## Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Millenial dalam Politik dan Kebijakan Publik
Aenal Fuad Adam 1* , Syahrabudin Husein Enala 2 , Fransin Kontu 3 , Muhammad Novan Prasetya 4 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke E-mail: 1 adam@unmus.ac.id

## Abstrak
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya politik  kewarganegaraan  bagi  generasi  milenial  kota  Merauke,  (2)  Generasi  Milenial  belum seutuhnya  memahami  pentingnya  partisipasi  politik  yang  berdampak  pada  kemajuan  system politik  dan  demokrasi  di  tingkat  lokal  (3)  Generasi  milenial  belum  memahami  secara kompeherensif  pentingnya  pengetahuan,  sikap,  norma,  nilai  dan  perilaku  partisipasi  dalam kehidupan politik (4) Generasi Milenial belum efektif dalam memahami pentingnya partisipasi dan kesadaran politik demi kemajuan kehidupan politik. Dari hasil penelusuran melalui observasi dan proses diskusi dengan mitra pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang akan ditawarkan untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  mitra  yaitu  melalui  sosialisasi,  penyuluhan, dan  transmisi  pengetahuan  politik  dalam  peningkatan  partisipasi  dan  kesadaran  politik  bagi generasi  milenial.  Target  yang  akan  dicapai  setelah  program  PKM  adalah  (1)  Peningkatan pengetahuan  generasi  milenial  dalam  peningkatan  partisipasi  dan  kesadaran  politik  (2) Peningkatnya kesadaran  dan pengetahuan politik generasi  milenial (3) Munculnya sikap, nilai, norma dan perilaku generasi milenial yang sadar akan kehidupan politik. Pelaksanaan program PKM  diaplikasikan  dengan  kegiatan  non  fisik  meliputi  sosialisasi  sebagai  media  transfer informasi pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi peningkatan kualitas dan efektifitas dalam peningkatan  politik  kewarganegaraan  dalam  peningkatan  partisipasi  dan  kesadaran  politik generasi milenial.
Kata kunci: sosialisasi politik, kewarganegaraan, partisipasi, kesadaran politik, generasi milenial.

## Abstract
The problems faced by partners are (1) Lack of knowledge about the importance of citizenship politics  for  the  millennial  generation  in  Merauke,  (2)  Millennials  do  not  fully  understand  the importance of political participation which has an impact on the progress of the political system and  democracy  at  the  local  level  (3)  Millennials  do  not  understand  comprehensively  the importance of knowledge, attitudes, norms, values and behavior of participation in political life (4) The Millennial Generation has not been effective in understanding the importance of political participation and awareness for the advancement of political life. From the search results through observation and discussion processes with partners, finally a solution will be offered to solve the problems  faced  by  partners,  namely  through  socialization,  counseling,  and  transmission  of political  knowledge  in  increasing  political  participation  and  awareness  for  the  millennial generation. The targets to be achieved after the PKM program are (1) Increased knowledge of the  millennial  generation  in  increasing  political  participation  and  awareness  (2)  Increased political awareness and knowledge of the millennial generation (3) The emergence of attitudes, values,  norms  and  behavior  of  the  millennial  generation  who  are  aware  of  political  life.  The implementation of the PKM program is applied to non-physical activities including socialization as a medium for transferring information, knowledge and technology so that there is an increase in  quality  and  effectiveness  in  increasing  citizenship  politics  in  increasing  participation  and political awareness of the millennial generation.
Keywords: political  socialization,  citizenship,  participation,  political  awareness,  millennial generation.

## 1. PENDAHULUAN
Demokrasi  akan  dapat berjalan  ketika meningkatnya  aktivitas  partisipasi  politik  warga negara.  Tingginya  tingkat  partisipasi  politik  bisa  dikatakan  menjadi  kunci  utama  dari  sistem politik [1]. Tetapi, bukan hanya soal partisipasi politik saja, namun yang perlu ditingkatkan juga hadirnya  kesadaran  kritis  warga  negara  agar  tercapai  sebuah  system  politik  yang  demokratis, berdaulat dan berkualitas agar tegaknya pemerintahan yang kuat (strong government). Di era saat ini,  hantaman  gelombang  bonus  demografi  menerpa  Indonesia  yang  mengubah  struktur  umur penduduk  yang  ditandai  dengan  tingginya  jumlah  usia  produktif  dan  menurunnya  jumlah  usia non-produktif.  Fenomena  membuka  peluang  hadirnya  generasi  milenial  sebagai  generasi memberikan  sumbangan  terbentuknya  struktur  piramida  kependudukan  dengan  usia  yang  bisa dibilang cukup produktif [2].  Dapat dikatakan generasi milenial akan berperan besar, memiliki kendali atas pembangunan ekonomi, politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Di provinsi Papua, jumlah generasi milenial sebanyak 1.196.000 juta jiwa yang tersebar di  perkotaan  maupun  perdesaan  [3].  Namun  problemnya  adalah  rendahnya  melek  informasi, sosial  dan  politik  mengakibatkan  generasi  milenial  Papua  mengalami  ketertinggalan  dengan provinsi – provinsi lainnya [4]. Sementara di Kota Merauke, jumlah generasi milenial sebanyak 125.349  jiwa  sebagai  salah  satu  generasi  produktif  yang  memiliki  peran  besar  kemajuan pembangunan  dan  perekonomian  [5].    Hasil  penelusuran  tim  PKM  melakukan  observasi menemukan generasi milenial Kota Merauke yang dipandang sebagai generasi produktif, kritis dan  melek  literasi.  Pada  kenyataannya  kondisi  ini  sangat  berbanding  terbalik  dimana  sebagian besar  dari  mereka  kurang memahami  posisi  mereka  sebagai  actor  perubahan  ( agen  of  change) yang  memiliki  sikap a -politis.  Dalam  artian  sikap  dan  nilai  –  nilai  yang  terbentuk  dalam  diri milenial Merauke masih belum punya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan warga negara (civic  engangement) merespons  seluruh  aktivitas  politik  negara.  Di  sisi  lain,  jumlah  aktivisme partisipasi  politik  semakin  rendah  yang  disebabkan  rendahnya  pengetahuan  dan  sikap  apatis terhadap kehidupan politik [6].
Dari wawancara tim PkM, menemukan rendahnya tingkat partisipasi dan literasi politik menjadi  penyebab  keengganan  generasi  milenial  untuk  terlibat  dan  ikut  serta  dalam  ativitas  – aktivitas  politik  untuk  dapat  mempengaruhi  system  politik.  Dengan  demikian,  tim  PkM memberikan  partisipasi  penuh  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  generasi milenial Merauke. Tujuannya adalah terwujudnya perubahan radikal atas sikap, nilai dan tatanan pola  pikir  generasi  milenial.  Melalui  sosialisasi  politik  dan  literasi  diharapkan  terjadinya peningkatan  partisipasi  politik  dan  kesadaran  kritis  generasi  milenial.  Semua  itu  demi terbentuknya  karakter  generasi  milenial  yang  produktif,  dan  memiliki  sikap  adanya  kesadaran terhadap situasi sosial politik demi terwujudnya system politik yang demokratis.
Partisipasi  secara  harfiah  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  memiliki  arti  turut berperan serta pada suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keterlibatan individu dalam  proses  interaksi  sosial  yang  berada  di  masyarakat  dengan  kesadaran  secara  nyata  tanpa perasaan  terpaksa  dan  bertanggung  jawab.    Dalam  arti  luas  berpolitik  mempunyai  pengertian menjalankan  politik,  sedangkan  politik  berarti  melaksanakan  interaksi  antar  manusia  dengan mengandalkan  kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  selanjutnya  ditransfer  kepada  orang  lain  dan dimanfaatkan dalam kegiatan bersama [7]. Politik memiliki arti menjalankan politik yang seluas- luasnya,  sedangkan  politik  berarti  melakukan  interaksi  antar  manusia  dengan  mengandalkan kekuasaan  yang  dimiliki,  untuk  selanjutnya  dialihkan  kepada  orang  lain  dan  digunakan  dalam kegiatan  bersama  [8].  Bentuk  implementasi  politik  di  kalangan  anak  muda  dapat  dilihat  dari tingkat partisipasi politik dalam berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif, pemilihan ketua di kelurahan atau badan perwakilan mahasiswa, serta perhatian khusus terhadap semua pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Saat ini kaum muda atau milenial memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah [2]. Milenial sebagai agen perubahan tidak mampu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk
mencoba  menggali  lebih  jauh  bahwa  kebijakan  implementasi  adalah  bagian  terpenting  dalam mengarahkan  kehidupan.  Sebagai  kontrol  sosial,  generasi  milenial  juga  tidak  mampu menunjukkan wujud nyata dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari dikeluarkannya kebijakan publik. Kebijakan publik tidak terlepas dari kepentingan  banyak  pihak,  sehingga  dalam  kebijakan  publik  juga  tidak  terlepas  dari  aktivitas politik. Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang telah direncanakan agar mengarah pada perubahan yang diharapkan [9].  Generasi  milenial  diharapkan  memiliki  kemampuan  berpikir  kritis  dan  selalu  berpikir sistematis  dalam  kaitannya  dengan  politik.  Oleh  karena  itu,  mereka  selalu  diberikan  latihan- latihan  studi  kasus  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  generasi  milenial  tentang  berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

## 2. METODE
Dalam  kegiatan  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  sosialisasi  dan  pelatihan.  Secara umum,  model  sosialisasi  dan  Pelatihan  dilakukan  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini. Pelatihan  muncul  dengan  tujuan  untuk  memperluas  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diterapkan  di  lembaga  tertentu  dalam  kaitannya  dengan  kebutuhan  pembelajaran,  proses pembelajaran,  penilaian, tujuan,  dan tantangan lainnya.  Secara umum  model  pelatihan disusun dengan  maksud  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  seseorang.  Seperti  pada umumnya  pelaksanaan  kegiatan  terkait  dengan  kebutuhan  pembelajaran,  proses  pembelajaran, penilaian,  tujuan,  dan  hambatan  lainnya.  Sosialisasi  dan  pelatihan  pada  kegiatan  Pengabdian kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  selama  6  (enam)  hari,  pada  tanggal  19  dan  24  September 2022  di  Sekretariatan  IKAMI  SUL-  SEL,  dengan  jumlah  peserta  sebanyak  55.  Sosialisasi  dan pelatihan  dilaksanakan  oleh  Syahrabudin  Husein  Enala,  S.Sos.,  M.A.P,  Muhammad  Novan Prasetya, M.H.I dan Fransin  Kontu, S.IP., M.Si  dan Aenal Fuad Adam M.A.  Latihan  - latihan meliputi pre-test, materi, dan post-test. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam dari peserta pelatihan. Proyek pengabdian masyarakat ini menciptakan wadah bagi generasi milenial untuk belajar tentang politik kewarganegaraan. Salah satu perannya adalah memahami posisi mereka sebagai citizen community yaitu memberikan sosialisasi dan advokasi kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  kebijakan  daerah  dan  memantau  kebijakan  yang dikeluarkan daerah serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.
Luaran dari pengabdian ini adalah terbentuknya wadah bagi generasi muda dalam proses pembelajaran melalui pembentukan karakteristik sikap kritis dan salah satunya adalah memiliki kapasitas  intelektual  untuk  mendalami  politik,  yang  merupakan  komponen  terpenting  dari pemuda  tidak  mampu  memberikan  perlindungan  dan  dukungan  kepada  masyarakat  yang dirugikan dengan pelaksanaan program pemerintah. Perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada peserta diperluas tidak hanya pada pendidikan politik, tetapi juga pada partisipasi politik mahasiswa. Indonesia umumnya memiliki masalah  dengan  literasi  dan  pendidikan  politik.  Penyelenggara  pemilu  perlu  terus  mengupdate program literasi politik bagi masyarakat, khususnya bagi anak muda usia 17-35 tahun. Pendidikan politik secara umum merupakan upaya agar setiap warga negara terlibat secara kritis dalam politik dengan  membekali  diri  dengan  keterampilan  dan  kemampuan  politik.  Oleh  karena  itu,  ketika warga negara berpartisipasi dalam politik, baik partisipasi politik formal seperti pemilihan umum dan  pemilihan  kepala  daerah  atau  bentuk  partisipasi  politik  lainnya,  harus  dilakukan  dengan keterampilan politik yang sesuai. Berikut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:
Kegiatan  awal  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  Masyarakat  adalah  melakukan melakukan mapping awal, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah sampel dan usia peserta.
Grafik 1. Perbandingan Usia Peserta
Melihat dari hasil penelusuran, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan dengan usia 18 tahun mencapai 54.8%, sebesar 30 orang, usia 19 tahun sebesar 30%, usia 21 tahun sebesar 4.8% dan usia 23 sebesar 2.4%.
Sementara untuk jenis kelamin peserta didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah 32 atau 57% dan laki – laki sebanyak 23 orang atau 43%.
Grafik 2. Perbandingan Jenis Kelamin Peserta

## 3.1. Peran Sosialisasi politik bagi warganegara
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari senin 19 september 2022, yang mana sasaran dari sosialisasi  ini  langsung  memberikan  pemahaman  terkait  dengan  sosialisasi  melalui  pemberian pendalaman  materi  mengenai  pentingnya  sosialisasi  politik  bagi  generasi  muda  saat  ini. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kognitif  dan  afektif  para  peserta  dimulai dengan memberikan penjelasan definisi sosialisasi politik dan implikasinya terhadap demokrasi dan kebijakan publik di masa datang.
Gambar 1. Materi Sosialisasi Politik Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman dimulai memberikan penjelasan tentang definisi sosialisasi politik yang dimaknai sebagai "proses membentuk, mempertahankan, dan mengubah budaya politik." Sosialisasi politik adalah proses pengembangan budaya politik
masyarakat,  yang  melibatkan  penanaman  nilai-nilai  politik.  Dalam  pendidikan  Indonesia, misalnya,  konsep  kebhinekaan  diajarkan  dan  ditanamkan  sejak  dini  karena  pengajaran  dan penanaman nilai. Pancasila dihargai sebagai hasil dari proses sosialisasi politik masyarakat luas. Hal ini menunjukkan proses pengenalan dan peningkatan nilai-nilai politik, yang pada akhirnya menjadi  orientasi  politik  dan  membantu  individu  dalam  memahami  peran  masyarakat  dalam sistem politik yang stabil dan tahan lama.
Selanjutnya  pemateri  memberikan  penjelasan  bahwa  sosialisasi  politik  dan  pendidikan politik  adalah  upaya  untuk  melestarikan  atau  mengubah  budaya  politik  suatu  masyarakat. Sosialisasi politik merupakan proses dimana suatu masyarakat mewariskan budaya politiknya dari satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Melalui  transfer  nilai,  ide,  sikap,  dan  terutama  perilaku politik,  kegiatan  ini  memfasilitasi  pembentukan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  budaya yang ingin dilestarikan atau ubah. Sehingga sosialisasi politik menjadi proses di mana seorang individu dapat memahami sistem politik, yang kemudian membentuk sifat persepsi dan tanggapan politiknya terhadap fenomena politik.
Selanjutanya,  pemateri  menjelaskan  bahwa  sosialisasi  politik  memerlukan  evaluasi lingkungan  budaya  masyarakat,  lingkungan  politik,  dan  lingkungan  sosial.  Individu  juga menyelidiki sikap politik dan evaluasi politiknya. Kaitan paling mendasar antara sistem sosial dan politik adalah sosialisasi politik, tetapi setiap sistem bisa sangat berbeda. Dari perspektif politik tertentu, sosialisasi politik adalah proses yang panjang dan rumit yang dihasilkan dari interaksi antara  kepribadian  individu  dan  pengalaman  politik  mereka  yang  relevan.  Sehingga  peserta memaham  sosialisasi  politik  sebagai  sarana  untuk  mendidik  individu  tentang  pengertian  dan evolusi  politik  serta  cara  yang  benar  untuk  terlibat  dalam  politik.  Sosialisasi  politik  berupaya menginformasikan kepada warga, khususnya yang telah memiliki hak pilih, tentang pentingnya politik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tercapainya  sosialisasi  politik  akan mendorong partisipasi antar individu. Dalam aksi atau proses sosialisasi politik, informasi dapat disampaikan  melalui  agen  atau  sarana  berikut:  keluarga,  sekolah,  kelompok  sosial,  pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung.

## 3.2. Sosialisasi urgensi dari pentingnya Partisipasi Politik bagi generasi muda
Kegiatan  selanjutnya  pada  tanggal  20  September  2022,  materi  dengan  bahasan  peran partisipasi politik bagi generasi melenial. Partisipasi politik merupakan keterampilan penting dan merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat  saat  ini.  Dalam  arti  luas,  “politik”  mengacu  pada penyelenggaraan  politik  serta  hubungan  interpersonal  yang  didasarkan  pada  transfer  dan penerapan kekuasaan [7]. Hal ini sesuai dengan asal kata “politik” yang  dalam bahasa Yunani adalah polis dan berarti negara kota [10]. Bentuk administrasi politik bagi generasi milenial dapat ditentukan  oleh  tingkat  partisipasi  politik  dalam  berbagai  kegiatan,  seperti  penyelenggaraan pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, pemilihan ketua dalam suatu komunitas atau organisasi  kemahasiswaan,  dan  perhatian  yang  besar  terhadap  semua  kebijakan  pemerintah. Akibatnya,  hanya  sebagian  kecil  milenial  yang  aktif  secara  politik.  Generasi  milenial  dapat dianggap sebagai agen perubahan, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas intelektual untuk masuk lebih  dalam  ke  penerapan  politik,  yang  merupakan  komponen  terpenting  dari  manajemen kehidupan. Sebagai kontrol sosial, remaja belum mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada  masyarakat  yang  dirugikan  oleh  pelaksanaan  program  negara.  Perbedaan  kepentingan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Oleh karena itu terkait erat dengan keterlibatan politik dalam kebijakan publik.
Sehingga dalam kegiatan ini, dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam pentingnya partisipasi politik yang mana secara konseptual partisipasi merupakan kegiatan warga negara  yang  bersifat  voluntaris  (sukarela)  yang  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan pergantian kekuasaan yang pada gilirannya membentuk kebijakan umum. Selanjutanya. Tim PkM memberikan pemahaman bahwa partisipasi merujuk pada aktivitas warga negara (pemilih) untuk mempengaruhi  outcomes  (hasil  akhir)  dari  proses  politik  sesuai  dengan  prosedur,  misalnya pemungutan suara untuk menentukan bakal calon untuk menduduki jabatan politik dan mengikuti
kampanye politik. Sementara kegiatan lain adalah dapat dilihat dengan mengukur empat unsur yaitu  pemungutan  suara,  aktivitas  kampanye,  aktivitas  masyarakat  dan  menghubungi  pejabat publik.
Gambar 2. Materi Partisipasi Politik

## 3.3. Monitoring hasil sosialisasi.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 september 2022, dilakukan untuk mengukur sejauhmana hasil dari sosialisasi yang dilakukan memiliki dampak terhadap peserta sebagai cara untuk  mengukur  kemampuan  kognisi,  afektif  dan  evaluatif.  Unsur  kognisi  disini  mencakup pengetahuan dan keyakinan politik, misalnya mendorong pengetahuan warga negara mengenal rekam  jejak  dan  mengetahui  visi  –  misi  bakal  calon.  Unsur  afektif  mencakup  sikap  dan  nilai terhadap keadaan atau proses politik, misalnya mendorong warga negara aktif dalam merespons informasi  politik  terkait  dengan  kegiatan  pemilu.  Terakhir  unsur  evaluatif  merujuk  pada  sikap moralitas  dalam  merespon  proses  politik,  misalnya  memberikan  pemahaman  kepada  warga negara  agar  mampu  menyaring  informasi  politik  untuk  menghindari  opini  dan  informasi  – informasi yang tidak benar (hoax).
Gambar 3. Grafik Perbandingan Pemilih
Dilihat dari unsur kognisi disini, bahwa hasil test, dominan para peserta memilih sangat setuju (5) sebesar 54,8% untuk mengetahui rekam jejak calon pemimpin politik. Sementara yang memilih setuju (4) 35.7%, memilih netral (5) sebesar 4.8%, memilih kurang (2) 0%, dan memilih tidak setuju 4.8%.
Gambar 4. Grafik Respon Partai Politik Tentang Aspirasi Rakyat
Sementara  simulasi  tentang  pemahaman  tentang  politik  terlihat  bahwa  peserta  lebih terlihat ragu – ragu, dimana peserta yang memilih sangat setuju (5) 0%, peserta yang memilih setuju  (4)  sebesar  19%,  yang  memilih  ragu  –  ragu  atau  Netral  (3)  sebesar  38%,  peserta  yang memilih kurang (2) sebesar 24% sedangkan peserta yang memilih tidak setuju (1) sebesar 19%. Dalam simulasi untuk mengukur unsur afektif mencakup sikap dan nilai terhadap keadaan atau proses  politik,  para  peserta  telah  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  dimana  persepsi  tentang penggunaan hak pilih merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara para peserta memilih sangat setuju (SS) sebesar 54%, setuju (S) 33%, Netral atau ragu – ragu (2,4%), tidak setuju (TS) sebesar 2%.
Gambar 5. Grafik Pemahaman Politik Peserta
Melihat hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan setelah mendapatkan sosialisasi yang berimbas pada memahami arti, peran dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses politik.  Hal ini menandakan bahwa proses sosialisasi bisa dikatakan berhasil dan berdaya.
Gambar 6. Grafik Pemahaman Peserta Setelah Sosialisasi
Sedangkan simulasi persepsi peserta tentang partisipasi menunjukkan peserta bersikap ragu - ragu terhadap situasi dan kondisi partisipasi saat ini. Hal ini ditandai dengan jumlah ragu – ragu (3)  sebesar  61%,  Setuju  (4)  sebesar  26%,  Sangat  Setuju  (5)  sebesar  4.8%.  berdasarkan  hasil tersebut  menunjukkan  simulasi  ini  memberikan  gambaran  bahwa  sosialisasi  bisa  dikatakan berdaya dan berjalan baik. Sedangkan unsur evaluatif tergambarkan bahwa nilai rata – rata peserta menunjukkan  hal  yang  positif  dimana  nilai  sangat  setuju  (5)  sebesar  45%,  setuju  (4)  42%.
Berdasarkan hal tersebut mana proses evaluasi dan monitoring menunjukkan hasil yang signifikan yang berimplikasi terhadap peningkatan kemampuan kognisi, afektif dan evaluative para peserta kegiatan.
Gambar 7. Grafik Partisipasi Politik Peserta

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Diakhir kegiatan ini disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kemampuan kognisi,  afektif dan evaluative.  Sosialisasi dapat dijadikan pilihan sebagai metode edukasi dan penanda  Baru  peningkatan  partisipasi  politik.  Dalam  upaya  meningkatkan  aktivitas  milenial dalam  politik  pemilu  bukanlah  hal  yang  mudah.  Tentunya  perlu  memiliki  strategi  dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam menentukan  proses  politik.  Diperlukan  desain  strategis  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik milenial, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pemerintahan yang demokratis.
Dalam  upaya  memperkuat  literasi  politik,  diperlukan  membentuk  dan  membangun jejaring  partisipatif  dengan  melibatkan  institusi  formal  maupun  informal.  Jejaring  partisipatif tersebut adalah mereka yang memiliki tautan dengan aktivitas warga negara. Jejaring partisipatif tersebut seperti civil society, kelompok profesional, komunitas masyarakat, institusi pendidikan yang  dianggap  dapat  berperan  sebagai  agensi  yang  memberi  pemahaman  arti  pentingnya kesadaran politik. Jejaring inilah yang akan bekerja mengartikulasikan kepentingan umum dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara yang mana jejaring ini bekerja menyelenggarakan pendidikan  pemilu  untuk  mendorong  aktivitas  warga  negara  dalam  meningkatkan  partisipasi politik dan kesadaran akan hak politik warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  F.  Adam,  “Menegakkan  Partisipasi  Pemilih  ,  Memperkuat  Literasi  Politik,” Bumi Sultra News , pp. 1–6, 2018.
[2] M. T. A. Rahimallah, A. F. Adam, and F. A. Sudirman, “Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur : Sebuah Catatan Survey,” vol. 10, no. 2, pp. 71–83, 2019.
[3] BPS Provinsi Papua, Provinsi Papua Dalam angka 2020 . 2020.
[4] BPS  Indonesia, Statistik  Gender  Tematik:  Profil  Generasi  Milenial  Indonesia .  Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
[5] BPS, “BPS Papua.” 2020.
[6] reportasenews.com, “Partisipasi Pemilih Pilgub di Kabupaten Merauke Capai,” 2018.
[7] A. Arifin, S. Sunarto, and H. Cahyono, “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo  Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018,” Edupedia , vol. 2, no. 2, p. 123, 2018, doi: 10.24269/ed.v2i2.144.
[8] S.  Muadi,  Ismail,  and  A.  Sofwani,  “Konsep  Dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik,” J. Rev. Polit. , vol. 6, no. 2, pp. 195–224, 2016.
[9] R. Surbakti, Penanganan Pelanggaran Pemilu Penanganan Pelanggaran Pemilu . 2011.
[10] R. Wirawan, Mardiyono, and R. Nurpratiwi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. , vol. 4, no. 2, pp. 1–87, 2015.