## JIUBJ

## Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa

## Zakly Hanafi Ahmad*, Mukhammad Akhmad Najich Alfayn, Akhdiva Elfi Istiqoh
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Master of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia
*Correspondence email: zaklyhanafi@gmail.com
Abstrak.  E-Government menjadi  inovasi  baru  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  pemerintahan  desa.  Tingginya  angka pengguna  internet di Indonesia  menjadi  modal awal penerapan E-Government dalam  memaksimalkan pelayanan publik di desa. Penerapan E-Government juga  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  mendukung  good  governance  di  Indonesia.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  untuk  memaksimalkan  pelayanan publik  berbasis E-Government di  desa.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan literature review , dalam melakukan pengumpulan data penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan  dengan  implementasi E-Government pada  desa.  Data-data  pendukung  bersumber  dari  artikel  jurnal  penelitian,  buku- buku  penunjang,  dan  berita  online.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  memaksimalkan  pelaksanaan  pelayanan  publik berbasis E-Government harus  melakukan  langkah  langkah  strategis  yaitu  pertama  meningkatkan  kualitas  aparatur  desa,  kedua melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  penerapan E-Government dan  ketiga  melakukan  evaluasi  sebagai  bentuk pengawasan dalam penerapan E-Government desa.
Kata kunci : E-Government ; Desa; Pelayanan Publik
Abstract. E-Government is a new innovation in the implementation of public services in village government. The high number of internet  users  in  Indonesia  is  the  initial  capital  for  implementing  E-Government  in  maximizing  public  services  in  villages.  The implementation of E-Government is also one of the steps to support good governance in Indonesia. The purpose of this study is to analyze how strategic steps can be taken to maximize E-Government-based public services in the village. The method used in this study  is  a  qualitative  research  method  using  a  literature  review  approach,  in  collecting  data  the  authors  collect  data  and information related to the implementation of E-Government in the village. Supporting data comes from research journal articles, supporting  books,  and  online  news.  The  results  showed  that  in  maximizing  the  implementation  of  E-Government-based  public services,  strategic  steps  must  be  taken,  namely  firstly  improving  the  quality  of  the  village  apparatus,  secondly  conducting socialization  to  the  community  about  the  application  of  E-Government  and  thirdly  conducting  evaluations  as  a  form  of supervision in the implementation of village E-Government.

## Keywords : E-Government; Village; Public Service

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang semakin  maju  menjadikan  manusia  tidak  bisa  lepas dengan dunia digital, jaringan internet 4G hampir sudah tersedia  pada  seluruh  daerah  di  Indonesia,  bahkan beberapa  daerah  perkotaan  diantaranya  sudah  memiliki akses jaringan 5G. Inovasi telefon genggam yang semula hanya  menjadi  alat  komunikasi  suara  dan  pesan  kini berubah menjadi alat multifungsi yang kita kenal dengan sebutan smartphone , dengan benda ini kita menjadi lebih mudah  melakukan  pekerjaan  dan  mengakses  informasi terkini  secara real  time ,  selain  itu  data-data  pekerjaan, video,  dan  foto  bisa  kita  simpan  di smartphone bahkan dengan  kapasitas  memori  hingga  satu terabyte .  Fungsi smartphone yang  paling  penting  adalah  sebagai  akses komunikasi  internet  pada  media  sosial.  Penyebaran konten  dari  berbagai  aplikasi  yang  ada  di  media  sosial seperti  Instagram,  Twitter,  dan  Facebook  sangat memudahkan  masyarakat  dalam  mendapatkan  suatu informasi baik itu yang berasal dari pemerintah maupun
antar  sesama  pengguna  lainnya.  Kemudahan  media sosial  itulah  yang  menjadi  peluang  bagi  pemerintah untuk  dapat  memasifkan  kebijakan  maupun  peraturan yang telah dibuat (Prabandari, 2020).
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Global Web Index tahun 2010, Indonesia merupakan salah satu negara  di  Benua  Asia  yang  memiliki  jumlah  pengguna internet terbanyak yaitu sebesar 79,72%, jika dibandingkan  dengan  Jepang  30,1%,  Australia  48,8%, dan Singapura 63%. Fakta  ini didukung oleh penjelasan pada  majalah The  Economist yang  mengutip  sejumlah perusahaan  riset  internet  yang  memaparkan  jumlah pengguna  Facebook  di  Indonesia  adalah  terbesar  kedua di dunia dan Twitter pada posisi ketiga terbesar di dunia (The  Economist,  2011).  Pemanfaatan  media  sosial dinilai  cukup  efektif  mengingat  banyaknya  pengguna  di Indonesia,  hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  data  laporan “Digital  2021: The  Latest  Insights  Into  The  State  of Digital ”  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  media  asal Inggris  yaitu We  Are  Social ,  pada  tanggal  11  Februari
Zakly  Hanafi  Ahmad  et  al.,  Analisis  Upaya  Strategis  dalam  Memaksimalkan  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis  E-

## Government di Desa
2021  menunjukkan  bahwa  dari  274,9  juta  populasi  di Indonesia, sebanyak 170 juta merupakan pengguna aktif media  sosial  atau  setara  dengan  61,8%  dari  total populasi  di  Indonesia  per  Januari  2021.  Penggunaan media  sosial  secara  aktif  dan  luar  biasa  tersebut merupakan  fakta  bahwa  masyarakat  Indonesia  sudah memahami  penggunaan  internet,  bahkan  masyarakat juga  berpartisipasi  dalam  urusan  sosial  politik  seperti perumusan kebijakan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi  berupa  kritik  dan  sarannya  pada  media  sosial lembaga  pemerintah,  ataupun  postingan  status  pribadi mereka,  hingga  banyaknya  muncul  petisi  online  yang menolak suatu kebijakan pemerintah. Konsep digitalisasi ini  mendukung  adanya  sistem  pemerintahan new  public management yang  menghubungkan  struktur  pemerintah ke masyarakat yang sah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  dalam  urusan pemerintahan  pada  sektor  pelayanan  publik,  konsep E- Government dapat  semakin  diinovasikan  dalam  bentuk yang  lebih  modern  dan  terhubung  dengan  media  sosial masyarakat (Nurcahyani, 2021).
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik  menjelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan  pelayanan  yang  sangat  berkaitan dengan penerapan sistem E-Government , terutama dalam perwujudan  asas  partisipatif,  keterbukaan,  akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami  dengan  dilaksanakannya  pelaksaan  pelayanan E-Government akan membuat lebih efektifnya pelayanan publik yang disediakan pemerintah.  Sebelumnya amanat tentang E-Government telah  dituangkan  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Strategi Pengembangan E-Government ,  langkah  ini  merupakan salah satu tujuan dalam mendukung good governance di Indonesia,  termasuk  transparansi  keterbukaan  publik. Berangkat  dari  itu  semua,  memaksimalkan  potensi pelayanan  publik  secara  digital  dinilai  sangat  penting, bahkan tidak hanya berlaku untuk daerah perkotaan saja, akan tetapi juga sangat mungkin dilakukan pada wilayah perdesaan di Indonesia.
Tahun  2020  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  mencatat  bahwa  tersisa  sekitar  12.548  desa dari total 81.616 desa di Indonesia yang belum mendapat akses  internet  yang  layak,  akan  tetapi  pemerintah mentargetkan  tahun  2024  seluruh  desa  di  Indonesia sudah bisa mendapat akses jaringan 4G (Erwanti, 2020). Artinya,  terhitung  total  69.068  desa  dapat  mengakses internet  dengan  jaringan  yang  baik,  angka  tersebut menunjukkan  bahwa  mayoritas  masyarakat  desa  sudah tidak asing lagi dengan penggunaan internet. Kemunculan pandemi Covid19 pada awal tahun 2020 di Indonesia  membuat  perubahan  secara  besar-besaran terjadi,  mulai  dari  sistem  pekerjaan work  from  home, metode  belajar  instansi  pendidikan,  hingga  pelayanan publik  (Septiani,  2020).  Pembatasan  interaksi  antar sesama  menjadi  percepatan  perubahan  kebiasaan
ditengah masyarakat, khususnya pada wilayah perkotaan yang  padat  penduduk,  jam  kerja  pegawai  dikurangi hingga  sistem  shift  diterapkan  demi  menjaga  jumlah orang  dikantor  agar  tidak  terjadi  penyebaran  virus,  oleh karena itu beberapa kantor pelayanan melakukan inovasi kebijakan seperti pelayanan online, masyarakat diharapkan tidak perlu antri panjang selama dikantor dan juga  dapat  mengisi  data-data  yang  diperlukan  serta mengunggah  berkas  yang  diminta  secara  online,  maka dengan  begitu  kedatangan  masyarakat  pada  kantor pelayanan  hanya  sebatas  pengambilan  dokumen  yang telah  selesai  dengan  penjadwalan  waktu  kedatangan yang sudah diberitahukan secara online.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  telah  mendorong  digitalisasi  desa  dengan memberikan  arahan  serta  masukan  kepada  para  kepala desa,  akses  infrastruktur  juga  telah  dibantu  untuk mendapatkan  jaringan  yang  baik.  Desa  harus  menaruh perhatian  pada  perkembangan  teknologi  di  era  digital saat  ini,  terlebih  penguasaan  teknologi  informasi  yang menjadi salah satu indikator kemajuan bagi suatu negara. Desa  sebagai  bagian  dari  negara  sudah  seharusnya menerapkan teknologi informasi, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pengelolaan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakatnya bahkan  juga  dalam  bidang  pembangunan  sumber  daya manusia  yang  ada  di  desa. Penerapan teknologi di desa sejalan  dengan  berkembangnya  konsep  pembangunan desa berbasis teknologi informasi yang biasa disebut smart  village .  Konsep  ini  menerapkan  teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan  ekonomi,  dan  menciptakan  kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat desa.
Ada beberapa indikator kesiapan pelaksanaan E- Government pada  suatu  daerah dengan  melihat  dari  6 aspek  yaitu  infrastruktur  telekomunikasi,  tingkat konektivitas  IT,  pengadaan  sumber  daya  manusia,  pola permodalan/  anggaran,  landasan  hukum,  dan  paradigma pengembangan kompetensi. Sebagaimana yang dijelaskan  sebelumnya,  80%  lebih  desa  di  Indonesia sudah  mendapatkan  akses  internet  yang  layak  dengan kecepatan  jaringan  4G  artinya  aspek  infrastruktur  dan tingkat  konektivitas  sudah  terpenuhi,  sedangkan  untuk anggaran pemerintah desa memiliki APBDes yang besar dan  cukup  untuk  membuat  sistem E-Government , melihat  hal  tersebut  tentu  saja  inovasi  kebijakan  dalam bidang  pelayanan  sudah  menjadi  sesuatu  yang  penting untuk  diterapkan.  Memaksimalkan  potensi  desa  sebagai penyedia  pelayanan  publik  terkhusus  dalam  membuat dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  keperluan hidup  masyarakat,  pelayanan  dapat  dimudahkan  dengan membuat layanan digital dan manual berjalan bersamaan.  Apa  lagi  sejak  kemunculan  pandemi  Covid 19  yang  mengharuskan  pembatasan  interaksi  yang membuat  pola  kehidupan  memasuki  era new  normal. Perubahan  perspektif  sangat  diperlukan  dari  paradigma
Zakly  Hanafi  Ahmad  et  al.,  Analisis  Upaya  Strategis  dalam  Memaksimalkan  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Government di Desa
Old  Public  Administration menuju New  Public  Services yang menuntut pada proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama (Lumbanraja, 2020).
Sebelumnya sudah  ada literatur yang membahas mengenai  faktor  kesuksesan  penerapan E-Government pada  suatu  daerah,  salah  satunya  penelitian  (Nugraha, 2018) menjelaskan bahwa ada tiga elemen penting dalam menentukan suksesnya pelaksanaan E-Government pada suatu  daerah,  yaitu support,  capacity,  &  value .  Ketiga elemen  ini  masing-masing  mewakili  aspek  dukungan pemerintah,  kesepakatan  bersama  dengan  masyarakat, termasuk  sosialisasi,  kapasitas  sumber  daya  manusia, kualitas  penerapan  serta  keuntungan  penerapan  suatu kebijakan, tentu saja hal-hal tersebut bisa dicapai dengan pengawasan  dan  evaluasi  berkala  secara  efektif.  Secara umum permasalahan yang sering muncul saat pelaksanaan  kebijakan  pada  desa  adalah  ketidaksiapan serta  inkonsistensi  aparatur  desa  dalam  kinerja pelayanannya,  terlebih  lagi  pelaksanaan  sistem E- Government pada  desa  memerlukan  kapasitas  sumber daya  manusia  yang  modern  dan  cepat  beradaptasi  pada perubahan  zaman.  Tercatat  dari  data  kominfo  sendiri masih banyak desa-desa yang belum menerapkan sistem pelayanan berbasis  elektronik dan masih bertumpu pada pelayanan  manual  (Surry,  2021).  Banyaknya  aparatur desa  yang  tergolong  dari  kalangan  manula  bahkan kebanyakan  kepala  desa  sendiri  sangat  awam  soal penggunaan  teknologi  informasi  hal  ini  juga  senada dengan  masyarakat  desa  yang  banyak  belum  memiliki pengetahuan teknologi informasi yang baik, kebanyakan masyarakat  desa  hanya  menggunakan  internet  sebagai media  hiburan,  komunikasi  singkat,  serta  pemanfaatan media  sosial  belaka  (Kamaliah,  2021).  Oleh  karena  itu diperlukan  analisis  dan  penelitian  yang  membahas strategi  terencana  serta  berkelanjutan  yang  dapat diterapkan  dalam  memaksimalkan  potensi  penerapan pelayanan E-Government di  Desa,  terutama  dalam merubah  pola  pemikiran  dan  tingkat  pemahaman masyarakat  dan  aparatur  desa.  Dengan  demikian  upaya dalam  memaksimalkan  konsep  pelayanan  publik  yang efektif dan efisien dapat tercapai.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan literature  review, dalam  melakukan  pengumpulan  data penulis  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang berkaitan  dengan  implementasi E-Government pada desa. Data-data pendukung bersumber dari artikel jurnal penelitian,  buku-buku  penunjang,  dan  berita  online, literature  review seperti  yang  dalam  (Creswell,  2010) memiliki  beberapa  tujuan  yaitu  menginformasikan kepada  pembaca  hasil-hasil  penelitian  lain  yang  saling berkaitan,  menghubungkan  dengan  literatur  yang  ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, literature  review juga  berisi  ulasan,
rangkuman,  serta  pemikiran  penulis  tentang  beberapa sumber pustaka.

## HASIL

## Peningkatan Kualitas Aparatur Desa
Pertama, dalam mengembangkan E-Government pada  masyarakat,  maka  peningkatan  kualitas  SDM masyarakat  dan  aparatur  desa  merupakan  hal  terpenting dalam  upaya  memaksimalkan  potensi E-Government di desa.  Bimbingan  dan  pelatihan  teknis  kepada  aparatur desa  merupakan  langkah  awal  agar  penyelanggaraan pelayanan  bisa  dikonsepkan  dengan  baik,  membuat pelatihan  yang  berkelanjutan  dan  bertahap  dengan menghadirkan  pemateri  dari  pihak  kominfo,  ahli  IT, serta  ahli  hukum  dibidang  teknologi  informasi  dinilai sangat  penting  untuk  memberikan  landasan  pemahaman kepada  aparatur  dan  masyarakat  desa,  pemerintah  desa juga  perlu  memiliki  staff  khusus  dibidang  IT  untuk mengelola E-Government secara  mandiri,  seluruh  staff lain  harus  paham  cara  menggunakan  web  ataupun aplikasi  pelayanan  tersebut.  Selanjutnya  masyarakat yang  diharapkan  sebagai  objek  yang  dilayani  harus mengerti tata cara penggunaan pelayanan E-Government tersebut.  Upaya  selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  pada peningkatan  kualitas  SDM  aparatur  desa  adalah  dalam menjalankan tugas dan kewajibannya disertai pembinaan yang  disiplin.  Hal  ini  dilakukan  supaya  aparatur  desa bekerja sesuai tupoksi masing-masing setiap harinya dan selalu  taat  dan  patuh  apa  yang  menjadi  ketentuan  yang sudah ditetapkan demi mencapai kinerja pelayanan yang maksimal. Peningkatan SDM memiliki kapabilitas dalam melaksanakan  tugas  administrasi  desa  dengan  berbasis E-Government. Peningkatan  kualitas  SDM  ini  melalui peningkatan  ketrampilan  fungsional  pada  aparatur  desa. Ketrampilan dasar ( Enabling Skill ) merupakan ketrampilan dasar yang harus dimiliki aparatur desa yang kemudian  dikembangkan  secara  spesifik. Enabling  Skill terdiri  dari:  Mengoperasikan  Gadget,  Komunikasi virtual,  mengirim  pesan  virtual,  upload  data,  download data  dll,  yang  semuanya  itu  perlu  dipertajam  dan dikembangkan  sehingga  menjadi  ketrampilan  yang efektif pada E-Government. (Leonard, 2020) Kedua, peningkatan kualitas SDM pada aparatur pemerintah  desa  perlu  dilakukan  pendampingan,  yaitu pendampingan  pada  saat  perangkat  desa  mendapat bimbingan dan arahan saat awal penerapan kebijakan E- Government. Pendamping dalam hal ini dapat dilakukan oleh  ahli  IT,  serta  ahli  hukum  dibidang  teknologi informasi.  Pendampingan  ini  dinilai  mampu  dalam peningkatan  kualitas  aparatur  desa  secara  efektif  dan efisien serta tidak membuat bingung aparatur desa dalam tupoksinya.  Pendampingan  pada  aparatur  desa  menjadi bagian  dalam  mengembangkan  potensi  pelayanan  desa berbasis E-Government. Pengabdian  dan  kesetiaan  para aparatur  desa  berarti  bahwa  dalam  segala  tingkatan  dan situasi  dimana  saja  aparatur  desa  itu  bertugas,  akan mengusahakan  peningkatan  kualitas  serta  kemampuan
Zakly  Hanafi  Ahmad  et  al.,  Analisis  Upaya  Strategis  dalam  Memaksimalkan  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Government di Desa
untuk  semakin  berdaya  guna.  Pendampingan  ditegaskan pula  bahwa  usaha  memperkuat  dan  memajukan pemerintah desa perlu ditingkatkan dan lebih dikembangkan pada pelayanan modern sehingga mampu melayani dan mengayomi manyarakat yang lebih efisien (Nirmala,  2018).  Ketiga,  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  masyarakat  berbasis E-Government, efektif untuk dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pimpinan  desa  dalam  hal  ini  adalah  kepada  desa terhadap  perangkat  desa  dalam  bidang  pemerintahan. Sehingga  perangkat  desa  dalam  melakukan  tugas  dan kewajibannya  dengan  baik  dalam  melayani  masyarakat berbasis E-Government. Pengawasan  dalam  bidang administrasi  desa  berbasis E-Government juga  perlu dilakukan. Pengawasan administrasi desa yang dilakukan  adalah  pengawasan  pada  pengembangan sistem  terkait  administrasi  pemerintahan  desa  yang berfungsi  sebagai  sumber  data  dan  informasi  pada seluruh  aktifitas  pemerintahan  berbasis E-Government (Leonard, 2020) . Pengawasan pada E-Government dapat dilakukan  oleh  pimpinan  aparatur  desa  beserta  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Sehingga  adanya pengawasan  ini  lebih  mampu  berjalan  maksimal. Adanya  pengawasan  pada  perangkat  desa  diharapkan mampu  menyatukan  visi  dan  misi  dalam  membangun desa sehingga terwujud kemakmuran desa. Pengembangan  kualitas  SDM  masyarakat  sangat dibutuhkan  karena  berhubungan  dengan  penggunaan dana  desa  dan  sumber  daya  lainnya  yang  tepat  sasaran dan  efektif  dalam  perencanaan  serta  pembangunan  desa (Purwanto,  2022).  Peningkatan  kualitas  SDM  dapat melakukan  kolaborasi  dengan  kampus  dan  desa  harus diperkuat dan konstruktif guna mempercepat pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Keterlibatan  kampus  dalam E-Government tidak  hanya diukur hanya dari indikator akademis, tetapi juga diukur dari  seberapa  besar  kampus  memberikan  berkah  dan manfaat pada desa (Ferdinan, 2022).

## Strategi Sosialisasi Kepada Masyarakat
Dalam  mencapai  pembangunan  sumberdaya manusia  khususnya  pada  masyarakat,  salah  satunya adalah sektor membagun komunikasi yang berdinamika. Untuk  mecapai  itu  diperlukan  pemahaman  yang  baik mengenai sosialisasi dikalangan masyarakat (Ratnajuwita,  2022).  Strategi  sosialisasi  merupakan langkah  awal  dan  menjadi  penentu  dalam  bagaimana sosialisasi E-Government akan  dijalankan.  Oleh  karena itu perlu memperhatikan banyak hal dengan mempertimbangkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam sosialisasi E-Government (Wahyudin,  2017) . Karena dalam  hal  ini  menyangkut  penggunaan  media  internet maka  model  pelatihan  bagi  masyarakat,  bisa  sedikit dibedakan cara penyampaiannya, pelatihan secara formal ditargetkan  lebih  banyak  untuk  pemuda  saja,  hal  ini mengingat  pemuda  lebih  akrab  dengan  gadget  dan teknologi  sehingga  lebih  mudah  mengerti  cara
penggunaannya. Pemuda-pemuda ini diharapkan menjadi  agen  pembantu  pemerintah  desa  dalam memberikan  sosialisasi  berkelanjutan  pada  lingkungan keluarga mereka masing-masing, mereka dapat mengajarkan  orang  tua  mereka  yang  kebanyakan  masih gagap  terhadap  teknologi,  serta  metode  pembelajaran dari  anak  kepada  orang  tua  dinilai  lebih  efektif dibandingkan  pelatihan  formal,  orang  tua  dapat  lebih leluasa  secara  waktu  dan  kondisi  ketika  belajar  dengan anaknya sendiri. Menurut (Darmawan, 2019) memberikan  sosialisasi  penggunaan  internet,  dinilai efektif  dan  efisien  ketika  penyampaian  sosialisasi  desa melalui pemuda karang taruna. Hal ini karena sosialisasi pemuda  karang  taruna  dinilai  mendapat  tanggapan  yang positif  dari  peserta  dan  lingkungan  masyarakat  desa. Seperti  ketua  Rukun  Tangga  (RT)  dan  Ketua  Rukun Warga  (RW).  Pelatihan  kepada  pemuda  karang  taruna lebih mudah menguasai sosialisasi E-Government karena sebagian  besar  pemuda  karang  taruna  sudah  menguasai sudah menguasai kemampuan dasar dalam mengoperasikan gadget.
Selanjutnya  dalam  mempertegas  sosialisasi  dan menyebarluaskan pada masyarakat mengenai E- Government, Aparatur  desa  dapat  membuat  spanduk sosialisasi  dititik  penting  yang  ada  di  Desa,  spanduk tersebut  berisi  gambaran  tata  cara  pelayanan E- Government bagi masyarakat desa. Menurut menkominfo,  kampanye  sosialisasi  publik  dilaksanakan sebagai  bentuk  kampanye  pemerintah  dengan  berbagai macam strategi (Sindikat, 2021). Oleh karena itu, bentuk perlu  dilakukan  sosialisasi  kampanye  masyarakat  desa yang  efektif  dengan  menyasar  pada  masyarakat  secara meluas. Pengelolaan  sosialisasi  publik  dikatakan meningkat  apabila  memperhatikan  empat  hal, Pertama, kualitas sosialisasi publik khususnya transparan dan jelas informasi, Kedua, penggunaan media, Ketiga, mengidentifikasi,  mengelola,  mengukur  dan  melakukan intervensi  terhadap  faktor  yang  menghambat, Keempat, fokus  pada  tujuan  promosi E-Government (Kansong, 2021) .

## Pengawasan & Evaluasi
Penerapan  pelayanan  masyarakat  berbasis E- Government penting  dilakukan  untuk  mengingatkan pentingnya integritas dalam bekerja, dan juga peningkatan pelayanan publik yang lebih prima. Adanya evaluasi  dalam  hal  pelayanan E-Government akan berdampak  positif  terhadap  adanya  masukan  terhadap berhasil  tidaknya  pelayanan E-Government (Muttaqin, 2022) . Evaluasi dapat dilakukan oleh pimpinan  aparatur desa dalam  hal efektifitas pelayanan  publik  berbasis E- Government guna menjaga kepercayaan publik. Pimpinan  aparatur  desa  dapat  melakukan  kerja  sama dengan  BPD  dalam  melakukan  evaluasi  terhadap pelayanan E-Government (Pers, 2021) . Target akhir dari diadakannya  evaluasi  ini  adalah  dapat  terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
Zakly  Hanafi  Ahmad  et  al.,  Analisis  Upaya  Strategis  dalam  Memaksimalkan  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis  E-

## Government di Desa
masyarakat  secara  efektif  dan  efisien.  Hasil  evaluasi dapat dijadikan indikator sebagai rencana lanjutan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis E- Government. Evaluasi E-Government ini  dilakukan untuk  menekankan  bahwa  keberhasilan E-Government tidak hanya dilihat atau terfokus pada pencapaian secara statistik  atau  angka-angka,  tetapi  juga  dampaknya kepada  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat.  adanya evaluasi diharapkan mampu membangun  kolaborasi dan inovasi  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi aparatur  desa,  sehingga  tercipta  pelayanan  publik  yang integritas  (Humas,  2022).  Evaluasi  kualitas  pelayanan publik  Indonesia  tentu  dipengaruhi  oleh  rendahnya kualitas  pelayanan  yang  ada  di  tingkat  daerah  maupun desa.  Sebagai  pelaksana  pelayanan  publik  di  tingkat desa,  Pemerintah  Desa  terkadang  mendapatkan  keluhan warga  mengenai  waktu  pelayanan.  Namun,  adanya evaluasi  ini  pemerintah  desa  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  yang  ada  dan  mempermudah warga untuk mendapatkan pelayanan (Mufidah, 2021).

## SIMPULAN
E-Government menjadi  inovasi  baru  dalam pelaksanaan pelayanan public. Tingginya angka pengguna  internet  di  Indonesia  menjadi  modal  awal penerapan  sistem E-Government dalam  memaksimalkan pelayanan publik di desa. Penerapan E-Government juga menjadi  salah  satu  langkah  untuk  mendukung good governance di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan  langkah-langkah  strategis  yang  harus dilakukan  agar  terwujud  nya  pelayanan  publik  berbasis E-Government di  desa.  seperti  peningkatan  kualitas aparatur  desa,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan memberikan bimbingan, pendampingan serta pengawasan  kepada  perangkat  desa  yang  menjadi petugas  pelaksana E-Government .  Kemudian  aparatur desa  harus  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  penggunaan E-Government ,  hal  ini  bertujuan agar  tercapainya  penyebaran  informasi  yang  maksimal tentang  penerapan E-Government ,  sosialisasi  yang dilakukan  harus  memperhatikan  lima  hal  berikut  ini yaitu  Pertama,  kualitas  sosialisasi  publik  khususnya transparansi dan kejelasan informasi, Kedua, memaksimalkan  penggunaan  media  sosial  dan  media massa,  Ketiga,  mengidentifikasi,  mengelola,  mengukur dan  melakukan  intervensi  terhadap  faktor  yang menghambat,  Keempat,  fokus  pada  tujuan  promosi E- Government . Terakhir, melakukan evaluasi atau monitoring sebagai bentuk pengawasan dalam penerapan E-Government .  Hasil  dari  evaluasi  ini  dapat  menjadi acuan  bagi  pemerintah  desa  untuk  memperbaiki kekurangan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan publik berbasis E-Government pada desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Craswell,  J.  W.  2018. Reserach  Design  Pendekatan Metode  Kualitatif,    Kuantitatif,  dan  Campuran . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Darmawan, Agus. 2019. Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Bagi Remaja Karang Taruna. Jurnal PKM: Pengabdian  Kepada  Masyarakat.  Diakses  dari https://journal.lppmunindra.ac.id
Erwanti,  M.O201.  2020,  Kominfo:  12  Ribu  Desa  di Indonesia  Belum  Bisa  Manfaatkan  Internet. Diakses dari https://news.detik.com
Ferdinan, 2022, Mendes PDTT: Kolaborasi Kampus dan
Desa  Percepat  Pembangunan  Desa  diakses  dari https://voi.id
Humas,  Biro.,  2022,  Pimpin  Rapat  Evaluasi  Kinerja Perangkat  Daerah,  Pak  Uu:  Fokus  Hasil  Nyata. Diakses dari https://jabarprov.go.id
Kamaliah,  Aisyah.  2021,  Masih  Banyak  yang  Awam Internet  di  Pelosok  RI,  Ini  Solusinya.  Diakses dari https://inet.detik.com
Kansong,  Usman,  2022,  Komunikasi  Publik  KPCPEN Efektif  Ubah  Perilaku  Masyarakat.  Diakses  dari http://indonesia.go.id
Leonard,  H.  Mukhlis  Hannan,  Abdul  Khalik.  2020.
Mengupayakan  Pengingkatan  Kualitas  Aparat Desa
Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintah  Di  Desa  Malimbong  Kecamatan Sesenapadang  Kabupaten  Mamasa.  Journal Peqguruang:  Conference  Series.  diakses  dari https://journal.lppm-unasman.ac.id
Lumbanraja, A.D. 2020. Urgensi Transformasi Pelayanan  Publik  Melalui E-Government pada New  Normal dan  Reformasi  Regulasi  Birokrasi.
Administrarive  Law  &  Governance  Journal, 3(2), 220-231.
Mufidah,  I.A.  2021.  Evaluasi  Prosedur  Pelayanan  Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Warga: Studi  Kasus  Pemerintah  Desa  Janti,  Tulangan Sidoarjo . Undergraduate Thesis, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember.
Muttaqin,  Agus.  2022,  Data  Ombudsman  RI  Jatim, Kemenkumham  Jatim  Zero  Pengaduan  diakses dari http://kominfo.jatimprov.go.id
Nirmala. A, Sahi. 2018. Peningkatan Kualitas Perangkat
Desa Guna Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan  di  Desa  Ilotidea  Kabupaten Gorontalo.  Journal  of  Public  Administration Studies: Gorontalo. Diakses dari https://jurnal.unigo.ac.id Nugraha,  J.T.  2018.  E-Government  dan  Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses
Pengembangan  E-Government  di  Pemerintah Kabupaten  Sleman).  Jurnal  Komunikasi  dan Kajian Media, 2(1), 32-42.
Nurcahyani,  Asi.  2021,  Media  Sosial  dan  Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah. Diakses dari https://kumparan.com
Zakly  Hanafi  Ahmad  et  al.,  Analisis  Upaya  Strategis  dalam  Memaksimalkan  Penerapan  Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Government di Desa
Pamungkas,  C.  2015.  Global  Village  dan  Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. Jurnal Global & Strategis. Surabaya. Universitas Airlangga Pers,  Siaran,  2021,  Terbaik  Penerapan  SPBE,  Menteri Johnny:  Terus  Tingkatkan  Kualitas  Layanan Publik diakses dari https://www.kominfo.go.id Post,  Sindikat.  2022,  Kominfo  Tingkatkan  Program Sosialisasi  Penurunan  Stunting.  Diakses  dari http://www.sindikatpost.com
Prabandari,  Ayu  Isti.  2021,  5  Fungsi  Handphone  dalam Kehidupan  Sehari-hari,  Media  Komunikasi hingga
Penyimpanan.
Diakses dari https://merdeka.com Purwanto, 2022, Capacity Building Pemdes
Gedongarum  Menuju  Profesionalisme  Aparatur Desa diakses dari https://kabarpasti.com Ratnajuwita,  Ursy.  2022,  Sosialisasi  Pendidikan  Politik diakses dari https://www.kompasiana.com Septiani,  Maya.  2020, E-Government Sebagai  Strategi dalam  Meminimalisi  Penyebaran  Covid-19  dan Efektvitas  Pelayanan  Publik.  Diakses  dari https://ombudsman.go.id
Surry,  Khalis.  2021,  Kominfo  Percepat  Bangun  Akses Internet  di  Seluruh  Desa.  Diakses dari https://antaranews.com The  Economist.  2011, Social  media  in  Indonesia:  Eat, pray,  tweet.  Social  networking  sites  have  taken off  in  Indonesia.  Who  will  profit? Diakses  Dari https://www.economist.com
Wahyudin, Uud. 2017. Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan.  Jurnal  Common.  Diakses  dari http://sojs.unikom.ac.id