## EVALUASI MENGENAI KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH DKI JAKARTA
Rizka Novianty, Henita Rahmayanti, Amos Neolaka

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ruang terbuka hijau (RTH) di  wilayah  DKI  Jakarta,  evaluasi  yang  dilakukan  adalah  dari  segi kuantitas  dan  kualitas.  Kuantitas  yaitu  jumlah  ruang  terbuka  hijau (RTH) dan kualitas yaitu sejauh mana pemanfaatan dan kondisi ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian  ini  dilakukan  di  seluruh  wilayah  Kotamadya  di  DKI Jakarta  pada  bulan  Februari  hingga  Juni  2011.  Pada  penilitian  ini digunakan  populasi  berupa  seluruh  wilayah  DKI  Jakarta  dan  sample berupa  beberapa  wilayah  ruang  terbuka  hijau  yang  ada  di  setiap wilayah  Kotamadya  di  DKI  Jakarta  tergantung  dengan  bentuk  yang dikembangkan di setiap wilayah administratif. Pada penelitian ini akan mengkaji  kesesuaian  data  yang  ada  pada  Dinas  Tata  Ruang  DKI dengan kebenaran data langsung di lapangan.. Pada penelitian ini juga akan  dikaji  seberapa  besar  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  dan bagaimana kondisi ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah DKI Jakarta.
Dari  penelitian,  pendataan  dan  survey  langsung  di  lapangan didapat  jumlah  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  di  wilayah  DKI  Jakarta sebesar  9,12%.  Jumlah  tersebut  masih  jauh  dari  target  Pemda  DKI Jakarta  itu  sendiri  yakni  13,84%.  Dari  pengamatan  secara  kualitas, didapatkan pemanfaatan dan kondisi yang berbeda- beda dari setiap RTH  di  setiap  wilayah.  Bentuk  RTH  yang  dikembangkan  di  setiap wilayah  adminstratif  di  DKI  Jakarta  juga  berbeda-  beda  tergantung dengan tujuan pemanfaatannya. Beberapa RTH yang disurvei terlihat dalam  kondisi  memprihatinkan  terutama  pada  RTH  pemukiman  dan kondisi  yang  cukup  baik  terlihat  pada  Taman,  baik  taman  bangunan umum, taman interaksi, maupun taman rekreasi.
Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau

## Rizka Novianty
Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Dra. Henita Rahmayanti, M.Si
Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
email : henita.rahmayanti@yahoo.com
Prof. Dr. Amos Neolaka, M.Pd Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Negeri Jakarta,

## PENDAHULUAN
Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta, seperti halnya kota-kota besar di negara-negara lain, dalam  pertumbuhannya  memang  menghadapi  dua  fenomena  yaitu;  (a)  menurunnya lingkungan  fisik  kritis  perkotaan,  dan  (b)  masalah    sosial  seperti  urbanisasi,  tumbuh berkembangnya  permukiman  kumuh,  lunturnya  budaya  asli  serta  gejala  sosial  lainnya. Pertumbuhan  Penduduk  DKI  Jakarta  yang  cenderung  semakin  meningkat  seiring  dan sejalan dengan tumbuh berkembangnya wilayah perkotaan menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Kondisi ini nampaknya memacu terhadap luas kawasan kumuh yang kini tercatat 11.340 ha, atau (17,3% dari luas daratan DKI Jakarta) pada akhir Januari 2011
Kondisi  tersebut  pada  akhirnya  berdampak  pada  menurunnya  daya  dukung lingkungan  hidup  kota  Jakarta,  yang  juga  berdampak  pada  munculnya  berbagai  bencana yang  hampir  rutin  terjadi.  Mencermati  fenomena  lingkungan  fisik  kritis  perkotaan  seperti uraian di ini, munculah kesadaran bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk mengendalikan atau setidaknya meminimalisir berbagai kerusakan yang terjadi akibat penurunan daya dukung lingkungan.  Langkah  awal  yang  dilakukan,  dengan  dibentuknya  Dinas-dinas  Teknis (Pertanian, Pertamanan, dan Kehutanan), yang secara langsung memiliki embanan tugas untuk penanganannya.  Pertimbangan  itu pula yang cukup mendasar untuk memunculkan kesadaran  Pemda  DKI,  atas  dasar  peran  fungsi  dan  jasa  biologis  pepohonan  yang  telah terbukti  dan  mampu  meminimalisir  serta  mengendalikan  berbagai  bentuk  cemeran  dan sumber-sumber  penyebab  lainnya.  Hal  ini  mengingat  bahwa  keberadaan  ruang  terbuka hijau dapat berfungsi sebagai paru-paru kota dan berbagai fungsi lainnya. Di sisi lain, ruang terbuka hijau perkotaan juga berperan sebagai pemandu keindahan kota, pusat kesegaran jasmani,  rekreasi  alam  dan  sumber  produksi  terbatas.  Meperhatikan  meningkatnya  laju pertambahan  jumlah    penduduk,  dan  semakin  meningkatnya  sumber-sumber  penyebab lingkungan fisik kritis perkotaan, serta peran fungsi dan jasa biologis pepohonan, untuk itu niat  kesungguhan  dalam    membangun  ruang  terbuka  hijau,  merupakan  langkah  dan program  yang  dinilai  cukup  strategis.  Atas  dasar  itulah  Perda  DKI  Jakarta  No.  26  tahun 2007  tentang  RTRW  2011,  secara  tegas  ditetapkannya  luasan  RTH    sebesar  30%  yang terdiri dari RTH Publik sebesar 20% dan RTH Private sebesar 10% .
Gambar 1. Komposisi RTH di Kota menurut UU no.26/2007
Namun  demikian  sampai  dengan  saat  ini,  Jakarta  hijau  sangat  sulit  diwujudkan, terbukti  dengan  jumlah  RTH  di  DKI  Jakarta  semakin  menurun.  Hal  tersebut  juga menunjukan lemahnya tata kota di DKI Jakarta, terutama dalam pengelolaan lahan dan tata kota dalam  pembangunan kota, khususnya kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat seperti kota Jakarta ini.
Hingga saat ini pembangunan RTH masih menemui banyak kendala yang berdampak pada  semakin  menurunnya  daya  dukung  lingkungan  sehingga  menimbulkan ketidaknyamanan kota akibat tata ruang yang salah.  Adanya kebijakan antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  kota  yang  saling  bertolak  belakang.,  dimana  di  satu  sisi  mengakui kepentingan  lingkungan  hidup,  namun  disisi  lainnya  menekankan  pada  pentingnya  sektor perkembangan  perekonomian.  Pada  akhirnya,  membuat  Para  pembuat  keputusan menyakini  bahwa  pelaksanaan  konsep  keberlanjutan  lingkungan  justru  akan  merusak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Adanya pendapat yang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau  merupakan    lahan  cadangan  untuk  memenuhi  tuntutan  pertumbuhan  kota  yang mendesak dan dinilai tidak ekonomis menyebabkan semakin bertambahnya kendala dalam mempertahankan ruang terbuka hijau ini. Kendala tersebut terletak pada nilai lahan ruang terbuka  hijau  itu  sendiri,  baik  secara  sosial  maupun  ekonomi.  Kendala  ini  akan  berjalan seiring  dengan  belum  mantapnya  ketentuan  legalitas  yang  menyangkut  pengaturan, pengendalian dan pengawasan  RTH, sehingga tidak dapat terelakan bahwa daya dukung lingkungan akan semakin menurun yang berdampak pada bencana alam yang terjadi.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  penataan  ruang  yang  salah  secara  langsung ataupun  tidak  akan  berdampak  pada  penurunan  kualitas  lingkungan,  sepertinya  halnya
kekurangan  ruang  terbuka  hijau  dalam  suatu  wilayah  akan  berdampak  pada  penurunan kualitas lingkungan yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana.
Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada  hakekatnya adalah daya dukung  lingkungan  alamiah,  yaitu  berdasarkan  biomas  tumbuhan  dan  hewan  yang  dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Sedangkan menurut Khanna  (1999)  daya  dukung  lingkungan  hidup  terbagi  menjadi  dua  komponen,  yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah.
Daya  Dukung  Lingkungan  Hidup  juga  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan lingkungan  hidup  untuk  mendukung  prikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya. Semakin  besar  daya  dukung  lingkungan,  maka  akan  semakin  menunjang  prikehidupan manusia  di  dalamnya  dan  kemungkinan  terjadinya  bencana  alam  pun  akan  semakin berkurang.  Daya  dukung  suatu  lingkungan  dalam  suatu  wilayah dapat ditingkatkan,  salah satunya  adalah  dengan  ruang  terbuka  hijau.  Ruang  terbuka  hijau  dapat  berfungsi  dalam berbagai hal, seperti menyerap air tanah, mengurangi polusi, dan  lain sebaginya. Dengan berbagai fungsi tersebut RTH dapat meminimalisir berbagai bencana yang secara langsung dapat dikatakan meningkatkan daya dukung lingkungan.
RTH  pada  dasarnya  dapat  terwujud  dalam  berbagai  bentuk  di  suatu  wilayah berdasarkan  tujuan  pembuatan  RTH  tersebut.  Berdasarkan  bobot  kealamiannya,  bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi:
a. Bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung)
b. Bentuk  RTH  non  alami  atau  RTH  binaan  (pertanian  kota,  pertamanan  kota, lapangan olah raga, pemakaman, kebun bibit,dll)
Sedangkan, berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi:
a. Bentuk RTH kawasan (areal, non linear )
b. Bentuk RTH jalur (koridor, linear )
Dan berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi:
a. RTH kawasan perdagangan
b. RTH kawasan perindustrian
c. RTH kawasan permukiman
d. RTH kawasan pertanian
e. RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah,dll.
Ruang  terbuka  hijau  (RTH),  baik  RTH  publik  maupun  RTH  privat,  memiliki  fungsi  utama (intrinsik)  yaitu  fungsi  ekologis,  dan  fungsi  tambahan  (ekstrinsik)  yaitu  fungsi  arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan  sesuai  dengan  kebutuhan,  kepentingan,  dan  keberlanjutan  kota.  RTH berfungsi  ekologis,  yang  menjamin  keberlanjutan  suatu  wilayah  kota  secara  fisik,  harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan  budaya  kota  tersebut,  sehingga  dapat  berlokasi  dan  berbentuk  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kepentingannya,  seperti  untuk  ke-indahan,  rekreasi,  dan  pendukung arsitektur kota.
Kota  yang  besar  adalah  kota  yang  syarat  dengan  krisis,  tak  terkecuali  pada  kota sebesar kota Jakarta. Krisis yang dialami bukan hanya krisis perencanaan melainkan krisis yang  direncanakan.  Dimana  pada  kota  Jakarta  nampak  jelas  terlihat  tumpang  tindih perencanaan  pada  daerah  yang  sama  namun    berbeda  instansi.  Terlebih  lagi  Jakarta merupakan Ibu kota dari Negara Indonesia akibatnya perekonomian berpusat pada kota ini yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi pesat pula akibat banyak orang yang hijrah ke DKI Jakarta untuk mencari peruntungan rezeki mereka di kota ini.
Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  yakni  sekitar  8%-  9%  pertahun  mengakibatkan tingkat kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Akibatnya, timbul berbagai kendala bagi pemerintah dalam membuat fasilitas umum, salah satunya adalah RTH. Dimana kendala ini terbentur  pada  minimnya  lahan  dan  banyak  lahan  yang  berubah  fungsi  sebagai  lahan pemukiman guna menghadapi tuntutan pertumbuhan penduduk yang pesat, banyak ruang terbuka  hijau  yang  telah  dialih  fungsikan  menjadi  lahan  pemukiman  maupun  peruntukan lainnya yang dinilai memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja menyebabkan penurunan  daya  dukung  lingkungan  yang  mengakibatkan  berbagai  bencana  alam  yang terjadi belakangan ini. Selain itu, hal tersebut tidak sesuai dengan perencanaan kota Jakarta itu sendiri, dimana pada awalnya kota Jakarta memiliki target memiliki ruang terbuka hijau sebesar 13,84% dari seluruh luas wilayah DKI Jakarta.
Hal  tersebut  jelas  menunjukan  dimana  sistem  penataan  kota  tidak  direncanakan secara  terpadu  dan  menyeluruh  dimana  banyak  aspek  tidak  dipertimbangkan  dan  hanya dinilai  dari  segi  nilai  ekonominya  saja.  Padahal,  kekurangan  ruang  wilayah  terbuka  hijau
pada akhirnya banyak memberikan banyak dampak negatif seperti kurangnya daya dukung lingkungan yang juga diiringi dengan penurunan tingkat kenyamanan kota akibat kepadatan kota.
RTH  merupakan  satu  diantara  strategi  yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan krisis  lingkungan  di  atas.  RTH  perkotaan  mempunyai  manfaat  kehidupan  yang  tinggi. Berbagai fungsi dapat dikaitkan dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan  arsitektural)  dan  nilai  estetika  yang  dimilikinya  (obyek  dan  lingkungan)  tidak  hanya dapat  dalam  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan  untuk  kelangsungan  kehidupan perkotaan  tetapi  juga  dapat  menjadi  nilai  kebanggaan  dan  identitas  kota.  Untuk mendapatkan  RTH  yang  fungsional  dan  estetik  dalam  suatu  sistem  perkotaan  maka  luas minimal,  pola  dan  struktur,  serta  bentuk  dan  distribusinya  harus  menjadi  pertimbangan dalam  membangun  dan  mengembangkannya.  Karakter  ekologis,  kondisi  dan  keinginan warga  kota,  serta  arah  dan  tujuan  pembangunan  dan  perkembangan  kota  merupakan determinan utama dalam menentukan besaran RTH fungsional ini.
Keberadaan  RTH  penting  dalam  mengendalikan  dan  memelihara  integritas  dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional  dan  berada  dalam  keseimbangan  antara  pembangunan  dan  fungsi-fungsi lingkungan. Kelestarian RTH suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan rancangannya.
Meskipun  demikian,  pada  kenyataanya  RTH  yang  ada  di  wilayah  DKI  Jakarta jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi dan didorong oleh berbagai  faktor  yang  akan  coba  Saya  kaji.  Selain  itu  pemanfaatan  RTH  yang  tidak semestinya disertai perawatan dan pengawasan yang kurang optimal menyebabkan banyak RTH tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Berbagai  hal  yang  telah  diungkapkan  diatas  mendorong  untuk  dilakukan  penelitian dan evaluasi kuantitas dalam hal ini jumlah RTH dan kualitas dalam  hal ini pemanfaatan dan kondisi ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta. Penelitian ini begitu penting untuk mengetahui sejauh mana Pemkot DKI Jakarta mementingkan adanya ruang terbuka hijau seperti perencanaan kota yang ada dan bagaimana manfaat dan kondisi ruang terbuka hijau itu sendiri, serta sejauh mana peluang dan kendala PEMDA DKI Jakarta dalam membuat dan mengembangkan RTH.

## METODA
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif yang bersifat survei . Pada Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu ruang terbuka hijau yang ada di setiap wilayah Administratif DKI Jakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah di DKI Jakarta.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampel yaitu metode pengambilan sampel  yang  tidak  acak.  Dalam  hal  ini  sampel  dipilih  berdasarkan  tujuan  tertentu  yaitu  setiap bentuk  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  yang  dikembangkan  di  setiap  wilayah  administratif  di  DKI Jakarta.
Teknik analisis  data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik analisis data yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  terhadap  data,  yang  diperoleh  dari  pemda  DKI Jakarta. Setelah itu, data akan dianalisis dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan sehingga akan diperoleh suatu kebenaran dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan pengamatan untuk mengetahui pemnfaatan dan kondisi pada setiap sample RTH yang diambil.

## HASIL PENELITIAN
Deskripsi Wilayah Penelitian
pembagian luas wilayah administratif DKI Jakarta seperti tersaji pada Tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 1. Luas Wilayah Administratif DKI Jakarta
NO. KOTAMADYA LUAS (km 2 ) 1 Jakarta Selatan 145,73 2 Jakarta Timur 187,75 3 Jakarta Pusat 48,2 4 Jakarta Barat 126,15 5 Jakarta Utara 141,88 6 Kepulauan Seribu 11,81 Total Luas 661,52 Sumber: Dinas Tata Kota DKI Jakarta
Di sebelah selatan dan timur Jakarta masih terdapat situ dengan luas sekitar 121,40 Ha. Kedua wilayah ini cocok untuk digunakan sebagai wilayah resapan air. Adapun wilayah
Jakarta Barat memungkinkan dikembangkan sebagai wilayah perumahan. Kegiatan Industri banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sedangkan untuk kegiatan usaha dan perkantoran banyak terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

## Data Luas Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta
Luas RTH pada setiap Kotamadya DKI Jakarta berdasarkan Badan Survei Fisik Perkotaan secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

## Tabel 2. Luas RTH pada Wilayah Administratif DKI Jakarta
No.  Kotamadya Taman dan Hutan Kota
(km 2 ) Jalur Hijau jalan (km 2 ) Taman Bang. Umum (km 2 ) Tepian Air (km 2 )
Taman Rekreas i (km 2 ) RTH Pemaka man (km 2 )
Total Luasa n RTH (km 2 ) Luas Luas Luas Luas Luas Luas 1 Jakarta Pusat 5,0964 1,3632 1,0284 0,0309 0,1131 0,3794  8,0114 2 Jakarta Utara 5,0423 0,7771 0,00725 0,02035 0,8399  6,6869 3 Jakarta Barat 3,304727 0,6141 0,0572 0,1533 0,9107  5,0401 4 Jakarta Selatan 9,00497 1,2586 0,212 0,1294 2 1,5014  14,107 5 Jakarta Timur 7,667 1,6382 2,3853 0,2373 11,1032 1,7304  24,761 Total Luasan 30,115397 5,6512 3,69015 0,57125  13,2163 5,3618  58,606
Sumber : Dinas Tata Kota DKI Jakarta

## Pengolahan Data
Berdasarkan data Badan Survei Fisik Kota dan Dinas Tata Ruang Kota, serta survei langsung di lapangan menunjukan bahwa luas RTH pada setiap wilayah administratif sebagai berikut:

## KOTAMADYA LUAS
wilayah (km 2 ) luas RTH
(km 2) % RTH Jakarta Selatan 145,73 14,37 9,86 % Jakarta Timur 187,75 24,50 13,05 % Jakarta Pusat 48,2 8,24 17,20% Jakarta Barat 126,15 5,40 4,24 %

## KOTAMADYA LUAS
wilayah (km 2 ) luas
RTH
(km 2) % RTH Jakarta Utara 141,88  6,74 4,74 % Kepulauan Seribu 11,81 661,52  59,25 9,12 %

## Hasil Penelitian
RUTR dimana RTH yang direncanakan seharusnya sebesar 13,84% atau dapat di hitung seluas:
Luas.RTH = 13,84% x L.DKI Jakarta   = 13,84% x 661,52 km 2 = 89,97 km 2
Berdasarkan  hasil  survei  di  atas,  dapat  dinyatakan  DKI  Jakarta  memiliki  kekurangan  RTH sebesar 59,25 km 2 dari target 89,97 km 2 . Presentase kekurangan RTH pada DKI Jakarta dapat dihitung sebagai berikut:
Kekurangan RTH = x 100%
= x 100 % = x 100 %= 4,64 %

## Analisis Pemanfaatan RTH di Wilayah DKI Jakarta

## Jakarta Utara
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  di  lapangan.  Analisis  pemanfaatan  RTH  dibagi berdasarkan bentuk RTH yang dikembangkan di wilayah ini. Adapun bentuk- bentuk RTH yang dikembangkan di wilayah ini adalah:
1) RTH Pemukiman
Pembuatan  RTH  pemukiman  ini  bertujuan  untuk  penghijauan  suatu  wilayah  pemukiman untuk meningkatkan kenyamanan penduduk. Karena hanya bertujuan sebagai penghijaun suatu wilayah, maka biasanya RTH pemukiman  pada wilayah ini hanya dibuat pada lahan yang  terbatas  dan  lebih  kecil  daripada  taman.  Namun  demikian,  karena  banyak  RTH pemukiman  pada  wilayah  ini  yang  tidak  terawat  mengakibatkan  RTH  ini  tidak  dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

## 2) Taman
Taman  pada  wilayah  ini  kondisnya  cukup  terawat.  Taman  pada  wilayah  ini  digunakan sebagai  tempat  interaksi  sosial,  dimana  terdapat  sarana  bermain  dan  sarana  olah  raga. Beberapa taman juga dirancang khusus sebagai Taman rekreasi yang dilengkapi dengan berbagai  fasilitas  rekreasi  yang    menarik.  Namun,  beberapa  Taman  Interaksi  sosial  juga dimanfaat oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat berjualan.

## 3) SPBU RTH
SPBU  RTH  merupakan  suatu  SPBU  seperti  pada  umumnya  yang  dimanfaatkan  sebagai tempat  pengisian  bahan  bakar  kendaraan,  tak  terkecuali  pada  wilayah  ini  yang membedakannya  adalah  SPBU  RTH  dirancang  khusus  dengan  penataan  tanaman  yang sedemikian  rupa  sehingga  menjadikan  tempat  tersebut  tidak  hanya  sebagai  tempat pengisian bahan bakar, namun juga tempat penghijauan.

## 4) Hutan Kota
Hutan  kota  pada  wilayah  ini  berdasarkan  beberapa  lokasi  yang  Saya  survei  hanya digunakan sebagai paru- paru kota dan konservasi resapan air, seperti yang terdapat pada kawasan  Munjul  dan  Penjaringan,  Jakarta  Utara.  Tidak  ada  sarana  bermain,  rekreasi, maupun fasilitas umum sebagaimana tersaji pada Gambar 3. di bawah ini:

## Gambar 3.  Hutan Kota Kelurahan Munjul

## 5) Jalur Hijau Jalan
Tidak ada pemanfaatan khusus pada  RTH tepian jalan atau yang biasa disebut juga jalur hijau  jalan  di  wilayah  ini.  Jalur  hijau  jalan  hanya digunakan  sekedar  sebagai penghijauan dan sarana memperindah kota.

## 6) TPU RTH
Pada wilayah ini, TPU RTH agak berbeda dengan wilayah lainnya. Dimana semula direncanakan  sebagai  tempat  pemakaman  dan  peresapan  air,  namun  tidak demikian pada kebanyakan RTH di wilayah ini. RTH pada wilayah ini minim dengan wilayah peresapan air dan tidak semua lahan ditutupi tanaman. Lahan TPU banyak yang tertutup keramik atau tanah saja tanpa tanaman seperti terlihat pada TPU di kelurahan Pulau Kelapa sebagaimana tersaji pada Gambar 4. di bawah ini:

## Gambar 4.  TPU Kel. Pulau Kelapa

## Kondisi RTH di Wilayah DKI Jakarta
Pada  penelitian  di  lapangan,  dengan  mengambil  satu  titik  dari  setiap  bentuk  RTH  pada setiap wilayah administratif untuk mengetahui secara umum bagaimana kondisi RTH yang sebenarnya  di  lapangan.  Kondisi  RTH  di  lapangan  dianalisis  berdasarkan  komponen- komponen  ideal  suatu  RTH.  Adapun  kondisi  RTH  di  setiap  wilayah  administratif  sebagai berikut:

## Jakarta Utara
Adapun contoh RTH di wilayah ini, sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini:
Gambar 5. SPBU RTH Pademangan
Gambar 6. SPBU RTH Kapuk
Gambar 7. RTH Pemukiman Padat Penduduk Tanjung Priok
Gambar 8. RTH Pemukiman Padat Penduduk Wijaya Kusuma
Berdasarkan Gambar di atas yang didapat berdasarkan pengamatan di lapangan dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi RTH di wilayah Jakarta Utara sebagai berikut:

## Tabel 3. Kondisi  RTH di Wilayah Jakarta Utara
KOTA MADYA NO NAMA RTH (ALAMAT) Didirikan pada Lahan Potensial Memenuhi Luas Minimum Memiliki Daya Dukung Alami Ketercapaian Tujuan Pembuatan Memenuhi Kesehatan & Kenyamanan Terdapat Seleksi Tanaman Konfi- gurasi Bentuk Memiliki Fasilitas Pendukung JAKARTA UTARA 1 Taman Kali Sunter √ √ 2 RTH Pemukiman Wijaya Kusuma √ √ 3 SPBU RTH Pademangan √ √ √ √ √ 4 Hutan Kota Penjaringan √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Jalur Hijau Jl. Pegangsaan √ √ √ √ √ 6 RTH Pemakaman Sungai Bambu √ √ 7 Taman Impian Jaya Ancol √ √ √ √ √ √ √ √ 8 RTH Bangunan Umum √ √ √ √ √ √ √ √
* beri tanda ceklist (√) apabila syarat terpenuhi

## Jakarta Selatan
Kondisi  beberapa  titik  RTH  secara  langsung  dapat  dilihat  sebagaimana  tersaji  pada Gambar di bawah ini:
Gambar 9. Hutan Kota Jagakarsa
Gambar 10. RTH Tepian
Gambar 11. TMP Kalibata

## Gambar 12. Taman Tebet
Berdasarkan  pengamatan  langsung  di  lapangan  dan Gambar  di  atas  dapat  disimpulkan secara umum bahwa kondisi RTH di wilayah Jakarta Selatan  sebagai berikut:

## Tabel 4. Kondisi  RTH di Wilayah Jakarta Selatan
KOTA MADYA NO. NAMA RTH (ALAMAT) Didirikan pada Lahan Potensial Memenuhi Luas Minimum Memiliki Daya Dukung Alami Ketercapai an Tujuan Pembuata n Memenuhi Kesehatan & Kenyamanan Terdapat Seleksi Tanaman Konfi- gurasi Bentuk Memiliki Fasilitas Pen- dukung JAKARTA SELATAN 1 Taman Tebet √ √ √ √ √ √ √ √ 2 RTH Pemukiman Tebet √ √ √ √ √ √ √ √ 3 SPBU RTH MT. Haryono √ √ √ √ √ √ √ √ 4 Hutan Kota Jagakarsa √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Jalur Hijau Jl. Gatot Subroto √ √ 6 RTH Pemakaman Kalibata √ √ √ √ √ √ √ √ 7 Taman Rekreasi Ragunan √ √ √ √ √ √ √ √ 8 RTH Bangunan Umum √ √ √ √ √ √ √ √ 9 Kebun Bibit Ragunan √ √ √ √ √ √ v √ 10 Lapangan Golf √ √ √ √ √ √ v √
* beri tanda ceklist (√) apabila syarat terpenuhi

## Jakarta Pusat
Gambaran  Kondisi  RTH  tersebut  secara  umum  dapat  terlihat sebagaimana  tersaji  pada Gambar di bawah ini:
Gambar 13. Taman Suropati
Gambar 14. Taman Monas
Gambar 15. RTH Pemukiman Jl. A. Yani

## Gambar 16. Taman Situ Lembang
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan Gambar di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi RTH di wilayah Jakarta Pusat sebagai berikut:

## Tabel 5. Kondisi  RTH di Wilayah Jakarta Pusat
KOTA MADYA NO. NAMA RTH (ALAMAT) Didirikan pada Lahan Potensial Memenuhi Luas Minimum Memiliki Daya Dukung Alami Ketercapaian Tujuan Pembuatan Memenuhi Kesehatan & Kenyamanan Terdapat Seleksi Tanaman Konfigurasi Bentuk Memiliki Fasilitas Pendukun g JAKARTA PUSAT 1 Taman Situ Lembang √ √ √ √ 2 RTH Pemukiman Jl. A. Yani √ √ 3 SPBU RTH Cikini √ √ √ 4 Hutan Kota Masjid Meutia √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Jalur Hijau Jl. Imam Bonjol √ √ √ √ √ √ √ √ 6 RTH Pemakaman Menteng Pulo √ √ √ √ 7 Taman MONAS √ √ √ √ √ √ √ 8 RTH Bangunan Umum √ √ √ √ √ √ √ √
* beri tanda ceklist (√) apabila syarat terpenuhi
Adapun Gambaran beberapa kondisi RTH di wilayah ini dapat terlihat pada Gambar di bawah ini:

## Gambar 17. Bumi Perkemahan Cibubur
Gambar 18. RTH Pemukiman Cakung
Gambar 19. TPU Pondok Rangon

## Gambar 20. TPU Utan Kayu
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan Gambar di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi RTH di wilayah JakartaTimur sebagai berikut :

## Tabel 6. Kondisi  RTH di Wilayah JakartaTimur
KOTA MADYA NO. NAMA RTH (ALAMAT) Didirikan pada Lahan Potensial Memenuhi Luas Minimum Memiliki Daya Dukung Alami Ketercapaian Tujuan Pembuatan Memenuhi Kesehatan & Kenyamanan Terdapat Seleksi Tanaman Konfi- gurasi Bentuk Memiliki Fasilitas Pendu- kung JAKARTA TIMUR 1 RTH Pemukiman √ √ √ Cakung 2 TPU Pondok Rangon √ √ √ √ √ √ √ √ 3 Bumi Perkemahan Cibubur √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 Lapangan Golf Rawamngun √ √ √ √ √ √ √ √ 5 Taman Mini Indonesia Indah √ √ √ √ √ √ √ √ 6 SPBU RTH Rawamangun √ √ √ √ √ √ √ √
* beri tanda ceklist (√) apabila syarat terpenuhi

## Jakarta Barat
Kondisi beberapa RTH di wilayah ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:
Gambar 21. RTH Pemukiman Kebun Jeruk
Gambar 22.  SPBU RTH Joglo
Gambar 23.  Taman Asean
Berdasarkan  pengamatan  langsung  di  lapangan  dan Gambar  di  atas  dapat  disimpulkan secara umum bahwa kondisi RTH di wilayah Jakarta Barat sebagai berikut :
Tabel 7. Kondisi  RTH di Wilayah Jakarta Barat
KOTA MADYA NO. NAMA RTH (ALAMAT) Didirikan pada Lahan Potensial Memenuhi Luas Minimum Memiliki Daya Dukung Alami Ketercapaian Tujuan Pembuatan Memenuhi Kesehatan & Kenyamanan Terdapat Seleksi Tanaman Konfigur asi Bentuk Memiliki Fasilitas Penduk ung JAKARTA BARAT 1 Taman Asean √ √ √ √ √ √ √ √ 2 RTH Pemukiman Kebun Jeruk √ 3 SPBU RTH Joglo √ √ √ √ √ 4 Hutan Kota Srengseng √ √ √ √ √ √ √ √ 5 RTH Pemakaman Petamburan √ √ √ √ √ √ √ √ 6 RTH Bangunan Umum √ √ √ √ √ √ √ √
* beri tanda ceklist (√) apabila syarat terpenuhis

## Analisis Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan RTH
Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan RTH di  wilayah  DKI  Jakarta  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  hingga  Juni  2011. Beberapa upaya tersebut diantaranya:
a. Pengembalikan 12 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur hijau menjadi taman kota. Total luas lahan RTH dari pembongkaran Ke-12 SPBU tersebut mencapai 18.458 meter persegi atau hanya 1,8 hektar. Ke-12 SPBU yang akan dijadikan RTH yaitu SPBU Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara dengan luas 2.000 meter persegi, SPBU Jalan Pakubuwono Sisi Barat, Jakarta Selatan seluas 3.600 meter persegi dan SPBU lainnya.
b. Mempertahankan  RTH  yang  sudah  ada  melalui  refungsionalisasi,  pengamanan  dan sosialisasi
c. Mendorong  pemanfaatan  RTH private secara  lebih  optimal  dan  inovatif  seperti penggunaan roof garden , wall garden , peningkatan konsistensi perijinan, dst.
d. Melakukan  berbagai  penyuluhan  akan  pentingnya  RTH  untuk  meningkatkan  apresiasi RTH dalam mengembangkan dan melestarikan RTH
e. Pembelian lahan untuk dijadikan RTH
f. Peremajaan  kawasan  permukiman  kumuh  dengan  merelokasinya  ke  Rusun,   dengan jumlah keluarga pada permukiman tersebut sebanyak 73.673 keluarga
g. Merefungsionalisasi kawasan pedagang kaki lima menjadi kawasan RTH

## Analisis Kendala Pengembangan RTH di DKI Jakarta
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dan  analisis  di  lapangan,  secara  umum  dapat  ditarik beberapa faktor penyebab berkurangnya RTH dalam suatu wilayah. Faktor- faktor tersebut antara lain:
a. Kurangnya  koordinasi  antara  sejumlah  lembaga  administrasi  yang  bertanggung  jawab untuk ruang terbuka hijau kota Jakarta. Provinsi Jakarta memiliki sejumlah lembaga yang bertanggung jawab hanya untuk ruang terbuka hijau kota dan tanggung jawab tersebut sering  tumpang  tindih  antara   Dinas  Pertamanan,  Dinas  Kehutanan  dan  Kantor Pelayanan Pemakaman.
b. Dari hasil kajian Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1982 tentang struktur organisasi dinas pertamanan  DKI  Jakarta  diketahui  masih  perlu  disempurnakan.  yaitu  adanya ketidakjelasan  instansi  pengelola  rekreasi  ruang  luar,  padahal  rekreasi  ruang  luar termasuk  dalam  bagian  dari  ruang  terbuka  hijau  kota.  Hal  ini  akan  menyulitkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaannya. Hal lainnya adalah berkaitan dengan masalah  kebijakan  instansi  pengelola  ruang  terbuka  hijau  di  tingkat  kecamatan  yang hingga saat ini ditemui adanya ketidakjelasan tugas dan kewajiban aparat yang ada baik dari  segi  kualitas/kuantitas  personil,  padahal  wadah  dan  aparat  dilingkungan  ini merupakan ujung tombak.
c. Belum  tersedianya  data  pokok  atau  pusat  informasi  yang  dapat  mengindentifikasi terjadinya perusakan lingkungan akibat pembangunan kota
d. Kurangnya kemampuan aparatur pemerintahan di bidang ruang terbuka hijau
e. Terbatasnya  sarana  atau  peralatan  untuk  menyelidik  dan  mencari  bukti  adanya kerusakan ruang terbuka hijau
f. Belum  serasinya  kerjasama  antar  instansi  dalam  melaksanakan  pembangunan  ruang terbuka hijau yang akibatnya banyak berpengaruh terhadap lingkungan
g. Belum adanya petunjuk teknis dari penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
h. Belum  adanya  model  sistem  informasi  lahan,  dan  sistem  informasi  pemetaan  yang akurat  yang  dengan  mudah  dapat  memonitor  secara  cepat  beberapa  jumlah  ruang terbuka  hijau  yang  ada,  beberapa  jumlah  yang  terhapus,  dan  informasi  lainnya  yang sangat diperlukan bagi “pengambil keputusan” serta kebutuhan informasi lainnya. Sistem ini  akan  sangat  diperlukan  sekali  untuk  pengelolaan  dari  instansi-instansi  yang  terkait mulai  saat  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring  hingga  evaluasi  dan pengendaliannya dalam rangka pengambilan keputusan,
i. Kekuasaan peradilan tidak cukup independen. Walaupun undang-undang tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  no  23  tahun  1997  telah  di  sahkan,  namun penerapan keputusan peradilan terhadap pengrusakan Ruang Terbuka Hijau tidak selalu  berhasil.  Hal  ini  dikarenakan  pemahaman  dan  pengalaman  para  hakim terhadap eksistensi ruang terbuka hijau masih sangat terbatas .
j. Masih  adanya  peruntukan  RTH  yang  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  non  RTH secara illegal
k. Ketersediaan  lahan  yang  semakin  menipis  ditambah  peningkatan  aktivitas ekonomi Jakarta menyebabkan harga tanah semakin tinggi
l. Terbatasnya  Sumber  Daya  Pemerintah  dan  masih  belum  terselesaikannya permasalahan  transportasi  dan  banjir  di  Jakarta  yang  membutuhkan  anggaran biaya yang sangat besar
m. Rendahnya  apresiasi  masyarakat  terhadap  keberadaan  taman,  jalur-jalur  hijau dan tanaman – tanaman penghijauan yang ada; misalnya dalam Pengembangan Taman Monas dan Taman Stadion Menteng;
n. Distribusi RTH yang kurang merata di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## Analisis Peluang Pengembangan RTH di DKI Jakarta
Dalam  kenyataannya  pembangunan  dan  pengembangan  RTH  di  wilayah  DKI  Jakarta menemui banyak kendala, namun juga terdapat banyak peluang dalam membangun, maupun mengembangkannya. Peluang tersebut antara lain:
a. Semakin buruknya kondisi dan keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta pada akhirnya membuat Pemerintah semakin memantapkan akan pentingnya pembangunan dan pengembangan RTH dengan memantapkan legalitas RTH
b. Mulai dibuatnya berbagai peraturan yang meperkuat legalitas pembangunan, maupun pengembangan RTH di DKI Jakarta
c. Banyak  lahan  potensial  di  wilayah  DKI  Jakarta  yang  dapat  dikembangkan  menjadi ruang  terbuka  hijau  yang  dapat  disesuaikan  dengan  tanaman  yang  dapat dikembangkan di wilayah tersebut
d. Potensi lainnya untuk menambah RTH di Propinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan refungsionalisasi lahan RTH yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi digunakan  untuk  kegiatan  non  RTH  seperti  SPBU  atau  digunakan  secara  illegal  untuk kegiatan  kaki  lima.  Kegiatan  illegal  ini  umumnya  dilakukan  oleh  masyarakat  tanpa  izin resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
e. Pemerintah  juga  dapat  melakukan  Perelokasian  permukiman  illegal,  walaupun  secara aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak untuk memanfaatkan asset  yang dimilikinya dan juga peruntukannya memang untuk RTH

## Data Peralihan RTH di DKI Jakarta
Berdasarkan  penelitian  dan  penghimpunan  data  yang  dilakukan  didapatkan  data  wilayah RTH yang telah beralih fungsi sebagaimana dari tahun 2010 hingga mei 2011 tersaji pada Tabel 4.5. berikut ini:
Tabel 8. Data Peralihan RTH di DKI Jakarta
Sumber: Dinas Tata Kota DKI Jakarta

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  Ruang  Terbuka  Hijau  pada  wilayah  DKI Jakarta hingga Juni 2011 hanya sekitar 9,12%. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan target DKI jakarta itu sendiri yaitu 13,84%, apalagi dengan RUTR yaitu 30%.
Dengan  jumlah  kenyataan  RTH  yang  ada  di  wilayah  DKI  jakarta  sebesar  9,12%.  Hal tersebut  juga  menggambarkan  bahwa  lahan  yang  ada  masih  diprioritaskan  menjadi  lahan perindustrian, perkantoran, maupun pemukiman. Lahan yang ada lebih dinilai dari segi ekonomis penggunaan  lahan  tersebut  seperti  pembangunan  mall,  tempat  rekreasi,  perkantoran  dan  lain sebagainya. Hal ini dikarenakan tuntutan pertumbuhaan penduduk yang cukup pesat, sehingga kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin mendesak, sehingga meskipun daya dukung kota DKI  Jakarta  semakin  hari semakin  menurun  yang  mengakibatkan  banyak  bencana  alam  yang telah terjadi di wilayah DKI Jakarta ini, contohnya saja banjir yang selalu terjadi setiap kali hujan turun  akibat  kurangnya  ruang  terbuka  hijau  sebagai  wilayah  resapan  air  hujan,  namun  RTH masih belum diutamakan pembuatannya.
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  juga  banyak  ditemukan  RTH  tidak  dalam  kondisi yang  baik  akibat  kurangnya  perawatan,  selain  itu  juga  banyak  RTH  yang  tidak  dimanfaatkan sebagaimana  mestinya,  bahkan  beralih  fungsi  akibat  kurangnya  pengawasan  dan  ketegasan legalitas bagi setiap yang melanggar.
m
2 m 2
RTH  terluas  terhadap  luas  kotanya  terdapat  pada  daerah  Jakarta  Pusat  yakni  17,20%. Namun  demikian,  banyak  RTH  di  kawasan  Jakarta  Pusat  ada  dalam  kondisi  memprihatinkan, dimana RTH yang ada tanpa pengawasan dan perawatan rutin.  Sedangkan RTH pada kualitas terbaik  terdapat  pada  kawasan  Jakarta  Selatan,  meskipun  seleksi  tanaman  pada  RTH  di kawasan tersebut belum dilakukan secara optimal.
Pada  dasarnya  pemerintah  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  RTH  terutama pemerintah  kota  DKI  Jakarta  itu  sendiri.  Hal  tersebut  terGambar  pada  RUTR  dan  target  yang mereka  tetapkan  sendiri.  Berbagai  peluang  juga  telah  coba  pemerintah  manfaatkan  untuk mengembangkan  RTH,  namun  banyaknya  benturan  kendala  seperti  yang  telah  Saya  uraikan menyebabkan jumlah RTH belum sesuai dengan target yang diharapkan.

## KESIMPULAN
1. Ruang  Terbuka  Hijau  yang  dimiliki  oleh  DKI  Jakarta  hanya  sebesar    9,12%  yakni  sekitar 59,25  km 2 yang  tersebar  pada  seluruh  wilayah  DKI  Jakarta  dengan  besaran  di  wilayah Jakarta Utara sebesar  4,74%, Jakarta Selatan 9,86%, Jakarta Pusat 17,20%, Jakarta timur 13,05% dan Jakarta Barat 4,24%, dengan demikian jumlah RTH di DKI Jakarta masih jauh dari target yang diinginkan yakni 13,84%, apalagi RUTR yakni 30% yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan DKI Jakarta sehingga menyebabkan banyak terjadinya bencana alam.
2. Setiap wilayah Administratif di DKI Jakarta memiliki bentuk ruang terbuka hijau  dengan luas yang berbeda- beda pada setiap wilayah administratifnya yang diakibatkan beberapa faktor yang didasarkan pada dasar pengembangan wilayah DKI Jakarta pada rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta.
3. RTH pada kawasan Jakarta Pusat merupakan RTH terluas jika dibandingkan dengan luasan wilayahnya,  namun  kurangnya  pengawasan  dan  perawatan  yang  rutin  menyebabkan  RTH pada kawasan ini banyak dalam kondisi yang memprihatinkan.
4. RTH  pada  kawasan  Jakarta  Selatan  merupakan  RTH  dengan  kualitas  terbaik  dari  segi perawatan,  pengawasan  dan  tata  letak,  meskipun  belum  terdapat  seleksi  tanaman  yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anastasie, Ana.  1978. Evaluasi. Jakarta: Press Comunication.
Anonimuos, 1990. Kumpulan per-Undang-undangan (Lingkungan Hidup dan,  Kon-servasi Sumberdaya Alam).
Arbie. 2009. Kualitas dalam Kehidupan. Creative Instict. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [27 Juli 2011].
Arikunto, Suharsimi. 2001. Dasar- dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Curtis et al. 1998. Evaluasi dan Tatanan Nilai Kehidupan. [terhubung berkala] http://
www.google.com. [5 Juni 2011].
Depdagri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan.
Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. 2011. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. 2011. Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.
Echols, Shadily. 1983. Evaluasi. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [21 Juni 2011].
Keanekaragaman Hayati. Publikasi GEO-07/2001. Jurusan Geografi FMIPA, Universitas
Indonesia.
Markus. 2007. Kuantitas dan Kualitas. Masjemmy Communication. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [27 Juli 2011].
Masbied. 2009. Kuantitas atau Kualitas. Fan Fiction. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [27 Juli 2011].
Nirwono Joga. 2010. Ruang Terbuka Hijau Berfungsi Sebagai Spon. Redaksi Biruvoice Nuansa Biru Arsitektur Lanskap. [terhubung berkala] http:// www.nuansabiru.com. [2 Februari 2011].
Nugroho, Artha. 2002. Kualitas Jiwa. Redaksi Dakwah Kampus. [terhubung berkala] http:// www.dakwahkampus.com. [27 Juli 2011].
Purnomohadi, Ning (Saya Utama), 2006. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Penerbit: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum RI. ISBN 979-15540-0-5.
Rooden. 1983. Groove and Gresswell. Jakarta: UI Press.
Sinulingga. 2002. Tata Ruang Kota. terhubung berkala] http:// www.google.com. [7 Juli 2011].
Soemarwoto. 2001. Daya Dukung Lingkungan. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [7 Juli 2011].
Stufflebeam. 1979. Process of Evaluastion. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [7 Juli 2011].
Terry. 1998. Tata Ruang Wilayah. terhubung berkala] http:// www.google.com. [7 Juli 2011]. Tim Departemen ARL Faperta IPB. 2005. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Wilayah Perkotaan . Lab.
Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Waryono. Tarsoen, 1990.  Fungsi dan Peran Jasa Biologis Pepohonan Terhadap Lingkungan Fisik Kritis Perkotaan.  Publikasi HK-02/1990. Pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Kota Universitas Indonesia.
Wibawa B. Etal. 2004. Pedoman Sayaan Skripsi, Pelaksanaan Ujian Skripsi, Karya Inovatif Produktif Komprehensif dan Tugas Akhir. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.
Worthern. 1979. Stufflebeam. Jakarta: Balai Pustaka.
Worthen,  Sanders. 1979. Evaluasi Diri. [terhubung berkala] http:// www.google.com. [17-Mei- 2011.