licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## FENOMENA JUDI ONLINE: HUKUM & MASYARAKAT
Delfi Aurelia Kuasa 1 , Febri Jaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 1951033.delfi@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
The gambling phenomenon has been happening for a long time. Development of science and technology causes new ways to commit crimes. One of the  crimes that occur is online gambling. This can happen due to facilities and media that make it easier for people to access sites and applications that have elements of gambling. To eradicate this action, a provision that strictly prohibits the act with consequences  for  the  violators  is  needed.  The  online  gambling  act  not  only violates Indonesia's laws, but it also violates the values and norms embraced by the  community.  Although  it  has  been  prohibited  by  Indonesian  law,  online gambling cases are still widely found in the community. To find out why, the sociology of law is needed to find out the relationship between law and society.
Viewed from the sociology of law’s point of view, especially the effectiveness of the  law  according  to  Soerjono  Soekanto,  the  law  on  conventional  and  online gambling are still not fully effective. This is because there are still inconsistencies between  applicable  laws  and  social  values,  lack  of  legal  certainty,  lack  of supporting facilities for law enforcement, lack of awareness and knowledge of the law, and lack of community participation in law enforcement actions. The research method is non-doctrinal or empirical legal research method which is carried out with statute approach and sociological approach. This research aims to determine the sociology of law’s perspective on online gambling that occurs in society.
Keywords : Gambling; Law; Society
Cite this paper : Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022, Desember). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Law and Society

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  bersifat  dinamis,  yang  berarti  kehidupan  manusia  akan  selalu berkembang  dan  berubah.  Pernyataan  tersebut  telah  disepakati  oleh  ilmuwan  dan  ahli sosiologi  di  seluruh  dunia.  Para  ahli  dan  ilmuwan  tersebut  menyebutkan  fenomena  ini sebagai perubahan sosial (social change). Menurut pendapat More, perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan signifikan yang terjadi terhadap struktur sosial, pola perilaku, dan  sistem  interaksi  sosial. 1 Seorang  sosiolog  bernama  Kingsley  Davis  juga  memberi pendapatnya  mengenai  pengertian  perubahan  sosial.  Menurut  beliau,  perubahan  sosial merupakan  segala  perubahan  yang  terjadi  pada  struktur  sosial  dan  fungsi  masyarakat.
1 Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Geo Edukasi , 3 (1)., hlm. 38.
Sosiolog lain bernama William F Ogburn tidak secara jelas mendefinisikan perubahan sosial tetapi  beliau  memaparkan  ruang  lingkup  dari  perubahan  sosial.  Ruang  lingkup  tersebut meliputi unsur budaya baik secara material maupun immaterial. Menurut Robert Morrison MacIver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial atau keseimbangan  dalam  hubungan  sosial.  Menurut  Gillin  dan  Gillin,  pereubahan  sosial merupakan  segala  perubahan  dalam  cara  hidup  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Menurut  Samuel  Koenig  perubahan  sosial  merupakan  perubahan  dalam  pola  hidup manusia. 2 Dari  pendapat  para  ahli  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  perubahan  sosial merupakan  setiap  perubahan  terhadap  struktur  sosial  dan  pola  hidup  yang  terjadi  serta diterima di masyarakat.
Pada  era  globalisasi  ini,  perubahan  sosial  yang  paling  signifikan  dirasakan  oleh masyarakat adalah munculnya teknologi. Era globalisasi ini dimulai sejak abad ke 18 dengan ditemukannya  mesin  uap  dan  terus  berkembang  hingga  saat  ini.  Era  globalisasi  saat  ini dikenal dengan nama revolusi industri 4.0 yang dimana interaksi sosial dahulu yang terbatas dipermudah  dengan  adanya  internet, artificial  intelligence  (AI), dan  digitalisasi  alat komunikasi  manusia. 3 Kemajuan  ini tidak hanya  terjadi  di  bidang komunikasi  tetapi juga terjadi pada berbagai bidang lainnya seperti bidang informasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan lainnya.  Semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin banyak juga kegiatan manusia yang dipermudah, dimana internet lah yang menjadi  media  yang  dominan  dimanfaatkan  oleh  manusia.  Berkembangnya  teknologi informasi  juga  telah  menyediakan  berbagai  jasa  yang  bergerak secara onlin e  tanpa  perlu adanya  interaksi  secara  langsung  antar  manusia. 4 Adanya  kemudahan  ini  juga mengakibatkan timbulnya berbagai tindak pidana baru.
Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perjudian online . Dengan adanya berbagai internet dan berbagai platform online , masyarakat menjadi lebih mudah untuk  mengakses  situs-situs  maupun  aplikasi-aplikasi  yang  menawarkan  dan  menjadi tempat  perjudian.  Perjudian  yang  dilakukan  dengan  media  online  ini  dikenal  dengan perjudian online . Melihat maraknya fenomena perjudian online ini, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.
Fenomena perjudian online ini sudah tidak asing didengar oleh masyarakat. Pada bulan Oktober  tahun  2021  yang  lalu  ditemui  kasus  perjudian online yang  mengakibatkan  10 (sepuluh) pelaku judi online tersebut ditangkap oleh petugas keamanan. 5 Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) pada bulan November 2021 yang lalu terdapat sebanyak 9.972 kasus perjudian yang diadukan dari total
2 Siregar, I. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. International Journal of Arts and Humanities Studies , 2 (1), 09-16, hlm. 11.
3 Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series , (5), 22-27, hlm. 22.
4 Manalu,  H.  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perjudian  Online. Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 2 (2), 428-539, hlm. 429-430.
5 Laleng, R.L. 2021. Judi Online Terbesar Dikendalikan  Dari Batam, Berkantor di Perumahan Elite Untuk Kelabui Polisi. Diambil  21  Januari  2022,  Dari  https://batam.tribunnews.com/2021/10/26/judi-online-terbesar-dikendalikan-dari- batam-berkantor-diperumahan-elite-untuk-kelabui-polisi?page=3
12.542  kasus  yang  melanggar hukum  Indonesia. 6 Data  statistik  kriminal  tahun  2021  dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjuk bahwa pada tahun 2018 kasus perjudian yang terjadi di Kepulauan Riau terdapat sebesar 11,54% atau sebesar 48 kasus. Dari data tersebut, angka kasus perjudian di Kepulauan Riau terus meningkat dimana pada tahun 2014 terdapat 38 kasus dan pada 2011 terdapat 21 kasus. 7
Semakin  meningkatnya  kasus  perjudian online ,  semakin  besar  juga  dampak  yang dirasakan  oleh  masyarakat.  Dampak-dampak dari  perjudian online berupa  meningkatnya kegiatan  kriminalitas  lain  yang  dapat  merugikan  masyarakat.  Tindakan  perjudian online tidak  hanya  dapat  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  tetapi  juga  dapat melunturkan  moral  masyarakat,  terutama  terhadap  generasi-generasi  yang  lebih  muda. Terjadinya perjudian online ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Melihat bahwa walau tindak pidana perjudian online telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  tetapi fenomena  ini  masih  banyak  terjadi,  penulis  pun  beranggapan  bahwa  penerapan  dari peraturan perundang-undangan mengenai perjudian online ini belum sempurna. Salah satu bentuk  ketidaksempurnaan  ini  terlihat  pada  adanya  Ketidaksempurnaan  ini  tentu  tidak hanya  disebabkan  oleh  penegak  hukum  tetapi  masyarakat  umum  juga  menjadi  faktor penting untuk memastikan bahwa sebuah hukum berjalan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuatnya. Tindakan yang dapat membantu memberantas tindakan perjudian online seperti melapor ketika melihat adanya tindakan perjudian baik secara online maupun offline tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari hal ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perjudian masih kurang.
Penelitian mengenai perjudian online telah pernah dilakukan oleh Achmad Zurohman, Tri  Marhaeni  Pudji  Astuti,  dan  Tjaturahono  Budi  Sanjoto  yang  mengkaji  tentang  dampak perjudian online terhadap remaja. Selanjutnya juga terdapat penelitian oleh Frontya Moren Westy yang berfokus pada pelaksanaan penyidikan tindakan perjudian online. Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rina Susanti yang mengkaji perjudian online Live Ding  Don g  di  masyarakat  pedesaan,  serta  ada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nasruddin Khalil Harahap yang mengkaji dampak dari permainan Higgs Domino Island di masyarakat. Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu,  fokus  penelitian  ini  terdapat  pada  fenomena perjudian yang dilakukan secara online yang akan dikaji dari teori-teori dan doktrin-doktrin sosiologi hukum untuk mengetahui hubungan fenomena perjudian online terhadap hukum yang berlaku dan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengambil dan membahas mengenai 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah apa hubungan antara hukum dengan  masyarakat?  Bagian  ini  pada  umumnya  akan  membahas  mengenai  keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana perspektif ilmu sosiologi hukum terhadap hukum perjudian online di Indonesia yang akan menjabarkan aspek-aspek  ketentuan  perjudian online yang  akan  ditinjau  dari  sudut  pandang  sosiologi hukum. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif ilmu sosiologi hukum terhadap tindakan perjudian online yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman para pembaca mengenai topik pembahasan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Statistik Bulan November 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari https://www.kominfo.go.id/statistik
7 Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kriminal 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari
https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html
yang diambil oleh penulis khususnya mengenai fenomena perjudian online yang ditinjau dari sudut pandang ilmu sosiologi hukum.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  bentuk  non-doktrinal.  Bentuk penelitian  non-doktrinal  juga  dapat  dikatakan  sebagai  metode  penelitian  empiris.  yang memiliki karakteristik penelitian lapangan. 8 Penelitian ini lebih spesifik dilakukan dengan metode yuridis empiris (empirical legal research) yang dilakukan untuk menguraikan dan mengkaji  suatu  fenomena  di  masyarakat  yang  dikaitkan  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. 9 Pendekatan dari penelitian ini berupa pendekatan terhadap peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach) . Data-data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari  tindakan  pengamatan  dan  wawancara  untuk  mencari  tahu  pendapat  masyarakat mengenai  hukum  perjudian online yang  berlaku,  khususnya  pendapat  masyarakat  kota Batam.  Data-data  sekunder  diambil  dari  sumber  kepustakaan  berupa  jurnal  ilmiah,  hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan publikasi lainnya yang tersedia dan selaras dengan topik pembahasan  penelitian.  Data-data  primer  dan  sekunder  yang  terkumpul  kemudian  akan dianalisis dan dijabarkan pada pembahasan serta akan ditarik kesimpulan dari penjabaran tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan antara Hukum dengan Masyarakat

## a) Keberadaan Hukum di Masyarakat
Ungkapan bahasa Latin yang sering kita  dengar mengenai hukum  dan masyarakat adalah Ubi  Societas  Ibi  Ius. Ungkapan  ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  seorang negarawan dengan nama Marcus Tullius Cicero. Dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut berbunyi  “ wherever  there  is  community,  there  is  law .”  Dalam  bahasa  Indonesia  ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai dimana adanya suatu masyarakat, disitu terdapat hukum. 10 Menurut  Aristoteles,  seorang  filsuf  dari  Yunani  menyatakan  bahwa  manusia  merupakan zoon  politicon. 11 Beliau  menjelaskan  bahwa  istilah zoon  politicon memiliki  arti  manusia sebagai  makhluk  hidup  merupakan  makhluk  sosial.  Hal  ini  menggambarkan  kehidupan manusia  yang  tidak  dapat  hidup  tanpa  berinteraksi  dengan  manusia  lainnya.  Proses interaksi antar manusia dapat menimbulkan perselisihan ataupun perbedaan kepentingan. oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk menjaga kesejahteraan dan integrasi sosial di masyarakat. Alat yang dimaksud adalah hukum atau norma.
Hukum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sistem  yang  dibentuk  oleh  manusia  untuk menjaga  ketertiban  dalam  sebuah  masyarakat.  Selain  sebagai  alat  untuk  mewujudkan ketertiban,  hukum  juga  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  keadilan,  penggerak pembangunan  di  masyarakat,  dan  sebagai  alat  penentu  pembagian  wewenang  penegak
8 Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1-20., hlm. 8.
9 Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33., hlm. 27.
10 Roslan, R., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021, October). Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 278-280). Atlantis Press., hlm. 278 11 Putra,  M.  F.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perwakilan  Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (21), 3104-3115., hlm. 3105.
hukum. 12 Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum dibentuk untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam sebuah masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak  hanya  memberikan  keadilan  tetapi  hukum  juga  keseimbangan  dalam  tuntutan keadilan dengan memberikan kepastian hukum. Menurut Aristoteles yang mengemukakan teori etis, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa tiap orang dapat memperoleh haknya. Menurut Jeremy Bentham, hukum tidak bertujuan semata-mata hanya  memberikan  keadilan  kepada  masyarakat,  melainkan  hukum  dibuat  untuk memberikan  kepastian  kepada  tiap  individu. 13 Dari  penjelasan  para  ahli  diatas,  dapat dikatakan  bahwa  hukum  merupakan  suatu  sarana  untuk  memberikan  dan  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  memperhatikan  berbagai  aspek  seperti  keamanan, ketertiban, keadilan, keseimbangan, kesetaraan, dan kepastian hukum.
Asal dari keberadaan suatu hukum di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat dikatakan dominan berpengaruh terhadap terbentuknya hukum adalah kebiasaan masyarakat. Kebiasaan merupakan norma-norma yang tidak diatur oleh  pemerintah  atau  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  tidak  tertulis.  Walau  bukan merupakan hukum tertulis, norma kebiasaan biasanya tetap ditaati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang ada di masyarakat baik berasal dari keyakinan maupun moral dari penduduk di masyarakat tersebut. Untuk mengatakan bahwa kebiasaan dapat memicu pembentukan hukum dan memiliki kekuatan di masyarakat perlu adanya syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Syarat pertama adalah perlu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali yang dapat diterima dan diikuti oleh para penduduk di suatu masyarakat. Syarat kedua adalah perlu adanya keyakinan dan kepercayaan dari penduduk suatu masyarakat bahwa hukum yang terbentuk dari  kebiasaan tersebut memiliki tujuan yang positif dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan serta penegakannya. 14
Faktor  berikutnya  yang  dapat  memicu  keberadaan  suatu  hukum  di  masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial terhadap suatu fenomena tertentu.  Keadilan  sosial  merupakan  suatu  keadaan  dimana  individu  maupun  kelompok dalam suatu masyarakat dapat bertindak tanpa menerima tekanan dari pihak manapun. 15 Seperti yang sudah disebut sebelum hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan. Untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat  tentu  diperlukan  suatu  hal  yang  dianggap tidak adil bagi pihak tertentu. Arti dari kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  adalah  tidak  memihak,  tidak  sewenang-wenang,  sama  berat,  dan  berpegang  pada kebenaran. 16 John Rawls, seorang filsafat  dari  Amerika Serikat memberikan pendapatnya sendiri  mengenai  konsep  keadilan.  Beliau  menuangkan  pendapatnya  dalam  sebuah  teori yang  dikenal  dengan  nama  teori  keadilan.  Beliau  mengembangkan  teori  tersebut  dengan tujuan  untuk  memperbaiki  konsep  keadilan  yang  ada  di  masyarakat  pada  masa  tersebut, yaitu utilitarianisme dan intuisionisme.  Ide dari teori tersebut dikembangkan oleh beliau dengan melihat sistem kerja sama yang diterapkan di masyarakat. 17 Sehingga, teori keadilan
12 Pratiwi,  I.  A.  W.  K.,  Dharma,  I.  B.  W.,  &  Pitriyantini,  P.  E.  (2020).  Kajian  Sosiologi  Hukum  Dalam  Kehidupan Kemasyarakatan. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan , 17 (2), 117-121., hlm. 118.
13 Zainal, M. (2019). Pengantar Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Deepublish., hlm. 7.
14 Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyantini, P. E. Op Cit., hlm. 119.
15 Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 849- 871., hlm. 860.
16 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia .  2016. Diambil 21 Januari 2022, Dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil
17 Takdir,  M.  (2018).  Transformasi  Kesetaraan  Buruh:  Studi  Kritis  Teori  Keadilan  John  Rawls. Jurnal  Sosiologi  Reflektif ,
yang dikembangkan beliau berlandaskan perjanjian sosial atau kerja sama antar penduduk yang  dibentuk  melalui  sebuah  kesepakatan. 18 Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  keadilan  maupun  ketidakadilan  bukan  hal  yang  secara  alami  terjadi  melainkan berasal  dari  hasil  interaksi  dan  perbuatan  antar  manusia  dan  dapat  diubah  juga  melalui perbuatan antar manusia. Hanya dengan adanya perubahan dari tingkah laku manusia maka keadilan sosial dapat diwujudkan.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  keberadaan  suatu  hukum  di  masyarakat  adalah kepentingan  masyarakat.  Kepentingan  dari  suatu  masyarakat  dapat  dilihat  dari  tipe masyarakat (model  of  society) tersebut.  Tipe  masyarakat  pada  umumnya  dapat  dibagi menjadi  5  (lima)  tipe.  Tipe-tipe  ini  antara  lain  tipe  masyarakat  konsensus,  masyarakat konflik, masyarakat hukum, masyarakat kultur, dan masyarakat agama. Tipe pertama yaitu masyarakat konsensus. Hukum yang lahir pada masyarakat konsensus berasal dari adanya konsensus atau kesepakatan bersama untuk menjaga kepentingan bersama yang berdasar pada kesamaan keyakinan, harapan, dan kepentingan di masyarakat. Masyarakat konsensus memandang bahwa kehidupan bermasyarakat harus terpadu dan tertib sehingga pada tipe masyarakat  ini,  peran  utama  hukum  yang  dibentuk  adalah  sebagai  alat  untuk  menjaga integrasi  sosial.  Tipe  masyarakat  kedua  adalah  masyarakat  konflik.  Berbeda  dengan masyarakat  konsensus,  masyarakat  konflik  memandang  bahwa  hukum  dibentuk  untuk menjaga kekuasaan dan kepentingan pihak yang berkuasa. Hukum yang dibentuk pada tipe masyarakat  ini  bersifat  represif  dan  berperan  sebagai  alat  penekan  atau  paksaan  demi menjaga stabilitas masyarakat yang selaras dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Tipe masyarakat  ketiga  adalah  masyarakat  hukum.  Pada  tipe  masyarakat  ini,  hukum  sangat dijunjung  tinggi  dan  menjadi  pedoman  dalam  sistem  bermasyarakat.  Fungsi  dari  hukum pada masyarakat ini adalah sebagai alat penyelesaian masalah atau sengketa. Tipe keempat adalah  masyarakat  kultur.  Tipe  masyarakat  ini  memandang  budaya  atau  kultur  sebagai pedoman  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum  yang  terbentuk  juga  berasal  budaya- budaya pada masyarakat itu. Peran hukum disini adalah sebagai alat menjaga ketertiban dan alat  penyelesaian  sengketa.  Pada  dasarnya,  hukum  yang  terbentuk  pada  masyarakat  ini berpedoman  pada  rasa  kekeluargaan  dan  kemufakatan.  Tipe  masyarakat  terakhir  adalah masyarakat  agama.  Asal  hukum  pada  tipe  masyarakat  ini  hampir  sama  dengan  tipe masyarakat kultur. Bila hukum pada tipe masyarakat berasal dari budaya, maka hukum pada masyarakat  agama  berasal  dari  keyakinan  dan  ajaran  keagamaan.  Segala  tindakan  dan tingkah  laku penduduk  pada  masyarakat  tersebut  diatur  berdasarkan  ajaran  yang  dianut pada  masyarakat  tersebut.  Dengan  kata  lain,  ajaran  keagamaan  yang  diyakini  oleh  suatu masyarakat, maka itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat mereka.
Pada dasarnya hukum yang dibentuk dan diterapkan di masyarakat perlu memenuhi 3 (tiga) asas. Asas-asas ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Beliau mengemukakan hal tersebut  dalam  teorinya  yang  bernama  teori  cita  hukum  atau  dikenal  dengan  nama rechtsidee theory. 19 Pada teori tersebut, beliau menjelaskan bahwa diperlukan 3 (tiga) unsur cita  hukum  yang  seimbang.  Ketiga  unsur  tersebut  adalah  kepastian  hukum
18 Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan. Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja , 4 (1), 1-24., hlm. 2-3.
19 Nuryawan, I. D. G. O., & Sadnyini, I. A. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Analisis Hukum . Jurnal Analisis Hukum ., hlm. 260.
(rechtssicherheit) ,  keadilan (gerechtigkeit) ,  dan  kemanfaatan (zweckmasigkeit) . 20 Unsur- unsur perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa hukum bekerja sebagaimana dikehendaki untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Selain  pembentukan hukum, masyarakat juga dapat mengakibatkan berubahnya suatu hukum yang telah berlaku. Perubahan  dari  suatu  hukum  dapat  dipengaruhi  masyarakat  melalui  hal-hal  seperti keinginan  dari  masyarakat,  hukum  dianggap  dapat  membawa  perubahan  besar  di masyarakat, pengesahan suatu hukum dilakukan atas peristiwa di masyarakat, dan aspirasi masyarakat yang mempengaruhi pendapat pihak yang lebih berwenang untuk mengubah suatu hukum. 21
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya hukum dan masyarakat akan selalu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum hanya akan terbentuk apabila terdapat  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  masyarakat  baik  itu  ketertiban,  keadilan, ataupun keseimbangan. Hanya dengan adanya hukum, tujuan tersebut dapat direalisasikan. Hal  ini  dikarenakan  hukum  memiliki  sifat  mengatur  dan  memaksa  terhadap  masyarakat untuk  mengubah  tingkah  laku  masyarakat  sebagaimana  yang  diinginkan  sesuai  dengan tujuan. Keberadaan hukum di masyarakat saja tidak cukup untuk memastikan bahwa tujuan yang inginkan dapat tercapai. Sehingga dibutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan bahwa  hukum  berjalan  sebagaimana  mestinya  melalui  tindakan-tindakan  penaatan  dan penegakan  hukum.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum  setara  dengan  nilai-nilai  di  suatu masyarakat.  Apabila  terdapat  nilai-nilai  yang  padu  dan  jelas  maka  pengaturannya  dalam hukum  juga  akan  menjadi  lebih  mudah.  Menurut  Roscoe  Pound,  hukum  yang  baik  tidak hanya berisi pengaturan yang memberikan keadilan tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologi dan kepentingan masyarakat. 22

## b) Fungsi Hukum di Masyarakat
Hukum berfungsi di masyarakat tidak hanya bila terdapat sengketa. Pada dasarnya hukum  telah  berfungsi  sebelum  adanya  sengketa  yang  dalam  hal  ini  hukum  bersifat preventif.  apabila  terjadi  sebuah  persengketaan  maka  hukum  akan  berfungsi  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut  dan  dalam  hal  ini  hukum  berfungsi  secara  represif. Menurut  Achmad  Ali  terdapat  5  (lima)  fungsi  dari  suatu  hukum  di  masyarakat.  Pertama adalah alat kontrol sosial atau pengendalian sosial. Hal ini berarti hukum dibentuk dengan tujuan  mengatur  dan  menerapkan  batasan  terhadap  tingkah  laku  masyarakat  serta menjatuhkan akibat atas penyimpangan yang dilakukan. Batasan yang dimaksudkan adalah perilaku  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  masyarakat  dan  akibat  yang dimaksud  adalah  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  para  pelanggar  hukum. 23 Roscoe  Pound juga berpendapat sedemikian dengan menambahkan bahwa hukum dapat menjadi sarana perubahan sosial di masyarakat. Untuk memastikan bahwa fungsi ini berjalan secara efektif, hukum  yang  dibuat  harus  jelas  dan  pelaksanaannya  didukung  oleh  masyarakat  sebagai pelaksana hukum dan aparat negara sebagai penegaknya. 24
20 Agustha,  J.  (2017).  Inkonsistensi  Pengaturan  Modal  Dasar  dalam  Pendirian  Perseroan  Terbatas  terhadap  Tujuan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, UAJY)., hlm. 12.
21 Harahap, N. K. (2021). Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman , 7 (2), 257-276., hlm. 272.
22 Mushafi,  M.,  &  Marzuki,  I.  (2018).  Persinggungan  Hukum  dengan  Masyarakat  dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 50-58., hlm. 53.
23 Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal: tahkim ., hlm. 162.
24 Mushafi, M., & Marzuki, I. Op. Cit ., hlm. 56.
Fungsi kedua adalah sebagai alat rekayasa sosial. Fungsi ini berarti hukum dibentuk untuk  mengatur  perubahan  di  masyarakat  secara  terencana.  Perubahan  yang  ingin dilakukan tentu harus sesuai dengan tujuan kehidupan bermasyarakat. Perubahan ini perlu dilakukan  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  mengenai  kedinamisan  kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan hal tersebut, hukum yang dibuat juga harus selalu mengikuti kedinamisan tersebut. 25
Fungsi  ketiga  hukum  adalah  sebagai  simbol  atau  lambang.  Maksud  dari  fungsi  ini adalah  dimana  hukum  memberikan  lambang  atau  menjadi  representasi  yang menyederhanakan  pengaturan  terhadap  tindakan-tindakan  tertentu.  Hal  ini  dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaksana dan penegak hukum. Tujuan dari fungsi ini adalah para pelaksana hukum dapat dengan mudah memahami suatu pengaturan dalam hukum secara sederhana. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat  yang  memahami  bahwa  lampu  merah  lalu  lintas  berarti  kendaraan  harus berhenti  sebagaimana  juga  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  (UU  LLAJ)  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  yang  melanggar  rambu  lalu  lintas merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi.
Fungsi keempat hukum adalah sebagai alat politik. Hal ini berarti hukum yang dibuat harus selaras dan mengandung cita-cita politik suatu negara. Tidak hanya mengandung cita- cita politik, tetapi hukum yang dibuat juga perlu bisa merealisasikan cita-cita tersebut. Salah satu  bentuk  cita-cita  politik  yang  dimaksud  adalah  tuntutan  politik  masyarakat  seperti kebebasan bersuara.
Fungsi terakhir dari hukum menurut Achmad Ali adalah sebagai alat integrator. Alat integrator berarti alat  pemersatuan. Dalam hal ini yang dipersatukan oleh hukum adalah perbedaaan  kepentingan  di  masyarakat  sehingga  konflik  dapat  berkurang  dan  interaksi sosial  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Dengan  kata  lain  fungsi  hukum  sebagai  integrator adalah  mempertemukan  dan  menyelesaikan  perbedaan  kepentingan  masyarakat  dengan menjunjung asas-asas hukum yang sudah disinggung sebelumnya. 26

## Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Perjudian Online a) Konsep Sosiologi Hukum
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  hukum  dan  manusia  diperlukan  suatu  ilmu khusus yang mempelajari dan meneliti hal tersebut. Ilmu yang dimaksud adalah sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti. Beliau memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan melainkan sebagai realita sosial. Menurut Anthony Giddens  berpendapat  bahwa  sosiologi  hukum  adalah  sebuah  ilmu  mempelajari  tentang kehidupan  sosial  manusia,  kelompok  manusia,  dan  masyarakat.  Menurut  Brade  Meyer, sosiologi hukum merupakan ilmu yang fokus pada hukum sebagai sebuah penelitian sosial untuk  melihat  bagaimana  pandangan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  ada  dan pengaruhnya di  masyarakat. Menurut Emile Durkheim, sosiologi  hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial yang meliputi bagaimana cara bertindak, dan berpikir  tanpa  adanya  paksaan  eksternal  pada  seseorang. 27 Menurut  Satjipto  Rahardjo
25 Ibid ., hlm. 57.
26 Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal: tahkim ., hlm. 162-165.
27 Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. International Journal of Law and Public Policy , 3 (2), 107-112., hlm. 108.
sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang fenomena hukum. Beliau juga  menjelaskan  bahwa  sosiologi  hukum  selalu  memberikan  penjelasan  berdasarkan kenyataan.  Sosiologi  hukum  merupakan  ilmu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  ilmu sosiologi. Berbeda dengan ilmu sosiologi, sosiologi hukum menjadikan aspek hukum sebagai objek yang dikaji sedangkan ilmu sosiologi mengkaji mengenai gejala sosial lain juga selain hukum.  Ilmu  sosiologi  menjelaskan  hubungan  antara  gejala-gejala  sosial  di  masyarakat. Gejala-gejala  sosial  yang  dimaksud  berupa  agama,  budaya,  hukum,  kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Sosiologi hukum menjelaskan bagaimana hukum yang diterapkan bekerja di masyarakat. Hal-hal yang dikaji ilmu sosiologi hukum antara lain implementasi suatu  hukum,  penyimpangan  yang  terjadi  terhadap  hukum  tersebut,  pengaruh  hukum tersebut  terhadap  gejala  sosial  lainnya,  dan  latar  belakang  keberadaan  suatu  hukum  di masyarakat. 28

## b) Fenomena Perjudian dan Pengaturannya
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terbentuknya  hukum  dipengaruhi  oleh fenomena sosial di masyarakat. Pernyataan ini dapat diaplikasikan terhadap hukum-hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tentu meliputi hukum yang mengatur tentang fenomena perjudian online yang terjadi di masyarakat. Pengertian judi menurut KBBI adalah  permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. 29 Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan  tindakan  taruhan  dengan  sengaja  dilakukan  dengan  mempertaruhkan  nilai suatu hal dengan kesadaran terhadap resikonya dalam sebuah permainan, perlombaan, dan kegiatan yang tidak atau belum pasti hasilnya. 30 Menurut Dali Mutiara, perjudian merupakan seluruh  pertaruhan  atas  menang  kalahnya  terhadap  sebuah  pertandingan  atau perlombaan. 31 Menurut  hukum  Indonesia,  khususnya  pasal  303  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  permainan  judi  adalah  tiap  permainan  yang  terdapat kemungkinan  menguntungkan  dengan  bergantung  pada  peruntungan  belaka  atau  pada kemahiran  pemain  dalam  bermain.  Konteks  perjudian  pada  KUHP  meliputi  tindakan pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertaruhan lainnya. 32 Pada bagian  penjelasan  umum dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban Perjudian  (UU  Penertiban  Perjudian)  dijelaskan  bahwa  kegiatan  perjudian  merupakan kegiatan  yang  bertentangan  dengan  moral,  kesusilaan,  agama,  dan  pancasila.  Tindakan perjudian  juga  dipandang  sebagai  tindakan  yang  dapat  membahayakan  kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi  ke  generasi  yang  sulit  untuk  dihilangkan.  Oleh  karena  itu,  dasar  hukum  ini mengkategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat  ancaman  hukuman  bagi  pelanggarnya. 33 Dengan  kata  lain  hukum  perjudian  ini
28 Umanailo, M. C. B. (2017). Sosiologi Hukum. Namlea: FAM Publishing., hlm. 19-20.
29 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia .  2016. Diambil 21 Januari 2022, Dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi
30 Westy,  F.  M.,  & Ridwan,  M.  (2014).  Pelaksanaan Penyidikan Tindak  Pidana  Judi  Online  Berdasarkan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Di  Wilayah  Hukum  Polisi  Resor  Kota  Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University)., hlm. 7.
31 Pasaribu, G. N. (2021). Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam: Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)., hlm. 24.
32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
dibentuk  dikarenakan  banyaknya  kasus  perjudian  yang  menyebabkan  kerugian  dianggap menjadi  permasalahan  sosial  yang  harus  diberantas  untuk  menjaga  kesejahteraan  dalam kehidupan bermasyarakat.
Tindakan  perjudian  merupakan  tindakan  yang  menyimpang  dan  melanggar  moral sosial,  agama,  dan  norma-norma  di  masyarakat.  Untuk  itu,  dibutuhkan  suatu  alat  untuk memastikan  bahwa  tindakan  perjudian  tidak  dilakukan  hingga  dapat  menyebabkan kerusakan  yang  dapat  membahayakan  individu  maupun  masyarakat.  Selain  untuk mengurangi  tindakan  perjudian,  dibutuhkan  juga  suatu  alat  untuk  memberikan  efek  jera agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Alat itulah yang kita kenal dengan hukum. Hukum yang  mengatur  tentang  tindakan  perjudian  dibuat  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sanksi yang diatur untuk tindakan perjudian dalam hukum dibuat untuk memberikan keadilan serta efek jera kepada masyarakat.
Pengaturan mengenai sanksi perjudian dituangkan pada pasal 303 ayat (1) KUHP. Dasar  hukum  tersebut  menyebutkan  bahwa  siapapun  yang  tanpa  izin  dengan  sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi kepada individu atau masyarakat umum, ikut serta dalam perusahaan yang menawarkan perjudian, dan bermata pencaharian sebagai penawar atau  pemain  dalam  perjudian  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  atau  pidana  denda  paling  besar  Rp  25.000.000,  -  (dua  puluh  lima  juta  rupiah). 34 Pengaturan sedemikian berlaku sejak berlakunya UU Penertiban Perjudian. Sebelum diubah dengan  UU  Penertiban  Perjudian,  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  berupa  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  8  (delapan)  bulan  atau  denda  paling  besar  Rp  90.000.000,  - (sembilan  puluh  ribu  rupiah).  Pada  Rancangan  Undang-Undang  KUHP  (RUU  KUHP), direncanakan  bahwa  pengaturan  mengenai  perjudian  akan  diringankan.  Hal  ini  tertuang dalam  pasal  432  RUU  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  sebagaimana  yang  diatur pada pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000, - (dua miliar rupiah).
Semakin  berkembangnya  teknologi,  masyarakat  menemukan  cara  baru  untuk melakukan  tindakan  perjudian.  Perjudian  jenis  baru  ini  dikenal  dengan  istilah  perjudian online .  Perjudian online memiliki  arti  bahwa  perjudian  dilakukan  melalui  platform online seperti  situs-situs  ataupun  aplikasi  permainan online yang  berbau  judi.  Dengan  adanya kemudahan akibat perkembangan teknologi, masyarakat juga menjadi lebih mudah untuk melakukan perjudian online . Dimana saat ini, masyarakat dapat bermain judi di rumahnya sendiri melalui handphone, laptop, atau alat elektronik lain yang dapat mengakses situs dan aplikasi judi online. Dunia maya yang memiliki sifat borderless (tanpa batas) ini menyediakan kesempatan bagi siapa pun dari golongan anak-anak hingga lansia yang dapat mengaksesnya untuk  memanfaatkannya  sesuai  keinginan  mereka.  Dengan  kata  lain,  tindakan  perjudian tidak lagi seperti dahulu yang pada umumnya hanya dilakukan oleh orang dewasa, saat ini siapa pun dapat menjadi pelaku perjudian.
Tindakan perjudian online juga dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dapat  menodai  moral  dan  nilai-nilai  sosial  masyarakat  karena  pada  dasarnya  tindakan perjudian online sama dengan perjudian konvensional, hanya tempat dan cara berjudinya saja  yang  terdapat  perbedaaan.  Tindakan  perjudian online juga  terdapat  pengaturannya dalam hukum Indonesia. Perjudian online tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
34 Loc. Cit.
ITE).  Hal  ini  dikarenakan  perjudian online merupakan  tindakan  yang  dilakukan  melalui teknologi informasi sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  tindakan  seseorang  yang  sengaja  tanpa  hak mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses merupakan perbuatan yang dilarang. 35 Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE (Perubahan UU  ITE).  Pada  ketentuan  tersebut,  disebutkan  bahwa  tindakan  sebagaimana  diatur  pada pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). 36 Adanya pengaturan mengenai perjudian online ini merealisasikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial masyarakat yang juga diharapkan dapat merubah tindakan masyarakat, dalam hal ini mengurangi tindakan perjudian online .
Fenomena  perjudian online yang  telah  memiliki  pengaturannya  ternyata  masih dilakukan oleh masyarakat. Melihat hasil wawancara dengan para narasumber dan aspek gejala  sosial,  terdapat  4  (empat)  faktor  utama  yang  dapat  mempengaruhi  terus bertambahnya  angka  pelaku  perjudian online .  Faktor  pertama  adalah  ekonomi.  Faktor ekonomi  tentu  membicarakan  tentang  kondisi  keuangan  seseorang.  Orang-orang  yang kesulitan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  atau  mencari  penghasilan  pada  akhirnya  akan mencari  jalan  pintas  untuk  menghasilkan  uang  banyak  dengan  cepat  dan  mudah.  Hal  ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi covid-19. Dampak  dari  covid-19  menyebabkan  orang-orang  diberhentikan  dan  kesusahan  untuk mencari  nafkah  dikarenakan  sedikitnya  lapangan  kerja  yang  tersedia.  Orang-orang  yang merasa  bahwa  tidak  ada  lagi  jalan  keluar  lain  pun  akhirnya  memilih  untuk  melakukan perjudian online dikarenakan  kemudahan  aksesnya.  Faktor  kedua  adalah  lingkungan. Lingkungan  dimana  seseorang  hidup  akan  selalu  mempengaruhi  bagaimana  seseorang bertindak.  Lingkungan  disini  tidak  hanya  membicarakan  tentang  lingkungan  hidup seseorang tetapi juga lingkungan sosial atau pergaulan seseorang. Salah satu narasumber menyatakan  bahwa  beliau  pernah  bermain  permainan  judi online di  salah  satu  platform sosial  media  akibat  ajakan  dari  teman-temannya.  Narasumber  lain  menyatakan  bahwa beliau  juga  pernah  bermain  judi online akibat  rasa  penasaran  yang  timbul  dari  melihat orang-orang  sekitarnya  yang  juga  bermain  judi online .  Faktor  ketiga  adalah  kesempatan. Kesempatan  disini  membicara  tentang  mudahnya  seseorang  untuk  mengakses  situs perjudian online. Hanya dengan handphone dan internet, orang-orang bisa memainkan judi online dimanapun dan kapanpun . Faktor terakhir yang mempengaruhi bertambahnya angka pelaku perjudian online adalah kurangnya kesadaran individu. Kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran moral dan kesadaran hukum seseorang. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara seseorang membedakan tindakan yang benar dan salah. Orang- orang  yang  tetap  melakukan  perjudian online walau  telah  mengetahui  bahwa  tindakan tersebut  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  moralnya  lebih  mementingkan kebahagian atau kesenangan yang didapatkan dari perjudian online. Orang-orang tersebut juga merasa bahwa selama tindakannya hanya dilakukan sebagai hiburan tidak merugikan orang lain, maka tidak masalah melakukan perjudian online. Padahal pandangan seperti ini
35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
36 Undang-Undang  Nomor  19  TAHUN  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
telah  menunjukkan  lunturnya  nilai  moral  seseorang.  Kesadaran  hukum  seseorang  juga termasuk dalam faktor ini.

## c) Efektivitas Pengaturan Perjudian Online
Dilihat  dari  sudut  pandang  sosiologi  hukum,  berjalannya  hukum  perjudian online sebagai  alat  kontrol  sosial  belum  sempurna  pada  masyarakat.  Dengan  kata  lain  hukum perjudian online belum berjalan dengan efektif. Pengertian efektivitas berarti kemampuan pelaksanaan suatu tugas atau fungsi suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan antara pelaksananya. 37 Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu pengukuran terhadap nilai efektivitas suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya sebagaimana  yang  ditentukan  pada  pembentukan  hukum  tersebut.  Soerjono  Soekanto menyatakan  bahwa  keberhasilan  suatu  kaidah  hukum  dalam  mencapai  tujuannya  dapat diukur  dengan  apakah  pengaruh  suatu  hukum  berhasil  mengatur  perilaku  masyarakat. 38 Dengan kata lain, efektivitas hukum menurut beliau dapat dilihat dari keberhasilan suatu hukum  dalam  mencapai  tujuannya. 39 Menurut  beliau,  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  efektivitas  hukum  berupa  faktor  hukum  itu  sendiri  atau  kaidah  hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 40
Faktor hukum itu sendiri atau kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto merujuk pada  pemenuhan  3  (tiga)  unsur  hukum,  yaitu  unsur  filosofis,  unsur  yuridis,  dan  unsur sosiologis.  Pertama,  unsur  filosofis  merujuk  pada  pembentukan  suatu  hukum  yang dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.    Unsur  filosofis suatu hukum berkaitan dengan dasar filosofis atau ideologi negara. 41 Dengan kata lain, suatu hukum  harus  memperhatikan  nilai-nilai  atau  cita  hukum  ideologi  negara  yaitu  Pancasila. Kedua, unsur yuridis merujuk pada pertimbangan atas pembentukan suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat. Unsur yuridis berkaitan dengan substansi hukum atau hal yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan. 42 Ketiga,  unsur  sosiologis  merujuk  pertimbangan pembentukan  hukum  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  memperhatikan perkembangan  permasalahan,  kebutuhan,  tuntutan,  dan  harapan  masyarakat. 43 Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 3 (tiga) ciri yang dapat menunjukkan berjalan dengan baiknya suatu  hukum  yaitu,  sejalan  dengan  asas-asas  yang  berlaku  pada  undang-undang,  adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan, dan adanya kejelasan kata-kata dalam kaidah hukum yang tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan dalam penerapannya. 44
37 Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16., hlm 2.
38 Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas  Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mimikri , 6 (2), 235-248., hlm 238.
39 Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16., hlm. 6.
40 Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Independent ,
5 (1), 23-32. , hlm. 27.
41 Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 10 (1), 546-552., hlm. 548.
42 Ibid ., hlm. 549.
43 Ibid .
44 Islamy, A., Lailiyah, K., & Rizal, M. S. (2020). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mimikri , 6 (2), 235-248., hlm 239.
Dilihat dari faktor hukum itu sendiri atau kaidah hukumnya, undang-undang yang mengatur tentang perjudian maupun perjudian online belum sepenuhnya berjalan secara efektif.  Dari  segi  kepastian  hukum,  hukum  perjudian  dinilai  masih  kurang  dikarenakan terdapat ketidakpastian terhadap hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada KUHP dan UU ITE beserta perubahannya. Dilihat dari segi kualifikasi sanksi hukum, sanksi yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelanggarnya  pada  kedua  dasar  hukum  tersebut  terdapat perbedaan.  Sanksi  yang  diatur  pada  KUHP  bersifat  alternatif,  dimana  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelanggarnya  memilih  antara  pidana  penjara  atau  pidana  denda. Sedangkan sanksi yang diatur pada UU ITE serta perubahannya bersifat kumulatif alternatif, dimana pelanggarnya dapat dikenakan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara  dan  pidana  denda  secara  bersamaan. 45 Adanya  perbedaan  sifat  dari  sanksi  yang diatur  pada  KUHP  dan  UU  ITE  beserta  perubahannya  memunculkan  penafsiran,  dimana sanksi yang diterapkan pada KUHP terlihat lebih ringan daripada sanksi yang diterapkan di UU ITE serta perubahannya walau pada intinya perbuatan yang menyimpang sama-sama merupakan  tindakan  perjudian.  Selanjutnya  dilihat  dari  substansi  hukum  mengenai pengaturan perjudian pada KUHP juga terdapat ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini terletak pada istilah “tanpa mendapat izin” yang dibunyikan pada pasal 303 ayat (1) KUHP. Adanya  istilah  ini  menyebabkan  penafsiran  bahwa  seakan-akan  tindakan  perjudian  yang telah  mendapatkan  izin  diperbolehkan  dalam  hukum.  Hal  ini  bertentangan  dengan ketentuan pada UU Penertiban Perjudian yang ditetapkan dengan mengingat KUHP bahwa segala bentuk tindakan perjudian dianggap sebagai kejahatan.
Faktor  penegak  hukum  mengacu  terhadap  pelaksanaan  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  negara.  Pelaksanaan  yang  dimaksud  disini  berupa  kegiatan pihak penegak hukum dalam menegakkan hukum yang telah ada. Suatu hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya peran penegak hukum dalam penerapannya. Penegak hukum  antara  lain  berupa  pihak  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman,  dan  lembaga pemasyarakatan. Masing-masing penegak hukum memiliki tugas, peran, dan wewenangnya tersendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya para penegak hukum tidak hanya perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi kode etik dari masing-masing profesi juga  perlu  dipatuhi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  kurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, para penegak hukum dapat  menemui  hambatan-hambatan  antara  lain  keterbatasan  kemampuan,  kurangnya aspirasi,  kurangnya  daya  inovatif,  dan  lainnya.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  hambatan- hambatan yang dialami dapat diselesaikan dengan membimbing diri sendiri untuk memiliki sifat  terbuka  terhadap  perubahan,  peka  terhadap  masalah,  kesadaran  terhadap  hak  dan kewajiban, dan berpegang teguh terhadap keputusan yang telah diambil. 46 Pada prakteknya, selain  dengan  menetapkan  dan  menerapkan  pengaturan  mengenai  perjudian online, pemerintah juga telah mengambil langkah lain untuk mengurangi kasus perjudian online di masyarakat berupa pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Dimana pemblokiran ini dilakukan oleh  Kementerian  Komunikasi  &  Informatika  (Kemenkominfo).  Walau  begitu, masyarakat masih berhasil menemukan celah untuk mengakses situs-situs tersebut. Celah yang  dimaksud  berupa  kemudahan  akses  situs-situs  terlarang  dengan  bantuan Virtual Private Network (VPN) . Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi tindakan perjudian online, pemerintah  juga  memiliki  tugas  untuk  melakukan  sosialisasi  terhadap  undang- undang perjudian online yang berlaku. Hal ini belum maksimal dilaksanakan dikarenakan
45 Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. JURNAL LEGALITAS , 13 (01), 31-50., hlm. 32.
46 Siregar, N. F. Op. Cit ., hlm. 10-12.
masih  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  adanya  pengaturan  perundang-undangan terhadap tindakan perjudian online.
Faktor  sarana  pendukung  penegakan  hukum  membicarakan  tentang  fasilitas  yang tersedia  untuk  mendukung  penegak  hukum  dalam  mencapai  tujuan  hukum.  Sarana pendukung ini berfungsi untuk mendukung penerapan hukum yang telah dibentuk. Menurut Soerjono  Soekanto,  tindakan  penegakan  hukum  akan  sulit  berjalan  dengan  lancar  tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindakan  kejahatan.  Sarana  pendukung  ini  meliputi  sumber  daya  manusia  yang berpendidikan dan ahli, alat yang memadai, uang yang cukup, dan lainnya. 47 Dalam kasus perjudian online, faktor  yang  memadai  dapat  berupa  ahli  forensik  digital  untuk  mencari bukti adanya tindakan perjudian online dan alat teknologi yang canggih. Adanya sarana ini sangat  membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  mengurangi  kasus perjudian online. Sarana-sarana  pendukung  yang  tersedia  masih  dinilai  kurang,  hal  ini dikarenakan  masih  terdapat  celah  yang  sangat  mudah  diakses  oleh  masyarakat  dalam melakukan perjudian online.
Faktor masyarakat merujuk pada partisipasi masyarakat dalam tindakan penegakan hukum.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  terletak  pada  tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum  yang berlaku. Adanya penegak hukum saja tidak cukup untuk memberantas fenomena yang menyimpang di masyarakat, adanya kesadaran hukum dari masyarakat terhadap perbuatan menyimpang tertentu dan tidak melakukan hal tersebut akan memudahkan tercapainya tujuan hukum yang ingin dikehendaki. 48 Walau telah ada sanksi terhadap tindakan perjudian online, hal itu hanya  dapat  mempengaruhi  segi  kepatuhan  masyarakat.  Tanpa  adanya  kesadaran masyarakat terlebih dahulu, maka kepatuhan masyarakat akan sulit untuk dicapai. Untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  penegak  hukum  dapat  memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai fenomena menyimpang tertentu baik dilakukan secara online maupun konvensional . Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan  bahwa  masih  terdapat  orang-orang  yang  tidak  mengetahui  keberadaan  dan keberlakuan pengaturan hukum mengenai perjudian online. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan  hukum  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  akan  mengakibatkan ketidakpatuhan  terhadap  hukum  yang  telah  berlaku.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  dari faktor  masyarakat  masih  belum  berjalan  selaras  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu untuk mengurangi tindakan perjudian online.
Faktor  kebudayaan  mencerminkan  nilai-nilai  sosial  yang  berlaku  di  masyarakat. Nilai-nilai  ini  menunjukkan  perbuatan  mana  yang  baik  serta  mana  yang  buruk.  Faktor kebudayaan ini akan selalu berkaitan dengan faktor masyarakat, hal ini dikarenakan budaya muncul  dari  masyarakat  dan  dilaksanakan  juga  oleh  masyarakat.  Efektivitas  dari  suatu hukum perlu mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai ini dengan hukum positif yang berlaku.  Tindakan  perjudian online merupakan  tindakan  yang  tidak  dibenarkan  menurut masyarakat, adanya ketidakpastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata nilai-nilai sosial masyarakat juga belum sepenuhnya direalisasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 49 Sehingga, walaupun telah ada peraturan yang
47 Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Otoritas Negara dalam Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum , 2 (2)., hlm. 71.
48 Ibid., hlm. 75.
49 Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16., hlm. 15-16.
mengatur  mengenai  tindakan  perjudian online, tindakan  masyarakat  untuk  mematuhi peraturan  tersebut  belum  menjadi  suatu  budaya  bagi  masyarakat  dikarenakan  masih terdapat  faktor-faktor  lain  yang  belum  seluruhnya  selaras  dengan  nilai-nilai  sosial  yang dianut masyarakat.

## PENUTUP
Hubungan hukum dan masyarakat dimulai dari proses pembentukan suatu hukum dan  terus  berlanjut  hingga  penerapan  hukum  tersebut  pada  kehidupan  bermasyarakat. Hingga  saat  ini  masih  ada  permasalahan  hukum  dan  sosial  yang  sulit  untuk  diberantas sepenuhnya, dimana perjudian online termasuk dalam kategori tersebut. Pelaku perjudian online memiliki  alasannya  tersendiri  dalam  melakukan  hal  tersebut.  Banyaknya  kasus perjudian online dan  potensi  besarnya  untuk  membahayakan  kehidupan  bermasyarakat menimbulkan keresahan atau urgensi adanya hukum yang secara tegas dan jelas mengatur hal  tersebut,  begitulah  hukum  perjudian online dibentuk  yang  dituangkan  dalam  UU  ITE yang bertujuan untuk memberantas perjudian online .  Dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum,  sebaiknya  pemerintah  lebih  memperhatikan  aspek  kepastian  hukum  pengaturan mengenai  perjudian  pada  hukum  Indonesia  agar  selaras  dengan  nilai-nilai  sosial  yang memandang buruk terhadap segala jenis perjudian. Selanjutnya dari masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum demi mencegah kasus perjudian online terus meningkat  dan  membantu  pemerintah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  perjudian online.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Agustha,  J.  (2017).  Inkonsistensi  Pengaturan  Modal  Dasar  dalam  Pendirian  Perseroan Terbatas terhadap Tujuan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, UAJY).
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
Harahap,  N.  K.  (2021).  Dampak  Higgs  Domino  Island  dalam  Masyarakat  (Kajian  Dengan Perspektif  Sosiologi  Hukum). Tazkir:  Jurnal  Penelitian  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Keislaman , 7 (2), 257-276.
Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jurnal Tahkim , 10 (2), 160-168.
Islamy,  A.,  Lailiyah,  K., &  Rizal,  M. S.  (2020).  Problem  Efektifitas  Pencegahan  Covid-19  Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mimikri , 6 (2), 235-248., hlm 238.
Isnaini,  E.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Normatif  Perjudian  Online  Menurut  Hukum Positif  di Indonesia. Jurnal Independent , 5 (1), 23-32.
Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan  Undang-Undang  yang  Bersifat  Demokratis  di  Indonesia. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 10 (1), 546-552.
Lakoro,  A.,  Badu,  L.,  &  Achir,  N.  (2020).  Lemahnya  Kepolisian  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana Perjudian Togel Online. JURNAL LEGALITAS , 13 (01), 31-50.
Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 2 (2), 428-539.
Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jurnal Cakrawala Hukum , 9 (1), 50-58.
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1-20.
Nuryawan, I. D. G. O., & Sadnyini, I. A. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. Jurnal  Analisis Hukum .
Pasaribu,  G.  N.  (2021).  Analisis  Sosiologi  Hukum  dan  Hukum  Pidana  Islam  tentang  Sikap Masyarakat  terhadap  Tindak  Pidana  Judi  Sabung  Ayam:  Studi  Kasus  di  Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Prasetyo,  B.,  &  Trisyanti,  U.  (2018).  Revolusi  Industri  4.0  dan  Tantangan  Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series , (5), 22-27.
Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyantini, P. E. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan , 17 (2), 117-121.
Putra,  M.  F.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  dalam Perwakilan  Sukarela  (Zaakwaarneming)  yang  Menyebabkan  Kerugian. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (21), 3104-3115., hlm 3105.
Ramdhani,  H.,  Fauzi,  M.,  &  Tiga,  A.  M.  (2020).  Otoritas  Negara  dalam  Penegakan  Hukum terhadap Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum , 2 (2).
Roslan, R., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2021, October). Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 278-280). Atlantis Press.
Siregar, I. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert  Theory:  A  Literature  Review. International  Journal  of  Arts and  Humanities Studies , 2 (1), 09-16.
Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi , 18 (2), 1-16.
Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 849-871.
Susanti, R. (2021). Judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya , 10 (1), 86-95.
Takdir, M. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls.
Jurnal Sosiologi Reflektif , 12 (2), 327-352.
Tejokusumo,  B.  (2014).  Dinamika  Masyarakat  Sebagai  Sumber  Belajar  Ilmu  Pengetahuan Sosial. Geo Edukasi , 3 (1).
Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. International Journal of Law and Public Policy , 3 (2), 107-112.
Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan. Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja , 4 (1), 1-24.
Westy,  F.  M.,  &  Ridwan,  M.  (2014).  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Judi  Online Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Di  Wilayah  Hukum  Polisi  Resor  Kota  Pekanbaru  (Doctoral dissertation, Riau University).
Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). Journal of Educational Social Studies , 5 (2), 156-162.

## Buku
Umanailo, M. C. B. (2017). Sosiologi Hukum. Namlea: FAM Publishing.
Zainal, M. (2019). Pengantar Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Deepublish.

## Website
Badan  Pusat  Statistik.  2021.  Statistik  Kriminal  2021.  Diambil  21  Januari  2022,  Dari https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/s tatistik-kriminal-2021.html
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  2021.  Statistik  Bulan
November 2021. Diambil 21 Januari 2022, Dari https://www.kominfo.go.id/statistik Laleng, R.L. 2021. Judi Online Terbesar Dikendalikan Dari Batam, Berkantor di Perumahan Elite Untuk Kelabui Polisi. Diambil 21 Januari 2022, Dari
https://batam.tribunnews.com/2021/10/26/judi-online-terbesar-dikendalikan- dari-batam-berkantor-diperumahan-elite-untuk-kelabui-polisi?page=3
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik