## QUO VADIS KHILAFATISME: SEBUAH KENISCAYAAN ATAU ANCAMAN DALAM DISKURSUS IDEOLOGI REPUBLIKAN PANCASILAIS
Oleh: Rendy Adiwilaga rendyadiwilaga@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Jl. RAA Wiranatakusumah No. 7, Baleendah, Kabupaten Bandung

## ABSTRAK
Komposisi  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  penganut  Islam  dalam sistem  kepercayaan  personal  mereka,  menjadikan  ideologi-ideologi  di luar  Pancasila  seperti  halnya  Islamisme,  atau  dalam  bentuk  yang  lebih mengerucut  bernama  khilafatisme,  merebak  secara  luas  dan  dianggap sebagai  solusi  atas  permasalahan  bangsa  seperti  halnya  kemiskinan, pengangguran,  perkara  moral,  dan  lain  sebagainya.  Pemikir-pemikir khilafatisme  secara  historis  mengkonsepsikan  bahwa  negara-bangsa merupakan  candu  yang  patut  dilenyapkan,  dan khilafah  Islamiyah menjadi solusi absolut. Tulisan ini kemudian hendak mengelaborasi nilai- nilai  pemikiran  pembaruan  Islam  dari  pemikir  dan  lembaga  formal seperti  halnya  Hizbut  Tahrir,  untuk  kemudian  dikomparasikan  dengan nilai-nilai Pancasila. Penulisan ini kemudian menggunakan metode studi dokumentasi  dengan  mengumpulkan  berbagai  referensi  yang  berkaitan dengan  khilafatisme,  islamisme,  serta  Pancasila  untuk  kemudian dikomparasikan dalam bentuk narasi kritis. Optimisme atas adanya irisan muncul  karena  Pancasila  sendiri  dipilari  oleh  Islam  sebagai  salah  satu nyawa utama Pancasila. Pada proses nya kemudian, Khilafatisme dinilai nihil  karena  sikapnya  yang  keras  dan  mutlak,  serta  tidak  bergerak kemana-mana  karena  terlanjur  menjebak  diri  dalam  romansa  masa  lalu dan klaim atas kebenaran utama atas nama Tuhan.
Kata Kunci: Khilafatisme, Ismail al-Faruqi, Hizbut Tahrir, Pancasila.

## ABSTRACT
Having  an  advantage  of  being  the  majority  in  Indonesia  makes  the Islamic ideologies particularly the ideology of Islamic Khilafah spreads easily amongs the Indonesian moeslim. Furthermore, those who believe in the ideology of Islamic Khilafah also believe that this ideology is the solution  to  the  problem  of  the  nation  such  as  poverty,  unemployement, amorality  etc.  Historically,  the  concept  of  Islamic  Khilafah  tells  that  a secular nation is unacceptable and the nation of the Islamic Khilafah is the  absolute  answer  to  that.  This  article  elaborates  the  value  of  the Islamic  notions  proposed  by  Islamic  sholars,  formal  instutions  or  even Hizbu  Tahrir  then  compares  them  to  the  value  of  Pancasila.  In  this article, I compare many references regarding Islamism, Khilafatism, and Pancasilaism, and then present them in a critical narration. In short, the optimism  to  the  value  of  Pancasila  rises  due  to  the  fact  that  Islam  is apparently  one  of  the  foundations  of  Pancasila.  In  the  other  hand,  I
reckon that the ideology of Islamic Khilafah is a failed product due to its nature  of  violence  and  absoluteness  which  make  the  ideology  and  the followers stuck in their comfort zone and their claim of righteousness.
Keywords: Khilafatisme, Ismail al-Faruqi, Hizbut Tahrir, Pancasila.

## PENDAHULUAN
Dalam  sudut  pandang  historis- politis  di  Indonesia,  Islamisme,  sebagai sebuah pandangan atau ideologi yang me- wakili  Islam  dalam  kontestasi  politik, kerap  bergesekan  dengan  kelompok- kelompok  yang  merepresentasikan  diri- nya dalam simbol-simbol Pancasila. Seja- rah  mencatat,  pergesekan  politis  tersebut selalu berkaitan dengan penerapan ideolo- gi  dan  ketatanegaraan.  Perumusan  Pia- gam  Jakarta  menjadi  salah  satu  symbol- isasi  betapa  eskalasi  konflik  dari  dua kutub tersebut sangat intens.
Pertarungan  diskursus  antara  ke- lompok  Islamisme  dan  Pancasilais- Nasionalis  pada  masa  pra  dan  pasca  ke- merdekaan  mengemuka  dalam  hal  pe- netapan  sila  pertama  dari  Pancasila  yang berkaitan  dengan  “kewajiban  menjalan- kan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk- nya”.  Kalimat  yang  pada  prosesnya  ke- mudian  hilang  tersebut,  menjadi  sebuah tanda bahwa hegemoni kelompok Pancasilais-Nasionalis  berhasil  meme- nangkan pertarungan diskursus tersebut.
Pertarungan  ideologis  tersebut  sa- yangnya  masih  belum  mereda,  baik  pada
masa post -proklamasi  maupun  era  refor- masi  seperti  saat  ini.  Tumbangnya  otori- tarianisme  Soeharto  yang  pada  masa pemerintahannya  mengopresi  kelompok Islam  hingga  ke  surau-surau  terkecil  di daerah-daerah,  melahirkan  pendaur  ula- ngan gelombang (recycling waves) Islam- isme,  atau  lebih  khususnya  penulis kategorikan dan kerucutkan dalam kelom- pok  khilafatisme,  dengan  pertimbangan bahwa  kelompok  Islamisme  terpecah  ke dalam  faksi-faksi  yang  bahkan  saling menjatuhkan  satu  sama  lain  dan  bersifat imparsial.
Nubowo  (2015:  67-68)  dalam  tu- lisannya,  “Islam  dan  Pancasila  di  Era Reformasi:  Sebuah  Reorientasi  Aksi”, memaparkan  bahwa  sejatinya,  Pada level praktis,  tidak  ada  konsensus (ijma’) di kalangan para pengusung ideologi syariah tentang  formulasi  syariah  yang  akan  di- jadikan  sebagai  hukum  positif.  Masing- masing penegak syariat Islam mempunyai formulasi  syariah  sendiri.  Pandangan keagamaan  dan madhab hukum  di  kala- ngan umat Islam juga majemuk. Di kala- ngan ahlus  sunah  wal  jamaah sendiri terdapat  empat  madzhab  fikih  yang  po-
pular  (Hanafi,  Hambali,  Maliki  dan Syafii).
Selain  itu,  terdapat  perpecahan  di kalangan para penegak syariat sendiri. Di Indonesia  misalnya,  antara  MMI  dan Laskar  Jihad-Ja’far  Umar  Thalib  terjadi perselisihan  dan  pengkafiran.  Abu  Bakar Ba’asyir  (dulu  Amir  Muja-hidin)  dinilai Laskar  Jihad  sebagai  “ khawarij gaya baru”.  Begitu  juga  di  kalangan  harakah Islam  Transnasional  antara  Ikhwanul Muslimin  (PKS)  dan  Hizbut  Tahrir Indonesia yang satu sama lain menyalah- kan metode gerakannya.
Namun  yang  perlu  digarisbawahi, terdapat  beberapa  kelompok  khilafatisme di Indonesia yang menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam fenomena-fenome- na sosial kontemporer. Beberapa lembaga tersebut direpresentasikan oleh kelompok -kelompok Islam transnasional yang salah satunya  ialah  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI).  HTI  sendiri  dinilai  merupakan yang  paling  lantang  dan  eksplisit  dalam menyuarakan khilafah  Islamiyah atau penegakan  islam  secara kaffah di  bumi Indonesia.  Selebihnya,  terdapat  beberapa lembaga  dakwah  atau  partai  politik  yang secara  bias  memperjuangkan  islamisme sebagai  dasar  perjuangan,  namun  cen- derung  “malu-malu”  saat  menyuarakan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam
secara  gamblang  dalam  forum  diskusi ilmiah  maupun  pemberitaan  media nasional dan regional.
Adanya  negasi-negasi  terhadap konsep  Pancasila  yang  saat  ini  tengah digaungkan oleh pemerintah yang berkuasa,  ditambah  anggapan  dan  klaim tesendiri  dari  lembaga-lembaga  tersebut bahwa  Indonesia  merupakan  negara thagut dan  dipimpin  pemerintah  kafir, menjadikan  eskalasi  konflik  memanas dan melahirkan separasi antara dua kutub kelompok  yang  saling  berlawanan.  Dua kelompok  tersebut  yakni  kelompok Islamisme  yang  diwakili  oleh  lembaga transnasional  serta  organisasi  kemasya- rakatan  Islam  lain  yang  juga  merestui bangkitnya  khilafatisme,  serta  di  kutub lain  ialah  Pemerintah  beserta  para simpatisannya  yang  cenderung  berhaluan nasionalis-sekuler.
Fenomena  pertarungan  ideologis tersebut  mencapai  puncaknya  pasca  pe- merintahan  pimpinan  presiden  Joko Widodo,  yang  sebagian  besar  ditopang oleh  kubu  nasionalis-sekuler,  mengeluar- kan larangan terhadap organisasi- organisasi  yang  berhaluan  non  Pancasila melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2017  tentang  Penetapan  Perppu  Ormas. Hizbut  Tahrir  Indonesia  secara  resmi dilarang,  yang  artinya,  Islamisme  atau
khilafatisme  sebagai  ideologi  tunggal dilarang dan dianggap mengganggu eksis- tensi  Pancasila  sebagai  ideologi  yang diklaim  merangkul  seluruh  lapisan masyarakat.
Perdebatan tersebut kemudian me- lahirkan  pertanyaan-pertanyaan,  yakni seputar  apakah  Islamisme,  dalam  bentuk yang lebih mengerucut yaitu khilafatisme, memang  benar  mengganggu  eksistensi Pancasila  atau  mungkin  sebaliknya, sebagai  wujud  penguatan  Pancasila  agar lebih  mampu  mendorong  peningkatan ekonomi  dan  pembangunan  karakter bangsa.  Perdebatan  tersebut  mengemuka mengingat  Islam  sendiri,  tak  mungkin terbantah, merupakan bagian atau bahkan pilar dari Pancasila itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai dalam  menyusun  tulisan  ini  layaknya seperti metode yang selalu dipakai dalam penelitian  kualitatif,  Studi  kualitatif  dila- kukan  dengan  mengumpulkan  berbagai sumber baik sumber primer yaitu literatur utama  dari  yang  dijadikan  sumber, maupun  sumber  sekunder  yaitu  sumber– sumber penyokong seperti review terhadap sumber utama.
Dalam  penelitian  kali  ini  penulis menggunakan studi dokumentasi ataupun studi  sejarah  dalam  menelaah  fakta-fakta
yang kemudian berkesinambungan dengan fakta-fakta kontemporer. Terlebih sebelumnya  penelitian  yang  dikaji  ini belum  terlalu  banyak  dibahas  sehingga perlu  adanya  penghimpunan  data  yang cukup  agar  validitas  fakta  sejarah  dapat tercapai. Pada akhirnya studi dokumentasi  ini  menghantarkan  penulis kepada suatu pemikiran yang rasional dan argumentatif  dalam  memilah  fakta  dan konsep yang menampakkan dirinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengupas Khilafatisme
S ecara  garis  besar,  khila- fatisme sendiri merupakan sebuah konsep yang  menghendaki  terbangunnya  sebuah dinasti  Islam  yang  dikepalai  langsung oleh seorang khalifah , sebagai perwakilan Tuhan dalam menegakkan syariat (aturan) Islam  di  muka  bumi  secara  harfiah  dan tekstual.  Penganut  khilafatisme  sendiri cenderung  berlarut  dalam euphoria kejayaan masa lalu dimana Dinasti Islam pernah  menguasai  hampir  dua  pertiga daratan bumi.
Jika  dirunut  ke  belakang,  kekha- lifahan  sendiri  merupakan  sebuah  lem- baga  politik  yang  bermula  pada  masa pasca  Nabi  Muhammad  SAW  wafat. Kekhalifahan  tersebut  dikenal  sebagai “ al-Khulafa’  al-Rasyidun” ,  berturut-turut
ialah  Abu  Bakar,  Umar  bin  Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ciri  yang  paling  menonjol  dari  kekhali- fahan  tersebut  ialah  bahwa  suksesi kekuasaan  didasarkan  pada  sistem merit , yakni  keunggulan  kualitas  pribadi  dari- pada yang lain (Azra, 2016: 251).
Ibnu  Khaldun,  salah  satu  sejara- wan terkemuka dari dunia Islam, meni-lai bahwa  kekhalifahan  tamat  dan  selesai saat berakhirnya “al-Khulafa’ al- Rasyidun” ,  yakni  pasca  terbunuhnya Khalifah  Ali  oleh  kaum Khawarij bernama  Ibnu  Muljam.  Suksesor  Ali sendiri  ialah  Muawiyah  bin  Abu  Sofyan, salah satu pendiri Dinasti Umayyah yang merenggut  takhta  melalui  intrik  seperti halnya  penyerahan  wewenang  Hasan  bin Ali  kepada  Muawiyah  dan  peristiwa Karbala.
Selanjutnya  entitas  politik  Islam dilanjut  oleh  Dinasti  Abbasiyah  hingga berlanjut dan berakhir di Dinasti Utsman- iyah.  Mulai  dari  Ummayah  hingga Ustmaniyah  dinilai  bukanlah  khilafah murni karena suksesinya berdasarkan tali darah,  bukan merit. Azyumardi  Azra menilai bahwa semua entitas politik pasca al-khulafa  al-Rasyidun adalah  kerajaan dan kesultanan. Bukan khalifah.
Kelamnya  peradaban  Islam  pasca runtuhnya hegemoni kerajaan Islam, pada
prosesnya kemudian melahirkan pemikir- pemikir pembaruan atas nama kemurnian Islam.  Pemrakarsa  pembaruan  pemikiran Islam  salah  satunya  ialah  Jamaludin  Al- Afghani,  beliau  mengambil  hipotesis bahwa umat Islam, yang notabennya per- nah  mengalami  kemajuan  dan  kejayaan, pada  prosesnya  kemudian  lenyap  dan sirna setelah umat Islam tidak berpegang pada  Al-Quran  dan  sunnah  Nabi Muhammad SAW secara konsekuen, dan hidup penuh dengan taklid dan mengikuti tahayul serta bid’ah.
Al-Afghani  (dalam  Madjid,  1994: 11)  menggambarkan kondisi umat islam sebagai  seorang  yang  terserang  banyak penyakit.  Oleh  karena  itu  untuk  dapat menyembuhkannya  haruslah  mengetahui macam penyakit yang diderita, kemudian memilih  alternatif  pengobatan  dan  usaha penyembuhan.  Hal  itu  dinyatakannya tidaklah  sesuatu  hal  yang  mudah  dan gampang dilakukan.
Al-Afghani  juga  menilai  bahwa prinsip-prinsip  agama  yang  benar  adalah hasil  yang  terbebas  dari  berbagai bid’ah hasil  ciptaan  (manusia),  maka  akan  tum- buh  pada  umat  kekuatan  persatuan, keserasian  kekompakkan,  serta  sikap lebih  mementingkan  kehormatan  (umat) di  atas  kenikmatan  hidup,  membangkit- nya  untuk  memiliki  keluhuran  budi,
meluaskan  ruang  lingkup  pengetahuan dan  mengantarkan  ke  puncak  peradaban yang tertinggi.
Penganut  pembaruan  pemikiran Islam mulai bermunculan pasca merebak- nya pemikiran Al-Afghani, Rasyid Ridha, Abdul  Rahman  Al-Kawakibi,  dan  lain- nya. Pengaruhnya cukup berdampak pada kuantitas  gerakan  Islam  kontemporer  di dunia.  Beberapa  kalangan  umat  Islam penganut  pembaruan  Islam  di  berbagai belahan  dunia  pada  kenyataannya  masih memimpikan  bahwa  khilafah  merupakan solusi  dari  berbagai  permasalahan  mulai dari sosial, politik, ekonomi, kemiskinan, serta  sektor  strategis  lainnya  yang  dirasa perlu  campur  tangan  Tuhan  dalam penyelesaiannya.  Gerakan-gerakan  terse- but  lah  yang  kemudian  penulis  asosia- sikan sebagai penganut khilafatisme.
Terdapat  beragam  tafsir  tentang khilafatisme  jika  kita  mengacu  kepada persepsi dari masing-masing gerakan atau lembaga  yang  bergerak.  Fenomena  kon- temporer  menunjuk  ujung  jari  sebagai perwakilan  khilafatisme  pada  beberapa faksi,  beberapa  diantaranya  ialah Islamic State  of  Iraq  and  Sjam (ISIS),  serta Hizbut Tahrir.
Namun sebelum lebih jauh meng- elaborasi  bentuk  gerakan  kedua  lembaga tersebut,  rasanya  sulit  untuk  meninggal-
kan  pemikiran  penting  dari  Ismail  Al- Faruqi  tentang  Islam  sebagai  harga  mati solusi  permasalahan  dunia.  Menurut Faruqi  (1983:  31), al-khilafah atau al- imamah merupakan  prasyarat  mutlak (condition  sine  qua  non )  bagi  tegaknya paradigma  Islam  di  muka  bumi. Al- khilafah juga  merupakan  tatanan  sosial yang merupakan aktualisasi dari kemauan Allah pada kaum muslim.
Yang menjadi catatan penting dari pemikiran  Al-Faruqi,  Faruqi  berbeda  de- ngan  pemikir-pemikir  khilafatisme  lain- nya,  Faruqi  menilai  bahwa  pemaksaan (coercion )  bukan  lah  hal  yang  sepantas- nya  dilakukan.  Al-Faruqi  sebaliknya, lebih menekankan pentingnya kebebasan, dengan  pertimbangan  bahwa  perwujudan kemauan  Tuhan  di  muka  bumi  harus  be- bas  dan  sukarela,  oposisi  dan dissension juga  harus abash dan  mendapat  perlin- dungan  resmi  dari  negara.  Khalifah adalah nomocracy .  Warga  negara  bukan pihak  yang  mengeluarkan  dan  menetap- kan  hukum;  adalah  Allah  sendiri  yang menetapkan  melalui  wahyu,  karena  itu hukum  tersebut  bersifat  abadi.  Apa  yang dapat  berubah  hanya  pengertian  manusia tentang  maknanya  sesuai  perkembangan pengetahuan dan pengalamannya.
Faruqi  (1983:  31),  berpendapat bahwa terdapat dua langkah pokok untuk
merealisasikan  khilafah,  yang  pertama, yakni  genesis  melalui  kesepakatan,  dan yang  kedua  ialah  melalui  pendidikan. Untuk langkah pertama, Faruqi berpenda- pat  bahwa  tak  satupun  negara  di  dunia dibentuk  melalui  cara  damai,  semua tercipta  melalui  kekerasan  (perang kemerdekaan)  atau  persetujuan  pihak yang  keliru  (kolonialisme  barat).  Tidak ada  satupun  pula  negara  yang  dibentuk atas  dasar  mewujudkan  kemauan  Tuhan dan  menegakkan  hukumnya,  sehingga wajar  jika  semua  negara  (khususnya negara  muslim)  berorientasi  ke  barat. Maka  dari  itu,  Faruqi  menganjurkan  un- tuk  mencontoh  strategi  Nabi  Muhammad dalam Piagam Madinah.
Yang  kedua  melalui  pendidikan dan  dakwah  dan  disebut  sebagai tabyin.
Tabyin, menurut Faruqi adalah kewajiban setiap  individu  yang  harus  dilaksanakan dalam tingkat personal maupun komunal.
Tabyin menurut Al-Faruqi terdiri dari tiga tingkatan,  pertama, tabyin pada  tingkat rohani,  kedua tabyin hati,  yakni  penum- buhan  komitmen  pada  Islam;  ketiga, pengorganisasian  seluruh  anggota  jas- mani untuk melaksanakan secara konkret pemahaman  dan  komitmen  dalam  Islam. Dalam  tingkat  ketiga,  Faruqi  menghim- bau pembentukan organisasi Islam secara terbuka. (Faruqi, 1983: 40-57).
Konsep  Al-Faruqi  mendapar  kri- tikan  tajam  dari  beberapa  pemikir  Islam. Di dalam negeri, Azyumardi Azra (2016: 74)  bahkan  menilai  walau  terkesan idealistik  dan  romantik,  konsep  Khilafah Al-Faruqi  tidak viable untuk  ditegakkan atau  direalisasikan  di  masa  kontemporer, Azra  meragukan  penuntutan  pembubaran negara-negara  muslim  demi  tercapainya pembentuk-an khilafah universal tunggal.
Langkah  yang  ditawarkan  Faruqi secara tidak langsung banyak diikuti oleh organisasi-organisasi  pemimpi  khilafah. Hizbut Tahrir merupakan salah satu orga- nisasi yang gencar menyuarakan pemben- tukan khilafah universal tunggal. Berbeda dengan  ISIS  yang  bergerak  dalam  arus militan  yang  keras  dan  kaku,  Hizbut Tahrir  lebih  memilih  jalur  yang  lebih lembut dan aman, yakni jalur dakwah dan tanpa kekerasan.
Hizbut  Tahrir  sendiri  memiliki buku-buku utama (mutabanni) , di antara- nya  ialah Nidzamul  Islam karya  pendiri- nya,  Taqiyudin  An-Nabhani  sebagai  kar- ya  sentral  gerakan,  kemudian Ajhizatu Dawlah  Al-Khilafah yang  ditulis  oleh Amir  ketiga  HT,  Atha  Abu  ar-Rasytah, kemudian  Ta’rif  Hizbut  Tahrir  yang memuat statuta organisasi.
Dalam  buku  Nidzamul  Islam, yang  kemudian  di  alih  bahasakan  dalam
Bahasa Indonesia dengan judul “Peraturan  Hidup  dalam  Islam”,  Hizbut Tahrir  memuat  191  pasal  yang  mengatur tentang UUD Negara Khilafah. Disebutkan berurutan dari pasal 1 hingga 3,  bahwa  Akidah  Islam  merupakan  dasar negara,  pembagian  dua  jenis  negara menjadi  negara  islam  dan  negara  kafir  – dimana  terdapat  kalimat  menarik  bahwa menurut  UUD  ini,  tidak  ada  satu  pun negara di dunia saat ini yang bisa disebut Negara  Islam,  semuanya  Negara  Kafir meskipun penduduknya
mayoritas muslim,  karena  menjalankan  Hukum Kafir-,  dan  yang  terakhir  ialah  Khalifah, sebagai pemimpin tertinggi juga memiliki kewenangan  legislasi  mutlak.  Artinya, Khalifah  berfungsi  sebagai  eksekutif sekaligus  legislatif  jika  diasosiasikan dalam  tatanan  demokrasi  (An-Nabhani, 2006: 14-95).
Selanjutnya berurutan diatur bahwa  Syariat  Islam  berlaku  untuk seluruh  kalangan  baik  warga  muslim maupun non muslim (pasal 7), kemudian tugas  pokok  negara  yakni  dakwah  Islam (pasal 11), keharusan pemimpin dari laki- laki  dengan  prasyarat  tertentu  tanpa merestui  perempuan  memimpin  (Pasal 19), pelarangan perkumpulan di luar asas Islam  (Pasal  21),  ketiadaan  hak  memilih bagi  warga  non  muslim  (Pasal  26),  dan
ketiadaan  batas  waktu  masa  jabatan  bagi khalifah (pasal 39).
Pasal-pasal  yang  ditetapkan oleh  Taqiyudin  tersebut  seakan  men- jawab hipotesis dari Armanjani, bahwa nyatanya negara yang berdasarkan sya- riat  memiliki  bangun  ideologi  sebagai berikut:  (1)  Syariat  harus  mengatur seluruh  aspek  kehidupan  di  negara- negara muslim; (2) setiap pemerintahan harus  mampu  mewujudkan  muslim yang  paripurna,  yaitu  muslim  yang patuh  menjalankan  rukum  Islam  dan memiliki  keyakinan  yang  sesuai  de- ngan  rukun  iman;  (3)  Pemerintahan dapat  dicapai  melalui  mekanisme demokratis,  atau  melalui  sistem monarki yang dipimpin oleh amir yang dianggap sebagai bayang-bayang
Tuhan  di  muka  bumi;  (4)  Pemerintah berdasarkan  Islam  harus  memberi dukungan finansial dan politik terhadap sekolah  dan  perguruan  tinggi  Islam,  di luar  sistem  pendidikan  Islam  dibumi- hanguskan;  (5)  Pemerintahan  harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan  sehari-hari,  seperti  halnya pakaian,  pergaulan,  minuman,  kebuda- yaan,  sistem  ekonomi,  dan  lain  seba- gainya (Armanjani, 2012: 21-22).

## Khilafatisme Indonesia versi Hizbut
Tahrir dan Pancasila
Hizbut Tahrir sendiri membuka franchise nya  di  Indonesia.  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  sebagai  repre- sentasi gerakan pusat nyatanya menda- pat perhatian cukup besar pasca keda- tangan  Abdurahman  Al-Baghdadi,  ak- tivis  HT  Australia  pada  kisaran  1982- 1983  di  Bogor.  Ajaran  Al-Baghdadi mengakar  dalam  lembaga  dakwah kampus  dari  satu  kampus  ke  kampus lain,  Dimulai  dari  IPB, halaqah (pengajian kecil) merembet pada kam- pus besar lain seperti halnya UNPAD, IKIP  Malang,  UNAIR,  termasuk  ke UNHAS  di  Makassar  (Reform:  2007:
39).
Tegaknya  syariat  Islam  secara kaffah di  Indonesia  dalam  pandangan HTI jelas berbenturan dengan konsen- sus  nasional  bernama  Pancasila.  Da- lam  hal  ini,  HTI  memiliki  pandangan berbeda  terkait  Pancasila.  Paparan Syaiful Arif (2016: 22) dalam tulisan- nya  “Kontradiksi  Pandangan  HTI  dan Pancasila”,  terdapat  dua  pandangan HTI  terhadap  Pancasila.  Pandangan pertama  ialah,  Pancasila  adalah  ideo- logi  kufur.  Hal  ini  digambarkan  oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip nasyrah (selebaran)  HTI  yang  bertajuk, Al-
Banshasila  Falsafah  Kufr  laa  Tattafiq ma’a  al-Islam. Menurutnya,  Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kait- an  ini  pengufuran  Islam  dilandasi  dua argumen.  Argumen  pertama,  karena Pancasila  mengakomodir  pluralisme agama.  Hal  ini  terdapat  pada  sila  Per- satuan  Indonesia  yang  menjaga  dan menghormati  kemajemukan  bangsa, salah  satunya  kemajemukan  agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini  bertentangan  dengan  prinsip  HTI yang  menekankan  kebenaran  tunggal agama Islam.
Argumen kedua, karena Panca- sila  berisi  kemajemukan  ideologi ( mabda’ ) dengan mengakomodir ideo- logi-ideologi non-Islam, seperti sosial- isme,  demokrasi  dan  nasionalis-me. Padahal  menurut  HTI, mabda’ yang paling  be-nar  adalah mabda’ Islam.
Dengan  argumentasi  ini,  maka  Panca- sila adalah falsafah kufur yang berten- tangan dengan Islam.
Pandangan  kedua  dalam  pers- pektif  yang  lebih  filosofis,  Pancasila bukanlah  ideologi  kufur,  melainkan seperangkat  falsafah  ( set  of  philoso- phy ).  Pandangan  ini  dinyatakan  oleh juru  bicara  HTI,  M.  Ismail  Yusanto dalam  tulisan  Syaiful  Arif.  Bagi Ismail,  Pancasila  adalah  gagasan  filo-
sofis yang baik. Hanya saja sebagai set of philosophy , ia tidak mencukupi ( not sufficient )  untuk  mengatur  tata  peme- rintahan  di  Indonesia.  Selain  karena jumlahnya  yang  hanya  lima  sila, Pancasila  hanya  merupakan  gagasan filosofis  yang  tidak  memiliki  turunan sistemik  di  dalam  realitas  politik.  Tu- runan  sistemik  ini  menyangkut  sistem hukum  yang  mewujudkan  keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem ekonomi yang men- dukung  kesejahteraan,  dan  lain  seba- gainya. Dengan tidak adanya rumusan sistem  sebagai  ejawantah  dari  Panca- sila  ini,  maka set  of  philosophy terse- but  tidak  mencukupi  dalam  kerangka ketatanegaraan dan tata politik.
Karena  ketiadaan  sistem  turunan dari  Pancasila  inilah,  maka  perwujud-an nilai-nilai Pancasila kemudian di-lakukan oleh  ideologi-ideologi  selain  Pancasila. Ideologi  itu  merujuk  pada  penggunaan sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawan- tah  Pancasila  Di  era  Orde  Lama;  kapi- talisme  oleh  Soeharto  di  era  Orde  Baru dan  neo-liberalisme  oleh  rezim  pasca- Reformasi  1998.  Dengan  demikian,  Pan- casila  Era  Orde  Lama  adalah  Pancasila yang sosial-istik; Pancasila era Orde Baru adalah  Pancasila  yang  kapitalistik  dan Panca-sila era Reformasi adalah Pancasila
yang neoliberalistik. Hal inilah yang ber- masalah bagi HTI.
Oleh  karena  itu,  titik  perlawanan HTI  tidak  mengarah  pada  Pancasila, melainkan  kepada  sosialisme,  kapitalis- me,  dan  neo-liberalisme  yang  digunakan rezim  politik  di  Indonesia  untuk  mewu- judkan  nilai-nilai  Pancasila.  Sosialisme dikritik  oleh  HTI  karena  sifat-nya  yang sekular.  Sedangkan  kapitalisme  dan  neo- liberalisme dilawan HTI sebab sistemnya yang  menindas  umat  dan  merupakan “anak kandung” dari sekularisme.
Perbedaan  pandangan  tersebut nyatanya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan  pendapat  antara  elit  dari Hizbut  Tahrir  Indonesia  sendiri  dengan tataran grassroot organisasi.  Kontradiksi tersebut  sejatinya  merupakan  gambaran bahwa  formatur-formatur  khilafatisme yang  paling  jelas  dan  jujur  pun  masih memiliki  perbedaan  pen-dapat  dalam menafsirkan posisi syariat Islam terhadap ideologi  yang  terlebih  dahulu  ditetapkan dalam  suatu  negara,  terlebih  lagi  negara plural seperti hal-nya Indonesia.
Relevansi Khilafatisme di Bumi

## Nusantara
Tepat  di  tahun  2005,  pemerintah meratifikasi  kovenan United  Nations mengenai hak-hak sipil yang diakomodasi dalam  Undang-undang  Nomor  12  tahun
2005.  Bab  III  pasal  18  dalam  Kovenan tersebut  berisi  :  (1) Everyone  shall  have the  right  of  freedom  thought,  conscience and  religion.  This  right  shall  include freedom to have or to adopt a religion or belief  of  his  choice,  and  freedom,  either individually  or  in  community  with  others and  in  public  or  private,  to  manifest  his religion or belief in worship, observance, practice  and  teaching; (2). No  one  shall be  subject  to  coercion  which  would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.
Merunut  dari  Konvenan  tersebut, khilafatisme  versi  al-Faruqi  memiliki  ke- selarasan  dalam  hal  anti  pemaksaan  da- lam  penegakan  Islam  secara kaffah hing- ga dalam sendi-sendi terdalam kehidupan bermasyarakat.  Hanya  saja,  dilihat  dari sudut  manapun,  penuntutan  pembubaran negara bangsa merupakan suatu hal yang musykil dan utopis.
Globalisasi memang sedianya me- mangkas  kedaulatan  negara  bangsa  mau- pun  komunitas  lokal.  Namun  bukan  ber- arti kemudian negara bangsa kian tidak di butuhkan. Pada Kenyataannya, globalisa- si  juga  mendorong  desentralisasi  guna penyelesaian permasalahan renik-renik di tingkat lokal suatu negara bangsa. Kalau- pun  me-mang  negara  bangsa  semakin tidak  dibutuhkan,  hal  ini  nampak
kontradiktif  jika  dihadapkan  pada  fakta bahwa  pada  kisaran  1960  hingga  tahun 2006,  ke-anggotaan United  Nation bertambah  dua  kali  lipat  akibat  hadirnya negara-negara  baru  yang  merdeka.  Arti- nya  terdapat  sebuah  bangun  argumen bahwa  negara  bangsa  merupakan  salah satu  wadah  atau  lembaga  yang  dianggap masih mampu, relevan, untuk mendorong kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah masing-masing.
Terlebih  lagi,  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  menjadi  komoditas  yang  paling diperhatikan dalam sistem demokratis nan hegemonik  di  muka  bumi.  Nyawa  dari Kovenan  UN  yang  sebelumnya  dibahas juga berkisar pada hak dasar manusia un- tuk meyakini kepercayaan tanpa paksaan. Dan  untuk  mengakomodir  proses  mulia tersebut,  negara  berperan  penting  dalam melindungi  masyarakatnya  baik  itu  dari lapisan  sekecil-kecilnya.  Hingga  titik  ini, Pancasila secara substansial masih menja- di armor yang kuat untuk melawan hada- ngan  pedang  fundamentalis  yang  dirasa menjadi wabah berbahaya bagi pluralisme di  Indonesia.  Walaupun  dalam  tataran praktis, negara masih cenderung lalai me- lindungi  kelompok  minoritas  di  berbagai daerah.
Kemudian  dalam  sudut  pandang lain,  yakni  khilafatisme  versi  Hizbut
Tahrir, Khilafatisme semakin mentah jika poin  keyakinan  yang  dianut  HT  pusat diasosiasikan  dalam  nilai-nilai  Pancasila. Khilafatisme  Hizbut  Tahrir  jelas  mentah mengingat  dalam  regulasi  dasarnya,  di atur bahwa Khalifah –sebagai kepanjang- an Tuhan di muka bumi- berperan sebagai penguasa mutlak dengan memegang hak- hak  penuh  dalam  urusan  konstitusional, dimana  hasil ijma tersebut  tidak  bisa diganggu  gugat  oleh  rakyat  yang  hendak mengkritisi.  Rakyat  tidak  memiliki  hak suara  dalam  mengkritisi amir karena  di- rasa  mencoreng  wibawa  Tuhan.  Kondisi tersebut  seakan  mengembalikan  konsep berkepemerintahan  kita  kembali  menuju masa  gelap  kerajaan-kerajaan  Eropa  di mana hegemoni Paus dan raja penuh kua- sa dan dianggap tanpa cela.
Siapa  yang  seharusnya  menjadi khilafah dalam konsepsi khilafatisme dari berbagai perspektif sendiri nyatanya tidak menemukan  titik  temu.  Al-Afghani  dan Al-Kawakibi,  sebagai  salah  satu  pemikir Islam  modern,  menilai  bahwa  khilafah hanya diperkenankan dari orang keturun- an  Quraysh,  dan  pendapat  ini  dianut kekhilafahan  ISIS.  Sedangkan  di  pihak lain,  Taqiyudin  al-Nabhani  berpikir  bah- wa muslim dari manapun, baik arab mau- pun a’jam (non  arab)  dapat  menjadi khalifah  selagi  memenuhi  persyaratan
yang  sudah  ditetapkan  dalam Nidzamul Islam. Artinya,  konsep  ini  jauh  dari  kata matang.
Syariat  Islam  juga  wajib  dijalan- kan  oleh  seluruh  penduduk,  tidak  terke- cuali non-muslim. Hal ini jelas sulit untuk diterapkan  di  bumi  nusantara  mengingat masyarakat  kita  yang  majemuk,  walau mayoritas  penganut  Islam,  namun  tak sedikit  pula  yang  menganut  kepercayaan lain,  pun  termasuk  di  dalamnya  keperca- yaan  lokal  yang  tersebar  di  berbagai penjuru wilayah Nusantara. Bahkan “pak- saan”, hal yang ditentang oleh Al-Faruqi, diperkenankan  dalam  sistem  HT.  hal  ini jelas  akan  menimbulkan  disintergrasi yang luar biasa.
Selain permasalahan kepercayaan, hak dasar lainnya yang terenggut hak da- sar dalam politik, yakni tidak diperkenan- kannya non muslim dalam memilih kare- na  tidak  memiliki  hak  suara.  Selain  itu, regulasi  HT  juga  memposisikan  perem- puan dalam posisi disekunderisasikan me- lalui  larangan  memimpin.  Karena  jelas dalam Undang -undang Kekhalifahan, pe- mimpin harus berasal dari kalangan laki- laki  yang baligh ,  merdeka,  berakal,  adil, memili-ki  kemampuan  dan  beragama Islam.  Tak  ada  sedikitpun  tersirat  bahwa perempuan  memiliki  hak  yang  sama
dalam dipilih, seperti hal nya sistem yang berlaku saat ini.
Dan  yang  paling  berbahaya  dari regulasi HT tersebut ialah, “Tidak ada ba- tas  waktu  bagi  jabatan  Khalifah.  Selama mampu mempertahankan dan melaksana- kan  hukum  syara’,  serta  mampu  menja- lankan tugas-tugas negara, ia tetap menja- bat  sebagai  Khalifah”,  seperti  apa  yang tersirat  dalam  pasal  39.  Pasal  tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan sisi historis dunia Islam, di mana sebelumnya, dalam  Dinasti  Umayyah  sebagai  percon- tohan, bergantian raja-raja dinasti Umma- yah  mulai  Muawiyah  bin  Abu  Sofyan, Abdul  Malik  bin  Marwan,  Al-Walid  bin Abdul Malik, dan seterusnya, dalam per- gantiannya,  sebagian  besar  diliputi  kon- flik  kekuasaan.  Beberapa  di  antaranya bahkan  ada  yang  mati  diracun  dan dibunuh secara terang-terangan akibat da- ri kekuasaan yang hadir tanpa batas wak- tu.  Tak  hanya  itu,  dinasti  yang  menggu- nakan Islam sebagai panjinya, tidak men- jamin  instrumen  pen-ting  dalam  ritual keagamaan terlindungi. Dalam masa Kha- lifah  Abdul  Malik  dari  Umayyah  saja, perang  saudara  sempat  menempatkan Kabbah  dalam  hujan  panah  api  dari  Al- Hajjaj bin Yusuf selama berhari-hari, de- mi  mengepung  Abdullah  bin  Zubair. Bahkan hingga runtuhnya Umayyah pun,
Abbasiyah meruntuhkannya dengan pedang,  darah,  dan  pembantaian  (Hosen, 2018).
Kalaupun memang kemudian HTI menggunakan  Pancasila  sebagai  senjata perlawanan  terhadap  neo-liberalisme  dan kapitalisme  sebagai  sistem  pemenang pasca  kejatuhan  Soviet  seperti  apa  yang diungkapkan oleh Ismail Yunanto (dalam Arif,  2016),  HTI  jelas  memiliki  alur perjuangan  yang  sama  dengan  cita-cita bangsa  yang  tertuang  dalam  Pancasila. Satu yang patut diapresiasi dari perjuang- an  HTI  juga  bahwa  HTI  tidak  pernah mempermasalahkan penghilangan kalimat “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta.
Hanya  saja,  penerimaan  Pancasila sebagai  gagasan  filosofis,  dalam  arti  lain sebagai  pijakan  sementara  dalam  sudut pandang HTI, secara otomatis telah mela- kukan  desakralisasi  Pancasila  seperti  apa yang  dikemukakan  oleh  Syaiful  Arif, yang  juga  berposisi  sebagai  dasar  negara dan  ideologi  nasional.  Pancasila  tidak bisa  hanya  dipahami  sebagai  gagasan filosofis  sa-ja,  karena  gagasan  filosofis adalah  tah-ap  pertama  dalam  proses perkembang-an Pancasila, gagasan filoso- fis merupakan status dasar Pancasila yang kemudian dilegalkan menjadi dasar nega- ra  dan  diakui  sebagai  ideologi  nasional. Dengan  demikian,  meskipun  Pancasila
pada  awalnya  merupakan  gagasan  filo- sofis, ia bersifat mutlak, baik pada redaksi dan  jumlah  sila,  maupun  mutlak  sebagai dasar negara yang final.
Pertarungan ideologis yang elegan pada  akhirnya  dicederai  sendiri  oleh  ma- nuver HTI yang melakukan ancaman dari para  pemimpin  HT  atas  para  pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian khilafah.  Ancaman  ini  dilontarkan  mela- lui  Muktamar  Ulama  Nasional  di  Jakarta pada  21  Juli  2009.  Dalam  muktamar  ini, HTI  melakukan  ancaman  akan  menghu- kum  pihak-pihak  yang  mengabaikan  dan menghambat  pendirian khilafah di Indonesia. Artinya seandainya HTI berha- sil  mendirikan khilafah ,  maka  pihak- pihak  dalam  pemerintah  Indonesia  serta pihak-pihak  keagamaan  yang  menentang pendirian khilafah akan  mendapatkan hukuman  oleh  pemerintahan khilafah In- donesia.  Muktamar  Ulama  Nasional  ini dihadiri  oleh  7000  ulama,  termasuk  dari luar  negeri  seperti  India,  Bangladesh,
Pakistan, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina,  Syam,  Sudan  dan  Inggris  (Al- Wa’ie, 2009: 63).
Alih-alih menjadi ideologi oposisi dari  Pancasila,  yang  bahkan  kaum  khila- fatisme sendiri dengan percaya diri meni- lai  Pancasila  tidak  setara  dengan  Islam (karena  perbedaan  perumus,  Islam  oleh
Tuhan,  sedangkan  Pancasila  buatan  ma- nusia), khilafatisme sendiri, yang menga- sosiasikan  dirinya  dalam  kekuatan  Islam di  Indonesia,  cenderung  dimanfaatkan oleh  kuasa  kaum  elite  oligarkis  yang mengebiri  dan  merusak  narasi  reformasi dan  demokrasi  di  Indonesia.  Kekuatan Islam  penganut  khilafatisme  juga  cende- rung  tutup  mata  tutup  telinga  terhadap ketidakteraturan sosial dan budaya seperti halnya  perse-kusi,  pemaksaan  kehendak, tindak  in-toleransi,  hingga  kekerasan terhadap  kaum  minoritas,  di  mana  saat dimintai pertanggung jawaban, kelompok ini cenderung playing victim dengan me- nempatkan  diri  sebagai  kelompok  yang dikriminalisasi.  Sehingga  sampai  kapan- pun,  khilafatisme  akan  sulit  mengambil alih roda kekuasaan. Alih-alih mengambil alih roda kekuasaan, khilafatisme dengan segala keyakinan absolutnya, hanya akan menjadi  bahan  bakar  konflik  dalam  ling- kup masyarakat yang plural di Indonesia.

## PENUTUP
Indonesia,  sepatutnya  belajar  dari apa  yang  terjadi  di  Mesir  saat  mantan presiden  dari  faksi  Ikhwanul  Muslimin, Mohammad  Mursi,  digulingkan  pada tanggal  1  Juli  2013.  Pasalnya,  Selama  1 tahun berkuasa, pemerintahannya terjebak pada  nalar  syariatik,  yakni  mengganti
Konstitusi  lama  dengan  Konstitusi  Sya- riah.  Padahal, bukan syariah yang menja- di jawaban krisis multidi-mensional pasca penggulingan  Presiden  Hosni  Mobarak dua tahun sebelumnya. Kebijakan-kebija- kan  Morsi  yang  syariatik  pada  akhirnya dijawab  oleh  ketidakpuasan  rakyat  mela- lui  kudeta  militer.  Morsi  sendiri  dijatuhi hu-kuman penjara selama bertahun-tahun.
Kejadian  di  Mesir  tidak  mungkin terulang  di  Indonesia,  jika  para  pemikir juga  sebagian  masyarakat  yang  terlena dengan  khilafatisme,  tidak  terburu-buru menjebak  diri  dalam  nalar  syariatik. Kewaspadaan  pemerintah  juga  masyara- kat terhadap lembaga-lembaga yang kon- sisten  menyuarakan  khilafatisme  seperti halnya  Hizbut  Tahrir  Indonesia,  serta lembaga-lembaga  lama  yang  muncul dengan  nama  baru  seperti  “Anshar  al- Khilafah”, “Anshar al-Daulah Al- Islamiyah”,  dan  lembaga  lainnya  perlu diperketat.
Keputusan  dua  lembaga  besar Islam  Indonesia,  yakni  Nahdatul  Ulama (NU)  dan  Muhammadiyah  yang  telah mengokohkan Pancasila sebagai common platform kehidupan berbangsa dan berne- gara,  seharusnya  menjadi  indikator  bagi sebagian besar umat Islam untuk memili- ki  sikap  tegas  dalam  menyikapi  organi- sasi-organisasi  transnasional  yang  kapan
saja  mampu  merongrong  eksistensi  pan- casila  mengingat  dalam  mekanisme  de- mokrasi  elektoral  yang  kita  anut,  bukan tidak  mungkin  lembaga  anti  demokrasi dan  anti  pancasila  seperti  Hizbut  Tahrir mengambil  alih  tampuk  kekuasaan  me- ngingat mekanismenya merestui hal terse- but tanpa pandang bulu.
Upaya  pembumian  Pancasila  juga perlu  diupayakan  oleh  pemerintah.  Ke- cenderungan  pancasila  yang  kerap  dipo- litisir sejatinya melahirkan ketidak perca- yaan  massa,  salah  satunya  kelompok Islamis,  bahwa  Pancasila  kurang  mampu mengatasi permasalahan-permasalahan akut  masyarakat  seperti  kemiskinan, pengangguran,  krisis  ka-rakter,  dan  lain sebagainya.
Kuntowijoyo,  dalam  tulisan  Yudi Latif  berjudul  “Revitalisasi  Pancasila  di tengah  Dua  Fundamentalisme”,  membe- rikan sebuah solusi bernama “radikalisasi Pancasila”.  “radikalisasi”  dalam  arti  ini adalah  pengakaran  ideologi,  demi  mem- buat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk  bagaimana  negara  ini  ditata- kelola  dengan  benar  (Latif,  2014:  269). Radikalisasi Pancasila yang dimaksudkan di  antaranya  ialah  :  (1).  Mengembalikan Pancasila  sebagai  ideologi  negara;  (2) mengembangkan  Pancasila  sebagai  ideo- logi  menjadi  Pancasila  sebagai  ilmu;  (3)
mengusahakan  Pancasila  mempunyai konsistensi  dengan  produk-produk  per- undang-undangan,  koherensi  antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; (4)  Pancasila  yang  semula  hanya  mela- yani kepentingan vertikal (negara) menja-
di  Pancasila  yang  melayani  kepentingan horizontal;  (5)  menjadikan  Pancasila  se- bagai kritik kebijakan negara; dan (6) me- ngamalkan  nilai-nilai  Pancasila  melalui proses  pendidikan  dan  pembudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Faruqi,  Ismail.  1983. The  Hijrah:  The  Neccesity  of  it’s  Iqamat  or Vergegenwartigung. Kualalumpur.
An-Nabhani, Taqiyudin. Peraturan Hidup dalam Islam. Jakarta: HTI Press.
Arif,  Syaiful. Kontradiksi  Pandangan  HTI  dan  Pancasila. Jurnal  Keamanan Nasional. Vol. II, NO. 1, 2016.
Armanjani, Jon. 2012. Modern Islamist Movements: History, Religion, and Politics. United Kingdom: Willey-Blackwell.
Azra, Azyumardi. 2016. Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi . Jakarta: Prenadamadia Grup. Esposito, John. L and John O. Voll. 1996. Islam and Democracy. New York: Oxford University Press.
Hizbut  Tahrir  (1945-2005).  2009. Konsepsi  Politik  Hizbut  Tahrir, Jakarta:  HTI- Press.
Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam. Jakarta: HTI Press. Hidayat, Komaruddin (ed.). 2014. “ Kontroversi Khilafah” . Bandung: Mizan. Hosen, Nadirsyah. 2018. Islam Yes Khilafah No. Yogyakarta: Suka Press. Majalah al-Wa’ie, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009. Majid, Nurcholish, ed. 1994. Khazanah Intelektual Islam , Jakarta: Bulan Bintang. Noorthaibah. Pemikiran  Pembaharuan  Jamaluddin  Al-Afghani:  Studi  Pemikiran Kalam tentang Takdir. Jurnal FENOMENA, Volume 7, No 2, 2015. Nubowo, Andar. “ Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi ”. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. I No. 1 2015.
Reform  Review, Gerakan  Keagamaan  Transnasional  di  Dunia  Islam  dan  Pemetaan Jejaknya di Indonesia , Vol. I No. 1, April-Juni 2007.
Tim Dosen Pancasila Pusat MPK. 2017. Pancasila dalam Diskursus: Sejarah, Jalan Tengah, dan Filosofi Bangsa. Sleman: Ifada Publishing.