## Intervensi Gizi Sensitif dalam Penurunan Stunting : Studi Kualitatif Sensitive Nutrition Interventions in Stunting Reducing : A Qualitative Study
Devi Sari 1 *, Sri Achadi Nugraheni 2 , Mohammad Zen Rahfiludin 3
1 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
2,3 Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro *Korespondensi Penulis : saridevi0709@gmail.com
Abstrak
Latar belakang: Stunting diperkirakan berkontribusi sebesar 15–17% terhadap kematian pada anak balita. Terpilihnya Kabupaten Banyumas menjadi 100 kabupaten/kota prioritas intervensi stunting pada tahun 2018 membuat Pemerintah  Kabupaten Banyumas melakukan berb agai strategi dan upaya dalam mengoptimalkan program-program dari berbagai sektor untuk satu tujuan utama yaitu fokus pada pencegahan dan penurunan stunting.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program atau kegiatan apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas pada intervensi gizi sensitif dalam menurunkan angka stunting.
Metode: Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  berupa  data  deskriptif  dalam  kata-kata  tertulis  ataupun  lisan  yang  diperoleh  dari wawancara mendalam ( indepth interview ) informan utama dan informan triangulasi. Hasil: Semua program/kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan kebijakan penanggulangan stunting baik pada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala-kendala selama proses implementasi.
Kesimpulan: Implementasi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari turunnya prevalensi stunting dari 32,02% menjadi 16,6% pada tahun 2022. Intervensi gizi sensitif berkontribusi sangat besar dalam penurunan stunting karena semua OPD dan RS juga ikut terlibat dalam penanggulangan stunting.
Kata Kunci: Stunting; Intervensi; Gizi; Sensitif

## Abstract
Introduction: Stunting is estimated to contribute 15–17% to mortality in children under five. The selection of Banyumas Regency as one of the 100 priority districts/cities for stunting intervention in 2018 has made the Banyumas Regency Government carry out various strategies and efforts to optimize programs from multiple sectors for one main goal, namely to focus on preventing and reducing stunting.
Objective: This study aims to find out what programs or activities have been implemented by the government of Banyumas Regency on nutrition- sensitive interventions in reducing stunting rates.
Method: The research design is qualitative research in the form of descriptive data in written or oral words obtained from indepth in terviews with key informants and triangulation informants.
Result: All programs/activities have been implemented by the District Government of Banyumas per the stunting prevention policy, both in specific and nutrition-sensitive interventions. However, in practice, many obstacles are encountered during the implementation process. Conclusion: The implementation of stunting reduction in the Banyumas Regency has been going quite well, this can be seen from the decline in the prevalence of stunting from 32.02% to 16.6% in 2022. Sensitive nutrition interventions have contributed  greatly to reducing stunting because all regional organizations and hospitals also participate involved in tackling stunting.
Keywords: Stunting; Intervention; Nutrition; Sensitive

## ISSN 2597– 6052
DOI: https://doi.org/10.56338/mppki.v6i9.3798

## MPPKI

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion
Research Articles
Open Access

## PENDAHULUAN
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang ditentukan oleh panjang/tinggi badan menurut umur atau z  skor  <  –2  SD.  Stunting  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  kronis  karena  sebagian  besar  negara  yang terkena  dampak  belum  membuat  kemajuan  substansial  dalam  mengurangi  atau  menghilangkan  stunting.  Stunting sangat berkorelasi dengan efek buruk terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang pada anak-anak yang mengalami  stunting.  Stunting  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  optimal  serta  menghambat perkembangan otak secara maksimal, menyebabkan kemampuan kognitif yang buruk di kemudian hari, menurunnya prestasi sekolah, dan berkurangnya potensi pembangunan suatu bangsa (1).
Secara global, stunting diperkirakan berkontribusi terhadap 15–17% kematian pada anak balita. Masa kritis untuk stunting dimulai selama kehamilan, dengan malnutrisi ibu yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, dan berlanjut hingga usia 24 bulan. Faktor risiko stunting yaitu nutrisi ibu yang buruk, praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang buruk, berat badan lahir rendah, infeksi berulang, dan sanitasi lingkungan yang buruk menyebabkan diare kronis. PMBA yang buruk terdiri dari kurangnya pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, jumlah atau variasi makanan pendamping yang tidak tepat, dan frekuensi makanan  pendamping yang tidak memadai dari usia 6 hingga 24 bulan (2).
Indonesia saat ini merupakan negara di Asia Tenggara dengan perkiraan prevalensi stunting tertinggi sebesar 31,8%, diikuti oleh Filipina sebesar 28,7%, Myanmar 25,2%, Malaysia 20,9%, dan Thailand 12,7% (3). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 24,4%, namun pada tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan menjadi 21,6%. Hal ini juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan, dimana prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 21,6%, sedangkan tahun 2022 sebesar 20,8%. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang pada tahun 2018 termasuk dalam 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi stunting. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia  (SSGI)  tahun  2021  prevalensi  stunting  Kabupaten  Banyumas  adalah  21,6%  dan  pada  tahun  2022  turun menjadi  16,6%,  sehingga  menjadikan  Kabupaten  Banyumas  berada  di  posisi  enam  besar  kabupaten/kota  dengan prevalensi stunting paling rendah di Provinsi Jawa Tengah (4,5).
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk  menurunkan stunting. Salah satu  kebijakan  yang  dilakukan  secara  nasional  adalah  aksi  konvergensi  percepatan  pencegahan  dan  penurunan stunting  yang  melibatkan  seluruh  sektor  pemerintah,  swasta,  akademisi  dan  masyarakat  dari  tingkat  pusat  hingga kabupaten/kota (6,7). Secara praktis, aksi konvergensi merupakan strategi dan upaya menyatukan berbagai program dari  berbagai  sektor  untuk  satu  tujuan  utama  yaitu  fokus  pada  pencegahan  dan  penurunan  stunting.  Strategi  dan kebijakan aksi konvergensi selaras dengan program intervensi gizi spesifik terutama terkait dengan sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif terkait dengan sektor non-kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif (8). Intervensi  gizi  spesifik  berkontribusi  sebesar  30%  dalam  penurunan  stunting,  sedangkan  intervensi  gizi  sensitif memiliki kontribusi yang lebih besar yaitu 70% (9).
Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Banyumas termaktub dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023. Kesuksesan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menurunkan angka stunting tentunya tidak lepas dari  kerjasama  berbagai  sektor  baik  sektor  kesehatan  maupun  non-kesehatan.  Besarnya  kontribusi  sektor  non- kesehatan  pada  intervensi  gizi  sensitif  tentunya  harus  mendapatkan  perhatian  mengingat  banyaknya  lintas  sektor yang  terlibat  dan  bekerjasama  dalam  penanganan  stunting  di  Kabupaten  Banyumas,  sehingga  pada  penelitian  ini penulis hanya berfokus pada intervensi gizi sensitif.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini  guna  mengetahui  program  atau kegiatan apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas pada intervensi gizi sensitif dalam menurunkan angka  stunting. Hal ini penting dilakukan  untuk melihat sudah sejauh mana program/kegiatan tersebut  diimplementasikan  dan  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  selama  proses  implementasi  kebijakan  intervensi gizi sensitif di Kabupaten Banyumas.

## METODE
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang hasilnya berupa data deskriptif dalam kata-kata tertulis ataupun lisan yang didapat dari pengamatan orang-orang dan perilakunya  (10).  Informan  pada  penelitian  ini  dipilih  secara purposive dengan  pertimbangan  tertentu.  Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam ( indepth interview ). Validitas data yang digunakan  adalah  teknik  triangulasi.  Informan  utama  adalah  pelaksana  program/kegiatan  pada  OPD  yang  terlibat dalam intervensi gizi sensitif berdasarkan RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023, sedangkan informan triangulasi adalah kepala desa yang menjadi desa lokus stunting.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  dengan  9  orang pelaksana program pada 9 OPD (Organisasi  Perangkat Daerah) yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Badan Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan  Pengembangan  (Bappedalitbang)  Kabupaten  Banyumas,  Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten  Banyumas,  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman  Kabupaten  Banyumas,  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Banyumas. Informan triangulasi adalah 2 kepala desa yang desanya terpilih menjadi desa lokus stunting setidaknya  minimal  sebanyak  3  kali.  Informan  triangulasi  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Kepala Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa usia informan utama berkisar antara 24 sampai 57 tahun dengan masa kerja jabatan pada saat dilakukan wawancara paling pendek  adalah  1  tahun  dan  masa  kerja  terlama  yaitu  15  tahun,  sedangkan  pada  informan  triangulasi  sama-sama memiliki masa kerja 3 tahun.
Tabel 1. Karakteristik Informan Utama dan Informan Triangulasi No Kode Informan Umur Pendidikan Masa Kerja 1 IU1 51 S1 3 tahun 2 IU2 53 S1 4 tahun 3 IU3 55 S1 5 tahun 4 IU4 57 S1 5 tahun 5 IU5 24 D3 2 tahun 6 IU6 52 S2 9 tahun 7 IU7 54 S1 5 tahun 8 IU8 54 S1 15 tahun 9 IU9 52 S2 1 tahun 10 IT1 40 S1 3 tahun 11 IT2 30 SMA 3 tahun
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan didapat hasil bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penanganan stunting adalah mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka  Stunting  Indonesia  Tahun  2021-2024,  serta  berdasarkan  RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023. Menurut hasil wawancara terdapat beberapa  program/kegiatan  pada  intervensi  gizi  sensitif  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Banyumas dalam  penurunan  stunting,  seperti  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPKBP3A)  terdapat  program  Keluarga  Berencana  (KB),  penyusunan  SK pendamping kecamatan oleh OPD dan RS, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pembentukan Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK),  mini  lokakarya  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS),  Audit  Kasus Stunting, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), Bina Keluarga Balita (BKB), Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), konseling calon pengantin, dan pemberian donasi uang PMT pemulihan pada baduta stunting di Kecamatan Kembaran.
Pada  Dinas  Kesehatan  untuk  program/kegiatan  yang  ada  pada  intervensi  gizi  spesifik  sudah  dilaksanakan seperti layanan kunjungan antenatal empat kali (K4), imunisasi dasar lengkap, layanan ibu nifas, kelas ibu hamil, ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang mendapat PMT pemulihan, ibu hamil mendapat TTD, balita  kurus mendapatkan  PMT,  posyandu,  anak  usia  6-59  bulan  mendapat  vitamin  A,  balita  diare  yang  mendapatkan suplementasi zinc, dan remaja putri mendapatkan TTD, sedangkan pada intervensi gizi sensitif yaitu membuat Surat Keputusan  Bupati,  mendampingi  mini  lokakarya  TPPS,  terlibat  dalam  Audit  Kasus  Stunting,  dan  melakukan pendampingan oleh OPD bersama dengan RS di kecamatan. Untuk program/kegiatan yang ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah  P2L (Pekarangan Pangan Lestari), bimtek dan sosialisasi pengembangan padi inpari  IR
nutri zinc, dan sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman). Pada Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu  peningkatan  akses  sanitasi  dan  air  minum.  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan Pengembangan  (Bappedalitbang)  yaitu  rembuk  stunting,  penyusunan  RAD  Pencegahan  dan  Penanganan  Stunting Kabupaten  Banyumas  Tahun  2020-2023,  koordinator  dalam  aksi  konvergensi  tingkat  kabupaten,  dan  penyusunan peraturan atau SK yang terkait dalam program/kegiatan percepatan penurunan stunting termasuk salah satunya adalah SK penetapan desa lokus stunting.
Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas terdapat beberapa program/kegiatan seperti  pembinaan  Kader  Pembinaan  Manusia  (KPM),  penyediaan  data  kemiskinan  ekstrim,  penyediaan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, program JKN-KIS, dan  memfasilitasi  penyaluran  dana  desa.  Pada  Dinas  Perikanan  dan  Peternakan  bentuk  program/kegiatan  yang mendukung  penanganan  stunting  adalah  Gerakan  Memasyarakatkan  Makan  Ikan  (Gemarikan)  dan  pemberian bantuan  telur  di  Kecamatan  Kalibagor.  Program/kegiatan  pada  Dinas  Pendidikan  adalah  Pemberian  Makanan Tambahan (PMT) dan kelas parenting, yang terakhir kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang mendukung penanganan stunting adalah pemberian bantuan paket makanan untuk balita stunting di Kecamatan Kemranjen.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Program/Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dalam Penanganan Stunting Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bantuan pendapatan bersyarat untuk keluarga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam  informasi  terpadu  program  penanganan  fakir  miskin,  didefinisikan  sebagai  keluarga  penerima  PKH  yang diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. PKH di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sejak tahun 2013 yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah bantuan PKH tiap keluarga bisa berbeda- beda  tergantung  pada  kriteria  komponen  dari  KPM.  Terdapat  3  kriteria  komponen  dalam  penerima  bantuan  PKH yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (11).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siregar  menunjukkan  bahwa  adanya  bantuan  PKH  memberi dampak yang positif karena  masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan  serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terutama untuk ibu hamil dan balita. Bantuan PKH yang diberikan dalam pencegahan stunting berupa upaya preventif yang mendorong perubahan perilaku KPM dan membantu pemenuhan gizi bagi anggota keluarganya (12). KPM yang menerima bantuan PKH selain mendapatkan bantuan  dana  juga  mendapatkan  edukasi  terkait  stunting  oleh  pendamping  PKH  pada  Pertemuan  Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). SDM pendamping PKH sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan  Stunting  (P3S)  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Sosial  melalui  Balai  Besar  Pendidikan  dan Pelatihan  Kesejahteraan  Sosial.  Pada  pelaksanaan  PKH  di Kabupaten  Banyumas  sejauh  ini  berjalan  lancar,  SDM pendamping yang awalnya hanya berjumlah 175 orang sekarang sudah bertambah menjadi 300 orang.

## Program Sembako
Program  sembako  merupakan  program  bansos  pangan  pengembangan  dari  Bantuan  Pangan  Nontunai (BPNT) dengan menambahkan nilai bantuan serta jenis bahan pangan. Penyaluran Program Sembako melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan dapat digunakan sebagai media penyaluran bansos (13). BPNT didefinisikan sebagai bantuan sosial yang digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang dibayarkan setiap bulan kepada KPM yang berupa uang elektronik. Tujuan dari program BPNT adalah meminimalisir beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan kendali kepada KPM BPNT dalam pemenuhan kebutuhan pangan, dan memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga, serta tepat administrasi (14).
BPNT  sangat  efektif  dalam  menanggulangi  kemiskinan  dan  menurunkan  angka  stunting  (15,16). Berdasarkan  informasi  yang  didapat,  pelaksanaan  program  BPNT  di  Kabupaten  Banyumas  yang  biasanya  rutin diberikan setiap bulan akan tetapi  akhir-akhir ini mengalami  kendala  yaitu penundaan pencairan hingga beberapa bulan  dan  terkadang  jenis  bantuannya  berubah  menjadi  uang  tunai,  selain  itu  lokasi  penyalurannya  juga  selalu berubah-ubah  setiap  bulan  kadang  penyaluran  lewat  kantor  pos,  kadang  disalurkan  melalui  bank.  Hal  ini  tentu membuat bingung KPM BPNT, akan tetapi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak dikarenakan kewenangan penyaluran BPNT sepenuhnya ada di tingkat pusat yaitu Kementerian Sosial.

## Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
JKN-KIS  adalah  jaminan  perlindungan  kesehatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (17). Tujuan dari  program  JKN-KIS  adalah  untuk  menjamin  dan  memudahkan  masyarakat  Kabupaten  Banyumas  dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan  terutama  bagi  keluarga  yang  kurang  mampu.  Dengan  adanya  JKN-KIS
diharapkan  masyarakat  lebih  sadar  dalam  memperhatikan  kesehatan  mereka,  sehingga  berdampak  pada meningkatnya  kunjungan  ke  layanan  kesehatan  yang  bisa  berpengaruh  terhadap  status  kesehatan.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon mengungkapkan bahwa anak yang lahir dari keluarga yang tidak memiliki jaminan  kesehatan masyarakat miskin berisiko 1,3 kali mengalami  stunting dibandingkan  dengan anak yang lahir dari keluarga pemilik jaminan kesehatan (18). Pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program yaitu terdapat data yang kurang valid yang berdampak pada penerima KIS yang tidak tepat sasaran seperti adanya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan KIS.

## Alokasi Dana Desa
Acuan belanja desa dalam penanganan stunting adalah Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting. Beberapa program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dalam penggunaan  Dana  Desa  pada  tahun  2023  meliputi  ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani,  serta  pencegahan  dan penurunan stunting (19). Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2022, Alokasi Dana Desa  yang di prioritaskan untuk program  ketahanan  pangan  dan  hewani  adalah  sebesar  20%  (20).  Alokasi  ini  juga  termasuk  dalam  penanganan stunting. Pada beberapa kegiatan di desa, Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas yang mendukung penanganan stunting salah satunya berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan balita stunting, selain itu juga dialokasikan untuk insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM).

## Kader Pembangunan Manusia (KPM)
KPM merupakan warga desa yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa untuk membantu pemerintah  desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  desa. Beberapa tugas KPM adalah memberikan sosialisasi kebijakan penanganan stunting kepada warga desa, pendataan sasaran  rumah  tangga  1.000  HPK,  melakukan  pemantauan  layanan  penanganan  stunting  terhadap  sasaran  rumah tangga 1.000 HPK, dan kegiatan lain yang terkait penanganan  stunting di desa  (21). Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan dan bekerjasama dengan Dinas  Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa  mengadakan  pembinaan  KPM  dengan  sumber  dana  dari  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  Khusus Stunting. Adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPM terkait penanganan stunting. Tentunya dalam hal ini KPM tidak bisa bekerja  sendiri, melainkan  harus  ada keterlibatan  lintas sektor serta perangkat desa dalam menjalankan program penanganan stunting (22).

## Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)
DASHAT  diluncurkan  oleh  BKKBN  pada  tahun  2021  yang  bertujuan  memenuhi  gizi  seimbang  pada keluarga berisiko stunting yang memiliki catin (calon pengantin), ibu hamil, ibu menyusui, baduta atau balita stunting dari  keluarga  tidak  mampu  dengan  cara  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  atau bahan  pangan  lokal  yang  bisa  digabungkan  dengan  sumber  daya  dari  mitra  lainnya.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh Dainy et al, pemberian MPASI oleh Tim DASHAT pada bayi 6-9 bulan mengalami peningkatan berat badan bayi sesuai standar usia, sehingga mampu mencegah terjadinya stunting (23) . Mulai tahun 2021 DPPKBP3A Kabupaten  Banyumas  telah  menggencarkan  DASHAT  dan  terus  melakukan  pendampingan  selama  proses pelaksanaannya.

## Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih
Persentase Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Banyumas yang tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan pada tahun 2022 adalah 100%, sedangkan persentasi KK dengan  akses terhadap sanitasi layak sebesar 97,2%. Untuk sarana air minum sebanyak 528 yang dilakukan pemeriksaan kualitas air minumnya dengan hasil  aman  sebanyak  318  atau  sebesar  60,23% (24) .  Cakupan  Desa/Kelurahan  yang  melaksanakan  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  tahun  2022  adalah  sebesar  90%.  Stunting  pada  anak  usia  24-59  bulan  merupakan tantangan  kesehatan  masyarakat.  Ini  telah  dikaitkan  dengan  kualitas  air yang buruk,  aksesibilitas  air,  kurangnya sanitasi lingkungan, dan praktik kebersihan pribadi (WASH). Sanitasi yang tidak layak dan air minum yang tidak aman memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada masa kanak-kanak (25,26) . Komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  dalam  meningkatkan  akses  air bersih  yaitu  dengan diterbitkannya  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Daerah Pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  Kabupaten  Banyumas .  Tujuannya  adalah  untuk  menuntaskan permasalahan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (27) . Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  Banyumas  telah  melaksanakan  beberapa  program  diantaranya  program  Hibah  Air  Limbah  Setempat (HALS)  dan  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (Pamsimas).  Dalam  pelaksanaan  program HALS tahun 2022 terjadi kesalahan karena data yang tidak valid yaitu data yang diusulkan berbeda dengan data yang
menerima, sehingga ada beberapa titik yang pembangunannya tidak bisa di reimburse ke pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan kriteria yang diusulkan diawal.

## Bina Keluarga Balita
BKB  merupakan  penyuluhan  yang  diberikan  kepada  orang  tua  dan  anggota  keluarganya  dalam  praktik pengasuhan  dan  pembinaan  tumbuh  kembang  anak  melalui  berbagai  kegiatan  seperti  stimulasi  fisik,  spriritual, mental, emosional, intelektual, sosial dan moral demi mewujudkan SDM yang berkualitas dalam rangka peningkatan kepesertaan  pembinaan  dan  kemandirian  ber  KB  bagi  PUS  (Pasangan  Usia  Subur)  anggota  kelompok (28) . Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui DPPKBP3A telah melaksanakan Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting (BKB EMAS) pada 380 kelompok BKB yang tersebar di 331 desa/kelurahan. Kegiatan BKB idealnya dilakukan sebulan sekali dengan materi pengasuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan usia anak dan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesuai dengan usia anak (29) .

## Pendampingan Keluarga
Dalam penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga melaksanakan pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga merupakan kegiatan penyuluhan, fasilitasi pemberian bantuan sosial dan fasilitasi pelayanan rujukan dengan tujuan peningkatan akses informasi dan pelayanan keluarga berisiko stunting.  Adapun sasarannya adalah ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0 sampai 59 bulan, dan calon pengantin atau PUS melalui pendampingan tiga bulan  pranikah  sebagai  bagian  dari  pelayanan  nikah  yang  bertujuan  untuk  deteksi  dini  faktor  risiko  stunting  dan meminimalisir faktor risiko stunting (30) . Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala saat awal dilaksanakan tahun 2021 karena diburu-buru waktu dalam proses rekrutmen sehingga terjadi kesulitan dalam pemetaan anggota TPK dan pemilihan anggota banyak yang tidak sesuai dengan kriteria, seperti banyak anggota TPK yang sudah sepuh. Hal  ini  tentunya  akan  berakibat  pada  kegiatan  pengadministrasian,  akan  tetapi  seiring  dengan  berjalannya  waktu, pada  tahun  2022  untuk  anggota  TPK  yang  sudah  sepuh  digantikan  dengan  anggota  yang  lebih  muda  yang  bisa mengerjakan kegiatan administrasi.

## Program Keluarga Berencana
Program  KB  adalah  program  kesehatan  yang  bertujuan  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk  dan mengurangi  bayi  lahir  dengan  gizi  yang  buruk.  Pengurangan  laju  pertumbuhan  penduduk  melalui  program  KB diharapkan  mampu  mengurangi  prevalensi  stunting.  Jika  laju  pertumbuhan  penduduk  sudah  terkendali,  maka pengawasan  pada  ibu  hamil  dan  bayi  baru  lahir  akan  lebih  efektif  baik  dari  segi  gizi  maupun  kesehatan (31) . Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan mengikuti program KB di bawah 2 tahun. Intervensi lintas sektor pada program KB adalah strategi dalam peningkatan status gizi ibu dan anak. Perlu adanya komitmen pimpinan dalam mensukseskan program KB terkait pencegahan stunting pada 1.000 HPK (32) . Saat ini data cakupan pelayanan KB pasca persalinan di Kabupaten Banyumas tahun 2022 sebesar 85%.

## Audit Kasus Stunting (AKS)
Audit  Kasus  Stunting  adalah  kegiatan  prioritas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota dalam  percepatan  penurunan  prevalensi  stunting  sesuai  dengan  Peraturan  BKKBN Nomor  12  Tahun  2021.  Audit Kasus  Stunting  didefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  risiko  dan  penyebab risiko  berdasarkan  surveilans  rutin  atau  sumber  data  lainnya  terhadap  kelompok  sasaran.  Tujuan  AKS  adalah mengidentifikasi  risiko  dan  penyebab  risiko  terjadinya  stunting  pada  kelompok  sasaran  guna  mencegah  dan memperbaiki  tata  laksana  kasus  serupa,  merekomendasikan  penanganan  kasus  serta  upaya  pencegahan,  dan menganalisis  faktor  risiko  pada  baduta  atau  balita  stunting  guna  mencegah,  menangani,  serta  memperbaiki  tata laksana kasus yang sama (33) . Pelaksanaan AKS di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dilakukan dua kali dalam setahun  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  pada  Rencana  Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka  Stunting Indonesia (RAN PASTI).

## Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
Kegiatan P2L merupakan salah satu kegiatan perwujudan dari pilar ke 4 pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat perorangan, keluarga dan masyarakat. Kegiatan P2L diselenggarakan dengan tujuan peningkatan ketersediaan, aksesbilitas, dan pemanfaatan pangan guna mendukung  ketahanan  pangan  rumah  tangga  dan  program  pemerintah  yang  diprioritaskan  pada  wilayah  lokus stunting. Kegiatan P2L dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai  pemenuhan  pangan  dan  gizi  rumah  tangga  yang  berorientasi  pasar  guna  peningkatan  pendapatan  rumah tangga (34) .  Pelaksanaan  kegiatan  P2L  di  Kabupaten  Banyumas  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan P2L sesuai dengan desa lokus stunting yang sebelumnya telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan P2L bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Dekonsentrasi APBN.
Meningkatkan  produktivitas  pertanian  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan  SDG’s  kedua  yaitu  untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030. Peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan ketahanan pangan dan mampu mengurangi kemiskinan. Kekurangan gizi terjadi ketika konsumsi makanan individu tidak cukup untuk menyediakan jumlah energi makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang normal, aktif, dan sehat. Inilah pentingnya kontribusi sektor pertanian dan pangan bagi masyarakat. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kalori harian akan mendorong terjadinya gizi kurang, stunting dan wasting, terutama pada anak balita (35) .

## Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
Gemarikan  adalah  kegiatan  yang  digalakkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang  melibatkan seluruh elemen terkait guna memberikan kesadaran gizi individu maupun masyarakat supaya gemar mengonsumsi ikan (36) .  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  telah  melaksanakan  Gemarikan  sejak  tahun  2017  dengan  sumber pendanaan bersal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Kegiatan Gemarikan yang dilaksanakan Dinas Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten  Banyumas  yaitu  berupa  pemberian  produk  olahan  ikan  seperti  keripik  nila, abon ikan, dan makan ringan dari ikan lainnya. Sasaran penerima manfaatnya adalah ibu hamil, ibu menyusui dan anak dengan risiko stunting. Mengkonsumsi produk olahan ikan seperti nugget ikan dan abon ikan dapat dilakukan dalam rangka mendukung penanganan stunting (37) .
Ikan  sebagai  sumber  protein  mempunyai  bermacam  kelebihan  jika  dibandingkan  dengan  produk  hewani lainnya,  sehingga  sangat  cocok  dalam  mendukung  program  perbaikan  gizi  masyarakat  dan  penanganan  stunting. Beberapa  kandungan  yang  terdapat  pada  ikan  yaitu  asam  amino,  asam  lemak  Omega  3  yang  baik  untuk perkembangan mata, otak serta jaringan syarat, sumber vitamain D dan kalsium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, asam lemak Omega 3, serta sumber vitamin B12 (36) .

## Pendampingan Kecamatan
Salah  satu  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  dalam  mengoptimalisasi penanganan stunting adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 400/687 Tahun 2022 Tentang  Tim  Pendamping  Kecamatan  Oleh  Perangkat  Daerah  dan  Rumah  Sakit  Dalam  Rangka  Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Banyumas. Pada kegiatan pendampingan ini, satu OPD dan satu RS mendampingi satu kecamatan. Setiap OPD dan RS diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk intervensinya dikarenakan tidak adanya  sumber  dana  dalam  kegiatan  ini.  Sebagian  besar  intervensi  yang  dilakukan  adalah  bantuan  PMT  untuk keluarga risiko stunting dan balita stunting, bantuan telur dan susu, serta paket makanan lainnya yang disesuaikan dengan  asupan  gizi  yang  harus  dikonsumsi  oleh  keluarga  risiko  stunting  dan  balita  stunting.  Selain  itu  ada  juga bantuan CSR dari Bank Jateng berupa tangki penampungan air. Dengan adanya kegiatan pendampingan kecamatan ini diharapkan bisa meng- cover lebih banyak desa yang diintervensi selain desa lokus stunting.

## Kendala Pada Intervensi Gizi Sensitif
Ada beberapa kendala dalam intervensi gizi sensitif yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penanganan stunting seperti data yang tidak valid terutama data kasus stunting karena saat dilakukan survei ulang oleh beberapa OPD masih banyak ditemukan data balita yang tidak sesuai dengan data yang mereka terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Kurangnya SDM seperti tenaga gizi/nutrisionis karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas untuk mengentri data disetiap puskesmas seperti data E-PPBGM. Kurangnya dukungan sumber  dana  dari  APBD  Kabupaten  juga  menjadi  kendala  karena  untuk  program/kegiatan  penanganan  stunting selama ini masih banyak mengandalkan dari pendanaan APBN atau APBD Provinsi. Pendanaan Dana Desa selama ini  lebih  banyak  dialokasikan  untuk  PMT,  tidak  banyak  desa/kelurahan  yang  mengalokasikan  Dana  Desa  pada intervensi  peningkatan  akses  sanitasi  dan  air  bersih,  padahal  sanitasi  dan  air  bersih  yang  tidak  layak  juga  sangat mempengaruhi  terjadinya  stunting  pada  balita.  Penyebab  tingginya  prevalensi  stunting  di  Kabupaten  Banyumas terjadi akibat pola asuh dan kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk intervensi yang akan datang.

## KESIMPULAN
Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi penanganan stunting di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari prevalensi stunting yang semula sebesar 32,02% saat ditetapkan sebagai 100 kabupaten/kota prioritas intervensi stunting menurut data Riskesdas tahun 2018, turun menjadi 16,6% berdasarkan data SSGI tahun 2022.  Keberhasilan  ini  tentu  saja  didukung  oleh  berbagai  intervensi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banyumas  baik  intervensi  gizi  spesifik  maupun  intervensi  gizi  sensitif.  Intervensi  gizi  sensitif  menyumbang
kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  penanganan  stunting  karena  semua  OPD  dan  RS  juga  ikut  terlibat  dalam melakukan  pendampingan  kecamatan  tidak  hanya  OPD  lintas  sektor  yang  ada  pada  RAD  Pencegahan  dan Penanganan Stunting Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023.

## SARAN
Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih berkomitmen terkait pengalokasian dana APBD dalam mendanai program/kegiatan yang mendukung penurunan stunting terutama pada intervensi gizi sensitif, serta optimalisasi  Dana  Desa  dalam  pengalokasian  anggaran  jangan  hanya  terfokus  pada  PMT  saja.  Diperlukan penambahan  tenaga  gizi/nutrisionis  tiap  1  puskesmas  1  tenaga  gizi/nutrisionis  supaya  pengentrian  data  pada  E- PPBGM  lebih  optimal  sehingga  program/kegiatan  bisa  lebih  tepat  sasaran.  Diperlukan  adanya  koordinasi  dan kerjasama  yang  solid antar  lintas sektor  supaya tidak  terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program/kegiatan karena intervensi  gizi sensitif banyak melibatkan berbagai sektor sehingga  kelancaran  koordinasi dan komunikasi merupakan kunci keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan dalam penurunan stunting.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Nyamasege  CK,  Kimani-Murage  EW,  Wanjohi  M,  Kaindi  DWM,  Wagatsuma  Y.  Effect  of  maternal nutritional  education  and  counselling  on  children’s  stunting  prevalence  in  urban  informal  settlements  in Nairobi,  Kenya.  Public  Health  Nutr  [Internet].  2021  Aug  1;24(12):3740–52.  Available  from: https://doi.org/10.1017/S1368980020001962
2. Aye SKK, Mar S Le, Lwin NN, Hnin ZL, Hlaing LM, Washington ML, et al. Stunting: an overlooked problem in Myanmar – an economic evaluation. Int J Technol Assess Health Care [Internet]. 2020 Apr 1;36(2):167– 72. Available from: https://doi.org/10.1017/S0266462319003520
3. UNICEF, WHO, World Bank Group. Joint Malnutrition Estimates Levels and Trends. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2021.
4. Kementerian Kesehatan RI. Hasil SSGI Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kota. 2021.
5. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. 2022.
6. Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kota. 2018.
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting. Jakarta; 2018.
8. Herawati  DMD,  Sunjaya  DK.  Implementation  Outcomes  of  National  Convergence  Action  Policy  to Accelerate  Stunting  Prevention  and  Reduction  at  the  Local  Level  in  Indonesia:  A  Qualitative  Study.  Int  J Environ Res Public Health. 2022 Oct 1;19(20).
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Rahun 2020-2024.
10. Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja  Rosdakarya; 2017.
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
12. Siregar  MR.  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Mencegah  Stunting  Pada  Balita  Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL). 2021 Nov 3;1(3):1–12.
13. Tim  Pengendali  Pelaksanaan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Secara  Nontunai.  Pedoman  Umum  Program Sembako  Perubahan  I  Tahun  2020.  Kantor  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan; 2020.
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
15. Agustina  D,  Megawati  S.  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Publika. 2022;10(1):175–90.
16. Jurida  E.  Efektivitas  Penanggulangan  Stunting  Melalui  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Di Gampong Pante Kuyun  Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. 2023 Apr 17;
17. BPJS Kesehatan. Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS). I. 2020.
18. Simbolon D. Pengaruh Kepemilikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Terhadap Status Kelahiran Dan Kejadian  Stunting  Pada  Baduta  Indonesia  (Analisis  Data  IFLS  1993  –  2007). Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia. 2014 Jun;03(02):5565.
19. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  RI  Nomor  8  Tahun  2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
20. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor I04 Tahun
2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
21. Direktorat  Jenderal  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Pedoman  Umum  Kader Pembangunan Manusia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 2018.
22. Sumarni  D,  Fajar  NA,  Hasyim  H.  Analisis  Kinerja  Kader  Pembangunan  Manusia  Dalam  Pencegahan Stunting. Jurnal Kesehatan. 2022;13:098–104.
23. Cipta Dainy N, Esti Ardiani H, Aulia Fitri D, Puspitasari E, Musdalifa I, Studi Gizi P, et al. Pembentukan Tim  Dashat  (Dapur  Sehat  Atasi  Stunting)  dan  Intervensi  Gizi  Cegah  Stunting.  JMM  (Jurnal  Masyarakat Mandiri) [Internet]. 2023 Feb 1;7(1):636–48. Available from: https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12451
24. Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
25. Woldesenbet B, Tolcha A, Tsegaye B. Water, hygiene and sanitation practices are associated with stunting among  children  of  age  24-59  months  in  Lemo  district,  South  Ethiopia,  in  2021:  community  based  cross sectional study. BMC Nutr [Internet]. 2023 Dec 1;9(1):1–9. Available from: https://doi.org/10.1186/s40795- 023-00677-1
26. Roy TB, Das T, Das P, Das P. Analyzing determinants from both compositional and contextual level impeding desired linear growth of children in Indian context. BMC Nutr [Internet]. 2023 Dec 1;9(1). Available from: https://doi.org/10.1186/s40795-023-00725-w
27. Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Daerah  Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas.
28. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Berencana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI).
29. Nashihin H, Rachmank YA, Hermawati T, Pangestu AA, Muyasaroh U. Pencegahan Stunting Melalui Kader Bina  Keluarga  Balita  (BKB)  di  Dusun  Ponoradan  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Tlogomulyok.  Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB). 2022;1(3):135–46.
30. Panduan  Pelaksanaan  Pendampingan  Keluarga  Dalam  Upaya  Percepatan  Penurunan  Stunting  di  Tingkat Desa/Kelurahan. Jakarta: Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 2021.
31. Probohastuti  NF,  Rengga  A.  Implementasi  Kebijakan  Intervensi  Gizi  Sensitif  Penurunan  Stunting  di Kabupaten  Blora.  Departemen  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro.
32. Khumairoh DF, Doko MM, Malau CNBr. Peran Program Keluarga Berencana Terhadap Prevalensi Stunting di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. 2023 Apr;2(1).
33. Buku  Saku  Audit  Kasus  Stunting.  Direktorat  Bina  Keluarga  Balita  dan  Anak  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional; 2022.
34. Petunjuk  Teknis  Bantuan  Pemerintah  Kegiatan  Pekarangan  Pangan  Lestari  (P2L)  Tahun  2021.  Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
35. Akano  OI,  Oderinde  FO,  Omotayo  AO.  Agricultural  Yield,  Food  Nutrition  and  Dietary  Energy  Supply  in Nigeria: Evidence From Nationally Representative Data. J Agric Food Res [Internet]. 2023 Mar 1;11:100525. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100525
36. Peraturan  Direktur  Jenderal  Penguatan  Daya  Saing  Produk  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  2  Tahun  2021 Tentang Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
37. Ngaisyah  RRD,  Adiputra  AK.  Pengembangan  Potensi  Lokal  Ikan  Menjadi  Nugget  dan  Abon  Ikan  Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menurunkan Angka Kejadian Stunting di Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul.  Journal  of  Community  Empowerment  For  Health  [Internet].  2019;1:61–70. Available  from: https://doi.org/10.22146/jcoemph.36961