MODAL SOSIAL DAN KOMUNITAS AGAMA SEBAGAI PENDUKUNG INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO

## HS Tisnanta

## Oki Hajiansyah Wahab
Universitas Lampung (Unila) Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung E-mail: s.nymus@yahoo.co.id E-mail: paman_mao@yahoo.co.id

## Dharma Setyawan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung Jl. Ki hajar Dewantara, 15 A, Iringmulyo Kota Metro E-mail: dharmasetyawan@rocketmail.com

## Abstrak
Tulisan ini mengajukan argumentasi bahwa modal sosial masyarakat, partisipasi komunitas-komunitas agama di suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung bekerjanya instrumen hukum dan kebijakan. Tulisan ini mengambil studi di Kota Metro yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa dan juga memiliki beragam pemeluk agama. Filosofi hidup Rumongso Melu Handarbeni yang diyakini oleh masyarakat Jawa dalam prakteknya ikut mendukung berbagai program Pemerintah Kota Metro. Di sisi lain keberadaan berbagai komunitas agama yang ada di Kota Metro sesungguhnya memiliki potesi yang besar dalam mendukung Kota Metro yang berwawasan lingkungan. Agama dengan ajaran tentang kepedulian lingkungan akan dapat menjembatani proses bertemunya modal sosial dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan khususnya sampah di Kota Metro. Agama Islam dan Kristen dapat menjadi prototype dalam membangun kesadaran lingkungan antarpemeluknya.
Pada konteks inilah usaha Pemerintah Kota Metro dalam membentuk sebuah produk hukum daerah sebaiknya memperhatikan modal sosial masyarakat. Hal ini harapanya akan mampu mendukung proses transformasi Kota Metro menuju Kota yang berwawasan lingkungan.
Kata kunci : Modal sosial, komunitas agama, peraturan daerah

## Abstract
This article discribes about social capital behold, the participate of religion communities in the region is one of the supporting factor to operation of legal instruments and the policy.This paper a study in Metro when the major of Javanese and also has a variety of faiths. The Philosophy of life RumongsoMelu handarbeni believed with Javanese to supporting the various programs of Metro’s Government. Therefore, the existence of the religion communities in Metro actually has a great potention to be support of Metro’s environmentally concept. Religion with theory about environmental concerns will be able to bridge the convergence of social capital and government policies to superintend environmental issues specially of waste in Metro. Islam and Christianity can be a prototype to build environmental awareness among its adherents. In this context, the Metros’ Government efforts to arrange a legal product should be attention the community’s social capital. It can be to support the process of transformation Metro City of environmentally concept.
Keywords : Social capital, religious communities, regulation of regional

## A.  Pendahuluan
Sampah merupakan suatu masalah yang selalu timbul di perkotaan. Hampir di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan sampah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang harus dikelola.
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat menjadi hampir dua kali lipat selama 25 tahun terakhir, yaitu dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971 bertambah menjadi 198,20 juta jiwa pada tahun 1996 dan bertambah kembali menjadi 204,78 juta jiwa pada tahun 1999. Jika tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia
diperkirakan akan mencapai 262,4 juta jiwa dengan asuransi tingkat pertumbuhan penduduk alami sekitar 0,9 % per tahun. 1
Harus disadari bahwa sampai dengan saat ini, pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan end of pipe solution . Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Metro adalah sebuah kota kecil yang terletak 46 kilometer dari Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung. Sebagai daerah otonom diresmikan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999. Kota Metro sendiri sata ini terdiri 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Sampai 2010, jumlah penduduk Kota Metro telah mencapai 152.340 jiwa, terdiri dari 77.700 laki-laki dan 74.640 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.216 jiwa per kilometer persegi. Adapun, mata pencaharian penduduk terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang mencapai 35,58 persen. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perseorangan sebanyak 26,51 persen. Sementara, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuhan, dan perikanan menempati sebanyak 12,92 persen.
Terkait dengan persoalan pengelolaan sampah, berdasarkan estimasi, dengan jumlah penduduk ± 152.000 jiwa, Metro berpotensi setiap harinya menambah volume sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data UPT Sampah Tahun 2013 menyebutkan bahwa timbulan sampah per hari di Kota Metro 340 m3/ hari, sementara sampah yag terangkut/ditangani 220 m3/ hari. Artinya setiap hari per orang memproduksi sampah rata-rata 2,10 Kg –
1 Pusat Informasi Lingkungan Hidup, State of The Environment Report Indonesia 2001, (Metro: Bapedal 2001), h. 11-3
2,40 kg. 2 Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan. 3
Di sisi lain manusia tampaknya mulai menyadari akan pentingnya agama untuk ikut menuntun kita dalam upaya menyelamatkan kerusakan lingkungan hidup. Pada sifat dasar manusia, semua bersepakat bahwa manusia apapun agamanya akan memiliki keinginan yang sama tentang mimpi memiliki kenyamanan hidup. Spirit dan nilai-nilai agama sesungguhnya dapat menjadi salah satu solusi dari perseteruan keduanya. Agama menjadi sumber ketenangan manusia dari kerakusan yang berlebih dan menjadikan manusia mampu bersifat humanis dan tolong menolong dengan sesamanya. Manusia pasti memiliki keinginan dan mimpi untuk dapat hidup layak di bumi juga bersama ekosistem yang baik atau lebih jelasnya menginginkan kehidupan yang nyaman dengan lingkungan yang baik.
Nilai-nilai yang terkandung dalam agama memang dipercaya akan dapat mempengaruhi manusia dan paling tidak mampu merubah pola pikir. Hal inilah yang hendaknya diperhatikan dalam melahirkan produk hukum terutama di daerah agar kelak dapat mendukung efektifitas keberlakukannya. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah:
1. Modal sosial apa yang dimiliki masyarakat Kota Metro dan bagaimana sinerginya dengan kebijakan Pemerintah Kota Metro untuk mendorong terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan?
2.  Bagaimanakah peran  Pemerintah Kota Metro dalam membentuk regulasi daerah yang dapat mendorong proses partisipasi dan transformasi masyarakat Kota Metro menuju kota berwawasan lingkungan?
Pendekatan yang digunakan dalam makalah  ini  adalah pendekatan sosio legal. Pendekatan  ini menggabungkan pendekatan hukum normatif yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak seperti UPT Kebersihan Kota Metro, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Metro, komunitas-komunitas agama, wakil masyarakat, dan akademisi. Sementara observasi dilakukan ke Tempat
2 Profil Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013
3 http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/ssk/kota . metro/BAB%202%20
DRAFF%20SSK%20KOTA%20METRO.pdf
Pembuangan Akhir Sampah (TPA), sekolah dan kelurahan-kelurahan yang telah memulai melakukan bank sampah dan proses pengangkutan sampah di Kota Metro.

## B.  Gerakan Penyelamatan Lingkungan

## 1.  Sinergi  Modal  Sosial,  Komunitas  Agama  dan  Kebijakan Pemerintah
Manajemen pengelolaan sampah yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak akan terlepas dari perilaku sosial masyarakatnya. Sampah sebagai residu sebuah produksi dapat dihasilkan dari rumah tangga, selain sampah rumah makan, sampah pasar, dan sampah pabrik. Keniscayaan keberadaan sampah ini perlu juga disikapi dengan orientasi masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Orientasi masyarakat terhadap sampah akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
Masyarakat yang memiliki orientasi bahwa sampah adalah keniscayaan sisa produksi dan rumah tangga, cenderung akan mengurangi produksi sampahnya. Masyarakat semacam ini akan memiliki kesadaran lingkungan dalam pengelolaan sampah. Sampah yang ada dikelola agar tidak menjadi beban lingkungan, sekaligus tidak membahayakan kehidupan manusia.
Perilaku masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Honigmann dalam buku “The World of Man” membedakan kebudayaan menjadi tiga wujud, 4 yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, yang dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain dalam menyebut wujud ideal dari kebudayaan, yaitu adat atau adat-istiadat untuk bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau social system , berupa tindakan berpola bagi manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia.
4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. Kedelapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 183.
Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan demikian, mengikuti pendapat Honigmann, merupakan wujud kebudayaan kedua yang membentuk pola perilaku masyarakat. Kebudayaan masyarakat ini terbentuk dari kebiasaan individu-individu yang ada di dalamnya. Masyarakat yang berasal dari keluarga- keluarga yang secara individu mempunyai kebiasaan baik akan melahirkan lingkungan yang baik pula.
Pola perilaku yang terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan transendental pada akhirnya melahirkan kebudayaan yang diajarkan dan dipelajari baik sadar maupun tidak, sehingga membentuk pengetahuan sebagai hasil dari proses selektif dan kreatif. 5 Dengan demikian, telah terjadi transmisi pengetahuan dan perilaku, sehingga perilaku yang lama ditinggalkan dan digantikan dengan perilaku baru yang baru saja tercipta. Pengetahuan yang didapat oleh manusia inilah yang kemudian meregenerasi untuk menjawab tantangan kehidupan. Suka atau tidak, terjadi perubahan paradigma di dalam masyarakat, sebagaimana Kuntjaraningrat kemukakan.
Berangkat dari paradigma ini, masyarakat secara sosial memiliki kebudayaannya masing-masing. Nilai-nilai yang lahir dan berkembang di dalam suatu masyarakat berasal dari dirinya sendiri, sehingga dengan demikian terjaga keberlangsungannya. Untuk kasus Kota Metro yang komposisi masyarakatnya didominasi oleh Suku Jawa, masih memegang teguh falsafah Jawa yang merupakan bagian dari falsafah kepemimpinan yang terangkum dalam Prinsip Tri Brata. Salah satu dari ketiga prinsip Tri Brata tersebut adalah “ Rumongso melu handarbeni ” (merasa ikut memiliki/ Sense of Belonging ). Rasa ikut memiliki ( Sense of Belonging ) ini secara psikologis melahirkan rasa ingin memelihara. Rasa ingin memelihara ( Sense of Caring ) inilah yang dapat dijadikan referensi untuk menelusuri sikap tanggung jawab warga masyarakat Kota Metro terhadap kebersihan lingkungannya. Sikap yang lahir dari dalam diri masyarakat merupakan moral yang mengendalikan perilaku dari dalam, sehingga akan lebih efektif ketimbang norma yang datangnya dari luar diri masyarakat tersebut.
5 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia , (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), h. 50-51.
Perilaku yang tergambar dari falsafah “ Rumongso melu handarbeni ” ini dapat dilihat dari salah satu indikator meningkatnya PAD dari retribusi sampah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini 6 :
Tabel. 1. Indikator Peningkatan PAD dari Retribusi Sampah
Tahun Target PAD Realisasi 2011 Rp.71.000.000 Rp.71.845.000 2012 Rp.105.000.000 Rp.120.642.000 2013 Rp.240.000.000 Rp.246.794.000
Sumber : UPT Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan 2013
Retribusi Sampah yang sejatinya menimbulkan beban keuangan bagi masyarakat, ternyata tidak dirasakan demikian oleh masyarakat Kota Metro yang hidup dengan falsafah “ Rumongso Melu Handarbeni ” ini. Sebagai modal sosial, perilaku masyarakat Kota Metro yang sadar bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, akan memuluskan program Pemerintah Kota Metro menuju “Eco- District City”. Masyarakat Kota Metro juga mengenal konsep “ Memayu Hayuning Bawana ”—bahwa hidup ini mesti membuat dunia menjadi semakin indah. Jika kita membuang  sampah, misalnya, jangan sampai tetangga merasa terganggu oleh keberadaan sampah tersebut. Masyarakat semacam ini memiliki watak yang  ingin memelihara  keseimbangan kosmos sehingga tercipta harmonisasi antara dirinya dengan lingkungan tempat ia tinggal.
Jika sampai terjadi bahwa seseorang tidak baik dalam “memperlakukan” sampah (Jawa: diecret-ecret ), maka akan menjadi bahan pembicaraan (rasanan) bagi tetangganya. Dengan demikian, telah terjadi social control dari masyarakat yang berlaku sebagai sanksi sosial bagi mereka yang tidak mengelola sampahnya dengan baik. Budaya masyarakat Kota Metro yang tercermin dalam falsafah “ Rumongso melu handarbeni ” tersebut merupakan “modal sosial” ( social capital ), selain prinsip “ sepi ing pamrih , rame ing gawe ”—berbuat tanpa pamrih. Bahwa masyarakat Kota Metro bahu-membahu dalam menjaga kebersihan kotanya. Masyarakat Kota Metro yang
6 Hasil wawancara dengan Bendahara UPT Persampahan, Dinas Tata Kota Metro, Tanggal 3 Maret 2014.
majemuk memiliki budaya yang beraneka ( diverse culture ). Konsep tentang modal sosial ( social capital ) meliputi konsep multidisiplin yang berakar dari pengkajian di bidang sosiologi dan politik, yaitu konsep yang dikemukakan pertama kali oleh Pierre Bourdieu, James Coleman dan Robert Putnam. Putnam 7 mendefinisikan modal sosial sebagai:
“features of social organisation, such as trust, norms, and networks, than can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.”
Putnam percaya bahwa modal sosial merupakan sesuatu yang baik, sedangkan keruntuhannya adalah suatu keburukan. Fukuyama 8 mengutip Jane M. Jacobs mendefinisikan modal sosial ( social capital ) sebagai:
“...the dense social networks that existed in older, mixed-use urban neighborhoods constituted a form of social capital and were far more responsible for cleanliness, absence of street crime, and other quality-of-life measures than were formal institutional factors like police protection.”
Sementara Jacobs mengemukakan bahwa modal sosial jauh lebih bertanggung jawab dalam hal seperti: kebersihan, berkurangnya kejahatan jalanan, dan takaran kualitas hidup lainnya ketimbang institusi formal seperti perlindungan polisi. Pendapat ini sejalan dengan bukti empirik bahwa masyarakat Kota Metro memang memiliki nilai kemasyarakatan yang mereka pegang teguh dalam menjaga lingkungan. Lebih lanjut, Fukuyama berpendapat bahwa:
“Social capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation among them.” 9
Kata kunci yang dapat diambil dari definisi di atas adalah bahwa modal sosial merupakan eksistensi seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal yang dibagi diantara komunitas sosial yang memungkinkan kerja sama diantara mereka. Kerja sama inilah yang nantinya berperan dalam menumbuhkan jiwa gotong-royong yang memang merupakan nilai dasar bagi masyarakat di Kota Metro.
Modal sosial berupa nilai yang dipegang teguh tersebut apabila digabungkan dengan peran Pemerintah Kota Metro berupa regulasi pengelolaan sampah, akan
7 John Field, Social Capital, 2nd Edition, (New York: Routledge, 2008), h. 4.
8 Francis Fukuyama, Social Capital: The Tanner Lectures on Human Values , (Oxford,1997), h. 377.
9 Francis Fukuyama, Social Capital: The Tanner. , h. 378.
menjadi sinergi yang baik. Kesadaran moral yang digabung dengan kepastian norma akan menghasilkan supremasi berupa penerimaan masyarakat terhadap norma yang dibentuk/diadakan, sebagaimana teori legitimasi yang diusung oleh Habermas. Bahwa daya mengikat norma ternyata tidak terletak pada norma itu sendiri, melainkan dari ketaatan masyarakatnya.
Lebih gamblang Peter Evans 10 menggambarkan hubungan sinergi antara negara dengan masyarakat sebagai berikut:
“State-society synergy” can be a catalyst for development. Norms of cooperation and networks of civic engagement among ordinary citizens can be promoted by public agencies and used for developmental ends.
Evans mengemukakan bahwa “Sinergi Negara-masyarakat” dapat menjadi katalis bagi pembangunan. Norma kerjasama dan jaringan keterlibatan masyarakat di kalangan masyarakat umum dapat dipromosikan oleh lembaga-lembaga publik dan digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan, Pemkot Metro dapat mendayagunakan sinergi dan kerja sama dengan masyarakatnya.
Tentu saja, modal sosial yang terbentuk dari budaya dan perilaku warga tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemkot Metro, mengingat Kota Metro, seperti halnya kota-kota lainnya memiliki struktur etnis yang heterogen. Kesemua etnis yang memiliki budaya dan kebiasaan masing-masing harus saling memperkuat satu sama lain. Posisi saling memperkuat inilah yang akan menjadi modal sosial sebagaimana diperkenalkan oleh Robert Putnam tentang peran masyarakat sipil, terutama klaim tentang signifikansi modal sosial untuk kesejahteraan umum. Putnam mengajukan tesis bahwa modal sosial akan berkaitan dengan ras/suku dan kondisi ekonominya. Ia menemukan bahwa aspek modal sosial diidentifikasi sebagai “timbal balik umum” (seperti kepercayaan sosial, sikap kerelawanan) sebenarnya terkait dengan kinerja pemerintah yang lebih baik. 11
Konsep nilai yang menjadi modal sosial bagi masyarakat Kota Metro berupa “ Rumongso Melu Handarbeni ” ternyata mempunyai makna yang sama dengan konsep
10 Peter Evans, Ed. State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development, (Berkeley: University of California, 1997), h. 178.
11 Rodney E. Hero, Ed., Racial Diversity and Social Capital Equality and Community in America ,
(New York: Cambridge University Press, 2007), h. 25-28.
nilai yang dipegang oleh masyarakat Suku Lampung, yaitu “ Sakai Sambayan ”— gotong royong, bekerja bersama. Padanan nilai ini pada akhirnya menjadi sinergi, sehingga nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat Kota Metro dapat diterima secara sosial dan institusional. Konsep “ Nemui Nyimah ” (kepedulian sosial, setia kawan) yang dianut oleh Suku Lampung juga dapat diajukan sebagai modal sosial yang memperkuat regulasi yang akan diberlakukan.

## 2.  Hujjah Agama tentang Lingkungan Hidup
Dari modal sosial yang dimiliki kota Metro, perlu melakukan sinergi dengan komunitas agama yang ada di dalam kota ini. Sebagaimana diketahui bahwa Metro sebagai kota kecil memiliki keragaman beragama masyarakatnya namun cenderung rukun dan sangat mungkin menjadi komunitas agama dalam upaya menyelamatkan lingkungan kota Metro khususnya pengelolaan sampah. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya . 12
Kita menyadari tanpa agama ini kita menjadi manusia yang akan terus berbuat kerusakan. Dan dengan agama itulah manusia akan menyadari untuk saling mengingatkan dan berbuat sebagaimana mestinya memandang alam sebagai tampat kita hidup. Pendapat Martin Palmer sebagaimana dikutip oleh Fachruddin M. Mangunwijaya telah menuliskan kesadarannya tentang pentingnya mengembalikan spiritual agama dalam kehidupan manusia bersama alam:
“...Selama lebih dari 30 tahun lembaga-lembaga besar dunia. Para saintis dan pemerintah dan sejumlah besar NGO telah mengkompilasi dan menganalisis secara rinci tentang proses perusakan planet yang tengah kita lakukan... Tetapi krisis kingkungan masih bersama kita. Kenyatannya adalah pengetahuan kita tentang krisis ini belum memadai. Pada dasarnya, krisis Lingkungan adalah sebuah krisis pemikiran. Kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pikirkan di bentuk oleh budaya, keyakinan dan kepercayaan kita. Jika para pemerhati/aktivis lingkungan ( envoronmentalist ) memerlukan sebuah kerangka kerja bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan tersebut berdaya guna. Maka adakah yang lebih baik dari kembalinya kita pada upaya kerjasama dengan kelompok-
12 Lihat Q.S Al-A’raaf (7) 56.
kelompok internasional dan jaringan-jaringan masyarakat yang terbesar di dunia? Mengapa kita tidak menoleh kepada peran agam-agama besar dunia?...” 13
Keyakinan Martin Palmer untuk mengembalikan semua masalah dengan pemahaman agama bukan sekedar ide insidental . Keyakinan pemahaman agama yang baik diharapkkan mampu mengikat semua gejolak tindakan manusia yang sering berbuat kerusakan dan sewenang-wenang sebagai predator alam. Nilai- nilai yang terkandung dalam agama memang sangat mempengaruhi manusia dan paling tidak mampu merubah pola pikir dan pemantik sikap manusia agar tidak bertindak eksploitatif terhadap alam. Manusia yang memiliki rasa beragam yang kuat mayoritas sadar bahwa mereka hidup bersama seluruh ecosystem yang ada dan menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan bukan untuk merusak.
David E. Cooper dan Joy A. Palmer (spirit of the environment, 1998) yang mengkompilasi tulisan belasan sarjana Internasional dari berbagai bidang seperti Filsafat, Agama, Sains, Pendidikan, Sastra, Antropologi yang kesemuanya sepakat bahwa wawasan spiritual terhadap alam menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam upaya kita memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan planet bumi. 14
Wawasan spiritual terhadap alam adalah cara yang paling tepat agar manusia mampu bersinergi terhadap alam. Di samping manusia membutuhkan alam sebagai bentuk simbiosis mutualisme , manusia juga memiliki kewajiban untuk mereboisasi kembali lingkungan alam yang mereka manfaatkan untuk kehidupan. Sebagaimana wajarnya manusia harus memperbaharui kondisi alam yang mereka gunakan seperti tumbuhan, pohon, memelihara kebersihan air, tanah, udara dan lingkungan alam laiannya. Spiritual agama juga sebagai bentuk upaya penyadaran diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan kembai memahami ajaran agama dengan benar secara teori dan praksis gerakan.
Menurut Otto Soemarwoto, masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi ini diciptakan. Ahli ekologi ini menghubungkan peristiwa dalam kitab Injil dan Al-quran. Banjir Bah pada zaman Nabi Nuh adalah sebuah masalah lingkungan.
13 Fachruddin M. Mangunwijaya dkk, Menanam Sebelum Kiamat : Islam Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007), h. 88
14 Fachruddin M. Mangunwijaya dkk, Menanam Sebelum Kiamat : Islam Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup., h. 88
Runtuhnya zaman Mesopotamia adalah proses salinasi yang tinggi antara sungai Tigris dan Euparth, yang membuat rusaknya lahan pertanian. 15
Ajaran agama yang berdasar pada kitab suci, ajaran Nabi dan kearifan lokal masyarakat, yang mengajak pada pemeliharaan dan penyelamatan. Lingkungan ajaran ini harus dikampanyekan kepada manusia sebagai ajakan upaya kasadaran kolektif. Agama menjadi penyembuh nurani manusia yang sebelumnya penuh dengan sifat tamak seperti eksploitatif berubah menjadi manusia yang peduli dan penyelamat lingkungan sebagai wujud dari bagian ekosystem alam.
Agama Islam sebagai agama mayoritas di Kota Metro contohnya dapat memainkan peran penting dalam menjelaskan kepada pemeluknya untuk peduli terhadap lingkungan. “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya” . 16 Kita menyadari tanpa agama ini kita menjadi manusia yang akan terus berbuat kerusakan. Dan dengan agama itulah manusia akan menyadari untuk saling mengingatkan dan berbuat sebagaimana mestinya memandang alam sebagai tampat kita hidup.
Ajaran agama yang berdasar pada kitab suci, ajaran Nabi dan kearifan lokal masyarakat, yang mengajak pada pemeliharaan dan penyelamatan. Lingkungan ajaran ini harus dikampanyekan kepada manusia sebagai ajakan upaya kasadaran kolektif. Agama menjadi penyembuh nurani manusia yang sebelumnya penuh dengan sifat tamak seperti eksploitatif berubah menjadi manusia yang peduli dan penyelamat lingkungan sebagai wujud dari bagian ekosystem alam.
Sejak awal hadirnya Islam salah satunya adalah untuk menjinakkan tabiat manusia sebagai predator alam yang paling berbahaya. Alam sebagai tempat kehidupan semua jenis makhluk telah dirusak oleh sikap tamak manusia. Bukan berarti manusia dilarang untuk memanfaatkan kekayaan alam untuk kehidupan. Manusia dipercaya sebagai kholifah di bumi ini bukan hanya untuk memanfaatkan kekayaan alam namun manusia juga dituntut untuk menjaga kelestarian alam agar tetap seimbang.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang . 17 Keseimbangan alam ini perlu dijaga kelestariannya, karena
15 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan , (Jakarta: Djambatan, 1983),h. 10
16 Q.S Al-A’raaf (7) ayat 56.
17 Lihat QS. Al-Mulk ayat 13.
generasi selanjutnya akan tetap hidup dengan tenang tanpa adanya kerusakan alam akibat ulah manusia yang membuat alam menjadi bencana malapetaka. Bencana banjir tanah longsor, polusi udara, pencemaran air dan bencana alam lain yang menyebabkan manusia mendapat musibah akibat ulah keserakahan manusia lainnya. Islam sangat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam etika lingkungan hidup. Islam adalah agama yang sempurna dan mampu memberikan solusi terkait kehidupan manusia dalam peranannya membimbing manusia menjaga alam dari kerusakan lingkungan.
“Etika paling sentral yang ingin ditegakkan Islam adalah kedilan, kemaslahatan, martabat manusia, kesejahteraan dan kerahmatan semesta. Hujjah al Islam (argumentator Islam) Imam Al-Ghazali (W.1111M) menyebutkan dalam bukunya yang terkenal “ Al-Mustashfa Fi Ilm al Ushul ” bahwa tujuan agama adalah melindungi lima hal: keyakinan personal ( hifz al din ), jiwa raga ( hifzh al nafs ), akal pikiran ( hifzh al aql ), keturunan ( hifz al nasl ) dan kekayaan hak milik ( hifzh al maal ). Dan adalah tidak mungkin bahwa manusia dapat hidup dengan baik dan berkesejahteraan tanpa adanya perlindungan terhadap lingkungan alamnya ( hifzh al bii-ah ). Manusia dan lingkungan alam sesungguhnya memiliki hubungan simbiosis-mutualistik , hubungan saling ketergantungan dan saling memberi”. 18
Argumen Islam tentang menjaga dan menegakkan kehidupan sangat jelas bersahabat dengan kelestarian lingkungan hidup. Hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihata kelestariannya. 19 Islam menjadi agama yang memberi teori dan praktek gerakan penyalamatan lingkungan hidup secara komprehensif. Islam dengan kelas mengatur bagaimana manusia menjadi bagian ekosystem yang memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Penjelasan Imam Al Gazhali mengenai agama yang melindungi keyakinan personal, jiwa raga, akal fikiran, keturunan dan kekayaan hak milik Allah sangat gamblang menjelaskan bahwa Islam benar-benar agama yang mengatur keberlangsungan ekosistem.
Islam adalah sebuah jalan ( as-syirath ) yang bisa bermakna syari’ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian ( syahadah ) tentang keesaan Tuhan ( tauhid ). Syari’ah adalah sebuah sistem pusat
18 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan..., h. 5-6
19 Nadjamuddin Ramly, Islam Ramah Lingkungan : Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelematan Lingkungan, (Jakarta: Grafindo, 2007), h. 27
nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni tauhid, khilafah, amanah, adil, dan istishlah. Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) Islam tentang lingkungan pada dasarnya juga dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut. 20
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa Islam memiliki dua aspek dalam mengelola isu lingkungan, yakni: Pertama , Interkoneksitas ilmu-ilmu ke-Islaman (ilmu Tauhid, Akhlak, Fiqh, Ushul Fiqh, Ulum al-Quran dan as-Sunnah) dengan pelestarian lingkungan. Kedua , Solusi teknis, yang meliputi: reboisasi, sanitasi, kebersihan, kesehatan, pelestarian sumber daya alam, dan lain sebagainya.Yusuf al-Qaradawi telah menemukan kembali kesempurnaan Islam dalam mencari solusi dengan Islam disetiap permasalahan yang timbul. 21
Ada beberapa kisah sirah nabawi yang menjadikan pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana nabi sangat peduli terhadap pelestarian Lingkungan. Nabi mengajak para sahabat untuk menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif ( ihya al mawat ). Tanah di atas oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ditanami dengan pohon-pohon dan tanaman yang dapat bermanfaat untuk penduduk muslim. Menanan pohon tersebut di maksud Rosullulah bukan hanya untuk generasi saat itu tapi memang sebagai kepedulian nabi untuk generasi di masa depan. Bahkan ada kisah seorang kakek yang menanam pohon, sedangkan umurnya sudah sangat tua. Kemudian kakek tersebut ditanya oleh seseorang bagaimana dia mau menanam pohon sedangkan kakek sendiri sudah sangat tua dan tidak mungkin akan menuai panen. Sang kakek pun menjawab bahwa dia menanan untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Jika tiba waktunya hari kiamat, sementara di tanganmu ada biji kurma maka tanamlah segera (HR Ahmad). Betapa Nabi Muhammad sangat peduli terhadap alam walau kiamat benar-benar sudah terjadi. Filosofi kepedulian di atas sudah sangat jelas membuktikan bahwa ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad tidak menginginkan adanya illegal logging sehingga menimbulkan pohon tidak ada. Politik nabi dalam lingkungan hidup sangat mewajibkan manusia untuk peduli dan menanam pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam surat Al-A’raaf
20 Tim Penulis, Aqhlak Lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan, diterbitkan Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat , (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), h. 13
21 Yusuf Al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan , (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 59
ayat 56 seperti yang penulis kutip pada paragraf sebelumnya juga sangat tegas bahwa Allah swt menolak tegak dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya . 22
Pada hadist lain Nabi juga menjelaskan kepada manusia tentang pahala orang yang menanam tanaman. “Seorang muslim tidak menanam tanaman lalu kemudian seekor burung, manusia atau binatang memakan dati tanaman itu melainkan Allah menulis baginya sedekah”. ( Mutafaqun alaih, lu’lu’ walmarjan, hadist ke 1001 ). Selain hadist di atas Nabi juga menyampaikan hadist lain yang sama intinya. “Barang siapa merawat pohon sampai tegak dan berbuah, maka setiap kali ada yang memakan dari buahnya terhitung sedekah baginya disisi Allah. (HR Ahmad 4, 51,5, 274).
Dengan demikian jelas Islam adalah agama yang sempurna yang mengurusi dan memberi solusi bagi semua kehidupan di dunia. Manusia yang menolak dicampurkannya agama dan kehidupan (sekulerisme) sama saja dengan menolak kebenaran Tuhan sebagai pencipta dan pengatur segala kehidupan. Ajaran Islam tentang ajakan menjaga lingkungan hidup adalah wujuh aqidah kita terhadap Islam. Aqidah lingkungan hidup merupakan cara kita manusia mencari solusi masalah lingkungan dengan ajaran Islam. Kita semua punya tanggung jawab bersama melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik.
Kristen juga memiliki hujjah tentang menjaga lingkungan hidup. ” Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari tanah ”. 23 Yang dikutip untuk mengawali Pesan Pastoral ini adalah Mazmur Pujian atas keagungan Tuhan yang tampak dalam segala ciptaan- Nya. Pujian itu mengandung kesadaran iman pemazmur akan tanggungjawab dan panggilannya untuk menjaga dan melestarikan keutuhan ciptaan, dengan mengusahakan keselarasan dan perkembangan seluruh ciptaan. 24 Inilah kesadaran Gereja. Sadar akan pentingnya tanggungjawab dan panggilan tersebut, para Uskup yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan Pesan Pastoral sebagai buah dari sidang yang diselenggarakan pada tanggal 5 – 15 November 2012.
22 Lihat Q.S Al-A’raaf (7) ayat 56
23 Lihat Mzm. 104:14.
24 Lihat Kitab Kejadian 2:15
Alam semesta dan manusia sama-sama diciptakan oleh Allah karena kasih- Nya, sehingga manusia tidak bisa tidak menyadari kesatuannya dengan alam. Itulah sebabnya manusia harus memperlakukan alam sebagai sesama ciptaan dan mengolahnya secara bertanggung jawab. Bumi sendiri merupakan rumah bagi manusia dan seluruh makhluk yang lain. Hal ini mengharuskan manusia melihat lingkungan hidup sebagai tempat kediaman dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya baik adanya 25 dan Allah mempercayakan alam kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara.
Gereja telah lama menaruh keprihatinan atas masalah lingkungan yang berakibat buruk pada manusia. Paus Paulus VI dalam Ensiklik Populorum Progressio mengingatkan kita bahwa masyarakat setempat  harus dilindungi dari kerakusan pendatang. Hal ini diperjelas oleh Paus Yohanes II dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis yang menekankan bahwa alam ciptaan sebagai kosmos tidak boleh digunakan semaunya dan pengelolaannya harus tunduk pada tuntunan moral karena dampak pengelolaan yang tidak bermoral tidak hanya dirasakan oleh manusia saat ini tetapi juga generasi mendatang. Paus Benediktus XVI dalam Ensiklik Caritas in Veritate menyadarkan kita bahwa alam adalah anugerah Allah untuk semua orang sehingga harus dikelola secara bertanggungjawab bagi seluruh umat manusia.
Gereja Katolik Indonesia pun sesungguhnya telah menaruh perhatian besar pada masalah lingkungan. Bila kita membaca dokumen-dokumen ajaran sosial gereja  mengajak kita untuk segera mengatasi berbagai ketidakadaban publik yang paling mendesak, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Gereja juga telah melakukan banyak usaha seperti edukasi, advokasi dan negosiasi dalam mengatasi pengrusakan lingkungan yang masih berlangsung terus bahkan kian meningkat kualitas dan kuantitasnya.
Peran serta komunitas agama tentunya diharapkan akan dapat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses di mana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,
25 Lihat Kej 1:10.12.18.21.25.31
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/ program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan.
Peran serta komunitas agama dalam bidang persampahan adalah proses di mana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Dalam pra pengelolaan sampah tentu saja membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya sendiri.

## 3.  Pemerintah  Kota  dan  Regulasi  Lokal  yang  Berkarakter Transformatif
Merujuk Tisnanta 26 , dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan keseimbangan optimal dan dinamik dengan memetakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan berlandakan pada standar-standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pemda dapat melakukan perumusan peraturan daerah tentang berdasarkan bagan alur sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut: 18
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a. menetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah  berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  skala  kabupaten/kota  sesuai dengan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah;
c. melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan  lokasi  tempat  penampungan  sementara,  tempat  pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara berkala  setiap  6 (enam)  bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap  tempat  pemrosesan  akhir  sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem  tanggap  darurat  pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
Dalam  konteks  pengelolaan  sampah,  implikasi  dari  kewenangan Pemerintah Kota Metro untuk membentuk penerapan sebuah Peraturan Daerah tentang  Pengelolaan  Sampah  tentu  harus  mengkaji    kaitannya  terhadap  aspek kehidupan  masyarakat,  kesiapan  sumber  daya  manusia,  dan  dampaknya terhadap  aspek  beban  keuangan  daerah.  Berbagai  aspek  tersebut  menjadi penting dalam rangka  mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah di Kota Metro.
Penerapan  regulasi  pengelolaan  sampah  ini  kedepannya  memerlukan penyiapan sumber daya manusia. Pemkot Metro perlu menyiapkan sumber daya yang memiliki visi dan kemampuan teknis pengelolaan sampah dan lingkungan. Kapasitas  SDM  yang  baik  harapannya  akan  dapat  membangun  pola pengembangan  kerjasama  daerah  dan  swasta,  kemitraan,  dan  partisipasi masyarakat  dan  memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang
UUD PEMERINTAH Rezim Hukum Pemda Rezim Hukum Sektoral Perumusan Perda Kewenangan PERAT PELAKS PERAT PELAKS 26 Tisnanta, Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat
(Perspektif Keberpihakan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda Terhadap Masyarakat Miskin), (Hibah Disertasi, Undip: 2009), h. 67
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a.  menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.  melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.  menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
Dalam konteks pengelolaan sampah, implikasi dari kewenangan Pemerintah Kota Metro untuk membentuk penerapan sebuah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tentu harus mengkaji  kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Berbagai aspek tersebut menjadi penting dalam rangka mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah di Kota Metro.
Penerapan regulasi pengelolaan sampah ini kedepannya memerlukan penyiapan sumber daya manusia. Pemkot Metro perlu menyiapkan sumber daya yang memiliki visi dan kemampuan teknis pengelolaan sampah dan lingkungan. Kapasitas SDM yang baik harapannya akan dapat membangun pola pengembangan kerjasama daerah dan swasta, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Lewat sumber daya yang mumpuni harapannya akan memajukan sistem dan teknologi pengelolaan sampah, membangun berbagai kerjasama serta menemukan berbagai upaya untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait sampah.
Implikasi dari pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro juga mempertegas kewajiban pemerintah kota untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan kota yang bersih, nyaman dan hijau, menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat manakala paradigma baru pengelolaan sampah telah diterapkan secara optimal.
Pada konteks inilah dinamika adaptif hukum, sebagai suatu sistem lingkungan yang berubah sebagaimana ditulis Harold J. Berman dalam Law and Revolution . Tesis Berman, antara lain hukum itu -sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman hukum menurut tradisi negeri-negeri Barat - selalu berubah, mengalami pertumbuhan organik, baik pada tatanan yang konseptual dan substantif-normatif, maupun pada tatanan yang struktural. 27
Berusaha melampaui pemikiran Berman, hukum tidak hanya mengalami transformasi atas dirinya sendiri, melainkan juga mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan. Hukum transformatif adalah cara menyeluruh untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Perubahan yang sifatnya mendasar inilah yang dimaksudkan sebagai transformasi sosial. Dalam hukum transformatif, fungsi hukum bukan hanya menjaga ketertiban. Hukum dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial. Yakni, mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat, menjadi lebih baik dan berkeadilan. Bagaimanapun perintah dan larangan hukum mempunyai makna perubahan sosial.
Hukum yang berkarakter transformatif berbeda dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) . Dalam pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial, masyarakat dilihat sebagai obyek peraturan. Penentu arah peraturan adalah penguasa, yang hendak merekayasa suatu perubahan menjadi masyarakat yang lebih modern. Perubahan sosial mungkin saja akan terjadi, namun belum tentu dengan transformasi sosial.
27 Harold J. Breman, Law and Revolution, II: The Impact The Protestan Reformations on The Legal Western Legal Tradition , (Harvard University Press: 2003)
Memang tidak mudah merombak suatu orde sosial melalui hukum, terlebih lagi jika tatanan itu sudah terbangun mapan.Untuk mengubah orde yang kokoh, tidak mungkin hanya dibebankan pada pundak legislator, biro hukum, dan para perancang peraturan semata. Melainkan, hal itu  juga perlu melibatkan masyarakat yang lain, seperti kelompok subaltern dan masyarakat akar rumput. Dengan demikian, hubungan antarsubyek hukum adalah komunikatif. Dalam hubungan ini, meminjam Teori Komunikasi dari Habermas, kepatuhan pada hukum yang dibentuk melalui praktik komunikasi merupakan tindakan rasional, bukan paksaan kekuasaan. 28 Dengan cara ini, setiap subyek hukum akan menyadari apa keuntungan yang akan ia nikmati. Dan, konsekuensi apa yang ia tanggung bila sebuah norma hukum diberlakukan.
Regulasi pengelolaan sampah di Kota Metro ini juga harapannya akan mendorong proses tranformasi pengelolaan sampah dari berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Perda Pengelolaan Sampah diharapkan menjadi perda yang efektif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di daerah termasuk tentunya mendorong meningkatnya keterlibatan masyarakat. Dalam kontek sinilah regulasi yang dibentuk berusaha mendorong transformasi paradigma dan perilaku berpikir pemerintah, masyarakat dan dunia usaha  berkenaan dengan sampah. Mengapa? paradigma berpikir bahwa sampah tak berguna sehingga sebaiknya dibuang begitu saja inilah yang menjadi salah satu akar masalah pengelolaan sampah di berbagai tempat.
Seruan Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Mgr. Ignatius Suharyo yaitu kepada umat kristiani sekalian: umat kristiani hendaknya mengembangkan habitus baru, khususnya hidup selaras dengan alam berdasarkan kesadaran dan perilaku yang peduli lingkungan sebagai bagian perwujudan iman dan pewartaan dalam bentuk tindakan pemulihan keutuhan ciptaan. Untuk itu, perlu dicari usaha bersama misalnya pengolahan sampah, penghematan listrik dan air, penanaman pohon, gerakan percontohan di bidang ekologi, advokasi persuasif di bidang hukum terkait dengan hak hidup dan keberlanjutan alam serta lingkungan. Secara khusus
28 Hukum positif ditentukan validitasnya melalui dua hal, yaitu otoritas publik dan moralitas masyarakat. Supaya hukum positif memiliki kekuatan menjadi pedoman perilaku dalam relasi sosial di masyarakat, maka proses pembuatannya mensyarakatkan kualitas moral legislator, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Terpenuhinya dua syarat di atas merupakan alasan untuk mengklaim, bahwa kewajiban untuk melaksanakan hukum dengan paksaan atau sanksi, tidak melanggar prinsip moral yakni, memuliakan martabat manusia dan keadilan.
lembaga-lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil peranan yang besar dalam gerakan penyadaran akan masalah lingkungan dan pentingnya kearifan lokal. 29 Seruan Waligereja ini berkontribusi besar dalam membangun kesadaran masyarakat agama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus sebagai pendorong produk hukum yang dibangun oleh pemerintah daerah.
Kampanye penyelamatan lingkungan juga dilakukan oleh Din Syamsuddin Ketua PP Muhammadiyah. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan umat muslim dalam menyelamatkan bumi adalah seperti yang dilakukan Muhammadiyah melalui program ‘shadaqah sampah’. Pada prinsipnya, program shadaqah sampah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai dan uang yang dihasilkan diberikan kepada yang dibutuhkan. 30
Regulasi pengelolaan sampah di Kota Metro berusaha membangun paradigma baru pengelolaan sampah bersama secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat komunitas agama, dan dunia usaha. Hal ini diperlukan sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara komperehensif. Dalam konteks inilah legal empowerment terhadap komunitas agama dan dunia usaha menjadi penting adanya sehingga gagasan besar yang diusung akan dapat diimplementasikan. Komunitas agama menjadi potensi besar bagi kota Metro dalam melakukan perubahan mindset masyarakat dalam kepedulian terhadap sampah sejak dari hulu sebelum ke hilir. Sinergitas pemerintah, komunitas agama dan dunia usaha akan memberi kemudahan gerakan penyelematan lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah.

## C. Simpulan
Pada konteks Pengelolaan Sampah, kita perlu melihat fakta-fakta sosiologis yang ada di masyarakat. Tulisan ini Terdapat berbagai  modal sosial yang dimiliki Kota Metro. Budaya rumongso melu handarbeni adalah modal sosial yang menunjukan karakter partisipasi masyarakat yang ditunjukan dengan masih terpeliharannya budaya gotong-royong di berbagai tempat dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Modal sosial semacam ini tentu saja menjadi
29 Lihat di http://katolisitas.org/9760/pesan-pastoral-sidang-kwi-tahun-2012-tentang-ekopastoral 30 Lihat di http://www.antaranews.com/berita/254858/din-syamsudin–umat-muslim-wajib- selamatkan-bumi
modal yang berharga bagi Pemerintah Kota Metro untuk mensinergikannya dengan kebijakan yang diorientasikan dalam proses transformasi kota yang berwawasan lingkungan. Modal sosial yang lain adalah legitimasi ajaran agama Islam dan Kristen yang memiliki kepedulian tentang penyelamatan lingkungan. Peran serta semua stakeholder akan mampu membangun gerakan bersama penyelamatan lingkungan.
Pemerintah Kota dengan kewenangan yang dimilikinnya seyogyanya  berperan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pembentukan peraturan hukum daerah hendaknya diikuti dengan berbagai program pemberdayaan harapannya akan dapat memperkuat modal sosial masyarakat, partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan dan ketrampilan untuk mengelola sampah, dalam rangka mendukung visi Kota Metro yang berwawasan lingkungan. Karenanya diperlukan adanya regulasi dan  kebijakan pengelolaan sampah yang secara jelas memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## REFERENSI
Al-Qardhawi, Yusuf, Islam Agama Ramah Lingkungan , Jakarta: Paramadina, 2002.
Aqhlak Lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan , diterbitkan Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta: 2011.
Breman, Harold J. Law and Revolution, II: The Impact The Protestan Reformations on The Legal Western Legal Tradition , Harvard: University Press,2003.
Evans, Peter Ed. State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development,
Berkeley: University of California, 1997.
Fachruddin M. Mangunwijaya dkk, Menanam Sebelum Kiamat: Islam Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
Field, John , Social Capital, 2nd Edition, New York: Routledge, 2008
Fukuyama, Francis, Social Capital : The Tanner Lectures on Human Values , Oxford, 1997.
Hasil wawancara dengan Bendahara UPT Persampahan, Dinas Tata Kota Metro, Tanggal 3 Maret 2014.
Hero, Rodney Ed., Racial Diversity and Social Capital Equality and Community in America ,
New York: Cambridge University Press, 2007.
http://katolisitas.org/9760/pesan-pastoral-sidang-kwi-tahun-2012-tentang-
ekopastoral
http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/ssk/kota.metro/ BAB%202%20DRAFF%20SSK%20KOTA%20METRO.pdf http://www.antaranews.com/berita/254858/din-syamsudin–umat-muslim-wajib- selamatkan-bumi
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia , Yogyakarta:
Jalasutra, 2009.
Profil Unit Pelaksana Teknis, Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan , Tahun 2013.
Pusat Informasi Lingkungan Hidup, State of The Environment Report Indonesia 2001 ,
Bapedal 2001.
Ramly, Nadjamuddin, Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelematan Lingkungan , Jakarta: Grafindo: 2007.
Rodney E. Hero, Ed., Racial Diversity and Social Capital Equality and Community in America , New York: Cambridge University Press, 2007.
Soemarwoto,Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Jakarta, Djambatan,
1983.
Tisnanta, Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda Terhadap Masyarakat Miskin), Hibah Disertasi, Undip, 2009.