## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI  BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN
Hendra Praktino Manurung 1 , Kartina Pakpahan 2 , Valentin Tania 3 , Reno Aditya Suhendro 4 , Mei Fernando Marpaung 5
1 Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia 2 Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia
Email: kartinapakpahanunprimdn.ac.id
3 Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia Email: valentintania02@gmail.com
4 Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia 5 Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to regulate the administration of administrative sanctions in the plantation sector, the application of administrative sanctions for plantation companies and the supervision efforts undertaken by the government as an effort to prevent administrative violations in the plantation sector. Using normative juridical research, namely library research. The source of legal materials used is secondary data. Law Number 18 of 2004 concerning plantations states that realizing the prosperity of the community and welfare in a fair manner, one form of processing natural resources is needed in a responsible, planned, integrated and professional manner.
Keywords: administrative, regulatory, plantation sanctions

## 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Bumi  air  dan  kekayaan  alam  merupakan  semua  Anugerah  Allah  untuk bangsa  Indonesia  yang  tidak  terhitung  jumlahnya.  Salah  satunya  adalah diharapkannya  mampu  menkontribusi  bagi  peningkatan  suatu  kesejateraan masyarakat dalam peningkatan  pendapatan  asli wilayah merupakan pembangunan dan pengembangan dalam perkebunan. 1 Perkebunan adalah suatu andalan komuditas andalan yang menopang pembangunan dalam perekonomian perkebunan. 2 Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan  bahwa  untuk  mewujudkan  suatu  kesejateraan  dan  kemakmuran rakyat yang secara berkeadilan maka perkebunan dapat  dijamin kelanjutannya
1 Hazaruddin , Sanksi Administrasi , (Jakarta;Bina Utama), 1998, Hal.29
2 Rudi, dasar  utama  saksi  administrasi  Perkebunan ,  (Bandung;perpustakaan  utama), Hal.45
serta  ditingakatkan  fungsi  peranannya  sebagai  salah  satu  bentuk  pengolahan sumber  daya  yang  dilakukan  secara  terbuka. 3 Salah  satu  daya  tarik daya  tarik utama merupakan pendapatan petani perkebunan dalam rupiah meningkat tajam yang dikelola dengan baik peluang bagi pemupukan modal guna meningkatkan kinerja perkebunan. 4
Penegakan hukum  lingkungan  yang  melalui  sanksi  administrasi  memiliki fungsi yang  merupakan pengawasan dari pemerintah  agar  melakukan  kegiatan yang sesuai dengan aturan hukum sebagai pencegahan preventif  bahwa  suatu tindakan  pengaturan  sosial  yang  dibuat  untuk  menanggulangi  kemungkinan terjadinya yang tidak terjadi dimasa mendatang. Hal ini telah disebutkan bahwa sarana  dalam  rangka  penegakan  hukum  disebelah  perlindungan  hukum  adalah sanksi. Sanksi  adalah  suatu  tindakan  atau  hukuman  yang  dilakukan  untuk memaksa orang untuk menepati kesepakatan yang ada didalam Undang-Undang. Didalam  hukum  administrasi  bahwa  sanksi  administrasi  adalah  suatu  proses kekuasaan pemerintah yang dimana kekuasaan berasal dari suatu aturan hukum administrasi  yang  tersurat  dan  tidak  tersurat. 5 Namun  diperlukan  pengawasan yang  diupayakan  didalam  melakukan  pengawasan  hukum  bagi  masyarakat. 6
Perbuatan sanksi Administrasi merupakan
suatu  tindakan  yang menyebabkan  gangguan  terhadap  tatanan  aturan  yang  berakibat  pelanggaran terhadap  susunan  aturan  hukum  administrasi.  Dalam  hal  ini perlu perhatian beberapa sanksi dengan kriteria sebagai berikut;
a) Unsur-unsur sangat jelas disebutkan terkait beberapa unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang perlu diberikan.
b) Disebutkan Jangka waktu pengenaan beberapa sanksi
c) Mekanisme pengguguran sanksi. 7
Didalam  penggunaan  sanksi  administrasi    yang  terdapat  hukum Administrasi Negara merupakan  penerapan kewenangan yang berasal dari aturan hukum administrasi yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan usaha perkebunan  merupakan  usaha  kegiatan  yang  dibutuhkan  tanah  yang  luas  agar tidak  mengherankan  jika  perkebunan  dalam  hukum  agraria  yang  merupakan berbagai macam dengan penggunaan hak atas tanah dengan pola hak guna usaha. Luas tanah yang memiliki suatu modal dengan penggunaan teknologi yang modren dalam suatu usaha pengerak dari usaha perkebunan ini. Didalam penguasaan hak atas  tanah  yang  bersifat  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  atas  tanah  yang  bersifat sekunder karena tingkatan yang berada dibawah hak milik tanah. Didalam usaha perkebunan berkaitan dengan masalah tanah karena membutuhkan lahan tanah yang  luas  dalam  mengelola  usaha  perkebunan  tersebut.  Pemberian  hak  guna
3 Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan
4 Bambang, Dinamika lingkungan Nasional Dan global perkebunan. <http;//www.ipard.com/perkebunan/diakses tanggal 23 agustus 2020
5 Reza Hermawan,2001, dinamika lingkungan nasional, (Jakarta:Bina Aksara) hal.23
6 Basyar, A.h. 1999, perkebunan besar kelapa sawit, Cet I . (Jakarta; Elaw Cepas), Hal 5
7 Transparency International, “pembangunan bersih 2017” (https://www.transparency.org, diakses pada tanggal 23 agustus 2020)
usaha memilik prosedur yang harus dilakukan untuk mengelola suatu perkebunan, dengan  luas  tanah  sekitar  minimal  5h,  dan  apabila  dalam pelaksanaan  usaha perkebunan memiliki luas tanah yang diatas 5h, maka aturannya berbentuk hak guna usaha yang memiliki prosedur tersendiri.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  disimpulkan  rumusan  masalah sebagai berikut
1. Bagaimana pengaturan  pemberian  sanksi  administrasi  dibidang perkebunan
2. Bagaimana  penerapan  pemberian sanksi  administrasi  perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran Hukum ?
3. Bagaimana  upaya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai upaya mencegah pelanggaran administrasi dibidang perkebunan
2. Metode Penelitian
Metode penelitian ini  mengunakan penelitian yuridis normatif merupakan dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Dan sumber bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Hukum  Positif  Di  Indonesia  Yang  Mengatur  Pemberian  Sanksi Administrasi Dibidang Perkebunan
Perkebunan merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional indonesia  dengan cara  membuka  lapangan  kerja  yang  terbuka  luas.  Indonesia  memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan peningkatan bagi kesejateraan rakyat guna meningkatkan penghasilan  daerah.  Didalam Undang-undang Nomor  18  Tahun 2004  tentang  perkebunan  bahwa  mewujudkan  kemakmuran  masyarakat  dan kesejateraan secara adil, salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam adalah diperlukan secara bertanggungjawab, berencana, terpadu dan profesional.
Didalam  peraturan  Perundang-undangan  bagi  pelaku  pelanggaran  yang tedapat  di    Undang-undang Nomor  39  Tahun  2014  terhadap  ancaman  sanksi administrasi yang cukup jelas didalam 6 pasal. Terdapat beberapa perbuatan yang diatur dalam  Undang-undang Nomor  39  Tahun 2014  terhadap  ancaman  sanksi administratif yang meliputi;
a. Memberikan  fasilitas  terhadap  pembangunan  perkebunan  kepada masyarakat
b. Memindahkan  hak  tanah  kepada  masyarakat  yang  usahanya  kurang melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktuu yang tertentu
c. Tidak adanya pembangunan sarana prasaana
d. Mengalihkan  lahan  perkebunan  dari  segala  usaha  perkebunan  yang spesifik
Sanksi  pidana  perkebunan  merupakan  suatu  ancaman  yang  diberikan kepada  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  mencoba melanggar  suatu peraturan yang dimuat dalam suatu Undang-Undang yang termasuk pelanggaran yang dimuat di Undang-Undang perkebunan dan tujuan yang ingin dicapai dapat dicantumkan dalam ketentuan pidana tersebut supaya masyarakat lebih berpikir agar tidak melakukan suatu pelanggaran karena terdapat sanksi yang dikenakan kepada yang siapa yang melakukan pelanggaran.
Sanksi administrasi merupakan suatu sanksi yang muncul dari pemerintah dengan  masyarakat  yang  dilaksanakan  dengan  perantara  kekuasaan  peradilan. Tetapi  dapat  secara  langsung  dilakukan  dengan  cara    administrasi  sendiri. Penggunaan  sanksi  administrasi  merupakan  kewenangan  pemerintah,  dimana kewenangan  tersebut  berasal  dari  aturan  hukum  administrasi  yang  berbentuk tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Ada beberapa  jenis  sanksi  administrasi  sebagai berikut:
a. Sanksi reparatoir merupakan sanksi administrasi yang dibuat sebagai reaksi pelanggaran norma yang berfungsi untuk mengembalikan pada kondis awal sebelum terjadinya pelanggaran.
b. Sanksi regresif merupakan saksi administrasi yang dibuat sebagai suatu reaksi ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan
c. Sanksi  punitif merupakan  sanksi  administrasi  yang  bertujuan  untuk memberikan  hukuman  terhadap  seseorang,  contohnya  denda administratif 8
Adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi yang berikan terhadap setiap orang  yang  melanggar  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh Undang-undang perkebunan  dan kewajiban adalah bahwa suatu permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan. Didalam pasal  21 Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan tidak jelas dan rinci sehingga peluang potensi dan keleluasan yang tidak tepat penggunaannya.

## 3.2. Mekanisme  Pemberian  Sanksi  Administrasi  Perusahaan  Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Administrasi
Sanksi administrasi adalah penegakan hukum dibidang perkebunan paling efektif karena pengunaanya menggunakan penggunaan yang tidak berbelit-belit . 9 upaya dalam penegakan sanksi administrasi dari pemerintah yang sesuai dengan kekuasaan yang berakibat  bagi penegakan hukum yang khususnya dalam mejada ketertiban lingkungan hidup. Pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar administrasi  dalam  perkebunan    disebut  juga  sebagai  sanksi  pidana,  ada  yang dipenjara dan ditangkap. Pemberian sanksi ini berfungsi untuk memberikan efek
8 Herman Pratikno, 2001, hukum dan sanksi administrasi (Bandung;Budi mulia) Hal.45 9 Undang-Undang Dasar Republik Iindonesia Tahun 1945
jera bagi pelaku yang melanggar sanksi administrasi sehingga dapat memperkecil angka terjadiya pelanggara setiap tahunnya. 10 Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya sanksi administrasi perkebunan adalah mengarahkan perusahan perkebunan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana. Didalam Undang-undang perkebunan belum menegaskan bagaimana cara untuk menyerap keperntingan masyarakat. Hal ini ditentukan oleh kemauan dari pelaksanaan Undang-undang perkebunan  disemua  tingkatan  pemerintahan. Penyusunan  peraturan  dalam  pelaksanaan Undang-undang perkebunan memperjelas  mekanisme  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat. 11 Mekanisme dalam penerapan sanksi administrasi sebagai berikut;
a. Bebas
Sanksi administrasi yang bebas merupakan adanya keleluasaan bagi yang berwenang atau pejabat yang diberi sanksi untuk menentukan berbagai pilihan sanksi  yang  berdasarkan  pada  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  setiap penanggung jawab dalam kegiatan dan usaha. Bagi penanggungjawab terhadap pelaku kejahatan dibidang perkebunan maka langsung diberi sanksi paksaan oleh pemerintah.  Jika  sanksi  administrasi  paksaan  yang  dilakukan  pemeritah  tidak dilaksanakan  maka  sebaiknya  perlu  dikenakan  sanksi  pencabutan  izin  tanpa teguran tertulis. 12
b. Bertahap
Penerapan terhadap sanksi administrasi yang secara bertahap merupakan penerapan  saksi  dengan  sanksi  administrasi  yang  ringa  sampai  sanksi  yang terberat. Jika sanksi tertulis ini tidak ditaati, maka penerapan sanksi administrasi berikutnya  lebih  berat  adalah  paksaan  pemerintah.  Dan  jika  paksaan  yang dilakukan pemerintah tidak ditaati juga maka dapat dikenakan  sanksi yang paling berat yaitu pencabutan izin usaha. 13

## c. Kumulatif
Didalam penerapan sanksi ini terdapat 2 jenis yaitu kumulatif internal dan kumulatif  eksternal.  Kumulatif  internal  merupan  sanksi  administrasi  yang dilakukan  dengan  cara  menggabungkan  jenis  sanksi  administrasi  terhadap pelanggaran . dan kumulatif eksternal merupakan sanksi yang dilakukan dengan cara digabungkan penerapan salah satu jenis sanksi terhadap sanksi lainnya.
10 Perlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, 2005, Bandung; Bandar Maju) Hal.23 11 Harianto  mahuzi,  2003, mekanisme  pembangunan  bersih ,  (Jakarta;Buku  kompas.) Hal.90 12 Daniel  Murdianto,  2003 Protokol  Kyoto,  Implikasi  Bagi  Negara  Yang  Berkembang, (Jakarta;Buku Kompas`0, Hal 11
13 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutananan ,1997, (Jakarta; Sinar Jaya ) Hal 23
Didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang disahkan dan diundangkan,  bahwa kebijakan mengenai perkebunanan  yang di atur  dalam Undang-undang No.12  Tahun  1992  tentang  budi  daya  tanaman. Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 berdasarkan pada suatu pemikiran karena  sistem  terdiri  dari  subsistem  yang  lebih  konsisten.  Dilihat  dari  sudut pandang dengan Undang-undang yang lainnya berkedudukan sebagai salah satu subsistem dari salah satu sumber hukum di Indonesia . didalam Undang-undang No 12 Tahun 1992 dan aturan pelaksanaanya belum bisa secara utuh mengenai perkebunan,  maka  diperlukan  kebijakan  tersendiri  dan  pemerintah  harus berusaha  mengatur  secara  sistematis  mengenai  perkebunan.    Keberadaan Undang-undang No.18  Tahun    2004  tentang  perkebunan  harus  ditempatkan sebagai  sistem  atau  subsistem.  Undang-Undang  perkebunan  dituntut mengandung konsistensi baik dengan tujuan untuk mencapai substansi ketentuan dengan Undang-undang sektoral  dibidang  sumber  daya  alam  yaitu Undang- undang Pokok agraria, Undang-undang kehutanan.
Didalam pasal 60 Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa; sanksi administrasi berupa denda, pencabutan izin usaha perkebunan,  memberhentikan  sementara  kegiatan  usaha  perkebunan.  Dan mengenai  jenis besara  denda  dan  tata  cara  pengenaan  sanksi  yang  dimaksud adalah peratiran pemerintah dan dalam pasal 75 Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan  menyebutkan bahwa; 14
1. Setiap pelaku usaha perkebunaan yang melanggar  ketentuan maka akan dikenai dengan sanksi administratif
2. Sanksi  administratif  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  yang berupa;
a. Denda b. Pemberhentian  sementara  kegiatan,  produksi  dan  peredaran  hasil usaha industri
c. Ganti rugi
d. Pencabutan izin usaha
3. Ketentuan mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  diatur  dalam  peraturan pemerintah.
Permentan Nomor 98 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:
1. Pencabutan  izin  usaha  dalam  perkebuna    oleh  pemerintah  yang berwenang  dapat  dijatuhkan  sesudah  pemerintah  menjatuhkan  sanksi administrasi yang berupa peringatan yang tertulis
2. Sanksi  peringatan  yang  secara  tertulis  dijatuhkan  sebanyak  3  kali  yaitu peringatan 1 sampai peringatan ke 3.
Menurut pasal 51 ayat 1 permentan Nomor 98 Tahun 2013 bahwa sanksi peringatan tertulis ke 1 sampe ke 3 masing-masing diberikan tenggang waktu 4 bulan. Sanksi administrasi berubag teguran memiliki tenggang waktu untuk dapat dinilai  dan  dievaluasi  oleh  pemerintah  yang  berwewenang.  Jika  pemerintah menjatuhkan sanksi yang berupa peringatan atau teguran dengan jangka waktu kurang dari 4 bulan terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah  diatur  dalam  permentan  No  98  tahun  2013. 15 Pencabutan  izin  usaha perkebunan oleh pemerintah diatur dalam 3 aspek pemerintah daerah dikatakan menyalahgunakan wewenang dan tidak mentaati ketentuan yang diatur secara rinci menurut pasal 51 Undang-undang No 39 Tahun 2014.
Didalam  penerapan  sanksi  administrasi  memiliki  kelebihan  baik  secara perdata  maupun  pidana.  Sanksi  perdata  merupakan suatu  ganti  rugi  yang ditujukan kepada korban atas kerugian akibat perbuatan  yang melanggar hukum. Sedangkan  sanksi  pidana  ditujukan  terhadap  pelanggar  supaya  dapat menimbulkan efek jera. Saksi administrasi bertujuan untuk mencegah terhadap penghentian  pelanggaran  hidup  yang  rusak  atas  perbuatan  pelaku.  Penerapan dalam memberikan sanksi administrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa yang muncul dalam menjalankan sanksi administrasi. Selain Undang-undang dan peraturan  yang  memadai  diperlukannya  aparat  hukum  yang  konsisten. Mekanisme dala penerapan sanksi administrasi dalam suatu penegakan hukum lingkungan  berbeda  dengan  sanksi  perdata  dan  pidana.  Penerapan  sanksi administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa pengadilan, penerapan sanksi administratif lebih efektif lebih cepat dibanding sanksi perdata dan pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

## 3.3. Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Administrasi
Pembinaan  terhadap  perkebunan  sangat  diperlukan  saat  ini, pemerintah bertanggungjawab baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat pusat yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Usaha perkebunan merupakan  suatu  usaha  yang  memberikan  celah  dalam  pendekatan  ekonom, maka diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah supaya pengusaha lebih berminat  untuk  menanamkan  modal  dalam  usaha  perkebunan  dengan memberikan  jaminan  terhadap  keamanan  dari  masyarakat  yang  menganggu keberadaan usaha perkebunan.
Dalam  pasal  55  Undang-undang Nomor  18  Tahum  2004  menyebutkan bahwa  selain  penyidik  pejabat  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pejabat
pegawai  Negeri  sipiil  bertanggungjawab  dibidang  perkebunan  yang  diberi wewenang yang terkhusus sebagai penyidik pegawai Negeri sipil. Yang dimaksud pegawai Negeri sipil berwenang melakukan;
1. Adanya pemeriksaan kebenaran laporan terhadap keterangan tindak pidana terhadap perkebunan
2. Melakukan  pemanggilan  seseorang  diperiksa  sebagai  tersangka sebagai saksi dalam tindak pidana perkebunan
3. Adanya pemeriksaan terhadap badan/hukum/ orang yang melakukan tindak pidana perkebunan
4. Melakukan pemeriksaan tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan  dibidang perkebunan
5. Melakukan  penyelidikan  bagi  barang  bukti  terhadap  tindak  pidana dibidang perkebunan
6. Membuat  keterangan  terhadap  bahan  hukum  sehubungan  adanya tindak pidana dibidang perkebunan
7. Menghentikan  penyidikan  terhadap  bukti  adanya  tindak  pidana dibidang perkebunan 16
Menurut  penulis  bahwa  kebijakan  dalam  perlindungan  perkebunan merupakan  salah  satu hal  yang  harus  diperhatikan.  Upaya  perlindungan perkebunan  sebaiknya  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  proses  penegakan hukum  itu  sendiri  maupun  bagaimana  strategi  itu  dilaksanakannya.  Penegakan hukum  ini  berkaitan  dengan  berrbagai  ukuran  kontekstual  dalam  penjatuhan sanksi  serta  bentuk  yang  harus  diperhatikan  dengan  tujuan  agar  strategi penegakan hukum yg di bangun. Beberapa pendapat yang kemukakan oleh para ahli  terhadap  penegakan  hukum  administratif  maupun  yang  terkait  dengan perbandingan antara administratif dengan hukum pidana.
Penegakan saksi administrasi lebih menitikberatkan terhadap pembinaan dan pencegahan  dibanding  dengan  penindakan  atau  penghukuman,  contohnya pengawasan.  Kegiatan  pengawasan  dilakukan  agar    memantau  keluhan masyarakat  tentang  adanya  kerusakan/  pelanggaran  dari  sanksi  administrasi. Penanggungjawab usaha harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenakan sanksi pidan atau sanksi administrasi.  Lemahnya pengawasan  atau  pemantauan  karena  kurang  tanggapnya aparat  dalam menjalankan menangani persoalan lingkungan yang menjadikan penyalahgunaan sanksi  hukum  yang  sangat  lemah  perannya,  maka  perlu  dilakukan  sistem kelembagaan  yang  efektif  mulai  dari  pusat  sampai  daerah. Penerapan  sanksi administrasi  perkebunan  adalah  salah  satu Tanggung  jawab penegaka  hukum dibidang  perkebunan  dan  sanksi  administrasi  ini dalam  pengawasan  terhadap dalam kegiatan perkebunan menjadi salah satu tanggung jawab setiap masyarakat dan Pada hakikatnya dilapangan melibatkan terhadap instani pemerintah.
16 Bambang, 1994, Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan , Jakarta;Gramedia Pustaka. Hal;23
Sanksi  administrasi  diharapkan  dapat  mempersempit  adanya  peluang  bagi pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa izin. Dasar kekuasaan  ini memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang ilegal. Dengan demikian jumlah ilegal akan berkurang karena adanya saksi yang tegas bagi yanng melakukan pelanggaran.
Izin  ( vergunnin g)    Kasus  Penegakan  Sanksi  Administrasi  adalah  adanya persetujuan  dari  penguasa  yang    berdasarkan  dalam    Undang-undang atau peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu  yang  menyimpang  dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perudang-undangan. Namun beberapa masyarakat  masih  banyak  menggunakan  izin  yang  legal,  termasuk  penegakan hukum lingkungan administratif, Penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu sisi terlemah dari penegakan hukum di Indonesia. 17
Larangan  administrasi  terhadap  sanksi  ditemukan  juga di  dalam  peraturan menteri  pertanian  No  98  Tahun  2013  tentang  perizinanan  usaha  perkebunan. Permental  tersebut  telah  mengatur  kewajiban  yang  dipaksa  melalui  berbagai sanksi  administasi.  Yang  terkhusus  kewajiban  membangun  perkebunan dengan fasilitas  terhadap  perkebunan  yang  melalui  berbagai  fasilitas.  Ancaman  yang dilakukan  terhadap  terhadap  bagi  yang  melanggar  bersifat  formal  misalnya dengan mencabut izin usaha dan didenda.

## 4. Kesimpulan
Pemberian sanksi administrasi dibidang perkebunan diatur dalam pasal 64  Undang-undang No  39  Tahun  2014 yaitu  dengan  pemberhentian  kegiatan usaha perkebunan, denda pencabutan izi usaha.
Mekanisme pemberian sanksi administrasi perusahaan yang melakukan perbuatan melanggar administrasi  ada 3 yaitu bebas, bertahap dan komulatif Upaya  mencegah  pelanggaran  administrasi  oleh  pemerintah  adalah memperketat    Penegakan  hukum    yang  berkaitan  dengan  berbagai  ukuran kontekstual  dalam  penjatuhan  sanksi  serta bentuk  yang  harus  diperhatikan dengan tujuan agar strategi penegakan hukum tersebut

## Referensi

## A. BUKU
Basyar, A.h, perkebunan besar kelapa sawit, Cet I .(Jakarta;
Elaw Cepas), 1999
Daniel Murdianto, Protokol Kyoto, Implikasi Bagi Negara Yang Berkembang (Jakarta;Buku Kompas), 2003
Daud silalahi, hukum agraria Indonesia (Jakarta;aksara), 2004 ,
Maruli  Pardamean, Best  Manaagement  Practice  Kelapa  Sawit , (Yogyakarta, Andi Offest), 2017
17 Daud silalahi, 2004 , hukum agraria Indonesia (Jakarta;aksara) hal 04
Rusdi, Dasar-Dasar  Produksi  Perkebunan ,(Yogyakarta  : Graha  Ilmu Ruko Jambu Sari 7A), 2014
Rudi, dasar utama saksi administrasi perkebunan , (Bandung;perpustakaan utama) Perlindungan, Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria,
(Bandung; Bandar Maju), 2005 Hazaruddin, Sanksi Administrasi, (Jakarta;Bina Utama),1998 Harianto  mahuzi, mekanisme  pembangunan  bersih ,  (Jakarta;
Buku kompas), 2003 Herman  Pratikno, hukum  dan  sanksi  administrasi (Bandung; Budi mulia), 2001 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutananan , (Jakarta; Sinar Jaya ), 1997

## B. INTERNET
Transparency
International, “ pembangunan bersih 2017 ” (https://www.transparency.org, diakses  pada  tanggal  23  agustus 2020)
Bambang,  Dinamika  lingkungan  Nasional  Dan  global  perkebunan <http;//www.ipard.com/perkebunan/diakses  tanggal  23  agustus
2020

## C. PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945