## SEJARAH TERBENTUKNYA LEMBAGA ADAT PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN
Zulham Siregar a , Suprayitno b & Warjio c siregarzulham20@gmail.com, nisanaceh@gmail.com & warjio@gmail.com
a Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
b Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
c Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 17 April 2020 Revised: 25 June 2020
Accepted: 30 June 2020
Published: 30 June 2020

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  history  of  the  formation  of  the  traditional  institution Partuha Maujana Simalungun. This article answers the question of how the identity of the Simalungun people before the formation of the Partuha Maujana Simalungun traditional  institution  and  why  the  Simalungun  people  need  to  form  the  Partuha Maujana Simalungun traditional institution. This research uses the historical method through four stages: heuristics (collection of historical sources); verification (source criticism); interpretation (historical analysis and interpretation); and historiography (history  writing).  Sources  as  historical  data  obtained  from  a  number  of  documents and  literature  from  the  colonial  to  post-colonial  periods.  This  study  found  that  the identity of the simalungun people before the formation of the customary institution Partuha Maujana Simalungun already existed but due to the arrival and influence of outsiders, especially toba and colonial Batak made the Simalungun identity confused. As a result of this uncertainty, the intellectuals of the Simalungun people were moved to  create  a  traditional  institution  to  overcome  the  uncertainty  of  the  Simalungun people's identity.

## KEYWORDS
History of Simalungun Traditional Institutions, Simalungun Identity.

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  sejarah  terbentuknya  lembaga  adat  Partuha  Maujana Simalungun.  Artikel  ini  menjawab  permasalahan  bagaimana  indentitas  orang Simalungun  sebelum  terbentuknya  lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun dan mengapa orang simalungun perlu membentuk lembaga adat Partuha Maujana Simalungun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  melalui  empat  tahap: heuristik  (pengumpulan  sumber  sejarah);  verifikasi  (kritik  sumber);  interpretasi (analisis  sejarah  dan  penafsiran);  dan  historiografi  (penulisan  sejarah).  Sumber sebagai  data  sejarah  yang  diperoleh  dari  sejumlah  dokumen  dan  literatur  dari periode kolonial hingga pascakolonial. Penelitian ini menemukan bahwa identitas orang  simalungun  sebelum  terbentuknya  lembaga  adat  Partuha  Maujana Simalungun sudah ada namun karena kedatangan dan pengaruh dari orang orang luar  khususnya    batak  toba  dan  kolonial  membuat  kegamangan  identitas  orang Simalungun.  Akibat  kegamangan  inilah  membuat  para  cendekiawan  orang Simalungun  tergerak  untuk  membuat  sebuah  lembaga  adat  untuk  mengatasi kegamangan identitas orang-orang Simalungun.

## KATA KUNCI
Sejarah Lembaga Adat Simalungun, identitas Simalungun .

## Permalink/DOI
10.17977/um020v14i12020p42
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Partuha Maujana Adalah sebuah lembaga adat yang didirikan sejak dilaksanakannya seminar  kebudayaan  Simalungun  pada  tahun  1964.  Sejarah  pendirian  lembaga  adat Partuha  Maujana  Simalungun  di  latar  belakangin  oleh  keinginan  untuk  menghidupkan kembali  kebudayaan  dan  identitas  orang  Simalungun  yang  telah  tergerus  oleh perkembangan  zaman.  Kelahiran  lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun  ini merupakan  sebuah  rangkaian  panjang  dari  perkembangan  masyarakat  Simalungun  yang bermula  dari  masa  kerajaan,  penjajahan,  kemerdekaan  sampai  terjadinya  revolusi  sosial hingga terbunuhnya raja-raja di Simalungun.
Berdasarkan  data  Sejarah  yang  ditemukan  bahwa  orang-orang  Simalungun  sudah berjumpa  dengan  kebudayaan  asing  dimulai  sejak  adanya  hubungan  dagang  denngan Tiongkok  pada  sekitar  abad  ke-6.  Selanjutnya,  pada  sekitar  tahun  1900an  orang simalungun  mulai  mengalamin  dinamika  sosial  budaya  akibat  dari    ekspansi  “ pax nederlandica ‟ kolonial.  Pada  sisi  lain  dari  periode  ini  orang  Jerman  juga  datang  dan berjumpa  dengan  orang  Simalungun.  Misi  Jerman  adalah  menyebarkan  agama  Kristen Protestan  kepada  orang  Simalungun,  dengan  disponsori  oleh  badan  zending Rheinische Mission  Gesselscaft (RMG).  Dalam  perkembangan  kegiatan  kristenisasi,  terjadi  dominasi suku  Batak  Toba  yang  membuat  kristenisasi  di  Simalungun  tidak  berjalan  efektif  dan kalangan Kristen Simalungun merasa hasimalungunon mereka terabaikan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Pada  13  Oktober  1928,  14  orang  tokoh  Kristen Simalungun sepakat mengadakan diskusi. Diskusi tersebut mengenai cara-cara yang lebih baik untuk  mengabarkan injil  di Simalungun. Suara  mayoritas dalam  diskusi menyatakan bahwa  bukan  bahasa  dan  orang-orang  Batak  Toba  yang  harus  dipakai  dalam  penginjilan Simalungun  melainkan  bahasa  dan  orang-orang  Simalungun  (Tarigan  2014).  14  orang intelektual  Kristen  Simalungun  tersebut  memutuskan  mendirikan  sebuah  organisasi bernama Comite  Na  Ra  Marpodah  Simaloengoen .    Organisasi  ini  bertujuan  untuk melestarikan bahasa Simalungun dan mengefektifkan kristenisasi. Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen mengakhiri aktivitasnya pada saat Jepang datang dan berkuasa. Pada tahun 1942, semua lembaga baik agama maupun pendidikan dihentikan kegiatannya dan hanya bisa berjalan jika mendapat instruksi dari pemerintahan Jepang.
Ketidak  puasan  orang  Simalungun  tidak  sampai  disitu  saja,  dengan  dibentuknya HKBP  Distrik  Simalungun  yang  diresmikan  oleh  jemaat  Simalungun  yang  bertempat  di Pematang  Raya  (N.N  1941,  5).  Semangat  menunjukkan  identitas  Simalungun  semakin menguat,  bukan  hanya  di  dalam  tubuh  Gereja  HKBP  Simalungun,  tetapi  juga  dikalangan tokoh  politik  Simalungun.  Dalam  tubuh  organisasi  HKBP  Simalungun  mencuat  keinginan untuk melepaskan diri secara penuh “ manjae ‟ dari HKBP Pearaja. Kaum komunitas Kristen Simalungun  menuntut  supaya  berdiri  Gereja  Simalungun  dengan  nama  Gereja  Kristen Protestan Simalungun (GKPS).
Bergerak  dari  kondisi  yang  sulit  tersebut  maka  timbullah  keinginan   tokoh-tokoh Simalungun pada masa itu, untuk merangkul dan menyatukan semua elemen Simalungun termasuk  menumbuhkan  kecintaan  dan  kebanggaan  identitas  hasimalungunon  (Ahap Simalungun).  Beberapa  tokoh  Simalungun  masa  itu,  antara  lain  Pdt.  JP  Siboro  (Wakil
Ephorus  HKBPS)  berikut  Tuan  Bandaralam  Purba  Tambak  (Keturunan  Raja  Silou  yang beragama  Muslim),  berinisiatif  membentuk  lembaga  yang  bisa  mempersatukan  semua elemen masyarakat, dengan nama Partuha Maujana Simalungun (PMS).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  permasalahan,  yaitu:  (1)  Bagaimana identitas  Etnik  Simalungun  sebelum  terbentuknya  lembaga  adat  Partuha  Maujana Simalungun  ?  (2)  Mengapa  etnis  Simalungun  perlu  membentuk  lembaga  adat  Partuha Maujana Simalungun ?

## METODE
Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip  kolonial  dan  sumber  lainnya  baik  yang  tergolong  sumber  primer  maupun sekunder yang relevan  serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini  adalah  Lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun dan  dinamika  identitas  orang Simalungun  dari  masa  kolonial  hingga  pasca  kolonial.  Lingkup  temporal  mencakup periode  Kolonial  hingga  pasca  kolonial,  di  mana  pada  pasca  kolonial  merupakan  titik awal  pergulatan  identitas  orang  simalungun  karena  keterkejutan  akibat  migrasi  besar besaran  dari  luar  Simalungun.    Sedangkan  pasca  Kolonial  adalah  bagaimana  orang simalungun  kembali  menguatkan  identitas  mereka  setelah  berakhirnya  masa penjajahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedatangan Belanda DiSimalungun
Orang Simalungun mulai berjumpa dengan bangsa barat sejak akhir abad ke-19 dan semakin intensip pada awal abad ke-20 yaitu dengan orang Belanda. Orang Belanda datang  adalah  dengan  misi  dagang  atau  kepentingan  ekonominya  dan  melakukan penjajahan,  untuk  melindungi  usaha  perkebunan  yang  telah  dimulai  di  kawasan Sumatera  Timur,  serta  melanjutkanya  ke  daerah  Simalungun.  Orang  Simalungun  oleh Belanda  dianggap  sebagai  bagian  dari  daerah  “Batak  Merdeka ” karena  itu  perlu dikuasai melalui berbagai pendekatan terhadap orangorang Simalungun yang memiliki sistim kerajaan.
John  Anderson  (1826,  119)  ilmuan  dari  Inggris  tahun  1823  telah  berhasil mengunjungi daerah Sumatera Timur dan bertemu dengan orang Simalungun di daerah Asahan,  Batubara,  bahkan  ia  sampai  ke  daerah  Tanah  Jawa  Simalungun.  Kemudian menurut Tideman (1922, 40) bahwa tahun 1865 pejabat kolonial Belanda Controleur A. C. Van den Boer, mengunjungi daerah Asahan, Batubara, dan Tanah Jawa, demikian juga L.  De  Schumaker  mengunjungi  daerah  hulu  Batubara  dan  Simalungun,  dengan  motif ekonomi untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan perluasan perkebunan ke berbagai daerah di Sumatera Timur.
Memasuki  tahun  1888  pemerintah  kolonial  mulai  campur  tangan  terhadap kebebasan  orang  Simalungun  dengan  alasan  penertiban  terhadap  wilayah  Batak merdeka untuk dimasukkan menjadi bagian pemerintahan kolonial. Orang Simalungun dari  Raja  Raya  yaitu  Tuan  Rondahaim  Saragih  Garingging  memimpin  rakyatnya
melakukan  perlawanan,  demikian  juga  Raja  Siantar  yaitu  Sang  Nawaluh  Damanik, melakukan perlawanan. Namun kurangnya kesatuan antara kerajaan-kerajaan tersebut, memudahkan  kolonial  Belanda  untuk  menguasai  dengan  jalan  membantu  salah  satu dari  pihak-pihak  kerajaan  yang  bersengketa.  Satu  demi  satu  Raja  orang  Simalungun takluk dan mengaku tunduk kepada pemerintahan Belanda,
Sebagai  konsekwensinya  maka  raja  orang  Simalungun  melanjutkan  pengakuan tunduk  mereka  dalam  bukti  tertulis  dihadapan  pemerintah  kolonial  yang  diwakili  C.  J. Westenberg  Asisten  Residen  urusan  Batak,  dengan  penandatanganan  Plakat  Pendek atau Korte  Verklaring. Waktu  dan  tempat  penandatanganan  Plakat  Pendek  atau Korte Verklaring ini  ditentukan  pemerintah  kolonial  dan  dilakukan  di  pusat  kerajaan,  untuk Raya dilaksanakan tanggal 9 Nopember 1902 bertempat di Pematang Raya. Untuk Pane dilaksanakan  tanggal  24  September  1903  bertempat  di  Pematang  Panei.  Untuk  Dolok Silou dilaksanakan tanggal 27 April 1904 bertempat di Pematang Dolok, Untuk daerah Purba dilaksanakan 4 Mei 1904 di Pematang Purba (N.N 1904).
Liddle (1970) berpendapat bahwa para raja orang Simalungun yang telah berada dibawah  tertib  administrasi  politik  kolonial  Belanda  tetap  melaksanakan  sistem kerajaan,  dan  kolonial  Belanda  memanfaatkan  system  tersebut  dengan  cara mengukuhkannya  demi  kepentingan  ekonomi  dan  politik  mereka  di  Simalungun. Sementara itu peradilan di tingkat onderafdeeling Simalungun yakni kerapatan nabolon , pemerintah  kolonial  menunjuk  salah  seorang  diantara  raja  orang  Simalungun  untuk menjadi ketua persidangan, yaitu atas hunjukan asisten residen Afdeeling Simeloengoen en Karolanden . Dalam prakteknya, walaupun ketua persidangan dihunjuk dari seorang raja Simalungun akan tetapi tetap dibawah kendali pemerintah kolonial.
Pada  sisi  lain  dengan  masuknya  penetrasi  kolonial  tersebut,  bagi  kehidupan rakyat  semakin  terperosok  kepada  jaring  politik  kebudayaan  kolonial.  Kolonial menanamkan  sikap  kepada  rakyat  untuk  patuh  dan  mengabdi  kepada  raja  serta punggawanya sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah (Neiboer 1934).  Perlawanan  orang  Simalungun  terhadap  terhadap  raja  hampir  tidak  pernah muncul  sepanjang  periode  kolonial,  meskipun  rakyat  tidak  puas  dengan  kondisi demikian,  namun  sifat  masyarakat  agraris  yang  melekat  dan  keterikatannya  terhadap adat  tradisinya  yang  kuat  membuat  mereka  enggan  melakukan  protes  apalagi  sampai melawan rajanya (Lombard and Reid 1982, 54).

## Misionaris Kristen di Simalungun
Masuknya  zending  ke  tanah  Batak  Sumatera  Utara  pada  abad  ke-19  telah membuka  lembaran  sejarah  baru  bagi  orang  Simalungun.  Orang  pertama  yang menyebar  Injil  (zendeling)  memasuki  Tanah  Batak  tahun  1824  adalah  Richard  Buton dan  Nathaniel  Ward  dari  lembaga  zending  Inggris  yaitu Baptist  Mission Society  of England (Lumbantobing 1992, 65) . Kemudian 1861 usaha zending ke daerah ini mucul kembali  oleh  zendeling  Lidwig  Ingwer  Nommensen,  yang  diutus Rheinsische  Missions Gesellschaft yang  berpusat  di  Barmen,  Jerman.  Ada  dua  alasan  yang  menyebabkan zending  RMG  untuk  memasuki  daerah  Batak  yaitu:  Pertama,  zending  RMG  yang  sejak
1835 telah mendapat ijin dari pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja menyebarkan agama  Kristen  di  daerah  Kalimantan  Selatan  harus  hengkang  sebagai  akibat  pecahnya perang Banjar tahun 1859.
Peristiwa  ini  mengakibatkan  sejumlah  zendeling  kehilangan  pekerjaan  dan untuk itu perlu dicari daerah zending yang baru. Kedua, informasi tentang masyarakat Batak berupa buku yang beraksara Batak hasil karya Neubronner Van der Tuuk, secara tidak sengaja ditemukan seorang Inspektur zending RMG yang bernama Fabri, di rumah Witteven seorang tokoh zending Belanda. Buku itu ternyata berisi terjemahan kitab Injil Yohannes  dalam  bahasa  Batak  Toba  karya  Van  der  Tuuk.  Neubronner  van  der  Tuuk pada awalnya adalah zendeling Belanda, yang tahun 1849 dikirim oleh Lembaga Alkitab Belanda  tinggal  di  Barus,  pesisir  Barat  Sumatera.  Ia  mempunyai  keahlian  khusus mengenai  bahasa  Batak  dan  telah  menulis  tata-bahasa  Batak,  menterjemahkan beberapa  bab  dari  Kitab  Injil  ke  dalam  bahasa  Batak  yang  kemudian  dicetak  oleh Lembaga  Alkitab  Belanda.  Boleh  jadi  ialah  orang  Eropa  yang  pertama  melihat  danau Toba. Ia kemudian bekerja sebagai ahli bahasa dan etnologi untuk pemerintah Belanda, dan  juga  mengadakan  penelitian  tentang  bahasa  Lampung,  Kawi,  Bali  dan  menyusun kamus Batak-Belanda.
Setelah  mengadakan  pembicaraan  dengan  Witteven  diperoleh  kesepakatan untuk  menyatukan  pekerjaan  pemberitaan  injil  di  Tanah  Batak  dibawah  bimbingan RMG,  sehingga  tenaga  zending  yang  menganggur  di  Kalimantan  dikirim  ke  Tapanuli. Pada tanggal 7 Oktober 1861, berlangsung pertemuan antara zendeling Jerman: Heine dan Klammer, dengan zendeling Belanda: Van Asselt dan Betz di Sipirok Tapanuli, untuk membicarakan  cara-cara  penginjilan  dan  daerah  kerja  masing-masing.  Semenjak  saat itu usaha perintisan pekabaran injil di tanah Batak dilakukan oleh Jerman. Perwujudan zending  di  daerah  ini  kemudian  mengutus  L.  I.  Nommensen  ke  Sumatera,  dan  tiba  di Barus  pada  tahun  1862.  Di  sana  untuk  sementara  ia  tinggal  sambil  meningkatkan pengetahuannya  mengenai  bahasa  dan  adat  Batak  Toba,  dan  Melayu.  Setelah  merasa cukup  lalu  dari  Barus  dia  berangkat  ke  Angkola,  bagian  Selatan  Tanah  Batak  yang ditemukannya pada saat itu sudah tersebar agama Islam, sehingga pada tahun 1864, dia meneruskan  perjalannya  ke  pedalaman  tanah  Batak  yaitu  lembah  Silindung  dan menetap di tengah-tengah masyarakat Batak yang masih memeluk agama suku itu.
Orang  Batak  Toba  yang  tinggal  di  Silindung  pada  awalnya  kurang  menyenagi kehadiran  Nommensen.  Kesadaran  demikian  mereka  hubungkan  dengan  pengalaman sejarah  sebelumnya,  dimana  setiap  kunjungan  orang  asing  kulit  putih  selalu  dikuti dengan  bencana,  kegagalan  panen  ataupun  wabah  penyakit.  Penduduk  beranggapan bahwa  bencana-bencana  itu  disebabkan  oleh  karena  orang  asing  kulit  putih  itu  tidak memelihara  adat,  bahkan  mereka  berprasangka  bahwa  orang  asing  itu  akan  merusak adat mereka.

## Memandirikan Identitas Orang Simalungun di dalam Gereja
Dinamika Identitas etnis Simalungun tidak terlepas dari peristiwa historis tahun 1903  dengan  hadirnya  zendeling  August  Theis  di  Pamatang  Raya  oleh  zending  RMG,
yang sudah terlebih dahulu melakukan misinya terhadap orang Batak Toba di Residensi Tapanuli. Kemudian tahun 1907 kolonial Belanda menganeksasi dan menguasai wilayah orang  Simalungun,  yang  ditandai  dengan  penandatanganan  „pengakuan  tunduk ‟ atau korte verklaring para Raja Simalungun, sehingga kegiatan misi zending semakin gencar, dan  arus  migrasi  orang  “asing"  meningkat, terutama  orang  Batak  Toba  yang  didukung kolonial  dan  zending  RMG.  Pada  tahun  1928  komunitas  orang  Kristen  Simalungun muncul yang merasakan bahwa mereka „terancam punah ‟ dihimpit budaya etnis lain di tanah  leluhur  sendiri  dalam  wadah  Gereja  Batak  yang  berpusat  di  Pearaja  Tarutung (Tapanuli).  Mereka  bangkit  melawan  dan  menunjukkan  serta  menegaskan  identitas mereka sebagai orang Simalungun dalam tubuh gereja Batak, membentuk Komite na ra marpodah, Kongsi Laita, Kongsi Sintua, Kas Saksi Ni Kristus, menterjemahkan Alkitab ke bahasa  Simalungun,  menerbitkan  Majalah  „SINALSAL ‟ dalam  bahasa  Simalungun, sehingga jumlah komunitas bertambah.
Orang-  orang  Simalungun  merasa  tidak  puas  dengan  otonominya  dalam  HKBP Distrik  Simalungun  yang  sebelumnya  telah  diresmikan  oleh  jemaat  Simalungun dibawah satu distrik yang diberi nama  Distrik HKBP Simalungun yang berkedudukan di Pematang  Raya  (N.N  1941)  Selanjutnya  pada tahun  1953  mereka  menjadi  satu  Distrik dengan  nama  Huria  Kristen  Batak  Protestan  Simalungun  (HKBPS)  dalam  organisasi gereja Batak yang berpusat di Pearaja (Tapanuli) (H. Saragih 2018, 221). Komuntas ini merasakan  bahwa  mereka  diatur  dan  dikendalikan  oleh  HKBP  Pearaja,  yang memandang bahwa Simalungun itu sama seperti orang Batak Toba.
Pada periode sesudah tahun 1953, semangat menunjukkan identitas Simalungun semakin  menguat,  bukan  hanya  di  dalam  tubuh  Gereja  HKBP  Simalungun,  tetapi  juga dikalangan  tokoh  politik  Simalungun.  Dalam  tubuh  organisasi  HKBP  Simalungun mencuat  keinginan  untuk  melepaskan  diri  secara  penuh  „ manjae ‟ dari  HKBP  Pearaja. Kaum  komunitas  Kristen  Simalungun  menuntut  supaya  berdiri  Gereja  Simalungun dengan nama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).
Berdirinya  GKPS  pada  2  September  1963,  merupakan  keberhasilan  orang Simalungun  dan  sebagai  penguatan  identitas  etnik  Simalungun.  Walaupun  orang Simalungun  bukan  seluruhnya  beragama  Kristen  Protestan  (GKPS),  namun  penguatan identitas  Simalungun  ( hasimalungunon )  sampai  saat  ini  tetap  dijaga  dan  dipelihara GKPS.  Orang  Simalungun  menamakan  diri halak Simalungun,  mempunyai  wilayah Simalungun, merasa terikat oleh adanya kesatuan turunan nenek moyang, dan mengaku bahwa  mereka  berasal  dari suatu  rumpun,  memiliki  leluhur,  marga  „ morga ‟ ,  adat Kebiasaan,  busana khas,  sistim  kepercayaan,  bahasa  „ sahap ‟ ,  serta  sistem  mata pencaharian. Menyadari adanya warisan leluhur yang senasib sepenanggungan „ sisada parmaluan,  sisada  lungun ‟ telah  menggugah  mereka  untuk  bersatu  dalam  „ ahab Simalungun ‟ untuk menunjukkan identitas mereka sebagai orang Simalungun.

## Mendirikan Lembaga Adat Simalungun (PMS)
Terlepas  dari  berdirinya  GKPS  sebagai  reaksi  terhadap  terbelenggunya  orang Simalungun  dari  kebudayaan-kebudayaan  yang  telah  berkembang  luas  pada  orang
Simalungun.  Gerakan  kemandirian  tersebut  kemudian  dilanjutkan  oleh  pemerincian batas-batas  kebudayaan  melalui  seminar  kebudayaan  Simalungun  yang  digelar  tahun 1964.  Pelaksanaan  seminar  ini  dapat  dikatakan  sebagai  momentum  awal  penggalian dan  revitalisasi  kebudayaan  Simalungun.  Seminar  tersebut  telah  menjadi  inspirasi dalam penelitian-penelitian tentang hasimalungunon oleh generasi penerusnya.
Dalam seminar tersebut, membahas beberapa tema yang sangat dekat dan selalu hidup  dikalangan  orang  Simalungun.  Adapun  tema  yang  dibahas  dalam  seminar tersebut seperti sisilah marga-marga, bahasa dan aksara, kesenian (tari dan nyanyian), hukum adat tanah, olahraga (permainan) dan perspektif kebudayaan Simalungun. Tema –tema  yang  diangkat  tersebut  merupakan  tema  yang  dapat  dilihat  (diamati)  menjadi pembeda  atau  batas-  batas  yang  jelas  (well-defined  boundaries)  yang  memisahkan kelompok  etnik  dengan  kelompok  etnik  lainnya.  Secara de  facto masing-  masing kelompok etnik itu memiliki budaya yang padu.
Menurut  Malinowski,  satu  kelompok  etnik  dapat  dibedakan  dengan  yang  lain baik  dalam  organisasi  kekerabatan,  bahasa,  agama  (sIstem  kepercayaan),  ekonomi, tradisi  (hukum),  maupun  pola  hubungan  antar  kelompok  etnik,  termasuk  dalam pertukaran jasa dan pelayanan. Dia menegaskan bahwa batas-batas suatu bangsa dapat dituangkan  ke  dalam  sebuah  peta  etnografi.  Karena  masing-  masing  bangsa  (etnis)  di samping memiliki batas- batas “ de facto”  budaya dan keturunan (ras). Sebab itu pula, suatu bangsa (etnis) tidak hanya dapat dibedakan dari batas-batas teritorial tetapi juga dari  karakteristik  budaya  seperti  organisasi  sosial,  bahasa,  agama,  sitem  kepercayaan, ekonomi,  hokum,  dan  pola  kerja  sama  dengan  bangsa  lain  (Pelly  2016,  5).  Bahkan menuru  Barth  kelompok-kelompok  etnik  tidak  hanya  didasarkan  pada  teritorial  yang ditempatinya,  tetapi  pada  pernyataan  dan  pengakuan  yang  berkesinambungan mengenai  identifikasi  dirinya.  Menurutnya,  apabila  suatu  kelompok  tertentu  memiliki kriteria  yang  sama  dalam  penilaian  dan  pertimbangan  (evoluation  and  judgement), maka  memungkinkan  sesame  mereka  dapat  melakukan  “ playing  the  sama  game ”  yang disebutnya  sebagai  batas-batas  sosial  ( social  boundaries )  (Barth  1998,  15).  Dengan begitu,  batas-  batas  etnik  yang  paling  penting  adalah  batas-batas  sosial,  walaupun mereka memiliki teritorial sendiri.
Seminar  tersebut  adalah  bentuk  implikasi  nyata  dalam  mewujudkan  jati  diri etnis  Simalungun  sebagai  satu  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kebudayaan Sendiri.  Seminar  tersebut  adalah  sebagai  bagian  dari  upaya  mempersonalisasikan kebudayaan  ( cultural personalized )  Simalungun  untuk  memelihara  identitas kebudayaannya  dengan  cara  menetapkan  kategori-kategori  sosial  dan  prilaku interaksinya.  Jadi,  identitas  kenudayaan  mereka  baik  berupa  materil  maupun immaterial  disusun  sebagai  pembeda  dengan  etnis  lain  yang  kemudian  disalurkan kepada individu atau kelompok sebagai identitas masayarakat dan kebudayaannya.
Selama ini kebudayaan non Simalungun telah merasuki orang Simalungun pada saat  pembukaan  perkebunan  di  Simalungun.  Proses  pembauran  etnis  Simalungun terhadap  unsure-unsur  kebudayaan  lain  sudah  terjadi  sejak  adanya  hubungan  dagang kepada  tiongkok  yaitu  sekitar  abad  ke-6.  Selanjutnya,  hubungan  kepada  orang  jawa
sekitar  tahun  1295.  Oleh  sebab  itu  kepribadian  etnis  Simalungun  dipengaruhi  oleh terjadinya proses pembauranyang telah dilalui (S. Saragih 2008, 76).
Dinamika kebudayaan Simalungun berhadapan dengan konteks yang dialaminya baik ditinjau dari segi unsur-unsur universal kebudayaan (bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem  religi,  dan  kesenian),  dapat  ditinjau  dari  aspek  kebudayaan  sudah  tentu  akan mengalami  perkembangan.  Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  dalam  perkembangannya banyak  kebudayaan  suku  bangsa  yang  mengalami  pergeseran,  semakin  menyerupai kebudyaan suku bangsa disekitarnya (Sipayung 2014, 4).
Berdasarkan  hal  tersebut,  tampaknya  kebudayaan  etnis  Simalungun  juga mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  zaman  dan  faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang bersifat internal maupun faktor-faktor yang  bersifat  eksternal.  Perubahan  yang  terjadi  dalam  kebudayaan  Simalungun  dapat dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  bagaimana  kebudayaan  Simalungun  Pada  masa  lampau,  dan bagaimana kebudayaan itu mewujudkan diri pada masa kini dan yang akan datang.
Satu  kejadian  penting  dalam  pergulatan  jati  diri  orang  Simalungun  adalah adanya  dorongan  untuk  memandirikan  GKPS  dan  HKBPS.  Peristiwa  tersebut  tercatat pada  tanggal  2  September  1963,  sekitar  1  tahun  sebelum  pelaksaan  Seminar Kebudayaan  Simalungun  pada  tahun  1964.  Gerakan  kemandirian  tersebut  diikuti  oleh perincian  batas-batas  kebudayaannya  melalui  seminar  kebudayaan  Simalungun tersebut.
Melalui  seminar  kebudayaan  tersebut  telah  ditetapkan  bahwa  “ahap”  adalah identitas etnis Simalungun. Ahap adalah moralitas kebuyaaan Simalungan yang bersifat universal  yang  diharapkan  dapat  mengayomi  seluruh  kebudayaan  dan  etnis simalungun.  Rumusan  seminar  tersebut  telah  menjadi  patokan  dalam  perkembangan kebudayaan  Simalungun  karena  telah  dirumuskan  batas–batas  kebudayaan Simalungun.  Namun  harus  digaris  bawahin  batas–batas  etnisitas  dewasa  ini  sudah semakin  menyempit,  oleh  karena  itu  reinterpretasi    terhadap  kebudayaan  itu  penting disesuaikan dengan perubahan sosial budaya yang tengah atau akan terjadi.
Keinginan tokoh-tokoh  Simalungun  pada  masa  itu,  untuk  merangkul  dan menyatukan  semua  elemen  Simalungun  termasuk  menumbuhkan  kecintaan  dan kebanggaan identitas hasimalungunon (Ahap Simalungun). Beberapa tokoh Simalungun masa  itu,  antara  lain  Pdt.  JP  Siboro  (Wakil  Ephorus  HKBPS)  berikut  Tuan  Bandaralam Purba Tambak (Keturunan Raja Silou yang beragama Muslim), berinisiatif membentuk lembaga  yang  bisa  mempersatukan  semua  elemen  masyarakat,  dengan  nama  Partuha Maujana  Simalungun  (PMS).  Partuha  diartikan  sebagai  tokoh  adat,  agama  dan  tokoh masyarakat;  sedangkan  Maujana  adalah  kaum  terpelajar,  cendekiawan,  kaum  muda TNI,  Polri,  dan  PNS.  Semua  elemen  tersebut  bersatu  dalam  PMS,  guna  menghidupkan, membangun dan mengembangkan kembali budaya Simalungun (Purba,).
Keberadaan  lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun  tidak  semerta  –merta mengembalikan kebudayaan Simalungun yang sudah berbaur dengan kebudayaan luar kembali  seperti  semula.  Partuha  Maujana  Simalungun  diharapkan  mampu  membawa
kebudayaan Simalungun yang selama ini telah berbaur tersebut kembali seperti semula. Tentunya  dalam  proses  pengembalian  tersebut  perlu  jangka  waktu  yang  panjang namun bukan berrati tidak bisa dilakukan.
Keberadaan  lembaga  adat  ini  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan  adat  yang  berlaku  pada  masyarakatnya  turun  temurun.  Peran  lembaga adat  dalam  pewarisan  budaya  adalah  mensosialisasikan  norma  dan  adat  yang  berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada  prinsipnya  selalu  dijaga  dan  diberdayakan,  agar  khasanah  budaya  setiap masyarakat  serta  nilai-nilai  yang  dikandungnya  tetap  terjaga  dan  lestari.  Hal  itu disebabkan  karena  lembaga  adat  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan  sanksi  bagi  warga  yang  melanggarnya.  Lembaga  adat  sebagai  tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.
Oleh  sebab  itu,  peristiwa  kemandirian  GKPS  (1963)  dan  pelaksanaan  seminar seminar  kebudayaan  Simalungun  (1964)  tersebut  menjadi  titik  awal  ( rallying  point ) kesadaran  etnis  dan  kesetiakawanan  sosial  ( ethnic  based  solidarity ).  Jika  kemandirian GKPS telah memberikan ruang gerak leluasa terhadap penyebaran aspek rohani orang Simalungun Yang beragama Nasrani, maka seminar kebudayaan dan pembentukan PMS adalah  sebagai  pemerinci  batas-batas  kebudayaan  sebagai  orang  Simalungun.  Dengan demikia,  dua  peristiwa  besar  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  awal  bangkitnya  spirit Hasimalungunon.
Periode  terpenting  dalam  proses  sejarah  terbentuknya  lembaga  PMS  adalah dimana pada periode ini banyak pergerakan separatisme pada saat itu. Hal serupa juga disampaikan  oleh  Radjamin  purba  yang  mengatakan,  “bahwa  meebaknya  suatu ancamman disentegrasi bangsa oleh daerah-daerah berupa penolakan terhadap otoritas pusat.  Gerakan  gerakan  saparatisme  yang  bergejolak    itu  mereka  sebut  dengan  PRRI dan DI/TII.
Pergerakan  ini  disebabkan  karena  telah  terjadi  polarisasi  politik  di pemerintahan  Soekarno.  Sentimen  etnis  dan  agama  juga  menjadi  latar  belakang munculnya  ketidakpuasan  pemerintah  di  daerah.    Berbagai  persoalan  itu  hanyalah persoalan  yang  datang  belakangan  dan  membuat  situasi  semakin  memanas. Permasalahan  utama  hingga  terjadinya  gerakan  ini  merupakan  ketidakpuasan pemerintah daerah yang telah bertahun-tahun dipendam kepada pemerintah pusat.
Hal  inilah  menurut  radjamin  purba  perlunya  penguatan  identitas  etnis khususnya  etnis  Simalungun,  karena  menurut  beliau  kebudayaan  yang  terlepas  dari akarnya  akan  berdampak  kepada  masayarakat  yang  kehilangan  identitasnya  pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman separatisme ditanah air. Senada dengan hal tersebut Raminah Boru Garingging menyatakan proses pengutan Identitas Simalungun adalah  proses  yang  cukup  panjang  sehingga  perlunya  sebuah  lembaga  adat  sebagai
sistem  pengatur  adat  istiadat  yang  mempertahankan  nilai-nilai  penting  etnik Simalungun.
Menurut  Raminah  terbentuk  lembaga  adat  partuha  Maujan  Simalungun  adalah murni  atas  dasar  kesadaran  etnik  Simalungun  terhadap  kebudayaan  Simalungun  yang pada saat itu sudah mengalami pasang surut terbelenggu oleh masa lalu. Menurut beliau penguatan melalui lembaga dat PMS tidak begtu maksimal, karena pada kenyataannya GKPS  yang  banyak  berperan  dalam  proses  pengatan  Identitas  Simalungun.  Senada dengan  beliau,  Hisarmah  berpendapat  bahwa  lembaga  elemen  orang  Simalungun seperti:  GKPS,  Partuha  Maujana  Simalungun  (PMS),  Museum  Simalungun,  Universitas Simalungun  (USI),  Pemerintah  kabupaten  Simalungun,  Ikatan  Keluarga  Simalungun Islam  (IKEIS)  yang  paling  menonjol  dalam  merawat  dan  menggunakan  identitas Simalungun, adalah GKPS.
Sebagai  lembaga  adat  yang  lahir  ditengah  banyaknya  gerakan  saparitisme diIndonesia  tentunya  PMS  mempunya  tantangan  sendiri.  Menurut  Djapanten  Purba, tidak banyaknya arsip yang ditinggalkan oleh PMS periode pertama mengenai apa dan bagaimana  PMS  pada  saat  itu.  Menurut  beliau  gerakan-gerakan  separatis  yang  terjadi pada  saat  itu  tidak  mempengaruhi  PMS  secara  langsung.  Justru  pada  saat  itu masyarakat Simalungun sedang semangatnya dalam menguatkan identitas Simalungun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  ini  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:  pertama,  Identitas  primordial  orang  Simalungun  ( hasimalungunon )  telah  ada sejak etnis ini jauh sebelum terbentuknya Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun. Keterkejutan  yang  luar  biasa  terjadi  sebagai  dampak  perjumpaan  orang  Simalungun dengan kaum pendatang yang jumlahnya sangat besar dan diluar dari dugaan mereka. Dampak dari perjumpaan itu mengakibatkan ambigu pada diri orang Simalungun. Para pendatang  yang  awalnya  sebagai  kuli  kontrak  perkebenunan,  secara  bebas mengembangkan  kebudayaan  mereka  di  wilayah  Simalungun.  Kedua,  penguatan identitas Simalungun sudah berlangsung sejak lama khususnya dikalangan gereja akibat penggunaan  dan  dominasi  bahasa  batak  toba  dalam  penyebaran  injil  ditanah Simalungun.  Terbentuknya  lembaga  adat  Partuha  Maujana  Simalungun  adalah  sebagai momentum  awal  dalam  penggalian  dan  revitalisasi  kebudayaan  dan  identitas  orang- orang  Simalungun  dalam  merincikan  batas-batas  kebudayaan  dan  identitas  mereka. Ketiga, melalui seminar kebudayaan dan pembentukan Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, telah ditetapkan bahwa ‘ahap’ adalah identitas orang Simalungun . Hal ini merupakan  perumusan  dan  perevitalisasian  identitas  setelah  mengalami  berbagai perubahan  sosial  budaya.  Adanya  hegemoni  dan  dominasi  etnis  lain  memaksa  orang Simalungun  menentukan  basis  identitasnya  sebagai  cara  membedakannya  dengan kelompok lain. Menurut teori Geertz bahwa identitas etnis dapat dibentuk oleh berbagai sentimen  primordial  seperti  kekerabatan,  agama  dan  bahasa  yang  berlaku  bagi  orang Simalungun. Namun, perincian batas-batas kebudayaan Simalungun    masih banyaknya
pembahasan-pembahasan  unsur  kebudayaan  Simalungun  yang  belum  selesai  adalah menjadi tugas generasi selanjutnya untuk menyelesaikannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku dan Jurnal Anderson, John. 1826. Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823 . William Hackwood.
Barth,  Fredrik.  1998. Ethnic  Groups  and  Boundaries:  The  Social  Organization  of  Culture Difference . Boston: Waveland Press.
Liddle, R William. 1970. Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study . London: Yale University Press.
Lombard, Denys, and Anthony Reid. 1982. “The Blood of the People, Revolution and the End of  Traditional  Rule  in  Northern  Sumatra.” Journal  of  the  Economic  and  Social History of the Orient . https://doi.org/10.2307/3632197.
Lumbantobing,  Andar.  1992. Makna  Wibawa  Jabatan  Dalam  Gereja  Batak .  Jakarta:  BPK Gunung Mulia.
N.N. 1904. “SoK Bisluit No. 34, 7 September.” ANRI.
———. 1941. District Simaloengoen . Sinalsal.
Neiboer, MvO F. J. 1934. “SoK Serie Ie No. Reel Film 21,.” ANRI. Pelly, Usman. 2016. Etnisitas Dalam Politik Multikultural . Medan: Casa Mesra Publisher.
Saragih, Hisarma. 2018. “Dinamika Penguat Identitas Etnik Simalungun (Hasimalungunon) Di Balik Berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun.” Universitas Sumatera Utara.
Saragih, Sortaman. 2008. Orang Simalungun . Jakarta: Citama Vigora.
Sipayung, Jon Henri. 2014. “PERUBAHAN BUDAYA ETNIK SIMALUNGUN DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT (IBAGAS DEAR).” Universitas Negeri Medan.
Tarigan, Andri Ersada. 2014. “Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen: Peranannya Dalam Pelestarian Budaya Simalungun Dan Penyebaran Agama Kristen (1928-1942).” Universitas Sumatra Utara.
Tideman, Jan. 1922. Simeloengoen: Het Land Der Timoer-Bataks Im Zijn Vroegere Isolatie En Zijn  Ontwikkeling  Tot  Een  Deel  van  Het  Cultuurgebied  van  de  Oostkust  van Sumatra . Leiden: SC van Doesburgh.

## Narasumber
Raminah Boru Garingging (84 Tahun), wawancara pada 18 Agustus 2017.