DOI 10.51311/istikhlaf.v4i1.426                                                                   ISSN : 2775-1341 (Print)
Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( Prudential Banking Principle )

## Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari’ah
Imam Kamaluddin Universitas Darussalam Gontor Email : Imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id
Alfiansyah Topandi Harahap Universitas Darussalam Gontor
Email : alfiansyahharahap42006@mhs.unida.gontor.ac.id
Mulyono Jamal

## Universitas Darussalam Gontor
Email : Mulyonojamal@unida.gontor.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  the  prudential  banking  principle contained in banking law in  Indonesia which is reviewed in sadd dzari'ah. Law Number 10 of 1998 concerning banking requires all banking institutions to apply the principle of prudence in all their facilities, both in providing financing and in the internal aspects of banking. In Islamic banking, the provision of financing contracts is in great demand by the public, however, in fact, financing contracts are very vulnerable to risks that occur both externally and internally. This research is a qualitative research using library research with the conclusion that the application of prudential principles in the banking sector aims to maintain the soundness of the bank, so that the condition of the bank will always be healthy, liquid and solvent. Because maintaining public  trust  is  a  must  that  must  be  carried  out  by  banks.  Because  the  banking  sector  is  a business that promises a large profit and is full of risks, a good and prudent management model is needed in each of its activities, especially in financing that requires large funds from savings and  deposits,  which  are  prone  to  deviant  behavior  (moral  hazard).  )  and  adverse  selection. Therefore,  the  application  of  the  prudential  banking  principle  with  the  aim  of  preventing  all paths to damage is in accordance with Islamic law and in the study of ushul fiqh, namely sadd dzari'ah.
Keywords: Prudential Banking Principle, Sadd Dzari'ah

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati hatian (prudential banking principle) yang terdapat di dalam hukum perbankan di Indonesia yang ditinjau dalam sadd dzari’ah. Di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mewajibkan seluruh lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh fasilitasnya baik  dalam  pemberian  pembiayaan  dan  dalam  aspek  internal  perbankan.  Dalam  perbankan syariah  pemberian  akad pembiayaan sangat  diminati  oleh  masyarakat,  namun,  sejatinya  akad pembiayaan sangat rentan akan risiko yang terjadi baik akan risiko eksternal maupun internal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan ( library research) dengan  menghasilkan  suatu  kesimpulan  bahwasanya  penerapan  prinsip  kehati- hatian pada sektor perbankan bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, dengan begitu
maka  kondisi  bank  akan  selalu  sehat, liquid dan solvent .  Karna  menjaga  kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh perbankan. Dikarenakan Sektor perbankan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan suatu keuntungan yang besar dan penuh  resiko,  dibutuhkan  suatu  model  pengelolaan  yang  baik  dan prudent dalam  setiap aktivitasnya khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar  yang berasal dari  tabungan  maupun  deposito,  yang  rawan  akan  perilaku  menyimpang ( moral hazard) dan adverse  selection .  Oleh  karena  itu  penerapan  prinsip prudential  banking  principle dengan dimaksudkan  untuk  mencegah  segala  sesuatu  jalan  menuju  kerusakan  adalah  sesuai  dengan hukum islam dan dalam kajian ushul fiqh yaitu sadd dzari’ah .
Kata kunci: Prudential Banking Principle, Sadd Dzari’ah

## A. Pendahuluan
Sektor  perbankan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  di  dalam  perekonomian nasional,  lancarnya  siklus    perputaran  uang  akan  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi, dengan  begitu,  kondisi  bank  yang  sehat  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting sebagai suatu langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, 1 dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 2 Pemerintah telah memberikan suatu kebijakan untuk sektor perbankan  baik  konvensional  dan  syariah  di  dalam  melaksanakan  upaya  menjaga tingkat  kesehatan  bank  yang  tertuang  di  dalam  undang-undang  No  10  tahun  1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992.
Prinsip kehati-hatian ( prudential banking principle ) merupakan suatu prinsip yang tertuang  di  dalam  Undang-Undang  yang  mengharuskan  kepada  seluruh  sektor perbankan  untuk  menerapkan  asas  kehati  hatian  di  dalam  menjalankan  seluruh kegiatan keuangannya, hal ini dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas  moneter  perekonomian  nasional.  Dengan  meningat  bahwasanya  bank merupakan  suatu  institusi  yang  telah  diatur  debagaimana  kompleksnya (  The  Most related industry in the world) . 3
Tujuan dari penerapan prinsip kehati- hatian pada sektor perbankan adalah untuk menjaga tingkat  kesehatan bank, dengan begitu maka kondisi bank  akan selalu sehat, liquid dan solvent . Karna menjaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang  wajib  dilaksanakan  oleh  perbankan. 4 Dikarenakan  Sektor  perbankan  merupakan suatu  bisnis  yang  menjanjikan  suatu  keuntungan  yang  besar  dan  penuh  resiko,  oleh karena  itu  dibutuhkan  suatu  model  pengelolaan  yang  baik  dan prudent dalam  setiap
1 Lindryani Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Palar | Pakuan Law Review , vol. 1, no. 2 (2015).
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Upia Rosmalinda, “Prinsip Kehati hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”,
Adzkiya , vol. 01, no. 01 (2013), pp. 1–13.
aktivitasnya khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar  yang berasal dari tabungan maupun deposito, dan rawan akan perilaku menyimpang ( Moral Hazard) dan adverse selection . 5
Pelaksanaan  terhadap  prinsip  Prudential  banking  principle  merupakan  suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perbankan bahkan perbankan syariah, tentunya  dikarenakan  prinsip  ini  merupakan  suatu  kewajiban    hukum  yang  harus dijalankan dalam melakukan kegiatan  usahanya yang  pengawasan  dan pembinaannya ada pada bank Indonesia melalui direktorat Bank I dan II. Pada pasal 52 undang undang perbankan  juga  terdapat  regulasi  bahwa  Bank  Indonesia  dapat  menjatuhkan  sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha pihak bank tersebut. 6 .
Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  telah  diatur  dalam  undang  undang  nasional terhadap seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga kestabilan ekonomi nasional dan mejaga tingkat kesehatan  bank.  Hal  inilah  yang  penuli  rasa  menarik  untuk  diteliti,  guna  mengetahui penerapan  prinsip  prinsip  kehati  hatian  (  prudential  banking  principle)  dalam  suatu kajian ilmu Ushul Fiqh.

## B. Landasan Teori

## 1. Pembiayaan pada bank syariah
Dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syari’ah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 7
Pembiayaan  atau  financing  ialah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 8 Istilah pembiayaan pada  intinya  berarti I  believe , I  Trust, saya  percaya,  saya  menaruh  kepercayaan.
5 Ibid.
6 A. Najib Umar, Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah (2008), pp. 1–105.
7 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah”, Jurnal Penelitian , vol. 9, no. 1 (2015), pp. 183–204.
8 Ibid.
Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku shahib al-  mal  menaruh  kepercayaan  kepada  seseorang  untuk  melaksanakan  amanah  yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 9 pembiayaan  dengan  tidak  meminjamkan  sejumlah  uang  pada  customer,  tetapi membiayai proyek  customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Karena, bank syariah tidak mengenal  kredit  atau  pinjaman  melainkan  pembiayaan  dan  bukan  dengan meminjamkan  uang  tapi  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  nasabah  dimana  pihak bank  sebagai  penyandang  dana  sedangkan  nasabah  sebagai  pengusaha. 10 Sebagai gantinya,  pembiayaan  usaha  customer  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara membelikan  barang  yang  dibutuhkan  customer,  lalu  bank  menjual  kembali  kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer, Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu: 11
a. Prinsip Bagi Hasil
b. Prinsip Jual Beli
c. Prinsip Sewa Menyewa
Dalam  penerapan  fasilitas  pembiayaan  yang  ada  pada  perbankan  syariah  harus menerapkan  norma  norma  yang  terdapat  dalam  hukum  islam  di  dalam  prilaku  nya, adalah sebagai berikut: 12
a. tidak ada transaksi yang berbasis riba ( bunga)
b. pengelolaan pajak religious atau pemberian sedekah atau zakat
c. pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai nilai islam
d. penghidaran  dari  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  judi  (  maysir)  dan  ketidak pastian ( gharar)
e. penyediaan takaful ( asuransi islam)
9 Ibid.
10 Rina Andalusia, Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah (2014).
11 Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah”.
12 Andalusia, Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah .
2. Prinsip prudential banking principle dalam pembiayaan bank syariah
Secara  istilah  bahasa principle diartikan  sebagai  suatu  dasar,  sehingga menggunakan asas dalam hukum yang berarti fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum, di dalam bukunya black memberikan suatu pengertian principle adalah sebagai berikut: A  Fundamental  truth  or  doctrine,  as  of  a  law, suatu  prinsip  adalah  suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang meberikan suatu petunjuk kepada pemikiran  atau  tindakan.  Adapun prudential diartikan  sebagai  prinsip  kehati  hatian bank  pada  saat  membicarakan  tingkat  kesehatan  bank. 13 Prinsip  kehati  hatian  bank yang merupakan suatu prinsip yang utama dalam kegiatan operasional perbankan baik di dalam tatanan regulasi perbankan nasional saja akan tetapi hingga lingkup tatanan perbankan global.. 14
Dalam melaksanakan segala transaksi keuangan, operasional perbankan syariah harus mengacu pada prinsip kehati-hatian. dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 2 yang berbunyi  “ Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian”. Prinsip  Prinsip  kehati-hatian harus diterapkan oleh perbankan bukan sekedar sebagai  kewajiban perbankan  dalam melindungi  aset  nasabah  atau  agar  tidak  merugikan  nasabah,  terlebih  diterapkannya prinsip  kehati-hatian  bertujuan  agar  perbankan  atau  lembaga  keuangan  dapat menjalankan  usahanya  dengan  baik  dan  mematuhi  segala  ketentuan  serta  norma- norma hukum yang berlaku. 15
Penerapan  prinsip  kehati  hatian  dalam  perbankan  dapat  diterapkan  dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: 16
a. Bagian Pembiayaan
1) Penjabat terkeiat bidang pembiayaan harus memenuhi kualifikasi:
2) Kemampuan dalam menjalankan tugasnya dengan dibuktikan dengan pengalama kerja, kejujuran, objektifitas dan tanggung jawab
3) Integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan
13 Veronica Katili, Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya perlindungan Hukum bagi nasabah penyimpan dana , vol. 1, no. 1 (2013), pp. 116–21.
14 Azansyah Hashif, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pemilikan rumah ( KPR) atas rumah inden” (2020).
15 Irma Yuliani, “Model Pemantauan prinsip kehati hatian atas fungsi kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia”, Nisbah , vol. 5 (2019).
16 Andalusia, Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah .
4) Komitmen  untuk  patuh  terhadap  ketuntuan  Bank  Indonesia,  Internal  Bank, Undang undang dan pemerintah Indonesia
b. Penguasaan terhadap Kode Etik Bankir Indonesia
c. Kondisi Internal Bank
Pemberian  pembiayaan  harus  memperhatikan  ketentuan  tentang  kondisi internal Bank harus memperhatikan -  batas maksimum pemberian pembiayaan kepada pihak  terkait setinggi tingginya 10 %  dan kepada tidak pihak terkait 20% dari modal bank.
a. Ratio  kecukupan  modal  (  capital  adequaty  ratio)  dengan  aktiva  tertimbang menurut  resiko  (  ATMR)  sesuai  dengan  ketentuan  bank  Indonesia  minimum sebesar 8%.
b. Perbandingan jumlah kredit dengan dana yang dihimpun ( loan to deposit ratio) dimana besaarnya LDR tersebut disesuaikan dengan rencana tahunan bank.
Bank  yang  sehat  adalah  bank  yang  dapat  menjalankan  dengan  baik  seluruh fungsi fungsinya dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi,  dapat  membantu  kelancaran  lalu  lintas  pembayaran,  dan  dapat mendukung  efektivitas  kebijakan  moneter.  Menurut,  pasal  1  angka  6  peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/1/PBI/2007  tentang  sistem  penilaian  tingkat  kesehatan  Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 17
Tingkat  kesehatan  Bank  adalah  hasil  penilaian  kualitatif  atas  berbagai  aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS Melalui:
a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap factor factor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, sensivitas terhadap risiko pasar dan
b. Penilaian kualitatif terhadap factor manajemen.
sebelum screening pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan screening syariah. Screening melihat apakah jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan hukum syariah  atau  tidak.  Oleh  karena  itu  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan terlebih dahulu dalam screening syariah yaitu: apakah obyek yang akan dibiayai halal, apakah  proyek  menimbulkan  kemudharatan  untuk  masyarakat,  apakah  proyek berkaitan  dengan  perbuatan  asusila,  apakah  proyek  tersebut  berhubungan  dengan
17 Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”.
perjudian,  apakah  usaha  terkait  dengan  industri  senjata  ilegal,  dan  apakah  proyek tersebut  merugikan  syiar  Islam  atau  tidak.  Proses  ini  penting  dilakukan  untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya moral hazard dan Asymmetric information , pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang  dilakukan  oleh  pihak  perbankan  yang  nantinya  akan  mewujudkan  pembiayaan lancer. 18
Setelah dilakukan screening syariah selanjutnya, maka bank harus merasa yakin bahwa  pembiayaan  yang  diberikan  akan  benar-benar  kembali.  Keyakinan  tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan riteria penilaian umum harus  dilakukan  oleh  bank  untuk  mendapatkan  nasabah  yang  benar-benar  nasabah yang  benar-benar  layak  untuk  memperoleh  pembiayaan,  dlayak  untuk  memperoleh pembiayaan,  dilakukan  dengan  ilakukan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip pembiayaan.  Ada  beberapa  prinsip  pembiayaan  yang  dapat  digunakan  dalam melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan analisa prinsip 5 C ( the five c’s of credit analysis) yang terdiri dari: 19

## a. Character
Character  merupakan  sifat  atau  watak  seseorang.  Sifat  atau  watak  dari  orang- orang  yang  akan  diberikan  pembiayaan  benar-benar  harus  dapat  dipercaya. Untuk  membaca  sifat  atau  watak  dari  calon  nasabah  dapat  dilihat  dari  latar belakang  si  nasabah,  baik  yang  bersifat  latar  belakang  pekerjaan  maupun  yang bersifat  pribadi,  seperti  cara  hidup  atau  gaya  hidup  yang  dianutnya,  keadaan keluarga,  hobi  dan  jiwa  sosial.  Dari  sifat  dan  watak  ini  dapat  dijadikan  suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya.
b. Capacity
Capacity adalah  analisis  untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah  dalam membayar  pembiayaan.  Dari  penilaian  ini  terlihat  kemampuan  nasabah  dalam mengelola  bisnis.  Kemampuan  ini  dihubungkan  dengan  latar  belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga
18 Rosmalinda, “Prinsip Kehati hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
19 Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”.
akan  terlihat  “kemampuannya”  dalam  mengembalikan  pembiayaan  yang disalurkan.
c. Capital
Analisa  diarahkan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  keyakinan  calon nasabah  terhadap  usahanya  sendiri  dan  efektivitas  dari  penggunaan  modal. Untuk  mengetahui  hal  ini,  maka  bank  harus  melakukan  hal-hal  seperti melakukan  analisa  neraca  sedikitnya  2  tahun  terakhir  dan  melakukan  analisa rasio  untuk  mengetahui  likuiditas,  solvabilitas,  dan  rentabilitas  perusahaan tersebut.
d. Condition
Dalam  penilaian  pembiayaan  juga  dilakukan  penilaian  terhadap  kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan  datang.  Penilaian  kondisi  atau  prospek  bidang  usaha  yang  dibiayai hendaknya  memiliki  prospek  yang  baik,  sehingga  kemungkinan  pembiayaan tersebut relatif kecil.
e. Collateral.
Merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah,  baik  yang  bersifat  fisik maupun  yang  bersifat  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah pembiayaan  yang  diberikan.  Jaminan  juga  harus  diteliti  keabsahannya  dan kesempurnaannya,  sehingga  jika  terjadi  suatu  masalah,  maka  jaminan  yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.20

## 3. Sadd Al Dzari’ah
Ushul  Fiqh  merupakan  suatu  disiplin  ilmu  di  dalam  hukum  islam  untuk merumuskan suatu hukum ( istinbath al ahkam) dengan objek kajiannya adalah metode metode manahij yang akan digunakan oleh ulama yang bersumber dari sumber hukum utama yaitu Al Qur’an dan Al Hadist dan metode ijtihad. 21 Salah satu sumber nya adalah sadd  al  dzariah,  sumber  ini  merupakan  salah  satu  sumber  yang  diperselisihkan  oleh para ulama dikarenakan tidak adanya sandaran yang pasti dari al qur’an dan al hadist mengenai kehujjahannya
Secara bahasa sadd  dzari’ah berasal dari dua  kata yaitu sad dan dzari’ah ,  kata sadd yang  berarti  menutup  cela,  dan  menutup  kerusakan  dan  juga  berarti  mencegah
20 Ibid.
21 Panji Adam, “Penerapan Sadd Al Dzari’ah dalam Transaksi Muamalah”, Istiqra , vol. 7, no. 1 (2021), pp. 17– 35.
atau  melarang.  Sedangkan dzari’ah bermakna  jalan  yang  membawa  kepada  sesuatu secara baik atau buruk. 22
Secara  terminology,  Al  Qarafi  memberikan  definisi  sad  al  dzariah  ialah  dengan memotong  atau  memutus  jalan  kerusakan  sebagai  upaya  menghindari  kerusakan tersebut,  meski  suatu  perbuatan  bebas  dari  sebuah  unsur  kerusakan  namun  apabila perbuatan  itu  merupakan  jalan  penyebab  terjadinya  kerusakan,  maka  harus  dicegah perbuatan tersebut. 23
Sadd  Dzari’ah  adalah  salah  satu  metode  hukum  islam  yang  merupakan  suatu upaya  preventif  terhadap  upaya  pencegahan  agar  tidak  terjadi  sesuatu  yang menimbulkan  dampak  negative  atau  kerusakan. 24 Ibnu  Qayyim  menuturkan  Untuk menentukan sadd dzari’ah maka harus menentukan tujuan dan arah yang akan dicapai dalam hukum tersebut,  apabila tujuannya untuk mengantarkan kepada  kemaslahatan, maka  harus  dibuka  dzari’ahnya  dan  biasanya  disebut  dengan  fath  dzari’ah  sedangkan apabila  mengantarkan  kepada  kerusakan  atau  mafsadah  maka  harus  di  tutup dzariah’nya, dan sering disebut dengan sadd al dzariah. 25
Imam  Syafi’I  menggunakan  sad  al  dzari’ah  yang  bersumber  dari  kaidah  kaidah fiqhiyyah, adapun kaidah kaidah nya adalah sebagai berikut: 26
a. حلاصملا بلج ىلع دسافملا ءرد
( menolak kerusakan untuk menarik kemaslahatan)
b. لئاسو لا ةقيقحلا يف هذه تسيل و ماكحلأا يف ةربتعم حلاصملا
( kemaslahatan dipandang dalam hukum, hal demikian tidak pada sesensi tetapi pada wasilat)

## c. لاام بجاو وهف هب لاا بجاولا متي
(  sesuatu  yang  wajib  tidak  sempurna  kecuali  oleh  sesuatu  yang  lain  maka  ia wajib)
22 Hifdhotul Munawwaroh, “Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”,
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , vol. 12, no. 1 (2018), p. 63.
23 Rukhul Amin, “Sadd Al-Dzari’Ah:Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah , vol. 4, no. 2 (2020).
24 R.T.Y. Putri, “Analisis Sadd Al-Dhari’ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah: Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling …” (2019), http://digilib.uinsby.ac.id/32316/.
25 Imam Fawaid, “KONSEP SADD Al-DZARÎ’AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL- JAUZIYAH”, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan , vol. 13, no. 2 (2019), pp. 323–40.
26 Mahbub Ghozali, “Relevansi Sadd Al Dzari’ah dalam Pembaharuan Hukum Islam”, Jurnal Qalamuna , vol. 1 (2015), pp. 1–22.
Sadd  Al  Dzariah  yang  merupakan  suatu  metode  istinbath  hukum  diposisikan sebagai  metode  yang  mementingkan  pemeiharaan  Maqashid  Syariah  guna merealisasikan  kemaslahatan  bagi  manusia.  Penggunaan  sadd  al  dzariah  di  dalam istinbath  ahkam  merupakan  suatu  upaya  preventif  supaya  manusia  tidak  terjatuh kedalam perbuatan perbuatan yang terlarang. 27
Ulama  ushul  menggunakan  dua  teori  pendekatan  dalam  Sadd  al  dzari’ah, pendekatan  tersebut  adalah  seperti  yang  diutarakan  oleh  Ibn  Qayyim  al  jauziyah  dan imam syathibi. Pertama dengan cara menggunakan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi.
Beberapa  pendapat  ulama  juga  mengatakan  bahwa  dzari’ah  adalah  suatu washilah ( jalan) yang membawa kepada suatu jalan yang halal maupun yang haram. 28 Penggunaan sad al dzari’ah di dalam pembaruan hukum islam guna menyikapi berbagai fenomena  kontemporer  sekarang  ini  sangatlah  relevan,  dengan  di  dasari  dengan maqashid  syariah,  sad  al  dzari’ah  dapat  mengatasi  dan  mencegah  kemungkinan kemungkinan perkembangan baru dari ilmu pengetahuan yang dapat terjadinya hal hal yang menyimpang.
Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa metode istinbath hukum dengan menggunakan  metode  sad  dzari’ah  di  dalam  hukum  islam  menjadi  suatu  alternative metode  yang  fleksibel  di  dalam  menghadapi  berbagai  fenomena  masyarakat  yang bermacam  macam,  maka  dengan  penggunaan  metode  sad  dzari’ah  diharapkan  dapat selalu mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan. 29

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tinjauan  sadd  al  dzariah  terhadap  penerapan  prinsip  kehati  hatian  pada  akad pembiayaan di perbankan
Saddu  Dzari’ah  adalah  mencegah  segala  sesuatu  yang  menjadi    menuju kerusakan.  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  perbuatan  baik  yang  akan  mengakibatkan terjadinya  kerusakan,  maka  hendaklah  perbuatan  yang  baik  itu  dicegah  agar  tidak terjadi kerusakan. 30 Dzari’ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah dzari’ah yang tidak  disinggung  oleh  nash  tetapi  mengarah  kepada  hukum  yang  dimaksud.  Misalnya, tidakan-tindakan  yang  dapat  merangsang  bangkitnya  syahwat,  merupakan  dzari’ah
27 Ibid.
28 Intan Arafah et al., “Pendekatan Sadd Adz Dzari’ah dalam Studi Islam”, Al Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah , vol. 5, no. 1, pp. 68–86.
29 Dr. Ali Imron HS, Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan metode Sadd Al Dzari’ah , pp. 65–82.
30 Munawwaroh, “Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”.
terhadap  perbuatan  zina.  Tetapi  dalam  hal  ini  tidak  ada  nash  yang  melarangnya. Meskipun  demikian,  karena  mengarah  kepada  hukum  yang  dilarang,  maka  larangan yang  berlaku  pada  yang  dituju  (zina)  dapat  diterapkan  di  sini  didasarkan  pada  dalil sadd  al-  dzarî`ah.  Penggunaan  sadd  dzari’ah  sangat  efektif  untuk  mengantisipasi dampak-dampak  negatif  dari  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi.  karena, metode  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  legal  formal  suatu  tindakan,  tetapi  juga  pada akibat suatu tindakan. 31
Imam Syafi’i (w: 204 H) menggunakan sad dzari’ah pada kitabnya “Al-Umm” dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari’ah pada pembahasan yang lain di kitab yang  sama.  Contoh  kasus  beliau  menggunakan  sadd  adz-dzariah,  adalah  ketika  beliau melarang  seseorang  mencegah  mengalirnya  air  ke  perkebunan  atau  sawah.  Hal  ini menurut  beliau  akan  menjadi  sarana  (dzari’ah)  kepada  tindakan  mencegah memperoleh  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  Allah  dan  juga  dzariah  kepada  tindakan mengharamkan  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  Allah.  Padahal  air  adalah  rahmat  dari Allah  yang  boleh  diakses  oleh  siapapun.  Sementara  itu,  contoh  kasus  dimana  beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bi-l-ridha. 32
Adapun  secara  logika,  ketika  seseorang  membolehkan  suatu  perbuatan,  maka seharusnya  ia  juga  membolehkan  segala  hal  yang  akan  mengantarkan  kepada  hal tersebut.  Begitupun  sebaliknya,  jika  seseorang  melarang  suatu  perbuatan,  iapun melarang  segala  hal  yang  bisa  mengantarkan  kepada  perbuatan  tersebut.  Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang  dan  mencegah  segala  jalan  dan  perantara  yang  bisa  mengantarkan kepadanya.  Hal  itu  untuk  menguatkan  dan  menegaskan  pelarangan  tersebut.  Namun jika  Allah  membolehkan  segala  jalan  dan  perantara  tersebut,  tentu  hal  ini  bertolak belakang  dengan  pelarangan  yang  telah  ditetapkan”  .Dengan  melihat  kepada  akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu: 33
a. Suatu  perbuatan  yang  memang  pada  dasarnya  pasti  membawa  dan  menimbulkan kerusakan (mafsadah).
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
b. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  (mustahab),  namun  secara sengaja  dijadikan  sebagai  perantara  untuk  terjadi  sesuatu  perbuatan  buruk  yang merusak (mafsadah).
c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan  suatu  keburukan  (mafsadah),  dan  pada  umumnya  keburukan  itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.
d. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  namun  terkadang  bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). 34
Dalam  amaliyah  sehari-hari,  sering  dijumpai  berbagai  fenomena  yang memerlukan  suatu  kepastian  hukum  baru  secara  syari’i.  Berbagai  model  kasus  kerap kari  muncul  diera  modern,  sehingga  menuntut  dinaamisasi  hukum  Islam.  Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru  tersebut.  Kajian  yang  mendalam  dengan  didasari  ilmu  syari’at  yang  kokoh  serta keimanan  dan  ketaqwaan  yang  tuus  diharapkan  mampu  menuntun  manusia  (seorang mukallaf)  kepada  pengetahuan  yang  benar  tentang  hak  dan  kewajibannya,  baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. 35
Jadi,   apabila  ditinjau  dari Sadd  Adz-dzari‟ah tentang penerapan prinsip  kehati hatian pada perbankan syariah. Adapun pengertian dari dzara‟i merupakan jama‟ dari dzari‟ah  yang  artinya  jalan  menuju  sesuatu.  Ibn  Qayyim  Ajjauziyah  yang  menyatakan bahwa dzari‟ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan  Dengan demikian lebih tepat kalau dzari‟ah dibagi menjadi dua, yakni sadd adz-dzari‟ah  (yang  dilarang)  dan  fath  adz-  dzari‟ah  (yang  dianjurkan).  Sadd  Adz- dzari‟ah  menurut  Imam  al-  Syatibi  mendefinisikan  dzari‟ah  dengan  melaksanakan suatu  pekerjaan  yang  semula  mengandung  kemaslahatan  untuk  menuju  kepada  suatu kerusakan  (kemafsadatan).  Sedangkan  menurut  Ibn  Qayim  al-Jauziyah  dan  Imam  al- Qarafi, Fath Adz-dzari‟ah adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang  dianjurkan,  bahkan  diwajibkan  syarak.  sarana  itu  wajib  untuk  dimunculkan  dan dipakai  apabila  hasil  dari  suatu  perbuatan  yang  menggunakan  sarana  tersebut
34 Imam Fawaid, “KONSEP SADD Al-DZARÎ’AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL- JAUZIYAH”.
35 Munawwaroh, “Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”.
menghasilkan  kemaslahatan  dan  kebaikan,  ini  dikarenakan  realisasi  kemaslahatan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari‟ah. 36
Pelaksanaan  prinsip  kehati  hatian  di  dalam  sistem  perbankan  Indonesia bertujuan  untuk  menjaga  solvabilitas  keuangan  nasional,  menjaga  tabungan  nasabah, menghindari  dari  Moral  Hazard,  Menghindari  dari  Wanprestasi.  Oleh  karena  itu  Bank menerapkan prinsip Prudential Banking tersebut guna mencegah dari terjadinya suatu kerusakan  kerusakan  yang  bisa  berdampak  sistemik  baik  bagi  keuangan  nasional maupun  berdampak  pada  masyarakat  Indonesia,  maka,  bank  mencegah  nasabah- nasabah  yang  sekiranya  tidak  bisa  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Bank atas permintaan pembiayaan, regulasi ini semua secara ketentuan syara’ termasuk kedalam  Saddu  Dzari’ah  yaitu  mencegah  segala  sesuatu  yang  menjadi    menuju kerusakan.

## D. Penutup
Penerapan prinsip kehati- hatian pada sektor perbankan bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, dengan begitu maka kondisi bank akan selalu sehat, liquid dan solvent .  Karna  menjaga  kepercayaan  masyarakat  merupakan  suatu  keharusan  yang wajib  dilaksanakan  oleh  perbankan.  Dikarenakan  Sektor  perbankan  merupakan  suatu bisnis  yang  menjanjikan  suatu  keuntungan  yang  besar  dan  penuh  resiko,  dibutuhkan suatu  model  pengelolaan  yang  baik  dan prudent dalam  setiap  aktivitasnya  khususnya dalam  pembiayaan  yang  membutuhkan  dana  yang  besar    yang  berasal  dari  tabungan maupun deposito, yang rawan akan perilaku menyimpang ( Moral Hazard) dan adverse selection .  Oleh  karena  itu  penerapan  prinsip  Prudential  Banking  Principle  dengan dimaksudkan  untuk  mencegah  segala  sesuatu  jalan  menuju  kerusakan  adalah  sesuai dengan hukum islam dan dalam kajian ushul Fiqh yaitu Sadd Dzari’ah .

## Daftar Pustaka
A. Najib Umar. 2008, Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah . pp. 1–105.
Adam,  Panji.  vol.  7,  no.  1.  2021,  “Penerapan  Sadd  Al  Dzari’ah  dalam  Transaksi  Muamalah”,
Istiqra . pp. 17–35.
Amin, Rukhul. vol. 4, no. 2. 2020, “Sadd Al-Dzari’Ah:Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi  Syariah”, Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister  Hukum  Ekonomi  Syariah [https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856].
36 Anis Jumiati, “Tinjauan Sadd Dzari’ah terhadap sita jaminan fidusia di BMT Surya Mandiri”, vol. 8 (2019).
Andalusia,  Rina.  2014, Implementasi  Prinsip  Kehati  hatian  Pada  Bank  Syariah  Dalam  Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah .
Anis Jumiati. vol. 8. 2019, “Tinjauan Sadd Dzari’ah terhadap sita jaminan fidusia di BMT Surya Mandiri”.
Arafah, Intan et al. vol. 5, no. 1. “Pendekatan Sadd Adz Dzari’ah dalam Studi Islam”, Al Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah . pp. 68–86
[https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443].
Dr.  Ali  Imron  HS. Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan metode Sadd Al Dzari’ah .  pp. 65–82.
Ghozali, Mahbub. vol. 1. 2015, “Relevansi Sadd Al Dzari’ah dalam Pembaharuan Hukum Islam”, Jurnal Qalamuna . pp. 1–22.
Hashif,  Azansyah.  2020,  “Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit  pemilikan rumah ( KPR) atas rumah inden”.
Ilyas,  Rahmat.  vol.  9,  no.  1.  2015,  “Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syari’Ah”, Jurnal Penelitian . pp. 183–204 [https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859].
Imam Fawaid. vol. 13, no. 2. 2019, “KONSEP SADD Al-DZARÎ’AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL- QAYYIM  AL-JAUZIYAH”, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan . pp. 323–40 [https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599].
Katili,  Veronica.  vol.  1,  no.  1.  2013, Penerapan  Prudential  Banking  Principle  dalam  Upaya perlindungan Hukum bagi nasabah penyimpan dana . pp. 116–21.
Munawwaroh,  Hifdhotul.  vol.  12,  no.  1.  2018,  “Sadd  Al-  Dzari’At  Dan  Aplikasinya  Pada Permasalahan  Fiqih  Kontemporer”, Ijtihad :  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam .  p.  63 [https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584].
Putri, R.T.Y. 2019, “Analisis Sadd Al-Dhari’ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia  Dini  tanpa  Dispensasi  Nikah:  Studi  Kasus  Desa  Sanganom,  Kecamatan  Nguling  …”. http://digilib.uinsby.ac.id/32316/.
Rosmalinda,  Upia.  vol.  01,  no.  01.  2013,  “Prinsip  Kehati  hatian  Dalam  Pembiayaan Pada  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Adzkiya . pp. 1–13.
Sjofjan,  Lindryani.  vol.  1,  no.  2.  2015,  “Prinsip  Kehati-Hatian  (Prudential  Banking  Principle) Dalam  Pembiayaan  Syariah  Sebagai  Upaya  Menjaga  Tingkat  Kesehatan  Bank  Syariah”, Palar | Pakuan Law Review [https://doi.org/10.33751/.v1i2.927].
Yuliani, Irma. vol. 5. 2019, “Model Pemantauan prinsip kehati hatian atas fungsi kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia”, Nisbah .