## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU SELAMA PANDEMI COVID-19
Sulastri 1
1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu
Korespondesi Penulis: sulastri.tritri15@gmail.com

## Abstract
In providing health community services, hospitals has potensial to produce solid medical waste. This waste is categorized as hazardous and toxic waste that needs  to  managed  in  accordance  with  the  Regulation  of  the  Minister  of Environment  and  Forestry  Number  P.56/Menlhk-Setjen/2015.  At  present,  it  is known  that  the  implementation  of  solid  medical  waste  management  policies  in RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro  Putussibau  is  still  having  problems.  This condition is exacerbated by the increase in solid medical waste during the Covid- 19  pandemic.  This  research  aims  to  analyze  the  process  of  implementing  solid waste management policies policies in RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau during the Covid-19 pandemic and the obstacles faced in implementing the policy. The  study  used  a  case  study  with  qualitative  approach.  While  the  policy implementation  model  is  based  on  the  Edward  III  approach,  the  results  are analyzed  by  qualitative  descriptive.  The  results  showed  that  the  process  of implementing  solid  medical  waste  management  policies  in  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro Putussibau during the Covid-19 pandemic is still not optimal. There are  4  factors  that  influence  the  process  of  implementing  then  policy,  including communication,  resources,  dispositions,  and  bureaucratic  structure.  Meanwhile, the  obstacles  that  hinder  the  process  of  implementing  the  policy  are  limited human resources, limited budget, lack of awareness and understanding, and lack of coordination. The efforts that can be made so that the optimal implementation process is to improve the aspect of resources through increasing human resources and  budgets,  increasing  awareness  and  understanding  of  officers  and estabilishing good coordination with relevant agencies.
Keywords :  implementation,  policy,  Achmad  Diponegoro  Putussibau,  solid medical waste, Covid-19
Vol. xx.No.x, bulan, tahun

## Abstrak
Pada  pemberian  jasa  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  rumah  sakit berpotensi  menghasilkan  limbah  medis  padat.  Limbah  ini  dikategorikan  sebagai Limbah B3 sehingga perlu dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.56/Menlhk-Setjen/2015.  Saat  ini  diketahui implementasi  kebijakan  pengelolaan  limbah  medis  padat  di  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro Putussibau masih mengalami kendala. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya timbulan limbah medis padat selama pandemi Covid-19. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  implementasi  kebijakan  pengelolaan limbah  medis  padat  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan tersebut. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan  kualitatif.  Sementara  model  implementasi  kebijakan  berdasarkan Edward  III,  hasilnya  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  proses  implementasi  kebijakan  pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro  Putussibau  selama  pandemi  Covid-19  masih belum optimal. Ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Sedangkan  kendala  yang  menghambat  proses  implementasi  kebijakan  tersebut adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  keterbatasan  anggaran,  tingkat kesadaran  dan  pemahaman  masih  kurang  serta  minimnya  koordinasi.  Adapun upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  proses  implementasi  berjalan  optimal  adalah perbaikan  aspek  sumber  daya  melalui  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan anggaran,  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  petugas  serta  menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
Kata kunci: implementasi,  kebijakan,  Achmad  Diponegoro  Putussibau, limbah Medis padat, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  upaya  pemberian  jasa pelayanan kesehatan
kepada masyarakat,  rumah  sakit  berpotensi menghasilkan  limbah  padat  maupun limbah  cair  sebagai  sisa  kegiatan. Limbah  padat  yang  dihasilkan  rumah sakit  terdiri  atas  limbah  medis  padat dan  limbah  padat  non  medis.  Limbah medis  padat  dikategorikan  sebagai limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun
sehingga  perlu  dikelola  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Saat  ini, pengelolaan limbah medis padat secara mandiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan  (fasyankes)  masih  belum memenuhi persyaratan.
Menurut  Kementerian  Kesehatan tahun  2020,  jumlah  timbulan  limbah medis padat dari fasyankes di Indonesia adalah sebesar 294,66 ton/hari.
Sementara kapasitas pengolahan

## JPASDEV
limbah  medis  padat  di  fasyankes  baru mencapai  53,12  ton/hari  ditambah kapasitas  jasa  pengolahan  oleh  pihak ketiga sebesar 187,90 ton/hari sehingga masih  terdapat  defisit  limbah  yang belum  diolah  (Prasetiawan,  2020:15). Rendahnya  kinerja  pengelolaan  limbah medis  padat  disebabkan  oleh  jumlah pengolah limbah tidak sebanding dengan  timbulan  limbah  medis  padat yang  dihasilkan  fasyankes.  Kondisi pengelolaan limbah medis padat semakin terpuruk dengan adanya pandemi Covid-19.  Jumlah  limbah medis  padat  yang  dibuang  selama penanganan  Covid-19  menunjukkan tren kenaikan. Selama wabah Covid-19 di  Kota  Wuhan  terjadi  peningkatan  6 kali timbulan normal limbah medis dari 40  ton/hari  menjadi  240  ton/hari  (Shi dan  Zheng,  2020).  Pada  bulan  Maret 2020,  limbah  medis  di  Malaysia meningkat sebesar 10%
dari sebelumnya  (Hakim,  2020)  dan  di Jakarta meningkat  sebesar  30%  (Rikin, 2020).
Pengelolaan  limbah  medis  padat dari  rumah  sakit  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor  P.56/Menlhk- Setjen/2015. Namun, kondisi di
lapangan menunjukkan bahwa implementasi  kebijakan  ini  masih belum efektif dilaksanakan termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kapuas Hulu  tahun  2020  menunjukkan  selama pandemi Covid-19, pengelolaan limbah medis  padat  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro  Putussibau  belum  sesuai dengan  persyaratan.  Data  timbulan limbah  medis  padat  rumah  sakit  tahun 2020  sebesar  5.131,05  kg,  sedangkan yang  diserahkan  ke  pihak  ketiga  baru 419 kg atau sebesar 4.712,05 kg belum dikelola.  Selain  itu,  rumah  sakit  belum memiliki  tempat  penyimpanan  limbah medis  sehingga  limbah  disimpan  di bangunan  insinerator  lama  dan  bahkan ada yang di luar bangunan.
Dalam  menyimpan  limbah  medis padat,  RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro Putussibau  juga  melebihi  masa  simpan limbah.  Hal  ini  dikarenakan  untuk pengangkutan limbah medis padat perlu kerjasama  dengan  transporter  limbah dan  dengan  biaya  yang  cukup  besar, sementara rumah sakit tidak mempunyai anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut.

## JPASDEV
Permasalahan  koordinasi  juga masih  menjadi  kendala  dalam  rangka mengimplementasikan kebijakan pengelolaan limbah medis padat selama Covid-19. Berdasarkan Surat Keputusan  Dinas  Kesehatan  Kapuas Hulu  Nomor  56  Tahun  2021,  selama pandemi  Covid-19  pengolahan  limbah medis padat yang berasal dari fasyankes  diserahkan  ke  rumah  sakit. Sejauh ini koordinasi mengenai pelaksanaan  surat  keputusan  tersebut dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas  belum  terlaksana  dengan baik sehingga mempengaruhi
implementasi  kebijakan  yang  sedang dilaksanakan.
Di sisi lain, jumlah dan kemampuan  staf  yang  dimiliki  rumah sakit  juga  masih  rendah  sehingga mempengaruhi
implementasi
kebijakan.  Dalam  merencanakan  dan melaksanakan  kebijakan  pengelolaan limbah medis padat diperlukan petugas yang memiliki keahlian dan keterampilan  yang  sesuai.  Bila  petugas di  lapangan  kurang  memahami  apa yang  harus  dikerjakannya  maka  proses implementasi  kebijakan  tidak  akan efektif.
Kasus  pengelolaan  limbah  medis
padat  yang  belum  sesuai  dengan peraturan  masih  saja  terjadi,  padahal limbah  medis  padat  sangat  berbahaya dan  berisiko  tinggi  terhadap  manusia dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, implementasi  kebijakan  pengelolaan limbah  medis  padat  di  RSUD  dr. Achmad Diponegoro Putussibau sangat penting  dilakukan.  Tujuannya  untuk menganalisis proses implementasi kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama
pandemi  Covid-19  serta  kendala  yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau selama  4  bulan  dari  Maret  hingga  Juni 2022.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  studi  kasus  dengan pendekatan penelitian kualitatif.
Untuk  memperoleh  data  dan informasi,  dipilih  informan  secara purposive  sampling . Informan  yang dipilih,  yaitu  Direktur  Rumah  Sakit, Kepala  Bidang  Penunjang,  Kepala Seksi  Penunjang  Medik,  Kepala  Unit Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan Lingkungan, Komite Pencegahan

## JPASDEV
Vol. xx.No.x, bulan, tahun
Pengendalian  Infeksi  (PPI),  operator insinerator  dan  petugas  pengumpul limbah.  Informan  lainnya  adalah  Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu  serta  Dinas  Perumahan  Rakyat dan  Kawasan  Permukiman,  Pertanahan dan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Kapuas Hulu.
Proses pengumpulan data
dilaksanakan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan audio  visual,  sedangkan  instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dibantu  dengan  pedoman  wawancara, observasi  dan  alat  dokumentasi.  Hasil penelitian lapangan selanjutnya dianalisis  melalui  teknik  analisis  data deskriptif kualitatif, dan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi.
3.      HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  model  implementasi kebijakan  publik  Edward  III,  maka proses implementasi kebijakan pengelolaan  limbah  medis  padat  di
RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau  selama  pandemi  Covid-19 dipengaruhi sebagai berikut:
 Komunikasi
Implementasi  kebijakan  dapat
berjalan  secara  efektif,  jika  yang bertanggung jawab dalam proses implementasi  kebijakan  mengetahui apa  yang  harus  dilakukannya.  Perintah untuk  mengimplementasikan  kebijakan harus  disampaikan  secara  jelas,  akurat dan  konsisten  kepada  orang  yang benar-benar mampu melaksanakannya.
Kebijakan  pengelolaan  limbah medis  padat  di  RSUD  dr.  Achmad
Diponegoro Putussibau
telah dikomunikasikan oleh manajemen rumah  sakit  kepada  pihak-pihak  yang terlibat  dan  pihak-pihak  yang  menjadi target kebijakan agar dapat berpartisipasi aktif. Kegiatan komunikasi  melalui  sosialisasi  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sosialisasi tidak
langsung  disampaikan  kepada  tenaga kesehatan  melalui  sarana  komunikasi berupa  brosur  atau  pamflet.  Sedangkan sosialisasi  secara  langsung  dilakukan melalui  kegiatan  pelatihan  internal. Namun,  selama  pandemi  Covid-19 maka sosialisasi secara langsung melalui pelatihan internal tidak dilaksanakan. Selain itu, kebijakan juga dikomunikasikan  secara  lisan  kepada personil yang  bertanggung  jawab langsung  dalam  pengelolaan  medis

## JPASDEV
padat. Informasi yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan
pengelolaan limbah medis padat dikomunikasikan  dengan  jelas  sesuai dengan  petunjuk  pelaksana  atau  SOP. Sedangkan  isi  perintah  yang  diberikan selalu  konsisten  atau  tidak  berubah- ubah  untuk  dijalankan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Dalam konteks kebijakan, kegiatan sosialisasi perlu ditransmisikan  secara  baik  ke  semua lapisan  dan  informasi  yang  diterima harus  lebih  akurat,  konsisten,  menarik dan mengandung ajakan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan  media  komunikasi  yang lebih efektif agar petugas yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan limbah medis padat dapat mengimplementasikan kebijakan.
Media  komunikasi  yang  digunakan manajemen RSUD dr. Achmad
Diponegoro Putussibau seperti penyampaian  lisan,  penyebaran  brosur atau pamflet dan pelatihan internal.
 Sumber Daya
Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan seperti dikemukakan  oleh  Edward  III  (1980)
adalah  ketersediaan  staf  atau  SDM implementor kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan
limbah  medis  padat  di  RSUD  dr. Achmad Diponegoro Putussibau, implementor  kebijakan  dalam  hal  ini Seksi Penunjang Medik harus didukung dengan  SDM  yang  memadai.  Hal  ini dikarenakan  mereka  akan  terlibat secara  langsung  dalam  pembinaan kepada para petugas pengumpul limbah dan  operator  insinerator.  Selain  jumlah yang  representatif,  keberadaan  petugas yang  akan  memberikan  pembinaan harus  mengetahui  secara  detail  cara pengelolaan limbah medis padat.
Mengenai  dukungan  SDM  dari RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau dalam melakukan kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat. Dari penjelasan hasil wawancara Kepala Seksi Penunjang Medik, dikatakan  bahwa  “terkait  hal  tersebut untuk  kegiatan  pengelolaan  limbah medis  padat  di  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro  Putussibau  memang  di bawah  Seksi  Penunjang  Medik,  tetapi secara  teknis  dilaksanakan  oleh  Unit Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan Lingkungan.  Dimana  Unit  Pelaksana Sanitasi  dan  Kesehatan  Lingkungan

## JPASDEV
dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dibantu  oleh  2  staf  operator  insinerator serta  37  petugas  pengumpul  limbah medis  sekaligus  sebagai cleaning service ”.
Informasi  tersebut  memberikan gambaran bahwa dukungan SDM untuk melaksanakan  kebijakan  ini  khususnya untuk membantu Kepala Unit
Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan Lingkungan berupa petugas atau pelaksana sanitasi masih sangat terbatas.  Sementara  jumlah  petugas pengelola limbah medis padat termasuk petugas pengumpul limbah medis padat dan  operator  insinerator  sudah  cukup memadai.
Faktor  sumber  daya  tidak  hanya mencakup  jumlah  atau  kuantitas  SDM melainkan juga mencakup kualitas atau kemampuan  SDM  untuk  mendukung implementasi kebijakan tersebut. Mengenai  kualitas  SDM  di  Seksi Penunjang  Medik  khususnya  petugas atau pelaksana sanitasi dalam mendukung kebijakan pengelolaan limbah  medis  padat,  Kepala  Bidang Penunjang  menjelaskan  bahwa  “secara kuantitas,  jumlah  pegawai  di  Seksi Penunjang  Medik  belum  memenuhi jumlah  yang  seharusnya  berada  pada
peta jabatan. Hal tersebut juga berbanding  lurus  dengan  kualitasnya. Sementara  untuk  petugas  pengumpul limbah  dan  operator  limbah  tidak  ada persyaratan  khusus  pendidikan,  tapi rata-rata mereka lulusan SMA”.
Hasil wawancara tersebut
menunjukkan  bahwa  kondisi  SDM  di Unit  Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan
Lingkungan belum sepenuhnya memenuhi  kualifikasi  jumlah  dan kualifikasi  jabatan,  sehingga  akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas. Tentu  saja  petugas  tidak  akan  dapat memberikan  hasil  yang  maksimal terhadap  pekerjaannya,  apabila ia tidak ahli  atau  memiliki  kompetensi  dalam bidangnya.  Hal  ini  merupakan  salah satu kendala yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah  medis  padat  kurang  berjalan dengan  baik,  karena  jumlah  pegawai yang  masih  terbatas,  sementara  harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
Faktor  sumber  daya  selanjutnya adalah  ketersediaan  fasilitas  termasuk anggaran,  bangunan  dan  peralatan.

## JPASDEV
Mengenai  dukungan  anggaran  dalam pelakanaan kebijakan pengelolaan limbah  medis  padat,  Kepala  Bidang Penunjang mengatakan “untuk dukungan anggaran  sudah ada melalui DIPA  RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro Putussibau.  Tetapi  anggaran  yang  ada masih  terlalu  kecil  dan  belum  bisa mengakomodir seluruh kegiatan”.
Informasi  yang  diberikan  oleh Kepala Bidang Penunjang mempertegas  bahwa  anggaran  untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah medis padat ini sangat kecil dan tidak proporsional.
Faktor  sumber  daya  selanjutnya adalah  kewenangan  ( content  of  policy ) dan  konteks  kebijakan  ( context  of policy ). Berdasarkan wawancara dengan  Kepala  Bidang  Penunjang mengemukakan  tentang  pihak  yang berwenang  dan  berkepentingan  dalam pengelolaan limbah medis padat adalah “secara  tugas  pokok  dan  fungsi  bidang
yang mengendalikan pelayanan penunjang termasuk kegiatan pengelolaan limbah medis padat adalah
Bidang Penunjang, tapi terkait kegiatan teknis dan administratif berada di Seksi Penunjang Medik”.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat
diketahui  bahwa  kewenangan  Bidang Penunjang  adalah  membantu  Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan  di  Bidang  Penunjang  meliputi pelayanan  penunjang  klinik,  pelayanan penunjang non klinik dan rekam medis. Sementara,  Seksi  Penunjang  Medik yang berada di bawah Bidang
Penunjang  mempunyai  kewenangan atau tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif.
Berdasarkan dari penjelasan mengenai  faktor  sumber  daya  dalam implementasi  kebijakan  pengelolaan limbah  medis  padat  di  RSUD  dr. Achmad Diponegoro Putussibau, menunjukkan  bahwa  faktor  sumber daya masih belum sepenuhnya mendukung sebagai salah satu aktivitas dalam implementasi kebijakan. Sebagai gambaran  bahwa  kebijakan  ini  sudah didukung  dengan  tugas  pokok  dan  dan fungsi serta kewenangan yang jelas dari setiap  personil.  Kendati  demikian, secara  sumber  daya  implementasi kebijakan  ini  masih  kurang  didukung dengan  SDM  dan  anggaran.  Minimnya

## JPASDEV
Vol. xx.No.x, bulan, tahun
dukungan  SDM  dan  anggaran  tersebut cukup  memberikan  pengaruh  yang besar  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi kegiatan.
 Disposisi atau Sikap Pelaksana Mengenai sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat  bisa  diketahui  dari  penjelasan hasil wawancara Kepala Bidang Penunjang,  dikatakan  bahwa  “terkait kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat  maka  seluruh  manajemen  rumah sakit  mulai  dari  Direktur,  Kepala Bidang Penunjang, Komite PPI, Kepala Seksi  Penunjang  Medik  serta  Kepala Unit  Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan Lingkungan berkomitmen untuk melaksanakan  kebijakan  pengelolaan limbah sesuai aturan yang berlaku”.
Sesuai  dari  penjelasan  tersebut diperoleh  gambaran  bahwa  seluruh pejabat  struktural  dan  non  struktural  di rumah  sakit  yang  bertanggung  jawab dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut memiliki  kecenderungan  positif  dalam mendukung  terlaksananya  kebijakan pengelolaan  limbah medis  padat  sesuai dengan peraturan berlaku.
Masih berkaitan dengan
kecenderungan sikap pelaksana
kebijakan terutama petugas di lapangan termasuk  petugas  pengumpul  limbah dan operator insinerator, Kepala Bidang Penunjang menerangkan bahwa “sosialisasi  terkait  penanganan  limbah medis  padat  dilaksanakan  langsung secara  lisan  kepada  petugas.  Namun, kadang  apa  yang  telah  disampaikan  ke petugas  seperti  penggunaan  APD  dan jam kerja, mereka kadang mengabaikan apa yang telah kita sampaikan”.
Hasil wawancara tersebut
menunjukkan bahwa masih ada petugas di  lapangan  yang  memiliki  tingkat kesadaran yang rendah dalam menggunakan  APD  terkait  pekerjaan mereka  dalam  menggumpulkan  limbah medis dari ruangan.
Masih  terkait  dengan  sikap  para pelaksana akan menimbulkan hambatan bila pemilihan dan pengangkatan pejabat yang akan melaksanakan kebijakan  tidak  memiliki  kecakapan dan kompetensi. Dalam hal pengangkatan  pejabat  struktural  di
RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau  seperti  Direktur,  Kepala Bidang  dan  Kepala  Seksi,  seperti diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang Penunjang sebagai berikut:
“Pengangkatan  dan  penempatan

## JPASDEV
seorang aparatur dalam jabatan struktural  di  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro  Putussubau  adalah  karena kepercayaan  pimpinan  dalam  hal  ini Bupati.  Tentu  saja  aparatur  yang diangkat  memiliki  kecakapan  dan kompetensi  serta  komitmen  terhadap kebijakan yang telah ditetapkan”.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan bahwa  pengangkatan  dan  penempatan pejabat telah dilakukan dengan pertimbangan  yang  matang  dengan mempertimbangkan kemampuan, komitmen dan kompetensinya.
 Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah struktur organisasi
dan SOP. RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagai organisasi  formal  pemerintah  telah memiliki  struktur  organisasi  dan  tugas, pokok dan fungsi. Implementasi kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat  dilaksanakan  Bidang  Penunjang. Adapun  tugas  dan  fungsi  Bidang Penunjang  sebagaimana  termuat  dalam Peraturan  Bupati  Kapuas  Hulu  Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Pembentukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau Pasal 28 menjelaskan bahwa  Bidang  Penunjang  dipimpin oleh  seorang  Kepala  Bidang  yang mempunyai  tugas  membantu  Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan  di  bidang  penunjang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Upaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis padat melalui  Bidang  Penunjang  tidak  dapat dilakukan  sendiri  tanpa  campur  tangan pihak lain. Sejalan dengan itu koordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Kapuas  Hulu sebagai  regulator  sangat  diperlukan. Mengenai  koordinasi  dengan  Dinas Kesehatan terkait implementasi kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat  selama  pandemi  Covid-19,  dari penjelasan  Kepala  Bidang  Penunjang, dikatakan  bahwa  “untuk  pengelolaan limbah  medis  padat  selama  masa pandemi Covid-19, kita selalu berkoordinasi  dengan  pihak  Dinas Kesehatan.  Bahkan  rumah  sakit  juga sudah  pernah  mengolah  limbah  medis yang  berasal  dari  Dinas  Kesehatan  dan Puskesmas  sesuai  Surat  Keputusan

## JPASDEV
Kepala Dinas tentang Zonasi Pengelolaan Limbah Medis ”. Penjelasan  yang  dikemukan  oleh Kepala  Bidang  Penunjang  memberikan gambaran bahwa implementor kebijakan sudah melaksanakan
koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan  sebagai  regulator.  Namun demikian, dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskemas. Adapun yang
menjadi  perhatian  penulis  mengenai zonasi  pengelolaan  limbah.  Dari  sisi operasional insinerator khususnya bahan bakar minyak dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi dari sisi biaya pemeliharan dan insentif operator insinerator tidak ada kejelasan. Demikian  pula  jumlah  bahan  bakar minyak  yang  menjadi  tanggung  jawab Dinas  Kesehatan  tidak  jelas  apakah berdasarkan  volume  limbah  yang diolah atau waktu operasional insinerator.
Aspek  struktur  birokrasi  dalam proses implementasi kebijakan selanjutnya  adalah  ketersediaan  SOP untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehubungan  petunjuk  pelaksana  atau
SOP  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau,  dalam  wawancara  dengan Ketua  Komite  PPI  dikatakan  bahwa “biasanya  pihak  PPI  akan  mencari informasi  pedoman  atau  panduan terkait  kebijakan  pengelolaan  limbah medis padat. Selanjutnya, Ketua Komite  PPI  melakukan  koordinasi dengan  Direktur  rumah  sakit.  Jika direktur  menyetujui  kebijakan  tersebut dilaksanakan maka  PPI akan membuat SOP pelaksanaan kebijakan tersebut”.
Berdasarkan  penjelasan  dari  hasil wawancara  tersebut,  bahwa  kegiatan pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau  sudah  dilengkapi  dengan SOP. Sejalan dengan yang dikemukaan
Edward III (1980) salah satu karakteristik  yang  dapat  mendongkrak kinerja  sturktur  birokrasi  ke  arah  yang lebih  baik  adalah  tersedianya  SOP. SOP  merupakan  bentuk  operasional yang  diturunkan  dari  suatu  kebijakan agar  memudahkan  dalam  memahami setiap tahapan dan pelaksanaan kegiatan.  Lebih  dari  itu  dengan adanya SOP  maka  segala  kegiatan  yang dilakukan  akan  lebih  terukur  dan

## JPASDEV
mudah dinilai apabila terdapat kekeliruan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  implementasi kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat  RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro Putussibau sebagai berikut:
 Keterbatasan SDM Keterbatasan jumlah SDM
pelaksana sanitasi bisa menjadi penghambat dalam implementasi
kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. Hal ini
disebabkan  petugas  sanitasi  terlibat secara  langsung  dalam  pembinaan kepada para petugas pengumpul limbah dan  operator  insinerator.  Menurut  data yang ada, bahwa saat ini tidak ada staf atau  petugas  sanitasi  yang  membantu Kepala  Unit  Pelaksana  Sanitasi  dan Kesehatan Lingkungan.
Idealnya
pelaksana  sanitasi  memiliki  jenjang pendidikan  D3  Kesehatan  Lingkungan. Karena  pendidikan  formal  memegang peran penting bagi keberhasilan pegawai di dalam menjalankan pekerjaannya dalam mendukung kinerja organisasi di mana ia bertugas.
Selain  jumlah  SDM  pelaksana
sanitasi  yang  terbatas,  kualitas  atau kemampuan  SDM  dirasakan  masih belum cukup untuk mendukung implementasi  kebijakan  tersebut.  Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana  Sanitasi  dan  Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa  “untuk pelatihan  atau  bimbingan  teknis  terkait pengelolaan limbah bagi petugas pengelola  limbah  sangat  jarang  atau bahkan tidak pernah dilakukan. Terakhir  saya  mengikuti  pelatihan sekitar  tahun  2018,  itupun  disebabkan rumah  sakit  sedang  mempersiapkan proses akreditasi”.
Berdasarkan  penjelasan  dari  hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa  kompetensi  atau  kualitas  SDM baik pelaksana sanitasi maupun petugas pengumpul  limbah  medis  padat  dan operator  insinerator  belum  sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
 Keterbatasan Anggaran
Hambatan selanjutnya yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau  selama  pandemi  Covid-19 adalah keterbatasan anggaran.
Anggaran yang minim akan berpengaruh terhadap kinerja RSUD dr.

## JPASDEV
Achmad Diponegoro dalam
meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas SDM,  pengadaaan  fasilitas  pendukung, pemeliharan sarana dan prasarana, serta pengangkutan limbah medis padat.
Terkait dukungan anggaran dalam pelakanaan kebijakan pengelolaan limbah medis padat, sehubungan  dengan  peran  RSUD  dr.
Achmad Diponegoro
Putussibau,
Kepala  Bidang  Penunjang  mengatakan
“untuk  dukungan  anggaran    sudah  ada
melalui  DIPA  RSUD  dr.  Achmad Diponegoro Putussibau. Tetapi
anggaran  yang  ada  masih  terlalu  kecil dan  belum  bisa  mengakomodir  seluruh kegiatan”.
Informasi  yang  diberikan  oleh Kepala Bidang Penunjang menunjukkan  bahwa  anggaran  untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah medis padat ini sangat kecil dan tidak proporsional. Kondisi ini diperburuk  selama  pandemi  Covid-19, di mana terjadi beberapa kali refokusing  anggaran  Covid-19.  Selama refokusing  anggaran  Covid-19,  semua anggaran  belanja  daerah  difokuskan untuk  penanganan  Covid-19.  Tapi, sangat  disayangkan  untuk  penanganan limbah  dari  Covid-19  tidak  menjadi
perhatian.
 Tingkat Kesadaran dan
Pemahaman Masih Kurang Tingkat  kesadaran  petugas  di lapangan  terutama  petugas  pengumpul limbah  ( cleaning  service ) dan  operator insinerator  masih  kurang.  Ini  dapat dilihat  dari  masih  ada  petugas  yang bekerja  tidak  menggunakan APD karena  menganggap  kewajiban  dalam menggunakan APD ini bisa dikesampingkan.
Oleh  karena  itu,  meningkatkan kesadaran  petugas  di  lapangan  terkait pengelolaan limbah medis padat selama pandemi  Covid-19  merupakan  sesuatu yang  sulit  dan  tantangan  yang  besar bagi manajemen rumah sakit. Pemahaman  mengenai  limbah  medis padat  setidaknya  akan  memancing kesadaran petugas dalam mengimplementasikan kebijakan
tersebut.  Tetapi  pada  kenyataannya pemahaman tersebut tidak bisa menjadi tolak  ukur  apakah  petugas  lapangan sadar  atau  tidak  untuk  melaksanakan kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat.
 Minimnya Koordinasi
Masih kurangnya koordinasi antara  RSUD  dr.  Achmad  Diponegoro

## JPASDEV
Putussibau  dengan  Dinas  Kesehatan, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan Puskesmas menjadi salah satu hambatan implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis padat selama pandemi  Covid-19.  Koordinasi  yang kurang  baik  ini  dapat  dilihat  dari pelaksanaan  zonasi  pengolahan  limbah medis yang kurang maksimal.
Sementara itu, koordinasi antara
RSUD dr. Achmad Diponegoro
Putussibau dan Puskesmas juga menunjukkan  kurang  berjalan  lancar. Situasi  ini  dapat  tergambarkan  dalam pelaksanaan  Surat  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  mengenai  zonasi pengelolaan  limbah  medis  selama pandemi  Covid-19.  Dimana  dalam prakteknya masih banyak
kebinggungan  yang  dihadapi  oleh kedua belah pihak.
Koordinasi  yang  kurang  baik antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan  tugas.  Tentu  saya  petugas tidak  akan  dapat  memberikan  hasil yang  maksimal  terhadap  pekerjaannya. Oleh karena itu, membangun koordinasi  yang  baik  dengan  berbagai
pihak terutama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan Puskesmas adalah keniscayaan. Koordinasi dapat diperbaiki jika semua pihak menghilangkan  ego  sektoral  sehingga terbangun  komunikasi  yang  baik  yang pada akhirnya akan mewujudkan kesamaan  visi  dalam  pengelolaan limbah medis padat.
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Proses  implementasi  kebijakan pengelolaan  limbah  medis  padat  di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau  selama  pandemi  Covid-19 sudah  berjalan,  namun  hasilnya  masih belum  optimal.  Faktor  komunikasi; kebijakan  pengelolaan  limbah  medis padat telah dikomunikasikan dan ditransmisikan  secara  baik,  akurat,  dan konsisten. Faktor Sumber daya; pengelolaan  limbah  medis  padat  sudah didukung  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  serta  kewenangannya  di  bawah Bidang  Penunjang.  Namun  demikian, implementor kebijakan belum didukung  dengan  SDM,  sarana  dan prasarana serta anggaran. Faktor disposisi; implementasi kebijakan

## JPASDEV
Vol. xx.No.x, bulan, tahun
pengelolaan  limbah  medis  padat  sudah didukung  dengan  pengangkatan  dan penempatan  birokrat  yang  memiliki kecakapan  dan  kompetensi  sesuai kebutuhan. Namun, masih ada kesadaran  petugas  yang  rendah  dalam mendukung  implementasi  kebijakan. Faktor sturktur birokrasi; proses
implementasi kebijakan sudah terorganisir di bawah Bidang Penunjang, termasuk adanya
pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi.
Kebijakan  ini  juga  didukung  dengan adanya SOP. Tetapi, koordinasi dengan pihak  terkait  belum  berjalan  dengan baik.
Kendala  yang  dihadapi  dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan limbah medis padat RSUD dr.  Achmad  Diponegoro  Putussibau selama  pandemi  Covid-19  adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia, keterbatasan anggaran, tingkat kesadaran  dan  pemahaman  masih kurang serta minimnya koordinasi.
4.2. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan maka disampaikan rekomendasi, yaitu:
1)  Perlu dilakukan perbaikan dari aspek
sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan penggelolaan limbah
medis padat oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
2)  Meningkatkan kesadaran dan pemahaman petugas pengumpul limbah  dan  operator  insinerator melalui  penyuluhan  atau  sosialisasi pengelolaan limbah medis padat.
3)  Perlu ditingkatkan koordinasi sehingga  terjalin  kerjasama  yang baik antar semua pihak.

## REFERENSI
Arifin,  A.,  &  Yuniarsih,  R.  (2022).
Developing  Border  Area:  A  Study of the Village Internet Program in Kaliau  Village,  Sambas  Regency . 1 .
https://doi.org/10.14421/jpm.2022. 061-03 Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Fourth Edition. London: Sage Publications.
Edward III,  G,C. (1980). Implementing Public Policy . Washington:
Congressional Quarterly Press. Hakim,  A.  (2020).  The  World  is Producing  Way  More  Medical Waste, Including Malaysia. September 3, 2021. https://www.therakyatpost.com/2 020/04/04/the-world-is-
producing-way-more-medical- waste-including-malaysia/.
Islamy,  M.I.  (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Prasetiawan,  T.  (2020,  Mei  13). Permasalahan Limbah Medis

## JPASDEV
Covid-19  di  Indonesia. Info Singkat , 13-18.
Rikin,  A.S.  (2020).  Limbah  Medis Covid-19  harus  Dimusnahkan dengan  Insinerator  Bersuhu  800 Derajat  Celisus.  September  3, 2021. https://www.beritasatu.com/irawa ti-diah- astuti/nasional/624043/limbah- medis-covid19-harus- dimusnahkan-dengan-insinerator- bersuhu-800-derajat.celsius. Shi,  J  dan  Zheng,  W.  (2020).
Coronavirus:  China  struggling  to deal  with  Mountains  of  Medical Waste  Created  by  Epidemic. September 3, 2021. https://www.scmp.com/news/chin a/society/article/3065049/coranav irus-china.
Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan  Publik : Konsep  Teori dan Aplikasi . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2020. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Wahab, S.A. 2020. Analisis Kebijakan; Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Bumi
Aksara.