## LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA
Moh. Tamsil Tamrin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM Parigi Mautong Email : tamsil984@gmail.com

## ABSTRACT
State government institutions are a component in the system of governance of the state.  government  agencies  and  instruments  that  are  directly  responsible  for peace and order, namely the Police. The police force is a government institution that  has  an important  role  in  the  rule  of  law.  In  the  rule  of  law,  the  legal  life  is very much determined by structural factors or legal institutions that carry out the functions  of  order  and  security  so  that  the  community  can  carry  out  their respective functions peacefully and safely.

## Keywords: Indonesian National Police, Government System

## A. PENDAHULUAN
Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan mempunyai wewenang untuk mengatur  masyarakat  dalam  negara  itu  sesuai  dengan  pola  kebijakasanaan pemerintah  negara.  Instrumen  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  tersebut adalah  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  negara  yang bersangkutan  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Negara  dalam menjalankan  pemerintahan  diperlukan  adanya  organ-organ  penyelenggara negara yang secara teknis hukum disebut Lembaga Negara.
Lembaga Negara merupakan  penyelenggara pemerintahan dan merupakan  komponen  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara menjalankan  tugasnya  didasarkan  pada  Undang-undang  Dasar  maupun Undang-undang. Oleh karena itu, negara memberi kewenangan terhadap suatu Lembaga  Pemerintahan  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  untuk  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap damai dan tertib.
Lembaga  pemerintah  dan  perangkat  yang  langsung  bertanggung  jawab dalam  ketentraman  dan  ketertiban  yaitu  Lembaga  Kepolisian.  Lembaga kepolisian  merupakan  bagian  dari  sistem  pemerintahan  negara,  yang menjalankan  fungsi  pemerintahan  dalam  menjaga  ketertiban  dan  penegakan
hukum  yang  sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:
“Fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara dibidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Visi  dan  misi  memelihara  dan  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  tanpa menimbulkan gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri) bahwa:
Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
b. Menegakkan hukum, dan
c. Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Rumusan  tugas  pokok  diatas  bukan  merupakan  urutan  prioritas,  ketiga- tiganya  sangat  penting,  sedangkan  dalam  pelaksanaannya  tugas  pokok  yang dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi,  karena  pada  dasarnya  ketiga  pokok  tersebut  dilaksanakan  secara simultan  dan  dapat  dikombinasikan,  disamping  itu  pelaksanaan  tugas kepolisian harus berdasarkan norma-norma hukum.
Lembaga  Kepolisian  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang memiliki  peranan  penting  dalam  Negara  hukum.  Dalam  Negara  hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman 1 bahwa:
“Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent  style.  Structure  is  the  body,  the  frame  work,  the  long  lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the  lines  of  jurisdiction,  the  table  of  organized”. (Sistem  hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja,
1 Sadjijono,  2008, Seri  Hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Govenance ,  Laksbang  Mediatama, Surabaya, hal. 1
bentuk  tahan  lama  dari  sistem:  cara  pengadilan  departemen  kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, tabel terorganisir).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  efektifitas  operasional  dari  struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan dimana kedudukannya dalam organisasi Negara.  Lembaga  Kepolisian  merupakan  lembaga  hukum  dan  hidup  dalam komunitas  manusia  yang  lebih  besar  yang  dapat  membentuk  segala  sesuatu yang  dilakukan  organisasi,  maka  pelekatan  lembaga  kepolisian  dalam  suatu organisasi  negara  menjadi  lebih  penting  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga kepolisian.
Kedudukan lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibidang  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan  paradigma  baru kepolisian  yang  sipil  atau  non-militer  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia. Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  secara  ilmiah  yang  berpijak  pada  konsep  hukum tata  Negara,  agar  dapat  menentukan  kedudukan  lembaga  kepolisian  berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar- benar  menjadi  lembaga  yang  mandiri,  modern,  proporsional,  dan  professional yang  sejalan  dengan  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  yang  bertumpu  pada kepolisian  yang  baik  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik.  Dimana penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  kedudukan lembaga kepolisian dalam sistem kelembagaan pemerintah di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan di Indonesia
Ide  dasar  pemikiran  tentang  kedudukan  lembaga  kepolisian  dalam organisasi  kenegaraan  ini  dilandasi  suatu  konsep  adanya  kebutuhan  lembaga kepolisian yang mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan dapat mewujudkan  penyelenggaraan  kepolisian  yang  professional  dan  berorientasi pada  masyarakat  yang  dilayani,  penegakan  hukum  yang  adil  serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan iklas  sebagai  pengabdi  masyarakat (public  servent) .  Kedudukan  lembaga
kepolisian  dalam  sistem  ketatanagaraan,  mendekatkan  pada  suatu  pengertian kedudukan  sebagai  posisi  atau  keberadaan,  sebagaimana  dikatakan  oleh Gunarto Suhardi yang dikutip oleh Sadjijono, 2 bahwa yaitu:
“Kedudukan  adalah  sebagai  keberadaan,  posisinya  dan  kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya”.
Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna, yang mengatakan, bahwa: 3
“Berbicara mengenai kedudukan tidak lain membicarakan keberadaan. Jadi masalah kedudukan lembaga kepolisian tidak lain adalah masalah keberadaan lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan)”.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  mengartikan  istilah  kedudukan  Lembaga Negara, bahwa yaitu: 4
“Pertama,  kedudukan  diartikan  sebagai  posisi  suatu  lembaga  Negara dibandingkan  dengan  lembaga  lembaga  Negara  yang  lain,  aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga Negara adalah posisi suatu lembaga Negara didasarkan pada fungsi utamanya”.
Pendapat  tentang  pengertian  kedudukan  lembaga  Negara  di  atas,  dapat ditarik  pemahaman  bahwa  kedudukan  lembaga  kepolisian  dalam  organisasi Negara  didekatkan  pada  fungsi  utamanya,  yaitu  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat. 5 Dilihat  dari  sejarah  perkembangan  pemikiran  dan upaya  untuk  memposisikan  lembaga  kepolisian,  melalui  suatu  proses perjuangan  dan  pertentangan  yang  serius  antar  beberapa  lembaga  yang menginginkan  lembaga  kepolisian  berada  di  bawah  lembaganya,  seperti Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Kehakiman  dan  Jaksa  Agung, sebagaimana  digambarkan  oleh  Daniel  S.  Lev  yang  dikutip  oleh  H.  Pudi
2 Sadjijono, op.cit ., hlm. 67
3 Ibid , hlm. 68
4 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 49
5 Di dalam konsideran menimbang UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yang dirumuskan bahwa keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya,  masyarakat  madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Rahardi 6 mengatakan  bahwa  sesudah  pengakuan  kedaulatan  timbul  dua persoalan yang saling berkaitan tentang posisi kepolisian nasional adalah:
Pertama, adalah tentang Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Dalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian di bawah wewenangnya.
Kedua, adalah  pihak-pihak  lain  yang  mengusulkan  agar  kepolisian  tetap di  bawah  kekuasaan  Perdana  Menteri  atau  dibentuk  kementerian baru,  yakni  Kementerian  Keamanan  yang  dipimpin  oleh  Jaksa Agung.
Tarik  menarik  terjadi  karena  adanya  suatu  anggapan,  bahwa membawahi  lembaga  kepolisian  akan  memperkuat  kekuasaan  dan  prestise Kementerian  bersangkutan  yang  berhasil  memenangkannya,  sehingga persaingan  untuk  itu  semakin  menjadi  sengit.  Namun  untuk  memposisikan kedudukan  lembaga  kepolisian  yang  mandiri  dan  independen  tetap  berlanjut dan yang terakhir terjadi di era reformasi dengan dikeluarkannya Tap MPR RI No.  VI/MPR/2000,  Tap  MPR  No.  VII/MPR/2000  dan  dibentuknya  Undang- undang No. 2 tahun 2002, sehingga Polri diposisikan kedudukannya di bawah Presiden,  tetapi  perdebatan  mengenai  kedudukan  lembaga  kepolisian  masih terus  berlanjut,  untuk  memposisikan  lembaga  kepolisian  yang  ideal  sesuai dengan  sistem  ketataNegaraan  di  Indonesia.  Beberapa  hal  yang  menjadi landasan dalam menempatkan lembaga kepolisian pada kedudukan yang ideal, dapat dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut: 7
Pertama :  Secara  filosofis,  bahwa  eksistensi  fungsi  kepolisian  telah  ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
Kedua :  Secara  teoritis,  bahwa  kepolisian  adalah  alat  Negara  yang menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  di  bidang
6 H.Pudi  Rahardi,  2007, Hukum  Kepolisian,  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri , Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 23
7 Ibid , hlm. 26
keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai alat Negara maka kepolisian  merupakan  sarana  penyelenggaraan  Negara  dengan penekanan pada sumber daya manusia yang dalam operasionalnya  sangat  dipengaruhi  dimana  lembaga  kepolisian diposisikan.
Ketiga :  Secara  yuridis,  bahwa  wewenang  penyelenggaraan  lembaga kepolisian  telah  diatur  dan  bersumber  pada  konstitusi,  yakni Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensiil,  Negara dipimpin  oleh  seorang  Presiden  dalam  jabatannya  selaku  kepala  Negara  dan kepala  pemerintahan.  Dikaitkan  dengan  makna  kepolisian  sebagai  “alat Negara”  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  NRI  tahun 1945,  berarti  kepolisian  dalam  menjalankan  wewenangnya  berada  di  bawah Presiden selaku Kepala Negara.
Kedudukan lembaga kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, berada di bawah Presiden, secara teori ketataNegaraan Presiden mengendalikan langsung lembaga  kepolisian.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, 8 kata-kata  “di bawah” mengandung arti di tempat yang lebih rendah. Sedangkan dalam suatu organisasi,  bahwa  pengertian  kata  “di  bawah”  memiliki  makna subordinate , artinya  di  dalam  kekuasaannya,  sehingga  yang  lebih  rendah  tidak  boleh melampaui  kewenangan  yang  lebih  tinggi  dan  yang  lebih  tinggi  berwenang untuk  mengatur  dan  memerintah  yang  rendah. 9 Kedudukan  di  bawah mengandung  arti  berada  pada  posisi  yang  rendah,  yang  apabila  dikaitkan dengan suatu kedudukan lembaga bahwa lembaga yang posisinya berada lebih rendah,  berada  dalam  kekuasaan  (tugas  dan  wewenang)  lembaga  yang  ada  di atasnya  yang  secara  struktural  harus  tunduk  kepada  yang  lebih  atas.  Dengan demikian,  kedudukan  lembaga  kepolisian  di  bawah  Presiden  dapat  dimaknai, bahwa  posisi  lembaga  kepolisian  lebih  rendah  dari  Presiden  atau  dalam kekuasaan  Presiden,  maksudnya  lembaga  kepolisian  tunduk  kepada  Presiden
8 W.J.S.Poerwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta, hlm.100
9 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian ..., op.cit ., hlm. 337
selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian  merupakan  tugas  dan  wewenang  Presiden  yang  didelegasikan kepada  lembaga  kepolisian,  sehingga  secara  organisasi  lembaga  kepolisian bertanggung  jawab  kepada  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan.  Pada  saat lembaga kepolisian masih diintegrasikan ke dalam ABRI, tugas-tugas lembaga kepolisian  yang  sehari-harinya  dilaksanakan  oleh  Kapolri  dipertanggung jawabkan  kepada  Menteri  Pertahanan/Panglima  Angkatan  Bersenjata  yang selanjutnya  Menhankam/  Pangab  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Secara struktur ketataNegaraan Presiden tidak secara langsung menerima pertanggung jawaban  kekuasaan  lembaga  kepolisian  dari  Kapolri  melainkan  melalui Menteri yakni Menhankam/Pangab.
Kepolisian  Republik  Indonesia  di  bawah  Menteri  Keamanan  juga memperjelas  dan  pemertegas  pemisahan  antara  TNI  dan  Polri,  sebagaiamana berdasarkan  Ketetapan  MPR  RI  No.VI/MPR/2000  dan  pembagian  peran berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, dimana TNI sebagai alat negara  yang  berperan  dan  bertanggung  jawab  dalam  bidang  “Pertahanan Negara”  kedudukannya  berada  di  bawah  Menteri  Pertahanan,  dan  Kepolisian Negara  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  berperan  dan  bertanggung  jawab dalam  bidang  “Pemeliharaan  Keamanan”  kedudukannya  berada  di  bawah Menteri  Keamanan.  Berpijak  pada  teori trias  politica yang  diungkapkan  oleh Montesquieu dimana membagi kekuasaan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu, eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  disini  tampak  jelas  bahwa  tidak  adanya penumpukan  kekuasaan  diantara  ketiga  cabang  kekuasaan  tersebut,  dengan cara adanya hubungan check and balances antara lembaga. Teori trias politica dari  Montesquieu  tidak  menjelaskan  tentang  dimana  kedudukan  lembaga negara  yang  lain,  tetapi  melihat  tugas  dari  ketiga  cabang  kekuasaan  di  atas maka,  Kepolisian  Republik  Indonesia  masuk  dalam  ranah  lembaga  yudikatif dalam menegakkan hukum.
Tugas-tugas  dari  Polri  bukan  hanya  menegakkan  hukum  saja,  tetapi juga  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  memberi  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam sistem pemerintahan
presidensil  semua  lembaga  kenegaraan  ditempatkan  berada  di  bawah  UUD NRI Tahun 1945, selain itu juga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum adalah Presiden dalam arti lembaga eksekutif.
Presiden  dalam  menyelenggarakan  memelihara  keamanan  dan ketertiban  umum,  didelegasikan  kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang dimana  sebagai  alat  negara  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Teori trias politica, dikaitkan dengan pengertian pemerintahan dalam arti luas,
Van  Vollenhoven  mengungkapkan  bahwa  pemerintahan  dalam  arti  luas membagi empat cabang yaitu, Bestuur, Rechtspraak, Regeling dan Politie.
Menurut Van Vollenhoven di atas, dapat dipahami bahwa kepolisian di tempatkan  dalam  posisi  yang  independen,  karena  tugas  kepolisian  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dalam  negara,  baik  dalam  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat  serta  menegakkan hukum.  Tetapi,  indenpendensi  kepolisian  salah  dalam  penataan  sistemnya maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power .

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Kedudukan  Kepolisian  Republik Indonesia  di  bawah  Presiden  belum  efektif,  karena  banyaknya  tugas  Presiden dalam  menjalankan  pemerintahan.  Selain  itu,  di  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 tidak  mengatur  secara  jelas  tentang  kedudukan  Polri  berada  di  bawah  Presiden. Kedudukan  Polri  dirumuskan  dalam  Ketetapan  MPR  RI  No.  VI/MPR/2000, Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000,  Keppres  No.  89  Tahun  2000,  Undang- undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Polri.  Selain  itu,  Polri  sebagai  organ  juga sebagai bagian dari kelengkapan negara dan bukan pemerintah.

## 2. Saran
Hendaknya  melakukan  revisi  yang  mengatur  tentang  kedudukan  lembaga kepolisian di bawah Presiden dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002  Tentang  Polri,  dan  membentuk  suatu  kementerian  baru  yaitu  Kementerian
Keamanan  yang  dipimpin  Menteri  Keamanan  yang  membawahi  langsung Kepolisian Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Latif,  Abdul.  2007. Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Upaya  Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Malang: Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In- Trans
Prasetyo,  Eko,  dkk.  1995. Polisi  Masyarakat  dan  Negara ,  Yogyakarta:  Bigraf Publishing.
Sadjijono.  2008. Seri  Hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Govenance .  Surabaya: Laksbang Mediatama.
Sadjijono.  2010. Memahami  Hukum  Kepolisian .  Yogyakakarta:  Laksbang Pressindo.
Suhardi,  Gunarto.  2002.  Kedudukan  dan  Wewenang  Lembaga  Pengurusan Piutang Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Ringkasan Disertasi, Unair Surabaya.
Rahardi, H. Pudi. 2007. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri , Surabaya: Laksbang Mediatama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).