Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua
Endro Risdiyanto 1) ; Julius Ary Mollet 2) ; Halomoan Hutajulu 3)
1) Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
2,3) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
Email: 1) endrorisdiyanto@gmail.com ; 2) julius.mollet@gmail.com ; 3) halomoan.h@gmail.com
How to Cite :
Risdiyanto,  E.,  Mollet,  A.J.,  Hutajulu,  H.  (2023).  Pengaruh  Kemandirian  Fiskal  Daerah  dan  Belanja  Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [11 Mei 2023] Revised [20  Juli 2023]
Accepted [30 Juli 2023]

## ABSTRAK
Studi  ini  menganalisis  kemandirian  fiskal  dan  belanja  daerah  dalam mempercepat  pengentasan  kemiskinan  di  Provinsi  Papua  melalui  jalur pertumbuhan  pro-poor  melalui  model  data  panel  dengan  3  pilihan  yaitu Pooled  Least  Square  (PLS),  Fixed  Effect  Model  (FEM),  dan  Random  Effect Model  (REM).  Dalam  pendekatan  ini  pengolahan  data  dilakukan  dengan mengombinasikan  data  time  series  dan  cross-section  serta  metode  yang digunakan  adalah  Ordinary  Least  Square  (OLS)  atas  data  empiris  29 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  dari  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2021. Peningkatan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan belanja daerah berdampak  kecil  dalam  menurunkan  kemiskinan  terutama  di  Kabupaten yang  aksesnya  demonya  sulit  dijangkau.  Selama  kurun  waktu  itu, Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Papua  menunjukkan  tren  yang cukup  baik  walaupun  tidak  signifikan,  selain  itu  ada  kecenderungan  pola perubahan  kemiskinan  berlawanan  arah  dengan  daerah  perbelanjaan. Dimana kecenderungan peningkatan pada belanja daerah berdampak pada penurunan  persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten/Kota  di  provinsi Papua selama kurun waktu tersebut.

## ABSTRACT
This  study  analyzes  fiscal  independence  and  regional  spending  in  accelerating poverty alleviation in Papua Province through a pro-poor growth path through a panel data model with 3 options, namely Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). In this approach, data processing is  carried  out  by  combining  time  series  and  cross-section  data  and  the  method used is Ordinary Least Square (OLS) on empirical data from 29 Regencies/Cities in Papua  Province  from  2010  to  2021.  Increased  regional  fiscal  independence capacity and regional spending has little impact on reducing poverty, especially in districts  where  access  is  difficult  to  reach.  During  that  period,  poverty  in districts/cities  in  the  province  of  Papua  showed  a  good  trend,  although  not significant. In addition, there was a tendency for the pattern of change in poverty to  be  in  the  opposite  direction  to  shopping  areas.  Where  the  tendency  of  an increase in regional spending has an impact on reducing the percentage of poor people in districts/cities in the province of Papua during that period.

## KEYWORDS
Fiscal, Poverty, Pooled Least Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model, Poor People
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kemandirian  fiskal  daerah  mengacu  pada  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk menghasilkan  pendapatan  sendiri  melalui  sumber-sumber  seperti  pajak  daerah,  retribusi,  dan sumber  daya  alam  (Kustianingsih,  N.,  Muslimin,  &  Kahar,  A,2018).  Tingkat  kemandirian  keuangan daerah yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran mereka sesuai dengan prioritas lokal. Ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi tingkat kemiskinan (Widianto, A., Sedya, U., & Langgeng Nurmansyah, A,2016).
Belanja daerah di definisikan merujuk pada pengeluaran pemerintah daerah untuk berbagai sektor  seperti  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan  program-program  sosial.  Jika  belanja daerah  dialokasikan  dengan  bijak  dan  efektif,  hal  itu  dapat  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Jika belanja daerah diarahkan dengan baik, termasuk melalui  program-program  perlindungan  sosial,  ini  dapat  membantu  mengurangi  kemiskinan  di Provinsi Papua.
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu, keluarga, atau masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik secara materiil maupun non-materiil, untuk memenuhi kebutuhan  dasar  mereka  (Hunuf,  H.,  &  Asmara,  J.  A,2017).  Definisi  kemiskinan  cenderung melibatkan  ketidakmampuan  untuk  memperoleh  akses  yang  memadai  terhadap  makanan,  air bersih,  perumahan  layak,  pendidikan, pelayanan  kesehatan, pekerjaan  yang layak,  dan  keamanan sosial  (Paulus,  D.  I.  S.,  Koleangan,  R.  A.  M.,  &  Engka,  D.  S.  M,2019).  Namun, penting  untuk  dicatat bahwa kemiskinan adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan  politik  (Andriani,  R.  N.  R.,  &  Wahid,  N.  N,2018).    Selain  kemandirian  keuangan  daerah  dan belanja  daerah,  faktor-faktor  seperti  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  tingkat  pendidikan, ketersediaan  lapangan  kerja,  akses  terhadap  layanan  dasar,  serta  situasi  konflik  atau  ketegangan politik  juga  dapat  berkontribusi  terhadap  tingkat  kemiskinan  (Paat,  D.  C.,  Koleangan,  R.  A.  M.,  & Rumate, V. A,2019).
Permasalahan  kemiskinan  tersebut  menjadi  permasalahan  pemerintah  daerah  dalam mencapai  pembangunan  ekonomi  daerah.  Program  penanggulangan  kemiskinan  selalu  menjadi prioritas dalam program pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014, penanggulangan  kemiskinan  termasuk  dalam  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah)  Papua.  Sebagaimana  tertuang  dalam  RPJMD  2013-2018  yang  memiliki  misi  dalam menciptakan  kesejahteraan  masyarakat,  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran.  Berbagai program  dicanangkan  dalam  pengentasan  kemiskinan  tersebut  diantaranya  terkait  pelayanan kesehatan,  pendidikan,  peningkatan  kesejahteraan  pekerja,  pemberdayaan  masyarakat  desa, peningkatan  keadilan  gender  dan  perlindungan  anak,  serta  berbagai  program  pembangunan lainnya  yang  mendukung  misi  tersebut.  Selanjutnya  dalam  RPJMD  2018-2023,  penanggulangan kemiskinan kembali menjadi salah satu tujuan pembangunan di Papua. Program penanggulangan kemiskinan  selalu  menjadi  prioritas  dalam  program  pembangunan  daerah  setiap  tahunnya (Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018).
Pembangunan  daerah  tersebut  dapat  terwujud  dengan  adanya  pengeluaran  pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan dan belanja daerah untuk mencapai pembangunan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  diharapkan  mampu  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Anjani,  E.  S.  D.,  Akram,  &  Handajani,  L,2015).  Hal tersebutlah  yang  menjadi  dasar  pelimpahan  kewenangan  keuangan  atau  desentralisasi  fiskal. Desentralisasi fiskal tersebut direspon pemerintah daerah dengan cara (1) memusatkan perhatian pada  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan  (2)  lebih  berorientasi  pada  efektivitas pengeluaran  belanja  daerah  (Makrifah  2010).  Upaya  peningkatan  pendapatan  daerah  dapat ditempuh  dengan cara  menggali  sumber daya  ekonomi daerah  sehingga  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  meningkat  dan  menciptakan  kemandirian  keuangan  daerah.  Kemandirian  tersebut ditunjukkan  oleh  rasio  PAD  terhadap  total  pendapatan,  serta  rasio  dana  perimbangan  terhadap
total  pendapatan.  Rasio  PAD  yang  semakin  besar  menunjukkan  kemandirian  keuangan  daerah semakin  baik.  Sebaliknya,  rasio  dana  perimbangan  yang  semakin  besar  menunjukkan  semakin rendah kemandirian keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah (Tolosang, K. D,2018).
Ekonomi  Papua  pada  triwulan  I-2023  dibandingkan  dengan  triwulan  I-2022  mengalami kontraksi  sedalam  -2,39  persen  (y-on-y),  namun  jika  dilihat  tanpa  pertambangan  dan  penggalian ekonomi  Papua  mengalami  pertumbuhan  4,67  persen.  Hal  ini  menunjukkan  sebagian  besar pertumbuhan  ekonomi  Papua  masih  didominasi  oleh  Sektor  Pertambangan  dan  Penggalian. Lapangan  Usaha  Pertambangan  dan  Penggalian  mengalami  kontraksi  sedalam  -11,64  persen disebabkan  karena  menurunnya  produksi  emas  dan  tembaga  dikarenakan  proses  produksi  yang terhambat yang disebabkan oleh curah hujan dan tanah longsor.
Selain  Sektor  Pertambangan  dan  Penggalian,  lapangan  usaha  yang  mengalami  kontraksi pertumbuhan  yaitu  lapangan  usaha  Industri  Pengolahan  sedalam  -0,29  persen  yang  disebabkan produksi  Industri  kayu  dan  beberapa  industri  lainnya  mengalami  penurunan.  Tiga  sektor  yang mengalami  pertumbuhan  tertinggi  pada  triwulan  I-2023  yaitu  Sektor  Transportasi  Pergudangan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.
Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (y-on-y) yang mengalami kontraksi -2,39 persen merupakan  andil  dari  seluruh  lapangan  usaha,  terutama  lapangan  usaha  yang  memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Papua yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 36,24 persen; Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,72  persen;  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  memberikan  kontribusi  sebesar  10,70  persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 8,34 persen.
Bila  dilihat  dari  penciptaan  sumber  pertumbuhan  ekonomi  Papua  triwulan  I-2023  (y-on-y), Papua  didominasi  oleh  Pertambangan  dan  Penggalian  yang  memberikan  sumber  kontraksi terdalam  sebesar  -5,04  persen  dan  disusul  dengan  lapangan  usaha  Konstruksi  yang  memberikan sumber  pertumbuhan  sebesar  0,47  persen;  lapangan  usaha  Perdagangan  Besar  dan  Eceran, Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor  sebesar  0,47  persen;  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan sebesar  0,42  persen:  dan  lapangan  usaha  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan,  dan  Jaminan Sosial  Wajib  sebesar  0,40 persen;  selain 5 lapangan  usaha di  atas  memiliki  sumber  pertumbuhan 0,89 persen.
Ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2023 dibandingkan triwulan I- 2022  (y-on-y)  mengalami  pertumbuhan  sebesar  4,67  persen.  Kategori  lapangan  usaha  Konstruksi memberikan  kontribusi  tertinggi  sebesar  23,08  persen  dengan  laju  pertrumbuhan  3,92  persen. Kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,01  persen  yang  disebabkan  karena  meningkatnya  jumlah  penumpang  berangkat  dan  barang muat  terutama  pada  subsektor  angkutan  laut  dan  angkutan  udara.  Pertumbuhan  ini  disebabkan karena pada tahun lalu masih adanya pembatasan aktivitas yang disebabkan karena Covid-19.
Pada  September  2022,  tingkat  ketimpangan  pengeluaran  penduduk  Provinsi  Papua  yang diukur  oleh  Gini  Ratio  adalah  sebesar  0,393.  Angka  ini  menurun  sebesar  0,004  poin  jika dibandingkan  dengan  Gini  Ratio  September  2021  yang  sebesar  0,397.  Gini  Ratio  di  daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,294 turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar  0,315  dan  Gini  Ratio  September  2021  yang  sebesar  0,307.  Sementara  itu,  Gini  Ratio  di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat  sebesar 0,419, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022  yang  sebesar  0,427  dan  sama  dengan  Gini  Ratio  September  2021  yang  sebesar  0,419. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2022 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,78 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada  September  2022  berada  pada  kategori  tingkat  ketimpangan  sedang.  Jika  dirinci  menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,89 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

## LANDASAN TEORI
Todaro  dan  Smith  (2006)  mendefinisikan  pembangunan  sebagai  proses  multidimensi  yang meliputi perubahan pada sikap masyarakat, struktur sosial, dan institusi nasional, di samping tetap fokus  pada  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  perbaikan  kondisi  ketimpangan,  dan penanggulangan kemiskinan. Tiga tujuan inti  pembangunan yaitu (1) peningkatan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, keamanan, dan kesehatan; (2) peningkatan kualitas kehidupan yang sekaligus menciptakan rasa memiliki harga diri dalam setiap pribadi  indvidu;  (3)  perluasan  akses pada berbagai  pilihan  ekonomis maupun  pilihan  sosial  untuk setiap individu, dan bebas dari ketergantungan pada pihak lain (Aulia, N,2014).
Termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  definisi  otonomi  daerah  yaitu pemberian  hak,  kewenangan,  dan  kewajiban  pada  daerah  dalam  mengelola  pemerintahan  dan memenuhi  kepentingan  masyarakat  daerah  sesuai  perundangan  yang  berlaku.  Pemberlakuan otonomi daerah juga diiringi adanya desentralisasi pengelolaan keuangan atau desentralisasi fiskal. Tujuan  desentralisasi  fiskal  tersebut  yaitu  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar  tingkat pemerintahan  maupun  antar  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  desentralisasi  fiskal  juga  dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta pengurangan kesenjangan atas ketersediaan dan distribusi pelayanan publik antar daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sehingga perumusan dan pelaksanaan APBD diserahkan  pada  pemerintah  daerah.  Namun  demikian  pemerintah  harus  akuntabel  dalam menjalankan tata kelola keuangannya (Kurniasih 2011).
Dana  perimbangan  adalah  bagian  dana  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  atau diberikannya anggaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian dana perimbangan dimaksudkan  agar  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  dan  tingkat  pemerintahan  dapat  berkurang. Penentuan besaran dana alokasi umum tersebut dihitung berdasarkan celah fiskal yang diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal.
Tujuan  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  salah  satunya  untuk  meningkatkan  kemandirian keuangan  daerah  sehingga  dapat  mengurangi  ketergantungan  daerah  pada  pemerintah  pusat. Kemandirian  keuangan  daerah  dicerminkan  oleh  rasio  PAD  terhadap  total  pendapatan  dan  rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki hubungan arah negatif atau makna berkebalikan. Nilai rasio PAD yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Adapun nilai rasio dana perimbangan yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mengukur kemampuan keuangan daerah. Rumus rasio PAD dan rasio dana perimbangan sebagai berikut.

## Table 1. Kemampuan Keuangan Daerah dilihat Berdasarkan Rasio PAD
Interval Kemampuan Keuangan Daerah 00.00 – 10.00 Sangat Kurang 10.01 – 20.00 Kurang 20.01 – 30.00 Cukup 30.01 – 40.00 Sedang 40.01 – 50.00 Baik >50.00 Sangat baik
Source: Depdagri dan Fisipol UGM (1991) dalam Suci (2013)
Selain  itu,  hubungan  antara  kemandirian  keuangan  daerah  dengan  indikator  pembangunan juga perlu diperhatikan, yakni salah satunya hubungannya dengan kemiskinan di daerah. Penelitian Isramiwarti  et  al.  (2017)  menyebutkan  bahwa  peningkatan  PAD  dapat  meningkatkan  kemandirian daerah dan meningkatkan alokasi belanja daerah terutama terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan PAD pada akhirnya memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  menurunkan  kemiskinan.  Kemandirian  daerah  yang  ditunjukkan  dengan  peningkatan  PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
Peningkatan  PAD  menunjukkan  adanya  peningkatan  kinerja  perekonomian  daerah  dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel dengan cross section 28 kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua  (Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Sarmi, Kabupaten  Keerom,  Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  Kabupaten  Waropen,  Kabupaten  Biak  Numfor dan Kabupaten Supiori, Merauke, mappi, boven digoel, Intan Jaya, Lanni Jaya, paniai, dogiyai, asmat, Mamberamo raya, mamberamo tengah, yalimo, nduga, puncak, puncak Jaya, pegunungan bintang, Tolikara,  yahukimo)  dan  data  time  series  waktu  tahunan  periode  2010  sampai  dengan  2021. Variabel yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, rasio PAD, rasio dana perimbangan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  Sekunder  dari  Instansi  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Papua.  Data  tersebut  digunakan untuk  melihat  gambaran  persentase  penduduk  miskin,  indeks  kedalaman  kemiskinan,  indeks keparahan kemiskinan, rasio PAD, rasio dana perimbangan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan  belanja  Infrastruktur  Provinsi  Papua. Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan bahan pustaka melalui teks tertulis maupun dokumentasi.
Menurut Ekananda (2015) dalam ekonometrika proses penyatuan data time series dan data cross  section  disebut  dengan  pooling,  sedangkan  data  yang  dihasilkan  disebut  pooled  data  atau panel  data.  Keuntungan  penggunaan  data  panel  yaitu  jumlah  observasi  yang  semakin  banyak semakin baik untuk memperoleh hasil estimasi parameter. Hal tersebut akan memperbesar derajat kebebasan  (degree  of  freedom)  dan  menurunkan  kolinearitas  antar  variable  independen. Keuntungan lainnya yaitu penggunaan data panel dapat mengestimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dalam analisis data panel terdapat tiga pilihan model estimasi yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

## Table 2. Selang Nilai Statistik Durbin-Watson serta Keputusannya
Nilai DW Keputusan 4 – Dl < DW < 4 Terdapat Autokorelasi Negatif 4 – Du < DW < 4 – Dl Hasil Tidak Dapat Ditentukan Du < DW < 4 – Du Tidak Terdapat Autokorelasi Dl< DW < Du Hasil Tidak Dapat Ditentukan 0 < DW < Dl Terdapat Autokorelasi Positif
Source: Juanda, 2009

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Kemiskinan Makro
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang  menjadi  pusat perhatian  pemerintah  di  negara  manapun.  Salah  satu  aspek  penting  untuk  mendukung  strategi penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya  data  kemiskinan  yang  akurat.  Pengukuran kemiskinan  yang  dapat  dipercaya  dapat  menjadi  instrumen  tangguh  bagi  pengambil  kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  terhadap  kemiskinan,  membandingkan kemiskinan  antar  waktu  dan  daerah,  serta  menentukan  target  penduduk  miskin  dengan  tujuan untuk  memperbaiki  kondisi  mereka.  Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung  strategi penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya  data  kemiskinan  yang akurat.  Pengukuran  kemiskinan  yang  dapat  dipercaya  dapat  menjadi  instrumen  tangguh  bagi pengambil  kebijakan  dalam  memfokuskan  perhatian  pada  kondisi  hidup  orang  miskin.  Data kemiskinan  yang  baik  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  terhadap kemiskinan,  membandingkan  kemiskinan  antar  waktu  dan  daerah,  serta  menentukan  target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Table  3.  Garis  Kemiskinan,  Penduduk  Miskin,  Tingkat  Kemiskinan,  Indeks  Keparahan  dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia dan Papua, 2017-2021
Indikator Kemiskinan 2017 2018 2019 2020 2021 Garis  Kemiskinan (Rp/Perkapita/Bul an) Papua 457,541 499,463 540,099 562,992 591,959 Indonesia  385,953 408,962 438,448 456,690 967,204 Jumlah  Penduduk Miskin (Jiwa) Papua 897,690 917,630 926,360 911,370 920,440 Indonesia  26,582,990  25,674,580  24,785,870  27,549,690  26,503,650 Tingkat Kemiskinan (%) Papua 27.62 27.74 27.53 26.64 26.86 Indonesia  10.12 9.66 9.22 10.19 9.71 Indeks Kedalaman Kemiskinan (%) Papua 7.50 6.73 7.17 6.16 5.60 Indonesia  1.79 1.63 1.5 1.75 1.67 Indeks Keparahan Kemiskinan (%) Papua 2.82 2.28 2.60 2.08 1.69 Indonesia  0.46 0.41 0.36 0.47 0.41
Source: BPS Indonesia dan Papua, 2022
Tingkat  kemiskinan  Papua  tahun  2017  sebesar  27,62  persen,  hingga  tahun  2021  mencapai 26,86  persen  dengan  rata-rata  pertumbuhan  penduduk  27,28  persen  terjadi  penurunan  sebesar 0,76  point.  Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  tahun  2017  sebesar  10,12  persen  hingga  tahun  2021 berada di angka  9,71 persen,  dengan  rata-rata  selama  kurun waktu  tersebut  sebesar  9,78  persen terjadi  penurunan  sebesar  0,41  point.  Indeks  kedalaman  kemiskinan  Papua  tercatat  sebesar  7,50 persen  tahun  2017,  di  tahun  2021  sebesar  5,60  persen,  rata-rata  dalam  lima  tahun  sebesar  6,63 persen.  Indeks  kedalaman  kemiskinan  Indonesia  lebih  kecil  dibanding  Papua.  Tahun  2017 kedalaman  kemiskinan  Indonesia  sebesar  1,79  persen  hingga  tahun  2021  mencapai  1,67  persen dengan  rata-rata  sebesar  1,67  persen.  Semakin  tinggi  nilai  indeks,  semakin  jauh  rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks ini, semakin besar potensi ekonomi  untuk  dana  pengentasan  kemiskinan  berdasarkan  identifikasi  karakteristik  penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.
Indeks  keparahan  kemiskinan  Papua  di  tahun 2017 sebesar 2,82  persen hingga  tahun  2021 mencapai 1,69 persen dengan rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 2,29 persen. Indonesia di tahun 2017 memiliki nilai indeks sebesar 0,46 persen dan pada tahun 2021 sebesar 0,41 persen dengan rata-rata indeks dalam kurun waktu tersebut sebesar 0,42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa  indeks  keparahan  di  Papua  lebih  tinggi  dibanding  Indonesia.  Semakin  tinggi  nilai  indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Sampai  dengan  tahun  2021  tingkat  kemiskinan  paling  tinggi  di  Indonesia  adalah  Provinsi Papua sebesar 26,86 persen sedangkan secara Nasional sebesar 9,71 persen. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara Provinsi Papua dan Indonesia yaitu sebesar 17,15 point. Kabupaten yang tingkat  kemiskinannya  yang  paling  tinggi  adalah  di  Kabupaten  Intan  Jaya  sebesar  41,66  persen dengan rata- rata tingkat kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 42,05 persen. Tingkat  kemiskinan  paling  rendah  terdapat  di  Kabupaten  Merauke  sebesar  10,16  persen  dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 10,38 persen.
Perkembangan  sejumlah  indikator  kemiskinan  di  Provinsi  Papua  dan  Indonesia  dalam  lima tahun  terakhir.  Garis  kemiskinan  Papua  tahun  2017  sebesar  Rp.  457  ribu  lebih  tinggi  dibanding Indonesia  sebesar  Rp.  385  ribu.  Hingga  tahun  2021  garis  kemiskinan  Papua  sebesar  Rp.  591  ribu sedangkan  Indonesia  mencapai  Rp.  967  ribu  perkapita  perbulan.  Kurun  waktu  tersebut  garis kemiskinan  Papua  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.  134  ribu  sedangkan  Indonesia peningkatannya  cukup  besar  yakni  Rp.  581  ribu.  Jumlah  penduduk  miskin  di  Papua  tahun  2017 sebanyak 897 ribu jiwa, sedangkan di Indonesia 26,58 juta jiwa. Hingga tahun 2021 penduduk miskin Papua mencapai 920 ribu jiwa ada peningkatan sebanyak 22 ribu jiwa, penduduk miskin Indonesia tahun 2021 tercatat 26,53 juta jiwa atau ada penurunan sebesar 79 ribu jiwa.

## Kondisi Kemiskinan Mikro
Kemiskinan  mikro  didasarkan  pada  14  kriteria  kemiskinan  dengan  berbasis  pada  rumah tangga.  Ke-14  variabel  yang  digunakan  adalah  luas  lantai  per  kapita  jenis  lantai,  jenis  dinding, fasilitas  tempat  buang  air  besar,  sumber  air  minum,  sumber  penerangan,  bahan  bakar,  membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, Pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.
Pengeluaran  perkapita  dikalangan  penduduk  miskin  sangat  dibutuhkan  pemerintah  dalam rangka menentukan kebijakan atau intervensi pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2021, terlihat bahwa  persentase  pengeluaran  perkapita  tertinggi  penduduk  miskin  untuk  makanan  terdapat  di Kabupaten  Mamberamo  Raya  sebesar  74,33  persen,  pengeluaran  perkapita  tertinggi  penduduk tidak miskin berada di Tolikara sebesar 72,21 persen, sedangkan pengeluaran penduduk miskin dan tidak miskin tertinggi di Mamberamo Tengah sebesar 72,80 persen.
Persentase tertinggi rumah tangga miskin yang menggunakan air layak di Papua Tahun 2021 terdapat di  Kabupaten  Asmat  sebesar  99,52  persen,  selanjutnya  Kota  Jayapura  97,26  persen,  dan Biak  Numfor  92,60  persen  di posisi  ketiga.  Sedangkan  persentase  terendah  rumah  tangga  miskin yang  menggunakan  air  layak  terdapat  di  Kabupaten  Nduga  sebesar  12,05  persen,  selanjutnya Tolikara sebesar 6,05 persen dan Lanny Jaya sebesar 2,68 persen.

## Kondisi Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Papua
Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  APBD  merupakan  gambaran  langkah kongkret  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Pemerintah  Provinsi  Papua  terus berupaya dalam menentukan target penerimaan daerah untuk menaikkan belanja daerah. Otonomi daerah  dalam  bentuk  desentralisasi  fiskal  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengatur  keuangan  daerahnya.  Berbagai  cara  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.
Berdasarkan  perhitungan  kapasitas  riil  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  RPJMD  Provisi Papua  Tahun  2019-2023,  maka  dialokasikan  untuk  mendanai  belanja  tidak  langsung  dan  belanja
program  pembangunan  daerah  yang  dikelompokan  kedalam  prioritas  pembangunan  sebagai berikut:
Tabel  4.  Kapasitas  Riil  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Papua  Tahun  2019-2023  (Rp. Triliun)
No URAIAN PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 A Kapasitas Riil 7.255,26 7.255,35 7.998,05 8.397,95 8.817,85 B Penggunaan  Kapasitas Riil 7.255,26 7.255,35 7.998,05 8.397,95 8.817,85 B.1. Prioritas I Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah  Tahun  2018- 2023 6.647,26 6.586,55 7.262,37 7.588,70 7.927,67

## B.2.
Prioritas II 02.01 Belanja  Langsung  6 Program  Rutin  pada seluruh Perangkat Daerah 608,00 668,80 735,68 809,25 890,17

## Sumber: RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

## Belanja Daerah Provinsi Papua
Pada  belanja  modal  semakin  turun  dari  tahun  ke  tahun,  karena  prioritas  terhadap ketersediaan  sarana  dan  prasarana  makin  berkurang  pada  periode  berikutnya.  Selain  itu, penurunan belanja modal juga terindikasi dengan adanya perubahan kewenangan pada beberapa urusan penyelenggaraan pemeritahan terhadap beberapa urusan tertentu.

## Tabel 5. Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Rp.
Miliar) Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Daerah 13.006.813  13.489.981  15.239.937  13.030.852  13.885.923 PAD 1.020.372 1.050.372 2.027.638 1.388.510 2.139.689 Pendapatan Transfer 11.985.703  12.435.095  13.197.082  11.637.579  11.735.255 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 737 4.514 15.216 4.763 10.979 Belanja Daerah 13.303.282  13.186.887  13.421.675  12.606.998  14.859.606 Belanja Operasi 5.593.693 6.271.789 8.051.088 8.503.101 10.758.814 Belanja Modal 2.328.013 1.918.505 2.236.551 839.209 1.116.374 Belanja Tidak Terduga - 4.000 15.001 188.612 119.121 Belanja Transfer 5.381.577 4.992.592 3.119.035 3.076.075 2.865.299
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id
Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan komponen pembentuk pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat. Pendapatan daerah dari Rp. 13 triliun tahun 2017 menjadi Rp. 13,89 triliun di tahun 2021. Begitupun dengan belanja daerah mulai dari Rp.13,03 triliun menjadi Rp.14,86 triliun tahun 2021.
Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua 2010-2021
Tabel 6. Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2010-2021
Tahun Kemiskinan Kemandirian Fiskal Belanja Daerah (Dalam miliar rupiah) 2010 34,10 23,59 5.284,53 2011 34,11 19,18 6.290,38 2012 30,66 29,42 7.239,67 2013 31,52 25,24 8.171,35 2014 27,80 35,74 10.303,79 2015 28,17 28,04 12.396,45 2016 28,54 28,36 11.968,49 2017 27,62 26,99 13.303,28 2018 27,74 23,80 13.186,89 2019 27,53 44,84 13.421,68 2020 26,64 38,17 12.607,00 2021 26,86 18,23 14.859,61
Sumber data: Data diolah, 2023
Tabel  6  menunjukan  bahwa  pada  tahun  2010  penduduk  miskin  di  Provinsi  Papua  tercatat sebesar  34,10  dan  mengalami  penurunan  menjadi  26,86  di  tahun  2021.  Selain  itu,  tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua pada tahun 2010 tercatat sebesar 23,59 persen dan cenderung fluktuatif hingga tahun 2021 tercatat sebesar 18,23 persen. Sementara itu, Belanja Daerah Provinsi Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 5.284,53 dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 14.859,61.

## Grafik 1. Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2010-2021

## Sumber data: Data diolah, 2023
Selama kurun waktu 2010-2021, Kemiskinan di Provinsi Papua menunjukan trend yang cukup baik,  selain  itu  ada  kecenderungan  pola  perubahan  kemiskinan  berlawanan  arah  dengan  belanja daerah.  Dimana  kecenderungan  peningkatan  pada  belanja  daerah  berdampak  pada  penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua selama kurun waktu tersebut. Selain itu kemandirian keuangan  daerah  menunjukan  trend  yang  fluktuatif  walaupun  dbelanja  daerah  cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Kemiskinan di Provinsi dari tahun 2010 sampai 2021 menunjukkan tren yang menurun tetapi tidak secara signifikan. Di Provinsi Papua masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua di atas, akan tetapi beberapa kabupaten/kota Kabupaten Deiyai memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi.
Ada  kecenderungan  pola  perubahan  kemiskinan  berlawanan  arah  dengan  belanja  daerah. Dimana kecenderungan peningkatan pada belanja daerah berdampak pada penurunan persentase penduduk  miskin.  Kemandirian  Fiskal  daerah  Kabupaten/Kota  menunjukan  trend  yang  fluktuatif walaupun belanja daerah cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tersebut.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan pada  penelitian  ini  yaitu  seharusnya terus meningkatkan  upaya dalam  menggali  potensi  daerah  dengan  meningkatkan  sumber-sumber  yang  menghasilkan  fiscal daerah  dan  menciptakan  kemandirian  keuangan  daerah.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan pemerintah daerah adalah menciptakan iklim investasi yang baik sehingga badan usaha di daerah yakni BUMD, BUMDes, dan lain-lain dapat meningkatkan sumbangannya terhadap PAD. Selain  itu, alokasi  belanja  berdasarkan  fungsi  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  suatu  sektor  yang  memerlukan  tambahan  dana  yang  lebih besar dalam suatu tahun anggaran. Oleh karena itu diperlukan perencanaan APBD yang efektif dan matang.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Papua.  2022.  Publikasi  Data  dan  Informasi  Jumlah  Penduduk  Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2022. Jayapura (ID): BPS Papua.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  2023.  Ringkasan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun 2010-2021. Jakarta (ID): DJPK.
Ekananda  M.  2015.  Ekonometrika  Dasar  untuk  Penelitian  di  Bidang  Ekonomi,  Sosial,  dan  Bisnis. Jakarta (ID): Mitra Wacana Media.
Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua. 2023
Isramiwarti  R,  Rasuli  M,  Taufik  T.  2017.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Pekbis Jurnal. 9(3).
Kurniasih Y. 2011. Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Makrifah SA. 2010. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Suci  SC.  2013.  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). Erlangga: Jakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI.