## PEPPUNG SEBAGAI MEKANISME DEMOKRASI LOKAL PADA MASYARAKAT MEGOU PA’ TULANG BAWANG
Abu Tholib Khalik Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Jl. Lintas Timur KM 19 Cahyou Randu, Pagardewa, Tulang Bawang Barat, 34682 E-mail: stai.tuba@yahoo.com
Received: 27/05/2018 Revised: 28/05/2018
Approved: 20/09/2018 DOI: http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1097
Peppung Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal pada Masyarakat Megou Pa’ Tulang Bawang Licensed Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Abstract
The author conducts research on the content of customary law or traditions that have been in force for centuries ago which are still firmly used as guidelines for living together for members of the indigenous Migou Pa’ Tulang Bawang Lampung community. what is the background of the tradition so that for so long it can survive as if it was not deterred by the current wave of rapid social change. Then how is the technical consultation in the direction of consensus on the traditional tradition of the Megou Pa’ Tulang Bawang indigenous  community.  The  author  uses  descriptive  qualitative  research  type.  As  for primary data sources from the results of interviews with free guided interview methods and secondary data sources, namely books that support research. The results of the author’s research are in the traditional Peppung style of the Megou Pa Indigenous people, indeed it applies the one man one vote system, but even the voice of one person from a number of Peppung participants or a trial to hear a case must be able to accept something to make a decision. close to customary law. If it concerns common business interests, the majority of
votes are often the benchmark in making decisions, but it is not impossible that the voice of one person by the majority of the voting or counseling participants is considered more appropriate, logical or in accordance with tradition or law. custom then it can be used as the basis of the decision. In Peppung or counseling even though the problem is so complicated but there has never been a vote to make a decision or deliberation, because the basis of consideration is customary law, tradition or something considered rational rational.
Keywords : Peppung, Lampung Tradition, and Megou Pa custom

## Abstrak
Penulis  melakukan penelitian terhadap kandungan hukum adat ataupun tradisi yang telah berlaku sejak berabad–abad yang lalu ini yang tetap masih kokoh dijadikan  pedoman  hidup  bersama  bagi  para  anggota  masyarakat  adat  Migou Pa’  Tulang  Bawang  Lampung.  apa  yang  melatar  belakangi  tradisi  itu  sehingga sampai sekian lama dapat bertahan seolah–olah tak tergoyahkan oleh gelombang perubahan sosial yang demikian pesatnya saat ini. Kemudian bagaimana tehnis musyawarah dalam menuju mufakat pada tradisi permusyawaratan masyarakat adat Megou Pa’ Tulang Bawang. Penulis menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif.Adapun  sumber  data  primer  dari  hasil  wawancara  dengan  metode wawancara  bebas  terpimpin  dan  sumber  data  sekunder  yaitu  buku-buku  yang menunjang penelitian. Hasil Penelitian Penulis adalah Dalam Peppung Adat ala masyarakat Adat Megou Pa’, memang memberlakukan sistim one man one vote, namun suara satu orang sekalipun dari sejumlah peserta peppung ataupun sidang untuk  mengadili  suatu  perkara  tetap  harus  dapat  menerima  sesuatu  untuk  di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat.Jika hal itu menyangkut kepentingan usaha bersama suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya saja tiddak mustahil terjadi bahwa suara satu orang yang oleh mayoritas peserta peppung atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan. Dalam peppung atau berembuk sekalipun masalahnya demikian pelik namun tidak pernah terjadi voting untuk mengambil keputusan peppung atau berembuk itu, karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah hukum adat, tradisi ataupun sesuatu yang dianggap logis rasional.
Kata Kunci : Peppung, Adat Lampung, dan Adat Megou Pa’

## Pendahuluan A.
Kebiasaan  bermusyawarah  pada  masyarakat  Indonesia  pada umumnya  sejak  zaman  dahulu  kala  sudah  terbiasa  sebagai  salah  satu bentuk kehidupan bergotong–royong, musyawarah dalam berbagai segi kehidupan untuk mencapai mufakat dalam berbagai masalah kehidupan, pola kehidupan bermasyarakat yang demikian ini pada zaman modern sekarang  lazimnya  disebut  dengan  istilah  demokrasi.  Jauh  sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tradisi memilih pemimpin perkumpulan  atau  lembaga  dilakukan  secara  demokratis, 1 beginilah tradisi yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia.
Demokrasi  merupakan  “kata  sakti”  untuk  merespon  kondisi yang dirasa sepihak, menjadi alat legitimasi bagi tindakan yang didasari suara  mayoritas.  Jika  melirik  logika  pemahaman  versi  Schumpeterian, demokrasi  itu  merupakan  seperangkat  prosedur  kelembagaan  untuk mencapai keputusan politik. 2 Sebagai makhluk yang berakal, berkehendak terhadap  kebebasan  dan  kapasitas  untuk  membuat  keputusan  tidaklah menguntungkan  baginya  jika  ia  hanya  duduk  manis  saja  sementara semua  keputusan  dibuat  oleh  penguasa  yang  tidak  ada  upaya  baginya untuk  mengontrol  atau  mengarahkannya.  Pandangan  ini  memberi petunjuk bahwa musyawarah itu adalah suatu hal yang wajib ada pada setiap makhluk berakal yakni manusia, dengan kemmampuan akal itulah manusia dapat menimbang yang baik dan benar sebagai implikasi dari kemampuan berfikir.
Seorang  dramawan  Yunani  Aeschylus  menyatakan,  tidak  ada pemerintahan  di  Athena,  karena  rakyat  adalah  pemerintah.  Beberapa pendapat  yang  telah  dikutip  diatas  menunjukkan  bahwa  makna  istilah demokrasi itu setiap sesuatu yang menyangkut hajat hidup masyarakat dimusyawarahkan oleh masyarakat itu sendiri, apa yang dianggap terbaik bagi mereka itulah yang dijadikan keputusan bersama, demi kepentingan bersama, untuk kepentingan itu diperlukan adanya suatu lembaga yang dipercaya  untuk  melaksanakan  keputusan–keputusan  itu,  inilah  hasil modernisasi  dari  demokrasi  itu  yang  diyakini  mayoritas  masyarakat
1 Rifyal Ka’bah, Politik dan Hukum dalam al-Qur’an (Jakarta: Khairul Bayan, 2005).
2 Arief Setiawan, “Relevansi Kontemporer hlm. 5,” wordpress.com, 2009, http:// arieflmj.wordpress.com.
dunia  sebagai  suatu  cara  yang  dianggap  terbaik  untuk  mewujudkan kepentingan bersama, dianggap adil, rasional dan manusiawi.
Dalam  hubungannya  dengan  fokus  penulisan  ini  yakni  tentang tradisi demokrasi pada masyarakat adat Megou Pa’ Tulang Bawang, yang lazimnya  melakukan  musyawarah  itu  pada  masalah–masalah  umum walaupun itu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan suatu kelompok tertentu  misalnya  kepentingan  suatu  kelompok  masyarakat  adat  yang lazim disebut “Pepadun” sebagai suatu perserikatan sekelompok orang yang masih ada pertalian darah. Namun pertalian darah disini terbatas pada lingkungan keturunan dari laki–laki karena pada masyarakat adat Megou Pa’ ini menganut hukum Patrilinial.
Suatu  hal  yang  penulis  anggap  aneh  dalam  permusyawaratan dilingkungan masyarakat adat Megou Pa’ ini adalah, dari sisi sejarahnya adat istiadat yang berlaku pada mereka ini berasal dari zaman kerajaan Tulang  Bawang  kuno  yang  konon  menurut  beberapa  penulis  kerajaan ini  telah  berakhir  pada  sekitar  awal  abad  ke  delapan  Masehi.  Menurut penulis  buku  Lampung  Bersimbah  Darah,  kerajaan  Tulang  Bawang  itu dalam catatan Cina Kuno, sejak beridirinya kerajaan Sriwijaya pada tahun 687 M, yang berpusat di Palembang, nama Tulang Bawang sudah tidak lagi terdengar. 3
Lazimnya, pada setiap kerajaan itu kekuasaan penuh ada pada raja, sehingga nasib rakyat tergantung kepada kehendak raja, tetapi mengapa justeru pada mereka ada tradisi musyawarah?. Mungkinkah musyawarah sudah merupakan tradisi sejak zaman kerajaan atau itu setelah tiadanya kerajaan. Demikianpun dalam satu pendapat yang cukup menarik untuk disimak disekitar masalah ini adalah, konsep persamaan hak baru diakui dalam  sistem  politik  modern. 4 Inilah  menimbulkan  pertanyaan  apakah “ya”  tertib  hukum  pada  kerajaan  kuno  itu  sudah  sedemikian  majunya sehingga telah dapat mewariskan pola kehidupan modern dalam sistem sosialnya.
Dalam  salah  satu  pasal  dari  hukum  adat  Megou  Pa’  Tulang bawang  yang  termaktub  didalam  buku  Pelatoeran  Sepandjang  Hadat Lampong  dinyatakan,  adapun  orang  hendak  ngibal  itu,  mistinya  kilui
3 Al-Chaidar, Lampung Bersimbah Darah Gema Insani Press (Jakarta, 1999).
4 Sudaryanto, Filsafat  Politik  Pancasila,  Refleksi  atas  Perumusan  Teks  Pancasila (Yogyakarta: KEPEL Press, 2007).
(minta) kasih dulu yaitu, bapak si bujang harus kumpulken dulu sanak sudaranya  dan  isi  kampung  (kelompok  adat/Trah,  Jawa)  menyatakan hendak kilui kasih, sesudah mufakat baru dia bikin dudul sedikit–sedikit namanya cembi Bunder, 2 atau 3 bebatangan, turut barang –barang mas satu dua potong. 5
Pasal ini menunjukkan, jika seseorang akan mengambil menantu dengan cara bertunangan terlebih dahulu maka intern keluarganya harus mengadakan musyawarah intern kliknya dalam rangka mempersiapkan segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  adat  agar  klik itu  tidak  melalukan  sesuatu  yang  dianggap  melanggar  ketentuan  – ketentuan  adat.
Walau  pun  hal  ini  hanya  merupakan  kepentingan  suatu keluarga, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan suatu kelompok yang lebih besar. Kalau yang sudah dikutip diatas adalah masalah adat perkawinan,  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pula  bentuk  permusyawaratan dikalangan masyarakat adat dalm hal usaha bersama, yaitu masalah yang berhubungan  dengan  perselisihan  antar  kelompok  (Pepadun)  seperti tersebut pada Pasal 1 Aturan Perwatin Adat Tulang Bawang berikut ini :
Orang  Bangsa  Lampong  boleh  masuken  peng aduan  dalem marganya  yang  terdakwa  sendiri,  dan  itu  perkara  boleh  diatur  oleh penyimbang –penyimbang  dalem  itu  marga  boleh  diputuskan  di  sesat oleh proatin adat yaitu lidnya, penyimbang – penyimbang, tua–tua dan orang  yang  paham  adat,  berpangkat  Merga,  Tiuh  dan  Suku  dalem  itu marga sendiri. 6
Berarti  pada  masyarakat  adat  Megou  Pa’  itu  termasuk  dalam perkara  yang  umum  jika  itu  menyangkut  para  anggota  harus  diatur secara bersama oleh para penyembang dari berbagai tingkat kepangkatan adatnya.  Dalam  satu  wawancara  penulis  tentang  hal  ini  didapati keterangan dari salah seorang Penyembang di Marga Suai Umpu yaitu, jumlah  total  dari  kewajiban  membayar  ini  adalah  f  20,  karena  sudah menjadi ketentuan dalam adat kewajiban ini menjadi kewajiban segenap anggota  pepadun  dan  tidak  hanya  menjadi  beban  tanggungjawab pelakunya  secara  sendirian.  Maka  dari  itu  diperlukan  adanya  rembuk
5 Tuan Pn, Kepala Marga, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong (Batavia: Uit Gevers end Drukkers Maatschappy, 1913).
6 Tuan Pn, 56.
intern  anggota  pepadun  yang  bersangkutan,  dalam  rangka  memenuhi kewajiban ini. 7
Penulis  semula  mengkritik  pasal  ini  karena  secara  logika  siapa berbuat  dialah  yang  bertanggungjawab,  mengapa  musti  menjadi  beban orang lain yang sebenarnya tidak tahu menahu pangkal masalah tetapi harus turut bertanggungjawab, lantas beliau menjelaskan hal itu ada latar belakang filosofinya yaitu sebagai suatu upaya prefentif, kalau seseorang dari anggota pepadun terlihat sudah mengarah kepada perbuatan kriminal semacam  itu  maka  saudaranya  yang  satu  pepadun  harus  melakukan sesuatu untuk mencegah kemungkinan buruk itu terjadi.
Demikian  pula  seseorang  akan  berfikir  panjang  untuk  berbuat kriminal  itu  karena  resikonya  akan  menjadi  beban  bagi  banyak  orang. 8
Penentuan  lokasi  pengkajian  ini  yang  dipusatkan  di  kota  Menggala didasari oleh beberapa pertimbangan yakni:
Kota Menggala sejak abad 17 M, merupakan kota dagang karena berfungsi  sebagai  Bandar  Daerah  Lampung,  sebelum  zaman  kolonial Belanda  telah  dihuni  oleh  masyarakat  dari  berbagai  Marga  yang  ada di  Tulang  Bawang  sampai  saat  ini  masih  demikian  keadaannya;  Pada masa  Sultan  Hasanuddin  kegiatan  perdagangan  lada  dilakukan  di bandar  kecil  yang  disebut  Tangga  Raja.  Bandar  kecil  ini  milik  tiap- tiap  pemerintahan  adat  yang  terdapat  pada  setiap  kampung.  Dengan demikian  setiap  pemerintah  marga  menjalin  hubungan  dagang  secara langsung  dengan  Banten.  Keadaan  seperti  itu  berubah  semenjak  VOC menancapkan  kekuasaan  di  Tulang  Bawang.  Pada  tahun  1668  VOC mendirikan benteng Petrus Albertus (Fort Albertus) di Menggala tepatnya di Kampung  Kibang. 9
Pelacakan di lapangan sudah tidak dapat lagi menemukan bekas- bekasnya.  Menurut  catatan  Ronkel,  maksud  VOC  mendirikan  benteng ini  untuk  mencegah  serangan  Bugis  dan  Palembang.  Namun  dalam perkembangannya  untuk  kepentingan  monopoli  perdagangan.  Tujuan
7 Efendi Stan Rajou Meliyou, wawancara, 5 Juni 2012, Menggala.
8 Efendi Stan Rajou Meliyou.
9 Warganegara, 1994.
utama VOC tersebut semakin terlihat ketika pada tahun 1684 didirikan loji dan bandar (Boom) di Menggala. 10
Kota  ini  sejak  masuknya  transmigrasi  dari  pulau  Jawa  sekitar tahun 1974 yang lalu, kemudian didukung pula oleh lahirnya Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1997 yang secara langsung semakin membuka peluang  untuk  mencari  sumber  penghidupan,  maka  penduduk  kota Menggala  semakin  bertambah  tidak  terkecuali  para  anggota  dari  ke Empat Marga yang ada di Tulang Bawang, karenanya kota ini dianggap representatif untuk dijadikan sebagai obyek penelitian ini.
Setelah  penulis  mempelajari  secara  sepintas  tentang  apakah  itu tradisi yang sangat mirip dengan makna istilah demokrasi pada zaman supra  modern  ini,  maka  selanjutnya  akan  dipelajari  apa  yang  melatar belakangi tradisi itu sehingga sampai sekian lama dapat bertahan seolah– olah  tak  tergoyahkan  oleh  gelombang  perubahan  sosial  yang  demikian pesatnya  saat  ini.  Kemudian  bagaimana  tehnis  musyawarah  dalam menuju mufakat pada tradisi permusyawaratan masyarakat adat Megou Pa’ Tulang Bawang.
Dalam rangka pengumpulan data sepanjang penulisan ini, penulis akan menelusuri karya tulis klasik yang ditulis oleh para tokoh adat lebih satu abad yang lalu berupa buku yang berjudul Pelatoeran Sepandjang Hadat  Lampong.  Selain  itu  karena  buku  ini  adalah  buku  yang  sudah demikian tua usianya, mulai dari tata bahasa dan ejaannya, bahkan tidak terkecuali nilai–nilai yang tersembunyi dibalik hukum itu, sesuai dengan kondisi  sosial  masa  itu,  maka  penulis  juga  memandang  perlu  untuk mencari tahu dari para tokoh adat yang dianggap kompeten dan dapat membantu memberi in put melalui metoda wawancara bebas terpimpin.
Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka menggali hakikat dibalik  tradisi  musyawarah  pada  masyarakat  adat  itu,  kemudian  titik temu dan titik pisahnya dengan sistim demokrasi dalam ketatanegaraan modern. Kemudian dibutuhkan adanya bahan pustaka yang di anggap menunjang kepentingan penulisan ini. Setelah itu akan diadakan analisis filosofis, dengan menggunakan metode konten analisis terhadap pointes– pointes yang dipandang terkait  dengan kepentingan penulisan ini.
10 Ahmad Kesuma Yudha, “Perspektif Sosiologis Dalam Pembangunan Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang” (belum diterbitkan h.4, 29 Maret 1996).

## Antara Tradisi Dan Demokrasi: Tradisi Peppung di Megou Pa’ B.
Tulisan ini secara garis besarnya terarah kepada suatu tradisi yang terdapat  pada  adat  istiadat  dari  suatu  kelompok  masyarakat  Lampung, yakni dari kalangan kelompok adat yang lazim disebut Lampung Pepadun, dan kelompo – kelompok itu disebut dengan Paksi. Kajian ini dikhususkan pada  sub  kelompok/Paksi  masyarakat  adat  Migou  Pa’  Tulang  Bawang. Penggunaan  istilah  masyarakat  adat  Megou  Pa’  dalam  karya  tulis  ini pada hakikatnya yang dimaksud adalah sebagian dari masyarakat Tulang Bawang  saat  ini  yang  berpegang  pada  hukum  adat  istiadat  pusaka masyarakat dari ke-empat marga yang ada di Tulang Bawang, yakni Marga Tegamo’an, Marga Buai Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Aji.
Penulis  sangat tertarik untuk dapat menyelami lebih jauh kedalam kandungan hukum adat ataupun tradisi yang telah berlaku sejak berabad– abad  yang  lalu  ini  yang  tetap  masih  kokoh  dijadikan  pedoman  hidup bersama  bagi  para  anggota  masyarakat  adat  Migou  Pa’  Tulang  Bawang Lampung. Sikap demokratis ini sebenarnya kurang tepat bagi masyarakat adat  Megou  Pa’,  karena  asal  usulnya  mereka  ini  mewarisi  adat  itu  dari zaman  kerajaan  yang  pada  umumnya  tidaklah  demokratis.  Menurut penulis buku “Lampung Bersimbah Darah” mengutip karya penulis Barat Prof. N. J. Krom, menyatakan bahwa, pada tahun 644 masehi, sumber dari perpustakaan Tiongkok zaman Dinasty Han, menyebut nama Mo–lo–yeu menghadiahkan  hasil–hasil  negerinya  kepada  kerajaan  Tulang  Bawang. Kerajaan  ini  merupakan  gabungan  (federasi)  dari  beberapa  kerajaan kecil seperti To-lang, Po’Hwang, Moloche, Kamboja dan Campa, dengan menyatukan kedua kata To-lang dan Po’ Hwang maka kemudian nama kerajaan  tersebut  menjadi  Tulang  Bawang,  yang  merupakan  kerajaan tertua di daerah Lampung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, lokasi kerajaan ini berada di sekitar Wai (Sungai) Tulang Bawang. Ada dua tempat yang diperkirakan sebagai pusat kerajaan ini di sekitar Wai Pedada dekat muara Wai Tulang Bawang atau di sekitar kampung Pagardewa sekarang. 11 Jika tradisi demokrasi yang saat ini masih hidup pada masyarakat Megou Pa’ itu dianggap sebagai pusaka dari zaman kerajaan Tulang Bawang yang ada pada zaman Kuno itu agaknya mustahil, karena pada umumnya kerajaan itu tidaklah demokratis.
Bahkan menurut buku Filsafat Politik Pancasila dinyatakan bahwa, pada  kekuasaan  tradisional  maupun  kekuasaan  kolonial  rakyat  adalah obyek  yang  sekedar  sebagaipenerima  segala  kebijakan  politik  dan  tidak mempunyai  posisi  tawar  sama  sekali,  karena  rakyat  bukanlah  sebagai bahagian  dari  kekuatan  politik.  Pada  kekuasaan  semacam  itu  rakyat hanyalah  sebagai  obyek  yang  dikuasai,  rakyat  hanyalah  sebagai  abdi terhadap tuannya. 12
Penulis  masih  mencari  sumber  data  lainnya  untuk  menelusuri mulai  kapan  masyarakat  Megou  Pa’  itu  terbiasa  hidup  dengan  tipologi demokratis itu, namun ada perkiraan para tokoh bahwa tradisi demokratis ini mulai berlaku sejak masuknya Islam di Tulang Bawang. Tentang Islam di Tulang Bawang oleh Zainal Abidin Ahmad dan Yahya Harun dinyatakan bahwa, masuk nya Islam di Lampung itu bukanlah lewat Sumatera Barat atau Palembang, tetapi langsung dari Banten karena bangsawan Lampung Menak  Kemala  Bumi  masuk  Islam  di  Banten 13 ,  hal  ini  sinkron  dengan tulisan  Zainal  Arifin  Abbas  dalam  bukunya  Prihidup  Nabi  Muhammad SAW yang mengatakan bahwa, Lampung Islam pada akhir abad XV M, atas usaha Raja Lampung, Menak Kemala Bumi via Banten. 14
Kemudian  Minak  Kemala  Bumi  mempelajari  Tarekat  Islam Qadiriyah 15 , Setelah kembali ke Palembang (Maksudnya Lampung, karena sebelum tahun 1964 Lampung adalah salahsatu Keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di kota Palembang) ia menyiarkan ajaran– ajaran  Islam  ditengah–tengah  ummatnya.  Kemudian  penyiaran  Islam membawa hasil yang bukan sedikit diantara penduduk daerah Lampung, mereka  mempunyai  mesjid–mesjid  besar  di  kota–kota  dan  kampung– kampung. 16 Tentang  adanya  Masjid  ini  memang  benar  adanya  karena hingga hari ini di Menggala Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang masih ada Masjid Agung yang didirikan tahun 1830 M.
Islam  telah  masuk  ke  Tulang  Bawang  pada  zaman  berkuasanya Sultan  Hasanuddin  di  Banten.  Jika  dugaan  ini  benar  memang  sesuai,
12 Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila, Refleksi atas Perumusan Teks Pancasila .
13 Yahya  Harun,  Sejarah  Masuknya  Islam  di  Indonesia  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,
1992).
14 Zainal Arifin Abbas, Prinsip hidup Nabi Muhammad SAW (Medan: TB. Islamiyah,
1954), 649.
15 Yahya Harun, Sejarah Masuknya Islam di Indonesia, 11.
16 Yahya Harun, 626.
karena  Islam  itu  memang  demokratis  sebagaimana  dinyatakan  oleh Affan  Ghaffar,  proses  musyawarah  yang  dijalankan  pada  zaman  nabi Muahmmad  SAW.,  secara  substantik  tidak  berbeda  dengan  apa  yang nampak dalam proses demokrasi masa kini. 17 Menurut para ahli Hukum Ketatanegaraan  demokrasi  itu  terdiri  dari  Demokrasi  Langsung  dan Demokrasi Perwakilan.
Pada  masyarakat  adat  Megou  Pa’  nampak  berlaku  sistim Demokrasi Langsung dan juga Demokrasi Perwakilan, hal ini disebabkan kebiasaan  musyawarah  itu  dapat  terjadi  dalam  urusan  suatu  klik  jika musyawarah  itu  hanya  menyangkut  kepentingan  sekelompok  orang yang  tidak  berkaitan  dengan  Hukum  Adat  yang  berlaku  umum  maka berlakulah Demokrasi terbatas. Akan tetapi jika sudah menyangkut urusan adat tingkat menengah atau tinggi seperti seperti Sujud Adat, atau yang biasa disebut Begawi (Hajatan Adat) maka berlaku Demokrasi Perwakilan karena suara seseorang sering diperlakukan sebagai suara marganya.
Suatu  hal  yang  secara  sepintas  tidak  sejalan  dengan  sistim kepenyembangan  dalam  permusyawaratan  yakni  berlakunya  sistim musyawarah yang memberlakukan sistim one man one vote, karena setiap peserta  musyawarah  mempunyai  hak  suara  yang  sama,  sungguhpun dalam tata titi adat Megou Pa’ itu sistim kepangkatannya bertingkat ada High Class, ada yang Midle Class, ada lagi Lower Class. 18 Disini disebut one man one vote karena pada setiap persidangan adat yang berhak ikut serta  hanyalah  kaum  laki–laki  saja  sedangkan  kaum  perempuan  tidak dibolehkan  turut  serta  dalam  forum  musyawarah  adat,  sungguhpun pada tempat – tempat tertentu perempuan itu seolah disetarakan dengan laki – laki.

## Aneka Tipe Demokrasi C.
Demokrasi itu ada beberapa tipe diantaranya yang mirip dengan tradisi  masyarakat  adat  Megou  Pa’  adalah  Demokrasi  Langsung  yakni, demokrasi  yang  dijalankan  secara  langsung  oleh  seluruh  warga  negara yang  bertindak  berdasarkan  prosedur  mayoritas  dalam  membuat  suatu
17 Ahmad Sukardja, Demokrasi Dalam Persepektif Islam Anglo Media (Jakarta, 2005).
18 Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara, 10 Oktober 2013, Menggala.
keputusan  politik. 19 Istilah  “demokrasi”  berasal  dari  Yunani  Kuno  yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sM. Negara tersebut dianggap  sebagai  contoh  awal  dari  sebuah  sistem  yang  berhubungan dengan  hukum  demokrasi  modern.  Namun,  arti  dari  istilah  ini  telah berubah  seiring  perjalanan  waktu,  dan  definisi  modern  telah  berevolusi pula  sejak  abad  ke-18  M,  bersamaan  dengan  perkembangan  sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu  demos  yang  berarti  rakyat,  dan  kratos  atau  cratein  yang  berarti pemerintahan,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  pemerintahan  rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini populernya dijadikan sebagai indikator dari perkembangan politik dalam suatu  negara. 20 Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  demokrasi  itu meletakkan kedaulatan itu pada suara mayoritas rakyat.

## Bentuk – bentuk Musyawarah dalam Adat Megou Pa’ D.
Dalam tradisi masyarakat Barat demokrasi itu menjadi bahagian dari pandangan hidup yang demikian luasnya serta mengandung unsur– unsur pokok yang dapat menjadi garis hubungan antara individu dengan masyarakat ataupun pemerintah. Demikian pula dalam wawancara penulis sepanjang  pengumpulan  data  sebagai  bahan  penulisan  naskah  ini  pada masyarakat  adat  Megou  Pa’  itu  musyawarah  yang  demokratis  itu  tidak hanya  dalam  hal  menghadapi  rencana  hajatan  adat,  tetapi  juga  berlaku pada  hal  –  hal  kehidupan  lainnya  yakni,  dalam  hal  yang  berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan bersama pasti akan dirancang terlebih dahulu melalui forum musyawarah.
Kegiatan  ini  bisa  berupa  kegiatan  usaha  Perikanan,  Padangan Kerbau, usaha Berladang yang Berkelompok, termasuk dalam menghadapi hal–hal  yang  merupakan  tanggungjawab  orang  seorang,  namun  ada sangkut pautnya dengan Klik yang bersangkutan seperti terjadi kerusuhan orang seorang dengan kelompok pepadun lain karena ada sanksi adatnya
19 “Anonim,    hlm.  7,”  Blogspot.com,  ,  http;//chesarinafarahsari.  Blogspot.co  (blog), 2012.
20 “tanpa  judul,”  blogspot.com, http://amifidi.blogspot.com (blog),  n.d.,  diakses  23 November 2012.
maka itu harus dihadapi dan disikapi secara arif bersama pula. 21 Berarti tradisi Demokrasi atau musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang akan dijalankan secara kolektif itu dapat terjadi dalam banyak hal, namun yang wajib sifatnya jika itu berhubungan dengan hajat adat.
Akan  tetapi  dalam  suatu  forum  musyawarah  Class  ini  tidak berlaku, yang berlaku adalah suara kebenaran menurut ketentuan hukum adat  itu  sendiri  sungguhpun  dalam  peppung  adat  yang  dipimpin  oleh seorang  juru  bicara  dengan  status  penyembang  high  class,  namun  dia juga  tetap  mau  menerima  in  put  dari  seorang  penyembang  lower  class sekalipun, jika memang in put itu bernilai dipandang dari sisi hukum adat, atau setidaknya bersifat logis dalam hubungan nya dengan kepentingan kegiatan  yang  sedang  diperbincangkan. 22 Jika  ini  disamakan  dengan sistem demokrasi masa kini seolah tidak ada antara hak suara dari partai mayoritas dengan suara dari partai gurem.
Tentang  hal  yang  disebut  terakhir  ini  penulis  sempat menanyakannya  kepada  seorang  tokoh  adat  bahwa,  seorang  tokoh adat  yang  sangat  berkompeten  dalam  hal  hukum  adat  mengapa  mesti mengumpulkan para anggota pepadunya untuk rapat intern hanya dalam rangka membahas masalah rencana kilui kasih, bukankah itu dapat berarti sebagai perbuatan sia – sia. Sang tokoh menyatakan peppung benyanak– nyanak (rapat intern keluarga/klik) itu memang wajib diadakan karena itu sudah menjadi bahagian dari hukum adat yang sudah diwarisi secara turun temurun.  Penulis  melanjutkan  pertanyaan,  apakah  ada  sanksi  adatnya kalau  hal  itu  tidak  dilakukan?.  Sanksi  berupa  denda  atau  lain  –  lainya memang tidak ada, tetapi sanksi sosialnya yang cukup berat yakni berupa pemboikatan terhadap pelaksanaan hajatanya kelak, karena ahli familinya tidak siap berpartisipasi secara aktif dalam perhelatan adatnya  kelak. 23
Menurut pengamatan penulis dalam tradisi masyarakat Megou Pa’ jika ada hajatan dari salah seorang anggota pepadunya lantas banyak dari anggota pepadun itu yang kurang aktif berpartisipasi maka masyarakat umum akan menganggap orang yang bersangkutan sebagai orang yang terkucilkan,  dengan  demikian  berarti  orang  itu  buruk  tabiatnya,  inilah
21 Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara.
22 Idham Gelar Stan Pengeran, Wawancara, 15 September 2013, Menggala.
23 Rukhiyat Kesuma Yudha, Wawancara.
sanksi sosial dari masyarakat umum yang harus diterima oleh seseorang yang tidak mau mentaati tradisi semisal demokrasi tersebut.
Musyawarah  yang  biasanya  berlaku  pada  masyarakat  Megou Pa’  dapat  terjadi  dalam  berbagai  hal  seperti,  dalam  hal  yang  berkaitan dengan masalah ekonomi dengan bentuk kolektif yakni dalam kerukunan perladangan yang biasa disebut “Magihan/Ider Tameng”. Selain itu juga berlaku dalam hal beternak Kerbau yang juga kolektif, karena terdiri dari berpuluh-puluh  orang  anggota  saja.  Menurut  salah  seorang  tokoh  adat Megou Pa’, musyawarah pada Masyarakat Adat megou Pa’ itu jika yang akan dimusyawarahkan itu menyangkut masalah adat istiadat itu namanya Peppung. Akan tetapi jika itu musyawarah dalam hal–hal yang menyangkut masalah umum non adat maka itu dinamakan Berembuk. 24 Bertolak dari hasil wawancara inilah maka selanjutnya penulis akan membagi deskripsi berikut ini kedalam Peppung dan Berambuk (musyawah urusan non adat), dalam  berbagai  bentuknya  sebagai-mana  yang  terdapat  dalam  tradisi masyarakat adat Megou Pa’ Tulang Bawang.

## Peppung Adat: Musyawarah Untuk Hajatan Adat E.
Peppung ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan misalnya dalam menghadapi hajat adat yang disebut Begawi, baik itu Begawi Caka’ Pepadun  sebagai  hajat  adat  tertinggi  dalam  adat  Megou  Pa’,  atau  yang level kedua yakni begawi Turun di wai, selain itu ada juga pertemuan adat yang tidak disebut sebagai peppung namun kehadiran para wakil marga itu  di  kategorikan  sebagai  tetamu  adat,  beberapa  macam  pertemuan  ini akan diuraikan sebagai berikut:
“Ternyata dalam menghadapi suatu acara adat (Begawi) memang para penyembang itu diundang oleh shahibul hajat untuk hadir di suatu tempat  yang  disebut  Sessat  (Balai  Adat)  untuk  memusya  warahkan rencana gawi itu disini juru bicara yang bertin dak untuk dan atas nama penyembang dari shahibul hajat meminta in put kepada para penyembang yang  hadir  dalam  musya-warah  itu  tentang  kewajiban  dan  hak–hak shahibul hajat. Akan tetapi karena hajatan ini merupakan hajat Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang    maka,  juru  bicara  ini  ditunjuk  oleh bapak  Bupati  Tulang  Bawang  yang  dipilih  dari  salahsatu  Penyembang
24 Idham Gelar Stan Pengeran, Wawancara.
Marga  di  Megou  Pa’  yang  dianggap  kompeten.  Namun  jika  yang  akan begawi itu orang perorang maka yang menunjuk pembawa acara itu adalah penyembang dari shahibul hajat itu, karena pembawa acara adat itu harus bertindak untuk dan atas nama penyembang pepadun yang bersangkutan. Juru  bicara  ini  setelah  membuka  acara  langsung  menyerahkan  pada para peserta peppung untuk memberikan sumbang saran sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam hukum adat. Lalu satu persatu perwatin  yang  bertintak  selaku  wakil  dari  masing–masing  marga memberikan input–input sesuai ketentuan hukum adat.
Memang  seharusnya  hajatan  adat  itu  adalah  dari  salah  seorang anggota pepadun, namun dengan sikap wisdom  para penyembang dapat memahami maksud pemerintah daerah yang ingin melestarikan budaya pusaka  dari  nenek  moyangnya.  Peppung  yang  biasa  berlaku  dalam hubungannya  dengan  gawi  adat  juru  bicara  yang  ditugasi  itu  adalah Penyembang  dari  shahibul  hajat  ataupun  seseorang  yang  dipercayanya, bertindak  untuk  dan  atas  nama  penyembang  yang  menunjuknya, mengerahkan bujang–bujang untuk mengundang para penyembang dan mereka bertindak sebagai penyambung lidah dari penyembang shahibul hajat agar dapat hadir pada hari dan jam tertentu. Cara mengundang ini pun  khas,  yakni  beberapa  orang  bujang  yang  diutus  oleh  penyembang pepadun  shahibul  hajat  dengan  berpakaian  yang  tertentu  yakni  harus berpeci  dan  memakai  kain  sarung  sebatas  lutut,  jika  tidak  berpakaian demikian  itu  maka  orang  yang  dihadapi  untuk  diundang  itu  berhak menolaknya. Setelah orang–orang yang diundang itu hadir di Sessat (balai Adat) atau rumah yang ditentukan barulah sang juru bicara menanyakan kepada  hadirin  apakah  yang  hadir  ini  sudah  dianggap  layak  untuk mewakili  marga–marga  yang  ada  di  Tulang  Bawang,  jika  “ya”  barulah peppung dapat dimulai. Tata cara peppung ini juru bicara itu membuka acara  terlebih  dahulu  menyampai  kan  secara  jelas  maksud  dan  tujuan undangan itu, jika mayoritas hadirin itu sudah mengiyakan karena sudah memahami maksud undangan itu barulah sang juru bicara bertanya lagi sebelum peppung dilanjutkan berapa biaya sessat yang harus ditunaikan?, ini menurut ketentuan adat sebesar f 50 (50 Gulden uang Belanda), tetapi saat ini biasanya dibuat kesepakatan bea itu cukup dengan Rp. 50.000,-. Setelah itu tersedia baru peppung dimulai, pertama juru bicara menanyakan siapakah yang akan ditunjuk sebagai Pimpinan Gawi dalam istilah khas
adatnya  disebut  “Pangan  Tohou”,  ini  sebenarnya  ada  ketentuan  yang tidak tertulis yakni jika yang punya hajat itu marga tertua yakni Marga Tegamo’an, maka Pangan Tohounya dari Marga Kedua yaitu dari Marga Buai Bulan.
Bilamana  yang  punya  hajat  dari  Marga  Buai  Bulan  yang  harus menjadi  Pangan  Tohounya  dari  marga  Tegamo’an,  demikian  pula  jika yang punya hajat dari Marga Suwai Umpu pangan tohounya dari marga kedua yakni Marga Buai Bulan, kalau yang punya hajat itu anggota Marga Aji  sudah  pasti  pangan  tohounya  dari  Marga  Suwai  Umpu.  Kalaupun shahibul hajatnya daro Marga Tegamo’an seharusnya Pangan Tohou itu dari Marga Aji. Akan tetapi realitanya tidaklah harus demikian tergantung kesepakatan waktu itu siapa yang dianggap lebih kompeten dibidang adat itulah  yang  ditunjuk,  karena  marga  yang  seharus  nya  menjadi  pangan tohou itu dengan bijak mengarahkan kepada salah seorang wakil–wakil marga  yang  ada  dalam  peppung  itu  untuk  menjadi  pangan  tohou, lantas biasanya personil yang ditunjuk itu secara aklamasi ditunjuk oleh mayoritas peserta peppung.
Ada  satu  model  lagi  kegiatan  adat  yang  juga  menghadirkan wakil–wakil  marga  yaitu  “Sujud  Adat”.  Sujud  Adat  ini  biasanya  harus dilaksanakan jika pengantin wanitanya berangkat dari rumah orang tuanya dengan  cara  larian  atau  kawin  lari,  lantas  penyelesaian  adatnya  harus dengan sujud adat. Memang disini wakil-wakil marga harus ada walaupun hanya satu orang wakil dari satu marga namun sudah di anggap cukup sebagai representasi dari marganya. Kehadiran penyembang marga disini tidak disebut peppung, namun untuk turut menjustifikasi penyelesaian adat serta pemberian gelar adat dari pihak Pepadun pengantin wanita kepada pengantin pria yang melakukan sujud adat itu, demikian pula disitu tidak ada rembukan apa-apa kecuali secara aklamasi menerima gelar adat yang sudah disetujui oleh penyembang pepadun yang bersangkutan itu. Hanya saja sering juga terjadi penyembang pepadun itu dengan rendah hati dan bijaksana menanyakan rencana gelar adat yang akan diberikan itu apakah sudah  tepat  atau  belum?,  biasa  juga  para  wakil  marga  itu  memberikan input-input  yang dipandang perlu terkait dengan level gelar atau gelar itu sendiri

## Musyawarah dalam Kegiatan Ekonomi 1.
Musyawarah  non  adat  ini  sebagai  aplikasi  dari  “Atoeran Prowatin” 25 yang ditulis para penyembang marga di Tulang Bawang pada tahun 1910 dan diterbitan teksnya oleh Uit gefers und Drukers Matschpy, Batavia pada tahun 1913. Musyawarah ini memang tidak disebut peppung karena ini bukan merupakan kegiatan adat, namun karena para anggota yang terlibat dalam aktifitas itu adalah seluruhnya orang adat dan sebagai asas  kerjasama  itu  sudah  diatur  oleh  para  penyembang  adat,  yang  jelas karena  ini  menyangkut  areal  tertentu  dan  areal  itu  sendiri  merupakan milik  masyarakat  adat  (Hak  Ulayat),  seperti  kegiatan  berladang  kolektif atau  beternak  kerbau  kolektif,  sebagaimana  akan  diuraikan  lebih  rinci berikut  ini:

## Permusyawaratan kelompok peladang Kolektif a.
Masyarakat  Tulang  Bawang  dahulu  adalah  masyarakat  agraris karena memang sebagian besarnya bertani, hal ini sesuai kondisi pada masa itu,  potensi  alamnya  mendukung,  demikian  pula  kualitas  sumber  daya manusia  serta  kondisi  sosialnya  memang  belum  memungkinkan  untuk membuat  usaha  seperti  perdagangan  dan  lain  sebagainya.  Pencaharian bertani  ladang  itupun  dilakukan  dengan  model  peladangan  berpindah, karena  hutan  yang  luas  masih  tersedia  dan  belum  ada  kemampuan mengolah tanah secara modern, apalagi kalau mau menggunakan peralatan canggih seperti traktor saat ini. 26 Begitu pula pada masa itu ancaman hewan buas masih mencekam, bahkan yang lebih asasi adalah sifat manusia yang zoon politicon.
Para  petani  ladang  di  Tulang  Bawang  membuat  peladangan  itu dalam berbagai bentuk ada yang berjajar dari Timur ke Barat, satu model lagi yang disebut Ider Tameng atau Magihan. Untuk peladangan yang berjajar dari Timur ke Barat itu, yang paling Timur adalah ladang orang yang asal usul keturunanya lebih tinggi, kemudian berurutan kearah barat dengan maksud orang dari keturunan yang lebih rendah semakin kearah Barat. Hal ini dimaksudkan dalam faham mistik masyarakat asli Tulang Bawang, sesepuh itu tidak boleh ditutup siapapun dari arah Timur/mata hari terbit, dia  harus  diarah  yang  paling  Timur,  jika  ada  ladang  perintangnya  dari
25 Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong, 2010.
26 Minak Rajou Tihang, Wawancara, 20 September 2012, Menggala.
orang klas dibawahnya dikuatirkan akan membawa malapetaka. Faham mistik  semacam  ini  juga  berlaku  untuk  pejirat  (Pemakaman/Kuburan), menurut anggapan masyarakat Megou Pa’ karena akan berakibat buruk bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum. 27

## Permusyawaratan Usaha Beternak kerbau Kolektif b.
Masyarakat  Tulang  Bawang  sampai  hari  ini  masih  banyak  yang punya  usaha  ternak  kerbau  walaupun  tidak  lagi  sebesar  masa–masa sebelum kemerdekaan dahulu sampai dengan akhir tahun 60-an, hal ini menurut  seorang  tokoh  disebabkan  keamanan  dari  ulah  para  pencuri, lantas sejak pertengahan dekade 70-an hutan–hutan sudah jauh berkurang karena dibuka untuk pemukiman dan peladangan transmigrasi.
Pada masa sebelum itu di Tulang Bawang ini digolongkan sebagai gudang  daging  kerbau  daerah  Lampung,  karena  disetiap  kampung    di dalam wilayah Tulang Bawang ada ribuan ekor kerbau. Sehingga orang yang  dianggap  kaya  saat  itu  jika  dia  memiliki  ternak  kerbau  sampai ratusan  ekor. 28 Usaha  ternak  kerbau  ini  juga  merupakan  usaha  kolektif, tetapi  tidak  berarti  kongsi,  sebab  suatu  kelompok  itu  memiliki  nama kelompok sendiri– sendiri nama nya dikaitkan dengan nama lebak yang biasa  digunakan  kerbau–kerbau  mereka  mandi  pagi  dan  sore.  Sebab kerbau–kerbau itu biasanya dilepas secara liar di hutan sekitar lebak itu, lantas pada misim air banjir yang biasanya terjadi sekitar akhir tahun bulan Desember sampai bulan April kerbau–kerbau itu ditangkap dengan cara membuat  perangkap  mereka  menamai  perangkap  itu  “Kandang”.  Pada musim  ngandang  ini  jauh–jauh  hari  seluruh  anggotanya  mengadakan rapat mereka menyebutnya Berambuk. Sungguhpun setiap padangan itu ada  Kepala  Padangan,  namun  saat  mau  ngandang  itu  mereka  memilih siapa dari anggota itu yang akan dijadikan Ketua Kandang semacam Ketua Panitia suatu kegiatan. Untuk menentukan siapa kepala kandang ini mereka melakukan pemilihan, atau biasa juga terjadi mereka menentukan kepala kandang itu dengan cara aklamasi saja, setelah itu barulah mereka secara
27 Solman  Fa’i,  Wawancara,  22  September  2012,  ,  Mantan  Kepala  Lingkungan Menggala.
28 Solman Fa’i.
bersama menentu kan hari dan tanggal memulai pekerjaan ngandang serta tahapan – tahapan lainnya dari awal pekerjaan hingga selesai. 29

## Permusyawaratan Usaha Perikanan Kolektif c.
Mata  pencaharian  sebahagian  penduduk  Tulang  Bawang tempo dahulu, memang menangkap ikan di sungai dan di rawa – rawa. Pencaharian ini ada yang dilakukan secara sendiri – sendiri tetapi ada juga yang secara kolektif. Bentuk usaha koletif ini biasanya hanya satu model yang  biasanya  disebut  “Ngeser”  yang  beranggota  sampai  dengan  dua puluhan orang.
Menurut salah seorang tokoh Menggala yang pernah berpartisipasi dalam  pekerjaan  itu  mengatakan,  bahwa  “Ngeser”  kolektif  diadakan hanya  pada  musim  kemarau  dan  hanya  sekali  setahun.  Tempatnya  di lebak – lebak yang besar tatkala airnya sudah surut hingga kedalamannya tidak lebih dari satu setengah meter. Perlengkapan yang biasa digunakan adalah  sendang  yaitu  bilah–bilah  bambu  yang  dijalin  dengan  rotan  dan ukuran panjangnya sekitar dua meter dan lebar sekitar sepuluh meter, jika lebaknya lebar sendang ini disambung– sambung sampai mencapai sekitar seratusan meter. Alat ini digunakan saat menggiring ikan ketepian hingga semuanya terkurung dalam sendang itu. Biasanya menjelang pelaksanaan ngeser ini segenap anggota itu bermusayawarah untuk menentukan siapa ketua pelaksana, sekretaris dan bendaharanya.
Dalam proses pemilihan mereka menggunakan sistim demokrasi langsung, walaupun biasa juga terjadi person – person itu ditunjuk secara aklamasi  oleh  para  peserta  rembukan  itu.  Namun  tidak  ada  honor  atau uang lelah bagi petugas – petugas itu, kalaupun ada ketua, sekretaris yang bertugas mencatat penghasilan dan bendahara yang ditugasi menangani negosiasi ikan dengan para tengkulak itu ada keringan dalam pelaksanaan pekerjaan ngeser itu.

## Musyawarah Lain – Lain 2.
Musyawarah lain–lain yang dimaksudkan disini sungguh berbeda dari  kedua  sub  judul  diatas  karena  musyawarah  model  ini  adalah berkenaan  dengan  masalah–masalah  yang  menyangkut  pelanggaran
29 Basrin  gelar  Minak  Wargaratu,  Wawancara,  19  Oktober  2012,  Kampug  Kibang Menggala Tengah.
hukum  adat,  sedangkan  kedua  sub  judul  sebelumnya  menyangkut  hal– hal  yang  bernilai  positif,  pada  sub  judul  yang  terakhir  ini  lebih  bersifat negatif.  Agaknya  memang  tidak  dapat  dipungkiri  kebenaran  pendapat Machiavelli  yang  mengatakan  bahwa,  bilamana  akan  membuat  hukum anggaplah  semua  manusia  itu  berpotensi  untuk  berbuat  jahat  karena diperlukan  antisipasinya,  karena  semua  manusia  itu  jahat  dan  akan melakukan kejahatan kapan dan dimanapun ada kesempatan. 30 Oleh sebab itu dalam uraian berikut ini akan disajikan beberapa hal yakni, musyawah para  Penyembang  dalam  mengadili  suatu  perkara  intern  masyarakat adat  Megou  Pa’  Tulang  Bawang,  musyawarah  intern  klik  atau  sesama anggota pepadun dalam mengatasi problema yang ada kaitannya dengan pelanggaran  hukum  adat  oleh  salah  seorang  dari  anggota    pepadun yang  bersangkutan.
Dalam Atoeran Proatin Pasal (1) disebutkan bahwa, tatkala terjadi suatu perselisihan intern masyarakat adat Megou Pa’, maka harus diadili dalam suatu forum peradilan yang anggota dan pimpinannya adalah para penyembang  itu  sendiri  sebagaimana  termaktub  dalam  salahsatu  pasal Atoeran Proatin:
Orang  Bangsa  Lampong  boleh  masuken  peng aduan  dalem marganya  yang  terdakwa  sendiri,  dan  itu  perkara  boleh  diatur  oleh penyimbang –penyimbang  dalem  itu  marga  boleh  diputus kan  di  sesat oleh  proatin  adat  yaitu  lid-nya,  penyimbang–penyimbang,  tua–tua  dan orang  yang  paham  adat,  berpangkat  Merga,  Tiuh  dan  Suku  dalem  itu marga  sendiri. 31
Pasal  ini  memberi  petunjuk  bahwa  perkara  yang  akan  diadili itu  wajib  melibatkan  keberadaan  para  penyembang  dari  berbagai  level termasuk  juga  orang  –  orang  yang  ahli  dalam  hukum  adat  sekalipun person yang bersangkutan itu bukanlah seorang yang memiliki kedudukan tinggi  dalam  adat  (Penyembang)  namun  jika  dia  memiliki  keahlian dibidang  hukum  adat  maka  dia  dapat  menjadi  anggota  musyawarah dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Hanya  saja  berbeda  dengan  makna demokrasi  dalam  pengertian  umum  sebagaimana  diungkapkan  seorang cendekiawan Indonesia yang mengatakan bahwa, kenyataannya baik dari segi  konsep  maupun  praktik,  demos  menyiratkan  makna  diskriminatif.
30 Jhon Handrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta, 1991).
31 Abu Tholib Khalik, Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong, 2010, 58.
Demos  bukan  untuk  rakyat  keseluruhan,  tetapi  golongan  tertentu  yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya.
Demikian juga keadaannya pada penanganan perkara semacam ini seharusnya Lid dalam perkara semacam ini menjadi hak mutlak seorang penyembang yang harus dipercaya menangani perkara. Pada pakar lainnya juga  dinyatakan  bahwa  suara  mayoritaslah  yang  lazimnya    dijadikan keputusan, maka dari itu lebih lanjut dinyatakan pula, dari unsur – unsur peserta  musyawarah  itulah  demokrasi  mengandung  ciri  yang  menjadi patokan, yakni dalam setiap sistem demokrasi itu segenap warga terlibat dalam pembuatan keputusan dan turut juga bertanggungjawab.

## Simpulan F.
Bardasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam tradisi  Peppung/sidang  untuk  bermusyawarah  pada  masyarakat  adat Megou  Pa’  Tulang  Bawang  yang  sangat  mirip  dengan  sistim  demokrasi modern, ternyata ada titik temu dan ada pula titik pisahnya antara tradisi peppung  maupun  “berembuk”  pada  masyarakat  adat  Megou  Pa’  dan sistim  demokrasi  modern  yang  berlaku  pada  negara–negara  demokrasi dalam hal ini terutama Indonesia, yakni:
Dalam Peppung Adat ala masyarakat Adat Megou Pa’, memang memberlakukan sistim one man one vote, namun suara satu orang sekalipun dari  sejumlah  peserta  peppung  ataupun  sidang  untuk  mengadili  suatu perkara tetap harus dapat menerima sesuatu untuk di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat.
Jika  hal  itu  menyangkut  kepentingan  usaha  bersama  suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya  saja  tiddak  mustahil  terjadi  bahwa  suara  satu  orang  yang  oleh mayoritas peserta peppung atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan.
Dalam  peppung  atau  berembuk  sekalipun  masalahnya demikian  pelik  namun  tidak  pernah  terjadi  voting  untuk  mengambil
keputusan  peppung  atau  berembuk  itu,  karena  yang  menjadi  dasar pertimbangan adalah hukum adat, tradisi ataupun sesuatu yang dianggap logis  rasional[.]

## REFERENSI
Abu Tholib Khalik. Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampong, 2010.
Ahmad  Kesuma  Yudha.  “Perspektif  Sosiologis  Dalam  Pembangunan Persiapan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Tulang  Bawang.”  Belum diterbitkan  h.4  dipresentasikan  pada  Seminar  Pembangunan Masyarakat Tulang Bawang Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat
II Tulang Bawang, Bandar Lampung, 29 Maret 1996.
Ahmad Sukardja. Demokrasi Dalam Persepektif Islam Anglo Media. Jakarta,
2005.
Al-Chaidar. Lampung Bersimbah Darah Gema Insani Press. Jakarta, 1999.
“Anonim,    hlm.  7.”  Blogspot.com.  ,  http;//chesarinafarahsari.  Blogspot.co (blog), 2012.
Arief  Setiawan.  “Relevansi  Kontemporer  hlm.  5.”  Wordpress.com,  2009. http://arieflmj.wordpress.com.
Basrin  gelar  Minak  Wargaratu.  Wawancara,  19  Oktober  2012.  Kampug Kibang Menggala Tengah.
Efendi Stan Rajou Meliyou. wawancara, 5 Juni 2012. Menggala.
Idham Gelar Stan Pengeran. Wawancara, 15 September 2013. Menggala.
Jhon Handrik Rapar. Pengantar Filsafat. Yogyakarta, 1991.
Minak Rajou Tihang. Wawancara, 20 September 2012. Menggala.
Rifyal Ka’bah. Politik dan Hukum dalam al-Qur’an. Jakarta: Khairul Bayan,
2005.
Rukhiyat Kesuma Yudha. Wawancara, 10 Oktober 2013. Menggala.
Solman Fa’i. Wawancara, 22 September 2012. , Mantan Kepala Lingkungan Menggala.
Sudaryanto. Filsafat Politik Pancasila, Refleksi atas Perumusan Teks Pancasila . Yogyakarta: KEPEL Press, 2007.
“tanpa judul.” Blogspot.com. http://amifidi.blogspot.com (blog), n.d. Diakses 23 November 2012.
Tuan Pn. Kepala Marga, Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong. Batavia: Uit Gevers end Drukkers Maatschappy, 1913.

## Warganegara, 1994.
Yahya  Harun.  Sejarah  Masuknya  Islam  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1992.
Zainal  Arifin  Abbas.  Prinsip  hidup  Nabi  Muhammad  SAW.  Medan:  TB. Islamiyah, 1954.