How to cite: Mulia. L.T. (2022) Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Aceh Tenggara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (3). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## PERAN KEPOLISIAN  REPUBLIK INDONESIA RESORT  ACEH TENGGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS GANJA

## Lusi Tutur Mulia
Universitas Gunung Leuser Aceh, Indonesia Email: lusituturmulia86@gmail.com

## Abstrak
Upaya  pemberantasan  narkotika  oleh  POLRI  dalam  hal  ini  berada  dikawasan Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  memerlukan  adanya  kerjasama  dari  berbagai pihak  salah  satunya  adalah  masyarakat.  Penulis  tertarik  dalam  meneliti  tentang peran Kepolisian Republik Indonesia Resor Aceh Tenggara dalam menanggulangi Tindak  Pidana  Narkotika  Jenis  Ganja,  disini  penulis  mengambil  3  (tiga)  rumusan masalah,  yaitu  pertama  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  narkotika,  yang kedua siapa saja pihak-pihak terkait dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, dan ketiga bagaimana upaya kepolisian resor aceh tenggara dalam menanggulangi tindak  pidana  narkotika  jenis  ganja.Jenis  penilitian  menggunakan  penelitian kualitatif,  dan  metode  pengambilan  data  dipakai  yaitu  library  research  study kepustakaan  dan  studi  lapangan  field  research  dengan  lokasi  penelitian  di Kepolisian Resor Aceh Tenggara. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan data primer  dan  data  sekunder.  Faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  narkotika adalah  faktor  individu,  faktor  keluarga,  faktor  masyarakat,  faktor  sosial  budaya, faktor lingkungan dan faktor sosiologis. Jenis narkotika yang sering dikenal dalam masyarakat  antara  lain:  opium  (candu),  morfin,  heroin,  ganja,  kokain,  amfetamin, sedatif-hopnotik  (benzodiazepin/BZD)  dan  inhalansia  atau  solven.  Dampak penyalahgunaan  narkotika  yaitu  terhadap  individu/pribadi,  terhadap  keluarga, terhadap  masyarakat,  terhadap  bangsa  dan  negara.  Sansi  pidana  terhadap  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  jenis  ganja  terdapa  pada  Pasal  111,  Pasal  112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 Tahnun 2009  tentang  narkotika.  Kendala  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  jenis  Ganja  adalah  Personil,  kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan / alat operasional, terbatasnya biaya operasional, biaya  penyelidikan  dan  biaya  penyidikan,  kendala  dalam jajaran  satuan  narkotika, penyidik mendapat teror dan sanksi dalam persidangan.
Kata  Kunci :  Kepolisian  Republik  Indonesia/POLRI,  Tindak  Pidana,  Narkotika  jenis Ganja

## Abstract
Efforts to eradicate narcotics by POLRI in this case are in the area of the Southeast Aceh Resort Police requires cooperation from various parties, one of which is the community. The author is interested in researching about the role of the Police of the Republic of Indonesia Resorts in Southeast Aceh in tackling The Narcotics Act of  Marijuana  Type,  here  the  author  takes  3  (three)  formulations  of  the  problem,
namely the first factor that causes narcotics crimes, the second whoever the parties are involved in tackling narcotics crimes, and third how the efforts of the southeast Aceh  resort  police  in  tackling  marijuana-type  narcotics  crimes.  This  type  of research  uses  qualitative  research,  and  data  retrieval  methods  are  used,  namely library research study literature and field research study with research locations in the  Southeast  Aceh  Resort  Police.  The  technique  of  data  collection  used  primary data  and  secondary  data.  Factors  that  cause  narcotics  crimes  are  individual factors,  family  factors,  community  factors,  socio-cultural  factors,  environmental factors  and  sociological  factors.Types  of  narcotics  that  are  often  known  in  the community  include:  opium  (opium),  morphine,  heroin,  marijuana,  cocaine, amphetamines, sedative-hopnotic (benzodiazepine / BZD) and inhalants or solven. The  impact  of  narcotics  abuse  is  on  individuals  /  individuals,  on  families,  on communities,  on  the  nation  and  state.  Sansi  criminal  for  the  criminal  offense  of narcotics  abuse  of  the  type  of  marijuana  is  addressed  in  Article  111,  Article  112, Article 113, Article 114, Article 115 and Article 116 of Law  - Law No. 35 Of 2009 on  narcotics.  Constraints  of the  Southeast  Aceh  Resort  Police  in  The  Handling  of Narcotics Crimes of marijuana type are Personnel, lack of the amount of necessary equipment  /  operational  equipment,  limited  operational  costs,  investigation  costs and investigation costs, constraints in the ranks of narcotics units, investigators get terror and sanctions in the trial
Keywords: Police of the Republic of Indonesia / POLRI, Criminal Acts, Narcotics type of Marijuana
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-05

## Pendahuluan
Masalah narkotika merupakan masalah besar yang tengah melanda Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa narkotika merupakan wabah paling berbahaya yang menjangkiti manusia  di  seluruh  pelosok  bumi.  Hal  yang  semakin  mengkhawatirkan  yaitu  semakin meluasnya peredaran gelap narkotika disegala lapisan masyarakat.
Kasus-kasus  narkotika  yang  melibatkan  masyarakat,  narkotika  dapat  sampai  ke tangan  seorang  pengguna  atau  pemakai  adalah  dari  pedagang  gelap.  Demikian  pula dengan para pemakai narkotika, mereka menggunakan barang haram tersebut tidak lagi melihat tempat, baik itu di dalam perjalanan, di sekolah ataupun di kampus, di tempat- tempat  hiburan  malam  dan  sebagainya.  Saat  ini  tindak  pidana  narkotika  dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, karena itu negara-negara di dunia  termasuk  Indonesia  terus  berjuang  keras  untuk  memberantas  tindak  pidana narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu  bangsa  dan  negara  karena  banyak  menimbulkan  kerugian  dan  juga  melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.
Jika  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  tidak  terus dilaksanakan  secara  terencana,  terpadu  dan  berkeseimbangan,  maka  bukan  merupakan hal yang mustahil jika beberapa masa ke depan negara ini tidak lagi memiliki generasi
penerus  bangsa  yang  dapat  diharapkan  mengganti  generasi  sebelumnya.  Dengan  kata lain yang harus dihadapi adalah kehancuran bangsa dan negara.
Pengaturan  mengenai  narkotika  dapat  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1997  yang  kemudian  direvisi  lagi  dengan  Undang-Undang          Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pengaturan  narkotika  berdasarkan  Undang-  Undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  mencegah  penyalahgunaan  narkotika, serta  pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Tindak  pidana  narkoba  atau  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  memberikan  sanksi  pidana  cukup  berat,  yaitu  dapat dikenakan pidana minimum, berupa pidana kurungan, pidana penjara juga pidana denda namun dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat karena disebabkan tidak adanya dampak bagi si pelaku.
Upaya  pemberantasan  oleh  POLRI  dalam  hal  ini  berada  dalam  kawasan Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  memerlukan  langkah-langkah  lebih  lanjut  dalam proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  tersebut.  Dalam hal  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  juga  diperlukan  adanya  kerjasama  dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.
Bentuk  peran  serta  masyarakat  disini  dapat  berupa  memberikan  informasi mengenai  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  kepada  POLRI.  Di  samping  itu, dapat  juga  berupa  lewat  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  dan  organisasi- organisasi  masyarakat  yang  memfokuskan  diri  dalam  pemberantasan  narkotika  secara menyeluruh.

## Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sifat  penelitian  Deskriptif  Analitis  yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya  dimana  bertujuan  untuk  memperoleh  data  mengenai  hubungan  antara  suatu gejala dengan gejala lain.
2. Tipe Penelitian.
Dalam  penelitian ini  menggunakan  tipe Penelitian  Kualitatif,  yakni  Penelitian ini  mencari  kebenaran  sejati,  oleh  sebab  itu  penelitian  kualitatif  berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat.
3. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
a. Penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya .
b. Penelitian  lapangan  (Field  Research)  yaitu  dengan  melakukan  wawancara kepada  orang-orang  yang  dianggap  mampu  menjawab  pertanyaan  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  yakni  : peran  Kepolisian  Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis ganja.
5. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  baik  melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
b. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku- buku  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian,  hasil  penelitian  dalam  bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :
1) Bahan  Hukum  Primer  :  Bahan  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
3) Bahan  Hukum  Tersier  :  Bahan  hukum  yang  terdiri  dari  kamus  hukum  dan tabel.
6. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis kualitatif, yaitu  cara  menganalisis  data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum berdasarkan  kepada  konsep,  teori,  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.
Analisis  data  digunakan  untuk  memaparkan  mekanisme  analisis  data yang  diperoleh  dan  selanjutnya  memaparkan  mekanisme  pengolahan  data tersebut  sehingga  menjadi  sebuah  bentuk  informasi  atau  bahan  yang digunakan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika
A. Jenis Narkotika
Narkotika  seperti  yang  diketahui,  memiliki  berbagai  macam  jenis  yang sering dikenal dalam masyarakat, antara lain :
1. Opium (candu)
Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap  (inhalasi),  menimbulkan  rasa  kesibukan  ( rushing  sensation ), menimbulkan  semangat,  merasa  waktu  berjalan  lambat,  pusing,  kehilangan keseimbangan/mabuk,  merasa  rangsang  birahi  meningkat  (hambatan  seksual hilang), timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.
2. Morfin
Merupakan  zat  aktif  (narkotika)  yang  diperoleh  dari  candu  melalui pengolahan  secara  kimia.  Umumnya  candu  mengandung  10%  morfin.  Cara pemakaiannya  disuntik  di  bawah  kulit,  ke  dalam  otot  atau  pembuluh  darah ( intravena ).  Menimbulkan euphoria ,  mual,  muntah,  sulit  buang  hajat  besar ( konstipasi ),  kebingungan  ( konfusi ),  berkeringat,  dapat  menyebabkan  pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah.
3. Heroin
Merupakan  golongan  narkotika  semisintetis  yang  dihasilkan  atas pengolahan  morfin  secara  kimiawi  melalui  4  (empat)  tahapan  sehingga diperoleh  heroin  paling  murni  berkadar  80%  hingga  99%.  Heroin  murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan ( street  heroin ).  Zat  ini  sangat  mudah  menembus  otak  sehingga  bereaksi  lebih kuat dari pada morfin sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.
4. Ganja
Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung  3  (tiga)  zat  utama  yaitu tetrahidrokanabinol , kanabinol dan kanabidiol .  Cara  penggunaannya  dihisap  dengan  cara  dipadatkan  menyerupai rokok  atau  dengan  menggunakan  pipa  rokok.  Denyut  jantung  atau  nadi  lebih cepat,  mulut  dan  tenggorokan  kering,  merasa  lebih  santai,  banyak  bicara  dan bergembira,  sulit  mengingat  sesuatu  kejadian,  kesulitan  kinerja  yang membutuhkan  konsentrasi,  reaksi  yang  cepat  dan  koordinasi,  kadang-kadang menjadi  agresif  bahkan  kekerasan.  Bilamana  pemakaian  dihentikan  dapat diikuti  dengan  sakit  kepala,  mual  yang  berkepanjangan,  rasa  letih/capek, gangguan  kebiasaan  tidur,  sensitif  dan  gelisah,  berkeringat,  berfantasi,  selera makan bertambah.
5. Kokain
Mempunyai  2  (dua)  bentuk  yakni  bentuk  asam  ( kokain hidroklorida ) dan  bentuk  basa  ( free  base ).  Kokain  asam  berupa  kristal  putih,  rasa  sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya  pahit.  Nama  jalanan  kadang  disebut  koka, coke , happy dust , snow , charlie , srepet ,  salju,  putih.  Disalahgunakan  dengan  cara  menghirup  yaitu membagi  setumpuk  kokain  menjadi  beberapa  bagian  berbaris  lurus  di  atas permukaan  kaca  dan  benda  yang  mempunyai  permukaan  datar.  Kemudian
dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar  bersama  tembakau  yang  sering  disebut cocopuff .  Menghirup  kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.
6. Amfetamin
Nama  generik/turunan amfetamin adalah  D-pseudo  epinefrin  yang pertama  kali  disintesis  pada  tahun  1887  dan  dipasarkan  tahun  1932  sebagai pengurang  sumbatan  hidung  ( dekongestan ).  Berupa  bubuk  warna  putih  dan keabu-abuan.  Ada  2  (dua)  jenis amfetamin yaitu  MDMA  (metil  dioksi metamfetamin)  dikenal  dengan  nama ectacy .  Nama  lain fantacy  pils , inex . Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan  efek  halusinasinya  lebih  kuat.  Nama  lainnya  shabu,  SS,  ice.  Cara penggunaan  dalam  bentuk  pil  diminum.  Dalam  bentuk  kristal  dibakar  dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar  dengan  memakai  botol  kaca  yang  dirancang  khusus  (bong).  Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).
7. Sedatif-Hipnotik ( Benzodiazepin /BDZ)
Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik  intravena  dan  melalui  dubur.  Ada  yang  minum  BDZ  mencapai  lebih dari  30  tablet  sekaligus.  Dosis  mematikan/letal  tidak  diketahui  dengan  pasti.
Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena  menekan  sistem  pusat  pernafasan.  Umumnya  dokter  memberi  obat  ini untuk  mengatasi  kecemasan  atau  panik  serta  pengaruh  tidur  sebagai  efek utamanya, misalnya aprazolam /Xanax/Alviz.
8. Inhalansia atau Solven
Adalah  uap  bahan  yang  mudah  menguap  yang  dihirup.  Contohnya aerosol,  aica  aibon,  isi  korek  api  gas,  cairan  untuk dry  cleaning , tinner ,  uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/  anak  jalanan.  Penggunaan  menahun  toluen  yang  terdapat  pada  lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak
Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, Narkotika hanya terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu :
a. Narkotika golongan I
Narkotika  Golongan  I  adalah  Narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan  (penjelasan  dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
b. Narkotika golongan II
Narkotika  Golongan  II  adalah  Narkotika  berkhasiat  pengobatan    digunakan sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan
ketergantungan (penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang   Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
c. Narkotika golongan III
Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan serta  mempunyai  potensi  ringan  mengakibatkan  ketergantungan  (penjelasan  dari Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika
Pada  umumnya  secara  keseluruhan  faktor-faktor  yang  menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri,  sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri pelaku
Adapun  faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  narkotika  adalah  sebagai berikut:
1. Faktor individu
Faktor  individu  mencakup  genetik  temperamen,  intelegensi,  faktor genetik  berpengaruh  terhadap  timbulnya  kenakalan/tindak  anti  sosial  dan merupakan  salah  satu  pemicu  tindak  kejahatan  karena  kurang  penalaran  dan rendahnya prestasi sekolah.
2. Faktor keluarga
Faktor  keluarga  mencakup  sikap/reaksi  orang  tua  terhadap  anak  seperti kasih  sayang,  sikap perfectionist yang  menyebabkan  anak  selalu  gagal,  orang tua selalu membatasi. Juga keutuhan dalam keluarga, biasanya keluarga pecah menghasilkan  anak  yang  egonya  lemah,  kurang  percaya  diri,  tidak  merasa aman dan kurang pengawasan.
3. Faktor masyarakat
Faktor  masyarakat  mencakup  lingkungan  tempat  tinggal,  lingkungan teman sebaya dan lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan yang selalu mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang,  termasuk  apabila  dilingkungannya banyak  pengedar  narkotika  maka  secara  tidak  langsung  akan  terpengaruh menjadi penggunanya.
4. Faktor sosial budaya
Faktor  sosial  budaya  dapat  terdiri  atas  kondisi  keluarga  dan  pengaruh teman.  Kondisi  keluarga  dalam  hal  ini  merupakan  kondisi  yang  harmonis, seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah, serta perekonomian  keluarga  yang  serba  berlebihan  maupun  serba  kekurangan sedangkan  yang  termasuk  dalam  pengaruh  teman,  misalnya  karena  berteman dengan  seseorang  yang  ternyata  pemakai  narkotika  dan  ingin  diterima  dalam suatu kelompok.
5. Faktor lingkungan
Faktor  lingkungan  dapat  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana narkotika,  misalnya  karena  adanya  perkumpulan  anak/remaja  yang menyalahgunakan narkotika, tindakan yang tidak jelas dari sekolah apabila ada anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  narkotika,  sehingga  dapat mempengaruhi anak yang lain serta lingkungan tempat tinggal anak yang tidak memberikan perilaku yang baik
6. Faktor sosiologis
Faktor sosiologis juga merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan  narkotika.  Faktor  sosiologis  dikarenakan  sebagian  orang menganggap  narkotika  sebagai  alat  pergaulan  yang  didorong  oleh  pergeseran nilai  hidup  oleh  masyarakat,  serta  dikatakan  sebagai  trend  hidup  masa  kini, sehingga cenderung narkotika dijadikan penunjang dalam melakukan interaksi sosial oleh kalangan-kalangan tertentu
C. Dampak Penggunaan Narkotika
Dampak  yang  ditimbulkan  karena  pemakaian/penggunaan  narkotika,  tentu dapat dicermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.
Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  penggunaan  narkotika  diuraikan  sebagai berikut:
1. Terhadap pribadi/individu :
a. Narkotika  mampu  mengubah  kepribadian  si  korban  secara  drastis  seperti berubah  menjadi  pemurung,  pemarah  bahkan  melawan  terhadap  apapun ataupun siapapun;
b. Menimbulkan  sikap  masa  bodoh  sekalipun  terhadap  dirinya  seperti  tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana tidur dan sebagainya;
c. Semangat  belajar  menjadi  menurun  dan  suatu  ketika  bisa  saja  si  korban bersikap seperti orang gila (reaksi dari penggunaan narkotika tersebut);
d. Tidak  lagi  ragu  untuk  mengadakan  hubungan  seks  karena  pandangannya terhadap  norma-norma  masyarakat,  terhadap  adat,  budaya  dan  ketentuan agama sudah demikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali;
e. Tidak  segan-segan  menyiksa  diri  karena  ingin  menghilangkan  rasa  nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius;
f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.
2. Terhadap keluarga
a. Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang rumah yang bisa diuangkan;
b. Tidak  segan  lagi  menjaga  sopan  santun  di  rumah  bahkan  melawan  kepada orang tua;
c. Kurang  menghargai  milik  yang  ada  di  rumah,  seperti  mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali;
d. Mencemarkan nama keluarganya.
3. Terhadap masyarakat
a. Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi  diri  yang  berbuat  melainkan  mendapatkan  hukuman  masyarakat  yang berkepentingan;
b. Mengambil  milik  orang  lain  demi  memperoleh  uang  untuk  membeli  atau mendapatkan narkotika;
c. Mengganggu  ketertiban  umum,  seperti  mengendarai  kendaraan  bermotor dengan kecepatan tinggi;
d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan  keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.
4. Terhadap Bangsa dan Negara
a. Akibat  dari  penyalahgunaan  narkotika  adalah  rusaknya  generasi  muda sebagai  pewaris  bangsa  dan  seyogyanya  siap  untuk  menerima  tongkat estafet  generasi  dalam  rangka  meneruskan  cita-cita  bangsa  dan  tujuan nasional;
b. Hilangnya  rasa patriotisme atau  rasa  cinta  tanah  air  yang  pada  gilirannya mudah  dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan  yang  akan  menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.
2. Pihak – Pihak yang Terkait Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Adapun  pihak-pihak  terkait  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  sebagai berikut :
1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimuat dalam Pasal 70, BNN mempunyai tugas :
a. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  nasional  mengenai  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;
b. Mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika;
c. Berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial pecandu  narkotika,  baik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
f. Memantau,  mengarahkan  dan  meningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika;
g. Melakukan  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral,  baik  regional  maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
i. Melaksanakan  administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan  tehadap  perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Wewenang BNN diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35    Tahun
2009  tentang  Narkotika  yang  berbunyi  :  “Dalam  melaksanakan  tugas pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Apabila  memperhatikan  pada  perundang-undangan  nasional,  ada  beberapa perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya :
a. Pasal 6 ayat (1) KUHAP
Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia,  pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang- undang.
b. Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  ditunjuk  selaku  penyidik  dan mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  dalam  lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  narkotika  dan  prekursor  narkotika  adalah  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Keuangan  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Penjelasan  Umum  Pasal  82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
3. Peran serta masyarakat
Pengaruh  dari  krisis  ekonomi  yang  dialami  negara  Indonesia  yang  masih berlanjut  sampai  saat  ini  ditambah  lagi  ada  isu-isu  politik.  Berdampak  pada kebanyakan  masyarakat  Indonesia  menjadi  miskin,  disamping  bertambahnya jumlah  PHK  yang  menambah  jumlah  pengangguran,  yang  membuat  hidup masyarakat manjadi susah.
Kondisi  masyarakat  seperti  ini  sangat  rawan  dan  potensial  dimanfaatkan untuk  dijadikan  objek-objek  oleh  para  pelaku  sindikat  kejahatan  Narkotika  baik oleh  sindikat  Internasional  ataupun  sindikat  nasional,  mengingat  letak  geografi Indonesia yang sangat strategis serta memiliki penduduk yang terbesar keempat di dunia.
Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak  terbatas  pada  tindakan  dengan  menghukum  dan  memasukkan  pelanggar  ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya  pemerintah  dapat  membimbing  warga  masyarakat  agar  tidak  kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.
D. Upaya  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja
A. Kendala Kepolisian Resor Aceh Tenggara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja
Kendala  dibagi  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu  kendala  yang  bersifat internal  dan  kendala  yang  bersifat  eksternal.  Kendala  internal  dirasakan  saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan  dan  penanggulangan  narkotika,  sedangkan  kendala  eksternal dirasakan  saat  melakukan  penyidikan  karena  kurangnya  kerjasama  dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.
Beberapa kendala Kepolisian Resor Aceh Tenggara dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis ganja yaitu :
1. Personil
Dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika  kendala  dari  segi  personil  yang  ada  pada  Kepolisian  Resor  Aceh Tenggara  adalah  kurangnya  pendidikan  khusus  tentang  narkotika  yang  di terima  oleh  penyidik.  Tidak  hanya  pendidikan  khusus  narkotika,  jumlah anggota  personil  yang  ada  pun  masih  sangat  minim  dibanding  dengan jumlah  kasus  dan  tingkat  peredaran  narkotika  yang  semakin  meluas  di masyarakat.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  khusus  dikarenakan  dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika sangat terbatas dan tertutup.
2. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan/alat operasional Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun  penyidikan  dalam  hal  ini  adalah  untuk  melakukan  penyadapan. Tanpa  adanya  peralatan  yang  cukup  maka  dapat  mempengaruhi  kecepatan serta  ketelitian  penyidik  dalam  mengumpulkan  alat  bukti  mengenai  suatu tindak pidana narkotika.
Alat  operasional  yang  dimaksud  adalah  alat  berupa  kendaraan  yang digunakan  dalam  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap peredaran  narkotika  serta  alat  yang  bisa  digunakan  penyidik  dalam melakukan  pelacakan  dan  tes  laboratorium  terhadap  barang  sitaan  maupun terhadap tersangka.
Penyelidik  dan  penyidik  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  sendiri dalam  melakukan  setiap  tugas  penyidikan  terhadap  peredaran  narkotika  di wilayah  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  masih  menggunakan  kendaraan motor  milik  pribadi  masing-masing  anggota.  Hal  ini  menyulitkan  anggota
untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana narkotika. Diperlukannya  alat  oprasional  berupa  kendaraan  roda  2  ataupun  roda  4 untuk  mendukung  setiap  kegiatan  operasional  yang  dilakukan  oleh kepolisian.
3. Terbatasnya biaya operasional/biaya penyelidikan dan penyidikan Dalam  hal  biaya  penyelidikan  dan  penyidikan  merupakan  hal  yang penting  untuk  menunjang  kinerja  dari  penyidik  dan  penyelidik.  Biaya penyelidikan  dan  penyidikan  misalkan  mendapatkan  sebesar  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  perbulannya  dirasa  sangat  kurang mengingat  peran  kepolisian  yang  sangat  besar  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  serta  pencegahan  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika.
Anggaran tersebut kurang, mengingat jumlah tindak pidana narkotika yang  disalahgunakan  meningkat.  Hal  ini  menyebabkan  banyaknya pengeluaran  yang  harus  digunakan  penyelidik  maupun  penyidik  dalam mencari dan mengumpulkan informasi tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
4. Kendala dalam jajaran Satuan Narkotika
Dalam  jajaran  Satuan  Narkotika  yang  terlibat  dalam  razia  terbuka, seringkali  anggota  jajaran  Satuan  Narkotika  yang  terlibat  dalam  razia terbuka  membocorkan  target  operasional  razia,  bukan  maksud  untuk memberitahukan  tempat  operasi  kepada  orang  lain  hanya  sekedar  bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat  keberhasilan  operasi  yang  dilakukan  sehingga  pelaksanaan  razia tidak  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  mengingat  beberapa  orang  yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.
5. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan
Anggota  yang  dalam  hal  ini  adalah  penyidik  kepolisian  walaupun sudah  merubah  penampilan  dengan  memakai  anting,  tato  dan  berambut gondrong  para  anggota  kepolisian  tersebut  lebih  banyak  dikenali  dengan mudah jaringan narkotika tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap  setelah  menangkap  maka  otomatis  anggota  tersebut  akan  menjadi saksi dalam persidangan.
Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi  harus  yang  mengetahui  tentang  penangkapan  tersebut  dan  itu  adalah anggota  polisi  sendiri.  Oleh  karena  itu  anggota  kepolisian  penyidik narkotika  yang  sudah  pernah  melakukan  pembelian  terselubung  itu  akan dengan  mudah  terdeteksi  oleh  teman  anggota  kelompok  tersangka  yang merupakan sebuah jaringan.
Salah  satu  anggota  jaringan  tersebut  biasanya  hadir  dan  berbaur  di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temannya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut
akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.
Anggota  penyidik  kepolisian  selain  sudah  terdeteksi  oleh  jaringan tersebut  para  anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena  bagi  suatu  jaringan  narkotika  mereka  tidak  mau  untuk  kalah  dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah.
Jaringan  tersebut  selalu  mencari-cari  kesalahan  polisi,  biasanya  hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang  mereka  lakukan  dalam  mencari-cari  kesalahan  polisi  sudah  tidak masuk  logika,  itu  semua  dilakukan  agar  para  anggota  polisi  tersebut mendapatkan  masalah  atau  dibuat  sibuk  oleh  masalah  yang  mereka  buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.
6. Belum memiliki alat khusus deteksi (IT)
Alat  deteksi  narkotika  sangat  di  butuhkan  untuk  mempermudah penyidik  dalam  melakukan  penyelidikan  tindak  pidana  narkotika.  Alat deteksi  (IT)  narkotika  dan Analisys  Notebook digunakan  untuk  melakukan penyadapan handphone (HP)  dari  pelaku  dan  jaringannya.  Belum  adanya laboratorium  kriminal  yang  dimiliki  di  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara yang dapat menghambat tugas penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
Hal  ini  dikarenakan  dalam  melakukan  penyidikan  polisi  belum  bisa membuktikan  dengan  kasat  mata  jenis  narkotika,  disini  penyidik  harus mencoba  sendiri  narkotika  yang  di  tangkap  untuk  membuktikan  hasil tangkapan.  Dengan  harus  mencoba  hasil tangkapan  dari  hasil  penyelidikan dapat  mempengaruhi  dan  memberikan  efek  kerugian  tersendiri  bagi Kepolisian,  karena  dengan  seperti  itu  yang  awalnya  mencoba  untuk membuktikan  narkotika  yang  di  tangkap  dapat  menjerumuskan  penyidik Kepolisian itu sendiri.
7. Kendala dalam mendapatkan informan/ spionase
Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subjek  yang  ingin  diketahui,  dalam  hal ini  informan  adalah  yang  berkaitan tentang  tindak  kejahatan  narkotika.  Informan  ini  orang  yang  dapat memberikan  penjelasan  yang  detail  dan  akurat  menyangkut  apa,  siapa, dimana,  kapan,  bagaimana  dan  mengapa,  dalam  suatu  kasus  tindak  pidana narkotika.
Informan  dalam  mengungkap  tindak  pidana  narkotika  menempati kedudukan  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  polisi  dalam  mendapatkan informan  ini  sangat  kesulitan.  Sesuai  dengan  namanya,  dia  adalah  sumber informasi  bagi  polisi  dalam  mengungkap  kasus  narkotika.  Tugas  seorang
informan  sendiri  adalah  sebagai  perantara  polisi  dalam  mengungkap  kasus narkotika.  Dia  adalah  orang  yang  bertugas  mengenalkan  anggota  polisi kepada  tersangka.  Tanpa  informan  ini,  tidak  ada  informasi  dan  tanpa informasi  maka  akan  cukup  sulit  bagi  polisi  untuk  mengungkap  tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.
8. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung
Salah  satu  kendala  yang  harus  dihadapi  para  penyidik  adalah menentukan lokasi pembelian terselubung ( undercover buy ) karena penyidik harus  mencari  lokasi  yang  memungkinkan  dilakukanya  pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap  pelaku undercover ,  uang  transaksi  dan  menghindari  tempat  yang terlalu  ramai  dan  terbuka,  tidak  banyak  tempat  yang  bisa  digunakan  untuk melakukan operasi ini.
Penyidik  kepolisian  harus  terlebih  dahulu  mengamankan  penduduk sekitar  yang  tidak  terlibat  dalam  kasus  tersebut  karena  operasi  yang dilakukan  adalah  operasi  yang  berbahaya.  Waktu  dan  strategi  untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkotika  juga  haruslah  cukup.  Lebih  baik  menunda  suatu  rencana  operasi narkotika  apabila  waktu  tidak  tepat  dan  membuat  operasi  yang  dilakukan gagal. Gerakan  tersangka merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.
9. Jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau
Jaringan narkotika ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik- teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah  dengan  teknik  ranjau.  Teknik  ranjau  yang  dimaksud  dalam  hal  ini pihak  polisi  dan  kurir  tidak  saling  bertemu  secara  langsung,  karena  baik bandar  maupun  kurir  jaringan  tersebut  tidak  ingin  bertemu  dengan  polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal.
Teknik  ranjau  ini  dilakukan  dengan  cara  setelah  polisi  melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut,  maka  bandar  tersebut  menghubungi  kurirnya  untuk  melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakan narkotika tersebut ke suatu tempat  yang  kemudian  setelah  itu  kurir  menghubungi  pembeli  dan memberitahukan  letak  dimana  dia  meletakan  barang  tersebut  ataupun narkotika  dimasukkan  dalam  kardus  dan  dikirim  ke  pembeli  via  jasa pengiriman  barang,  ditaruh  di  tempat  sampah  lokasi  tertentu  dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkotika dengan cara diselipkan di dalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas.
10. Masyarakat
Partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  di  beberapa  wilayah  yang  masih sangat  rendah  karena  rasa  tidak  peduli  terhadap  lingkungannya  sendiri
walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung  adanya  tindakan  penyalahgunaan narkotika.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya  anggapan  bahwa  pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi  si  pelapor.  Selain  itu  timbulnya  rasa  takut  apabila  saksi  dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika di kemudian hari.
B. Upaya  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja
Beberapa upaya Kepolisian Resor Aceh Tenggara dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis ganja sebagai berikut :
1. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas Penyidikan  suatu  kasus  narkotika  yang  dilakukan  dengan  teknik pembelian  terselubung  ( undercover  buy )  adalah  dengan  mengajukan rencana  penambahan  jumlah  anggaran  dasar  dengan  harapan  akan ditindaklanjuti  langsung  oleh  bagian  operasional  yang  semula  biaya penyidikan  untuk  satu  kasus  narkotika  yang  dilakukan  dengan  teknik pembelian terselubung ( undercover buy ) agar dapat ditambah.
2. Upaya penyidik harus bersikap profesional
Penyidik  yang  akan  melakukan  teknik  pembelian  terselubung ( undercover  buy )  ini  harus  bersikap  secara  profesional  dan  hati-hati  dalam menjalankan  tugasnya,  serta  meminimalisir  kesalahan  atau  bahkan  jangan sampai  melakukan  kesalahan  dalam  tugas,  karena  hanya  dengan  sedikit kesalahan  maka  nyawa  penyidik  maupun  anggota  yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal.
3. Upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan
Upaya  yang  dilakukan  penyidik  dalam  mengatasi  kekurangan peralatan  yang  diperlukan  adalah  dengan  melaporkan  tentang  kekurangan peralatan  yang  dialami  oleh  penyidik  narkotika  Kepolisian  Resor  Aceh Tenggara  agar  dapat  segera  memenuhi  kekurangan-kekurangan  peralatan canggih  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam penyelidikan maupun penyidikan.
4. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka Upaya  yang  dimaksudkan  dalam  mengoptimalkan  peran  informan yaitu  dengan  mengumpulkan  informasi  dengan  menggunakan  informan (mata-mata)  dan  melakukan  pembelian  terselubung  dengan  menggunakan kurir  atau  tersangka  yang  telah  tertangkap.  Informan  ini  biasanya  berasal dari  orang-orang  yang  nakal,  dalam  hal  ini  informan  berada  di  dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkotika.
5. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung Upaya  yang  dilakukan  penyidik  POLRI  dalam  menentukan  lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut :
a. Lokasi  harus  memungkinkan  dilakukanya  pengawasan  terhadap  gerak- gerik lawan dan kemungkinan dilakukanya pengamanan terhadap pelaku
undercover ,  uang  transaksi  dan  dihindari  tempat  yang  terlalu  ramai  dan terbuka.
b. Lokasi  memungkinkan  dipergunakan  alat-alat  komunikasi  dan  deteksi baik  untuk  mengawasi  lawan  maupun  untuk  kepentingan  komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
c. Lokasi  harus  dikuasai  sejak  dini,  sehingga  memungkinkanya  dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.
6. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  teknik  ranjau  dengan memanfaatkan  kelemahan  teknik  ranjau  ini  di  mata  hukum  karena  adanya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ada dalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.
Berikut  ini  diuraikan  data  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis ganja sebagai berikut :
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3

## Tabel 4

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  bab-bab  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  adalah  faktor  individu  mencakup  genetik temperamen, intelegensi, faktor genetik berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan/tindak anti sosial. Faktor keluarga mencakup sikap/reaksi orang tua terhadap anak  seperti  kasih  sayang,  sikap  perfectionist  yang  menyebabkan  anak  selalu  gagal, orang  tua  selalu  membatasi.  Faktor  masyarakat  mencakup  lingkungan  tempat  tinggal, lingkungan  teman  sebaya  dan  lingkungan  sekolah  yang  merupakan  lingkungan  yang selalu  mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang.  Faktor  sosial  budaya  dapat  terdiri  atas kondisi keluarga da pengaruh teman. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya tindak  pidana  narkotika,  misalnya  karena  adanya  perkumpulan  anak/remaja  yang menyalahgunakan  narkotika.  Faktor  sosiologis  juga  merupakan  faktor  yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Pihak-pihak  terkait  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  yaitu  Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  dalam  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  ini  BNN mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  yang  dimuat  dalam  Pasal  70.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) dan peran serta masyarakat.
Upaya  Kepolisian  Resor  Aceh  Tenggara  dalam  menanggulangi  tindak  pidana narkotika  jenis  ganja  adalah  upaya  dalam  mengatasi  biaya  operasional  yang  terbatas, upaya Penyidik harus bersikap profesional, upaya mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan, upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka, upaya  dalam  menentukan  lokasi  pembelian  terselubung  dan  upaya  yang  dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

## BIBLIOGRAFI
Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia , Universitas Lampung, Lampung. Google Scholar
Djamali,  R.  Abdoel,  2006, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Pt.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Google Scholar
Erdianto,  2010, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana ,  Alaf  Riau,  Pekanbaru. Google Scholar
Harahap,  M.  Yahya,  2009, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  Kuhap (Penyidik Dan Penuntut Umum) , Sinar Grafika, Jakarta. Google Scholar
Kansil,  C.S.T.  Dan  Kansil,  Christine  S.T.,  2004, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana ,
Pradnya Paramita, Jakarta. Google Scholar
Kartono,  K,  2006, Kenakalan  Remaja ,  Pt  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta. Google Scholar
Makarao,  M.  Taufik,  Dkk,  2003, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta. Google Scholar
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. Google Scholar
Mn,  Andi  Dian  Pratiwi,  2013, Peranan  Polisi  Militer  Angkatan  Darat  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Lingkungan Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Darat ,  Universitas  Hasanuddin, Makassar. Google Scholar
Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Bp. Undip, Semarang.
Nugroho,  Wien  Okta  Adhy,  2011, Peran  Satuan  Narkoba  Dalam  Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten) , Universitas Negeri Semarang, Semarang. Google Scholar
Pratodiharjo,  Subagyo,  2006, Kenali  Narkotika  Dan  Musuhi  Penyalahgunaannya , Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
Rahman,  Ardillah,  2013, Implementasi  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Tahun  2010-2012  Di  Kabupaten Wajo) , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Google Scholar
Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Sasangka, Hari, 2003, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung. Google Scholar
Sianturi,  S.R.,  2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya , Cetakan Ke-3, Storia Grafika, Jakarta. Google Scholar
Sofyan, Ahmadi, 2007, Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan Bagi Orang Tua, Guru  Dan  Badan  Narkotika  Dalam  Penanggulangan  Bahaya  Narkoba  Di Kalangan Remaja , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Google Scholar
Suparlan,  Parsudi,  2004, Bunga  Rampai  Ilmu  Kepolisian  Indonesia ,  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. Google Scholar
Supramono,  Gatot,  2000, Hukum  Acara  Pengadilan  Anak ,  Cetakan  Pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta. Google Scholar
Tarigan, T Bastanta, 2013, Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancur Batu) , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Google Scholar
Usfa,  A.  Fuad,  2004, Pengantar  Hukum  Pidana ,  Universitas  Muhammadiyah, Malang. Google Scholar
Utomo,  Warsito  Hadi,  2002, Hukum  Kepolisian  Di  Indonesia ,  Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta. Google Scholar
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Google Scholar
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Google Scholar
Copyright holder: Lusi Tutur Mulia (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: