## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3187/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh PT Garuda Tasco
Joseph Armando Tambunan Magister Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstrct Article history: Received : 24 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022 The  implementation  of  registration  in  Indonesia  must  comply  with  the provisions  of  Law  Number  20  of  2016  concerning  Marks  and  Geographical Indications  (hereinafter  referred  to  as  the  MIG  Law).  In  the  MIG  Law,  it  is stated  that  registration  must  be  based  on  the  principle  of  good  faith.  In  an effort  to  provide  protection  to  registered  trademark  holders  for  trademark plagiarism by other parties. Violation of the registered trademark rights holder will of course cause harm to the trademark rights holder. This research method is  a  type  of  normative  juridical  research,  namely  examining  phenomena  that occur  in  accordance  with  applicable  laws  and  regulations.  The  nature of  this research is descriptive, namely research that describes, examines, and explains and analyzes a legal regulation.
Keywords:
Principle, Good Faith, Brand Article Info Abstrak Article history: Received : 24 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022 Pelaksanaan  pendaftaran  merek  di  Indonesia  harus  tunduk  pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Dalam UU MIG, disebutkan bahwa pendaftaran merek harus didasari asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan upaya  memberikan  perlindungan  kepada  pemegang  merek  terdaftar  atas tindakan  penjiplakan  merek  oleh  pihak  lain.  Pelanggaran  pemegang  hak merek  terdaftar  tentu  saja  akan  menyebabkan  kerugian  bagi  pemegang  hak merek tersebut. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu  menelaah  fenomena  yang  terjadi  dengan  dikaitkan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  yaitu penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah, dan  menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Joseph Armando Tambunan Magister Hukum, Universitas Indonesia Jtambunan1998@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Merek merupakan sesuatu hal yang dianggap tidak penting, tetapi nyatanya mempunyai peranan penting terhadap penjualan suatu produk. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa penjualan  suatu  produk  tidak  dapat  terlepas  dari  merek  yang  digunakan.  Merek  yang  hendak digunakan  oleh  pihak  pengguna  merek,  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  merek  yang  akan digunakan, dengan maksud untuk melindungi merek tersebut. Pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  UU  MIG).  Dalam  UU  MIG,  disebutkan  bahwa pendaftaran  merek  harus  didasari  asas  itikad  baik.  Asas  itikad  baik  merupakan  upaya memberikan  perlindungan  kepada  pemegang  merek  terdaftar  atas  tindakan  penjiplakan  merek oleh  pihak  lain.  Pelanggaran  pemegang  hak  merek  terdaftar  tentu  saja  akan  menyebabkan kerugian bagi pemegang hak merek tersebut.
Kedudukan prinsip itikad baik sebenarnya memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai  filter  terhadap  upaya-upaya  penjiplakan  merek.  Penjlipakan  merek  sendiri  dapat menyesatkan  masyarakat  mengenai  suatu  barang  atau jasa  baik mengenai asal  usul,  kapasistas mutuh  produk,  bentuk  suatu  produk  atau  hal  lain  yang  mana  merek  yang  digunakan  produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.
Apabila  dianalisis  terhadap  persamaan  atas  merek  PB  yang  dimiliki  oleh  Syarikat  Jun Chong  SDN,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  doktin  yang  akan  membantu  penentuan adanya  persamaan  merek.  Salah  satu  doktrin  yang  dapat  digunakan  adalah  doktrin enterities similar dan  doktrin nearly  resembles . Ketentuan  mengenai  doktrin  tersebut  tentu  telah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (3)  UU  MIG  2016  yang  mana  secara  umum  menyebutkan permohonan  pendaftaran  merek  akan  ditolak  apabila  dalam  permohonannya  dilakukan  dengan itikad  tidak  baik.  Mengenai  itikad  baik  dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  merek  yang  hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.
Salah  satu  perkara  terjadinya  pelanggaran  asas  itikad  baik  adalah  dalam  perkara  antara PT.  Garuda  Tasco  dengan  pihak  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD.  Pihak  Syarikat  Jun  Chong SDN,  BHD  menilai  bahwa  PT.  Garuda  Tasco  telah  menggunakan  merek  PB  yang  telah didaftarkan  lebih  dulu  oleh  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD.  Penggunaan  merek  PB  yang ternyata  sebagian  besar  merek  tersebut  memiliki  kemiripan  dengan  merek  yang  telah  dimiliki haknya  oleh  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD.  Sebagai  pemegang  merek  yang  sah,  kemudian Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD  merasa  bahwa  perbuatan  PT.  Garuda  Tasco  menggunakan merek tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya lisensi dari Syarikat Jun Chong SDN, BHD telah menyebabkan  kerugian  baik  secara  materiil  maupun  formil.  Untuk  menegasakan  hal  itu, kemudian  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta dengan  register  nomor  perkara  60/Pdt.Sus  Merek/2017/PN  Niaga.Jkt.Pst.Hal  ini  dilakukan karena Syarikat Jun Chong SDN, BHD berkedudukan di luar negeri sehingga gugatannya harus diajuan di Pengadilan Niaha Jakarta.
Gugatan  yang  dimintakan  adalah  tentang  perlindungan  merek  terhadap  merek  PB  yang lebih  dahulu  dimiliki  haknya  oleh  Penggugat.Dalam  gugatannya,  ternyata  Penggugat  juga memohonkan  agar  majelis  menetapkan  merek  PB  dan  lukisan  yang  dimiliki  Penggugat  agar ditetapkan  sebagai  merek  terkenal,  dengan  maksud  bahwa  merek  terkenal  dianggap  telah terdaftar  secara  deklaratif.  Pendaftaran  dengan  cara  ini tentu  saja  membantu  Penggugat  dalam hal membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut atau dikenal dengan asas first to file . Artinya, apabila ada pihak lain yang menggunakan merek yang haknya dipegang oleh pihak lain, maka tindakan tersebut merupakan tidakan dengan itikad buruk.  Berpedoman  pada  UU  MIG,  maka  penggunaan  merek  yang  dihaki  oleh  pihak  lain tersebut dapat untuk dibatalkan dengan segala implikasi hukum yang timbul.
Dibatalkannya  merek  yang  digunakan  dengan  itikad  buruk,  mengharuskan  produk  yang sebelumnya menggunakan merek tersebut untuk mengganti merek terhadap produknya.Penyebabnya adalah karena penggunaan merek tersebut dilakukan dengan layak dan seharusnya.Kelayakan  penggunaan  suatu  merek  harus  memiliki  daya  pembeda  dengan  merek yang  telah  terdaftar (capable  of  distinguishing) .Ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya perlindungan atas merek-merek yang telah terdaftar.Syarat ini merupakan syarat utama sehingga tidak dapat dikesampingkan.
Terhadap  gugatan  yang  diajukan  oleh  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD  kemudian  PT. Garuda  Tasco  mengajukan  eksepsi  serta membantah  dengan  dalih  bahwa  merek tersebut  tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.Dengan tidak dikategorikan sebagai merek terkenal, maka  merek  PB  yang  digunakan  oleh  PT.  Garuda  Tasco  merupakan  merek  yang  tidak terdaftar.PT. Garuda Tasco beranggapan bahwa pihaknya menggunakan merek PB serta lukisan yang tidak didaftarkan hak kepemilikannya.
Perbedaan pendapat tersebut tentu saja harus diberikan keputusan yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum.Teori kepastian hukum menurut Radbruch dalamTheo Huijbers,
hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentanghukum itu sendiri.  Kepastian  hukum  merupakan  produk  dari  hukum  atau  lebih  khusus  dari  perundang- undangan.  Maka  dengan  terpenuhinya  kepastian  hukum  maka  akan  tercapainya  kemanfaatan dari hukum itu sendiri.
Selanjutnya, hakim memberikan putusan yang tertuang  dalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Jkt.Pst  yang amarnya sebagai berikut ini:
Terhadap eksepsi yang diajukan PT. Garuda Tasco sebagai Tergugat, hakim memutuskan eksepsi  tersebut  dinyatakan  ditolak.  Dengan  ditolaknya  ekseksi  PT.  Garuda  Tasco  tentu memberikan kelegaan tersendiri terhadap  Syarikat Jun Chong SDN, BHD selaku Penggugat.
Kemudian pihak hakim juga memberikan putusan dalam hal  dalam pokok perkara  yang dalilnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  Penggugat  sebagai  pemilik  Merek  terkenal  Merek  Dagang  (kata)  “PB”  dan Lukisan;
3. Menyatakan Merek Dagang (kata) “PB” dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama  Tergugat  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Merek  terkenal  Merek Dagang (kata) “PB” dan Lukisanmilik Penggugat;
4. Menyatakan  Tergugat  sebagai  pendaftar  yang  beritikad  tidak  baik  atas  pendaftaran  merek Dagang (kata) “PB” dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786;
5. Menyatakan  batal  menurut  hukum  pendaftaran  Merek  Dagang  (kata)  “PB”  dan  Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan  Turut  Tergugat  untuk  tunduk,  mentaati  dan  melaksanakan  putusan  ini dengan  malaksanakan  Pembatalan  Pendaftaran  Merek  Dagang  PB  milik  Tergugat  yang terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  Turut  Tergugat  di  bawah  Registrasi  Nomor  IDM 000047786 (Kelas 8) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Memerintahkan  Panitera  atau  Pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  guna  menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat  mencatatkan  pembatalan  pendaftaran  Merek  Dagang  (kata)  “PB”  dan  Lukisan terdaftar  Nomor    IDM000047786  atas  nama  Tergugat  dari  Daftar  Umum  Merek  dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)
Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka semakin mempertegas mengenai dalil- dalil yang terdapat di dalam gugatan.Misalnya, mengenai pemilik merek terkenal merek danag PB  dan  lukisan  (Kelas  7)  yang  mana  merek  terkenal  tersebut  adalah  milik  Penggugat.Merek milik  Tergugat  dinyatakan  mempunyai  kesamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  terkenal  PB milik  Penggugat.Merek  milik  Tergugat  tersebut  sebelumnya  terdaftar  dengan  Nomor IDM000047786.  Dalam  putusan  juga  dinyatakan  bahwa  Tergugat  beritikad  tidak  baik  dengan cara  mendaftarkan  merek  dan  lukisan  yang  pada  pokoknya  memiliki  kesamaan  dengan  merek dan  lukisan  yang  dimiliki  oleh  Penggugat.  Dengan  demikian,  maka  merek  yang  dihaki  oleh Tergugat  dinyatakan  dibatalkan  menurut  hukum  pendaftaran  merek  dengan  segala  akibat hukumnya.Putusan  ini  harus  ditaati  dan  setiap  pihak  yang  terlibat  harus  tunduk  serta melaksanakan segala isi putusan.
Akan  tetapi,  pihak  PT.  Garuda  Tasco  tenyata  tidak  puas  dengan  putusan  hakim tersebut.PT.  Garuda  Tasco  kemudian  melakukan  upaya  hukum  di  tingkat  kasasi.Namun, pemohonan  PT.  Garuda  Tasco  pada  tingkat  kasasi  dinyatakan  ditolak.Seperti  telah  diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa mengenai duduk perkara  melainkan  pemeriksaan  dilakukan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  mengaturnya.Hasil pembuktian  pada  tingkat  pengadilan  pertama  tidak  dijadikan  pertimbangan  hakim  pada  saat pemeriksaan  di  tingkat  kasasi.  Mahkamah  Agung  akan  memberikan  putusan  dengan  cara
mempertimbangan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  apakah    kemudian  memberikan  keuntungan kepada pemohon kasasi ataupun juga memberikan kerugian kepada pemohon kasasi.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat pembahasan mengenai pelanggaran asas itikad  baik  dalam  penggunaan  merek  yang  dibuat  dengan  judul  Pelanggaran  Asas  Itikad  Baik dalam  Penggunaan  Merek  Tanpa  Seizin  Pemilik  Hak  Merek  PB  Oleh  PT  Garuda  Tasco. Persamalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  bagaimanakah  keterkaitan  antara  prinsip itikad baik dengan pendaftaran merek dan bagaimana analisis terhadap pelanggaran asas itikad baik dalam penggunaan merek PB oleh PT Garuda Tasco?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah fenomena yang  terjadi  dengan  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Hal  yang akan  ditelaah  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  pelanggaran  prinsip  itikad  baik  dalam melakukan  pendaftaran  merek.  Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian yang  menggambarkan,  menelaah,  dan  menjelaskan  serta  menganalisa  suatu  peraturan hukum.”Secara  khusus  yang  akan  dideskripsikan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelanggaran prinsip  itikad  baik  dalam  melakukan  pendaftaran  merek.  Adapun  data  yang  diperoleh  pada penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  yang  memanfaatkan  sumber-sumber  berupa  buku, referensi dan juga putusan pengadilan yang dapat membantu dalam melakukan penelitan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keterkaitan Antara Prinsip Itikad Baik dengan Pendaftaran Merek
Kegiatan  untuk  mendaftarkan  merek  di  Indonesia  didasarkan  pada  ketentuan  UU MIG, secara khusus diatur di dalam Pasal 21.Adapun bunyi Pasal 21 UU MIG secara umum mensyaratkan penggunaan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek.Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka sudah tentu merek tersebut dinyatakan untuk ditolak.Makna itikad  baik  yang  dimaksud  dalam  UU  MIG  ini  merupakan  tidak  adanya  kemiripan  atau keindetikan  secara  sebagian  besar  dari  merek  yang  hendak  didaftarkan.Ketentuan  yang menyebutkan  bahwa  dapat  ditolaknya  pendaftaran  suatu  merek  apabila  tidak  memenuhi prinsip  itikad  baik, menjadikan  prinsip  ini  menjadi  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  dan tidak dapat ditawar.
Kegiatan pendafaran merek bisa saja dilakukan atau dimohonkan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan. Ketentuan tersebut tentu saja membantu memudahkan terhadap pemohon merek dan pemeriksa merek yang mana secara administrasi dan  penanganan  pemeriksaan  akan  lebih  mudah.  Ditambah  bahwa  ketentuan  ini  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perlindungan  atas  orang  atau  jasa  pada  jenis  yang bersangkutan.
Kedudukan  prinsip  itikad  baik  sebagai  syarat  mutlak  dalam  melakukan  atau memohonkan  pendaftaran  merek  sebenarnya  guna  mencegah  adanya  kemiripan  atau persamaan dengan merek lainnya. Persamaan merek dimaksud disini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Persamaan Keseluruhan
Maksud mempunyai kemiripan sebagian besar atau bahkan kemiripan tersebut ternyata semuanya  memiliki  kesamaan  dengan  merek  yang  sebelumnya  telah  didaftarkan  dapat dilihat  sebagaimana  dalam  Pasal  21  UU  MIG.  Dalam  pasal  ini,  persamaan  pada pokoknya merupakan kemiripan akibat terdapat unsur yang mendominasi atau dominan antara  merek  yang  telah  didaftarkan  dengan  merek  yang  lain.  Adanya  unsur  dominan tersebut akan menyebabkan kesan persamaan antara kedua merek baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.
2. Doktrin Persamaan Identik
Berbeda  dengan  persamaan  keseluruhan,  doktrin  persamaan  identic  mencakup pengertian yang lebih luas serta lebih fleksibel. Langkah menentukan adanya persamaan merek tidak harus memenuhi semua unsur komulatif sama. Penentuan persamaan merek cukup  memenuhi  beberapa  unsur  atau  faktor  yang  sangat  relevan  yang  menyebabkan kedua  merek  yang  dilakukan  perbandingan  secara  identik  sangat  terlihat  mirip.  Dapat disimpulkan  bahwa  doktrin  ini  menentukan  bahwa  merek  yang  dibandingkan  tetap terdapat  perbedaan  akan  tetapi  perbedaan  tersebut  tidak  terlalu  menonjol  serta  tidak memiliki  daya  pembeda  yang  cukup  kuat  yang  menyebabkan  antara  kedua  merek tersebut menjadi mirip sehingga kedua merek tersebut dikatakan identik.
Penerapan  prinsip  itikad  baik  sebenarnya  memiliki  peranan  penting  dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat  dijadikan  sebagai  filter terhadap  upaya-upaya  penjiplakan  merek.  Penjlipakan  merek sendiri dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul,  kapasistas  mutuh  produk,  bentuk  suatu  produk  atau  hal  lain  yang  mana  merek  yang digunakan  produk  tersebut  tidak  memberikan  daya  pembeda  dengan  merek  yang  telah didaftarkan.
Hingga saat ini tidak terdapat batasan tentang prinsip itikad baik di dalam UU MIG, sehingga  apabila  terjadi  sengketa  di  bidang  merek,  secara  umum  hakim  akan  menafsirkan prinsip  itikad  baik  berdasarkan  keadaan  serta  fakta-fakta  hukum  yang  dihadirkan di  dalam persidangan.  Keadaan  yang  demikian,  akan  menyebabkan  perbedaan  setiap  hakim  dalam memutus sengketa-sengketa yang terjadi di dalam merek.
Ketentuan  selanjutnya  mengenai  akibat  hukum  apabila  tidak  dipenuhinya  prinsip itikad  baik  sebagaimana  diatur  dalam  UU  MIG.Apabila  merek  yang  hendak  dilakukan pendaftaran  atau  merek  yang  telah  dilakukan  pendaftaran  sebelumnya  ternyata  terdapat niat/itikad  buruk  maka  terhadap  hal  tersebut  dapat  dilakukan  2  (dua)  tindakan  atau pengenaan  hukum.Tindakan  yang  dapat  dilakukan  adalah  menghapus  dan/atau  dilakukan tindakan  membatalkan  merek  yang  mengandung  itikad  buruh  tersebut.  Hal  ini  didasarkan Pasal  72  UU  MIG  yang  mana  hal  yang  sama  juga  diputuskan  majelis  hakim  adalam sengketa  merek  PB  antara  PT.  Garuda  Tasco  dengan  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD. Berdasarkan  putusan  yang  diberikan  oleh  PN  Niaga  Jakarta  Pusat,  hakim  memberikan putusan  dengan  memerintahkan  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementrian Hukum  dan  HAM  untuk  membatalkan  merek  dagang  PB  yang  mana  merupakan  milik Syarikat  Jun  Chong  SDN,  BHD,  serta  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  HAM  juga  harus  melakukan  pengumuman  pembatalan  merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.
Pembatalan suatu merek akan menyebabkan hilangnya daya lindung yang diberikan dari UU MIG terhadap merek yang dibatalkan. Dengan tidak adanya  daya lindung terhadap merek,  maka  merek  tersebut  tidak  lagi  dapat  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan sehingga  penggunaan  merek  yang  telah  dibatalkan  dianggap  sebagai  tindakan  yang melanggar  hukum.    Merek  yang  telah  dibatalkan  akan  menyebabkan  merek  tersebut  tidak lagi diakui di dalam daftar merek.
Implementasi  terhadap  langkah  pengawasan  penerapan  prinsip  itikad  baik  dalam bidang  merek  di  Indonesia  dilakukan  dengan  ketentuan  yang  sama  yang  ada  di  Amerika Serikat,  Australia,  dan  Jepang.  Proses  untuk  melakukan  pengumuman  merek  pasca pendaftaran, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dimaksudkan memberikan waktu mempertimbangkan adanya pihak yang melakukan keberatan atas adanya merek yang hendak  didaftarkan  tersebut.  Waktu  yang  diberikan  adalah  30  (tiga  puluh)  hari  setelah pengumuman  dan  setelah  itu  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  substantif  merek  sekitar  150 (seratus  lima  puluh  hari).  Setelah  itu,  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  HAM  akan  menerima  merek  tersebut  dengan  ketentuan  tidak  ada keberatan dari pihak manapun dan akan disertifikasi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Akan  tetapi,  proses  pengawasan  merek  tidak
akan  berhenti  sampai  disini.  Karena  apabila  ternyata  dalam  perjalanan  penggunaan  merek terdapat  adanya  unsur  itikad  buruk  akan  dilakukan  penghapusan  dan  juga  membatalkan merek  dengan  cara  pihak  yang  menganggap  sebagai  pemilik  hak  atas  merek  dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72-79 UU MIG 2016.
B. Analisis Terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek PB Oleh PT Garuda Tasco
Untuk  menganalisis  suatu  putusan,  perlu  memperhatikan  putusan  tersebut  baik secara  administratif  maupun  secara  substantif.  Apabila  dianalisis  secara  administratif, gugatan  yang dilakukan olehSyarikat Jun Chong SDN dinilai sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, dimana pengajuan gugatan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Penggugat dalam hal ini berkedudukan di luar negeri.
Dalam  memutus  sengketa  merek  antara  Syarikat  Jun  Chong  SDN  dengan  PT.
Garuda  Tasco,  ternyata  antara  merek  yang  digunakan  PT.  Garuda  Tasco  memiliki keidentikan  dengan  merek  yang  sebelumnya  hak  mereknya  dipegang  oleh  Syarikat  Jun Chong  SDN.Kemudian  perlu  diperhatikan  mengenai  ketentuan  merek  ini  diklasifikasikan sebagai merek terkenal atau bukan. Sebab, kedudukan merek terkenal, pendaftarannya dapat dilakukan  secara  deklaratif  sehingga  akan  dapat  diterapkan  asas first  to  file .  Hasil pertimbangan  hakim  ternyata  merek  PB  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  merek  terkenal, pembuktiannya  bahwa  merek  tersbeut  telah  terdaftar  di  beberapa  negara  dan  juga  telah dikenal di beberapa negara.
Dengan  pertimbangan  merek  PB  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  merek terkenal, dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda Tasco tidak memiliki itikad baik yang mana PT. Garuda Tasco mendaftarkan merek tersebut padahal merek PB tersebut secara sebagian besar  atau  bahkan  secara  keseluruhan  memiliki  keidentikan  dengan  merek  PB  yang merupakan milik Syarikat Jun Chong SDN. Keadaan yang demikian, tentu saja Syarikat Jun Chong  SDN  berpotensi  mengalami  kerugian  atas  pendaftaran  merek  yang  dilakukan  oleh PT.  Garuda  Tasco.Karena  adanya  kerugian  yang  dialami  Syarikat  Jun  Chong  SDN,  maka dilakukan gugatan merek di PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Garuda Tasco. Atas gugatan yang dilakukan oleh Syarikat Jun Chong SDN, kemudian PT. Garuda Tasco  memberikan  eksepsi  dalam  jawabannya  yang  mana  PT.  Garuda  Tasco  berpendapat bahwa gugatan Syarikat Jun Chong SDN telah lewat waktu (daluwarsa). Ketentuan gugatan membatalkan  suatu  merek  sebenarnya  dilakukan  paling  lama  5  (lima)  tahun  setelah dilakukannya  pendaftaran  merek.  Akan  tetapi,  ternyata  ketentuan  tersebut  dapat  dibantah dengan ketentuan bahwa terhadap pendaftaran merek yang tidak memiliki itikad baik yang mana  merek  tersebut  ternyata  memiliki  persamaan  dengan  merek  lain  yang  telah  terdaftar sebelumnya. Pelanggaran  prinsip  itikad  baik  dalam  hal  ini  telah  menyebabkan  terjadinya kerugian  di  pihak  Syarikat  Jun  Chong  SDNsehingga  Syarikat  Jun  Chong  SDNdapat mengajukan  pembatalan  sekalipun  pemilik  merek  baru  mengetahui  terjadinya  pelanggaran setelah  waktu  dalam  yang  lama.Dengan  adanya  ketentuan  ini,  tentu  saja  eksepsi  yang diajukan PT. Garuda Tasco telah terbantahkan.
Selain oleh pemilik hak merek,  ternyata gugatan merek juga dapat dilakukan oleh pihak  ketiga.Gugatan  pembatalan  merek  oleh  pihak  ketiga  harus  dipertimbangkan  terlebih dahulu mengenai pihak yang melakukan pelanggaran prinsip itikad baik.Hal ini dikarenakan secara  mendasar  pendaftaran  merek  yang  memiliki  keidentikan  dengan  merek  terdaftar merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  itikad  baik  itu  sendiri.Pemilik  hak merek  harus  diberikan  perlindungan  agar  tidak  kehilangan  hak  secara  ekonomi  atas  merek yang dimilikinya.
Atas adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek, maka dapat dilakukan beberapa tindakan hukum. Beberapa penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1. dapat  dilakukan  tindakan  untuk  menolak  merek  ketika  merek  tersebut  memiliki kemiripan secara keseluruhan;
2. dapat  juga  dilakukan  tindakan  untuk  menghapus  merek  atas  merek  yang  dianggap memiliki  itikad  buruk.  Mengenai  tindakan  menghapus  merek  ini,  dilakukan  dengan mengajukannya  kepada  instansi  terkait  yaitu  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM;
3. tindakan  untuk  membatalkan  merek  yang  dilakukan  dengan  melakukan  gugatan  ke Pengadilan  Niaga.  Apabila  pemegang  merek  berdomisili  di  luar  Indonesia,  gugatannya dapat  dapat  dilakukan  di  PN  Niaga  Jakarta  Pusat,  sedangkan  untuk  pemegang  merek yang berdomisili di Indonesia, gugatannya dilakukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri.
Apabila diperhatikan pembahasan di atas, kesimpulan yang didapat adalah putusan yang diberikan majelis terhadap sengketa merek PB antara Syarikat Jun Chong SDN dengan PT.  Garuda  Tasco  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  MIG.  2016.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui adanya  itikad tidak  baik  yang  dilakukan  oleh  PT.  Garuda  Tasco  ketika  melakukan pendaftaran  merek  PB.  PT.  Garuda  Tasco  secara  sepihak  telah  menggunakan  merek  yang dimiliki  Syarikat  Jun  Chong  SDN  dan  mendaftarkannya  untuk  kepentingan  dagang. Seharusnya apabila PT. Garuda Tasco hendak menggunakan merek PB miliki  Syarikat Jun Chong SDN, harus dilakukan dengan pendaftaran lisensi, yang mana dengan adanya lisensi, maka  Syarikat  Jun  Chong  SDNakan  mendapatkan  royalti  atas  penggunaan  merek tersebut. Adanya  royalti  ini  dimaksudkan  sebagai  penghargaan  atas  penggunaan  merek.Apabila  hal ini  tidak  dilakukan,  maka  sudah  jelas  bahwa  perbuatan  tersebut  telah  melanggar  prinsip itikad baik.
Apabila  dianalisis  terhadap  persamaan  atas  merek  PB  yang  dimiliki  oleh  Syarikat Jun  Chong  SDN,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  doktin  yang  akan  membantu penentuan  adanya  persamaan  merek.  Salah  satu  doktrin  yang  dapat  digunakan  adalah doktrin enterities  similar dan  doktrin nearly  resembles . Ketentuan  mengenai  doktrin tersebut  tentu  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (3)  UU  MIG  2016  yang  mana secara  umum  menyebutkan  permohonan  pendaftaran  merek  akan  ditolak  apabila  dalam permohonannya  dilakukan  dengan  itikad  tidak  baik.  Mengenai  itikad  baik  dalam  hal  ini dijelaskan  bahwa  merek  yang  hendak  didaftarkan  secara  sebagian  besar  telah  dikenal  dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.
Selanjutnya  ketentuan enterities  similar beranggapan  bahwa  semua  elemen merupakan elemen global yang mana merek yang hendak dilakukan pendaftaran merupakan duplikasi  atas  merek  yang  sebelumnya  adalah  milik  pihak  lain.  Berbeda  halnya  dengan doktrin  nearly  resembles yang  beranggapan  bahwa  suatu  merek  dianggap  sama  apabila merek  tersebut  identik  baik  sebagian  besar  atau  seluruhnya  dengan  merek  pihak  lain. Mengenai keimiripan ini tentu saja dinilai dari bentuk merek yang akan didaftarkan tersebut. Salah  satu  hal  utama  yang  ditekankan  oleh  doktrin  ini  adalah  bahwa  dengan  adanya kemiripan  antara  merek  yang  hendak  didaftarkan  dengan  merek  yang  telah  didaftarkan ternyata menimbulkan kesesatan di kalangan masyarakat atas merek yang digunakan dalam suatu  produk.Hal  yang  demikian  dianggap  telah  menyalahi  ketentuan  yang  terdapat  dalam UU MIG 2016.

## 4. KESIMPULAN
Kedudukan prinsip itikad baik sebenarnya memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai  filter  terhadap  upaya-upaya  penjiplakan  merek.  Penjlipakan  merek  sendiri  dapat menyesatkan  masyarakat  mengenai  suatu  barang  atau jasa  baik mengenai asal  usul,  kapasistas mutuh  produk,  bentuk  suatu  produk  atau  hal  lain  yang  mana  merek  yang  digunakan  produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.
Apabila  dianalisis  terhadap  persamaan  atas  merek  PB  yang  dimiliki  oleh  Syarikat  Jun Chong  SDN,  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  doktin  yang  akan  membantu  penentuan adanya  persamaan  merek.  Salah  satu  doktrin  yang  dapat  digunakan  adalah  doktrin enterities
similar dan  doktrin nearly  resembles .  Ketentuan  mengenai  doktrin  tersebut  tentu  telah  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (3)  UU  MIG  2016  yang  mana  secara  umum  menyebutkan permohonan  pendaftaran  merek  akan  ditolak  apabila  dalam  permohonannya  dilakukan  dengan itikad  tidak  baik.  Mengenai  itikad  baik  dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  merek  yang  hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Fajar, Mukti ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani. 2018. Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan  Hukum Merek di  Indonesia, Jurnal Hukum  IUS QUIA  IUSTUM NO. 2 VOL. 25
http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek,  diakses  pada  31  November 2021
Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta, Kanisius
Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integras Ekonomi,
Jakarta, Kencana
Mardianto,  Agus.  2010.  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1
Mirfa,Enny.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terdaftar ,Aceh,Jurnal  Hukum Universitas Samudera
Nasution,  Nurhayati.  2011.  Analisis  Yuridis  Pertimbangan  Hakim  Tentang  Pembatalan  Merek Terdaftar GS Gold Shine, Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
Perdana,Karlina.  2017.“Kelemahan  Undang-Undang  Merek  dalam  Hal  Pendaftaran  Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, Privat Law Vol. V No.2
Rasaid, M. Nur. 2003. Hukum Acara Perdata, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, Pasal 77
Wibowo,  Abdi  Dwi.  2021.  Analisis  Yuridis  Pelanggaran  Asas  Itikad  Baik  dalam  Penggunaan Merek  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020), Medan, FH USU Yuhassarie,  Emmy.  2004. Hak  Kekayaaan  Intelektual  dan  Perkembangannya, Jakarta,  Pusat Pengkajian Hukum