## URGENSITAS  PENGUATAN KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGAWAL PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

## Suhartono
STAI Hasan Jufri Bawean Suhartono7771@gmail.com
Abstract: The  appreciation  of  the  reputation  and  achievements  of  the  Religious Courts  continued  to  flow  from  experts  and  credible  international  survey organizations. Among others, Mark Cammack, Daniel S. Lev, Markus Zimmer, Cate Summer,  Tim  Lindsey,  CJ  Diana  Bryant,  Yoshiharu  Matsuura  etc.  Meanwhile,  the survey  agency,  among  others,  The  Asia  Foundation,  ACNielsen,  UN  Women  - institute under the auspices of the United Nations-, IALDF, etc. that in essence they satisfy with the performance of the Religious Court. This condition is contradictory to the situation in their own country, even though de jure has received an additional mandate (competence) as mandated by Article 49 of Law No. 3 of 2006, but de facto skepticism  and  pessimism  in  some  quarters,  indirectly  weaken  and  reduce  the competence  of  the  Religious  Court.  This  is  often  done  by  a  handful  of  party, unsupported  by  valid  research  data.  In  fact,  the  true  increase  Religious  Court's competence born from the womb of reform, but already at the age of eight years of this, it still has not gained the  trust and support of the  maximum. Expectations of economic  actors  to  the  sharia  court  Religion  should  be  coupled  with  efforts  to strengthen the real from stakeholders to the Religious Court can maximize its role in escorting the growth of the Islamic finance industry, that will be the focus of study in this paper.
Keywords : competence, religious courts, the Islamic finance industry.

## Pendahuluan
Pada berbagai studi tentang hubungan hukum dan pengembangan ekonomi menunjukkan,  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa  didukung pembaruan  dan  penguatan  hukum,  karena    itu  menjadi  prasyarat  bagi  kemajuan ekonomi  ( precondition  for  economic  change ).  Hukum  juga  dijadikan  sebagai  instrumen untuk membangun ekonomi masyarakat, 1 sehingga antara sistem hukum dan sistem ekonomi  senantiasa  terjalin interaksi  simbiosis  mutualistis. 2 Ini  akan  menjadi  positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dapat berbalik menjadi
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan (Kumpulan  Karya  Tulis),
(Bandung: Penerbit Alumni, 2002) 14,
2 David M. Trubek, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development (The Yale Law Journal Vol. 82 No. 11972), 6.
negatif  apabila  institusi  hukum  dan  segenap  pranatanya  diabaikan  apalagi  direduksi kompetensinya, demi memenuhi kepentingan tertentu.
Melihat urgennya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, David M. Trubek mengatakan “ rule of law ” merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan  membawa  dampak  yang  luas  bagi  reformasi  sistem  ekonomi. 3 Analisis  EBRD ( The  European  Bank  for  Reconstruction  and  Development )  juga  menyimpulkan  adanya korelasi signifikan antara efektifitas sistem hukum dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  reformasi  perekonomian  tergantung  pada berfungsinya sistem hukum dengan baik. 4
Perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama  di  bidang  ekonomi  syariah  adalah bagian dari reformasi hukum perekonomian untuk mewujudkan cita hukum negara, yakni mewujudkan keadilan di bidang ekonomi. Ini menjadi kerangka keyakinan ( belief framework )  yang  bersifat  normatif  dan  konstitutif.  Cita  hukum  bersifat  normatif karena  berfungsi  sebagai  pangkal  dan  prasyarat  ideal  yang  mendasari  setiap  hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara. 5
Oleh  karena  itu  perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama  tersebut  harus dibarengi  pula  upaya  penguatan  dari  eksekutif  dan  legislatif.  Penguatan  tidak  cukup pada  aspek  regulasi an  sich ,  tetapi  bagaimana  mengawal rule  of  the  game yang  sudah ditetapkan dengan berbagai konsekuensinya, 6 antara lain meliputi penguatan terhadap legal  structure ,  penguatan  terhadap legal  subtance ,  penguatan  terhadap legal  culture , penguatan terhadap human resources , penguatan terhadap akses keadilan ( access to justice) , penguatan  terhadap  infrastruktur  pengadilan,  dan  lain-lain.  Jika  penguatan kompetensi pada semua lini tersebut berjalan dengan baik, maka secara kelembagaan Pengadilan  Agama  akan  siap  mengawal  perkembangan  dan  pertumbuhan  industri keuangan syariah di Indonesia.
Letak  urgensitas  penguatan  kompetensi  Pengadilan  Agama  adalah  terkait erat  dengan  perannya  dalam  memproduksi  putusan-putusan  yang  menciptakan stabilitas  ( stability) ,  kepastian  ( predictability) ,  keadilan  ( fairness) dan  efisiensi  ( efficiency) dalam  industri  keuangan  syariah. 7 Hal  yang  paling  penting  adalah  bagaimana menjadikan institusi hukum ini menjadi andal ( reliable judiciary ), karena menjadi solusi
3 David  M.  Trubek, ELR  Annual  Report:  Law  and  Economic  Development:  Critiques  and  Beyond (Materi disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School ,” 2003), 1.
4 Kartharina Pistor dan Philip A. Wellon et.al dalam Asian Development Bank, The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995 , (New York: Oxford University Press, 1999), 25.
5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT. Pustka LP3ES, 1998), 9.
6 Milton Friedman and Rose Friedman, Free to Chose a Personal Statement (San Diego: Harvest Book, 1990), 15.
7 Burg’s dalam Leonard J. Theberge, Law and Economic Development , Journal of International Law and Policy Vol. 9, 1980), 232. Bandingkan juga dengan Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta: In-Hill Co., 2003), 9-10.
Urgensitas  Penguatan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
yang tepat bagi sengketa-sengketa bisnis yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi, 8 khususnya para pelaku bisnis syariah.
Dalam  bingkai  pemikiran  di  atas,  maka  ada  dua  isu  sentral  yang  hendak diangkat  dalam  tulisan  ini. Pertama, menganalisa  bagaimana  prospek  dan  proyeksi industri keuangan syariah di Indonesia, sekaligus menakar keunggulan dan kelemahan Pengadilan  Agama  dalam  mengawal  laju  pertumbuhan  industri  keuangan  syariah.
Kedua ,  upaya-upaya  apa  saja  yang  harus  dilakukan  para stakeholder dalam  rangka penguatan  kompetensi  Pengadilan  Agama  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah.

## Prospek  dan  Proyeksi  Industri  Keuangan  Syariah  serta  Keunggulan  dan Kelemahan Peradilan Agama
Industri  jasa  keuangan  syariah  di  Indonesia  masih  memiliki  ruang pertumbuhan  yang  cukup  besar  meskipun  telah  berkembang  cukup  pesat  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Ketua  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Muliaman  D.  Hadad  mengatakan  Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk  lebih mengembangkan  industri  keuangan  syariah.  Bahkan  lebih  jauh,  sebagai  negara dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  Indonesia  memiliki  potensi  yang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Muliaman menyebutkan, dalam laporan Markets  Investment  Report  2015,  Indonesia  masuk  ke  dalam  posisi  tiga  besar bersama  Malaysia  dan  Uni  Emirat  Arab.  Dalam  laporan  yang  sama,  Indonesia menunjukkan  fundamental  per  tumbuhan  terkuat  di  antara  ketiganya,  memiliki populasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tertinggi. 9
Dalam sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia, yang didominasi  oleh  perbankan  syariah,  mengalami  pertumbuhan  signifikan  dengan kecepatan  rata-rata  30-40  persen. Secara  umum  perkembangan  industri  perbankan syariah  mengalami  peningkatan  pada  periode  laporan.  Hal  ini  tercermin  dari peningkatan  jumlah  aset,  pembiayaan  dan  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  perbankan syariah  masing-masing  sebesar  0,05%,  2,05%  dan  2,45%  menjadi  Rp.  297,9  triliun, Rp. 217,9 triliun dan Rp. 238,4 triliun. Rasio-rasio indikator kinerja perbankan syariah seperti  NPF  Gross  dan  BOPO  yang  mengalami  peningkatan  serta  rasio  CAR  dan ROA yang mengalami penurunan.
Industri  Pasar  Modal  Syariah  misalnya,  telah  mengalami  peningkatan tercermin  dari  peningkatan  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI)  dan  Jakarta Islamic  Index  (JII)  baik  indeks  maupun  nilai  kapitalisasi,  serta  pada  jumlah  Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi nilai outstanding dan jumlah sukuk beredar. Sejalan dengan peningkatan yang
8 Charles Himawan, Pemulihan Ekonomi Butuh Reliable Judiciary dalam buku Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 35.
9 Muhammad Avisena, Prospek Ekonomi Syariah: Menuju Pusat Syariah Dunia , Bisnis Indonesia 17 Mei 2016.
terjadi pada indeks IHSG, ISSI juga  tercatat  meningkat 6,4% menjadi 165,94. Nilai kapitalisasi  pasar  saham  juga  meningkat  8,3%  menjadi  sebesar  Rp.  3.029,64  triliun dengan market share sekitar 58,4% dari total kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa.  JII  pada  periode  laporan  mengalami  peningkatan  sebesar  6,4%  menjadi 694,34.  Pada  periode  yang  sama,  nilai  kapitalisasi  pasar  saham  JII  juga  meningkat sebesar  4,5%  menjadi  Rp.  1.964,05  triliun  dengan market  share sebesar  37,8%  dari total kapitalisasi pasar saham tercatat di Bursa.
Tabel-1
Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
Sumber: Laporan Triwulan II – 2016 OJK 10
Berdasarkan  ikhtisar  data  keuangan  IKNB  syariah  per  April  2016,  aset pembiayaan  syariah  bertumbuh  10%  jika  dibandingkan  dengan  total  aset  pada Desember 2015 yaitu dari Rp. 26,51 triliun menjadi Rp. 29,16 triliun.
Adapun  jika  dibandingkan  secara  tahunan,  maka  pertumbuhan  aset pembiayaan  syariah  lebih  fantastis  yakni  mencapai  55,2%.  Pada  April  2015  aset pembiayaan  syariah  hanya  Rp.  18,78  triliun,  sedangkan  pada  April  2016  jumlahnya meningkat menjadi Rp. 29,16 triliun.
Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di atas, berimplikasi pada semakin  tingginya  potensi  munculnya  permasalahan  hukum  di  antara  para  pelaku bisnis  syariah  yang  berujung  sengketa  di  Pengadilan.  Sedangkan  dari  sisi  struktur kelembagaan penegakan hukum, khususnya di bidang industri keuangan memerlukan market  friendly .  Stigma  buruknya  wajah  peradilan  di  sebagian  para  pelaku  ekonomi terhadap  proses  penegakan  hukum  yang  tidak  efisien,  tidak  ada  kepastian  hukum, tidak  ada  jaminan  yang  benar  menjadi  pemenang,  menjadikan  institusi  penegakan hukum  bukan  menjadi  pilihan  utama  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis,  mereka
10 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Annual  Report  2013  Towards  Integrated  Financial  Industry  Supervision (Jakarta: OJK, 2013)
cenderung  lebih  memilih  lembaga  non  litigasi,  yakni  arbitrase. 11 Kondisi  ini  juga diperparah  lagi  oleh  sikap  skeptis  para  pelaku  bisnis  syariah  terhadap  kemampuan Pengadilan  Agama  dalam  mengemban  mandat  baru  tersebut,  ini  menjadi  tantangan besar  bagi  Pengadilan  Agama.  Jika  ini  berhasil,  maka  otomatis  akan  mengikis  cap negatif  yang  terlanjur  melekat  tersebut  -meskipun  stigma  itu  dipertanyakan kesahihannya karena terpatahkan oleh beberapa hasil survey yang kredibel baik dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri-.  Hal  ini    tentu  tidak  mudah,  tanpa  didukung penguatan kelembagaan dan tatanan normatif yang mapan ( legal substance ). 12
Sebagai institusi yang mendapat perluasan kompetensi dalam menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  (vide  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006), Peradilan Agama mempunyai poin-poin keunggulan yang harus dimaksimalkan agar mampu  mengawal  pertumbuhan  industri  keuangan  syariah  dengan  baik  untuk menutupi sisi-sisi kelemahannya.
Keunggulan  struktur  institusi  Peradilan  Agama  adalah pertama ,    Didukung oleh  Sumber  Daya  Insani  (SDI)  yang  menguasai  fikih  muamalah  yang established , karena sejak rekrutmen hakim, syarat penguasaan kitab kuning menjadi syarat mutlak, di samping itu sebagian besar para hakim Peradilan Agama adalah alumni pesantren- pesantren  salaf  di  Indonesia,  sehingga  hal  ini  menjadi  nilai  lebih,  tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan  dan pelatihan (diklat)  ekonomi  syariah  secara  berkala,  juga  melakukan  kerjasama  strategis  antar stakeholder ,  seperti  pelatihan  hakim  di  Bidang  Kebanksentralan  dan  Sektor  Jasa Keuangan  yang  telah  dilakukan  oleh    Mahkamah  Agung  (MA),  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Kedua ,  Keberadaan  kantor  Pengadilan  Agama  berkedudukan  di  hampir semua wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telak mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan lembaga arbitrase yang keberadaannya masih terkonsentrasi  di  wilayah  ibukota,  maka  Pengadilan  Agama  mempunyai  keunggulan dalam kemudahan pelayanan. 13
Ketiga ,  secara  sosiologis  praktek  bermuamalah  sesuai  syar’i  mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia 14 , terutama masyarakat muslim yang saat ini sedang  diliputi  semangat  tinggi  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  dan  ajaran  agama secara kaffah dalam  kehidupan  sehari-hari,  sebagaimana  gerakan  yang  dicanangkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono melalui kampanye Gerakan Ekonomi
11 Achmad  Ali, KeteRp.  urukan  Hukum  di  Indonesia:  Penyebab  dan  Solusinya (Jakarta:  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2002), 8-9.
12 Satjipto Rahardjo, Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia dalam buku Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 21.
13 Suhartono, Paradigma  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  dalam  Mimbar  Hukum (Journal of Islamic Law No. 66 (Jakarta: PPHI2M, 2008), 115.
14 Kernaen Perwataatmadja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , (Jakarta:Prenada Media,  2005), 296.

## Suhartono
Syariah  (GRES)  pada  tahun  2013  dan  siaran  pers  presiden  Jokowi  “Aku  Cinta Keuangan Syariah” pada tahun 2015.
Keempat ,  adanya  dukungan  politis  yang  kuat  dari  pemerintah  dan  DPR terhadap  perluasan  kewenangan  Peradilan  Agama  pada  tanggal  21  Februari  2006, sebagai cikal bakal lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan atas ekspektasi  tinggi  masyarakat  yang  ingin  mengubah  paradigma  peradilan  agama  dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. 15
Kelima ,  Reformasi  Birokrasi  (RB)  sebagai  upaya  pembenahan  administrasi peradilan,  dengan  mendorong  munculnya hakim-hakim  yang qualified ,  yang  sanggup melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, berkualitas dan tidak memihak. Terdapat relevansi  yang  sinergis  antara  pembenahan  sistem  administrasi  peradilan  dengan perbaikan  pelayanan  keadilan  terhadap  produk  putusan  hakim  yang  memenuhi  rasa keadilan.
Keenam ,  peningkatan  kualitas  layanan  ( service  excellent )  melalui  pemanfaatan akses  teknologi  informasi  secara  terpadu  dengan  program    SIADPAPlus  yang konvergen dengan sistem administrasi pengelolaan perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan  Agama  (Dirjen  BADILAG),  dimana  para  pihak  mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya  untuk  mengetahui  perjalanan  perkaranya  mulai  dari pendaftaran  hingga  putusan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Dengan  telah diaplikasikannya  sistem  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Pengadilan  Agama,  The Asian  Foundation  (2001)  mengklasifikasikan  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga yang efektif dengan atribut “ trustworthy, does job well, timely, helpfull and first to go to with a legal problem ”. 16
Keenam , lahirnya beberapa produk hukum yang berbentuk peraturan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.  Peraturan-peraturan tersebut  sebagai  arah  kesatuan  landasan  hukum  ( unified  legal  frame  work )  dan keseragaman  pandangan  hukum  ( unified  legal  opinion )  bagi  para  hakim  dan  sebagai kerangka tata cara penyelesaian perkara, sehingga dapat dihindarkan putusan-putusan hukum  yang  berdisparitas  dan  penyelesaian  yang  berlarut-larut.  Bagi  para  pelaku industri  keuangan  syariah  ini  penting,  karena  memberikan  kepastian  hukum,  dapat diperkirakan  kebenarannya,  sehingga  secara  psikologis  membuat  para  pelaku  bisnis ekonomi  syariah  tenang  dalam  melakukan  rutinitasnya.  Sebab  untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kondisi yang kondusif dan  stabil. 17
Kendatipun  demikian,  di  balik  beberapa  keunggulan  yang  dimiliki  oleh Peradilan Agama, ada sisi kelemahan yang harus dihadapi antara lain:
15 Ariyanto dkk., Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum) , Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006, 70.
16 Didi  Kusnadi  dkk.  Peran Pengadilan  Agama  dalam  Pengembangan  Access to  Justice  di  Indonesia (Jakarta: Dirjen BADILAG MA. RI, 2012), 94.
17 Said  Saad  Marthon, Al-Madkhal  Li  al-Fikri  Al-Iqtishaad  fi  al-Islaam terj.  (Jakarta:  Dzikrul  Hakim, 2004), 141.
Pertama ,  melebarnya gap Sumber  Daya  Insani  (SDI),  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas. Keterbatasan anggaran, berdampak pada pengetatan kuota  rekrutmen hakim yang  terbatas,  sehingga  banyak  ditemukan  Pengadilan  Agama  yang  tidak  seimbang antara rasio pekerjaan dengan jumlah hakim, juga pola mutasi yang tidak berorientasi kebutuhan riil PA, justru menambah permasalahan baru. Kebijakan mutasi ke depan diharapkan  tidak  sekedar  mengedepankan  pemerataan  kuantitas  tetapi  diiringi kecukupan stock of  knowledge hakim yang dibutuhkan.
Kedua ,  minimnya  regulasi  setingkat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang ekonomi syariah, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim agama untuk terus meng-update  pengetahuannya,  karena  sebagian  besar  dari  mereka background keilmuannya adalah syariah centris kurang didukung pengetahuan di bidang ekonomi baik mikro maupun makro.
Ketiga , stempel inferior dan pengadilan cerai yang menjadi trademark Pengadilan Agama seolah menjadi beban tersendiri bagi aparatur Pengadilan Agama, dibutuhkan upaya yang  sangat  keras  dan  dukungan  berbagai  pihak  yang  menaruh  harapan  besar  pada lembaga ini.

## Aspek-Aspek Penguatan Terhadap Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah.
Penguatan kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah sangat urgen untuk mengawal dan mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Penguatan  tersebut  meliputi  penguatan  terhadap legal  structure ,  penguatan  terhadap legal  subtance ,  penguatan  terhadap legal  culture ,  penguatan  terhadap human  resources , penguatan terhadap akses keadilan, penguatan terhadap pengelolaan sistem informasi pelayanan publik, penguatan dalam pengawasan dan lain-lain tidak boleh diabaikan, bila  ingin  mempercepat  pembaharuan  peradilan  yang  dapat  berperan  mengawal pertumbuhan ekonomi Islam yang berkesinambungan.

## 1.  Penguatan legal structure:
Friedman  dalam  teori three  elements  law  system , 18 menyatakan  bahwa,  efektif dan  tidaknya  penegakan  hukum  diantaranya  ditentukan  oleh  kuat  tidaknya  struktur hukum  ( legal  structure ).  Menurut  Friedman, legal  structure ibarat  mesin, legal  subtance adalah apa saja yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, sedangkan legal culture adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk  bagaimana  mesin  itu digunakan. 19 Apabila mesin lemah,  maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Penambahan  kewenangan  Pengadilan  Agama  di  bidang  ekonomi  syariah merupakan  keputusan  politik  yang  lahir  atas  tuntutan  dan  keinginan  publik  yang mendambakan  perbaikan  pelayanan  di  bidang  hukum,  maka  harus  ditindaklanjuti
18 Lawrence M. Friedman, American Law: an Introduction (New York: W.W. Norton Company, 1998), 21.
19 Ibid., 9.

## Suhartono
melalui  penguatan  kelembagaan  dengan  mereformasi  birokrasinya,  pengelolaan lembaganya  dengan  baik  ( good  court  governance ),  dalam  arti  harus  benar-benar  kuat, independen,  adil,  pasti,  wajar,  terbuka,  dapat  dipahami  dan  dipantau,  efektif  dan efisien,  akuntabel  kepada  masyarakat.  Apabila  salah  satu  unsurnya  tidak  berjalan efektif,  maka  supremasi  hukum  dan  keadilan  akan  sulit  terealisasikan,  sehingga kepercayaan masyarakat terhadap law enforcment menjadi luntur dan masyarakat masuk dalam suasana bad trust society , bahkan masuk dalam kualifikasi worst trust society . 20

## 2. Penguatan Legal Subtance
Penguatan legal  subtance dalam  industri  keuangan  syariah  merupakan  suatu bentuk  keuntungan  yang  tersembunyi  ( Invisible  Interest) .  Bentuk Invisible  Interest inilah yang  seharusnya  juga  menjadi  perhatian  dari  masyarakat  untuk  memilih  produk ekonomi  yang  hendak  dipilih.  Kecenderungan  pada  masyarakat  sekarang  ini  adalah kurang  mempertimbangkan  aspek  hukum  sebagai  suatu  bentuk  keuntungan  dan hanya  mempertimbangkan  bentuk-bentuk  keuntungan  secara  ekonomi.  Padahal adanya  aspek  hukum  yang  kuat  merupakan  suatu  keuntungan  tersembunyi,  karena dengan digunakannya hukum syar’i sebagai basis transaksi, maka di samping hak-hak para  pelaku  ekonomi  terlindungi  juga  terjamin  kehalalan  dan  keberkahan  rizkinya. Pelaku ekonomi pun merasa puas karena telah memberlakukan norma-norma Islam dalam kehidupannya. 21
Ada  sejumlah  tantangan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mendorong ekonomi  syariah  nasional,  masih  banyak  kekosongan  hukum  materiil  di  dalam operasionalisasinya,  seperti  dasar  hukum  LKM  Syariah  UU  Nomor  1  Tahun  2013 Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  dan  UU  No.  17  Tahun  2012  Tentang Perkoperasian  dasar  hukum  Koperasi  Simpan  Pinjam/KSP  Syariah,  kedua-duanya masih dasar hukumnya baru mencapai tahapan pengenalan dan pengakuan saja, dan masih  banyak  produk  ekonomi  syariah  lain  yang  berada  dalam  kondisi  kepastian hukumnya lemah.
Kendatipun banyak kewenangan baru yang belum memiliki payung hukum ( umbrella provission ) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (azas ius curia novit ).
20 Jaenal  Aripin, 130  Tahun  Peradilan  Agama  dari  Serambi  Masjid  ke  Serambi  Dunia (Jakarta:  DITJEN BADILAG MA.RI, 2012), 233.
21 M. Nejatullah Siddiqi, The Economic EnteRp. rise in Islam Terj. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 95.

## 3.  Penguatan Legal Culture
Penguatan legal  culture dibangun  melalui  dua mainstream ,  yakni  internal  dan eksternal. Jalur internal berupa caracter  building dan budaya kerja, meliputi penguatan organisasi maupun penguatan sistem manajemen aparatur SDI.
Sedangkan  dari  jalur  eksternal  dapat  berupa Political Economy 22 pemerintah. Kampanye  GRES  dan  Siaran  Pers  yang  pernah  dilakukan  oleh  Presiden  Republik Indonesia  yang  ke-6  Susilo  Bambang  Yudoyono  dan  Presiden  Republik  Indonesia saat ini Joko Widodo adalah salah satu upaya pemerintah dalam menggalang kekuatan ekonomi  Islam  secara  masif  -agar  menjadi  bagian  dari  budaya  bermuamalah-, diharapkan  gerakan  ini  menjadi  motor  gerakan  ekonomi  syariah  nasional. Political economy ini mempertegas posisi pemerintah tidak hanya sebatas sebagai penonton ( in partial  spectator ), 23 namun  juga  bertanggung  jawab  memberdayakan  institusi  hukum sebagai pengawal pertumbuhan industri keuangan syariah.
Melalui  GRES  diharapkan  pula  dapat  mendorong  penetrasi  informasi kepada  masyarakat  luas  atas  manfaat  ekonomi  syariah  dan  mendorong  penggunaan instrumen-instrumen ekonomi syariah.

## 4.  Penguatan Human Resource
Dengan  keterbatasan  hukum  materiil  yang  ada,  mendorong  para  hakim sebagai penegak hukum melalui kreativitasnya untuk mengaktualisasikan hukum pada ruang  dan  waktu  yang  tepat.  Hakim  yang  progresif  dapat  melakukan  perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada  atau belum ada,  tanpa  harus  menunggu  perubahan  peraturan  ( changing  the  law ).  Buruk  atau kurangnya instrumentasi hukum tidak menjadi penghalang bagi para hakim progresif untuk  menghadirkan  keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan  dengan  melakukan interpretasi  yang  tepat,  sehingga  menumbuhkan  optimisme  dan  kepercayaan  bagi para pelaku industri keuangan syariah di Indonesia.
Dalam  logika  itulah  revitalisasi  hukum  dilakukan,  perubahan  tidak  lagi berpusat  pada  peraturan,  tetapi  pada  kreatifitas  pelaku  hukum.  Nalar  progresif berusaha  menolak status  quo manakala  menimbulkan  dekadensi  dan  merugikan kepentingan  rakyat.  Kepentingan  publik  harus  didahulukan  daripada  kepentingan politik. Dus, seorang hakim harus learned in law (alim dalam ilmu hukum) dan skilled in law (terampil  dalam  melaksanakan  hukum).  Di  tangan  hakim  hukum  menjadi  ilmu terapan  ( applied  science ),  atau  dengan  kata  lain  konkretisasi  hukum  ekonomi  syariah adalah melalui putusan hakim.
22 Adam Smith, An Inquiry into the nature causes of the wealt of nation (London: Penguin Book, 1979),  397. Bandingkan dengan Richard B. McKenzie dan Gordon Tullock, Modern Political Economic; an Introduction to Economic , (New York: Mc Graw Hill Inc., 1978), ...
23 Bandingkan James A. Caporaso, Theories of Political Economy (Cambridge: Cambrige University Press, 1992), 221.

## 4.  Penguatan aspek infrastruktur dan suprastruktur
Salah  satu  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  untuk  mendukung peningkatan  kinerja  Pengadilan Agama  dalam  menangani  sengketa  ekonomi  syariah adalah gedung yang prototype berikut sarana pendukungnya. Masih banyak ditemui kantor  Pengadilan  Agama    baik  tingkat  pertama  maupun  banding  yang  jauh  dari performa  ideal,  bahkan  sebagian  masih  berada  di  pelosok  dan  lokasi  yang  kumuh sehingga mengurangi marwah pengadilan. Begitu juga minimnya anggaran pengadilan, menyebabkan sistem mutasi nasional 24 justru berdampak negatif bagi hakim. Hakim yang dipindahkan ke suatu daerah sering kali tidak dicukupi fasilitas perumahan dan tunjangan  kepindahan  yang  memadai. 25 Juga  minimnya  instalasi  akses  internet maupun  koleksi  literatur  ekonomi  syariah,  semua  itu  sangat  diperlukan  untuk mengupdate  pengetahuan  hakim  terhadap  perkembangan  hukum  dan  ekonomi syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 26

## 5.  Penguatan terhadap kemudahan akses keadilan dan pelayanan publik
Sistem  hukum  yang  bisa  diakses  akan  mewujudkan  pemerintah  yang akuntabel,  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum  dan menurunkan risiko konflik. Kepercayaan terhadap pengadilan akan sangat tergantung pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri, dimana pengadilan harus  dapat  memenuhi  harapan  sebagai  benteng  terakhir  pemberi  keadilan  ( the  last bastion of justice ).
Pengadilan harus dapat memberikan akses terhadap keadilan ( access to justice ) karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dimana  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  jaminan  ketersediaan  sarana pemenuhan hak-haknya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pertama ,  prospek  dan  proyeksi  industri  keuangan  syariah  bergerak akseleratif,  hal  ini  diukur  dari  aspek  perhitungan  indeks  yang  meliputi  jumlah  bank syariah,  jumlah  lembaga  keuangan  non  bank  syariah,  pertumbuhan  nilai  aset  yang dimiliki,  serta  perkembangan  lembaga  pembiayaan  syariah  yang  mengalami
24 Yaitu sistem mutasi yang dilakukan atas dasar pemikiran bahwa penguasaan hukum akan semakin membaik  jika  hakim  tersebut  memiliki  pengalaman  menangani  perkara  di  berbagai  daerah  di Indonesia.
25 Indonesian Institute for Independent Judiciary, A Concept on the Ideal Indonesian Judiciary: Creating Unity of Law and Improving Access to Justice (Jakarta: LeIP & NLRP. , 2010), 49.
26 Wahidudin  Adams, Peran  dan  Kesiapan  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Niaga  Syariah (Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Reformulasi  Sistem  Ekonomi  Syariah  dan  Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM Rl), Semarang 6-8 Juni 2006.
perkembangan  sangat  signifikan.  Hal  ini  berimplikasi  pula  pada  semakin  tingginya potensi  konflik  diantara  para  pelaku  bisnis  syariah  yang  berujung  di  Pengadilan Agama.  Ini  menjadi  peluang  sekaligus  tantangan  berat  Pengadilan  Agama  untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kapasitas dan integritas Pengadilan Agama, sekaligus menghapus stigma buruk yang melekat padanya sebagai Pengadilan keluarga ( family  court )  yang  hanya melek urusan  nikah,  talak,  cerai,  rujuk  (NTCR),  waris  dan pembagian  gono-gini,  diragukan  kemampuannya  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah.  Jika  Pengadilan  Agama  mampu  menjadi  institusi  hukum  yang  andal  ( reliable judiciary ) mampu menjawab keraguan dan sikap skeptis tersebut dengan kinerja bagus melalui  produk  putusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan  ( fairness ),  kepastian ( predictability ) dan efisien tidak berbelit-belit, maka kepercayaan itu tinggal menunggu waktu.
Kedua ,  agar  Pengadilan  Agama  menjadi  institusi  hukum  yang  andal  dalam menangani  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  baik,  maka  sangat  diperlukan  upaya- upaya  penguatan  terhadap  kompetensi  yang  meliputi  penguatan  kelembagaan  ( legal structure ),  penguatan  subtansi  hukum  ( legal  subtance ),  penguatan  budaya  hukum  ( legal culture ),  penguatan  SDI  ( empowering  human  resource ),  penguatan  infrastruktur  maupun suprastruktur,  serta  penguatan  akses  keadilan  dan  pelayanan  publik  ( access  to  justice ).
Pengadilan Agama harus mampu menjadikan momentum kelahiran UU No. 3 Tahun 2006  sebagai  tonggak  kebangkitan  PA  dari  pengadilan  keluarga  menjadi  pengadilan modern, sekaligus mengikis trademark pengadilan cerai. Semoga.

## Daftar Pustaka
Adams,  Wahidudin, Peran  dan  Kesiapan  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Niaga  Syariah (Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM Rl), Semarang 6-8 Juni 2006.
Ali,  Achmad, KeteRp.  urukan  Hukum  di  Indonesia:  Penyebab  dan  Solusinya (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002)
Aripin, Jaenal, 130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia (Jakarta: DITJEN BADILAG MA.RI, 2012) Ariyanto  dkk., Tak  Sekadar  Menangani  Kawin  Cerai  (Kolom  Hukum) ,  Trust  Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006.
Avisena, Muhammad, Prospek Ekonomi Syariah: Menuju Pusat Syariah Dunia , Bisnis Indonesia 17 Mei 2016. Leonard J. Theberge, Law and Economic Development , Journal of International Law and Policy Vol. 9, 1980) Caporaso,  James  A., Theories  of  Political  Economy (Cambridge:  Cambrige  University Press, 1992)
Friedman,  Lawrence  M., American  Law:  an  Introduction (New  York:  W.W.  Norton Company, 1998)
Friedman, Milton and Rose Friedman, Free to Chose a Personal Statement (San Diego: Harvest Book,  1990)

## Suhartono
Himawan,  Charles, Pemulihan  Ekonomi  Butuh  Reliable  Judiciary dalam  buku  Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) Indonesian  Institute  for  Independent  Judiciary, A  Concept  on  the  Ideal  Indonesian Judiciary:  Creating  Unity  of  Law  and  Improving  Access  to  Justice (Jakarta:  LeIP  & NLRP. , 2010) Kusnadi,  Didi,  dkk.  Peran Pengadilan  Agama  dalam  Pengembangan  Access  to  Justice  di Indonesia (Jakarta: Dirjen BADILAG MA. RI, 2012) Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Penerbit Alumni, 2002) Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT. Pustka LP3ES, 1998), 9. Marthon,  Said  Saad, Al-Madkhal  Li  al-Fikri  Al-Iqtishaad  fi  al-Islaam terj.  (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004) McKenzie, Richard B. dan Gordon Tullock, Modern Political Economic; an Introduction to Economic , (New York: Mc Graw Hill Inc., 1978) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Annual Report 2013 Towards Integrated Financial Industry Supervision (Jakarta: OJK, 2013) Panjaitan, Hulman, Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta: In-Hill Co., 2003), 9-10. Perwataatmadja, Kernaen, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , (Jakarta:Prenada Media, 2005)
Pistor,  Kartharina  dan  Philip  A.  Wellon  et.al  dalam  Asian  Development  Bank, The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995 , (New York: Oxford University Press, 1999) Rahardjo,  Satjipto, Liberalisme,  Kapitalisme,  dan  Hukum  Indonesia dalam  buku  Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) Siddiqi,  M.  Nejatullah, The  Economic  EnteRp.  rise  in  Islam  Terj. (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2004) Smith,  Adam, An  Inquiry  into  the  nature  causes  of  the  wealt  of  nation (London:  Penguin Book, 1979) Suhartono, Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia , dalam Mimbar Hukum (Journal of Islamic Law No. 66 (Jakarta: PPHI2M, 2008) Trubek,  David  M., ELR  Annual  Report:  Law  and  Economic  Development:  Critiques  and Beyond (Materi disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School ,” 2003) ________ Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development (The Yale Law Journal Vol. 82 No. 11972)