Wahyu Saputro, Razaki Persada, Mani Festati Broto (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada  Kecamatan  Bunguran  Tengah  Kabupaten  Natuna, (8)  11, https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGELOLAAN  DANA  DESA  PADA KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA
Wahyu Saputro*, Razaki Persada, Mani Festati Broto Universitas Terbuka Batam, Indonesia Email:Wahyu.Saputro789@gmail.com,persadarazaki@yahoo.co.id, mani@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Bunguran  Tengah,  Kabupaten  Natuna, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dan upaya-upaya terhadap faktor yang menghambat  implementasi  kebijakan.  Teori  yang  digunakan  sebagai  landasaan untuk  mengkaji  fokus  penelitian,  yaitu  Teori  Implementasi  Kebijakan menggunakan  Model  Donald  P.Warwick,  meliputi  Faktor  Pendorong  terdiri  dari Komitmen  organisasi,  Kemampuan  Organisasi,  Mutu  Informasi,  dan  Potensi. Faktor Penghambat terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,  komitmen  rendah  atau  loyalitas  ganda,  kerumitan  yang  melekat  pada kebijakan  (instrinsik  complexity),  jenjang  pengambilan  keputusan  yang  terlalu panjang,  waktu  dan  perubahan  kepemimpinan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara  purposive  sampling,  meliputi  Kepala  Dinas,  Camat,  Kepala  Desa,  Tenaga Ahli  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pendamping  Desa,  Kader  Pembangunan Masyarakat (KPM), Tokoh Masyarakat. Analisa data akan dilakukan dengan analisa deskriptif dengan menggunakan tahapan analisa data menurut Miles dan Huberman. Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Proses  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Kecamatan  Bunguran  Tengah  Kabupaten  Natuna Propinsi Kepulauan Riau berjalan cukup baik, namun belum optimal. Dipengaruhi oleh faktor komitmen organisasi, Kemampuan organisasi, mutu Informasi, Potensi. Faktor  yang  menghambat  implementasi  meliputi  masih  rendahnya  kemampuan sumber  daya  manusia,  Standar  Operasional  Prosedur  dalam  upaya  pencegahan stunting di tiga desa  belum tersusun sebagai pedoman aliran tata kerja, komitmen rendah  yang  terjadi  pada  pemimpinan  dan  pelaksana,  jenjang  pengambilan keputusan  yang  terlalu  panjang,  perubahan  kepemimpinan  berarti  pula  ada kemungkinan perubahan kebijakan dan belum tersedianya peralatan penunjang, hal ini berakibat kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa.
Kata kunci: Dana Desa, Implementasi, Kebijakan, Natuna.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  the  Village  Fund Management Policy in Bunguran Tengah Sub-district, Natuna Regency, including an analysis of the factors that influence policy implementation, factors that hinder policy  implementation,  and  efforts  to  overcome  factors  that  hinder  policy implementation.  The theory used as a basis for examining the focus of research, namely  Policy  Implementation  Theory  using  the  Donald  P.  Warwick  Model, includes  Enabling  Factors  consisting  of  Organizational  Commitment, Organizational  Capability,  Information  Quality,  and  Potential.  The  inhibiting factors  consist  of  the  number  of  actors  involved  in  policy  implementation,  low commitment  or  dual  loyalty,  the  inherent  complexity  of  the  policy  (instrinsic complexity),  too  long  decision-making  levels,  time  and  leadership  changes.  This research was conducted using qualitative methods. The determination of informants in this study was carried out by purposive sampling, including the Head of Service, Sub-District  Head,  Village  Head,  Community  Empowerment  Expert,  Village Facilitator,  Community  Development  Cadre  (KPM),  Community  Leaders.  Data analysis  will  be  carried  out  with  descriptive  analysis  using  the  stages  of  data analysis according to Miles and Huberman. The results of this study indicate that the Village Fund Management Policy Implementation Process in Bunguran Tengah District, Natuna Regency, Riau Islands Province is running quite well, but not yet optimal.  Influenced  by  factors  of  organizational  commitment,  organizational capability,  quality  of  information,  potential.  Factors  that  hinder  implementation include  the  low  ability  of  human  resources,  Standard  Operating  Procedures  in stunting prevention efforts in three villages have not been compiled as guidelines for  the  flow  of  work  procedures,  low  commitment  that  occurs  in  leaders  and implementers, decision-making levels that are too long, changes in leadership mean there is also the possibility of policy changes and the unavailability of supporting equipment, this results in less effective management of the Village Fund.
Keywords: Village Fund, Implementation, Policy, Natuna.

## Pendahuluan
Konsep membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Astuti (2017), merupakan implikasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini merupakan salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  negara  yaitu memajukan  kesejahteraan  umum.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Program  Nawacita tersebut berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.
Dana  desa  adalah  dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  (Damar,  Masinambow,  &  Naukoko,  2021).  Implementasi pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa (Hutami, 2017). Prioritas dana desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat
desa, khususnya pada peningkatan taraf hidup dan pengembangan sumber daya manusia (Kobak, 2021);(Manembu, Kusen, & Deeng, 2019).
Penggunaan  Dana  Desa  2021  berdasarkan  Permendesa  No.  13  Tahun  2020 diprioritaskan,  salah  satunya  untuk  membiayai  program/kegiatan  yang  mendukung pencapaian  10  (sepuluh)  dari  18  (delapan  belas)  tujuan  SDGs  Desa,  1).  Desa  tanpa kemiskinan  melalui  program/kegiatan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa;  2).  Desa tanpa kelaparan melalui program/kegiatan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting;3).  Desa  sehat  sejahtera  melalui  program/kegiatan  Desa  Aman  Covid-19; 4).Keterlibatan  perempuan  Desa  melalui  program/kegiatan  desa  inklusif;5).  Desa berenergi  bersih  dan  terbarukan  melalui  program/kegiatan  penyediaan  listrik  desa;6). Pertumbuhan  ekonomi  Desa  merata  melalui  program/kegiatan  pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa;
7). Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa  bersama;8).  Desa  damai  berkeadilan  melalui  program/kegiatan  desa  inklusif;  9). Kemitraan  untuk  pembangunan  Desa  melalui  program/kegiatan  pendataan  Desa, pemetaan  potensi  dan  sumberdaya,  dan  pengembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi;dan  10).  Kelembagaan  Desa  Dinamis  dan  budaya  Desa  adaptif  melalui program/kegiatan desa inklusif (Kemendes PDTT, 2020). Dari sepuluh tujuan SDGs desa tersebut,  khusus  dalam  penelitian  ini  akan  menganalisis  salah  satu  tujuan  SDGs  Desa, yaitu Desa tanpa kelaparan dengan progam / kegiatan pencegahan stunting.
Gambar 1 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa
Penelitian terdahulu, implementasi kebijakan pengelolaan desa lebih fokus pada prioritas  penyaluran  BLT  DD  dan  penanggulangan    pandemi  Covid  19  (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021) , (Rahayuningsih, 2021), (Hidayat, 2020) . Pergeseran anggaran terhadap  Permendes  PDTT  No  11  Tahun  2019  menjadi  Permendes  No.6  Tahun  2020
mengisyaratkan adanya intervensi regulation yang secara implisit dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan dana desa di masa pandemi. (Valentina, Putera, & Safitri, 2020) . Dalam  hal  pengimplentasian  alokasi  dana  desa  secara  konsisten  dan bertanggungjawab  sesuai  SOP  yang  dijalankan,  ditinjau  berdasarkan  teori  Edward  III, perlu  ditingkatkan  dimensi  komunikasi  dan  sumber  daya  di  desa  meliputi,  kualifikasi pendidikan dan kapasitas aparat desa serta sarana dan prsarana.(Riadi, Slamet, 2020) penelitian  Faoziyah  dan  wilmar  (2020),  berjudul  “Seeking  Prosperity  Through  Village Proliferation:  An  Evidence  of  the  Implementation  of  Village  Funds  (Dana  Desa)  in Indonesia”, menggunakan analisis spasial dan statistik deskriptif,  dengan hasil 60,56% daerah  yang  mengalami  proliferasi  desa  mampu  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di daerahnya.
Namun  tidak  semua  daerah  tersebut  mampu  menurunkan  presentase  desa tertinggal  dan  meningkatkan  pembangunan  tingkat  desa.  Terkait  dana  desa,  25.35% daerah  yang  mengalami  proliferasi  mendapatkan  kenaikan  dana  desa  yang  cukup signifikan,  namun  masih  belum  namun  menurunkan  tingkat  kemiskinan  (Faoziyah, 2020). Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Kubutamabahan utamanya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari  tahap  persiapan  berupa  penyusunan  Daftar  Usulan  Rencana  kegiatan  (DURK), penyelesaian  setiap  kegiatan  sampai  dengan  tahap  penyusunan  pertanggungjawaban. (Prihatini & Subanda, 2020).
Sebagian besar penelitian terdahulu  sangat sedikit yang  membahas pengelolaan dana desa dalam penurunan prevalensi stunting, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  dalam  pencegahan stunting. Setelah lebih dari tiga tahun kebijakan dana desa berjalan, prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pencegahan stunting belum berdampak pada penurunan angka  stunting  secara  signifikan.  Anak  teridentifikasi  stunting  di  tiga  desa  pada Kecamatan Bunguran Tengah masih tinggi. Asumsinya dengan adanya  pengelolaan dana desa untuk pencegahan stunting di tiga desa, turun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada tabel berikut :
Tabel 1 Data Prevalensi Stunting Kab/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau
Sumber : Kemenkes.go.id
N o Provinsi Kab/Kota SSGI 2021 SGBI 2019 RISKESDA S 2018 PSG 2017 PSG 2016 PSG 2015 1 Kepulauan Riau Kabupaten Bintan 20 24.37 21.48 19.6 25.2 19.94 2 Kepulauan Riau Kabupaten Karimun 17.6 15.08 31.59 19.9 22.4 24.57 3 Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas 21.7 12.54 26.09 24.6 22 25.23 4 Kepulauan Riau Kabupaten Lingga 25.4 16.49 22.03 33.2 23.2 34.44 5 Kepulauan Riau Kabupaten Natuna 17.8 17.36 22.17 19.7 26.4 20.24 6 Kepulauan Riau Kota B A T A M 17.5 15.88 22.92 20.7 20.1 18.21 7 Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 18.8 21.69 23.35 20.8 21.1 17.63
Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa Kabupaten / Kota di Propinsi Kepulauan Riau mengalami  kejadian  stunting,  khusus  di  Kabupaten  Natuna  angka  kejadian  stunting (prevalensi  stunting),  berdasarakan  Pemantauan  Status  Gizi  (PSG)  pada  tahun  2015 sebesar  20,24  persen,  pada  tahun  2016  bertambah  sebesar  26,4  persen  dan  pada  tahun 2017 menurun sebesar 19,7 persen. Selanjutnya berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018, angka prevalensi stunting sebesar 22,17 persen. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Gizi Balita Indonesia (SGBI) sebesar 17,36 persen dan pada tahun 2021 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 17,8 persen.
Apabila disandingkan dengan target nasional penurunan angka stunting sebesar 14  persen,  angka  stunting  di  Kabupaten  Natuna  khususnya  di  Kecamatan  Bunguran Tengah berdasarkan Tabel 1 diatas, masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk di teliti, melalui implementasi dana desa, diharapkan desa menjadi ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting. Mengingat Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang dekat dengan masyarakat. Penelitian ini di analisis  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  publik  milik  Donald  P.Warwick yang terdiri dari tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi  perencanaan,  kemampuan  teknik  analisis,  dan  mutu  informasi  yang dibutuhkan.
Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi Komitmen organisasi, Kemampuan organisasi meliputi kemampuan teknis dan kolaborasi,  mutu  Informasi,  dan  Potensi.  Faktor  penghambat  meliputi  komitmen  atau adanya loyalitas ganda, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan  perubahan  kepemimpinan.  Permasalahan  penelitian  ini    adalah  1)  Bagaimana implementasi  kebijakan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Bunguran  Tengah Kabupaten  Natuna  ?  2)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  keberhasilan implementasi  kebijakan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Bunguran  Tengah Kabupaten Natuna? 3) Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna ? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan penanganan stunting.

## Metode Penelitian
Penelitian  implementasi  kebijakan  pengelolaan  Dana  Desa  dimaksudkan  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik (utuh)  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  yang  naratif. Sehubungan dengan hal tersebut, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan,  bahwa  penelitian  ini  bukan  sekedar  mengungkapkan  fakta,  tapi  juga berupaya  mengungkap  fenomena  yang  lebih  mendalam,  karena  metode  kualitatif memiliki  kemampuan  mengungkap  fenomena  secara  mendetail  sehingga  memberi pencerahan.
Penelitian  kualitatif,  menurut  pandangan  Sugiyono  (2017:15)  mengungkapkan “Metode  penelitian  kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiono, 2016).
Sanafiah dalam sugiono (2017:304), mengutip pendapat spradley mengemukakan bahwa,  situasi  sosial  untuk  sampel  awal  sangat  disarankan  suatu  situasi  sosial  yang didalamnya  menjadi  semacam  muara  dari  banyak  domain  lainnya.  Selanjutnya dinyatakan  bahwa  informan  sebaiknya  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  1)  Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung  atau  terlibat  pada  kegiatan  yang  tengah  diteliti;  3)  Mereka  yang mempunyai  waktu  yang  memadai  untuk  dimintai  informasi;  4)  Mereka  yang  tidak cenderung  menyampaikan  informasi  hasil  kemasannya  sendiri;  5)  Mereka  yang  pada mulanya  tergolong  cukup  asing  dengan  peneliti  sehingga  lebih  menggairahkan  untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.
Informan dalam penelitian ini dipilih sebagaimana kriteria diatas, yang dipandang cakap,  memahami  dan  mengetahui  pelaksanaan  dana  desa,  yaitu  sebagai  berikut:  a) Kepala DPMD Kabupaten Natuna. b ) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bunguran  Tengah.  c ) Tenaga  Ahli  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten  Natuna.  d ) Kepala  Desa  se-Kecamatan  Bunguran  Tengah . e ) Pendamping  Desa  se-Kecamatanan Bunguran  Tenga h. f ) Kader  Pembangunan  Masyarakat  (KPM) . g ) Kader  Posyandu . h ) Tokoh Masyarakat. i) Unsur masyarakat lain.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Proses Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna
Permasalahan  stunting  merupakan  permasalahan  strategis  nasional  yang  sangat diperhatikan  oleh  pemerintah  hingga  sampai  ke  desa-desa.  Penanganan  stunting merupakan  salah  satu  target  pembangunan  berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals  (SDGs),  yakni  berkaitan  dengan  tujuan  ke-1  Tanpa  kelaparan,  dalam  hal  ini penanganan  stunting  menyasar  pada  kelompok  miskin  dan  termiskin.    Kelompok  ini dalam masyarakat lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena kondisi dalam keadaan jauh lebih rumit, tidak hanya sekedar ketidakmampuan dalam finansial, akan tetapi juga masalah  tempat  tinggal  yang  terpencil,  akses  yang  terbatas  pada  layananan  kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik.
Tujuan  ke-2  Menghapus  Kelaparan  (Zero  Hunger).  Menurut  WHO  angka prevalensi stunting di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin lebih cenderung mengalami stunting dibanding anak-anak lain seusianya yang tidak miskin. Penanganan stunting dalam mendukung tujuan ke 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera, adanya intervensi stunting mendorong penurunan angka kematian Ibu dan bayi, serta meningkatkan hidup sehat penduduk.
Selanjutnya untuk mencegah stunting perlu penyedian air bersih dan sanitasi yang layak, hal ini merupakan tujuan ke-6 Air bersih dan Sanitasi layak. Pencegahan stunting diharapkan dapat mewujudkan generasi unggul sehingga berdampak pada pertumbuhan
ekonomi  yang  menuju  pada  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat,  dan  hal  ini menjadi  tujuan  ke  8  yaitu  Pekerjaan  layak  dan  Pertumbuhan  ekonomi.  Generasi  yang unggul dapat bekerja serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga terus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Stunting  adalah  kondisi  gagal  tumbuh  pada  anak  berusia  dibawah  lima  tahun (balita)  yang  diakibatkan  kekurangan  gizi  kronis  dan  infeksi  berulang  terutama  pada periode  1.000  HPK,  yaitu  dari  janin  hingga  anak  berusia  0-23  bulan.  Anak  disebut stunting  apabila  panjang  atau  tinggi  badanya  berada  dibawah  minus  2  (dua)  standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (BPS, 2021). Anak yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.  Pada akhirnya  secara  luas  stunting  akan  dapat  menghambat  pertumbuhan  ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.
Dalam  menghadapi  permasalahan  stunting,  pemerintah  di  tiga  desa  pada Kecamatan Bunguran Tengah mengalokasikan anggaran untuk mendanai stunting,  yang mengacu pada  Menteri Desa, PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2021.  Anggaran  tersebut,  dipergunakan  untuk  mendanai  kegiatan koordinasi lintas sektor berupa layanan publik dalam intervensi pencegahan stunting di Kecamatan  Bunguran  Tengah.  Pada  tahun  2021  penanganan  stunting  di  kecamatan Bunguran  tengah,  telah  ditangani  dengan  cukup  baik,  dibuktikan  melalui  pelaporan- pelaporan yang telah disampaikan.

## B.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  Pengelolaan  Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna 1. Kemampuan Organisasi
a. Kemampuan Teknis Aparatur
Peningkatan  kemampuan  teknis  aparatur  desa  di  Kecamatan  Bunguran  Tengah mengenai stunting masih minim. Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan masih adanya aparatur  desa  yang  belum  memperoleh  pelatihan  khusus  terkait  stunting,  hanya memperoleh pengetahuan terkait stunting melalui kegiatan rembuk stunting yang diikuti. Menurut  Donald  P.  Warwick  (1979),  Kemampuan  teknis  meliputi  kemampuan menggunakan sarana pengolahan data elektronik dan mengoperasikan peralatan.
Dalam  implementasi  pengelolaan  dana  desa  yang  berfokus  pada  penanganan stunting  di  desa,aparatur  desa,  pemangku  kepentingan    dan  khususnya  tim  percepatan penurunan  stunting  sebagaimana  Peraturan  Presiden  nomor  72  Tahun  2021,  harus memahami  hukum  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  pencegahan  stunting,  memiliki keterampilan  administrasi  yang  kuat,  meliputi  pengelolaan  data  keluarga  beresiko stunting,  data  calon  pasangan  usia  subur  (PUS),  melakukan  survey  keluarga  beresiko stunting dan mengevaluasi kasus stunting.
Untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dana desa secara baik maka aparatur  desa  dan  petugas  pelaksana  khususnya  tim  percepatan  penurunan  serta pendamping  desa  harus  belajar.  Proses  belajar  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kompetensi.  Sehingga  dengan  meningkatnya kemampuan  teknis  aparatur  yang  berkelanjutan,  akan  dapat  mempengaruhi  percepatan penurunan angka stunting di tiga desa pada kecamatan Bunguran tengah.

## b. Kemampuan menjalin hubungan (berkolaborasi)
Dalam  implementasi  pengelolaan  dana  desa  yang  berfokus  pada  penanganan stunting di tiga desa, kecamatan Bunguran Tengah, kemampuan berkolaborasi  menjadi strategi  percepatan  penurunan  stunting  di  desa.  Hal  ini  sebagaimana    Warwick  (1979) bahwa  kemampuan  menjalin  hubungan  dengan  organisasi  lain  yang  beroperasi  pada tujuan yang sama dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
Pada  tiga  desa  di  kecamatan  Bunguran  tengah,  dibentuk  Tim  percepatan penurunan stunting di desa, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, dan merupakan tim leader dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di desa. Tim percepatan  penurunan  stunting  mengkoordinasikan  percepatan  penurunan  stunting  di tingkat  desa,  mendukung  prioritas  penggunaan  dana  desa  dalam  melaksanakan percepatan  penurunan  stunting  dan  mengoptimalkan  program  kegiatan  pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.
Kolaborasi  dalam  tim  percepatan  penurunan  stunting,  memastikan  keluarga beresiko  stunting  memperoleh  akses  informasi  dan  pelayanan,  melalui  penyuluhan mengenai pencegahan stunting dalam forum-forum musyawarah, pertemuan rutin tingkat RT  dan  RW,  pengajian-pengajian,  dan  forum  diskusi  lainya.  Dengan  memberikan informasi secara memadai, akurat, dan adil kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran  kebijakan.  Disamping  itu,  mereka  juga  menyediakan  waktu  untuk  melayani kelompok sasaran kebijakan, dengan memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi keluarga miskin dan termiskin untuk mendapatkan bantuan sosial.
Selanjutnya dalam melaksanakan pendampingan calon pengantin, tim percepatan penurunan stunting, berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama, melalui pendampingan pra nikah. Terkait pola asuh pada anak yang beresiko stunting, Tim percepatan penurunan stunting bersama guru PAUD, memberikan penyuluhan mengenai pola asuh anak kepada keluarga beresiko stunting. Sebagaimana uraian diatas, kolaborasi yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan, akan mendorong percepatan penurunan stunting di tiga desa pada kecamatan bunguran tengah.

## C.  Faktor-faktor  yang  menghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna
Dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Bunguran Tengah tidak terlepas dari pengaruh yang memacetkan pelaksanaan kebijakan atau faktor penghambat implementasi kebijakan. Sebagaimana menurut Donald P. Warwick (1979), pertama, banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang berfokus pada pencegahan stunting di kecamatan Bunguran Tengah meliputi pemerintah desa, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, Kader pembangunan manusia, penyuluh agama dari KUA dan unsur masyarakat lainnya, dapat menghambat implementasi.
Sebagaimana  hasil  penelitian,  semakin  banyak  pihak  yang  terlibat  serta  ikut mempengaruhi  implementasi,  maka  semakin  rumit  komunikasi  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  semakin  besar  potensi  terjadinya  ‘delay’  hambatan dalam  proses  implementasi.  Kedua,  rendahnya  komitmen  atau  loyalitas  ganda, menimbulkan  ketidakpatuhan  pada  aturan  dan  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam pengelolaan dana desa menjadi sebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan.
Ketiga, kerumitan yang melekat pada kebijakan, sebagaimana diketahui kebijakan pengelolaan  dana  desa  yang  difokuskan  untuk  stunting  memiliki  kerumitan-kerumitan dalam  implementasinya,  adanya  faktor  teknis  yang  harus  dipahami  oleh  implementor, agar  dapat  menginformasikan  kepada  keluarga  berisiko  secara  tepat  dan  akurat. Kemudian,  harus  menyediakan  bahan-bahan  yang  sulit  untuk  disediakan,  seperti pemberian  makanan  dan  obat-obatan  serta  peralatan  yang  harus  didatangkan  dari  luar daerah.

## D. Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna.
Upaya-upaya  pemerintah  dalam  pencegahan  stunting  pada  Peraturan  Menteri Desa,  PDTT  Nomor  13  Tahun  2020,  yaitu:  a)  Pengelolaan  Advokasi  konvergensi pencegahan  stunting  di  desa  menggunakan  aplikasi  digital  electronic-Human Development Worker (e-HDW); b) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah tangga sehat;
c) Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 1) Kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3)  air  bersih  dan  sanitasi;  4) Perlindungan  sosial  untuk  peningkatan  askes  ibu  hamil  dan  menyusui  serta  balita terhadap  jaminan  kesehatan  dan  administrasi  kependudukan;  5)  Pendidikan  tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);  6)  upaya  pencegahan  perkawinan  anak  usia  dini;  7)  pendayagunaan  lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader  Posyandu  dan  Pendidik  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD);  dan  9) Pemberian  insentif  untuk  Kader  Pembangunan  Manusia  (KPM),  Kader  Posyandu,  dan Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi Kewenangan Desa.
Apabila  sasaran  adalah  Ibu  Hamil,  paket  layanan  harus  memenuhi  indikator sebagai berikut: 1) Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. 2) Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama  90  hari.  3)  Ibu  bersaling  mendapatkan  layanan  nifas  oleh  nakes  dilaksanakan minimal  3  kali.  4)  Ibu  hamil  mengikuti  kegiatan  konseling  gizi  atau  kelas  ibu  hamil minimal  4  kali  selama  kehamilan.  5)  Ibu  hamil  dengan  kondisi  resiko  tinggi  dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali. 6) Rumah Tangga ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman. 7) Rumah Tangga Ibu hamil memlikik sarana jamban keluarga yang layak. 8) Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan.
Untuk sasaran anak 0 s/d 23 bulan (0 s.d 2 Tahun),  indikator layanan pencegahan stunting, sebagai berikut: 1) Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 2) Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan.  3)  Anak  usia  0-23  bulan  diukur  panjang/tinggi  badannya  oleh  tenaga  kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun. 4) Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-
23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. 5) Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali. 6) Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki  sarana  akses  air  minum  yang aman.  7)  Rumah  Tangga  anak  usia  0-23  bulan memiliki sarana jamban yang layak. 8) Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran. 9) Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan. 10) Orang tua/pengasuh yang memiliki anaksia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal.

## Kesimpulan
Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna berdasarkan analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Proses  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna berjalan cukup baik. Hal ini dianalisis mulai dari tahap  Pedoman  Implementasi  Kebijakan  pengelolaan  dana  Desa,  Perencanaan  dan Penganggaran,  Penyaluran  Anggaran  Dana  Desa,  dan  Pelaporan.  Pemerintah  Desa menggunakan  Pedoman  Peraturan  yang  berlaku  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan dana desa. Perencanaan dan penganggaran telah melalui proses mekanisme musdes,  Penyaluran  Anggaran  dana  Desa  secara  keseluruhan,  disalurkan  tepat  waktu. Dan  pelaporan  penanganan  stunting  telah  dilaporkan  pada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Kecamatan  Bunguran Tengah  Kabupaten  Natuna,  kurang  efektif.  Dugaan  ini    dapat  dilihat  dari  faktor penghambat implementasi kebijakan, banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang berfokus pada pencegahan stunting di kecamatan Bunguran  Tengah,    yang  dapat  mempersulit  koordinasi  antar  organisasi  dalam pengambilan keputusan, berpotensi besar menimbulkan ‘delay’ hambatan dalam proses implementasi.
Rendahnya  komitmen  atau  loyalitas  ganda,  menimbulkan  ketidakpatuhan  pada aturan  dan  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam  pengelolaan  dana  desa  menjadi  sebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Kerumitan yang melekat pada kebijakan, yang secara  teknis  yang  harus  dipahami  oleh  implementor  dan  kelompok  sasaran  (keluarga beresiko stunting). Hambatan teknis seperti belum tersedianya alat ukur tinggi badan yang valid dan akurat cenderung berakibat, penyelesaian permasalahan stunting kurang efektif.
Upaya-upaya dalam pencegahan stunting masih belum efektif.  Dugaan ini dapat dilihat dari  laporan stunting,  ada upaya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa terkait  program  ketahanan  pangan.  Walaupun  penelitian  ini  menemukan  beberapa  hal yang dinilai menarik, tetap saja memiliki kekurangan dari informan  yang diwawancara masih kurang dalam memberikan informasi, dan juga metodologi yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang cukup untuk menganaliais  permasalahan dalam penelitian.

## BIBLIOGRAFI
Astuti,  Wenny.  (2017).  REGULATORY  IMPACT  ANALYSIS  PROGRAM NAWACITA  PRESIDEN:  MEMBANGUN  INDONESIA  DARI  PINGGIRAN DENGAN  MEMPERKUAT  DAERAH-DAERAH  DAN  DESA  DALAM KERANGKA  NEGARA  KESATUAN  MELALUI  KEBIJAKAN  DANA  DESA. Jurusan Imu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ,
34 .
BPS. (2021). Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020. In Badan Pusat Statistik .
Damar, Vanti I., Masinambow, Vecky A. J., & Naukoko, Amran T. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 21 (3).
Faoziyah, U. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. Journal of Regional and City Planning , 31 (2), 97–121. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1
Hidayat,  Endik.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  untuk  Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. Soetomo Communication and Humanities , 1 , 126– 136.
Hutami, Andi Siti Sri. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng  Kecamatan  Gilireng,  Kabupaten  Wajo. Government:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 10–19.
Kemendes PDTT. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No.  13  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2021. Peraturan Menteri,Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia , (1), 1–32.
Kobak, Noto. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Distrik Ninia Kabupaten  Yahukimo  Provinsi  Papua. Jurnal  Kebijakan  Publik , 3 (3),  136–145. https://doi.org/10.31957/jkp.v3i3.1572
Manembu, Roni Ritonga, Kusen, Albert W. S., & Deeng, Djefry. (2019). Padat Karya Sebagai  Kontribusi  Kehidupan  Masyarakat  pada  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  Desa  Kaneyan  Kecamatan  Tareran  Kabupaten  Minahasa  Selatan). Holistik, Journal of Social and Culture .
Prihatini, D., & Subanda, IN. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (2), 1–14.
Rahayuningsih,  Eka.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Penyaluran  dan  Pemanfaatan
Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi Perspektif Maslahah. Thesis , 6.
Riadi,  Slamet,  Dkk.  (2020).  Implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  tolole kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong. Jurnal Moderat , 6 (3), 490–500.
Sasuwuk, Cecelia Helenia, Lengkong, Florence Daicy, & Palar, Novie Anders. (2021). Implementasi  Kebijakan  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Jap , VII (108), 78– 89.
Sugiono. (2016). Metodologi Penelitian Kombinasi . Yogyakarta: CAPS.
Valentina, Tengku Rika, Putera, Roni Ekha, & Safitri, Cici. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin , 2 , 124–132.

## Copyright holder:
Wahyu Saputro, Razaki Persada, Mani Festati Broto (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: