## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Pembuatan  Nomor  Induk Berusaha (NIB) Sebagai Langkah Awal Legalitas Usaha
Afitra Azzahra 1  , Wiwik Handayani 2
1,2 Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Indonesia, 60294
E-mail : afitraa8@gmail.com 
Info Artikel: Diterima: 3 Jun i 2024
Diperbaiki: 11 Jun i 2024 Disetujui: 19 Juni 2024
Abstract: MSMEs  are  the  backbone  of  economic  growth in  Indonesia.  However,  the  greater  the  potential  of MSMEs,  the  more  challenges  business  actors  must  face, one  of  it  is  regarding  business  legality.  One  important step in obtaining business legality is to create a Business Identification Number (NIB). The reality is that there are many business actors who do not have a NIB due to many factors.  BTPN  Syariah  invites  students  to  participate  in empowering  MSMEs  by  providing  regular  assistance  to their customer to strengthen their knowledge and skills in entrepreneurship. The methods used in this empowerment program  are  observation,  interviews,  material  teaching, and  practice.  The  results  of  this  empowerment  is assistance  in  making  NIB.  By  creating an NIB, business actors are expected to be able to maximize the benefits to optimize  the  business  they  are  running,  such  as  getting ease  in  financing,  wider  market  access,  and  ease  in processing other licensing documents.
Abstrak: UMKM  merupakan  tulang  punggung  dalam pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Namun,  semakin besar potensi UMKM tersebut semakin banyak tantangan yang  harus  dihadapi  oleh  pelaku  usaha,  salah  satunya mengenai  legalitas  usaha.  Salah  satu  langkah  penting dalam  mendapatkan  legalitas  usaha  adalah  dengan membuat  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Kenyataannya, masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  NIB yang  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  BTPN  Syariah mengajak  mahasiswa  untuk  berpartisipasi  dalam pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan rutin  bagi  nasabah  pelaku  usaha  guna  memperkuat pengetahuan serta keterampilan mereka dalam berwirausaha.  Metode  yang  digunakan  dalam  program
Keywords: Empowerment, MSME, Business Legality, BTPN Syariah
Kata  Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Legalitas Usaha, BTPN Syariah

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
pemberdayaan ini adalah observasi, wawancara, pengajaran materi, dan praktik. Hasil dari pemberdayaan ini adalah pendampingan dalam pembuatan NIB. Melalui pembuatan  NIB,  nasabah  diharapkan  dapat  memanfaat kannya  untuk  mengoptimalkan  usaha  yang  sedang dijalankan  seperti  mendapatkan  kemudahan  dalam pembiayaan, akses pasar yang lebih luas, serta kemudahan dalam mengurus dokumen perizinan lain.

## Pendahuluan
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  atau  yang  biasa  disebut  dengan  UMKM merupakan  tulang  punggung  dalam  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  UMKM telah banyak berkontribusi dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Vinatra,  2023).  Menurut  data  yang telah  diolah  oleh  KADIN  Indonesia,  pada  tahun  2023  pelaku  UMKM  yang  tercatat telah mencapai angka sekitar 66 juta dengan kontribusi pada PDB mencapai angka 61%  (Rp  9.580  triliun)  dan  telah  menyerap  sekitar  117  juta tenaga  kerja.  UMKM  di Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Namun,  semakin  besar  potensi UMKM  tersebut  justru  semakin  banyak  pula  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh pelaku usaha, salah satunya adalah mengenai legalitas dan perizinan usaha.
Pelaku  UMKM  memerlukan  legalitas  dan  perizinan  usaha  sebagai  bukti kelayakan usaha dan untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan usaha  (Pramesti  et  al.,  2022).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), legalitas  merupakan  suatu  perihal  yang  sah  atau  keabsahan.  Oleh  karena  itu,  jika sebuah  usaha  ingin  diakui  keberadaannya  maka  langkah  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  mengurus  legalitas  usaha.  Ketika  sebuah  usaha  telah  tercatat legalitasnya  maka  konsumen  akan  lebih  percaya  untuk  membeli  produk  tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya legalitas usaha berarti usaha tersebut telah jelas  keabsahannya  secara  hukum  dan  terhindar  dari  tindakan illegal atau pelanggaran hukum.
Salah satu langkah penting dalam mendapatkan legalitas usaha adalah dengan membuat  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  NIB  adalah  identitas  usaha  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibawah Kementerian Investasi/BKPM setelah pelaku usaha  melakukan  pendaftaran  melalui  sistem  yang  telah  terintegrasi,  yaitu  sistem OSS  ( Online  Single  Submission ).  Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik, NIB  memiliki  fungsi  sebagai  tanda  pengenal  dan  perizinan  usaha  yang  wajib dimiliki  oleh  setiap  pelaku  usaha.  Namun,  dalam  kenyataannya  masih  banyak pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  NIB.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti,  kurangnya  informasi  akan  pentingnya  legalitas  usaha  serta keterbatasan  dalam  menggunakan  teknologi  (Hartono  dalam  Marthalina,  2022). Akibat  dari  keterbatasan  tersebut,  pelaku  usaha  belum  bisa  menjalankan  usahanya dengan  optimal  karena  belum  dapat  merasakan  kelebihan  dari  pembuatan  NIB seperti akses untuk pembiayaan menjadi lebih mudah, mengurus proses izin lainnya menjadi  lebih  cepat,  akses  pasar  lebih  luas,  dan  juga  pastinya  mendapatkan perlindungan secara hukum.
Melihat  pentingnya  legalitas  usaha  dalam  keberlanjutan  UMKM,  maka dibutuhkan pendampingan untuk para pelaku usaha dalam  membuat NIB. Tujuan dari  pendampingan  tersebut  adalah  pelaku  usaha  dapat  memahami  proses  dan manfaat  dari  legalitas  usaha  serta  membantu  pelaku  usaha  dalam  membuat  NIB. Selain  itu,  semakin  banyak  usaha  yang  memiliki  NIB  maka  semakin  banyak  usaha yang  siap  untuk  berkembang  dan  membantu  meningkatkan  perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu bank yang berfokus pada segmen masyarakat prasejahtera produktif,  BTPN  Syariah  menyediakan  berbagai  produk  dan  layanan  pembiayaan bagi  pelaku  usaha.  Selain  pembiayaan,  BTPN  Syariah  juga  mendukung pemberdayaan UMKM nasabah dengan meluncurkan Progam Bestee, yaitu program yang  mengajak  mahasiswa  untuk  berpartisipasi  langsung  dalam  pemberdayaan UMKM  dengan  melakukan  pendampingan  rutin  bagi  nasabah  pelaku  usaha  guna mendukung  dan  memperkuat  pengetahuan  serta  keterampilan  nasabah  dalam berwirausaha.  Melalui  program  pendampingan  tersebut,  pelaku  usaha  dapat mengembangkan usahanya dengan menciptakan inovasi baru (Zahra et al., 2021).
BTPN  Syariah  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  melalui  Program  Kampus  Merdeka  Magang  dan  Studi Independen  Bersertifikat  (MSIB)  untuk  merekrut  mahasiswa  yang  bertalenta  dan memenuhi  kriteria  untuk  menjadi  salah  satu  pemberdaya  dalam  Program  Bestee. Salah  satu  posisi  magang  yang  dibuka  yaitu  sebagai  fasilitator  pendamping. Menurut  deskripsi  BTPN  Syariah  pada  platform  MSIB,  tugas  posisi  fasilitator

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Pertemuan 1 PERKENALAN Pertemuan 2 PENGAJARAN MATERI Pertemuan 3 PRAKTIK MATERI Pertemuan 4 REVIEW &
PENUTUPAN
pendamping  adalah  memberikan  pendampingan  terhadap  nasabah  BTPN  Syariah pelaku  usaha  mikro  untuk  mengembangkan  usahanya  melalui  pemberian  materi mengenai identitas usaha, pemasaran, perizinan usaha, dan lain sebagainya. Dengan adanya  program  Bestee  ini  diharapkan  nasabah  dapat  menjalankan  usahanya dengan  optimal  setelah  mendapatkan  pendampingan  rutin  dari  fasilitator pendamping.

## Metode
Metode  pelaksanaan  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  melibatkan  serangkaian tahapan  dengan  tujuan  utama  memberdayakan  UMKM.  Pemberdayaan  ini dilaksanakan oleh fasilitator pendamping melalui program magang yang diadakan oleh BTPN Syariah  dengan target  memberdayakan  nasabah pelaku usaha mikro di Kabupaten  Trenggalek  yang  berlangsung  pada  tanggal  19  Februari  2024  hingga  28 Juni 2024.  Selama 4 bulan tersebut, dibagi juga pemberdayaan menjadi 4 sesi yang mana setiap sesinya dilaksanakan selama 3 minggu dengan 4 kali pertemuan untuk setiap nasabah. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan selama program pemberdayaan:
Gambar 1 . Tahapan Program Pendampingan

## 1. Perkenalan
Fasilitator  pendamping  melakukan  perkenalan  dengan  nasabah  yang  akan mendapatkan  pemberdayaan.  Selain  itu,  pendamping  juga  melakukan observasi usaha dan wawancara dengan nasabah pelaku usaha.

## 2. Pengajaran Materi
Pada  tahap  ini  fasilitator  pendamping  melakukan  pengajaran  materi  dengan metode  ceramah  dan  tanya  jawab.  Materi  yang  diajarkan  adalah  materi  yang sebelumnya  telah  ditentukan  pendamping  dengan  mempertimbangkan  hasil observasi dan wawancara sebelumnya.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## 3. Praktik Implementasi
Pratik dilakukan sebagai bentuk implementasi dari materi yang telah diajarkan sebelumnya.  Pendamping  bersama  dengan  nasabah  melakukan  praktik  yang sesuai dengan materi sebelumnya. Hal tersebut agar nasabah dapat merasakan perubahan dari program pemberdayaan yang diberikan.

## 4. Review Materi dan Penutupan
Fasilitator  Pendamping  melakukan review materi  bersama  dengan  nasabah agar  nasabah  benar  memahami  isi  dari  materi  tersebut  dan  dapat menggunakannya untuk mengembangkan usahanya. Setelah itu, pendamping melakukan penutupan program pemberdayaan dengan berpamitan.

## Hasil dan Pembahasan
Program  Bestee  yang  diadakan  oleh  Bank  BTPN  Syariah  melalui  Program MSIB  sebagai  bentuk  pemberdayaan  UMKM  nasabah  tersebut  dilaksanakan  mulai dari tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. Selama 4 bulan program tersebut dilaksanakan,  pendampingan  nasabah  dibagi  menjadi  4  sesi.  Pada  setiap  sesinya dilakukan  4  kali  pertemuan  dengan  semua  nasabah  untuk  melakukan  tahapan dalam pendampingan seperti berikut:

## 1. Perkenalan dan Pendataan
Pada  pertemuan  pertama  dengan  nasabah,  pendamping  melakukan perkenalan  dan  pendataan  usaha  nasabah.  Pada  tahap  ini  perkenalan dilakukan  pendamping  agar  nasabah  tahu  maksud  dan  tujuan  dari  program pemberdayaan  ini.  Setelah  melakukan  perkenalan,  pendamping  melakukan observasi serta wawancara untuk pendataan profil nasabah dan usahanya.
Melalui hasil observasi dan wawancara tersebut pendamping melakukan analisis  SWOT  terhadap  usaha  nasabah  yang  nantinya  hasil  analisis  tersebut dapat  digunakan  untuk  membantu  pemilihan  materi  yang  cocok  untuk mengembangkan usaha nasabah. Melalui tahap perkenalan dan pendataan ini pendamping menemukan kendala yang sedang dihadapi oleh nasabah pelaku usaha, yaitu mengenai perizinan dan legalitas usaha.

## 2. Pengajaran Materi
Tahapan  kedua  dari  program  pemberdayaan  ini  adalah  pengajaran materi  kepada  nasabah  menggunakan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Materi  yang  diberikan  kepada  nasabah  adalah  materi  yang  telah  disediakan oleh  pihak  Bank  BTPN  Syariah  yang  dipilih  melalui  hasil  observasi  dan  juga analisis yang telah dilakukan pada tahap pertama. Pada kasus ini, pendamping memaparkan materi mengenai perizinan usaha kepada nasabah sesuai dengan hasil analisis sebelumnya.
Pemaparan  dari  materi  perizinan  usaha  yang  diberikan  kepada  nasabah mencakup  mengenai  pengertian  dari  izin  dan  legalitas  usaha,  apa  saja  jenis- jenisnya, manfaat dari perizinan dan legalitas usaha dan juga bagaimana cara membuatnya. Setelah pendamping memaparkan materi kepada nasabah maka selanjutnya  nasabah  dapat  mengajukan  pertanyaan  mengenai  materi  tersebut dan  pendamping  akan  menjawab  pertanyaan  dari  nasabah  dengan  harapan nasabah benar-benar memahami isi dari materi tersebut dan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.
Gambar 2 . Pemberian Materi

## 3. Praktik
Pertemuan  ketiga  dalam  program  pemberdayaan  ini  adalah  melakukan praktik  atau  implementasi  dari  materi  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya. Melalui  praktik  ini  nasabah  dapat  secara  langsung  mengaplikasikan  solusi untuk  mengembangkan  usahanya  sesuai  dengan  hasil  analisis  pada  tahap pertama.  Pada  kasus  ini,  praktik  atau  implementasi  materi  yang  pendamping lakukan  dengan  nasabah  adalah  membuat  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB) sebagai langkah awal legalitas usaha.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Pembuatan  NIB  dilakukan  melalui  Sistem  OSS  (oss.go.id).  Beberapa dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  membuat  NIB  untuk  usaha  mikro perseorangan  adalah  KTP  sebagai  identitas  diri,  NPWP  (jika  ada)  dan  BPJS Kesehatan  (jika  ada).  Sebelumnya,  pendamping  telah  menginformasi  kepada nasabah dokumen apa saja yang diperlukan sehingga, praktik pembuatan NIB dapat langsung dilaksanakan. Pada tahap ini pendamping membantu nasabah membuat NIB hingga NIB diterbitkan. Setelah NIB terbit, pelaku usaha dapat merasakan  manfaat  dari  pembuatan  NIB  untuk  usaha  seperti  kemudahan dalam  mendapatkan  pembiayaan  dan  pembuatan  dokumen  perizinan  lain (sertifikat halal, SIUP, dll) serta mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
Gambar 3 . Hasil Pendampingan NIB

## 4. Review Materi & Penutupan
Tahap  terakhir  dalam  program  pemberdayaan  ini  adalah  melakukan review atau pengulangan dari materi yang telah diberikan sebelumnya dan juga penutupan.  Pengulangan  materi  dilakukan  agar  nasabah  memahami  lebih dalam lagi mengenai perizinan usaha dan dapat memaksimalkan manfaat dari pembuatan NIB yang  telah dilakukan dalam sesi praktik sebelumnya. Setelah melakukan review materi,  pendamping  melakukan  penutupan  program pemberdayaan dengan nasabah.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Hasil  dari  program  pemberdayaan  ini  nasabah  mendapatkan  pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya program  pemberdayaan  ini  karena  melalui  pendampingan  tersebut  nasabah mendapatkan  solusi  untuk  mendapatkan  legalitas  usahanya.  Sebelumnya  nasabah merasa  bingung  bagaimana  cara  mendapatkan  legalitas  usaha  tersebut  karena nasabah  kurang  memahami  teknologi.  Hasil  akhir  dari  pendampingan  ini  adalah nasabah  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  sebagai  bentuk  awal  legalitas bagi usaha. Setelah mendapatkan NIB nasabah berencana untuk membuat sertifikasi Halal untuk produknya karena ternyata salah satu syaratnya adalah memiliki NIB. Melihat bagaimana nasabah akhirnya dapat menemukan solusi untuk kendala yang sedang  dihadapinya  dan  bagaimana  solusi  tersebut  dapat  mengoptimalkan usahanya,  berarti  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  BTPN Syariah ini terbukti berhasil dan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro.

## Kesimpulan
Usaha Mikro Mikro (UMKM) merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  BTPN  Syariah  sebagai  bank  yang  memiliki segmen utama masyarakat prasejahtera pelaku usaha, meluncurkan Program Bestee dan mengajak mahasiswa untuk melakukan pemberdayaan UMKM Nasabah BTPN Syariah.  Pemberdayaan  tersebut  dilakukan  dengan  melakukan  pendampingan bersama  dengan  nasabah  dengan  tahapan  perkenalan,  pengajaran  materi,  praktik, dan  penutupan.  Salah  satu  hasil  dari  pendampingan  tersebut  adalah  pembuatan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  untuk  usaha  nasabah  sebagai  bentuk  awal  legalitas usahanya.  Melalui  pembuatan  NIB  tersebut  nasabah  diharapkan  dapat memaksimalkan manfaatnya untuk mengoptimalkan usaha yang sedang dijalankan. Selain  bermanfaat  untuk  nasabahnya,  program  pemberdayaan  ini  juga  bermanfaat untuk  mahasiswa  sebagai  tempat  untuk  mengimplementasikan  ilmu  yang  telah dipelajari  dan  tempat  untuk  menambah  dan  mengasah  pengetahuan,  pengalaman, serta keterampilan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  PT  Bank  BTPN  Syariah  Tbk.,  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  bersama  dengan  Program  Studi Manajemen  atas  kesempatan  yang  diberikan  untuk  mengikuti  program  MSIB.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 04  No. 01 (2024) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Terima kasih juga disampaikan kepada narasumber yang telah bekerja sama selama program berlangsung.

## Referensi
BTPN  Syariah  .(n.d).  Tentang  Daya.  Diakses  pada  7  Juni  2024  dari  BTPN  Syariah: https://btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/tentang-daya
KADIN  Indonesia.  (n.d)  Data  dan  Statistik  UMKM  Indonesia.  Diakses  pada  7  Juni 2024  dari  KADIN  Indonesia: https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm- indonesia/
Kampus  Merdeka.  (n.d)  Deskripsi  Kegiatan  MSIB  Fasilitator  Pendamping  BTPN Syariah. Diakses pada 7 Juni 2024 dari Kampus Merdeka: https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
Marthalina & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha  Mikro  di  Desa  Sukahayu  Kecamatan  Rancakalong  Kabupaten Sumedang. Journal  of  Community  Service  and  Empowerment  , 2(1),  51 – 63. https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523
Pramesti,  T.  et  al.  (2022).  PENDAMPINGAN  LEGALITAS  UMKM  NIB  MELALUI SISTEM  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION  (OSS)  DI  KELURAHAN SANANWETAN,  SANANWETAN,  KOTA  BLITAR. Jurnal  Abdimas  Patikala , 2(1), 385 – 392.
Rakib,  M.  &  Syan,  A.  (2016).  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  MELALUI
PROGRAM LIFE SKILLS BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN  PRODUKTIVITAS  KELUARGA  DI  DESA  LERO KECAMATAN  SUPPA  KABUPATEN  PINRANG. Jurnal  Administrasi  Publik , 6(1), 97 – 108. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2155

## Sari, A. & Rini, H. (2023). PROGRAM PENDAMPINGAN GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA
DALAM
MENGEMBANGKAN  USAHA  PELAKU  UMKM  NASABAH  BTPN SYARIAH. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3(3). 235 – 238.
Vintra,  S.  (2023).    Peran  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dalam Kesejahteraan  Perekonomian  Negara  dan  Masyarakat. Jurnal  Akuntan  Publik , 1(3), 1 – 8. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832
Zahra,  I.  et  al.  (2021).  PENDAMPINGAN  DAN  PENGEMBANGAN  INOVASI USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)  TOKO  KUENAK  DI CIPUTAT TIMUR. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.