Penerapan Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko

## Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Nurid Fadhilatul B. M. (IAIN Kediri) Nurul Hanani (IAIN Kediri) Sri Dwi Estiningrum (IAIN Tulungagung)

## ABSTRACTION
Management of Sharia finance company is based on good corporate governance principle. It’s principle  applied  to  manage  company  operational  and  kept  sharia  finance  company  among  the bankings  competition.  Its  company  activities  has  many  risks  indeed.  Since  company  as  funding  and financing  party,  so  its  confront  the  vital  risk.  Because  of  that,  its  has  good  risk  management  needed. Moreover, in the risk of financing. The risk management on the sharia finance company based on the sharia banking’s regulation. Its regulation include of Good Corporate Governance principle and Risk Management principle. For having to know this application is research carefully on the sharia finance company of BPRS Lantabur Tebuireng.
This research makes use of qualitative approach with collecting data methods are observation, interview and documentation. Analysis process in this research are data reduction, description, makes conclusion and the last is data’s validity checking.
The  research  result  shows  that  application  of  good  corporate  governance  (GCG  principle)  in the risk management of BPRS Lantabur Tebuireng’s financing are good. Amount four aspect of Good Corporate  Governance  (GCG)  principle  were  good  application  are  transparency,  accountability, responsibility,  and  fairness.  Meanwhile,  one  aspect  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)  principle were  bad  application  (not  effective)  is  independency.  Its  independency  aspect  on  the  financing’s decision  making  is  not  effective  yet.  By  the  result  of  that,  BPRS  Lantabur  Tebuireng  needs  good management process to cover financing analysis from customers financing propose.
Key words: Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, BPRS Lantabur Tebuireng

## PENDAHULUAN
Perkembangan lembaga keuangan
syariah di Indonesia semakin positif. Perkembangan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti  perbankan,  asuransi  dan  baitul  mal  wa tamwil. 1 Perbankan syariah merupakan hal  baru di  masyarakat  Indonesia.Perbankan  tersebut menggunakan  prinsip  syariah  yaitu  perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga.Perbankan syariah menjadi jawaban atas
1 Hertanto Widodo, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997), 43
permintaan  konsumen  yang  menginginkan kegiatan ekonomi berbasis religi (syariah).
Kegiatan  bisnis  perbankan syariah dalam  persaingan  industry  perbankan,  tidak terlepas  dengan  adanya  risiko.  Manajemen risiko  yang  baik  perlu  diterapkan  dalam perbankan  syariah.Oleh  karena  itu,  dibutuhkan regulasi  yang  jelas  dari  pemerintah  Indonesia dalam  menaungi  perbankan  syariah.  Regulasi yang  positif  dalam  mengawal  operasional perbankan  syariah  akan  membantu  proses pengembangan  yang  baik.  Dengan  demikian, pengelolaan perbankan syariah akan terarah.
Regulasi perbankan syariah yang mendukung  pengelolaan  perbankan  syariah meliputi peraturan manajemen risiko dan
peraturan  tata  kelola  bank  syariah.  Peraturan terkait  manajemen  risiko  diantaranya  adalah peraturan  Bank  Indonesia  No.5/8/PBI/2003 tentang  penerapan  manajemen  risiko  dan Peraturan  Bank  Indonesia  No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005  tentang  sertifikasi manajemen  risiko. 2 Selanjutnya  peraturan tentang  tata  kelola  bank  syariah  adalah Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/4/PBI/2006 yang  disempurnakan  dengan  Peraturan  Bank
Indonesia
No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good  Corporate  Governance.
Selain  itu,  focus  regulasi  perbankan  syariah adalah  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance (GCG)  bagi  Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Tujuan  adanya  manajemen  risiko  dan tata  kelola  bank  syariah  adalah  untuk melindungi  perbankan syariah dan kepentingan stakeholder.Adanya  regulasi  tersebut  sebagai upaya untuk menjalankan bisnis secara baik.Karena  sebagai  manusia  biasa  tidak  bisa menjamin  hasil  hari  esok.  Sebagaimana  dalam Surat  Al-Lukman  ayat  34  bahwasanya  hanya Allah  yang  mengetahui  apa  yang  terjadi  hari esok.
Obyek  penelitian  penerapan  GCG  yaitu di BPRS Lantabur Tebuireng yang menerapkan konsep keseimbangan dalam kombinasi analisis risiko  dan  judgement  dalam  pengambilan keputusan.Kombinasi  ini  dilakukan dalam ranah  manajemen  risiko  pembiayaan.Peneliti ingin  mengetahui  implementasi  GCG  dalam Manajemen  Risiko  Pembiayaan  ditinjau  Dari Perspektif  Islam.Untuk  mendapatkan  informasi tersebut  maka  peneliti  membutuhkan  data mengenai  implementasi  GCG  di BPRS Lantabur
Tebuireng dan menganalisis
implementasi  GCG  dalam  manajemen  resiko berdasarkan perspektif Islam.

## PEMBAHASAN
2 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 52
Good Corporate Governance 1. Pengertian Good Corporate Governance Ada  beberapa  pengertian Good  Corporate Governance GCG  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a. Corporate Governance dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  dan struktur  yang  digunakan  oleh  organ perusahaan  (Pemegang  Saham/Pemilik
Modal,  Komisaris/Dewan  Pengawas  dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas perusahaan  guna  mewujudkan  nilai pemegang  saham  dalam  jangka  panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan  perundang-  undangan dan
nilai- nilai etika. 3
b. Good Corporate Governance (GCG) adalah  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (Good Corporate Governance) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham,
komisaris,  dan  manajer  penyusun  tujuan perusahaan  dan  sarana  untuk  mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. 4
c. Corporate  Governance terkait  dengan pengambilan  keputusan  yang  efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai- nilai,  sistem,  berbagai  proses,  kebijakan- kebijakan  dan  struktur organisasi,  yang bertujuan  untuk  mencapai  bisnis  yang menguntungkan,  efisien,  dan  efektif dalam  mengelola risiko  dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan
kepentingan stakeholders. 5
d. Good  Corporate  Governance a  dalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan
3 Adrian  Sutedi, Good  Corpotare  Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1 4 M.  Wahyudin  Zarkasyi, Good  Corporate  Governance Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2008), 35
5 Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana, Penerapan  Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana, 2008), 26
e. prinsip- prinsip keterbukaan ( tranparency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ), dan kewajaran ( fairness ). 6
Teori  GCG  yang  dipakai  dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  adalah  teori  yang telah diterapkan oleh peraturan undang-undang kementrian  BUMN  tentang  GCG  yang  diatur dalam  UU  No.  19  Tahun  2003  yang menyatakan bahwa, untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaanya dalam perkembangan  ekonomi  dunia  yang  semakin terbuka  dan  kompetitif,  maka  BUMN  perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan professional  antara  lain  melalui  pembenahan pengurusan  dan  pengawasannya.  Pengurusan dan  pengawasannya  BUMN  harus  dilakukan berdasarkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Adapun  indikator  dan  unsur Good
Corporate Governance (GCG) adalah keterbukaan ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), tanggung jawab ( responsibility ),  independensi  ( independency ), kesetaraan dan kewajaran ( fairness ). 7
Berdasarkan  uraian  mengenai corporate governance tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem  pengelolaan  perusahaan  yang  dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.
2. Prinsip-prinsip good corporate

## governance
Sebagai  lembaga  intermediasi  dan  lembaga kepercayaan,  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya bank syariah harus menganut prinsip
6 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/4/PBI/2006 sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No.8/14/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 7 peraturan  undang-  undang  kementrian  BUMN  yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang GCG
keterbukaan  ( transparency ),  memiliki  ukuran kinerja  dari  semua  kepengurusan  berdasarkan ukuran- ukuran yang konsisten  dengan corporate  values, sasaran  usaha  dan  strategi sebagai
pencerminan
akuntabilitas ( accountability ),  berpegang  pada  prudential banking practies dalam menjamin
dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab ( responsibility ), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan ( independency ), serta  senantiasa  memperhatikan  kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan  dan  kewajaran  ( fairness ). 8 Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank syariah perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. Keterbukaan/ transparency
1) Bank  Syariah  Bank  syariah  harus mengungkapkan  informasi  secara  tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan  serta  mudah  diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya.
2) Informasi  yang  harus  diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang  bertalian  dengan  visi, misi, sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pengelola risiko ( risk manajement ),  sistem  pengawasan  dan pengendalian  intern,  status  kepatuhan, sistem  dan  pelaksanaan  GCG  serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syariah.
3) Prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh bank syariah tidak mengurangi kewajiban  untuk  memenuhi  ketentuan rahasia  bank  syariah  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku,
rahasia jabatan, dan hak- hak pribadi.
4) Kebijakan  bank  syariah  harus  tertulis dan  dikomunikasikan  kepada  pihak yang  berkepentingan  ( stakeholder )  dan yang  berhak  memperoleh  informasi tentang kebijakan tersebut. 9
8 Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance, Pedoman  Good  Corporate  Governance  Perbankan Indonesia, 2006 9 Ibid
b. Akuntabilitas (accountability)
1) Bank syariah harus menetapkan rincian tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing  organ  organisasi  yang  selaras dengan  visi  misi,  sasaran  usaha,  dan strategi perusahaan.
2) Bank  syariah  harus  meyakini  bahwa semua  organ  organisasi  mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung  jawab,  dan  perannya  dalam pelaksanaan GCG.
3) Bank syariah harus memastikan adanya sistem  pengendalian  internal  yang efektif dalam pengeloaan perusahaan.
4) Bank  syariah  harus  memiliki  ukuran kinerja  dari  semua  jajaran  pengelolaan berlandaskan ukuran-ukuran yang disepakati,  konsisten  dengan  nilai perusahaan  ( corporate  values ),  sasaran usaha  dan  strategi  bank  syariah  serta memiliki  sistem  penghargaan dan sanksi ( reward and punishment system ).
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ organisasi  harus  berpegang  pada  etika bisnis  dan  pedoman  perilaku  ( code  of conduct ) yang telah disepakati. 10
c. Tanggung jawab (responsibility) Artinya,  bank  syariah  harus  memegang prinsip prudential  banking  practices. prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional bank syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Bank  syariah  harus  mampu bertindak  sebagai  perusahaan  yang  baik ( good corporate citizen ). 11
d. Independensi (independency)
Penerapan  prinsip  indepensi,  maka  bank syariah  harus  menghindari  terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak
berpengaruh  oleh  kepentingan  sepihak.Ia harus  bisa  menghindari  segala  bentuk benturan kepentingan ( conflict of interest ).
dan  pejabat  eksekutif  dilarang  mengambil tindakan  yang  dapat  merugikan  bank syariah atau mengurangi keuntungan bank syariah dan wajib mengungkapkan benturan  kepentingan  dimaksud  dalam setiap keputusan. 12
e. Kesetaraan dan kewajaran (fairness)
1) Bank syariah harus senantiasa memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan ( equal treatment ). 2) Bank  syariah  harus  memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan
masukan  dan  penyampaian  pendapat bagi  kepentingan  bank  syariah  serta mempunyai  akses  terhadap  informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 13
3. Manfaat Good Corporate Governance
Adapun manfaat dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:
a) Meningkatkan  kinerja  perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan  keputusan  yang  lebih baik, meningkatkan
efisiensi operasional  perusahaan  serta  lebih meningkatkan  pelayanan  kepada stakeholder.
b) Mempermudah  diperolehnya  dana pembiayaan  yang lebih murah yang pada  akhirnya  akan  meningkatkan corporate value.
c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan
stakeholders dan deviden.
Dalam hal  terjadi  benturan  kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi,
10 Ibid
11 Ibid
12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank
Umum
13 Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance. , 2006
Sosialisasi Implementasi Internalisasi

## 4. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance
Pada  umumnya  perusahaan-perusahaan yang  telah  berhasil  dalam  menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut:
a. Tahap persiapan
Tahap  ini  meliputi  3  langkah  utama:  1. Awarness Building, 2. GCG Assesment, 3. GCG Manual Building.
Awarness  Building merupakan  langkah sosialisasi  awal  untuk  membangun  kesadaran mengenai  arti  pentingnya  GCG  dan  komitmen bersama  dalam  penerapannya.Upaya  ini  dapat dilakukan  dalam  meminta  bantuan  tenaga  ahli independen dari luar perusahaan.Bentuk kegiatan dapat  dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.
GCG Assesment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini.Langkah  ini  perlu  guna  memastikan  titik awal  atau  untuk  mengidentifikasi  langkah- langkah  yang  tepat  guna  mempersiapkan infrastruktur  dan  struktur  perusahaan  yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. 14
GCG Manual  Building adalah  langkah berikut
setelah Assesment dilakukan.Berdasarkan  hasil  pemetakan  tingkat kesiapan  perusahaan  dan  upaya  identifikasi prioritas  penerapannya,  penyusunan  manual atau  pedoman  implementasi  GCG  dapat disusun.
Penyusunan  manual  dapat  dibedakan antara untuk organ-organ perusahaan dan
manual  untuk  keseluruhan anggota perusahaan, mencakup  berbagai  aspek  seperti:Kebijakan GCG  perusahaan;  Pedoman  GCG  bagi  organ- organ  perusahaan;  Pedoman  perilaku; Audit Commite  Character; Kebijakan  trasparansi; Kebijakan  dan  kerangka  manajemen  risiko; Roadmad implementasi. 15

## b. Tahap Implementasi
Setelah  perusahaan  memiliki  GCG manual,  langkah  selanjutnya  adalah  memulai implementasi  di  perusahaan.  Tahap  ini  terdiri dari 3  langkah  utama  yaitu:Sosialisasi; Implementasi; dan Internalisasi.
Sosialisasi diperlukan untuk
memperkenalkan  kepada  seluruh  perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi  GCG  di  dalam  perusahaan tersebut.  Upaya  sosialisasi  perlu  dilakukan dengan  suatu  tim  khusus  yang  dibentuk  untuk itu,  langsung  berada  dibawah  pengawasan direktur  utama  atau  salah  satu  direktur  yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. 16
Implementasi adalah  kegiatan  yang dilakukan sejalan dengan penerapan GCG yang ada,  berdasarkan roadmad yang  telah  disusun implementasi harus bersifat top down approach yang  melibatkan  dewan  komisaris  dan  direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup  pula  upaya  manajemen  perubahan ( change  manajement )  guna  mengawal  proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
14 Mas Ahmad Daniri, Good Corporate Governance Pada Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan Lainnya, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), 31.
15 Ibid, 32
16 Ibid, 33
Awarness Building GCG Assesment GCG Manual Building
Independent GCG
Audit
GCG Scoring/
Rating
Internalisasi adalah tahap jangka panjang  dalam  implementasi,  internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui  berbagai  prosedur  operasi  (misalnya proses  pengadaan,  dan  lain-lain),  sistem  kerja, dan  berbagai  peraturan  perusahaan.  Dengan upaya  ini  dapat  dipastikan  bahwa  penerapan GCG  bukan  sekedar  dipermukaan  atau  sekedar kepatuhan  yang bersifat superficial, tapi benar- benar tercemin dalam seluruh aktifitas perusahaan. 17

## c. Tahap evaluasi
Tahap  evaluasi  adalah  tahap  yang  perlu dilakukan  secara  teratur  dari  waktu  ke  waktu untuk  mengukur  sejauh  mana  efektifitas penerapan  GCG  telah  dilakukan  dengan meminta  pihak  independen  melakukan  audit implementasi dan scoring atas praktek GCG
keterbukaan  informasi  material  dan relevan mengenai perusahaan.
4) Membangun  sistem  audit  yang  handal, yang  tak  terbatas  pada  kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
5) Membangun  sistem  yang  melindungi hak-hak  pemegang  saham  secara  adil dan  setara  di  antara  para  pemegang saham.
6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya. 18
5. Prinsip GCG dalam Islam
a. Keterbukaan
Di  dalam  akuntansi  Islam  transparansi juga  disebut  dengan mishdaqiyah yang artinya  secara  umum  adalah  menyiapkan laporan akhir serta neraca keuangan. Di  dalam  mengungkapkan  keterangan- keterangan  dan  informasi  yang  ada  harus benar  dan  sesuai  dengan  realitas  serta tidak  ada  kebohongan  dan  kecurangan karena  data-data  tersebut  merupakan kesaksian, 19 sebagaimana  firman  Allah SWT Surat Al Furqan ayat 72.
yang ada.
Dalam  hal  membangun  GCG,  dan terkait  dengan  pengembangan  sistem, yang
ي ش ٔ ا ٔ ث ٔ ٱن ه ٔ ٔ ٔ غ ٔ ٔ ئ ٔ ٔ ر ا ض ٔ س ٔ ٱن ٧٢ ل ٔ ٔ ش ٔ ٔ ذ ٔ اشك ٔ بي ٔ ٱن ٔ ٔ ٔ ز ٔ ٔ ٔ ي ش ٔ ٔ ا diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu  dalam  perusahaan  pada  gilirannya akan  membentuk  kultur  perusahaan  yang bernuansa  GCG,  maka  diperlukan  langkah- langkah berikut:
1) Menetapkan visi misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional dalam pencapaiannya secara jelas.
2) Mengembangkan  suatu  struktur  yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan ( check and balance ).
3) Membangun  sistem  informasi,  baik untuk      keperluan      proses pengambilan
Dan  orang-orang  yang  tidak  memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan  (orang-orang)  yang  mengerjakan perbuatan-perbuatan  yang  tidak  berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya
b. Akuntabilitas
Dalam  implikasi  bisnis  dan  akuntansi adalah  bahwa  dalam  individu yang terlibat  harus  mempertanggungjawabkan segala  sesuatu  yang  terkait  wujud  dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk
keputusan maupun keperluan
18 Ibid, 35
19 Abdul  Aziz,  Mariyah  Ulfah, Kapita  Selekta  Ekonomi 17 Ibid, 34
Islam Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2010), 154

## ٔ  ٔ
ٔ  ٔ  ٔ
laporan  keuangan.Hal  ini  sebagaimana dalam Surat Ibrahim ayat 41.
dengan  musyawarat  antara  mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang
Kami berikan kepada mereka
ٔ  ٔ م ٔو س ث ٔ ٔ ٔ ٔ بٱ غ ف ٔ ٔ ش ٔ ن ٔ ٔ ن ٔ ٔ  ٔ ٔ ٔ ن ٔ ٔ ذ ٔ ٔ ن ٔ ٔ ه ٔ ٔ إ ي ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ و ٱ ٔ ن ح غ ب ة ٤١

## e.  Kesetaraan dan Kewajaran
Dalam  konteks  akuntansi  adil  sangat 41.  Ya  Tuhan  kami,  beri  ampunlah aku  dan  kedua  ibu  bapaku  dan sekalian  orang-orang  mukmin  pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)"
c. Tanggung jawab (Responsibility)
Bank syariah  harus  bersikap  hati-hati  dalam
berkaitan  dengan  praktek  moral  yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. 20 Hal tersebut disesuaikan dengan firman Allah Surat Asy- Syu’ara ayat 182 – 183. ٔ ص ٔ ٔ ٔ ا ٔ ث ٔ ٱ ٔ نم ٔ غ ط ٔ ب ع ٱ ٔ ن ٔ غ ز ٔ م ٔ ٔ ٔ ى ٧٣٤ ٔ ٔ ل ٔ ر ٔ ٔ ج خ غ ٔ ا ٔ ٱ ن ٔ ٔ ٔ ب ط أ ٔ ش ٔ ب ٔ ٔ  ٔ ء ٔ ٔ ٔ ى ٔ ٔ ل ٔ ر ٔ ٔ ع ث ٔ ٔ ٔ ٔ ا ف ٔ
pengambilan  keputusan  dalam  hal  pembiayaan dan  melakukan  tanggungjawab  sosial.Wujud
ٔ ٔ ٦٣٤ غ ذ ٔ ي ٔ ف ض ٔ ٱ ٔ  ٔ ل ٔ س tanggungjawab  dalam   Islam   adalah  kepada Allah  SWT,  tanggungjawab  kepada  pemilik modal  dan  tanggungjawab  kepada  diri  sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Isra’ ayat 36.
Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan  janganlah  kamu  merajalela  di muka bumi dengan membuat kerusakan
غ ٔ  ٔ ع ئ ٔ ٔ ٱن ع ٔ ٔ ٔ ٔ ع ٔ ه ٔ  ٔ ى ك ب ٔ ك ث ٔ ۦ ٔ ٔ ن ٔ ئ ٔ ك ظ ن ك م أ ٔ ر ٔ ٔ م ف ي ب ن ٔ ٔ ٔ ص ش ٔ ٱ ٔ نف ٔ إ اد ٔ ٔ ل ٔ ٔ ٱ ٔ ن ج ٔ
Implementasi  bank  syariah  dalam  hal  ini yaitu  bank  syariah  sebagai  lembaga  pemerima
ي ´غ ٔ ٔ ٔ ل ٔ ٣٦
Dan  janganlah  kamu  mengikuti  apa yang  kamu  tidak  mempunyai    pengetahuan tentangnya.    Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya

## d. Independensi
Dalam mengambil keputusan harus objektif dan  bebas  dari  segala  tekanan  dari  pihak manapun.Dalam  hal  mengambil  keputusan stakeholder harus  memusyawarahkan  dengan masing-masing stakeholder yang berkepentingan dalam perusahaan.Sebagai
landasan adalah
Surat Asy-Syura ayat 38. ٔ ٱن ٔ ٔ ٔ ز ٔ  ٔ ٔ ٱ ع ز ٔ ج بث ٔ ٔ ا ٔ ن ٔ ش ث ٔ ٔ ٔ ٔ ى ٔ أ ٔ ل ٔ ب ي ٔ ا ٔ ٱن ص ه ٔ ٔ  ٔ ٔ ح ٔ ٔ ٔ أ ٔ ٔ ي ش ٔ ٔ ٔ ى ش ٔ س ٔ ث ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ى ٔ ي ٔ ب س ص ٔ ل ٔ  ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ى ٔ ٔ ٔ ف ٔ م ٔ ٔ ٔ ٣٦
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan  mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dan penyalur dana umat harus adil dalam menyalurkan,  baik  dalam  penentuan nisbah bagi  hasil  atau  penyampaian  kebijakan  kepada stakeholders atau  nasabah,  diharapkan  dengan diwujudkannya  keadilan  ini  akan  tercipta budaya kinerja yang professional.
Manajemen Risiko Pembiayaan 1. Pengertian manajemen Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota  organisasi  dan  menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.Hakekat manajemen adalah terkait dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaa manajerial. 2. Pengertian Pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan  Syariah  No.  10  Tahun  1998, pembiayaan  adalah  penyediaan  uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
20 Abdul  Aziz,  Mariyah  Ulfah, Kapita  Selekta  Ekonomi Islam Kontemporer., 155
dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dan  pihak  lain dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan atau bagihasil.
Sedangkan yang dimaksud pembiayaan,  berdasarkan  pasal  1  butir  25  UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam benyuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik;
c. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk piutang  Murabahah,  Salam  dan Istishna’;
d. Transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk piutang Qardh dan;
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan  antara  Bank  Syariah  dan/atau UUS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah, tanpa imbalan bagi hasil.
3. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan Menurut Peraturan Bank Indonesia
No.5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Risiko bagi  Bank  Umum,  risiko  didefinisikan  sebagai potensi terjadinya suatu  peristiwa ( event )  yang dapat menimbulkan kerugian bank.
Peraturan Bank Indonesia No. 5/8
PBI/2003  yang  diuraikan  lebih  rinci  dalam lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 5/21/DPNP  tanggal  29  September  2003 mendefinisikan  manajemen  risiko  sebagai prosedur  dan  metodologi  yang  digunakan untuk  mendeteksi,  mengukur,  memantau  dan mengendalikan  risiko  yang  timbul dari kegiatan  usaha  bank.  Kebijakan  manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur,
memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar, terarah, terintegrasi,
dan berkesinambungan.Dengan
demikian, manajemen  risiko  berfungsi  sebagai filter atau pemberi  peringatan  dini  terhadap  kegiatan usaha bank.
Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:
a) Risiko  yang  timbul  dari  perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
Risiko  ini  meliputi:  (1) Over  tranding terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil  ( too  much  business  volume  with  too  little capital );  (2) Adverse  trading terjadi  ketika nasabah  mengembangkan  bisnisnya  dengan mengambil  kebijakan  melakukan  pengeluaran tetap  ( fixed  cost )  yang  besar  setiap  tahunnya serta  bermain  di  pasar  yang  tingkat  volume penjualannya  tidak  stabil;  (3) Liquidity  run terjadi  ketika  nasabah  mengalami  kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan  peningkatan  pengeluaran  yang  disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. 21
b) Risiko  yang  timbul  dari  komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil  komitmen  kapital  yang  berlebihan dan
menandatangani kontrak untuk pengeluaran  berskala  besar.  Apabila  tidak mampu  untuk  menghargai  komitmennya,  bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para supplier pembiayaan perdagangan  seringkali  tidak  mampu  untuk mengontrol suatu pengeluaran      yang berlebihan  dari  sebuah  perusahaan.  Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya  dengan melihat, misalnya neraca  perusahaan  tersebut  yang  terakhir dipublikasikan,  dimana  komitmen  pengeluaran kapital harus diungkap.
21 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 270- 271
c) Risiko  yang  timbul  dari  lemahnya analisis bank.
Terdapat  3  macam  risiko  yang  timbul dari lemahnya analisis bank, yakni: (1) Analisa pembiayaan  yang  keliru .  Risiko  ini  terjadi bukan  karena  perubahan  kondisi  nasabah yang  tidak  terduga,  tetapi  memang  sejak awal  nasabah  yang  bersangkutan  berisiko tinggi.  Keputusan  pembiayaan  bisa  jadi adalah  keputusan  yang  tidak  valid.  Kesalahan pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari  informasi  yang  tersedia;  (2) Creative accounting.  Creative  accounting merupakan istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan penggunaan  kebijakan  kuntansi  perusahaan yang  memberikan  keterangan  menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan;  (3) Karakter  nasabah. Terkadang nasabah  dapat  memperdaya  bank  dengan sengaja  menciptakan  pembiayaan  macet.Bank perlu  waspada  terhadap  kemungkinan  ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tengtang karakter nasabah. 22
4. Mekanisme Penerapan Manajemen
Risiko Pembiayaan
a) Identifikasi Risiko Pembiayaan
1) Bank  harus  mengidentifikasi  risiko pembiayaan  yang  melekat  pada seluruh  produk  dan  aktifitasnya.
Identifikasi risiko pembiayaan tersebut  merupakan  hasil  kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan  yang  melekat  pada aktivitas  fungsional  tertentu,  seperti treasury dan investasi dan pembiayaan perdagangan.
2) Untuk jasa pembiayaan perdagangan, penilaian  risiko  pembiayaan  harus memperhatikan  kondisi  keuangan debitur,  dan  khususnya  kemampuan membayar  secara  tepat  waktu,  serta jaminan  atau  agunan  yang  diberikan. Untuk  risiko  debitur,  penilaian  harus mencakup analisis
terhadap lingkungan debitur, karakteristik
22 Ibid, 271
mitra  usaha,  kualitas  pemegang saham  dan  manajer,  kondisi  laporan keuangan  terakhir,  hasil  proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen  lainnya  yang  menyeluruh terhadap  kondisi  dan  kredibilitas debitur.
3) Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan  harus  memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik  instrument,  jenis transaksi yang dilakukan serta faktor- faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

## b) Pengukuran Risiko Pembiayaan
1) Bank  harus  memiliki  prosedur  tertulis untuk  melakukan  pengukuran  risiko yang memungkinkan untuk: (a) Sentralisasi eksposur on  balance sheet dan off  sheet yang  mengandung  risiko pembiayaan  dari  setiap  debitur  atau counterparty tertentu  mengacu  pada konsep single  obligor; (b)  Penilaian perbedaan  kategori  tingkat  risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif  data  dan  pemilihan  kriteria tertentu;  (c)  Distribusi  informasi  hasil pengukuran  risiko  secara lengkap untuk  tujuan  pemantauan  oleh  satuan kerja terkait.
2) Sistem  pengukuran  risiko  pembiayaan sekurang-kurangnya mempertimbangkan:  a)  Jangka  waktu pembiayaan     dikaitkan    dengan perubahan  potensial  yang  terjadi  di pasar;  Aspek  jaminan,  agunan  dan/ atau garansi;     Potensi   terjadinya kegagalan  membayar;   Kemampuan bank    untuk     menyerap    potensi kegagalan;  Karakteristik  setiap  jenis transaksi  risiko  pembiayaan,  kondisi keuangan debitur/ counterparty serta persyaratan      dalam     perjanjian pembiayaan   seperti  dalam   jangka waktu dan margin bagi hasil. Yang
berkaitan  dengan  debitur  misalnya penilaian  dengan  asas  5C,  7P,  3R terhadap calon debitur. 23

## Asas 5C:
Character (karakter), data tentang kepribadian  dari  calon  nasabah  seperti  sifat- sifat  pribadi,  kebiasaan-kebiasaanya, cara hidup,  keadaan  dan  latar  belakang  keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui  apakah  nantinya  calon  nasabah  ini jujur  berusaha  untuk  memenuhi  kewajibannya dengan  kata  lain  merupakan willingness  to  pay (kesediaan untuk membayar).
Capacity (kemampuan  mengembalikan utang),  merupakan  kemampuan  calon  nasabah dalam  mengelola  usahanya  yang  dapat  dilihat dari  pendidikannya,  pengalaman  mengelola usahanya ( business record ), sejarah perusahaan yang  pernah  dikelola  (pernah  mengalami  masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini  merupakan  ukuran  dari ability  to pay atau kemampuan dalam membayar.
Colleteral (jaminan),  jaminan  yang mungkin  bisa  disita  apabila  ternyata  calon pelanggan  benar-benar  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya. Collateral ini  diperhitungkan paling  akhir,  artinya  bilamana  masih  ada  suatu kesangsian  dalam  mempertimbangkan  yang lain,  maka  bisa  menilai  harta  yang  mungkin bisa dijadikan jaminan. 24
Capital (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini  bisa  dilihat  dari  neraca,  laporan  rugi-laba, struktur  permodalan, ratio-  ratio keuntungan yang  diperoleh  seperti return  on  equity,  return on  investment .  Dari  kondisi  di  atas  bisa  dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
Condition (situasi dan
kondisi) ,
pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.Ada suatu yang sangat tergantung dari
kondisi  perekonomian,oleh  karena  itu  perlu mengaitkan  kondisi  ekonomi  dengan  usaha calon nasabah pembiayaan. 25

## Asas 7P:
Personality (kepribadian),  yaitu  berupa sifat  dan  perilaku  yang  dimiliki  calon  debitur yang mengajukan permodalan kredit bersangkutan,  dipergunakan  sebagai  dasar pertimbangan pemberian kredit.
Party yaitu  mengklasifikasikan  nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan  modal,  karakter,  dan  loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
Purpose (tujuan)  adalah  tujuan  dan penggunaan  kredit  oleh  calon  debitur,  apakah untuk  kegiatan  konsumtif  atau  sebagai  modal kerja.Tujuan  kredit  ini  menjadi  hal  yang menentukan  apakah  permohonan  calon  debitur disetujui atau ditolak.
Prospect adalah  prospek  perusahaan  di masa  datang,  apakah  akan  menguntungkan (baik)  atau  merugikan  (jelek).  Jika  prospek terlihat  baik  maka  pembiayaan  akan  diberikan, sebaliknya  jika  jelek  maka  pembiayaan ditolak. 26
Payment (pembayaran) adalah
mengetahui  bagaimana  pembayaran  kembali pembiayaan yang diberikan.
Profitability adalah menganalisis bagaimana  kemampuan  nasabah  mendapatkan laba. Profitability diukur  per  periode,  apakah konstan  atau  meningkat  dengan  adanya pemberian pembiayaan.
Protection yang  bertujuan  agar  usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.Perlindungan dapat berupa
jaminan  barang,  jaminan  orang,  atau  jaminan asuransi. 27

## Asas 3R:
Return, penilaian atau hasil yang dicapai perusahaan  calon  debitur  setelah  memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh
23 Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 136
24 Ibid, 137
25 Ibid, 138
26 Ibid, 138
27 Ibid, 139
cukup  untuk  membayar  pinjamannya  dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur  yang  bersangkutan  maka  pembiayaan diberikan dan begitu pula sebaliknya.
Repayment, memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran  pembiayaan  oleh  calon  debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
Risk  Bearing  Ability, memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan  calon  debitur untuk  menghadapi  risiko,  apakah  risikonya besar atau kecil.Kemampuan perusahaan menghadapi  risiko  ditetukan  oleh  besarnya modal  dan  strukturnya,  jenis  bidang  usaha  dan manajemen  perusahaan  bersangkutan.Jika risk bearing ability perusahaan besar maka pembiayaan tidak diberikan dan sebaliknya. 28
Parameter yang digunakan dalam pengukuran  risiko  pembiayaan  antara  lain mencakup: a) Non Performing Loans (NPL); b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan  sektor  ekonomi;  c)  Kecukupan  agunan;  d) Pertumbuhan  pembiayaan;  e) Non  Performing Portofolio Treasury (antar bank, surat berharga dan  penyertaan);  f)  Kecukupan  cadangan transaksi treasury dan  investasi;  g)  Transaksi pembiayaan  yang  gagal;  h)  Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan

## Pemantauan Risiko Pembiayaan
1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur pada seluruh portofolio pembiayaan bank.
2) Sistem  pemantauan  risiko  pembiayaan sekurang-  kurangnya  memuat  ukuran- ukuran  dalam  rangka:  a)  Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan  terakhir  dari  debitur;  b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan  atau  kontrak transaksi
risiko pembiayaan; c) Menilai
kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur; d) Mengidentifikasi 28 Ibid, 149
3) ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan
bermasalah  secara  tepat  waktu;  e) Menangani  dengan  cepat  pembiayaan bermasalah.
4) Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan
dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan  yang  telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas. 29 Sistem Informasi Manajemen Risiko

## Pembiayaan
1) Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas proses  pengukuran  risiko  pembiayaan, bank  harus  memiliki  sistem  informasi manajemen  yang  menyediakan  laporan dan  data  secara  akurat  dan  tepat  waktu untuk mendukung pengambilan keputusan  oleh  Direksi  dan  pejabat lainnya.
2) Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan  data  secara  akurat  dan tepat  waktu  mengenai  jumlah  seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan counterparties, portofolio  pembiayaan  serta  laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.
3) Bank  harus  memiliki  sistem  informasi yang  memungkinkan  Direksi  untuk mengidentifikasi  adanya  konsentrasi risiko dalam portofolio pembiayaannya.

## Pengendalian Risiko Pembiayaan
1) Bank harus menciptakan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan  proses  manajemen  risiko pembiayaan. Kaji ulang tersebut sekurang-  kurangnya  memuat  evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian tehadap akurasi penerapan alat pemantau lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja yang
29 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan  Syariah,  Cetakan  Ketiga ,  (Jakarta:  Zikrul Hakim, 2007), 164
melakukan pemantauan kualitas
pembiayaan individual.
2) Pelaksanaan  kaji  ulang  tersebut  harus dilakukan  oleh  satuan  kerja  yang independen  terhadap  satuan  kerja  yang melakukan  transaksi  risiko  pembiayaan. Hasil  kaji  ulang  tersebut  selanjutnya harus  dilaporkan  secara  langsung  dan lengkap  kepada  Satuan  Kerja  Audit Intern  (SKAI),  Direktur  Kepatuhan, Direksi  lainnya,  dan  Komite  Audit (apabila ada).
3) Bank  harus  memastikan  bahwa  satuan kerja  pembiayaan  dan  transaksi  risiko pembiayaan  lainnya  telah dikelola secara  memadai  dan  eksposur  risiko pembiayaan  tetap  konsisten  dengan limit  yang  ditetapkan  dan  memenuhi standart kehati- hatian.
4) Bank  harus  menetapkan  pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur,  dan  limit  telah  dilaporkan tepat  waktu  kepada  Direksi  untuk keperluan tindakan perbaikan.
5) Pada  saat  pelaksanaan  audit  intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap  efektivitas  pengendalian  intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian  tersebut  telah  efektif, aman,  sesuai  kebijakan  yang  berlaku, pedoman,  dan  prosedur  intern  bank. Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan harus segera dilaporkan dan  menjadi  perhatian  Direksi  dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sehingga  tindakan  perbaikan  dapat segera dilaksanakan. 30 6) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan  penanganan  pembiayaan bermasalah  termasuk  sistem  deteksi pembiayaan  bermasalah  secara  tertulis dan  penerapannya  secara  efektif.  Setiap strategi dan hasil
penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif
digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.

## Pengendalian Risiko Pembiayaan
Bank Syariah dan UUS dalam
melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  wajib menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan bank  syariah  dan/atau      UUS      serta kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan dananya.
Penyaluran  dana  oleh  bank  syariah mengandung  risiko  kegagalan  atau  kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. 31

## Upaya-Upaya Bersifat Prefentif
1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank. Dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah  ditegaskan  bahwa untuk    memelihara kesehatan dan meningkatkan daya  tahan  bank  syariah diwajibkan  menyebar    risiko  dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,  pemberian jaminan    ataupun  fasilitas   sedemikian rupa  sehingga  tidak  terpusat  pada  satu nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. 32
2) Kelayakan Penyaluran Dana Upaya yang bersifat untuk menanggulangi  risiko  pembiayaan  wajib dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan  agar  bank  mempunyai keyakinan tentang penyaluran dana kepada nasabah. Untuk
memperoleh keyakinan
mengenai  kelayakan  penyaluran  dana  maka bank  syariah/UUS:  a)  Harus  mempunyai keyakinan  atas  “kemauan”  dan “kemampuan”
ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya
30 Ibid, 166
31 A.    Wangsawidjaja,
Pembiayaan  Bank  Syariah ,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 97 32 Ibid, 97
calon  nasabah  penerima  fasilitas untuk melunasi  seluruh      keseluruhan      pada waktunya, sebelum bank syariah/UUS menyalurkan  dana  kepada  nasabah  penerima fasilitas;  b)  Wajib  melakukan  penilian  yang seksama terhadap watak ( character ), kemampuan ( capacity ), modal ( capital ), agunan ( collateral ), dan prospek usaha ( condition  of  economic )  dari  calon  nasabah penerima  fasilitas.  Atau  disebut  juga  dengan istilah 5C.
Analisis  (penilaian)  terhadap  faktor  5C dilakukan  oleh  petugas  analisa  pembiayaan suatu  bank  syariah  sebelum  pembiayaan diberikan,  meliputi  aspek  yuridis  dan  non yuridis  (aspek financial )  yang  terkait  dengan faktor 5C tersebut. 33

## Upaya-Upaya yang bersifat Represif/kuratif
Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan  bersifat  penyelamatan  dan penyelesaian  terhadap  pembiayaan  bermasalah (Non Performing Financings/NPF).
Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya
yaitu kemampuan
menghasilkan  pendapatan  bagi  bank,  sudah mulai  berkurang/menurun  dan  mungkin  sudah tidak  ada  lagi.  Bahkan  dari  segi  bank,  sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar
1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2) Persyaratan  kembali  ( reconditioning ), yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3) Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu perubahan  persyaratan  pembiayaan  oleh bank kepada nasabah.

## Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam
Dalam  Al-  Qur’an  surat  Al-  Luqman ayat  34,  Allah  menjelaskan  bahwa  tidak  ada yang  dapat  mengetahui  secara  pasti  apa  yang akan  terjadi  di  hari  esok,  oleh  karena  itu  Allah memerintahkan  untuk  melakukan  perencanaan, perhitungan  dan  manajemen  yang  tepat  agar ketidakpastian  tersebut  dapat  dihadapi  dengan baik.  Firman  Allah  dalam  Alqur’an  Luqman ayat 34:
ئ ٔ ٔ ٔ ٔ ٱ ٔلل ٔ ع ٔ ذۥ ٔ ع ٔ ه ٔ ى ٱ ن غ ب ع خ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ض ل ٱ ٔ ن غ ٔ ٔ ث ٔ ٔ ٔ ٔ ع ه ٔ ٔ ى ٔ ي ب ف ٔ ٔ ٱ ٔ ل  ٔ ٔ ٔ س ٔ ح ب ª ٔ و ٔ ٔ ي ب ر ٔ ٔ ذ س ٔ ٔ ٔ ٔ ف ظ ي ب را ر ٔ ٔ ك غ ت غ ٔ ذ ªا ٔ ي ب ر ٔ ٔ ذ س ٔ ٔ ٔ ٔ ف ظ ث ٔ أ ٔ ٔ أ ٔ ٔ س ض ر ٔ ٔ ٔ ٔ د ئ ٔ ٱ ٔلل ع ه ٔ ى خ ج ٔ ٔ ش ١٦
biaya  pencadangan,  yaitu  PPAP  (Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif),  sedangkan dari  segi  nasional,  mengurangi  kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 34
Setiap  terjadi  pembiayaan  bermasalah maka  bank  syariah  akan  berupaya  untuk menyelamatkan  pembiayaan  berdasarkan  PBI No.  13/9/PBI/2011  tentang  berubahan  atas
PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank
Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  maka  bank
syariah, yaitu: 35 33 Ibid, 97
34 Fathurahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  Di  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012),64 35 Ibid, 448
Sesungguhnya  Allah,  hanya  pada  sisi- Nya  sajalah  pengetahuan  tentang  Hari Kiamat; dan  Dialah  Yang  menurunkan  hujan, dan mengetahui  apa  yang  ada  dalam  rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan  pasti)  apa  yang  akan  diusahakannya besok.  Dan  tiada  seorangpun  yang  dapat mengetahui  di  bumi  mana  dia  akan  mati. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengenal. 36
Dalam  ayat  tersebut,  Allah  telah memperingatkan  bahwa  tidak  ada  satu  pun manusia  yang  dapat  mengetahui  kejadian pada  hari  esok.  Dalam  konteks  ini,  kondisi ketidakpastian  yang  terjadi  pada  hari  esok dapat dimaknai  sebagai  risiko. Oleh  karena
36 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya., 572
itu diperlukan adanya pengelolaan risiko  yang akan  terjadi  pada  hari  esok.  Risiko  sebagai
ٔ ٱن ٔ ٔ ٔ ب ط را ح ك ٔ ٔ ز ٔ ى ث ٔ ٔ أ ٔ ٔ ه ٔ ب ٔ ئ
konsekuensi  logis  dari  aktifitas  bisnis  yang
ث ٔ ٔ  ٔ ٔ ٔ ۦ ىك ظع ٔ ب ٔ ٔ أ ٔ ٔ ر ٔ ح ك ٔ ٔ ٔ ا ث ٔ ٱ ٔ ن ع ٔ ذ ٔ ل ئ ٔ ٔ ٱ ٔلل ٔ ٔ ٔ ع
tidak  mungkin  dapat  dihindari  oleh  karena itu,  keberadaan  risiko  harus  dilakukan  dengan pengelolaan yang tepat sehingga
ك ب ٔ ع ٔ ٔ ٔ  ٔ ع ب ث ص ٔ ٔ ش ا ٣٨ ئ لل ٱ
keberlangsungan  aktivitas      bisnis      tetap terjaga.
Dalam mengelola aktifitas operasionalnya  bank  yang  sarat  dengan  risiko dan  berhubungan  dengan  riba  nasiah,  dimana riba  ini  muncul  karena  adanyan  perbedaan, perubahan  atau  tambahan  antara  barang  yang diserahkan  hari  ini  dengan  barang  yang diserahkan kemudian. Jadi untung ( Al Ghunmu ) muncultanpa  adanya  risiko( Al  Ghurmi ),  hasil usaha  ( Al  Kharaj )  muncul  tanpa  adanya  biaya ( dhaman ). Al  Ghunmu dan Al  Kharaj muncul karena berjalannya waktu. 37
Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan  suatu  kejadian  yang  tidak  dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat
diminimalisir. Bank Syariah senantiasa
menerapkan prinsip-prinsip
kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip prudential dalam    operasional    bank    syariah pada dasarnya  merupakan  implementasi  dari
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara manusia supaya kamu menetapkan  dengan  adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat . 38
Perintah  untuk  menunaikan  amanah juga  terdapat  dalam  Al-Qur’an  surat  Al- Baqarah ayat 283:
۞ ٔ ئ ٔ ٔ ك ٔ ز ٔ ٔ ى ع ه ٔ ٔ ع ف ٔ ش ٔ ن ٔ ٔ ى ر ٔ ج ذ ٔ ا ٔ ك بر ٔ ٔ جب ف ٔ ش ٔ ٔ ٔ ٔ ي ٔ مج ٔ ٔ ض ٔ ªخ ف ٔ ا ٔ ٔ أ ٔ ي ٔ ث ٔ ع ض ك ى ث ٔ ع ض ب ف ٔ ٔ ه ٔ ٔ إ د ٱ ن ٔ ٔ ٔ ز ٔ ٱ ٔ ؤ ر ٔ ٔ ٔ أ ٔ ٔ  ٔ ٔ ي ٔ ٔ ز ٔ ٔ ۥ ٔ ٔ ٔ ن ٔ ٔ ز ٔ ٔ ك ٱ ٔلل ٔ س ث ٔ ٔ ۥ ٔ ٔ ٔ ٔ ل ٔ ر ٔ ٔ ك ز ٔ ٔ ٔ ٔ ا ٱن ش ذ  ٔ ٔ  ٔ ح ٔ ٔ ي ٔ ٔ ٔ ك ز ٔ ٔ ٔ ٔ ب
manajemen  risiko.
Bank syariah  harus senantiasa menerapkan  prinsip  kehati-hatian   terutama
ع ه ٔ ٔ ٔ ى ٦٣٧ ٔ  ه ٔ ر ٔ ع ب ٔ ٔ ٔ ٱ ٔلل ٔ ث ٔ ٔ ء اث ٔ ٔ ى ل ٔ ٔ هج ٔ ۥ ٔ ٔ ُّۥ  ف ٔ ا ٔ ٔ ٔ ٔ memberikan  kredit  atau  pembiayaan,  karena dana  yang  dihimpun  oleh  bank  syariah adalah  dana  dari  nasabah  yang  menaruh
kepercayaan  kepada  bank  syariah,  maka pihak  bank  harus  mampu  mengelola dana tersebut sebaik mungkin.
Sebagaimana dalam konsep  Islam mengajarkan bahwa  wajib  hukumnya  untuk  menunaikan amanah.
Dalam  perbankan  sikap  amanah  dapat disebut  al-wadi’ah  dapat  diartikan  sebagai meletakkan  sesuatu  kepada  orang  lain  untuk dipelihara  atau  dijaga.  Firman  Allah  dalam surat An-Nisa’ ayat58 yang artinya:
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan bermu´amalah  tidak  secara  tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya (hutangnya) dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.  Dan  barangsiapa  yang ٔ  ٔ  ٔ ٔ ئ  ن ذ إ ٔ  ٔ د ٔ ٔ ا ٱ ٔ ل  ٔ ٔ ٔ  ٔ ٔ ي ٔ  ٔ ٔ ٔ كش ٔ أ  ى  ٔ ر ۞ ئ ٔ ٱ ٔلل ٔ ٔ ٔ ٔ أ ي
menyembunyikannya, maka sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 37 http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/,
diakses tanggal 29 september 2016
38 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya.,
279
Mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan. (QS. Al- Baqarah: 283).
Dari  ayat  Al-Qur’an  diatas  maka  dapat diketahui  bahwa  Allah  memerintahkan  kepada kita  untuk  melaksanakan  amanahdengan  benar dan sebaik-baiknya.

## Metodologi  Penelitian Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif,  berupa  kata-kata  atau  lisan  dari orang-orang (subyek) itu sendiri. 39
1. Kehadiran Peneliti
Peneliti merupakan suatu instrument  kunci  yang  secara  langsung mengamati, mewawancarai, dan mengobservasi obyek yang diteliti.
2. Sumber  dan  Proses  Pengumpulan data
Data penelitian kualitatif, berupa data deskriptif, seperti dokumen
pribadi, catatatan lapangan, tindakan responden, dokumen lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif kemudian disusun dalam  bentuk  laporan atau uraian.
Sumber data dalam        penelitian ini  adalah pihak  manajemen  pembiayaan  serta  data-data tentang BPRS Lantabur Tebuireng.
Untuk Proses Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan
dokumentasi.Observasi  adalah  pengamatan  dan pencatatan dengan sistematik fenomena- fenomena  yang  diteliti. 40 Pengamatan  secara langsung  dilakukan  di  lokasi  penelitian  yaitu dengan  meneliti  implementasi good  corporate governance (GCG) dalam pengelolaan manajemen  risiko  pembiayaan  ditinjau  dari perspektif  ekonomi  Islam  di  BPRS  Lantabur Tebuireng.
39 ArifFurchan, PengantarMetodePenelitianKualitatif,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21
40 Ida Bgus Mantra, FilsafatPenelitiandanMetodePenelitianSosial (Yogyakart
a: PustakaPelajar, 2004), 82
Wawancara        adalah metode pengumpulan  bahan  berita  (data  atau  fakta) yang  pelaksanaannya  bisa  secara  langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai atau secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat.
Wawancara  dalam  penelitian  ini  ditujukan kepada petugas BPRS Lantabur Tebuireng.
Dokumentasi adalah metode yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari sumber  non  lisan  yaitu  benda  tertulis,  buku, majalah, catatan harian, dan sebagainya. 41

## Analisis  data  dan  Pengecekan  Keabsahan data
Proses  analisis  data  dilakukan  dengan  cara sebagai  berikut:  a)  reduksi  data;  b)  Paparan data;  c)  Penarikan  kesimpulan.  Selanjutnya melakukan keabsahan data.

## Implementasi  Good  Corporate  Governance di BPRS Lantabur Tebuireng
BPRS Lantabur Tebuirengtelah menetapkan beberapa  pedoman  tata  kelola  perusahaan yang diarahkan sesuai dengan best practice tata kelola perusahaan yang berlaku.Sebagai  Bank  yang  beroperasi  dengan sistem syariah, BPRS Lantabur Tebuirengberkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan BI termasuk meningkatkan  ketaatannya  terhadap  ketentuan Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006.

## Keterbukaan (transparancy).
Dalam  penerapan  aspek  ini,  BPRS  Lantabur
Tebuireng mempunyai kriteria sebagai berikut: 42 a) Laporan Keuangan Publikasi

## Triwulanan.
Laporan  publikasi  triwulanan  memuat sebagai  berikut:  Neraca,  Laporan  Laba  Rugi, Komitmen dan Kontigensi, KAP dan Informasi Lain,  Sumber  dan  Penggunaan  ZIS,  Sumber dan Penggunaan Qardul Hasan, Distribusi Bagi
41 SuharmisiArikunto, ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktik., 149
42 Wawancara  dengan  petugas Account  Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016
Hasil, dan Perubahan Dana Terikat. Dapat dikatakan  bahwa  BPRS  Lantabur  Tebuireng telah  melakukan  aspek transparency dalam  hal pelaporan keuangan pada BI selaku regulator.
b) Transparency Atas  Informasi  yang Terkait dengan Perusahaan.
Dalam  PBI  tentang  GCG  Perbankan pasal 58. Bank wajib melaksanakan transparansi  informasi  mengenai  produk  dan penggunaan  data  nasabah Bank  dengan berpedoman  pada  persyaratan  dan  tata  cara sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank Indonesia  tentang Transparansi  Informasi
Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi Nasabah.
Untuk  memperkuat      struktur      GCG
dalam  hal  keterbukaan  diwujudkan  oleh BPRS Lantabur Tebuireng
melalui peningkatan  kualitas  keterbukaan  informasi, antara  lain  diperbolehkannya  nasabah  untuk mengakses  semua  informasi  tentang  bank, seperti  neraca,  laporan  keuangan  yang  telah diaudit.  BPRS  Lantabur  Tebuireng  juga mensosialisasikan laporan keuangannya melalui brosur, leaflet kepada nasabah.Informasi- informasi  penting  seperti  sistem,  kebijakan, dan  laporan  kinerja  perusahaan  hanya  dapat diakses  oleh  pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak dan BI. Hal-hal yang tidak boleh  diketahui  pihak  luar  termasuk  nasabah adalah  tentang  rahasia-rahasia  bank  yang  jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan  terganggunya  kegiatan  dalam bank  tersebut. 43 Aspek transparacy dalam  hal ini  BPRS  Lantabur  Tebuirengtelah  melakukan transparacy atas  informasi  yang  terkait  dengan perusahaan.
c) Keterbukaan  Mengenai  Risiko  yang Dihadapi Perbankan
Aspek keterbukaan berkaitan dengan Enterprice  Risk  Management (ERP)  atau manajemen  risiko.  Dalam  mengelola  unit bisnis  dihadapkan  dengan  risiko  dan return
Lantabur  Tebuireng  adalah  risiko  pasar, risiko  kredit dan  risiko  operasional.
Wujud penerapan manajemen risiko pembiayaan  pada  BPRS  Lantabur  Tebuireng adalah  adanya  Sistem Know  Your  Customers (KYC),  dengan  cara  mengetahui  data  pribadi nasabah  yang  meliputi  data  pekerjaan,  data perusahaan  dan  data  keuangan  lain. 44 Sistem ini berkepentingan untuk melindungi kepentingan  Bank  dan  kepentingan  nasabah. Hal  ini  dilakukan  BPRS  Lantabur  Tebuireng untuk  melindungi  bank  dari  berbagai  risiko. Dalam  wujud  penerapan  tentang  keterbukaan mengenai  risiko  yang  dihadapi  bank  BPRS Lantabur  Tebuireng  telah  melakukan  sistem Know  Your  Consumers (KYC)  dan  dapat dikatakan  BPRS  Lantabur  Tebuireng  sudah menerapkan aspek transparacy ini dengan baik.

## Akuntabilitas (acountablity)
Dalam  penerapan  aspek  ini  BPRS Lantabur  Tebuireng  wajib  menyampaikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ bank. 45
a) Kejelasan Fungsi, Struktur dan
Tanggung  Jawab  dalam Organisasi
Fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan
BPRS Lantabur Tebuireng dilaksanakan sesuai  dengan job  description sesuai  dengan jabatan  dan  tugasnya.  Selain  itu,  tidak  terdapat perangkapan jabatan. Dapat disimpulkan BPRS Lantabur  Tebuireng  telah  melakukan  aktivitas bisnisnya      secara  terarah  dan  sesuai      dengan job  discription kantor Cabang. 46
b) Reward and punishment system
Pemberian reward BPRS Lantabur Tebuireng meliputi:  tunjangan uang cuti, bonus tahunan,  pensiun,  fasilitas  kesehatan  keluarga, program  beasiswa  bagi  keluarga  karyawan yang  berprestasi.  Untuk  pemberian reward BPRS  Lantabur  Tebuireng  berpatok     kepada
(resiko  dan  pendapatan).  Adapun  macam- macam risiko yang mungkin dihadapi BPRS
43 Wawancara dengan petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016
44 Wawancara dengan petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016 45 Wawancara dengan  Kepala Cabang  BPRS  Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
46 Ibid.
Key Performance Indicator (KPI) yang ditentukan  oleh  kantor  pusat. Target di dalam
kantor  Cabang  meliputi:  target  pembiayaan, target  pendanaan,  target  efisiensi, target layanan,  target  kepatuhan.  Apabila  karyawan dapat  mencapai  dari  target  yang  ditentukan maka  karyawan  tersebut  akan  mendapatkan reward .  Pemberian  penghargaan  dilakukan sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan  baik berdasarkan  prestasi  kerja  yang  diberikan kepada  perusahaan,  sistem reward itupun dijalankan  secara  adil  dan  transparan  kepada semua pihak. 47
Punishment sistem tidak hanya berkaitan  dengan  tindakan  yang  melanggar hukum  tetapi  berhubungan  pula  dengan ketidakpatuhan terhadap etika. Terhadap tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun kelihatannya tidak melanggar hukum,  yang  dapat  mengganggu  usaha  dan mencemarkan  reputasi  sehingga  perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan dalam melaksanakan kode etik.
Punisment di  dalam  BPRS  Lantabur Tebuireng  dikatagorikan  sebagai  berikut:  a) Sanksi  adalah  hukuman yang dikenakan kepada  pegawai  karena  melanggar  peraturan; b) Pelanggaran  Disiplin  adalah  pelanggaran terhadap  segala  peraturan  yang  mendukung seluruh  kegiatan  bank;  c)  Scorsing  adalah tindakan  yang  dikarenakan  kepada  pegawai berupa  pembebasan  dari  tugas  dinas  bank yang  diberikan  kepadanya  dimana  pegawai yang  bersangkutan  tetap  masuk  kerja  selama menjalani  masa  scorsing,  sesuai  penugasan yang  ditentukan  kemudian  oleh  bank,  d)  Surat sanksi  adalah  surat  bank  yang  berbentuk suratbiasa  dibuat  dan  diterbitkan  khusus  untuk menyatakan  bahwa  pegawai  dikenakan  sanksi karena  melakukan  pelanggaran  disiplin;  e) Surat skorsing  adalah  surat yang  berbentuk
surat      keputusan,  dibuat      dan      diterbitkan
Dalam  hal  pemberian reward  and punishment  system BPRS  Lantabur  Tebuireng telah  melakukan  penerapannya dengan  baik.
Di mana jika terjadi penyimpangan akan diberi punishment yang sesuai. 48

## Tanggung jawab (responsibility)
Aspek  yang  terpenting  dalam  prinsip  ini adalah  pada  pengelolaan   bank  yang  sesuai dengan regulasi dan aspek kesehatan bank. 49

## Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan yang Berlaku
Fungsi  kepatuhan  di  BPRS  Lantabur Tebuireng  diwujudkan  dengan  taat  pada  aturan yang  dikeluarkan  BI  sebagai  regulator  dan fatwa  DPS  dan  DSN  sebagai  pengawas  dari Bank  Syariah.  Dalam  hal  patuh  kepada  BI sebagai  regulator  adalah  patuh  dalam  hal pengungkapan informasi tentang laporan keuangan  publikasi  triwulanan,  patuh  terhadap Peraturan  BI  tentang      Capital      Adequacy Ratio  (CAR)  minimal  tercapai  12  %,  patuh tentang  surat  edaran  BI,  tentang Batas Minimum  Pemberian  Kredit  30%,  tentang kerahasiaan bank, patuh tentang
pengungkapan  laporan  keuangan  triwulanan kepada BI.
Pada BPRS  Lantabur    Tebuireng menerapkan satuan pengendalian intern (SPI). Dalam  sistem  dan prosedur  yang  diciptakan, secara  tidak  disadari  oleh  setiap  karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol  yang menyatu dengan  prosedur  tersebut.  Hal ini   sudah menjadi sebuah budaya dalam   BPRS Lantabur   Tebuireng karena bentuk pengendalian   intern   tersebut   telah melekat pada sistem  kerja  setiap karyawan. 50

## Tanggung jawab Kepada Karyawan
Upaya  BPRS  Lantabur  Tebuirengdalam rangka  tanggung  jawab  kepada  karyawan adalah  melakukan  tanggung  jawabnya  yang dapat  berupa  pemberian reward ,  prestasi khusus  untuk  menyatakan  bahwa  pegawai dikenakan scorsing  karena pegawai diduga melakukan  pelanggaran disiplin.
47 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur
48 Wawancara dengan Kepala  Cabang  BPRS  Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
49 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016 50 Wawancara dengan  Kepala  Cabang  BPRS  Lantabur

## Tebuireng, 21 September 2016
karyawan,  peningkatan  kopetensi  karyawan seperti training karyawan.
Dalam bidang kesejahteraan, BPRS
Lantabur Tebuirengterus menerus mengupayakan adanya peningkatan
kesejahteraan  karyawan  kepada  keluarganya, antara lain dengan adanya pemberian tunjangan- tunjangan lain, memberikan fasilitas kesehatan keluarga sampai anak ke-3, tunjangan  uang  cuti,  Tunjangan  Hari  Raya (THR),  bonus  tahunan,  serta  memberikan fasilitas program beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi. 51

## Independensi
Dalam  hal  ini  bank  harus  menghindari terjadinya  dominasi  yang  tidak  wajar  oleh stakeholders manapun  dan  tidak  ada  pengaruh oleh  kepentingan  sepihak  serta  bebas  dari benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest ).
Bank  dalam  mengambil  keputusan  harus objektif  dan  bebas  dari  segala  tekanan  dari pihak manapun.
Dalam rangka penerapan Good Corporate  Governance (GCG),  perusahaan harus  dikelola  secara  independen  sehingga masing-masing  insan  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapatdiintervensi  oleh pihak lain. 52
a) Conflict of interest
Seluruh  karyawan  &  pimpinan perusahaan  harus  dapat  menjaga  kondisi  yang bebas dari suatu benturan kepentingan ( conflict of interest ) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan  &  pimpinan  perusahaan  memiliki, secara  langsung  maupun  tidak  langsung kepentingan  pribadi  didalam  mengambil  suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari
keragu-raguan  dan  demi  kepentingan  terbaik dari  perusahaan. 53 Bahwa  BPRS  Lantabur
51 Wawancara dengan Kepala  Cabang  BPRS  Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
52 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
53 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur
Tebuireng  telah bebas dari benturan kepentingan ( conflict of  interest ).  Jika  ada
yang  tidak  menerapkan  maka karyawan tersebut akan memperoleh sanksi yang tegas.
b) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun Pada BPRS Lantabur
Tebuirengtidak  menerima  pemberian  dalam bentuk  apapun  yang  dapat  mempengaruhi pengambilan  keputusan,  dalam  hal  ini  adalah pembiayaan.Jika  karyawan  menerima  hadiah guna  pencairan  pembiayaan  BPRS  Lantabur Tebuirengakan  memberi  sangsi  yang  tegas  dan jika pelanggaran itu termasuk pelanggaran berat karyawan tersebut akan di PHK. 54
c) Informasi rahasia
Pengelolaan kerahasiaan data nasabah  dan  perbankan  disimpulkan  telah memadai  dan  tidak  ada   temuan   dari  audit BI yang berdampak material, risiko operasional  serta      penurunan      tingkat kesehatan  Bank.  BPRS  Lantabur  Tebuireng telah  menjaga  rahasia  nasabah  dan  informasi nasabah. Pihak-pihak lain yang dapat mengakses informasi ini adalah untuk kepentingan  perpajakan,  penyelesaian  piutang bank  yang  sudah  diserahkan  kepada  Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,      kepentingan peradilan  dalam  perkara  pidana.  Dalam      hal ini  BPRS  Lantabur  Tebuirengtelah  menjaga informasi rahasia dengan baik. 55

## 1.  Kesetaraan dan Kewajaran (fairness)
Salah  satu  penyajian  informasi  yang wajar  kepada  nasabah  sekalu Stakeholders Bank yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuirengadalah  penyantuman  informasi  yang wajar  kepada  nasabah  tentang  bagi  hasil,
pendapatan  dari  bank.  Disini  nasabah  selaku investor  harus  diberi  informasi  yang  wajar, sehingga  nasabah  dapat  mengetahui  dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan
54 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
55 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur
dihadapi  apabila  meninvestasikan  dananya  di BPRS Lantabur Tebuireng.
Pelaksanaan reward and punishment kepada pegawai antara lain Tunjangan  Prestasi  Unit  Kerja  (TPUK)  per triwulan,  insentif  dan  bonus,  penerapan  sanksi bagi  pegawai  yang  melanggar  disiplin  berupa pembianaan,  peringatan  (SP1,SP2,SP3),  dan PHK  bagi  karyawan  bermasalah  ( Fraud ), melakukan  mutasi,  pemberian      apresiasi berupa  penghargaan  bagi  pegawai/  cabang yang berprestasi. Wujud pelaksanaan independency PTBPRS Lantabur
Tebuirengtelah  menyajikan  informasi  yang wajar  dan  melaksanakan  pemberian reward and punishment system dengan baik. 56
Analisisis  Implementasi  Good  Corporate Governance dalam manajemen risiko pembiayaan  di  BPRS  Lantabur  Tebuireng ditinjau dari perspektif Islam

## 1. Pembiayaan  Bermasalah  di  BPRS Lantabur Tebuireng
Penyebab  terjadinya  pembiayaan  di BPRS  Lantabur  Tebuireng  adalah faktor internal dan faktor eksternal. 57
Faktor  internal  sebagai  berikut:  a)  Kurang tajamnya  analisa  pada  saat  pengajuan  proposal pembiayaan.  Seperti  kondisi  usaha  bermasalah yang  tidak  layak  dibiayai  namun  bisa mendapatkan  realisasi  pembiayaan  kerena kurang teliti  dalam menganalisa;  b) Kurangnya informasi  yang  diterima  petugas Account Officer dari  lingkungan  sekitar  calon  anggota pada  saat  survey,  ternyata  reputasi  calon anggota  buruk,  rumah  atau  tempat  usaha;  c) Kurangnya  pemantauan  dari  pihak  BPRS Lantabur Tebuireng terhadap salah satu
anggotanya karena terlalu banyak anggota yang saat itu sedang dilakukan pemantauan  juga.  Ketika  pembiayaan  masih berjalan lancer petugas Account Officer tidak
56 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
57 Wawancara dengan Kepala  Cabang  BPRS  Lantabur Tebuireng, 21 September 2016
dilakukan  pengawasan  karena  terlalu  yakin dengan  anggotanya  sehingga  pada  saat  ada kendala  pada  anggota  pihak Account  Officer tidak  mengetahui  penyebab  anggota  bisa mengalami  permasalahan  dalam  membayar pembiayaan.
Faktor eksternal sebagai berikut: a) Adanya karakter  yang  kurang  baik  dari  anggota pembiayaan  untuk  tidak  membayar  angsuran padahal  mampu  untuk  membayarnya;  b) Lemahnya  kemampuan  berusaha,  anggota kurang  menguasai  bidang  usaha  yang  dijalani sehingga mengalami chas flow. Serta kurangnya  manajemen  keuangan  hasil  usaha, sehingga kurang mengetahui laba yang diperoleh; c) Adanya persaingan usaha disekitar tempat  usaha  anggota,  namun  nasabah  tidak mampu  mengulainginya  dengan  membuat inovasi  baru  untuk  mempertahankan  usahanya. Sehingga  usaha  anggota  tersebut  mengalami penurunan; d) Penyimpangan penggunaan dana pada  saat  pengajuan  akad  pembiayaan  akad dana  digunakan  untuk  modal  usaha.  Namun setelah  realisasi  anggota  menyalahgunakan dana  tersebut  bukan  untuk  menjalankan usahanya  namun  untuk  kebutuhan  konsumtif sehingga  tidak  ada  penambahan  modal  yang dijalankan; e) Anggota pembiayaan mempunyai gaya  hidup  yang  tinggi  sehingga  lebih  besar pengeluaran  daripada  pendapatan;  f)  Kondisi ekonomi  yang  tidak  terkendali  yaitu  adanya perubahan  ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah uang  tidak  menentu  dapat  merugikan  usaha anggota;  g)  Kondisi  dunia  perbankan  yang kurang stabil.
2. Konsep  Manajemen  Pembiayaan  di BPRS Lantabur Tebuireng
Kegiatan manajemen pembiayaan dilakukan secara  selektif  dan  prudential,  sehingga  tidak semua  pengajuan  pembiayaan  akan  dapat disetujui  oleh  BPRS.  Pihak  manajemen pembiayaan selalu melakukan analisa atas
setiap  pembiayaan  yang  dilakukan  anggote dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana tinggat  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam pembiayaan tersebut.
س ج ه ٔ ٔ ٔ ٔ ف ٔ ٔ ا ٔ ن ٔ ٔ ٔ ى ٔ ٔ ك ٔ  ٔ ٔ ب س ج بن ٔ ك ٔ ªى ش ٔ ٔ ذ ٔ ٔ ٔ ي ٔ
Tebuireng  terdiri  dari Account  Officer, bagian legal pembiayaan, admin pembiayaan,
ض ٔ ٔ ٔ ٔ ي ر ٔ ش ج م ٔ ٔ ٱ ٔ ي ش أ ٔ ر ٔ ب ٔ ٔ ف ش
pimpinan cabang,  dan remedial. 58 Setiap  bagian ب ٔ ف  ز ٔ شكز ذ ٔ  ٔ ى ئ ٔ ح ٔ ض م ٔ أ ر ٔ  ٔ ي ٔ ٱن ش ٔ ٔ ٔ ذ ٔ  ٔ  ٔ ا ء ٔ
tersebut  memiliki  tugas  masing-masing  dan menjalankannya secara tanggung jawab.
ش ٔ ٔ ٔ ذ ٔ  ٔ  ٔ ا ء ة ٱ ن ٔ ٔ ٔ ل ٔ  ٔ أ
شخ ٱ ٔ  ٔ ل ٔ ب ئ ٔ ح ذ ٔ  ٔ ى ٔ ٔ

## 3. Mekanisme  Pembiayaan  di  BPRS Lantabur Tebuireng
غ غ ٔ ش ا ٔ ٔ ٔ ا أ ٔ ٔ ر ٔ ٔ ك ز ٔ ج ٔ ٔ ٔ ٔ ك ى  ٔ أ ٔ طغل ر غ ´ ٔ ٔ ٔ ٔ ل ج ه ٔ ٔ  ٔ ٔ ٔ ۦ ٔ رن ٔ بي عد ٔ ا ك ج ٔ ٔ ش ا ئ ٔ ن ٔ ٔ  ٔ  ٔ ٔ أ ٔ ئ ٔ ار أ ٔ ٔ
Langkah yang dilakukan pihak nanajemen  dalam  proses  pembiayaan ٔ  ٔ  ٔ ٔ أ ٔ ٔ  ٔ ل ٔ ر ٔ ٔ ش ر ٔ بث ٔ ٔ  ٔ  ٔ ٔ ٔ ا ئ ٔ ٔ  ٔ ٔ  ٔ  ٔ ل ٔ ش ٔ ٔ ٔ ذ ٔ ح ٔ أ ٔ ٔ د ٔ ٔ ٔ ٔ و ن ٔ ه ٔ أ ٔ ٔ ل ع ٔ ذ ٱ ٔلل ٔ
adalah sebagai berikut:
a. Permohonan  Pembiayaan.  Dalam pengajuan  permohonan  pembiayaan ر ٔ  زك ٔ ٔ  ج ب ٔ  ٔ ٔ ل ش ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ب أ ض ش ٔ ح ر ٔ ٔ ذ ٔ ك ٔ ى ج ٔ ٔ ب ح ش ح ٔ ح ب ع ه ٔ ٔ ٔ ٔ ر ٔ ٔ ج ف ٔ ه ٔ ٔ ٔ ظ

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
ٔ أ
ر ك ث ٔ ٔ  ٔ  ٔ ك

## ى  ٔ
para  calon  anggota  harus  mengikuti Standart Operating Procedur (SOP) yang  ada  di BPRS  Lantabur ٔ ى ثك ك بر ٔ ت ف ٔ غ ٔ ٔ ق ض ب ٔ ٔ  ٔ س ف ٔ ا ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ۥ ٔ ٔ ٔ ٔ ل ٔ ٔ هع ٔ ا ٔ ذ ٔ ٔ ا ئ ٔ ٔ را ر ٔ ج ٔ ب ٔ ٔ ٔ ع ز ٔ ٔ ٔ ٔ ى ش ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ذ ٔ ئ ٔ ٔ ر ٔ ٔ ف ٔ أ ٔ ش ٔ ٔ ل ٔ
Tebuireng. 59 b. Analisa Pembiayaan ٔ ٱ ٔلل ٔ ث ٔ ك م ٔ لل ٔ ى ٱ ك ِّٔهع ٔ  ٔ ٔ ª لل ٔ ٔ ٔ ٱر ٔ ٔ م ٔ ٔ ا ٔ ٱ BPRS
Lantabur Tebuireng menganalisa pembiayaannya dengan menggunakan  prinsip  5C  dan  7  A. Dalam  dunia  perbankan  istilah  itu digunakan untuk “asas  kehati- hatian”.Konsep kehati-hatian
dalam  transaksi  sudah  diterangkan dalam  Al-Quran  surat Al-Baqarah
ش ٔ ء ع ه ٔ ٔ ٔ ى ٧٣٧
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu  bermu´amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka
أ مج ٔ  ٔ  ٔ ٔ ئ  ن ayat  282. ئ ٔ ٔ را ر ٔ ٔ ذا ٔ ٔ ٔ ز ٔ ى ث ٔ ٔ ذ ٔ ٔ ٔ ٔ ا اء ٔ ي ٔ ٔ  ٔ  ٔ ٔ أ ٔ ٔ ٔ  ٔ ٔ ٔ بٱ ن ٔ ٔ ٔ ز ٔ ٔ
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang  itu mengimlakkan  (apa yang
ك ٔ ب ك ى ٔ ت أ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ك ز ٔ ت ٔ ٔ ن ٔ ٔ ٔ ك ز ٔ ت ث ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ل ٔ ٔ ٔ ٔ أ ة ك بر ٔ ي غ ٔ ٔ ٔ ٔ ف ٔ ٱ ٔ ك ز ٔ ج ٔ ٔ ٔ  ٔ ٔ ٔ ك بر ٔ ت ث ٔ ٱ ٔ ن ع ٔ ذ ٔ ل
akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.
م ٱ ن ٔ ٔ ٔ ز ٔ ٔ ٔ ٔ  ن ه ٔ  ٔ ٔ  ٔ لل ٔ ٔ ف ٔ ٔ ه ٔ ٔ ٔ ك ز ٔ ت ٔ

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2
J i k a y a n g b e r h u t a n g i t u o r a n g y a n g l e m a h a k a l n y a a t a u l e m a h
(k ea da an ny a) at au di a

## Juli 2018 * Vol.2 * No.2

## ي ٔ ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ ج خ ظ ٔ  ٔ س ث ٔ ۥ ٔ ٔ ٔ ل ٔ ٱن ح ك ٔ ن ٔ ٔ ز ٔ ٔ ك ٱ ٔلل ٔ ع ه ٔ ٔ ٔ ٔ
sendiri  tidak  mampu   mengimlakkan,   maka
ك ب ٔ ٱ ن ٔ ٔ ٔ ز ٔ ع ه ٔ ٔ ٔ ٔ ٱ ٔ ن ح ك ش ٔ ٔ ٔ ´ ٔ  ٔ ب ف ٔ ا ٔ ٔ
hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan jujur.Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang
م ٔ ٔ ٔ ل ٔ ٔ ٔ غ ز ٔ ط ٔ ع أ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٱ ع ز ٔ ش ذ  ٔ ٔ ٔ ا ض ع ٔ ف ٔ ب أ ٔ ٔ ٔ ٔ ن ٔ ٔ ٔ  ٔ ٔ ۥ ٔ ٔ ثٱ ٔ ن ع ٔ ذ ٔ ل ع ف ٔ ٔ ٔ ٔ ب أ ٔ ٔ ٔ ف ٔ ٔ ه ٔ ٔ ٔ ٔ ه ٔ ٔ م
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  maka (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai, supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis
58 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016 59 Wawancara dengan Bagian Legal Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bapak Wedi, 15 September 2016
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas  waktu  membayarnya.Yang  demikian  itu, lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan
persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah mu´amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu´amalah  itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu  adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
Di  ayat  tersebut  bahwa  setiap transaksi  hendaknya  selalu      di catat,  terutama  ketika  pembayaran ditunda.
Tujuan  dari  penerapan  prinsip  5C dan  7A  adalah  untuk  menjaga keamanan,  kesehatan,  kestabilan
system perbankan, peraturan
perundang-undangan,dan  ketentuan yang berlaku secara konsisten. 60
c. Persetujuan Pembiayaan
Setelah  proses  analisa  selesai  dan petugas AO telah mendapat informasi  calon  nasabah  dengan lengkap dan bagian legal pembiayaan telah memeriksa kelengkapan  dan  kebenaran  data calon  nasabah  selanjutnya  adalah proses persetujuan. Proses persetujuan  adalah  proses  disetijui atau tidaknya permohonan pembiayaan.  Proses  persetujuan  ini dilakukan  oleh  Dewan  Direksi  dan Komisaris. Apabila pembiayaan disetujui  maka  proses  pembiayaan dapat dilanjutkan.
d. Pengikatan Pembiayaan Proses  pengikatan,  baik  pengikatan akad pembiayaan maupun
pengikatan  jaminan.  Pengikatan  ini dilakukan secara tertulis didepan
notaris  sehingga  memiliki  kekuatan hukum tetap.
e. Pencairan Pembiayaan Setelah  pemeriksaan  lengkap  maka dapat dilakukan pencairan pembiayaan.Ketentuan akad
pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah disesuaikan oleh kebutuhan nasabah.
f. Monitoring
Proses  monitoring  yang  dilakukan antara  lain  memantau  pelunasan angsuran, menjaga komunikasi
dengan nasabah baik melalui telepon maupun  melakukan  kunjungan  rutin ke lokasi usaha nasabah.
Kegiatan  manajemen  pembiayaan tersebut  dilakukan  secara  konsisten dan berkesinambungan yang bertujuan  untuk  menekan  risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. 61

## 4. Perkembangan NPF
Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng prosentasi pembiayaan bermasalah  atau  NPF  tidak  selalu mengalami penurunan setiap periodenya dalam  arti  terjadi  secara  fluktuatif  naik turun  serta  tingkat  prosentasenya  juga tergolong  tinggi.Hal  ini  disebabkan karena  gejala-gejala  yang  timbul  dari sebab pembiayaan bermasalah juga sulit untuk diprediksi.
Berikut adalah tabel perkembangan NPF pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
Tabel Perkembangan NPF Tahun 2012-2015 62 Tahun NPF 2012 5,99% 2013 7,08% 2014 12,02% 2015 5,26%
60 Wawancara dengan Petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016
61 Wawancara dengan Petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016 62 Hasil pengolahan data

## 5. Pengendalian Risiko Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng
Pengendalian  risiko  yang  dilakukan  di BPRS  Lantabur  Tebuireng  sebagai berikut:
a. Melakukan  penagihan dengan prinsip kekeluargaan
Pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi  di BPRS  Lantabur  Tebuireng  adalah  ketika nasabah  tidak  dapat  membayar  pinjaman  lebih dari  3  hari  pada  saat  tanggal  jatuh  tempo. Proses  ini  dilakukan  dengan  cara  pendekatan secara  kekeluargaan  oleh  petugas  AO  agar nasabah juga akan merasa nyaman. 63

## b. Restrukturisasi pembiayaan
Dalam  tahap  ini  juga  membutuhkan analisa  nasabah  untuk dapat mengetahui kondisi  usaha  nasabah,  kondisi  kehidupan nasabah  serta  dilakukan  juga  BI Checking dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak.  Metode  Restrukturisasi  pembiayaan antara lain: a) penjadwalan kembali (rescheduling); b) Persyaratan kembali (reconditioning); c) Penataan kembali (restructuring). 64

## c. Eksekusi jaminan
Tahap  eksekusi  jaminan  dilakukan setelah tahap restrukturisasi nasabah tidak dapat kooperatif  dalam  pelunasan  kewajibannya. Menurut  kepala  cabang  BPRS  Lantabur Tebuireng bapak Soleh  pihak BPRS seminimal mungkin  tidak  melakukan  lelang  apabila nasabah  dapat  kooperatif  dapat  menyelesaikan dengan  cara  kekeluargaan. 65 Apabila  nasabah tidak  dapat  kooperatif  dalam  mengembalikan pinjamannya  maka  harus  dilakukan  lelang jaminan.
d. Hapus buku
Hal ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu:
63 Wawancara dengan Petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016
64 Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur
Tebuireng, 15 September 2016
65 Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 15 September 2016
1) Penghapusbukuan. Penghapusbukuan merupakan seluruh pembiayaan anggota ketika  tidak  diketahui  keberadaannya, jaminan  tidak  diketahui,  jatuh  tempo sudah dua tahun.Metode hapus buku ini masih  dulakukan  penagihan  terhadap nasabah.
2) Penghapustagihan
Merupakan penghapusbukuan serta menghapus  tagihan  seluruh  pembiayaan  yang telah  benar-  benar  macet  selama  tenggang  satu tahun  setelah  dihapusbukukan  dan  berdasarkan analisis  dari  pihak  bank  nasabah  yang bersangkutan  benar-  benar  tidak  mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. 66

## PENUTUP
Dari analisi pada BPRS Lantabur
Tebuireng  Jombang,  penulis  dapat  menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Good Corporate
Governance (GCG)  yang  dilakukan  di  kantor cabang  BPRS  Lantabur  Tebuireng yang meliputi aspek- aspek keterbukaan ( transparancy ),  akuntabilitas  ( accountability ), tanggung  jawab  ( responsibility ),  independensi ( independency ),  kesetaraan  dan  kewajaran ( fairness ).
Keterbukaan  ( transparancy )  yaitu  dengan memberikan informasi yang
dipublikasikan/diakses oleh pihak umum terbatas,  hal  ini  dikarenakan  informasi- informasi  penting  yang  berkaitan  dengan diperbolehkannya  nasabah  untuk  mengakses semua  informasi  tentang  bank,      seperti neraca,  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit. Hal-hal  yang  tidak  boleh  diketahui  pihak  luar termasuk  nasabah  adalah  tentang  rahasia- rahasia  bank  yang  jika  diketahui  oleh  pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan  dalam bank  tersebut.  Informasi- informasi penting  seperti sistem,  kebijakan, dan  laporan kinerja  perusahaan  hanya  dapat
66 Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 15 September 2016
diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak, BI. Dalam hal keterbukaan dalam risiko,
BPRS Lantabur Tebuirengtelah melakukan  aktivitas  perbankannya  dengan menerapkan Know  Your  Consumers (KYC).
Hal tersebut sesuai dengan QS. Al- Furqan ayat 72.
Accountabilit pada BPRS Lantabur
Tebuireng diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab yang mewajibkan semua
karyawan melakukan aktifitasnya sesuai dengan job description- nya. BPRS Lantabur Tebuireng juga  tidak  melakukan  perangkapan  tugas  dan jabatan. Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian reward dan punishment  system. Hal  tersebut  sesuai  dengan QS. Ibrahim ayat 41.
a) Responsibility BPRS Lantabur Tebuirengyaitu  dengan  melakukan kepatuhannya kepada UU yang berlaku  yang  dikeluarkan  oleh  BI sebagai  regulator  dan  fatwa  DPS  dan DSN  sebagai  pengawas syariah. Selain itu juga memberikan pertanggungjawaban kepada karyawan  dengan  baik.  Hal  tersebut sesuai dengan QS. Al- Isra’ ayat 36. b) Dalam rangka penerapan GCG
perusahaan  harus  dikelola  secara independency sehingga masing- masing  insan  perusahaan      tidak saling  mendominasi  dan  tidak  dapat diintervensi oleh pihaklain. Dalam hal ini  BPRS  Lantabur  Tebuirengbebas dari  benturan  kepentingan  ( Conflict of Interest ). BPRS Lantabur Tebuirengjuga  diwajibkan  menjaga rahasia nasabah dan transaksi keuangan.  Independensi  ini  juga berkaitan dengan keputusan pembiayaan      yang diwujudkan dengan keputusan pengambilan pembiayaan  dengan  menganalisa  5C dan  7A.  Hal  tersebut  sesuai  dengan QS. Asy- Syura ayat 38.
menyajikan  informasi  yang  wajar kepada  nasabah  sekalu Stakeholders
Bank yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng adalah
penyantuman  informasi  yang  wajar kepada  nasabah  tentang  bagi  hasil, pendapatan  dari  bank.  Disini  nasabah selaku  investor  harus  diberi  informasi yang  wajar,  sehingga  nasabah  dapat mengetahui  dan  mempertimbangkan risiko  yang  mungkin  akan  dihadapi apabila  meninvestasikan  dananya  di
BPRS  Lantabur  Tebuireng.  Hal  tersebut  sesuai dengan QS. Asy- Syura ayat 182- 183.
Analisis  implementasi Good  Corporate Governance (GCG)  dalam  manajemen  risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan prinsip- prinsip
Good
CorporateGovernance (GCG)  dengan  baik. Namun dari prinsip independensi ( independency )  dalam  pengambilan  keputusan pembiayaan  dengan  menganalisa  5C  dan  7A yang  masih  kurang  efektif.  Hal  itu  bisa  dilihat dari tingkat prosentase NPF yang masih realatif tinggi  yakni  diatas  5%  .  Dalam  surat  Al- Luqman  ayat  34  Allah  memerintahkan  untuk melakukan perencanaan, perhitungan  dan manajemen  yang  tepat  agar  ketidakpastian dapat  dihadapi  dengan  baik.  Namun  BPRS Lantabur
Tebuireng masih belum menerapkannya  yang  sesuai  dengan Al- Luqman  ayat  34.  Sehingga  berakibat  pada tingginya tingkat NPF.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiprastowo ,  Metode  Penelitian  Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian .  Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Media,
2012.
ArifFurchan, Pengantar  Metode  Penelitian Kualitatif. Surabaya:  Usaha  Nasional,
1992.
c)
d)  Aspek fairness BPRS  Lantabur
Tebuireng   salah satunya   dengan
Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi  Islam  Kontemporer .  Bandung: Alfabeta, 2010.
Daniri,Mas Ahmad. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan Lainnya. Jakarta: Ray
Indonesia, 2005.
Departemen  Agama  RI,
Al-  Qur’an  dan Terjemahnya., 279 Djamil, Fathurahman. Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  Di Bank
Syariah. Jakarta:  Sinar Grafika, 2012. Idroes,Ferry  N. Manajemen  Risiko  Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3  Pilar KesepakatanBasel  II  Terkait  Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada. 2008.
Karim,Adiwarman. Bank  Islam:  Analisis  Fiqh dan  Keuangan  Edisi  Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Kasmir, Dasar-  Dasar  Perbankan .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. Bagus, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004. Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance:  Mengeyampingkan  Hak Istimewa  Demi  Kelangsungan  Usaha . Jakarta: Kencana, 2008. Sutedi,  Adrian. Good  Corpotare  Governance .
Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Wangsawidjaja,
A., Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama, 2012.
Widodo,  Hertanto. PAS  (Pedoman  Akuntansi
Syariah)  Panduan  Praktis  Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT),
Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997.
Zarkasyi,  M.  Wahyudin. Good  Corporate
Governance Pada Badan Usaha Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan  Lainnya .  Bandung:  Alfabeta,
2008.
Zulkifli,  Sunarto. Panduan  Praktis  Transaksi Perbankan  Syariah, Cetakan  Ketiga.  Jakarta:
Zikrul Hakim, 2007.