KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  USAHA  MIKRO  KECIL MENENGAH  DI  JAKARTA  PADA  AWAL  MASA PANDEMI COVID
Chrisnawati Novelia 1
Diana Frederica 2
Deni Iskandar 3 1,2,3 Universitas  Kristen  Krida  Wacana,  Jalan Tanjung  Duren Raya, Daerah Khusus Ibukota
Surel: diana.frederica@ukrida.ac.id
Abstrak. Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada  Awal  Masa  Pandemi  Covid. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 di awal  pandemi  covid.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif deskriptif dengan jumlah sampel 20  pelaku UMKM dengan omzet tidak  lebih  dari  Rp.  4,8  miliar  dalam  satu  tahun  pajak.  Hasil  analisis menyimpulkan  bahwa  pelaku  UMKM  sangat  terbantu  dengan  penurunan tarif pajak karena sesuai dengan skala UMKM. Namun, masih ada UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya meski tarif pajak diturunkan menjadi  0,5%  karena  penurunan  omzet  akibat  pandemi  yang  mengganggu arus  kas  UMKM.  Terdapat  beberapa  masukan  sebagai  implikasi  dari penelitian  ini  yaitu  perlunya  sosialisasi  perpajakan  kepada  pelaku  UMKM dan pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan agar lebih dipahami.
Kata Kunci : PP No 23 tahun 2018, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sosialisasi.
Abstract. Taxpayer Compliance Of Small Medium Enterprises In Jakarta At The Early Time Of The Covid Pandemic . The purpose of this study is to analyze taxpayer compliance on the implementation of PP. 23 of 2018 at the start of the covid pandemic. This type of research is descriptive qualitative research with a sample size of 20 MSME actors with a turnover of not more than Rp. 4.8 billion in one tax year. The results of the analysis conclude that MSME actors are greatly helped by the reduction in tax rates because they are in accordance with the scale of the UMKM. However, there are still MSMEs that have not fulfilled their tax obligations even though the tax rate has been lowered to 0.5% due to the decline in turnover due to the pandemic, which disrupts the cash  flow  of  MSMEs.  There  are  several  inputs  as  an  implication  of  this  research, namely  the  need  for  tax  socialization  to  MSME  actors  and  training  on  the  use  of taxation applications so that it is better understood and tax relief.
Keywords :  PP  No.  23  of  2018,  Taxpayer  Compliance,  Micro,  Small  and  Medium Enterprises, Socialization.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  merupakan peluang usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan berbagai macam  jenis  usaha  sesuai  dengan keinginan pelaku UMKM, peluang usaha  ini  banyak  diminati  oleh masyarakat  karena  tidak  ada ketentuan  pendidikan  atau  umur untuk  membuka  usaha  hanya  saja memerlukan  modal  yang  cukup. Pada  saat  ini  teknologi  semakin canggih  kebanyakan  pelaku  usaha menjual barang dagangannya melalui  sosial  media  karena  lebih banyak  orang  juga  yang  suka belanja online dibandingkan  pergi ke toko, dengan teknologi yang ada pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya (Kominfo,  2017).  Sektor  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  menjadi  salah  satu sektor  yang  memegang  peranan penting dalam membangun perekonomian Indonesia, pemerintah  Indonesia  menaruh perhatian  khusus  pada  UMKM untuk  mengembangkan  UMKM
Indonesia mampu bersaing di pasar global. Berbagai jenis usaha dalam bidang  kuliner, fashion ,  kerajinan, dan sebagainya menjadikan UMKM paling berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian Negara. Perkembangan  ekonomi  di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan  berpotensi  menurun sebagai mana diketahui, pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun 2019  belum  ada  peningkatan  dari tahun  sebelummnya  yaitu  sebesar 5,02  persen  (%)  lebih  rendah dibanding  di  tahun  2018  yang mencapai 5,17%. (https://kompas.com, 2020). Kamar  Dagang  dan  Industri Indonesia menilai kondisi perekonomian  saat  ini  memasuki kondisi  yang  sangat  berat,  hal  ini terjadi  adanya covid -19  yang diperkuat dengan jumlah karyawan yang  dirumahkan  maupun  yang terkena PHK. Kemenkeu mengatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  sebesar  2,97% di tahun 2020 ini (https://m.detik.com, 2020). Sehingga  perekonomian  berharap pada perkembangan UMKM dapat memberikan kontribusi positif untuk mengupayakan penyelesaian masalah  yang  sedang  terjadi (Hakim,  Fadli;  Nangoi,  Grace  B, 2015). Untuk memaksimalkan perekonomian Negara dan mengupayakan  sektor  UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan maka dari itu pemerintahan  pada  pertengahan tahun  2013  menerbitkan Peraturan Pemerintahan  (PP)  No  46  Tahun 2013  dengan  tarif  1%  dengan peredaran  bruto  tidak  lebih  dari Rp. 4,8 M (https://www.pajak.go.id). Namun  wajib  pajak  UMKM merasa  keberatan  dengan  tarif pajak  tersebut,  lalu  pemerintah melakukan pertemuan dengan para Menteri  dan  dari  hasil  rapat  yang telah  dilaksanakan  pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang  telah  berlaku  mulai  1  Juli 2018 dengan tarif 0,5%. Penurunan tarif pajak hanya diberikan sampai 0,5%  saja  karena  perekonomian
Novelia, Frederica, Iskandar
Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021
negara  juga  sedang  mengalami penurunan.  (https://m.detik.com,
2018).  (Hendri, 2018) menyatakan bahwa  kepatuhan  pelaku  UMKM bergantung pada pengetahuan membayar pajaknya. Apabila mereka mengetahui kegunaan pajak  serta  pajak  yang  telah dibayarkan  dikelola  dengan  tertib, efisien,  dan  bertanggung  jawab, maka  akan  lebih  mudah  untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajaknya. Berlakunya  peraturan  terbaru ini  bertujuan  untuk  meringankan pembayaran  pajak  bagi  pelaku UMKM  yang  dimaksud  untuk mendorong masyarakat dapat aktif menjalankan kewajiban perpajakannya  sehingga  pelaku UMKM dapat menyimpan keuntungannya  sebagai  simpanan modal  dan  bisa  mengembangkan usahanya  (Safrina,  Soehartono,  &
Noor,  2018).  Rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  (1) Bagaimana  penerapan  PP  No.23 tahun 2018 oleh pelaku UMKM di Jakarta?,  (2)  Apa  saja  kendala dalam menerapkan peraturan tersebut?,  (3)  Apa  saja  solusi  atas kendala penerapan peraturan tersebut?  Tujuan  umum  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  penerapan  PP  No  23 Tahun  2018  terhadap  pelaku
UMKM  di  Jakarta.  Berdasarkan latar  belakang  dan  rumusan masalah  yang  telah  diuraikan, maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  (1)  menganalisa  penerapan PP  23  Tahun  2018  terhadap  wajib pajak pelaku UMKM, (2) menganalisa apakah terdapat kendala  dalam  mematuhi  PP  23 tahun  2018,  (3)  menganalisa  apa
saja  solusi  bagi  pelaku  UMKM yang  belum  memenuhi  kewajiban perpajakannya agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. TELAAH LITERATUR Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sesuai  dengan  Undang-
Undang  Nomor  20  tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  menyatakan beberapa definisi berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan yang  memenuhi  kriteria  usaha mikro  sebagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang.  Usaha  Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri, dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Klasifikasikan UMKM menurut World  Bank terdiri  dari  3
Novelia, Frederica, Iskandar Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021
kriteria  yaitu  berdasarkan  jumlah karyawan,  pendapatan,  dan  asset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Kriteria  Usaha  Mikro  adalah memiliki  karyawan  kurang  dari  4 orang. Aset kekayaan yang dimiliki mencapai  Rp.  50  juta,  dan  omzet pertahun  hingga  Rp.  300juta. Kriteria  Usaha  Kecil  adalah memiliki  pegawai  sekitar  5-19 orang.  Aset  yang  dimiliki  dimulai dari  Rp.  50  juta-Rp.  500  juta. Omzet  yang  diperoleh  mencapai Rp.  300  juta-Rp.  2,5  Miliar. Kriteria  Usaha  Menengah  adalah memiliki  karyawan  20-90  orang. Aset  kekayaan  yang  dimiliki mencapai  Rp.  500  juta  –  Rp  10 Miliar. Omzet penjualan mencapai Rp. 2,5 Miliar – Rp. 50 Miliar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor  23  tahun  2018  adalah peraturan mengenai pajak penghasilan  atau  pendapatan  dari usaha  yang  diperoleh  wajib  pajak yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  dalam  satu  tahun  masa pajak.  PP  ini  berlaku  pada  1  Juli 2018,  peraturan  ini  diterbitkan untuk  mengganti  peraturan  lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor  46  tahun  2013.  Salah  satu perubahan  yang  terpenting  dari kedua  peraturan  tersebut  adalah pengenaan  tarif  PPh  final  dari sebelumnya  1%  menjadi  0,5% diperuntukkan  bagi  UMKM  yang beromzet  kurang  dari  Rp.  4,8  M dalam  setahun.  Pengenaan  PPh Final  0,5%  ini  memiliki  jangka waktu sebagai berikut:
1. Tujuh  tahun  bagi  Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Empat  tahun  bagi  Wajib Pajak  Badan  berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma; 3. Tiga  tahun  Wajib  Pajak Badan  berbentuk  Perseroan Terbatas.
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan  wajib pajak adalah  suatu  tindakan  sadar  dan patuh terhadap kewajiban perpajakan  dimana  wajib  pajak paham tentang peraturan perpajakan,  tingkat  pemahaman dan  pengetahuan  yang  tinggi  akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  dengan  mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,  menghitung  jumlah  pajak yang  terutang  dengan  benar  dan membayar  pajak  tepat  waktu (Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha, 2020). Terdapat dua faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  faktor  eksternal dan  internal,  faktor  internal  yang berasal  dari  diri  wajib  pajak  dan karakteristik  yang  menjadi  pemicu menjalankan kewajiban perpajakannya,  faktor  eksternal adalah  faktor  yang  berasal  dari situasi  dan  lingkungan  sekitar. Kepatuhan  pajak  menjadi  pokok terpenting  bagi  semua  negara, apabila  wajib  pajak  tidak  patuh maka akan menyebabkan penerimaan negara berkurang (Fuadi, Arabella Oentari; Mangoting, Yenni, 2013).
Novelia, Frederica, Iskandar Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021 Pemahaman Wajib Pajak Pemahaman dan pengetahuan  wajib  pajak  pada peraturan  perpajakan  merupakan wajib  pajak  mengetahui  dan memahami  peraturan  perpajakan serta  menerapkan  pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat menjadikan dampak positif terhadap  wajib  pajak,  jika  wajib pajak  kurang  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  peraturan perpajakan  rendahnya  kepatuhan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami  cenderung  menjadi tidak  patuh.  Sebagian  wajib  pajak mengetahui  peraturan  perpajakan yaitu  dari  petugas  pajak,  selain  itu wajib pajak mendapatkan informasi  melalui  berita  acara, konsultan  pajak,  pelatihan  pajak dan  seminar.  (Adiman,  Sumardi; Rizkinan, Miftha;, 2020)
METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif,  metode  ini  bertujuan untuk  membuat  gambaran  atau
deskripsi  suatu  situasi  secara objektif. Penelitian ini menganalisis sejauh mana kepatuhan UMKM setelah turunnya tarif pajak PPh final yang semula  1%  menjadi  0,5%.  Data diperoleh  dengan  metode  survei kepada  20  pelaku  UMKM  di Jakarta melalui wawancara terbuka dan  observasi  lapangan  yang dilakukan  pada  periode  Januari  - Maret  2020.  Dua puluh responden UMKM mewakili wilayah: Jakarta Barat 8 responden, Jakarta Selatan 1  responden,  Jakarta  Utara  2 responden,  Jakarta  Timur  8 responden  dan  Jakarta  Pusat  1 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  objek penelitian  yang  digunakan  adalah responden-responden pemilik usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah Jakarta. Dengan melakukan  survey  dan  wawancara dengan  20  responden  UMKM, berikut demografi responden pelaku UMKM dari hasil penelitian yang didapat:
40% 45% 5% 10% Lokasi Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Utara
Sumber: Data primer diolah, 2020
Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021

## Gambar 1. Lokasi Usaha
Berdasarkan  gambar  1  menjelaskan  tentang  lokasi  usaha  dari  responden. Sebanyak 40% responden berlokasi di Jakarta Barat terdiri dari 8 responden, sebanyak 45% responden berlokasi di Jakarta Timur terdiri dari 8 responden, sebanyak  5%  responden  berlokasi  di  Jakarta  Selatan  1  responden,  dan sebanyak 10% responden berlokasi di Jakarta Utara terdiri 2 responden.
Sumber: Data primer diolah, 2020

## Gambar 2. Bidang Usaha
Gambar  2  menjelaskan  tentang  jenis  usaha  responden.  Diketahui  sebanyak 45%  merupakan  usaha  dagang,  50%  merupakan  usaha  Jasa,  dan  5% merupakan usaha manufaktur.
10% 80% 10%

## Kategori usaha responden
Mikro < Rp. 300,000,000 Kecil Rp.
300,000,000-
Rp.2,500,000,000
Menengah > Rp. 2,500,000,000

## Sumber: Data primer diolah, 2020
Gambar 3. Omzet Responden
Berdasarkan gambar 3 menjelaskan kategori  usaha  responden.  Dapat diketahui sebanyak 10% merupakan  usaha  mikro  dengan
Novelia, Frederica, Iskandar Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021 omzet  dibawah/atau  sampai  Rp. 300,000,000, sebanyak 80% merupakan  usaha  Kecil  dengan omzet Rp. 300,000,000 sampai Rp. 2,5  M,  dan  sebanyak  10% merupakan usaha Menengah dengan omzet lebih dari Rp. 2,5 M. Penerapan PP No 23/2018 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 20 responden pelaku UMKM, terdapat  15  responden  yang memenuhi kewajiban perpajakannya  sesuai  tarif  PPh final  pada  PP  No  23/2018  sebesar 0,05%  dari  omset.  Para  pelaku UMKM  sangat  terbantu  dengan turunnya  tarif  pajak  menjadi  0,5% karena meringankan beban kewajiban  perpajakannya  sehingga omset yang didapat, bisa digunakan  untuk  operasional  atau pengembangan usahanya. Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  (Safrina,  Soehartono,  & Noor,  2018)  juga  menyatakan bahwa  dampak  dari  turunnya  tarif pajak dapat mendorong perkembangan  UMKM,  selain  itu kebijakan  pajak  ini  juga  memberi dampak  negatif  bagi  pendapatan
Negara  khususnya  penerimaan pajak.  Maka  dari  itu  pemerintah dengan  memberikan  ruang  fiskal untuk  UMKM  diharapkan  tidak menjadi sia-sia dikarenakan sedikitnya  pelaku  UMKM  yang memanfaatkan  tarif  pajak  0,5%. Terdapat  5  responden  yang  belum memenuhi kewajiban perpajakannya  sesuai  PP  No 23/2018  dikarenakan  masalah cashflow serta  sosialisasi  yang belum didapat sehingga masyarakat masih kurang pengetahuannya tentang ilmu perpajakan  yang  terbaru  dan  juga usaha  masih  tergolong  baru  atau belum  lama  berjalan  sehingga belum  bisa  menerapkan.  Hal  ini juga terjadi pada (Tatik, 2018) yang menyatakan  bahwa  responden belum pernah mendapatkan sosialisasi  tentang  perpajakan  dari petugas  pajak,  para  responden berharap  sosialisasi  perpajakan
UMKM  dapat  segera  diperoleh sehingga  dapat  mendukung  para pelaku  UMKM  untuk  patuh terhadap kewajiban perpajaknnya.
Kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan PP 23/2018 Dari hasil wawancara, terdapat  beberapa  responden  yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini beberapa kendala yang dialami: 1. Sebagian  para  pelaku  UMKM mengatakan bahwa belum mendapatkan  sosialisasi  dari petugas  pajak  mengenai  PP 23/2018,  maka  dari  itu  para pelaku UMKM belum sepenuhnya  memahami  dan mengetahui  untuk  tata  cara perhitungan  dan  pelaporan pajak.  Para  pelaku  UMKM yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu juga mengatakan bahwa belum memahami pokok-pokok  pada  perubahan PP 23/2018, selama ini membayar  pajak  usahanya hanya mengetahui tarifnya saja sebesar  0,5%  namun  belum mengetahui peraturan terbarunya. Hasil dari penelitian  (Hendri,  2018)  yang menyatakan bahwa
Novelia, Frederica, Iskandar Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021 sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan  oleh  Kantor  pajak belum  maksimal  dan  Wajib pajak  juga  belum  memahami tata  cara  perhitungan  dan  tata cara  pelaporan  pajak  untuk UMKM,  guna  meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. 2. Para pelaku UMKM mengalami  penurunan  omzet dikarenakan  kondisi  saat  ini pandemi covid-19, bahkan beberapa  diantara  para  pelaku UMKM  mengalami  kerugian sehingga  usaha  yang  memiliki karyawan,  namun  sebagian karyawannya diputuskan untuk tidak bekerja dan hasil pendapatan usahanya pun tidak dapat  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Oleh  karena  itu para pelaku UMKM hanya bisa menutupi biaya kegiatan operasionalnya  saja  dari  hasil penjualan tiap bulannya. Penelitian  ini  juga  sejalan dengan hasil penelitian (Adiman,  Sumardi;  Rizkinan, Miftha, 2020) yang menyatakan bahwa  sebagian  pelaku  umkm yang  mengetahui  tentang  PP 23/2018,  mengatakan  bahwa memiliki kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia  (SDM)  dikarenakan turunnya  omset  sehingga  tidak dapat  menjalankan  kewajiban perpajakannya. 3. Setiap  bulannya  pasti  kantor pajak mengumpulkan data administrasi perpajakan melewati  surat  pemberitahuan (SPT)  masa,  Para  pelaku UMKM  mengatakan  sering mengalami gangguan trafic pada server saat  pelaporan pajak,  hal  ini  disebabkan banyaknya  pelaku  UMKM lainnya  yang  melapor  diwaktu yang bersamaan. Sehingga kendala  ini  dapat  menghambat akses  informasi  administrasi perpajakan yang pada akhirnya data  penerimaan  oleh  kantor pajak  juga  terlambat.  Wajib Pajak juga tidak ingin terlambat dari jatuh tempo batas pelaporan  pajak  karena  akan dikenakan sanksi atas keterlambatan. Solusi Agar Pelaku UMKM dapat
Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Berdasarkan  analisis  hasil wawancara  kepada  responden, terdapat solusi untuk UMKM yang belum  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Solusi  ini  diharapkan dapat  mendorong  UMKM  untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Beberapa solusi tersebut antara lain:
1. Dalam memperkenalkan PP No 23/2018  perlunya  sosialisasi dari  petugas  pajak  atau  kantor pajak,  (Winerungan,  Oktaviane Lidya;, 2013) memberikan beberapa point indikator sosialisasi yang diharapkan dapat  memberikan  pemahaman dan  kesadaran  serta  kepatuhan untuk wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, petugas pajak bisa melakukan: a) Penyuluhan Sosialisasi  dilakukan  oleh petugas  pajak dalam  bentuk kunjungan  ke  masyarakat untuk menambah
Novelia, Frederica, Iskandar Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021 pengetahuan perpajakan bagi  masyarakat  sekitar, penyuluhan ini  petugas  bisa memberikan informasi tentang tata cara perhitungan, tata cara pelaporan  dan  tata  cara pembayaran.  Petugas  pajak juga  memberikan  informasi peraturan  terbaru  supaya masyarakat juga dapat up to date dalam ilmu perpajakannya. b) Berdiskusi  dengan  wajib pajak dan masyarakat secara langsung Kantor pajak dapat membuat undangan/ workshop kepada masyarakat  sekitar  untuk memberikan komunikasi antara  petugas  pajak  dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan dengan berdiskusi  dan  memahami tentang peraturan pajak. c) Pemasangan Iklan Teknologi  sudah  semakin canggih,  banyak  pengguna teknologi  yang  mengakses media massa, jejaring  sosial atau pemasangan iklan pada papan iklan ( bilboard ). Kantor pajak dapat memberikan informasi melalui media massa, papan iklan  dan website .  Informasi ini dapat mudah dilihat atau diakses  di  internet  dengan memberikan  pesan  singkat atau  pernyataan  yang  dapat dipahami  oleh  masyarakat. (Adiman, Sumardi; Rizkinan,  Miftha,  2020) menyatakan bahwa sebagian  responden  sangat mengapresiasi  dan  bersedia membayar  pajak  dengan tarif  0,5%  akan  tetapi responden berharap mendapatkan sosialisasi dari  petugas  pajak  secara rutin. 2. Para pelaku UMKM mengalami penurunan  pendapatan  secara signifikan,  hal  ini  disebabkan karena pandemi covid-19. Pergerakan ekonomi juga melambat  secara  keseluruhan banyak  pelaku  UMKM  yang mengalami  kerugian  karena cashflow sangat  sulit.  Dengan keadaan ini diharapkan pemerintah  dapat  membantu beban  para  pelaku  UMKM dengan  memberikan  keringanan tarif pajak agar dapat membantu para  pelaku  UMKM  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sektor UMKM  tidak  dibantu  maka akan  mengalami  dampak  yang mendalam  seperti  memutuskan hubungan  kerja  (PHK)  dan meningkatnya  pinjaman  kepada bank  untuk  simpanan  modal usaha dan biaya operasional.
KESIMPULAN Sebanyak 15 pelaku UMKM  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dengan  tarif  pajak 0,5%. Namun sebanyak 5 responden belum memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan  belum  pahamnya peraturan  perpajakan,  mengalami kesulitan  kas  akibat  menurunnya
Jurnal PETA Vol. 6  No. 2 Juli 2021 omset akibat pandemi, dan terdapat gangguan trafic penuh saat proses melaporkan pajak melalui e- filing .  Penelitian  ini  memberikan usulan solusi antara lain melakukan  sosialisasi/penyuluhan kepada  para  pelaku  UMKM  dan diharapkan pemerintah memberikan  keringanan  pajak  di masa pandemi ini. Penelitian  ini  memberikan implikasi kepada Direktorat Jendral  Pajak  agar  melakukan sosialisasi dengan maksimal tentang peraturan PP No 23 Tahun 2018 kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran,  dan  kepatuhan  wajib pajak  UMKM,  karena  masih banyak  wajib  pajak  UMKM  yang belum  memahami  pokok-pokok peraturan  perpajakan  dalam  PP 23/2018.

## DAFTAR RUJUKAN
Adiman, Sumardi; Rizkinan, Miftha.  (2020).  Pengaruh Penerapan  PP  no  23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran  pajak  pada pelaku  UMKM  (Usaha Mikro  Kecil  Menengah). Jurnal Perpajakan, Vol 1 (2), Hal 68-81. Fuadi, Arabella Oentari; Mangoting, Yenni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan  Petugas  Pajak, Sanksi Perpajakan. TAX & ACCOUNTING  REVIEW, VOL.1, Hal 119-27. Hakim,  Fadli;  Nangoi,  Grace  B. (2015). ANALISIS PENERAPAN PP. NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Jurnal EMBA,  Vol  3 (No  1),  Hal 787-795. Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah  No.  23  Tahun 2018  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Vokasi Indonesia,, Vol 6 (No 2), Hal 53-58. Indonesia,  P.  (2008).  Undang- Undang  No  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Indonesia,  P.  (2018).  Undang- Undang  No.  23  Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  usaha yang diterima atau diperoleh  Wajib  Pajak yang  memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Kusuma, Hendra;. (2018, Juni 22). Retrieved  Maret  14,  2020, from  Pajak  UMKM  0,5% Berlaku  1  Juli  2018.:
https://finance.detik.com /berita-ekonomi-bisnis/d- 4078243/diluncurkan- jokowi-pajak-umkm-05- berlaku-1-juli-2018
Safrina,  N.,  Soehartono,  A.,  &
Noor,  A.  B.  (2018). KAJIAN DAMPAK PENERAPAN PPH
FINAL 0,5 % TERHADAP UMKM DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN  PAJAK TAHUN  2018. Prosiding SNITT-  Politeknik  Negeri Balikpapan 2018 , Vol 3 , Hal 136-147. Tatik. (2018). POTENSI KEPATUHAN PEMBAYARAN  PAJAK PADA PELAKU  UMKM (USAHA. Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage  (SCA)  8 ,  Vol  8 (No 1), Hal 1-7.
Winerungan,  Oktaviane  Lidya;. (2013).
SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN  FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP  MANADO  DAN KPP  BITUNG. Jurnal EMBA ,  Vol  1 (No  3),  Hal
960-670.
Yuliani,  Ayu.  (2017,  November 17).  Retrieved  maret  05,
2020,  from  Kemenkop UKM:  3,79  Juta  UMKM sudah Go Online: https://www.kominfo.go.i d/content/detail/11526/k emenkop-ukm-379-juta- umkm-sudah-go- online/0/sorotan_media