Jurnal Perikanan dan Kelautan
Volume 9 Nomor 2. Desember 2019
Halaman :  185 – 193
Konflik Batas Maritim, Illegal Fishing dan Upaya Penegakannya di Wilayah
Laut Natuna antara Indonesia dan China
( Maritim Limit Conflict, Ilegal Fishing and Enformance of Effort in Natuna
Sea Region between Indonesia and China )
1*) Gayuh Nugroho Dwi Putranto, 1) Muhammad Zid, 1) Mieke Miarsyah
1) Pascasarjana Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta
*) Korespondensi: nugrohogayuh31@gmail.com
Diterima : 25 Januari 2020 / Disetujui : 15 Juni 2020

## ABSTRAK
Indonesia terus berusaha melindungi wilayah laut agar terhindar dari kasus illegal fishing dan sengketa batas maritim. Ilegal fishing yang terjadi di natuna berdampak menurunnya pendapatan dari sisi perikanan akibat adanya praktek illegal fishing. Berbagai upaya telah dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  menanggulangi  perihal illegal  fishing yang dilakukan  oleh  nelayan  asing  maupun  oleh  nelayan  lokal.  Kasus  illegal  fishing  yang terjadi  pada  akhir  tahun  2019  dilakukan  negara  China  di  perairan  Natuna  yang  sempat memicu  ketegangan  antara  Indonesia  dan  China.  Ketegangan  tersebut  disebabkan  oleh perbedaan  persepsi  terkait  batas  maritim  dimana  China  menggunakan  konsep  nine-dash line  yang  tidak  sesuai  UNCLOS  yang  diakui  oleh  PBB.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  konsep nine  dash  line yang  mendasari  klaim  sepihak  Cina,  dan  konsep UNCLOS  yang  mendasari  kepemilikan  kawasan  perairan  Natuna  oleh  Indonesia  dan upaya penegakan illegal fishing di Kepulauan Natuna. Penelitian dilakukan dengan secara deskriptif berdasarkan data sekunder berdasarkan hak berdaulat Indonesia atas Kepulauan Natuna.  Hasil  menunjukkan  bahwa  klaim  China  atas  Natuna  berdasarkan nine  dash  line tidak menjadi dasar hukum internasional yang berlaku.
Kata kunci : Indonesia, Natuna, nine dash line , UNCLOS

## ABSTRACT
Indonesia tries to protect sea areas to avoid illegal fishing cases and maritime boundary disputes.  Illegal  fishing  that  occurred  in  Natuna  resulted  in  decreased  income  from  the fishery side due to the  existence of  illegal fishing practices. Various attempts have been made by the Indonesian government to deal with illegal fishing by foreign fishermen and local fishermen. The case of illegal fishing that occurred at the end of 2019 was carried out by the Chinese state in Natuna waters which had triggered tension between Indonesia and China, which was triggered by different perceptions related to maritime boundaries where China used the nine-dash line concept that was not by UNCLOS recognized by the UN. This study aims to explain the nine-dash line concept that underlies unilateral claims to China, and the concept of UNCLOS which underlies ownership of the Natuna waters by  Indonesia  and  efforts  to  enforce  illegal  fishing  in  the  Natuna  Islands. The  study  was conducted  descriptively  based  on  secondary  data  based  on  Indonesia's  sovereign  rights over  the  Natuna  Islands.  The  results  show  that  China's  claim  to  Natuna  based  on  the nine-dash lines does not form the basis of applicable international law
Keywords: Indonesia, Natuna, nine-dash line, UNCLOS

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari ribuan pulau  yang dipisahkan  oleh  perairan  dangkal  maupun  perairan  dalam  (selat,  laut  territorial, dan  laut  lepas).  Wilayah  Indonesia  memiliki  keanekaragaman  hayati,  dan  inilah yang  menjadi  ciri  negara  maritim  yang  dimiliki  Indonesia.  Kondisi  perairan Indonesia memiliki perairan laut sekitar 58 juta km 2 . (berdasarkan 75% dari total wilayah  Indonesia)  yang  terdiri  0,3  juta km 2 perairan  laut territorial  2,8  juta  km 2 perairan laut di nusantara serta 2,7 juta km 2 Laut ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) (Dahuri 2010).
Kegiatan illegal  fishing oleh  nelayan  asing  sangat  sering  dilakukan  di wilayah laut Indonesia. Kegiatan illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal . Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan asing dari negara  tetangga  di  kawasan  yang  memasuki  perairan  Indonesia  secara illegal . Melalui  berbagai  cara  para  nelayan  asing  tersebut  menangkap  ikan  di  perairan Indonesia  dan  selanjutnya  diperjualbelikan  di  luar  Indonesia  (Muhamad  2012). Penangkapan ikan tersebut telah mengakibatkan kerugian secara finansial (Solihin 2010),  hal  tersebut  dikarenakan  ikut  andil  dalam  menurunkan  produktivitas  dan hasil  tangkapan  nelayan  local  secara  signifikan,  disamping  telah  mengancam sumber daya perikanan Indonesia.
Perairan  Natuna  merupakan  perairan  yang  paling  rawan  terhadap illegal fishing, selain  dikarenakan  di  kawasan  perairan  tersebut  terkandung  potensi sumber  daya  perikanan  yang  besar.  Berdasarkan  penelitian  Mahabror &  Hidayat (2018)  Pada  periode  pemantauan  bulan  Mei  hingga  Desember  2016,  ditemukan 280  unit  kapal asing  berada  dalam  kawasan  perairan  Natuna  yang  menyebabkan kerugian  ekonomi  sebesar  2,98  triliyun  Rupiah.  Perairan  tersebut  juga  berada  di kawasan perairan perbatasan dengan perairan internasional sehingga kemungkinan nelayan  asing  masuk  ke  wilayah  perairan  Indonesia  sangat  terbuka.  Secara administratif  natuna  merupakan  bagian  dari  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Kabupaten  Natuna  memiliki  luas  wilayah  administratif  seluas  264.198,37  km 2 yang  terdiri  dari  luas  daratan  2.001,30  km 2 dan  luas  lautan  262.197,07  km 2 . Ibukota  Kabupaten  Natuna  adalah  Kota  Ranai.  secara  geografis  batas-batas wilayah  Kabupaten  Natuna  sebelah  utara  adalah  Vietnam  dan  Kamboja,  sebelah selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bintan,  sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  dan  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Negara Malaysia Timur. Berdasarkan letak geografis tersebut Kepulauan Natuna menjadi kabupaten  terluar  dalam  wilayah  negara  Kepulauan  Indonesia  sehingga  rawan akan konflik dan illegal fishing terkait dengan batas maritim di kawasan perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan.
Konflik  mengenai  batas  maritim  yang  terjadi  di  Laut  Cina  Selatan  timbul akibat  ketidaktaatan  negara-negara  pantai  yang  langsung  berbatasan.  Sesuai ketentuan  UNCLOS  1982.  China  sebagai  negara  yang  bar-baru  ini  bersitegang dengan  Indonesia  terkait  klaim  sepihak  perairan  Natuna,  sebenarnya  sudah  lama menunjukkan  ketidaktaatannya  terhadap  UNCLOS  1982.  Ketidaktaatan  China tersebut  terlihat  ketika  China  mengeluarkan  peta  pada  tahun  1974  yang  dikenal dengan nine  dash  line (Calista et  al. 2017).  China  mengajukan  klaim  ini berdasarkan dengan prinsip historic waters.
Klaim  tersebut  bukan  saja  berpotensi  mengancam  kedaulatan  wilayah Indonesia  atas  Kepulauan  Natuna,  namun  juga  seluruh  kepentingan  Indonesia sebagai  suatu  negara  kepulauan  dengan  kehadiran Coastal  Guard  China yang mengitari  kepulauan  Natuna  pada  akhir  tahun  2019.  Kapal  penjaga  pantai  china terlihat  di  sekitar  kawasaan  ZEE  Indonesia,  bahkan  sempat  dilaporkan  dari beberapa  media  elektronik  kapal  tersebut  mengawal  sejumlah  nelayan-nelayan China untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Secara tersirat, klaim China tentang Traditional Fishing Ground berpotensi sebagai bentuk pengingkaran China terhadap status hukum Natuna sebagai bagian dari  perairan  Negara  Kepulauan  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  UNCLOS 1982  pasal  46,  negara  kepulauan adalah negara  yang  seluruhnya  terdiri  dari  satu atau  lebih  kepulauan.  Deklarasi  Djuanda  yang  memuat  Konsep  Negara Kepulauan,  pada  tanggal  18  Februari  1960  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  dan  selanjutnya  ditingkatkan dalam  bentuk  Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4/Prp  Tahun  1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang  Nomor 4/Prp Tahun 1960 kemudian diubah  dengan  Undang  -Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan Indonesia. Undang-Undang tersebut pada hakikatnya merubah cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil laut diukur dari garis air surut atau garis air rendah menjadi laut wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus  yang ditarik dari ujung  ke  ujung,  dengan  demikian  garis  pangkal  lurus  tersebut  akan  melingkari negara Kepulauan Indonesia (Soemarmi et al. 2019).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kepulauan  adalah  sekumpulan  pulau, perairan  yang  saling  berhubungan.  Munavvar  (1995)  menjelaskan  Negara Kepulauan  memiliki  karakteristik  ilmiah  dalam  pertalian  yang  demikian  eratnya sehingga  membentuk  suatu  kesatuan  intrinsik  geografis,  ekonomi  dan  politis. Permasalahan  utamanya  bagaimana  dasar nine-dash  line yang  menjadi  dasar klaim China atas natuna serta pengamanan daerah perairan perbatas an. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  sengketa  batas  maritim  terkait  kepemilikan Kepulauan  Natuna  Indonesia  dengan  China  di  Kepulauan  Natuna  dan  upaya penegakan illegal fishing di wilayah tersebut

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Data  berupa  bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi United Convention on the  Law  of  the  Sea 1982,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  segala publikasi  nasional,  artikel  ilmiah.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  hukum  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  yang mencakup  kajian  terhadap  asas,  sistematik,  perbandingan,  dan  sejarah  hukum (Soekanto 2015). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan  dokumen,  serta  dianalisis  fakta,  interpretasi  dan  penalaran  hukum    secara sistematis  logis  dan  yuridis.  Berdasarkan  bahan  hukum  tersebut  kemudian dilakukan  identifikasi  terhadap  konflik  batas  maritim, illegal  fishing dan  upaya penegakannya di wilayah laut natuna antara Indonesia dan China.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Nine Dash Line dan UNCLOS Pengertian nine-dash  line merupakan  peta  teritorial  yang  membubuhkan sembilan  garis  putus-  putus  sebagai  penanda  atau  batas  imajiner  yang  diklaim pemerintah  China  untuk  mengklaim  90%  wilayah  Laut  China  Selatan  (Pradana 2017).  China  merupakan  aktor  utama  dalam  masalah  sengketa  di  wilayah  Laut Cina  Selatan  yang  mengklaim  wilayah  tersebut  adalah  seluruhnya  milik  China. Klaim China ini didasarkan atas latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan China. Pada tahun 1974 China membuat peta wilayah garis putus-putus yang  membentuk  huruf  U  yang  mencakup  seluruh  wilayah  Laut  China  Selatan. Sejak awalnya muncul konflik di Laut China Selatan, Indonesia menyatakan tidak memiliki  klaim  atas  sengketa  Laut  China  Selatan,  akan  tetapi  Indonesia  mulai terseret arus konflik di Laut China Selatan setelah China mengeluarkan peta nine- dash  line yang  memasukkan  nama  Kepulauan  Natuna  di  dalamnya.  Indonesia mengetahui  perkara  peta nine  dash  line pada  tahun  1993,  kemudian  Indonesia mulai  mempertanyakan  maksud  dari  peta  garis  putus-putus  tersebut  yang termasuk  di  dalamnya  Kepulauan  Natuna  namun  pihak  China  tidak  pernah memberikan kejelasan yang pasti terkait hal tersebut (Kompas 2020a,b,c).
Perairan  Natuna  merupakan  wilayah  perairan  yang  masuk  ke  dalam Kabupaten Natuna yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau.  Pulau  Natuna  merupakan  pulau  terluar  dan  terdepan  yang  digunakan Indonesia  untuk  menentukan  titik  terluar  untuk  menentukan  batas-batas  perairan Kepulauan  Indonesia.  Indonesia  menarik  ZEE  dan  landasan  kontinen  dari  Pulau Natuna  sebagai  titik  acuan  dasarnya,  sehingga  Indonesia  memiliki  kedaulatan penuh  atas  perairan  natuna  (Pradana  2017).  Konsep  kedaulatan  adalah  konsep dimana  Indonesia  memiliki  kewenangan  penuh  atas  wilayah  tersebut.  Hak berdaulat  adalah  hak  yang  diberikan  hukum  internasional  sebuah  negara melakukan  ekplorasi,  eksploitasi,  konservasi  sesuai  dengan  ketentuan  UNCLOS 1982 (Afriansyah 2015). UNCLOS ( United Nations Convention on the Law of the Sea )  merupakan  sumber  hukum  yang  diakui  oleh  PBB.UNCLOS  mengatur mengenai  delimitasi  batas  maritim  laut  teritori  diantaranya  negara  dan  pantai berseberangan  ( opposite )  atau  berdampingan  ( adjacent )  menyatakan  sebagai berikut:
“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other,  neither  of  the  two  States  is  entitled,  failing  agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the  median  line  every  point  of  which  is  equidistant  from  the nearest  points  on  the  baselines  from  which  the  breadth  of  the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision  does  not  apply,  however,  where  it  is  necessary  by reason of historic title or other special circumstances to delimit the  territorial  seas  of  the  two  States  in  a  way  which  is  at variance therewith.” ( United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 15)
Dari  pasal  15  tersebut  disimpulkan  bahwa  delimitasi  batas  maritim utamanya  diselesaikan  melalui  perjanjian  batas-batas  negara  terkait.  Prescot  & Schofield  (2005)  menyatakan  bahwa  deliminasi  batas  maritim  diselesaikan
biasanya dengan negosisasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan diselesaikan oleh International Court of Justice (IJC) dan juga International Tribunal for the Law of the Sea ( ILTOS ).
Berdasarkan  UNCLOS  1982  garis  pangkal  adalah  dimana  garis  darimana batas terluar laut territorial dan zona maritim lain negara pantai diukur (Chunchill & Lowe 1999). Garis pangkal ini dapat berupa zona tambahan, zona penangkapan ikan ekslusif dan zona ekonomi eksklusif.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  konsep  kepulauan  mulai  diterima UNCLOS 1982 sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 46:
“Archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more  archipelagoes  and  may  include  other  islands; "archipelago"  means  a  group  of  islands,  including  parts  of islands, interconnecting waters and other natural features which are  so  closely  interrelated  that  such  islands,  waters  and  other natural  features  form  an  intrinsic  geographical,  economic  and political  entity,  or  which  historically  have  been  regarded  as such. ” ( United Nations, “United Nations on Convention on the Law of the Sea” 1982)
Status Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak kedaulatan  untuk  Natuna.  Berangkat  dari  pemahaman  tersebut  maka  dapat dikatakan klaim sepihak China atas Kepulauan Natuna berda sarkan konsep nine- dash line sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di mata internasional.
Penanggulangan Illegal Fishing Kawasan Natuna Illegal  fishing merupakan  penangkapan  ikan  tanpa  lisensi,  memancing  di area tertutup, memancing dengan alat yang dilarang, memancing melebihi kuota, atau memancing di daerah terlarang. Illegal fishing merupakan bagian dari global crime . Secara lebih jauh KKP (2015) menjelaskan bahwa kegiatan illegal fishing merupakan  bagian  dari  IUU,  termasuk  dalam  hal  ini  terkait  perbatasan  negara. IUU  adalah  istilah  yang  ditemukan  dalam  laporan  Pertemuan  xvi th Komisi  pada tahun  1997  yang  merujuk  pada  aktivitas  penangkapan  ikan  yang  tidak  konsisten atau  bertentangan  dengan  manajemen  atau  tindakan  konservasi  yang  berlaku untuk perikanan tertentu (Agnew & Barnes 2004).
Dalam  perkembangannya  praktek  terbesar  dalam  pelanggaran  IUU,  pada dasarnya  adalah pirate  fishing yaitu  penangkapan  ikan  dilakukan  oleh  negara asing tanpa izin dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain hal ini bisa disebut  sebagai  tindakan  pencurian.  Indonesia  sendiri  telah  memiliki  peraturan perundang  –  undangan  tentang illegal  fishing, namun  pada  kenyataannnya  kasus pencurian  ikan  di  wilayah  perairan  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  terjadi . Melimpahnya potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna memberi dampak yaitu terkait  permasalahan illegal  fishing. Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  di Indonesia  melalui:  a).  meratifikasi  peraturan  internasional,  b).  penyesuaian dengan  legislasi  atau  perundang  –  undangan  nasional.  c).  merekrut  pengawas perikanan, d). berperan aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya,  e).  berperan  aktif  dalam  RPOA-IUU,  f).  Mengimplementasikan  MCS melalui VMS, observer, log book dan pemeriksaan pelabuhan, g). Membentuk dan mengembangkan  kapasitas  UPT  Pengawasan  SDKP  di  daerah;  h).  Menyediakan infrastruktur; h). Menyediakan infrastruktur (Ismail et al. 2018)
Tabel 1. Penjelasan terkait IUU ( Illegal Fishing, Unreported, Unregulated )

## Ilegal Fishing
- Kegiatan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  yang  dilakukan  oleh  kapal penangkap ikan nasional/asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dengan tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari negara  bersangkutan  dan  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
- Dilakukan  oleh  kapal-kapal  penangkap  ikan  yang  mengibarkan  bendera suatu  negara  yang  menjadi  anggota  organisasi  pengelola  perikanan regional  tetapi  beroperasi  bertentangan  dengan  ketentuan  konservasi  dan pengelolaan  yang  diadopsi  oleh  organisasi  atau  ketentuan  yang  relevan dengan hukum internasional yang berlaku.
- Dilakukan  oleh  kapal  penangkap  ikan  yang  melanggar  hukum  nasional atau  kewajiban  internasional,  termasuk  yang  dilakukan  oleh  negara  yang bekerja  sama  dengan  organisasi  pengelolaan  perikanan  regional  yang relevan.

## Unregulated Fishing
- Organisasi  manajemen  perikanan  regional  yang  relevan  yang  dilakukan oleh  kapal  tanpa  kewarganegaraan,  atau  oleh  mereka  yang  mengibarkan bendera dari sebuah negara yang bukan dari organisasi itu, atau oleh entitas penangkapan  ikan,  dengan  cara  yang  tidak  konsisten  dengan  atau bertentangan  dengan  langkah-langkah  konservasi  dan  manajemen organisasi itu.
- Penangkapan  dilakukan  untuk  stok  ikan  yang  tidak  ada  tindakan konservasi  atau  pengelolaan  yang  berlaku  dan  di  mana  kegiatan penangkapan  ikan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  konsisten dengan  tanggung  jawab  negara  untuk  konservasi  sumber  daya  laut  sesuai hukum internasional.

## Unreported Fishing
- Aktivitas  penangkapan  tidak  pernah  dilaporkan  atau  dilaporkan  secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
- Aktivitas  penangkapan  yang  dilakukan  di  area  yang  menjadi  kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
Sumber: (Ismail et al. 2018)
Upaya-upaya  tindakan  diplomatik  serta  berperan  serta  dalam  kebijakan perikanan internasional dilakukan Indonesia, akan tetapi upaya tersebut akan sia- sia  apabila  tidak  adanya  penindakan  tegas  terkait  pelanggaran  yang  terjadi. Ketegasan  dari  petugas  kemaritiman  Indonesia  sangat  vital  guna  mencegah maraknya illegal  fishing di  perairan  Natuna.  Keseriusan  pemerintah  dalam melindungi  hak  berdaulatnya  tersirat  pada  kebijakannya  salah  satunya  yaitu penenggelaman kapal.
Kebijakan  penenggelaman  kapal  berpedoman  pada  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  31  tahun  2004  yang  kemudian  diubah  menjadi
Undang–Undang  nomor  45  tahun  2009  tentang  perikanan.  Undang-undang  ini digunakan  pemerintah  sebagai  dasar  untuk  menjaga  sumber  daya  perikanan. Pemerintah harus berani mengambil tindakan cepat dan tepat untuk memutuskan setiap  tindak  pidana illegal  fishing yang  ada.  Eksekusi  penenggelaman  kapal dapat  dilakukan.  Kapal  asing  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  ditembak, diledakkan dan ditenggelamkan oleh penegak hukum kelautan di Indonesia. Dasar hukum penenggelaman kapal asing dapat ditemukan pada Undang-undang no 45 th 2009 Pasal 69 ayat 4 perikanan yang berbunyi :
1. Kapal  pengawas  perikanan  berfungsi  melaksanakan  pengawasan  dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal  pengawas  perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal  pengawas  perikanan  dapat  menghentikan,  memeriksa, membawa,  dan menahan  kapal  yang  diduga  atau  patut  diduga  melakukan  pelanggaran  di wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia  ke  pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  penyidik dan/atau  pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil tinjauan tersebut berdasarkan penjabaran UNCLOS 1982 maka  Kepulauan  Natuna  berada  di  bawah  kedaulatan  Indonesia  berdasarkan UNCLOS 1982 yang diakui internasional. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia  yang  berlimpah  belum  mampu  diwujudkan  untuk  sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang berkelanjutan  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  nelayan  asing  untuk mencuri  kekayaan  perairan  di  Indonesia.  Upaya  pengamanan  laut  di  kawasan perairan Natuna yang dilakukan antara lain:
1. Pemerintah  melakukan  penambahan  armada  dan  alutista  canggih  dikawasan Kepulauan  Natuna  dan  melakukan  patroli  rutin  untuk  mencegah  kejadian pelanggaran IUU kembali terjadi.
2. Pemberdayaan nelayan oleh pemerintah diharapkan kedepannya pengamanan perairan  di  wilayah  Natuna  dilakukan  secara  berkesinambungan  antara nelayan lokal dan petugas terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah A. 2015. Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut . Jurnal Hukum dan Pembangunan 45(4): 608-635.
Agnew  DJ,  Barnes  CT.  2004. Economic  Aspects  and  Drivers  of  IUU  Fishing: Building  a  Framework. OECD  Document  AGR/F1/IUU(2004)2.  Paris:
Organitation for Economic Cooperation and Development. 33p.
Calista  PR,  Idris  M,  Trihastuti  N.  2017.  Klaim  Tiongkok  tentang  Traditional Fishing  Ground  di  Perairan  Natuna  Indonesia  dalam  Perspektif  UNCLOS 1982. Diponegoro Law Journal. 6(2): 1-13
Churchill  R,  Lowe  V.  1999. The  Law  of  the  Sea. Manchester:  Manchester University Press. 544 p.
Dahuri  R.  2010. Cetak  Biru  Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan  Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat . Bogor: PKSPL-IPB.
Ismail,  Kusasi,  Fitriana.  2018. Perikanan  Natuna  dan  Kesejahteraan  Nelayan Pasca Penerapan IUU Fishing . Indonesia Marine Fellows Program – MFP Riset  Ekonomi  Terapan  dalam  Pengelolaan  Perikanan  dan  Konservasi Kelautan. Bogor: FPIK IPB.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2015. Mina  Bahari:  Illegal  Fishing  No More. Jakarta: PUSDATIN SekJen KKP.
Kompas. 2020a. Bandel Kapal China Ternyata Masih Ada di Natuna Diusir TNI. https://www.kompas.tv/article/62556/bandel-kapal-china-ternyata-masih- ada-di-natuna-diusir-tni diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
Kompas. 2020b. China Klaim Punya Hak di Perairan Natuna, Apa itu Nine Dash
Line  ?. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/172022965/china-
klaim-punya-hak-di-perairan-natuna-apa-itu-nine-dash-line?page=all/,
diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
Kompas  Regional.  2020c.  TNI  Tegaskan  Bila  Kapal  China  Kembali  Lagi  ke
Natuna akan Ditangkap dan Diproses Secara Hukum. https://regional.kompas.com/read/2020/01/13/14101691/tni-tegaskan-bila- kapal-china-kembali-lagi-ke-natuna-akan-ditangkap-dan-diproses-secara- hukum diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
Mahabror D, Hidayat J. 2018. Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Perairan  Natuna. Prosiding  Seminar  Nasional Kelautan  dan  Perikanan  IV  2018  Swiss-Berlin, Surabaya:  5  September 2018. Hal. 263-270.
Muhamad  SV.  2012.  Illegal  Fishing  di  Perairan  Indonesia:  Permasalahan  dan Upaya  Penanganannya  Secara  Bilateral  di  Kawasan. Jurnal  Politica 3(1). 59-85
Munavvar  M . 1995. Ocean  States:  Archipelagic  Regimes  in  the  Law  of  the  Sea ,
Dordrecht: Martinus Nijhoff. 225 p.
Pradana.  2017. Akibat  Hukum  Klaim  Nine  Dash  Line  Cina  Terhadap  Hak Berdaulat  Indonesia  di  Perairan  Kepulauan  Natuna  (Khusus  Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982. Jurnal HK 112 (4). 1-8
Republik  Indonesia.  2009. Undang  -  Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  RI  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan , Jakarta: Sekertariat Negara.
Soekanto  S.  2015. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT  Rajawali  Pers.  410 hlm.
Soemarmi  A,  Indarti  E,  PujiyonoP,  Diamantina  A.  2019. K onsep  Negara
Kepulauan  dalam  Upaya  Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Indonesia . Jurnal Masalah –Masalah Hukum . 48(3): 241-248.
Solihin  A.  2010. Politik  Hukum  Kelautan  dan  Perikanan .  Bandung:  Nuansa Aulia. 150 hlm
United  Nations. United  Nations  on  Convention  on  the  Law  of  the  Sea ,  10 December 1982. United Nations Treaty Series Vol. 1833, No. 31363. 186 p.