## URGENSI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI UPAYA MENJAMIN HAK- HAK TENAGA KERJA
Urgency of Implementation of Corporate Social Responsibility as An Effort to Ensure the Rights of Labor

## Dani Amran Hakim
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI)
Cabang Lampung Email: daniamranhakim@gmail.com

## Abstract
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  is  social  responsibility  on  the community  and  environment  out  responsibility  economical.  Globally understanding  of  CSR  formulated  through  ISO  26000  cover  7  the  main issues,  one  of  the  point  related  to  the  issues  employment  in  the implementation  of  the  social  responsibility.  This  not  yet  accommodated  in UUTK,  which  the  contents  substance  the  act  of has  not  managed  about the fulfillment  of  labor  rights  that  uses  the  application  of  social  responsibility. Based  on  the  Regulation  the  Government  Number  47  years  2012  about Social  Responsibility  Environment  Company,  determine  that  “obligation CSR as carried out at inside and outside the company”. Phrases ”at inside in  the  the  company”  can  be  seen  as  the  parties  has  an  interest  in  the company, one of them is the workers/labor. Therefore to realize prosperous labors, besides the fulfillment of rights has been agreed upon in a work with, the  company  also  has  an  obligation  to  implement  CSR  for  labors.  As guarantees laws against the labor rights.
Keywords: Urgent, Corporate Social Responsibility, Labor Rights

## Abstrak
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  tanggung  jawab  sosial terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  di  luar  tanggung  jawab  ekonomis. Secara  global  pemahaman  mengenai  CSR  dirumuskan  melalui  ISO  26000
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
yang  mencakup  7  isu  pokok,  salah  satu  poinnya  menyangkut  masalah ketenagakerjaan  dalam  penerapan social  responsibility .  Hal ini  belum terakomodasi  di  dalam  UUTK  maupun  UUPT,  yang  isi  substansi  undang- undang  ini  belum  mengatur  mengenai  pemenuhan  hak-hak  pekerja  yang menggunakan  penerapan social  responsibility. Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Lingkungan  Perusahaan,  menentukan  bahwa  “Kewajiban  CSR  sebagaimana dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Frasa “di dalam  lingkungan  Perseroan”  dapat  dimaknai  sebagai  para  pihak  yang memiliki  kepentingan  di  perusahaan,  salah  satunya  yaitu  para  tenaga  kerja. Maka  dari  itu  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  tenaga  kerja,  selain pemenuhan hak-hak yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja bersama, perusahaan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  CSR  bagi  tenaga kerja. Sebagai bentuk jaminan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja.
Kata  Kunci: Urgensi,  Corporate  Social  Responsibility,  Hak-Hak  Tenaga Kerja

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  untuk  pembangunan  manusia  Indonesia  yang seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  serta mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik materiil maupun spritual. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Dengan  demikian tenaga  kerja  merupakan  roda  penggerak  utama  perekonomian  bangsa Indonesia.
Pekerjaan  merupakan  hak  asasi  manusia,  sebagaimana  diamanatkan dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28  UUD  1945  yang  menyatakan:  “Tiap- tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Ketenagakerjaan adalah segala hal  yang berhubungan  dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. 1 Berdasarkan hal tersebut,  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  2  UUTK  yang  dimaksud  dari  tenaga kerja  adalah  “Setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan barang  dan/atau jasa baik untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
1 Soedarjadi. (2008). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, p.
5.
Secara  yuridis  dalam  hukum  ketenagakerjaan  kedudukan  pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi  tertentu  kedudukan  antara  pekerja  atau  bisa  dikatakan  juga  sebagai buruh  dengan  pengusaha  tidak  sama  dan  seimbang.  Karena  seringkali pekerja/buruh  berada  pada  posisi  yang  lemah. 2 Dengan  demikian,  maka untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  faktor  tenaga  kerja,  utamanya  yang berada pada kalangan bawah seperti pekerja/buruh harus diperhatikan. Mulai dari pembinaan, pengarahan, perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak tenaga  kerja.  Bertujuan  untuk  menciptakan  proses  pembangunan  dan kesejahteraan.
Selain tidak seimbang, secara sosiologis juga kedudukan pekerja/buruh  adalah  tidak  bebas.  Sebagai  orang  yang  tidak  mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Perusahaan atau  majikan  inilah  yang  pada  dasarnya  menentukan  syarat-syarat  kerja. 3
Mengingat  kedudukan  pekerja  yang  lebih  rendah  daripada  majikan  maka perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan hukumnya.
Saat  ini  di  dalam  dunia  ketenagakerjaan  pekerja/buruh  adalah  kaum yang  harus  diberikan  perlindungan  hal  ini  dikarenakan  posisi  pekerja/buruh berada posisi yang  lemah dan perlindungan terhadap pekerja/buruh tertuang di dalam UUTK Pasal 67 perlindungan terhadap penyandang cacat, Pasal 68 perlindungan  terhadap  Anak,  Pasal  76  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja perempuan,  Pasal  77  perlindungan  terhadap  waktu  kerja,  Pasal  86 perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  bertujuan  untuk menghapus  sistem  perbudakan  dan  menjaga  agar  para  tenaga  kerja  lebih dimanusiakan,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  tenaga kerja  dan  hidup  layak  sebagai  manusia.  Untuk  menjalankan  proses  dari perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  itu  memerlukan  beberapa  perencanaan dan  pelaksanaan  secara  komprehensif,  terpadu  dan  berkesinambungan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk  menjamin  hak-hak  dasar  tenaga  kerja.  Menjamin  kesamaan kesempatan  dan  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  apapun.  Dalam  rangka untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan pengusaha.
2 Khoe,  Fenny  Natalia.  (2013).  “Hak  Pekerja  Yang  Sudah  Bekerja  Namun  Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2(1): 3.
3 Rajagukguk,  HP.  (2000).  “Peran  Serta  Pekerja  Dalam  Pengelolaan  Perusahaan  Co- Determination”. Makalah, p. 6.
Lingkup  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  atau  buruh  menurut  UUTK, meliputi:
1. Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja  atau  buruh  untuk  berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan  khusus  bagi  pekerja  atau  buruh  perempuan,  anak,  dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan  tentang  upah,  kesejahteraan  dan  jaminan  sosial  tenaga kerja.
Hak-hak  pekerja  yang  diatur  UUTK  terdapat  pada  Pasal  77  hingga Pasal  101  adalah  meliputi  hak-hak  normatif  buruh/pekerja  seperti;  hak  atas pekerjaan  dan  upah  normal,  hak  atas  upah  lembur,  hak  atas  hari  libur,  hak atas  izin  dispensasi,  hak  atas  cuti  tahunan,  hak  atas  cuti  melahirkan  untuk pekerja  wanita,  hak  untuk  menjalankan  ibadah  keagamaan,  hak  atas  THR keagamaan,  hak  atas  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  hak  atas  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  hak  untuk  berorganisasi  dalam  serikat  buruh,  hak  atas pesangon.
Perkembangan  dalam  hal  perlindungan  hukum  hak-hak  tenaga  kerja saat  ini  dalam  dunia  usaha  berkembang  ide  tanggung  jawab  sosial perusahaan  ( corporate  social  responsibility ).  Tanggung  jawab  sosial perusahaan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Corporate  Social  Responsibility (selanjutnya  disingkat  menjadi  CSR)  pertama  kali  dicetuskan  di  Amerika Serikat,  awalnya  adalah  upaya  untuk  melindungi  pekerja/buruh.  Namun seiring  perjalanan  waktu  definisi  CSR  berkembang  menjadi  suatu  tanggung jawab  sosial  perusahaan  terhadap  perkembangan  ekonomi,  tenaga kerja/buruh,  komunitas  lokal,  lingkungan  sekitar  dan  masyarakat  pada umumnya. 4
Sampai  pada  dekade  1980-90-an,  gagasan  CSR  terus  berkembang. Lahirnya  KTT  Bumi  di  Rio  pada  1992  menegaskan  konsep sustainibility development (pembangunan  berkelanjutan)  sebagai  hal  yang  mesti diperhatikan,  tak  hanya  oleh  negara,  tapi  terlebih  oleh  kalangan  korporasi yang  kekuatan  kapitalnya  makin  tidak  berpihak  kepada  pekerja/buruh. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras melakukan  penelitian  yang  berjudul Built  To  Last;  Succesful  Habits  of Visionary  Companies di  tahun  1994.  Lewat  riset  yang  dilakukan,  mereka menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  yang  terus  hidup  bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. 5
4 Riyadi,  Edhie. Tanggung  Jawab  Bisnis  Terhadap  HAM. http://www.elsam.or.id  (diakses pada tanggal 15 September 2016).
5 Darmadi,  Wisnu. CSR:  Kepedulian  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Sekitarnya. http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility/kepedulian-
Secara  terminologis  CSR  belum  memiliki  pengertian  tunggal  yang dapat  digeneralisir,  masih  terdapatnya  perbedaan  pendapat  tentang pengertian  maupun  konsepnya  oleh  para  ahli.  Menurut  Suhandari  CSR adalah  tanggung  jawab  sosial  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  diluar tanggung  jawab  ekonomis,  atau  komitmen  perusahaan  atau  dunia  bisnis untuk  berkontribusi  dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan. 6 Jika  berbicara  mengenai  tanggung  jawab sosial  perusahaan,  maksudnya  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial  dengan tidak  memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.
Merujuk  kepada  pemahaman  yang  digunakan  dalam  ISO  26000  yang secara  konsisten  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial,  maka  masalah CSR  akan  mencakup  7  isi  pokok 7 yaitu:  a)  Pengembangan  masyarakat;  b) Konsumen;  c)  Praktek  kegiatan  industri  yang  sehat;  d)  Lingkungan;  e) Ketenagakerjaan;  f)  Hak  azasi  manusia;  g)  Organisasi  pemerintah.  ISO 26000  menjadi  kunci  penting  untuk  mendorong  CSR  yang  subtansial  dan komprehensif.  Dalam  konsep  ISO  26000  yang  mencakup  7  isu  pokok  yang salah  satu  poinnya  menyangkut  masalah  ketenagakerjaan  dalam  penerapan social  responsibility ini  belum  terakomodir  di  dalam  UUTK  yang  isi substansi undang-undang ini belum mengatur mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang menggunakan penerapan social responsibility.
Dari  7  (tujuh)  isu  pokok  dalam  konsep  IS0  26000  yang  salah  satu poinnya  menyangkut  masalah  ketenagakerjaan  bahwasannya  di  negara  kita belum  ada  payung  hukum  yang  kuat  di  mana  pengaturannya  masih  sebatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal  74. 8 Serta  pengaturan  turunannya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)
perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya/.html  (diakses  pada  tanggal  15  september 2016).
6 Suhandari  dalam  Untung,  Hendrik  Budi.  (2008). Corporate  Social  Responsibility .  Jakarta: Sinar Grafika, p. 1.
7 Lihat  ISO  26000: Guidance  Standard  on  Responsibility ,  Pada  bulan  September  2004  ISO ( International  Standardization  Organnization )  berinisiatif  mengundang  berbagai  pihak untuk membentuk tim ( working group ) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk  tanggung  jawab  sosial.  ISO  26000  merupakan  standar  pedoman  mengenai tanggung jawab  sosial institusi  yang  mencakup semua  sektor  badan  publik maupun  privat  di negara berkembang maupun negara maju yang telah disetujui 93% negara anggota  ISO, termasuk Indonesia.
8 UUPT  menjadi  landasan  hukum  bagi  perusahaan  secara  umum  yang  ingin  melaksanakan CSR, Pasal 74 menyatakan;
(1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
yaitu PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Isi  subtansinya  pun  masih  general  hal  ini  dapat  di  lihat  pada  Pasal  2 menentukan  bahwa,  “Setiap  Perseroan  selaku  subjek  hukum  mempunyai tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan”,  Pasal  3 ayat 1  menentukan  bahwa, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  berdasarkan  Undang- Undang”,  ayat  2  menentukan  bahwa,  “Kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan Perseroan”.
Sejak  diundangkannya  peraturan  tentang  CSR,  maka  semakin  marak perusahaan  atau  instansi  yang  berlomba  melakukan  pencitraan  untuk menjaga  reputasi  dan  keberlangsungan  usaha.  Karena  tanpa  reputasi  yang baik mustahil mendapatkan respon positif dari masyarakat. Citra perusahaan merupakan  aksioma  penting  bagi  perusahaan  untuk  dapat  bertahan  dan berkembang  secara  berkesinambungan  menuju  puncak  kesuksesan.  Cara yang  ditempuh  untuk  membentuk  citra  dan  menjaga  keberlangsungan perusahaan,  salah  satunya  adalah  melalui  program  CSR,  karena  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  pencitraan  sebuah  perusahaan  akan  dibuat  sedemikian rupa  dan  disinergikan  dengan  program  CSR,  sehingga  perusahaan  bisa memproteksi dari krisis kepercayaan masyarakat.
Perkembangan implementasi CSR di Indonesia ditandai dengan sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan  CSR  baik  dalam  bentuk  amal  ( charity )  maupun  pemberdayaan ( enpowerment ).  Setidaknya  bisa  dilihat  dari  gencarnya  publikasi  berkaitan dengan  implementasi  CSR  di  media  cetak  maupun  elektronik. 9 Namun sedikit  sekali  implementasi  program  CSR  tersebut  yang  mengarah  pada kepentingan  pekerja/buruh,  utamanya  pada  kesejahteraan  dan  jaminan  hak- haknya.
Perusahaan-perusahaan  yang  menerapkan  program  CSR  tersebut cenderung  melupakan  kepentingan  dan  kebutuhan  hak-hak  para  pekerjanya.
(2) Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran.
(3) Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9 Effendi,  Mochtar. Perkembangan  CSR  di  Indonesia. http://muchtareffendiharahap. blogspot.com/2014/02/perkembangan-csr-di-indonesia.html  (diakses  pada  tanggal  23 Agustus 2016).
Para pekerja/buruh yang memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan usaha  perusahaan  cenderung  terpinggirkan  dan  tidak  mendapatkan  manfaat dari  CSR  yang  diterapkan.  Karena  bagi  perusahaan  CSR  tidak  hanya merupakan  tanggung  jawab  sosial  belaka,  namun  juga  memiliki  nilai promosi  perusahaan  kepada  masyarakat  yang  mendapat  CSR  agar perusahaan  mendapat  keuntungan  juga,  minimal  memiliki  pandangan  yang baik  di  tengah-tengah  masyarakat.  Perusahaan  terkadang  enggan  untuk menerapkan  CSR  bagi  pekerja/buruhnya  sendiri  karena  tidak  memiliki manfaat tersebut. 10
Berdasarkan  amanah  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara  hukum.  Negara  Indonesia  adalah  negara  berdasar  atas  hukum,  tidak berdasar  atas  kekuasaan  dan  pemerintahan  berdasarkan  konstitusi  bukan absolutisme. 11 Azas  negara  hukum,  berarti  dalam  penyelenggaraan  negara, tindakan-tindakan  penguasaannya  harus  didasarkan  hukum,  bukan didasarkan  kekuasaan  atau  kemauan  penguasanya  belaka  dengan  maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. 12 Tidak adanya perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja dan jaminan kesejahteraan buruh  melalui  CSR,  mencerminkan  pembangunan  hukum  yang  tidak  baik bagi Indonesia.
Dalam  konsep  negara  hukum,  berlakunya  asas  kepastian  hukum  di mana asas ini menjamin kepastian hukum yang mengikat yaitu melalui suatu aturan  yaitu,  seperti  undang-undang.  Berdasarkan  amanat  dari  ISO  26000 tentang  penerapan social  responsibility yang  salah  satunya  dalam  bidang ketenagakerjaan  ini  masih  minim  dan  belum  adanya  payung  hukum  yang kuat  dalam  mengatur  secara  jelas  di  dalam  UUTK.  UUTK  yang  mengatur tentang  ketenagakerjaan  belum  mengakomodir  mengenai  CSR yang  di peruntukan  untuk  pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerja  dalam  mensejahterakan pekerja, padahal diharapkan dengan dana dari CSR ini pekerja mendapatkan kesejahteraannya  sehingga  nantinya  akan  timbul  efek  domino  yang  positif apabila  sebagian  dana  CSR  ini  diperuntukan  bagi  pemenuhan  hak-hak pekerja  nantinya  akan  timbul  ikatan  emosional  yang  kuat  antara  pekerja dengan perusahaan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai penerapan  CSR  dalam  menjamin  hak-hak  tenaga  kerja  dengan  rumusan
10 Lihat  Gugatan  KADIN  DAN  HIPMI  dan  beberapa  Perusahaan  ke  Mahkamah  Konstitusi atas Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11 Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Kompas, p. 240.
12 Juniarso,  Ridwan  dan  Sudrajat,  Achmad  Sodik.  (2012). Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Penerbit Nuansa, p. 25.
masalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  konsep  dan  standarisasi pelaksanaan corporate  social  responsibility ?;  2)  Bagaimanakah  urgensi pelaksanaan corporate social responsibility dalam menjamin hak-hak tenaga kerja?
B. Pembahasan
1. Konsep dan Standarisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility
Konsep  CSR  sebenarnya  relatif  baru,  bahkan  dalam  teori  korporasi klasik,  akar-akar  konsep  CSR  sulit  ditemukan.  Namun  demikian  persoalan CSR jika dicari akar teoritisnya, konsep CSR mendapat pijakan yang relatif kuat karena dua perkembangan berikut ini; Pertama, dalam realitasnya agen pemerintah  tidak  bisa  selamanya  menjalankan  kesejahteraan  masyarakat secara  memuaskan.  Kedua,  pasar  terkadang  gagal  mengalokasikan  sumber daya secara efisien. 13 Hal itu terjadi apabila, salah satu tindakan agen pasar, ternyata  menimbulkan  dampak  bagi  kesejahteraan  atau  kondisi  pihak lainnya. Sayangnya, dampak ini terkadang tidak diperhatikan oleh agen yang bersangkutan.  Kegiatan  ekonomi  atau  perusahaan  seyogyanya  dapat memberikan  dampak  positif  bagi  perubahan  masyarakat  di  lingkungan masyarakat itu sendiri.
Perubahan  tersebut  tentunya  dilandasi  oleh  kemauan  yang  tulus  yang lahir  dari  dalam  diri  pelaku  usaha/perusahaan.  Hal  ini  tentunya  bertujuan pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  dalam  pelaksanaannya menunjang pembangunan yang stabil  dengan syarat utama yaitu  efisien  dan pemerataan. 14
Konsepsi  mengenai Corporate  Social  Responsibility (CSR)  pertama kali  diperkenalkan  oleh  Howard  Bowen  melalui  bukunya  yang  berjudul “ Social  Responsibility  of  the  Businessman ”.  Melalui  karyanya  tersebut, Howard  Bowen  diberi  gelar  sebagai  Bapak  dari  CSR  ( Father  of  CSR ). 15
Dalam  konteks  global,  sementara  ini  tidak  terdapat  kesatuan  definisi mengenai CSR. 16 Kalaupun terdapat definisi CSR, pengertian tersebut dapat dipandang  bersifat tentative  definition.  The  European  Commission memaknai  CSR  sebagai as  a  concept  whereby  companies  integrate  social
13 Djalil,  Sofyan.  (2003).  “Kontrak  Teoritis  dan  Praktis  Corporate  Social  Responsibility”.
Jurnal Reformasi Ekonomi. 4(1): 4.
14 Ibid.
15 Dapat  disimpulkan  dari  tulisan  Moon,  Jeremy  dan  Vogel,  David. Corporate  Social Responsibility,  Goverment  and  Civil  Society ,  Chapter  13, dalam The  Oxford  Handbook  of Corporate Social Responsibility , (Oxford University Press), p. 304
16 Suharto,  Edi.  (2008).  “Corporate  Social  Responsibility:  What  is  and  Benefits  for Corporate”, Seminar CSR, Strategi, Management and Leadership , Aryaduta Hotel Jakarta,
13-14 Februari 2008, p. 2.
and  enviromental  concerns  in  their  businnes  operations  abd  their interactions with stakeholders on a voluntary basis 17
Menurut  ISO  26000: Guidance  on  Social  Responsibility ,  CSR  adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan- keputusan  dan  kegiatan-kegiatannya  pada  masyarakat  dan  lingkungan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  transparan  dan  etis  yang  sejalan  dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan  harapan  pemangku  kepentingan,  serta  terintegerasi dengan organisasi secara menyeluruh.
Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan sendiri,  komunitas  setempat,  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Rumusan atau  definsi  atau  pengertian  yang  diberikan  di  atas  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  setidaknya  ada  3  (tiga)  hal  pokok  yang  membentuk pemahaman atau konsep CSR. Ketiga hal tersebut adalah: 18 a. Bahwa sebagai suatu artifical person , perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri  sendiri  dan  terisolasi,  perusahaan  atau  perseroan  tidak  dapat menyatakan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  tanggung  jawab  terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya.
b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan ( sustainability ) perusahaan atau  korporasi  sangatlah  ditentukan  oleh  seluruh stakeholders -nya  dan bukan  hanya shareholders -nya.  Para stakeholder ini,  terdiri  dari shareholders ,  konsumen,  pemasok,  klien, customer ,  karyawan  dan keluarganya,  masyarakat  sekitar  dan  mereka  yang  terlibat  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  perusahaan  ( the  local community and society at large ).
c. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari- hari  perusahaan  atau  korporasi,  sebagai  wadah  untuk  memperoleh keuntungan  melalui  usaha  yang  dijalankan  dan  atau  dikelola  olehnya. Jadi,  CSR  berarti  juga  menjalankan  perusahaan  atau  korporasi  untuk memperoleh keuntungan.
Berdasarkan pengertian yang lebih luas CSR dipahami sebagai konsep yang  lebih  “manusiawi”  di  mana  suatu  organisasi  dipandang  sebagai  agen moral.  Oleh  karena  itu,  dengan  atau  tanpanya  hukum,  sebuah  organisasi
17 Brammer,  Stephen;  Jackson,  Gregory  dan  Matter,  Dirk.  (2012). Corporate  Social Responsibility and Institutional Theory: New Perspectives on Private Governance . Oxford
University Press and Socio-Economic Review, p. 5.
18 Nasution,  B. (2011). “Aspek  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan”. Jurnal  Hukum Universitas Sumatera Utara , p. 13.
bisnis  harus  menjunjung  tinggi  moralitas. 19 Di  Indonesia  sendiri  CSR dimaknai  sebagai  kewajiban  hukum,  dengan  diatur  secara  khusus  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  mewajibkan  setiap  perusahaan  untuk melaksanakan  CSR.  Sebagai  kewajiban  hukum  maka  perusahaan  harus mematuhi  aturan  yang  ada  pada  hukum  tersebut  tanpa  terkecuali.  Selain  itu CSR  oleh  perusahan  harus  dimaknai  sebagai  suatu  kebutuhan  bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Konsep  CSR  di  Indonesia  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  karena CSR  sudah  dikenal  dan  dipraktekan  di  Indonesia  sekitar  tahun  1970-an. Dalam pengertiannya yang klasik CSR masih dipersepsikan sebagai ideologi yang  bersifat  amal  ( charity )  dari  pihak  pengusaha  kepada  masyarakat  di sekitar tempat beroperasinya perusahaan. Disamping itu masih banyak pihak yang mengidentikkan CSR dengan Community Development (CD). 20
CSR  tidak  dapat  disederhanakan  hanya  sebatas Community Development (CD) karena sesungguhnya secara historis keberadaan CD dan CSR  sangat  berbeda.  CD  merupakan  kerelaan  perusahaan  berbentuk benefit bagi  masyarakat  di  sekitar  lokasi  perusahaan,  sedangkan  CSR  muncul sebagai  sebuah  reaksi  atas  tuntutan  masyarakat  yang  didasarkan  pemikiran bahwa keberadaan perusahaan di suatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak-hak  masyarakat  setempat.  CSR  mensyaratkan  sesuatu  yang  lebih  dari sekedar  memberikan  berbagai  bantuan  kepada  masyarakat  di  sekitar  lokasi usaha. 21
Definisi  CSR  secara  etimologi  di  Indonesia  kerap  diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai tanggung jawab sosial korporasi, tanggung jawab sosial dunia  usaha  atau  tanggung  jawab  sosial  lingkungan  perusahaan.  Namun apabila  disebut  salah  satu  darinya,  konotasinya  pastilah  kembali  kepada CSR.  Kendati  tidak  mempunyai  definisi  tunggal,  konsep  ini  menawarkan sebuah  kesamaan,  yaitu  kesinambungan  antara  perhatian  terhadap  aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. 22
Selain  John  Elkington  yang  mengemukakan  konsep  3P  CSR, pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan juga oleh Carol yang  mengemukakan  teori  piramida  CSR.  Menurutnya,  tanggung  jawab
19 Nursahid,  Fajar.  (2006).  “Praktik  Kedermawaan  Sosial  BUMN:  Analisis  Terhadap Kedermaan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia”. Jurnal Galang . 1(2): 5.
20 Ditulis dalam Kerangka Acuan Focused Group Disscusion (FGD) CSR berbasis HAM oleh Sub  Komisi  Ekosob  Komnas  HAM, tanggal  19  April  2007  di  Garuda  Plaza  Hotel Medan, p. 1-2.
21 Ibid.
22 Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing, p. 8.
perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis, dan filantrofis) yang merupakan satu kesatuan. 23
Selanjutnya  Weeden  dan  Svendsen  menyatakan  bahwa  CSR berkembang  menjadi  konsep  yang  mengandung  gagasan  tanggung  jawab dunia  usaha,  yang  mengenal  kinerja  etis,  ramah  lingkungan,  berjiwa  sosial bisnis  dan  mengutamakan  hubungan  baik  dengan  semua stakeholders (pemegang saham, tenaga kerja, masyarakat, dan pemerintah). 24
Selain  pemahaman  mengenai  konsep,  pada  pelaksanaannya  secara global  standarisasi  CSR  dimulai  pada  tahun  2001.  ISO  suatu  lembaga internasional  dalam  perumusan  standar  atau  pedoman,  menggagaskan perlunya standar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR standard ). Setelah mengalami  diskusi  panjang  selama  hampir  4  tahun  tentang  gagasan  ini, akhirnya Dewan manajemen ISO menetapkan bahwa yang diperlukan adalah Standar  Tanggung  Jawab  Sosial  atau Social  Responsibility  Standard .  CSR merupakan  salah  satu  bagian  dari Social  Responsibility (SR).  Tidak  hanya perusahaan  yang  perlu  terpanggil  melakukan  SR  tetapi  semua  organisasi, termasuk pemerintah dan LSM. 25
Sejak  januari  2005  dibentuk  kelompok  kerja  ISO  26000  untuk merumuskan draft  standard SR.  Definisi  tanggung  jawab  sosial Social Responsibility (SR), berdasarkan dokumen draf dokumen ISO 26000, adalah etika dan tindakan terkait tanggung jawab organisasi yang mempertimbangkan dampak aktivitas organisasi pada berbagai pihak dengan cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat. Social Responcibility (SR)  merupakan  kepedulian  dan  tindakan  manajemen organisasi pada masyarakat dan lingkungan, disamping harus mentaati aspek legal  yang  berlaku.  ISO  26000  memberikan  prinsip-prinsip  dasar,  isu-isu universal  dan  kerangka  pikir  yang  menjadi  landasan  umum  bagi penyelenggaraan  SR  oleh  setiap  organisasi,  tanpa  membedakan  ukuran  dan jenis organisasi. ISO 26000 tidak dimaksudkan untuk menjadi standar sistem manajemen  dan  tidak  untuk  sertifikasi  perusahaan.  ISO  26000  juga  tidak dimaksudkan  untuk  menggantikan  konsensus  internasional  yang  sudah  ada, tetapi  untuk  melengkapi  dan  memperkuat  berbagai  konsensus  internasional,
23 Nursahid, Fajar. Op. Cit., p. 7.
24 Badaruddin,  “Corporate  Social  Responsibility:  Tinjauan  Konseptual  dan  Implementasi” , Makalah disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) CSR Berbasis HAM oleh  Sub  Komisi  Ekosob  Komnas  HAM,  tanggal  19  April  2007  di  Garuda  Plaza  Hotel Medan, p. 2 . 25 Hardiansyah,  HAM. “ CSR dan  Model  Sosial  Untuk Membangun  Sinergi  Kemitraan  Bagi Upaya  Pengentasan  Kemiskinan” , Makalah disampaikan  pada  Seminar  &  TalkShow  CSR ”Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan” Jum’at, 10 Agustus 2007
misalnya  tentang  lingkungan,  hak  asasi  manusia,  perlindungan  pekerja, MDGs, dan lain sebagainya.
Prinsip penyelenggaraan SR antara lain terkait dengan pembangungan berkelanjutan,  penentuan  dan  pelipatan stakeholders; komunikasi  kebijakan kinerja  SR;  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  universal,  pengintegrasian  SR dalam  kegiatan  normal  organisasi.  Oleh  karena  itu,  ada  tujuh  isu  utama dalam  perumusan  ISO  26000  yaitu  1)  isu  lingkungan,  2)  isu  hak  asasi manusia,  3)  isu  praktek  ketenagakerjaan,  4)  isu  pengelolaan  organisasi,  5) isu praktik beroperasi yang adil, 6) isu hak dan perlindungan konsumen, dan 7)  isu  partisipasi  masyarakat,  Dokumen  Final  ISO  26000  dipublikasi  pada awal tahun 2009. Diharapkan keberadaan ISO 26000 akan berdampak positif pada  upaya  percepatan  penanggulangan  masalah  kemiskinan,  masalah pangan  dan  gizi,  masalah  kesehatan,  masalah  pendidikan,  dan  masalah kesejahteraan sosial.
Lewat  ISO  26000  terlihat  upaya  untuk  mengakomodir  kepentingan semua stakeholder .  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  menjadi  penting. Pemerintah  harus  punya  pemahaman  menyeluruh  soal  CSR  agar  bisa melindungi  kepentingan  yang  lebih  luas,  yaitu  pembangunan  nasional. Jangan  lupa,  dari  kacamata  kepentingan  ekonomi  pembangunan  nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah  perlu  jelas  bersikap  dalam  hal  ini.  Misalnya,  di  satu  sisi, mendorong  agar  perusahaan-perusahaan  yang  sudah  tercatat  di  bursa  efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.
Cakupan  dari  ISO  26000  ini  antara  lain  untuk  membantu  organisasi- organisasi  menjalankan  tanggung  jawab  sosialnya;  memberikan  “ practical guidances ”  yang  berhubungan  dengan  operasionalisasi  tanggung  jawab sosial;  identifikasi  dan  pemilihan stakeholders ;  mempercepat  laporan kredibilitas  dan  klaim  mengenai  tanggung  jawab  sosial;  untuk  menekankan kepada hasil penerapan dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan  kepuasan  atas  konsumen  dan stakeholders lainnya;  untuk  menjadi konsisten  dan  tidak  berkonflik  dengan  traktat  internasional  dan  standarisasi ISO  lainnya;  tidak  bermaksud  mengurangi  otoritas  pemerintah  dalam menjalankan  tanggung  jawab  sosial  oleh  suatu  organisasi;  dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial. 26
ISO  26000  sesuatu  yang  tidak  bisa  ditawar.  Meskipun,  dalam  rilis yang  diambil  dari  website  resmi  ISO,  standarisasi  mengenai Social Responsibility ,  memang  dinyatakan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  wajib,  tetap saja ini akan menjadi tren yang akan naik daun di tiap tahun kedepannya dan harus dihadapi  dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam  dunia
26 Susanto, A.B. (1997). Manajemen Aktual . Jakarta: Grasindo, p. 53.
usaha  di  Indonesia. 27 ISO  26000  ini  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan  atau pedoman  dalam  pembentukan  pedoman  prinsip  pelaksanaan  CSR  di Indonesia. Terutama sebagai panduan perusahaan dalam melaksanakan CSR bagi tenaga kerjanya.
Pada  akhirnya  CSR  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  akan  sangat membantu  proses  operasional  perusahaan.  Dari  segi  finansial,  perusahaan akan  terbantu  untuk  membangun  citra  positif  produk  yang  dijual  sehingga akan  meningkatkan profit bagi  perusahaan.  Dilihat  dari  segi sustainability perusahaan,  perusahaan  tidak  perlu  akan  berurusan  dengan  segala  macam permasalahan  dan konflik terhadap  masyarakat disekitar perusahaan, karena perusahaan  yang  melaksanakan/menerapkan  CSR  sudah  tentu  menjaga lingkungan  hayati  dan  sosial  yang  berhubungan  dengan  aktifitas  produksi, bahkan  masyarakat  akan  menjaga,  membentengi  perusahaan  dalam menjalankan  aktivitas  produksinya,  menganggap  perusahaan  sebagai  bagian dari society sehingga  muncul  perasaan-perasaan  kekeluargaan,  saling menjaga,  saling  menghargai  antara  masyarakat  dan  perusahaan  serta  secara internal perusahaan, CSR yang diterapkan bagi tenaga kerja akan berdampak positif terhadap usaha produksi dan lingkungan kerja yang baik. 28

## 2. CSR untuk Tenaga Kerja
Keberadaan  suatu  perusahaan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  adanya peranan dari para tenaga kerja sebagai lingkungan internalnya, ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan para tenaga kerjanya, perusahaan dan tenaga  kerja  merupakan  pasangan  hidup  yang  saling  memberi  dan membutuhkan,  kontribusi  dan  harmonisasi  keduanya  akan  menentukan keberhasilan dan perkembangan perusahaan serta pembangunan bangsa. 29
Begitu  pentingnya  peran  tenaga  kerja  bagi  suatu  perusahaan,  maka perusahaan  harus  menerapkan  CSR  kepada  tenaga  kerjanya,  sebagai  bentuk perhatian  perusahaan  terhadap  tenaga  kerjanya,  adanya  program  CSR  oleh perusahaan  terhadap  tenaga  kerja  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  para  tenaga  kerja  dan  keluarganya,  dengan  harapan meminimalkan  terjadinya  konflik  atau  permasalahan  antara  perusahaan  dan tenaga  kerjanya,  selain  itu  pihak  perusahaan  akan  memperoleh  hasil produksi  yang  makin  bermutu  dan  kinerja  tenaga  kerja  yang  lebih  optimal.
27 Ibid.
28 Hakim,  Dani  Amran.  (2014).  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Corporate Social Responsiibility Di Provinsi Lampung”, Jurnal HIMA HAN Fakultas Hukum . Bandar Lampung: Universitas Lampung, p. 67.
29 Suharto, Edi. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . http://www.tekmira.esdm.go.id (diakses tanggal 15 Januari 2017).
Terlebih  bidang  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  poin  terpenting  dalam pelaksanaan CSR menurut ISO 26000.
Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  dalam  program  CSR  untuk  tenaga kerja  merupakan  semua  aktivitas  perusahaan  yang  ditujukan  pada  orang- orang  dalam  perusahaan  sendiri.  Aktivitas  tersebut  meliputi  rekruitmen, program  pelatihan,  gaji  dan  tunjangan,  mutasi  dan  promosi,  dan  lainnya. Karyawan  merupakan  sumber  daya  penting  dalam  pencapaian  tujuan perusahaan,  oleh  karena  itu  perusahaan  berkewajiban  untuk  memperhatikan dan meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan tenaga kerja. 30
Suatu perusahaan akan menerapkan CSR khususnya bagi tenaga kerja juga  bertujuan  untuk  merajut  dan  membangun  citra  perusahaan  dimata masyarakat  dan  menumbuhkan  rasa  kebanggaan  dari  segenap  tenaga  kerja perusahaan  tersebut  akan  kiprah  perusahaan  ini  dalam  jangka  panjang  dan mampu  menumbuhkan  semangat  serta  pengabdian  para  tenaga  kerjanya untuk  bisa  mempersembahkan  yang  terbaik  bagi  perusahaan. 31 Praktik  CSR itu  sendiri  berkaitan  dengan  nilai-nilai  keluhuran  yang  sarat  dengan moralitas kemanusiaan yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi segenap masyarakat dunia. 32
Langkah  awal  yang  dilakukan  guna  meningkatkan  kualitas  suatu perusahaan  dengan  dimulainya  penerapan  program  CSR  adalah  langkah yang  sangat  tepat,  di  mana  perbaikan  dan  peningkatkan  kualitas  internal perusahaan  lebih  diutamakan  dengan  cara  meningkatkan  sumber  daya manusia  di  lingkungan  internalnya,  memberikan  perhatian  kepada  para tenaga  kerja,  menerapkan  nilai-nilai  kemanusiaan  serta  pemenuhan  hak  dan kewajiban perusahaan terhadap para tenaga kerjanya. 33 Jika tenaga kerjanya beranggapan  bahwa  perusahaan  tidak  memperhatikan  aspek  sosial  dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung atau bahkan merasakan  dampak  negatif  dari  beroperasinya  sebuah  perusahaan  maka kondisi itu akan menimbulkan ketidakharmonisan antara perusahaan dengan para  tenaga  kerjanya  dan  berdampak  terhadap  menurunnya  kinerja  dan kemajuan perusahaan tersebut. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu  atmosfir  kerja  yang  nyaman  diantara  para  staf,  terutama  apabila
30 Wiwoho,  Jamal.  (2009).  “Sinkronisasi  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Dengan  Hukum Pajak Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Kesejahteeraan  Di  Indonesia” ,  Pidato Pengukuhan Guru Besar , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 20 Agustus 2009.
31 Hasibuan, Chrysanti. Sekali Lagi, CSR . www.swa.co.id (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
32 Daniri,  Mas  Achmad. Menuju  Standardisasi  CSR ,  http://www.governance-indonesia.com (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
33 Harahap,  Oky  Syeiful  R. Corporate  Social  Responsibility  (CSR). http://www.sarwono.net (diakses tanggal 17 Oktober 2016).
mereka  dapat  dilibatkan  dalam "penyisihan gaji" dan  aktivitas "penggalangan dana" atapun suka relawan. 34
Penerapan CSR terhadap tenaga kerja terdapat dua aspek penting yang harus  diperhatikan  agar  tercipta  kondisi  sinergis  antara  perusahaan  dan tenaga  kerjanya,  sehingga  keberadaan  perusahaan  membawa  perubahan  ke arah  perbaikan  dan  peningkatan  taraf  hidup  tenaga  kerja.  Aspek  yang pertama  yaitu  aspek  ekonomi,  perusahaan  harus  berorientasi  mendapatkan keuntungan  ( profit )  dan  dari  aspek  yang  kedua  yaitu  aspek  sosial, perusahaan  harus  memberikan  kontribusi  secara  langsung  kepada  tenaga kerjanya  yaitu  meningkatkan  kualitas  kehidupan  para  tenaga  kerja  dan keluarganya. 35
Selain  menjadi  poin  penting  dalam  ISO  26000,  masalah  CSR  untuk ketenagakerjaan  juga  menjadi  perhatian  bagi International  Labour Organization (ILO).  Dalam  perspektif  ILO,  pelaksanaan  CSR untuk  tenaga kerja  diharapkan  diadopsi  dari  ketentuan  Deklarasi  ILO  tentang  Hak-Hak dan  Prinsip  Mendasar  di  Tempat  Kerja.  Deklarasi  ini  mengikat  para  negara anggota  untuk  menghormati  dan  mendorong  pemenuhan  hak  dan  prinsip tersebut  dalam  empat  kategori,  terlepas  dari  apakah  konvensi  tersebut  telah diratifikasi  oleh  negara  terkait  atau  tidak.  Kategori  tersebut  antara  lain: kebebasan  berserikat  dan  pengakuan  yang  efektif  terhadap  hak  untuk berunding bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 36
Menurut  penelitian  yang  dilakukan Sirota  Survey  Intelligence , komitmen  yang  besar  terhadap  CSR  berdampak  luas  pada  sikap-sikap karyawan,  dan  membantu  mengembangkan  pandangan-pandangan  positif terhadap  pimpinan  perusahaan.  Dari  1,6  juta  tenaga  kerja  di  lebih  dari  70 organisasi,  tercatat  7  dari  10  memberikan  acungan  jempol  atas  komitmen pemimpin  mereka  terhadap  CSR. 37 Menurut  Presiden Sirota  Survey Intelligence Douglas  Klein  "bisnis  yang  menyadari  pentingnya  tanggung jawab  sosial  biasanya  memiliki  tenaga  kerja  yang  cenderung  lebih  puas dengan  pekerjaan  mereka”.  Mereka  mengadopsi  nilai-nilai  yang  serupa  dan menjadi lebih peduli untuk mensukseskan perusahaan. 38
34 Wikipedia. Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan ,  http://id.wikipedia.org./tanggung-jawab- sosial-perusahaan (diakses tanggal 19 Oktober 2016).
35 Portal  Berita  Republika. Sukseskan  CSR  Bersama  Karyawan ,  http://www.republika.co.id (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
36 ILO  ( International  Labour  Organization ) . ILO  dan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan .
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_ent/documents/publi cation/wcms_106376.pdf (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
37 (Tanpa  Nama), CSR:  Meningkatkan  Kepedulian  Karyawan ,  http://info-csr.blogspot.com
(diakses tanggal 15 Oktober 2016).
38 Ibid.
Corporate  Social  Responsibility oleh  perusahaan  terhadap  tenaga kerja  merupakan  perwujudan  komitmen  yang  dibangun  oleh  perusahaan untuk  memberikan  kontribusi  pada  peningkatan  kualitas  kehidupan masyarakat  termasuk  di  dalamnya  tenaga  kerja  perusahaan  tersebut. 39 Di Indonesia  standar  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  pada  UUTK,  dalam undang-undang ini secara terperinci disebutkan  dalam Pasal 67 sampai 101. Jika  dikaitkan  dengan  konsep  CSR  sebagai improving  the  quality  of  life  of the  workforce  and  their families, maka  peraturan  perundang-undangan tentang tenaga kerja di Indonesia dapat dikatakan hampir memenuhi kriteria tersebut,  walaupun  masih  terbatas  hanya  pada  kesehatan  keluarga  pekerja saja,  dan  belum  menyentuh  persoalan  kebutuhan  dasar  lainnya  seperti pendidikan  dan  tempat  tinggal  yang  layak  serta  program-program berkelanjutan  yang  sifatnya  mensejahterakan  para  pekerja. 40 Secara  jelas pada UUTK belum diatur mengenai penerapan CSR untuk tenaga kerja.
Berdasarkan  penerapan  CSR  dengan  prinsip  dasar  sukarela ( voluntary ) dapat saja dialihkan  menjadi  kewajiban bagi perusahaan, hal ini didasarkan  pada  nilai  filosofis  Pancasila,  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar 1945  serta  nilai  moral  Pancasila  sebagai  dasar  perilaku  bisnis  yang  etis, tujuan  mencari  keuntungan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  moral yang  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  luas. 41 Sedangkan  dalam prinsip dasar penerapan UUTK, pihak perusahaan wajib melaksanakan tiap- tiap  pasal  yang  ada  dan  dalam  penerapan  CSR  yang  dilakukan  terhadap tenaga kerja dapat lebih menjamin terpenuhinya hak-hak para pekerja/buruh.

## 3. Urgensi Pelaksanaan CSR Dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja
Berdasarkan  rumusan  Pasal  74  UUPT  adalah  “Perseroan  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya  alam  wajib  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan, Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  merupakan  kewajiban  Perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan sebagai  biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran.”  Kemudian  berdasarkan  aturan turunannya yaitu PP No. 47 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa, “Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  baik  di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”.
39 Portal Berita Republika. Ketenagakerjaan dalam CSR , http://www.republika.co.id (diakses tanggal 17 Oktober 2016).
40 ND,  Mukti  Fajar.  (2009). Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Mandatory  Vs  Voluntary.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 4.
41 Ibid.
Frasa  “di  dalam  lingkungan  Perseroan”  dapat  dimaknai  sebagai  para pihak  yang  memiliki  kepentingan  di  perusahaan,  salah  satunya  yaitu  para tenaga  kerja.  Maka  dari  itu  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  tenaga  kerja, selain  pemenuhan  hak-hak  yang  telah  disepakati  di  dalam  perjanjian  kerja bersama,  perusahaan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  CSR bagi  tenaga  kerja.  Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak tenaga kerja.
Penerapan  CSR  suatu  perusahaan  terhadap  tenaga  kerja  dalam menjamin  hak-hak  pekerjanya  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan para  pekerjanya.  Tenaga  kerja  (pekerja/buruh)  adalah  setiap  orang  yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain. 42 Mengenai  hak  tenaga kerja  di  Indonesia  telah  diatur  pada  Pasal  77  hingga  Pasal  101.  Hak  adalah segala  sesuatu  yang  harus  didapat  oleh  setiap  orang  yang  telah  ada  sejak lahir  bahkan  belum  lahir.  Di  dalam  kamus  bahasa  indonesia  hak  memiliki pengertian  tentang  sesuatu  hal  yang  benar,  milik,  kepunyaan,  kewenangan, kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  oleh  undang- undang, aturan,dsb).
Menurut  Kelsen  konsep  hak  biasanya  dilawankan  dengan  konsep kewajiban. Terma hak yang dimaksud disini adalah hak hukum ( legal right ). Perbedaan  linguistik  membuat  dua  perbedaan  antara  hak  atas  suatu perbuatan  sendiri  dan  hak  atas  perbuatan  orang  lain  serta  pembedaan  lain yaitu  terkait  dengan  hak-hak  atas  suatu  benda. 43 Pembedaan  yang  telah  ada dan berkembang adalah  hak atas suatu benda dan  hak  yang  menuntut orang lain  atas  suatu  perbuatan  atau  hak  atas  suatu  perbuatan  orang  lain. 44
Pekerja/buruh  yang  telah  melakukan  sesuatu  pekerjaan  memiliki  hak  untuk menuntut kebutuhannya kepada pengusaha.
Suatu  hak  hukum  mempresuposisikan  kewajiban  hukum  orang  lain. 45 Pekerja  memiliki  hak  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pengusaha.  Jika  hak seseorang  adalah  kewajiban  orang  lain,  maka  hak  adalah  kaitan  dari kewajiban.  Austin  menyebut  sebagai  kewajiban  relatif  dengan  menyatakan, “terma  hak  dan  terma  kewajiban  relatif  adalah  ekspresi  yang  berhubungan, keduanya  memiliki  nuansa  yang  sama  dalam  aspek  yang  berbeda.”  Teori
42 Maimun.  (2007). Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT.  Pradnya
Paramita, p. 11.
43 Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russel and Russel, p.
75.
44 Kelsen, Hans. (1992). Introdution To The Problems Of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslebre or Pure Theory of Law. Oxford: Clarendon Press, p. 42.
45 Ibid., p. 42.
Austin  tidak  mengakui  konsep  yang  berbeda  antara  hak  dan  kewajiban. Inilah  hak  dalam  arti  sempit  bahwa  hak  selalu  merupakan  kewajiban  orang lain,  sedangkan  kewajiban  tidak  selalu  mengakibatkan  hak  orang  lain. 46 Dengan  demikian  maka  hak-hak  pekerja/buruh  merupakan  kewajiban pengusaha,  hak-hak  tersebut  utamanya  bertujuan  untuk  memberikan kesejahteraan bagi para pekerja/buruh.
Menurut  Kelsen  dari  sisi  hukum,  hak  hukum  adalah  norma  hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri.  Fakta  norma  hukum  mewajibkan  seseorang  untuk  berbuat  sesuatu kepada  orang  lain,  tidak  dengan  sendirinya  mengimplikasikan  bahwa  orang yang  terakhir  memiliki  hak  atas  suatu  perbuatan  dari  orang  yang  pertama. Norma  hukum  harus  menentukan  secara  spesifik  isi  hak  yang  ditentukan secara  teknis. 47 Hak  sebagai  hukum  dalam  arti subyektif  terkait  erat  dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada  organ  tertentu  untuk  melakukan  sesuatu. 48 Dalam  hal  ini  yaitu, perusahaan  wajib  melakukan  upaya  pemenuhan  terhadap  hak-hak  tenaga kerjanya,  karena  telah  diatur  pada  peraturan  perundang-undangan  dan merupakan  kewajiban  tiap  perusahaan,  dengan  tujuan  untuk  menjamin haknya dan mencapai kesejahteraan para tenaga kerja.
Kembali ke permasalahan tenaga kerja yang terjadi di negara ini, nasib tenaga  kerja  di  negara  ini  masih  jauh  dari  apa  yang  dinamakan  sejahtera. Untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  dan  keluarganyanya  saja  masih  sulit, apalagi  untuk  memperhatikan  pendidikan  anak-anaknya.  Maka  dari  itu seharusnya  pihak  pemerintah  dan  pengusaha  (pemilik  modal)  yang mempunyai kewenangan haruslah tersadar bahwasannya terdapat permasalahan yang urgen yang menyangkut kehidupan manusia.
Program  CSR  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak tenaga  kerja  demi  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  melalui  pemberian tunjangan  atau  fasilitas  tertentu,  maka  perusahaan  harus  lebih  hati-hati dengan  aspek  perpajakan  yang  terkait.  Jika  tunjangan  tersebut  menambah gaji  bruto  pekerja  atau  diberikan  dalam  bentuk  uang,  maka  merupakan Obyek  PPh  Pasal  21/Pasal  26  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2000  tentang Pajak  Penghasilan  (UUPPH),  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  untuk tunjangan  tersebut  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  perusahaan. Sebaliknya  jika  tunjangan  tersebut  tidak  menambah  gaji  bruto  pekerja  atau dalam  bentuk  kenikmatan  atau  natura  (tidak  merupakan  Obyek  PPh  Pasal 21/ Pasal 26), maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan
46 Kelsen, Hans. General Theory … Op. Cit., p. 77.
47 Ibid., p. 78.
48 Kelsen, Hans. (1967). Pure Theory of Law . Berkeley, Los  Angeles, London: University of
California Press, p. 126-130.
tersebut  tidak  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Hal  ini  sesuai dengan prinsip taxability dan deductibility .
Tetapi  bila  program  tersebut  berbentuk  pemberian  fasilitas  misalnya perumahan  pekerja,  maka  biaya  tersebut  merupakan  biaya  yang  tidak  dapat dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  karena  merupakan  penggantian  atau imbalan  yang  diberikan  dalam  bentuk  natural  atau  kenikmatan  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  9  ayat  1  huruf  e  UUPH  tidak  dapat  dikurangkan  dari penghasilan bruto.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  atau  yang lebih dikenal dengan CSR bahwa dalam melaksanakannya dilakukan dengan memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran.  Di  dalam  kewajiban  CSR  juga sudah  diatur  salah  satunya  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM).  Berdasarkan  Pasal  15  UUPM menyebutkan  bahwa  setiap  penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahan,  yang  melalui  penjelasan Pasal  15  huruf  b tersebut  mendefinisikan  CSR  sebagai  “tanggung  jawab  yang  melekat  pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat setempat.”  Selain  itu,  Pasal  16  huruf  d  dan  e  UUPM  juga  menjelaskan bahwa  setiap  penanam  modal  bertanggung  jawab  menjaga  kelestarian lingkungan  hidup;  menciptakan  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kesejahteraan pekerja.
Demikian  pula  dalam  secara  khusus  ketentuan  CSR  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU  BUMN),  menyebutkan  istilah  CSR  dengan  “Program  Kemitraan  dan Bina  Lingkungan”  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  88  UU  BUMN. Selanjutnya  hal  ini  diatur  lebih  rinci  melalui  Permeneg  BUMN  No.Per- 05/MBU/2007  Pasal  11  ayat  2  huruf  e  yang  merumuskan  ruang  lingkup bantuan  program  Bina  Lingkungan  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam.
Dengan  demikian,  adanya  dasar  hukum  seperti  yang  telah  disebutkan diatas,  maka  pelaksanaan  CSR  suatu  perusahaan  dalam  menjamin  hak-hak tenaga  kerja  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  pekerjanya  sudah seharusnya  dapat  dilaksanakan.  Dengan  adanya  CSR disini  perusahaan  bisa melakukan  suatu  terobosan  di  mana  mereka  dapat  mensejahterakan  para pekerjanya, melalui dana atau program CSR yang perusahaan miliki. Seperti melalui  tunjangan,  rumah  sebagai  tempat  tinggal,  beasiswa  bagi  anak-anak pekerja  dan  lain-lain  bagi  setiap  pekerjanya  agar  mereka  dapat  memperoleh
penghidupan  yang  lebih  layak  sehingga  taraf  hidupnya  meningkat  dan kesejahteraan pekerja akan dapat terwujud.

## C. Penutup
Sejak  diundangkannya  peraturan  tentang  CSR,  maka  semakin  marak perusahaan  atau  instansi  yang  berlomba  melakukan  pencitraan  untuk menjaga  reputasi  dan  keberlangsungan  usaha.  Karena  tanpa  reputasi  yang baik  mustahil  mendapatkan  respon  positif  dari  masyarakat.  Namun perusahaan-perusahaan  yang  menerapkan  program  CSR  tersebut  cenderung melupakan  kepentingan  dan  kebutuhan  hak-hak  para  pekerjanya.  Para pekerja/buruh  yang  memiliki  peran  penting  dalam  berjalannya  kegiatan usaha  perusahaan  cenderung  terpinggirkan  dan  tidak  mendapatkan  manfaat dari  CSR  yang  diterapkan.  Merujuk  kepada  pemahaman  yang  digunakan dalam  ISO  26000  yang  secara  konsisten  mengembangkan  tanggung  jawab sosial,  maka  masalah  CSR  akan  mencakup  7  isi  pokok  yaitu:  a) Pengembangan masyarakat; b) Konsumen; c) Praktek kegiatan industri yang sehat;  d)  Lingkungan;  e)  Ketenagakerjaan;  f)  Hak  asasi  manusia;  g) Organisasi  pemerintah.  Dalam  konsep  ISO  26000  yang  mencakup  7  isu pokok yang salah satu poinnya menyangkut masalah ketenagakerjaan dalam penerapan social responsibility ini belum terakomodir di dalam UUTK yang isi substansi undang-undang ini belum  mengatur mengenai pemenuhan hak- hak pekerja yang menggunakan penerapan social responsibility. Berdasarkan rumusan  Pasal  74  UUPT  adalah  “Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan.  Kemudian  berdasarkan  aturan  turunannya  yaitu  PP No.  47  Tahun  2012  Pasal  3  ayat  2  menentukan  bahwa,  “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar  lingkungan  Perseroan”.  Frasa  “di  dalam  lingkungan  Perseroan”  dapat dimaknai  sebagai  para  pihak  yang  memiliki  kepentingan  di  perusahaan, salah  satunya  yaitu  para  tenaga  kerja.  Maka  dari  itu  untuk  mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, selain pemenuhan hak-hak yang telah disepakati di  dalam  perjanjian  kerja  bersama,  perusahaan  juga  memiliki  kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi tenaga kerja. Sebagai bentuk jaminan hukum terhadap  hak-hak  tenaga  kerja.  Sehingga  apabila  perusahaan  menerapkan CSR untuk tenaga kerja maka kesejahteraan yang didapat oleh pekerja/buruh dapat  ditingkatkan  sehingga  menumbuhkan  rasa  kebanggaan  dari  segenap tenaga  kerja  perusahaan  tersebut  akan  kiprah  perusahaan  dalam  jangka panjang  dan  mampu  menumbuhkan  semangat  serta  pengabdian  para tenaga kerjanya untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi perusahaan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Budi  Untung,  Hendrik.  (2008). Corporate  Social  Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. Fajar,  Mukti.  (2009). Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Mandatory  Vs Voluntary. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Juniarso, Ridwan dan Sudrajat, Achmad Sodik. (2012). Hukum Administrasi Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik. Bandung:  Penerbit Nuansa. Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New  York: Russel and Russel.
___________.  (1992). Introdution  to  the  Problems  of  Legal  Theory:  A Translation  of  the  First  Edition  of  the  Reine  Rechtslebre  or  Pure Theory of Law. Oxford: Clarendon Press.
___________. (1967). Pure Theory of Law . Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Maimun.  (2007). Hukum  Ketenagakerjaan  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT. Pradnya Paramita. Rahardjo,  Satjipto.  (2006). Membedah  Hukum  Progresif. Jakarta:  Penerbit Kompas. Soedarjadi.  (2008). Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Susanto, A.B. (1997). Manajemen Aktual. Jakarta: Grasindo. Wibisono,  Yusuf.  (2007). Membedah  Konsep  dan  Aplikasi.  CSR Gresik: Fascho Publishing.

## B. Jurnal Ilmiah
Badaruddin.  “Corporate  Social  Responsibility:  Tinjauan  Konseptual  dan Implementasi ”, Makalah disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) CSR  Berbasis  HAM oleh  Sub  Komisi  Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan. Brammer,  Stephen,  Jackson,  Gregory  dan  Matter,  Dirk.  (2012).  “Corporate
Social Responsibility and Institutional Theory: New Perspectives on Private  Governance”.  Oxford  University  Press and  Socio-Economic Review.
Djalil,  Sofyan.  (2003).  “Kontrak  Teoritis  dan  Praktis  Corporate  Social Responsibility” . Jurnal Reformasi Ekonomi . 4(1).
Hakim, Dani Amran. (2014). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Corporate  Social  Responsiibility  Di  Provinsi  Lampung”, Jurnal HIMA  HAN  Fakultas  Hukum ,  Universitas  Lampung,  Bandar
Lampung.
Hardiansyah,  HAM.  (2007).  “CSR  dan  Model  Sosial  Untuk  Membangun Sinergi  Kemitraan  Bagi  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan”, Makalah disampaikan  pada  Seminar  &  TalkShow  CSR”  Kalimantan  2015: Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan,  Tantangan,  dan  Harapan” Jum’at, 10 Agustus 2007.
Khoe,  Fenny  Natalia.  (2013).  “Hak  Pekerja  Yang  Sudah  Bekerja  Namun Belum  Menandatangani  Perjanjian  Kerja  Atas  Upah  Ditinjau Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Universitas  Surabaya . 2(1). Moon,  Jeremy  dan  Vogel,  David, Corporate  Social  Responsibility, Goverment  and  Civil  Society ,  Chapter  13,  dalam The  Oxford Handbook  of  Corporate  Social  Responsibility ,  (Oxford  University Press).
Nasution,  B.  (2011).  “Aspek  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan”
Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.
Nursahid,  Fajar.  (2006).  “Praktik  Kedermawaan  Sosial  BUMN:  Analisis Terhadap  Kedermaan  PT.  Krakatau  Steel,  PT.  Pertamina  dan  PT.
Telekomunikasi Indonesia”. Jurnal Galang . 1(2). Rajagukguk,  HP.  (2000).  “Peran  Serta  Pekerja  Dalam  Pengelolaan Perusahaan Co-Determination)”, Makalah Suharto, Edi. (2008). “Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for  Corporate”, Seminar  CSR,  Strategi,  Management  and Leadership, Aryaduta Hotel Jakarta, 13-14 Februari 2008 Wiwoho,  Jamal.  (2009).  “Sinkronisasi  Kebijakan  Corporate  Social
Responsibility  (CSR)  Dengan  Hukum  Pajak  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Kesejahteeraan  Di  Indonesia” ,  Pidato  Pengukuhan Guru Besar , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 20 Agustus 2009.

## C. Website dan Dokumen Lain
Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Daniri,  Mas  Achmad. Menuju  standardisasi  CSR ,  http://www.governance- indonesia.com (diakses tanggal 15 Oktober 2016). Darmadi, Wisnu, 2009, CSR: Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya, http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social- responsibility/kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di- sekitarnya/.html (diakses pada tanggal 15 september 2016). Effendi,  Mochtar  Effendi,  2014, Perkembangan  CSR  Di  Indonesia http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/perkembangan- csr-di-indonesia.html (diakses pada tanggal 23 Agustus 2016).
Hasibuan,  Chrysanti, Sekali  Lagi,  CSR ,  www.swa.co.id  (diakses  tanggal  15 Oktober 2016). ILO  ( International  Labour  Organization ) ,  ILO  dan  Tanggung  Jawab SosialPerusahaan, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_em p/emp_ent/documents/publication/wcms_106376.pdf (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
Kerangka  Acuan Focused  Group  Disscusion (FGD) CSR  berbasis  HAM oleh  Sub  Komisi  Ekosob  Komnas  HAM,  tanggal  19  April  2007  di
Garuda Plaza Hotel Medan. Portal Berita Republika, Sukseskan CSR Bersama Karyawan , http://www.republika.co.id (diakses tanggal 15 Oktober 2016). ________________________, Ketenagakerjaan dalam CSR , http://www.republika.co.id (diakses tanggal 17 Oktober 2016). Riyadi, Edhie, Tanggung Jawab Bisnis Terhadap HAM.
http://www.elsam.or.id (diakses pada tanggal 15 September 2016).
R.  Harahap,  Oky  Syeiful, Corporate  Social  Responsibility  (CSR) http://www.sarwono.net (diakses pada tanggal 23 Agustus 2016).
Suharto,
Edi,
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , http://www.tekmira.esdm.go.id (diakses tanggal 15 Januari 2017). Wikipedia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , http://id.wikipedia.org./tanggung-jawab-sosial-perusahaan  (diakses tanggal 19 Oktober 2016).
(Tanpa  nama), CSR:  Meningkatkan  Kepedulian  Karyawan ,  http://info- csr.blogspot.com (diakses tanggal 15 Oktober 2016).
ISO 26000: Guidance on Social Responsibility