Jurnal Keperawatan Silampari Volume 4, Nomor 1, Desember 2020 e-ISSN: 2581-1975 p-ISSN: 2597-7482 DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1557

## PENERAPAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL
Nelly Yuliana¹, Hendra Setiawan², Nyoman Anita Damayanti³ Universitas Airlangga¹ , ³ Universitas Brawijaya²
nelly.yuliana-2018@fkm.unair.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  dan  regulasi Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dalam  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal  di Kabupaten  X,  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  observasional.  Hasil  penelitian  menunjukkan kendala  dalam  pelaksanaan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  yaitu  kurangnya informasi jaminan kesehatan nasional bagi bidan dan masyarakat serta tidak diterimanya pembayaran  dana  non  kapitasi  bagi  bidan  dalam  sistem  jaminan  kesehatan  nasional. Simpulan,  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  masih  memerlukan  banyak  pembenahan yang masih diperlukan untuk kebijakan dan regulasi sistem jaminan kesehatan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam pelayanan kebidanan dan neonatal bagi  bidan  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  baik  untuk  menurunkan  angka kematian ibu dan anak di Indonesia.
Kata  Kunci:  Dana  Non  Kapitasi,  Pelayanan  Kebidanan  dan  Neonatal,  Sistem  Jaminan Kesehatan Nasional

## ABSTRACT
The purpose of  this study is to describe the implementation  of  policies and regulations of  the  National  Health  Insurance  System  in  midwifery  and  neonatal  services  in  X District,  North  Kalimantan  Province.  This  research  method  is  a  qualitative  research with an observational descriptive approach. The results of the study show that there are obstacles in the implementation of the national health insurance system, namely the lack of  information  on  national  health  insurance  for  midwives  and  the  community  and  the non-acceptance  of  non-capitation  funds  for  midwives  in  the  national  health  insurance system.  In  conclusion,  the  national  health  insurance  system  still  needs  a  lot  of improvements  that  are  still  needed  for  policies  and  regulations  of  the  national  health insurance  system  both  at  the  central  and  regional  levels,  especially  in  midwifery  and neonatal services for midwives so that their implementation can run properly to reduce maternal and child mortality in Indonesia.
Keywords:  Non-Capitation  Fund,  Midwifery  and  Neonatal  Services,  National  Health Insurance System

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan  wujud komitmen  pemerintah  Indonesia  terhadap  kesehatan  masyarakat.  Melalui  jaminan kesehatan  nasional,  pemerintah  berharap  masyarakat  khususnya  perempuan  miskin dapat mengakses dan memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tanpa  mengeluarkan  biaya.  Namun  demikian,  penyelenggaraan  sistem  jaminan kesehatan nasional di Indonesia  menghadapi  berbagai kendala dan tantangan, baik dari pihak  penyelenggara  kesehatan,  masyarakat  sebagai  pengguna,  maupun  pemerintah sebagai regulator program (Basuki et al., 2016).
Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kebidanan dan  neonatal  di  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  juga  menghadapi  berbagai  kendala dalam penyelenggaraan  jaminan kesehatan nasional, sehingga dibutuhkan banyak data, informasi dan solusi untuk meminimalisir kendala dan tantangan tersebut, karena akan mempengaruhi  kinerja  bidan  di  masa  mendatang  yang  akan  berkontribusi  pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia.
Beberapa  kendala  dapat  dilihat  berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Larasati  et  al.,  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  responden  tidak  mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat  Tahun  2018  yaitu  sebesar  50%.  Menurut  peneliti,  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan kurangnya minat bidan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu, terjadinya  perubahan  sistem  pembiayaan  tidak  seperti  pada  saat  Jampersal  dimana semua  ibu  hamil  dan  melahirkan  bisa  mendapatkan  pembiayaan  pemerintah  lewat Jamkesmas  sehingga  bidan  praktek  mudah  bekerjasama  dengan  pemerintah.  Pada  era sistem  JKN,  bidan  yang  berpraktek  mandiri  saat  ini  belum  bisa  bekerjasama  langsung dengan  BPJS  Kesehatan  harus  berjejaring  dengan  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama (FKTP)  yang  mana  pada  saat  pencairan  akan  ada  pemotongan  biaya  administrasi  dari pihak FKTP.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Raafiah  (2018)  menunjukkan  bahwa seluruh  informan  (100%)  menyatakan  bahwa  klaim  yang  dibayarkan  tidak  setara dengan    pekerjaan    yang    telah  dilakukan  bidan    dan  ada    ketidaksesuaian    besarnya tarif    dipasaran  umum  terutama    pada    pelayanan  Keluarga  Berencana  (KB)  dan persalinan. Selain  itu, ada pula keluhan dari  bidan bahwa apabila ada kesalahan dalam pengajuan  klaim,  BPJS  Kesehatan  secara  otomatis  tidak  mengganti  klaim,  tanpa mengkomunikasikan dengan bidan terlebih dahulu.
Penelitian  sebelumnya  sudah  pernah  dilakukan,  namun  pada  penelitian  ini menjelaskan permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal di FKTP dan jaringan bidan dalam sistem pendanaan non kapitasi dalam sistem kesehatan nasional untuk upaya membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif observasi.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling . Purposive  sampling digunakan  untuk  merekrut  informan  kunci.  Partisipan dalam  penelitian  ini  berjumlah  26  orang  di  Kabupaten  X,  Provinsi  Kalimantan  Utara, yang  merupakan  informan  yang  terlibat  langsung  atau  dianggap  memiliki  kemampuan memahami permasalahan yang terjadi. Informan dalam penelitian ini meliputi 10 orang bidan  jejaring,  8  bidan  yang  bekerja  di  Puskesmas,  5  orang  Kepala  Puskesmas,  dan narasumber  untuk  kebijakan  terpilih  di  Kabupaten  X  yaitu  1  orang  Kepala  Dinas
Kesehatan, 1 orang Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan 1 orang Kepala Kantor Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara tatap muka.  Analisis data menggunakan metode dan  teknik  analisis  tematik.  Hasil  analisis  data  dalam  penelitian  ini  disajikan  dengan menggunakan uraian naratif sesuai dengan fenomena yang ditemukan dalam wawancara semi terstruktur.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  informan  yang  dipilih  berjumlah  26  orang  yang  terlibat langsung  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  pelaksanaan  program  pelayanan  kesehatan kebidanan dan neonatal di Kabupaten X Provinsi Kalimantan Utara.
Tabel. 1 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin dan Usia Informan Karakteristik n % Jenis kelamin Laki-laki 6 (23.0%) Perempuan 20 (77.0%) Usia ≤ 35 tahun 17 (65.4%) > 35 tahun 9 (34.6%)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  informan  berjenis  kelamin  perempuan adalah  yang  paling  banyak  yaitu  sebanyak  20  orang  sedangkan  kelompok  usia  yang paling banyak adalah ≤ 35 tahun yaitu sebanyak 17 orang.

## Pengetahuan Bidan dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Hasil  penelitian  mengenai  pemahaman  bidan  terhadap  sistem  jaminan  kesehatan nasional  menunjukkan  ada  8  informan  yang  juga  merupakan  staf  Puskesmas  dapat memberikan  penjelasan  tentang  tujuan  sistem  jaminan  kesehatan  tetapi  belum sepenuhnya  memahami  lebih  dalam  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan dan neonatal.  Hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Ya, saya ngerti tentang BPJS itu baik untuk ibu hamil, karena tujuan BPJS itu sepengetahuan saya  bisa memenuhi kebutuhan kesehatan ibu hamil, mereka kan sudah bayar iurannya tiap bulan, ada juga yang dibayarkan sama pemerintah jadi mereka bisa periksa tanpa mikir biaya, dan ga (tidak) ragu-ragu untuk periksa, saya taunya ya gitu-gitu aja untuk yang lebih detail masih belum paham saya...”. (Bidan Puskesmas, wawancara # 10).
Terdapat satu informan dari bidan praktik mandiri yang menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Informasi tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  juga  dirasakan  masih  kurang  bagi masyarakat  sehingga  membuat  bidan  kesulitan  menjelaskan  tata  cara  atau  prosedur pelayanan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan 2 informan sebagai berikut:
“…Belum mba, saya ga (tidak) pernah ikut sosialisasi di Puskesmas, saya tau tentang BPJS dikasi tau (diberitahu) temen-temen bidan juga…”. (Bidan jejaring, wawancara # 2)
“…Pasien itu lho kadang ga tau tentang prosedur BPJS jadi kadang kita kesulitan untuk kasi tau (memberitahu) karena ga (tidak) terlalu paham juga tentang BPJS…” . (Bidan Puskesmas, wawancara # 7).
Menurut  pemegang  polis  Dinas  Kesehatan,  sosialisasi  tentang  sistem  jaminan kesehatan  nasional  sudah  dilakukan,  namun  tidak  secara  khusus  membahas  kebijakan mengenai  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah satu informan sebagai berikut:
“…Sebenarnya sosialisasi tentang BPJS itu sudah dilaksanakan, memang undangannya tidak semua bidan bisa hadir hanya perwakilan dari masing-masing Puskesmas saja yang ikut, dan memang narasumber ga terlalu detail menyampaikan tentang tentang layanan kebidanan yang perlu diketahui saja…”  (Kepala Dinas Kesehatan, wawancara # 26).
Pengetahuan  bidan kurang baik tentang paket jaminan kelahiran  terutama tentang prosedur  pelayanan  akan  tetapi  berkemauan  untuk  menjadi  penyedia  layanan  program jaminan kelahiran. Hal ini dikarenakan responden memiliki persepsi yang baik terhadap dan pembayaran dalam program paket jaminan kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Saya rasa jampersal BPJS itu baik ya untuk ibu hamil yang kurang mampu, saya mau aja nolong persalinan menurut saya si pembayarannya sesuai lah, cuma masih ga ngerti gimana prosedur pelayanannya, maunya ada sosialisasi gitu biar ngerti …” . (Bidan jejaring, wawancara # 17).

## Persepsi  Bidan  tentang  Tata  Cara  Administratif  Pengurusan  Klaim  Dana  Non Kapitasi  Pelayanan  Obstetri  dan  Neonatal  dalam  Sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional
Hasil wawancara tentang tata cara pengurusan klaim dana  non kapitasi diperoleh informasi  dari  informan  bahwa prosedur administrasi  cukup rumit, mulai dari kuitansi, partograf,  formulir  penyerahan,  fotokopi  KTP,  prosedur  administrasi  terkadang membuat  bidan  salah  mengisi  formulir  klaim,  prosedur  administrasi  klaim  masih  sulit karena  harus  ditulis  tangan,  fotokopi  identitas,  kuitansi,  formulir  dan  syarat  syarat pelaporan  administrasi  yang  harus  diberikan,  seperti  kuitansi,  fotokopi  identitas,  buku KIA,  foto  ibu  dan  bayi  dirasa  terlalu  rumit  serta  bidan  masih  mengalami  kesalahan dalam  pengisian  berkas.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan sebagai berikut:
“…wah rumit mba persyaratan administrasinya macam-macam, banyak teman- teman sering salah isi juga berkasnya…” . (Bidan jejaring, wawancara # 19).
Persepsi  Bidan  tentang  Proses  Pelaksanaan  Klaim  Dana  Non  Kapitasi  Pelayanan Obstetri dan Neonatal dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Hasil  wawancara  mengenai  ketepatan  waktu  pelaksanaan  klaim  yang  dilakukan dengan 16 bidan diperoleh informasi bahwa klaim yang diajukan bidan hingga ke BPJS bisa  sampai  1  bulan  lebih  dan  jika  terjadi  kesalahan  pengajuan  bisa  sampai  2  bulan.
Klaim bisa bertahan 1 sampai 2 bulan ini tidak sesuai dengan ketentuan aturan yaitu 15 hari kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Iya  betul  mba  klaimnya  sudah  diajukan  berharapnya  15  hari  udah  beres  tapi  ini satu bulan baru kelar padahal ketentuannya itu ya 15 hari kerja, apalagi kalau ada salah  berkas  tambah  lama  bisa  jadi  dua  bulan…”.  (Bidan  jejaring,  wawancara  # 14).

## Persepsi  Bidan  tentang  Penerimaan  Pembayaran  Dana  Non  Kapitasi  Pelayanan Obstetri dan Neonatal dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Hasil wawancara tentang penerimaan dana non kapitasi yang dilakukan dengan 16 bidan  diketahui  bahwa  tidak  ada  dana  yang  diterima  bidan  meskipun  sudah  diklaim kepada  BPJS  yang  melakukan  pembayaran.  Tidak  adanya  kepastian  kapan  klaim  akan dibayarkan  membuat  bidan  banyak  mengeluh.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Uangnya ga cair-cair udah lama nunggu, banyak teman-teman juga ngeluh intinya si belum ada uangnya saya terima sampai sekarang”. (Bidan jejaring, wawancara # 11).
Hasil  wawancara  Kepala  Kantor  BPJS  Kabupaten  X  menyatakan  bahwa  klaim non  kapitasi  tentang  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal  telah  dibayarkan  tetapi  BPJS membayarnya tidak secara langsung kepada bidan tetapi dibayarkan kepada Puskesmas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Kami sudah membayar dana non kapitasi memang tidak secara langsung turun ke bidan tetapi sesuai aturan daerah dibayarkan Puskesmas  jadi tanggung jawab kami sudah kami lakukan”. (Kepala Kantor BPJS, wawancara # 23).
Hasil wawancara 5 Kepala  Puskesmas Kabupaten X menyatakan bahwa dana non kapitasi  yang  telah  dibayarkan  oleh  BPJS  dimasukan  semua  ke  dalam  kas  daerah sebagai pendapatan daerah atau retribusi sesuai peraturan daerah yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Mengenai  dana  non  kapitasi  sudah  kami  setor  ke  kas  daerah,  karena  aturannya begitu,  semua pendapatan  Puskesmas harus diberikan semua ke pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah atau retribusi daerah”. (Kepala Puskesmas, wawancara # 24).
Hasil  wawancara  Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  X  menyatakan bahwa dana  non kapitasi  yang telah  dibayarkan  oleh BPJS  ke Puskesmas harus  disetor semua  ke  dalam  kas  daerah  sebagai  pendapatan  daerah  yang  akan  dikembalikan  ke Dinas  Kesehatan  sebagai  anggaran  kerja  tahun  berikutnya.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
“Dana  non  kapitasi  itu  harus  masuk  ke  kas  daerah  sebagai  pendapatan  daerah memang dananya itu akan dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan sebagai anggaran kerja tahun depan”. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah, wawancara # 20).

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  mengenai  pemahaman  bidan  terhadap  sistem  jaminan  kesehatan nasional  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  bidan  menyatakan  sudah  mengetahui sistem  jaminan  kesehatan  nasional  secara  umum  namun  belum  secara  lebih  dalam
mengetahui  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional,  khususnya  yang  berkaitan dengan pelayanan kebidanan dan neonatal.
Secara  umum  pengetahuan  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  sudah cukup  baik  dikalangan  bidan  dimana  jaminan  kesehatan  nasional  dianggap  sebagai penerus  jaminan  kesehatan  sebelumnya,  seperti  jaminan  kesehatan  pegawai  negeri (PNS),  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  jaminan  kesehatan  nasional,  paket  jaminan kelahiran dengan pembayaran premi.
Bidan  memperoleh  informasi  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  dari berbagai  sumber  yaitu  dari  BPJS  Kesehatan,  FKTP  (Puskesmas),  Organisasi  Profesi Bidan  (IBI)  dan  dari  teman-teman  bidan  lainnya.  Meski  sudah  banyak  pihak  yang memberikan  informasi  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  melalui  sosialisasi, namun  masih  ada  beberapa  bidan  yang  merasa  informasi  yang  didapat  belum  cukup untuk  membuat  mereka  paham  tentang  sistem  jaminan  kesehatan  nasional.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Raafiah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi tidak  diadakan  secara  khusus  kepada  bidan,  melainkan  kepada  masyarakat  umum  dan beberapa  tenaga  kesehatan,  sosialisasi  kepada  bidan  biasanya  diadakan  oleh  Ikatan Bidan  Indonesia  (IBI)  yang  bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  dan  dilakukan  saat pertemuan rutin IBI berlangsung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  informasi  sistem  jaminan  kesehatan nasional  juga  masih  kurang  di  masyarakat  sehingga  membuat  bidan  kesulitan menjelaskan  tata  cara  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  kepada  masyarakat.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Ernawati  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  beberapa  faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang JKN Kesehatan diantaranya  kurangnya  media  informasi  dan  sosialisasi.  Pengetahuan  masyarakat tentang  tata  cara  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  masih  minim  ini  perlu  dicarikan solusinya  secara  bertahap  agar  masyarakat  dapat  mengerti  dan  memahami  prosedur pelaksanaan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional.  Dalam  menyikapi  hal  tersebut, kebijakan  kesehatan  pemerintah  harus  hati-hati  dan  cermat  agar  investasi  yang dilakukan selama ini tidak sia-sia.
Masih  kurangnya  informasi  tambahan  yang  diperlukan  bagi  para  bidan  dalam kontribusinya untuk mensukseskan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional berkaitan  dengan  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal  serta  masalah  ketidaktahuan masyarakat  tentang  prosedur  pelayanan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  perlu  ada solusinya dan segera ditindak lanjuti.
Salah  satu tujuan  pelaksanaan  jaminan  kesehatan  nasional  dalam  sistem  jaminan sosial  nasional  adalah untuk menurunkan  angka kematian  ibu dan  bayi  sehingga akses perlindungan  bagi  ibu  hamil  melalui  jaminan  pembiayaan  persalinan  menjadi  sangat penting.  Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  pengetahuan  bidan  yang  masih  rendah mengenai prosedur pelayanan JKN maka perlu adanya persamaan persepsi antara Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan,  pemegang  polis,  dan  organisasi profesi,  untuk  bertemu  dan  melakukan  sosialisasi  terintegrasi  khususnya  bagi  para bidan. Persamaan persepsi diperlukan adanya  jalinan komunikasi yang  baik dan efektif agar  pelayanan  kesehatan  dapat  berjalan  maksimal.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan Wahyuana  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  BPJS  Kesehatan  merupakan  asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama diantara sekelompok orang  yang  membentuk  lembaga,  organisasi  atau  ikatan  profesi  dengan  kesepakatan bersama.  Mengingat  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan kesehatan  bagi  semua  masyarakat  termasuk  memberikan  jaminan  kesehatan  bagi  ibu
dan  anak  dalam  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal,  maka  bidan  sebagai  ujung  tombak pelayanan  sangat    membantu  pemerintah  dalam  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan bayi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  program  paket  jaminan  kelahiran  atau jampersal pada sistem jaminan kesehatan nasional pada umumnya sudah diketahui oleh para  bidan  baik  bidan  di  rumah  sakit,  Puskesmas,  maupun  bidan  jejaring,  namun pengetahuan  mereka  tentang  sistem  ini  masih  rendah.  Bidan  masih  belum  mengetahui prosedur  serta  manfaat  paket  jampersal  secara  detail,  menurut  bidan  biaya  paket jampersal sudah  cukup sesuai.  Selain dari kurangnya  informasi,  persepsi  bidan tentang prosedur  yang  harus  dilakukan,  baik  untuk  perjanjian  kerjasama  maupun  klaim  juga menjadi  kendala  bagi  mereka  untuk  mau  bekerjasama  dengan  BPJS.  Menurut  bidan, kerumitan prosedur dan klaim dana seringkali menjadi kendala dalam program-program yang  diselenggarakan  pemerintah,  termasuk  paket  jaminan  kelahiran.  Untuk  itu,  perlu adanya  upaya  pemerintah  meningkatkan  kerjasama  dengan  bidan  untuk  menjadi penyedia  layanan  program  paket  jaminan  kelahiran  atau  jampersal.  Hal  ini  sejalan dengan  pernyataan  Rahayu  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menghilangkan hambatan  finansial  bagi  ibu  hamil  untuk  mendapatkan  pelayanan  pemeriksaan kehamilan,  persalinan,  dan  pelayanan  selama  masa  nifas,  maka  digulirkan  kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 (Kemenkes RI, 2018)
Mengenai  sistem pembayaran dana  non kapitasi  pelayanan obstetri dan  neonatal dalam sistem jaminan kesehatan nasional menurut persepsi bidan tentang tata cara klaim pemberian  dana  non  kapitasi  adalah  negatif,  hal  ini  dikarenakan  aturan  yang  harus dijalankan  bidan  berupa  prosedur  administrasi  dan  verifikasi  sangat  rumit.  Persepsi bidan  terkait  proses  klaim  dana  non  kapitasi  juga  negatif  karena  dari  hasil  analisis temuan  mengenai  ketepatan  waktu  pelaksanaan  klaim  yang  dilakukan  bidan  diperoleh informasi  bahwa  klaim  pengajuan  hingga  ke  BPJS  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yaitu 15 hari kerja bisa sampai  berbulan-bulan dan tidak ada kepastian kapan klaim  akan  dibayarkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Tarigan  et  al.,  (2020)  yang menunjukkan  hasil  penelitian  menemukan  bahwa  prosedur  administrasi  pengklaiman yang  dilakukan  dengan  menyiapkan  berkas  klaim  (kwitansi  asli  bermaterai,  formulir pengajuan  klaim,  rekapitulasi  pelayanan,  fotokopi  identitas  BPJS,  partograf,  bukti pelayanan  yang  ditandatangani  fasilitas  kesehatan)  dianggap  masih  cukup  rumit, pengajuan  pengklaiman  BPJS  Kesehatan  dilakukan  oleh  FKTP  atau  klinik  provider BPJS  Kesehatan,  namun  pencairan  dana  hasil  pengklaiman  dan  pencairan  dana  yang diberikan  kepada  bidan  praktek  membutuhkan  waktu  sangat  lama  dan  tidak  sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Persepsi  bidan  tentang  penerimaan  dana  non  kapitasi  sangat  merugikan  karena tidak  ada  dana  yang  diterima  bidan  meskipun  sudah  diklaim  kepada  BPJS  Kesehatan. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  klaim  non  kapitasi  tentang  pelayanan  kebidanan dan  neonatal  telah  dibayarkan  oleh  BPJS  tetapi  tidak  secara  langsung  masuk  ke rekening  bidan  tetapi  dibayarkan  kepada  Puskesmas.  Hal  ini  sesuai  pernyataan  kepala kantor  BPJS  klaim  non  kapitasi  tentang  pelayanan  kebidanan  dan  neonatal  telah dibayarkan  tetapi  tidak  secara  langsung  masuk  ke  rekening  bidan  namun  dibayarkan kepada  Puskesmas  dan  keseluruhan dana diserahkan  ke kas daerah Pemerintah Daerah sebagai  pendapatan  daerah  atau  retribusi  sesuai  peraturan  daerah  yang  ada  sehingga banyak  keluhan  dari  para  bidan  karena  dana  non  kapitasi  tidak  pernah  diterima.  Dana yang  masuk  dalam  kas  daerah  akan  dikembalikan  ke  Dinas  Kesehatan  terkait  sebagai
anggaran  kerja  tahun  berikutnya.  Hal  ini  sejalan  pernyataan  Karim  (2018)  mengenai mekanisme  pembayaran  pelayanan  kesehatan  dan  neonatal  dana  non  kapitasi  yang dibayarkan  langsung  oleh  BPJS  Kesehatan  ke  rekening  JKN  FKTP,  selanjutnya  dana yang  diterima  disetorkan  ke  kas  daerah  dan  dapat  dimanfaatkan  kembali  oleh  FKTP. Dana non kapitasi dapat dimanfaatkan oleh faskes tingkat pertama dengan mengusulkan dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  pada  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.  Agar  penyelenggaraan  JKN  terlaksana  secara  baik,  lancar,  transparan  dan akuntabel,  pengelolaan  dana  tetap  memperhatikan  dan  merujuk  pada  ketentuan pengelolaan  keuangan  yang  berlaku.  Agar  terjadi  sinergi  dalam  pelaksanaannya,  maka pengelola  Keuangan  JKN  menjadi  satu  kesatuan  dengan  bendahara  Keuangan  Dinas Kesehatan.
Penggunaan/pemanfaatan  atas  dana  kegiatan  pelayanan  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  dilaporkan  oleh  FKTP  ke  Tim  Pengelola  Jaminan  Kesehatan Nasional setiap bulan sesuai petunjuk yang berlaku. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional  Kabupaten  kemudian  menyampaikan  laporan  tentang  penggunaan/ pemanfaatan  dana  kegiatan  pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  FKTP  dan jaringannya  kepada  Bupati  melalui  Dinas  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap bulannya.
Persepsi  negatif  bidan  tentang  mekanisme  pembayaran  pelayanan  non  kapitasi yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  belum  adanya  penerimaan  dana  non kapitasi  sangat  merugikan  bagi pihak  bidan  yang  menyediakan  layanan kebidanan dan neonatal. Oleh karena  itu diharapkan adanya upaya kebijakan  berupa Peraturan Bupati mengenai  tata  hubungan  kerjasama  antara  FKTP  atau  klinik  provider,  bidan,  BPJS Kesehatan  dan  Pemerintah  Daerah  yang  diformulasikan  dengan  baik  agar  menjadi dasar/pedoman pelaksanaan mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan dan neonatal yang lebih jelas dan adil bagi bidan.
Berkenaan dengan permasalahan yang ada bidan di Puskesmas dan bidan jejaring merasa  kurang  adanya  perhatian  dan  empati  dari  pemerintah  terkait  hak  bidan  tentang pendanaan  dana  non  kapitasi  untuk  layanan  kebidanan  dan  neonatal  dalam penyelenggaraan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional.  Di  sini  pembayaran  dana  sudah diberikan  oleh  BPJS  namun  dalam  hal  kebijakan  daerah,  tata  cara  pembayaran  harus diberikan kepada pemerintah daerah melalui Puskesmas sebagai pendapatan daerah dan tidak  diberikan  langsung  kepada  bidan  sebagai  pemberi  pelayanan  kesehatan  sehingga sampai  saat  ini  tidak  pernah  diterima  oleh  bidan,  meskipun  mereka  telah  mengklaim pekerjaan  mereka  yang telah diverifikasi oleh  BPJS. Ketidakadilan  ini dirasakan  bidan dan merugikan bidan karena membantu persalinan tidak mudah karena dua nyawa harus diurus,  ibu  dan  bayi.  Hal  ini  dikhawatirkan  akan  menurunkan  kepuasan  kerja,  kinerja dan motivasi bidan untuk bekerja dan mendukung menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten X.
Namun  secara  regulasi  dan  peraturan  perundang-undangan,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  X  belum  mengeluarkan  peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  dan pemanfaatan  dana  non  kapitasi  untuk  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  pada  FKTP, klinik dan jaringannya. Padahal, agar penyelenggaraan teknis sistem jaminan kesehatan nasional  dapat  berjalan  dengan  baik,  diperlukan  sejumlah  peraturan  pemerintah,  baik peraturan nasional maupun daerah untuk menyesuaikan perkembangan pelayanan di era jaminan kesehatan nasional sehingga implementasi bisa lebih baik.
Karena  belum  adanya  regulasi  dan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dan  penggunaan dana non kapitasi untuk penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya di Kabupaten X, maka terjadi ketidakpastian dalam  pengelolaan  keuangan  dana  untuk  kebidanan  dan  pelayanan  kesehatan  neonatal yang  menyebabkan  kerugian  dan  ketidakadilan  bagi  bidan  sebagai  pemberi  pelayanan kesehatan.  Kondisi  seperti  ini  dalam  jangka  panjang  dapat  mempengaruhi  kinerja  dan motivasi  bidan  untuk  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan  bayi  di  Kabupaten  X, Indonesia.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  masih  banyak pembenahan  yang  perlu  dilakukan  terhadap  kebijakan  dan  regulasi  sistem  jaminan kesehatan  nasional,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  agar  pelaksanaannya  dapat berjalan  dengan  baik  yang  nantinya  akan,  pada  gilirannya,  secara  signifikan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

## SARAN
Untuk  memaksimalkan  dampaknya  ke  depan,  perlu  dilakukan  sosialisasi  dan pemeriksaan ulang peraturan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  E.  W.,  Sulistyowati  &  Herawati,  N.  R.  (2016).  Implementasi  Kebijakan Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Semarang. Diponegoro  Journal  of  Social  and  Political  Of  Science ,  pp.  1–11.  Available  at: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
Ernawati,  C.  T.  &  Uswatul,  D.  (2019).  Hubungan  Kepesertaan  JKN  Mandiri  dengan Pendapatan,  Pengetahuan,  Persepsi,  Akses,  dan  Kepercayaan  Masyarakat  Suku Sakai  di  Desa  Petani  Kecamatan  Mandau  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI , 8(1), 25–29.
https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/45017
Karim, M. I. T., Moenta, A. P. & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah  di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat  Melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Amanna Gappa , 26(1), 53–63. Available at: muh.iman.mi98@gmail.com. Kemenkes  RI  (2018). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun  2017  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 . Jakarta Larasati, T., Bachtiar, H., & Muhammad, S. (2019). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan  Keikutsertaan  Bidan  Praktek  dalam  Pelayanan  Kebidanan  pada  Program Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  Tahun  2018. Jurnal Kesehatan Andalas , 8(4), pp. 192–201. DOI: 10.25077/jka.v8i4.1140 Raafiah,  A.  (2018).  Faktor  Individual  dan  Struktural  pada  Kepuasan  Kerja  Bidan  Era Jaminan  Kesehatan  Nasional. HIGEIA  Journal  of  Public  Health  Research  and Development , 2 (4), 520–530. doi: https://doi.org/10.15294 /higeia.v2i4.23915
Rahayu, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Seimbu Kabupaten Landak . Skripsi. Universitas Muhammadiyah Pontianak. Retrieved July 10, 2020 from: http://repository.unmuhpnk.ac.id/1000/
Tarigan,  N.,  Silaen,  M.,  &  Lubis,  R . (2020).  Analisis  Kebijakan  Hubungan  Klinik Provider  BPJS  Kesehatan  dan  Praktek  Mandiri  Bidan  Sebagai  Jejaring. Jurnal Prima Medika Sains , 2 (1), 18–23. doi: 10.1616/jpms.v2i1.974
Wahyuana,  S.  P.  (2019). Persyaratan  Sepihak  dalam  Proses  Kepesertaan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Perspektif  Tokoh  Nahdlatul  Ulama  dan Muhammadiyah  Kota  Batu .  Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang. Retrieved July 10, 2020 from: http://etheses.uin-
malang.ac.id/13487/