Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357

## PEREMPUAN DALAM ARUS POLITIK LOKAL: STUDI ELEKTORAL KETERPILIHAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI JAMBI
Alva Beriansyah 1 * Hatta Abdi Muhammad 2 , Cholillah Suci Pratiwi 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia
2 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia
3 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jambi. Indonesia *Korespondensi: alvaberiansyah@unja.ac.id

## ABSTRACT
This research examines the problems and electoral challenges of electing women from Jambi Province at  the Central  and Provincial  Legislative Levels,  which are  still not  representative of  women.  By  using  descriptive  qualitative  methods  and  combining  the  strengths  of  primary and secondary data. The findings in this study show that kinship  with local political elites is one  of  the  main  political  assets  and  strategies  in  contesting  the  2019  Legislative  Elections. The electability of existing women is still represented by women who utilize elements of family kinship  with  local  political  elites.  Elected  legislators  who  have  political  ties  with  local figures,  such  as  local  officials  in  the  electoral  district  concerned,  wives  of  local  officials, children of local officials have an impact on the election of female legislators. This is because these  local  figures  are  well  known  by  the  wider  community  so  that  these  figures  will  easily introduce  their  other  relatives  to  participate  in  occupying  other  political  positions.  In  fact, people who have loyalty to political figures who have been elected can immediately put their trust in new figures introduced by these political officials.
Keywords: Women's Election; Jambi Province; Familiel Ties

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang problematika dan tantangan elektoral keterpilihan perempuan dari Provinsi Jambi pada Tingkat Pusat maupun Legislatif Provinsi’ yang mana masih belum representatif  perempuan.  Metode  yang  digunakan  yakni  Kualitatif  deskriptif  dengan mengunakan  data  primer  dan  sekunder.  Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa hubungan kekerabatan dengan elit politik lokal menjadi salah satu modal politik yang utama dan strategi dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2019. keterpilihan perempuan yang ada masih terwakili oleh perempuan yang memanfaatkan unsur-unsur kekerabatan keluarga dengan elit politik local. Legislator terpilih yang memiliki kekerabatan politik dengan figur lokal, seperti pejabat lokal di dapil yang bersangkutan, istri pejabat lokal, anak pejabat lokal berimbas pada keterpilihan anggota legislatif perempuan. Hal ini dikarenakan figur-figur lokal tersebut telah dikenal  oleh  masyarakat  luas  sehingga  figur  tersebut  akan  dengan  mudah  memperkenalkan kerabatnya  yang  lain  untuk  turut  serta  menduduki  kursi  jabatan  politik  lainnya.  Bahkan, masyarakat yang  memiliki  loyalitas terhadap figur politik  yang telah terpilih dapat langsung menaruh trust kepada figur baru yang diperkenal kan oleh pejabat politik tersebut.
Kata Kunci: Keterpilihan Perempuan, Provinsi Jambi, Familiel Ties
PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi,
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
mengutamakan  hak  dan  kewajiban  serta perlakuan  yang  sama  bagi  semua  warga negara  termasuk  dalam  hal  politik.  Hak-hak politik  yang  dimaksud  mencangkup  hak untuk  berpartisipasi  dalam  memilih  ataupun dalam mencalonkan diri pada proses tahapan pemilu  baik  di  tingkat  legislatif  maupun eksekutif.  Hal  ini  Sesuai  dengan  amanat konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai landasan  konstitusi  Negara  telah  memberi ruang  untuk  setiap  warga  negara  ikut  serta dalam  pemerintahan  tanpa  membedakan jenis kelamin (Nimrah S dan Sakaria, 2014). Amanat  konstitusi  ini  kemudian  diturunkan kedalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Partai  Politik  dan  juga Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Pemilu yang mewajibkan menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan  partai  politik,  mulai  dari tingkat  pusat  sampai  pada  tingkat  daerah serta  setiap  partai  politik  untuk  memasukan 30% perempuan dalam kepengurusan. Dengan  hadirnya  aturan-aturan  tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan keterpilihan perempuan dalam politik.
Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari  berbagai aktivitas di  bidang politik  dalam  hal  ini  sebagai  anggota
parlemen  misalnya, dimana para perempuan melibatkan  diri  secara  aktif  terlibat  secara langsung  maupun  secara  tidak  langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan.
Sebagaimana  Ann  Philips  dalam Soetjipto  (2011:  89),  mengemukaan  bahwa partisipasi  politik  bagi  kaum  perempuan bukan  hanya  terkait  dengan  adu  ide  atau gagasan  tetapi  lebih  dari  sekedar  itu  dan memeiliki makna tersendiri. Ketika berbicara  tentang  partisipasi  politik  di pahami  sebagai  keterlibatan  actor  politik dalam pengembilan kebijakan peran perempuan  penting  untuk  didiskusikan.  Hal ini  dikarenakan  bukan  hanya  sekedar berkaitan  tentang  perwakilan  kelompok tertentu  akan  tetapi  lebih  dari  itu  terkait dengan  konsep  keterwkilan  itu  sendiri  yang berkaitan  dengan  masalah  responsipitas  dan juga akuntabilitas (Ani Soetjipto, 2011:98).
Keterwakilan perempuan dalam bidang  politik  termasuk  Lembaga  legislatif secara kualitias dan secara kuantitas merupakan  suatu  yang  harus  agar  dapat teciptanya  keadilan  dan  kesetaraan  antara laki-laki  dengan  perempuan  agar  dapat Bersama-sama  ikut  berpartisipasi  dalam perumusan  suatu  kebijakan  (Subekti  V.S, 2008: 54).
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Pentingnya  representasi  perempuan ternyata  tidak  didukung  oleh jumlah keterwakilan  perempuan  itu  sendiri,  baik dalam  birokasi pemerintahan ataupun dalam jabatan  politik.  Keterwakilan  perempuan dalam politik, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu menempati posisi minoritas daripada jumlah laki-laki.  Perempuan  merupakan  sumber daya  manusia  yang  jumlahnya  cukup  besar di  Indonesia,  sehingga  perempuan  memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan dari bangsa ini.  Disinilah  perempuan  memiliki  peran yang  strategis  untuk  berpartisipasi  dan  ikut serta  berperan  dalam  berbagai  bidang seperti,  bidang  pendidikan,  sosial  ekonomi, hukum,  politik,  dan  lain.  Namun  jumlah perempuan  yang  besar  ini  tidak  dapat terwakili dan tercerminkan secara  faktual di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan  politik  di  Indonesia  dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik.
Pada  saat  yang  sama,  keterwakilan perempuan di parlemen perlu terus ditingkatkan agar perempuan  lebih terwakili secara  setara    dalam  pelaksanaan  kebijakan publik  yang  lebih  baik  dan  lebih  adil,  serta berpartisipasi dalam  pembangunan nasional yang  lebih  terarah.  Hasil  Pemilu  2019  di
tingkat  DPR  RI  mewakili  Provinsi  Jambi, pemilihan  perempuan  kembali  menjadi perbincangan.  Dari  delapan  kursi    DPR  RI, wakil dari provinsi Jambi hanya meloloskan satu wakil perempuan, yaitu Saniatul Lativa, yang  merupakan  satu-satunya  perempuan Jambi  yang  mendapatkan  keterwakilan  di DPR  RI.  Di  tingkat  provinsi,  hasil  pemilu legislatif  2019,  keterwakilan  perempuan  di parlemen di Provinsi Jambi yang memberikan  ruang  minimal  30  persen  tidak terwujud.  Informasi  jumlah  anggota  DPRD terpilih  di  Provinsi  Jambi  menurut  jenis kelamin disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

## Tabel I: Perbandingan Jenis Kelamin di DPRD
Provinsi Jambi dari tahun 2004-2019
Periode Lk Pr Jumlah 2004-2009 39 6 45 2009-2014 35 10 45 2014-2019 48 7 55 2019-2024 47 8 55
Sumber : Puskapol UI
Hasil  Pemilu  2019  untuk  masa jabatan  2019-2024  dari  55  kursi  DPRD Provinsi Jambi, hanya 8 kursi yang diisi oleh kaum perempuan dan 47 diisi oleh laki-laki. Untuk  melihat  siapa  saja  kaum  perempuan yang  terpilih  menjadi  anggota  DPRD Perempuan  dapat  dilihat  dari  tabel  dibawah ini:
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357

## Tabel II:
Data Anggota DPRD Perempuan di

## DPRD Provinsi Jambi
No Nama Dapil Fraksi 1 Ririn Novianty. SE Jambi II - Kab. Batanghari dan Kab. Muaro Jambi Partai Amanat Nasional (PAN) 2   Nur Tri Kadarini, SE., M.Si., Ak Jambi II- Kab.Batanghari dan Kab. Muaro Jambi Fraksi PDI 3 Dra. HJ. Maimaznah Jambi I-Kota Jambi Fraksi Partai Golkar. 4 HJ. Yuli Yuliarti, S,E., M.M Jambi I-Kota Jambi Fraksi Partai Demokrat. 5 Ezzaty, S.Psi (Anak AJB) Jambi IV Kab Kerinci  dan Kab Sungai Penuh Fraksi Partai Demokrat 6 HJ. Nurhayati Jambi VI Kab Tanjab Bar dan Tanjab Tim Fraksi Partai Demokrat 7 HJ Eka Marlina, SE. MH Jambi V Kab Bungo dan Kab Tebo Fraksi partai PKB 8 HJ. Rahima, SH (Istri Pahrori) Jambi V Kab Bungo dan Kab Tebo Fraksi Nasdem Hanura
Sumber: (Puskapol.ui.ac.id, 2020)
Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada  ketimpangan  jumlah  anggota  legislatif perempuan dengan jumlah anggota legislatif perempuan dengan jumlah anggota legislatif lakik-laki  yang  terpilih.  Idealnya  minimal 30% jumlah perwakilan dari kaum perempuan  yang  yang  seharusnya,  tetapi hanya diisi 14, 5 % saja.
Keterlibatan perempuan dalam kontestasi  politik  tentu  harus  diikuti  oleh modal  politik  yang  kuat  agar  dapat  terpilih seperti  modal  sosial,  ekonomi  dan  politik. Selain  itu,  salah  satu  modal  politik  yang dapat  dimanfaatkan  olehe  calon  anggota legislative  perempuan  untuk  menangulang suara adalah dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan elit lokal. Hal ini  dikarenakan  figur-figur  lokal  tersebut telah dikenal oleh  masyarakat  luas  sehingga figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut  serta  menduduki  kursi  jabatan  politik lainnya.  Bahkan,  masyarakat  yang  memiliki loyalitas  terhadap  figur  politik  yang  telah terpilih  dapat  langsung  menaruh trust kepada  figur  baru  yang  diperkenal  kan  oleh pejabat politik tersebut. Keterpilihan anggota  legislatif  perempuan  di  Provinsi Jambi    masih  sangat  dipengaruhi  oleh adanya  peran  keluarga  sebagai  elit  lokal dalam proses pencalonan dan juga keterpilihan calon anggota legislatif perempuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis bagaimana hubungan kekerabatan anggota legislatif terpilih perempuan  di  tingkat  pusat  dan  provinsi  di Provinsi Jambi dengan elit politik lokal.

## METODE
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  dan  teknik purposive  sampling  dimana  diwawancarai para  anggota  legislatif  perempuan  terpilih dan  juga  tokoh-tokoh  yang  memahami pemilihan  anggota  legislatif  perempuan  di Provinsi  Jambi    tahun  2019.  Selain  itu penelitian  ini  juga  akan  menginterview calon  anggota  legislatif  perempuan  yang gagal  terpilih  namun  aktif  sebagai  anggota suatu  partai  politik.  Penelitian  ini  juga  akan coba  mengkombinasikan data-data sekunder yang  berasal  dari  dokumen-dokumen  partai dan  juga  situs-situs  yang  berkaitan.  Metode ini  penulis  gunakan  karena  menganggap melalui metode ini fenomena dapat digambarkan  dengan  detail  dan  jelas mengenai  politik  kekerabatan  keterpilihan perempuan  pada  pemilu  legislatif  2019  di Provinsi Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Elektoral Perempuan Jambi dalam

## Pemilu Legislatif 2019
Pemilihan dalam demokrasi merupakan  kegiatan  elektoral  yang  diikuti untuk  memilih  kepala  pemerintahan  dan juga wakilnya di parlemen yang diikuti oleh seluruh  rakyat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemilihan  umum  bukan  suatu  proses  yang didominasi  oleh  satu  kelompok  saja  tapi
juga merupakan kesempatan yang besar bagi siapapun  untuk  dapat  berpartisipasi  dan berkontribusi di dalamnya. Kehadiran perempuan  dalam  dunia  politik  tidak terlepas  dari  hak  politik  yang  juga  dimiliki oleh  perempuan  dalam  elektoral.  Hak-hak perempuan  dalam  bidang  politik  terdapat dalam  instrumen-instrumen  internasional dimana  hak-hak  tersebut    dalam  bahasa umum,  misalnya  dalam  Pasal  21    1  dan  2 Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia, Pasal 25 ICCPR, yang berbunyi:
Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya baik secara langsung  maupun  melalui  wakil-wakil  yang dipilih  secara  bebas.  Setiap  orang  berhak atas kesempatan yang sama untuk memegang jabatan di negaranya.
Tuntutan untuk memperhatikan keikutsertaan  perempuan  dalam  politik  di Indonesia semakin menjadi perhatian khusus terutama  dengan  berkahirnya  masa  orde baru.  Salah  satu  aturan  yang  lahir  pasca reformasi  yang  semakin  memperhatikan keikutsertaan  perempuan  dalam  politik adalah  lahirnya  UU  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilu  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  UU Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
dimana  dijelaskan  bahwa  partai  politik mempunyai  kewajiban  memenuhi  kuota 30% bagi perempuan dalam politik,
terutama  saat  Menyusun  calon  anggota legislative  yang  akan  diusung  dan  dalam kepengurusan  partai.  Hal  ini  kemudian semakin  dimapankan  dengan  disahkannya UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilu. Dalam UU tersebut kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif perempuan  ini  lebih dimapankan  lagi  dalam  bentuk  tindakan afirmatif ( affirmative action ) dan juga dalam bentuk Ziffer system.
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi  di  Indonesia  yang  memberikan ruang  bagi    perempuan  untuk  berpartisipasi dalam  politik  baik    lokal  maupun    nasional di  bidang  legislatif.  Sejak  pemberlakuan aturan  tersebut,  jumlah  perempuan  Jambi yang terpilih hingga 30% sudah menunjukkan kehadirannya, meski jumlahnya belum mencapai  30%.
Provinsi Jambi mendapatakan jatah 8 kursi DPR yang terdiri dari satu Dapil. Dari 8  anggota  DPR  RI  yang  terpilih  terdapat  1 anggota DPR RI perempuan

## Tabel III.
Data Anggota Perempuan di DPR RI
Dapil Jambi No Nama Fraksi Perolehan Suara 1 Hj. Saniatul Lativa, M.M Partai Golongan Karya (Golkar) 87.911

## Sumber : Puskapol UI
Berdasarkan tabel diatas dari 8 kursi angota  DPR  RI  yang  tersedia  terdapat  1 orang  perempuan  anggota  DPR  RI  terpilih dari  Provinsi  Jambi  yakni,  Saniatul  Lativa dari  Partai  Golkar.  Dengan  terpilihnya  satu perempuan  dari  8  kursi  yang  tersedia menunjukan  minimnya  jumlah  angota  DPR RI  perempuan  terpilih  perwakilan  Provinsi Jambi.  Pada  tingkat  provinsi,  kursi  anggota DPRD  Provinsi  Jambi yang  tersedia sebanyak  55  kursi.  Dari  55  kursi  yang tersedia  terdapat  8  anggota  DPRD  Provinsi perempuan yang terpilih.
Tabel IV:

## Data Anggota DPRD Provinsi Jambi
Tahun 2019 Periode Lk Pr Jumlah 2004-2009 39 6 45 2009-2014 35 10 45 2014-2019 48 7 55 2019-2024 47 8 55 Sumber : Puskapol UI
Berdasarkan data tersebut, keterwakilan perempuan Jambi dalam Pemilihan  Umum  Legislatif  tingkat  DPRD Provinsi  hanya  sebesar  14,5%  yang  artinya bahkan  setengah  kuota  30%  pun  belum tercapai dimana hanya 8 anggota perempuan DPRD Provinsi yang terpilih dan 47 anggota
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
laki-laki DPRD Provinsi  Jambi dari total 55 keterwakilan  di  tingkat  legislatif  Provinsi Jambi.  Berikut  uraian  8  anggota  legislatif perempuan  terpilih  di  tingkat  DPRD Provinsi Jambi.

## Tabel V:
Data Anggota Perempuanterpilih  di DPRD Provinsi Jambi Periode 2019-2024
Hasil  pemilu  legislatif  menunjukkan bahwa  keterpilihan  perempuan  menjadi legislator  masih  sangat  minim.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  tindakan afirmatif berupa 30% keterwakilan perempuan, baik di DPRD  maupun DPR RI belum  sesuai  dengan  tujuan  dari  kebijakan
tersebut.  Dari  data  ini  juga  terlihat  bahwa belum  representatifnya  keterwakilan  kaum perempuan  dalam  Lembaga  politik  di Provinsi  Jambi.  kaum  perempuan  masih dianggap  sebagai  masyarakat  dari  golongan kelas  dua  di  ranah  politik  lokal.  Perempuan masih  disubordinasikan,  bahkan  dianggap remeh oleh masyarakat yang masih menganut  budaya  patrarki.  Argumentasi seperti  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang kemudian  menghambat  perempuan  untuk dapat  duduk  dalam  jabatan  strategis  di lembaga-lembaga  politik  yang  dikarena perempuan  kurang  mendapatkan  afirmasi pengakuan  dalam  ranah  politik.  Padahal, kebijakan hasil legislasi juga harus mempertimbangkan aspek kepentingan, aspirasi  bahkan  juga  prioritas  yang  dapat diaspirasikan oleh kaum perempuan sehingga  kebijakan-kebijakan  tersebut  tidak bias  gender  dan  didominasi  dari  persepektif kaum  laki-laki  saja.  Perbedaan  perspektif, nilai,  kepentingan,  kebutuhan,  dan  aspirasi kaum  perempuan  yang    tentu  berbeda  dari kaum  laki-laki  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  perubahan  mendasar  kearah yang lebih demokratis.
Perempuan  Dalam  Arus  Politik  Lokal Jambi
Representasi kaum perempuan dalam ranah  politik  lokal  di  Provinsi  Jambi
dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya  adalah      ikatan  kekeluargaan atau  familial  ties.  Konsep  familial  ties merupakan  konsep  yang  dikemukakan  oleh
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Linda  K  Richter  (Richter,  1990)  yang melakukan  riset  tentang  kemunculan  kaum perempuan  dalam  ranah  politik  di  Asia tenggara  dan  juga  asia  selatan  pada  tahun 1990an.
Dalam hasil risetnya richter mengemukakan  bahwa  salah  satu  yang menjadi  faktor  kemunculan  kau  perempuan dalam politik kepemimpinan di Asia Selatan dan  Asia  Tenggara  seperti    Benazir  Bhutto, Sheik Hasina Wajed Indira Gandhi, Sirimavo  Bandaranaike,  Corazon  Aquino, Aung  San  Suu  Kyi  adalah  “ familial  ties ”.
Familiel  ties  adalah  saudara  laki-laki  baik dari  ayah,  ibu,  mertua,  kakak  ataupun  adik adalah  seorang  politisi  yang  memiliki pengaruh yang sangat kemudian memfasilitasi  politisi  dari  kaum  perempuan untuk  membangun    sampai  mencapai  dan memiliki peran dalam kepemimpinan politik (Richter, 1991: 156).
Penelitian-penelitian  tentang  politik gender familiel  ties disamakan  dengan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan  ini  bila  terus  berlanjut  dari generasi ke genrasi  maka akan  memebentuk dinasti politik yang diakibatkan oleh adanya sejarh  kekerluargaan  dari  para  pelaku politik.
Legislator  perempuan  yang  terpilih, baik di ranah DPRD Provinsi Jambi maupun di  DPR  RI  tidak  terlepas  dari  adanya koneksi  kekerabatan  dengan  politisi  senior. Saniatul  Lativa  merupakan  angota  DPR  Ri yang  terpilih  dari  Dapil  Jambi  yang menjabat  sejak  periode  2014-2019  dan 2019-2024.  Saniatul  Lativa  merupakan  istri dari Bupati Tebo dua priode 2011-2016 dan 2017-2022. Bukan hanya Legislator perempuan  dari  DPR  RI  terpilih  saja  yang memiliki  hubungan  kekerabatan  tetapi  juga di ranah DPRD Provinsi Jambi tidak terlepas dari  adanya  koneksi  kekerabatan  dengan politisi  senior.  Hal  ini    juga  dapat  dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:
Table VI. Data Anggota DPRD Perempuan terpilih Provinsi Jambi periode 2019-2024
Sumber: DPRD Provinsi Jambi 2019 di olah
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Hasil pemilihan legislatif tahun 2019 dari  55  kursi  DPRD  Provinsi  Jambi  yang tersedia  terdapat  8  anggota  DPRD  Provinsi perempuan  terpilih.  Dari  8  anggota  DPRD Provinsi  Jambi  perempuan  terpilih  6  orang diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan  elit  politik  lokal.  Adanya  hubungan kekerabatan  dengan  elit  politik  lokal menjadi salah satu modal politik yang utama dan  strategi  dalam  kontestasi  Pemilu Legislatif  2019.  Legislator  terpilih  yang memiliki  kekerabatan  politik  dengan  figur lokal,  seperti  pejabat  lokal  di  dapil  yang bersangkutan,  istri  pejabat  lokal,  anak pejabat lokal berimbas pada angka keterpilihan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini dikarenakan  figur-figur  lokal  tersebut  telah dikenal oleh  masyarakat  luas sehingga  figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut  serta  menduduki  kursi  jabatan  politik lainnya.  Bahkan,  masyarakat  yang  memiliki loyalitas  terhadap  figur  politik  yang  telah terpilih  dapat  langsung  menaruh  trust kepada  figur  baru  yang  diperkenal  kan  oleh pejabat politik tersebut.
Mark  R.  Thompson  yang  coba mengemukakan  tentang  sejarah  politisi kaum  perempuan  terkemuka  di  Asia.  Istilah yang  digunakan  adalah  politik  dinasti  untuk menjelaskan bagaimana hubungan
kekerabatan antar politisi perempuan dengan politisi  laki-laki,  hasil  risetnya  menunjukan hubungan  kekerabatan  sebagai  ayah,  suami merupakan  factor  kunci  kaum  perempuan dalam memeperoleh kekuasaan. (Thompson, 2002: 45).
Politik dinasiti sering juga disamakan  dengan  politik  kekerabatan, walaupun  sampai  saat  ini  belum  ada pengertian  yang  seregam.  Menurut  Ernesto Dal Bo mengemukakan  politik dinasti dapat terlaksana  dikarenakan  politisi  mempunyai hubungan kekerabatan dengan politisi sebelumnya (Dal Bó et al., 2009).
Definisi  yang  disampaikan  oleh  Dal Bo  di  atas  sesuai  dengan  yang  disampikan oleh  Pablo  Querobin  (2011:  11)  yang mengemukakan  bahwa  upaya-upaya  yang dilakukan oleh elit politik untuk mempertahankan  kekuasaanya  dengan  cara memonopoli kekuasaan politik.
Sedangkan  menurut  Yasushi  Asako (2012: 22) menyatakan bahwa politik dinasti terlaksanan  dikarenakan  suatu  anggota keluarga  mendapatkan  kekuasaan  yang sebelumnya diduduki oleh kerabatnya (Asako et al., 2014). Sementara itu Menurut Stephen  Hess  (Kurtz,  1989:  20).  Politik dinasti apabila terdapat 4 atau lebih anggota
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
kelurga  yang  memiliki  hubungan  darah menduduki jabatan politik.
Eksistensi  perenpuan  dalam  ranah politik  lokal  memang  belum  sepenuhnya terpenuhi  dan  budaya  patriarki  menjadi salah satu faktor yang menghambat kehadiran  perempuan  di  ranah  politik  lokal. Namun,  dengnan  memanfaatkan  politik kekerabatan,  perempuan  memiliki  modal yang  kuat  untuk  dapat  dipilih  oleh masyarakat  yang  masih  snagat  kental dengan budaya patriarki ini. Politik kekerabatan  menjadi  modal  utama  kaum perempuan agar bisa terpilih di ranah politik bahkan  menjadi  fast track  (jalur  cepat)  bagi kaum  perempuan  untuk  dapat  berkontestasi dalam elektoral. Selain modal politik berupa politik kekerabatan  yang dimiliki oleh caleg perempuan,  kebijakan  afirmatif  dengan kuota  30%  perempuan  yang  harus  berada dalam  partai  politik,  membuat  partai  politik harus  mengkader  perempuan  untuk  dapat dikandidasikan  dalam  pemilihan    legislatif. Kandidasi ini diawali dari proses rekrutmen, dan  salah  satu  proses  rekrutmen  yang dilakukan  oleh  partai  politik  adalah  dengan mengkader  orang-orang  yang  berasal  dari keluarga  politisi  atau  pejabat  politik  yang terbih  dahulu  terpilih.  Hal  ini  dikarenakan akan  cukup  berbahaya  jika  partai  politik tidak  melakukan  kaderisasi  terlebih  dahulu
dan  langsung  berkontestasi  dalam  pemilu karena  ditakutkan  caleg  dari  kerabat  politik ini  tidak  memiliki  komptensi  di  bidang politik.
Politik kekerabatan atau Familiel ties dalam  politik  terjadi  dikarenakan  adanya hubungan darah atau hubungan perkawainan dalam  2  genarisi  dalam  jabatan  politik (Kimberly  Lynn  Casey,  2009:  24).  Hal  ini dapat  terjadi  dikarenakan  dalam  proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan poitik dilakukan berdasarkan dan mempertimbangkan suatu hubungan kekeluargaan  bukan  berdasarkan  aspek kualifikasi dan kualitas seorang kandidat.
Penelitian  ini  menggunakan  istilah familial  ties ,  bukan  politik  kekerabatan maupun  politik  dinasti  dimana  pada  politik kekerabatan  seolah  kandidat  yang  terpilih tidak  memiliki  kualifikasi  sedangkan  alasan untuk  tidak  memilih  konsep  politik  dinasti adalah  untuk  meminimalisir  distorsi  dinasti yang  sering  dimaknai  dengan  sistem kerajaan.  Adanya  politik  kekerabatan  dalam kekuasaan  politik  yang  dimiliki  oleh  kaum perempuan  menunjukkan  bahwa sebenarnya secara kualifikasi perempuan terpilih memiliki  kualifikasi  yang  memadai  hanya saja mengandalkan ikatan keluarganya untuk
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
mempromosikan  dirinya  agar  dapat  terpilih dalam pemilihan legislatif. Hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat sehingga perempuan  perlu  mendapatkan  afirmasi pengakuan  bahwa  ia  memiliki  kualifikasi untuk  dapat  duduk  di  kursi  parlemen. Afirmasi  inilah  melalui  keterikatannya dengan  kerabat  politik  yang  telah  lebih dahulu dikenal oleh masyarakat sehingga hal tersebut  menjadi  modal  politik  utama  yang dimiliki  oleh  legisltor  perempuan  terpilih untuk  mendapatkan  kursi  parlemen,  baik  di tingkat DPRD Provinsi maupun di DPR RI.

## SIMPULAN
Hasil  Pemilihan  Legislatif  tahun 2019  dari  8  kursi  anggota  DPR  RI  Provinsi Jambi  yang  tersedia  terdapat  1  orang perempuan anggota DPR RI yakni, Saniatul Lativa  dari  Partai  Golkar.  Saniatul  Lativa merupakan istri dari Bupati Tebo dua priode 2011-2016  dan  2017-2022.  Sementara  itu pada  tingkat  provinsi,  kursi  anggota  DPRD Provinsi  Jambi  yang  tersedia  sebanyak  55 kursi,  dari  55  kursi  yang  tersedia  terdapat  8 anggota  DPRD  Provinsi  perempuan  yang terpilih.  Dari  8  anggota  DPRD  Provinsi Jambi perempuan terpilih 6 orang diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan  elit  politik  lokal.  Adanya  hubungan kekerabatan  dengan  elit  politik  lokal
menjadi salah satu modal politik yang utama dan  strategi  dalam  kontestasi  Pemilu Legislatif  2019.  Legislator  terpilih  yang memiliki  kekerabatan  politik  dengan  figur lokal,  seperti  pejabat  lokal  di  dapil  yang bersangkutan,  istri  pejabat  lokal,  anak pejabat lokal berimbas pada angka keterpilihan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini dikarenakan  figur-figur  lokal  tersebut  telah dikenal oleh  masyarakat  luas sehingga  figur tersebut akan dengan mudah memperkenalkan kerabatnya yang lain untuk turut  serta  menduduki  kursi  jabatan  politik lainnya.  Bahkan,  masyarakat  yang  memiliki loyalitas  terhadap  figur  politik  yang  telah terpilih  dapat  langsung  menaruh  trust kepada  figur  baru  yang  diperkenal  kan  oleh pejabat politik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani  Soetjipto,  (2011).  Politik  Harapan: Perjalanan Politik
Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta. Anifatul  Kiftiyah  .  (2019).  Perempuan Dalam Partisipasi Politik di
Indonesia . Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia
Asako,  Yasushi.  et.al.  (2012).  Dynastic Politicians:  Theory  and  Evidence from  Japan,  Waseda  University Organization  for  Japan-US  Studies. Working Paper No. 201201.
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Casey,  Kimberly  Lynn.  (2009).  “Family Matters:  The  Prevalence  and  Effects of  Political  Families  in  National Politics.”  Ph.D  diss.  University  of
Missouri.
Dirga  Ardiansa,  (2016)  “Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi  Politik  di  Indonesia”.
Jurnal  Politik  Universitas  Indonesia,
2 (1).

## DPRD  Provinsi  Jambi.  Anggota  DPRD
Provinsi Jambi. https://dprd- jambiprov.go.id/dewan Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. 2006. “Political Dynasties”, Diunduh dari SSRN: http://ssrn.com/abstract=909251 . Kurtz  II,  Donn  M.  (1989).  “The  Political Family:  A  Contemporary  View.” Sociological Perspectives 32 (Autumn), No. 3: 331-352. Komisi  Pemilihan  Umum.  (2020).  “Daftar Pemilih Tetap (DPT)”.
https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada
2020/dpt/ .
Linda  K  Richter  (1990-1991)  “Exploring Theories  of  Female  Leadership  in South  and  Southeast  Asia,”  Pacific
Affairs, Vol.63, No. 4.
Mark.  R.  Thompson,  (2022-2003)  “Female Leadership of Democratic Transition in  Asia,”  Pacific  Affairs,  Vol.  75,
No. 4.
Nimrah,  S.,  &  Sakaria  (2014).  “Perempuan dan  Budaya  Patriarki  Dalam  Politik: Studi  Kegagalan  Caleg  Perempuan
Dalam  Pemilu  Legistatif”.  Jurnal The  Politics,  1(2),  2014,  hal.  173- 182.
Putri,  I.  A.  (2018).  Jaringan  Kekerabatan Matrilineal  Sebagai  Modal  Sosial Perempuan  Caleg  dalam  Pemilu 2014.  Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu Sosial Budaya, 19(2), 167-178.
Puskapol  UI  DPRD  Provinsi  Jambi  2019 https://www.puskapol.ui.ac.id/data- dprd-provinsi-terpilih-2019
Querubin,  Pablo.  (2011).  Political  Reform and  Elite  Persistence:Term  Limits and  Political  Dynasties  in  the Philippines,  paper  dipresentasikan pada APSA Annual Meeting.
Ramadhany,  D.,  &  Rahmawati,  D.  E.
(2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik  Patriarkhi  dalam  Pemilihan Umum  di  Indonesia:  Keterwakilan Perempuan  pada  Pemilu  2019  di Kabupaten  Sleman.  JISPO  Jurnal Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  10(1), 39-62.
Richter. Linda K. 1992. “Political Instability and Tourism In The Third World” in Tourism  &  The  Less  Developed Countries, Edited by David Harrison.
London: Belhaven Press.
Ramadhany,  D.,  &  Rahmawati,  D.  E.
(2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik  Patriarkhi  dalam  Pemilihan Umum  di  Indonesia:  Keterwakilan Perempuan  pada  Pemilu  2019  di Kabupaten  Sleman.  JISPO  Jurnal Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  10(1), 39-62.
Submission : 06 Mei 2023 ISSN: 2614-4336
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 2 HAL. 345-357
Subekti,  V.S.  (2008).  “Kepemimpinan Politik di Indonesia”. Jurnal Politika, 4(1), hlm. 12-37.
Soetjipto,  Ani  dan  Pande.  (2013).  Gender dan  Hubungan  Internasional.  Jakarta
: Jalasutras
Wring,  D.  (1996).  Political  marketing  and party  development  in  Britain:  A
“secret”  history. European  Journal of Marketing , 92-103.

## PROFIL SINGKAT
Nama  Alva  Beriansyah,  S.IP.,  M.IP .  Lahir  di Palembang,  12-10-1990.  Penulis  merupakan Dosen  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Jambi  sejak  tahun  2019.  Saat  ini  penulis menjabat  sebagai  Ketua  Laboratorium  Prodi Ilmu Pemerintahan.