## WARISAN JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
Nurul Hidayat Syamsuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hidayatyoko07@gmail.com

## Fatmawati

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  pembagian  warisan  janda  menurut  Hukum  Islam  dan Hukum  Adat  di  Kelurahan  Biringkassi  Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto. Keadaan  sosial  janda  di  Kelurahan  Biringkassi  digambarkan  bahwa  kasus  janda  cerai mati  lebih  banyak  dari  cerai  hidup.  Banyaknya  janda  usia  tua  dan  janda  yang  cerai diakibatkan  pilihan  yang  harus  dijalani  setelah  gagal  membina  rumah  tangga.  Tingkat pendidikan  para  janda  di  Kelurahan  Biringkassi,  Kecamatan  Binamu,  Kabupaten Jeneponto 80% berpendidikan SMU dan 20% selebihnya berpendidikan SD. Usia janda di Kelurahan Biringkassi ada yang 64 tahun, 44 Tahun, 36 Tahun, 32 Tahun, dan janda termuda berusia 27 tahun. Terdapat 60% janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya dan    40%  janda  ditinggal  cerai  hidup.  Status  sosial  janda  bukanlah  posisi  yang menguntungkan  secara  biologis,  psikologis  dan  sosiologis.  Kondisi  dan  statusnya merupakan  sesuatu  hal  yang  harus  menanggung  penderitaan  secara  psikis  dalam berbagai persepsi masyarakat Kelurahan Biringkassi. Kondisi lainnya adalah ada janda yang  cerai  mati  dengan  memiliki  anak  dan  ada  pula  yang  tidak  memiliki  anak. Demikian  pula,  ada  janda  cerai  hidup  yang  memiliki  anak  dan  janda  yang  tidak memiliki anak. Pembagian Warisan Terhadap Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat  di  Kelurahan  Biringkassi  Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto  dapat dikemukakan bahwa bagian isteri/janda menurut Hukum Islam telah ditentukan melalui furudhul  muqaddarah ,  yaitu  ¼  bagian  isteri/janda  jika  tidak  memiliki  anak,  dan  1/8 bagiannya  jika  isteri/janda  memiliki  anak.  Terkait  harta  warisan    isteri/janda  juga disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kompilasi Hukum  Islam (KHI) tentang  harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Sedang  dalam  Hukum  Adat  di  Kelurahan Biringkassi Jeneponto Kabupaten Jeneponto sangat beragam dalam pembagian warisan. Untuk  memperoleh  warisan  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  maka  harus memenuhi  syarat-syarat  warisan  sebagai  faktor  penyebabnya  dengan  berlandaskan kesepakatan  musyawarah  sebagai  dasar  acuan  dalam  proses  pembagian  agar  tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Janda yang ditinggal mati yang memiliki anak melakukan pembagian harta sama rata ke ahli waris anak dan Janda masih mendapatkan sebagian  dari  harta  bersama.  Janda  yang  tidak  memiliki  anak  mendapatkan  seluruh bagian  dari  harta  bersama  dan  harta  bawaan  suami  jika  tidak  memiliki  hutang  piutang sedangkan  janda  cerai  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  keluarga  dalam pembagian harta bersamaan maupun harta bawaan mantan suami dan janda.
Kata Kunci : Warisan, Janda, Hukum Islam, dan Hukum Adat

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama fitrah, agama yang  sejalan dengan tuntutan watak dan sifat manusia.  Oleh  karena  itu,  Islam  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan kehidupan manusia disebabkan setiap manusia akan pasti mengalami yang dinamakan kematian, peristiwa hukum yang selanjutnya timbul akibat masalah bagaimana kepengurusan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. 1
Sistem  hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  bentuk  masyarakat  dan  sifat kekeluargaan  yang  sistemnya  menarik  pada  garis  keturunan  yang  dikenal  dalam  tiga sistem  tersebut. 2 Perkembangan  sejarah  serta  pengaruh  oleh  kemajemukan  masyakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Keanekaragaman semakin terlihat karena adanya hukum waris adat yang kenyataanya tidak bersifat tunggal tetapi juga  bermacam-macam  yang  mengikuti  dalam  bentuk  masyarakat  dengan  sistem kekeluargaan  masyarakat  Indonesia.  Permasalahan  warisan  sensitif  karena  berkaitan dengan  pembagian  harta  kekayaan  pewaris  kepada  ahli  warisnya  disebabkan  adanya sifat manusia yang cenderung serakah dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadi. Pembagian ahli waris berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris  ada,  maka  yang  berhak  menerima  warisan  hanya  anak,  ayah,  ibu,  janda  atau
1 Eman Suparma, Hukum Waris Indoneisa (Bandung:PT Refika Aditama, 2018) h. 1
2 Eman Suparma, Hukum Waris Indoneisa (Bandung:PT Refika Aditama, 2018) h. 5
duda. 3 Janda  sebagai  salah  satu  orang  yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  ahli  waris mempunyai peranan dalam proses pewarisan.
Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan sosiologis, Undang-Undang dan Perbandingan Hukum. Pendekatan Sosiologis dimaksudkan untuk melihat keadaan yang  sebenarnya  dalam  pembagian  warisan  di  masyarakat  Kelurahan  Biringgkassi Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto.  Di  masyarakat  Kelurahan  Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pembagian warisan menuai pro dan kontrak. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tidak ditentukan berdasarkan hukum waris, tetapi berdasarkan  kebutuhan  atau  kepentingan  salah  satu  ahli  waris  maka  menimbulkan adanya  perbedaan  yang  sangat  signifikan,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  menentang sistem  pembagian  warisan  seperti  ini,  sehingga  menimbulkan  terjadinya  perselisihan dalam keluarga.
Salah  satu  tujuan  dalam  pembagian  kewarisan  adalah  untuk  memahami  serta melaksanakan  dengan  jelas  siapa  yang  berhak  mendapatkan  dan  menerima  harta warisan dengan cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli  waris  yang  merasa  dirugikan  yang  satu  dengan  ahli  waris  lainnya  di  dalam pembagian  harta. 4 Sedangkan  dalam  Hukum  Adat  dalam  kewarisannya  pun  juga memelihara tertib masyarakat dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. 5
Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi
3 Muammar  Bakry, Akuntansi  Dasar  Mawaris  Cara  Cepat    Membagi  Harta  Pusaka Syar’I (Gowa, Alauddin Universitas Press, 2014)  h. 159-160.
4 Riva  Yulia  Pratiwi,  Tinjauan  Yuridis  tentang  Pembagian  Warisan  Dengan  cara Perdamaian( tashalul) MenurutHukumIslam, Tesis ,http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/59215/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y  (  Medan  :  Universitas  Sumatra Utara, 2012) . h. 45-47.
5 http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/05/hukum-waris-adat 4.html#:~:text=Hukum%20adat%20ada%20harta%20yang,dapat%20dibagi%20karena%20bersi fat%20imateril.&text=Tujuan%20hukum%20waris%20adat%20pada,dan%20mempertahankan %20eksistensi%20masyarakat%20genealogis.
unsur-unsur  yang terdiri dari adanya pewaris, warisan dan ahli waris  yaitu orang  yang menggantikan  pewaris  dalam  kedudukannya  terhadap  warisan  yang  dilakukan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan.

## PEMBAHASAN

## Seputar Hukum Islam
Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab,  yaitu مكح – مكحي – مكح  ( hakama-yahkumu-hukmun )  yang  bermakna  aturan,  hukum.  Dari  kata  ini  muncul kata  ةمكح    yang  bermakna  kebijaksanaan.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  orang  yang bijaksana  adalah  oarng  yang  memahami  hukum  kemudian  mengamalkannya  dalam kehidupan sehari-hari. 6
Hukum  Islam  biasa  juga  diistilahkan  syari‟at  Islam.  Syariat  Islam  secara etimologi berakar dari kata syara’a ( ع ر ش ) yang berarti “sesuatu yang dibuka secara lebar  kepadanya”. 7 Dari  sinilah  terbentuk  kata syari’ah yang  berarti  “sumber air   minum”. 8 Kata  ini  kemudian  dikonotasikan  oleh  bangsa  Arab  dengan  jalan  yang lurus yang harus diikuti. 9 Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: “Hukum Syara‟ mengenai  perbuatan  manusia  yang  dihasilkan  dari  dalil-dalil  terperinci”. 10 Menurut
6 Mardani, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.
7 Abi  Hasan  Ahmad  bin  Faris  bin  Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah , Juz  III  (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Nasyr wa al-Tusi, 1979), h. 262.
8 Ibnu  Mandzur  Jamaluddin, Lisan  al-Arab ,  Juz  X  (Mesir:  Dar  al-Mishriyah,  t.th.),  h. 40.
9 Manna al-Qaththan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 14.
10 Muhammad Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu (Kairo: Risalah al- Buhuts al-Islamiyah, 1970), h. 8-9.
Faruq Nabhan, secara istilah, syari‟ah  berarti “ segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. 11
Prinsip hukum sebagaimana dikemukan oleh Juhaya S. Praja, yaitu: 12
a. Prinsip Tauhid adalah  prinsip  umum  hukum  Islam.  Prinsip  ini menyatakan  bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illallah (Tidak ada tuhan selain Allah).
b. Prinsip  Keadilan  Keadilan  dalam  bahasa  Salaf  adalah  sinonim  al-mi‟zan (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur‟an kadang diekuifalensikan dengan  al-Qist.  al-Mizan  yang  berarti  keadilan  di  dalam al-Qur‟an  terdapat  dalam QS al-Syura/42: 17 dan al-Hadid/57: 25.
c. Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Mungkar  didasarkan  pada  QS  al-Imran/3:  110, pengkategorian Amar  Makruf  Nahi  Mungkar dinyatakan  berdasarkan  wahyu  dan akal.
d. Prinsip  Kebebasan/Kemerdekaan.  Kebebasan  yang  menjadi  prinsip  hukum  Islam adalah  kebebasan  dl  arti  luasyg  mencakup  berbagai  macamnya,  baik  kebebasan individu  maupun  kebebasan  komunal.  Keberagama  dalam  Islam  dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS al-Baqarah/2 : 256 dan al-Kafirun/109 : 5).
e. Prinsip  persamaan  yang  paling  nyata  terdapat  dalam  Konstitusi  Madinah  (al- Shahifah),  yakni  prinsip  Islam  menentang  perbudakan  dan  penghisapan  darah manusia atas manusia.
f. Prinsip  toleransi  yang  dikehendaki  Islam  adalah  toleransi  yang  menjamin  tidak
11 Muhammad  Faruq  Nabhan, al-Madkhal  al-Tasyri’  al-Islami (Beirut:  Dar  al-Shadir, t.th.), h. 13.
12 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (LPPM Unisba, Bandung, 1995), h. 69.
terlanggarnya  hak-hak  Islam  dan  ummatnya,  tegasnya  toleransi  hanya  dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  memiliki  watak,  karakter  yang  berbeda dengan  hukum-hukum  lainnya.  Karakteristik  Hukum  Islam  terangkum  dalam  tiga  hal yaitu:
a. Takamul (sempurna) Hukum Islam akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi, kapan dan di manapun. Penetapan hukum secara global oleh al-Qur‟an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. 13
b. Universal , meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang  berbeda-beda  di  dalam  suatu  kesatuan,  dan  ia  akan  senantiasa  cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama atau pun modern. 14
c. Elastis, dinamis, dan fleksibel, dan tidak kaku merupakan syariat yang universal dan  sempurna,  maka  tak  dapat  dipungkiri  pula  kesempurnaannya  ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku jutsru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. 15
Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tujuan hukum Islam tidak terbatas kepada  lapangan  materil  saja  yang  bersifat  sementara,  karena  faktor-faktor  individu,
13 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46.
14 Hasbi ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, h. 105-106.
15 Muhammad Yusuf Musa, Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi , h. 172.
masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama  lain,  dan  dengan  hukum  Islam dimaksudkan  agar  kebaikan  umat  manusia  dapat terwujud. 16 Adapun tujuan hukum jika ditinjau dari segi tujuan dibuatnya aturan-aturan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satu pun tata aturan Islam yang  tidak  mengandung  kemaslahatan  yang  hakiki,  walaupun  kemaslahatan  itu  tidak tampak oleh sebagian orang. 17

## Seputar Hukum Adat
Hukum  Adat  di  kenal  sistem  hukum  nasional  dalam  tatanan  lingkungan  sosial.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memberi  pengertian  batas  bahwa  hukum adat  sebagai perbuatan yang lazim dituruti ataupun dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan  dalam  mewujudkan  kebudayaan  yang  terdiri  atas  nilai-nilai,  norma,  hukum, budaya yang aturan-aturannya saling berkaitan satu sama lain. Adat Berasal dari bahasa Arab ialah merujuk pada beragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi  kebiasan  dalam  masyarakat  yang  berasumsi  telah  terbentuk  baik  sebelum  dan sesudah adanya masyarakat. 18
Bushara  Muhammad  berpandangan  ialah  Hukum  Adat  mengatur  tingah  laku manusia  Indonesia  yang  satu  sama  lain  saling  berhubungan  baik  merupakan  yang keselurahan  menjadi  kebisaan,  kezaliman,  kesusilaan  yang  benar  hidup  di  masyarakat adat  karna  dianut  dan  dipertahankan  yang  merupakan  keseluruhan  peraturan-peraturan yang  mengenai  sanksi  atas  pelanggaran,  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  adat  yakni keputusan  Lurah,  Penghulu,  Wali  tanah,  Hakim  dan  Kepala  Adat  dalam  memberi
16 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 11-12.
17 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam , h. 180.
18 Gede  A.B  Wiranata,  Hukum  Adat  Indonesia  perkembangan  dari  masa  kemasa,( Bandung: Citra Aditya Bakti, Apr 2005) h.3
keputusan  dalam  masyarakat  adat. 19 Sumber-Sumber  Hukum  Adat  yang  pertama, masyarakat  adat  asli  Indonesia  kebanyakan  orang  menerima  jika  warisan  harus  dijaga dan menjadi salah satu hukum standar di Indonesia. Kedua, Ajaran Adat dalam pepatah merupakan adat sebagai warisan yang ditumpuk pada logika yang merupakan mata air hukum  standar. 20 Ketiga, Kebiasaan  masyarakat  setempat  yang  bersumber  pada kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat,  baik  kebiasaan  baik  walaupun kebiasan  buruk. Keempat,  Kebudayaan  tradisional  masyarakat  yang  berasal  dari kebudayaan masyarakat sebelum dibentuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang  sudah  ada  akan  teatpi  masih  saja  masyarakat  di  wilayah  tertentu  yang  masih memegang  teguh  hukum  adat. Sumber  terakhir    Dokumen  atau  naskah  pada  masa  itu merupakan peninggalan leluhur yang sering dijadikan sebagai sumber adat. 21
Dasar  Sistem  Hukum  Adat  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial  di  Indonesia bersumber terhadap peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbung kembang hingga hukum  adat  memiliki  kemampuan  menyusaikan  diri  dan  elastis  yang  pemuka  adat dalam  penegakan  hukum  adat  ialah  sebagai  pemimpin  yang  sangat  disegani  dan  besar pengaruhnya  terhadap  lingukungan  masyarakat  adat  untuk  menjaga  keutuhan  hidup sejahtera. 22 Hukum  Adat  yang  merupakan  abstraksi  dari  pola-pola  perilaku,  juga merupakan konkritisasi dari nilai-nilai (sosial dan budaya) yang terwujud dan terbentuk dari  budaya  suatu  masyarakat  atau  bagian  dari  masyarakat. Hukum  Adat  senantiasa
19 Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia  suatu  pengantar ,  (Bandung:  PT  Refika Aditam, 2016) h. 5
20 Pendidikan.com, “ Hukum Adat ”., https://pendidikanmu.com/2020/02/hukum- adat.html (Kamis,23 Juli 2020).
21 Dunga  Ashola,  “ HukumAda t”  ,  https://dungaashola.wordpress.com/hukum/hukum- adat/. (Rabu, 22 Juli 2020).
22 Supriyadi, Kedudukan Hukum adat dalam lintas sejarah , (Addin Vol-2 No.1 Januari- juli 2018) h. 221.
hidup  nyata,  dan  merupakan  cara  hidup  yang  seluruhnya  merupakan  kebudayaan, tempat hukum itu berlaku.

## Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat
Kewarisan  Hukum  Islam  mengatur  peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  kepada  yang  masih  hidup.  Maknanya  menurut  bahasa  ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. 23 Dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  kata  waris  berarti  Orang  yang  berhak  menerima  harta  pusaka  dari orang yang telah meninggal. 24 Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam  yang  paling  penting  berkaitan  dengan  kewarisan.  Kematian  seseorang  itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang  ditinggalkannya, yang disebut dengan waras|ah, yakni ahli waris dan wali. 25
Hukum  kewarisan  Islam  merupakan  ekspresi  langsung  dari  teks-teks  suci  yang disepakati  keberadaannya.  Kewarisan  manifes  dari  rangkaian  teks  dokumen  suci  dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental  dalam  ajaran  Islam. 26 Dasar  hukum  waris  dalam  QS  al-Nisa/4:  7,  QS  al- Nisa/4: 12, QS al-Nisa/4: 33.
Rukun Waris yang harus ada  Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, Ahli waris,  yaitu  mereka  yang  berhak  untuk  menguasai  atau  menerima  harta  peninggalan
23 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Pembagian  Waris  Menurut  Islam ,  (Jakarta:  Gema Insani: 1995), hlm 33 23
24 Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,.  ed.3  (Jakarta: Balai Pustaka 2001)h.. 1386.
25 Rahman  I,  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah  (Syariah), (Jakarta:  Raja Grafindo Persada: 2002), h. 352 . Lihat juga, Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam  Dan  Peraturan  Perundang-Undang  Di  Indonesia Jurnal (  Jakarta,  UIN  Syarif Hidayatullah, 2018)  h. 148
26 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
pewaris  dikarenakan  adanya  ikatan  kekerabatan  (nasab)  atau  ikatan  pernikahan,  atau lainnya.  Harta  warisan,  yaitu  segala  jenis  benda  atau  kepemilikan  yang  ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sebab karna Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun  belum  atau  tidak  terjadi  hubungan  intim  (bersanggama)  antar  keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
Pembagian harta warisan yang ditawarkan dalam kehidupan masyarakat , yaitu: a. Dengan  cara  perdamaian ( tashaluh) dalam  hukum  Islamialah  sepada  dengan  kata as-sulh yang  artinya  akad  untuk  menyelesaikan  suatu  persengketaan  atau perselisihan dalam upaya untuk dilakukan secara damai. 27
b. Dengan  cara  hibah,  pendekatan  hibah  pemberian  yang  dilakukan  semasa  orangtua sebagai pemberi masih hidup.
c. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur‟an ( dzul faraa’idh ) yang secara terinci . Sebagaimana diuraikan di bawah ini: 28
1) Mereka  yang  mendapatkan  ½  (setengah)  dari  harta  peninggalan  ada  lima golongan:
- Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki;
- Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki;
- Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki;
- Seorang  saudara  perempuan  yang  meninggal  tidak  meninggalkan  anak  atau cucu;
27 Taufik  Abdullah  dkk, .Ensiklopedia  Hukum  Islam jilid  5  cet  I,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), h. 1653.
28 M. Ali Hasan, Hukum Kewarisan Dalam Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 26
- Suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.
2) ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan:
- Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu;
- Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu;
- Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu.
3) 1/8 (seperdelapan)
Ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  dari  peninggalan  ini  hanya  isteri ( zauljah) ,  baik  seorang  atau  lebih.  Bagian  ini  akan  diperoleh  isteri  apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
4) 1/3 (Sepertiga)
- Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih;
- Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
5) 2/3 (dua per tiga)
- Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki;
- Dua  orang  cucu  perempuan  atau  lebih,  dari  anak  laki-laki  bila  tidak  ada saudara laki-laki;
- Dua  orang  saudara  perempuan  kandung  atau  lebih,  bila  tidak  ada  saudara laki-laki;
- Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki.
6) Para  ahli  waris  yang  meninggal  memperoleh  1/6  (seperenam)  dari  harta peninggalan, 7 golongan:
- Ibu, jika meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara;
- Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu;
- Nenek, ibu dari ibu-bapak;
- Seorang  cucu  perempuan,  dari  anak  laki-laki,  bersamaan  dengan  anak perempuan;
- Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada;
- Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan;
- Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung. 29
d. Bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam
Bagian  ahli  waris  yang  ditentukan  dalam  KHI  Pasal  176  mengatur  besarnya bagian  anak  perempuan,  baik  seorang,  berbilang,  maupun  bersama-sama  dengan anak laki-laki. Ketentuan tersebut berpedoman dalam surat An-Nisaa Ayat 11.
1) Pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua  orang  atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan Universitas  Sumatera  Utara  46  apabla  anak  perempuan  bersama-sama  dengan anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan anak perempuan.
2) Pasal  177,  ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila  pewaris  tidak  meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3) Pasal 178
1)  Ibu  mendapat  seperenam  bagian  bila  ada  anak  atau  dua  saudara  atau  lebih.
Bila  tidak  ada  anak  atau  dua  orang  saudara  atau  lebih,  maka  ia  mendapat sepertiga bagian.
29 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia ( Bandung, Refika Aditama, 2018) h. 20.
2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4)  Pasal  179,  duda  mendapat  separoh  bagian,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan anak,  dan  bila  pewaris  meninggalkan  anak,  maka  duda  mendapat  seperempat bagaian.
5)  Pasal 180, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,  dan  bila  pewaris  meninggalkan  anak  maka  janda  mendapat  seperdelapan bagian.
6)  Pasal  181,  bila  seorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan  seibu  masing-masing  mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama- sama mendapat sepertiga bagian.
7) Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai  satu  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  ua  mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang  atau  lebih,  maka  mereka  bersama- sama  mendapat  dua  pertiga  bagian.  Bila  saudara  perempuan  tersebut  bersama- sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki- laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
8)  Pasal  186,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
9) Pasal 190, bagi pewaris  yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri  berhak  mendapat  bagian  atas  gono-gini  dari  rumah  tangga  dengan suaminya,  sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.
10)  Pasal  191,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  ahli  waris  sama  sekali  atau  ahli warisnya  tidak  diketahui  ada  atau  tidaknya,  maka  harta  tersebut  atas  putusan Pengadilan  Agama  diserahkan  penguasaannya  kepada  Baitul  Mal  untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. 30
Secara  umum  dalam  mempelajari  ilmu  waris  supaya  kita  mampu  memahami serta  melaksanakan  dalam  pembagian  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris oleh  yang  berhak  menerimannya  ahli  warisnya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  syariat Islam.  Hikmah  kewarisan  yang  berkaitan  langsung  dengan  harta  benda  yang  apabila tidak di rincinkan bagian masing-masing  sangat mudah menimbulkan sengketa sesama ahli  waris  maka  proses  hikmah  cukup  penting  Sebagai  sarana  untuk  mencegah kesengsaraan  atau  kemiskinan  ahli  waris,  sistem  kewarisan  Islam  memberi  bagian sebanyak  mungkin  ahli  waris  dan  kerabatnya.  Bahkan  proses  pembagian  harta  pun  di ajarkan  agar  ahli  waris  memberi  atau  menyedekahkan  bagi  orang-orang  miskin  dan yatim  yang  hadir  saat  pembagian  dan  sarana  pencegahan  dari  kemungkinan  dalam penimbunan  harta  kekayaan  yang  dilarang  oleh  agama. 31 Dalam  kehidupan bermusyawarah  dengan  pembagian  waris  yang  berdasarkan  asas-asas  sebagaimana  di ajarkan  ajaran  Islam  membersihkan  masalah  harta  dari  tertumpuknya  pada  seseorang yang  bukan  haknya  maka  pembagian  tersebut  memberikan  hak  kepada  semua  anggota keluarga  untuk  menentukan  kewajiban  kekeluargaan  yang  berhubungan  dengan  orang
30 Riva  Yulia  Pratiwi,  Tinjauan  Yuridis  tentang  Pembagian  Warisan  Dengan  cara Perdamaian( tashalul) MenurutHukumIslam, Tesis , http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/59215/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y (  Medan  :  Universitas  Sumatra Utara, 2012) . h. 45-47.
31 Khairun  Nida  “  Analis  Hukum  Islam  Terhadap  kasus-kasus  Pembagian  Harta Warisan Di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Jabupaten Suna Utara Kalimantan Selatan” Skripsi (Surabaya  :  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel  Surabaya,  Fakultas  Syariah  dan Hukum, 2014) h. 6
yang meninggal.  Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat. 32

## Kewarisan menurut Hukum Adat
Bagian hukum adat sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat sebab hukum waris  meliputi  aturan-aturan  hukum  yang  proses  dilakukan  secara  terus  menerus  dari abad  ke  abad  ialah  suatu  peralihan  ataupun  penerusan  kekayaan  baik  materi  maupun immamterial dari satu angkatan ke berikutnya. 33 Hukum waris merupakan serangkaian peraturan  utnuk  mengatur  penerusan  harta  peninggal  atau  harta  benda  yang  dari  suatu genarasi ke genarasi lain, baik yang berkaitan dengan harta kebendaan maupun hak-hak kebendaan yang menitik beratkan pada permusyawarahan yang selalu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. 34
Tujuan  waris  adat pada  dasarnya  sama  dengan tujuan  hukum pada  umumnya, yaitu  tertib  masyarakat.  Oleh  karena  itu tujuan  waris adat  pun  juga  memelihara  tertib masyarakat dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. 35
Cara Proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia  dua  bentuk,  ialah  proses  pewarisan  yang  dilakukan  semasa  pewaris  masih hidup  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  penerusan,  pengalihan,  berpesan,  berwasiat, dan  beramanat.  Dan  proses  pewarisan  yang  dilakukan  setelah  pewaris  wafat
32 Ismail Muhammad Syah, filsafat Hukum Islam ( Jakarta: Bina Aksara, 1992) h. 235
33 Bushar  Mahmud, Pokok-Pokok  Hukum  Adat (Jakarta:  PT.  Pradinya  paramitha2020). h. 39.
34 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 2.
35 http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/05/hukum-waris-adat 4.html#:~:text=Hukum%20adat%20ada%20harta%20yang,dapat%20dibagi%20karena%20bersi fat%20imateril.&text=Tujuan%20hukum%20waris%20adat%20pada,dan%20mempertahankan %20eksistensi%20masyarakat%20genealogis.
dilaksanakan  sesuai  yang  berlaku  cara  penguasa  yang  dilakukan  oleh  anak  tertentu, anggota  keluarga  atau  kepada  kerabat,  sedangkan  dalam  pembagian  dapat  berlaku pembagian  ditangguhkan,  pembagian  dilakukan  berimbang,  berbanding  atau  menurut hukum  agama. 36 Untuk  menentukan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris  digunakan  garis pokok  keutamaan  ialah  garis  hukum  yang  menentukan  urutan  urutan  keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.
Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :
Kelompok keutamaan I   : Keturunan pewaris,
Kelompok keutamaan II   : Orang tua waris
Kelompok keutamaan III  : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya Kelompok keutamaan IV  : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
Pewarisan  menurut  hukum  adat  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  pokok,  yaitu  : Pertama,  Sistem  pewarisan  individual  Kedua,  Sistem  pewarisan  kolektif  dan  Sistem pewarisan mayorat. 37

## Keadaan  Sosial  Keluarga  Janda  di  Kelurahan  Biringkassi  Kecamatan  Binamu Kabuapaten Jeneponto
Status  sosial  janda  bukanlah  posisi  yang  menguntungkan  secara  biologis, psikologis  dan  sosiologis.  Kondisi  dan  statusnya  merupakan  sesuatu  hal  yang  harus menanggung  penderitaan  secara  psikis  dalam  berbagai  persepsi  masyarakat  Kelurahan Biringkassi.  status  yang  disandangnya,  disamping  harus  siap  memikul  beban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga menggantikan posisi suami.
36 Juwita, https://www.scribd.com/document/394813402/Skripsi-Juwita-Bab-II (Skripsi : Des 2018) h. 17.
37 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia (Solo : Pustaka Iltizam Semp, 2016) h. 37-43.
Kondisi  sosial  para  Janda  bahwa  jumlah  janda  yang  berada  di  Keluarahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto adalah Janda dengan kasus cerai mati sebanyak 78 orang dan janda dengan kasus cerai hidup sebanyak 12 orang. Hal ini memberikan  informasi  bahwa  status  janda  yang  disandang  perempuan  di  Kelurahan Biringkassi  merupakan  sebuah  ketetapan  Allah.  Kematian  suaminya  merupakan ketentuan yang harus diterima dengan penuh keikhlasan. Sedangkan berstatus janda di Kelurahan  Biringkassi  disebabkan  oleh  pilihan  yang  harus  dijalani,  setelah  gagal membina rumah tangga.
Usia janda di kelurahan Biringkassi ada yang 64 tahun, 44 Tahun, 36 Tahun, 32 Tahun,  dan  janda  termuda  berusia  27  tahun.  Terdapat  60%  janda  yang  ditinggal  cerai mati oleh suaminya dan 40% janda ditinggal cerai hidup dengan pelbagai berbeda latar belakang pendidikan dan pekerjaan.
Analisis  Perbandingan  Pembagian  Warisan  Terhadap  Janda  di  Kelurahan  Biringkassi,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menurut Hukum Islam dan Hukum Adat
Pembagian  warisan  terhadap  janda  di  Kelurahan  Biringkassi  sangat  beragam, ada  yang  menggunakan  pembagian  warisan  sesuai  dengan  pembagian  hukum  waris Islam  atau faraidh dan  ada  juga  menggunakan  aturan  sendiri  sesuai  dengan  harta warisan  peninggal  (pewaris).  Untuk  memperoleh  warisan  dari  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  maka  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  warisan  sebagai  faktor penyebabnya dengan berlandaskan kesepakatan musyawarah sebagai dasar acuan dalam proses  pembagian  agar  tidak  menimbulkan  sengketa.  Sangat  ditekankan  kepada masyarakat Kelurahan Biringkassi untuk melakukan pelunasan hutang-piutang pewaris sebelum  terjadinya  pembagian  harta  warisan  ke  ahli  waris  untuk  mengetahui  hak  dan
kewajiban serta tanggung jawab suami dan istri dalam hal harta bersama, harta bawaan dan harta warisan yang diwariskan kepada pewaris. 38
Hukum Islam mengajarkan agar setiap permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oleh karenanya, pembagian warisan sebagaimana yang telah ditetapkan  akan  menjadi  acuan  ketika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  antar  kedua belah pihak. Ketentuan pembagian hanya dilakukan jika musyawarah dengan pihak ahli waris lainnya mengalami jalan buntu.
Sebagaimana  data  lapangan  yang  ditemukan  diketahui  bahwa  pembagian warisan  terhadap  janda  di  Kelurahan  Biringkassi,  Kecamatan  Binamu,  Kabupaten Jeneponto sesuai tradisi atau hukum adat yang berlaku, ada yang sejalan dengan Hukum Islam, dan ada yang tidak sesuai.
Konsep  penyelesaian  kasus  kewarisan  dengan  jalan  musyawarah  tanpa mengabaikan  rasa  keadilan  merupakan  hal  yang  sejalan  dengan  hukum  Islam. Musyawarah menetapkan pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan  adalah  hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Ketika  semua pihak sepakat dan menerima, maka pembagian kewarisan tersebut sudah selesai.
Akan tetapi, dalam kasus hukum adat yang berlaku terhadap pembagian warisan kepada  isteri/janda  yang  tidak  mendapatkan  harta  warisan  karena  sudah  diserahkan kepada  anak-anaknya,  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  dan  hak  isteri/janda  untuk mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  suaminya.  Hal  ini  juga  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam,  isteri/janda  harus  tetap  mendapatkan  bagian  harta warisan,  meskipun  tetap  tinggal  bersama  anak-anaknya.  Hal  mendasar  yang  harus menjadi  pertimbangan  dalam  penetapan  harta  warisan  terhadap  isteri/janda  misalnya,
38 Supardi, Lurah Biringkassi, Wawancara , di Kantor Lurah Biringkassi, pada tanggal 9 Januari 2020
ketika  sang  anak  yang  seharusnya  melindungi  orangtuanya  malah  menjadi  anak  yang durhaka  dan  mengusir  ibunya  dari  rumah  (karena  menganggap  rumah  yang  ditinggali bersama adalah rumah anak-anak), maka isteri/janda ini akan terlantar. Atau, jika sang isteri/janda menikah lagi, maka sangat memungkinkan isteri/janda itu keluar dari rumah anak-anaknya  tanpa  membawa  harta  warisan  peninggalan  suaminya  yang  seharusnya tetap menjadi haknya.
Dalam  hal  harta  bersama  dan  harta  bawaan,  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum Adat  sangat  sejalan,  yaitu  harta  bersama  harus  dibagi  2  (ketika  salah  satu  pihak meninggal  dunia).  Sedang  harta  bawaan  tetap  menjadi  milik  masing-masing,  tanpa boleh diganggu gugat.
Permasalahan  lain  muncul  ketika  isteri/janda  yang  ditinggal  cerai  mati  oleh suaminya  tidak  memiliki  anak.  Dalam  kasus  yang  terjadi  di  Kelurahan  Biringkassi, Kecamatan  Binamu,  Kabupaten  Jeneponto,  ditemukan  ada  yang  memberikan  semua harta  bersama  kepada  isteri/janda  tanpa  anak  tersebut,  tetapi  ada  juga  yang  belum membagi  harta  bersama,  karena  belum  adanya  kesepakatan  antar  isteri/janda  dengan pihak keluarga pewaris. Padahal, jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan kisruh  yang  lebih  parah.  Dalam  Islam,  Isteri/janda  berhak  menerima  ½  dari  harta bersama  yang  dimiliki,  kemudian  isteri/janda  juga  berhak  menerima  ¼  (karena  tidak memiliki  anak)  dari  harta  warisan  yang  ditinggalkan  suaminya.  Oleh  karenanya,  jika jalan  musyawarah  yang  ditempuh  mengabaikan  rasa  keadilan,  maka  masyarakat Kelurahan  Biringkassi  yang  mayoritas  Muslim  harus  kembali  merujuk  pada  ketetapan Allah dalam menentukan bagian kewarisan masing-masing.
Konsep  penyelesaian  kasus  kewarisan  dengan  jalan  musyawarah  tanpa mengabaikan  rasa  keadilan  merupakan  hal  yang  sejalan  dengan  hukum  Islam. Musyawarah menetapkan pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak
perempuan  adalah  hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Ketika  semua pihak sepakat dan menerima, maka pembagian kewarisan tersebut sudah selesai.

## KESIMPULAN
Hukum  kewarisan  dalam  Islam  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  dalam  Al- Qur‟an  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  hidup  bagi  seluruh  umat manusia  yang hidup di muka bumi ini. Sementara hukum adat yang berlaku ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  bersama,  yang  kadang  mengabaikan  prinsip  keadilan. Sebagaimana  di  Kelurahan  Biringkassi,  Kecamatan  Binamu,  Kabupaten  Jeneponto, pembgaian kewarisan bagi janda cerai matai atau cerai hidup masih didapati pengabaian konsep keadilan bagi janda. Oleh karenanya, diharapkan sosialiasi terhadap masyarakat Kelurahan Biringkassi yang mayoritas beragama Islam, agar dalam pembagian warisan terhadap  janda,  -meski  menjadi  kesepakatan  musyawarah  secara  adat-  untuk  tetap mengedepankan  prinsip  keadilan.  Prinsip  keadilan  ini  harus  menjadi  acuan  utama. Prinsip  maslahat  lainnya  adalah  mempertimbangkan  status  janda  cerai  mati  atau  cerai hidup dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik dkk. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian Waris Menurut Islam . Jakarta: Gema Insani,
1995.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam .
Ashola, Dunga “ HukumAda t”, https://dungaashola.wordpress.com/hukum/hukum-adat/.
Al-Sayis, Muhammad Ali. Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu . Kairo: Risalah al- Buhuts al-Islamiyah, 1970.
Bakry,  Muammar. Akuntansi  Dasar  Mawaris  Cara  Cepat  Membagi  Harta  Pusaka Syar’I. Gowa: Alauddin Universitas Press, 2014.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Doi,  Rahman  I. Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah  (Syariah). Jakarta:  Raja Grafindo.
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam . Cet. V; Jakarta:  Bulan Bintang, 1989.
Hasan, M. Ali. Hukum Kewarisan Dalam Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Jamaluddin, Ibnu Mandzur. Lisan al-Arab . Juz X; Mesir: Dar al-Mishriyah, t.th.
Mahmud, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradinya paramitha, 2020. Manna al-Qaththan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th.
Mardani. Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Musa, Muhammad Yusuf. Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi .
Nugroho, Sigit Sapto. Hukum Waris Adat Di Indonesia. Solo : Pustaka Iltizam Semp, 2016.
Nabhan, Muhammad Faruq. al-Madkhal al-Tasyri’ al-Islami . Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
Persada: 2002), h. 352 . Lihat juga, Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam  Dan  Peraturan  Perundang-Undang  Di  Indonesia”. Jurnal Jakarta  :  UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung : LPPM Unisba, 1995.
Pendidikan.com, “ Hukum Adat ”. https://pendidikanmu.com/2020/02/hukum-adat.html.
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
Syah, Ismail Muhammad. filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
Pratiwi,  Riva  Yulia.„„Tinjauan  Yuridis  tentang  Pembagian  Warisan  Dengan caraPerdamaian( tashalul) MenurutHukumIslam.” Tesis ,http://repository.usu.ac.i d/bitstream/handle/123456789/59215/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllow ed=y Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012.
Pusat  Bahasa,  Tim  penyusun  Kamus. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  ed.3  Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Supriyadi. Kedudukan Hukum adat dalam lintas sejarah . Addin Vol 2: No.1 Januari-juli 2018.
Wiranata,  Gede  A.B. Hukum  Adat  Indonesia  perkembangan  dari  masa  kemasa , Bandung: Citra Aditya Bakti, Apr 2005.
Wulansari,  Dewi. Hukum  Adat  Indonesia  suatu  pengantar .  Bandung:  PT  Refika Aditam, 2016.
Zakaria, Abi  Hasan Ahmad bin  Faris. Mu’jam Maqayis al-Lughah . Juz III; Mesir:  Dar al-Fikr wa al-Nasyr wa al-Tusi, 1979.
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39. doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.