Available online at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/2877

## PENDAMPINGAN OPERATOR DALAM PEMBUATAN E-KTP PADA KANTOR CAMAT PRAYA LOMBOK TENGAH
Maulana Abdul Rozak 1* , Ahmad S. Pardiansyah 2 , Maulana Ashari 3 1,2,3
STMIK Lombok, Lombok, Indonesia *Penulis Koresponsensi, email: lanamenyoll@gmail.com Received:22/06/2023 Revised:29/06/2023 Accepted:04/07/2023
Abstract. For  the  smooth  running  of  the  administration  of  E-KTP  making,  the  sub-district  head  must  always coordinate with the lower level government, in this case, all staff within the sub-district area and all staff within their respective sub-districts to provide operator assistants. In the method section, the methods used to achieve the goals are to be carried out in community service activities. This section must contain the methods’ stages, including preparation, implementation  and  evaluation.  This  section  also  contains  complete  information  about  the  activities  carried  out  at each  stage  in  the  method.  The  role  of  the  operator's  assistant  in  the  implementation  of  making  E-KTP  eases  the operator's work, expediting the service for making E-KTP so that long queues can be fewer for people who want to make E-KTP.
Keywords: Operator assistance, Making E-KTP, Praya sub-district office.
Abstrak .  Untuk  kelancaran  roda  pemerintahan  administrasi  pembuatan  E-KTP,  Camat  harus  selalu  mengadakan koordinasi  dengan  pemerintah  tingkat  dibawahnya  dalam  hal  ini  adalah  seluruh  staf  dilingkungan  wilayah kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahan masing – masing untuk di adakan pendamping operator. Pada bagian  metode,  metode  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dilaksanakan  dalam  kegiatan pengabdian. Bagian ini harus memuat tahapan pada metode yang digunakan diantaranya: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Bagian ini juga berisi informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan dalam metode tersebut. Peran pendamping operator pada pelaksanaan pembuatan E-KTP meringankan pekerjaan operator, memperlancar dalam melayani pembuatan E-KTP sehingga antrian yang panjang bisa lebih sedikit bagi masyarakat yang ingin membuat E-KTP.
Kata Kunci: Pendampingan operator, Pembuatan E-KTP, Kantor camat praya.
How to Cite: Rozak, M. A., Pardiansyah, A. S., & Ashari, M. (2023). Pendampingan Operator dalam Pembuatan E-KTP pada Kantor Camat Praya Lombok Tengah. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4 (2), 99-105. doi: https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i2.2877

## PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  semua  berkembang  sangat  pesat  tak  terkecuali  di Negara  Indonesia  baik  perkembangan  dalam  hal  pelayanan,  dan  teknologi  yang  dimiliki. Kualitas  pelayanan  merupakan  suatu  fenomena  yang  unik,  sebab  dimensi  dan  indikatornya dapat  berbeda  diantara  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pelayanan.  Kualitas  pelayanan menunjuk pada tinggat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan tuntunan setiap konsumen.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  kualitas  pelayanan  adalah  yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap  konsumen.Kualitas  pelayanan  ini  bukanlah  suatu  hal  yang  permanen  atau  kaku, melainkan  fleksebel  dan  dapat  berubah.  Perubahan  ini  tentunya  berupa  peningkatan  kualitas pelayanan  agar  semakin  lebih  baik  lagi.  Dalam  proses  perubahan  peningkatan  kualitas pelayanan  tersebut  perlu  diberlakukan  survey  atau  observasi  kepada  masyarakat  termasuk didalamnya berupa masukan pendapat maupun pelayanan yang telah dilakukan (Farmila, Andri & Tua, 2022).
Berbagai  kegiatan  pemerintah  menuntut  adanya  pertanggungjawaban  kegiatan pemerintah  yang  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  tanggungjawab  atas  keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanmisi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  laporan  yang  dilaksanakan  secara  periodik  yaitu laporan  keuangan.  Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan system akuntansi penggajian dan sebagai faktor akan mencapai suatu kinerja (Cahyadi, Andrianto  & Apriyanti, 2020).
Menurut  (Nicholas  Hendry,  2017)”Administrasi  public  adalah  suatu  kombinasi  yang kompleks  antara  teori  dan  praktik    dengan  tujuan  mempromosikan  pemahaman  terhadap
pemerintah  dalam  hubungan  nya  dengan  masyarakat  yang  di  perintah  dan  juga  mendorong kebijakan  public  agar  lebih  responsive  terhadap  kebutuhan  sosial”.  Di  satu  sisi  untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat, fungsi  dan  manfaat  dari  penggunaan  e-KTP  antara  lain:  (1)  merupakan  langkah  strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap  penduduk  dan  terbangunnya  basis  data  kependudukan  yang  lengkap  dan  akurat,  (2) mencegah  adanya  pemalsuan,  (3)  mencegah  adanya  penggandaan  penggunaan  KTP,  (4) kebutuhan  untuk  mewujudkan  keamanan  negara,  (5)  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat, (6) kartu bukti tanda penduduk Indonesia, (7) dapat dipakai sebagai kartu suara dalam  pemilu,  pilkada  dan  lain-lain,  (8)  pengidentifikasian  untuk  memecahkan  suatu  perkara kejahatan yang sulit seperti  terorisme, pembobolan bank via ATM,  pemilikan KTP ganda,  dan lain-lain, (9) membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan, dan (10) lebih awet penggunaanya sampai 10 tahun. (Oktaf, 2011).
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik  atau  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dalam  rangka upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  birokrasi  publik  berkewajiban  serta bertanggung  jawab.  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  profesional.  Dalam  kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, pihak birokrasi harus dapat memberikan pelayanan publik  yang  lebih  professional, efektif,  sederhana, transparan,  terbuka,  tepat  waktu,  responsif dan adaptif (Retno Saraswati, 2013).
Sektor  pemerintahan  dalam  hal  ini  turut  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya  volume pekerjaan yang ada di sektor pemerintahan dan semakin menggiurkannya  tawaran  dari  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menjanjikan  suatu  hasil yang efisien, produktif dan tranparansi. Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan electronic government oleh pemerintah (Retno Saraswati, 2013).
Pelayanan pembuatan KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan  oleh  aparatur  pemerintah.  Diperlukan  konsistensi  untuk  terus  memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas pelayanan dari segala aspek dalam pembuatan E- KTP  (Widiati,  2020).  Untuk  kelancaran  roda  pemerintahan  administrasi,  Camat  harus  selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah  tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah  seluruh staf di lingkungan wilayah kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahan masing - masing serta dalam hal ini ini Camat harus melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di tingkat  atasannya  dan  aparat  yang  setingkat  dalam  tingkat  organisasi,  dengan  adanya koordinasi  yang  baik  maka  dapat  mewujudkan  suatu  tujuan  yang  serempak,  penyatuan  dan penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan sendiri – sendiri (Ashari, 2014).
Camat senantiasa harus dapat melakukan kordinasi sehingga tidak terjadi kesenjangan disegala dibidang (Zainudin, Arisinta & Sahid, 2018). Sekalipun pada umumnya telah disadari tentang  pentingnya  koordinasi  dalam  pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  e-KTP  dan manajemen  pemerintah,  tetapi  kenyataannya  dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang  terdapat berbagai  kendala  yang  mengakibatkan  proses  koordinasi  tidak  berjalan  sebagaimanana mestinya  (Kariadin  &  Nurbaena,  2019).  Di  Kecamatan  praya,  peran  Camat  sangat mempengaruhi kesuksesan suatu  pelayanan di kecamatan tersebut karena hampir setiap hari banyak  masyarakat  Kecamatan  Praya  yang  berurusan  dengan  aparat/pegawai  dikantor tersebut.  Namun  dalam  kenyataannya  peran  Camat  pada  Kantor  Kecamatan  Praya  belum maksimal  terlaksana  khususnya  dalam  pelayanan  pembuatan  e-KTP,  hal  ini  terlihat  pada pelayanan pegawai pada Kantor Kecamatan Praya yang masih terlihat lambat dalam melayani
pembuatan  e-KTP,  sehingga  membuat  antrian  yang  panjang  bagi  masyarakat  yang  ingin membuat e-KTP (Fekhiatin, et al. 2013).
Jadi dengan demikian untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya koordinasi yang menyeluruh  yang  dilakukan  oleh  Camat  agar  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan dikecamatan  praya  kabupaten  praya  dapat  berjalan  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan dan perlu diada kan peningkatan kerja sama yang baik antara camat dengan pegawai maupun  instansi  terkait  yg  ada  didalamnya.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dari  itu penulis tertarik mengambil judul “pendampingan dalam pembuatan e -KTP di Kantor Kecamatan praya’’

## METODE PELAKSANAAN
Pada  bagian  metode,  metode  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian. Bagian ini harus memuat tahapan pada metode yang digunakan  diantaranya:  persiapan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Bagian  ini  juga  berisi  informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan dalam metode tersebut.
Gambar 1. Tahap kegiatan pengabdian
Kegiatan  pendampingan  operator  dalam  pembuatan  e-ktp  pada  kantor  camat  praya  di mulai dari proses.
1. Persiapan
Persiapan  yg  di  lakukan  oleh  pendamping  operator  sebelum  kegiatan  pembuatan  E-KTP adalah:
a. Obsevasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan menggunakan panca indra mata di bantu dengan panca indra lain nya. Menurut Hasyim Hasanah (2017) metode observasi adalah metode pengumpulan  data  yang  di  gunakan  untuk  mendasarkan  fakta-fakta  lapangan  maupun teks melalui panca indra tanpa manipulasi. Observasi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah menghimpun data tentang proses pembuatan E-KTP pada kantor Camat Praya
b. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  percakapan  dengan  tujuan-tujuan  tertentu,  pada  metode ini peneliti dan  responden  berhadapan  langsung  (face  to  face)  untuk  mendapatkan informasi  secara  lisan  dengan  tujuan  mendapatkan  data  yang  dapat  menjelaskan permasalahan  penelitian.  Wawancara  dilakukan  pada  kegiatan  ini  bersama  dengan operator dan pihak yang bertanggung jawab dalam sistem pembuatan E-KTP.
2. Pelaksanaan
Dalam  kegiatan  pelaksanaan,  pendamping  operator  memulai  kegiatan  pembuatan  E-KTP. Adapun tahapan dalam pembuatan E-KTP adalah :
a. Persiapan alat dan bahan untuk perekaman E-KTP.
b. Verifikasi data pemohon
c. Pelaksanaan rekaman
d. Mengkonfirmasi hasil perekaman E-KTP oleh operator.
e. Mencetak E-KTP pemohon apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi.
3. Evaluasi
Menurut Nurkancana (1983), evaluasi adalah suatu kegiatan yang di lakukan yang berkenaan dengan  proses  untuk  menentukan  nilai  dari  suatu  hal.  Evaluasi  pada  akhir  kegiatan  ini dilakukan oleh operator atau kepala  bagian yang membawahi dan bertanggung j awab atas kegiatan pembuatan E-KTP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang telah dilakukan berlangsung selama 45  hari  pada  Kantor  Camat  Praya  kabupaten  Lombok  Tengah.  Adapun  hasil  dari  kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah:
1. Persiapan
Pada  tahap  persiapan  ini,  penulis  mengumpulkan  data  terkait  dengan  kegiatan  yang  akan dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:
a. Observasi
Observasi  dilakukan  di  kantor  Camat  Praya  terutama  pada  kegiatan  pembuatan  E-KTP. Kegiatan observasi bertu j uan untuk melihat langsung dan bela jar cara pembuatan E-KTP agar bisa mendampingi operator.
b. Wawancara
Wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk  mengetahui  lebih  detail  tentang  sistem pembuatan  E-KTP.  Wawancara  ini  dilakukan  bersama  operator  E-KTP  Bapak  Hakim selaku operator .
.
Gambar 2. wawancara operator 2. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan ini pendamping membantu untuk mempermudah atau meringankan operator dalam proses pelaksanaan pembuatan E-KTP (Rusdi, 2019). Tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah:
a. Pendamping operator mempersiapkan alat dan bahan .
Gambar 3. Persiapan alat dan bahan
b. Pendamping  operator  melakukan  verifikasi  data  pemohon  pada  dokumen  kartu keluarga  dan  data  base.  Didalam  kartu  keluarga  akan  ada  informasi  nama,  tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, NIK.
Gambar 4. Pendamping memverifikasi data pemohon .
c. Pendamping  operator  melakukan  pelaksanaan  rekaman,  Foto  digital,  rekam  sidik  jari, scan retina mata dan tanda tangan kepada pemohon pada pelaksaan pembuatan E-KTP. Rekaman  elektronik  adalah  alat  penyimpan  data  elektronik  penduduk  yang  dapat  di baca  secara  elektronik  dengan  alat  pembaca  dan  pengaman  data  kependudukan (Setiawan & Manar, 2013).
Gambar 5. Perekaman pembuatan E-KTP
d. Pendamping operator mengkonfirmasi hasil perekaman pembuatan E-KTP selanjutnyan Operator membubuhkan TTD yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto sidik jari scan retina mata, tanda tangan.
e. Pendamping  operator  mencetak  E-KTP  pemohon  apabila  syarat  dan  ketentuan  telah terpenuhi Pembuatan E-KTP selesai.
3. Evaluasi
Pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  usaha  untuk  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai  tambah  bagi  masyarakat,  baik  dalam  kegiatan  ekonomi,  kebijakan,  dan  perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat  maupun  institusi  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Pada hasil  evaluasi  pendampingan  operator  pembuatan  E-KTP  pada  camat  praya  di  berikan langsung  oleh  bapak  H.Wirayuda,SH  selaku  pembimbing  lapangan  yang  menjabat  sebagai sekcam  atau yang bertanggung jawab.

## Gambar 6. Hasil evaluasi pedampingan

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Di  era  otonomi  daerah,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  lembaga  pelayanan  harus mampu  memenuhi  harapan  masyarakat.  Selain  itu,  pelayanan  yang  diberikan  juga  harus berkualitas  dan  memuaskan  masyarakat.  Pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  fokus  disiplin ilmu  Administrasi  Publik  tetap  menarik  untuk  dicermati  karena  pelayanan  yang  diberikan lembaga  pelayanan  pemerintah  masih  dinilai  kurang  memuaskan.  Kantor  Kecamatan  Praya sebagai salah satu instansi pelayanan kependudukan harus dapat memberikan pencatatan data e-KTP  yang  baik  dan  tepat  waktu.  Agar  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  dikecamatan praya  kabupaten  praya  dapat  berjalan  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan perlu diadakan peningkatan kerja sama yang baik antara camat dengan pendampingan operator E-KTP  maupun  instansi  terkait  yg  ada  didalamnya.  Peran  pendamping  operator  pada pelaksanaan  pembuatan  E-KTP  meringankan  pekerjaan  operator,  memperlancar  dalam melayani pembuatan E-KTP sehingga antrian yang panjang bisa lebih  sedikit bagi masyarakat yang ingin membuat E-KTP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashari, Ade H. (2014). Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi , vol. 1, no. 1
Cahyadi,  S.,  Andrianto,  T.,  &  Apriyanti,  A.  (2020).  Pendampingan  Sistem  Penggajian  Pegawai Negeri  Sipil  Pada  Kantor  Kecamatan  Bogor  Barat  Kota  Bogor. Jurnal  Abdimas  Dedikasi Kesatuan , 1 (1), 85 - 104. https://doi.org/10.37641/jadkes.v1i1.1301
Farmila, R. A., Andri , S. ., & Tua, H. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Pada  Bagian  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Di  Kantor  Camat  VII  Koto  Sungai Sarik. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (3), 1949 – 1966.
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4995
Febriharini,  M.  P.  (2016).  Pelaksanaan  Program  e  KTP  Dalam  Rangka  Tertib  Administrasi Kependudukan. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang , Vol. 5(No. 2), 18. Fekhiatin, A., et al. (2013). EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC KARTU TANDA PENDUDUK  (E-KTP)  DI  KABUPATEN  TEGAL  DALAM  MEWUJUDKAN  ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV). Journal of Politic and Government Studies, 2 (3), 26-35. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2842
Gondohanindijo, J. (2012). KTP Elektronik ( e-KTP ) Bagi Penduduk Indonesia. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 164 – 184. http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah- informatika/article/view/57
Kariadin,  K.,  &  Nurbaena,  W.  O.  (2019).  Peranan  Aparat  Dalam  Pelayanan  E-KTP  di  Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 2 (1),
53-65. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.311
Mulyadi,  A.  (2013).  Peran  Camat  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Pembuatan  Ktp  Elektronik.
E.Journal Ilmu Pemerintahan , 1(3), 1244 – 1256. Prasetyo, A., & Soemarmi, A. (2013). Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.
Jurnal  Undip ,  1(7),  1 – 11.  https://www.mendeley.com/catalogue/572d219f-4175-39c0- 98c4- f41327e3e68d/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalo g&userDocumentId=%7B7791ba13-f2a3-43cb-bf55-841e5d6d3d10%7D
Rahmawati,  E.,  &  Kisworo,  B.  (2017).  Peran  Pendamping  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  melalui  Program  Keluarga  Harapan. Journal  of  Nonformal  Education  and Community Empowerment , 1(2), 161 – 169. https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271
Retno Saraswati, A. W. U. S. H. (2013). PENERAPAAN e-KTP DI KOTA SEMARANG. Diponegoro Law Journal, 2 (2), 1-19. https://doi.org/10.14710/dlj.2013.3881 Riska  Elen,  M.  (2022).  RESPONSIVITAS  MASYARAKAT  TERHADAP  PELAYANAN  PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN PANTI  KABUPATEN PASAMAN. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik , 2 (4), 377-385. https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4.1388
Rusdi,  R.  (2019).  Peran  Motivasi  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  di  Catatan  Sipil  Kota
Palembang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 3 (3). https://doi.org/10.36982/jpg.v3i3.675 Saparwadi,  L.  (2022).  Pendampingan  dalam  Sosialisasi  Adminduk. SIPISSANGNGI:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2(3), 239.
https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i3.3265
Septiyarini, D., & Pranaka,  R. N. (2019). Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi  Di  Kabupaten  Sambas. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas Medan Area , 7(1), 30. https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2173 Setiawan,  A.,  S,  R.  H.,  &  Manar,  D.  G.  (2013).  Efektifitas  Penerapan  E-Government  Pada  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sragen  Dalam  Program  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Journal of Politic and Government Studies, 2 (3), 1-15. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2835 Sunandi, E., Agustina, D., & Fransiska, H. (2021). Pendampingan Perangkat Desa untuk Pelatihan Pembuatan Infografis Data Kependudukan Desa. Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2). https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.3726 Widiati, W. (2020). SERVICE STANDARDS FOR MAKING E-KTP IN THE KECAMATAN BATI-BATI OFFICE  (BASED  ON  REGENT  REGULATION  NUMBER  29  OF  2018). PubBis  :  Jurnal Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi  Publik  Dan  Administrasi  Bisnis , 4 (2),  113 – 125. https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.274
Wiji  Lestari,  B.,  Dera  Pua  Rawi,  R.,  Muthia  Wangsi,  M.,  Aeni  Waly,  N.,  &  Candra  Bintari,  W. (2021). Pendampingan Pengisian Aplikasi Data Pokok Pendidikan Pada Operator Sekolah Di Tk Aisiyah  Bustanul Athfal 6. DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(2), 99 – 107. https://doi.org/10.33752/dinamis.v1i2.518
Zainudin, Arisinta, O., & Sahid, M. (2018). SIMDES (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA) . JA (Jurnal  Abdiku)  :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2),  81-88.  Retrieved  from http://publikasi.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/JA/article/view/343