## PERAN PEMANGKU ADAT SUKU TENGGER DALAM MENJALANKAN SISTEM HUKUM ADAT
Oleh :

## Fatmawati, S.H.

## Abstract
Advances in science and technology has led to erosion of the values of the authenticity of the Indonesian  nation,  known  as  the  number  of local  wisdom.  Indigenous  peoples  Tengger Wonokitri Village is a village where people are obedient to the positive law in Indonesia as well  as  keep  the  Law  of  indigenous  patrimony.  They  were  led  by  a  Shaman  or  customary holders  who  chaired  the  Tengger  community  as  a  big  family  led  social  life,  maintain  and protect the lives of law to run it properly. Chairman of the joint indigenous people routinely hold  salvation  always  known  by  the  village  or  ceremonial  "Entas-Entas"  and  "Indigenous Mayu" that has always existed existence until hereditary. Traditional authorities play a role over the actions of the customs and worship, as well as the legal act that is a crime, marriage, inheritance  and  land  affairs  related  to  the  close  affinity  between  the  land  and  indigenous peoples.  Customary  law  society  Tengger  tribe  is  able  to  synchronize  and  synergize  well against  positive  law  in  Indonesia.  The  society  is  able  to  open  up  and  adopt  its  rules  of customary  law  from  the  outside  if  a  positive  impact  on  society.  Activities  traditional authorities aided by assistants (comprised of elderly or legen wong) the problems that occur in the community.
Keywords: Indigenous Stakeholders, Tengger Tribe, Indigenous Legal System

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hukum  adat  adalah  bentuk budaya hukum yang secara turun-temurun digunakan  untuk  mengatur  pedoman hidup  dalam  suatu  masyarakat  hukum adat.  Kehidupan  masyarakat  hukum  adat terikat  oleh  solidaritas,  persamaan kepentingan  dan  kesadaran.  Sebagai budaya  hukum,  hukum  adat  merupakan formulasi  aturan  yang  pembentukanya tanpa  melalui  legislatif,  melainkan  lahir dari opini-opini dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. 1
Dengan bentuknya sebagai kebiasaan  tersebut,  sehingga  budaya hukum yang hidup dalam masyarakat adat adalah  tidak  tertulis  ( unwritten  law ).
Karakter  lain  dari  budaya  hukum  dalam suatu  masyarakat  hukum  adalah  hukum ynag  berlaku  senantiasa  memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi psikologi masyarakat  sehingga  subtansi  fungsi  dari aplikasi ketaatan  akan  hukum  didasari rasa  keadilan  dan  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Untuk  itu  semua  dibutuhkan seseorang  yang  mampu  mempengaruhi masyarakatnya  yaitu  pemangku  adat  atau kepala  adat. Karena  yang  memiliki peranan  besar  dalam  menjaga  dan
1 Soerojo  Wignjodipoero.1985. Pengantar Asas- Asas  Hukum  Adat . Jakarta:  Gunung  Agung. Halaman, 2.
melestarikan Hukum adat tersebut adalah seorang pemangku adat.
Hukum  adat  tak  terlepas  dari kebudayaan  masyarakat  Indonesia  jauh sebelum  penerapan  hukum  kolonial  di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita telah  mengenal  dan  menganut  sistem hukum  sendiri.  Meski  hukum  adat  yang berlaku  di  Indonesia  dengan  unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum  kolonial  yang  bersifat  universal. Namun kelokalannya tersebut hukum adat mampu mengakomodasi dan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa Indonesia.
Hukum  adat  merupakan  refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya,  norma  dan  aturan-aturan  yang saling  berkaitan  satu  sama  lain  yang dengannya  menjadi  satu  sistem  dan memiliki  sanksi.  Ada  tiga  wujud kebudayaan  menurut  Koentjaraningrat, 2 yaitu: Wujud  idiil;  sebagai suatu kompleks  dari  ide-ide,  gagasan,  nilai- nilai,  norma-norma  dan  aturan-aturan; Wujud kelakuan; sebagai suatu kompleks dari aktivitas manusia dalam bermasyarakat; Wujud  fisik;  sebagai benda hasil karya manusia.
Kemajuan jaman khususnya dalam era  reformasi  telah  menyebabkan tergerusnya  nilai-nilai  keaslian  Bangsa Indonesia yang dikenal dengan banyaknya
2 Ibid., Halaman, 5.
kearifan  lokal.  Hal  tersebut  telah menggelitik  penulis  untuk  mengetahui apakah kearifan lokal tersebut dan diman masih  mempertahankan  dan  dipakai dalam tata kehidupan masyarakat. Penulis mengambil  penelitian  Skripsi  pada  salah satu dari kearifan lokal di Indonesia yaitu masyarakat Suku Tengger Desa
Wonokitri  Kecamatan  Tosari  Kabupaten Pasuruan.
Masyarakat  Suku  Tengger  yang mendiami  desa-desa  di  dalam enclave (pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan  hutan  yang  dapat  berupa pemukiman  dan  atau  lahan  garapan) 3
Taman Nasional  Bromo Tengger Semeru yang  masih  memegang  tradisi  nenek moyangnya sehingga selalu melaksanakan kegiatan  upacara  adat  dan  keagamaan Suku  Tengger  yang  dilakukan  oleh masyarakat  hingga  sekarang.  Masyarakat Suku Tengger mayoritas memeluk agama Hindu  Tengger,  dan  terdapat  minoritas memeluk  agama  Islam,  Kristen  dan Budha. Sikap  toleransi  suku  Tengger sangat  tinggi  dan  mempunyai  pandangan bahwa  pada  dasarnya  manusia  bertujuan satu  yaitu  mencapai  Tuhan,  meskipun jalannya beraneka ragam.
Ditinjau  secara  sosial-budaya, masyarakat  Suku  Tengger  memiliki  sifat
3 Departemen Pendidikan Nasional RI.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.. Jakarta:Pusat Bahasa. Halaman,390.
khas  tradisi  dan  budaya,  yang  secara historis  merupakan  peninggalan  nenek moyang  yang  sampai  saat  ini  mampu bertahan dari jaman Kerajaan  Majapahit. Suku  Tengger  terbentuk  sekitar  abad  ke sepuluh saat Kerajaan Majapahit mengalami  kemunduran  dan  Islam  mulai menyebar. Sejak  ditetapkan  pada  tahun 1982  sebagai  daerah penyangga  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,  selalu dikunjungi  oleh  banyak  wisatawan  dari dalam  dan  luar  negeri.  Sejak tahun  1973 masyarakat  Tengger  ditetapkan  sebagai pemeluk agama Hindu, dan saat ini selalu intensif    diadakan  pembinaan    tentang keagamaan. 4

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan  dalam  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan beberapa  permasalahan  sebagai  berikut  : Bagaimana hukum adat masyarakat Suku Tengger  Desa  Wonokitri mengenai hukum  Pidana  Adat,  Perdata  Adat  dan Hak-hak atas  tanah?. Bagaimana Pemangku  Adat  Suku  Tengger  Desa Wonokitri dalam mensinkronisasi Hukum adat dan  hukum positif  Indonesia dalam masyarakat adat suku Tengger?

## 2. PEMBAHASAN
4 Soerojo  Wignjodipuro.1985. Pengantar  Asas-
Asas Hukum Adat . Jakarta:Gunung Agung.Halaman,12.

## A. Hukum Adat Dalam Masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri
Kata  “adat”  berasal  dari  bahasa Arab  yang  berarti  kebiasaan, “Huk’m” jamak  dari  Ahkam (Hakama  yahkumu hakaman wa mahkaman fahuwa hakimun wadaka  mahkumun  “ahkam”)  artinya “suruhan” atau “ketentuan” dan Adah. . 5 Adah atau adat artinya “kebiasaan”, yaitu  perilaku  masyarakat yang  selalu  terjadi.  Jadi “Hukum  Adat” adalah “Hukum  Kebiasaan”. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kekuasaan pribadi” kemudian  ditiru  orang  lain  karena  dinlai sebagai  sebuah  kepatutan,  maka  lambat laun  ini  menjadi  “adat”  yang  harus berlaku  bagi  semua  anggota  masyarakat, sehingga menjadi “ Hukum Adat.” 6
Indonesia merupakan negara yang menganut  pluralitas  dibidang  hukum, yang menggunakan hukum barat, Hukum Agama  dan  Hukum  Adat.  Dalam prakteknya  sebagian  masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk ketertiban  lingkungannya.  Bila  ditinjau secara  preskripsi  (hukum  adat  dijadikan landasan  dalam  memutuskan  keputusan
8 KH.Maksum. 1920. Al-Amtsilah at Thasrifiyya .Surabaya:Salim Nabhan. Halaman,36.
9 Suriya    man  Mustari  Pide.  2014. Hukum  Adat Dahulu,  kini,  dan  akan  datang .  Jakarta:Pelita. Halaman,1.
oleh  Hakim  diseluruh  pengadilan  untuk mengenal  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat    atau  pembuatan    peraturan perundang-undangan), hukum adat secara resmi  diakui  keberadaannya  namun dibatasi  dalam  peranannya.  Contohnya adalah  Undang-Undang  Pokok  Agraria No.5  tahun  1960  yang  mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan  tanah  yang  mengandung konsepsi komunalistik religiu 7
Di  dalam  sejarah  perundang- undangan  di  Indonesia “hukum  adat” tidak  sama  dengan “hukum  kebiasaan” . “Kebiasaan”  yang  diakui  di  dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”,  sedangkan  “Hukum  Adat” adalah  hukum  kebiasaan  di  luar perundangan. “Hukum  Adat” adalah  adat yang  mempunyai  sanksi,  sedangkan istilah “adat” yang  tidak  mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” , yaitu  kebiasaan  yang  berwujud  aturan tingkah  laku  yang  berlaku  dimasyarakat. Pada  kenyataannya  antara  Hukum  Adat dan Adat Kebiasaan  tidak jelas batasnya. 8
7 Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa:” seluruh Bumi, air,  dan  ruang  angkasa  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dalam  wilayah  republik  Indonesia,  sebagai karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa,  adalah  bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.”
8 Hilman Hadikusuma.2003. Pokok-pokok Pengertian  Hukum  Adat. Bandung:Alumni.
Halaman,9.
Istilah Hukum
Adat juga diterjemahkan  kedalam  bahasa  Belanda “Adatrecht”.  Snouch  Hurgronye  adalah orang  pertama  yang  memakai  istilah Adatrech  tersebut,  yang  ia  pakai  dalam bukunya “de Atjehers” (Orang Aceh) dan “Alet  Goyolands”  .  Istilah  adatrecht kemudian  dikutip  dan  dipakai  oleh Cornelis  van  Vollenhoven  sebagai  istilah teknis yuridis. 9
Van  Vollenhoven  menyusun Hukum  Adat  secara  sistematis,  dengan data yang lengkap. Beliau dapat dikatakan sebagai  bapak  Hukum  Adat.  Beliau menulis  buku  “Het  Adatrech  van Nederlandseh  Indie”  (Hukum  Adat Hindia-Belanda).  Sebelum  ada  istilah adatrecht,  dipakai  bermacam-macam istilah  tentang  Hukum  Adat,  yaitu diantaranya pertemuan keagamaan, lembaga-lembaga  rakyat,  kebiasaan- kebiasaan,  lembaga  adat  dan  seterusnya. Untuk  pertama  kalinya  istilah  adatrecht muncul dalam perundang-undangan Belanda pada tahun 1920. 10
Ada  kekhasan  yang  membedakan Hukum  adat  dengan  Hukum  lainnya. Selain  pola  pikir  religiusitas,  yakni keyakinan  masyarakat  tentang  adanya sesuatu  yang  bersifat  sakral,  dan  juga beranggapan  bahwa  setiap  individu,
9 Ibid., Halaman,12.
10 JB. Daliyo.2001. Pengantar Ilmu Hukum .Jakarta:PT.Prenhalindo. Halaman,38.
anggota  masyarakat  merupakan  bagian integral  dari  masyarakat  individu menyesuaikan dengan kepentingan- kepentingan masyarakat. Ada empat sifat umum  dalam  masyarakat  adat,  yaitu Magis  Religius,  communal,  concrete  dan contan  (perbuatan  nyata  sebagai  keserta mertaan  terutama  dalam  hal  pemenuhan Prestasi). 11
Masyarakat  adat  di  definisikan sebagai  kelompok  masyarakat  yang memiliki  asal-usul  leluhur  secara  turun- temurun  di  wilayah geografis  tertentu serta  memiliki  sistem  nilai,  ideologi, ekonomi,  politik,  budaya,  sosial  dan wilayah  sendiri.  Artinya  suatu  kelompok termasuk  dalam  masyarakat  adat  jika  dia mempunyai  sistem  sendiri  dalam menjalankan  penghidupan  (liveli-hood) mereka,  yang terbentuk  karena  interaksi terus-menerus  di  dalam  kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritorial sendiri,  dimana  sistem-sistem  nilai  yang mereka  yakini  masih  diterapkan  dan berlaku bagi kelompok tersebut. 12
Nama  Tengger  berasal  dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger yang diyakini masyarakatnya sebagai  asal usul nama Tengger, yaitu "Teng" akhiran nama Rara  An-"teng"  dan  "ger"  akhiran  nama
11 Djojodigoeno.1995. Pengantar  dan  Asas-asas Hukum  Adat . Jakarta:Gunung Agung.
Halaman,7.
12 http//hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum-adat- di-Indonesia.html  (diakses  pada  tgl  16  Maret 2016 pada pukul:01.45WIB)
dari  Jaka  Se-"ger paduan  dua  suku  kata terakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu  Rara  Anteng  (teng)  dan  Jaka  Seger (ger).  Rara  Anteng  dipercaya  sebagai putri  Raja  Brawijaya  V  dari  Kerajaan Majapahit  dan  Jaka  Seger  adalah  putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi  Tengger.  Di  samping  itu,  orang Tengger  juga  menegaskan  bahwa  kata Tengger  mengacu  kepada  pengertian Tengering Budi Luhur (Tanda  Keluhuran Budi  Pekerti). 13 Perasaan  sebagai  satu saudara dan satu keturunan Rara Anteng- Jaka  Seger  ini  menjadikan  suku  Tengger tidak  menerapkan  sistem  kasta seperti pada pemeluk agama Hindu umumnya. 14
Suku  Tengger  berasal  dari  kerajaan Majapahit  saat  mengalami  kemunduran. Setelah tahun 1364 wafatnya Maha Patih Gajah  Mada,  Majapahit  tetap  jaya  di bawah  pemerintahan  Hayam  Wuruk  dan berhasil  mempertahankan  kejayaannya sampai  ia  wafat  tahun  1389.  Kekuasaan Majapahit  kemudian  diperintah  oleh Wikramawardana, menantu Hayam Wuruk. 15
Bahasa  yang  digunakan  masyarakat Suku Tengger  adalah bahasa Jawa Kuno.
13 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Wonokitri, pada tanggal 15 Juli 2016.
14 Wawancara  dengan  Bapak  Supayadi,  pada tanggal 16 Juli 2016.
15 M. Junaedi Al Anshori. 2007. Sejarah Nasional: Masa  Pra  Sejarah  Sampai  Masa  Proklamasi Kemerdekaan .Jakarta:PT.Mitra
Aksara Panaitan,Halaman.34.
Mereka  menggunakan  dua  tingkatan bahasa  yaitu  ngoko,  bahasa  sehari-hari terhadap  sesamanya,  dan  krama  untuk komunikasi terhadap orang yang lebih tua atau  orang  tua  yang  dihormati. Wilayah  Adat  Suku  Tengger  terbagi menjadi dua wilayah yaitu Sabrang Kulon (diwakili  oleh  Desa  Tosari  Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan) dan Sabrang Wetan  (diwakili  oleh  Desa  Ngadisari, Wanantara,  Jetak  Kecamatan  Sukapura Kabupaten Probolinggo). Kondisi lingkungan  suku  Tengger  yang  berada  di kaki  gunung  mempengaruhi  kepercayaan penduduknya  terhadap  makna  sebuah gunung.  Bagi  suku  Tengger,  Gunung Brahma  atau  yang  biasa  masyarakat  adat Tengger  sebut  dengan  Bromo  dipercaya sebagai gunung yang suci. Penduduk suku Tengger  mempercayai  bahwa  nenek moyang mereka berada di dalam Gunung Bromo tersebut.
Kehidupan  adat  masyarakat  Tengger tidak lepas dari agama yang mereka anut. Sebelum tahun  1973,  masih  belum  jelas agama yang dianut masyarakat Tengger 16 ,
16 Awal  tahun  1965  adalah  masa  kebingungan orang  Tengger  “mencari”  agama  sehingga orang  luar  menganggap  Suku  Tengger  adalah Atheis.  Hal  ini  disebabkan,  agama  “Buddha Tengger”  tidak  pernah  diakui  pemerintah. Sehingga memeluk agama adalah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi agar sebutan ateis tidak lagi disandangkan orang Tengger. Lihat Wiwit Mujiastuti,  Jk,  “Teguh  Tegar  Hindu  Tengger (Synopsis  Buku Saya  Orang  Tengger,  Saya Punya  Agama ,  Penulis  Ayu  Sutarto),
kecuali mereka secara patuh melaksanakan  berbagai  upacara  adat, antara  lain:  Karo,  Kasodo,  Entas-entas 17 ,
Unan-unan, dan beberapa upacara lainnya yang  bersifat  tradisional.  Mereka  masih belum  melaksanakan  ibadah  agama sebagaimana  ditentukan  oleh  agama- agama  besar. Masyarakat  Adat  Tengger mempunyai  organisasi  sendiri  yang dipimpin  oleh  Pemangku  Adat  dan pembantu-pembantunya di samping Kepala Desa (Pemerintah)
dan mempunyai  norma  sendiri  dalam menjalankan  kehidupan  bermasyarakat adatnya.
Pada  masyarakat  tengger,  tingkat kepatuhan diwujudkan melalui kepatuhan kepada  Tuhan,  Kepatuhan  Kepada Negara, Kepatuhan kepada pimpinan adat, dan  kepatuhan  kepada  orang  tua.  Oleh karena  itu  setiap  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  tetua  Adat  maupun Negara  selalu  dipatuhi  oleh  mereka. 18
Masyarakat  suku  Tengger  terdiri  atas kelompok-kelompok  desa  yang  masing- masing  kelompok  tersebut  dipimpin  oleh sesepuh  (tetua).  Kepala  Adat  atau  tetua pada  masyrakat  Tengger diistilahkan
http://saradbali.com/edisi109/pustaka.htm, Diakses pada tanggal 01 juli 2016.
17 Upacara  Entas-Entas  hanya  dilakukan  oleh masyarakat  adat  Desa  Wonokitri  karena upacara selamatan Desa tersebut membutuhkan banyak  biaya.  Hasil  wawancara  dengan beberapa masyarakat.
18 Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi, pada tanggal 15 Juli 2016.
dengan  sebutan  “Dukun”.  Dan  seluruh perkampungan  dipimpin  oleh  seorang kepala adat.
Masyarakat  suku  Tengger  sangat percaya  dan  menghormati  dukun  di wilayah  mereka  karena  dukun  sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Tengger. Masyarakat tengger menjunjung tinggi  nilai  persamaan,  demokrasi,  dan kehidupan  masyarakat,  sosok  seorang dukun lebih disegani dari pada pemimpin administratif. Masyarakat tengger mempunyai  hukum  sendiri  diluar  hukum formal  yang  berlaku  dalam  negara. Dengan  hukum  tersebut  mereka  sudah bisa mengatur dan mengendalikan berbagi persoalan dalam kehidupan masyarakatnya. 19
Seorang  kepala  adat  memiliki  fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual dukun adat yaitu memimpin upacara adat. Sedangkan  fungsi  sosialnya  adalah sebagai  mediator  antara  masyarakat  dan urusan  yang  berhubungan  dengan pemerintahan. Selain itu, dukun adat juga memiliki  kewenangan  tertentu  dalam pengambilan  keputusan,  aturan,  sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan dan  hukum  adat.  Contoh  kewenangan dukun adat dalam pengambilan keputusan adalah pada waktu terjadi bencana, dukun
19 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Wonokitri,  Ibu  Aidamirwati  pada  tanggal  10 Juli 2016.
adat berhak menentukan kapan masyarakatnya  harus  mengungsi  atau tetap  mendiami  desa. 20 Namun  hingga saat ini Dukun adat Desa Wonokitri tidak pernah menginstruksikan warganya untuk mengungsi dalam situasi bencana apapun dengan  berdasar  pada  keyakinan  pada Tuhan  dan  unsur  magis  pada    alamnya, sehingga Desa Wonokitri oleh Pemerintah setempat  mendapatkan  sebutan  Desa Tangguh Bencana.
Memperhatikan  betapa  pentingnya peran  dukun  bagi  Masyarakat  Tengger, maka  ditetapkan  setiap  desa  dikepalai seorang Dukun. Dukun dipilih oleh warga dengan persyaratan tertentu, yaitu : Laki- laki  sudah  menikah; Keturunan  Dukun  / titisan  darah; dapat  menguasai  semua mantra  dan  adat istiadat. Ujian  calon Dukun dilakukan di Poten di kaki gunung Bromo  dan  dilaksanakan bertepatan dengan Yadnya Kasada.
Proses  pemilihan  Dukun  Adat dilakukan  melalui  beberapa  tahapan- tahapan  (menyangkut  diri  pribadi  calon Dukun) yang pada akhirnya  diuji melalui ujian Mulunen (ujian pengucapan mantra yang  tidak  boleh  terputus  ataupun  lupa). Dan  seorang  Dukun  harus  menyadari bahwa  yang  dijabatnya  adalah  suatu perjalanan sejarah kepemimpinan Tengger.
20 Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 15 Juli 2016.
Secara terperinci tugas Pemangku adat adalah 21 : a. Melaksanakan  tindakan- tindakan mengenai urusan tanah berhubungan  dengan  adanya  pertalian yang erat antara tanah dengan masyarakat adat yang menguasai tanah itu. b. Sebagai penegak pelanggaran hukum (preventieve rechzorg)  supaya  hukum  dapat  berjalan semestinya. c. Menyelenggarakan  hukum sebagai  pembetulan  hukum  dilanggar (repressieve rechtzorg).
Pada  kehidupan  masyarakat  Suku Tengger Desa Wonokitri terdapat konsep yang  menjadi  landasan  sikap  hidup masyarakat  yaitu  konsep anteng-seger (Tengger)  yang berarti  damai  dan makmur. Selain itu, juga terdapat konsep yang mendasari hubungan tiga arah yaitu hubungan  manusia  dengan  Tuhan, hubungan  manusia  dengan  manusia,  dan hubungan  manusia  dengan  lingkungan alam  ( tryadic  relationship ): Konsep Tri Sandya, konsep karma pahala , dan hukum tumimbal  lahir mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhan.  Konsep Tri Sandya diaplikasikan  dengan  melakukan sembahyang  tiga  kali  sehari  (pagi,  sore, malam). Konsep karma pahala menyatakan  bahwa  hidup  atau  nasib manusia  tergantung  dari pahalanya, sedangkan hukum  tumimbal  lahir adalah hukum  hidup  yang  harus  dipatuhi,
21 Soepomo.1983.Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat. Jakarta:Pradnya Paramita. Halaman,66.
berbunyi  ” Sapa  nandur  kebecikan  bakal ngundhuh  kabecikan.  Sapa  nandur barang  ora  becik  bakal  ngundhuh kacilaka” ;
Sikap  hidup sesanti  panca  setia, guyub rukun, sanjan-sinanjan (saling mengunjungi), sayan (gotong  royong, saling  bantu  membantu)  yang  didasari semboyan  “ sepi  ing  pamrih,  rame  ing gawe ”,  dan genten  kuat (saling  tolong menolong)  merupakan  dasar  ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia;  dan  Sikap  hidup  yang menganggap lingkungan alam (air,tanah,hutan,tegalan)  sebagai sumbere panguripan mengatur  hubungan  manusia dengan lingkungan alam.
Pada adat istiadat Masyarkat Tengger juga  terdapat  kata-kata  mutiara  (sesanti) sebagai pedoman pembentukan sikap, dan sangat berpengaruh terhadap ciri kepribadian  manusia. 22 Antara  lain : Dalam adat ada japa mantra dalam agama ada puja mantra; Tat twam asi artinya aku adalah  engkau  dan  engkau  adalah  aku; Kalau  masih  mentah  sama  adil,  kalau sudah  masak  tidak  ada  harga; Titi  luri artinya  meneruskan  adat  istiadat  nenek moyang; Mikul  dhuwur  mendhem  jero artinya  menghormati  orang  tua; Yen  wis ana  pasar  ilang  kumandharige,  yen  wis ana  kedhung  ilang  banyune,  yen  wis
donya iki diarani sagodhong kelor iku wis katene  ana  rejane jaman,  artinya  apabila pasar sudah kehilangan gemanya, apabila kedhung kehilangan airnya, apabila dunia tinggal  selebar  daun  kelor,  itu  pertanda kesejahteraan  sudah  mendatang; dan Genten kuwat artinya saling membantu.
Selain itu masih terdapat kepercayaan bahwa  tanah  “ angker ”  sehingga  muncul sikap  dilarang  sembarangan  menebang pohon,  kecuali  apabila  pohon  tersebut dianggap mengganggu lingkungan.
Hubungan manusia dengan alam diwujudkan  dalam  suatu  slogan  yang berbunyi “tebang satu tanam dua”, artinya jika  masyarakat  menebang  satu  pohon, maka  dia  harus  menanam  minimal  dua pohon  yang  jenisnya  sama.  “Jangankan mencuri,  menginjak  tanah  orang  lain sudah  ada  hukumannya”. Dengan  kata lain sekecil apapun perbuatan pelanggaran dalam  sebuah  masyarakat  kesukuan, adalah sebuah pelanggaran yang berakibat hukum luas bagi Suku Tengger sendiri. 23
Untuk  pengukuhan  Hukum  adat tersebut  di  Desa  Wonokitri  terdapat upacara  selamatan  yang  disebut  “Mayu Adat”. 24 Dan  Masyarakat  adat  Tengger Desa  Wonokitri  adalah  Desa  yang masyarakatnya  taat  terhadap hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  selain
23 Ibid.
24 Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.
juga  mentaati  Hukum  adat  warisan leluhurnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tertibnya  masyarakat  Desa  Wonokitri dalam  membayar  pajak  dan  persyaratan administrasi  lainnya  yang  harus  dipenuhi sebagai  warga  negara  Indonesia.  Di  desa Wonokitri  terdapat  petugas  khusus  untuk membantu atau mendampingi urusan sipil masyarakatnya yang mempunyai kepentingan  hukum  petugas  tersebut dinamakan “Parisade”.

## B. Peran Pemangku  Adat  Suku
Tengger  dalam  Mensinkronisasi Hukum  Adat  dan  Hukum  Positif dalam  Masyarakat  Adat  Suku Tengger
Pada  awalnya  Suku    Tengger seolah  seperti  suku  yang  terasing  yaitu wong Gunung yang berbeda dengan orang dataran rendah (Wong Ngare), namun saat ini  menjadi  terbuka  untuk  menerima modernisasi.  Pada  tahun  1970-an  dan awal  1980-an,  masyarakat  Tengger terbebani  oleh  masalah  identitas  dan kemasyarakatan  di  tengah  perubahan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan suatu perubahan  terhadap  hukum  adat  suku Tengger  yang  diwariskan  oleh  para leluhurnya misalnya pada Sistem Hukum Perkawinan,  Hukum  Perdata  Adat,  Delik Adat dan pengaturan hukum adat Tengger lainnya.
Dalam  permasalahan  hukum, masyarakat  Tengger  masih  memegang
teguh  hukum  adat  dari  nenek  moyang mereka  dan  tradisi  atau  kebiasaan  yang masih bersifat tradisional dalam penyelesaian  perkara  yang  terjadi berdasarkan  hukum  adat. Sebelum kolonial  masuk  di  Indonesia  dan mengenalkan  tentang  produk  hukum beserta penyelesaiannya. Bangsa Indonesia sudah memiliki hukum adat dan penyelesaian secara adat atau dengan kata lain  sebelum  masa  kolonial  Indonesia sudah  memiliki  produk  hukum  beserta penyelesaiannya  yang  biasa  disebut peradilan adat. Peradilan adat sudah sejak lama  ada sebelum  masyarakat  mengenal cara  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi di Pengadilan. Sebelum mengenal hukum  acara  tertulis,  masyarakat  sudah melakukan  praktek  acara  peradilan  untuk menyelesaikan  sengketa  (baik  terhadap sengketa-sengketa perdata maupun pidana)  melalui  sistem  peradilan  adat yang  berdasar  pada  peraturan    hukum tidak  tertulis  yang  lahir  dari  kesepakatan bersama.
Masyarakat  adat  suku  Tengger khususnya  Desa  Wonokitri  sangat  yakin bahwa wilayahnya adalah wilayah paling aman  dan  kondusif daripada  di  luar wilayah Tengger, bahkan menurut Dukun Pandhita, Kantor Kepolisian Sektor Tosari adalah  Polsek  yang  memiliki  sedikit aktifitas  untuk  menangani  kasus  delik pidana,  karena  hampir  jarang  terjadi
peristiwa  hukum  pidana.  Dikarenakan masyarakat  kecamatan  Tosari  adalah Suku  Tengger  yang  masyarakatnya memiliki  budi  pekerti  yang  luhur  dan memegang  prinsip  sebagaimana  yang telah dibahas sebelumnya. Pihak Kepolisian  tidak  pernah  ikut  campur dalam  permasalahan  yang  menyangkut kepentingan  Suku  Tengger.  Karena kepolisian  hanya  bertugas  menjaga keamanan Suku Tengger yang berhubungan  dengan  masyarakat  luar yang  memanfaatkan  keramaian  untuk melakukan kejahatan dalam wilayah Suku Tengger.
Apabila  terjadi  pencurian  mereka sangat yakin bahwa yang melakukan delik pencurian  adalah  bukan  dari  warga  Suku Tengger. Namun  apabila  terdapat permasalahan  misalnya  adalah  delik pencurian  maka  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut  Kepala  Adat melakukan  sidang  untuk  mendengarkan kesaksian  dan  keterangan  kedua  belah pihak.  Dan segera  diperiksa  benar  dan salahnya,  lalu  ditentukan  hukumannya dan  atau  dendanya. Karena  sifat  dari Hukum  Pidana  Adat  atau  Hukum  Adat Suku  Tengger  adalah  mengedepankan rasa  kekeluargaan,  maka  penyelesaian dilakukan  secara  bertahap,  mulai  dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi.  Yaitu  mulai  dari  tingkat  RT, RW,  hingga  tingkat  Desa. Karena  kasus
pencurian  yang  tergolong  ringan.  Sanksi ini  diberikan  oleh  semua  masyarakat  asli suku tengger dengan kesepakatan. Di desa Wonokitri,  apabila  perkara  delik  pidana sudah  dirasa  berat  dan  tidak  bisa diselesaikan  secara  adat  maka  perkara tersebut  dilimpahkan  kepada  yang  pihak berwenang. 25
Masyarakat  suku  Tengger  yang ‘kekeh’  memelihara  adat  istiadat  sebagai warisan  nenek  moyangnya,  mempunyai aturan  tersendiri  tentang  perkawinan. Seiring  perkembangan  zaman  dan kemajuan teknologi dan arus modernisasi ynag sangat cepat di kalangan masyarakat Tengger sekaligus wilayah  tujuan utama wisata  Jawa  Timur  sehingga  membuat masyarakat  Tengger  lebih  mudah menerima  dan  terbuka  dengan  informasi luar.  Dan  ada  lagi  terjadi  adanya  warga Tengger  menuntut  ilmu  ke  kota  dan sebagian lagi ada bekerja di kota. Dengan demikian  tidak  menutup  kemungkinan adanya  hal  yang  mengakibatkan  adanya perkawinan campuran antar adat Tengger dengan  adat  luar  yang  sedikit  banyak berpengaruh  pada  kehidupan  sosial, hukum,  dan  adat  istiadat  masyarakat Tengger sendiri. Fenomena sosial tersebut terjadi  akibat  pola  pikir masyarakat  yang semakin  maju  dengan  latar  belakang keilmuan,  ketrampilan  dan  kebendaan
sehingga  menumbuhkan  rasionalisme berfikir pada masyarakat Tengger sendiri.
“Perkawinan  campuran  menurut pengertian  hukum  adat  yaitu  perkawinan yang  terjadi  antar  suami  dan isteri  yang adat  istiadatnya  berlainan” 26 .  Jadi perkawinan antar adat adalah perkawinan yang  dilakukan  oleh  dua  pasangan  yang latar  belakang  adatnya  berbeda  baik dalam  kesatuan  masyarakat  hukum  adat dari  suatu  daerah,  maupun  diantara anggota masyarakat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan.
Perkawinan  Masyarakat  Tengger umumnya  masih  berlaku  antara  kalangan mereka  sendiri  (endogami).  Dalam  adat Tengger  khususnya  Desa  Wonokitri perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  Tengger  berlaku  juga  perkawinan antara  orang  Tengger  dengan  orang Tengger,  namun  jika  terjadi  perkawinan antara  orang  Tengger  dengan  orang  luar Tengger  maka  orang  luar  Tengger tersebut  diharuskan  mengikuti  adat istiadat Tengger dan harus tinggal di Desa Wonokitri  selama-lamanya.  Bila calon mempelai  wanita  Tengger  akan  menikah dengan  pria  non  Tengger,  maka pelaksanaanya  harus  mengikuti  adat Tengger  dan  menikah  dengan  acara agama  Hindu.  Jika  laki-laki  Tengger menikah dengan gadis luar (non Tengger),
misalnya  menikah  dengan  gadis  Islam, maka  perkawinan  boleh  menurut  agama Islam  atau  sebaliknya.  Meskipun  mereka telah  menikah  secara  non  Tengger, mereka  masih  tetap  diakui  sebagai “sedulur”  (keluarga)  dan  tetap  dianggap sebagai warga Tengger. 27
Sebelum acara perkawinan berlangsung  orang tua  meminta  nasihat kepada pemangku adat (Dukun) mengenai kapan  sebaiknya  hari  perkawinan dilaksanakan.  Dukun  akan  memberikan saran (dengan menetapkan) hari yang baik dan tepat, tempat pelaksanaan perkawinan,  dan  sebagainya. Hari perkawinan  tidak  lepas  dari  perhitungan weton 28 (hari  kelahiran)  calon  mempelai seperti  dalam  adat  perkawinan  Jawa. Jumlah  neptu  kelahiran  mempelai  dibagi tiga dan hasil tidak boleh habis dan yang terbaik adalah apabila  sisa dua.
Tahap  selanjutnya  apabila  kedua orang  tua  telah  setuju,  maka  calon mempelai  laki-laki  sendiri  yang  datang melamar,  dengan  diantar  oleh  orang tuanya.  Dalam  lamaran  tidak  ada  barang “peningset”  seperti  pada  masyarakat Jawa, sebab menurut anggapan masyarakat  Desa  Wonokitri,  peningset merupakan barang pinjaman atau hutang.
27 Hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat Tengger.
28 Misalnya  weton  Si  A  adalah  10  (hasil  dari penjumlahan  hari  dan  pasaran  Jum’at (6)+Wage(4)=10).  Hasil  wawancara  dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.
Sebelum hari perkawinan, pihak keluarga mempelai  laki-laki  datang  lagi  ke  rumah calon  besan  dengan membawa  beras  dan bahan-bahan  mentah  lainnya. Pada upacara pasrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Tugas seorang  utusan  ini  adalah  sesampainya ditempat mempelai mengadakan pembicaraan mengenai hak dan kewajiban  dalam  perkawinan  dengan disaksikan oleh seorang dukun.
Pada  setiap  upacara  pernikahan berlangsung  pada  selalu  dibuatkan  petra (petara:  boneka  yang  terbuat  dari  alang- alang sebagai tempat roh nenek moyang) supaya  roh  nenek  moyangnya  bisa  hadir menyaksikan keturunannya sedang melaksanaan pernikahan. Sehingga upacara  pernikahan  adat  Tengger  disebut pula  Pernikahan “Welogoro” . Di  depan mereka  tersedia seperangkat  sesaji  terdiri dari 5 piring jenang merah-putih, 1 piring arang-arang  kambang,  7  piring  nasi  dan telur, satu sisir pisang ayu (pisang raja), 7 buah  nasi  godhong  dan  telur,  serta  uang secukupnya.
Proses  akad  nikah  yaitu  Mempelai laki-laki  duduk  di  sebelah  kanan  dukun, sedangkan  wali  mempelai  perempuan duduk  di  sebelah  kirinya.  Dukun  Sambil membaca  mantra,  tangan  kiri  dukun memegang  tangan  kanan  wali,  tangan kanannya  memegang  tangan  kanan mempelai  laki-laki.  Baik  mempelai  laki-
laki  maupun  wali  menirukan  ucapan dukun.
Perkawinan harus dibatalkan, apabila: a). Karena  hubungan  keturunan  yang masih  dekat,  misalnya  satu  canggah (neneknya  nenek). b). Dadung  kepuntir. Contoh,  A,  B  dan  C  masing-masing mempunyai  anak  laki-laki  dan  juga  anak perempuan. Mereka bukan keturunan satu canggah.  Namun  jika  anak  laki-laki  A kawin mendapat anak perempuan B, anak lakilaki B kawin dengan anak perempuan C dan anak laki-laki C kawin dengan anak perempuan A, maka perkawinan semacam ini tidak diperbolehkan. c). Papakan Wali. Contohnya,  A  dan  B  masing-masing mempunyai anak laki-laki dan perempuan.  Anak  laki-laki  A  kawin mendapat  anak  perempuan  B  dan  anak laki-laki  B  kawin  mendapat  anak perempuan  A.  Maka  perkawinan demikian  disebut  papagan  wali  dan  tidak diijinkan. d). Kesandung  watang  atau kerubuhan  gunung,  bila  akan  dilakukan perkawinan  ada  keluarga  dekat  yang meninggal dunia, maka perkawinan harus dibatalkan.
Pertunangan  dan  Perkawinan  pada masyarakat Tengger mempunyai pendirian yang bermoral atas perkawinan. Poligami  dan  perceraian  tidak  pernah terjadi.  Perkawinan  di  bawah  umur  juga jarang  terjadi.  Perkawinan  dalam masyarakat  ini  akan  dibicarakan  tentang
Pra  Perkawinan  yaitu  melalui  proses
Pertunangan/
Pacangan
dan Prosesi/Upacara Perkawinan itu sendiri.
Mengenai  penyimpangan  hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan  hamil,  maka  pelaku  akan dikenakan sanksi bersih desa yaitu berupa selametan  bersih  desa,  maka  kedua keluarga dikumpulkan terlebih dahulu bila kedua  pelaku  masih  dibawah  umur kemudian  dilakukan  upacara  selametan bersih desa, apabila kedua pelaku tersebut sudah  dewasa  maka  akan  di  nikahkan sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974. Apabila  terdapat  remaja  putri  yang berhenti  haid  terbukti hamil  maka  akan dilanjutkan dengan investigasi siapa yang menghamili  dan  akan  mempertemukan kedua  belah  keluarga  pelakunya. Demikian  cara  pemerintah  desa  untuk antisipasi  agar  tidak  terjadi  hamil  diluar nikah  karena  menghindari  pengotoran desa. 29
Sikap toleransi masyarakat Tengger  juga  dilakukan  terhadap  sesama umat  muslim,  agama,  kebudayaan,  adat kebiasaan  sehingga  dilema  perkawinan bukanlah  masalah  walaupun  dasar agamanya berbeda. Hal tersebut merupakan  keistimewaan  masyarakat Tengger dibandingkan dengan daerah adat lainnya di Indonesia. Dan pada peraturan
29 Hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat suku Tengger.
hukum  perkawinan  Adat  Tengger melarang  untuk  beristri  lebih  dari  satu (poligami). 30
Orang  Tengger  menarik  garis keturunan  berdasarkan  prinsip  bilateral yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Kelompok  kekerabatan  yang  terkecil adalah  keluarga  inti  yang  terdiri  dari suami,  istri,  dan  anak-anak. Masyarakat Tengger Wonokitri mengenal tiga macam bentuk kekerabatan. Yaitu:
a. Kelompok kekerabatan terkecil terdiri dari keluarga inti atau keluarga batih, bahasa  Tenggernya  disebut  sa’omah. Orang  Tengger  yang  hidup  sa’omah terdiri  dari  pasangan  suami  isteri dengan anak-anaknya biasanya ditambah  dengan  beberapa  anggota kelompok terdekat seperti kakek atau nenek  dan  beberapa  anak  angkatnya. Keluarga ini bernaung di bawah satu atap  dengan  Kepala  Keluarga  yang memikul  tanggung  jawab  kehidupan keluarga tersebut. Hal ini tidak berarti suami  saja  yang  bekerja  mencari nafkah.
b. Kekerabatan sa’dulur. Selain mengenal  ayah,  ibu,  kakak,  adik, kakek, nenek, juga mengenal kerabat- kerabat  lainnya  seperti  saudara- saudara  sepupu  dari  pihak  ayah  atau
30 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Wonokitri,  Ibu  Aidamirwati  pada  tanggal  18 Juli 2016.
ibu,  kerabat  dari  tingkatan  satu tingkat ke atas dari orang tua, saudara sepupu  sederajat  kedua  dari  pihak ayah  atau  ibu  saudara-saudara  orang tua dari pihak ayah atau ibu, kerabat dari  satu  tingkat  ke  bawah  dan seterusnya  yang  biasanya  kerabat- kerabat  tersebut  berkumpul  dalam suatu  aktifitas  tertentu  sekitar  rumah tangga misalkan pada saat
mengadakan acara selamatan keluarga.
c. Kelompok  kekerabatan  terbesar adalah  yang  dinamakan  wong Tengger.  Bisa  dilihat  pada  penataan rumah  yang jaraknya rapat dan tidak berjauhan hal tersebut menanyimbolkan  bahwa  masyarakat Tengger  adalah  guyub,  gotong royong  dan  merasa  sama,  karena sesama Tengger adalah saudara.
Menurut  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, khususnya  Pasal  35  menyatakan  bahwa harta  benda  yang  diperoleh  dalam perkawinan  selama  perkawinan  menjadi harta  bersama,  sedangkan  harta  bawaan dari  masing-masing  suami  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di bawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan. Sedangkan  di  dalam  penjelasan  pasal
tersebut  dikatakan  apabila  perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut  hukumnya  masing-masing  yaitu hukum  agama,  hukum  adat  dan  hukum- hukum lainnya.
Menurut hukum adat, harta perkawinan  adalah  semua  harta  yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam  ikatan  perkawinan  baik  harta kerabat  yang  dikuasai  maupun  harta perseorangan  yang  berasal  dari  harta warisann,  harta  hibah,  harta  penghasilan sendiri, harta pencaharian harta dari suami istri  dan  barang-barang  hadiah.  Hukum Waris Adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur mengenai proses meneruskan  serta  mengoperkan  barang- barang  harta  benda  dan  barang-barang yang  tidak  terwujud  benda  ( immateriels goderen )  dan  suatu  angkatan  manusia ( generatie ) kepada keturunannya. 31
Berkaitan  dengan  masalah  tanah yang  ada  di  dalam  wilayah  Tengger, seluruh  Pemangku  Adat  memerintahkan agar masyarakat adat Tengger mempunyai prinsip  yang  kokoh  pendirian  dalam urusan  tanah  agar tidak  mudah terpengaruh untuk menjual atau menyewakan  pada  orang  luar  suku Tengger  dan  meskipun  kepada  sesama Suku  Tengger  harus  masih  memiliki
31 Hadikusuma, Hilman.1993. Hukum Waris Adat . Cetakan  V,  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung., Halaman,56.
hubungan  kekerabatan.  Terdapat  aturan- aturan yang melarang hal tersebut, karena tanah-tanah  yang  ada  di  daerah Tengger harus  diwariskan  secara  turun  temurun Masyarakat  Tengger  sangat  memegang teguh  aturan-aturan  tersebut,  karena tanah-tanah yang ada di kawasan Tengger merupakan warisan leluhur yang nantinya akan  diwaris  secara  turun  temurun  pada generasi  mendatang agar  tidak  dikuasai oleh masyarakat pendatang.
Luas  kepemilikan  lahan  tegalan yang boleh dimiliki adalah rata-rata antara 1 sampai 2 hektar, lahan tersebut dikenal dengan  istilah  “tempat  kerukunan”. Dalam perkembangannya, tanah-tanah ini dibagikan  kepada  individu-individu  yang kemudian  menjadi  tanah  dengan  status kepemilikan  pribadi.  Dalam  kaitannya dengan  pemilikan  lahan  tanah  khususnya tegal  atau  tegalan  terdapat  ketentuan bahwa  tanah  milik  pribadi  tidak diperbolehkan  untuk  dijual  kepada  orang lain.  Bila  terpaksa  harus  menjual  tanah, hanya diperkenankan untuk dijual kepada sesama warga desa dan dusun yang sama yang berada dalam Desa Wonokitri.
Masyarakat  Adat  Tengger  melihat bahwa  tanah  sebagai  induk  kehidupan untuk  setiap  makhluk,  jika  tidak  ada tanah,  maka  akan  terputuslah  rantai kehidupan  masyarakat  Tengger  itu sendiri.  Masyarakat  Tengger  sangat  hati- hati  dalam  memanfaatkan  tanah  untuk
menjaga  keberlanjutan  fungsinya. Dan terdapat  norma-norma  Adat  yang mengatur  bagaimana  hutan,  ladang, pertanian  dan sumber  daya  air  dikelola, yaitu  dengan  melaksanakan    ritual-ritual yang  dilakukan  pada  saat  pembukaan menanam (upacara keliwet) sampai panen (upacara  jopomantera)  selalu  konsisten dijalankan.  Masyarakat  Adat  Tengger menggarap  lahan  pertanian  mereka dengan  model  terassering  vertical (gegulut)  sebagaimana  diajarkan  turun temurun  dari    nenek  moyang  mereka. Namun  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah  dianggap  mengakibatkan  tanah mudah  longsor  dan  merusak  kesuburan tanah. 32

## 3. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Masyarakat  adat  Tengger  Desa Wonokitri adalah Desa yang masyarakatnya  taat  terhadap  hukum positif  yang berlaku  di  Indonesia selain  juga  mentaati  Hukum  adat warisan  leluhurnya. Mereka  dipimpin oleh  Dukun  atau  Pemangku    adat Tengger  yang  mengetuai  masyarakat sebagai suatu keluarga besar memimpin pergaulan hidup,
memelihara  dan  menjaga  kehidupan
32 Hasil  Wawancara  dengan  beberapa  masyarakat Tengger.
hukum agar berjalan dengan selayaknya.  Ketua  adat  bersama masyarakatnya
selalu rutin mengadakan  selamatan  Desa  atau dikenal dengan upacara “Entas-Entas” dan  “Mayu  Adat”  agar  selalu  eksis keberadaanya  hingga  turun  temurun. Pemangku  adat  berperan  atas tindakan-tindakan  mengenai  adat- istiadat  dan  ibadah,  serta  perbuatan hukum  yaitu  perbuatan  pidana, pernikahan,  kewarisan,  dan  urusan tanah  berhubungan  dengan  adanya pertalian  yang  erat  antara  tanah dengan  masyarakat  adat  yang menguasai  tanah,  penyelenggara hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum
(preventieve rechzorg) supaya hukum dapat berjalan semestinya, menyelenggarakan  hukum  sebagai pembetulan hukum dilanggar (repressieve rechtzorg).
2. Hukum  adat    masyarakat  suku tengger  mampu  bersinkronisasi  dan bersinergi  dengan  baik  terhadap hukum  positif    yang  berlaku  di Indonesia.  Masyarakatnya  mampu membuka diri dan mengadopsi aturan dari  luar  hukum  adatnya  apabila memberikan  dampak  positif  bagi masyarakatnya.  Aktivitas  pemangku adat  dibantu  oleh  pembantunya (terdiri  atas  wong  sepuh  atau  legen)
dalam    permasalahan  yang  terjadi pada  masyarakat.  Tidak  hanya menyangkut  tentang  upacara  atau ritual  adat  saja  (gawe/selamatan Desa),  namun  berperan  aktif dalam penyelesaian  delik  adat,  masalah perkawinan, kewarisan hak atas tanah dan  permasalahan  hukum  yang lainnya  karena  Pemangku  Adat merupaan  mediator  dan  konsultan bagi masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan
Nasional RI.2008. Kamus Besar
Bahasa
Indonesia.. Jakarta: Pusat Bahasa.
Djojodigoeno.1995. Pengantar  dan  Asas- asas  Hukum  Adat .  Jakarta:Gunung Agung.
DR.Purwadi.2013. Prabu Brawijaya Raja Agung  Binathara  Ambeg  Adil Paramerta. Yogyakarta: Oriza.
Endang  Turmudi.2008. Pendidikan  Islam Seteleah Seabad Kebangkitan
Nasional . Bandung: Rosda Karya Hadikusuma, Hilman.1993. Hukum Waris Adat .  Cetakan  V,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung.,
Hilman  Hadikusuma.2003. Pokok-pokok Pengertian  Hukum  Adat. Bandung: Alumni.
JB. Daliyo.2001. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT.Prenhalindo.
KH.Maksum.  1920. Al-Amtsilah  at Thasrifiyya . Surabaya: Salim Nabhan.
M.  Junaedi  Al  Anshori.  2007.  Sejarah Nasional: Masa  Pra  Sejarah  Sampai Masa  Proklamasi  Kemerdekaan .
Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan,
Soerojo Wignjodipoero.1985. Pengantar Asas-Asas  Hukum  Adat . Jakarta:
Gunung Agung.
Suriyaman  Mustari  Pide.  2014. Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang .
Jakarta: Pelita.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar  1945; Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan; Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP); Undang-Undang Pokok Agraria; Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan Pokok Kehakiman; Undang-Undang  No.48/2009  tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa

## Internet
http//hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum- adat-di-Indonesia.html  (diakses  pada tgl 16 Maret 2016 pada pukul:01.45WIB)

## Hasil Wawancara
1. Bapak  Supayadi,  Pemangku  Adat Suku Tengger Desa Wonokitri;
2. Ibu  Aidamirwati,  Kepala  Desa Wonokitri beserta staf;
3. Mas  Edi,  fasilitator Pariwisata Bromo.dkk
4. Pak  Harno  dan  Mbak.Luluk,  warga masyarakat Desa Wonokitri.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
FATMAWATI,  S.H., Menyelesaikan pendidikan sarjana pada  Fakultas Hukum Universitas Islam Jember tahun 2016.