Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134

## KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA

## THE PERFORMANCE OF STATE CIVIL APPARATUS IN MANAGING LAND CERTIFICATES THROUGH THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM (PTSL) AT THE MINAHASA REGENCY LAND OFFICE
Oldi Aube (1) , Maria Heny Pratiknjo (2) , Deysi Livy Natalia Tampongangoy (2)
1) Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: oldiaube@gmail.com Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Jumat, 24 Desember 2021
Disetujui diterbitkan : Jumat, 28 Januari 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  performance  of  state  civil  servants  in  obtaining  land certificates  through  the  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL)  at  the  Minahasa  Regency  Land Office. This research method uses a qualitative descriptive method, with research indicators consisting of quality, quantity,  use  of  time  and  work  commitment.  Data  analysis  uses  steps,  namely  data  reduction,  data  presentation, levers or withdrawals, and data conclusions. The results showed that the performance of the state civil apparatus who  took  care  of  the  land  through  the  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL)  at  the  Minahasa Regency Land Office, in carrying out their duties and functions on the number of employees where employees who run  PTSL  were  the  same  employees  in  carrying  out  management  work.  with  independent  and  cross-sector categories, so that it can be said to be included in the unfavorable criteria.
Keywords : performance; employee; land

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  kinerja  aparatur  sipil  negara  dalam  pengurusan sertifikat  tanah  melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan indikator penelitian yang terdiri dari kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan komitmen kerja. Analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi  data  penyajian  data,  verifikasi  atau  penarikan,  dan  kesimpulan  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kinerja aparatur sipil negara yang mengurus sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa,  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  terhalang  pada  jumlah pegawai dimana pegawai yang menjalankan PTSL merupakan pegawai yang sama dalam melaksanakan  pekerjaan pengurusan  sertifikat  dengan kategori  mandiri  dan  lintas  sektor,  sehingga  dapat  dikatakan  termasuk  dalam  kriteria kurang baik.
Kata kunci : kinerja; pegawai; pertanahan
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  dengan kepulauan  yang  memiliki  berbagai  suku budaya  dan  adat  istiadat  serta  memiliki jumlah  penduduk  yang  banyak  yang  diikat dengan  aturan  yang  berbentuk  undang- undang.  Salah  satu  undang-undang  yang mengatur  warga  negara  Indonesia  adalah Undang-undang  Pertanahan  yaitu  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan kepemilikan wilayah tersendiri dengan memiliki  kemajemukan  tersebut  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  penggunaan  tanah  dari wilayah  satu  kewilayah  yang  lain  sangat banyak dibutuhkan. Konsep serta regulasi hak penguasaan  dan  pemilikan  tanah  dalam UUAP  akan  tampak  lebih  pasti  dibadingkan dengan  hukum  adat,  karena  sifatnya  tertulis dan  unifikasi,  karena  dalam  perjalanannya sampai  sekarang  masih  didampingi  oleh hukum adat.
Tanah merupakan salah satu objek yang diatur  oleh  Hukum  Agraria.  Tanah  yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam  berbagai  aspeknya,  akan  tetapi  tanah dari  aspek  yuridisnya  berkaitan  langsung dengan  hak  atas  tanah  yang  merupakan bagian  dari  permukaan  bumi.  Oleh  sebab  itu legalitas tanah dibutuhkan sebagai bagian dari pembangunan  melalui  kebijakan  pemerintah. Pemerintah  mewajibkan  pendaftaran  tanah dan  penerbitan  sertifikat  yang  merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Pasal  19 Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan bahwa pemerintah
mengadakan  pendaftaran  tanah  untuk  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  dan  bahwa sertifikat  hak  atas  tanah  merupakan  bukti yang  kuat  mengenai  suatu  penguasaan  atau pemilikan tanah. Oleh karena itu dalam Pasal 3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan  dan  kegunaan  pendaftaran  tanah  dan salah  satu  produknya  bernama  sertifikat  hak atas  tanah  tersebut.  Untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak yang bersangkutan.
Salah  satu  program  pemerintah  yang berkaitan  dengan  legalitas  tanah  yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  PTSL  merupakan  suatu  program serentak  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  hak  atas  suatu  tanah  milik  masyarakat secara  gratis.  Dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Pertanahan Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan  untuk  seluruh  obyek  Pendaftaran Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Atas dasar  ketentuan  di  atas,  perlu  adanya  tindakan pemerintah  serta  kesadaran  masyarakat  dalam rangka pendataan tanah demi terwujudkan tertib administrasi,  tertib  hukum  dan  memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.
Dalam menjalankan program PTSL dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi  untuk mengeksekusi  program tersebut.  Sumber  daya  yang  mumpuni  dapat membantu  proses  menjalankan  program  PTSL dengan  baik  di  mana  hal  tersebut  berhubungan dengan  kinerja  dari  para  petugas  yang menjalankan.
Pengamatan  yang  dilakukan  di  wilayah kerja  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  keluhan yang  disampaikan  masyarakat  baik  secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai– pegawai yang bertugas. Pada proses
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134
pengukuran tanah seringkali terjadi pendataan ukuran  tanah  yang  salah  atau  tidak  sesuai dengan  ukuran  yang  seharusnya,  sehingga secara  otomatis  membuat  proses  pendataan terjadi  kesalahan.  Pada  pengamatan  yang dilakukan juga ditemukan para pegawai  yang bertugas  pada  bagian  pengurusan  PTSL, mengurusi  bidang  lainnya  seperti  pengurusan sertifikat lintas sektoral, pengurusan sertifikat mandiri  serta pengurusan redistribusi.  Hal  ini tentunya  akan  mempengaruhi  pada  kualitas dan kuantitas kerja para pegawai.
Selain itu, rendahnya produktivitas kerja dan  dispilin  pegawai  serta  kurangnya  sarana kerja  yang  memadai.  Pelayanan  seringkali mengalami  hambatan  dikarenakan  terdapat petugas  yang  tidak  memahami  tentang pelayanan yang  baik,  hal  tersebut  disebabkan oleh  rendahnya  kemampuan  profesional petugas, dapat dilihat dari faktor usia petugas yang  bersangkutan.  Pada  saat  ini  masyarakat semakin  kritis  terhadap  tuntutan  kualitas layanan  dimana  hal  ini  membuktikan  bahwa masyarakat  semakin  memiliki  sikap  yang mandiri serta terbuka dan mampu berdemokrasi.
Jumlah  pekerjaan  berdasarkan  tugas pokok  dan  fungsi  masing  –  masing  individu telah  ditentukan  sesuai  dengan  target  namun terkadang target tidak dapat tercapai dikarenakan efisiensi petugas dalam menyelesaikan pekerjaan yang tidak memanfaatkan  waktu.  Hal  tersebut  terlihat dari  kemampuan  dalam  menangani  pekerjaan yang  dipercayakan  untuk  dikerjakan  tetapi masih jauh dari tujuan yang telah ditentukan. Oleh  sebab  itu  komitmen  pegawai  dalam bekerja,  melaksanakan  tugas  yang  diberikan sangat dituntut sehingga dapat mempengaruhi kinerja.
Berdasarkan  penjelasan  yang  diuraikan, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara dalam  Pengurusan  Sertifikat  Tanah  Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa”.

## Konsep Kinerja
Kinerja  adalah  kesuksesan  seseorang dalam  melaksanakan  tugas,  hasil  kerja  yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang  dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing  atau  tentang  bagaimana  seseorang diharapkan  dapat  berfungsi  dan  berperilaku sesuai  dengan  tugas  yang  telah  dibebankan kepadanya  serta  kuantitas,  kualitas  dan  waktu yang  digunakan  dalam  menjalankan  tugas (Sutrisno,  2011).  Kemudian  Robbins  (2007) mendefinisikan  kinerja  yaitu  suatu  hasil  yang dicapai  oleh  pegawai  dalam  pekerjaanya menurut  kriteria  tertentu  yang  berlaku  untuk suatu pekerjaan.
Mangkunegara (2011) menyebutkan jika kinerja  pegawai  adalah  hasil  kerja  secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.  Simamora  (2002)  menjelaskan jika kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai  oleh  seorang  atau  sekelompok  orang dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab masing- masing,  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral maupun  etika.  Menurut  Fahmi  (2017)  kinerja adalah  hasil  dari  suatu  proses  yang  mengacu dan  diukur  selama  periode  waktu  tertentu berdasarkan  ketentuan  atau  kesepakatan  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan  definisi  yang  telah  diuraikan diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kinerja adalah  hasil  pekerjaan  melalui  suatu  proses yang  dapat  diukur  yang  mengacu  pada  suatu periode  waktu  tertentu  sesuai  dengan  tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak bagi  semua  objek  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)
satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya yang  setingkat  dengan  itu  yang  meliputi pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya  (Permen ATR/BPN, 2018).
PTSL adalah suatu bentuk kegiatan pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  untuk  yang  pertama  kali  yang dilakukan  secara  bersamaan  dan  menyeluruh meliputi  semua  objek  pendaftaran  tanah  di wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah desa  atau  kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat dengan itu yang membutuhkan data fisik dan yuridis sebagai persyaratan untuk mengajukan pendaftaran (Santoso, 2010)
Dengan  kata  lain  PTSL  adalah  proses pendaftaran tanah yang dijalankan oleh pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia di  suatu  wilayah  yang  didukung  oleh  data  fisik dan  yuridis  sebagai  satu  persyaratan  untuk mendaftarkan tanah.

## Aparatur Sipil Negara
Pengertian  Aparatur  Sipil  Negara  yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan  oleh  beberapa  ahli.  Beberapa  ahli berpendapat  mengenai  definisi  Aparatur  Sipil Negara  atau  Pegawai  Negeri  Sipil.  Widjaja (2006),  mendefinisikan  bahwa  pegawai  adalah merupakan  tenaga  kerja  manusia  jasmaniah maupun  rohaniah  (mental  dan  pikiran)  yang senantiasa  dibutuhkan  dan  oleh  karena  itu menjadi  salah  satu  modal  pokok  dalam  usaha kerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu (organisasi).  Selanjutnya  berpendapat  juga bahwa  Pegawai  adalah  orang-orang  yang dikerjakan  dalam  suatu  badan  tertentu,  baik lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  dalam badan-badan usaha.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang telah dijelaskan, maka ditarik rumusan masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Pengurusan Sertifikat  Tanah  Melalui  Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan masalah yang dijelaskan, penelitian ini ditujukan  untuk    menganalisa  Kinerja  Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

## Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.
2. Manfaat Praktis Memberikan  informasi  serta  sumbangan pemikiran  terutama  bagi  seluruh  pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja.

## METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan,  Kabupaten  Minahasa  Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  yaitu  menekankan  analisis  dari  suatu proses  berpikir  secara  induktif  yang  memiliki kaitan  dengan  dinamika  antara  fenomena  yang sedang  diamati  dengan  tujuan  menggali  dan menjelaskan  makna  dibalik  keadaan  yang terjadi.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada  kinerja dari  masing  –  masing  pegawai  yang  dilihat dari  hasil  capaian  kerja  berdasarkan  pada dimensi  kerja  yang  dikemukakan  oleh Robbins (2007), yaitu :
1. Kualitas kerja
Efektivitas  dan  efisiensi  suatu  pekerjaan yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  arahan yang telah ditentukan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134
2. Kuantitas kerja Banyaknya  pekerjaan  yang  dikerjakan  oleh pegawai  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. 3. Penggunaan waktu Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 4. Komitmen kerja
Kemandirian yang berkaitan dengan
kemampuan  pegawai  dalam  menangani pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri.

## Informan Penelitian
Pada  penelitian  ini,  untuk  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan,  peneliti  mengambil informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap  memahami  dan  mengetahui  tentang pegawai  kantor  pertanahan  di  Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan dapat membantu untuk memperoleh data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  tentang kinerja  pegawai  yang  dibutuhkan.  Peneliti mengambil  sebanyak  15  informan  yang  terdiri dari :
1. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa (1 orang)
2. Kepala Seksi  (4 orang)
3. Kepala Sub-bagian (2 orang)
4. Pegawai  (2 orang)
5. Masyarakat (6 orang)
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  ini bertujuan  untuk  menunjang  data  atau  informasi yang  dibutuhkan  peneliti.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  antara  lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Sumber Data
Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer  dan  data  skunder.  Data  primer  berupa opini  subjek  (informan)  secara  individual  atau kelompok  dan  hasil  observasi  terhadap  suatu benda  (fisik),  kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil pengujian. Dalam hal ini data primer yaitu data
yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dari informan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
Data  sekunder  merupakan  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh dari  pihak  lain).  Data  sekunder  umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah  tersusun  dalam  arsip  (data  dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  Data  sekunder  pada  penelitian ini  yaitu  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan kinerja pegawai.

## Teknis Analisis Data
Analisa  data  merupakan  proses  mengatur urutan  data,  mengorganisasikannya  ke  dalam suatu  pola,  kategori  dan  suatu  uraian  dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang disarankan  oleh  data.  Beberapa  tahapan  model analisis  interaktif  Miles  dan  Huberman  melalui empat  tahap,  yakni  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  program  PTSL  ini dibentuk  tim  ajudikasi.  Tim  ajudikasi  yang melaksanakan  kegiatan  ini  tentunya  harus menunjukkan  kinerja  sebagai  bagian  dari pelaksana program yang telah ditentukan dalam hal ini oleh aparatur sipil negara yang berada di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  yang tentunya  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja kantor  pertanahan  secara  umum  dan  para pegawai  dalam  hal  ini  aparatur  sipil  negara yang  bertugas  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten Minahasa.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada kepala  seksi  penetapan  hak  dan  pendaftaran yang  juga  merupakan  wakil  ketua  bidang yuridis  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa pada 07 November 20021 mengatakan bahwa : “Kantor Pertanahan Kabupaten
Minahasa  dalam  pelaksanaan  program
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)
PTSL  khususnya  dalam  mensosialisasikan tentang  program  ini  dilaksanakan  secara intens.  Misalnya  pada  tahun  2020  sekitar bulan  Maret  kami  melaksanakan  atau melakukan  sosialisasi  tentang  program nasional  ini  khususnya  PTSL  kepada masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan program ini tentunya  harus  didukung  dengan  tim  yang bekerja sama untuk kesuksesan pelaksanaannya.  Hal  ini  tentunya  berkaitan erat  dengan  kinerja  tim  pelaksanaan program PTSL ini.”
Berdasarkan dengan fokus penelitian yang telah  ditetapkan  tentang  kinerja  aparatur  sipil negara  dalam  pengurusan  sertifikat  melalui program  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Minahasa  membentuk  tim  ajudikasi  untuk pelaksanaan program di mana dalam pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  kinerja  para ASN  akan  mempengaruhi  hasil  dari  program yang  telah  dibuat  dimana  dilakukan  evaluasi terhadap kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja yang dijalankan khususnya  pada  pelaksanaan  program  PTSL. Oleh  sebab  itu  untuk  memperoleh  informasi tentang kinerja ASN secara keseluruhan peneliti melakukan pendekatan dengan cara menganalisis  kinerja  didasarkan  pada  beberapa indikator  yang  terdiri  dari  kualitas  kerja, kuantitas kerja, penggunaan waktu dan komitmen  kerja  dari  para  ASN  yang  berada  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  dalam program  PTSL  yang  diperoleh  hasil  sebagai berikut :

## 1. Kualitas kerja
Kualitas  kerja  berkaitan  erat  dengan kemampuan  dari  seseorang  untuk  menjalankan pekerjaan  yang  telah  dipercayakan  dari pimpinan  terhadap  bawahannya  dimana  hal tersebut  merupakan  hasil  penilaian  terhadap apa  yang  dijalankan  dilihat  dari  sisi  ketelitian serta  kecakapan  dari  pegawai  dalam  hal  ini ASN untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan.  Kualitas  pekerjaan  yang  dilakukan menunjukkan  kinerja  baik  secara  individu  dari para eksekutor atau pegawai dan instansi secara keseluruhan sebagai wadah untuk
dilaksanakannya  pelayanan  publik  bergantung terhadap hasil yang akan dicapai.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Survei Pemetaan  yang  juga  merupakan  ketua  panitia ajudikasi  pelaksanaan  PTSL  tentang  kualitas kerja ASN dalam program ini yang diwawancarai  pada  07  November  2021, mengatakan bahwa :
“Berbicara  kualitas  kerja  itu  artinya mengenai  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan. PTSL ini memang sering terjadi kesalahan, itu biasanya  dalam  pencatatan  tanah  yang  telah diukur. Terkadang kami melaksanakan proses pengukuran itu bukan hanya pada satu tempat saja  tetapi  dari  beberapa  tempat  atau  bidang tanah yang diukur sedangkan proses pencatatan itu dilakukan oleh tim kami dalam hal  ini  anggota  ajudikasi  namun  pada  saat pencatatan kembali di kantor itu sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Beberapa kesalahan  yang  terjadi  itu  yang  paling  besar dipengaruhi  oleh  human  error  Dimana  ada data luas tanah sekian tapi tercatat lebih atau kurang  dari  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan,  juga  kadang  di  saat  penginputan data  ada  kesalahan  penginputan  misalnya saat  menginput  melihat  data  A  namun dimasukkan ke data D.”
Hasil  wawancara  dengan  informan    VM dan  LS  yang  merupakan  masyarakat  penerima program PTSL mengatakan bahwa :
“Pada  saat  melakukan  pengukuran tanah, ukurannya sudah benar, tetapi begitu akan ditanda tangani, ada terjadi kesalahan dalam penginputan ukuran tanah. Ada yang tertukar  penulisannya.  Maksudnya  pada saat  menulis  ukuran  tanah  saya,  ada  yang tercatat berbeda. Mungkin pengukur kelelahan  namun  pada  akhirnya  diperbaiki. Hal  itu  juga  kami  maklumi  karena  pekerja kecapean  sebab  jumlah  tenaga  pengukur hanya  sedikit  sedangkan  yang  diukur banyak.”
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang dilakukan  oleh  penulis  menunjukkan  bahwa pegawai  ASN  yang  berada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  melaksanakan  pekerjaan sesuai  dengan  tupoksi  yang  diberikan,  dimana melaksanakan  proses  pengukuran  tanah  dan pencatatan  namun  masih  terdapat  kesalahan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134
dalam  ketidaksesuaian  luas  tanah  yang  diukur dengan  luas  tanah  yang  dicatat  di  Kantor Pertanahan.  Hal  tersebut  dikarenakan human error namun  begitu  dilakukan  evaluasi  untuk langsung segera dilakukan perbaikan.
2. Kuantitas kerja
Kuantitas  kerja  merujuk  pada  jumlah kerja  yang  telah  dicapai  pegawai  dalam  suatu instansi.  Kuantitas  kerja  dalam  penelitian  ini adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan  oleh  ASN  sesuai  dengan  apa  yang telah  ditetapkan,  dimana  semakin  banyak pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  artinya semakin banyak pula kinerja dari segi kuantitas yang akan dievaluasi.
Hasil  pelaksanaan  penelitian  tentang kuantitas  kerja  yang  dilakukan  pada  ASN  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  dalam melaksanakan program PTSL melalui wawancara  yang  dilakukan  kepada  Kepala Seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  juga merupakan anggota ajudikasi yang diwawancarai  pada  07  November  2021, mengatakan bahwa :
“Soal  jumlah  pekerjaan  yang  harus dilakukan  atau  kuantitas  pekerjaan  yang harus  dijalankan  oleh  ASN  khususnya  yang menangani  bidang  PTSL  itu  banyak  sekali. Karena  selain  harus  turun  ke  lapangan mereka juga harus membuat laporan begitu kembali  ke  kantor  tentang  pelaksanaan program  ini.  Namun  sejujurnya  ASN  yang mengurus  program  ini  terkadang  mereka juga yang melaksanakan program pengurusan  sertifikat  dari  sektor  lain misalkan  dalam  pendaftaran  tanah  secara mandiri  ataupun  lintas  sektor.  Artinya orang-orang  yang  bekerja  atau  ASN  yang bekerja  untuk  pelaksanaan  program  PTSL merupakan  orang  yang  sama  juga  dalam melaksanakan  proses  pendaftaran  sertifikat tanah  baik  secara  mandiri  maupun  lintas sektor.  Artinya  pekerjaan  yang  mereka jalankan  sangat  banyak  dengan  kata  lain dapat menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan.”
Hal  yang  sama  juga  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pengadaan
Tanah  dan  Pengembangan  yang  diwawancarai pada waktu yang sama mengatakan bahwa :
“Untuk  jumlah  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  ASN  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  ini  memang  banyak karena  selain  harus  turun  kelapangan, membuat laporan dan menyusun administrasi ASN atau pegawai yang ada di kantor  pertanahan  juga  harus  menjalankan program yang telah ditetapkan dari pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  program PTSL,  juga  redistribusi  tanah.  Masalahnya dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini  seperti orang-orang  yang  berada  di  pengurusan program PTSL itu mereka juga orang-orang yang  mengurus  pendaftaran  pengurusan sertifikat  dari  sektor  lain  baik  dari pengurusan  secara  mandiri  ataupun  dari lintas  sektor.  Secara  otomatis  kuantitas pekerjaan  ASN  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa itu sangat banyak.”
Dalam  proses  pengurusan  sertifikat  dari program  PTSL,  terdapat  masyarakat  yang memasukkan data belum secara lengkap, hal ini berarti  data  harus  dilengkapi  terlebih  dahulu sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi lebih banyak  dan  penumpukan  serta  keterlambatan dalam  memproses  pekerjaan  dikarenakan  harus menunggu sampai kelengkapan berkas persyaratan terpenuhi.
Hasil  wawancara  dengan  petugas  dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  yaitu LD dan EG mengatakan bahwa :
“Paling  banyak  dalam  pengurusan berkas-berkas  yang  diperoleh  dari  peserta program  PTSL,  banyak  berkas-berkas  yang tidak  lengkap.  Oleh  sebab  itu,  pemrosesan tidak  dapat  dilanjutkan  sampai  berkas- berkas yang dibutuhkan terpenuhi.”
Hal ini dibenarkan oleh informan DL dan FT mengatakan bahwa :
“Pada  saat  mengurus  ada  beberapa berkas  yang  diminta  tetapi  kami  belum siapkan.  Kalau  kami  ada  KK  yang  sudah hilang, jadi harus dibuat kembali, ada yang KTP  yang  belum  dimasukkan  karena  sudah hilang dan ada juga di cari-cari tapi belum dapat. Jadi harus dilengkapi dulu baru bisa di proses di BPN.”
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)
Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan  bahwa  para  ASN  terutama  yang mengurus program PTSL melaksanakan pekerjaannya dengan baik namun para ASN ini juga  bukan  hanya  berkonsentrasi  pada  program PTSL itu sendiri tapi mereka juga bertanggungjawab  dalam  melayani  masyarakat untuk  pengurusan  pendaftaran  sertipikat  tanah yang  menyebabkan  jumlah  pekerjaan  yang harus  dijalankan  lebih  banyak  dimana  ASN yang  bertugas  pada  program  PTSL  merupakan ASN  yang  sama  dalam  pengurusan  sertifikat baik secara mandiri maupun lintas sektor.

## 3. Penggunaan waktu
Kinerja individu maupun instansi ataupun organisasi  berkaitan  erat  dengan  waktu  dalam melaksanakan  pekerjaan.  Penggunaan  waktu juga  berkaitan  erat  dengan  kualitas  dari pekerjaan dan kuantitas pekerjaan yang diemban.  Semakin  banyak  pekerjaan  yang dilakukan  tentu  akan  semakin  banyak  pula waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian  pekerjaan  yang  telah  diberikan. Selain  itu  penggunaan  waktu  yang  dibutuhkan dalam  melaksanakan  pekerjaan  itu  bergantung pada tingkat kesulitan ataupun kerumitan dalam mengeksekusi pekerjaan yang ada.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa yang  diwawancarai  pada  07  November  2021, mengatakan bahwa :
“Penggunaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan  PTSL  untuk  mengeksekusi  pekerjaan tersebut  memang  terus  terang  membutuhkan waktu  lebih,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor.  Ada  target  dari  program PTSL ini yang belum tercapai contoh ada 300 kuota untuk pendaftaran peserta PTSL namun pada  saat  kami  selesai  melakukan  sosialisasi ada  masyarakat  yang  datang  untuk  mengurus tetapi  ternyata  tidak  sampai  pada  kuota  yang ditentukan. Tentunya ini menjadi permasalahan dalam proses pengurusan PTSL di mana membutuhkan waktu yang lebih lama dalam  pengurusannya.  Kami  melakukan kebijakan  diantaranya  kami  menyesuaikan sesuai  dengan  kuota  yang  tersedia  dalam  hal ini kami merevisi aturan, atau merevisi jumlah kuota  yang  tadinya  300,  kami  revisi  sesuai
dengan  jumlah  pendaftar  yang  tersedia. Oleh  sebab  itu  pengurusan  sertifikat  tanah menjadi lebih lama.”
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan masyarakat  yang  mengikuti  program  PTSL yaitu  informan  VS,  VM,  LS,  DL,  AL  dan  FT pada  9  November  2021,  secara  kompak mengatakan bahwa :
“Waktu  lalu  kami  mengikuti  program PTSL  yang  disosialisasikan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  memang agak  sedikit  kecewa  dikarenakan  pada waktu kami mengurus berkas kami dimintakan  untuk  secepatnya  mengurus berkas  dan  segera  dimasukkan,  dengan ketentuan  dalam  waktu  3  -  4  bulan  kami sudah  menerima  sertifikat  tapi  pada kenyataannya  sangat  lama  kami  menunggu bahkan  ada  yang  hampir  satu  tahun  baru menerima sertifikat tanah.”
Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran yang  diwawancarai  pada  9  November  2021, senada  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Minahasa mengatakan bahwa :
“Proses  pengurusan  sertifikat  tanah PTSL  itu  bergantung  pada  jumlah  kuota yang  telah  ditetapkan  di  mana  kalau misalnya  tidak  tercapai  kuota  yang  telah ditentukan  kami  dari  Kantor  Pertanahan harus  merevisi kuota tersebut  dalam  hal ini apabila  kuota  yang  ditentukan  tidak  tersedia kami  harus  mensosialisasikan  program  PTSL ke  tempat  lain  untuk  dapat  memenuhi  jumlah kuota  yang telah  ditetapkan,  namun  apabila kami  tidak  melakukan  program  PTSL  di tempat lain untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan  jalan  satu-satunya  kami  harus melakukan  revisi  terhadap  kuota  yang  telah ditentukan  dan  secara  otomatis  waktu  dalam pengurusan  sertifikat  pada  program  PTSL  ini akan  lebih  panjang  daripada  apa  yang  telah ditentukan.  Seperti  yang  disampaikan  bahwa proses pengurusan sertifikat tersebut memakan  waktu  3  sampai  4  bulan  namun dengan  adanya  ketidak  sesuaian  kuota  yang ditentukan  kami  harus  melakukan  revisi  atau mencari ke tempat lain untuk memenuhi kuota yang  telah  ditentukan  seperti  yang  saya jelaskan tadi.”
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134
Mendukung  pernyataan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa,  Kepala  Seksi Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  mengatakan bahwa :
“Waktu untuk penetapan itu 3 - 4 bulan, tetapi  karena  disebabkan  oleh  kuota  yang tidak  terpenuhi,  sehingga  harus  mengambil dari  desa  lain  atau  juga  dibuatkan  revisi kuota,  kebanyakan  kami  memerlukan  waktu lebih  lama  dalam  pengurusan  diakibatkan oleh  berkas-berkas  yang  tidak  lengkap  yang dimasukkan  oleh  masyarakat  sehingga  harus dilengkapi  terlebih  dahulu.  Itu  menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.”
Hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh penulis  diperoleh  bahwa  proses  pembuatan sertifikat  melalui  program  PTSL  ini  telah ditentukan  baik  dari  jumlah  maupun  masa  waktu pekerjaan.  Dan  pada  kenyataannya  pengurusan sertifikat  ini  lebih  banyak  atau  tidak  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan namun hal tersebut bukan semata-mata akibat  kelalaian  tetapi  adanya  penyesuaian  dari jumlah kuota yang telah ditentukan.
4. Komitmen kerja
Aparatur  sipil  negara  harus  berkomitmen tinggi  dalam  menunaikan  amanah  tugas  dan pekerjaan.  Semakin  banyak  pekerjaan,  semakin tinggi  pula  komitmen  yang  dibutuhkan  dalam melaksanakan  dan  bertanggung  jawab  terhadap pekerjaan  yang  diberikan.  Keberhasilan  dan kinerja  seseorang  dalam  satu  bidang  pekerjaan ditentukan  oleh  kompetensi  profesionalisme dalam  bekerja  dan  juga  komitmennya  terhadap bidang  yang  ditekuni.  Keahlian  yang  dimiliki oleh  seseorang  terkait  dengan  ilmu  dan keterampilan  yang  dimiliki  dimana  seorang individu  yang  memegang  suatu  tugas  atau tanggung jawab dituntut memiliki profesionalisme yang  tinggi  agar  dalam  pelaksanaan  pekerjaan dapat berjalan dengan efektif.
Hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pertanahan  dengan  informan  LD  dan  EG  yang diwawancarai pada 9 November 2021, mengatakan bahwa :
“Komitmen  kerja  itu  berkaitan  dengan tanggung jawab yang diemban, dimana dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan harus dijalankan  sesuai  dengan  arahan  yang  telah diberikan.  Namun  yang  paling  penting  dalam
melaksanakan  pekerjaan  itu  komitmen  untuk menjalankan pekerjaan menjadi yang terutama,  sebab  hal  itu  dapat  membantu kesuksesan  pelaksanaan  program  dan  yang diberikan.”
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  mengatakan bahwa :
“Bagi  kami  tentang  komitmen  kerja  itu merupakan hal yang utama dikarenakan kalau tidak  punya  komitmen  maka  kita  tidak  dapat menyelesaikan  target  pekerjaan  yang  telah ditentukan.  Komitmen  kerja  itu  sendiri berkaitan dengan kinerja baik secara individu ataupun  dalam  hal  ini  untuk  instansi  Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sendiri.”
Hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh penulis  diperoleh  bahwa  pegawai  mulai  dari pimpinan  sampai  dengan  staf  melaksanakan pekerjaan  dengan  komitmen  untuk  mengeksekusi seluruh  pekerjaan  dengan  hasil  yang  baik  namun pada  pelaksanaannya  memang  terdapat  beberapa kendala  dalam  pelaksanaan  yang  tentunya mempengaruhi  kinerja,  namun  hal  tersebut dievaluasi  dan  diperbaiki  untuk  keberhasilan dalam  pelaksanaan  pekerjaan  pada  masa  yang akan datang.

## Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi
Utara
Pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam peraturan  Menteri  Agraria  dan  tata  ruang/kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  yang  menerangkan  bahwa pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan rumah  susun,  termasuk  pemberian tanda  bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya,  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya dimana  PTSL adalah  kegiatan  Pendaftaran  Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi  semua  objek  Pendaftaran  Tanah  di  seluruh
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)
wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa objek  Pendaftaran  Tanah  untuk  keperluan pendaftarannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Penyelenggaraan PTSL;
b. Pelaksanaan kegiatan PTSL
c. Penyelesaian kegiatan PTSL; dan
d. Pembiayaan.
PTSL  meliputi  seluruh  objek  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia. Objek  PTSL  meliputi  seluruh  bidang  tanah  tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas  tanahnya  maupun  bidang  tanah  hak  yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data  pendaftaran  tanah  serta  meliputi  bidang tanah  yang  sudah  ada  tanda  batasnya  maupun yang  akan  ditetapkan  tanda  batasnya  dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
a. Perencanaan;
b. Penetapan Lokasi;
c. Persiapan;
d. Pembentukan  dan  Penetapan  Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas;
e. Penyuluhan;
f. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis; g. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak;
h. Pengumuman  Data  Fisik  dan  Data Yuridis Serta Pengesahannya;
i. Penegasan  Konversi,  Pengakuan  Hak dan Pemberian Hak;
j. Pembukuan Hak;
k. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah;
l. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan; dan
m. Pelaporan.
Hasil kerja dari ASN dalam mengeksekusi tugas-tugas  yang  diberikan  sesuai  dengan tanggung  jawab  dalam  program  PTSL  dengan menggunakan  indikator  yang  terdiri  dari kualitas  kerja,  kuantitas  kerja,  penggunaan waktu, dan komitmen kerja yaitu :
1. Kualitas kerja
Kualitas  kerja  yang  dihasilkan  oleh  ASN yang  berada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten
Minahasa  dalam  mengeksekusi  pekerjaan  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa masalah  dalam  hasil  akhir  dari  pelaksanaan pekerjaan.  dimana  para  ASN  yang  bertanggung jawab  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  pada saat  di  lapangan  melakukan  pengukuran  tanah masyarakat,  sering  terjadi  kesalahan  pada  saat proses  penginputan  data  yaitu  tentang  luas  tanah dari  masyarakat.  Di  mana  data  yang  diukur  pada saat  berada  di  lapangan  terkadang  tidak  sesuai dengan  data  yang  diinput  atau  dilaporkan  di kantor.
Hal  ini  tentunya  sangat  mempengaruhi kualitas  kerja  dari  ASN  yang  melaksanakan program  PTSL  ini  dikarenakan  kualitas  kerja dipengaruhi dengan hasil yang tidak sesuai dalam arti  tidak  terjadi  kecocokan  data  di  lapangan dengan  data  yang  diinput  pada  saat  sudah  berada di  kantor.  Kualitas  kerja  berhubungan  erat dengan  sumber  daya  manusia  yang  sangat berpengaruh  dalam  mengeksekusi  pekerjaan- pekerjaan  yang  diberikan.  Namun  kesalahan yang  dilakukan  dapat  dianggap  sebagai human error yang  dapat  diketahui  melalui  hasil evaluasi  dan  dapat  diperbaiki  yang  dengan tujuan  untuk  menghasilkan  kinerja  yang  lebih baik dari sebelumnya.
Secara keseluruhan kualitas kerja ASN yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa masih perlu untuk dilakukan pelatihan agar dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dieksekusi  dengan  baik.  Hal  tersebut  agar  dapat meminimalisasi  terjadinya  kesalahan-kesalahan yang  semestinya  tidak  perlu  terjadi  seperti  dalam hal pencatatan luas bidang tanah masyarakat yang diukur.
2. Kuantitas kerja
Kuantitas kerja dilihat dari jumlah pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  khususnya  oleh ASN  yang  berada  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa.  Kuantitas  kerja  diukur  dari jumlah hasil pekerjaan yang diselesaikan di mana kuantitas  kerja  dapat  dilihat  dari  dimensi  tentang kemampuan  seseorang  mengeksekusi  pekerjaan yang  dipahami  pada  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan  serta  dapat  meningkatkan  pelayanan yang  bertujuan  mencapai  hasil  yang  telah ditentukan.
ASN  yang  berada  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  dalam  melaksanakan  tugas
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 : 123 - 134
tentang  pengurusan  sertifikat  tanah  melalui program  PTSL  sering  juga  melaksanakan pengurusan  sertifikat  tanah  di  program  yang lain hal ini menyebabkan penumpukan terhadap jumlah  pekerjaan  yang  harus  dilakukan.  ASN yang  bertanggung  jawab  pada  program  PTSL melaksanakan  juga  pekerjaan  pada  program pendaftaran  sertifikat  mandiri  ataupun  lintas sektor, hal ini juga membuat pekerjaan semakin menumpuk  dan  dapat  menciptakan  terjadinya kesalahan  dalam  proses  penginputan  data  dan dalam  proses  penyelesaian  pekerjaan  yang diberikan.
3. Penggunaan waktu
Penggunaan  waktu  kerja  berkaitan  erat dengan  kuantitas  kerja  serta  kualitas  kerja. Jumlah  pekerjaan  yang  banyak  ataupun  hasil pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang diinginkan  dimana  apabila  hasil  tidak  sesuai dengan  yang  diinginkan  harus  dirubah  atau disesuaikan sesuai dengan arahan yang diberikan, secara otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan.
Dalam  pengurusan  sertifikat  tanah  melalui program PTSL sering dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan  jangka  waktu  dalam  pengurusan PTSL  yang  diketahui  hanya  3  sampai  4  bulan namun  terkadang  mencapai  8  bulan  hingga dengan 1 tahun. Berdasarkan hasil penelitian pada kenyataannya proses penyelesaian sertifikat tanah dari  program  PTSL  dipengaruhi  oleh  jumlah kuota  yang  telah  ditentukan  sebagai  target  dalam satu tahun pelaksanaan PTSL. Jumlah kuota yang ditentukan  tersebut  lebih  banyak  tidak  terpenuhi sehingga  dari  pihak  Kantor  Pertanahan  harus mengambil  kebijakan  dengan  cara  merevisi jumlah  dari  kuota  yang  telah  ditentukan  yaitu disesuaikan  dengan  jumlah  yang  terkumpul ataupun  Kantor  Pertanahan  mengambil  kebijakan dengan  berusaha  untuk  mencapai  kuota  yang ditentukan  dengan  mengambil  data  peserta  atau masyarakat  yang  akan  ikut  program  PTSL  dari luar  daerah  atau  luar  wilayah  yang  sebelumnya menjadi target pelaksanaan PTSL.
Oleh  sebab  itu  penggunaan  waktu  dalam pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi oleh kualitas dan  kuantitas,  dengan  demikian  kualitas  kerja dan kuantitas pekerjaan yang secukupnya dapat
dilaksanakan  secara  baik  dapat  membantu penggunaan  waktu  yang  lebih  efektif  dalam menyelesaikan pekerjaan, namun apabila kualitas  kerja  serta  kuantitas  pekerjaan  itu melebihi  atau  banyak  tentu  saja  dapat mempengaruhi  penggunaan  waktu  dimana proses  penyelesaian  pekerjaan  memakan  waktu lebih lama daripada yang sudah ditentukan.

## 4. Komitmen kerja
Pada  kalangan  masyarakat  Aparatur  sipil Negara  (ASN)  menyandang  stereotip  buruk sebagai  pekerja  yang  lebih  suka  bersantai  dan kurang  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai keluhan  yang  muncul  di  berbagai  media  massa seperti  koran,  majalah,  internet,  atau  dalam obrolan sehari-hari. Sebuah cerita yang diungkapkan  dalam  wawancara  singkat  saat mengurus  perizinan  berkas  di  instansi-instansi pemerintah.  Dimana  ASN  sering  mengabaikan masyarakat dalam pengurusan kebutuhan masyarakat. Sering kali ASN tidak memberikan pelayanan  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi tupoksi.  Kondisi  tersebut  tidak  asing  sehingga tidak  sedikit  masyarakat  yang  apatis.  Stigma negatif  ini  di  satu  sisi  mengandung  kebenaran, tetapi  tidak  bisa  digeneralisasikan  kepada seluruh ASN termasuk juga ASN yang berada d Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
Komitmen  kerja  yang  ditunjukkan  oleh ASN  yang  berada  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  dapat  dikatakan  baik,  hal tersebut  ditunjukkan  dari  bagaimana  para  ASN mengeksekusi  pekerjaan  khususnya  dalam program  PTSL  secara  cepat  walau  masih terdapat kendala seperti pada proses penginputan data yang tidak sesuai dengan data yang  di  lapangan  sehingga  berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
Komitmen kerja ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
memperlihatkan  bahwa  bersedia  melayani masyarakat  dalam  proses  pengurusan  sertifikat khususnya  dalam  program  PTSL  namun  masih terhalang  pada  penyelesaian  sertifikat  tanah program  PTSL,  dimana  harus  sesuai  dengan kuota yang ditentukan baru dapat dieksekusi ke tahap selanjutnya.
Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pengurusan Sertifikat Tanah ………...……….(Oldi Aube, Maria Pratiknjo, Deysi Tampongangoy)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kualitas  kerja  ASN  di  Kantor  Pertanahan sering terjadi kesalahan dalam proses penginputan  data  tentang  pengukuran  tanah masyarakat.
2. Kuantitas  kerja  ASN  di  Kantor  Pertanahan sering  terjadi  penumpukan  pekerjaan,  hal tersebut  dikarenakan  ASN  yang  bertanggung jawab  pada  program  PTSL  merupakan  ASN yang  juga  bertanggung  jawab  pada  proses pendaftaran  sertifikat  melalui  pendaftaran mandiri  dan  lintas  sektor.  Ketidaktercapaian kuota  pendaftar  PTSL  juga  menyebabkan harus  merevisi  target  kuota  pendaftar  PTSL ataupun  memenuhi  kuota  dengan  cara membuka  pendaftaran  program  PTSL  di daerah  lain  dalam  satu  wilayah.  Berkas  dari masyarakat  yang  tidak lengkap  menyebabkan harus  dilengkapi  lagi  dan  tentunya  jumlah pekerjaan menjadi lebih banyak.
3. Penggunaan waktu kerja oleh ASN di Kantor Pertanahan lebih banyak dikarenakan
ketidaktercapaian  kuota  pendaftar  program PTSL  serta  adanya  kebijakan  revisi  untuk memenuhi  target  yang  telah  ditetapkan. Kemudian  berkas  masyarakat  yang  tidak lengkap,  harus  dilengkapi  sebelum  diproses lanjut  yang  tentunya  menyebabkan  waktu menjadi lebih lama.
4. ASN  yang  berada  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Minahasa  berkomitmen  dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.
5. Kinerja ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa,  Provinsi  Sulawesi  Utara  dari  segi kualitas  kerja  perlu  untuk  dilakukan  evaluasi dan perbaikan terutama dalam proses pengukuran tanah dan penginputan data.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dan  disimpulkan,  maka  terdapat beberapa saran atau rekomendasi untuk
meningkatkan kinerja ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sebagai berikut :
1. Perlu  dilakukan  pelatihan  dan  evaluasi untuk  meningkatkan  kinerja  ASN  dalam melaksanakan  pekerjaan  agar  kualitas pekerjaan yang dihasilkan semakin baik.
2. Perlu  dilakukan  sosialisasi  lebih  intens kepada  masyarakat  dalam  menyediakan berkas-berkas  untuk  pengurusan  program PTSL  agar  supaya  proses  pelaksanaan program  PTSL  lebih  cepat  dan  tidak menyebabkan penumpukan pekerjaan.
3. Dalam  memanfaatkan  waktu,  berhubungan dengan kelengkapan berkas dan pencapaian target  atau  kuota  program  PTSL,  sehingga ada  baiknya  program  penyuluhan  yang dilakukan harus lebih lama.
4. Komitmen  ASN  dalam  mengeksekusi pekerjaan  perlu  ditingkatkan  dengan  cara menempatkan  ASN  sesuai  dengan  bidang dan keahlian.
5. Perlu  untuk  menambah  pegawai  dengan tujuan  agar  tidak  terjadi  pegawai  yang bertugas lebih dari satu tupoksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahmi,  I.  2017.  Pengantar  Manajemen  Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mangkunegara  A.  P.  2011.  Evaluasi  Kinerja Sumber  Daya  Manusia,  Refika  Aditama. Jakarta.
Robbins  S.  P.  2007.  Perilaku  Organisasi.
Indonesia : PT. Macanan Jaya
Santoso,  U.  2010.  Pendaftaran  Dan  Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.
Simamora  H.  2002.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN
Sutrisno  E.  2011.  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia, Kencana: Jakarta. Widjaja A. W. 2006, Administrasi Kepegawaian, Jakarta, Rajawali.