## PENGARUH  TRANSFER  FISKAL  TERHADAP  KETIMPANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

## Oleh: Andrian Dolfriandra Huruta

## Abstract
This  article  aims  to  describe  impact  of  fiscal  transfer  such  as village  funds  allocation  towards  regional  inequality  in  East Sumba. This  article  use  data  such  as  gross  regional  domestic product  at  2000  constant  prices  and  realization  of  village  funds allocation from 2008 to 2010. The result shows  that village funds allocation  has  a  positive  and  significant  impact  to  regional inequality. Therefore,  it’s  necessary  to  create  a  generative relationship  among  developed  region  with  the  area  behind  it  to remove regional inequality.
Kata  kunci:  Transfer  Fiskal,  Alokasi  Dana  Desa/Kelurahan, Ketimpangan Wilayah

## Pendahuluan
Persoalan  perimbangan  keuangan  kini  memasuki  babak  baru. Dulu yang  bertempur  di  arena  keuangan  adalah  pusat  dan  daerah,  namun sekarang  yang  bertempur  adalah  kabupaten  dan  desa/kelurahan.  Eko (2008,  dalam  Kabalmay,  2008  :  4)  menyebut  bahwa  ada  5  skema  yang digunakan oleh pemerintah untuk menggelontorkan uang ke desa yaitu (1) Bantuan  (stimulan).  Ibarat  kail  atau  pancing  yang  digunakan  untuk memancing  swadaya  masyarakat,  begitulah  kira-kira  analogi  yang  tepat untuk menggambarkan kehadiran uang di desa.  Namun bantuan memiliki konotasi bahwa desa tidak mempunyai hak atas uang tersebut; (2) Insentif. Uang  digunakan  untuk  merangsang  desa  agar  lebih  inovatif  atau  sebagai hadiah  karena  desa  tersebut  berprestasi;  (3)  Alokasi  dana  desa  (ADD). Dana  bagian  dari  dana  desentralisasi  yang  merupakan  hak  desa  untuk membiayai kewenangannya; (4) Akselerasi. Sebagai distribusi  dana khusus untuk mempercepat penyiapan dan realisasi perencanaan desa atau sebagai dana  untuk  membiayai  proyek  percepatan  pembangunan  desa-desa
tertinggal;  dan  (5)  Investasi.  Pembiayaan  oleh  pemerintah  atau  swasta dalam  membangun  kawasan  perdesaan  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang dekat dengan warga desa.
Dari  kelima  skema  di  atas,  Kabalmay  (2008  :  4)  menyebut  hanya ADD-lah yang diakui secara formal dan legal menjadi hak desa. Kehadiran UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 72 tahun 2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, sehingga desa memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola  pembangunan,  pemerintahan  dan  sosial  kemasyarakatan. Sumber  perolehan  dana  bagi  desa  merupakan  hak  perolehan  pendapatan pemerintahan desa yang digunakan untuk  pembiayaan berbagai kegiatan di desa.
Dalam  pemahaman  di  atas,  maka  Sony  Sumarsono 1 pada  sebuah seminar  di  Yogyakarta  tahun  2007  (dalam  Kabalmay,  2008:  4)  menyebut bahwa  uang  yang  akan  masuk  ke  desa  rata-rata  sebesar  Rp 2.000.000.000.000,-  per  desa  per  tahun.  Mengingat  besaran  ADD  yang disalurkan  kepada  desa  nilainya  cukup  besar,  maka  diperlukan  suatu perencanaan yang terintegrasi dan saling bersinergi satu sama lain.
Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  ADD,  maka  Habriono  (2008: 9)  menyebut  bahwa  melalui  alokasi  dana  tersebut,  desa  mempunyai peluang  untuk  mengelola  pembangunan,  pemerintahan  dan  sosial kemasyarakatan  desa  secara  otonom.  Namun,  akibat  implementasi  ADD yang  beragam  di  daerah  baik  mengenai  pola  maupun  besarannya,  ADD belum dapat menjadi mainstream penanggulangan kemiskinan.
Dalam  pemahaman  di  atas,  menurut  Habriono  (2008:  9)  ada  4 asumsi yang  membuat  ADD  belum  bisa  menjadi mainstream  dalam penanggulangan  kemiskinan. Pertama,  Besaran  ADD  yang  “tanggung” (terbatas).  Memang  ADD  secara  signifikan  masih  merupakan  sumber pendapatan  desa  yang  sangat  besar  dan  terbesar,  tetapi  dengan  rata-rata penerimaan  dana  sebesar  Rp  100.000.000,-  per  desa  untuk  membiayai berbagai  macam  anggaran  di  dalam  APBDes  jumlah  ini  dirasakan  sangat terbatas.
1 Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Direktorat Jenderal PMD Depdagri.
Kedua,  penanggulangan  kemiskinan  bukan  tanggung  jawab pemerintah  desa.  Seringkali  pemerintah  desa  tidak  merasa  bahwa kemiskinan  yang  melanda  warganya  merupakan  tanggungjawab utamanya, karena kegiatan penanggulangan kemiskinan diambil alih oleh pemerintah  pusat  dan  daerah  lewat  program-program  PPK  dan  PNPM Mandiri.  Dana  PPK  dan  PNPM  Mandiri  yang    masuk  dan  dibelanjakan desa,  tidak  dimasukkan  di  dalam  struktur  penerimaan  dan  pengeluaran APBDes  padahal  tugas  kepala  desa  adalah  menyusun  dan  memper- tanggungjawabkan  APBDes,  sehingga  akuntabilitas  publik  kepala  desa dipertaruhkan  di  dalam  laporan  pertanggungjawaban  tersebut.  Oleh karena dana tersebut tidak masuk dalam struktur APBDes dan kepala desa tidak  terlibat  di  dalam  akuntabilitas  publik  dalam  pemanfaatan  dana tersebut,  maka  kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan  di  desa  “boleh merasa”  tidak  bertanggungjawab  terhadap  sukses  atau  tidaknya  kegiatan PPK dan PNPM.
Ketiga,  ketiadaan  pendampingan  dan  dana  pendampingan.  Sangat disayangkan  bahwa  sejatinya  masih  sedikit  pemerintah  kabupaten  yang memberikan  ADD  disertai  dengan  dana  pendampingan.  Contohnya,  di kabupaten  Flores  Timur dan  Ogan  Komering  Ilir  yang  memberikan dana pendampingan  ADD.  Bagi  desa-desa  yang  mendapatkan  pendampingan dari  LSM  atau  perguruan  tinggi  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan karena  telah  mendapatkan  dana  bantuan  dari  donor  atau  perusahaan dalam  rangka  pengembangan Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di desa.
Keempat, Social  Distrust.  Kondisi  masyarakat  yang  saling  tidak percaya juga merupakan faktor penentu mengapa kebanyakan masyarakat desa lebih memilih dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dari pada kegiatan pengembangan modal usaha. Alasannya dana yang dipakai untuk pembangunan fisik akan segera dapat dihabiskan dan relatif mudah dipertanggungjawabkan. Berbeda jika dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan modal usaha dengan sistem dana bergulir ( revolving fund)  yang  tentu  membutuhkan  keterampilan  pembukuan,  manajemen usaha  dan  sebagainya.  Hal  ini  semakin  diperkuat  bahwa  sejatinya masyarakat  desa  pada  umumnya  tidak  terbiasa  dengan  pencatatan pembukuan,  keterampilan  yang  rendah  dan  pengalaman-pengalaman sejenis  yang  hampir  semuanya  buruk.  Pengalaman  tersebut  yang
menimbulkan “trauma” dan saling tidak percaya di antara warga di dalam desa.
Kemudian,  Habriono  (2008:  9)  juga  menyebut  setidaknya  ada  tiga pola  mekanisme  pencairan  dan  pemanfaatan  ADD  seperti  (1) Mekanisme Block  Grant (alokasi  umum),  di  mana  dana  diserahkan sekaligus  secara  penuh  kepada  desa  dan  desa  mempunyai  keleluasaan penuh untuk mengelola dana sesuai dengan kewenangan dan perencanaan desa;  (2)  Mekanisme Specific  Grant (alokasi  khusus),  di  mana  dana  yang diserahkan  kepada  desa  diatur  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan- tujuan  khusus  dan  pemberiannya  bertahap  (biasanya  2  kali  masa pencairan);  dan  (3)  Mekanisme Rigid  Grant (alokasi  ketat),  di  mana pemerintah  telah  melakukan  pengaturan  penggunaan  dana  secara  ketat, termasuk pola pencairan, penggunaan, pelaporan dan sebagainya.
Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  masih  terjadi  pola  pemberian ADD di luar ketiga mekanisme di atas. Oleh karena itu, Habriono (2008 : 9) menyebutkan bahwa seringkali pola yang digunakan adalah mekanisme alokasi sedekah yang memberikan dana ala kadarnya secara merata kepada seluruh desa. Namun, tidak jarang ada kabupaten memberikan ADD yang di dalamnya sudah termasuk penghasilan perangkat desa. Tentu kondisi ini telah  menyimpang  dari  PP  No.  72  tahun  2005  yang  menegaskan  bahwa ADD  dibagi  30  persen  untuk  operasional  (tidak  termasuk  penghasilan perangkat  desa) dan  selebihnya  70 persen  untuk anggaran  pemberdayaan dan pembangunan.
Di kabupaten Sumba Timur, selama kurun waktu 2008 – 2010 dana (Baca:  Alokasi  Dana  Desa)  yang  diberikan  oleh  daerah  kepada  156 desa/kelurahan  (yang  tersebar  di  22  kecamatan)  rata-rata  sebesar Rp2.846.684.093,00,-. Dari gambaran ini mengemuka berbagai pertanyaan seperti  apakah  transfer  uang  kepada  desa  akan  mengurangi  kesenjangan fiskal?  Apakah  uang  yang  masuk  ke  desa  telah  disinergiskan  dengan perencanaan  yang  terintegrasi?  Apakah  dana  difokuskan  untuk pembangunan  fisik?  Apakah  dana  dimanfaatkan  untuk  pengembangan modal  usaha?  atau  Apakah  kehadiran  uang  di  desa  akan  semakin mengurangi  kesenjangan  fiskal  yang  direpresentasikan  dengan  semakin menurunnya  ketimpangan  wilayah  antar  masing-masing  sistem perwilayahan di kabupaten Sumba Timur?
Dalam artikel ini, penulis akan fokus untuk menjawab pertanyaan : apakah  kehadiran  uang  di  desa  menghasilkan  ketimpangan  fiskal  yang mengarah  pada  ketimpangan  wilayah  antar  sistem  perwilayahan?  atau apakah  kehadiran  uang  di  desa  akan  semakin  mengurangi  ketimpanga fiskal  yang  mengarah  pada  semakin  menurunnya  ketimpangan  antar sistem perwilayahan?
Studi  yang  menggambarkan  tentang  ketimpangan  wilayah  sudah banyak  dilakukan  baik  dalam  cakupan  negara  maupun  regional.  Di Indonesia,  kajian  tentang  ketimpangan  ekonomi  antar  wilayah  pernah dilakukan  oleh  Esmara  (1975),  Hughes  &  Islami  (1981),  Islam  &  Khan (1986),  Uppal  &  Handoko  (1986),  Akita  (1988),  Akita  &  Lukman  (1995), Tambunan  (1996,  2001),  Takeda  dan  Nakata  (1998),  Garcia  & Soelystianingsih (1998), Sjafrizal (1999, 2000), Booth (2000), Adifa (2007), Hartono (2008), Rahman (2009) dan sebagainya, 2 sedangkan di kabupaten Sumba Timur sudah pernah dilakukan oleh Haldi (2011), Hudang (2011), Huruta (2012) dan sebagainya.
Data yang digunakan dari studi-studi sebelumnya masih sama yaitu produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  per  kapita  kabupaten  kota  dan kecamatan, sedangkan pendekatan yang digunakan bervariasi antar studi. Dalam  artikel  ini,  penulis  akan  mengelaborasikan PDRB  kecamatan yang direpresentasikan pada variabel ketimpangan wilayah (TI) dengan variabel alokasi  dana  desa  (ADD),  sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  data  panel  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang kesenjangan  fiskal  yang  terjadi  selama  kurun  waktu  2008  –  2010  pada  5 sistem perwilayahan yang ada di kabupaten Sumba Timur.

## Sistem Perwilayahan Kabupaten Sumba Timur
Bappeda  kabupaten  Sumba  Timur  (2008)  menyebut  bahwa  sesuai dengan  penetapan  orde  perkotaan  maka  sistem  perkotaan  di  kabupaten Sumba Timur dibagi menjadi 5 sistem perwilayahan. Masing-masing  pusat sistem  perwilayahan  memiliki  fungsi  dan  peran  sesuai  dengan  potensi yang  dimilikinya,  dengan  kegiatan  utama  berdasarkan  kegiatan  dominan
2 Lihat:  Hudang,  A,  K,  2011. Strategi  Pembangunan  Wilayah  Dalam  Rangka  Penciptaan Peningkatan Pendapatan Wilayah di Kabupaten Sumba Timur, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
dan  potensial  yang  dapat  dikembangkan  di  wilayah  pengembangan masing-masing.
Pembagian SWP di kabupaten Sumba Timur terdiri atas (1) SWP  I meliputi  kecamatan  Kota  Waingapu,  Kambera,  Pandawai  dan  Kambata Mapambuhang  dengan  pusat  pengembangannya  di  kecamatan  Kota Waingapu; (2) SWP II meliputi kecamatan Lewa, Nggaha Ori Angu, Katala Hamu  Lingu  dan  Lewa  Tidahu  dengan  pusat  pengembangannya  di kecamatan  Lewa;  (3)  SWP  III  meliputi  kecamatan  Karera,  Tabundung, Pinu Pahar, Matawai La Pawu, Paberiwai, Mahu dan Ngadu Ngala dengan pusat  pengembangannya  di  kecamatan  Karera;  (4)  SWP  IV  meliputi kecamatan  Haharu  dan  Kanatang  dengan  pusat  pengembangannya  di kecamatan  Haharu  dan  (5)  SWP  V  (Umalulu)  meliputi  kecamatan Umalulu,  Kahaungu Eti, Rindi,  Pahunga  Lodu dan  Wula Waijelu  dengan pusat pengembangannya di kecamatan Umalulu.
Bappeda  kabupaten  Sumba  Timur  (2011)  menyebut  sistem perwilayahan  memiliki  fungsi  sebagai  pusat  pertumbuhan  bagi  wilayah hinterland-nya,  sehingga  diharapkan  mampu  sebagai  motor  penggerak pembangunan,  penggerak  perekonomian  wilayah,  sebagai  stimulator  bagi perkembangan  pembangunan  dan  pertumbuhan  perekonomian  wilayah. Di  sisi  lain,  dapat  berperan  secara  efektif  untuk  menciptakan  keserasian dan  keterpaduan  struktur  ruang  secara  berhirarki  dari  tingkat  pelayanan lokal,  regional  dan  nasional,  mendukung  strategi  kebijakan  keruangan dalam  pembangunan  wilayah  kabupaten  Sumba  Timur  dan  mendukung rencana struktur ruang wilayah baik regional maupun nasional.

## Gambaran PDRB, Demografi dan Geografi
Terjadinya  perbedaan  perkembangan  wilayah  yang  mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan suatu wilayah akan membentuk suatu struktur  wilayah  yang  berhirarki,  di  mana  wilayah  yang  telah  maju cenderung  akan  cepat  berkembang  menjadi  pusat  pertumbuhan  baik perekonomian maupun pemerintahan, sedangkan wilayah hinterland akan cenderung menjadi wilayah yang terbelakang. Perkembangan wilayah ini dapat  dilihat  dari  distribusi  PDRB,  demografi  dan  geografi  yang  tersebar pada masing-masing SWP seperti yang dirangkum dalam tabel 1.

## Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, Jumlah
Penduduk. PDRB Perkapita & Luas Wilayah tahun 2010 Menurut  SWP
SW P Kecamatan PDRB Jmlh Penduduk PDRB Perkapita Luas Wilayah (Juta/Rp) (%) Jiwa (%) (Rp) (%) Km 2 (%) I Waingapu 144.901.356 20,2 35.419 15,2 3.793.721 6,8 73,8 1,05 Kambera 115.996.058 16,2 31.268 13,5 3.434.384 6,1 52,0 0,74 Pandawai 53.931.617 7,5 15.017 6,5 3.205.939 5,8 412,6 5,89 Kambata Mpbh 13.176.827 1,8 3.479 1,5 3.107.285 5,6 412,7 5,9 Total 328.005.858 45,7 85.183 36,7 13.541.329 24,3 951,1 13,58 II Lewa 39.946.693 5,6 15.696 6,8 2.249.396 4,1 281,1 4,02 Goa 17.732.803 2,5 8.830 3,8 1.865.233 3,4 286,4 4,09 Kahali 16.559.446 2,3 6.844 3,0 1.782.142 3,2 453,1 6,47 Lewa Tdh 7.429.237 1,0 3.690 1,6 2.098.747 3,8 322,1 4,6 Total 81.668.179 11,4 35.060 15,2 7.995.518 14,5  1.342,7 19,18 III Karera 22.919.064 3,2 7.446 3,2 2.807.026 5,1 334,6 4,78 Tabundung 28.079.618 3,9 8.717 3,8 2.493.399 4,5 514,4 7,35 Pinu Pahar 15.688.720 2,2 6.821 2,9 2.108.680 3,8 246,6 3,52 Mtw L Pau 16.461.547 2,3 5.885 2,5 2.394.182 4,3 405,4 5,79 Paberiwai 12.744.172 1,8 5.669 2,4 2.063.971 3,7 199,7 2,85 Mahu 10.545.664 1,5 3.971 1,7 2.409.232 4,3 196,6 2,81 Ngadu Ngl 14.946.299 2,1 4.859 2,1 2.594.514 4,7 207,9 2,97 Total 121.385.084 17,0 43.368 18,6 16.871.004 30,4  2.105,2 30,07 IV Haharu 13.050.360 1,8 5.852 2,5 2.004.714 3,6 601,5 8,59 Kanatang 18.244.049 2,5 9.481 4,1 1.984.459 3,6 279,4 2,81 Total 31.294.409 4,3 15.333 6,6 3.989.173 7,2 880,9 11,4 V Umalulu 42.761.801 6,0 16.359 7,1 2.398.999 4,3 307,9 4,4 Khngu Eti 18.282.095 2,6 8.233 3,6 2.049.282 3,7 475,1 6,79 Rindi 28.631.161 4,0 9.173 4,0 2.686.828 4,8 366,5 5,24 P. Lodu 41.441.844 5,8 12.071 5,2 3.057.516 5,5 349,8 5,0 W.Waijelu 23.150.935 3,2 6.987 3,0 2.939.786 5,3 221,3 3,16 Total 154.267.836 21,6 52.823 22,9 13.132.411 23,6  1.720,6 24,59 Sumba Timur 716.621.366  100,0 231.767  100,0 55.529.435  100,0  7.000,5 100,0
Sumber : BPS, 2012 (diolah)
Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi penyebaran PDRB, demografi dan  geografi  antar  SWP  yang  tidak  merata  berpotensi  menimbulkan terjadinya  ketimpangan  dalam  percepatan  pembangunan  antar  SWP. Satuan wilayah pengembangan yang relatif maju (lihat: penyebaran PDRB, demografi dan geografi) didominasi oleh SWP yang berlokasi di pusat kota (Baca: growth  pole),  sedangkan  SWP  terbelakang  didominasi  oleh  SWP yang berlokasi di pinggiran kota (Baca: remote area).

## Penyebaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan Menurut SWP
Untuk dapat memahami dengan baik besaran transfer fiskal melalui instrumen  ADD/K  menurut  SWP,  maka  penulis  mengelompokkan  data ADD/K  desa/kelurahan  ke  dalam  masing-masing  kecamatan  yang tergabung dalam SWP.
Tabel 2. Alokasi Dana Desa/Kelurahan 2008 - 2010 Menurut SWP
SW P Kecamatan ADD/K 2008 2009 2010 (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) I Kota Waingapu 775.629.750 5,22 775.629.750 5,22 842.093.250 4,72 Kambera 884.007.250 5,95 884.007.250 5,95 897.118.850 5,03 Pandawai 717.501.650 4,83 717.501.650 4,83 1.157.892.950 6,49 Kambata Mapambuhang 483.494.950 3,25 483.494.950 3,25 576.724.800 3,23 Total SWP I 2.860.633.600 19,24 2.860.633.600 19,24 3.473.829.850 19,47 II Lewa 790.567.600 5,32 790.567.600 5,32 946.266.150 5,30 Nggaha Ori Angu 672.213.800 4,52 672.213.800 4,52 814.985.550 4,57 Katala Hamu Lingu 427.605.650 2,88 427.605.650 2,88 508.017.700 2,85 Lewa Tidahu 542.355.700 3,65 542.355.700 3,65 651.260.550 3,65 Total SWP II 2.432.742.750 16,36 2.432.742.750 16,36 2.920.529.950 16,37 III Karera 726.917.250 4,89 726.917.250 4,89 867.119.900 4,86 Tabundung 893.051.420 6,01 893.051.420 6,01 1.057.944.150 5,93 Pinu Pahar 604.814.500 4,07 604.814.500 4,07 714.701.800 4,01 Matawai La Pawu 537.095.900 3,61 537.095.900 3,61 646.918.500 3,63 Paberiwai 638.670.300 4,30 638.670.300 4,30 760.468.450 4,26 Mahu 557.259.500 3,75 557.259.500 3,75 659.371.600 3,70 Ngadu Ngala 522.243.850 3,51 522.243.850 3,51 623.715.650 3,50 Total SWP III 4.480.052.720 30,14 4.480.052.720 30,14 5.330.240.050 29,87 IV Haharu 620.782.450 4,18 620.782.450 4,18 746.976.400 4,19 Kanatang 474.428.880 3,19 474.428.880 3,19 552.146.950 3,09 Total SWP IV 1.095.211.330 7,37 1.095.211.330 7,37 1.299.123.350 7,28 V Umalulu 963.439.750 6,48 963.439.750 6,48 1.157.892.950 6,49 Kahaungu Eti 782.327.650 5,26 782.327.650 5,26 939.978.850 5,27 Rindi 745.499.600 5,01 745.499.600 5,01 899.840.750 5,04 Pahunga Lodu 833.243.000 5,61 833.243.000 5,61 1.016.194.650 5,70 Wula Waijelu 672.849.600 4,53 672.849.600 4,53 804.596.550 4,51 Total SWP V 3.997.359.600 26,89 3.997.359.600 26,89 4.818.503.750 27,01 Sumba Timur 14.866.000.000 100,00  14.866.000.000  100,00  17.842.226.950  100,00
Sumber : Data sekunder, 2012 (diolah)
Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2010 terjadi peningkatan jumlah ADD/K pada masing-masing SWP, walaupun transfer fiskal  tahun  2008-2009  masih  sama.  Kemudian,  pola  kenaikan  transfer fiskal  untuk desa/kelurahan  yang  ada  di  dalam  suatu  SWP  maupun  SWP yang  lainnya  tidaklah  sama.  Peningkatan  jumlah  alokasi  tersebut  diduga
dimaksudkan untuk memperkuat fondasi keuangan desa dalam menunjang pembangunan  di  berbagai  aspek.  Dari  gambaran  ini  mengemuka  sebuah pertanyaan apakah peningkatan jumlah ADD/K akan semakin mengurangi kesenjangan fiskal  yang direpresentasikan lewat ketimpangan wilayah di masing-masing SWP?

## Trend ADD/K dan TI di Kabupaten Sumba Timur
Sebelum  menganalisis  pengaruh  ADD/K  terhadap  ketimpangan wilayah  di  kabupaten  Sumba  Timur  maka  perlu  dilakukan  perhitungan terhadap  nilai  Indeks  Theil  ( Theil  Index)  dan  proses  logaritma  terhadap nilai ADD/K.
Tabel 3. Indeks Theil dan Alokasi Dana Desa/Kelurahan 2008-2010 Menurut SWP
Tahun SWP TI ADD/K* Nilai Trend Nilai Trend 2008 SWP I 0,001 Tetap 9,45646 Naik 2009 SWP I 0,001 9,45646 2010 SWP I 0,001 9,54081 2008 SWP II 0,003 Turun 9,3861 Naik 2009 SWP II 0,003 9,3861 2010 SWP II 0,002 9,46546 2008 SWP III 0,004 Tetap 9,65128 Naik 2009 SWP III 0,004 9,65128 2010 SWP III 0,004 9,72675 2008 SWP IV 0,000 Naik 9,0395 Naik 2009 SWP IV 0,001 9,0395 2010 SWP IV 0,001 9,11365 2008 SWP V 0,0049 Naik 9,60177 Naik 2009 SWP V 0,00419 9,60177 2010 SWP V 0,005 9,68291
Sumber: Data Sekunder, 2012 (diolah)                 *Angka ADD/K telah di log.
Berdasarkan hasil  perhitungan  Indeks  Theil  diketahui  bahwa trend ketimpangan wilayah di kabupaten Sumba Timur pada 5  Satuan  Wilayah Pengembangan selama  kurun waktu 2008 - 2010 cenderung berfluktuatif dan berpotensi mengalami peningkatan, serta perkembangan ADD/K juga menunjukkan trend  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Secara kasat mata mungkin dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat transfer fiskal, maka akan semakin meningkat pula ketimpangan wilayah. Namun,  untuk  mencapai  sebuah  kesimpulan  yang  mendekati  kebenaran
maka  perlu  dilakukan  sebuah uji  yang  terukur,  sehingga  di dalam  artikel ini penulis menggunakan bantuan software e-views.
Hubungan antara ADD/K dengan Ketimpangan Wilayah
Dalam  artikel  ini,  ADD/K  dianalogikan  sebagai  transfer  fiskal  dari pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  desa/kelurahan.  Dalam  konteks sistem perwilayahan, maka dengan kehadiran ADD/K diharapkan mampu menghilangkan  kesenjangan  wilayah  sekaligus  menciptakan  pemerataan pembangunan antara wilayah yang sudah maju dan atau sebagai pusat per- tumbuhan (growth  pole)  dengan  wilayah  terbelakang  (hinterland), sehingga  akan  mampu  mengurangi  ketimpangan  antara  masing-masing SWP. Bertolak dari asumsi tersebut maka penulis mengajukan hipotesis:
H 0 : ADD/K tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
H 1 : ADD/K berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.
Spesifikasi Model Regresi Panel Least Square
Dalam  artikel  ini,  penulis  memformulasikan  model  analisis  data  panel seperti berikut: TI it = a 0 + a 1 ADD it + e it di mana,
TI it :  Theil Index SWP i tahun t ADD it :  Alokasi Dana Desa/Kelurahan i tahun t a 0, a 1 :  Koefisien Regresi e it : Error Term Pemilihan Model Dalam Data Panel
Tahapan yang harus dilakukan jika menggunakan model data panel adalah pemilihan model yang paling baik antara fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM). Secara lazim, untuk melakukan pilihan antara  model  REM  atau  FEM,  maka  harus  dilakukan Hausman  Test. Hipotesis yang dibangun dalam uji tersebut yaitu:
Ho = REM
H1 = FEM
Sebagai dasar untuk menentukan model yang paling baik, maka nilai probability  (p-value)  pada  statistik  Hausman  Test  akan  diperbandingkan dengan nilai probability α = 5 persen. Jika nilai probability kurang dari α =
5 persen  maka  Ho  ditolak  dan  H1  diterima,  yang  berarti  bahwa  model yang  paling  baik  adalah fixed  effect  model  (FEM).  Sedangkan  jika  nilai probability    lebih  dari  α  =  5 persen  maka  Ho  diterima  dan  H1  ditolak, yang  berarti  bahwa  model  yang  paling  baik  adalah random  effect  model (REM). 3
Dari  pengujian Hausman  Test  diperoleh  hasil  bahwa  metode  yang dipilih  adalah random  effect  model.  Hal  ini ditunjukkan  dari  statistik  uji Hausmant Test sebesar 57,915413 dengan probabilitas sebesar 0,0942 yang nilainya lebih besar dari probabilitas α = 5 persen. Hasil uji Hausman Test dapat dilihat pada output berikut.
Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: RIAN Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 2.800378 1 0.0942 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random   Var(Diff.) Prob. ADD? -0.000929 0.006076  0.000018 0.0942
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: TI? Method: Panel Least Squares Date: 06/22/15   Time: 18:43 Sample: 2008 2010 Included observations: 3 Cross-sections included: 5 Total pool (balanced) observations: 15
Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. C 0.011325 0.040176  0.281885 0.7844 ADD? -0.000929 0.004278  -0.217021 0.8330 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.956813     Mean dependent var 0.002606
3 Lihat:  Saraswati,  B,  D,  2014. Pengolahan  Model  Panel  Data  Menggunakan  Software Eviews,  Materi  Kuliah  Analisis  Ekonomi  Sumberdaya  Manusia,  Salatiga:  Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.
Adjusted R-squared 0.932820     S.D. dependent var 0.001684 S.E. of regression 0.000436     Akaike info criterion -12.34660 Sum squared resid 1.71E-06     Schwarz criterion -12.06338 Log likelihood 98.59953     Hannan-Quinn criter. -12.34962 F-statistic 39.87897     Durbin-Watson stat 2.518740 Prob(F-statistic) 0.000007
Sumber: Output E-Views, 2014 (diolah)

## Hasil Estimasi
Metode  yang  digunakan  untuk  tahap  analisis  data  di  dalam  artikel ini yaitu random effect model. Hasil uji random effect model dapat dilihat pada output berikut.
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/22/15   Time: 19:52 Sample: 2008 2010 Included observations: 3 Cross-sections included: 5 Total pool (balanced) observations: 15 Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C -0.054452  0.008314  -6.549641  0.0000 ADD? 0.006076  0.000885  6.865474  0.0000 Random Effects (Cross) _SWP1--C -0.000303 _SWP2--C -2.79E-05 _SWP3--C -0.000254 _SWP4--C 9.81E-05 _SWP5--C 0.000486 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.000419  0.4800 Idiosyncratic random 0.000436  0.5200 Weighted Statistics R-squared 0.761034     Mean dependent var 0.001342 Adjusted R-squared 0.742652     S.D. dependent var  0.000918 S.E. of regression 0.000466     Sum squared resid 2.82E-06 F-statistic 41.40107     Durbin-Watson stat  1.829339 Prob(F-statistic) 0.000022
Unweighted Statistics R-squared 0.887521     Mean dependent var 0.002606 Sum squared resid 4.47E-06     Durbin-Watson stat  1.155075
Sumber: Output E-Views, 2014 (diolah)
Dari output random effect model di atas dapat diturunkan formulasi sebagai berikut:
TI it =  - 0.054452 + 0.006076 ADD it
Keterangan:
1. Nilai  ketimpangan  wilayah  sebesar  –  0,054452  jika  variabel  Alokasi Dana Desa/Kelurahan dianggap nol (diabaikan).
2. Peubah bebas dapat menjelaskan 76,10 persen dari variasi yang terjadi pada  peubah  ketimpangan  wilayah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa model yang digunakan ini memiliki goodness of fit yang bagus, dalam artian mampu menjelaskan fenomena yang dikaji dengan baik.
3. Nilai F hitung sebesar 41,40107, sedangkan nilai F tabel sebesar 4,6672 (df 1  = 1  dan  df 2  = 13)  pada  α  =  5  persen.  Ini  menunjukkan  bahwa  F hitung  >  F  tabel.  Dengan  kata  lain,  secara  simultan  model  yang digunakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  peubah  ketimpangan wilayah.
4. Nilai DW statistik sebesar  1,829339 (berada di antara 1,33 dan 2,66) 4 ,
Artinya tidak terjadi korelasi serial antar observasi dalam satu peubah atau korelasi antar eror masa lalu dengan eror masa sekarang.
Pengaruh Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Ketimpangan Wilayah
Hasil  estimasi  model  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  alokasi dana  desa/kelurahan  sebesar  0,006076.  Artinya  peningkatan  alokasi  dana desa/kelurahan sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 0.006076 persen. Nilai t hitung 6,865474 >  t tabel 2,160 pada aras pengujian 2 arah yang berarti bahwa  variabel ini berpengaruh signifikan pada  taraf  nyata  (α)  5  persen.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  nilai probabililitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari ∝ ( ∝ = 0,05). Temuan ini
4 Lihat: Algifari (1997, dalam Nugrahanti, 2006)
sejalan dengan temuan Uppal dan Handoko (1986) yang menyebut faktor yang menyebabkan kesenjangan antar daerah  berupa transfer pemerintah pusat  melalui  berbagai  macam grant  dan  juga  sejalan  dengan  temuan Hartono  (2008)  yang  menyebut  alokasi  dana  bantuan  pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Artinya semakin meningkat alokasi dana bantuan maka semakin mening- kat  pula  ketimpangan  pembangunan  ekonomi.  Secara  teoritis,  kehadiran transfer  fiskal  sejatinya  untuk  menghilangkan  kesenjangan  fiskal,  namun yang terjadi malah semakin menimbulkan kesenjangan antar wilayah.
Dalam  kasus  di  Sumba  Timur,  ditemukan  bahwa  memang  pola kenaikan transfer fiskal berbeda untuk masing-masing SWP (Lihat: Tabel 2).  Oleh  karena  itu,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menaikkan  anggaran  transfer  fiskal  hendaknya  dipertimbangkan  untuk mendorong  produktivitas  atau  untuk  menghilangkan  kesenjangan  atau sekaligus  kedua-duanya.  Tentu  skema  yang  dibangun  oleh  pemerintah harus  benar-benar  dijalankan  secara  konsisten  sesuai  dengan kewenangannya, sehingga kehadiran transfer fiskal tersebut dapat menjadi mainstream  dalam  penaggulangan  kesenjangan  sekaligus  meningkatkan produktivitas  masing-masing  desa/kelurahan  di  dalam  SWP.  Kemudian, diduga  bahwa  sejatinya  pemerintah  daerah  telah  terjebak  di  dalam mekanisme  alokasi  sedekah  (Bandingkan: block  grant,  specific  grant  & rigid  grant)    yang  memberikan  dana  ala  kadarnya  kepada  seluruh desa/kelurahan (Lihat: halaman 2). Hal inipun semakin diperparah dengan beberapa asumsi yang membuat ADD belum mampu menjadi mainstream untuk memerangi persoalan kemiskinan di desa seperti besaran ADD yang “tanggung” (terbatas), penanggulangan kemiskinan bukan tanggung jawab pemerintah  desa,  ketiadaan  fasilitasi  (pendampingan)  dan  dana pendampingan dan adanya social distrust (Lihat: halaman 2 - 3).
Perbedaan  kondisi  daerah  untuk  masing-masing  satuan  wilayah pengembagan  (SWP)  yang  mencolok  baik  dari  sisi  distribusi  PDRB, demografi,  geografi  dan  sebagainya  juga  diduga  sebagai  faktor  yang membuat  SWP  yang  maju    ( growth  pole)  akan  semakin  maju  dan  SWP yang  terbelakang  ( hinterland)  akan  semakin  miskin.  Secara  teoritis,  di dalam  teori  tempat  sentral  ( central  place  theory)  diisyaratkan  bahwa pertumbuhan  dari  suatu  kota  merupakan  akibat  penyediaan  barang  dan jasa  pada  daerah  belakangnya.  Artinya  pertumbuhan  daerah  perkotaan adalah  fungsi  dari  penduduk  dan  tingkatan  pendapatan  daerah
belakangnya,  sedangkan  laju  peningkatan  pertumbuhannya  tergantung pada  laju  permintaan  dari  daerah  belakang  atas  barang  dan  jasa  atau pelayanan  perkotaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diciptakan  iklim  hubungan yang  bersifat  generatif  antara  daerah  yang  maju  dengan  daerah belakangnya,  sehingga  lewat  kerjasama  tersebut  mampu  mengurangi kesenjangan wilayah.

## Kesimpulan
Kehadiran  alokasi  dana  desa/kelurahan  sejatinya  merupakan  upaya yang  perlu  diapresiasi,  oleh  karena  dimaksudkan  untuk  mengurangi kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa. Namun, pada saat yang bersamaan dalam konteks sistem perwilayahan di kabupaten  Sumba  Timur  ternyata  menimbulkan  ketimpangan  wilayah antara  kelima  satuan  wilayah  pengembangan.  Pernyataan  tersebut didukung oleh hasil etimasi data panel yang menunjukkan bahwa adanya hubungan  yang  positif  dan  signifikan  antara  alokasi  dana  desa/kelurahan dengan ketimpangan wilayah. Artinya semakin meningkat jumlah alokasi dana desa/kelurahan, maka akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan wilayah  di  antara  masing-masing  satuan  wilayah  pengembangan  (SWP). Diduga  ada  beberapa  hal  yang  membuat  transfer  fiskal  belum  dapat menjadi mainstream  untuk  menghilangkan  kesenjangan  wilayah  seperti kebijakan  pemerintah  ( government  policy),  relasi  antara  masing-masing SWP  yang  belum  mencerminkan spread  effect  (efek  penyebaran)  dan sebagainya.
Implikasi Kebijakan
Pada  masa  transisi  ini  sudah  saatnya  pemerintah  daerah  untuk merenung  kembali  apakah  peningkatan budget  transfer  fiskal  ditujukan semata-mata  hanya  untuk  peningkatan  produktivitas,  menghilangkan kesenjangan  fiskal,  atau  sekaligus  kedua-duanya?  Kemudian,  pemerintah perlu  mengawal  pola  mekanisme  penyaluran  serta  secara  akuntabel mengawasi  pelaksanaan  atas  produk  undang-undang  mengenai  rencana tata  ruang  wilayah  (RTRW)  yang  dituangkan  dalam  bentuk  SWP, sehingga  dengan  kemampuan  fiskal  yang  memadai  dari  masing-masing desa/kelurahan  juga  mampu  membangun  relasi  yang  generatif  di  antara
wilayah  yang  satu  dengan  wilayah  lainnya  dalam  konteks  sistem perwilayahan.
Pemerintah  juga  perlu  mengembangkan  sarana  dan  prasarana wilayah  guna  meningkatkan location  rent  dari  wilayah  desa,  sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi (pengembangan modal usaha), sosial dan  budaya.  Kemudian,  pembangunan  secara  fisik  yang  selama  ini diejawantahkan  juga  perlu  diikuti  oleh  ideologi  pembangunan    lewat pelestarian,  sehingga  arah  pembangunan  dikemudikan  sesuai  dengan logika yang benar sebagai sebuah proses perubahan sosial berdasarkan tata nilai tertentu di dalam masyarakat.

## Implikasi Teoretis
Proses  transfer  fiskal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  ke desa/kelurahan    merupakan  suatu  fenomena  yang  perlu  dikaji  secara mendalam di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan  kurang adanya sinergitas  antara  uang  yang  masuk  ke  desa  dengan  perencanaan  yang terintegrasi,  serta  rentan  terjadinya  mekanisme  alokasi  desekah  yang mengakibatkan kesenjangan wilayah tetap terpelihara. Sebagai
konsekuensi  logis  dari  kompleksnya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pembangunan  di  desa,  maka  penulis  hanya  memotret  dan  mengkaji pengaruh  ADD/K  terhadap  ketimpangan  wilayah  saja,  sehingga  di  sini terbuka  peluang  untuk  dilakukannya  studi  dengan  kasus  yang  sama maupun  kasus-kasus  lainnya  yang  dikaji  dari  berbagai  macam  perspektif untuk  dapat  mengkritisi  penelitian  terdahulu  dan  semakin  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Studi lanjutan yang dapat dilakukan di masa yang  akan  datang  diantaranya  membuktikan  kebenaran  atas  keempat asumsi  yang  dikemukakan  oleh  Habriono  (2008  :  10  –  11),  pengelolaan ADD/K dalam perspektif modal sosial dan sebagainya.

## Referensi
Adifa,  Yunus,  2007. Analisis  Kesenjangan  Pembangunan  Antar  Wilayah Pembangunan  di  Kabupaten  Alor, Bogor:  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
[Bappeda]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sumba  Timur. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Sumba  Timur tahun 2005-2025 , Kab. Sumba Timur
[Bappeda]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sumba  Timur. Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten  Sumba  Timur  tahun  2008-2028, Kab. Sumba Timur.
[BPS]  Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2011 , Sumba Timur: BPS.
Haldi, Heribertus. 2011. Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Antar Kecamatan di  Kabupaten  Sumba  Timur ,  Waingapu:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi
Kristen Wira Wacana Sumba
Hartono,  Budiantoro,  2008. Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  Ekonomi  di Provinsi  Jawa  Tengah ,  Semarang:  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro.
Hudang,  A,  K,  2011. Strategi  Pembangunan  Wilayah  Dalam  Rangka  Penciptaan Peningkatan  Pendapatan  Wilayah  di  Kabupaten  Sumba  Timur ,  Bogor:
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Huruta, A, D, 2012. Analisis Ketimpangan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Sumba  Timur ,  Sumba:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi    Kristen  Wira Wacana.
Habriono, H, 2008. ADD: Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?, Majalah Mudik  “Media  Pembaharuan  Desa”  Edisi  10  Agustus  2008,  Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
Kabalmay,  R,  R,  2008. Uang  dan  Ruang  Untuk  Membangun  Ekonomi  Desa , Majalah  Mudik  “Media  Pembaharuan  Desa”  Edisi  10  Agustus  2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
Nugrahanti,  Y,  W,  2006. Hubungan  Antara  Luas  Ungkapan  Sukarela  Dalam Laporan  Tahunan  Dengan  Earnings  Response  Coefficient    dan  Volume Perdagangan  Pada  Saat  Pengumuma  Laba ,  Hal,  164,  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis,  Vol.  XXII,  No.  2,  September  2006,  Salatiga:  Fakultas  Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
Rahman, A, 2009. Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Sambas, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Saraswati,  B,  D,  2014. Pengolahan  Model  Panel  Data  Menggunakan  Software Eviews ,  Materi  Kuliah  Analisis  Ekonomi  Sumberdaya  Manusia,  Salatiga:
Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana.
Uppal  dan  Handoko,  1986. Regional  Income  Disparities  in  Indonesia ,  Jakarta:
Ekonomi Keuangan Indonesia, vol. XXXIV, No. 3, hal 285 - 306.