## PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS
Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : hisyam898945@gmail.com

## ABSTRAK
Peneltian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak  integrasi  dan  asimilasi  dalam  upaya  mengurangi  over  kapasitas  di  dalam  lapas, dalam  pengertiannya  integrasi  atau  bisa  disebut  integrasi  sosial  adalah  upaya pemasyarakatan dalam mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pada narapidana yang dinilai dapat membantu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lapas terkait dengan over kapasitas, sedangkan asimilasi adalah pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk dibaurkan oleh kegiatan di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan stigma  negatif  masyarakat  terhadap  narapidana  atas  perbuatan  pelanggaran  tindak pidana.  Sedangkan  over  kapasitas  adalah  permasalahan  utama  yang  hampir  di  setiap lapas  ditemukan,  kegiatan  pemberian  hak  integrasi  dan  asimilasi  kepada  narapidana dinilai  belum  maksimal  dilakukan  dibeberapa  lapas  karena  berbagai  macam  faktor kendala seperti kurangnya sosialisi dan pengetahuan narapidana terkait hak-haknya di dalam  lapas,  tidak  adanya  penjamin  dari  pihak  keluarga  narapidana,  keberadaan penjamin  yang  jauh,  kurangnya  kemauan  narapidana  dalam  melakukan  kegiatan asimilasi, dan tidak adanya dari pihak keluaraga narapidana  yang bisa mengurus syarat untuk  mendapatkan hak integrasi  dan asimilasi  sehingga dari pihak lapas sangat  sulit untuk  memenuhi  hak-hak  tersebut  yang  menyebabkan  terus  terjadi  over  kapasitas  di dalam  lapas.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  kualitatif  dan tujuan  penelitian  ini  guna  untuk  mengetahui  pemenuhan  hak  integrasi  dan  asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di lapas.
Kata Kunci : asimilasi, over kapasitas, lapas

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  and  obtain  data  on  the  fulfillment  of  the  right  of integration and assimilation in an effort to reduce overcapacity in prisons, in the sense of  integration  or  social  integration  is  a  correctional  effort  in  restoring  life,  life,  and livelihood  relationships  in  inmates  who  are  considered  to  help  solve  problems  that occur  in  prisons  related  to  overcapacity, while  assimilation  is  the  guidance  given  to inmates who have been qualified to be blended by activities in the community that aim to eliminate the negative stigma of society towards inmates for criminal offenses. While overcapacity  is  the  main  problem  that  almost  every  prison  is  found,  the  activity  of granting the right of integration and assimilation to inmates is considered not maximal in  some  prisons  because  of  various  obstacles  such  as  lack  of  socialistization  and knowledge of prisoners related to their rights in prison, the absence of guarantors from the inmate's family, the existence of distant guarantors, the lack of inmate's willingness to carry out assimilation activities, and the absence of the out-of-prison side who can
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
take care of the conditions to get the right of integration and assimilation so that from the prison is very difficult to fulfill these rights which causes continued overcapacity in the prison. In this study, it was conducted by means of a qualitative approach and the purpose  of  this  research  to  determine  the  fulfillment  of  the  right  of  integration  and assimilation in an effort to reduce overcapacity in prisons.
Keywords : assimilation, overcapacity, prison

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  dalam  sistemnya  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses pembagunan hukum  pidana di  bidang pelaksana, maka itu pelaksanaanya tidak bisa dipisahkan dalam konsep umum mengenai sistem pemidanaan di Indonesia. Pemasyarakatan dalam sistemnya melakukan kegiatan pembinaan narapidana yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan petugas  yang  membina,  narapidana  yang  dibina  serta  masyarakata  sebagai  pendukung  proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana supaya bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan yang utama tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga bisa dapat  kembali  ke  lingkungan  masyarakat  dan  diterima  baik  di  lingkungannya  serta  bisa bertanggung  jawab  atas  diri  sendiri.  Komponen  penting  dalam  pemasyarakatan  ialah  Lembaga Pemasyarakatan, secara konsep lapas adalah tempat untuk mengembalikan narapidana yang telah melakukan  tindak  pidana  serta  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  untuk  tidak  melakukan kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Tujuannya untuk mengubah sifat serta berpikir dan perilaku narapidana yang salah atau menyimpang agar tidak mengulanginya dan menumbuhkan kesadaran terhadap  narapidana  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  norma-norma  kehidupan  yang  ada  di masyarakat.
Proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan  narapidana  agar  bisa  berbaur  atau  beriterkasi  dengan  masyarakat  secara  baik sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat, demi terwujudnya pembinaan itu salah satu  caranya  dengan  upaya  pemberian  hak  integarasi  dan  asimilasi.  Dengan  adanya  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  3  Tahun  2018  ditujukan  sebagai  upaya  meningkatkan  proses pembinaan  berupa  Asimilasi,  Cuti  Mengujungi  Keluarga  (CMK),  Pembebasan  Bersyarat  (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Syarat mendapatkan asimilasi pada pasal 44 ayat 2 harus memenuhi: a) berkelakuan baik dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun  waktu  6  bulan  terakhir  b)  aktif  mengikuti  program  pembinaan  dengan  baik  dan  c)  telah menjalani  ½  masa  pidana.  Pemberian  hak  integrase  dan  asimilasi  ini  diupayakan  untuk meningkatkan  langkah  startegis  untuk  capaian  pada  sistem  pemasyarakatan  kedepannya,  pada dasarnya pembinaan narapidana memberikan pengetahuan dan bekal untuk narapidana supaya bisa beritegrasi dengan masyarakat bukan untuk mengisi kekosongan waktu saja.
Pada penerapannya masih banyak narapidana yang belum memahami tujuannya di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan apa, apa untuk sekedar menghabiskan masa hukuman tindak  pidananya  apa  untuk  memperbaiki  kesalahannya  atau  hanya  mengisi  waktu  luangnya dengan bersatai-santai di dalam lapas dan tidak tau kewajiban serta hak-hak yang harus dilakukan atau  diterima  oleh  narapidana  itu  selama  menghabiskan  masa  pidananya.  Narapidana  berpikir prosedur atau tata cara mendapatkan haknya sangat rumit sehingga membuat narapidana merasa tidak  membutuhkannya  dan  enggan  meminta  haknya,  hal  tersebut  lah  yang  membuat  proses pemenuhan  atas  hak-hak  narapidana  tersebut  menjadi  tidak  maksimal  sehingga  tidak  bisa tercapainya visi dan misi dari pemasyarakatan itu sendiri
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hal  tersebut  yang membuat  keadaann di  dalam lapas semakin padat  yang menimbulkan over  kapasitas  karena  banyaknya  narapidana  yang  tidak  terpenuhi  untuk  mendapatkan  hak-hak berupa hak integrasi  dan asimilasi.  Berdasarkan  data Direktoral  Jenderal  Pemasyarakatan April 2022, jumlah lapas dan rutan di Indonesia berjumlah 459 dengan kapasitas narapidana sebanyak 132.107 orang, sedangkan pada lapangan jumlah tersebut melebihi seharusnya total kapasitas yaitu berjumlah  272.327,  sehingga  menyebabkan  over  kapasitast  sebanyak  106%  hal  tersebut  akan sangat mempengaruhi dalam proses pembinaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas  sehingga  tidak  bisa  maksimal  dan  banyak  narapidana  yang  pada  akhirnya  tidak  dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga sulit untuk dapat mengusulkan hak-haknya berupa hak integrasi dan asimilasi.
Permasalahan over kapasitas di dalam lapas dimana jumlah penghuni dan kapasitas yang tidak  sebanding  jumlahnya,  padatnya  narapidana  dalam  lapas  dipengaruhi  banyak  faktor,  perlu adanya  perhatian  khusus  terhadapt  faktor-faktor  tertentu  yang  menyebabkan  over  kapasitas  di dalam lapas, penyebab terjadi over kapasitas bukan hanya karena tingginya kejahatan dipengaruhi juga  oleh  sistem  pemidanaan  juga.  Mempercepat  pembinaan  tidak  bisa  menjadi  solusi  untuk mengurangi kelebihan atau kepadatan di dalam lapas, sehingga dibutuhkannya strategi untuk bisa membantu untuk mengurangi jumalh over kapasitas tersebut salah satunya ialah pemenuhan hak integrasi dan asimilasi terhadapat narapidana yang sudah memuhi persyaratan untuk mengurangi jumlah over kapasitas di dalam lapas.

## Metode Penelitian
Dalam  membuat  penulisan  jurnal  ini  penulis  melakukan  metode  dengan  cara mengumpulkan data yang ada di internet, pengumpulan data ini bersifat kualitatif dengan mencari sudut  pandang  dari  fenomena-fenomena  yang  ada  dilakukan  dengan  cara  obsevarsi  melalui masalah  yang  ada  serta  cara  mengatasi  masalah  tersebut.  Obsevarsi  tidak  dilakukan  secara langsung, tetapi melalui pengumpulan data dan pengamatan yang ada di internet melalui sumber- sumber yang ada lalu dilakukan analisis sehingga dapat disimpulkan serta menjadi acuan dalam menulis  jurnal  ini  lalu  dituliskan  kedalam  pembahasan  serta  kesimpilan  yang  dituliskan  dalam jurnal ini dan informasi tambahan yang didapat dari buku.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Dalam  Upaya  Mengurangi  Over  Kapasitas  di  Dalam Lapas
Pemberian  asimilasi  pada  narapidana  di  dalam  lapas  tidak  dapat  diberikan  pada  semua narapidana, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana itu supaya bisa diberikan. Syarat asimilasi yang diberikan narapidana di dalam lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang pemberian asimilasi harus memenuhi syarat:
a. Berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan
b. Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar
c. Telah menjalani ½ masa pidana
Program  asimilasi  sangat  dipengaruhi  kondisi  pada  narapidana  berdasarkan  hukumannya  dan kasus  tindak pidananya,  hal  tersebut  mempengaruhi  dalam pemberian asimilisi bagi  narapidana serta pelaksanaannya. Pelaksanaan asimilasi bagi tindak pidana khusus seperti narkotika, terorisme dan korupsi bisa diberikan dengan syarat:
a. Berkelakukan baik dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan
b. Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar
c. Menjalani masa 2/3 masa pidanan dengan paling singkat 9 bulan
Selain syarat tersebut narapidana dengan kasus tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat:
a. Telah mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas atau BNPT
b. Menyatakan ikrar:
1. Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi warga negara Indonesia
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing
Adapaun syarat administrative yaitu:
a. fotokopi  kutipan  putusan  hakim  dan  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan;
b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan  penelitian  kemasyarakatan yang  dibuat  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. salinan register F dari Kepala Lapas;
f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
1.  Narapidana  tidak  akan  melarikan  diri  dan  tidak  melakukan  perbuatan melanggar hukum; dan
2.  membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  Narapidana  selama mengikuti program Asimilasi.
Setelah  memenuhi  syarat-  syarat  tersebut  maka  narapidana  akan  diusulkan  untuk mendapatkan asimilasi, pemberian asimilasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penghuni di dalam lapas walaupun tidak bisa langsung dirasakan efek dari pemberian asimilasi ini terhadap kondisi di dalam lapas setidaknya dapat mengurangi narapidana di dalamnya sehingga narapidana yang belum mendapatkan pembinaan kemandirian di dalam dapat lebih dimaksimalkan lebih lagi. Pemberian  asimilasi  ini  juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  reintegrasi  sosial  dimana narapidana ini dilibatkan dalam kegiatan yang ada di lingkungan lapas ataupu di luar lapas dengan melibatkan  masyarakat  sekitar  agar  narapidana  tersebut  dapat  berbaur  dengan  masyarakat sehingga dapat menghilangkan stigma negatif yang selalu diberikan kepada narapidana yang telah bebas karena seringkali mengulangi tindak pidana disebabkan karena sulit mencari pekerjaan bagi seorang narapidana atau orang yang memiliki riwayat atau kasus tidank pidana.
Dengan  berbaurnya  serta  berintegrasinya  narapidana  dengan  lingkungan  masyarakatnya dapat mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap seorang pelanggar tindak pidana, bahwa tidak semua narapidana dinilai buruk karena telah melanggar tindak pidana. Selain sebagai salah satu  upaya  merubah  stigma  masyarakat  kepada  narapidana  program  asimilasi  ini  juga  bisa menambah pengetahuan serta skill narapidana yang berguna untuk narapidana nantinya juga sudah bebas dapat digunakan keahliannya untuk  membuka usaha atau membuka lahan pekerjaan bagi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masyarakat sekitar sehingga mampu memajukan lingkungan masyarakatanya dan mengembangkan UMKM yang ada.
Pemberian  asimilasi  kepada  narapidana  yang  sudah  memenuhi  syarat  harus  selalu diusulkan jika sudah memenuhi syarat-syaratnya selain membantu mengurangi permasalahan over kapasitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai  tempat  pembinaan  narapidana  agar  dapat  kembali  diterima  oleh  masyarakat  berjalan dengan baik dan seharusnya. Dengan semakin banyaknya narapidana yang mendapatkan program pemberian asimilasi akan memacu narapidana lain untuk mengikuti program pembinaan dengan baik dan benar sehingga bisa mencegah hal-hal yang beresiko akibat dari terjadinya over kapasitas di dalam lapas sehingga dengan kegiatan pembinaan yang merata dapat menyibukkan narapidana dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan asimilasi ini juga bisa mengembangkan ide- ide atau pikiran kreatif dari narapidana untuk lebih membuat terobosan yang bermanfaat yang diaplikasin dalam kehidupan sehari-hari serta kehidupan bermasyarakat di lingkungannnya nanti.
Pemberian  asimilasi  kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  dinilai  cukup membantu  dalam  mengurangi  permasalah  seperti  over  kapasitas  yang  terjadi  hampir  di  banyak lapas, selain membantu mengurangi kepadatan narapidana asimilasi juga mengurangi permaslahan yang terjadi di dalam lapas seperti kerusuhan di dalam lapas serta dapat mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat terhadap narapidana untik mengulagi tindak pidananya lagi. Dengan berhasilnya kegiatan  program  asimilasi  dan  narapidana  program  asimilasi  tidak  melakukan  tindak  pidana kembali serta dapat bermanfaat bagi lingkungannya sehingga dapat memberikan keterampilannya kepada masyarakat  yang tidak memiliki pekerjaan dan pengalamannya selama menjalani tindak pidana  di  dalam  lapas  sehingga  bukan  tidak  mungkin  bisa  menekan  angka  pengulangan  tindak pidana  kembali  dan  menekan  angka  kejahatan  yang  ada  dilingkungannya  sehingga  dapat membantu lapas dalam meguragi permasalahan over kapasitas di dalam lapas.

## Kesimpulan
Pemberian  asimilasi  dalam  proses  pembinaan  yang  dilakukan  di  dalam  lapas  dilakukan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh aturan yang berlaku, programa asimiliasi atau reintegrasi sosial dilakukan dengan proses pembinaan serta pengamatan yang cukup seksama dari proses awal narapidana  di  dalam  lapas  sehingga  narapidana  ini  dapat  dibaurkan  di  lingkungan  masyarakat, selama  narapidana  menjalankan  pembinaan  di  dalam  lapas  narapidana  harus  selalu  dikenalkan dengan  lingkungan  masyarakat  agar  tidak  menjadi  stigma  yang  buruk  narapidana  terhadap narapidana,  pemberian  asimilasi  selain  untuk  membaurkan  narapidana  dengan  masyarakat tujuannya  juga  untuk  menyadarkan  narapidana  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  kembali sehingga mereka menyadari akan perbuatan yang dahulu, pemberian asimilasi juga sebagai upaya lapas dalam mengurangi permasalahan atau kegiatan yang kurang bermanfaat bagi narapidana di dalam  sehingga  narapidana  tidak  memiliki  pikiran-  pikiran  negatif  di  dalam  lapas  yang  dapat menimbulkan permasalahan baru selain over kapasitas, pemberian asimilasi atau reintegrasi sosial terhadap narapidana dinilai dapat membantu lapas dalam mengurangi over kapasitas yang ada serta permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  lapas  dengan  berkurangnya  narapidana  dengan  program asimilasi juga dapat membantu mengefektifkan kegiatan pembinaan seperti kemandirian yang ada di dalam lapas sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dengan begitu akan ada efeknya terhadapap narapidana itu sehingga jua dapat mengusulkan program asimilasi, sehingga pemberian asimilasi  kepada  narapidana  akan  terus  menerus  ada  dan  bertambah  banyak  sehingga  bisa
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengurangi  kepadatan  yang  menyebabkan  over  kapasitas  di  dalam  lapas  sehingga  kegitatan pembinaan dapat dilakukan di luar lapas petugas  hanya memantau narapidana bekerja sehingga kegiatan  pembinaan  akan  berjalan  efektif  dengan  terus  banyaknya  narapidana  mendapatkan asimilasi  bukan  tidak  mungkin  lapas  akan  berkurang  jumlah  penghuninya  sehingga  dapat menghilangkan permaslahan terkait over kapasitas yang tidak pernah menurun di dalam lapas.

## Daftar Pustaka
Yulianti, W. D. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum , 61-66.
Fauzan. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidan Sebagai Penerapan Undang- Undang Pemasyarakatan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 846-860.
Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Faktor Penyebab dan Penanggulangan Dampak. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 628-640.
Galih, P. M., & Barda, N. A. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indoneisa. Jurnal Law Reform , 1-16.
Risang, A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi. Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi , 108-115.
Muhammad, F. A. (2021). KENDALA SERTA PENANGGULANGKendala Serta Penanggulangan Yang di Lakukan di Lembaga Pemasyarakatan di Seluruh Indoneisa Dalam Hal Over Kapasitas. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 532-538.