## UPAYA PENANGGULANGAN PENGANIAYAAN GURU

## Sugianto

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : cosmas_sugianto@yahoo.com Abstract Efforts to tackle criminal abuse committed  by  parents  of  students  against teachers  that  occur  in  schools  both  at  the  high school, junior high school and elementary school level. This aims to determine the efforts made by the school to tackle teacher maltreatment and to find  out  the  factors  that  cause  teacher maltreatment by parents of students, and to find out  whether  a  new  law  is  needed  to  provide protection for teachers and lecturers.
Keywords:
Efforts, Countermeasures,
Persecution, Teachers.

## Abstrak
Upaya penanggulangan pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid terhadap guru yang terjadi di sekolah-sekolah baik ditingkat  SMA,  SMP  dan  SD.  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh sekolah untuk menanggulangi penganiayaan terhadap  guru  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor penyebab  terjadinya  penganiayaan  kepada  guru yang dilakukan oleh orang tua murid, serta
mengetahui  apakah  diperlukan  sebuah undang-undang baru untuk memberikan perlindungan bagi guru dan dosen.
Kata kunci : Upaya,
Penanggulangan,Penganiayaan,Guru.

## Pendahuluan
Sebagian  besar  masyarakat  menganggap bahwa  dunia  pendidikan  merupakan  dunia  yang sarat  akan  nilai-nilai  kebaikan  (etika)  dan  nilai- nilai  keindahan  (estetika),  bahkan  secara  ekstrem disebut  sebagai  dunia  tanpa  cela,  karena  dunia pendidikan  merupakan  dunia  untuk  mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga  manusia  akan  dapat  survive  dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi,  benarkah  anggapan  semacam  itu  masih tetap  eksis  dalam  dunia  pendidikan  di  tengah- tengah dunia yang serba berubah?
Kenyataan di masyarakat demikian bertolak  belakang.  Anggapan-anggapan  tersebut telah  mengalami  pergeseran-pergeseran  yang cukup  signifikan  seiring  dengan  dinamika masyarakat.  Dunia  pendidikan  bukanlah  dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan
dewasa  ini  penuh  dengan  kompleksitas  masalah, baik  masalah  internal  dalam  penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal,  sehingga  dapat  menghambat  tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
Di Indonesia sendiri, masalah dalam dunia pendidikan menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah, yaitu: 35
1. national security of national life and development;
2. equitable welfare of the people;
3. education as a crusial component of human resource development.
Masalah  pendidikan  di  Indonesia  tidak hanya  berkisar  pada  masalah-masalah  yang  berada dalam  ranah  sosial  ekonomi  saja,  tetapi  juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun  masalah  pendidikan  dalam  ranah  sosial ekonomi  yang  biasa  terjadi  adalah  minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya  kesejahteraan  guru/tenaga  pendidikan, kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi  pendidikan.  Masalah  pendidikan dalam  ranah  hukum  dapat  berupa  berbagai  bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.
Mengingat  pendidikan  merupakan  salah satuinstrumenpokokbagisustainabledevelopment
(pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia  pendidikan  bukan  hanya  pelanggaran etika  belaka,  namun  dapat  dimungkinkan sebagai  pelanggaran  hukum  dengan  dampak yang  ditimbulkan  cukup  signifikan,  maka eksistensi  hukum  pidana  diperlukan  guna menanggulangi atau  meminimalisasi terjadinya berbagai  bentuk  penyimpangan  yang  dapat merusak citra Pendidikan Nasional.
Guru merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari  sistem  pendidikan  nasional  kita saat  ini  oleh  sebab  itu  pekerjaan  menjadi  guru sangat mulia dimana sering disebut Guru pahlawan tanpa  tanda  jasa.  Guru  memiliki  kewajiban  untuk mencerdaskan  kehidupan  Bangsa  yang  saat  ini masih  tertinggal  dari  segi  moral  dengan  demikian guru  diberi  tugas  seperti  mendidik,  mengajar,  dan membina  anak  murid  baik  dari  tingkat  TK,  SD, SMP,  dan  SMA  yang  berjasa  untuk  menentaskan kemiskinan  dan  kebodohan  dari  seluruh  lini kehidupan  demi  memperjuangkan  kesejahteraan pada setiap sendi – sendi kehidupan,
Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas bagi  setiap  warga  negaranya  secara  eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “....Mencerdaskan
kehidupan bangsa” 36 . Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: 37
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa : 38 “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional” “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Dengan  demikian  bahwa  guru  adalah orang yang harus dihormati dan dihargai karenaa telah melatih, mendidik, membimbing, mengarahkan  seseorang  yang  sebelumnya  tidak pernah  mengerti  akan  sesuatu  ilmu  pengetahuan dan setelah itu memiliki kemampuan yang setara si  guru  dan  mendapatkan  keabsahan  yang  sah untuk kehidupannya kelak.
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  dewasa ini  telah  merusak  generasi  bangsa,  perilaku  yang tidak  wajar  tersebut  sering  kita  dengar  di  televesi dan dibaca di majalah atau Koran dalam kurun
36 Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 37 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 38
Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
waktu tiga tahun terakhir dimana pernah terjadi orang  tua  murid  menampar  seorang  guru  yang tidak  bersalah.  Penganiayan  tersebut  dilakukan oleh  orang  tua  murid  kepada  guru  dengan berbagai  alasan  yang  baik  karena  anaknya dipukul,  dicubit,  dan  dihukum,  yang  pada intinya  keseluruhan  tindakan  guru  tersebut merupakan  bagian  dari  proses  untuk  mendidik si  anak  agar  bisa  seperti  manusia  Indonesia yang cerdas bagi keluarga dan Negara.
Berdasarkan  pasal  39  ayat  (3)  guru mendapatkan  Perlindungan  hukum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mencakup  perlindungan hukum  terhadap  tindak  kekerasan,  ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik, orang  tua  peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi, atau  pihak  lain. 39 Perlindungan  hukum  terhadap guru  yang  dimaksud  undang  –  undang  diatas tidak  disebutkan  dengan  jelas  sehingga,  sering para  guru  di  sekolah  mendapatkan  ancaman  dan kekerasan  baik  penganiayaan  dari  orang  tua murid.  Penganiayaan  terhadap  guru  oleh  orang tua  murid  merupakan  perilaku  yang  termasuk tindak  pidana  sehingga  prosedural  hukumnya melalui Kitab Hukum Undang  – Undang Hukum Pidana.
Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:
39
Pasal 39 ayat (3) Undang – Un- dang Tentang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005
“Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku  menyimpang  dapat  ditempuh  melalui upaya  non-penal  dan  upaya  penal.  Upaya  non- penal  biasanya  menitikberatkan  pada  upaya- upaya  yang  sifatnya  pencegahan  (preventive) terhadap  terjadinya  kejahatan,  dengan  cara menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya  kejahatan.  Sedangkan,  upaya  penal merupakan  upaya  penanggulangan  dengan menggunakan  hukum  pidana.  Upaya  penal  ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (repressive). 40
Hoebel menyimpulkan 41 ada empat fungsi dasar hukum :
1. Menetapkan  hubungan  –  hubungan  antra  para anggota  masyaraakat,  dengan  menunjukkan jenis – jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang,
2. Menentukan  pembagian  kekuasaan  dan merinci  siapa  saja  yang  boleh  melakukan serta  siapakah  yang  harus  mentaatinya  dan sekaligus  memilihkan  sanksi  –  sanksinya yang tepat dan efektif,
3. Menyelesaikan sengketa,
4. Memelihara  kemampuan  masyarkat  untuk menyesuaikan diri dengan kondisi  – kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara
40 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya  Abadi,
Bandung, 2002, hlm 42 41
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah
Telaah Sosiologis, Pustaka Magister Semarang, 2014, hlman 21
merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat.
Melalui  norma  hukum  ditetapkan  posisi masing  –  masing  anggota  masyarakat  dalam hubungannya dengan pemenuhan suatu kebutuhan  tertentu  dan  mengatur  bagaimana keterkaitannya dengan posisi anggota masyarakat yang  lain.  Kehadiran  hukum  diharapkan  dapat menimbulkan  suatu  kemantapan  dan  keteraturan dalam menyelenggarakan kebutuhan – kebutuhan seluruh anggota masyarakat.
Hukum  pada  umumnya  diartikan  sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan  bersama  keseluruhan  tentang  tingkah laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan bersama yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan suatu  sanksi 42 .  Proklamasi  kemerdekaan  Indonesia tanggal  17  Agustus  1945  adalah  tonggak  sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan.  Pernyataan  kemerdekaan  ini  secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang undang Dasar  (UUD)  1945  alenia  ke-3  yang  berbunyi :“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya berkehidupan  kebangsaan  yang  bebas  maka  rakyat Indonesia  menyatakan  dengan  ini  kemerdekaannya “.
Penyataan  ini  mengandung  amanat  dan bermakna  bahwa  bangsa  Indonesia  dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara
42 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberti, 1986, hlman 37
dan  bermasyarakat  adalah  bebas  sebagai  suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana  dinyatakan  dalam  alenia  ke-4 Pembukaan  UUD  1945  terdapat  cita  –  cita Negara Indonesia ,yaitu :
1. Untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan
umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

## Pembahasan
Batasan/pengertian  perlindungan  dalam
Undang-undang  No.13  tahun  2006  disebutkan sebagai  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya. 43
Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di  Indonesia  menghadapi  3  (tiga)  tantangan besar.  Tantangan  pertama,sebagai  akibat  dari krisis  ekonomi,  dunia  pendidikan  dituntut  untuk dapat  mempertahankan  hasil-hasil  pembangunan pendidikan  yang  telah  dicapai.  Kedua,  untuk mengantisispasi  era  globalisas  dunia  pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya
manusia  yang  kompeten  agar  mampu  bersaing dalam  pasar  kerja  global.  Ketiga,  sejalan  dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan  dituntut  untuk  melakukan  perubahan dan  penyesuaian  sehingga  dapat  mewujudkan proses  pendidikan  yang  lebih  demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah  dan  peserta  didik,  serta  mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
Pasal  39  ayat  (2),  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran,  pembimbingan  dan  pelatihan; sedangkan  untuk  pendidik  pada  perguruan tinggi  diperluas  dengan  tugas  di  bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. 44
Korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  paling  menderita  dalam suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  memperoleh perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah: “Dalam  membahas  hukum  acara  pidana khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-  hak  asasi manusia,  ada  kecenderungan  untuk  mengupas hal-hal yang berkaitan dengan  hak-hak  tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban. 45
44 Siswanto S. Viktimologi dalam Sistem
Peradilan Pidana, Sinar Grafika. 2012. Hlmn 42.
45 Andi  Hamzah,  Perlindungan  Hak- Hak  Asasi  Manusia  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana,Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33
Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga  menyebabkan  profesi  guru  tersebut  patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang  (kejahatan)  yang  dapat  menjatuhkan harkat  dan  martabat  profesi  guru  khususnya,  dan pendidikan  pada  umumnya.  Perlindungan  profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu 46
1. Perlindungan  profesi  guru  dalam  arti  sempit, yakni  perlindungan  individual  terhadap  guru  di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi
:
a. Perlindungan  dari  perbuatan/tindakan yang  dilakukannya  dalam  menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan  sebagai  perlindungan  profesional/ fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/  berfungsi  dengan  sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat  terus  dipelihara  dan  ditingkatkan  dalam encapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.
Bertolak  dari  itu  pendekatan  kebijakan itu  pula,  Sudarto  berpendapat  bahwa  dalam mengahadapi  masalah  sentral  yang  pertama  di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi,
46 Barda Nawawi Arief, Makalah
“Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana”, disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Perlindungan  dan Pembinaan Pro-fesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Sema-rang, 29 Juli 2004, hlm. 2 -3
harus diperhatikan hal – hal yang pada intinya sebagai berikut: 47
a. Penggunaan      hukum      pidana      harus memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional, yaitu  mewujudkan  masyarakat adil  dan  makmur  yang  merata  materil spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan)  hukum  pidana  bertujuan untuk  menanggulangi  kejahatan  dan mengadakan  penganugerahan  terhadap tindakan  penanggulangan  itu  sendiri, demi  kesejahteraan  dan  pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau  ditanggulangi  dengan  hukum  pidana harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan  kerugian  (materil  dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus ada pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
d. Penggunaan  hukum  pidana  harus  pula memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan daya  kerja  dari  badan  –  badan  penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
Pendekatan berorientasi pada kebijakan sosial terlihat  pula  dalam  symposium  pembaharuan hukum pidana pada bulan Agustus 1980 47
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , 1977 hlman 44-48
di  Semarang.  Dalam  salah  satu  laporannya dinyatakan antara lain: 48
Masalah  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  atas suatu  perbuatan  haruslah  sesuai  dengan  politik criminal  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  yaitu sejauh  mana  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan  nilai  –  nilai  fundamental  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  oleh  masyarakat  dianggap patut  atau  tidak  patut  dihukum  dalam  rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  pasal  351  ayat  (1)  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana 49 tentang penganiayaan disebutkan bahwa :
“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Menurut  Ridwan  Halim,  bentuk-bentuk penyimpangan  yang  biasanya  terjadi  dalam dunia pendidikan dapat berupa: 50
1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan;
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli);
3. Berbagai  bentuk  penipuan  dan  pengakuan palsu  yang  dilakukan  oleh  oknum  yang tidak bertanggung jawab;
4. Pencurian  karangan  dalam  bentuk  apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan
48 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum
Pidana Nasional, 1980 di Semarang
penipuan dan pengakuan palsu (plagiat);
5. Perbagai  bentuk  pelaksanaan  Pendidikan yang  salah,  baik  yang  disengaja  maupun yang tidak disengaja;
6. Dan,  sebagai  tambahan  adalah  perbuatan- perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang  di  luar  KUHP)  yang dilakukan terhadap guru.
Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam menanggulangi  kejahatan. 51 Secara  garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : 52
1. UpayaPenal,merupakanupayapenanggulangan kejahatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada upaya  –  upaya  yang  sifatnya  repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)
dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan  pada  upaya-upaya  yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian)  sebelum  kejahatan  tersebut terjadi.  Sasaran  utama  dari  kejahatan  ini adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
49 Solahudin, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Visimedia, 2007, hlman 116, 50 Ridwan Halim , Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia
Indo-nesia, Jakarta, 1986, hlm 32 - 46
51 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya  Abadi,
Bandung, 2002, hlm.1 52 Ibid
Menurut  Hart, 53 fungsi  hukum  pidana  adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta  melindungi  warga  Negara  dari  apa  yang disebut  asusila  atau  yang  merugikan  dan  untuk memberikan  perlindungan  atas  eksploitasi  dari pihak  lain,  khususnya  bagi  mereka  yang  lemah karena  masih  muda,  lemah  fisik,  pikiran  atau pengalaman.  Perbandingan  jumlah  penduduk dengan  jumlah  kasus  yang  terjadi  di  Kalimantan Barat terkait dengan penganiayaan terhadap Guru oleh  Orangtua  murid  masih  terbilang  sedikit seperti  yang  disebutkan  penulis  dalam  table dibawah ini.
Tabel.  3.1.  Daftar  Nama  Korban  Penganiayaan oleh Orang Tua Murid terhadap guru.
No Asal Korban J. Kelamin Profesi Asal Se- kolah 1 Kabupaten Jamlh Prempuan Guru SDN 20 Kubu Raya SMPN Radak baru Kecamatan Kecamtan Terentang Terentang Desa Radak Baru 2 Kabupaten M.A.Sya Laki -Laki Guru SDN 14 Sintang SDN Mengkurai Kecamatan Kecamatan Sintang Desa Sintang Mengkurai Sumber : Desember 2016 Tabel.3.2. Daftar nama Pelaku Penganiayaan
Oleh Orang tua Murid terhadap Guru
N o Asal Tersangka J. Kelamin Pekerjaan Pendi- dikan 1 Kabupaten Spnno dan Laki –Laki Petani T a m a t Kubu Raya Ek Stjo S  M  P Kecamatan (Sekolah Terentang Menengah Desa Radak Pertama) Baru 2 Kabupaten Ddi Sdi Laki - Laki Petani Tamat SD Sintang dan Mydn (Sekolah Kecamatan Dasar) Sintang Desa Mengkurai 53 Edy  O.S.  Hiariej, Prinsip  –  Prinsip
Hu-kum  Pidana ,  Cahaya  Atma  Pustaka.
Yogyakarta. 2016. Hlma .34

## Sumber : Desember 2016
Dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  di  Dua  Kabupaten diatas  masih  cukup  rendah  tingkat  kriminalitasnya apabila  kita  bandingkan  dengan  jumlah  penduduk Kalimantan  Barat  kurang  lebih  3.000.000  (  Tiga Juta  Jiwa  ).  Berdasakan  data  diatas  bukan  berarti kita hanya menutup mata bahwa tidak akan ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada guru. Agar guru – guru di Kalimantan Barat  khususnya  dan  Di  Indonesia  umumnya  tidak merasa  takut  dalam  melakukan  kegiatan  proses belajar  –  mengajar  baik  dalam  mendidik  dan memberikan  pelatihan  yang  bersifat  fisik  kepada para siswa.
Menurut  Ketua  PGRI  bahwa  guru  sudah dilindungi  oleh  undang  –  undang  Guru  dan Dosen, tetapi perlindungan yang diberikan masih belum  cukup  khususnya  perlindungan  dibidang hukum.  Sehingga  para  orang  tua  murid  berani untuk  melakukan  tindakan  kejahatan  yang  brutal kepada  setiap  guru  yang  dianggap  telah melakukan tindakan kepada anaknya.
A.  Upaya  Penanggulangan  Penganiayaan terhadap Guru Oleh Orang tua Murid
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan oleh  penulis  dengan  guru  bahwa  mereka  hanya biasanya  melakukan  upaya  penanggulangan berbagaibentukperilakumenyimpangdalamdunia Pendidikan  melalui  jalur  penal  (menggunakan sarana  hukum  pidana)  selama  ini  masih  bersifat pragmatis.  Artinya,  ketentuan-ketentuan  yang digunakan dalam rangka menanggulangi
penyimpangan  dalam  dunia  Pendidikan  masih terbatas  pada  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional dan Undang-undang Perlindungan Anak.
Apabilaguruterkenamasalahhukumkhususnya yang  berkaitan  dengan  tugasnya  sebagai  guru  dia seolah  harus  berjuang  sendiri.  Undang-undang Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen pasal  7  ayat  (1)  huruf  h  mengamanatkan  bahwa guru  harus  memilik  jaminan  perlindungan  hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:
(1) Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat, organisasi  profesi,  dan/atau  satuan  pendidikan wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  guru dalam  pelaksanaan  tugas.  (2)  Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  mencakup  perlindungan  hukum terhadap  tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak  lain.  (4) Perlindungan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan,  pemberian imbalan  yang  tidak  wajar,  pembatasan  dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap
profesi,  dan  pembatasan/pelarangan  lain  yang dapat  menghambat  guru  dalam  melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  mencakup  perlindungan  terhadap  risiko gangguan  keamanan  kerja,  kecelakaan  kerja, kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana  alam, kesehatan  lingkungan  kerja,  dan/atau  risiko  lain. Berdasarkan  kepada  hal  tersebut  di  atas, perlindungan  bagi  guru  merupakan  hal  yang mutlak.  Tetapi  sayangnya,  banyak  guru  yang bekerja  dalam  ketidakpastian  baik  berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan  profesinya,  atau  pun  advokasi hukum ketika terkena masalah hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan penulis  dengan  guru  yang  menjadi  korban penganiayaan mengatakan bahwa dalam penyelesaian  kasus  tersebut  pihak  pelaku  yaitu orang  tua  murid  meminta  untuk  dilakukan  mediasi yang  dihadiri  oleh  kepala sekolah,  komite  sekolah, dan  Pengurus  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia (PGRI). Pelaku berharap mediasi untuk membatalkan  proses  hukum  kasus  penganiayaan tersebut  dengan  catatan  bahwa  pelaku  akan melakukan  surat  pernyataan  yang  disaksikan  oleh seluruh masyarakat dan berbagai pihak untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis dengan  Ketua  PGRI  Kabupaten  Kubu  Raya bahwa  perlindungan  yang  diberikan  oleh lembaga tempat seluruh Guru di Indonesia
dengan  melakukan  perlindungan  yang bersifat  fisik  dan  mental.  Perlindungan yang  bersifat  fisik  tersebut  meliputi meminta  kepada  pihak  berwenang  untuk melakukan  penahanan  terhadap  pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap guru tersebut.  Perlindungan  yang  bersifat mental dengan memberikan semangat dan motivasi  kepada  Guru  yang  menjadi koban  penganiayaan  oleh  orang  tua muridnya agar guru tersebut bisa menjalankan  kewajiban  sebagai  tenaga pengajar dan pendidik seperti biasanya.
Perlindungan  hukum  tersebut  berupa konsultasi hukum, mediasi, dan
pemenuhan  dan  pemulihan  hak  pendidik dan  tenaga  kependidikan.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis terhadap  pihak  korban  bahwa  pernah melakukan  konsultasi  hukum  bersama Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI)  yang  merupakan  lembaga  profesi sebuah  organisasi  Guru  di  republik  ini.
Hasil dari konsultasi hukum yang dilakukan  bersama  Pengurus  Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) menyimpulkan berbagai kesimpulan terkait  kasus  yang  dialami  oleh  korban, diantaranya  mengusulkan  agar  kasus tersebut  diselesaikan  secara  kekeluargaan selain  itu  meminta  kepada  guru  yang bersangkutan untuk mengadukan kepada
pihak  kepolisian  agar  pelaku  tersebut dapat ditahan untuk memberikan perlindungan  sementara  kepada  korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  oleh  penulis  dengan  Guru  yang menjadi  korban  dari  penganiayaan  oleh bahwa  mereka  sangat  mengharapkan diterbitkan Kebijakan pemerintah menetapkan  agar  dimuat  dalam  sebuah Undang-Undang  yang  pada  intinya  dapat melindungi  mereka  sebagai  guru  dalam menjalankan pekerjaannya sewaktu berada di dalam kelas maupun di luar kelas.
Pernyataan  tersebut  dibenarkan  oleh Ketua  PGRI  cabang  Sintang  bahwa Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen  memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan  tugas  profesionalnya  masih belum  maksimal  dapat  diterapkan  dengan baik  oleh  seluruh  komponen  yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Kepolisian Resort  Sintang  (Kapolres  Sintang  )  bahwa
Undang – Undang telah memberikan penanggulangan  penganiayaan  terhadap  Guru oleh  orangtua  murid.  Upaya  penanggulangan yang diberikan oleh Kepolisian meliputi pencegahan sebelum dilakukan tindak pidana dan sesudah penganiayaan. Menurut pihak Kepolisian yang diwawancarai oleh penulis bahwa mereka
hanya  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah  – sekolah  tentang  pentingnya  ketertiban  dan ketentraman  serta  kenyamanan  bagi  guru  dan peserta didik sewaktu mendapatkan pengajaran di bangku sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru yang diwawancarai oleh penulis bahwa setiap akan memasuki tahun ajaran baru dilaksanakan sosialisasi  tentang  pentingnya  ketertiban  dan ketentraman  serta  kenyamanan  bagi  guru  dan peserta  didik  sewaktu  mendapatkan  pengajaran  di bangku  sekolah.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pihak  Kepolisian  bahwa  tidak  hanya  tahap pencegahan  dengan  sosialisasi  di  sekolah  tentang pentingnya  pendidikan  yang  bermartabat  dan berkarakter  melainkan  juga  dilakukan  tindakan penindakan upaya hukum terkait dengan para orang tua murid,
Organisasi
profesi guru dalam kepengurusannya  nampaknya  perlu  melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong  untuk  menjadi  anggota  profesi  guru supaya  ketika  ada  masalah,  dia  bisa  meminta bantuan  kepada  induk  organisasinya  untuk melakukan  pendampingan  atau  bantuan  hukum. Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  penulis  dengan  saudara  korban  bahwa terdapat  beberapa  bentuk  perlindungan  yang diberikan  dari  beberapa  pihak  seperti  pihak kepolisian  dengan  menangkap  dan  menahan pelaku  penganiayaan,  pengadilan  mengadili  dan menjatuhkan  pidan  penjara  kepada  pelaku, selanjutnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh  Organisasi  profesi  kepada  korban  seperti Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI) melaporkan  pelaku  penganiayaan  kepada  yang berwewenang  (  kepolisian)  untuk  menindak lanjuti kasus penganiayaan tersebut.
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh pihak  kepolisian,  Pengadilan,  dan  Lembaga Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI) bersifat permanen selama peraturan perundang –  undangan  mengaturnya  masih  berlaku. Bentuk  perlindungan  tersebut  diantaranya berupa  perlindungan  fisik  dan  mental  dari kekerasaan  dan  intervensi  terhadap  guru  yang sedang  dalam  menjalankan  tugas  serta  tidak terdapat  perlindungan  berupa  penggantian sesuatu barang yang bersifat materi.
Menurut korban bahwa perlu adanya undang – undang tentang perlindungan terhadap guru untuk menjamin  pekerjaan  dan  profesionalitas  seseorang guru  dalam  melaksanakan  proses  belajar  dan mengajar  di  sekolah  baik  dalam  hal  mendidik  dan mentransper  ilmu  kepada  anak  didiknya.  Sangat disayangkan apabila pekerjaan guru dalam mendidik dan
mengajar  di  kelas  terdapat  campuran  tangan dari  orang  tua  murid  yang  tidak  bertanggung jawab  sehingga  kedepannya  pendidikan  di Indonesia  ini  akan  mengalami  kehancuran karena  ada  berapa  banyak  kepala  orang  tua murid  yang  saling  berbenturan  kepentingan dalam  mengharapkan  anak  –  anaknya  seperti keinginan individu orang tua tersebut.
Saat  ini  belum  penulis  temukan  formulasi hukum  yang  mengatur  sebagaimana  baiknya perlindungan  hukum  apabila  terjadi  pada  guru. Korban  merasa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam memberikan jaminan  keselamatan  bagi  guru  dalam  melaksakan profesi,  secara  hukum,  dalam  melanjutkan  karir, dan  jaminan  hal  intelektual  dari  guru.  Perangkat hukum perundang – undangan yang berlaku saat ini baik  Undang  –  Undang  guru  dan  dosen  dan peraturan  perundangan  lainnya  masih  belum mampu  memberikan  jaminan  keselamatan  bagi guru  baik  itu  menyangkut  masalah  hukum  yang dialaminya, karir, profesi, dan hak intelektualnya.
Upayadalammenanggulangipenganiayaan terhadap  guru  oleh  orang  tua  murid  yang  kami lakukan  tentu  diarahkan  atau  difokuskan  pada pembinaan  dan  pencegahan  kepada  para  orang tua murid melalui sosialisasi mengenai tata tertib sekolah  kepada  para  orang  tua  murid  karakter. Hal  ini  dilakukan  dalam  bentuk  program  yang berkelanjutan.  Program  ini  terintegrasi  ke  dalam program tahunan sekolah bidang kesiswaan.
Disamping itu juga dilakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling khususnya bagi siswa yang  memiliki  kasus  atau  permasalahan tertentu.  Kegiatan  layanan  bimbingan  dan konseling  ini  dilakukan  oleh  guru  BP/BK  baik pada  siswa/klien  secara  individu  (perorangan) maupun  kelompok.  Secara  teknis  program pendidikan  karakter  ini  dikoordinir  oleh  guru PKn (pendidikan kewarganegaraan).
Munculnya berbagai bentuk penganiayaan terhadap guru oleh orangtua murid yang  dilakukan  di  tingkat  sekolah  dasar  tersebut tentu  ada  faktor  penyebabnya.  Faktor-faktor penyebab  penganiayaan  terhadap  guru  oleh orangtua  perlu  diungkap  secara  jelas  sehingga memudahkan dalam pembinaan dan pencegahannya.  Dalam  hubungan  ini  perlu dilakukan  penelusuran  informasi  terutama  pada Kepala Sekolah, orangtua murid, serta siswa yang bermasalah terkait dengan tindakan penganiayaan terhadap guru oleh orangtua murid di sekolah.
Selain  itu  perangkat  hukum  yang  ada  saat ini sudah cukup kuat untuk memberikan perlindungan  hukum  terhadap  Guru  seperti  pasal 212,  pasal  213,  pasal  214,  dan  pasal  215  Kitab Undang  –  Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perlindungan  Pegawai  Negeri  yang  menjalankan tugas  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  tahun 2008  tentang  perlindungan  terhadap  profesi  Guru pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.
Dengan  demikian  para  guru  juga  harus mematuhi dengan baik yang sudah tercantum
dalam tata tertib di sekolah tersebut sehingga tidak semau  hatinya  untuk  melakukan  tindakan  fisik seperti memotong rambut siswa yang gondrong dan menampar  siswa  yang  terlambat.  Oleh  sebab  itu para guru dan orangtua siswa harus bersepakat akan apa  yang  sudah  disepakati  dalam  tata  tertib  dari pihak sekolah karena tata tertib tersebut merupakan wujud  nyata  dari  sekolah  dan  orangtua  agar  tidak ada tindakan sewenang
–  wewenang  yang  semau  hati  para  guru  dalam memberikan  sanksi  kepada  para  orangtua  siswa. Tata  tertib  tersebut  bermanfaat  untuk  menjaga siswa  dari  tindakan  dari  Guru  kepada  muridnya, sehingga dapat disimpulkan para orang tua murid tidak  perlu  untuk  melakukan  penganiayaan kepada  guru.  Karena  lebih  baik  para  orang  tua murid  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi dengan  para  dewan  guru  dan  komite  sekolah apabila  terjadinya  sedikit  penyimpangan  yang memungkinkan  akan  membuat  hubungan  dari seluruh pihak menjadi tidak baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan Ketua  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI) di  sebuah  Kabupaten  yang  terjadi  penganiayaan oleh orang tua siswa kepada gurunya bahwa terjadi kurangnya  informasi  antara  guru  dan  orang  tua murid sehingga terjadi penganiayaan oleh orang tua murid  terhadap  guru.  Kurangnya  koordinasi  dan komunikasi tersebut menurut penulis perlu dibentuk  sebuah  forum  diskusi  yang  baik  antara guru  dan  orang  tua  murid  dalam  rangka menyamakan pendapat dan harapan agar
anak – anak bangsa ini menjadi cerdas seperti anak – anak bangsa lain yang cukup pintar dan cerdas dalam segala bidang. Faktor yang membuat orang tua murid melakukan tindak pidana penganiayaan kepada  guru  karena  kuranya  informasi  dan koordinasi dari pihak sekolah dan komite sekolah .  pembinaan  dan  perhatian  pemerintah  daerah terhadap  perlindungan  hukum  kepada  guru sangat minim.
Faktor  yang  membuat  pelaku  (orang  tua Murid)  melakukan  penganiayaan  kepada  Guru disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua  murid.  Kurangnya  sosialisasi  dan  koordinasi tersebut membuat pelaku ( Orang tua murid ) marah dan  emosi  sehingga  berpikir  untuk  melakukan penganiayaan  kepada  guru.  Kurangnya  informasi yang akurat sehingga membuat para orang tua salah paham  dengan  perlakuan  guru  kepada anak  – anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan para orang tua mulai emosi dan melakukan penganiayaan  seperti  pemukulan  dan  menggunting rambut guru.
Apabila  penulis  dapat  simpulkan  bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para orang tua murid  kepada  guru  dikarenakan  kurangnya koordinasi  dan  komunikasi  antara  para  guru dengan  para  orang  tua  murid.  Oleh  sebab  itu sebaiknya  menurut  penulis  apabila  para  guru ingin  memberikan  hukuman  maupun  sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa –  siswanya  sebaiknya  dikonsultasikan  dulu
kepada  komite  sekolah,  kepala  sekolah  dan  para orang  tua.  Walaupun  demikian  pada  prinsipnya guru diberikan hak untuk mendidik dan membina siswa  –  siswanya  menjadi  lebih  sebaik  yang berarti  guru  harus  memberikan  sanksi  apabila siswa  tersebut  melanggar  peraturan  sekolah. Tetapi  pada  kesempatan  yang  sama  pula  guru harus  memmpertimbangkan  sanksi  seperti  apa yang sebaiknya diberikan kepada siswa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Kepala  Sekolah  SDN  (Sekolah  Dasar Negeri  )  nomor  20  Radak  Baru  Kecamatan
Terentang Kabupaten Kubu Raya bahwa masyarakat  kita  lebih  cepat  tersulut  emosinya apabila  terdapat  keluarganya  yang  menjadi  korban tindakan  dari  para  gurunya  walapun  tindakan  para gurunya  tidak  lebih  untuk  mendidik  si  anak  agar menjadi  manusia  yang  cerdas.  Pergeseran  budaya dan  mental  masyarakat  tersebut  merupakan  akibat dari  modernisasi  dan  globalisasi  yang  semakin cepat tanpa ruang dan waktu misalnya saja hari ini setiap  anak  sudah  bermain  telpon  seluluer  dengan fitur  game  yang  mengasikkan  sehingga  membuat para anak menjadi susah dididik oeh para orang tua apalagi dididik oleh guru di Sekolah.
Pernyataan  tersebut  di  benarkan  oleh Kepala  Sekolah  Dasar  Negeri  Nomor  14 Mengkurai Kecamatan Sintang bahwa para orang tua  terlalu  mempercayakan  anak  –  anaknya  atau lebih  dimanja  sehingga  tindakan  dari  si  guru untuk mendidik anaknya tidak dipikirkan  apalagi apabila manusianya emosi. Mental masyarakat
tersebut  harus  diperbaiki  secepatnya  untuk memperbaiki sikap dan tindakan para orang tua yang  seringkali  melakukan  penganiayaan kepada  para  guru.  Sebaiknya  para  orangtua harus  diberikan  pemahaman  dan  pengertian terhadap  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh para guru terkait pendisiplinan siswa. Sehingga tindakan  para  guru  tidak  membuat  para  orang tua melakukan tindakan kekerasan kepada para guru  yang  memiliki  niat  yang  cukup  mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
B. Kebijakan Hukum
Pidana Untuk

## melindungi
Profesi  guru  untuk  Sekarang  dan untuk  masa  yang  akan  datang  dari  tindakan penganiayaan. Berdasarkan Dalam Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Guru dan  Dosen  dan  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemrintah  nomor  74  Tentang  Guru  disebutkan bahwa  Guru  berhak  mendapatkan  perlindungan dalam  melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan,
Organisasi  Profesi  Guru,  dan/  atau  Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diperoleh  Guru  melalui  perlindungan:a. hukum;  b.  profesi;  dan  c.  keselamatan  dan kesehatan  kerja . d.  Masyarakat,  Organisasi Profesi
Guru,  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah dapat  saling  membantu  dalam  memberikan perlindungan.
Apabila  guru  terkena  masalah  hukum khususnya  yang  berkaitan  dengan  tugasnya sebagai  guru  dia  seolah  harus  berjuang  sendiri. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru  dan  Dosen  pasal  7  ayat  (1)  huruf  h mengamanatkan  bahwa  guru  harus  memilik jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada  pasal  39  secara  rinci  dinyatakan:  (1)
Pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat, organisasi  profesi,  dan/atau  satuan  pendidikan wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  guru dalam  pelaksanaan  tugas.  (2)  Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  mencakup  perlindungan  hukum terhadap  tindak  kekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak  lain.  (4) Perlindungan  profesi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan  hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan,  pemberian imbalan  yang  tidak  wajar,  pembatasan  dalam menyampaikan  pandangan,  pelecehan  terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang
dapat  menghambat  guru  dalam  melaksanakan tugas.  (5)  Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  mencakup  perlindungan  terhadap risiko  gangguan  keamanan  kerja,  kecelakaan kerja,  kebakaran  pada  waktu  kerja,  bencana alam,  kesehatan  lingkungan  kerja,  dan/atau risiko  lain.  Berdasarkan  kepada  hal  tersebut  di atas,  perlindungan  bagi  guru  merupakan  hal yang mutlak.

## Simpulan
Faktor  yang  membuat  pelaku (orang tua Murid) melakukan penganiayaan kepada  Guru  disebabkan  oleh  kurangnya sosialisasi  dan  koordinasi  antara  pihak sekolah  dengan  pihak  orang  tua  murid. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut membuat pelaku ( Orang tua murid )  marah dan emosi sehingga  berpikir  untuk melakukan  penganiayaan  kepada  guru. Kurangnya  informasi  yang  akurat  sehingga membuat  para  orang  tua  salah  paham dengan perlakuan guru kepada anak – anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan  para  orang  tua  mulai  emosi dan melakukan penganiayaan seperti pemukulan dan menggunting rambut guru.
Kebijakan Hukum Pidana untuk melindungi profesi Guru untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang
dari  tindakan  penganiayaan.  Kepolisian melakukan  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan perundang  –  undangan  yang  berlaku. Pihak  kepolisian  akan  menahan  pelaku
demi kepentingan hukum untuk
memberikan perlindungan kepada korban.Pengadilan akan mengadili pelaku  untuk  memberikan  rasa  keadilan bagi  korban  sesuai  dengan  peraturan  – perundang – undangan yang berlaku.
Persatuan Guru Republik
Indonesia  (PGRI)  akan  memberikan pendampingan baik secara psikologis dan
hukum  kepada  korban  agar  kondisi korban  dapat  kembali  pulih  untuk melaksanakan kegiatan belajar – mengajar  seperti  biasa  di  Sekolah asalnya. Melaporkan kepada yang berwewenang ( Aparat kepolisian ) untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut.  Selain  itu  juga  menyelesaikan permasalahan  dengan  cara  kekeluargaan tanpa diajukan ke pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi Manusia  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,Bandung:
Binacipta, 1986.
Atmasasmita  Romli, Teori dan Kapita Selekta
Krimonologi, Rafika Aditama,2007.
Bacharudin  Musthafa,  Education  Reform  (The Case  of  Indonesia),  The  Republic  of Indonesia  and  The  World  Bank,  Jakarta,
2001. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra
Aditya Abadi, Bandung, 2002. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan
Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan Realita,Jakarta: PT. RajaGrafindo

## Persada, 2007.
Edy O.S.  Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana,
Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,  Pustaka  Magister  Semarang,
2014.
Halim, Ridwan, Tindak Pidana Pendidikan
Dalam Asas-Asas Hukum Pidana
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991.
S.  Siswanto,  Viktomologi  dalam  Sistem
Peradilan Pidana, Jakarta, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,
Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberti, 1986.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung,
1981,

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang – Undang nomor 15 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen.
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  ,
Solahudin, Visimedia, 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru dan Dosen
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017
Tentang perlindungan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.