Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi
Muksin Nyak Umar Rini Purnama
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: mukhsinnyakumar@uin-arraniry.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  fokus  pada  pembahasan  3  hal,  yaitu;  bagaimana  persyaratan pernikahan  tanpa  wali  menurut  mazhab  Hanafi,  bagaimana  dalil  dan metode  istinbath  hukum  mazhab  Hanafi  membolehkan  wanita  menikah tanpa  ada  wali,  dan  bagaimana  relevansinya  terhadap  pernikahan  tanpa wali  menurut  konteks  kekinian  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan Penelitian  kepustakaan (Library  Reserach ),  yang  merupakan  metode pengumpulan  data  seperti  kitab-kitab  mazhab  Hanafi  dan  buku-buku yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis, yaitu  memaparkan,  mengkaji  dan  menganalisis pendapat Mazhab Hanafi dalam persyaratan pernikahan tanpa wali. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  menurut  Mazhab  Hanafi  pernikahan seorang  gadis  ataupun  janda  dapat  terlaksana  dan  dianggap  sah  tanpa wali.  Namun,  Mazhab  Hanafi  mensyaratkan  pernikahan  tanpa  wali apabila  memenuhi  persyaratan  yaitu  bagi  wanita  yang  sudah baligh/dewasa  dan berakal, mahar yang patut,sekufu dan merdeka, Dalil yang digunakan mazhab Hanafi untuk pernikahan tanpa wali adalah. QS. Al-Baqarah  ayat  221,  232,  230.  Dan  hadist dari  pengriwayatan    At- Tirmidzi.” Janda  lebih berhak  atas  dirinya  dari  pada  walinya” .  Di Indonesia  dalam  kompilasi  hukum  islam  pasal  19  disebutkan  wali  nikah dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Dan  harus melapor ke kantor KUA karena harus dicatat dalam catatan sipil.
Kata Kunci: Persyaratan, Wali, Mazhab Hanafi

## Pendahuluan
Pernikahan  atau  perkawinan  ialah  akad  yang  menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
seorang  perempuan  yang  bukan  mahram. 1 Pernikahan  merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia,  hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Ia  adalah  satu  cara  yang dipilih  oleh  Allah.,  sebagai  jalan  bagi  makhluknya  untuk  berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 2
Wali  nikah  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  syarat-syarat perkawinan  menurut  pendapat-pendadat  Imam  Syafi‟i,  Ahmad  bin Hambal  dan  lain-lain,  umat  Islam  di  Indonesia  menganut  pendapat tersebut.  Pelaksanaan  akad  nikah  umat  Islam  Indonesia  dilakukan  oleh mempelai  laki-laki  dan  wali  mempelai  perempuan  atau  wakilnya. 3 Di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  19  telah  disebutkan  bahwa  wali nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya. 4 Seperti yang terdapat didalam hadits dibawah ini:
نْجعَى عَ  عَتعَ ئِا عَ   نِْعَ :
ُُٖح عَنئِْعَف  عَٖنْيئِىاعَ٘عٍَ ئُِنْذئِإ ئِسنْيعَغئِب  نْجعَحعَنعَّ ٍةعَأعَسنٍْعَا عَ َُّيعَا عٌَعَيعَظعَٗ ئِٔنْيعَيعَ  ُ هاللَّ هوعَص ئِ هاللَّ ُهنُْ٘ظعَز عَه عَ
لٌوئِا عَب , ٍثاهسعٍَ  عَدعَ عَ ,
نِْعٍَ ٌّيئِىعَٗ  ُُ عَطنْيُّعى عَف انُْٗسعَج عَ عَح  نُْئِإعَف  عَٖنْْئٍِ  عَب عَصعَأ  عََئِب  عَٖعَى ُسنْٖعََنْى  عَف  عَٖئِب عَوعَخعَد  نُْئِإعَف
ُٔعَى هيئِىعَٗعَ . ( دٗاد ٘با ِْظ حيحص ٓاٗز )
Artinya:
“ Diriwayatkan  oleh  Aisyah  RA,  dia  berkata,  “Rasulullah  SAW bersabda,  “setiap  wanita  yang  menikah  tanpa  wali  tanpa  izin dari  walinya,  maka  pernikahannya  batal,  Rasulullah  SAW mengulanginya  tiga  kali.  Apabila  ia  telah  menggaulinya,  maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apabila terjadi  perselisihan,  maka  sulthan  (penguasa)  adalah  wali  bagi mereka  yang  tidak  mempunyai  wali.” (HR.Shahih  Sunan  Abu Daud). 5
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat , (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm 9
2 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , cet 4 Jakarta Rajawali, 2014, hlm 6
3 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Banda Aceh: PeNA, 2010), hml 73
4 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Nuansa Aulia, 2009) hlm. 7.
5 Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 810
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
Abu  Hanifah  berpendapat.“  Sesungguhnya  wanita  yang  sudah dewasa  dan  berakal  sehat  berhak  mengurus  sendiri  aqad  pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasakan akad nikahnya  itu  kepada  walinya,  demi  menjaga  pandangan  yang  kurang wajar  dari  pihak  pria  asing,  seandainya  ia  sendiri  yang  yang melangsungkan aqad nikahnya itu, tetapi wali „ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai  hak  untuk  menghalang-halanginya  bilamana  seorang  wanita menikah  dengan  seorang  pria  yang  tidak  sederajat  atau  mahar  yang kurang dari mahar mitsl (batas minimal). 6
Di  dalam  kitab al-Mabsuth, Abu  Hanifah  berkata  bahwasanya perempuan bikir (gadis) atau janda pada dhahirnya sama, jika laki-laki itu sekufu bagi perempuan  tersebut, maka nikah itu sah. Kecuali, jika laki- laki itu tidak sekufu bagi perempuan, maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya. 7
Inilah  yang  perlu  sekali  diperhatikan  mengenai  jalan  yang ditempuh  ulama  Hanafiyyah  berhujjah  dengan  hadits  tersebut.  Hadits yang  menerangkan  pernikahan  Nabi  SAW.  Dengan  Ummu  Salamah, yaitu  ketika  beliau  SAW.  Mengutus  seseorang  sebagai  perantara  untuk meminangnya  secara  langsung,  ummu  Salamah  r.a  berkata,  “ tidak terdapat  seorang  pun  diantara  wali  saya  yang  hadir” .(HR.  Imam Ahmad).
Pengertian dan Dasar Hukum Wali
Secara etimologis ,  wali (al-walayah) adalah  pertolongan  dan kemampuan.  Menurut etimologi kata  wali  mengandung  dua  makna, penolong  atau  orang  yang  mewalikan  urusan  seseorang. 8 Sedangkan secara  terminologi  Perwalian  menurut  para fuqaha adalah  kekuatan syari‟at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala  tindak  lanjutnya,  tanpa  harus  mendapat  izin  dari  pihak  lain,  baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada
6 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1978), hlm. 12.
7 Syam  Al-Din  Al-Sarkhasi ,  Kitab  Al-Mabsuth, (  Jilid  5,  Beirut:  Dar  Al- Fikr1989), hlm 10.
8 Abdul  Majid  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (Jakarta:  Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
urusan  umum  seperti  tanggungan  hakim,  atau  berkisar  pada  urusan khusus,  seperti  orang  tua  terhadap  anaknya  atau  orang  waras  terhadap orang gila. 9
Adapun  perempuan  dewasa,  para  fuqaha  berselisih  pendapat tentang  pembuktian  perwaliannya  menjadi  tiga  pendapat.  Pendapat pertama:  Mazhab  Maliki,  Syafi‟i,  Hambali,  berpendapat  bahwa perempuan  itu  tidak  berhak  menikahkan  dirinya  sendiri  ataupun menikahkan  orang  lain,  tapi  yang  menikahkannya  adalah  walinya. 10
Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah: 221
ٌُنْىاانُْ٘حئِننْْعَح عَ عَٗ ئِسنْ      هِئٍِنْ ُي  هخعَح ي
نٌُْننْخعَبعَجنْ عَا  نْ٘عَىهٗ ٍتعَم ئِسنْ ٍُّ  نٍِِّْ لٌسنْيعَخ لٌتعَْئٍِنْ ٍُّ لٌتعٍَعَ عَ عَٗ ج
ا نُْ٘حئِننُْْح عَ عَٗ ا نُْْ٘ئٍِ  نْ ُي  هخعَح  عَِنْيئِم ئِسنْ َُنْىا
ي نٌُْنعَبعَجنْ عَا  نْ٘عَىهٗ ٍكئِسنْ ٍُّ  نِْئٍِ لٌسنْيعَخ  لٌِئٍِنْ ٍُّلٌدنْبعَععَىعَٗ ي ( ةسقبىا ٢ : ٢٢١ ) Artinya: “ Dan  janganlah  kamu  nikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik daripada  wanita  musyrik walaupun  dia  menarik hatimu.  Dan  janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221). 11
a. Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 232,
ُوُ نْععَح  عَ عَف  هُِٖعَيعَجعَا  عَِنْغعَيعَبعَفعَآ عَعِّْىا ٌُُخنْقهيعَا اعَذئِاعَٗ نْٗ نٌُْٖعَْنْيعَبا نْ٘عَضاعَسعَحاعَذئِا  هُِٖعَجاعَٗنْشعَا  عَِنْحئِننْْهي  نُْعَا  هُِٕ ئِف نُْٗسنْععََنْى ئِب ي
عَٗ ئِا ئِب  ُِئٍِنْ ُي نٌُْننْْئٍِ  عَُ عَم  نِْعٍَ ئِٔئِب ُ عَ نُْ٘ي عَلئِىعَذ ا ئِسئِخعَ نْ ا ئًِنْ٘عَينْى ي عَم نْشعَا نٌُْنئِىعَذ ُسعَٖنْاعَاعَٗ نٌُْنعَى ي ( ةسقبىا ٢ : ٢٣٢ ) Artinya: “Apabila  kamu  menalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  iddahnya, maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma‟ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang  beriman  diantara  kamu  kepada  Allah  dan  hari  kemudian. (Al- Baqarah: 232) 12
b. Firman Allah SWT QS. Al-nur: 32
نٌُْنئِا عٍَئِاعَٗ نٌُْم ئِد عَبئِ   نِْئٍِ  عَِنْيئِحئِيهصىاعَٗ نٌُْننْْئٍِ  عٍَ عَيعَ نْ اانُْ٘حئِننّْعَاعَٗ ي ئِا نُْ٘نعَي  نُْ
نِْئٍِ ُاللَّ ٌُئِٖئِْنْغُي عَآآعَسعَقُف انُّْ٘ ئِٔئِينْ عَف ي ( زّْ٘ىا ٢٤ : ٣٢ ) 9 Ibid
10 Ibid
11 Al-Qur‟an  dan  terjemahan ,  Departemen  Agama  Republik  Indonesia,
(Bandung: cv Penerbit Jumanatul „Ali, 2004), hal 35
12 Al-Qur‟an dan terjemahan ..., hlm. 37.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan  orang-orang  yang  layk  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)
c. Hadits Nabi,
ٍتعَععَب  نْزعَأ  نِْئٍِ ئِا عَنِّْىا يئِف هدُب  عَ : ئِِنْي عَدئِٕ  ه ىاعَٗ ُجنْٗهصىاعَٗ ُّيئِى عَ٘نْىعَا . ( زادىا ٓاٗز ْط ) Artinya: “ Dalam  pernikahan  harus  ada  empat  unsur;  wali,  suami,  dan dua orang saksi ” (HR. Daru Quthni) 13
ه   ٌيظٗ ٔيي  اللَّ  يص هيئِبهْىا  هُ أ  عَظ ٍُ٘ يئِب عَأ  نِْعَ : ِّيئِى عَ٘ئِب ه ئِإ عَا  عَنئِّ عَ
. ( ٘با ِْظ حيحص ٓاٗز
دٗاد )
Artinya: “Diriwayatkan  olh  Abu  Musa  Al-„Asy‟ari,  ia  berkata, “sesungguhnya Rasulullah bersabda ”: “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR.Shahih Sunan Abu Daud). 14

## Syarat-Syarat Wali
Untuk  menjadi  wali  harus  memenuhi  syarat-syarat:  merdeka, berakal  dan  baligh,  tanpa  membedakan  orang  yang  berada  dibawah perwaliannya  adalah  muslim  atau  bukan  muslim.  Karena  itu,  budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat  mengurus  dirinya  sendiri,  apalagi  menjadi  wali  bagi  orang  lain. Syarat  keempat  adalah  beragama  Islam,  jika  orang  yang  di  bawah perwaliannya adalah muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali bagi orang muslim. 15 Firman Allah SWT:
عَ نْيئِبعَظ  عَِنْيئِْئٍِ نْ لٌَنْىا  عَيعَ   عَِنْي ئِسئِ عَننْيئِى ُاللَّ عَوعَعنْجعَي  نِْعَىعَٗ
( آ عّْىا ٤ : ١٤١ )
Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang- orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman..” (Al-Nisa‟: 141). 16
13 Al-Imam  Al  Hafizh  Ali  bin  Umar  Ad-Daraquthni, Sunan  Ad-Daraquthni ,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 494.
14 Al-Albani,  Muhammad  Nashiruddin, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Cet.  1,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Cet. I, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), hlm. 291.
16 Al-Qur‟an dan Terjemahan ...hlm. 101.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
Dalam  buku  karya  Syaikh  Muhammad  Al-Utsaimin  yang berjudul Shahih Fiqh Wanita, bahwa syarat-syarat tersebut terdiri atas:
1. Mukallaf
Mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Karena orang yang belum  baligh  dan  yang  tidak  memiliki  akal  membutuhkan  wali,  maka bgaimana ia bisa menjadi wali bagi orang lain.
2. Merdeka
Kita  tentukan  bahwa  kita  mempunyai  seorang  budak  yang  mempunyai seorang  putri  dan  dia  ingin  menikahkannya,  maka  ia  tidak  mempunyai wewenang  untuk  itu.  Karena  ia  tidak  memiliki  dirinya  sendiri  dan  tidak memiliki  hak  untuk  membelanjakan  hartanya,  maka  ia  tidak  berhak melakukan  tindakan  untuk  orang  lain.  Ada  yang  mengatakan  bahwa kemerdekaan  bukanlah  syarat,  karena  tujuan  pernikahan  bisa mewujudkannya.  Ini  bukanlah  masalah  pembelanjaan  harta  hingga  kita bisa  mengatakan,  “ia  tidak  memiliki.”  Akan  tetapi,  ini  adalah  tindakan perwalian,  sedangkan  kondisi  budak  ini  sebagai  orang  yang  diwalikan tidak mnghalanginya untuk menjadi wali. Ini pendapat yang benar. 17

## 3. Kedewasaan dalam akad
Kedewasaan  adalah  tindakan  yang  baik.  Ia  dapat  ditafsiri  pada  setiap tempat sesuai dengan posisinya. Kedewasaan dalam agama tidaklah sama dengan  kedewasaan  dalam  hal  harta.  Kedewasaan  dalam  hal  harta tidaklah sama dengan kedewasaan dalam akad nikah. Kedewasaan dalam agama adalah kebaikan dan kelurusan dalam agama. Dan inilah tindakan yang  baik.  Kedewasaan  dalam  harta  adalah  membelanjakannya  dengan baik  dan  menjaganya.  Kedewasaan  dalam  akad  adalah  mengetahui kesepadanan dan kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan.
4. Kesesuaian agama
Dalam  artian,  wali  adalah  seorang  muslim  dan  isteri  adalah seorang  muslimah,  atau  wali  adalah  adalah  seorang  Yahudi,  atau  wali adalah  seorang  Nashrani.  Disini  boleh  terjadi  pernikahan  karena  adanya kesesuaian  agama.  Akan  tetapi,  andaikata  wali  adalah  seorang  Yahudi
17 Syaikh  Muhammad  Al-Utsaimin, Shahih  Fiqh  Wanita ,  (Jakarta:  Media Akbar, 2009), hlm. 292.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sedangkan  anak  perempuannya  adalah  seorang  muslimah,  maka  ia  tidak boleh menikahkannya. 18

## 5. Keadilan
Keadilan  adalah  keseluruhan  dalam  hal  agama  dan  keperwiraan. Kelurusan  dalam  agama  adalah  dengan  melakukan  kewajiban  dan meninggalkan  keharaman.  Sedangkan  kelurusan  dalam  keperwiraan adalah  melakukan  tindakan  yang  dapat  memperindah  dan  menghiasi dirinya,  Serta  meninggalkan  segala  apa  yang  dapat  mengotori  dan menodai dirinya di hadapan manusia. 19

## Macam-Macam Wali
Dalam hukum Islam wali nikah ada lima macam, yaitu wali nasab , wali hakim ( sulthan ), wali tahkim , wali maula , wali mujbir dan wali „adlal . 20
1. Wali nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita  yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Tentang  urutan  wali nasab ,  terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  ulama  Fiqh.  Imam  Malik mengatakan  perwalian  itu  didasarkan  atas  ke  a‟sabahan,  kecuali  anak laki-laki,  dan  keluarga  terdekat  lebih  berhak  untuk  menjadi  wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian  ayah  sampai  ke  atas,  kemudian  saudara-saudara  lelaki  seibu, kemudian  saudara  lelaki  seayah  saja,  kemudian  anak  lelaki  dari  saudara laki-laki  seayah  saja,  lalu  kakek  dari  pihak  ayah  sampai  ke  atas.  Dalam Al-Mughni berpendapat  bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki- laki  dan  anaknya  saudara  lelaki,  karena  kakek  adalah  asal,  kemudian paman-paman  dari  pihak  ayah  berdasarkan  urutan  saudara-saudara  laki- laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (Al-Maula) dan penguasa 21
2. Wali hakim ( sulthan )
18 Ibid
19 Ibid . 20 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqih  Munakahat ,  Cet.  VII,  (Bnadung:  CV  Pustaka Setia, 2013), hlm. 247.
21 Ibid. , hlm. 247.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Wali  hakim  adalah  wali  nikah  yang  diambil  dari  hakim  (pejabat pengadilan  atau  aparat  KUA/PPN)  atau  penguasa  dari  pemerintah. 22
Rasulullah  SAW.  Bersabda: “Maka  hakimlah    yang  bertindak  menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR. Daruquthni).
a. Wali nasab memang tidak ada
b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
d. Wali nasab sedang berihram haji/ umrah
e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali 23
f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupumya, kandung atau seayah. 24
3. Wali muhakkam
Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai  wali,  karena  tidak memenuhi  syarat  atau  menolak  menjadi  wali, sementara  wali  hakim  pun  tidak  dapat  bertindak  sebagai  pengganti  wali nasab  karena  berbagai  macam  sebab,  maka  untuk  memenuhi  syarat sahnya  nikah  bagi  yang  mengharuskan  ada  wali,  mempelai  yang bersangkutan  dapat  mengangkat  seseorang  menjadi  walinya,  mempelai yang  bersangkutan  dapat  mengangkat  seseorang  menjadi  walinya.  Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali muhakkam . 25
Sebagai  contoh  apabila  seorang  laki-laki  beragama  Islam  kawin  dengan seorang beragama kristen tanpa persetujuan orang tuanya. Biasanya yang berwenang  bertindak  sebagai  wali  hakim  dikalangan  umat  Islam  tidak bersedia  menjadi  wali  apabila  orang  tua  mempelai  perempuan  tidak memberi  kuasa.  Dalam  hal  ini,  agar  perkawinan  dapat  dipandang  sah menurut  hukum  Islam,  mempelai  perempuan  dapat  mengangkat  wali muhakkam . 26
22 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat ..., hlm. 249.
23 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ..., hlm. 78.
24 Ibid 25 Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam di Indonesia ..., hlm. 81.
26 Ibid ., hlm.82.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 4. Wali maula
Laki-laki  boleh  mengawini  perempuan  yang  berada  dalam  perwaliannya tanpa  menunggu  persetujuan  wali  lainnya,  asal  saja  perempuan  tersebut rela  menjadi  isterinya. 27 Dari  Sa‟id  bin  Khalid  dari  ummu  Hukhais  bin Qaridh,  ia  berkata  kepada  Abdur  Rahman  bin  Auf:  “lebih  dari  seorang yang  telah  datang  meminang  saya.  Karena  itu  kawinkanlah  saya  dengan salah  seorang  yang  engkau  sukai.”  Kemudian  Abdur  Rahman  bertanya: “juga  berlaku  bagi  diri  saya?  “  Ia  menjawab:  “ya.”  Lalu  kata  Abdur Rahman: “ kalau begitu aku kawinkan diriku dengan kamu .”(HR. Shahih Bukhari)
5. Wali mujbir atau wali adhla
Wali mujbir atau  wali adhal adalah  wali  bagi  orang  yang  kehilangan kemampuannya,  seperti  orang  gila,  belum  mencapai  umur,  mumayyiz termasuk  yang  di  dalamnya  perempuan  yang  masih  gadis  maka  boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. 28
Oleh  karena  itu,  wali  mujbir  yang  mengawinkan  perempuan  gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:
a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan
c. Calon gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai
e. Laki-laki  pilihan  wali  akan  dapat  memenuhi  kewajiban- kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.
Sedangkan dalam KHI wali nikah terdiri dari:
1.  Wali nasab terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan, kelompok  yang  satu  didahulukan  dan  kelompok  yang  lain  sesuai  erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
27 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah... , hlm. 21.
28 Beni Ahmad Soebani, Fiqh Munakahat ..., hlm. 247-252.
2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui tempet tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, 29

## Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Keberadaan  seorang  wali  dalam  akad  nikah  adalah  suatu  yang mesti  dan  tidak  sah  akad  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali. Wali  itu  ditempatkan  sebagai  rukun  dalam  perkawinan  menurut kesepakatan  ulama  secara  prinsip.  Dalam  akad  perkawinan  itu  sendiri wali  dapat  berkedudukan  sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama mempelai  perempuan  dan  dapat  pula  sebagai  orang  yang  diminta persetujuannya  untuk  kelangsungan  perkawinan  tersebut.  Dalam mendudukannya  sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai perempuan  dalam  melakukan  akad  terdapat  beda  pendapat  dikalangan ulama. 30

## Urutan yang Berhak Menjadi Wali
1. Urutan wali nikah Mazhab Imam Abu Hanifah
1) Anak laki-laki
2) Anak  laki-laki  dari  anak  laki-laki  ( ibn  al-ibn )  dan  seterusnya kebawah
3) Ayah
4) Kakek  (ayah  dari  pada  ayah  atau al-jadd  atau  ab  al-ab )  dan seterusnya ke atas.  Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah  dan  anak  laki-laki  (ibn)  atau  ada  kakek  dan  anak  laki-laki (ibn) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (al- ibn).  Demikian  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan  Burhan  al-Din Mahmud  Ibn  Taj  al-Din. 31 Menurut  Muhammad  al-Syaibaniy, ayah  perempuan  yang  gila  ( al-majnunah )  itulah  yang  menjadi
29 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung:  Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7-8. 30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana,
2014), hlm. 69.
31 Soraya Devy, Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab , (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2014), hlm. 12.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
wali  nikahnya.  Tetapi  yang  lebih  utama  dinyatakan  di  dalam syarh  al-tahawi,  hendaknya  ayah  perempuan  yang  gila  ( al- majnunah ) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila ( al-majnunah ) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibu yang gila. 32
5) Saudara kandung laki-laki
6) Saudara laki-laki seayah
7) Anak  laki-laki  saudara  kandung  laki-laki  dan  seterusnya  ke bawah
8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah
9) Paman kandung („amm li abawain )
10) Saudara laki-laki ayah seayah („amm li ab)
11) Anak  laki-laki  saudara  kandung  laki-laki  ayah  ( ibn  „amm  li abawain ) dan seterusnya ke bawah.
12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah ( ibn al-„amm li ab )
13) Paman  kandung  ayah („amm  al-ab  li  abawain) dan  anak  laki- lakinya
14) Paman ayah seayah („amm al-ab li ab) dan anak laki-lakinya)
15) Paman  kandung  kakek („amm  al-ab  li  ab) dan  anak  anak  laki- lakinya
16) Paman kakek seayah („amm al-jadd li ab) dan anak laki-lakinya 33
17) Anak  laki-laki  merupakan „ashabah jauh  dari  perempuan  yang hendak  menikah,  yaitu  anak  paman  jauh (ibn  „amm  ba‟id) .
Semua orang-orang yang tersebut diatas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang ahliyyah al-ada ‟nya.
18) Orang yang memerdekakan hamba
19) Sulthan atau qadi. 34
Dalam  kitab Al-Mabsuth karya  Syams  Al-Din  Al-Sarkhasi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menikahkan
32 Ibid. 33 Ibid.
34 Ibid .

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
dirinya  sendiri  atau  menyuruh  orang  lain  yang  bukan  walinya  untuk menikahkannya,  hukumnya  boleh,  hal  ini  tetap  berlaku  baik  itu  untuk perempuan  yang  masih  gadis  atau  perempuan  yang  sudah  pernah menikah (janda), baik laki-laki yang dinikahi oleh perempuan itu sepadan derajatnya  dengan  siperempuan  atau  tidak,  hanya  saja  seandainya  laki- laki yang dinikahi oleh si perempuan itu tidak sepadan derajatnya dengan si  perempuan,  pihak  wali  daripada  perempuan  dapat  membatalkan perempuan tersebut. 35
Selanjutnya,  masih  dalam  kitab Al-Mabsuth ,  mazhab  Hanafi mengatakan bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri hukumnya boleh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW bersabda:
ه   ّٔا ٌيظٗ ٔيي  اللَّ  يص اللَّ ه٘ظز ِ : ا ٖيىٗ ٍِ  ٖع ْب قحأ ٌي عَلأ . ( ريٍسخىا ٓاٗز )
Artinya: “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.” 36 (HR. At- Tirmidzi)
Kata  ٌي لأا adalah  perempuan  yang  tidak  bersuami,  baik  ia  masih gadis  atau  sudah  janda,  maksud  hadits  diatas  baik  perempuan  gadis ataupun janda bisa menikahkan diri sendiri. 37
Hadits  di  atas  menunjukkan  bahwa  hak  untuk  melakukan  akad nikah sepenuhnya ada di tangan perempuan itu sendiri, dan Hadits ini jika dianggap  bertentangan  dengan  Hadits-hadits  yang  diajukan  oleh kelompok  yang  melarang  pernikahan  tanpa  wali,  maka  Hadits  ini  dapat ditarjih (diunggulkan) dari Hadits-hadits tersebut, karena periwayatannya lebih  banyak  dan  ia  lebih  aman  dari ikhtilaf mengenai  status keshahihannya. 38 Dalam Hadits lain disebut:
آ عْىا ٓاٗز ) ) عَه لٌسنٍْعَأ ئِ نْيعَ  مٍ ِّيئِىعَ٘نْيئِى  عَطنْي . 35 Al-Syarkhasiy, Al-mabsuth , jilid 5..., hlm. 10.
36 Al  Albani  Muhammad  Nasruddin, Shahih  Sunan  At-Tirmidzi ,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 849.
37 Al-Syarkhasiy, Al-mabsuth... , hlm. 12.
38 Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, Syarah Fath Al-Qadir , jilid 3,
(Kairo: Mathaba‟ah al-Khubra, 1894), hlm. 391.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:  “tidak  ada  hak  bagi  wali  atas  perempuan  janda.” 39 (sunan nasa‟i)
Dan juga didalam kitab Fathul Qadir dijelaskan:
ضئِسئِب ئِتعَغئِى  عَبنْىا ئِتعَيئِ   عَعنْىا ئِةهسُحنْىا ُا  عَنئِّ ُدئِقعَعنْْعَيعَٗ
عَا ئِب ُّيئِىعَٗ  عَٖنْيعَيعَ  ُدئِقنْععَي نٌْعَينّْ ئِاعَٗ  عَٕ نْك ًبِّيعَ  نْٗعَأ  نْجعَّ  عَم اًز
يبأ عَدنْْئِ
فظ ٘ي يبأٗ ت يْح .
Artinya:  “Pernikahan  seorang  perempuan  merdeka  yang  sudah  baligh dan  berakal  dapat  terakad  dengan  keridhaannya  sendiri,  sekalipun pernikahan  tersebut  tidak  diakad  oleh  walinya.  Hal  ini  berlaku  pada perempuan gadis ataupun janda. Ini menurut pendapat Abi Hanifah dan Abu Yusuf.” 40
Selain  beberapa  penjelasan  Hadits  di  atas,  Abu  Hanifah  juga menguatkan  pendapatnya  berdasarkan  firman  Allah  SWT.  (Qs.  Al- Baqarah: 232):
ئِف نُْٗسنْععََنْى ئِب نٌُْٖعَْنْيعَب انْ٘عَضاعَسعَح اعَذئِا  هُِٖعَجاعَٗنْشنْا  عَِنْحئِننْْعَي  نُْعَا  هُِٕنُْ٘يُ نْععَح  عَ عَف  هُِٖعَيعَجعَا  عَِنْغعَيعَبعَف عَآ عَعِّْىا ٌُُخنْقهيعَا اعَذئِاعَٗ ي ( ةسقبىا ٢ : ٢٣٢ )
Artinya:  “kalau  kamu  menthalak  istri-istrimu  belum  sampai  „iddahnya, maka  janganlah  kamu  (wali)  mencegah  mereka  kawin  dengan  laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang baik ” (Qs. Al-Baqarah:232 ) Sabda Nabi Saw:
عَوعَ  عَةعَسنْيعَسُٕ يئِبعَأ  نِْعَ : عٌَهيعَظعَٗ ئِٔنْيعَيعَ  ُ هاللَّ  هيعَص ئِ هاللَّ ُهنُْ٘ظعَز عَوعَ : عَسعٍَنْ عَخنْعُح  هجعَح ٌُِّيعَ نْلأا ُحعَننُْْحعَ , ُسنْنئِبنْىا ُحعَننُْْح عَ عَٗ
عَُعَذنْ عَخنْعُح  هخعَح . اُ٘يعَ : ئِ هاللَّ ُه نُْ٘ظعَز  عَي , عَه عَ  ا عَُّٖنْذئِإ  عَفنْيعَمعَٗ : عَجُننْععَح  نُْعَأ .( ئِٔنْيعَيعَ  لٌقعَ هخٍُ ) .
Artinya:  “Dari  Abu  Hurairah  Radhiyallahu  Anhu  bahwa  Rasulullahu Alaihi  wa  Sallam  bersabda,  “seorang  janda  tidak  boleh  dinikahkan kecuali  setelah  diajak  bermusyawarah  dan  seorang  gadis  tidak  boleh dinikahkan  kecuali  setelah  minta  izinnya”,  mereka  bertanya,  “wahai
39 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  Nasa‟i ,  Jilid  2,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 680 40 Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, Syarah Fath Al-Qadir..., hlm. 246.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Rasullullah, bagaimana izinnya? Beliau Bersabda, “Ia diam.” (Muttafaq Alaih). 41
Sabda Rasulullah Saw:
عَه عَ  عٌَعَيعَصعَٗ ئِٔنْيعَيعَ  ُ هاللَّ  هيعَص هيئِبهْىا  هُعَأ  عََُٖنْْعَ  ُ هاللَّ عَيئِضعَز ٍض هبعَ   ُِنْبا  نِْعَ : عَِّٖيئِىعَٗ  نِْئٍِ  عَٖئِعنْ عَْئِب ُّقعَحعَأُ  ُ يِّثهىا
,
ُسعٍَنْ عَخنْعُح ُسنْنئِبنْىاعَٗ , عَُٖخُنُظ  عَُّٖنْذئِإعَٗ . ) لٌٌئِينْعٍُ ُٓاعَٗعَز ( . ٍ ئِ عَى  نْيئِفعَٗ : ُسعٍَعَأ ئِ نْيِّثهىا عَمعٍَ ِّيئِىعَ٘نْيئِى  عَطنْيعَى , ُسعٍَنْ عَخنْعُح ُتعََنْيئِخعَينْىاعَٗ .
) عَُ هبئِح  ُِنْبا ُٔعَحهحعَصعَٗ ُّيئِا عَعهْىاعَٗ عَدُٗاعَد نُْ٘بعَأ ُٓاعَٗعَز .(
Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi  wa  Sallam  bersabda,  “seorang  janda  lebih  berhak  menetukan pilihan  dirinya  dari  pada  walinya  dan  seorang  gadis  diajak  berembuk, dan  bentuk  kerelaannya  adalah  dengan  diam.” (HR.Muslim  Dalam Riwayat  lain,”  seorang  wali  tidak  berhak  menetukan  pilihan  janda,  dan gadis yatim diajak berembuk. “HR. Abu Daud, An-Nasa‟i dan Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban). 42
Maka  dengan  demikian,  penulis  simpulkan  bahwa  persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:
1. Sekufu
Al-Kafaa-ah atau kufu‟ menurut  bahasa,  artinya  “setaraf”, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Yang  dimaksud  dengan kafaa  ah atau kufu‟ dalam  perkawinn,  menurut istilah  hukum  Islam,  yaitu  “  keseimbangan  dan  keserasian  antara  calon istri  dan  suami  sehingga  masing-masing  calon  tidak  merasa  berat  untuk melangsungkan  perkawinan”.  Atau,  laki-laki  sebanding  dengan  calon istrinya  sama  dalam  kedudukan,  sebanding  dalam  tingkat  sosial  dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. 43
41 Muhammad  bin  Ismail  Al-Amir  Ash  Shan‟ani, Subulus  Salam  Syarah
Bulughul Maram, jilid 2, (Jakarta: Darul Sunnah, 2013, hlm 117
42 Muhammad  bin  Ismail  Al-Amir  Ash  Shan‟ani, Subulus  Salam  Syarah
Bulughul Maram, jilid 2..., hlm 117
43 Abdurrahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012), hlm. 96.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 2. Mahar yang patut
Mahar  secara  etimologi  artinya  maskawin.  Secara  terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan  hati  calon  suami  untuk  menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi seorang  istri  kepada  calon  suaminya”.  Atau,  “suatu  pemberian  yang diwajibkan  bagi  calon  suami  kepada  calon  istrinya,  baik  dala  bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagai berikut)”. 44
Mahal mitsil ialah  mahar  yang  jumlahnya  ditetapkan  menurut jumlah  yang  biasa  diterima  oleh  keluarga  pihak  istri  karena  pada  waktu akad  nikah  jumlah  mahar  belum  ditetapkan  bentuknya. 45 Firman  Allah QS.Al-Baqarah ayat 236:
                                                                                                    
                                                                                                   
( ةسقبىا : ٢ : ٢٣٦ )
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu  mut'ah  (pemberian)  kepada  mereka.  orang  yang  mampu  menurut kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula), Yaitu  pemberian  menurut  yang  patut.  yang  demikian  itu  merupakan ketentuan  bagi  orang-orang  yang  berbuat  kebajikan.” (QS.Al-Baqarah: 236).
3. Baligh dan berakal
Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang  telah  dewasa.  Lafaz  baligh  berasal  dari  bahasa  arab  yang merupakan isim fa‟il dari fi‟il thulathi mujarad : غيب - غيبي - غ٘يب - ٖ٘ف - غيب yang
secara bahasa berarti sampai, tiba, dan berakir. 46 44 Ibid .., hlm.. 84.
45 Ibid., hlm. 277.
46 Marwan  Kamaruddin, Batas  Usia  Nafkah  Anak  dalam  Islam ,  (Ulee  Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 49.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  batas  baligh  dengan  usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:
a. Al-Awza‟i, Al-Syafi‟i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
b. Dawud,  dan  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tidak  dapat membatasi baligh dengan usia.
c. Ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  usia  17  atau  18  tahun adalah batas usia baligh
d. Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  usia  baligh  bagi  anak  laki-laki bisa  17  tahun  atau  18  tahun,  sedangkan  bagi  anak  perempuan adalah 18 tahundalam kondisi apapun. Ia berpendapat seperti itu karena  tidak  ada  riwayat  secara tawqifi (melalui  wahyu)  yang menjadikan batas baligh dengan usia. 47
Akil  balig  adalah  (Ar:  „A‟qala:  Berakal,  mengetahui,  atau memahami,  balaga/  sampai).  Seseorang  yang  mengetahui  atau  mengerti hukum tersebut. Orang yang akil balig disebut mukhallaf akil (orang yang berakal)  adalah  lawan  dari  ma‟tuh  (bodoh),  majnun  (orang  gila)  dan muskir (orang mabuk). Adapun balig adalah lawan dari kata sabiy (anak- anak). 48
Orang  yang  berkal  orang  yang  sehat  dan  sempurna  pikirannya, dapat  membedakan  baik  dan  buruk,  salah  dan  benar,  mengetahui kewajiban  yang  dibolehkan  dan  yang  dilarang,  serta  yang  bermamfaat dan yang merusak. Seseorang yang dapat dibebani hukum syarak apabila ia  berakal  dan  mengerti  hukum  tersebut.  Orang  bodoh  dan  gila  tidak dibebani  hukum  karena  mereka  tidak  dapat  mengerti  hukum  dan  tidak dapat membedakan baik dan buruk benar dan salah. 49
Dalam kitab fathul al-qadir desebutkan bahwa seorang perempuan yang  merdeka  baik  itu  gadis  maupun  janda  dapat  menikahkan  dirinya sendiri  baik  dengan  laki-laki  sekufu  maupun  tidak  sekufu.  Namun,  wali dapat membatalkan pernikahan atas perkawinannya dengan laki-laki yang
47 Ibid ., hlm. 50.
48 Abdul  Aziz  Dahlan  dkk, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Cet-I  Jilid  1  (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 82.
49 Ibid

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
tidak  sekufu  tersebut  karena  hal  tersebut  dapat  ditinjau  dari  segi kemaslahatan siperempuan yang menikah tersebut.
Kemerdekaan  merupakan  salah  satu  karunia  besar  dari  Allah kepada  hambaNya.  Kategori  orang  yang  merdeka  ialah  seseorang  yang mampu  baik  di  bidang  hati,  fisik,  mental  ataupun  materi  artinya seseorang  yang  hidupnya  sejahtra  atau  seseorang  yang  bukan  kategori seorang budak.
Abu  Hanifah  adalah  orang  yang  berfikiran  bebas  dan  sangat menghargai kebebasan orang lain (rasio) dan Abu Hanifah menggunakan dalil, dari Al-Qur‟an, Sunnah, Hadist, Ijmak, Qiyas, Ihtisan, dan „uruf 50
Pendapat  yang  dipilih  Abu  Hanifah  dalam  masalah  ini  bukanlah pendapat  baru  dalam  syariat  Islam.  Pendapat  ini  punya  dalil  dari  al- Qur‟an, Sunnah dan qiyas. Tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecendrungan  berpikir  bebas  yang  dimiliki  oleh  ulama  yang  suka berpikiran bebas. 51 Berikut beberapa dalil pendapatnya tersebut. al-Qur‟an  secara  etimologi  adalah  bentuk  mashdar  dari  kata  qa- ra-a  (أس )  se-wazan  dengan  kata  fu‟lan  (ُ عف)  artinya  bacaan:  berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah. 52 menurut istilah  ushul  fiqh  al-Qur‟an  berarti  “kalam”  (perkataan)  Allah  yang diturunkan  Nya  dengan  perantara  malaikat  Jibril  kepada  Nabi Muhammad  SAW.  Dengan  bahasa  arab  serta  dianggap  beribadah membacanya. 53 al-Qur‟an  telah  menisbatkan  pernikahan  kepada  seorang wanita, dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkan dirinya. 54 Di antara dalil yang dimaksud adalah,
                                                                                           
                                                                                               
          ( ةسقبىا : ٢ : ٢٣٠ (
50 Abdul  Aziz  Asy-Syinawi, Biografi  Empat  Imam  Mazhab ,  (Jakarta:  Ummu Qura, 2013), hlm 162
51 Ibid.
52 Amir syarifuddin, Ushul Fiqih , (Jakarta: Kencan, 2009), hlm 55
53 Satria Effendi, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 79
54 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab ..., hlm. 162
Hadits  yang  digunakan  oleh  Abu  Hanifah  dalam  mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkan dirinya dengan orang  yang  sepadan,  diantaranya, “wanita  yang  tidak  bersuami  lebih berhak  atas  dirinya  dari  pada  walinya.” Dalam  Hadits  lain  dijelaskan, “seorang  wali  tidak  punya  hak  atas  seorang  janda.” Kedua  Hadits  ini tanpa  diragukan  lagi  menunjukkan,  pernikahan  yang  dilakukan  seorang janda  adalah  pernikahan  yang  sah  menurut  syari‟at  dan  andai pernikahannya  hanya  sah  dengan  wali  tentu  walinya  masih  punya  hak atasnya, dan ini tentu saja bertentangan dengan Hadits ini.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis simpulkan bahwa  Abu  Hanifah  mengunakan  metode  qiyas  dalam  masalah persyaratan pernikahan tanpa wali. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain  kemudian menyamakan  antara  keduanya.  Sedangkan  menurut  istilah  adalah menghubungkan  atau  menyamakan  sesuatu  yang  tidak  ada  ketentuan nash  secara  syar‟i  dengan  sesuatu  yang  sudah  ada  ketentuan  nash-nya berdasarkan adanya „ illat di antara keduanya. 55
Dasar  pemikiran  qiyas  itu  ialah  adanya  kaitan  yang  erat  antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat  diketahui  alasan rasional ditetapkannya  hukum  itu  oleh  Allah. Alasan  hukum  yang rasional ulama  menyebutkannya  dengan  sebutan “„illat”. Di samping itu juga disebut dengan mumatsalah , yaitu kesamaan atau  kemiripan  antara  dua  hal  yang  diciptakan  oleh  Allah. 56 Yang  mana pernikahan  seorang  perempuan  gadis/janda  yang  melakukan  akad  nikah secara langsung untuk dirinya ialah berdasarkan:
1) Kekuasaan  atas  orang  merdeka  hanya  ada  dalam  kondisi  darurat, sebab ia bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti  seseorang  berhak  mengurusi  seluruh  urusannya  asal  ia  tidak mengganggu  kebebasan  orang  lain,  dan  mengesahkan  pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah kekuasaan yang ada di luar  kondisi  darurat  dan  bertentangan  dengan  kebebasan  seseorang yang  sudah  balig  yang  berpikiran  sehat  dalam  kondisi  normal.  Abu
55 Satria Effendi, Ushul Fiqh ..., ,hlm. 130.
56 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid 1..., hlm. 316.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
Hanifah  tidak  memberlakukan  pendapatnya  ini  sebelum  seorang wanita  mencapai  akil  balig,  karena  ia  adalah  kelemahan  yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan.
2) Telah  makhlum,  wanita  punya  hak  yang  sempurna  atas  hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak  ini  tidak  berbeda.  Sebab  alasan  keduannya  adalah  usia balig  dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahan.
3) Telah makhlum, seorang pemuda yang akil balig berhak  menikahkan dirinya, sehingga seorang pemudi yang telah akil balig juga punya hak yang sama,  karena tidak ada perbedaan antaranya keduannya. Kedua hak  ini  memang  tidak  sama  persis.  Karena  menikah  dengan  wanita cantik  tapi  berakhlak  buruk  hanya  bisa  mendatangkan  aib  buat keluarga,  sedang  menikah  dengan  pria  yang  tidak  sepadan  boleh dibatalkan  oleh  wali.  Dan  karena  adanya  wali  menurut  apa  yang diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah bisa melindungi hak keluarga  wanita,  maka  kita  tidak  perlu  mempersulit  dan  merampas haknya. 57
Pernikahan  Islam  di  Indonesia  masih  merujuk  kepada  al-Qur‟an dan  Hadits  serta  pendapat-pendapat  ulama  terdahulu  yakni  pendapat empat  imam  mazhab,  seperti  mazhab  Hanafi,  Syafi‟i,  Hanbali  dan mazhab  Maliki.  selain  itu  dasar  dari  pada  pernikahan  tersebut  di Indonesia  juga  berlandaskan  UU  yang  mengatur  perihal  yang menyangkut  problema  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia.
Dalam  melaksanakan  suatu  akad  perkawinan,  maka  harus memenuhi  rukun  syarat.  Pada  pasal  14  dijelaskan  bahwa  untuk melakukan suatu perkawinan   harus ada:
a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
57 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab ..., hlm. 165.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## e. Ijab dan qabul 58
Maka,  yang  menjadi  titik  fokus  penulis  di  sini  ialah  mengenai wali dalam akad nikah seorang perempuan Islam di Indonsia. Wali nikah menurut  pasal  19  wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.  Pada  pasal  20  ayat  (1)  bahwa    yang  bertindak  sebagai wali  nikah  adalah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum  Islam yakni Muslim dan aqil baligh, ayat (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. 59
Dengan  demikian,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  syarat perkawinan  Islam  di  Indonesia  harus  memenuhi  syarat  sebagai  mana yang telah tercantum dalam al-Qur‟an, Hadits dan UU juga KHI. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan baik itu janda ataupun gadis menjadi batal.
Beberapat  relita  yang  sudah  jelas  tanpak  sebagaimana  penulis ketahui  banyaknya  perempuan-perempuan  muslim  yang  menikahkan dirinya  sendiri  tanpa  tiketahui  dan  tidak  adanya  persetujuan  wali  atas akad  yang  dilakukan.  Biasanya  pernikahan  tersebut  dilaksanakan  diluar daerah  atau  kampung  halamannya.  Namun,  kebanyakan  realita  tersebut dianggap  tidaak  sah  oleh  wali,  maka  ketika  perempuan  dan  laki-laki  itu kembali  kerumahnya  maka  akad  nikahnya  dilaksanakan  kembali  sesuai syari‟at Islam.
Selain itu, seorang perempuan yang melangsungkan pernikahannya tanpa wali, tidak bisa dicatat dicatatan sipil. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”, dan “perkawinan yang dilakukan diluar  pengawasan    Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.” 60 Hal  tersebut  bertujuan  untuk  terjaminnya  ketertiban  bagi masyarakat Islam dan kemaslahatan bagi kaum perempuan muslim.
58 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., hlm. 5.
59 Abdul  Gani  Abdullah, Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum
Indonesia ..., hlm. 83. 60 Gani  Abdullah, Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia ..., hlm. 79.
Namun, Abu Hanifah berpendapat dalam kitabnya yang berjudul al-mabsudh bahwa seorang perempuan baligh dan berakal baik itu janda maupun  gadis  dapat  melangsungkan  pernikahannya  sendiri  atas  akad pernikahannya, baik itu dengan laki-laki yang sekufu ataupun tidak, dan wali  boleh  menggugt  apabila  tidak  sekufu  atau  maharnya  yang  tidak patut.  Namun,  akadnya  tetap  sah  menurut  Abu  Hanifat.  Hanafi menguatkan  pendapatnya  dengan  beberapa  ayat  al-Qur‟an  dan  Hadits Nabi sebagaimana yang telah tertulis di atas. Berbeda dengan ulama lain seperti Syafi‟i, Hanbali dan Maliki bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik dengan laki-laki sekufu atau bukan. Hal ini  menurut  mereka  menyalahi  sebuah  kemaslahatan  atas  kebaikan  bagi diri siperempuan tersebut.
Sedangkan dalam KHI pasal 61 menjelaskan: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaf ad-din.” 61
Menurut  mazhab  Hanafi  seorang  wanita  baik  gadis  atau  janda yang  sudah  baligh  dan  berakal  dapat  laksanakan  pernikahannya  secara langsung  atas  dirinya  sendiri,  baik  dengan  laki-laki  yang  sekufu  atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak sekufu para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah sekufu atau  sederajat  (sebanding)  antara  mempelai  laki-laki  dengan mempelai  perempuan,  mahar  yang  patut  yakni  mahar  yang  berupa  harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut  terbagi  dua  bagian  yaitu mahar musamma dan mahar  mitsil , baligh  dan  bekal,  yang  terakir  juga  dilihat  dari  sisi  merdeka  artiannya bahwa laki-laki yang dinikahinya bukan budak dan ia sudah mapan untuk menikah baik dari segi fisik, mental dan materi.
Di  Indonesia,  terutama  konteks  kekinian  yang  mana  fakta  dan realita yang telah terjadi, sudah banyaknya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau dengan membayar orang asing untuk menikahkannya. Biasanya  pernikahan  yang  semacam  ini  hanya  dilakukan  dengan  akad nikah  biasa  diluar  daerah  tempat  ia  berasal.  Namun,  pernikahan  seperti
61 Ibid ., 95.

## Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi
ini  tidak  diakui  secara  UU  dan  dianggap  tidak  sah  oleh  masyarakat setempat,  yang  mana  ketika  kedua  pembelai  tersebut  harus  nikahkan kembali  dan  wajib  melapor  pernikahannya  di KUA.  Apabila  pernikahan tersebut tidak  dilaporkan  ke  pihak  yang  berwenang  maka  apabila terjadi percerai dan masalah waris tidak dapat diselesaikan, hal inilah merukana kemudharatan  yang  akan  diterima  oleh  kebanyakan  kaum  wanita  yang melakukan  pernikahan  tanpa  ada  laporan  ke  pihak  Pegawai  Pencatatan Nikah.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz, Biografi Empat Imam Mazhab , Jakarta: Ummul Qura, 2013. Agustin  Hanafi, Nikah  lintas  Agama  Dalam  perspektif  ulam a,  (Banda Aceh: Arraniry press 2012
Abdul  Gani  Abdullah, Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia , Jakarta: Gema Insana Press, 1994.
Abdul  Majid  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  Jakarta:  Era
Intermedia, 2005.
Abdurrahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012.
Al  Albani  Muhammad  Nasruddin, Shahih  Sunan  At-Tirmidzi ,  Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Al-Albani,  Muhammad  Nashiruddin, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Cet.  1,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Al  Imam  Al  Hafizh  Ali  Bin  Umar,  Ad-Daraquthni, Sunan  Ad-
Daraquthni, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 542
Al-Syarkhasiy, Al-mabsuth , jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2004.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT
Bumi Aksara, 2007.
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, Cet. VII, Bnadung: CV Pustaka Setia, 2013.
Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  Cet.  III,  Banda
Aceh: PeNA, 2010.
Mukhsin Nyak Umar, Rini Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ibn Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari syarah shahih Al Bukhari , Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  Cet  I,  Semarang:  CV.  Asy  Asyifa‟, 1990.
Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab , Bandung: Pustaka Setia 2000.
Muhammad  Ibn  Abdul  al-Wahid  Al-Hammam, Syarah Fath  Al-Qadir , jilid 3, (Kairo: Mathaba‟ah al-Khubra, 18
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1978.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet. V, Jakarta: Al- I‟thisom, 2013.
Soraya Devy, Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab , Banda Aceh:
Ar-Raniry Press, 2014.
Syaikh  Muhammad  Al-Utsaimin, Shahih  Fiqh  Wanita ,  Jakarta:  Media
Akbar, 2009.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam ,  Bandung:  Nuansa
Aulia, 2012.
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , cet 4 Jakarta : Rajawali, 2014 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam , Fiqih Islam  Wa Adillatuhu , (Jakarta: Gema Insani,2011)