P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2
PENYELESAIAN CIDERA JANJI OLEH BMT UGT SIDOGIRI CABANG MOJO KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Completion Of Promise Injury By BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri Branch In Terms Of Sharia Economic Law)
Davinta Fistiyanti; Abdullah Taufik; Syaiful Bahri
IAIN Kediri abtakediri@gmail.com

## ABSTRAK
Cidera  janji  atau  wanprestasi  kaitannya  dengan  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dan debitur,  antara  hutang-hutangnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Untuk menghindari  adanya  nasabah  cidera  janji  maka  pihak  BMT  melakukan  beberapa  strategi seperti  halnya  pemberian  jaminan  kredit  maka  akan  memberikan  perlindungan  keamanan dan  kepastian  hukum  kreditur,  dengan  cara  mengeksekusi  benda  yang  menjadi  objek jaminan  kredit  bank  yang  bersangkutan.  Apabila  kemudian  hari  terjadi  wanprestasi  dari debiturnya,  bank  telah  mempunyai  alat  bukti  yang  lengkap  untuk  melaksanakan  tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: a) Mengetahui penyelesaian cidera janji  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri,  b)  Menganalisis  penyelesaian  cidera janji  oleh BMT  UGT  Sidogiri  cabang Mojo Kediri ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  kualitatif deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  BMT  UGT Sidogiri  cabang  Mojo Kediri.  Pengumpulan data  melalui  dokumentasi  dan  wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala cabang,  Karyawan  AOAP,  Karyawan AOSP, dan Kasir  BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo Kediri. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo  Kediri  yang  paling  dominan  adalah  menggunakan      strategi      rekonstruksi      akad, dengan   strategi   ini   pihak   BMT mengubah   atau   bahkan   membuat   perbaharuan akad      perjanjian      terhadap  tanggungan  utang  nasabah  yang  mengalami  kredit  macet. Sedangkan penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari  hukum  ekonomi  syariah,  dan  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum  ekonomi  syari’ah, adalah  muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat .
Kata Kunci : Penyelesaian Cidera Janji, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Akad

## ABSTRACT:
Injuries  or  defaults  related  to  not  fulfilling  or  negligent  carrying  out  obligations  as determined in the agreement made between the creditor and the debtor, between the debts in accordance with the agreed agreement. To avoid the existence of a customer who is injured, BMT carries out several strategies such as the provision of credit guarantees so that it will provide protection for the security and legal certainty of the creditor, by executing objects that are the object of the bank's credit guarantee. If later a default occurs from the debtor, the bank has complete evidence to carry out legal actions. This study aims to describe: a) knowing  the  completion  of  the  breach  by  BMT  UGT  Sidogiri,  Mojo  Kediri  branch,  b) analyzing the completion of the breach by BMT UGT Sidogiri, Mojo Kediri branch in terms of sharia economic law. This study uses a qualitative approach with descriptive qualitative
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2 research.  The  research  was  conducted  at  BMT  UGT  Sidogiri,  Mojo  Kediri  branch.  Data collection through documentation and interviews. The informants in this study were branch heads, AOAP employees, AOSP employees, and BMT UGT Sidogiri cashier at Kediri Mojo branch. Data analysis in the form of data reduction, data presentation, and conclusion. The results  of  this  study  indicate  that  the  completion  of  the  promise  of  injury  by  BMT  UGT Sidogiri  the  most  dominant  Mojo  Kediri  branch  is  to  use  the  contract  reconstruction strategy, with this strategy the BMT changes or even updates the contract agreement on the debt burden of customers who experience bad credit. Whereas the settlement of the promise of injury by BMT UGT Sidogiri in the Mojo Kediri branch in terms of sharia economic law, and using the principles of Sharia economic law, is carried out on the basis of consideration to bring benefits and avoid harm in community life.
Keywords : Settlement of Promise Injuries, Problematic Financing, Restructuring Contract

## PENDAHULUAN:
Belakangan  ini  kegiatan  ekonomi berbasis  syari’ah  terus  dikembangkan  di Indonesia  maupun  di  dunia  Internasional. Sebelumnya  kita  pahami  bahwa  dalam ajaran  agama  diajarkan  kepada  umatnya untuk  hidup  saling  tolong-  menolong, seperti  halnya  mereka  yang  mampu hendaknya  menolong  yang  kurang  mampu, dan  saling  tolong-menolong  dalam  hal kebaikan.  Salah  satu  bentuk  dari  tolong menolong  ini  dapat  di  lakukan  dengan sebuah  kegiatan  pemberian  dan  berupa sebuah pinjaman.
Dalil  keutamaan  tolong-menolong sebagaimana  terdapat  dalam  Firman  Allah QS. Al Maidah (5) ayat 2 :
ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَـﺗ  َﻻَو ۖ ٰىَﻮْﻘﱠـﺘﻟاَو  ِِّﱪْﻟا ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻧَوﺎَﻌَـﺗَو ِبﺎَﻘِﻌْﻟا ُديِدَش َﱠ ا ﱠنِإ ۖ َﱠ ا اﻮُﻘﱠـﺗاَو ۚ ِناَوْدُﻌْﻟاَو ِْﰒِْﻹا
Artinya  : “..dan  tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.    Dan bertakwalah    kamu    kepada    Allah, sesungguhnya  Allah amat berat siksa-Nya.”
Salah  satu  usaha  tolong  menolong sesama  manusia  adalah  dengan  adanya lembaga  keuangan  syari’ah  non  Bank (LKS).  Sebelumnya  di  Indonesia  telah dibangun    Bank    berbasis    syari’ah,  sampai suatu    ketika    muncul    lembaga  keuangan syari’ah alternatif, yaitu lembaga yang tidak saja  berorientasi  bisnis  tetapi  juga  sosial. Lembaga  yang  tidak  terjebak  pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi  membangun  kebersamaan  untuk mencapai  kemakmuran  bersama.  Lembaga tersebut  adalah Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT). 1
BMT  merupakan  organisasi  bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan  terlihat  pada  definisi  baitul  maal, sedangkan  peran  bisnis  BMT  terlihat  dari definisi  baitul  tamwil.  Sebagai  lembaga sosial,  baitul  maal  memiliki  kesamaan fungsi  dan  peran  dengan  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ),  oleh  karena  itu,  baitul  maal harus didorong agar mampu berperan secara
1 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal Wa  Tamwil  (BMT), Yogyakarta  :  UII  Press, 2004,
73.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2 profesional  menjadi  LAZ  yang  mapan.
Fungsi  tersebut  paling  tidak  meliputi  upaya pengumpulan  dana  zakat,  infaq,  sedekah, wakaf  dan  sumber  golongan  yang    paling berhak  sesuai  dengan  ketentuan asnabiah , sesuai    dengan  peraturan  Undang-undang nomor  28  tahun  1999,  mengatur  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sebagai  lembaga  bisnis,  BMT  lebih mengembangkan  usahanya  pada  sektor keuangan,  yaitu  simpan-pinjam.  Usaha  ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana  anggota  dan  calon  anggota  (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi  yang  halal  dan  menguntungkan. Pada  dataran  hukum  di  Indonesia,  badan hukum  yang  paling  mungkin  untuk  BMT adalah  koperasi,  baik  serba  usaha  (KSU), maupun  simpan  pinjam (KSP). 2
Dalam  hal  kaitannya  dengan  produk- produk  lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia  sudah  mulai menerapkan system berbasis syari’ah, misalnya dalam
perhimpunan  dana  seperti mudharabah ,
wadi’ah , wakalah dan kafalah . Setelah dana terkumpul  maka  dana  tersebut  disalurkan kepada  pihak  yang  membutuhkan  dalam bentuk pembiayaan.
Pembiayaan  diterapkan  dengan  lima prinsip,  yaitu  prinsip wadi’ah (simpanan), syirkah (bagi hasil), tijarah (jual
beli/pengembalian keuntungan), al-jar
2 Muhammad  Ridwan,  73.
(pengambilan fee ), al-qard (biaya
administrasi). 3 Berhubungan dengan kegiatan pembiayaan, Islam memperbolehkan  seseorang  ataupun  sebuah lembaga keuangan untuk melakukan
kegiatan pinjam-meminjam dengan nasabahnya.  Agar  dalam  pembiayaan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan, maka LKS  mengambil  inisiatif  meminta  jaminan yakni  menahan  suatu  barang  sebagai tanggungan  hutang  atau  menjadikan  suatu benda  yang  bernilai  menurut  pandangan syara sebagai tanggungan  sehingga  dengan adanya  tanggungan  utang  itu  seluruh  atau sebagian utang dapat diterima. 4
Biasanya perjanjian pembiayaan berisi pula  ketentuan-ketentuan  yang  memberikan jaminan  kepada  lembaga  keuangan  syariah. Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan,  oleh  fikih  dibedakan  pada bentuk  transaksinya.  Bagi  transaksi  dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa- menyewa  maka  terdapat  kesepakatan kebolehannya,  sedangkan  untuk  transaksi percampuran
( mudharabah dan
musyarakah )  oleh  para  ulama  fungsinya lebih ditekankan pada kemungkinan adanya pelanggaran  oleh  pelaksana  /  pengelola
3 Muhammad, Sistem  Prosedur  dan  Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000, 5.
4 Sasli  Rais, Pegadaian  Syariah,  Konsep  dan Sistem  Operasional,  Suatu  Kajian  Kontemporer), Jakarta: UI-Press, 2005, 38.
2 terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya. 5
Jaminan  juga  dipergunakan  untuk meyakinkan  modal  yang  dipinjamkan kepada  nasabah  dapat  kembali  sesuai dengan ketentuan awal
ketika berlangsungnya  kontrak,  karena  jaminan merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak  kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama.  Adanya  aturan  tentang  jaminan menjadi  penting    ketika shahibul    maal khawatir    akan  munculnya  penyelewengan dari nasabah. 6
Jaminan kebendaaaan (agunan)
pemberian  kredit  bank  tersebut  pada hakikatnya  berguna  untuk  menjamin  dan memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur  bila  debitur  tersebut  cidera  janji (wanprestasi) atau dinyatakan pailit.
Cidera  janji  atau  wanprestasi  adalah tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, antara hutang-hutangnya sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati. Pada  asasnya  akad  itu  adalah  kesepakatan para  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah apa  yang  mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji. 7
5 Fattturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, 19.
6 Muhammad, Etika  Bisnis  Islam ,  Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004,
107.
7 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqih  Muamalat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 302.
Dengan  adanya  pemberian  jaminan kredit maka akan memberikan perlindungan keamanan  dan  kepastian  hukum  kreditur, dengan  cara  mengeksekusi  benda  yang menjadi  objek  jaminan  kredit  bank  yang bersangkutan. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi  dari  debiturnya,  bank  telah mempunyai  alat  bukti  yang  lengkap  untuk melaksanakan tindakan hukum.
Secara        umum  eksekusi  merupakan pelaksanaan      atau      keputusan  pengadilan atau    akta,    maka    pengambilan    pelunasan kewajiban    kreditor  melalui  hasil  penjualan benda-benda  tertentu  milik  debitur.  Perlu disepakati  terlebih  dahulu  bahwa  yang dinamakan  eksekusi  adalah  pelaksanaan keputusan  pengadilan  atau  akta  yang  telah memperoleh hukum tetap. 8
Seperti  halnya  dalam  pelaksanaan pembiayaan  UGT  MTA  (Multiguna  Tanpa Agunan),  di  dalamnya  menggunakan  akad yang  berbasis  jual  beli ( Murabahah ) atau berbasis  sewa  ( Ijarah , Kafalah ,  dan Hiwalah ). Murabahah dalam  akad  ini adalah  akad  jual  beli  antara  BMT  dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan  oleh  anggota  dan  menjualnya kepada  anggota  sebesar  harga  pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.  Dalam  produk  ini  anggota  tidak diwajibkan  untuk  menyerahkan  agunan  di BMT,  namun  jenis  pembiayaan  dalam
8 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009, 142.
2 produk ini diperuntukkan untuk pembiayaan modal usaha kecil dan kebutuhan konsumtif dengan  plafon  pembiayaan  tidak  lebih  dari Rp.  1.000.000.  Sehingga  pihak  BMT  tidak memiliki  bukti  agunan  jika  sewaktu-waktu nasabah terbukti cidera janji.
Terkait  hal  tersebut,  sejauh  ini  BMT UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  belum sepenuhnya menerapkan penjaminan kepada nasabahnya,  dalam  kenyataannya  hal tersebut dapat menambah kepercayaan pihak BMT terhadap nasabah. Namun, pihak BMT belum  menerapkan  sita  terhadap  barang yang  dijaminkan  nasabah  karena  beberapa alasan  tertentu.  Antara  lain  dengan menerapkan  sistem  kekeluargaan,  akan tetapi  apabila  ada  beberapa  nasabah  yang terindikasi  melakukan  cidera  janji  maka pihak BMT akan memberikan surat teguran sampai  dengan  mendapatkan  respon  dari nasabah tersebut. 9
Dalam  surat  perjanjian  kontrak pembiayaan  terdapat  bab  khusus  mengatur tentang cidera janji dan di dalamnya tertulis bahwa  apabila  dalam  tiga  kali  angsuran berturut-turut  atau  berselang  nasabah  tidak mampu  membayar  atau  sudah  masuk  jatuh tempo  tetapi  nasabah  tidak  melaksanakan pembayaran angsuran, dan  tidak  memenuhi kewajiban-kewajiban  maka barang  jaminan akan menjadi hak milik BMT.  Penyelesaian perselisihan  dalam  surat  perjanjian  diatur
9 Wawancara dengan Khoirul Anwar, Ketua BMT UGT  Sidogiri  Kediri  cabang  Mojo  Kediri,  3  Maret 2018.
bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  dalam melaksanakan  perjanjian  ini,  maka  akan diselesaikan  melalui  musyawarah  untuk mufakat  dengan  dilandasi  itikad  baik  dari masing-masing  pihak,  dan  apabila  cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat  untuk  menyelesaikan  perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat. Pada prinsipnya dalam sebuah pembiayaan para pihak tentu saja mendapatkan  hak  dan  kewajibannya.  Hak nasabah adalah mendapatkan dana pembiayaan dari  BMT,  dan  tentu  saja yang menjadi kewajibannya adalah membayarkan sejumlah angsuran yang sudah disepakati di awal.  Sedangkan  pihak  BMT  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  angsuran  dari nasabahnya  agar  sirkulasi  keuangan  yang ada  di  BMT  dapat  terus  berputar  untuk menghidupi  nasabah  lainnya.  Berdasarkan dari konteks tersebut seharusnya pihak BMT bisa  melakukan  sita  jaminan  terhadap nasabah  yang  tidak  mampu  membayar angsuran karena itu adalah hak dari BMT.
Para  imam  mazhab  sepakat  tentang bolehnya dhaman  (jaminan  akan  memenuhi sesuatu  yang  ditanggung  orang  lain).  Hak orang  yang  dijamin  yang    masih    hidup tidak  berpindah  kepada  penjamin  karena penjamin  tersebut.  Utang  tetap  dalam tanggungan  orang  yang  dijamin  dan tanggungan  tersebut  tidak  menjadi  gugur kecuali  telah  dibayar.  Menurut  Maliki, Syafi’i  dan  Hambali,  sah  jaminan  akan
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2 membayar  tanpa  diterima  penjaminan  itu oleh  yang  menuntut.  Sedangkan  menurut Hanafi; tidak sah, kecuali pada suatu tempat saja,  yaitu  apabila  orang  sakit  berkata kepada sebagian ahli warisnya, “Tangguhlah utangku.” Kemudian utang itu   ditanggung, sedangkan  para  pemberi  utang  tidak  hadir. Namun,  kalau  dalam  keadaan  sehat  ia berbuat  demikian,  maka  penjamin  tidak dikenai kewajiban apapun. Menjamin segala beban  yang  terjadi  dalam  jual  beli hukumnya boleh. Demikian pendapat Imam Hanafi,  Imam  Maliki,  dan  Imam  Hambali. Adapun pendapat Imam Syafi’i yang paling kuat;  boleh jika sesudah diterima uang atau harga.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah Field  Research ,  yaitu  dengan memaparkan    serta    menggambarkan keadaan    dan    mengenal    situasi    di    BMT
UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  secara langsung.
Dalam Penelitian ini juga menggunakan  pendekatan  yuridis-empiris
yang berusaha memahami prosedur-
prosedur  pengajuan  pembiayaan  sampai dengan  penyelesaian    cidera    janji    yang dilakukan  oleh  pihak  BMT  UGT  Sidogiri Cabang Mojo Kediri dengan mendiskusikan secara sistematik, serta dengan
menggunakan pendekatan ini untuk menghasilkan  dan  mengembangakan  teori yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dengan mengumpulkan  informasi  melalui  dokumen
dan  wawancara  dengan  pihak  BMT    UGT Sidogiri    Cabang    Mojo  Kediri  terkait tentang penyelesaian cidera janji.
Melalui  pendekatan  kualitatif  ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus  alat  pengumpul  data.  Peneliti menggunakan  teknik  wawancara  langsung dengan kepala cabang, anggota divisi AOAP dan  AOSP,  serta  kasir  BMT  UGT  Sidogiri Cabang  Mojo  Kediri  dengan  tujuan membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi  hasil  wawancara  dengan cermat dan leluasa. Dalam penelitian kali ini kehadiran peneliti bertujuan untuk mengungkapkan  data  yang  terkait  dengan fokus  penelitian  kali  ini,  karena  berperan aktif  secara  langsung  maka  peneliti  lebih mementingkan  proses.  Pihak  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri juga menunjukkan  beberapa  dokumen  terkait penyelesaian cidera janji oleh pihak BMT.
Adapun  yang  menjadi  lokasi  dalam penelitian  ini  adalah  BMT  UGT Sidogiri Cabang  Mojo-Kediri  yang  beralamatkan  Jl. Mlati Nomor 24 RT/RW: 02/06 Mlati Mojo Kediri.
Menurut      Lofland      dan      Lofland (1984:47)      sumber      data      utama      dalam penelitian    kualitatif    ialah    kata-kata,    dan tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya
2 dibagi  ke  dalam  kata-kata  dan  tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. 10 Sumber data dalam penelitian kualitatif  adalah  bagian  dari  subjek  dari mana  data  akan  diperoleh,  berupa  respon, benda,  gerak  atau  suatu  proses  yang  ada  di lapangan  serta  dokumen-dokumen  dan catatan  yang  ada.  Pengumpulan  data menggunakan  sumber  primer,  dan  sumber sekunder.
Sumber    primer    penelitian    kali    ini adalah    narasumber    yang    memberi informasi  langsung  kepada  peneliti, 11 dan juga  dokumen-dokumen  yang  berhubungan dengan fokus penelitian. Narasumber terkait penelitian kali ini adalah informasi dari hasil wawancara  dengan  kepala  cabang,  para karyawan  (AOSP,  AOAP  dan  Kasir)  BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri. Sehingga data-data yang didapatkan merupakan  data  asli  hasil  penelitian lapangan secara langsung. Sedangkan untuk dokumen  yang  digunakan  antara  lain  surat perjanjian pembiayaan, surat kuasa penjualan, serta surat penyerahan agunan.
Sumber  sekunder  kali  ini  adalah referensi  dan  literature  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  cidera  janji  menurut hukum ekonomi syariah.
Metode-metode  pengumpulan  data yang sesuai dan digunakan dalam penelitian
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan  Praktek ,  Jakarta  :  Rieneka  Cipta,  2002,
114. 11 Saifuddin  Azwar, Metode  Penelitian , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, 91.
kali ini meliputi wawancara, dan penggalian data  dari  dokumen  diperoleh  dari  pihak- pihak  yang terlibat  dalam  proses penelitian yaitu  dari Ketua Cabang, AOAP, AOSP dan Kasir BMT UGT Sidogiri Mojo Kediri.

## PEMBAHASAN

## A. Sejarah BMT UGT Sidogiri 12
Sejarah  berdirinya  BMT  Sidogiri  di latar belakangi oleh rasa keprihatinan para ustadz  alumni  Sidogiri  yang  masuk  dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya  prakter  riba  yang  terjadi disekitar pondok Sidogiri. Praktek  riba ini terjadi  karena  tidak  adanya  lembaga keuangan  yang  berlandaskan  sistem syariah  yang  dapat  meminjamkan  modal usaha  kepada  mereka  (masyarakat  sekitar pondok  Sidogiri).  Sehingga  mudah  bagi para  rentenir  untuk  masuk  dalam kehidupan  mereka,  dan  menyebabkan praktek riba.
Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat  izin  dari  pengasuh  pondok,  dan berbekal  dari  pengalaman  mengikuti seminar  tentang  BMT  dalam    acara perkoperasian    yang    diselenggarakan    di pondok    pesantren  yang  diasuh  oleh  Kyai Zainul  Hasan  Genggong  Probolinggo. Maka  pada  tanggal  12 Robi’ul  Awal 1418 H  atau  17  Juli  1997  M  berdirilah  BMT Sidogiri  pertama  yang  bernama  BMT Maslahah  Mursalah  Lil  Ummah (MMU).
12 “Sekilas  Sejarah  BMT  UGT  Sidogiri”, http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html, diakses tanggal 10 Mei 2018.
2
Seiring  berjalannya  waktu  pada  tanggal 4    September    1997,  disahkanlah  BMT
MMU  Pasuruan  sebagai  Koperasi  Serba Usaha  dengan  Badan  Hukum  Koperasi Nomor
608/BH/KWK.13/IX/97
(Dokumentasi BMT Sidogiri).
Kehadiran  BMT  ini    mendapatkan respon    positif    dari    masyarakat  sekitar pondok.  Karena  dengan  adanya  BMT  ini, masyarakat  tidak  lagi  khawatir  akan adanya  prakter  riba  yang  terjadi  di masyarakat  dan  tidak  terjerat  hutang  dari para rentenir.
Koperasi  UGT  Sidogiri  ( Baitul  Mal wat  Tamwil -Usaha  Gabungan  Terpadu) didirikan  oleh  beberapa  pengurus  BMT- MMU dan orang-orang yang berada dalam satu  kegiatan  UGT-PPS  (Urusan  Guru
Tugas  Pondok  Pesantren  Sidogiri)  yang didalamnya  terdapat  PJGT,  Pimpinan Madrasah,  Guru,  Alumni  dan  Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.
Kemudian  pada  tahun  2000  para pengurus BMT Sidogiri ingin
mengembangkan  misinya  ke  seluruh
Indonesia,  yang  mana  daerah  tersebut  ada alumni  dari  pondok  Sidogiri.  Pembukaan cabang  pertama  bertempat  di  Surabaya.
Pembukaan BMT Sidogiri Cabang Surabaya  diberi  nama  BMT  Usaha Gabungan  Terpadu  (UGT)  Sidogiri. Kemudian  tempat  ke  dua  bertempat    di Jember,    dan    hal    itu    berlanjut    hingga sekarang.    Sehingga  BMT-UGT  Sidogiri
telah  membuka  cabang  sebanyak  176  unit layanan BMT dan 1 unit layanan transfer.
Koperasi  ini  anggotanya  tersebar  di wilayah  propinsi  Jawa  Timur  dan  telah berbadan  hukum  sejak  bulan  Juli  2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah
memulai  operasinya  sejak  5 Rabi’ul  Awal 1420  H atau    8  Juni   2000    di    Surabaya. Kemudian    pada  bulan  September  2000 dibuka  cabang  BMT  kedua  yang ditempatkan  di  kota  Jember.  Koperasi  ini menetapkan  simpanan  pokok  anggota sebesar  Rp.1.000.000,-  koperasi  ini  akan membuka  UPK  (Cabang  Pelayanan Koperasi)  dibeberapa  kabupaten  di  Jawa Timur  yang  berdekatan  dengan  domisili anggota koperasi.
Koperasi  BMT  UGT  Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di  kabupaten/kota  yang  dinilai  potensial. Alhamdulillah ,  pada  saat  ini  BMT  UGT Sidogiri  telah  berusia  13  tahun  dan  sudah memiliki  277  Unit  Layanan Baitul  Maal wat Tamwil /Jasa Keuangan Syariah.
BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Mojo Kediri  yang  berkantor  di  Jl.  Mlati  Nomor 24  RT/RW  :  02/06  Mlati  Mojo  Kediri, yang  berdiri  sejak  tanggal  15  Desember tahun  2012  dengan  karyawan  yang berjumlah  7  orang,  didirikannya  BMT  di Mojo  Kediri,  karena  banyaknya  pedagang di pasar- pasar   setempat   sehingga   BMT cabang      Jombang      berinisiatif      untuk membuka  cabang  BMT  di  Mojo  Kediri
2 bertujuan  untuk  membantu  penambahan mensejahterakan  anggota  dan  menambah modal  usaha  agar  terhindar  dari  riba rentenir. 13
BMT  UGT  Sidogiri  ini  bertujuan memajukan  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  madani  yang berlandaskan  pancasila  dan  UUD  1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.
B. Produk  Pembiayaan  BMT  UGT
Sidogiri cabang Mojo Kediri 14 1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) Adalah Fasilitas pembiayaan dengan  agunan  berupa  emas,  ini  sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah .
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
Adalah    fasilitas    pembiayaan modal    kerja    bagi    anggota  yang mempunyai      usaha      mikro  dan  kecil.
Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad    yang  berbasis  bagi    hasil ( Mudharabah / Musyarakah ) atau jual beli
( Murabahah ).
3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) Adalah  Fasilitas  pembiayaan  tanpa agunan  untuk  memenuhi  kebutuhan
anggota. Akad pembiayaan yang
13 Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
14 “Produk    dan    Jasa    BMT    UGT    Sidogiri”, http://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014- simpanan.html, diakses tanggal 10 mei 2018.
digunakan adalah akad yang berbasis jual beli  ( Murabahah )  atau  berbasis  sewa ( Ijarah & Kafalah ).
4. UGT  KBB  (Kendaraan  Bermotor Barokah) Adalah merupakan fasilitas pembiayaan  untuk  pembelian  kendaraan bermotor.  Akad  pembiayaan  yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli ( Murabahah ).
5. UGT PBE (Pembelian Barang
ElektroniK.
Adalah  fasilitas  pembiayaan  yang ditujukan    untuk    pembelian  barang elektronik.  Akad  pembiayaan  yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli  ( Murabahah )  atau  akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik .
C. Sistematika  Pembiayaan  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri
Skema Sistematika Pembiayaan Di BMT- UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri 15
Sebelum  menyetujui  permohonan pembiayaan  nasabah,  BMT  UGT  Sidogiri cabang  Mojo    Kediri    melakukan  analisa terhadap  calon  nasabah  yang  layak
15 Koperasi  Sidogiri,  “Analisis  Pembiayaan  dan Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah”.  Makalah Disajikan  Dalam  Pelatihan  Calon  Karyawan  BMT- UGT  Sidogiri,  BALATKOP  Singosari  Malang,  30 Maret-06 April 2009.
2 mendapatkan  pembiayaan,  tidak  semua nasabah  bisa  mendapatkan  pembiayaan karena  pihak  BMT  Sidogiri  menggunakan kualifikasi  tertentu  dalam  pemberian pembiayaan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Khoirul Anwar selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri :
Untuk pemberian pembiayaan nasabah,  dalam  BMT  UGT  Sidogiri memiliki kualifikasi tersendiri, pihak BMT UGT Sidogiri mengadopsi  3C  prinsip  dari  Bank Mandiri  Syariah  dalam  penentuan nasabah  pembiayaan,  antara  lain sebagai berikut : Pertama, Character  artinya  sifat      atau karakter      nasabah      pengambilan pembiayaan.      Hal      ini  ditekankan pada  bagaimana  membangun  sifat amanah,  kejujuran,  kepercayaan pihak  BMT  Sidogiri  kepada  seorang nasabah.  Pihak  BMT  UGT  Sidogiri tidak  akan  memberikan  pembiayaan kepada  nasabahnya  ketika  calon nasabah memiliki tabiat yang buruk, seperti  pencuri,  pemabuk  dan beberapa  hal  yang  tidak  baik lainnya.  Kedua,  Capacity  artinya kemampuan    nasabah    dalam menjalankan    usahanya,    sehingga mampu  mengembalikan  pinjaman atau  pembiayaan  dari  laba  yang dihasilkan.
Ketiga, Collateral artinya  jaminan  yang  dimiliki nasabah  diberikan  untuk  pinjaman kepada  BMT  UGT  Sidogiri,  dan dengan  adanya  suatu  jaminan berfungsi  sebagai  salah  satu  usaha membangun kepercayaan dan melindungi  pembiayaan    apabila terjadi    cidera  janji  oleh  nasabah.
Collateral  meliputi  jenis,  lokasi,
bukti kepemilikan dan status hukum. 16
16 Khoirul  Anwar,  Kepala  Cabang  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.
Dan  dalam  proses  persetujuan sebuah pembiayaan di BMT UGT Sidogiri dilakukan beberapa tahap, antara lain : 1. Tahap Penawaran
Tahap  pertama  dilakukan  oleh bagian  AOSP  dan  AOAP  yang  telah menawarkan produk BMT UGT Sidogiri, kemudian apabila ada calon nasabah yang berminat  dapat  menghubungi      bagian AOSP untuk kemudian mengisi data yang akan dibawa oleh AOSP untuk selanjutnya  di  analisis.  Tahap  ini dilakukan  secara langsung kepada calon nasabah.
Berikut  adalah  keterangan    yang disampaikan  oleh  Huda  Maksalimina selaku Kasir BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri :
Calon  nasabah  pembiayaan  datang dari  beberapa  wilayah  khususnya Kediri  bagian  selatan,  dan  BMT UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri menitik  fokuskan  kepada  beberapa wilayah  antara  lain  :  Kecamatan Semen,  Jabang,  Mojo,  Ngadi,  Kras, Ngadiluwih yang targetnya merupakan para pedagang di pasar- pasar  serta  pemilik  usaha  rumahan, bisa  berupa  pemilik  toko  maupun industri  rumahan  yang  memerlukan modal    usaha.    Bagian    menjaring para    calon    nasabah    pembiayaan adalah  AOAP  dan  AOSP  yang sebelumnya telah melakukan promosi  dan  penawaran,  kemudian apabila terdapat calon nasabah yang berminat  maka  bisa  menghubungi nomor yang sudah tertera di brosur, serta    calon    nasabah    datang langsung    menuju    kantor    cabang Mojo
2 untuk penanganan lebih lanjut. 17
2. Tahap Analisis dan Survei
Tahap  kedua  ialah  sebelum  adanya
sebuah pembiayaan maka perlu
dilakukannya analisis oleh Komite, dalam BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri yang  bertugas  menjadi  komite  adalah Kepala Cabang, AOAP, dan AOSP.
Seperti  yang  telah  dituturkan  oleh Bapak    Khoirul    Anwar    selaku  Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ketika diwawancarai oleh peneliti, “Jika salah satu dari tiga anggota komite tersebut ada  yang  berbeda  pendapat atau tidak setuju maka pembiayaan tidak akan dicairkan.” 18
Sebelumnya      ketika      ada      calon nasabah   yang   telah   mengajukan pembiayaan harus melengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan  pengajuan  pembiayaan sesuai    dengan    jenis    pembiayaan yang  telah  dipilih  kemudian  berkas tersebut  akan  dibahas  oleh  Komite, pembahasannya meliputi kelengkapan   dan   keabsahan   dari data  nasabah  tersebut,  apabila sudah lengkap maka bagian selanjutnya  adalah  survei  oleh bagian AOSP akan melakukan survei untuk meninjau kebenaran, kesesuaian  data  dan  usaha,  serta jaminan yang dimiliki calon
nasabah. 19
Dan  setelah  pengisian  formulir, pengumpulan berkas-berkas terkait pembiaayaan  dan  telah  dilakukan  survei
17 Huda  Maksalimina,  Kasir  BMT  UGT  Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
18 Khoirul  Anwar,  Kepala  Cabang  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.
19 Muh.  Ali  Murtadhoh,  AOSP  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
maka selanjutnya Komite dapat mengambil  keputusan  dari  beberapa kemungkinan, antara lain :
a. Diterima permohonan pembiayaan b. Diterima sebagian permohonan
pembiayaan
c. Ditolak permohonan pembiayaan
Bapak    Muh.    Adib    menjelakan bahwa;
“Pembiayaan    yang    ditolak  adalah ketika  tidak  masuk  dan  lolos  dalam kriteria yang sudah dibuat oleh BMT UGT  Sidogiri  seperti,  pengajuan berkas  surat-surat  yang  ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, serta usaha  yang  ternyata  sudah  tidak ada.  Survei  untuk  dana  minimal  Rp. 10.000.000 harus dilakukan minimal tiga kali.” 20 Selanjutnya apabila pengajuan diterima,  maka  nasabah  akan  mengisi data  administrasi  pembiayaan  setelah permohonan  pembiayaan  diterima,  dan mengisi kesepakatan mengenai administrasi  pembiayaan,  diantaranya adalah :
a. Jumlah pembiayaan yang akan dicairkan beserta tanggal pencairannya. b. Besarnya margin pembiayaan murabahah.
c. Agunan atau jaminan yang diajukan
d. Tanggal  jatuh  tempo  pembayaran pinjaman pokok beserta marginnya.
e. Alternatif  penyelesaian  apabila  terjadi perselisihan atau wanprestasi
20 Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2
f. Biaya  administrasi  pembiayaan,  biaya materai,  dan  biaya  tagih  bila  nasabah tidak  membayar  angsuran  pada  saat jatuh tempo.
3. Tahap Pencairan
Tahap    ketiga,    proses    pencairan pembiayaan  ini  melibatkan  komite yang diwakilkan  oleh  Kepala  Cabang  dan Kasir. Akad pembiayaan akan sah apabila telah  memenuhi  syarat  pembiayaan. Calon nasabah akan menandatangai surat perjanjian  pembiayaan  yang  sah  apabila ditanda  tangani  di  atas  materai  dan menghadirkan minimal 2 saksi.
“Untuk    prosedur    pencairan    dana di    bawah   nominal   Rp.    1.000.000 dapat  dilakukan  di  luar  kantor  Kas BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo Kediri,  seperti  di  rumah  para nasabah  atau  di  tempat  usaha mereka.  Sedangkan    untuk    nominal di    atas    Rp.    1.000.000    harus dilakukan  pencairan  di  Kantor  Kas BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo Kediri.” 21
Di  sisi  lain,  Ketua  Cabang  BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri  juga menjelaskan
terkait pencairan pembiayaan.  Setiap  Kantor  Pusat,  kantor Cabang  dan  Kantor  Cabang  Pembantu memiliki  limit  atau batas pencairan dana yang  berbeda.  Untuk  Kantor  Cabang Pembantu  memiliki  limit  sebesar  Rp. 25.000.000, untuk kantor Cabang memiliki  limit  sebesar  Rp.  75.000.000, dan  Kantor  Pusat  akan  menangani  lebih dari  Rp.  100.000.000.  Untuk  prosedur
21 Huda  Maksalimina,  Kasir  BMT  UGT  Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
pengajuan  dana  dapat  dilakukan  di kantor    cabang    pembantu    maupun kantor    cabang,    namun    kantor  yang memiliki  batas  limit  tersebut  harus mengajukan  secara  stuktural.  Contohnya ada  nasabah  di  kantor  cabang  pembantu Mojo  melakukan  pengajuan  pembiayaan Rp. 35.000.000 maka dapat dikatakan hal tersebut  di  atas  limit  Kantor  cabang pembantu  yang  hanya  dibatasi  sampai dengan  Rp.  25.000.000,  sehingga  pihak kantor  cabang  pembantu  harus  meminta pengajuan dana ke kantor cabang karena di  kantor  cabang  memiliki  limit  Rp. 100.000.000,  dan  apabila  nasabah  dari kantor cabang pembantu ingin mengajukan  lebih  dari  Rp.75.000.000 maka    akan    diajukan    kepada    kantor pusat.    Bahkan  untuk  jenis  pembiayaan UGT  GES(Gadai  Emas  Syariah)  tidak memerlukan  survei  dan  persentase dicairkan  80%  karena agunannya  berupa emas.  Dan  untuk nasabah  yang mempunyai Tabungan Mudharabah Berjangka  (deposito)  tidak  memerlukan survei untuk pencairan dana
pembiayaan.” 22
4. Tahap Monitoring
Tahap  keempat,  adalah  kewajiban pelaksanaan biaya angsuran yang dilakukan  setiap  bulannya  oleh  nasabah, pihak  nasabah  dapat  membayarkannya secara  langsung  dengan  mendatangi
22 Khoirul  Anwar,  Kepala  Cabang  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.
2 kantor  kas    dan  pihak  BMT  bertugas untuk  memantau  data  angsuran  jatuh tempo selama masa pembiayaan berlangsung.  Bagian  yang  bertugas adalah AOAP dan AOSP.
Sebelumnya  di  BMT  UGT  Sidogiri yang  bertugas  melakukan  penagihan hanya  AOSP,  namun  sekarang  untuk analis digabung menjadi bagian penagihan sehingga yang bertugas dalam penagihan dan pencari nasabah yang baru adalah AOAP dan AOSP. Sehingga tugas mereka adalah mengambil uang angsuran para  nasabah  setiap  bulannya,  atau  para nasabah  dapat  melakukan  pembayaran angsuran  secara  langsung  ke kantor kas Mojo Kediri. 23

## D. Cidera Janji oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri
BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Mojo Kediri  mengklasifikasikan  nasabah  yang cidera  janji,  apabila  melakukan  tindakan sebagai berikut:
1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak selama tiga kali berturut-turut atau berselang).
2. Sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Tida    memenuhikewajiban-kewajiban ataumelanggar    ketentuan-  ketentuan dalam  perjanjian,  satu  dan  hal  lain
23 Muh.  Ali  Badarudin,  AOSP  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri, Kediri, 10 Mei 2018.
semata-mata  menurut  penetapan  atau pertimbangan pihak pertama (BMT). 24
Terdapat    dua    faktor    yang melatarbelakangi    Nasabah   BMT    UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri dinyatakan cidera janji, antara lain:
1. Faktor Internal (BMT):
a. Kesalahan  dalam  analisis  dan survei pembiayaan tidak
berdasarkan  data  yang  akurat  atau kualitas data rendah. b. Kurangnya pengawasan dan
pemantauan angsuran nasabah secara  teratur  dan  jumlah  nasabah yang terlalu banyak tidak diimbangi dengan jumlah karyawan.
c. Jaminan  yang  digunakan  kurang dipantau secara berkala.
d. Kelemahan sumber daya manusia. Dikarenakan  BMT  UGT  Sidogiri Cabang  Mojo  Kediri  sudah terbangun sejak    tahun    2012    dengan    total nasabah    kurang    lebih  3.522  sampai dengan tahun 2018, sehingga menyebabkan  beberapa  masalah  terkait pembiayaan,  seperti  halnya  banyak nasabah dengan jumlah  karyawan yang sedeikit  sehingga  membuat  tidak maksimal  dalam  pelaksanaan  analisis serta  survei  yang  terkadang  hanya dilakukan    sebagai    formalitas    saja, tanpa    memikirkan    bagaimana  para calon   nasabah   pembiayaan   tersebut
24 Dokumen  Surat  Perjanjian  KJKS  BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
2
mampu  membayar  angsuran  setiap bulannya.  Terkadang  juga  karyawan
BMT salah dalam menghitung
perkiraan  jaminan  dengan  jumlah pembiayaan  yang  diberikan,  dan  juga pihak BMT tidak melihat kondisi objek yang  menjadi  jaminan  secara  berkala, sehingga   rawan  menimbulkan jaminan yang sudah rusak. 25
2. Faktor Eksternal  (Nasabah) :
a. Nasabah  tidak  mau  atau  memang beritikad  tidak  baik  atau  nasabah menghilang.
b. Penyalahgunaan dana pembiayaan.
Ada  beberapa  nasabah  yang dinyatakan  tidak  bersikap  jujur, seperti  halnya  menggunakan  dana pembiayaan yang seharusnya untuk modal  usaha,  namun  mereka jadikan untuk keperluan konsumtif. Sehingga mereka tidak mempunyai pemasukan  untuk  mengembalikan modal  dengan  cara  membayar angsuran bulanan yang  sudah  disepakati  di  perjanjian awal. 26
c. Terganggunya   kelancaran   usaha atau      musibah      yang      dialami nasabah.
Para  pedagang  di  beberapa pasar  sering  mengaku  bahwa mereka  telat  dalam  pembayaran
25 Khoirul  Anwar,  Kepala  Cabang  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.
26 Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
angsuran  dikarenakan  jual  beli  di pasar sedang sepi, dengan permasalahan  awal  tahun  ajaran baru untuk pendidikan juga dijadikan permasalahan dikarenakan  uang  yang  harusnya dijadikan untuk pembayaran
angsuran    harus  terbagi  dengan pendaftaran  anak-anak  mereka.
Terdapat  juga  permasalahan  yang lebih besar yaitu dengan kebangkrutan  usaha  yang  mereka miliki,  sehingga  sudah  tidak  ada lagi pemasukan untuk
membayarkan angsuran. 27

## E. Penyelesaian    Cidera    Janji    oleh BMT    UGT  Sidogiri    cabang    Mojo Kediri
Di    dalam    surat    perjanjian pembiayaan  terdapat  bab  khusus  yang mengatur tentang penyelesaian
perselisihan, dengan cara sebagai berikut: a. Apabila    terjadi    perselisihan    dalam melaksanakan    perjanjian    ini,  maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk  mufakat  dengan  dilandasi  oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
b. Apabila  cara  musyawarah  tidak tercapai,  maka  para  pihak  sepakat untuk  menyelesaikan      perselisihan
27 Muh. Adib, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 10 Mei 2018.
2 tersebut   melalui   Pengadilan Negeri setempat. 28
Berikut ini adalah proses dan strategi dalam  penanganan  nasabah  cidera    janji yang  dilakukan    pihak    BMT    UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti
dengan  beberapa  karyawan  BMT  UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri :
a. Strategi Administrasi Surat peringatan tersebut berisikan  tentang  surat  pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran  pokok  yang  harus  dibayar sampai bulan yang sudah disepakati di awal. Kebanyakan nasabah menganggap  sepele  surat  peringatan yang  diberikan  oleh  pihak  BMT Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri.  Bapak Ali Badarudin selaku AOSP mengatakan bahwa : Beberapa        nasabah        yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran  yang  dengan  alasan berpenghasilan  minim  sehingga membuat mereka sering mengabaikan  surat  peringatan ini, mereka juga kurang inisiatif dan  malu  untuk  mengatakan kepada pihak BMT. Dalam surat peringatan pihak BMT memberikan  tiga  kali  waktu,  SP I,  SP  II  dan  SP  III.  Surat Peringatan  ini  dibuat  secara kondisional  dan tergantung dengan  kebijakan  kantor  kas Cabang  Mojo  Kediri.  Namun durasi  yang  dilakukan  oleh
28 Dokumen  Surat  Perjanjian  KJKS  BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.
pihak  BMT  selama  30  hari. Bahkan  sering  pihak  BMT menanyakan kesanggupan nasabah  dan  pihak  BMT  akan memberikan  tenggang  waktu sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut. 29 b. Rekonstruksi akad
Rekonstruksi  akad  dilakukan oleh  pihak  BMT  Sidogiri  Cabang Mojo  Kediri  kepada  nasabah  cidera janji yang belum terselesaikan dengan cara memberikan surat panggilan atau undangan  untuk  mendatangi  kantor kas  cabang  Mojo  Kediri.  Apabila nasabah  tidak  merespon  atau  tidak hadir  untuk  menemui,  maka  pihak BMT  yang  akan  mendatangi  rumah nasabah  tersebut  untuk  menjelaskan secara  rinci  permasalahan  cidera  janji agar  terselesaikan  dengan  baik-baik. Di   dalam   hal   ini   Bapak   Khoirul Anwar  menjelaskan  tujuan  datangnya pihak BMT, sebagai berikut :
Dikarenakan BMT UGT Sidogiri ini  adalah  Koperasi  maka  BMT harus mengutamakan kepentingan      anggotanya, apabila      ada  nasabah  yang terindikasi  ingkar  janji  maka dengan tidak dianggapnya SP I- SP  III  tugas  BMT  bertambah untuk mengajak bermusyawarah dengan  terus  mengupayakan damai  kepada  pihak  nasabah yang ingkar janji tersebut untuk ditanyai  kembali  kesanggupan dalam membayar sisa angsuran. Apabila  nasabah  sudah  merasa tidak  mampu  maka  pihak  BMT akan  melakukan  rekonstruksi
29 Muh. Ali Murtadhoh, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 21 April 2018.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2 akad      sebagai      upaya penyelamatan      pembiayaan dengan  cara  merubah  sebagian atau  seluruh  syarat  perjanjian yang  tidak  terbatas  hanya kepada perubahan jadwal angsuran  atau  jangka    waktu pembiayaan    itu    saja,    namun perubahan    tersebut  tidak memberikan tambahan terhadap angsuran atau tanpa  melakukan konversi. Jadi pihak BMT di sini akan  mengubah  atau  bahkan membuat perjanjian pembiayaan      yang    baru, namun  dengan  catatan  yang menjadi  kewajiban  angsuran adalah  jumlah  keseluruhan  dari total  angsuran  yang  belum terbayarkan,  dan  akan  dihitung kembali marginnya agar memudahkan  pihak  nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Dengan      cara      ini  beberapa masalah  cidera  janji  dapat terselesaikan  dengan  durasi maksimal  yang  diberikan  pihak BMT adalah 3 tahun. 30
c. Eksekusi Jaminan
Jika  penagihan  yang  dilakukan oleh  pihak  BMT  tidak  berjalan  lancar atau    nasabah    sudah  mengatakan benar-benar  tidak  mampu membayar, maka pihak BMT akan memberitahukan  kepada  nasabah, bahwa  pihak  BMT  UGT  Sidogiri Cabang Mojo Kediri akan mengupayakan barang jaminan
tersebut  untuk  dijual  sebagai  jalan untuk  pelunasan  pembayaran    yang belum  selesai.    Terkait  dengan
30 Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Kediri, 21 April 2018.

## Jaminan  Bapak  Khoirul  Anwar  juga menjelaskan :
Bahwa    sebelum    pihak    BMT menjual    barang    tersebut, pihak  BMT  akan  memberikan kesempatan nasabah untuk menjual agunan/jaminan
tersebut  secara pribadi.  Namun apabila tidak menemui hasil dan tidak ada perkembangan, sesuai dengan kesepatan  dan  tenggang waktu  yang  sudah  dibuat  dan disepakati  bersama  maka  pihak BMT  yang  selanjutnya  akan menjual  jaminan      tersebut. Nasabah      menyertakan      surat kuasa      dan  bertindak  sebagai pemberi kuasa penjualan jaminan,  dan  yang  bertindak sebagai  penerima  kuasa  yaitu pihak    BMT    UGT  Sidogiri cabang  Mojo  Kediri.  Surat kuasa  harus    bermaterai  agar sah  di  mata  hukum.  Kemudian barang    jaminan    akan    dijual sesuai  dengan  harga  pasaran saat  ini.  Jika  barang  jaminan yang  dilelang  tersebut  terjual, maka  hasil  dari  penjualan tersebut akan digunakan sebagai biaya  untuk  melunasi  semua hutang  nasabah  yang  belum terbayarkan,  dan  apabila  hasil dari  penjualan  barang  jaminan tersebut    masih    menyisakan uang  atau  hasil  yang didapat, maka  uang  sisa  dari  pelunasan hutang tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah.    Namun  sebaliknya, Jika barang jaminan yang sudah di  lelang  tersebut  ternyata hasilnya  masih  belum  cukup untuk  melunasi  hutang  nasabah yang  tersisa  maka  pihak  BMT akan melakukan pemutihan data. 31
31 Khoirul Anwar, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Mojo Kediri. Kediri, 23 Mei 2018.
2 Nasabah yang sudah menyatakan  tidak  mampu  menjual barang jaminan  secara  mandiri  maka diharuskan menandatangani surat kuasa  jual    dan    surat    penyerahan agunan  agar  proses  penjualan barang jaminan tersebut dapat dilakukan oleh pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Mojo Kediri.
Dalam  klausul  surat  kuasa  jual secara  khusus  menerangkan  bahwa untuk  dan  atas  nama  Pemberi  Kuasa menjual, melepaskan hak,
mengoperkan  atau  dengan  cara  lain memindahtangankan  kepada  pihak lain dengan harga sesuai harga barang jaminan  dan  bentuk  jaminan  tersebut. Surat  kuasa  berlaku  apabila  pemberi kuasa (pihak Nasabah) tidak melunasi pembiayaan/  utang  kepada  penerima kuasa  setelah  mendapatkan  surat peringatan dari penerima kuasa (pihak BMT).
Sedangkan dalam surat penyerahan  agunan,  menerangkan
bahwa pihak pemberi kuasa (Nasabah) menyerahkan  jaminan  yang  sudah tertulis  untuk  selanjutnya  menjadi agunan  pembiayaan  pada  BMT-  UGT
untuk digunakan sebagai dari pembayaran  sisa  utang.  Hak-hak kepemilikan  yang  melekat  pada agunan  tersebut  selanjutnya  beralih penuh  kepada  pihak  BMT-UGT Sidogiri

## F. Analisis Penyelesaian Cidera Janji di
BMT    UGT  Sidogiri  cabang  Mojo Kediri
Dari    hasil    wawancara    dengan Ketua    Cabang    Sidogiri    cabang    Mojo Kediri,  Bapak  Khoirul  mengatakan  bahwa sebelum  memberikan  pembiayaan  pihak BMT  menerapkan  prinsip  3C  dengan mengadopsi prinsip pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah kepada calon nasabahnya.
Pertama, character artinya  sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan.  Hal  ini  ditekankan  pada bagaimana  membangun  sifat  amanah,
kejujuran,  kepercayaan pihak  BMT Sidogiri  kepada  seorang  nasabah.  Pihak BMT UGT Sidogiri tidak akan memberikan pembiayaan kepada
nasabahnya ketika calon nasabah memiliki tabiat  yang  buruk,  seperti  pencuri, pemabuk dan beberapa hal yang tidak baik lainnya.
Kedua, Capacity artinya kemampuan nasabah  dalam  menjalankan  usahanya, sehingga mampu mengembalikan
pinjaman  atau  pembiayaan  dari  laba  yang dihasilkan.
Ketiga, Collateral artinya  jaminan yang  dimiliki  nasabah  diberikan  untuk pinjaman kepada BMT UGT Sidogiri, dan dengan  adanya  suatu  jaminan  berfungsi sebagai  salah  satu  usaha  membangun kepercayaan  dan  melindungi  pembiayaan apabila  terjadi  cidera  janji  oleh  nasabah.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2
Collateral meliputi  jenis,  lokasi,  bukti kepemilikan dan status hukum.
Dalam  teori  menurut  Binti  Nur Aisyah, dalam buku Manajemen
Pembiayaan  Bank  Syariah,  menjelaskan bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah memiliki  kualifikasi  dalam  pemberian pembiayaan  kepada  calon  nasabahnya, meliputi:
1. Character, artinya  sifat  atau  karakter yang dimiliki nasabah pembiayaan.
2. Capacity, artinya      adalah kemampuan      nasabah      dalam melakukan pembayaran angsuran, dilihat  dari  berapa  besar  keuntungan yang diperoleh.
3. Capital, a r t i n y a     besarnya    modal yang    diperlukan    peminjam.    Hal    ini termasuk  struktur  modal,  kinerja  hasil dari  modal  apabila  nasabah  merupakan perusahaan,  dan  segi  pendapatan  jika nasabah merupakan seorang
perorangan.
4. Collateral, artinya  adanya  sebuah jaminan  dalam  pembiayaan.  Penilaian terhadap collateral dapat  ditinjau  dari dua sisi, yaitu :
a. Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
b. Segi  Yuridis,  yaitu  apakah  agunan tersebut  memenuhi  syarat-syarat yuridis  untuk  dipakai sebagai agunan.
5. Condition Of Economy, artinya keadaan meliputi kebijakan
pemerintah,  politik,  segi  budaya  yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap  segi  ekonomi  dapat  dilihat dari:
a. Peraturan-Peraturan Pemerintah
b. Situasi,  politik,  dan  perekonomian dunia.
6. Constain, artinya  hmbatan-hambatan yang  mungkin  mengganggu  proses usaha. 32
Hal tersebut menyatakan bahwa telah mewakili dari 6 prinsip dari teori yang ada. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pihak BMT UGT Sidogiri memberikan
pertimbangan  terlebih  dahulu  dalam pemberian  pembiayaan  kepada  calon nasabahnya.
Dan  apabila  dalam  pelaksanaan pembiayaan terdapat nasabah yang terindikasi  cidera  janji  atau  wanprestasi maka  pihak  BMT  akan  menyelesaikannya dengan  beberapa  alternatif  penyelesaian. Cidera  janji  atau  wanprestasi  adalah  tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  perjanjian  yang  dibuat  antara kreditur  dan  debitur,  antara  hutang- hutangnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang telah  disepakati.  Pernyataan      seorang nasabah  dikatakan  cidera  janji  atau wanprestasi  menurut  pihak  BMT,  antara lain:
32 Binti  Nur  Aisyah, Manajemen  Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta : Kalimedia, 2015, 80-84.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2
1.  Tidak  melaksanakan  pembayaran angsuran  (menunggak  selama  tiga  kali berturut-turut atau berselang).
2.  Sampai   dengan   tanggal   jatuh   tempo tidak    melaksanakan    pembayaran pelunasan.
3.  Tidak      memenuhi      kewajiban- kewajiban      atau      melanggar ketentuan-  ketentuan  dalam  perjanjian, satu  dan  hal  lain  semata-mata  menurut penetapan  atau  pertimbangan  pihak pertama (BMT). 33
Dengan  adanya  wanprestasi,  pihak kreditur  yang  dirugikan  sebagai  akibat kegagalan    pelaksanaan    kontrak    oleh pihak  debitur  mempunyai    hak    gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraknya.  Hal  ini  sebagaimana  yang diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1267  BW yang menyatakan bahwa :
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi,  dapat  memilih;  memaksa pihak  yang  lain  untuk  memenuhi kontrak,  jika  hal  itu  masih  dapat dilakukan,  atau  menuntut  pembatalan persetujuan,    dengan    penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Hak  kreditur  tersebut  dapat  secara mandiri  diajukan  maupun  dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:
1. Pemenuhan ( nakoming ); atau
2. Ganti  rugi  ( vervangende  vergoeding; schadeloosstelling ), atau
33 Dokumen  Surat  Perjanjian  KJKS  BMT-UGT Sidogiri capem Mojo Kediri, 2017.
3. Pembubaran, pemutusan atau
pembatalan ( outbinding ), atau
4. Pemenuhan    ditambah    ganti    rugi pelengkap    ( nakoming    en    anvullend vergoeding ); atau
5. Pembubaran  ditambah    ganti    rugi pelengkap    ( ontbinding    en    anvullend vergoeding ).
Di dalam surat perjanjian pembiayaan  milik  BMT  UGT  Sidogiri cabang  Mojo  Kediri  terdapat  bab  khusus yang  mengatur  tentang  penyelesaian perselisihan, dengan cara sebagai berikut: 1. Apabila  terjadi  perselisihan  dalam melaksanakan  perjanjian  ini,  maka akan  diselesaikan melalui  musyawarah untuk  mufakat  dengan  dilandasi  oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2. Apabila  cara  musyawarah  tidak tercapai,  maka  para  pihak  sepakat untuk  menyelesaikan    perselisihan tersebut    melalui    Pengadilan    Negeri setempat.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan, ditemukan  bahwa  dalam  penyelesaian cidera    janji    oleh    BMT    UGT    Sidogiri Mojo  Kediri  memiliki  beberapa alternatif penyelesaian, yaitu dengan strategi administrasi,  rekonstruksi  akad  dan eksekusi jaminan. Dan alternatif
penyelesaian  cidera  janji  yang  paling dominan adalah dengan strategi
rekonstruksi akad.
Rekonstruksi akad merupakan upaya dari  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  cabang
2 Mojo Kediri untuk menyelamatkan pembiayaan  yang  diberikannya  kepada nasabah.  Cara  yang  dilakukan  adalah dengan pembaharuan akad kepada nasabah yang  sebelumnya  sudah  dipertimbangkan berdasarkan  hasil  analisis,  survei  dan perhitungan  yang  dilakukan  oleh  komite, hal tersebut dilakukan ketika nasabah tidak mampu  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam  hal  pembayaran  kembali  angsuran pokok  maupun  bagi  hasil  yang  telah disepakati    bersama    diawal    perjanjian. BMT    UGT    Sidogiri    Cabang    Mojo Kediri tidak memberikan fasilitas
kompensasi/potongan  tunggakan  pokok pinjaman  yang  mengalami  hambatan menunggak/macet. Melainkan, pihak BMT akan  menghitung  kembali  berapa  total angsuran  dan  berapa  margin yang  belum terbayarkan,  hal  ini  dilakukan  dengan mengevaluasi  dan  menganalisis  kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sampai dianggap  mampu  dan  sesuai  dengan keadaan  nasabah  sekarang.  Hal  tersebut dilakukan  agar adanya keringanan pembayaran  angsuran  sehingga  nasabah terhindar  dari  cidera  janji.  BMT  tidak perlu  mengulang  tentang  pengecekan jaminan  dan  segala  bentuk  perijinan  yang ada.  Rekonstruksi  akad  dianggap  paling sesuai  dengan  kemampuan  nasabah  BMT UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  yang dianggap  mendekati  cidera  janji,  karena memudahkan    kedua    belah  pihak  dalam
pemenuhan akad yang  telah  menjadi kesepakatan sebelumnya.
Dari hasil wawancara dan pengamatan, peneliti mendapati kesesuaian dalam  penerapan  strategi  tersebut  dengan kenyataan,  akan  tetapi  pihak  BMT  belum konsisten saat melaksanakan penerapannya.  Hal  ini  bisa  dilihat  masih adanya  nasabah  yang  lalai  dalam pembayaran angsuran setiap bulannya.
Menurut  teori  terdapat  dua  faktor yang  melatarbelakangi  Nasabah  BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri dinyatakan cidera janji, antara lain :
1. Faktor Internal (BMT) :
a. Kesalahan  dalam  analisis  dan  survei pembiayaan  tidak  berdasarkan  data yang  akurat  atau  kualitas  data rendah.
b. Kurangnya pengawasan dan
pemantauan angsuran nasabah
secara  teratur  dan  jumlah  nasabah yang  terlalu  banyak  tidak  diimbangi dengan jumlah karyawan.
c. Jaminan  yang  digunakan  kurang dipantau secara berkala.
d. Kelemahan sumber daya manusia.
2. Faktor Eksternal  (Nasabah) :
a. Nasabah  tidak  mau  atau  memang beritikad  tidak  baik  atau  nasabah menghilang.
b. Penyalahgunaan dana pembiayaan.
c. Terganggunya  kelancaran  usaha atau musibah yang dialami nasabah.
2
Selain    itu,    nasabah    merasa    takut dan    malu    untuk    melaporkan    bahwa dirinya  sudah  tidak  mampu  dalam pembayaran  angsuran  dan  mereka  lebih memilih  menghidar  dengan  alasan  sedang mencari uang untuk pembayaran angsuran.    Sebagai    lembaga    keuangan syariah    berbasis    koperasi    sudah menjadi  kewajiban    BMT  UGT  Sidogiri untuk  mengupayakan  perdamaian  dan mengutamakan kemaslahatan nasabahnya.
Sehingga dengan adanya
rekonstruksi  akad  ini  membuat  angsuran nasabah  bisa  berjalan  lebih  lancar  karena sudah  disesuaikan  dengan  kemampuan nasabah    tersebut,    dengan    perhitungan kembali    berapa  pemasukan  yang  ada sehingga tidak memberatkan nasabah, dan
pihak
BMT mengatakan bahwa rekonstuksi  selama  ini  dapat  terselesaikan dengan  waktu  kurang  dari  3  tahun.  Dan dari  hasil  penelitian  di  lapangan  dapat disimpulkan  bahwa  pihak  BMT  UGT Sidogiri telah melakukan alternatif penyelesaian  cidera  janji  dengan  baik,
yaitu menggunakan alternatif penyelesaian cidera  janji  dengan  strategi  rekonstruksi akad  terhadap  utang  nasabah  dengan  cara penjadwalan.
G. Rekonstruksi  Akad  ditinjau  dari

## Hukum Ekonomi Syari’ah
Dilihat  dari  hasil  penelitian  di lapangan,  ditemukan  bahwa  strategi  yang paling  dominan  dalam  penyelesaian cidera  janji  yang  dilakukan  sampai  saat
ini  adalah  rekonstruksi  akad  pembiayaan, sebagai  upaya  penyelesaian  cidera  janji yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  UGT Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri.  Landasan syariah  yang  dapat  mendukung  upaya penyelesaian cidera janji, antara lain :
QS. Al Baqarah ayat 280
ْنَأَو  ۚ ٍةَﺮَﺴْﻴَﻣ  َٰﱃِإ  ٌةَﺮِﻈَﻨَـﻓ  ٍةَﺮْﺴُﻋ  وُذ  َنﺎَﻛ  ْنِإَو ۖ ْﻢُﻜَﻟ ٌﺮْـﻴَﺧ اﻮُﻗﱠدَﺼَﺗ َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ ْﻢُﺘْـﻨُﻛ ْنِإ Artinya : “ dan jika (orang berhutang itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah tangguh  asmpai  dia  berkelapangan.  Dan menyedekahkan  (sebagian  atau  semua hutang)  itu  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui.”
Hal  tersebut  membuktikan  bahwa dalam  upaya  penyelesaian  cidera  janji pihak  BMT  menerapkan  teori  dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain :
1. Mu’amalah dilakukan atas  dasar sukarela,  tanpa  mengandung  unsur- unsur paksaan.
Prinsip  hukum  ekonomi  syari’ah yang kedua adalah mu’amalah hendaknya  dilakukan  dengan  cara  suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Seperti  halnya  pihak  BMT memberikan  toleransi  untuk  terus mengupayakan  damai  agar  nasabah BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo Kediri  terhindar  dari  cidera  janji, sebagai  wujud  penghindaran  dari  unsur
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
2 paksaan,  pihak  BMT  juga  memberikan pembaharuan  akad  di  awal  perjanjian dengan  memperhitungkan  berapa  total yang masih menjadi tanggungan mereka yang belum terbayarkan dengan digantikan  akad  yang  baru  sesuai dengan  kesepakatan  bersama  selama nasabah  memiliki  itikad  baik  dan mampu bekerjasama dalam penyelesaian cidera janji . 2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan  mendatangkan  manfaat dan  menghindari mudharat dalam bermasyarakat .
Prinsip  ini  mengandung  arti,
aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Kesulitan    atau    mudharat    itu dihilangkan    karena    dua    sebab.
Pertama , karena khawatir akan terputuskan  ibadah,  dan  khawatir  akan adanya  kerusakan  bagi  orang  mukallaf, baik  jasad,  akal,  harta  maupun kedudukannya,  karena  pada  hakikatnya taklif itu  untuk  kemaslahatan  manusia.
Kedua , karena takut terkurangi kegiatan-kegitan sosial yang
berhubungan dengan sesama   manusia, baik      terhadap      anak      maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.
Dengan  adanya  kaidah  tersebut membuktikan  adanya  prinsip tasamuh
dan keadilan dalam Islam agar Islam itu terkesan  tidak  menyulitkan.  Karena  itu setiap  kesulitan  akan  mendatangkan kemudahan,  dan  kewajiban  melakukan tasamuh jika dalam kondisi menyulitkan.
Kaidah  kesukaran  itu  dapat menarik  kemudahan  artinya  kesukaran menyebabkan  adanya  suatu  kemudaha, hukum  yang  dipraktiknya  menyulitkan mukkallaf dan  pada  diri  dan  sekitarnya terdapat  kesukaran,  maka  syariat memudahkannya sehingga beban tersebut  berada  di  bawah  kemampuan mukkallaf tanpa kesukaran. 34
Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam
penerapannya  menimbulkan    kesulitan dan    kesukaran  bagi mukkallaf (subjek hukum), sehingga syariah meringankannya  sehingga mukkallaf mampu
melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.
Maka  dari  itu  pihak  BMT  UGT Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  berusaha menghilangkan kemudharatan dengan      melakukan      upaya pencegahan  cidera  janji  dengan  upaya damai  serta  memberikan  toleransi kepada  para  nasabah  yang  melakukan cidera  janji,  dan  apabila  upaya musyawarah tidak dapat menemui hasil
34 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh  :  Sejarah  dan Kaidah-kaidah Asasi , Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002, 139-140.
2 maka  terlebih  dahulu  akan  dilakukan dengan  strategi  rekonstruksi  akad  agar permasalahan  cidera  janji  nasabah  dan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri  dapat  terselesaikan.  Dengan upaya tasamuh maka  pihak  BMT  telah mengupayakan adanya sebuah  toleransi untuk mengambil manfaat pada nasabah agar      dapat  memenuhi    kewajibannya serta  tidak  akan  menanggung  banyak utang  dengan  upaya  yang  dilakukan pihak BMT yaitu memberikan keringanan  sesuai  dengan  kemampuan nasabah  tersebut  selama  nasabah tersebut memberikan itikad baik.
3. Dalam  aktivitas  ekonomi  itu  terlepas dari  unsur  gharar,  kedzaliman,  dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara ‟ .
Dalam sebuah  transaksi  tidak
diperbolehkan  adanya  unsur  gharar  yang artinya  membawa  keraguan,  tidak  tentu dan  tidak  jelas  sesuatu  transaksi  itu dilakukan.  Serta  tidak  boleh  berlaku dzalim  kepada  orang  lain,  atau  tidak boleh  meletakkan  sesuatu  atau  perkara yang bukan pada tempatnya.
Unsur gharar bisa  menyebabkan transaksi menjadi tidak sah ( fasid ), yaitu:
1. Gharar dalam akad bisnis ( mu’awadhah maliyah) dilarang karena  merugikan  dan  menghilangkan unsur rela sama rela, sedangkan gharar dalam akad-akad sosial (akad
tabarru’at )  dibolehkan  karena  tidak
merugikan  dan  ada  toleransi  dari  pihak akad yang lain.
2. Gharar berat,        adalah gharar yang        bisa        dihindarkan        dan menimbulkan  perselisihan  di  antara pelaku  akad.  Menurut’ urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan  objek  akad  tidak  diyakini dapat diserahkan. 35
Dalam   hal   ini   pihak   BMT   UGT Sidogiri   cabang   Mojo   Kediri melakukan toleransi   dengan   selama   adanya   itikad baik   dari   pihak nasabah yang melakukan cidera  janji,  namun  pihak  BMT  tetap memberikan  batasan  waktu  dengan  upaya pencegahan  adanya  kerugian  dalam  salah satu pihak.
Larangan  untuk  berbuat gharar dalam  penyelesaian  cidera  janji  adalah dengan tidak boleh berlaku dzalim kepada orang  lain,  atau  tidak  boleh  meletakkan sesuatu  atau  perkara  yang  bukan  pada tempatnya. Oleh karena itu, pihak nasabah tidak  boleh  berlaku dzalim dengan  tidak melaksanakan  kewajibannya  kepada  pihak BMT  untuk  menyelesaikan  pembayaran kewajiban  setiap  bulan  yang  telah disepakati  bersama,  pihak  BMT  pun memilki  hak  untuk  melakukan  penarikan kewajiban tersebut, dengan kesepakatan di awal  bahwa  apabila  pihak  nasabah melakukan  cidera  janji  maka  pihak  BMT
35 Adirawan    A.    Karim, Riba,    Gharar    dan Kaidah-kaidah    Ekonomi    Syari’ah ,    Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2045, 197.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 2
akan memberikan toleransi dengan memberikan    durasi    waktu    sampai dengan  rekonstruksi  akad  dengan upaya mengutaman  damai  antar  kedua  belah pihak.  Namun  apabila    hal  tersebut  tidak dilakukan  maka  pihak  BMT  akan menerapkan  hukuman  berupa Ta’zir kepada nasabahnya.
Bapak  Kepala  Cabang  BMT  UGT Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  (Khoirul Anwar)  menjelaskan  bahwa  “sejak  tahun 2012    dengan    total  nasabah  kurang  lebih
3.522 sampai dengan tahun 2018, sehingga menyebabkan  beberapa  masalah  terkait pembiayaan, seperti halnya banyak nasabah      dengan      jumlah      karyawan yang      sedikit      sehingga  membuat  tidak maksimal dalam pelaksanaan analisis serta survei  yang  terkadang  hanya  dilakukan sebagai formalitas saja,
tanpa memikirkan bagaimana para calon nasabah pembiayaan  tersebut  mampu  membayar angsuran  setiap  bulannya.  Terkadang  juga karyawan  BMT  salah  dalam  menghitung perkiraan      jaminan      dengan      jumlah pembiayaan      yang  diberikan,  dan  juga pihak  BMT  tidak  melihat  kondisi  objek yang  menjadi  jaminan    secara    berkala, sehingga    rawan    menimbulkan    jaminan yang sudah rusak.”

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan
penyelesaian  cidera  janji  oleh  BMT  UGT
Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  dapat disimpulkan sebagai berikut :
Strategi  dalam  penyelesaian  cidera janji  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  cabang Mojo Kediri terdiri atas tiga strategi, yaitu:
Pertama dengan strategi
administratif . Hal  ini  dilakukan  dengan pemberian    sanksi    berupa    surat  teguran, dan  akan  dilakukan  pemanggilan  dan musyawarah kepada nasabah terkait cidera janji.
Kedua, pihak  BMT  UGT  Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan rekonstruksi  akad . Rekonstruksi  akad merupakan  upaya  dari  pihak  BMT  UGT Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri  untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah.
Ketiga, pihak  BMT  UGT  Sidogiri cabang  Mojo  Kediri  akan  menawarkan kepada nasabah untuk membantu menjualkan  agunan/jaminan  didasarkan atas asas kekeluargaan.
Pihak  BMT  UGT  Sidogiri  cabang Mojo  Kediri  melakukan  penyelesaian cidera  janji  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip    hukum    ekonomi    syariah  antara lain :
a) Mu’amalah dilakukan  atas  dasar sukarela,  tanpa  mengandung  unsur-unsur paksaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pihak  BMT  memberikan  toleransi  untuk terus  mengupayakan  damai  agar  nasabah BMT  UGT  Sidogiri  cabang  Mojo  Kediri terhindar  dari  cidera  janji,  sebagai  wujud
2 penghindaran  dari  unsur  paksaan,  pihak
BMT juga memberikan pembaharuan akad di awal perjanjian dengan memperhitungkan berapa total yang masih menjadi  tanggungan  mereka  yang  belum terbayarkan  dengan  digantikan  akad yang  baru  sesuai  dengan  kesepakatan bersama.
b) Muamalah dilakukan  atas  dasar pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan menghindari mudharat dalam
bermasyarakat . Hal ini menjelaskan bahwa pihak  BMT  Sidogiri  Cabang  Mojo  Kediri belum  sepenuhnya  menerapkan  hukum Ta’zir bagi debitur.
B. Saran
1. Untuk Pihak BMT
a. Dalam  penyelesaian  cidera  janji hendaknya BMT harus memperhatikan  dan  melaksanakan
penagihan  dengan  durasi  waktu  yang sistematis  sehingga  hal  tersebut membuat  nasabah  lebih  disiplin  dan terhindar  dari  cidera      janji      karena tidak      melaksakan      kewajibannya membayar angsuran.
b. Dalam    penyelesaian    cidera    janji dengan    strategi    eksekusi    jaminan, seharusnya  pihak  BMT  UGT  Sidogiri lebih  tegas  dalam  penerapan  hukum Ta’zir atau  eksekusi  jaminan  kepada nasabahnya.  Hal  tersebut  dilakukan agar nasabah yang terbukti melakukan cidera  janji  dapat  melaksanakan kewajibannya.
2. Untuk Pihak Nasabah
Agar      para      nasaabah      dapat terhindar   dari    cidera    janji    dengan menerapkan disiplin dan tanggungjawab  terhadap  kewajiban mereka, agar tidak terjadi
permasalahan  cidera  janji  bahkan sampai  dengan  eksekusi  jaminan dikemudian hari 3. Bagi peneliti yang akan datang Peneliti menyadari banyak kekurangan  dalam  penulisan  skripsi kali  ini,  untuk  peneliti  selanjutnya diharapkan lebih
mendalami penyelesaian cidera  janji,  karena  tidak menutup  kemungkinan  lebih  banyak lagi  hal  yang  akan  di  dapat  sehingga mampu memberi kesimpulan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.    Karim,  Adirawan, Riba    Gharar    dan Kaidah-kaidah  Ekonomi  Syari’ah ,
Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2045. Nur Aisyah, Binti, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: Kalimedia, 2015. Djamil, Fattturahman, Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank
Syariah ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika,
2012.
Mubarok,  Jaih, Kaidah  Fiqh:  Sejarah  dan
Kaidah-kaidah Asasi , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
2
Koperasi  Sidogiri,  “Analisis  Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan
Bermasalah”.  Makalah  Disajikan Dalam  Pelatihan  Calon  Karyawan BMT-UGT  Sidogiri,  BALATKOP Singosari  Malang,  30  Maret-06 April 2009.
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama  dan  Mahkamah  Syari’ah ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Ridwan,  Muhammad, Manajemen  Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004. Muhammad, Etika Bisnis Islam , Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen  Perusahaan  YKPN, 2004. Muhammad, Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah , Yogyakarta: UII Press, 2000.
Azwar,  Saifuddin, Metode  Penelitian ,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. Rais,  Sasli, Pegadaian  Syariah,  Konsep dan  Sistem  Operasional  (Suatu
Kajian  Kontemporer), Jakarta:  UI-
Press, 2005.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian
Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta
: Rieneka Cipta, 2002.
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian Syariah  Studi  Tentang  Teori  Akad dalam  Fiqih  Muamalat ,  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007.
“Produk  dan  Jasa  BMT  UGT  Sidogiri”, http://bmtugtsidogiri.co.id/list-
produk-0000000014- simpanan.html,  diakses  tanggal  10 Mei 2018.
“Sekilas  Sejarah  BMT  UGT  Sidogiri”, http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang- kami.html,  diakses  tanggal  10  mei 2018.