Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)

## BANK MUAMALAT INDONESIA
Nur Melinda Lestari, Setiawati Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Email: Melinda.lestari@gmail.com

## ABSTRACT
The author conducts the research within the scope of the Troubled Financing Settlement Strategy on Mudharabah  Agreement  at  Bank  Muamalat  Indonesia.  Problem  financing  is  a  problem  that  is  very influential  on  bank  soundness  and  almost  occur  in  some  banks,  not  to  mention  the  Bank  Muamalat Indonesia  classified  as  experiencing  problematic  financing  sufficient  to  the  spotlight  in  the  2014 period  of  6.55%  and  2015  of  7.11%.  Facts  prove  that  in  2016  Bank  Muamalat  Indonesia  able  to reduce  the  level  of  problem  financing  to  3.83%  and  in  2017  to  4.7%  thus  proving  that  in  fact  Bank Muamalat  Indonesia  able  to  complete  financing  problem  well  in  the  next  year  with  the  strategy  of financing  problem  settlement  Bank  Muamalat  Indonesia  conducted  in  the  year  2016.  However,  the current discourse of Bank Muamalat will be acquired by Minna Padi securities company due to lack of capital  faced  by  Bank  Muamalat  Indonesia  caused  by  high  NPF  (Non  Performing  Finance)  factor, more or less influenced by problematic financing including mudharabah financing. This study aims to determine the strategy of financing settlement on mudharabah contract. The results of this study show that in the handling of customers who experienced problematic financing, Bank Muamalat Indonesia using  the  strategy,  revitalization:  rescheduling,  reconditioning,  restructuring  and  management assistance, then if the customer is not well-settled then the Settlement is settled through the guarantee, Through  BAMUI  (Arbitration  Board  Muamalat  Indonesia),  and  settlement  by  way  of  Litigation.  The results of this study are expected to provide input to the high NPF (Non Performing Finance) issues currently facing Bank Muamalat Indonesia and target the NPF to fall to 3%.
Keywords: Strategy, Settlement, Non Performing Finance
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## ABSTRAK
Penulis  melakukan  penelitian  dalam  ruang  lingkup  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  pada Akad Mudharabah  Di Bank Muamalat  Indonesia.  Pembiayaan bermasalah  adalah suatu  permasalahan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesehatan  bank  dan  hampir  terjadi dibeberapa  bank,  tak  terkecuali  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  tergolong  mengalami  pembiayaan bermasalah yang cukup  menjadi sorotan  yaitu  pada periode 2014 sebesar 6,55%  dan 2015 sebesar 7,11%. Fakta  membuktikan pada tahun  2016 Bank Muamalat  Indonesia  mampu menurunkan tingkat pembiayaan  bermasalah  menjadi  3,83%  dan  pada  tahun  2017  menjadi  4,7%  dengan  demikian membuktikan bahwa sebenarnya Bank Muamalat Indonesia mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik pada tahun berikutnya dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut. Akan tetapi pada saat ini timbul wacana  Bank  Muamalat  akan  diakuisisi  oleh  perusahaan  sekuritas  Minna  Padi  karena  kekurangan modal  yang  dihadapi  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  disebabkan  faktor  NPF  (Non  Performing Finance)  yang  tinggi,  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  pembiayaan  yang  bermasalah  termasuk pembiayaan  mudharabah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  penyelesaian pembiayaan pada akad mudharabah. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan terhadap  nasabah  yang  mengalami  pembiayaan  bermasalah,  Bank  Muamalat    Indonesia menggunakan  strategi,  revitalisasi:  rescheduling,  reconditioning,  restructuring  dan  bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah  tidak beritikad baik maka Penyelesaian diselesaikan melalui jaminan,  Melalui  BAMUI  (Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia),  dan  penyelesaian  dengan  cara Litigasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  di  harapkan  dapat  memberikan  masukan  terhadap  permasalahan NPF (Non Performing Finance) yang tinggi, yang sedang dihadapi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan mentargetkan NPF turun menjadi 3%.
Keywords : Strategi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  muslim  penduduknya  di  dunia,  telah  lama mendambakan  kehadiran  sistem  ekonomi  yang  mempunyai  lembaga  keuangan  sesuai  dengan tuntutan  kebutuhan  tidak  sebatas  keuangan,  namun  juga  tuntutan  spiritualitas.  Sistem  bank  yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga ( Free Interest Banking ). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahirlah bank syariah  di  Indonesia  pertama  berdiri  pada  tahun  1992.  Semenjak  itu  pemerintah  Indonesia  mulai memperkenalkan dual banking system yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan,  Perbankan  syariah  di  Indonesia  saat  ini  telah  memasuki  periode  perkembangan yang signifikan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang bank syariah, hal ini sebuah pencerahan dan  kejelasan  bagi  bank  Syariah  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  karena  dikuatkan dengan  adanya  landasan  hukum  yang  jelas  yaitu  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Semakin  majunya  pola  pelayanan  keuangan  di  perbankan  maka  semakin  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  jasa  bank  syariah,  sama  halnya  semakin  berkembang perekonomian  suatu  negara,  semakin  meningkat  pula  permintaan/kebutuhan  pendanaan  untuk membiayai  pembangunan  dalam  sektor  perekonomian,  baik  rumah  tangga,  perusahaan  maupun yang  lainnya.  Namun,  dana  pemerintah  yang  bersumber  dari  APBN  sangat  terbatas  untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta  berperan  dalam  membiayai  pembangunan  ekonomi  negara.  Pihak  swastapun,  secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.
Bank  sebagai  lembaga  perantara  jasa  keuangan  ( financial  intermediary ),  yang  tugas pokoknya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  diharapkan  dengan  dana  dimaksud  dapat memenuhi  kebutuhan  dana  pembiayaan  yang  tidak  disediakan  dua  lembaga  sebelumnya  (swasta dan negara). (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010)
Pembiayaan  ada  beberapa  macam  diantarannya  adalah  pembiayaan Mudharabah, mudharabah adalah  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  ( shohibul  maal )
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola ( mudharib ). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh  kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola,  maka  si  pengelola  harus  bertanggung  jawab  atas kerugian tersebut.
Pada  dasarnya mudharabah adalah  akad  yang  bersifat  kepercayaan  ( trust ).  Dalam mudharabah ,  menurut  sebagian  ulama  pemilik  dana  tidak  diperkenankan  meminta  jaminan sebagaimana  jaminan  ( rahn )  dalam  transaksi  utang  piutang.  Sedangkan  menurut  sebagian  lain, jaminan dapat diminta  oleh pemilik dana /pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak  ketiga  berupa  agunan  resiko.  Kebolehan  tersebut  diasumsikan mudharib tidak  mustahil melakukan  pelanggaran  batas  atau  menyalahi  ketentuan  yang  disepakati,  atau  disebut  dengan jaminan  khianat  ( moral  hazard )  atau  jaminan  kemungkinan  ada  pelanggaran. (Muhammad, Yogyakarta, 2010).
Pada  proses  menyalurkan  dana  bank  pasti  akan  dihadapi  dengan  berbagai  risiko,  Diantara risiko  yang  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  paling  dominan  adalah  risiko  pembiayaan.  Risiko pembiayaan  adalah  risiko  yang  timbul  sebagai  akibat  kegagalan  pihak  yang  diberi  pembiayaan ( conterparty )  dalam  memenuhi  kewajibannya.  pembiayaan  bermasalah  yaitu  pembiayaan  yang terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan  atau  bagi  hasil/margin. (Widiyanto,  Jakarta,  2016) Terjadinya  tunggakan  maupun  gagal  bayar  kembali  dana  yang  disalurkan  kepada  para  penerima pembiayaan  (anggota)  haruslah  diupayakan  sedemikian  rupa  sehingga  mencapai  angka  pada tingkatan yang paling kecil (minimum). Kecilnya angka tunggakan maupun kegagalan pembayaran akan  menjadi  indikator  keberhasilan  lembaga  keuangan  dalam  mengelola  usahanya.  Dengan  kata lain,  kecilnya  angka  tunggakan  maupun  gagal  bayar  menentukan  bahwa  tingkat  pembayaran kembali ( repayment rate ) yang tinggi.
Pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  mengalami  kesulitan  pelunasan  akibat adanya faktor –faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah  merupakan  salah  satu  resiko  besar  yang  terdapat  dalam  dunia  perbankan  dan memberikan  dampak  yang  buruk,  salah  satu  dampaknya  adalah  tidak  terlunasinya  pembiayaan sebagian  atau  seluruhnya  karena  semakin  besar  pembiayaan  bermasalah  maka  akan  berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
para  deposan  yang  menitipkan  dananya.  Pembiayaan  dikatakan  masuk  dalam  katagori Non Performing  Finance ( NPF )  apabila  menempati  tingkat  kolektabilitas  nasabah  pembiayaan pembiyaan  ke  3  (Kurang  Lancar),  ke  4  diragukan  dan  ke  5  (Macet).  Terjadinya  masalah  pada pembiayaan  disebabkan  beberapa  faktor  baik  itu  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal.  Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan.  Sedangkan  faktor  internal  bisa  terjadi  karena  sistem  dan  prosedur,  kelemahan  sumber daya  manusia,  kelemahan  monitoring,  kelemahan  pembinaan,  kelemahan  pengawasan,  adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat.

## Tabel 1. Kolektabilitas Pembiayaan Bank Muamalat Tahun 2012-2017
Keterangan Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pembiayaan bermasalah kotor 2.09% 4,69% 6,55% 7,11% 3,83% 4,7% Pembiayaan bermasalah Bersih 1,81% 1,56% 4,85% 4,20% 1,40% 2,9%

## Sumber: Bank Muamalat: www.bankmuamalat.co.id
Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tahun pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun ke  tahun  semakin  meningkat,  Bank  Muamalat  dalam  laporan  keuangannya  menunjukan  adanya risiko pembiayaan dari tingkat pembiayaan bermasalah (NPF)  pada tahun 2014 sebesar 6,55%, dan pada  tahun  2015  sebesar  7,11%  Angka  tersebut  menunjukan  bank  berada  ditingkat  3  dalam kesehatannya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam analisis komponen  faktor kualitas aset (Asset Quality), bahwa bank memiliki tingkat NPF sebagai berikut.
Tabel 2. Kriteria Tingkat Kesehatan Bank Peringkat Kriteria Penilaian NPF Keterangan 1 NPF < 2% Sangat Sehat 2 2% ≤ NPF < 5% Sehat 3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Sehat 4 8% ≤ NPF 12% Kurang Sehat 5 NPF > 12% Tidak Sehat Sumber: Bank Indonesia, www.bi.go.id
Tabel  tersebut  mengindikasikan ukuran tingkat  permasalahan pembiayaan  yang dihadapi  oleh bank.  Semakin  tinggi  rasio  ini  menunjukan  bank  semakin  menghadapi  risiko  dari  pembiayaan  yang disalurkan.
Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  menyusun  langkah  tepat  maka  diperlukan  sebuah penyelesaian  terhadap  pembiayaan  bermasalah  sebagai  langkah  penyehatan  dan  perbaikkan  terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan kehati-hatian sedini mungkin guna mengantisipasi hal –hal  yang tidak  diinginkan  di  kemudian  hari.  Pemahaman  yang  baik  atas  faktor-faktor  utama  yang  menjadi penyebab  terjadinya non  performing  financing akan  terjadi  modal  yang  sangat  berharga  bagi  bank yang  sangat  bersangkutan  untuk  membangun  kebijakan  analisis  penanaman  dana  yang  konperhensif, prudensial serta memerhatikan berbagai risiko yang inhern atas setiap keputusan penanaman dana.
Pada  tabel  1  tersebut  diatas  fakta  membuktikan  bahwa  pada  tahun  2016  Bank  Muamalat mampu  menurunkan  tingkat  pembiayaan  bermasalah  menjadi  3,83%  dan  pada  tahun  2017  menjadi 4,7%  dengan  demikian  membuktikan  bahwa  Bank  Muamalat  mampu  untuk  menyelesaiakan pembiayaan bermasalah dengan baik pada tahun berikutnya dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat. Akan tetapi pada saat ini timbul wacana Bank Muamalat akan diakuisisi oleh perusahaan sekuritas Minna Padi karena kekurangan modal yang dihadapi Bank Muamalat yang disebabkan faktor NPF ( non performing financing) yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan Bank Muamalat kekurangan modal sehingga teriindikasi bermasalah pada saat ini.

## PEMBAHASAN
Pembiayaaan Mudharabah merupakan  pembiayaan  yang  dilakukan  melalui  kerjasama  usaha antara dua pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola  usaha  dengan  jenis  usaha  tertentu  yang  telah  disepakati  bersama,  Selanjutnya  dalam pembiayaan ini mudharib dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian di tanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  pengelola,  kelalaian  dan  penyimpanan  pihak  nasabah  seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
A. Penerapan  Sistem  Pembiayaan  Mudharabah  PT  Bank  Muamalat  Indonesia (Rohman, Wawancara, 25 September 2017) .
1. Jenis jenis Produk pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia:
a. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja
b. Pembiayaan  Linkage  Program  (contoh  :  Pembiayaan  kepada  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah dan Lainnya seperti Koperasi Syariah, KopKar, BPRS)
2.  Jumlah  dana  dalam  penyaluran  dana  di  pembiayaan  mudharabahBank  Muamalat  Indonesia Berdasarkan segmentasinya:
a. Pembiayaan dengan Plafon dibawah 50 juta (Mikro).
b. Pembiayaan dengan Plafon >50 juta - 500 juta (Kecil).
c. Pembiayaan dengan Plafon > 500juta – 5 Milyard (Menengah).
d. Pembiayaan dengan Plafon > 5 Milyard (Komersil).
3. Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia.
Dalam  mengaplikasikan  mekanisme  pembiayaan  Bank  MuamalatIndonesia  telah menerapkan  syarat-syarat  terdiri  dan  syarat-syarat  dokumen(proposal/surat  permohonan  dan syarat kelayakan permohonan pembiayaan
a. Syarat-syarat Dokumen (proposal/surat permohonan)
1) Gambaran Umum Perusahaan : lokasi, tujuan, penggunaan pembiayaan
2) Rencana atau Prospek usaha
3) Perincian rencaoa penggunaan danajumlah dan jangkawaktu
4) Penggunaan dana
5) Legalitas:  Akte  pendirian,  NPWP,  Tanda  Daftar  Perusahaan,  SuratKeterangan Domisili, Identitas lain
6) Laporan Keuangan antara lain: Neraca dua tahun terakhir, Laporan Rugi, laba dua tahun terakhir, Data persediaan terakhir, dan Data penjualan tiga bulan terakhir'
7) DataJaminan
8) Syarat lainnya akan diberitahukan kemudian
b. Syarat  kelayakan  permohonan  pembiayaan  untuk  mendapatkan  fasilitaspembiayaan sebagai berikut:
1) Status Hukum
a) Berusia minimal 21 tahun maksimai 55 tahun
b) Berakalsehat
c) Tidak dalam keadaan bangkrut
d) Sebagai nasabah PT/Badan usaha haruslah sesuai dengan syariah(sesuai deagan hukum  islam)  baik  secara  organisasi  maupunaktifitasnya  seperti  memegang prinsip  syriah  yang  meliputi  tiga  halyaitu:  dilarangaya  bunga  (riba), dilarangnya usaha yang spekulatif danadanya pengakuan posisi zakat
2) Kemampuan membayar
a) Kemampuan membayar sangat tergantung pada faktor-faktor yangmempengaruhi  volume  penjualan,  harga  jual,  biaya  dan  pengeluaran,Hal ini  bertumpu  pada  kualitas  produk  dan  layanan,  efektifitas  tenagakerja,  harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha makabank hams  yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajibanfinansialnya
b) Integritas  nasabah  hams  memuaskan  dan  dapat  dibuktikan  serta  tidakada perbedaan  dari  hasil  bank  checking  BI  yang  dilakukan  olehCompliance  and Corporate Support Director, juga pengalaman masasilam yang bersangkutan.
c) Pemegang  rekening  nasabah  yang  bersangkutan  harus  memilikirekening  di BMI (Giro, Tabungan, atau Deposito minimal enam bukanterakhir). Untuk giro jumlah  yang  tersimpan  hendaknya  memadaisesuai  dengan  pembiayaan  yang diperoleh  karena  giro  baru  biasaditarik  bila  sudah  jatuh  tempo  (sesuai kesepakatan waktu yang dibuatdiawal).
4. Margin pembiayaan
a. Nasabah  dapat  menanyakan  nisbah  (rasio  bagi  hasil)  sebelum  penandatanganan pembiayaan kemudian menyepakatinya bersama
b. Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnyadana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasionai bank lainnya
c. Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnyadana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan. penabung) serta biayaoperasional bank lainnya.
d. Jumlah keuntungan yang akan dibagikan untuk perjanjian kerjasama murni dalam bentuk proyek, menggunakan perhitungan keuntungan sebelum kena pajak.
5. Cara Pengembaliaan
a. Jadwal  pembayaran  yang  tetap  dan  jelas  dilaksanakan  sebagaimana  tertulis  di  dalam perjanjian yang telah disepakati bersama
b. Semua pembayaran akan diberikan oleh nasabah ke bank
c. Kontrak  Mudharabah  secara  otomatis  berakhir  setelah  terpenuhinya  seluruh  kewajiban nasabah tersebut terhadap bank.

## 6. Agunan
Secara  prinsip  dalam  konsep  mudharabah  tidak  ada  jaminan  yangdiambil  sebagai agunan.  Namun  dalam  dunia  perbankan  demi  pengamanandana  masyarakat  maka  bank  islam meminta jaminan/agunan pada pemakai dana sesuai dengan petunjuk Al- Qur’an.
a. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
b. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
c. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

## 7.  Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia
Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia
a. N a s a bah  datang  dan  mengajukan  pembiayaan  kepada  Bank  Muamalat  Indonesia,  dengan mencantumkan  jenis  usaha,  nominal  pembiayaan  serta  mencantumkan  syarat-syarat yang  telah  ditetapkan  Bank  Muamalat  Indonesia (nasabah  yang  datang  sendiri  atau marketing bank mendatangi nasabah)
b. Jika nasabah setuju dengan produk yang ditawarkan, maka bank melakukan document checking (nama, KTP, dll dokumen pribadinya),
c. Bank  akan  melakukan  verifikasi  data  nasabah  (benar  atau  tidak  dokumennya,  slip  gajinya/ profil usahanya)
d. Bank melakukan investigasi dengan BI checking
e. pihak Bank Muamalat  Indonesia mengadakan pertemuan awal dengan calon pengelola serta  menganalisa  calon  nasabah  dengan  mempertimbangkan  dan  memasukan  prinsip- prinsip 5C yaitu:
1) Character
watak  dari  orang  yang  akan  diberikan  pembiayaan  apakah  benar-benar  dapat dipercaya.
2) Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemauan memenuhi
kewajibanya/willingness to pay)
a) Kebiasaan  pribadinya  (  apakah  suka  berjudi,  spekulasi,  bohong,  hal  lain  yang buruk)
b) Kejujuran
c) Bersifat terbuka atau tertutup
d) Tingkat religious
e) Jika  nasabah  terbukti  memiliki  modal  atau  collateral  tetapi  tidak  mau menyerahkan  untuk  usahanya  tentu  hal  ini  dapat  dijadikan  salah  satu  kriteria penilaiannya.
3) Capital
Yaitu  untuk  mengetahui  sumber-sumber  pembiayaan  yang  dimiliki  nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
a) Struktur Modal
b) Debt To Equity Ratio
c) Asset To Liabilities
4) Capacity
Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba.
a) Kemampuan Manajerial
b) Kemampuan Tehnis, seperti Produksi, Pemasaran
c) Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya (aspek Keuangan)
5) Collectoral
Merupakan jaminan  yang diberikan calon nasabah baik  yang bersifat fisik maupun non fisik.
a) First Way Out Usaha itu Sendiri
b) Second Way Out Agunan/ Asset lain di luar usaha
6) Condition
Adalah  kondisi  ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi  perusahaan/usaha  itu sendiri.Selain  itu  juga  termasuk  disini  adalah  peraturan-peraturan  atau  ketentuan- ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok, dll
f.  Sebelum dilakukan pencairan dana, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan  dengan  pembiayaan  telah  di  selesaikan  atau  dipenuhi  dan  telah  memberikan perlindungan yang memadai bagi bank
g.  Bank  Muamalat  melakukan  Monitoring  atau  pengawasan,  Tahap  ini  dilakukan  oleh Bank Muamalat Indonesia terutama terhadap setiap transaksi yang dilakukan mudharib yang  berkaitan  dengan  fasilitaspembiayaan mudharabah yang  telah  diberikan. Pengawasan  ini  mempakanhak-hak  Bank  muamalat  Indonesia  sebagai shahibul  maal sepanjang  tidakmemenuhi  manajemen  proyek  usaha  mudharib.  Salah  satu metodepengawasan  adalah dengan melakukan program  kunjungan berkala ( periodcall ) ke  lokasi  usaha mudharib minimal  tiga  bulan  sekali  untuk  memantauperkembangan usaha mudharib ,  meminta  laporan  bulanan  dari  pihak mudharib ,  laporan  kunjungan harus dibuat dan diedarkan kepadamanajemen
h.  Ketika  pelunasan,  Pada  akhir  masa  pembiayaan mudharabah nasabah  harus  melunasi danayang  telah  diberikan  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia  beserta  denganperhitungan bagi  hasil  yang  hams  dilakukan  dengan  persetujuan  semuapihak,  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Apabilanasabah  mengalami  kesulitan dalam  melunasi  kewajibannya  maka  dapatdiselesaikan  sesuia  dengan  kebijakan penyelesaian pembiayaanbermasalah yang ada di Bank Muamalat Indonesia.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## 8. Strategi Analisa Pembiayaan
a. Tahapan Dalam Analisa Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat
1) Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiyaan dari nasabah
2) Ketahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti.
3) Lakukan  penilaian  kelayakan  pembiayaan  tersebut  dan  tuangkan  dalam  proposal pembiayaan (loan evaluation )
4) Buatlah suatu keputusan layak/tidak ( loan descision approval )
5) Lakukan dokumentasi dan administrasi ( loan documentationand administratiaon ) 6) Lakukan  monitoring  untuk  memastikan  pembayaran  kembali  ( loan  monitoring  and collection )
b. Implementasi Pedoman Analisa Pembiayaan
1) Bank/lembaga  keuangan  harus  menyakini  bahwa  usaha  nasabah  mempunyai kemampuan ( capacity) untuk mengembalikan pembiayaannya  prioritas pertama 2) Tentunya  kemampuan  ( capacityy )  tersebut  harus  didukung  oleh  adanya  modal ( capital ) yang cukup untuk dapat terwujudnya hasil usaha yang baik (karena adanya keseimbangan  antara  modal  dan  hutang),  sekaligus  sebgai  bukti  bahwa  nasabah memiliki keseriusan dalam mengelola usahanya  prioritas kedua
3) Bank  harus  mampu  memproyeksikan  faktor-faktor  internal  &  eksternal  yang  dapat mempengaruhi jalannya usaha dimasa yang akan datang ( condition)  prioritas ketiga 4) Totalitas  nasabah  dalam  memberikan  jaminan (collateral )  terutama  supporting colateral menunjukkan keseriusannya dalam usahanya  prioritas keempat
5) Sementara  character  nasabah  adalah  sisi  lain  yang  dapat  mempengaruhi  penilaian aspek  kemauan  untuk  membayar  kembali  pembiayaannya  ( wilingness  to  pay ),  oleh karena itu jika telah diketahui bahwa character nasabah tidak baik, sebaiknya langkah 1  –  4  diatas  sudah  tidak  diperlukan  lagi  untuk  dianalisis  pembiayaan  langsung ditolak.
9.  Faktor  penyebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  mudharabah  di  Bank  Muamalat Indonesia:
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
a. Adversity :  Perubahan  dari  siklus  usaha  ( Business  Cycle )  diluar  kontrol  Bank  dan Nasabah, seperti : Bencana Alam,sakit dan kematian
b. Missmanagement : Ketidakmampuan Nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari
c. Fraud :  Ketidakjujuran  debitur  dalam  memberikan  informasi  dan  laporan  -laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan ,hutang,piutang,persediaan dll.
1) Faktor Intern ( Bank )
a) Aspek analisa pembiayaan
i. Kurang baiknya pemahaman atas business nasabah (nature of business) ii. Kurang  dilakukan  evaluasi  apakah  laporan  keuangan  yang  disajikan  wajar  / tidak .
b) Aspek perhitungan modal kerja, Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada Business usaha nasabah.
c) Aspek sumber pengembalian
i. Proyeksi penjualan terlalu optimis
ii. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan
iii. Business dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
d). Aspek jaminan Tidak memperhitungkan aspek marketable, dan dianggap     sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko, seandainya pembiayaan bermasalah.
d. Lemahnya aspek supervisi dan monitoring
1) Desk monitoring
a) Kurang dilakukan evaluasi atas rekening koran
b) Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran
c) Kewajiban nasabah
d) Belum diterapkannya managing collectibility tentang
e) " How to manage your account “ hubungannya dengan
f) Tingkat kesehatan pembiayaan
2) On side monitoring
Jarang  berkunjung  ke  lokasi  usaha  nasabah  ,  sehingga  side  streaming  dan permasalahan nasabah tidak dapat terdeteksi sejak awal
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
10.  Faktor Exteren ( Nasabah )  penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah di  Bank Muamalat    Indonesia
a. Kalah dalam persaingan usaha
b. Usaha yang dijalankan relatif baru
c. Gagal dalam collection
d. Side streaming penggunaan dana
e. Meninggalnya key person
f. Perselisihan sesama direksi
g. Perceraian key person
h. Anggota keluarga sakit
i. Caracter tidak bagus

## B. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Indonesia
1. Preventive (oleh Pejabat Bank)
a. Antisipasi gejala dini pembiayaan bermasalah
b. Mengembalikan keputusan melalui komite pembiayaan
c. Pemisahan  fungsi  maker,  chacker  dan  approval  (antisipasi  adanya  kesalahan  atau  tindak kecurangan dalam persetujuan pembiayaan).
d. Penerapan  Managing  Collectibility  dan  Perhitungan  Tingkat  Kesehatan  Pembiayaan, Pelaksanaannya yaitu:
1) Lakukan evaluasi atas setiap pembiayaan yang dikelola terutama pembiayaan dengan coll 2,  3,4  dan  5,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap pembiayaan coll
2) Buatkan Action Plan Penyelesaian Pembiayaan.
3) Buatkan proyeksi coll setelah Action Plan pembiayaan dilakukan.

## 2.  Strategi Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Indonesia
Evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut 7A:
a. Aspek Management
b. Aspek Pemasaran
c. Aspek Produksi
d. Aspek Keuangan
e. Aspek Yuridis
f. Aspek Jaminan
g. Aspek Nilai Jaminan (Retaksasi)
Khusus  untuk  aspek  Yuridis  dan Jaminan  mintakan  Opini  Legal,  untuk  penyempurnaan kelemahan-kelemahan  yang mungkin  ada dalam  pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.
3. Pengelompokan penanganan account penyelesaian pembiayaan dengan revitalisasi:
a. Revitalisasi Proses
Revitalisasi  proses  dilakukan  apabila  berdasarkan  evaluasi  ulang  pembiayaan  yang  dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Revitalisasi Proses meliputi :
1) Rescheduling,  Perubahan  ketentuan  yang  hanya  menyangkut  jadwal  pembayaran  dan ataujangka waktunya.
2) Restructuring,  Perubahan  sebagian  atau  seluruh  ketentuan-ketentuan  pembiayaan  termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
3) Reconditioning  ,  Perubahan  sebagian  atau  seluruh  ketentuan  pembiayaan  termasuk perubahan  jangka  waktu  dan  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan maksimum saldo pembiayaan.
4) Bantuan  Management,  Penyehatan  pembiayaan  melalui  penempatan  sumber  daya  insani pada posisi management oleh bank. Hal ini dilakukan bila :
a) Permasalahan terjadi karena kesalahan management
b) Sumber pengembalian pembiayan masih potensial.
b. Langkah-Langkah Proses Revitalisasi adalah :
1) Melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah
2) Membuat rekomendasi untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan
3) Melakukan pengikatan-pengikatan
4) Melakukan proses pengadministrasi lainnya.

## 4. Penyelesaian Melalui Jaminan
Penyelesaian melalui  jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi  ulang pembiayaan, nasabah  sudah  tidak  memiliki  usaha  dan  nasabah  tidak  cooperatif  untuk  menyelesaikan pembiayaan.  Revitalisasi  proses  tidak  dapat  dilakukan.  Penyelesaian  melalui  jaminan  dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Penyelesaian dengan cara Non Litigasi
1) Dengan cara Off-Set
Off-Set  adalah  penyelesaian  pembiayaan  melalui  penyerahan  jaminan  secara sukarela  oleh  nasabah  kepada  Bank  ,  sebagai  upaya  penyelesaian  pembiayaannya.Off- Set  dapat  dilakukan  bila  dalam  prosesnya  nasabah  bersedia  untuk  menjual  jaminan secara sukarela kepada Bank . Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan Off-Set:
a) Analisa  kecukupan  nilai  jaminan  untuk  menutup  seluruh  kewajiban  dan  biaya- biaya untuk proses Off-Set (Nilai beli Bank). Dengan ketentuan :
i. Bila nilai beli bank lebih kecil dari nilai taksasi, maka semua kewajiban dan biaya-biaya dapat dimasukkan dalam komponen harga beli bank.
ii. Bila  nilai  beli  bank  lebih  besar  dari  nilai  taksasi,  maka  harga  beli  bank maksimal sebesar nilai pasar, sisanya tetap dalam bentuk pembiayaan
iii. untuk diangsur sampai dengan lunas, pada kondisi ini tunggakan margin tidak dapat dimasukkan sebagai harga beli bank.
iv. Lakukan negosiasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan.
v. Bila  nasabah  ingin  membeli  kembali  jaminan  yang  akan  dibeli  oleh bank,  maka  berikan  Hak  Opsi  dengan  jangka  waktu  berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
vi. Setelah mendapat persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan lakukan pengikatan jual beli.
vii. Lakukan pelunasan pembiayaan dan proses pengadministrasian lainnya
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## 5. Penyelesaian Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
Sesuai  denagn  klausul  pasal  17  Perjanjian  Pembiayaan,  setiap  sengketa  yang  timbul berdasarkan perjanjian yang di buatantaranasabahdan BMI, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :
a. Pembuatan Usulan Penyelesaian ke Komite Pembiayaan
b. Pembuatan Surat Gugatan ke BAMUI
c. Pengajuan Gugatan ke BAMUI (pendaftaran perkara)
d. Sidang BAMUI (jangka waktu paling lama 6 bulan)
e. Putusan  BAMUI  (Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  BAMUI  akan  didaftarkan  di  Pengadilan Negri untuk mendapatkan pengesahan, sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial)
f. Pendaftaran putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri
g. Permohonan Pelaksanaan Putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri
h. Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
i. Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash, ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank (HEJP)
6. Penyelesaian dengan cara Litigasi
Litigasi  adalah  penyelesaian  pembiayaan  melalui  jalur  hukum  yang  dilakukan  melalui Pengadilan.Sebelum  dilakukan  proses  litigasi  melalui  Pengadilan,  perlu  dilakukan  check  dan evaluasi sbb :
a. Dokumen surat  menyurat  BMI kepada nasabah,  SPT. Surat  Peringatan 1,2 & 3 dan Surat Nasabah kepada BMI.
b. Dokumen perjanjian dan jaminan Hak Tanggunga, sehingga secara yuridis posisi BMI menjadi kuat.
c. Jatuh  waktu  fasilitas  pembiayaan,  karena  proses  litigasi  hanya  dapat  dilakukan apabila  fasilitas  pembiayaan  nasabah  telah  jatuh,  Setelah  dilakukan  Checking dan evaluasi, selanjutnya dilakukan:
1) Mencari  lawyer  yang  telah  dianggap  cakap,  pengalaman  dalam  bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan BMI.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
2) Membuat  UP  (Usulan  Pembiayaan)  ke  Komite  UPP  perihal  persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang timbul.
3) Memintakan rencana kerja dan target date dari Lawyer yang telah disetujui komite.
Proses Litigasi melalui Pengadilan terdiri dari :
a. Gugatan Perdata
Apabila nasabah sudah tidak ada harapan menyelesaikankewajiban secara sukarela, cepat dan tuntas melalui HakTangungan,
Tujuan  Utama:Untuk  mendapatkan  keputusan  berkekuatan  hukum  danmengikat, yang  wajih  difaksanakan  oleh  pihak  terkait,  yangwajib  dilaksanakan  oleh  pihak terkait dalam perkara gugatan
b. Pidana
Apabila  ada  tindak  perbuatan  yang  patut  disangka  dilakukanoleh  nasabah  atau pemilik  jaminan  atau  pun  pihak  Iain  yang  patut  diduga  termasuk  dalam  tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian.
Tujuan  Utama  adalah:  untuk  penekanan  psokologis  kepada  nasabah,  guna mengakuikesiapan  dan  selanjutnya  mengembalikan  kekayaan  yangdiperoleh  dari hasil perbuatan pidana tersebut sehingga padaakhirnya menyelesaikan kewajibannya.
c. Riil Eksekusi Jaminan
Apabila jaminan yang ada telah diikat hak tangguangan,sehingga bank mempunyai hak preference terhadap pelunasan pembiayaan yang bersumber dari jaminan. Tujuan utama adalah: Untuk dapat dilaksanakan Eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang telah dibebani hak tanggungan sehingga dapat melunasikewajiban nasabah.
d. Permohonan Kepailitan
Apabila jaminan yang tidak dapat cepat dilikuidasi misalnya proyek, Dalam hal ini bank  sulit  bernegosiasi  dengannasabah.  Permohonan  kepailitan  ini  hanya  dapal dilakukanapabila  ada  minimal  2  perusahaan  yang  memohon  melaluipengadilan niaga.
Tujuan  utama:Untuk  memastikan  pengembalian  pembiayaan  bersumber  dariharta kekayaan nasabah dengan mendudukkan bank sebagaikreditur konkuren.

## ANALISA PEMBAHASAN

## Tabel 3. Laporan Tahunan Pembiayaan Mudharabah
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  Pembiayaan  akad  mudharabah  di  Bank  Muamalat  dari tahun ketahun mengalami penurunan, dapat dikatakan bahwa pembiayaan inidalam arti mengalami pembiayaan  bermasalah  dan  kurang  diminati,  dari  hasil  wawancara  dengan  staff  bank  muamalat mengatakan  bahwa  pada  saat  ini  pembiayaan  akad  mudharabah  di  Bank  Muamalat  sangat  jarang terjadi itu karena dalam  pembiayaan  akad mudharabah sangat  riskan terhadap resiko  pembiayaan mudharabah, dalam pembiayaan mudahrabah sendiri modal usaha pembiayaan 100% dari bank dan jika  terjadi  kerugian  maka  bank  muamalat  yang  menanggung  resiko  tersebut  selama  kerugian  itu bukan  karena  kelalaian  nasabah.  akan  tetapi  pada  saat  ini  banyak  terjadinya  moral  hazard  atau buruknya karakter nasabah seperti tidak jujur dalam usahanya baik itu terhadap laporan keuangan ataupun  yang  lainnya,  dalam  pembiayaan  ini  juga  dikatakan  bahwa  sebenarnya  dalam  akad mudaharabah  ini  tidak  menggunakan  jaminan  akan  tetapi  demi  keamanan  menanggulangi  jika terjadinya  resiko  gagal  bayar  maka  bank  muamalat  menerapkan  sistem  jaminan  tersebut.  Dan jaminan  itu  pun  sangat  sulit  untuk  dicairkan  karena  harus  melalui  beberapa  tahap  peraturan
lainnya, inilah yang mengakibatkan Bank Muamalat lebih menggunakan pembiayaan musyarakah dan murabahah dari pada mudharabah. Karena dalam musyarakah dan murabahah resikonya lebih kecil.
Hasil analisis di Bank Muamalat Indonesia:
1. Faktor  faktor  yang  dapat  menyebabkan  pembiayaan  mudharabah  bermasalah  pada  Bank Muamalat Indonesia.
Pembiayaan  bermasalah  pada  Bank  Muamalat  Indonesia  disebabkan  oleh  faktor eksternal  dan  internal  yaitu  kurang  baiknya  pemahaman  analisa  pembiayaan,  kurangnya evaluasi  terhadap  laporan  keuangan  nasabah,  perhitungan  modal  kerja  tidak  didasarkan  pada bisnis usaha, kurang memperhitungkan aspek bisnis, tidak memperhitungkan jaminan nasabah, lemahnya  aspek  supervisi  dan  monitoring,  kelemahan  pembinaan,  kelemahan  pengawasan, adanya  skema/setting  pembiayaan  yang  kurang  tepat.  dan  faktor  internal  yang  disebabkan moral  hazard  dari  petugas  pembiayaan  yang  melakukan  kelalaian  dalam  bertugas,  kelalaian yang  berakibat  pada  bermasalahnya  pembiayaan.  Faktor  Eksternal  kalah  dalam  persaingan usaha, usaha yang dijalankan baru/ belum berpengalaman usaha, gagal dalam collection, slide streaming  penggunaan  dana,  Faktor  yang  lainnya  yaitu  adversity  atau  perubahan  siklus  usaha yang  diluar  kontrol  bank  dan  nasabah  seperti  bencana,  sakit,  dan  kematian.  Mismanajemen yaitu  ketidak  mampuan  nasabah  mengelola  usahanya,  dan  fraud  yaitu  ketidakjujuran  debitur kepada bank.
2. Strategi  yang  digunakan  Bank  Muamalat  untuk  meminimalisir  pembiayaan  mudharabah bermasalahadalah  pertama,  melakukan  pembinaan  dan  reguler  monitoring,  yaitu  dengan  cara memonitoring  aktif  dan  memonitoring  pasif.  Monitoring  aktif,  mengunjungi  nasabah  secara reguler  dan  memberikan  laporan  kunjungan  nasabah/  call  report  kepada  komite  pembiayaan/ supervisor A/M, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembianaan dengan memberikan  saran,  informasi  maupun  pembinaan  teknis  yang  bertujuan  untuk  menghindari kegagalan pembiayaan. Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada  bank  setiap  akhir  bulan.  Kedua,  Restrukturisasi  Pembiayaan,  Reconditioning, Rescheduling dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi).
3. Strategi Penyelesaian pembiayaan akad mudharabah di Bank Muamalat.
Bank  Muamalat  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  mudharabah  yaitu  dengan  cara, pertama  Bank  Muamalat  akan  menggunakan  cara  Revitalisasi  yaitu  dimana  proses  ini dilakukan  apabila  berdasarkan  evaluasi  ulang  pembiayaan  yang  dilakukan  terdapat  indikasi bahwa  usaha  nasabah  masih  berjalan  dan  hasil  usaha  nasabah  diyakini  masih  mampu  untuk memenuhi  kewajiban  angsuran  kepada  bank,  revitalisasi  ini  terdiri  dari  Rescheduling  yaitu Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal   pembayaran dan ataujangka waktunya, Restructuring  yaitu  Perubahan  sebagian  atau  seluruh  ketentuan-ketentuan  pembiayaan termasuk  perubahan  maksimum  saldo  pembiayaan,  Reconditioning  yaitu  Perubahan  sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimum  saldo  pembiayaan.  Dan  bantuan Management  yaitu  penyehatan  pembiayaan  melalui  penempatan  sumber  daya  insani  pada posisi  management oleh  bank. kedua Penyelesaian melalui jaminan  yaitu  apabila berdasarkan hasil  evaluasi  ulang  pembiayaan  nasabah  sudah  tidak  memiliki  keinginanuntuk  menjalankan usaha dan nasabah tidak cooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan, ketiga Melalui BAMUI (Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia)  karena  Sesuai  denagn  klausul  pasal  17  Perjanjian Pembiayaan, setiap sengketa
yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat  antara  nasabah  dan  BMI,  maka  akan diselesaikan  melaui  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia,  keempat  Penyelesaian  dengan  cara Litigasi, Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Pengadilan.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan    yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut :
Faktor  penyebab  pembiayaan  bermasalah  dalam  kasus  ini  adalah  faktor  internal,  eksternal,adversity atau  perubahan  siklus  usaha  yang  diluar  kontrol  bank  dan  nasabah  seperti  bencana,  sakit,  dan kematian.  Mismanajemen  yaitu  ketidak  mampuan  nasabah  mengelola  usahanya,  dan  fraud  yaitu ketidakjujuran debitur kepada bank.
Bank  Muamalat  dalam  meminimalisir  pembiayaan  yaitu  dengan  cara  memonitoring  aktif  dan memonitoring  pasif.  Monitoring  aktif,  mengunjungi  nasabah  secara  reguler  dan  memberikan  laporan kunjungan  nasabah/  call  report  kepada  komite  pembiayaan/  supervisor  A/M,  Monitoring  pasif,  yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua, Restrukturisasi Pembiayaan, Rekondisi, Reschedule dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi).
Strategi  Bank Muamalat  Indonesia dalam  menyelesaiakan   Pembiayaan  Mudharabah bermasalah tapi masih mempunyai itikad baik  adalah dengan  cara Revitalisasi Proses . Rescheduling  yaitu Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal   pembayaran dan ataujangka waktunya, Restructuring yaitu Perubahan  sebagian  atau  seluruh  ketentuan-ketentuan  pembiayaan  termasuk  perubahan  maksimum saldo  pembiayaan,  Reconditioning  yaitu  Perubahan  sebagian  atau  seluruh  ketentuan  pembiayaan termasuk  perubahan  jangka  waktu  dan  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan maksimum  saldo  pembiayaan.  Dan  bantuan  Management  yaitu  penyehatan  pembiayaan  melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Tapi jika nasabah tidak beritikad baik  maka  Penyelesaian  diselesaiakn  melalui  jaminan,  Melalui  BAMUI  (Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia), dan Penyelesaian dengan cara Litigasi.
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah , jakarta: Sinar Grafika. 1993 Al-Arif M.Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah , Bandung: Alfabeta, 2012.
Ahmed Salahudin, Islamic Banking and Insurance , Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2009
Alwi  Syafarudin, Memahami  Sistem  Perbankan  Syariah,  Berkaca  pada  Pasar    Umar  Bin  Khattab , Jakarta: Buku Republika,2013.
Aishiyah Binti Nur, Manajemen pembiayaan bank syariah , Kalimedia: Depok, 2015.
Arifin  Muhamad  Arifin, Arbitrase  Syariah  Sebagai  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016.
Antonio M Syafi’i, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
ArifinMuhamad, Arbitrase  Syariah  Sebagai  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Azwar Saifudin, Metodologi Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , Jakarta: Sinar Grafika Offset,  2009. Djamil Fathurahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah , Sinar Grafika, jakarta:2012.
Delfa  YonaRika,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  Jurnal  dari  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta,Vol.4, No. 1 2014 dari Http://www.acedemia.edu/19878158/jurnal/Vol. 4, No. 1.html (diakses 16 Oktober 2017)
Hasibuan Malayu, Dasar-dasar Perbankan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
karim  Adiwarman A, Islamic Banking, Fikih and Financial Analis , PT Raja Grafindo Persada,2005 Kamal Mustafa, Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudārabah  Bermasalah Pada  Kopwan  Bmt  An- Nisa’  Yogyakarta:  Jurnal  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  (STIE)  Bangkinang.  Vol.  5,  No.  1 (2016) dari http://ejurnal.fiaiunisi.ac.id (di akses 12 oktober 2017)
Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasa Oktober Indonesia, 2004. Muhamad, Tekhnik  Perhitungan  Bagi  Hasil  Dan  Profit  Margin  Pada  Bank  Syariah, Yogyakarta,  UII Pres, 2004.
MunirMisbahul, Implementasi  Prudential  Banking    dalam  Perbankan  Syariah ,  Malang:  Uin  Malang Press, 2009.
Available at : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018
Muhammad  Teguh, Metodelogi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi ,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 1999.
MujahidinAhmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , Bogor, Ghalia Indonesia,
2010.
Mujahidin  Ahmad, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  Bogor,  Ghalia Indonesia, 2010
Poerwadi  Kristi  dan  Hasan  Fuad, Pendekatan  Kualitatif  Untuk  Penelitian  Prilaku  Manusia .  Depok: Perfecta, 2007.
Perwaataatmadja  Karnaen    A  dan  Hendri  Tanjung, Bank  Syariah,  Teori  Praktik  dan  Peranannya , Jakarta: PT Senayan Abadi,2011.
Rivai  Veithzal  dan  Arifin  Arviyan, Islamic  Banking;  Sistem  Bank  Isalam  Bukan  Hanya  Solusi Menghadapi  Krisis  Namun  Solusi  Dalam  Mengahadapi  Berbagai  Persoalan  Perbankan  & Ekonomi Global . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
Ridwan Muhammad, Konstruksi Bank Syariah Indonesia , Yogyakarta: Pustaka SM, 2007
Rika  Delfa  Yona,  “ Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ”  Jurnal  dari  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta,Vol.4, No. 1 2014 dari Http://www.acedemia.edu/19878158/jurnal/Vol. 4, No. 1.html (diakses 16 Oktober 2017)
Subagyo P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Sukandarrumidi, Metodelogi  Penelitian,  Petunjuk  Praktis  Untuk  Peneliti  Pemula ,Yogyakarta:  Gajah Mada Universitas Press, 2012.
Sjahdeini    Sutan  Remi, Perbankan  Syariah,  Produk  produk  dan  Aspek  aspek  Hukumnya ,  Jakarta: Kencana, 2014.
Sulhan M. dan Siswanto Ely, Manajemen Bank konvensional dan syariah, Malang:Uin Malang Press, 2008.
Syakir  SulaMuhammad, Asuransi  Syariah  (Life  and  General)  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fikih  Ekonomi ,  Yogyakarta: Fajar Media Press,2012.
Sujarwo dan Basrowi, Manajemen Penelitian Sosial , Bandung: Mandar Maju, 2009.
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik , Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Indrianawati,  “ Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah”dalam Ekonomika-Bisnis :  Jurnal  dari  Fakultas  Ekonomi  Bisnis  Universitas  Airlangga,  Vol.  6 No.1(2015)  dari  https://www.neliti.com/id/publication/11145/manajemen-resiko  pembiayaan- mudharabah (diakses 19 Oktober 2017)
Available at : http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei
Usanti Trisadini dan Shomad Abd, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
Veithzal  Rivai  dkk, Bank  dan  Financial  Instution  Management ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,
2007.
Wawancara Pribadi dengan Bapak Restu E. Rohman Jakarta, 25 September 2017. Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumanto, BMT Praktik dan Kasus , Jakarta: Rajawali Press, 2016. www.bi.go.id

## www.BankMuamalat.com
Yusuf Muhammad, Bisnis Syariah , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011. .