Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 1806-1811
Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah
Qaidul Muttaqin 1*) , Umrotul Khasanah 2)
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang *Email korespondensi: 220504220004@student.uin-malang.ac.id

## Abstract
Electronic money is basically the same as ordinary money because it functions as a means of payment for goods buying and selling transactions. From a Sharia perspective, electronic money law is halal. Sharia principles must be considered in the development of e-money services because these principles are based on fundamental Islamic values.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method  with  the  type  of  literature  review.  From  the research  result,  e-money  circulating  in  Indonesia,  in  accordance  with  Sharia  principles  and  can  be  used  if  it follows and is in accordance with the requirements in the DSN-MUI fatwa, and the implementation of Sharia machair in e-money can be realized if it provides good benefits to users and organizers.

## Keywords: E-money, Maqhasid Sharia, Sharia Principles
Saran sitasi : Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif
Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 1806-1811. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  teknologi  dalam  industri  keuangan telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi dan  pengelolaan  uang.  Salah  satu  bentuk  teknologi keuangan  yang  terus  berkembang  adalah  layanan  e- money,  yang  memungkinkan  seseorang  untuk melakukan  transaksi  keuangan  tanpa  menggunakan uang  fisik.Namun,  di  balik  kemudahan  yang ditawarkan  oleh  layanan  e-money,  masih  terdapat tantangan  dalam  memastikan  kepatuhan  prinsip syariah.Perkembangan  Uang  Elektronik di  Indonesia berkembang  pesat.Bank  Indonesia  (BI)  menyatakan animo  masyarakat  terhadap  transaksi  digital  dan elektronik  meningkat  pada  Mei  2020.  Menurut Gubernur  BI  Perry  Warjiyo,  hal  itu  tercermin  dari transaksi  uang  elektronik  (EU)  pada  Mei  2020  yang meningkat 17,31 persen. Selain itu, volume transaksi perbankan  digital  meningkat  sebesar  30,33%. Perkembangan  positif  ini  menunjukkan  minat masyarakat terhadap transaksi ekonomi dan keuangan digital  semakin  meningkat,  terutama  di  tengah pandemi  Covid-19.  Dengan  tumbuhnya  transaksi digital  dan  elektronik,  BI  memperkirakan  uang
beredar  (UYD)  meningkat  2,34  persen  menjadi  Rp 744,9 triliun pada Juni 2020. (Dharmasisya, 2022)
Uang  elektronik  pada  dasarnya  sama  dengan uang biasa, karena berfungsi sebagai alat pembayaran jual beli barang. Dari perspektif syariah, hukum uang elektronik  adalah  halal.  Kehalalan  ini  berdasarkan aturan;  Setiap  transaksi  dalam  Muamalah  pada prinsipnya  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil  yang melarangnya, maka hukumnya menjadi haram (Anam,  n.d.).  Dari  sudut  pandang  Islam, tentunya  perkembangan  teknologi  harus  selaras dengan  pemikiran  agama,  terutama  yang  berkaitan dengan perkembangan ekonomi saat ini, seperti uang elektronik.  Penggunaan  uang  elektronik  dengan berbagai  cara  masih  menimbulkan  keraguan  di kalangan masyarakat awam yang belum mengenalnya. Uang  elektronik  merupakan  salah  satu  bentuk modernisasi Islam di bidang keuangan  (Islam, 2021)
Prinsip  syariah  harus  dipertimbangkan  dalam pengembangan  layanan  e-money,  karena  prinsip- prinsip  ini  didasarkan  pada  nilai-nilai  Islam  yang mendasar.Seiring  dengan  perkembangan  teknologi, layanan  e-money  semakin  mudah  diakses  dan digunakan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, masih
terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan layanan e- money  dapat  menimbulkan  potensi  pelanggaran terhadap  prinsip  syariah,  seperti  riba,  gharar,  dan maisir.
Beberapa  prinsip  syariah  yang  harus  dipenuhi dalam transaksi keuangan adalah konsep riba (bunga), gharar  (ketidakpastian),  dan  maysir  (spekulasi). Dalam konteks e-money, kepatuhan terhadap prinsip- prinsip  ini  menjadi  penting  karena  penggunaan  e- money  yang  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah dapat  membahayakan  kepentingan  konsumen  dan masyarakat  secara  keseluruhan.  Apalagi  sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kepatuhan  prinsip  syariah  dalam  layanan  e-money juga menjadi penting sebagai bagian dari implementasi  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan sehari-hari.
Dalam  rangka  memastikan  kepatuhan  prinsip syariah  dalam  layanan  e-money,  perlu  dilakukan analisis  terhadap  layanan  e-money  yang  tersedia  di pasar. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap fitur dan proses  transaksi  yang  dilakukan  oleh  layanan  e- money.
Maqhasid  syariah,  sebagai  landasan  prinsip- prinsip  syariah,  dapat  dijadikan  panduan  untuk memastikan  kepatuhan  layanan  e-money  terhadap prinsip-prinsip  syariah.Maqhasid  syariah  merupakan konsep yang memandang bahwa tujuan utama syariah adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia,  baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini memiliki lima aspek  yaitu  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta benda.
Analisis kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money  perspektif  maqhasid  syariah  menjadi  topik yang  menarik  untuk  diteliti.  Beberapa  aspek  yang harus dipertimbangkan dalam memastikan kepatuhan prinsip  syariah  dalam  layanan  e-money  adalah transparansi,  keadilan,  kemanfaatan,  dan  tanggung jawab sosial. Transparansi penting dalam memastikan bahwa pengguna e-money dapat memahami mekanisme dan biaya yang terkait dengan penggunaan layanan tersebut. Keadilan harus dijamin dalam setiap transaksi,  sehingga  tidak  terjadi  eksploitasi  atau ketidakadilan  dalam  pembayaran  dan  penerimaan dana.  Kemanfaatan  layanan  e-money  harus  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  secara  umum,  dan  tidak hanya  oleh  segelintir  orang  atau  lembaga.Terakhir, tanggung  jawab  sosial  menjadi  hal  penting  dalam memastikan bahwa layanan e-money tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

## 2. METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah literature review atau tinjauan  pustaka  dengan  menggunakan  metode kualitatif, atau metode penelitian yang menggunakan data  untuk  menjelaskan  solusi  masalah  dengan menampilkan data, menganalisis data, dan kemudian menginterpretasikannya. Untuk melakukan penelitian ini,  dokumen  literatur  dan  data  terkait  dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif  yang  didasarkan  pada  penelitian  pustaka sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Mekanisme  uang  elektronik  diatur  dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, mulai dari  peredaran  uang  elektronik,  penguasaan  uang elektronik itu sendiri, hingga penggunaannya sebagai alat  pembayaran  dalam  bertransaksi.  Pasal  7 mengklarifikasi  bahwa  pihak  yang  mengajukan otorisasi  sebagai  operator  UE  harus  memenuhi  dua aspek: aspek umum yaitu entitas yang berbentuk bank atau  lembaga  non  perbankan  (LSB)  yang  berbentuk perseroan terbatas, dan aspek kelayakan yang meliputi aspek  kelembagaan  dan  hukum,  aspek  kelayakan usaha  dan  kesiapan  operasional,  aspek  manajemen, risiko dan pengendalian. Selain itu, operator UE harus menyediakan asuransi dan jaminan.
Dari penelitian literature yang dilakukan, penulis menemukan  beberapa  pendapat  mengenai  e-money dalam  perspektif  maqoshid  syriah,  yakni  penelitian yang  dilakukan  Aula  Ahmad  dan  Hafidh  Saiful Fikrisecara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid  syariah.  Kesesuaian  ini  didapat  dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered  dinilai  belum  sesuai  dengan  maqashid syariah  karena  uang  elektronik  ini  tidak  dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan  apabila  kartu  ini  dicuri  atau  hilang (Ahmad Hafidh, 2022). Muhammad Ridwan Firdaus mengatakan  bahwa  Uang  elektronik  dalam  Islam diperbolehkan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sesuai dengan prinsip syariah. (Firdaus, 2018)
Pendapat  lain  juga  dikemukakan  oleh  Afif Muamar dan Salman Alparisi yang mengatakan secara umum  e-money  sudah  sesuai  dengan  maqashid syariah.  Kesesuaian  ini  diperoleh  dengan  memenuhi asas  menjaga  harta  dan  manfaat  jika  terdaftar  dan memiliki PIN yang sah (Afif Muamar dan Ari Salman
Alparisi, 2017). Namun menurut Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur hukum bertransaksi dengan e-money adalah  mubah  atas  dasar  kaidah  “Al  ashlu  fil mua'malati  al  ibahah  hatta  yadullu  ad-daliilu  ala tahrimiha”,
Namun, kemubahan ini hanya terbatas pada uang elektronik dengan prinsip syariah yang selaras dengan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.  Adapun  uang elektronik konvensional dianggap  melanggar  prinsip syariah. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari penggunaannya,  karena  dikhawatirkan  mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, yang dapat merugikan pihak terkait.(Islam., 2021)

## 3.2. Pembahasan

## Definisi E-Money
Munculnya  uang  elektronik  pertama  kali  hadir dalam  bentuk internet  banking yang  pada  awalnya menawarkan  akses  terbatas  agar  lebih  mudah  dan meluas. Dengan bantuan internet banking, pelanggan dapat melakukan bisnis mereka melalui ponsel pintar mereka.  Pada  saat  itu,  penggunaan  uang  elektronik hanya  dapat  dilakukan  secara terbatas,  dalam  hal  ini nasabah bank dengan nasabah bank lainnya.  (Firdaus, 2018).
Husnil  Khatimah  dan  Fairol  Halim  mengutip definisi  dari  Kreltszheim  (1999)  tentang  definisi  e- money  yang  mengatakan  E-cash  (E-money)  is  not “cash'” in the same sense as physical cash, which can be transferred from hand-to-hand by a payer to a payee without the intermediation of a third part (Khatimah & Halim, 2009), sedangkan menurut Bank Indonesia, e- money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas  dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang  kepada  penerbit,  (2)  nilai  uang  disimpan secara  elektronik  dalam  suatu  media  seperti  server atau chip, (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit e- money itu, dan (4) nilai e-money itu bukan  merupakan  simpanan  sebagaimana  disebut dalam  undang-undang  perbankan.  Dengan  kata  lain, uang elektronik adalah alat pembayaran yang berasal dari  mata kartal/rupiah yang  berbentuk  kertas  dan logam,  tetapi  nilai  atau  nominalnya disimpan  dalam media elektronik.
Uang  elektronik  diharapkan  menjadi  solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang  sangat  membutuhkan  waktu  pembayaran  yang efisien  untuk  meningkatkan  pelayanan,  seperti pembayaran  tol,  mini  market,  food  court,  dan  lain sebagainya.

## Fatwa DSN MUI dan Peran Bank Indonesia dalam Transaksi E-Money
Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/20I7  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah memaparkan bahwa Uang Elektronik bisa digunakan untuk alat pembayaran dengan syarat berikut: a. Biaya-biaya  layanan  fasilitas  harus  berupa  biaya riil  (untuk  mendukung  proses  kelancaran penyelenggaraan  uang  elektronik);  dan  harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku)  sesuai  dengan  prinsip ta’widh ( ضیوعت ) ( ganti rugi)/ ijarah.
b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi  yang  dilarang  (Transaksi  yang  ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).
c. Jumlah  nominal  uang  elektronik  yang  ada  pada penerbit  harus  ditempatkan  di  bank  syariah, karena  transaksi  di  Bank  Konvensional  itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
d. Akad  antara  penerbit  dengan  para  pihak  dalam penyelenggaraan  uang  elektronika  (prinsipal, acquirer,  pedagang(merchant),  penyelenggara kliring,  dan  penyelenggara  penyelesai  akhir) adalah  akad  ijarah,  akad  ju’alah,  dan  akad wakalah  bi  al-ujrah,  karena  produk  yang  dijual oleh  prinsipal,  acquirer,  Pedagang  (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/ khadamat.
e. Akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang elektronik  adalah  akad  wadiah  atau  akad  qardh, karena  e-money  nominal  uang  bisa  digunakan atau ditarik kapan saja.
f. Akad  antara  penerbit  dengan  agen  layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
g. Dalam  hal  kartu  yang  digunakan  sebagai  media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang  ada  di  penerbit  tidak  boleh  hilang,  karena uang itu adalah milik pemegang kartu.
Dalam  hal  pengawasan  e-money  oleh  Bank Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik  yang  menyatakan  Bank  Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan,  dokumen,  data,  informasi,  keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik  closed  loop. Penyelenggara wajib bertanggung  jawab  mengenai  keabsahan,  kebenaran,
kelengkapan,  dan  ketepatan  waktu  penyampaianatas setiap  laporan,  dokumen,  data,  dan/atau  informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Jika  hasil  dari  pengawasan  Bank  Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan  sesuai  peraturan  yang  berlaku  maka  akan diberikan  tindakan  sesuai  dengan  pasal  78  yakni meminta penyelenggara untuk:  melakukan atau tidak melakukan  sesuatu,  membatasi  penyelenggaraan Uang  Elektronik;  dan/atau,  menghentikan  sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik  dan/atau,  mencabut  izin  atau  persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara.
Tinjauan  Prinsip  Syariah  dan  Implementasi Maqashid Syariah dalam E-Money
Agama Islam yang sempurna ini tentunya memiliki  aturan  yang  jelas    (manhaj  alhayat)  yang ditujukan  untuk  mengatur  segala  urusan  kehidupan manusia  yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadits. Maksud  dari  aturan-aturan  tersebut  adalah  untuk menjamin  kebahagiaan  dan  keamanan  manusia  dan seluruh  aspek  dirinya  seperti keselamatan  agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau yang biasa  disebut  dengan  adhdharuriyyah  al-khams  atau maqashid al-syari’ah.
Secara  Lughawi  (bahasa),  Maqshid  Syariah terdiri  dari  dua  kata  yaitu  Maqâṣid  dan  Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud, artinya disengaja  atau  bertujuan.  Dan  syariat  merupakan bentuk pokok dari kata dasar syara'a yang artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.Sementara  itu,  Maqashid  Syarī'ah  dapat dipahami  secara  terminologis  sebagai  tujuan  ajaran Islam atau juga sebagai tujuan pencipta syariat (Allah) yang memaparkan ajaran Islam. (Rahmawati, 2013).
Terdapat lima Maqashid aldlaruriyat yang wajib ada dalam kehidupan manusia yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz  al-‘aql),  menjaga  harta  (hifz  al-mal),  menjaga keturunan  (hifz  al-nasl).  Kedua,  Maqashid  al-hajiyat juga  disebut  penghematan  sekunder  di  mana kebutuhan  ini  terpenuhi  dan  dengan  demikian mafsadatan  dapat  dihilangkan  dari  kehidupan mukallaf. Ketiga, Maqashid Tahsiniyat. Maqashid ini mencoba  melengkapi  dua  maqashid  sebelumnya, seperti  akhlak  yang mulia,  kebiasaan  yang baik,  dan kesempurnaan adat (Toriquddin, 2014).
Islam  tidak  menghalangi  manusia  untuk  terus berinovasi, bahkan di bidang keuangan. Islam sendiri mengatur  segala  sesuatu  di  muka  bumi  termasuk urusan muamalah. Hukum penggunaan uang elektronik  sendiri  diperbolehkan  sepanjang  tidak melanggar syariat Islam dan memperhatikan kebutuhan uang elektronik serta berbagai keuntungan penggunaan uang elektronik.  (Joko Prasetiyo, 2023).
Dalam islam, e-money atau uang elektronik harus memenuhi  akad  yang  sesuai  dengan  syariat.  Ulama fiqh  menguraikannya  yakni  harus  ada  maksud  yang jelas  antara  kedua  belah  pihak,  misalnya:  Saya memberi  Anda benda ini  sebagai  hadiah. Keserasian ijab  dan  qabul,  serta  adanya  akad  akad  dan  adanya akad  antara  dua  pihak,  tidak  berarti  penolakan  atau pembatalan  keduanya.Menggambarkan  keikhlasan kehendak  pihak-pihak  yang  terlibat,  bukan  karena terpaksa  dan  bukan  karena  ancaman  atau  ketakutan pihak  lain,  karena  dalam  Mu'a'malah  harus  saling berserah diri. . (Solihin, 2021)
Menurut fatwa DSN MUI, akad yang digunakan pada  uang  elektronik  antara  penerbit  dengan pemegang  uang  elektronik harus menggunakan  akad qard atau wadiah yang mana berlaku ketentuan yakni sejumlah  nominal  uang  elektronik  yang  sewaktu- waktu dapat ditarik atau  digunakan oleh pemiliknya, maka  nominal  uang  elektronik  yang  dititipkan  dapat digunakan  oleh  penyimpan  (penerbit)  hanya  atas persetujuan  pemegang  kartu . Namun,  jika  jumlah nominal  uang  elektronik  yang  dititipkan  digunakan oleh  penerbit  atas  izin  pemegang  kartu,  maka  akad titipan  (wadiah)  berubah  menjadi  akad  pinjaman (qardh),  dan  tanggungjawab  penerima  titipan  sama dengan  tanggungjawab  dalam  akad  qardh,  otoritas terkait  wajib  membatasi  penerbit  dalam  penggunaan dana  titipan  dari  pemegang  kartu  (dana  float)  dan penggunaan  dana  oleh  penerbit  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan perundang-undangan.
Sedangkan akad yang digunakan penerbit dengan para  pihak  dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) bisa menggunakan akad ijarah, dan akad sharf. Ijarah adalah sewa barang dan/atau jasa untuk jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  sewa  atau  jasa. Pernyataan ini menegaskan bahwa terdapat persewaan peralatan/perangkat  dan/atau  jasa  yang  berkaitan dengan pengelolaan uang elektronik. Sedangkan akad sharf  adalah  akad  tukar  menukar  atau  jual  beli  uang
(Yuana  &  Satria,  2020).  Jadi  mengacu  pada  fatwa DSN-MUI  transaksi  e-money  bisa  menjadi  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah  jika  tidak  memenuhi akad-akad tersebut.
Ditinjau  dari  maqashid  syariah,  e-money  sesuai dengan  prinsip  maqashid  syariah  selama  tidak  lepas dari  prinsip  maqashid  syariah  itu  sendiri  yakni mengedepankan  kemaslahatan.  Untuk  mencapai kemaslahatan  tersebut,  penyelenggara  dan  pengguna e-money  harus  memperhatikan  berbagai  aspek, diantaranya  dari  segi  keamanan.  E-money  harus memberikan  rasa  aman  kepada  pengguna  dengan memberikan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem  keamanan  berupa  PIN  atau  fingerprint  yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainya. Akan tetapi, perlu  diingat  pada  uang  elektronik  unregistered biasanya  tidak  dilengkapi  dengan  PIN  atau fingerprint.  Supaya  data  pribadi  pada  e-money  bisa tetap  aman,  maka  diperlukannya  tindakan  preventif untuk mencegah dampak negatif serta penyalahgunaan dari penggunaan teknologi. Menurut Kominfo  tindakan  untuk  mencegah  kejahatan  cyber terjadi  ialah  tidak  sembarangan  memberikan  kode OTP. Kode OTP merupakan hal paling krusial dalam keamanan teknologi saat ini, karena kode OTP sama halnya seperti kunci rumah yang tidak bisa di kasih ke sembarang orang (Bodhi & Tan, 2022).
Kemudian  memberikan  jaminan  kehalalan penyimpanan  uang  elektronik.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  dengan  menghindari  uang  elektronik untuk  hal-hal  yang  tidak  dibenarkan  syara’,  seperti menghindari  riba.  Penukaran  uang  tunai  ke  uang elektronik  harus  memiliki  jumlah  yang  sama.  Jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tersebut tergolong Riba al-Fadl, yaitu kenaikan yang diperoleh dengan  menukarkan  dua  barang  dengan  barang sejenis.   (Afif  Muamar  dan  Ari  Salman  Alparisi, 2017).
Tak  hanya  itu,  untuk  memenuhi  Maqashid Syariah,  uang  elektronik  harus  memfasilitasi  dan mengefisienkan  transaksi.  Transaksi  e-money  terasa lebih  cepat  dan  nyaman  karena  pemegang  e-money tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar  dan  tidak  perlu  menyediakan  uang  tunai  yang sesuai untuk transaksi tertentu dan pemegangnya tidak perlu menyimpan  uang receh (pengembalian). Selain
itu, ketika menggunakan  uang  elektronik,  tidak  ada kesalahan dalam perhitungan refund transaksi.
Melihat  berbagai  produk  e-money  yang  beredar di  Indonesia,  sebagian  besar  telah  memenuhi  syarat yang  dijelaskan  diatas,  yang  artinya  sudah  sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid syariah.

## 4. KESIMPULAN
Dari  analisis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa uang elektronik atau uang elektronik yang beredar di Indonesia, sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  dapat digunakan  jika  mengikuti  dan  sesuai  dengan  syarat- syarat  didalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor  116/DSN- MUI/IX/20I7  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah. Yakni diantaranya antara penerbit dengan pemegang uang  elektronik  harus  menggunakan  akad  qard  atau wadiah.  Sedangkan  akad  yang  digunakan  penerbit dengan  para  pihak  dalam  penyelenggaraan  uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) bisa menggunakan akad ijarah, dan akad sharf.
Implementasi  maqhasid  syariah  dalam  e-money bisa  terwujud  jika  memberikan  kemaslahatan  baik kepada  pengguna  dan  penyelenggara.  Kemaslahatan tersebut  dapat  berupa  rasa  aman  kepada  pengguna dengan memberikan sistem keamanan yang lengkap, memberikan jaminan terkait kehalalan uang elektronik dan juga memberikan kemudahan transaksi serta efesiensi.Saran dalam artikel ini ialah ditujukan kepada seluruh  penyelenggara  e-money  di  Indonesia untuk selalu mematuhi fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik agar masyarakat yang menggunakan tidak keluar  dari  ketentuan  hukum  syariah  mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  rahmat- Nya  dengan  menyelesaikan  artikel ini  dengan  benar. Terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Maulana  Malik  Ibrahim  Malang  khususnya  Fakultas Magister  Ekonomi Syriah. Tak  lupa  kami  ucapkan terima  kasih  kepada  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam (JIEI). Kami berharap untuk menjadi lebih sukses di masa depan.

## 6. REFERENSI
Afif  Muamar  dan  Ari  Salman  Alparisi.  (2017).
Electronic  money  (E-money)  dalam  perspektif maqashid syariah. Journal of Islamic Economics Lariba , 3 (2), 76–77.
Ahmad  Hafidh,  A.  (2022).  Tinjauan  Maqashid Syariah  Tentang  E-Money. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 140.
https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946 Anam, C. (n.d.). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah .
Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi Dalam  Sistem  Pembayaran  E-Wallet  Terhadap
Ancaman Penipuan
Dan Pengelabuan (Cybercrime). UNES  Law  Review , 4 (3),  297– 308. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.236 Dharmasisya,  ",  Fakultas,  J.,  &  Clarins,  S.  (2022). “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI  “Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister Hukum  FHUI  PENGADILAN  INDONESIA PENGADILAN  INDONESIA. Jurnal  Program Magister Hukum FHUI , 1 (January), 36. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailable at:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/i ss4/36
Firdaus,  M.  R.  (2018).  E-Money  Dalam  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah. Tahkim , 14 (1).
https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613
Islam, U., Sayyid, N., & Tulungagung, A. R. (2021).
E-MONEY PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  FII  AL-MUAMALAH.  In Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam (Vol. 6, Issue
2).
Khatimah, H., & Halim, F. (2009). The Intention To Use  E-Money  Transaction  In  Indonesia : Conceptual Framework. Conference on Business Management  Research  2013,  December  11, EDC,  Universiti  Utara  Malaysia,  Sintok. , 1 (2001), 115–124.
Rahmawati,  (2013),  Maqashid  Al-Syari’ah  dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi , 3 (2),  94. Solihin,  M.  (2021).  Kedudukan  E-Money  Sebagai Alat Pembayaran Kedudukan E-Money Sebagai Alat  Pembayaran  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. El-Iqtishady , 3 , 108.
Toriquddin,  M.  (2014).  Teori  Maqashid  Syari’ah Perspektif  Al-Syatibi. Jurnal  Syariah  Dan Hukum , 6 (1), 33–47.
Yuana, A. G., & Satria, M. A. (2020). Polemik Riba pada  Uang  Elektronik  (E-Money)  (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum). Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum , 1 (2), 1–11. Fatwa  DSN  MUI  Nomor  116/DSN-MUI/IX/20I7
Tentang Uang Elektronik Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik