Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 1
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN
Ellen Meilinda Nainggolan 1, Siti Mardiana 2 , Adam 3

## Universitas Medan Area
Ellen.meilinda@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan dari keputusan tersebut pada kantor  wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara  melalui  teori  implementasi  kebijakan  George Edward III, serta bertujuan untuk melihat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakannya. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif,  menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model interaktif Miles, Huberman Saldana dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa program Bela Pengadaan di Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara  sudah  dilakukan  dengan  baik,  dan  dapat dikatakan  berhasil  dilakukan  pejabat  pengadaan.  Hal  ini  dilihat  dari  faktor  komunikasi  yang terjalin  antara  pejabat  pengadaan  dengan  stakeholder  lainnya.  Adanya  sumber  daya  manusia yang berkompeten dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Terdapat sikap pelaksana yang berkomitmen  tinggi  dalam  menjalankan  tugasnya,  dan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa sesuai  dengan  prosedur  ataupun  tata  cara  yang  disusun  oleh  LKPP.  Namun  masih  terdapat kendala yang berkaitan dengan  kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga  kurangnya  pilihan  produk.  Selain  itu  juga  masih  adanya  kendala  dalam  pemesanan konsumsi kepentingan rapat atau acara besar khususnya yang dilaksanakan secara dadakan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Bela Pengadaan

## ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the implementation of the policy of the decision at the regional  office  of  the  BPN,  North  Sumatra  Province  through  George  Edward  III's  theory  of policy  implementation,  and  to  examine  the  inhibiting  factors  in  implementing  the  policy.  The method  used  is  descriptive  qualitative,  using  data  collection  techniques  through  interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique uses the Miles, Huberman Saldana interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that the Procurement of Bela program at the BPN Regional Office of North Sumatra Province had been carried out well, and it could be said that the procurement officials had succeeded. This can be seen from the communication factor  that  exists  between  procurement  officials  and  other  stakeholders.  The  existence  of competent  human  resources  and  adequate  infrastructure  resources.  There  is  an  attitude  of implementers  who  are  highly  committed  in  carrying  out  their  duties,  and  the  activities  of procuring  goods  and  services  are in  accordance  with the  procedures  or  procedures  drawn  up by LKPP. However, there are still obstacles related to the lack of provider participation in the procurement of Bela platform, resulting in a lack of product choices. In addition, there are still obstacles in ordering consumption for the sake of meeting or large events, especially those that are carried out impromptu.
Keywords: Policy Implementation, Procurement Bela Program
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 2
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah mengeluarkan keputusan nomor 200 tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan. Hal ini berlandaskan dua hal, pertama bahwa  melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa  di  instansi  pemerintahan  ini  harus  secara  transparan,  efektif  dan  efisien  sesuai dengan  kebutuhan  dan  keinginan  penggunanya,  dan  kedua  bahwa  dampak  dari pandemic  covid-19  telah  menurunkan  tingkat  perekonomian  masyarakat  sehingga keputusan  ini  bertujuan  untuk  membantu  UMKM  di  Indonesia  bangkit  dari keterpurukan  dengan  memberikan  kesempatan  dan  perlindungan  berusaha  terhadap pelaku  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  (UMK)  merupakan  salah  satu  kewajiban pemerintah  khususnya  mendukung  perannya  UMK  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.
Berdasarkan  Surat  Edaran  KPK  nomor  11  Tahun  2021  dijelaskan  bahwa manfaat  program  bela  pengadaan  ini  akan  membuat  peroses  belanja  langsung pengadaan barang menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel; ketersediaan data transaksi  secara  digital,  kemampuan  penelusuran  transaksi;  tercatat  secara  digital, mudah  dimonitoring  dan  diaudit  serta  pengawasan;  mempercepat  transformasi  digital dan  pemberdayaan  UMKM;  menciptakan  persaingan  usaha  yang  kompetitif,  sehat  dan wajar’ mencegah penyimpangan transaksi yang di markup dan  fiksif; serta tercapainya value  for  money .  Dengan  kata  lain  adanya  Bela  Pengadaan  ini  salah  satu  manfaatnya adalah untuk mengurangi praktek korupsi yang selama ini sering terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Beberapa  penyebab  rawannya  kejadian  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan jasa disebutkan oleh Indonesia Procurement Watch (IPW) yaitu karena kerangka hukum dan  kelembagaan  yang  lemah;  kurangnya  kapasitas  pemerintah  dalam  mengelola pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut;  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  dibuat  lemah serta  dalam  pengawasan  dan  penegakannya  (Amiruddin,  2012).    Proses  pengadaan barang dan jasa ini membuka peluang tingkat korupsi karena berhadapan dan berurusan dengan  jumlah  uang  yang  sangat  besar.  Dengan  nilai  yang  sangat  besar  tersebut  di dukung  lagi  oleh  kemampuan  pemerintah  yang  kadang-kadang  kurang  baik  dalam merinci kebutuhannya khusunya dibidang teknologi tinggi (Indrawan et al., 2020).
Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  Sumatera  Utara merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah,  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya memerlukan berbagai sarana dan prasarana kantor yang dapat mendukung terlaksananya pekerjaan  dengan  optimal.  Dalam  rangka  melaksanakan  program  Bela  Pengadaan, ditemukan  bahwa  sampai  saat  ini  dalam  aplikasi  bela  pengadaan  di  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara belum  banyak pelaku UMK  yang mendaftar menjadi bagian daripada proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data yang  didapat  dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi  Sumatera  Utara,  hanya sebanyak  2  UMKM  yang  mendaftar.  Berikut  penampakan  jumlah  UMKM  yang mendaftar pada aplikasi Bela Pengadaan di Kota Medan hingga Oktober 2021.
Penelitian  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa  sebelumnya  telah  banyak dilakukan seperti  (Johannes  et al., 2012)  berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi procurement dan berfokus kepada partisipasi pemasok
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 3
karena  mereka  menganggap bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan  jasa ( e-procurement )  akan  berdampak  lebih  baik  jika  dalam  penyelenggaraannya  terdapat parisipasi  pemasok  yang  maskimal.  Partisipasi  memiliki  arti  yang  setara  dengan  peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melakukan.
Kemudian  (Hasibuan, 2016)  meneliti tentang pengadaan barang dan  jasa secara elektornik pada dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk melihat bagaimana  proses  implementasi  dari  pengadaan  barang  dan  jasa.Penelitian  ini  berhasil menunjukkan  bahwa  pengumuman  terkait  pengadaan  barang  dan  jasa  telah diinformasikan  dengan  cukup  baik  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  melalui  website page  LPSE  yang  terdapat  dalam  system  perencanaan  informasi  public  pengadaan. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan  bahwa kegiatan pengadaan tidak dilaporkan pertanggungjawabannya,  sehingga  menyebabkan  ratingnya  tidak  muncul.  Penelitian oleh  (Iqbal,  2020)  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  e-katalog  dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan dan untuk mengkaji pengaruh pelaksaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pelakasanaannya  lebih  terbuka,  transparan  dan  efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun pemanfaatan  system  e-katalog  bagi  UMKM  masih  kurang  dengan  bukti  rendahnya pemanfaatan system karena terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan system e-katalog.
Penelitian sebelumnya sangat berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan, sebab penelitian ini berkatan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang terbarukn dan  belum  pernah  ada  yang  meneliti  sejenisnya.  Sebab  aplikasi  Bela  Pengadaan khususnya di Kanwil BPN Sumut baru dilaksanakan pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  dari  Keputusan  Kepala  LKPP  Nomor 200  Tahun  2020  entang  Program  bela  Pengadaan  di  Kanwil  BPN  Sumut  karena ditemukannya  pelaku  UMKM  yang  sangat  sedikit  bergabung  dalam  bela  pengadaan dibandingkan UMKM yang bergabung pada sistem konvensional sebelumnya.
Kebijakan  berdasarkan  arti  luas  yang  memiliki  dua  aspek  yaitu  pertama  bahwa kebijakan dianggap sebagai praktika sosial (Abdoellah  & Rusfiana, 2016). Maksudnya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian-kejadian dalam masyarakat  dan  dipergunakan  hanya  untuk  kepentingan  masyarakat  itu  pula.  Kedua, kebijakan dianggap sebagai  suatu peristiwa  yang  timbul akibat diperlukan  sebagai alat perdamaian  atas  tuntutan  dari  suatu  konflik  atau  untuk  menciptakan  insentif  bagi tindakan  bersama  oleh  pihak  yang  terlibat  dalam  menetapkan  tujuan  namun  tidak mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.
Masalah  implementasi  kebijakan  berkaitan  dengan  pembangunan  dan berdasarkan pengalaman-pengalaman negara berkembang (Subianto, 2020), banyak hal yang  menunjukkan  faktor-faktor  dari  faktor  yang  sederhana  hingga  yang  rumit sekalipun  seperti  maslaah  ketersediaan  sumber  daya  struktur  organisasi  ataupun masalah  yang  berkaitan  dengan  hubungan  kerja  antar  organisasi  dan  lainnya.  Faktor- faktor demikian dalam realitasnya dapat mempengaruhi program-program pembangunan,  apakah  menghasilkan  suatu  keberhasilan  ataupun  menghasilkan
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 4
kegagalan  dalam  mencapai  kebijakan  publik  yang  telah  direncanakan.  Inilah  yang menjadi  penyebab  pentingnya  implementasi  kebijakan  sebagai  faktor  untuk  mengkaji secara  mendalam  penetapan  kebijakan  publik  untuk  menggiring  pada  sebuah keberhasilan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Provinsi Sumatera  Utara  pada  bulan  Januari  2022  hingg  bulan  April  2022.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  karena  menurut  Bogdan  dan  Taylor  yang dikuti  oleh  (Abdurssamad,  2021)  menyatakan  bahwa  kualitatif  merupakan  prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskrptif berupa kaa-kata yang tertulis atupun lisan yang terucap dari orang-orang dari perilaku yang diamati; selain itu pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.
Narasumber merupakan informan yang memiliki peran penting sebagai individu yang  memiliki  informasi  sebagai  sumber  data  dalam  penelitian  (Nugrahani,  2014). Agar mendapatkan keterangan yang baik tentang masalah yang dikaji, saran dan tentang sumber  bukti  lain  yang  mendukung  penelitian,  peneliti  harus  menentukan  informan kunci  dan  informan  tambahan.  Oleh  karena  itu,  informan  kunci  dalam  penelitian  ini adalah pejabat pengadaan.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teori  (Sugiyono,  2019)  yaitu  dengan wawancara terstruktur, melakukan observasi dan juga dengan teknik dokumentasi yaitu melalui  dokumen-dokumen  seperti  Surat  Keputusan  Kepala  LKPP  Nomor  200  tahun 2020  tentang  Program  Bela  Pengadaan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan berdasarkan  model  interaktif Miles dan Huberman  yang dikutip oleh (Sugiyono, 2019) dimana  tahapannya  adalah  melakukan  pengumpulan  data,  mereduksi  data,  menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Implementasi Keputusan Kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan
Keputusan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah Nomor  200  tahun  2020  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa  di  seluruh  instansi  pemerintah  di  Indonesia.  Kebijakan tersebut semata dilakukan untuk mendukung dan mendorong kemajuan UMK kearah go digital dengan  bergabung  melalui marketplace . Selain  itu, kebijakan  ini  juga  bertujuan untuk  meningkatkan  penggunaan  produksi  dalam  negeri  serta  melakukan  peningkatan terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  hal  pengadaan  barang  dan jasa, dimana hal tersebut dapat mencegah dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.
Penelitian  ini  telah  melakukan  pengumpulan  data  melalui  kegiatan  wawancara terhadap  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  program  Bela  Pengadaan. Wawancara dilakukan untuk melihat bagaimana cara pejabat pengadaan barang dan jasa pada  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara  melaksanakan  keputusan  kepala LKPP  nomor  200  tahun  2020  tentang  Program  Bela  Pengadaan  di  lingkungannya.
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 5
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Pelaksanaan  bela  pengadaan  ini  tentu  berkaitan  dengan  masyarakat  dalam  hal  ini masyarakat  yang dimaksud adalah pelaku usaha kecil dan usaha  mikro di sekitar Kota Medan,  serta  pemilik marketplace .  Oleh  karena  adanya  hubungan  kebijakan  program bela pengadaan dengan masyarakat, maka dalam melihat dan menganalisis keberhasilan program bela pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara melalui teori model implementasi George Edward III (Subarsono, 2011).
Adapun  menurut  model  implementasi  kebijakan  George  Edward  III  dinilai berdasarkan  empat  (4)  aspek  seperti  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Sikap  Pelaksana,  dan Struktur Birokrasi.

## 1) Komunikasi
Komunikasi  adalah  hal  yang  penting  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan.  Karena menurut  Edward  komunikasi  adalah  tentang  bagaimana  proses  menyampaikan  pesan atau  informasi  yang  biasa  disebut  dengan transmisi,  dan  perlu  diperhatikan  kejelasan dari  informasi tersebut dan terakhir  berkaitan dengan konsentrasi  informasi  yang  ingin disampaikan.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  efektif  terhadap  orang-orang  yang menerima  informasi  tersebut  hingga  dapat  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan prosedurnya  secara  tepat  dan  akurat.  Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan  program  bela pengadaan,  komunikasi  dibutuhkan  sebagai  bentuk  penyaluran  informasi  kepada  para pelaku  usaha  kecil  dan  usaha  mikro.  Sebab,  program  bela  pengadaan  ini  merupakan salah  satu  program  yang  baru  dilaksanakan  pada  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa dan bersifat digitalisasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  komunikasi  yang  dilakukan  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara  adalah dengan  memberikan  informasi  secara  langsung  kepada  penyedia  yang  sudah  menjadi bagian  daripada  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  konvensional  (sebelum adanya  bela  pengadaan).  Hal  ini  senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  beberapa penyedia  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  mereka  mendapatkan  informasi program bela pengadaan ini langsung dari pejabat pengadaan.

## 2) Sumber Daya
Sumber  daya  dapat  berupa  sumber  daya  manusia  ataupun  sumber  daya  lainnya seperti  sarana  dan  prasarana.  Sumber  daya  manusia  seperti  staff  yang  cukup  dari  segi kuantitas dan kualitas yang dimiliki. Selain itu, informasi juga dapat dikatakan sebagai sumber  daya  yang  penting  dan  dibutuhkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan; kewenangan diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab; terakhir adalah sarana-prasaran atau fasilitas lainnya yang mendukung jalannya sebuah kebijakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  sebagai implementator  kebijakan,  maka  dapat  diketahui  bahwa  staff  implementator  program bela  pengadaan  pada  kantor  wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara terdiri  atas  3  staff.
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 6
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Dimana  ketiganya  telah  memiliki  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan. Sebagaimana kuantitas pekerjaan  yang dibutuhkan ada  sebanyak 3  fungsi  maka  secara kauntitas,  staff  pengadaan  barang  dan  jasa  telah  mumpuni.  Sedangkan  untuk  kualitas juga  sudah  sesuai.  Hal  ini  dilihat  dari  adanya  masing-masing  sertifikat  ahli  pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh LKPP.
Selain  mengenai  staff  atau  implementator  kebijakan,  sumber  daya  juga  berkaitan dengan  sarana prasarana  yang dimiliki.  Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara telah  menyediakan  sarana-prasarana  yang  lengkap  untuk  menunjang  keberhasilan  dari kebijakan atau keputusan Kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan.  Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelunya  bahwa platform  bela  pengadaan  merupakan  tanggungjawab  dan  kewenangan  dari  LKPP, sehingga  staff  implementator  atau  pejabat  pengadaan  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi Sumatera  Utara  hanya  perlu  masuk  (log  in)  dengan  user  yang  sudah  disediakan  dan kemudian memilih produk yang tersedia pada platform.

## 3) Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana merupakan sikap dan tingkah laku dari para pelaksana yang disebut sebagai disposisi. Sikap pelaksana kebijakan dilihat dari komitmen pelakasana terhadap program  yang  diputuskan.  Aktor  pelaksana  ini  sangat  penting  sebagai  implementator yang bertanggung jawab atas hasil akhir yang diinginkan. Implementator kebijakan atau program  ini  merupakan  sorang  aparatur  birokrasi.  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi implementator  atau  pelaksana  program  adalah  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Sikap  implementator  kebijakan  dari  program  bela  pengadaan  harus  berkomitmen sebab  telah  menjadi  tanggung  jawab  mereka  sebagai  pejabat  pengadaan  yang  telah menerima  sertifikat  kelulusan  ahli  pengadaan  barang  serta  mendapatkan  SK  sebagai pejabat pengadaan.
Pelaku UMK yang selama ini berhubungan dan berkomunikasi dengan para pejabat pengadaan barang dan jasa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa  sikap  implementator  sudah  professional  dan  memiliki  kemampuan  yang komunikatif.  Selain  itu  juga  memiliki  respon  yang  cepat  dan  tanggap  untuk  segala kepentingan  dan  ketidaktahuan  pelaku  UMK  terkait  pengadaan.  Melalui  wawancara juga ditemukan bahwa para  implementator telah  mengetahui dan  memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat penadaan.
Tugas dan tanggungjawab pejabat pengadaan sebagai implementator kebijakan telah jelas  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  nomor  12  tahun  2021  dan  juga  keputusan Kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan, dan juga Surat Edaran  Komisi  Pemberantas  Korupsi  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi BELA (belanja Langsung). Oleh
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 7
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek  sikap  pelaksana  pada  kebijakan  program bela pengadaan sudah baik.

## 4) Struktur Birokrasi
Struktur  dalam  birokrasi  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran birokrasi  tersebut.  sehingga  struktur  birokrasi  ini  menjadi  faktor  penting  yang  harus diperhatikan  untuk  menggiring  suatu  kebijakan  menjadi  tepat  guna.  Dalam  struktur birokrasi  ini  berkaitan dengan  faktor penentu keberhasilan kebijakan terletak pada dua hal,  yaitu  fakto  internal  dan  ekternal.  Pada  faktor  internal  dikenal  dengan  standar operasional  prosedur  (SOP).  SOP  ini  merupakan  tata  aliran  pekerjaan  dalam melaksanakan program atau dikenal dengan pemahaman ukuran-ukuran dasar. Alira ini perlu  ada  agar  fapat  mencapai  hasil  yang  memuaskan.  Sedangkan  faktor  eksternal berikatan  dengan  fragmentasi  seperti  tekanan-tekanan  yang  berasal  dari  luar  unit birokrasi, komite dalam legislative atau tekanan dari faktor eksternal lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  standar  prosedur pengelolaan  atau  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  belalui  bela  pengadaan  telah  jelas disebutkan  dalam  Keputusan  Menteri  Kepala  BPN  740. Selain  itu  juga  terdapat  dalam edaran  sosialisasi  prosedur  penggunaan  bela  pengadaan  yang  dikeluarkan  oleh  LKPP. Sedangkan  berkaitan  dengan  kendala,  menurut  pejabat  pengadaan  sebagai  actor sekaligus  implementator  kebijakan  mengatakan  bahwa  kendala  yang  ditemukan  sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap jalannya proses kebijakan.

## Partisipasi Usaha Mikro Menengah Pada Program Bela Pengadaan
Merujuk  pada  tujuan  dan  latar  belakang  kehadiran  program  belanja  langsung yang  lebih efektif,  inklusif, transparan, dan akuntabel  melalui aplikasi  Bela Pengadaan yaitu: 1) dalam rangka melindungi pelaku usaha mikro dan usaha kecil di setiap daerah; 2) mendorong peningkatan perekonomian yang sempat turun akibat pandemi covid-19; dan 3)  mencegah terjadi penyelewengan atau korupsi pada kegiatan pengadaan  barang dan  jasa  di  pemerintahan.  Maka,  sangat  jelas  bahwa  untuk  menjalankan  serta mensukseskan  program  tersebut  sangat  diperlukan  peran  serta  yang  aktif  para  pelaku usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  penelitian  ini,  sudah  dikemukakan  bahwa hingga  saat  ini  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang  turut  serta  menjadi  penyedia barang  dan  jasa  untuk  instansi  pemerintahan  sangatlah  sedikit,  yaitu  sekitar  3  (tiga) penyedia.  Padahal  untuk  progam  sebelumnya  yang  menggunakan  e-katalog,  pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang terdaftar sebagai penyedia khusus di Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara  tercatat  sebanyak  6  (enam) penyedia.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  turut  mengumpulkan  data  dengan mewawancarai  para  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang  tidak  terdaftar  sebagai
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 8
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
penyedia  di  aplikasi  Bela  Pengadaan  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan belum bergabungnya mereka pada platform Bela  Pengadaan  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini  nantinya berkaitan dengan kinerja pegawai Kantor tersebut dalam upaya implementasi Keputusan Kepala  LKPP  Nomor  200  Tahun  2020  tentang  Program  Belanja  Langsung  (Bela) Pengadaan. Selain  itu, untuk mempertajam kinerja pegawai  Kantor tersebut, penelitian ini juga mengumpulkan data wawancara penyedia yang telah terdaftar di platform Bela Pengadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Beberapa  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang  diwawancarai  tersebut  di atas,  menyatakan  bahwa  mereka  sudah  mengetahui  adanya  program  Bela  Pengadaan. Namun mereka mengetahui lebih banyak dari informasi yang disampaikan rekan usaha UMK  lainnya.  Sedangkan  yang  sudah  bergabung  sebagai  penyedia  telah  mengetahui program  tersebut  langsung  dari  pejabat  pengadaan  dari  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi Sumatera  Utara.  Hal  ini  menandakan  bahwa  adanya  hubungan  yang  baik  diantara pejabat  pengadaan  dengan  para  penyedia.  Hal  ini  dilihat  dari  hasil  wawancara  yang menanyakan pengetahuan mereka atas pejabat pengadaan yang memegang kewenangan atas  Bela  Pengadaan  di  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara.  Semua  pelaku usaha yang diwawacarai telah mengenal 3 (tiga) pejabat tersebut dengan baik.
Setelah  mengetahui  adanya  program  Bela  Pengadaan,  para  pelaku  usaha biasanya  harus  mengetahui  dan  mencari  informasi  terkait  tata  cara  dan  prosedur  yang diperlukan untuk dapat bergabung menjadi penyedia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terkait  prosedur dan tata cara untuk bergabung menjadi penyedia dalam platform Bela Pengadaan sudah ada.  LKPP  telah  memberikan  penjelasan  syarat  menjadi  penyedia  dan  menyebarkan pedoman  cara  bergabung  dengan platform Bela  Pengadaan.  Namun  sebagaimana  yang dijelaskan CV Rizandra, bahwa prosedur ini hanya didapat melalui intenet atau google. Sosialisasi  melalui  internet  menyebabkan  dua  hal. Pertama ,  internet  memudahkan semua  orang  untuk  mengakses  tanpa  biaya  dan  menjadi  praktis  karena  dapat  diakses kapan  saja  dan  dimana  saja.  Namun  sebaliknya,  akan  menjadi  sebuah  kesulitan  bagi kaum yang berusia lanjut. Sosialisasi melalui internet akan menyulitkan bagi para orang tua  yang  tidak  biasa  dengan  digitalisasi.  Sebagaimana  pendapat  UD  Sumonrona  yang tergolong sulit beradaptasi dengan teknologi mengatakan prosedurnya sudah ada namun memang sulit untuk dimengerti.
Kekurangnya kemampuan dirinya dalam  menggunakan teknologi  menjadi salah satu  kendala  bagi  dirinya  sehingga  belum  juga  bergabung  pada platform Bela Pengadaan.  Padahal,  UD  Sumanrona  ini  sudah  bekerjasama  dengan  BPN  Provinsi Sumatera Utara dalam  hal pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kantor tersebut sejak  tahun  1993  khususnya  dalam  pengadaan  alat  tulis  kantor  dan  persediaan
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 9
pemeliharaan  kantor.    Kerjasama  selama  ini  dilakukan  mereka  secara  langsung  atau biasa  dikenal  dengan  sebutan  konvensional  tanpa  harus  mengupload  barang  dan  harga di aplikasi online.
Ternyata,  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  pemanfaatan  dan penggunaan teknologi  berbasis elektronik  menjadi  kendala bagi  beberapa pelaku usaha mikro  dan  usah  kecil.  Ini  juga  menjadi  penyebab  hingga  saat  ini  mereka  belum  dapat bergabung  dalam platform Bela  Pengadaan  meskipun  mereka  sudah  mengetahui informasi adanya Bela Pengadaan.
CV  Rizandra  sebagai  salah  satu  UMK  yang  telah  bergabung  dengan  program Bela  Pengadaan  merasa  memiliki  hambatan  bagian  pemberitahuan  penayangan  produk dalam aplikasi tersebut. ternyata selama ini aplikasi Bela Pengadaan tidak memiliki fitur yang menunjukkan produk apa saja yang ditayangkan dalam Platform . Sehingga untuk mengetahuinya  mereka  perlu  menghubungi  pegawai  yang  berkewenangan  menangani hal tersebut. Hal ini bukanlah sebuah kekurangan dari platform Bela Pengadaan. Sebab, penayangan  produk  memang  menjadi  sebuah  rahasia  karena  penayangan  produk  akan sekaligus menampilkan harga. Perbedaan harga ini tidak boleh diketahui oleh penyedia karena  mereka harus bersaing dengan penyedia  lainnya. Dan  harga produk inilah  yang hanya  bisa  diakses  oleh  pemerintah  yang  akan  membeli  produk-produk  yang ditawarkan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  salah  satu  informan  yang  merupakan  pejabat pengadaan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  literatur  manajemen,  keputusan  dikenal  sebagai  penentuan  suatu pilihan, pilihan terkait suatu bagian tindakan (Setiyaningsih, 2015). Kemudian dia juga menjelaskan  menurut  Daihani  keputusan  merupakan  pilihan  yang  mengarah  kepada tujuan  yang  diinginkan  dan  juga  merupakan  sebuah  aktivitas  pemilihan  atas  tindakan dari  beberapa  alternatif  pemecahan  masalah.  Sedangkan  kebijakan  merupakan  sebuah kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  ataupun  sebuah  kelompok politik,  dalam  memilih  tujuan  dan  cara  agar  tercapai  tujuan  (Abdal,  2015).  (Anggara, 2018) juga memberikan pandangan terkait kebijakan kuhususnya kebijakan publik yang bahwa kebijakan publik  dapat dipahami  sebagai salah satu upaya ataupun disebut juga tindakan  pemerintah  yang  sengaja  dibuat  dengan  tujuan  melaksanakan  tugas-tugas pemerintahannya,  dalam  sebuah  pengaturan  atau  keputusan.  Hingga  dalam  pratiknya disebutkan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  hasil  dari  proses  politik  yang dijalankandalam  sebuah  system  pemerintahan  suatu  negara  dimana  di  dalamnya terdapat  cara  dan  Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  pemerintah  sebagai  actor penyelengaara negara.
Berdasarkan  pandangan  terkait  kebijakan  dan  keputusan  tersebut,  maka  dalam hal ini program pengadaan barang dan jasa melalui platform bela pengadaan merupakan sebuah keputusan Kepala LKPP yang bertujuan untuk membantu usaha kecil dan usaha menengah  di  tengah  pandemik  serta  meningkatkan  ekuntabilitas  dalam  kegiatan
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 10
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga  meminimalisir  terjadinya  penyelewengan.  Kantor Wilayah  BPN  wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  termasuk  yang  memiliki  kewajiban untuk  mendorong  pedangan  (pelaku  UMK)  dan  juga Marketplace di  daerahnya  untuk bergabung dalam program Bela Pengadaan jika belum ada mitra yang bergabung. Oleh karena itu, dalam tindakan mengajak UMK dan Marketplace bergabung dalam program ini,  disebut  kebijakan.  Sebagaimana  Slichin  Abdul  Wahab  dikutip  oleh  (Abdal,  2015) menyatakan beberapa pedoman untuk memahami kebijakan antara lain bahwa kebijakan pada  dasarnya  merupakan  perilaku  dengan  adanya  harapan-harapan;  kebijakan  tentang ada atau tidak adanya suatu tindakan; kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai dalam  hal  ini  hasil  akhir  yang  diinginkan  adalah  keberhasilan  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa  melalui  platform  Bela  Pengadaan.  Sehingga  tujuan  mendorongnya usaha  kecil  dan  usaha  mikro,  produk  dalam  negeri  serta  bebas  dari  tindakan  korupsi dapat tercapai.

## Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model George Edwards III
Menurut (Abdal, 2015) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam struktur kebijakan karena menyangkut apakah kebijakan yang dijalankan oleh  pemerintah  telah  aplikabel  di  lapangan  dan  berhasil  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  analisis  menggunakan  suatu  model  atau kerangka  pemikiran  tertentu.  Hal  ini  dikarenakan  melalui  model  dapat  memberikan gambaran  secara  bulat  dan  lengkap  mengenai  objek-objek,  situasi  atau  proses.  George C. Edwards III menyatakan  implementasi kebijakan  dapat dilihat dari 4  variabel  yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi  (Abdal, 2015). Implementasi kebijakan  sebagai  sebuah  langkah  dan  konsekuensi  kebijakan  tersebut  terhadap masyarakat yang dipengaruhinya. Sehingga, jika kebijakan yang telah dirumuskan tidak tepat atau hasilnya tidak dapat mengurangi sebuah masalah di tatanan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal walaupun kebijakan itu telah dilakukan dengan baik.  Begitupun  sebaliknya,  jika  kebijakan  yang  baik  telah  dirumuskan  namu  tidak diimplementasikan secara baik pula, maka kebijakan tersebut kemungkinan mengalami kegagalan juga.
Berdasarkan  makna  implementasi  kebijakan,  dalam  kasus  Keputusan  Kepala LKPP  Nomor  200  tahun  2020  tentang  Program  Bela  Pengadaan,  berarti  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang bertujuan untuk penggunaan program Bela Pengadaan  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  instansi  pemerintah  khususnya  dalam penelitian  ini  adalah  kantor  wilayah  BPN  provinsi  Sumatera  Utara.  Pemerintah merupakan  pengguna  dari  platform  bela  pengadaan  yang  diwakili  oleh  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa,  pejabat  pembuat  komitmen,  dan  pejabat  lain  yang didelegasikan  oleh  kedua  pejabat  tersebut  di  masing-masing  sektor.  Oleh  karena  itu, tugas dan tanggungjawab pejabat pengadaan adalah  melakukan pemesanan  barang dan
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 11
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
jasa serta melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang dipesan.
Selama  ini  tugas  dan  tanggungjawab  tersebut  sudah  dijalankan  oleh  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  pada  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara sebagaimana mestinya. Dalam mengimplementasikan kegiatan belanja langsung melalui platform bela pengadaan, berikut analisis sesuai dengan faktor yang ditetapkan Goerge C. Edwards III:
a) Faktor Komunikasi adalah faktor utama dan terpenting  menurut Edwards III dalam melakukan  implementasi  kebijakan.  Sebab,  melalui  komunikasi  dapat  terjalin informasi  yang  baik  diantara  pihak-pihak  yang  berkaitan.  Dalam  proses implementasi, komunikasi yang terjalin antara pejabat pegadaan dengan stakeholder lainnya sudah baik. Berikut alur yang terjadi dalam proses komunikasi pelaksanaan program belanja langsung melalui program bela pengadaan.
Gambar 7. Alur proses komunikasi dalam implementasi program bela pengadaan
Proses komunikasi yang terjalin dalam kegiatan implementasi keputusan kepala LKPP  terkait  program  Bela  Pengadaan  di  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera Utara  dimulai  dari  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  sebagai  pengguna,  kemudian menyampaikan  informasi  kepada  pedagang  atau  pelaku  UMK  yang  selama  ini  telah bekerja  sama  dengan  Kantor  Wilayah  BPN  provinsi  Sumatera  Utara.  Informasi  yang disampaikan dalam bentuk pesan teks dan mendorong pedagang agar mendaftar ke bela pengadaan  melalui  marketplace.  Di  sini,  pejabat  pengadaan  akan  memberikan contact person marketplace yang mereka dapat dari LKPP. Setelah itu, pedangang secar mandiri akan  menghubungi  marketplace  dimana  mereka  akan  menanyakan  terkait  tata  cara hingga persyaratan bergabung dalam platform bela pengadaan. Di sini, antara Pengguna dengan  Marketplace  tidak  terlalu  banyak  komunikasi.  Komunikasi  terjalin  hanya  jika
Pengguna Pedangan (pelaku UMK) Marketplace LKPP
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 12
terjadi  suatu  kendala  yang  berkaitan  dengan  marketplace  saja.  Begitupun  komunikasi antara  pengguna  dengan  LKPP,  hanya  melakukan  komunikasi  apabila  pengguna mendapatkan kendala terkhusus dalam platform bela pengadaan, sebab LKPP memiliki tanggungjawab  dalam  pembuatan  dan  pengelolaan  platform  bela  pengadaan. Komunikasi yang banyak terjadi hanya antara pedagang dengan marketplace yang tidak dapat  dijelaskan  secara  rinci  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa komunikasi  yang terjalin antara pengguna  yaitu pejabat pengadaan dengan pedangang atau pelaku UMK di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera  pada dasarnya sudah baik.
b) Faktor  Sumber  Daya.  Dalam  penelitian  ini  faktor  sumber  daya  terdiri  atas sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  infrastruktur  yang  berkaitan  dengan  program bela  pengadaan.  Sumber  daya  manusia  yaitu  staff  atau  actor  yang  menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementator kebijakan bela pengadaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 3 staff. Para implementator tersebut telah memiliki kualifikasi kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.  Para  staff  tersebut  sebelum  melakukan  kegiatan  program  bela  pengadaan dibekali  pelatihan  yang  diberikan  langsung  oleh  LKPP.  Setelah  pelatihan,  para  staff diuji  kemampuannya  hingga  dinyatakan  lulus  dan  mendapatkan  sertifikat  ahli pengadaan nasional. Setelah mendapatkan sertifikat ahli pengadaan nasional, kemudian mereka ditetapkan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera Utara  melalui  Surat  Keputusan  Nomor:  40/  SK-12.UP.04.04  /I/  2021  yang  akan  di berubah setiap tahunnya. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang berkaitan dengan program  bela  pengadaan  telah  disediakan,  baik  dari  pihak  LKPP  maupun  dari  Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dengan lengkap. Adapun sarana prasarana yang disediakan  LKPP  adalah  Platform  Bela  Pengadaan,  dimana  platform  tersebut ditempatkan  pada  website  LPSE  Kantor.  Sedangkan  infrastruktur  lainnya  yang disediakan kantor berupa computer untuk mengakses platform dan lain sebagainya.
c) Sikap  Pelaksana,  berarti  perilaku  atau  tingkah  laku  dari  para  staff  yang menjalankan  kebijakan.  Sikap  pelaksana  ini  dikenal  dengan  sebutan  disposisi.  Dalam membicarakan  disposisi,  menutu  Edward  berarti  berbicara  mengenai  komitmen  dari staff  terhadap  program  yang  diputuskan.  Seorang  staff  yang  bertanggung  jawab  dalam program  bela  pengadaan  menjadi  sangat  penting  keberadaannya  sebagai  faktor pendorong  keberhasilan  program.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa pejabat  pengadaan  bela  pengadaan  telah  berkomitmen  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  pengguna  dan  pengelola  bela  pengadaan.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kualifikasi  staff  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  ke-tiga  pejabat  pengadaan  telah  melewati  pelatihan  khusus  bela
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 13
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
pengadaan  dan  berhasil  lulus  ujian  sehingga  mendapatkan  sertifikat  ahli  pengadaan nasional. Selain itu, aktifitas bela pengadaan terus dilakukan hingga saat ini.
d) Struktur  Birokrasi  menjadi  faktor  terakhir  yang  dianggap  penting  oleh  Edward sebagai  faktor  pendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Terdapat  beberapa karakteristik birokrasi menurut Ripley dan Frankling yang dikutip oleh Winarno (2005), yaitu di antaranya: a. Birokrasi diciptakan sebagai sebuah alat yang dipergunakan untuk melakukan kepentingan-kepentingan publik; b. Birokrasi adalah institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang memiliki urasan berbeda beda dalam setiap susunan hierarkinya; c. birokrasi selalu memiliki beberapa tujuan yang berbeda-beda; d. fungsi dari birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks; e. birokrasi juga memiliki  kemampuan  bertahan  sehingga  sangat  jarang  ditemukan  birokrasi  yang  mati; dan f. birokrasi bukanlah merupakan kekuatan yang netral dan juga tidak dalam kendali pihak luar.
Melalui  birokrasi  inilah  kemudian  struktur  yang  diciptakan  dapat  membantu pencapaian  tujuan  maupun  sasaran.  Menurut  Edward,  terdapat  faktor  internal  maupun eksternal  untuk  penentu  keberhasilan  kebijakan.  Pertama,  faktor  internal  berkaitan dengan  tandar  operasional  prosedur.  SOP  ini  adalah  tata  aliran  pekerjaan  dalam melaksanakan  program  atau  dikenal  dengan  pemahaman  ukuran-ukuran  dasar.  Dalam menjalankan  program  bela  pengadaan,  standar  operasional  prosedur  telah  dijelaskan dengan  jelas  dalam  Keputusan  Kepala  LKPP  Nomor  200 tahun  2020 tentang  Program Bela Pengadaan. Mulai dari tata cara pendaftaran hingga syarat mengajukan atau syarat bergabung  menjadi  salah  satu  stakeholder.  Sedangkan  faktor  kedua  yaitu  faktor eksternal  merupakan  sebuah  fragmentasi.  Fragmentasi  adalah  tekanan-tekanan  yang berasal  dari  luar  unit  birorasi,  komite  dalam  legislative  atau  tekanan  dari  faktor eksternal  lainnya.  Dalam  kaitannya  implementasi  keputusan  kepala  LKPP  tentang program  bela  pengadaan,  menurut  pejabat  pengadaan  sebagai  implementator  terdapat kendala  dalam  menjalankan  program  bela  pengadaan.  Kendala  pertama  adalah kurangnya  mitra  yang  bekerjasama  sehingga  pilihan  produk  yang  ada  tidak  bervariasi. Kendala  yang  kedua  adalah  bahwa  hingga  saat  ini,  kantor  wilayah  BPN  Provinsi Sumatera Utara hanya membeli produk ATK (Alat Tulis Kantor), sedangkan seharusnya di  dalam  platform  bela  pengadaan  tidak  hanya  untuk  membeli  produk  ATK  saja, melainkan adanya menu untuk belanja makanan. Seharusnya sudah bisa membeli untuk kebutuhan  konsumsi  rapat,  hanya  saja  system  pemesanan  untuk  konsumsi  rapat dilakukan  sebelum  hari  rapat  sedangkan  di  platform  bela  pengadaan,  system  memesan untuk hari sebelum rapat belum bisa.

## Faktor Penghambat
Pada dasarnya implementasi kebijakan terhadap keputusan Kepala LKPP Nomor 200 tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan telah  berjalan dan dilakukan dengan
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 14
baik.  Mulai  dari  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana  hingga  struktur birokasi  berdasarkan  model  implementasi  kebijakan  Goerge  C.  Edward  III,  telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan belanja langsung menggunakan platform  bela  pengadaan.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis,  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  yang  dirasakan  khususnya  oleh  pejabat pengadaan  sebagai  implementator.  Kendala  yang  telah  disinggung  pada  pembahasan sebelumnya  yaitu  berkaitan  dengan  kurangnya  penyedia  dan  belum  mendukungnya platform  bela  pengadaan  dalam  rangka  memesan  konsumsi  untuk  kepentingan  rapat atau  pertemuan  dadakan.  Kedua  kendala  ini  akan  menjadi  faktor  penghambat keberhasilan program bela pengadaan.
Kendala  pertama  dapat  dikatakan  bahwa  kurangnya  partisipasi  penyedia. Partisipasi  merupakan  kontribusi  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  bersama  untuk kepentingan  umum  dan  termanifestasi  dalam  wujud  keikutsertaan  secara  sukarela  oleh orang-orang  atau  kelompok  dalam  kegiatan  program  atau  kebijakan  (Iskandar,  2017). Kendala pertama ini berkaitan dengan komunikasi. Walaupun faktor komunikasi sudah terjalin  baik  antara  pengguna  dengan  pedangan  dan  marketplace,  akan  tetapi  menurut analisis masih belum optimal. Sebab, komunikasi yang dilakukan pejabat hanya Sebata memberikan  informasi  eksistensi  program  bela  pengadaan  kepada  beberapa  penyedia yang hanya berhubungan baik dengan pejabat. Sehingga, penyedia yang tidak mengenal pejabat  pengadaan  tidak  bisa  mengakses  informasi  tentang  pogram  bela  pengadaan. Meskipun  program  ini  diciptakan  oleh  LKPP,  akan  tetapi  pejabat  pengadaan  sebagai pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk mendorong dan melindungi pelaku usaha kecil dan usaha  mikro. Oleh sebab  itu, pejabat pengadaan perlu  memberikan  informasi yang  seluas-luasnya  kepada  seluruh  pelaku  usaha  kecil  dan  usaha  mikro  agar  mereka bergabung  menjadi  penyedia  di  platform  bela  pengadaan  khususnya  kantor  wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peniliti  menganalisis  bahwa  perlu  adanya  sosialisasi dari  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara dalam  rangka  menjaring  UMK  untuk  bergabung  ke  dalam  program  bela  pengadaan. Sebab,  selama  menjalankan  program  tersebut,  kantor  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara belum  ada  melakukan  kegiatan  sosialisasi  tersebut.  Sosialisasi  ini  penting  dilakukan sebagai  sarana  menyebarluaskan  informasi  keberadaan  bela  pengadaan  beserta  tujuan dan  sasaran  keberadaannya.  Selain  itu,  sosialisasi  ini  juga  penting  sebagai  sarana pembelajaran  dan  pemberi  arahan  kepada  usaha  kecil  dan  usaha  mikro  untuk  dapat memahami prosedur dan tatacara bergabung di program  bela pengadaan. Sebagaimana hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  banyak  pelaku  UMK  yang  belum  bergabung  akibat kurangnya  pengetahuan  mereka  dalam  program  yang  berbasis  elektronik  seperti  bela pengadaan.
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 15
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## KESIMPULAN
Melalui  analisis  dengan  model  implementasi  kebijakan  Goerge  C. Edwards  III, ditemukan bahwa program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara  sudah  dilakukan  dengan  baik,  dan  dapat  dikatakan  berhasil  dilakukan  pejabat pengadaan. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan  stakeholder  lainnya.  Adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Terdapat sikap pelaksana  yang berkomitmen tinggi  dalam  menjalankan  tuasnya,  dan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai dengan prosedur ataupun tata cara yang disusun oleh LKPP.
Meskipun  implementasi  keputusan  program  bela  pengadaan  di  Kantor  Wilayah BPN  Provinsi  Sumatera  Utara  dikatakan  berhasil  dan  dijalankan  dengan  baik,  namun pada kenyataannya masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi penyedia dalam platform bela pengadaan sehingga kurangnya pilihan produk. Selain itu juga  masih  adanya  kendala  dalam  pemesanan  konsumsi  kepentingan  rapat  atau  acara besar khususnya  yang dilaksanakan secara dadakan.  Oleh karena  itu, saran  yang dapat peneliti  berikan  untuk  kabijakan  di  masa  mendatang  yaitu  untuk  pejabat  pengadaan Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Sumatera  Utara,  perlu  dilakukannya  Kerjasama  dengan marketplace  melakukan  sosialisasi  khusus  untuk  menyebarluaskan  informasi  tentang keberadaan program Bela Pengadaan kepada para pelaku UMK. Hal ini sejalan dengan tujuan  bela  pengadaan  dan  himbauan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mendorong serta  melindungi  pelaku  UMK  di  daerahnya  masing-masing.  Selain  itu,  sosialisasi  ini akan  sangat  membantu  pelaku  UMK  yang  kurang  memahami  aplikasi  berbasis elektronik  seperti  platfom  bela  pengadaan.  Selain  itu,  untuk  pejabat  pengadaan sebaiknya segera berkomunikasi dengan LKPP untuk menginformasikan terkait kendala ang  dihadapi  dalam  pemesanan  konsumsi  kepentingan  rapat  atau  pertemuan  besar khususnya  yang  diadakan  secara  dadakan.  Hal  ini  bertujuan  agar  LKPP  dapat  segera mengevaluasi  program  bela  pengadaan  karena  platform  bela  pengadaan  merupakan kewenangan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal.  (2015).  Kebijakan  Publik  (Memahami  Konsep  Kebijakan  Publik). Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati , 37,57.
http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Buku - Teori dan Analisis Kebijakan Publik . Abdurssamad, Z. (2021). Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif . Anggara, S. (2018). Pengantar Kebijakan Publik .
Amiruddin. (2012). Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi. Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.1 Hasibuan, Rio Pinondang. (2016). Pengadaan  Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada
Ellen Meilinda Nainggolan, Cs: Implementasi Kebijakan Pengadaan ....
Page 16
Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Pekanbaru  Tahun  2014.  JOM  FISIP  Vol.  3 No.2.
Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, He. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan  Jasa  di  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Transformative , 6 (2),  127–147. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1
Iqbal,  M.  (2020).  Pengaruh  Pelaksanaan  E  Katalog  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  Terhadap  Umkm. Jurnal  Usm  Law  Review , 3 (1),  77. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204
Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses  Pembuatan  Kebijakan  Publik. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 17–35. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2
Johannes,  Nifita,  A.  T.,  &  Novitasari.  (2012).  Partisipasi  Pemasok  dalam Penyelenggaraan  E_Procurement  Di  Kota  Jambi. Jurnal  Jurusan  Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi , 1 (1), 46–50. Nugrahani,  F.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan Bahasa (Vol. 1, Issue 1).
Setiyaningsih, W. (2015). Konsep Sistem Pendukung Keputusan. In Yayasan Edelweis . Subianto,  A.  (2020).  Kebijakan  Publik  Tinjauan  Perencanaan<  Implementasi  dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright .
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta
Subarsono,  AG.  (2011).  Analisis  Kebijakan  Publik  (konsep,  teori  dan  aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar