Juridical Study on the Settlement of Child Cases as Victims of Sexual Violence Perspective of Law 35 of 2014 concerning Child Protection in Bengkulu City
Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di

## Kota Bengkulu
Widya Timur 1) ; Muslim Chaniago 2) ; Jensen Idianza 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [01 September 2020] Revised [25 September 2020] Accepted [01 Oktober 2020]

## ABSTRAK
Kewenangan  yang  ada  pada  Polri  begitu  besar  dan  luas  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana  yang  penulis  uraikan  dalam  Tinjuan  Pustaka  tentang  asas-asas  dalam menjalankan tugas  dan  Fungsinya,  wewenang  kepolisian    harus mentaati  asas  yang  ada dalam  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu  asas  praduga  tak  bersalah,  asas  persamaan  dimuka hukum  ,  hak  pemberian  bantuan  hukum,  setiap  orang  yang  diduga  melakukan  pidana wajib diberi kesempatan untuk mendapat bantuaan hukum.

## ABSTRACT
The  authority  that  the  Police  has  is  so  great  and  broad  in  carrying  out  its  duties  as described  in  the  author's  description  of  the  principles  in  carrying  out  its  duties  and functions,  the  authority  of  the  police  must  comply  with  the  principles  in  the  Criminal Procedure  Code,  namely  the  principle  of  presumption  of  innocence,  the  principle  of equality in advance. law, the right to provide legal assistance, every person suspected of committing a crime must be given the opportunity to receive legal assistance.

## KEYWORDS
Police, Legal Advisor
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempuyai hak  atas  hidup  dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, bangsa  dan Negara. Selain itu,  anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia,  yang mempunyai hak  dan  kewajiban  serta  mampu  membangun  negaradan  bangsa  Indonesia.  Anak  adalah  modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat  pentingnya  peran  anak,  hak  anak  secara  tegas  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar yang  menyatakan  bahwa  Negara  menjamin  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  perlindungan  dari kekerasan diskriminasi.
Menurut  data  yang  dikumpulkan  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi  Komisi  Nasional  Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupatan dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak  itu,  katanya,  merupakan  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Selebihnya  adalah  kasus  kekerasan fisik,  dan  penelantaran  anak.  Data  dan  korban  kejahatan  seksual  terhadap  anak  setiap  tahun  terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan  yang  cukup  besar  yaitu  3.339  kasus,  dengan  kejahatan  seksual  sebesar  62%.  Sedangkan pada  2014  (Januari-April),  terjadi  sebanyak  600  kasus  atau  876  korban,  diantaranya  137  kasus  adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun  2010. Dari 171 kasus pengaduan  yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan.  Dan  dari  kasus  kekerasan  tersebut  yang  paling  banyak  terjadi  adalah  kasus  kekerasan seksual  yaitu  sebesar  45,7  persen  (53  kasus).  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  Anak) mencatat,  jenis  kejahatan  anak  ertinggi  sejak  tahun  2007  adalah  tindak  sodomi  terhadap  anak.  Tahun 2007,  jumlah  kasus  sodomi  anak,  tertinggi  di  antara  jumlah  kasus  kejahatan  anak  lainnya.  Dari  1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.
Di  tahun  2019  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  tertinggi  berada  pada  rentang  usia dewasa  atau  produktif  yakni  25  tahun  hingga  40  tahun  sebanyak  12  korban.  Kemudian  disusul  korban pada  usia  di  atas  40  tahun,  dan  rentang  usia  19-24  tahun.  Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  di sekolah  dapat  mengadukan  peristiwa  kekerasan  yang  dialaminya  pada  pokja,  dan  meminta  sekolah untuk  mendampingi  merujuk    ke  lembaga  layanan  yang  terintegrasi  dengan  sekolah  bila  mengalami tindakkan  kekerasan  yang  berakibat  pada  fisik,  psikis,  seksual  korban.  Hal  ini  sesuai  dengan  mandate Permendikbud  No  82/2015  tentang  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Kekerasan  di Lingkungan  Pendidikan.  Saat  ini  telah  terbentuk  123  Pokja  Pencegahan  dan  Penanganan  KTPA  mulai dari  SD,  SLTP,  SLTA  di  Kota  Bengkulu.    Walau  hingga  saat  ini,  masih  belum  menjadi  program  wajib sekolah, dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
Kasus tindak pidana berupa data diatas, anak seharusya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat mereka (anak) adalah pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental.  Masalah  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  khususnya  terhadap  anak  perlu  mendapatkan perhatian  lebih  intensif  dan  serius  lagi.  Hal  ini  mengingat  terdapat  kecenderungan  bahwa  korban  anak sering  terabaikan  oleh  lembaga-lembaga  kompeten  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.
Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya,  mengingat  situasi  dan  kondisinya,  khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.
Menyadari  bahwa  anak  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  dan  kualitas hidup  serta  masa  depan  bangsa,  sudah  seharusnya  kejahatan  terhadap  kekerasan  seksual  terhadap anak  segera  ditanggulangi  secara  memadai  dan  memberikan  jaminan  akan  perlindungan  hak-hak  anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimiikinya sejak lahir

## LANDASAN TEORI

## Perlindungan Anak
Sesungguhnya  hukum  dapat  dilihat  dari  delapan  arti,  yaitu  hukum  dalam  arti  penguasa,  hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalm arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa  arti  hukum  dari  berbagai  macam  sudut  pandang  dapat  digambarkan  bahwa  hukum  tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum.
Perlindungan  berarti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya,  sesuatu  itu  bisa  saja berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang.  Perlindungan  juga  mengandung  makna  pengayoman yang  diberikan  oleh  seseorang  terhadap  orang  yang  lebih  lemah.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindugan  yang  diberikan  terhadap  subyek hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian.
Konsep perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan bahwa perlindungan merupakan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban  atau  lembaga  lainnya.  Korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  paling  menderita  dalam  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  memperoleh perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Membahas hukum  acara  pidana  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  asasi  manusia,  ada  kecenderungan untuk  mengupas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  tapa  memperhatikan  pula  hak-hak korban.
Perlindungan  hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat,  dapat diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui  pemberian  restitusi  dan  kompensasi,  pelayanan medis  dan  bantuan  hukum.  Ganti  rugi  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya
Anak  sebagai  sebuah  pribadi  yang  sangat unik  da  memiliki  ciri  yang  khas. Walaupun  dia  dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempuyai pengaruh  yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.26  Dalam  pasal  1  angka  12  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  anak  disebutkan  bahwa  hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerinta daerah.
Pasal  16  ayat  (3)  Deklarasi  Umum  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  menentukan  bahwa keluarga  adalah  kesatuan  alamiah  dan  mendasar  dari  masyarakat  dan  berhak  atas  perlindungan  oleh masyarakat  dan  negara.  DUHAM  adalah  instrumen  internasioanal  HAM  yang  memiliki  sifat  Universal, dalam  arti  setiap  hakhak  yang  diatur  didalamnya  berlaku  untuk  semua  umat  manusia  tanpa  terkecuali, dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga  memerlukan  pemeliharaan  dan  perlindungan  khusus  dan  tergantung  pada  bantuan  dan pertolongan  orang  dewasa,  terutama  pada  tahun-tahun  pertama  dari  kehidupannya.  Dalam  pemenuhan haknya,  seorang  anak  tidak  dapat  melakukannya  sendiri  disebabkan  kemampuan  dan  pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dirumuskan  15 Pasal  yang  khusus  merumuskan  hak-hak  anak,  karena  pembentuk  UU  menyadari  bahwa  anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia  saat  ini,  juga  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Keputusan Presiden  No.  36  tahu  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Dalam  Pasal  1  buir  12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  disebutkan  bahwa  hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang wajib  dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  sendiri  merupakan  bentuk konkretisasi  dari  pelaksanaan  Konvensi  Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B  ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas,  juga  dalam  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Berdasarkan Konvensi Hak.

## Korban
Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa korban (victim) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  ataub  usaha  pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fiik dan seterusnya” itu  adalah  korban  dari  pelanggaran  atau  tindak  pidana.  Selaras  dengan  pendapat  diatas  adalah  (Arif Gosita,  1989:75)  menyatakan yang dimaksud dengan korban aalah “mereka yang menderita jasmaniah dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan  diri  sendiri  atau  orang  lain yang  bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang  menderita”.  Ini  menggunakan  istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.
Secara  yuridis  pengertian  korban  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, yang dinyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana”.  Melihat  rumusan  tersebut,  yang  disebut korban adalah : 1) Setiap orang; 2) Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau; 3) Kerugian ekonomi; 4) Akibat tindak pidana.
Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Perlindungan  terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang bera t, Korban adalah “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang  memerlukan  perlindugan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  terror  dan  kekerasan  pihak mana  pun”.  Korban  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga  adalah  “orang  yang  mengalami kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam lingkup  rumah  tangga”.43  Kemudian  menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2004  tentang  Komisi
Kebe naran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang  yang  mengalami  penderitaan,  baik  fisik,  mental  maupun  emosional,  kerugian  ekonmi  atau mengalami  pengabaian,  pengurangan  atau  perampasan  hak-hak  dasarnya  sebagai  akibat  pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bahwa hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang-undangan  yang  bersifat normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai  perilaku  masyarakat  yang  mengejala  dalam kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek ekonomi, sosial dan budaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  Yuridis  Penyelesaian  Kasus  Anak  Sebagai  Korbankekerasan  Seksual  Perspektif  Uu  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bengkulu
Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak  asasi  manusia  serta  jaminan  semua  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum (equlity before the law). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:
Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan it u dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya  sekedar  tertuang  di  dalam  UndangUndang  Dasar  1945  dan  perundang-undangan.  Namun  yang lebih  utama  dan  terutama  adalah  dalam  pelaksanaan  atau  implementasinya.  Praktik  penegakan  hukum seringkali  diwarnai  dengan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  tersebut.  Untuk  hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan  hal  ini  disebabkan  pihak  korban  kejahatan/tindak  pidana  sudah  diwakili  oleh  negara (penyidik atau penuntut umum)
Seringkali  penuntut  umum  tidak  merasa  mewakili  kepentingan  korban  dan  bertindak  sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita,  yang dikutip oleh  G. Widiartana  dalam buku Bambang Waluyo, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:
a)  Masalah  kejahatan  tidak  dilihat  dan  dipahami  menurut  proporsi  yang  sebenarnya  secara dimensional.  b)  Pengatasan  penanggulangan  permasalahan  kejahatan  yang  tidak  didasarkan  pada konsep,  teori  etimologi  criminal  yang  rasional,  bertanggungjawab  dan  bermartabat.  c)  Pengatasan penanggulangan  permasalahan  kejahatan  yang  tidak  didasarkan  pada  pengertian  citra  mengenai manusia  yang tepat (tidak melihat dan mengenal manusia pelaku dan manusia  korban sebagai sesame kita).
Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  adalah  anak  yang  telah  mengalami  penderitaan  fisik/ psikis  /seksual/  sosial  sebagai  akibat  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  orang/kelompok orang/lembaga/negara.  Sehubungan  perlindungan  ABH  (sebagai  tersangka,  terdakwa,  terpidana  atau sebagai korban, saksi atau pihakpihak yang berhadapan dengan hukum), kiranya pemahaman terhadap perundangundangan  yang  terkait  sangat  diperlukan.69  Untuk  itu  di  dalam  Undang-Undang  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini  terdapat  perlidungan  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan khususnya kejahatan seksual, berhak memperoleh perlindungan seperti:
Pasal 5 ayat (1). Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan  dukungan  keamanan;  c.  Memberikan  keterangan  tanpa  tekanan;  d.  Mendapat  penerjemah;  Hak  ini diberikan kepada Saksi dan Korban  yang tidak menguasai  bahasa Indonesia. e. Bebas dari  pertanyaan yang  menjerat;  f.Mendapat  informasi  mengenai  perkembangan  kasus;  Yang  dimaksud  dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  h.  Mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan;  i.Dirahasiakan  identitasnya; j.Mendapat identitas baru; k. Mendapat tempat kediaman sementara; l.Mendapat tempat kediaman baru; m. Memperoleh penggantian  biaya transportasi sesuai  dengan kebutuhan; n. Mendapat nasihat hukum; o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan  berakhir;  dan/atau  p. Mendapat pendampingan.”
Pasal  6  ayat  (1). “Korban  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  korban  tindak  pidana terorisme,  korba  tindak  pidana  perdagangan  orang,  korban  tindak  pidana  penyiksaan,  korba  tindak
pidana  kekerasan  seksual  dan  korba  penganiayaan  berat,  selain  berhak  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5,  juga  berhak  mendapatkan:  a.  Bantuan  medis;  dan  b.  Bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis.”
“Bantuan  medis”  yang  dimaksud  pada  pasal  diatas  adalah  bantuan  yang  diberikan  untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya,  pengurusan  jenazah  hingga  pemakaman.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “rehabilitasi psikososi al”  adalah  semua  bentuk  pelayanan  dan  bantuan  psikologis  serta  sosial  yang  ditujukan  untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga  mampu  menjalankan  fungsi  sosialnya  kembali  secara  wajar,  antara  lain  LPSK  berupaya melakukan  peningkatan  kualitas  hidup  korban  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan . Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Pasal 7A ayat (1).
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  paling  banyak  menimbulkan  kesulitan  dalam penyelesaiannya  baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap  penjatuhan  putusan. Selain  kesulitan  dalam  batasan  di  atas,  juga  kesulitan  pembuktian  misalnya  perkosaan  atau  perbuatan cabul  yang  umumnya  dilakukan  tanpa  kehadiran  orang  lain.2  Kekerasan  seksual  yang  dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap  anak  tersebut.  Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan  melahirkan  trauma  berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa  terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada  keterbelakangan  mental.  Keadaan  tersebut  kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.
Mencermati  hal  tersebut,  perlu  disadari  bahwa  dalam  melindungi  anak  untuk  mencapai  hak- haknya  tidak  hanya  membutuhkan  perlindungan  dari  orang tua,  melainkan  juga  masyarakat sekitar  dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar  dari  diskriminasi.  KUHP  Indonesia  yang  dijadikan  acuan  utama  bagi  kalangan  praktisi  hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam  hal  melindungi  korban  kejahatan.  Korban  dalam  sisi  yuridis  ini  tidak  mendapatkan  perlindungan yang  istimewa.  Posisi  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  dalam  perspektif  hukum  positif  (KUHP). Tindak  pidana  perkosaan  dalam  KUHP  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  Pasal  289  dan  Pasal  290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  yang  marak  akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat  bahwa  segala  tindakan  sipelaku  harus  dipersalahkan  bahkan  harus  diperberat  seberat  mungkin. Suatu “ultimum remedium” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  ini  akan  berkurang.  tanggungjawab  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014.Tanggung  jawab  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap anak di bawah umur di pidana dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000  (lima  miliyar  rupiah).  Bentuk  tanggung jawab  pidana  yang  ada  di  pasal  81  dan  82, Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  terdapat  kalimat  :  “pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.5.000.000.000  (lima  miliyar  rupiah)”,  adalah  merupakan  bentuk  pidana  diharapkan  membuat  orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007, Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia Jeremy  Bentham,  Teori  Perundang-undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum  Perdata  dan  Hukum Pidana, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006,
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bndung, PT. Refika Aditama, 2014, Mien  Rukmini,  Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga  Ramai),  Bandung:  PT.  Alumni, 2006,
Pasal angka 12 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Soedjono Dirdjosisworo ,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,