## Kartel Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Dalam Perspektif Hukum
Persaingan Usaha
Oleh:
Lingga Parama Liofa 1 , Wisnu Aryo Dewanto 2
Fakultas Hukum Universitas Surabaya linggaparamaliofa@gmail.com
Volume  21  Nomor  3  Januari  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 16-11-2023 Revised: 10-12-2023 Accepted: 25-01-2023 Published: 30-01-2024

## ABSTRACT:
Cartels  are  dangerous  because  business  actors  act  monopolistically  to  determine  very  high  price levels. One business sector that is prone to cartels is the fuel oil business (hereinafter referred to as fuel). This vulnerability is caused by the government only setting a formula for calculating the retail price of non-subsidized fuel oil. The problem is that fuel can be categorized as an item that can be excluded from monopoly action. This research aims to conduct an analysis of policies that give the market  freedom  to  determine  prices  through  a  formula  for  calculating  the  retail  price  of  non- subsidized fuel which could trigger cartel action. This research is important because business actors can carry out anti-competitive behavior but hide behind the privileges granted by law. The research uses normative juridical  research methods. The results of this research show that there is  a legal vacuum that regulates the limits of cartel actions that can be excluded in the context of businesses related  to  the  livelihoods  of  many  people.  Therefore,  it  is  best  to  determine  the  price  of  non- subsidized  fuel  as  the  responsibility  of  the  government,  namely  by  appointing  an  authorized institution. Competition will continue to arise when business actors can provide the best service so that consumers can choose the safest and most comfortable place to fill up with fuel.
Keywords: Non-Subsidized Fuel; Cartels; Unfair Business Competition.

## ABSTRAK:
Kartel  menjadi  hal  yang  membahayakan  karena  para  pelaku  usaha  bertindak  monopolis  untuk menentukan tingkat  harga yang sangat  tinggi.   Salah satu  sektor bisnis yang rawan terjadi  kartel yakni dalam bisnis bahan bakar minyak (selanjutnya di sebut bbm). Kerawanan tersebut disebabkan karena  pemerintah  hanya  sebatas  menetapkan  formula  perhitungan  harga  eceran  bahan  bakar minyak non subsidi. Hal yang menjadi permasalahan yakni bbm dapat dikategorikan sebagai barang yang  dapat  dikecualikan  dalam  tindakan  monopoli.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan analisis  terhadap  kebijakan  yang  memberikan  kebebasan  kepada  pasar  untuk  menentukan  harga melalui formula perhitungan harga eceran bbm  non subsidi  yang dapat  memicu adanya tindakan kartel.  Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  para  pelaku  usaha  dapat  melakukan  perilaku  anti persaingan  namun  berlindung  dibalik  previlege  yang  diberikan  oleh  undang  undang.  Penelitian menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang batasan tindakan kartel yang dapat dikecualikan dalam konteks usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sebaiknya penentuan  harga  bbm  non  subsidi  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  yakni  dengan  menunjuk lembaga  yang  berwenang.  Persaingan  akan  tetap  muncul  ketika  para  pelaku  usaha  dapat
memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen dapat memilih tempat mengisi bbm yang paling aman dan nyaman.
Keyword: Bahan Bakar Non Subsidi; Kartel; Persaingan Usaha Tidak Sehat

## A. PENDAHULUAN
BBM merupakan salah satu komoditas kebutuhan yang tidak dapat terelakkan dalam setiap aktivitas manusia. Selain untuk  bahan bakar utama bagi  kendaraan bermotor,  komoditas ini  juga dibutuhkan  sebagai  bahan  motor  penggerak  bagi  mesin  dalam  aktivitas  perindustrian.  Begitu sentralnya  komoditas  ini  berakibat  pada  sorotan  dari  berbagai  pihak  terkait  perumusan  arah kebijakannya. Selain itu, bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat  diperbarui.  Hal  ini  menuntut  pemerintah  untuk  melakukan  pembatasan  baik  dalam  segi eksploitasi maupun pemanfaatannya. Selain itu,amanat dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) mengamanatkan agar kekayaan alam yang terkandung dalam Negara Indonesia dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. (Merhafanny Soetektjo, 2023)
Atas  dasar  amanat  dari  UUD  NRI  tahun  1945  tersebut,  pemerintah  merumuskan  Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Undang Undang tersebut memberikan kuasa pertambangan dalam bentuk wewenang kepada negara untuk menyelenggarakan kegiatan hulu pada pertambangan minyak dan gas. Sementara untuk kegiatan hilir dapat  dilaksanakan  apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, melalui Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptakerja) merubah arah kebijakan dalam aspek minyak dan gas.  Melalui  UU  Ciptakerja,  baik  dalam  kegiatan  usaha  hulu  maupun  hilir  menjadi  penguasaan negara  dalam  penyelenggaraannya.  Dalam  bidang  usaha  hulu,  wewenang  pemerintah  diberikan dalam bentuk pengendalian melalui kontrak kerja sama. Sementara dalam bidang usaha hilir, bentuk kewenangan pemerintah yakni untuk perizinan berusaha dikeluarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan bidang usaha minyak dan gas menjadi terpusat di pemerintah.
Alih  alih  untuk  memenuhi  amanat  dari  ketentuan  pasal  33  ayat  3  UUD  NRI  tahun  1945, terjadi permasalahan dalam hal perniagaan bagi BBM subsidi. Pemerintah melalui kewenangannya yakni melalui Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menentukan harga dari jenis bahan bakar berupa bensin (Gasoline) ron 88 dan ron 90.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Namun, hal ini tidak berlaku bagi BBM Non Subsidi. Berdasarkan KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang merumuskan formula harga eceran. Mekanisme penentuan harga dipasrahkan kepada pelaku usaha dengan berpedoman pada formula yang telah dirumuskan. Pelaku usaha yang melakukan perniagaan di bidang minyak non  subsidi  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkannya  kepada  kementerian  setiap  terjadi perubahan  harga  atau  setiap  bulannya.  Inkonsistensi  ini  mengakibatkan  adanya  persaingan  yang tidak  sehat.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan  untuk  berlindung  dibalik  ketentuan  pasal  51  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek Monopoli  dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat. Para pelaku usaha dapat menggunakan dalil bahwa bidang usaha yang dijalankannya adalah bidang usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi  negara  sehingga  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  para  pelaku  usaha  yang  menjalankan perniagaan  di  bidang  minyak  non  subsidi  ketika  melakukan  tindakan  anti  persaingan.  (Chelsea Angelia Hartono, 2023)
Selain itu, amanat yang telah ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 tidak dijalankan. Menjadi hal yang kontradiktif apabila mekanisme penentuan harga minyak non subsidi diberikan  kepada  pelaku  usaha  dengan  berpegang  pada  formula  perhitungan  harga  eceran. Sementara dalam UUD NRI tahun 1945 telah menentukan bahwa kekayaan alam yang terkandung di  Indonesia  dikuasai  oleh  pemerintah  dan  dipergunakan  untuk  sebesar  besarnya  kemakmuran rakyat. Atas latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dengan judul Kartel di Bidang Usaha Bahan  Bakar  Minyak  Non  Subsidi  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha .  Dengan  judul tersebut,  penulis  menggunakan  rumusan  masalah  apakah  batasan  pengecualian  tindakan  kartel dalam konteks industri bahan bakar minyak non subsidi?. Kedua, apakah dengan kebijakan formula harga bahan bakar minyak non subsidi dapat menimbulkan kartel?
Dengan rumusan masalah tersebut, penulis ingin mengkaji sejauh mana tindakan yang dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  kartel  dalam  konteks  industri  bahan  bakar  minyak  non  subsidi. Selain itu, penulis akan mengkaji apakah dengan perumusan formula harga bahan bakar minyak non subsidi  dapat  menimbulkan  kartel.  Hal  yang  ingin  dicapai  oleh  penulis  yakni  mengetahui  secara pasti apakah dengan adanya kebijakan penentuan harga justru akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di bidang usaha minyak terkhusus bagi bbm non subsidi. Kajian terhadap hasil penelitian ini menjadi penting mengingat UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa kekayaan alam yang terkandung di  kuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam bidang usaha hilir minyak non subsidi merupakan bidang usaha yang berkaitan
dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting bagi negara. Hal ini menjadikannya begitu rawan untuk  di  gunakan sebagai  dalih alasan pembenar untuk  melakukan tindakan kartel. Alih alih menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat namun sangat rawan apabila dari segi peraturan  belum  siap  menghadapi  beberapa  problematika  yang  justru  akan  merugikan  rakyat sebagai konsumen dari bbm non subsidi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh  penulis  yakni  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  (Rizki,  2020)  Pendektan  ini digunakan  dengan  cara  memperluas  pemaknaan  terhadap  peraturan  yang  sudah  ada  dengan pendapat  dan  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  (Najibur  Rohman,  2021)  Selain  hal tersebut,  penulis  akan  menggunakan  asas  atau  prinsip  baik  yang  sudah  ada  didalam  peraturan perundang undangan maupun yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki 2017)
Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  peraturan  perundang undangan, risalah pembuatan perundang undangan maupun putusan hakim. (Henni,  2015) Selain menggunakan  bahan  hukum  sekunder,  penulis  juga  menggunakan  pendapat  para  ahli  hukum, doktrin  yang  berasal  dari  buku  buku  teks,  jurnal  hukum  maupun  putusan  pengadilan.  Hal  ini dilakukan  untuk  memperluas  pandangan  serta  analisis  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini. (Marzuki 2017)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Pengecualian Dalam Hukum Persaingan Usaha
Secara  umum,  perumusan  kebijakan  persaingan  usaha  ditujukan  untuk  melakukan perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  (selanjutnya  disebut  HAKI),  perdagangan, perlindungan  terhadap  usaha  kecil  atau  menengah,  kepentingan  nasional  terhadap  perekonomian yang dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) (Lubis and others 2017). Hal ini menandakan bahwa tujuan perumusan kebijakan terkait persaingan usaha tidak hanya digunakan untuk mencegah adanya bentuk persaingan usaha tidak sehat namun juga digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap para pelaku usaha yang memiliki haki, para pelaku usaha kecil dan menengah serta BUMN yang  mendapatkan  amanat  untuk  melakukan  pengelolaan  perekonomian  untuk  kepentingan ekeonomi nasional.
Namun,  terdapat  pengecualian  dalam  perumusan  kebijakan  persaingan  usaha.  Hal  ini bertujuan  untuk  melakukan  penegasan  bahwa  terdapat  aturan  hukum  yang  bersifat  untuk  tidak diberlakukan bagi subjek hukum tertentu atau dalam hal tindakan atau perilaku tertentu. Namun,
pemahaman terhadap pengecualian ini harus dipahami secara komprehensif agar tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap subjek hukum tertentu atau atas tindakan tertentu. Selain itu, agar para pelaku  usaha  tidak  berlindung  dibalik  pengecualian  demi  melindungi  tindakan  mereka  yang sebenarnya dapat memicu adanya persaingan usaha tidak sehat. Pemahaman secara komprehensif tersebut  yakni  dapat  dilakukan  dengan  cara  memahami  apa  yang  telah  ditentukan  sebagai  asas sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  2  Undang  Undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  ketentuan  tersebut  telah  mengatur bahwa  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  didasarkan  pada  asas  demokrasi ekonomi  dengan  tetap  memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku  usaha  dengan kepentingan umum.
Apabila dikaji secara filosofis, demokrasi ekonomi merupakan konsep yang telah digariskan dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Dalam ketentuan pasal tersebut telah mengatur bahwa perekonomian nasional negara Indonesia dijalankan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan berprinsip pada prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam  pandangan  Hatta  yang  dikutip  oleh  Zulfikri  dalam  buku  Demokrasi  Untuk  Indonesia menyatakan  bahwa  demokrasi  yang  utuh  untuk  politik  dan  ekonomi  yang  berjalan  di  Indonesia yakni yang tidak menganut pada faham Individualisme. Hal ini dapat terwujud ketika masyarakat Indonesia  menerapkan  budaya  kebersamaan  dan  kekeluargaan.(Azizah  2017)  Memang  belum tergambar sacara jelas apa makna dari demokrasi ekonomi dalam konteks hukum persaingan usaha.
Namun,  berdasarkan  pemikiran  Hatta  tersebut  yakni  dengan  adanaya  peraturan  yang mengatur tentang persaingan usaha maka diharapkan para pelaku usaha  dapat  menjunjung  tinggi kebersamaan.  Dunia  bisnis  yang  syarat  akan  persaingan  diharapkan  tetap  memperhatikan bagaimana keberlangsungan dari perekonomian  nasional sehingga dalam asas hukum  persaingan usaha  tetap  megharapkan  adanya  keberimbangan  antara  kepentingan  ekonomi  nasional  dengan kepentingan pelaku usaha. Hal yang ingin dicapai yakni para pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan  pribadi  ditengah  persaingan  yang  terjadi  sehingga  dapat  merugikan  perekonomian secara nasional.

## Jenis Subjek Dan Tindakan Yang Dikecualikan Sebagai Tindakan Anti Persaingan
Seperti halnya dalam penjelasan sebelumnya yakni terdapat hal yang mengecualikan dalam peraturan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, pengecualian diberlakukan didasarkan pada pertimbangan yakni meliputi adanya instruksi atau perintah dari UUD 1945, intruksi atau perintah
dari undang undang atau peraturan perundangan lainnya dan pengaturan berdasarkan regulasi atau badan administratif. (Hakim 2015)
Lebih  lanjut,  terdapat  alasan  yang  menjadikan  dasar  dalam  pertimbangan  diberikannya pengecualian dalam undang undang persaingan. Secara umum, pengecualian diberikan dengan dua alasan yakni meliputi:
1. Merupakan  bentuk  perlindungan  khusus  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang  undangan dengan  tujuan  untuk  memberi  perlindungan  berdasarkan  kepentingan  umum.  Misalnya: transportasi, air minum, listrik dan telekomunikasi.
2. Suatu industri membutuhkan perlindungan khusus dikarenakan praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan ini maka akan memberikan proteksi yang lebih jelas kepada satu pihak daripada harus menegakkan undang undang persaingan itu sendiri.
Atas  dasar  tersebut  maka  dalam  Undang  Undang  Nomor  5  tahun  1999  memberlakukan pengecualian dalam beberapa aspek yakni meliputi:

## 1. Pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara
Dalam  aspek  ini  dapat  dicontohkan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  50  Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa dalam lingkup usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara.

## 2. Pengecualian terhadap perbuatan atau kegiatan
Dalam  aspek  pengecualian  ini  maka  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  50  huruf  a  Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa apabila dalam perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan perundang undangan  maka  perbuatan  tersebut  termassuk  dalam  lingkup  pengecualian  dalam  persaingan usaha tidak sehat.
3. Pengecualian terhadap perjanjian tertentu.
Dalam  aspek  ini,  pengecualian  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  50  huruf  b  –  g  Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam pengecualian ini, terfokus pada perjanjian tertentu yakni seperti halnya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti perjanjian hak cipta, paten perjanjian waralaba. Bahkan  apabila negara  Indonesia terikat  oleh perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia  maka  dapat  diberlakukan
pengecualian  dalam  tindakan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam  konteks  perjanjian  yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dipersyaratkan untuk tidak menganggu pasokan dalam negeri.
4. Pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu
Pengecualian juga diberlakukan bagi pelaku usaha tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 50 huruf h Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar dapat dikecualikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan uraian tersebut maka dengan adanya pengecualian bukan berarti seorang pelaku usaha  dapat  berlindung  dibaliknya.  Hadirnya  hukum  persaingan  usaha  yakni  melalui  Undang Undang nomor 5 tahun 1999 bertujuan menjaga mekanisme persaingan pasar dapat berjalan secara sehat. Selain itu, adanya hukum persaingan usaha diharapkan agar mampu mengawasi terjadinya diskriminasi harga, pemerataan informasi pasar bagi yang kurang mempunyai akses.
Kehadiran  pengecualian  dalam  hukum  persaingan  usaha  disebebkan  karena  tidak  dapat dijangkaunya, dicegah atau diatur melalui hukum persaingan usaha. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah  dengan  jelas  hal  hal  apa  saja  yang  dikecualikan  dalam  hukum  persaingan  usaha  tidak sehat. Tujuannya yakni agar ada batasan hal hal apa saja yang dikecaulikanu

## Kartel Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Secara normatif, kartel diatur dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dalam  pasal  tersebut  mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud  untuk  mempengaruhi  harga  dengan  cara  melakukan  pengaturan  produksi  dan  atau pemasaran  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mempengaruhi  harga  dengan  melakukan pengaturan produksi atau pemasarna barang dan atau jasa yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan uraian tersebut, kartel dapat dilihat dalam dua sisi yakni dari pemaknaan secara sempit  dan  luas.  Apabila  ditinjau  secara  sempit  maka  kartel  dimaknai  sebagai  sekolompok perusahaan  yang  seharusnya  bersaing  namun  mereka  membuat  kesepakatan  untuk  menetapkan harga demi mendapatkan keuntungan secara monopolistis. Namun, apabila dimaknai secara meluas maka kartel merupakan tindakan kesepakatan yang dilakukan antar pelaku usaha untuk melakukan pembagian pasar, pengalokasian pelanggan dan melakukan penetapan harga. (Sabam 2018)
Dalam pedoman pasal 11 tentang kartel yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPPU RI) menjelaskan bahwa kartel dapat terjadi
apabila terdapat kelompok perusahaan dalam suatu industri yang seharusnya mereka bersaing satu sama  lain  namun  justru  mereka  membuat  sebuah  kesepakatan  untuk  melakukan  pengaturan produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan anti persaingan lainnya dengan maksud untuk  menaikkan  harga  dan  mendapatkan  keuntungan  di  atas  harga  yang  kompetitif.  Atas  dasar urain  penjelasan  tentang  kartel  maka  dapat  diambil  sebuah  konklusi  berupa  kartel  dapat  terjadi apabila para pelaku usaha dalam sebuah industri yang seharusnya menjadi pesaing satu sama lain namun  justru  membuat  sebuah  kesepakatan  bersama  tentang  pengaturan  produksi,  pembagian wilayah, melakukan penetapan harga secara bersama serta tindakan anti persaingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diatas rata rata.
Ciri yang paling kentara apabila para pelaku usaha dalam sebuah industri melakukan tindakan kartel yakni adanya kenaikan harga yang didasarkan pada sebuah kesepakatan yang terjadi diantara mereka. Namun, apabila diuraiakan unsur unsur nya maka tidak berhenti pada kenaikan harga dan kesepakatan untuk melakukan tindakan anti persaingan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,  dalam  pasal  11  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa kartel hanya sebatas pada tindakan kartel pada bidang produksi produksi dan pemasaran.
Apabila  dikaji  secara  menyeluruh  dalam  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan kartel tidak hanya sebatas yang telah ditentukan dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Kartel  dapat  timbul  pula  dalam tindakan:
1. Kartel dalam hal penetepan harga (pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
2. Kartel pembagian wilayah pemasaran terhadap barang/ jasa (pasal 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
3. Kartel  produksi  pemasaran barang atau jasa (pasal  11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
4. Kartel  dalam  melakukan  persengkongkolan  untuk  menentukan  pemenang  tender  (pasal  22 Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tindakan kartel produksi dan pemasaran akan berdampak  pada  harga  produksi.  Namun  dalam  konteks  tindakan  pembagian  wilayah  dan
persengkongkolan tender akan menimbulkan tindakan untuk menentukan penetapan harga(Rafika Sari, 2019). Semua tindakan tersebut tentu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diatas harga kompetitif. Oleh karena hal tersebut dalam melihat dan menganalisis tindakan kartel maka pemaknaan akan tindakan kartel harus diperluas bukan hanya merujuk pada ketentuan pasal 11  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Secara umum, terdapat ciri dari sebuah tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Apabila diuraikan maka ciri tersebut meliputi:
1. Terdapat konspirasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha;
2. Adanya tindakan penetapan harga;
3. Adanya tindakan alokasi konsumen atau produksi atau wilayah dengan tujuan agar penetapan harga dapat berjalan secara efisien;
4. Dalam  tindakan  kartel  terdapat  kepentingan  yang  sedang  dijalankan  yakni  misalnya  adanya perbedaan harga;(Lubis and others 2017)
Tindakan  kartel  tidak  akan  mungkin  berjalan  dengan  lancar  apabila  tindakan  tersebut  hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kekurangan pasokan akan dapat ditutupi secara mudah oleh pelaku usaha lainnya.
Atas dasar uraian tersebut maka dalam setiap tindakan kartel terdapat ciri dari segi pelakunya yakni  perjanjian  yang  dibuat  melibatkan  mayoritas  dari  pelaku  usaha  yang  berkecimpung  dalam usaha tersebut. Keterlibatan pelaku usaha secara masif dalam jumlah yang banyak akan lebih efisien dan akan lebih mudah untuk melakukan tindakan penentuan harga dibandingkan hanya dilakukan oleh  sebagian  kecil  pelaku  usaha.  Sebagaimana  dalam  penjelasan  sebelumnya,  apabila  hanya dilakukan oleh sebagian pelaku usaha tidak akan berjalan secar efisien.
Selain dari ciri subjek yang melakukan kartel, terdapat ciri dari segi perjanjian yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat. Dalam konteks perjanjian, tidak semua perjanjian yang dibuat antar pelaku  usaha  merupakan  tindakan  yang  dapat  diindikasikan  sebagai  tindakan  kartel.  Apabila merujuk dalam ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  maka  perjanjian  yang  dibuat  antar  pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan cara mengatur produksi atas  barang  atau  jasa.  Apabila  perjanjian  tersebut  tidak  menimbulkan  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat maka tindakan tersebut bukanlah tindakan kartel
Merujuk  dalam  urain  sebelumnya,  dalam  hal  pembuktian  maka  memiliki  keterhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha. Merujuk dalam pasal 11 Undang Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat maka dalam aspek pembuktiannya yakni menganut pembuktian rule of reason sehingga dalam perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha harus dikaji terlebih dahulu apa maksud yang dari perjanjian yang dibuat.
Atas dasar hal tersebut maka sebagai bentuk penegasan bahwasannya tidak semua perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pelaku  usaha  dalam  suatu  bidang  usaha  tertentu  tidak  serta  merta  dapat dilkategorikan sebagai tindakan kartel. Seperti halnya dalam hal penentuan syarat terhadap sebuah produk  tertentu  dengan  tujuan  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  konsumen  agar  tidak mengkonsumsi produk yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya maka hal tersebut masih dapat ditolerir dan bukan tindakan kartel yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Lebih lanjut, KPPU memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam tentang alasan terlapor melakukan tindakan kartel. Berdasarkan pedoman pasal 11 yang dikeluarkan oleh KPPU maka indikator yang dapat  dipakai  untuk  menentukan apakah perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yakni sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengurangan barang dan atau jasa atau dapat dilihat dalam hal kenaikan harga dan menghubungkannya dengan pengurangan barang dan atau jasa;
2. Apakah  perbuatan  tersebut  dilakukan  semata  mata  hanya  untuk  mengurangi  atau  mematikan harga;
3. Apakah para pelakunya memiliki market power. Hal ini disebabkan karena dalam hal apabila tidak adanya market power maka kartel tidak akan berlangsung secara efektif.
4. Terdapat buktui yang kuat bahwa kartel menghasilkan efesiensi yang cukup besar.
5. Tindakan kartel tersenbut dilakukan akibat tidak adanya pilihan lain untuk melakukan tindakan lain  selain  melakukan  kartel  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  sesuai  dengan keuntungan apabila terjadinya persiangan produk.
6. Setelah  semua  tindakan  tersebut  diperiksa  maka  KPPU  harus  melihat  pula  keuntungan  yang didapat. Apabila keuntungan yang didapat tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya maka tindakan para pelaku usaha tersebut dapat dibenarkan.
Namun,  terdapat  kesulitan  yang  harus  dihadapi  dalam  aspek  pembuktian  tindakan  kartel manakala perjanjian yang dibuat tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Dalam hal perjanjian yang dilakukan  secara  tidak  tertulis  maka  dapat  dilihat  dalam  dua  aspek  yakni  perjanjian  yang  dibuat
secara terang terangan atau diam diam. Hal ini menuntut dari pihak KPPU untuk melakukan analisis secara mendalam.
Apabila  tidak  ditemukan  adanya  perjanjian  tertulis  namun  terdapat  indikasi  kuat  adanya kesepakatan maka pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti tidak langsung. Alat bukti tidak langsung sendiri terbagi menjadi dua yakni bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Bukti komunikasi merupakan  bukti  dalam  bentuk  adanya  pertemuan  antar  pelaku  usaha.  Sementara  untuk  bukti ekonomi  dapat  berupa  penggunaan  dalil  ilmu  ekonomi  yang  ditunjang  oleh  metode  analisis  data kuantitatif dan/ atau data kualitatif serta didasarkan pada pendapat ahli.(Silalahi 2017). Hal tersebut digunakan untuk memperkuat analisis ada atau tidaknya tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

## Sanksi Tindakan Kartel
Apabila merujuk dalam ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 maka terdapat beberapa macam pembebanan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha. Sanksi tersebut meliputi sanksi dalam bentuk tindakan administratif, pidana pokok dan tambahan. Dalam konteks sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap pasal 11 Undang Undang Nomor 5 tahun  1999  pihak  KPPU  telah  menerbitkan  pedoman  pelaksanaan  terhadap  pasal  11  yang digolongkan sebagai berikut:

## 1. Sanksi Adminitratif
Dalam  hal  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran  pasal  11  yakni  diatur  dalam  pasal  47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Sanksi tersebut meliputi:
a. Penetapan pembatalan terhadap perjanjian.
b. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
c. Penetapan pembayaran ganti rugi;
d. Pengenaan denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi tingginyta Rp.25.000.000.0000 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. Pidana Pokok
Pidana pokok dapat dijatuhkan yakni dengan mengacu pada pasal 48 Undang Undang nomor 5 tahun 1999. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pidana pokok yakni: a. Pidana  denda  serendah  rendahnya  Rp.25.000.000.0000  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan setinggi tingginya yakni Rp. 100. 000. 000. 000 (serratus miliar rupiah) atau
b. Pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 6 (enam) bulan.

## 3. Pidana Tambahan
Dalam  hal  pidana  tambahan  diatur  dalam  ketentuan  pasal  49  Undang  Undang  nomor  5  tahun 1999. Sanksi tersebut yakni meliputi:
a. Pencabutan izin usaha
b. Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang kurangnya dua tahun dan selama lamanya lima tahun;
c. Pengehentian kegiatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Analisis Pemberlakuan Pengecualian Tindakan Kartel Dalam Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi
Kehadiran  hukum  persaingan  bertujuan  untuk  melakukan  pengawasan  dengan  tujuan  agar setiap  perbuatan  atau  perjanjian  yang  bersifat  anti  persaingan  seperti  tindakan  kartel,  monopoli, penggunaan  posisi  dominan,  monopsoni  dan  lainnya  dapat  dicegah.  Namun,  pada  kenyataannya terjadi  berbagai  kegagalan  yang  tidak  dapat  dijangkau,  dicegah  atau  diatur  melalui  hukum persaingan. Atas dasar hal tersebut maka terdapat kebutuhan untuk melakukan pengaturan terhadap jenis tindakan atau kegiatan industri atau pelaku inudstri tertentu.
Minyak  dan  gas  merupakan  salah  satu  industri  yang  patut  untuk  mendapatkan  perhatian khusus dalam hal tindakan anti persaingan. Hal ini dikarenakan bidang usaha tersebut merupakan bidang  usaha  yang  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  bersifat  terbatas  atau  dapat dinyatakan  bahwa  produk  yang  dikelola  adalah  hasil  sumber  daya  alam  yang  tidak  terbarukan. Peruntukannya seharusnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Apabila  dikaji  dalam  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka telah diatur dalam pasal 51 yang menyatakan bahwa monopoli  pada kegiatan yang berkaitan dengan produksi  atau dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta yang berkaitan dengan cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  diatur  dan  diselenggarakan  oleh  BUMN  dan  atau  badan  atau lembaga  yang  dibentuk  atau  ditunjuk  oleh  negara  dan  diselenggarakan  berdasarkan  Undang Undang.
Hal  ini  merupakan  amanat  dari  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) tahun 1945 yakni dalam ketentuan pasal 33 ayat 3. Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunaakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Memang dalam hal industri minyak
dan gas terbagi menjadi  dua kelompok yakni kegiatan usaha di bidang hulu dan bidang usaha di bidang hilir.
Merujuk  dalam  Undang  Undang  Nomor  22  tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya disebut Undang Undang Cipta Kerja) mengatur bahwa dalam hal industri hulu merupakan industri yang berkaitan dengan tindakan eksplorasi dan eksploitasi. Sementara untuk industri hilir berkaitan dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Hal yang menjadi permasalahan dalam konteks hukum persaingan yakni dalam hal industri hilir yang melakukan perniagaan.
Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perniagaan minyak dan gas. Dalam hal minyak dan gas yang disubsidi oleh pemerintah maka berdasarkan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang  perubahan  ketiga  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  191  tahun  2014  tentang  penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menentukan harga dari jenis bahan bakar berupa bensin (Gasoline) ron 88 dan ron 90.  Kementerian  yang  berwenang  sebagai  bentuk  representasi  negara  memberikan  kewenangan kepada  PT.  Pertamina  untuk  melakukan  penyediaan  dan  pelayanan  bahan  bakar  minyak  dalam negeri. Hal tersebut berlaku pula dalam gas subsidi.
Namun, hal ini tidak berlaku bagi BBM non subsidi yakni bbm dengan ron diatas 90. BBM Non subsidi sendiri terdiri dari avgas (aviation gasoline), avtur, bensin dengan jenis ron 92 dan ron 95, minyak  bakar  (mfo),  minyak  diesel  dan  motor  gasoline.  Mekanisme  penetuan  harga  Jenis  BBM tersebut  telah  diserahkan  pada  pelaku  usaha  yang  melakukan  perniagaan  di  bidang  minyak  non subsidi  dengan  berpegang  pada  prinsip  persaingan  usaha  yang  wajar,  sehat  dan  transparan sebagaimana telah diatur dalam KEPMEN ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Atas dasar hal tersebut memang dalam hal persaingan usaha akan mendorong para pelaku usaha untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  dan  dapat  menimbulkan  persaingan  usaha.  Namun,  seakan tidak tegas dalam menjalankan amanat dari pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Secara tegas sudah  dinyatakan  bahwa  dalam  hal  pengelolaam  sumber  daya  alam  menjadi  wewenang  dari pemerintah. Memang UU Cipta Kerja memberikan mekanisme dengan izin usaha. Selain itu melalui KEPMEN  ESDM  Nomor  245.K/MG.01/MEM.M/2022  dapat  menentukan  harga  dengan berdasarkan formula yang telah ditentukan.
Namun, sebagaimana dalam pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadikannya sebagai bentuk pengecualian. Penetapan  harga  BBM  Subsidi  dengan  didasarkan  pada  kewenangan  kementerian  merupakan
bentuk  pengecualian  dalam  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Apabila dikaji tentang pemaknaan dari Produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak maka memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Alokasi
Pemaknaan terhadap fungsi alokasi yakni berkaitan dengan barang dan/ atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dalam penguasaannya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
2. Distribusi
Fungsi  distribusi  dimaknai  sebagai  barang  dan/  atau  jasa  yang  menjadi  komoditas  kebutuhan pokok oleh masyarakat.
3. Stabilisasi
Fungsi ini berkaitan dengan barang dengan barang dan/ atau jasa yang yang penyediaannya untuk kepentingan  umum  seperti  pertahanan  keamanan,  moneter,  fiscal  yang  memerlukan  adanya pengawasan khusus.
Lebih lanjut, berkaitan dengan pemaknaan tentang kegiatan yang berkaitan dengan cabang cabang produksi yang penting bagi negara memiliki sifat sebagai berikut:
1. Strategis
Cabang  produksi  atas  barang  dan/  atau  jasa  yang  bersifat  secara  langsung  melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional.

## 2. Finansial
Yakni cabang produksi berkaitan erat dengan pemanfaatan pembuatan barang dan/ atau jasa demi kestabilan  moneter  dan  jaminan  perpajakan  dan  sektor  keuangan  yang  dimanfaatkan  untuk kepentingan umum.
Atas dasar hal tersebut maka minyak dan gas merupakan barang atau komoditas yang berkaitan dengan  hajat  hidup  orang  banyak  dan  cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara.  Hal  tersebut dikarenakan  minyak  dan  gas  merupakan  hasil  dari  pertambangan  yang  terkandung  dalam  bumi Indonesia  sehingga  segala  hasil  dari  pemanfaatan  terhadap  minyak  dan  gas  dipergunakan  untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Hal ini menjadikannya tepat ketika arah kebijakan yang berlaku di Indonesia untuk memberikan kewenangan penuh kepada kementerian untuk menentukan harga BBM Subsidi. Dalam konteks ini
apabila terjadi tindakan monopoli yang dilakukan oleh PT. Pertamina untuk melakukan perniagaan bagi BBM Subsidi merupakan tindakan monopoli yang dapat dikecualikan.
Namun,  menjadi  hal  yang  kontradiktif  ketika  bbm  non  subsidi  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  harga.  Mekanisme  penetuan  harga  Jenis  BBM  tersebut  telah  diserahkan  pada  para pelaku usaha dengan berpegang pada prinsip persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal  ini  akan  berakibat  pada  tindakan  yang  mengarah  pada  kartel  dan  berujung  pada  monopoli sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dikarenakan berlindung dibalik pasal 51  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dalih bahwa usaha yang dijalankan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak  dan  merupakan  komoditas  yang  merupakan  cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara. Adanya ketidakpatuhan terhadap pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 akan memberikan dampak berupa ketidak jelasan sistem hukum dan hierarki peraturan perundang undangan.
Amanat dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dijalankan dengan cara tidak  memberikan  kebebasan  untuk  menentukan  harga.  Pemerintah  demi  menjalankan  amanat konstitusi  seharusnya  tidak  hanya  memberikan  formula  perhitungan  harga  ecer  bahan  bakar  non subsidi. Namun alangkah lebih baiknya apabila hal ini diatur pula dalam bentuk ketentuan harga bbm non subsidi.
Hal ini tidak akan mencederai hukum persaingan usaha disebabkan karena minyak dan gas adalah komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting dari negara. Alih alih ingin membuka persaingan usaha dibidang minyak dan gas non subsidi justru pelaku usaha akan berlindung dibalik ketentuan pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahan bakar adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting dari negara. Para pelaku usaha akan dapat melakukan kartel dalam bentuk pembuatan kesepakatan tentang harga yang mengarah pada monopoli dan atau tindakan anti persaingan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Batasan pengecualian tindakan kartel dalam industri BBM yakni telah diatur dalam ketentuan pasal  51  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Pengecualian tersebut  harus dimaknai  yakni  berkaitan dengan
yang berkaitan dengan penyediaan terhadap barang dan/ atau jasa yang merupakan hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan komoditas yang merupakan cabang produksi yang penting bagi  negara.  Selain  itu,  pengecualian  ini  hanya  dapat  dijalankan  berdasarkan  pada  undang undang. Badan usaha dan badan yang menjalankan tindakan tersebut ditunjuk oleh pemerintah;
2. Mekanisme penentuan harga yang di berikan kepada pelaku usaha yang memiliki izin perniagaan di  bidang  bahan  bakar  minyak  non  subsidi  didasarkan  pada  KEPMEN  ESDM  Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  tersebut berpotensi menimbulkan kartel. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha dapat berlindung dibalik pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Anggraini, Toha Kurnia, and Budi Kagramanto. 2017. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha , Edisi Kedua, ed. by Ningrum Natasya Sirait (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana Media)

## JURNAL:
Azizah. 2017. ‘Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efesiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia’, Lex Librum , Vol III No. 2
Chelsea Angelia Hartono, D. (2023) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Perbuatan Kartel Produsen Kendaraan Bermotor’, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 21(2), pp. 421–434.
Henni,  M.  (2015)  ‘Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan  Hak  Asasi Manusia’, Humanus , 14(1), pp. 80–91.
Merhafanny  Soetektjo,  D.  (2023)  ‘Bentuk  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Investasi  atas  Kerugian Nasabah  Akibat  Pembubaran  dan  Likuidasi  Produk  Reksa  Dana’, Al  Qodiri :  Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan , 21(2), pp. 406–420.
Najibur  Rohman,  M.  (2021)  ‘Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  TINJAUAN  YURIDIS  NORMATIF TERHADAP  REGULASI  MATA  UANG  KRIPTO  (CRYPTO  CURRENCY)  DI INDONESIA’, Jurnal Supremasi , 11(2), pp. 1–10. Available at:
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi.
Rizki, M. (2020) ‘Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Nasabah Dengan Bank’, in.
Hakim, Dani Amran. 2015. ‘Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha ’, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9 No.4 Rafika Sari. 2019. ‘Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia’, Jurnal DPR RI , Volume 24 No.4
Sabam. 2018. ‘Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian’, Yure Humano , Volume 2 Nomor 2 Silalahi, Udin. 2017. ‘PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE)’, Jurnal Yudisial , 10.3: 311 <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>

## UNDANG UNDANG:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaungan Usaha Tidak Sehat

## PERATURAN PRESIDEN:
Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak

## KEPUTUSAN MENTERI:
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan.