## Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami

## The Justice Value within Polygamy Syariah
Sippah Chotban Dosen UIN Alauddin Makassar Email : sippahchotban@gmail .com
Info Artikel Abstract Diterima 23 Februari 2017 Revisi I 14 Maret 2017

## Revisi II
10 April 2017 Disetujui 23 Mei 2017 Syariat  poligami  seperti  halnya  syariat  Islam  lainnya  mengandung nilai keadilan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri.  Allah  swt  menjadikan  keadilan  sebagai  dasar  dalam konstruksi hukum, baik yang bersifat privat maupun publik. Poligami sebagai  syariat  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan  subsistem hukum  kekeluargaan  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan daruriyat  manusia,  menjaga  agama  (hifsh  ad-diin),  jiwa  (hifzh  an- nafs)  dan  keturunan  (hifzh  an-nasl).  Kehadiran  syariat  poligami dalam  konteks  demikian  merupakan  manifestasi  (dari)  keadilan syariat Islam untuk memberikan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.
Kata Kunci: Keadilan, Syariat dan Poligami
Polygamy syariah as well as other Islamic  law  contains the value of justice to bring benefit to the Muslims themselves. Allah SWT creates justice  as  a  basis  for  legal  construction,  whether  it  is  private  or public.  Polygamy  as  a  law  that  specifically  deals  with  family  law subsystems  intended  to  meet  the  needs  of  human  daruriyat,  keeping religion  (hifsh  ad-deen),  soul  (hifzh  an-nafs)  and  descent  (an-nasl hifzh).  The  presence  of  polygamy  law  in  the  context  of  such  a manifestation  justice  of  Islamic  law  is  to  provide  and  realize  the benefit for Muslims.
Keywords: Justice, Syariah and Polygamy

## Sippah Chotban

## PENDAHULUAN
Keadilan dalam kaitannya dengan poligami sampai dengan saat ini masih terus dan  senantiasa  dipercakapkan,  khususnya  ketika  melihat  adanya  problematika  di seputar praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Secara sosiologis, sebagian  besar  mereka-mereka  yang  melakukan  praktek  poligami  terlihat  tidak  dapat dengan  baik  mewujudkan  keadilan  syariat  poligami  dalam  kehidupan  rumah  tangga. Sehingga darinya melahirkan pandangan hukum progresif mengenai poligami, ada yang menyatakan  poligami  baru  bisa  dilakukan  ketika  dalam  kondisi  darurat,  ibaratnya orang  yang  berada  dalam  pesawat,  baru  bisa  membuka  pintu  ketika  kondisi  pesawat (benar-benar)  dalam  keadaan  darurat.  Bahkan  ada  pula  -yang  berangkat  dari  fakta sosiologis  terkait  dengan  praktik  poligami-  memandang  poligami  adalah  mkruh  dan haram untuk dilakukan. Namun, bersamaan dengan itu, jarang orang mempercakapkan nilai keadilan dalam syariat poligami. Karena itu, selanjutkan akan dibahas hal ihwal terkait.

## Konsepsi Keadilan dalam Syariat
Kata keadilan adalah kata jadian dari ‘adil’ yang berasal dari bahasa Arab ل دع yang berarti ‘sama’. 1 Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Kata ‘adl adalah bentuk mashdar dari kata kerja ‘adala – ya’dilu – ‘adlan – ‘udulan  –  wa  ‘adalatan ( ةلادعو –  لاودع –  لادع –  لدعي – لدع ). 2 Kata  kerja  ini  berakar  pada huruf-huruf ‘ain,  dal, dan lam, yang  makna  pokoknya  adalah al-istiwa’ dan al-i’waj. Rangkaian  huruf-huruf  tersebut  mengandung  makna  yang  bertolak  belakang,  yakni ‘lurus’ atau ‘sama’ dan ‘bengkok’ atau ‘berbeda’. Dari makna pertama, kata ‘ adl berarti ‘menetapkan  hukum  dengan  benar’.  Seorang  yang ‘adl berjalan  lurus  dan  sikapnya selalu  menggunakan  ukuran  yang  sama,  bukan  ukuran  ganda.    ‘Persamaan’  itulah merupakan makna  asal  kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya ‘tidak berpihak’ kepada salah  seorang  yang  berselisih,  dan  pada  dasarnya  pula  seorang  yang ‘adl ‘berpihak kepada  yang  benar’,  karena  baik  yang  benar  maupun  salah  sama-sama  memperoleh haknya.  Dengan  demikian,  ia  melakukan  sesuatu  yang  patut  dan  tidak  sewenang-
1 Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam Muqayis fi al-Lughah (Beirut: Daral-Fikr, 1994), h. 745.
2 Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab, vol. 4 (t.t: Dar al-Ma’arif, 1979), h. 2838.

## wenang. 3
Dalam  bahasa  Inggris,  keadilan  merupakan  padanan  kata justice, yang  berasal dari kata just yang berarti having a basis in or conforming to fad or reason (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau conforming to a standard of correctnes (cocok  dengan  standar  tentang  sesuatu  yang  betul)  atau acting  or  being  in conformity with what is morally upright or good (berbuat ada keadaan sesuai denga apa yang dipandang  baik atau bagus secara moral). 4 Sementara kata justice diterjemahkan ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  keadilan  yang  bermakna  ‘lurus’,  ‘konsisten’, ‘berimbang’,  ‘sama’  dan  ‘patut’. 5 Dalam  Kamus  Besar    Bahasa  Indonesia,  kata  ‘adil’ memiliki  beberapa  arti: pertama, tidak  berat  sebelah  atau  tidak  memihak; kedua, berpihak kepada kebenaran; dan ketiga sepatutnya tidak sewenang-wenang. 6
Berdasarkan pada penjelasan etimologis dan terminologis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ( the righ man on the right place ) dan memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya ( i’tha al-mar’i ma lahu wa akhaza ma ‘alaihy ). Dengan kata lain,  keadilan  dalam  istilah  hukum  berhubungan  dengan  hak  yang  harus  diterima  dan kewajiban  yang  harus  ditunaikan.  Dalam  hukum  Islam  keadilan  adalah  sesuatu  yang berimbang,  tidak  mesti  selalu  dalam  pengertian  sama  berat  ( fifti-fifti ),  tetapi  dalam pengertian  harmonisasi  antara  bagian-bagiannya  sehingga  membentuk  satu  kesatuan yang harmonis.
Sementara  kata  syariah  secara  etimologis  berarti  “jalan  tempat  keluarnya  air untuk  minum”.  Kemudian  bangsa  Arab  menggunakan  kata  ini  untuk  konotasi  jalan lurus.  Pada  saat  dipakai  dalam  pembahasan  hukum  menjadi  bermakna  “segala  sesuatu yang  disyariatkan  Allah  kepada  hamba-hamba-Nya”,  sebagai  jalan  lurus  untuk memperoleh kebahagian di dunia dan di akhirat. 7
Kata syariah dalam bentuk mufrad (singular) terdapat dalam al-Quran surah al-
3 Muchlis  M.  Hanafi,  et.  al.  ed., Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Tafsir  al-Qur’an Tematik (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur’an, 2010), h. 2-3.
4 M.  Karsayuda, Perkawinan  Beda  Agama:  Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi  Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 26.
5 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yasri,1999), h.28.
6 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8.
7 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III, (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 2-3
Sippah Chotban
Jatsiyah (45):18, sedangkan dalam bentuk jamaknya (plural), yang berbentuk syarai’ul islam , terdapat dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan (HR)  Ibnu Maja dari  Abdullah bin Bisyr. Secara etimologis, kata “syariah” ( asy-syari’ah ) terbentuk dari kata syara’a – yasra’u – syaria’atan / syar’an ,  yang  mengandung  dua  makna  yakni  jalan  lururs  ( at- thariq al-musthaqim ) dan sumber air ( mawrid al-ma’li al-istisqa’ ). Secara terminologis atau menurut istilah, berrati “ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya”. Dalam kamus Marbawi, syariat diartikan  “undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan Allah swt untuk para hamba-Nya”. 8
Dilihat  dari  segi  ilmu  hukum,  syariat  merupakan  norma  hukum  dasar  yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut  oleh  nabi  Muhammad  sebagai  Rasul-Nya.  Oleh  karena  itu,  syariat  terdapat  di dalam  al-Qur’an  dan  di  dalam  kitab-kitab  hadis.  Karena  norma-norma  hukum  dasar yang  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  itu  masih  bersifat  umum,  demikian  juga  halnya dengan  aturan  yang  ditentukan  oleh  nabi  Muhammad  terutama  mengenai  muamalah, maka  setelah  Nabi  Muhammad  wafat,  norma-norma  hukum  dasar  yang  masih  bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan pengolongan norma-norma hukum dasar  yang  bersifat  umum  itu  ke  dalam  kaidah-kaidah  yang  lebih  konkrit  agar  dapat dilaksanakan  dalam  praktik  memerlukan  disiplin  ilmu  dan  cara-cara  tertentu.  Maka muncullah  (disiplin) ilmu  pengetahuan  baru  yang  (secara)  khusus  menguraikan  syariat yang  dimaksud.  Dalam  kepustakaan,  ilmu  tersebut  dinamakan  (dengan) ilmu  fiqh .  Di sinilah letak kolerasi antara syariah dan fiqh.
Dalam  syariat,  keadilan  dijadikan  dasar  dalam  pembentukan  dan  pelakssanaan hukum. Bahkan keadilan dijadikan persyaratan dalam menentukan benar atau tidaknya, atau  sah  dan  batalnya  suatu  pelaksanaan  hukum. 9 Menurut  B.A.  DAR  dalam  M. Karsayuda,  patokan  dalam  hukum  Islam  adalah  kebenaran  dan  keadilan.  Keduanya harus dikembangkan dalam sikap, ucapan dan pengambilan keputusan.  Kedua nilai ini harus  diberlakukan  untuk  semua  orang,  sekalipun  (untuk) musuh.  Al-Qur’an  berbicara
8 H.M. Siradjuddin, Syariat Islam & Agenda Umat, (Makassar: t.p, 2011), h. 3.
9 Qurrotul  Ainiyah,  Keadilan  gender  dalam  Islam:  Konvensi  PBB  dalam  Perspektif  Mazhab Syafi’i (Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015), h. 27.
mengenai  keadilan  dan  kebenarn  melalui  QS  al-Baqarah/2:176,  QS  al-Nisa’/4:58,  135 dan 170, QS  at-Taubah/9:45, QS al-Maidah/5:8 dan QS al-An’am/6:56.
Keadilan  juga  dimaknai  sebagai  perpaduan  harmonis  antara  hukum  dengan moralitas.  Kehadiran  Islam  beserta  hukumnya  tidak  bertujuan  untuk  menghancurkan kebebsan  individu,  akan  tetapi  mengontrol  kebebasan  itu  demi  keselarasan  dan keharmonisan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran  dalam  mendamaikan  pribadi  dengan  kepentingan  kolektif,  bukan  sebaliknya. Individu  diberi  hak  untuk  mengembangkan  hak  pribadinya  dengan  syarat  tidak menggangu  kepentingan  orang  banyak. 10 Selain  itu  juga  hukum  Islam  mengatur kewajiban  individu,  sehingga  proses  aktualisasi  hak  tidak  merusak  kewajiban  asasi (individu) di dalamnya.
Konsep  keadilan  demikian  adalah  ideal moral  yang  diajarkan  al-Qur’an.  Tuhan memerintahkan agar manusia bersikap adil di antara sesama, dalam mengadili di antara manusia hendaknya mengadili dengan adil  (QS Al-A’raf/7:29; QS Al-Nahl/16:90;  dan QS  Al-Syuraa/26:15),  karena  Ia  mencintai  orang-orang  yang  mengadili  suatu  perkara dengan  dan  secara  adil  (QS  Al-Nisa’/4:58).  Seluruh  orang  beriman  mempertahankan keadilan,  meski  hal  itu  merugikan  diri  sendiri,  orang  tua,  sahabat  dan  sanak  famili mereka,  tanpa  membedakan  kaya  miskin  (QS  Al-Maidah/5:45).  Wahyu  itu  sendiri merupakan  pengejawantaan  dari  kebenaran  dan  keadilan  (QS  Al-Nisa’/4:135),  dan diturunkan bersama mizan atau keseimbangan (yang benar dan yang salah), oleh karena itu manusia harus menegakkan keadilann (QS al-Hadid/57:25). Keadilan bernilai mutlak dan  secara  moral  mengikat,  karena  itu  orang-orang  beriman  diperingatkan  agar  tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan  (QS  Al-Maidah/5:3),  atau  membuat  diri  nmereka  menyeleweng  dari  ideal keadilan,  karena  keadilan  sangat  dengan  ketakwaan  dan  kebenaran  (QS  Al- Maidah/5:9). 11
Prinsip  keadilan  tersebut  mencakup  berbagai  aspek  hubungan,  baik  hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat dan negara. Juhaya  S.  Praja  mengatakan  bahwa  term  keadilan  pada  umumnya  berkonotasi  pada
10 Lihat Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 224.
11 Lihat  M.  Karsayuda,  Perkawinan  Beda  Agama:  Menakar  Nilai-Nilai  Keadilan  Kompilasi Hukum Islam, h.50-51.
Sippah Chotban
penetapan  hukum  atau  kebijakan  penguasa.  Akan  tetapi,  keadilan  dalam  hukum  Islam meliputi  berbagai  aspek  kehidupan,  khususnya  di  bidang  hukum  dan  peradilan. 12 Jadi, hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah  ( ahkam  al-ibadah )  dan hubungan  sesama  manusia  ( ahkam  muamalah ) adalah  manifestasi  konsep  keadilan hukum Islam.
Dengan  demikian,  syariat  Islam  adalah  syariat  yang  dibangun  di  atas  keadilan dan  sekaligus  merefleksikan  keadilan  itu  sendiri.  Keadilan  sebagai  sesuatu  yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis. 13
Konsepsi Poligami dalam Syariat
Dalam  konsepsi  syariat,  poligami  merupakan  salah  satu  bagian  dari  syariat perkawinan yang mengatur hal ihwal perkawinan seorang suami lebih dari satu hingga sampai empat sebagaimana batas yang ditetapkan syariat.  Poligami secara etimologis berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu poly/polus  yang  berarti banyak, dan kata gamie/gamos yang berarti kawin/perkawinan. 14 Dalam Kamus Bahasa Indonesia,  poligami  diartika  sebagai  (suatu)  sistem  perkawinan  yang  membolehkan laki-laki  mempunyai  istri  lebih  dari  satu  orang  dalam  waktu  yang  beersamaan. 15 Dengan demikian, poligami adalah perkawinan laki-laki lebih dari satu.
Secara  historis,  praktek  poligami  bukan  baru  dilaksankan  pertama  kali  oleh umat  Islam  semenjak  turun  syariat  poligami,  melainkan  jauh  sebelumnya  sudah dipraktekkan oleh agama dan peradaban lain. Bahkan ada informasi bahwa agama dan peradaban  sebelumnya  bukan  saja  mempraktekkan  poligami,  akan  tetapi  (juga) “mentradisikan”  poligami.  Dalam  agama  Hindu,  praktek  poligami  dilakukan  sejak zaman  Bahari  dengan  tidak  mengenal  batasan  tertentu  mengenai  jumlah  perempuan yang  boleh  dikawini.  Bahkan  seorang  Brahma  yang  berkasta  tinggi  sampai  sekarang boleh  mengawini  siapa  pun  yang  disukainya  tanpa  adanya  pembatasan.  Hal  tersebut
12 Juhaja S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), 72.
13 Rifyal Ka’bah, Politik & Hukum dalam al-Qur’an (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2005), h.
87.
14 Abdul  Bari  Syaifuddin, Ensiklopedia  Indonesia,  Edisi  Khusus  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Havea, tt), h. 2734.
15 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1119.
juga  membudaya  dan  melembaga  pada  masyarakat  Israel  sebelum  datangnya  nabi Musa  as.  Kebiasaan  tersebut  kemudian  diupayakan  oleh  Talmud  di  yerusalem  untuk dihapuskan  dengan  ketentuan  poligami  dilakukan  berdasarkan  kemampuan  dalam menjaga  dan  merawat  perempuan  yang  dikawini.  Namun,  usaha  tersebut  gagal dikarenakan  kaum  Kairat  tidak  mengakuinya.  Sementara  pada  orang  Persi,  kebiasaan memiliki lebih dari seorang istri akan mendapatkan hadia. Begitu pula agama Yahudi membolehkan praktek poligami tanpa batasan tertentu. 16 Praktek poligami tanpa batas ini pun mermbah sampai pada peradaban lain bahkan masyarakat arab Jahiliyah.
Islam  dengan  prinsip  keadilannya  datang  mengatur  pola  perkawinan  poligami yang  sudah  membudaya  dan  melembaga  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  tidak melarang dan juga tidak memerintahkan secara mutlak, melainkan mengatur dalam arti memberikan  batasan  kebolehan  perempuan  yang  dipoligami  oleh  seorang  laki- laki/suami  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Hal  ini  sebagaimana  termaktub dalam QS al-Nisa’/4:3
                                                                                                                         
                                                                                 Terjemahnya:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim  (bilaman  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita- wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat aniaya. 17
Dalam  menjelaskan  QS  al-Nisa’/4:3  tersebut  terdapat  banyak  pandangan, 18
16 Sulaiman  al-Kumayi, Aa  Gym  di  Antara  Pro-Kontra  Poligami  (Cet.  I;  Semarang:  Pustaka Adnan, 2007), h. 14-15.
17 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1989), h. 115.
18 Pandangan  yang  mengatakan  bahwa:  (a)  poligami  dilarang  secara  mutlak;  (b)  poligami dilarang dengan syarat tidak karena darurat; (c) poligami dibenarkan (mubah) tanpa batas; (d) poligami dibenarkan  sampai  sebanyak  18  orang  orang  perempuan;  (e)  poligami  dibenarkan  sampai  sejumlah  9 orang  perempuan;  dan  (f)  poligami  dibenarkan  sampai  4  orang  perempuan  saja.  Untuk  lebih  lanjutnya
Sippah Chotban
namun pada substansinya QS al-Nisa’/4:3 memberikan informasi mengenai ketentuan hukum poligami, mulai dari status hukumnya, syarat dan juga batasan perempuan yang hendak  dipoligami.  Dari  aspek  status  hukumnya,  poligami  hukum  dasarnya  adalah mubah (boleh). Imam Syafi’i menyatakan bahwa QS al-Nisa’/4:3 membolehkan 19 laki- laki  menikah  sampai  empat  orang  perempuan. 20 Hukum  dasar  poligami  ini  menurut sebagian fuqoha’ (ahli fikih) sama dengan hukum pernikahan, yang kembalinya kepada lima  kategori  hukum,  yaitu:  (a) fardh/wajib,  apabila  poligami  tidak  dilaksanakan, suami akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina,  selingkuh dan perbuatan asusila lainnya; (b) mustahab/sunnah, apabila suami mampu dan memiliki harta yang cukup  untuk  melakukan  poligami,  dan  dia  melihat  ada  beberapa  wanita  muslimah (janda misalnya) yang sangat perlu dinikahi untuk diberikan pertolongan padanya.;p (c) mubah/boleh,  apabila  suami  berkeinginan  untuk  melakukan  poligami  dan  ia  cukup mampu  untuk  melakukannya;  (d) makruh,  apabila  suami  berkeinginan  untuk melakukan  poligami  sedangkan  ia  belum  memiliki  kemampuan  yang  cukup  sehingga akan  kesulitan  di  dalam  berlaku  adil;  dan  (e) haram, apabila poligami dilakukan atas dasar niat yang buruk, seperti untuk menyakiti isteri pertama dan tidak menafkahinya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligaminya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya. 21
Sementara syarat poligami adalah (berlaku) adil 22 dan juga adanya persetujuan istri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 23 Dan batasan perempuan yang hendak dipoligami sebagaimana dikatakan  oleh  Imam  asy-Syafi’i  dalam  kitabnya al-Umm,  adalah  empat  orang perempuan.  Bentuk pengaturan syariat Islam mengenai poligami ini mulai dari status hukum,  syarat  dan  batasan  perempuan  yang  raus  dipoligami  sebagaimana  yang
lihat  M.  Thahir  Maloko, Poligami  dalam  Pandangan  Orientalis  dan  Perspektif  Hukum  Islam  (Cet.  I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 63-68.
19 Mengenai  status  hukum  pun  terjadi  perbedaan  pandangan.  Untuk  lebih  lanjutnya  lihat Halimah  B. Perempuan  dalam  tafsir  Modern:  Kajian  Tafsir at-Tahrir  wa al-Tanwir  Karya  Muhammad Tahir Ibnu Asyur (Cet. I; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 180-218.
20 Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Vol V (Bairut: dar al-Fikr, 1990), h. 44.
21 Lihat Abu Salma al-Atsari, Poligami Dihujat (dalam bentuk aplikasi HTTL) 22 Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 35.
23 Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 36. Dan lihat penjelasan lebih lanjut pada M. Thahir Maloko, Poligami dalam Pandangan Orientalis dan Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 48-60.
dijelaskan sebelumnya adalah bentuk manifestasi dari keadilan syariat islam.
Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami
Poligami  sebagai  bagian  dari  syariat  merupakan  manifestasi  dari  keadilan syariat  Islam  pada  umumnya.  Keadilan  tersebut  tidak  hanya  terletak  pada  dasar  dan prinsipnya  (sebagai  syariat),  akan  tetapi  (juga)  terefleksi  dan  termanifestasi  dalam aspek-aspek kehidupan sosiologis umat. Artinya bahwa keadilan syariat poligami tidak terlepas dari konteks sosiologis umat Islam.  Allah mensyariatkan poligami bagi umat Islam,  karena  memang  ada  kondisi-kondisi  tertentu  yang  akan  dialami  oleh  pasangan suami  istri  yang  pada  akhirnya  menghendaki  (suami)  kawin  lagi  (baca:  berpoligami). Tidak  mungkin  dalam  kondisi  istri  sakit  berat  (yang  tidak  dapat  disembuhkan)  dan mandul  serta  mengizinkan  suaminya  untuk  berpoligami,  misalnya,  seorang  suami dilarang  untuk  melakukan  poligami. 24 Tidak  mungkin  juga  syariat  Islam  yang asy- syumul  tidak  menyediakan  seperangkat  aturan  hukum  yang  mengatur  kemungkinan- kemungkinan  demikian.  Syariat  Islam  dengan  keadilannya  tentunya  mengatur  hal demikian,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya.  Karena  itu, teramatlah  naif  jika  syariat  poligami  dinafikan  secara  mutlak  dalam  kehidupan  umat Islam  hanya  karena  sebagian  fakta  sosiologis  membuktikan  terjadi  penyimpangan dalam praktek poligami.
Nilai  keadilan  dalam  syariat  poligami  sebenarnya  sudah  terakomodir  dalam ayat  poligami  dan  munasabah  ayatnya  serta  penjelasan  para  ulama.  Bahkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pun  dijelaskan  nilai  keadilan  dalam  syariat  poligami, yang darinya menjadi pertimbangan khusus dalam membolehkan seorang suami untuk berpoligami.  Dalam  ayat  poligami  beserta  munasabahnya    (QS  al-Nisa’/4:2-3)  dapat dilihat  bahwa  syariat  poligami  terkait  dengan  kondisi  anak  yatim.  Artinya  syariat poligami hendak menyelamatkan kondisi anak yatim. Meskipun syariat poligami dalam kaitannya  dengan  ini  bukan  satu-satunya  cara  untuk  menolong  dan  menyelamatkan kondisi  anak  yatim,  akan  tetapi  hanya  (menjelaskan)  salah  satu  syariat  Islam  (dari sekian  banyak  syariat)  yang  memiliki  (nilai)  keadilan  terhadap  anak  yatim.  Sehingga
24 Pandangan ini secara implisit  ditolak oleh Musda Mulia, dengan alasannya bagaimana kalau yang  mengalami  kekurangan  itu  adalah  suami.  Oleh  karena  itu,  Musdah  menawarkan  solusi  untuk bersabar dalam kondisi demikian. Lihat Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Menenmpuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (Cet. I; Bandung: Marja, 2011), h. 204.
Sippah Chotban
bisa saja ditempuh dengan cara-cara lain yang dibenarkan syariat, pun juga bisa dengan cara berpoligami, asalkan dalam prakteknya memperhatikan aspek-aspek keadilan yang harus diwujudkan di dalamnya.
Dalam  KHI  bab  IX  tentang  beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  pasal  57 dijelaskan  bahwa  poligami  baru  diizinkan  untuk  dilaksanakan  apabila:  (a)  istri  tidak dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  istri;  (b)  istri  mendapat  cacad  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  dan  (c)  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan. 25 Ketiga  ketentuan  syarat  (lain)  untuk  melakukan  poligami  ini,  yang mengandung nilai keadilan objektif adalah poin b dan c. Sementara poin a, tidak musti untuk  dilakukan  poligami,  sebab  ada  ketentuan  hukum  lainnya  diseputar  perkara  itu, berupa nusyuz. Meskipun demikian, harus diakui ketiga masalah ini seringkali terjadi dalam kehidupan sosiologis rumah tangga. Biasanya ketika ada persoalan hukum baru yang muncul dalam kehidupan sosiologis umat, syariat memberikan ruang ijtihad bagi para  mujtahid  untuk  melakukan  penemuan  hukum  terhadap  persoalan  hukum  yang tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dan pasti dalam mashadir al-ahkam (sumber primer syariat Islam). Namun, dalam kaitannya kasus ini semacam ada tawaran solusi bagi pasangan suami istri yang sama-sama mengizinkan suaminya berpoligami. Tentu, aspek  ini  adalah  konkritisasi  sekaligus  manifestasi  keadilan  syariat  Islam  khususnya syariat poligami. Bayangkan bagaimana jika dalam suatu rumah tangga seorang suami mendapati  istrinya  mengalami  kondisi  b  dan  c  bersamaan  dengan  itu  ada  kehendak suami dan juga izin istri untuk memberikan suaminya berpoligami, sementara itu tidak ada  ketentuan  hukum  yang  mengatur  dan  mengizinkannya.    Tentunya  sesuatu  yang tidak bisa dibayangkan, meskipun lagi-lagi ada ruang ijtihad untuk menemukan hukum di dalamnya.
Belum  lagi  jika  kehendak  suami  disertai  dengan  (tuntutan)  kebutuhan  alami sebagai  manusia  normal  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualitasnya  pada  tempat  yang ideal  dan  dibenarkan  oleh  syariat.  Lagi-lagi  tidak  mungkin  dibiarkan  begitu  saja kebutuhan alami tersebut tanpa terakomodir ke dalam suatu perangkat aturan hukum. Bisa-bisa  akan  mengakibatkan  lahir  dan  terjadinya  penyimpangan  hasrat  seksualitas.
25 Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (t.t.p: t.p, 1991/1992), h. 36.
Inilah  mengapa  perselingkuhan  bahkan  pelacuran  pun  sering  terjadi  dilakukan  oleh seorang suami yang mendapati kondisi istrinya dalam keadaan normal, karena memang ada  kondisi  di  mana  hasrat  seksualitas  halalnya  seorang  suami  tertekan  oleh  kondisi yang  dialami  oleh  seorang  istri,  misalnya,  haid  dan  hamil.  Apatah  lagi  kalau  kondisi istri  memang  sudah  dalam  keadaan  tidak  normal.  Di  sinilah  urgensitas  dan  keadilan syariat  poligami  itu.  Syariat  yang  (sangat)  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia.  Perlu untuk ditekankan di sini bahwa syariat poligami tersebut  bukan soal “kelainan seks” sebagaimana  yang  dituduhkan  kebanyakan  orang.  Juga  bukan  sebuah  legitimasi subordinasi  dan  diskriminasi  terhadap  seorang  perempuan.  Akan  tetapi  syariat poligami  sama  halnya  dengan  syariat  perkawinan  pada  umumnya  yang  antara  lain disyariatkan untuk meminimalisir sekaligus mengakomodasi hasrat seksualitas seorang laki-laki bahkan perempuan malahan.
Meskipun  syariat  poligami  mengandung  nilai  keadilan,  tidak  serta  merta menjadikan  poligami  menjadi  wajib  hukumnya  untuk  dilaksanakan  begitu  saja  oleh seorang    suami,  melainkan  ada  syarat  yang  perlu  untuk  diperhatikan  dan dipertimbangkan  dengan  matang,  yakni  (berlaku)  adil 26 dan  juga  adanya  persetujuan istri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 27 Semuanya itu semata untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Keadilan  syariat  poligami  tidak  akan  membuat  praktek  poligami  menjadi  adil  dan berkeadilan,  manakala  suami  sebagai  seorang  mukallaf  dalam  praktek  berpoligami tidak berjiwa dan berlaku adil. Dan tidaklah hasrat untuk berpoligami dibiarkan begitu saja  tanpa  ada  aturan  hukumnya.  Di  sinilah  elaborasi  keadilan  sebagai  prinsip  dasar syariat  poligami  dan  syarat/praktek  poligami  (itu  sendiri).  Olehnya,  status  hukum (ber)poligami dikembalikan pada kondisi seorang mukallaf yang melakukan, sehingga bisa saja sunnah dan wajib atau malahan makruh dan haram atau hanya sekedar pilihan (boleh).  Yang  terpenting  adalah  kita  harus  adil  dalam  mengungkap  keadilan  syariat poligami dan merumuskan keadilan sebagai syarat poligami.
26 Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 35.
27 Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 36.

## PENUTUP
Syariat  poligami  adalah  syariat  yang  adil  dan  berkeadilan,  yang  disyariatkan untuk  memenuhi  kebutuhan  sekaligus  kemaslahatan  umat  manusia.    Ia  bukan  syariat merebut,  menguasai,  mensubordinasi  dan  mendiskriminasi  seorang  perempuan.  Juga tidak  langsung  dilaksanakan  begitu  saja  oleh  seorang  mukallaf,  melainkan  harus memperhatikan  dan  mempertimbangkan  syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat, yakni (berjiwa dan berlaku) adil dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  Qurrotul. Keadilan  gender  dalam  Islam:  Konvensi  PBB  dalam  Perspektif Mazhab Syafi’i. Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.
B.,  Halimah. Perempuan  dalam  tafsir  Modern:  Kajian  Tafsir  at-Tahrir  wa  al-Tanwir Karya  Muhammad  Tahir  Ibnu  Asyur.  Cet.  I;  Makassar,  Alauddin  University Press, 2013.
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Cet. I; Semarang: Toha Putra,
1989.
Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama Depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. t.t.p: t.p, 1991/1992.
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Edisi I. Cet. II;
Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Maloko,  M.  Thahir. Poligami  dalam  Pandangan  Orientalis  dan  Perspektif  Hukum Islam. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm. Vol V. Bairut: dar al-Fikr, 1990.
Mulia,  Siti  Musdah. Muslimah  Sejati:  Menenmpuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi.
Cet. I; Bandung: Marja, 2011.