## Indev Model sebagai Pilihan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Nurul Huda
Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Indonesia Email: nurulhuda.unikal@gmail.com Info Artikel Abstract Masuk: 30/11/2019
Revisi: 25/12/2019
Diterima: 30/12/2019 Terbit: 30/12/2019

## Keywords:
In-Dev,  Diversion;  Substantive Justice Diversion is the transfer of the settlement of a Children's case from the criminal  justice  process  to  the  process  outside  of  criminal  justice.  The provision of diversion in the Law on the Juvenile Justice System, can only be  applied  to  criminal  offenses  under  sentence  of  imprisonment  under  7
(seven) years in prison. The diversion model, based on the Juvenile Justice System Law, does not protect children if there are cases of sexual violence with child offenders and child victims. Based on research, the police with discretionary authority can apply the Indev Model. If applying the Indev Model, the parties forget the legal framework, and assume that a case is an interpersonal conflict, not a legal conflict. So that efforts to protect child offenders and victims of sexual violence can be realized through the Indev Model. Abstrak Kata Kunci: Indev, Diversi, Keadilan Substansi P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: 2656-3797 Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana. Ketentuan  diversi  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Anak,  hanya  dapat  diterapkan  terhadap  tindak  pidana  yang diancam  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  pidana penjara.  Model  diversi  berdasar  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Anak,  sangat  tidak  melindungi  anak  jika  terdapat perkara  kekerasan  seksual  dengan  pelaku  anak  dan  anak korban. Berdasarkan penelitian, kepolisian dengan kewenangan  diskresi  dapat  menerapkan  Indev  Model.  Jika menerapkan  Indev  Model,  maka  para  pihak  melupakan kerangka  hukum,  dan  menganggap  bahwa  suatu  perkara tersebut  merupakan  konflik  interpersonal,  bukan  merupakan konflik  hukum.  Sehingga  upaya  melindungi  anak  pelaku  dan korban  kekerasan  seksual  dapat  diwujudkan  melalui  Indev Model.

## A. PENDAHULUAN
Perubahan sosial ( social change ) yang cepat akibat proses modernisasi dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial ( social unrest and social tension ). Perubahan  sistim  nilai  dengan  cepat  menuntut  adanya  norma-norma  kehidupan  sosial  baru. 1 Keadaan  demikian  ini  menuntut  adanya  hukum  yang  terbuka  terhadap  perkembangan  dan dinamika masyarakat di era globalisasi. Apa yang disebut modernisasi dan globalisasi tidak bersifat
1 Muladi,  1997, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, p. 57
fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi ( change is not optional ) dan tidak dapat dihindari.  Keduanya  merupakan  sesuatu  yang  alamiah  yang  timbul  serta-merta  akibat kompleksitas  dan  heterogenitas  hubungan  antar  manusia  sebagai  masalah  sosial  sebagai  akibat penemuan  alat-alat  teknologi  modern.  Meningkatnya  proses  modernisasi  akibat  ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat komunikasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi  mendunia  dan  memunculkan  fenomena  baru  berupa  globalisasi  yang  menuntut perubahan struktur hubungan hukum ( legal structure ), substansi-substansi baru pengaturan hukum ( legal  substance )  dan  budaya  hukum( legal  culture )  yang  seringkali  sama  sekali  baru.  Tanpa  adanya perubahan  sistim  hukum  tersebut  akan  timbul  bahaya-bahaya  terhadap  ketentraman  hidup ( peacefull  life )  dalam  berbagai  kehidupan  sosial,  semua  akan  menjadi  tidak  pasti  dan  tidak  tertib serta rasa tidak terlindungi. 2
Sebagai  salah  satu  dampak  dari  proses  modernisasi  dan  globalisasi  ini  adalah  meningkatnya kekerasan  yang  terjadi  terhadap  anak.  Baik  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  maupun  yang dilakukan  oleh  anak.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mencatat, sejak awal tahun hingga September 2018 terdapat 563 kasus kekerasan fisik dan 424 kasus kekerasan psikis terhadap anak. Kekerasan fisik dan psikis selama sembilan bulan terakhir itu lebih tinggi jika dibandingkan tahun- tahun  sebelumnya. 3 Kekerasan  fisik  dan  psikis  yang  terjadi  selama  sembilan  bulan  terakhir tersebut paling tinggi jika dibanding empat tahun sebelumnya. Tahun 2014 misalnya, tercatat ada 506 kekerasan fisik dan 340 kekerasan psikis, tahun 2015 sebanyak 317 kekerasan fisik dan 390 kekerasan psikis. Tahun 2016 tercatat sebanyak 320 kekerasan fisik dan 474 kekerasan psikis, dan tahun  2017  dilaporkan  terdapat  230  kekerasan  fisik  dan  244  kekerasan  psikis. 4 Berdasarkan konstitusi,  Indonesia  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sebagai  tindaklanjut kehendak ini, pemerintah membuat kebijakan bertujuan melindungi Anak. Salah satunya dengan membuat  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU- SPPA),  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak. Salah  satu  hal  baru  yang  diatur  dalam  UU-SPPA  tersebut  yakni  mengenai  ketentuan  tentang Diversi.
Diversi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  mengambil tindakan-tindakan  kebijakan  dalam  menangani  atau  menyelesaikan  masalah  pelanggar – anak dengan  tidak  mengambil  jalan  formal,  antara  lain  menghentikan  atau  tidak meneruskan/melepaskan  dari  proses  pengadilan  atau  mengembalikan/menyerahkan  kepada masyarakat  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya. 5 Di  dalam  UU-SPPA,  diversi diatur  pada  Pasal  1  angka  7  dan  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  15,  di  mana  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  (penyidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan)  perkara  Anak  wajib  diupayakan  Diversi. Pasal 6 dalam UU-SPPA menyebutkan bahwa program diversi bertujuan: a) mencapai perdamaian antara  korban  dan  Anak;  b)  menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar  proses  peradilan;  c) menghindarkan  Anak  dari  perampasan  kemerdekaan;  d)  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi; e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat  (2)  UUSPPA,  Diversi  diterapkan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan
2 Ibid.
3 SuaraMerdeka,  “563  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di  Jateng  Terpantau,” Sat,  20  Oct  2018  -  01:04  WIB ,  last modified  2018,  accessed  May  18,  2019,  https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/136210/563-kekerasan- terhadap-anak-di-jateng-terpantau.
4 Ibid.
5 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing, p. 4.
pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana. Dengan  adanya  pembatasan  yuridis  ini,  menjadikan  tidak  semua  perkara  anak  dapat  diterapkan program diversi.
Diversi  saat  ini  menjadi  salah  satu  sarana  hukum  yang  dinilai  sangat  akomodatif  terhadap kepentingan  para  pihak  (penegak  hukum,  pelaku,  korban  dan  masyarakat)  dalam  melakukan penyelesaian  suatu  perkara  pidana  di  luar  dan  saat  di  pengadilan.  Secara  fungsional  penerapan diversi  dijadikan  sebagai  bagian  edukasi  dan  sistem  pembinaan  serta  perlindungan  masyarakat (khususnya  terhadap  anak/  pelanggar  dibawah  umur). 6 Ditinjau  dari  aspek  kepentingan perlindungan  anak,  maka  adanya  ketentuan  pembatasan  diversi  dalam  UUSPPA  ini,  terdapat pendapat bahwa pembatasan diversi merupakan hal yang tidak tepat. Ketentuan sistem peradilan anak  dibuat  untuk  membahagiakan,  mengabdi  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Untuk  itu penerapan diversi harus pula dilakukan dalam konteks sepanjang para pihak in casu yaitu korban dan/  atau  keluarganya,  anak  korban  serta  kesediaan  anak  dan  keluarganya,  setuju  melakukan diversi,  maka  haruslah  diakomodasi.  Peradilan  anak  berbasis  musyawarah  ( restorative  justice ) merupakan dimensi tertinggi dalam rangka menyelesaikan perkara anak. Berkaitan dengan visi ini, maka  pembatasan  diversi  ini,  maka  pembentuk  UUSPPA  telah  bersikap  diskriminatif  yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 7
UUSPPA telah berlaku efektif sejak 30 Juli 2014. Dengan telah berlaku secara efektif, maka berbagai  konsekuensi  terhadap  berbagai  pihak  dalam  penanganan  kasus  anak  adalah  berkaitan dengan  masalah  kesiapan  kelembagaan;  kesiapan  regulasi;  kesiapan  budaya  hukum,  serta  serta sarana penunjang pelaksanaan UUSPPA tersebut. 8 Tahun yang lalu pernah dilakukan penelitian terhadap  upaya  pelaksanaan  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana,  diketahui  bahwa  upaya pelaksanaan  diversi  tidak  selalu  berhasil.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kendala  yuridis  maupun kendala-kendalan  syarat  lainnya  yang  menjadikan  anak  pelaku  tindak  pidana  dan  anak  korban tindak  pidana  tidak  mendapatkan  perlindungan  melalui  program  diversi. 9 Ketentuan  diversi berdasarkan UUSPPA, tampak tidak dapat mengakomodir semua perkara anak dapat dilakukan program  diversi.  Berdasarkan  kajian  perbandingan  dan  kajian  dalam  doktrin  terdapat  beberapa program diversi, seperti: diversi dalam bentuk Peringatan; Diversi informal dan Diversi formal , 10 Diversi  Mediasi  Penal. 11 Berkaitan  dengan  program-program  diversi  ini,  kiranya  perlu  dikaji apakah dapat mengakomodir dan untuk diterapkan terhadap perkara kekerasan seksual anak, di mana perkara ini berdasar UUSPPA tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Jika program – program  diversi  alternatif  ini  dapat  diterapkan,  maka  sebagai  sarana  memaksimalkan
6 Budi Suhariyanto, “Penerapan diversi untuk menangani problema penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan  ( Diversion  Application  To  Handle  Problem  Infringement  Case  Settlement  Traffic  In  Court )”, Jurnal  Hukum  dan Peradilan , Volume 04 Nomor 1 Maret 2015, hlm. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung. p. 163,168.
7 Lilik Mulyadi, “Pernik Pel aksanaan dan Penerapan Diversi Undang Undang No 11 tahun 2012 dalam Perspektif Perma RI Nomor 4 tahun 2014”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXX, No.352, Maret 2015, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, p. 40.
8 Suyanto  Edi  Wibowo,  “Implikasi berlakunya  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 tahun masa berlakunya )”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, p. 131.
9 Hamidah  Abdurahman,  et.al.,  “The  model  of Law  Enforcement  for  Juvenile  Delinquent  inthe  Process  of Infestigation Based on Law Number 11 Year 2012 Concerning Juvenile Justice System”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, p. 54.
10 Setya Wahyudi, Op.Cit ., p.62-71.
11 Barda  Nawawi  Arief,  2012, Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan ,  Semarang:  Pustaka Magister, p. 4-5.
perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual melalui  program  diversi.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  yang  dikaji dalam  artikel  ini  adalah: Pertama ,  bagaimana  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  di  Jawa  Tengah; Kedua ,  apakah  model  diversi  yang  tepat  guna  mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis normative 12 dan  yuridis  sosiologis,  sehingga  penelitian  tidak  hanya  meneliti  hukum  dalam  perundang- undangan ( law in the book ) tetapi juga terhadap hukum dalam pelaksanaannya ( law in action ). Jenis data terdiri data primer dan data sekunder, sehingga sumber penelitian ini adalah norma hukum, dokumen,  internet, 13 kepolisian,  Lembaga  Perlindungan  Perempuan,  Anak  dan  Remaja  Kota Pekalongan,  serta  hakim.  Tehnik  pengambilan  data  dengan  studi  dokumen/studi  pustaka, observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Data yang terkumpul disusun secara sistematis, baik dalam  bentuk  tabel  dan  uraian-uraian  kalimat  secara  naratif.  Berdasar  metode  analisis  kualitatif untuk mendapatkan jawaban perumusan masalah.

## C. PEMBAHASAN 1. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Berdasar  UUSPPA  pengaturan  secara  tegas  tentang  Diversi  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat kembali  ke  dalam  lingkungan  masyarakat  secara  wajar.  Di  dalam  proses  Diversi,  semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki, rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan. 14 Berdasarkan hasil penelitian, perkara kekerasan seksual anak masih sangat sedikit dilakukan diversi. Dari jumlah  47  perkara  kekerasan  seksual  di  proses  diversi  hanya  4  perkara.  Demikian  pula untuk  kejahatan  perbuatan  cabul  terhadap  anak  masih  sangat  sedikit  dilakukan  diversi. Jumlah perkara cabul yaitu 21 perkara, sedangkan yang diterapkan diversi hanya 7 (tujuh) perkara.  Dengan  kondisi demikian,  maka anak  pelaku  kejahatan  kekerasan seksual/ cabul ataupun  korban  kejahatan  kekerasan  seksual/cabul  tidak  mendapatkan  perlindungan melalui program diversi.
Dengan  tidak  dilaksanakan  diversi  terhadap  perkara  kekerasan  seksual  dan  perbuatan cabul  ini,  maka  terhadap  pelaku  anak  kejahatan  kekerasan  seksual  dan  perbuatan  cabul dikenakan pidana penjara dan pihak korban tidak mendapatkan perlindungan sebagai saksi korban perkara tersebut melalui program diversi. Alasan utama terhadap perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak tidak dilakukan diversi, karena ancaman tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan cabul ini melebihi 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Berdasar  UU  No  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  ancaman  pidananya  adalah  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
12 Lihat  Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, p. 118-131.
13 Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, p. 323
14 Penjelasan Umum UUSPPA.
5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Perbuatan  cabul  terhadap  anak  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  82  UU  No  35  tahun  2014,  ancaman  pidananya  adalah  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ternyata  perkara  kekerasan  seksual  dan  perbuatan  cabul terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam praktiknya dilakukan diversi, yaitu berjumlah 11  (sebelas)  perkara.  Dengan  demikian,  walaupun  ancaman  pidana  terhadap  perkara kekerasan seksual dan perbuatan cabul ini melebihi 7 (tujuh) tahun pidana penjara, ternyata para pihak (pihak korban dan pelaku) dan penegak hukum setuju dilakukan diversi dalam bentuk  musyawarah  keluarga,  sehingga  perkara  tidak  diteruskan  ke  penuntutan.  Terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  program  diversi  tidak  akan  berjalan  maksimal, yaitu  faktor  yang  menyangkut  kondisi  struktur  dan  kultur  hukum  pendukung  diversi, misalnya:
1. Belum  ada  kesepahaman  serta  penyatuan  visi  atau  atau  tujuan  Retorative  Justice dalam peradilan anak.
2. Belum ada pemahaman bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).
3. Belum  ada  pemahaman  bahwa  putusan  terbaik  adalah  tindakan  mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.
4. Aparat  yang  berwenang  belum  mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  yang  kuat sesuai  dengan  prinsip the  best  interest  of  the  children, yang  selalu  diutamakan  ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum. 15
Terhadap  pelaku  anak  yang  sudah  dilakukan  penahanan  sementara,  maka  polisi  dan penuntut  umum,  di  lokasi  penelitian  tidak  pernah  untuk  menghentikan  penyidikan,  dan tetap  meneruskan  atau  melimpahan  ke  pihak  penuntut  umum.  Jika  pelaku  anak  telah dilakukan penahanan menandakan ada indikasi: kejahatan yang berat; pihak korban merasa sangat  dirugikan;  demi  keamanan  pelaku  atas  tindakan  main  hakim  oleh  masyarakat, ataupun kejahatan tersebut membuat keresahan masyarakat. Di samping itu ada keraguan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan anak, karena ada lembaga Praperadilan, yang akan mengkoreksi benar tidaknya penghentian penyidikan.
2. Penerapan Indev Model
Model diversi berdasar UUSPPA, telah ditentukan dengan patokan-patokan atau syarat- syarat sebagai berikut:
1. Diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan peradilan.
2. Diversi  tidak  dapat  diterapkan  terhadap  perkara  pidana  yang  diancam  lebih  dari  7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana.
3. Diversi  harus  mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  Anak  Korban, kecuali terhadap kejahatan ringan.
4. Penerapan  diversi  memperhatikan  kategori  tindak  pidana;  umur  pelaku  Anak;  hasil penelitian  kemasyarakatan  dari  Bapas;  dan  dukungan  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.
5. Jika terjadi kegagalan diversi, maka perkaranya dilanjutkan dengan pemeriksaan secara formal.
15 Randy  Pradityo,  “ Restorative  Justice dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Restorative  justice  in  juvenile  justice system ”, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Volume  05  Nomor  3  November  2016,  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI., p. 328,329.
Berdasar  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  negara  Republik Indonesia,  maka  pihak  kepolisian  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  rangka menyelenggaran  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 16 Dengan adanya tugas dan wewenang  ini,  polisi  secara  universal  mempunyai  suatu  tugas  otoritas  legal  yang  disebut “diskresi”  ( Discretionary  Power ),  di  mana  dengan  otoritas  ini  polisi  berwenang  untuk meneruskan,  dan  tidak  meneruskan  suatu  perkara  berdasarkan  penilaiannya  sendiri. Otoritas diskresi polisi di Indonesia diakomodasi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (2) dan  Pasal  18  Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Berdasar  Pasal16 ayat (1) huruf l, ayat (2) ini, kepolisian dapat mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan  suatu  aturan  hukum;  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan melakukan  tindakan  secara  patut,  masuk  akal  dan  mempertimbangkan  keadaan  dan menghormati  hak  asasi  manusia.  Berdasar  Pasal  18  ini  maka  kepolisian  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan manfaat serta resiko dari tindakannya dan  betul  betul  untuk  kepentingan  umum.  Ketentuan – ketentuan  tentang  otoritas  diskresi polisi  ini  sebagai  dasar  hukum  dan  peluang  bagi  polisi  sebagai  penyidik/penyelidik  untuk dapat melakukan penerapan diversi terhadap kasus anak. 17
Berdasarkan  doktrin  terdapat  model  atau  bentuk  Diversi  yaitu  diversi  Mediasi  Penal. 18 Istilah – istilah lain mediasi penal yaitu mediation in criminal case ; mediation in penal matters atau Victim-Offender  Mediation .  Mediasi  penal  merupakan  kesepakatan  dilakukan  untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, yang dilakukan di luar proses formal  peradilan.  Beberapa  prinsip  pelaksanaan  mediasi  penal  bertitik  tolak  pada pandangan-pandangan sebagai berikut. 19
1. Para  pihak  agar  melupakan  kerangka  hukum,  karena  kejahatan  merupakan  konflik interpersonal;
2. Menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahannya,  dan  pihak  korban  dibuat tenang dan dihilangkan rasa ketakutannya;
3. Menghindarkan proses hukum yang ketat, sehingga mediasi penal merupakan proses informal dan tidak bersifat birokratis;
4. Pelaku  dan  korban  sebagai  subjek  yang  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi,  bukan dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana.
Model-model  mediasi  penal  yaitu: Informal  mediation;  Traditional  village  or  tribal  moots; Victim-offender mediation; Reparation negotiation programmes; Community panels or courts; dan Family and community group conference. 20 Adapun sifat dan ciri masing-masing model mediasi penal ini, sebagai berikut:
16 Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17 Setya Wahyudi, Op. Cit ., p. 198, 199, 200.
18 Barda  Nawawi  Arief,  2012, Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan ,  Semarang:  Pustaka Magister, p. 4-5.
19 Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani , Isharyanto, “ Regulation of Regional Government on  Halal  Tourism  Destinations  in  West  Nusa  Tenggara  Province  after  Constitutional  Court  Decision  Number 137/PUU- XIII/2015”, Proceeding Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 358, Tahun 2019. p. 107-110.
20 Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, “ Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation ”, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, No. 15, (2019).
Tabel 1. Model Mediasi dan ciri-cirinya
No. Model Mediasi Penal Ciri-ciri 1 Informal mediation 1. Dilaksanakan oleh personil peradilan pidana
2. Para pihak diundang
3. Diselesaikan secara informal
4. Bertujuan agar tidak melanjutkan ke penuntutan 2 Traditional village or tribal moots 1. Seluruh  masyarakat  bertemu  untuk  memecahkan konflik kejahatan di antara warga masyarakat.
2. Model  ini  diterapkan  di  wilayah  pedesaan  atau pedalaman. 3 Victim-offender mediation
1. melibatkan berbagai pihak untuk bertemu
2. dihadiri mediator yang ditunjuk.
3. Dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan  proses kepolisian,  penuntutan,  pengadilan,  ataupun  tahap setelah pemidaan.
4. Perkara – perkara yang dapat diterapkan semua tipe pelaku tindak pidana,
5. Terdapat tipe tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak,
6. Merupakan pelaku pemula anak; dan
7. Juga untuk tindak pidana berat. 4 Reparation negotiation programmes
1. Mediasi  ini  gunakan  untuk  menaksir/  menilai kompensasi. atau
2. Untuk  menaksir  perbaikan  yang  harus  dibayar  oleh pelaku tindak pidana. 5 Community panels or courts 1. Program  untuk  membelokkan  kasus  pidana  dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal
2. melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
6 Family  and  community  group conference 1. melibatkan korban,
2. pelaku tindak pidana,
3. keluarga pelaku, dan
4. warga  masyarakat  serta  pejabat  tertentu  dan  para pendukung korban.
5. menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan
memuaskan korban
6. membantu  untuk  menjaga  sipelaku  keluar  dari kesusahan / persoalan berikutnya.
Mencermati  model  diversi  mediasi  penal,  sebagaimana  di  uraikan  di  atas,  maka  sebenarnya perkara kekerasan seksual anak dapat dilakukan diversi mediasi penal. Model diversi mediasi penal bagi perkara kekerasan seksual anak sebagai alternatif model diversi UUSPPA, bisa menggunakan model Informal mediation ; Victim-offender; maupun dengan model Mediation Family and community group conference. Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  pada  hasil  penelitian  bahwa  faktor  penghambat utama diversi, yaitu adanya ketentuan pembatasan diversi tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara. Bagi diversi mediasi penal tidak  pembatasan  yang  demikian,  karena  para  pihak  mediasi  penal  sepakat  untuk  melupakan kerangka  hukum.  Para  pihak  menganggap  bahwa  perkara  tersebut  merupakan  konflik interpersonal, bukan merupakan konflik hukum. 21
Penerapan  Indev  Model  dapat  diterapkan  terhadap  perkara  kekerasan  seksual.  Upaya penyelesaian  melalui  mediasi  (perdamaian)  jauh  lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  disebabkan dilakukan  secara  informal,  diselesaikan  oleh  para  pihak  sendiri,  tidak  terikat  pada  aturan pembuktian.  Para  pihak  berhubungan  secara  kooperatif,  hasil  yang  dituju  adalah  sama-sama menang,  serta  bebas  emosi  dan  dendam. 22 Diversi  dengan  Indev  Model  ini  dapat  dilaksanakan secara  informal  oleh  kepolisian/kejaksaan/hakim.  Khusus  di  Pekalongan,  Indev  model dilaksanakan  oleh  kepolisian  dengan  melibatkan  Lembaga  Perlindungan  Perempuan,  Anak  dan Remaja  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kota  Pekalongan.  Pelaksanaan  diversi  dilakukan  secara informal denga dimotori oleh LP-PAR. Sehingga proses diversi lebih ramah terhadap anak.

## D. PENUTUP
Ketentuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diterapkan terhadap tindak pidana  yang  diancam  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  pidana  penjara.  Oleh  karena  itu dengan model diversi berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, terhadap perkara kekerasan  seksual  mestinya  tidak  dapat  diterapkan  diversi.  Kondisi  ketentuan  demikian  sangat tidak melindungi anak pelaku maupun anak korban kekerasan seksual. Indev Model merupakan bentuk  mediasi  yang  dilakukan  secara  informal,  aparat  penegak  hukum  menanggalkan  segala atributnya  dan  proses  mediasi  dilakukan  diluar  lingkungan  instansi  penegak  hukum.  Di  Kota Pekalongan, Indev Model dimotori oleh LP-PAR.
21 Ahmad  Surachman,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi  Handayani,  Yudho  Taruno, “ Effect  of  Globalization  on Establihment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia”, International Journal of Economic Research, Volume 14, Number 13 Tahun 2017
22 Rahadi Wasi Bintoro, “ Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto”, Jurnal Dinamika Hukum , Vo. 14 No.1, Januari 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, p.14.

## REFERENCES
Ahmad  Surachman,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi  Handayani,  Yudho  Taruno, “ Effect  of  Globalization  on Establihment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia”, International Journal of Economic Research, Volume 14, Number 13 Tahun 2017. Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan , Semarang: Pustaka Magister
Budi  Suhariyanto,  “Penerapan  diversi  untuk  menangani  problema  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu lintas di pengadilan ( Diversion Application To Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic In Court )”, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan ,  Volume  04  Nomor  1  Maret  2015,  hlm.  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung
Hamidah Abdurahman, et.al., “The model of Law Enforcement for Juvenile Delinquent inthe Process of Infestigation  Based  on  Law  Number 11  Year  2012  Concerning  Juvenile  Justice  System”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed Hanifa Pascarina, Yusuf Saefudin, 2019, Legal Text Translation: Translation Quality of HLA Hart’s the Concept of  Law, The  3rd  International  Conference  on  Globalization  of  Law  and  Local  Wisdom  (ICGLOW 2019), Atlantis Press
Jaelani A.K, Handayani I.G.A.K.R, Isharyanto, “ Regulation of Regional Government on Halal Tourism Destinations  in  West  Nusa  Tenggara  Province  after  Constitutional  Court  Decision  Number 137/PUU- XIII/2015”, Proceeding  Atlantis  Press:  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research, Volume 358, Tahun 2019. Pp. 107-110. Jaelani  A.K,  Handayani  I.G.A.K.R ,  L  Karjoko,  “ Executability  of  the  Constitutional  Court  Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation ”, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, No. 15, (2019). Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing Lihat Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Lilik  Mulyadi,  “Pernik  Pelaksanaan  dan  Penerapan  Diversi  Undang  Undang  No  11  tahun  2012  dalam Perspektif Perma RI Nomor 4 tahun 2014”, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXX, No.352, Maret 2015, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Rahadi  Wasi  Bintoro,  “  Implementasi  Mediasi  Litigasi  di  Lingkungan  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri Purwokerto”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vo.  14  No.1,  Januari  2014,  Purwokerto:  Fakultas  Hukum Unsoed
Randy  Pradityo,  “ Restorative  Justice dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Restorative  justice  in  juvenile justice  system ”, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Volume  05  Nomor  3  November  2016,  Jakarta:  Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI.
Setya  Wahyudi,  2011, Implementasi  ide Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing
Suyanto Edi Wibowo, “ Implikasi berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  Terhadap  Kelembagaan  dan  Regulasi  Pelaksana  (Refleksi  Menjelang  2  tahun  masa berlakunya )”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
Yusuf  Saefudin,  2019, System  of  Universal  People's  Defense  and  Security:  Concept  to  Fight  on  Drugs  Crime  in Indonesia, The  3rd  International  Conference  on  Globalization  of Law  and Local  Wisdom (ICGLOW 2019), Atlantis Press