## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA GORONTALO
EFFORTS OF THE ELECTION COMMISSION IN FULFILLING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN

## GENERAL ELECTIONS IN THE CITY OF GORONTALO
Nandar Suleman 1 , Hijrah Lahaling 2 , Rusmulyadi 3 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: nandarslman@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: ijhomakassar@yahoo.co.id
3 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Email: rusmulyadi.law@gmail.com

## Abstrak
Hak  pilih  merupakan  salah  satu  hak  konstitusional  yang  dijamin  oleh  Pasal  28D  Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pemilihan Umum 2019  terdapat  437  data  pemilih  disabilitas,  terdiri  dari  239  laki-laki  dan  198  perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak 349 orang, terdiri dari 168 laki- laki  dan  181  perempuan.  Namun  masih  terdapat  88  pemilih  disabilitas  yang  tidak menggunakan hak pilih pada Pemilhan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional  penyandang  disabilitas  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  tidak  terpenuhinya perolehan suara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  upaya  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam pemenuhan  hak  konstitusional  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  di  Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian yakni mengkaji upaya Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Metode penelitian ini  adalah  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih disabilitas yang  memenuhi  syarat  terdaftar  sebagai  pemilih  dan  menjamin  ketersediaan  sarana  dan prasarana  pendukung  bagi  pemilih  disabilitas  guna  memberikan  hak  pilih  disertai  dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

## Kata Kunci : Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum

## Abstract
The right to vote is one of the constitutional rights guaranteed by Article 28D of the 1945 Republic of Indonesia Law and enhanced by Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the 2019 General Election there were 437 data on disabled voters, consisting of 239 men and 198 women. Then there were 349 people who exercised their right to vote with disabilities, consisting of 168 men and 181 women. However, there are still 88 voters with disabilities who do not exercise their
right to vote in the 2019 General Election. So that the constitutional rights of persons with disabilities are  not  fulfilled  can  be  one  of  the  factors  in  not  fulfilling  the  overall  vote  acquisition  in  the implementation of general elections. So that the formulation of the problem in this research is how the efforts  of  the  General  Election  Commission  in  fulfilling  the  constitutional  rights  of  persons  with disabilities in general elections in the City of Gorontalo. The research objective is to examine the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in the City of Gorontalo. This research method is empirical research using an empirical juridical approach. The  results  of  this  study  indicate  that  the  General  Election  Commission  ensures  that  voters  with disabilities  who  meet  the  requirements  are  registered  as  voters  and  guarantee  the  availability  of supporting  facilities  and  infrastructure  for  voters  with  disabilities  to  grant  their  right  to  vote accompanied by political education by democracy volunteers.

## Keywords: Efforts to Fulfill Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Election Commission

## Pendahuluan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat  (2)  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang  Undang  Dasar.  Adapun  makna  dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab,  hak  dan  kewajiban  untuk  secara  demokrasi  memilih pemimpin  yang  akan  membentuk  pemerintahan  guna  mengurus  dan melayani  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta  memilih  wakil  rakyat  untuk mengawasi  jalannya  pemerintahan.  Perwujudan  kedaulatan  rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat.
Pelaksanaan pemilihan umum haruslah berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum merupakan pengimplementasian daripada demokrasi langsung yang berupa  serangkaian  proses  penyerahan  wewenang  dari  rakyat  secara individual  kepada  penerima  mandat  guna  mengisi  jabatan  pemerintahan proses penyerahan ini merupakan suatu kontrak atau kesepakatan bersama, dan proses tersebut termasuk dalam perbuatan hukum. 1
Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal  28D  Undang  Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan disempurnakan dengan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan  persamaan  hak  memalui  pemungutan  suara  yang  langsung,
1 Robert  A.  Dahl,  Perihal  Demokrasi;  Menjelajahi  Theori  dan  Praktek  Demokrasi  Secara  Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 180.
umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  perundang undangan.
Hal  tersebut  juga  merupakan  salah  satu  tujuan  negara  Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yakni  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  berdasarkan keadilan  sosial.  Oleh  karena  itu  negara  Indonesia  patutlah  menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  cacat  atau  penyandang disabilitas memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas,  dalam  Pasal  1  menjelaskan  bahwa penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Dalam  perjalanan  demokrasi,  penyandang  disabilitas  memiliki  hak yang sama, yakni berpastisipasi dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala  Daerah.  Dalam  pasal  5  Undang  Undang  No  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  menyatakan  bahwa,  penyandang  disabilitas  yang memenuhi  syarat  mempunyai  kesempatan  yang  sama  sebagai  pemilih, sebagai  angota  DPR,  sebagai  angota  DPD,  sebagai  calon  Presiden/Wakil Presden sebagai calon angota DPRD, dan sebagai Penyelanggara Pemilu. Meski pada umumnya penyandang disabilitas memiliki keterbatasan,
namun setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu hak- hak  penyandang  disabilitas  harus  dipenuhi  agar  dapat  melaksanakan aktivitas sebagaimana manusia biasanya tanpa kekurangan apapun.
Hak  pilih  sejatinya  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  (HAM) yang  melekat  pada  diri  manusia  dan  pelaksanaannya  pun  dijamin  oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (universal)  maka  hak  pilih  pun  diyakini  sebagai  hak  dasar  yang  harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.
2 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahas Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 247.
Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini,  kemudian  menuntut  kepada  setiap  individu  untuk  melaksanakan  atau mendapatkan  hak  tersebut  tanpa  membentur  hak  orang  lain.  Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. 3 Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan  penegakkan  HAM  sangat  gencar  disuarakan  di  Indonesia  demi tercapainya  kesejahteraan,  penghormatan  terhadap  kemanusiaan,  keadilan dan  kebahagiaan  sebagai  umat  bernegara.  Lebih  lanjut,  perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk  membekali  setiap  orang  dengan  perlindungan  atas  hak  pilihnya (universal suffrage).
Menjadi  seorang  penyandang  disabilitas  bukanlah  sebuah  pilihan hidup, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan yang sama, baik  dari  hak,  kewajiban  serta  peran  khususnya  kontestasi  politik.  Namun pada  kenyataannya,  penyandang  disabilitas  sering  mendapat  perlakuan termarginal dalam masyarakat bahkan sering adanya diskriminasi. Salah satu kesulitan  yang  dihadapi  oleh  penyandang  disabilitas  dalam  bidang  politik yakni dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Oleh  karena  itu,  untuk  menunjang  pemenuhan  hak  konstitusional penyandang  disabilitas,  peran  Komisi  Pemilihan  Umum  sangatlah  penting. Dimulai  dari  kesadaran  penyelenggara  dalam  menyediakan  fasilitas  atau pemahaman  terhadap  alat  dan  kebutuhan  lainnya  yang  diperlukan  oleh peserta pemilih dalam hal ini yakni seorang penyandang disabilitas. Hal lain yang  perlu  diperhatikan  diantaranya  penyediaan  alat  bantu  berupa penerjemah  bahasa  isyarat  bagi  tunarungu,  pendampingan  bagi  tunadaksa hingga  pembuatan  model  Tempat  Pemungutan  Suara  akses  khusus penyandang disabilitas.
Kota Gorontalo terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat,  Kecamatan  Dungingi,  Kecamatan  Kota  Selatan,  Kecamatan  Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, Kecamatan  Dumbo  Raya  dan  Kecamatan  Hulondalangi.  Dalam  Pemilihan Umum 2019 terdapat 437 data pemilih disabilitas, terdiri dari 239 laki-laki dan 198 perempuan. Kemudian yang menggunakan hak pilih disabilitas sebanyak
3 Khoirul  Anam,  Pendidikan  Pancasila  Kewarganegaraaan  Untuk  Mahasiswa,  Inti  Media, Yogyakarta, 2011, 194.
349 orang, terdiri dari 168 laki-laki dan 181 perempuan. Dibandingkan dengan Pemilihan Wali Kota tahun 2018 yakni data pemilih disabilitas berjumlah 302 jiwa, dengan pengguna hak disabilitas sebanyak 235 jiwa terdiri dari 102 laki- laki  dan  133  perempuan.  Dengan  demikian  partisipasi  pengguna  hak  pilih disabilitas pada Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami peningkatan. 4
Namun masih terdapat 88 pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilhan Umum tahun 2019. Sehingga tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas dapat menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya  perolehan  suara  secara  menyeluruh  dalam  pelaksanaan pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu,  penyandang  disabilitas  memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.
Pun  demikian  factor  yang  dapat  mempengaruhi  penyandang disabilitas tersebut tidak melakukan partisipasi politik bahwa ada  interaksi antara  faktor  kondisi  biomedis  individu  dengan  aspek  sosial  dalam mendefinisikan disabilitas, sehingga merujuk pada adanya faktor impairments yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan  setara  terhadap  kelompok  penyandang  disabilitas. 5 Sehingga  perlu kesadaran  dan  ajakan  serta  upaya  pemenuhan  hak  bagi  penyandang disabilitas baik pada  Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepada Daerah berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  mencoba  mengkaji bagaimana  upaya  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  pemenuhan  hak konstitusional  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  di  Kota Gorontalo.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Penelitian empiris dipahami sebagai penelitian dengan adanya data-
4 Sukrin  Saleh  Taib,  Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Gorontalo,  hasil  wawancara  di kantor KPU Kota Gorontalo, pada hari Rabu 14 Desember 2022.
5 LAPORAN  AKHIR:  Kajian  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2019. h. 18.
data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan observasi. 6 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  yakni  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  atau  yuridis sosiologis.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder  yang  kemudian  sumber  data  tersebut  dikumpulkan dalam  bentuk  studi  dokumen.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif atau menguraikan data secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak tumpang  tindih,  dan  efektif  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan memahami hasil analisis. 7

## Pembahasan
Pemilu  sejatinya  bertujuan  untuk  melaksanakan  hak  asasi  politik masyarakat.  Pelaksanaan  hak  ini  diwujudkan  dengan  memberikan kesempatan  yang  sebesar-besarnya  kepada  masyarakat  untuk  ikut  dan berperan  di  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  penyandang disabilitas.  Keikutsertaan  disabilitas  dalam  pemilu  menjadi  bukti  bahwa pemilu merupakan gambaran kemanusiaan, karena banyak pandangan serta anggapan  kepada  disabilitas  sebagai  orang  cacat,  lemah  dan  tidak  penting sehingga  menafikan  kemampuan  serta  integritas  disabilitas  untuk  terlibat dalam pemilu. 8
Sebagai  negara  yang  menganut  system  demokrasi,  Indonesia  sudah semestinya  membuka  ruang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  termasuk penyandang  disabilitas  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  ranah  politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan,  karena  hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga  negara termasuk  penyandang  disabilitas,  yang  memiliki  arti  penting  bagi keberlangsungan  dari  perlindungan  HAM  yang  berlaku  di  Indonesia. Ruang  lingkup  dari  hak-hak  politik  sejatinya  sangat  luas,  akan  tetapi secara  signifikan  tingkat  penyaluran  hak  politik  penyandang  disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh  karena  itu, Komisi
6 Irwansyah, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 42.
7 Ibid, h. 103.
8 Nurbeti dan Helmi Chandra SY, Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU  di  Sumatera  Barat,  KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan Mahasiswa, Vol 12 No 5, 2021, h. 131.
Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjamin  terpenuhinya hak      politik  setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali  baik  itu  penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Penyandang  disabilitas  yaitu  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak.  Setiap  penyandang  disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan  penghidupan. 9 Oleh  karena  itu,  hak  penyandang  disabilitas  harus dipenuhi  agar  dapat  melaksanakan  aktivitas  tanpa  adanya  hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.
Penyandang  Disabilitas  mempunyai  hak  politik  tersendiri  meliputi: Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta  dalam  pemilihan  umum.  Membentuk  menjadi  anggota    dan/atau pengurus  organisasi  masyarakat  dan/atau  partai  politik.  Membentuk  dan bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disabilitas  dan  untuk  mewakili penyandang  disabilitas  pada  tingkat  lokal,  nasional,  dan  internasional. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem  pemilihan  umum  pada  semua tahapan atau  bagian penyelenggaraan. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan  prasarana  penyelenggaraan  pemilihan  umum,  pemilihan  Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa. 10
Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak memberikan  suara  atau  memilih  (right  to  vote)  merupakan  hak  dasar  setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannyaoleh negara, tanpa  ada  diskriminasi  mengenai  ras,  kekayaan,  agama,  dan  keturunan. Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan Umum. 11 Sementara hak pilih secara tersurat diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D
9 Tri  Hardianti, dkk. Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Jurnal Governance dan Administrasi Public. Vol 5 No 1, 2021, h. 13.
10 Ibid. h. 14. 11 Adi Akmal, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019, Jurnal Al-Dustur, Vol 2 No 2, 2019, h. 152.
ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi  hak  asasi  setiap  warga  negaranya,  khususnya  dalam keterlibatannya di pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 12
Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan  bukti  adanya  upaya  untuk  mewujudkan  demokrasi.  Untuk menjamin  terselenggaranya  pemilihan  umum  yang  luber  dan  jurdil  diatur dalam  Pasal  22E  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  1945  menentukan  bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. 13
Secara  umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  mengakomodasi  pemilih  penyandang  disabilitas. 14 Persoalan seputar  pemenuhan  hak  politik  atau  aksesibilitas  pemilu  bagi  penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi  dalam  praktiknya  masih  banyak  kendala  di  lapangan.  Beberapa pemasalahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya masih kerap terjadi dalam penyelenggaran Pemilu.
Hak  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  dipilih  (right  to  be  elected) merupakan menjadi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Merekapun punya kesempatan yang sama untuk dipilih dalam semua proses politik, termasuk juga untuk menjadi  penyelenggara Pemilu. Mestinya, sudah tidak ada lagi alasan  untuk  menjadikan  penyandang  disabilitas  sebagai  “the  other”  atau orang lain yang dikategorikan tidak sehat dan tidak sempurna. 15
Pada prinsipnya, semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali dapat memperoleh  hak  pilih  dan  dipilih  dalam  Pemilihan  Umum  dimana  hak tersebut  dijamin  oleh  pemerintah  melalui  perlakuan  yang  setara  dan  tidak diskriminasi.  Namun  demikian,  dalam  implementasinya  juga  tidak  serta
12 Ibid. h. 153. 13 Ibid. h. 154. 14 Annissa  Dewi  Permatasari,  Upaya  Pemenuhan  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  di  Kota Semarang pada Pilgub 2018, h. 4.
15 Ilham Gemiharto, Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia, h. 1588.
merta penyandang disabilitas dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya dalam konstalasi politik.
Berikut Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo, sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo
KECAMATAN DATA PEMILIH TETAP DATA PEMILIH TAMBAHAN DATA PEMILIH KHUSUS JUMLAH L P L P L P Kota Barat 7.993 8.324 121 120 149 149 16.856 Kota Selatan 6.750 7.408 237 242 175 180 14.992 Kota Utara 6.534 6.854 177 207 116 112 14.000 Dungingi 8.169 8.671 188 251 186 205 17.670 Kota Timur 8.852 9.412 237 295 193 224 19.213 Kota Tengah 8.513 9.464 291 335 292 242 19.237 Sipatana 6.264 6.553 85 84 174 163 13.323 Dumbo Raya 6.123 6.354 135 164 171 184 13.131 Hulondalangi 5.289 5.534 477 87 144 182 11.713 JUMLAH AKHIR 140.135
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data
Daftar  data  pemilih  dalam  Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2019 merupakan  rekapitulasi  dari  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT),  Daftar  Pemilih Tambahan  (DPTb),  dan  Daftar  Pemilih  Khusus,  yang  didalamnya  meliputi segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen pemilih agama, segmen  pemilih  marginal,  dan  segmen  pemilih  disabilitas.  Adapun  pemilih yang  menggunakan  hak  suara  dari  seluruh  rekapitulasi  tersebut    yakni sebanyak 117.164 jiwa.
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat
Kota Gorontalo KECAMATAN DATA PEMILIH DISABILITAS DALAM DPT, DPTb, DPK DATA PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DATA PEMILIH DISABILITAS YANG TIDAK MENGGUNAK AN HAK PILIH L P L P L P Kota Barat 27 22 27 22 0 0 Kota Selatan 29 24 9 16 20 8 Kota Utara 11 16 9 16 2 0 Dungingi 27 14 18 14 9 0 Kota Timur 35 34 24 32 11 2 Kota Tengah 22 17 22 17 0 0 Sipatana 19 17 12 11 7 6 Dumbo Raya 31 35 31 35 0 0 Hulondalangi 38 19 22 12 16 7 JUMLAH AKHIR 437 349 88 Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data Tabel 3. Klasifikasi dan Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Gorontalo Kecamatan Klasifikasi Disabilitas Jumlah Tuna Daksa Tuna Netra Tuna Rungu/Wicara Tuna Grahita Dll Kota Barat 16 8 10 6 9 49 Kota Selatan 14 7 11 9 12 53 Kota Utara 7 4 5 4 7 27 Dungingi 12 6 7 9 7 41
Kota Timur 19 9 15 11 15 69 Kota Tengah 8 6 7 9 9 39 Sipatana 9 7 5 7 8 36 Dumbo Raya 18 11 9 15 13 66 Hulontalangi 15 12 13 9 8 57 Jumlah 118 70 82 79 88 437

## Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Divisi Program dan Data
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  yang  diperoleh  maka  jelas  adanya bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas dalam hal ini penggunaan hak suara dalam pemilu tetap masih ada saja yang tidak menggunakan hak suara tersebut.
Peran atau upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemenuhan hak  konstitusional  pemilih  disabilitas  dalam  melakukan  partisipasi  politik dalam pemilihan umum merujuk pada pemilihan umum serentak tahun 2019 khususnya di Kota Gorontalo, diantaranya:
1. Memastikan pemilih disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  lembaga  penyelenggara pemilihan  umum  memiliki  tugas,  wewenang  dan  peran  yang  sangat penting  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum,  dimana  salah  satu  peran KPU adalah melakukan pendataan kpada masyarakat untuk dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan pemutakhiran data pemilih  secara  terbuka.  Dalam  hal  penggunaan  hak  suara,  pemilih  sah harus didata berdasarkan prinsip inklusi. Artinya, tidak boleh ada potensi penghilangan hak pilih. Demikian pula dengan penetapan pemilih tetap harus dilakukan secara profesional dan tidak mengandung diskriminasi dalam bentuk apapun. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih juga memiliki peran  penting  dalam  proses  pemilihan  dengan  melakukan  pencocokan dan  penelitian  kepada  setiap  pemilih  melalui  koordinasi  dengan  ketua Rukun  Tetangga  (RT),  dan  ketua  Rukun  Warga  (RW),  hal  ini  bertujuan untuk memvalidasi data penduduk dengan lebih akurat.
Selain  turun  langsung  dalam  melakukan  pendataan  pemilih,  Komisi Pemilihan  Umum    telah  membentuk  suatu  gerakan  sosial  untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.yang  disebut  dengan  relawan  demokrasi.  Relawan  demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agnda sosialisasi dan pendidikan pemilih  yang  berbasis  kabupaten/kota  serta  terdapat  10  basis  yang menjadi sasaran relawan demokrasi yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih  muda,  perempuan,  penyandang  disabilitas,  berkebutuhan khusus,  komunitas,  marginal,  keagamaan,  dan  warga  internet.  Relawan demokrasi ini diangggap dapat lebih mengena dan tepat sasaran karena karakteristik  yang  sudah  tersegmentasi  sehingga  masing-masing  pegiat fokus pada target sosialisasi dalam skala yang lebih kecil. Sejalan dengan hal tersebut, komponen personal relawan demokrasi sesungguhnya sudah cukup  ideal,  namun  belum  dapat  menjamin  program  sosialisasi  akan menjangkau seluruh pemilih khususnya segmen pemilih disabilitas.
2. Menjamin  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pendukung  bagi  pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS yakni:
a) Di  tempat  yang  mudah  dijangkau,  termasuk  oleh  penyandang disabilitas;
b) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
c) Memperhatikan  aspek  geografis  serta  menjamin  setiap  pemilih dapat  memberikan  suaranya  secara  langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia.
Aksesibilitas  TPS  secara  rinci  mensyaratkan  kondisi  jalan  menuju  TPS yang  mudah  dilewati  bagi  pengguna  kursi  roda  maupun  alat  bantu berjalan  lainnya,  rata,  tidak  ada  bidang  miring  dan  tidak  berbatu-batu ataupun  bergelombang.  Selain  itu  juga,  KPU  memastikan  bahwa  alat kelengkapan  TPS  untuk  membantu  pemilih  disabilitas  berupa  template braille  untuk  penyandang  tuna  netra  tersedia  agar  yang  bersangkutan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan
ketersediaan  logistik  pemilu  untuk  mempermudah  pemilih  disabilitas, KPU Kota Gorontalo menjamin ketersediaan template braille.
Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran serta upaya dalam partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas. Meskipun  demikian,  tentu  masih  ada  pemilih  disabilitas  yang  tidak menggunakan hak pilih dalam kontestasi politik, hal tersebut lebih berkaitan dengan aspek administratif yakni pendataan pemilih secara akurat kemudian belum ada wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas serta faktor  psikologis  baik  dari  keluarga  maupun  penyandang  disabilitas  itu sendiri.

## Kesimpulan
Persoalan  seputar  pemenuhan  hak  politik  atau  aksesibilitas  pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas  dalam  menyalurkan  aspirasi  politiknya.  Meskipun  beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur  tentang  partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan.  Selanjutnya  upaya  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  pemenuhan hak  konstitusional  pemilih  penyandang  disabilitas  dalam  melakukan partisipasi pada Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2019 yaitu dengan memastikan  pemilih  disabilitas  yang  memenuhi  syarat  terdaftar  sebagai pemilih dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilih disertai dengan pendidikan politik oleh relawan demokrasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Irwansyah, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahas Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta. Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraaan Untuk Mahasiswa, Inti Media, Yogyakarta: 2011
LAPORAN  AKHIR:  Kajian  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas
Disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas. 2019. h. 18.
Robert  A.  Dahl,  Perihal  Demokrasi;  Menjelajahi  Theori  dan  Praktek  Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

## Jurnal
Adi  Akmal,  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Bone  Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019, Jurnal Al-Dustur, Vol 2 No 2, 2019.
Annissa Dewi Permatasari, Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018.
Ilham  Gemiharto,  Upaya  Pemenuhan  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Nurbeti  dan  Helmi  Chandra  SY,  Pemenuhan  Hak  Pilih  Bagi  Disabilitas  dalam Pemilu  oleh  KPU  di  Sumatera  Barat,  KERTHA  WICAKSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol 12 No 5, 2021.
Tri  Hardianti,  dkk.  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Bengkulu  Tengah  dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Jurnal Governance dan Administrasi Public. Vol 5 No 1, 2021.