## PENGELOLAAN HARTA ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT
(Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung)
Susiadi AS Dosen UIN Raden Intan Lampung susiadias@radenintan.ac.id
Andi Eka Putra Dosen UIN Raden Intan Lampung andiekaputra@radenintan.ac.id

## Abstrak
Management  of  zakat  in  Indonesia  has  two  types  of  institutions,  namely the  Amil  Zakat  Agency  (BAZ)  and  the  Amil  Zakat  Institution  (LAZ).  By definition, the Zakat Management Institution (LPZ) is an institution tasked with  managing  zakat,  infaq,  and  shadaqah,  both  formed  by  the government  such  as  BAZ,  as  well  as  those  formed  by  the  public  and protected by the government such as LAZ. That "Management of zakat is the  planning,  implementation  and  coordination  activities  in  the  collection, distribution  and  utilization  of  zakat."  The  Amil  Zakat  Institution  (LAZ)  is  a zakat management institution that was fully formed on the initiative of the people  engaged  in  the  field  of  da'wah,  education,  social  and  welfare  of Muslims.  To  maximize  the  role  and  function  of  zakat  management institutions,  of  course,  they  must  be  managed  as  well  as  possible,  they must  be  accountable,  that  is,  trustworthiness  given  by  muzakki  and  also trust in distributing it to mustahiq, in the sense of being right on target and effective,  including  Amil  Zakat  Institutions  managed  by  all  mosques  and mushallas in Bandar Lampung. Keywords: zakat, law, socio-economy
Pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga, yaitu Badan Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Secara  defenitif, Lembaga  pengelola  zakat  (LPZ)  merupakan  sebuah  institusi  yang bertugas  dalam  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan  shadaqah,  baik  yang dibentuk  oleh  pemerintah  seperti  BAZ,  maupun  yang  dibentuk  oleh masyarakat  dan  dilindungi  oleh  pemerintah  seperti  LAZ. Bahwa ”Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat.”  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  adalah  institusi pengelola  zakat  yang  sepenuhnya  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat yang  bergerak  dalam  bidang  dakwah,  pendidikan,  sosial  dan kemaslahatan  umat  Islam.  Untuk  memaksimalkan  peran  dan  fungsi lembaga  pengelolaan  zakat,  tentunya  harus  dikelola  sebaik  mungkin,
harus  akuntabel,  yaitu  amanah  terhdap  kepercayaan  yang  diberikan oleh muzakki dan  juga  amanah  dalam  mendistribusikannya  kepada mustahiq, dalam  arti  tepat  sasaran  dan  tepat  guna,  termasuk  Lembaga- Lembaga  Amil  Zakat  yang  dikelola  oleh  seluruh  masjid  dan  mushalla  di Bandar Lampung.
Keywords: zakat , hukum, sosio-ekonomi

## A. Pendahuluan
Telah  diketahui  bahwa  zakat adalah  rukun  Islam  yang  ketiga, salah satu pilar tegaknya agama Islam. Apakah sudah cukup menunaikan  zakat  fitrah  saja? sejatinya  tidak.  Zakat  fitrah  adalah salah satu dari bagian-bagian zakat yang  harus  ditunaikan.  Masih  ada bagian  zakat  lain  yang  harus ditunaikan  seperti  zakat  harta, zakat  ternak  dll.  Menurut  survey yang  dilakukan  Fakultas  Ekonomi dan  Manajemen  Institut  Pertanian Bogor  (FEM-IPB),  total  potensi zakat  nasional  adalah  sebesar 217  triliun  rupiah  per  tahun. Namun  pada  kenyataannya,  dana yang  terhimpun  BAZNAS  baru sekitar  2-3 triliun  rupiah  per  tahun. Tetapi  dalam  kenyataanya  hasil dari  zakat  ini  kurang  berdampak pada  sosio-ekonomi  masyarakat di Indonesia.
Mengapa  demikian?  taksiran sebabnya sangatlah banyak.
Mulai  dari  kurangnya  kesadaran muslim  yang  mampu  untuk  melakukan zakat,  ada  juga Muzakki yang menunaikan zakat langsung kepada Mustahiq tanpa  melalui ‘Amil sehingga  tidak  terdata, kurangnya  sosialisasi  tentang bagaimana cara menghitung zakat, dan yang lain sebagainya.  Zakat berbeda  dengan  sedekah.  Allah Swt  memberikan  tata  cara  khusus dalam  pelaksanaan  zakat  dan telah  ditentukan  juga siapa  yang berhak menerima zakat ( mustahiq ); sementara sedekah tidak demikian. Maka, ketika kita akan menunaikan zakat, kita perlu mengetahui dulu tata caranya. Pertanyaanya adalah berapa  banyak  harta  yang  kita miliki?  apakah  harta  kita  tadi sudah mencapai haul dan nishab ? Cara  mengitung  harta  yang  harus dikeluarkan  zakatnya  atau  berapa yang  harus  dikeluarkan  dari  harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,
agar  zakat  bisa  berdaya  bagi masyarakat Indonesia.
Zakat  merupakan  sumber  dana yang cukup potensial. Selama ini, program  pengentasan  masyarakat dari  kemiskinan bergatung  dari bantuan  kredit  dari  luar  negeri, terutama dari  Bank  Dunia.  Tapi dana  itu  terbatas  dari  segi  jumlah maupun  waktu.  Dalam  hal  ini pengembangan zakat produktif strategis  dapat  menjadi  alternatif sumber pendanaan
dalam pemberdayaan  ekonomi  umat secara umum.  Di  luar  negeri tepatnya  di  negara-negara  timur tengah misalkan, dana yang dihasilkan dari zakat,  bersama-sama  dengan sumber lain, khususnya zakat yang di peroleh dari perusahaan, misalnya di bidang real estate digunakan untuk membiayai program kemiskinan,  pembiayaan  UMKM, baik langsung  oleh  pemerintah maupun disalurkan lewat lembaga- lembaga amil zakat.
Untuk  itu  sudah  waktunya  kita mengkaji, menganalisis dan
menerangkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan zakat  secara  berkesinambungan
agar  harta  zakat  berguna  dalam pemberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karana itu sudah saatnya umat Islam di Indonesia memikirkan cara mengelola  zakat  yang  ada  supaya dapat  mendatangkan  kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi muzakki maupun mustahiq (masyarakat).
Selain itu untuk mengelola zakat harus  pula  ada  suatu  manejemen yang  berkaitan  dengan  zakat, agar  zakat  yang  kita  lakukakan bisa  sesuai  dengan harapan untuk kepentingan  umum  (masyarakat luas).
Untuk  pengelolaan  zakat  ini, di  Indonesia  terdapat  dua  jenis Lembaga  Pengelola  Zakat,  yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil  Zakat  (LAZ).  Secara  defenitif, Lembaga  pengelola  zakat  (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq,  dan  shadaqah,  baik  yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ,  maupun  yang  dibentuk  oleh masyarakat  dan  dilindungi  oleh pemerintah  seperti  LAZ. Bahwa ”Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  dan peng-koordinasian dalam pegumpulan,
pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat.” 1
Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) adalah  institusi  pengelola  zakat yang  sepenuhnya  dibentuk  atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam  bidang  dakwah,  pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun  institusi  yang  mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan  tugas mengumpulkan, mendistribusikan,  dan  mendayagunakan zakat  sesuai  dengan  ketentuan agama  dan  asas-asas  Lembaga Pengelolaan Zakat. 2
Dalam  rangka  memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin.  Lembaga  pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah  terhdap  kepercayaan yang  diberikan  oleh muzakki dan juga amanah dalam mendistribusikannya
1 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an dan
Terjemahnya, (Semarang:
Diponogoro, 1998), h. 88.
2 Keputusan  Menteri  Agama  RI tentang  Pelaksanaan  UU  No.38  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.
kepada mustahiq, dalam  arti  tepat sasaran  dan  tepat  guna,  termasuk Lembaga-Lembaga  Amil  Zakat yang dikelola oleh seluruh masjid dan mushalla di Bandar Lampung.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan  dengan  menjadikan lembaga-lembaga amil zakat yang  dikelola  oleh  masjid  dan mushalla  se-Bandar  Lampug  dijadikan obyek penelitian.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitan lapangan ( field research ). Dalam penelitian  ini  peneliti  terjun  langsung ke  masjid-masjid  dan  mushalla, khususnya  amil  zakat  se-Bandar Lampung  untuk  mendapatkan data  dari  penelitian  ini.  Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk  mencapai  tujuan.  Maka  dari itu tujuan penelitian adalah suatu pernyataan  yang  menggambarkan apa  yang  hendak  dicapai  dari suatu  aktivitas  penelitian. 3 Oleh karenanya  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode deskriptif dalam bentuk kualitatif.
3 Suyuti  Ali, Metode  Penelitian Agama:  Pendekatan,  Teori  dan  Praktik (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), h. 151.
B. Pembahasan
1. Pengelolaan harta zakat yang dilakukan  lembaga  amil  zakat masjid  dan  mushalla  se- Bandar Lampung dalam hukum Islam dan hukum positif a. Tinjauan Hukum Islam Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Masjid
dan  Mushalla  se-Bandar Lampung Ada  beberapa  cara  pengelolaan dana  zakat  yang  dilakukan oleh Amil Masjid dan Mushalla Bandar Lampung, sebagaimana berikut:
1) Muzakki (Pemberi Zakat) dan Mustahiq (Penerima Zakat)
Mengenai  muzakki  atau masyarakat yang telah menyalurkan  kewajibannya sebagai  seorang  muslim, tercatatat  beberapa  instansi- instansi,  kecamatan,  sekolah, fidyah  dari  masyarakat  dan individu yang datang langsung pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung.
Berkaitan  dengan  penerima zakat pada Amil Masjid dan Mushalla  se  Bandar  Lampung, dimana  tidak  ada  program
khusus, lebih kepada konsumtif daripada program yang sifatnya  produktif.  Hal  ini tidak  memberikan  dampak positif  kepada  mustahiq  di kota Bandar Lampung.
2) Manajemen Dana Zakat Mengenai manajemen dana zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, terdapat  tiga  proses  yaitu: perencanaan,  penghimpunan, pendistribusian  dana  zakat tersebut  pada  masyarakat Kota Bandar Lampung, yaitu: a) Perencanaan (planning)
i. Tidak memiliki sistem ii. Manajemen tidak terbuka iii. Tidak Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas iv. Tidak  Memiliki  Komite Penyaluran
v. Tidak  memiliki  sistem akutansi  dan  manajemen keuangan khusus vi. Tidak diaudit
vii. Tidak Terpublikasi.
b)  Penghimpunan dana Zakat Adapun  penghimpunan dana zakat oleh Amil Zakat Masjid  dan  Mushalla  se
Bandar  Lampung  adalah diatar  langsung  oleh  para muzakki. Zakat yang diberikan berupa  uang  atau  beras untuk zakat fitrah.
c)  Pendistribusian Dana Zakat
Proses pendistribusian
yang dilakukan oleh Amil
Zakat Masjid dan Mushalla se  Bandar  Lampung  dalam menjalankan program-program yang  telah  direncanakan adalah sebagai berikut:
Mustahiq  akan  mendapatkan bantuan  dari  hasil  pengelolaan dana zakat yang diberikan secara  langsung  dalam bentuk zakat konsumtif. Layanan  Mustahiq.  Bantuan yang  diberikan:  (a)  Bantuan kebutuhan  hidup  mustahiq  (b) Bantuan  kesehatan  (Bantuan pengobatan jalan) (c) Bantuan pendidikan  (biaya  tunggakan sekolah,  dll),  Bantuan  Ibnu Sabil  (bantuan  untuk  orang terlantar)  (e)  Bantuan  Gharimin (f)  Bantuan  Muallaf  (g)  Bantuan Fisabilillah (h) Bantuan Advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan.  Layanan  ini  tidak
semua  dilakukan  oleh  amil, hanya  beberapa  amil  masjid besar  di  Bandar  Lampung yang  menjalankan  layanan mustahiq ini.
d) Pendayagunaan Dana Zakat Adapun  pendayagunaan  dana zakat  yang  dilakukan  oleh Amil Zakat Masjid dan Musholla di  Bandar  Lampung  dalam menjalankan  program-program yang  telah  dicanangkan,  tidak berjalan  dengan  baik.  Hal  ini tidak  dapat  memberdayaan ekonomi  masyarakat  kerena bantuan  dana  zakat  yang diberikan lebih kepada konsumtif dibandingkan  dengan  produktif (usaha).
Sebagaimana  firman  Allah surah At-Taubah ayat 60, bahwa zakat  diperuntukkan  bagi  orang fakir,  miskin,  pengurus-pengurus zakat (amil), para mu’allaf yang dibujuk hatinya, budak, orang- orang  yang  berhutang,  untuk jalan  Allah  dan  untuk  mereka yang  sedang  dalam  perjalanan (fi sabilillah).
Dalam  praktiknya  distribusi zakat  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Amil  masjid  dan musholla se Bandar Lampung, tidak  semua  delapan  asnaf yang disebutkan pada ayat 60 surah at-Taubah tersebut tersalurkan  zakat.  Yang  banyak tersalurkan  adalah  fakir  dan miskin. Sementara orang yang berhutang (ghorim) tidak tersalurkan sama sekali harta zakat. b.  Tinjauan  Hukum  Positif
Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Masjid
dan Mushalla se-Bandar Lampung Pengelolaan  zakat  di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  dengan Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) No.  581  tahun  1999  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang No.  38  tahun  1999  dan Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun  2000  tentang  Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang  ini  mendorong upaya  untuk  pembentukan lembaga pengelola zakat yang
amanah,  kuat  dan  dipercaya oleh masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  ini dikemukakan  bahwa  pengelolaan zakat bertujuan untuk:
1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan  zakat  sesuai dengan  tuntunan agama;
2) Meningkatkan  fungsi  dan peranan  pranata  keagamaan dalam  upaya  mewujudkan masyarakat  dan  keadilan sosial;
3) Meningkatkan  hasil  guna dan daya guna zakat.
Dikemukakan dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999  bahwa  organisasi  pengelola zakat  terdiri  dari  dua  jenis, yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak  mencatat,  dengan  tidak benar  tentang  zakat,  infak, sedekah,  hibah,  wasiat,  waris dan kaffarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan  pasal  11 Undang- Undang tersebut, diancam dengan
hukuman  kurungan  selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 30.000.000.
Praktik yang dilakukan oleh Lembaga  Amil  Zakat  Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung, dari masjid dan musholla yang dilakukan  penelitian  tidak  semua mencatat  dengan  baik  harta zakat  dan  shodaqoh,  antara zakat  mal  dan  zakat  fitrah, bahkan laporan jumlah pendapatan yang  diperoleh  pertahun  tidak tercatat dengan baik. Hal yang sama  dengan  pendistribusian harta  zakat  juga  tidak  tercatat dengan  baik  oleh  Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung.
Secara  keselurahan  pengelolaan zakat  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Amil  Zakat  Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung sudah  sesuai  dengan  hukum positif,  yaitu  Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  dengan Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  No.  581  tahun  1999 Tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  No.  38  tahun  1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun  2000  tentang  Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.
2. Dampak  pengelolaan  harta zakat yang dilakukan lembaga amil zakat masjid dan mushalla se-Bandar  Lampung  bagi sosio-ekonomi masyarakat Dampak  dari  pengelolaan zakat  yang  dilakukan  oleh  Amil Zakat  Masjid dan Mushalla se Badar Lampung terhadap kesejahteraan penerima zakat (mustahiq),  khsususnya  sisi sosio  ekonomi  mustahiq,  dampak jangka  panjang  tidak  banyak dirasakan,  atau  tidak  ada perubahan  antara  sebelum dan sesudah menerima zakat, tetapi hanya berdampak untuk jangka  pendek,  yaitu  hanya sekedar  menenuhi  kebutuhan mustahiq sesaat. Dari data yang diperoleh  penerima  zakat  (mustahiq) setiap  tahun  masih  sama,  tidak ada data mustahiq yang berubah  menjadi  muzakki  akibat dari  pendistribusian  harta  zakat. Hal  ini  dikarenakan  harta  harta
zakat  didistribusikan  yang  sifatnya konsumtif tidak produktif.
Jika  zakat  dikelola  dan diberdayakan  dengan  produktif maka  zakat  akan  berdampak pada penigkatan ekonomi dan akhirnya  akan  mensejahterakan mustahik  disegala  lini.  Sejumlah studi  untuk  melihat  secara  empiris dampak zakat terhadap perekonomian, khususnya pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun  masih  sangat  jarang. Jehle  mencoba  menganalisa dampak zakat terhadap kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi. Bahwa  zakat  mampu  mengalirkan pendapatan  dari  kelompok menengah  kepada  kelompok bawah,  meskipun  dalam  jumlah yang masih sangat sedikit.
Karena  sesungguhnya  fungsi alokatif  dan  stabilisator  zakat dalam  perekonomian  adalah diekspresikan  sebagai  alat  atau instrumen  untuk  memerangi kemiskinan.  Namun  demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya,  zakat  tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan
juga  dalam  bentuk  barang produksi.  Ini  dilakukan  ketika mustahik  memiliki  kapasitas dan  kemampuan  untuk  mengolah dan  melakukan  aktivitas  produksi. Ia  pun  mendorong  distribusi zakat  dalam  bentuk  ekuitas, yang  diharapkan akan memberikan dampak  yang  lebih  luas  terhadap kondisi perekonomian.
Pada sisi lain, kurang berdampaknya  harta  zakat pada perekonomian masyarakat, karena  Amil  Zakat  Masjid  dan Mushalla  se  Badar  Lampung tidak  mengetahui  peraturan pengelolaan  zakat  di  Indonesia, para  amil  masih  menggunakan cara-cara lama (konvensional) dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana diketahui  bahwa  di  Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan  Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  dengan Keputusan  Menteri  Agama (KMA)  No.  581  tahun  1999 Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  No.  38  tahun  1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam
dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun  2000  tentang  Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.
Disamping  Amil  Zakat  Masjid dan Mushalla se Badar Lampung tidak  mengetahui  peraturan pengelolaan  zakat  di  Indonesia, dan juga amil masih menggunakan cara-cara lama (konvensional) dalam  pengelolaan  zakat,  hal yang  tidak  kalah  penting  adalah Sumber Daya Manusia (SDM) para  amil  masih  jauh  dari harapan.  Para  amil  kurang mengetahui bagaimana
memberyakakan  harta  zakat yang  sesuai  dengan  kehidupan modern.  Bahkan  banyak  dari amil menganggap bahwa penyaluran  harta  zakat  dalam bentuk  modal  dan  beasiswa adalah  sesuatu  yang  dilarang dalam Islam.
C. Kesimpulan
1. Amil Masjid dan Mushalla Bandar Lampung melakukan pengelolaan dana zakat dengan cara, yaitu:
a. Muzakki  (Pemberi  Zakat)
dan Mustahiq (Penerima Zakat) Mengenai muzakki atau masyarakat yang telah menyalurkan kewajibannya
sebagai seorang muslim, tercatatat beberapa instansi-instansi, kecamatan,  sekolah,  fidyah dari  masyarakat  dan  individu yang  datang  langsung  pada Amil  Masjid  dan  Mushalla  se Bandar  Lampung.  Berkaitan dengan  penerima  zakat  pada Amil  Masjid  dan  Mushalla  se Bandar Lampung, dimana tidak  ada  program  khusus, lebih kepada konsumtif daripada program yang sifatnya produktif. Hal  ini  tidak  memberikan dampak positif kepada mustahiq di kota Bandar Lampung. b. Manajemen Dana Zakat Mengenai manajemen dana zakat  pada  Amil  Masjid  dan Mushalla se Bandar Lampung, terdapat  tiga  proses  yaitu: perencanaan,  penghimpunan, pendistribusian  dana  zakat tersebut  pada  masyarakat  Kota Bandar  Lampung,  yaitu:  tidak memiliki sistem, tidak terbuka, tidak  mempunyai  rencana  kerja yang jelas, tidak memiliki komite penyaluran, tidak memiliki sistem akutansi dan manajemen
keuangan  khusus,  tidak  diaudit, dan tidak terpublikasi.
2. Praktiknya distribusi zakat yang  dilakukan  oleh Lembaga Amil  masjid  dan  mushalla  se Bandar  Lampung,  tidak  semua delapan  asnaf  yang  disebutkan pada ayat 60 surah at-Taubah tersebut  tersalurkan  zakat. Yang  banyak  tersalurkan  adalah fakir  dan  miskin.  Sementara orang  yang  berhutang  (ghorim) tidak  tersalurkan  sama  sekali harta  zakat.  Sedangkan  secara keselurahan pengelolaan zakat  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Amil  Zakat  Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung sudah  sesuai  dengan  hukum positif,  yaitu  Undang-Undang No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  dengan Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) No.  581  tahun  1999  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang No.  38  tahun  1999  dan Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun  2000  tentang  Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.
3. Berkaitan  dengan  penerima zakat  pada  Amil  Masjid  dan Mushalla se Bandar Lampung, dimana  tidak  ada  program khusus,  lebih  kepada  konsumtif daripada  program  yang  sifatnya produktif. Hal ini tidak memberikan  dampak  positif bagi ekonomi mustahiq di kota Bandar Lampung.

## D. Daftar Pustaka
Abimanyu,  Anggito, Pembangunan
Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Madani, Yogyakarta:  PAU-FE  UGM bekerjasama  dengan  BPFE, 2000). Aritonang, Esron, dkk, Pemdampingan Komunitas Pedesaan, Jakarta: Bina Desa, 2001. Chambers,  Robert, Poverty  and Livelihood:  Whose  Reality Sounts? Dalam  Unerkirdow dan Leonard Silk (ed), People from Impoverishment to Empowerment, (New
York:  New  York  University Press, 1955).
http://www.ekonomirakyat.org/edisi _10/artikel_3.htm .
Isma’il,  Nur  Mahmudi,  “Strategi Pemberdayaan  Umat  dan Pencetakan  SDM  Unggul”, dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto  (ed.), Membangun
SDM dan Kapabilitas Teknologi  Umat, Bandung: ISTECS, 2001. Kartasasmita, Ginanjar, Pembangunan untuk Rakyat:
Memadukan Pertumbuhan
dan  Pemerataan, Jakarta: Cesindo,1996. Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Adtya Media, 1997. Muhammad  dan  Alimin, Etika  dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta:  BPFE,  2004), hlm. 12. Parwiranegara, Syafruddin, Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam, Jakarta: Haji Masagung, 1988. Prawirokusumo, Soeharto, Ekonomi Rakyat, Kosep,
Kebijakan, dan Strategi ,
Yogyakarta: BPFE, 2001. Rahardjo,  M.  Dawam, Islam  dan Transformasi Sosial- Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
UUD 1945.