## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan
Shendy Adityo, Achmad Busro Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: shendyadityo@gmail.com

## Abstract
Land or the basis of land rights is an important matter, in fact, it is not uncommon for land disputes or cases  over  land  to  occur.  In  order  to  take  a  legal  measure  to  ensure  legal  certainty,  therefore  it  is obligatory  for  every  land  owner  to  register  the  land  he  has  controlled,  in  order  to  ensure  the  highest rights  that the community  has over  land.  This  article  was carried  out  on  the  basis of  the  ability  of  the Land Office,  especially the City of  Pasuruan,  to implement the Complete  Systematic Land Registration program quickly, responsively and quickly to the low desires of the community. The problems examined in  this  article  are  regarding  the  Complete  Systematic  Land  Registration  program,  along  with  the obstacles  and  efforts  made  by  the  Pasuruan  City  Land  Office.  This  article  uses  an  empirical  juridical approach,  analytical  descriptive  research  specifications,  and  taxonomic  qualitative  data  analysis methods.  The  process  of  implementing  a  complete  systematic  land  registration  in  Pasuruan  City  has generally  been  going  well.  The  obstacles  faced  include  the  lack  of  openness  of  the  applicant  and  the occurrence of land tenure disputes.

## Keywords: PTSL; land registration; public service

## Abstrak
Pertanahan  atau  alas  hak  atas  tanah  adalah  suatu  hal  yang  penting,  bahkan  tidak  jarang  terjadinya sengketa  atas  tanah  atau  perkara  atas  tanah.  Untuk  melakukan  suatu  upaya  hukum  agar  menjamin kepastian  hukum, maka  dari itu  mewajibkan  setiap  pemilik tanah  untuk  mendaftarkan  tanah yang telah dikuasainya,  guna  memastikan  hak  paling  tertinggi  yang  dimiliki  masyarakat  atas  tanah.  Artikel  ini dilaksanakan  dengan  dasar  kemampuan  Kantor  Pertanahan  khususnya  Kota  Pasuruan  dalam pelaksanaannya terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara cepat, tanggap dan cepat terhadap  keinginan  masyarakat  yang  masih  rendah.  Permasalahan  yang  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, beserta hambatan dan upaya  yang dilakukan oleh  kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan.  Artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridisi  empiris, spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  dan  metode  analisis  data  kualitatif  secara  taksonomis. Proses pelaksanaan pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  di Kota Pasuruan  secara umum telah berjalan  dengan baik. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya keterbukaan dari pemohon dan terjadinya sengketa penguasaan atas tanah.
Kata kunci: PTSL; pendaftaran tanah; pelayanan public
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN
Social  asset dan capital  asset sebagai  fungsi  ganda  tanah  memiIiki  nilai  yang  sangat  penting dalam    bermasyarakat,  dikarenakan  tanah  adalah  alat  yang  dijadikan  masyarakat  dalam  menyatukan kesatuan sosial dalam berkehidupan, dan sebagai modal dalam suatu proses pembangunan. Dewasa ini, tanah  telah  dianggap  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  bermakna  dan  sebagai  objek  spekulasi, karenanya tanah wajib dijaga kelestariannya agar dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, secara adil, lahir dan batin, dan merata (Rubiae, 2007).
Tanah  dalam  perspektif  hukum  agraria  berdasarkan  aspek  yuridis,  adalah  berhubungan “langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi” (Arba, 2017). Tanah memiliki  masalah  yang  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  bermasyarakat  sejak  jaman  penjajahan, karena  tanah  digunakan  untuk  hidup  dan  untuk  mati  oleh  manusia.  Semakin  banyaknya  manusia  di muka  bumi,  namun  jumlah  luas  tanah  adalah  tetap  atau  tidak  bertambah,  sehingga  menimbulkan persepsi  bahwa  tanah  semakin  terbatas  atau  sedikit.  Maka  dari  itu,  masyarakat  di  Indonesia  dapat menerima  pemberian  hak  atas  tanah  sebagai  upaya  pemerintah  mengatasi  kebutuhan  akan  tanah, karena  tanah  adalah  karunia  Tuhan dan  “sebagai  sumber daya  alam  bagi  bangsa,  negara,  dan  rakyat untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa bernegara”. Hal tersebut menganut pada Pasal 33 Ayat (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  1945)  yang  berbunyi: “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuassai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakya” (Faiz, 2009).
Tanah berada dibawah kekuasaan negara karena memiliki faktor produksi yang utama, sehingga negara  diberi  wewenang  untuk  mengurus  dan  mengatur  tanah  dengan  alas  hak  menguasai  tanah melalui  fungsi  negara  ( regelen  en  besturen) (Chomzah,  2004) . Tanah  melahirkan  manfaat  yang melimpah  dan  memiliki  masalah  lintas  sektoral  ekonomi,  sosial  budaya,  bahkan  politik,  pertanahan dan  keamanan  serta  hukum  sebagai  sumber  daya  agraria  atau  sumber  daya  alam  berupa  permukaan bumi. “Hak-hak atas tanah juga dapat dicabut demi kepentingan umum, kepentingan bangsa, dan juga kepentingan  bersama  dari  rakyat,  dengan  disertai  ganti  kerugian  yang  baik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan” (Muljadi, Kartini dan Widjaja, 2005). Tanah sebagai modal dasar pembangunan nasional  telah  diyakini  sebagai  wujud  konkrit  dan  kekayaan  alam  yang  ada  di  daratan  Indonesia. Masalah  terhadap  pertanahan  selalu  memiliki  daya  tarik  di  kehidupan  bermasyarakat  karena menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan, tertutama pada negara yang sedang berkembang. Dalam negara  yang sedang berkembang seperti  Indonesia, titik pusat penghidupan dalam masyarakat berada
pada sektor agraria, yang kurang dari 80% warga Negara Indonesia menggantungkan penghasilan dari usaha-usaha di bidang pertanahan (Sendov, 2013). Apabila dilihat dari aspek ekonomi, tanah memiliki nilai  ekonomi  yang  tinggi  dikarenakan  luas  tanah  yang  tetap  dan  jumlah  manusia  yang  seiring berjalannya waktu terus bertambah.
Berdasarkan  “Pasal  6  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria (UUPA)  menyebutkan,  semua  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  sosial,  dan  UUPA  menerangkan pernyataan penting terhadap hak-hak atas tanah dan dirumuskan dengan singkat sifat kebersamaan dan kemasyarakatan suatu hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari pada hukum tanah nasionaI” (Yusriadi:2010). Terkait lahan di Indonesia, “berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  Pasal  19  penyelenggaraan kegiatan  pendaftaran  tanah  oleh  pemerintah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  untuk  menjamin kepastian  hukum,  dan  sertipikat  hak  atas  tanah  adalah  bukti  otentik  terhadap    hal  penguasaan  tanah atau pemilikan atas tanah”. Meskipun penguasaan dalam arti yuridis adalah memberikan kewenangan untuk  menguasai  secara  fisik,  namun  kenyataannya  dapat  dikuasai  oleh  pihak  lain  penguasaannya. (Santoso, 2013)Penguasaan hak atas tanah adalah suatu kewenangan dan kewajiban atau larangan oleh pemegang hak atas tanah untuk melakukan perbuatan terhadap tanah haknya (Harsono, 2013).
Kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  suatu  hak  yang  wajib  dilakukan  pemerintah  di  Indonesia. Pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi:  (Tehupeiory,  2012)  Pengumpulan, pengolahan,  penyimpanan,  penyajian  data  fisik  suatu  bidang  tanah;  Pengumpulan,  pengolahan, penyimpanan, penyajian data yuridis suatu bidang tanah; Penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak; Pencatatan terhadap perubahan data fisik dan data yuridis.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  program  Catur Tertib  Pertanahan  yakni  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  lengkap  (PTSL)  melalui  “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  serentak  terhadap  semua  objek  tanah yang akan didaftarkan di seluruh wilah Republik Indonesia dalam suatu wilayah Kelurahan atau Desa, atau  yang  setingkat  dengan  itu,  dengal  memenuhi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data  fisik dan  yuridis  terhadap  beberapa  objek  atau  suatu  objek  guna  keperluan  pendaftaran,  di  sisi  lain, pendaftaran  tanah  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  Badan  Pertanahan Nasional  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  terdiri  dari  pengolahan,  pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik dan yuridis. Apabila di suatu wilayah desa atau kelurahan belum
ditetapkan  sebagai wilayah  pendaftaran  tanah secara  sistematik, pendaftaran  tanah dilakukan  dengan pendaftaran tanah secara sporadic” (Parlindungan, 1999).
Badan  Pertanahan  Nasional  mewakili  Pemerintah  dalam  melaksanakan  program  PTSL mempunyai tanggungjawab penuh atas efektifitas program tersebut  terhadap menangani masalah yang akan timbul, maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah harus memberikan informasi kepada  masyarakat  yang  akan  melakukan  pendaftaran  tanah  terkait  tanda  bukti  hak  adalah  hal  yang penting  serta  proses  pendaftaran  tanah  efektif  dan  efisien,  bahwa  program  PTSL  oleh  Pemerintah ditujukan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan atas tanah yang belum memiliki alas hak atau tanda bukti kepemilikan namun telah memiliki dasar-dasar penguasaan pemilikan atas tanah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan,  dalam pelaksanaan program PTSL selama ini sudah cukup baik dengan memperoleh 788 sertipikat program PTSL  di  Tahun  2019,  namun  masih  jauh  dari  target  yakni  1300  bidang  tanah.  Adanya  kendala terhadap  efektifitas  waktu  pemberian  informasi  pentingnya  kepemilikan  sertipikat  tanah  kepada masyarakat, untuk itu perlu adanya strategi dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Pasuruan agar dapat  mencapai  target  PTSL  yang  ada  dan  dapat  membuat  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kepemilikan  tanda bukti hak  atas tanah  yang  sah dan terdaftar.  Atas  dasar  latar  belakang tersebut  di atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan program PTSL berikut masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
Dalam  artikel  ini  menggunakan  4  jurnal  terdahulu  sebagai  panduan  ataupun  contoh  untuk penelitian  yang  dilakukan  yang  nantinya  akan  menjadi  acuan  dan  perbandingan  dalam  melakukan penelitian ini :
a. Pada  tahun  2018  Aditya  Nursamsi  Mohammad  meneliti  tentang  “kebijakan  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  di  Kota  Manado.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kota  Manado”  dengan  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif (Nursamsi, Aditya, Nayoan, Mohammad Herman, dan Kaawoan, 2018).
Persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  sama-sama  meneliti  mengenai  pelaksanaan PTSL,  dan  perbedaannya  adalah  bahwa  dalam  penelitian  penulis  akan  menjabarkan  lebih  lanjut berikut masalah-masalah yang timbul terhadap program PTSL.
b. Pada  tahun  2019,  Mira  Novana  Ardani  meneliti  tentang  “tantangan  pelaksanaan  kegiatan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  dalam  rangka  mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Permasalahan  yang  ada  yakni  tantangan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum” (Ardani, 2019).
Persamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  sama-sama  meneliti  tentang  masalah dan  tantangan yang timbul terhadap program PTSL, dan perbedaannya  terletak  pada  objek penelitian yang lebih spesifik atau khusus.
c. Pada  tahun  2018,  Suyik  meneliti  tentang  “pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap berdasarkan  peraturan  menteri  agraria  dan  tata  ruang/  kepala badan  pertanahan nasional nomor  6 Tahun 2018  di  BPN  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis empiris.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kota  Yogyakarta  sudah  sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  pada  peraturan  nomor  6  tahun  2018  tersebut.  Sudah  sebanyak 11.959 bidang tanah yang berhasil diterbitkan sertipikat atas tanahnya dan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2017” (Suyikati, 2019).
Persamaan  dengan  penulisan  ini  adalah  sama-sama  meneliti  tentang  program  PTSL,  dan perbedaannya adalah kinerja Kantor pertanahan di Kota yang berbeda serta efektifitas waktu yang dianggap kurang dalam program pemberian sertipikat PTSL kepada masyarakat.
d. Pada  tahun  2017,  Auliya  Martati  meneliti  tentang  “implementasi  asas  akuntabilitas  dalam pendaftaran  peraturan  menteri  agraria  dan  tata  ruang  atau  kepala  badan  pertanahan  nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap” (Martati, Auliyaa dan Karjoko, 2018).
Persamaan dengan penulisan  ini  ada  pada  implementasi kinerja  kantor pertanahan setempat, perbedaan  nya  terdapat  pada  indikator  pelayanan  publik  berdasarkan  asas-asas  umum good governance yaitu asas akuntabilitas terhadap sistem PTSL.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Artikel  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  empiris .  Pendekatan  yuridis  adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan hukum normatif  secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat(Muhammad, 2004).

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  duganakan  berupa  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis. Yaitu suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya(Soekanto, 1986).

## 3. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan di dalam artikel ini diambil dari data primer dan data sekunder.
a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan  yang  dibahas(Amiruddin,  2006).  Sumebr  data  diperoleh  dari  lapangan  secara langsung dengan wawancara kepada Bp. Muchlis, pegawai Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.
b.  Data  sekunder adalah  data-data yang diperoleh  dari buku-buku  sebagai data  pelengkap  sumber data primer. Sumber data sekunder artikel ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian  Pustaka  seperti  buku  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  sebagainya(Marzuki,  1983).  Data sekunder  mencakup  dokumen,  buku,  hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan  seterusnya (Soekanto,  1986).  Adapun  buku  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  adalah  buku  tentang pendaftaran tanah.

## 4. Metode Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  artikel  ini  adalah  Analisa  kualitatif  secara taksonomis.  Artinya,  data  kualitatif  yang  berupa  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  yang ditelaah  lebih  rinci  dan  perhatian  dipusatkan  kepada  masalah  tertentu  dengan  memilih  data  yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan (Moleong, 2002).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Mengenai PTSL di Indonesia
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu “rangkaian  kegiatan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur  antara lain  pengolahan,  pengumbulan,  penyajian  serta  pembukuan  data  baik  fisik  maupun  yuridis  dalam bentuk daftar dan peta tanah meliputi bidang tanah dan satuan rumah susun serta memberikan surat alas hak atas tanah baik yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun atau hak-hak yang membebaninya” (Faiz, 2009). Hal tersebut sesuai dengan “peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 1 ayat (1)”.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
“Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  secara  lengkap  menyebutkan  bahwa  tujuan pelaksanaan Pendaftaran tanah adalah:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas sesuatu bidang tanah, satuan  rumah  susun dan  hak-hak  lain  yang terdaftar agar  dengan mudah dapat mem-buktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  pemerintah agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan  per-buatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  tanah  sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  di  muka  bumi hanyalah  suatu  formalitas  kehidupan,  namun  salah  satu  yang  sangat  penting  yang  harus dilaksanakan. Sesuai  Pasal 19 UUPA, akan diberikan  suatu kepastian hukum, alas  hak atas tanah, sehingga  proses  tersebut  diharuskan  kepada  yang  bersangkutan.  Implikasi  terbesar  dalam  bidang hukum  suatu  pendaftaran  tanah  adalah  “terminimalisirnya  sengketa  kepemilikan  tanah  yang  kian marak  di  Indonesia,  sehingga  dengan  berjalannya  program  pendaftaran  tanah  secara berkesinambungan  dan  terus  menerus,  maka  akan  tercipta  kebahagiaan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat”  (Susanti,  2017). “ Nilai  dan  norma  yang  pelayanan  yang  berkembang  dalam masyarakat,  diantaranya  meliputi  transparansi,  pelayanan,  prinsip  keadilan,  jaminan  penegakan hukum,  hak  asasi  manusia,  dan  orientasi  pelayanan  yang  dikembangkan  terhadap  masyarakat” (Dwiyanto, 2006).

## 2. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pasuruan
Tujuan dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia adalah agar  semua  warga  di  Indonesia  dapat  memperoleh  alas  hak  atas  tanah,  bukti  otentik  atas kepemilikan  tanah  yang  telah  mereka  tempati  selama  beberapa  tahun  lamanya,  dan  kalangan menengah  ke  bawah  maupun  kalangan  menengah  ke  atas,  dapat  melakukan  permohonan pendaftaran  PTSL  dan  mendapatkan  alas  hak  atas  tanah,  sesuai  dengan  tata  cara  peraturan  yang berlaku.  Tujuan  selanjutnya  terhadap  program  PTSL  oleh  BPN  di  Indonesia  adalah,  agar masyarakat  dapat memperhatikan  asas  keberpihakan atas  tanah yang telah dikuasainya agar  dapat memiliki  sertipikat  atas  tanahnya  dengan  biaya  yang  lebih  murah.  Program  PTSL  lahir  dengan memberikan  manfaat  berupa  suatu  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  di  Indonesia  serta  suatu
perlindungan  atas  tanah  yang  mutlak,  cepat,  sederhana,  dan  lancar,  serta  adil  dan  merata, selanjutnya  apabila warga  nantinya  telah  memiliki sertipikat hak  atas  tanah  juga  dapat  melakukan tanah  yang  dimilikinya sebagai  objek hak  tanggungan,  sehingga untuk perkembangan  ekonomi  di Indonesia  cukup  baik,  dapat  dijadikan  modal  usaha  bagi  masyarakat  pemilik  sertipikat  baru  di Indonesia.  Berdasarkan data  yang  penulis  dapatlan  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan,  terdapat beberapa  pedoman  yang  telah  dan  akan  terus  digunakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan, antara lain Terbuka, Terjangkau, Aman, Mutakhir, dan Sederhana.
Berdasarkan hasil  wawancara oleh bapak  Muchlis sebagai pegawai  Kantor  Pertanahan Kota Pasuruan,  terkait  dengan  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah,  pelayanan  pendaftaran  tanah sistematis lengkap oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan secara umum telah dilaksanakan dengan baik,  hal  tersebut  dapat  penulis  sampaikan  dengan  bagian  besar  informasi  dari  informan  yang kooperatif.

## a. Asas Terbuka
Penerapan  secara  langsung  kepada  masyarakat  di  Kota  Pasuruan  oleh  Kantor  Pertanahan Kota  Pasuruan dinilai  cukup,  karena  kurangnya  asas  keterbukaan baik  oleh  Kantor  Pertanahan Kota  Pasuruan  maupun  masyarakat  Kota  Pasuruan  terhadap  data-data  tanah,  sehingga masyarakat  mengalami  kendala dalam  mendapatkan  data  yang  benar  serta  akurat  terhadap  tata cara  pendaftaran  tanah.  Di  sisi  lain,  berdasarkan  observasi,  pelayanan  program  PTSL  di  Kota Pasuruan  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  tetap  ada  beberapa  catatan  evaluasi  dalam menangani beberapa hambatan program PTSL di Kota Pasuruan.

## b. Asas Terjangkau
Penilaian asas terjangkau dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Pasuruan antara lain kurangnya  pelayanan  publik  dalam  memperhatikan  aspirasi  serta  harapan  masyarakat  Kota Pasuruan,  namun  pelaksanaan  jaminan  pendaftaran  tanah  telah  dilaksanakan  dengan  optimal, cermat, dan  teliti  serta  terjangkau  terhadap  semua  pihak yang membutuhkan telah berlangsung dengan baik.
c. Asas Aman
Penilaian  asas  aman  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kota  Pasuruan  antara  lain pelayanan  Kantor  Pertanahan  telah  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  Kota  Pasuruan serta  terbitnya  kepastian  hukum  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  pemohon  dalam program PTSL telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dan optimal.

## d. Asas Mutakhir
Penilaian  asas  mutakhir  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kota  Pasuruan  antara  lain memiliki  kelengkapan  yang  baik  untuk  proses  pelaksanaannya  dengan  optimal,  sehingga keseluruhan prosedur yang aman dalam mengolah data-data di lapangan berjalan dengan lancar serta perubahan pencatatan di masa depan akan dapat dijalankan dengan lancar.
e. Asas Sederhana
Penilaian  asas sederhana dalam  pelaksanaan  program  PTSL di  Kota  Pasuruan antara  lain program  PTSL di  Indonesia  khususnya  di Kota Pasuruan  hadir  dan mempermudah  masyarakat dalam  perolehan  hak  atas  tanah  dan  peraturan  yang  mudah  diterima  pada  semua  kalangan, namun beberapa syarat yang harus dilengkapi masih kurang dipahami oleh beberapa masyarakat yang melakukan pendaftaran PTSL. “Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain: (Dwiyanto, 2006)
a. Pelayanan  bublik  saat  proses  birokrasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Indikator  ini melaksanakan penerapan orientasi pelayanan yang dibuat okeh birokrasi pengguna jasa;
b. Melakukan  tindakan  oleh  aparat  birokrasi  jika  menemukan  pengguna  jasa  dalam  hal  ini masyarakat yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan; dan
c. Dalam  menjalankan  tugas  pelayanan,  memperhatikan  kepentingan  pengguna  jasa  pelayanan publik dari aparat birokrasi.”
3. Hambatan yang Diperoleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Berdasarkan  hasil  penulis,  hambatan  yang  terjadi  di  Kota  Pasuruan  dalam  pelaksanaan program PTSL di Kota Pasuruan antara lain, Penyelenggara dalam hal ini Kantor pertanahan Kota Pasuruan  bagian  pelayanan  publik  belum  optimal  dalam  memberi  perhatian  terhadap  aspirasi masyarakat dalam hal pendaftaran program PTSL, sehingga terjadi beberapa sengketa dikarenakan masyarakat  kurang  terbuka  untuk  mengakui  asal  mula  tanah  atau  kepemilikan  tanah  terdahulu tersebut.
Masyarakat kurang paham terhadap berbagai prosedur pengajuan pendaftaran program PTSL dan masyarakat tidak memiliki dokumen-dokumen terhadap tanah yang telah dikuasainya tersebut
serta  pengaruh  sumber  daya  manusia  yang  rendah  menjadikan  proses  pengajuan  pendaftaran program PTSL belum berjalan optimal.
Masyarakat tidak memiliki  kelengkapan  dokumen kepemilikan tanah  yang  berakibat kurang memahami syarat dan prosedur pendaftaran program PTSL dan kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang.
Masyarakat  kesulitan  untuk  mendapatkan  data  yang  optimal  karena  banyaknya  persyaratan yang harus dilakukan.
Hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  di  Kota  Pasuruan  dikarenakan masyarakat  tidak  mempunyai  dokumen  kelengkapan  atas  pemilikan  atas  tanah  yang  telah dikuasainya sehingga mendapatkan kesulitan saat melakukan permohonan alas hak tanah tersebut, dan  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  melengkapi  persyaratan  program  PTSL, sehingga terjadi kesalahpahaman karena masyarakat yang tidak terbuka atau jujur dan menimbulkan sengketa terhadap asal muasal tanah yang dikuasainya tersebut.

## 4. Upaya yang  Dilakukan Kantor  Pertanahan  Kota Pasuruan dalam Pelaksanaan  Pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan terhadap hambatan-hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan pendaftaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) langsung oleh masyarakat Kota Pasuruan antara lain upaya untuk mengatasi sifat asas keterbukaan yakni  prinsip  untuk  membuka  diri  terhadap  masyarakat  untuk  memperoleh  akses  informasi  yang benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  yang  belum  optimal,  antara  lain  Kantor  Pertanahan  Kota Pasuruan  mengajak  masyarakat  Kota  Pasuruan  sebagai  pemohon  program  PTSL  untuk  dapat meminimalisisr  sengketa  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  telah  terjadi  dengan  melakukan kelengkapan persyaratan bebas sengketa dalam program PTSL.
Yang  kedua  adalah  paya  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan  untuk  memperbaiki  bidang pelayanan Publik dan memberikan  perhatian yang optimal  terhadap  kritik dan saran  serta  harapan dengan  cara  menerapkan  asas  keterbukaan  tentang  kondisi  tanah  yang  telah  dikuasai  pemohon program PTSL dan bersikap lebih aktif bertanya ( follow up) dalam pelayanan program PTSL.
Yang  ketiga  adalah  upaya  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan  untuk  melakukan  kegiatan sosialisasi  kepada  masyarakat  Kota  Pasuruan,  dimulai  dari  persyaratan  pendaftaran,  tata  cara melengkapi berkas persyaratan, tata cara untuk mengatasi sengketa yang mungkin terjadi, prosedur
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
pelayanan  pendaftaran  program  PTSL  oleh  pelayanan  publik  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan serta  memberikan  semangat  persuasif  kepada  masyarakat  Kota  Pasuruan  untuk  ingin  melakukan pendaftaran program PTSL.
Diketahui bahwa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dalam menghadapi beberapa hambatan saat proses pendaftaran program PTSL antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat  Kota  Pasuruan  dan  memberikan  suatu  pemahaman  persuasif  berkaitan  dengan persyaratan  dan tata cara serta prosedur penanganan sengketa yang terjadi selama proses program PTSL berlangsung. Kantor Pertanahan Kota Pasuruan juga berupaya agar pesan kepada masyarakat Kota  Pasuruan  melakukan  asas  keterbukaan  terhadap  keaslian  data  dan  dokumen,  termasuk  asal muasal penguasaan atas tanah yang masyarakat Kota Pasuruan cenderung tidak jujur kepada bagian pelayanan publik Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan pelayanan publik Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah berlangsung dengan baik secara  umum.  Penyampaian  informan  kepada penulis  mengatakan program  pendaftaran  PTSL  sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Namun,  jika  diukur  dari  garis  besar  berjalannya  program  PTSL,  masih terdapat beberapa hambatan yang dialami pelayanan publik dalam proses pendaftaran program PTSL dan  dapat  ditarik  menjadi  5  (lima)  asas,  yaitu  asas  mutakhir,  asas  sederhana,  asas  aman,  asas terjangkau dan asas terbuka. Hambatan yang dialami oleh kantor Pertanahan Kota Pasuruan antara lain kurang  lengkapnya  dokumen  yang  tidak  diberikan  kepada  Kantor  Pertanahan  Kota  Pasuruan dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia,  sehingga  tidak  mengerti  asal  muasal  penguasaan  atas tanah, masih adanya sengketa, dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan atas hadirnya hambatan- hambatan  tersebut  diatas  antara  lain  mengajak  pemohon  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap berbagai proses pelaksanaan program pendaftaran tanah PTSL serta pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Arba, H. M. (2017). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Chomzah, A. A. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harsono,  B.  (2013). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok  Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Trisakti.
Moleong, L. (2002). Metodologi penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Marzuki. (1983). Metodologi Riset . Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muljadi, Kartini & Widjaja, G. (2005). Hak-hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia . Jakarta: Mandar Maju.
Rubiae, A. (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, . Malang: Bayumedia.
Santoso. (2013). Hukum Agraria: Kajian Komperehensif . Jakarta: Kencana.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Tehupeiory. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Jakarta: Swadaya Group.

## Artikel Jurnal:
Ardani,  M.  N.  (2019).  Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam Rangka  Mewujudkan  Pemberian  Kepastian  Hukum. Jurnal  Gema  Keadilan , Vol.  6 (No.  III),  268– 286.
Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi , Vol. 6 (No. 1), p.135-149.
Martati,  Auliyaa.,  &  Karjoko,  L.  (2018).  Implementasi  Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pendaftaran  Tanah Secara  Sistematik  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap. Jurnal  Repertorium , Vol.  5 (No.  1),  p.31-44.  Retrieved  from https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/17664
Nursamsi,  Aditya,  Nayoan,  Mohammad  Herman,  &  Kaawoan,  J.  (2018).  Kebijakan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif , Vol. 1 (No. 1), P.1-11.
Sendov,  A.  V.  (2013).  Masalah  Pemberian  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  Negara. Jurnal  Hukum UNSRAT , 21 (4), p.32-41.
Susanti,  D.  O. (2017).  Urgensi  Pendaftaran Tanah (Prespektif  Utilities dan  Kepasatian Hukum). Jurnal Notariil , 1 (2), 1–21. https://doi.org/10.22225/jn.2.1.152.33-45
Suyikati.  (2019).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Berdasarkan  Peraturan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , Vol. 1 (No. 2), p.108-122.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.