## Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami
(Ta’adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran
Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuḥailī
Asmu’i * , Muhammad Roihan Nasution, Mardian Idris Harahap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
* afiqahnasyamah@gmail.com

## Abstract
Issues surrounding polygamy in Islam are still a topic of debate among Islamic scholars and the Muslim community. Some of the main problems that are often discussed include the issue of  justice which is  the  main requirement  for  polygamy.  Especially in Indonesia, polygamy is a serious problem in family law, quite a few divorce problems are caused by polygamy. This research aims to explore the concept of Islamic justice in the specific realm of polygamy in the Koran and analyze Wahbah al-Zuḥailī's interpretation of the Koranic verse about justice in polygamy. This research uses qualitative methods with descriptive-analytic data analysis techniques. The results of this research show that in the Koran, polygamy is permitted and limited to four wives, provided that a husband must be able to act fairly. Meanwhile, in the Koran, the word adat is mentioned 28 times in 28 verses in 11 surahs. Furthermore, the concept of justice in polygamy according to Wahbah  al-Zuḥailī's  interpretation  is  justice  in  the  material,  not  immaterial,  sphere. Material justice means being fair in taking turns and being equal in providing material support to the wife. Immaterial justice is that which is related to matters of the heart, this justice is impossible to achieve by human ability.

## Keywords: The Concept of Justice; Polygamy; Wahbah al-Zuḥailī

## Abstrak
Masalah  seputar  poligami  dalam  Islam  masih  menjadi  topik  perdebatan  di kalangan para ulama dan masyarakat Muslim. Beberapa problematika utama yang sering dibahas  antara  lain  adalah  masalah  keadilan  yang  menjadi  syarat  utama  dalam berpoligami. Khususnya  di  Indonesia, poligami  merupakan permasalahan serius dalam hukum  keluarga,  tidak  sedikit  permasalahan  perceraian  diakibatkan  oleh  poligami. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  konsep  keadilan  Islam  pada  ranah  spesifik poligami dalam Alquran dan menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuḥailī mengenai ayat Alquran  tentang  keadilan  dalam  berpoligami.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  tehnik  analisis  data  yang  bersifat  deskriptif-analitik.  Hasil  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  poligami  dapat  dimaksudkan  sebagai  menikahi perempuan  lebih  dari  seorang  dalam  satu  masa.  Adapun  dalam  Alquran,  poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya menjadi empat orang istri dengan catatan seorang suami harus dapat berlaku adil. Selanjutnya, dalam Alquran, lafaz adil disebutkan sebanyak 28 kali  yang  terdapat  pada  28  ayat  dalam  11  surah.  Selanjutnya,  konsep  keadilan  dalam berpoligami  menurut  penafsiran  Wahbah  al-Zuḥailī  adalah  keadilan  dalam  bidang material  bukan  immaterial.  Adil  material  maksudnya  adalah  adil  dalam  menggilir  dan sama dalam memberikan nafkah hidup terhadap istri yang bersifat material. Adapun adil yang  bersifat  immaterial  adalah  yang  berkaitan  dengan  urusan  hati,  keadilan  ini  yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia.

## Kata Kunci: Konsep Keadilan; Poligami; Wahbah al-Zuḥailī

## Pendahuluan
Setiap  manusia  yang  ada  di  muka  bumi  ini,  pada  umumnya  menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan  yang  ada  (Putra  2022).  Salah  satu  proses  mencapai  kebahagiaan adalah  dengan  jalan  pernikahan  yang  berawal  dari  niat  tulus  untuk  membina  rumah tangga.  Nikah  secara  syar’i  adalah  akad  yang  membolehkan  hubungan  intim  (Ilham, Ahmad & Musliadi 2020). Pernikahan secara hukum diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan (Atabik & Mudhiiah 2014). Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh Alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, dari kedua sumber tersebut para  ulama  merumuskan  aturan  yang  lebih  rinci,  bahkan  Islam  mengatur  tujuan perkawinan lebih dari itu dengan meletakan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang berkeluarga  (Santoso,  2016).  Sehingga  dalam  hal  ini  Allah  Swt  akan  memberikan kecukupan kepada orang yang menikah (Muslimah & Rusdiawan 2020). Dalam agama Islam, aturan tentang pernikahan termasuk dalam ranah poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan  dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  diatur  dalam  syariat  Islam,  seperti keadilan perlakuan terhadap istri-istri dan kemampuan untuk memberikan nafkah yang cukup  bagi  setiap  istri  dan  anak-anaknya  (Karimullah,  2021).  Meskipun  diizinkan, poligami  tidak  diwajibkan  dan  ada  syarat-syarat  ketat  yang  harus  dipatuhi  oleh  suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri (Darmawijaya & Sani 2017).
Kendati  diperbolehkan,  masalah  seputar  poligami  dalam  Islam  masih  menjadi topik perdebatan di kalangan para ulama dan masyarakat Muslim. Beberapa problematika utama yang sering dibahas antara lain adalah masalah keadilan yang menjadi syarat utama dalam berpoligami (Rohmah, 2021). Namun, sulit untuk memastikan bahwa keadilan ini selalu  tercapai  dalam  praktik  sehari-hari.  Karena  dalam  realitanya,  khususnya  di Indonesia poligami merupakan permasalahan serius dalam hukum keluarga, tidak sedikit permasalahan perceraian diakibatkan oleh poligami, bahkan poligami menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya perceraian. Kebanyakan istri pertama memilih mengajukan cerai  gugat  karena  tidak  ingin  dijadikan  sebagai  istri  tua  yang  kebanyakan  kurang mendapat perhatian dari seorang suami (Gunawan & Hasan 2017). Beberapa penelitian terdahulu  telah berupaya membahas masalah keadilan dalam berpoligami.  Ady  Irawan (2019) menyebutkan bahwa kasus-kasus poligami kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali. Walaupun suami tersebut mampu dalam sagi materilnya  tetapi  belum  mampu  dalam  segi  moril  dalam  pembagian  terhadap  istri- istrinya,  sehingga  masih  diperlukan  pemikiran  lebih  dalam  lagi  dengan  pertimbangan- pertimbangan yang lebih matang dalam mengambil keputusan. Hal serupa juga dilakukan oleh  Riyan  Erwin  Hidayat  (2020)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  poligami diperbolehkan  dalam  syariat  agama  Islam,  hanya  saja  ada  beberapa  pendapat  ulama mengenai hal ini, di antaranya dua pendapat Wahbah al-Zuḥailī dan Muḥammad Syahrur, yang sedikit berbeda memahami tafsir surah an-Nisā’ ayat 3 mengenai poligami. Hal ini dikarenakan  perbedaan  metode  penafsiran  antara  Wahbah  al-Zuḥailī  dan  Muḥammad Syahrur, di mana Wahbah al-Zuḥailī menggunakan metode ushul fikih dan Muḥammad Syahrur menggunakan metode heremeneutika.
Al-Zuḥailī  berpendapat  untuk  poligami  suami  harus  memenuhi  syarat  yaitu mampu  menafkahi  istri-istrinya  dan  dapat  berbuat  adil  terhadap  istri-istrinya,  berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah  janda  yang  memiliki  anak.  Sekilas  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hidayat memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Namun perlu dijelaskan bahwa Hidayat dalam penelitiannya tidak menjelaskan keadilan dalam berpoligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuḥailī. Atas dasar itu, penelitian tentang konsep keadilan berpoligami dalam Alquran dalam sudut pandang penafsiran Wahbah al-Zuḥailī perlu dilakukan. Hal itu mengingat
bahwa  al-Zuḥailī  merupakan  salah  seorang  ulama  tafsir  kontemporer  yang  berhasil menafsirkan Alquran dalam karyanya. Sebagaimana penelitian tafsir menjadikan Alquran sebagai  objeknya,  Alquran  diyakini  sebagai  sumber ilāhi yang  memberikan  pedoman hidup, kejelasan, dan kriteria (Siregar & Harahap 2024). Namun di sisi lain muncul suatu asumsi  bahwa  dalam  Alquran  poligami  diperbolehkan,  namun  kenyataannya sebagaimana  disebutkan  di  atas  banyak  perceraian  terjadi  akibat  poligami.  Untuk menjawab  persoalan-persoalan  di  atas,  maka  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang  pemahaman  umat  Islam  terhadap konsep  keadilan  berpoligami  dalam  Alquran  perspektif  Wahbah  al-Zuḥailī.  Secara spesifik,  ayat  alquran  yang  ditafsikan  al-Zuḥailī  dalam  kitab Tafsīr  al-Munīr akan dianalisis untuk mendapatkan perspektif definitif pemahaman umat Islam terhadap ayat Alquran tentang konsep keadilan pada ranah spesifik poligami.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  untuk menganalisis  secara  kritis  ayat  Alquran  yang  erat  kaitannya  dengan  praktik  poligami. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library research ) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data dari berbagai  sumber  dari  bahan-bahan  tertulis,  baik  dari  perpustakaan,  berupa  buku-buku, jurnal-artikel,  dan  berbagai  sumber  pustaka  lainnya  yang  menjadi  rujukan  penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah Tafsīr al-Munīr dengan sifat penelitiannya deskriptif- analitik yakni menggambarkan dan menganalisis. Analisis menekankan pada pemahaman Wahbah al-Zuḥailī tentang penafsirannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, dalam hal ini dibatasi pada surah al-Nisā’ ayat 3.

## Hasil dan Pembahasan
1. Biografi Wahbah al-Zuḥailī dan Kitab Tafsīr al-Munīr
Wahbah  al-Zuḥailī  memiliki  nama  lengkap  Wahbah al-Zuḥailī bin  Muṣṭafā  al- Zuḥailī Abū ‘Ubādah. Al-Zuḥailī lahir di kawasan Dir ‘Aṭiyah pada tanggal 6 Maret 1932 dan wafat pada tanggal 08 Agustus 2015 dalam usia 83 tahun. Ayah al-Zuḥailī bernama Muṣṭafā al-Zuḥailī dan sang ibu bernama Faṭīmah binti Muṣṭafā Sa’ādah. Kedua orang tua al-Zuḥailī terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayah al-Zuḥailī penghafal Alquran dan banyak melakukan kajian terhadap kandungan Alquran, sementara ibu al- Zuḥailī dikenal dengan sosok yang berpegang teguh terhadap agama (Ariyadi, 2017). Di bawah  bimbingan  kedua  orang  tuanya,  al-Zuḥailī  menempuh  pendidikan  dasar-dasar agama  Islam.  Setelah  itu,  al-Zuḥailī  bersekolah  di  Madrasah  Ibtidā’iyyah  di  kampung halamannya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihnya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universiti  al-Azhar,  di  mana  al-Zuḥailī  sekali  lagi  menamatkannya  dengan  cemerlang pada tahun 1956 M. Kemudian al-Zuḥailī melanjutkan program magister di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta meraih gelar doktor dalam bidang syari’ah dari Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1963 M (Baihaki, 2016).
Wahbah al-Zuḥailī kemudian mengabadikan diri sebagai dosen di almamaternya pada Fakultas Syari’ah di Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Karir akademik al- Zuḥailī  terus  memuncak  hingga  al-Zuḥailī  diangkat  sebagai  pembantu  dekan  pada Fakultas  yang  sama.  Jabatan  dekan  sekaligus  ketua  jurusan  Fikih  al-Islāmī  juga digenggam  al-Zuḥailī  dalam  waktu  relatif  singkat  dari  masa  pengangkatannya  sebagai pembantu  dekan.  Selanjutnya,  al-Zuḥailī  dilantik  sebagai  guru  besar  dalam  disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiria (Ghofur, 2008). Sebagai seorang ulama terkenal,  guru  dan  murid  merupakan  hal  keniscayaan  yang  tidak  bisa  dilepaskan.  Di
antara guru-guru al-Zuḥailī dalam bidang fikih; ‘Abd al-Razzāq al-Hamasī (w. 1969 M), dan Muhammad Hāsyim alKhaṭīb al-Syāfi’ī, (w. 1958 M). Dalam bidang ilmu hadis, al- Zuḥailī belajar dari Maḥmūd Yassin (w. 1948 M), dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir, al- Zuḥailī berguru dengan Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankah al-Maidānī. Ilmu bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Ṣāliḥ Farfūr (w. 1986 M) (Baihaki, 2016). Sedangkan  ketika  di  Mesir,  al-Zuḥailī  berguru  kepada  Maḥmūd  Syaltuṭ  (w.  1963  M), ‘Abdul  Raḥmān  Tāj,  dan  ‘Isā  Manūn  yang  merupakan  gurunya  di  bidang  Ilmu  fikih muqāran (perbandingan). Dalam bidang ushul fikih, al-Zuḥailī berguru dengan Muṣṭafā ‘Abdul Khāliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani Nyanyang (2020), serta masih banyak lagi guru-guru lainnya yang tidak disebutkan.
Wahbah al-Zuḥailī  aktif dalam belajar dan  mengajarkan berbagai  disiplin ilmu, baik  dalam  perkuliahan,  ceramah  di  pengajian,  diskusi,  termasuk  juga  melalui  media massa.  Sebagai  hasil  aktivitas  akademisnya  yang  produktif,  tidak  kurang  dari  48  buku dan  karya  ensiklopedi  ( mausū’ah )  dalam  berbagai  disipilin  ilmu  Islam  telah  ditulis  al- Zuḥailī (Mahfudz, 2010). Mayoritas karyanya mencakup bidang fikih dan tafsir, di antara karya-karya al-Zuḥailī adalah al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu; Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī; Al-Wasīṭ  fī  Uṣūl  al-Fiqh;  al-Fiqh  al-Islāmī  fī  Uslūb  al-Jadīd;  Fiqh  al-Mawāris  fī  al- Syari’āt al-Islāmiyyah; Al-Qur’ān al-Karīm, Bunyātuhu al-Tasyrī’iyyah aw Khaṣā’iṣuhu al-Hasāriyah; Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al- Syī’ah; Tafsīr al-Munīr fī al‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj (Rahmi et al., 2022). Dari beberapa karya al-Zuḥailī di atas, Tafsīr al-Munīr merupakan salah satu karya al- Zuḥailī  yang  banyak  digunakan  hingga  saat  ini. Tafsīr  al-Munīr ditulis  kurang  lebih selama  16  tahun  (mulai  dari  tahun  1975  sampai  tahun  1991  M). Tafsīr  al-Munīr menjelaskan seluruh ayat Alquran, mulai dari surah al-Fātiḥah sampai surah al-Nās, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32  juz,  dan  dua  juz  terakhir  berisi al-Fihris  al-Syāmil ,  semacam  indeks  yang  disusun secara alfabetis (Islamiyah, 2022). Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zuḥailī pada bagian pengantar bahwa untuk mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Alquran berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena Alquran merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus (Al-Zuḥailī, 2009).
Wahbah al-Zuḥailī dalam kitab Tafsīr al-Munīr menggunakan metode tafsir tahlīlī dalam  menafsirkan  ayat-ayat  Alquran.  Meski  demikian,  sebagian  kecil  di  beberapa tempat  terkadang  al-Zuḥailī  menggunakan  metode  tafsir  tematik  ( mauḍū’ī ).  Metode tahlīlī lebih  dominan,  karena  metode  inilah  yang  hampir  semua  digunakan  al-Zuḥailī dalam kitab tafsirnya (Baihaki, 2016). Adapun corak yang digunakan al-Zuḥailī dalam Tafsīr al-Munīr adalah corak kesastraan ( adabī ) dan sosial kemasyarakatan ( al-Ijtimā’ī ) serta adanya nuansa yurisprudensial ( fikih ). Hal ini terutama dengan adanya penjelasan fikih kehidupan ( fikih al-Ḥayāt ) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini  dapat  dilihat  karena  memang  al-Zuḥailī  sendiri  sangat  terkenal  keahliannya  dalam bidang fikih  dengan karya monumentalnya al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu . Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsīr al-Munīr adalah keselarasan antara adabī-ijtimā’ī dan nuansa fikihnya atau penekanan ijtimā’ī nya lebih ke nuansa fikih (Baihaki, 2016).

## 2. Tinjauan Alquran Tentang Poligami
a. Pengertian Poligami
Pada dasarnya, kata poligami tersusun dari dua kata, yaitu poli (banyak) dan gami (istri),  maka  dapat  diartikan  secara  etimologi  bahwa  poligami  adalah  beristri  banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri Fahimah (2017), yang mana dasar bahasa tersebut berasal dari bahasa
yunani  poli  atau  polos  yang  artinya  banyak  dan  kata  gamein  atau  gamos  yang  berarti kawin atau perkawinan (Usman, 2017). Sehingga ketika kata tersebut digabungkan akan menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Fauza, 2012). Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat  perempuan  saja  tidak  boleh  lebih  dari  itu  (Said,  2017).  Dalam  bahasa  Arab, poligami  disebut ta’addud  al-Zawjāt ,  asal  katanya ta’addada yang  berarti  bilangan, manakala perkataan al-Zawjāt diambil dari perkataan al-Zawjah yang berarti istri. Dua kata tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang (Rosi &  Maulana  2023).  Selain  poligami  juga  dikenal  poliandri,  yaitu  istri  yang  memiliki beberapa  suami  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Akan  tetapi,  poliandri  tidak  banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet (Lahaling, 2021). Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan  perkawinan  yang  hanya  membolehkan  suami  memiliki  satu  istri.  Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia (Machali, 2015).
Dengan  demikian,  poligami  dapat  dimaksudkan  sebagai  menikahi  perempuan lebih dari satu orang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang  wanita  saja  dan  berlawanan  dengan  kata  poliandri  yaitu  bersuami  lebih  dari seorang pria dalam satu masa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami  adalah  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  memiliki  atau  mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Syuib & Afdillah 2019). Dalam catatan sejarah, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai. Seseorang yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat biasa, sehingga dengan sangat berani  mengambil  beberapa  wanita,  ada  yang  dikawini  dan  ada  pula  yang  hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, bahkan ketika semakin kaya atau makin tinggi kedudukanya, maka semakin banyak mengumpulkan wanita (Shiddiq, 2023).
Dengan demikian, poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu  peninggalan  zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi melakukan pengubahan yang tidak radikal, tetapi bersifat gradual atau bertahap. Kebiasaan menikahi perempuan tanpa limitasi  secara  bertahap  dikurangi.  Pengubahan  secara  bertahap  tersebut  meliputi pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya empat (pembatasan secara kuantitatif). Kedua,  menetapkan  syarat  yang  ketat  bagi  poligami,  yaitu  harus  mampu  berlaku  adil terhadap istri-istrinya (pembatasan secara kualitatif) (Santoso, 2021). Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelum  Islam  (Hariyanto,  2015).  Maka  dengan  adanya  batasan  tersebut,  Alquran sesungguhnya menawarkan solusi alternatif bagi upaya pemberdayaan perempuan yang tetap bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu (Baihaqi & Badi’ah 2022).

## b. Ayat-Ayat Poligami dalam Alquran
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  poligami  dapat  diartikan  sebagai  menikahi perempuan lebih dari pada seorang  wanita  yaitu  lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan berlawanan dengan kata poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa. Dalam Alquran, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah Qs. al-Nisā’ ayat 3 yang berbunyi:
ََۚعٰب ُر َو  َثٰلُث َو ىٰنْثَم ِءۤاَسِ نلا َنِ م ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِا َو ةَد ِحا َوَف ا ْوُلِدْعَت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف .ا ْوُل ْوُعَت  الََّا ىٰٰٓنْدَا  َكِلٰذ  ْْۗمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم اَم  ْوَا Terjemahannya:
Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.
Ayat  di  atas  menekankan  untuk  berlaku  adil  kepada  anak  yatim  dengan memberikan harta yang menjadi haknya. Serta bolehnya menikahi anak yatim yang dalam asuhannya,  dengan  syarat  bisa  berlaku  adil.  Jika  tidak,  hendaklah  memilih  wanita  lain dengan jumlah maksimal empat. Jika tidak mampu berbuat adil juga, maka mencukupkan dengan  satu  istri  adalah  lebih  baik  karena  menjauhi  dari  perbuatan  zalim.  Hal  ini berdasarkan  keterangan  ‘Aisyah  ketika  ditanya  oleh  ‘Urwah  bin  al-Zubair  mengenai maksud ayat di atas, yaitu Jika seseorang khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak  yatim,  maka  wali  tersebut  tidak  boleh  mengawini  anak  yatim  yang  berada  pada perwaliannya itu, tetapi ia boleh menikah dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak, maka ia hanya boleh beristri satu saja dan inipun ia tidak boleh berbuat zalim terhadapnya. Jika masih juga berbuat zalim, maka ia harus mencukupkan dengan budak wanitanya (Ridha, 2008). Adapun latar belakang turunnya ayat di atas adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang yatim perempuan, di mana anak yatim ini mempunyai harta peninggalan dari almarhum orang tuanya. Pada perkembanganya, anak  yatim  ini  dinikahi  oleh  laki-laki  tersebut  dan  memonopoli  hartanya  dengan  tidak memberikan  bagian  sama  sekali.  Tidak  hanya  menguasai  hartanya,  laki-laki  ini  juga berbuat  aniaya  pada  yatim  tersebut.  Maka  kemudian  diwahyukanlah  ayat  ini  (Al- Naisābūrī, 2005).
Menurut  al-Zamakhsyarī  bahwa  poligami  menurut  syariat  Islam  adalah merupakan suatu rukhṣah (keringanan). Sama halnya dengan rukhṣah bagi musafir dan orang  sakit  yang  dibolehkan  tidak  puasa.  Darurat  yang  dimaksudkan  adalah  berkaitan dengan  tabiat  laki-laki  dari  segi  kecenderungannya  untuk  bergaul  dengan  lebih  dari seorang  istri.  Kecenderungan  yang  ada  pada  diri  seorang  laki-laki  itulah  seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan.  Oleh  karena  itu,  poligami  diperbolehkan  dalam  syariat  Islam  (Al- Zamakhsyarī,  1987).  Selanjutnya,  menurut  Maḥmūd  Syaltūt,  hukum  poligami  adalah mubah.  Poligami  diperbolehkan  selama  tidak  dikhawatirkan  terjadi  penganiayaan terhadap istri-istrinya. Jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan berbuat dosa itu, maka dianjurkan untuk mencukupkan satu orang istri saja (Syaltūt, 2001). Sejalan dengan pendapat Syaltūt, menurut Quraish Shihab ayat di  atas  tidak  menunjukkan  adanya  anjuran,  apalagi  mewajibkan  poligami.  Tetapi  ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa saja yang amat sangat membutuhkan,  serta dengan syarat yang tidak ringan (Isti’anah & Husna 2022).
Syaikh  Musṭafā  al-Marāgī  menegaskan  bahwa  orang  yang  hendak  berpoligami haruslah meyakinkan dirinya terlebih dahulu dan percaya bahwa yang berpoligami dapat berbuat adil, tanpa ada keraguan sama sekali. Jika masih ada keraguan dan kekhawatiran, maka wajib baginya memiliki satu orang istri saja. Menurut al-Marāgī, kondisi darurat yang membolehkan poligami adalah di antaranya istri mandul, sedangkan keduanya atau salah satunya menginginkan keturunan istri mengidap penyakit parah suami mempunyai
kemampuan seks yang tinggi (hiper seks), sedangkan istri tidak mampu melayani sesuai dengan kemampuannya suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki.  Sehingga  apabila  tidak  berpoligami,  maka  dikhawatirkan  banyak  perempuan yang akan berbuat  maksiat (Al-Marāgī,  1997).  Sehubungan dalam hal  ini, Muḥammad ‘Abduh mengharamkan orang yang hendak berpoligami jika khawatir tidak bisa berlaku adil, poligami hanya dibenarkan secara syar’i dalam keadaan darurat sosial, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (Ridha, 2008). Berbeda halnya dengan al- Sya’rāwī yang menilai ayat tersebut justru mengandung penegasan tidak boleh menikahi perempuan  yatim  karena  kelemahannya.  Sebab  dikhawatirkan  akan  menzalimi  anak yatim  tersebut.  Dengan  pernyataan  ayat  yang  berbunyi  ‘ maṡnā  wa  ṡulāṡa  wa  rubā’ ’ adalah menjelaskan bahwa Allah Swt menghendaki untuk membebaskan umat manusia dari  berbuat  zalim  terhadap  anak-anak  yatim.  Sehingga  ayat  di  atas  mengandung  arti tinggalkanlah  anak  yatim,  karena  masih  banyak  perempuan  lain.  Al-Sya’rāwī menambahkan,  syarat  poligami  adalah  adil,  jika  tidak  bisa  berlaku  adil  maka  orang tersebut  merusak  hukum  Allah.  Sebab,  jika  seseorang  mengambil  suatu  hukum,  maka harus beserta syaratnya (Al-Sya’rāwī, 1997).
Dari  uraian  para  mufassir  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  poligami bukanlah  suatu  anjuran.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seseorang  yang  berpoligami  tanpa mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, atau bahkan memperbanyak istri semata-mata memuaskan  nafsu  belaka  adalah  sebuah  tindak  kezaliman  yang  dikecam  Allah  Swt melalui ayat di atas. Jika meneladi Rasulullah Saw dijadikan alasan untuk menganjurkan poligami, maka perlu disadari bahwa Rasulullah memilih pernikahan monogami bersama Khadījah  selama  25  tahun.  Setelah  dua  tahun  wafatnya  Khadījah,  Rasulullah  baru berpoligami dan perempuan-perempuan yang beliau nikahi kecuali ‘Aisyah adalah janda- janda yang sebagian di antaranya dalam usia senja yang sudah tidak menarik dan memikat (Khoiriah, 2018). Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan Rasulullah bermuatan nilai dakwah, serta membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami- suami mereka. Selain itu, ada juga faktor politis yang memotivasi Rasulullah menikahi para janda yang menjadi istirnya. Seperti Ramlah putri Abū Sufyān yang pada saat itu merupakan  salah  satu  tokoh  kaum  musyrikin  Makkah  yang  sangat  berpengaruh  demi kelancaran dakwah Nabi Muhammad Saw.
Selanjutnya,  dalam  Qs.  Al-Nisā’  ayat  129  Allah  menegaskan  kembali  terkait poligami.  Ayat  ini  lebih  menyoroti  masalah  konsep  keadilan  dalam  kaitannya  dengan praktek polgami, bunyi ayatnya adalah:
اَه ْو ُرَذَتَف ِلْيَمْلا الُك ا ْوُلْيِمَت  َلََف ْمُتْص َرَح  ْوَل َو ِءۤاَسِ نلا َنْيَب ا ْوُلِدْعَت  ْنَا ا ْٰٓوُعْيِطَتْسَت  ْنَل َو ِْۗةَقالَعُمْلاَك .ا مْي ِح ار ا  ر ْوُفَغ َناَك َ هاللّٰ انِاَف ا ْوُقاتَت َو ا ْوُحِلْصُت  ْنِا َو Terjemahannya:
Kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istrimu  walaupun kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu,  janganlah  kamu  terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung.  Jika  kamu  mengadakan  islah  (perbaikan)  dan  memelihara  diri  (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Wāḥidī  tidak  memberikan  keterangan  mengenai  latar  belakang  ayat  di  atas. Namun,  menurut  al-Biqā’ī  ayat  ini  masih  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan ayat ketiga surah al-Nisā’ yaitu, memberikan peringatan kepada laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dan bahwa sekali-kali suami tidak dapat berlaku adil di antara para istri. Maka dari itu ada anjuran untuk tidak cenderung pada salah satu dan mengabaikan yang lain (Al-Biqā’ī, 1993). Ayat di atas dijadikan argumen bagi segolongan orang yang menutup  rapat-rapat  pintu  poligami  dengan  alasan  bahwa  keadilan  dalam  berpoligami
tidak mungkin akan dapat dicapai. Oleh karena itu, berdasarkan firman tersebut, poligami harus  dilarang  (Asdin,  2023).  Pendapat  ini  juga  kurang  tepat,  sebab  orang-orang  yang melarang  poligami  mengabaikan  lanjutan  ayat  di  atas  yang  menyatakan  ‘karena  itu janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan yang lain terkatung-katung’. Lanjutan ayat ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia (Winarto 2017). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan  soal  sikap  adil.  Ada  dua  pengertian  umum  yang  bisa  disimpulkan  dari keragaman  pendapat  yang  muncul,  yaitu  keadilan  dalam  hal  materi  nafkah,  tempat tinggal, dan lain-lain yang konkret dan immateri kasih saying yang bersifat abstrak. Pada pengertian yang pertama, laki-laki (suami) masih mempunyai peluang untuk mewujudkan sikap adil di dalam praktek poligami yang dilakukan. Namun pada pengertian yang kedua, sungguh sangat sulit, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt dalam Qs. al-Nisā’ ayat 129 (Firmansyah, 2019).
Mengacu pada ayat tersebut dan mengaitkannya dengan ayat ketiga dari surah al- Nisā’, Maḥmūd Syaltūt berpendapat bahwa sikap adil yang disyaratkan dalam praktek poligami sangatlah sulit diwujudkan. Dan kesulitan mewujudkan sikap adil inilah yang menghalangi  dibolehkannya  poligami  (Syaltūt,  2001).  Dengan  demikian,  konsep  adil menurut  Maḥmūd  Syaltūt  adalah  adil  dalam  hal  materi  dan  immateri.  Selanjutnya, menurut Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fikih Sunnah , bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bisa diukur, seperti makan,  tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain (Sābiq, 1984). Pendapat serupa juga diungkapkan Sayyid Quṭb, menurutnya adil yang  dimaksud  dalam  ayat  tersebut  adalah  adil  dalam  hal  nafkah, mu’āmalah , mu’āsyarah , dan mubāsyarah (Quṭhb, 2016). Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut Imam Syāfi’ī, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di  malam  atau  siang  hari.  Tuntutan  ini  didasarkan  pada  prilaku  Nabi  Muhammad  Saw dalam  berbuat  adil  kepada  para  istrinya,  yakni  dengan  membagi  giliran  malam  dan memberikan  nafkah.  Al-Syāfi’ī  juga  menyebutkan  bahwa  suami  wajib  berlaku  adil kepada istri dalam poligami dan perlakuan adil ini menjadi hak istri (Al-Syāfi’ī, 1999). Sedangkan  menurut  al-Syaukānī,  firman  Allah  dalam  Qs.  al-Nisā  ayat  3  memberikan pengertian bahwa kehalalan beristri sampai empat mengandung syarat bahwa suami harus yakin mampu berlaku adil, dan haram bagi suami melakukan poligami jika sang suami tidak  mampu  berlaku  adil  (Al-Syaukānī,  2003).  Dengan  demikian,  berlaku  adil  dalam poligami  adalah  wajib.  Barangsiapa  tidak  berlaku  adil,  maka  orang  yang  melakukan poligami telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.

## 3. Analisis  Penafsiran Wahbah al-Zuḥailī  Tentang Konsep Keadilan pada Ranah Spesifik Poligami dalam Alquran
Menurut Nurdin, keadilan merupakan sebuah kata yang sulit untuk didefinisaikan dengan  detail  mengingat  bahwa  keadilan  itu  tidak  nampak  namun  dapat  dirasakan dampaknya  secara  nyata  (Nurdin,  2011).  Berbicara  mengenai  keadilan  dalam  bingkai kemasyarakatan  maka  ketika  keadilan  tersebut  ditegakkan  di  tengah  masyarakat  maka akan  mampu  membawa  kedamaian,  ketentraman,  dan  kenyamanan  hidup  dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat,  termasuk  dalam  ranah  rumah  tangga.  Maka perlu  melakukan  langkah-langkah  kongkrit  untuk  mewujudkan  keadilan.  Kebahagiaan yang didapatkan dari sebuah keadilan harus dipelihara dengan baik (Almubarok, 2018). Ali  bahkan  mengatakan  bahwa  kebahagiaan  hidup  manusia  di  dalam  perspektif  Islam tidak hanya terwujud dalam kehidupan yang fana ini (dunia) namun akan terus berlanjut hingga ke kehidupan yang abadi (akhirat) (Fauzi, Harahap & Nasution 2024).
Konsep keadilan dalam Alquran dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai  bentuk  dan  perubahannya.  Muḥammad  Fu’ād  ‘Abd  al-Bāqī  dalam  kitab al- Mu’jam al-Mufahras li al-Fāẓ Alquran al-Karīm mengemukakan bahwa lafaz adil dalam Alquran  disebutkan  sebanyak  28  kali  yang  terdapat  pada  28  ayat  dalam  11  surah  (Al- Bāqī, 1997). Lafaz al-‘Adl adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, al- Baiḍāwī  menyatakan  bahwa al-‘Adl bermakna  berada  dipertengahan (al-Qisṭ) dan mempersamakan,  memberi  pembagian  yang  sama  (Al-Asfahānī,  1961).  Sayyid  Quṭb mengatakan  bahwa  dasar  persamaan  itu  adalah  sifat  kemanusiaan  yang  dimiliki  setiap orang (Quṭhb, 2016). Lafaz al-Qisṭ dalam Alquran disebutkan 25 kali dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan yang adil. Keadilan yang tercakup pada lafaz  ini  meliputi  pemenuhan  kebutuhan  dan  hak-hak  perorangan  atau  pembagian, sehingga  penggunaan  lafaz al-Qisṭ pada  ayat  3  surah  al-Nisā  adalah  pemenuhan kebutuhan  hak  pemeliharaan  anak  perempuan  yatim  oleh  walinya  dan  para  istri  yang dinikahi  (Ṭabaṭaba’ī,  1977).  Al-Marāgī  memaknai  adil  dengan  menyampaikan  hak kepada pemiliknya secara efektif (Al-Marāgī, 1997).
Menurut  Wahbah  al-Zuḥailī,  syariat  memperbolehkan  seorang  suami  untuk melakukan  poligami,  dengan  syarat  tidak  melebihi  empat  orang  istri.  Al-Zuḥailī menggunakan surah al-Nisā’ ayat 3 sebagai dalil bahwa diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri (Al-Zuḥailī, 2008). Al-Zuḥailī juga mengemukakan bahwa diperbolehkannya  poligami  dikarenakan  adanya  kondisi-kondisi  pengecualian,  di antaranya adalah:
a. Istri  mengalami  kemandulan.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  poligami  atau  menceraikan adalah solusi. Tetapi dilihat dari maslahahnya, maka lebih dianjurkan untuk menikah dengan syarat tetap menjaga kehormatan dan memenuhi hak-haknya secara penuh.
b. Banyaknya  jumlah  wanita.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  yang  lebih  utama  adalah menerapkan  sistem  poligami  demi  menciptakan  keutamaan  wanita  dalam  menjaga syahwat  dan  akal  sehatnya.  Menjaganya  dari  perbuatan  zina  dan  membersihkan masyarakat  dari  dampak-dampak  perzinahan  dan  apa  yang  ditimbulkan  berupa tersebarnya berbagai penyakit, banyaknya gelandangan dan anak tanpa orang tua.
c. Kondisi fungsi seksual (Al-Zuḥailī, 2009).
Adapun  sikap  sebagian  muslim  yang  menyalahgunakan  diperbolehkannya poligami  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan  kondisi  di  atas,  maka  semua  itu  adalah perbuatan perseorangan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkritik ajaran-ajaran dasar  Islam  (Al-Zuḥailī,  2009).  Dengan  demikian,  menurut  al-Zuḥailī  faktor diperbolehkannya poligami adalah harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu sebagaimana tiga syarat yang disebutkan di atas. Penegakan keadilan juga ditekankan oleh al-Zuḥailī dalam praktik poligami. Menurut al-Zuḥailī, keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Keadilan dalam poligami  menurut  al-Zuḥailī  menyangkut  banyak aspek,  karena  ayat  3 surah al-Nisā’, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Qs. Al-Nisā’ ayat 2 yang berbunyi:
ْمَا ىٰٰٓلِا ْمُهَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَّ َو  ِِۖبِ ياطلاِب  َثْيِبَخْلا اوُلادَبَتَت  َلَّ َو ْمُهَلا َوْمَا ٰٓى ٰمٰتَيْلا اوُتٰا َو انِا  ْْۗمُكِلا َو ُه
.ا  رْيِبَك ا ب ْوُح َناَك
Terjemahannya:
Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu  menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu  makan harta mereka  bersama  hartamu.  Sesungguhnya  (tindakan  menukar  dan  memakan)  itu adalah dosa yang besar.
Ayat  2  Qs.  Al-Nisā’  ini  mengingatkan  kepada  para  wali  yang  mengelola  harta anak  yatim,  keadilan  poligami  yang  menyangkut  keadilan  terhadap  anak  yatim. Penyempitan  makna  keadilan  yang  hanya  dipahami  sebagai  keadilan  dalam memperlakukan  istri-istri  menjadi  persoalan  yang  dijawab  oleh  al-Zuḥailī  yang menyatakan  bahwa  keadilan  poligami  juga  menyangkut  keadilan  terhadap  anak  yatim. Pemikiran  ini  dihasilkan  dari  metode  tafsir mauḍū’ī yang  digunakan  al-Zuḥailī  dalam menafsirkan  ayat-ayat  Alquran,  yang  di  antara  tahap-tahapnya  adalah  melakukan munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat asbāb al-Nuzūl surah al-Nisā’ ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang uhud. Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, keadilan  dalam  poligami  menurut  pemikiran  al-Zuḥailī  adalah  keadilan  dalam  bidang material bukan immaterial. Al-Zuḥailī dalam mengemukakan pendapatnya berdalil pada surah al-Nisā’ ayat 129 sebagaimana yang disebutkan di atas. Keadilan yang dimaksud dalam surah al-Nisā’ ayat 129 adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang) (Al-Zuḥailī, 2009). Karena dalam ayat tersebut dikaitkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut al-Zuḥailī memahami keadilan  poligami  hanya  dalam  bidang  material  saja,  bukan  termasuk  dalam  bidang immaterial (cinta dan kasih sayang) (Al-Zuḥailī, 2009).
Meskipun  ayat  ini  menegaskan  bahwa  keadilan  mutlaq  mustahil  dapat diwujudkan, akan tetapi hal ini bukan menjadi alasan untuk melarang poligami. Dengan demikian,  tidaklah  tepat  menjadikan  ayat  ini  sebagai  dalil  untuk  menutup  rapat  pintu poligami  atau  melarang  poligami.  Karena  tidak  mungkin  dapat  diwujudkan  dalam berpoligami adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasar perasaan, sedang suka yang berdasar dengan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan dan memandang semua aspek yang ada pada istri (Al-Zuḥailī, 2009). Lebih lanjut, al-Zuḥailī menegaskan bahwa keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh suami, yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi  materi yakni  berupa nafkah, dan perlakuan  yang baik. Di sisi  lain, seorang suami wajib berlaku adil kepada para istrinya baik dalam hal urusan pangan, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat material tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah (Al-Zuḥailī, 2009).
Dengan demikian, dalam pandangan al-Zuḥailī syarat tentang keharusan berlaku adil dalam berpoligami adalah adil yang bersifat material bukan immaterial. Adil material maksudnya  adalah  adil  dalam  menggilir  dan  sama  dalam  memberikan  nafkah  hidup seperti  makanan,  minuman,  pakaian  dan  tempat  tinggal.  Adapun  adil  yang  bersifat immaterial  adalah  yang  berkaitan  dengan  urusan  hati,  maka  adil  dalam  hal  ini  sudah berada  dalam  luar  batas  kemampuan  manusia.  Sehingga,  ketika  merasa  takut  tidak mampu  berlaku  adil  yakni  dalam  hal  material  maka  haram  hukumnya  berpoligami menurut pandangan al-Zuḥailī. Penafsiran adil dalam praktik poligami menurut al-Zuḥailī di atas sesuai dengan jumhur ulama. Para ulama tafsir maupun ulama fikih sepakat bahwa konsep keadilan dalam praktik poligami yang dikehendaki oleh syara’ adalah keadilan yang  berkenaan  dengan  hal  fisik,  materi,  atau  hal-hal  yang  bisa  diukur  dengan kemampuan manusia. Sedangkan adil dalam kaitannya dengan cinta atau keadilan dari segi kecenderungan hati, maka sesuai dengan isyarat Qs. al-Nisā’ ayat 129 adalah di luar kemampuan manusia.
Rasulullah Saw sendiri pernah membagi giliran malam kepada istri-istrinya secara adil  lalu  mengadu  kepada  Allah  Swt  mengenai  ketidakmampuan  Rasulullah  dalam membagi  cintanya  kepada  istri-istri  yang  lain  sebagaimana  doa  beliau  yang  termaktub dalam hadis riwayat Abū Dāwud yang artinya ‘Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang
berada  dalam  kemampuanku,  maka  janganlah  tuntut  aku  menyangkut  (keadilan  cinta) yang berada di  luar kemampuanku’  (Al-Sijistānī  1993). Maka dari itu, keadilan dalam berpoligami  merupakan  satu  kewajiban  yang  harus  mendapatkan  perhatian  khusus, karena kata adil sangat mudah diucapkan akan tetapi sulit dilaksanakan. Pembatasan serta syarat  adil  yang  berat  adalah  langkah  Islam  dalam  menjunjung  serta  mengentaskan perempuan dari ketidakadilan, yang dalam fakta sejarahnya hanya sebagai derivasi dari kaum laki-laki dan dalam kenyataannya, perempuan dan anak-anak yang menjadi pihak korban  menerima  konsekuensi-konsekuensi  ketidakadilan  dari  praktek  poligami.  Oleh karena itu, sungguh tidak mudah bagi laki-laki yang berniat poligami, sementara dalam praktek monogami saja tidak mampu menegakkan sikap adil.

## Kesimpulan
Dari  data  yang  berhasil  dikumpulkan,  poligami  dapat  dimaksudkan  sebagai menikahi  perempuan  lebih  dari  seorang  dalam  satu  masa.  Dalam  Alquran,  poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya menjadi empat orang istri dengan catatan seorang suami harus dapat berlaku adil. Adapun dalam Alquran, lafaz adil disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. Selanjutnya, konsep keadilan dalam praktik poligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuḥailī adalah keadilan dalam bidang material bukan immaterial. Adil material maksudnya adalah adil dalam menggilir dan sama dalam memberikan nafkah hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat material tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah. Adapun adil yang  bersifat  immaterial  adalah  yang  berkaitan  dengan  urusan  hati,  keadilan  ini  yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut al-Zuḥailī memahami keadilan  poligami  hanya  dalam  bidang  material  saja,  bukan  termasuk  dalam  bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).

## Daftar Pustaka
Al-Asfahānī, Abū Qāsim Abū al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ragīb. (1961). Al-Mufradāt Fī Garīb Alquran . Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī. Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abd. (1997). Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fāẓ Alquran Al- Karīm . Beirūt: Dār al-Fikr.
Al-Biqā’ī,  Burhānuddīn  Abū  Ḥasan  Ibrāhīm  bin  ‘Umar.  (1993). Nazm  Al-Durār  Fī Tanasubi Al-Ayat Wa Al-Suwār . Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. Al-Marāgī, Muṣṭafā. (1997). Tafsīr Al-Marāgī . Kairo: Dār al-Fikr.
Al-Naisābūrī, Abū Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī. (2005). Asbāb Al-Nuzūl . Beirūt: Dār al-Fikr.
Siregar,  I.,  &  Harahap,  A.  P.  (2024).  The  Relevance  Of  Hadith  And  Reason  In Demonstrating The Status of Hadith. Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis , 7 (1), 16-33. Al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. (1997). Tafsir Al-Sya’rāwī . Kairo: Matabi’ Akhbār al-Yaum.
Al-Syāfi’ī, Muḥammad bin Idrīs. (1999). Al-Umm . Beirūt: Dār al-Fikr.
Al-Syaukānī,  Muḥammad  bin  ‘Alī  bin  Muḥammad  ‘Abdullāh.  (2003). Fatḥ  Al-Qadīr . Kairo: Dār al-Ḥadīṡ.
Al-Zamakhsyarī, Maḥmūd bin ‘Umar Aḥmad. (1987). Tafsīr Al-Kasyāf . Beirūt: Dār al- Kutub al-‘Arābī.
Al-Zuḥailī, Wahbah. (2008). Al-Fiqh Asy-Syāfi’ī Al-Muyassar . Jakarta: Al-Mahira. Al-Zuḥailī,  Wahbah.  (2009). Tafsīr  Al-Munīr  Fī  Al-‘Aqīdah  Wa  Al-Syarī’Ah  Wa  Al- Manhaj . Damaskus: Dār al-Fikr.
Almubarok,  F.  (2018).  Keadilan  Dalam  Perspektif  Islam. Istighna:  Jurnal  Pendidikan dan Pemikiran Islam , 1 (2), 115-143.
Ariyadi,  A.  (2017).  Metodologi  Istinbath  Hukum  Prof.  Dr.  Wahbah  az  Zuhaili: Methodology  of  the  Istinbath  of  Law  Prof.  Dr.  Wahbah  az  Zuhaili. Jurnal Hadratul Madaniyah , 4 (1), 32-39.
Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan  Hukum  Positif. Jurnal  Darussalam:  Pemikiran  Hukum  Tata  Negara  dan Perbandingan Mazhab , 3 (1), 50-78.
Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 5 (2).
Baihaki, B. (2017). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya  Tentang  Pernikahan  Beda  Agama. Analisis:  Jurnal  Studi Keislaman , 16 (1), 125-152.
Baihaqi,  Y.,  &  Sitibadiah,  S.  (2022).  Toleransi  Dalam  Pemberdayaan  Hak  Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur’an: Tolerance in Empowering Women's Rights from The Perspective of Al-Qur'an Interpretation. Jurnal Bimas Islam , 15 (1), 154-177.
Darmawijaya,  E.  D.  E.,  &  Sani,  M.  N.  A.  (2017).  Legalitas  Poligami  dalam  Enakmen Hukum  Keluarga  Islam  Tahun  2004  Negeri  Perak  (Studi  Kasus  atas Ketidakpatuhan  Masyarakat  Taiping). Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Hukum Islam , 1 (2), 491-509.
Fahimah,  I.  (2018).  Poligami  Dalam  Perspektif  Ushul  Al-Fiqh. Jurnal  Ilmiah  Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan , 4 (2), 99-110.
Fauza, N. (2012). Hikmah Al-Tasyri’dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam). Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 1 (1).
Farichah,  A.  F.  A.  (2024).  Pemimpin  Yang  Adil  Dalam  Al-Qur’ān  (Studi  Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsīr Ibnu Kaṡīr dan Tafsīr Sayyid Quṭhb). Kamaya: Jurnal Ilmu Agama , 7 (1).
Firmansyah, F. (2019). Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab .
Ghofur, Saiful Amin. 2008. Profil Para Mufasir Al-Qur’an . Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
Gunawan,  E.,  &  Hasan,  F.  (2017).  Divorce  Lawsuit  Due  to  Polygamy  in  the  Manado Religious Court. Al-Mizan (e-Journal) , 13 (2), 272-293.
Hariyanto,  H.  (2016).  Dehumanisasi  Terhadap  Perempuan  Dalam  Praksis  Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas. Palastren: Jurnal Studi Gender , 8 (1), 79-102.
Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Jurnal Tana Mana , 1 (2), 102-110.
Ilham, I., Ahmed, R., & Musliadi, M. (2020). Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 81-101.
Irawan,  A.  (2019).  Poligami  Dari  Perspektif  Kepastian  Hukum  Dan  Keadilan. Jurnal Pendidikan IPS , 9 (1), 1-7.
Islamiyah,  I.  (2022).  Metode  dan  Corak  Kitab  Tafsir  Al-Tafsir  Al-Munir. Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman , 5 (2), 25-41. Al  Haq,  M.  (2023).  Poligami  dalam  Perspektif  Al-Qur’an. Journal  Garasi  Buku  and Obrolan Keilmuan , 1 (2), 104-120.
Karimullah,  S.  S.  (2021).  Poligami  Perspektif  Fikih  Dan  Hukum  Keluarga  Negara Muslim. Maddika: Journal of Islamic Family Law , 2 (1), 7-20.
Khoiriah,  R.  L.  (2018).  Poligami  Nabi  Muhammad  Menjadi  Alasan  Legitimasi  Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. Jurnal Living Hadis , 3 (1), 1-21.
Lahaling, H. (2021). Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  terhadap  Pelaksanaan  Poligami. Al-Mizan  (e-Journal) , 17 (2),  267- 288.
Machali,  I.  (2015).  Poligami  Dalam  Perdebatan  Teks  Dan  Konteks:  Melacak  Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci. Palastren: Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: M elacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci , 8 (1), 35-56.
Mahfudz, M. (2010). Kontruksi Tafsir Abad 14 H./20 M. Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fikr. Makassar, UIN Alaudin Makassar , 14 (1). Muslimah, A., &  Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak  Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 17-30.
Nurdin, N. (2017). Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat. Media  Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata  Sosial , 13 (1), 121- 130.
Nurpaiz, R. F., Abdillah, S., Dahwadin, D., Meinanti, D. R., Syahrial, S., & Marlina, A. (2020). Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam , 3 (1), 1-17.
Putra, A. L. N. (2022). Kebahagiaan Dalam Pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Relevansinya Terhadap Masyarkat Modern. Jurnal Peradaban , 2 (2). Quṭhb, Sayyid. (2016). Tafsīr Fī Ẓilāl Al-Qur’ān . Jakarta: Robbani Press.
Rahmi, N., Syafruddin, S., Efrinaldi, E., & Saputra, E. (2022). Dayn Dalam Perspektif Al-Qur’an:  Analisis  Terhadap  Kitab  Tafsir  Al-Munir  Karya  Wahbah  Zuhaili. Hikmah , 19 (2), 250-270.
Ridha, M. Rasyid. (2008). Tafsīr Al-Manār . Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Rohmah,  E.  I.  (2022).  Problematika  Poligami  Dalam  Lintas  Sejarah  Dan  Agama. Al- Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 25 (1), 83-97. Rosi, F. F., & Maulana, D. S. (2023). Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa’Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh. Jurnal Ilmiah  AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner , 8 (1),
42-64. Sābiq, Sayyid. (1984). Fikih Sunnah . Edited By M. N. Husain. Bandung: LP. Ma’arif.
Said,  A.  (2017).  Perkawinan  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Maleo  Law Journal , 1 (2), 298-â.
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam  dan  Hukum  Adat. Yudisia:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam , 7 (2), 412-434.
Santoso, D. (2021). Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam  Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah. Al-Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan , 3 (2), 1-28.
Shiddiq,  M.  J.  (2023).  Sejarah  Tradisi  Budaya  Poligami  di  Dunia  Arab  Pra  Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail). Titian: Jurnal Ilmu Humaniora , 7 (1), 1- 10.
Farichah,  A.  F.  A.  (2024).  Sejarah  Kehidupan  Nabī  Dalam  Musnad  Aḥmad  Kajian Analitik  Ayat  Al-Qur’ān  Tentang  Sīrah  Nabawiyyah. Kamaya:  Jurnal  Ilmu Agama , 7 (1). Syaltūt, Maḥmūd. (2001). Al-Islām: ‘Aqīdah Wa Syarī’Ah . Kairo: Dār al-Syurūq.
Syuib,  M.  S.  M.,  &  Afdillah,  A.  (2019).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Izin  Poligami Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. El-Usrah:  Jurnal Hukum Keluarga , 2 (1), 41-59. Ṭabaṭaba’ī,  Muḥammad  Ḥusain.  (1977). Tafsīr  Al-Mīzān .  Iran:  Dār  al-Kutub  al- Islāmiyah.
Usmam, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1 (1), 275-288.
Winarto, W. (2017). Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Quran. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 3 (01), 1-14.