## PENDAHULUAN
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah-daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah ta- ngganya sendiri yang telah diberikan kewena- ngannya oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan, tanggung ja- wab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Harapan utamanya adalah agar
daerah dengan mudah menjalankan pemerintahan didaerah yang berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, peme- rintahan di daerah juga perlu dikelola dengan sangat baik dan mampu menanggapi, memanfaat- kan dan menghadapi tantangan tuntutan good governance tersebut secara baik dan benar. Kota Dumai termasuk memiliki pemerin- tahan daerah yang peduli akan penciptaan good governance di setiap lini pemerintahannya. Salah satu bukti nyata dari kepedulian itu, Kota Dumai

## PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA INSTANSI PEMERINTAH

## Mega Erita
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation of Good Governance in Government Agencies . This study of how the actual implementation of good governance, especially at the Office of National Unity, Politics and Public Protection (Kesbangpolinmas) year from 2012 to 2014 in the city of Dumai. Based on research conducted Kesbangpolinmas Office of Dumai yet implementing or applying the values of good governance in committed, especially against the three main principles, namely, the implementation of principles of participation, transparency and accountability. The method used is a qualitative research method in which one of the research procedures that produce descriptive data and the data obtained more complete, more deeply so that the research objectives can be achieved. The research location is on the Office of National Unity, Politics and Public Protection Dumai. Authors gather research data from several books, government regulations, journals and interviews with informants research that Kesbangpolinmas office clerks, community organizations and political parties. This research resulted in the conclusion that the obstacles in the implementation of good governance at the Office of National Unity, Politics and Public Protection in 2012-2014 in Kota Dumai is intenal factors which include officials from the institutions and attitudes. As well as from external factors include CSOs / NGOs and political parties. Therefore, the Office Kesbangpolinmas more attention to performance, whether it is in accordance with applicable regulations. To avoid obstacles in conducting a policy especially related to society.
Abstrak: Pelaksanaan Good Governance pada Instansi Pemerintah. Penelitian ini mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan good governance khususnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) tahun 2012-2014 di Kota Dumai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai belum melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai good governance secara berkomitmen, terutama terhadap tiga prinsip utama yaitu, pelaksanaan atas prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai. Penulis mengumpulkan data penelitian dari beberapa buku, peraturan pemerintah, jurnal dan wawancara mendalam dengan informan penelitian yaitu Pegawai Kantor Kesbangpolinmas, Ormas dan Parpol. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan good governance pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2012-2014 di Kota Dumai adalah faktor intenal yang meliputi dari lembaga dan sikap pejabatnya. Serta dari faktor eksternal meliputi Ormas/LSM dan Parpol. Oleh karena itu, Kantor Kesbangpolinmas lebih memperhatikan lagi kinerjanya, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan suatu kebijakan apalagi yang berhubungan dengan masyarakat.
Kata Kunci: good governance, prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas
mengikuti suatu kajian umum yang berkaitan dengan penciptaan good governance di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau. Kajian dilakukan hakikatnya hanyalah bersifat umum dan permulaan serta diharapkan mampu menjadi titik awal melihat kondisi penyelenggaraan peme- rintahan dan melakukan pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan peme- rintahan kepemerintahan yang baik khususnya di Kota Dumai
Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan kegiatan pe- nelitian yang serius untuk melihat bagaimana sesungguhnya upaya dalam penerapan good governance di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. Dikarenakan kajian yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Riau hanya bersifat umum, yaitu hanya melihat aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum saja, tidak spesifik melihat upaya penciptaan good governance di instansi pemerintahan di Kota Dumai.
Penulis bermaksud untuk melihat secara khusus pelaksanaan good governance di salah satu instansi pemerintahan yang ada pada Kota Dumai. Instansi yang dipilih sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang- polinmas) Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesbangpolin- mas Kota Dumai. Didalamnya terdapat masing- masing bidang yang telah diberikan tugas mem- punyai tugas membantu Walikota dalam penyele- nggaraan Pemerintahan Kota Dumai untuk me- laksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlin- dungan Masyarakat Kota Dumai. Melaksana- kan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang- polinmas Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Susunan Organisasi.
Diantara beberapa prinsip good gover- nance , terdapat tiga prinsip utama good gover- nance yang belum dijalankan secara maksimal
oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Per- lindungan Masyarakat Kota Dumai yaitu, prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan prinsip akun- tabilitas. Untuk itu, penulis memfokuskan meneliti terhadap ketiga prinsip utama good governance tersebut.
Kemudian berdasarkan temuan awal atau pengamatan peneliti, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini dalam menjalankan tugasnya didapati belum melak- sanakan atau menerapkan nilai-nilai good go- vernance secara berkomitmen, terutama ter- hadap tiga prinsip utama yang sangat berkaitan dengan tugas-tugas tersebut, yaitu pelaksanaan atas prinsip partisipasi, transparansi dan akunta- bilitas. Diantara beberapa persoalan atau feno- mena yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai berdasarkan pengamatan awal dinyatakan belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksan- kan prinsip partisipasi. Hal inidapat terlihat yaitu kurangnya aparatur Kantor Kesbangpolinmas dalam melibatkan Ormas maupun LSM dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja operasional untuk Ormas maupun LSM.
Berkaitan dengan Tupoksi Kantor Kes- bangpolinmas dalam melaksanakan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan untuk pe- ngembangan organisasi tersebut dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan meng- koordinir organisasi-organisasi tersebut. Serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, maka Kantor Kesbangpolinmas hen- daknya dapat mengunjungi organisasi-organisasi tersebut, dalam melihat perkembangan serta sekaligus mengawasi kegiatan organisasi itu. Ku- rangnya kerjasama maupun koordinasi dari Kantor Kesbangpolinmas maupun Ormas/LSM akan mengakibatkan kurangnya partisipasi Or- mas/LSM dalam kegiatan pembinaan dan pe- ngembangan organisasi yang diadakan oleh Kantor Kesbangpolinmas tersebut.
Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini mi- salnya dapat dikaitkan dengan Tupoksinya se- bagai pengelola administrasi keuangan untuk
Parpol dan Ormas/LSM serta sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang dalam me- laksanakan tugasnya untuk memberikan infor- masi kepada masyarakat terkait yang menerima anggaran kegiatan atau bantuan sosial, yang se- belumnya telah direkomendasikan dan ditentukan oleh pihak Kantor Kesbangpolinmas.
Terkait dengan hal tersebut, masyarakat tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang telah ditentukan menerima dana bantuan sosial tersebut. Pada Kantor Kesbangpolinmas tidak adanya terdapat informasi melalui selebaran kertas yang berisikan rincian dana yang ditem- pelkan pada papan pengumuman. Sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai nama-nama yang menerima dana serta rincian jumlah dana yang diberikan serta digunakan un- tuk kegiatan apa saja dana yang telah diperoleh tersebut. Informasi yang seharusnya bisa juga diakses oleh masyarakat melalui situs internet tetapi tidak ada di publikasikan oleh pihak Kantor Kesbangpolinmas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan atas prinsip transparansi perlu dimaksimalkan lagi mengingat keterbukaan sangatlah penting dalam hal apapun agar tidak terjadi kecurigaan.
Selain itu, Kantor Kesbangpolinmas belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam melak- sanakan prinsip akuntabilitas. Hal ini misalnya terkait dengan tugas pembuatan Laporan Akun- tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan pelaksanaan tugas. Berdasarkan temuan awal peneliti tidak dijalankan, tidak di- siapkan khusus pada tahun yang telah ditentukan. Pada umumnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan pelaksanaan tugas diserahkan pada akhir tahun dan biasanya tepat pada bulan desember. Jika Adapun keterlambatan dalam penyampaian LA- KIP, batas waktu nya yaitu sampai tanggal 15 Maret pada tahun berikutnya.
Padahal pembuatan LAKIP maupun lapo- ran hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan asas akuntabilitas dari pihak Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai khusus- nya pada bidang yang telah ditentukan. Akun- tabilitas dikarenakan adanya nilai-nilai atau
norma-norma eksternal yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
Adanya masalah-masalah ini berdasarkan dugaan awal peneliti, bisa saja disebabkan oleh kurang aktifnya Kantor Kesbangpolinmas di da- lam melibatkan atau mengikutsertakan kelem- bagaan politik maupun organisasi sosial kemas- yarakatan dalam kegiatan yang berhubungan de- ngan mereka. Artinya dalam hal ini dapat di- indikasikan bahwa Kantor Kesbangpolinmas belum memiliki sifat partisipasi dan transparansi yang besar dalam mengajak kelembagaan politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan pada kegiatan pembangunan politik dan demokratisasi di Kota Dumai dan juga Kantor Kesbang- polinmas harus lebih menerapkan prinsip akun- tabilitas dalam hubungannya dengan publik.
Beberapa permasalahan ini tentunya tidak serta merta kemudian dijadikan sebagai penilaian akhir terhadap kondisi yang terjadi di kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai. Artinya, indikasi mengenai fakta bahwa Kantor Kesbangpolinmas belum memiliki komitmen yang kuat dalam me- laksanakan good governance terutama pelak- sanaan atas tiga prinsip utama yang dianggap paling berkaitan dengan tugas yang ada, yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, belumlah merupakan suatu kebenaran mutlak. Masalah ini tentunya perlu pembuktian lebih lanjut melalui suatu penelitian atau kajian yang lebih serius.
Tuntutan adanya good governance karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau pa- radigma baru untuk mengawasi jalannya peme- rintahan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukungnya kelancaran, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara maupun pembangunan da- pat diwujudkan dengan mempraktekkan good governance (Adisasmita, 2009).
Masih banyak lagi pengertian good gover- nance yang diberikan oleh berbagai pihak. Na- mun ringkasnya good governance diartikan se- bagai yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan sebagai kaidah
tertentu dengan prinsip-prinsip dasar good go- vernance. Menurut Ismanto (2005), good go- vernance merujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penelitian ini mengenai bagaimana sesu- ngguhnya pelaksanaan good governance khu- susnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpo- linmas) tahun 2012-2014 di Kota Dumai.

## METODE
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Ke- satuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Mas- yarakat (Kesbangpolinmas) Kota Dumai. Ada- pun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan fakta di lapangan, kajian mengenai good governance di Kota Dumai tidak banyak dilakukan. Sementara Kesbang- polinmas Kota Dumai masih terdapat sejumlah kendala internal, terutama belum terlaksananya secara maksimal prinsip-prinsip utama good go- vernance seperti pada prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas.
Informan adalah orang yang menjadi sum- ber data atau orang yang memberikan informasi dalam penelitian. Istilah informan diberikan ke- pada subjek yang berdasarkan kepada tujuan penelitian dinilai mampu dan memenuhi kriteria sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan pe- neliti sesuai fokus dan tujuan penelitian, sehingga dibutuhkan key person untuk mendapatkan in- formasi yang rinci melalui wawancara langsung. Dalam penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi tentang penelitian yang penulis ungkapkan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik deskriptif analisa data disajikan da- lam bentuk paparan atau gambaran dari temuan- temuan dilapangan yang berupa data dan infor- masi hasil  wawancara  dan  dokumentasi. Setelah seluruh data yang diperlukan telah diperoleh, maka data tersebut diolah secara kualitatif. Se- lanjutnya data tersebut dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel dan
disertai penjelasan-penjelasan, kemudian hal dari pembahasan ini dirumuskan menjadi suatu ke- simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Good Governance

## Pelaksanaan Indikator Partisipasi
Untuk melihat pelaksanaan prinsip par- tisipasi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai, maka selanjutnya peneliti telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya. Dimana kedua sub indikator tersebut dianggap berkaitan dengan usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai dalam rangka melibatkan Parpol dan Ormas/ LSM disetiap aktivitasnya. Kedua Sub indikator tersebut adalah sub indikator melakukan koor- dinasi dengan Parpol dan Ormas/LSM dan sub indikator melakukan kerjasama dengan Parpol dan Ormas/LSM.
Koordinasi dengan Parpol dan Ormas/LSM dalam Rangka Kegiatan Pembangunan
Politik dan Demokrasi
Berdasarkan fakta di lapangan, wujud nyata dari proses koordinasi tersebut adalah koordinasi terprogram dan tidak terprogram. Untuk koor- dinasi terprogram misalnya telah dituangkan da- lam bentuk program kerja dan kegiatan. Seda- ngkan untuk koordinasi yang tidak terprogram pelaksanaannya tidak diagendakan dan sesuai dengan kebutuhan.
Adapun syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu : a. Hubungan langsung b. Kesempatan awal c. Kontinuitas d. Dinamisme
e. Tujuan yang jelas
f. Organisasi yang sederhana
g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
h. Komunikasi yang efektif
Kerjasama dengan Partai Politik dan Ormas/ LSM dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Politik dan Demokrasi
Di lapangan, didapati bahwa proses kerja-
sama yang dilakukan Kantor Kesbangpolinmas adalah sebagai fasilitator bagi Parpol maupun Ormas/LSM. Fasilitator yang dimaksud adalah bahwa Kesbangpolinmas dalam hal kerjasama tersebut hanya berfungsi memfasilitasi Parpol maupun Ormas/LSM dalam rangka kegiatan pembangunan politik dan demokrasi di Kota Dumai. Serta sebagai wujud nyatanya sebagai fasilitator, maka Kantor Kesbangpolinmas me- nyediakan bantuan keuangan kepada Parpol maupun Ormas/LSM dalam rangka kegiatan pembangunan dan demokrasi tersebut.
Adapun partisipasi Kantor Kesbangpo- linmas Kota Dumai terhadap penetapan ang- garan, yaitu terhadap Parpol dengan ikut melihat atau memantau Partai mana yang mempunyai suara dan kursi terbanyak. Sehingga hal tersebut menjadi ukuran Kantor Kesbangpolinmas untuk menentukan dana hibah yang didapati oleh Par- pol tersebut. Dikarenakan jumlah dana hibah yang diperoleh oleh masing-masing Parpol tidak- lah sama, berdasarkan banyaknya kursi pada setiap Parpol.

## Pelaksanaan Indikator Transparansi
Dalam rangka melihat pelaksanaan indi- kator transparansi oleh Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, penulis telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan tugas yang dijalankan oleh instansi tersebut. Kedua sub indikator tersebut adalah sub indikator membuka akses yang luas kepada Parpol dan Ormas/LSM dalam melihat informasi keuangan dana hibah dan bantuan sosial serta sub indikator transparan da- lam penentuan Ormas/LSM yang menerima dana hibah dan bantuan sosial.
Membuka Akses yang Luas kepada Parpol dan Ormas/LSM dalam Melihat Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai juga bertugas menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan didalam APBD kepada Parpol maupun Ormas/LSM yang ada di Kota Dumai. Hal ini terlihat jelas misalnya da- lam salah satu tugas Kebangpolinmas sebagai fasilitator yang dalam hal ini memberikan fasilitas
berupa bantuan keuangan kepada Parpol dan Ormas/LSM tersebut. Bantuan keuangan ter- sebut tentu saja bersumber dari dana hibah dan bantuan sosial yang memang sudah dianggarkan untuk disalurkan kepada Parpol,Ormas/LSM.
Sudah seharusnya pengelolaan atau penya- luran dana hibah dan bantuan sosial tersebut memenuhi kaidah-kaidah transparansi, yang da- lam pengertian paling sederhana adalah keter- bukaan. Di dalam kaidah transparansi, instansi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka dalam setiap aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan in- formasi. Maka dari itu, pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang disalurkan kepada Parpol dan Ormas/LSM juga harus dikelola secara ter- buka, dimana tersedianya informasi keuangan yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang ter- kait penerimaan dana tersebut, yang dalam hal ini adalah Parpol dan Ormas/LSM.

## Terbuka dalam Proses Penentuan Partai
Politik dan Ormas/LSM yang Memperoleh Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Keberadaan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai dalam kaitannya Parpol maupun Ormas/LSM, tidak hanya sebatas penyalur dana hibah dan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, Kantor Kes- bangpolinmas Kota Dumai juga diberikan ke- wenangan (menetapkan atau merekomen- dasikan) dalam menentukan pihak-pihak (Or- mas/LSM) mana saja yang ditetapkan sebagai penerima dana hibah dan bantuan sosial. Di- karenakan berdasarkan pengamatan peneliti, tidak semua Ormas/LSM yang ada di Kota Du- mai menerima dana bantuan tersebut setiap tahunnya. Oleh karena itu, tentunya dalam proses penentuan pihak-pihak yang mendapat dana hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan se- cara transparan, dalam artian pihak Kantor Kes- bangpolinmas Kota Dumai harus dapat men- jalankan alasan-alasannya secara terbuka ke- pada semua pihak Ormas/LSM yang ada di Kota Dumai, terutama sekali kepada Ormas/LSM ya- ng diputuskan tidak menerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut.

## Pelaksanaan Indikator Akuntabilitas
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas akuntabilitas yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, penulis telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu sub indikator membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sub indikator membuat laporan hasil pelak- sanaan kegiatan fasilitasi Parpol maupun Ormas/ LSM.
Membuat Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Tugas
Sebagai fasilitator dalam kegiatan pemba- ngunan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh Parpol dan Ormas/LSM tersebut, maka Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai bisa melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada Parpol maupun Ormas/LSM tersebut, atau dalam ben- tuk memprakarsai diadakannya pelatihan dan bimbingan kepada Parpol dan Ormas/LSM yang berkaitan dengan proses pembangunan politik dan demokrasi.
Kemudian sebagai bentuk pertanggung- jawaban dari Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai terhadap amanah sebagai fasilitator ter- sebut, maka konsekuensinya adalah harus dibuat suatu laporan hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan proses fasilitasi tersebut. Untuk me- ngetahui pelaksanaan sub indikator membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Parpol dan Ormas/LSM tersebut. Melihat dari fakta-fakta yang ada, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa indikator yaitu laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas tidak dilaksanakan dengan baik. Sebab sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah adalah melakukan apa yang sudah diamanahkan kepadanya tanpa menciptakan alasan-alasan pembenaran bagi tindakan mereka yang tidak menjalankan amanah.

## Membuat LAKIP
LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LA- KIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pe- merintah. Laporan tersebut untuk menggam-
barkan kinerja suatu instansi yaitu gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam hal pembuatan LAKIP maka Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai secara umum dapat dikatakan belum cukup baik melaksana- kan prinsip akuntabilitas karena belum maksimal- nya dalam penyiapan LAKIP dan belum berta- nggungjawab dalam penyerahan LAKIP, me- ngingat adanya peraturan kapan seharusnya LAKIP tersebut diserahkan.

## Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan

## Good Governance
Berdasarkan hasil penelitian dan pemba- hasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan dua faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan good governance pada Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, yaitu dari faktor internal yang me- liputi dari lembaga dan sikap pejabatnya. Serta dari faktor eksternal meliputi Ormas/LSM dan Parpol.

## Faktor Internal

## Faktor Lembaga
Faktor organisasi dalam hal ini berkaitan dengan adanya masalah di dalam internal orga- nisasi Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai yang menyangkut persoalan mutasi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian didapati dan diakui sendiri oleh pejabat terkait bahwa masalah mu- tasi pegawai yang terjadi di lingkungan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai secara tidak langsung ikut mempengaruhi upaya pelaksanaan good governance pada Kantor tersebut, dan secara nyata hal ini menghambat upaya Kesba- ngpolinmas dalam membuat laporan hasil pelak- sanaan tugas dan sekaligus ikut berpengaruh pada masalah keterlambatan pembuatan atau penyerahan LAKIP.

## Faktor Sikap Pejabat
Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan good governance pada Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai adalah berkaitan dengan faktor perilaku atau sikap
pejabat pemerintah yang dalam hal ini belum me- miliki komitmen yang kuat dalam upaya per- wujudan good governance didalam internal or- ganisasinya. Berdasarkan hasil penelitian sebe- lumnya, didapati bahwa Kantor Kesbangpo- linmas belum secara terbuka dalam proses pe- nentuan Ormas/LSM yang diputuskan menerima dana hibah dan bantuan sosial, dan juga tidak menyiapkan laporan pelaksanaan tugas maupun LAKIP. Secara umum para pejabat terkait ber- alasan bahwa masalah tersebut dapat disele- saikan walaupun terjadi keterlambatan dalam menyiapkan laporan-laporan tersebut. Padahal secara moral setiap pejabat publik juga dituntut senantiasa berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang menjadi karakteristik dalam good gover- nance dengan komitmen yang tinggi, walau de- ngan bobot yang paling kecil sekalipun.

## Faktor Eksternal
Ormas/LSM
Ormas/LSM diposisikan sebagai pelaku dari struktur kelompok kepentingan yang ber- fungsi sebagai pengartikulasi kepentingan masyarakat. Artinya, Ormas/LSM berkedudu- kan sebagai kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Bila Mereka melakukan artiku- lasinya itu secara menekan (memaksa, mengan- cam, menteror dan sebagainya), maka mereka berkedukan sebagai kelompok penekan. Kebe- radaan Ormas/LSM diharapkan dapat dan mampu menjadi perekat kebangsaan. Institusi non pemerintah yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat tersebut dipandang dapat menjem- batani antara kepentingan rakyat dan negara. Meskipun gerak langkahnya belum maksimal dalam menjawab kebutuhan rakyat, Ormas/LSM tetap diterima publik

## Parpol
Partai politik sebagai pilar utama yang menjadi alat politik rakyat untuk melakukan perubahan, karena partai poitik telah dijamin dengan Undang-Undang menjadi media bagi rakyat untuk terlibat dalam kekuasaan. Patai politik digunakan sebagai sarana perubahan kearah yang lebih baik. Kemajuan sebuah ba- ngsa sangat terkait dengan kemajuan pemba-
ngunannya. Pembangunan yang dimaksud tidak terbatas pada pembangunan dalam sektor eko- nomi saja, namun lebih dari itu termasuk di- dalamnya pembangunan dalam sektor politik. Pembangunan politik ini merujuk pada pemba- ngunan dalam skala makro maupun mikro, skala nasional hingga skala daerah. Pembangunan tidak lagi hanya menanti “instruksi” dari pusat me- lainkan juga mendorong terjadinya pembangunan dari arus bawah, dari pelosok-pelosok desa dan kota/kabupaten.
Pemerintah mengambil peran untuk mem- berikan keleluasaan bagi warga negara untuk berkreativitas dalam mewujudkan program- program pembangunan di wilayahnya. Kondisi ini menantang lembaga-lembaga demokrasi untuk mampu mengejawantahkan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk program-program pembangunan. Terdapat berbagai bentuk pelembagaan demo- krasi, salah satunya adalah partai politik.Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi sekaligus peran yang sangat penting. Partai politik dianggap sebagai representasi resmi aspirasi masyarakat, menjadi penghubung antara proses- proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

## SIMPULAN
1. Pada indikator partisipasi, Kesbangpolinmas Kota Dumai belum cukup baik melaksana- kan dua sub indikator yang telah ditetapkan, yaitu dengan melaksanakan sub indikator koordinasi dan sub indikator kerjasama de- ngan Parpol maupun Ormas/LSM. Dalam hal ini Kantor Kesbangpolinmas belum berupaya semaksimal mungkin dalam kaitannya untuk mengajak serta melibatkan Parpol dan Ormas/ LSM untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kesempatan dan kegiatan pemba- ngunan politik di Kota Dumai.
2. Pada indikator transparansi, Kantor Kesba- ngpolinmas Kota Dumai belum dengan cukup baik melaksanakan dua sub indikator yang telah ditetapkan, yaitu dengan melaksanakan sub indikator membuka akses informasi pe- ngelolaan keuangan dana hibah dan bantuan sosial secara luas kepada Parpol dan Ormas/ LSM serta melaksanakan sub indikator
transparan dalam proses penetapan Ormas/ LSM yang memperoleh dana hibah dan ban- tuan sosial.
3. Pada indikator akuntabilitas, Kantor Kesba-
ngpolinmas Kota Dumai juga belum melak- sanakan dua sub indikator yang telah di- tetapkan, yaitu melaksanakan sub indikator membuat LAKIP dan membuat laporan pe- laksanaan tugas. Hal tersebut dilakukan, hanya saja belum melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Laporan tidak diselesaikan tepat waktu, sehingga terjadi keterlambatan dalam penye- rahan laporan tersebut. Maka dari pihak Kes- bangpolinmas itu sendiri belum dengan sungguh-sungguh bertanggungjawab ter- hadap pekerjaannya dan juga belum dengan baik melaksanakan prinsip good gover- nance yaitu akuntabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Adisasmita, Rahardjo. 2009. Manajemen Pemerintah Daerah . Jakarta: Graha Ilmu Dwiyanto, Agus. 200. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Gajahmada University Press : Yogyakarta.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. Good Governance dalam Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan
Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demo- kratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah) . Jakarta: LIPI Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara Ismanto, Gandung. 2005. Membangun Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah . Semarang: Fisip Untirta Mulyadi. Deddy. 2008. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi . Jakarta: Rajawali Nawawi, Zaidan. 2008. Manajemen Pemerintahan.
Jakarta: Rajawali Ndraha, Taliziduhu. Ilmu Pemerintahan Baru . 2003. Jakarta: Rineka Cipta Rasyid, Ryaas. 2007. Makna Pemerintah (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: Mutiara Sumber Widya Sumarto, Hetifah. 2009. Partisipasi, Inovasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia Sedarmayanti. 2005. Good Governance (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance) . Bandung: Mandar Maju Wasistiono, Sadu. 2003. Manajemen Penyele- nggaraan Pemerintahan Daerah . Bandung: Fokusmedia Widjaja, A.W. 2005. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali.