Determinan Pembangunan Desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia
Ahmad Febriyanto 1 , Darmawan 2 1,2 Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: febriyantoahmad88@gmail.com 1 , darmawan@uin-suka.co.id 2
Article History: Received: 15 Mei 2024 Revised: 25 Mei 2024
Accepted: 27 Mei 2024 Abstract: Pembangunan daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Terluar (3T) telah menjadi prioritas pembangunan pemerintah sejak tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa 3T di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 11 provinsi yang memiliki status daerah 3T. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan didukung perangkat lunak E-views. Hasil pengujian menunjukkan bahwa APBD dan investasi dalam negeri adalah determinan yang tepat dalam meningkatkan pembangunan daerah 3T.
Keywords: Daerah 3T, Investasi, APBD
PENDAHULUAN Pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) telah menjadi fokus prioritas pembangunan pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2024 telah menargetkan bahwa 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal yang ada perlu diselesaikan (Republik Indonesia 2020). Problematika utama daerah 3T akan mengacu pada tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendapatan masyarakat rendah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan tingkat aksesibiltas yang terbatas (Kurniawan and Simandjorang 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa tingkat ketimpangan Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, dengan tingkat rasio gini mencapai 0,388 poin pada Maret 2023 (BPS 2023). Sedangkan tingkat ketimpangan telah dianggap sebagai anteseden dalam peningkatan kemiskinan di Indonesia (Mansi et al. 2020). Sisi lain, pembangunan ekonomi yang diharapkan memiliki korelasi positif, cenderung menunjukkan efek dualisme dan memperlebar ketimpangan yang ada (Azis 2022; Mansi et al. 2020; Shoesmith, Franklin, and Hidayat 2020). Peningkatan PDB hanya memberikan gambaran atas peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan akan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata (Le Caous and Huarng 2020).
Problematika serupa telah dihadapi masyarakat dunia dan telah menjadi konsensus bersama untuk mengurangi kemiskinan, tanpa kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta peningkaan kualitas pendidikan yang diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (UNDP 2015). Berdasarkan indeks SDGs tahun 2023, Indonesia telah menempati peringkat 75 dari 166 negara dengan total skore mencapai 70,2. Meskipun, demikian dalam laporan SDGs tahun 2023, beberapa tantangan utama adalah tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan ketimpangan. Sedangkan, kemiskinan menunjukkan arah yang lebih baik dalam catatan indeks SDGs (United Nations 2023). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1694
Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum. Penerjemahan tujuan tersebut kemudian dimasukkan dalam beberapa pasal yang mengatur bahwa negara perlu menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat 2), terpenuhinya hak hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A), memperoleh hak pendidikan (Pasal 31 ayat 1 hingga 5), memperoleh layanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1), dan terjaminnya kemakmuran rakyat dari sisi ekonomi dan sosial (Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 hingga 2).
Dalam mewujudkan ketercapaian indikator kesejahteraan tersebut UUD 1945 pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, alokasi dana APBN akan menjadi titik tolak keberhasilan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia (Arma, Noor, and Sujarwoto 2017). Sebelumnya, penelitian Putri & Wulandari (2022) telah menjelaskan bahwa alokasi APBN pada aspek infrastrktur listrik lebih efisien dalam menurunkan ketimpangan dibandingkan pembangunan infrastruktur sanitasi dan jalan raya. Selanjutnya, dalam menjalankan peran desentralisasi, maka pemerintah juga melakukan pengalokasian anggaran pada setiap daerah otoritas seperti provinsi hingga pedesaan (Purbadharmaja et al. 2019).
Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pada daerah otonom yang dimaksud (Kurniawan and Simandjorang 2022; Purbadharmaja et al. 2019). Secara tidak langsung, alokasi tersebut juga dimaksudkan untuk mereduksi ketimpangan, kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan, dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Pertimbangan lain daripada alokasi APBD adalah alokasi investasi kepada desa. Pertimbangan ini didasarkan pada hasil temuan empiris Park & Wang (2010) yang mengungkapkan bahwa alokasi investasi dapat memberi kebermanfaatan pada desa miskin di China. Meskipun demikian, kebermanfaatan tersebut dapat tercapai jika alokasi lebih difokuskan pada aspek pembangunan SDM dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Selain itu, alokasi dana desa yang tepat sasaran juga menunjukkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan pada daerah Kalimantan Barat (Alias 2022). Pertimbangan kualitas sumber daya juga perlu ditingkatkan dalam mewujudkan peningkatan kualtias pembangunan desa (Faradis and Afifah 2021).
Beragam temuan empiris tersebut telah menjelaskan bahwa APBD, investasi lokal, dana desa, dan investasi asing memiliki implikasi penting terhadap pembangunan desa. Dengan demikian, maka perlu untuk dilakukan pengujian secara empiris terkait faktor-faktor tersebut dalam pembangunan desa 3T, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan anteseden yang paling relevan terhadap pembangunan daerah 3T. Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan alokasi APBD, investasi lokal, dana desa, tingkat IPM terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) pada 11 provinsi di Indonesia yang berstatus memiliki daerah 3T, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024. Temuan empiris ini akan menjelaskan terkait faktor yang paling relevan terhadap alokasi pembangunan desa 3T di Indonesia. Secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah secara umum untuk memperhatikan alokasi dana yang efektif dan efisien terhadap pembangunan daerah 3T. Selain itu, temuan ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi para investor lokal untuk dapat mengalokasikan dananya kepada daerah 3T, dalam wujud peningkatan pembangunan pedesaan.

## LANDASAN TEORI
Agensi Teori
Teori agensi menjelaskan bahwa agen atau manajemen memiliki hubungan dengan prinsipal atau pemilik dalam sebuah organisasi bisnis atau perusahaan yang memiliki kecenderungan terjadi asimetri informasi dan terjadinya konflik kepentingan yang mendoron agen menyembunyikan informasi sebenarnya dari prinsipal (Jensen and Meckling 1976). Teori ini memiliki akar dengan teori ekonomi, teori sosiologi, teori keputusan, dan teori organisasi (Bjurstrøm 2020; Leruth and Paul 2007; Smith and Bertozzi 1998). Pada dasarnya, teori ini menegaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen dilakukan dalam suatu kontrak implisit atau eksplisit yang menegaskan bahwa agen akan bertindak sebagaimana keinginan dari prinsipal (Bendickson et al. 2016). Meskipun demikian, agen akan jauh memiliki banyak informasi dibandingkan prinsipal. Asimetri informasi pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan kontraktual antara agen dan prinsipal, seperti moral hazaard, bounded rationality, dan adverse selection. Sehingga, dimungkinkan agen akan bertindak untuk memenuhi keinginannya sendiri dan cenderung mengabaikan tujuan dari prinsipal (Bendickson et al. 2016; Bjurstrøm 2020; Song, Wang, and Cavusgil 2015).
Perspektif teori ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manajer dan pemilik saham (Darmawan 2021; Moloi and Marwala 2020), antara pelayan dengan pelanggan (Mills 1990; Tan and Lee 2015), antara eksekutif dengan para pekerja (Hannafey and Vitulano 2013; Mitchell and Meacheam 2011), dan hubungan antara rakyat dengan pemerintah (Dawson et al. 2016; Parker et al. 2018). Dalam negara demokrasi modern hubungan telah ditemukan hubungan keagenan pada sektor publik (Gomez-Mejia and Wiseman 2007). Pada konteks ini sebuah negara atau pemerintah akan berperan sebagai organisasi atau disebut sebagai organisasi publik (Intarakumnerd and Chaoroenporn 2013). Dalam berperan sebagai organisasi publik, sebuah negara atau pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cenderung tidak mencari profit (Grindle 1997). Hal ini selaras dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tugas utama negara atau pemerintah sebagai organisasi publik adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemahaman tersebut telah berkembang pada negara demokrasi yang menggunakan prinsip pendelegasian pada sektor eksekutif dan legistatif untuk menjalankan pemerintahan. Pada sisi lain rakyat telah menjalankan kewajiban dalam membayar pajak untuk peningkatan pembangunan negara (Cheru 2012). Selaras dengan hal tersebut Moe (1984) menegaskan bahwa terdapat hubungan keagenan dalam penganggaran dalam struktur pemerintahan, sebab terdapat pengalokasian wewenang dari pemilih kepada para legislator. Sehingga, masyarakat akan mempercayakan kepengurusan sebuah negara melalui perwakilan yang mereka pilihdalam segi eksekutif dan legislatif (McCarthy-Cotter and Flinders 2018; Strøm 2000). Para legislatif dan eksekutir akan berperaen sebagai expert agent dalam menjalankan keputusan terkait penggunaan dana-dana publik (Hagen 2010). Sebagaimana konsep dasar pada teori keagenan, bahwa agen selalu memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan prinsipal sehingga memungkinkan terjadinya asimetri informasi, maka risiko serupa juga dapat terjadi pada konteks organisasi publik. Mengingat bahwa legislatif dan eksekutif sebagai ultimate principals maka terjadinya moral hazaard, seperti tindak pidana korupsi atas dana APBN, APBD, dan dana desa dimungkinkan terjadi (Chitu 2016; Diansari, Musah, and Binti Othman 2023; Gitaharie et al. 2022; Williams 2021).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1696
Indeks Pembangunan Desa Indeks pembangunan desa merupakan indeks komposit yang terdiri atas penilaian 3 faktor utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (BPS 2018). Indeks ketahanan sosial akan merepresentasikan aspek kesehatan, pendidikan, media untuk sosialiasasi, dan kebeiasaan masyarakat desa. Indeks ketahanan ekonomi akan berkaitan dengan ketersediaan akses distribusi logistik, aksesibilitas terhadap lembaga keuangan, adanya lembaga keuangan, dan kemudahan menggunakan layanan industri keuangan. Pada aspek ekologi akan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan potensi alam yang ada (BPS 2018; Kemendesa 2023). Menurut Peraaturan Menteri Desa (Permendesa PDTTrans) Nomor 2 Tahun 2016 indeks pemangunan desa tersebut akan digunakan untuk mengklasifikasikan status desa dalam 5 kategori, meliputi:
1. Desa pratama
Desa pratama adalah desa dalam status belum berkembang dan sangat rentang terhadap guncangan ekonomi dan konflik sosial politik. Desa ini dianggap belum mampu mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Desa pada status ini memiliki nilai indeks dibawah 0,491 2. Desa pra-madya
Desa ini memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, namun pengelolaan sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat rendah. Desa dalam status ini memiliki nilai indeks pada rentang 0,492 hingga 0,599.
3. Desa madya Desa madya merupakan desa yang memiliki banyak potensi sumber daya, namun terkedala dalam optimalisasi sumber daya. Sehingga, problema daripada desa ini adalah pemanfaatan sumber daya untuk mereduksi kemiskinan. Nilai rentang 0,600 hingga 0,707 akan menjadi indeks pada desa dalam status madya.
4. Desa pra-sembada Desa pra-sembada atau desa berkembang merupakan desa yang memiliki segala potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, desa ini juga dapat mengelola sumber daya tersebut untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan. Nilai indeks untuk desa ini adalah 0,707 hingga 0,815.
5. Desa sembada Desa sembada atau desa mandiri adalah desa yang dapat melaksanakan pembangunan desa secara mandiri dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Sehingga, desa akan berperan sebagai pemerintah otonom untuk mengatur segala bentuk pembangunan yang ada pada wilayah tersebut. Nilai indeks untuk desa ini berada lebih dari 0,815. Pada kategori desa 3T, nilai indeks pembangunan desa rerata pada rentang kurang dari 0,491 hingga 0,707. Sehingga dapat diketahui bahwa indeks untuk desa 3T akan masuk dalam kategori desa pratama hingga desa madya. Karakteristik utama kategori desa pratama hingga desa madya adalah pengelolaan sumber daya ekonomi, ekologi, dan sosial yang dimiliki (Prasetyo and Sonny 2020). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa problema pengembangan atau pembangunan desa dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi perlu untuk diklasifikasi.
(TAMBAHKAN TABEL DESA TERTINGGAL) (CEK INDEKS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan telah disetujui oleh pihak legislatif daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD akan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu penapatan daerah, pembiayaan, daerah, dan belanja daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2017). Dalam pendapatan daerah terdapat pos Dana Perimbangan yang diklasifikasikan sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai perwujudan desentralisasi fiskal (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021). Dana Perimbangan juga akan disalurkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa dengan alokasi minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018). Dengan demikian, pembangunan pedesaan akan berkaitan erat dengan alokasi APBD yang diberikan. Alokasi DAU dan DBH menjadi salah satu langkah desentralisasi fiskal dalam rangka peningkatan pembangunan daerah (Akita, Riadi, and Rizal 2021). Langkah desentralisasi tersebut juga telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan tingkat disparitas regional dan tingkat pembangunan regional (Talitha, Firman, and Hudalah 2020). Penelitian Sihombing et al. (2022) menyarankan bahwa fungsi ekonomi dari APBD perlu dialokasikan secara tepat sasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Maskun & Istinah (2020) menunjukkan bahwa pengaturan APBD yang dialokasikan terhadap desa dapat meningkatkan pembangunan desa. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah
H1: APBD berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.
Dana Desa Dana desa merupakan dana yang telah dialokasikan oleh pemrintah pusat kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat (DJPB 2021). Tujuan pengalokasian dana desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa alokasi dana desa menjadi salah satu komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, demokratis, mandiri, dan maju. Sehingga, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dijelaskan bahwa alokasi dana desa perlu dilakukan secara berkeadilan. Dengan demikian, fokus utama alokasi dana desa adalah pemberdayaan dan pembangunan desa. Selaras dengan hal tersebut, penelitian Handayani & Badrudin (2019) menjelaskan bahwa dampak daripada alokasi dana desa pada tahun 2015 telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada 411 kabupaten di Indonesia. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Arham & Payu (2020) bahwa pengolkasian dana desa yang tepat saasran akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut penelitian Fahri (2017) menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa terhadap pembangunan desa adalah positif. Sehingga peningkatan alokasi dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa. Selain itu, manajemen keuangan desa juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan desa. Peningkatan dana desa juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun pada Kabupaten Munahasa Tenggara (Arina, Masinambow, and Walewangko 2021). Selaras dengan hal tersebut penelitian Muslihah et al. (2019) juga menjelaskan bahwa peningkatan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipoetsis yang diajukan adalah
H2: Dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.
Investasi Dalam Negeri Faktor lain yang menunjukkan pengaruh penting terhadap pembangunan desa adalah investasi. Alokasi investasi akan memberi dampak pada peningkatan daya tarik wilayah sebagai tujuan investasi wirausahawan mikro dan multinasional (Elias 2022). Peningkatan investasi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1698
memungkinkan pengembangan potensi desa, dengan pemanfaatan tanah yang ada dan pembangun SDM yang dimiliki (Ding and Lichtenberg 2011). Temuan Paramita & Purbadharmaja (2015) menunjukkan bahwa investasi yang dilaokasikan telah menunjukkan peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah Bali. Sejalan dengan temuan tersebut, teori pertumbuhan Solow telah menekankan bahw investasi domestik dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri dan peningkatan modal kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perekonomian. Sehingga, alokasi investasi yang difokuskan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan pengembangan potensi desa, akan meningkatkan kualitas desa tersebut (Ding and Lichtenberg 2011; Elias 2022; Paramita and Purbadharmaja 2015; Park and Wang 2010). Penelitian Mahriza & B (2019) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Soleh (2017) menyarankan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan skema penanaman modal dalam negeri dengan melibatkan warga desa. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah
H3: Investasi domestik berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.
Investasi Asing Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk membuka Bidang Usaha Tertutup Dengan Persyaratan di Sektor Penanaman Modal disebutkan bahwa investasi asing merupakan kegiatan invesasi yang dilakukan oleh investor asing atau kolaborasi antara investor domestik dan investor asing. Sehingga modal asing yang diinvestasikan sepenuhnya di Indonesia atau sebagian modal asing dan sebagian modal domestik telah dapat dimaknai sebagai investasi asing (Akbar, Haerisma, and Suharto 2023). Alokasi investasi asing ini dapat memperkuat modal dalam negeri dan mendorong peningkatan pembangunan (Awandari and Indrajaya 2016). Peningkatan investasi asing akan mendorong peningkatan pembangunan ekonomi (Tseng and Zebregs 2002). Dalam teori neo-klaik ekonomi menjelaskan bahwa peningkatan alokasi modal asing dapat mendorong peningkatan kepemilikan teknologi dalam negeri, langkah ini akan selaras dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Solow 1956). Selain itu teori pertumbuhan endogen juga bereanggapan bahwa aliran dana investasi dapat meningkatkan potensi teknologi suatu daerah dari peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan daerah tersebut (Romer 1990). Meskipun demikian temuan Purwadi et al. (2019) menjelaskan bahwa strategi investasi akan dapat mendorong perekonomian di Indonesia dengan peningkatan fasilitas investasi dan peraturan terkait investasi yang dapat memberi kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah
H4: Investasi Asing berpengaruh positif signifikan terhadap indeks desa membangun.

## Gambar 1. Konseptual Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Data Penelitian ini menggunakan sampel 11 provinsi di Indonesia dengan tingkat daerah 3T tertinggi, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Penentuan sampel tersebut didasarkan pada PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Rentang waktu amatan adalah 2021 hingga tahun 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diadopsi dari publikasi lembaga pemerintah. Seperti, Indeks Pembangunan Manusia dan investasi domestik diadopsi dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diadopsi dari publikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan alokasi dana desa serta Indeks Desa Membangun diadopsi dari Kementerian Desa.
Metode Penelitian Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mencari determinan terhadap pembangunan desa 3T maka metode ini menjadi relevan (Liu et al. 2021). Penelitian ini melibatkan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sehingga persamaan regresi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut
IDM = α + β1 FDI + β2 APBD + β3 ADD + β4 ID + ε
(1)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1700

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tabel 1 dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif pada setiap variabel. Dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 4 variabel dengan 1 variabel dependen yaitu IDM dan 3 variabel independen yaitu FDI, APBD, dan PMDN. Secara keseluruhan total sampel dalam penelitian ini adalah 33 sampel. Adapun nilai rata-rata ( mean ) daripada variabel FDI adalah 8,483, dengan nilai tengah ( median ) 2,478, Standar Deviasi (Std. Dev) adalah 1,204, nilai minimum adalah 8,300 dan nilai maksimum adalah 4,998. Berikutnya untuk variabel APBD memiliki nilai rata-rata sebesar 2,619, nilai tengah sebesar 2,738, nilai Standar Deviasi sebesar 3,558, nilai minimum sebesar 2,081, dan nilai maksimum adalah 3,050. Pada variabel IDM diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 0,632, dengan nilai tengah sebesar 0,629, nilai Standar Deviasi adalah 0,078, nilai minimum adalah 0,456 dan nilai maksimum adalah 0,759. Terakhir, variabel PMD, diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 2,139 dengan nilai tengah sebesar 2,180, nilai Stadar Deviasi adalah 2,082, nilai minimum adalah 1,602, dan nilai maksimum adalah 2,590.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variable Obs Mean Median Std.Dev. Min Max FDI 33 8.483 2.478 1.204 8.300 4.998 APBD 33 2.619 2.738 3.558 2.081 3.050 IDM 33 0.632 0.629 0.078 0.456 0.759 PMDN 33 2.139 2.180 2.082 1.602 2.590
Pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini akan meliputi pengujian normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menerapkan pengujian Jarque-Bera . Luaran nilai probabilitas pengujian adalah 0,6690. Nilai tersebut lebih besar daripada ambang batas 0,05 (> 0,05) dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Pengujian dilanjutkan dengan menguji linearitas menggunakan pengujian Ramsey-RESET . Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,522. Nilai tersebut lebih besar daripada ambang batas 0,05 (> 0,05) dan disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Pengujian dilanjutkan dengan menguji autokrelaso dilakukan dengan menerapkan pengujian Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier (BGLM). Nilai probabilitas adalah sebesar 0,175 atau di atas ambang batas 0,05 (> 0,05) dan dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik terakhir adalah uji heterkodestisitas dengan menerapkan pengujian Breusch-Pagan . Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,124 atau berada di atas ambang batas 0,05 (> 0,05) dan disimpulkan tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas pada data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi asumsi klasik. Hasil pegujian asumsi klasik secara keseluruhan disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Uji Asumsi Klasik Asumsi Klasik Pengujian Probabilitas Normalitas Jarque-Bera 0.660 Linearitas Ramsey RESET 0.522 Autokorelasi BGLM 0.175 Heterokedastisitas Breusch-Pagan 0.124 Pengujian koefisien determinasi ( R² ) diterapkan dalam penelitian ini. Nilai adjusted R² menunjukkan nilai sebesar 0,7400 dan dapat disimpulkan bahwa 74% variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen IDM. Sedangkan, 26% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Pengujian berikutnya adalah uji F yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 19,222 dengan nilai probabilitas 0,000. Hasil ini memberi pemahaman bahwa APBD, DD, FDI, dan PMDN dalam penelitian ini secara bersama-sama mempegnaruhi variabel dependen IDM. Hasil pengujian R² dan F secara keseluruhan disajikan pada tabel 3. Tabel 3. Hasil Uji R² & Uji F Pengujian Nilai Adjusted R² 0.7400 F-statistik 19.222 Prob(F-Statistik) 0.000
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 2 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Adapun hipotesis diterima meliputi hubungan positif signifikan antara APBD terhadap IDM ( α: 0,0043; p-value < 0,01), hasil ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel konstan dan APBD meningkat sebanyak Rp 1, maka IDM akan meningkat sebanyak 0,0043. Adapun hubungan signifikan positif antara PMDN terhadap IDM juga dikonformasi dalam penelitian ini ( α : 0,015198; p-value < 0,05), hasil ini menjelaskan bahwa jika seluruh variabel diasumsikan tidak berubah dan terdapat peningkatan PMDN sebesar Rp 1, maka IDM akan berubah sebesar 0,015198.
Adapun 2 hipotesis ditolak dalam penelitian ini meliputi hubunga positif signifikan antara FDI terhadap IDM ( α: -0,016082; p-value < 0,05) dan hubungan positif signifikan antara DD terhadap IDM ( p-value > 0,01). Hasil ini memberi pemahaman bahwa jika seluruh variabel konstak dan terjadi peningkatan FDI sebesar Rp 1, maka IDM cenderung turun sebesar 0,016082 dan untuk DD ditemukan tidak menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan IDM. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel α Std. Error t-stat p-value FDI -0.016082 0.004864 -3.306.492 0.0027 APBD 0.004390 0.002229 1.969.297 0.0593 DD -0.000544 0.005028 -0.108211 0.9146 PMDN 0.015198 0.003670 4.141.645 0.0003
Pembahasan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan daerah 3T. Dalam merepresentasikan tingkat pembangunan daerah 3T, penelitian

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
ini menggunakan IDM atau Indeks Desa Membangun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alokasi APBD memiliki hubungan positif siginfikan terhadap IDM daearh 3T. Temuan ini mendukung hasil temuan Sihombing et al. (2022) dan Maskun & Istinah (2020) yang mengungkapkan bahwa alokasi APBD memungkinkan peningkatan pembangunan desa. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan pembangunan daearah 3T akan sejalan dengan pengalokasian APBD pada desa. Hal ini juga sejalan dengan penerapan fungsi desentralisasi untuk mereduksi tingkat disparitas regional dan tingkat pembangunan regional (Talitha et al. 2020). Alokasi dana APBD yang tepat sasaran akan memiliki kecenderungan peningkatan terhadap pertumbuhan daerah 3T. Mengingat bahwa dalam APBD terdapat DAU dan DBH sebagai langkah perluasan fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Alokasi DAU dan DBH yang relevan akan mendorong peningkatan pembangunan daerah. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima dalam penelitian ini.
Meskipun APBD telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan fungsi desentralisasi daerah, alokasi dana desa cenderung tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini DD tidak berpengaruh terhadap IDM dan hipotesis 2 ditolak. Temuan ini berlainan dengan hasil temuan sebelumnya yang menjelaskan bahwa alokasi dana desa akan meningkatkan pembangunan daerah 3T (Arina et al. 2021; Handayani and Badrudin 2019; Muslihah et al. 2019). Temuan ini cenderung menjustifikasi temuan Arham & Payu (2020) bahwa alokasi dana desa perlu dilakukan secara tepat sasaran. Alokasi dana desa yang tepat sasaran akan meningkatkan potensi desa dan meningkatkan pembangunan desa. Alokasi tepat sasaran perlu dilakukan dengan memahami potensi masing-masing desa. Sebagaimana amanat daripada PP No. 60 Tahun 2014 bahwa dana desa adalah komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, demokratis, mandiri, dan maju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran untuk meningkatkan kemajuan dan kesajahteraan masyarakat Sisi lain, pemerintah desa juga perlu melakukan pengelolaan investasi yang masuk. Penelitian ini menjustifikasi bahwa investasi dalam negeri memilki pengaruh positif terhadap pembangunan daerah 3T. Alokasi investasi domestik dapat berbentuk investasi wirausaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kualitas perekonomian wilayah tersebut (Elias 2022). Selain itu, alokasi investasi dalam negeri yang difokuskan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, pengembangan potensi desa, dan meningkatkan kualitas desa akan memiliki kecendeurngan terhadap peningkatan pembangunan pedesaan (Ding and Lichtenberg 2011; Elias 2022; Paramita and Purbadharmaja 2015; Park and Wang 2010). Sehingga tata kelola investasi domestik juga perlu dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa perlu memfokuskan investasi pada sektor-sektor potensial yang dimiliki pedesaan atau menetapkan aturan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan mendorong masyarakat desa bekerja di tempat tersebut. Sisi lain, pemerintah juga dapat mengajak masyarakat untuk berinvestasi pada pembangunan desa (Soleh 2017). Dengan demikian, temuan ini akan mendukung teori pertumbuhan Solow yang mengungkapkan bahwa investasi domestik mampu meningkatkan pendapatan dalam negeri dan meningkatkan modal kerja suatu wilayah (Solow 1999).
Faktor terakhir yang penting untuk dipertimbangkan dalam meningkatkan pembangunan daerah 3T adalah investasi asing. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan daerah 3T. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa peningkatan aliran investasi asing memiliki kecenderungan menurunkan tingkat kualitas pembangunan pedesaan. Temuan berlainan dengan sejumlah temuan empiris sebelumnya (Romer 1990; Tseng and Zebregs 2002). Meskipun demikian temuan ini cenderung mendukung pendapat
yang mengungkapkan bahwa investasi asing cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional pada daerah dengan tingkat regulasi rendah dan memindahkan produksi mereka pada wilayah tersebut (Chandran and Tang 2013). Sehingga investasi asing yang masuk cenderung memberikan efek negatif pada daerah investasi, termasuk kerusakan lingkungan dan ketidakmampuan daerah dalam berkembang (Ali et al. 2020). Hal ini menjelaskan bahwa pemerinta desa perlu melakukan pengelolaan atas investasi asing yang masuk, termasuk meningkatkan regulasi terkait objek investasi. Selain itu, dalam pengelolaan dana investasi asing ini peran pemerintah nasional dan daereah juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi hulu hingga hilir akan menjadi solusi atas efektivitas investasi asing dalam mendorong peningkatan pembangunan daerah 3T.
KESIMPULAN Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah 3T. Penelitian ini mempertimbangkan APBD, dana desa, investasi domestik, dan investasi asing untuk diuji pengaruhnya terhadap pembangunan desa 3T. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa APBD dan investasi domestik cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan desa 3T. Hasil ini memperjelas bahwa desentralisasi dana nasional hingga pengelolaan investasi domestik dapat berpotensi meningkatkan pembangunan desa. Sisi lain, investasi asing cenderung menunjukkan pengaruh negetif. Dengan demikian, peningkatan terkait aturan dan regulasi atas investasi asing perlu dilakukan dalam mereduksi efek negatif daripada investasi asing pada pembangunan desa. Temuan ini akan menjadi perluasan teoritis bahwa APBD dan investasi domestik memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Selain itu, proses desentralisasi cenderung efektif dalam meningkatkan pembangunan. Temuan ini juga memberi saran praktis kepada pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola atas dana desa dan seluruh aliran investasi yang masuk dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Terakhir, penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan pengujian jangka panjang aatas dampak APBD, investasi domestik, investasi asing, dan dana desa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembangunan desa pada masa depan.

## DAFTAR REFERENSI
Akbar, Syuhada, Alvien Septian Haerisma, and Toto Suharto. 2023. “Analysis of Factors Influencing Employment Opportunity in West Java Province in 2015-2020.” Journal of Economic Development and Village Building 1(1):53—64. Akita, Takahiro, Awaludin Aji Riadi, and Ali Rizal. 2021. “Fiscal Disparities in Indonesia in the Decentralization Era: Does General Allocation Fund Equalize Fiscal Revenues?” Regional Science Policy & Practice 13(6):1842–65. doi: 10.1111/rsp3.12326. Ali, Sajid, Zulkornain Yusop, Shivee Ranjanee Kaliappan, and Lee Chin. 2020. “Dynamic Common Correlated Effects of Trade Openness, FDI, and Institutional Performance on Environmental Quality: Evidence from OIC Countries.” Environmental Science and Pollution Research 27(11):11671–82. doi: 10.1007/s11356-020-07768-7. Alias, Eliza Fazliyaton. 2022. “Private Investment, Local Government Investment, Village Budget and Economic Growth.” TANJUNGPURA INTERNATIONAL JOURNAL ON DYNAMICS ECONOMICS, SOCIAL SCIENCES AND AGRIBUSINESS 3(2):54–76. doi: https://doi.org/10.26418/tijdessa.v3i2.34.
Arham, Muhammad Amir, and Boby Rantow Payu. 2020. “Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia.” Economics Development Analysis Journal 8(4):324–34. doi:

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
10.15294/edaj.v8i4.31698.
Arina, Ade Irma Seska, Vecky Masinambow, and Een N. Walewangko. 2021. “PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 22(3). Arma, Nur Ambia, Irwan Noor, and Sujarwoto. 2017. “Infrastructure Budget and Poverty Reduction in Indonesia 2016.” Pp. 293–96 in International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 . Atlantis Press. Awandari, Luh Putu Putri, and I. Gst Bgs Indrajaya. 2016. “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 5(12):1347–1585. Azis, Iwan J. 2022. “Dualism and Development.” Pp. 9–34 in Periphery and Small Ones Matter . Singapore: Springer Singapore.
Bendickson, Josh, Jeff Muldoon, Eric Liguori, and Phillip E. Davis. 2016. “Agency Theory: The Times, They Are a-Changin’.” Management Decision 54(1):174–93. doi: 10.1108/MD-02- 2015-0058.
Bjurstrøm, Karl Hagen. 2020. “Principal–Agent or Principal–Steward: How Ministry–Agency Relations Condition the Impact of Performance Management in the Steering of Government Agencies.” Public Performance & Management Review 43(5):1053–77. doi: 10.1080/15309576.2020.1739087.
BPS. 2018. Indeks Pembangunan Desa 2018 . Jakarta.
BPS. 2023. Gini Ratio Maret 2023 Tercatat Sebesar 0,388. Jakarta.
Le Caous, Emilie, and Fenghueih Huarng. 2020. “Economic Complexity and the Mediating Effects of Income Inequality: Reaching Sustainable Development in Developing Countries.” Sustainability 12(5):2089. doi: 10.3390/su12052089.
Chandran, V. G. R., and Chor Foon Tang. 2013. “The Impacts of Transport Energy Consumption, Foreign Direct Investment and Income on CO2 Emissions in ASEAN-5 Economies.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 24:445–53. doi: 10.1016/j.rser.2013.03.054. Cheru, Fantu. 2012. “Democracy and People Power in Africa: Still Searching for the ‘Political Kingdom.’” Third World Quarterly 33(2):265–91. doi: 10.1080/01436597.2012.666012. Chitu, Livia. 2016. “Reserve Accumulation, Inflation and Moral Hazard: Evidence from a Natural Experiment.” SSRN Electronic Journal . Darmawan, Darmawan. 2021. Ekonomi Keuangan . Yogyakarta: UNY Press. Dawson, Gregory S., James S. Denford, Clay K. Williams, David Preston, and Kevin C. Desouza. 2016. “An Examination of Effective IT Governance in the Public Sector Using the Legal View of Agency Theory.” Journal of Management Information Systems 33(4):1180–1208. doi: 10.1080/07421222.2016.1267533.
Diansari, Rani Eka, Adiza Alhassan Musah, and Jaizah Binti Othman. 2023. “Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour.” Cogent Business & Management 10(2). doi: 10.1080/23311975.2023.2219424. Ding, Chengri, and Erik Lichtenberg. 2011. “LAND AND URBAN ECONOMIC GROWTH IN CHINA*.” Journal of Regional Science 51(2):299–317. doi: 10.1111/j.1467- 9787.2010.00686.x.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah . Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. “Perbedaan Dana Desa Dan Alokasi Dana
Desa.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Retrieved February 29, 2024 (https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-perbedaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-2). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. “Apakah Yang Disebut Dengan Mandatory Spending?”
Kemenkeu.Go.Id . Retrieved February 29, 2024 (https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending). DJPB. 2021. “Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya.” KPPN Bukittinggi . Retrieved February 29, 2024 (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa- pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html).
Elias, Eliza Fazliyaton. 2022. “Private Investment, Local Government Investment, Village Budget AndEconomic Growth.” TANJUNGPURA INTERNATIONAL JOURNAL ON DYNAMICS ECONOMIC, SOCIAL SCIENCES AND AGRIBUSINESS 3(2):54–76.
Fahri, Lutfhi Nur. 2017. “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa.” Jurnal Publik 11(01):75–88. Faradis, Royhan, and Uswatun Nurul Afifah. 2021. “The Relation of Human and Village Development in Indonesia.” Equity: Jurnal Ekonomi 9(2):35–46. doi:
10.33019/equity.v9i2.63.
Gitaharie, Beta Yulianita, Rus’an Nasrudin, Ayu Putu Arantza Bonita, Lovina Aisha Malika Putri, Muhammad Abdul Rohman, and Dwini Handayani. 2022. “Is There an Ex-Ante Moral Hazard on Indonesia’s Health Insurance? An Impact Analysis on Household Waste Management Behavior” edited by A. Parker. PLOS ONE 17(12):e0276521. doi: 10.1371/journal.pone.0276521.
Gomez-Mejia, Luis R., and Robert M. Wiseman. 2007. “Does Agency Theory Have Universal Relevance? A Reply to Lubatkin, Lane, Collin, and Very.” Journal of Organizational Behavior 28(1):81–88.
Grindle, Merilee S. 1997. “Divergent Cultures? When Public Organizations Perform Well in Developing Countries.” World Development 25(4):481–95. doi: 10.1016/S0305- 750X(96)00123-4.
Hagen, Jürgen von. 2010. “The Sustainability of Public Finanaces and Fiscal Policy Coordination in the EMU.” SSRN Electronic Journal . Handayani, Anik Puji, and Rudy Badrudin. 2019. “Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia.” Journal of Accounting and Investment 20(3). doi: 10.18196/jai.2003129. Hannafey, Francis T., and Lawrence A. Vitulano. 2013. “Ethics and Executive Coaching: An Agency Theory Approach.” Journal of Business Ethics 115(3):599–603. doi: 10.1007/s10551-012-1442-z.
Intarakumnerd, P., and P. Chaoroenporn. 2013. “The Roles of Intermediaries in Sectoral Innovation System in Developing Countries: Public Organizations versus Private Organizations.” Asian Journal of Technology Innovation 21(1):108–19. doi: 10.1080/19761597.2013.810949.
Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics 3(4):305–60. doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.
Kemendesa. 2023. “Rekomendasi IDM 2023.” Idm.Kemendesa.Go.Id . Retrieved February 29, 2024 (https://idm.kemendesa.go.id/).
Kurniawan, Andhi, and Bonataon Simandjorang. 2022. “Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) By Transformation of Civil Servant Management In Indonesia: Case Study In

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1706
The Frontier, Outermost, And Least Developed Regions (3T).” in Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021, September 15 2021, Bandung, Indonesia . EAI. Leruth, Luc, and Elisabeth Paul. 2007. “A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management Systems in Developing Countries.” OECD Journal on Budgeting 7(3):1–29. doi: 10.1787/budget-v7-art16-en.
Liu, Mengxiao, Shan Hu, Yong Ge, Gerard B. M. Heuvelink, Zhoupeng Ren, and Xiaoran Huang. 2021. “Using Multiple Linear Regression and Random Forests to Identify Spatial Poverty Determinants in Rural China.” Spatial Statistics 42:100461. doi: 10.1016/j.spasta.2020.100461.
Mahriza, Tevi, and Syamsul Amar B. 2019. “PENGARUH INVESTASI DALAM NEGERI, INVESTASI ASING, TENAGA KERJA DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan 1(3):691–704.
Mansi, Egla, Eglantina Hysa, Mirela Panait, and Marian Catalin Voica. 2020. “Poverty—A Challenge for Economic Development? Evidences from Western Balkan Countries and the European Union.” Sustainability 12(18):7754. doi: 10.3390/su12187754. Maskun, Muhammad Ali, and Siti Rodhiyah Dwi Istinah. 2020. “The Role of BPD in Preparation of APBD to Realize Village Autonomy.” Law Development Journal 2(4):557–64. McCarthy-Cotter, Leanne-Marie, and Matthew Flinders. 2018. “Accountability in Liberal Democratic, Parliamentary Systems.” Pp. 187–206 in The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe . London: Palgrave Macmillan UK. Mills, Peter K. 1990. “On the Quality of Services in Encounters: An Agency Perspective.” Journal of Business Research 20(1):31–41. doi: 10.1016/0148-2963(90)90040-K. Mitchell, Rebecca, and David Meacheam. 2011. “Knowledge Worker Control: Understanding via Principal and Agency Theory.” The Learning Organization 18(2):149–60. doi: 10.1108/09696471111103740.
Moe, Terry M. 1984. “The New Economics of Organization.” American Journal of Political Science 28(4):739–77. Moloi, Tankiso, and Tshilidzi Marwala. 2020. “The Agency Theory.” Pp. 95–102 in Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories . Muslihah, Siti, Hilda Octavana Siregar, and Sriniyati. 2019. “DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis 7(1):85–93. Paramita, Anak Agung Istri Diah, and Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2015. “PENGARUH INVESTASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KEMISKINAN DI PROVINSI BALI.” EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA 4(10):1195–1218. Park, Albert, and Sangui Wang. 2010. “Community-Based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program.” Journal of Public Economics 94(9–10):790–99. doi: 10.1016/j.jpubeco.2010.06.005. Parker, David W., Uwe Dressel, Delroy Chevers, and Luca Zeppetella. 2018. “Agency Theory Perspective on Public-Private-Partnerships: International Development Project.” International Journal of Productivity and Performance Management 67(2):239–59. doi: 10.1108/IJPPM-09-2016-0191.
Prasetyo, Ahmad Danu, and Evita Sonny. 2020. “The Analysis of Determinants of Developing Village Index in Indonesia.” The Asian Journal of Technology Management (AJTM) 13(2):158–72. doi: 10.12695/ajtm.2020.13.2.5.
Purbadharmaja, Ida Bagus Putu, Maryunani, Candra Fajri Ananda, and Dwi Budi Santoso. 2019. “The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare.” Foresight 21(2):227–49. doi: 10.1108/FS-05-2018-0052.
Purwadi, Purwadi, Dio Caisar Darma, Dian Irma Aprianti, and Yundi Permadi Hakim. 2019. “Investment Development Strategy Management in Mahakam Ulu Regency, Indonesia.” Journal of Poverty, Investment and Development 51:66–75. Putri, Novia Dwi Kumala, and Dyah Kusumaning Ayu Wulandari. 2022. “Determinant Analysis of Income Inequality in Indonesia 2015 - 2020.” Indonesian Journal of Human Resources Management 1(1):1–15.
Republik Indonesia. 2020. RPJMN TAHUN 2020-2024 . Indonesia. Romer, Paul M. 1990. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy 98(5, Part 2):S71–102. doi: 10.1086/261725.
Shoesmith, Dennis, Nathan Franklin, and Rachmat Hidayat. 2020. “Decentralised Governance in Indonesia’s Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia.” Journal of Current Southeast Asian Affairs 39(3):359–80. doi: 10.1177/1868103420963140. Sihombing, Pardomuan Robinson, Dwi Muslianti, and Yunita. 2022. “Apakah Dana Desa Dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia?” Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia 2(2):236–43. doi: 10.11594/jesi.02.02.12. Smith, Robert W., and Mark Bertozzi. 1998. “PRINCIPALS AND AGENTS: AN EXPLANATORY MODEL FOR PUBLIC BUDGETING.” Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 10(3):325–53. Soleh, Ahmad. 2017. “STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA.” Jurnal Sungkai 5(1):32–52.
Solow, Robert M. 1956. “A Contribution to the Theory of Economic Growth.” The Quarterly Journal of Economics 70(1):65. doi: 10.2307/1884513. Solow, Robert M. 1999. “Chapter 9 Neoclassical Growth Theory.” Pp. 637–67 in. Song, Jing, Rui Wang, and Salih Tamer Cavusgil. 2015. “State Ownership and Market Orientation in China’s Public Firms: An Agency Theory Perspective.” International Business Review 24(4):690–99. doi: 10.1016/j.ibusrev.2014.12.003. Strøm, Kaare. 2000. “Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.” European Journal of Political Research 37:261–290. doi: https://doi.org/10.1023/A:1007064803327. Talitha, Tessa, Tommy Firman, and Delik Hudalah. 2020. “Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: A Regional Development Perspective.” Territory, Politics, Governance 8(5):690–708. doi: 10.1080/21622671.2019.1601595. Tan, Jon Chiew Kwee, and Richard Lee. 2015. “An Agency Theory Scale for Financial Services.” Journal of Services Marketing 29(5):393–405. doi: 10.1108/JSM-02-2014-0039. Tseng, Wanda, and Harm Zebregs. 2002. Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other Countries . UNDP. 2015. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS . Jenewa.
United Nations. 2023. Sustainaible Development Report . Jenewa. Williams, Alex. 2021. “Moral Hazard in a Modern Federation.” Journal of Post Keynesian Economics 44(2):173–83. doi: 10.1080/01603477.2021.1872031.