## HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

## Oleh
Wati Rahmi Ria watirahmi87@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Naskah Diterima : 15-11-2021 Naskah Diterbitkan
: 25-03-2022

## Abstrak
Islam  tidak  menghendaki  umatnya  hidup  dalam  ketertinggalan  dan keterbelakangan  ekonomi  namun  demikian  tidak  berarti  Islam  menghendaki pemiliknya  menjadi  mesin  ekonomi  yang  melahirkan  budaya  materialistis  serta menghalalkan  cara-cara  yang  haram  untuk  mendapatkan  harta  kekayaan  karena kegiatan hukum ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi juga bersifat materi plus (terdapat unsur ibadah di dalamnya).
Kata Kunci: Harta Kekayaan dan Hukum Ekonomi Islam

## Abstract
Islam  does  not  want  its  people  to  live  in  backwardness  and  economic backwardness,  but  this  does  not  mean  that  Islam  wants  its  owners  to  become economic machines that give birth to a materialistic culture and justify unlawful ways  to  obtain  wealth  because  Islamic  economic  law  activities  are  not  merely material but also legal. plus material (there is an element of worship in it).
Keywords: Wealth and Islamic Economic Law

## I. PENDAHULUAN
Hukum ekonomi Islam merupakan  salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam, oleh karena itu prinsip maslahah dalam bidang muamalah  menjadi  acuan  yang  sangat  penting  sebab maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.
Dalam  perspektif  hukum  ekonomi  Islam  kebutuhan  ditentukan  oleh  konsep maslahah .  Konsep  kebutuhan  dalam  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kajian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia, oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.
Penting  kiranya  untuk  memahami  konsep maslahah yang  menjadi  salah  satu pilar  penting  dalam  hukum  ekonomi  dan  bisnis  syariah. Maslahah merupakan sebuah  konsep  yang  berangkat  dari  tujuan  utama  syariat  Islam  yang  di  kenal sebagai maqasid  al  syariah .  Konsep  dari maslah adalah  pemilikan  atau kekuatan  barang  atau  jasa  yang  mengandung  elemen-elemen  dasar  untuk mencapai tujuan kehidupan umat manusia di dunia. 1 Klasifikasi maslahah dapat di  kategorikan  menjadi  3,  yaitu  kebutuhan,  pelengkap,  dan  perbaikan. Selanjutnya penjelasan mengenai maslahah sebagai berikut, bahwa tujuan umum syariah  dalam  mensyariatkan  hukum  adalah  terwujudnya  kemaslahatan  umum dalam  kehidupan,  mendapatkan  keuntungan  dan  menghindari  bahaya.  Karena kemaslahatan  manusia dalam  kehidupan  ini  terdiri  dari  hal-hal  yang  bersifat daruriyyah , hajiyah ,  dan tahsiniyyah telah  terpenuhi  berarti  telah  nyata kemaslahatan mereka.
Seorang  ahli  hukum  yang  muslim  tentunya  akan  mensyariatkan  hukum  dalam berbagai  sektor  kegiatan  manusia  untuk  merealisasikan  pokok-pokok daruriyyah , hajiyah ,  dan tahsiniyyah bagi  perorangan  dan  masyarakat.
Daruriyyah yaitu  sesuatu  yang  wajib  yang  menjadi  pokok  kebutuhan  hidup untuk  menegaskan kemaslahatan  hidup  manusia.  Hal-hal  yang  bersifat daruri bagi  manusia  dalam  pengertian  ini  mencakup  5  pemeliharaan  pokok  yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Hajiyah ialah sesuatu yang diperlukan manusia  dengan  maksud  untuk  membuat  ringan  dan  nyaman  dalam menaggulangi kesulitan-  kesulitan hidup. Sedangkan tahsiniyyah ialah sesuatu yang  diperlukan  oleh tatanan hidup normal serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan  kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik. 2
1 Wati Rahmi Ria, Hukum Islam dan Islamologi (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2011), hal.8.
2 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar , Hukum Islam Suatu Pengantar (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2017), hal.6.
Secara  logika  dapat  dipastikan  apa-apa  yang  diciptakan  Allah  SWT  untuk manusia  pastilah  mencukupi  untuk  seluruh  manusia.  Persoalan  kepemilikan (harta  kekayan)  terjadi  ketika  manusia  berkumpul  dan  membentuk  suatu komunitas  serta  saling  berinteraksi  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan kelangsungan hidupnya. Dalam perjalanan selanjutnya dijumpai ada sekelompok manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak sedikit pula ada kelompok  manusia  lain  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Disinilah kemudian urgensitas pembahasan tentang  konsep  kepemilikan  (harta kekayan) benar-benar dapat menjadi jawaban bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan (harta kekayaan) terhadap segala yang sudah di anugerahkan oleh Allah  SWT  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  seluruh  manusia  secara  adil. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  harta  kekayan  dalam perspektif  hukum  ekonomi  Islam  dan  bagaimanakah  jenis  kepemilikan  dan pemanfaatan harta kekayaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  Ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  mengkaji  dan menganalisis  asas-asas  hukum  khusunya  hukum  ekonomi  Islam  yang  dianut dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah pada  penelitian  ini.  Data  yang  diolah  berupa  data  sekunder  dan  analisis  data dilakukan secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Pandangan Islam terhadap harta kekayaan adalah pandangan yang sangat tegas dan  bijaksana,  karena  Allah  SWT  menjadikan  harta  sebagai  hak  milikNya, kemudian  harta  ini  diberikan  kepada  orang  yang  dikehendakiNya  untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Harta kekayaan yang baik adalah  harta kekayaan yang di peroleh dengan cara yang halal dan digunakan sesuai dengan tuntunan syariah.  Harta  kekayaan  merupakan  kebaikan  bukan  suatu  keburukan, oleh
karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan karena itu  pula  Allah  memberikan  harta-harta  kekayaan  tersebut  kepada  hamba- hambanNya yang dikehendaki.
Harta  menurut bahasa arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal . Harta (al- mal) adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki sedangkan menurut istilah syari’ harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut  syariah  Islam.  Islam  merupakan  sistem  kehidupan  yang  bersifat komprehensif,  yang  mengatur  semua  aspek,  baik  dalam  sosial,  ekonomi,  dan politik  maupun  kehidupan  yang  bersifat  spiritual.  Firman  Allah  dalam  Qs.Al- maidah  ayat  3  yang  artinya  “Pada  hari  ini  telah  ku  sempurnakan  untuk  kamu agama, dan telah ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” 3 Dalam firman Allah SWT  tersebut  dijelaskan  jelas  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang sempurna  dan  mempunyai  sistem  tersendiri  dalam  menghadapi  permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai  satu  aspek  kehidupan,  tentu  juga  sudah  diatur  oleh  Islam.  Ini  bisa dipahami,  sebagai  agama  yang  sempurna,  mustahil  Islam  tidak  dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat  digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu system yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi  logis dari kesempurnaan  Islam  itu  sendiri.  Islam  haruslah  dipeluk  secara kaffah dan komprehensif  oleh  umatnya.  Islam  menuntut  kepada  umatnya  untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk  akal,  seorang  muslim  yang  menjalankan  shalat  lima  waktu,  lalu  dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran  Islam.  Dalam  mewujudkan  kehidupan  ekonomi,  sesungguhnya  Allah menyediakan  sumber  dayanya  di  alam  raya  ini.  Allah  SWT  mempersilahkan
manusia untuk memanfaatkannya.
Dan  harta  merupakan  salah  satu  kebutuhan  primer  dalam  kehidupan.  Tidak  ada manusia  yang  tidak  membutuhkan  harta,  dalam  Al-Qur’an,  kata mal (harta) disebutkan dalam 90 ayat lebih. Sedangkan di dalam hadist Rasulullah, kata harta banyak sekali disebutkan tidak terhitung jumlahnya. Allah SWT menjadikan harta benda  sebagai  salah  satu  di  antara  dua  perhiasan  kehidupan  dunia. 4 Allah  SWT berfirman yang artinya:
“Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia.”  (Qs.Al-Kahfi  [18]  : 46). 5
Kata  harta  dalam  istilah  ahli  fikih  berarti,  “Segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”
Harta benda dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
a. Harta  berbentuk  benda,  yaitu  segala  sesuatu  yang  berbentuk  materi  yang dapat dirasakan oleh indera, seperti mobil dan lain sebagainya.
b. Harta berbentuk manfaat, yaitu faedah yang diperoleh dari suatu benda.
Harta juga dibagi menjadi bebarapa bagian sesuai dengan asumsi beikut ini:
a. Perlindungan syara’
Harta  yang  bernilai,  yaitu  harta  yang  memiliki  harga.  Orang  yang  membuat harta jenis ini jika rusak harus  menggantinya, apabila digunakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Harta ini dapat  dikategorikan sebagai harta bernilai yang berdasarkan dua ketentuan. Pertama, harta yang merupakan hasil usaha dan bisa dimiliki. Kedua, harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara’ dalam  keadaan  lapang  dan  tidak  mendesak,  seperti  uang,  rumah,  dan sebagainya. 6
Harta yang tidak bernilai, yaitu harta yang tidak memenuhi salah satu dari dua kriteria diatas. Seperti ikan di dalam air laut, semua ikan  yang ada di dalam
4 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hal.10.
5 Al-Quran Surah Al-Kahfi [18] ayat 46.
6 Abdullah Al Mushlih , Fikih Ekonomi Keuangan Islam ( Jakarta: Darul Haq,2004),hal.73.
lautan bukan hak milik siapapun. Demikian pula dengan minuman keras dan babi,  kedua  jenis  harta  ini  tidak  termasuk  harta  yang  bernilai  bagi  seorang muslim. Karena seorang muslim dilarang untuk memanfaatkannya.
b. Harta yang bergerak dan tidak bergerak
Harta yang tidak bergerak, yaitu semua jenis harta yang tidak bisa dipindahkan dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain.  Seperti  tanah,  bangunan, dan  yang sejenisnya. Harta yang bergerak, yaitu semua harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti mobil, perabotan rumah tangga, dan yang sejenisnya.
c. Harta yang memiliki kesamaan
Harta yang serupa, yaitu jenis harta yang ada padanannya di pasar, sedikitpun tidak ada perbedaannya. Seperti beras, kurma, dan yang sejenisnya. Harta yang tidak  serupa,  yaitu  harta  yang  pada  dasarnya  tidak  ada  padanannya.  Seperti sebuah permata langka. Atau harta yang mempunyai padanan, tetapi terdapat perbedaan dalam memperlakukannya. Seperti hewan, pohon, dan sejenisnya.
d. Harta yang konsumtif dan tidak konsumtif
Harta  yang  konsumtif,  yaitu  semua  harta  yang  akan  habis  ketika dimanfaatkan. Seperti  makanan,  minuman, dan sejenisnya.  Harta  yang  tidak konsumtif, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sementara bahannya tetap ada. Seperti buku, mobil, dan yang sejenisnya.
e. Harta yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki
Harta  yang  mutlak  dapat  dimiliki,  yaitu  harta  yang  dikhususkan  untuk kepentingan umum. Seperti jalan umum, jembatan, dan lain sebagainya. Harta yang  tidak  dapat  dimiliki  kecuali  atas  izin  syara’,  seperti  harta  yang  telah diwakafkan.  Harta  wakaf  tidak  boleh  diperjualbelikan,  kecuali  jika  biaya pengeluaran  untuk  menjaga  harta  wakaf  itu  lebih  besar  dari  manfaat  yang diperoleh. Harta yang dapat dimiliki, adalah jenis harta  yang tidak termasuk dalam dua kategori diatas.
Islam menganjurkan keharusan menjaga harta. Rasulullah SAW melarang untuk menghilangkan  harta.  Islam  juga  menyamakan  kedudukan  harta  milik  pribadi
sama dengan kedudukan harta milik umum, dalam hal memberikan perlindungan, penjagaan, dan menghormati kepemilikannya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Islam memandang harta sebagai salah satu bekal kehidupan dunia.  Harta  kekayaan  merupakan  salah  satu  sarana  yang  bisa  mempermudah kehidupan manusia. Sehingga harta  itu tidak dicela karena digunakan pada hal- hal yang mungkar dan diharamkan. Harta juga tidak dipuji, jika dipergunakan pada hal-hal yang baik.
Harta  hanya  sebagai  sarana  jika  dipergunakan  untuk  kebaikan,  maka  ia  akan menjadi baik dan jika dipergunakan untuk keburukan maka ia akan menjadi buruk. Harta tidak dicela karena zatnya. Akan tetapi celaan hanya ditujukan pada manusia yang mempergunakannya, sehinggan manusia kikir terhadap hartanya dan dapat mempergunakannya  bukan  di  jalan  yang  halal.  Manusia  bisa  saja  tidak mempergunakan  harta  miliknya  atau  mempergunakannya  tidak  sebagaimana mestinya  atau  hanya  untuk  di  bangga-banggakan.  Salah  seorang  bijak  berkata, “Siapapun yang mampu  menggunakan  hartanya dengan benar,  maka berarti dia telah  menjaga dua hal yang mulia, yaitu agama dan kehormatan.”
Dalam  Islam,  harta  bukan  sebagai  tujuan,  akan  tetapi  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  manfaat  dan  untuk  mencapai  sebuah  keinginan.  Siapapun  yang menggunakan harta dalam koridor tersebut, maka ia akan menjadi kebaikan untuk dirinya dan masyarakat, dan siapapun  yang menggunakannya sebagai tujuan dan kenikmatan,  maka  hartanya  akan  berubah  menjadi  syahwat  yang  dapat mengantarkan dirinya melakukan kerusakan, dan membuka pintu-pintu kerusakan terhadap manusia. 7
7 Hendri Suhendri, Fiqh Muamalah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.27.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
B. Jenis  Kepemilikan  dan  Pemanfaatan  Harta  Kekayaan  Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam.
Hak  milik  dalam  pandangan  Islam  tidak  bersifat  mutlak  karena  ada  ketentuan- ketentuan di dalam hukum ekonomi Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam  dalam  upaya  seseorang  ingin  mendapatkan  harta  kekayaan.  Walaupun seseorang  memiliki  harta  kekayaan  yang  diperoleh  nya menurut  cara  yang  legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan  apapun  juga.  Dalam  hukum  ekonomi  Islam  kepemilikan  pribadi yang  berupa  harta  kekayaan masih  ada  batas-batasnya  karena  pada  hakekatnya manusia  hanyalah sebagai penerima amanah.
Menurut  hukum  ekonomi  Islam  ada  empat  cara  untuk  memperoleh  hak milik (harta kekayaan) yaitu:
1. Karena Ihrazul Mubahat (memiliki benda yang boleh untuk dimiliki)
2. Karena Al Uqud (memiliki benda karena berdasarkan akad atau perjanjian)
3. Karena Khalafiyah (memiliki benda karena proses pewarisan)
4. Karena Attawalludu  Minal  Mamluk (memiliki  benda  dengan  cara diperoleh secara otomatis). 8
Dalam  masalah  kepemilikan,  individu,  masyarakat  dan  Negara  sebagai  subyek ekonomi  mempunyai  hak-hak  kepemilikan  tersendiri yang  ditetapkan berdasarkan  ketentuan  syariah.  Konsep  kepemilikan  menjadi  sangat  jelas dipaparkan  oleh  Taqiyuddin  an-Nabhani  dalam  kitabnya  sistem  ekonomi  Islam. Dalam  kitab  ini  dijelaskan  bahwa  Islam  membagi  konsep  kepemilikan  menjadi kepemilikan individu ( private property ), kepemilikan publik ( collective property ),
dan kepemilikan Negara ( state property ).
a. Kepemilikan Individu ( private property )
Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol.
8 Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar , Op.cit , hal.154.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Selain  itu  seseorang  akhirnya  dapat  memiliki  otoritas  untuk  mengelola kekayaan yang dimilikinya.
Hukum  syariah  menetapkan  pula  cara-cara  atau  sebab-sebab  terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan:
1. Bekerja;
2. Pewarisan;
3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup;
4. Pemberian Negara;
5. Harta yang diperoleh tanpa usaha apapun.
Hukum  syariah  juga  membatasi  pemanfaatan  harta  dalam  hal  menghambur- hamburkan  harta  di  jalan  yang  terlarang  seperti  melakukan  aktifitas  suap, memberikan  riba/bunga,  membeli  barang  dan  jasa  yang  diharamkan  seperti miras/pelacuran.  Melarang  transaksi  dengan  cara  penipuan,  pemalsuan, mencuri timbangan/ukuran. Dan juga melarang aktifitas yang dapat merugikan orang lain seperti menimbun  barang untuk spekulasi. 9
Islam  juga  menuntunkan  prioritas  pemanfaatan  harta  milik  individu,  bahwa pertama-tama harta harus dimanfaatkan untuk perkara yang wajib seperti untuk memberi nafkah keluarga, membayar zakat, menunaikan haji, membayar utang dan lain-lain. Berikutnya dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disunahkan seperti sedekah, hadiah, baru kemudian yang mubah.
Aturan  Islam  juga  berbicara  tentang  bagaimana  seseorang  akan mengembangkan  harta.  Antara  lain  dengan  jalan  yang  sah  seperti  jual  beli, kerja sama usaha (syarikah) yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan harta seperti memungut  riba,  judi,  dan  investasi  di  bidang  yang  haram  seperti  membuka rumah bordir, diskotik, dan lain-lain.
b. Kepemilikan Publik ( collective property )
Kepemilikan  publik  adalah  seluruh  kekayaan  yang  telah  ditetapkan kepemilikannya  oleh  Allah  bagi  kaum  muslim  sehingga  kekayaan  tersebut
9 Zamir Iqbal dan Abas Mikakhor, Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek (Jakarta: Kencana, 2008), hal.93.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menjadi  milik  bersama  kaum  muslim.  Individu-individu  dibolehkan mengambil  manfaat  dari  kekayaan  tersebut,  namun  terlarang  memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik, yaitu:
1. Sarana  umum  yang  diperlukan  oleh  seluruh  warga  Negara  untuk keperluan  sehari-hari  seperti  air,  saluran  irigasi,  hutan,  sumber  energi, pembangkit listrik, dan lain-lain.
2. Kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, dan lain- lain.
3. Barang  tambang  (sumber  daya  alam)  yang  jumlahnya  melimpah,  baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).
Hak pengelolaan kepemilikan umum (milkiyah amah) ada pada masyarakat secara  umum  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh Negara  karena Negara  adalah  wakil  rakyat.  Negara  harus  mengelola  harta milik  umum  itu secara  professional  dan  efisien.  Meskipun  Negara  memiliki  hak  untuk mengelola  milik  umum,  ia  tidak  boleh  memberikan  hak  tersebut  kepada individu  tertentu.  Kepemilikan  umum  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  kepada  masyarakat  luas.  Pemanfaatan  kepemilikan  umum dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. Jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat dari barang-barang itu dan  bukan  memilikinya.  Misal memanfaatkan  secara  langsung
kepemilikan umum seperti air, jalan umum, dan lain- lain.
2. Jika  tidak  mudah  bagi  individu  untuk  mengambil  manfaat  secara langsung  seperti  gas  dan  minyak  bumi,  maka  Negara  harus memproduksinya sebagai wakil dari masyarakat untuk kemudian hasilnya diberikan  secara  cuma-cuma  kepada  seluruh  rakyat,  atau  jika  dijual hasilnya  dimasukkan  ke bait  al-mal (kas  Negara)  untuk  kepentingan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
masyarakat.
c. Kepemilikan Negara ( state property )
Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang khalifah semisal  harta fai , kharaj , jizyah , dan sebagainya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang , ia bisa saja mengkhususkannya  kepada  sebagian  kaum  muslim, sesuai dengan kebijakannya.  Makna  pengelolaan  oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang  dimiliki khalifah untuk  mengelolanya.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah padang  pasir,  gunung,  pantai,  tanah  mati  yang  tidak  dihidupkan  secara individual, semua tanah ditempat futuhat yang tidak bertuan yang ditetapkan oleh khalifah menjadi milik bait al- mal dan setiap bangunan yang dibangun oleh  Negara  dan  dananya  berasal  dari bait  al-mal .  Meskipun  harta  milik umum  dan  milik  Negara  pengelolaannya  dilakukan  oleh  Negara,  namun keduanya berbeda.
Harta  milik  umum  pada  dasarnya  tidak  boleh  diberikan  Negara  kepada siapapun,  meskipun  Negara  dapat  membolehkan  orang-orang  untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, khalifah berhak untuk memberikan  harta  tersebut  kepada  individu  tertentu  sesuai  dengan kebijakannya. 10
d. Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan
1. Pemanfaatan kepemilikan
Kepemilikan akan harta tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut  dan  larangan  memiliki  kekayaan  tanpa  dimaksudkan  untuk memanfaatkan  kekayaan  itu.  Kekayaan  yang  di  biarkan  tanpa dimanfaatkan  akan  menyebabkan  gangguan  pada  pertumbuhan  dan produktifitas  perekonomian.  Bentuk-bentuk  pengaturan  mengenai pengelolaan  kekayaan  mencakup  tata  cara  pembelanjaan  dan  tata  cara pengembangannya.  Islam  menghendaki  agar  siapapun  ketika  mengelola
10 Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN,2004), hal.18.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.
Prioritas  utama  yang  dilakukan  terkait  dengan  pengelolaan  harta  adalah mengkonsumsi  habis,  khususnya  menyangkut  barang  yang  habis  pakai seperti  makanan  dan  minuman  atau  mengkonsumsi  dalam  arti  sekedar mengambil  manfaat  dari  harta  seperti  pakaian,  rumah,  mobil,  dan sebagainya. Setiap muslim harus tunduk mengikuti hukum- hukum  syariah yang  terkait  dengan  hal  tersebut.  Mengingat  dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT  kelak. 11 Terkait  dengan  harta,  pertanggungjawaban  yang  diberikan meliputi dua perkara, tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana  harta  di  dapat,  sehingga  dalam  hal  ini  pengaturan  pemanfaatan tersebut  digolongkan  ke  dalam  dua  bagian,  yaitu  pemanfaatan  yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.
1) Pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan
Pengembangan  kepemilikan  ini  terkait  dengan  hukum-hukum  di dalam  Islam.  Ada  yang  bersifat  wajib  seperti  nafkah  dan  keperluan ibadah/zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah, dan sedekah. Dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.
2) Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang
Ada  anjuran  di  dalam  Islam  untuk  untuk  tidak  memanfaatkan  harta dalam  aktifitas israf dan tadzbir , taraf (berfoya-foya), taqtir (kikir), menyuap, dan untuk tindakan kedzaliman.
Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan  untuk  menghasilkan  pertambahan  kepemilikan  harta.  Misalnya apakah  dengan  cara  diinvestasikan  dalam  sebuah  perusahaan,  untuk  modal perdagangan, atau malah dilarikan untuk perjudian.
a. Pengembangan kepemilikan dalam Islam
Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum- hukum yang terkait  dengan  masalah  pertanian,  perdagangan,  dan  industry  serta  jasa.
11 Ahmad Sholihin Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia,2010),hal.38.
Syariah  Islam  menjelaskan  hukum-hukum  seputar  perdagangan  seperti  jual beli,  persyarikatan  dan  sebagainya  serta  telah  menjelaskan  hukum  seputar industry dan  jasa atau ijarah al-ajir. Pengembangan kepemilikan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama  tidak terkait dengan larangan.
b. Pengembangan kepemilikan yang dilarang
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  masalah  pengembangan  kepemilikan terkait dengan  hukum-hukum  tertentu  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Syariah  Islam melarang pengembangan harta dalam hal:
1. Perjudian
2. Riba
3. Al-gabhn al-fahisy / trik keji
4. Tadlis /penipuan
5. Penimbunan
6. Mematok harga 12

## IV. PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama ,  semua  harta  kekayaan  dan harta benda yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak milik Allah yang hakiki, manusia boleh memiliki harta kekayaan namun sifatnya hanya sementara karena  pada  dasarnya  manusia  hanya  sebagai  penerima  amanah  atas  segala pemberian  yang  telah  diberikan  oleh  Allah. Kedua ,  setiap  manusia  harus menggunakan  seluruh  harta  kekayaan  yang  dimilikinya  berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal karena  manusia  statusnya  hanya  sebagai  pengemban  amanah  baik  dalam memiliki  harta  kekayaan  maupun  dalam  mengelola  harta  kekayaan  tersebut. Oleh karena itu setiap manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat  mempertanggungjawabkannya  atas  segala  harta  kekayaan yang dimilikinya  serta  mempertanggungjawabkan  pula  pemanfaatan  atas  harta kekayaan tersebut dihadapan Allah SWT.
12 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.44.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Mushlih, Abdullah. 2004, Fikih Ekonomi Keuangan Islam . Jakarta: Darul Haq,. Alma,  Buchari  dan  Donni  Juni  Priansa. 2009, Manajemen  Bisnis  Syariah. Bandung: Alfabeta,. Dawwabah,  Asyaraf  Muhammad.  2008, Meneladani  Bisnis  Rasulullah . Semarang: Pustaka Rizki Putra. Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution . 2007, Investasi  Pada  Pasar  Modal Syariah . Jakarta: Media Group. Ifham,  Ahmad  Sholihin.  2010, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah .  Jakarta:  PT Gramedia. Iqbal, Zamir dan  Abas Mikakhor.  2008, Pengantar  Keuangan Islam:  Teori dan Praktek . Jakarta: Kencana.
Kartajaya,  Hermawan  dan  Muhammad  Syakik  Sula.  2006, Syariah  Marketing . Bandung:  Mizan. Lubis,  Suhrawardi  K.  2000, Hukum  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Sinar  Grafika. Muhammad, 2004, Etika Bisnis Islam . Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN. Muhammad  dan  Alimin.  2006, Etika  dan  Perlindungan  Konsumen  Dalam Ekonomi Islam . Yogyakarta: BPEE.
Ria,  Wati  Rahmi. 2011, Hukum  Islam  dan  Islamologi .  Bandar  Lampung:  CV Sinar Sakti. Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar . 2017, Hukum Islam Suatu Pengantar. Bandar Lampung: CV Sinar Sakti. Suhendri, Hendri. 2002, Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.