Volume 1 Nomor  2 Juni 2020 Halaman 324-343
Perjanjian  Antara  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong

## Fachry Yahya
yfachry46@gmail.com
M.Hosen m_hosen@unja.ac.id
Evalina Alissa evalinadasril@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 03 Juni 2020; Accepted: 01 Oktober 2020; Published:  01 Oktober 2020

## Abstract
This study aims 1) to find out and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between the Horticultural Food and Livestock  Service  Office  of  Jambi  Province  in  the  Procurement  of  Beef  Cattle,  and  2)  the constraints  faced  in  the  implementation  of  the  agreement.  The  research  method  used  is empirical  juridical.  The  results  showed  that  1)  the  implementation  of  an  agreement  for procurement  of  beef  cattle  78  volumes  of  beef  cattle  culture  development  activities between  the  Horticultural  Food  and  Livestock  Service  Office  of  Jambi  Province  and  CV. Charisma  Bintang  Mandiri  was  not  in  accordance  with  the  contents  of  the  agreement because CV. Charisma Bintang Mandiri did not carry out its full obligations which can be detrimental to both parties, such as delays in completion of work 2) The number of cows imported is not in accordance with what was promised causing losses to the Horticultural Food  and  Animal  Husbandry  Office  of  Jambi  Province.  Therefore  CV.  Charisma  Bintang Mandiri is in default and must compensate in accordance with the existing agreement.
Keywords : Agreement, Procurement of Beef Cattle

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  Dinas  Tanaman  Pangan Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  Dalam  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong,  dan 2)Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa 1)pelaksanaan  perjanjian  pengadaan  ternak  sapi  potong  volume  78  ekor  kegiatan pengembangan  budidaya  sapi  potong  antara  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  tidak  sesuai  dengan  isi perjanjian  karena  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  tidak  melaksanakan  kewajiban sepenuhnya  yang  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak,  seperti    keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2)Sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan  Peternakan  Provinsi  Jambi.  Karena  itu  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada.
Kata kunci : Perjanjian, Pengadaan Sapi Potong

## A. PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  pada  masa  sekarang  lebih  menitik beratkan  pada  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi,  tetapi  hukum  mempunyai  fungsi yang  sangat  penting  dalam  menunjang  kemajuan  perekonomian  di  Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan pertanian, khususnya peternakan, dipersyaratkan kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, dan sosial budaya yang hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 1
Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam  dengan  segala  flora  dan  fauna.  Salah  satu  sumber  daya  alam  Indonesia  adalah peternakan,  yang  sangat  berpotensi  dalam  swasembada  daging  hewan  ternak.  Hal tersebut  dijelaskan  pada  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1967  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  yang  menyatakan  Tanah Air  Indonesia  mempunyai  potensi  yang  sungguh-sungguh  besar  di  dalam  bidang peternakan  dan  hewani,  serta  harus  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran,  kesejahteraan peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewani.
Sebagai  penyelenggaraan  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  perlu  menjalankan tujuannya agar terlaksana dengan baik, ada beberapa tujuan penyelenggaraan peternakan dan  kesehatan  hewan,    berdasarkan    Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain sebagai berikut:
a. Mengelola  sumber  daya  hewan  secara  bermartabat,  bertanggung  jawab,  dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. Mencukupi  kebutuhan  pangan,  barang,  dan  jasa  asal  hewan  secara  mandiri, berdaya  saing,  dan  berkelanjutan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  peternak  dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
1 Departemen  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Peternakan  Direktorat  Budidaya  Ternak Ruminansia, Media  Pengembangan  Peternakan  Volume  21  Tahun  VI ,  Direktorat  Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 2005, hlm. 58.
c. Melindungi,  mengamankan,  dan/atau  menjamin  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  ancaman  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d. Mengembangkan  sumber  daya  hewan  bagi  kesejahteraan  peternak  dan masyarakat; dan
e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Peran  ternak  atau  pembangunan  peternakan  khususnya  dari  aspek  ekonomi  sebagai bagian untuk mendukung kehidupan dan faedah masyarakat petani peternak di pedesaan. Disisi lain fungsi dan peran peternakan sebagai sumber penghasilan bagi petani peternak di pedesaan sangat realistis dan pasti, sebagai tabungan (tradisional) bagi petani peternak yang  siap  dicairkan  saat  dibutuhkan,  sekaligus  dengan  pemilikan  ternak  sapi  sebagai lambang status sosial petaninya.
Fungsi  dan  peran  peternakan  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Indonesia diseluruh  pelosok  tanah  air.  Maka  dari  itu  secara  keseluruhannya  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD), baik  tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.  Dalam  mengemban  kewajiban  untuk  menyediakan  kebutuhan  bagi rakyat.
Pemenuhan  kebutuhan  barang  dan  jasa  merupakan  bagian  yang  penting  yang  tidak dapat  dipisahkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tersedianya  barang  dan  jasa, merupakan  bagian  dari  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  upaya  untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat,  sekaligus  kebutuhan  pemerintah  dalam  menjalankan  roda pemerintahan,Pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi praktek rutin baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dengan  pertimbangan  besarnya  belanja  yang  dilaksanakan  melalui  proses  pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku  birokrasi  dan  masyarakat,  serta  harapan  untuk  memecahkan  permasalahan umum dalam lingkungan strategis yang ada,maka beberapa kebijakan yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagai berikut
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  transaksi elektronik;
f. mendorong  penggunaan  barang/jasa  dalam  negeri  dan  Standar  Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan  kesempatan  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di  pasar  secara  langsung  (tunai),  kemudian  berkembang  kearah  pembelian  berjangka waktu  pembayaran,  dengan  membuat  dokumen  pertanggungjawaban  (pembeli-penjual), dan  pada  akhirnya  melalui  pengadaan  melalui  proses  pelelangan.Dalam  prosesnya pengadaan  barang  dan  jasa  melibatkan  beberapa  pihak  terkait  sehingga  perlu  ada  etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. 2
Seiring untuk mewujudkan good governance , pembenahan di bidang pengadaan barang dan  jasa  terus  menerus  diupayakan.  Salah  satunya  yaitu  upaya  penguatan  regulasi  di bidang  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan sebnayak empat kali yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 35  Tahun  2011,  Peraturan  Presiden  Nomor  70 Tahun  2012,  Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4  Tahun  2015  peraturan  Presiden  tersebut  memiliki  ruang  lingkup  yang  meliputi pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  kementrian,  lembaga,  satuan  kerja  perangkat daerah, dan institusi lainnya yang seluruh atau sebagian sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 16 Tahun 2018  bahwa  “Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.
Dalam Pasal 1 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018 dirumuskan bahwa “Lembaga adalah organisasi  non-Kementerian  Negara  dan  instansi  lain  pengguna  anggaran  yang  dibentuk
2 Ibid, hlm.1,
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya”.
Namun, dalam hal penandatangan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini diwakili  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (yang  selanjutnya  disebut  PPK).  Kontrak Pengadaan  Barang/Jasa  yang  selanjutnya  disebut  Kontrak  adalah  perjanjian  tertulis antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dengan  penyedia  barang/jasa  atau  pelaksana swakelola.  Hubungan  kontraktual  ini  berkaitan  dengan  dengan  kewajiban  untuk menyediakan,  membangun  dan  memelihara  fasilitas  umum.  Dalam  kontrak  ini  yang menjadi  obyek  dalam  kontrak  tersebut  adalah  barang,  pekerjaan  konstruksi,  jasa konsultasi dan jasa lainya.
Menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  disebutkan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Bunyi  Pasal  ini  diartikan  dengan  cakupan  yang sangat  luas.  Jadi  untuk  lebih  jelasnya,  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  adalah  suatu hubungan hukum  atas dasar  kesepakatan atau persetujuan kedua belah  pihak  atau  lebih dan  syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  ditaati  oleh  mereka  yang membuatnya.  Mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Wanprestasi  adalah  suatu  sikap  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau  lalai melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang dibuat antara kreditur dan debitur.
Jadi,  akibat  dari  suatu  perjanjian  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati atau menyetujui atas perjanjian tersebut. Ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi mereka yang membuatnya.
Provinsi  Jambi  merupakan  daerah  yang  sekarang  ini  sangat  pesat  pertumbuhan pembangunannya. Terutama dalam rangka pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.  Salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  diantaranya  melakukan penyebaran  dan  pengembangan  ternak  yang  dananya  disediakan  melalui  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Pada  Tahun  Anggaran  2016  diadakan  pengadaan  78  ekor  sapi  pembibitan  kegiatan pengembangan  budidaya  sapi  potong  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  Dan Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri,  CV.  Kharisma  Bintang Mandiri  merupakan  salah  satu  penyedia  jasa  yang  sudah  beberapa  kali  melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal  ini  Paket  Pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong,  merupakan  salah  satu  pekerjaan  yang  telah diserahkan  oleh  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi kepada  CV.  Kharisma  Bintang  Mandiri  melalui  penunjukkan  langsung,dan  harga  nilai pekerjaan  tersebut  senilai  Rp.1.024.380.000,00  (Satu  Milyar  Dua  Puluh  Empat  Juta  Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
Dalam  Artikel  ini,  penelitian  didasarkan  oleh  surat  perjanjian  untuk  melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya  Sapi  Potong  dengan  Nomor:  4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016,  Pada  tahun anggaran  2016  diadakan  pengadaan  78  ekor  sapi  pembibitan  kegiatan  pengembangan budidaya sapi potong Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri dengan nilai Rp.1.024.380.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
Bentuk  perjanjian  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  perjanjian  tertulis  dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak  dalam  bentuk  tulisan,  sedangkan  perjanjian  lisan  adalah  suatu  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  dalam  wujud  lisan  yaitu  cukup  kesepakatan  para  pihak.  Ada  tiga jenis  perjanjian  tertulis  yang  pertama,  perjanjian  dibawah  tangan  yang  ditandatangani oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  saja.  Kedua,  Perjanjian  dengan  saksi  notaris  untuk melegalisir  tanda  tangan  para  pihak.  Dan  ketiga  perjanjian  yang  dibuatdi  hadapan  dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pada Surat Perjanjian Paket Pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  diadakan  perjanjian  terlebih  dahulu  antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri.
Didalam Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Haris selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  yang  selanjutnya
disebut  “PPK”  dan  Ery  Susandah  selaku  Direktur  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  yang  selanjutnya  disebut  “Penyedia”.  Kegiatan  Paket Pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  diserahkan  kepada  CV.Kharisma  Bintang Mandiri untuk menyediakan barang sebagaimana terlampir dalam kontrak ini selanjutnya disebut dengan Pekerjaan Pengadaan Barang.
Adapun  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  Surat  Perjanjian  Paket Pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan Budidaya  Sapi  Potong  Nomor:  4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1. Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. Meminta  laporan-laporan  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  yang dilakukan oleh Penyedia;
c. Memberikan  fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh Penyedia  untuk  kelancaran  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  ketentuan Kontrak;
d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
2. CV. Kharisma Bintang Mandiri mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
b. Meminta  fasilitas-fasilitas  dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana  dari  PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. Melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  derngan  jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. Memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk  pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
g. Mengambil  langkah-langkah  yang  cukup  memadai  untuk  melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
Hartkamp mengemukakan pendapatnya, bahwa kepantasan dan kepatutan merupakan sumber hak dan kewajiban, di samping yang timbul dari perjanjian, undang-undang atau kebiasaan.  Asas  yang  mengatakan,  bahwa  para  pihak  wajib  untuk  berlaku  dan  bersikap sejalan  dengan  tuntutan  kepantasan  dan  kepatutan,  membawa  konsekuensi,  bahwa
sekalipun  pada  asasnya  orang  terikat  akan  apa  yang  telah  disepakati,  namun  bisa  saja muncul  keadaan,  yang  mengakibatkan  orang  tidak  bisa  menuntut  pemenuhan  apa  yang telah  disepakati.  Dalam  peristiwa  yang  demikian,  maka  daya  kerja  kepantasan  dan kepatutan diakui, sehingga membawa akibat, bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian, menurut ukuran kepantasan dan kepatutan, tidak bisa dibenarkan. 3
Adapun standar  ternak  /  spesifikasi  barang  yang berdasarkan  Surat  Perjanjian  Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Nomor : 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016 yaitu :
a. Jenis ternak
: Sapi Bali
b. Jenis Kelamin
: Betina dan Jantan
• Persyaratan Kualitatif Sapi Betina Jenis Bali sebagai berikut :
a. Warna  bulu  merah,  lutut  kebawah  putih,  pantat  putih  berbentuk  setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung
b. Tanduk pendek dan kecil
c. Bentuk kepala panjang dan sempit serta leher ramping
• Persyaratan Kuantitatif Sapi Betina sebagai berikut :
a. Umur minimal 24 bulan
b. Tinggi pundak minimal 110 cm
• Persyaratan Kualitatif Sapi Jantan sebagai berikut :
a. Warna  hitam,  lutut  kebawah  putih,  pantat  putih  berbentuk  setengah  bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung
b. Tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam
c. Bentuk kepala lebar dengan kepala kompak dan kuat
• Persyaratan Kuantitatif Sapi Jantan sebagai berikut :
a. Umur minimal 36 bulan
b. Tinggi pundak minimal 115 cm
Menurut  Surat  Perjanjian  Paket  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  antara  Dinas  Tanaman  Pangan Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri,  ada beberapa  ketentuan  yang  tidak  terlaksana  sesuai  dengan  yang  di  dalam  perjanjian tersebut, yaitu:
3 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian-- pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/ . Diakses pada tanggal  22 desember 2019 pukul 14.21 WIB
1. Keterlambatan selesainya pelaksanaan pekerjaan;
2. Sapi  yang  didatangkan  tidak  sesuai  jumlahnya  dari  yang  disepakati  yaitu  sapi mati 5 ekor dari total 78 ekor
Menurut Abdulkadir Muhammad  menyatakan wanprestasi dapat berupa, yaitu:
1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 4 . Penelitian  ini  dilatar  belakangi  adanya  permasalahan  yang  kerap  terjadi  dalam pengadaan ternak sapi potong. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Herman selaku Kepala UPTD (Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah)  Laboratorium  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan Peternakan Provinsi  Jambi, mengatakan:
Permasalahan dalam pengadaan ternak sapi potong biasanya terjadi dikarenakan pihak penyedia  membeli  sapi  dari  peternakan  rakyat  yang  dikelola  seadanya,  seharusnya  sapi yang  di  beli  harus  di  tempat  sentra  pembibitan  yang  berkolaborasi  dengan  UPTD ruminansia  kecil  agar  terjamin  kesehatan  dan  kualitas  sapi  tersebut  dan  juga  agar  sapi yang  di  bawa  ke  daerah  tidak  mengalami  stress  dalam  perjalanan  jauh  dan  juga  untuk mencegah kematian dilakukan pengecekan kesehatan serta pemberian vitamin pada sapi yang akan dikirim ke daerah. 5
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  terdapatnya  wanprestasi  atas  kewajiban  yang tidak  terpenuhi  yang  dilakukan  oleh  Penyedia.  Maka  dari  itu,  penulis  tertarik  untuk meneliti sejauh mana  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  para pihak dalam Surat Perjanjian Paket  Pekerjaan  Pengadaan  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan Budidaya Sapi Potong.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Antara  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong.
Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong
Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  Nomor:  4270/Disnak- APBD.TP/XI/2016,  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , Alumni, Bandung, 1982, hlm.20.
5 Wawancara dengan Herman, Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Laboratorium Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi  Jambi, tanggal 24 Desember  2019
Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri,  dan  memuat  hak  dan kewajiban para pihak sebagai berikut:
1. Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. Meminta  laporan-laporan  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  yang dilakukan oleh Penyedia;
c. Memberikan  fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  oleh Penyedia  untuk  kelancaran  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  ketentuan Kontrak;
d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
2. CV.Kharisma Bintang Mandiri mempunyai Hak dan Kewajiban untuk:
a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
b. Meminta  fasilitas-fasilitas  dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana  dari  PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. Melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  derngan  jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. Memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk  pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
g. Mengambil  langkah-langkah  yang  cukup  memadai  untuk  melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya
Sapi  Potong  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  berdasarkan  uraian  di  atas  baik berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya telah memenuhi dan tidak menyalahi.
Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya Sapi  Potong,  kalau  melihat  identitas  barang  tersebut  merupakan  barang  yang  dapat diperdagangkan  sehingga dapat menjadi pokok  persetujuan  dalam Perjanjian  Pengadaan Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri.
Tetapi  apabila  mengacu  pada  kekurangan  atas  kualitas  pekerjaan  Pengadaan  Ternak Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong,  beberapa ketentuannya tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang di dalam perjanjian tersebut, yaitu:
1. Keterlambatan selesainya pelaksanaan pekerjaan;
2. Sapi  yang  didatangkan  tidak  sesuai  jumlahnya  dari  yang  disepakati  yaitu sapi mati 5 ekor dari total 78 ekor
Pekerjaan tersebut menjadi permasalahan dalam perjanjian, dan CV.Kharisma Bintang Mandiri  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kualitas  pekerjaan Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi Potong  yang  dilakukannya,  sehingga  dapat  dikatakan  pekerjaan  tersebut  tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Kalau CV.Kharisma Bintang Mandiri tetap melakukan dan  tidak  melakukan  perbaikan  atas  kualitas  pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  tersebut  berarti perjanjian tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Perjanjian  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan Budidaya  Sapi  Potong  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri,  mengenai  harga  tidak mengalami  permasalahan  karena  tidak  ada  selang  sengketa  atau  selisih  paham,  hal  ini dibuktikan  dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  antara  Dinas  Tanaman  Pangan Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri mengenai  harganya,  adapun  nilai  kontraknya  yaitu  sebesar:  Rp.  1.024.380.000,00.(Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
Melihat  kembali  dalam  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak  (SSKK)  untuk  melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Nomor: 4270/Disnak-APBD.TP/XI/2016, adalah sebagai berikut:
A. Korespondensi:
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama    : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi
Alamat   : Jln. Lingkar Darat 1 Km12 No.78
Jambi Penyedia Nama     : CV.Kharisma Bintang Mandiri Alamat    : Jl.Melur 1 No.82 RT.17 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi
B. Tanggal Berlaku Kontrak: Kontak mulai berlaku terhitung sejak: 8 November 2016 s.d.7 Desember 2016.
C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (tiga puluh) hari kalender. D. Transportasi: Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: YA E. Tempat Tujuan Akhir:    1.   Gapoktan Arum Tani Desa  Tegal  Arum  Kecamatun  Rimbo  Bujang  Kabupaten
Tebo.
2.  Kelompok  Tani  Bunga  Teran  Desa  Sukamaju  Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
3.   Kelompok Tani Mulya
Desa  Rimbo  Mulyo  Kecamatan  Rimbo  Bujang  Kabupaten
Tebo
4.  Kelompok Tani Mulia Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
5.   Kelompok. Tari Sumber Mulya
Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir
6.   Kelompok Tani Sido Mulyo
Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Masing-masing kelompok diatas menerima 2 (dua) ekor ternak sapi jantan dan 11
(sebelas) ekor ternak sapi betina.
F. Spesifikasi Barang  a.Jenis ternak
: Sapi Bali b.Jenis kelamin : Betina dan Jantan
• Persyaratan Kualitatif Sapi Betina jenis bali sebagai berikut :
a. Warna  bulu  merah,  lutut  kebawah  putih,  pantat  putih  berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung.
b. Tanduk pendek dan kecil.
c. Bentuk kepala panjang dan sempil serta leher ramping.
• Persyaratan Kuantitatif sapi betina sebagai berikut:
a. Umur minimal 24 bulan.
b. Tinggi pundak minimal 110 cm
• Persyaratan Kualitatif Sapı Jantan sebagai berikut:
a. Warna  hitam,  lutut  kehawah  putih,  pantat  putih  berbentuk  setengah bulan,  ujung  ekor  hitam  dan  ada  garis  belut  warna  hitam  pada punggung.
b. Tanduk tumbuh baik dan berwarna hitam.
c. Bentuk kepala lebar dengan kepala kompak dan kuat.
• Persyaratan Kuantitatif Sapi jantan sebagai berikut :
a. Umur minimal 36 bulan.
b. Tinggi pundak minimal 115 cm
G. Serah Terima: Serah terima dilakukan pada : Tempat Tujuan Akhir H. Pemeliharaan: Masa Tanggung Jawab Pemeliharaan setelah barang diserahkan kepada kelompok penerima adalah selama: 7 (tujuh) hari. I. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh
PPK. J. Waktu Penyelesaian: Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan Pekerjaan barang ini adalah selama 30 (tiga puluh) hari. K. Sumber Pembiayaan: Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD L. Pembayaran Prestasi: 1.Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Pekerjaan cara: Termin
2.Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
2.1.Pembayaran  pertama  setelah  realisasi  pekerjaan mencapai 50%
2.2.Pembayaran  kedua  setelah  realisasi    pekerjaan mencapai 100%
3.Pembayaran  disetorkan  ke  rekening  Bank  Jambi  nomor 101247457 an. CV.KHARISMA BINTANG MANDIRI
4.Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk
mengajukan  tagihan  pembayaran  prestasi  pekerjaan: Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  dari  Panitia  Penerima
Hasil Pekerjaan. M. Pencairan Jaminan: Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.
N. Harga Kontrak: Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Satker Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.
O. Penyelesaian: Jika  perselisihan  Para  Pihak  mengenai  pelaksanaan Perselisihan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian
perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten
Namun  dalam  pelaksanaan  pengerjaan  dalam  hal  jangka  waktu  yang  telah  diatur  di dalam  perjanjian  terdapat  keterlambatan  pengerjaan.  Seperti  yang  tertulis  di  dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam perjanjian huruf C yang menyatakan tentang jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  jangka  waktu  30  hari  kalender  sedangkan pemborong  melakukan  wanprestasi  karena  pengerjaan  lebih  dari  30  hari  kalender melainkan 34 hari kalender dengan alasan keadaan cuaca yang buruk diperjalananan dan sapi  yang  dibawa  mati  karena  kondisi  kesehatan  serta  cuaca  yang  buruk  memperparah kondisi sapi hingga meyebabkan kematian. Sehingga pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri harus  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  Perjanjian  Pengadaan Ternak Sapi Potong seperti yang ada di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Mengenai  tanggung  jawab  ini  termasuk  dalam  perbuatan  melanggar  hukum  tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak, tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak  penyedia,  Abd.  Haris  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Dinas  Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, mengemukakan bahwa:
“CV.Kharisma Bintang Mandiri sebagai  rekanan  dalam  Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  telah  menyanggupi pekerjaan  tersebut.  Tetapi  dalam  pelaksanaan  timbul  beberapa  permasalahan  seperti keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  dan  sapi  yang  didatangkan  pun  tidak  sesuai jumlahnya dengan apa yang diperjanjikan”. 6
Terjadinya  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dalam  Syarat- Syarat  Khusus  Kontrak  (SSKK)  huruf  C  yang  menyatakan  bahwa  penyedia  harus
6 Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal  16 Januari  2020
menyelesaikan  pekerjaan  selama  30  (Tiga  Puluh)  hari  kalender,  namun  pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri mengerjakannya lewat dari 30 hari kalender melainkan 34 hari  kalender  dan  juga  sapi  yang  didatangkan  jumlahnya  tidak  sesuai  dengan  yang  apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah  dikemukakan  bahwa  Perjanjian  Pengadaan Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong antara  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  Dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan CV.Kharisma  Bintang  Mandiri    tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan yang disepakati dalam perjanjian pengadaan ternak sapi potong tersebut.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para  Pihak  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Antara  Dinas  Tanaman Pangan  Hortikultura  Dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  Dengan  CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong.
Pelaksanaan  Perjanjian  antara  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  Dan  Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri  dalam pengadaan Pengadaan Ternak Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  selain mengacu pada ketentuan KUH Perdata, juga mengacu pada hukum pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor  54  Tahun 2010, hal ini didasarkan adanya kepentingan menyangkut pihak yang melakukan pemborongan pekerjaan atau pengadaan barang/jasa dalam hal ini CV.Kharisma Bintang Mandiri.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  dalam  Perjanjian  Pengadaan  Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong antara, Dinas Tanaman  Pangan  Hortikultura  Dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma Bintang  Mandiri,  sepertinya  juga  kerap  kali  terjadi  pada  setiap  pekerjaan  pengadaan barang dan jasa lainnya, kendala-kendala dapat saja datang dari salah satu pihak ataupun dari  kedua  belah  pihak.  Dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  antara,  Dinas  Tanaman Pangan  Hortikultura  Dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang Mandiri,  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  datang  dari  pihak  penyedia yaitu Pihak CV.Kharisma Bintang Mandiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  lapangan,  dalam  kenyataannya  bahwa Perjanjian  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan Budidaya  Sapi  Potong  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan
Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri,  penulis  menemukan bahwa pekerjaan pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong belum terlaksana sesuai dengan perjanjian/kontrak.
Pendapat para pihak atas kendala-kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Menurut  pihak  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  yang  diutarakan  oleh  Ery  Susandah, bahwa :
Faktor-faktor  yang  mendasari  terjadinya  kesalahan  ataupun  kelalaian  kami  dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan, yaitu:
a. Tuntutan  dalam  hal  penyediaan  sapi  harus  dilakukan  dengan  cepat sedangkan waktu pengerjaan yang tidak begitu lama.
b. Terjadinya cuaca yang buruk selama perjalanan yang mengganggu dalam pengiriman hingga menyebabkan beberapa sapi mati dalam perjalanan. 7
Di sini penulis menilai CV.Kharisma Bintang Mandiri  mengakui terjadinya wanprestasi dengan  berbagai  alasan  ataupun  faktor  yang  mendasarinya.  Keadaan  yang  berasal  dari internal  pihak  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  seharusnya  bisa  diminimalisir  oleh manajemen  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut mengingat  akan  besarnya  tanggung  jawab  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  dalam menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Untuk  kondisi force  majeur seperti  terjadinya  cuaca  yang  buruk  selama  perjalanan  yang  mengganggu dalam pengiriman hingga meyebabkan beberapa sapi mati.
2. Menurut  pihak Dinas  Tanaman Pangan Hortikultura  Dan  Peternakan  Provinsi Jambi, yang diutarakan oleh Abd Haris, bahwa :
Pihak penyedia dalam hal ini CV.Kharisma Bintang Mandiri kurang memahami hal-hal yang  perlu  diperhatikan  selama  sapi  diangkut  dalam  perjalanan  hingga  menyebabkan beberapa ekor sapi mati dan juga ada beberapa teknis perawatan dasar dalam perjalanan yang perlu dipahami, seperti:
a. Sapi  sebelum  berangkat  diberi  makan  secukupnya  namun  tidak  boleh  terlalu kenyang,  lebih  bagus  lagi  diminumi air  gula  agar  energi  selama  perjalanan  selalu terjaga sehingga tidak mudah roboh atau cedera.
b. Karena sapi kita adalah sapi lokal yang mana dalam keadaan terikat, maka dalam hal  pengikatannya  diusahakan  supaya  kuat  namun  juga  mudah  dilepas.  Cara penalian ke badan truk tidak dengan pola tali pandu namun tali wasul (sekali tarik
7 Wawancara dengan Ery Susandah, Direktur CV.Kharisma Bintang Mandiri, tanggal 13 Januari 2020.
lepas) karena sapi tidak boleh duduk apalagi rebah karena dia akan terinjak-injak oleh kawannya dan ini dapat menyebkan kematian.
c. Dalam  penyusunannya  juga,  naluri  pengawal/orang  yang  membawa  sangat diandalkan  karena  dalam  pengangkutannya  mungkin  sapi  itu  belum  pernah terkumpul  dalam  satu  koloni  sehingga  mungkin  saja  akan  terjadi  adu  fisik  dan menyebabkan ketakutan salah satu diantaranya.
d. Pengawal/orang yang membawa sapi harus mempunyai praduga bahwasanya sapi yang  disusun  apabila  ketakutan  tiadak  boleh  ditata  dipinggir  bak  karena  sapi tesebut akan gampang roboh.
e. Pengontrolan  dilakukan  minimal  1  jam  sekali  atau  apabila  ada  gejala-gejala  sapi roboh seperti mobil bergoyang atau terdengar suara-suara benturan.
f. Setiap  12  jam  sapi  harus  dibongkar  ulang;  apabila  sapi  itu  berangkat  dari  Jawa Timur atau Bali biasanya bongkar muatnya didaerah Tulis, Pemalang Jawa tengah. Disana ada fasilitas bongkar muat, pakan, bahkan ahli kesehatan. 8
Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:
Jika hal teknis tersebut telah dilaksanakan semua, sapi yang dibawa bakal selamat sampai  ketujuan,  dan  juga  kendala  yang  dikemukakan  oleh  pihak  penyedia  yaitu dikarenakan  terjadinya  cuaca  yang  buruk  selama  perjalanan  yang  mengganggu dalam  pengiriman  hingga  meyebabkan  beberapa  sapi  mati  dalam  perjalanan, menurut pihak dinas penyedia kurang memahami hal teknis perawatan yang telah saya  jelaskan  dan  juga  sopir  yang  membawa  sapi  kurang  memahami  kalau  ia membawa ternak sapi harus tiap jam dilakukan pengecekan atas kondisi sapi yang ia bawa. 9
Kendala  yang  dihadapi  pihak  penyedia  dalam  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume 78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma Bintang Mandiri, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Tuntutan  dalam  hal  penyediaan  sapi  harus  dilakukan  dengan  cepat  sedangkan  waktu pengerjaan yang tidak begitu lama.
Jangka waktu pengerjaan Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong menurut penulis adalah waktu yang relatif lama mengingat  banyaknya  lingkup  pengerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78 Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong,  seharusnya  pihak  CV.  Kharisma Bintang  Mandiri  tidak  beralasan  seperti  itu,  mengingat  kesepakatan  yang  telah dilakukan dan termuat dalam perjanjian yang mengikat CV. Kharisma Bintang Mandiri untuk melakukannya secara baik dan benar dan secara optimal mengerjakannya.
8 Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal  16 Januari  2020
9 Wawancara dengan Abd Haris, PPK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, tanggal  16 Januari  2020
2. Terjadinya  cuaca  yang  buruk  selama  perjalanan  yang  mengganggu  dalam  pengiriman hingga meyebabkan beberapa sapi mati dalam perjalanan
Hujan  merupakan kendala  yang  dapat dimaklumi, tetapi dengan terjadinya hujan yang  berkepanjangan  tentunya  juga  menghambat  jalannya  pekerjaan  CV.  Kharisma Bintang  Mandiri  seharusnya  hal  ini  bisa  dicarikan  jalan  keluarnya  oleh  pihak  CV. Kharisma  Bintang  Mandiri  agar  tidak  menjadi  kendala,  kecuali  hal  tersebut  tidak dimungkinkan lagi.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ternak Sapi Potong Volume 78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan  Budidaya  Sapi  Potong  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Tanaman  Pangan  Hortikultura  dan  Peternakan  Provinsi  Jambi  dengan  CV.Kharisma Bintang  Mandiri  tidak  terselenggara  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  Surat Perjanjian  untuk  melaksanakan  Paket  Pekerjaan  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong Volume 78 Ekor Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Nomor: 4270/Disnak- APBD.TP/XI/2016.  Sekanjutnya  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Pengadaan  Ternak  Sapi  Potong  Volume  78  Ekor  Kegiatan  Pengembangan Budidaya  Sapi  Potong,  yaitu:  Terjadinya  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  yang tidak  sesuai  dalam  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak  (SSKK)  huruf  C  yang  menyatakan bahwa penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, namun  pihak  CV.Kharisma  Bintang  Mandiri  mengerjakannya  lewat  dari  30  hari kalender  melainkan  34  hari  kalender.  Kemudian  sapi  yang  didatangkan  jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yaitu sebanyak 5 ekor sapi mati dari 78  ekor  sapi,  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  Dinas  Tanaman  Pangan  Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perikatan . Alumni, Bandung, 1982.
---------------------------. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan  Barang dan Jasa. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
-----------------------------. Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum . Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
I Ketut Oka Setiawan. Hukum Perikatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Salim  H.S. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2003.

## Jurnal
Departemen  Pertanian  Direktorat  Jenderal  Peternakan  Direktorat  Budidaya  Ternak Ruminansia. Media  Pengembangan  Peternakan  Volume  21  Tahun  VI .  Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 2005.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia.  Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan. Nomor 6 Tahun 1967.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan.  Nomor 18 Tahun 2009.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Nomor 4 Tahun 2015
Internet
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu- perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/ .  Diakses  pada tanggal  22 desember 2019 pukul 14.21 WIB