## ANALISIS MEKANISME KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT “X” SURABAYA
Implementation of Coordination Mechanism Analysis in Patient Safety at the Hospital "X" Surabaya
Meutia Ayu Shabrina 1 , Nyoman Anita Damayanti 2
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, meushabrina@gmail.com
2 Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, nyoman.fkmua@gmail.com

## ABSTRACT
Management functions should be implemented in order to create a good hospital management, one of which is the coordination function in the hospital. The study was conducted to analyze the  coordination  mechanism  in  implementing  the  hospital  patient  safety.  This  was  an observational descriptive research with cross-sectional research design. Data was collected by distributing  questionnaires  to  92  staffs  in  the  Medical  Services  Unit  of  the  Hospital  "X" Surabaya.  Subjects  were  selected  by  proportional  random  sampling  method.  The  level  of implementation  of  the  safety  of  patients  categorized  as  good  with  the  percentage  of  85,9%. There  are  seven  units  which  have  the  reciprocal  interdependence  type  such  as  Emergency Department, ICU, 2 nd Floor Inpatient Unit, 3 rd Floor Inpatient Unit, Pharmacy, Radiology, and Laboratory,  while  Outpatient  Unit  and  Operation  Unit  have  the  sequential  interdependence type  and  Nutrition  unit  have  the  pooled  interdependence  type.  The  coordination  mechanism that suits the reciprocal interdependence type is mutual adjustment, while direct supervision suits the sequential interdependence type and standardization suits the pooled interdependence type. This research concludes that the type of interdependence with the greatest number in the Medical  Services  Unit  is  reciprocal  interdependence,  while  the  appropriate  coordination mechanism is the mutual adjustment.
Keywords: coordination, interdependence, patient safety

## ABSTRAK
Fungsi manajemen harus dilaksanakan untuk tercipta manajemen rumah sakit yang baik, salah satunya adalah fungsi koordinasi di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme  koordinasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  terkait  keselamatan  pasien  rumah  sakit. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  observasional  dengan  desain  penelitian cross- sectional . Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 92 petugas di unit  pelayanan  dan  penunjang  medis  Rumah  Sakit  "X"  Surabaya.  Subyek  penelitian  dipilih dengan  metode proportional  random  sampling .  Tingkat  pelaksanaan  keselamatan  pasien dikategorikan relatif baik dengan persentase sebesar 85,9%. Ada tujuh unit yang memiliki tipe ketergantungan tugas reciprocal interdependence seperti  Instalasi Gawat Darurat,  ICU,  Unit Rawat  Inap  lantai  2,  Unit  Rawat  Inap  lantai  3,  Instalasi  Farmasi,  Unit  Radiologi,  dan  Unit Laboratorium,  sementara  Unit  Rawat  Jalan  dan  Unit  Kamar  Operasi  memiliki  tipe ketergantungan tugas sequential interdependence , dan Unit Gizi memiliki tipe ketergantungan tugas pooled interdependence . Mekanisme koordinasi yang sesuai dengan tipe ketergantungan tugas reciprocal  interdependence adalah  penyesuaian  timbal  balik  ( mutual  adjustment ), sedangkan pengawasan langsung ( direct supervision ) sesuai dengan tipe ketergantungan tugas sequential  interdependence ,  dan  standarisasi  ( standardization )  sesuai  untuk  tipe ketergantungan tugas pooled interdependence . Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu tipe ketergantungan tugas dengan jumlah terbesar pada unit pelayanan dan penunjang medis adalah reciprocal interdependence , dimana mekanisme koordinasi  yang sesuai adalah mutual adjustment .
Kata kunci: keselamatan pasien, koordinasi, tipe ketergantungan

## PENDAHULUAN
Saat  ini  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  tentang  pelayanan  kesehatan khususnya  di  bidang  perumahsakitan berkembang  pesat.  Dengan  demikian masalah  yang  dihadapi  oleh  rumah  sakit semakin  kompleks.  Ada  berbagai  macam jenis  obat-obatan,  teknologi  peralatan medis,  tenaga  profesional  medis  dan  non- medis, dan berbagai macam pasien dengan jenis  penyakitnya  di  rumah  sakit.  Apabila keberagaman  tersebut  tidak  diperhatikan dan  diatur  dengan  baik  maka  akan berpotensi  menimbulkan  Kejadian  Tidak Diinginkan (KTD).
Adanya insiden keselamatan pasien dapat memberikan dampak yang merugikan bagi  rumah  sakit  dan  pasien  sebagai penerima layanan kesehatan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari insiden keselamatan pasien  adalah  menurunnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  rumah  sakit  sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan menurunnya  citra  rumah  sakit,  serta menurunnya  kualitas  atau  mutu  asuhan yang  disediakan  oleh  rumah  sakit  karena keselamatan pasien merupakan bagian yang
tak  terpisahkan  dari  mutu  rumah  sakit (Flynn, 2002 dalam Cahyono, 2008).
Rumah  Sakit  (RS)  “X”  Surabaya merupakan  rumah  sakit  swasta  yang didirikan  oleh  sebagian  besar  dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Ahli Bedah  Indonesia  (IKABI)  bersama  rekan swasta  yang  bergerak  di  bidang  sosial. Program  keselamatan  pasien  di  RS  “X” Surabaya dikoordinir oleh Tim
Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS).
Selama  tahun  2012  –  2014,  Tim  KPRS masih  memiliki  permasalahan  insiden keselamatan pasien karena terjadi peningkatan  yang  relatif  tinggi  yaitu terjadinya  fluktuasi  angka  KTD  dan Kejadian  Tidak  Cedera  (KTC).  Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensi Cedera  (KPC)  muncul  pada  tahun  2014 sehingga jumlah kejadian insiden keselamatan  pasien  berada  di  angka tertinggi. Meningkatnya KTD tidak selaras dengan sasaran kegiatan program KPRS di RS  “X”  Surabaya  yaitu  mereduksi  angka KRD sampai dengan 0%.
Bila dikaji berdasarkan enam sasaran keselamatan pasien, sebagian besar insiden  keselamatan  pasien  di  RS  “X”
Surabaya disebabkan oleh faktor identifikasi  pasien  dan  faktor  penanganan risiko  pasien  jatuh  yang  melibatkan antarunit dalam penyediaan layanan kesehatan. Kedua faktor tersebut merupakan  faktor  yang  berkontribusi terhadap tingginya angka insiden keselamatan  pasien  pada  tahun  2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  129  Tahun  2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, kejadian pasien  jatuh  yang  menyebabkan  kecacatan maupun  kematian  tidak  boleh  terjadi  di rumah  sakit.  Namun  berdasarkan  data laporan  insiden  keselamatan  pasien  di  RS “X”  Surabaya  selama  tahun  2012-2014 terdapat  3  KTD  yang  salah  satunya menyebabkan kecacatan fisik, 1 KNC, dan 1 KPC.
Rumah  sakit  perlu  mengupayakan pengelolaan yang  mengatur  berbagai macam proses  yang ada dalam penyediaan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat. Fungsi manajemen harus diperhatikan agar dapat  menciptakan  suatu  pengelolaan rumah sakit yang baik, salah satunya  yaitu fungsi  koordinasi  antarunit  kerja  di  rumah sakit.
Gittel  (2009)  berpendapat  bahwa koordinasi  berperan  penting  dalam  proses pengelolaan pelayanan di rumah sakit baik baik  pelayanan  medis  maupun  pelayanan non medis, termasuk koordinasi antarpetugas  dan  antarunit  kerja  yang terkait  dengan  keselamatan  pasien  rumah sakit.  Kegiatan  pelayanan  kesehatan  perlu terkoordinasi  dengan  baik  dan  perlu  ada tindakan  sebagai  sebuah  kerjasama  tim kerja  dalam  rangka  penurunan  angka kejadian  akibat  kesalahan  medis  (Peters, 2008).  Akibat  dari  pengelolaan  kerja  dan koordinasi  yang  buruk  dapat  dilihat  dari rendahnya  kepuasan  pasien  ( customer’s satisfaction )  dan  petugas  ( employee’s satisfaction ) dan berpotensi menjadi penyebab  timbulnya  insiden  keselamatan pasien.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan keselamatan pasien di Rumah Sakit “X” Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
evaluasi  untuk  menentukan  kebijakan  dan keputusan  yang  akan  datang  terkait program  keselamatan  pasien  di  Rumah Sakit “X” Surabaya.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  1691  Tahun 2011  tentang  Keselamatan  Pasien  Rumah Sakit  menyatakan  bahwa  keselamatan pasien  merupakan  suatu  sistem  di  mana rumah  sakit  membuat  asuhan  pasien  lebih aman  yang  meliputi  asesmen  risiko, identifikasi  dan  pengelolaan  hal  yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari kesalahan dan tindak lanjutnya, serta  penerapan  solusi  untuk  menurunkan potensi  timbulnya  risiko  dan  mencegah terjadinya  cedera  yang ditimbulkan karena kelelahan  akibat  mengambil  tindakan  atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan.  Ada  enam  sasaran  dalam pelaksanaan  keselamatan  pasien,  yakni ketepatan  identifikasi  pasien;  peningkatan komunikasi  yang  efektif;  peningkatan keamanan  obat  yang  perlu  diwaspadai; kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien  operasi;  pengurangan  risiko infeksi  terkait  pelayanan  medis;  dan pengurangan risiko pasien jatuh.
Keselamatan  pasien merupakan disiplin ilmu kesehatan yang mengutamakan  keselamatan  dalam  rangka pencapaian tujuan dari penyediaan layanan kesehatan. Emanuel, dkk. (2008) menyatakan  bahwa  keselamatan  pasien merupakan suatu atribut sistem pengelolaan perawatan kesehatan  yang bertujuan untuk memaksimalkan proses penyembuhan pasien  dan  meminimalisasi  risiko  dan dampak  dari  KTD  di  fasilitas  pelayanan kesehatan. Mintzberg (1983) menyatakan
bahwa koordinasi merupakan upaya pelaksanaan  proses  bersama  dengan  baik sesuai  dengan  keputusan  bersama  yang telah disusun sebelumnya. Tujuan diadakannya  koordinasi  adalah  untuk menyelaraskan  semua  kegiatan  antarunit kerja,  instansi,  atau  pejabat  ke  arah pencapaian  bersama  secara  keseluruhan (Wijono, 2009).
Menurut  Mintzberg  (1983),  ada  3 (tiga)  macam  mekanisme  koordinasi  yang perlu  diperhatikan  sebagai  prinsip  dasar sebuah  struktur  dalam  suatu  organisasi, diantaranya Mutual Adjustment (Penyesuaian Timbal Balik), yaitu mekanisme koordinasi yang mengutamakan komunikasi  informal  antarpetugas  dalam melaksanakan tugas. Kesepahaman diperlukan oleh antarpetugas dalam melaksanakan  koordinasi  jenis  ini  agar dapat  mengerjakan  tugas  secara  optimal; Direct  Supervision (Supervisi  Secara Langsung),  yaitu  mekanisme  koordinasi yang melibatkan seseorang sebagai
penanggung  jawab  atas  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  petugas  sehingga  dapat mempermudah pengawasan;
dan Standardization (Standarisasi), yaitu
mekanisme  koordinasi  dengan  menyusun protap,  aturan,  atau  tata  cara  kerja  yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyetarakan  kemampuan  petugas  serta menyelaraskan  tujuan  yang  akan  dicapai bersama.
Organisasi  tersusun  atas  unit-unit yang  saling  berhubungan,  di  mana  setiap unit yang saling berhubungan itu memberikan kontribusi dalam bentuk yang berbeda. Menurut Handoko (2003)
berdasarkan teori dari James D. Thompson, tipe  ketergantungan  tugas  terdiri  atas  3 jenis,  yaitu Reciprocal  Interdependence (Ketergantungan  Timbal  Balik)  yang merupakan tipe ketergantungan tugas yang menghubungkan  antarunit  dalam  memberi hasil kerja ( output ) dan menerima masukan ( input )  antarunit  dalam  suatu  organisasi untuk  mencapai  tujuan  yang  akan  dicapai bersama; Sequential Interdependence (Ketergantungan Berurutan) yang
merupakan tipe ketergantungan tugas yang saling  berurutan  di  mana  suatu  unit  dalam organisasi  harus  menyelesaikan  tugasnya terlebih  dahulu  sebelum  unit  lain  dapat bekerja;  dan Pooled  Interdependence (Ketergantungan  Terpusat  /  Berkelompok) yang merupakan tipe ketergantungan tugas yang saling menyatu dan tidak memerlukan adanya  interaksi  antarunit  secara  intens karena  tugas  masing-masing  unit  dapat dilakukan secara terpisah. Masing – masing
tipe  ketergantungan  tugas  menentukan mekanisme koordinasi yang sesuai. Tabel 1 dapat menggambarkan tipe ketergantungan tugas  dan  mekanisme  koordinasi  yang sesuai.
Tabel 1. Tipe Ketergantungan dan Mekanisme

## Koordinasi yang Sesuai
Tipe Ketergantungan Mekanisme Koordinasi Reciprocal Interdependence Mutual Adjustment Sequential Interdependence Direct Supervision Pooled Interdependence Standardization

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian observasional  deskriptif karena  tidak memberikan intervensi apapun pada subyek penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan  pelaksanaan  keselamatan pasien  dan  mekanisme  koordinasi  yang sesuai  untuk  masing-masing  unit  kerja terkait tugas dalam pelaksanaan keselamatan  pasien.  Rancang  bangun penelitian  ini  adalah cross  sectional yaitu data  yang  dikumpulkan  pada  suatu  waktu tertentu  untuk  menggambarkan  keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  unit kerja  pelayanan  medis  yang  terdapat  di dalam  RS  “X”  Surabaya.  Penelitian  ini dilakukan  mulai  bulan  November  2015 sampai  dengan  bulan  Juli  2016.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instalasi dan unit kerja pelayanan medis di RS “X” Surabaya  yaitu Instalasi  Gawat  Darurat, Unit  Kamar  Operasi, Intensive  Care  Unit , Unit  Laboratorium,  Unit  Gizi,  Unit Radiologi,  Unit  Farmasi,  Unit  Rawat  Inap lantai 2, Unit Rawat Inap lantai 3, dan Unit Rawat  Jalan  dan  Rehabilitasi  Medik populasi sejumlah 120 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proportional random sampling yaitu pengambilan sampel dengan
memproporsikan sampel berdasarkan jumlah  populasi  per  unit  kerja  sehingga diharapkan  keseluruhan  sampel  dapat mewakili setiap unit kerja yang ada. Besar sampel  yang  terhitung  untuk  penelitian  ini
dihitung berdasarkan rumus sampel minimal  untuk  satu  populasi  sehingga menghasilkan sejumlah 92 orang.
Tahapan  yang  dilakukan  pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi pelaksanaan keselamatan pasien di unit-unit kerja  pelayanan  medis  RS  “X”  Surabaya, kemudian dilakukan identifikasi tipe ketergantungan  pada  tugas  pokok  masing- masing  unit  kerja  terkait  pelaksanaan keselamatan  pasien,  dan  tahap  terakhir adalah  menarik  kesimpulan  mengenai mekanisme koordinasi  yang sesuai dengan tipe ketergantungan prioritas pada masing- masing  unit  kerja  pelayanan  medis  di  RS “X” Surabaya.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  pada penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen  kuesioner  kepada  92  petugas dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak  26 pertanyaan.  Muatan  dalam  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi penilaian  petugas  terhadap  pelaksanaan keselamatan  pasien  dan  proses  koordinasi. Kuesioner  untuk  pengumpulan  data  telah diuji  validitas  dan  reliabilitas  terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada responden.
Teknik  analisis  data  pada  variabel pelaksanaan keselamatan pasien dinilai dari pelaksanaan  kegiatan  dalam  mencapai enam sasaran keselamatan pasien (ketepatan  identifikasi  pasien,  peningkatan komunikasi  yang  efektif,  peningkatan keamanan  obat  yang  perlu  diwaspadai, kepastian  tepat-lokasi,  tepat-prosedur,  dan tepat-pasien  operasi,  pengurangan  risiko infeksi  terkait  pelayanan  kesehatan,  dan pengurangan  risiko  pasien  jatuh)  dan pelaporan  insiden  keselamatan  pasien. Variabel  pelaksanaan  keselamatan  pasien diukur  melalui  8  pertanyaan  berdasarkan unsur yang mendukung pelaksanaan keselamatan pasien kemudian dihitung nilai rata-rata  untuk  setiap  responden.  Setiap jawaban  memiliki  interval  nilai:  benar  =  1 dan  salah  =  0.  Variabel  pelaksanaan keselamatan  pasien  dikelompokkan  dalam kategori: baik (nilai 6 – 8), sedang (nilai 3 – 5),  dan  kurang  (nilai  0  –  2).  Variabel  tipe ketergantungan dianalisis melalui
pertanyaan terkait tugas pokok dari masing -  masing  unit  kerja  terkait  pelaksanaan keselamatan pasien dan hubungan koordinasi  antarunit  kerja  terkait  masing- masing  tugas  pokok  dalam  pelaksanaan program KPRS. Hasil pengukuran dikategorikan  ke  dalam  3  (tiga)  kategori tipe ketergantungan tugas, yaitu reciprocal interdependence jika tugas pokok dikerjakan  bersama  dengan  unit  lain, sequential  interdependence jika input atau output dari tugas pokok membutuhkan atau dibutuhkan  unit  kerja  lain,  dan pooled interdependence jika  jenis  tugas  pokok dapat  dikerjakan  oleh  unit  kerja  tersebut tanpa kerjasama dengan unit kerja lain. Tipe ketergantungan tugas prioritas yang teridentifikasi  pada  masing  –  masing  unit kerja mempengaruhi mekanisme koordinasi yang  sesuai  dengan  unit  kerja  tersebut. Mekanisme koordinasi dikategorikan menjadi  3  (tiga)  jenis  meliputi mutual adjustment (penyesuaian  timbal  balik) untuk tipe ketergantungan tugas reciprocal interdependence , direct supervision (supervisi  secara  langsung)  untuk  tipe ketergantungan tugas
sequential interdependence , dan standardization
(standarisasi)  untuk  tipe  ketergantungan tugas pooled  interdependence (Bijman, 2003).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Pelaksanaan  Keselamatan

## Pasien
Sebagian besar petugas
melaksanakan kegiatan keselamatan pasien dengan  kategori  baik,  meskipun  masih terdapat beberapa petugas yang berada pada kategori  cukup.  Hal  ini  menunjukkan bahwa secara umum petugas telah melaksanakan kegiatan keselamatan pasien dengan benar. Tingkat pelaksanaan keselamatan  pasien  oleh  petugas  yang teridentifikasi dari hasil analisis pengolahan data dari kuesioner dijabarkan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Tingkat  Pelaksanaan  Keselamatan Pasien  di  RS  “X”  Surabaya  Tahun 2016 Kategori N % Baik 79 85,9 Sedang 13 14,1 Kurang 0 0,0 Total 92 100,0 Sebagian besar petugas
melaksanakan kegiatan keselamatan pasien dengan kategori baik, yaitu sebanyak 85,9% dari total seluruh petugas. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pelaksanaan  keselamatan  pasien  yaitu adanya  program  pendidikan  dan  pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Tim KPRS pada  bulan  April  2016.  Cahyono  (2008) menyatakan  bahwa  pelatihan  merupakan suatu  proses  sistematik  dan  terorganisasi
yang  bertujuan  untuk  memberi  pengaruh terhadap produktivitas, kinerja, dan pekerjaan  petugas  secara  efektif  serta mampu  menguasai  suatu  hal  khusus  yang menjadi  tanggung  jawab  dari  pekerjaan yang  dilakukan  oleh  petugas.  Hasil  yang diharapkan dari suatu pelatihan yaitu proses pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik dalam  bertindak  sehingga  petugas  akan meminimalisasi potensi melakukan kesalahan.  Peningkatan pengetahuan perlu dilakukan oleh petugas dengan mempelajari referensi terkait peningkatan budaya keselamatan pasien (Fleming, 2005).
Aspek  pelaksanaan  keselamatan pasien  dapat  ditelaah  lebih  rinci  dengan mengevaluasi  tingkat  ketepatak  responden dalam menjawab setiap pertanyaan tentang pelaksanaan  keselamatan  pasien  seperti ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Tingkat Ketepatan dalam Menjawab Pertanyaan Terkait Pelaksanaan Keselamatan Pasien di RS “X” Surabaya Tahun 2016
No. Muatan Pertanyaan Tingkat Ketepatan N % 1.  Mengidentifikasi  pasien  menggunakan  dua  identitas pasien (nama dan tanggal lahir 88 95,7 2.  Waktu  pelaksanaan  identifikasi  pasien  (sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah) 61 66,3 3.  Mengetahui  adanya  kebijakan  /  prosedur  terkait identifikasi pasien 91 98,9 4.  Peningkatan  komunikasi  efektif  dengan  metode read back 85 92,4 5.  Peningkatan kewaspadaan terhadap elektrolit konsentrat 71 77,2 6.  Kepastian tepat lokasi operasi pasien dengan melibatkan pasien saat proses penandaan 74 80,4 7.  Perlunya pencegahan infeksi oleh pengunjung pasien 77 83,7 8.  Pelaporan insiden keselamatan pasien kurang dari 2 x 24 jam setelah kejadian 84 91,3 Tingkat ketepatan dalam menjawab oleh  petugas  menunjukkan  angka  tertinggi dengan  persentase  sebesar  98,9%  pada pertanyaan  terkait  pengetahuan  mengenai adanya  kebijakan  /  prosedur  identifikasi pasien, sedangkan tingkat ketepatan dalam menjawab  oleh  petugas  menunjukkan angka  terendah  dengan  persentase  sebesar 66,3%  terletak  pada  pertanyaan  tentang pemahaman terkait waktu dilaksanakannya identifikasi pasien. Beberapa petugas belum memahami bahwa pelaksanaan identifikasi pasien  seharusnya  dilakukan  sebelum pemberian  obat,  darah,  atau  produk  darah
seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  1691  Tahun 2011  tentang  Keselamatan  Pasien  Rumah Sakit  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa petugas telah mengetahui adanya kebijakan /  prosedur  yang  mengatur  pelaksanaan identifikasi pasien, namun dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa petugas  yang  melaksanakan  identifikasi pasien pada waktu yang tidak tepat.
Pelaksanaan  koordinasi  di  unit pelayanan  medis  RS  “X”  Surabaya ditentukan  dari  tipe  ketergantungan  tugas antarunit kerja sehingga dapat menentukan
mekanisme  koordinasi  yang  sesuai.  Tipe ketergantungan  ditentukan  berdasarkan hubungan kerja antarunit dalam melaksanakan  tugas  pokok  terkait  KPRS. Untuk  menentukan  tipe  ketergantungan tugas  prioritas,  unit  kerja  yang  memiliki lebih  dari  satu  tipe  ketergantungan  tugas akan ditentukan berdasarkan jumlah ketergantungan tugas terbanyak dengan unit
lain dan urutan prioritas tipe ketergantungan  tugas  yakni reciprocal interdependence, sequential interdependence, dan pooled interdependence . Tipe ketergantungan tugas  antarunit  kerja  dalam  melaksanakan tugas  terkait  KPRS  di  RS  “X”  Surabaya dapat  diidentifikasi  seperti  pada  Tabel  4 berikut.
Tabel 4. Tipe Ketergantungan Tugas Antarunit Kerja Terkait Pelaksanaan Keselamatan Pasien di RS “X” Surabaya Tahun 2016
No. Unit Kerja Tipe Ketergantungan Tugas Reciprocal Interdependence Sequential Interdependence Pooled Interdependence 1.  Instalasi Gawat Darurat Far, Rad, Lab (3) Ranap 2, Ranap 3, ICU (3) Rajal, OK, Gizi (3) 2. Intensive Care Unit Lab, Gizi, Rad, Far (4) IGD, Ranap 2, Ranap 3, OK (4) Rajal (1) 3.  Unit  Rawat  Jalan  dan Rehabilitasi Medik Lab, Rad, Far (3) OK, Gizi, Ranap 2, Ranap 3 (4) IGD, ICU (2) 4.  Unit Rawat Inap lantai 2 Lab, OK, Rad, Far (4) ICU, Rajal, IGD, Gizi (4) Ranap 3 (1) 5.  Unit Rawat Inap lantai 3 Lab, OK, Rad, Far (4) ICU, Rajal, IGD, Gizi (4) Ranap 2 (1) 6.  Instalasi Farmasi ICU, Rajal, Ranap 2, Ranap 3, IGD, OK (6) - (0) Lab, Gizi, Rad (3) 7.  Unit Radiologi ICU, Rajal, Ranap 2, Ranap 3, IGD (5) OK (1) Lab, Gizi, Far (3) 8.  Unit Gizi Klinik dan Food and Beverage ICU (1) Rajal, Ranap 2, Ranap 3 (3) Lab, OK, IGD, Rad, Far (5) 9.  Unit Kamar Operasi Ranap 2, Ranap 3, Far (3) Rad, Lab, ICU, Rajal (4) IGD, Gizi (2) 10.  Unit Laboratorium IGD, ICU, Rajal, Ranap 2, Ranap 3 (5) OK (1) Gizi, Rad, Far (3)
Keterangan : IGD (Instalasi Gawat Darurat), ICU ( Intensive Care Unit ), Rajal (Unit Rawat Jalan dan Rehabilitasi  Medik),  Ranap  2  (Unit  Rawat  Inap  lantai  2),  Ranap  3  (Unit  Rawat  Inap  lantai  3),  Far (Instalasi Farmasi), Rad (Unit Radiologi), Gizi (Unit Gizi Klinik dan Food and Beverage ), OK (Unit Kamar Operasi), dan Lab (Unit Laboratorium).
Instalasi  Gawat  Darurat, Intensive Care  Unit ,  Unit  Rawat  Inap  lantai  2,  Unit Rawat Inap lantai 3, Instalasi Farmasi, Unit Radiologi, dan Unit Laboratorium memiliki tipe  ketergantungan  tugas  prioritas  yaitu reciprocal  interdependence .  Tugas  pokok yang menjadi dasar pertimbangan penggolongan  tipe  ketergantungan  tugas tersebut  adalah  adanya  timbang  terima pasien antarunit kerja sehingga memerlukan frekuensi  koordinasi  yang  relatif  sering karena tugas pokok antarunit kerja tersebut
saling  menunggu  dan  ditunggu  oleh  unit kerja  lain.  Hasil  kerja  satu  unit  kerja menjadi input bagi  tugas  unit  kerja  lain, begitu pula sebaliknya (Gittel, 2009).
Unit  Rawat  Jalan  dan  Rehabilitasi Medik  dan  Unit  Kamar  Operasi  memiliki tipe ketergantungan tugas prioritas sequential interdependence . Tipe ketergantungan tugas ini saling berurutan di mana  suatu  bagian  dalam  organisasi menunggu hasil dari bagian lain untuk dapat menyelesaikan tugasnya atau bagian
tersebut  harus  menyelesaikan  tugasnya terlebih  dahulu  sebelum  bagian  lain  dapat bekerja. Beberapa tugas diselesaikan secara berurutan  karena output dari  suatu  unit menjadi input bagi unit lain (Ivancevich, et al.,  2011).  Penyusunan  jadwal  kerja  dapat diupayakan  bagi  unit  kerja  dengan  tipe ketergantungan tugas sequential interdependence untuk  mempertahankan keberlangsungan  kerja  dan  tidak  saling menghambat tugas antarunit kerja.
Unit kerja dengan tipe ketergantungan tugas pooled
interdependence adalah  Unit  Gizi  Klinik dan Food  and  Beverage .  Ciri  –  ciri  tugas pokok  Unit  Gizi  Klinik  dan Food  and Beverage dapat dikerjakan tanpa melibatkan  unit  kerja  lain,  misalnya menghitung waste food pasien, menyiapkan makanan  pasien,  dan  memisahkan  alat makan  antara  pasien  biasa  dengan  pasien infeksius.  Tipe  ketergantungan  tugas pooled interdependence
tidak
membutuhkan  interaksi  dengan  unit  kerja lain  karena  tugas  unit  dilaksanakan  secara terpisah  (Bijman,  2003).  Meski  cara  kerja unit  dengan  tipe  ketergantungan  tugas pooled  interdependence secara  terpisah, kinerja  setiap  unit  menjadi  penentu kesuksesan organisasi.
Mekanisme koordinasi terkait tugas KPRS antarunit kerja di RS “X” Surabaya ditentukan berdasarkan tipe ketergantungan tugas  prioritas  unit  kerja.  Mekanisme koordinasi mutual adjustment berlaku untuk tipe ketergantungan tugas reciprocal interdependence , direct  supervision untuk tipe ketergantungan tugas sequential interdependence , dan standardization untuk  tipe  ketergantungan  tugas pooled interdependence (Bijman, 2003). Mekanisme  koordinasi  yang  disarankan sebagai dasar optimalisasi proses koordinasi  antarunit  kerja  terkait  program KPRS di RS “X” Surabaya dapat dipelajari pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Mekanisme Koordinasi yang Disarankan sesuai dengan Tipe Ketergantungan Tugas Prioritas Unit Kerja Terkait Program KPRS di RS “X” Surabaya Tahun 2016
No. Unit Kerja Tipe Ketergantungan Tugas Prioritas Mekanisme Koordinasi 1.  Instalasi Gawat Darurat Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 2. Intensive Care Unit Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 3.  Unit Rawat Jalan dan Rehabilitasi Medik Sequential interdependence  Direct supervision 4.  Unit Rawat Inap lantai 2 Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 5.  Unit Rawat Inap lantai 3 Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 6.  Instalasi Farmasi Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 7.  Unit Radiologi Reciprocal interdependence  Mutual adjustment 8.  Unit  Gizi  Klinik  dan Food  and Beverage Pooled interdependence Standardization 9.  Unit Kamar Operasi Sequential interdependence  Direct supervision 10.  Unit Laboratorium Reciprocal interdependence  Mutual adjustment Salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme  koordinasi mutual  adjustment adalah dengan komunikasi infiormal antarunit  kerja  ddengan  frekuensi  tinggi. Keberhasilan mekanisme koordinasi mutual adjustment bergantung  pada  kemampuan petugas  untuk  saling  beradaptasi  sehingga mekanisme  koordinasi  ini  membutuhkan hubungan yang baik antarpetugas. Mekanisme  koordinasi mutual  adjustment perlu  diterapkan  oleh  Instalasi  Gawat Darurat, Intensive  Care  Unit ,  Unit  Rawat Inap  lantai  2,  Unit  Rawat  Inap  lantai  3,
Instalasi Farmasi, Unit Radiologi, dan Unit Laboratorium.
Unit  kerja  yang  perlu  menerapkan mekanisme  koordinasi direct  supervision yaitu  Unit  Rawat  Jalan  dan  Rehabilitasi Medik dan Unit Kamar Operasi.
Mekanisme  koordinasi direct  supervision dilakukan dalam bentuk keterlibatan seseorang yang bertugas sebagai koordinator  untuk  mengawasi,  meninjau, dan  bertanggung  jawab  dalam  proses pengerjaan  tugas  (Lunenburg,  2012). Apabila  tidak  terdapat  pengawasan  dan
penjadwalan yang baik, maka aktivitas unit lain dapat terganggu.
Unit  Gizi  Klinik  dan Food  and Beverage memiliki  mekanisme  koordinasi standardization , yaitu mekanisme koordinasi  yang  dapat  dilakukan  dengan penyusunan  prosedur  tetap  (protap)  atau Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  dari tugas pokok terkait program KPRS. Selain itu, standardization dapat berupa spesifikasi jabatan untuk perekrutan petugas,  pendidikan  dan  pelatihan  untuk menyetarakan kemampuan, dan
perencanaan  sasaran  yang  akan  dicapai bersama sehingga petugas dapat mengetahui  apa  saja  yang  perlu  dilakukan masing-masing tanpa memperhatikan kinerja unit lain (Mintzberg, 1983).

## SIMPULAN DAN SARAN
Sebagian
besar petugas melaksanakan kegiatan keselamatan pasien dengan  kategori  relatif  baik.  Tingkat ketepatan  dalam  menjawab  pertanyaan terkait  pelaksanaan  keselamatan  pasien dengan  persentase  paling  sedikit  terletak pada pertanyaan terkait waktu pelaksanaan identifikasi pasien.
Tipe ketergantungan tugas unit kerja terkait keselamatan pasien terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: reciprocal interdependence, sequential interdependence, dan pooled interdependence . Tipe ketergantungan tugas  yang paling banyak teridentifikasi di unit  kerja  pelayanan  medis  RS  “X” Surabaya adalah reciprocal interdependence sehingga mekanisme
koordinasi  yang  sesuai  untuk reciprocal interdependence adalah mutual adjustment , yaitu mekanisme dengan tingkat koordinasi terkait  tugas  antarunit  kerja  dengan intensitas tinggi.
Beberapa  saran  yang  diusulkan untuk  memperbaiki  permasalahan  tersebut yaitu  dengan  melaksanakan  sosialisasi tentang  KPRS  dengan  kemasan  lebih menarik  (misal:  menggunakan  media audiovisual,  membuat  cerita  singkat,  dan lain  sebagainya)  sehingga  petugas  dapat lebih  memahami  pelaksanaan  keselamatan pasien dengan benar. Selain itu, solusi lain
yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan pembuatan  penilaian  kinerja  karyawan dengan sistem reward bagi unit yang paling sedikit  mengalami  insiden  keselamatan pasien.  Optimalisasi  fungsi  koordinasi dapat  dilakukan  dengan  penyusunan  SPO terkait  tugas  dan  wewenang  pada  masing- masing  unit  kerja  dengan  mencantumkan perlunya koordinasi dengan unit lain terkait tugas sehingga ketergantungan tugas dapat dipahami dengan baik, serta meningkatkan koordinasi  dengan  komunikasi  informal dalam  berbagai  macam  bentuk  seperti kegiatan  olah  raga  bersama,  arisan, pengajian  rutin,  dan  pertemuan  lainnya untuk  mengelola  kepadatan  tugas  yang berbeda  pada  masing-masing  unit.  Tim KPRS sebaiknya mengagendakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh seluruh unit  kerja  terkait  pelayanan  medis  untuk menyusun  perencanaan,  menyelesaikan permasalahan,  dan  mencari  solusi  dalam kegiatan  –  kegiatan  yang  mendukung praktik keselamatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Bijman, J., 2003. Multiple Interdependencies:  Applying  The
Netchain  Approach  to  Cooperative Restructurin. Jerman: Conference  of Vertical  Markets  and  Cooperative Hierarchies.
Cahyono,  J.S.B.  (2008). Membangun Budaya  Keselamatan  Pasien  dalam Praktik  Kedokteran .  Yogyakarta:
Kanisisus.
Emanuel, L. et al. (2008). What Exactly Is Patient  Safety? Advances  in  Patient Safety: New Directions and
Alternative Approaches , 1 (18), 6.
Fleming, M. (2005). Patient Safety Culture Measurement  and  Improvement:  A “How  To”  Guide. Health  Care Quarterly , 8 (Special), 14-19.
Gittel,  J.H.  (2009). High  Performance Healthcare:  Using  The  Power  of Relationships  to  Achieve  Quality, Efficiency,  and  Resilience .  New York: McGraw-Hill.
Handoko,  T.H.  (2003). Manajemen .  Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
Ivancevich,  J.  M.,  Konopaske,  R.  &
Matteson, M.T. (2011). Organizational Behavior and Management .  9 th ed.  New  York: McGraw-Hill Higher Education.
Lunenburg,  F.  C.,  2012.  Organizational Structure:  Mintzberg’s  Framework. International  Journal  of  Scholarly,
Academic,  Intellectual  Diversity ,  14 (1).
Mintzberg,  H.  (1983). Structure  in  Fives: Designing  Effective  Organizations. New Jersey: Prentice-Hall.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  129  Tahun  2008 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal
Rumah Sakit.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  1691  Tahun  2011 tentang  Keselamatan  Pasien  Rumah Sakit.
Peters,  G.A.  (2008). Medical  Error  and Patient  Safety:  Human  Factors  in Medicine . New York: CRC Press.
Wijono,  D.,  2009. Manajemen  Program
dan Kepemimpinan Kesehatan .
Surabaya: CV. Duta Prima Airlangga.