOT kebijakan pemanfaatan perikanan tangkap di perairan utara Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Diagram cartesius SWOT
Berdasarkan Diagram Cartesius SWOT (Gambar 1), maka strategi yang digunakan adalah strategi S-O yaitu  Strategi  yang  disusun  dengan  menggunakan  seluruh  kekuatan  dan  peluang  yang  dimiliki. Beberapa strategi yang dapat di ambil antara lain:
 Meningkatkan  koordinasi  antara  institusi  terkait  dengan  melibatkan  masyarakat  sekitar. Strategi  ini  diambil  dengan  pertimbangan  bahwa  kelembagaan  panglima  laot  dalam mengambil kebijakan  perikanan di Aceh tentunya harus didukung dan ditaati oleh seluruh stekholder  yang  berperan  dalam  kegiatan  perikanan.  Nelayan  diharapkan  mampu mengembangkan  kelembagaannya  guna  mempermudah  pemerintah  dalam  mendata, memberikan  penyuluhan serta memberikan subsidi agar semua nelayan  mendapatkan jatah yang sama dan tak luput dari pembagian subsidi tersebut.
 Meningkatkan  teknologi  yang  lebih  modern  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  yang disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Strategi ini diambil dengan pertimbangan bahwa potensi  sumberdaya  perikanan  di  Aceh  masih  banyak  yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal,  dimana  nelayan  di  Aceh  masih  sangat  kurang  dalam  memanfaatkan  teknologi. Sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi perikanan tangkap secara umum di perairan utara Aceh dengan cara melengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang, membangun sarana dan prasarana, menyediakan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya.  Dengan  adanya  perhatian  pemerintah  tersebut,  diharapkan  kondisi  perikanan
tangkap di Perairan utara Aceh akan maju dan berkembang sehingga masyarakat nelayan akan sejahtera.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan:
1. Panglima Laot merupakan kelembagaan masyarakat adat yang tertua di Indonesia, bergerak dalan bidang  perikanan.  Lembaga  ini  sudah  mendapatkan  pengakuan  hukum  positif,  baik  dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Laot (kearifan lokal) sangat didukung, dan dijalankan oleh setiap nelayan yang ada di perairan utara Aceh.
2. Prioritas utama strategi kebijakan perikanan tangkap berbasis kearifan lokal adalah peningkatan kapasitas  kelembagaan  Panglima  Laot  sebagai  pemangku  adat  Laot  (kearifan  lokal),  serta pengembangan  kapal  perikanan  dan  alat  penangkap  ikan  yang  efisien,  efektif,  dan  ramah lingkungan.

## Saran
Setiap  kebijakan  pembangunan  perikanan  tangkap  hendaknya  selalu  melibatkan  partisipasi seluruh stakeholder khususnya masyarakat nelayan, baik dalam perumusan maupun implementasinya. Dengan  demikian,  masyarakat  atau  nelayan  merasa  ikut  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. 2010. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Aceh: Banda Aceh. Banda Aceh (ID): Dinas Kelautan dan Perikanan. 24 hal.
Hasan M. I. 2002. Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia. 154 hal.
Diyanto  M.  2009.  Strategi  Pengembangan  Perikanan  Tangkap  dalam  Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  di  Kabupaten  Lampung  Barat.  [disertasi].  Bogor  (ID):  Institut  Pertanian Bogor.
Nyak Pha M. H. 2001. Panglima Laot: Peranannya dalam Lembaga Adat Laot. Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang. Aceh (ID): 19-20 hal.
Rangkuti F. 2005. Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis. Jakarta (ID):
Gramedia Pustaka Utama. 188 hal.
Sulaiman S. 2010. Tantangan pengelolaan perikanan di Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 12(3),
515-542 hal.
Tripomo T, Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung (ID): Rekayasa Sains. 117 hal.