Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128

## PERANAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI JOMBANG JAWA TIMUR
Sayekti Suindyah Dwiningwarni sayekti.undar67@gmail.com Ahmad Zuhdi Amrulloh
Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Darul ‘Ulum Jombang

## ABSTRACT
The village has an important role in national development, because most of Indonesia's population live in the village. Village funds are intended for the implementation of development and community empowerment. Village funds are prioritized to finance the implementation of local scale village programs and activities in the field of village development and empowerment. The purpose of this study was to analyze the effect of physical development and empowerment on BUMDes; the influence of BUMDes and physical development on community income; the effect  of  the  empowerment  program  on  community  income.  This  study  uses  a  cross  sectional  approach.  The sampling technique is done by simple random sampling, the analysis used is Multiple Linear Regression Analysis with Natural Logarithms. The results showed that physical development and empowerment can increase the role of  BUMDes,  BUMDes  increase  community  income,  physical  development  does  not  cause  an  increase  in community  income,  empowerment  programs  can  increase  community  income.  This  means  that  planning  for village fund management should be directed at empowerment programs through BUMDes to increase community income. And this also proves that BUMDes are very much needed by the village community.
Key words: physical development; empowerment program; village-owned enterprises; community revenue

## ABSTRAK
Desa  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan  nasional,  karena  sebagian besar penduduk Indonesia  bermukim  di  desa.  Dana  desa  diperuntukkan  bagi  pelaksanaan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan desa.  Tujuan penelitian ini ntuk menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel  dilakukan  dengan simple  random  sampling ,  analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  Regresi Linear Berganda dengan Logaritma Natural . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan  pemberdayaan  dapat  meningkatkan  peranan  BUMDes,  BUMDes  meningkatkan  pendapatan masyarakat,  pembangunan  fisik  tidak  menyebabkan  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  program pemberdayaan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  perencanaan pengelolaan  dana  desa  sebaiknya  diarahkan  pada  program  pemberdayaan  melalui  BUMDes  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.  Dan ini juga membuktikan bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Kata  kunci:    pembangunan  fisik;  program  pemberdayaan;  badan  usaha  milik  desa;  pendapatan masyarakat.

## PENDAHULUAN
UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa yang disebut dengan
desa adalah  desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut  dengan  Desa  adalah  kesatuan
2 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  ke- pentingan  masyarakat  setempat  berdasar- kan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).
Pemerintah desa adalah penyelenggara- an  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  peme- rintahan  NKRI.  Desa  berkedudukan  di wilayah kabupaten atau kota.
Desa merupakan basis pengidentifikasi- an  permasalahan  sebuah  wilayah  guna usulan  perencanaan  sebuah  wilayah.  Pe- rencanaan  pembangunan  wilayah  akan dapat  terwujud  dan  sesuai  dengan  target, jika  ada  dukungan  dan  stimulus  dari penduduk desa setempat (Sidik, 2015).
Dalam menjalankan pemerintahan desa menggunakan  dana  APBDesa,  untuk  mem- biayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerinta- han  desa  wajib  menyelenggarakan  penge- lolaan  keuangan  dengan  tertib  dan  sesuai dengan  ketentuan  (Nugrahaningsih  dan Winarna,  2016).  Pada  saat  pemerintahan desa melakukan perencanaan dan pengang- garan,  maka  pemerintahan  desa  harus melibatkan  masyarakat,  dalam  hal  ini  di- representasikan  oleh  Badan  Permusya- waratan  Desa  (BPD).  Tujuan  dari  pelibatan masyarakat  desa  dalam  perencanaan  dan penganggaran  adalah  agar  program  kerja dan  kegiatan  yang  disusun  mengakomodir kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat desa.
Dalam pasal 4 Permendes RI Nomor 21 tahun  2015  disebutkan  bahwa  dana  desa dipergunakan  untuk  pelaksanaan  pem- bangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Prioritas dana desa adalah digunakan untuk membiayai  program  dan  kegiatan  di  lokal desa, di bidang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan  desa.  Program  pembangun- an  fisik  desa  berupa  pembangunan,  pe- ngembangan  dan  pemeliharaan  infra-
struktur,  kewirausahaan  masyarakat  man- diri,  sarana  dan  prasarana  produksi  dan distribusi,  energi  terbarukan,  pelestraian lingkungan  hidup.  Program  pemberdayaan masyarakat antara lain berupa kegiatan yang dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kapa- sitas  atau  kemampuan  masyarakat  dalam rangka  pengembangan  kewirausahaan,  pe- ningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi  masyarakat  desa  baik  secara individu maupun kelompok.
Sasaran  dari  pengelolaan  dana  desa, antar lain: 1) untuk memperbaiki kehidupan ekonomi  masyarakat  desa,  2)  memperbaiki kehidupan  segi  sosial,  budaya  dan  politik masyarakat desa.  Keberhasilan pengelolaan dana  desa  dapat  dilihat  dari  jumlah  atau angka  partisipasi  dari  masyarakat  desa setempat. Pengelolaan dana desa diusulkan dalam  musyawarah  desa,  begitu  juga dengan  penggunaan  dana  desa  untuk  di- masukkan dalam APBDesa. Dana desa dapat dikelola dan digunakan di luar perencanaan yang  telah  disepakati  dalam  musyawarah desa  setelah mendapatkan  persetujuan  dari Bupati.  Tata  cara  penggunaan  dan  penge- lolaan dana desa  di  luar  hasil musyawarah desa  tersebut  diatur  dalam  PMK  Nomor 93/PMK_07/2015  (Kementerian  Keuangan, 2015).
Pemerintah  melalui  pemerintah  kabu- paten  atau  kota  dan  pemerintah  desa  telah melakukan  pengembangan  sektor  ekonomi di  pedesaan  melalui  berbagai  program pemberdayaan  yang  dicanangkan  oleh  be- berapa  kementerian.  Tetapi  kebijkan  peme- rintah  ini  belum  maksimal  hasilnya,  salah satu penyebabnya adalah adanya intervensi pemerintah  pusat  terlalu  besar  terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masya- rakat desa, sehingga masyarakat desa tidak memiliki  kemampuan  untuk  berkreasi  dan berinovasi  untuk  pengembangan  desanya. Kondisi  ini  yang  menyebabkan  terjadiunya penurunan  kondisi    ekonomi  di  pedesaan, dan ini akan menyebabkan  ketergantungan masyarakat  desa  terhadap  bantuan  Peme- rintah,  sehingga  akan  menurunkan  se- mangat kemandirian masyarakat desa untuk
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 3
berusaha  (Putra,  2015).  Sebuah  pendekatan baru  yang  pernah  dijalankan  dan  diharap- kan  mampu  mendorong  dan  membangkit- kan  kondisi  ekonomi  di  desa  memberikan usulan  yaitu  adanya  pendirian  intansi  atau lembaga  baru  yang  dimiliki  dan  dikelola oleh  desa.  Instansi  atau  lembaga  ini  didiri- kan  atas  dasar  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat  desa  ini  ditunjukkan  dengan potensi desa yang ada dan dikelola dengan tepat.  Sumber-sumber  daya  dimiliki  dan dikelola  desa  dengan  tepat  ini  akan  me- nyebabkan munculnya permintaan di pasar. Intansi  atau  lembaga  yang  terbentuk  ini supaya  tidak  dikuasai  pemilik  modal  besar di  pedesaan,  maka  diusulkan  lembaga tersebut dimiliki dan dikelola oleh desa serta dikontrol secara bersama. Hal ini dilakukan dengan  tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan  dan  ekonomi  masyarakat (Budiono, 2015).
Salah  satu  bentuk  upaya  pemerintah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masya- rakat, melalui Kementerian Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangu- nan  Desa  membentuk  suatu  badan  Ke- uangan  Desa  yang  disebut  dengan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Selain  itu pendirian  BUMDes  ini  juga  menjalankan amanat  UU  Nomer  12  Tahun  2008  pe- rubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan  bahwa  Desa  dapat  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sesuai dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa. Pendirian  BUMDes  ini  didasarkan  pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan  dari  pendirian  BUMDes  ini adalah  sebuah  upaya  penguatan  kapasitas atau  kemampuan  masyarakat  desa  yang didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  kabu- paten  atau  kota.  Kebijakan  pemerintah kabupaten atau kota ini  diwujudkan dalam bentuk  fasilitasi  dan  perlindungan  usaha BUMDes  dari  ancaman  dan  tekanan  per- saingan  para  pemodal  besar  (Atmojo et  al ., 2017).
Realisasi  terbentuknya  BUMDes,  juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan  UU  Nomer  6  Tahun  2014 tentang Desa. Pasal 87 UU  Nomer 6 Tahun 2014  menyebutkan  bahwa  BUMDes  di- bentuk  atas  dasar  semangat  kekeluargaan dan  kegotong-royongan  untuk  mendaya- gunakan  segala  potensi  ekonomi,  ke- lembagaan  perekonomian,  serta  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  dalam  rangka  meningkatkan  ke- sejahteraan  masyarakat  desa.  Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masya- rakat  desa  dapat  menjalankan  usaha  di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang  di  dalam  kegiatannya  tidak  hanya berorientasi  pada  keuntungan  semata, namun  berorientasi  untuk  mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Harmiati dan Zulhakim, 2018).
BUMDes ini adalah sebuah instansi atau lembaga baru yang berada di pedesaan dan dikelola oleh desa. BUMDes dalam operasi- onalisasinya  dibantu  dan  didukung  oleh lembaga  keuangan  desa  atau  unit  pem- biayaan  desa.  Jika  kelembagaan  ekonomi kuat  dan  didukung  dengan  seperangkat aturan  yang  layak,  maka  akan  dapat menghasilkan  sebuah  angka  pertumbuhan ekonomi  yang  baik.  Apalagi  pertumbuhan ekonomi  yang  diikuti  dengan  pemerataan pendapatan  atau  penghasilan  ini  akan mampu  mengatasi  permasalahan  ekonomi di  desa.  Tercapainya  angka  pertumbuhan ekonomi  yang  baik  memerlukan  langkah- langkah  secara  strategi  dan  praktis  untuk menyatukan  kemampuan  desa,  kondisi tersebut  diperlukan  langkah  strategis  dan taktis  guna  mengintegrasikan  potensi,  ke- butuhan pasar, permintaan pasar, rancangan instansi  atau  lembaga  ke  dalam  sebuah perencanaan.  Selain  itu,  perlu  juga  mem- perhatikan potensi lokalistik dan dukungan aturan (good  will) dari  pemerintah  kabu- paten  atau  kota  atau  pemerintah  provinsi untuk  mengatasi  menurunnya  keuntungan atau  kelebihan  dari  kegiatan  ekonomi  desa yang  disebabkan  oleh  kemungkinan  tidak berjalannya  perekonomian  di  pedesaan.
4 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
Sehingga  terjadi  adanya  penyatuan  antara sistem  dan  struktur  pertanian  dalam  arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang ter- padu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga (Hardijono et al. , 2014).  BUMDes dalam menjalankan usaha- nya  harus  memegang  prinsip  ekonomis. Masing-masing  desa  memiliki  keleluasan dalam  membentuk  BUMDes.  Jenis  atau bentuk BUMDes ini disesuaikan dengan ciri- ciri desa atau lokal, keunggulan atau potensi, dan resources yang  tersedia  di  masing- masing desa.  Pengaturan tentang BUMDes diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).
Tujuan  pendirian  BUMDes  adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa),  tujuan  pendirian  ini  telah  ter- cantum dalam UU No.32 tahun 2004. Tetapi pendirian BUMDes ini atas ide atau prakarsa masyarakat  yang  didasarkan  pada  ke- mampuan desa  dan  kearifan desa setempat. Pemerintah memiliki tugas dan peran untuk melaksanakan  kegiatan  pengenalan  atau sosialisasi  dan  penyadaran  kepada  masya- rakat  desa  tentang  keberadaan  BUMDes. Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  oleh  peme- rintah  provinsi  atau  pemerintah  kabupaten atau kota. Dengan sosialisasi ini diharapkan pemerintah  desa  dapat  mendorong,  me- nyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk  membangun  kehidupannya  sendiri. Tugas  Pemerintah  adalah  memberikan fasilitas  dalam  bentuk  pendidikan  dan pelatihan  bagi  masyarakat  desa  yang  di- persiapkan  untuk  pendirian  BUMDes. Pengelolaan  dana  desa  yang  tepat  sasaran dan sesuai dengan target yang akan dicapai sangat  diperlukan,  selain  itu  pengelolaan dana  desa  dilakukan  secara  transparan, akuntabel dan profesional.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.  Pertama,  penelitian  ini  meng- gunakan  variabel  yang  lebih  nyata  dalam sektor  pembangunan  masyarakat  desa, dengan  menambahkan  beberapa  indikator pengukuran.  Kedua,  penelitian  ini  meng- gunakan  BUMDes  sebagai  variabel  inter- vening.  Ketiga,  penelitian  ini  mengaitkan antara  pembangunan  fisik,  pemberdayaan
terhadap  pendapatan  masyarakat  yang produktif  secara  menyeluruh,  ini  berbeda dengan  penelitian  (Agunggunanto et  al. , 2016; Nugrahaningsih dan Winarna, 2016). Rumusan masalah dalam penelitian ini antara  lain:  bagaimanana  pengaruh  pem- bangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes;  pengaruh  BUMDes  dan  pem- bangunan fisik terhadap pendapatan masya- rakat;  pengaruh  program  pemberdayaan terhadap  pendapatan  masyarakat.  Sedang- kan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  pengaruh  pembangunan  fisik dan  pemberdayaan  terhadap  BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pem-berdayaan terhadap pendapa- tan masyarakat.
Penelitian ini penting dilakukan karena sejak  UU  tentang  Desa  diundangkan  dan diturunkannya  dana  desa  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masya- rakat,  melalui  BUMDesa  masih  belum tampak  capaiannya  secara  menyeluruh  di Jawa  Timur  khususnya  Jombang  dan  hasil penelitian  ini  juga  penting  untuk  mem- berikan  rekomendasi  kepada  pemerintah dalam pengambilan kebijakan tentang masih diperlukannya  dana  desa  atau tidak  bagi seluruh desa di Indonesia pada umumnya.

## TINJAUAN TEORETIS New Public Management
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  dana desa  dan  pengelolaannya.  Salah  satu  teori yang  mendasari  penelitian  ini  adalah New Public  Management (NPM).  NPM  adalah suatu  sistem  manajemen  desentralisasi dengan  perangkat  manajemen  baru  misal- nya controlling, benchmarking dan lean mana- gement (Denhardt,  2000).  NPM  berfokus pada  manajemen  sektor  publik  yang  ber- orientasi kinerja. Konsekuensi yang diterima oleh  pemerinath  dengan  mengimplemen- tasikan  NPM  adalah  melakukan  efisiensi, pemangkasan  biaya,  kompetensi  tender (lelang terbuka). Implementasi dari NPM ini membawa  perubahan  terhadap  manajemen sektor  publik  tradisional  yang  bersifat
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 5
birokratis,  kaku  dan  hierarkis  menjadi menajemen sektor publik yang fleksibel dan mengakomodir pasar. Perubahan ini bukan hanya perubahan kecil, tetapi perubahan ini telah merubah peran pemerintah khususnya dalam  hal  hubungan  pemerintah  dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002).
Prinsip NPM antara lain (1) fokus pada manajemen; (2) memiliki standar yang jelas dan  ada  pengukuran  kinerja  yang  dicapai; (3)  penekanan  pada  hasil  bukan  pada  pro- sedur;  (4)  pergeseran  ke  arah  persaingan yang  lebih  besar  dalam  pelayanan  sektor publik; (5) penekanan pada pola pengemba- ngan  manajemen  yang  digunakan  oleh sektor  swasta  ke  dalam  sektor  publik;  (6) pergeseran  ke  arah  pemecahan  ke  dalam organisasi  yang  lebih  kecil  dalam  sektor pelayanan publik; (7) penekanan lebih besar pada  disiplin  dan  parsimny  dalam  peng- gunaan Sumber Daya (Hood, 1991).
Teori NPM digunakan dalam penelitian ini  dengan  tujuan  untuk  mengimplemen- tasikan transparansi penggunaan dana desa dan  mengukur  kinerja  pemerintahan  desa dari  sisi  output  yang  dihasilkan  dalam penggunaan  dana  desa.  Pemerintah  desa adalah penerima dan pelaksana mandat dari masyarakat  yang  dihasilkan  dari  Musya- warah  desa  dan  Musrebang.  Keputusan yang  diambil  dari  Musdes  dan  Musrebang dapat  berupa  RPJM  dan  RKP  desa.  RPJM dan  RKP  ini  yang  akan  dituangkan  dalam APBDesa  sebagai  dokumen  pelaksanaan anggaran di desa.

## Dana Desa
Definisi  menurut  UU  Nomer  6  Tahun 2014,  yang  disebut  dana  desa  adalah  ang- garan  yang  bersumber  dari  APBN  dan dialokasikan setiap tahun sekali. Dana desa ini  dipergunakan  untuk  desa  dan  dikirim melalui  APBD  Kabupaten  atau  Kota  setiap tahun.  Dana  desa  ini  dipergunakan  untuk mendanai  kegiatan  yang  kewenangannya ada di desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala prioritas desa. Skala prioritas  untuk  penggunaan  dana  desa diatur melalui Permendes (Undang-Undang
No.  6  Tahun  2014;  Nugrahaningsih  dan Winarna,  2016).  Ada  6  (enam)  sumber anggaran Desa, yaitu: 1) PADesa, 2) ADD,  3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD),  4)  Bantuan  keuangan  peme- rintah (pusat-daerah), 5) Hibah Pihak Ketiga, serta 6) Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber  dari  APBD.  Sedangkan  yang disebut  dengan  keuangan  desa  adalah seluruh  keuangan  yang  diterima  oleh  desa baik  yang  bersumber  dari  APBD  dan  kas desa  atau  pendapatan  lain-lain  desa.  Keua- ngan desa dikelola oleh TPTPK Desa. Dana desa  ini  digunakan  untuk  pembangunan fisik  dan  program  pemberdayaan  masya- rakat.  Regulasi  ini  untuk  membantu  mem- berikan    arah  atau  petunjuk,  batasan  dan panduan  atau  pedoman  bagi  Desa  (Sidik, 2015;  Agunggunanto et  al. ,  2016;  Purnama- sari et al ., 2016).
Prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk pembangunan  fisik  dan  program  pember- dayaan  masyarakat.sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor 21/2016  sebagai  turunan  Peraturan  Peme- rintah  Nomor  43/2014  jo.  PP  No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat. Regulasi  ini  untuk  membantu  memberikan arah  atau  petunjuk,  batasan  dan  panduan atau pedoman bagi Desa (Purnamasari et al., 2016).

## Jenis-Jenis Pembangunan Desa Pembangunan Fisik
Jenis-Jenis  pembangunan  desa  pem- bangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan  fisik  didefinisikan  sebagai suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  sebuah negara,  bangsa  dan  pemerintah,  dengan maksud  untuk  mengadakan  kegiatan  ke arah  perubahan  yang  lebih  baik  dan perubahan  tersebut  dapat  dilihat  secara kongkrit,  nyata  dari  bentuk  perubahannya. Perubahan  ini  identik  atau  hampir  sama dengan  adanya  perubahan  wujud  atau bentuk  dari  pembangunan  fisik  desa. Misalnya pembangunan masjid, jalan, sarana perumahan,  sarana  pendidikan,  lapangan
6 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
terbang,dan  sarana  umum  (Sofiyanto et  al. , 2017).  Pembangunan  gedung,  jalan,  sarana pendidikan  dan  lain-lain  atau  yang  disebut dengan pembangunan fisik dijalankan untuk masyarakat.

## Pemberdayaan Masyarakat (Non Fisik)
Pemberdayaan masyarakat adalah  cara- cara  atau  metode  untuk  membangun  dan mengembangkan  jiwa  mandiri  dan  ke- makmuran  masyarakat.  Program  pember- dayaan  ini  dilaksanakan  untuk  mencapai tujuan,  yaitu:  untuk  meningkatkan  iptek, etika,  moral,  skill,  attitude,  kesadaran  diri, kemampuan,  dan  pemanfaatan resources yang ada di desa.
Indikator  pengukuran  yang  dapat  di- gunakan  masyarakat  untuk  melihat  ke- berhasilan  dari  program  pemberdayaan, antara lain: 1) Kehadiran warga dalam setiap kegiatan, 2) Jumlah kehadiran setiap warga, 3)  Penyelenggaraan  program  yang  dapat diakses  dengan  cepat  dan  mudah  oleh masyarakat. 4) Jumlah usulan atau gagasan atau ide yang dimunculkan oleh masyarakat. 5)  Masyarakat  memberikan  bantuan  dana untuk  pelaksanaan  program  kegiatan  de- ngan  sukarela,  6)  Jumlah  kegiatan  yang dilaksanakan  petugas  dalam  penyelesaian masalah.  7)  Peningkatan  pemahaman masyarakat tentang kesehatan. 8) Menurun- nya  jumlah  orang  sakit.  9)  Peningkatan respon penduduk terhadap cara hidup sehat, 10)  Kemadirian  masyarakat  tentang  ke- sehatan  semakin  meningkat  (Irawati  dan Martanti, 2018).

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Menurut  Pasal  1  Angka  (6)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM- Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha  lainnya  untuk  sebesar  besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pen- dirian  BUMDes  antara  lain:  1)  untuk  me-
ningkatkan  PADesa,  2)  Peningkatan  per- ekonomian  keluarga  dan  masyarakat,  3) Mampu  memberikan  sumbangan  terhadap peningkatkan  kesejahteraan  keluarga  dan masyarakat,  4)  Menghambat  berkembang- nya  sistem  ekonomi  kapitalis  (Undang- Undang No. 6 Tahun 2014).
Karakteristik BUMDes yaitu: 1) dimiliki dan dikelola oleh desa, 2) Modal usaha dan modal kerja bersumber dari dana desa (51%) dan  masyarakat  (49%)  dengan  cara  sebagai pemodal,  3)  Pengelolaannya  berdasarkan local wisdom , 4) Laba yang diperoleh diguna- kan  untuk  mengembangkan  usaha  masya- rakat dan desa, 5) Bergerak di bidang usaha yang memperhatikan keunggulan desa dan informasi  tentang  pasar,  6)  Keberadaannya difasilitasi  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah.  7)  Pengawasan  dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD dan  anggota  (Agunggunanto et  al. ,  2016; Irawati  dan  Martanti,  2018;  Chikmawati, 2019).

## Prinsip Pengelolaan BUMDes
Manajemen  dalam  pengelolaan  BUM- Des  perlu  dilakukan  elaborasi  untuk  dapat dimengerti  oleh  seluruh  elemen  pemerinta- han  desa,  BPD,  Pemerintahan  Kabupaten atau  Kota  dan  masyarakat.  Dalam  penge- lolaan BUMDes, maka pengelola diwajibkan untuk  memperhatikan  prinsip-prinsi  beri- kut:  1) Kooperatif ,  2) Partisipatif,  3)  Emansi- patif. 4) Transparan .  5) Akuntabel .  6) Sustai- nabel (Nugrahaningsih  dan  Winarna,  2016; Atmojo et al. , 2017).
Terkait  dengan  penerapan  Dana  Desa, yang  dikelola  BUMDes  dan  digunakan untuk  program  pemberdayaan  masyarakat dan peningkatan pendapatan serta kesejah- teraan, diharapkan akan lebih berdaya guna dan  mandiri.  Pengelolaan  dan  penggunaan dana  desa  oleh  BUMDes  akan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pendapatan Masyarakat
Pendapatan  merupakan  suatu  hasil yang diterima oleh seseorang atau keluarga dari  berusaha  atau  bekerja.  Ada  beberapa
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 7
macam  pekerjaan  masyarakat,  antara  lain: petani, peternak, pedagang, nelayan, buruh, dan  yang  bekerja  disektor  pemerintah  dan swasta  (Ramadana,  2013;  Irawati  dan Martanti, 2018; Fanani, 2019). Pengertian lain dari  pendapatan  adalah  balas  jasa  atas penggunaan  faktor-faktor  produksi  yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan  yang  dapat  berupa  gaji  atau upah,  sewa,  bunga  serta  keuntungan  atau profit  (Hendrik,  2011).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  yang  disebut  dengan pendapatan  masyarakat  adalah  hasil  yang diterima  individual  maupun  rumah  tangga yang  berupa  upah  atau  gaji  dalam  waktu tertentu.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pen- dapatan
Pada  hakikatnya  pendapatan  yang diterima oleh individu maupun instansi atau lembaga  ataupun  masyarakat  dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) usia, 2) tingkat pendidikan, 3) pengalaman, 4) modal kerja, 5) Produktivitas atau jam kerja, dan 6) faktor lainya. Pencari kerja dalam memasuki pasar  kerja  selalu  menghadapi  dengan faktor-faktor tersebut di atas (Pertiwi, 2015).
Pendapatan  merupakan  salah  satu indikator  kesejahteraan  masyarakat.  Sema- kin  tinggi  pendapatan,  tingkat  kesejah- teraannya  juga  semakin  tinggi.  Pendapatan keluarga secara umum bisa dipengaruhi oleh tingkat  pendidikan  kepala  keluarga,  pe- kerjaan  kepala  keluarga,  umur  kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, aset yang  dimiliki  rumah  tangga  dan  lain sebagainya. Ada berbagai faktor yang men- jadi penyebab terjadinya ketimpangan pen- dapatan.  Faktor-faktor  tersebut  adalah:  1) Usia, 2) Karakteristik atau karakter bawaan, 3) Ketidapastian dan variasi pendapatan. 4) Bobot  latihan,  5)  Kekayaan  warisan,  6) Ketidaksempurnaan  pasar,  7)  Diskriminasi (Modigliani dan Miller, 1958).

## Penelitian Terdahulu
Caya  dan  Rahayu  (2019)  melakukan penelitian  dengan  hasil  bahwa  BUMDes
memberikan  dampak  pada  perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan  memotivasi  masyarakat  desa  untuk memulai  usaha  baru.  Kurniawan  (2016) membuktikan  bahwa  BUMDes  memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator. Peran  BUMDes  tersebut  mengalami  pe- ningkatan. Selain itu,  BUMDes Desa Lanjut telah  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan aturan  atau  pedoman  BUMDes  tersebut, tetapi tidak sesuai dengan yang di inginkan, namun  hanya  memberikan  peningkatan yang  kecil,  dan  peningkatan  ini  dikatakan belum signifikan dengan yang diharapkan.
Rahman (2015)  membuktikan  bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningka- tan  terjadi  pada  masyarakat  yang  meng- gunakan  dana  BUMDes  yang  melakukan kegiatan  dagang gorengan,  menjual  barang pecah  belah,  menjual  barang-barang  ke- lontong,  perkebunan  kelapa  sawit  dan bidang  jasa.  Tetapi  untuk  masyarakat yang bekerja  di  perkebunan  karet  kondisi  per- ekonomiannya tetap atau stagnan.
Anggraeni  (2016)  membuktikan  bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa  perubahan  di  bidang  ekonomi dan  sosial,  tetapi  disisi  lain  keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi  peningkatan  kesejahteraan  warga  se- cara  langsung,  Permasalahan  yang  muncul terkait  BUMDes  adalah  akses  masyarakat terhadap  air  dan  akses  masyarakat  untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.
Boonperm et  al., (2013)  membuktikan bahwa  VF  ( Thailand  Village  and  Urban Community  Fund )  Pinjaman  adalah  terkait dengan  perolehan  dari  barang  yang  lebih tahan  lama.  VF  adalah  program  dari pemerintah  Thailand  untuk  masyarakat pedesaan  dengan  memberikan  bantuan pinajaman  modal  kerja  melalui  kredit bergulir.
Dengan  cara  yang  berlawanan,  pe- minjaman dari Bank untuk sektor pertanian dan  Koperasi  Pertanian  muncul  memiliki pengaruh  yang  lebih  kuat  terhadap  pen- dapatan dari pada terhadap pengeluaran. Itu
8 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
bukti  juga  menunjukkan  bahwa  pengaruh pengeluaran  (atau  pendapatan)  dari  VF peminjaman adalah sangat kuat pada kuantil yang  rendah  dan  mengalir  tidak  pro- porsional  untuk  rumah  tangga  berpeng hasilan  rendah;  ini  yang  disebut  dengan ‘‘ Pro-poor ”.  Lalira et  al. ,  (2018)  melakukan penelitian  dengan  hasil  bahwa  dana  desa dan  pengalokasian  dana  desa  tidak  ber- pengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Ke- camatan  Gemeh  Kabupaten  Kepulauan Talaud.
Fanani  (2019)  melakukan  penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan faktor legitimasi  politik  berpengaruh  terhadap motivasi  kepala  desa,  karakteristik  desa berpengaruh  terhadap  partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  di  desa.  Faktor gaya kepemimpinan, legitimasi politik, dan akses informasi, tidak berpengaruh terhadap motivasi  kepala  desa.  Faktor  gaya  ke- pemimpinan,  legitimasi  politik,  dan  akses informasi,  dan  motivasi  kepala  desa  tidak berpengaruh  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran  di  desa.  Partisipasi  masya- rakat  dalam  penganggaran  berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.
Purnamasari et  al., (2016)  berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara  peneliti melihat  bahwa  pencapaian  tujuan  dalam efektivitas  pengelolaan  BUMDesa  berbasis ekonomi  kerakyatan  masih  belum  efektif dan efisien. Atmojo et al. , (2017) melakukan penelitian  dengan  hasil  penelitian  bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan  potensi  ekonomi.  Kedua, Desa  Bangunjiwo  menyediakan  pelatihan khusus  untuk  kegiatan  masyarakat  dalam rangka  mendorong  tumbuhnya  potensi ekonomi.
Terakhir,  potensi  ekonomi  utama  Desa Bangunjiwo  disebut  “Kajigelem”.  Dengan demikian  penggunaan  alokasi  dana  desa akan  dapat  lebih  efektif  untuk  me- ngembangkan  potensi  ekonomi,  jika  di- imbangi  dengan  pemberian  pelatihan  bagi para  perangkat  desa atau  warga desa  yang terlibat dalam pengalokasian dana desa.

## Rerangka Konsepsual
Gambar 1 Rerangka Konsepsual Keterangan:
PDD  : Pengelolaan Dana Desa
PF : Pembangunan Fisik (X 1 ) PY : Pemberdayaan (X 2 ) Y 1 : BUMDes PM : Pendapatan Masyarakat (Y 2 )
Hipotesis
H 1 : Ada  pengaruh  positif  dan  signi- fikan  antara  pembangunan  fisik terhadap BUMDes.
H 2 : Ada  pengaruh  positif  dan  signi- fikan  antara  pemberdayaan  ter- hadap BUMDes H 3 : Ada  pengaruh  positif  dan  signi- fikan  antara  BUMDes  terhadap pendapatan masyarakat.
H 4 : Ada  pengaruh  positif  dan  signi- fikan  antara  pembangunan  fisik terhadap pendapatan masyarakat H 5 : Ada  pengaruh  positif  dan  signi- fikan  antara  pemberdayaan  ter- hadap pendapatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian cross  sectional yaitu  pengamatan hanya dilakukan sekali sesuai dengan waktu yang  ditentukan  oleh  peneliti  dengan  me- lihat  adanya  hubungan  antara  variabel dependen dan independen.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan
Sampel
PF
(X 1 ) PDD (Y 1 ) H 1 PM (Y 2 ) H 4 H 3 H 2 2 H 1 PY (X 2 ) H 5
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 9
Populasi  penelitian  ini  adalah  masya- rakat desa di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam  Kabupaten  Jombang  yang dalam  usia  produktif.  Masyarakat  usia produktif  adalah  masyarakat  ynng  berusia antara  15–55  tahun.  Jumlah  populasi  se- banyak  1.999  orang.  Sampel  penelitian  ini sebanyak  10%  dari  populasi  (Arikunto, 2010), yaitu sebanyak 200 orang.
Teknik  pengambilan  sampel  dengan menggunakan simple  random  sampling dari populasi yang ada.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik berikut:
1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data  dengan  mendokumentasikan  data- data  sekunder  yang  diperlukan  dalam penelitian.  Data  tersebut  berupa  data penduduk  yang  berusia  produktif,  data pembangunan fisik, data pemberdayaan, data  BUMDes,  data  Dana  Desa,  pe- nyaluran  Dana  Desa  dan  dokumen  lain yang diperlukan.
2. Kuesioner, yaitu sebuah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan  yang  diisi  oleh responden dengan cara memilih jawaban yang  telah  disediakan.  Kuesioner  ini digunakan  oleh  peneliti  untuk  me- ngumpulkan  data  penelitian  (Sugiyono, 2012).
3. Wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  mewawan- carai  stakeholder  di  pemerintah  desa, kecamatan dan kabupaten.

## Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas (X), terdiri dari : Variabel X 1 : Pembangunan Fisik Variabel X 2 : Pemberdayaan 2. Variabel Intervening (Y 1 ), yaitu : BUMDes
3. Variabel Tergantung (Y 2 ), yaitu: Pendapa- tan Masyarakat

## Definisi Operasional Variabel
1. Pembangunan  Fisik  (X 1 ):  pembangunan yang  terjadi  di  masyarakat  desa  yang
bersumber  dari  Dana  Desa  dan  yang dikerjakan  oleh  masyarakat  desa  serta digunakan  untuk  masyarakat  desa (ordinal).
2. Pemberdayaan (X 2 ), yaitu: program pem- berdayaan masyarakat desa yang berasal dari  Dana  Desa  dan  dikerjakan  oleh masyarakat desa (ordinal).
3. BUMDes (Y 1 ), yaitu: Badan Usaha Masya- rakat  Desa  yang  modal  kerjanya  dan modal  penyertaannya  berasal  dari  dana desa dan bertugas untuk mengelola dana desa (ordinal).
4. Pendapatan Masyarakat (Y 2 ), yaitu: hasil atau  pendapatan  yang  diterima  oleh seseorang  atau  rumah  tangga  yang  ber- asal dari pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes (ordinal).

## Skala Pengukuran
Penelitian  ini  menggunakan  data  ordi- nal  dalam  pengumpulan  data  melalui pengisian kuesioner.
Untuk mengkuantitatifkan data ordinal tersebut, maka digunakan skala pengukuran Likert.  Pengukuran  skala  Likert  yang digunakan dengan kriteria berikut: Sangat Setuju : 5 Setuju : 4 Ragu-Ragu : 3 Tidak Setuju : 2
Sangat Tidak Setuju  : 1

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  Analisis  Regresi  Linear  dengan Stabdardize dengan rumus berikut: 𝑌1 = 𝛽1𝑋1 +  𝜀1 (1) 𝑌1 = 𝛽2𝑋2 +  𝜀1 (2) 𝑌2 = 𝛽3𝑌1 +  𝜀2 (3) 𝑌2 = 𝛽4𝑋1 + 𝜀3 (4) 𝑌2 = 𝛽5𝑋2 + 𝜀4 (5) Keterangan: X 1 : Pembangunan Fisik
X 2 : Pemberdayaan Y 1 : BUMDes
Y 2 : Pendapatan Masyarakat
β i
: koefisien path
10 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
Ln : Logaritma Natural ε i
: standat error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis:
1. Pengaruh  positif  dan  signifikan  Pem- bangunan Fisik terhadap BUMDes.
2. Pengaruh positif dan signifikan Program Pemberdayaan terhadap BUMDes.
3. Pengaruh positif dan signifikan BUMDes terhadap pendapatan masyarakat
4. Pengaruh  positif  dan  signifikan  Pem- bangunan  Fisik  terhadap  pendapatan masyarakat.
5. Pengaruh positifi dan signifikan Program Pemberdayaan  terhadap  pendapatan masyarakat.
Pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  meng- gunakan kuesioner.  Jumlah kuesioner  yang disebarkan  sebanyak  200  eksemplar.  Dari 200  eksemplar  tersebut  semuanya  kembali, karena  setiap  responden  didatangi  untuk mengisi  kuesioner.  Setelah  kuesioner  terisi diserahkan  kembali  kepada  petugas.  Selain itu  juga  menggunakan  data  sekunder  ten- tang  jumlah  dana  desa  yang  diterima  dan pengalokasiannya  serta  data  jumlah  BUM- Desa.
Dari pengumpulan kuesioner yang telah diisi  oleh  responden  dapat  ditabulasi  data tentang  pengelompokan  responden  ber- dasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Pengelompokan respon- den adalah sebagai berikut:

## Pengelompokan  Responden  berdasarkan Usia
Responden  yang  dikelompokkan  ber- dasarkan usia, tampak pada Tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Kelompok Responden berdasarkan Usia
No Umur Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 4 <20 tahun 21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun 12 65 78 45 6,00 32,5 39,0 22,5 Jumlah 200 100
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  dari  200 orang  responden  sebagian  yang  berusia produktif, berada diantara usia 21-50 tahun. Ini  menunjukkan  bahwa  usia  responden sudah layak untuk dijadikan responden.

## Pengelompokan  Responden  berdasarkan Jenis Kelamin
Pengelompokan  data  responden  ber- dasarkan  jenis  kelamin,  diketahui  bahwa sebagian  besar  responden  berjenis  kelamin laki-laki,  yaitu  sebesar  115  orang  dari  200 orang  atau  sebesar  57,2%.  Ini  tampak  pada Tabel 2 berikut:

## Tabel 2 Kelompok Responden berdasarkan
Jenis Kelamin
Sumber: Data Primer diolah, 2018.

## Pengelompokan  Responden  berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Lapangan Usaha
Data  pengelompokan  responden  ber- dasarkan  jenis  pekerjaan  dan  lapangan usaha tampak pada Tabel 3 berikut:

## Tabel 3
Kelompok Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan
No Pekerjaan Frekuensi  Persentase (%) 1 2 3 4 Petani Pegawai Negeri Pedagang Peternak 82 3 60 54 41,0 1,5 30,0 27,5 Jumlah 200 100 Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  sebagian responden  bekerja  sebagai  petani  (41%), pedagang (30%), dan peternak (27,5%).
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 1 2 Laki-Laki Perempuan 115 85 57,5 42,5 Jumlah 200 100
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 11

## Pengelompokan  Responden  berdasarkan Tingkat Pendidikan
Data  pengelompokan  responden  ber- dasarkan  tingkat  pendidikan,  yang  dapat diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden adalah  mengenyam  pendidikan  SD/tamat SD  (43%),  SMP  (34,5%),  SMA  (17%)  dan sebagian  ada  yang  lulusan  Sarjana  (5,50%). Data ini tampak pada Tabel 4 berikut:

## Tabel 4
Kelompok Responden berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 4 SD SMP SMA S1 86 69 34 11 43,0 34,5 17,0 5,50 Jumlah 200 100 Sumber: Data Primer diolah, 2018

## Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan
Data  responden  yang  dikelompokkan berdasarkan  pada  besar  pendapatan  yang diterima oleh responden selama satu bulan. Sebagian  besar  responden  masih  per- pendapatan kurang dari Rp 1 juta (81,5%), ini menunjukkan bahwa sebagian besar respon- den  masih  dalam  kondisi  kekurangan  atau miskin, dan hanya sebanyak 8,5% responden yang  berpendapatan  lebih  dari  Rp  2  juta, sedangkan  30%  responden  berpendapatan antara  Rp  1  juta  sampai  dengan  Rp  2  juta. Data  responden  ini,  tampak  pada  tabel  5 berikut:
Tabel 5 Kelompok Responden berdasarkan Pendapatan No  Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 1 2 3 < Rp 1 juta Rp 1 juta – Rp 2 juta >Rp 2 juta 123 60 17 81,5 30,0 8,5 Jumlah 200 100 Sumber: Data Primer diolah, 2018
Uji Reliabilitas
Metode  yang  digunakan  dalam  uji reliabilitas ini adalah metode Cronbach alpha (r  alpha)  ditunjukkan  oleh  besarnya  nilai alpha  (α). Pengambilan  keputusan  relia- bilitas  suatu  variabel  ditentukan  dengan membandingkan nilai  r alpha  dengan nilai r  tabel,  apabila r  alpha >  0,6  maka  variabel yang  diteliti  adalah  reliabel.  Hasil  uji realibilitas  instrumen  tampak  pada  Tabel  6 berikut:
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

## Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  hasil  pe- ngujian reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa  instrumen  yang  digunakan  adalah reliabel,  artinya  bisa  digunakan  dalam pengumpulan data.

## Uji Validitas
Uji  validitas  pada  penelitian  ini  meng- gunakan product  moment  person .  Suatu variabel  dikatakan  valid  apabila  nilai korelasi yang dihasilkan > dari nilai kritik ( r tabel  )  atau  p  value  < 𝑠𝑖𝑔 =  0,05.  Hasil  uji validitas  instrumen  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  tampak  pada  Tabel  7. Tabel  7  menunjukkan  bahwa  uji  validitas terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian  dihasilkan  bahwa  instrumen tersebut  untuk  keempat  variabel  penelitian adalah valid .

## Tabel 7
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Var No. Item Koefisien Korelasi r tabel Kesimpulan X 1 1. 0,938 0,444 Valid 2. 0,858 0,444 Valid 3. 0,900 0,444 Valid Variabel Nilai Cronbach alpha Nilai r tabel Kesimpulan X 1 0,874 0,6 Reliable X 2 0,875 0,6 Reliable Y 1 0,899 0,6 Reliable Y 2 0,825 0,6 Reliable
12 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
4. 0,870 0,444 Valid 5. 0,495 0,444 Valid X 2
1. 0,854 0,444 Valid 2. 0,823 0,444 Valid 3. 0,692 0,444 Valid 4. 0,925 0,444 Valid 5. 0,851 0,444 Valid 6. 0,581 0,444 Valid Y 1 1. 0,939 0,444 Valid 2. 0,886 0,444 Valid 3. 0,926 0,444 Valid Y 2 1. 0,887 0,444 Valid 2. 0,836 0,444 Valid 3. 0,874 0,444 Valid
Sumber: data primer diolah, 2018
Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda  antara  variabel  X 1 terhadap  Y 1 , tampak pada Tabel 8.
Tabel 8 Koefisien Regresi Variabl X 1 dan Y 1
Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients
Standardi zed Coeffici ents t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constan)  8.77 .867 10.12  .00 X 1 .059 .053 .080 1.13 .26 a. Dependent Variable: BUMDes Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel 8 menjelaskan bahwa pengaruh X 1 terhadap  Y 1 adalah  positif  tetapi  tidak signifikan.  Ini  berarti  bahwa  jika  ada kenaikan  pembangunan  fisik  sebesar  satu satuan,  maka  akan  meningkatkan  kinerja BUMDes sebesar 0,080 satuan dengan syarat X 2 tetap, tetapi pengaruh ini tidak signifikan, artinya  kecil  pengaruhnya.  Karena  kecil pengaruhnya, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan  fisik  tidak  berpengaruh  ter- hadap keberadaan BUMDes.
Ada  atau  tidak  ada  BUMDes,  maka pembangunan  fisik  tetap  dianggarkan  dan dilaksanakan.  Hasil  perhitungan  analisis regresi linier berganda antara X 2 terhadap Y 1 , tampak pada Tabel 9 berikut:
Tabel 9 Koefisien Regresi Variabel X 2 dan Y 1
Coefficients a Model Unstandar dized Coeffici ent Standar dized Coeffici ent t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  3.3  .989 3.371  .001 X 2 .32  .049 .420 6.518  .000 a. Dependent Variable: BUMDes
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel 9 menunjukkan bahwa pengaruh X 2 terhadap Y 1 adalah positif dan signifikan. Ini  berarti  bahwa  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  sebaiknya  di- laksanakan  melalui  BUMDes.  Hasil  per- hitungan  analisis  regresi  linier  berganda antara variabel Y 1 terhadap Y 2 , tampak pada Tabel 10 berikut:
Tabel 10 Koefisien Regresi Variabel Y 1 dan Y 2 Coefficients a Model Unstandar dized Coefficients Standar dized Coeffici ents t Sig B Std. Error Beta 1 Constant  7.734  .611 12.66  .00 Y 1 .165  .062 .187  2.683  .01
a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  Y 1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y 2 .  Ini  berarti  bahwa  BUMDes  keberada- annya  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat, karena dengan adanya BUMdes pendapatan masyarakat  dapat  meningkat.  Hasil  per- hitungan  analisis  regresi  linier  antara  X 1 terhadap Y 2 , tampak pada Tabel 11. Tabel  11  menunjukkan  bahwa  ada pengaruh  positif  antara  X 1 terhadap  Y 2 , tetapi  tidak  signifikan.  Ini  berarti  bahwa, program  pembangunan  fisik  belum  me- nyentuh  masyarakat,  karena  belum  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tabel 11 Koefisien Regresi Variabel X 1 dan Y 2
Coefficients a Model Unstandar dized Coefficient Standar dized Coeffici ent t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  8.904  .768 11.60  .000 X 1 .027 .047 .041 .581 .562 a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat Sumber: Data Primer diolah, 2018
Hasil perhitungan analisis regresi linier antara X 2 terhadap Y 2 tampak pada Tabel 12 berikut:
Tabel 12
Koefisien Regresi Variabel X 2 dan Y 2 Coefficients a Model Unstandar dized Coefficient Standar dized Coeffici ent t Sig B Std. Error Beta 1 Constan  8.432 .961 8.77  .00 X .046 .048 .068 .96  .34
a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel  12  menunjukkan  bahwa  X 2 berpengaruh  positif  terhadap  (Y 2 ),  tetapi tidak  signifikan.  Ini  menunjukkan  bahwa walaupun  ada  program  pemberdayaan masyarakat  tetapi  program  tersebut  belum dapat  dirasakan  hasilnya  oleh  masyarakat, ini dibuktikan dengan hasil pada Tabel 12 di atas.

## Dana Desa
Jumlah Dana Desa yang diterimakan ke masing-masing  Desa  berbeda  antara  desa satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  ber- dasarkan  pada  Alokasi  Dasar,  Alokasi Afirmasi  dan  Alokasi  Formula  di  masing- masing  desa . Alokasi  Dasar  (AD)  adalah alokasi  minimal  dana  desa  yang  akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya  dihitung  berdasarkan  persentase tertentu  dari  anggaran  dana  desa  yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
Alokasi  Afirmasi  (AA)  adalah  alokasi  yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal  dan  sangat  tertinggal  yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Alokasi  Formula  (AF)  adalah  alokasi  yang dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk desa,  angka  kemiskinan  desa,  luas  wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Penyaluran  DD  di  seluruh  Desa  di Jombang  sudah  ditentukan  dengan  Per- aturan Bupati. Alokasi masing-masing Desa juga  sudah  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati.  Sebagian  besar  desa  di  kecamatan Wonosalam berstatus desa tertinggal, hanya ada  satu  desa  yang  berstatus  desa  ber- kembang,  yaitu  desa  Panglungan.  Untuk desa  yang  tertinggal  akan  menerima  DD yang lebih besar dibandingkan dengan desa yang lain, karena ada Alokasi Afirmasi yang diterima sebagai tambahan. Penyaluran DD tampak pada Tabel 13 berikut:

## Tabel 13
Penyaluran Dana Desa Tahun 2015,2016, 2017 (dalam juta rupiah)
Sumber : Data sekunder diolah, 2018
Tabel 13 menunjukkan bahwa penyaluran  Dana  Desa  dari  tahun  2016  – 2018  mengalami  peningkatan  berdasarkan pada  AD,  AA  dan  AF.  Desa  Sambirejo penerima  DD  terbesar  pada  tahun  2018, karena  desa  tersebut  adalah  desa  dengan status  tertinggal  dan  memiliki  jumlah penduduk  miskin  terbesar  di  kecamatan Wonosalam.
Desa Bangdes Daya Residu Panglungan 53,453 16,160 30,386 Sumberejo 59,997 8,102 31,901 Wonokerto 57,458 13,866 28,676 Carangwulung 38,438 13,496 48,066 Wonosalam 59,897 9,172 30,931 Sambirejo 59,704 11,188 29,109 Jarak 59,815 14,832 25,353 Wonomerto 36,683 20,977 42,341 Galengdowo 57,000 16,103 26,897 Total 100,000  100,000 100,000
14 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20

## Realisasi Penggunaan Dana Desa
Dana  Desa  yang  disalurkan  kemasing- masing  desa  dialokasikan  sesuai  dengan aturan  bahwa  90%  Alokasi  Dasar  dan  10% Alokasi  Formula.  Aturan  ini  berlaku  untuk pengalokasian  DD  tahun  2017.  Pengalo- kasian DD ini sebenarnya juga tidak terlepas dari  status  desa  tersebut,  yaitu  maju,  ber- kembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

## Tabel 14
Realisasi Pengalokasian Dana Desa Tahun 2017 (%)
Sumber: Data sekunder diolah, 2018
Keterangan: Bangdes : Pembangunan Fisik Daya : Pemberdayaan Residu : Sisa (DD-Bangdes-Daya)
Tabel 14 menunjukkan bahwa sebagian besar  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  desa masih digunakan untuk pembangunan fisik di Desa tersebut, hanya sebagian kecil yang digunakan  untuk  pemberdayaan  masya- rakat  dan  masih  ada  bagian  yang  tidak digunakan  untuk  pembangunan  fisik  dan pemberdayaan (residu).  Harusnya, jika me- ngikuti  UU  Desa  no  6  tahun  2004,  peng- alokasian  DD  tidak  boleh  ada  sisa  (residu). Pengalokasian dana desa untuk pembangu- nan  fisik  dilakukan melalui  BUMDes.  Jum- lah BUMDes sebanyak 9 (sembilan) buah.

## Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  memiliki  5  (lima)  hipo- tesis.  Hasil  perhitungan  uji  parsial  (t test ) tampak terhadap hipotesis 1 sampai dengan 5 tampak pada Tabel 15 berikut:

## Tabel 15 Hasil Uji Parsial (T test)
Variabel Dependen Variabel Independen T test Signifikasi Y1 X1 1.127 0,261 Y1 X2 6.518 0,000 Y2 Y1 2.683 0,008 Y2 X1 0.581 0,562 Y2 X2 0.956 0,340
Sumber: Data Primer diolah, 2018

## Koefisien Determinasi
Hasil  perhitungan  nilai  koefisien determinasi  dan  korelasi  untuk  kelima hipotesis tampak pada Tabel 16 berikut:

## Tabel 16 Koefisien Determinasi dan Korelasi
Variabel Dependen Variabel Independen R R square Adjusted R Square Y1 X1 0,080 0.006 0.001 Y1 X2 0,420 0,177 0,173 Y2 Y1 0,187 0,035 0,030 Y2 X1 0,041 0,002 -0,003 Y2 X2 0,068 0,005 0,000
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Tabel 16 menunjukkan bahwa koefisien determinasi untuk masing-masing hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Ternyata dari 5 hipotesis yang diajukan tak satu pun yang  memberikan  hasil  perhitungan  koefi- sien  determinasi  yang  baik,  karena  semua nilai yang dihasilkan memiliki angka kurang dari 50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak baik. Karena koefisien determinasi  itu  adalah  menunjukkan  ke- ragaman  data  yang  dapat  dijelaskan  oleh model  tersebut.  Jika  nilai  koefisien  deter- minasi  75%  ke  atas,  maka  model  tersebut dikatakan memenuhi kriteria baik

## Pembahasan Pengaruh  Pembangunan  Fisik  Terhadap BUMDes
Hipotesis  yang  pertama  yaitu  pem- bangunan fisik (X 1 ) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  BUMDes  (Y 1 ),  ditolak. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pem- bangunan fisik (X 1 ) berpengaruh positif ter- hadap BUMDes (Y 1 ), tetapi tidak signifikan.
Desa Bangdes Daya Residu Panglungan 53,453 16,160 30,386 Sumberejo 59,997 8,102 31,901 Wonokerto 57,458 13,866 28,676 Carangwulung 38,438 13,496 48,066 Wonosalam 59,897 9,172 30,931 Sambirejo 59,704 11,188 29,109 Jarak 59,815 14,832 25,353 Wonomerto 36,683 20,977 42,341 Galengdowo 57,000 16,103 26,897 Total 100,000  100,000 100,000
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 15
Ini  berarti  bahwa  hipotesis  yang  me- nyatakan bahwa ada pengaruh antara pem- bangunan  fisik  terhadap  BUMDes  ditolak. Dan  ini  juga  memiliki  arti  bahwa  penge- lolaan  dana  desa  yang  digunakan  untuk pembangunan  fisik  walau  tidak  melalui BUMDes  tidak  ada  msalah,  karena  ke- beradaan BUMDes dalam pengelolaan dana desa  di  bidang  pembangunan  fisik  hanya memberikan  pengaruh  yang  kecil.  Dapat juga  diartikan  bahwa  pembangunan  fisik dapat  dilakukan  tanpa  melalui  BUMDes. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Kurniawan (2016) yang menyata- kan  bahwa  BUMDes  memiliki  peran  untuk meningkatkan  PADesa  sebagai  fasilitator, mediator,  motivator,  dinamisator,  tetapi belum  memberikan  hasil  seperti  yang  di- inginkan,  karena  hanya  memberikan  pe- ningkatan yang kecil. Anggraeni (2016) yang menyatakan  bahwa  keberadaan  BUMDes tidak  dipungkiri  dapat  membawa  peruba- han  di  bidang  ekonomi  dan  sosial,  tetapi disisi  lain  keberadaan  BUMDes  tidak membawa  manfaat  signifikan  bagi  pening- katan kesejahteraan warga secara langsung.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  Rahman  (2015)  yang  membukti- kan  bahwa  perekonomian  masyarakat  ter- jadi  peningkatan  pada  masyarakat  yang menggunakan dana BUMDes yang melaku- kan  kegiatan  dagang  gorengan,  menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong,  perkebunan  kelapa  sawit  dan bidang jasa.

## Pengaruh  Program  Pemberdayaan  Ter- hadap BUMDes
Hipotesis  yang  kedua  yaitu  program pemberdayaan  berpengaruh  positif  dan signifikan    terhadap  BUMDES,  diterima. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pro- gram  pemberdayaan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap BUMDes. Ini berarti bahwa  pengelolaan  dana  desa  yang  di- lakukan  oleh  BUMDes  untuk  program pemberdayaan  tepat  sasaran  dan  sudah sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Dan BUMDes  memiliki  peran  yang  penting
dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Lalira et al., (2018), yang menyatakan bahwa dana  desa  dan  pengalokasian  tidak  ber- pengaruh  terhadap  kemiskininan.  Anggra- eni  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  ke- beradaan  BUMDes  tidak  dipungkiri  dapat membawa  perubahan  di  bidang  ekonomi dan  sosial,  tetapi  disisi  lain  keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi  peningkatan  kesejahteraan  warga  se- cara  langsung.  Rahman  (2015)  yang  mem- buktikan  bahwa  perekonomian  masyarakat terjadi  peningkatan  pada  masyarakat  yang menggunakan dana BUMDes yang melaku- kan  kegiatan  dagang  gorengan,  menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong,  perkebunan  kelapa  sawit  dan bidang jasa.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  Caya  dan  Rahayu  (2019),  yang menyatakan  bahwa  BUMDes  memberikan dampak  pada  perekonomian  desa,  pe- ngembangan  usaha  masyarakat  desa  dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha  baru.  Kurniawan  (2016)  yang  me- nyatakan  bahwa  BUMDes  memiliki  peran untuk  meningkatkan  PADesa  sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan,  karena  hanya  memberikan peningkatan yang kecil.

## Pengaruh  BUMDes  Terhadap  Pendapatan Masyarakat
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh  positif  dan  signifikan  antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat, diterima.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  BUMDes  berpengaruh  terhadap pendapatan  masyarakat  secara  positif  dan signifikan.  Ini  berarti  bahwa  keberadaan BUMDes  dalam  pengelolaan  dana  desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khusus- nya  dalam  program  pemberdayaan  masya- rakat. Dengan adanya BUMDes, masyarakat merasa  sangat  dibantu  dalam  peningkatan pendapatan.  Karena  BUMDes  ini  juga
16 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
memberikan bantuan kredit kepada masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha dalam jangka yang panjang dan bunga lunak.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyata- kan  bahwa  BUMDes  memiliki  peran  untuk meningkatkan  PADesa  sebagai  fasilitator, mediator,  motivator,  dinamisator,  tetapi belum  memberikan  hasil  seperti  yang  di- inginkan,  karena  hanya  memberikan  pe- ningkatan yang kecil; Anggraeni (2016) yang menyatakan  bahwa  keberadaan  BUMDes tidak  dipungkiri  dapat  membawa  per- ubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak mem- bawa  manfaat  signifikan  bagi  peningkatan kesejahteraan  warga  secara  langsung; Rahman  (2015)  yang  membuktikan  bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningka- tan  pada  masyarakat  yang  menggunakan dana  BUMDes  yang  melakukan  kegiatan dagang  gorengan,  menjual  barang  pecah belah,  menjual  barang-barang  kelontong, perkebunan  kelapa  sawit  dan  bidang  jasa. Boonperm et  al. ,  (2013)  yang  menyatakan bahwa  VF  pinjaman  adalah  terkait  dengan perolehan  barang  yang  lebih  tahan  lama, dengan cara yang berlawanan, peminjaman dari  Bank  untuk  sektor  pertanian  dan koperasi Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih  kuat  terhadap  pendapatan  daripada terhadap  pengeluaran.  Hasil  penelitian  ini tidak sejalan dengan penelitian  Lalira et al., (2018),  yang  menyatakan  bahwa  dana  desa dan  pengalokasian  tidak  berpengaruh terhadap  kemiskininan.  Purnamasari et  al., (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil observasi  dan  wawancara,  peneliti  melihat bahwa  pencapaian  tujuan  dalam  efektifitas pengelolaan  BUMDes  berbasis  ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal  ini  yang  menyebabkan  peran  BUMDes dalam peningkatan pendapatan masyarakat dikatakan masih kecil.

## Pengaruh  Pembangunan  Fisik  Terhadap Pendapatan Masyarakat
Hipotesis  keempat  yang  menyatakan bahwa  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  pembangunan  fisik  terhadap  pen- dapatan  masyarakat  ditolak,  karena  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pe- ngaruh antara pembangunan fisik terhadap pendapatan  masyarakat,  tetapi  tidak signifikan.  Ini  juga  dapat  diartikan  bahwa dana  desa  yang  digunakan  untuk  pem- bangunan  fisik  tidak  memiliki  pengaruh terhadap pendapatan masyarakat.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmojo et al. , (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan  potensi  ekonomi.  Caya dan  Rahayu  (2019)  yang  membuktikan bahwa BUMDes memberikan dampak pada perekonomian  desa,  pengembangan  usaha masyarakat  desa  dan  memotivasi  masya- rakat desa  untuk  memulai  usaha  baru.  Jika perencanaan  pengelolaan  dana  desa  di- lakukan  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat,  maka  dana  desa  akan  sesuai dengan sasaran dan target yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Karena  pengelolaan  dana  desa,  masih menjadi dominasi pemerintahan desa, maka hasil  pembangunan  fisik  belum  mampu untuk  mendongkrak  pendapatan  masya- rakat.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  Kurniawan  (2016)  yang menyatakan  bahwa  BUMDes  memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan,  karena  hanya  memberikan peningkatan yang kecil dan Boonperm et al. , (2013) yang menyatakan bahwa VF pinjaman adalah  terkait  dengan  perolehan  barang yang  lebih  tahan  lama,  dengan  cara  yang berlawanan,  peminjaman  dari  Bank  untuk sektor  pertanian  dan  koperasi  Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pendapatan daripada terhadap pengeluaran. Fanani,  (2019)  yang  menyatakan  bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Desa.
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 17
Pengaruh  Program  Pemberdayaan  Ter- hadap Pendapatan Masyarakat
Hipotesis  kelima  menyatakan  bahwa ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara program  pemberdayaan  terhadap  pen- dapatan  masyarakat,  ditolak,  karena  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  pe- ngaruh  positif  antara  program  pember- dayaan  terhadap  pendapatan  masyarakat, tetapi  tidak  signifikan.  Ini  berarti  bahwa program  pemberdayaan  masyarakat  yang telah  dilaksanakan  selama  ini  belum menyentuh  masyarakat  secara  langsung, dan  belum  dapat  dirasakan  hasilnya  oleh masyarakat,  ini  dibuktikan  dengan  pen- dapatan  masyarakat  yang masih  tetap  atau belum  mengalami  perubahan  walaupun sudah ada program pemberdayaan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pe- nelitian  Rahman  (2015)  yang  membuktikan bahwa  perekonomian  masyarakat  terjadi peningkatan  pada  masyarakat  yang  meng- gunakan  dana  BUMDes  yang  melakukan kegiatan  dagang gorengan,  menjual  barang pecah  belah,  menjual  barang-barang  ke- lontong,  perkebunan  kelapa  sawit  dan bidang  jasa.  Kurniawan  (2016)  yang  me- nyatakan  bahwa  BUMDes  memiliki  peran untuk  meningkatkan  PADesa  sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan,  karena  hanya  memberikan peningkatan  yang  kecil;  Anggraeni  (2016) yang  menyatakan bahwa keberdaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan  di  bidang  ekonomi  dan  sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningka tan  kesejahteraan  warga  secara  langsung. Boonperm et  al. ,  (2013)  yang  menyatakan bahwa  VF  pinjaman  adalah  terkait  dengan perolehan  barang  yang  lebih  tahan  lama, dengan cara yang berlawanan, peminjaman dari  Bank  untuk  sektor  pertanian  dan koperasi Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih  kuat  terhadap  pendapatan  daripada terhadap  pengeluaran.  Atmojo et  al. ,  (2017) yang  menyatakan  bahwa  penggunaan alokasi  dana  desa  efektif  untuk  mengem-
bangkan  potensi  ekonomi.  Selain  itu,  juga perlu menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan  masyarakat  dalam  rangka  men- dorong  tumbuhnya  potensi  ekonomi.  Jika potensi  ekonomi  tumbuh,  maka  akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian  Caya  dan  Rahayu  (2019) yang  menyatakan  bahwa  BUMDes  mem- berikan  dampak  pada  perekonomian  desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru.
Purnamasari et  al., (2016)  menyatakan bahwa  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara,  peneliti  melihat  bahwa  pen- capaian tujuan dalam efektifitas pengelolaan BUMDes  berbasis  ekonomi  kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini yang menyebabkan  peran  BUMDes  dalam  pe- ningkatan  pendapatan  masyarakat  dikata- kan  masih  kecil.  Program  pemberdayaan masyarakat desa, masih sangat dibutuhkan. Karena  dengan  adanya  program  pember- dayaan  masyarakat  desa  akan  dapat mendorong  dan  memotivasi  masyarakat untuk  menciptakan  lapangan  usaha  dan lapangan  kerja  secara  mandiri.  Pemerintah pusat  maupun  daerah  harus  memiliki perumusan  yang  tepat  tentang  peng- alokasian dana desa yang digunakan untuk program  pembangunan  fisik  dan  pem- berdayaan  masyarakat.  Karena  hasil  pe- nelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat  membutuhkan  adanya  program pemberdayaan  masyarakat  dibandingkan dengan  pembangunan  fisik,  sedangkan pengalokasian  dana  desa  selama  ini  yang terjadi  hampir  70%  digunakan  untuk  pem- bangunan  fisik  sedangkan  untuk  pember- dayaan  masyarakat  hanya  kurang  lebihnya 30%. Semakin berhasil pelaksanaan program pemberdayaan,  yang  diwujudukan  dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki usaha  mandiri,  maka  akan  semakin  me- ningkat pendapatan masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
18 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  tidak ada  pengaruh  antara  pembangunan  fisik terhadap  BUMDes.  Kedua,  ada  pengaruh antara  program  pemberdayaan  terhadap BUMDes.  Ketiga,  ada  pengaruh  antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat. Keempat,  tidak  ada  pengaruh  antara pembangunan  fisik  terhadap  pendapatan masyarakat.  Kelima,  ada  pengaruh  antara program pemberdayaan terhadap pendapa- tan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pembangunan  fisik  tidak  perlu melalui  BUMDes,  karena  peran  BUMDes dalam  pembangunan  fisik  sangat  kecil. Selain  itu  pembangunan  fisik  juga  tidak memiliki  pengaruh  dalam  peningkatan pendapatan  masyarakat.  Ada  atau  tidak adanya  pembangungan  fisik  tidak  akan dapat  mempengaruhi  dalam  meningkatkan pendapatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, sebaiknya  dalam  pengalokasian  dana  desa yang  digunakan  untuk  pembangunan  fisik sedianya dikurangi jumlahnya dan dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat.
Peran  BUMDes  sangat  dibutuhkan dalam  pengelolaan  dana  desa,  khususnya dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat desa,  misalnya  dalam  membentuk  dan menumbuhkan  usaha  mandiri  masyarakat melalui  pengelolaan  dana  desa  oleh BUMDes. Pengelolaan dana desa yang tepat yang  dilakukan  oleh  BUMDes  akan  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini  dikarenakan,  dengan  adanya  BUMDes, aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  akan pemberdayaan  bisa  dipenuhi.  Jika  pember- dayaan  masyarakat  berhasil,  maka  akan meningkatkan  pendapatan  masyarakat. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pember- dayaan masyarakat melalui BUMDes sangat dibutuhkan  untuk  meningkatkan  pendapa- tan masyarakat.

## Saran
Mendasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan  sebagai  berikut:  pertama,  pe-
rencanaan  penganggaran  untuk  pengalo- kasian  dana  desa  disarankan  untuk melibatkan masyarakat. Kedua, Pengelolaan dana desa harus terencana, transparan, dan akuntabel  serta  menggunakan  standart akuntansi  pemerintahan.  Ketiga,  BUMDes diberikan wewenang untuk mengelola dana desa. Keempat, BUMDes harus dikelola oleh manajemen  yang  profesional  dalam  pe- ngelolaan  dana  desa.  Kelima,  merancanag penggunaan  dana  desa  yang  tepat  sasaran untuk  meningkatkan  pendapatan  masya- rakat,  mengurangi  pengangguran  dan membuka  lowongan  kerja  dan  lowongan berusaha.  Keenam,  memberikan  pelatihan kepada SDM BUMDes.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah pertama,  data  yang  digunakan  hanya  data primer  karena  data  sekunder  terbatas  atau masih belum bisa diakses secara keseluruh- annya,  khususnya  untuk  perhitungan  AD, AA dan AF. Kedua, ruang lingkup penelitian hanya  satu  desa,  sehingga  hasil  penelitian belum bisa digeneralisasikan untuk seluruh desa.  Ketiga,  penelitian  ini  hanya  meng- gunakan  satu  BUMDes,  karena  dari  9 (sembilan) BUMDes yang ada di kecamatan tersebut hanya satu BUMDes yang produktif dan berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,  E.  Y.,  F.  Arianti,  E.  W. Kushartono,  dan  D.  Darwanto.  2016. Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Jurnal  Dinamika  Ekonomi  & Bisnis 13(1): 67–81.
Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Peranan Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Pada Kesejahteraan  Masyarakat  Pedesaan Studi  Pada  Bumdes  di  Gunung  Kidul,
Yogyakarta. Modus 28(2): 155–167. Arikunto,  S.  2010.  Metode  Penelitian  Bumi Aksasra. Jakarta.
Atmojo, M. E., H. D. Fridayani, A. N. Kasiwi, dan  M.  A.  Pratama . 2017.  Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi
Peranan Pengelolaan Dana Desa ...– Dwiningwarni, Amrulloh 19
ekonomi  berbasis  partisipasi  masya- rakat di Desa Bangunjiwo. ARISTO 5(1):
126–140.
Boonperm,  J.,  J.  Haughton,  dan  S.  R. Khandker. 2013. Does the Village Fund matter  in  Thailand?  Evaluating  the impact  on  incomes  and  spending.
Journal of Asian Economics 25: 3–16.
Budiono,  P.  2015.  Implementasi  Kebijakan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedung- primpen  Kecamatan  Kanor). Jurnal Politik Muda 4(1): 116–125.
Caya, F. M. N. dan E. Rahayu. 2019. Dampak
BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Aik  Batu  Buding,
Kabupaten  Belitung,  Provinsi  Bangka.
Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial 20(1): 1–
12.
Chikmawati, Z. 2019. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan  Pertumbuhan  Ekonomi Pedesaan  Melalui  Penguatan  Sumber Daya  Manusia. Jurnal  Istiqro 5(1):  101- 113.
Denhardt,  R.  B.  2000.  The  New  Public  Ser- vice: Serving Rather than Steering. Public Administration Review 60(6): 549–559. Fanani,  Z.  2019.  Faktor-Faktor  Yang Memengaruhi  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Penganggaran  Dan  Pendapatan Asli Desa. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 2(3): 385–403.
Hardijono,  R.,  Y.  A.  Maryunani,  dan  C.  F.
Ananda . 2014. Economic  Independence of  The  Village  Through  Institutional Village  Enterprises  (BUMDes). IOSR Journal of Economics and Finance 3(2): 21– 30.
Harmiati, A. A. Z. dan A. A. Zulhakim. 2018. Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  dalam  Mengembangkan Usaha  dan  Ekonomi  Masyarakat  Desa yang  Berdaya Saing  di  Era  Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Unihaz Bengkulu,  Cluster  Ekonomi,  Setnas ASEAN : 1–12. Hendrik.  2011.  Analisis  Pendapatan  dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah di Kecamatan DAYUN Kabupaten  SIAK  Provinsi  RIAU. Jurnal Perikanan dan Kelautan 16(1): 21–32. Hood, C. 1991. A Public Management for all Seasons?. Public Administration 69(1): 3–
19.
Irawati,  D.  dan  D.  E.  Martanti.  2018.
Transparasi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan
Aset  Desa  (Studi  Fenomenologi  Pada BUMDes  Desa  Karangbendo  Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ e-Proceeding , 2017: 41–51.
Kementerian  Keuangan.  2015.  Permenkeu No  93  Tahun  2015  Tentang Tata  Cara Pengalokasian  Penyaluran  Penggunaan Pemanfaatan Evaluasi Dana Desa .
Kementerian Keuangan. Jakarta.
Kurniawan,  A.  E.  2016.  Peranan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten  Lingga  Tahun  2015). Jurnal Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Maritim  Raja  Ali Haji . Lalira, D., A. T. Nakoko, dan I. P. F. Rorong. 2018. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan  di  Kecamatan  Gemeh Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18(4): 62–72.
Modigliani,  F.  dan  M.  H.  Miller.  1958.  The Cost  of  Capital,  Corporation  Finance and  The  Theory  of  Investmient. British Medical Journal 48(3): 261–297.
Nugrahaningsih,  P.  dan  J.  Winarna.  2016. Pendampingan Pengelolaan Dana Desa dengan  Pengembangan  BUMDes  Ber- basis  Sistem  Informasi  Akuntansi. Prosiding  SNAMK  (Seminar  Nasional Akuntansi  Manajemen  dan  Keuangan) : 121–128.
Pertiwi,  P.  2015.  Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Pendapatan,  Tenaga Kerja  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Skripsi .  Universitas  Negeri  Yogyakarta.
Yogyakarta.
20 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 1, Maret 2020 : 1 – 20
Purnamasari,  H.,  E.  Yulyana,  dan  R.
Ramdani.  2016. Efektivitas  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa) Berbasis  Ekonomi  Kerakyatan  Di  Desa Warungbambu  Kecamatan  Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana 1(2): 31–42. Putra,  A.  S.  2015. Badan  Usaha  Milik  Desa Spirit  Usaha  Kolektif  Desa .  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. Jakarta.
Rahman,  A.  2015.  Peranan  Badan  Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  Pening- katan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes  Desa  Pekan  Tebih  Kecamatan Kepenuhan  Hulu  Kabupaten  Rokan Hulu). Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi 2(1): 1–19.
Ramadana,  C.  B.  2013.  Keberadaan  Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Sebagai
Penguatan  Ekonomi  Desa. Jurnal Administrasi  Publik  Mahasiswa  Universi- tas Brawijaya 1(6): 1068–1076. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Sidik,  F.  2015.  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan  Kemandirian  Desa. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 19(2): 115–131.
Sofiyanto,  M.,  R.  M.  Mardani,  dan  M.  A. Salim.  2017.  Pengelolaan  Dana  Desa Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pemba- ngunan  di  Desa  Banyuates  Kecamatan Banyuates  Kabupaten  Sampang. Jurnal Riset Manajemen 6(04): 124–135.
Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Kuanti- tatif,  Kualitatif,  dan  R&D  Alfabeta. Bandung.