## Article

## Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society,
2020, Vol. 02 (02), 97-112
© The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i2.119
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received:November, 11 th 2020
Revised: December, 23 rd 2020 Accepted: December, 24 th 2020

## Kristina Viri
Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia kristinaviri@mail.ugm.ac.id

## Zarida Febriany
Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia zarida.febriany@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia  has  various  local  religions  that  live  a  hundred  years,  even  before  independence. These  religions  are  known  as  “Penghayat  Kepercayaan”.  In  history,  the  adherents  of  these beliefs  experienced  hardship  dynamics  to  gain  recognition  from  the  State.  The  methodology that  has  been  used  for  this  research  is  a  normative  juridical  or  documentary  study  with qualitative analysis. The result and discussions of this research concluded that Article 28E of the 1945’s Constitution guaranteed everyone to have the right of freedom to believe. However, the reality is the opposite as the State is discriminating between the officials and the unofficial religions.  Because  of  the  long  struggles  of  the  stakeholders,  the  community  of  Penghayat Kepercayaan  has  pleaded  to  the  Constitutional  Court  (MK)  for  a  judicial  review,  and  it  was accepted. MK has stated that discrimination between the official and the unofficial religions is a contradiction to the 1945’s Constitution. Based on the decision of MK, the State recognizes the community of Penghayat Kepercayaan, especially for all the matters related to their rights for civil administration (where now, there is a “belief” column for them, in the Family Card and electronic ID), and their rights to embrace and worship .
Keywords: Penghayat Kepercayaan, State Recognition, Discrimination, Rights of Belief

## ABSTRAK
Indonesia  memiliki  keberagaman  agama  lokal  yang  telah  hidup  ratusan  tahun  sebelum merdeka. Saat ini, agama lokal dikenal sebagai penghayat kepercayaan. Dalam sejarahnya, penghayat  kepercayaan  tersebut  mengalami  dinamika  dan  pasang  surut  untuk mendapatkan pengakuan dari Negara. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif atau studi  dokumenter  dengan  analisis  kualitatif.  Kesimpulan  dari  hasil  dan  diskusi  penelitian ini adalah bahwa Pasal 28E UUD 1945 telah menjamin setiap orang berhak atas kebebasan meyakini  kepercayaan.  Namun  kenyataannya,  negara  masih  membedakan  agama  resmi dan  tidak  resmi.  Berkat  perjuangan  panjang  berbagai  stakeholder,  kelompok  penghayat kepercayaan  mengajukan  permohonan judicial  review ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan dikabulkan.  MK  menyatakan  pembedaan  antara  agama  yang  diakui  (agama  resmi)  dan agama  yang  tidak  diakui  (agama  tidak  resmi-termasuk  kepercayaan)  dinyatakan bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  1945.  Mengacu  pada  putusan  MK,  negara memberikan  pengakuan  kepada  para  penghayat  kepercayaan,  terutama  berkaitan  dengan administrasi  kependudukan  (Kartu  Keluarga  (KK)  dan  KTP  Elektornik  yang  telah mencantumkan kolom “kepercayaan”) serta hak memeluk dan menjalankan ibadah.
Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Pengakuan Negara, Diskriminasi, Hak Keperayaan.

## 98 | Kristina Viri & Zarida Febriany

## 1. Pendahuluan
Bhinneka  Tunggal  Ika adalah  semangat  dan  jiwa  keberagaman  di  Indonesia.  Salah  satu wujud  keberagaman  di  Indonesia  adalah  adanya  berbagai  agama  lokal  yang  telah  lahir ratusan tahun sebelum Indonesia Merdeka. Agama-agama tersebut misalnya Sunda Wiwitan di  Jawa  Barat,  Sedulur  Sikep  di  Jawa  Tengah,  Kaharingan  di  Kalimantan,  Ugamo  Batak  di Sumatera  Utara  dan  masih  banyak  lagi.  Saat  ini  agama  lokal  dikenal  dengan  istilah kepercayaan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  Istilah  ini  juga  merupakan  bagian  dari  hasil  perjuangan  panjang  berbagai kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Negara (Viri,  2008).  Untuk  mendapatkan  pengakuan  Negara,  berbagai  upaya  dilakukan  oleh penghayat  kepercayaan.  Salah  satu  yang  berhasil  adalah  mengajukan  uji  materi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Uji  materi  ini dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  dimana  saat  ini  penghayat  kepercayaan  dapat memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  menyebutkan  sebagai  penghayat  kepercayaan. Sebelum Uji Materi ini penghayat kepercayaan dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun di kolom agama tertulis (-). Hal ini mendorong diskriminasi untuk pelayanan lainnya. Karena  kosong  seringkali  penghayat  dianggap  tidak  beragama,  ateis  dan  dipersulit mengkases layanan lainnya.
Keberhasilan  ini  merupakan  bagian  dari  sejarah  perjuangan  panjang  penghayat kepercayaan  untuk  mendapat  pengakuan  dari  Negara.  Dari  masa  penyusunan  naskah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD 1945),  penghayat  kepercayaan  telah  ikut  berjuang  untuk  menuju  kemerdekaan  serta memperjuangkan  pengakuan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  risalah  pembahasan  UUD  1945 dimana Wongsonegoro memperjuangkan masuknya kata “kepercayaan” dalam Pasal 29 UUD 1945 (Abidin et al., 2019). Perjuangan terus berlanjut sampai pada masa setelah reformasi, kelompok  penghayat  juga  mengawal  pembahasan-pengesahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, walaupun hasilnya sejumlah pasal masih mendiskriminasi penghayat kepercayaan (Mahkamah Konstitusi, 2016).
Berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan  oleh  negara  telah  dialami  oleh  penghayat kepercayaan  (Viri,  2008).  Salah  satu  puncak  kekerasan  terjadi  pada  tahun  1965,  dimana setelah terjadi peristiwa yang biasa dikenal sebagai G30SPKI, berbagai kelompok penghayat di  berbagai  daerah  dipaksa  masuk  dan  memilih  salah  satu  dari  5  (lima)  agama  “resmi”  di Indonesia.  Jika  tidak,  kelompok  penghayat  akan  rentan  digolongkan  sebagai  kelompok komunis/pendukung  Partai  Komunis  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  setidaknya  kepada  pemeluk Kawruh  Naluri/KWN  di  Banyumas  Jawa  Tengah  yang  akhirnya  karena  dipaksa,  sebagian mereka  memilih  agama  Budha  dan  sabagian  lainnya  Kristen  (Abidin  et  al.,  2019).  Ini  juga terjadi pada komunitas Mollo yang akhirnya memilih agama Kristen (Maarif, 2019).
Setelah peristiwa tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang Nomor 1 PNPS  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.  Dengan adanya Undang-Undang ini seolah-olah menjadi dasar legitimasi bahwa agama yang diakui di Indonesia  hanya  5  (lima)  yaitu:  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  dan  Budha.  Bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Menurut Undang-Undang ini, menjadi kelompok penghayat adalah  berbahaya,  mengancam  dan  menodai  agama.  Hal  ini  sebagaimana  ditulis  dalam penjelasan nomor 2 yang berisi: “ Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia  tidak  sedikit  timbul  aliran-aliran  atau  Organisasi-organisasi  kebatinan/kepercayaa masyarakat  yang  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  dan  hukum  Agama.  Di  antara  ajaran- ajaran/perbuatan-perbuatan  pada  pemeluk  aliran-aliran  tersebut  sudah  banyak  yang  telah menimbulkan  hal-hal  yang  melanggar  hukum,  memecah  persatuan  Nasional  dan  menodai Agama.  Dari  kenyataan  teranglah,  bahwa  aliran-aliran  atau  organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan  masyarakat  yang  menyalahgunakan  dan/atau  mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”
Namun  demikian,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  97/PUU-XIV/2016 menunjukkan cara pandang yang berbeda terhadap  penghayat Kepercayaan.  Cara  pandang yang  berbeda  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi. Terdapat  pergeseran  jika  dibandingkan  dengan  cara  pandang  negara  saat  membentuk Undang Undang PNPS Tahun 1965. Dimana dalam Undang-Undang ini negara membedakan pemeluk  agama  dan  kepercayaan,  serta  pengakuan  terhadap  agama  mayoritas,  sedangkan dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  justru  sebaliknya,  pemeluk  kepercayaan  dianggap sebagai  warga  negara  dengan  kedudukan  yang  setara.  Dalam  putusan  ini,  majelis  hakim
mengakui  adanya  diskriminasi/pembedaan  negara  melalui  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  yang  tidak  didasarkan  pada  alasan  yang  konstitusional: “demikian  juga apabila  dikaitkan  dengan  jaminan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan,  sejak awal  penganut  kepercayaan  sudah  dibedakan  dengan  penganut  agama  yang  diakui  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dimana  pembedaan  demikian,  sebagaimana pertimbangan  di  atas,  tidak  didasarkan  pada  alasan  yang  konstitusional.  Sementara kewajiban  untuk  menjunjung  tinggi  hukum  dan  pemerintahan  tetap  melekat  pada  mereka sebagai warga negara Indonesia…” (Mahkamah Konstitusi, 2016).
Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya memberikan jawaban atas perjuangan kelompok  penghayat  yang  selama  ini  dibedakan  dari  agama  yang  diakui  negara.  Dikotomi (pembedaan)  agama  yang  diakui  (agama  resmi)  dan  tidak  diakui  secara  tegas  dinyatakan sebagai  diskriminasi  oleh  majelis  hakim.  Dalam  pertimbangannya,  hakim  juga  berpendapat bahwa  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak  atau  kemerdekaan untuk  menganut  agama  yang  hanya  terbatas  pada  hak  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945. Artinya, hak  untuk  menganut  agama  tidak  hanya  terbatas  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk agama lain serta penghayat kepercayaan. Oleh  karenanya,  Pasal  61  ayat  2  UU  Administrasi  Kependudukan  (yang  menyebutkan pembedaan  penghayat  kepercayaan  dengan  agama  yang  diakui  berdasarkan  peraturan perundang-udangan) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini bersifat erga omnes, mengikat sejak dibacakan sebagai Undang-Undang. Telah ada beberapa kajian yang membahas akibat hukum putusan ini, khususnya terkait pemenuhan hak atas administrasi kependudukan  dan  hak  dasar  lainnya  seperti  pendidikan,  perkawinan  dan  kesehatan, namun belum ada yang mencoba melihat akibat hukum putusan ini dan kaitannya dengan hak beragama dan berkepercayaan bagi penghayat kepercayaan (meliputi hak memeluk dan menjalankan ibadah bagi penghayat kepercayaan).
Berdasarkan  pada  beberapa  hal  di  atas,  tulisan  ini  membahas;  pertama,  sejarah diskriminasi  hingga  pengakuan  terhadap  penghayat  kepercayaan  di  Indonesia.  Kedua, bentuk  pengakuan  Negara  setelah  putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016  terhadap penghayat  kepercayaandi  Indonesia.  Ketiga,  dampak  hukum  putusan  MK  Nomor  97/PUU- XIV/2016  terhadap  hak  untuk  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  bagi  penghayat kepercayaan di Indonesia.

## 2. Kerangka Teori
Tulisan  ini  akan  menggunakan  tiga  kerangka  teori/pendekatan:  pertama,  kerangka  teori negara  hukum;  kedua,  Hak  Asasi  Manusia;  ketiga,  teori  politik  agama.  Terkait  teori  negara hukum,  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945,  menyatakan  bahwa,  “Indonesia  adalah  Negara hukum”. Menurut A.V. Dicey, terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, persamaan di hadapan hukum dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta  oleh  lembaga  peradilan  (Siallagan,  2016).  Dalam  konteks  Negara  hukum,  diharuskan terjaminnya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Indonesia  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  telah tercantum HAM, yakni dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J.
Brian Tamanaha, membedakan tentang negara hukum ke dalam 2 (dua) kelompok yakni negara hukum formal (thin/tipis) dan negara hukum substantif (thick/tebal).  Untuk menjadi negara hukum yang subtantif ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya pengakuan  hak  fundamental/hak  dasar,  demokrasi  dan  menjunjung  tinggi  keadilan (Tamanaha, 2007). Maksudnya bahwa negara tidak hanya menjadi “penjaga malam” , namun negara harus lebih aktif memberikan keadilan bagi masyarakatnya dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dalam negara yang demokratis.
Pendekatan Kedua adalah Hak Asasi Manusia (HAM). HAM yang menjadi rujukan adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hak ini dijamin dalam  Pasal 29 dan Pasal 28 E (UUD RI Tahun 1945). Selajutnya,  Pasal  18  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan Kovenan  Internasioal  Hak  Sipil  dan  Politik  menterjemahkan  Hak  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan dalam 8 (delapan) elemen (Margiyono et al., 2010).
1. Kebebasan  internal (forum  internum) :  Hak  setiap  orang  untuk  berfikir,  berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga termasuk hak setiap orang untuk berpindah agama.
2. Kebebasan  eksternal  ( forum  externum) :  Setiap  orang  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  di  ruang  publik  atau  privat  berhak  memanifestasikan  agama  dan kepercayaan dalam pengajaran, penataan, ibadah, dan pengalaman.
3. Tidak  ada  paksaan:  Tidak  seorang  pun  dapat  dipaksa  sehingga  terganggu kebebasannya  untuk  menganut  atau  menetapkan  agama  atau  sesuai  keyakinan  dan pilihannya.
4. Tidak diskriminatif: Negara menjamin kebebasan beragama untuk semua orang tanpa terkecuali.
5. Hak  Orang  Tua  dan  Wali:  Negara  menjamin  hak  setiap  orang  tua  untuk  memberi pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai keyakinan mereka sendiri.
6. Kebebasan  lembaga  dan  status  legal:  Pemeluk  agama  atau  kepercayaan  bebas mendirikan organisasi termasuk kemandirian dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan  yang  diizinkan:  Hak  ini  bisa  dibatasi  oleh  Undang-Undang  hanya  dalam keadaan tertentu, yaitu keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan dan kesusilaan umum, serta hak-hak dasar orang lain.
8. Tidak  dapat  dikurangi:  Negara  tidak  dapat  megurangi  hak  atas  kebebasan  beragama dalam keadaan apapun.
Menurut  komentar  umum  Komite  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (Komite  HAM  PBB)  pasal  18  mengandung  dua  aspek,  yaitu  kebebasan  beragama  dan berkepercayaan  serta  kebebasan  menjalankan  agama  dan  kepercayaan.  Bentuk  intervensi negara dalam hak kebebasan beragama dan berkepercayaan hanya bisa pada ranah forum externum. Intervensi ini harus didasarkan pada Undang-Undang dan dengan alasan bahwa ajaran  membahayakan  hak-hak  asasi  yang  mendasar,  misalnya  hak  untuk  hidup  para pengikut  agama  tersebut  dan  masyarakat  sekitar.  Salah  satu  contoh  pelarangan  negara terhadap  suatu  sekte  terjadi  di  Mexico,  yaitu  pelarangan  terhadap  “Sekte  Hari  Kiamat- David Coresh” karena dianggap membahayakan nyawa pengikutnya (Sumbulah, 2014).
Selain  hal  tersebut,  tidak  boleh  ada  pembatasan  apapun  terhadap  hak  ini.  Hak  ini dilindungi  tanpa  pengecualian.  Norma-norma  ini  jelas  memberikan  kewajiban  kepada negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak  kebebasan beragama  tersebut.  Dengan  demikian,  negara  tidak  memiliki  hak  untuk  menyatakan apakah suatu agama atau kelompok kepercayaan sesat atau tidak (Sumbulah, 2014).
Dalam  mendiskusikan  hak-hak  bagi  penghayat  kepercayaan,  penulis  juga  merujuk ketentuan  Pasal  27  Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  sebagaimana  telah  disahkan  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik: “ Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau  bahasa,  orang-orang  yang  tergabung  dalam  kelompok  minoritas  tersebut  tidak  dapat diingkari  haknya,  dalam  komunitas  bersama  aggota  lain  dari  kelompok  mereka,  untuk menikmati  budaya  mereka  sendiri,  untuk  menjalankan  dan  mengamalkan  agama  mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri” (UU Nomor 12 Tahun 2005) . Siapakah  kelompok  minoritas  tersebut?  Pelapor  khusus  PBB  untuk  Perlindungan  hak minoritas  Francesco  Capotorti  mendefinisikannya  dan  mengategorikannya  dalam  4  (empat) hal: Pertama, jika jumlah kelompok tersebut lebih kecil dibandingkan sisa populasi lainnya dalam  sebuah  negara;  Kedua,  posisinya  tidak  dominan  dalam  konteks  negara;  Ketiga, terdapat  tiga  perbedaan  utama  terkait  etnik,  agama  dan  bahasa  dari  sisa  populasi  lainnya; Keempat,  memiliki  solidaritas  antar  sesamanya,  membagi  bersama  keinginan  untuk melestarikan  agama,  bahasa,  tradisi,  budaya  dan  kepentingan  untuk  meraih  persamaan  di hadapan hukum (Margiyono et al., 2010).
Pendekatan  ketiga  adalah  teori  politik  agama.  Teori  ini  menunjukan  bahwa  agama, kepercayaan, adat, budaya dan seterusnya adalah konstruksi politik dengan tujuan untuk melegitimasi  kuasa  dan  kontrol  oleh  kelompok  (agama)  tertentu  atas  yang  lain (kepercayaan,  adat  dan  budaya)  (Maarif,  2018).  Politik  agama  tersebut  dilakukan  melalui mobilisasi  dan  tekanan  publik  atas  nama  identitas  (agama)  mayoritas  dan  infiltrasi terhadap  negara.  Negara  yang  diinfiltrasi  cenderung  mengeluarkan  kebijakan  dan peraturan  perundang-undangan  atas  nama  politik  agama  yang  mengklasifikasikan  warga negara  menjadi  2  (dua),  yaitu  kleompok  yang  layak  dilayani  (penganut  agama  resmi)  dan kelompok yang tidak dapat dilayani (kelompok penganut agama lokal/kepercayaan) (Maarif, 2019).

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif ( normative  law  research ),  menggunakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  bahan  hukum primer, sekunder dan lainnya. Bahan hukum primer adalah UUD NRI 1945, dan peraturan lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  berupa  buku-buku  hukum
yang  berisi  ajaran  dan  doktrin,  terbitan  berkala  berupa  artikel-artikel  tentang  ulasan hukum yang berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan salah satunya adalah hasil The First International  Conference  on  Indigenous  Religion, yang  diselelnggarakan  oleh Center  for Religious dan Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1-3 Juli 2019. Bahan hukum lainnya adalah bahan penunjang tambahan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi jurnal hukum dan ulasan hukum yang diterbitan oleh perguruan tinggi dan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  Penghayat  Kepercayaan.  Bahan  hukum  tersebut dianalisa  secara    yuridis  normatif  atau  analisis  kualitatif  atau  studi  dokumen  dengan menggunakan  literatur  yang  berhubungan  dengan  kesetaraan  Penghayat  Kepercayaan, serta  menggunakan  pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan,  sejarah  hukum  serta studi kasus.
4. Dinamika Menuju Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia
4.1. Sejarah  Diskriminasi  Sampai  Dengan  Pengakuan  Penghayat  Kepercayaan  di Indonesia
Pada bagian ini penulis akan sedikit melihat baik diskriminasi maupun pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Penulisan didasarkan pada terbitnya berbagai peraturan serta  peristiwa  penting  terkait  Penghayat  Kepercayaan.  Penulisan  ini  dimulai  sejak pembahasan UUD 1945, sampai dengan dikabulkannya uji materi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan.

## 4.1.1. Diakuinya Hak Beragama dan Beribadah Dalam Penyusunan UUD 1945
Dalam  penyusunan  UUD  1945  oleh  Badan  Penyelidik  Upaya  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI),  terdapat  debat  yang  panjang  perihal  negara  dan  agama.  Diskusi  ini terjadi  baik  saat  pembahasan  dasar  negara  pada  tanggal  30  Mei  sampai  dengan  1  Juni 1945 dan diulang lagi pada saat pembahasan Batang Tubuh, yaitu pada tanggal 15-16 Juli 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo berpidato dan memberitahukan tentang rencana pendirian Negara Islam. Menurutnya, Negara Islam tidak sesuai dengan Indonesia jika akan mendirikan  negara  persatuan.  Dengan  mendirikan  Negara  Islam  akan  timbul  soal-soal minderheden (keterpinggiran)  untuk  agama  yang  lain.  Meskipun  Negara  Islam  akan menjamin  sebaik-baiknya  golongan  agama  yang  lain.  Namun  golongan  itu  tidak  dapat mempersatukan dirinya dengan Negara (Bahar et al., 1995).
Selanjutnya  pada  1  Juni  1945,  dalam  pidatonya  Ir.  Soekarno  kembali  menegaskan bahwa  kita  sedang  mendirikan  1  (satu)  Negara  Kebangsaan.  Dasar  kebangsaan  artinya bukan  kebangsaan  dalam  arti  sempit,  melainkan  sebuah nationale  staat yang  berdiri  dari ujung  Sumatera  sampai  Irian.  Selanjutnya  Ir.  Soekarno  menambahkan  bahwa  Indonesia adalah  Negara  yang  Berketuhanan: “Hendaknya  negara  Indonesia  ialah  negara  yang  tiap- tiap  orangnya  dapat  menyembah  Tuhannya  dengan  cara  yang  leluasa.  Segenap  rakyat hendaknya bertuhan secara “kebudayaan”, yakni tiada egoism agama” (Bahar et al., 1995). Pendiskusian mengenai  negara dan agama kembali muncul ketika salah satu anggota BPUPKI  bertanya  terkait  Pasal  28  UUD  1945,  yaitu  hak  untuk  beragama  dan  beribadah, serta pasal tentang syarat menjadi Presiden Indonesia adalah orang yang beragama islam. Tarik menarik antara kelompok Nasionalis dan Islam terjadi. Kelompok Nasionalis berjuang agar  negara  Indonesia  adalah  negara  yang  bersatu,  tidak  hanya  berdasarkan  1  (satu) agama.  Selain  itu,  Wongsonegoro  mengusulkan  kemerdekaan  untuk  beribadah  juga ditujukan kepada aliran kebatinan (Abidin et al., 2019). Akhirnya disepakati Pasal 28 (yang kemudian  menjadi  pasal  29,  karena  disisipkan  pasal  tentang  hak  berserikat  dan berkumpul  pada  pasal  28) dengan isi:  1)  Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Ada  2 (dua) tafsir terhadap kata “kepercayaan” dalam ayat 2, tafsir pertama adalah kepercayaan terhadap agamanya, tafsir kedua adalah aliran kepercayaan. Terlepas dari 2 (dua) tafsir itu, setidaknya jaminan dalam Pasal 29 juga berlaku bagi seluruh agama termasuk agama lokal atau aliran kebatinan yang saat ini dikenal sebagai kepercayaan.

## 4.1.2. Pendirian Departemen Agama
Pada  3  Januari  1946  Departemen  Agama  didirikan.  Departemen  ini  diusulkan  pada  saat sidang  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP),  pada  kabinet  Sjahrir.  Keberadaan departemen  ini  salah  satunya  agar  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keagamaan  dapat terlayani,  karena  pada  masa  Hindia  Belanda  urusan  ini  tidak  terlayani  dengan  baik.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951, antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:
1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga   bahwa  tiap-tiap   penduduk   mempunyai  kemerdekaan   untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya;
3. Membimbing,  menyokong,  memelihara  dan  mengembangkan  aliran-aliran  agama yang sehat;
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin,    menyokong    serta    mengamat-amati    pendidikan    dan    pengajaran      di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan  segala  sesuatu  yang  bersangkut  paut  dengan  pengajaran  rohani kepada  anggota-anggota    tentara,    asrama-asrama,    rumah-rumah    penjara    dan tempat-tempat  lain yang dipandang perlu;
8. Mengatur,    mengerjakan    dan    mengamat-amati    segala    hal    yang    bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;
9. Memberikan  bantuan  materiil  untuk  perbaikan  dan  pemeliharaan  tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll);
10. Menyelenggarakan,  mengurus  dan  mengawasi  segala  sesuatu  yang  bersangkut  paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.
Keberadaan Departemen Agama menjadi cerita tersendiri bagi penghayat kepercayaan.
Departemen  ini  selain  memiliki  wewenang  mengatur  agama-agama  besar  seperti  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  awalnya  juga  mengurus  aliran  kebatinan  atau  aliran kepercayaan.  Walaupun  pada  perkembangan  selanjutnya  akan  dipisahkan,  karena kebatinan  atau  kepercayaan  bukanlah  agama.  Hal  ini  karena  kepercayaan  tidak  masuk dalam definisi agama yang ditetapkan oleh Departemen Agama.
4.1.3. Lahirnya Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Tahun 1952 Departemen Agama membuat definisi tentang Agama, yaitu: 1. Memiliki Kitab Suci;  2.  Memiliki  Nabi;  3.  Adanya  pengakuan  internasional  (Rumadi  et  al.,  2008). Keberadaan  definisi  ini  membuat  aliran  kebatinan  atau  penghayat  kepercayaan  tidak masuk  dalam  definisi  agama.  Selanjutnya,  Departemen  Agama  melaporkan  bahwa  pada tahun  ini  terdapat  360  agama  baru  dan  kebatinan.  Berdasarkan  laporan  tersebut, dibentuklah Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tahun 1953 (Rumadi et  al.,  2008).  Keberadaan  PAKEM  membawa  dampak  yang  cukup  besar  bagi  penghayat kepercayaan. PAKEM pada praktiknya akan memaksa pemeluk kepercayaan untuk memilih salah  satu  dari  5  (lima)  agama  resmi.  PAKEM  selain  mengawasi,  juga  berwenang melakukan  pemeriksaan,  bahkan  membubarkan  organisasi  atau  kelompok  kepercayaan. Badan  ini  berada  di  bawah  koordinasi  Kejaksaan  Agung  yang  anggotanya  adalah kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah dan Kejaksaan (Abidin et al., 2019).
4.1.4. G30 S PKI dan UU No. 1 PNPS Tahun 1965
Peristiwa yang biasa dikenal dengan G30 SPKI memberi dampak tersendiri bagi penghayat kepercayaan. Pada masa ini terjadi perpindahan besar-besaran dari penghayat kepercayaan untuk memilih salah satu agama yang dianggap sebagai agama yang diakui karena dipaksa (Rumadi  et  al.,  2008).  Jika  tidak  memilih  agama,  mereka  bisa  saja  disebut  sebagai komunis. Organisasi bisa dibubarkan dan anggota maupun pemimpin bisa saja ditangkap dan dibuang. Di Banyumas, pemeluk Kawruh naluri (KWN) dipaksa memilih salah satu dari 5  (lima)  agama,  sebagian  diantara  mereka  memilih  beragama  Budha,  dan  sebagian  lain memilih beragama Kristen (Abidin et al., 2019). Hal yang sama juga terjadi pada kelompok yang mengikuti Eyang  Bonokeling di  Banyumas. Kelompok ini dicap sebagai pengikut PKI dan  dikejar-kejar  oleh  masyarakat  (Nawawi  et  al.,  2016).  Peristiwa  ini  membawa  trauma yang luar biasa bagi penganut kepercayaan, seperti yang diakui oleh Dewi Kanti, pemeluk
Sunda Wiwitan yang menyatakan bahwa yang terjadi selama ini terhadap penghayat adalah kekerasan yang terstruktur (Lestari, 2016).
Diskriminasi  semakin  jelas  ketika  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  1 PNPS  Tahun  1965  Tentang  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama. Keberadaan  Undang-Undang  ini  menjadi  dasar  adanya  agama  “resmi”  atau  “diakui”  dan agama  “tidak  resmi”  atau  “tidak  diakui”.  Penghayat  kepercayaan  tentu  masuk  kategori lainnya,  karena  dianggap  bukan  agama.  Keberadaan  Undang-Undang  ini  juga  menjadi dasar  pengawasan  aliran  kepercayaan,  dimana  pemeluk  kepercayaan  dianggap  sebagai ancaman.  Keberadaan  Undang-Undang  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  Badan  Koordinasi Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (BAKOR  PAKEM)  untuk  megawasi,  melarang bahkan membubarkan organisasi penghayat.
Penerbitan Undang Undang ini terjadi dalam konteks keberadaan kelompok santri yang telah  menjadi  bagian  dari  negara  melalui  Departemen  Agama  yang  menekan  kelompok “abangan”,  dimana  penghayat  kepercayaan  masuk  di  dalamnya  (Maarif,  2019). Penyempitan  definisi  agama  adalah  dengan  tujuan  mempersempit  peluang  kelompok abangan untuk mendirikan agama baru. Menurut Syamsul Maarif dalam bukunya “Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur” perkembangan kelompok penghayat merupakan ancaman bagi  kelompok  santri,  karena  berpotensi  mendirikan  agama  baru.  Oleh  karenanya dibentuklah  Pengawas  Aliran  Kepercayaan/PAKEM  atau  dikenal  juga  dengan  sebutan BAKOR  PAKEM  agar  perkembangan  kelompok  penghayat  kepercayaan  dapat  diawasi (Maarif, 2019).
Pada periode 1971 s/d 1983 tercatat Kejagung telah melakukan pelarangan terhadap 6 (enam)  aliran  kepercayaan/kebatinan dan juga  sekte di dalam  agama-agama resmi, yaitu: a. Aliran Darul Hadist, Islam Jemaah, JPID Jappenas DII organisasi yang bersifat/berjaran serupa; b. Aliran Kepercayaan Manunggal; c. Agama Budha Jawi Wisnu; d. Ajaran Agama Jawa  Sanyoto;  e.  Saksi  Yehova;  f.  Ajaran  yang  dikembangkan  oleh  Abdul  Rahman  dan pengikutnya (Aliran Inkarsunnah) dan larangan beredarnya buku tulisan tangan karangan Moch. Icham Sutarto (Rumadi et al., 2008). Selain beberapa aliran ini, kelompok yang lain juga  mendapatkan  peringatan  untuk  mengganti  nama  organisasi,  masuk  atau  memilih agama  yang  diakui  seperti  yang  terjadi  pada  kelompok  Kawruh  Naluri  di  Banyumas  dan Gombong, Jawa Tengah (Abidin et al., 2019).
Sesungguhnya pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 pernah diajukan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Uji  materi  ini  didasarkan  pada  banyaknya kasus-kasus  penodaan  agama  yang  diadukan  ke  LBH  Jakarta  (Hidayat,  2011).  Pada  uji materi  ini  beberapa  kelompok  penghayat  menjadi  pihak  terkait,  juga  saksi.  Salah  satu penghayat  dalam  kesaksiannya  menyebutkan  bahwa  ia  tidak  bisa  mejadi  ABRI  karena  ia Penghayat.  Ia  sempat  ditertawakan  dalam  sidang  karena  meminta  kepada  Majelis  Hakim untuk  disumpah  dengan  sumpah  Pancasila.  Uji  materi  berlangsung  tegang  karena  setiap sidang dihadiri oleh ribuan masa dari berbagai organisasi Islam. Uji materi ini dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (Margiyono et al., 2010).

## 4.1.5. Musyawarah Nasional Penghayat I
Pada tahun 1970 diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan,  Kerohanian)  yang  diketuai  oleh  Mr.  K.R.M.T  Wongsonegoro.  Seperti  yang  kita tahu, Mr. K.R.M.T Wongsonegoro adalah perumus naskah UUD 1945. Pada musyawarah ini dikenal  istilah  kepercayaan  yang  sebelumnya  dikenal  dengan  aliran  kebatinan.  Munas  ini membentuk  Sekretariat  Kerja  Sama  Kepercayaan  (kebatinan,  kejiwaan,  dan  kerohanian) [SKK].  SKK  merupakan  wadah  pengganti  Badan  Kongres  Kebatinan  Indonesia  (BKKI) (Abidin et al., 2019).
Selanjutnya, pada Munas III tanggal 18 November 1979 di Tawangmangu, SKK diubah menjadi  Himpunan  Penghayat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (TYME)  yang disingkat dengan HPK dari tingkat pusat, Daerah Tingkat (DATI) I (tingkat provinsi), DATI II (tingkat  kabupaten/kota),  dan  kecamatan  secara  Nasional.  HPK  bertujuan  (1) terlaksananya  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila  (P4),  (2)  terpeliharanya budaya  bangsa  dan  kepribadian  Nasional  terutama  yang  berhubungan  langsung  dengan perikehidupan  kepercayaan  terhadap  TYME  dalam  usaha  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  (3)  tertampungnya  segala  aspek  perikehidupan  kepercayaan  terhadap  TYME dalam  perlindungan  hukum  negara  RI,  (4)  menjadi  wadah  tunggal  bagi  masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap TYME, (5) Memayu hayuning bawana (Abidin et al., 2019).
Dalam  perkembangannya,  HPK  bubar  dan  berubah  menjadi  Badan  Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK). Namun saat ini, BKOK juga telah berubah menjadi Majelis Luhur  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (MLKI).  MLKI  berdiri  pada  tahun 2014. Tujuan MLKI adalah: 1. Membina kerjasama antar anggotanya agar mampu menjalin komunikasi  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan  masyarakat  di  luar  organisasi-organisasi kepercayaan.  2.  Melestarikan  nilai-nilai  luhur  spiritual  bangsa  3.  Ikut  serta  membentuk dan  membangun  karakter  manusia  Indonesia  seutuhnya  di  bidang  mental-spiritual  yang berjiwa Pancasila (Banu, 2018).

## 4.1.6. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  membawa  akibat yang  sangat  besar  bagi  penganut  aliran  kepercayaan.  Keberadaan  undang-undang  ini belum  cukup  kuat  meningkatkan  posisi  tawar  penganut  aliran  kepercayaan  di  hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal mencatatkan perkawinannya. Dapat dicatatkannya perkawinan  dengan  cara  sesuai  dengan  adat  atau  sesuai  kepercayaan  yang  dianut tergantung  pada  Kantor  Pencatatan  Sipil.  Jika  kita  melihat  definisi  perkawinan  yang  sah menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  ini  adalah: Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu .  Walaupun frasa ‘kepercayaan’ tertulis dalam pasal tersebut, dalam praktiknya Penghayat Kepercayaan masih sulit mencatatkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini (Viri, 2008).
Dalam  perkembangannya  pencatatan  perkawinan  penghayat  diatur  dalam  Undang- Undang  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dalam  Undang-Undang  ini,  penghayat  bisa mencatatkan  perkawinannya  di  hadapan  pemuka  penghayat  yang  telah  didaftar  di Direktorat  Kepercayaan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Walaupun  demikian, tidak  semua  penghayat  mau  mengorganisir  diri  dalam  organisasi  dan  mendaftarkan pemukanya. Hal ini erat kaitannya dengan sejarah kelam pembubaran organisasi, sehingga banyak penghayat yang tidak mau berorganisasi. Akibatnya jika tidak berorganisasi maka perkawinan  tidak  bisa  dicatatkan.  Atau  jika  mau,  penghayat  harus  masuk  ke  salah  satu organisasi agar bisa dicatatkan perkawinannya.
4.1.7. TAP MPR Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara-Kepercayaan Bukan Agama
Dalam  GBHN  Tahun  1978,  disebutkan  bahwa  “Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  bukan  agama.  Pembinaan  terhadap  Kepercayaan  dilakukan:  1.  Agar  tidak  mengarah pada pembentukan agama baru; 2. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar  pelaksanaan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menurut  dasar kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”.  Akibat  hukum  dari  adanya  ketentuan  ini  adalah dikeluarkannya  pengurusan  kepercayaan  dari  Departemen  Agama  dan  dimasukan  dalam Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Ketentuan  dalam  GBHN  ini  kemudian melanggengkan dikotomi/pembedaan antara pemeluk agama dan kepercayaan.
4.1.8. Pengesahan pasal 28 E ayat (2) dalam Amandemen UUD 1945
Keberadaan Pasal  28E ayat (2) UUD  1945 menjadi jaminan konstitusional bagi  Penghayat Kepercayaan. Pasal ini berisi: “Setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya”. Jika  dibandingkan  dengan Pasal  29,  pasal  ini  lebih  jelas  menggambarkan  pengakuan  negara  terhadap  pemeluk kepercayaan. Keberadaan Pasal  28E ayat 2 menguatkan jaminan yang ada  pada pasal 29 UUD 1945.

## 4.1.9. Pengesahan Undang-Undang Admnistrasi Kependudukan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  merupakan peraturan  yang  menjadi  payung  hukum  dalam  memberikan  perlindungan,  pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting  yang  dialami  oleh  Penduduk  Indonesia  dan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang berada  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Peristiwa Kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  dan/atau  surat  keterangan  kependudukan  lainnya  meliputi  pindah datang,  perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,
kematian,  lahir,  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Ada  beberapa  permasalahan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  yang  masih  mendiskriminasikan  penghayat  kepercayaan.  Beberapa masalah  tersebut  antara  lain:  Bagi  Penghayat  Kepercayaan,  bisa  mendapakan  KTP  hanya saja dalam kolom agama bertuliskan (-). Dalam Undang-Undang ini misalnya pada pasal 8 ayat  (4)  terdapat  frasa  “… bagi  Penduduk  yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama menurut  peraturan  perundang-undangan  atau  bagi  penghayat  kepercayaan  berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan .”  Frasa  ini  menguatkan  dikotomi  atau  pembedaan antara  agama  yang  diakui  dan  tidak  diakui  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (UU Nomor 1 Tahun 1965).
Namun,  seiring  perkembangan  zaman  terjadi  perubahan  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2006 (UU Nomor 23  Tahun  2006) menjadi Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  telah  disahkan  oleh  DPR  RI  pada  tanggal  26 November  2013  (UU  Nomor  24  Tahun  2013).  Perubahan  yang  mendasar  di  bidang administrasi  kependudukan.  Tujuan  utama  dari  perubahan  Undang-Undang  tersebut untuk  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  kepada masyarakat,  menjamin  akurasi  data  kependudukan  dan  ketunggalan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  serta  ketunggalan  dokumen  kependudukan.  Salah  satu perubahannya yaitu masa pemberlakuan KTP elektonik yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

## 4.1.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Penghayat
Pada  tahun  2016,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menerbitkan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nomor  27  Tahun  2016  Tentang  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan (Peraturan Kemendikbud Nomor 27 Tahun 2016).  Dengan  adanya  Permendikbud  ini  siswa-siswi  penghayat  bisa  memiliki  kurikulum dan mengikuti pendidikan penghayat untuk mata pelajaran agama. Jika sebelumnya siswa- siswi  Penghayat  diminta  memilih  salah  satu  dari  6  (enam)  agama,  saat  ini  mereka  bisa belajar  dengan  kurikulum  penghayat  khusus  untuk  mata  pelajaran  pendidikan agama/kepercayaan.  Keberadaan  peraturan  ini  juga  menunjukkan  pengakuan  dan pemenuhan negara atas hak siswa-siswi untuk belajar sesuai dengan apa yang diyakininya.
4.1.11. Dikabulkannya Permohonan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
Permohonan judicial review diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba  dan  Carlim  sebagai  pemohon  dengan  nomor  perkara  97/PUU-XIV/2016.  Pemohon mengajukan  permohonan  bertanggal  28  September  2016.  Pemohon  I  adalah  penganut kepercayaan  dari  Komunitas  Marapu  di  Sumba  Timur,  Pulau  Sumba.  Terdapat  21.000 orang  penganut  kepercayaan  Komunitas  Marapu  dan  sebanyak  40  ribu  orang  yang terlanggar  hak  atas  layanan  kependudukannya.  Identitasnya  sebagai  penganut kepercayaan,  perkawinan  antar  pemeluk  kepercayaan  dari  Komunitas  Marapu  yang dilakukan  secara  adat  tidak  diakui  Negara.  Akibatnya,  anak-anak  mereka  sulit mendapatkan  Akta  Kelahiran,  demikian  pula  dengan  KTP  elektronik,  yang  sebagian penganutnya  terpaksa  berbohong  menuliskan  agama  di  luar  kepercayaannya  agar  bisa mendapatkan  KTP  elektronik  dengan  mudah.  Begitupun  dengan  Pemohon  II  penganut kepercayaan  Parmalim  di  Sumatera  Utara.  Penganut  kepercayaan  Parmalim  mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di KK dan KTP elektronik. Dan pihak yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik tersebut sering memaksa untuk memilih agama yang diakui agar proses pembuatannya lebih mudah. Dan terdapat  kerugian  konstitusional  ketika  disyaratkan  berpindah  agama  terlebih  dahulu apabila mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya.
Pemohon  III  penganut  kepercayaan  Ugamo  Bangsa  Batak  di  Medan,  Sumatera  Utara. Bahwa  kolom  agama  di  KK  dan  KTP  elektonik  untuk  kepercayaan  dikosongkan,  secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi, serta anak dari Pemohon III telah terlanggar haknya  untuk  bekerja  yakni  ditolak  melamar  pekerjaan  meskipun  nilai  dan  prestasinya bagus.  Penolakan  tersebut  karena  kolom  agama  di  KTP  elektoniknya  bertanda  strip  (-). Calon  pemberi  kerja  menganggap  bahwa  strip  identik  dengan  ateis  atau  kafir.  Sedangkan Pemohon IV penganut kepercayaan Sapto Darmo. Ketika kolom agamanya kosong, mereka
mendapat  stigma  sesat  dari  masyarakat  umum.  Akibat  kolom  agama  yang  kosong  pula pemakaman  keluarga  Pemohon  IV  ditolak  di  pemakaman  umum  manapun  di  Kabupaten Brebes.  Serta  anak  dari  Pemohon  IV  mengalami  kesulitan  untuk  mengakses  pendidikan dan  masuk  sekolah  tingkat  dasar,  karena  diketahui  menganut  Kepercayaan  Sapto  Darmo dan ketika telah sekolah anak tersebut dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan  Agama  Islam  yang  mana  hal  tersebut  bertentangan  dengan  keyakinan  dan kepercayaannya.
Pengajuan Pemohon terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan juncto UU  Nomor  24 Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  bertentangan  dengan  Prinsip  Negara Hukum  yang  dijamin  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Pemohon  juga  menilai  bahwa keberadaan  UU  Administrasi  Kependudukan  secara  faktual  merugikan  hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni kesulitan  dan tidak dapat memperoleh KK  dan  KTP  elektronik.  Para  Pemohon  beserta  keluarga  tidak  dapat  dicatat  oleh  Negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapat Kartu Keluarga (KK).
Mahkamah  Konstitusi  pada  7  November  2017  mengabulkan  permohonan judicial review aturan  pengosongan  kolom  agama  bagi  penganut  kepercayaan  pada  KK  dan  KTP elektronik.  Dalam  putusannya,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  kata  “agama”  dalam Pasal  61  ayat  (1)  dan  Pasal  64  ayat  (1)  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  termasuk penganut aliran  kepercayaan. Selain itu,  Majelis Hakim juga menyatakan bahwa  Pasal  61 ayat  (2)  dan  Pasal  64  ayat  (5)  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Dengan  demikian,  penganut  kepercayaan  sejak  putusan dibacakan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan pemeluk  6  (enam)  agama  yang  telah  diakui  Pemerintah  dalam  memperoleh  hak  terkait administrasi kependudukan.
4.2. Bentuk Pengakuan Negara terhadap Penghayat Kepercayaan di Indonesia
4.2.1. Pengakuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
1. Pengakuan Terhadap Hak atas Administrasi Kependudukan Pada 26 Oktober 2016 sebanyak 4 (empat) penghayat kepercayaan yang bernama Nggay Mehang  Tana,  Pagar  Damanra  Sirait,  Arnol  Purba  dan  Carlim,  menilai  bahwa keberadaan  UU  Administrasi  Kependudukan  secara  faktual  merugikan  hak-hak konstitusional  yang  dijamin  oleh  UUD  1945.  Penghayat  kepercayaan  tersebut  tercatat sebagai para Pemohon perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK.  Menurut Pemohon, implikasi  berlakunya  Pasal  61  ayat  (1)  dan  (2) juncto Pasal  64  ayat  (1)  dan  (5)  UU Administrasi  kependudukan  adalah  para  pemohon  kesulitan  dan  tidak  dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh  Negara  melalui  sistem  pencatatan  KTP  elektronik  dan  tidak  mendapat  Kartu Keluarga (KK). Komnas Perempuan mengatakan bahwa jika Kolom KTP para penghayat kepercayaan terus dibiarkan kosong atau diisi dengan tanda strip (-), maka akan terus terjadi  ketidakpastian  hukum,  ketidakadilan,  ketidaksetaaan,  terhambatnya  akses pendidikan  dan  pekerjaan  yang  merugikan  bukan  hanya  para  penghayat  melainkan juga merugikan Bangsa (Konstitusi, 2017, pp. 13–14).
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  para Pemohon  untuk  seluruhnya.  Menyatakan  bahwa  kata  ‘ agama’ dalam  Pasal  61  ayat  (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak termasuk  ‘ kepercayaan’. Putusan  Nomor  97/PUU-XIV/2016  dibacakan  oleh  Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim konstitusi lainnya pada Selasa,  7  November  2017  lalu  (Mahkamah  Konstitusi,  2014).  Pertimbangan  Hukum yang  dibacakan  oleh  Hakim  Konstitusi  Saldi  Isra,  bahwa  Mahkamah  menilai keberadaan  Pasal  61  dan  Pasal  64  UU  Administrasi  Kependudukan  bertujuan  untuk mewujudkan  tertib  administrasi  kependudukan  dengan  terbangunnya  database kependudukan  secara  Nasional  serta  keabsahan  dan  kebenaran  atas  dokumen kependudukan  yang  diterbitkan.  Upaya  melakukan  tertib  administrasi  kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga  negara  dimaksud  termasuk  hak  atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan. Saldi  menambahkan  adanya  pernyataan  dalam  Pasal  61  ayat  (2)  dan  dalam  Pasal  64
ayat  (5)  UU  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  bagi  penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut semata-mata penegasan tentang  kewajiban  Negara  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  setiap  warga  Negara sesuai  dengan  data  yang  tercantum  dalam  database  kependudukan  yang  memang merupakan tugas dan kewajiban Negara (Konstitusi, 2017, pp. 19–20).
Dengan  dikabulkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016, maka  Mahkamah  memberi  pengesahan  kepada  para  penghayat  kepercayaan mendapatkan  pengakuan  dari  Negara  berupa  mencantumkan  kepercayaan  ke  dalam kolom agama  di Kartu  Keluaraga (KK)  dan KTP elektronik.  Mahkamah  Konstitusi (MK) telah  memberikan  kedudukan,  memenuhi  hak  dasar  dan  keadilan  kepada  para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.
2. Pengakuan terhadap Hak Memeluk dan Beribadah Bagi Penghayat Kepercayaan Selain  beberapa  hal  yang  disebutkan  di  atas,  sebetulnya  ada  hal  menarik  yang  dapat kita  lihat  dalam  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor 97/PUU-XIV/2016.  Hal  menarik  tersebut  adalah  pengakuan  negara  terhadap  jaminan hak  beragama  bagi  pemeluk  kepercayaan  dan  pengakuan  bahwa  pemenuhan  hak beragama hanya kepada warga yang memiliki agama yang diakui (agama resmi) adalah bentuk diskriminasi dan tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Pernyataan ini jelas dan tegas menyatakan bahwa cara negara membedakan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Undang Undang  Dasar  1945.  Beberapa  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  pertimbangan  hakim berikut ini:
 “ ..dengan  berdasar  pada  ketiga  asas  dalam  penafsiran  kontekstual  di  atas,  maka telah terbukti bahwa UU Administrasi kependudukan, in casu Pasal 61 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 dan 5 berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang  dimaksud  adalah  agama  yang  diakui  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Dengan  kata  lain  hak  atau  kemerdekaan  warga  negara  untuk  menganut  agama dibatasi  pada  agama  yang  diakui  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Konsekuensinya,  secara  a  contrario  tanggung  jawab  atau  kewajiban  konstitusional negara  untuk  menjamin  dan  melindngi  hak  atau  kemerdekaan  warga  negara  untuk menganut  agama  yang  sesungguhnya  juga  termasuk  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa,  juga  terbatas  pada  warga  negara  yang  menganut  agama  yang diakui  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Hal  inilah  yang  tidak  sejalan  dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk  memeluk  agama  dan  kepercayaan  dan  untuk  beribadah  sesuai  agama  dan kepercayaannya itu…” (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016).
 “Hal  lain  yang  lebih  fundamental  adalah  bahwa  dengan  analisis  tehadap  rumusan norma  dalam  pasal  61  ayat  1  dan  ayat  2  serta  pasal  64  ayat  1  dan  ayat  5  UU Administrasi  Kependudukan  berarti  bahwa  Undang  Undang  a  quo  secara  implisit mengkostruksikan  hak  atau  kebebasan  menganut  agama,  yang  sesungguhnya  juga termasuk  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sebagai  pemberian  negara. Padahal  sebaliknya  hak  atau  kemerdekaan  menganut  agama  (termasuk  menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang  sebab  hak  itu  diturunkan  dari  kelompok  hak-hak  alamiah  (natural  right)  bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah  satu  hak  asasi  manusia,  maka  sebagai  negara  hukum  yang  mempersyaratkan salah  satunya  adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  sehingga membawa  konsekwensi  adanya  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  bahwa  hak asasi  warganya  benar-benar  ternikmati  dalam  praktik  atau  kenyataan  sehari-hari. Apalagi  tatkala  hak  asasi  tersebut  tegas  dicantumkan  dalam  konstitusi  sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan  hak  itu  jadi  makin  kuat  karena  telah  menjadi  kewajiban  konstitusional negara  untuk  memenuhinya  sebagai  konsekwensi  dari  pengakuan  kedudukan konstitusi  (in  casu  UUD  1945)  sebagai  hukum  tertinggi  (supreme  law)…” (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016).
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan yang telah disebutkan  di atas,  Majelis  Hakim dalam  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  pasal  61  ayat  2  bertentangan  dengan
Undang  Undang  Dasar  1945.  Isi  Pasal  61  ayat  2  UU  Administrasi  Kependudukan adalah: “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk  yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani  dan  dicatat  dalam  database  Kependudukan” .  Dengan  penghapusan  pasal  ini sesungguhnya  Mahkamah  Konstitusi  hendak  menghilangkan  dikotomi  (atau pembedaan)  antara  agama  yang  diakui  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan (agama  resmi),  dengan  agama  yang  tidak  diakui  serta  penghayat  kepercayaan  yang nomenklaturnya  disebutkan  dalam  Undang  Undang  Administrasi  Kependudukan. Dikotomi/pembedaan  selama  ini  merupakan  salah  satu  penyebab  utama  diskriminasi tehadap penghayat kepercayaan.
4.2.2. Pengakuan Dalam Peraturan Turunan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016
Implikasi  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016  tentang Administrasi Kependudukan terhadap kedudukan penghayat kepercayaan ditandai dengan keluarkannya kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 118/2017 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016  ditindaklanjuti  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  118 Tahun  2017  Tentang  Blangko  Kartu  Keluarga,  Register  dan  Kutipan  Akta  Pencatatan Sipil  (Permendagri  No.118/2017)  yang  ditetapkan  5  Desember  2017  dan  diundangkan tanggal  11  Desember  2017 . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  terdiri  dari  Bab tentang  Blangko  Kartu  Keluarga,  Blangko  Register  Akta  Pencatatan  Sipil,  Blangko Kutipan  Akta  Pencatatan  Sipil,  Penerbitan  Kembali  Register  dan  Kutipan  Akta Pencatatan  Sipil,  Pengadaan  Blangko,  serta  terdapat  lampiran  tentang  Spesifikasi Blangko,  Register,  dan  Kutipan  Akta  Pencatatan  Sipil  yang  terdiri  dari  Formulasi Kalimat  Kartu  Keluarga,  Register,  Kutipan  Akta  Kematian,  Akta  Perkawinan,  Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak; serta Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.  Dalam Peraturan tersebut terdapat perubahan bahwa salah satu data atau  identitas  tersebut  tercantum  “agama/kepercayaan”  dan  “pemuka  agama/pemuka kepercayaan”.
2. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL. Surat  Edaran  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 97/PUU-XIV/2016  dan  Peraturan  Mendagri  Nomor  118  Tahun  2017.  Surat  Edaran Direktur  Jendral  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tentang  Penerbitan  Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 25  Juni  2018  ini  memuat  4  (empat)  hal,  yaitu:  (1)  langkah  yang  harus  diambil  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota,  yakni  agar  segera menerbitkan  Kartu  Keluarga  (KK)  dengan  langkah-langkah  yang  telah  dijelaskan  di Surat  Edaran  tersebut;  (2)  cara  menerbitkan  Kartu  Keluarga  (KK)  bagi  Penghayat Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  baik  bagi  penghayat  kepercayaan  yang datanya sudah ada dalam database kependudukan maupun bagi penduduk yang ingin merubah  data  dari  agama  ke  penghayat  kepercayaan  atau  sebaliknya,  persyaratan untuk mengurus hal tersebut lebih lanjutnya diuraikan dalam Surat Edaran; (3) contoh penulisan  agama  dan  kepercayaan  pada  aplikasi  SIAK  versi  7.0;  serta  (4)  Pengawasan yang  dilakukan  oleh  Kepala  Unit  Kerja/Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Provinsi  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Kartu  Keluarga  (KK)  bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Micom, 2018).
4.2.3. Dampak Hukum Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016
Dengan  dihapusnya  pasal  61  ayat  2,  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka pembedaan  antara  agama  yang  diakui  dan  tidak  diakui  dinyatakan  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945.  Bagaimana  akibat  hukum  dari  penghapusan  pasal  ini, khususnya  terhadap  hak  untuk  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  bagi  pemeluk kepercayaan?  Jika  melihat  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi,  maka  hak penghayat  kepercayaan  untuk  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  dijamin  oleh  konstitusi (UUD  1945)  sama  dengan  pemeluk  agama.  Maka  seharusnya  tidak  ada  lagi  pembedaan antara  agama  dan  penghayat  kepercayaan,  khususnya  terhadap  hak  memeluk  dan
beribadah.  Apalagi  jika  mengacu  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  Menjadi  Undang-Undang  putusan  ini  termasuk  putusan  yang  langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dan  mengikat  tidak hanya bagi para pihak tetapi semua orang (erga omnes).
Jaminan lebih lengkap menganai hak memeluk dan menjalankan ibadah bagi pemeluk kepercayaan  yang  setara  dengan  agama  tertulis  jelas  dalam  bagian  pertimbangan  hakim. Bagaimana  kekuatan  hukum  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini?  Ada  dua  pendapat mengenai hal ini: Pertama, pertimbangan hukum mengikat. Pendapat ini disampaikan oleh Pter  Mahmud  Marzuki  dan  Goodheart,  hal  ini  karena  pertimbangan  hakim  mendasarkan pada  fakta  materiil  dalam  pokok  perkara.  Kedua,  pertimbangan  hukum  mengikat  apabila terkait  erat  dengan  amar  putusan.  Pendapat  ini  disampaikan  oleh  Jimly  Asshidiqie  dan Maruar Siahaan. Apabila tidak terkait langsung dengan amar putusan maka pertimbangan hakim tidak mengikat (Arista, 2019). Jika melihat pertimbangan hakim terkait jaminan hak memeluk dan menjalankan ibadah yang setara antara penghayat kepercayaan dan pemeluk agama,  serta  penghapusan  frasa  “agama  yang  diakui  berdasarkan  peratuan  perundang- undangan” terkait  erat  dengan amar putusan pencabutan pasal 61  ayat 2 UU  Adminduk. Hal  ini  berarti  pertimbangan  hakim  tersebut  mengikat  sejak  putusan  dibacakan.  Akibat hukumnya,  di  masa  yang  akan  datang  tidak  dapat  lagi  dibentuk  sebuah  peraturan  yang membuat  dikotomi  antara  agama  resmi  dan  tidak  resmi,  atau  antara  agama  dan kepercayaan.
Selanjutnya,  sejak  putusan  dibacakan,  peraturan  lain  yang  menimbulkan  akibat pembedaan  antara  agama  dan  kepercayaan  seharusnya  diharmonisasikan  atau disesuaikan.  Beberapa  peraturan  tersebut  misalnya  :1.  Undang  Undang  Nomor  1 PNPS/Tahun 1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan  Agama (UU PNPS);  2.  SK  Jaksa  Agung  No  KEP-108/JA/5/1984  tentang  pendirian  Badan  Koodinasi Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (BAKOR  PAKEM).  Keberadaan  UU  PNPS  dan BAKOR  PAKEM  telah  nyata-nyata  memberikan  pembedaan  bagi  penghayat  kepercayaan, dimana  kewenangan  BAKOR  PAKEM  adalah  mengawasi  keberadaan  penghayat kepercayaan. Dalam praktiknya BAKOR PAKEM membubarkan kelompok tertentu. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah mendelegitimiasi politik agama dalam Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  dengan  dasar  jaminan  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi (UUD 1945).
Bagaimana  cara  mengharmonisasikan  UU  PNPS  dengan  UU  Adminduk  (dengan sebagian  pasal  yang  telah  dibatalkan  MK)?  Salah  satu  cara  yang  bisa  ditempuh  adalah dengan legislative review UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam legislative review ini  selain  menghapus  pasal-pasal  yang  telah  dibatalkan  Mahkamah  Konstitusi,  sekaligus bisa  mencabut  Undang-Undang  terkait  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang Tersebut. Dalam legislatf review tersebut, dapat pula sekaligus mencabut UU PNPS. Apabila UU PNPS dicabut, maka secara otomatis SK Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah,  bagaimana  “mengontrol”  banyaknya  aliran kepercayaan  agar  tidak  “menodai”  agama,  sebagaimana  ditakutkan  kelompok  yang menghendaki keberadaan UU PNPS? Dari sudut pandang hak asasi manusia, negara masih bisa masuk dan mengatur hal-hal yang terkait dengan forum eksternum, atau bagaimana cara kelompok beribadah. Namun demikian, batasan pengaturan harus mendasarkan pada keselamatan  publik.  Maka  negara  dapat  mengatur  agar  agama  dan/atau  kepercayaan dalam  mengekspresikan  keyakinannya  tetap  memperhatikan  kesehatan,  keselamatan maupun  kesusilaan  baik  umatnya  maupun  publik.  Demi  kondisi  harmoni  dalam  sebuah negara  yang  beragam,  negara  bisa  mengatur  forum  eksternum  tersebut,  namun  tetap memperhatikan  hak  asasi  manusia  serta  hak-hak  kelompok  minoritas.  Artinya  dalam pengaturan  ini  tidak  mengorbankan  kelompok  minoritas  tetapi  tetap  mengutamakan pemenuhan hak-hak mereka.

## 5. Diskusi
Jika  melihat  perjalanan  sejarah  Penghayat  Kepercayaan  dalam  mendapatkan  pengakuan dari  Negara,  terjadi  dinamika  dan  pasang  surut.  Pada  tahun  1945  hak  mereka  dijamin dalam  UUD  1945.  Namun  pemenuhan  tersebut  kembali  surut  ketika  kepercayaan
dikeluarkan  dari  Kementerian  Agama  dan  tidak  dikategorikan  sebagai  Agama.  Sejak  saat itu diskriminasi bahkan kekerasan terjadi kepada mereka. Jika dilihat dari sudut pandang Hak  Asasi  Manusia,  apa  yang  terjadi  pada  penghayat  kepercayaan  sesungguhnya  bentuk pengabaian  Negara  atas  jaminan  dan  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.  Hal  ini terbukti  karena  prinsip  “kebebasan  yang  tidak  dapat  dikurangi”  telah  dilanggar  dengan peristiwa  pemaksaan  sejumlah  keperayaan  memilih  Agama  yang  dianggap  resmi  oleh Pemerintah. Selain itu pendekatan politik dan keamanan oleh BAKOR PAKEM tidak sesuai dengan  prinsip  “kebebasan  lembaga  dan  status  legal”.  Karena  BAKOR  PAKEM  bisa  saja membubarkan  kelompok  kepercayaan  tanpa  melalui  proses  persidangan  dan  pembuktian di  Pengadilan.  Setelah  reformasi  penghayat  memiliki  pengakuan  yang  lebih  kuat  dalam Pasal  28  E  UUD  1945,  ditambah  adanya  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006 membeikan  ruang  pada  Penghayat  untuk  bisa  mengakses  dokumen  administrasi kependudukan.  Hanya  saja  dalam  Undang-Undang  ini  sebagian  isinya  masih mendiskriminasikan  penghayat,  sehingga  diajukanlah  uji  materi  oleh  beberapa  warga penghayat ke Mahkamah Konstitusi.
Dari  sudut  pandang  Hak  Asasi  Manusia,  hak  kebebasan  beragama  dan  kepercayaan merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  ( non  derogable  rights). Negara  memiliki kewajiban  penuh  untuk  menghormati,  memenuhi  dan  melindungi  hak  tersebut.  Apalagi, pemeluk  kepercayaan  masuk  dalam  kategori  kelompok  minoritas,  dimana  berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik negara memberikan afirmasi terhadap kelompok ini. Sejarah penghayat  di  Indonesia  menunjukan  bukan  afirmasi  melainkan  diskriminasi  yang didapatkan.  Tidak  dapat  terpenuhinya  hak  beragama  berimbas  pada  tidak  terpenuhinya hak-hak  lainnya  seperti  hak  atas  dokumen  administrasi  kependudukan,  pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Namun  demikian,  dengan  perjuangan  kelompok  penghayat  kepercayaan,  berangsur- angsur  mendapatkan  pengakuan  Negara.  Beberapa  pengakuan  Negara  adalah: Diakomodasinya  keperayaan  dalam  KTP  serta  dokumen  administrasi  kependudukan lainnya, perkawinan yang dapat dicatatkan, adanya pendidikan bagi penghayat untuk mata pelajaran  agama/kepercayaan.  Dikabulkannya  uji  materi  di  Mahkamah  Konstitusi memberikan  harapan  baru  bagi  penghayat,  terutama  putusan  ini  memperlihatkan komitmen negara untuk melindungi segenap bangsanya termasuk penghayat kepercayaan. Salah  satu  hal  penting  yang  dicapai  saat  dikabulkannya  uji  materi  ini  adalah  adanya pertimbangan  hakim  yang  menghapuskan  dikotomi  atau  pembedaan  antara  agama  dan kepercayaan  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  konstitusi  (UUD 1945).  Dalam  konteks  negara  hukum,  pemenuhan  hak  asasi  manusia  menjadi  syarat mutlak.  Apalagi  jika  pasal-pasal  mengenai  hak  asasi  manusia  telah  dituangkan  dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah tepat menghapuskan dikotomi ini, terutama karena adanya  dikotomi  menjadi  salah  satu  penyebab  diskriminasi  yang  dialami  penghayat kepercayaan.
Perjuangan  penghayat  masih  panjang,  terutama  karena  faktanya  saat  ini  penghayat keperayaan  masih  dibedakan  dari  Agama.  Hal  ini  terlihat  dari  instansi  yang  mengurusi. Penghayat berada bukan dibawah Kementerian Agama, melainkan Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan.  Padahal,  esensinya,  penghayat  menjalankan  hak  mereka  dalam beragama. Belum lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dan SK Jaksa Agung No KEP- 108/JA/5/1984  tentang  pendirian  Badan  Koodinasi  Pengawas  Aliran  Kepercayaan Masyarakat  (BAKOR  PAKEM)  masih  berlaku.  Dalam  prakteknya  di  beberapa  daerah penghayat  juga  masih  mengalami  diskriminasi.  Di  Brebes  misalnya,  penghayat  Sapta Dharma  belum  bisa  memakamkan  mayat  di  pemakaman  umum.  Akhirnya  mereka memakamkan  mayat  keluarga  di  halaman  rumah  mereka  (Lokakarya  Penghayat Keperayaan, Yayasan Satunama, 4 Juli 2020). Beberapa komunitas penghayat juga masih dibayang-bayangi  trauma  tahun  1965,  dimana  kekerasan  terjadi  kepada  mereka.  Hal  ini membuat  sebagian  dari  mereka  tetap  berlindung  pada  agama  (yang  sebelumnya  dikenal sebagai  agama  resmi)  sambil  menjalankan  ibadah  menurut  tata  cara  penghayat kepercayaan.  Walaupun  menurut  Syamsul  Maarif,  penghayat  yang  menjalankan  baik agama  maupun  kepercayaan  bukan  merupakan  hal  yang  perlu  dipertentangkan  (Maarif, 2018).  Namun  demikian,  jaminan  kebebasan  beragama  dan  berkepercayaan  yang  telah dijamin  dalam  UUD  1945  masih  harus  diperjuangkan  oleh  penghayat,  demi  sebuah pengakuan  penuh  terhadap  penghayat  kepercayaan.  Hal  ini  akan  tercapai  jika  ditandai dengan tidak adanya pembedaan lagi antara penghayat dan bukan penghayat di segala sisi kehidupan.

## 6. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  sebagai berikut: Pertama ,  Penghayat  Kepercayaan  mengalami  diskriminasi  dan  pengakuan  yang pasang-surut dari periode ke periode. Jika digambarkan  dengan grafik akan terlihat grafik yang  naik  turun.  Pada  masa  pembentukan  UUD  1945  diakui  bahwa  penghayat kepercayaan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  agama  untuk  beragama  dan  beribadah. Namun, “grafik” nya menjadi turun dan terus turun ketika muncul berbagai kebijakan yang mendiskriminasi penghayat, bahkan ada periode dimana penghayat mengalami pemaksaan untuk  memilih  agama  resmi.  Grafik  berangsur-angsur  naik  setelah  reformasi,  dimana jaminan  berkepercayaan  dituangkan  dalam  Pasal  28E  UUD  1945,  agak  turun  setelah diundangkannya  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  dimana  dalam  Undang- Undang  tersebut  Negara  masih  membedakan  agama  resmi  dan  tidak  resmi.  “Grafik” berangsur-angsur  naik  setelah  ada  putusan  dari  permohonan  yang  diajukan  penghayat, beberapa  dokumen  kependudukan  bisa  dimiliki  oleh  penghayat,  serta  pelayanan  lainnya. Kedua ,  Bentuk  pengakuan  Negara  terhadap  penghayat  kepercayaan  dalam  Putusan  MK Nomor  97/PUU-XIV/2016  adalah  dicantumkannya  kolom  kepercayaan  dalam  KTP Elektonik yang awalnya (-). Walaupun implementasi Putusan ini juga mendapatkan protes, namun  setidaknya  keadaan  lebih  baik  bagi  penghayat.  Setelah  putusan  MK  muncul peraturan  turunan  yang  menjamin  penghayat  bisa  mendapatkan  dokumen  administrasi kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,  Akta  Pengakuan  Anak;  Register  Akta  Kematian,  Perkawinan,  Perceraian,  dan Pengakuan  Anak  yang  pada  kolom  kepercayaan  tertulis  kepercayaan,  bukan  (-).  Selain pengakuan  terkait  adminisitrasi  kependudukan,  melalui  putusan  ini,  Majelis  Hakim  juga mengakui  hak  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  yang  setara  antara  penghayat kepercayaan  dan  agama.  Keberadaan  frasa  “agama  yang  diakui  berdasarkan  peraturan perundang-undangan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga ,  Akibat  hukum  putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016  terhadap  hak  untuk memeluk dan menjalankan ibadah bagi penghayat kepercayaan di Indonesia adalah adanya pengakuan  hak  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  yang  setara  dengan  pemeluk  agama bagi  penghayat  kepercayaan.  Jaminan  ini  berakibat  di  masa  yang  akan  datang,  dimana tidak  boleh  lagi  terbit  peraturan  yang  membedakan  dan  atau  mengurangi  hak  penghayat kepercayaan  untuk  memeluk  dan  menjalankan  ibadah.  Keberadaan  putusan  ini  juga seharusnya  mendorong  adanya  revisi/harmonisasi  peraturan  lain  yang  bertentangan dengan  putusan  ini,  misalnya  UU  No.1  PNPS  Tahun  1965  dan  SK  Jaksa  Agung  No  KEP- 108/JA/5/1984.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  penerbitan artikel ini.

## 8. Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan pada perjalanan pembuatan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Z.,  Rosyid,  M.,  Ersad,  Yentriani,  A.,  &  Viri,  K.  (2019).  The  First  International Conference  On  Indigenous  Religions. The  State,  Indigenous  Religions,  and  Inclusive Citizenship . Arista,  M.  (2019). Kapan  Pertimbangan  Putusan  MK  Dikatakan  Mengikat  dan  Tidak Mengikat? Hukumonline.Com. Bahar, S., Kusuma, A. B., & Hudawati, N. (1995). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI),  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 . Sekretariat Negara Republik Indonesia. Banu,  S.  (2018). Majelis  Luhur  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Indonesia: Wadah Baru Bagi Para
Penghayat
Kepercayaan . NewsLab UAJY. http://newslab.uajy.ac.id/2018/12/11/majels-luhut-kepercayaan-terhadap-tuhan- yang-maha-esa-indonesia-wadah-baru-bagi-para-penghayat-kepercayaan/ Hidayat,  N.  (2011). Peradilan  Kasus-Kasus  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan: Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi . LBH Jakarta. Konstitusi.  (2017,  November).  Elemen  Data  Kependudukan  Penghayat  Kepercayaan. Majalah Konstitusi , 129 , 1–79.
Lestari, S. (2016). Penghayat Sunda Wiwitan Mengharap Pengakuan Negara . BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38154420
Maarif, S. (2019). Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia (Revisi, Issue 9). Center for Religious and Cross-cultural Studies.
Mahkamah Konstitusi. (2014). Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama dalam KK dan KTP . Mkri.Id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14105 Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 . Margiyono, Mutiono, Rumadi, & Irianto, S. (2010). Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perihal  Pengujian  UndangUndang  Nomor  1  PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan da/atau Penodaan Agama . The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
Micom.  (2018). Kemendagri  Terbitkan  Panduan  Penerbitan  KK  Bagi  Aliran  Kepercayaan . Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com
Nawawi, Lasiyo, & Wahyono, S. B. (2016). Resistensi Komunitas Bonokeling Terhadap Islam Puritan. Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam , 14 (1), 90–113.
Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomer  1  Tahun  1965  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Pedoman Agama . Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 . https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh
Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International Covenant on Civil and Political Rights .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminis Kependudukan .
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Pada Satuan Pendidikan . Rumadi, Sihombing, U. P., Yonesta, F., Trisasongko, D., A.M, F., Arianingtyas, R., & Putra, T. A. (2008). Menggugat BAKOR PAKEM: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia . The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2), 131–137. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947
Sumbulah, U. (2014). Aliran Sesat dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1  Tahun  1965  dan  Hak  Asasi  Manusia). Journal  de  Jure , 6 (2),  157–165. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209
Tamanaha,  B.  (2007).  A  Concise  Guide  to  The  Rule  of  Law. Legal  Studies  Research  Paper Series , 40 , 1–20.
Viri, K. (2008). Implementasi  Pasal  29  Undang  Undang  Dasar  1945:  Studi  Kasus  Terhadap Suku Dayak Losarang-Kajian Hak Asasi Manusia . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.