## DAFTAR PUSTAKA
Asropi.  2011.  Budaya  Inovasi  dan Reformasi  Birokrasi.  Jurnal  Ilmu Administrasi.  Volume  V.  Edisi September  2011.
Bahan ajar PIM II. Organisasi Berkinerja
Tinggi. LAN RI. Jakarta.
Laily. 2016. Review Budaya Inovasi dan
r e f o r m a s i   b i r o k r a s i , http://lailytamimifa1.wordpress diakses tanggal 26 janurai 2016).
Peter  Bijui  disitasi  oleh  Sofian  Effendi.
2 0 0 5 .   L o k a k a r y a   N a s i o n a l Reformasi  Birokrasi  Menteri N e g a r a   P A N .   ( h t t p   : //sofian.staff.ugm.ac.id/#publica
tions)  diakses  tanggal  11  Maret
2016.
Suwarno,  Yogi.  2008.  Inovasi  di  Sektor Publik. STIA-LAN Press. Jakarta.
Winarno,  dkk.  2011.  Pengaruh  Modal M a n u s i a   d a n   P e m b e l a j a r a n
O r g a n i s a s i   Y a n g   D i m e d i a s i Kompetensi  Organisasi  dan
Budaya Organisasi (Studi pada PTS di  Kopertis  V  Yogyakarta). http://jurnaljam.ub.ac.id/ diakses tanggal 11 Maret 2016.
Widodo,  Tri.  2015.  Materi  Diklat Peningkatan  Profesionalisme Tenaga Kediklatan. Banda Aceh.

## KAJIAN

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
1 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH (Studi Kasus di Aceh dan Sumatera Utara)
STUDY ON  THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE FOR REGIONAL CIVIL SERVANT (Case Study in Aceh and North Sumatra)
2

## Rati Sumanti
Email : ratisumanti@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The Law of State Civil Apparatus mandates Civilian Personel to possess the competencies of technical, managerial, and socio-cultural in carrying out their duties and functions. Socio- cultural is a new competence introduced in the Law of State Civil Apparatus that could be measured from work experience related to the society in terms of religion, ethnicity and culture in  improving  national  vision.  In  practice,  there  were  already  policies  to  accommodate  the implementation of socio-cultural competence. One of these policies was made by the Provincial Government of Jakarta, namely competence of social sensitivity. Although it has a different name, the competence of socio-cultural and the competence of social sensitivity have the same meaning in substance. This research has identified the potential for socio-cultural values that exist in the region of Aceh and North Sumatra to be indicated as socio-cultural competence, and then  to  do  an  analysistoward  the  development  strategy  of  socio-cultural  competence  in  the region. By using qualitative methodand data collection through focus group discussions and interviews, the results of analysis showed that the historical aspects, pluralist and challenges of regional development had greatly influenced the formation of socio-cultural values. There was a lot of value identified which then classified specifically and in general. The purpose was to made a  priority  scale  of  values  that  can  be  used  as  a  socio-cultural  competence  in  a  scale  of local/specific, which then can be applied generally or nationally. In relation to the needs of development, both locus show that the level of needs was very high due to the heterogeneity exists  in  both  regions.  For  its  development  strategy,  the  regions  expect  standard implementation as a parameter to be measured in order to improve the competence of the civil apparatus.
Keywords : Civil Servant, Development, Socio-Cultural Competence.
1 D isarikan dari hasil kajian “ Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural Pegawai ASN di Daerah ”, yang dilakukan oleh Bidang KKIAN PKP2A IV Tahun 2015. Naskah diterima 7 Maret 2016. Direvisi 10 Juni 2016.
2 Peneliti Pertama Pada PKP2A IV LAN - RI.
1042 1060

## ABSTRAK
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengamanahkan bahwa untuk menjalankan tugas  dan  fungsinya,  seorang  pegawai  ASN  harus  memiliki  kompetensi  baik kompetensi  teknis,  manajerial  juga  sosial  kultural.  Kompetensi  sosial  kultural merupakan kompetensi baru dalam Undang-Undang ASN yang dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya  sehingga  memiliki  wawasan  kebangsaan.  Pada  prakteknya  sudah  ada beberapa  kebijakan  yang  mengakomodir  pelaksanaan  kompetensi  sosial  kultural. Salah satunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan  nama  kompetensinya  yaitu  kompetensi  kepekaan  sosial.  Meski  memiliki perbedaan nama, namun secara substansi kompetensi sosial kultural dan kompetensi kepekaan sosial memiliki arti yang hampir sama. Penelitian ini telah mengidentifikasi potensi nilai-nilai sosial kultural yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk dijadikan  kompetensi  sosial  kultural  serta  menganalisis  strategi  pengembangan kompetensi sosial kultural di daerah. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui diskusi terbatas dan wawancara , diperoleh hasil analisis bahwa  aspek  historis,  pluralis  dan  tantangan  pembangunan  daerah  sangat mempengaruhi  pembentukan  nilai-nilai  sosial  kultural.  Ada  banyak  nilai  yang teridentifikasi,  nilai-nilai  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  secara  spesifik  dan general. Tujuannya agar dapat dibuat skala prioritas nilai-nilai apa saja yang dapat dijadikan kompetensi sosial kultural dan berlaku pada skala daerah/spesifik, mana pula  nilai-nilai  sosial  kultural  di  daerah  yang  dapat  diaplikasikan  secara general/nasional.  Terkait  kebutuhan  pengembangan,  pada  kedua  lokus  didapati bahwa tingkat kebutuhannya sangat tinggi akibat heterogenitas yang ada di kedua daerah  tersebut.  Untuk  strategi  pengembangannya,  daerah  berharap  ada  standar baku pelaksanaan sebagai parameter yang dapat diukur dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur negara.
Kata  Kunci :  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Pengembangan,  Kompetensi  Sosial Kultural

## A.  PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang Masalah ndonesia  memiliki  perbedaan  suku, I agama,  bahasa,  kesenian  dan kedaerahan  yang  dianggap  sebagai keberagaman  karakteristik  kehidupan sosial  kultural.  Sosial  kultural  paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan.  Sebagai  contoh,  dasar Negara  Indonesia,  Pancasila  dan
konstitusi  Negara  Indonesia,  Undang Undang  Dasar  1945  dibuat  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  sosial kultural  yang  ada  di  dalam  masyarakat Indonesia.  Setiap  butir  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  yang  selama  ini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Sosial kultural merupakan hal yang
penting  ketika  disandingkan  dengan upaya  peningkatan  kinerja  pemerintah dan aparatur di dalamnya. Banyak orang b e l u m   m e n y a d a r i   b a h w a   s u a t u keberhasilan  kerja  berakar  pada  nilai- nilai yang bermula dari agama, kearifan lokal, adat istiadat, kebiasaan, dan kaidah lainnya  yang  menjadi  keyakinan  dan kemudian  menjadi  kebiasaan  dalam perilaku orang-orang dalam melaksana- kan pekerjaan.
Namun,  tantangan  yang  dihadapi pemerintah saat ini cukup berat terutama karena  masih  ada  pejabat  dan  pegawai yang  mengabaikan  nilai-nilai  sosial kultural.  Akibatnya  banyak  terjadi penyimpangan  perilaku  yang  dapat merugikan  bangsa  dan  negara  salah satunya  adalah  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN).  Idealnya  pegawai ASN harus memiliki suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan,  baik  secara  sadar  maupun melalui  pembinaan  terhadap  norma- norma  kehidupan  yang  berlaku  dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut,  tujuan  nasional  yang  telah disusun dapat tercapai.
Memang untuk menanamkan nilai- nilai sosial kultural itu merupakan tugas berat  karena  menyangkut  proses pembangunan  karakter,  sikap,  dan perilaku,  serta  peradaban  bangsa. Diperlukan  waktu  membiasakan  diri dengan  pola  pikir,  pola  rasa  dan  pola tindak  baru  yang  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi sehingga  dapat  melahirkan  aparatur negara  yang  berkarakter  profesional, berintegritas, peduli dan inovatif.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penanaman  dan  pengembangan  nilai-
nilai sosial kultural menjadi kompetensi sosial  kultural  yang  harus  dimiliki  oleh setiap  pegawai  ASN  agar  mampu berperan  secara  multidimensional.  Saat ini,  Pemerintah  telah  mengupayakan pengembangan  kompetensi  sosial kultural  dengan  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Di  dalam undang-undang  tersebut  dinyatakan bahwa  setiap  pegawai  ASN  berhak m e n d a p a t k a n   p e n g e m b a n g a n kompetensi meliputi (Pasal 69 UU ASN):
1.  Kompetensi  teknis  yang  diukur dari  tingkat  dan  spesialisasi pendidikan,  pelatihan  teknis fungsional  dan  pengalaman bekerja secara teknis.
2.  Kompetensi  manajerial  yang diukur  dari  tingkat  pendidikan, p e l a t i h a n   s t r u k t u r a l   a t a u manajemen  dan  pengalaman kepemimpinan.
3.  Kompetensi  sosial  kultural  yang diukur  dari  pengalaman  kerja berkaitan  dengan  masyarakat majemuk  dalam  hal  agama,  suku, dan  budaya  sehingga  memiliki wawasan kebangsaan.
D a l a m   k o n t e k s   r e g u l a s i , kompetensi  sosial  kultural  merupakan kompetensi  yang  baru  diperkenalkan dalam  Undang-Undang  ASN.  Filosofi lahirnya kompetensi tersebut adalah agar pegawai ASN dapat berinteraksi dengan lingkungan  pekerjaan  yang  beragam yaitu:
1.  Sikap,  perilaku  dan  pola  interaksi individu  sangat  dipengaruhi  oleh budaya dan kepercayaan dimana ia dibesarkan.
2.  Perbedaan  budaya  atau  latar
1042 1062

## ABSTRAK
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengamanahkan bahwa untuk menjalankan tugas  dan  fungsinya,  seorang  pegawai  ASN  harus  memiliki  kompetensi  baik kompetensi  teknis,  manajerial  juga  sosial  kultural.  Kompetensi  sosial  kultural merupakan kompetensi baru dalam Undang-Undang ASN yang dapat diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya  sehingga  memiliki  wawasan  kebangsaan.  Pada  prakteknya  sudah  ada beberapa  kebijakan  yang  mengakomodir  pelaksanaan  kompetensi  sosial  kultural.
Salah satunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan  nama  kompetensinya  yaitu  kompetensi  kepekaan  sosial.  Meski  memiliki perbedaan nama, namun secara substansi kompetensi sosial kultural dan kompetensi kepekaan sosial memiliki arti yang hampir sama. Penelitian ini telah mengidentifikasi potensi nilai-nilai sosial kultural yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk dijadikan  kompetensi  sosial  kultural  serta  menganalisis  strategi  pengembangan kompetensi sosial kultural di daerah. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui diskusi terbatas dan wawancara , diperoleh hasil analisis bahwa  aspek  historis,  pluralis  dan  tantangan  pembangunan  daerah  sangat mempengaruhi  pembentukan  nilai-nilai  sosial  kultural.  Ada  banyak  nilai  yang teridentifikasi,  nilai-nilai  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  secara  spesifik  dan general. Tujuannya agar dapat dibuat skala prioritas nilai-nilai apa saja yang dapat dijadikan kompetensi sosial kultural dan berlaku pada skala daerah/spesifik, mana pula  nilai-nilai  sosial  kultural  di  daerah  yang  dapat  diaplikasikan  secara general/nasional.  Terkait  kebutuhan  pengembangan,  pada  kedua  lokus  didapati bahwa tingkat kebutuhannya sangat tinggi akibat heterogenitas yang ada di kedua daerah  tersebut.  Untuk  strategi  pengembangannya,  daerah  berharap  ada  standar baku pelaksanaan sebagai parameter yang dapat diukur dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur negara.
Kata  Kunci :  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Pengembangan,  Kompetensi  Sosial Kultural

## A.  PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang Masalah ndonesia  memiliki  perbedaan  suku, I agama,  bahasa,  kesenian  dan kedaerahan  yang  dianggap  sebagai keberagaman  karakteristik  kehidupan sosial  kultural.  Sosial  kultural  paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan.  Sebagai  contoh,  dasar Negara  Indonesia,  Pancasila  dan
konstitusi  Negara  Indonesia,  Undang Undang  Dasar  1945  dibuat  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  sosial kultural  yang  ada  di  dalam  masyarakat Indonesia.  Setiap  butir  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  yang  selama  ini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Sosial kultural merupakan hal yang
penting  ketika  disandingkan  dengan upaya  peningkatan  kinerja  pemerintah dan aparatur di dalamnya. Banyak orang b e l u m   m e n y a d a r i   b a h w a   s u a t u keberhasilan  kerja  berakar  pada  nilai- nilai yang bermula dari agama, kearifan lokal, adat istiadat, kebiasaan, dan kaidah lainnya  yang  menjadi  keyakinan  dan kemudian  menjadi  kebiasaan  dalam perilaku orang-orang dalam melaksana- kan pekerjaan.
Namun,  tantangan  yang  dihadapi pemerintah saat ini cukup berat terutama karena  masih  ada  pejabat  dan  pegawai yang  mengabaikan  nilai-nilai  sosial kultural.  Akibatnya  banyak  terjadi penyimpangan  perilaku  yang  dapat merugikan  bangsa  dan  negara  salah satunya  adalah  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  (KKN).  Idealnya  pegawai ASN harus memiliki suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan,  baik  secara  sadar  maupun melalui  pembinaan  terhadap  norma- norma  kehidupan  yang  berlaku  dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut,  tujuan  nasional  yang  telah disusun dapat tercapai.
Memang untuk menanamkan nilai- nilai sosial kultural itu merupakan tugas berat  karena  menyangkut  proses pembangunan  karakter,  sikap,  dan perilaku,  serta  peradaban  bangsa. Diperlukan  waktu  membiasakan  diri dengan  pola  pikir,  pola  rasa  dan  pola tindak  baru  yang  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  dan  teknologi sehingga  dapat  melahirkan  aparatur negara  yang  berkarakter  profesional, berintegritas, peduli dan inovatif.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penanaman  dan  pengembangan  nilai-
nilai sosial kultural menjadi kompetensi sosial  kultural  yang  harus  dimiliki  oleh setiap  pegawai  ASN  agar  mampu berperan  secara  multidimensional.  Saat ini,  Pemerintah  telah  mengupayakan pengembangan  kompetensi  sosial kultural  dengan  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Di  dalam undang-undang  tersebut  dinyatakan bahwa  setiap  pegawai  ASN  berhak m e n d a p a t k a n   p e n g e m b a n g a n kompetensi meliputi (Pasal 69 UU ASN):
1.  Kompetensi  teknis  yang  diukur dari  tingkat  dan  spesialisasi pendidikan,  pelatihan  teknis fungsional  dan  pengalaman bekerja secara teknis.
2.  Kompetensi  manajerial  yang diukur  dari  tingkat  pendidikan, p e l a t i h a n   s t r u k t u r a l   a t a u manajemen  dan  pengalaman kepemimpinan.
3.  Kompetensi  sosial  kultural  yang diukur  dari  pengalaman  kerja berkaitan  dengan  masyarakat majemuk  dalam  hal  agama,  suku, dan  budaya  sehingga  memiliki wawasan kebangsaan.
D a l a m   k o n t e k s   r e g u l a s i , kompetensi  sosial  kultural  merupakan kompetensi  yang  baru  diperkenalkan dalam  Undang-Undang  ASN.  Filosofi lahirnya kompetensi tersebut adalah agar pegawai ASN dapat berinteraksi dengan lingkungan  pekerjaan  yang  beragam yaitu:
1.  Sikap,  perilaku  dan  pola  interaksi individu  sangat  dipengaruhi  oleh budaya dan kepercayaan dimana ia dibesarkan.
2.  Perbedaan  budaya  atau  latar
1042 1062
b e l a k a n g   l a i n n y a   d a p a t menimbulkan  kesalahpahaman atau salah persepsi antara individu yang saling berinteraksi. 3.  Agar  dapat  melayani  masyarakat dengan baik, pegawai dan pejabat harus  memiliki  kesadaran  dan pemahaman  akan  kultur  untuk meminimalkan  bias  yang  timbul akibat  perbedaan  latar  belakang budaya, sosial dan ekonomi.

## 2. Rumusan Masalah dan Tujuan
B e r d a s a r k a n   l a t a r   b e l a k a n g masalah  di  atas,  kompetensi  sosial kultural  merupakan  kompetensi  yang sangat dibutuhkan pegawai ASN saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari beragam agama, suku dan budaya yang mengakibatkan  beragam  pula  karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, seorang P e g a w a i   A S N   h a r u s   m e m i l i k i kemampuan  untuk  berinteraksi  secara efektif  dengan  orang-orang  yang memiliki  latar  belakang  budaya,  sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu,  rumusan  masalah  pada  kajian  ini adalah  bagaimana  pengembangan kompetensi sosial kultural pegawai ASN di daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  memetakan potensi  nilai-nilai  sosial  kultural  di Provinsi  Aceh  dan  Provinsi  Sumatera Utara  yang  dapat  dijadikan  kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN  serta menganalisis strategi pengembangannya bagi pegawai ASN di daerah.

## B.   METODE KAJIAN
Kajian  dilakukan  menggunakan m e t o d e   d e s k r i p t i f   k u a l i t a t i f . Pengumpulan data dilakukan di Provinsi
Aceh  (Kota  Banda  Aceh)  dan  Provinsi Sumatera  Utara  (Kabupaten  Deli Serdang) pada 2015. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur berupa p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , kebijakan-kebijakan  di  daerah,  buku, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang d i t e l i t i .   S e d a n g k a n   d a t a   p r i m e r dilakukan  melalui focus  group  discussion dan  wawancara  mendalam  ( indepth interview )  kepada  beberapa  narasumber yaitu:
1.  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) a.  JPTMadya  yaitu  Sekretaris Daerah  Provinsi  dan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. b.  JPT Pratama yaitu Kepala Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD), Kepala  Badan  Diklat,  Kepala B a d a n   K e p e g a w a i a n   d a n Pendidikan  dan  Pelatihan (BKPP)  dan  Kepala  Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.
2.  Jabatan Administrator a.  Kepala  Bidang  Pengembangan d a n   P e m b e r d a y a a n   ( B K D Provinsi  Sumatera  Utara  dan Kabupaten Deli Serdang).
b.  Kepala  Bidang  Pengkajian
(Badan Diklat Sumatera Utara)
c.  Kepala  Bidang  Pembinaan  dan Pengembangan  (BKPP  Provinsi
Aceh dan Kota Banda Aceh)
3.  Lembaga Keistimewaan Aceh a.  Ketua  Majelis  Permusyawarat- an Ulama (Provinsi Aceh)
b.  Ketua  Majelis  Adat  Aceh
(Provinsi Aceh)
Data  akan  dianalisis  dengan mendeskripsikan aspek historis, pluralis dan  kearifan  lokal  serta  tantangan
pembangunan daerah di lokus penelitian yang  berpotensi  melahirkan  nilai-nilai s o s i a l   k u l t u r a l   d a n   k e m u d i a n dikembangkan  menjadi  kompetensi sosial  kultural  serta  mendeskripsikan strategi pengembangannya bagi pegawai ASN di daerah.

## C. KERANGKA KONSEPTUAL 1.  Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menjelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai ASN (Pegawai Negeri Sipil dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja)  yang  bekerja  pada instansi  pemerintah  yang  memiliki kewajiban mengelola dan mengembang- kan dirinya dan wajib mempertanggung- jawabkan  kinerjanya  dan  menerapkan prinsip  merit  dalam  pelaksanaan manajemen  aparatur  sipil  negara. Sebagai suatu profesi, ASN memiliki nilai dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku profesi,  komitmen,  integritas  moral  dan tanggungjawab  pada  pelayanan  publik serta memiliki organisasi yang bertujuan menjaga  kode  etik  profesi  dan  standar pelayanan profesi ASN.
Pegawai  ASN  dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: a.  PNS (Pegawai Negeri Sipil), berstatus sebagai pegawai tetap yang diangkat oleh  pejabat  pembina  kepegawaian dan  memiliki  nomor  induk  pegawai secara  nasional  serta  menduduki jabatan pemerintahan.
b.  PPPK  (Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja), merupakan pegawai ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai dengan  perjanjian  kerja  oleh  pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan  instansi  pemerintah  dan
ketentuan UU ASN untuk melaksana- kan tugas pemerintahan.
Pegawai  ASN  berfungsi  sebagai, pelaksana  kebijakan  publik,  pelayan publik,  perekat  dan  pemersatu  bangsa. Sedangkan  tugas  pegawai  ASN  adalah melaksanakan  kebijakan  publik  yang d i b u a t   o l e h   P e j a b a t   P e m b i n a Kepegawaian,  memberikan  pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta  mempererat  persatuan  dan kesatuan  NKRI.  Perannya  antara  lain sebagai  perencana,  pelaksana  dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan dan  pelayanan  publik  yang  profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN.

## 2.  Pengembangan Kompetensi
Dessler  (2006)  mendefinisikan kompetensi  sebagai  karakteristik  dari seseorang yang dapat diperlihatkan, hal ini  meliputi  pengetahuan,  keterampilan dan  perilaku  yang  dapat  menghasilkan kinerja  dan  prestasi.  Sejalan  dengan pendapat  Watson  Wyatt  (dalam  Noor Fuad,  2009),  kompetensi  sebagai kombinasi  dari  keterampilan  ( skill ), pengetahuan  ( knowledge )  dan  perilaku ( attitude ). Selanjutnya  Murgiyono  (2002) menyatakan  bahwa  untuk  mengetahui, mengukur,  dan  mengembangkan kompetensi  PNS  yang  profesional, bertanggung  jawab,  jujur  dan  adil diperlukan  manajemen  PNS  berbasis kompetensi.  Hal  ini  harus  didasarkan pada pengertian dan pemahaman secara jelas  mengenai  kompetensi  yang d i b u t u h k a n ,   u n t u k   m e m b e r i k a n
1042 1064
b e l a k a n g   l a i n n y a   d a p a t menimbulkan  kesalahpahaman atau salah persepsi antara individu yang saling berinteraksi.
3.  Agar  dapat  melayani  masyarakat dengan baik, pegawai dan pejabat harus  memiliki  kesadaran  dan pemahaman  akan  kultur  untuk meminimalkan  bias  yang  timbul akibat  perbedaan  latar  belakang budaya, sosial dan ekonomi.

## 2. Rumusan Masalah dan Tujuan
B e r d a s a r k a n   l a t a r   b e l a k a n g masalah  di  atas,  kompetensi  sosial kultural  merupakan  kompetensi  yang sangat dibutuhkan pegawai ASN saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari beragam agama, suku dan budaya yang mengakibatkan  beragam  pula  karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, seorang P e g a w a i   A S N   h a r u s   m e m i l i k i kemampuan  untuk  berinteraksi  secara efektif  dengan  orang-orang  yang memiliki  latar  belakang  budaya,  sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu,  rumusan  masalah  pada  kajian  ini adalah  bagaimana  pengembangan kompetensi sosial kultural pegawai ASN di daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  dan  memetakan potensi  nilai-nilai  sosial  kultural  di Provinsi  Aceh  dan  Provinsi  Sumatera Utara  yang  dapat  dijadikan  kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN  serta menganalisis strategi pengembangannya bagi pegawai ASN di daerah.

## B.   METODE KAJIAN
Kajian  dilakukan  menggunakan m e t o d e   d e s k r i p t i f   k u a l i t a t i f . Pengumpulan data dilakukan di Provinsi
Aceh  (Kota  Banda  Aceh)  dan  Provinsi Sumatera  Utara  (Kabupaten  Deli Serdang) pada 2015. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur berupa p e r a t u r a n   p e r u n d a n g - u n d a n g a n , kebijakan-kebijakan  di  daerah,  buku, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang d i t e l i t i .   S e d a n g k a n   d a t a   p r i m e r dilakukan  melalui focus  group  discussion dan  wawancara  mendalam  ( indepth interview )  kepada  beberapa  narasumber yaitu:
1.  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
a.  JPTMadya  yaitu  Sekretaris Daerah  Provinsi  dan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
b.  JPT Pratama yaitu Kepala Badan
Kepegawaian  Daerah  (BKD), Kepala  Badan  Diklat,  Kepala B a d a n   K e p e g a w a i a n   d a n Pendidikan  dan  Pelatihan (BKPP)  dan  Kepala  Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh. 2.  Jabatan Administrator
a.  Kepala  Bidang  Pengembangan d a n   P e m b e r d a y a a n   ( B K D Provinsi  Sumatera  Utara  dan Kabupaten Deli Serdang).
b.  Kepala  Bidang  Pengkajian
(Badan Diklat Sumatera Utara)
c.  Kepala  Bidang  Pembinaan  dan Pengembangan  (BKPP  Provinsi
Aceh dan Kota Banda Aceh)
3.  Lembaga Keistimewaan Aceh
a.  Ketua  Majelis  Permusyawarat- an Ulama (Provinsi Aceh)
b.  Ketua  Majelis  Adat  Aceh (Provinsi Aceh)
Data  akan  dianalisis  dengan mendeskripsikan aspek historis, pluralis dan  kearifan  lokal  serta  tantangan
pembangunan daerah di lokus penelitian yang  berpotensi  melahirkan  nilai-nilai s o s i a l   k u l t u r a l   d a n   k e m u d i a n dikembangkan  menjadi  kompetensi sosial  kultural  serta  mendeskripsikan strategi pengembangannya bagi pegawai ASN di daerah.

## C. KERANGKA KONSEPTUAL 1.  Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menjelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai ASN (Pegawai Negeri Sipil dan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja)  yang  bekerja  pada instansi  pemerintah  yang  memiliki kewajiban mengelola dan mengembang- kan dirinya dan wajib mempertanggung- jawabkan  kinerjanya  dan  menerapkan prinsip  merit  dalam  pelaksanaan manajemen  aparatur  sipil  negara. Sebagai suatu profesi, ASN memiliki nilai dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku profesi,  komitmen,  integritas  moral  dan tanggungjawab  pada  pelayanan  publik serta memiliki organisasi yang bertujuan menjaga  kode  etik  profesi  dan  standar pelayanan profesi ASN.
Pegawai  ASN  dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: a.  PNS (Pegawai Negeri Sipil), berstatus sebagai pegawai tetap yang diangkat oleh  pejabat  pembina  kepegawaian dan  memiliki  nomor  induk  pegawai secara  nasional  serta  menduduki jabatan pemerintahan.
b.  PPPK  (Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja), merupakan pegawai ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai dengan  perjanjian  kerja  oleh  pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan  instansi  pemerintah  dan
ketentuan UU ASN untuk melaksana- kan tugas pemerintahan.
Pegawai  ASN  berfungsi  sebagai, pelaksana  kebijakan  publik,  pelayan publik,  perekat  dan  pemersatu  bangsa. Sedangkan  tugas  pegawai  ASN  adalah melaksanakan  kebijakan  publik  yang d i b u a t   o l e h   P e j a b a t   P e m b i n a Kepegawaian,  memberikan  pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta  mempererat  persatuan  dan kesatuan  NKRI.  Perannya  antara  lain sebagai  perencana,  pelaksana  dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan dan  pelayanan  publik  yang  profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN.

## 2.  Pengembangan Kompetensi
Dessler  (2006)  mendefinisikan kompetensi  sebagai  karakteristik  dari seseorang yang dapat diperlihatkan, hal ini  meliputi  pengetahuan,  keterampilan dan  perilaku  yang  dapat  menghasilkan kinerja  dan  prestasi.  Sejalan  dengan pendapat  Watson  Wyatt  (dalam  Noor Fuad,  2009),  kompetensi  sebagai kombinasi  dari  keterampilan  ( skill ), pengetahuan  ( knowledge )  dan  perilaku ( attitude ).
Selanjutnya  Murgiyono  (2002) menyatakan  bahwa  untuk  mengetahui, mengukur,  dan  mengembangkan kompetensi  PNS  yang  profesional, bertanggung  jawab,  jujur  dan  adil diperlukan  manajemen  PNS  berbasis kompetensi.  Hal  ini  harus  didasarkan pada pengertian dan pemahaman secara jelas  mengenai  kompetensi  yang d i b u t u h k a n ,   u n t u k   m e m b e r i k a n
1042 1064
gambaran secara rinci tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PNS. Setiap individu  PNS  akan  dinilai  bagaimana kekurangan  dan  kelebihan  pelaksanaan kerja  sehingga  organisasi  dapat menentukan pengembangan kompetensi yang  terarah  kepada  setiap  individu PNS.
Perencanaan  pengembangan kompetensi  yang  baik  akan  berdampak positif dalam pengembangan organisasi. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Willy S u s i l o   ( 2 0 0 1 )   b a h w a   “ p i m p i n a n o r g a n i s a s i   h a r u s   m e r e n c a n a k a n pengembangan  kompetensi  sesuai dengan  desain  pekerjaan  dan  rencana pengembangan baik pada masa sekarang maupun  di  masa  yang  akan  datang berdasarkan  proyeksi  pengembangan organisasi  yang  telah  tertuang  dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah dipilih.”
Kompetensi dibentuk berdasarkan pengetahuan dan keterampilan individu. Kinerja  yang  maksimal  dari  setiap individu  tidak  hanya  ditentukan  oleh tingkat  pengetahuan  intelektual  dan k e t e r a m p i l a n   f i s i k   s a j a ,   n a m u m dipengaruhi  oleh  sikap  dan  perilaku individu  itu  sendiri.  Pengetahuan  dan keterampilan  menggambarkan  kompe- tensi  intelektual  sedangkan  sikap  dan perilaku  menggambarkan  kompetensi e m o s i o n a l   d a n   s o s i a l   i n d i v i d u . Kompetensi yang dibangun berdasarkan pengetahuan  dan  keterampilan  akan lebih  mudah  terlihat.  Pengembangan kompetensi ini akan lebih mudah karena setiap  individu  dapat  dilihat  tingkat kebutuhannya.  Biaya  untuk  pendidikan dan  pelatihan  dalam  pengembangan kompetensi ini sudah sangat jelas karena berdasarkan satuan standar biaya umum
yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan kompetensi  konsep  diri,  karakteristik pribadi  serta  motif  sangat  sulit  terlihat karena  sifatnya  tersembunyi.  Tentunya kompetensi ini lebih sulit dikembangkan. Pengembangan  kompetensi  setiap i n d i v i d u   y a n g   s i f a t n y a   p r i b a d i membutuhkan  waktu  dan  proses  yang panjang.  Hal  ini  akan  berkaitan  dengan jumlah  anggaran  dalam  pengembangan kompetensi.  Proses  seleksi  merupakan cara  yang  paling  hemat  bagi  sebuah o r g a n i s a s i   u n t u k   m e n d a p a t k a n kompetensi tersebut.

## 3.  Kompetensi Sosial Kultural
Bila  dilihat  dari  istilahnya  sosial kultural  terbentuk  dari  dua  kata  yakni sosial dan kultural. Menurut Enda (2010), sosial  adalah  cara  tentang  bagaimana para  individu  saling  berhubungan. Sedangkan  menurut  Daryanto  (1998), s o s i a l   m e r u p a k a n   s e s u a t u   y a n g menyangkut  aspek  hidup  masyarakat. Namun  jika  dilihat  dari  asal  katanya, sosial  berasal  dari  kata  ” socius ”  berarti segala  sesuatu  yang  lahir,  tumbuh  dan berkembang  dalam  kehidupan  secara bersama-sama.  Sedangkan,  kultural merupakan  kata  serapan  dari  Bahasa Inggris yaitu culture . Kultural juga berarti budaya  atau  kebudayaan  yang  berasal dari  bahasa  Sansekerta  yaitu buddhayah diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan k a t a   l a i n   s o s i a l   k u l t u r a l   d a p a t dipersamakan  dengan  sosial  budaya. Menurut Edgar H. Schein dalam Umam (2010), budaya atau kultur adalah suatu pola dari asumsi dasar di mana kelompok telah  mengetahui  bahwa  asumsi  itu dapat  memecahkan  masalah  dalam melakukan  adaptasi  ekstern  dan
integrasi  intern  serta  telah  berjalan dengan baik dinyatakan sebagai hal yang benar.
Jadi,  sosial  kultural  atau  sosial budaya  membahas  tentang  fakta-fakta k e b i a s a a n   m a s y a r a k a t   d a l a m berinteraksi.  Untuk  lebih  menjelaskan mengenai sosial budaya, Andreas Eppink mengungkapkan  bahwa  sosial  budaya adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi  ciri  khas  dari  masyarakat tersebut.  Oleh  karena  itu,  sosial  budaya merupakan  salah  satu  identitas  yang dimiliki  oleh  suatu  daerah  atau  negara yang  ditunjukkan  melalui  berbagai gelaran  upacara  dan  juga  berbagai tingkah  perilaku  yang  ditunjukkan  di masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  konteks p e g a w a i   A S N ,   M u b a r a k   ( 2 0 1 2 ) mengemukakan tujuan penanaman ilmu sosial dan budaya adalah:
1.  Mengembangkan kesadaran Pegawai ASN  agar  menguasai  pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan  kemartabatan  manusia  sebagai individu  dan  makhluk  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat.
2.  Menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif  dalam  memahami  keragaman, kesedejaratan  dan  kemartabatan manusia  dengan  landasan  nilai estetika,  etika,  dan  moral  dalam kehidupan bermasyarakat.
3.  Memberi  landasan  pengetahuan  dan wawasan  yang  luas  serta  keyakinan kepada  pegawai  ASN  sebagai  bekal hidup bermasyarakat, selaku individu dan  makhluk  sosial  yang  beradab dalam  mempraktekkan  pengetahuan akademik  dan  keahliannya  serta mampu  memecahkan  masalah  sosial
budaya secara arif. 4.  Memberi  pengetahuan  dasar  dan pengertian  umum  tentang  konsep- konsep  yang  dikembangkan  untuk m e n g k a j i   g e j a l a - g e j a l a   s o s i a l kebudayaan  agar  daya  tanggap, persepsi dan penalaran pegawai ASN dalam menghadapi lingkungan sosial budaya  dapat  ditingkatkan  sehingga kepekaan  pegawai  pada  lingkungan- nya menjadi lebih besar.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  dirasakan  sangat  perlu  adanya kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN.  Kompetensi  sosial  kultural menurut  Undang-Undang  ASN  adalah k o m p e t e n s i   y a n g   d i u k u r   d a r i pengalaman  kerja  berkaitan  dengan masyarakat  majemuk  dalam  hal  agama, suku,  dan  budaya  sehingga  memiliki wawasan  kebangsaan.Namun  Sumardi (2007)  menyatakan  bahwa  kompetensi sosial  adalah  kemampuan  untuk berkomunikasi,  membangun  relasi,  dan kerjasama,  menerima  perbedaan, memikul  tanggung  jawab,  menghargai hak  orang  lain,  serta  kemampuan memberi manfaat bagi orang lain.
Sejalan  dengan  pemikiran  ini, K o m a r a   ( 2 0 0 7 )   m e n d e f e n i s i k a n k o m p e t e n s i   s o s i a l   s e b a g a i   ( 1 ) k e m a m p u a n   s e s e o r a n g   u n t u k berinteraksi  dan  berkomunikasi  dengan teman  sejawat  untuk  meningkatkan kemampuan profesional (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi- fungsi  setiap  lembaga  kemasyarakatan dan  (3)  kemampuan  untuk  menjalin kerjasama  baik  secara  individual maupun  kelompok.  Subagyo  (2008) mengemukakan  bahwa  kompetensi sosial  adalah  kemampuan  untuk
1042 1066
gambaran secara rinci tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PNS. Setiap individu  PNS  akan  dinilai  bagaimana kekurangan  dan  kelebihan  pelaksanaan kerja  sehingga  organisasi  dapat menentukan pengembangan kompetensi yang  terarah  kepada  setiap  individu PNS.
Perencanaan  pengembangan kompetensi  yang  baik  akan  berdampak positif dalam pengembangan organisasi. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Willy S u s i l o   ( 2 0 0 1 )   b a h w a   “ p i m p i n a n o r g a n i s a s i   h a r u s   m e r e n c a n a k a n pengembangan  kompetensi  sesuai dengan  desain  pekerjaan  dan  rencana pengembangan baik pada masa sekarang maupun  di  masa  yang  akan  datang berdasarkan  proyeksi  pengembangan organisasi  yang  telah  tertuang  dalam tujuan jangka panjang dan strategi yang telah dipilih.”
Kompetensi dibentuk berdasarkan pengetahuan dan keterampilan individu. Kinerja  yang  maksimal  dari  setiap individu  tidak  hanya  ditentukan  oleh tingkat  pengetahuan  intelektual  dan k e t e r a m p i l a n   f i s i k   s a j a ,   n a m u m dipengaruhi  oleh  sikap  dan  perilaku individu  itu  sendiri.  Pengetahuan  dan keterampilan  menggambarkan  kompe- tensi  intelektual  sedangkan  sikap  dan perilaku  menggambarkan  kompetensi e m o s i o n a l   d a n   s o s i a l   i n d i v i d u . Kompetensi yang dibangun berdasarkan pengetahuan  dan  keterampilan  akan lebih  mudah  terlihat.  Pengembangan kompetensi ini akan lebih mudah karena setiap  individu  dapat  dilihat  tingkat kebutuhannya.  Biaya  untuk  pendidikan dan  pelatihan  dalam  pengembangan kompetensi ini sudah sangat jelas karena berdasarkan satuan standar biaya umum
yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan kompetensi  konsep  diri,  karakteristik pribadi  serta  motif  sangat  sulit  terlihat karena  sifatnya  tersembunyi.  Tentunya kompetensi ini lebih sulit dikembangkan. Pengembangan  kompetensi  setiap i n d i v i d u   y a n g   s i f a t n y a   p r i b a d i membutuhkan  waktu  dan  proses  yang panjang.  Hal  ini  akan  berkaitan  dengan jumlah  anggaran  dalam  pengembangan kompetensi.  Proses  seleksi  merupakan cara  yang  paling  hemat  bagi  sebuah o r g a n i s a s i   u n t u k   m e n d a p a t k a n kompetensi tersebut.

## 3.  Kompetensi Sosial Kultural
Bila  dilihat  dari  istilahnya  sosial kultural  terbentuk  dari  dua  kata  yakni sosial dan kultural. Menurut Enda (2010), sosial  adalah  cara  tentang  bagaimana para  individu  saling  berhubungan. Sedangkan  menurut  Daryanto  (1998), s o s i a l   m e r u p a k a n   s e s u a t u   y a n g menyangkut  aspek  hidup  masyarakat. Namun  jika  dilihat  dari  asal  katanya, sosial  berasal  dari  kata  ” socius ”  berarti segala  sesuatu  yang  lahir,  tumbuh  dan berkembang  dalam  kehidupan  secara bersama-sama.  Sedangkan,  kultural merupakan  kata  serapan  dari  Bahasa Inggris yaitu culture . Kultural juga berarti budaya  atau  kebudayaan  yang  berasal dari  bahasa  Sansekerta  yaitu buddhayah diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan k a t a   l a i n   s o s i a l   k u l t u r a l   d a p a t dipersamakan  dengan  sosial  budaya. Menurut Edgar H. Schein dalam Umam (2010), budaya atau kultur adalah suatu pola dari asumsi dasar di mana kelompok telah  mengetahui  bahwa  asumsi  itu dapat  memecahkan  masalah  dalam melakukan  adaptasi  ekstern  dan
integrasi  intern  serta  telah  berjalan dengan baik dinyatakan sebagai hal yang benar.
Jadi,  sosial  kultural  atau  sosial budaya  membahas  tentang  fakta-fakta k e b i a s a a n   m a s y a r a k a t   d a l a m berinteraksi.  Untuk  lebih  menjelaskan mengenai sosial budaya, Andreas Eppink mengungkapkan  bahwa  sosial  budaya adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi  ciri  khas  dari  masyarakat tersebut.  Oleh  karena  itu,  sosial  budaya merupakan  salah  satu  identitas  yang dimiliki  oleh  suatu  daerah  atau  negara yang  ditunjukkan  melalui  berbagai gelaran  upacara  dan  juga  berbagai tingkah  perilaku  yang  ditunjukkan  di masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  konteks p e g a w a i   A S N ,   M u b a r a k   ( 2 0 1 2 ) mengemukakan tujuan penanaman ilmu sosial dan budaya adalah:
1.  Mengembangkan kesadaran Pegawai
ASN  agar  menguasai  pengetahuan tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan  kemartabatan  manusia  sebagai individu  dan  makhluk  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat.
2.  Menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif  dalam  memahami  keragaman, kesedejaratan  dan  kemartabatan manusia  dengan  landasan  nilai estetika,  etika,  dan  moral  dalam kehidupan bermasyarakat.
3.  Memberi  landasan  pengetahuan  dan wawasan  yang  luas  serta  keyakinan kepada  pegawai  ASN  sebagai  bekal hidup bermasyarakat, selaku individu dan  makhluk  sosial  yang  beradab dalam  mempraktekkan  pengetahuan akademik  dan  keahliannya  serta mampu  memecahkan  masalah  sosial
budaya secara arif. 4.  Memberi  pengetahuan  dasar  dan pengertian  umum  tentang  konsep- konsep  yang  dikembangkan  untuk m e n g k a j i   g e j a l a - g e j a l a   s o s i a l kebudayaan  agar  daya  tanggap, persepsi dan penalaran pegawai ASN dalam menghadapi lingkungan sosial budaya  dapat  ditingkatkan  sehingga kepekaan  pegawai  pada  lingkungan- nya menjadi lebih besar.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  dirasakan  sangat  perlu  adanya kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN.  Kompetensi  sosial  kultural menurut  Undang-Undang  ASN  adalah k o m p e t e n s i   y a n g   d i u k u r   d a r i pengalaman  kerja  berkaitan  dengan masyarakat  majemuk  dalam  hal  agama, suku,  dan  budaya  sehingga  memiliki wawasan  kebangsaan.Namun  Sumardi (2007)  menyatakan  bahwa  kompetensi sosial  adalah  kemampuan  untuk berkomunikasi,  membangun  relasi,  dan kerjasama,  menerima  perbedaan, memikul  tanggung  jawab,  menghargai hak  orang  lain,  serta  kemampuan memberi manfaat bagi orang lain.
Sejalan  dengan  pemikiran  ini, K o m a r a   ( 2 0 0 7 )   m e n d e f e n i s i k a n k o m p e t e n s i   s o s i a l   s e b a g a i   ( 1 ) k e m a m p u a n   s e s e o r a n g   u n t u k berinteraksi  dan  berkomunikasi  dengan teman  sejawat  untuk  meningkatkan kemampuan profesional (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi- fungsi  setiap  lembaga  kemasyarakatan dan  (3)  kemampuan  untuk  menjalin kerjasama  baik  secara  individual maupun  kelompok.  Subagyo  (2008) mengemukakan  bahwa  kompetensi sosial  adalah  kemampuan  untuk
1042 1066
berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara efektif dan efisien, sehingga seorang yang memiliki kompetensi sosial akan nampak menarik,  empati,  kolaboratif,  suka m e n o l o n g ,   m e n j a d i   p a n u t a n , komunikatif dan kooperatif.

## 4.  Kearifan Lokal sebagai Potensi Nilai- Nilai Sosial Kultural
K o m p e t e n s i   s o s i a l   k u l t u r a l merupakan  jenis  kompetensi  baru  yang dipersyaratkan  dalam  UU  ASN.  Setiap instansi  pemerintah  wajib  menyusun rencana  pengembangan  kompetensi sosial  kultural  dalam  rencana  kerja instansi.  Pengembangan  kompetensi sosial  kultural  di  setiap  daerah dipengaruhi  nilai-nilai  kearifan  lokal ( local  wisdom )  yang  telah  hidup  dalam masyarakat Indonesia, budaya atau etnik tertentu  yang  saling  berbeda  di  setiap daerah.  Bentuk-bentuk  kearifan  lokal yang  ada  dalam  masyarakat  dapat berupa  nilai,  norma,  kepercayaan  dan aturan-aturan khusus (Sirtha, 2003).
Meskipun  kearifan  lokal  berlaku secara  lokal  pada  budaya  atau  etnik tertentu,  namun  juga  bersifat  lintas budaya  sehingga  membentuk  nilai budaya  yang  bersifat  nasional.  Sebagai contoh,  hampir  di  setiap  budaya  lokal dikenal  kearifan  lokal  yang  turun temurun  dipraktekkan  dan  diajarkan semisal  gotong  royong,  toleransi,  etos kerja, dan seterusnya. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi  acuan  dalam  bertingkah  laku sehari-hari  masyarakat  setempat  dan menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Sartini (2009), kearifan lokal  adalah  tata  nilai  kehidupan masyarakat  yang  menjelma  dalam bentuk  religi,  adat  istiadat  maupun
budaya yang merupakan warisan nenek moyang.  Dalam  perkembangannya, setelah  melakukan  adaptasi  dengan lingkungannya,  masyarakat  meng- embangkan  kearifan  tersebut  menjadi sebuah  pengetahuan,  ide  dan  peralatan yang  kemudian  dipadu  dengan  adat i s t i a d a t ,   n i l a i   b u d a y a   a k t i v i t a s pengelolaan  lingkungan  sehingga berguna bagi kehidupan mereka.
Kembali  ke  konteks  pengembang- an  ASN.  ASN  sebagai  pribadi  dalam kelompok  masyarakat  tertentu,  maka tidak terlepas dari nilai-nilai, norma, dan pengetahuan  yang  merupakan  kearifan lokal.  Setiap  individu  ASN  sering membawa  nilai-nilai  budaya  yang dianutnya  ke  dalam  birokrasi,  karena manusia  dan  kebudayaan  sulit  untuk dipisahkan.  Sehingga  lingkungan birokrasi  akan  mendapat  tekanan  dari tradisi-tradisi  masyarakat  tersebut karena  sistem  nilai  budaya  berfungsi sebagai  penekan  ( pressure )  untuk mempertahankan  nilai-nilai  dan  norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Nilai-nilai  budaya  yang  dibawa ASN  dalam  birokrasi  tersebut,  tidak selamanya  berdampak  negatif  bagi birokrasi,  justru  menurut  Eko  Prasojo pada  pembukaan  seminar  internasional dengan  tema  “Akselerasi  Reformasi Berbasis  Kearifan  Lokal  dan  Budaya Unggul”,  di  Denpasar  menyatakan bahwa nilai budaya unggul dan kearifan lokal  berdasarkan  di  beberapa  daerah t e r b u k t i   m a m p u   m e n d o r o n g pertumbuhan  demokrasi  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mempercepat reformasi  birokrasi.  Kearifan  lokal  dan nilai budaya setempat banyak yang bisa menjadi  inspirasi  dan  prinsip  dalam birokrasi  pemerintahan,  yang  perlu
u n t u k   t e r u s   d i g a l i .   D e n g a n menginternalisasi  kembali  nilai-nilai, norma-norma  dan  bentuk-bentuk kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan pengembangan  sumber  daya  aparatur s i p i l   n e g a r a ,   d i h a r a p k a n   d a p a t m e n c i p t a k a n   p r o f i l   A S N   y a n g profesional, berintegritas, kompeten dan memiliki  jiwa  nasionalisme  serta penghormatan  terhadap  keberagaman kultur bangsa.

## D. PEMBAHASAN 1.  Kompetensi  Sosial  Kultural  di Provinsi Aceh
Beberapa  studi  literatur  sejarah mencatatAceh  sebagai  daerah  pertama masuknya agama Islam di Indonesia. Hal ini  ditandai  dengan  lahirnya  kerajaan Islam di Peureulak dan Samudera Pasai y a n g   m e r u p a k a n   c i k a l   b a k a l terbentuknya  keberagaman  sosial kultural  pada  saat  itu.  Kerajaan  Pasai berkembang  pesat  menjadi  pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai.  Pedagang  dari  India,  Benggala, Gujarat,  Arab,  Cina  serta  daerah sekitarnya  banyak  berdatangan  ke Samudera  Pasai.  Selain  itu,  Aceh  yang memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam pada  waktu  itu  juga  memikat  bangsa- bangsa  Barat  seperti  Belanda  untuk melakukan  ekspansi  dan  melakukan penjajahan. Namun rakyat Aceh dengan semangat  dan  kegigihannya  melakukan p e r l a w a n a n - p e r l a w a n a n   u n t u k mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini  pula  yang  membentuk  karakter masyarakat  Aceh  yang  memiliki  sikap patriotisme  membela  dan  melawan penjajahan  kolonial  Belanda,  serta  satu- satunya  daerah  yang  tidak  berhasil ditaklukkan oleh kolonial Belanda.
Mayoritas masyarakat Aceh adalah p e n g a n u t   a j a r a n   I s l a m ,   m a k a pembentukan pola sosial kultural sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam. Bahkan  dari  aspek  sejarah,  kehidupan adat  istiadat  di  Aceh  sangat  erat kaitannya  dengan  penerapan  Syariat Islam.  Kondisi  ini  digambarkan  melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “ Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna  bahwa  syariat  dan  adat merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dalam  sendi  kehidupan masyarakat  Aceh.  Nilai-nilai  keislaman t e r s e b u t   m e n j a d i   f i l o s o f i   d a l a m kehidupan  masyarakat  dan  dalam p e n y e l e n g g a r a a n   p e m e r i n t a h a n . P e n g a k u a n   t e r h a d a p   n i l a i - n i l a i keislaman  tersebut,  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. I m p l e m e n t a s i   d a r i   p e n e r a p a n keistimewaan  Aceh,  diterjemahkan dengan  membentuk  lembaga-lembaga yang  terkait  penerapan  syariat  Islam yaitu  Dinas  Syariat  Islam,  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU), Wilayatul Hisbah (WH) dan Mahkamah Syar'iyah.
Selain nilai-nilai agama Islam yang mempengaruhi  pola  sosial  kultural  di Aceh,  pembentukan  polasosial  kultural di Aceh juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat. Semisal nilai adat istiadat di bidang  pemerintahan  dan  pengelolaan sumber  daya  alam.  Pada  bidang pemerintah  misalnya  dikenal  beberapa jabatan  seperti sultan yang  merupakan pimpinan  atau  pejabat  tertinggi  dalam unit  pemerintahan  kerajaan, uleebalang sebagai  pimpinan  unit  pemerintahan n a n g g r o e ( n e g e r i ) , p a n g l i m a s a g o e
1042 1068
berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara efektif dan efisien, sehingga seorang yang memiliki kompetensi sosial akan nampak menarik,  empati,  kolaboratif,  suka m e n o l o n g ,   m e n j a d i   p a n u t a n , komunikatif dan kooperatif.

## 4.  Kearifan Lokal sebagai Potensi Nilai- Nilai Sosial Kultural
K o m p e t e n s i   s o s i a l   k u l t u r a l merupakan  jenis  kompetensi  baru  yang dipersyaratkan  dalam  UU  ASN.  Setiap instansi  pemerintah  wajib  menyusun rencana  pengembangan  kompetensi sosial  kultural  dalam  rencana  kerja instansi.  Pengembangan  kompetensi sosial  kultural  di  setiap  daerah dipengaruhi  nilai-nilai  kearifan  lokal ( local  wisdom )  yang  telah  hidup  dalam masyarakat Indonesia, budaya atau etnik tertentu  yang  saling  berbeda  di  setiap daerah.  Bentuk-bentuk  kearifan  lokal yang  ada  dalam  masyarakat  dapat berupa  nilai,  norma,  kepercayaan  dan aturan-aturan khusus (Sirtha, 2003).
Meskipun  kearifan  lokal  berlaku secara  lokal  pada  budaya  atau  etnik tertentu,  namun  juga  bersifat  lintas budaya  sehingga  membentuk  nilai budaya  yang  bersifat  nasional.  Sebagai contoh,  hampir  di  setiap  budaya  lokal dikenal  kearifan  lokal  yang  turun temurun  dipraktekkan  dan  diajarkan semisal  gotong  royong,  toleransi,  etos kerja, dan seterusnya. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi  acuan  dalam  bertingkah  laku sehari-hari  masyarakat  setempat  dan menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Sartini (2009), kearifan lokal  adalah  tata  nilai  kehidupan masyarakat  yang  menjelma  dalam bentuk  religi,  adat  istiadat  maupun
budaya yang merupakan warisan nenek moyang.  Dalam  perkembangannya, setelah  melakukan  adaptasi  dengan lingkungannya,  masyarakat  meng- embangkan  kearifan  tersebut  menjadi sebuah  pengetahuan,  ide  dan  peralatan yang  kemudian  dipadu  dengan  adat i s t i a d a t ,   n i l a i   b u d a y a   a k t i v i t a s pengelolaan  lingkungan  sehingga berguna bagi kehidupan mereka.
Kembali  ke  konteks  pengembang- an  ASN.  ASN  sebagai  pribadi  dalam kelompok  masyarakat  tertentu,  maka tidak terlepas dari nilai-nilai, norma, dan pengetahuan  yang  merupakan  kearifan lokal.  Setiap  individu  ASN  sering membawa  nilai-nilai  budaya  yang dianutnya  ke  dalam  birokrasi,  karena manusia  dan  kebudayaan  sulit  untuk dipisahkan.  Sehingga  lingkungan birokrasi  akan  mendapat  tekanan  dari tradisi-tradisi  masyarakat  tersebut karena  sistem  nilai  budaya  berfungsi sebagai  penekan  ( pressure )  untuk mempertahankan  nilai-nilai  dan  norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Nilai-nilai  budaya  yang  dibawa ASN  dalam  birokrasi  tersebut,  tidak selamanya  berdampak  negatif  bagi birokrasi,  justru  menurut  Eko  Prasojo pada  pembukaan  seminar  internasional dengan  tema  “Akselerasi  Reformasi Berbasis  Kearifan  Lokal  dan  Budaya Unggul”,  di  Denpasar  menyatakan bahwa nilai budaya unggul dan kearifan lokal  berdasarkan  di  beberapa  daerah t e r b u k t i   m a m p u   m e n d o r o n g pertumbuhan  demokrasi  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mempercepat reformasi  birokrasi.  Kearifan  lokal  dan nilai budaya setempat banyak yang bisa menjadi  inspirasi  dan  prinsip  dalam birokrasi  pemerintahan,  yang  perlu
u n t u k   t e r u s   d i g a l i .   D e n g a n menginternalisasi  kembali  nilai-nilai, norma-norma  dan  bentuk-bentuk kearifan lokal dalam kebijakan-kebijakan pengembangan  sumber  daya  aparatur s i p i l   n e g a r a ,   d i h a r a p k a n   d a p a t m e n c i p t a k a n   p r o f i l   A S N   y a n g profesional, berintegritas, kompeten dan memiliki  jiwa  nasionalisme  serta penghormatan  terhadap  keberagaman kultur bangsa.

## D. PEMBAHASAN

## 1.  Kompetensi  Sosial  Kultural  di Provinsi Aceh
Beberapa  studi  literatur  sejarah mencatatAceh  sebagai  daerah  pertama masuknya agama Islam di Indonesia. Hal ini  ditandai  dengan  lahirnya  kerajaan Islam di Peureulak dan Samudera Pasai y a n g   m e r u p a k a n   c i k a l   b a k a l terbentuknya  keberagaman  sosial kultural  pada  saat  itu.  Kerajaan  Pasai berkembang  pesat  menjadi  pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai.  Pedagang  dari  India,  Benggala, Gujarat,  Arab,  Cina  serta  daerah sekitarnya  banyak  berdatangan  ke Samudera  Pasai.  Selain  itu,  Aceh  yang memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam pada  waktu  itu  juga  memikat  bangsa- bangsa  Barat  seperti  Belanda  untuk melakukan  ekspansi  dan  melakukan penjajahan. Namun rakyat Aceh dengan semangat  dan  kegigihannya  melakukan p e r l a w a n a n - p e r l a w a n a n   u n t u k mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini  pula  yang  membentuk  karakter masyarakat  Aceh  yang  memiliki  sikap patriotisme  membela  dan  melawan penjajahan  kolonial  Belanda,  serta  satu- satunya  daerah  yang  tidak  berhasil ditaklukkan oleh kolonial Belanda.
Mayoritas masyarakat Aceh adalah p e n g a n u t   a j a r a n   I s l a m ,   m a k a pembentukan pola sosial kultural sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam. Bahkan  dari  aspek  sejarah,  kehidupan adat  istiadat  di  Aceh  sangat  erat kaitannya  dengan  penerapan  Syariat Islam.  Kondisi  ini  digambarkan  melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “ Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna  bahwa  syariat  dan  adat merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dalam  sendi  kehidupan masyarakat  Aceh.  Nilai-nilai  keislaman t e r s e b u t   m e n j a d i   f i l o s o f i   d a l a m kehidupan  masyarakat  dan  dalam p e n y e l e n g g a r a a n   p e m e r i n t a h a n . P e n g a k u a n   t e r h a d a p   n i l a i - n i l a i keislaman  tersebut,  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. I m p l e m e n t a s i   d a r i   p e n e r a p a n keistimewaan  Aceh,  diterjemahkan dengan  membentuk  lembaga-lembaga yang  terkait  penerapan  syariat  Islam yaitu  Dinas  Syariat  Islam,  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU), Wilayatul Hisbah (WH) dan Mahkamah Syar'iyah.
Selain nilai-nilai agama Islam yang mempengaruhi  pola  sosial  kultural  di Aceh,  pembentukan  polasosial  kultural di Aceh juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat. Semisal nilai adat istiadat di bidang  pemerintahan  dan  pengelolaan sumber  daya  alam.  Pada  bidang pemerintah  misalnya  dikenal  beberapa jabatan  seperti sultan yang  merupakan pimpinan  atau  pejabat  tertinggi  dalam unit  pemerintahan  kerajaan, uleebalang sebagai  pimpinan  unit  pemerintahan n a n g g r o e ( n e g e r i ) , p a n g l i m a s a g o e
1042 1068
(panglima  sagi)  yang  memimpin  unit pemerintahan  sagi, kepalamukim yang menjadi  pimpinan  untuk  pemerintahan mukim, geuchiek yang menjadi pimpinan pada  unit  pemerintahan gampong (kampung/desa), teungku meunasah yang memimpin  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  keagamaan  pada suatu  unit  pemerintahan gampong (kampung), imum mukim (imam mukim), y a i t u   y a n g   m e n g u r u s i   m a s a l a h keagamaan  pada  tingkat  pemerintahan mukim, qadli (kadli)  yaitu  orang  yang memimpin pengadilan agama atau yang dipandang  mengerti  mengenai  hukum agama  pada  tingkat  kerajaan  dan  juga pada tingkat nanggroe yang disebut kadli uleebalang .
Sejak  2001,  Provinsi  Aceh  telah mendeklarasikan  pelaksanaan  syari'at Islam.  Namun,  nilai-nilai  Islami  belum sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai tuntunan syari'at, hal ini disebabkan oleh faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  berkaitan  dengan  tingkat pemahaman  masyarakat  terhadap syari'at  Islam  masih  belum  sempurna. Demikian juga dengan adat istiadat dan budaya  telah  mengalami  pergeseran. Bersikap menolak atau menutup diri dari pengaruh  budaya  asing  dalam  dunia global  sekarang  ini  bukan  saja  tidak mungkin,  tetapi  juga  merupakan  suatu sikap  yang  dapat  membuat  masyarakat m e n j a d i   t e r i s o l i r   d a n   k e r d i l perkembangannya.  Sama  halnya  kalau sikap  itu  sebaliknya,  yaitu  melupakan semua  nilai  tradisi  dan  lebur  dalam pengaruh  budaya  asing  yang  pada umumnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, karena dengan bersikap demikian bukan saja tradisi akan mati, tetapi orang Aceh akan tercabut dari akar budayanya
dan  hilang  identitasnya  sebagai  orang Aceh yang berbudaya Islami. Barangkali sikap  yang  lebih  tepat  ialah  sikap membuka  diri  untuk  terjadinya  difusi budaya, terutama dengan budaya Barat, s a m b i l   m e l a k u k a n   u p a y a - u p a y a pelestarian  dan  pengembangan  nilai- nilai  budaya  asli.  Dengan  demikian diharapkan masyarakat dapat mencapai kemajuan dengan tetap terjaga identitas masyarakat  dan  budayanya.  Hal demikian  mungkin  dilakukan  karena budaya Islam bersifat dinamis.
H a l   i n i   m e n j a d i   t a n t a n g a n m a s y a r a k a t   A c e h   u n t u k   d a p a t mempertahankan  jati  diri  sebagai masyarakat  yang  Islami.  Selama  ini pemanfaatan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  cenderung merusak jati diri Aceh. Karenanya perlu dilakukan  pemantapan  akidah  dan p e m a h a m a n   s y a r i ' a t   u n t u k meningkatkan  ketahanan  budaya  dan kecerdasan  masyarakat  Aceh  terhadap infiltrasi  budaya  asing.  Ketahanan  dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam mengahadapi  tantangan  globalisasi. Sebagai  upaya  keseriusan  Pemerintah Aceh  untuk  melakukan  pembangunan nilai-nilai  sosial  kultural  di  Aceh,  maka dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 ditetapkan pada misi ke kedua  yaitu  “menerapkan  nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di  semua  sektor  kehidupan.”  Misi  ini memiliki  tujuan,  sasaran,  strategi  dan arah kebijakan sebagai berikut:
Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua Pada RPJM Provinsi Aceh Tahun 2012-2017
Pada  konteks  nasional,  untuk menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai  Dinul  Islam  di  lingkungan aparatur  sipil  negara,  maka  diperlukan pengembangan  kompetensi  sosial kultural  seperti  yang  diamanatkan  UU ASN.  Kompetensi  sosial  kultural menurut  SekdaAceh  (Dermawan,  2015), adalah  kemampuan  berkomunikasi dalam  pelaksanaan  tugas  pokoknya, kemampuan  mengenali,  mengiden- tifikasi,  menganalisa  karakteristik
lingkungan  sosial.  Oleh  karena  itu, kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN  adalah  kompetensi  yang  sangat dibutuhkan  dalam  berinteraksi  dengan sesama  pegawai  ASN  maupun  kepada masyarakat  selaku  penerima  pelayanan publik (Kepala Ombudsman Aceh, 2015). Pengembangannya  dipengaruhi  oleh beragam  hal  seperti,  agama,  suku,  ras, kelompok pekerjaan, strata sosial, politik, gender,  budaya  serta  keunikan  sosial lainnya. Beragam perbedaan ini jika tidak
1042 1070
(panglima  sagi)  yang  memimpin  unit pemerintahan  sagi, kepalamukim yang menjadi  pimpinan  untuk  pemerintahan mukim, geuchiek yang menjadi pimpinan pada  unit  pemerintahan gampong (kampung/desa), teungku meunasah yang memimpin  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  keagamaan  pada suatu  unit  pemerintahan gampong (kampung), imum mukim (imam mukim), y a i t u   y a n g   m e n g u r u s i   m a s a l a h keagamaan  pada  tingkat  pemerintahan mukim, qadli (kadli)  yaitu  orang  yang memimpin pengadilan agama atau yang dipandang  mengerti  mengenai  hukum agama  pada  tingkat  kerajaan  dan  juga pada tingkat nanggroe yang disebut kadli uleebalang .
Sejak  2001,  Provinsi  Aceh  telah mendeklarasikan  pelaksanaan  syari'at Islam.  Namun,  nilai-nilai  Islami  belum sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai tuntunan syari'at, hal ini disebabkan oleh faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  berkaitan  dengan  tingkat pemahaman  masyarakat  terhadap syari'at  Islam  masih  belum  sempurna. Demikian juga dengan adat istiadat dan budaya  telah  mengalami  pergeseran. Bersikap menolak atau menutup diri dari pengaruh  budaya  asing  dalam  dunia global  sekarang  ini  bukan  saja  tidak mungkin,  tetapi  juga  merupakan  suatu sikap  yang  dapat  membuat  masyarakat m e n j a d i   t e r i s o l i r   d a n   k e r d i l perkembangannya.  Sama  halnya  kalau sikap  itu  sebaliknya,  yaitu  melupakan semua  nilai  tradisi  dan  lebur  dalam pengaruh  budaya  asing  yang  pada umumnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, karena dengan bersikap demikian bukan saja tradisi akan mati, tetapi orang Aceh akan tercabut dari akar budayanya
dan  hilang  identitasnya  sebagai  orang Aceh yang berbudaya Islami. Barangkali sikap  yang  lebih  tepat  ialah  sikap membuka  diri  untuk  terjadinya  difusi budaya, terutama dengan budaya Barat, s a m b i l   m e l a k u k a n   u p a y a - u p a y a pelestarian  dan  pengembangan  nilai- nilai  budaya  asli.  Dengan  demikian diharapkan masyarakat dapat mencapai kemajuan dengan tetap terjaga identitas masyarakat  dan  budayanya.  Hal demikian  mungkin  dilakukan  karena budaya Islam bersifat dinamis.
H a l   i n i   m e n j a d i   t a n t a n g a n m a s y a r a k a t   A c e h   u n t u k   d a p a t mempertahankan  jati  diri  sebagai masyarakat  yang  Islami.  Selama  ini pemanfaatan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  cenderung merusak jati diri Aceh. Karenanya perlu dilakukan  pemantapan  akidah  dan p e m a h a m a n   s y a r i ' a t   u n t u k meningkatkan  ketahanan  budaya  dan kecerdasan  masyarakat  Aceh  terhadap infiltrasi  budaya  asing.  Ketahanan  dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam mengahadapi  tantangan  globalisasi. Sebagai  upaya  keseriusan  Pemerintah Aceh  untuk  melakukan  pembangunan nilai-nilai  sosial  kultural  di  Aceh,  maka dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 ditetapkan pada misi ke kedua  yaitu  “menerapkan  nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di  semua  sektor  kehidupan.”  Misi  ini memiliki  tujuan,  sasaran,  strategi  dan arah kebijakan sebagai berikut:
Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua Pada RPJM Provinsi Aceh Tahun 2012-2017
Pada  konteks  nasional,  untuk menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai  Dinul  Islam  di  lingkungan aparatur  sipil  negara,  maka  diperlukan pengembangan  kompetensi  sosial kultural  seperti  yang  diamanatkan  UU ASN.  Kompetensi  sosial  kultural menurut  SekdaAceh  (Dermawan,  2015), adalah  kemampuan  berkomunikasi dalam  pelaksanaan  tugas  pokoknya, kemampuan  mengenali,  mengiden- tifikasi,  menganalisa  karakteristik
lingkungan  sosial.  Oleh  karena  itu, kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN  adalah  kompetensi  yang  sangat dibutuhkan  dalam  berinteraksi  dengan sesama  pegawai  ASN  maupun  kepada masyarakat  selaku  penerima  pelayanan publik (Kepala Ombudsman Aceh, 2015). Pengembangannya  dipengaruhi  oleh beragam  hal  seperti,  agama,  suku,  ras, kelompok pekerjaan, strata sosial, politik, gender,  budaya  serta  keunikan  sosial lainnya. Beragam perbedaan ini jika tidak
1042 1070
dikelola dengan baik akan menimbulkan erosi solidaritas.
S e b e l u m   l a h i r n y a   U n d a n g - Undang tentang Aparatur Sipil Negara, ada  juga  kebijakan  Pemerintah  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  yang  telah menerapkan  kompetensi  sosial  kultural di  lingkungannya  sejak  tahun  2013. Kompetensi  sosial  kultural  disebut dengan  kompetensi  kepekaan  sosial. Meski memiliki perbedaan nama, namun secara  substansi  kompetensi  sosial kultural dan kompetensi kepekaan sosial memiliki  arti  yang  kurang  lebih  sama. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  52  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon 1, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
Kompetensi  kepekaan  sosial didefenisikan  sebagai  kemampuan untuk  mengenali,  mengidentifikasi, menganalisa  karakteristik  lingkungan sosial dimana ia berada serta merespon situasi  secara  memadai  dan  sesuai dengan  kebutuhan  dari  beragam kelompok sosial yang dihadapi, dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam hal, seperti agama, suku, ras, kelompok pekerjaan,  strata  sosial,  politik,  gender, budaya  serta  keunikan  sosial  lainnya.” Berdasarkan  data  di  atas,  dapat dideskripsikan bahwa kompetensi sosial kultural sebenarnya telah diterapkan di lingkungan  pemerintah.  Namun  belum ada aturan standar yang mengatur secara umum dan berlaku untuk nasional serta bagaimana  metode  pengembangannya. Sehingga  menyulitkan  pemerintah  di d a e r a h   u n t u k   m e n e r a p k a n   d i
instansinya.
Aceh sebagai daerah yang beragam budaya,  agama  dan  etnis  merupakan potensi  lahirnya  kompetensi  sosial kultural  yang  harus  diramu  dan ditumbuh-kembangkan  agar  dapat memberikan  pengaruh  positif  bagi pegawai  ASN  dalam  berperilaku. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan  Kepala  Dinas  Dinas  Syari'at Islam, nilai-nilai Dinul Islam yang dapat dijadikan  kompetensi  sosial  kultural secara  khusus  (spesifik)  di  Aceh  dan mutlak dimiliki oleh setiap pegawai ASN di Aceh adalah:
1.  Bekerja  adalah  ibadah  (amal shalih),  bekerja  merupakan  tugas mulia  yang  menjadikan  seorang terhormat, baik di mata Allah SWT juga di mata masyarakat.
2.  Amanah (al-amanah), setiap beban yang  diterima  pegawai  ASN merupakan  amanah,  sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3.  Jujur,  bertanggungjawab  dan melayani  (al-shiddiq  wa  al- khidmah).  Implementasi  jujur, bertanggung  jawab  dan  melayani dalam bekerja diantaranya adalah dengan  tidak  mengambil  sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya.
4.  T r a n s p a r a n   d a n   a k u n t a b e l (tabligh),  transparan  berarti terbuka,  dengan  kata  lain  seluruh informasi dapat diakses oleh siapa s a j a   y a n g   m e m b u t u h k a n . Sedangkan akuntabel adalah dapat d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n , informasi yang disampaikan benar dan akurat, tidak dilebih-lebihkan
atau dikurang-kurangi. 5.  Efektif  dan  efisien,  yang  berarti melaksanakan  pekerjaan  dengan benar  sesuai  dengan  kemampuan yang dimiliki.
6.  T u l u s   d a n   i k h l a s   d a l a m p e n g a b d i a n   ( a l - i k h l a s h   f i khidmah),  artinya  ketika  bekerja, niat utamanya adalah karena Allah SWT.
7.  Saling menghargai dan menasehati (an-nashihah),  dengan  prinsip  ini akan  muncul  persaudaraan  dan sesama  saudara  harus  saling menasehati  dalam  kebaikan  dan kebenaran. Karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah.
8.  Hidup  sederhana  dan  tidak melampaui batas dalam harta dan kekuasaan. Seorang pegawai ASN, harus  mampu  menggunakan kekuasaan  yang  ia  miliki  sebagai sarana  untuk  melaksanakan  tugas melakukan  hal-hal  yang  benar lainnya.  Tidak  disalahgunakan untuk  kepentingan  tertentu  yang dapat merugikan negara.
Selain  kompetensi  sosial  kultural y a n g   b e r s i f a t   k e k h a s a n   A c e h , berdasarkan  analisis  dari  aspek  historis dan  pluralis  kehidupan  masyarakat  di Aceh ada juga nilai-nilai sosial kultural di Aceh  yang  dapat  diangkat  menjadi kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN  dan  dapat  berlaku  secara  nasional adalah:
1.  Religius.
Kompetensi  ini  adalah  pondasi dasar yang harus dimiliki pegawai ASN  di  Aceh  juga  daerah  lain  di Indonesia.  Pegawai  ASN  yang memiliki  kompetensi  religius
berarti  menunjukkan  sikap  dan perilaku  yang  patuh  dalam melaksanakan  ajaran  agama  yang dianutnya.  Karena  pada  dasarnya s e t i a p   a g a m a   m e n g a j a r k a n kebaikan, maka fungsi kompetensi i n i   a d a l a h   s e b a g a i   f a k t o r pendorong  untuk  selalu  berbuat baik, karena takut akan dosa yang akan  ditanggungnya.  Selain  itu, juga  dapat  memandu  pegawai ASN  untuk  menentukan  pilihan hidup  serta  bertindak  sesuai  nilai yang diyakini.
2.  Patriotisme.
Menjadi  seorang  pegawai  ASN h a r u s   m e m i l i k i   k o m p e t e n s i patriotisme  karena  hal  tersebut merupakan  nilai-nilai  sosial kultural  yang  ditanamkan  oleh pahlawan-pahlawan  di  Aceh  juga d a e r a h   l a i n n y a   d i   s e l u r u h Indonesia  yang  harus  dipertahan- kan  dan  diaplikasikan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Sikap patriotisme tidak hanya dalam hal melawan  penjajah,  tetapi  juga d i w u j u d k a n   d a l a m   m e n g i s i kemerdekaan. Salah satu ciri yang d a p a t   m e n u n j u k k a n   b a h w a seorang  pegawai  ASN  memiliki kompetensi  patriotisme  adalah bekerja secara profesional, pantang menyerah  dan  berani  memper- juangkan kebenaran. 3.  Integritas.
P e g a w a i   A S N   h a r u s mengaktualisasikan  nilai-nilai integritas  dalam  pelaksanaan tupoksinya  sebagai  pelayan masyarakat.  Kompetensi  ini  akan menjadikan  pegawai  bertindak b i j a k s a n a   d a n   t i d a k   a k a n
1042 1072
dikelola dengan baik akan menimbulkan erosi solidaritas.
S e b e l u m   l a h i r n y a   U n d a n g - Undang tentang Aparatur Sipil Negara, ada  juga  kebijakan  Pemerintah  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  yang  telah menerapkan  kompetensi  sosial  kultural di  lingkungannya  sejak  tahun  2013. Kompetensi  sosial  kultural  disebut dengan  kompetensi  kepekaan  sosial. Meski memiliki perbedaan nama, namun secara  substansi  kompetensi  sosial kultural dan kompetensi kepekaan sosial memiliki  arti  yang  kurang  lebih  sama. Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  52  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon 1, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
Kompetensi  kepekaan  sosial didefenisikan  sebagai  kemampuan untuk  mengenali,  mengidentifikasi, menganalisa  karakteristik  lingkungan sosial dimana ia berada serta merespon situasi  secara  memadai  dan  sesuai dengan  kebutuhan  dari  beragam kelompok sosial yang dihadapi, dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam hal, seperti agama, suku, ras, kelompok pekerjaan,  strata  sosial,  politik,  gender, budaya  serta  keunikan  sosial  lainnya.” Berdasarkan  data  di  atas,  dapat dideskripsikan bahwa kompetensi sosial kultural sebenarnya telah diterapkan di lingkungan  pemerintah.  Namun  belum ada aturan standar yang mengatur secara umum dan berlaku untuk nasional serta bagaimana  metode  pengembangannya. Sehingga  menyulitkan  pemerintah  di d a e r a h   u n t u k   m e n e r a p k a n   d i
instansinya.
Aceh sebagai daerah yang beragam budaya,  agama  dan  etnis  merupakan potensi  lahirnya  kompetensi  sosial kultural  yang  harus  diramu  dan ditumbuh-kembangkan  agar  dapat memberikan  pengaruh  positif  bagi pegawai  ASN  dalam  berperilaku. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan  Kepala  Dinas  Dinas  Syari'at Islam, nilai-nilai Dinul Islam yang dapat dijadikan  kompetensi  sosial  kultural secara  khusus  (spesifik)  di  Aceh  dan mutlak dimiliki oleh setiap pegawai ASN di Aceh adalah:
1.  Bekerja  adalah  ibadah  (amal shalih),  bekerja  merupakan  tugas mulia  yang  menjadikan  seorang terhormat, baik di mata Allah SWT juga di mata masyarakat.
2.  Amanah (al-amanah), setiap beban yang  diterima  pegawai  ASN merupakan  amanah,  sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3.  Jujur,  bertanggungjawab  dan melayani  (al-shiddiq  wa  al- khidmah).  Implementasi  jujur, bertanggung  jawab  dan  melayani dalam bekerja diantaranya adalah dengan  tidak  mengambil  sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya.
4.  T r a n s p a r a n   d a n   a k u n t a b e l (tabligh),  transparan  berarti terbuka,  dengan  kata  lain  seluruh informasi dapat diakses oleh siapa s a j a   y a n g   m e m b u t u h k a n . Sedangkan akuntabel adalah dapat d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n , informasi yang disampaikan benar dan akurat, tidak dilebih-lebihkan
atau dikurang-kurangi.
5.  Efektif  dan  efisien,  yang  berarti melaksanakan  pekerjaan  dengan benar  sesuai  dengan  kemampuan yang dimiliki.
6.  T u l u s   d a n   i k h l a s   d a l a m p e n g a b d i a n   ( a l - i k h l a s h   f i khidmah),  artinya  ketika  bekerja, niat utamanya adalah karena Allah SWT.
7.  Saling menghargai dan menasehati (an-nashihah),  dengan  prinsip  ini akan  muncul  persaudaraan  dan sesama  saudara  harus  saling menasehati  dalam  kebaikan  dan kebenaran. Karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah.
8.  Hidup  sederhana  dan  tidak melampaui batas dalam harta dan kekuasaan. Seorang pegawai ASN, harus  mampu  menggunakan kekuasaan  yang  ia  miliki  sebagai sarana  untuk  melaksanakan  tugas melakukan  hal-hal  yang  benar lainnya.  Tidak  disalahgunakan untuk  kepentingan  tertentu  yang dapat merugikan negara.
Selain  kompetensi  sosial  kultural y a n g   b e r s i f a t   k e k h a s a n   A c e h , berdasarkan  analisis  dari  aspek  historis dan  pluralis  kehidupan  masyarakat  di Aceh ada juga nilai-nilai sosial kultural di Aceh  yang  dapat  diangkat  menjadi kompetensi sosial kultural bagi pegawai ASN  dan  dapat  berlaku  secara  nasional adalah:
1.  Religius.
Kompetensi  ini  adalah  pondasi dasar yang harus dimiliki pegawai
ASN  di  Aceh  juga  daerah  lain  di Indonesia.  Pegawai  ASN  yang memiliki  kompetensi  religius
berarti  menunjukkan  sikap  dan perilaku  yang  patuh  dalam melaksanakan  ajaran  agama  yang dianutnya.  Karena  pada  dasarnya s e t i a p   a g a m a   m e n g a j a r k a n kebaikan, maka fungsi kompetensi i n i   a d a l a h   s e b a g a i   f a k t o r pendorong  untuk  selalu  berbuat baik, karena takut akan dosa yang akan  ditanggungnya.  Selain  itu, juga  dapat  memandu  pegawai ASN  untuk  menentukan  pilihan hidup  serta  bertindak  sesuai  nilai yang diyakini.
2.  Patriotisme.
Menjadi  seorang  pegawai  ASN h a r u s   m e m i l i k i   k o m p e t e n s i patriotisme  karena  hal  tersebut merupakan  nilai-nilai  sosial kultural  yang  ditanamkan  oleh pahlawan-pahlawan  di  Aceh  juga d a e r a h   l a i n n y a   d i   s e l u r u h Indonesia  yang  harus  dipertahan- kan  dan  diaplikasikan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Sikap patriotisme tidak hanya dalam hal melawan  penjajah,  tetapi  juga d i w u j u d k a n   d a l a m   m e n g i s i kemerdekaan. Salah satu ciri yang d a p a t   m e n u n j u k k a n   b a h w a seorang  pegawai  ASN  memiliki kompetensi  patriotisme  adalah bekerja secara profesional, pantang menyerah  dan  berani  memper- juangkan kebenaran.
3.  Integritas.
P e g a w a i   A S N   h a r u s mengaktualisasikan  nilai-nilai integritas  dalam  pelaksanaan tupoksinya  sebagai  pelayan masyarakat.  Kompetensi  ini  akan menjadikan  pegawai  bertindak b i j a k s a n a   d a n   t i d a k   a k a n
1042 1072
m e l a k u k a n   K K N   a p a l a g i mengkhianati  masyarakat  yang telah mempercayainya.
4.  Keteladanan.
Sejarah  kepemimpinan  di  Aceh memiliki  pemimpin  yang  selalu memberi  keteladanan  seperti Sultan  Iskandar  Muda.  Di  masa Sultan  Iskandar  Muda,  Aceh m e n c a p a i   k e j a y a a n   s e b a g a i kerajaan  besar  dan  berdaulat. Keteladanan  tersebut  hendaknya b i s a   m e n j a d i   c o n t o h   b a g i p e m i m p i n   s a a t   i n i   d a l a m membangun  Aceh  juga  Indonesia. Keteladanan  harus  dijadikan kompetensi  sosial  kultural  bagi pegawai  ASN,  terutama  bagi pegawai yang akan menjabat posisi p e m i m p i n   d i   l i n g k u n g a n pemerintahan.  Pemimpin  yang mampu  menjadi  teladan  akan dengan mudah berkomunikasi dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai  visi  dan  misi  organisasi yang dipimpinnya.
5.  Musyawarah.
Sejak  zaman  dulu,  Aceh  memiliki kearifan  lokal  yang  bernama musyawarah  yang  selalu  diguna- kan untuk mencari solusi terhadap p e r m a s a l a h a n   y a n g   t e r j a d i . Kearifan  lokal  ini  dapat  dijadikan kompetensi  sosial  kultural  karena kompetensi  ini  bermakna  bahwa keadilan  dan  kebersamaan  dalam mengambil keputusan adalah cara terbaik  mengatasi  masalah  yang dihadapi.

## 2.  Kompetensi  Sosial  Kultural  di Provinsi Sumatera Utara
Provinsi  Sumatera  Utara  dikenal sebagai  provinsi  yang  masyarakatnya sangat  plural  dengan  jumlah  penduduk terbesar  keempat  di  Indonesia  setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oleh  karena  itu,  Sumatera  Utara memiliki  keberagaman  sosial  kultural y a n g   m e r u p a k a n   b a g i a n   d a r i kebudayaan  nasional.  Keberagaman tersebut  tentunya  mengandung  nilai- nilai  sosial  kultural  dan  kearifan  lokal yang  bersemayam  dalam  keyakinan hidup setiap anggota masyarakat. Dalam konteks  aparatur  sipil  negara  (ASN), pegawai  ASN  sebagai  pribadi  dalam kelompok  masyarakat  tertentu  juga memiliki  nilai  sosial  kultural  yang berasal  dari  kebudayaannya.  Hal  itu biasanya  sangat  mempengaruhi  sikap dan perilaku setiap pegawai ASN dalam bekerja.
Keberadaan  nilai-nilai  sosial kultural  tersebut  dijadikan  dasar  dalam UU  ASN  untuk  menambah  kompetensi yang  wajib  dimiliki  dan  dikembangkan oleh  setiap  pegawai  ASN  yaitu kompetensi sosial kultural. Di Sumatera Utara, upaya pengembangan kompetensi bagi  pegawai  ASN  telah  diakomodir secara  jelas  dalam  RPJPD  Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2005-2025  yang disahkan  melalui  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  12 Tahun  2008  tanggal  24  Desember  2008 disebutkan  dalam  salah  satu  misinya yaitu pada misi kedua bahwa Pemerintah akan  “memantapkan  sistem  pembinaan a p a r a t u r   k e p e m e r i n t a h a n   y a n g berkualitas,  menekan  peluang  KKN untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan y a n g   b a i k   s e b a g a i   l a n d a s a n
pembangunan  masyarakat  madani.” Pernyataan  tersebut  telah  menguatkan bahwa  pegawai  ASN  yang  berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan  publik  serta  perekat  dan pemersatu  bangsa  harus  dibina  dan dikembangkan  kompetensinya  melalui sitem pembinaan yang berkualitas tinggi agar  pembangunan  daerah  dan  bangsa dapat mencapai hasil yang maksimal.
S e l a n j u t n y a ,   k e b e r a g a m a n kebudayaan yang ada di Sumatera Utara h a r u s   d i j a d i k a n   m o d a l   u n t u k menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial kultural  agar  dapat  melahirkan  budaya perilaku pegawai ASN yang menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan menghargai  perbedaan.  Hal  ini  sangat penting  mengingat  lingkungan  kerja  di pemerintahan  diisi  oleh  pegawai- pegawai  yang  berbeda  latar  belakang. U n t u k   m e w u j u d k a n   m a s y a r a k a t Sumatera Utara yang berperspektif sosial kultural dalam artian beretika, bermoral dan  berbudaya  maka  pembangunan j a n g k a   p a n j a n g   d i a r a h k a n   p a d a penanaman  secara  mendalam  nilai-nilai religius,  nilai-nilai  kemanusiaan  dan nilai-nilai  kemasyarakatan  bagi  seluruh anggota  masyarakat  baik  sebagai individu maupun kelompok dan profesi (termasuk profesi aparatur sipil negara). Tahapannya meliputi:
1.  Pembangunan  agama,  diarahkan untuk  menumbuhkembangkan nilai-nilai religius (ketuhanan yang mendalam)  dan  memantapkan fungsi  dan  peran  agama  sebagai landasan  moral  dan  etika  dalam pembangunan,  memupuk  etos kerja  serta  menghargai  tinggi prestasi  kerja.  Pembangunan agama  juga  diarahkan  pada
peningkatan  kerukunan  hidup u m a t   b e r a g a m a   d e n g a n m e n u m b u h k a n   r a s a   s a l i n g mempercayai bahwa semua adalah potensi  bangsa  sehingga  tercipta suasana  kehidupan  masyarakat yang  penuh  toleransi/tenggang rasa secara harmonis. 2.  Pembangunan/pemantapan  nilai- nilai  kemanusiaan  diarahkan untuk  menumbuhkan  rasa  saling mengasihi  dan  kesetiakawanan sosial  antara  sesama  anggota masyarakat  tanpa  membedakan warna  kulit,  etnis,  gender  dan agama  sehingga  memotivasi t e r j a l i n n y a   k e r j a s a m a   y a n g harmonis dan saling menguntung- kan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
3.  P e m b a n g u n a n   n i l a i - n i l a i kemasyarakatan  diarahkan  untuk m e n u m b u h k a n   s i k a p   s a l i n g m e n g h o r m a t i   a t a s   h a k   d a n kewajiban  sosial  setiap  individu d a n   k e l o m p o k   t e r m a s u k penghargaan  terhadap  adat istiadat  dan  budaya  kelompok masyarakat.
M e n u r u t   K e p a l a   B a d a n Kepegawaian  Daerah  Sumatera  Utara, bahwa kompetensi sosial kultural sangat penting  ketika  kita  mengkaitkannya dengan  perilaku  dan  kepribadian seorang  pegawai  ASN  apalagi  instansi pemerintah di Sumatera Utara diisi oleh pegawai  ASN  yang  berbeda-beda. Akibatnya  perilaku  dan  kepribadian yang  ditampilkan  juga  beragam  sesuai dengan nilai-nilai sosial kultural yang ia miliki. Kompetensi sosial kultural dalam penerapannya  harus  didukung  oleh
1042 1074
m e l a k u k a n   K K N   a p a l a g i mengkhianati  masyarakat  yang telah mempercayainya.
4.  Keteladanan.
Sejarah  kepemimpinan  di  Aceh memiliki  pemimpin  yang  selalu memberi  keteladanan  seperti Sultan  Iskandar  Muda.  Di  masa Sultan  Iskandar  Muda,  Aceh m e n c a p a i   k e j a y a a n   s e b a g a i kerajaan  besar  dan  berdaulat. Keteladanan  tersebut  hendaknya b i s a   m e n j a d i   c o n t o h   b a g i p e m i m p i n   s a a t   i n i   d a l a m membangun  Aceh  juga  Indonesia. Keteladanan  harus  dijadikan kompetensi  sosial  kultural  bagi pegawai  ASN,  terutama  bagi pegawai yang akan menjabat posisi p e m i m p i n   d i   l i n g k u n g a n pemerintahan.  Pemimpin  yang mampu  menjadi  teladan  akan dengan mudah berkomunikasi dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai  visi  dan  misi  organisasi yang dipimpinnya.
5.  Musyawarah.
Sejak  zaman  dulu,  Aceh  memiliki kearifan  lokal  yang  bernama musyawarah  yang  selalu  diguna- kan untuk mencari solusi terhadap p e r m a s a l a h a n   y a n g   t e r j a d i . Kearifan  lokal  ini  dapat  dijadikan kompetensi  sosial  kultural  karena kompetensi  ini  bermakna  bahwa keadilan  dan  kebersamaan  dalam mengambil keputusan adalah cara terbaik  mengatasi  masalah  yang dihadapi.

## 2.  Kompetensi  Sosial  Kultural  di Provinsi Sumatera Utara
Provinsi  Sumatera  Utara  dikenal sebagai  provinsi  yang  masyarakatnya sangat  plural  dengan  jumlah  penduduk terbesar  keempat  di  Indonesia  setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oleh  karena  itu,  Sumatera  Utara memiliki  keberagaman  sosial  kultural y a n g   m e r u p a k a n   b a g i a n   d a r i kebudayaan  nasional.  Keberagaman tersebut  tentunya  mengandung  nilai- nilai  sosial  kultural  dan  kearifan  lokal yang  bersemayam  dalam  keyakinan hidup setiap anggota masyarakat. Dalam konteks  aparatur  sipil  negara  (ASN), pegawai  ASN  sebagai  pribadi  dalam kelompok  masyarakat  tertentu  juga memiliki  nilai  sosial  kultural  yang berasal  dari  kebudayaannya.  Hal  itu biasanya  sangat  mempengaruhi  sikap dan perilaku setiap pegawai ASN dalam bekerja.
Keberadaan  nilai-nilai  sosial kultural  tersebut  dijadikan  dasar  dalam UU  ASN  untuk  menambah  kompetensi yang  wajib  dimiliki  dan  dikembangkan oleh  setiap  pegawai  ASN  yaitu kompetensi sosial kultural. Di Sumatera Utara, upaya pengembangan kompetensi bagi  pegawai  ASN  telah  diakomodir secara  jelas  dalam  RPJPD  Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2005-2025  yang disahkan  melalui  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  12 Tahun  2008  tanggal  24  Desember  2008 disebutkan  dalam  salah  satu  misinya yaitu pada misi kedua bahwa Pemerintah akan  “memantapkan  sistem  pembinaan a p a r a t u r   k e p e m e r i n t a h a n   y a n g berkualitas,  menekan  peluang  KKN untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan y a n g   b a i k   s e b a g a i   l a n d a s a n
pembangunan  masyarakat  madani.” Pernyataan  tersebut  telah  menguatkan bahwa  pegawai  ASN  yang  berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan  publik  serta  perekat  dan pemersatu  bangsa  harus  dibina  dan dikembangkan  kompetensinya  melalui sitem pembinaan yang berkualitas tinggi agar  pembangunan  daerah  dan  bangsa dapat mencapai hasil yang maksimal.
S e l a n j u t n y a ,   k e b e r a g a m a n kebudayaan yang ada di Sumatera Utara h a r u s   d i j a d i k a n   m o d a l   u n t u k menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial kultural  agar  dapat  melahirkan  budaya perilaku pegawai ASN yang menjunjung tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan menghargai  perbedaan.  Hal  ini  sangat penting  mengingat  lingkungan  kerja  di pemerintahan  diisi  oleh  pegawai- pegawai  yang  berbeda  latar  belakang. U n t u k   m e w u j u d k a n   m a s y a r a k a t Sumatera Utara yang berperspektif sosial kultural dalam artian beretika, bermoral dan  berbudaya  maka  pembangunan j a n g k a   p a n j a n g   d i a r a h k a n   p a d a penanaman  secara  mendalam  nilai-nilai religius,  nilai-nilai  kemanusiaan  dan nilai-nilai  kemasyarakatan  bagi  seluruh anggota  masyarakat  baik  sebagai individu maupun kelompok dan profesi (termasuk profesi aparatur sipil negara). Tahapannya meliputi:
1.  Pembangunan  agama,  diarahkan untuk  menumbuhkembangkan nilai-nilai religius (ketuhanan yang mendalam)  dan  memantapkan fungsi  dan  peran  agama  sebagai landasan  moral  dan  etika  dalam pembangunan,  memupuk  etos kerja  serta  menghargai  tinggi prestasi  kerja.  Pembangunan agama  juga  diarahkan  pada
peningkatan  kerukunan  hidup u m a t   b e r a g a m a   d e n g a n m e n u m b u h k a n   r a s a   s a l i n g mempercayai bahwa semua adalah potensi  bangsa  sehingga  tercipta suasana  kehidupan  masyarakat yang  penuh  toleransi/tenggang rasa secara harmonis.
2.  Pembangunan/pemantapan  nilai- nilai  kemanusiaan  diarahkan untuk  menumbuhkan  rasa  saling mengasihi  dan  kesetiakawanan sosial  antara  sesama  anggota masyarakat  tanpa  membedakan warna  kulit,  etnis,  gender  dan agama  sehingga  memotivasi t e r j a l i n n y a   k e r j a s a m a   y a n g harmonis dan saling menguntung- kan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
3.  P e m b a n g u n a n   n i l a i - n i l a i kemasyarakatan  diarahkan  untuk m e n u m b u h k a n   s i k a p   s a l i n g m e n g h o r m a t i   a t a s   h a k   d a n kewajiban  sosial  setiap  individu d a n   k e l o m p o k   t e r m a s u k penghargaan  terhadap  adat istiadat  dan  budaya  kelompok masyarakat.
M e n u r u t   K e p a l a   B a d a n Kepegawaian  Daerah  Sumatera  Utara, bahwa kompetensi sosial kultural sangat penting  ketika  kita  mengkaitkannya dengan  perilaku  dan  kepribadian seorang  pegawai  ASN  apalagi  instansi pemerintah di Sumatera Utara diisi oleh pegawai  ASN  yang  berbeda-beda. Akibatnya  perilaku  dan  kepribadian yang  ditampilkan  juga  beragam  sesuai dengan nilai-nilai sosial kultural yang ia miliki. Kompetensi sosial kultural dalam penerapannya  harus  didukung  oleh
1042 1074
komitmen  pimpinan.  Karena  pimpinan s a n g a t   m e m p e n g a r u h i   k i n e r j a bawahannya  yang  sesungguhnya  telah memiliki  potensi  nilai-nilai  sosial kultural. Namun belum ada standar baku atau  parameter  yang  jelas  yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tolak ukur terkait pengembangan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya Kepala Badan D i k l a t   P r o v i n s i   S u m a t e r a   U t a r a menyatakan  bahwa  nilai-nilai  sosial kultural  yang  dominan  mempengaruhi kinerja  aparatur  adalah  nilai-nilai keagaman.
Senada dengan yang diungkapkan oleh  Sekda  Kabupaten  Deli  Serdang dalam  wawancara  dengan  tim  kajian bahwa  kompetensi  sosial  kultural  itu penting  karena  manusia  dalam  hal  ini pegawai  ASN  adalah  makhluk  sosial yang  butuh  bergaul  dan  berinteraksi dengan  individu  lain  sebagai  anggota organisasi.  Interaksi  tersebut  tidak menutup  kemungkinan  adanya  konflik disebabkan  perbedaan  sosial  kultural. Ketika  terjadi  konflik  sosial  kultural hendaknya  diselesaikan  dengan  cara sosial kultural pula.
Masyarakat Sumatera Utara terdiri dari  berbagai  etnis,  baik  etnis  asli maupun  etnis  pendatang.  Masing- masing  etnis  memiliki  adat  istiadat  dan nilai-nilai  budaya  yang  dapat  dijadikan sebagai  potensi  untuk  dikembangkan menjadi  kompetensi  sosial    kultural. Selain itu juga berdasarkan analisis dari aspek  historis  dan  pluralis  kehidupan masyarakat  di  Sumatera  Utara  serta masukan  narasumber  terhadap  nilai- nilai  sosial  kultural  di  Sumatera  Utara, yang dapat diangkat menjadi kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN  dan dapat berlaku secara nasional adalah:
1.  Gotong Royong Masyarakat  etnis  di  Sumatera U t a r a   m e m i l i k i   k e g e m a r a n bergotong royong. Masing-masing etnis  memiliki term atau  istilah khusus  yang  berkaitan  dengan gotong  royong.  Oleh  karenanya, nilai  gotong  royong  tersebut merupakan  nilai  yang  sudah t e r t a n a m   d a l a m   s e t i a p   d i r i masyarakat  di  Sumatera  Utara. Begitu  pula  dalam  konteks pegawai  ASN  di  Indonesia  harus menanamkan  nilai  gotong  royong dalam  hal  menyelesaikan  secara bersama-sama  pekerjaan  sesuai tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing  pegawai  ASN  yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi  organisasi.  Sehingga  beban pekerjaan  terasa  ringan,  tidak hanya dipikul oleh satu orang saja, sedangkan  pegawai  yang  lain merasa  tidak  peduli  dengan  apa yang dikerjakan oleh temannya. 2.  Anti Diskriminasi Kompetensi  anti  diskriminasi dalam  konteks  kompetensi  sosial kultural  dapat  didefenisikan sebagai  kemampuan  seorang pegawai  ASN  dalam  memahami bahwa  setiap  pegawai  ASN dimanapun  berada  mendapat  hak dan  perlakuan  yang  sama  dalam b e n t u k   a p a p u n   m i s a l n y a pembagian  kerja  yang  sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab,  gender,  pengembangan k a r i r   j u g a   d a l a m   h a l p e n g e m b a n g a n   k o m p e t e n s i . Kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap  pegawai  ASN  terutama pemimpin  yang  memiliki  peran
mengambil  kebijakan.  Artinya setiap  kebijakan  yang  diambil h a r u s   d i d a s a r k a n   p a d a profesionalisme pegawai ASN dan s e l a l u   m e n g h a r g a i   s e r t a memberikan  kesempatan  kepada kelompok suku yang berbeda-beda dalam mengembangkan karirnya. 3.  Toleransi
T o l e r a n s i   d a l a m   k o n t e k s kompetensi  sosial  kultural  berarti kemampuan  pegawai  ASN  dalam memahami  dan  menghormati perbedaan  pikiran,  perasaan  atau masalah  setiap  pegawai  ASN dengan  latar  belakang  sosial  yang berbeda serta membangun sebuah hubungan  dan  berinteraksi  secara harmonis dengan sesama manusia baik  di  lingkungan  keluarga, masyarakat juga dalam lingkungan kerja. Seorang pegawai ASN yang memiliki  kompetensi  toleransi maka  akan  mudah  berinteraksi dengan  rekan  kerjanya  dan  siap d i t e m p a t k a n   d i m a n a   s a j a walaupun  dengan  kondisi  sosial kultural  yang  berbeda  dengan dirinya.  Salah  satu  alasan  yang membuat toleransi menjadi sangat penting  dalam  lingkungan  kerja adalah  heterogenitas  yang  dapat m e n y e b a b k a n   k o n f l i k   d a n menghambat  kemajuan  organisasi bila  tidak  diimbangi  dengan toleransi antar sesama pegawainya.
4.  Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah salah satu kompetensi  yang  wajib  dimiliki bagi setiap pegawai ASN. Pegawai ASN  yang  bertanggung  jawab terhadap  kinerjanya  akan  selalu memberikan yang terbaik dari apa
yang ia miliki. Kompetensi ini tidak muncul  dengan  mudah,  harus dilatih  dan  dikembangkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Memang dalam  penerapannya,  tanggung jawab  biasanya  tertuang  dalam uraian tugas ( job description ). Semua tanggung  jawab  telah  diuraikan secara  terperinci,  tujuannya  tentu agar  memudahkan  dalam  hal p e m a h a m a n   d a l a m   b i d a n g pekerjaannya.  Pegawai  yang b e r t a n g g u n g   j a w a b   b i s a diandalkan,  karena  ia  punya  rasa memiliki  terhadap  pekerjaan  juga instansi tempat ia bekerja.
5.  Sederhana
Nilai  kesederhanaan  dimaknai sebagai  hidup  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  tidak berlebihan  dalam  menggunakan harta  yang  ada.  Sederhana  lebih menekankan  pada  aspek  gaya hidup  bukan  pada  usaha  yang dilakukan  seseorang.  Pegawai ASN  yang  memiliki  kompetensi sederhana  berarti  memiliki  pola pikir  dan  pola  hidup  yang p r o p o r s i o n a l   s e r t a   m a m p u memprioritaskan  sesuatu  yang lebih dibutuhkan. Ia tidak tergoda untuk  hidup  dalam  gelimang kemewahan.  Kekayaan  utama y a n g   m e n j a d i   m o d a l k e h i d u p a n n y a   a d a l a h   i l m u pengetahuan.  Ia  sadar  bahwa mengejar  harta  tidak  akan  pernah ada  habisnya  karena  hawa  nafsu keserakahan  akan  selalu  memacu untuk  mencari  harta  sebanyak- banyaknya.
1042 1076
komitmen  pimpinan.  Karena  pimpinan s a n g a t   m e m p e n g a r u h i   k i n e r j a bawahannya  yang  sesungguhnya  telah memiliki  potensi  nilai-nilai  sosial kultural. Namun belum ada standar baku atau  parameter  yang  jelas  yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tolak ukur terkait pengembangan kompetensi sosial kultural. Selanjutnya Kepala Badan D i k l a t   P r o v i n s i   S u m a t e r a   U t a r a menyatakan  bahwa  nilai-nilai  sosial kultural  yang  dominan  mempengaruhi kinerja  aparatur  adalah  nilai-nilai keagaman.
Senada dengan yang diungkapkan oleh  Sekda  Kabupaten  Deli  Serdang dalam  wawancara  dengan  tim  kajian bahwa  kompetensi  sosial  kultural  itu penting  karena  manusia  dalam  hal  ini pegawai  ASN  adalah  makhluk  sosial yang  butuh  bergaul  dan  berinteraksi dengan  individu  lain  sebagai  anggota organisasi.  Interaksi  tersebut  tidak menutup  kemungkinan  adanya  konflik disebabkan  perbedaan  sosial  kultural. Ketika  terjadi  konflik  sosial  kultural hendaknya  diselesaikan  dengan  cara sosial kultural pula.
Masyarakat Sumatera Utara terdiri dari  berbagai  etnis,  baik  etnis  asli maupun  etnis  pendatang.  Masing- masing  etnis  memiliki  adat  istiadat  dan nilai-nilai  budaya  yang  dapat  dijadikan sebagai  potensi  untuk  dikembangkan menjadi  kompetensi  sosial    kultural. Selain itu juga berdasarkan analisis dari aspek  historis  dan  pluralis  kehidupan masyarakat  di  Sumatera  Utara  serta masukan  narasumber  terhadap  nilai- nilai  sosial  kultural  di  Sumatera  Utara, yang dapat diangkat menjadi kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN  dan dapat berlaku secara nasional adalah:
1.  Gotong Royong
Masyarakat  etnis  di  Sumatera U t a r a   m e m i l i k i   k e g e m a r a n bergotong royong. Masing-masing etnis  memiliki term atau  istilah khusus  yang  berkaitan  dengan gotong  royong.  Oleh  karenanya, nilai  gotong  royong  tersebut merupakan  nilai  yang  sudah t e r t a n a m   d a l a m   s e t i a p   d i r i masyarakat  di  Sumatera  Utara. Begitu  pula  dalam  konteks pegawai  ASN  di  Indonesia  harus menanamkan  nilai  gotong  royong dalam  hal  menyelesaikan  secara bersama-sama  pekerjaan  sesuai tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing  pegawai  ASN  yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi  organisasi.  Sehingga  beban pekerjaan  terasa  ringan,  tidak hanya dipikul oleh satu orang saja, sedangkan  pegawai  yang  lain merasa  tidak  peduli  dengan  apa yang dikerjakan oleh temannya. 2.  Anti Diskriminasi Kompetensi  anti  diskriminasi dalam  konteks  kompetensi  sosial kultural  dapat  didefenisikan sebagai  kemampuan  seorang pegawai  ASN  dalam  memahami bahwa  setiap  pegawai  ASN dimanapun  berada  mendapat  hak dan  perlakuan  yang  sama  dalam b e n t u k   a p a p u n   m i s a l n y a pembagian  kerja  yang  sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab,  gender,  pengembangan k a r i r   j u g a   d a l a m   h a l p e n g e m b a n g a n   k o m p e t e n s i . Kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap  pegawai  ASN  terutama pemimpin  yang  memiliki  peran
mengambil  kebijakan.  Artinya setiap  kebijakan  yang  diambil h a r u s   d i d a s a r k a n   p a d a profesionalisme pegawai ASN dan s e l a l u   m e n g h a r g a i   s e r t a memberikan  kesempatan  kepada kelompok suku yang berbeda-beda dalam mengembangkan karirnya. 3.  Toleransi
T o l e r a n s i   d a l a m   k o n t e k s kompetensi  sosial  kultural  berarti kemampuan  pegawai  ASN  dalam memahami  dan  menghormati perbedaan  pikiran,  perasaan  atau masalah  setiap  pegawai  ASN dengan  latar  belakang  sosial  yang berbeda serta membangun sebuah hubungan  dan  berinteraksi  secara harmonis dengan sesama manusia baik  di  lingkungan  keluarga, masyarakat juga dalam lingkungan kerja. Seorang pegawai ASN yang memiliki  kompetensi  toleransi maka  akan  mudah  berinteraksi dengan  rekan  kerjanya  dan  siap d i t e m p a t k a n   d i m a n a   s a j a walaupun  dengan  kondisi  sosial kultural  yang  berbeda  dengan dirinya.  Salah  satu  alasan  yang membuat toleransi menjadi sangat penting  dalam  lingkungan  kerja adalah  heterogenitas  yang  dapat m e n y e b a b k a n   k o n f l i k   d a n menghambat  kemajuan  organisasi bila  tidak  diimbangi  dengan toleransi antar sesama pegawainya. 4.  Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah salah satu kompetensi  yang  wajib  dimiliki bagi setiap pegawai ASN. Pegawai ASN  yang  bertanggung  jawab terhadap  kinerjanya  akan  selalu memberikan yang terbaik dari apa
yang ia miliki. Kompetensi ini tidak muncul  dengan  mudah,  harus dilatih  dan  dikembangkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Memang dalam  penerapannya,  tanggung jawab  biasanya  tertuang  dalam uraian tugas ( job description ). Semua tanggung  jawab  telah  diuraikan secara  terperinci,  tujuannya  tentu agar  memudahkan  dalam  hal p e m a h a m a n   d a l a m   b i d a n g pekerjaannya.  Pegawai  yang b e r t a n g g u n g   j a w a b   b i s a diandalkan,  karena  ia  punya  rasa memiliki  terhadap  pekerjaan  juga instansi tempat ia bekerja.
5.  Sederhana
Nilai  kesederhanaan  dimaknai sebagai  hidup  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  tidak berlebihan  dalam  menggunakan harta  yang  ada.  Sederhana  lebih menekankan  pada  aspek  gaya hidup  bukan  pada  usaha  yang dilakukan  seseorang.  Pegawai ASN  yang  memiliki  kompetensi sederhana  berarti  memiliki  pola pikir  dan  pola  hidup  yang p r o p o r s i o n a l   s e r t a   m a m p u memprioritaskan  sesuatu  yang lebih dibutuhkan. Ia tidak tergoda untuk  hidup  dalam  gelimang kemewahan.  Kekayaan  utama y a n g   m e n j a d i   m o d a l k e h i d u p a n n y a   a d a l a h   i l m u pengetahuan.  Ia  sadar  bahwa mengejar  harta  tidak  akan  pernah ada  habisnya  karena  hawa  nafsu keserakahan  akan  selalu  memacu untuk  mencari  harta  sebanyak- banyaknya.
1042 1076

## 3.  Pengembangan  Kompetensi  Sosial Kultural
Prinsip  ditetapkannya  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  adalah  upaya meningkatkan  nilai-nilai  positif  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  aparatur dalam  menjalankan  mandat  selaku pelayan  publik  seperti  independensi, kompetensi,  kinerja  maupun  integritas yang kesemuanya akan memberi output tidak  hanya  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat, akan tetapi juga menjamin kesejahteraan bagi  pegawai  ASN  itu  sendiri.  Karena setiap  pegawai  ASN  memiliki  peluang dalam  pengembangan  kompetensi termasuk kompetensi sosial kultural.
Kompetensi sosial kultural menjadi suatu  kompetensi  yang  sangat  perlu untuk  dikembangkan.  Adapun  tujuan dari  pengembangan  kompetensi  sosial k u l t u r a l   A S N   a d a l a h   ( 1 )   u n t u k mengembangkan  kesadaran  pegawai ASN  agar  menguasai  pengetahuan tentang  keanekaragaman,  kesetaraan dan  kemartabatan  manusia  sebagai individu  dan  makhluk  sosial  dalam k e h i d u p a n   b e r m a s y a r a k a t ;   ( 2 ) menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif d a l a m   m e m a h a m i   k e r a g a m a n , kesederajatan  dan  kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika  dan  moral  dalam  kehidupan bermasyarakat;  (3)  memberi  landasan pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas serta  keyakinan  kepada  pegawai  ASN sebagai  bekal  hidup  bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang b e r a d a b   d a l a m   m e m p r a k t e k k a n pengetahuan akademik dan keahliannya dan mampu memecahkan masalah sosial budaya  secara  arif  dan  (4)  memberi
pengetahuan  dasar  dan  pengertian umum  tentang  konsep-konsep  yang dikembangkan  untuk  mengkaji  gejala- gejala  sosial  kebudayaan  agar  daya tanggap,  persepsi  dan  penalaran pegawai  ASN  dalam  menghadapi lingkungan  sosial  budaya  dapat ditingkatkan  sehingga  kepekaan pegawai  pada  lingkungannya  menjadi lebih besar.
Tingginya  harapan  terhadap pegawai  ASN  yang  berkompeten  dan mampu  mengimbangi  perkembangan z a m a n ,   m a k a   d i p e r l u k a n   u p a y a pengembangan  kompetensi  yang  dapat dilakukan  baik  melalui  pendidikan  dan pelatihan,  seminar,  kursus,  penataran, praktek  kerja  baik  di  instansi  pusat maupun di daerah juga pertukaran PNS dan  swasta.  Dalam  hal  pengembangan kompetensi sosial kultural, salah satunya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan  (diklat).  Namun  konsekuensi- nya, hal ini menuntut kreativitas lembaga diklat sebagai pelaksana tanggung jawab peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi aparatur, untuk mendesain diklat-diklat yang  berperspektif  sosial  kultural m i s a l n y a ,   d i k l a t p e n g e m b a n g a n diri/kepribadian. Setiap orang termasuk pegawai  ASN  memiliki  potensi  yang dapat membuat dirinya/kepribadiannya berkualitas  dan  unggul,  baik  itu  di kehidupan pribadi ataupun kerja. Untuk itu,  dirinya  harus  menanamkan  nilai- nilai  positif  agar  dapat  mencapai efektivitas  dan  kesuksesan.  Melalui diklat ini, pegawai ASN akan diarahkan untuk  menjaga  keseimbangan  pikiran, perasaan,  tindakan,  dan  kemampuan berkomunikasi  untuk  menciptakan kehidupan yang diinginkan. Contoh lain adalah diklat multikultur, melalui diklat
ini  diharapkan  dapat  mewujudkan keteraturan  dalam  kehidupan  sosial kultural sebagai pegawai ASN. Diklat ini bertujuan menanamkan nilai-nilai sosial kultural meliputi etika, toleransi, gotong r o y o n g   d a n   s e t e r u s n y a   d a l a m lingkungan  kerja  juga  masyarakat  yang memiliki keragaman budaya, sosial dan ekonomi  sehingga  mampu  berinteraksi secara positif di lingkungan kerja.
Upaya pengembangan kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN bukanlah  hal  yang  mudah,  karena menyangkut  proses  pembangunan karakter, sikap, dan perilaku. Diperlukan waktu  membiasakan  diri  dengan  pola pikir, pola rasa dan pola tindak baru yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di  lingkungan  sekitar  masyarakat sehingga  dapat  melahirkan  aparatur negara  yang  berkarakter  profesional, berintegritas,  peduli  dan  inovatif. K e s a d a r a n   d a n   k e m a u a n   u n t u k membiasakan  diri  dengan  pola  pikir, pola rasa dan pola tindak yang baru akan mudah  dilakukan  bilamana  seorang pegawai  ASN  mampu  menggeser  dan merobohkan  dinding  mental  pembatas ( mental  block )  yang  ada  pada  dirinya. Mental  block yang  ada  dalam  pikiran seseorang  inilah  yang  menghambat dirinya  untuk  mau  bergerak  dan  mau berubah untuk mencapai impian, tujuan, harapan,  keinginan  ataupun  perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya.

## E.  PENUTUP 1.  Kesimpulan
Kedua daerah yang menjadi lokus penggalian  data  lapangan,  memiliki keberagaman  sejarah  dan  kebudayaan, sehingga lingkungan kerja pemerintahan diisi  oleh  pegawai  yang  berbeda  latar
b e l a k a n g .   B e r d a s a r k a n   k a j i a n pengembangan  kompetensi  sosial kultural  di  Aceh  dan  Sumatera  Utara, ditemukan  beberapa  kesamaan  yang meliputi :
1.  Kesamaan  cara  pandang  terhadap arti  penting  sosial  kultural  dalam dunia  birokrasi,  yaitu  kompetensi sosial  kultural  adalah  kompetensi yang  sangat  dibutuhkan  dalam berinteraksi  dengan  sesama pegawai  dan  dengan  masyarakat s e b a g a i   p e n e r i m a   l a y a n a n birokrasi.
2.  Kesamaan  faktor  yang  mem- p e n g a r u h i   p e n g e m b a n g a n kompetensi  sosial  kultural  yaitu nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. 3.  Kesamaan akan pentingnya agenda pengembangan  kompetensi  sosial kultural  dalam  rencana  kerja instansi,  serta  menjadikannya sebagai  indikator  penempatan pegawai  dalam  lingkungan  dan jabatan baru.
Pada  kedua  daerah  tersebut ditemukan  juga  kesamaan  nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut  dapat  menjadi  masukan  dalam pengembangan  kompetensi  sosial kultural, yaitu:
a.  Nilai  agama  diwujudkan  dalam bentuk  perilaku  yang  bermanfaat baik  di  dunia  maupun  di  akhirat j u g a   b e r u p a   p e n g h o r m a t a n terhadap kebebasan beragama, dan beribadah. b.  Nilai  etika  berupa  kejujuran, bertindak  sesuai  peraturan  yang b e r l a k u ,   k e r a m a h a n   d a l a m
1042 1078

## 3.  Pengembangan  Kompetensi  Sosial Kultural
Prinsip  ditetapkannya  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  adalah  upaya meningkatkan  nilai-nilai  positif  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  aparatur dalam  menjalankan  mandat  selaku pelayan  publik  seperti  independensi, kompetensi,  kinerja  maupun  integritas yang kesemuanya akan memberi output tidak  hanya  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat, akan tetapi juga menjamin kesejahteraan bagi  pegawai  ASN  itu  sendiri.  Karena setiap  pegawai  ASN  memiliki  peluang dalam  pengembangan  kompetensi termasuk kompetensi sosial kultural.
Kompetensi sosial kultural menjadi suatu  kompetensi  yang  sangat  perlu untuk  dikembangkan.  Adapun  tujuan dari  pengembangan  kompetensi  sosial k u l t u r a l   A S N   a d a l a h   ( 1 )   u n t u k mengembangkan  kesadaran  pegawai ASN  agar  menguasai  pengetahuan tentang  keanekaragaman,  kesetaraan dan  kemartabatan  manusia  sebagai individu  dan  makhluk  sosial  dalam k e h i d u p a n   b e r m a s y a r a k a t ;   ( 2 ) menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif d a l a m   m e m a h a m i   k e r a g a m a n , kesederajatan  dan  kemartabatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika  dan  moral  dalam  kehidupan bermasyarakat;  (3)  memberi  landasan pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas serta  keyakinan  kepada  pegawai  ASN sebagai  bekal  hidup  bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang b e r a d a b   d a l a m   m e m p r a k t e k k a n pengetahuan akademik dan keahliannya dan mampu memecahkan masalah sosial budaya  secara  arif  dan  (4)  memberi
pengetahuan  dasar  dan  pengertian umum  tentang  konsep-konsep  yang dikembangkan  untuk  mengkaji  gejala- gejala  sosial  kebudayaan  agar  daya tanggap,  persepsi  dan  penalaran pegawai  ASN  dalam  menghadapi lingkungan  sosial  budaya  dapat ditingkatkan  sehingga  kepekaan pegawai  pada  lingkungannya  menjadi lebih besar.
Tingginya  harapan  terhadap pegawai  ASN  yang  berkompeten  dan mampu  mengimbangi  perkembangan z a m a n ,   m a k a   d i p e r l u k a n   u p a y a pengembangan  kompetensi  yang  dapat dilakukan  baik  melalui  pendidikan  dan pelatihan,  seminar,  kursus,  penataran, praktek  kerja  baik  di  instansi  pusat maupun di daerah juga pertukaran PNS dan  swasta.  Dalam  hal  pengembangan kompetensi sosial kultural, salah satunya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan  (diklat).  Namun  konsekuensi- nya, hal ini menuntut kreativitas lembaga diklat sebagai pelaksana tanggung jawab peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi aparatur, untuk mendesain diklat-diklat yang  berperspektif  sosial  kultural m i s a l n y a ,   d i k l a t p e n g e m b a n g a n diri/kepribadian. Setiap orang termasuk pegawai  ASN  memiliki  potensi  yang dapat membuat dirinya/kepribadiannya berkualitas  dan  unggul,  baik  itu  di kehidupan pribadi ataupun kerja. Untuk itu,  dirinya  harus  menanamkan  nilai- nilai  positif  agar  dapat  mencapai efektivitas  dan  kesuksesan.  Melalui diklat ini, pegawai ASN akan diarahkan untuk  menjaga  keseimbangan  pikiran, perasaan,  tindakan,  dan  kemampuan berkomunikasi  untuk  menciptakan kehidupan yang diinginkan. Contoh lain adalah diklat multikultur, melalui diklat
ini  diharapkan  dapat  mewujudkan keteraturan  dalam  kehidupan  sosial kultural sebagai pegawai ASN. Diklat ini bertujuan menanamkan nilai-nilai sosial kultural meliputi etika, toleransi, gotong r o y o n g   d a n   s e t e r u s n y a   d a l a m lingkungan  kerja  juga  masyarakat  yang memiliki keragaman budaya, sosial dan ekonomi  sehingga  mampu  berinteraksi secara positif di lingkungan kerja.
Upaya pengembangan kompetensi sosial  kultural  bagi  pegawai  ASN bukanlah  hal  yang  mudah,  karena menyangkut  proses  pembangunan karakter, sikap, dan perilaku. Diperlukan waktu  membiasakan  diri  dengan  pola pikir, pola rasa dan pola tindak baru yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di  lingkungan  sekitar  masyarakat sehingga  dapat  melahirkan  aparatur negara  yang  berkarakter  profesional, berintegritas,  peduli  dan  inovatif. K e s a d a r a n   d a n   k e m a u a n   u n t u k membiasakan  diri  dengan  pola  pikir, pola rasa dan pola tindak yang baru akan mudah  dilakukan  bilamana  seorang pegawai  ASN  mampu  menggeser  dan merobohkan  dinding  mental  pembatas ( mental  block )  yang  ada  pada  dirinya. Mental  block yang  ada  dalam  pikiran seseorang  inilah  yang  menghambat dirinya  untuk  mau  bergerak  dan  mau berubah untuk mencapai impian, tujuan, harapan,  keinginan  ataupun  perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya.

## E.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
Kedua daerah yang menjadi lokus penggalian  data  lapangan,  memiliki keberagaman  sejarah  dan  kebudayaan, sehingga lingkungan kerja pemerintahan diisi  oleh  pegawai  yang  berbeda  latar
b e l a k a n g .   B e r d a s a r k a n   k a j i a n pengembangan  kompetensi  sosial kultural  di  Aceh  dan  Sumatera  Utara, ditemukan  beberapa  kesamaan  yang meliputi :
1.  Kesamaan  cara  pandang  terhadap arti  penting  sosial  kultural  dalam dunia  birokrasi,  yaitu  kompetensi sosial  kultural  adalah  kompetensi yang  sangat  dibutuhkan  dalam berinteraksi  dengan  sesama pegawai  dan  dengan  masyarakat s e b a g a i   p e n e r i m a   l a y a n a n birokrasi.
2.  Kesamaan  faktor  yang  mem- p e n g a r u h i   p e n g e m b a n g a n kompetensi  sosial  kultural  yaitu nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat.
3.  Kesamaan akan pentingnya agenda pengembangan  kompetensi  sosial kultural  dalam  rencana  kerja instansi,  serta  menjadikannya sebagai  indikator  penempatan pegawai  dalam  lingkungan  dan jabatan baru.
Pada  kedua  daerah  tersebut ditemukan  juga  kesamaan  nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku. Nilai-nilai tersebut  dapat  menjadi  masukan  dalam pengembangan  kompetensi  sosial kultural, yaitu:
a.  Nilai  agama  diwujudkan  dalam bentuk  perilaku  yang  bermanfaat baik  di  dunia  maupun  di  akhirat j u g a   b e r u p a   p e n g h o r m a t a n terhadap kebebasan beragama, dan beribadah.
b.  Nilai  etika  berupa  kejujuran, bertindak  sesuai  peraturan  yang b e r l a k u ,   k e r a m a h a n   d a l a m
1042 1078
pelayanan kepada masyarakat. c.  Nilai estetika atau nilai keindahan, nilai estetika juga dikaitkan dengan karya seni.
d.  Nilai  sosial  berkaitan  dengan interaksi  dan  hubungan  sesama manusia  di  lingkungan  berupa saling  meghormati  status  sosial, saling  menjaga  silaturahmi,  sikap saling  membantu  dan  saling peduli.

## 2.  Rekomendasi
Kajian  ini  merekomendasikan beberapa  substansi  penting  yang  perlu direspon  dan  ditindaklanjuti  oleh pemerintah setempat:
1.  U n t u k   m e w u j u d k a n   A S N berperspektif sosial kultural dalam artian  beretika,  bermoral  dan berbudaya  maka  perlu  adanya k e b i j a k a n   s t r a t e g i s   d a l a m p e n g e m b a n g a n   n i l a i - n i l a i kompetensi  sosial  kultural  pada berbagai  program  kegiatan  yang t e r t u a n g   d a l a m     d o k u m e n pembangunan  jangka  panjang daerah,  dan  diterjemahkan  dalam rencana  strategis  daerah  dan rencana  strategis  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD).
2.  D a l a m   p e n y u s u n a n   d a n pengembangan  kompetensi  sosial kultural,  pemerintah  daerah  perlu memperhatikan nilai kearifan lokal d a n   a d a t   i s t i a d a t   y a n g berkembang, nilai keagamaan serta nilai-nilai sejarah.
3.  Kompetensi  sosial  kultural  sangat dibutuhkan  dalam  perekrutan, penempatan  pegawai  ASN  juga pengembangan  karir  dalam  tugas kerjanya.
4.  Agar penerapan kompetensi sosial kultural berjalan efektif maka harus d i d u k u n g   o l e h   k o m i t m e n pimpinan.
5.  Pemerintah pusat perlu menyusun standar baku atau parameter yang jelas  terkait  pengembangan kompetensi sosial kultural.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Daryanto,  M.  1998. Administrasi Pendidikan . Rineka Cipta. Jakarta.
Dessler,  Gary.  2006. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Edisi ke sepuluh. PT Intan Sejati. Klaten.
Enda.  2010.  Ilmu  Perilaku  Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
Komara. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kinerja  Sistem Informasi  Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
Mubarak,  W.I.  2012. Sosiologi. Salemba Medika. Jakarta.
Murgiyono. 2002. Kompetensi Dasar PNS, Konsep  Pemikiran  Manajemen  SDM PNS Berbasis Kompetensi. Jakarta.
Noor,  Fuad.  2009. Integreted  HRD. Grasindo. Jakarta.
Sartini.  2009. Mutiara  Kearifan  Lokal N u s a n t a r a . K e p e l   P r e s s ,
Yogyakarta.
Sirtha,  I  Nyoman.  2003. Aspek  Hukum Dalam Konflik Adat di Bali , Udayana
University Press, Denpasar.
Sumardi.  2007. Password  Menuju  Sukses: Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, dan Perusahaan. Erlangga. Jakarta.
Subagyo, Ahmad. 2008.Studi Kelayakan Teori  dan  Aplikasi.  Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Susilo, Willy. 2001. Audit SDM: Perpaduan Komprehensif  Auditor  dan  Praktisi Manajemen  Sumber  Daya  Manusia S e r t a   P i m p i n a n   O r g a n i s a s i / Perusahaan. Gema Amini.
U m a m ,   K h a i r u l   ( 2 0 1 0 ) .   P r i l a k u Organisasi. Bandung. Pustaka Setia

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh
Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  52  Tahun  2013  tentang P e r u b a h a n   A t a s   P e r a t u r a n
Gubernur  Nomor  132  Tahun  2012 tentang  Standar  Kompetensi Jabatan Struktural Eselon 1, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V. 1042 1080 1079
pelayanan kepada masyarakat. c.  Nilai estetika atau nilai keindahan,
nilai estetika juga dikaitkan dengan karya seni.
d.  Nilai  sosial  berkaitan  dengan interaksi  dan  hubungan  sesama manusia  di  lingkungan  berupa saling  meghormati  status  sosial,
saling  menjaga  silaturahmi,  sikap saling  membantu  dan  saling peduli.

## 2.  Rekomendasi
Kajian  ini  merekomendasikan
beberapa  substansi  penting  yang  perlu direspon  dan  ditindaklanjuti  oleh pemerintah setempat:
1.  U n t u k   m e w u j u d k a n   A S N berperspektif sosial kultural dalam
artian  beretika,  bermoral  dan berbudaya  maka  perlu  adanya k e b i j a k a n   s t r a t e g i s   d a l a m p e n g e m b a n g a n   n i l a i - n i l a i kompetensi  sosial  kultural  pada berbagai  program  kegiatan  yang t e r t u a n g   d a l a m     d o k u m e n pembangunan  jangka  panjang daerah,  dan  diterjemahkan  dalam rencana  strategis  daerah  dan rencana  strategis  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD).
2.  D a l a m   p e n y u s u n a n   d a n pengembangan  kompetensi  sosial kultural,  pemerintah  daerah  perlu memperhatikan nilai kearifan lokal
d a n   a d a t   i s t i a d a t   y a n g berkembang, nilai keagamaan serta nilai-nilai sejarah.
3.  Kompetensi  sosial  kultural  sangat dibutuhkan  dalam  perekrutan, penempatan  pegawai  ASN  juga pengembangan  karir  dalam  tugas kerjanya.
4.  Agar penerapan kompetensi sosial kultural berjalan efektif maka harus d i d u k u n g   o l e h   k o m i t m e n pimpinan.
5.  Pemerintah pusat perlu menyusun standar baku atau parameter yang jelas  terkait  pengembangan kompetensi sosial kultural.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Daryanto,  M.  1998. Administrasi Pendidikan . Rineka Cipta. Jakarta.
Dessler,  Gary.  2006. Manajemen  Sumber Daya Manusia. Edisi ke sepuluh. PT Intan Sejati. Klaten.
Enda.  2010.  Ilmu  Perilaku  Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
Komara. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kinerja  Sistem Informasi  Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
Mubarak,  W.I.  2012. Sosiologi. Salemba Medika. Jakarta.
Murgiyono. 2002. Kompetensi Dasar PNS, Konsep  Pemikiran  Manajemen  SDM PNS Berbasis Kompetensi. Jakarta.
Noor,  Fuad.  2009. Integreted  HRD. Grasindo. Jakarta.
Sartini.  2009. Mutiara  Kearifan  Lokal N u s a n t a r a . K e p e l   P r e s s , Yogyakarta.
Sirtha,  I  Nyoman.  2003. Aspek  Hukum Dalam Konflik Adat di Bali , Udayana University Press, Denpasar.
Sumardi.  2007. Password  Menuju  Sukses: Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, dan Perusahaan. Erlangga. Jakarta.
Subagyo, Ahmad. 2008.Studi Kelayakan Teori  dan  Aplikasi.  Jakarta:  Elex Media Komputindo.
Susilo, Willy. 2001. Audit SDM: Perpaduan Komprehensif  Auditor  dan  Praktisi Manajemen  Sumber  Daya  Manusia S e r t a   P i m p i n a n   O r g a n i s a s i / Perusahaan. Gema Amini.
U m a m ,   K h a i r u l   ( 2 0 1 0 ) .   P r i l a k u Organisasi. Bandung. Pustaka Setia
Peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh
Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN)
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  52  Tahun  2013  tentang P e r u b a h a n   A t a s   P e r a t u r a n Gubernur  Nomor  132  Tahun  2012 tentang  Standar  Kompetensi Jabatan Struktural Eselon 1, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V. 1042 1080
1079