Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5
Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 2 Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 3 Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 4 Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 5

## Abstract
This  study  aims  to  see  differences  in  taxpayer  compliance  and  tax  law  enforcement  before  and  after  the implementation of XBRL financial report. This research is a quantitative descriptive study. The sample in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018 using the purposive  sampling method. The analysis technique in this study uses the Mann-Whitney Difference Test. The results of the study obtained that there was no difference between taxpayer compliance before and after the implementation of XBRL financial report. There is a difference between tax law enforcement before and after the implementation of XBRL financial statements.
Keywords : taxpayer compliance; tax law enforcement; XBRL financial report

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  melihat  perbedaan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dan tax  law  enforcement sebelum  dan  sesudah penerapan  laporan  keuangan  XBRL.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Sampel  dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode purposive  sampling .  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Uji  Beda Mann-Whitney .  Hasil  penelitian yang didapatkan tidak ada perbedaan antara kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL. Terdapat perbedaan antara tax law enforcement sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL. Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, tax law enforcement , laporan keuangan XBRL
Corresponding author. nadyarizki@upi.edu 1 , memen_kustiawan@yahoo.com 2 , ida.farida@upi.edu 3 , agus.widarsono@upi.edu 4 , rozmita.dyr@upi.edu 5
History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: September 2021

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  jaman yang semakin maju maka untuk format laporan keuangan  di  Indonesia  juga  sudah  mengikuti dengan  perkembangan  yang  ada.  Sejak  2 November  2015  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) sudah mewajibkan perusahaan terdaftar untuk melaporkan  laporan  keuangan  menggunakan format Extensible Bussiness Reporting Language (XBRL). Format laporan keuangan XBRL  ini  merupakan  standar  global  untuk komunikasi  bisnis  dan  data  keuangan.  XBRL sudah  menjadi  standar  yang  diterima  secara
luas dan diterapkan diseluruh dunia antara lain, Amerika  Serikat,  China,  Australia,  India, Jepang,  Afrika  Selatan,  Jerman,  dan  negara- negara Amerika Latin (Rahwani et al., 2019). Amerika  Serikat  menciptakan  organisasi internasional  XBRL  di  New  York  pada  Juli 2000. Pada tahun 2011 semua perusahaan yang ada di AS telah menerapkan pelaporan berbasis XBRL.  Sedangkan,  di  Eropa  XBRL  juga sangat  cepat  berkembang.  Di  Indonesia  BEI sudah mewajibkan perusahaan terdaftar untuk menyampaikan  laporan  keuangan  dalam format  XBRL  sejak  2  November  2015.  Dari
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan
Keuangan XBRL
tahun  ke  tahun,  tingkat  penyampaian  laporan keuangan dalam format XBRL terus meningkat.  Pada  tahun  2019  triwulan  3 pelaporan XBRL mencapai 95% dibandingkan 78%  saat  tahun  pertama  penerapannya. Penggunaan  laporan  keuangan  dalam  format XBRL semakin luas dengan rencana kerjasama BEI  dengan  beberapa  institusi  terkait  XBRL. Pada  tanggal  25  Januari  2019,  BEI  dan
Direktorat Jenderal Pajak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Melalui Sistem Penyampaian  Laporan  Keuangan  Berbasis XBRL  dalam  Rangka  Peningkatan  Kualitas
Layanan Perpajakan. BEI akan terus mengembangkan sistem pelaporan XBRL agar dapat  memenuhi  kebutuhan  industri  maupun regulator (Indonesia, 2020a). Pada tahun 2012 di  Jerman,  administrasi  negara  untuk  industri dan  perdagangan  juga  mengimplementasikan laporan  keuangan  berbasis  XBRL  dan mengirimkannya  kepada  Otorisasi  Pajak  dan Bea Cukai (Mao & Zhang, 2019). Tidak hanya Jerman  negara  lain  seperti  Hongkong  dan Singapura juga telah mensyaratkan
penggunaan intance XBRL
untuk melaksanakan laporan pajak. Melalui penerapan  XBRL,  informasi  pajak  masing- masing perusahaan dapat langsung diproduksi oleh database yang sama (Peng, 2016). Wajib Pajak  yang  menerapkan  laporan  keuangan berbasis  XBRL  maka  dapat  meningkatkan kepatuhan  pajak  dibandingkan  dengan  Wajib Pajak  yang  tidak  menggunakan  laporan keuangan  berbasis  XBRL.  Hal  ini  akan berjalan dengan baik apabila pemerintah sudah membuat  keputusan  agar  pihak  DJP  sudah memiliki kerjasama dengan Wajib Pajak yang menggunakan XBRL.
Dengan  adanya  penerapan  laporan keuangan berbasis XBRL ini maka diharapkan dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Adanya  kerjasama  antara  BEI  dan  DJP  dari tahun  2019  dapat  memudahkan  DJP  dalam melakukan pengawasan untuk pelaporan pajak
yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Hal  ini diharapkan  dapat  mengurangi  terjadinya praktek  penghindaran  pajak  yang  mungkin akan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Skema XBRL  dari  sudut  pandang  teknis,  merupakan skema XML yang disesuaikan dengan modern mengikuti  persyaratan  bisnis  khususnya persyaratan sistem pajak dan memiliki bentuk file XSD.  Konsep  ekonomi  (seperti  saham, kewajiban,  biaya,  dll)  yang  disajikan  dalam skema disebut elemen dan disajikan sedemikian rupa sehingga karakteristik utama mereka  dapat  ditentukan  (Salikhova  et  al., 2019).
Selain  dengan  adanya  peraturan  yang mengharuskan  perusahaan  untuk  membuat laporan  keuangan  dalam  format  XBRL  agar dapat mengurangi terjadinya praktek penghindaran  pajak.  Selain  itu  penghindaran pajak  yang  dilakukan  biasanya  dengan memanipulasi  laporan  keuangan.  Laporan keuangan biasanya tunduk pada dua jenis audit yaitu, audit wajib yang dilakukan setiap tahun oleh  auditor  internal  dan  auditor  eksternal. Selain itu juga ada audit pajak yang dilakukan oleh DJP (Blaufus et al., 2020). Hal ini dapat membuat  adanya  sanksi  pajak  yang  dapat merugikan  wajib  pajak.  Selain  adanya  sanksi pajak  hal  yang  dapat  membuat  wajib  pajak takut untuk melanggar peraturan pajak dengan adanya  audit  pajak.    Tujuan  dari  audit  pajak sendiri untuk memeriksa kepatuhan pajak yang merupakan  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan. Audit  pajak  dilakukan  untuk  memberikan kejelasan  hukum,  jenis  pemeriksaan,  periode dalam melaksanakan pemeriksaan, dan prosedur  pemeriksaan  lainnya  dilakukan mengikuti hukum yang berlaku. Selain adanya sanksi  audit  pajak  juga  ada  faktor  eksternal yaitu, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya (Rahmayanti et al., 2020). Wajib Pajak akan mematuhi pajak jika mendapatkan sanksi yang lebih merugikan. Seperti yang kita ketahui  selama  ini  sanksi  pajak  berupa administrasi.  Apabila  sanksi  pajak  berupa  hal
yang  dapat  merugikan  maka  semakin  banyak tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak  semakin  sulit  bagi  Wajib  Pajak  untuk melunasi kewajiban (Rahmayanti et al., 2020). Dengan  sanksi  yang  sekarang  masih  banyak Wajib  Pajak  yang  melakukan  penghindaran pajak sehingga perlu ada tax law enforcement . Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  melaporkan  pajak  yang  akan dibayarkan sehingga penghindaran pajak yang dilakukan
akan menurun. Dengan menggunakan laporan keuangan  XBRL maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan  pun  juga  dapat  menurun.  Hal  ini bisa  tejadi  dengan  adanya  kerjasama  antara BEI  dan  DJP  dalam  penerapan  laporan keuangan  XBRL  untuk  semua  perusahaan yang terdaftar.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan Peng (2016) memberikan hasil dengan adanya sistem XBRL dalam sistem pemeriksaan pajak maka  secara  otomatis  dapat  mengidentifikasi hubungan  yang  berbeda  antara  elemen informasi pelaporan keuangan dengan menerapkan  registrasi  keamanan.  Penelitian sebelumnya  membahas  tentang  pengaruh penegakan  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak memberikan  hasil  adanya  pengaruh  antara penegakan  hukum  dan  kepatuhan  pajak dimana  adanya  penegakan  hukum  yang  kuat maka  kepatuhan  pajak  akan  meningkat  juga (Christian, 2017; Paramaduhita & Mustikasari, 2018; L. Wang, 2015). Penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Hamzah  et  al  (2019) membahas tentang audit pajak yang dari hasil pemeriksaan indikator atau determinan perusahaan yang pernah menjalani pemeriksaan  pajak  dengan  menghubungkan pengembalian  pajak  dan  data  historis  audit pajak  dengan  karakteristik  perusahaan  serta indikator penghindaran pajak dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kemungkinan penyalahgunaan insentif pajak.
Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa  kepatuhan  pajak  dan tax  law enforcement merupakan elemen penting dalam laporan  keuangan  XBRL.  Hal  tersebut
menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti mengingat  potensi  pajak  di  Indonesia  sangat besar.  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan penelitian  dengan  judul  “Kepatuhan  Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL (Studi Empiris terhadap
Perusahaan
Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 2015-2018)”.

## Teori Kepatuhan Pajak
Teori  kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi dua pendekatan, yaitu: 1) pendekatan pencegahan  ekonomi  dan  2)  pendekatan psikologis. Dimana dalam pencegahan ekonomi  pendekatan  yang  dilakukan  dengan mempertimbangkan  faktor  eksternal  seperti informasi dan sistem perpajakan, pemotongan pajak oleh pihak lain, sanksi pajak, kemungkinan  pemeriksaan  pajak,  dan  tarif pajak. Sedangkan secara psikologis pendekatan
dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor Wajib Pajak orang pribadi atau pegawai badan Wajib Pajak yang terkait  dengan  kegiatan  perpajakan  badan (Devos, 2012).
Teori Atribusi
Teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan  secara  internal  atau  eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya  pengamat  berada  dalam  kendali perilaku  pribadi  dan  individu,  sedangkan perilaku  yang  disebabkan  eksternal  adalah situasi yang memaksa individu untuk melakukannya  atas  dasar  sesuatu  yang dibayangkan  seseorang  tersebut  (Robbins, 2015).
Kesalahan atribusi fundamental menunjukkan
kecenderungan untuk meremehkan  pengaruh  faktor-faktor  eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Bias pelayanan diri  menunjukkan  kecenderungan  individu
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
untuk  mengatribusikan  kesuksesan  mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal (Robbins, 2015). Extensible  Business  Reporting  Language (XBRL)
XBRL  adalah  bahasa  komputerisasi standar internasional untuk keuangan. Didirikan  oleh  XBRL  Internasional  di Singapura pada tahun 1999, untuk memastikan transparansi,  efisiensi  dan  distribusi  laporan keuangan (Jeong et al., 2014). XBRL didirikan oleh  Charles  Hoffman  pada  tahun  1998, panggilan  lainnya  adalah  “ The  Father  of  The Digital  Language  of  Business ”.  XBRL merupakan  standar  global  untuk  pelaporan bisnis yang dimana Charles Hoffman memulai XBRL  setelah  menemukan  bahwa eXtensible Markup  Language (XML)  dapat  digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dan audit (Ilias et al., 2015).
XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik  yang  s ecara  universal  digunakan untuk  transmisi  dan  pertukaran  informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis dan akurasi untuk berbagai pihak  yang  menyediakan  dan  menggunakan informasi  bisnis.  Sebuah  institusi  dapat mempersiapkan  sebuah  pelaporan  informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Manfaat dari penggunaan XBRL ialah untuk meningkatkan efisiensi,  kecepatan  dan  mengotomatisasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa  dan  kualitas  informasi  yang  akan digunakan  untuk  pengambilan  keputusan perusahaan.  XBRL  saat  ini  telah  digunakan dalam  proses  pelaporan  di  berbagai  sektor termasuk  perbankan,  asuransi,  regulator sekuritas,  data provider dan  perpajakan (Indonesia, 2020b)
Perkembangan  XBRL  dimulai  pada tahun 1999, banyak perusahaan akuntansi dan pelaporan  keuangan  terkemuka  di  dunia  dan organisasi kelembagaan mendirikan konsorsium XBRL. Tujuannya untuk
membangun  XBRL,  mempromosikan  dan mendukung  pengadopsiannya  sebagai  bahasa standar  terbuka  untuk  komunikasi  elektronik dari  informasi  bisnis  (Avallone  et  al.,  2016). Pada  tahun  1998  XBRL  Internasional  mulai mengembangkan  XBRL  untuk  mencapai tujuannya  memiliki  bahasa  standar  dalam laporan bisnis sesuai dengan aturan akuntansi (XBRL,  2013).  XBRL  merupakan  bahasa bisnis internasional dimana beragam informasi bisnis  ditandai  dengan  teks  standar,  sehingga membuat  lebih  efisien  untuk  mengumumkan, bertukar, dan menganalisis informasi perusahaan.  XBRL  bertujuan  untuk  membuat informasi  perusahaan  lancar  didistribusikan dan  dipertukarkan  dilingkungan  internet  oleh menggabungkan teknologi Extensible Markup Language (XML)  ke  pelaporan  bisnis  yang lebih  efisien,  pertukaran,  dan  perbandingan informasi (Jeong et al., 2014). Menurut sistem XBRL  masing-masing  akun  distandarisasi dengan tag  teks ,  sehingga  pengguna  dapat dengan  mudah  menemukan  informasi  yang diinginkan  dengan  mencari  melalui tag  teks dan  memahami  dengan  jelas  arti  informasi akuntansi  yang  bersangkutan  berdasarkan standar akuntansi. Akun  standar  yang dihasilkan  melalui  XBRL  dapat  digunakan berulang  kali,  sehingga  dapat  mengamankan fleksibilitas  dan  secara  dramatis  mengurangi biaya terkait dengan pembuatan dan penyediaan informasi laporan keuangan (Jeong et  al.,  2014).  Sistem  XBRL  sangat  berguna untuk  informasi  akuntansi  dengan  adanya taksonomi  standar  nasional.  Taksonomi  ini memungkinkan  pengguna  laporan  keuangan dapat dengan mudah mencari dan mengumpulkan  informasi.  Dengan  adanya taksonomi XBRL ini maka informasi akuntansi  memiliki  standar,  sehingga  mudah untuk  membandingkan  dengan  perusahaan yang  sudah  ada  di  BEI.  Taksonomi  XBRL dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  tepat waktu  dan  relevan  untuk  pengambilan keputusan (Ra & Lee, 2018). Pelaporan XBRL
juga menguntungkan untuk laporan keuangan dan non keuangan. Laporan keuangan dengan format  XBRL  dapat  memenuhi  kebutuhan berbagai  pihak  berwenang  dan  pemangku kepentingan  informasi  (Ashok  &  Abhishek, 2019).  Laporan  keuangan  dengan  format XBRL  akan  dapat  dengan  mudah  dimengerti dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan.  XBRL  memberikan  kemudahan para  pengguna  laporan  keuangan  dengan adanya tagging .  Dengan  adanya  tagging sendiri  maka  laporan  keuangan  sudah terstruktur dan mudah dipahami.
Di  Indonesia  pengembangan  XBRL sudah  ada  sejak  tahun  2012.  Bursa  Efek Indonesia (BEI) sudah mulai mengembangkan pelaporan  yang  berbasis  XBRL.  Dalam pengembangan  pelaporan  berbasis  XBRL  ini maka  BEI  harus  membuat  taksonomi  yang mewakili suatu pelaporan. Taksonomi pertama dikeluarkan  pada  tanggal  30  April  2014. Taksonomi  yang  saat  ini  berlaku  telah difinalisasi melalui proses public review yang dilaksanakan  pada  bulan  Maret  2014.  Pada tanggal 5 Juni 2014 taksonomi taksonomi BEI memperoleh  status  “ acknowledgement ”  dari XBRL  International  dan  taksonomi  tersebut telah mulai digunakan dalam laporan keuangan oleh  perusahaan  yang  tercatat  di  BEI  dalam format  XBRL  sejak  tahun  2015  (Indonesia, 2020a).  Namun  tidak  semua  perusahaan langsung  menyampaikan  laporan  keuangan dalam  format  XBRL.  Dari  tahun  ke  tahun perusahaan  yang  menyampaikan  laporan keuangan  dengan  format  XBRL.  Pada  awal tahun  penerapan  di  Indonesia  hanya  78% perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan  dengan  format  XBRL.  Sedangkan, pada  tahun  2019  perusahaan  yang  sudah menggunakan  format  XBRL  mencapai  95% (Indonesia, 2020a).
XBRL  merupakan  produk  dari  XBRL International
( www.xbrl.org ) sebuah konsorsium  nirlaba  lebih  dari  450  layanan keuangan  global,  teknologi,  bursa  efek, pemerintah,  dan  organisasi  akuntansi.  XBRL merupakan  bagian  dari  XML  bahasa  menjadi
sarana standar bagi bisnis untuk berkomunikasi melalui Internet (Premuroso & Bhattacharya,  2008).  XBRL  adalah  daftar “tag”  standar  yang  dapat  dibaca  mesin  dan dapat dipetakan item dalam laporan keuangan. Daftar dat mirip  dengan  kamus  yang  berisi banyak  konsep  keuangan  dan  ekonomi  yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh aplikasi software . Menggunakan teknologi ini, setiap  elemen  dari  laporan  keuangan  dapat ditugaskan untuk satu tag standar. Tag XBRL sensitif  terhadap  konteks  dan  penggunaannya dalam instance XBRL dokumen memungkinkan untuk identifikasi spesifik dan pengambilan item data individual dari laporan keuangan (Premuroso & Bhattacharya, 2008). Pengarsipan XBRL dengan demikian merupakan kombinasi dari data yang ditandai ini distandarisasi untuk semua perusahaan dan dapat  diproses  secara  komersial  (Li  et  al., 2012).  Menurut Securtities  and  Exchange Commision (SEC)  XBRL  adalah  salah  satu bahasa  (bahasa markup komputer)  yang  telah dikembangkan secara khusus untuk pelaporan bisnis  dan  keuangan.  SEC  telah  mengelola sistem  pengungkapan  yang  bertujuan  untuk melindungi  investor,  menjaga  keadilan,  pasar yang  tertib,  efisien,  dan  memfasilitasi informasi modal (Li et al., 2012).
Taksonomi  XBRL  adalah  standar  yang menggambarkan sebelum mengirim informasi bisnis dan laporan akuntansi. Ini dibuat dalam file skema XML dan tautan yang ada. Melalui XBRL  laporan  keuangan  dapat  menyimpan, mengubungkan  elemen  data  dalam  basis  data akuntansi.  Ini  merupakan  cara  standar menggunakan  XBRL  untuk  kode  yang didasarkan pada standar klasifikasi (Z. Wang, 2013).  Taksonomi  XBRL  adalah  sebuah kamus  yang  digunakan  dalam  format  XBRL. Kamus  ini  adalah  skema  kategorisasi  yang mendefinisikan tag khusus  untuk  setiap elemen  data  keuangan.  Yurisdiksi  nasional memiliki  peraturan  akuntansi  yang  berbeda, sehingga  masing-masing  yurisdiksi  nasional dapat  memiliki  taksonomi  tersendiri  untuk pelaporan keuangan. Berbagai macam
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
organisasi termasuk regulator, industri tertentu atau  bahkan  perusahaan  juga  memerlukan taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan  bisnis  mereka.  Sebuah  taksonomi khusus juga dapat dirancang untuk mendukung pengumpulan  data  dan  pelaporan  internal dalam sebuah organisasi (Indonesia, 2020a).

## Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, SH,  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapatkan jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditujukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum  (Mardiasmo, 2011).

## Fungsi Pajak
Pada  umumnya  pajak  memiliki  empat fungsi  (Pohan,  2017),  sebagai  berikut:  (1) Fungsi Budgetair disebut dengan fungsi utama pajak  atau  fungsi  fiskal,  yaitu  suatu  fungsi diaman pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan  dana  secara  optimal  ke  kas negara  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku.  Berdasarkan  fungsi  ini  pemerintah memungut  dana  dari  penduduknya  untuk membiayai  berbagai  kepentingan  Negara:  (2) Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi pelengkap dan fungsi utama, yaitu suatu fungsi dimana  pajak  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Berdasarkan  fungsi ini pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah:  (3)  Stabilitas adalah  pemerintah dapat  menggunakan  sarana  perpajakan  untuk stabilisasi  ekonomi.  Sebagian  barang-barang impor  dikenakan  pajak  agar  produksi  dalam negeri dapat  bersaing: (4) Redistribusi adalah pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Kebutuhan  akan  dana  itu  dapat  dipenuhi memalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. namun demikian,  infrastruktur  yang  dibangun  dapat juga  dimanfaatkan  oleh  mereka  yang  tidak mampu membayar pajak.

## Hukum Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, SH,  hukum  pajak  merupakan  kedudukan  di antara  hukum-hukum  (Mardiasmo,  2011), sebagai berikut: (1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya: (2)  Hukum  Publik,  mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya,  seperti  hukum  tata  negara,  hukum tata usaha (hukum administrasi), hukum pajak, hukum pidana.
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah  (fiskus)  selaku  pemungut  pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo,  2011),  sebagai  berikut: (1) Hukum  pajak  materil,  memuat  norma-norma yang  menerangkan  antara  lain  keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek  pajak),  siapa  yang  dikenakan  pajak (subjek),  berapa  besar  pajak  yang  dikenakan (tarif),  segala  sesuatu  tentang  timbul  dan hapusnya  utan  pajak,  dan  hubungan  hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak: (2) Hukum pajak  formil,  memuat  bentuk/tata  cara  untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan  cara  melaksanakan  hukum  pajak materil). Hukum ini memuat antara lain a) tata cara  penyelenggaraan  (prosedur)  penetapan suatu  utang  pajak;  b)  hak-hak  fiskus  untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak  mengenai  keadaan,  perbuatan  dan peristiwa  yang  menimbulkan  utang  pajak;  c) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan,
dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## Penegakan Hukum Pajak
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum ( rechstaat ). Pernyataan ini tercantum didalam Pasal  1  (3)  Undang-Undang  Dasar  (UUD) Tahun  1945.  Terdapat  beberapa  pengertian hukum  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2016,  hlm 175), sebagai berikut: (a) Menurut Aristoteles, hukum  adalah  sesuatu  yang  berbeda  daripada sekedar  mengatur  dan  mengekspresikan
bentuk  dari  konstitusi  dan  hukum  berfungsi untuk mengatur tingkah laku pada hukum dan putusannya  di  pengadilan  untuk  menjatuhkan hukuman  terhadap  pelanggar:  (b)  Menurut Karl von Savigny, hukum adalah aturan yang terbentuk  melalui  kebiasaan  dan  perasaan kerakyatan,  yaitu  melalui  pengoperasian kekuasaan  secara  diam-diam.  Hukum  berakar pada  sejarah  manusia,  dimana  akarnya dihidupkan  oleh  kesadaran,  keyakinan,  dan kebiasaan  warga  masyarakat:  (c)  Menurut Hans  Kelsen,  hukum  adalah  suatu  perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi: (d) Menurut Roscoe Pound, bahwa hukum itu dibedakan dalam dua arti, yaitu hukum dalam arti  sebagai  tata  hukum,  mempunyai  pokok bahasan  hubungan  antara  manusia  dengan individu  lainnya,  tingkah  laku  para  individu yang mempengaruhi individu lainnya. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan daru putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif.
Menurut  Soejono  Soekanto,  esensi  dari penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka  inti  dan  arti  penegakan  hukum  terletak pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan  hidup  (Direktorat  Jenderal  Pajak, 2016). Menurut Soejono Soekanto ada 5 (lima) faktor  yang  saling  mempengaruhi  dalam masalah  penegakan  hukum,  yaitu  faktor hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum, faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung ketertiban  hukum,  faktor  masyarakat,  dan faktor kebudayaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).
Penegakan  hukum  diperlukan  untuk penyelarasan  keteraturan  hidup.  Penyelarasan tersebut diformulasikan oleh negara ke dalam bentuk  peraturan  sehingga  keteraturan  hidup yang  diinginkan  setiap  individu dapat terwujud. Terdapat 2 (dua) tujuan pajak, yaitu budgetair dan regulen .  Proses  penegakan
hukum pajak juga bertujuan sama, yaitu untuk memenuhi  penerimaan  negara  dan  untuk mengatur  agar  warga  negara  bersedia  secara sukarela  membayar  pajak.  Dengan  adanya penegakan hukum pajak, negara mengharapkan  timbulnya  kesadaran  dan kesukarelaan  dari  warga  negara  yang  patuh, serta  bagi  warga  negara  yang  tidak  patuh, mereka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan kadar  ketidakpatuhannya.  Penegakan  hukum ini  akan  lebih  efektif  apabila  pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah  saja,  tetapi  juga  pengawasan bersama  dari  masyarakat  (Direktorat  Jenderal Pajak, 2016).

## Kepatuhan Pajak
Menurut  James  &  Alley  (1999), mendefinisikan  kepatuhan  pajak  yang  dilihat secara sederhana dan secara lebih komprehensif.  Secara  sederhana  kepatuhan Wajib  Pajak  adalah  sekedar  menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  demikian derajat  atau  tingkat  kepatuhan  dapat  diukur dari adanya tax gap , yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa  yang  dilaksanakan  oleh  seorang  Wajib Pajak. Penjelasan secara komprehensif, kepatuhan pajak lebih merujuk pada bagaimana  sikap  pembayar  pajak  yang memiliki  rasa  tanggung  jawab  sebagai  warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari  hukum  pajak  yang  berlaku  (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).
Menurut  Noman  D.  Nowak,  kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah suatu iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana  Wajib  Pajak  paham  atau  berusaha untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas, menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang dengan  benar  dan  membayar  pajak  yang terutang  tepat  pada  waktunya  (Zain,  2007). Dalam  sistem self-assessment yang  berlaku
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan
Keuangan XBRL
saat ini posisi Wajib Pajak sangatlah penting, karena Wajib  Pajak  diwajibkan  untuk melaksanakan  kewajiban  pajaknya  secara mandiri.  Kewajiban  penghitungan  pajak, pembayaran  pajak,  dan  pelaporan  pajak dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian  seorang  Wajib  Pajak  dituntut  untuk mengerti  dan  memahami  tidak  saja  peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur  perpajakan.  Pemenuhan  kewajiban ini  tidaklah  mudah  dilakukan  Wajib  Pajak. Berjalannya  sistem  ini  banyak  bergantung pada  adanya  aturan  yang  jelas,  adil,  dan transparan. Demikian pula prosedur administrasi  sederhana  tidak  berbelit-belit. Paralel  dengan  itu,  administrasi  perpajakan dituntut pula untuk benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga  Wajib  Pajak  dapat  melaksanakan pemenuhan  kewajiban  perpajaknnya  dengan baik  dan  bertanggung  jawab  (Simanjuntak  & Mukhlis, 2012) .
Pelaksanaan  yang  berlangsung  saat  ini pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  sesuai  dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, indikator  kepatuhan  Wajib  Pajak,  sebagai berikut: (a)  Aspek  ketepatan  waktu,  sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai  ketentuan  yang  berlaku:  (b)  Aspek income atau penghasilan Wajib pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku: (c) Aspek law  enforcement (pengenaan  sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah
pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP) sebelum jatuh tempo. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat  dilihat  dari  aspek  lainnya,  misalnya aspek  pembayaran  dan  aspek  kewajiban pembukuan  (Simanjuntak  &  Mukhlis,  2012).
Kepatuhan  pajak  sebagai  konsep  hukum dengan empat kategori kewajiban: 1. Pendaftaran  dalam  sistem  perpajakan;  2) Pengajuan  tepat  waktu  atau  pengajuan informasi  perpajakan  yang  diperlukan;  3) Pelaporan informasi yang lengkap dan akurat; 4)  Pembayaran  kewajiban  perpajakan  tepat waktu (OECD, 2004).
Berdasarkan uraian diatas berikut hipotesis  dalam  penelitian  yaitu  Kepatuhan Wajib  Pajak  dengan  menggunakan  laporan keuangan  XBRL  berbeda  dengan  yang  tidak menggunakan  laporan  keuangan  XBRL  serta Tax  law  enforcement dengan  menggunakan laporan keuangan XBRL berbeda dengan yang tidak menggunakan laporan keuangan XBRL.

## METODE
Objek  penelitian  sebagai  suatu  atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  objek  atau kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan  ditarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2012). Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah variabel independen Kepatuhan Pajak (X 1 ) dan Tax Law Enforcement (X 2 ), variabel dependen Laporan Keuangan XBRL (Y).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif adalah penelitian empiris yang melibatkan data dalam  bentuk  angka  dengan  melakukan metode  ilmiah  yaitu  dengan  pengajuan hipotesis. Kemudian hipotesis ditarik menjadi sebuah  kesimpulan  dalam  sebuah  kerangka berfikirm  dan  menjadi  jawaban  sementara terhadap  permasalahan  yang  diteliti  dalam penelitian (Syahrum & Salim, 2012). Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  BEI  pada  tahun  2015-2018.  Data yang diperoleh kemudian dianalisa
menggunakan perhitungan
statistik
menggunakan program SPSS Versi 23.

## Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel Penelitian Indikator Rumus Skala Laporan Keuangan XBRL (Y) Laporan keuangan dengan format XBRL 1 jika perusahaan menggunakan laporan keuangan XBRL, 0 jika tidak menggunakan Nominal Tax Law Enforcement (X 2 ) Pemeriksaan pajak/ audit pajak 1 jika perusahaan mendapatkan audit pajak, 0 jika perusahaan tidak mendapatkan audit pajak Nominal Kepatuhan Pajak (X 1 ) Tarif Pajak Efektif ETR = Beban Pajak Penghasilan Pendapatan Sebelum Pajak Rasio
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  ditarik  kesimpulan  (Sugiyono, 2012).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI tahun  2015-2016  sebanyak  135  perusahaan dan tahun 2017-2018 sebanyak 168 perusahaan.  Perusahaan  manufaktur  dipilih sebagai  populasi  dalam  penelitian  ini  karena merupakan  perusahaan  yang  paling  banyak
digunakan oleh orang dalam kehidupan sehari- hari.
Sampel  merupakan  sebagian  wakil  populasi yang  diteliti  (Sugiyono,  2012).  Pemilihan sampel  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada metode purposive  sampling yang  termasuk kedalam  kategori non  probability  sampling sehingga ditentukan sampel sebelum penerapan laporan keuangan XBRL sebanyak 56  perusahaan.  sampel  setelah  penerapan laporan  keuangan  XBRL  sebanyak  72 perusahaan.

## Tabel 2. Populasi dan Sampel Sebelum Penerapan Laporan Keuangan XBRL
No Kriteria Jumlah 1 Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  pada  2015-2016  (dalam rupiah) 135 2 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 yang sudah menggunakan XBRL 29 3 Perusahaan  yang  tidak  lengkap  melaporkan  laporan  keuangan  tahun 2015-2016 25 4 Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah 25 Total 56 Tabel 3. Populasi dan Sampel Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL No Kriteria Jumlah 1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2017-2018 168 2 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2017-2018 yang tidak menggunakan laporan keuangan XBRL 16
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan
Keuangan XBRL
No Kriteria Jumlah 3 Perusahaan yang tidak lengkap melaporkan laporan keuangan tahun 2017- 2018 38 4 Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah 26 5 Perusahaan yang belum terdaftar di BEI pada tahun 2017 16 Total 72
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui  teknik pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak  akan mendapatkan  data  yang  memenuhi  standar data  yang  ditetapkan  (Sugiyono,  2012). Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah dokumentasi.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  teknik  pengumpulan  data  yang menunjang  data  primer  yang  bersumber  dari buku,  jurnal,  laporan intern , literature ,  dan dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diharapkan dapat mencakup gambaran umum mengenai laporan keuangan XBRL, kepatuhan pajak, dan tax law enforcement .
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari  seseorang  (Sugiyono,  2012).  Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen  sekunder  berupa  laporan  keuangan tahunan  perusahaan  yang  diperoleh  dengan mengakses situs website www.idx.com .
Uji  asumsi  klasik  perlu  dilakukan sebelum melakukan uji regresi linier berganda. Pengujian  asumsi  klasik  dilakukan  untuk mendeteksi ada/tidaknya penyimpangan asumsi  klasik  atas  uji  beda  yang  digunakan. Pengujian  ini  menggunakan  uji  normalitas untuk  melihat  apakah  data  berdistribusi normal.
Uji  statistik  deskriptif  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  atau  deskripsi suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata
( mean ),  standar  deviasi,  varian,  maksimum, minimum,  sum,  range,  dan  sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran  variabel  laporan  keuangan  XBRL, tax law enforcement , dan kepatuhan pajak.
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi normal  (Ghozali,  2011).  Uji  normalitas dilakukan  untuk  mengetahui  sifat  distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui  apakah  sampel  yang  diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang  dianalisis.  Terdapat  dua  cara  untuk menguji  apakah  variabel  pengganggu  atau residual  terdistribusi  normal  atau  tidak  yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Uji  homogenitas  varian  atau  Uji Levene’s digunakan untuk mengetahui kesamaan  atau  ketidaksamaan  varian  agar dapat diketahui asumsi yang digunakan untuk pengujian (Gani & Amalia, 2015). Rumus uji homogenitas adalah:
F = 𝑆 1 2 𝑆 2 2
Keterangan:
F
: Nilai F hitung Uji Homogenitas Varian 𝑆 1 2 : Nilai Varian Terbesar 𝑆 2 2 : Nilai Varian Terkecil Kriteria uji homogenitas varian adalah: Sig F > 0,05 = Equal Variance Sig F < 0,05 = Unequal Variance Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis data yang valid dan mendukung  hipotesis  yang  digunakan  pada penelitian  ini.  Uji  hipotesis  dilakukan  dengan tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan  laporan  keuangan  yang dijadikan objek penelitian.
b. Menghitung  proksi  dari  masing-masing variabel  sesuai  dengan  cara  ukur  yang telah dijelaskan.
c. Melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal
d. Melakukan  uji Independent  Sample  t- Test apabila data berdistribusi normal
e. Melakukan  uji Mann-Whitney apabila data tidak berdistribusi normal
Uji Independent Sample t-Test digunakan  untuk  membandingkan  rata-rata dari  dua  kelompok  sampel  data  independen atau  tidak  berhubungan.  Uji Independent Sample  t-Test digunakan  untuk  menguji hipotesis tentang perbedaan dua populasi atau lebih yang masing-masing kelompok sampelnya  independen  terhadap  kelompok sampel yang lain. Data yang diperlukan untuk alat uji ini adalah data numerik dalam bentuk rasio dan interval. Persyaratan yang dibutuhkan  adalah  data  harus  terdistribusi normal (Gani & Amalia, 2015).
H 0 ;  =  0 lawan H 0 ;    0 Jika  nilai Sig .  (2- tailed )  >  0,05  maka  H a diterima Jika nilai Sig . (2- tailed ) < 0,05 maka H a ditolak Jika Signifikansi t hitung lebih besar dari  =  0,05,  maka  H 0 diterima  atau  tidak  terdapat perbedaan signifikan. Sebaliknya jika
sifnifikansi  F lebih kecil dari  = 0,05, maka H 1 diterima atau terdapat perbedaan signifikan (Gani & Amalia, 2015).
Jika  data  memiliki  varian  yang  sama ( equal variance ) maka menggunakan rumus: 𝑡
= 𝑋 1 −   𝑋 2 √ (𝑛 1 − 1)𝑆 1 2 − (𝑛 2 − 1)𝑆 2 2 𝑛 1 +   𝑛 2 − 2 ( 1 𝑛 1 ) + ( 1 𝑛 2 )
Jika  data  memiliki  varian  yang  tidak sama  ( unequal  variance ),  maka  digunakan rumus:
𝑡 = 𝑋 1 − 𝑋 2 √( 𝑆 1 2 𝑛 1 ) + ( 𝑆 2 2 𝑛 2 )
Keterangan :
X 1 : Rata-Rata Kelompok 1
X 2 : Rata-Rata Kelompok 2 S 1 : Standar Deviasi Kelompok 1 S 2 : Standar Deviasi Kelompok 2 n 1 : Banyaknya Sampel Kelompok 1 n 2 : Banyaknya Sampel Kelompok 2
Uji Mann-Whitney digunakan  untuk membandingkan  rata-rata  dari  dua  kelompok sampel data independen atau tidak berhubungan  yang  hasil  uji  normalitas  data tidak  terdistribusi  normal  atau  distribusi  data tidak  diketahui  (Gani  &  Amalia,  2015).  Uji Mann-Whitney  atau  U-test  digunakan  untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang ditarik dari suatu populasi. Tes ini merupakan  alternatif  lain  dari  t-test,  jika asumsi  distribusi  normalitas  sampel  dan homogenitas tidak terpenuhi. Oleh karena iyu U-test  termasuk  dalam  kelompok  statistik nonparametrik (Susetyo, 2017).
Jika  nilai  signifikansi  atau Asymp.  Sig .  (2- tailed ) < 0,05 maka hipotesis H a diterima.
Jika  nilai  signifikansi  atau Asymp.  Sig .  (2- tailed ) > 0,05 maka hipotesis H a ditolak.
Berikut  rumus  yang  digunakan  untuk menghitung  dengan  menggunakan  uji Mann- Whitney (Spiegel  &  Stephens,  2007),  sebagai berikut:
𝑈 1 =   𝑛 1 𝑛 2 + 𝑛 1 (𝑛 1 + 1) 2 −   𝑅 1 𝑈 2 =   𝑛 1 𝑛 2 + 𝑛 2 (𝑛 2 + 1) 2 −   𝑅 2 Keterangan : n : Data yang digabungkan R 1 : Jumlah kelompok 1 R 2 : Jumlah kelompok 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel laporan keuangan XBRL pada penelitian ini memiliki 2 (dua) perlakuan, yaitu sebelum  dan  sesudah  penggunaan  XBRL. Berikut adalah hasil statistik deskriptif laporan keuangan XBRL.
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL

## Tabel 4. Statistik Deskriptif Laporan Keuangan XBRL
Nama Variabel N Mean Std Dev Min Max XBRL 256 0.56 0.49 0 1
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel  4 terdapat  256 sampel perusahaan. Variabel  XBRL  dalam  penelitian  ini  diukur dengan  nilai  1  jika  menggunakan  laporan keuangan XBRL dan 0 jika tidak menggunakan laporan keuangan XBRL. Nilai rata-rata  dari  laporan  keuangan  XBRL menjelaskan  barapa  banyak  perusahaan  yang sudah  menerapkan  laporan  keuangan  XBRL. Nilai  rata-rata  dari  laporan  keuangan  XBRL 0,56  atau  56%  dari  perusahaan  sampel  sudah menggunakan laporan keuangan XBRL. Disini dapat dilihat bahwa saat peraturan yang di buat oleh  BEI  tidak  semua  perusahaan  langsung menggunakan laporan keuangan XBRL. Pada awal tahun 2016 hanya terdapat 29 perusahaan yang  sudah  menggunakan  laporan  keuangan
XBRL. Masih ada 106 perusahaan yang tidak menggunakan  laporan  keuangan  XBRL. Standar Dev. dalam penelitian ini sebesar 0,49 atau 49% perusahaan sampel belum menerapkan laporan keuangan XBRL. Perusahaan yang belum menggunakan laporan keuangan  XBRL  pada  tahun  2015-2016 sebanyak  106  perusahaan  dan  pada  tahun 2017-2018 sebanyak 16 perusahaan.

## Tax Law Enforcement
Variabel tax  law  enforcement pada penelitian ini memiliki 2 (dua) perlakuan, yaitu adanya  audit  pajak  dan  tidak  adanya  audit pajak.  Berikut  adalah  hasil  statistik  deskriptif kepatuhan pajak berdasarkan tax law enforcement .
Tabel 5. Statistik Deskriptif Tax Law Enforcement
Nama Variabel N Mean Std Dev Min Max Tax Law Enforcement 256 0.30 0.46 0 1
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel  5 terdapat  256 sampel perusahaan. Variabel tax law enforcement dalam penelitian ini diukur dengan nilai  1 jika ada  audit pajak dan 0 jika tidak ada audit pajak. Nilai rata-rata tax law enforcement mencerminkan pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  DJP. Nilai rata-rata dari tax law enforcement adalah 0.30 atau 30% perusahaan sampel telah diaudit oleh  DJP.  Tahun  2015-2016  sebanyak  25 perusahaan  ada  pemeriksaan  pajak  yang
dilakukan  oleh  DJP.  Pada  tahun  2017-2018 sebanyak  22  perusahaan  ada  pemeriksaan pajak.  Sedangkan  70%  perusahaan  sampel tidak  ada  audit  pajak  yang  dilakukan  oleh pihak DJP.

## Kepatuhan Pajak
Variabel kepatuhan pajak pada penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan ETR.  Berikut  adalah  hasil  statistik  deskriptif kepatuhan pajak.
Tabel 6. Statistik Deskriptif Kepatuhan Pajak Nama Variabel N Mean Std Dev Min Max Kepatuhan Pajak 256 -0,04 0,38 -5,41 0.73
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif  pada  tabel  6  terdapat  256  sampel perusahaan.  Nilai  rata-rata  kepatuhan  pajak sebesar  -0,04  menunjukkan  nilai  kepatuhan wajib  pajak  dari  perusahaan  sampel.  Nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak lebih rendah dari  pada  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,38. Ini  dapat  diartikan  terdapat  nilai  data  yang
ekstrem. Nilai terendah (minimum) sebesar - 5,41  terjadi  pada  satu  perusahaan  yang melakukan  pengurangan  pendapatan  pada tahun  2018.  Sedangkan  nilai  tertinggi (maksimum)  adalah  0.73  terjadi  pada  satu perusahaan,  dimana  perusahaan  melakukan menaikkan nilai beban perusahaan pada tahun 2017.
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Analisis Kepatuhan Pajak XBRL Tax Law Enforcement Normalitas Asymp . Sig . (2- tailed ) 0.000 0.000 0.000
Hasil pengujian normalitas data pada tabel 7 menunjukkan  bahwa  nilai Asymp.  Sig .  (2- tailed )  laporan  keuangan  XBRL  sebesar 0,000  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.  Hasil pengujian  normalitas  untuk  kepatuhan  pajak sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  data  tidak  berdistribusi normal.  Hasil  uji  normalitas tax  law enforcement memiliki  sebesar  0,000  <  0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal.
Dari  hasil  uji  normalitas  yang  telah dilakukan  terhadap  data  laporan  keuangan XBRL,  kepatuhan  pajak,  dan tax  law enforcement menunjukkan  bahwa  data  tidak berdistribusi dengan normal. Setelah diketahui  data  tidak  berdistribusi  dengan normal,  maka  untuk  pengujian  hipotesis digunakan Uji Beda Mann-Whitney . Uji Beda Mann-Whitney Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan uji beda parametrik ( Independent  Simple t-Test ) untuk  data yang berdistribusi  normal.  Sedangkan  untuk  data dalam  penelitian  ini  tidak  berdistribusi normal,  sehingga  menggunakan  pengujian non  parametrik  ( Mann-Whitney ).  Pengujian hipotesis  ini  menggunakan  bantuan  program SPSS Versi 23.
Kepatuhan  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebelum  dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL.
H 0 :  Tidak  terdapat  perbedaan  kepatuhan Wajib  Pajak  yang  signifikan  sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL.
H a :  Terdapat  perbedaan  kepatuhan  Wajib Pajak  yang  signifikan  sebelum  dan sesudah  penerapan  laporan  keuangan XBRL.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan non parametrik ( Mann- Whitney ).  Jika  nilai Asymp.  Sig (2- tailed )  < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan, yang berarti H a diterima. Jika nilai Asymp.  Sig (2- tailed )  >  0,05,  maka  tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  yang berarti H a ditolak.
Tabel 8. Hasil Kepatuhan Pajak dan Laporan Keuangan XBRL
Kepatuhan Pajak
Asymp.  Sig .  (2- tailed ) 0,891
Dilihat  dari  tabel  8  hasil  dari  uji  non parametrik Mann-Whitney nilai Asymp.  Sig . (2- tailed ) sebesar 0,891 > 0,05, dari hasil ini maka  H a ditolak.  Berarti  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  untuk  kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL.

## Tax  Law  Enforcement  Sebelum  dan
Sesudah  Penerapan  Laporan  Keuangan XBRL
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
Tax  law  enforcement  sebelum  dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL. H 0 :  Tidak  terdapat  perbedaan tax  law enforcement yang  signifikan  sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL.
H a :  Terdapat perbedaan tax law enforcement yang  signifikan  sebelum dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan non parametrik ( Mann- Whitney ).  Jika  nilai Asymp.  Sig (2- tailed )  < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan, yang berarti H a diterima. Jika nilai Asymp.  Sig (2- tailed )  >  0,05,  maka  tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  yang berarti H a ditolak.
Tabel 9. Hasil Tax Law Enforcement dan Laporan Keuangan XBRL Kepatuhan Pajak
Asymp. Sig . (2- tailed )
0,015
Dilihat  dari  tabel  9  hasil  dari  uji  non parametrik Mann-Whitney pada  tahun  2019 nilai Asymp.  Sig .  (2- tailed )  sebesar  0,015  < 0,05, dari hasil ini maka H a diterima. Berarti terdapat  perbedaan tax  law  enforcement sebelum  dan  sesudah  penerapan  laporan keuangan XBRL.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan Sesudah  Penerapan  Laporan  Keuangan XBRL
Hasil  dari  penelitian  dari  pengujian hipotesis  menggunakan  uji Mann-Whitney menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan antara  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum  dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL. Dapat  dikatakan  tidak  ada  perbedaan kepatuhan  Wajib  Pajak  baik  sebelum  dan sesudah penerapan laporan keuangan XBRL. Menggunakan  atau  tidak  menggunakan laporan  keuangan  XBRL  maka  kepatuhan
Wajib  Pajak  tetap  sama  saja.  Penerapan laporan keuangan XBRL di  Indonesia sudah di wajibkan mulai tanggal 2 November 2015. Pada awal penerapannya tahun 2016 hanya 29 perusahaan  yang  langsung  menggunakan laporan  keuangan  XBRL.  Awal  penerapan XBRL  mengakibatkan  penyesuaian  yang perlu dilakukan perusahaan dan peningkatan biaya  yaang  dikeluarkan.  Dengan  adanya software baru dalam perusahaan maka harus banyak penyesuaian dari perangkat, pengolah data,  dan  pengguna  data  laporan  keuangan. Tidak jarang perusahaan masih menggunakna format yang sebelumnya sampai benar-benar mengerti  dan  memahami  sistem  XBRL. Penggunaan laporan keuangan XBRL seharusnya didampingi dengan tenaga profesional  yang  sudah  mengerti  dan memahami  XBRL  dengan  baik  dan  benar. Dapat  dilihat  pada  tahun  2017-2018  masih ada  perusahaan  yang  tidak  konsisten  dalam menggunakan  laporan  keuangan  XBRL. Pengguna laporan keuangan XBRL pada awal penerapan masih ada yang menggunakan dua sistem pencatatan laporan keuangan. Sehingga,  hal  ini  menjadi  penyebab  tidak adanya  perbedaan  dari  kepatuhan  pajak. XBRL merupakan sebuah teknologi keuangan  yang  berbasis  bahasa  XML  dan memiliki  sifat  yang  cukup  kompleks. Pengunaan  XBRL  ini  cukup  kompleks sehingga diperlukan seorang yang prosfesional dan sudah mengerti dengan baik dan benar dalam penggunaan XBRL. Dalam penggunaan  XBRL  diperlukan  IT developer untuk  dapat  membantu  prosesnya.  Latar belakang pendidikan sangat diperlukan dalam mengoperasikan  sebuah software baru  dan harus  dengan  orang  yang  ahli  di  bidangnya. IT developer sangat  diperlukan  dalam memproses,  mengajarkan,  dan  memberikan pengetahuan  tentang  XBRL.  Perlunya  IT developer ini dapat meminimalkan terjadinya kesalahan  dalam  penginputan  data  maupun
transmisi  data.  Tidak  semua  perusahaan memiliki  tenaga  IT  yang  mengerti  tentang XBRL dengan baik  dan kalaupun ada hanya beberapa  perusahaan  saja  yang  memiliki tenaga ahli. Ketidakonsistenan dalam penyampaian  format    laporan  keuangan perusahaan bisa disebabkan karena ketidakmampuan user dalam  menggunakan XBRL.  Dengan  adanya  ketidakonsistenan dari perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan XBRL bisa menjadi penyebab tidak adanya  perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak. Ketidakonsistenan ini bisa disebabkan karena kekurangan  tenaga  ahli  dan  berpengalaman dalam menggunakan XBRL. BEI seharusnya memberikan  pelatihan  dan  masa  percobaan untuk  emiten  agar  penggunaan  laporan keuangan  XBRL  ini  dapat  berjalan  dengan baik.  Laporan  keuangan  XBRL  masih memiliki  kelemahan  yang  bisa  disebebakan oleh pengguna maupun dari software sendiri. Masih  perlu  banyak  perbaikan  dalam  sistem yang  digunakan  agar  tidak  terjadi  kesalahan dalam  transmisi  data.  Perbaikan  sistem  agar mudah  dipahami  oleh  pengguna  sehingga memudahkan dalam menginput data. Pelatihan  untuk  pengguna  laporan  keuangan XBRL  masih  sangat  diperlukan  karena, banyaknya tagging yang  dapat  membuat kesalahan dari pihak pengguna dan software . Tagging yang  digunakan  seharusnya  lebih mudah  dipahami  oleh  pengguna. Tagging juga  seharusnya  menyesuaikan  dengan kebutuhan perusahaan.

## Tax  Law  Enforcement  Sebelum  dan
Sesudah  Penerapan  Laporan  Keuangan XBRL
Hasil  dari  penelitian  dari  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  uji Mann- Whitney menyatakan bahwa terdapat perbedaan  antara  tax  law  enforcement sebelum  dan  sesudah  penerapan  laporan keuangan  XBRL.  Dapat  diartikan  dengan adanya laporan keuangan XBRL maka lebih
meningkatkan  tax  law  enforcement.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi yang digunakan. Kemudahan dalam mengakses  laporan  keuangan  XBRL  maka penghindaran pajak dapat menurun. Teori ini menjelaskan  bagaimana  sikap  Wajib  Pajak dalam  berperilaku.  Dapat  diartikan  dengan adanya  laporan  keuangan  XBRL  maka persepsi  sikap  Wajib  Pajak  dapat  berbeda. Sikap  Wajib  Pajak  yang  berbeda  ini dipengaruhi dari faktor eksternal yaitu tax law enforement . Faktor internal yang mempengaruhi  sikap  Wajib  Pajak  adalah laporan keuangan XBRL. Tax law enforcement dapat  membuat  Wajib  Pajak takut  untuk  melakukan  penghindaran  dan penggelapan pajak. Ditambah dengan adanya laporan keuangan XBRL yang dengan mudah di akses oleh DJP membuat perusahaan untuk takut melakukan penghindaran dan penggelapan  pajak.  Wajib  Pajak  yang  sudah menggunakan laporan keuangan XBRL akan sulit  untuk  melakukan  penghindaran  dan penggelapan pajak. Laporan keuangan XBRL yang  sangat  mudah  untuk  di  akses  maupun diolah  kembali  datanya  sehingga,  membuat Wajib  Pajak  melaporkan  yang  sebenarnya. Adanya laporan keuangan XBRL maka Wajib Pajak sulit untuk melakukan pemalsuan data agar  pajak  yang  dibayarkan  berkurang.  Hal ini,  sulit  terjadi  dengan  adanya  laporan keuangan XBRL yang memiliki keterbukaan informasi. Adanya sanksi yang akan diberikan  apabila  melakukan  penghindaran dan  penggelapan  pajak  berupa  denda  dan kurungan  penjara.  Dengan  adanya  sanksi  ini maka Wajib Pajak dapat mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan sudah diterapkan oleh DJP.
Penelitian sebelumnya menguji sistem XBRL dalam  sistem  pemeriksaan  pajak  maka  akan secara  otomatis  dapat  mengidentifikasi hubungan  yang  berbeda  antara  elemen informasi pelaporan keuangan dengan
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
menerapkan  registrasi  keamanan  (Peng, 2016).
Kerjasama yang akan dilakukan DJP dan BEI maka  dapat  mempermudah  dalam  proses pemeriksaan  pajak.  Dari  kerjasama  ini penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan  akan  menurun.  Penghindaran pajak  yang  dilakukan  perusahaan  daapt dengan  mudah  diketahui  oleh  pihak  DJP karena, adanya kemudahan dalam mengakses informasi yang ada didalam laporan keuangan XBRL. Penggunaan laporan keuangan XBRL dapat meningkatkan efisiensi biaya, otomatisasi, lebih cepat, lebih dapat diandalkan,  dan  data  yang  lebih  akurat. Keakuratan  data  yang  didapatkan  oleh  DJP dapat  mempermudah  dalam  melakukan pemeriksaan  pajak.  Sehingga,  biaya  yang dikeluarkan  akan  mengalami  pengurangan dengan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan  XBRL.  Laporan  keuangan  XBRL dapat  mengefisiensikan  waktu  DJP  untuk mendapatkan  informasi  laporan  keuangan perusahaan. Efisiensi waktu DJP dalam

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  tidak  ada perbedaan  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum dan  sesudah  penerapan  laporan  keuangan XBRL.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti,  ketidakonsistenan  perusahaan dalam  format  laporan  keuangan,  terjadi kesalahan  transmisi  data,  keterbatasan  data dalam  penelitian,  dan  pemilihan  perusahaan yang digunakan untuk menjadi sampel.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dilihat  ada  perbedaan tax  law  enforcement sebelum  dan  sesudah  penerapan  XBRL.  Hal ini  sejalan  dengan  teori  yang  digunakan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan  XBRL  maka  penghindaran  pajak dapat  menurun.  Teori  ini  menjelaskan
bagaimana sikap Wajib Pajak dalam berperilaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashok, M. L., & Abhishek, N. (2019). Quality of Financial  Reporting  System  in  India  –  An Analysis  of  Extensible  Business  Reporting Language. International Journal of
Management Studies , VI (1(1)), 01. https://doi.org/10.18843/ijms/v6i1(1)/01 Avallone,  F.,  Ramassa,  P.,  &  Roncagliolo,  E.
(2016).  The  pros  and  cons  of  XBRL adoption  in  Italy:  A  field  study. Lecture Notes in Information Systems and
Organisation , 14 (i), 157–170.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-26488- 2_12
Blaufus, K., Schöndube, J. R., & Wielenberg, S.
(2020).  Strategic  Interactions  Between  Tax and  Statutory  Auditors  and  Different Information  Regimes:  Implications  for  Tax Audit Efficiency. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3566897 Christian,  C.  (2017).  Enhanced  enforcement outcomes  through  a  responsive  regulation approach to sales tax enforcement. Journal of  Public  Budgeting,  Accounting  and Financial  Management , 29 (4),  464–497. https://doi.org/10.1108/jpbafm-29-04-2017- b002
Devos, K. (2012). The Impact of tax Professionals Upon  The  Compliance  Behaviour  of Australian  Individual  Taxpayers. Revenue Law Journal , 22 (1), 31–56.
Direktorat  Jenderal  Pajak,  T.  E.  P.  (2016).
Kesadaran Pajak . https://edukasi.pajak.go.id/download/128- materi-terbuka-inklusi.html
Gani, I., & Amalia, S. (2015). Alat Analisis Data Aplikasi  Statistik  untuk  Penelitian  Bidang Ekonomi & Sosial (M. Bendatu (ed.)). CV. ANDI OFFSET.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  19 .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hamzah,  F.  H.  A.,  Hamid,  N.  A.,  Hayati,  S.  N.,
Zawawi,  M.,  Jaafar,  S.,  &  Azail,  N.  M.
(2019).  The  Governance  of  Tax  Audit Enforcement:  Indicators  on  Automation Incentive,  Tax  Avoidance  and  Firm Characteristics. KnE Social Sciences , 2019 , 786–806. https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5088 Ilias, A., Razak, M. Z. A., & Razak, S. F. F. A.
(2015). The  Existence  of  the  Extensible Business  Reporting  Language  (  XBRL  )  In Malaysia :  From  A  Stakeholders  ’ Perspective . FEBRUARY 2014 , 1–49. Indonesia, B. E. (2020a). XBRL . Indonesia Stock Exchange (IDX) Taxonomy 2020. Indonesia, B. E. (2020b). XBRL .
Jeong,  J.  S.,  Na,  K.  S.,  & You,  Y.  Y. (2014).  A case study of Financial Statements Reporting System based on XBRL Taxonomy  in  accordance  with  Korean Public  Institutions  adoption  of  K-IFRS. Cluster Computing , 17 (3), 817–826.
https://doi.org/10.1007/s10586-013-0293-4
Li,  O.  Z.,  Ni,  C.,  &  lin,    yupeng.  (2012).  Does
XBRL Adoption Reduce the Cost of Equity Capital? SSRN Electronic Journal .
https://doi.org/10.2139/ssrn.2131001
Mao,  Y.,  &  Zhang,  L.  (2019).  The  Research  of
XBRL  Financial  Report  Impact  on  the Quality  of  Accounting  Information. 2019
International  Conference  on  Cultural Studies,  Tourism  and  Social  Sciences (CSTSS 2019) , Cstss , 416–420.
https://doi.org/10.25236/cstss.2019.079 Mardiasmo.  (2011). Perpajakan  Edisi  Revisi 2011 . Andi.
OECD.  (2004).  Compliance  Risk  Management: Managing and Improving Tax Compliance. Centre  for  Tax  Policy  and  Administration ,
October , 1–73. https://www.oecd.org/tax/administration/33 818656.pdf Paramaduhita,  A.  V.,  &  Mustikasari,  E.  (2018). Non-employee individual taxpayer compliance. Asian  Journal  of  Accounting Research , 3 (1), 112–122. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0007
Peng,  Y.  (2016).  The  design  system  of  XBRL software tax registration and data
transmission encryption. International Journal of Simulation: Systems, Science and Technology , 17 (26), 1–6.
https://doi.org/10.5013/IJSSST.a.17.26.20 Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar  Perpajakan:  Teori  dan  Konsep Hukum Pajak . Mitra Wacana Media.
Premuroso, R. F., & Bhattacharya, S. (2008). Do early  and  voluntary  filers  of  financial information in XBRL format signal superior corporate governance and operating performance? International  Journal  of Accounting  Information  Systems , 9 (1),  1– 20. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.01.00 2 Ra, C.-W., & Lee, H.-Y. (2018). XBRL Adoption, Information  Asymmetry,  Cost  of  Capital, and Reporting Lags. IBusiness , 10 (03), 93– 118. https://doi.org/10.4236/ib.2018.103006
Rahmayanti,  N.  P.,  Sutrisno  T.,  S.,  & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers’ compliance moderated by compliance intentions. International  Journal  of  Research  in Business  and  Social  Science  (2147-  4478) , 9 (2),
118–124. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633
Rahwani,  N.  R.,  Sadewa,  M.  M.,  Qalbiah,  N.,
Mukhlisah,  N.,  Phaureula  Artha,  W.,  & Nikmah, N. (2019). XBRL based corporate tax filing in Indonesia. Procedia Computer
Science , 161 , 133–141. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.108
Robbins, S. (2015). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar  dan  Aplikasinya .  PT  Raja  Grafindo Persada.
Salikhova,  A.  V.,  Isavnia,  A.  G.,  Eremina,  I.  I.,
Lysanov,  D.  M.,  &  Ishmuradova,  I.  I. (2019). OPTIMIZATION OF TAX

## SYSTME
BUSINESS PROCESSES. International Transaction Journal of Engineering,  Management,  &  Applied Sciences  &  Technologies , 10 (16),  1–8. https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2019. 219
Simanjuntak,  T.  H.,  &  Mukhlis,  I.  (2012).
Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  Dalam Pembangunan Ekonomi . Penerbit Raih Asa Sukses.
Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2007). Statistik (Edisi Keti). Erlangga.
Nadya Rizki Amalia 1 , Memen Kustiawan 2 , Ida Farida Adiprawira 3 , Agus Widarsono 4 , Rozmita Dewi Yuniarti 5 Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Susetyo,  B.  (2017). STATISTIKA  UNTUK ANALISIS  DATA  PENELITIAN  Dilengkapi Cara  Perhitungan  dengan  SPSS  dan  MS Office  Excel (A.  Mifka  (ed.)).  PT.  Refika Aditama. Syahrum,  &  Salim.  (2012). METODOLOGI PENELITIAN  KUANTITATIF .  Citapustaka Media. Wang, L. (2015). Tax enforcement, corporate tax aggressiveness, and cash holdings. In China Finance Review International (Vol. 5, Issue 4).  https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2014- 0099 Wang, Z. (2013). A Research on the Application of  XBRL  in  the  Independent  Audit.
Communications and Network , 05 (03), 16– 19. https://doi.org/10.4236/cn.2013.53b1004 XBRL, I. (2013). An Introduction to XBRL . Zain,  M.  (2007). Manajemen  Perpajakan  Edisi Kedua . Salemba Empat.