Literate.v6i11.4564 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## PERADILAN  CAMPURAN  DALAM  HUKUM  PIDANA  INTERNASIONAL (HYBRID TRIBUNAL)

## Muhammad Ansyar, Dimas Pranowo
Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Indonesia Email: muhammadansyar1992@gmail.com, dimas.pranowo@gmail.com

## Abstrak
Urgensi  dibentuknya  pengadilan  internasional  memiliki  keterkaitan  dengan kejahatan  internasional  atau  kejahatan  di  bawah  yurisdiksi  hukum  internasional antara lain seperti, kejahatan " genocide " ( ''crimes of genocide ''), kejahatan terhadap kemanusiaan  (" crimes  against  humanity ''),  dan  kejahatan  perang  (" war  crimes'' ). Menurut  hukum  internasional,  pelaku  kejahatan-kejahatan  tersebut  tidak  boleh dibiarkan  atau  bebas  tanpa  hukuman  (" impunity '')  maupun  diberikan  amnesti  dan terhadap  kasusnya  harus  diselesaikan  secara  hukum  melalui  forum  pengadilan (" judicial  proceedings'' ),  baik  nasional  maupun  internasional,  karena  pelaku kejahatan-kejahatan tersebut dianggap melanggar norma hukum internasional yang berkategori  " jus  cogens” atau  " peremptory  norm ".  Pengadilan  campuran  ( hybrid tribunal ) muncul sebagai forum alternatif penyelesaian atas kejahatan internasional.
Hal  itu  disebabkan  dari  pemikiran  bahwa  kejahatan-kejahatan  tersebut  tidak mengenal kadaluwarsa ( ''non-statutory limitation'' ), sehingga tidak ada batas waktu dalam hal penuntutannya. Kemudian setiap negara memiliki hak atau kewenangan berdasarkan  prinsip  yurisdiksi  universal  ( ''universal  jurisdiction'' )  untuk menangkap,  mengadili,  dan  menghukum  si  pelaku  atau  mengekstradisikannya  ke negara-negara  yang  memiliki  kepentingan  atau  keterkaitan  dengan  si  pelaku  atau kejahatan yang dilakukannya.
Kata Kunci : pengadilan internasional; kejahatan internasional; pengadilan campuran

## Abstract
The urgency to establish an international tribunal has links to international crimes or  crimes  under  the  jurisdiction  of  international  law,  such  as:  genocide  crimes, crimes  against  humanity,  and  crimes.  war  ("war  crimes  '').  According  to international law, the perpetrators of these crimes may not be allowed or acquitted without  punishment  (``  impunity  '')  or  given  amnesty  and  their  cases  must  be resolved legally through a forum of courts (``judicial proceedings''), both national and  international.  Because  the  perpetrators  of  these  crimes  are  deemed  to  have violated  international  legal  norms  which  are  categorized  as  “jus  cogens'  or” peremptory  norm.  “The  Hybrid  Tribunal  emerged  as  an  alternative  forum  for  the resolution  of  international  crimes  because  of  the  idea  that  these  crimes  were  not recognizes expiration ("non-statutory limitation"), so there is no time limit in terms of prosecution. Then, each country has the right or authority based on the principle
of universal jurisdiction ("universal ju¬risdiction") to arrest, prosecute and punish the perpetrator or extradite him to countries that have an interest in or connection with the perpetrator or the crime he has committed.
Keywords:  growth rate; capital structure; company size; company age; profitability
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Sebelum  kita  membahas  pengadilan  campuran (hybrid  tribunal) ,  terlebih  dahulu perlu  kita  ketahui  mengenai  kejahatan  internasional  yang  terkait.  Pentingnya  hal tersebut  dikarenakan  hybrid  tribunal  dibentuk  untuk  mengadili  pelaku  tindak  pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international crimes) yang menjadi musuh  bersama  umat  manusia (hostis  humanis  generis) .  Selain  itu,  tentunya  juga didasari  dari  sudah  adanya  pembentukan  mahkamah  pidana  militer  internasional  yang bersifat  ad  hoc  di  Nurnberg  Jerman  dan  di  Tokyo  Jepang  pasca  PD  II.  Mahkamah Pidana  Militer  Internasional  Nurnberg  maupun  Tokyo  dibentuk  berdasarkan  Piagam London  tanggal  8  Agustus  1945,  dimaksudkan  untuk  mengadili  para  individu  yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan HAM  berat semasa PD II (Atmasasmita, 2003) .
Urgensi  dibentuknya  pengadilan  internasional  memiliki  keterkaitan  dengan kejahatan internasional atau kejahatan di bawah yurisdiksi hukum internasional, antara lain,  seperti:  kejahatan  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  kejahatan perang.  Menurut  hukum internasional,  pelaku  kejahatan-kejahatan  tersebut  tidak  boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman sekalipun diberikan amnesti dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan (judicial proceedings) , baik nasional  maupun  internasional,  karena  pelaku  kejahatan-kejahatan  tersebut  dianggap melanggar  norma  hukum  internasional  yang  berkategori  jus  cogens  atau  peremptory norm.
Pengadilan  campuran (hybrid  tribunal) muncul  sebagai  forum  alternatif penyelesaian  atas  kejahatan  intemasional.  Hal  itu  disebabkan  dari  pemikiran  bahwa kejahatan-kejahatan  tersebut  tidak  mengenal  kadaluarsa ('non-statutory  limitation) , sehingga  tidak  ada  batas  waktu  dalam  hal  penuntutannya.  Kemudian  setiap  negara memiliki  hak  atau  kewenangan  berdasarkan  prinsip  yurisdiksi  universal (universal jurisdiction) untuk  menangkap,  mengadili,  dan  menghukum  si  pelaku  atau mengekstradisikannya  ke  negara-negara  yang  memiliki  kepentingan  atau  keterkaitan dengan si pelaku atau kejahatan yang dilakukannya (Sujatmoko, 2019) .
Pada akhir dasawarsa tahun 1990-an terbentuklah mahkamah pidana internasional yang dikategorikan sebagai pengadilan campuran (hybrid tribunal) , sebagai pengadilan internasional generasi ketiga setelah Mahkamah Pidana Militer Internasional Nurnberg dan  Mahkamah  Pidana  Militer  Internasional  Tokyo  (generasi  pertama)  serta International Criminal Tribunal Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) (generasi kedua).
Istilah  pengadilan  campuran  dipergunakan  untuk  menunjuk  pada  lembaga pengadilan  yang  melibatkan  unsur-unsur  nasional  maupun  internasional  dalam penyusunan,  struktur,  dan  fungsinya  serta  penerapan  hukum  dan  prosedur  pengadilan. Pengadilan  campuran  berbeda  dari  pengadilan  nasional,  dimana  secara  eksplisit pengadilan  campuran  mengandung  elemen  internasional  setidaknya  pada  struktur  atau fungsinya.  Dalam  pengadilan  campuran  ini  dapat  ditemukan  campuran  antara  elemen sistem  pengadilan  nasional  dan  pengadilan  internasional,  latar  belakang,  dan  dasar hukum pembentukannya yang tentu sangat berbeda.
Salah  satu  dasar  hukum  pembentukan  pengadilan  campuran  adalah  perjanjian antara  PBB  dengan  negara tertentu. Terdapat tiga  pengadilan  campuran  yang  dibentuk dengan dasar perjanjian internasional yakni, The Extraordinary Chambers in the Courts of  Cambodia,  Special  Court  for  Sierra  Leone ,  dan Special  Tribunal  for  Lebanon. Pertama,  The  Extraordinary  Chambers  in  the  Courts  of  Cambodia sebagai  salah  satu pengadilan campuran yang terbentuk berdasarkan perjanjian antara pemerintah Kerajaan Kamboja  dengan  PBB  pada  tanggal  6  Juni  2003.  Dikatakan  oleh  Ahza  Arzanul  Haq bahwa Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) was one of justice institutions  in  Cambodia  helped  by  international  justice  institution  and  international organizations  like  United  Nations  (UN)  in  the  term  of  its  membership.  Intervention made by this international institution builds on Cambodia’s inability of solving Human Right  problems  in  its  country.  As  a  Hybrid  tribunal,  ECCC  used  Cambodian  national law and international law provisions (Gray, 2012) . Adapun tulisan ini lebih lanjut akan membahas mengenai berbagai peradilan campuran yang ada ditinjau dari Hukum Pidana Internasional.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  belaka (Zainal,  2004) . Bahan pustaka yang digunakan dalam menyusun tulisan ini diantaranya didukung pula oleh  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang kemudian  dikumpulkan  berdasarkan  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan meliputi berbagai aturan hukum yang Penulis jadikan acuan dalam menyusun tulisan ini seperti, Statuta Roma 1998, Genocide Convention 1948, Geneva Conventions 1949,  Regulasi  2000/11,  dan  Regulasi  2000/15.  Kemudian  untuk  bahan  sekunder, Penulis  menggunakan  berbagai  bahan  hukum  yang  memiliki  korelasi  dengan  bahan hukum  primer  sekaligus  secara  bersamaan  mampu  digunakan  untuk  menganalisis  dan mengelaborasi  bahan  hukum  primer  tersebut  seperti  buku  teks,  karya  tulis  ilmiah, hingga  berbagai  jurnal  ilmiah.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  yang  Penulis  gunakan merupakan  bahan  hukum  penunjang  yang  dapat  memberi  petunjuk  atau  eksplanasi gramatikal  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  sedang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Peran Hybrid Tribunal
Hybrid  Tribunal  atau  Hybrid  Court  atau  dikenal  juga  sebagai  Mixed  Court adalah  model  peradilan  yang  berupaya  untuk  men  gkombinasikan  elemen-elemen hukum  dan  peradilan  nasional  dengan  internasional.  Pembentukan  peradilan dimaksud  adalah  mengatasi  keterbatasan  jurisdiction  temporis  dari  ICC  sebagai institusi  dalam  mengadili  pelaku  HAM  berat,  sehingga  menutup  ruang  terjadinya impunitas  bagi  para  pelakunya,  dimana  suatu  negara  diharapkan  tetap  dapat mengadili  dengan  memakai  sistem  hukum  domestiknya  tanpa  harus  sepenuhnya menggunakan mekanisme internasional (Cholidah, 2018) .
Penegakan  hukum  pidana  internasional  terbagi  menjadi direct  enforcement system (sistem  penegakan  langsung)  dan  indirect  enforcement  system  (sistem penegakan  tidak langsung).  Akan  tetapi dalam  perkembangannya terdapat  apa  yang disebut dengan hybrid model atau model peradilan campuran yang mengakomodasi penegakan  hukum  pidana  internasional  melalui  hukum  pidana  nasional  dan  hukum internasional (Hiariej,  2009) .  Hybrid  Tribunal  adalah  bentuk  lembaga  peradilan internasional  yang  dipergunakan  untuk  mengadili  para  pelaku  pelanggaran  HAM yang  berat (gross  violation  of  human  rights) yang  bersifat  campuran,  dalam  artian campuran  antara  instrumen  internasional  dengan  instrumen  nasional  suatu  negara, termasuk pula di dalamnya campuran antara Jaksa dan Hakimnya.
Hybrid  Court  atau  Mixed  Court merupakan  sebuah  tribunal  yang menggabungkan  hukum  internasional  dengan  nasional,  termasuk  aparatur pengadilannya (Silitonga & Anto, 2012) . Hybrid Court bertujuan untuk menghindari masalah-masalah proses peradilan secara nasional secara penuh dan proses peradilan secara  internasional,  seperti  International Criminal  Tribunals  for  the  former Yugoslavia (ICTY), Rwanda (ICTR) dan International Criminal Court (ICC). Model Hybrid  Court  ini  berusaha  untuk  mengkombinasikan  kekuatan  pengadilan  ad  hoc dengan  keuntungan  penuntutan  secara  nasional,  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  model hybrid  ini menggabungkan  pengadilan  nasional  dan  penuntutan  internasional  dalam kejahatan internasional.
Hybrid  Court  atau  pengadilan  campuran  didefinisikan  sebagai  pengadilan campuran dari komposisi dan yurisdiksi, baik dari aspek nasional dan internasional, biasanya diterapkan di dalam wilayah dimana kejahatan itu terjadi. Model pengadilan ini  merupakan  pengadilan  campuran  dari  aspek  internasional  dan  nasional, merupakan  suatu  produk  hukum  yang  buat  oleh  suatu  negara  dan  entitas internasional  yang  secara  khusus  adalah  PBB.  Jenis  pengadilan  ini  sering  kali didirikan  dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  dalam  beberapa  kasus  yang  serius seperti  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  dituduhkan  kepada mereka.  Sebagian  besar  tersangka  atau  terdakwa  menghadapi  sistem  hukum  yang belum siap untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Pada  situasi-situasi  setelah  konflik,  pengadilan  domestik  akan  menghadapi masalah-masalah  sistemik  termasuk  hukum  yang  tidak  memadai,  kesewenang-
wenangan, inkompentensi, kondisi yang memprihatinkan, kurangnya akses terhadap keadilan  termasuk  tidak  memadainya  perwakilan  ahli  hukum.  Pengadilan  ini  sering disebut pengadilan campuran adalah pengadilan yang melibatkan majelis hakim yang terdiri  dari  hakim  nasional  dan  hakim  internasional.  Di  Kosovo,  Timor-Leste  dan Kamboja, pengadilan ini didirikan sebagai bagian dari pengadilan domestik, melalui undang-undang  nasional.  Sedangkan  di  Sierra  Leone,  negara  tersebut  membuat perjanjian  dengan  PBB  yang  kemudian  menjadi  landasan  hukum  untuk  pengadilan tersebut. tribunals atau mixed international/national institutions.
Pengadilan  campuran  sebagai  sarana  penyelesaian  atas  kasus-kasus  kejahatan internasional  lainnya  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  mekanisme  penyelesaian kasus-kasus  tersebut  disamping  mekanisme  yudisial  lainnya  di  masa  yang  akan datang. Pengadilan campuran dapat menjadi suatu model pembelajaran dan alih ilmu pengetahuan  bagi  warga  negara  setempat  yang  ikut  terlibat  didalamnya.  Hal  ini dimungkinkan  karena  para  personel  atau  staf  internasional  yang  terlibat  didalam pengadilan  campuran  biasanya  adalah  para  professional  yang  telah  memiliki pengalaman  dan  reputasi  internasional  di  bidang  penyelesaian  kejahatan internasional.  Selain  itu  dengan  melibatkan  unsur-unsur  lokal  dan  internasional dalam  pengadilan  campuran  dapat  memberikan  dasar  yang  kuat  serta  akan  lebih memudahkan  bagi  pengadilan  itu  sendiri  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsinya. Adanya  keterlibatan  pihak  internasional  (terutama  PBB)  juga  akan  lebih meningkatkan kredibilitas dari pengadilan campuran (Sujatmoko, 2019) .
Istilah  “pengadilan  campuran”  atau  pengadilan  hibrida  dipergunakan  untuk menunjuk  pada  lembaga-lembaga  pengadilan  yang  melibatkan  unsur-unsurnasional maupun  internasional  di  dalam  penyusunan,  struktur  dan  fungsinya  serta  dalam penerapan  hukum  dan  prosedur  pengadilan.  Pengadilan  campuran (hybrid  tribunal) jelas  berbeda  dari  pengadilan  nasional,  karena  secara  eksplisit  ia  mengandung elemen  internasional  yang  bisa  berada  pada  struktur  atau  fungsinya.  Pengadilan campuran (hybrid  tribunal) juga  berbeda  dari  pengadilan-pengadilan  internasional karena ia mengakomodasikan elemen-elemen hukum atau struktur hukum nasional di dalamnya.
Hingga  saat  ini  setidaknya  ada  6  pengadilan  yang  dapat  digolongkan  sebagai pengadilan campuran (hybrid tribunal) yaitu:
1. The Serious Crimes Panels of the District Court of Dili (Timor Leste)
2. War  Crimes  Chamber  in  the  State  Court  of  Bosnia  and  Herzegovina (Bosnia Herzegovina)
3. “Regulation 64” Panels in the Courts of Kosovo (Kosovo)
4. The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (Kamboja)
5. The Special Court for Sierra Leone (Sierra Leone)
6. Special Tribunal for Lebanon (Lebanon).
Dalam  praktik,  terkadang  tidak  mudah  untuk  mengandalkan  mekanisme  dan lembaga  hukum  nasional  untuk  menangani  kejahatan  internasional.  Kejahatan internasional  dapat  dilakukan  oleh individu  yang  secara  politik  memiliki  kekuasaan
di  suatu  negara,  sehingga  pengadilan  nasional  yang  diharapkan  menindak  dan menangani  kejahatan  internasional  yang  dilakukan  bisa  berada  dalam  situasi  tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (expected role) yang semestinya.
Negara  yang  berada  dalam  situasitidak  mampu  melakukan  fungsi  yang diharapkan (expected role) jika dibiarkan terus menerus berada dalam situasi tersebut maka,  pelaku  kejahatan  internasional  tentu  saja  akan  menikmati  kebebasan  dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah  impunitas (impunity) .  Ketika  hal  tersebut  terjadi,  mekanisme  internasional diperlukan  guna  memastikan  agar  pelaku  kejahatan  internasional  tidak  dibiarkan bebas  tanpa  tersentuh  hukum.  Untuk  membahas  persoalan  apakah  norma-norma hukum  pidana  internasional  (khususnya  yang  berkaitan  dengan  kejahatan internasional),  dapat  diadili  di  forum  pengadilan  pidana  nasional  suatu  negara, terlebih dahulu perlu dikemukakan apakah norma-norma hukum pidana internasional terdapat  di  dalam  sistem  norma  hukum  pidana  nasional  dan  dapat  diterapkan  oleh pengadilan nasional. Pada dasarnya ada dua kemungkinan terkait dengan keberadaan norma-norma hukum pidana internasional di dalam hukum nasional.
Kemungkinan  pertama,  norma-norma  hukum  pidana  internasional  ada  dan menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  pidana  nasional,  karena  suatu  negara  sudah meratifikasi  instrumen  hukum  internasional  yang  mengatur  tentangkejahatan internasional.  Kemungkinan  kedua,  tanpa  secara  formal  meratifikasi  perjanjian internasional,  hukum  nasional  suatu  negara  mengembangkan  sendiri  norma-norma hukum  pidana  internasional.  Norma-norma  hukum  pidana  internasional  dapat menjadi  bagian  dari  sistem  norma  hukum  pidana  nasional  negara-negara  melalui proses  ratifikasi.  Ratifikasi  sendiri  pada dasarnya  adalah tindakan  formal  dari  suatu negara  untuk  mengikatkan  diri  pada  sebuah  perjanjian  internasional.  Melalui ratifikasi,  suatu  negara  menunjukkan  itikadnya  untuk  tunduk  pada  kewajiban- kewajiban  yang  digariskan  dalam  perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  engan demikian, ketika sebuah perjanjian internasional menghendaki pemberlakuan norma- norma tertentu dalam lingkup jurisdiksi hukum nasional yang telah mengikatkan diri terhadap  perjanjian  internasional,  negara tersebut  memiliki  kewajiban  hukum  untuk memberlakukan  norma-norma  hukum  yang  terkandung  di  dalam  perjanjian internasional.  Oleh  karena  itu,  ketika  suatu  negara  meratifikasi  Statuta  Roma  1998, secara  prinsip  ia  terikat  pada  substansi  norma-norma  yang  ada  di  dalam  Statuta Roma.  Demikian  juga  halnya  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional  lain  yang berkaitan  dengan  kejahatan  internasional,  seperti  Genocide  Convention  1948  dan Geneva Conventions 1949.
Sudah  dikemukakan  sebelumnya,  dalam keadaan  tertentu  pengadilan  nasional tidak  dapat  diandalkan  untuk  merespons  kejahatan  internasional  secara  patut.  Ada kalanya  pengadilan  nasional  mengalami  ketidakmampuan  berfungsi  ketika  ia mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional  dapat  terjadi  pasca  suatu  negara  dilanda  konflik  yang  serius.  Konflik bersenjata  yang  mengikuti  peristiwa  pecahnya (dismemberment) negara  Yugoslavia
pada paruh pertama dekade 1990-an merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana struktur pengadilan nasional tidak dapat lagi diandalkan.
Demikian  juga  halnya  dengan  situasi  perang  saudara  di  Rwanda  yang mengakibatkan  tidak  dapat  berfungsinya  pengadilan  nasional.  Hal  yang  sama  juga terjadi  dengan  Sierra  Leone  dan  Timor  Leste  yang  pengadilan  nasionalnya  tidak mampu  menjalankan  fungsi  sebagaimana  mestinya  karena  keruntuhan  struktur  dan sistemnya.  Struktur  dan  sistem  yang  masih  relatif  utuh  pun  tidak  selalu  menjamin bahwa  pengadilan  nasional  akanmenjalankan  fungsi  sebagaimana  diharapkan  di dalam merespons kejahatan internasional. Kondisi ketidakmauan (unwillingness) igur yang  berkuasa,  baik  secara  politik  maupun  militer.  Untuk  keadaan  seperti  ini prosekusi  pelaku  kejahatan  internasional  oleh  pengadilan  nasional  sebenarnya dimungkinkan,  namun  pengadilan  nasional  secara  subjektif  memilih  untuk  tidak melakukan  prosekusi  karena  alasan-alasan  tertentu  yang  umunya  berkaitan  dengan faktor politik.
Dalam  keadaan  di  mana  sistem  pengadilan  nasional  tidak  dapat  diandalkan untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  internasional,  salah satu  alternatif  yang  dapat  ditempuh  untuk  mencegah  terjadinya  impunitas  adalah dengan  membentuk  pengadilan  kriminal  yang  bersifat  internasional  seperti  halnya Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY (International  Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia) dan  ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) . Pembentukan mahkamah-mahkamah yang  bersifat  internasional  tersebut  juga  membawa  konsekuensi-konsekuensi tertentu.
Secara  praktis,  pembentukan  dan  operasionalisasi  mahkamah  yang  bersifat internasional  merupakan  sebuah  pekerjaan  besar  yang  tidak  selalu  dapat  dilakukan dengan  mudah.  Tentang  ini  Cryer  mengatakan: “There  are  various  reasons  for avoiding  resort  to  a  new  international  tribunal.  International  institutions  like  the ICTY and the ICTR tend to be large and expensive; calls for similar tribunals have been unsuccessful. Their capacity is limited to a few cases and they have hit her to been located away from the State in question for security or other reasons.” Selain kesulitan  yang  bersifat  praktis,  pembentukan  mahkamah  yang  bersifat  internasional juga  dapat  memunculkan  kesan  bahwa  pengadilan  nasional  tidak  dianggap berkepentingan dengan proses prosekusi pelaku kejahatan internasional.
Penjatuhan  pidana  yang  dilakukan  oleh  mahkamah  pidana  yangbersifat internasional bisa jadi justru akan dianggap sebagai putusan arbiter. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan  tersebut,  salah  satu  alternatif  lain  yang  dapat  diambil  adalah membentuk  pengadilan  campuran  yang  menggabungkan  aspek-aspek  positif  dari pengadilan  pidana  nasional  dan  pengadilan  pidana  internasional.  Atas  dasar  itu, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan campuran (hybrid tribunal) pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.

## B. The Special Court for Sierra Leone (SCSL)
Salah  satu  kasus  dalam  dunia  internasional  yang  masih  diperangi  adalah pelanggaran  HAM  berat,  mengingat  perlindungan  terhadap  HAM  merupakan  salah satu  fokus  utama  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  internasional.  Oleh  karena itu,  pembentukan  peradilan  internasional,  utamanya  pengadilan  campuran  atau hybrid  tribunal  mengadili  para  pelaku  pelanggaran  HAM  berat,  tersebut  menjadi suatu yang penting. Satu diantaranya yang hendak dibahas dalam hal ini adalah The Special Court for Sierra Leone (SCSL).  SCSL ini terbentuk karena adanya kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  berlangsung  dalam  perang  saudara  selama  tahun  1991- 2002  di  Sierra  Leone,  Afrika  Barat.  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  terjadi disini  memiliki  lebih  dari  50.000  korban  jiwa,  banyak  pelecehan  seksual  dan kekerasan terhadap anak-anak.
Melihat  kondisini  ini  dan  pemerintah  Sierra  Leone  yang  apatis  dalam penyelesaiannya,  menyebabkan  PBB  bekerjasama  dengan  pemerintah  Sierra  Leone membentuk suatu peradilan khusus yang disebut The Special Court for Sierra Leone (SCSL).  SCSL memiliki peran yang cukup besar dalam mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Sierra Leone. Lembagi peradilan dalam SCSL terbagi  dalam  tiga  (3)  tingkat  peradilan  yaitu  trial  chamber  I,  trial  chamber  II,  dan appeal chambers. Masing-masing chambers memiliki jumlah hakim yang berbeda di dalamnya. Trial chamber I terdiri dari dua (2) hakim internasional dan satu (1) hakim Sierra  Leone,  trial  chamber  II  terdiri  dari  tiga  (3)  hakim  internasional  dan  satu  (1) hakim  alternatif  internasional,  sementara  untuk  appeal  chambers  terdiri  dari  empat (4) hakim internasional dan dua (2) hakim Sierra Leone.
Trial  Chamber  I  merupakan  peradilan  tahap  pertama  dalam  SCSL  yang melakukan pemeriksaan terhadap proses penuntutan awal kepada tersangka kejahatan terhadap  kemanusiaan.  Trial  Chamber  II  berperan  untuk  memutuskan  seorang terdakwa  bersalah  atau  tidak  berdasarkan  kesaksiann  bukti  serta  argumen  yang dipaparkan para pihak dalam persidangan. Terakhir appeal chambers mendengarkan permohonan  yang  menolak  segala  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  peradilan sebelumnya.  Perjuangan  panjang  dan  kerja  keras  SCSL  ini  dibuktikan  dengan  pada 26  April  2012,  pengadilan  ini  mendakwa  mantan  presiden  Liberia  Charles  Taylor, yang  menjadikannya  kepala  negara  Afrika  pertama  yang  didakwa  terlibat  dalam kejahatan perang.
Dalam proses pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan di Sierra Leone ini, SCSL  mengalami  beberapa  hambatan  dan  permasalahan.  Pertama,  terkait  dengan masalah  kedaulatan  serta  yurisdiksi  negara  Sierra  Leone.  Selain  itu  terkait  dengan prinsip  pertanggungjawaban  negara (state  responsibility) ,  dimana  pemerintah  Sierra Leone  tidak  mampu  melindungi  tidak  hanya  warga  negara  Seirra  Leone  yang menjadi  korban  kejahatan  kemanusiaan,  namun  juga  mereka  yang  menjadi  pelaku kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Sebenarnya  pembentukan  SCSL  dapat  dikatakan efektif bila memenuhi beberapa poin kriteria yaitu preventif dan kuratif.
Preventif  dalam  hal  ini  adalah  SCSL  tidak  hanya  mengadili  kasus  kejahatan kemanusiaan,  namun  juga  untuk  menanggulangi  kasus  yang  sama  di  masa  depan. Kuratif  yang  dimaksudkan  adalah  SCSL  dibangun  untuk  memperbaiki  apa  yang kurang dalam sistem peradilan nasional Sierra Leone. Selain kedua poin di atas peran organ  tambahan  yang  ada  untuk  membantu  SCSL  dalam  pengadilan  mereka merupakan  poin  penting  lainnya.  Peran  besar  dari  beberapa  organ  SCSL  tersebut dapat  berjalan  secara  maksimal  jika  sumber  daya  manusia  yang  berpartisipasi didalamnya  mempunyai  kapasitas  yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai peraturan yang ada. Aturan-aturan hukum yang berada dalam SCSL juga merupakan poin penting sebagai pedoman pelaksanaan persidangan baik berupa hukum nasional Sierra  Leone  maupun  aturan-aturan  Hukum  Pidana  Internasional  maupun  Hukum Humaniter  Internasional.  Patut  dikemukakan  bahwa  kurangnya  peduli  masyarakat Sierra Leone baik para korban maupun saksi dalam pelaksanaan peradilan di SCSL, membuat beberapa kasus yang disidangkan mengalami berbagai hambatan.
C. The Serious Crimes Panels of the District Court of Dili (Timor Leste)
Pada tanggal 20 September 1999 pasukan internasional INTERFET tiba di Dili Timor  Leste  untuk  mencari  tanah  yang  hancur.  Program  untuk  mengintimidasi  dan menghukum penduduk Timor-Leste untuk memilih sebagian besar wilayah Indonesia telah  gagal  (78,5%  memilih  kemerdekaan),  namun  reaksi  anggota  militer  Indonesia dan  milisi  agen  mereka  terhadap  kekalahan  ini  lebih  efektif.  Pada  periode  sebelum dan  sesudah  hasil  pemungutan  suara  diperkirakan  70%  infrastruktur  pemerintah hancur,  sekitar  60.000  rumah  dibakar,  500.000  warga  sipil  mengungsi  (250.000  ke Timor  Barat,  Indonesia),  2000  korban  tewas,  ratusan  perempuan  diperkosa  dan wilayahnya  menjadi  reruntuhan  yang  berasap.  Menurut  Basic  freedoms  Watch,  '' kekerasan  adalah  bagian  dari  kebijakan  yang  direncanakan  secara  sistematis  oleh unsur-unsur  pemerintah  Indonesia  dan  TNI  (Pasukan  militer  nasional  Indonesia), untuk  mencegah  rakyat  Timor  Lorosa'e  berpartisipasi  secara  bebas  dalam submission, dan untuk  menghukum mereka karena memilih kemerdekaan (Burgess, 2004) .
Pada  permulaan  perlu  dijelaskan  secara  singkat  kerangka  legislatif  Timor Lorosa'e  di  bawah  administrasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  mekanisme  yang tidak  biasa  yang  melaluinya  penuntutan  ini  berlangsung.  Visi  UNTAET  untuk penuntutan pelanggaran berat hak asasi manusia pertama kali terlihat didepan umum ketika  disahkan  Peraturan  2000/11.  Bagian  10  mengatur  bahwa  Pengadilan  Distrik Dili  memiliki  yurisdiksi  eksklusif  atas  genosida,  kejahatan  perang,  penyiksaan  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  dan  atas  pembunuhan  dan  pelanggaran  seksual yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan  25 Oktober 1999 (secara kolektif dikenal sebagai  'Kejahatan  Berat').  Administrator  Transisi,  setelah  berkonsultasi  dengan Kepresidenan  Pengadilan,  diberi  wewenang  untuk  mengangkat  panel  hakim  di Pengadilan  Distrik  Dili,  yang  terdiri  dari  hakim  Timor-Leste  dan  hakim internasional.  Legislasi  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  menetapkan  kerangka  kerja proses  tersebut,  termasuk  pembentukan  layanan  kejaksaan  untuk  Timor  Lorosa'e.
Regulasi 2000/15 memberikan 'mur dan baut' untuk membangun kendaraan keadilan yang digambarkan dalam pasal 10 Regulasi 2000/11 (Linton, 2001) .
Terminologi 'Kejahatan Berat' mengacu pada perbedaan dalam Hukum Pidana Indonesia  antara  kejahatan  dan  pelanggaran  ringan.  Kejahatan  didefinisikan  secara rinci,  mengikuti  hampir  kata  demi  kata  yurisdiksi  pokok  dari  Statuta  Roma  dari Mahkamah  Pidana  Internasional.Ketentuan  hukum  substantif  lainnya,  seperti pembelaan dan prosedur pengakuan bersalah, juga meniru Statuta Roma. Ketentuan untuk  mengajukan  tuntutan  berdasarkan  KUHP  Indonesia  untuk  pembunuhan  dan pelanggaran  seksual  yang  dilakukan  antara  1  Januari  1999  dan  25  Oktober  1999 memberikan  keleluasaan  penuntutan  dalam  menuntut.  Kedua  putusan  Kejahatan Berat  yang  dibahas  dalam  makalah  ini  muncul  dari  penuntutan  kekejaman berdasarkan  KUHP  Indonesia,  bukan  hukum  internasional.  Regulasi  2000/15 menciptakan  rezim  penuntutan  domestik  yang  'internasionalisasi'  di  dalam Pengadilan Distrik Dili.
Di  bawah  dua  hakim  pengadilan  internasional  dan  satu  hakim  Timor  Leste duduk  di  panel  yang  dikenal  sebagai  Panel  Khusus  untuk  Kejahatan  Berat.  Hukum yang  berlaku  dalam  kasus-kasus  Kejahatan  Berat  adalah  hukum  Indonesia (sebagaimana  telah  diubah  atau  diganti  oleh  UNTAET)  dan,  jika  sesuai,  perjanjian yang berlaku dan prinsip-prinsip dan norma-norma yang diakui hukum internasional, termasuk  prinsip-prinsip  hukum  konflik  bersenjata  yang  telah  ditetapkan.  Jaksa Penuntut  Umum  didirikan  secara  bersamaan  dalam  Regulasi  2000/15.  Di  dalam layanan  ini  terletak  Kantor  Wakil  Jaksa  Agung  untuk  Kejahatan  Berat,  yang memiliki tanggung jawab eksklusif untuk kasus-kasus Kejahatan Berat.
Sistem mutakhir untuk menuntut kejahatan internasional telah dicangkokkan ke dalam sistem peradilan pidana Timor Lorosa'e yang masih baru, menarik banyak hal dari  rezim  yang  dirancang  untuk  Pengadilan  Pidana  Internasional  yang  diusulkan. Ada banyak perhatian LSM dan media yang diungkapkan tentang proyek Kejahatan Berat, khususnya kegagalan UNTAET untuk memberikan dukungan yang memadai, dan anggapan kegagalan mereka yang terlibat dalam proses untuk memahami sejauh mana  sebenarnya  dari  kekejaman  yang  dilakukan.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Lainnya lembaga-lembaga juga telah menyuarakan keprihatinan mereka.
Indikasinya adalah bahwa UNTAET telah melampaui batas dirinya sendiri dan belum memenuhi tuntutan proses Kejahatan Berat atau harapan yang meningkat dari rakyat Timor-Leste. Meskipun Panel Khusus tidak diragukan lagi memproses kasus secara efisien mengingat kondisi sulit di mana ia beroperasi, proses yang mahal dan rumit  ini  dianggap  oleh  beberapa  pengamat  Timor  Lorosa'e  atau  internasional sebagai keadilan bagi banyak kekejaman yang dilakukan di Timor Lorosae.

## D. Special Tribunal for Lebanon
Pada  tanggal  14  Februari  2005,  serangan  bom  menewaskan  mantan  Perdana Menteri  Lebanon  Rafiq  Hariri  dan  22  orang  lainnya.  Satu  bulan  kemudian, berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan PBB  1595,  Komisi  Investigasi  Independen Internasional  PBB  (UNIIIC)  dibentuk  untuk  "membantu  pihak  berwenang  Lebanon
dalam  penyelidikan  mereka.UNIIIC  memulai  penyelidikannya  pada  16  Juni  2005. Dewan  Keamanan  memperpanjang  mandat  UNIIIC  setelah  resolusi  1636  (2005), 1644 (2005), 1686 (2006) dan 1748 (2007) dan 1815 (2008).
UNIIIC menghasilkan total sebelas laporan dan menghentikan penyelidikannya pada  tanggal  28  Februari  2009.Pada  akhir  Februari  2009,  UNIIIC  mengakhiri mandatnya  dan  digantikan  oleh  Pengadilan  Khusus  untuk  Lebanon  pada  1  Maret 2009.  Pada  tanggal  13  Desember  2005,  Perdana  Menteri  Lebanon,  Fouad  Siniora, mengirim  surat  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  Kofi  Annan  meminta  atas  nama Pemerintah Lebanon “untuk membentuk pengadilan yang bersifat internasional untuk bersidang  di  dalam  atau  di  luar  Lebanon,  untuk  mengadili  semua  pihak.  yang ditemukan bertanggung jawab atas kejahatan teroris yang dilakukan terhadap Hariri (Yun, 2009) .
Dengan Resolusi 1644 (2005), Dewan Keamanan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu Pemerintah Lebanon untuk mengidentifikasi sifat dan cakupan bantuan  internasional  yang  diperlukan  untuk  mengadili  mereka  yang  membunuh mantan  Perdana  Menteri  Lebanon  Rafik  Hariri  dan  22  orang  lainnya  di  hadapan pengadilan.  karakter  internasional.  Sekretaris  Jenderal  menyampaikan  laporannya pada  Maret  2006.  Dengan  Resolusi  1664  (2006),  Dewan  Keamanan  menyetujui laporan  tersebut  dan  meminta  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  merundingkan kesepakatan  dengan  Pemerintah  Lebanon.  Pada  bulan  Januari  dan  Februari  2007, Sekretaris  Jenderal  PBB  dan  Pemerintah  Lebanon  menyelesaikan  negosiasi  dan menandatangani  kesepakatan  tentang  pembentukan  Pengadilan  Khusus  untuk Lebanon.
Pada  bulan  Maret  dan  April  2007,  sesi  resmi  Parlemen  Lebanon  untuk meratifikasi Statuta Pengadilan dan perjanjian bilateral dengan  Perserikatan Bangsa- Bangsa  tidak  diadakan.  Pada  bulan  Mei  2007,  Perdana  Menteri  Lebanon  menulis kepada  Dewan  Keamanan  untuk  mengambil  tindakan,  menekankan  bahwa “penundaan  lebih  lanjut  dalam  pembentukan  Pengadilan  akan  sangat  merugikan stabilitas  Lebanon,  untuk  tujuan  keadilan,  kredibilitas  Perserikatan  Bangsa-Bangsa sendiri dan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah itu.
Pada  tanggal  30  Mei  2007,  Dewan  Keamanan  mengeluarkan  Resolusi  1757 (2007)  yang  memutuskan  saat  bertindak  berdasarkan  Bab  IV  bahwa  ketentuan "perjanjian"  antara  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Republik  Lebanon  tentang pembentukan  Pengadilan  Khusus  untuk  Lebanon  mulai  berlaku  pada  10  Juni  2007. Dibandingkan  dengan  pengadilan  internasional  lainnya,  STL  memiliki  lima  ciri berbeda:
1. STL adalah pengadilan internasional pertama dengan yurisdiksi terorisme;
2. Korban dapat berpartisipasi dalam proses persidangan (di ICTY dan ICTR korban hanya diperbolehkan sebagai saksi);
3. Proses  STL  dapat  dilakukan  dalam  persidangan  in  absentia  tanpa  kehadiran terdakwa;
4. STL  memiliki  Kantor  Pertahanan  independen  dengan  status  yang  sama  dengan Kantor Kejaksaan;
5. dan STL memiliki hakim pra-sidang, yang meninjau dakwaan dan mempersiapkan kasus untuk diadili.

## Kesimpulan
Hybrid  tribunal  dibentuk  untuk  mengadili  pelaku  tindak  pidana  yang dikategorikan  sebagai  kejahatan  internasional (international  crimes) yang  menjadi musuh  bersama  umat  manusia (hostis  humanis  generis) .  Selain  itu,  tentunya  juga didasari  dari  sudah  adanya  pembentukan  mahkamah  pidana  militer  internasional  yang bersifat  ad  hoc  di  Nurnberg  Jerman  dan  di  Tokyo  Jepang  pasca  PD  II.  Mahkamah Pidana  Militer  Internasional  Nurnberg  maupun  Tokyo  dibentuk  berdasarkan  Piagam London  tanggal  8  Agustus  1945,  dimaksudkan  untuk  mengadili  para  individu  yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan HAM berat semasa PD II.
Istilah  “pengadilan  campuran”  atau  pengadilan  hibrida  dipergunakan  untuk menunjuk  pada  lembaga-lembaga  pengadilan  yang  melibatkan  unsur-unsurnasional maupun  internasional  di  dalam  penyusunan,  struktur  dan  fungsinya  serta  dalam penerapan hukum dan prosedur pengadilan. Pengadilan campuran (hybrid tribunal) jelas berbeda  dari  pengadilan  nasional,  karena  secara  eksplisit  ia  mengandung  elemen internasional  yang  bisa  berada  pada  struktur  atau  fungsinya.  Pengadilan  campuran (hybrid  tribunal) juga  berbeda  dari  pengadilan-pengadilan  internasional  karena  ia mengakomodasikan elemen-elemen hukum atau struktur hukum nasional di dalamnya.
Penjatuhan  pidana  yang  dilakukan  oleh  mahkamah  pidana  yangbersifat internasional  bisa  jadi  justru  akan  dianggap  sebagai  putusan  arbiter.  Untuk  mengatasi kesulitan-kesulitan  tersebut,  salah  satu  alternatif  lain  yang  dapat  diambil  adalah membentuk  pengadilan  campuran  yang  menggabungkan  aspek-aspek  positif  dari pengadilan pidana  nasional dan pengadilan pidana internasional. Atas dasar itu, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan campuran (hybrid tribunal) pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan  cara  mengakhiri  impunitas  bagi  pelaku  kejahatan  internasional,  melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.

## BIBLIOGRAFI
Atmasasmita, Romli. (2003). Pengantar Hukum Pidana Internasional . Google Scholar
Burgess,  Patrick.  (2004).  Justice  and  reconciliation  in  East  Timor.  The  relationship between  the  Commission  for  Reception, Truth  and  Reconciliation  and  the  courts. In Truth Commissions And Courts (pp. 135–158). Springer. Google Scholar
Cholidah, Cholidah. (2018). Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (1), 61–80. Google Scholar
Gray,  Tallyn.  (2012). Justice  and  the  Khmer  Rouge:  concepts  of  just  response  to  the crimes of the Democratic Kampuchean regime in Buddhism and the Extraordinary Chambers  in  the  Courts  of  Cambodia  at  the  time  of  the  Khmer  Rouge  tribunal . Google Scholar
Hiariej, Eddy O. S. (2009). Pengantar Hukum Pidana Internasional . Google Scholar
Linton, Suzannah. (2001). Prosecuting atrocities at the District Court of Dili. Melbourne Journal of International Law , 2 (2), 414–458. Google Scholar
Silitonga,  Benget  M.,  &  Anto,  J.  (2012). Kratos  Minus  Demos:  Demokrasi  Indonesia, Catatan dari Bawah . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Google Scholar
Sujatmoko, Andrey. (2019). Pengadilan Campuran (“ Hybrid Tribunal”) Sebagai Forum Penyelesaian  Atas  Kejahatan  Internasiona. Teras  Law  Review , 3 (5). Google Scholar
Yun,  Janice.  (2009).  Special  Tribunal  for  Lebanon:  A  Tribunal  of  an  International Character  Devoid  of  International  Law. Santa  Clara  J.  Int’l  L. , 7 ,  181. Google Scholar
Zainal,  Asikin.  (2004). Amiruddin.  Pengantar  metode  penelitian  hukum .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Google Scholar

## Copyright holder:
Muhammad Ansyar, Dimas Pranowo (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: