## ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA JAYAPURA
Oleh
Semy B.A Latunussa semylatunusa@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
M. Hafiz Ingsaputro iphysaputra@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Frits Robert Yawan

## Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Sulitnya  pembuktian  dalam  perkara  korupsi  ini  merupakan  tantangan  bagi  aparat penegak  hukum,  karena  beban  pembuktian  keseluruhan  dibebankan  kepada  penuntut umum.  Untuk  memecahkan  masalah  sulitnya  pembuktian  terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut,  maka  salah  satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  adalah  menerapkan Pembuktian  Terbalik  terhadap  perkara-perkara  korupsi.  Upaya  pembuktian  yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika  terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan  penyelenggara  Negara.  Bahwa  proses  pembuktian  dalam  upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di  Pengadilan  Negeri  Jayapura  berdasarkan  hasil  keputusan  Pengadilan  yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama  dan  secara  berlanjut  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara  pidana  dan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  sudah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  pembuktian  Tindak Pidana  Korupsi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Klas  IA    Jayapura  antara  lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.
Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi,

## A.  PENDAHULUAN
Dalam  mewujudkan  supremasi hukum,  pemerintah  Indonesia  telah meletakkan  landasan  kebijakan  dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme,  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor:  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan  salah  satu  tindak  pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), dimana
penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya.  Sistem  Penanganan  dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana  korupsi  tersebut  secara  sah  dan meyakinkan  secara  melawan  hukum telah  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi,
dan/atau  juga  secara  melawan  hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karna jabatan  atau  kedudukan,  sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana  korupsi  memang  merupakan masalah  yang  rumit,  karena  pelaku tindak  pidana  korupsi  ini  melakukan kejahatannya  dengan  rapi. 1 Sulitnya pembuktian  dalam  perkara  korupsi  ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian  keseluruhan  dibebankan kepada penuntut umum.
Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian  terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut,  maka  salah  satu upaya  yang  dapat  ditempuh  adalah menerapkan Pembuktian
Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. 2 Memang penerapan pembuktian
1 Buherah,  2008. Terjadinya  Tindak  Pidana Korupsi  di  Daerah, Jakarta. PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm 15
2 Abdul  Rahman  Saleh,  2004. Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia ,  Jakarta, PT. Gramedia, hlm 21
terbalik  ini  sempat  menarik  perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak  Asasi  Manusia,  dan  bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau presumption of Innocent . Masalah pembuktian  memang  sangat  penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana  Korupsi  agar  pembuktiannya benar-benar  dilakukan  secara  cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Surat dakwaan  yang  tidak  di  uraikan  secara cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai tindak  pidana  yang  didakwakan,  maka dakwaan tersebut batal demi hokum
Upaya pembuktian yang dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam kasus korupsi/suap ketika  terjadi tindak pidana  tersebut  memang  membutuhkan kerja  keras  seperti  yang  terjadi  di  Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara  negara,  dimana  kasus tersebut  secara  nyata  dilakukan  oleh penyelenggara  negara  dan  sebagai penegak hukum telah melakukan berbagai  upaya  pembuktian  sehingga
unsur  pemenuhan  syarat  dari  penyajian barang  bukti  dapat  terpenuhi  namun banyak kendala  yang dihadapi baik dari tingkat  penyidik  POLRI  maupun  Jaksa penuntut umum yang terkesan mengkesampingkan  pembuktian  materil sehingga  kasus  tresebut  terkatung katung  dan  tidak  memiliki  arah  serta pemenuhan asas kepastian hukum.
Berdasarkan Latar belakang inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan  penelitian  dan  penulisan hukum  yang  berjudul:  Analisis  Yuridis Dalam  Upaya    Pembuktian  terhadap Kasus
Korupsi/Suap Bagi Penyelenggara Negara di Kota Jayapura.

## B.  METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah metode pendekatan sosio-yuridis yaitu  selain  mengkaji  hukum  secara teoritik  dan  normatif  berupa  analisis berbagai peraturan perundang- undangan,  buku-buku  dan  artikel  yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan  yang  diteliti,  juga  akan mengkaji  hukum  dalam  pelaksanaanya dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
1.  Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan  sebagai  dasar  untuk menunjang hasil penelitian adalah:
1)  Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: a)  Undang-Undang Dasar 1945. b)  Peraturan Perundang- Undangan  berupa  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. c)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Hukum  Acara Pidana. e)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara. f)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2)  Bahan hukum sekunder,
berupa  buku  yang  berkaitan
dengan Tindak Pidana Korupsi,  artikel,  surat  kabar, hasil-hasil  penelitian,  laporan- laporan dan sebagainya.
3)  Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah,  jurnal  ilmiah,  serta bahan-bahan  diluar  bidang yang relevan dan dapat digunakan  untuk  melengkapi data  yang  diperlukan  dalam penulisan penelitian ini.

## 2.  Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kota Jayapura  dengan  memilih  lokasi penelitian    di  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Polda  Papua, asisten  pidana  khusus  Kejaksaan Tinggi  Papua  dan  Pengadilan Tipikor  pada  Pengadilan  Negeri Klas  IA Jayapura yang merupakan istansi  yang  memiliki  kewenangan dalam melakukan penindakan hukum  terhadap  kasus  Tindak Pidana  Korupsi  suap  di  kota jayapura  dan  provinsi  Papua  pada umumnya.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
1)  Data primer yaitu data yang digunakan dengan cara wawancara  ( interview )  atau data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  penelitian  di lapangan, dan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisioner) yang dilakukan secara langsung kepada
responden.
2)  Data  sekunder  yaitu  data
yang diperoleh dengan
membaca, dan mempelajari makalah, peraturan
perundang –undangan,
serta  dokumen  yang  ada hubungan  dengan  objek penelitian yang diteliti.
4.  Teknik Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan
permasalahan yang dibahas.
Kesimpulan atau pesan-pesan dari
berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan  yang  diteliti  oleh penulis  pada  penelitian  ini.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Proses pembuktian dalam
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi dalam Perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura a)  Duduk Perkara
Tim  Jaksa  Penuntut  Umum dipimpin  oleh  Arnolda  Awom,SH Bahwa  terdakwa  A  L.F  selaku Anggota Panitia
Pengadaan Barang  dan  Jasa  Kegiatan  Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten  Keerom  Tahun Anggaran  2007  berdasarkan  Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan  Umum  selaku  Ketua Panitia  Pengadaan  Barang  dan
Jasa  kegiatan  Bina  Marga  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom  Tahun  Anggaran  2008 berdasarkan  SK  Dinas  Pekerjaan
Umum  dan  Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan  Pembangunan Jalan  dan  Jembatan  Ruas  Jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2008,  baik  secara  sendiri-sendiri maupun  secara  bersama-sama dengan  Terdakwa  AB  Direktur  PT. Cahaya  Timur  Perkasa,  Terdakwa A.H.B  Kuasa  Direktur  PT.  Cahaya Timur  Perkasa,  Ahmad  Yusnan MM  Kasubdin  Bina  Marga  Dinas Pekerjaan  Umum    selaku  Kuasa Pengguna  Anggaran,  Musrifa  SE selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan Barang dan Jasa, Ir James Simamora M.MT  Kepala Dinas PU Kabupaten  Keerom,    Yermias Solossa  selaku  Sekertaris  Panitia, Yoram  Saa,  SE  selaku  Anggota Panitia,  Dantje  S.  Waroy  S.Ip selaku  Anggota  Panitia,  Arie  Frits Deda  selaku  Anggota  Panitia,
Alexander Yumame selaku Sekertaris Panitia, Juventus Jeuyanan  selaku  Anggota  Panitia, Andre  W.  Vere  selaku  Anggota Panitia, Imelda Karet selaku Anggota Panitia dan Agus Risdianto  ST  selaku  Direktur  CV Rekavisi Pratama selaku Konsultan
Pengawas yang
masing-masing
perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah.
Bahwa sekitar bulan Februari 2007 A.H.B bertemu dengan Wakil Bupati  Keerom  untuk  meminta pekerjaan. Setelah bertemu kemudian diarahkan kepada Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum untuk  mengecek  proyek.  Ternyata ada  proyek  jalan  Waley-Molof tahun anggaran 2007.  Selanjutnya AHB memakai bendera PT.
Cahaya Timur Perkasa milik
Amiruddin  Beddu  untuk  pekerjaan proyek.
AHB memasukkan penawaran.  Bahwa  pada  Tahun 2007 Dinas PU Kabupaten Keerom sesuai  DPA-SKPD  terdapat  dana sebesar  Rp.  1.600.000.000,-  (satu milyar  enam  ratus  juta  rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jalan  dan  jembatan    ruas  jalan waley-molof  sepanjuang  5,5  km. Kemudian  Kepala  Dinas  membuat SK  tentang  Pembentukan  Panitia Pengadaan  Barang  dan  Jasa dengan susunan  sebagai berikut : Musrifa, SE,  Yermias Salossa, ST, Yan  P.  Banundi,  SE,  Yoram  Saa, SE,  Aloysius  L.  Fangohoy,  ST,
Dantje  Waroy,  S.Ip,  Arie  Frits Deda, S.Ip.
Bahwa panitia lelang selanjutnya  membuat  dokumen lelang yang berisikan harga perkiraan  sendiri  dan  surat  usulan calon pemenang. Selanjutnya panitia  membuat  surat  usulan calon  pemenang  diajukan  kepada Kepala  Dinas  PU  dengan  urutan calon  pemenang    PT.  Cahaya Timur  Perkasa,  PT.  Yudisiah  dan CV.Mandar Jaya.
Bahwa PT. Yudisyah dan CV Mandar Jaya tidak pernah mendaftarkan  diri  sebagai  peserta lelang dan tidak pernah memasukkan  penawaran  namun kedua  perusahaan  tersebut  hanya digunakan  sebagai  pendamping seolah-olah mengikuti lelang.
Bahwa terdakwa sebagai Panitia menandatangani dokumen- dokumen  berita  acara  sedangkan terdakwa tahu bahwa proses pelelangan  tidak  dilakukan  tetapi dokumen  tersebut  hanya  sebagai formalitas saja.
Bahwa  administrasi  lelang
Tahun Anggaran 2007 dan anggaran  2008    dibuat  hanya
untuk melengkapi administrasi saja atau  formalitas  tetapi  pelaksanaan lelang  tidak  pernah  dilaksanakan dan  sangat  bertentangan  dengan Kepres  Nomor  80  Tahun  2003 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  yang  masih  berlaku pada saat itu.
Bahwa semua dokumen pencairan  dana  yang  ditanda tangani  oleh  terdakwa  A  L.F,  ST selaku  Pejabat  Pelaksana  Teknis kegiatan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan    Ruas  Jalan  Waley- Molof Tahun anggaran 2008 dibuat hanya formalitas saja untuk mencairkan  dana  tersebut  namun dokumen  tersebut  dibuat  seolah- olah  terdakwa  selaku  pejabat Pelaksana  Teknis  kegiatan  telah melaksanakan kegiatan tersebut.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa  A  L.  F,  ST  bersama- sama  dengan  pelaku  lainnya  telah mengakibatkan  kerugian  negara yaitu
Pemerintah
Daerah
Kabupaten  Keerom    sebesar  Rp. 881.323.061,28,-  (delapan  ratus delapan  puluh  satu  juta  tiga  ratus
dua  puluh  tiga  ribu  enam  puluh satu  rupiah  dua  puluh  delapan sen)  dan  pada  Tahun  anggaran
2008 sebesar Rp. 1.305.465.122,39,- (satu miliar tiga ratus  lima  juta  empat  ratus  enam puluh  lima  ribu  seratus  dua  puluh dua  ribu tiga puluh sembilan sen).
Sehingga
total Rp.
2.186.778.183,67,-  (  dua  miliar seratus  delapan  puluh  enam  juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus  delapan  puluh  tiga  rupiah enam puluh tujuh sen.
Perbuatan terdakwa tersebut diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  2  ayat  (1)  Jo  Pasal  18  ayat (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. b)  Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum
Perbuatan  terdakwa  A  L.  F,
ST sebagaimana diatur dan diancam  pidana  dalam  Pasal  2
ayat  (1)  Jo  Pasal  18  ayat  (1),  (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah  dengan  Undang-Undang Nomolr  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair :
Perbuatan  Terdakwa  A.L.F, ST sebagaimana diatur dan diancam  pidana  dalam  Pasal  3  Jo Pasal  18  ayat  (1),  (2)  dan  (3) Undang-Undang  RI  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## c)  Amar Putusan Pengadilan
1)  Menyatakan terdakwa Aloysius  L.  Fangohoy,  ST tidak  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan    bersalah melakukan  tindak  pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut
umum dalam dakwaan primer;
2)  Membebaskan
terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3)  Menyatakan terdakwa
Aloysius  L.  Fangohoy,  ST telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana korupsi  secara  bersama- sama dan secara berlanjut; 4)  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aloysius
L. Fangohoy, ST oleh karena  itu  dengan  penjara selama  2  (dua)  tahun  dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-  (lima  puluh juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan; 5)  Memerintahkan supaya terdakwa ditahan; 6)  Menetapkan bahwa barang-barang  bukti  tetap terlampir dalam berkas perkara  untuk  digunakan dalam perkara lain;
7)  Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut  di  atas  maka  penulis dapat menyampaikan pembahasan sebagai berikut bahwa  Tindak  pidana  korupsi bukanlah  peristiwa  yang  berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut  berbagai  hal  yang sifatnya  kompleks.  Korupsi  di Indonesia  cenderung  dilakukan oleh  orang  atau  institusi  yang memiliki  kekuasaan  politik,  atau oleh  konglomerat  yang  melakukan hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan.
Dengan demikian, praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini
berlangsung secara sistematis. Hasil survei Transparency International Indonesia  (TII)  pada tahun 2003 menunjukkan,
Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam  dari 133 negara.  Peringkat  itu  disebabkan oleh  korupsi  dari  level  atas  ke
bawah  yang  begitu  menjamur  di Indonesia. 3
Selain  itu  lemahnya  peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah dianggap sebagai salah  satu  penyebab  maraknya praktek korupsi di Indonesia.
Sehubungan  dengan  itu,  maka perlu  dikembangkan  suatu  metode pengawasan  yang  dapat  dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah  sebagai  bentuk  upaya konkrit  untuk  menutup  lubang- lubang korupsi pada setiap instansi pemerintah.
Produk  hukum  yang  tidak hanya  mengatur  hukum  beracara (Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan)  tetapi  juga  tindakan yang  merupakan  korupsi,  tetapi diberi nama (tentang) hanya mewakili  hukum  acaranya,  maka dapat dikatakan dari sudut penamaan  undang-undang  saja sudah  tidak  pas 4 .  Menurut  salah seorang hakim ad hoc di
3 Andi  Hamzah,  2006. Pemberantasan  Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada. hlm 34
4 Adami  Chazawi,  2010. Pelajaran  Hukum Pidana 1 Edisi 1 , Jakarta, Rajawali Pers, hlm 22
pengadilan Tipikor Jayapura menyatakan  bahwa  Bukan  rahasia lagi,  praktik  mafia  peradilan  dan berbagai bentuk judiciary corruption yang  terjadi  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia justru  menjadikan  aparat  penegak hukum sebagai bagian dari masalah,  bukan  bagian  dalam memecahkan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.  Karena  itu,  tidak  perlu diperdebatkan pembentukan Pengadilan Tipikor merupakan bagian integral upaya pemberantasan  korupsi,  sehingga mempersoalkan eksistensinya sama dengan pengingkaran terhadap kehendak reformasi untuk memberantas korupsi secara progresif.
Sebagai extraordinary  cryme, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu
dengan munculnya beragam modus  operandi  korupsi  yang semakin canggih, karena itu diperlukan  sinergi  dan  persamaan persepsi  dari  seluruh  komponen bangsa.  Korupsi,  mempunyai  arti penting sebagai bagian dari
strategi upaya menanggulangi tindak  pidana  korupsi  baik  dalam arti preventif maupun represif.
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pembuktian Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi a)  Faktor Sosial Ekonomi Salah satu faktor
penyebab terjadinya korupsi yang  penulis  kemukakan  dalam pembahasan  ini  adalah  faktor sosial ekonomi. Faktor ini merupakan  faktor  yang  rumit, karena  pada  salah  satu  pihak kerusakan ekonomi atau keadaan  ekonomi  yang  buruk dapat memaksa seseorang
berbuat  curang  dan  melakukan korupsi. Pada pihak lain kemakmuran ekonomi dapat merangsang seseorang bermain curang  demi  mengejar  hidup mewah dan gemerlapan.
Kenyataannya di Indonesia kedua sisi ini memainkan peranan  bagi  perkembangan korupsi.  Namun  harus  diakui bahwa sisi kedua lebih dominan dari  sisi  pertama.  Tetapi  karena
terjadinya sisi kedua lebih banyak  dipengaruhi  oleh  faktor moral,  bahkan  dipengaruhi  oleh pola hidup mewah dan konsumtif  serta elit, maka faktor sosial  ekonomi  dalam  rangka upaya  pemberantasan  korupsi penulis  arahkan  kepada  sisi yang pertama.
Kehendak politik pemerintah dalam pemberantasan  korupsi  harus memperhatikan pula faktor ekonomi.  Perbaikan  taraf  hidup karyawan memperbesar lapangan  kerja,  menumbuhkan sifat  kewiraswastaan  dan  lain sebagainya,  sehingga  tercapai keseimbangan antara perkembangan pembangunan dan  peningkatan  kesejahteraan sosial. Demikian juga Andi Hamzah yang menekankan
bahwa  sistem  preventif  harus lebih diutamakan daripada sistem  represif.  Salah  satu sistem  preventif  adalah  gaji  dan pendapatan pegawai negeri serta  pejabat  harus  sesuai dengan  kebutuhan  yang  primer.
Menurut hemat penulis berdasarkan  pengamatan,  hasil penelitian dan realitasnya dalam masyarakat  bahwa  salah  satu faktor preventif untuk memberantas  korupsi  adalah menaikkan  gaji  pegawai  negeri atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Pengangguran serta keterbelakangan pendidikan dapat  menjadi  pendorong  yang memaksa seseorang melakukan korupsi,  khususnya  di  kalangan pegawai negeri
yang mempunyai  kesempatan  untuk menyalagunakan kewenangannya.
b)  Faktor Sosial Budaya
Dalam  uraian  tentang  latar belakang korupsi, bahwa menurut  penulis  salah  satu penyebab  korupsi  adalah  faktor sosial budaya. Dalam pembahasan  berikut  penulis  ini akan  mengemukakan  pengaruh budaya terhadap perilaku pribadi untuk memberantas korupsi.
Ada  satu  peribahasa  yang berbunyi  :  kecil  teranjak-anjak besar  terbawah-bawah.  Maksud pribahasa  ini  adalah  bahwa sesuatu  yang  dibiasakan  dalam hidup  ini  sejak  kecil,  itu  akan mewarnai  seluruh  perilaku  dari orang yang melakukannya apalagi ketika ia besar. Pribahasa ini mempunyai makna  yang  penting  dalam upaya preventif
penanggulangan korupsi,
dengan jalan membiasakan atau membudayakan  hal-hal  yang dapat berpengaruh tersebut.
Pertama, akan dikemukakan  di  sini  adalah membudayakan  rasa  malu  atau sikap malu ( guilt culture ). Kepada  semua  warga  negara hendaknya ditanamkan rasa malu  yakni  malu  dicela  sebagai orang yang mempunyai kepribadian  yang  tak  terpuji karena  korupsi.  Dalam  hal  ini kita  dapat  mencontoh  negara Jepang  yang  menekan  korupsi bukan  oleh  sanksi  pidana,  akan tetapi  lebih  ditekankan  pada
aspek  pengaruh  budaya  malu terhadap prilaku pribadi.
Memang  ada  hal  yang sangat  ironis  dan  dilematis sehubungan  dengan  budaya takut  ini.  Terkadang  nampak bahwa  para koruptor mulai dari sedang jadi buron, yang
ditangkap  dan  bahkan  yang sudah  bebas  setelah  menjalani hukuman penjara tetap berlenggang kangkung di depan publik.  Benarlah,  jika  dikatakan bahwa koruptor itu telah menjadi selebriti ( super-star ).
Di  negeri  ini  terkadang nampak hal kontraversial,
misalnya  :  seorang  pencuri ayam yang kepergok ia nampak seperti  tikus  ketakutan  di  depan orang banyak. Kalau ia berusaha melarikan diri ia dapat dianiaya oleh masyarakat bahkan    bisa  terjadi  di  tembak mati oleh petugas. Sama halnya dengan  pelacur  yang  karena rasa  malu  dan  takut  menutup muka  di  depan  kamera  TV, tetapi para koruptor ibarat super star  di  hadapan  publik.  Mereka tersenyum terbahak-bahak
melambaikan tangan. Lebih fatal lagi  adalah  masyarakat  yang terkadang mengidolakan koruptor.  Ini  juga  merupakan gambaran masyarakat kita yang sedang sakit, sedang mengalami  penderitaan  kultural ( Cultural Lag ).

## c)  Faktor Moral
Disamping  faktor  sosial ekonomi dan faktor sosial budaya,  maka  faktor  moral merupakan  faktor  yang  paling menentukan dan paling
berpengaruh dalam upaya preventif pemberantasan
korupsi. Dikatakan demikian karena sekalipun tindakan represif  telah  dilakukan,  dan upaya  preventif  pada  faktor sosial ekonomi dan sosial budaya  digalakkan,  hasil  yang dicapai pasti tidak maksimal dan tidak akan menggembirakan sejauh  moral  manusia  itu  tidak menyadari  bahwa  perbuatan korupsi  merupakan  perbuatan yang  merugikan  dan  merusak kehidupan manusia bahkan perbuatan  tercela.  Dengan  kata lain  sikap  mental  atau  moral
yang tidak menganggap  korupsi sebagai perbuatan yang merugikan dan merusak kehidupan manusia. Dalam  beberapa  tulisan, banyak ungkapan yang dikemukakan sehubungan
dengan  peranan  moral  dalam upaya  memberantas  korupsi. Syed  Husain  Alatas      menulis demikian  bahwa  semua  faktor sebegitu jauh telah kita
bicarakan tidaklah dengan sendirinya  berlaku  jika  memang tidak ada sejumlah individu yang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Dalam
konfigurasi faktor-faktor ini, kaliber  moral  individu  yang bersangkutan yang menentukan sama halnya dengan perubahan-perubahan  dan  legal dalam administrasi pemerintahan  yang  dirancang untuk memberantas korupsi tidak  akan  berhasil,  jika  tidak ada  sejumlah  individu  yang punya prinsip tinggi yang menduduki  posisi-posisi  kunci dan  vital  untuk  keberhasilan usaha itu.
Dalam upaya preventif pemberantasan korupsi di
Indonesia  patut  di  junjung  tinggi salah satu kebijaksanaan pemberantasan yang
ditekankan  pada  soal  moral.
Dalam  hubungan  ini  Soedjono Dirdjosiswaro mengutip sebagian  pidato kenegaraan Mantan  Presiden  Soeharto,  16 Agustus 1983, yang menekankan  pentingnya  sanksi moral terhadap koruptor ditulisnya demikian:
Mengenai langkah-langkah penindakan  terhadap  pelaku korupsi akan terus
dilaksanakan  sanksi  sosial dan  sanski  moral  terhadap koruptor.  Dengan  demikian akan  timbul  rasa  malu  dan rasa  takut  untuk  melakukan korupsi.
Jadi jelaslah kiranya bahwa  peranan  moral  besar pengaruhnya dalam usaha pemberantasan  korupsi. 5 Sama halnya  dengan  langkah  yang
5 Darwan  Prinst,  2002. Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ,  Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti. hlm 20
dapat ditempuh untuk membudayakan  sesuatu  yang berguna dalam usaha pemberantasan  korupsi  yaitu melalui pendidikan, maka usaha mempertinggi moralpun ditentukan oleh pendidikan yang dilakukan  secara  komprehensif terintegrasi  dan  simultan  baik melalui  jalur  formal  maupun nonformal.  Disinipun dibutuhkan partisipasi  tokoh-tokoh  agama untuk memainkan peranan yang optimal bersama dan membantu pemerintah  dalam  menjalankan paket pendidikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika.

## D.  PENUTUP

## 1)  Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
a.  Bahwa proses pembuktian dalam  upaya  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dalam perkara Nomor: 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura
berdasarkan hasil keputusan
Pengadilan  yang  menetapkan terdakwa  tidak  terbukti  dalam dakwaan primer dan menyatakan  terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  korupsi  secara  bersama- sama  dan  secara  berlanjut  dan menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya  sudah  dilakukan menurut  ketentuan  hukum  acara pidana  dan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 yang sudah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. b.  Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi,  sosial  budaya  dan faktor moral.
c.  Kendala-kendala
dalam pemberantasan  korupsi  secara khusus  di  wilayah  Papua  adalah kurangnya dana yang diinvestasikan  pemerintah  untuk program pemberantasan korupsi, kurangnya bantuan yang diberikan  oleh  negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi,
berkaitan dengan integritas
moral  aparat  penegak  hukum serta  ketersediaan  sarana  dan prasarana, berkaitan dengan
masalah  kultur/budaya,  dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu  yang  lazim  dilakukan secara turun-temurun, disamping masih  kuatnya  budaya  enggan untuk menerapkan budaya malu.

## 2)  Saran
a.  Perlunya
pembenahan
sistem  dan  politik  hukum diarahkan  kepada  kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi yang ditujukan
untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi  secara  tegas  dan konsisten melalui penegakan hukum  tanpa  pandang  bulu terhadap para pelaku
korupsi. b.  Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa,  dan  mengadili serta  menyelesaikan  setiap perkara  Pidana  dan  Perdata yang diajukan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri  sudah  selayaknya dalam melaksanakan
kekuasaan  kehakiman  yang mandiri,  tidak  memihak  dan transparan serta memperbaiki  kualitas  input internal pada proses Peradilan. c. Diharapkan agar dalam melaksanakan  tugas  harian Pengadilan  Negeri  Tipikor harus  memperbaiki  akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat  luas  sehingga rasa keadilan betul-betul dirasakan oleh masyarakat .
Daftar Pustaka:
Buku: Abdul Rahman Saleh, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , PT.
Gramedia, Jakarta.
Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana  1  Edisi  1 ,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Andi  Hamzah,  2006, Pemberantasan
Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional  dan  Internasional ,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Buherah, 2008 Terjadinya Tindak Pidana  Korupsi  di  Daerah, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Darwan  Prinst,  2002, Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Perundangan-undangan:
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2001, tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004,
tentang Kejaksaan
Republik

## Indonesia
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Perubahan  kedua  UU Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.