Vol.14, No. 2, 2023 doi:  10.14710/politika.14.2.2023.269-286
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi
Kushandajani 1 , Fitriyah 1 , Laila Kholid Alfirdaus 1 , Rina Martini 1
1 Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 2 September 2023 Revised: 30 Oktober 2023 Accepted: 11 November 2023

## Abstrak:
Suara pemilih perempuan pedesaan jumlahnya cukup signifikan, tetapi dipertanyakan kualitas. Riset ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan seberapa mandiri perempuan perdesaan dalam menentukan pilihan politiknya, melalui dimensi sosiologi dan psikologi. Teori perilaku memilih dari dua dimensi tersebut diterapkan untuk menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam konteks pemilihan kepada desa.  Riset ini menggunakan dimensi sosiologi yang berisi variabel kondisi sosial ekonomi, agama, dan afiliasi sosial politik serta serta pengaruh keluarga/ lingkungan. Adapun dimensi psikologis mencakup variabel sikap, persepsi, emosi, dan perilaku yang ditujukan kepada kandidat kepala desa perempuan. Penggunaan metode kuantitatif dirasa tepat karena bertujuan mengukur tingkat persepsi pemilih perempuan dalam menentukan pilihan di ranah pemilihan kepala desa. Hasil riset menunjukkan perilaku politik perempuan dalam pilkades tidak diputuskannya secara mandiri, melainkan menggunakan referensi panutannya yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosio-kultural. Ketergantungan ini berimplikasi pada batasan psikologis pemilih perempuan kepada kandidat kepala desa  perempuan.

## Kata Kunci:
perilaku memilih; pemilih perempuan perdesaan; pemilihan kepala desa; dimensi sosiologi; dimensi psikologi

## Korespodensi:
Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedharto tembalang, Kode pos 50275 Email: kushandajani@live.undip.ac.id
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa

## Pendahuluan
I ndonesia memiliki dua struktur pemerintahan terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Namun berbeda dengan kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan kabupaten/kota, maka desa memiliki otonomi. Desa disebut memiliki otonomi karena memiliki kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang tercermin dari beberapa ciri berikut: memilih pemimpin (kepala desa) secara langsung, membuat kebijakan atas nama desa yang disebut dengan peraturan desa, serta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai representasi dari kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa (Kushandajani, 2015)
Dalam hal memilih pemimpinnya secara langsung, sistem itu dikenal dengan istilah pemilihan kepala desa atau disingkat Pilkades. Pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober diadakan Pilkades serentak di Kabupaten Demak yang didasarkan pada  Keputusan Bupati Demak No. 141.1/93 tahun 2022 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak. Ada sebanyak 14 Kecamatan dengan 182 Desa di Kabupaten Demak yang menyelenggarakan Pilkades serentak pada tanggal 16 Oktober 2022. Hasilnya, dari 119 kepala desa petahana yang maju, hanya 43 (36%) yang terpilih kembali, sedangkan 76 (64%) kades petahana tumbang. Pilkades serentak di Kabupaten Demak digelar di 182 desa. Itu artinya, sebanyak 139 desa bakal dipimpin kepala desa baru ( Radarsemarang.id , 2022). Selain fenomena rendahnya keterpilihan petahana dalam Pilkades, juga munculnya calon kepala desa perempuan di 39 desa. Namun demikian calon kepala desa perempuan yang tepilih masih sangat terbatas, yaitu 9 calon (23,07%). Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pemilih, dimana pemilih perempuan berimbang antara laki-laki dan perempuan (laki-laki 426.393 orang, perempuan 426.493 orang).
Aktivitas Pilkades merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa (Yuningsih & Subekti, 2016). Disebut demikian karena menyangkut peran serta masyarakat dalam proses pemilihan, diantaranya adalah pemberian suara saat pemilihan berlangsung. Dibandingkan dengan aktivitas perempuan perdesaan  di ranah sosial dan ekonomi yang kuat, keikutsertaan perempuan di ranah politik sangat lemah (Kushandajani, 2018).
Sebenarnya suara perempuan dalam politik tidak hanya berbicara jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam struktur politik  (Bauer, 2015a, 2015b), tetapi juga posisi perempuan sebagai pemilih karena jumlah pemilih perempuan yang secara statistik sama besar dengan laki-laki  sehingga suaranya ikut menentukan seberapa kuat legitimasi calon yang terpilih. Berbagai alasan pemilih perempuan dalam menentukan pilihannya diberikan pada calon tertentu menggambarkan seberapa besar kemandirian perempuan dalam melakukan pilihan politiknya (Kushandajani & Alfirdaus, 2019). aktivitas melakukan pilihan politiknya inilah yang disebut perilaku memilih.
Konsep perilaku memilih ( voting behavior ) menunjuk pada keikutsertaan warga masyarakat pada setiap Pemilu yang merupakan setiap tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih (Surbakti, 1992). Sedangkan Muhtadi (2011) juga Mujani, Liddle dan Ambardi (2012) menekankan perilaku memilih sebagai tindakan warga negara biasa, bukan elit, dalam ikut serta dalam memilih partai politik (parpol), calon, atau isu publik tertentu. Dengan demikian perilaku pemilih menunjuk pada warga negara yang berpartisipasi dalam Pemilu, dan  mengapa seseorang memutuskan ikut serta atau absen dalam Pemilu, sekaligus merujuk pada tindakan seseorang memutuskan memilih parpol/calon/isu tertentu dan bukan yang lainnya. Dengan kata lain voting mengacu pada pilihan, disebut secara khusus sebagai voting choice yang melibatkan berbagai motif memilih (Evans, 2004). Voting behavior juga bisa mem prediksi perilaku memilih dari pemilih yang belum mengambil keputusan. Temuan studi yang ditinjau menunjukkan bahwa langkah- langkah implisit dapat berfungsi sebagai pelengkap yang berguna untuk meningkatkan prediksi hasil pemilu. ( Gawronski, 2015)
Secara umum dimensi yang menentukan seseorang menggunakan hak pilihnya adalah dimensi sosiologi, psikologi dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan paling awal dalam tradisi perilaku memilih, dan sering disebut sebagai Madzhab Columbia .  Studi survey perilaku pemilih ini dipelopori oleh Paul Lazarsfeld dari Columbia University. Ia bersama kawan-kawannya melakukan survey terhadap 600 calon pemilih di Erie County, Ohio (1940). Hasilnya dipublikasikan dengan judul The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign (Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet, dalam Taddicken, 2015).   Studi lanjutan dilakukan  di Elmira, New York (1948) dipublikasikan dengan judul Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign (Berelson, Lazarsfeld, and McPhee 1954). Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologi pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan. Dalam perpektif yang hampir sama, Romli dkk (2005) menempatkan perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan-pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun secara informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil). Ikatan-ikatan sosiologis semacam agama, kelas sosial, karakteristik demografis dan geografis, umur serta jenis kelamin, secara teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang.
Adapun secara psikologis, perilaku memilih lebih dititik beratkan pada refleksi kepribadiannya. Sikap memilih tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap calon tertentu, dan orientasi terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan psikologis sering disebut Madzhab Michigan . Pendekatan ini lebih  memberikan perhatian kepada aspek psikologis pemilih. Menurut pendekatan ini, kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap parpol/ calon  tertentu bukan hanya karena parpol/ calon yang bersangkutan mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa
sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih. Salah satu variabel utama dari pendekatan ini adalah identifikasi seseorang atau individu terhadap parpol (Eriyanto, 2007). Beberapa ahli sepeti Evans (2004) mengutip Harrop dan W. Miller dalam Elections and Voters: A Comparative Introduction (1987) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dari sudut pandang psikologis, yaitu: identifikasi partai (pemilih) bersumber dari keanggotaan kelompok dan pengaruh keluarga. Kemudian indentifikasi partai akan mengarahkan kepada tiga jenis sikap, yaitu sikap terhadap kebijakan parpol, sikap terhadap kelompok dan sikap terhadap calon. Hasil identifikasi tersebutlah yang akan menentukan pilihan politik seseorang dalam Pemilu (Wahjudi, 2008).  Pandangan berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih perempuan disampaikan oleh Yanti (2023) dimana terdapat delapan variabel independen (pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, kebahagiaan, sikap mengambil risiko, tempat tinggal, usia, dan status perkawinan) dalam menganalisis determinan preferensi jual beli suara di kalangan pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah. (Yanti, 2023)
Teori pilihan rasional  Coleman (2013) memiliki  gagasan dasar bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Lebih lanjut Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.  Dengan demikian model pilihan rasional menekankan kepada penilaian rasional pemilih. Ahli politik mengadaptasi teori tentang ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku pemilih dengan memperhitungkan apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh pemilih di masa datang kalau ia memilih partai tertentu (Eriyanto, 2007). Menurut model ini, pilihan terhadap partai politik/kandidat bukan hanya masalah psikologis dan partisanship tetapi merupakan pertimbangan rasional terutama kemampuan dalam mengatasi dan menangani masalah ekonomi: Bagaimana seseorang memposisikan dirinya terhadap isu tertentu, dan bagaimana partai dan calon menyikapi isu-isu tersebut. Pertemuan antara posisi atau preferensi atas isu seorang pemilih dengan posisi atas isu yang sama dari calon atau partai politik menentukan perilaku memilih seseorang.  (Eriyanto, 2007)
Namun demikian dalam konteks perilaku pemilih perempuan perdesaan dimensi pilihan rasional tidak digunakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, studi perdesaan tidak bisa lepas dari studi komunitas yang memandang desa sebagai suatu unit wilayah, sebagai sebuah kelompok sosial, se ba gai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja in te rak si (Hanna and Robinson, 1994), sehingga posisi individu tetap dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki ketergantungan dengan lingkungan sosialnya. Kedua, pendekatan sosiologi dan psikologi lebih tepat digunakan untuk menganalisis perilaku memilih perempuan dan keterpilihan kandidat perempuan
sebagaimana ditemukan dari beberapa riset yang dilakukan, seperti Blackman and Jackson (2019) yang menemukan bukti adanya bias terhadap kandidat perempuan di kalangan pemilih di Tunisia, khususnya di kalangan pemilih yang menganut norma gender patriarki, dimana semua responden cenderung lebih memilih kandidat yang menekankan isu keamanan dibandingkan hak-hak perempuan.
Windari dan Suryadi (2022) menguraikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku memilih, yaitu interpretasi agama, etnis, gender, peran media, persepsi pemilih terkait usia dan program kandidat, afiliasi partai politik, peran keluarga, dan teman sebaya. Adapun untuk memahami pengaruh karakteristik kandidat terhadap pilihan politik, dimana preferensi pemilih bukanlah faktor utama yang menjelaskan rendahnya jumlah perempuan dalam jabatan terpilih ditemukan dalam riset Schwarz dan Coppock (2021). Di Jepang misalnya, kurangnya keterwakilan perempuan sebagian disebabkan oleh stereotip gender dan prasangka terhadap kepemimpinan perempuan di kalangan pemilih. Temuan Ono dan Yamada (2018) menunjukkan bahwa kandidat perempuan menghadapi dilema yang sulit karena mereka harus mempertimbangkan dampak kehilangan dukungan karena gagal memenuhi ekspektasi berbasis gender, dibandingkan dengan hilangnya dukungan secara umum yang akan mereka tanggung jika memenuhi ekspektasi tersebut.
Kajian yang mirip dilakukan oleh Dahl dan Nyrup (2020) yang mengukur  pengaruh keberpihakan dan stereotip feminin terhadap cara pemilih memandang kandidat perempuan di Danish-USA. Hasil menunjukkan bahwa stereotip feminin dan keberpihakan secara bersama-sama mempengaruhi persepsi terhadap kandidat perempuan. Hasil riset-riset tersebut membuktikan bahwa di dalam dimensi sosiologi maupun psikologi terdapat unsur dimensi pilihan rasional yang menekankan pada asumsi dasar bahwa seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri.
Penelitian dilakukan pada pemilih perempuan di dua desa, Desa Sedo dan Desa Karangmlati, Kabupaten Demak. Kedua desa dipilih dengan pertimbangan bisa merepresentasikan perilaku memilih di kalangan perempuan pedesaan sekaligus merepresentasikan kekalahan calon kepala desa perempuan. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan metode survey. Dimensi sosiologi mencakup tiga variabel: kondisi sosial ekonomi, agama/keyakinan, afiliasi sosial, dan pengaruh keluarga/lingkungan. Adapun dimensi psikologi mencakup variabel persepsi, sikap, emosi, dan perilaku terhadap kandidat kepala desa perempuan. Teknik pengambilan sampel menggunakan clustered sampling dengan kriteria sampel yang ditetapkan adalah (1) pemilih perempuan yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah (2) penduduk perempuan di dua desa riset dengan posisi Desa Karangmlati memiliki enam dusun, sedangkan Desa Sedo satu dusun); (3) telah ikut serta dalam Pilkades serentak 2022. Jumlah sampel yang diambil merujuk pada pendapat Cooper dan Emory (1999) dimana penentukan ukuran sampel untuk populasi yang tidak terindentifikasi secara pasti jumlahnya, dapat ditentukan dengan 100
sampel. Jumlah 100 sampel ini dirasa dapat memenuhi syarat untuk mewakili jawaban dari seluruh populasi. Pengujian validitas dilakukan dengan  syarat item pertanyaan disebut valid jika hasil yang didapatkan R hitung > R table. Adapun uji reliabilitas melalui syarat instrumen dimana hasil Cronbach Alpha yang didapatkan lebih dari 0,5. Adapun proses analisis dilakukan melalui analisis deskriptif untuk menjelaskan kecenderungan jawaban yang telah dipilih oleh responden, baik melalui frekwensi jawaban responden maupun penghitungan melalui skala linkert yang memiliki rentang  bobot jawaban 1 -5, yakni ST: sangat tidak setuju; TS: tidak setuju; S: setuju; N: Netral; SS: sangat setuju.

## Perilaku Pemilih Perempuan dalam Dimensi Sosiologi
Profil responden sebagai berikut: perempuan, sudah atau pernah menikah, dan muslimah (beragama Islam). Latar agama yang 100% responden Islam sesuai dengan agama mayoritas penduduk Kabupaten Demak yang mencapai 99,73% adalah beragama Islam. Oleh sebab itu, Demak disebut juga sebagai Kota Wali. Berdasar pendidikan mayoritas reponden adalah rendah, mayoritas tidak lulus atau lulus SD mencapai 52%, lulus SMP 25%, lulus SMA 28%, dan diploma hanya 5%. Mereka juga bukan tenaga terampil, hanya memiliki ketrampilan seperti menjahit, kerajinan, membuat kue hanya sebesar 18%, selebihnya tidak memiliki ketrampilan khusus. Sebanyak 87% responden berusia produktif dengan rentang 23 – 58 tahun. Mayoritas responden  (95%) adalah warga desa biasa sedangkan 5% lainnya adalah kategori elit desa bersatus sebagai ketua Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK),  ketua Rukun Tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sebagian besar responden (44%) adalah ibu rumah tangga,  dan 36%  diantaranya tidak bekerja. Sebagian yang lain bekerja dengan  berdagang (20%) dan sebagai petani (17%). Selebihnya adalah pemilik usaha maupun pemilik lahan.
Guna mengukur tingkat ekonomi responden, penelitian ini melihatnya dari sisi pengeluaran rumah tangga per bulan. Berdasar pengeluaran rumah tangga per bulan mayoritas responden tergolong rendah karena pengeluaran rumah tangga mereka di bawah gaji Upah Minimum Regional  (UMR) yang tahun 2023 untuk Kabupaten Demak ditetapkan sebesar Rp 2.680.421 per bulan . Rinciannya, sebanyak 57%  memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan  di bawah 2,5 juta rupiah, sedangkan responden dengan pengeluaran 2,5-5 juta rupiah mencapai 40%, pengeluaran 5-75 juta rupiah hanya mencapai 3%. Secara umum, pendapatan keluarga responden lebih kecil dibanding pengeluarannya, hanya 10% yang memiliki pendapatan lebih besar. Responden juga punya ketergantungan  ekonomi dari suami,  kategori reponden yang mengandalkan sumber pendapatan terbesar dari suami mencapai 77% dan sisanya masih bergantung pada orang tua. Mayoritas juga berpendapatan rendah dan bukan pencari nafkah keluarga. Artinya, posisi perempuan dalam bidang ekonomi rendah. Kondisi sosial ekonomi responden bisa dilihat di grafik berikut.
Ket:
SE.1 : Pendapatan lebih besar dari pengeluaran? SE.2 : Sumber pendapatan terbesar dari suami? SE.3 : Suami jadi panutan dalam masyarakat? SE.4 : Sumber pendapatan terbesar dari anda? SE.5 : Anda menjadi panutan dalam masyarakat? SE.6 : Orang tua memberikan bantuan keuangan SE.7 : Orang tua menjadi panutan dalam masyarakat?
Dari aspek aktivitas sosial menunjukkan kategori tinggi dalam bidang   keagamaan dan kelembagaan desa, sedangkan terdapat 23% responden yang tidak aktif. Sebanyak 63% responden adalah anggota aktif kelompok keagamaan Islam tingkat desa,  13%  terlibat di kelembagaan desa  (PKK dan Posyandu), dan terdapat 1% responden punya  keterlibatan dalam organisasi profesi. Berikut adalah data tentang posisi kandidat dalam ranah agama.
Ket: AK.1 : Kandidat se agama? AK.2: Kandidat memiliki perilaku sesuai norma agama ? AK.3: Kandidat adalah keturunan/punya keluarga tokoh agama? AK.4: Kandidat adalah tokoh agama?
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa
Data di atas mencerminkan keterikatan antara responden dan kandidat  di bidang agama. Meskipun responden dan kandidat memiliki keyakinan yang sama dan memiliki persepsi positif terhadap perilaku kandidat sesuai norma agama, tetapi kandidat tidak termasuk dalam kategori perempuan tokoh agama dan tidak terhubung dengan tokoh- tokoh agama di wilayah tersebut.
Pilkades di dua desa yang diteliti diikuti oleh calon kepala desa perempuan. Karakteristik sosial para calon kepala desa di  dua desa tersebut adalah relatif sama. Semua calon kepala desa memeluk agama Islam  dan mereka adalah penduduk asli desa yang bersangkutan. Perbedaan para calon kepala desa hanya pada jenis kelamin karena terdapat calon kepala desa  perempuan dan laki-laki. Hasil pilkades menunjukkan calon kepala desa laki-laki lebih didukung oleh mayoritas  pemilih, termasuk oleh pemilih perempuan, sehingga calon kepala desa  laki-laki yang memenangkan Pilkades.
Studi perilaku memilih berdasar Madzhab Columbia (Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet 1944 dalam Taddicken, 2015; Berelson, Lazarsfeld, and McPhee,  1954) menjelaskan bahwa kesamaan karakteristik sosial yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam keputusan memilih kepada calon tertentu adalah ciri pemilih sosiologis. Kesamaan agama  dalam memilih adalah salah satu ciri jenis pemilih sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas responden memang menimbang kesamaan agama dirinya dengan agama calon dalam memilih calon kepala desa.  Oleh sebab itu perilaku keagamaan, penilaian terhadap seorang calon kepala desa juga diperhatikan. Penilaian bahwa calon kepala desa perempuan telah  berperilaku sesuai norma agama dinyatakan oleh hampir semua responden. Namun, menurut mayoritas responden calon kepala desa perempuan bukan  merupakan tokoh agama atau orang yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya berdasarkan keahlian di bidang agama , dan hanya  sebagian kecil responden yang menilai calon kepala desa perempuan merupakan keturunan atau berasal dari keluarga tokoh agama. Dengan kata lain, dari sisi agama kedudukan calon kepala desa perempuan adalah warga biasa, bukan kategori tokoh agama. Padahal, ketika semua calon kepala desa punya kesamaan agama, maka pertimbangan  ketokohan seseorang ikut diperhatikan dalam memilih calon kepala desa. Hal ini bisa dengan mudah dilakukan pemilih oleh karena mayoritas responden mengenali  dengan baik keseharian para calon kepala desa. Lingkup wilayah desa yang sempit memudahkan interaksi sosial diantara penduduknya sehingga secara umum pemilih punya akses mengenal  perilaku kandidat sehari-hari.
Bagaimana dengan peran afiliasi sosial? Apakah saat responden menentukan pilihan mendasarkan diri pada keterikatan afiliasi sosial dengan kandidat? Data menunjukkan bahwa keterikatan pada afiliasi sosial kandidat sangat rendah. Data tersebut sesuai dengan kondisi responden. Aktivitas responden di ruang publik lebih didominasi kegiatan
keagamaan, dan secara formal tidak punya afiliasi dengan partai politik, organisasi massa, dan organisasi profesi tertentu. Bahkan dengan gender yang sama, tidak membuat responden yang merupakan pemilih perempuan tidak terdorong untuk memilih kandidat perempuan. Data berikut berkenaan dengan keterikatan responden dengan kandidat melalui afiliasi sosial.
Ket: AS.1: Kandidat  sesama  anggota kelompok keagamaan AS.2: Kandidat sesama anggota Lembaga Desa AS.3: Kandidat  sesama anggota partai politik AS.4: Kandidat  sesama anggota organisasi massa AS.5: Kandidat sesama anggota organisasi profesi AS.6: Kandidat memiliki gender yang sama
Relasi yang secara umum terlihat renggang antara responden dengan calon kepala desa perempuan bisa dijelaskan oleh karena terbatasnya aktivitas sosial mayoritas responden. Secara umum mayoritas responden hanya aktif pada kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah di masjid setempat dan mengikuti pengajian yang rutin diselenggarakan di lingkungannya. Sementara itu, berdasarkan aktivitas sosial lainnya memang menunjukkan antara mayoritas mutlak responden dengan calon kepala desa perempuan tidak terhubung intens.
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa
Ket: PKL.1: Pendapat suami selalu didengar? PKL.2: Pilihan suami menjadi rujukan? PKL.3: Pendapat orang tua selalu didengar? PKL.4: Pilihan orang tua selalu menjadi rujukan PKL.5: Pendapat tokoh desa selalu didengar? PKL.6: Pilihan tokoh desa menjadi rujukan?
Bagaimana dengan pengaruh keluarga/lingkungan dalam menentukan pilihan politik responden? Secara umum responden  punya ketergantungan kepada suaminya dalam mengambil keputusan untuk memilih.  Sebagian lagi mereka merujuk kepada petunjuk orang tua dan tokoh desa. Pendapat suami selalu didengar oleh mayoritas responden dan apa yang menjadi pilihan suami menjadi rujukan mereka  dalam memilih. Pihak lain yang juga didengar adalah  pendapat orang tua,  dan sebagian responden menjadikan orang tua sebagai rujukan dalam memilih. Hal yang sama pada responden juga mendengarkan petuah dan  pendapat tokoh desa,  dan  responden menjadikan mereka sebagai rujukan untuk memilih.

## Dimensi  Psikologi Perilaku Pemilih Perempuan
Pilkades adalah mekanisme memilih pemimpin tingkat desa yang melibatkan pemilih secara langsung. Oleh sebab itu, kesukaan pemilih kepada calon kepala desa adalah penting karena calon kepala desa  yang memeroleh suara terbanyak diantara semua calon kepala desa yang ada  yang dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih. Berbagai strategi dilakukan oleh calon kepala desa dengan dibantu tim suksesnya untuk memerebutkan suara pemilih. Sementara itu pemilih perempuan menjadi target kampanye semua calon kepala desa oleh karena jumlah mereka berbanding sama dengan pemilih laki-laki, yakni 1:1. Selain itu, ada karakteristik pemilih perempuan sebagai pemilih loyal menjadikan para calon kepala desa memandang perempuan sebagai pemilih potensial dan karenanya mereka berupaya meraih dukungan suara perempuan. Riset ini menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam pilkades dimana calon kepala desa  perempuan dinyatakan
kalah, persentase perolehan suaranya jauh di bawah angka 50% padahal jumlah pemilih perempuan dikedua desa yang diteliti di atas angka persentase tersebut.
Jawaban tersebut bisa diperoleh dari dimensi psikologi yang mencakup variabel persepsi, sikap, emosi, dan perilaku terhadap kandidat kepala desa perempuan.  Dari persepsi yang terdiri dari tiga item: memiliki tutur kata yang baik, memiliki keteguhan hati, dan jujur, memperoleh rata-rata skor 4,3. Meskipun demikian tingginya persepsi positif terhadap kandidat tidak mempengaruhi pilihan pada kandidat perempuan. Pengukuran sikap responden terhadap kandidat terbagi dalam empat kategori: tingkat pengenalan pada kandidat, apa yang diinginkan kandidat, pemahaman kandidat terhadap desa, dan pemikiran kandidat ke depannya. Rata-rata nilai adalah 2,73 yang berarti tingkat persepsi terhadap kandidat rendah. Untuk mengukur tingkat ikatan emosi antara responden dan kandidat, maka ada tiga pengukuran yaitu: menghormati kandidat, menyukai perilaku kandidat, dan mempercayai ucapan kandidat. Rerata skor yang diperoleh adalah 4,81. Tingginya tingkat hubungan emosi antara responden dengan kandidat tidak sejalan dengan hasil pemilihan, dimana kandidat perempuan mengalami kekalahan.
Berdasar  Madzhab Michigan melihat faktor psikologis lebih berperan dalam mempengaruhi perilaku memilih. Pengetahuan responden kepada figur calon kepala desa perempuan sangatlah baik, secara umum hampir mutlak (95%)  responden memiliki persepsi yang positif terhadap tutur kata calon kepala desa perempuan. Secara umum, sejumlah sifat pribadi yang melekat pada calon kepala desa perempuan juga dipahami dengan baik oleh responden. Mayoritas responden ( 88%) mengganggap calon kepala desa perempuan memiliki keteguhan hati, dan 85% responden menganggap calon kepala desa perempuan adalah pribadi yang jujur. Berdasarkan sifat-sifat baik yang diketahui dimiliki oleh calon kepala desa perempuan telah memunculkan sikap semua responden yang mengaku bahwa mereka menghormati pribadi calon kepala desa perempuan,  mereka menilai baik perilaku calon kepala desa perempuan  (93%), mempercayai ucapan calon kepala desa perempuan  (82%).
Di sisi lain, penghormatan dan pengakuan budi baik calon kepala desa perempuan ditunjukkan dalam perilaku keseharian  responden kepada calon kepala desa perempuan yang bersangkutan. Sikap responden kepada calon kepala desa perempuan  adalah dengan bertindak sopan (98%), bersikap ramah (97%),  dan  menyapa jika bersua (96%). Namun mayoritas responden (60%) menyatakan tidak pernah mengobrol langsung dengan calon kepala desa perempuan tersebut.  Keterangan responden ini menjelaskan bahwa responden punya tingkat pengetahuan  (kognisi) yang baik terhadap calon kepala desa perempuan dan dicitrakan sebagai pribadi yang baik, namun secara afeksi tidak terbangun hubungan  psikologis  antara pemilih perempuan dengan calon kepala desa perempuan tersebut. Aspek afeksi Ini penting dalam menjelaskan perilaku memilih seseorang menurut Madzhab Michigan.
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa

## Analisis Sosiologi dan Psikologi pada Perilaku Pemilih Perempuan
Di kedua desa yang diteliti, calon kepala desa perempuan gagal terpilih dengan persentase perolehan suara jauh di bawah persentase pemilih perempuan. Keselarasan antara jenis kelamin  dan perilaku memilih dalam  temuan penelitian ini tidak segaris lurus.  Hasil pilkades di kedua desa penelitian  menunjukan responden yang  semuanya adalah  perempuan tidak otomatis memilih calon kepala desa perempuan pula. Hanya sebanyak 14% responden yang menyatakan saat pilkades telah memilih calon kepala desa perempuan, sisanya (86%)  mengatakan memilih calon kepala desa yang laki-laki. Pilihan kepada siapa saat pilkades ternyata cenderung berdasar pendapat tokoh  rujukan mereka.
Berdasar pada data tentang status sosial ekonomi responden bisa dijelaskan mayoritas responden adalah warga biasa atau masyarakat kebanyakan, baik karena posisi dirinya, karena posisi orang tua dalam masyarakat maupun posisi suaminya.  Kelompok mayoritas ini berlatarbelakang pendidikan rendah, dan secara ekonomi rentan. Dalam jumlah kecil terdapat responden kategori elit karena pendidikannya lebih tinggi, secara ekonomi mandiri  dan punya status sosial karena dirinya, posisi suami ataupun posisi orang tua di masyarakat. Pola ini menunjukkan keumuman startifikasi sosial dalam masyarakat yang digambarkan semacam piramida, dengan individu yang ada di puncak piramida sedikit tetapi menguasai sumber daya besar, makin ke bawah melebar karena semakin banyak anggotanya tetapi makin mengecil sumber dayanya (Haryanto, 2017).
Dalam semua cabang kehidupan akan memunculkan kelompok elit dan massa, dimana berdasarkan penguasaan sumber daya perempuan lebih rendah dari laki-laki  karena faktor peran gender (Haryanto, 2017). Artinya perempuan lebih berpotensi berada pada kelompok massa bukan elit. Sehubungan dengan itu, dalam konteks partisipasi politik posisi ini mempengaruhi derajat partisipasi politik perempuan. Pang, Zeng, dan Rozelle (2013) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik  perempuan dipengaruhi oleh (1) tingkat pendidikan, (2) tingkat melek huruf, serta (3) peran tradisional yang terkait dengan gender.
Profil responden kiranya menjelaskan tingginya ketergantungan responden kepada pihak luar dirinya dalam membuat keputusan memilih yang  dikategori sebagai bukan pemilih mandiri atau pemilih otonom. Kebutuhan hadirnya  panutan dalam membuat keputusan memilih sejalan dengan  profil responden. Secara umum responden  adalah perempuan warga biasa dengan akses pendidikan, ekonomi, dan sosial terbatas. Ketidakmandirian responden dalam membuat keputusan memilih juga dipicu oleh rendahnya dimensi sosiologis dan psikologis dalam perilaku memilih mereka terhadap calon kepala desa perempuan. Secara umum responden tidak terafiliasi dengan calon kepala desa perempuan berdasarkan karakteristik sosialnya,   demikian pula halnya dalam hubungan psikologis responden kepada calon kepala daerah perempuan yang
juga rendah. Ruang kosong ini yang kemudian diisi oleh tokoh panutan mereka untuk dirujuk pendapatnya tentang kandidat  yang layak dipilih.
Orientasi pilihan terhadap calon kepala desa dalam penelitian ini  menunjukkan masih adanya pengaruh agama dalam perilaku memilih. Mayoritas  responden setuju untuk memilih calon kepala desa  yang agamanya sama (78%). Namun, ketika semua calon kepala desa, laki-laki dan perempuan,  beragama Islam yang juga menjadi agama semua responden, maka yang dilihat responden bukan sekedar calon yang beragama sama, melainkan ketokohannya berbasis agama yang lazimnya adalah figur laki-laki.
Penelitian ini menunjukkan calon kepala desa perempuan  juga gagal dalam mendekati pemilih perempuan dari aspek afeksi/emosi yang memunculkan hubungan psikologis walaupun berhasil dari aspek kognisi. Secara umum responden mempersepsikan  calon kepala desa perempuan sebagai pribadi yang baik. Ada sebanyak 64% responden  yang mengenali calon kepala desa sebagai sosok perempuan dengan baik.  Namun sayangnya responden tidak merasa punya kedekatan khusus secara emosi kepada calon kepala desa yang bersangkutan, sehingga dorongan internal untuk memilihnya dalam Pilkades tidak ada. Lemahnya relasi psikologis ini tercermin dari terbatasnya interaksi yang intens antara kandidat dan pemilih perempuan karena keterbatasan akses pemilih perempuan, oleh karena mayoritas  responden   punya aktivitas sosial yang tunggal hanya di kegiatan keagamaan, dan mereka tidak  banyak terlibat  di aktivitas sosial lainnya yang sebenarnya lebih memberi panggung bagi perempuan. Terbatasnya  relasi dengan calon kepala desa perempuan  tercermin pada pernyataan   responden yang mengakui tidak mengenali pemikiran calon kepala desa perempuan untuk perbaikan desanya (61%). Mereka juga tidak tahu program-program apa yang ditawarkan calon yang bersangkutan (52%).  Realitas ini menunjukkan bagi calon kepala desa perempuan pilkades belum menjadi panggung politik.
Penelitian ini menemukan  bahwa responden hanya mampu menilai sosok calon kepala desa perempuan yang mereka anggap positif. Responden belum memiliki kapasitas untuk menilai permasalahan desa dan tawaran program yang diajukan calon. Kemampuan mereka dalam menilai calon kepala desa dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan karakteristik masyarakat pedesaan yang cenderung akrab. Mereka mampu menilai sifat- sifat yang melekat pada diri seorang calon sebagai sifat baik seorang pemimpin, tanpa harus berkomunikasi secara langsung dan intens.
Hasil riset menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Coffe dan Bolzendahl, 2010; Peng, Zeng, dan Rozelle, 2013; Bayyurt dan Caha, 2020), partispasi rendah ini dilihat dari aspek kualitas, sementara secara kuantitas partisipasi perempuan tinggi karena kecenderungannya  perempuan hadir menggunakan hak memilihnya. Secara kualitas partisipasi perempuan yang lebih rendah
karena partisipasi politik bukanlah suatu konsep yang mengacu pada satu kegiatan saja, melainkan berbagai kegiatan berupa tindakan individu warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan dan memilih pemimpin. Partisipasi politik membentuk piramida berdasarkan intensitasnya. Perilaku pemilih adalah perilaku pada hari pemungutan suara. Dalam piramida partisipasi politik, partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling rendah, pada tingkat ini perempuan cenderung terlibat. Hal yang menarik dari temuan penelitian ini adalah responden dalam menyalurkan hak pilihnya tidak mempunyai kapasitas sebagai pemilih otonom, mereka memilih tokoh-tokoh yang dipersepsikan baik oleh lingkungan keluarga, terutama suami, orang tua, dan tokoh masyarakat.
Hasil tersebut menunjukkan posisi yang berbeda dengan temuan Blackman and Jackson (2019) yang studinya di Tunisia menemukan perilaku memilih perempuan sudah berorientasi pada isu, meski  berdasarkan teori keselarasan peran ditemukan bias isu terhadap kandidat perempuan terutama di kalangan pemilih yang menganut norma gender patriarki. Temuan studi ini menunjukkan  preferensi memilih perempuan desa lebih ditentukan oleh pihak suami/orang tua dibandingkan pilihan isu yang diusung kandidat kepala desa perempuan. Meskipun kalangan pemilih perempuan juga memiliki basis norma gender patriarki yang sama dengan yang terjadi di Tunisia, namun justru hasil riset ini yang lebih membuktikan bagaimana bekerjanya norma gender patriarki dalam menentukan preferensi pemilih perempuan.
Ketidaksamaan hasil riset ini dengan hasil temuan Windari dan Suryadi (2022) maupun Schwarz dan Coppock (2021) lebih disebabkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan responden yang berbeda sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda. Satu-satunya variabel yang sama seperti yang disampaikan Windari dan Suryadi (2023), yang mempengaruhi pilihan adalah variabel peran keluarga. Adapun karakteristik sosial calon (gender, agama, usia, afiliasi sosial) memang tidak menentukan pilihan pemilih perempuan sebagaimana disampaikan Schwarz dan Coppock (2021).
Kurangnya keterwakilan perempuan di bidang politik sebagian disebabkan oleh stereotip gender dan prasangka terhadap kepemimpinan perempuan di kalangan pemilih (Ono & Yamada, 2018), justru tidak ditemukan di riset ini. Riset ini menunjukkan bahwa calon kepala desa perempuan tidak dibebani ekspektasi berbasis gender, mengingat orientasi pilihan terhadap calon lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan keluarga (suami dan orang tua). Ini juga merupakan jawaban terhadap kegagalan calon kepala desa perempuan dalam bersaing di ranah Pilkades. Hal yang sebaliknya terjadi dengan tidak terdeteksinya pengaruh keberpihakan dan stereotip feminin terhadap cara pemilih memandang calon perempuan, berbeda dengan pendapat Dahl dan Nyrup (2020) yang menunjukkan
bahwa stereotip feminin dan keberpihakan secara bersama-sama mempengaruhi persepsi terhadap calon perempuan.

## Penutup
Perilaku memilih perempuan dalam pilkades tidak diputuskan secara mandiri melainkan menggunakan referensi  panutannya, yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan.  Ketergantungan pada panutan  dalam perilaku memilih ini dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural  yang lebih memberi panggung pada figur laki-laki yang berdampak membatasi akses pemilih perempuan kepada calon kepala desa  perempuan.
Simpulan umum tersebut diperoleh dari hasil analisis perilaku pemilih perempuan dari dua dimensi, yakni secara sosiologi dan psikologi. Dari dimensi sosiologi disimpulkan bahwa pemilih perempuan mayoritas memiliki karakteristik sama, baik itu usia, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi keluarga, agama, maupun afiliasi sosial. Semua variabel tersebut tidak mendorong ke arah perilaku memilih “perempuan pilih perempuan”. Meskipun afiliasi dengan kelompok keagamaan (Islam) sangat tinggi dan sama afiliasinya dengan calon kepala desa perempuan, namun karena aktivitas di lembaga desa, partai politik, organisasi massa, dan organisasi profesi nyaris tidak ada, maka hasilnya tidak signifikan menggiring pilihan ke arah calon kepala desa perempuan. Dari dimensi psikiologis  menghasilkan penjelasan perilaku pemilihan perempuan yang dalam empat kategori: sikap, persepsi, emosi dan perilaku terhadap kandidat. Satu-satunya yang tinggi hanya sikap, sedangkan ketiga variabel lain rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan psikologis  antara pemilih perempuan dan calon kepala desa perempuan rendah. Keterikatan psikologis terjadi hanya diantara pemilih perempuan dengan suami, orang tua, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian terbukti bahwa tingkat kemandirian pemilih perempuan di ranah Pilkades rendah.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan kontrak berdasarkan SK Dekan Fisip Universitas Diponegoro Nomor: 0018/UN7.F7/HK/IV/2023.

## Daftar Pustaka
Bauer, N. M. (2015a). Who stereotypes female candidates? Identifying individual differences in feminine  stereotype reliance, Politics, Groups, and Identities. Jan 2; 3(1), 94-110.
Bauer N. M. (2015b). Emotional, sensitive, and unfit for office? Gender stereotype activation and support female candidates. Political Psychology , Dec; 36(6), 691-708.
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa
Bayyurt, N., & Çaha, H. (2020). Determination of women’s voting behavior; A machine learning approach in the Turkish political arena. RIMCIS: Revista Internacionaly Multidisciplinar en Ciencias Sociales , 9(3), 260-288.
Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., & Mcphee, W. N. (1954) Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. University of Chicago Press, Chicago.
Blackman, A., & Jackson, M. (2019). Gender Stereotypes, Political Leadership, and Voting Behavior in Tunisia, Political Behavior , Vol. 43,  1037–1066, DOI:10.1007/s11109- 019-09582-5
Coffé, H., & Bolzendahl, C. (2010). Same game, different rules? Gender differences in political participation. Sex roles , 62 (5), 318-333
Coleman. (2013). Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory ,Bandung: Nusa Media.
Cooper, D. R., & Emory, W. (1999). Metode Penelitian Bisnis , alih bahasa Widyono Soecipto dan Uka Wikarya, Jilid 11, Jakarta: Erlangga.
Dahl, M., & Nyrup, J. (2020). Confident and cautious candidates: Explaining under- representation of women in Danish municipal politics, European Journal of Political Research , DOI:10.1111/1475-6765.12396
Eriyanto. (2007). “Parpol dan Peta Studi Perilaku Pemilih di Indonesia”, Kajian Bulanan LSI , Edisi 06 , 13-23.
Evans, J. A. J. (2004). Voters and Voting , London: SAGE Publication.
Gawronski, B., Galdi, S., & Arcuri, L. (2015). What can political psychology learn from implicit measures? Empirical evidence and new directions. Political Psychology , Feb;36(1), 1-7.
Hanna, Mark G., and Buddy Robinson. (1994). Strategis for Community Empo wer ment: Direct- Action and Transformation Approaches to Social Change Pratice . New York, The Edwin Mellen Press.
Haryanto. (2017). Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta:
PolGov.
Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa. Yustisia , 4 (2), 369–396. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/ yustisia/article/viewFile/8656/7744
Kushandajani. (2018). Bekerjanya Hukum tentang Desa di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa. Masalah-Masalah Hukum , 47(4) , 413-429.
Kushandajani., & Alfirdaus, L. K. (2019).  Women’s empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism. International Journal of Rural Management ,  Apr, 15(1), 137-57.
Muhtadi, B. (2011). “Strategi Pemetaan Dan Perilaku Pemilih Dalam Pilkada”, Slide (diunduh dari rakornas.demokrat.or.id/wp.../Materi-Burhanuddin-Muhtadi-1.pdf.
Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia, Pasca-Orde Baru , Bandung: Mizan.
Ono, Y., & Yamada, M. (2018). Do Voters Prefer Gender Stereotypic Candidates? Evidence From A Conjoint Survey Experiment. in Japan Political Science Research and Methods , DOI:10.1017/psrm.2018.41.
Pang, X., Zeng, J., & Rozelle, S. (2013). Does Women’s Knowledge of Voting Rights Affect their Voting Behaviour in Village Elections? Evidence from a Randomized Controlled Trial in China. The China Quarterly , 213, 39-59.
Radarsemarang.id, Demak, 18 Oktober (2022).
https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2022/10/18/hasil-lengkap- pilkades-serentak-di-kabupaten-demak-76-petahana-tumbang-43-terpilih-lagi/
Romli, L., dkk. (2005). Pemilihan Presiden  Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia ,  Jakarta: P2P-LIPI.
Schwarz, S., & Coppock, A. (2021). Meta-Analysis of Sixty-Seven Factorial Survey Experiments, The Journal of Politics , 84 (2)
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik , Jakarta: Grasindo.
Taddicken, M. (2015).  The People a Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign- von Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet (1944), Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung , 06 November 2015, 25-35. Wahjudi, S. (2008), “Menakar Perilaku Voter dan  Demokratisasi Media Dalam Pemilu”, Jurnal Semiotika , Juni 2008, vol.2, 34-44.
Windari, T., & Suryadi, B. (2022).  Women, Do We Support One Another? Voting Behavior of Indonesian Female College Students for a Female Candidate amidst Covid-19 Pandemic, Journal of International Women’s Studies , 24 (3)
Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”. Jurnal Politik , 1 (2). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21
Yanti, M.,  Malinda, M., &  Tamsyah, I. (2023), “Why does female voters prefer vote buying in local head elections ?”, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 14(1). DOI: 10.14710/ politika.14.1.2023.107-122.
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa

## Tentang Penulis
Kushandajani adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro. Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema Pemerintahan Desa dan Pemerintahan daerah.
Fitriyah adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro. Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  pemilihan Umum dan Partai Politk.
Laila Kholid Alfirdaus adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis  memiliki  area  riset  seputar tema  kebijakan publik, studi demokrasi dan gerakan sosial.
Rina Martini adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema Birokrasi.