## Didaktika : Jurnal Kependidikan
Volume 18, No.1, Juni 2024 P-ISSN 1978-0214; E-ISSN 2657-196X

## UNVEILING THE PATH TO PROSPERITY IN PAPUA : AN ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT TRENDS IN EDUCATION (2018-2023)
Author 1 , Ainur Oktania, Universitas Negeri Medan Author 2 , Putri Kemala Dewi Lubis, Universitas Negeri Medan Author 3 , Eza Syahbana, Universitas Negeri Medan Author 3 , Muhammad Aldi Akbar, Universitas Negeri Medan

## Abstract

## Keywords:
Pendidikan,  Human  This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  human  capital  investment  through education on human development in Papua Province, in line with the promise of special autonomy that mandates the allocation of funds for education. The research methodology uses panel data regression with the EViews application, with 29 districts/cities in Papua Province as the research object. The results of the analysis show that partially, the average length of school (RLS), the length of school life expectancy (HLS),  and  the  life  expectancy  rate  (AHH)  have  a  positive  and  significant  influence  on  the  Human Development Index (HDI). Simultaneously, the three independent variables contributed 99.85% to HDI. The conclusion of this study is that investment in education has an important role in improving human development in Papua Province, as well as reflecting the efforts to implement the promise of special autonomy in improving the quality of life of the local population., Ekonomi .
* Corresponding Author: Ainur Oktania, Universitas Negeri Medan Jl. W. Iskandar Psr V Medan Esatate Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, Indonesia. Email: ainuroktania0@gmail.com
Citation : Oktania, A., Lubis, PKD., Syahbana, E.. & Akbar, MA., (2023). Unveiling The Path To Prosperity In Papua : An Analysis Of Human Capital Investment Trends In Education (2018-2023). DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan , 18 (1), 1 – 11. Doi.org/10.25273/pe.v10i1.xxxx
The article is published with Open Access at: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE
Published by Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## INTRODUCTION
Ekonomi pendidikan merupakan aspek yang sangat vital dalam domain ekonomi, dan tidak dapat dipisahkan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan  (Yahya 2009). Dalam hal pendidikan terdapat dua  aspek utama  yang  menjadi  perhatian  di  Provinsi  Papua,  yaitu  kuantitas  dan  kualitas.  Dari  aspek kuantitas  untuk  jenjang  SMA,  SMK,  dan  SLB,  masih  mengalami  keterbatasan  terutama  di beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, dan Dogiyai. Sementara dari segi kualitas,  banyak  sekolah  di  Provinsi  Papua  yang  belum  memiliki  akreditasi  dan  belum memenuhi  standar  nasional  pendidikan  (SNP).  Kekurangan  jumlah  guru,  terutama  untuk mengajar di tingkat SD, juga dirasakan di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Tanah Papua. Kondisi ini secara luas diperkirakan berdampak pada kinerja pendidikan di wilayah tersebut.
Keterbatasan  aksesibilitas  pendidikan,  rendahnya  kualitas  pendidikan,  dan  kekurangan jumlah guru dapat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi IPM di wilayah ini. Keterkaitan antara  variabel-variabel  yang  diteliti,  seperti  angka  harapan  hidup  (AHH),  harapan  lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan  IPM, sangatlah erat. Angka harapan hidup yang tinggi dan harapan lama sekolah yang panjang cenderung berkontribusi positif terhadap peningkatan  IPM.  Begitu  juga,  rata-rata  lama  sekolah  yang  memadai  secara  langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.
Dalam  kerangka  teori  human  capital,  investasi  dalam  pendidikan  dipandang  sebagai modal utama  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Namun,  adanya  gap  data terkait  investasi  pendidikan  modal  manusia,  terutama  di  Provinsi  Papua,  menjadi permasalahan  yang  perlu  diselesaikan.  Teori  human  capital  memberikan  dasar  bagi pemahaman  tentang  pentingnya  pendidikan  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  pembangunan  manusia.  Melalui identifikasi  dan  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  IPM,  serta  kaitannya  dengan investasi  pendidikan  modal  manusia,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah pendidikan di Provinsi Papua. Dengan analisis yang  komprehensif,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  potensi  solusi  dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan, akhirnya, IPM di wilayah tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antar variabel serta menyajikan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Provinsi Papua.

## Teori Modal Manusia (Human Capital) dan Investasi Pendidikan
Teori Modal Manusia (Human Capital) adalah konsep ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai suatu  bentuk modal atau aset yang dapat diperdagangkan. Konsep ini menganggap bahwa  investasi  dalam  pendidikan,  pelatihan,  dan  kesehatan  individu  akan  meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Keyakinan dalam teori human capital ini,  berkembang  luas  dalam  kehidupan  sosial  diseluruh  dunia,  sehingga  sebagaimana
diungkapkan  sejak  lama  oleh  (Strober  1990) ,  “jika  anda  ingin  memperoleh  pekerjaan  yang baik, dapatkan pendidikan yang baik pula”.
Pendekatan  teori  modal  manusia  menyoroti  pentingnya  investasi  dalam  pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan, karena hal ini dianggap sebagai faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.  Dengan  demikian  dalam  perspektif  teori  human  capital,  tingginya pendidikan akan memberikan dampak terhadap kemudahan memperoleh pekerjaan, tingginya produktivitas dan pendapatan baik dilihat dari sisi individual, organisasional dan juga negara (Hidayati et al. 2022). Investasi pendidikan mencakup pengeluaran untuk pendidikan formal dan informal, seperti biaya sekolah, buku-buku, biaya kuliah, dan program pelatihan. Investasi pendidikan  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kualifikasi, pengetahuan,  dan  keterampilan  individu,  sehingga  meningkatkan  potensi  mereka  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar terhadap ekonomi.

## Indikator Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metrik gabungan yang digunakan untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Diciptakan oleh PBB pada tahun  1990,  IPM  menggabungkan  beberapa  aspek  penting  dari  kesejahteraan  manusia, termasuk  kesehatan,  pendidikan,  dan  taraf  hidup,  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih lengkap  tentang  kondisi manusia  daripada  hanya  mengandalkan indikator ekonomi seperti Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  IPM  biasanya  dihitung  dengan  menggunakan  sejumlah indikator kunci, seperti harapan hidup saat lahir untuk dimensi kesehatan, tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah untuk dimensi pendidikan, serta pendapatan per kapita untuk dimensi taraf  hidup.  Dengan  mengintegrasikan  berbagai  dimensi  ini  dalam  satu  indeks,  IPM memberikan informasi yang lebih holistik tentang kesejahteraan manusia dan kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Ini memungkinkan pembandingan antar negara dan penilaian terhadap efektivitas kebijakan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan,  meningkatkan  akses  terhadap  layanan  dasar,  dan  mencapai  kemajuan  secara inklusif.
Tidak  hanya  sebagai  alat  pengukuran,  IPM  juga  berfungsi  sebagai  pendorong  tindakan  dan kebijakan yang lebih efisien dalam pembangunan manusia. Pembangunan merupakan upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik  (Arif et al. 2023). Dengan menyediakan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  dimensi-dimensi  utama  kesejahteraan manusia, IPM membantu pemerintah dan lembaga internasional dalam merumuskan prioritas kebijakan,  mengalokasikan  sumber  daya  dengan  tepat,  dan  mengevaluasi  dampak  dari program-program pembangunan. Selain itu, IPM juga memungkinkan kelompok masyarakat sipil, LSM, dan advokat untuk memonitor kemajuan pembangunan dan melakukan advokasi untuk perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kondisi hidup masyarakat. Oleh karena itu,  IPM  bukan  hanya  sekadar  alat  pengukuran  statistik,  tetapi  juga  merupakan  instrumen penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia di seluruh dunia.

## Kondisi Pendidikan di Provinsi Papua
Kondisi  pendidikan  di  Provinsi  Papua  terus  menjadi  tantangan  yang  memengaruhi  indeks pembangunan manusianya. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas  pendidikan,  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satu tantangan  utama  adalah  rendahnya  kualitas  pendidikan,  yang  tercermin  dalam  kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  melek  huruf  dan  kemampuan  akademik  di  antara penduduk Papua. Selain itu,  kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil dan terisolasi di Papua. Faktor geografis dan infrastruktur yang kurang memadai membuat beberapa daerah sulit dijangkau oleh layanan pendidikan yang memadai.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  45  mengamanatkan  bahwa  setiap  institusi  pendidikan  harus  menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang mencakup aspek fisik,  intelektual,  sosial,  emosional,  dan  spiritual  peserta  didik.  Ketersediaan  sarana  dan prasarana  pendidikan  merupakan  faktor  kunci  yang  dapat  memengaruhi  mutu  pendidikan. Adanya lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran akan memastikan peserta didik dapat belajar dengan optimal dan mencapai hasil pembelajaran yang maksimal (B. Papua 2022).
Pada tahun 2021, hanya 61,90 persen dari penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah, sementara sebagian besar sisanya, yakni 38,10 persen, telah keluar dari sekolah atau bahkan belum  pernah  mengenyam  pendidikan  formal.  Tingkat  partisipasi  pendidikan  juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dari 80,38 persen di tingkat SD/MI/sederajat menjadi  hanya  44,41  persen  di  tingkat  SMA/SMK/MA/sederajat.  Demikian  pula,  Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan dari 93,07 persen di tingkat SD/MI/sederajat menjadi  75,05  persen  di  tingkat  SMA/SMK/MA/sederajat.  Pola  penurunan  ini mengindikasikan adanya hambatan yang cukup besar dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi di Provinsi Papua. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan  peningkatan  akses  serta  kualitas  pendidikan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk diperhatikan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pembangunan  manusia  di wilayah tersebut (B. Papua 2023).

## METHODS
Objek  penelitian  meliputi  29  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua,  yang  dipilih  sebagai  unit analisis  yang  representatif.  Data  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Papua serta  sumber  data  resmi  pemerintah  dan  buku-buku  relevan.  Pengumpulan  data  dilakukan secara  komprehensif  dan  terperinci  untuk  memastikan  keakuratan  dan  representativitas informasi.  Analisis  data  menggunakan  metode  regresi  data  panel  dengan  aplikasi  EViews. Langkah-langkah analisis meliputi uji pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, uji Hausman  digunakan untuk  memilih  antara  Random  Effect  Model  (REM) dan  FEM.  Hasil  uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah FEM.
Setelah pemilihan model, dilakukan pemeriksaan asumsi klasik, seperti uji heteroskedastisitas dan  multikolinearitas,  untuk  memvalidasi  hasil  analisis.  Rumus  persamaan  analisis  regresi panel least squares dan variabel yang diteliti meliputi :

## Gambar 1. Kerangka Berpikir
LogIPM = β0 + β1 AHH + β2 HLS + β3 RLS + eit .......(1) LogIPM = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) β0 = Konstanta β1, β2, β3 = Koefisien Regresi AHH = Angka Harapan Hidup (AHH) HLS = Harapan Lama Sekolah (HLS) RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) eit = Standar Eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020 – 2023 Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2023 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam semua dimensi yang membentuk IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak.  Pertumbuhan  IPM  pada  tahun  2023  juga menunjukkan percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan peningkatan yang
konsisten terutama pada dimensi standar hidup layak. Dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2023 meningkat menjadi 68,17 tahun, naik sebesar  0,19  tahun  dari  tahun  sebelumnya,  menunjukkan  peningkatan  yang  positif  dalam kualitas hidup. Sementara itu, dalam dimensi pengetahuan, terlihat peningkatan pada harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun  ke  atas.  HLS  meningkat  sebesar  0,01  tahun  menjadi  11,15  tahun,  sedangkan  RLS meningkat sebesar 0,13 tahun menjadi 7,15 tahun pada tahun 2023.
Analisis juga mencatat peningkatan signifikan dalam dimensi standar hidup layak, yang diukur melalui  rata-rata  pengeluaran  riil  per  kapita  per  tahun,  yang  meningkat  sebesar  416  ribu rupiah atau sebesar 5,82 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data-data ini berasal dari hasil survei Long Form SP2020 untuk umur harapan hidup,  dan survei Susenas Maret untuk HLS, RLS, serta pengeluaran riil per kapita per tahun. Perkembangan ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di wilayah tersebut.
Tabel 1. Pemilihan Model Terbaik Pengujian Hasil Keputusan Uji Chow Prob. > 0,05 CEM Prob. < 0,05 FEM Uji Hausman Prob. > 0,05 REM Prob. < 0,05 FEM
Untuk menetapkan model regresi yang optimal di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dilakukan rangkaian pengujian statistik. Tahap  awal  melibatkan  uji  Chow  untuk  membandingkan  CEM  dan  FEM,  serta  uji  Hausman untuk membandingkan FEM dan REM. Subsequently, a Lagrange Multiplier test was conducted to compare CEM and REM. Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model terbaik dipilih sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  di  mana  dalam  situasi  ini  Fixed  Effect  Model (FEM)  terpilih  sebagai  model  paling  optimal.  Oleh  karena  itu,  uji  Lagrange  Multiplier  tidak diperlukan dalam konteks ini.
Setelah pemilihan model terbaik, dilakukan uji asumsi klasik untuk memverifikasi kesesuaian data dengan model yang dipilih. Karena jumlah data yang dianalisis melebihi 100, hanya dua uji yang dilakukan, yakni uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi telah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Uji Multikolinearitas Variabel AHH HLS RLS AHH 1.000000 0.428265 0.507373 HLS 0.428265 1.000000 0.851852 RLS 0.507373 0.851852 1.000000
Berdasarkan hasil dari uji koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0.428265 < 0.90 dan X3 sebesar 0.507373, dan X2 dan X3 sebesar 0.851852 < 0.90. Maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolinearitas.
Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas
-1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1 - 1 8 2 - 1 8 3 - 1 8 4 - 1 8 5 - 1 8 6 - 1 8 7 - 1 8 8 - 1 8 9 - 1 8 10 - 18 11 - 18 12 - 18 13 - 18 14 - 18 15 - 18 16 - 18 17 - 18 18 - 18 19 - 18 20 - 18 21 - 18 22 - 18 23 - 18 24 - 18 25 - 18 26 - 18 27 - 18 28 - 18 29 - 18

## IPM Residuals
Berdasarkan hasil dari uji yang dilakukan, didapat hasil grafik tidak melewati atau kurang dari 500 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
Makna Persamaan Regresi
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Coefficient t-tabel t-Statistic Prob. Adjust R- squared F-statistic C 22.01910 1.97385216 9 7.186802  0.0000 AHH 0.141319 1.97385216 9 2.609916  0.0100 0.998519 3764.817 HLS 1.152145 1.97385216 9 6.924926  0.0000 RLS 2.250898 1.97385216 9 10.65729  0.0000 IPM = 22.0190997433 + 0.141319364751*AHH + 1.15214518386*HLS +
2.25089819686*RLS + [CX=F].......(2)
Keterangan :
1. Konstanta sebesar 22.0190997433. Artinya jika Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah nol, maka akan meningkatkan IPM  di  Provinsi  Papua  sebesar  22.0190997433  dengan  asumsi  hal-hal  lain  tetap  (ceteris paribus).
2. Koefisien  regresi  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  sebesar  0.141319364751.  Artinya  jika Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat sebesar satu satuan, maka akan menaikkan IPM di Provinsi Papua sebesar  0.141319364751.
3. Koefisien  regresi  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  sebesar  1.15214518386.  Artinya  jika Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Papua sebesar 1.15214518386.
4. Koefisien  regresi  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  sebesar  2.25089819686.  Artinya  jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Papua sebesar 2.25089819686.

## Hasil Uji-t (Parsial)
Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Terhadap IPM Di Papua Nilai t hitung sebesar  2.609916 > t tabel 1973852169 dan prob. 0.0000 (lebih kecil dari 0,05), maka  Ho  ditolak  artinya  Ha  diterima  (Variabel  X  secara  individu  berpengaruh  terhadap variabel  Y).  Artinya  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  Angka  Harapan  Hidup  (AHH) Terhadap IPM Di Provinsi Papua.

## Pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) Terhadap IPM Di Papua
Nilai t hitung sebesar 6.924926 > t tabel 1973852169 dan prob. 0.0000 (lebih besar dari 0,05) maka  Ho  ditolak  artinya  Ha  diterima  (Variabel  X  secara  individu  berpengaruh  terhadap variabel  Y).  Artinya  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS) terhadap IPM Di Papua.

## Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Terhadap PDRB Di Papua
Nilai t hitung sebesar 10.65729 > t tabel 1973852169 dan prob. 0.0000 (lebih besar dari 0,05) maka  Ho  ditolak  artinya  Ha  diterima  (Variabel  X  secara  individu  berpengaruh  terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh  positif dan signifikan Rata-rata Lama Sekolah  (RLS) terhadap IPM Di Papua.

## Hasil Uji F (Simultan)
Nilai F hitung 3764.817 > F table 2.657761987 dan nilai prob. 0.000000 (lebih kecil dari 0,05) maka Ho ditolak artinya Ha diterima (Variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Angka Harapan Hidup (AHH),  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS),    terhadap  IPM  di Provinsi Papua.
Hasil R Square = 0.998519 x 100 = 99.85%
Nilai  R  squared  sebesar  0.998519.  Artinya  variabel  Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  Harapan Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS),    terhadap  IPM  di  Provinsi  Papua sebesar 99.85%, sedangkan sisanya 0.15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Gambar 4. Grafik AHH, HLD dan RLS Terhadap IPM
Pembangunan manusia adalah ide dasar dalam memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi yang menekankan pada gagasan kemampuan manusia sebagai sentral Pembangunan (Manurung and Hutabarat 2021). Dari data yang disajikan, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam investasi modal  manusia  bidang  pendidikan  di  Provinsi  Papua  dalam  periode  2018-2023.  Tren  ini tercermin  dalam  peningkatan  angka  IPM  dari  60,06  pada  tahun  2018  menjadi  62,25  pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya investasi dalam pendidikan, yang tercermin dalam indikator angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS), memberikan dampak yang positif terhadap kualitas hidup dan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Angka harapan hidup meningkat secara bertahap dari 65,36 pada tahun 2018 menjadi 66,44 pada tahun 2023, sementara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun.
2018 2019
2020 2021 2022 2023 AHH 65,36 65,65 65,79 65,93 71,85 66,44 HLS 10,83 11,05 11,08 11,11 11,14 11,15 RLS 6,52 6,65 6,69 6,76 7,02 7,15 IPM 60,06 60,84 60,44
60,62 61,39 62,25 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Investasi Modal Manusia AHH HLS RLS
IPM
Peningkatan investasi modal manusia bidang pendidikan ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua. Dengan adanya peningkatan angka IPM dan indikator pendidikan, seperti AHH,  HLS,  dan  RLS,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  dan  stakeholder  terkait  telah melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Meskipun masih terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun tertentu, tren keseluruhan  menunjukkan  arah  yang  positif  dalam  upaya  meningkatkan  modal  manusia melalui pendidikan di Provinsi Papua.

## Janji di Masa Otonomi Khusus
Pembangunan merupakan upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik  (Madris  2021).  Janji  pendidikan  di  masa  otonomi  khusus  Provinsi  Papua  merupakan komitmen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di  wilayah  tersebut. Meskipun  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua memiliki  wewenang  luas dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan pendidikan, penekanan pada pendidikan dasar yang bermutu tetap menjadi prioritas, sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang tersebut (Afriansyah 2022). Pasal ini menetapkan alokasi minimal 30% dari dana perimbangan untuk mendukung pendidikan di Papua.
Selain  itu,  untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi  khusus,  dibentuklah  Badan  Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan  pembangunan  di  wilayah  Papua.  Namun,  meskipun  telah  dilakukan  upaya-upaya untuk  meningkatkan  pendidikan  di  Papua,  masih  terdapat  beberapa  tantangan  yang  perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain meliputi masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama  di  daerah  terpencil  dan  terisolasi.  Persepsi masyarakat  terhadap  otonomi  khusus Papua menunjukkan bahwa pendidikan di provinsi ini masih di bawah standar nasional. Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan juga menjadi perhatian, dengan ditemukannya bahwa beban pendidikan di provinsi tersebut masih belum mencapai target yang diinginkan.
Pada  sisi  lain,  Undang-Undang  Otsus  No.  21  Tahun  2001  memberikan  arahan  yang  jelas mengenai  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  Provinsi  Papua.  Prinsip-prinsip  yang terkandung dalam undang-undang tersebut mencakup penghormatan terhadap hak-hak dasar penduduk Papua, hak atas pendidikan bermutu, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta  hak  masyarakat  adat  Papua  dalam  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di  Provinsi Papua.  Hal  ini  mengindikasikan  perlunya  pendekatan  yang  kontekstual  serta  pengelolaan anggaran  pendidikan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  guna  mendukung  peningkatan  kualitas pendidikan di wilayah Papua.

## Refleksi Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua
Pendidikan  telah  menjadi  penopang  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia  Indonesia untuk pembangunan bangsa (Budi Suharto 2021). Terdapat beberapa permasalahan terkait regulasi pelayanan pendidikan di Provinsi Papua. Salah satu akar masalahnya adalah adanya regulasi yang kurang cocok diterapkan. Beberapa permasalahan dalam regulasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut (B. P. Papua 2024) :
1. Belum adanya standar regulasi dan peraturan yang secara khusus mengatur sekolah berpola asrama. Sekolah berasrama saat ini umumnya dikelola oleh yayasan, namun regulasi yang  mengatur  hal  ini  perlu  disesuaikan  agar  memastikan  bahwa  OAP  (Orang  Asli  Papua) mendapatkan  porsi  yang  dominan  dalam  sekolah  berasrama.  Selanjutnya,  aturan  internal sekolah  yang  menetapkan  perbandingan  jumlah  siswa  OAP  dengan  non-OAP  masih  perlu diperjelas dalam regulasi yang ada. Selain itu, persyaratan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dianggap terlalu berat, terutama jika mengharuskan guru memiliki pendidikan minimal S1 dan sertifikasi, sehingga regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan ketersediaan SDM OAP.
2. Masih  terdapat  ketidaksesuaian  antara  tingkat  pelayanan  pendidikan  yang  diatur dalam  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  dengan
kondisi pelayanan ideal yang sesuai dengan kebutuhan Papua dan Papua Barat. Diperlukan penyelarasan dalam regulasi untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan sesuai dengan konteks daerah tersebut.
3. Masalah  lain  yang  dihadapi  adalah  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Papua,  terutama terkait penyelenggaraan PAUD dan Sekolah  Dasar (SD)/Paket A. Kelemahan ini disebabkan oleh  rendahnya  jumlah  dan  mutu  kompetensi  guru  PAUD  dan  SD,  serta  kurangnya  sarana penunjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan guru, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan keguruan di tingkat sekolah menengah, seperti Kolese Pendidikan Guru (KPG), serta penyelarasan antara berbagai peraturan terkait.
Penyediaan data OAP juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pendidikan di Papua yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua. Ini melibatkan pembuatan regulasi yang lebih teknis untuk mengatur kriteria domisili dan prioritas peserta didik OAP. Pendidikan menjadi kewenangan khusus yang diatur dalam PP 106/2021, namun pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  masih  memerlukan  penyelarasan  agar  tidak  mengakibatkan  kebimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Hal ini juga melibatkan pembiayaan pendidikan, di mana pemerintah  dan  masyarakat  berbagi  tanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  pendidikan dengan biaya semurah mungkin. Perlunya regulasi teknis yang mengatur hal ini juga menjadi penting, serta pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian dari bidang pendidikan yang perlu diperjelas prosedurnya.

## CONCLUSION
Pembangunan  pendidikan  di  Tanah  Papua  menghadapi  sejumlah  tantangan,  baik  dari  segi kuantitas  maupun  kualitas.  Terbatasnya  jumlah  sekolah,  kurangnya  guru,  dan  rendahnya kualitas  pendidikan  merupakan  masalah  utama  yang  perlu  segera  diatasi. Faktor-faktor  ini berpotensi mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.
Hasil  olah  data  menunjukkan  bahwa  Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  Harapan  Lama  Sekolah (HLS),  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Provinsi  Papua.  Hasil  ini mengindikasikan  pentingnya  faktor-faktor  tersebut  dalam  meningkatkan  kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selain itu, secara simultan, ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, dengan nilai R-square sebesar 99.85%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti secara bersama-sama memberikan kontribusi yang besar dalam menjelaskan variasi IPM di Provinsi Papua.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Papua.  Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis, diharapkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Papua.
1. Untuk  meningkatkan  efektivitas  pembangunan  pendidikan  di  Tanah  Papua,  penting untuk secara aktif melibatkan kearifan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memperkuat  keterlibatan komunitas  lokal,  memahami  dan  menghormati  nilai-nilai  budaya  dan  tradisi  masyarakat Papua, serta mengintegrasikan aspek-aspek kearifan lokal  ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi lebih relevan, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat Papua.
2. Investasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  pendidikan  menjadi  kunci  untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Diperlukan upaya untuk memperluas  jaringan  sekolah,  memperbaiki  dan  meningkatkan  fasilitas  pendidikan,  serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, perlu juga diperhatikan pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme.
3. Kerja  sama  antara  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  masyarakat  sipil,  dan  sektor swasta sangat penting dalam mengatasi tantangan pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Diperlukan  sinergi  antara  berbagai  pihak  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  inklusif, menyediakan  sumber  daya  yang  memadai,  dan  mengimplementasikan  program-program pendidikan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan  pendidikan  di  Tanah  Papua  dapat  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Papua.

## REFERENCES
Afriansyah,  Anggi.  2022.  “Refleksi  Dua  Puluh  Tahun  Pembangunan  Pendidikan  Di  Tanah  Papua  (2001- 2021).” Masyarakat Indonesia 48(1): 63–77.
Arif, Ade Alfarez Dzaki, M. Rizky Ramadhan, And Mardhotillah Bunga. 2023. “Pengaruh Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Ahh), Harapan Lama Sekolah (Hls) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (Rls) Terhadap Indeks Pembangunan Manuisa Di Provinsi Jambi.” Jurnal Statistika Universitas Jambi 2(2): 116–23.
Budi Suharto, Rachmad. 2021. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Samarinda, Kalimantan Timur: Rv Pustaka Horizon.
Hidayati Et Al. 2022. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi … Ekonomi Sumber Daya Manusia Indonesia.
Pertama. Ed. Dini Wahyu Mulyasari. Sukoharjo: Cv. Pradina Pustaka Grup.
Https://Scholar.Archive.Org/Work/Ngmrwnpvrvgorje5zd6urwrwhy/Access/Wayback/Http://Library
. Stmt-Trisakti.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jmbtl/Article/Viewfile/65/Pdf_43.
Madris. 2021. 5 Badan Pusat Statistik Prov Papua Ekonomi Ketenagakerjaan Dan Investasi Modal Manusia.
Pertama. Tamalanrea: Pt. Nas Media Indonesia.
Https://Revistas.Ufrj.Br/Index.Php/Rce/Article/Download/1659/1508%0Ahttp://Hipatiapress.Com/ Hpjournals/Index.Php/Qre/Article/View/1348%5Cnhttp://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080 /09500799708666915%5Cnhttps://Mckinseyonsociety.Com/Downloads/Reports/Educa. Manurung, Erly Nofriyanty, And Francis Hutabarat. 2021. “Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata- Rata  Lama  Sekolah,  Pengeluaran  Per  Kapita  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.”  Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen 4(2): 121–29.
Papua, Bps. 2022. Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2022. Ed. Papua Bps. Papua: Bps Prov Papua. ———. 2023. 1 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2023.
Papua.
Papua, Bps Provinsi. 2024. 17 Badan Pusat Statistik Prov Papua Provinsi Papua Dalam Angka 2024. Papua. Strober,  Myra  H.  1990.  “Human  Capital  Theory:  Implications  For  Hr  Managers.”  Industrial  Relations:  A
Journal Of Economy And Society 29(2): 214–39.
Yahya.  2009.  Ekonomi  Dan  Pembiayaan  Pendidikan  Sebuah  Pendekatan  Akumulatif.  Ed.Ngusman Abdul Manaf. Padang: Sukabina Offset.