## PERANAN ZAKAT PERTANIAN KONTEMPORER PADA EKONOMI SYARIAH

## Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: udha009@gmail.com

## Abstrak
Besarnya  kontribusi  yang  diberikan  sektor  pertanian  menunjukkan  eksistensi signifikan  terhadap  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Namun  sektor pertanian  menghadapi  berbagai  macam  problematika.  Mulai  dari  keterhambatan dalam  pengoptimalan  usaha  pertanian,  masalah  disverifikasi  pangan,  munculnya ancaman  globalisasi  hingga  pada  kesejahteraan  petani  itu  sendiri.  Penelitian  ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa  artikel  terbaik  dan  terbaru.  Penelitian  Pustaka  (library  research)  yaitu Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan  teoritis  dengan mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan  penelitian  yang  diteliti.  Hasil  pertanian  kontemporer  ini  dapat    dikenakan zakat  dengan  mengkiaskan  kepada  empat  jenis    tumbuhan  yang    disebutkan  dalam Hadis Nabi. Berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian berupa minimnya sumber  daya  manusia,  pemahaman  fikih  amil  yang  belum  memadai,  rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat. Kata Kunci: Kontemporer, Pertanian, Zakat.

## Abstract
The magnitude of the contribution made by the agricultural sector shows a significant presence in the growth of Gross Domestic Product (GDP). However, the agricultural sector  faces  various  problems.  Starting  from  delays  in  optimizing  agricultural businesses,  the  problem  of  food  diversification,  the  emergence  of  the  threat  of globalization to the welfare of the farmers themselves. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as some of  the  best  and  newest  articles.  Library  research,  namely  research  carried  out  by collecting  data  and  theoretical  foundations  by  studying  books,  scientific  papers, previous  research  results,  related  journals,  related  articles  and  sources  related  to research  in  accordance  with  the  research  being  studied.  These  contemporary agricultural  products  can  be  subject  to  zakat  by  alluding to  the four  types  of  plants mentioned  in  the  Hadith  of  the  Prophet.  Various  challenges  in  the  management  of agricultural zakat include the lack of human resources, inadequate understanding of amil fiqh, low public awareness, zakat information systems and the mental attitude of zakat recipients.
Keywords: Agriculture, Contemporary, Zakat.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 156-164

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  agraris, 1 tentu  memiliki  keunggulan  dalam  hal pertanian. Sekiranya mendapatkan perhatian yang baik dalam hal pengelolaan, tentu hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pondasi  penopang  ketahanan  pangan  nasional. 2 Besarnya  kontribusi  yang  diberikan  sektor  pertanian  menunjukkan  eksistensi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Tabel 1

## PDB RI Berdasarkan Harga Konstan
No. PDB Lapangan Usaha Harga Konstan 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 390.361,30 2 Pertambangan dan Penggalian 218.708,60 3 Industri Pengolahan 606.081,60 4 Pengadaan Listrik dan Gas 31.032,00 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.582,70 6 Konstruksi 279.993,90 7 Perdagangan  Besar  dan  Eceran;  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda Motor 388.338,30
Sumber: BPS (2022).
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  sektor  pertanian  masih  menunjukkan eksistensinya  sebagai  salah  satu  sektor  yang  menopang  ketahanan  pangan  nasional. Hal  itu  dilihat  dari  posisinya  yang  menempati  urutan  ke  dua  setelah  industri pengolahan. Meningkatnya peranan sektor pertanian tesebut memberikan angin segar terhadap  keberlangsungan  kehidupan  pertanian  di  Indonesia  sebagai  basis  negara yang mayoritas penduduknya bergantung kepada sektor pertanian. Tingginya potensi pertanian  ini  seharusnya  terjadi  pula  peningkatan  di  sektor  pengumpulan  zakat khususnya zakat pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi berbagai macam problematika.  Mulai  dari  keterhambatan  dalam  pengoptimalan  usaha  pertanian, masalah  disverifikasi  pangan,  munculnya  ancaman  globalisasi  hingga  pada kesejahteraan petani itu sendiri.
Selain  permasalahan  lapangan,  hukum  dalam  zakat  pertanian  dan  perkebunan juga  terdapat  banyak  polemik  dan  permasalahan  yang debatablese hingga  memicu kebingungan muzakki .  Terlebih  jika  dihadapkan  pada  perkembangan  zaman  dan kondisi, muncul fatwa-fatwa yang bervariasi melalui analisa dalil dan istinbaṭ hukum
1 Suhadi, ‘Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa Di Media Sosial)’, ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.2 (2014).
2 BPS RI, Statistik Indonesia 2022 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).
dengan  sudut  pandang  berbeda  yang  juga  memberi  efek  pada  pelaksanaan  di lapangan. 3
Para ulama di Indonesia harus mengkaji dan menelaah ulang tentang fenomena- fenomena  zakat,  khususnya  zakat  pertanian,  dan  mengikuti  jejak  sejumlah  ulama global modern yang telah melaksanakan reformasi. Reformasi ini belum terwujud di Indonesia  dalam  bentuk  konstitusi  yang  kokoh,  yang  sangat  penting  dalam membangkitkan kembali kecintaan terhadap zakat dan meningkatkan taraf hidup para petani. 4
Zakat  pertanian  dan  perkebunan  adalah  zakat  yang  mudah  dan  cepat  untuk ditunaikan  dibandingkan  dengan  zakat  lain  karena  tidak  berlaku ḥaul (berlalu setahun)  serta  nominal  nisabnya  lebih  kecil  namun  kadar  wajib  pengeluaran  lebih besar. 5 Hal  ini  menyebabkan  potensi  zakat  sangat  menjanjikan  ditambah  mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan mempunyai mata pencaharian petani. 6
Akan  tetapi  tujuan  zakat  tidak  hanya  mensejahterakan mustahik zakat  namun harus  bisa  menyelesaikan  masalah  sosial  secara  merata  di  masyarakat.  Setelah melihat banyak permasalahan yang dihadapi petani, Lembaga Amil Zakat atau Baitul Mal sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap fundraising zakat, jangan hanya menghitung  pertambahan  dan  peningkatan  hasil  zakat,  namun  bagaimana memperhatikan keadaan dan situasi petani sebagai muzakki dalam zakat pertanian dan perkebunan yang berhadapan dengan banyak permasalahan.
Berbagai  polemik  dan  permasalahan  serta  fatwa  hukum  yang  bervariasi  dalam zakat  pertanian  dan  perkebunan  menimbulkan  polemik  di  masyarakat.  Masyarakat menjadi  bingung  dalam  mempertimbangkan  fatwa  hukum  yang  tepat  untuk dilaksanakan.
Melihat  fenomena  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  tampak  bahwa  betapa pentingnya  pengelolaan  zakat  pertanian  dan  perkebunan  yang  bersifat  menyeluruh, maka  kajian  ini  berfokus  problematika  pengelolaan  zakat  pertanian  dan  perkebunan secara kontemporer.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka (library research)  yaitu  Penelitian  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan  data  dan  landasan
3 Ainiah,  ‘Murā’Ah  Muzakki  Pada  Zakat  Pertanian  Dan  Perkebunan  Dalam  Pandangan  Al- Qaradhawi’, Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , 14.2 (2020), 359–80
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>.
4 Herawati Ayu Ningsih and Nurul Fitriah, ‘Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa  Ganrang  Batu,  Kabupaten  Jeneponto’, Jurnal  STAI  DDI  Makassar ,  3.1  (2022),  35–41 <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48>.
5 Ainiah, ‘Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)’, At-Tawassuth , 2.1 (2017), 69–93.
6 Ahmad  Lutfi  Rijalul  Fikri  and  Mufid  Arsyad,  ‘Zakat  Tanaman:  Konsep,  Potensi  Dan  Strategi Peningkatannya Di Indonesia’, Jurnal Mahkamah , 5.1 (2020), 57–74.
teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  terdahulu,  jurnal- jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang diteliti.  Setelah  semua  data  telah  diperoleh berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik  data  primer  dan  data  sekunder dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan, menguraikan,  menggambarakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peranan  zakat pertanian kontemporer pada ekonomi syariah.

## C. PEMBAHASAN
1. Zakat Pertanian dalam Pandangan Mazhab Terdapat berbagai pendapat mazhab terkait dengan zakat pertanian, yaitu: 7
1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian itu harus dikeluarkan dari  semua  jenis  tanaman  yang  tumbuh  di  bumi,  baik  jumlahnya  sedikit maupun  banyak,  kecuali  kayu  bakar,  rerumputan,  bambu  parsi,  tangkai pohon  dan  segala  tanaman  yang  tumbuhnya  tidak  sengaja.  Akan  tetapi, jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan  rerumputan,  diari  secara  teratur  dan  dilarang  orang  lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.
2) Menurut  dua  sahabat  Abu  Hanifah  dan  jumhur  fuqaha,  zakat  pertanian tidak  keluarkan  untuk  buah-buahan  dan  sayur-sayuran,  kecuali  makanan pokok dan yang dapat disimpan.
3) Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  zakat  pertanian  diwajibkan  pada  20 macam  tanaman.  Beberapa  macam  dari  keluarga  biji-bijian,  seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau,  beras,  zaitun  dan  lobak  merah.  Adapun  beberapa  jenis buahbuahan  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  yaitu  kurma,  anggur,  dan zaitun.
4) Mazhab  Syafi’i  menetapkan  bahwa  zakat  pertanian  hanya  dikhususkan untuk  makanan  yang  mengenyangkan,  yaitu  dari  keluarga  buah-buahan, seperti  kurma  dan  anggur  kering,  sedangkan  dari  keluarga  biji-bijian adalah  biji  gandum,  beras,  dan  semua  makanan  yang  mengenyangkan seperti kacang kedelai dan jagung.
5) Mazhab  Hambali  berpendapat  bahwa  zakat  pertanian  wajib  dikeluarkan dari  setiap  bijibijian  yang  mengenyangkan,  dapat  ditakar,  dan  dapat disimpan,  misalnya  jagung,  kacang  kedelai,  kacang  pendek,  tembakau, dan beras.
Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian ketika sudah mencapai nishabnya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 267,
7 Setiawan Dwi Sakti, ‘Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro’, Jurnal Skripsi , 2021, 1– 13 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 156-164
نِم ْاوُقِفنَأ ْا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ۡسَل َو  َنوُقِفنُت ُهۡنِم  َثيِبَخۡلٱ ْاوُمَّمَيَت  َلَ َو  ِِۖض ۡرَ ۡلۡٱ  َنِ م مُكَل اَن ۡجَر ۡخَأ َٰٓاَّمِم َو  ۡمُتۡبَسَك اَم ِت َبِ يَط مُت
ِب
ٌديِمَح ٌّيِنَغ َ َّللَّٱ َّنَأ ْا َٰٓوُمَلۡعٱ َو ِِۚهيِف ْاوُضِمۡغُت نَأ َٰٓ َّلَِإ ِهيِذ ِخا َٔ  ٔ
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan  mata  terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. 8
Berdasarkan  pandangan  ke  empat  mazhab  dan  ayat  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  zakat  pertanian  merupakan  zakat  yang  obyeknya  meliputi  hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar’i seperti  biji-bijian,  umbi-umbian,  sayur-mayur,  buah-buahan,  tanaman  hias, rumput-rumputan dan dedaunan.

## 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian
Zakat  pertanian  ditunaikan  pada  waktu  panen  dan  tidak  diisyaratkan  haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen), 9 hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-An’am/6: 141,
ۡي َّزلٱ َو ۥُهُلُكُأ اًفِلَت ۡخُم َع ۡر َّزلٱ َو َل ۡخَّنلٱ َو  ٖت َشو ُرۡعَم  َرۡيَغ َو  ٖت َشو ُرۡعَّم  ٖت َّنَج َأَشنَأ َٰٓيِذَّلٱ  َوُه َو۞ َر ۡيَغ َو ا ٗهِب َشَتُم َناَّم ُّرلٱ َو َنوُت
ِۖۦِهِداَصَح َم ۡوَي ۥُهَّقَح ْاوُتاَء َو  َرَمۡثَأ َٰٓاَذِإ َٰٓۦِهِرَمَث نِم ْاوُلُك ِٖۚهِب َشَتُم َنيِف ِر ۡسُمۡلٱ  ُّب ِحُي  َلَ ۥُهَّنِإ ِْۚا َٰٓوُف ِرۡسُت  َلَ َو
Terjemahnya:
Dan  Dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang tidak  berjunjung,  pohon  kurma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir  miskin);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 10
Dari  firman  Allah  di  atas,  banyak  ulama  terdahulu  berpendapat  bahwa  yang dimaksud  dengan  “hak”nya  dalam  ayat  tersebut  adalah  “zakat  wajibnya”  yaitu sebesar  5%  atau  10%.  Ja’far  at-Tabari  berpendapat,  yang  bersumber  dari  Anas  bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksudnya adalah “zakat wajib; Ibnu Abbas  yang  dilaporkan  dari  berbagai  sumber  juga  berpendapat  bahwa  maksudnya
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Solo: Zigma, 2010).
9 Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004).
10 Kementerian Agama RI.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 156-164
adalah zakat sebesar 5% atau 10% dan maksud “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajibnya” pada hari hasil panen di timbang dan diketahui berapa banyaknya. 11 Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: sya’ir (gandum  kasar), hinthoh (gandum  halus),  kurma  dan  kismis  (anggur kering). Sebagaimana Nabi Muhammad saw dalam sabdanya,
الله َلوُس َر َّنَأ : اَمُهْنَع ُ َّاللَّ َى ِض َر ٍذاَعُم َو  ِى ِرَعْشَلۡا ىَسوُم ىِبَأ  ْنَع ةَد ْرُب ىِبَأ  ْنَع
- ملسو هيلع الله ىلص - ىَلِإ اَمُهَثَعَب
اوُذُخْأَي  َلَ  ْنَأ ْمُه َرَمَأَف ، َساَّنلا ِناَم ِلَعُي ِنَمَيْلا
ِبيِب َّزلا َو  ِرْمَّتلا َو  ِريِعَّشلا َو ِةَطْن ِحْلا َنِم َّلَِإ
Artinya:
Dari  Abu  Burdah,  bahwa  Abu  Musa  Al-Asy’ari  dan  Mu’adz  bin  Jabal radhiallahu  ‘anhuma pernah  diutus  ke  Yaman  untuk  mengajarkan  perkara agama.  Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam memerintahkan  mereka  agar  tidak mengambil  zakat  pertanian  kecuali  dari  empat  jenis  tanaman: hinthah  (gandum halus) , sya’ir (gandum kasar) , kurma, dan zabib (kismis) .

## 3. Polemik Penetapan Zakat Pertanian Kontemporer
Menetapkan  zakat  hasil  pertanian  kontemporer  ada  dua  hal  yang  harus diperhatikan: 12
1. Jika jenis tanaman tersebut merupakan empat jenis tanaman yang disebutkan dalam  hadis    di  atas  dan  pengelolaannya  dengan  menggunakan  teknologi modern  sehingga  hasilnya  berlipat  ganda,  maka  tetap    berlaku  ketentuan hukum  yang  disebutkan  oleh  nas  al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Sebab  hanya sistemnya  saja    yang  menggunakan  teknologi  moderen  sedangkan  jenisnya tidak berbeda. Oleh karena itu, di manapun ia ditanam dan apapun sistem dan cara yang digunakan ketentuan hukumnya sudah jelas  disebutkan oleh Hadis, asalkan telah memenuhi syarat-syarat  yang telah digariskan. Yang dimaksud dengan  syarat-syarat  di  sini  ialah  cukup  nisabnya,  yaitu  batas  minimal  yang dikenakan wajib zakat. Nisab tanaman atau biji-bijian seperti gandum, sya’ir, anggur dan kurma adalah lima wasaq .
2. Jika  jenis  tanaman  atau  tumbuhan  tersebut  tidak  disebutkan  oleh  nash  atau jenis  tumbuhan  baru  yang  dihasilkan    lewat    pengembangan  rekayasa teknologi  moderen,  yaitu  pertanian  kontemporer,  maka  di  sini  para  ulama berbeda pendapat. Terdapat tiga kelompok ulama yang berbeda pendapat.
a. Kelompok  pertama,  berpendapat  bahwa  tidak  dikenakan  wajib  zakat  bagi tumbuh-tumbuhan  atau  biji-bijian  selain  dari  empat  macam  yang disebutkan  oleh  hadis.  Pendapat  ini    dikemukakan  oleh  Ibn  Abi  Laila, Sufyan al-Sauri, Ibn al Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm.
b. Kelompok Kedua, berpendapat bahwa  wajib zakat atas tumbuh-tumbuhan yang  tumbuh  di  bumi  baik  berupa  biji-bijian  maupun  bunga-bungaan,
11 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Bogor: Literasi Antar Nusa, 2002).
12 Fatah  Hidayat,  ‘Zakat  Hasil  Pertanian  Kontemporer’, Nurani ,  13.2  (2013),  51–60 <https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-132>.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 156-164
kecuali rumput, kayu bakar dan buluh (bambu). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.
c. Kelompok  ketiga,  menyatakan  tanaman  yang  mengenyangkan    dan  dapat disimpan  lama  dikenakan  zakat.  Maksudnya  ialah  tanaman  yang  dapat dibuat  untuk  roti  serta  mengenyangkan.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh Imam Malik, Imam Syafe’i dan Imam Nawawi.
Perbedaan  pendapat  di  atas,  ternyata  tidak  menyangkut  jenis  tanaman kontemporer yang dihasilkan lewat rekayasa teknologi moderen. Pendapat Imam Abu Hanifah dapat dijadikan pegangan dalam hal penetapan hukum wajib zakat terhadap hasil  pertanian  kontemporer  dan  berbagai  jenis  tanaman  yang  tidak  dijelaskan hukumnya  di  dalam  nash  al-Qur’an  dan  al-Hadis.  Abu  Hanifah  menyatakan  bahwa semua  jenis  tanaman,  termasuk  tanaman  hasil  rekayasa  teknologi  modern,  dapat dikenakan wajib zakat.
Untuk  menyikapi  permasalahan  ini  diperlukan  pemahaman    yang  mendalam. Pandangan  Imam  Abu  Hanifah  dan  Ibrahim  Husein  kiranya    dapat  dijadikan kerangka  acuan  dalam    menjawab    permasalahan  hasil    pertanian  kontemporer  dan penetapan  hukumnya.  Menurut  Ibrahim  Husein  penetapan  wajib  zakat    terhadap empat  jenis  tumbuhan  yang    disebutkan  dalam  hadis  Nabi  di  atas,  ‘illat-nya  ialah karena  ia  bermanfaat    dalam  menopang  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  ‘illat  ini  dapat diterapkan  atas  semua  jenis  tanaman  lainnya.  Setiap  tanaman  yang  mengandung manfaat dapat menopang kehidupan manusia, dapat di-qiyas-kan kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dizakati.

## 4. Tantangan Pengelolaan Zakat Pertanian
Tantangan  pengelolaan  zakat  pertanian  dapat  bersumber  dari  pelbagai  segi, bersumberkan  dari  sikap  para  muzkaki,  mustahik  dan  juga  badan  pengelola  zakat. Pelbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain: 13
1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola  zakat  (amil)  belumlah  menjadi  tujuan  hidup  atau  profesi  dari seseorang,  bahkan  dari  lulusan  ekonomi  syariah  sekalipun.  Para  sarjana meskipun  dari  lulusan  Ekonomi  Syariah  lebih  memilih  untuk  berkarir  di sektor  keuangan  seperti  perbankan  atau  asuransi.  Sangat  sedikit  orang  yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat.
2. Pemahaman  fikih  amil  yang  belum  memadai.  Masih  minimnya  pemahaman fikih  zakat  para  amil  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  pengelolaan  zakat pertanian. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.
3. Rendahnya  kesadaran  masyarakat.  Kesadaran  membayar  zakat  masyarakat saat  ini  masih  minim.  Sudah  melekat  dalam  benak  sebagian  kaum  muslim, perintah zakat  itu  hanya  diwajibkan  pada  bulan  Ramadan  saja.  Itupun  masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.
13 Siti Zumrotun, ‘Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat’, Ahkam , XVI.1 (2016), 97–104.
4. Rendahnya teknologi yang dipakai. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga  zakat  masih  sangat  jauh  bila  dibandingkan  dengan  diterapkan  pada institusi keuangan. Hal itu menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan  zakat.  Teknologi  yang  diterapkan  pada  lembaga  amil  masih terbatas pada teknologi standar biasa.
5. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat  belum  mampu  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil.
6. Sikap  mental  para  penerima  Zakat.  Kelemahan  utama  orang  miskin  sebagai penerima  zakat  sesunguhnya  tidak  hanya  semata-mata  kurang  modal  dalam menjalankan  usaha,  tetapi  lebih  pada  sikap  mental  dan  kesiapan  manajemen usaha  selain  rendahnya  etos  kerja.  Sikap  inilah  yang  perlu  mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.

## D. KESIMPULAN
Zakat  pertanian  merupakan  zakat  yang  obyeknya  meliputi  hasil  tumbuh- tumbuhan  atau  tanaman  yang  bernilai  ekonomis  dan  bermanfaat  secara  syar’i. Terhadap  hasil  pertanian  kontemporer  ini  dapat    dikenakan  zakat  dengan mengkiaskan  kepada  empat  jenis    tumbuhan  yang    disebutkan  dalam  Hadis  Nabi. Kewajiban zakat atas hasil pertanian kontemporer ini melahirkan perbedaan pendapat di  kalangan  ulama.  Akan  tetapi  dari  perbedaan  pendapat  tersebut  pandangan  Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Husein lebih kuat. Berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian berupa minimnya sumber daya manusia, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiah,  ‘Model  Perhitungan  Zakat  Pertanian  (Studi  Di  Kecamatan  Kuta  Makmur Aceh Utara)’, At-Tawassuth , 2.1 (2017), 69–93
———,  ‘Murā’Ah  Muzakki  Pada  Zakat  Pertanian  Dan  Perkebunan  Dalam Pandangan  Al-Qaradhawi’, Kodifikasia:  Jurnal  Penelitian  Islam ,  14.2  (2020), 359–80 <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>
BPS RI, Statistik Indonesia 2022 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022) Fikri,  Ahmad  Lutfi  Rijalul,  and  Mufid  Arsyad,  ‘Zakat  Tanaman:  Konsep,  Potensi Dan Strategi Peningkatannya Di Indonesia’, Jurnal Mahkamah , 5.1 (2020), 57– 74
Hidayat,  Fatah,  ‘Zakat  Hasil  Pertanian  Kontemporer’, Nurani ,  13.2  (2013),  51–60 <https://doi.org/10.14341/conf05-08.09.22-132>
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Solo: Zigma, 2010) Ningsih,  Herawati  Ayu,  and  Nurul  Fitriah,  ‘Pemahaman  Petani  Padi  Tentang  Zakat Pertanian  Di  Desa  Ganrang  Batu,  Kabupaten  Jeneponto’, Jurnal  STAI  DDI Makassar , 3.1 (2022), 35–41 <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48> Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat (Bogor: Literasi Antar Nusa, 2002)
Sakti,  Setiawan  Dwi,  ‘Pelaksanaan  Zakat  Pertanian  Di  Desa  Temboro’, Jurnal Skripsi , 2021, 1–13 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205> Suhadi, ‘Pengurang Zakat (Analisis Fatwa-Fatwa Di Media Sosial)’, ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.2 (2014) Syahatah, Husayn, Akuntansi Zakat (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004)
Zumrotun, Siti, ‘Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat’, Ahkam , XVI.1 (2016), 97– 104