Tunas Agraria, 5 (3), 268-285, September 2022
© The Author(s) 2022
Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah

## Overcoming land obstacles by mutual cooperation and
developing local economy by land certification
Supadno 1 , Rohmat Junarto 1*
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
Koresponden e-mail : rohmatjunarto@stpn.ac.id Submitted: September 11, 2022 Accepted: October 3, 2022 Publish: October 7, 2022
Abstract: Economic sovereignty becomes important at every level of society in maintaining its survival. However, the limited access to capital and the strengthening of land legal certainty, as the basis for their  business,  still  leaves  problems.  This  paper  aims  to  describe  solutions  to  all  land  registration problems  by  providing  guarantees  for  land  legal  certainty  and  facilitating  access  to  capital.  The research method used in this study is descriptive qualitative which is adopting a systematic literature review  approach  combined  through  informal  discussions  with  key  informants  and  utilizing  the experience of the researcher. The results of the study stated that various problems such as duplication of  ownership  over  the  diversity  of  the  basis  for  proof  of  land  rights,  differences  in  socio-economic conditions of each layer of society, there’s a lot significant subject and object of land with no legal certainty, need to be resolved immediately. This study offers several recommended solutions that can be  considered,  including  using  cadastral  forensics  to  get  to  a  complete  village,  building  a  people's economy,  simplifying  evidence  of  land  rights  ownership  by  improving  laws  and  regulations  and  a cooperation approach. In the end, the land certification program can be one of the keys in determining the sustainability of businesses carried out above and below the ground in order to create security, justice and social welfare.
Keywords : Economic democracy, land certification, sustainability of doing business
Abstrak :  Kedaulatan  ekonomi  menjadi  penting  oleh  setiap  lapisan  masyarakat  dalam mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  Namun  demikian,  penguatan  jaminan  kepastian  hukum tanah  dan keterbatasan  akses  permodalan,  sebagai  landasan  berusaha  mereka,  masih menyisakan persoalan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan solusi atas segenap persoalan pendaftaran tanah dalam memberikan jaminan kepastian hukum tanah dan mempermudah akses permodalan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu mengadopsi pendekatan tinjauan  literatur  sistematis  yang  dipadukan  melalui  diskusi  informal  dengan  informan  kunci  serta memanfaatkan  pengalaman  peneliti.  Hasil  penelitian  menyebutkan  beragam  permasalahan  seperti duplikasi kepemilikan atas keberagaman dasar pembuktian hak atas tanah, perbedaan kondisi sosial ekonomi  setiap  lapisan  masyarakat,  masih  signifikannya  subjek  dan  objek  atas  tanah  yang  belum berkekuatan  hukum,  perlu  segera  diupayakan  solusinya.  Kajian  ini  menawarkan  beberapa rekomendasi solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: dengan forensik kadaster untuk menuju desa lengkap, membangun ekonomi kerakyatan, menyederhanakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah  dengan  perbaikan  peraturan  perundangan  dan  pendekatan  gotong  royong.  Pada  akhirnya, program  sertipikasi tanah dapat  menjadi  salah  satu kunci  dalam menentukan keberlanjutan  usaha yang dilakukan di atas maupun di bawah tanah agar tercipta keamanan, keadilan dan kesejahteraan sosial.
Kata Kunci : Ekonomi Kerakyatan, pendaftaran tanah, keberlanjutan usaha
Supadno & Rohmat Junarto, Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong … 269

## Pendahuluan
Setiap lapisan masyarakat di negara mana pun menghendaki kedaulatan ekonomi yang berkualitas. Selama ini, pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 di Indonesia oleh pemerintah mengarah  kepada  pengentasan  kemiskinan,  membuka  kesempatan  kerja  dan  pemerataan pembangunan  yang  berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  Menariknya,  pada  dua  dekade  terakhir  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mampu melaju  5 — 6  persen  dengan  capaian  tertinggi  6,5%  pada  2011.  Namun  demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut sempat mengalami perlambatan  dan mencapai titik nadir yaitu -2% pada 2020 (World Bank, 2022). Pandemi COVID ‑ 19 telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan kemerosotan ekonomi secara besar-besaran di Indonesia bahkan di dunia (Muhyiddin  &  Nugroho,  2021;  World  Health  Organization,  2022).  Meskipun  demikian, pemerintah tetap berkomitmen dalam meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan keuangan berbasis  kerakyatan.  Seperti  melakukan  reformasi  pasar  tenaga  kerja,  keuangan, meningkatkan  produktivitas  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM),  penguatan  sektor pariwisata di daerah, serta memperbaiki akses permodalan (Junarto & Salim, 2022). Terlebih lagi  dalam  menyediakan  ruang  yang  cukup  bagi  pasar  tradisional,  pedagang  kali  lima  dan pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, yang ditengarai sebagai basis ekonomi makro.
Ekonomi kerakyatan lebih menyasar kepada masyarakat lokal dalam mempertahankan hidupnya melalui kegiatan ekonomi yang sederhana atau dengan UMKM  (Suwignyo, 2019; Mundayat et al., 2022). Oleh karenanya, Presiden Indonesia saat ini memerintahkan kepada setiap  kementerian/lembaga  di  bawahnya  untuk  melakukan  percepatan  program-program yang dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan tersebut. Seperti program sertipikasi tanah, transmigrasi dan perhutanan sosial yang berbasis pada satuan pemerintahan terendah yaitu desa/kelurahan.  Sertipikasi  tanah  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  dicanangkan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2016  untuk  mempercepat  sertipikasi  126 juta bidang tanah hingga 2025. Hal ini bergulir karena lambatnya proses sertipikasi tanah di Indonesia.
Selama 71 tahun sejak Indonesia merdeka, negara baru mampu menyertifikasi 46 juta bidang tanah dari 126 keseluruhan bidang tanah. Jika sebelumnya proses sertipikasi bidang dilakukan melalui program ajudikasi, prona, proda dan larasita dengan target di bawah 1 juta bidang  tanah  per  tahun,  maka  sejak  2016  sertipikasi  tanah  meningkat  rata-rata  8,8    juta bidang  tanah  per  tahun.  Sejauh  ini  program  sertipikasi  tanah  telah  menyertifikasi  80  juta bidang tanah dan telah mendaftarkan setidaknya 95 juta bidang tanah di seluruh Indonesia (Bahfein,  2022;  van  der  Eng,  2018;  Wibowo,  2019).  Perbedaan  jumlah  bidang  antara  yang tersertipikasi  dan  terdaftar  disebabkan  oleh  karena  tanah  yang  terdaftar  merupakan  desa lengkap,  tanah  yang  tidak  ditempati  oleh  pemiliknya,  ataupun  tanah  yang  belum  selesai kepengurusan  ahli  waris.  Intinya,  selisih  15  juta  bidang  masih  berada  dalam  proses penyelesaian  data  fisik  maupun  yuridis  karena  data-data  tersebut  masih  terdapat  anomali
(Surat  Edaran  No.12/SE-UK.01/VI/2022).  Selain  berfokus  menyelesaikan  15  juta  bidang tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN wajib menyertipikasi 46 juta bidang tanah belum bersertipikat (Bahfein, 2022).
Pemerintah  berharap  semua  bidang  tanah  di  Indonesia  bisa  bersertipikat  pada  2025 (Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018). Namun demikian, sekelompok peneliti mengakui dan menuliskan  bahwa  pendaftaran  di  Indonesia  memang  sulit  di  laksanakan  dan  sangat  pelik (Dower  &  Potamites,  2014;  Duile,  2020;  Kraus  et  al.,  2021;  Riyadi  &  Atmoredjo,  2020). Martono  et  al.,  (2021)  membahas  bahwa  kepatuhan  proses  hukum  mempengaruhi  tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam PTSL. Unsur-unsurnya dimulai dari peletakan tata batas, kedisiplinan para pihak yang menetapkan batas hingga kejelian para pihak yang meneliti  berkas  pasca  pengumuman.  Selanjutnya,  Martono  et  al.  (2021)  menyimpulkan bahwa  masyarakat  pedesaan  mempunyai  ciri  mengedepankan  sikap  sederhana, kekeluargaan,  menjunjung  norma  yang  berlaku  di  daerah.  Peneliti  lain  yaitu  Aditya  et  al., (2020)  dan  Nurcahyo  et  al.,  (2019)  serta  Junarto  &  Suhattanto,  (2022)  menggarisbawahi tentang perlunya penyederhanaan dan konsistensi alur pelaksanaan pendaftaran tanah. Para peneliti tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat alur kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di lapangan tidak sesuai petunjuk teknisnya. Bahkan, komponen penyiapan peta kerja, pembentukan tim pengumpul data pertanahan (yuridis dan teknis), dan penggunaan metode  pengukuran  menjadi  kegiatan  terpenting  dari  keseluruhan  tahapan.  Selanjutnya, Aditya et al., (2021), Kusmiarto et al., (2021) dan Artika & Utami,( 2020) menandaskan untuk sesegera  mungkin  mengentaskan  tunggakan  bidang  tanah  yang  terdaftar  tapi  belum bersertipikat. Hal ini penting karena akan berdampak pada kejelasan status tanah, keamanan subjek haknya, menghindarkan kasus sertipikat ganda, serta mendorong terwujudnya desa lengkap.
Artikel  ini  berbeda  dengan  Duile  (2020)  dan  Mujiburohman  (2018)  yang  hanya membahas lemahnya pengaturan pensertipikatan tanah adat dan mengenali permasalahan pendaftaran tanah berbasis peraturan hukum di Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan  pembahasan  antara  permasalahan  pendaftaran  tanah  yang  telah  menjadi modus pada dua dekade terakhir sekaligus memberikan rumusan solusi atas permasalahan tersebut.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  akan  menampilkan  disrupsi  kegiatan  PTSL  selama  2/3 waktu  perjalanan  dari  target  yang  telah  ditentukan,  dengan  beragam  tantangan  melalui penyempurnaan kebijakan PTSL dari tahun ke tahun. Pembahasan mendetail atas jawaban permasalahan dan tantangan pensertipikatan tanah diharapkan mampu menjaga kestabilan percepatan  PTSL  hingga  2025.  Oleh  karenanya,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengulas  dan menjawab  permasalahan  pertanahan,  khususnya  kegiatan  pendaftaran  tanah  serta menganalisis peluang pensertipikatan tanah untuk mengangkat ekonomi rakyat.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  naratif (Creswell,  2016,  Sugiyono,  2016).  Setidaknya  lebih  dari  10  desa-perdesaan  dan  perkotaan
kami  jadikan  dasar untuk  mengidentifikasi permasalahan  pensertipikatan dan  memberikan jawaban  atas  permasalahan  tersebut.  Kemudian,  kami  juga  memverifikasi  keinginan mendasar masyarakat dalam kaitannya dengan tindak lanjut kegiatan pendaftaran tanah di masa depan. Data primer yang dikumpulkan antara lain tahapan alur kegiatan pendaftaran tanah  (Prona/PTSL),  kontrol  mutu,  metode,  alat  dan  tenaga  pelaksana  serta  kondisi  sosial ekonomi masyarakat penerima program pensertipikatan tersebut. Kemudian, data sekunder meliputi contoh data spasial, data yuridis, laporan kegiatan pendaftaran tanah dan laporan instansi  desa  penerima  program  pensertipikatan.  Perolehan  data  primer  dan  sekunder tersebut  melalui  pendekatan  tinjauan  literatur  sistematis  yang  dipadukan  dengan  diskusi informal bersama informan kunci dan memanfaatkan pengalaman penulis selama bekerja di Kantor Pertanahan.
Kami  melakukan  langkah  kerja  sesuai  arahan  Fadli  (2021)  yaitu:  dimulai  dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terkait permasalahan pendaftaran tanah melalui observasi lapangan dan studi literatur. Kemudian kami mengklasifikasikan data-data tersebut berdasarkan  tema  setelah  melalui  tahap  identifikasi  dan  verifikasi.  Selanjutnya  kami melakukan  analisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Analisis  tersebut  berdasarkan  hasil telaahan seluruh  data  melalui  penyusunan  pernyataan  secara  proporsional  dan  logis.  Keseluruhan proses tersebut ditujukan untuk mendapatkan tujuan penelitian secara sistematis dan lugas.

## Hasil dan pembahasan

## Permasalahan dan solusi pendaftaran tanah
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  wajib  mendaftarkan  46  juta  bidang  tanah  yang belum terdaftar pada tiga tabun terakhir dari sisa waktu yang ditargetkan yaitu akhir 2025 (Inpres  No.2  Tahun  2018).  Namun  demikian,  target  sertipikasi  bidang  tanah  tersebut diproyeksikan  melewati  target  waktu  yang  telah  ditetapkan/bertambah  lama  karena sejumlah alasan. Seperti: pengalihan anggaran karena pandemi Covid-19 dan permasalahan umum serta permasalahan khusus. Pandemi Covid-19 menjadikan target dan capaian PTSL cenderung  menurun  dari  tahun  ke  tahun,  utamanya  setelah  tahun  2019,  yaitu  dari  target sertipikasi 10 juta bidang per tahun menjadi 5-7 bidang per tahun. Selain itu, capaian PTSL pun juga menurun yaitu kurang dari 90% pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2021 ( BPN, 2022).  Meskipun  demikian,  pemerintah  telah  mengeluarkan  sejumlah  penyempurnaan kebijakan  demi  pencapaian  target  pendaftaran  tanah  untuk  kepastian  hak  atas  tanah  dan ruang sebagaimana tertuang pada Tabel 1.
Tabel 1. Penyempurnaan kebijakan PTSL dari tahun ke tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dasar Hukum: • Permen 35/2016
• Permen 1/2017
• Permen 12/2017
• SKB 3 Menteri
• Juknis PTSL 2018
Dasar Hukum:
• Inpres 2/2018
• Permen 6/2018
• Juknis PTSL 2018
Dasar Hukum:
• Juknis PTSL 2019
Dasar Hukum: • Juknis PTSL 2020 Dasar Hukum: • Juknis PTSL 2021 Dasar Hukum: • Juknis PTSL 2022
Indikator:
• Target 5 juta Bidang
• PRONA  di  ubah menjadi PTSL
• Pengumuman  14
hari kerja
• Hasil PTSL berupa
K1, K2, K3 dan K4
Indikator:
• Target 7 Juta
Bidang
• Pengumuman  14 hari kalender
• Menggunakan
Pihak Ketiga
• Surat  Pernyataan Fisik untuk kemudahan persyaratan Indikator: • Target 9 Juta
Bidang • Hasil PTSL berupa K1, K2, K3.1, K3.2, K3.3 dan K4 • Penguatan pengumpulan data  yuridis  dan partisipasi masyarakat Indikator: • Target  5  Juta Bidang
• Menggabung Juknis  Fisik  dan
Yuridis
• Deklarasi  Desa Lengkap
• Unggah  BT  dan
SU • Melaporkan BPHTB terhutang secara berkala Indikator: • Target 7 Juta Bidang • Roadmap penyelesaian desa lengkap hingga 2024 • Validasi Buku Tanah • Penggunaan Survei tanahku • Pelaporan  BPHTB secara Host  to Hos t Indikator: • Target  5  juta Bidang Tanah
• Pengumuman di  tempat  yang dinilai  strategis atau website • Hasil PTSL berupa  K1,  K2, K3.1,K3.2,K3.3, K3.4 dan K4 • Pengembalian Warkah ke peserta PTSL
Sumber: BPN, 2022 dengan penyesuaian
Berdasarkan Tabel 1, terdapat sejumlah peraturan kegiatan PTSL yang hingga saat ini masih berlaku yaitu Inpres No.2 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 dan  petunjuk  teknis  PTSL.  Petunjuk  teknis  PTSL  tersebut  mengalami  perubahan  dan penyempurnaan setiap tahunnya karena menyesuaikan realitas di lapangan. Selain peraturan yang  telah  disebutkan,  juga  terdapat  peraturan  yang  berdasarkan  hierarkinya  berada  di atasnya yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), PP. No.24 Tahun 1997 dan PP. No. 18 Tahun 2021. Keseluruhan peraturan tersebut menjadi dasar tim ajudikasi/kantor pertanahan di  kabupaten/kota  dan  masyarakat  sebagai  peserta  PTSL  di  desa/kelurahan  dalam melaksanakan  pensertipikatan  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar.  Pada  sisi  lain,  terdapat sejumlah percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti: penyederhanaan proses pengumuman dari 60 hari menjadi 14 hari sejak tahun 2017; pelibatan pihak ketiga dalam  pengumpulan  data  fisik  maupun  yuridis;  pembebasan/pemunduran  jatuh  tempo pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);  serta  meningkatkan  peran  serta  masyarakat;  peningkatan  kualitas  produk  PTSL dengan kluster isasi K1, K2, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4 dan K4. K1 berarti tanah berstatus clean and clear serta bisa diterbitkan sertipikat; K2 merupakan tanah dalam status sengketa dan belum memenuhi persyaratan sehingga hanya di catat dalam daftar tanah; K3 di bagi menjadi empat kategori  yaitu:  K3.1  diberlakukan  untuk  tanah  ulayat,  tanah  absente,  tanah  kelebihan maksimum,  tanah  objek  landreform  dan  konsolidasi  tanah  serta  subjek  tidak  bersedia membuat surat pernyataan ter-hutang BPHTB dan/atau PPh, K3.2 diberlakukan untuk P3MB, Prk  5  dan  rumah  golongan  III  yang  belum  lunas  sewa  beli,  serta  objek  nasionalisasi,  K3.3 diberlakukan untuk subyek yang merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN dan Badan  Hukum  Swasta.  Selain  itu  K3.3  juga  diberlakukan  terhadap  adanya  inkonsistensi kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) dengan untuk subjek tidak diketahui dan tanah objek transmigrasi, K3.4 diberlakukan untuk output kegiatan PTSL yang anggaran diberikan  baru  sebatas  pada  Peta  Bidang  Tanah  ditambah  pengumpulan  data  yuridis (Puldatan) dan subjek tidak bersedia diterbitkan sertipikat; sedangkan K4 adalah tanah telah bersertipikat  dan  perlu  perbaikan  pada  peta  pendaftaran.  Meskipun  sejumlah  kemudahan telah diberikan pemerintah dalam rangkaian kegiatan PTSL, namun permasalahan umum dan khusus masih ada.
Berdasarkan  tinjauan  literatur  sistematis  yang  dipadukan  dengan  diskusi  informal bersama informan kunci dan memanfaatkan pengalaman penulis selama bekerja di Kantor Pertanahan,  maka  penulis  mengelompokkan  permasalahan  sertipikasi  tanah  menjadi  dua bagian yaitu: permasalahan umum sertipikasi tanah dan permasalahan khusus PTSL. Tabel 2 menyajikan permasalahan umum pendaftaran tanah dan solusinya.
Tabel 2. Permasalahan umum pendaftaran tanah No Permasalahan Solusi 1 Duplikasi kepemilikan dengan adanya alas hak palsu Desa lengkap dengan menerapkan forensik kadaster 2 Kondisi sosial ekonomi yang berbeda pada setiap lapisan masyarakat Menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dengan sertipikasi tanah 3 Subjek dan objek hak atas tanah belum berkepastian hukum Menyederhanakan dokumen dan jenis hak atas tanah dengan peraturan yang humanis 4 Residu/Anomali klusterisasi PTSL Gotong-royong dengan partisipasi masyarakat
Sumber: Analisis data primer dan sekunder, 2022

## Desa lengkap dengan menerapkan forensik kadaster
Alas hak palsu atau dokumen yang menjadi dasar keberadaan tanah palsu meresahkan setiap warga negara. Hal ini mengemuka karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih menganut  stelsel  negatif  bukan  stelsel  positif.  Stelsel  negatif  mempunyai  ciri  khas  tidak melindungi nama  pemegang  hak  yang  tercantum  pada  sertipikat  tanah.  Sehingga,  jika  ada orang lain yang lebih berhak dan bisa membuktikan kepemilikannya atas sebidang tanah yang sama  di  depan  pengadilan  maka  sertipikat  tanah  tersebut  cacat  hukum.  Hal  tersebut  juga berarti bahwa: pemerintah tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan tidak bertanggung jawab atas data/informasi yang ada di dalam sertipikat tanah  tersebut.  Oleh  karenanya,  pemerintah  cukup  kesulitan  dalam  mendaftarkan  tanah, karena  pada  era  demokrasi  saat  ini  setiap  individu/kelompok  masyarakat  masih  terbuka peluangnya untuk menggugat atau sekedar menghambat kegiatan pertanahan dimaksud. Hal ini berbalikan dengan stelsel positif yang melindungi secara penuh terhadap nama pemegang hak  yang  tertera  pada  sertipikat  tanah.  Bahkan,  pemerintah/negara  berani  menjamin kebenaran data yang dibuat, sebagai landasan terbitnya sertipikat, dengan pemberian ganti rugi jika di persidangan terbukti kalah karena ada pembuktian lain yang lebih kuat.
Masalah  status  kepemilikan  memerlukan  pengelolaan  berkas  di  hulunya  bahkan penindakan oleh aparat penegak hukum di hilirnya (ketika terbukti benar memalsukan alat bukti  kepemilikan  tanah).  Permasalahan  status  kepemilikan  muncul  sejak  pengumpulan dokumen kepemilikan tanah. Dokumen yang dikumpulkan umumnya berupa fotokopi tanpa kelengkapan legalisir dari pihak yang berhak. Selain itu, tidak ada SOP, format baku atau rubrik yang menghantarkan hingga menilai kebenaran dari dokumen yang telah terkumpul. Selain itu,  keterbatasan  pengetahuan  dan  kemampuan  petugas  pemeriksa  dokumen  kepemilikan menjadi  pelengkap  masalah  status  kepemilikan  tanah.  Menurut  Santoso  (2019), keberagaman  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  dalam  hukum  tanah  nasional  menjadikan
kompleks pula dalam pemenuhan persyaratan pensertipikatannya. Di antara hak penguasaan atas tanah yang ter kodifikasi dalam UUPA seperti hak bangsa Indonesia, hak menguasai dari negara, hak ulayat dan hak perseorangan.
Oleh karenanya penulis sependapat dengan sebuah alternatif solusi untuk mencegah dan  mengurangi  permasalahan  status  kepemilikan  tanah  yaitu  dengan  mengedepankan forensik kadaster (Aditya et al., 2021). Forensik kadaster merupakan sebuah perlakuan khusus yang  mengarahkan  dan  melibatkan  orang  yang  spesialis  (memiliki  kemampuan  mengelola barang bukti kadaster berupa surat/dokumen/alat bukti lain untuk mencari kebenaran alat bukti  hukum  kepemilikan  tanah  untuk  kepentingan  identifikasi.  Variasi  dokumen  yang memiliki kepastian hukum menjadi sebuah tantangan khusus bagi pelaksana pensertipikatan tanah. Oleh karenanya, salah satu hal yang krusial adalah dengan melaksanakan sertipikasi dari desa ke desa sehingga tercipta  desa lengkap sambil mempertanggungjawabkan luaran yaitu sertipikat yang telah diterbitkan di masa lampau.
Di  sinilah  pentingnya  kadaster  forensik  yang  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  legal yuridis  namun  juga  pada  teknis  fisik.  Sederhananya,  langkah  pertama  yaitu  dengan mencocokkan  data  digital  dengan  fisik  dokumen  yang  tersimpan  di  kantah  (kantor pertanahan)  terlebih  dahulu  pada  kegiatan  studio.  Fokus  utama  kegiatan  studio  tersebut adalah mencocokkan data yuridis dan spasial sehingga mendapatkan buku tanah valid, nomor hak dan bidang cocok, riwayat pendaftaran tanah valid, lokasi persil benar, tetangga sekeliling benar, beda luas <5%, bentuk bidang sesuai foto udara acuan, distorsi jarak dapat diterima. Setelah kegiatan studio selesai maka langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi desa untuk menghilangkan residu (istilah dalam PTSL adalah K4), dan melaksanakan kegiatan survei lapangan.  Pada  kegiatan  sosialisasi  desa,  masyarakat  mulai  diberikan  pelatihan  dan pendampingan  khususnya  untuk ploting partisipatif  dengan  aplikasi  sentuh  tanahku  atau sejenis,  pemasangan  patok,  persuratan  kepemilikan  tanah/warkah.  Mengingat  pentingnya hal tersebut maka perlu dibuat sebuah posko desa dengan sarana dan prasarana mencukupi terkumpulnya  data  spasial  dan  yuridis  valid  dan  lengkap.  Posko  ini  menjadi  ajang berkumpulnya para ahli forensik kadaster dalam melaksanakan target satu desa lengkap yang akan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Setelah kegiatan di posko desa selesai maka seluruh dokumen diproses di kantah untuk kegiatan administrasi pendaftaran tanah.

## Menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dengan sertipikasi tanah
Pusat  dari  sistem  ekonomi  kerakyatan  adalah  terletak  pada  rakyat  berdasarkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola hidup dan lingkungannya (Bartley, 2018). Fenomena banyak petani atau lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah hingga masyarakat miskin yang terjebak rentenir sudah sangat mengkhawatirkan (Rao, 2018). Hal itu terjadi  karena  minimnya  akses  pembiayaan,  tidak  memiliki  aset  untuk  dijadikan  jaminan hutang,  ataupun  mereka  tidak  dapat  menunjukkan  sertipikat  kepemilikan  tanah  untuk mendapatkan  pinjaman  bank  (Dower  &  Potamites,  2014).  Sehingga,  untuk  mengatasi  hal
tersebut penulis berpendapat perlu menyederhanakan dan mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah.
Dalam  observasi  dan  wawancara  penulis,  rata-rata  pinjaman  yang  dijaminkan masyarakat  adalah  dengan  sertipikat  tanah.  Namun  sebagiannya  lagi  pinjaman  tersebut dijaminkan dengan pemotongan gaji tetap (Wawancara dengan Kepada Desa Giyanti, 2022). Hal  ini  menandaskan  bahwa  sertipikat  tanah  dapat  meningkatkan  keberhasilan  pinjaman dengan  peluang  yang  lebih  besar  daripada  seseorang  yang  tidak  memiliki  sertipikat  tanah (wawancara dengan Sekretaris Desa, 2022). Di samping itu, umumnya pihak bank memastikan pembayaran  hutang  dengan  melihat  reputasi  pemohon  atau  kedudukannya  di  suatu  desa (wawancara  dengan  (Wawancara  dengan  Tohirin  pengusaha  durian,  2022).  Lebih  lanjut Tohirin  menuturkan  bahwa  ketika  setiap  pinjaman  berhasil  dilunasi  berarti  yang bersangkutan mendapat kepercayaan dan dapat diberikan pinjaman yang lebih tinggi pada periode  berikutnya  bahkan  pengembalian  bunga.  Faktor  lain  yang  dipertimbangkan  dalam pencairan  pinjaman  adalah  karakter  individu  (termasuk  hubungan  masa  lalu  dengan  pihak bank)  dalam  keputusan  pinjaman  (Wawancara  dengan  Sulistyo  ketua  Asosiasi  Petani, Pedagang dan buruh kecamatan Candimulyo, 2022). Singkatnya, penulis berpendapat bahwa gagasan  bahwa  memiliki  sertipikat  tanah  menandakan  informasi  yang  berguna  bagi  bank, terutama rumah tangga yang bersangkutan adalah peminjam baru.
Kebijakan pensertipikatan tanah secara nasional setidaknya memiliki tiga manfaat (BPN, 2022). Pertama, melindungi hak kepemilikan tanah dari pengambilalihan secara ilegal yang marak  terjadi  di  bawah  rezim  orde  baru.  Ketika  orang  tidak  yakin  tentang  perlindungan hukum atas tanah mereka, mereka tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya lebih produktif (Pujiriyani, 2022). Mereka juga akan takut untuk melakukan investasi jangka panjang  di  tanah  mereka  (Nur  Amrin  et  al.,  2021).  Dengan  demikian,  sulit  untuk mengharapkan produktivitas maksimum dari tanah tersebut. Khususnya dengan menerapkan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik untuk menentukan jenis pemanfaatan tanah yang tepat  (Salsabila  et  al.,  2022) .  Yang  dimaksud  dengan  “tertinggi”  adalah  suatu  kondisi  yang memerlukan mempertimbangkan semua keadaan (fisik, hukum, finansial, dan produktivitas) dengan maksimum. Produktivitas maksimal dalam konteks penggunaan tertinggi dan terbaik berarti  secara  langsung  tidak  memberikan  penurunan  nilai  berkelanjutan  atau/dan memberikan  kemungkinan  untuk  meningkatkan  nilai  berkelanjutan  di  masa  depan.  Nilai berkelanjutan  dapat  mencerminkan  tidak  hanya  masalah  ekonomi,  tetapi  dapat  melebihi maknanya dalam arti yang lebih luas termasuk masalah pembangunan berkelanjutan (arah sosial, politik, lingkungan) pada tingkat yang sama.
Kedua, sertipikasi tanah dapat mendukung inklusi keuangan dengan membuka akses ke layanan  perbankan  formal.  Hal  ini  disebabkan  karena  tanah  yang  telah  bersertipikat  lebih memberikan  jaminan  tersebut  kepada  masyarakat.  Contohnya  usaha  mikro  kecil,  biasanya dapat melunasi hutang, namun mereka tidak memiliki administrasi hukum dan jaminan yang baik untuk membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan bank formal. Oleh  karena  itu,  cukup  sering  hal  ini  membuat  mereka  berhadapan  dengan  rentenir
(Khasanah, 2019). Pemerintah biasanya mencoba menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang lebih langsung dan instan seperti program kredit mikro atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), program penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kredit dan bentuk kredit wajib lainnya untuk usaha mikro dan kecil (Ade & Pradnya, 2018). Meskipun pendekatan ini dapat  meningkatkan  jumlah  total  kredit  yang  tersedia  untuk  usaha  mikro  dan  kecil, efektivitasnya  dalam  meningkatkan  bankabilitas  usaha  mikro  dan  kecil  masih  layak dipertanyakan. Setelah bertahun-tahun menjadi sasaran KUR, umumnya hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mampu mengakses pembiayaan bank secara mandiri.
Untuk  membuat  usaha  kecil  menjadi  terpercaya  di  hadapan  pihak  bank  ( bankable) , setiap  orang  membutuhkan  pendekatan  jangka  panjang  dan  tidak  langsung  yang memecahkan masalah inti, seperti kurangnya persyaratan administrasi hukum dan agunan. Administrasi  hukum  dapat  ditingkatkan  dengan  memberikan  pelatihan  dan  pendampingan bagi  usaha  kecil,  sedangkan  ketersediaan  agunan  dapat  ditingkatkan  dengan  sertipikasi tanah.  Banyak  usaha  kecil,  terutama  di  pedesaan,  yang  sebenarnya  memiliki  aset  tidak bergerak,  seperti  tanah,  tetapi  tidak  memiliki  sertipikat  (Sapardiyono  &  Pinuji,  2022). Sertipikasi  tanah  juga  dapat  meningkatkan  akses  permodalan  dengan  memberikan  usaha kecil harga yang lebih tinggi dan lebih adil untuk aset mereka yang dapat diperbaiki karena plot bersertipikat dapat lebih mudah dijual atau dialihkan. Kedua akses permodalan ini, baik melalui kredit bank atau dengan menjual tanah dengan harga lebih tinggi, dapat membuka lebih banyak peluang bagi usaha kecil, seperti akses ke teknologi yang lebih baik, kemampuan untuk  merekrut  lebih  banyak  karyawan  atau  peluang  untuk  menemukan  bisnis  yang  lebih banyak atau lokasi lebih baik (Junarto, 2021).
Terakhir, sertipikasi tanah secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Menurut Hernando De Soto dalam Latorre (2015), seorang ekonom terkemuka dari Peru, orang tidak mengetahui proses politik bukan karena mereka miskin, tetapi karena mereka tidak tergabung dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara untuk nendorong  inklusi  di  antara  masyarkat  untuk  bisa  kompak  berpartisipasi  yaitu  dengan transparency,  trust dan team  work (Robinson,  2020).  Inklusi  digunakan  sebagai  sebuah pendekatan  untuk  membangun  dan  mengembangkan  sebuah  lingkungan  yang  semakin terbuka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Tujuan melakukan inklusi adalah menciptakan kondisi sehingga semua individu  atau  kelompok  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sertipikasi  tanah. Selain  itu  juga  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  semua  peserta  yang memiliki  ikatan  emosional,  kekuatan  mental,  dan  sosial  atau  memiliki  potensi  kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh kesahihan. Contohnya agenda sosialisasi/rapat bersama terjadwal dan teratur berdasarkan peran dan tugasnya masing-masing tanpa pilih kasih  dan  merasa  paling  berperan/unggul  ( walk  the  talk )  dan  pemberian reward atau penghargaan atas sebuah ide/usaha/karya/penelitian. Ketika transparansi sudah terbentuk dengan  beberapa  contoh  kecil  tersebut  maka,  kepercayaan  dan  kerja  sama  antara  tim
pelaksana  pensertipikatan  tanah  dan/atau  masyarakat  akan  terlaksana  dengan  baik.  Tim pelaksana/kantor  pertanahan  di  kabupaten/kota  idealnya  harus  memahami  bahwa  tanpa keterlibatan  warganya  dan  kurangnya  pendidikan  tentang  sertipikasi  tanah  akan  berisiko mengasingkan mereka untuk siapa layanan ini dimaksudkan dan dimanfaatkan (ekstra legal).
Status  "ekstra  legal"  seperti  itu  mengecualikan  orang-orang  dari  peluang  ekonomi. Setiap individu ekstra legal yang hidup sebagai penduduk tanpa identitas seperti: Surat Izin Mengemudi (SIM), atau sertipikat tanah, menyebabkan mereka kehilangan banyak hak atas layanan  publik.  Seharusnya  mereka  memiliki  hak  yang  sama  sebagai  warga  negara  atas layanan kesehatan, pendidikan dan jaminan modal/kemanan. Namun demikian,  jika setiap orang/individu tidak memiliki SIM misalnya, maka mereka tidak bisa melamar menjadi sopir taksi  atau  menjadi  penyedia  transportasi online .  Contoh  lainnya  adalah  jika seseorang/kelompok  orang  tidak  memiliki  sertipikat  tanah  maka  kedudukannya  di  depan pemberi  modal  akan  lebih  rendah  jika  dibandingkan  yang  telah  bersertipikat.  Selain  itu, pergeseran  status  hukum  dengan  orang  yang  memiliki  sertipikat  tanah  lebih  mendorong kemauan mereka dalam berpartisipasi politik  (Djauhari et al., 2017). Oleh sebab itu, setiap individu  akan  lebih  memilih  dan  mempertimbangkan  jika  suatu  program/aktivitas  yang diberikan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan mereka.

## Kesederhanaan subjek, objek dan jenis hak atas tanah dalam pendaftaran tanah
Tanah menjadi kebutuhan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia maka  usaha menjamin kepastian hak atas tanah bagi setiap orang diatur dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA. Sedangkan pemerintah mendapat instruksi sebagaimana Pasal 19 UUPA untuk mendaftarkan tanah  dengan  sifat  rechts-kadaster  atau  menjamin  kepastian  hukum.  Sebagaimana pengakuan United  Nation  Group  of  Expert  on  Geographical  Names ( UNGEGN )  tahun  2022 yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  17.000  pulau. Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki  lebih  dari  300  kelompok  etnik  atau  suku  bangsa,  lebih tepatnya  terdapat  1.340  suku  bangsa  (BPS,  2022).  Bahkan,  kesatuan  tanah  di  RI  juga dihadapkan pada beragamnya status kepemilikan atas tanah yang tunduk atas peraturan di daerah  yaitu  37  provinsi;  416  kabupaten;  98  kota;  7.266  kecamatan  pada  83.381 desa/kelurahan  (BPS,  2022).  Hal  tersebut  merupakan  tantangan  besar  untuk  menciptakan kesederhanaan dalam proses pendaftaran tanah.
Model  sistem  pendaftaran  tanah  dapat  dilihat  sebagaimana  ketentuan  hukum  yang berlaku pada PP No.24 Tahun 1997 dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah.  Keduanya  memuat  aturan untuk menjamin kepastian hak atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan. Pemegang hak tersebut meliputi warga negara Indonesia dan badan hukum yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia  dengan pengecualian sebagaimana Pasal 21 ayat (2) UUPA. Pada sisi lain WNA dapat memiliki Hak Pakai  dalam  jangka  waktu  tertentu  termasuk  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun  berdasarkan kriteria  (mempunyai  izin  tinggal  diplomatik/dinas/kunjungan/terbatas/tetap  yang
keberadaannya  memberikan  manfaat,  melakukan  usaha,  bekerja  maupun  berinvestasi). Adapun objek hak atas tanah berdasarkan Santoso (2005) sangat beragam pula yaitu tanah negara,  tanah  adat,  tanah  ulayat,  tanah  kasultanan/kadipaten  ataupun  tanah-tanah  yang dimiliki dengan hak perseorangan. Tentunya, keberagaman hak-hak penguasaan atas tanah tersebut menjadikan kompleks persyaratan pemenuhannya. Hak penguasaan tersebut antara lain:  hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah,  hak  menguasai  dari  negara  atas  tanah,  hak  ulayat masyarakat hukum adat, hak perseorangan atas tanah. Namun demikian terdapat sengketa dan  konflik  pertanahan  yang  kerap  terjadi  di  setiap  lapisan  masyarakat  yang  menjadikan masalah tersebut kompleks dan multidimensi.
Upaya atau solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah, menangani dan  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  adalah  dengan  memperhatikan  dari  aspek legal maupun non legal. Sering kali pemerintah dalam hal penanganan dan penyelesaiannya dihadapkan  pada  dilema  antara  berbagai  kepentingan  yang  sama  pentingnya.  Oleh karenanya, penulis berpendapat untuk memberikan beberapa solusi untuk dapat diterapkan pemerintah dikemudian hari seperti:
1. Melibatkan  dan  meningkatkan  kolaborasi  dengan  aparat  penegak  hukum,  hingga  ke akademisi dalam bentuk opini hukum sebagai justifikasi untuk menyelesaikan masalah pertanahan;
2. Meminimalisasi pemalsuan dokumen dengan melibatkan pengadilan dan penyempurnaan di dalam peraturan perundangan. Seperti, administrasi pertanahan yang belum tunggal, yaitu berada di beberapa tempat seperti di kelurahan (PP. 24 tahun 97) yang mengakui pethuk girik. Kemungkinan penggunaan ke arah negatif tentunya ada oleh kelompok  tertentu.  Sertipikat  itu  pun  masih  ada  celah  untuk  dipalsukan  dengan keterlibatan oknum kantor pertanahan;
3. Memanfaatkan  opini  hukum  oleh  instansi  penegak  hukum  untuk  memperkuat perlindungan hak atas tanah;
4. Menerapkan  pola  kinerja  kemandirian  dan  profesionalisme  mulai  dari  aparat kelurahan/desa-provinsi. Orang yang biasa bekerja dengan sedikit tekanan dengan power keberanian untuk bertindak akan meniadakan sengketa dan konflik pertanahan;
5. Menyederhanakan  jenis  hak  atas  tanah  dengan  tipe  penguasaannya,  misalnya  dengan HPL, HM dan HGB serta HP.

## Mengatasi permasalahan pendaftaran tanah dengan gotong royong
Penulis  mengusulkan  skema  gotong  royong  setelah  mencermati  berbagai  persoalan pendaftaran  tanah.  Gotong  royong  merupakan  salah  satu  bentuk  kerja  sama  untuk menyelesaikan  pekerjaan,  termasuk  penyertifikatan  tanah,  demi  kepentingan  bersama. Selama ini, masing-masing pihak terbiasa secara terpisah menjalankan program baik itu pada pemerintah  pusat  atau  pun  pemerintah  provinsi  hingga  kabupaten/kota.  Oleh  karenanya, gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMS dan juga  masyarakat  petani,  nelayan.  Sinergi  antar  program  antar  pemilik  program  bertujuan
untuk  menyelesaikan  permasalahan  bersama.  Harapannya  adalah  dengan  mendasarkan capaian tersertipikasinya seluruh tanah di tanah air dahulu guna melancarkan pembangunan di atasnya. Selanjutnya, berdasarkan tersertipikasinya seluruh bidang tersebut, pemerintah baru  membangun  pada  segala  sektor  seperti  pertanian,  perkebunan,  kehutanan  atau  pun pekerjaan umum dan tata ruang.
Skema  gotong  royong  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  dilaksanakan dengan empat langkah penting. Pertama, pemerintah harus memastikan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti dokumen sertipikasi tanah; kedua pemerintah  menyajikan  kualitas  konten  program  sertipikasi  yang  diberikan  ke  publik  tidak sekedar  pengertian  dan  penyebab;  ketiga,  pemerintah  memberikan  penjelasan  tentang keterbukaan  anggaran,  utamanya  jalannya  realisasi  anggaran,  jumlah  anggaran  dijelaskan detail sampai ke unit terkecil, Rt/Rw; terakhir, pemerintah memberikan laporan pertanggung jawaban program dan keuangan. Hal ini dapat dijadikan sebagai kontrol atas anggaran yang dialokasikan benar tersalurkan. Keterbukaan pengadaan barang dan jasa juga perlu diberikan tenggang waktu yang cukup bagi pelaku usaha pihak ketiga. Secara sistematis Tabel 3 berikut ini akan menyajikan kendala dan solusi pelaksanaan PTSL
Tabel 3. Kendala internal dan eksternal PTSL
No.  Kendala Solusi 1 Ketentuan  perencanaan  berbasis  produk bukan  kualitas  sebagaimana  terekam dalam  Sistem  Kendali  Mutu  Program Pertanahan,  Agraria  dan  Tata  Ruang (SKMPP)
Jika  alur  tahapan  PTSL  terkendala  dan  berhenti sebelum  tahapan  terakhir  maka  dapat  berlaku ketentuan  dengan  memberikan  keterangan  pada tools tambahan  pada  aplikasi  SKPMPP.  Oleh karenanya, perlu mengubah mindset ke arah produk yang berkualitas bukan hanya kuantitas
2 Objek  PTSL  yang  tidak clean  and  clear mayoritas  terdapat  perbedaan  fisik  luas tanah yang melebihi toleransi, subjek tidak diketahui, belum ada pembagian waris/hibah,  bermasalah  ataupun  tidak bersedia Identifikasi,  verifikasi  dan  pengukuran  ulang  tanpa pembebanan biaya ke masyarakat. Terhadap objek tanah  yang  subjeknya  tidak  mau  meneruskan sertipikasi  tanah  maka  langsung  diarahkan  kepada tindakan pengembalian berkas ke subjek agar tidak menjadi tunggakan perkerjaan.
3 Tidak  menggunakan  konsep  mendekat, merapat, menyeluruh (3M) karena variatifnya  kualitas  data  pertanahan  yang dimiliki  oleh  kantor,  tingkat  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  yang  rendah
(semak  belukar)  atau  berada  di  daerah yang rawan konflik pertanahan/sempadan sungai-pantai, target bidang yang ditetapkan  tidak  sama  di  setiap  kantor sehingga  menjadikannya  selektif  memilih luas desa yang akan dijadikan lokasi PTSL
Mengutamakan  konsep  4C  yaitu collaborative, comunication,  creative  tihingking  and  critical thinking  dengan  learning  process,  technologies, social  skills,  inovation,  learning  outcome,  problem solving, hard and soft skills
4 Aturan  PTSL  yang  masih  memakai peraturan lama seperti ketentuan absente yang  membatasi  peserta  PTSL.  Pasal  10 ayat  1  UUPA  yang  ditindaklanjuti  dengan PP 41/64 Sosialisasi  kepada  masyarakat,  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT), Pejabat lelang  sebagai  langkah antisipasi karena subjek PTSL tidak berdomisili (KTP) di kecamatan letak tanah 5 Batas  administrasi  desa/kelurahan  yang belum definitif dan jelas di lapangan karena Menerapkan metode general
boundary/ berdasarkan  batas  yang  nyata  di
belum  dilakukan  kesepakatan  batas ataupun pemetaan lapangan seperti batas alam, batas buatan manusia, batas  kepemilikan  yang  berbasis  bidang  yang diketahui dan diakui oleh masyarakat di lapangan 6 Masih banyak bidang tanah terdaftar pada tahun lampau dengan sistem analog/manual  (pencatatan,  pemetaan, usang/rusak)  sehingga  masih  teregister dalam satuan desa/kecamatan tersebut.
• Memosisikan bidang tanah tersebut pada sistem digital dan peta pendaftaran dengan memanfaatkan  peta  dasar  yang  ter-update berbasis  Pesawat  Udara  Nir  Awak  (PUNA)  per desa.
• Kegiatan mendigitalkan data fisik maupun yuridis sesuai dengan ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan 7 Belum  mempunyai  sistem  visualisasi bidang tanah yang mampu merepresentasikan  capaian  sertipikasi tanah  secara  global  (peluang  munculnya sertipikat ganda/gap); Bekerja sama dengan instansi dalam negeri selevel seperti  BIG,  LAPAN  ataupun  perusahaan  dari  luar negeri seperti google .
8 Partisipasi  masyarakat  terhadap  PTSL masih rendah karena kurangnya informasi mengenai  konten  PTSL,  mereka  tinggal  di luar desa terkait
• Melaksanakan sosialisasi secara masif mulai dari top  level  hingga  ke down level,  yaitu  dari pemerintah daerah hingga pamong RT/RW.
• Menggunakan  media  komunikasi  digital update seperti:  whats-app,  instagram,  radio,  televisi, youtube, tiktok atau facebook dan bagan/pamflet.
• Proses transfer informasi secara person to person melalui  acara  budaya,  keagamaan  ataupun kegiatan  pemerintahan  seperti  kajian,  rasulan, bersih  desa,  pembagian  BLT,  gotong  royong tingkat RT ataupun kegiatan posyandu 9 Subjek PTSL keberatan atas tingginya biaya sebelum dan pasca sertipikasi tanah. Memberikan  informasi  rinci  terkait  alokasi anggaran,  pengadaan  hingga  implementasinya. Seperti penyediaan patok batas, materai, kelengkapan alas hak/akta, beban BPHTB/PPh.
10 Objek bidang tanah yang telah ditetapkan terdapat permasalahan keluarga, tetangga yang  berbatasan  dan  pihak  lain  yang berhak.  Bidang  tanah  yang  sudah bersertipikat  global  atas  nama  orang  tua dapat  disertipikasi  sendiri  atas  nama dirinya dengan dasar pembagian tanah.
• Identifikasi  dan  inventarisasi  bidang  tanah  yang telah bersertipikat hingga ter petakan dalam peta pendaftaran untuk menghindari sertipikat ganda.
• Pemberian  informasi  bahwa  ada  mekanisme pemeliharaan pendaftaran tanah hingga peringanan biaya updating .
• Koordinasi  dengan  aparat  desa-RT  untuk memastikan  bidang  tanah  tersebut  sudah terdaftar clear and clean 11 Proses pengumpulan data fisik dan yuridis tidak  berjalan  secara  maksimal.  Tidak kredibelnya  pihak  ketiga  yang  terlibat seperti  Kantor  Jasa  Surveyor  Berlisensi (KJSB)/pihak  desa,  penunjukan  batas  oleh pihak  yang  tidak  berhak,  batas  tidak memenuhi asas kontradiktur delimitasi Meningkatkan  peran  aktif  subjek  PTSL  mulai  dari sosialisasi, pengumpulan data fisik dan yuridis 12 Bidang tanah yang telah bersertipikat pada lokasi  PTSL  belum  ter  petakan  secara lengkap, integratif, spasial dan valid Masyarakat disarankan menggunakan aplikasi resmi dari  Pusdatin  untuk  menggeoreferensikan  bidang tanah, seperti sentuh tanahku atau hadir di kantor untuk memetakan tanah sesuai kondisi di lapangan dan data di sertipikat
Sumber: Analisis data primer, 2022; Junarto et al. (2020); Junarto & Suhattanto (2022)
PTSL  menjadi  sebuah  program  terobosan  pemerintah  yang  cukup  berhasil mensertipikatkan  bidang  tanah  di  NKRI.  Meskipun  demikian,  kegiatan  tersebut  masih menyisakan data residu/anomali sebagai dampak percepatan pendaftaran tanah yang harus dituntaskan  3  tahun  ke  depan.  Oleh  karenanya,  pengalokasian  alokasi  anggaran  dan semangat kegotong-royongan menjadi kunci utama agar pemerintah mampu mendaftarkan total 126 juta bidang tanah hingga 2025. Tabel 4 menyajikan capaian PTSL yang telah berjalan selama enam tahun.
Tabel 4. Capaian PTSL 2022 No.  Kriteria Jumlah Sisa Total 1 Jumlah SHAT 81.600.000 44.400.000 126.000.000 2 Jumlah Bidang 94.308.498 31.691.502 126.000.000 3 Desa Lengkap 2.122 84.230 86.352 4 Tindak Lanjut K3.3 1.493.607 5.814.699 7.308.306 5 Pembayaran BPHTB 283.525 4.020.488 4.304.013 6 Capaian K4 4.918.196 16.075.653 20.993.849 7 Sudah Upload Buku Tanah 14.828.095 8.680.312 23.508.407
Sumber:  BPN (2022) dengan penyesuaian
Berdasarkan Tabel 4, program PTSL telah mencatatkan sejumlah capaian, yaitu: mampu mendaftarkan bidang tanah hampir 95 juta dengan 81,6 juta bidang telah bersertipikat tanah. Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  mampu  memberikan  loncatan  signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Selain itu, pemerintah mampu mewujudkan desa lengkap yaitu 2.122 desa  dari  total  86.352  desa.  Desa  lengkap  merupakan  desa  yang  seluruh  bidang  tanahnya sudah terdaftar dan valid secara spasial dan tekstual. Salah satu fungsi desa lengkap adalah mampu pemerintah dapat menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik dan cepat. Contohnya  adalah  permohonan  pengecekan  sertipikat  tanah,  permohonan  roya  atau penghapusan  hak  tanggungan,  peralihan  hak  atas  tanah  yang  sudah  bersertipikat,  serta peningkatan  hak  atas  tanah  rumah  sederhana  (RS)  atau  rumah  sangat  sederhana  (RSS). Kemudian,  pemerintah  mampu  meningkatkan  kualitas  data  pertanahan  dengan  cara menghubungkan buku tanah secara elektronik pun jumlahnya juga signifikan yaitu 14.828.095 dari total 23.508.407 buku tanah. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan pekerjaan rumah yang menantang, khususnya tindak lanjut K3.3 menjadi K1, produk PTSL K4 menjadi K1 serta pembayaran BPHTB yang masing-masing yaitu  5,8 juta; 16,07 juta dan 4 juta bidang tanah.

## Kesimpulan
Reforma agraria yang terdiri atas distribusi akses dan aset akan terus berlanjut hingga terjadi pemerataan pembangunan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Pemerintah akan terus  berupaya  berinovasi  dengan  memanfaatkan  teknologi  dalam  memenuhi  target  2025 seluruh  bidang  tanah  terdaftar/tersertipikasi.  Berbagai  persoalan  baik  kendala  umum ataupun khusus tentunya memperlambat percepatan pelaksanaan program sertipikasi yang
telah  berjalan.  Meski  begitu,  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  masih  mempunyai keunggulan  yaitu  memiliki  asas  gotong-royong.  Sinergi  atas  berbagai  program  pada  setiap kementerian pusat-daerah harus dilandasi dengan asas tersebut. Selanjutnya partisipasi dari setiap lapisan masyarakat menjadi kunci bahwa program tersebut sukses terlaksana.
Setiap  orang  menyadari  bahwa  segala  macam  pembangunan  memerlukan  tanah sebagai basis kegiatan ekonominya. Oleh karenanya, sudah selayaknya penyertifikatan tanah menjadi program prioritas sebelum program lainnya bergulir di atasnya. Berbagai program tersebut muaranya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi setiap lapisan masyarakat hingga daerah terpencil dan melindungi. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada  prinsip  ekonomi  kerakyatan  akan  menjadi  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dan pengurangan  ketimpangan.  Salah  satunya  adalah  penyertifikatan  tanah  dapat  digunakan sebagai  faktor  penting  dalam  akses  permodalan  selain  agunan.  Ke  depan,  perlu  penelitian lebih lanjut mengenai peran lembaga keagamaan khususnya sertipikat tanah wakaf, termasuk tempat ibadah, dalam memeratakan pertumbuhan ekonomi.

## Daftar pustaka
Ade, L., & Pradnya, D. (2018). Pengaruh  jumlah tanggungan, pendapatan usaha, dan besar pinjaman pada tingkat kelancaran pengembalian kredit. E-Jurnal Akuntansi , 2018 (1).
Aditya, T., Maria-Unger, E., vd Berg, C., Bennett, R., Saers, P., Syahid, H. L., Erwan, D., Wits, T., Widjajanti, N., Santosa, P. B., Atunggal, D., Hanafi, I., & Sutejo, D. (2020). Participatory land  administration  in  Indonesia:  Quality  and  usability  assessment. Land , 9 (3). https://doi.org/10.3390/land9030079
Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjajanti, N., Atunggal, D., & Sulistyawati, M. (2021). Validation  and  collaborative  mapping  to  accelerate  quality  assurance  of  land registration. Land Use Policy , 109 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689 Artika,  I.  G.  K.,  &  Utami,  W.  (2020).  Percepatan  pembenahan  data  bidang  tanah  kluster  4 melalui  survei  data  pertanahan. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425
Bahfein,  S.  (2022,  March  23).  Jumlah  bidang  tanah  bersertifikat  dan  terdaftar  berbeda.
Kompas.Com , 1 – 2.
Bartley,  T.  (2018).  Rules  without  rights:  Land,  labor,  and  private  authority  in  the  global economy.  In Rules  without  Rights:  Land,  Labor,  and  Private  Authority  in  the  Global Economy . https://doi.org/10.1093/oso/9780198794332.001.0001
BPN. (2022). Rapat kerja nasional Kementerian ATR/BPN dengan tema memperkuat integritas untuk meningkatkan kualitas layanan (No. 2; 1).
BPS. (2022). Luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi . Creswell,  J.  W.  (2016). Research  design:  Pendekatan  metode  kuantitatif,  kualitatif,  dan campuran (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar.
Djauhari, Mahasari, J., Priyatno, D., Mashdurohatun, A., & Mahmutarom. (2017). Agrarian law politic the privilege of special regency of Yogyakarta in the fulfillment of the rights of land for the community. Man in India , 97 (24).
Dower,  P.  C.,  &  Potamites,  E.  (2014).  Signalling  creditworthiness:  Land  titles,  banking practices, and formal credit in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 50 (3). https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980376
Duile,  T.  (2020).  Indigenous  peoples,  the  state,  and  the  economy  in  Indonesia:  National debates and local processes of recognition. Austrian Journal of South-East Asian Studies , 13 (1). https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0034
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. HUMANIKA , 21 (1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Junarto,  R.  (2021). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  harga  tanah  di  sekitar  daerah  situs purbakala (Studi di kecamatan Prambanan kabupaten Klaten) [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. http://repository.stpn.ac.id/3062/1/Rohmat%20Junarto.pdf Junarto,  R.,  Djurdjani,  Permadi,  F.  B.,  &  Ferdiansyah,  D.  (2020).  Pemanfaatan  teknologi Unmanned Aerial Vehicle ( UAV ) untuk pemetaan kadaster. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 105 – 118. https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428
Junarto,  R.,  &  Salim,  M.  N.  (2022).  Strategi  membangun  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat desa: Bukti dari gunung Sewu Geopark, Indonesia. Tunas Agraria , 5 (2), 142 – 164. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  Praktik  Kerja  Lapang  (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38.
Khasanah,  U.  (2019).  Dampak  praktik  rentenir  terhadap  kesejahteraan  pedagang  eceran dalam  perspektif  ekonomi  Islam. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119
Kraus,  S.,  Liu,  J.,  Koch,  N.,  &  Fuss,  S.  (2021).  No  aggregate  deforestation  reductions  from rollout of community land titles in Indonesia yet. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 118 (43). https://doi.org/10.1073/pnas.2100741118
Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). Digital transformation of land services in indonesia: A readiness assessment.
Land , 10 (2). https://doi.org/10.3390/land10020120
Latorre, S. (2015). The making of land ownership: land titling in rural Colombia – a reply to Hernando de Soto. Third World Quarterly , 36 (8). https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1046984
Martono, D. B., Aditya, T., Subaryono, S., & Nugroho, P. (2021). The legal element of fixing the boundary for
indonesian complete cadastre.
Land , 10 (1). https://doi.org/10.3390/land10010049
Muhyiddin,  M.,  &  Nugroho,  H.  (2021).  A  Year  of  Covid-19:  A  Long  road  to  recovery  and acceleration  of Indonesia’s development. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The
Indonesian Journal of Development Planning , 5 (1).
https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217
Mundayat, A. A., Yuhastina, Y., Narendra, B., & Gufronudin, G. (2022). Strategi peningkatan ketahanan sosial ekonomi desa melalui sistem ekonomi gotong royong berbasis badan usaha milik desa. Jurnal Analisa Sosiologi , 11 (1). https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56202
Nur Amrin, R., Muttaqy Zaen, H., Prayoga Dwi Nugraha, M., Putra, P., Izza Zaini, R., & Rainata Sangkay,  Y.  (2021).  Permasalahan  pertanahan  pada  daerah  berkepadatan  penduduk rendah. Widya Bhumi , 1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.4
Nurcahyo,  D.  J.,  Wahyono,  E.  B.,  &  Mujiburrohman,  D.  A.  (2019).  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+PM)  di  kabupaten  Ngawi. Tunas Agraria , 2 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43
Pujiriyani,  D.  W.  (2022).  Reforma  agraria  untuk  kedaulatan  pangan:  Problem ketidakberlanjutan dan limitasinya.
Widya Bhumi , 2 (1), 39 – 53.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23
Rao,  N.  (2018).  Global  agendas,  local  norms:  Mobilizing  around  unpaid  care  and  domestic work in Asia. Development and Change , 49 (3). https://doi.org/10.1111/dech.12390 Riyadi, B. S., & Atmoredjo, S. (2020). Politic of economy law in Indonesia: Land certification program in the framework of legal certainty on land title and its impact on community economic empowerment. International Journal of Law .
Robinson, S. C. (2020). Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI). Technology in Society , 63 , 1 – 34. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101421
Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran umum tentang peluang, kendala dan pilihan untuk meningkatkan penggunaan tanah di provinsi Lampung. Widya Bhumi ,
2 (1), 65 – 87. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17
Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Kencana .
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi perlindungan hukum kepemilikan dan hak atas tanah  melalui  sertipikat  tanah  elektronik. Widya  Bhumi , 2 (1),  54 – 64. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode penelitian. Uji Validitas .
Suwignyo,  A.  (2019).  Gotong  royong  as  social  citizenship  in  Indonesia,  1940s  to  1990s.  In Journal of Southeast Asian Studies (Vol. 50, Issue 3).
https://doi.org/10.1017/S0022463419000407
Supadno & Rohmat Junarto, Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong … 285
Van der Eng, P. (2018). After 200 years, why is Indonesia’s cadastral system still incomplete? In Land and Development in Indonesia . https://doi.org/10.1355/9789814762106-015 Wibowo, H. Y. (2019). Implementation of Complete Systematic Land Registration in Order to Modernize Indonesian Land Administration System. FIG Working Week 20 19 “Geosptial Information for a Smarter Life and Environment Resilience.”
World Bank. (2022, April 3). GDP growth (annual %) - Indonesia . Https://Data.Worldbank.Org/.
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID
World  Health  Organization.  (2022,  September  2). Indonesia:  WHO  Coronavirus  Disease (COVID-19) Dashboard .
Https://Covid19.Who.Int/.
https://covid19.who.int/region/searo/country/id