Kebijakan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam kaitannya dengan prinsip manajemen halal dan HACPP ( Hazard Analysis Critical Control Point )
Dwi Aprilia Anggraini a,  , Norma Farizah Fahmi a , Devi Anggraini Putri a , Moh. Saiful Hakiki b a D3 Analis Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura, Bangkalan,
69116, Indonesia.
b Program Studi Arsitektur, Universitas Merdeka Surabaya, Surabaya, 60232, Indonesia.

## ABSTRAK
Kebijakan  merupakan  suatu  kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Kebijakan  pemerintah  terkait  pemotongan  sapi  di  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  berkaitan dengan  perlindungan  konsumen,  yaitu  manajemen  ASUH  (Aman,  Sehat,  Utuh,  dan  Halal) dan prinsip HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) dengan identifikasi titik-titik kritis tahap penanganan dan proses produksi sudah dibentuk beberapa aturan kebijakan. Dalam prosesnya,  masih  ditemui  beberapa  kendala,  seperti  kebersihan  kualitas  daging,  RPH  yang kurang bersih, ataupun kontaminasi silang saat pemotongan daging sampai pengepakannya. Kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan edukasi dari tingkat RPH paling tradisional atau pada para peternak tentang pentingnya perlindungan konsumen. Contoh program kebijakan pemerintah  yang  dilaksanakan  adalah Good  Farming  Practice untuk  menghasilkan  ternak potong  yang  sehat  dan  berkualitas.  Namun,  hal  tersebut  perlu  diimbangi  dengan pembentukan  pengawas  pangan  ( food  inspector )  dan  riset  untuk  mendukung  kebijakan tersebut agar berjalan baik. Tujuan dari jurnal review ini adalah untuk membantu pihak RPH mendapat  pedoman  yang  sesuai  kebijakan  pemotongan  sapi  di  RPH  sebagai  upaya perlindungan  konsumen.  Pencarian database yang  digunakan  termasuk  Jurnal  Veteriner, Jurnal  Kesehatan  Masyarakat,  Jurnal  Vektor  Penyakit,  Jurnal  Studi  Kasus,  Jurnal,  Medik Veteriner,  Jurnal SainVet,  Jurnal  Ilmu  Lingkungan,  Jurnal  Aplikasi  Manajemen Bisnis,  Jurnal Peternakan,  Jurnal  Teknik  Industri  dan  Jurnal  Pengkajian  Teknologi.  Kata  kunci  yang digunakan  dalam  pencarian  artikel,  yaitu  kebijakan  kualitas  daging,  rumah  potong  hewan, pemotongan  sapi,  manajemen  halal,  HACCP,  SNI,  peternakan  sapi,  mikroorganisme,  ISO, limbah  RPH.  Terdapat  30  artikel  yang  diperoleh  dan  19  artikel  dianalisis  melalui  analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, ukuran sampel, etik penelitian, hasil dari setiap artikel, serta keterbatasan yang terjadi.
Kata kunci: HACCP, Halal, Kebijakan pemerintah, Kualitas daging, Rumah Potong Hewan.
 Corresponding author. Tel: 082141414952; Fax: -. Email address: dwiapriliaanggraini2021@gmail.com
© 2017 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

## 1 Pendahuluan
Peningkatan  populasi  penduduk  dan  perbaikan  taraf  hidup  masyarakat  Indonesia mendorong  peningkatan  kebutuhan  pangan  dan  konsumsi  menu  makanan  rumah  tangga yang  secara  bertahap  turut  meningkatkan  konsumsi  protein  hewani  (termasuk  produk peternakan [1]. Daging adalah bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan merupakan salah  satu  komoditas  sumber  protein  hewani  yang  penting  untuk  kesehatan  dan pertumbuhan [2]. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menciptakan kualitas daging dengan prinsip manajemen halal dan HACCP yang dimulai dari Rumah Potong Hewan (RPH) sangat diperlukan.
RPH  adalah  suatu  bangunan  atau  kompleks  bangunan  dengan  desain  tertentu  yang digunakan  sebagai  tempat  pemotongan  hewan  selain  unggas  untuk  konsumsi  masyarakat umum.  RPH  memiliki  peranan  penting  sebagai  mata  rantai  untuk  memperoleh  kualitas daging  yang  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan animal  welfare pada setiap RPH. Animal welfare merupakan suatu usaha kepedulian yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan kenyamanan kehidupan terhadap hewan [3].
Kebijakan  merupakan  suatu  kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau oleh  kelompok  politik  dalam  usaha  memilih  tujuan-tujuan  dan  cara-cara  untuk  mencapai tujuan.  Kualitas  daging  bergantung  pada  berbagai  faktor,  antara  lain:  manajemen pemeliharaan,  kualitas  pakan,  dan  proses  pemotongan.  Peraturan  kebijakan  pemerintah tentang kualitas daging adalah memberi larangan keras dan mengeluarkan Pasal 21 UU No.7 Tahun  1996  tentang  Pangan,  karena  menjual  makanan  yang  tidak  layak  dikonsumsi ancamannya berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 600.000.000 [4].
Pada  kebijakan  yang  lain,  pemerintah  Indonesia  mulai  mengantisipasi  perkembangan  isu halal  dengan  pengesahan  Undang-Undang  No.33  Tahun  2014  (UU  No.33/2014)  tentang Jaminan  Produk  Halal.  Selain  bertujuan  untuk  memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan  menggunakannya,  produk  halal  sudah  terbukti  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  dan daya saing bagi pelaku usaha. Regulasi halal berkaitan dengan kualitas daging dan RPH, yaitu UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 58 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1, Permentan No.13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Unit  Penanganan  Daging,  pasal  38  dan  39,  serta  Permentan  No.50/2011  tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Negara  Republik  Indonesia  pasal  2  ayat  2.  Meskipun  sudah  hampir  dua  tahun  disahkan, pelaksanaan UU No.33/2014 tersebut belum banyak mengalami kemajuan yang berarti [5].
Sementara  itu,  dalam  jangka  panjang  berkaitan  dengan  pangan,  semua  peraturan  dan kebijakan kualitas bahan pangan harus sesuai dengan International Codex Alimentarius dan standar  ISO seri  9000.  Pengendalian  kualitas  makanan harus  menyeluruh  sejak  dari proses produksi  di  ladang,  pengolahan,  pemasaran,  sampai  siap  untuk  dikonsumsi.  Hal  ini  untuk menjamin  agar  konsumen  selalu  mendapatkan  bahan  yang  aman,  sehat,  produk  akhir berkualitas prima dan memungkinkan deteksi dini adanya penyimpangan kualitas [6].
Selain  peraturan  pemerintah,  kebijakan  berkaitan  dengan  RPH  dan  kualitas  daging  halal adalah standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar tersebut menyatakan bahwa produk halal  merupakan  produk  yang  memenuhi  persyaratan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam, yaitu: (1) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; (2) tidak mengandung bahan-bahan  yang  diharamkan  seperti  bahan-bahan  yang  berasal  dari  organ  manusia, darah,  kotoran-kotoran,  dan  sebagainya;  (3)  semua  bahan  yang  berasal  dari  hewan  halal yang  disembelih  menurut  tata  cara  syariat  Islam;  (4)  semua  tempat  penyimpanan,  tempat penjualan,  pengolahan,  tempat  pengelolaan,  dan  transportasinya  tidak  boleh  digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai syariat Islam; (5) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr (LPPOM MUI 2012) [6].
Halal  Assurance  System (HAS)  23000  adalah  dokumen  yang  berisi  persyaratan  sertifikasi halal LPPOM MUI. Berikut adalah sebelas kriteria sistem jaminan halal: 1. Kebijakan halal, 2. Tim manajemen halal, 3. Pelatihan dan edukasi, 4. Bahan, 5. Produk, 6. Fasilitas produksi, 7. Prosedur  tertulis  aktivitas  kritis,  8.  Kemampuan  telusur,  9.  Penanganan  produk  yang  tidak memenuhi kriteria, 10. Audit internal, 11. Kaji ulang manajemen [6].
Dalam  rangka  melindungi  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat,  serta  menjamin ketenteraman  batin  masyarakat,  pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  penyediaan pangan  asal  hewan  yang―aman,  sehat,  utuh,  dan  halal  (ASUH).  Masalah  utama  pangan hewani yang ASUH di Indonesia adalah: (1) ditemukannya peredaran produk pangan hewani yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  kehalalan,  (2)  banyak  terjadi  kasus penyakit dan keracunan melalui makanan yang sebagian besar belum dilaporkan dan belum teridentifikasi  penyebabnya,  (3)  masih  banyak  ditemukan  sarana  produksi  dan  distribusi pangan  hewani  yang  tidak  memenuhi  persyaratan,  dan  (4)  masih  rendahnya  pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap keamanan dan kehalalan pangan hewani [7].
Sistem  keamanan  pangan  seperti Hazard  Analysis  Critical  Control  Point (HACCP)    juga diperlukan  untuk  menjamin  produk  aman  dari  potensi  bahaya.  HACCP  merupakan  suatu sistem  pengawasan  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  keracunan  atau foodborne disease .  HACCP  meliputi  analisis  bahaya  dan  pengendalian  titik  kritis  untuk  menjamin produk yang dikonsumsi aman dari bahaya fisik, kimia (pestisida), dan mikrobiologi. Konsep HACCP dapat diterapkan dalam seluruh proses pengolahan makanan. Aplikasi HACCP pada umumnya  dilakukan  dengan  analisis  kendali  kritis  pada  proses  penerimaan  bahan  baku, proses  produksi,  sampai  dengan  penyimpanan  sebelum  produk  dipasarkan.  Langkah penerapan HACCP adalah penetapan tim HACCP, deskripsi produk, penentuan diagram alir, identifikasi bahaya, penentuan Critical Control Point (CCP), penetapan batas kritis tiap CCP, monitoring, tindakan koreksi, verifikasi mikrobiologi, dan dokumentasi [6].
Penerapan  kebijakan  sistem  HACCP  pada  usaha  peternakan  secara  terpadu  akan meminimalkan  terjadinya  bahaya  pada  produk  pangan  asal  ternak.  Nilai  gizi  yang terkandung  dalam  daging  sangat  mendukung  bagi  kehidupan  mikroorganisme  terutama bakteri.  Adanya  aktivitas  mikorganisme  dalam  daging  akan  menurunkan  kualitas  daging yang ditunjukkan dengan perubahan warna, rasa, aroma dan pembusukan yang dipengaruhi
oleh  kondisi  ternak,  kondisi  lingkungan,  kondisi  tempat  pemotongan  dan  proses penanganan daging mulai dari pemotongan sampai pengolahan [8].
Manajemen dan penanganan yang baik pada hewan diharapkan akan menghasilkan produk daging  yang  Aman,  Sehat,  Utuh,  dan  Halal  (ASUH).  Aman  dimaksudkan  agar  daging  yang dikonsumsi  bebas  dari  bibit  penyakit.  Sehat  dimaksudkan  daging  mempunyai  zat-zat  yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan. Utuh adalah daging tidak dicampurkan dengan bagian  lain  dari  hewan  tersebut  atau  hewan  lain.  Halal  adalah  hewan  dipotong  sesuai dengan syariat agama Islam. Penjaminan atas produk yang dihasilkan dapat dilakukan mulai dari  penerapan  praktek  beternak  yang  baik  ( Good  Farming  Practice ),  praktek  penanganan paskapanen  yang  baik  ( Good  Handling  Practice )  meliputi  kebersihan  peralatan  atau  mesin yang digunakan untuk penanganan, dan penerapan Good Manufacuring Practice (GMP) atau Good Slaughtering Practice (GSP) pada tahap pengolahan agar produk yang dihasilkan aman dan  sehat  untuk  dikonsumsi.  Selain  itu,  dapat  juga  menerapkan  HCCP  yang  sudah    diakui dan diterapkan secara internasional  [9]. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan jurnal review terkait kebijakan proses pemotongan daging di RPH dalam kaitannya dengan manajemen  ASUH,  halal  dan  HACCP  apakah  sudah  berjalan  sesuai  atau  menemukan kesulitan kasus di lapangan [10].

## 2 Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  literatur review ini  menggunakan  strategi  secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, pencarian melalui internet,  tinjauan  ulang  artikel.  Pencarian database yang  digunakan  meliputi  Jurnal Veteriner,  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat, Jurnal  Vektor  Penyakit,  Jurnal  Studi  Kasus,  Jurnal, Medik Veteriner, Jurnal SainVet, Jurnal Ilmu Lingkungan, Jurnal Aplikasi Manajemen Bisnis, Jurnal  Peternakan,  Jurnal  Teknik  Industri  dan  Jurnal  Pengkajian  Teknologi.  Kata  kunci  yang digunakan  dalam  pencarian  artikel  yaitu  kebijakan  kualitas  daging,  rumah  potong  hewan, pemotongan  sapi,  manajemen  halal,  HACCP,  SNI,  peternakan  sapi,  mikroorganisme,  ISO, limbah  RPH.  Terdapat  30  artikel  yang  diperoleh  dan  19  artikel  dianalisis  melalui  analisis tujuan, kesesuaian topik, metode penelitian yang digunakan, ukuran sampel, etik penelitian, hasil dari setiap artikel, serta keterbatasan yang terjadi.
Tabel 1. Theoretical mapping
No Judul Referensi Metode Hasil 1. Beberapa Kendala Bahan Pangan Asal  Ternak  untuk  Mencapai Aman,  Sehat,  Utuh  dan  Halal (ASUH). [7] Literatur review Pengadaan bahan pangan asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kasus seperti daging glonggongan, daging bangkai, daging ilegal dan produk yang
tercemari oleh residu antibiotik dan cemaran mikroba. Pelanggaran terhadap mutu dan keamanan pangan identik dengan kejahatan dan harus diberi sangsi hukum yang tegas. 2. Gambaran Total Plate Count (TPC) pada Daging Sapi yang Diambil di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang. [11] Eksperimental Sejumlah besar sampel daging yang diambil dari RPH kota Kupang berada di atas nilai normal cemaran mikroba yang ditetapkan yang dapat dipengaruhi oleh kontaminasi silang pada daging, peralatan serta pada proses pengolahan daging. 3 Alternatif  Pengolahan  Limbah Rumah  Potong  Hewan  -  Cakung (Suatu Studi Kasus). [3] Studi kasus Limbah  padat  dan  cair RPH  ideal  untuk  proses biologis. 4 Studi Infeksi Nematoda Gastrointestinal pada Kambing dan Domba di Rumah Potong Hewan Banda Aceh. [12] Eksperimental Terdapat cacing nematoda usus dalam gastrointestinal 5 Penerapan HACCP ( Hazard
Analysis Critical Control Point )
Menu Chicken Butter untuk Maskapai Penerbangan JQ di PT. AF. [13] Observasi analitik Penerapan sistem HACCP untuk Chicken Butter untuk Maskapai penerbangan JQ pada
PT. AF sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan CCP yang telah ditetapkan. Pada proses penerimaan barang kualitas bahan baku harus diperhatikan sangat teliti dan
mendetail agar tidak mempengaruhi mutu produk yang diproduksi.
Pengaturan suhu yang konsisten dikontrol tiap 4 jam sekali menjadi dasar bahwa produk
tersebut masih tetap terjaga kualitasnya. Kebijakan yang diterapkan oleh PT. AF menjadi landasan yang digunakan untuk mempertahankan mutu dari makanan diseluruh maskapai penerbangan. 6 Analisis Dampak Kepadatan Lalat,  Sanitasi  Lingkungan  dan Personal Higiene terhadap Kejadian  Demam  Tifoid  di Pemukiman UPTD Rumah Pemotongan  Hewan  (RPH)  Kota Kendari Tahun 2017. [8] Metode case control Terdapat hubungan antara kepadatan lalat dengan kejadian demam tifoid pada pemukiman sekitar UPTD Rumah Pemotongan Hewan Kota Kendari tahun 2017. 7 Penerapan HACCP dalam Proses Produksi Menu Daging Rendang di Inflight Catering. [14] Metode Observasi Penerapan HACCP dalam proses produksi menu daging rendang di PT.X adalah dengan mengontrol suhu dan waktu selama proses produksi untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan mencegah kerusakan makanan, sehingga menu daging rendang yang diproduksi oleh PT. X aman dikonsumsi. 8 Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan  di  Kabupaten  Sigi, Sulawesi Tengah. [9] Observasi RPH/TPH yang ada di Kabupaten Sigi, baik milik pemerintah maupun perseorangan belum memenuh syarat dan layak sesuai dengan SNI 01-6159-1999. 9 Sertifikasi  Halal  Sektor  Industri Pengolahan Hasil Pertanian. [5] Observasi Jaminan kualitas akan memaksa pemasok dan produsen untuk memenuhi standar yang diperlukan dalam proses produksi dan distribusi. Sertifikasi halal sebagai
sistem jaminan kualitas yang menyeluruh dapat digunakan untuk memenangkan persaingan pasar dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang terjamin kehalalannya. 10 Uji  Organoleptis,  pH,  Uji  Eber dan  Cemaran  Bakteri  pada Karkas yang Diisolasi dari Kios di Banyuwangi. [15] Kuantitatif  yang menggunakan kombinasi kajian epidemiologi dengan pendekatan cross  sectional study. Hasil organoleptis warna 37% kelainan, bau normal, tekstur konsistensi keras 0,05%,
uji pH 50% diatas ambang normal, uji Eber 45% positif mengalami
awal kebusukan. Uji mikrobiologis seluruh sampel negatif Salmonella sp. tetapi 50% melebihi ambang batas Standar Nasional Indonesia cemaran Escherichia coli . 11 Analisis  Atribut  Produk  pada Manajemen Mutu Proses Produksi Daging Sapi di RPH PT. Elders Indonesia, Bogor. [16] Analisis deskriptif Penilaian penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) dan sistem manajemen keamanan pangan (HACCP) berdasarkan analisis Self Assessment menunjukkan bahwa PT. Elders Indonesia telah memenuhi sebagian besar dari keseluruhan unsur ISO 9001 yang telah diterapkan di perusahaan. Sementara itu, rekomendasi prioritas perbaikan pada atribut produk berdasarkan keinginan dan harapan konsumen terdapat pada atribut ketebalan lemak dengan bobot nilai 0,457 sebagai prioritas perbaikan
utama.
12 Implementasi  Sistem  Hazard Analysis  Critical  Control  Point (HACCP)  dan  Sistem  Jaminan Halal  di  UD  Bandeng  Citra Semarang. [6] Analisis deskriptif Dalam  evaluasi  yang telah dilakukan mengenai penerapan kriteria HACCP dan kriteria  system  jaminan halal,  dapat  diketahu bahwa  untuk  kriteria HACCP  ditemukan  6  titik kritis  yang  perhatikan yaitu  bahan  baku  ikan bandeng,  bahan  asam cuka,  suplai  air,  proses penerimaan bahan baku, proses  pemasakan  ikan bandeng,  dan  proses pendinginan ikan bandeng 13 Hubungan  Penerapan  Standard Sanitation Operasional Procedure (SSOP) terhadap Mutu  Daging  Ditinjau  dari Tingkat Cemaran Mikroba. [10] Sampel acak sederhana ( simple  random sample )
Jumlah mikroba TPC berkisar  antara  1,0x106- 4,5x107  cfu/g, E.  coli berkisar 35>1100 MPN/g,  Coliform>1100 MPN/g dan negatif untuk cemaran Salmonella. Cemaran mikroba  TPC,  E  coli  dan Coliform  berada  di  atas batas  maksimum  yang telah  ditentukan  oleh SNI. 14 Sertifikat  Halal  pada  Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. [17] Literatur review Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut
terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam. 15 Analisis Kelayakan Investasi Penerapan Hazard Analysis Critical  Control  Point  (HACCP) pada Rumah Pemotongan Hewan  (Studi  Kasus  di  Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Bogor). [18] Analisis dan observasi penerapan Hazard Analysis  Critical  Control Point  (HAeC?)  menjadi pentlng  karena  produk yang dihasilkan memenuhi kntena ASUH 16 Perancangan  Alat  Pendeteksi Kualitas  Daging  Sapi  Berdasar Warna dan Bau Berbasis Mikrokontroler Atmega32 Menggunakan Logika Fuzzy. [4] Eksperimental Pada pengujian kalibrasi sensor warna DT-Sense Color Sensor pada saat kalibrasi warna putih didapatkan hasil warna R=255, G=255, B=255 sedangkan pada kalibrasi warna hitam didapat nilai R=0, G=0, B=0, dapat disimpulkan kalibrasi sensor warna dapat dilakukan dengan baik. 17 Peningkatan  Kualitas  Daging Lokal  di  Kabupaten  Manggarai Barat  NTT  melalui  Penerapan Good  Farming  Practice  dan Pemotongan Halal Berbasis Kesrawan. [2] Observasi Masyarakat pelaku industri peternakan di kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara
Timur secara umum belum terlalu
mengetahui tentang Good Farming Practice dikarenakan masih banyak peternakan yang dijalankan secara tradisional dan hewan ternak digembalakan. Akan tetapi pengetahuan terkait kesejahteraan hewan dan pemotongan halal sudah banyak diketahui dan diterapkan. Kegiatan ini terbukti sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pengetahuan untuk
membnatu dalam peningkatan kuailitas hewan ternak dan daging lokal. 18 Pengendalian Cemaran Mikroba pada Bahan Pangan Asal Ternak (Daging dan Susu) Mulai dari Peternakan Sampai Dihidangkan. [19] Observasi dan eksperimental Pengolahan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, walaupun cara ini belum selalu dapat menghilangkan bakteri yang mencemari produk ternak saat berada di peternakan atau pada saat panen. 2) Pengendalian residu dan cemaran mikroba pada produk pangan asal ternak dengan menekan batas maksimum residu antibiotik. 3) Penerapan sistem keamanan pangan pada setiap proses produksi melalui (GFP), good handling practices (GHP), dan good manufacture practices (GMP). 4) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit yang disebabkan oleh cemaran mikroba sehingga dapat mengeliminasi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran mikroba pada bahan pangan. 19 Evaluasi Kebijakan Impor Daging Sapi Melalui Analisis Penawaran dan Permintaan. [1] Kajian analisis Hasil parameter dugaan dilihat dari sisi penawaran, bahwa peranan populasi sapi nasional nyata.

## 3 Hasil dan diskusi
Pembahasan  tentang  kebijakan  pemotongan  sapi  di  RPH  dalam  kaitannya  dengan  Prinsip Manajemen  Halal  dan  HACPP  secara  singkat  meliputi:  kebijakan  pemerintah  dalam  proses dan  kendalanya,  teknik  pemotongan  ternak  di  RPH  secara  islami,  kualitas  daging  sapi  dan pencemarannya  termasuk  residu  antibiotik  pada  daging,  dan  HACCP  yang  diuraikan secara singkat sebagai berikut ini.

## 3.1 Kebijakan pemerintah dalam proses dan kendalanya
Keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  penyediaan  produk  pangan  asal  hewan  UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 7/1996 tentang Pangan, mengatur peran  pemerintah  dalam  penyediaan  produk  pangan  asal  hewan  yang  Aman,  Sehat,  Utuh dan  Halal  (ASUH)  [18].  Selain  itu  Keputusan  Menteri  Pertanian  yang  diakomodasi  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan pelaku usaha berkewajiban  mencantumkan  logo  halal  pada  kemasan  produk  pangan  yang diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  dan  memberi kepastian  hukum  hak-hak  konsumen  muslim  terhadap  produk  yang  halal  [17].  Peraturan lainnya berkaitan dengan RPH Menurut Permentan nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan sebuah kompleks bangunan yang didesain untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama untuk memotong hewan ternak potong dengan  standart  aman,  higienis,  sanitasi,  dan  halal  dalam  hal  pencegahan food  borne disease .  Beberapa  kebijakan  lain  terkait  kualitas  daging  yang  sudah  dijelaskan  pada  bab pendahuluan.
Dalam kaitannya dengan kualitas daging, yaitu masih banyak rumah potong tradisional yang kurang  memperhatikan animal  welfare dan  terkesan  kotor.  Kendala  kebijakan  pemerintah lainnya, yaitu limbah yang sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). RPH  bisa  menjadi  sumber  kontaminasi  penyakit  karena  kemungkinan  ternak  yang  dibawa untuk dipotong berasal dari suatu daerah yang sedang ada dalam keadaan infeksi subklinis suatu penyakit. Kegiatan yang dilakukan di RPH meliputi pemeriksaan sebelum pemotongan ( antemortem ) dan sesudah pemotongan ( postmortem ). Pemeriksaan antemortem dilakukan untuk  mengidentifikasi  dan  mencegah  penyembelihan  ternak  yang  terserang  penyakit terutama  yang  dapat  menular  pada  manusia  yang  mengonsumsinya.  Pemeriksaan postmortem dilakukan untuk memastikan kelayakan daging yang dihasilkan aman dan layak diedarkan  untuk  dikonsumsi  masyarakat.  Pemeriksaan postmortem juga  dilakukan melindungi  konsumen  dari  penyakit  yang  dapat  ditimbulkan  karena  makan  daging  atau karkas yang tidak sehat dan melindungi konsumen dari pemalsuan daging  [10].
Kendala lain selain bangunan RPH yang kurang bersih terdapat juga penurunan akan kualitas daging dalam hal ini cemaran, daging glonggong, daging palsu, daging antrak (radang limpa). Ditemukan  lebih  dari  seratus  ekor  sapi  dan  kerbau  terjangkit  antraks  di  Desa  Laikang  dan Desa  Punaga,  Kecamatan  Mangarabombang,  Takalar,  Sulawesi  Selatan.  Sapi  dan  kerbau tersebut  mengalami  kejang-kejang  kemudian  mati serta daging ilegal.  Kebijakan peraturan yang  ada  lebih  baik  dilengkapi  dengan  pengawas  pangan  ( food  inspector )  yang berkelanjutan untuk melindungi konsumen [7].
Kurangnya  penyuluhan  dan  pelatihan  kepada  para  pekerja  di  Kabupaten  Sigi  membuat mereka  tidak  memahami  tugas  yang  akan  dilakukan  di  RPH  dan  bekerja  berdasarkan pengetahuan  mereka  saja.  Selain  itu,  akibat  tidak  ada  penyuluhan,  para  pekerja  tidak mengetahui  standar  yang  harus  dikerjakan  agar  mendapatkan  produk  karkas  yang  ASUH. Petugas kesehatan hewan terutama dokter hewan sangat diperlukan di RPH. Dokter Hewan atau  tenaga  paramedis  sangat  diperlukan  untuk  memeriksa  hewan  sebelum  atau  sesudah dilakukan penyembelihan [9].
Beberapa  kebijakan  telah  melibatkan  masyarakat,  misalnya  yang  terjadi  Kabupaten Manggarai  Barat  NTT.  Kebijakan  tersebut  adalah  penerapan Good  Farming  Practice untuk menghasilkan ternak potong yang sehat dan berkualitas, serta penerapan pemotongan halal berbasis  kesejahteraan  hewan  untuk  menghasilkan  daging  yang  berkualitas  dan  ASUH. Berbanding  terbalik  dengan  pengetahuan  akan  kesejahteraan  hewan,  masyarakat  sudah lebih  banyak  mengetahui dan  mendapatkan  informasi  terkait hal  tersebut.  Sebagian besar peternak  sudah  mengetahui  dan  menerapkannya  walaupun  minimal.  Konsep  GAF  dapat dicapai  melalui  penerapan  efisiensi  produksi  dengan  tetap  memperhatikan  faktor lingkungan  dan  semua  yang  terlibat  dalam  usaha  peternakan  seperti  jenis  hewan  ternak yang  dipelihara,  pakan  yang  diberikan,  manajemen  pemeliharaan,  fasilitas  pemeliharaan serta lingkungan dan SDM yang berkualitas [2].

## 3.2 Teknik pemotongan ternak di RPH secara islami
Produk hasil RPH memperhatikan pedoman ASUH dan HACCP untuk menjaga kualitas daging dan perlindungan terhadap konsumen. Produk ASUH adalah ketentuan untuk produk yang akan  dipasarkan,  didistribusikan  dan  dikonsumsi  dengan  memperhatikan  syarat-syarat kesehatan,  secara  etika  dapat  diterima  masyarakat  dan  memenuhi  syarat-syarat  halal  dan baik (halalan thoyyiban), sebagaimana Al-Quran telah memberikan petunjuk yang berbunyi sebagai berikut:
“ ―Dan  ma kanlah  makanan  yang  halal  dan  baik  dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kamu  beriman  kepada-Nya. ” (QS.  Al- Maidah: 88).
Pemotongan  ternak  secara  islami  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  daging  yang  baik  dan halal ditinjau  dari  syari‘at Agama  Islam  serta untuk  melindungi  keamanan  batin  konsumen dari  kecurigaan  maupun  keragaman  terhadap  produk  peternakan,  mengingat  bangsa Indonesia  mayoritas beragama  Islam,  tentunya  pemotongan  ternak  harus dilakukan  sesuai persyaratan pemotongan yang halal. Dalam syariat Islam, ada tiga aspek pemotongan halal, yaitu  aspek  ternak  yang  akan  dipotong,  aspek  orang  yang  memotong  (penyembelih)  dan aspek  proses  pemotongan.  Aspek  ternak  yang  akan  dipotong  harus  ternak  yang  secara syariat  adalah  ternak  yang  halal,  seperti kambing, domba,  sapi,  kerbau,  kelinci, rusa,  kacil, ayam,  unta  dan  dalam  kondisi  yang  masih  hidup,  artinya  bukan  sudah  mati  sebelum
dipotong (bangkai) dan dalam kondisi sehat. Dari aspek orang yang memotong harus orang muslim, dewasa, mengerti cara pemotongan yang baik dan benar [7].

## 3.3 Kualitas daging sapi dan pencemarannya termasuk residu antibiotik pada daging
Kualitas  daging  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  menjaga  rasa  aman  dan  nyaman  dalam konsumsi bahan produk asal hewan agar mencakup standar keamanan pangan ( food safety ). Penjaminan  kualitas  karkas  merupakan  nilai  karkas  yang  dihasilkan  oleh  ternak  relatif terhadap  suatu  kondisi  pemasaran.  Jumlah  daging  dan  kualitas  daging  menjadi  faktor penting  yang  menentukan  nilai  karkas.  Nilai  karkas  dapat  ditinjau  dari  tipe  ternak  asal karkas, lemak intramuskular atau marbling di dalam struktur otot. Faktor nilai karkas dapat diukur secara obyektif, misal berat karkas, sedangkan secara subjektif dapat diukur dengan pengujian  organoleptik  atau panel  method .  Faktor  kualitas  daging,  meliputi  warna, keempukan  dan  tekstur,  aroma,  citarasa  dan  jus  daging  ( juiciness ).  Selain  itu,  lemak intramuskular  dan  susut  mamasak  ( cooking  loss )  yaitu  berat  sampel  daging  yang  hilang selama pemasakan atau pemanasan, retensi cairan dan pH daging ikut menentukan kualitas daging.  Faktor  sebelum  dan  sesudah  pemotongan  dapat  mempengaruhi  kualitas  karkas. Faktor  sebelum  pemotongan  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  daging,  antara  lain: genetik,  spesies,  bangsa,  tipe  ternak,  jenis  kelamin,  umur,  pakan,  termasuk  bahan  aditif (hormon,  antibiotik,  dan  mineral),  dan  stres.  Faktor  setelah  pemotongan  mempengaruhi kualitas  daging,  antara  lain  metode  pelayuan,  stimulasi  listrik,  metode  pemasakan,  pH karkas  dan  daging,  bahan  tambahan  termasuk  enzim  pengempuk  daging,  hormon  dan antibiotik,  lemak  intramuskular  atau marbling ,  metode  penyimpanan  dan  preservasi, macam otot daging dan lokasi otot daging [15].
Dalam  penelitian  terbaru,  salah  satu  pedoman  yang  telah  dipakai  untuk  menguji  kualitas daging adalah alat pendeteksi daging bangkai dengan tingkat akurasi 100%. Alat ini berhasil dibuat  oleh  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat  Veteriner  (Kesmavet),  Fakultas Kedokteran  Hewan  (FKH),  UGM.  Alat  pendeteksi  daging  bangkai  yang  baru  pertama  kali diciptakan ini diberi nama Durante. Namun, Durante berbentuk cairan yang diteteskan pada daging  untuk  mengetahui  tingkat  kualitasnya  dan  dinilai  kurang  dalam  hal  mobilitas  [4]. Penelitian  lainnya  adalah  teknologi  penggabungan  dua  jenis  sensor,  yaitu  sensor  bau (TGS2602)  dan  sensor  warna  ( DT-Sense  Color  Sensor). Kedua  sensor  tersebut untuk menentukan kualitas daging sapi  Pengambilan keputusan pada alat ini menggunakan logika fuzzy . Alat ini relatif kecil, menggunakan daya dari baterai sehingga mudah dibawa kemana- mana [4].
Pengujian kualitas daging di laboratorium umumnya menggunakan uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Methyl  Red-Voges  Proskauer (MR-VP), Simmon’s  Citrate  Agar (SCA), Sulfide  Indol Motility (SIM), dan uji gula-gula menggunakan media laktosa, sukrosa dan glukosa.  Warna, rasa,  aroma,  dan  pembusukkan  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  ternak,  kondisi  lingkungan, kondisi tempat pemotongan dan proses penanganan daging mulai dari pemotongan sampai pengolahan. Nilai TPC standard normal jumlah kuman total pada daging adalah 1x106 cfu/g. Parameter  TPC  sangat  penting  diperhatikan  karena  erat  kaitannya  dengan  keamanan produk pangan yang diuji. Adanya aktivitas bakteri dalam daging akan menurunkan kualitas daging yang ditunjukkan dengan perubahan [15].
Cemaran  mikroba pada daging segar  antara lain adalah Salmonella  sp ., Shigella  sp .,  dan E. coli .  Jumlah  mikroba  berbahaya  pada  daging  yang  dijual  di  pasar  tradisional  sangat membahayakan, apalagi jika pemotongan dilakukan di tempat yang tidak higienis, misalnya RPH yang kotor. Daging terkontaminasi mikroba yang melebihi ambang batas akan tampak berlendir,  berjamur,  daya  simpannya  menurun,  berbau  busuk,  rasa  tidak  enak,  dan menyebabkan  gangguan  kesehatan  bila  dikonsumsi  [15].  Jenis  parasit  juga  banyak ditemukan  di  RPH  yang  kotor.  Banyaknya  lalat  yang  dijumpai  disebabkan  oleh  banyak kotoran  hewan  yang  berserahkan  di  jalanan  yang  dapat  membawa  banyaknya  penyakit. Selain  itu,  adanya  cemaran  karkas  daging,  seperti  isi  jeroan  usus  banyak  terdapat  cacing trematoda,  cacing  cestoda  ataupun  nematoda  (cacing  tambang,  cacing  gelang,  dan  cacing cambuk) [12].
Kontaminasi  silang  tangan  pemotong,  peralatan  yang  terkontaminasi,  pengepakan,  dan pengiriman yang terkontaminasi, serta kualitas air selama proses produksi daging memiliki peranan  penting  dalam  pencemaran  daging  yang  diproduksi  [11].  Hal  ini  telah  banyak digunakan  dalam  peternakan  sebagai  usaha  pencegahan  dan  pengobatan  penyakit,  serta merangsang  pertumbuhan  ternak.  Dari  segi  kesehatan  masyarakat  veteriner,  pemberian antibiotik pada ternak produksi perlu diawasi secara ketat, karena adanya residu antibiotik dalam hasil ternak dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Antibiotik dapat ditemukan pada  hasil  ternak  jika hasil  ternak  tersebut  dipanen  sebelum  masa  henti  obat  ( withdrawal time ) habis pada hewan yang diobati. Dapat pula disebabkan karena dilakukan penambahan antibiotik  secara  sengaja  ke  dalam  bahan  makanan  dengan  tujuan  ingin  menyimpan makanan tersebut untuk jangka waktu lama.

## 3.4 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Hazard  Analysis  Critical  Control  Point (HACCP)  adalah  salah  suatu  sistem  kontrol  dalam upaya  pencegahan  terjadinya  masalah  yang  didasarkan  atas  identifikasi  titik-titik  kritis  di dalam  tahap  penanganan  dan  proses  produksi.  HACCP  merupakan  salah  satu  bentuk manajemen  resiko  yang  dikembangkan  untuk  menjamin  keamanan  pangan  dengan pendekatan  pencegahan  yang  dianggap  dapat  memberikan  jaminan  dalam  menghasilkan makanan  yang  aman  bagi  konsumen  [13].  Suatu  sistem  pengawasan  untuk  mencegah kemungkinan  terjadinya  keracunan  atau foodborne  disease berkaitan  erat  dengan  HACCP [14]. Proses menganalisa kualitas daging dengan HACCP ditunjukkan oleh Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir kualitas daging HACCP [14].
HACCP  meliputi  analisis  bahaya dan pengendalian  titik  kritis untuk  menjamin  produk  yang dikonsumsi aman dari bahaya fisik, kimia (pestisida), dan mikrobiologi. Konsep HACCP dapat diterapkan  dalam  seluruh  proses  pengolahan  makanan.  Aplikasi  HACCP  pada  umumnya dilakukan  dengan  analisis  kendali  kritis  pada  proses  penerimaan  bahan  baku,  proses produksi,  sampai  dengan  penyimpanan  sebelum  produk  dipasarkan  [14].  RPH  yang  baik telah  menerapkan sistem  manajemen  keamanan  pangan dan  telah mendapatkan  sertifikat ISO 9001 dari badan sertifikasi SAI Global, sistem HACCP, sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI),  Nomor  Kontrol  Veteriner  (NKV),  artinya  produk  yang  dihasilkan perusahaan sudah melalui proses audit yang dilakukan pihak badan sertifikasi terkait untuk menjamin kualitas daging sehingga layak dikonsumsi [16]. Pendekatan HACCP meliputi tujuh prinsip,  yaitu:  1)  Analisis  potensi  bahaya,  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan mengevaluasi potensi bahaya yang diperkirakan dapat terjadi pada setiap langkah produksi makanan.  2)  Penentuan  titik  kendali  kritis,  merupakan  langkah  tindak  lanjut  dari  analisis potensi  bahaya.  Potensi  bahaya  yang  telah  teridentifikasi  harus  diikuti  dengan  satu  atau lebih  critical  control  point  (CCP).  3)  Penetapan  batas  kritis.  Batas  kritis  mencerminkan batasan  yang  digunakan  untuk  menjamin  proses  yang  berlangsung  dapat  menghasilkan
Receiving Bahan baku
Suhu: -8 o C ( Frozen) dan suhu 5 o C  ( chill ) Dikembalikan ke supplier dengan menyertakan Berita Acara Penolakan
(BAP)
produk  yang  aman  [19].  Proses  menjaga  kualitas  daging  dari  proses  pemotongan  di  RPH sampai menjadi daging rendang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram alir proses produksi menu daging rendang di PT. X [14].
Untuk menjaga kualitas daging, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

## 1. Identifikasi bahaya
Bahaya pada proses menu daging rendang secara keseluruhan sudah sesuai dengan SNI No. 01-4852-1998.  Bahaya  yang  diidentifikasi  pada  daging  sapi  adalah  mikroba  alami  pada daging  yaitu  jumlah E.  coli yang  dihitung  dengan  metode  TPC  ( Total  Plate  Count ).  Apabila jumlah  bakteri  ini  melebihi  standar,  maka  akan  meningkatan  resiko  timbulnya  penyakit
Storing
Daging ( Frozen ) Bumbu rendang instan  ( Chilled ) Air (kemasan galon) Minyak goreng Santan kemasan Penyedap rasa (MSG)
Thawing (5 o C selama 24 jam ) Dipotong dadu Chiller (Maks 1 hari)
Cooking dengan suhu 74 o C
Blast Chilling suhu -5 o C- 0 o C selama 4 jam hingga suhu makanan 5 C. jika belum mencapai 5 o C, ditambah 2 jam Jika suhu rendang tidak mencapai 5 o C, maka dibuang
Chilling (Maks selama 2
hari sebelum di dishing )
Dishing/Portioning dengan suhu ruangan 15 o C-21 o C selama  maks  45  menit.
Daging  rendang  di dishing bersama nasi Jika waktu pemorsian >45 menit → cek suhu rendang Jika suhu rendang >15 o C
→ renda
ng dibuang Jika suhu rendang ≤ 15 o C → rendang dimasukkan kembali ke chiller MTSU (Meal Tray Set Up) Storage (Final Holding) Suhu
Holding room maks
5 o C. Makanan
dikeluarkan dari
holding room maks 3 jam sebelum ETD Jika suhu>5 o C → tambah dry ice Transportasi
lainnya. Potensi bahaya biologi pada daging sapi berupa bakteri Salmonella , Y. enterolitica , L. monocytogenes , S. aureus , dan C. perferingens . Bahaya kimia pada daging dapat berupa formalin,  dan  bahaya  fisik  serta  cemaran  limbah  cair  pada  waktu  pemotongan  termasuk kontaminasi  silang  pada  saat  pengepakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah tentang  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.5  Tahun  2014  di  antaranya  limbah  cair memiliki kadar paling tinggi untuk BOD 100 mg/l, COD 200 mg/l, TSS 100 mg/l, minyak dan lemak 15mg/l, NH3-N 25 mg/ dan pH 6-9 [3].

## 2. Penentuan CCP dan batas kritisnya
Prinsip  HACCP  yang  kedua  adalah  penentuan  CCP  ( Critical  Control  Point ).  Penentuan  CCP dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  pohon  keputusan.  Batas  kritis  adalah  sebuah  titik kendali  yang  dilakukan  untuk  menghilangkan  bahaya  atau  menurunkannya  hingga  batas aman.  Batas  kritis  harus  ditetapkan  secara  spesifik  dan  divalidasi  terlebih  dahulu.  Kriteria yang  sering  digunakan  sebagai  batas  kritis  adalah  hasil  pengukuran  suhu,  waktu,  tingkat kelembaban, pH, Aw, kandungan klorin, tekstur, dan kenampakan visual.

## 3. Monitoring dan tindakan koreksinya
Monitoring merupakan kegiatan rutin berupa pengukuran atau pengamatan pada tiap CCP dan dibandingkan dengan batas kritisnya. Tindakan koreksi harus dilakukan ketika terdapat penyimpangan atau proses yang melampaui batas kritis. Kegiatan monitoring dilakukan agar CPP berada di bawah batas kritis.

## 4. Verifikasi Mikrobiologi Pangan
Kegiatan  verifikasi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  SNI  No.  01-4852-1998,  yaitu  mencakup peninjauan  kembali  sistem  pencatatan  HACCP,  peninjauan  kembali  penyimpangan  dan disposisi produk, dan memastikan CCP memenuhi batas kritisnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan  sistem  HACCP  telah  berjalan  dengan  benar  sehingga  mampu  menghasilkan mutu produk yang berkualitas. Kegiatan verifikasi terdiri dari empat kegiatan, yaitu validasi HACCP, meninjau hasil pemantauan, pengujian produk, dan auditing.

## 5. Dokumentasi dan Pencatatan
Dokumentasi HACCP meliputi pendataan tertulis semua langkah HACCP yang dilakukan agar dapat dilakukan pemeriksaan ulang dalam periode waktu tertentu. Penerapan sistem HACCP pada  menu  daging  rendang  didokumentasikan  mulai  dari  penerimaan  bahan  baku, penyimpanan  bahan,  proses  pemasakan,  pemorsian,  dan  penyimpanan  akhir.  Pada dokumen HACCP terdapat form Hazard Analysis Checksheet untuk menu rendang yang berisi analisis bahaya fisika, kimia, dan biologi pada setiap proses produksi daging rendang.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kesimpulan  dari  uraian  diatas  yaitu  diperoleh  bahwa  dalam  prosesnya beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan kasus dilapangan dalam prosesnya proses pemotongan daging di RPH kurang memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam prinsip  manajemen ASUH  ataupun  aturan  HACCP  yang  ada.  Hal  ini  bisa diperhatian dari masih adanya bentukan RPH tradisional tanpa memperhatkan standar kebersihan RPH,
kesejahteraan  hewan animal  welfare ataupun  aturan  HACCP  sehingga  rentan  kontaminasi silang  mengabitakan  penurunan  kualitas  daging.  Pengadaan  pangan  ini  harus  diwaspadai karenan hal  tersebut  juga  mengakibatkan  munculnya  penyakit  zoonosis ataupun emerging disease di kalangan masyarakat.
Adanya solusi yang baru tentang kebijakan pemerintah terkait aturan baku yang ada dengan adanya  evaluasi  ataupun  pengamatan  akan  adanya  kualitas  daging  akan  perlindungan  hak konsumen  mulai  dari  sistem  identifikasi  ketetelusuran  asal  bahan  baku.  Prinsip  ASUH  dan HACCP diimbangi oleh edukasi, misalnya seminar berkelanjutan dengan dimulai kunjungan pemerintah ke RPH setempat, penegakan regulasi pangan, riset terhadap berbagai masalah ancaman  pangan  terhadap  gangguan  kesehatan  dengan  dibentuknya  pengawas  pangan ( food inspector ).

## Referensi
[1] D.  Priyanto,  “Evaluasi  Ke bijakan  Impor  Daging  Sapi  Melalui  Analisis  Penawaran  dan Permintaan,” Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, pp. 275 -284, 2005.
[2] Herawati,  A.  Setianingrum,  E.  Junining,  dan  W.P.  Alamsyah,  “Peningkatan  Kualitas Daging  Lokal  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  NTT  melalui  Penerapan  Good  Farming Practice dan Pemotongan Halal Berbasis Kesrawan,” Journal of Innovation and Applied Technology, pp. 1096-1103, 2020.
[3] D.  Padmono,  “Alternatif  Pengolahan  Limbah  Rumah  Potong  Hewan -  Cakung  (Suatu Studi Kasus),” Jurnal Teknik Oingkungan P3TL BPPT, pp. 303 -310, 2005.
[4] R.W. Hadi, I. Setiawan, dan Sumardi, “Perancangan Alat Pendeteksi Kualitas Daging Sapi Berdasar  Warna  dan  Bau  Berbasis  Mikrokontroler  Atmega32  Menggunakan  Logika Fuzzy,” Transmisi, pp. 2 1-26, 2011.
[5] S.  Prabowo  dan  A.A.  Rahman,  “Sertifikasi  Halal  Sektor  Industri  Pengolahan  Hasil Pertanian,” Forum Penelitian Agro Ekonomi, pp. 57 -70, 2016.
[6] O.P.  Winey,  H.  Santoso  dan  N.U.  Handayani,  “Implementasi  Sistem  Hazard  Analysis Critical  Control  Point  (HACCP)  dan  Sistem  Jaminan  Halal  di  UD  Bandeng  Citra Semarang,” Industrial Engineering Online Journal, pp. 1 -11, 2019.
[7] D. Rosyidi, “Beberapa Kendala Bahan Pangan Asal Ternak untuk Mencapai Aman, Sehat, Utuh  dan  Halal  (ASUH),”  Prosiding  Sem inar  Teknologi  dan  Agribisnis  Peternakan  VI: Pengembangan  Sumber  Daya  Genetik  Ternak  Lokal  Menuju  Swasembada  Pangan Hewani ASUH, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, pp. 51-57, 2018.
[8] Y.  Lestari,  F.  Nirmala  G,  dan  L.O.A.  Saktiansyah,  “A nalisis  Dampak  Kepadatan  Lalat, Sanitasi  Lingkungan  dan  Personal  Higiene  terhadap  Kejadian  Demam  Tifoid  di Pemukiman UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Kendari Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, pp. 1-9, 2017.
[9]   I.  Tolistiaw aty,  J.  Widjaja,  R.  Isnawati,  dan  L.T.  Lobo,  “Gambaran  Rumah  Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,” Jurnal Vektor Penyakit, pp. 45-52, 2015.
[10] B. Kuntoro, R.R. Maheswari, dan H. Nuraini, “Hubungan Penerapan Standard Sanitation Operasional  Procedure  (SSOP)  terhadap  Mutu  Daging  Ditinjau  dari  Tingkat  Cemaran Mikroba,” Jurnal Ilmiah Ilmu -Ilmu Peternakan, pp. 70-80, 2012.
[11]  J.M.  Jacob,  E.R.E.  Hau,  dan  Y.Y.  Rumlaklak,  “Gambaran  Total  Plate  Count  (TPC)  pada Daging Sapi  yang  Diambil  di  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Kota  Kupang,”  Partner,  pp. 483-487, 2018.
[12] M.  Hanafiah,  Winaruddin,  dan  Rusli,  “Studi  Infeksi  Nematoda  Gastrointestinal  pada Kambing dan Domba di Rumah Potong Hewan Banda Aceh,” Jurnal Sain Veteriner, pp. 15-19, 2002.
[13]  D.  Nandari,  N.M.A.S.  Singapurwa,  A.M.  Semariyani,  I.P.  Candra,  dan  I.N.  Rudianta, “Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Menu Chicken Butter untuk Maskapai Penerbangan JQ di PT AF,” Gema Agro, pp. 134 -140, 2019.
[14] A.L. Wicaksani dan R. Adriyani, “Penerapan HACCP dalam Proses Produksi Menu Daging Rendang d i Inflight Catering,” Media Gizi Indonesia, pp. 88 -97, 2017.
[15]  F.  Fikri,  I.S.  Hamid,  dan  M.T.E.  Purnama,  “Uji  Organoleptis,  pH, Uji  Eber  dan  Cemaran Bakteri pada Karkas yang Diisolasi dari Kios di Banyuwangi,” Jurnal Medik Veteriner, pp. 23-27, 2017.
[16] A.  Hapidin,  A.  Basith,  dan  J.M.  Munandar,  “Analisis  Atribut  Produk  pada  Manajemen Mutu  Proses  Produksi  Daging Sapi  di RPH  PT.  Elders  Indonesia,  Bogor,”  Jurnal  Aplikasi Manajemen dan Bisnis, pp. 84-94, 2019.
[17] Syafrida, “Sertifikat Halal pada Pro duk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak- Hak Konsumen Muslim,” Jurnal ADIL, pp. 159 -174, 2016.
[18] Warcito, “Analisis Kelayakan Investasi Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada Rumah Pemotongan Hewan (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Bogor),” IPB University Scientific Repository, 2003.
[19]  E.  Gustiani,  “Pengendalian  Cemaran  Mikroba pada  Bahan  Pangan  Asal  Ternak  (Daging dan Susu) Mulai dari Peternakan Sampai Dihidangkan,” Jurnal Litbang Pertanian, pp. 96- 100, 2009.