## ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH GRIYA iB HASANAH PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG JAKARTA BARAT

## Delia Paramitha
Alumni Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Ahmad Munawaruzaman
Dosen Universitas Pamulang

## Abstract
In  providing  financing  for  Islamic  banks,  they  are  vulnerable  to  experience  non- performing  loans.  These  problematic  financing  must  be  immediately  addressed  and resolved,so  that  the  bank  does  not  experience  losses.  BNI  Syariah  as  a  financial institution which distributes financing to customers must also experience the financing problem  which  is  due  to  internal  and  external  factors.  This  research  focuses  on  the mechanism  of  financing  problem  settlement  on  Griya  iB  Hasanah products  which  are BNI Syariah's superior products The objective of this study was to determine the factors causing the occurrence of problematic financing on iBhasanahgriya products and any settlement  mechanism  conducted  by  BNI  Syariah  West  Jakarta  branch  office.  This research uses a qualitative methodology with descriptive techniques. The data obtained from  the  institution  is  then  processed  systematically  in  the  form  of  written  words, archives  and  oral,  as  well  as  the  observed  behavior  to  obtain  an  overview  of information related to the title of the study. It can be concluded that the results of this study are the mechanism of financing problem solving on Griya iB Hasanah products conducted  by  BNI  Syariah  is  quite  good,  namely  by  conducting  coaching  with customers, restructuring, and completing with the auction paths of course with directed goals,andit continues to improve every year.
Keywords: Strategy, Bank, Problematic Financing, Griya iB Hasanah

## Pendahuluan
Dalam  perkembangan  zaman  saat  ini  tentunya  peningkatan pendapatan  dan  kemajuan  teknologi  secara  tidak  langsung  cukup berpengaruh  terhadap  kebutuhan  manusia  dalam  pemenuhan  kebutuhan. Memiliki  rumah  sendiri  merupakan  idaman  bagi  setiap  masyarakat  yang sudah  berkeluarga  maupun  yang  belum  berkeluarga.  Akan  tetapi,  impian memiliki  rumah  sendiri  terkadang  hanyalah  wacana,  hal  ini  dikarenakan faktor lahan terbatas dan tingginya harga sewa atau beli rumah yang
ditawarkan.  Cara  membeli  rumah  dengan  menggunakan  cicilan  atau  kredit tentunya  sudah  terjadi  sejak  dulu,  dalam  bahasa  sehari-hari  kata  kredit sering  diartikan  memperoleh  pinjaman  uang  yang  pembayarannya dilakukan  di  kemudian  hari  dengan  cicilan  atau  angsuran  sesuai  dengan perjanjian  ( Kasmir,  2006:  73) .  Namun  tentunya  dahulu  lembaga pembiayaan  masih  didominasi  oleh  lembaga  konvensional.  Dengan perkembangan yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang menginginkan transaksi  ekonomi  berdasarkan  prinsip  islam,  hal  ini  membuat  masyarakat mecari  solusi  yang  tepat  untuk  dapat  merealisasikan  keinginannya  dalam pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan akad dan prinsip islam.
Perkembangan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup baik, hal ini ditandai dengan munculnya lembaga lembaga yang  menyediakan  layanan  pembiayaan  simpan  pinjam  berbasis  syari’ah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perbankan  syariah  di  indonesia  terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah
(BUS), Unit Usaha Syari’ah (UUS). Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).  Pada  dasarnya  sama  dengan  kegiatan  usaha  konvensional  yaitu meliputi  3  kegiatan  utama  :  pertama,  dalam  bidang  pengumpulan  dana masyaratkat  dalam  bentuk  simpanan/investasi,  kedua  dalam  bidang penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  ketiga,  berupa  pemberian  jasa-kasa bank  ( A.  Wangsawidjaja  Z,  2012:2) .  Dengan  munculnya  lembaga pembiayaan  berbasis  syari’ah  tentunya  membuat  masyarakat  Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam lebih memilih melakukan transaksi dan  pembiayaan  dengan  cicilan  yang  berdasarkan  akad-akad  dan  prinsip islam.
Secara  umum  lembaga  pembiayaan  berfungsi  menyediakan  dana bagi  masyarakat  yang  memerlukan  sumber  dana  pembiayaan  baik  untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai  sendiri  (konsumtif).  Selain  itu  perusahaan  pembiayaan  juga berfungsi  menyediakan  produk  yang  berkualitas  dan  pelayanan  yang profesional  untuk  menjamin  kesetiaan  pelanggan  ( Andri  Soemitra,  2010: 335 ) .  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  sampai  saat  ini  sistem  keuangan  di Indonesia  masih  didominasi  oleh  perbankan  atau  lembaga  konvensional lainnya,  namun  secara  perlahan  perkembangan  lembaga  keuangan pembiayaan  berbasis  syariah  terus  bertumbuh.  Sebagai  lembaga  keuangan yang  berbasis  syariah,  Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  lain  dalam  lalu  lintas pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan prinsip-prinsip syari’ah Heri sudarso , 2014:24) .
BNI  Syariah  merupakan  salah  satu  dari  lembaga  keuangan  syariah yang  dalam  setiap  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah.  BNI Syariah  hadir  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  memberikan  solusi penawaran  pembiayaan  kepada  masyarakat  dengan  cara  cicilan  atau  kredit yang  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Salah  satunya  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  ingin  memiliki  rumah  tetapi  dengan  cara cicilan,  salah  satu  produk  yang  ditawarkan  yaitu  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  Griya  Ib  Hasanah adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  yang diberikan  kepada  anggota  masyarakat  untuk  membeli,  membangun, merenovasi  rumah  (termasuk  ruko,  rusun,  rukan,  apartemen  dan sejenisnya), dan membeli  tanah kavling serta rumah indent, yang  besarnya disesuaikan  dengan  kebutuhan  pembiayaan  dan  kemampuan  membayar kembali masing-masing calon nasabah (www.bnisyariah.co.id) Namun  akan  tetapi  di  dalam  sebuah  lembaga  atau  perusahaan pembiayaan tentunya dana yang disalurkan tidak semuanya berjalan mulus, pasti  ada  yang  namanya  kendala  atau  hambatan  yang  terjadi  di  dalam melaksanakan  pembiayaan  tersebut.  Hal  ini  tentu  dikarenakan  adanya faktor-faktor internal maupun eksternal yang membuat pembiayaan tersebut menjadi  bermasalah,sehingga  kredit  yang  disalurkan  akan  sulit  untuk ditagih atau yang biasa disebut istilahnya “Kredit Macet”. Jika  kredit  yang  disalurkan  mengalami  kemacetan,  maka  langkah yang  dilakukan  oleh  bank  adalah  berupaya  untuk  menyelamatkan  kredit tersebut  dengan  berbagai  cara,  tentunya  tergantung  pada  kondisi  nasabah.
Hal  tersebut  membuat  bank  harus  mempunyai  strategi  yang  tepat  tentunya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
Dalam  islam  Allah  telah  mengatur  tentang  bagaimana  seharusnya mengatur  utang  piutang  dan  pembiayaan  bermasalah  dalam  ayat  di  bawah ini :
“ Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau semua  utang)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui. ”  (QS.  Al Baqarah: 280)
Dalam  ayat  ini,  Allah  memerintahkan  kita  untuk  bersabar  terhadap orang  yang  berada  dalam  kesulitan,  di  mana  orang  tersebut  belum  bisa melunasi utang. Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman yang artinya ;
“ Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. ”
Hal  ini  tidak  seperti  perlakuan  orang  jahiliyah  dahulu.  Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas waktu pelunasan: “Kamu harus lunasi utangmu tersebut.  Jika tidak, kamu
akan  kena  riba.”  Memberi  tenggang  waktu  terhadap  orang  yang  kesulitan adalah  wajib.  Selanjutnya  jika  ingin  membebaskan  utangnya,  maka  ini hukumnya  sunnah  (dianjurkan).  Orang  yang  berhati  baik  seperti  inilah (dengan  membebaskan  sebagian  atau  seluruh  utang)  yang  akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

## Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada   penyusunan   penelitian ini, penulis  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis  metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari BNI Syariah KC Jakarta Barat.
Ditinjau  dari  sifat  penyajian  datanya,  penulis  menggunakan  metode deskriptif  yang  mana  metode  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  tidak mencari  atau  menjelaskan  hubungan,  tidak  menguji  hipotesis  atau  produksi (Jalaludin Rahmat, 2002: 24). Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  atau  fenomena  yang  diselidiki (Convelo G. Cevilla,  dkk.,  1993:73).
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan data ( Sugiyono. 2005: 23). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan: a. Observasi atau Pengamatan
Observasi  atau  pengamatan  adalah  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  menghimpun  data  penelitian,  data-data  penelitian tersebut  dapat  diamati  oleh  peneliti.  Dalam  arti  bahwa  data  tersebut dihimpun  melalui  pengamatan  peneliti  melalui  penggunaan  pancaindra (M.  Burhan  Bungin , 2005:  134). Metode  ini  penulis  gunakan  sebagai langkah  awal  untuk  mengetahui  kondisi  objektif  mengenai  objek penelitian.
b. Wawancara Wawancara  dalam  hal  ini  adalah  teknik  Tanya  jawab  secara  lisan yang diarahkan pada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yag selengkap-lengkapnya  tanpa  unsur  paksaan  kepada  para  informan  yang mengetahui  secara  mendalam  masalah  yang  akan  dibahas  pada  BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  pengambilan  data  yang  diperoleh  melalui dokumen-dokumen.  (Husaini  Husman,  2010:  61).  Dokumentasi  dapat berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang (Sugiyono,  2009  :  240).  Pada  penelitian  ini  peneliti    mengumpulkan, membaca,  memperoleh,  dan  mempelajari  berbagai  macam  bentuk  data melalui  pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  ada  di  kantor  BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat serta datadata lain di perpustakaan yang dapat dijadikan bahan analisa untuk hasil dalam penelitian ini. 3. Subjek dan Objek Penelitian Subjek  penelitian  ini  adalah  pimpinan  dan  staff  karyawan  BNI  Syariah Kantor  Cabang  Jakarta  Barat  yang  dapat  memberikan  informasi  mengenai permasalahan  yang  diteliti  penulis  dan  menjadi  sasaran.  Sedangkan  objek penelitian adalah faktor faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada  produk  Griya  iB  Hasanah  di  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Jakarta Barat.
4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  kantor  BNI  Syariah  Kantor  Cabang Jakarta  Barat  yaitu  bertempat  di  Jl.  Panjang  Arteri  kelapa  dua  raya  blok  A no.40, RT 3/RW.1, Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2019 5. Sumber Data Sumber  data  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk digunakan  dalam  penelitian  guna  menjelaskan  valid  atau  tidaknya  suatu penelitian  tersebut.  Terdapat  dua  jenis  sumber  data,  yaitu  data  primer  dan data sekunder.
a. Data Primer Data  primer  adalah  data  yang  langsung  diperoleh  dari  sumber  data pertama di lokasi penelitian atau sumber data pertama di mana  sebuah data dihasilkan (M. Burhan Bungin , 2005: 122). Data  primer  yang  akan  penulis  dapatkan  melalui  wawancara  dengan penelitian langsung melalui pihak BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat guna memperoleh data-data mengenai strategi penanganan kredit bermasalah pada produk griya hasanah. b. Data Sekunder Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua  atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diperoleh dari  dokumendokumen  seperti  buku,  jurnal,  surat  kabar,  artikel  atau data-data  yang  dikeluarkan  oleh  BNI  Syariah.  Data  sekunder  yang diperoleh  dari  arsip  data  dalam  bentuk  tabel,  bagan,  matriks,  gambar
dan  lain  sebagainya  . ( Marzuki,    1983:  57)    selain  itu,  data  sekunder diperoleh  dari  literatur-literatur  kepustakaan  seperti  buku-buku,  jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.
6. Teknik Analisis Data Teknik  analisis  data  adalah  suatu  proses  mengorganisasikan  dan mengurutkan  ke  dalam  pola,  kategori  dan  suatu  uraian  dasar  kemudian dianalisa  agar  mendapatkan  hasil  bedasarkan  yang  ada.  Hal  ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah deskriptif (Suharsini Arikunto,  2003:  11).

## Kerangka Teori

## A.Mekanisme 1.Pengertian Mekanisme
Dalam  melaksanakan  kegiatan,  sebuah  organisasi  atau  perusahaan memerlukan  langkah-langkah  yang  sistematis  untuk  mempermudah pencapaian  suatu  tujuan  dan  meminimalkan  tingkat  kegagalan,  hal  ini sering di sebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau  tata  cara  pelaksanaan  suatu  profram  atau  rangkaian  aktivitas  yang dilaksanakan  oleh  sebuah  lembaga  atau  perusahaan  untuk  mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut. Pengertian  mekanisme  menurut  KBBI  juga  bisa  berarti  cara  kerja. Cara  kerja  ini  juga  lebih  kepada  bagaimana  sebuah  mesin  bias  saling bekerja dengan melalui system didalamnya. Mekanisme melihat bagaimana setiap fungsi dari bagian-bagian yang ada pada system secara keseluruhan. Menurut  Moenir  mekanisme  adalah  suatu  rangkaian  kerja  sebuah  alat yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah  yang  berkaitan dengan  proses  kerja,  tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan  hasil  yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

## 2. Fungsi Mekanisme
a. untuk  menjaga  konsistensi  tingkat  penampilan  kinerja  atau  kondisi tertentu dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.
b. sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertntu bagi pekerja.
c. untuk  mengindari  kegagalan  atau  kesalahan,  keraguan  dalam  proses pelaksanaan kegiatan
d. sebagai  dokumen  yang  akan  menjelaskan  dan  menilai  pelaksanaan proses  kerja  bila  terjadi  suatu  kesalahan  atau  dugaan  mal  praktek  dan kesalahan  adminstratif  lainnya.    Dalam  penelitian  ini  penulis memaparkan bentuk dari mekanisme penyelesaian yang dilakukan BNI
Syari’ah Kc Jakarta Barat dalam menyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hassanah.

## B.Pembiayaan

## 1.Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011: 78).
Berdasarkan    pasal  1  butir  25  UU  No.  21  tahun  2008  yang  dikutip dari  Kasmir  tentang  perbankan  syariah  yang  dimaksud  pembiayaan  adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  muntahiyah  bit tamlik.
c. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa. Berdasarkan ketentuan perundang undangan di atas, setiap nasabah bank syariah  yang  mendapat  pembiayaan  dari  bank  syariah    apapun  jenisnya, setelah  jangka  waktu  tertentu  wajib  hukumnya  untuk  mengembalikan pembiayaan  tersebut  kepada  bank  syariah  berikut  imbalan  atau  bagi  hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2.Jenis jenis pembiayaan
Menurut M. syafii Antonio berdasarkan sifat penyaluran, pembiayaan terbagi menjadi:
a. Pembiayaan produktif
Yaitu  jenis  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan produksi  dalam  definisi  yang  luas,  yaitu  untuk  peningkatan  usaha, baik  usaha  produksi,  perdagangan,  maupun  investasi  (Muhammad Syafi’i Antonio,  2001: 160)
b. Pembiayaan konsumtif
Yaitu  jenis  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi,  yang  akan  habis  digunakan  saat  dipakai  untuk  memenuhi kebutuhan.
Menurut  keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu  :
1. Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil  produksi.,  maupun  secara  kualitatif,  yaitu  peningkatan  kualitas atau  mjutu  hasil  produksi,  dan  untuk  keperluan  perdagangan  atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiayaan investasi, yaitu   untuk   memenuhii  kebutuhan barang-barang modal (capital  goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## 3.Tujuan dan Fungsi  Pembiayaan
Secara  umum  tujuan  pembiayaan  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu pembiayaan  makro  dan  pembiayaan  mikro.  Tujuan  pembiayaan  secara makro yaitu: a. Meningkatkan  ekonomi  umat,  artinya  masyarakat  yang  tidak  dapat akses  secara  ekonomi  dengan  adanya  pembiayaan  mereka  dapat melakukan  akses  ekonomi.  Dengan  demikian  dapat  meningkatkan taraf ekonominya (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 162).
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangka  usaha  yang  membutuhkan  dana  tambahan.  Dana tambahan  ini  dapat  diperoleh  melalui  aktifitas  pembiayaan.  Pihak yang  surplus  dana  menyalurkan  pada  pihak  yang  minus  dana, sehingga dapat tergulirkan. c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang  bagi  masyarakat  usaha  mampu  meningkatkan  daya produksinya,  sebab  upaya  produksi  tidak  akan  dapat  jalan  tanpa adanya dana. Membuka  lapangan  kerja  baru,  artinya  dengan  dibukanya  sector- sektor  usaha  melalui  penambahan  dana  pembiayaan,  maka  sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:
a. Upaya  memaksimalkan  laba,  artinya  setiap  usaha  yang  dibuka memiliki  tujuan  tertinggi,  yaitu  menghasilkan  laba  usaha.  Setiap
pengusaha  menginginkan  mampu  mencapai  lama  maksimal.  Untuk dapat  menghasilkan  laba  maksimal  maka  mereka  perlu  dukungan dana yang cukup (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 160). . a. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan  dengan  melakukan  mixing  antara  sumber  daya  alam dengan  sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya  modal.  Jika  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusianya  ada  dan  sumber  modalnya tidak  ada,  maka  diperlukan  pembiayaan.  Dengan  demikian pembiayaan  pada  dasarnya  dapat  meningkatkan  daya  guna  sumber- sumber daya ekonomi. b. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat  ada pihak  yang  memiliki  kelebihan  sementara  yang  lain  ada  pihak  yang kekurangan.  Dalam  kaitannya  dengan  masalah  dana,  maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan  dana  penyaluran  kelebihan  dana  dari  pihak  yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

## 4.Prinsip Analisis Pembiayaan
Dalam  setiap  pemberian  pembiayaan  diperlukan  adanya  pertimbangan serta    prinsip  kehati-hatian  (prudent)  agar  kepercayaan  yang  merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang  diberikan  dapat  mengenai  sasaran  dan  terjaminnya  pengembalian pembiayaan  tersebut  tepat  pada  waktunya  sesuai  perjanjian.  Untuk memperkecil  resiko  tidak  kembalinya  pokok  pembiayaan,  dalam memberikan  pembiayaan  bank  harus  mempertimbangkan  beberapaa  hal yang  terkait  dengan  itikad  baik  (willingness  to  pay)  dan  kemampuan membayar  (ability  to  pay)  nasabah  untuk  melunasi  pinjaman.  Hal-hal tersebut terdiri dari. (Ismail, 2011: 119)
1) Character Bertujuan untuk  memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat  atau karakter  orang  yang  akan  diberi  pembiayaan  benar-benar  dapat dipercaya.
2) Capacity  melihat  kemampuan  calon  nasabah  dalam  mengembalikan pokok  pembiayaan  yang  dihubungkan  dengan  kemampuannya  dalam mengelola bisnis usaha serta kemampuannya mencari laba
3) Capital
Modal  yang  diberikan  oleh  bank,  biasanya  bank  tidak  100% memberikan seluruh modal kepada calon nasabah tetapi calon nasabah juga telah mempunyai modal sendiri sebelumnya.
4) Collateral
Jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun non fisik.
5) Condition of economy
Dalam menilai suatu pembiayaan, hendaknya melihat pula dari kondisi ekonomi  pada  saat  ini  dan  di  masa  yang  akan  dating  sesuai  dengan sector masingmasing.
Dalam  islam   terdapat
pula   prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi. (Mervy dan Latifah, 2010: 44)  :
1) Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba
2) Pengenalan pajak religious dan pemberian sedekah dan zakat
3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hokum islam.
4) Penghindaran  aktifikas  ekonomi  yang  melibatkan  maysir  (judi)  dan gharar  (transaksi  yang  tidak  jelas)  5)Penyediaan  takaful  (asuransi syariah)

## 5.Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  berarti  pembiayaan  yang  dalam pelaksanaannya belum  mencapai  atau memenuhi  target  yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah pembiayaan yang memiliki kemungkinan tumbuhnya resiko di kemudian hari  bagi  bank,  pembiayaan  yang  termasuk  golongan  perhatian  khusus, diragukan,  macet  serta  golongan  lancar  yang  berpotensi  terjadi penunggakan dalam pengembalian. Bagi  nasabah  yang  tidak  bertanggung  jawab  atau  melanggar perjanjian  yang  telah  disepakati,  biasanya  mengalami  pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa : pembiayaan yang tidak lancer, diragukan, perhatian khusus, dan macet (Muhammad, 2005:
315).
Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan  terjadi  tidak  secara  tibatiba,  melainkan  disebabkan  oleh  2  hal yaitu  :  (pertama)  dari  pihak  perbankan,  (kedua)  dari  pihak  nasabah ( Kasmir, 2007: 115).

## 6.Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Dalam  penjelasan  pasal  8  undang-undang  nomor  7  tahun  1992  dan UU  nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan  maupun  dalam  penjelasan pasal  37  uu  no  21  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  antara  lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan  oleh  bank  mengandung,  risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya
bank  mengandung  risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus memperhatikan  asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.
Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan   yang sehat  dalam  menyalurkan  pembiayaannya,  maka  akan  timbul  berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa :
a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
b. Margin/bagi hasil I free tidak dibayar
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
d. Turunnya kesehatan pembiayaan ( finance soundness )
Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern.
Faktor  yang berasal dari intern (bank) :
a. Kualitas pejabat bank yang tidak professional
b. Persaingan antar bank sehingga timbul persaingan tidak sehat
c. Hubungan ke dalam atau koneksi yang tidak wajar
d. Pengawas yang lemah
Faktor yang berasal dari ekstern (nasabah) :
a. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan   yang diperolehnya
b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
c. Nasabah beritikad kurang baik
Kesalahan  bank  yang  dapat  mengakibatkan  pembiayaan  menjadi bermasalah  berawal  dari  tahap  perencanaan,  tahap  analisis  dan  tahap pengawasan.  Factor-faktor  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  pembiayaan bermasalah  tersebut  perlu  disadari  oleh  bank  agar  dapat  mencegah  atau menangani dengan baik.

## 7.Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
Penyelamatan  pembiayaan  adalah  istilah  teknis  yang  biasa dipergunakan  dikalang  perbankan  terhadap  upaya  dan  langkah-langkah yang  dilakukan  bank  dalam  mengatasi  pembiayaan  bermasalah (Faturrahman Djamil, 2012: 82). Upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain melalui  penjadwalan  kembali (rescheduling),  persyaratan  kembal (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring)
Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  UUS  dapat  melakukan  restrukturisasi pembiayaan  terhadap  nasabah  yang  mengalami  penurunan  kemampuan
pembayaran  dan  masih  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  serta  mampu memenuhi kewajiban setelah restruturisasi.
Terdapat  beberapa  peraturan  Bank  Indonesia  yang  dikutip  dari Faturrahman  Djamil  berlaku  bagi  BUS  dan  UUS  dalam  melakukan restruturisasi pembiayaan, yaitu :
1. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/18/PBI/2008  tanggal  25  september 2008  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi  bank  umum  syariah dan  Unit  usaha  syariah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBO  no. 13/9/pbi/2011 tanggal 8 februari 2011 2. Surat edaran bank indonesia no. 10/34/dpbs tanggal 22 oktober 2008 dan  surat  edaran  bank  indonesia  no.10/35/dpbs  tanggal  22  oktober 2008  perihal  restruturisasi  pembiayaan  bagi  bank  umum  syariah  dan unit  usaha  syariah,  sebagaimana  telah  diubah  SEBI  no.  13/18.dpbs tanggal 30 mei 2011. Dari  ketentuan  bank  indonesia  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa restrukturisasi  adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah  yang  masih  mempunyai  prospek  usaha  agar  dapat  menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank (Faturrahman Djamil, 2012: 82).

## 8.Upaya Pembiayaan Bermasalah
Dari  ketentuan-ketentuan  Bank  Indonesia  dalam  uraian  di  atas, penyelesaian terhadap  pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melaui (Wangsawidjaja , 2012: 449)  : 1. Penjadwalan kembali ( rescheduling ) penjadwalan kembali (rescheduling),  yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah atau  jangka  wakunya,  tidak  termasuk  perpanjangan  atas  pembiayaan mudharabah  atau  musrayakah  yang  memenuhi  kualitas  lancer  dan  telah jatuh  tempo  serta  bukan  disebabkan  nasabah  mengalami  penurunan kemampuan membayar. 2. Pesyaratan kembali ( reconditioning ) persyaratan kembali
(reconditioning),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi : a. perubahan jadwal pembayaran
b. perubahan jumlah angsuran
c. perubahan jangka waktu
d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
e. perubahan  proyeksi  bagi  hasil  dalam  pembiayaan  mudharabah  atau musyarakah
f. pembelian potongan.
3. Penataan kembali (restructuring ) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :
a. penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
b. konversi akad pembiayaan;
c. konversi  pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah  berjangka waktu menengah
d. konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal  sementara  pada perusahaan  nasabah  yang  dapat  disertai  dengan  rescheduling  atau reconditioning.
Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan  (kombinasi),  misalnya  pemberian  keringanan  jumlah  angsuran disertai  kelonggaran  jadwal  pembayaran,  dan  sebagainya  (Wangsawidjaja , 2012: 449).

## Pembahasan

## A.Prosedur Pemberian Pembiayaan Griya iB Hasanah.
Salah  satu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Griya iB Hasanah, pada bab IV  telah  dipaparkan  syarat  dokumen  yang  harus  dilengkapi  nasabah ketika  ingin  mengajukan  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  diantaranya (Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Syarifudin  selaku  sales  head  BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019  : 1) Pengajuan Permohonan  Pembiayaan Nasabah  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  griya  iB  hasanah  bisa langsung datang ke kantor BNI Syariah KC Kebon jeruk untuk mengisi formulir  permohonan  pengajuan  pembiayaan  serta  membawa  dokumen- dokumen yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan Griya Ib hasanah, seperti yang sudah dipaparkan pada bab IV syarat dokumen pembiayaan griya ib hasanah. 2) Pengecekan dan Analisa Pembiayaan
Setelah  nasabah  melengkapi  dokumen  dan  mengisi  formulir permohonan pembiayaan griya iB hasanah, selanjutnya pihak bank akan mengecek berkas yang sudah dilengkapi lalu menganalisa menggunakan system  EFO  terutama  didasarkan  pada  hasil  kunjungan  on  the  spot apakah  nasabah  tersebut  layak  untuk  diberikan  pembiayaan  ini  atau tidak, dilihat dari jenis dan golongan pekerjaan nasabah.
3) Wawancara
Wawancara  dilakukan  langsung  oleh  pihak  bank  bni  syariah  kepada nasabah,  dalam  wawancara  ini  pihak  bank  bni  syariah  mengkonfirmasi terkait  data  data  nasabah,  seperti  tujuan  nasabah  dan  penghasilan nasabah  perhari,  perbulan,  atau  pun  pertahun  (Hasil  wawancara  dengan Ahmad Syarifudin selaku sales head BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019).
4) Verifikasi
Sebelum  Griya  iB  Hasanah  diberikan,  petugas  pembiayaan  wajib melakukan verifikasi mengenai :
a. Lokasi tanah dan bangunan (dibuatkan plotingnya).
b. Surat  tanah,  advis  planning,  IMB  ,  surat  ijin  pemakaian  lahan  atas tanah atau rumah yang dibeli pada instansi yang berwenang.
c. Developer  atau  pengembang  untuk  mengetahui  komitmennya kepada calon pembeli/pemohon griya iB hasanah.
d. Penghasilan  dari  pemohon  griya  iB  hasanah  pada  bendaharawan instansi tempat pemohon bekerja
e. pembayaran (angsuran), untuk  mengetahui apakah angsuran berasal dari  penghasilan  calon  pemohon  griya  ib  hasanah  atau  dari  hasil aktivitas usaha berjalan (Hasil wawancara dengan Ahmad Syarifudin selaku sales head BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019).

## B.Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  BNI  Syariah  sangat mengedepankan  prinsip  kehati  hatian  dalam  memberikan  pembiayaan  agar kepercayaan  yang  merupakan  unsur  utama  dalam  pembiayaan  benar-benar terwujud  guna  melancarkan  pembiayaan  itu  sendiri  dan  terjaminnya pengembalian  pembiayaan  tersebut  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan perjanjian  yang  dibuat  sebelumnya.  Kesalahan  bank  yang  dapat mengakibatkan  pembiayaan  menjadi  bermasalah    adalah  tahap  awal  yait perencanaan,  tahap  analisis,  dan  pengawasan,  faktor  yang  menyebabkan pembiayaan  menjadi  bermasalah  diantaranya  itu: (Gatot  supramono , 1996: 132)
• Berasal dari nasabah :
a. Nasabah menyalahgunakan   pembiayaan yang di peroleh
b. Nasabah kurang mampu mengelola usaha
c. Nasabah tidak beritikad baik terhadap bank
• Berasal dari bank :
a. Kualitas pejabat bank kurang professional
b. Persaingan antar bank
c. Pengawasan yang kurang efektif
Secara keseluruhan, berdasarkan kasus  yang terjadi  di  BNI Syari’ah KC
Jakarta  Barat  yang  menjadi  faktor  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  menjadi bermasalah  (Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Syarifudin  selaku  sales  head BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019) yaitu:
1.Pihak internal (Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat ) Faktor  internal  juga  merupakan  salah  satu  yang  menyebabkan pembiayaan ini menjadi bermasalah, berdasarkan wawancara penulis, faktor internal ini hanya 35% saja . berikut faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah :
a. Kurang Teliti Dalam Menganalisa Pembiayaan Dalam  hal  ini  kemampuan  petugas  bank  dalam  menganalisa  calon nasabah  yang  akan  mengajukan  pembiayaan  kurang  baik  atau kemungkinan  kemampuan  petugas  bank  dalam  menganalisa  karakter usaha  nasabah  kurang  akurat,sehingga  sangat  besar  potensi  terjadinya nasabah  mengalami  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  griya  ib hasanah. b. Kurangnya Collecting Data
Data  yang  dianalisa  pihak  bank  kurang  lengkap  sehingga  menimbulkan pembiayaan pada produk ini menjadi bemasalah, khususnya data terkait pendapatan nasabah. 2.Pihak Eksternal (Nasabah) Faktor  eksternal  ini  berasal  dari  nasabah  produk  griya  hasanah  itu sendiri,  nasabah  memiliki  peran  65%  dalam  faktor  penyebab  terjadinya pembiayaan bermasalah dalam kasus yang terjadi diantaranya ada: a. Nasabah  mengalami  gagal  usaha  atau  bankrut  sehingga  pendapatannya menurun dan tidak bisa melanjutkan angsuran di bank BNI Syariah KC Jakarta Barat.
b. Nasabah  mengalami  masalah  dalam  keluarga,  dalam  kasus  ini  terjadi perebutan  harta  gono  gini  dan  ahli  waris  sehingga  nasabah  menjadi bermasalah dalam pendapatan.
c. Nasabah tidak koperatif, artinya nasabah tidak bisa diajak bekerja sama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

## C.Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Griya iB Hasanah BNI Syariah Kc Jakarta Barat.
Dalam mengatasi masalah dalam pembiayaan yang bermasalah BNI
Syari’ah KC Jakarta Barat sangat mengedepankan prinsip tolong menolong, artinya nasabah dalam posisi sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Syarifudin  selaku  sales  head  BNI  Syariah kc  Jakarta  Barat  pada  tanggal    18  Juni  2019.  Maka  dari  itu  mekanisme penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  BNI  Syariah  KC  Jakarta  Barat  , diantaranya yaitu :
1.Upaya penyelamatan melalui Rescheduling dan Restrukturisasi :
Merupakan  salah  satu  mekanisme  awal  yang  berdasarkan  teori dalam  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  yang  ditawarkan  BNI  Syariah dalam  membantu  nasabah  yang  bermasalah  dalam  pembiayaan,  berikut bentuk  mekanisme  penyelesaian  pembiayaan  produk  Griya  iB  Hasanah melalui  rescheduling  dan  restrukturisasi  yang  dilakukan  BNI  Syariah  KC Jakarta Barat yaitu  :
a. Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ) Secara  teori rescheduling ini  merupakan  perubahan  syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal atau jangka waktu ( Fathurrahman djamil, 2012: 83).
Berdasarkan kasus pembiayaan bermasalah produk Griya iB Hasanah Di  BNI  Syariah  KC  Jakarta  Barat  bentuk rescheduling yang ditawarkan yaitu :
b. Penjadwalan  kembali  tagihan/angsuran  pembiayaan  disertai  adanya perpanjangan/tambahan jangka waktu. Pihak  bank  akan  memberikan  kelonggaran  jangka  waktu  kepada nasabah  agar  dapat  memenuhi  kewajibannya  tersebut.  Penambahan jangka  waktu tentunya merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. c. Penjadwalan  kembali  tagihan/angsuran  piutang  tanpa  adanya pemberian  perpanjangan/tambahan  jangka  waktu,  sehingga  jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan. Jadi  intinya  bank  akan  menawarkan  sebuah  perpanjangan  waktu  agar hutang  nasabah  kepada  bank  dapat  segera  terlunasi  dengan  tepat dengan cara tenor pembiayaan bisa diperpanjang dan beban angsuran bisa  menjadi  berkurang.  Selain  itu  dapat  juga  jumlah  angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. d. Penataan Kembali (Restrukturisasi)
Yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  syarat-syarat  kredit  yang  tidak terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan  atau
persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan maksimum  saldo  kredit  dan  konversi  seluruh  atau  sebagian  dari pinjaman  menjadi  penyertaan  bank.  Dalam  kasus  yang  terjadi  BNI Syari’ah  melakukan  restrukturisasi  terhadap  nasabah  nasabah  yang sudah dalam kolektabilitas pembiayaan diragukan, dalam arti nasabah tersebut digolongkan macet atau kesulitan untuk membayar angsuran kepada  bank  (Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Syarifudin  selaku sales head BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019). 2.Mekanisme Penyelesaian Melalui Lelang : Ini  merupakan  tahap  akhir  yang  ditempuh  BNI  Syari’ah  kc  Jakarta Barat  dalam  mengatasi  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet  apabila nasabah  sudah  benar  benar  dalam  posisi  tidak  mampu  dengan  cara penyelamatan  restrukturisasi,  maka  dari  itu  BNI  Syariah  kc  Jakarta    barat akan  menyelesaikannya  dengan  cara  : ( Hasil  wawancara  dengan  Ahmad Syarifudin selaku sales head BNI Syariah kc Jakarta Barat pada tanggal  18 Juni 2019)
a Melakukan Penjualan Aset adalah jalur yang ditempuh BNI syariah kc Jakarta  Barat  dalam  menyelesaikan  sengketa  pembiayaan  bermasalah produk  griya  iB  hasanah  apabila  nasabah  sudah  tidak  bisa  diajak koperatif  dalam  penyelesaian  pembayaran  jalur  ini  melibatkan  intstusi atau lembaga yang mengikat jaminan,jadi nasabah bebas mencari calon buyer untuk membeli asset jaminan yang nantinya dari penjualan asset jaminan ini digunakan untuk melunasi pembiayaan di bank bni syariah sisanya  akan  diberikan  kepada  nasabah  apabila  hasil  dari  penjualan asset  tersebut  melebihi  batas  harga.  BNI  Syariah  memberikan  batas waktu kepada nasabah untuk menjual dibawah tangan . b. Melakukan Lelang Bagi  bank-bank  BUMN,  ada  kewajiban  untuk  menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang Negara macet) kepada PUPN. Hal  ini  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  dikutip dari Fathurrahman djamil dalam pembiayaan perbankan syariah sebagai berikut: 1.  Undang-undang  Nomor  49  Prp  Tahun  1960  tentang  pengurusan piutang Negara (UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan Pasa;
8,  12  dan  14  UU  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa pembiayaan  macet  bankbank  BUMN  adalah  merupakan  piutang Negara  yang  wajib  diserahkan  kepada  PUPN  dan  pelaksanaannya
tunduk  kepada  keputusan  menteri  keuangan  (Faturrahman  Djamil, 2012: 101).
2.  Keputusan menteri keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13
Juni  2002  tentang  Pengurusan  Piutang  Negara  Berdasarkan  Pasal  2 Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.300/KMK.01/2002  tanggal  13
Juni  2002  dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian  piutang  Negara dilakukan  dengan  cara  :  Jalur  ini  merupakan  langkah  terakhir  yang ditempuh  apabila  nasabah  sudah  benar-benar  tidak  ada  jalan  keluar dari  solusi  tersebut  pihak  bank  akan  membantu  nasabah  untuk melakukan  lelang  ke  KPKNL  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan  Lelang  )  dengan  melengkapi  syarat  dokumen  yang  ditentukan. Jika  sudah  lengkap  syarat  dan  dokumen,  pihak  KPKNL  akan menentuan  hari  dan  tanggal  penetapan  lelang  paling  lama semingguu setelah surat permohonan diterima.
Adapun  dokumen-dokumenn  persyaratan  lelang  yang  perlu disiapkan  dalam  pengajuan  permohonan  lelang  ini  antara  lain  :  surat permohonan lelang dari pengadilan negeri.
1. fotocopy surat putusan-putusan pengadilan.
2. fotocopy teguran kepada terseksekusi dari ketua    pengadilan.
3. fotocopy penetapan sita pengadilan.
4. fotocopy berita acara sita dan bukti sita telah  terdaftar.
5. fotocopy penetapan lelang pengadilan.
6. fotocopy rincian hutang atau jumlah yang harus dipenuhi.
7. fotocopy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi.
8. fotocopy  sertifikat  jaminan  dan  perjanjian  kredit  (apabila  jamninan berupa barang bergerak yang diikat dengan fidusa) Setelah  lelang  dilakukan,  BNI  Syariah  akan  mengumumkan  lelang pertama dengan membuat daftar angunan yang akan dilelang dan diedarkan melalui  selebaran  atau  iklan  di  website.  Setelah  15  hari  dari  pengumuman lelang  pertama,  pihak  BNI  Syariah  akan  membuat  pengumuman  lelang kedua  dan  membuat  iklan  untuk  dipublikasikan  melalui  surat  kabar  atau website  dengan  mencantumkan  harga  limit  penjualan  agar  diketahui masyarakat.
Jadi  berdasarkan  analisis  penulis,  dapat  disimpulkan  dalam menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah,  BNI  Syariah  Kc  Jakarta  Barat sangat  berpengauh  kepada  kolektabilitas  pembiayaan,  karena  upaya penyelematan  sampai  dengan  penyelesaian  yang  dilakukan  ini  sangat membantu nasabah-nasabah Griya iB Hasanah yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet sehingga memudahkan nasabah untuk bisa  melanjutkan  kembali  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah,  dan  juga
membantu  nasabah  yang  sudah  benar  benar  tidak  mampu  lagi  untuk melanjutnya  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  untuk  menyelesaikan  dengan cara dan ketentuan yang berlaku.

## Penutup
Secara keseluruhan sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran diantaranya sebagai berikut :
1. Prosedur  pemberian  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  pada  BNI  Syariah KC Jakarta Barat yaitu merupakan nasabah BNI Syariah dan memenuhi persyaratan  yang  diberikan.  Selanjutnya  nasabah  harus  dating  ke  BNI Syariah  dengan  membawa  persyaratan  dan  dokumen  lengkap    seperti fotokopi  KTP  suami  dan  istri,  pas  foto  4x6  pemohon,  fotocopy  KK, fotocopy surat WNI atau surat  keterangan ganti nama keturunan WNI, fotocopy NPWP, fotokopy rekening 3 bulan terakhir, slip gaji, fotokopi sertifikat IMB, dan denah lokasi rumah tinggal. 2. Faktor  yang  menyebabkan  pembiayaan  Griya  iB  Hasanah  terbagi menjadi  2  yaitu  faktor  internal  artinya  dari  pihak  BNI  Syariah  kc Jakarta barat dan faktor eksternal dari nasabah.
3. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan BNI Syariah kc Jakarta Barat dalam  Menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  produk  Griya  iB Hasanah  ini  yaitu  dengan  cara  pembinaan  terhadap  nasabah  agar  bisa koperatif

## Daftar Pustaka
Arikunto,  S.  (2003). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Bulan Bintang. Bungin, M. B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Cevilla,  C.  G.  (1993). Pengantara  Metode  Penelitian. Jakarta:  Universitas Indonesia .
David, F. R. (2002). Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Prehalindo. Djamil, F. (2012). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Sinar Grafika.
Husman,  H.  (2010). Metedologi  Penelitian  Untuk  Public  Relation.
Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. Kadarman, A. (2001). Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prenhalindo. Kasmir.  (2011). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Vol. 5 No.1 Juni 2019                                                        Jurnal Manajemen Dakwah |    89
Marzuki.  (1983). Metodologi  Riset. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi  UII Yogyakarta. Mervy,  &  Latifah.  (2010). Perbankan  Syariah. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Moleong,  L.  J.  (2002). Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  Terjemahan. Bandung, PT. Rosdakarya Muhammad.  (2005). Manajemen  Bank  Syariah. Yogyakarta:  UPP  AMP
YKPN.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. (1998). Jakarta: Balai Pustaka.
Rahmat, J. (2002). Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Staistik. Bandung: PT Rosdakaya.
Soemitra,  A.  (2010). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta:
Kencana.
Sudarso,  H.  (2014). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia.
Sudarto.  (1995). Metodologi  Penelitian  Filsafat. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta. Sumarsan, T. (2013). System Pengendalian Manajemen. Jakarta: Indeks. Supramono, G. (1996). Perbankakan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan
Yuridits. Jakarta: Djambatan. Wangsawidjaja.  (2012). Pembiayaan  Bank  Syariah. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
www.bnisyariah.co.id. (n.d.). BNI Syariah. Yustanto, M. I., & Widjatakusuma, M. K. (2002). Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insani Press.