Vol. 6 No. 1 (April 2022)
ISSN: 2620-4339 (media online)

## SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA BMT BINA UMAT MANDIRI
Ilham Bagus Prasetyo, Miftahul Hadi *
Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Indonesia Email: miftahulhadi@pknstan.ac.id
DOI: https://doi.org/10.46880/jmika.Vol6No1.pp10-19

## ABSTRACT
This study aims to determine and evaluate the payroll information system at Baitul Maal Wa Tamwil Bina Usaha Mandiri (BMT BUM) which includes functions, procedures, documents and internal controls. This study uses a qualitative approach. Data collection was obtained from observation, interviews and literature study. In general, the payroll information system at Baitul Maal Wa Tamwil Bina Usaha Mandiri (BMT BUM) has been implemented properly and in accordance with the related theory. Although there are some differences, it is not a problem, because  the  differences  are  due  to  the  characteristics  of  the  organization,  the  use  of  information  technology systems and are still under internal control system.
Keyword: Information Systems, Payroll, BMT.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem informasi penggajian pada Baitul Maal Wa Tamwil Bina Usaha Mandiri (BMT BUM) yang meliputi fungsi, prosedur, dokumen dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Secara umum sistem informasi penggajian pada Baitul Maal Wa Tamwil Bina Usaha Mandiri (BMT BUM) sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori terkait. Walaupun ada beberapa perbedaan, tetapi tidak menjadi masalah mengingat perbedaan yang ada karena karakteristik organisasi, penggunaan sistem informasi teknologi dan masih dalam kontrol atau sistem pengendalian yang ada.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Penggajian, BMT.

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  waktu,  terdapat berbagai  jenis  lembaga  keuangan  di  Indonesia.  Salah satu  lembaga  keuangan  di  Indonesia  yaitu  koperasi. Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola dengan prinsip syariah  memiliki  nama  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  atau  Baitul  Maal  wa Tamwil (BMT). Menurut Sigit Purwoko dan Ngadirin Setiawan  (2017)  mengutip  pernyataan  Rizal  Yaya BMT  termasuk  dalam  lembaga  keuangan  nonbank yang  melakukan  kegiatan  bisnis  ( business  oriented ) dan  sosial  ( social  oriented )  yang  dikelola  dengan prinsip  syariah.  Merujuk  dari  kedua  fungsi  tersebut, BMT  memiliki  kegiatan  usaha  yang  dapat  membantu kegiatan  ekonomi  dari  masyarakat  kecil  dengan berlandaskan syariat Islam.
BMT  memiliki  sistem  dan  fungsi  yang  sama dengan  koperasi  pada  umumnya.  BMT  juga menjalankan kegiatan bisnis seperti lembaga keuangan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, BMT membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai pengelola  dan  pengambil  keputusan  dari  kegiatan
bisnis  yang  dilakukan.  Salah  satu  hal  yang  terkait dengan SDM yaitu terkait penggajian.
Sistem  penggajian  menjadi  salah  satu  yang penting  dalam  kegiatan  bisnis  suatu  entitas  karena bersinggungan langsung dengan sumber daya manusia. Proses  bisnis  secara  keseluruhan  akan  mengalami kendala  apabila  terdapat  masalah  dalam  manajemen sumber  daya  manusia  yang  digunakan.  Sebaliknya, proses bisnis secara keseluruhan akan berjalan dengan optimal apabila sumber daya yang digunakan memiliki kompetensi  dan  motivasi  yang  baik  dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan. Pada penggajian,  masalah  yang  timbul  dapat  berupa kecurangan  atau  fraud  yang  dilakukan  oleh  oknum, oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian internal yang memadai  dengan  tujuan  untuk  meminimalkan  risiko terjadinya  fraud  (kecurangan)  (Manurung  &  Apriani, 2012).  Dengan  diterapkannya  pengendalian  internal dapat mempersulit oknum yang akan melakukan fraud (Rumapea et al., 2019).
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi, penggunaan  sistem  informasi  akuntansi  dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, khususnya terkait sistem
Vol. 6 No. 1 (April 2022)
ISSN: 2620-4339 (media online)
penggajian sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan  dapat  memudahkan  pengawasan  dalam siklus  bisnis  yang  dijalankan.  Dengan  digunakannya sistem  informasi  akuntansi  dalam  sistem  penggajian, dapat meminimalkan terjadinya error atau fraud dalam menentukan beban gaji atau upah yang harus dibayar oleh  suatu  entitas  tersebut.  Ketepatan  dalam menentukan beban gaji atau upah yang harus dibayar akan  memberikan  dampak  pada  penyajian  laporan keuangan  valid,  sehingga  apabila  dilakukan  audit terhadap laporan keuangan tersebut, akan menghasilkan  opini  auditor  yang  baik  bagi  laporan keuangan tersebut.
BMT  Bina  Umat  Mandiri  merupakan  BMT pertama di Kota Tegal dan telah mendapatkan kategori “Koperasi  Berkualitas”  dari  Dinas  terkait  serta  telah mendapatkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) pada  tahun  2018.  Profil  mengenai  BMT  Bina  Umat Mandiri  dapat  dilihat  melalui  halaman  websitenya (Bmt Bum, 2019). Dengan diperolehnya NIK tersebut, maka  identitas  BMT  Bina  Umat  Mandiri  dinyatakan aktif  secara  kelembagaan  maupun  usaha.  Dengan perkembangan  tersebut,  BMT  Bina  Umat  Mandiri menjadi salah satu BMT terbesar di Kota Tegal yang menggunakan  sumber  daya  manusia  cukup  banyak dalam  pelaksanaan  proses  bisnisnya,  sehingga diperlukan pelaksanaan sistem penggajian yang efektif dan efisien. Pelaksanaan sistem penggajian yang baik dibutuhkan  agar  BMT  Bina  Umat  Mandiri  dapat melaksanakan proses bisnisnya dengan baik dan dapat mencegah terjadinya masalah atau kecurangan (fraud) dalam  penggajian  dan  kendala-kendala  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan
Pengendalian
Dalam berbagai literatur istilah sistem informasi didefinisikan  secara  luas  dan  beragam.  Berbagai definisi  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  dua kelompok  yaitu  definisi  sistem  informasi  yang menjadikan teknologi berbasis komputer sebagai pusat sistem dan definisi lainnya dari sistem informasi yang tidak selalu menggunakan teknologi berbasis komputer sebagai  pusat  sistem.  Definisi  tersebut  sebagaimana disampaikan  Gelinas,  dkk  (2011)  yang  menyatakan bahwa  sistem  informasi  adalah  sebuah  sistem  buatan manusia yang secara umum terdiri dari perangkat yang terintegrasi  baik  berupa  komponen  yang  berbasis komputer dan komponen manual yang digunakan untuk mengumpulkan,  menyimpan  dan  mengelola  data  dan memberikan  output  informasi  kepada  pengguna.  Hal
serupa  juga  diungkapkan  oleh  Bodnar  dan  Hopwood (2010)  ketika  mendefiniskan  Sistem  Informasi Akuntansi (SIA).
Berdasarkan pengertian sistem informasi diatas, maka  sebagian  besar  pendekatan  dalam  teori  sistem informasi  menyatakan  bahwa  sistem  informasi mempunyai elemen atau komponen dasar tertentu yaitu input (masukan), process (proses), output (keluaran) dan feedback (umpan balik).
Bodnar  dan  Hopwood  (Bodnar  &  Hopwood, 2010)  mendefiniskan  SIA  sebagai  kumpulan  sumber daya,  seperti  orang-orang  dan  peralatan,  yang dirancang  untuk  mengubah  data  keuangan  dan  data lainnya  menjadi  informasi.  Informasi  ini  selanjutnya dikomunikasikan  ke  berbagai  pengambil  keputusan. Definisi  SIA  yang  lain  kita  bisa  merujuk  kepada Bagnarof (2010) juga Simkin, dkk (2012).
Struktur organisasi atau entitas biasanya terdiri dari beberapa bidang. Setiap bidang tersebut memiliki tugas  dan  fungsinya  masing-masing  untuk  membantu entitas mencapai tujuannya. Adanya pembagian tugas yang jelas dapat menghindarkan entitas dari tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi apabila manajemen  suatu  organisasi  tidak  dapat  mengawasi dan mengendalikan bagian tersebut dengan baik, maka dapat terjadi suatu permasalahan. Menurut Romney dan Steinbart (2018), “ Internal controls are the processes and  procedures  implemented  to  provide  reasonable assurance that control objectives are met .” Oleh karena itu,  suatu  organisasi  atau  entitas  juga  diharuskan memiliki sistem pengendalian yang baik agar asetnya terjaga,  data  akuntansi  valid  dan  andal  disamping efisiensi  dan  dipatuhinya  kebijakan  manajemen (Mulyadi, 2016).

## Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem Penggajian
Sistem  atau  siklus  penggajian  merupakan serangkaian kegiatan (siklus) bisnis dan operasi terkait dengan  pengelolaan  tenaga  kerja  karyawan  secara efektif (Romney & Steinbart, 2018). Sistem penggajian terdiri  atas  beberapa  tugas  penting,  diantaranya  yaitu terkait  perekrutan  pegawai  termasuk  training  untuk pegawai,  penugasan  pegawai,  pengawasan,  evaluasi pegawai,  serta  pemberhentian  pegawai.  Sistem akuntansi  penggajian  menjadi  salah  satu  yang terpenting  dalam  sistem  informasi  akuntansi dikarenakan  melakukan  aktivitas  yang  berhubungan langsung dengan SDM atau pegawai yang dimiliki oleh suatu  organisasi.  Pegawai  akan  memengaruhi  secara langsung  kinerja  dari  suatu  organisasi.  Gambar  1
Vol. 6 No. 1 (April 2022)
merupakan proses yang terjadi secara keseluruhan pada siklus penggajian.
Sumber:  (Romney & Steinbart, 2018)
Gambar 1. Diagram Konteks Siklus Penggajian

## Fungsi dalam Siklus Penggajian
Siklus penggajian memiliki fungsi-fungsi terkait yang harus dijalankan. Masing-masing fungsi tersebut saling  bekerja  sama  agar  menghasilkan  pelaksanaan penggajian  yang  efektif  dan  efisien.  Fungsi kepegawaian,  pencatat  waktu,  pembuat  daftar  gaji, akuntansi  dan  fungsi  keuangan  merupakan  beberapa fungsi  yang  ada  dalam  siklus  penggajian,  fungsi akuntansi  biasanya  terdiri  dari  beberapa  bagian  yaitu bagian utang, kartu biaya dan bagian jurnal (Mulyadi, 2016)

## Dokumen dalam Sistem atau Siklus Penggajian
Dokumen  dibutuhkan  oleh  suatu  organisasi sebagai penunjang dari pelaksanaan sistem penggajian. Dokumen-dokumen  tersebut  digunakan  sebagai  dasar untuk  menghitung  gaji  pegawai  sekaligus  bukti pembayarannya.  Dokumen  dalam  sistem  penggajian yaitu  dokumen  pendukung  perubahan  gaji  dan  upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, kartu jam hadir dan kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, surat pernyataan  gaji  dan  upah,  amplop  gaji  dan  upah  dan dokumen bukti kas keluar. (Mulyadi, 2016)

## Prosedur dalam Sistem Penggajian
Aktivitas  atau  prosedur  yang  dilakukan  dalam siklus  atau  sistem  penggajian  yaitu  (1)  memperbarui database induk penggajian, (2) memvalidasi data waktu dan  kehadiran,  (3)  penyiapkan  penggajian,  (4) mengeluarkan  penggajian  dan  (5)  menghitung  dan
mengeluarkan potongan pajak dan potongan karyawan sukarela.(Romney & Steinbart, 2018)
Pengendalian Internal pada Sistem Penggajian Setiap organisasi membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai agar kegiatannya berjalan baik dan lancar. Unsur pengendalian internal pada sistem penggajian yaitu terkait dengan organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat (Mulyadi, 2016).
Pengendalian  internal  organisasi  dapat  berupa pemisahan fungsi yang ada misal fungsi pembuat daftar gaji  dengan  fungsi  keuangan.  pengendalian  internal terkait sistem otorisasi dan prosedur pencatatan misal setiap  pegawai  harus  memiliki  dasar  berupa  surat pengangkatan  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang, dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka  pembayaran  atau  pengeluaran  uang  organisasi atau entitas harus terdapat otorisasi oleh pejabat yang berwenang.  Adapun  pengendalian  internal  terkait praktik yang sehat misalnya adanya validasi dokumen yang digunakan contohnya perhitungan daftar gaji dan upah  harus  diteliti  dan  divalidasi  oleh  bagian  atau fungsi akuntansi.
Romney  dan  Steinbart  (Romney  &  Steinbart, 2018)  menguraikan  beberapa  ancaman  beserta  sistem pengendalian  internal  yang  dapat  dilakukan  dalam sistem penggajian:
1) Permasalahan Umum
Ancaman  yang  umumnya  terjadi  dalam  siklus penggajian disajikan dalam tabel 1.
ISSN: 2620-4339 (media online)
Tabel 1. Ancaman Umum dan Pengendalian Siklus Penggajian No.  Ancaman Pengendalian 1. Data induk yang invalid dan tidak akurat 1. Integritas pemroses data
2. Kontrol akses ke data induk 3. Meninjau semua perubahan data induk 2. Pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah 1. Pengendalian akses 2. Enkripsi 3. Tokenisasi 3. Data yang hilang atau rusak 1. Pencadangan dan prosedur pemulihan dari bencana 4. Merekrut karyawan yang tidak berkompeten dan curang 1. Pembuatan prosedur perekrutan yang memuat verifikasi surat pelamar, keahlian, dan riwayat karyawan 2. Menginvestigasi catatan kriminal calon karyawan bagian keuangan 5. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan 1. Pendokumentasian terkait rekrutmen, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan 2. Mempelajari perubahan hukum ketenagakerjaan
2) Pembaruan Data Induk
Aktivitas  ini  merupakan  aktivitas  awal  dalam sistem  atau  siklus  penggajian  pegawai  dan  menjadi salah  satu  aktivitas  yang  vital.  Sebagai  salah  satu aktivitas  yang  penting  dalam  siklus  penggajian,  ada beberapa risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas ini. Risiko tersebut harus diminimalkan dengan pengendalian  internal.  Ancaman  dan  pengendalian internal yang dapat terjadi dalam aktivitas pembaruan data induk penggajian disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Ancaman dan Pengendalian Pembaruan Data
Induk Penggajian No. Ancaman Pengendalian 1. Perubahan data induk penggajian yang tidak diotorisasi 1. Pemisahan tugas antara pembaruan data induk dengan pembayaran gaji
2. Pengendalian akses
2. Pembaruan data induk penggajian yang tidak akurat 1. Pengendalian integritas pemrosesan data 2. Meninjau semua perubahan data induk gaji secara rutin
Sumber : (Romney & Steinbart, 2018)
3) Validasi Data Waktu dan Kehadiran
Data terkait waktu dan kehadiran menjadi acuan dalam  penghitungan  gaji  pegawai.  Oleh  karena  itu,
rawan  terjadi  kecurangan  pada  pelaksanaan  aktivitas ini. Pengendalian internal yang baik dibutuhkan untuk menghindari  kecurangan  yang  dapat  terjadi  dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Ancaman dan  pengendalian  internal  yang  dapat  terjadi  dalam aktivitas  validasi  data  waktu  dan  kehadiran  disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Ancaman dan Pengendalian Validasi Data
Waktu dan Kehadiran No. Ancaman Pengendalian 1. Data waktu dan kehadiran yang tidak akurat 1. Otomatisasi data sumber untuk pengambilan data 2. Otentifikasi Biometric
3. Pemisahan tugas
4. Tinjauan oleh pengawas
Sumber : (Romney & Steinbart, 2018)
4) Persiapan Penggajian.
Sebelum  dilakukan  pembayaran  gaji  pegawai, terlebih dahulu dilakukan penghitungan gaji pegawai. Gaji  pegawai  dihitung  berdasarkan  pada  dokumen rekap  daftar  hadir.  Kemudian  pada  aktivitas  ini menghasilkan dokumen rekap daftar gaji yang menjadi dasar dari pembayaran gaji pegawai. Aktivitas ini juga memiliki  ancaman  yang  harus  diminimalkan  seperti aktivitas lainnya. Ancaman dan pengendalian internal yang dapat terjadi dalam aktivitas persiapan penggajian disajikan dalam tabel 4.
Tabel 4. Ancaman dalam Persiapan Penggajian dan
Pengendaliannya No. Ancaman Pengendalian 1. Kesalahan dalam memproses penggajian 1. Pengendalian integritas pemrosesan data 2. Tinjauan oleh pengawas terkait daftar gaji dan laporan lainnya
3. Menerbitkan laporan pendapatan kepada karyawan
4. Meninjau pedoman IRS untuk memastikan klasifikasi karyawan yang tepat
Sumber : (Romney & Steinbart, 2018)
5) Pembayaran Gaji.
Aktivitas  pembayaran  gaji  menjadi  salah  satu aktivitas  yang  sangat  vital  dalam  pelaksanaan  siklus penggajian.  Kesalahan  pada  pelaksanaan  aktivitas  ini dapat  menyebabkan  dampak  buruk  bagi  keuangan suatu  entitas.  Aktivitas  pembayaran  gaji  memiliki ancaman  dan  risiko  yang  sama  pentingnya  untuk dicegah  seperti  pada  aktivitas  lainnya.  Aktivitas  ini menyangkut transaksi pengeluaran kas, sehingga rawan terjadinya  fraud.  Ancaman  dan  pengendalian  internal
Vol. 6 No. 1 (April 2022) ISSN: 2620-4339 (media online)
yang  dapat  terjadi  dalam  aktivitas  pembayaran  gaji disajikan dalam tabel 5.
Tabel 5. Ancaman dan Pengendalian Pembayaran Gaji No. Ancaman Pengendalian 1. Pencurian atau distribusi gaji yang curang 1. Pembatasan akses fisik ke cek gaji kosong dan mesin tanda tangan cek
2. Pembatasan akses ke sistem EFT 3. Memberikan nomor dan akuntansi secara berkala untuk semua cek penggajian dan meninjau EFT langsung saat transaksi 4. Dokumentasi lengkap 5. Penggunaan rekening terpisah dalam penggajian, dikelola dengan imprest fund 6. Pemisahan tugas 7. Pembatasan akses ke database penggajian 8. Verifikasi identitas semua karyawan 9. Mendeposit kembali cek yang belum diklaim dan menggali penyebabnya
Sumber : (Romney & Steinbart, 2018)
6) Pembayaran PPh dan Potongan Lainnya
Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam siklus penggajian. Aktivitas ini menyangkut transaksi pengeluaran  kas  kepada  pihak  lain,  seperti  pihak pemerintah.  Tentunya  aktivitas  ini  tidak  terlepas  dari berbagai  ancaman  dan  risiko.  Ancaman  dan pengendalian internal pada aktivitas ini disajikan dalam tabel 6.
Tabel 6. Ancaman dan Pengendalian Pembayaran
Pajak dan Potongan Lain No. Ancaman Pengendalian 1. Gagal melakukan pembayaran 1. Konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran terkait menggunakan aturan terbaru 2. Pembayaran yang  tidak tepat waktu 1. Konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran terkait menggunakan aturan terbaru 3. Pembayaran yang tidak akurat 1. Pengendalian integritas pemrosesan 2. Tinjauan laporan oleh pengawas 3. Tinjauan  laporan  pendapatan oleh karyawan
Sumber : (Romney & Steinbart, 2018)

## METODE PENELITIAN
Pendekakan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  kualitatif  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan metode analisis deskriptif.
Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari  hasil  wawancara,  observasi,  studi  lapangan  dan studi literatur. Adapun objek pada penelitian ini adalah BMT BUM Tegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fungsi terkait Siklus Penggajian.
Dalam  pelaksanaan  siklus  penggajian,  BMT Bina  Umat  Mandiri  memiliki  fungsi-fungsi  yang dikerjakan oleh berbagai bidang. Secara umum fungsi yang ada di BMT BUM sudah baik dan sesuai dengan teori  yang  ada,  yang  berbeda  hanya  perbedaan  nama fungsi  saja.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara yang  dilakukan  di  lapangan,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## Fungsi Kepegawaian
Fungsi  kepegawaian  dalam  pelaksanaan  siklus penggajian di BMT Bina Umat Mandiri dikerjakan oleh Bidang  SDI  (Sumber  Daya  Insani).  Bidang  terkait memiliki  tanggung  jawab  atas  pengelolaan  SDI  yang dimiliki  oleh  BMT  Bina  Umat  Mandiri.  Pengelolaan yang dimaksud yaitu meliputi perekrutan pegawai baru, pelatihan  pegawai,  pengevaluasian  kinerja  pegawai, penentuan kenaikan gaji pegawai, hingga pemberhentian pegawai. Selain itu, bidang terkait juga memiliki  tugas  untuk  mengelola  dan  memperbarui database  pegawai  berdasarkan  surat  keputusan pengurus. Fungsi ini memiliki peran yang cukup vital, karena fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber  daya  manusia  beserta  perekaman  data induknya.
Fungsi  kepegawaian  pada  BMT  BUM  telah dikerjakan  oleh  bidang  yang  tepat  dan  sudah  sesuai dengan teori. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh Bidang SDI sebagai pelaksana fungsi kepegawaian juga sudah tepat.  Selain  itu,  pembuatan  surat  keputusan  oleh Bidang  SDI  juga  telah  menerapkan  sistem  otorisasi yang  baik  guna  mencegah  terjadinya  pemalsuan  data pegawai.

## Fungsi Pencatatan Waktu
Fungsi pencatatan waktu dikerjakan oleh bidang yang  sama  dengan  fungsi  kepegawaian,  yaitu  Bidang SDI.  Fungsi  ini  memiliki  tugas  untuk  melakukan pencatatan daftar hadir. Pencatatan daftar hadir di BMT Bina  Umat  Mandiri  dilakukan  secara  otomatis menggunakan  mesin fingerprint .  Mesin  tersebut
Vol. 6 No. 1 (April 2022)
ISSN: 2620-4339 (media online)
melakukan perekaman data kehadiran dan keberangkatan  dari  masing-masing  pegawai  setiap harinya. Dari perekaman tersebut, tiap bulannya dibuat rekapitulasi daftar hadir oleh fungsi pencatatan waktu sebagai  dokumen  sumber  bagi  penghitungan  gaji pegawai. Perekaman secara otomatis tersebut bertujuan untuk  mengurangi  terjadinya  kecurangan  berupa pemalsuan daftar hadir pegawai.
Fungsi pencatatan waktu pada BMT BUM telah dikerjakan  dengan  baik,  namun  terdapat  perbedaan dengan  teori  yang  ada.  Menurut  teori,  seharusnya fungsi  ini  berada  di  bagian  pencatat  waktu.  Adanya perangkapan tugas pada fungsi kepegawaian dan fungsi pencatatan  waktu  tidak  menjadi  suatu  masalah  besar dan  tidak  memengaruhi  pengendalian  yang  telah diterapkan dengan baik. Selain itu, fungsi kepegawaian dan  fungsi  pencatatan  waktu  memiliki  tugas  yang saling  berkaitan  dan  tugas-tugas  tersebut  telah dikerjakan dengan baik oleh Bidang SDI.

## Fungsi Pembuat Daftar Gaji
Fungsi  pembuat  daftar  gaji  dilaksanakan  oleh bidang  yang  sama  seperti  fungsi-fungsi  sebelumnya, yaitu  Bidang  SDI.  Fungsi  ini  mempunyai  tanggung jawab  terkait  rekapitulasi  daftar  gaji  dari  masing- masing pegawai berdasarkan dokumen sumber berupa rekap daftar hadir dan surat izin atau cuti. Rekap daftar gaji  dibuat  dengan  menggunakan  aplikasi  Microsoft Excel  dan  Aplikasi  Kepegawaian  BMT  BUM. Penggunaan  aplikasi  tersebut  bertujuan  agar penghitungan gaji dan potongan dapat dilakukan secara otomatis,  sehingga  dapat  mengurangi  potensi terjadinya kesalahan penghitungan.
Fungsi pembuatan daftar gaji pada BMT BUM telah dilakukan dengan baik, namun terdapat perbedaan dengan  teori  yang  ada.  Menurut  teori,  seharusnya fungsi  ini  ada  di  bagian  gaji  dan  upah,  karena berpotensi  terjadinya  kecurangan  dalam  perekapan daftar  hadir  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam penghitungan  gaji  pegawai  apabila  dikerjakan  dalam fungsi yang sama, sehingga informasi pada rekap daftar gaji menjadi tidak valid, akan tetapi hal ini masih bisa dikendalikan dengan pemisahan antara fungsi pencatat waktu  dan  pembuat  daftar  gaji  dikerjakan  oleh  orang atau  pegawai  yang  berbeda  walaupun  dalam  satu bidang.

## Fungsi Akuntansi
Fungsi  akuntansi  di  BMT  Bina  Umat  Mandiri dikerjakan oleh bagian keuangan. Tugas dari fungsi ini yaitu  mencatat  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dari pembayaran  gaji  pegawai.  Pencatatan  akuntansi  oleh
bagian keuangan dilakukan dengan aplikasi akuntansi milik BMT BUM.
Fungsi  akuntansi  di  BMT  BUM  dikerjakan  di bagian atau bidang yang sama dengan fungsi keuangan. Hal  ini  masih  bisa  dimungkinkan  dilakukan  dengan menerapkan  pengendalian  berupa  pemisahan  orang atau  pegawai  yang  mengerjakan  pekerjaan  di  fungsi akuntansi dengan yang ada di fungsi keuangan. Hal ini dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  kecurangan, misalnya pemalsuan pada pencatatan biaya gaji.

## Fungsi Keuangan
Fungsi  ini  juga  dikerjakan  oleh  bagian keuangan. Fungsi ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan  pembayaran  gaji  melalui  transfer  dari rekening BMT Bina Umat Mandiri ke rekening masing- masing  pegawai.  Slip  gaji  diberikan  kepada  masing- masing  pegawai  sebagai  bukti  telah  dilakukan pembayaran gaji.
Fungsi keuangan pada BMT Bina Umat Mandiri telah  dikerjakan  oleh  bidang  yang  tepat  dan  sesuai. Selain  itu,  adanya  penerapan  pengendalian  berupa pemisahan tugas antara fungsi keuangan dengan fungsi pembuat  daftar  gaji  juga  dapat  meminimalisir terjadinya fraud.

## Dokumen dalam Siklus Penggajian
BMT  Bina  Umat  Mandiri  membutuhkan beberapa  dokumen  sebagai  penunjang  dari  kegiatan penggajian.  Dokumen  yang  digunakan  oleh  BMT BUM  dalam  melaksanakan  sistem  penggajian  tidak jauh  berbeda  dengan  teori.  Perbedaannya  hanya  pada tidak  adanya  dokumen  fisik  tertentu  karena  sudah tergantikan  dengan  sistem  elektronik,  misalnya dokumen yang berupa kartu jam kerja ataupun amplop gaji dan upah.
Penjelasan penggunaan dokumen menurut teori dengan fakta yang terjadi di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah
Dokumen perubahan gaji dan upah dapat berupa surat  keputusan  pengangkatan  karyawan  baru, kenaikan gaji atau tunjangan, dan pemindahan. Dalam pelaksanaan  siklus  penggajian  di  BMT  Bina  Umat Mandiri,  dokumen  yang  digunakan  adalah  surat pengangkatan  pegawai  dan  surat  keputusan  pengurus mengenai  kenaikan  gaji.  Kedua  dokumen  tersebut dibuat oleh Bidang SDI dan kemudian ditandatangani oleh Pengurus.
Dokumen  yang  digunakan  pada  BMT  BUM sudah  tepat  dan  sesuai.  Selain  itu,  dengan  adanya
otorisasi  oleh  pengurus  juga  dapat  meningkatkan pengendalian  internal  guna  mencegah  terjadinya pemalsuan data.

## Kartu Jam Hadir
Dokumen  ini  berupa  rekap  daftar  hadir  yang dibuat oleh Bidang SDI. Dokumen tersebut dihasilkan dari  perekaman  mesin  fingerprint  setiap  harinya. Dokumen  yang  digunakan  sudah  tepat  dan  sesuai dengan teori yang disampaikan. Dengan digunakannya mesin  fingerprint,  perekaman  kehadiran  dari  masing- masing  pegawai  dilakukan  secara  otomatis,  sehingga dapat mencegah terjadinya manipulasi data kehadiran.

## Kartu Jam Kerja
Dokumen  ini  biasanya  digunakan  oleh  entitas yang  produksinya  berdasarkan  pesanan.  BMT  Bina Umat  Mandiri  merupakan  entitas  yang  menyediakan produk  berupa  jasa  keuangan  syariah.  Selain  itu, pencatatan  daftar  hadir  di  BMT  Bina  Umat  Mandiri juga  sudah  dilakukan  secara  elektronik.  Sehingga dalam  pelaksanaan  penggajian  di  BMT  Bina  Umat Mandiri  tidak  digunakan  dokumen  tersebut  karena perbedaan  aktivitas  operasional.  Dokumen  ini digantikan dengan mesin fingerprint dalam pelaksanaan penggajian di BMT Bina Umat Mandiri. Kelebihan dari digunakannya teknologi tersebut yaitu pencatatan daftar hadir dapat lebih akurat.

## Daftar Gaji dan Upah
Dalam  pelaksanaan  siklus  penggajian  di  BMT Bina  Umat  Mandiri,  dokumen  yang  digunakan  yaitu rekap daftar gaji. Dokumen yang digunakan sudah tepat dan sesuai dengan teori. Adanya otorisasi dari pengurus sebelum  dilakukan  pembayaran  dapat  meningkatkan pengendalian  atas  risiko  terjadinya  fraud  berupa manipulasi jumlah gaji.

## Rekap Daftar Gaji dan Upah
Dokumen ini memuat ringkasan gaji dan upah pegawai  dari  masing-masing  departemen.  Dalam pelaksanaan  siklus  penggajian  di  BMT  Bina  Umat Mandiri, dokumen yang digunakan adalah rekap daftar gaji  yang  dibuat  oleh  Bidang  SDI.  Rincian  gaji  pada dokumen  tersebut  dihitung  berdasarkan  rekap  daftar hadir yang telah dibuat.
Dokumen  yang  digunakan  oleh  BMT  Bina Umat  Mandiri  sudah  tepat  dan  sesuai.  Sebelum dilakukan  pembayaran  kepada  pegawai,  dokumen  ini harus  diotorisasi  terlebih  dahulu.  Dengan  adanya pengendalian  tersebut  dapat  mencegah  terjadinya kecurangan.

## Surat Pernyataan Gaji dan Upah
Dalam  pelaksanaan  siklus  penggajian  di  BMT Bina  Umat  Mandiri,  menggunakan  dokumen  berupa surat perintah payroll. Dokumen ini dibuat oleh Bidang SDI dan berisi perintah kepada Bagian Keuangan untuk melakukan pembayaran gaji pegawai.
Dokumen  yang  digunakan  sudah  tepat  dan sesuai  dengan  teori  yang  ada.  Bagian  keuangan  akan mengecek  terlebih  dahulu  keakuratan  penghitungan gaji  dari  masing-masing  pegawai  sebelum  dilakukan pembayaran, apabila sudah benar kemudian dokumen tersebut diotorisasi oleh bagian keuangan. Pengendalian  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya kesalahan pembayaran.

## Amplop Gaji dan Upah
Dokumen  ini  tidak  digunakan  lagi  oleh  BMT BUM,  karena  BMT  Bina  Umat  Mandiri  melakukan pembayaran gaji pegawai dengan metode transfer dari rekening BMT Bina Umat Mandiri ke rekening masing- masing pegawai

## Bukti Kas Keluar
Dalam  pelaksanaan  siklus  penggajian  di  BMT BUM,  dokumen  yang  digunakan  yaitu  slip  gaji. Dokumen  ini  diserahkan  kepada  masing-masing pegawai  sebagai  bukti  telah  dilakukan  pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan sudah tepat dna sesuai dengan teori yang ada.

## Prosedur Siklus Penggajian
Sebuah  prosedur  dibutuhkan  oleh  suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas organisasinya. Dalam melaksanakan sistem atau siklus penggajian,  BMT  Bina  Umat  Mandiri  memiliki beberapa  prosedur  yang  harus  dijalankan.  Siklus penggajian  pada  BMT  Bina  Umat  Mandiri  memiliki beberapa prosedur yang membentuk suatu sistem yang akan diuraikan sebagai berikut:

## Memperbarui Database Induk Penggajian
Pengelolaan database induk penggajian merupakan  kewenangan  dari  Bidang  SDI  selaku pelaksana  fungsi  kepegawaian.  Pembaruan  database pegawai  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali. Pembaruan tersebut dilakukan sejak adanya rekrutmen pegawai baru. Bidang SDI akan melakukan pembaruan database setiap ada penerimaan pegawai baru, dengan mencatatnya  sebagai  pegawai  baru.  Informasi  dari pegawai  baru  yang  dicatat  dalam  database  pegawai yaitu  biodata  pegawai  meliputi  nama,  tempat  dan tanggal  lahir,  alamat,  dll.  Setelah  pegawai  tersebut
ISSN: 2620-4339 (media online)
ditetapkan  menjadi  pegawai  tetap,  maka  database pegawai juga dilakukan pembaruan dengan mengubah status  dari  pegawai  tersebut  menjadi  pegawai  tetap. Pembaruan database pegawai tersebut dapat dilakukan apabila  telah  diterbitkannya  surat  pengangkatan  yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Aktivitas  lain  yang  memerlukan  pembaruan database  pegawai  yaitu  perubahan  tarif  gaji, pemindahan  pegawai  (mutasi),  kenaikan  pangkat (promosi),  penurunan  pangkat  (demosi),  dan pemberhentian pegawai. Pembaruan database pegawai akibat  aktivitas  tersebut  juga  dapat  dilakukan  apabila telah  diterbitkannya  surat  keputusan.  Dokumen tersebut berfungsi sebagai otorisasi terhadap perubahan pada database pegawai.
Pelaksanaan  pembaruan  database  pegawai  di BMT Bina Umat Mandiri telah diterapkan dengan baik. Pengendalian internal yang telah dilakukan juga dapat mencegah terjadinya ancaman yang mungkin terjadi.

## Memvalidasi Data Waktu dan Kehadiran
Perekaman  kehadiran  pegawai  di  BMT  Bina Umat Mandiri telah dilakukan dengan teknologi yang cukup  mutakhir.  Data  kehadiran  pegawai  dicatat menggunakan  mesin  fingerprint  setiap  hari.  Data kehadiran  dari  pegawai  direkam  secara  otomatis  oleh mesin  dan  kemudian  pada  akhir  bulan  dibuat rekapitulasi  daftar  hadir  pegawai  oleh  Bidang  SDI. Perekaman  data  kehadiran  secara  otomatis  dapat menghasilkan  data  waktu  dan  kehadiran  yang  lebih akurat. Selain itu, sistem absen dengan sidik jari juga lebih sulit untuk dilakukan pemalsuan kehadiran.
Setelah  dibuat  rekap,  selanjutnya  dilakukan validasi  data  waktu  dan  kehadiran  oleh  Bidang  SDI. Validasi  tersebut  dilakukan  tiap  seminggu  sekali. Dalam proses ini, dibutuhkan juga surat izin atau cuti yang telah dikumpulkan oleh pegawai ke Bidang SDI. Dari  dokumen-dokumen  tersebut,  dapat  diketahui informasi  kehadiran  dan  keterlambatan  dari  masing- masing  pegawai  yang  selanjutnya  akan  digunakan sebagai dasar dalam penghitungan gaji pegawai.
Pelaksanaan  prosedur  ini  sudah  diterapkan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  teori.  Dengan digunakannya teknologi informasi dan sistem otorisasi yang  baik  dapat  mencegah  terjadinya  ancaman  yang mungkin terjadi.

## Menyiapkan Penggajian
Sebelum  dilakukan  transaksi  pengeluaran  kas berupa  pembayaran  gaji,  fungsi  pembuat  daftar  gaji perlu menghitung terlebih dahulu total gaji yang berhak diterima  oleh  masing-masing  pegawai.  Proses
penyiapan  gaji  menggunakan  rekap  daftar  hadir  yang telah  dibuat  oleh  fungsi  pencatat  waktu.  Dalam pelaksanaan  siklus  penggajian  BMT  Bina  Umat Mandiri,  fungsi  pencatat  waktu  dilakukan  oleh  satu bidang dengan fungsi pembuat daftar gaji.
Rekap  gaji  pegawai  dibuat  dengan  mengacu pada rekap daftar hadir yang telah dibuat. Rekap daftar gaji memuat gaji kotor, potongan-potongan, simpanan wajib,  zakat,  PPh  Pasal  21,  dan  gaji  bersih.  Rekap daftar gaji tersebut kemudian diotorisasi oleh pengurus atau pejabat yang berwenang, dan kemudian diserahkan kepada  fungsi  keuangan.  Rekap  daftar  gaji  tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan  Aplikasi  Kepegawaian  BMT  BUM.  Penggunaan kedua  aplikasi  tersebut  bertujuan  agar  penghitungan gaji pegawai dapat dilakukan secara otomatis sehingga menghindari  kemungkinan  terjadinya  kesalahan penghitungan.  Setelah  itu,  Bidang  SDI  mengunggah daftar gaji ke Aplikasi Kepegawaian BMT BUM, yang kemudian diteliti oleh Bagian Keuangan. Apabila data gaji  yang  diunggah  sudah  benar,  kemudian  disetujui oleh Bagian Keuangan.
Pelaksanaan  prosedur  ini  sudah  baik.  Fungsi pembuat daftar gaji menyiapkan rekap daftar gaji yang mengacu pada rekap daftar hadir. Rekap gaji pegawai perlu  diotorisasi  terlebih  dahulu  oleh  pengurus  atau pejabat yang berwenang dan bagian keuangan sebelum dilakukan  pembayaran.  Dengan  sistem  otorisasi tersebut  dapat  meningkatkan  pengendalian  internal pada siklus penggajian BMT Bina Umat Mandiri.

## Mengeluarkan Penggajian
Bidang  SDI  memerintahkan  bagian  keuangan untuk  melakukan  transfer  pembayaran  gaji  pegawai atas  rekap  daftar  gaji  yang  telah  dibuat  oleh  fungsi pembuat  daftar  gaji.  Bidang  SDI  akan  menerbitkan Surat Perintah Payroll yang kemudian akan mendapat persetujuan  bagian  keuangan.  Dokumen  tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembayaran gaji  kepada  pegawai.  Prosedur  pembayaran  gaji pegawai  dilakukan  oleh  bagian  keuangan  selaku pelaksana fungsi keuangan. Pembayaran gaji pegawai dilakukan  oleh  Bagian  Keuangan  dengan  melakukan transfer gaji dari rekening BMT Bina Umat Mandiri ke rekening masing-masing pegawai. Sebagai bukti bahwa telah  dilakukan  pembayaran  gaji  maka  dibuatlah  slip gaji oleh Bidang SDI yang diserahkan kepada masing- masing  pegawai.  Dokumen  tersebut  disimpan  dalam Aplikasi Kepegawaian BMT BUM.
Setelah  dilakukan  pembayaran  gaji,  kemudian Bagian Keuangan melakukan pencatatan jurnal umum pada  aplikasi  akuntansi  milik  BMT  Bina  Umat
Mandiri.  Pencatatan  akuntansi  tersebut  menggunakan dokumen slip gaji sebagai dokumen sumber pencatatan.
Pelaksanaan  prosedur  ini  sudah  baik. Pembayaran  gaji  melalui  transfer  dapat  mencegah terjadinya  ancaman  berupa  pencurian  atau  kesalahan distribusi  gaji  serta  kemudahan  dalam  pemeriksaan atau  audit.  Penggunaan  slip  gaji  dilakukan  sebagai pengendalian internal agar pegawai dapat melaporkan kepada  bagian  keuangan  apabila  terdapat  kesalahan dalam pembayaran atau penghitungan gaji.

## Menghitung dan Mengeluarkan Potongan Pajak dan Potongan Karyawan Sukarela
Prosedur  ini  dilakukan  oleh  Bidang  SDI bersamaan dengan pembuatan rekap daftar gaji. Bidang SDI juga akan menghitung potongan pegawai misalnya potongan  pajak.  Bidang  SDI  juga  menghitung potongan-potongan lainnya seperti potongan keterlambatan  dan  ketidakhadiran,  simpanan  wajib, dan zakat.
Pelaksanaan prosedur ini sudah baik dan sesuai dengan  teori.  BMT  Bina  Umat  Mandiri  telah melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik, yaitu dengan memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya ke rekening kas negara. Selain itu, BMT Bina Umat Mandiri juga menerapkan sanksi pemotongan tunjangan bagi pegawai yang tidak hadir tanpa  alasan  atau  berangkat  dan  pulang  tidak  tepat waktu. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai.

## Pengendalian Internal yang Dilakukan dalam Siklus Penggajian
Sistem  pengendalian  internal  yang  memadai dibutuhkan  oleh  suatu  organisasi  agar  dapat melaksanakan  aktivitas  operasionalnya  dengan  baik sehingga  dapat  mendorong  tercapainya  tujuan  yang ingin dicapai. Sebagai entitas yang menyelenggarakan jasa  keuangan  dengan  pengelolaan  yang  berpedoman pada  prinsip  syariah,  BMT  BUM  diharapkan  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  menghindari praktik  kecurangan  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran agama. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi BMT BUM  terdapat  Bidang  SPI  yang  bertugas  untuk memastikan  para  pegawai  melaksanakan  tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta mematuhi aturan dari  pimpinan.  BMT  Bina  Umat  Mandiri  memiliki berbagai  sistem  pengendalian  internal  dalam pelaksanaan  aktivitas  operasionalnya,  termasuk  pada aktivitas  penggajian  pegawai.  Sistem  pengendalian internal yang diterapkan oleh BMT BUM akan penulis jabarkan sebagai berikut:

## Organisasi
Struktur  organisasi  yang  dimiliki  oleh  BMT BUM  telah  dirancang  dengan  baik  yaitu  dengan memisahkan  tanggung  jawab  fungsional  secara  jelas bagi masing-masing bidang. Namun, dalam pelaksanaannya  di  BMT  Bina  Umat  Mandiri  dan karena lingkup dan jumlah sumber daya manusia masih dalam satu bidang atau bagian melaksanakan lebih dari satu fungsi. Misalnya fungsi pencatat waktu merangkap dan fungsi pembuat daftar gaji dalam satu bagian atau bidang.
Adanya pemisahan tanggung jawab fungsional yang tegas dalam struktur organisasi merupakan salah satu  unsur  pokok  dari  sistem  pengendalian  internal. Dalam  praktik  di  BMT  Bina  Umat  Mandiri,  struktur organisasi  yang  dirancang  telah  dilakukan  sesuai dengan teori, yaitu dengan membagi tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara tegas kepada para pegawai atau karyawan.

## Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
Sistem otorisasi yang diterapkan dalam aktivitas penggajian  BMT  Bina  Umat  Mandiri  yaitu  setiap karyawan  yang  tercatat  di  rekap  gaji  harus  memiliki surat  keputusan  yang  diotorisasi  oleh  pihak  yang mempunyai kewenangan. Selain itu, bagi pegawai yang mengalami  perubahan  tarif  gaji  juga  perlu  diotorisasi oleh Pengurus serta segala bentuk potongan selain PPh Pasal  21  yang  dibebankan  kepada  karyawan  harus diotorisasi  oleh  Bidang  SDI.  Rekap  daftar  gaji  juga diotorisasi  terlebih  dahulu  oleh  Pengurus  sebelum dilakukan pembayaran ke masing-masing pegawai.
Sistem  otorisasi  siklus  penggajian  pada  BMT Bina  Umat  Mandiri  sudah  baik  namun  terdapat perbedaan dengan teori yang disampaikan. Perbedaan tersebut terletak pada pihak yang melakukan otorisasi. Namun, hal itu tidak menjadi sebuah masalah, karena pihak  yang  melakukan  otorisasi  di  BMT  BUM  yaitu pengurus dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur  organisasi  BMT  Bina  Umat  Mandiri.  Setiap transaksi yang akan terjadi membutuhkan otorisasi dari pihak  yang  berwenang  terlebih  dahulu  untuk melaksanakan  transaksi  tersebut.  Dengan  adanya sistem  otorisasi  tersebut  dapat  mencegah  risiko terjadinya kecurangan.
Selain sistem otorisasi yang telah dijelaskan di atas, BMT Bina Umat Mandiri memiliki pengendalian pada  prosedur  pencatatan  yaitu  bagian  keuangan mengecek  ketelitian  dari  penggunaan  tarif  gaji  yang dicantumkan  dalam  rekap  daftar  gaji  sebelum dilakukan  transaksi  pengeluaran  kas.  Pengendalian yang  ada  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Proses
verifikasi  tarif  gaji  dilakukan  untuk  menghindari kesalahan  pada  penghitungan  gaji  pegawai.  Apabila kesalahan  tersebut  terjadi  secara  berulang  kali  dan tanpa ada perbaikan maka dapat menimbulkan dampak buruk bagi keuangan organisasi.

## Praktik yang Sehat
Organisasi  yang  menginginkan  tercapainya tujuan  yang  telah  ditentukan  membutuhkan  praktik- praktik kerja yang sehat. Pimpinan dari suatu organisasi diharapkan  dapat  merumuskan  kebijakan-kebijakan yang tepat bagi pegawainya. Selain itu, pimpinan dari organisasi juga perlu memberi contoh yang baik bagi bawahannya, sehingga dapat tercipta sinergi yang baik antara pemimpin dan pegawainya.
Penerapan  praktik-praktik  yang  sehat  pada BMT Bina Umat Mandiri dalam menjalankan aktivitas penggajiannya yaitu rekap daftar gaji yang telah dibuat oleh Bidang SDI harus divalidasi dan diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh  bagian  keuangan.  Selain  itu,  bagi  pegawai  yang hendak  mengajukan  izin  atau  cuti  juga  perlu menyampaikan surat izin atau cuti kepada Bidang SDI dan  kemudian  diverifikasi  oleh  Bidang  SDI.  Bagi pegawai yang mengajukan izin atau cuti karena sakit, wajib untuk melampirkan surat keterangan dokter.
Pengendalian  berupa  praktik  yang  sehat  pada BMT Bina Umat Mandiri sudah baik dan sesuai dengan teori,  adanya  beberapa  perbedaan  tidak  menjadi masalah  mengingat  perbedaan  yang  ada  karena karakteristik  organisasi,  penggunaan  sistem  informasi teknologi dan masih dalam kontrol yang telah dibuat. Pimpinan dari  organisasi  telah  merumuskan  beberapa kebijakan yang tepat guna meningkatkan kedisiplinan dari  pegawai  dan  menghindari  terjadinya  kecurangan pada aktivitas siklus penggajian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  fakta  mengenai  siklus penggajian pada BMT Bina Umat Mandiri yang telah diuraikan  sistem  informasi  akuntansi  atas  siklus penggajian  pada  BMT  Bina  Umat  Mandiri  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  siklus penggajian  pada  BMT  Bina  Umat  Mandiri  sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Walaupun  ada  beberapa perbedaan,  tetapi  tidak  menjadi  masalah  mengingat perbedaan  yang  ada  karena  karakteristik  organisasi, penggunaan  sistem  informasi  teknologi  dan  masih dalam kontrol atau sistem pengendalian yang ada (telah dibuat).

## DAFTAR PUSTAKA
Bagranoff, N. A. (2010). Core concepts of accounting information systems (11th ed.). John Wiley &
Sons.
Bmt Bum. (2019). Profil Baitul Maal Bina Umat Mandiri Tegal. Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. In Jakarta: Salemba Empat . Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. (2011).
Accounting Information Systems . Cengage learning.
Manurung, E. T., & Apriani, F. (2012). Evaluasi Pengendalian Intern Pada Siklus Penggajian Dan Kepegawaian Untuk Menentukan Risiko Fraud (Studi Kasus PT World Yamatex Spinning Mills). Bina Ekonomi , 16 (2). Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 5 (1). Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems (Edisi 14). New Jersey: New Jersey: Pearson Education, Inc.
Rumapea, M., Bagariang, N., Hemalli, D., Purba, P., Jamaluddin, Purba, E. N., … Sagala, E. (2019). Evaluation of Internal Control of Payroll System in Hospital. 2019 International Conference of Computer Science and Information Technology (ICoSNIKOM) , 1–4. https://doi.org/10.1109/ICoSNIKOM48755.201 9.9111544
Simkin, M. G., Norman, C. A. S., & Rose, J. M.
(2012). Core concepts of accounting information systems (12th ed.). John Wiley & Sons.