## IMPLEMENTASI PENGAWASAN DISPENDA PROVINSI RIAU TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2002 DI PROVINSI RIAU

## Hafiz Sutrisno
Fakultas.Hukum.Universitas.Pahlawan.Tuanku.Tambusai e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. (PBBKB).merupakan.jenis.pajak.daerah.yang. memiliki  peranan  yang  cukup  signifikan karena. terkait. dengan. penggunaan. bahan. bakar. sebagai. jenis. barang. strategis. dan. volume. kendaraan. yang. mengalami. trend. peningkatan.sehingga.berpengaruh.terhadap. pemakaian. PBBKB.. Besarnya. peran. yang. diberikan. oleh. pajak. sebagai. sumber. dana. dalam.pembangunan.nasional,.maka.tentunya. perlu.lebih.digali.lagi.potensi.pajak.yang.ada. dalam.masyarakat.sesuai.dengan.situasi.dan. kondisi.perekonomian.serta.perkembangan. bangsa.ini..Diperlukannya.pengawasan.yang. dilakukan.Dinas.Pendapatan.Daerah.Provinsi. Riau. agar. penerimaan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaaran.Bermotor.(PBBKB).dapat.menjadi. optimal.
Kata kunci: Pengawasan,.Pemungutan.Pajak,. Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.

## Abstract
Motor  Vehicle  Fuel  Tax  (PBBKB)  is  a  type  of  local  tax  that  has  a significant role because it is associated with the use of fuel as a type of strategic goods and vehicle volume that has an increasing trend that affects the use of PBBKB. The magnitude of the role provided by  the  tax  as  a  source  of  funds  in  the  national  development,  then certainly  need  more  excavated  the  potential  of  existing  taxes  in society in accordance with the situation and economic conditions and the development of this nation. The need for supervision by the Riau Province Revenue Service for the acceptance of Fuel Automated Fuel Tax (PBBKB) can be optimal.
Kata kunci : Pengawasan, Pemungutan Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
1.   PENDAHULUAN P enarikan. atau. pemungutan. pajak. adalah. suatu. fungsi. yang.harus.dilaksanakan.oleh.Negara.sebagai.suatu.fungsi. esensial.  Tanpa  pemungutan  pajak  sudah  bisa  dipastikan bahwa.keuangan.negara.akan.lumpuh.lebih-lebih.bagi.negara. yang  sedang  membangun  seperti  Indonesia. 1 . Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. adalah. pajak. atas. penggunaan. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. 2 . Bahan. bakar. kendaraan. bermotor.adalah.semua.jenis.bahan.bakar.cair.atau.gas.yang. digunakan.untuk.kendaraan.bermotor..Tarif.Pajak.Bahan.Bakar. Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh.persen)..Khusus.tarif.pajak.kendaraan.bermotor.untuk.
1 . Chaidir.Ali,. Hukum Pajak Elementer , PT. Eresco Bandung, Bandung, 2003, hal.
16
2 . Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
bahan. bakar. kendaraan. umum. dapat. ditetapkan. paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari. tarif. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. untuk. kendaraan. pribadi. 3 . Pemungutan. Pajak. Bahan. Bakar.Kendaraan.Bermotor.disediakan.oleh.penyedia. atau. wajib. pungut. (WAPU).. Dalam. Penerimaan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. (PBBKB). pada. Dinas. Pendapatan. Daerah. Provinsi. Riau. masih. terdapat wajib pungut (WAPU) yang tidak membayar atau.menyetorkan.pajaknya.pada.tepat.waktu.sesuai. dengan.peraturan.yang.telah.ditentukan.
Objek. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. adalah. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. yang. disediakan.atau.dianggap.digunakan.untuk.kendaraan. bermotor,. termasuk. bahan. bakar. yang. digunakan. untuk. kendaraan. di. air.. Subjek. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. adalah. orang. pribadi. atau. Badan. yang. menggunakan. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor..Dalam.hal.bahan.bakar.tersebut.digunakan. sendiri maka produsen dan/atau importer atau nama lain. sejenis. wajib. menanggung. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. yang. digunakan. sendiri. untuk. kendaraan  bermotornya.  Produsen  dan/atau  nama lain  sejenis  tidak  mengenakan  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan. Bermotor. atas. penjualan. bahan. bakar. minyak. untuk. usaha. industri.. Dalam. hal. pembelian. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor,. baik. untuk. dijual kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung,. maka. wajib. mengenakan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. adalah. penyedia. yang. menyalurkan. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. kepada  lembaga  penyalur  dan/atau  konsumen langsung.
Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. mengatakan. bahwa. pengawasan. atas. pelaksanaan. ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002  dilaksanakan  oleh  Gubernur  atau  Pejabat yang. ditunjuk.. Tata. cara. pelaksanaan. pengawasan. oleh. pejabat. yang. ditunjuk. diatur. dalam. Peraturan. Gubernur  Nomor  9  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan.Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.
3 . Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Penerimaan. pajak. bahan. bakar. kendaraan. bermotor  pada  tahun  2015  yang  berasal  dari  13 Wajib Pajak hanya mencapai Rp. 745.418.543.430,44, sedangkan.target.yang.ingin.dicapai.Dispenda.Provinsi. Riau  adalah  Rp.  803.562.475.369,52,  ini  berarti penerimaan.Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor. tidak  sesuai  dengan  target,  untuk  itu  diperlukan pengawasan. oleh. Dispenda. dalam. melaksanakan. penerimaan.pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor,. agar.penarikan.pajak.tersebut.dapat.tercapai.sesuai. target. yang. diinginkan. Dispenda. Provinsi. Riau.. Perolehan. Pajak. bahan. bakar. Kendaraan. Bermotor. paling. banyak. diterima. dari. PT.. Pertamina. sebagai. Produsen.dan.sekaligus.Wajib.Pajak.untuk.melakukan. pemungutan  pajak  pada  setiap  SPBU  yang  ada  di Provinsi. Riau.. PT.. Pertamina. yang. memungut. pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. melalui. Stasiun. Pengisian. Bahan. Bakar. Umum. (SPBU). yang. ada.. Penyedia. Bahan. Bakar. disini. maksudnya. adalah. produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor,.baik.untuk.dijual.maupun.untuk.digunakan. sendiri,. sehingga. Pertamina,. Shell,. Petronas. harus. melakukan. pemungutan. PBBKB. dan. menyetorkan. hasilnya.ke.rekening.Dispenda.Provinsi.
Mekanisme.Pemungutan.pajak.bahan.kendaraan. bermotor.yang.dilakukan.oleh.penyedia.bahan.bakar. kendaraan. bermotor. kepada. Dispenda. Provinsi. Riau.. Pihak. penyedia. bahan. bakar. memungut. dan. melaporkan.pajaknya.ke.Dispenda,.dan.jumlah.pajak. yang. diajukan. ditetapkan. oleh. produsen. itu. sendiri. dengan.mekanisme.menghitung.sendiri.jumlah.pajak. yang. sebenarnya. disetorkan. oleh. penyedia. bahan. Bakar. kepada. Dispenda.. Hal. ini. membuat. Dispenda. percaya.saja.akan.laporan.pajak.yang.disampaikan.oleh. penyedia  sebagai  wajib  pajak,  dengan  tidak  adanya klarifikasi  dari  Dispenda,  maka  hal  tersebut  akan membuat.kerugian.bagi.Pendapatan.Asli.Daerah.yang. bersumber.dari.Pajak.Bahan.Bakar.tersebut..Padahal. Dispenda. bukan. saja. sebagai. penerima. pemasukan. pajak. bahan. bakar. kendaraan. bermotor,. tetapi. juga. sebagai pengawas atas setiap transaksi jual beli bahan bakar.antara.Penyedia.bahan.bakar.dengan.pengguna. bahan.bakar.(SPBU).

## Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau

## 2.   PEMBAHASAN
1.  Pengawasan  Dispenda  Provinsi  Riau  Terhadap Pemungutan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau
Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.(PBBKB). merupakan. salah. satu. sumber. Pendapatan. Asli. Daerah. yang. memberikan. kontribusi. penerimaan. yang. cukup. besar. melalui. pajak. daerah.. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. (PBBKB). sangat. sesuai  untuk  dijadikan  pajak  daerah,  seperti  yang diungkapkan. Nick. Devas. dalam. kajiannya. tentang. Keuangan. Pemerintahan. Daerah. di. Indonesia. bahwa. penerimaan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor.(PBBKB).dapat.dijadikan.salah.satu.sumber. pendapatan. daerah. karena. potensi. hasilnya. cukup. besar. 4 . Penerimaan. pajak. daerah. yang. berasal. dari. PBBKB  dinilai  cukup  hingga  tahun  2015,  mencapai nilai  436.214.579.330.50  sejalan  dengan  semakin berkembangnya.Provinsi.Riau,.maka.kebutuhan.atas. sarana. transportasi. pun. meningkat. yang. ditandai. dengan.semakin.meningkatnya.jumlah.kendaraan.dari. tahun.ke.tahun..
Penjualan. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. ini. erat. kaitannya. dengan. kegiatan. perekonomian. di. sektor. transportasi,. semakin. banyak. kendaraan. yang  beroperasi  berarti  jumlah  bahan  bakar  yang dikonsumsi.akan.semakin.meningkat,.sehingga.potensi. pengenaan. PBB-KB. cenderung. meningkat.. Dengan. faktor. jumlah. kendaraan. bermotor. yang. meningkat. juga kepadatan lalu lintas yang tinggi di Provinsi Riau, khususnya  di  berdampak  pada  tingginya  konsumsi terhadap. bahan. bakar. kendaraan. bermotor.. PBBKB. adalah  pajak  daerah  di  tingkat  provinsi  yang  akan dikenakan.pada.konsumen.yang.menggunakan.bahan. bakar. kendaraan. bermotor,. yang. termasuk. bahan. bakar  kendaraan  bermotor  yaitu  bensin  seperti: premium, pertamax, pertamax plus, solar dan bahan bakar. gas.. Bahan. bakar. kendaraan. bermotor. yang. dimaksud.adalah.semua.jenis.bahan.bakar.cair.atau.
4 . Nick. Devas,. Dkk,. Keuangan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia,. diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989, hal. 13
gas.yang.digunakan.untuk.kendaraan.bermotor..Jadi,. bukan.semata.Bahan.Bakar.Minyak.(BBM).yang.dibeli. dari. Stasiun. Pengisian. Bahan. Bakar. Umum. (SPBU),. tapi  juga  Bahan  Bakar  Gas  (BBG)  dan  sejenisnya yang  dibeli  dari  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Gas (SPBG).  Pungutan  pajak  ini  dilakukan  oleh  penyedia bahan. bakar. kendaraan. bermotor,. yaitu. produsen. dan/atau importer bahan bakar. Dalam pelaksanaan pemungutannya. yang. menjadi. subjek. PBBKB. adalah. konsumen. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. atau. orang.yang.menggunakan.atau.membeli.bahan.bakar. kendaraan.bermotor..Sedangkan.objek.PBBKB.adalah. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. yang. disediakan. atau.dianggap.digunakan.untuk.kendaraan.bermotor,. termasuk. bahan. bakar. yang. digunakan. untuk. kendaraan.di.air.
Pembaharuan UU Nomor34 Tahun 2000 menjadi UU  Nomor28  Tahun  2009,  terdapat  lima  kebijakan, salah.satunya.adalah.di.sektor.PBBKB..Selain.menaikkan. masalah tarif PBBKB dari 5% yang ditetapkan seragam di seluruh Indonesia, menjadi maksimum 10% dengan menganut. diskriminasi. tarif,. yakni. dibedakan. untuk. kendaraan.pribadi,.kendaraan.umum,.dan.jenis.bahan. bakar.. Namun. bila. berbicara. masalah. tarif. PBBKB,. yang.perlu.di.ingat.adalah.pengenaan.terhadap.bahan. bakar. yang. merupakan. jenis. barang. strategis. yang. dibutuhkan oleh orang banyak, harus sangat hati-hati dalam. pelaksanaanya. karena. sangat. berkaitan. erat. dengan. respon. yang. ada. di. masyarakat,. yang. dapat. menimbulkan.gejolak.dimasyarakat.apabila.terdapat. pengenaan. tarif. yang. berbeda.. Sejauh. ini. praktek. pengenaan. tarif. PBBKB. masih. harus. diberlakukan. secara.nasional.dan.sama.di.semua.daerah..
Hal signifikan lainnya adalah di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan ditegaskan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak.daerah.yang.dipungut.berdasarkan.penetapan. kepala.daerah.atau.dibayar.sendiri.oleh.wajib.pajak,. menjelaskan. bahwa. terhadap. PBBKB. merupakan. jenis.pajak.provinsi.yang.mana.pemungutan.pajaknya. dibayar.sendiri.oleh.wajib.pajak..Hal.menjadi.penegasan. bahwa.sistem.pemungutan.PBBKB.yang.diberlakukan. menganut. self assessment system ,.dimana.penyedia.
Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
bahan. bakar. yang. semula. sebagai. Wajib. Pungut. berubah. menjadi. Wajib. Pajak. dalam. melaksanakan. kegiatan.perpajakanya..Masalah.mendasar.pula.yang. terjadi  adalah  ketika  menjalankan  kewajibannya perpajakannya. sebagai. wajib. pungut. dengan. withholding  system. maka. dari. kegiatannya. sebagai. pihak  ketiga  yang  melakukan  kegiatan  pemotongan PBBKB,. penyedia. bahan. bakar. mendapatkan. biaya. pungut  (insentif)  sedangkan  ketika  beralih  dengan self  assessment  system . maka. hilangnya. bentuk. biaya. pungut. tersebut. yang. berpengaruh. terhadap. koordinasi.antara.penyedia.bahan.bakar.dengan.Dinas. Pendapatan.Daerah.sebagai.pihak.yang.ditunjuk.untuk. mengelola.PBBKB.di.Provinsi.Riau.
Sebelum  adanya  PP  Nomor  91  Tahun  2010  ini, sistem. pemungutan. PBBKB. selama. ini. menganut. sistem. pemungutan. pajak. dengan. cara. Withholding System .yaitu.sistem.pemungutan.pajak.yang.memberi. wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut.besarnya.pajak.yang.terutang.oleh.wajib. pajak.  Pada  awalnya  untuk  meningkatkan  efisiensi administrasi. dan. menekan. biaya. pemungutan. agar. PBBKB secara ekonomis dapat dipungut yang berarti perbandingan. antara. penerimaan. pajak. harus. lebih. besar. dibanding. biaya. pemungutannya,. maka. ditunjuklah  pihak  ketiga  sebagai  pemungut  PBBKB 5 . yaitu. penyedia. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. yang. selama. ini. di. monopoli. oleh. PT.. Pertamina. sebagai.penyedia.bahan.bakar.terbesar.di.Indonesia. dan.khususnya.di.Provinsi.Riau..

## a.  Mekanisme Pengawasan
Pengawasan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. dilakukan. oleh. Dispenda. Provinsi. Riau. sebagai. perpanjangan. tangan. pemerintah. Provinsi. Riau. dalam. melakukan. pengawasan. penerimaan. Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.dengan.dasar. hukum.pengawasan:
a.. Berdasarkan. Undang-Undang. Nomor. 28. Tahun. 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5 . Thomas. Sumarsan,. Perpajakan  Indonesia  Edisi  2 .. Indeks,. Jakarta,. 2012, hal. 14
b.  Pasal  26  Perda  Nomor  15  Tahun  2002  Tentang Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor..
c.  Pasal 9 s/d 12 Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.(PBBKB).
Mekanisme. pengawasan. yang. dilakukan. oleh. Dispenda.Provinsi.Riau.dalam.melakukan.pengawasan. penerimaan.pajak.bahan.bakar.kendaraan.bermotor. di. Dispenda. Provinsi. Riau.. Namun. dalam. kenyataan. atau. realitanya. dalam. hal. pengawasan. penerimaan. pajak  bahan  bakar  kendaraan  ada  ketimpangan,  hal itu.dikarenakan.PBBKB.yaitu.Stasiun.Pengisian.Bahan. Bakar.Umum.(SPBU).sebagai.konsumen.PBBKB.yang. merupakan  Wajib  Pungut  oleh  PT.  Pertamina  tidak melaporkan.besarnya.PBBKB.yang.dipungut.oleh.PT.. Pertamina,.sementara.PT..Pertamina.hanya.melaporkan. PBBKB  yang  dipungut  dari  SPBU/Konsumen  kepada Dinas. Pendapatan. Daerah. Provinsi. Riau. sehingga. DISPENDA  Provinsi  Riau  tidak  dapat  mengetahui secara  pasti  besarnya  bahan  bakar  yang  dipesan oleh SPBU/Konsumen atau jumlah bahan bakar yang dikeluarkan. PT.. Pertamina. sebagai. penyedia. bahan. bakar  untuk  SPBU/Konsumen  dan  seringnya  terjadi keterlambatan.penyetoran.hasil.pemungutan.PBBKB. karena.untuk.menyetorkan.PBBKB,.PT.Pertamina.harus. menunggu.setoran.PBBKB.dari.seluruh.SPBU.yang.ada. di. wilayah. Provinsi. Riau. terkumpul. terlebih. dahulu. baru.kemudian.dapat.disetorkan.ke.Kas.Daerah.
Dalam. prakteknya. Dinas. Pendapatan. Daerah. dalam  melakukan  pengawasan  hanya  bertindak sebagai.penerima.laporan.pemberitahuan.pajak.saja,. tidak  langsung  turun  kelapangan  untuk  mengetahui kondisi. sebenarnya. atas. jumlah. pajak. yang. wajib. dibayarkan  ke  rekening  Kas  Daerah,  seperti  halnya yang.dilakukan.oleh.Pertamina.sebagai.penyalur.BBM. ke.SPBU.yang.ada.di.Provinsi.Riau..
Berdasarkan. wawancara. penulis. dengan. Humas. PT.. Pertamina. Pekanbaru. yang. mengatakan. bahwa. pihaknya. telah. melakukan. pemungutan. PBBKB. dari. setiap  SPBU  yang  tersebar  di  Provinsi  Riau,  dengan jumlah.SPBU.yang.saat.ini.beroperasi.di.Provinsi.Riau. sebanyak 147 Unit dan 49 unit diataranya berada di.
Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
Pertamina. sebagai. produsen. Bahan. Bakar. Minyak. (BBM).yang.dibeli.oleh.SPBU.ke.Pertamina.sebelumnya. sudah.menetapkan.pajaknya,.dan.Pertamina.langsung. bertindak menarik pajaknya dan akan menyetorkannya pada tiap bulan ke Rekening Kas Daerah Provinsi Riau, sementara. laporannya. kami. sampaikan. ke. Dispenda. Provinsi.Riau. 6
Berdasarkan. wawancara. penulis. dengan. humas. Pertamina. diatas,. bahwa. dapat. penulis. simpulkan. bahwa  tidak  adanya  pengawasan  yang  dilakukan oleh. Dinas. Pendapatan. Daerah. Provinsi. Riau. terkait. pemungutan. pajak. yang. dilakukan. oleh. Pertamina. atas setiap SPBU yang membeli BBM dari Pertamina. Dispenda Riau juga tidak dapat melakukan konfirmasi data.mengenai.jumlah.PBBKB.yang.telah.ditarik.oleh. SPBU  dari  konsumen  karena  SPBU  tidak  memiliki kewajiban  perpajakan  atas  pajak  daerah  dan  tidak bertanggung.jawab.kepada.Dinas.Pendapatan.Daerah. Provinsi.Riau,.melainkan.hanya.kepada.PT..Pertamina.. Mengingat.PBBKB.merupakan.salah. satu.jenis. pajak. daerah.yang.memiliki.potensi.yang.cukup.besar.dalam. Pendapatan. Asli. Daerah. (PAD),. harapan. tersebut. tidak  sepenuhnya  dapat  diupayakan  secara  optimal dikarenakan. terbatasnya. akses. pemerintah. provinsi. Riau. terhadap. informasi. konsumsi. bahan. bakar. kendaraan.bermotor.yang.dimonopoli.oleh.Pertamina. dan.Pemerintah.Pusat..
Kondisi. tersebut. melemahkan. posisi. tawar. Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  mengoptimalkan penerimaan.dari.PBBKB.sehingga.yang.terjadi.selama. ini. adalah. Pemerintah. Provinsi. Riau. hanya. dapat. bersikap.pasif.dan.menerima.saja.hasil.perolehan.dari. bagi. hasil. PBBKB. sehingga. proses. pemeriksaan. dan. pengawasan.terhadap.PBBKB.sulit.untuk.dilaksanakan.. Ditambah.lagi.adanya.Sistem.bagi.hasil.yang.dilakukan. oleh.Pertamina.dan.Pemerintah.Daerah.Provinsi.Riau. dengan.komposisi.untuk.Pemerintah.Daerah.Provinsi. adalah  70  %  dan  untuk  30  %  untuk  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Hal  itulah  yang  dilakukan  oleh
6 . Hasil. wawancara. penulis. dengan. Humas. PT.. Pertamina. (Pesero). Pemasaran  Wilayah  Sumbar-Riau,  Bapak  Ardyan  Adhitia  di  Kantor  PT. Pertamina. (Pesero). Pemasaran. Wilayah. Sumbar-Riau,. Jl.. Tanjung. Datuk. Ujung Nomor 348 Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh pada Tanggal 21 Oktober 2016
Pertamina. sebagai. pihak. yang. menarik. Pajak. Bahan. Bakar Kendaraan bermotor dari setiap SPBU yang ada di.Provinsi.Riau.
Berdasarkan. wawancara. penulis. dengan. Kepala. Bagian. Pajak. Daerah,. menurut. beliau. tak. ada. auditor. fungsional. dari. Dispenda. maupun. Inspektorat. yang. menguji. kebenaran. data. dan. nilai. pajak. yang. diserahkan. dari. Pertamina,. walaupun. Pemprov. Riau. menerima. data,. hanya. sebatas. laporan. permukaan. saja. yang. jelas. masih. diragukan kebenarannya, tetapi tak dapat dibuktikan. Satu-satunya. audit. internal. yang. bisa. menguji. kebenaran. data. mulai. dari. manifest. penjualan. dan. pengiriman,. merupakan. kewenangan. dari. Badan. Pemeriksa.Keuangan.(BPK).saja,.sementara.pihaknya. tidak berkompeten dalam melakukan audit tersebut. 7
Beliau. juga. menambahkan. bahwa. selama. ini,. pihaknya.dalam.melakukan.penerimaan.pajak.PBBKB. dari. penyalur. bahan. bakar. langsung. ditransfer. ke. rekening.kas.daerah.begitu.saja.tanpa.didukung.data- data. transaksi. sebenarnya.. Dana. PBBKB. ditentukan. besarannya. berdasarkan. perhitungan. dari. pihak. Pertamina.. Alasannya,. pemeriksaan. juga. telah. dilakukan. oleh. Pertamina. sendiri. sehingga. dananya. diterima secara kolektif. 8
Menanggapi.hal.tersebut,.pihak.Pertamina.dalam. wawancara.penulis.mengatakan.bahwa.pihaknya.telah. memberikan. data. yang. akurat. terkait. jumlah. pajak. yang.diterima.dari.SPBU.yang.berasal.dari.penjualan. BBM  yang  bersubsidi  sebesar  5%  dan  Non  Subsidi sebesar  10%,  dan  setiap  bulannya  kami  lakukan penyetorannya. ke. rekening. Dispenda. Provinsi. Riau.. Sementara. laporan. secara. tertulis. kami. sampaikan. kepada.Dispenda.Provinsi.Riau. 9
7 . Hasil.wawancara.penulis.dengan.Kepala.Dispenda.Provinsi.Riau.yang. diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016
8 . Hasil.wawancara.penulis.dengan.Kepala.Dispenda.Provinsi.Riau.yang. diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016
9 . Hasil. wawancara. penulis. dengan. Humas. PT.. Pertamina. (Pesero). Pemasaran  Wilayah  Sumbar-Riau,  Bapak  Ardyan  Adhitia  di  Kantor  PT. Pertamina. (Pesero). Pemasaran. Wilayah. Sumbar-Riau,. Jl.. Tanjung. Datuk.
Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
Penguapan. penerimaan. pajak. PBBKB. masih. berpeluang.terjadi.dengan.diterapkannya.upah.pungut. dari. penerimaan. pajak. Pemprov. Riau.. Upah. pungut. ditarik. sebesar. lima. persen. dari. total. penerimaan. pajak.PBBKB.yang.diterima.Pemprov.Riau..Jasa.upah. pungut.ini.langsung.dipotong.oleh.Pertamina.sebagai. pihak. yang. melakukan. pemungutan. pajak. dari. penyalur BBM seperti SPBU.
Menurut.Kepala.Bidang.Pajak.Dinas.Pendapatan. Daerah Provinsi Riau, Genta Gamari mengungkapkan, penerimaan. pajak. PBBKB. dari. Pertamina. masih. dipotong  upah  pungut  sebesar  Rp.  743.030.186. Jasa. upah. pungut. sebesar. lima. persen. ini. langsung. dipotong. sebelum. diterima. oleh. Dispenda.. Surat.keberatan.terhadap.pengenaan.upah.pungut.dari. setiap liter bahan bakar yang terjual telah dilayangkan ke. Pertamina.. Pemprov. Riau. beralasan. pemotongan. jasa  upah  pungut  seharusnya  tidak  diterapkan  lagi setelah.terbitnya.Surat.Edaran.Menteri.Dalam.Negeri. Nomor 973/98/SJ tentang Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tertanggal 14 Januari 2010. . “Upah  pungut  lima  persen  itu  aturan  lama  dan seharusnya  tidak  digunakan  lagi.  Undang-undang Pajak.dan.Retribusi.Daerah.yang.menjadi.acuan.PBBKB. belum. terbit. peraturan. pemerintahnya,. sehingga. edaran.Mendagri.saja.yang.digunakan. 10
Terkait. transparansi. penjualan. bahan. bakar. kendaran.bermotor,.Dispenda.Provinsi.Riau.memiliki. pemikiran.memanfaatkan.unit.pelaksana.teknis.dinas. (UPTD). untuk. melakukan. pemantauan.. Petugas. di. UPTD.ini.juga.yang.bisa.dimaksimalkan.menjadi.petugas. penarik. upah. pungut. yang. sangat. besar. nilainya.. Namun langkah itu sepertinya sulit dilakukan. Dispenda tidak memiliki data valid penjualan BBM. Akses data tersebut.juga.sulit.diperoleh..Lagipula,.dengan.sistem. pengawasan.yang.lemah.tak.ada.jaminan.dana.pajak. BBM tidak akan bocor lagi di perjalanannya menuju ke.kas.daerah..Menurut.Abdurrahman,.ada.beberapa.
Ujung Nomor 348 Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh pada Tanggal 21 Oktober 2016
10 . Hasil.wawancara.penulis.dengan.Kepala.Dispenda.Provinsi.Riau.yang. diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016
faktor. yang. membantu. pengawasan. dan. mencegah. berbagai.kasus.penyelewengan.serta.penyalahgunaan. wewenang,  yaitu  filsafat  yang  dianut  suatu  bangsa tertentu,. agama. yang. mendasari. seorang. tersebut,. kebijakan. yang. dijalankan,. anggaran. pembiayaan. yang.mendukung,.penempatan.pegawai.dan.prosedur. kerjanya,. serta. kemantapan. koordinasi. dalam. organisasi. 11

## b.  Cara Perhitungan
Sesuai.dengan.Keputusan.Menteri.Dalam.Negeri. Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran. dan. Pelaporan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan  Bermotor  tanggal  28  Mei  2002  nilai  jual bahan.bakar.kendaraan.bermotor.yang.menjadi.dasar. pengenaan. PBBKB. adalah. harga. jual. beli. sebelum. dikenakan. PPN,. namun. sudah. termasuk. PBBKB.. Jika. harga. jual. bahan. bakar. kendaraan. Bermotor. tidak  termasuk PPN, namun  sudah  termasuk PPBKB dengan tarif 5%, nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105  dengan  harga  jual.  Jika  harga  jual  bahan bakar. kendaraan. bermotor. sudah. termasuk. PPN. dengan tarif 10% dan PBBKB dengan tarif 5% nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/115 dengan harga jual. Hal tersebu juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau  Nomor  9  Tahun  2012  Pasal  7  menyatakan besarnya tariff PBB-KB bersubsidi ditetapkan sebesar 5%,  sedangkan  bagi  PBB-KB  Non  Subsidi  ditetapkan sebesar  10%.  Besarnya  pokok  PBBKB  yang  terutang dihitung.dengan.cara.mengalikan.tarif.pajak.dengan. dasar. pengenaan. pajak.. Secara. umum. perhitungan. PBBKB.adalah.sesuai.dengan.rumus.berikut:
Hasil.penghitungan.pokok.PBBKB.yang.terutang. per.liter.dinyatakan.dalam.rupiah.dengan.pembulatan. 2.angka.dibelakang.koma..Contoh.:.harga.jual.premium. Rp. 2.400,00 per liter termasuk PPN dan PBBKB. Pokok PBBKB yang terutang per liter adalah 5% x 100/115 x Rp. 2.400,00 = Rp. 104,348; maka dibulatkan menjadi Rp. 104,33.Pada PBBKB, masa pajak merupakan jangka waktu.yang.lamanya.sama.dengan.satu.bulan.Takwim.
11 . Inu. Kencana. Syafei,. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan,. PT.. Eresco,.
Jakarta,1999, hal. 61

## Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
atau. jangka. waktu. lain. yang. ditetapkan. dengan. keputusan  Gubernur.  Dalam  pengertian  masa  pajak bagian.dari.bulan.dihitung.satu.bulan.penuh..Tahun. pajak.adalah.jangka.waktu.yang.lamanya.satu.tahun. takwim,.kecuali.wajib.pajak.menggunakan.tahun.buku. yang tidak sama dengan tahun takwim.

## c.  Cara Penyetoran/Pembayaran
Dengan.kelemahan-kelemahan.yang.terjadi.dalam. sistem.pemungutan.PBBKB.tersebut,.maka.di.dalam. UU  Nomor  28  Tahun  2009  yang  dipertegas  dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010 yang.merubah.sistem.pemungutan.PBBKB.yang.semula. penyedia. bahan. bakar. sebagai. withholding  system. menjadi.penyedia.bahan.bakar.yang.self.assessment. system  artinya  wewenang  penuh  berada  di  wajib pajak.untuk.menghitung,.menyetor,.dan.melaporkan. pajaknya. sendiri.. Dengan. self. assessment. system. diharapkan.kepatuhan.wajib.pajak.dalam.membayar. pajak.akan.lebih.meningkat.karena.wajib.pajak.diberi. kepercayaan. penuh. untuk. membayar. pajaknya. atau. tanggungjawab.kewajiban.perpajakannya.
Objek.pajak.PBBKB.adalah.bahan.bakar.kendaraan. bermotor. yang. disediakan. atau. dianggap. digunakan. untuk. kendaraan. bermotor,. termasuk. bahan. bakar. yang.digunakan.untuk.kendaraan.yang.berada.diatas. air. Pengertian ini dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.adalah.bahan.bakar.yang.diperoleh.melalui. stasiun. pengisian. bahan. bakar. umum. (SPBU). dan. stasiun.pengisian.bahan.bakar.untuk.kendaraan.diatas. air..Bahan.bakar.kendaraan.bermotor.yang.disediakan. atau.dianggap.digunakan.untuk.kendaraan.bermotor. adalah.bensin,.solar,.dan.bahan.bakar.gas..Termasuk. dalam  pengertian  bensin  antara  lain  Premium  , premix,  bensin  biru  dan  super  TT.Pada  PBBKB  yang menjadi.subjek.pajak.adalah.konsumen.bahan.bakar. kendaraan. bermotor.. Sementara. itu. yang. menajdi. wajib.pajak.adalah.orang.pribadi.yang.menggunakan. bahan.bakar.kendaraan.bermotor..Orang.pribadi.atau. badan.yang.memperoleh.atau.membeli.bahan.bakar. kendaraan. bermotor. langsung. dari. penyedia. bahan. bakar.kendaraan.bermotor.yaitu.Pertamina.dan.atau.
produsen. lainnya. atau. orang. pribadi. atau. badan. yang. memperoleh. ataupun. membeli. bahan. bakar. kendaraan.bermotor.melalui.lembaga.peradilan..
Pemungutan. PBBKB. dilakukan. oleh. penyedia. bahan. bakar. kendaraan. bermotor.. Penyedia. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. antara. lain. Pertamina. dan  produsen  lainnya.  Sesuai  dengan  Pasal  3  ayat (4)  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  09  Tahun  2012 produsen. lainnya. yang. dimaksud. adalah. :. PT.. PAN. (Petro. Andalan. Nusantara),. PT.. AKR. Corporindo,. PT.. Petronas,. PT.. Patra. Niaga. Indonesia,. dan. PT.. Cosmic. Indonesia.
Pemungutan. PBBKB. dilakukan. pada. saat. penerbitan.surat.perintah.pengeluaran.barang.( delivery order ).. Wajib. pajak. PBBKB. sebagai. penyedia. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. wajib. memperhitungkan. PBBKB.pada.saat.dilakukan.pemesanan.bahan.bakar. kendaraan. bermotor. oleh. lembaga. penyalur.. PBBKB. dipungut.sekaligus.dimuka.oleh.penyedia.bahan.bakar. kendaraan. bermotor. pada. saat. pembayaran. bahan. bakar.kendaraan.bermotor.oleh.lembaga.penyalur..
Berdasarkan. hasil. wawancara. penulis. dengan. Kepala. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau ba- Dinas. Pendapatan. Daerah. Provinsi. Riau ba- . ba- hwa. wajib. pajak. mengetahui. tata. cara. pembayaran. Pemungutan.Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor. di.Provinsi.Riau adalah wajib pajak melakukan pem- .adalah.wajib.pajak.melakukan.pem- bayaran. pada. Dinas. Pendapatan. Daerah. 12 Besarnya. PBBKB.yang.terutang.diperhitungkan.dan.disetor.sen- diri oleh wajib pajak. Oleh karena itu setiap wajib pa - jak.PBBKB.yang.membayar.sendirinya.pajaknya.wajib. menghitung,.memperhitungkan,.membayar.dan.mel- aporkan.sendiri.PBBKB.yang.terutang.dengan.meng- gunakan. SPTPD.. Ketentuan. ini. menunjukkan. sistem. pemungutan.PBBKB.pada.dasarnya.merupakan.sistem. Self  Assessment ,. yaitu. wajib. pajak. diberikan. keper- cayaan.penuh.untuk.menghitung,.memperhitungkan,. membayar.dan.melaporkan.sendiri.pajak.yang.teru- tang..Dengan.pelaksanaan.sistem.pemungutan.ini.pe- tugas Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi fiskus,
12 . Hasil.wawancara.penulis.dengan.Kepala.Dispenda.Provinsi.Riau.yang. diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016
hanya.bertugas.mengawasi.pelaksanaan.pemenuhan. kewajiban.pajak.oleh.wajib.pajak..
Berdasarkan. SPTPD. yang. disampaikan. oleh. wajib  pajak,  Gubernur  Riau  atau  pejabat  yang ditunjuk. menetapkan. pajak. yang. terutang. dengan. menerbitkan.surat.ketetapan.pajak..Setelah.melakukan. pemeriksaan.atas.SPTPD.dalam.jangka.waktu.5.(lima). Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Riau dapat. menerbitkan. Surat. Ketetapan. Pajak. Daerah. Kurang. Bayar. (SKPDKB). dan. Surat. Ketetapan. Pajak. Daerah. Kurang. Bayar. Tambahan. (SKPDKBT),. Surat. Ketetapan. Pajak. Daerah. Nihil. (SKPDN).. Penerbitan. surat. ketetapan. pajak. ditujukan. kepada. wajib. pajak. tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
Selain.ketentuan.diatas,.gubernur.Riau.juga.dapat. menerbitkan. STPD. apabila. kewajiban. pembayaran. pajak  terutang  dalam  SKPDKB  atau  SKPDKBT  tidak dilakukan  atau  tidak  sepenuhnya  dilakukan  oleh wajib.pajak..Dengan.demikian,.STPD.juga.merupakan. sarana.yang.digunakan.untuk.menagih.SKPDKB.atau. SKPDKBT  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  oleh  wajib pajak.sampai.denga.jatuh.tempo.pembayaran.pajak. dalam  SKPDKB  atau  SKPDKBT.  Pajak  yang  tidak  atau kurang. bayar. yang. ditagih. dengan. STPD. ditambah. dengan. sanksi. administrasi. berupa. bunga. sebesar. 2  %  sebulan  untuk  jangka  waktun  paling  lama  15 bulan.sejak.saat.terutang.pajak..STPD.harus.dilunasi. dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.. Bentuk. isi,. serta. tata. cara. penertbitan. dan. penyampaian. SPTPD,. SKPD,. SKPDKB,. SKPDKBT,. SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Gubernur.

## d.  Sanksi tidak menyampaikan PBBKB
Berdasarkan  Pasal  27  Perda  Provinsi  Nomor  15 Tahun  2002  mengatakan  bahwa  Wajib  Pajak  yang karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan  SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau  melampirkan  keterangan  yang  tidak  benar sehingga.merugikan.Keuangan.Daerah.dapat.dipidana. dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)
tahun,.dan.denda.paling.banyak.2.(dua).kali.jumlah. pajak. yang. terhutang. dan. apabila. Wajib. Pajak. yang. dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPTPD  atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan  keterangan  yang  tidak  benar  sehingga merugikan.Keuangan.Daerah.dapat.dipidana.dengan. pidana. penjara. paling. lama. 2. (dua). tahun. dan. atau. denda.paling.banyak.4.(empat).kali.jumlah.pajak.yang. terhutang..
Sanksi. tersebut. diatas. diberikan. kepada. Wajib. Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBBKB kepada.Dispenda.Provinsi.Riau,.namun.apabila.Wajib. Pajak.mengalami.keterlambatan.maka.sesuai.dengan. Pasal  12  ayat  (2)  Perda  Provinsi  Riau  Nomor  15 Tahun 2002 akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga  sebesar  2%  yang  dapat  diterapkan  apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak tidak dapat.dilakukan..Adapun.batas.pembayaran.terakhir. penyetoran.pajak.PBBKB.ke.Kas.Daerah.yaitu.tanggal. 20 tiap bulannya, 13 .dan.apabila.terjadi.keterlambatan. dalam.penyetoran.PBBKB.upaya.maksimal.dari.Dinas. Pendapatan.Daerah.yaitu.dengan.menanyakan.alasan. keterlambatan.penyetoran.tersebut.kepada.Pertamina. melalui.rapat.koordinasi.dengan.pihak.Pertamina..

## 2.  Hambatan  Dispenda  Provinsi  Riau  Dalam
Melakukan  Pengawasan  Pemungutan  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau
Berdasarkan. hasil. pengamatan. dan. wawancara. yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di.Dinas.Pendapatan.Provinsi.Riau.dalam.pelaksanaan. pemungutan.Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor. Berdasarkan. Peraturan. Daerah. Provinsi. Riau. Nomor. 15  Tahun  2002  di  Provinsi  Riau  masih  menemui banyak. hambatan.. Hambatan-hambatan. tersebut. antara.lain:
a.. Tidak. adanya. Pelaporan. yang. akurat. dari. Wajib. Pajak
13 . Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 09 Tahun 2012 Tentang.Petunjuk.Pelaksanaan.Pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor

## Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
Dalam. prosedur. pemungutan. pajak. bahan. bakar. kendaraan. bermotor. yang. dilakukan. di. Dinas. Pendapatan. Daerah. Provinsi. Riau. dengan. sistem. self  assestment .. Pertamina. selaku. wajib. pajak. yang. menarik.pajak.bahan.bakar.kendaraan.bermotor.dari. hasil. penjualan. bahan. bakar. oleh. Stasiun. Pengisian. Bahan.Bakar.Umum.(SPBU).yang.tersebar.di.Provinsi. Riau.masih.belum.maksimal.memberikan.laporan.yang. akurat.terhadap.besarnya.pajak.yang.diperoleh..Pihak. Dispenda  selaku  pelaksana  Perda  Nomor  15  Tahun 2002  tidak  dapat  berbuat  banyak  dari  hasil  laporan pajak. yang. diberikan. oleh. Pertamina,. karena. yang. berhak.melakukan.pemeriksaan.terhadap.Pertamina. hanyalah.BPK.(Badan.Pemeriksa.Keuangan).sehingga. dengan.demikian.fungsi.pengawasan.yang.seharusnya. menjadi bagian Dispenda Provinsi Riau tidak berjalan optimal  dan  ini  akan  berdampak  turunnya  sumber pendapatan. asli. daerah. yang. berasal. Pajak. Bahan. Bakar.Kendaraan.Bermotor.tersebut..
b.. Tidak.adanya.kerjasama.yang.baik.dengan.SPBU
Stasiun. Pengisian. Bahan. Bakar. Umum,. selaku. wajib. pajak. yang. menjual. bahan. bakar. kepada. para. konsumen (masyarakat) juga tidak melaporkan jumlah pajak.yang.didapat.dari.hasil.penjualan.bahan.bakar. ke. konsumen.. Berdasarkan. hasil. wawancara. penulis. dengan  Dispenda  Provinsi  Riau  Pengusaha/pemilik SPBU tidak jarang melaporkan hasil penjualan bahan bakarnya secara kooperatif kepada Dispenda Provinsi Riau.. Pelaporan. tersebut. hanya. sekedar. formalitas. yang. harus. dilakukan. wajib. pajak. ke. Dispenda. Provinsi  Riau,  namun  data  laporan  yang  pasti  tidak diberikan. 14
c.. Tidak. adanya. pemberian. sanksi. yang. jelas. oleh.

## Dispenda
Dispenda. Provinsi. Riau. sebagai. pelaksana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan.Retribusi.Daerah.dan.Perda.Provinsi.Riau.Nomor.
14 . Hasil.wawancara.penulis.dengan.Kepala.Dispenda.Provinsi.Riau.yang. diwakili oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Genta Gemari Titando. SE di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pada Tanggal 21 Juni 2016
15 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sejauh ini tidak pernah memberikan sanksi kepada. wajib. pajak. yang. terlambat. melakukan. pembayaran  pajak,  maupun  yang  tidak  kooperatif dengan. Dispenda. dalam. pemungutan. bahan. bakar. kendaraan.bermotor.ini..Hasilnya.peningkatan.pajak. daerah.yang.bersumber.dari.Pajak.Bakar.Kendaraan. Bermotor ini tiap tahun hanya mengalami peningkatan yang.biasa.saja,.dibandingkan.dengan.pemakai.bahan. bakar. kendaraan. bermotor. yang. peningkatannya. terus. melonjak,. bahkan. untuk. kebutuhan. bahan. bakar  kendaraan  bermotor  sering  tidak  terpenuhi, akibat. dari. meningkatkan. jumlah. konsumen. yang. menggunakan.kendaraan.bermotor..
Pengenaan. PBBKB. adalah. sebagai. salah. satu. upaya. pemerintah. daerah. untuk. menggali. potensi. daerahnya. terkait. dengan. adanya. prinsip. otonomi. daerah. yang. mengharuskan. daerah. mandiri. dalam. membiayai.penyelenggaraan.pemerintah.daerahnya.. Walaupun. pada. beberapa. literature. mengatakan. bahwa. pengenaan. PBBKB. atas. konsumsi. BBM. pada. dasarnya. adalah. upaya. pemerintah. untuk. menginternalisasikan  eksternalitas  negatif,  namun mengacu.pada.latar.belakang.diberlakukannya.PBBKB. ini.adalah.solusi.bagi.hilangnya.penerimaan.daerah,. maka.konteks.pemahaman.terhadap.PBBKB.ini.hanya. sebatas.PBBKB.sebagi.fungsi.budgetair.
Faktor.yang.menjadi.kendala.pemeriksaan.dalam. rangka  menguji  tingkat  kepatuhan  PBBKB  terkait dengan.masalah.pengambilan.data.yang.sulit.diakses. oleh. Dispenda. karena. dalam. hal. ini. penyediaan. bahan  bakar  di  Provinsi  Riau  yang  hampir  80%  di dominasi.oleh.PT..Pertamina.sulit.untuk.mendapatkan. kronologis. penyaluran. BBM,. karena. penyalur. BBM. yang. dilakukan. oleh. Pertamina. dilakukan. secara. nasional. sehingga. sulit. untuk. mendeteksi. berapa. kuota.yang.hanya.di.distribusikan.di.wilayah.Provinsi. saja. dan. kurangnya. SDM. yang. menangani. masalah. PBBKB.di.Dinas.Pelayanan.Pajak..

## 3.   KESIMPULAN DAN SARAN
a.   Kesimpulan
Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang. penulis. lakukan,. maka. dapat. penulis. tarik. kesimpulan.sebagai.berikut:
1.  Pengawasan  Dispenda  Provinsi  Riau  Terhadap Pemungutan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor.Berdasarkan.Peraturan.Daerah.Provinsi.
Riau  Nomor  15  Tahun  2002  di  Provinsi  Riau belum berjalan maksimal hal ini dibuktikan masih belum. transparansi. pihak. Pertamina,. SPBU. dan. Wajib.Pajak.lainnya.dalam.melakukan.pelaporan. pajak. BBM. yang. dikenakan. kepada. konsumen. yang. diakibatkan. karena. sistem. pembayaran. pajak. dilakukan. secara. self  assestment artinya menghitung.dan.menyetorkan.sendiri.pajaknya.ke. rekening.kas.daerah,.dan.Dispenda.Provinsi.hanya. menerima. saja. laporan. pajak. tanpa. melakukan. pengecekan.lebih.lanjut.
2.. Hambatan. Dispenda. Provinsi. Riau. Dalam. Melakukan. Pengawasan. Pemungutan. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. Bermotor. Berdasarkan. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002  di  Provinsi  Riau  antara  lain  Tidak  adanya informasi. yang. akurat. dari. Wajib. Pajak. terkait. pelaporan. pajak. yang. dilaporkan. pajaknya. ke. Dispenda.Provinsi.Riau,.Tidak.adanya.kerjasama. yang. baik. dengan. SPBU,. dan. Tidak. adanya. pemberian.sanksi.yang.jelas.oleh.Dispenda.terkait. keterlambatan. wajib. pajak. dalam. melakukan. pembayaran.pajak.ke.Dispenda.Provinsi.Riau.

## b.   Saran
Berdasarkan.hasil.pembahasan.mengenai.proses. pemungutan.pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.bermotor. Dinas.Pendapatan.Daerah.Provinsi.Riau,.maka.penulis. akan. memberikan. saran. dalam. rangka. peningkatan. penerimaan. pajak. khususnya. Pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan.Bermotor,.yaitu.:
1.  Kepada  Wajib  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor. agar. melakukan. pembayaran. pajak. sebagaimana.yang.telah.ditetapkan.oleh.Pemda. Provinsi.Riau.yang.tertuang.dalam.perda.Nomor.
15  Tahun  2002  sehingga  hal  tersebut  dapat
meningkatkan. penerimaan. pajak. daerah. dari. sektor.pajak.Bahan.Bakar.Kendaraan.Bermotor.
2.. Kepada. Dinas. Pendapatan. bersama. Pemerintah. Daerah. Provinsi. Riau. harus. dapat. menganalisis. potensi. sebenarnya. dari. pajak. Bahan. Bakar. Kendaraan. bermotor. dengan. lebih. cermat. lagi,. dengan. mendata. pengusaha. yang. masih. benar- benar  aktif,  dan  melakukan  sosialisasi  sesering mungkin.ke.lokasi-lokasi.Perusahaan.tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul.Rasyid.Thalib,.Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Abdurrahman,.Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah , Media Sarana Press, Jakarta, 2007
A.  Gunawan  Setiardja, Dialektika  Hukum  dan  Moral Dalam  Pembangunan  Masyarakat  Indonesia,. Kansius, Yogyakarta, 1990
Bambang. Sunggono,  Metodologi  Penelitian  Hukum,.
Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005 Raja Grafindo, Jakarta, 2005
Chaidir. Ali,. Hukum  Pajak  Elementer ,. PT.. Eresco. Bandung, Bandung, 2003
Charles. Jones,. Pengantar  Kebijakan  Publik  (Publik Policy), Mandar Maju, Bandung, 1991
Haula.Rosdiana.dan.Rasin.Tarigan,.Perpajakan : Teori dan Aplikasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
HAW..Widjaja,.Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,. Rajawali.
Pers,.Jakarta
Irawan. Soejito,. Pengawasan  terhadap  Peraturan Daerah  Dan  Keputusan  Kepala  Daerah ,. Bina. Aksara, Jakarta, 1993
Indroharto,. Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
Inu.Kencana.Syafei,.Pengantar Ilmu Pemerintahan,.PT..
Eresco, Jakarta,1999

## Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau
Kansil  dan  Christi, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,. Bumi Aksara, Bandung, 2003
Miriam.Budiarjo,.Dasar-Dasar Ilmu Politik , Grmaedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
Manulang,.Dasar-dasar Manajemen , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Mardiasmo,. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta, 2002
Masri  Singarimbun  dan  Sofian  Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta,1987
Marihot.P..Siahaan,.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Muhammad.Djafar.Saidi,.Perlindungan Hukum Wajib Pajak  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak,. Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
Nick.Devas,.Dkk,.Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia ,.diterjemahkan.oleh.Masri.Maris,.UI- Press, Jakarta, 1989
Philipus. M.. Hadjon,. Tentang  Wewenang,. Makalah,. Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
Ridwan.HR,.Hukum Administrasi Negara,.Yogyakarta,.
UII Pres, 2003
R..Santoso.Brotodiharjo,.Pengantar Ilmu Hukum Pajak,. Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997
Rochmat.Soemitro,.Pengantar Singkat Hukum Pajak,.

## PT.Eresco, Bandung 1992
. . ,. Asas  dan  Dasar  Perpajakan  I ,. Eresco,. Bandung, 2002
Rusadi.Kantaprawira,. Hukum dan Kekuasaan ,.Makalah.
Universitas. Indonesia,. Yogyakarta,. Jakarta,.
1998

## Samsuddin,.Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi
Perpajakan , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
SF..Marbun,.Peradilan Administrasi Negara dan Upaya
Administrasi  di  Indonesia ,. Liberty,. Yogyakarta,.
1997
______,. Dkk,. Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum Adminitrasi Negara , UI Press, Yogyakarta, 2001
Soewignjo,. Desa , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
Soerjono.Soekanto.dan.Sri.Mamudji,.Penelitian Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),. Rajawali.
Pres, Jakarta, 2010
Sudikno. Mertokusumo,. Penemuan  Hukum  Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2001
Sumyar,. Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Perpajakan ,.
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
Suwoto. Mulyosudarmo,. Kekuasaan  dan  Tanggung Jawab  Presiden  Republik  Indonesia,  Suatu Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis Pertanggungjawaban  Kekuasaan,. Universitas. Airlangga, Surabaya, 1990
Thomas. Sumarsan,. Perpajakan  Indonesia  Edisi  2 ..
Indeks, Jakarta, 2012,
Wirawan.B..Ilyas,.Richard.Burton,. Hukum Pajak ,.Edisi. Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
Winarna. Surya. Adisubrata,. Otonomi  Daerah  di  Era Reformasi , UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
Undang-Undang. Dasar. Negara. Republik. Indonesia. tahun 1945
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pemerintah

## Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.dan.Retribusi.Daerah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  15  tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.Bermotor.
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  09  Tahun  2012 Tentang. Petunjuk. Pelaksanaan. Pajak. Bahan. Bakar.Kendaraan.Bermotor
Hafiz Sutrisno . Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau