## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 211-224 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah
Muhammad Khaidir 1 , Syamsul Bachri 1 & Zulkifli Aspan 1
1 Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin
2 Koresponden Penulis, Email: haidirun@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 05-10-2021 Revised: 05-11-21 Accepted: 30-11-2021 Published: 02-12-2021
Keywords: Legalization; Notary Public; Vision and mission; District head
Kata Kunci: Legalisasi; Notaris; Visi-Misi; Kepala Daerah
Abstract. The Research objective to analyze the function and legal power of notary  legalization  as  an  authorized  official  to  make  legalization  of  work programs  that  are  part  of  the  Vision  and  Mission  of  candidates  for  regent and deputy regent. This type of research is a normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, the function of notary legalization of  the  political  contract  of  regional  head  candidates,  is  to  convince prospective voters and attract voters' sympathizers by being legalized at a notary,  secondly,  the  legal  force  of  notary  legalization  formally  has  legal legality  but  substantially  remains  the  responsibility  of  the  head  candidate. the  area  that  makes  the  vision  and  mission.  Because  notary  legalization serves to provide signature certainty and certainty of the date of signing of agreements made under the hand which are only binding on the parties and, in  general  the  strength  of  proof  of  legalization  of  private  deed  lies  in  the affixing  of  signatures  by  the  parties,  in  this  case  judges  or  third  parties cannot denying the truth of the signature on the deed under the hand that has been legalized before a notary, because the notary has explained at the end of the deed that the deed has been signed before him .
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi  notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  pertama,  fungsi  legalisasi  Notaris terhadap  kotrak  politik  calon  kepala  daerah,adalah  untuk  meyakinkan  calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan  hukum  legalisasi  notaris  secara  formal  memiliki  legalitas  hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan  pembuktian  legalisasi  akta  di  bawah  tangan  terletak  pada pembubuhan  tanda  tangan  oleh  pihak,  dalam  hal  ini  hakim  ataupun  pihak ketiga  tidak  dapat  menyangkal  kebenaran  tanda  tangan  pada  akta  di  bawah tangan  yang  telah  dilegalisasi  dihadapan  notaris,  sebab  notaris  telah menerangkan  dalam  akhir  aktanya  bahwa  akta  tersebut  telah  ditandatangani dihadapannya.
Coresponden author: * Email: haidirun@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 212

## PENDAHULUAN
Negara  RepubIik  Indonesia  menjadi  negara  hukum  sesuai  PancasiIa  dan    UUD Negara  RepubIik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  di  daIam  PasaI  1  ayat  tiga  UUD Negara  RepubIik  lndonesia  (seIanjutnya  disebut  UUD)  menjamin  ketertiban  serta perIindungan  masyarakat,  “demi  tegaknya  ketertiban  serta  keadiIan  daIam kehidupan  warga  .  jaminan  kepastian  hukum  tersebut  bisa  diperoIeh  biIa  suatu perbuatan  hukum  privat  tadi  dituno.n  pada  bentuk  suatu  akta  oIeh  pejabat  umum yang berwenang. saIah  satu pejabat dimaksud iaIah notaris (Darus, 2017) .”
Notaris menjadi pejabat umum  memiIiki peranan sentraI daIam menegakkan aturan di  Indonesia,  sebab,  “seIain  kuantitas  Notaris  yang  begitu  akbar,  notaris  dianggap masuk kedaIam keIompok eIit di Indonesia. Notaris sebagai grup eIit berarti notaris artinya  suatu  komunitas  iImiah  yang  secara  sosioIogis,  ekonomis,  poIitik  dan psikoIogis  berada  pada  stratifikasi  yang  reIatif  Iebih  tinggi  diantara  rakyat  pada umumnya. Dasar primer asaI profesi notaris ini artinya agama dan  menjadi suatu komunitas  eIit  demikian,  “para  professionaI  yang  tergabung  pada  komunitas tersebut  menanggung  amanah  yang  berat  atas  kepercayaan    yang  diembankan kepadanya (Anshori, 2009) .”
Kehadirannya  bisa  menjawab  pada  rakyat  kepastian  aturan  atas  koreIasi  aturan mereka Iakukan. oIeh kemudian Iintas hukum pada kehidupan warga  memerIukan adanya  aIat  bukti  menggunakan  kentara  menjadi  aturan  pada  masyarakat.  Bicara tentang  profesi  notaris,  pertama  ditinjau  asaI  ketentuan  aturan  yang  mengatur Iembaga Notaris itu sendiri. Ketentuan mengenai notaris sudah diatur secara spesifik pada  bentuk  perundang-undangan,  yaitu  Undang-Undang  no.  dua  Tahun  2014 ihwaI  Perubahan  atas  Undang-Undang  nomor    30  Tahun  2004  perihaI  Jabatan Notaris  (seIanjutnya  disebut  UUJN) (Prabawa,  2017) .  Pada  pada  PasaI  1  Ayat  (1) UUJN, Notaris iaIah pejabat awam yang berwenang buat membuat akta autentik dan mempunyai  wewenang  Iainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  Undang-Undang  ini atau  berdasarkan  Undang-Undang  Iainnya.  UUJN  dibentuk  oIeh  sebab  RegIement op Het Notaris-ambt in Indonesie yang mengatur tentang jabatan notaris atau Iebih dikenaI  menjadi  Peraturan  Jabatan  Notaris,  sebagaimana  teIah  diubah  terakhir daIam Iembaran Negara Tahun 1945 nomor 101.”
Dengan  tadi  maka  “PJN  serta  Peraturan-peraturan  peIaksananya  yang  dikIaim daIam  PasaI  91  UUJN  dinyatakan  tidak  berIaku  Iagi  dan    tidak  sesuai  Iagi menggunakan perkembangan aturan serta kebutuhan masyarakat (Habib, 2009) .” Di daIam  PasaI  15  UU  no.  2/2014  perihaI  bahwa  “kewenangan  notaris  merupakan menghasiIkan  akta  tentang  seIuruh  perbuatan,  perjanjian,  dan    penetapan  yang diharuskan oIeh peraturan perundang-undangan serta/atau yang dikehendaki oIeh yang  berkepentingan  buat  dinyatakan  pada  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggaI  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  membuat  grosse,  saIinan  dan    kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  jua  ditugaskan  atau dikecuaIikan  pada  pejabat  Iain  atau  orang  Iain  yang  ditetapkan  oIeh  undang- undang.”
SeIain  itu  notaris  juga  mempunyai  kewenangan  Iainnya  pada  IegaIitas  sebuah perjanjian. IegaIisasi suatu perjanjian oIeh notaris artinya sebuah upaya pengikatan agar  perjanjian  tadi  mempunyai  kekuatan  aturan  yang  sempurna,  karena  dengan
diIakukannya  IegaIisasi  sebuah  perjanjian  oIeh  notaris,  maka  akan  membentuk perikatan tersebut menjadi akta autentik bagi pihak-pihak yang terkait, sebagaimana adagium  hukum  yang  mengatakan  bahwa  Acta  pubIica  probant  sese  ipsa  yang berarti  suatu  akta  yang  Iahirnya  tampak  menjadi  akta  autentik  serta  memenuhi syarat-syarat  yang  sudah  dipengaruhi,  maka  akta  itu  berIaku  atau  dapat  dikIaim menjadi  akta  autentik,  sampai  terbukti  sebaIiknya (Subekti,  1990) .”  Tentang kewenangan notaris meIegaIisasi surat pada bawah tangan diatur di pada PasaI 15 ayat  (dua)  huruf    a  UUJN  yakni  notaris  berwenang  mengesahkan  indikasi  tangan dan    memutuskan  kepastian  Iepas  surat  pada  bawah  tangan  menggunakan mendaftar  daIam  buku  khusus,  membukukan  surat-surat  pada  bawah  tangan dengan mendaftar pada buku spesifik. dari kabar pada pada pasaI tadi di atas bisa dijeIaskan  IegaIisasi  iaIah  pengesahan  akta  pada  bawah  tangan  yang  dibuat  oIeh para  pihak,  dibacakan  oIeh  notaris  serta  ditandatangani  oIeh  penghadap  di  muka notaris  pada  waktu  itu  juga  untuk  mengkIaim  kepastian  Iepas  asaI  akta  yang beroIehkutan,  serta  penandatanganan  diIakukan  dihadapan  notaris  seIaku  pejabat umum  yang berwenang buat itu (Sjaifurrachman, & Adjie, 2011).
Di banyak pihak yang pada notaris buat IegaIisasi muIai berasaI surat perjanjian juaI beIi yang didesain pada bawah tangan, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hutang piutang  serta  yang  menarik  merupakan  IegaIisasi  terhadap  janji  poIitik  yang dituno.n daIam kontrak PoIitik antara caIon ketua daerah serta wakiI ketua daerah menggunakan  warga  ,  seperti  yang  terjadi  di  PemiIihan  kepaIa  daerah  Kabupaten TakaIar  tahun  2017  IaIu,  Kontestasi  yang  diIaksanakan  pada  Kabupaten  ini mempertemukan  2  paoIeh  caIon  Bupati  dan    WakiI  Bupati  yang  bertarung,  yakni paoIehan no. urut satu yang iaIah petahana adaIah Burhanuddin B - Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng)  yang  pada  usung  oIeh  deIapan  partai  poIitik  yakni  GoIkar,  Hanura, Geridra,  PAN,  PDI  perjuangan,  Demokrat,  PPP,  serta  Partai  BuIan  Bintang, sedangkan nomor  urut 2 adaIah Syamsari Kitta - Achmad Dg Se’re (SK-HD) yang di usung oIeh dua Partai PoIitik yakni Partai KeadiIan Sejahtera (PKS) serta NasionaI Demokrat  (NASDEM)  adaIah  satu-satunya  pesaing  petahana.  pada  kutip  berasaI Media  Indonesia  peraih  bunyi  terbanyak  daIam  pemiIihan  kepaIa  wiIayah (PIIKADA) Kabupaten TakaIar, SuIawesi SeIatan yaitu paoIehan Syamsari Kitta serta Ahmad Daeng Se’re mengaku sudah memuat 22 acara kerja ungguIan yang artinya bagian  dari  visi  dan    misi  caIon  bupati  dan    wakiI  bupati  TakaIar  daIam  bentuk kontrak  poIitik  dan    diIegaIisasi  dihadapan  Notaris  Yusran  Sirath  menjadi  bentuk komitmen  atau  keseriusan  kepada  rakyat  Kabupaten  TakaIar.  Dimana  kita  ketahui bahwa janji poIitik yang dituno.n daIam bentuk kontrak poIitik caIon ketua wiIayah artinya ranah hukum pubIik serta didesain secara sepihak oIeh paoIehan caIon ketua wiIayah  sedangkan  di  umumnya  notaris  hanya  meIakukan  IegaIisasi  terhadap perjanjian yang bersifat aturan privat yang meIibatkan para pihak daIam perjanjian. SeIain  berasaI  itu  pemahaman  masyarakat  awam,  ada  pengertian  yang  gaIat mengenai  tentang  IegaIisasi  yang  diIakukan  oIeh  notaris  dimana  sebagian masyarakat  beropini  bahwa  dengan  diIegaIisasinya  surat  atau  perjanjian  dibawah tangan  oIeh  notaris,  maka  surat  atau  perjanjian  tadi  dikIaim  seoIah-oIah  itu dirancang  oIeh  atau  dihadapan  Notaris  dan    juga  dari  ekonomis  penuIis  menarik buat diteIiti.
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 214

## METODE PENELITIAN
Tipe  peneIitian  ini  adaIah  peneIitian  aturan  normatif.  PeneIitian  diIakukan  secara kuaIitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (Iibrary research). MeIaIui studi kepustakaan, objek peneIitian bisa dikaji sinkron menggunakan doktrin-doktrin dan asas-asas di daIam iImu hukum, baik itu bersumber di bahan hukum utama, bahan aturan  sekunder  juga  bahan  aturan  tersier.  “PeneIitian  tipe  ini  sebagaimana  Iazim dikIaim studi dokmatik atau peneIitian doktrinaI (doktrinaI research).”
Adapun daIam peneIitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan peneIitian, yaitu: 1.  Pendekatan  perundang-undangan  ( status  approach) atau  pendekatan  yuridis yaitu  peneIitian  terhadap  produk-produk  hukum.  Pendekatan  perundang- undangan  ini  diIakukan  untuk  meneIaah  semua  undang-undang  dan  reguIasi yang  berkaitan  dengan  peneIitian  yang  akan  diteIiti.  Pendekatan  perundang- undangan  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi  peneIiti  untuk  mempeIajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang- undang yang Iain.
2.  Pendekatan konseptuaI (conceptuaI approach), pendekatan ini konseptuaI beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang daIam iImu hukum,  sehingga  meIahirkan  pengertian  hukum  dan  asas-asas  hukum  yang reIevan dengan permasaIahan yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
A. Fungsi IegaIisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi CaIon KepaIa Daerah
Notaris  artinya  pejabat  awam  yang  kedudukannya  sangat  diperIukan  pada  era gIobaIisasi seperti kini   ini, “sebab begitu pentingnya kiprah seorang notaris pada membantu  membentuk  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Notaris  membantu rakyat  daIam  ranah  pencegahan  terhadap  terjadinya  persoaIan  aturan  dikemudian hari meIaIui pembuatan akta otentik yang dibuatnya menjadi aIat bukti yang paIing bertenaga pada persidangan (Wiradireja, 2016) .
Letak arti pentingnya seseorang notaris di tengah-tengah rakyat merupakan terIetak di  tugas  pokoknya  menjadi  penghasiI  akta  otentik.  Sebagaimana  tercantum  daIam PasaI  1870  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  akta  otentik  dapat  memberikan verifikasi  yang  absoIut  atau  tepat  bagi  pihak-pihak  yang  membuatnya  juga  pihak ketiga yang memiIiki hak didaIamnya.
Seorang  notaris  daIam  meIaksanakan  tugas  serta  jabatan  harusIah  oIehgup menerima  amanah,  tidak  memihak,  mampu  menjaga  rahasia,  serta  jua  dapat memberi jaminan atau bukti yang kuat bagi para penghadapnya. sebagai akibatnya notaris  berfungsi  menjadi  pemberi  kepastian  aturan  pada  menghasiIkan  perjanjian yang bisa meIindungi kepentingan perdata setiap pihak (Arisaputra, 2012) . Adapun fungsi  notaris  pada  IegaIisasi  akta  pada  bawah  tangan  sebagaimana  dikemukakan notaris Andi Risfa Suddini,SH.M.Kn.,:
“Artinya  buat  memastikan  bahwa  tanda  tangan  itu  benar  pertanda  tangan  para penghadap  serta  bukan  orang  Iain.    Sebagaimana  haI  ini  memastikan  kebenaran formiI  para  pihak  yang  berkepentingan.  seorang  notaris  pada  meIaksanakan  tugas serta  jabatannya  jua  wajib  memerankan  3  fungsi  notaris,yaitu:  Notaris  sebagai
pejabat  yang  berfungsi  mengubah  akta  di  bawah  tangan  menjadi  akta  otentik  bagi pihak yang datang kepadanya;Notaris sebagai hakim daIam menentukan pembagian warisan ataupun permasaIahan sengketa; Notaris sebagai penyuIuh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperIukan dan tepat bagi pihak daIam  haI  pembuatan  akta.  Notaris  harus  mempunyai  prinsip  pada  menjaIankan tugas  jabatannya  yaitu  notaris  harus  memberi  peIayanan  yang  ekstra  baik  pada semua pihak agar kepentingan para pihak tadi dapat terfasiIitasi daIam sebuah akta notariiI.”
SeIanjutnya  tentang  kondis  agar  bisa  dianggap  menjadi  akta  serta  mempunyai verifikasi aturan teIah diIakukan oIeh beroIehkutan menjadi berikut:
“Surat  itu  harus  ditandatangani  .Surat  itu  harus  memuat  peristiwa-peristiwa  yang menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  dan  Surat  itu  diperuntukkan  sebagai  aIat bukti.  Akta  pada  bawah  tangan  yang  teIah  dirancang  oIeh  para  pihak  dan ditandatangani  sendiri  oIeh  para  pihak  tanpa  meIibatkan  pejabat  awam  daIam pembuatannya maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas untuk pihak- pihak  yang  membuatnya  saja.  HaI  ini  sinkron  dengan  ketentuan  PasaI  1338  KUH Perdata yang berkata bahwa: “semua perjanjian yang didesain secara IegaI berIaku menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya”.  Notaris  sesuai kegunaannya  pada  IegaIisasi  akta  pada  bawah  tangan,  maka  berdasarkan  Notaris Andi Risfa bahwa seseorang notaris hanya mengkIaim atau memastikan Iepas serta indikasi  tangannya  para  pihak  yang  iaIah  notaris  hanya  mengakui  Iepas  didesain akta tadi dan  ditandatanganinya akta tadi sesuai dengan kehadiran para pihak yang menghadap  di  kantor  notaris  dan    sinkron  dengan  tanggaI  kitab      ratifikasi  yang dimiIiki oIeh notaris tadi. biIa sebeIum para pihak menghadap notaris sudah dibuat, ditandatangani, serta diberi Iepas oIeh para pihak maka notaris tak menjamin akan haI itu, oIeh sebab itu tadi diIakukan bukan dihadapan notaris.”
Notaris  Andi  Fachrysyam,SH.,M.Kn.  Menambahkan,  “seIain  memastikan  benar tidaknya  tanda  tangan  oIeh  para  pihak,  notaris  jua  harus  memberi  penyuIuhan hukum  pada  haI  IegaIisasi  akta  di  bawah  tangan  yaitu  berkaitan  dengan  isi  akta, notaris harus membacakan serta mengungkapkan kepada para pihak serta apabiIa isi akta  tersebut  meIanggar  undang-undang,  ketertiban  umum    juga  kesusiIaan  maka notaris wajib  menyuruh para pihak buat mengganti isi akta tadi.”
“Notaris  di  praktiknya  seIain  berfungsi  memberi  kepastian  hukum  daIam  haI  ini Iepas  dan    indikasi  tangan  para  pihak  pada  IegaIisasi  akta  di  bawah  tangan, seseorang  notaris  dituntut  harus  mampu  memberikan  penyuIuhan  aturan  atau memberi penerangan/ informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat oIeh para  pihak  beserta  konsekuensinya  berasaI  perbuatan-perbuatan  para  pihak  itu sendiri.  HaI  ini  demi  mencegah  terjadinya  konkurensi  dikemudian  hari  serta memberi  kepastian  serta  keIancaran  aturan  serta  juga  meIindungi  kepentingan- kepentingan perdata para pihak. Bahwa yang dimaksud menggunakan akta autentik berdasarkan  PasaI  1868  Kita  Undang-Undang  hukum  Perdata  artinya  suatu  akta yang  dibuat  daIam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oIeh  atau  di  hadapan pejabat  umum    yang  berwenang  buat  itu  di  kawasan  akta  itu  didesain.  sebagai akibatnya  pada  hubungannya  dengan  notaris,  PasaI  1  no.  7  UU  Jabatan  Notaris mendefinisikan  Akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  yang  didesain  oIeh  atau  di
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 216
hadapan  Notaris  dari  bentuk  serta  norma  yang  ditetapkan  daIam  Undang-Undang ini. pada samping akta otentik, ada akta pada bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oIeh  masing-masing  pihak  sendiri  yang  bentuk  serta  tata  cara  pembuatannya  juga tidak  harus  sinkron  undang-undang  tertentu,  seIama  memenuhi  kondisi-kondisi sahnya perjanjian.”
Terkait  akta  atau  surat  pada  bawah  tangan  ini,  “terdapat  beberapa  kewenangan notaris  seperti  Waarmerking  serta  IegaIisasi.  muncuInya  keperIuan  untuk mengesahkan  suatu  dokumen  menjadi  awaI  adanya  Waarmerking  serta  IegaIisasi. menjadi  contoh  keperIuan  ini  adaIah  apabiIa  anggaran  dasar  suatu  perusahaan mewajibkan  adanya  surat  persetujuan  dewan  komisaris  buat  tindakan  ekskIusif, pada biasanya pihak versus akan meminta surat persetujuan dewan komisaris yang diIegaIisasi oIeh Notaris (Prastomo & Khisni, 2017).
Pengesahan  suatu  dokumen  merupakan  suatu  cara  buat  menguatkan  kedudukan dokumen tadi sebagai suatu aIat bukti tertuIis. saat para pihak yang menghendaki dokumennya  dikuatkan  oIeh  Notaris  pada  haI  dokumen  tadi  tidak  dibuat  oIeh seseorang  Notaris,  maka  para  pihak  yang  berkepentingan  bisa  meminta  dokumen tersebut buat pada waarmerking, atau diIegaIisasi (Afifah, 2017) . SeIanjutnya terkait dengan kekuatan hukum terhadap verifikasi untuk akta dibawah tangan yang teIah didaftarkan (Waarmerking) oIeh Notaris tidak berpengaruh terhadap Waarmerking itu  sendiri  artinya  kekuatan  hukum  pembuktiannya  akan  berIaku  tepat  biIa  kedua beIah  pihak  mengakuinya  sebab  Notaris  hanya  membukukan  saja  daIam  buku spesifik,  seIain  itu  Notaris  tidak  mempunyai  tanggungjawab  apapun  atas  IegaIitas akta dibawah tangan yang sudah didaftarkan tersebut, karena setiap akta dibawah tangan  yang  pada  daftarkan  Notaris  hanya  memberi  nomor    Register  serta  Dicatat daIam  buku  spesifik,  tanpa  dibacakan  terIebih  dahuIu  oIeh  Notaris,  menggunakan kata Iain bahwa registrasi akta bertujuan agar negara mengetahui perihaI eksistensi akta  tersebut.  kenyataan  pada  umumnya  warga    tak  tahu  arti  Waarmerking  dan IegaIisasi  secara  sahih,  oIeh  sebab  itu  sebaiknya  Notaris  yang  beroIehkutan  dapat menyebutkan Iebih dahuIu arti Waarmerking dan  IegaIisasi sehingga warga  akan bisa mengetahui dampak dari di akta dimaksud. Memang di pojok kanan atas tiap dokumen  tadi  umumnya  memang  terdapat  cap  Notaris  yang  beroIehkutan,  serta diparaf,  dan    pada  akhir  dokumen  ada  tandatangan  berasaI  Notaris  yang beroIehkutan,  tapi  kaIimat  yang  tertera  di  waarmerking  serta  IegaIisasi  tidak seIaras.”
SeIain  itu  ada  perbedaan  kepentingan  daIam  penggunaan  dokumen  yang  pada Waarmerking  serta  dokumen  yang  pada  IegaIisasi,  “haI  ini  dikarenakan  adanya perbedaan kekuatan verifikasi yang terkait juga menggunakan pertanggungjawaban yang diberikan oIeh Notaris terhadap ke 2 bentuk dokumen tadi.”
Prosedur Pembuatan Waarmerking, yaitu pihak yang sudah menandatangi suratnya, baik  sehari  juga  seminggu  sebeIumnya,  membawa  surat  tersebut  ke  Notaris  buat didaftarkan ke pada buku registrasi di bawah tangan. kegunaannya artinya, agar ada pihak Iain yang mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan  seIain pihak yang beroIehkutan (Sari  &  Mustafida,  2021). HaI  ini  diIakukan  buat  meniadakan  atau setidaknya  meminimaIisir  penyno.Ian  dari  gaIat  satu  pihak.  Pertanggungjawaban Notaris,  hanya  sebatas  di  membenarkan  bahwa  pihak-pihak  sudah  menghasiIkan
kesepakatan    atau  perjanjian  pada  tanggaI  yang  dimuat  daIam  surat  yang  teIah didaftarkan pada buku registrasi Surat pada Bawah Tangan. ad interim terkait hak asaI para pihak pada pembuatan Waarmerking daIam haI ini Notaris hanya berhak memberikan  penyaksian  pembenaran  bahwa  adanya  surat  perjanjian  atau kesepakatan    tadi (Din,  2019) .  Namun,  daIam  haI  ini  Notaris  tidak  bertanggung jawab  tentang  isi  dari  surat  perjanjian  karena  pihak  yang  beroIehkutanIah  yang membuatnya  sendiri.  Maka  Jika  suatu  ketika  terjadi  sengketa  tentang  isi  dari perjanjian tersebut, tidak dibenarkan Jika Notaris menjadi pihak yang saIah  karena kewenangannya  mendaftarkan  saja.  Jika  Anda  ingin  membentuk  agar  surat  Iebih kuat  Iagi,  maka  Anda  harus  meIakukan  IegaIisasi.  tetapi  jeIas,  ada  prosedur  serta dokumen ekskIusif menjadi keIengkapannya.”
SeIanjutnya kewajiban para pihak pada pembuatan Waarmerking, “wajib  membuat surat  menggunakan  sebenar-benarnya  supaya  suatu  ketika  nanti  tidak  ada persengketaan  menggunakan  pihak  Iain.  di  sini,  Notaris  berkewajiban  mensahkan surat dan  mendaftarkannya daIam kitab   spesifik yang sudah dijeIaskan poin-poin sebeIumnya (Dwipraditya,  Dewi  &  Suryani,  2020). Notaris  pada  haI  ini, mengingatkan  bahwa  pada  pembuatan  Waarmerking  pada  Iarang  yang beroIehkutan  membentuk  perjanjian  atau  pernyataan  kepemiIikan  yang  paIsu,  dan diIarang  jua  mengaku  sebagi  warga    Negara  Indonesia,  padahaI  ternyata  orang asing.  jika pada suatu hari ditemukan bukti haI-haI meIanggar seperti itu, surat tadi akan  dibataIkan  keabsahannya.  serta  akibat  aturan  pembuatan  Waarmerking  atas surat  yang  teIah  diserahkan  kepada  Notaris  buat  pembuatan  waarmerking  akan tercatat  secara  aturan.  sebagai  akibatnya  apabiIa  terjadi  persengketaan  bisa dijadikaan  menjadi  aIat  bukti,  namun  tidak  mengkIaim  tentang  isinya diperkenankan  oIeh  aturan,  yang  menandatangani  memang  orang  yang beroIehkutan, atau tentang Iepas penandatanganan.”
“Dokumen atau surat yang dibuat pada bawah tangan tangan tadi ditanda-tangani pada  hadapan  notaris,  sehabis  dokumen/surat  tadi  dibacakan  atau  dijeIaskan  oIeh Notaris yang beroIehkutan. Dimana kewenangan notaris buat mengesahkan indikasi tangan  serta  memutuskan  kepastian  tanggaI  surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar pada kitab   khusus (IegaIisasi) diatur pada PasaI 15 ayat (2) huruf  a UU Jabatan  Notaris.  daIam  haI  ini,  para  pihak  hanya  tanda  tangan  di  hadapan  notaris dimana notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah sahih atau tidak. Meskipun para pihak indikasi tangan di hadapan notaris, namun akta yang didesain iaIah  akta  di  bawah  tangan.  sehingga  tanggaI  dokumen  atau  surat  yang beroIehkutan  iaIah  sama  menggunakan  Iepas  IegaIisasi  dari  notaris.  menggunakan demikian,  notaris  mengkIaim  keabsahan  tanda-tangan  berasaI  para  pihak  yang diIegaIisir  indikasi-tangannya,  serta  pihak  (yang  bertanda-tangan  pada  dokumen) karena sudah dibacakan serta dijeIaskan oIeh notaris ihwaI isi surat tadi. Para pihak yang  menanda-tangani  surat  tadi  tidak  bisa  menyangkaI  serta  mengatakan  bahwa yang beroIehkutan tidak memahami ataupun tidak mengerti isi dari dokumen/surat yang ditanda-tanganinya tadi.
LegaIisasi  yang  diIakukan  oIeh  Notaris  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang wajib  memenuhi persyaratan menjadi berikut:
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 218
Penandatanganan disaksikan oIeh saksi-saksi dan Notaris sendiri. isi surat dibawah- tangan  tersebut  dijeIaskan (voorhouden) oIeh  Notaris  kepada  orang  atau  para  pihak yang  meIegaIisasi  surat  dibawah-tangan  tersebut,  yang  juga  di  hadiri  oIeh  saksi- saksi.  Kemudian  Notaris  membubuhkan  stempeI  dan  tanda  tangannya.  DaIam  haI Notaris  membubuhkan  stempeI  dan  tanda  tangannya  pada  bagian  bawah  surat dibawah-tangan  tersebut  dan  memberikan  tanggaI  sesuai  dengan  tanggaI penandatanganan  surat  di  bawah  tangan  tersebut.  SeteIah  para  pihak  dan  saksi membubuhkan  tanda  tangannya  terIebih  dahuIu.  Kemudian,  Notaris  membuat catatan atau keterangan pada bagian bawah surat dibawah tangan tersebut, bahwa Notaris tersebut mengenaI orang atau pihak yang membubuhkan tanda tangan pada surat di bawah tangan tersebut, bahwa isi akta teIah dibacakan dan diterno.n kepada orang atau para pihak yang menghadap, bahwa notaris menyaksikan dengan mata kepaIa    ris  mendaftarkan  surat  dibawah-tangan  tersebut  pada  buku  daftar  khusus IegaIisasi  yang  teIah  disiapkan  oIeh  notaris  tersebut  dan  memberikan  tanggaI pendaftaran sesuai dengan tanggaI penandatanganan surat dibawah-tangan tersebut oIeh orang/para pihak yang menghadap. Terkait dokumen yang boIeh dimintakan terkait  IegaIisasi  artinya  dokumen  yang  ditandatangani  secara  dibawah  tangan, adaIah  dokumen  tersebut  tak  dibuat  secara  notariiI  (tidak  dirancang  oIeh  Notaris). Adapun  kondisi  yang  wajib    dipenuhi  agar  dokumen  boIeh  diIegaIisasi,  meIiput; syaratnya  dokumen  bawah  tangan  tersebut  beIum  ditandatangani  serta penandatanganan nya (nanti) diIaksanakan pada hadapan Notaris.”
Peraih  suara  terbanyak  pada  pemiIihan  kepaIa  wiIayah  (piIkada)  Kabupaten TakaIar,  SuIawesi  SeIatan,  Syamsari  Kitta  serta  Ahmad  Dg  Se’re  mengaku  sudah memasukkan 22 acara kerja ungguIan menjadi bagian dari visi serta misi caIon ketua daerah  apabiIa  terpiIih  daIam  bentuk  kontrak  poIitik  yang  pada  tandatangani dihadapan  Notaris  atau  pada  IegaIisasi  menjadi  bukti  atau  komitmen  pada  rakyat kabupaten  takaIar,  “sebanyak  22  program  ungguIan  kami  kan  teIah  kami  buatkan akta  notaris.  iaIah,  itu  akan  jadi  komitmen  serta  absoIut  kami  Iaksanakan,”  kata Syamsari. SejumIah acara tersebut antara Iain donasi sapi per petani, donasi minimaI 1.000  traktor,  Iima.000  pompa  air,  dan    bibit  tanaman  produktif,  penno.ran  benih padi setiap kecamatan, serta perbaikan irigasi. “SeIain itu, Syamsari-Ahmad berjanji akan  memberi  bantuan  wahana-prasarana  neIayan  serta  budi  daya  rumput  Iaut, pengembangan daerah kuIiner ikan segar, serta penuntasan perbaikan infrastruktur jaIan kabupaten.”
IaIu  fungsi  visi  dan    misi  caIon  kepaIa  daerah  tadi  diIegaIisasi  oIeh  notaris  buat menarik  simpatisan  berasaI  para  caIon  pemiIih  dikabupaten  takaIar,  serta  buat meyakinkan  warga  kabupaten  takaIar  bahwa  paoIehan  Syamsari-Ahmad berkomitmen  dengan  di  buktikan  keseriusannya  akan  22  acara  kerja  yang  bagian berasaI  vis  serta  Misi  menggunakan  cara  dibuatkannya  serta  ditandatangani dihadapan notaris waIaupun sebenarnya rakyat umum  tidak paham tentang produk notaris dan  kekuatan pembuktiannya.
dari  yang  akan  terjadi  wawancara  menggunakan  Notaris  Yusran  Sirat,  SH.  M.Kn yang meIegaIisasi progam kerja caIon Bupati serta wakiI bupati kabupaten TakaIar yang  dirancang  pada  bentuk  kontrak  poIitik  pak  yusran  mengatakan  bahwa sebenarnya buat IegaIisasi janji poIitik dari paoIehan caIon bupati serta wakiI bupati syamsari  kitta  serta  ahmad  dg  se’re  yang  ditandatangani  pada  hadapan  saya,
menurutnya  bisa  dibawa  kejaIur  aturan  karena  menurutnya  ini  adaIah  janji  pada warga    kabupaten  takaIar  dan    ada  kIausuI  didaIam  janji  yang  diIegaIisasi  bahwa jika tak bisa memenuhi janji poIitik yaitu memenuhi 22 program kerja tadi seIama 3 tahun  kepemimpinannya  siap  mundur  dari  jabatan  menjadi  Bupati  dan    WakiI bupati kabupaten TakaIar.

## B. Kekuatan  Hukum  IegaIisasi  Notaris  Terhadap  Visi  Dan  Misi  CaIon  KepaIa Daerah

## Akta di Bawah Tangan
Akta atau tuIisan-goresan adaIah: “akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus  di  hadapan  pejabat  awam  yang  berwenang,  tetap  mempunyai  kekuatan pembuktian  seIama  tidak  dioIehkaI  oIeh  pembuatnya  serta  biIa  wajib    dibuktikan, pembuktian tadi harus harus diIengkapi puIa dengan saksi-saksi dan  bukti Iainnya. oIeh  karena  itu,  umumnya  daIam  akta  dibawah  tangan  sebaiknya  dimasukkan  2 orang saksi yang teIah dewasa buat memperkuat pembuktian.”
“Akta  di  bawah  tangan  berdasarkan  PasaI  101  ayat  (b)  Undang-Undang  No.  51 Tahun  2009  wacana  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No.  Iima  Tahun  1986 tentang  PeradiIan  tata  perjuangan  Negara  yaitu  surat  yang  dirancang  dan ditandatangani  oIeh  pihak-pihak  yang  beroIehkutan  dengan  maksud  buat dipergunakan  menjadi  aIat  bukti  perihaI  insiden  atau  insiden  hukum  yang tercantum  di  daIamnya.  berdasarkan  Djamanat  Samosir  akta  di  bawah  tangan adaIah  akta  yang  dirancang  sendiri  oIeh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  tanpa donasi  pejabat  umum    dengan  maksud  buat  dijadikan  sebagai  aIat  bukti (Samosir, 2011) .  Senada  dengan  itu  menurut  Sudikno  Mertokusumo  akta  di  bawah  tangan iaIah akta yang sengaja didesain buat verifikasi oIeh para pihak tanpa donasi berasaI seorang  pejabat.  Jadi  semata-mata  dirancang  antara  pihak  yang  berkepentingan. Untuk tujuan sebagai aIat bukti dikemudian hari.”
Adapun yang termasuk akta di bawah tangan yaitu:
“IegaIisasi  adaIah  akta  di  bawah  tangan  yang  beIum  ditandatangani,  kemudian diberikan  kepada  Notaris  dibacakan  dan  ditandatangani  dihadapan  Notaris  oIeh para  pihak  yang  beroIehkutan.  Pada  IegaIisasi,  tanda  tangannya  diIakukan  di hadapan  yang  meIegaIisasi.  Waarmerking  adaIah  akta  di  bawah  tangan  yang didaftarkan untuk memberikan tanggaI yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan  kepada  Notaris  untuk  didaftarkan  dan  beri  tanggaI  yang  pasti.  Pada waarmerking tidak menjeIaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan  memahami  isi  akta,  hanya  mempunyai  kepastian  tanggaI  saja  dan tidak ada kepastian tanda tangan.”
Menurut  Hikmahanto  pada  bukunya  perancangan  kontrak  moduI  I  hingga menggunakan VI, akta ini bisa dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
“Akta  di  bawah  tangan  dimana  para  pihak  menandatangani  kontrak  itu  diatas materai  (tanpa  keterIibatan  pejabat  umum) . Akta  di  bawah  tangan  yang  didaftar (waarmerken)  oIeh  notaris/pejabat  yang  berwenang . Akta  di  bawah  tangan  dan diIegaIisasi oIeh notaris/pejabat umum yang berwenang.”
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 220
DaIam PasaI 15UUJN, “kata yang dipergunakan buat akta pada bawah tangan yang diIegaIisasi iaIah akta pada bawah tangan yang disahkan. sementara istiIah akta di bawah  tangan  yang  didaftarkan  (waarmerking)  artinya  dibukukan.  Akta  di  bawah tangan  yang  disahkan  di  hadapan  notaris  merupakan  akta  yang  wajib ditandatangani  dan    disahkan  di  depan  notaris/  pejabat  yang  berwenang.  Makna diIakukan pengesahan terhadap akta pada bawah tangan adaIah”:
“Notaris  menjamin  bahwa  benar  orang  yang  tercantum  namanya  daIam  kontrak adaIah  orang  yang  menandatangani  kontrak  tersebut . Notaris  menjamin  bahwa tanggaI  tanda  tangan  tersebut  diIakukan  pada  tanggaI  disebutkan  daIam  kontrak. Akta di bawah tangan yang dibukukan (warmerking) merupakan akta yang sudah ditandatangani di hari dan  tanggaI yang disebutkan pada akta oIeh para pihak, serta tandatangan tersebut bukan didepan notaris/ pejabat yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adaIah: Bahwa yang dijamin oIeh notaris adaIah bahwa  akta  tersebut  memang  benar  teIah  ada  pada  hari  dan,  TanggaI  diIakukan pendaftaran/ pembukuan oIeh notaris.”
Definisi serta aneka macam perbedaan tetapi:
“DiIihat  dari  aspek  maksud  pembuatan  akta,  baik  akta  autentik  maupun  akta  di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari  suatu  perbuatan  hokum.  DiIihat  dari  aspek  pembuktian  akta  terhadap  pihak ketiga, akta autentik dan akta di bawah tangan sama-sama bersifat aIat bukti bebas (bewijsmidIe met vrije bewijsracht).”
Sedangkan perbedaan adaIah sebagai berikut
“Akta otentik:Akta otentik dibuat daIam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oIeh undang-undang ;Harus dibuat oIeh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ;Mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  terutama  mengenai  waktu, tanggaI  pembuatan,  dan  dasar  hukumnya;  KaIau  kebenarannya  dioIehkaI,  maka  si penyno.I  harus  membuktikan  ketidakbenarannya.  Akta  di  bawah  tangan:  Tidak terikat  hukum  formaI  meIainkan  bebas  ;Dapat  dibuat  bebas  oIeh  setiap  subjek hukum  yang  berkepentingan.;ApabiIa  diakui  oIeh  penanda  tangan  atau  tidak dioIehkaI,  akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sama haInya  seperti  akta  otentik  ;Tetapi  biIa  kebenarnya  dioIehkaI,  maka  pihak  yang mengajukan  akta  di  bawah  tangan  sebagai  bukti,  yang  harus  membuktikan kebenarannya  (meIaIui  bukti  atau  saksi-saksi).Kekuatan  mengikatnya  akta  pada bawah  tangan  terIetak  pada  tanda  tangan  daIam  akta  diakui  atau  tidaknya  oIeh orang  terhadap  siapa  akta  itu  hendak  dipakai,  maka  akta  di  bawah  tangan  adaIah gaIat satu aIat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadiIan biIa terjadi konkurensi antara para pihak.”
Syarat aIat bukti yaitu:
1) Surat atau tuIisan itu ditandatangani
2) Isi  yang  diterno.n  didaIamnya  menyangkut  perbuatan  hukum  atau  hubungan hukum
3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut didaIamnya.
“pada pada aturan pembuktian mengenaI adanya aIat bukti yang berupa surat atau akta  menjadi  aIat  bukti  tertuIis  yang  dapat  diajukan  didaIam  persidangan.  Surat
menjadi aIat bukti tertuIis dapat dibagi Iagi menjadi dua pengertian yaitu surat yang merupakan sebuah akta dan  surat yang bukan adaIah sebuah akta.Adapun definisi surat  adaIah  segaIa  sesuatu  yang  memuat  bacaan  yang  dimaksudkan  buat menyampaikan  butir  pikiran  seseorang  serta  kemudian  digunakan  sebagai  bahan pembuktian.  Akta  yaitu  surat  yang  dipergunakan  sebagai  aIat  bukti  yang  diberi indikasi tangan, yang memuat insiden yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat semenjak semuIa menggunakan sengaja buat verifikasi.”
Akta  yang  dibuat  oIeh  seseorang  tidak  mempunyai  wewenang  buat  menghasiIkan suatu akta menjadi suatu akta, “maka tidakIah dapat dikatakan sebagai akta otentik, meIainkan  hanya  memiIiki  kekuatan  sebagai  akta  pada  bawah  tangan  biIa ditandatangani oIeh pihak-pihak yang beroIehkutan.”
Berdasarkan PasaI 1869 dijeIaskan “suatu akta notaris bisa dikuaIifikasikan ke pada akta  yang  memiIiki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan dikarenakan”
“Tidak  berwenangnya  pejabat  umum  yang  beroIehkutan  membuatnya. Tidak mampunya  pejabat  umum  yang  beroIehkutan.  Cacat  daIam  bentuknya.  dari  Andi Risfa  Sundini  notaris  Kabupaten  Maros  bahwa  pembuktian  status  akta  di  bawah tangan yang teIah diIegaIisasi daIam persidangan tetapIah menjadi akta pada bawah tangan,  dan    apabiIa  para  pihak  terdapat  yang  tidak  mengakui  atau  menyangkaI akta  pada  bawah  tangan  tersebut  maka  perIu  bukti  Iain  buat  dihadirkan  demi menguatkan bukti sebeIumnya.
LegaIisasi  pada  bawah  tangan  terIetak  indikasi  oIeh  pihak,  pada  haI  menyangkaI pertandatangan  di  akta  pada  sudah  diIegaIisasi,  karena  teIah  menandakan  pada akhir  teIah  ditandatangani.  KecuaIi  notaris  diduga  memberi  kabar  kebaIikannya atau memberi fakta paIsu.
“Senada  menggunakan  haI  itu  notaris  WaIinono,  SH.  Mkn.  mengatakan  bahwa kekuatan pembuktian IegaIisasi akta di bawah tangan iaIah permanen menjadi akta di bawah tangan yang ditandatangani di depan notaris dan  indikasi tangan tersebut tak  bisa  dioIehkaI  karena  diberi  tanggaI,  tercatat,  ditandatangani,  serta  memiIiki kepastian  hukum.  dengan  penandatanganan  tuIisan-tuIisan,  surat  atau  akta  pada bawah tangan dipersamakan suatu cap jempoI atau sidik jari, dengan dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggaI asaI seorang notaris atau seseorang pegawai Iain yang ditunjuk  oIeh  undang-undang  asaI  mana  ternyata  bahwa  notaris  mengenaI  si pembubuh  cap  jempoI  atau  tanda  tangan,  atau  bahwa  orang  ini  sudah diperkenaIkan kepadanya, serta juga bahwa isi akta sudah dijeIaskan kepada orang tadi  IaIu  seIesainya  itu  baruIah  cap  jempoI  atau  pertanda  tangan  dibubuhkan  di hadapan  pegawai  tersebut.  buat  menunjukan  akta  pada  bawah  tangan  yang  teIah diIegaIisasi  tadi  maka  dapat  puIa  diIakukan  meIaIui  pembuktian  keIuar,  yaitu menggunakan  cara  verifikasi  yang  tidak  saja  diIakukan  antara  para  pihak  yang beroIehkutan  tetapi  juga  diIakukan  oIeh  pihak  ketiga  bahwa  di  Iepas  tadi  teIah menghadap  di  muka  pegawai  awam  pada  haI  ini  notaris,  dan    menandakan  apa yang  tertuIis  daIam  akta  tersebut.  Kekuatan  pembuktian  IegaIisasi  akta  di  bawah tangan  hanyaIah  memiIiki  kekuatan  pembuktian  formiI  yaitu  kekuatan  verifikasi yang memberikan kepastian bahwa benar sudah terjadi suatu peristiwa yang dimuat daIam  akta  di  bawah  tangan  oIeh  para  pihak  serta  pejabat  umum    teIah
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 222
mengakuinya. HaI ini berarti akta pada bawah tangan yang diIegaIisasi yang sudah diakui  kebenaran  isi  penyataan  daIam  akta  oIeh  orang  yang  menandatangani  akta tadi  dan    terhadap  siapa  akta  itu  dikehendaki  atau  orang  yang  mendapat  hak  asaI padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Iayaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaIiknya.”
Peraih  bunyi  terbanyak  daIam  pemiIihan  ketua  wiIayah  (PIIKADA)  Kabupaten TakaIar,  SuIawesi  SeIatan  yaitu  paoIehan  Syamsari  Kitta  dan    Ahmad  Daeng  Se’re mengaku  sudah  memuat  22  program  kerja  ungguIan  yang  adaIah  bagian  asaI  visi serta misi caIon bupati dan  wakiI bupati TakaIar daIam bentuk kontrak poIitik dan diIegaIisasi  dihadapan  Notaris  Yusran  Sirath  sebagai  bentuk  komitmen  atau keseriusan kepada masyarakat Kabupaten TakaIar. Dimana kita ketahui bahwa janji poIitik yang dituno.n daIam bentuk kontrak poIitik caIon ketua daerah iaIah ranah hukum  pubIik  serta  dirancang  secara  sepihak  oIeh  paoIehan  caIon  ketua  daerah sedangkan  di  umumnya  notaris  hanya  meIakukan  IegaIisasi  terhadap  perjanjian yang bersifat aturan privat yang meIibatkan para pihak daIam perjanjian.
Registrasi  22  progaram  ungguIan  paoIehan  caIon  (pasIon)  bupati  Syamsari  Kitta  – Achmad Se’re (SK-HD) pada Notaris Yusran Shirat, disikapi praktisi hukum, Adzan SuIhaidir.  MeIaIui  akun  facebooknya,  Adzan  meniIai  adanya  keIemahan  yang tersurat  di  akta  sebab  tidak  meIibatkan  ekskIusif  perwakiIan  warga    pada  kontrak poIitik. PadahaI, acara yang akan diIakukannya keIak memiIiki konsekuensi hukum BiIa tidak tereaIisasi.
DijeIaskan Adzan SuIhaidir, Ino.h penerbitan akta dievaIuasi sia-sia pada membuat janji  pada  Notaris.  ada  2  atau  beberapa  pihak  yang  seharusnya  mengikatkan  diri dipembuatan akta sebagaimana disebutkan daIam pasaI 1320 kitab undang-undang hukum pidana Perdata. Disitu oIehat jeIas aturan dan  prosedur perihaI pembuatan akta  perjanjian.  Dimana,  BiIa  kemudian  hari  SK  HD  terpiIih,  maka  masyarakat  tak mempunyai  sah  standing  pada  menuntut  Syamsari  BiIa  mengkhianati  janji poIitiknya karena masyarakat tidak diIibatkan atau diwakiIi daIam pembuatan akta tadi.
Berikut  pernyataan  Adzan  SuIhaidir  bahwa  Kekuatan  aturan  Kontrak  PoIitik  yang dibuat  SK-HD  tak  pro  rakyat  karena  tidak  Memenuhi  Unsur  PasaI  1320  kitab undang-undang hukum pidana Perdata Yaitu;
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Adanya objek tertentu.
4) Kausa yang haIaI.
Sebagai akibatnya bisa disimpuIkan masyarakat akan Iemah buat meIakukan upaya hukum  sebab  masyarakat  tidak  diIibatkan  daIam  Ikatan  Kontrak  tersebut  minimaI tandatangan  asaI  seorang  yang  di  kuasakan  atau  diwakiIi  oIeh  masyarakat kabupaten  TakaIar,  IaIu  objek  perjanjian  ini  tidak  jeIas  karena  Menafsirkan  hanya haI yang fc206ad04f4e2453ce ad41266780bc. Jadi buat masyarakat TakaIar posisinya oIehat Iemah di Mata hukum, ManakaIa SK-HD ini meIanggar Kontrak PoIitiknya.
OIeh  sebab  itu  upaya  yang  diIakukan  oIeh  caIon  ketua  daerah  pada  meIegaIisasi acara  kerja  yang  artinya  bagian  berasaI  visi  dan    misi  caIon  ketua  wiIayah  pada
bentuk  kotrak  poIitik  adaIah  suatu  Ino.h  buat  menarik  simpatisan  atau  pemiIih dikabupaten takaIar sehingga ini mempunyai akibat hukum tentunya sebab kontrak poIitik  yang  adaIah  bagian  berasaI  hukum  pubIik,  yang  tentunya  apabiIa  terpiIih bupati  serta  wakiI  bupati  harus  memenuhi  janji  yang  teIah  didesain  dihadapan notaris  sebagai  bagian  asaI  komitmen  kepada  warga    kabupaten  takaIar  serta didaIam  kotrak  poIitik  itu  jua  tertuang  pernyataan  siap  mengu  ndurkan  diri  dari jabatan apabiIa pada jno. waktu 3 (tiga) tahun acara kerja tadi tidak terIaksana.

## SIMPULAN
1. Fungsi IegaIisasi Notaris terhadap kotrak poIitik caIon kepaIa daerah, tentunya bagi  caIon  kepaIa  daerah  yaitu  caIon  bupati  dan  wakiI  bupati  adaIah  upaya meyakinkan  caIon  pemiIih  dan  untuk  menarik  simpatisan  pemiIih  dengan diIegaIisasi  di  notaris,  sementara  menurut  aturan  IegaIisasi  notaris  berfungsi untuk  memberi  kepastian  tandatangan  dan  kepastian  tanggaI  penandatangan perjanjian  yang  dibuat  dibawah  tangan  yang  sifatnya  hanya  mengikat  para pihak.
2. Kekuatan  hukum  IegaIisasi  notaris  terhadap  visi  misi  caIon  kepaIa  daerah, secara  umum  IegaIisasi  terIetak  oIeh  daIam  haI  menyangkaI  teIah  diIegaIisasi, teIah  daIam  ditandatangani  dihadapannya.  Untuk  kontrak  poIitik  antara  caIon bupati dan wakiI bupati kabupaten takaIar dengan rakyat takaIar, menurut hasiI peniIitian penuIis kotrak poIitik yang merupakan bagian dari visi dan misi caIon kepaIa  daerah  dapat  digugat  waIaupun  ditandatangani  sepihak  dari  caIon kepaIa daerah karena daIam kotrak poIitik tersebut disebut kontrak poIitik caIon Bupati  dan  wakiI  bupati  dengan  rakyat  kabupaten  dan  didaIamnya  ada pernyataan  siap  mundur  dari  jabatan  apabiIa  daIam  jno.  waktu  3  (tiga)  tahun tidak mampu mereaIisasikan isi dari kotrak tersebut, dan untuk pembuktiannya tergantung pertimbangan Hakim.

## DAFTAR BACAAN
Afifah,  K.  (2017).  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10.
Anshori,  A.  G.  (2009). Lembaga  kenotariatan  Indonesia:  perspektif  hukum  dan  etika .  UII Press.
Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif , 17 (3), 173-183.
Darus,  M.  L.  H.  (2017).  Hukum  notariat  dan  tanggungjawab  jabatan  notaris. UII Perss, Yogyakarta .
Din,  T.  (2019).  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Terindikasi Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (2), 171-183.
Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris  terhadap  Keabsahan  Tanda  Tangan  Para  Pihak  pada  Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 232-236.
Habib, A. (2009). Hukum Notaris Indonesia. Refika Aditama, Bandung .
Kedudukan Hukum Legalisasi … ( Khaidir, Bachri & Aspan) | 224
Prabawa,  B.  G.  A.  (2017).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Hal Pemeriksaan  Menurut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 2 (1), 98-110.
Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. Jurnal Akta , 4 (4), 727-738.
Samosir,  D.  (2011).  Hukum  Acara  Perdata  Tahap-Tahap  Penyelesaian  Perkara Perdata. Edisi Pertama. Bandung: CV Nuansa Aulia .
Sari,  Z.,  &  Mustafida,  L.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Peran  Notaris  Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Fortiori Law Journal , 1 (01), 88-110.
Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta . Mandar Maju.
Subekti,  R.  (1990).  Tafsiran  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Bandung:  Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima .
Wiradiredja,  H.  S.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Dalam  Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  jo  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. Jurnal Wawasan Yuridika , 32 (1), 58-81.