## PELAKSANAAN  UU  NO.  24  TAHUN  2013  TENTANG  KEPEMILIKAN  E-KTP  DI  DESA EKOLEA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENDE
Yustadias sentia pendi 1
1 Fakultas ilmu pendidikan, universiatas kanjuruhan Malang Yustadias1997@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  law  number  24  of  2013  about  ownership  of  e-ID  Cards  in  Ekolea  and  the deprtmention of population and civil registration of the Ende district was motivated by a conventional ID  Card  system  process  in  Indonesia  which  allows  someone  to  have  more  than  one  IDCard.  with purpose to know and describe the implementation number 24 of 2013 about ownership of e-ID Cars in  Ekolea  and  department  of  population  and  civil  registration  of  the  Ende  district    to  find  out  the efforts, and so as to find out the obstacles faced by the the residents of Ekolea and the depertment of population  and  civil  registration  of  the  Ende  district  in  improving  the  implementation  of  the  law number  24  of  2013  about  ownership  of  e-ID  Card.  This  study  uses  a  qualitative  approach  and  the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of this study found that the implementation of law number 24 of 2013 in Ekolea and Depertement of population and  civil  registration  of  the  Ende  distric  had  been  carried  out  by  the  goverment  so  that  the implementation runs well, but many obstacles were encountered by the  goverment and the residents in recording e-ID, so that it influences the implementation of law number 24 of 2013.
Key Words: The Implementation Of Law No. 24 Of 2013,  About Ownership Of e-ID Cards

## I. PENGANTAR
Setiap  warga  negara  Indonesia wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (e- KTP)  penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk berbasis  nomor  induk  kependudukan secara  nasional  KTP  elektronik  seluruh wilayah  Indonesia.  Lebih  khusus  di  Desa Ekolea  dan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatatan  Sipil  Kabupaten  Ende, merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk,  bukti  diri  penduduk  untuk pengurusan  kepentingan  yang  berkaitan dengan administrasi pemerintah, pemerintah  daerah,  lembaga  perbankan, dan  swasta  yang  berkaitan  dengan  dan tidak  terbatas  pada  perizinan,  usaha, perdagangan,  jasa  perbankan,  ansuransi, perpajakan  dan  pertahanan.  Program  e- KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan  KTP  konvesional/nasional  di
Indonesia yang memungkinkan
seseorang dapat memiliki lebih dari satu
KTP. Penyelenggaraan e-KTP di beberapa daerah  di  Indonesia  khususnya  desa Ekolea masih mengalami banyak kendala.
Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan  atas  status  hukum  atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa  penting  lainnya  yang  dialami penduduk. Hal ini tertuang dalam dalam undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang  admistrasi  kependudukan  pasal 1 yang berbunyi :“ Admistrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi admistr kependudukan  serta  pemberdayaan
hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan  sektor  lain”.  Atas perubahannya yang sebelumnya undang-undang  No 23 Tahun 2006 yang bertujuan meningkatkan efektifitas pelayanan  administrasi  kependudukan kepada  masyarakat,  menjamin  akurasi data  kependudukan  dan  ketunggalan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  serta ketunggalan  dokumen  kependudukan. Salah satu pendaftaran penduduk adalah Elektronic-KTP      (e-KTP).
UU  No  24  Tahun  2013  pasal  1 angka  14  berbunyi  “  Kartu  Tanda Penduduk  yang  dilengkapi  chip  yang merupakan  identitas  resmi  penduduk sebagai  bukti  diri  yang  diterbitkan  oleh instansi  pelaksana.    Berdasarkan  bunyi pasal  diatas  maka  setiap  warga  negara harus  memiliki  e-KTP  sebagai  identitas diri.  Seperti  yang  tertuang  dalam  pasal 63  ayat  (1)  UU  No.  24  2013  yang berbunyi    “penduduk  warga  negara indonesia  dan  warga  negara  asing  yang memiliki  ijin  tinggal  tetap  yang  telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki e-KTP”. Penerapan e-KTP  yang  saat  ini  dilaksanakan merupakan  bagian  dari  upaya  untuk mempercepat  serta  mendukung  akurasi terbangunya  database  kependudukan secara nasional. Seperti yang dilansir dari situs  resmi  e-KTP  menjelaskan  tentang keunggulan  dari  e-KTP  “  dengan penerapan e-KTP maka setiap penduduk tidak mungkin lagi dapat memiliki e-KTP lebih  dari  satu  atau  dipalsukan, mengingatkaan  dalam  e-KTP,  terdapat kode  keamanan  dan  rekaman  elektronik data  penduduk  yang  antara  lain  berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.
Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTPadalah  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  yang  dibuat  secara elektronik, dalam  artian  baik  dari  segi fisik  maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.  Penerapan  KTP  Elektronik (KTP-el) merupakan amanat dari Undang-Undang  nomor  23  tahun  2006 yang  menyatakan  aturan  tata  cara  dan implementasi  teknis  dari      e-KTP  yang dilengkap  dengan  sidik  jari  dan  chip. Menurut  data  dari  Desa  Ekolea,  Jumlah penduduk Desa Ekolea berdasarkan hasil yang  diambil  dari  kepala  Desa  setempat berjumlah  798  jiwa.  Yang  sudah  wajib melakukan  perekaman  e-KTP  berjumlah 367 jiwa, tetapi dari jumlah 367 jiwa yang sudah  melakukan  perekaman  e-KTP sebanyak  170  jiwa,  dan  yang  belum melakukan  perekaman  e-KTP  sebanyak 197  jiwa,  penduduk  yang  belum  wajib melakukan  perekaman  e-KTP  berjumlah 431 jiwa, mereka adalah anak-anak balita, Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP),  dan  sebagianya  adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurut    data  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  penduduk  Desa Ekolea  masih  kurang  partisipasi  dalam melaksanaan perekaman e-KTP, walaupun  sudah  sebagian  penduduk yang  melakukan  perekaman  e-KTP. Jumlah
penduduk yang sudah mendapatkan  e-KTP  berjumlah  170  jiwa, penduduk  yang  belum  mendapatkan  e- KTP  berjumlah  197  jiwa.  Suksesnya  UU No.  24  Tahun  2013  dalam  rangka  tertib admistrasi  kependudukan  bukan  hanya tanggungjawab  pemerintah  melainkan tanggungjawab  dari  warga  negara indonesia dan lebih khususnya dibutuhkan partisipasi warga desa Ekolea
dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ende. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  partisipasi warga Desa Ekolea dalam mewujudkannya.  Partisipasi  warga  Desa Ekolea  dan  Dinas  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Ende  dalam  mendukung pelaksanaan  program  pembuatan  e-KTP dapat  mempermudah  untuk  mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Deskriptif,  sedangkan  jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif.  kehadiran  peneliti  di lapangan merupakan hal yang utama dan terutama,  adapun  peneliti  mengambil lokasi  di  Desa  Ekolea  dan  Dinas kependudukan  dan  Pencatatan  sipil kabupaten Ende. Yang sebagai instrumen penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian  ini  data  primer  adalah  kepala desa ekolea dan kepala dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil kabupaten ende, sedangkan sumber data sekunder  adalah  data  dokumentasi. Prosedur  atau  teknik  pengambilan  data dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi  dan  dokumentasi,  untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi  data,  penyajian  data  dan pengambilan  kesimpulan,  sedangkan untuk  mengesahkan  data  dari  hasil penelitian peneliti menggunakan triangulasi.

## III. TEMUAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan 10 orang, mulai dari kepala dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil
kabupaten  Ende  sampai  pada  warga yang  belum  merekam  e-KTP,  mereka menyadari  bahwa  e-KTP  itu  sangat banyak  manfaatnya,  baik  sebagaia identitas  diri  sebagai  warga  negara Indonesia  maupun  sebagai  suatu  alat untuk  melancarkan  segala  urusan tentang  data  pribadi,  dan  yang  belum mengurus  karena  tidak  mengetahui persyaratannya  dan  merasa  belum penting. Berdasarkan observasi selama 3 hari  di  dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  kabupaten  Ende  bahwa banyak  sekali  warga  masyarakat  yang datang  untuk  mengurus  e-KTP,  berarti pelaksanaan  e-KTP  di  Kabupaten  Ende berjalan sesuai dengan UU ynag berlaku. Dari  tabel  3.3  dilihat  bahwa  banyak warga masyarakat yang datang mengurus e-KTP di Dinas
kependududkan  dan  pencatatan  sipil kabupaten Ende.
Hasil  wawancara  dengan  3 informan  dapat  dilihat  bahwa  bentuk usaha  dan  penguatan  yang  dilakukan oleh Dinas Kependudkan Dan Pencatatan Sipil adalah melalui sosialisasi, pemasangan  baliho  dan  pamflet  serta perekaman  baliho.  Observasi  yang ditemukan  peneliti  dilapangan  bahwa baliho  yang  berisikan  persyaratan perekaman  e-KTP  dan pendaftaran  yang lainnya  di  tempel  depan  kantor  Dinas Kependudukan  dan  pencatatan  sipil. Foto-foto yang menunjukan pemasangan baliho  dan  pamflet  di  tempel  di  kantor dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
Dinas  kependudukan  dan  desa ekolea sudah melakukan segala cara dari sosialisasi,  pemasangan  balihi  dan pamflet,  pereekaman  mobile  dan
memfasilitasi  warganya,  tetapi  ada  juga warga  yang  kurang  kesadarannya  untuk menguru e-KTP, dari warga kendala yang dialami adalah tidak taunya persyarataan untuk urus e-KTP, dan kurangnya sarana prasarana  sehingga  warga  malas  untuk antri  di  tempat  panas,  sehingga  tidak urus  e-KTP.  Dari  observasi  dilapangan bahwa  benar  ditemukan  warga  yang tidak  mengetahui  persyarataan  dari  e- KTP,  dan  juga  kurangnya  saraanaa prasarana  (ruang  tunggu)  yang  tidak memadai. Dari gambar 3.5 terlihat bahwa banyak warga yang antri di tempat yang panas  akibat  kurangnya  ruang  tunggu, dan  juga  foto  warga  yang  bertanya tentang persyaratan e-KTP.

## IV. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Undang-Undang No.
24  Tahun  2013  Tentang  Kepemilikan  E- KTP  Di  Desa  Ekolea  Dan  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Ende
Pelaksanaan  adalah  proses,  cara, perbuatan melaksanakan
suatu rancangan  atau  suatu  keputusan. Begitupun    halnya  dengan  pelaksanaan undang-undang  No.  24  Tahun  2013 tentang  kepemilkikan  e-KTP  di  Desa Ekolea  dan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ende  yang dilaksan  akan  setiap  hari  efektif.  Hasil penelitian  yang  didapat  peneliti  dari lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan  e-KTP  masih  tetap  berjalan sampai sekarang. Sudah banyak masyarakat  yang  sadar  akan  pentingnya e-KTP  tetapi  ada  juga  beberapa  yang kurang kesadarannya atau merasa e-KTP itu tidak penting.
Pernyataan  ini  dapat  dilihat  dari bukti bahwa masih ada juga yang sudah wajib  e-KTP  tetapi  belum  mengurusnya. dapat dilihat dari jumlah penduduk yang wajib  e-KTP  adalah  228.722  orang,  yang masih  belum  memilki  e-KTP  adalah 17.893  orang.  Data  diatas  membuktikan bahwa  masih  ada  masyarakat  yang belum  sadar  akan  pentingnya  e-KTP dalam  kehidupan  sehari-hari.  Padahal  e- KTP  adalah  salah  satu  identitas  sebagai warga  negara  indonesia.  Segala  urusan mengenai administrasi harus ada e-KTP.
Upaya  Desa  Ekolea  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Ende  Dalam  Pelaksanaan Undang  No.  24  Tahun  2013  Tentang Kepemilikan e-KTP
Dalam  UU  No  24  Tahun  2013 pasal  8  ayat  (1)    berbunyi:”  instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban  yang  meliputi:  mendaftar peristiwa  kependudukan  dan  mencatat peristiwa  penting”.  Istansi  pelaksana disini yang dimaksud adalah Desa Ekolea dan Dinas Kependuidukan dan Pencatatan Sipil. Bukan hanya mendaftar peristiwa  kependudukan  kepada  warga masyarakat  tetapi juga memberikan alur dan  fungsi  dalam  pelaksanaan  e-KTP, Sehingga masyarakat mengerti dan tidak bingung bagaimana cara, alur dan fungsi dalam  pelaksanaan  e-KTP.    Bentuk penguatan yang dilakukan oleh desa dan dinas  keendudukan  dan  pencatatan  sipil kabupaten  Ende    dalah  melalui  cara sosialisasi,  pemasangan  balihi  atau pamflet,  perekaman  mobile,  bahkan memfasilitasi  warganya  untuk  mengurus e-KTP.
1. Sosialisasi
2. Pemasangan  Baliho  atau  Pamflet persyaratan  mengurus  admistrasi kependudukan
3. Perekaman mobile
4. Memfasilitasi warga Berdasarakan  hasil  penelitian yang  dilakukan  pemerintah  dinas kependudukan dan desa sudah dilakukan dengan  segala  cara  agar  warga masyarakatnya  dapat  melaksanakan program  e-KTP  seperti  yang  dijelaskan diatas  bahwa  dengan  cara  sosilisasi kepada  setiap  desa  dan  sekolah, selanjutnya  dengan  pemasangan  baliho atau pamflet dan juga perekaman mobile yaitu  petugas  datang  ke  setiap kecamatan  untuk  merekam  e-KTP,  dan yang  terakhir  dikakukan  adalah  dengan cara  memfasilitasi  biaya  transportasi untuk  warganya  agar  dapat  pergi  untuk urus  e-KTP.  Adapun  pihak  yang  yang terlibat  dalam  dalam  upaya  ini  adalah yang pertama pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mensosialisasikan  dan  juga  sebagai operator  perekaman.  Dalam  UU  No.  24 Tahun 2013  pasal  7  ayat  (1)  F  berbunyi” penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagaian administrasi kependudukan
berdasarakan  asas  pembantuan”.  Dari bunyi  pasal  tersebut  bahwa  desa  juga menjadi pemerintah yang sangat penting dalam  urusan  pencatatan  admistrasi kependudukan yaitu denga cara mengeluarkan  surat  keterangan  belum melakukan perekaman e-KTP.
Kendala  Atau  Hambatan  Yang Dihadapi  Warga  Desa  Ekolea  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Dalam  Meningkatkan  Pelaksanaan  UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Kepemilikan
e-KTPKartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP)  adalah  kartu  sebagai  bukti  diri (legitimasi)  bagi  setiap  penduduk  dalam Wilayah Negara  Republik  Indonesia, dan e-KTP  merupakan  kartu  identitas  diri memberikan  kepastian  hukum  bagi seluruh warga masyarakat yang bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  yang telah  dikuatkan  dan  diakui  oleh  pejabat yang berwenang. Penyelengaraaan urusan administrasi kependudukan masih banyak  kendala  dalam  penerapannya. Seperti  yang  terlihat  dalam  data  hasil penelitian yang diselenggarakan  di  Desa Ekolea  dan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ende  bahwa terdapat  banyak  sekali  kendala  atau hambatan  dalam  proses  perekamn  e- KTP.
1. Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk mengurus e-KTP
2. Tidak mengetahui persyaratan dalam mengurus e-KTP
3. Jarak yang jauh ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil
4. Kurangnya  sarana  prasarana  (ruang tunggu) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kendala  atau  hambatan  diatas sudah  terlihat  jelas  bahwa  antara kesadaran  masyarakat  sampai  sarana prasarana(ruang tunggu) sangat menghalangi proses pelaksanaan UU No. 24  Tahun  2013  di  Desa  dan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Ende.

## V. KESIMPULAN
Pelaksanaan  undang-undang  No. 24 Tahun 2013 di Desa Ekolea dan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Ende  sudah  berjalan  sesuai
dengan  undang-undang  yang  berlaku. Hanya  belum  semaksimal  mungkin karena banyak terdapat warga masyarakat yang masih kurang kesadarannya  untuk  mengurus  e-KTP. Warga  yang  belum  mengurus  memilki alasannya masing-masing sehingga pelaksanaan  e-KTP  masih  banyak  yang belum  mengurus.  Dengan  alasan-alasan yang  ada  dapat  mempengaruhi  proses pelaksanaan e-KTP.
Upaya  yang  dilakukan  Desa Ekolea  dan  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ende  sudah sangat  banyak  yaitu  terlihat  ada sosialisasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  di desa  dan  kecamatan  tetapi  juga  di jenjang penidikan. Tidak hanya sosialisasi pemerintah  juga  melakuan  upaya dengan memansang baliho atau pamflet, melakukan  perekaman  mobile  di  setiap kecamatan  dan  menfasiltasi  warga dengan biaya transportasi agar warganya dapat  mengurus  e-KTP.  Dengan  upaya yang dialkukan oleh pemerintah diharapkan  pelaksanaan  e-KTP  bisa berjalan  semaksimal  mungkin.  Jika maksimal  maka  UU  No.  24  Tahun 2013Setiap  kebijakan  pemerintah  pasti adanya kendala, termasuk dalam pelaksanaan  undang-undang  No.  24
Tahun  2013  tentang  kepemilikan  e-KTP. Ada  begitu  banyak  terdapat  kendala yang hadapi desa dan dinas
kependudukan  ataupun  kendala  yang hadapi  oleh  warga  yang  mengurus e-KTP.  Mulai  dari  kurangya  kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, tidak mengetahui  persyaratan  mengurus  e- KTP,  jarak  antara  desa  dan  kantor  dinas kependudkan  yang  jauh  sampai  pada sarana  prasarana(ruang  tunggu)  di DinasKependudukan    yang  kuarang memadai.  Dari  kendala  atau  hambatan yang ada sehingga pelaksanaan undang- undang No. 24 Tahun 2013 masih belum maksimal.

## REFERENSI
Creswell. 2017. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  Dan Campuran : Pustaka Pelajar.
Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.Rosda Karya.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan. Bandung: Fokus Media. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2017. Bandung: Fokus Media sudah berhasil dilaksanakan.