## MENUJU DESENTRALISASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA
Hasan Basri M. Nur
(Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

## Abstrak
Negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  etnik,  budaya,  latar  belakang  sejarah  dan agama  yang  berbeda-beda  menyimpan  sejumlah  potensi  yang  dapat  diarahkan  sesuai kehendak.  Keberagaman  ini  dapat  diarahkan  untuk  keamajuan  bangsa  atau  sebaliknya menjadi sumber konfik. Dominasi etnik tertentu yang mayoritas atas etnik-etnik minoritas menjadi  sumber  malapetaka  dan  pemicu  perlawanan  dari  etnik  tertindas,  sebagaimana pernah terjadi pada era Orde Baru yang menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak dan daerah.  Sebaliknya  pemberitaan  penghargaan  dan  pelestarian  budaya  suatu  etnik  di  suatu daerah  akan  menciptakan  kehidupan  yang  harmonis.  Menghargai  perbedaan  sesuai kearifan lokal masing-masing etnik adalah fitrah dan sesuai sunnatullah . Ini sejalan dengan firman  Allah  dalam  Surat  Al-Hujarat  ayat  13.  “Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Ayat  ini mengakui  adanya  perbedaan  etnik.  Oleh  karenanya  setiap  kelompok  manusia  perlu memahami  dan  menghargai  kearifan  lokal  yang  ada  pada  kelompok  lain. Ta’aruf (saling kenal-mengenal) dalam ayat di atas adalah anjuran untuk saling mengenal dan mempelajari kearifan  lokal  kelompok  lain  dengan  menggunakan  kaca  mata  kelompok  yang  diamati, bukan  berpatron  pada  kultur  lain.  Setelah  mengamati  dan  mempelajarinya  dengan sungguh-sungguh,  maka  akan  tumbuh  semangat  menghargai  terhadap  kelompok  lain. Dengan  cara  saling  memahami  dan  menghargai  itulah  pecahnya  bentrokan  antar-Suku, Agama,  Ras  dan  Antar-golongan  (SARA)  dapat  dihindari.  Pemberian  hak  khusus  kepada Aceh  melalui  Undang-undang  No.11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  perlu mendapat penghargaan dan pengakuan dari semua pihak. Begitu juga daerah-daerah lain di Indonesia  berhak  menuntut  dan  diberikan  status  istimewa  sesuai  kearifan  lokal  yang dimiliki.  Dengan  adanya  penghargaan  terhadap  kearifan  lokal  seperti  ini,  maka  status NKRI dapat bertahan, dan perlawanan sparatisme akan meredup.
Kata kunci:

## A. Pendahuluan
Tuhan  menciptakan  manusia  sebagai  khalifah  (pemimpin)  di  muka  bumi.  Walau berasal  dari  nenek  moyang  yang  sama,  Adam  AS,  namun  dalam  perkembangannya manusia  berkembangbiak  sehingga  menjadi  bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa. Perbedaan  ini  harus  disikapi  secara  bijak  sehingga  muncul  sikap  saling  menghargai diantara  sesama  manusia.  Tatkala  sikap  saling  menghargai  telah  tumbuh,  maka  umat
manusia  dapat  hidup  bersama  secara  damai  dalam  sebuah  ikatan  yang  lebih  besar,  yaitu ikatan  kemanusiaan.  Begitu  pula  dalam  kontek  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  etnik yang  mendiami  bentangan  ribuan  pulau  di  Nusantara  ini.  Pengakuan  dan  penghargaan terhadap  kearifan  lokal  di  setiap  daerah  akan  semakin  memperkuat  semangat bhinneka tunggal  ika ,  yang  walau  berbeda-beda  suku  dan  tempat  tinggal  tapi  tetap  bersatu  dalam sebuah bingkai besar. Itulah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada hakikatnya, setiap kelompok manusia dari etnik apapun tetap memiliki naluri dan hasrat untuk berkuasa dan memimpin kelompoknya dengan norma, kaidah dan tradisi lokal  masing-masing.  Lebih  dari  itu,  setiap  kelompok  manusia  cenderung  mencintai  dan membela  kelompoknya  secara  berlebihan  yang  sering  disebut  fanatisme  kesukuan (‘ashabiyah).  ‘ Ashabiyah tak  mungkin  diberantas  dengan  memaksakan  konsep  tertentu yang  dianut  oleh  kelompok  etnik  yang  lain.  Jangankan  manusia  biasa,  Nabi  Muhammad SAW  yang  diakui  sebagai  sosok  paling  sempurna  dan  paling  berpengaruh  dalam  sejarah kepemimpinan  dunia 68 ternyata  tidak  mampu  memberantas  fanatisme  pada  setiap  suku yang  ada  di  Mekkah  dan  Madinah.  Nabi  Muhammad  hanya  mampu  menekan  untuk sementara  fenomena ‘ashabiyah pada  masa  kepemimpinannya  di  Negara  Madinah  (623- 633 M). Tak berapa lama kemudian, setelah Nabi Muhammad wafat, fanatisme kesukuan kembali  muncul  di  kalangan  bangsa  Arab.  Pada  paruh  akhir  kepemimpinan Khulafaurrasyidin (633-661  M),  paham ‘ashabiyah yang sempat ditekan  pada masa Nabi Muhammad SAW secara perlahan-lahan kembali menampakkan diri ke permukaan. Hal ini ditandai  kebangkitan  kembali  fanatisme  klan  Umayyah,  dan  puncaknya  didirikan  Dinasti Bani Umayyah (661-750 M) oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. 69
Fitrah  dan  naluri  memimpin  pada  diri  manusia  diakui  oleh  Kitab  Suci  Alquran. Dalam Surat  Al-Baqarah  ayat  30  dengan tegas Allah menyebut manusia sebagai khalifah (pemimpin).  Sementara  dalam  Surat  Al-An’am  ayat  165,  Allah  berfirman:  Dan  Dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian  (yang  lain)  beberapa  derajat,  untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya kepadamu. Sifat khalifah dan naluri memimpin yang dimiliki setiap kelompok manusia ini adalah sunnatullah (hukum  alam)  yang  tidak  perlu  diberantas.  Upaya  memberantasnya adalah  sebuah  kekeliruan,  melawan  kodrat  manusia  dan  tentu  saja  tidak  akan  pernah berhasil.  Yang  dibutuhkan  adalah  pengelolaan  dengan  baik  terhadap  kepemimpinan-
kepemimpian  lokal  dalam  sebuah  kepemimpinan  yang  lebih  besar  dalam  rangka  meraih tujuan bersama yang telah disepakati.
Selain  itu,  Alquran  juga  mengakui  adanya  perbedaan  pada  setiap  kelompok manusia.  Dalam  Surat  Al-Hujarat  ayat  13,  Allah  berfirman:  Hai  manusia,  sesungguhnya Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini jelas sekali mengakui adanya perbedaan etnik diantara umat manusia. Untuk itu, Alquran menegaskan akan  pentingnya  bagi  setiap  kelompok  untuk  memahami  dan  menghargai  kearifan  lokal yang dimiliki kelompok-kelompok lain.
Ta’aruf (saling  kenal-mengenal)  dalam  Surat  Al-Hujarat  di  atas  adalah  anjuran kepada  manusia  untuk  saling  mengenal  dan  mempelajari  kearifan  lokal  kelompok  lain yang  hidup  di  muka  bumi  ini  dengan  menggunakan  kaca  mata  kelompok  yang  diamati, bukan  menggunakan  kacamata  kultur  lain. 70 Setelah  mengamati  dan  mempelajarinya dengan  sungguh-sungguh,  maka  akan  tumbuh  semangat  menghargai  terhadap  kelompok lain.  Dengan  cara  saling  memahami  dan  menghargai  itulah  kemungkinan  pecahnya bentrokan  antar-Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar-golongan  (SARA)  akan  terhindarkan. Sebaliknya,  rasa  cinta  dan  rasa  memiliki  terhadap  identitas  dan  ciri  khas  yang  dimiliki kelompok lain akan tumbuh. Oleh sebab itulah, beberapa negara di dunia ini memandang perlu adanya kegiatan pertukaran pelajar, pemuda hingga pertukaran pemuka agama dalam rangka menumbuhkan semangat saling menghargai terhadap budaya lain. Ini adalah wujud deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gesekan budaya diantara umat manusia.
Mengantisipasi  dan  mencegah  kemungkinan  terjadinya  bentrokan  berbasis primordial  dan  fanatisme  itu  jauh  lebih  baik  daripada  mengobatinya  pascabentrokan. Tatkala  bentrokan  telah  terjadi,  maka  ia  akan  sangat  sulit  untuk  diredam,  seperti  yang pernah  terjadi  di  Ambon,  Maluku,  Aceh,  Papua  dan  Timor  Timur.  Itulah  sebabnya,  isu SARA  sangat  rentan  dan  terlarang  untuk  dipropaganda.  Berbeda  dengan  cara  pandang pemerintah Orde Baru (Orba) yang menganggap SARA sebagai sumber konflik yang harus dilebur melalui berbagai kebijakan dan program hingga muncul apa  yang disebut sebagai kebudayaan  dan  kepribadian  nasional, 71 maka kini saatnya perbedaan itu dikelola dengan
menghargai  dan  memberikan  hak  kepada  mereka  untuk  merawat  dan  menjaga  identitas kelompoknya dengan tidak merusak cita-cita utama bangsa Indonesia. Pengakuan terhadap perbedaan  itu  dijamin  oleh  Undang-undang  RI  No.  7  Tahun  2007  tentang  Penanganan Konflik Sosial, yang mengamanatkan penghormatan terhadap perbedaan suku, bahasa, dan adat-istiadat  orang  lain.  Lebih  dari  itu,  dalam  konteks  Indonesia  yang  kini  menganut prinsip  demokrasi  multipartai,  maka  adanya  perbedaan  pandangan  politik  di  kalangan masyarakat mesti dijunjung tinggi dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Aktivis Partai A harus menghargai politisi Partai B, dan seterusnya.

## 1. Taqwa dalam Bernegara
Dalam  perspektif  agama,  walau  umat  manusia  terdiri  dari  beragam  etnik,  namun nilai paling utama di sisi Tuhan adalah pada tingkat ketaqwaan pada Sang Pencipta. Dalam kontek sosial  dan  bernegara,  taqwa  disini bermakna bahwa kedamaian, ketenteraman dan kemaslahan bersama lebih bermakna dibanding sifat dan sikap ego kelompok. Aktualisasi makna  taqwa  disini  adalah  adanya  kemauan  dan  kemampuan  memberikan  perlindungan terhadap  manusia  lain  yang  hidup  di  lingkungan  sekitarnya.  Ketaqwaan  sosial  ini  akan membumi melalui pola pikir, kebijakan dan perilaku pemimpin dan warganya. Penafsiran ketaqwaan  sosial  seperti  ini  mesti  disosialisasikan  kepada  seluruh  elemen  masyarakat sehingga  terwujud  sikap  saling  memahami,  menghargai  yang  berujung  pada  kehidupan yang damai dalam kemajemukan.
Kamajemukan  adalah  “kebijakan  Tuhan”  (sunnatullah)  yang  tidak  mungkin diberantas.  Upaya  menekan  dan  menumpas  kemajemukan  adalah  bagian  dari  perlawan terhadap  “kebijakan  Tuhan”.  Hanya  satu  cara  yang  perlu  ditumbuhkan  dalam  menyikapi kemajemukan  itu,  yaitu  dengan  menumbuhkan  sikap  toleran  dan  perlindungan  terhadap kelompok lain sebagai aktualisasi makna taqwa. Ketika semua kelompok di sebuah negeri sudah  merasa  hidup  nyaman,  damai  dan  tak  lagi  dihantui  rasa  was-was  dan  takut,  maka pemimpin  negeri  itu  dapat  dikatakan  sudah  bertaqwa.  Sebaliknya,  ketika  ada  kelompok tertentu  yang  merasa  was-was  dan  terancam  dalam  meyakini  serta  menjalankan  rutinitas khas  kelompoknya,  maka  pemimpin  negeri  belum  dapat  digolongkan  sebagai  pemimpin yang bertaqwa.

## 2. Bersama Meraih Goal Besar NKRI
Walau  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku,  kultur,  bahasa  dan  agama,  namun semuanya  harus  tetap  secara  bersama-sama  bekerja  meraih  tujuan  besar  yang  telah ditetapkan  oleh  pendiri  NKRI.  Dengan  bahasa  lain,  kearifan  lokal  tetap  harus  dipelihara dan ianya  tidak  menjadi  penghalang dalam mencapai  goal besar  NKRI berupa kemajuan, kesejahteraan  dan  kemakmuran  bersama,  sehingga  menjadi  bangsa  besar  yang  dihormati dan disegani dalam percaturan dunia. Daerah-daerah di Indonesia sepatutnya diberikan hak dan  kewenangan  untuk  membangun  daerahnya  sesuai  kearifan  lokal  masing-masing, namun  pada  sisi  lain  Pemerintah  Daerah  mesti  mendukung  dan  bekerjasama  dengan Pemerintah  Pusat  dalam  meraih  goal  besar  NKRI  terutama  dalam  aspek  moneter,  politik luar negeri, pertahanan, hukum dan kebijakan-kebijakan strategis skala nasional lainnya.
Dengan  pemahaman  dan  kebijakan  yang  memberikan  hak  kepada  daerah  untuk mengelola  daerahnya  sesuai  tuntutan  lokal  kecuali  dalam  beberapa  aspek  strategis nasional, maka kedua target (target lokal dan nasional) dapat diraih secara bersamaan tanpa harus  terjadi  gesekan  dan  sikap  saling  curiga,  apalagi  pertumpahan  darah.  Desentralisasi seperti  inilah  yang  sangat  diidam-idamkan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  untuk menjaga keutuhan dan persatuan  Indonesia dalam persaingan global. Pada satu sisi setiap daerah bangga akan identitas warisan nenek moyangnya, sementara pada sisi lain mereka merasa  terlindungi  dalam  kebijakan-kebijakan  nasional  yang  telah  dirumuskan  bersama. Penghargaan  dan  pemberian  hak  yang  wajar  dan  proporsional  kepada  daerah  diyainini akan  mampu  mengikis  upaya  pembusukan  NKRI  dari  dalam  seperti  gerakan  separatisme yang kerap mengumandangkan isu etno-nasionalisme. Sebaliknya, identitas yang berbeda- beda  di  setiap  daerah  akan  menjadi  kekuatan  dahsyat  dalam  mengangkat  jati  diri  bangsa. Hanya  dengan  cara  itulah  Indonesia  menjadi  negara  besar  yang  akan  disegani  dan  siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era global ini.
Sikap  salah  kaprah  pemerintah  Orde  Baru  yang  menganggap  perbedaan  sebagai sumber  konflik  yang  harus  dilebur  serta  memusatkan  segala  urusan  dan  kebijakan  secara nasional  di  Ibukota  Jakarta  dengan  dominasi  kultur  dan  etnik  mayoritas  Jawa 72 kiranya perlu  menjadi  bahan  renungan  dan  introspeksi  sehingga  NKRI  dapat  diselamatkan  dari benih-benih  ancaman  separatisme.  Pengalaman  masa  Orde  Baru,  hegemoni  dan  dominasi etnik  tertentu  dalam  berbagai  kebijakan  nasional  dan  pengabaian  kearifan  lokal  menjadi pemicu utama  tumbuhnya  gejolak  konflik, baik horizontal maupun vertikal, di  Indonesia.
Di beberapa tempat, sisa-sisa konflik akibat kebijakan yang salah dan cenderung rakus itu masih  membekas  sampai  kini,  walau  sebagiannya  sudah  dapat  dinetralkan  kembali  oleh pemerintah era reformasi dengan memahami dan mengakomodir kearifan lokal.

## 3. Aceh sebagai Pilot Project Desentralisasi
Timor Timur, Aceh, Papua, dan Maluku adalah sebagian dari provinsi di Indonesia yang  secara  terbuka  melakukan  protes  atas  pengabaian  kearifan  lokal  akibat  sentralisasi pemerintahan  yang  berlebihan  semenjak  masa  Orde  Lama  hingga  Orde  Baru.  Khusus Provinsi Timor Timur bahkan dengan terpaksa harus direlakan terlepas dari NKRI melalui mekanisme  jajak  pendapat  (referendum)  yang  melibatkan  pihak  asing  pada  era  transisi reformasi  Indonesia.  Konflik  Timor  Timur  yang  awalnya  bersifat  domestik  kemudian menjadi  tanpa  batas  negara  dan  mendorong  intervensi  internasional  tatkala  dihubungkan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.
Tampaknya,  Pemerintah  Indonesia  pascareformasi  menjadikan  kasus  lepasnya Timor  Timur  sebagai  pelajaran  berharga  dan  cermin  dalam  memperbaiki  diri  yang kemudian  mempelajari,  menghayati  dan  selanjutnya  mengakomodir  kearifan  lokal  di daerah-daerah  di  Indonesia  dalam  upaya  menuntaskan  sisa-sisa  konflik  warisan  era  Orde Baru  di  berbagai  daerah.  Hasilnya,  Aceh,  Papua  dan  Maluku  dapat  ditangani  dan  ditarik kembali  menjadi  kasus  internal  bangsa  Indonesia,  walau  dalam  kasus  Aceh  sempat melibatkan  pihak Crisis  Management  International (CMI)  pimpinan  mantan  Presiden Finlandia,  Martti  Ahtisaari,  sebagai  fasilitator  perundingan  antara  pihak  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Pascareformasi,  dengan  berbagai  pertimbangan,  akhirnya  kepada  Aceh  dan  Papua diberikan  hak  untuk  “mengelola  diri  sendiri”  melalui  status  otonomi  khusus  (otsus). Khusus  otsus  untuk  Aceh  dicapai  melalui  perundingan  panjang  antara  juru  runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, yang kemudian melahirkan  kesepahaman  bersama  (Memorandum  of  Understanding/MoU).  Dalam  MoU Helsinki  15  Agustus  2005  itu,  otsus  untuk  Aceh  disebut  sebagai Self-Goverment ,  walau dalam kenyataannya Self-Goverment di Aceh hanyalah wujud otonomi luas yang berbeda dengan bentuk Self-Goverment yang dipraktikkan di negara-negara lain di dunia ini. 73
Butir-butir  dalam  MoU  Helsinki  itu  kemudian  diterjemahkan  secara  detil  dan operasional dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan sejak
itu  kasus  Aceh  pun  secara  resmi  menjadi  kasus  domestik  Indonesia.  CMI  yang  pernah bertindak  sebagai  fasilitator  perdamaian  Aceh  kini  tak  lagi  berkewenangan  mencampuri penerjemahan  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  sehingga  turunan  dan jabaran  operasional  dari  UU  tersebut  menjadi  bahan  diskusi  internal  antara  Pemerintah Aceh dengan Pemerintah RI.
Aceh  dan  Papua  diberikan  hak  otonomi  khusus  dengan  beberapa  keistimewaan sesuai  kearifan  lokal  dan  tuntutan  masyarakat  setempat.  Kepada  kedua  provinsi  yang menyimpan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  melimpah  ini  diatur  pembagian  keuangan  Pusat- Daerah. Keistimewaan Aceh, misalnya, mempunyai hak tersendiri terhadap Dana Alokasi Umum  (DAU)  sebesar  1-2  persen  dari  DAU  Nasional  selama  20  tahun  terhitung  mulai tahun  2008,  begitu  juga  dana  pembagian  hasil  minyak  dan  gas  (migas)  yang  ditetapkan dengan  porsi  Pusat-Daerah  30:70.  Sementara  di  bidang  politik,  Aceh  berhak  mendirikan Partai  Lokal  (Parlok)  untuk  berkompetisi  dalam  Pemilu  Legislatif  (Pileg)  dan  Pemilu Kepala  Daerah  (Pimilukada).  Selain  itu,  Aceh  juga  menjadi  pelopor  adanya  calon independen dan pemilihan langsung dalam suksesi kepemimpinan daerah.
Tidak  hanya  itu,  menurut  UU  No.  11/2006,  Aceh  berhak  memiliki  institusi Wali Nanggroe (WN)  dan  bendera  daerah  sebagai  lembaga  adat  dan  simbol  pemersatu  bagi rakyat  Aceh. 74 Aturan  turunan  dari  lembaga  WN  dan  bendera  itu  saat  ini  masih  dalam pembahasan  dan  negosiasi  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah  RI.  Pembahasan lembaga  WN  dan  bendera  Aceh  ini  diharapkan  dapat  segera  dicapai  titik  temu,  sehingga tidak  menjadi  pemicu  bagi  tumbuhnya  kekecewaan  baru  yang  dapat  berujung  pada munculnya  kembali  benih-benih  separatisme  di  Aceh.  Pemerintah  RI  harus  menghargai hak-hak  khusus  (lex  specialis)  Aceh  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No.  11  Tahun 2006,  sementara  elite  politik  Aceh  juga  mesti  mampu  memelihara  diri  dari  penggunaan simbol-simbol  separatis  dan  kewenangan  yang  berlebihan  dalam  menawarkan  bentuk bendera  dan  intitusi  lembaga  WN.  Untuk  mempercepat  tercapainya  titik  temu  dalam merancang  bendera  dan  institusi  WN  yang  hasilnya  dapat  diterima  kedua  belah  pihak, maka  dibutuhkan  keterlibatan  sosok  kharismatik  yang  disegani  oleh  kedua  belah  pihak sebagai  perantara  semisal  mantan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  yang  pada  masa  lampau pernah menjadi magnit bagi kelangsungan perdamaian Aceh.
Kecamuk konflik Aceh yang sempat memanas sejak Deklarasi Kemerdekaan Aceh oleh  Dr  Teungku  Hasan  Muhammad  di  Tiro  pada  4  Desember  1976  dengan  sendirinya
memudar  setelah  ditandatangani  MoU  Helsinki  15  Agustus  2005  disusul pengesahan  UU No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh.  Pihak  GAM  dengan  ikhlas  dan  kesadaran sendiri bersedia memotong ribuan unit persenjataan berbagai jenis yang digunakan semasa bertikai dengan RI. Selanjutnya mereka bersedia tunduk pada perundang-undangan NKRI dan menghormati seluruh simbol negara NKRI. Ini terjadi karena mereka merasa dihargai setelah  Pemerintah  RI  mengakomodir  sejumlah  tuntutan  dan  kearifan  lokal  Aceh  dalam Mou Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006.
Kebijakan  Pemerintah  RI  yang mengakomodir dan memberi beberapa hak kepada Pemerintah  Daerah,  terutama  kepada  Papua  dan  Aceh,  adalah  wujud  dari  pengamalan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang mengamanatkan  diselenggarakan  otonomi  seluas-luasnya  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. 75 Mengutip  Isran  Noor,  sebagaimana  digariskan  dalam Penjelasan  UU  No.  32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ditegaskan  bahwa  melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. 76
Dari aspek sejarah, kedudukan dan fungsi Aceh dalam NKRI sangat sentral, maka tidaklah  berlebihan  menjadikan  Aceh  sebagai pilot  project dalam  pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Aceh yang merupakan “pendiri” Republik  Indonesia  pernah  beberapa  kali  bergejolak  melawan  Pemerintah  RI,  sejak  awal kemerdekaan  melalui  gerakan  DI/TII  (1953-1962)  hingga  GAM  (1976-2005),  namun semuanya  dapat  diselesaikan  melalui  proses  damai  dengan  mengakomodir  kearifan  lokal dan pemberian beberapa kewenangan kepada pemimpin daerah. Melihat Aceh yang sudah cukup  “kenyang  pengalaman”  konflik  dan  penyelesaiannya,  maka  dipandang  pantas menjadikan Aceh sebagai patron bagi pelaksanaan desentralisasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Beberapa proyek percontohan demokrasi dan pemerintahan yang dimulai dari Aceh telah  diadopsi  secara  nasional  di  Indonesia.  Misalnya,  wadah  perkumpulan  dan  aktivitas ulama  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  berasal  dari  Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh (PUSA) yang didirikan pada tahun 1939, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  (Bappeda)  di  seluruh  Indonesia  yang terinspirasi dari Badan Pembangunan Daerah Aceh atau Aceh Development Board (ADB)
yang didirikan di Aceh pada era Orde Lama. ADB ini kemudian berganti nama dan hinga kini  dikenal  dengan  sebutan  Bappeda.  Dalam  sejarahnya,  pembentukan  ADB  ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 53/II/1968 tanggal 11 Juni 1968. 77
Tidak berhenti hanya di situ, pada era pasca-reformasi pun masih muncul kearifan lokal dari Aceh yang kemudian menjadi model dalam pelaksanaan otonomi di daerah lain. Berawal  dari  Pemilihan  Umum  Kepada  Daerah  (Pemilukada)  Aceh  tahun  2006  yang mengizinkan  calon  independen  dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, kini telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di  seluruh  Indonesia.  Sejak  pengesahan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui Pemilukada, dan  dalam  hal  ini  Aceh  yang pertama sekali memulai penerapan UU No. 32 tersebut,  yaitu  pada  Pemilkada  Gubernur  Aceh  yang  berlangsung  tanggal  11 Desember 2006 yang  menghantarkan  pasangan  calon  independen  Irwandi  Yusuf  - Muhammad  Nazar  sebagai  pasangan  kepala  daerah  pertama  di  Indonesia  yang  dipilih secara  langsung.  Sementara  secara  nasional,  kesempatan  bagi  calon  perseorangan  untuk ikutserta  dalam  Pemilukada  baru  dimulai  sejak  lahirnya  UU  No.  12/2008    sebagai perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 78
Merujuk pada konsep otonomi Aceh yang khas dan bermuatan kearifan lokal yang kental, maka sepantasnya daerah-daerah lain di Indonesia diberikan hak yang sama sesuai kearifan  lokal  masing-masing.  Bali  yang  dominan  Hindu  tentunya  berhak  mendapatkan perlakuan khas  yang kental aroma Hindu. Begitu juga Nusa Tenggara Timur (NTT)  yang didiami  manyoritas  Kristen  mempunyai  hak  untuk  mengelola  daerahnya  sesuai  budaya setempat  dan  muatan  nilai-nilai  Kristen,  dan  seterusnya.  Kearifan  petensi  lokal  secara nyata  dapat  dihidupkan  dengan  memberikan  hak  bagi  setiap  daerah  untuk  mendirikan partai  lokal  untuk  berpartisipasi  dalam  Pemilu  sehingga  dapat  mengantarkan  wakilnya dalam setruktur lembaga legislatif daerah serta dapat mencalonkan kandidat kepala daerah dalam  Pemilukada.  Pengelolaan  potensi  lokal  seperti  inilah  yang  akan  mampu  menjaga kesinambungan NKRI dalam keanekaragaman Indonesia.
Kecenderungan  dan  keberpihakan  negara  pada  agama  dan  budaya  tertentu  dapat mengganggu  kedamaian  dan  ketenteraman  dalam  hidup  bersama  dalam  NKRI.  Itulah sebabnya  pendiri  negeri  ini  tidak  mendasarkan  azas  negara  atas  agama  dan  kultur  etnik
tertentu.  Penetapan  Pancasila  sebagai  azas  negara  bertujuan  untuk  menyatukan keanekaragaman  etnik,  budaya  dan  agama  penduduk  yang  mendiami  Nusantara.  Disinilah khas Negara Indonesia yang nyaris tidak ditemukan di negara-negara lain di planet bumi ini.
Dengan  berbagai  pertimbangan  seperti  dijabarkan  di  atas,  maka  oleh  karena  itu, sudah  sepantasnya  moto: Bhinneka  Tunggal  Ika dipertahankan  dan  diterjemahkan  dalam wujud  aksi  nyata  dalam  tatakelola  Pemerintahan  Indonesia.  Daerah  diperkenankan mengelola  rakyat  di  daerahnya  sesuai  potensi  dan  kearifan  lokal  masing-masing,  namun tujuan dan target yang telah ditetapkan untuk dicapai secara nasional harus didukung oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia pascareformasi dan seterusnya tentu  tak  ingin  mengulang  kesalahan  dalam  pengelolaan  potensi-potensi  yang  ada Indonesia  sehingga  menimbulkan  berbagai  gejolak  dari  daerah  yang  sebagiannya  masih membekas  hingga  hari  ini.  Oleh  sebab  itu,  mari  kita  samakan  persepsi  dengan mengedepankan  sikap  saling  menghargai  terhadap  perbedaan  kultur  di  Indonesia,  tetapi tetap bertekad meraih kesejahteraan bersama dalam bingkai NKRI. Semoga

## Catatan Akhir
68 Michael  H  Hart, Seratus  Tokoh  yang  Paling  Berpengaruh  dalam  Sejarah ,  (Pustaka  Jaya,  Jakarta, 1997) 69 Hasan  Basri  M  Nur, Nepotisme  dalam  Sejarah  Politik  Islam ,  (Tesis,  Program  Pascasarjana  IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1999).
70 Ibrahim Bardan (Abu Panton), Resolusi Konflik dalam Islam; Kajian Normatif, Historis Perspektif Ulama Dayah, Editor Hasan Basri M Nur, (The Aceh Institute, Banda Aceh, 2008) 71 Riwanto  Tirtosudarmo  pada  pengantar  buku  Prof.  Dr.  Hendro  Suroyo  Sudagung, Mengurai Pertikaian Etnik (Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 2001) 72 Menurut  wikipedia.org,  terdapat  lebih  300   kelompok  etnik  atau  suku  bangsa  di Indonesia,  dengan suku bangsa Jawa yang terbesar mencapai hingga 41 persen dari populasi penduduk Indonesia yang kini telah mencapai 240 juta jiwa.
73 Yusra  Habib  Abdul  Gani, Self-Goverment,  Studi  Perbandingan  tentang  Desain  Administrasi Negara , (Paramedia Press, Jakarta, 2009)
74 Lembaga  Wali  Nanggroe  (WN)  adalah  lembaga  adat  yang  menjadi  pemersatu  berbagai  etnik  dan budaya di  Aceh. Sementara bendera Aceh adalah  menjadi simbol dan identitas diri penduduk  Aceh. Kedua hal  ini  merupakan  amanat  UU  No.  11/2006  yang  mesti  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  kompensasi perdamaian Aceh yang berakhir dengan penandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
75 Ir. H. Isran Noor, M.Si, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI .
76 Ibid. 77 http://bappeda.acehprov.go.id, Dari  ADB  hingga  Terbentuknya  Bappeda ,  diakses  pada  tanggal  31 Mei 2013.
78 Ir. H. Isran Noor, Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI
{{{