## KONFLIK AGRARIA PENGUASAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
ZULKIFLI TAIB 1 , FIKARWIN ZUSKA 2
1,2 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Sumatera Utara Email: zulkiflitaib55@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik  agraria  tanah  ulayat  sering  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  terutama  pada masalah pengelolaan sumber daya alam  dengan asumsi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga terjadi di kawasan Perbatasan bagian timur Indonesia yaitu Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Berbagai macam pendekatan untuk mencari solusi penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tetapi gejolak konflik selalu saja terjadi. Kekuasaan organisasi tertinggi ada pada negara yang diharapkan dapat memfalisitasi penyelesaian  sengketa berada  pada  posisi  delimatis  disatu  sisi  pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan ekonomi  melalui investasi dan penanaman modal disisi lain masyarakat mengklaim tanah yang suda ditempati sejak turun-temurun adalah tanah mereka. Diperlukan suatu  model  pembangunan  yang  berkelanjutan  yaitu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi tetapi  tidak  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  pada  tataran  sosial  ekonomi  untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan model tersebut kita akan mencapai pembangunan yang berwawasan  lingkungan  yaitu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mewariskan sumberdaya alam kepada generasi yang akan dating.
Kata Kunci: Konflik, Agraria, Penguasaan, Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Tanah pada dataran wilayah Indonesia  menjadi  tempat  untuk  sumber penghidupan bagi masyarakat dan pendapatan bagi yang berpenghasilan dari bidang  pertanian.  Dari  aspek  politik  tanah merupakan  tempat,  batas,  dan  letak wilayah  yurisdiksi  penduduk  indonesia. Dari aspek sosial  tanah merupakan ruang berlangsunya hubungan baik antara sesama  penduduk  di  indonesia.  Konflik secara umum didefenisikan sebagai suatu proses  sosial,  dimana  dua  orang  atau kelompok  berusaha  menyingkirkan  pihak lain  dengan  jalan  menghancurkanya  atau membuatnya tidak berdaya (Hondropuspito 1992)
Secara  hukum  hubungan  manusia
(subjek)  Indonesia  dengan  tanah  (objek) telah  tersurat  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (selanjutnya disingkat  UUPA),  meberikan  penegasan pengaturan terkait permukaan bumi dalam pengertian  yuridis  yang  disebut  hak-hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atas tanah  meliputi  hubungan  antara  individu (perseorangan),  badan  hukum  ataupun masyarakat  sebagai  suatu  kolektifitas dengan tanah yang dihaki yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban.  Bentuk  penguasaan  tanah dapat  berlangsung  secara  terus  menerus dan  dapat  pula  bersifat  sementara.  Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum konkrit memberikan serangkaian wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan
bagi pemegang hak atas permukaan bumi yang  berdimensi  dua  untuk  berbuat “sesuatu”  mengenai  tanah  yang  dihaki. Istilah  “sesuatu”  yang  boleh,  wajib  atau dilarang  untuk  diperbuat  yang  merupakan isi  hak  penguasaan  itulah  yang  menjadi kriteria  atau  tolak  ukur  pembeda  diantara hak-hak  penguasaan  atas  tanah  yang diatur dalam hukum tanah. Ronal Mawuntu meyebutkan satu hal yang sampai saat ini masih diperdebatkan dan belum mendapatkan  penafsiran  yang  sama  yaitu makna “hak penguasaan negara”.
Berdasarkan aspek agraria, kebijakan pemerintah dibidang pertanahan sangat dipengaruhi dan diintervensi perusahan-perusahan  multinasional.  Cara pandang  rezim  kapitalisme  yang  melihat tanah sebagai barang komuditas, sehingga tanah  dilepaskan  dari  ikatan-ikatan  sosial yang  melekat  yang  dapat  mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat  baik  cepat  atau  lambat pada  giliranya  akan  menimbulkan  gejolak perlawanan.  Dimensi  konflik  pertanaham antara  pemegang  hak  atas  tanah  yang berhadapan  dengan pemerintah dan penguasa cenderung mengalami perubahan sebagi akibat konfigurasi tanah yang  selalu  berubah,  berdampak  pada timbulnya  banyak  benturan  kepentingan yang  terus  berkembang  dengan  beragam modus  dan  pola,  sehingga  diperlukan metode pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadailan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  sengketa  ini  dengan  bebagai modus  bahkan  sampai  menimbulkan korban.
Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi maluku Utara,  tipologi  konflik  pertanahan  yang muncul terkait pemerintah dan Aparat TNI- AU vs masyarakat pemegang hak. Berawal dari  tahun  1980  dimana  status  provinsi maluku  utara  belum  terpisahkan  dari provinsi  maluku  kala  itu  TNI-AU  yang bertugas dimorotai memberi patok pembatas  sejumlah  lahan  kepemilikan warga  masyarakat  adat  morotai  dengan luas  lahan  tanah  1.125  hektar.  Merasa tanahnya diambil oleh aparat TNI-AU pada tanggal 12 Januari 2012, warga masyarakat dan elemen ormas melakukan aksi  protes  dan  mencabut  patok-patok
yang  ada.  Aksi  protes  warga  masyarakat masih  terjadi  hingga  sekarang,  selain tuntutan tersebut masyarakat juga meminta kejelasan  tentang  panita  khusus  tapal batas  yang  dibentuk  oleh  DPRD  dan Pemerintah Daerah pada tahun 2010.
Masyarakat merasa kecewa dengan rentang waktu 3 tahun belalu tidak ada  kejelasan  dari  panitia  khusus  tapal batas.  Masyarakat  juga  menuntut  ke pemerintah  agar  menyelesaikan  konflik tanah mereka dan menginventarisir lahan- lahan  milik  warga  yang  disengketakan. Dengan adanya desakan warga masyarakat  untuk  penyelesaian  tanah sengketa  Pada  tanggal  31  agustus  2013 pemkab  pulau  morotai  mempertemukan antara  TNI-AU  dengan  masyarakat  tetapi kedua tim saling mempertahankan hak dan pendapat  mereka  sehingga  pemerintah Kabupaten  Pulau  Morotai  mengambil keputusan dengan membentuk tim khusus tapal  batas  untuk  mengkaji  dan  mencari data  atas  hak  tanah  yang  disengketakan antara masyarakat dengan TNI-AU ini agar mendapat penyelesaianya.
Persoalan  yang  terjadi  antara konflik agraria penguasaan tanah ulayat di kabupaten  pulau  morotai  sebagai  daerah perbatasan  3T  harus  diseriusi  baik  oleh pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.  Sesuai  dengan  latar  belakang  ini penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul;  Konflik  Agraria Penguasaan  Tanah  Ulayat  Masyarakat Perbatasan  3T  Kabupaten  Pulau  Morotai Provinsi  Maluku  Utara.  Dengan  pokok permasalahan  (1)  Bagaimana  kebijakan pemerintah daerah meyelesaikan sengketa tanah  ulayat.  (2)  sejauh  mana  win-wins solition antara pihak yang bersengketa.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan pendekatan  metode  penelitian  normatif. Dengan  menggunakan  studi  dokumen yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer didapat pada informasi dari berbagai bacaan konvensional maupun berita-berita dari  media  dan  informasi  yang  diakses lewat  jaringan  internet  serta  data  BPS Kabupaten  Pulau  Morotai.  Sedangkan
bahan sekunder yang diambil pada hukum empiris (yuridis empiris) yaitu regulasi yang suda  dibakukan  berupa  Undang-Undang
Dasar  1945  dan  Peraturan  Mentri  Negara Agraria.
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHSAN
Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten baru, sebagai hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara yang
diresmikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Indonesia Mardiyanto. dengan luas wilayah total  4.301,53km 2 ,  yang  meliputi  wilayah laut 1.970,93km 2 , wilayah daratan 2.330,60km 2 .  Secara  geografis  wilayah Kabupaten  Pulau  Morotai  berada  pada posisi  kordinat  2 0 00  sampai  2 0 40  LU  dan 28 0 15  sampai  28 0 40  BT.  Batas-  batas wilayah  Kabupaten  Pulau  Morotai  adalah, Sebelah Utara berbatasan dengan
Samudera Pasifik, Sebelah Selatan
berbatasan  dengan  Selat  Morotai,  Sebela Timur berbatasan dengan Laut Halmahera,
Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Laut Sulawesi. Kabupaten Pulau Morotai dengan ibu Kota Daruba, yang dimekarkan pada tahun 2009 memiliki 5 kecamatan dan 88  Desa.  Berdasarkan  data  tahun  2017 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai sebayak  72.051  jiwa  yang  terdiri  dari 21.403 KK dan rasio kepadatan penduduk/km2  untuk  kecamatan  morotai selatan  0.50.  Kecamatan  Morotai  Selatan Barat  berkisar  0,18.  Kecamatan  Morotai Timur  berkisar  0,23,  Kecamatan  Morotai Utara  berkisar  0,22.  Kecamatan  Morotai jaya berkisar 0,17.Selain itu letak Kabupaten Pulau Morotai sangat strategis karena  berada  di  titik  silang  lalu-lintas transportasi antar benua dikawasan pasifik
yang menjadi pintu masuk menuju kawasan  perdagangan  pasifik  dengan memiliki bandara dengan 7 (tujuh) runway dan pelabuhan peninggalan perang dunia II
yang  dapat  direnovasi  dan  ditingkatkan fungsinya  menjadi  Hub-port  internasional. Proporsi  jumlah  penduduk  miskin  yang tersebar  di  Kabupaten  Pulau  Morotai sebanyak 45.446 jiwa. Sehubungan permasalahan dengan pemasangan patok oleh AURI pada lahan masyarakat dengan asusumsi bahwa batas landasan penerbangan  diareal  bandara  sesuai dengan  areal  landasan  pacu  pesawat. Pada tahun 1942 jepang menduduki pulau morotai  dan  membuat  lapangan  terbang tersebut,  dan  pada  tahun  1950  AURI masuk kemorotai dan langsung mengelolah lapangan terbang dan asrama. Setiap pergantian Komendan Lanud AURI selalu ada perubahan kebijakan tetapi tidak berpihak  kepada  tuntutan  masyarakat. Pada  tahun  2010,  pemerintah  kabupaten pulau morotai yang dipimpin oleh Pj. Bupati H.Sukemi  Sahab  mengeluarkan  surat keputusan  No  1593/101/PM/2010  tentang pembentukan  tim  peyelesaian  tapal  batas lahan Masyarakat dengan lahan AURI tim penyelesaian  ini  diberi  tugas  untuk  (1) mendata aspirasi masyarakat yang berkaitan  dengan  masalah  kepemilikan batas  lahan  sengketa.  (2)  memverifikasi data  kemudian  melakukan  pengkajian secara  komprehensif  melibatkan  pihak-
pihak  yang  berkompeten.  (3)  melakukan koordinasi  guna  mencari  solusinya.  (4) meneruskan  hasil  negoiasi  dengan  pihak yang  bersengketa  kepada  bupati.  (5) membuat rekomendasi penyelesaian yang dimaksud.  Peran  Pemkab  Pulau  Morotai dalam  konsiliasi  yang  dilakukan  dengan mempertemukan  kedua  pihak  antara masyarakat  dengan  TNI-AU.  Pertemuan tersebut  memberikan  peluang  kepada kedua  pihak  untuk  berdiskusi  secara terbuka atau berdialog tentang kepentingan masing-masing yang berkaitan dengan konflik. Sejak tahun 2010 sampai  2013  telah  terjadi  beberapa  kali pemerintah Kabupaten PulauMorotai telah memberikan fasilitas pertemuan baik waktu dan  tempat  pertemuan  maupun  peran selanjutnya  sebagai  mediator  para  pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah  atau  perundingan  guna mendapatkan penyelesaian konflik.
Peran pemerintah sebagai fasilitator  dalam  mempertemukan  para pihak  untuk  berdiskusi  atau  berdialog secara terbuka tidak dapat menyelesaikan konflik  karena  para  pihak  yang  berkonflik tetap mempertahankan kepentingan masing-masing.  Di  satu  pihak,  TNI-
AUberpedoman pada regulasi atau aturan hukum  bahwa  penguasaan  tanah  yang dilakukan TNI-AU adalah untuk mengamankan  aset  negara.  Di  lain  pihak, masyarakat merasa bahwa tanah tersebut merupakan  tanah  warisan  nenek  moyang atau leluhur yang mereka miliki dan kuasai secara  turun  temurun  dan  dibuktikan dengan  ada  perkebunan  kelapa  dan mangga  yang  sudah  berumur  hampir seratus  tahun.  Perbedaan  sudut  pandang ini  mengakibatkan  masing-masing  pihak bertahan  pada  kepentingannya,  sehingga tidakada titik temu. Masyarakat menginginkan  agar  tanah  tersebut  dapat dikembalikan  hak  penguasaannya kepada mereka.  Selama  ini,  tanah  tersebut merupakan  sumber  penghidupan  atau sumber  ekonomi  masyarakat,  sementara TNI-AU  juga  mempertahankan  karena telah  memperoleh  legitimasi  hukum  dari negara untuk mengamankan aset tersebut.
Berpijak dari proses yang penyelesaian  konflik  pertanahan,  menurut penulis  terdapat  2  (dua)  faktor  yang  perlu diperhatikan  untuk  men-jamin  penerapan
paradigma win-win solution dalam penyelesaian  sengketa.  Pertama,  kedu- dukan partisipasi para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan  Pihak  Aparat  TNI-AU  dengan masyarakat haruslah berada dalam keadaan  setara,  tidak  di-benarkah  salah satu  pihak  berada  dalam  kedudukan subordinasi disebabkan karena rendahnya pengetahuan,  kemiskinan,  atau  ketiadaan bukti  formil  penguasaan.  Hal  ini  akan melemahkan kedudukannya dalam mendeskripsikan  hubungannya  dengan tanah  serta  keinginan  pemegang  hak sebagai kompensasi atas dampak putusnya hubungan dengan tanah. Demikian  halnya  pihak  AURI  tidak  dapat diposisikan  sebagai  pihak  superior  hanya karena mendapatkan
dukungan Pemerintah atas nama kebijakan pembangunan  melalui  investasi.  Kedua, peran mediator. Mediator merupakan aktor kunci keberhasil-an proses mediasi sebagai cara penyelesaian konflik. Mediasi menurut Stephen Covey bukan-lah semata-mata  tehnik  kepribadian,  akan  te- tapi lebih pada paradigma yang komprehensif  tentang  interaksi  manusia. Hal ini hanya dapat diperoleh ketika orang bisa  bersikap  dewasa,  berintegritas  dan bermentalitas abudance.
A.  Pengakuan  Hak  Ulayat  Masyarakat
Hukum Adat Melalui Pentapan

## Pemerintah
Secara yuridis ketika ditelah secara mendalam  bahwa  ada  berbagai  peraturan perundang-undangan yang telah mengatur keberadaan hak ulayat masyarakat. Peraturan  perundang-undangan  tersebut diantaranya:
1.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. UUPA  secara  tegas menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum formal. Lahirnya UUPA ini adalah sebuah kegelisahan negara Indonesia untuk keluar dari konsep hukum Kolonial Belanda yang menyebabkan  terjadi  dualisme  hukum dalam  pengaturan  hukum  tanah  nasional, yaitu  adanya  tanah-tanah  yang  tunduk pada  hukum  Barat  dan  terdapat  tanah-
tanah yang tunduk pada hukum adat.Oleh sebab  itu  UUPA  hadir  sebagai  penerobos untuk menghapus dualisme hukum tersebut, sekaligus UUPA memegang kuat konsep  bahwa  pemilik  hak  ulayat  adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihatdalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan “Dengan
mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan  2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa  sehingga  sesuai  dengan kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa sertatidak  boleh  bertentangan  dengan Undang-undang  dan  peraturan-peraturan lain yang l ebih tinggi”

## 2.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Keberadaan  masyarakat  hukum adat  termuat  dalam  Pasal  67  ayat  (1) Undang-Undang  Kehutanan  menegaskan bahwa  keberadaan  masyarakat  hukum adat  menurut  kenyataannya  memenuhi unsur:  a)  masyarakatnya  masih  dalam bentuk  paguyuban;  b)  ada  kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasaanadatnya; c) ada wilayah
hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat
hukum yang khususnyaperadilan  adat  yang  masih ditaati;  e)  mengadakan  pemungutan  hasil hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari- hari.  Selanjutnya  dalam  Pasal  67  ayat  (2) menetapkan standar normatif untuk mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum adat, yakni melalui penetapanyang termuat dalam peraturan daerah. Dalam kenyataannya  pelaksanaan  penetapan masyarakat  hukum  adat  (termasuk  hak ulayat) mengalami persoalan yang sangkat kompleks.  Hal  tersebut  akan  memakan waktu  yang  lama  dan  melalui  mekanisme yang  rumit  serta  akan  terjadi  konflik kepentingan  yang  tidak  dipungkiri  akan berpengaruh  pada  kepentingan  elit  politik baik pusat maupun daerah, yang berakibat pada terabaikannya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.
3.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
Pengaturan terkait keberadaan masyarakat  hukumadat  beserta  hak- haknya dalam UUPLH menegaskan bahwa masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok masyarakat  yang  secara  turun  temurun bermukim  diwilayah  geografis  tertentu karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat denganlingkungan  hidup,  serta  adanya sistem  nilai  yang  menentukan  pranata ekonomi,  politik,  sosial,  dan  hukum. UUPLH  memberikan  kewenangan kepada pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah untuk  menetapkan  kebijakan  mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak  masyarakat  hukum  adat  yang  terkait dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, serta menetapkan kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan keberadaan  masyarakat  hukum  adat, kearifan  lokal,dan  hak  masyarakat  hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
4.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang Desa tidak secara tegas menyatakan keberadaan hak ulayat, akan tetapi dapat dilihat bahwa hanya pada penegasan  mengenai  keberadaan  desa adat  beserta  hak  dan  asal-usul  tersebut. Berdasrkan uraian tersebut, maka pengakuan  hakulayat  masyarakat  hukum adat  dengan  sendirinya  dapat  dikatakan bahwa  diwajibkan  melalui  penetapan pemerintah.  Namun  perlu  untuk  dikajih kembali  bahwa  terkait  hak  ulayat,  UUPA secara  tegas  berpangkalpada  ketentuan Pasal  3  dan  Pasal  5  yang  menegaskan bahwa hukum agararia mengakui keberadaan  hakulayat  masyarakat  hukum adat. Penegasan kembalibahwa
masyarakat hukum adat sebagai kesatuandengan  tanah  yang  didudukinya memiliki  hubungan  yang  sangat  erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan  yang  bersifat  religius  magis. Hubunganyang  bersifat  religus  magis  ini menyebabkan  masyarak  hukum  adat memperoleh  hak  untuk  menguasai  tanah
tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut  hasil  dari  tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap  binatang-binatang  yang  hidup disitu.  Hak  masyarakat  hukum  adat  atas tanah  itu  disebut  hak  pertuanan  atau  hak ulayat, dan dalam literatur hakini oleh Van Vollenhoven disebut beschikking srecht(Bushar Muhammad, 1981) 5.  Peraturan  Menteri  (Permen)  Negara Agraria/Kepala BPN
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Permen  yang  dijanjikan  Menteri  Agraria untuk  mengakui  keberadan  tanah  ulayat dalam  saresehan  Kongres  Masyarakat Adat  Nusantara  ini  diterbitkan  tanggal  24 Juni1999,  mendefinisikan  Hak  Ulayat dalam  Pasal  1  ayat  (1):  Hak  ulayat  dan yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum adat,  (untuk  selanjutnya  disebut  hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum  adat  dipunyai  oleh  masyarakat hukum  adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu yangmerupakan  lingkungan  hidup  para warganya  untuk  mengambil  manfaat  dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidupdan  kehidupannya,  yang  timbul  dari hubungan  secara  lahiriah  dan  batiniah turun-temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan wilayah yang bersangkutan.
Perlu  ditegaskan  di  sini  bahwa UUPA  berpangkal  pada  pendirian,  bahwa untuk mencapai apa yangditentukan dalam pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar tidak  perlu  dan  tidaklah  pula  pada tempatnya,bahwa bangsa Indonesia ataupun  Negara  bertindaksebagai  pemilik tanah.  Adalah  lebih  tepat  jika  Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat  (bangsa)  bertindak  selaku  Badan Penguasa.  Dari  sudut  inilah  harus  dilihat arti  ketentuan dalam  pasal  2  ayat(1)  yang menyatakan,  bahwa  “Bumi,  air  dan  ruang angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya,  pada  tingkatan yang  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasalini bukanlah  berarti  “dimiliki”,  akan  tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai
organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesiaitu,  untuk  pada  tingkatan  yang tertinggi : a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;  b)  menentukan  dan mengatur  hak-hak  yang  dapat  dipunyai atas  (bagiandari)  bumi,  air  dan  ruang angkasa  itu;  c)  menentukandan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.Kekuasaan  Negara  atas  tanah yang  tidak  dipunyai  dengan  sesuatu  hak oleh  seseorang  atau  pihak  lainnya  adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada  tujuan  yang  disebutkan  di  atas Negara  dapat  memberikan  tanah  yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum  dengan  sesuatu  hak  menurut peruntukan dan keperluannya, misalnyahak  milik,  hak  guna  usaha,  hak guna  bangunan  atau  hak  pakai  atau memberikannya dalam pengelolaankepada sesuatu  Badan  Penguasa  (Departemen, Jawatan  atau  Daerah  Swatantra)  untuk dipergunakan  bagi  pelaksanaan  tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4).
Kekuasaan  Negara  atas  tanah  tanah  ini pun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada.  Hak  atas  tanah  sebagaimana  telah dijelaskan  dimuka,  adalah  merupakan wewenang  yang  melekatpada  pemegang hak atas tanah termasuk pulah pemegang hak ulayat dengan tidak diakuinya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat,  maka  telah  terjadi  pelanggaran terhadap  hak-hak  atas  tanah  masyarakat hukum  adat  yang  harusnya  diakui  secara sukarelah  oleh  negara  tanpa  menetapkan standar normatif, karena wewenang tersebut sebenarnya telahada jauh sebelumnya Indonesia merdeka.
Wewenangyang  melekat  pada  pemegang hak  atas  tanah  secara  normatif  telah dilindungi oleh
undang-undang.
Selanjutnya dalam UUPA telah menegaskan bahwa hierarkhi hak-hak atas tanah  di  Indonesia  menempatkan  posisi hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat merupakan  salah  satu  rangkaian  hak-hak penguasaan  atas  tanah  (Urip  Santoso,
2017).  Oleh  karenanya  menurut  Boedi Harsono tidak ada alasan untuk meragukan bahwa  yang  dimaksudkan  UUPA  dengan hukum adat itu adalah hukum asli golongan rakyat  pribumi,  yang  merupakan  hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung  unsur-unsur  nasional  yang asli,  yaitu  sifat  kemasyarakatan  dan kekeluargaan yang berasaskan keseimbangan  serta diliputi suasana kegaamaan (Boedi Harsono, 2008).

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  uraian  hasil  pembahasan yang  telah  disajikan  suda  tentu  kita  dapat menarik  kesimpulan  yang  akan  kita  ambil dimana pada konflik antara warga Masyarakat  dengan  TNI-AU  disebabkan klaim tana yang dimiliki masing-masing dari pihak AURI berdasarkan pada regulasi hak tanah  pemerinta  sementara  masyarakat mengakui  tanahnya  karna  sejak  turun- temurun  masyarakat  berkebun  dengan
dibuktikah  hasil  tani  hultikultura  seperti pohon  kelapa  dan  mangga  yang  suda berumur  sekitar  ratusan  tahun  lamanya. Adanya  upaya  memfasilitasi  dari  pihak- pihak  pemerintah  untuk  mencari  win-win solution  dengan  mempertemukan  kedua belah  pihak  tetapi  belum  mendapatkan keputusan  yang  adil  diantara  kedua  pihak saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing dari pihak AURI berpendapat  bahwa  wilayah  yang  dipatok adalah  wilayah  landasan  pacu  bandara sedangkan masyarakat merasa tanah yang selama  ini  digarap  dari  hasil  pertanian merupakan  hak  tanah  mereka.  Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meyelesaikan permasalah sengketa tanah ini ketika timbul konflik seperti pencabutan patok  AURI  yang  dilakukan  masyarakat, pembongkaran  fondasi  rumah  oleh  AURI yang  dibangun  masyarakat  yang  sudah masuk  pada  wilayah  bandara  pitu  yang termasuk kawasan patok AURI.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono  (2008).  Hukum  Agraria
IndonesiaSejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok    Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, PTDjamabata, Jakarta. Husen  Alting.2013.Konflik  Penguasaan Tanah  di  Maluku  Utara  Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha. Jurnal dinamika hukum.Vol 13.No 2
Hendro puspito.1992.Politikologi. Erlangga Mawuntu, J Ronald. ”Konsep Penguasaan Negara  Berdasarkan  Pasal  33 UUD  NRI  Tahun  1945  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi”. Jurnal  Konstitusi.  Vol.  XX.  No.  3. April-Juni 2012. Menado: PKK FH
Unsrat; Urip Santoso (2017). Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan,  Dan  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun, Pt Kencana, Cimanggis. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik IndonesiaTahun 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 TentangDes