## PROSENTASE INVESTASI DANA TABARRU YANG DAPAT DIINVESTASIKAN UNTUK MENCEGAH KEKURANGAN PEMBAYARAN KLAIM SAAT DEFISIT UNDERWRITING

## Wahyu Waskito
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung wahyu070809@gmail.com
Abstrak A rtikel ilmiah ini, membahas tentang investasi dana tabarru’ dalam asuransi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah prosentase dana tabarru’ pada asuransi Syariah yang dapat diinvestasikan. Tujuannya adalah untuk menganalisa dan memahami konsep investasi dana tabarru’dalam asuransi syariah. Artikel ini, merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasilnya adalah Prosentase investasi tidak ditetapkan secara baku oleh fatwa DSN atau MUI. Prosentase tersebut lebih mengarah pada kebijakan dan kesepakatan diantara peserta asuransi dengan pihak perusahaan.
Kata kunci: Asuransi Syariah, Dana Tabarru’, Investasi Dana Tabarru’, Defisit Underwriting
Abstract
T he scientific article, discusses the fund of tabarru’ investment in Takaful. Issues raised is how many percentage the fund of tabarru investment on Takaful. The aim is to analyze and understand the concept of funds tabarru invesment, Islamic insurance and fund position tabarru in Takaful. This article, the normative research method conceptual approach. the result is that Percentage of tabarru’ funds investment is not set by default by the DSN or MUI fatwa. The percentage is more directed at the policy and agreement among the participants of insurance with the company.
Keywords: Takaful and Funds Tabarru’, Funds Tabarru’ Investment, Deficit Underwriting
Pendahuluan
Pada masa lalu kehidupan umat manusia di bumi didasari rasa saling tolong menolong antar sesama, sehingga apabila terdapat musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat, maka dengan sukarela kumpulan masyarakat dalam daerah tersebut akan menolong semampu mereka agar musibah yang terjadi pada salah satu anggota masyarakatnya dapat diatasi.
Rasa saling tolong menolong tersebut sampai zaman Rasulullah tetap dipertahankan karena banyak kebaikan didalamnya. Di Era yang semakin maju, globalisasi hampir merambah seluruh Negara didunia, kebutuhan akan rasa aman dan terjaminnya kenyamanan akan asset yang dimiliki, keselamatan yang menyangkut jiwanya atau kesehatan yang menjadi faktor utama dalam melakukan segala aktivitas yang semakin mobile, terbentuklah satu aktivitas yang dapat meng cover dan menjamin segala kemungkinan terburuk dari kehilangan asset dan atau keselamatan seseorang yang disebut dengan Asuransi.  Asuransi pertama kali dibentuk oleh seorang raja yang bernama Hamurabbi. Polis asuransi tertulis pertama kali muncul di zaman kuno pada monumen obelisk Babilonia dengan hukum Raja Hammurabi terukir didalamnya. The “Hammurabi Code” adalah salah satu bentuk hukum tertulis pertama di dunia. Hukum kuno ini memang mempunyai konsekuensi ekstrim dalam banyak hal, tetapi menawarkan prinsip dasar asuransi yaitu dimana debitur tidak perlu membayar kembali pinjamannya jika mereka mengalami bencana yang mustahilkan mereka untuk melakukan pembayaran (kecacatan,
kematian, banjir, dll).
Dewasa ini kebutuhan akan asuransi dapat dikatakan menjadi komoditi yang kebanyakan orang miliki, baik itu asuransi kecelakaan, kesehatan, kepemilikan asset, asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak bermunculan perusahaan asuransi yang menawarkan jasa jaminan kecelakaan atau kesehatan, pendidikan dan lain lain.
Penduduk muslim didunia pada tahun 2010  menurut wikipedia kurang lebih  adalah sekitar 1,6 Miliar orang atau sekitar  22,32 % dari total penduduk didunia, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit apabila dikaitkan dengan bisnis asuransi yang sedang marak sekarang ini. Karena bagaimanapun tidak dapat dihindari bahwa mereka pun membutuhkan jaminan dalam bentuk asuransi. Perbedaannya ada pada pertimbangan khusus bagi para muslim yang ingin memiliki asuransi, karena dari praktik asuransi konvensional terdapat unsur gharar ataupun maisir didalamnya. Hal ini yang dapat membuat kaum muslim ragu untuk menggunakan jasa asuransi,untuk itu terbitlah asuransi yang berlandaskan syariah yang xdghbebas dari gharar atau maisir.
Asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN MUI/X/2001, Asuransi syariah (ta’min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah terdapat dua akad dalam pelaksanaannya.yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial .Sehingga dalam prinsipnya terdapat dua dana dalam satu premi yang disetorkan oleh perusahaan yang besar prosentasenya sesuai dengan kesepakatan diawal akad, karena terdapatnya dua dana yang berbeda maka terbentuklah dua rekening dalam asuransi syariah, yaitu rekening tabarru’ dan rekening tijarah.
Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Pengelolaan rekening tabarru’ dan rekening tijarah haruslah dipisahkan satu sama lain. Begitupun dengan rekening perusahaan,terutama rekening tabarru yang fungsinya untuk pembiayaan klaim dari peserta yang wajib ditanggung klaimnya. Rekening tijarah adalah hak para peserta asuransi yang dapat diambil kapanpun para peserta butuhkan,sedangkan untuk rekening tabarru karena  pada dasarnya adalah hibah untuk kebutuhan tolong menolong para peserta asuransi yang mendapatkan musibah.
Terdapat hal menarik dalam dalam fatwa tersebut. Disebutkan bahwa akad tabarru’ adalah akad yang bukan semata untuk tujuan komersial namun dana tabarru dalam point yang berbeda dapat diinvestasikan. Investasi yang dilakukan adalah investasi sesuai dengan kesepakatan dari para peserta asuransi yang menyetorkan dana tersebut, dan investasi tersebut haruslah halal dan diperbolehkan dalam syariah.  Salah satu pertanyaan yang  timbul dari keadaan tersebut adalah berapa persenkah dana tabarru yang dapat diinvestasikan ? menilik dari kemampuan perusahaan apabila harus meminjamkan dana untuk klaim dari peserta yang mendapat musibah diluar ketersediaan dana atas defisit underwriting investasi dana tabarru akan berpengaruh pada operasional perusahaan itu sendiri.
Dalam penyusunan artikel ini, penulis mencoba untuk mengkaji berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh suatu badan yang diakui  Negara untuk mengurus permasalahan atau membuat peraturan  tentang  pengelolaan dana atau  investasi pada dana tabarru’ yang telah disetorkan oleh para peserta asuransi syariah agar dapat diberdayakan dengan maksimal tanpa terlalu membebani tanggung jawab besar bagi perusahaan apabila hasil dari investasi tersebut malah menimbulkan  masalah tambahan untuk operasional perusahaan.
Di Perusahaan manapun, apabila mendapat dana titipan dalam jumlah yang cukup banyak, akan terlintas rencana untuk memberdayakan dana tersebut menjadi lebih besar dalam arti
membuat dana tersebut selain lebih bermanfaat untuk kegiatan lain dan membantu orang lain, juga menginginkan adanya keuntungan akan ketersediaan dana tersebut.
Hal yang perlu menjadi diperhatikan dalam mengelola dana tabarru adalah dengan membatasi dana tersebut untuk investasi, agar tidak ada satu pihak pun yang tertunda haknya.
Perumusan Masalah Dari latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang akan diangkat pada artikel ini adalah Berapa prosentase yang  relative aman untuk menginvestasikan dana tabarru’ agar pada saat terjadi deficit underwriting perusahaan tidak terlalu  terbebani untuk memberikan pinjaman (Qard) untuk menutupi kekurangan  atas klaim dari peserta asuransi yang mendapat musibah?

## Hasil dan Pembahasan
1.  Akad dan Dana Tabarru’ dalam Asuransi  Syariah Seperti yang telah dibahas diatas bahwa terdapat dua akad dalam pelaksanaan asuransi syariah, akad tersebut adalah akad tijarah yang fokusnya adalah untuk kegiatan komersial atau investasi,dan satu akad  yang merupakan  akad tabarru’ yang menjadi “nafas” utama dalam aktivitas asuransi syariah, karena dalam akad tersebut, dana yang terkumpul dari peserta asuransi digunakan untuk menolong peserta asuransi yang mengalami musibah sesuai dengan syarat yang ditetapkan sebelumnya atas klaim dana tabarru’. Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a- yatabarra’u-tabarru’an , artinya sumbangan, hibah, dan kabajikan, atau derma. Orang yang mamberi sumbangan disebut mutabarri ’ ‟dermawan‟. Tabarru ‟ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.
Dalam Asuransi Syariah , tabarr u‟ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru ‟ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru ‟ pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari AllahSWT.
Lebih jelas dipaparkan dalam fatwa DSN MUI Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah  Memutuskan menetapkan: FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
Pertama: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: a.  asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b.  peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
c. Kedua : Ketentuan Hukum a.  Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. b.  Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
Ketiga : Ketentuan Akad a.  Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong¬ menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
b. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
1)  hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2)  hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
3)  cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
4)  syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’ a.  Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
b.  Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, هل  عَّبرتم/نّمؤم ) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’- عِّبرتم/نّمؤم ).
c.  Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Kelima : Pengelolaan a.  Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
b.  Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’.
c.  Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
Keenam : Surplus Underwriting a.  Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
1)  Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.
2)  Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
3)  Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
b.  Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Ketujuh : Defisit Underwriting a.  Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
b.  Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.
Kedelapan : Ketentuan Penutup a.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b.  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Akad tabarru’ haruslah ada dalam asuransi syariah sebagai pembentuk dari tersedianya dana tabarru’. Pengertian dana tabarru’ bila dilihat dari segi bahasa, maka dana tabarru’ terdiri
dari dua kata yaitu dana dan tabarru’. Dalam kamus bahasa Indonesia dana berarti uang yang dipersiapkan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, perberian atau hadiah. Sedangkan kata tabarru’ berasal dari kata tabarra’a yatabarrou tabarrau’an yang mengandung arti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Sehingga dana tabarru’ adalah dana yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah yang penggunaanya dikhususkan untuk kegiatan menolong para peserta yang mengalami musibah.

## 2.  Investasi atas Dana Pada Asuransi Syariah
Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem yaitu:
a.  Sistem yang mengandung unsur tabungan
Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:
-  Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
• Perjanjian berakhir
• Peserta mengundurkan diri
• Peserta meninggal dunia
-  Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
• Peserta meninggal dunia
• Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)
Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.
b.  Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:
• Peserta meninggal dunia
• Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)
Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.
Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk pengelolaan dana tabarru’ dengan baik. Dana tabarru’ adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah
(Puspitasari: 2012). Kumpulan dana tabarru’ dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemasalahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul) serta mengelolanya dengan cara yang halal.
Setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh pesereta asuransi syariah akan langsung di bagi 2 rekening yaitu rekening tabarru’ dan investasi, untuk dana tabarru sendiri yaitu dana yang diniatkan peserta dengan niat hibah untuk tolong menolong yang digunakan untuk perealisasian klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.
Dana tabarru’ diperuntukan untuk membantu memproteksi nasabah yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis asuransi syariah yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatanya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah. Konsep kumpulan dana tabarru’ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi syariah saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabarru’ tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.
Untuk menguraikan akad khusus dalam asuransi syariah adalah dana tabarru dipisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad hibah atau disebut akad tabaru’, jadi dana tabarru diniatkan untuk tolong menolong antar peserta dan  dikhuskan untuk penyelesain klaim untuk peserta bukan untuk yang lain, dengan itu berarti tidak melanggar syarat akad.
Namun apabila dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% Surplus Sharing. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad qard. Pinjaman ini tidak dikenai bunga. Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengambilkan dari iuran tabarru’ yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

## 3.  Prosentase Investasi Dana Tabarru untuk mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting
Kondisi Defisit underwriting dana tabaru menurut ruang lingkup PSAK no 108 tentang Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:
a.  Pinjaman  qardh  dalam  neraca  dan  pendapatan  dalam  laporan  surplus  defisit underwriting dana tabarru’ diakui pada saat entitas pengelola menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan
b.  Defisit  tabarru’  artinya  dalam  ekuitas  pemegang  polis  terjadi  saldo  surplus  yang negatif atau saldo surplus pada posisi debet.
c.  Pinjaman oleh perusahaan diberikan bukan untuk mengkreditkan saldo surplus tetapi melainkan sebagai ‘bantuan cash flow’ dari dana pengelola kepada dana pemegang polis.
Hakikat  dari  defisit  atau  surplus  underwriting  adalah  selisih  antara  dana  tabarru’  yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi premi risk sharing yang mampu dikumpulkan di dana tabarru’. Dalam hal ini defisit Underwring berarti selisih kurang atas investasi dana tabarru.
Seperti yang dikutip oleh M. Iqbal Ali dalam kamus asuransi, surplus adalah jumlah aktiva melebihi pasiva. Dalam reasuransi, juga bagian dari jumlah bruto asuransi ceding company (perusahaan yang menyertakan) atas risiko yang tinggal sesudah mengurangkan retention atau tahanan yang ditentukan oleh ceding company. Dan underwriting adalah proses menyeleksi risiko  dan  mengklasifikasikannya  sesuai  dengan  tingkat  insurability  (dapat  ditanggungnya),
sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai. Sedangkan surplus underwriting adalah hasil pengurangan dari premi bersih/neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit. Dengan kata lain defisit underwriting adalah hasil pengurangan yang menunjukan angka negative antara premi netto akhir tahun  dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Untuk kasus dalam asuransi syariah menurut Peraturan Otoritas jasa keuangan  POJK.05/2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Bisa diasumsikan untuk kondisi defisit berarti selisih minus total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada Asuransi Syariah dalam poin ketujuh dijelaskan apabila terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qard (pinjaman), pengembalian Dana qard kepada perusahaan asuransi di sisihkan dari Dana tabarru’.
Perusahaan pada hakikatnya membentuk aktivitas tertentu adalah semata-mata guna mendapatkan hasil atau keuntungan/profit yang menjadi sumber keuangan untuk operasional perusahaan. Sama halnya dengan Perusahaan asuransi syariah, kegiatan utama dari asuransi syariah ini untuk perusahaan adalah mendapatkan ujrah sebagai pengelola dana yang dipercayakan oleh para peserta asuransi.
Surplus underwriting pada investasi dana tabarru’ akan berdampak positif untuk perusahaan, karena perusahaan akan memperoleh bagi hasil atas kegiatan kerja sama syariahnya. Namun dalam hal ini dana yang diinvestasikan adalah dana tabarru’ yang pada prinsipnya dana tersebut adalah untuk pembiayaan klaim atas musibah yang terjadi pada para peserta asuransi. Hasil investasi yang surplus akan menambah cadangan dana tabarru’ pada asuransi syariah, namun apabila terjadi defisit underwriting atas investasi yang dilakukan, perusahaaan akan ikut andil atau bertanggung jawab atas kekurangan dana apabila terjadi klaim atas musibah yang dialami oleh peserta asuransi syariah.
Dalam  hal  defisit  underwriting  perusahaan  harus  mempunyai  dana  yang  cukup  untuk menutupi kekurangan klaimnya, karena untuk pembayaran qardnya sudah tentu harus menunggu dana tabarru terkumpul kembali dan diinvestasikan kembali. Untuk meminimalisir defisit underwriting yang terlalu besar pada dana tabarru, perusahaan dan peserta asuransi harus menetapkan berapa prosentase yang aman agar kedua belah pihak tidak dibebankan tanggung jawab yang besar.
Cara lain untuk meminimalisir defisit underwriting dana tabarru yaitu dengan melakukan kerjasama reasuransi. Dengan reasuransi dana talangan pada saat terjadi defisit underwriting dapat ditanggung kekurangannya oleh perusahaan reasuransi sesuai dengan perjanjian penanggungan dana.
Qard  (Pinjaman)  dari  perusahaan  untuk  menutupi  kekurangan  cash  flow  dana  tabarru’ atas klaim yang terjadi menunjukan kesehatan  keuangan perusahaan untuk terus menjalankan usaha bisnisnya. Kemampuan ini sangat penting guna meningkatkan kepercayaan dari para peserta asuransi untuk terus mendonasikan dan berpartisipasi dalam  kegiatan asuransi syariah yang di lakukan  oleh perusahaan.
Mengenai  pinjaman  (qard)  dari  perusahaan    terkait  kondisi  defisit  underwriting  OJK dengan peraturannya POJK.05/201 memutuskan :
a.  Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru’.
b.  Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk Qardh pada Dana Perusahaan dalam hal:
1)  Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ lebih kecil dari 120% dari DTMBR; dan/atau 2)  jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’ lebih kecil dari jumlah cadangan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru’.
3)  terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru’;
4)  Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
c.  Aset Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai penambah Aset Yang Diperkenankan Dana Tabarru’ dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan diperhitungkan sebagai pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan.
d.  Dalam hal Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta, Perusahaan wajib menyetorkan Qardh secara tunai/kas.
e.  Pengembalian Qardh kepada Perusahaan dilakukan dari Surplus Underwriting dan/ atau dari Dana Tabarru’.
f.  Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan Qardh.
Ada kalanya perusahaan harus bijak dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana tabarru’,tidak semua dana tabarru’ yang terkumpul dari para peserta asuransi ditujukan untuk kegiatan investasi, karena ketersediaan cadangan dana tabarru’ yang cukup akan menjaga kestabilan cash flow dana tabarru’ apabila terjadi klaim berlebih  dibanding dengan periode yang pernah ada.
Penglolaan dana tabarru’ untuk untuk kegiatan investasi memang  dapat dikatan lebih mendayagunakan dana untuk hal yang lebih bermanfaat, namun apabila tidak diprogram atau direncanakan sebaik mungkin, bukan tidak mungkin akan menimbulkan problematika baru untuk perusahaan, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa dana tabarru adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh para peserta asuransi untuk penggunaan menolong peserta lain yang mengalami musibah, apabila dana tersebut fungsinya bergeser untuk kegiatan investasi maka hak para peserta yang mengalami musibah mungkin akan tertunda atau lebih sulit mendapatkan haknya karena cadangan dana tabarru’ habis terpakai untuk kegiatan investasi dan mengalami deficit underwriting.
Prosentase investasi atas dana tabarru’ sebenarnya tidak ditetapkan secara baku oleh fatwa DSN atau MUI, PSAK  bahkan oleh OJK atau pun peraturan lain yang disahkan pemerintah. prosentase tersebut lebih mengarah pada kebijakan dan kesepakatan diantara peserta asuransi dengan pihak perusahaan, misalkan 70 : 30 atau 60 : 40. Tapi prosentasi untuk investasi akan lebih baik jika lebih kecil dari dana untuk pembiayaan klaim para peserta asuransi. Dikhususkan untuk pengelolaan dana tabarru’ sebaiknya diinvestasikan kepada kegiatan yang mempunyai turn over cepat sehingga profit akan semakin cepat terlihat atau loss akan semakin bisa diminimalisir.
Penutup Asuransi syariah (ta’min, takful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah terdapat dua akad dalam pelaksanaannya.yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial . Akad tabarru’ haruslah ada dalam asuransi syariah sebagai pembentuk dari tersedianya dana tabarru’. dana tabarru’ adalah dana yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah yang penggunaanya dikhususkan untuk kegiatan menolong para peserta yang mengalami musibah. Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk pengelolaan dana tabarru’ dengan baik.
Hakikat  dari  defisit  atau  surplus  underwriting  adalah  selisih  antara  dana  tabarru’  yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi premi risk sharing yang mampu dikumpulkan di dana tabarru’. Dalam hal ini defisit Underwring berarti selisih kurang atas investasi dana tabarru. Prosentase investasi sebenarnya tidak ditetapkan secara baku oleh fatwa DSN atau MUI. Prosentase tersebut lebih mengarah pada kebijakan dan kesepakatan diantara peserta asuransi dengan pihak perusahaan.

## Daftar Pustaka
Ahmad Ifham. https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/26/teknik-perhitungan-pada- surplusdefisit-underwriting-pada-asuransi-syariah/. Diakses 29 Desember 2016
Ali, Hasan. 2008. Konsep dan Operasional Asuransi Syariah. Majalah Muhammadiyah. Jakarta Edukasi Asuransi : http://edukasiasuransi.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-awal-mula-asuransi- di-dunia.html diakses 30 Desember 2016
Hifi Saniatusilma dan Noven Suprayogi , “Manajemen Resiko Dana Tabarru’ PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin” . JESTT Vol. 2 No. 12 Desember 2015
http://asuransitakaful.net/landasan-syariah/pedoman-umum-asuransi-syariah/. Diakses 29 Desember 2016
http://asuransitakaful.net/landasan-syariah/tabarru-asuransi-syariah/. Diakses 29 Desember 2016
Jatmika, Agung. 2007. Asuransi Syariah. Materi Seminar Insurance Goes To Campus di FE UNAIR. Surabaya
Nugraha, Jakub. 2007. Pengenalan Asuransi. Materi Seminar Insurance Goes To Campus di FE UNAIR. Surabaya.
Rudiansyah. 2015. “Takaful Asuransi Islam” http://nunite.blogspot.co.id/2012/12/sistem- pengelolaan-dana-asuransi-syariah.html. Diakses 29 Desember 2016
Syarifuddin,”Kedudukan Dana Tabarru Dalam Asuransi Syariah .Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam”. Vol. 1 No. 1. Juni 2016.