## PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

## ANGGUN LESTARI SURYAMIZON
UIN SUSKA, Riau, Indonesia anggunmizon@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This research reveals the phenomenon of violence to women and children in Indonesia. The research questions to be answered are (1) How preventive protection against violence against women and children in the perspective of Human Rights? (2) How to enforce the law against Violence of Women and children in the perspective of Human Rights? This preventive law protection is expected to be able to overcome and even prevent  violence  against  women  and  children  in  which  violations  of  human  rights  violate.  Preventive protection is done by revising laws relating to violence against women and children, and special treatment to the government against victims of violence against women and children. Enforce government law seeks justice and  a  thorough  settlement  of  victims  of  this  violence  both  of  women  and  children.  The  purpose  of  law enforcement, to establish legal certainty for victims and to prevent violence against women and children. The results of this study is to reduce violence against women and children and even prevent the occurrence of these things.
Keywords: Legal protection, Preventive, Violence, Women and children.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengungkap  fenomena  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  Indonesia.  Pertanyaan penelitian  yang  ingin  dijawab  adalah  (1)  Bagaimana  perlindungan  preventif  terhadap  kekerasan perempuan  dan  anak  dalam  perspektif    Hak  Asasi  Manusia  ?  (2)  Bagaimana  penegakkan  hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia ? Perlindungan hukum preventif  ini  diharapkan  akan  dapat  menanggulangi  bahkan  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut adalah melangar Hak Asasi Manusia. Perlindungan preventif ini  dilakukan  dengan  cara  merevisi  undang-undang  terkait  kekerasan  perempuan  dan  anak,  dan penanganan khusus kepada pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Pnegakkan hukum pemerintah mengupayakan keadilan dan penyelesaian yang tuntas terhadap korban kekerasan ini baik  yang  diderita  oleh  perempuan  dan  anak.  Tujuan  penegakkan  hukum,  mewujudkan  kepastian hukum  bagi  korban  dan  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Hasil penelitian  ini  adalah  dapat  mengurangi  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  bahkan  mencegah terjadinya hal-hal tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Preventif, kekerasan, Perempuan dan anak .
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hal. 112 – 126

## A. PENDAHULUAN
Suatu bangsa yang mandiri dan maju adalah bangsa yang memiliki generasi kuat cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa akan tercermin dari pembentukkan watak penerus  generasi  bangsa  itu  sendiri.  untuk  mewujudkan  generasi  cerdas,  kuat  dan tangguh  itu  dimulai  dari  pendidikan  yang  berakar  pada  kebudayaan  suatu  bangsa. Pendidikan akan diberikan sedini mungkin kepada setiap anak agar terciptanya generasi penerus yang berkarakter dan cerdas.  Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki  peran  yang  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia yang  merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  yang  memiliki peranan  strategis  serta  mempunyai  sifat  dan  ciri yang  khusus,  memerlukan pembinaan dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik  dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Wiyono, 2016:2).
Pendidikan  umum  pada  hakikatnya  mempunyai  visi  pengembangan  kepribadian utuh,  misi  pengembangan  nilai-nilai  esensial,  dan  aksi  dalam  bentuk  program pendidikan,  penataan  situasi  pendidikan  yang  kondusif  mendukung  terhadap  visi  dan misi tersebut. Menurut Idrus Afandi (2007:2) dengan visi, misi dan aksinya, pendidikan umumnya  diharapkan  dapat  melahirkan  warga  negara  yang  baik,  yaitu  sosok warganegara sebagai aset masa depan bangsa yang strategis, yakni meliputi seluruh warga masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Selain  dari  pendidikan  seorang  anak  khususnya  akan  lebih  memiliki  akhlak  yang mulia  jika  ia  diasuh  dan  dibesarkan  oleh  seorang  perempuan  atau  ibu  yang  memiliki kelembutan  hati  dan  perhatian  terhadap  anak-anaknya.  Anak  akan  tumbuh  dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipelukan ibunya. Sebaliknya anak akan menjadi suram masa depannya dan  salah  pergaulan  apabila  ia  tidak  mendapatkan  perhatian  dari  Ibu  yang  tidak bertanggungjawab.  Seringkali  seorang  perempuan  yang  disebut  ibu  juga  mendapatkan
kekerasan baik dimasa mudanya atau setelah ia berumah tangga sehingga menjadi trauma saat ia memiliki anak dan berdampak terhadap membesarkan anaknya.
Fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  akhir-akhir  ini  menjadi  isu yang  sangat  ramai  diperbincangkan.  Bagaimana  tidak,  disetiap  daerah  selalu  terdengar kasus  kekerasan  terhadap  anak  maupun  perempuan.  Untuk  Indonesia  selain memperoleh pemberitaan dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang  semakin  banyak  dilakukan.  Kekerasan  yang  banyak  terjadi  terhadap  kaum perempuan  adalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan  fakta  yang  secara objektif  banyak  terjadi  dalam  masyarakat.  Suka  atau  tidak  suka,  fenomena  kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat dan berbagai daerah di Indonesia (Natangsa Surbakti, 2007).
Kasus kekerasan yang menimpa kaum Perempuan tercatat mencapai 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Sedangan dari sisi kekerasan terhadap anak mencapai 3581 kasus. Data tersebut dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/
kaleidoskop-2016-kasus-kekerasan- perempuan-dan-anak-tahun-ini/).  Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  menurut Siti Homzah ( 2007) mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender baik  tindakan  fisik,  seksual  maupun  emosional  yang  membuat  perempuan  menderita termasuk  didalamnya  segala  bentuk  ancaman,  intimidasi,  dan  pelanggaran  hak  atau kemerekaan  perempuan  dan  anak  baik  secara  terang-terangan  maupun  sembunyi- sembunyi.  Kekerasan  sering  terjadi  terhadap  anak  dan  perempuan  rawan.  dikatakan rawan  adalah  karena  kedudukan  anak  dan  perempuan  yang  kurang  menguntungkan. Anak  dan  perempuan  rawan  (children  and  woman  at  risk)  merupakan  anak  dan perempuan  yang  memiliki  resiko  besar  mengalami  gangguan  dan  masalah  dalam perkembangannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. diantaranya adalah anak perempuan  yang  economically  disavatage  (anak  perempuan  dari  keluarga  miskin), culturally  disavantage  (anak  perempuan  di  daerah  terpencil.),  cacat,  yang  bersal  dari keluarga broken home (Keluarga Retak).
Perempuan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak  berdaya  secara  ekonomi  cenderung lebih  pasrah  dengan  keadaan  yang  dialaminya.  hal  ini  merupakan  salah  satu  pemicu
terhadap peningkatan adanya kekerasan. inilah yang memicu  terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga,  dimana  perempuan  tidak  mau  melaporkan  kepada  pihak  berwajib  dan semakin banyak permasalahan yang timbul sehingga mempengaruhi jiwa anak-anak yang berada dalam rumahtangga tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Pada  zaman  era  globalisasi  saat  ini,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  adanya wacana  penegakkan  hak  Asasi  manusia  sudah  demikian  berkembang.  namun menyangkut  stigmasi  terhadap  seksualitas  perempuan,  sepertinya  masih  kuat  dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat  perempuan  tidak  mudah  untuk  dapat  mengakses  hak-haknya,  baik  ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan (Siti Homzah, 2007).
Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  suatu  peristiwa  realitas  kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau  manifestasi dari nilai patriarki yang berbeparan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan  yang  tidak  adil  tentang  peran  dan  kedudukan  perempuan.  Munandar Sulaiman  (2010:  129)  interaksi  yang  berlangsung  dalam  masyarakat  antara  laki-laki dan  perempuan  selalu    mendahulukan  simbol  kekuatan  fisik  sebagai  laki-laki  dan perempuan  yang  dianggap  sebagai  makhluk  lemah,  sehingga  banyak  korban perempuan kekerasan.
Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban,  sejak  awal  telah  dicurigai  bahwa  ia  sedikit  banyak  turut  berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya ( victim Participating ). bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan.
Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan domestic dalam rumahtangga atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa
ke  pengadilan  dan  mereka  yang  menjadi  korban  difasilitasi  dalam  proses  hukum dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Kekerasan terhadap perempuan  adalah  setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  yang berakibat  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan  secara fisik,  seksual  atau  psikologis,  termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.
Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat luas (tempat publik) serta yang diwilayah negara. landasan  hukum  perumusan  ini  adalah  konvensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  (1979)  dan  dikuatkan  oleh  rekomendasi  umum CEDAW  No.19/1992  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai  kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui
The  Vienna  Declaration  and  Plan  Of  Action (Deklarasi  dan  program  Aksi  Wina)  yang menyatakan  bahwa  hak  Asasi  perempuan    (the  human  rights  of  women)  adalah bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  dapat  dicabut,  integral,  dan  tidak  dapat dipisahkan. kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafficking internasional, tidak  sesuai  dengan  martabat  dan  harga  diri  seseorang  manusia  yang  harus dihapuskan.  Pentingnya  usaha  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam kehidupan  privat  dan  publik,  penghapusan  semua  bentuk  pelecehan  seksual, eksploitasi  dan  trafficking  perempuan,  penghapusan  prasangka  atas  dasar  jenis kelamin  dalam  pelaksanaan  hukum,  serta  penghapusan  konflik  apapun  yang  terjadi antara hak perempuan dan akibat-akibat buruk dari praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama. Selanjutnya pelanggaran Hak Asasi perempuan  dalam  situasi  konflik  bersenjata  adalah  pelanggaran  dari  prinsip-prinsip fundamental  hak  Asasi  manusia  internasional  dan  hukum  kemanusiaan.  semua pekanggaran  jenis  ini  termasuk  pembunuhan,  pemerkosaan  sistematis,  perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif (Achie Sudiarti Luhulima, 2000).

## 2. Perlindungan Terhadap Anak
Menurut  pengetahuan  umum,  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang yang ahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau  juvenile,  adalah  seorang  yang  masih  berada  dibawah  usia  tertentu  dan  belum dewasa  serta  belum  kawin.  Pengertian  dimaksud  merupakan  pengertian  yang seringkali dijadikan pedoman dalam megkaji berbagai persoalan tentang anak.
Dipandang  dari  sudut  ilmu  pengetahuan,  yang  dijadikan  kriteria  untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang Ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini  belum  ada  suatu  kesepakatan  dalam  menentukan  batas  usia  seseorang dikategorikan  sebagai  seorang  anak.  Nandang  Sambas  (2013)  menjelaskan  dalam masyarakat  Indonesia  yang  berpegang  teguh  kepada  hukum  adat,  walaupun  diakui adanya  perbedaan  antara  masa  anak-anak  dan  dewasa,  namun  perbedaan  tersebut hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.
Secara  Yuridis  kedudukan  seorang  anak  menimbulkan  akibat  hukum.  Dalam lapangan  hukum  keperdataan,  akibat  hukum  terhadap  kedudukan  seorang  anak menyangkut  kepada  persoalan-persoalan  hak  dan  kewajiban,  seperti  masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan,  serta  masalah  pengangkatan  anak  dan  lain-lain.  sedangkan  dalam lapangan hukum Pidana Menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
Karena  adanya  berbagai  kepentingan  yang  hendak  dilindungi  oleh  masing- masing  lapangan  hukum,  membawa  akibat  kepada  adanya  perbedaan  penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan  Undang-undang  tidak  memberikan  pengertisn  akan  konsepsi  anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu (Nandang Sambas 2013).
Salah  satu  pertimbangan  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Anak  bukanlah  untuk  dihukum  melainkan  harus  diberikan  bimbingan  dan pembinaan. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan  cerdas  seutuhnya.  Anak  merupakan  anugerah  dari  Allah  SWT  sebagai  callon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa-masa sulit perkembangan fisik dan mental.  Menurut  Nasir  Jamil  (2013)  terkadang  anak  mengalami  situasi  sulit  yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu mendapatkan perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus globalisasi,  serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua  yang  telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak  harus  sesuai  dengan  konvensi  hak  anak  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  keputusan  Presiden  nomor  36  Tahun  1990 Tentang  Pengesahan  Convention  on  the  Rights  Of  The  Child.  Mengingat  ciri  dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan eradilan umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dan isntansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak positif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak.
Permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  sudah  tidak  asing ditelinga masyarakat Indonesia, sehingga para peneliti sudah banyak menuangkannya dalam bentuk penelitian mereka. Diantaranya jurnal yang berjudul Dialetika Gender dan  Peran  serta  Korban  Dalam  Terjadinya  kekerasan  dalam  Rumahtangga,  yang menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di dalam rumahtangga. Tidak hanya dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi dalam lingkungan sekitarnya, seperti adanya korban kejahatan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak.  Seperti  yang  dituliskan  Irwan Safaruddin  Harahap  (2016),  anak  dan  perempuan  sangat  rentan  menjadi  korban kekerasan  dan  kejahatan. Berbagai  kasus  dan  banyaknya  kejadian  dalam  masyarakat tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  pada  tahun  2016  lalu  sudah tercatat di Komnas perempuan sebanyak 1.099 Kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam komnas perlindungan anak sebanyak 3581 kasus, perlu kiranya penulis
membahas  tentang  perlindungan  preventif  terhadap  kekerasan  yang  menimpa perempuan  dan  anak  di  Indonesia  agar  dapat  mengurangi  bahkan  mencehah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan  ilmu  pengertahuan,  sejalan  dengan  hal  diatas  maka  penulis  merasa perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga  dengan  penelitian  hukum  teoritis  atau  penelitian  hukum  dogmatik  karena  tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  tentang  Perlindungan  preventif terhadap  kekerasan  perempuan  dan  anak  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusi  yakni dengan melihat  kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  secara  preventif  terhadap  kekerasan  perempuan  dan  anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hukum  adalah  suatu  aturan  yang  mesti  ditegakkan  dan  mempunyai  aturan dimana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya  akan  dikenakan  sanksi  tersebut.    Fungsi  hukum  sebagai  instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan  suasana  hubungan  hukum  antar  subjek  hukum  secara  harmonis, seimbang,  damai,  dan  adil.  Tujuan  hukum  akan  tercapai  jika  masing-masing  subjek hukum  mendapatkan  hak-haknya  secara  wajar  dan  menjalankan  kewajiban- kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku          Dizaman  globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik. tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum  merupakan  hal  terpenting  dalam  suatu  negara  hukum  karena  dalam pembentukkan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.
Hukum  pada  dasarnya  merupakan  pencerminan  dari  Hak  Asasi  Manusia, sehingga  hukum  itu  mengandung  keadilan  atau  tidak,  ditentukan  oleh  Hak  Asasi Manusia  yang  dikandung  dan  diatur  atau  dijamin  oleh  hukum  itu  sendiri.  Hukum tidak  lagi  dilihat  sebagai  refleksi  kekuasaan  semata-mata,  tetapi  juga  harus memancarkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara.  Hukum  yang berlandaskan  nilai-nilai  kemanusiaan  mencerminkan  norma-norma  yang menghormati  martabat  manusia  dan  mengakui  Hak  Asasi  manusia  itu  sendiri. Norma-norma  yang  mengandung  nilai-nilai  luhur  yang  menjujung  tinggi  martabat manusia  dan  menjamin  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  alat  untuk  memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah  atau  peraturan-peraturan  hukum  yang  merupakan  tugas  penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan  hukum,  yang  merupakan  tugas  penting  negara.  Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan  masyarakat.  Kaidah  hukum  yang  memungkinkan  anggota  masyarakat mengembangkan  bakatnya  bermanfaat  bagi  perkembangan  hukum  dan  tercapainya tertib hukum. (Maidin Gultom,2014).
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang  tertulis.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  dan  kejahatan  terhadap  perempuan dan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut menurut Harkristuti Harkriswono (2012), adalah dengan cara :
a. Pengaturan  kembali  mengenai  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam ketentuan  perundang-undangan,  sehingga  dapat  mencakup  banyak  perilaku  yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
b. Diberlakukannya  ketentuan  hukum  yang  memberikan  perlindungan  khusus terhadap  perempuan  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan,  yang  minimal bermuatan :
1) Hak Perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
2) Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, Psikologis, hukum, Sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
3) Hak  korban  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  yang  dideritanya,  baik  dari pemerintah  sebagai  organisasi  yang  berkewajiban  memberikan  perlindungan kepada durinya.
4) Hak korban untuk mendapatkan informasi  mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
5) Dibentuknya  lembaga  yang  berskala  nasional  untuk  menampung  kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan
6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengnai tindak kekerasan terhadap  perempuan  termasuk  melatih  mereka  untuk  lebih  peka  terhadap masalah ini.
7) adanya pendidikan Publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya  dan  kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat,  dan  secara  khusus menjelaskan  tentang  hak-hak  khusus  perempuan  yang  mengalami  tindak kekerasan.
Selain dari hal tersebut di atas, perlindungan secara preventif juga dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia,  termasuk  hak  Asasi  perempuan.  Menurut  Rita  Serena  (2012) merekomendasikan atas kebutuhan perlindungan hukum meliputi :
a. Perlunya  Undang-undang  atau  pengaturan  khusus  mengenai  kekerasan  dalam rumah tangga;
b. Perlunya diatur mekanisme pengaduannya, perlindungan hak-hak korban;
c. Perlunya pengatruan prosedur acara pidana dan perdata yang berkaitan satu sama lain;
d. Perlunya  pengadaan  pelayanan  untuk  melengkapi  peran-peran  yang  selama  ini tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya;
e. Perlunya  aturan-aturan  perlindungan  yang  berhubungan  dengan  perintah  atas harta benda yang dimiliki korban, anak-anak;
Penegakkan hukum ( law enforcement ) bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan putusan hakim. Dengan  kata  lain,  penegakkan  hukum  juga  merupakan  upaya  melaksanakan perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat,  yang  harus  diatur  dalam  hukum  positif agar  dapat  dipahami  dan  ditaati,  sehingga  semua  orang  akan  mendapat  perlakuan yang  sama  dalam  hukum,  sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  rakyat dapat  terjamin.  Dari  hal  tesebut  diatas,  menurut  Heany  Nuraeni  (2011)  diharapkan perlindungan  hukum  secara  preventif  tersebut  dapat  mengurangi  tingkat  kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dan negara dimasa yang akan datang dan menjadi  sumber  harapan  bagi  generasi  terdahulu.  Hal  ini  perlu  mendapatkan perlindungan  agar  memperoleh  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. perlindungan anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik, ataupun mental dan  sosialnya,  maka  tiba saatnya  menggantikan generasi  yang  terdahulu.  Ari  Gosita (2015) menegaskan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga anak bebas mengekspresikan dirinya baik  dalam  bidang  sosial  kemasyarakatannya  maupun  untuk  dirinya  sendiri. Perlindungan  anak  juga  menyangkut  kebutuhan  jasmani  dan  rohaninya  sehingga perkembangan  anak  tidak  mengalami  gangguan  dan  hambatan  dalam  tumbuh kembangnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak antara lain adalah (1)  Nondiskriminasi,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  nondiskriminasi  adalah semua  hak  yang  diakui  dan  terkandung  dalam  konvensi  hak-hak  anak  harus diberlakukan  kepada  seriap  anak  tanpa  pembedaan  apapun.  (2)  Kepentingan  yang terbaik  bagi  anak,  yakni  bahwa  dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  bdan  legislatif  dan  badan  yudikatif,  maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
Dalam  Pasal  13  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan anak terdapat ketentuan :
a. Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali  atau  pihak  lain  manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak  mendapatkan perlindungan dari perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual,  penelantaran, kekejaman,  kekerasan  dan  penganiayaan,  ketidakadilan,  dan  perlakuan  salah lainnya.
b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala betuk perlakuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan  pemberatan hukuman.
Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja ( Indiviu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Maksud  korban  disini  adalah  menderita  kerugian  mental, fisik,  dan  sosial.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dari berbagaimacam  tindakan  kejahatan  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Penegakkan  Hukum  terhahap  Kekerasan  perempuan  dan  anak  dalam perspektif Hak Asasi Manusia
Law  enforcement bukanlah  semata-mata  hanya  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  saja,  melainkan  meliputi  pelaksanaan  keputusan  hakim.  Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya,  yang  harus  memperoleh  jaminan  hukum,  sebab  hak-haknya  dapat efektif  apabila  hak-hak  itu  dapat  dilindungi  hukum.  Dengan  kata  lain  penegakkan hukum  juga  merupakan  upaya  melaksanakan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  yang  harus  diatur  dalam  hukum  positif  agar  dapat  dipahami  dan  ditaati sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.
Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung  dan  diatur  atau  dijamin  oleh  hukum  itu.  Muladi  (1995:45  )  menegaskan hukum  tidak  lagi  terlihat  sebagai  refleksi  kekuasaan  semata-mata,  tetapi  juga  harus memancarkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara.  Hukum  Berlandaskan pada  nilai-nilai  kemanusiaan  mencerminkan  norma-norma  yang  menghormati martabat  manusia  dan  mengakui  Hak  Asasi  Manusia.  Norma-norma  yang
mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mejamin Hak  Asasi  Manusia,  berkembang  terus  sesuai  dengan  tuntutan  hati  nurani  manusia dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan atau kepentingan dualistis.
Menurut Barda Nawawi (2013) dalam penegakkan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian, yaitu :
a. Masyarakat  memerlukan  perlindungan  terhadap  bantuan  anti  sosial  yang merugikan  dan  membahayakan  masyarakat.  Bertolak  dari  aspek  ini,  maka  wajar apabila penegakkan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahaya seseorang. Wajar pula apabila  penegakkan  hukum  bertujuan  memperbaiki  pelaku  kejahatan  atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkahlakunya, agar patuh kembali kepada hukum dan menjadi warga yang baik.
c. Masyarakat  juga  memerlukan  perlindungan  terhadap  penyalahgunaan  sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
d. Masyarakat  memerlukan  perlindungan  terhadap  keseimbangan  atau  keselarasan bagi kepentingan  dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.
Dari  hal  tersebut  diatas,  wajar  apabila  penegakkan  hukum  harus  dapat menyelesaikan  konflik  yang  timbul  dari  perbuatan  kejahatan.  Hal  ini  dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jika hal ini  sudah  berjalan,  makan  penegakkan  hukum  sudah  dapat  dilaksanakan  demi terciptanya  keamanan  dan  kedamaian  dalam  Hak  Asasi  Manusia.  Pendirian  Bangsa Indonesia  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  berlandaskan  pada  sila  II  Pancasila,  yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Hal ini dimaksudkan menurut Malda Gultom (2016) bahwasanya Hak Asasi Manusia itu haruslah :
a. Sesuai  dengan  kodrat  manusia.  Menurut  kodratnya  manusia  itu  adalah  makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
b. Hak  Asasi  Manusia  harus  dihargai  dan  dijunjung  tinggi  secara  adil,  maksudnya memperlakukan tiap-tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
c. Tidak  tanpa  arti  istilah  “dan  beradab”,  maksudnya  ialah  Hak  Asasi  Manusia diterima dan dijunjung tinggi tu tidak tanpa batas. dimana batas tersebut adalah, Penggunaan  Hak  Asasi  Manusia  itu  harus  dapat  dipertanggungjawabkan
dihadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  harus  meningkatkan  persatuan  dan  kesatuan bangsa  dan  harus  tetap  menjaga  dalam  suasana  dan  iklim  yang  demokratis  serta harus  menunjang  kesejahteraan  umum.  Hak  Asasi  Manusia  dapat  dibatasi  oleh tujuan-tujuan  negara,  yakni  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  untuk  mmajukan  kesejahteraan  umum,  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keteraturan, kedamaian,  serta  keadilan.  Hukum  juga  bertujuan  untuk  mengayomi  manusia,  yang tidak  hanya  melindungi  manusia  dalam  arti  pasif,  yakni  hanya  mencegah  tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja tapi juga meliputi pengertian melindungi secara  aktif,  artinya  meliputi  upaya  untuk  menciptakan  konsisi  dan  mendorong manusia  untuk  selalu  memanusiakan  diri  terus  menerus.  Secara  umum  dapat dikatakan  bahwa  tugas  dan  fungsi  hukum  adalah  mengatur  hubungan-hubungan kemasyarakatan  antar  warga  masyarakat  sehingga  terselenggara  ketertiban  dan keadilan.

## E. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  secara  preventif  juga  dikemukakan  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  adalah  suatu  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia. Perlindungan  hukum  secara  preventif  kiranya  dapat  mengurangi  dan  mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan karena adanya aturan-aturan yang melindungi kepentingan  mereka.  Penegakkan  hukum  bukanlah  semata-mata  hanya  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  saja,  melainkan  meliputi  pelaksanaan  putusan  hakim. Dengan  kata  lain,  penegakkan  hukum  juga  merupakan  upaya  melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam  hukum,  sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  rakyat  dapat  terjamin. Dari hal tesebut diatas, diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi  tingkat  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  merampas kemerdekaan Hak Asasinya.

## DAFTAR REFERENSI
Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya , P.T Alumni, Jakarta, 2000.
------------------------------, Cedaw  Menegakkan  Hak  Asasi  Perempuan ,  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, Jakarta, 2014,
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakkan Hukum Pidana dan Pencegahanya , Sinar Grafikas, Jakarta, 2011.
Idrus  Afandi, Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum:  Model  Konvergensi  Antara  Fungsionalis  dan Religius , Alfabeta, Bandung, 2007.
Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan , Reflika Aditama, Bandung, 2010.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  Reflika  Aditama, Bandung, 2014.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro Nandang  Sambas, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional  Perlindungan Anak Serta Penerapannya , Graha Ilmu, Bandung, 2013.
Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.