Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MSMEs

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM
Chitia Liviana Kurniawan 1 , Rohma Septiawati 2 , Ade Trisyanto 3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang 123 ak20.chitiakurniawan@mhs.ubpkarawang.ac.id 1 , rohmaseptiawati@ubpkarawang.ac.id 2 , adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id 3

## ABSTRACT
This  study  aims  to  gain  comprehensive  insights  into  the  impact  of  tax  literacy,  taxpayer  awareness,  and willingness  to  pay  taxes  on  tax  compliance  among  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs).  Employing  a quantitative methodology, the research involved sixty respondents who underwent an outlier process to complete a  questionnaire.  Data  analysis  encompassed  descriptive  statistics,  classical  assumption  tests,  and  hypothesis testing. The findings indicate that tax comprehension has a significant influence on SME tax compliance, both partially and simultaneously. However, taxpayer awareness and willingness to pay taxes did not demonstrate a substantial effect on tax compliance levels within the SME sector.
Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Willingness to Pay Taxes, SME Tax Compliance

## PENDAHULUAN
Suatu Negara memerlukan adanya pembangunan nasional tujuannya adalah mewujudkan  komunitas  yang  berkesetaraan  dan berkecukupan  di  seluruh  lapisan  dengan  taraf kehidupan  yang  terus  membaik  serta  memberikan kemakmuran  bagi  segenap  warga.  Pada  Negara Indonesia mekanisme pemungutan pajak menggunakan  pendekatan  yang  memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat. Metode ini (self-assesment) memungkinkan setiap indvidu atau badan  usaha  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak untuk  melakukan  perhitungan  terhadap  besaran pajak yang harus dibayarkan melakukan pembayaran  secara  mandiri  serta  melaporkan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  tanpa  campur tangan  orang  lain  Jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan ditentukan berdasarkan regulasi perpajakan  yang  saat  ini  berlaku  di  negara  ini, (Palupi & Arifin, 2023). Self-assesment system sulit dilakukan  untuk  wajib  pajak  yang  tidak  memiliki pengetahuan  perpajakan  seperti,  penghitungan, penyetoran hingga pelaporan pajak yang menimbulkan kesalahan dalam menghitung besaran pajak yang dilaporkan. Pemeriksaan dan penagihan pajak  dilakukan  untuk  menghindari  kesalahan tersebut, (Maulida, 2023).
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku masyarakat  memiliki  kewajiban  finansial  terhadap pemerintah.  Hal  ini  diatur  dalam  regulasi  nasional khususnya UU No. 28/2007 mengenai Aturan Dasar Perpajakan.  Pada  bagian  awal  undang-undang tersebut dijelaskan bahwa individu maupun entitas
bisnis  diharuskan  untuk  menyetor  sejumlah  dana secara rutin kepada kas Negara tanpa pengecualian, (Krisnawati,  2021).  Kontribusi  pajak  dari  sektor UMKM  yang  belum  optimal  disebabkan  oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan kemampuan dalam  pengelolaan  pembukuan  dan  prosedur administrasi  perpajakan  menyulitkan  pelaku UMKM  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Selain itu, banyak usaha mikro di Indonesia masih belum  memahami  dengan  baik  tentang  pelaporan keuangan dan aspek perpajak, hal ini mengakibatkan sumbangan pajak dari UMKM tetap rendah. Faktor lain yang turut berperan adalah jumlah UMKM yang tercatat  dalam  sistem  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  masih  terbatas  sehingga  berdampak  pada minimnya  kontribusi  pajak  dari  sektor  ini, (Ramdani,  Satiman,  &  Suparmin,  2022).  Menurut (Elin,  2023),  hanya  0.04%  pelaku  UMKM  yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak secara rutin dan sisanya enggan membayar pajak. Di  era  inflasi  saat  ini  tidak  sedikitnya perusahaan  terpaksa  harus  mengakhiri  usahanya sehingga kejadian ini membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit. Namun, dengan berdirinya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat memberi harapan  baru bagi masyarakat dan negara Indonesia karena berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan yang  baru,  (Luturmas,  Simbolon,  &  Karundeng, 2023).  UMKM  juga  berperan  penting  untuk beberapa  aspek  di  Indonesia,  seperti  mendorong perekonomian  semakin  meningkat,  pembangunan yang merata dan menyumbang devisa pada negara. Mengacu  pada  regulasi  nasional  yang  ditetapkan
oleh  pemerintah  Indonesia,  yakni  UU  No.  7/2021 yang  membahas  tentang  upaya  memfasilitasi, melindungi  serta  memberdayakan  badan  usaha koperasi  dan  sektor  UMKM,  (Pitoy  &  Sambiran, 2023).  Definisi  UMKM  mencakup  tiga  kategori, diantaranya  adalah  usaha  skala  mikro,  kecil  dan menengah. Ketiga jenis usah ini merupakan seektor ekonomi  yang  terus  menunjukkan  pertumbuhan secara  signifikan  dalam  konteks  perekonomian Indonesia,  (Septiawati,  Sujaya,  Dewi,  &  Ariyani, 2022).
UMKM  yang  berada  di  Kecamatan Karawang Barat selama tahun 2022 yaitu sebanyak 11.094. Namun, pada penelitian ini hanya meneliti usaha mikro sektor usaha mikro saja yang berjumlah 266. Bisnis skala kecil yang dimiliki individu atau entitas  pribadi  memenuhi  syarat  tertentu  sesuai ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Jenis usaha ini bersifat produktif dan diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku, (Akhmad  &  Purnomo,  2021).  Pembangunan  dan kesejahteraan  sosial  untuk  kehidupan  masyarakat didukung oleh adanya perpajakan. Dana dari pajak bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam  memperbaiki kehidupan saat ini dapat meningkat di masa depan, (Janardana, 2023).
Kesenjangan pemahaman mengenai peraturan  dan  ketentuan  pajak  masih  menjadi tantangan  di  Indonesia  meskipun  sektor  UMKM terus  berkembang  pesat.  Kepatuhan  terhadap kewajiban  perpajakan  sangat  dipengaruhi  oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keinginan para pelaku  usaha  untuk  memenuhi  tanggung  jawab mereka. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan  perpajakan  memiliki  hubungan  yang  searah dengan  kapasitas  masyarakat  untuk  memenuhi tanggungjawab fiskal secara cermat dan tepat waktu, (Fauzi & Maula, 2020).
Aturan terbaru mengenai sistem perpajakan untuk  bisnis  skala  kecil  dan  menengah  (UMKM) tercantum  dalam  PP  No.  55/2022.  Regulasi  ini menyatakan  bahwa  entitas  UMKM  dengan  omset tahunan  di  bawah  Rp4,8  milyar  dikenakan  pajak penghasil  sebanyak  0.5%  dari  total  pendapatan. Sementara itu, bagi wajib pajak dengan penghasilan tahunan  di  bawah  500  juta  rupiah  mereka dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  pajak penghasilan, (Ari Utomo, Manan, & Tri Ardiyanto, 2023).  Kebijakan  ini  mengatur  durasi  penerapan pajak  penghasilan  final  untuk  berbagai  kategori wajib pajak. Individu sebagai subjek pajak penerima insentif selama periode 7 tahun. Entitas bisnis yang terdaftar  sebagai  Perseroan  Terbatas  mendapatkan keringanan  pajak  untuk  jangka  waktu  3  tahun. Adapun  badan  usaha  lain  seperti  CV,  firma,  dan koperasi diberikan fasilitas perpajakan khusus yang berlaku  selama  4  tahun,  (Munandar,  Romli,  & Aravik, 2023).
Compliance  Theory  mampu  memotivasi individu  agar  lebih  taat  pada  regulasi  yang  ada, misalnya pelaku UMKM yang berupaya menjalankan  tanggungjawab  perpajakannya  secara akurat dan tepat waktu. Ketaatan berakar dari kata taat yang bermakna sikap mematuhi dan mengikuti petunjuk  atau  kaidah  yang  berlaku,  (Safina Fatmawati, 2022).
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan hasil  temuan,  khususnya  dalam  penelitian  yang dijalankan oleh (Pilli, 2023) & (Zuli Alfina, 2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku  UMKM.  Perbedaan  terjadi  dengan  hasil peneliti  dilakukan  oleh    (Akbar,  2020)  hasil menunjukkan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Menurut hasil penelitian (Herdiatna & Lingga, 2022), bahwa tingkat kepatuhan beserta melakukan  kewajiban  perpajakannya  berbanding lurus  dengan  pemahaman  serta  kesadaran  wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang tentang regulasi  dan  tanggungjawab  perpajakannya, semakin  tinggi  pula  kecenderungannya  untuk memenuhi  kewajiban  membayar  pajak.  Dalam situasi  yang  lain,  kurangnya  kesadaran  akan pentingnya  pajak  dapat  mengakibatkan  rendahnya tingkat  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti,  2022)  &  (Rizky  &  Khoirina,  2022) menghasilkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM.  Namun,  hasil  pada  penelitian  yang dilaksanakan  oleh  (Nugroho  &  Kurnia,  2023)  & (Kumalaningrum  &  Widhiastuti,  2022)  memiliki perbedaan,  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM.  Kesadaran  akan  kewajiban  perpajakan dikalangan  pelaku  usaha  sektor  mikro  dapat menjadikan pendorong kepatuhan mereka terhadap regulasi  pajak.  Meskipun  demikian,  tingginya kesadaran  ini  tidak  menjamin  bahwa  mereka  akan secara konsisten memenuhi tanggungjawab perpajakan  atau  memanfaatkan  hak-hak  berkaitan dengan pajak.
Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryati  &  Hehanusa,  2021)  bahwa  kemauan membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM.  Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari  &  Oktaviani,  2020),  disimpulkan bahwa  kemauan  membayar  pajak  memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM.  Pada  pemerintah  khususnya  melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menrapkan beragam strategi  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak. Upaya  ini  mencakup  perluasan  sektor  pajak  dan
identifikasi  calon  wajib  pajak  baru.  Namun, langkah-langkah tersebut belum berhasil mengubah pola pikir masyarakat secara signifikan. Akibatnya, masih terdapat pelaku UMKM yang belum terdaftar atau bahkan sama sekali tidak tercatat sebagai wajib pajak.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan fenomena diatas, yaitu adanya keterbaruan variabel indepeden  pada  kesadaran  wajib  pajak.  Pemilihan variabel  kesadaran  wajib  pajak  berfungsi  untuk memperkuat  kesadaran  dalam  membayar  pajak UMKM dengan memberikan pemahaman mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai aturan berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Teori  kepatuhan (compliance  theory) merupakan  konsep  berisi  penggambaran  situasi  di mana individu mematuhi instruksi dan aturan yang berlaku. Ketaatan merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab dan  hak-hak  terkait  perpajakan,  wajib  pajak  perlu menunjukkan  kepatuhan.  Terdapat  dua  kategori kepatuhan  yang  dapat  diidentifikasi:  kepatuhan prosedural  dan  kepatuhan  substansial.  Kepatuhan prosedural merujuk pada pelaksanaan aturan-aturan sesuai  dengan  regulasi  perpajakan  yang  sah. Kepatuhan  substansial  berhubungan  dengan ketaatan  terhadap  esensi  dari  Undang-Undang perpajak  yang  masih  dalam  lingkup  kepatuhan prosedural.  Teori  kepatuhan  digunakan  untuk menganalisis  bagaimana  tingkat  dampak  dari pemahaman,  kesadaran  dan  kemauan  membayar pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, (Meidiyustiani, Qodariah, & Sari, 2022)

## Akuntansi Pajak
Akuntansi  perpajakan  merupakan  bidang khusus dalam disiplin akuntansi yang berfokus pada penghitungan beban pajak dan penerapan peraturan serta undang-undang terkait. Beberapa asas penting yang  mendasari  praktik  akuntansi  perpajakan meliputi  kejujuran  pencatatan,  netralitas  penilaian, keselarasan  metode,  dan  kehati-hatian.  Fungsi utama  dari  akuntansi  pajak  adalah  memproses informasi  numerik  untuk  menyusun  dokumen keuangan yang mencakup kalkulasi kewajiban pajak yang  selanjutnya  dimanfaatkan  dalam  proses penyusunan  strategi  bisnis,    (Tampi,  Tinangon,  & Weku, 2022).

## Pemahaman Perpajakan
Berdasarkan regulasi perpajakan nasional, khususnya  UU  No.  28/2007  yang  mengatur Ketentuan  Umum  Perpajakan,  definisi  pajak dijabarkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1).  Aturan  ini menegaskan  pajak  ialah  kewajiban  finansial  yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas usaha  kepada  pemerintah.  Kontribusi  wajib masyarakat  kepada  perbendaharaan  Negara  diatur
oleh  peraturan  perUndang-Undangan.  Pembayaran ini  bersifat  mengikat  tanpa  imblan  langsung  yang teridentifikasi  dan  dimanfaatkan  untuk  membiayai berbagai  keperluan  publik,  (Wulandari  &  Fitria, 2021).  Pengetahuan  mengenai  perpajakan  adalah tahapan  saat  wajib  pajak  meperoleh  wawasan tentang  sistem  perpajakan  dan  menerapkan informasi  tersebut  dalam  melaksanakan  kewajiban pembayaran pajak, (Zuli Alfina, 2021).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  berhubunagn dengan kepekaan setiap individu yang berkewajiban membayar pajak, hal ini berdampak pada ketepatan waktu  pembayaran.  Kesadaran  wajib  pajak  dapat diartikan di mana individu memahami dengan baik sistem  dan  aturan  perpajakan  serta  dengan  penuh kesadaran  menunaikan  tanggungjawab  pajaknya tanpa adanya tekanan eksternal. Ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami dan menyadari tanggung  jawab  perpajakan  mereka,  (Nugroho  & Kurnia, 2023).

## Kemauan Membayar Pajak
Kemauan  membayar  pajak  merupakan kesukarelaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan  memegang  peran  krusial.  Lembaga otoritas  pajak  telah  menempuh  berbagai  cara  guna meningkatkan pemasukan Negara dari sektor pajak, termasuk  dengan  memperluas  kategori  pembayar pajak  dan  asset  yang  dapat  dikenakan  pajak  serta mengidentifikasi  calon  wajib  pajak.  Adanya individu  dan  entitas  yang  seharusnya  terdaftar sebagai  wajib  pajak  namun  belum  melakukannya, (Purnamasari & Oktaviani, 2020).

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus  dengan  mengingat  masih  banyaknya masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Di  antaranya  adalah besaran penghasilan, pandangan mengenai keadilan sistem perpajakan serta implementasi hukuman bagi pelanggar  aturan  pajak.  Salah  satu  penyebab rendahnya  tingkat  kepatuhan  pajak  adalah minimnya  pemasukan  yang  diterima  oleh  pemilik UMKM sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, (Muniroh, 2023).

## UMKM
UMKM  sebagai  wujud  usaha  yang diterapkan antara perorangan, kelompok, atau badan usaha  dengan  kriteria  sudah  dipenuhi.  Definis UMKM  secara  resmi  tercantum  dalam  regulasi nasional,  tepatnya  pada  UU  RI  Nomor  7  Tahun 2021.  Peraturan  ini  membahas  aspek-aspek  terkait fasilitasi,  perlindungan  serta  upaya  pemberdayaan bagi koperasi dan entitas usaha berskala mikro, kecil dan menengah. Pasal 35 ayat 3 mengatakan bahwa bisnis  skala  mikro  dicirikan  oleh  investasi  modal maksimal  1  miliar  rupiah  tidak  mencakup  properti dan gedung operasional. Untuk kategori usaha kecil
batasan modalnya berada di kisaran di atas 1 miliar hingga 5 miliar rupiah juga tanpa memperhitungkan aset berupa lahan dan bangunan tempat beroperasi. Sementara itu, klasifikasi usaha menengah memiliki rentang modal lebih tinggi, yaitu melebihi 5 miliar sampai  dengan  10  miliar  rupiah  dengan pengecualian  serupa  untuk  aset  tidak  bergerak berupa  tanah  dan  struktur  tempat  menjalankan aktivitas usaha, (Keuangan, 2022). Usaha Mikro Usaha Mikro merupakan aktivitas perekonomian  masyarakat  yang  beroperasi  dalam lingkup  terbatas  dan  belum  resmi  tercatat, contohnya  adalah  usaha  yang  belum  memiliki registrasi, tidak tercantum dalam catatan resmi serta belum memperoleh staus badan hukum, (Arda Surya Editya  et  al.,  2023).  Usaha  Mikro  terdiri  dari beberapa  bentuk  dengan  bertujuan  mendapatkan keuntungan sampai maksimal, (Sumarni, 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  kuantitatif  dipergunakan  dalam  penelitian ini  dengancara  mengumpulkan  data  primer  dan memiliki  pengertian  sebagai  proses  pengumpulan data  yang  berisi  banyak  angka,  (Ali,  Hariyati, Pratiwi,  &  Afifah,  2022).  Metode  menyebarkan kuesioner digunakan untuk menghimpun informasi dari pengusaha kecil yang menjalankan usaha mikro di  Kecamatan  Karawang  Barat  dan  melakukan pengisian terhadap kuesioner yang sudah diberikan. Kuesioner  berisi  pernyataan-pernyataan,  tersedia empat opsi penilaian dimulai dari nomor satu sampai empat.  Masing-masing  menggambarkan  tingkat persetujuan, mulai dari penolakan kuat, ketidaksetujuan,  persetujuan,  hingga  dukungan penuh. Opsi-opsi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah  suatu  pernyataan  pemahaman  perpajakan, kesadaran  wajib  pajak  dan  kemauan  membayar pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan kuesioner dilakukan secara langsung. Sampel pada penelitian ini berjumlah 73 responden dengan menerapkan rumus slovin.
Perhitungan sampel diatas telah dibulatkan menjadi  dasar  penentuan  jumlah  responden  dalam penelitian ini sebanyak 73. Sampel yang terkumpul setelah dilakukan outlier tersebut dihasilkan 60 data sampel. Analisis  data  menggunakan  aplikasi  SPSS dengan  menganalisis  statisitk  deskriptif,  uji validitas,  kemudian  dilakukan  uji  realibitas,  uji
normalitas,  uji  multikolinearitas,  selain  itu melakukan  koefisien  determinasi,  linear  berganda, uji F, dan yang terakhir yaitu uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  terdiri  dari  responden  usaha  mikro yang berada di Kecamatan Karawang Barat dengan jumlah  266  pelaku  usaha  mikro.  Penelitian  ini menggunakan  rumus  solvin  dengan  membulatkan jumlah  responden  dari  266  menjadi  73  responden dan setelah di outlier menjadi 60 responden. Metode yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi adalah  dengan  mendistribusikan  angket  secara langsung kepada partisipan penelitian.
Berdasarkan  hasil  responden  diatas, diketahui  bahwa  60  responden  memenuhi  kriteria melalui outlier . X1 memiliki 5 pernyataan kemudian dijumlahkan  dan  hasil  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  tentang  pemahaman  perpajakan  memiliki nilai 7 sebagai terkecil dan nilai 17 sebagai terbesar dan  memiliki  nilai  rata-rata  11.05  dan  deviasi standarnya  2.1.  Pada  variabel  kedua  memiliki  6 pernyataan  kemudian  dijumlahkan  dan  hasil kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  tentang  kesadaran wajib pajak memperoleh angka 10 sebagai terkecil dan  angka  20  sebagai  terbesar  dan  memiliki  nilai rata-rata 13.50 dan deviasai standarnya 1.9. Variabel ketiga memiliki 5 pernyataan kemudian dijumlahkan  dan  hasil  kepatuhan  wajib  pajak UMKM tentang kemauan membayar pajak memiliki perolehan 7 sebagai terkecil dan 17 sebgai terbesar dan  memperoleh  nilai  rata-rata  8.9  dengan  deviasi standarnya  2.1.  Pada  variabel  terakhir  yaitu, kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  memiliki  4  pernyataan kemudian dijumlahkan dan diperoleh hasil terkecil 6 dan 13 sebagai terbesar dan memiliki nilai rata-rata 898 dan deviasi standarnya 1.9.
Pada uji validitas diatas menunjukkan hasil yang  tepat  pada  keseluruhan  20  item  pernyataan yang  dijakuan  kepada  60  responden.  Metode  yang digunakan adalah algoritma korelasi untuk menguji validitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa r hitung  pada  setiap  pernyataan  pada  tiap  variabel melebihi r tabel yang ditetapkan sebesar 0.25.
Berdasarkan  analisis  tabel  uji  reliabilitas dilakukan  terhadap  20  item  pernyataan.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  semua  variabel  memenuhi kriteria  reliabilitas.  Variabel  X1  memperoleh  nilai koefisien  Cronbach's  Alpha  0.651,  X2  sebesar 0.622,  X3  mencapai  0.776,  dan  variabel  Y mendapatkan skor 0.767. Keempat variabel tersebut dinyatakan  reliabel  karena  nilai  Cronbach's  Alpha masing-masing  melebihi  ambang  batas  signifikan 0.600.
Berdasarkan analisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil 0.200 c,d dalam tabel uji normalitas, distribusi dianggap normal bila nilai  sig  melebihi  ambang  0.05.  pada  hasil  yang ditampilkan dalam tabel 5 dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat normal.
Pada  tabel  diatas  memiliki  hasil  uji heteroksiditas  diketahui  bahwa  pemahaman perpajakan  (X1)  pada  nilai  sig  sebesar  0.620 melebihi ambang batas 0.05, untuk kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai sig sebesar 0.773 melebihi ambang  batas  0.05  dan  kemauan  membayar  pajak (X3)  memperoleh  nilai  sig  sebesar  0.565  melebihi ambang  batas  0.05  menunjukkan  bahwa  seluruh variabel  dalam  penelitian  ini  tidak  mengalami masalah heterokedastistas.
Hasil  analisis  uji  multikolinearitas  yang tercantum  dalam  tabel  menunjukkan  beberapa temuan  penting.  Variabel  pemahaman  perpajakan (X1)  memiliki  angka  toleransi  0.197,  melebihi ambang batas 0.100 serta nilai VIF 5.067 berada di bawah  batas  maksimum  10.00.  Untuk  variabel kesadaran  wajib  pajak  (X2)  diperoleh  angka toleransi  0.234  juga  di  atas  ambang  0.100  dengan nilai  VIF  4.272  berada  di  bawah  batas  10.00. Sementara  itu,  variabel  kemauan  membayar  pajak (X3)  menunjukkan  angka  toleransi  0.453 melampaui  batas  minimum  0.100  dan  nilai  VIF 2.209 masih jauh di bawah batas atas 10.00. Hasil yang  diperoleh  dari  nilai  tersebut  untuk  seluruh variabel  menyatakan  bahwa  variabel  X1,  X2,  X3 yang digunakan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib  pajak  dan  kemauan  membayar  pajak  tidak menunjukkan  terjadinya  multikolineritas  atau dinyatakan bebas multikolineritas.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  koefisien menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.669 dapat dijelaskan bahwa tiga faktor utama memberi dampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak di kalangan  pelaku  UMKM.  Faktor-faktor  tersebut
meliputi  pengetahuan  tentang  perpajakan,  tingkat kesadaran  wajib  pajak,  dan  keinginan  untuk membayar pajak. Ketiga elemen ini secara bersama- sama berkontribusi sebesar 66,9% terhadap tingkat kepatuhan  pajak.  Sementara  itu,  faktor  lain  yang tidak termasuk dalam model penelitian ini memiliki pengaruh  sebesar  33,1%,  yang  diperoleh  dari perhitungan 1 dikurangi 0.669.
Analisis  tabel  menunjukkan  bahwa  uji secara  bersamaan  terhadap  variabel  bebas menghasilkan dampak yang berarti. Nilai F hitung yang  mencapai  40.834  melampaui  angka  F  tabel yaitu  3.162.  Selain  itu,  tingkat  signifikansi  yang tercatat sebesar 0.000 juga mendukung kesimpulan ini.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1  memiliki  dampak  positif  yang  bermakna  pada variabel Y. Dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar  2.829  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  2.003. Nilai sig tercatat adala 0.006 yang berada dibawah 0.05, maka dinyatakan H0 ditolak dan Ha diterima. Pada  hasil  variabel  kesadaran  wajib  pajak memperoleh  nilai  1.613,  sementara  kemauan
membayar  pajak  menghasilkan  nilai  1.419.  Hasil kedua variabel tersebut berada dibawah t tabel yang ditetapkan  sebesar  2.003,  dan  nilai  sig  untuk  X2 tercatat sebesar 0.112, sedangkan X3 memiliki nilai sig  0.161,  hal  tersebut  disimpulkan  bahwa  kedua angka  sig  ini  melebihi  batas  dari  0.05,  maka  H0 diterima dan Ha ditolak.

## Pembahasan
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)
Analisis  statistik  pada  uji  t  menunjukkan hasil  yang  bermakna  dengan  t  hitung  2,829 melampaui  t  tabel  2,003,  mengindikasikan penolakan H0 dan penerimaan Ha. Ini menegaskan adanya  kaitan  yang  substansial  antara  tingkat pemahaman  pajak  dan  tingkat  kepatuhan  pajak  di kalangan  pelaku  UMKM.  Interpretasi  lebih  lanjut mengungkapkan  bahwa  peningkatan  pemahaman tentang  sistem  perpajakan  di  antara  pengusaha mikro di wilayah Karawang Barat berkorelasi positif dengan  peningkatan  kepatuhan  mereka  untuk memenuhi kewajiban pajak.
Konsep  ini  sejalan  dengan  prinsip kepatuhan  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan yang  mendalam  mengenai  sistem  perpajakan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Ketika pengusaha mikro yang terdaftar sebagai wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban pembayaran  pajak  dan  prosedurnya,  mereka cenderung  memiliki  motivasi  yang  lebih  tinggi untuk  mematuhi  regulasi  perpajakan.  Tingkat pemahaman  yang  lebih  baik  dapat  meminimalisir kesalahan  dalam  pelaporan  dan  pembayaran  pajak yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  tingkat kepatuhan  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif untuk sektor usaha mikro. Pada penelitian ini sesuai  dengan  (Pilli,  2023)  &  (Zuli  Alfina,  2021) diperoleh pemahaman perpajakan memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Akbar,  2020) diperoleh  pemahaman  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)
Analisis  statistik  menggunakan  uji  t menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  (1.613)  lebih kecil  dari  t  tabel  (2.003)  untuk  variabel  kesadaran wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan penerimaan H0 dan penolakan Ha, ini berarti tidak ada pengaruh dari  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM. Di wilayah Karawang  Barat,  tingkat  kesadaran  pajak  para pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Dapat disimpulkan  bahwa  fluktuasi  dalam  tingkat
kesadaran  wajib  pajak  tidak  berdampak  signifikan pada tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro.
Teori kepatuhan terkait kepatuhan perpajakan, para pengusaha skala mikro menghadapi  berbagai  kendala  yang  menghambat pemenuhan kewajiban mereka. Meskipun memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  pentingnya membayar  pajak,  seringkali  tindakan  nyata  para pelaku usaha kecil ini tidak sejalan dengan tingkat kesadaran  mereka.  Terdapat  kesenjangan  antara pengetahuan  teoretis  dan  implementasi  praktis dalam  hal  kepatuhan  pajak  di  kalangan wirausahawan mikro. Pada hasil penelitian ini sesuai dengan (Hapsari & Ramayanti, 2022) & (Rizky & Khoirina, 2022) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.  Namun,  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Nugroho  &  Kurnia,  2023)  & (Kumalaningrum  &  Widhiastuti,  2022)  bahwa kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro di Karawang Barat)
Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai t  hitung  (1.419)  lebih  rendah  dari  t  tabel  (2.003) untuk  variabel  pemahaman  perpajakan.  Hal  ini mengindikasikan penerimaan H0 dan penolakan Ha, yang  berarti  tidak  ada  pengaruh  signifikan  dari kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM.  Temuan  ini  mengisyaratkan  bahwa tingkat  kemauan  membayar  pajak  di  kalangan pelaku usaha mikro di Karawang Barat masih belum optimal.  Beberapa  faktor  dapat  berkontribusi  pada fenomena ini, salah satunya adalah aspek finansial. Usaha  mikro  dengan  kondisi  keuangan  yang  sehat umumnya  memiliki  kapasitas  lebih  besar  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Ketersediaan dana  yang  memadai  untuk  membayar  pajak cenderung  memberikan  peningkatan  kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Teori kepatuhan terkait kesediaan melunasi kewajiban  perpajakan  situasinya  berbeda  untuk pelaku  usaha  skala  mikro.  Salah  satu  penyebab utamanya  adalah  kondisi  finansial.  Meski  ada keinginan  untuk  membayar,  keterbatasan  sumber daya  keuangan  seringkali  menghalangi  mereka untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  regulasi yang  berlaku.  Pada  penelitian  ini  sesuai  dengan (Sudaryati  &  Hehanusa,  2021)  bahwa  kemauan membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM.  Namun, berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Purnamasari  &  Oktaviani,  2020)  bahwa  kemauan membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah terutama pada Direktorat Jenderal  Pajak  dengan  memperbanyak  subjek  dan objek pajak atau menjaring wajib pajak baru. Hal ini
tidak mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga masih banyak wajib pajak yang belum bahkan tidak terdaftar.
Pengaruh  Simultan  Pemahaman  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kemauan Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro  di Karawang Barat)
Analisis tabel menunjukkan nilai F hitung 40,834  dengan  signifikansi  0,000.  Angka  ini melampaui  F  tabel  yang  bernilai  3,162,  sementara tingkat  signifikansinya  berada  di  bawah  ambang 0,05  (0,000  <  0,05).  Interpretasi  dari  temuan  ini mengindikasikan penolakan H0 dan penerimaan Ha. Hal  ini  menegaskan  adanya  dampak  bermakna secara  bersamaan  terhadap  variabel  Y.  Dengan demikian, hipotesis yang diusulkan terbukti: faktor- faktor  seperti  pemahaman  perpajakan,  kesadaran wajib  pajak,  dan  kemauan  membayar  pajak memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM Teori  kepatuhan  berpengaruh  terhadap wajib  pajak  pada  pelaku  usaha  mikro  melalui pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak. Pemahaman perpajakan memungkinkan  pelaku  usaha  mikro  untuk menjadikan  wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  taat terhadap  aturan  yang  berlaku,  kesadaran  sangat penting  dimiliki  agar  tidak  melanggar  sehingga mendapatkan  hukuman  atau  sanksi  dan  kemauan membayar  pajak  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  memahami  dan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Herdiatna & Lingga, 2022), (Ramdani et al., 2022), (Purnamasari  &  Oktaviani,  2020)  &  (Zuli  Alfina, 2021)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak  dan  kemauan membayar  pajak  terhadap  wajib  pajak  pelaku UMKM secara simultan berpengaruh terhadap wajib pajak.

## PENUTUP
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan informasi  terhadap  peneliti  selanjutnya  tentang seberapa  besar  pengaruh  pemahaman  perpajakan dan tidak berpengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  berlokasi  di wilayah Karawang Barat dengan jumlah responden 73 orang. Tingkat pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  di  sektor UMKM, mengingat mayoritas kuesioner menunjukkan  tingkat  pemhaman  yang  memadai tentang  peraturan  pajak.  Hal  ini  berbeda  dengan aspek  kesadaran  dan  kemauan  untuk  membayar pajak  ternyata  tidak  memiliki  dampak  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  UMKM. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh
ketidaksselarasan  antara  tingginya  pemahaman perpajakan dengan rendahnya kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak untuk melaksanakan kewajiban pepajakan.
Pada  penelitian  selanjutnya,  disarankan untuk meminta daftar para pelaku UMKM ke KPP Pratama Karawang Barat untuk mendapatkan subjek penelitian lebih banyak. Melakukan penelitian yang lebih rinci terhadap pelaku UMKM yang memiliki legalitas  dalam  menjalankan  usahanya  seperti memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  telah menjadi  wajib  pajak  yang  terdaftar.  Jangkauan Sektor  UMKM  yang  lebih  luas  juga  diharapkan dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  R.  N.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman,
Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang). Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya, 1(1), 1–25. Akhmad,  K.  A.,  &  Purnomo,  S.  (2021).  Pengaruh Penerapan  Teknologi  Informasi  Pada  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kota Surakarta. Sebatik, 25(1), 234–240. https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1293 Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya  dalam  Penelitian.  Education Journal.2022, 2(2), 1–6.
Arda Surya Editya, K., Satriya, B., Surya Editya, A., Satria,  R.,  Ilham  Firmansyah,  M.,  Miharsih,
A.,  &  Nurhalizah,  S.  (2023).  Artikel Nusantara Community Empowerment Review Pengembangan Sistem Data Terpadu Pedagang  Kaki  Lima  di  Kelurahan  Sidokare Berbasis  Aplikasi  Web  sebagai  Sarana Dokumentasi  Data.  Ncer,  1(2),  101–105.
Retrieved
from https://journal.unusida.ac.id/index.php/ncer/ Ari  Utomo,  N.,  Manan,  A.,  &  Tri  Ardiyanto,  A. (2023). Pendampingan Laporan Pajak Sesuai Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2022 Wajib  Pajak  Di  KPP  Gayamsari  Semarang.
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(7 : Agustus  SE-Articles),  852–855.  Retrieved from https://journal.mediapublikasi.id/index.php/a mma/article/view/3499
Elin.  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Pemilik  UMKM Untuk  Membayar  Pajak  Di  Pasar  Modern Paramount Serpong. 2, 1–7.
Fauzi,  A.  R.,  &  Maula,  K.  A.  (2020).  Pengaruh Pemahaman,  Kesadaran,  Tarik  Pajak  dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  di  Kabupaten  Karawang.  Jurnal Akuntansi, 16(2), 88–103.
Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA, 5(2), 16–24.
Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman  Pajak  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Umkm  Di Kota Bandung. Maranatha, 4(1), 13–28.
Janardana,  D.  (2023).  Inilah  Manfaat  Pajak  bagi Masyarakat  dan  Negara  yang  Harus Dipahami.  Retrieved  from  Bizhare  website: https://www.bizhare.id/media/keuangan/manf aat-pajak
Keuangan,    badan  pemeriksa.  (2022).  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (1).
Krisnawati,  E.  (2021).  Pasal-Pasal  Kewajiban Membayar Pajak dalam UUD 1945. Retrieved from  tirto.id  website:  https://tirto.id/pasal- pasal-kewajiban-membayar-pajak-dalam- uud-1945-gkoD
Kumalaningrum,  A.,  &  Widhiastuti,  R.  (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang  Pendidikan  se-bagai  Variabel Moderating.  Business  And  Accounting Education Journal, 3(3), 330–346.
https://doi.org/10.15294/baej.v4i2.70304 Luturmas,  H.,  Simbolon,  R.,  &  Karundeng,  L.  M. (2023).  Pengaruh  pemahaman  perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. (2).
Maulida,  R.  (2023).  Mengenal  Self  Assessment dalam  Sistem  Perpajakan  di  Indonesia. Retrieved  from  online-pajak.com  website: https://www.online-pajak.com/tentang- pajak/self-assessment-system-pajak
Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022).
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan  Petugas  Pajak,  Kesadaran  Wajib
Pajak,  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm.  Jurnal  Bina Akuntansi, 9(2), 184–197. https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215
Munandar,  A.,  Romli,  H.,  &  Aravik,  H.  (2023). Analisis  Komparatif  PP  Nomor  55  Tahun 2022  Terhadap  Uu  Nomor  7  Tahun  2021 (Studi  Kasus  Pada  PT.  Raflesia  Energi Utama). Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan  Pengembangan  Ekonomi  Syariah,  9(1), 95–108. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908 Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Persepsi  Keadilan  Pajak  Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science Research, 3(5), 6658–6669.
Nugroho,  Q.  V.,  &  Kurnia.  (2023).  Pengaruh Sosialisasi  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Bandung Conference  Series:  Accountancy,  3(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676 Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  Di  Indonesia:  Faktor  Internal Dan  Eksternal.  Proceeding  of  National Conference on Accounting & Finance, 5, 336– 346. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39 Pilli,  K.  R.  (2023).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Samarinda. Skripsi, 1–77.
Pitoy,  E.  L.,  &  Sambiran,  S.  (2023).  Email Korespondensi: 3(2), 1–7.
Purnamasari,  P.,  &  Oktaviani,  R.  M.  (2020). Kesadaran  Membayar  Pajak  Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(01), 221–230.
https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088
Ramdani,  E.,  Satiman,  S.,  &  Suparmin,  S.  (2022).
Sosialisasi  Pentingnya  Pajak  Umkm  Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (Adi Dharma), 1(1), 1–6. https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8
Rizky, M., & Khoirina. (2022). Pengaruh Kesadaran
Wajib  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Umkm  Di  Pasar  Tohaga  Cibinong. Trilogi  Accounting  and  Business  Research, 3(2),
273–282. https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1477 Safina  Fatmawati,  S.  W.  A.  (2022).  Pengaruh
Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat
Pendapatan  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Kendaran  Bermotor.  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883–89909.
Septiawati,  R.,  Sujaya,  F.  A.,  Dewi,  F.  A.,  & Ariyani,  R.  M.  (2022).  Analisis  Penggunaan Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  Strategi  E- Marketing pada UMKM saat Pandemi Covid- 19  New  Normal  di  Karawang  Jawa  Barat (Studi  Kasus  Pada  Beras  Puri  Karawang). Jurnal  Apresiasi  Ekonomi,  10(1),  102–110. https://doi.org/10.31846/jae.v10i1.445 Sudaryati,  D.,  &  Hehanusa,  G.  (2021).  Pengaruh Penerapan  Self  Assessment  System  dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  di  Kabupaten  Sleman Yogyakarta. Sustainable Competitive
Advantage  (SCA),  3(1).  Retrieved  from http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca- 1/article/view/278
Sumarni.  (2020).  Karakteristik  Finansial  Pedagang Kaki  Lima  di  Jalan  Jawa  Jember.  Journal  of Petrology, 369(1), 1689–1699. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.00 3%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.00 1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2 014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pr ecamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10 .1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx. Tampi,  D.,  Tinangon,  J.  L.,  &  Weku,  P.  (2022). Evaluation  Of  The  Application  Of  Income Tax  Accounting  Article  21  On  Contract Employees  at  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Tbk) South Manado Auxiliary Branch Office. Jurnal  LPPM  Bidang  Ekonomi,  Sosial, Budaya, Dan Hukum, 5(2), 1221–1230.
Wulandari,  S.,  &  Fitria,  A.  (2021).  Pengaruh Pengetahuan  perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Konsultan  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi, 10(7), 1–18.
Zuli  Alfina,  N.  D.  (2021).  Pengaruh  Insentif Perpajakan  Akibat  Covid-19,  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E- Jra, 10(04), 11. Retrieved from https://remote- lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S107570072 0010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/i ndex.php/jra/article/view/10556