## Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba Bumd terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan
Analysis Contribution of Regional Retribution and Profit of Regional Owned Enterprises on Local Own Revenue (LOR) in South Kalimantan Province

## M. Lazuardi
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat mlazuardi55@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the level of contribution and effectiveness of regional retribution and profit of regional owned enterprises to LOR and efforts that can be done to improve the acceptance of local retribution and gain of regional owned enterprises in South Kalimantan Province. The research method used is the descriptive quantitative method. This study indicates that regional retribution and profits of local owned enterprises to LOR in South  Kalimantan  Province  from  2014-2016  are  still  low.  In  the  2014-2016  period,  the effectiveness  of  regional  retribution  and  regional-owned  enterprises  was  beneficial.  This means that the realization of  local levies and profits of  regional owned enterprises in the 2014-2015 period always reaches the target. Then efforts can be made to increase revenues and  the  contribution  of  local  retribution  to  LOR,  namely  through  intensification  and extensification. Simultaneously, the effort to improve regionally owned enterprises' income is through rearrangement and improvement of company management, training, or coaching of regional owned enterprises employees.
Keywords:  Contribution,  Effectiveness,  Regional  Retribution,  Profit  of  Regional  Owned Enterprises, and Local Own Revenue.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD serta upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah  dan  laba  BUMD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Deskriptif  kuantitatif  merupakan metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD  di Provinsi Kalimantan Selatan dari  tahun  2014-2016  masih  rendah.  Kemudian  dalam  periode  2014-2016  hasil  dari efektivitas  retribusi  daerah  dan  BUMD  sangat  efektif.  Ini  artinya  realisasi  dari  retribusi daerah dan laba BUMD dalam periode 2014-2015 selalu mencapai target. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus kontribusi retribusi daerah terhadap  PAD  yaitu  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Sedangkan  upaya  untuk meningkatkan penerimaan BUMD yaitu melalui penataan ulang serta perbaikan manajemen perusahaan, pelatihan atau pembinaan pengelola BUMD.
Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sejak  diberlakukannya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencari dan  mendapatkan  sumber  keuangan  daerahnya  sendiri  yang  sumber-sumbernya  tersebut tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung  jawab  terhadap  daerahnya  sendiri  dan  terhadap  pemerintah  pusat  dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah diantaranya melalui retribusi daerah dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki di daerah.
Implikasi  dari  adanya  otonomi  daerah  dimana  penyerahan  hak  dan  wewenang  dri pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  disertai  dengan  pelimpahan  wewenang dalam  bidang  keuangan  (desentralisasi  fiskal)  sehingga  membutuhkan  dana  yang  cukup besar.
Dalam  otonomi  daerah,  salah  satu  indikator  keberhasilan  daerah  atau  yang  disebut dengan  kemandirian  daerah  yaitu  dapat  dilihat  dari  kondisi  PAD  daerahnya.  Kemandirian suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  kemampuan  keuangan  daerahnya  dalam membiayai  semua penyelenggaraan  daerah  dan  dapat  mengurangi  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat sehingga diharapkan PAD memberikan peran terbesar dalam keuangan daerah.
PAD  yang  merupakan  sumber  utama  dalam  penerimaan  daerah  maka  dalam pelaksanaannya  haruslah  memperhatikah  hal-hal  yang  menjadi  sumber  penerimaan  PAD agar  dapat  optimal.  PAD  yaitu  jenis  penerimaan  daerah  yang  wajib  ditingkatkan pertumbuhan pendapatannya, dengan melakukan pemungutan yang sudah diatur berdasarkan peraturan  undang-undang  yang  berlaku  (Yani,  2002).  Selain  itu,  PAD  menjadi  indikator dalam  menentukan  kemandirian  daerah.  Karena  semakin  tinggi  penerimaan  PAD  akan
mengurangi  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  dalam  hal keuangan.
Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  memiliki  sumber-sumber penerimaan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD. Dilihat dari jumlah penerimaannya pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar dibanding sumber yang lain. Artinya hasil penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD kurang  berkontribusi pada PAD. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan usaha BUMD terdapat masalah sehingga berdampak pada rendahnya jumlah penerimaan. Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016 Jenis Pendapatan Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Rp) 2014 2015 2016 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.948.443.941.504 2.694.010.483.420 2.499.859.767.333 Pajak Daerah 2.395.925.506.280 2.040.592.214.325 1.867.418.943.430 Retribusi Daerah 20.001.836.517 41.890.654.031 27.496.361.268 Hasil Laba BUMD 46.738.000.990. 50.306.975.725 45.668.602.602
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan
Dapat  dilihat  dari  tabel  di  atas  realisasi  PAD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari tahun 2014-2016. Hingga tahun 2016 realisasi PAD selalu mengalami penurunan. Sumber penerimaan  terbesar  didominasi  oleh  pajak  daerah  tiap  tahunnya.  Sedangkan  dua  sumber penerimaan  lain  yaitu  retribusi  daerah  dan  laba  BUMD  masih  rendah.    Tinggi  rendahnya tingkat  penerimaan  retribusi  daerah  dan  laba  BUMD  akan  berdampak  pada  tingkat penerimaan  PAD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Sehingga  perlu  upaya  bagi  pemerintah untuk  mengambil  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  retribusi  daerah  dan
kinerja  BUMD  agar  dapat  memberikan  laba  yang  besar  dan  kontribusinya  terhadap  PAD akan semakin meningkat.
Dengan  segala  potensi-potensi  yang  ada  di  negeri  ini  seharusnya  dapat mensejahterakan  rakyatnya  jika  di  kelola  dengan  benar  oleh  negara.  Negara  memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dan melayani kepentingan rakyatnya. tercapainya masyarakat yang sejahtera.
Begitu  pentingnya  kontribusi  retibusi  daerah  dan  laba  BUMD  dalam  rangka meingkatkan penerimaan PAD bagi suatu daerah maka tanggungjawab yang lebih serius dari pemerintah  untuk  mengelola  dan  mengembangkannya  sehingga  dapat  memberikan keuntungan  bagi  daerah  ataupun  masyarakat.  Karena  retribusi  daerah  dan  BUMD  adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah menunjukan  bahwa  PAD  sebagai  tolak  ukur  dalam  menilai  kemandirian  daerah.  Tinggi rendahnya tingkat penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD akan berdampak pada tingkat penerimaan PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan jumlah penerimaan PAD melalui sumber-sumber penerimaannya yang diantaranya melalui retribusi daerah dan laba BUMD.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  1.  Bagaimana  kontribusi  retribusi daerah  dan  laba  BUMD  terhadap  PAD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan;  2.  Bagaimana efektivitas retribusi daerah dan laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Upaya yang dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  retribusi  daerah  dan  laba  BUMD  di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  kontribusi  retribusi daerah  dan  Laba  BUMD  terhadap  PAD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  kemudian mengetahui  efektivitas  retribusi  daerah  dan  Laba  BUMD  di  Provinsi  Kalimantan Selatan; serta  mengetahui  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  retribusi daerah dan  Laba  BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  berupa  hasil  dari penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2007).
UU  Nomor  33  Tahun  2004  menyebutkan  sumber-sumber  PAD  terdiri  dari  :  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

## Retribusi Daerah
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 rertibusi daerah adalah suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang ada di daerah dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan.
Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009  menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

## Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa BUMD adalah suatu badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh daerah. BUMD  yang  modalnya  terbagi  atas  saham  paling  sedikit  modalnya  51%  (lima  puluh  satu persen)  dimiliki  oleh  satu  daerah.  Maka  badan  usaha  yang  dapat  dikatakan  BUMD  atau perusahaan  milik  pemerintah  daerah  adalah  jika  seluruh  atau  minimal  51%  modalnya dimiliki oleh pemerintah.

## Peraturan Terkait BUMD
Saat  ini  BUMD  diatur  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  yang  sebelumnya diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun  2014  mengenai  BUMD  adalah  badan  usaha  yang  modalnya  seluruh  atau  sebagian dimiliki  pemerintah  daerah.  Dalam  pasal  331  UU  Nomor  23  Tahun  2014  didirikannya BUMD  untuk  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  ekonomi  daerah,  menyediakan barang dan/atau jasa untuk kemanfaatan umum serta memperoleh laba atau keuntungan.

## Hubungan Retribusi Daerah dan BUMD dengan PAD
Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber-sumber penerimaan PAD. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi daerah, salah satunya retribusi  daerah  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi  hasil  penerimaan retribusi daerah disuatu daerah maka juga akan berdampak pada meningkatnya PAD, karena retribusi daerah berkontribusi secara langsung dalam peningkatan penerimaan PAD.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  mengkaji  mengenai  keuangan  daerah, khususnya  PAD  seperti  Jolianis  (2012)  yang  menganalisis  Perekonomian o Daerah  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dimana kondisi PAD yang digambarkan dalam penelitian ini dalam periode 2005-2009  dalam kondisi yang sehat,  dapat  dilihat  secara  kuantitas  PAD  Sumatera  Barat  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya.  Dari  hasil  penelitian  ini,  masing-masing  memiliki  kemampuan  yang  berbeda dalam  hal  menghimpun  PAD  dan  dari  seluruh  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai PAD tertinggi adalah kota padang dan yang terendah kota pariaman.
Boby  Fandhi  Putra  (2014)  judul  penelitian  “Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Dari hasil penelitian ini, dalam periode 2008-2012 efektivitas penerimaan retribusi daerah sudah efektif. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD selama periode  tersebut  termasuk  kategori  rendah.  Sehingga  hal  ini  menunjukan  bahwa  kondisi
retribusi  daerah  kota  Blitar  dalam  hal  penerimaan  tergolong  kurang  memberikan  dampak positif terhadap PAD. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arief Himmawan DN dan Djoko  Wahjudi  (2014)  dengan  penelitian  yang  berjudul  “Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang  Dan  Surakarta).  Dalam  penelitian  ini  khusus  untuk  kontribusi  retribusi  daerah terhadap  PAD,  Kota  Surakarta  lebih  optimal  kontribusinya  dibanding  Kota  Semarang. Namun  kontribusi  retribusi  di  Kota  Semarang  lebih  besar  terhadap  APBD  terbukti  dari kemampuannya  dalam  membiayai  belanja  daerahnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pemerintah  Kota  Semarang  lebih  mandiri  dibanding  pemerintah  Kota  Surakarta.  Karena kontribusinya  terhadap  PAD  dan  APBD  lebih  besar  dan  juga  mampu  untuk  membiayai belanja daerahnya.
Penelitian  yang  dilakukan  Edie  Sugiarto (2016)  dengan judul “Analisis  Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Lamongan” menunjukan bahwa kondisi PAD di Kabupaten Lamongan masih kurang dalam jumlah penerimaan atau dengan kata lain PAD Kabupaten Lamongan belum dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Dari hasil penelitian yang menunjukan kontribusi perusahaan daerah termasuk dalam kriteria relatif tidak memberikan berkontribusi. Dimana dalam periode 2010-2014 rata-rata tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam memberikan laba terhadap PAD masih rendah walaupun ada  mengalami  peningkatan  dalam  tahun  tertentu  namun  masih  kurang  dalam  hal memberikan kontribusi. Ini artinya kondisi perusahaan daerah Kabupaten Lamongan masih belum optimal dalam menjalankan usahanya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  instansi  terkait  yaitu  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  bagian  Biro  Perekonomian  Sekretaris  Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan berupa informasi mengenai retribusi daerah dan BUMD. Data sekunder
dalam penelitian ini yaitu data berupa hasil penerimaan retribusi daerah dan hasil laba BUMD tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  cara  dokumentasi  dan  wawancara  dalam  memperoleh data.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kontribusi dan efektivitas. Rumus yang digunakan yaitu:
• Untuk melihat kontribusi retribusi daerah digunakan rumus :
Kontribusi Retribusi Daerah = 𝑃𝐸𝑁𝐸𝑅𝐼𝑀𝐴𝐴𝑁 𝑅𝐸𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑆𝐼 𝐷𝐴𝐸𝑅𝐴𝐻
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝐷 x 100
• Untuk melihat kontribusi BUMD digunakan rumus :
Kontribusi Bumd = 𝑃𝐸𝑁𝐸𝑅𝐼𝑀𝐴𝐴𝑁 𝐵𝑈𝑀𝐷
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝐷 x 100
Setelah  didapatkan  hasilnya  kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria  kontribusi menurut (Bawazier, 1999) yaitu:
Tabel 1 Hasil Presentase Kontribusi Presentase Kriteria 0-0,9% Relatif tidak mempunyai kontribusi 1-1,9% Kurang mempunyai kontribusi 2-2,9% Cukup mempunyai kontribusi 3-3,9% Mempunyai kontribusi >4% Sangat mempunyai kontribusi
Efektivitas  dalam  penelitian  ini  menggambarkan  kemampuan  retribusi  daerah  dan BUMD  dalam  merealisasikan  hasl  penerimaannya  dibanding  target  yang telah  ditetapkan. Rumus efektivitas yaitu :
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 x 100
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑈𝑀𝐷 x 100
Kriteria efektivitas menurut (Mahmudi, 2010) sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Presentase Efektvitas

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 Tahun Jumlah (Rp) 2014 2.984.433.941.504 2015 2.694.010.483.420 2016 2.449.859.767.333
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jumlah  PAD  dari  tahun  2014-2016  berdasarkan  tabel  3  selama  periode  tersebut mengalami  penurunan  tiap  tahunnya.  Tahun  2014  jumlah  penerimaan  PAD  sebesar  Rp. 2.984.433.941.504 kemudian turun ditahun 2015 menjadi Rp. 2.694.010.483.420 dan 2016 sebesar Rp. 2.449.859.767.333. Salah satu penyebab menurunnya jumlah penerimaan PAD tersebut  disebabkan  rendahnya jumlah  penerimaan  retribusi  daerah  dan laba  BUMD  yang diterima.
Kontribusi  Retribusi  Daerah  dan  Laba  BUMD  Terhadap  PAD  Provinsi  Kalimantan Selatan
1. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Presentase kinerja keuangan Kriteria >100% Sangat efektif 100% Efektif 90%-99% Cukup efektif 75%-89% Kurang efektif <75% Tidak efektif
Berikut hasil dari kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :
Tabel 4
Ha s il Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016 Tahun Penerimaan Retribusi (Rp) Penerimaan PAD (Rp) (%) Kriteria 2014 20.001.837.517 2.948.443.941.504 0,68 Relatif tidak memberikan kontribusi 2015 41.890.654.031 2.694.010.483.420 1,55 Kurang memberikan kontribusi 2016 27.496.361.268 2.449.859.767.333 1,10 Kurang memberikan kontribusi Rata-rata 1,11
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan
Dari  hasil  tabel  4,  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  dari  tahun  2014-2016 kontribusinya masih kecil. Dapat dilihat pada tahun 2014 persentase kontribusi 0,68% yang termasuk  dalam  kriteria  relatif  tidak  mempunyai  kontribusi  dengan  jumlah  Rp.
20.001.837.517, pada tahun 2015 hasil penerimaan meningkat signifikan dengan persentase 1,55%  namun  masih  termasuk  dalam  kriteria  kurang  mempunyai  kontribusi  dengan  hasil penerimaan  sebesar    Rp.  41.890.654.031,  dan  pada  tahun  2016  turun  kembali  dengan persentase  1,10%  termasuk  dalam  kriteria  kurang  mempunyai  kontribusi  dengan  hasil penerimaan  Rp.  27.496.361.268.  Dari  hasil  persentase  tersebut  menurut  kriteria  Fuad Bawazier  (1999:103)  secara  umum  retribusi  daerah  kurang  berkontribusi  terhadap penerimaan PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, rata-rata persentase kontribusi
retribusi  daerah    dari  tahun  2014-2016 adalah  1,11%  yang artinya  kontribusinya  terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih rendah atau kurang berkontribusi.
Gambar 1: Grafik Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)

## 2. Kontribusi Laba BUMD Terhadap PAD
Berikut hasil dari kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :
Tabel 6 Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 Tahun Penerimaan Laba BUMD (Rp) Penerimaan PAD (Rp) (%) Kriteria 2014 46.738.000.990 2.948.443.941.504 1,58 Kurang memberikan kontribusi 2015 50.306.975.725 2.694.010.483.420 1,87 Kurang memberikan kontribusi 2016 45.668.602.602 2.449.859.767.333 1,86 Kurang memberikan kontribusi Rata-rata 1,77 Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
0,68 1,55 1,1 0 0,5 1 1,5 2 2014 2015 2016 Peran Retribusi Daerah
Hasil kontribusi laba BUMD terhadap PAD berdasarkan tabel 6 terjadi fluktuasi dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 persentase kontribusi laba BUMD terhadap PAD sebesar 1,58%.  Jumlah  ini  kemudian  meningkat  ditahun  2015  sehingga  menjadi  1,87%  kemudian turun kembali pada tahun 2016 menjadi 1,86%. Hasil persentase kontribusi laba BUMD dari tahun 2014-2016 rata-rata 1,77% yang menunjukan kontribusi laba BUMD  termasuk dalam kriteria kurang memberikan kontribusi.
Gambar 2 : Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi

## Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

## Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)
Pada gambar 2 grafik mengenai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah secara umum dari tahun 2014-2016 kontribusi BUMD kurang mempunyai kontribusi karena hasil persentase rata-rata berada pada 1,77%. Sehingga dapat diketahui bahwa BUMD milik pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  periode  2014-2016  kurang  mempunyai kontribusi terhadap penerimaan PAD.
Jenis BUMD yang berkontribusi paling besar berdasarkan bidang usaha BUMD dapat dilihat pada tabel berikut :
1,58 1,87 1,86 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2014 2015 2016 Kontribusi BUMD Kontribusi BUMD
Tabel 7 BUMD Yang Berkontribusi Paling Besar Tahun 2014-2016 BUMD Kontribusi (%) Rata-rata (%) 2014 2015 2016 PT Bank Kalsel 90,04 95,85 94,03 93,30 PT Bangun Banua 5,59 - - - Asuransi ASKRIDA 0,06 0,72 1,02 0,60 PDAM Bandarmasih dan Intan Banjar 0,85 - 2,75 1,80 PT Jamkrida - 1,70 1,10 1,40 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) 3,27 1,71 1,09 2,02
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Terdapat 6 (enam) BUMD yang ada di Provini Kalimantan Selatan yang terdiri dari PT Bank Kalsel, PT Bangun Banua, Asuransi ASKRIDA, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Jamkrida, dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).  Tingkat kontribusi terbesar rata-rata  selama  tiga  tahun  yaitu  tahun  2014-2016  dimiliki  oleh  PT  Bank  Kalsel  sebesar 93,30%. Selanjutnya, perusahaan BPR menjadi penyumbang kedua dalam penerimaan laba BUMD  dengan  jumlah  rata-rata  2,02%.  Dan  yang  ketiga  yaitu  PDAM  dengan  rata-rata 1,80%.  Sedangkan  perusahaan  daerah  lainnya  dengan  tingkat  rata-rata  dibawah  3% menunjukan kontribusi BUMD dalam menyumbang laba masih sangat rendah.
Efektivitas Retribusi Daerah dan Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan

## 1. Efektivitas Retribusi Daerah
Hasil perhitungan efektivitas  retribusi daerah  menunjukan jumlah realisasi  retribusi daerah  dalam mencapai target yang telah ditentukan pada periode tertentu.
Tabel 8
Hasil Efektivitas Retribusi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016 Tahun Jumlah (Rp) % Kriteria Terget Realisasi 2014 18.327.228.000 27.496.361.268 109,13 Sangat Efektif 2015 31.447.425.000 41.890.654.031 133,21 Sangat Efektif 2016 25.980.253.000 27.496.361.268 105,84 Sangat Efektif Rata-rata 116,06
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan tabel 8, retribusi daerah  tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria sangat  efektif.  Hasil  persentase  rata-rata  dari  tahun  2014-2016  yaitu  116,06%  yang berdasarkan kriteria Mahmudi (2010) retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sangat efektif.  Hal  ini  menunjukan  retribusi  daerah  mampu  dalam  merealisasikan  hasil penerimaannya yang telah ditargetkan.

## 2. Efektivitas Laba BUMD
Efektivitas BUMD adalah capaian realisasi laba BUMD terhadap target yang telah ditetapkan pada periode tertentu.
Tabel 9
Hasil Efektivitas Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016 Tahun Jumlah (Rp) % Kriteria Terget Realisasi 2014 45.352.592.000 46.738.000.990 103,05 Sangat Efektif 2015 51.216.988.000 50.306.975.725 98,22 Cukup Efektif 2016 45.700.682.000 45.668.602.602 99,93 Cukup Efektif Rata-rata 100,4
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Efektivitas laba  BUMD  berdasarkan  tabel  9  dilihat  dari  rata-rata  hasil  perhitungan dari tahun 2014-2016 sebesar 100,4% termasuk dalam kriteria sangat efektif.  Tahun 2014 laba  BUMD  yang  ditargetkan  sebesar  Rp.  45.352.592.000  dan  terealisasi  sebesar  Rp. 45.889.236.936  dengan  persentase  103,05%,  kemudian  turun  karena  pada  tahun  2015 penerimaan  laba  BUMD  tidak  mencapai  target,  dapat  dilihat  dari  target  penerimaan  laba BUMD Rp. 51.216.988.000 dan terealisasi Rp. 49.599.438.120 dengan persentase 98,22%, dan  naik  kembali  pada tahun  2016  laba BUMD  yang  ditargetkan  Rp.  45.700.682.000  dan terealisasi  Rp.  45.267.631.218  dengan  persentase  99,93%.  Pada  tahun  2016  juga  tidak mencapai  target.  Maka  dari  persentase  peritungan  pada  tabel  diatas  kategori  kriteria efektivitasnya pada tahun 2014 termasuk dalam kategori sangat efektif, tahun 2015 dan 2016 termasuk dalam kategori cukup efektif.

## Masalah dalam Penerimaan Retribusi Daerah dan BUMD

## Masalah dalam Penerimaan Retribusi
Beberapa  permasalahan  dalam  pemungutan  retribusi  daerah  seperti  yang dikemukakan Rusmawardi (2006), seperti :
1. Belum jelasnya penentuan tarif retribusi daerah mengenai berapa tarif yang dikenakan.
2. Kemampuan atau keahlian pengelola retribusi daerah yang belum merata.
3. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah dalam membayar retribusi, serta
4. Pemahaman para pengelola mengenai tata kerja dan prosedur belum merata.

## Masalah dalam Penerimaan BUMD
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  pengelola  BUMD  terdapat  beberapa permasalahan  terkait  pelaksanaan  BUMD,  diantaranya  yaitu  1)  Permasalahan  dalam manajemen  perusahaan;  2)  Masih  rendahnya  keterampilan  Sumber  Daya  Manusia  yang mengelola;  3)  Terdapat  banyak  biaya  yang  tidak  terduga  sehingga  mengurangi  kas perusahaan; 4) Biaya yang lebih tinggi dari pada penerimaan (rugi); 5) Adanya persaingan dengan  pihak  swasta  yang  mempunyai  usaha  sejenis;  6)Fasilitas  maupun  kondisi peralatan/mesin yang sudah ketinggalan sehingga kalah bersaing; 7)  Terdapat banyak aset perusahaan  yang  tidak  produktif,  seperti  tanah  dan  bangunan  akibatnya  biaya  operasional relatif tinggi.
Rendahnya  penerimaan  sebagian  BUMD  dibanding  perusahaan  swasta  bukan menjadi  permasalahan  utama  karena  mengingat  dibentuknya  BUMD  untuk  kemakmuran masyarakat  daerah  dengan  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  PAD  juga  untuk turut  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah.  Artinya  selain  untuk  memberikan  laba dalam meningkatkan penerimaan PAD juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang dan jasa dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga dalam hal ini kepuasan masyarakat  terhadap  adanya  BUMD  juga  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  suatu  BUMD dalam melaksanakan fungsinya serta sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.
Upaya  Meningkatkan  Penerimaan  Retribusi  Daerah  dan  BUMD  Terhadap  PAD

## Provinsi Kalimantan Selatan

## Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah
Berdasarkan  penelitian  oleh  Boby  Fandhi  Putra,  Dwi  Atmanto  dan  Nila  Firdausi Nuzula  (2014)  untuk  meningkatkan  penerimaan  retribusi  daerah  yaitu  dengan  melakukan upaya  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Upaya  melalui  intensifikasi  antara  lain  yaitu melakukan perbaikan sistem perusahaan serta peraturan dalam proses pemungutan retribusi daerah  dan  melakukan  sosialisi  kepada  masyarakat  tentang  kewajiban  dalam  membayar retribusi
Upaya  selanjutnya  yaitu  ekstensifikasi.  Ekstensifikasi  adalah  upaya  yang  brtujuan untuk  memperluas  dan  meningkatkan  sumber  pendapatan    retribusi  daerah    dengan  cara mencari, menggali dan melakukan pendataan pada objek-objek baru di Kalimantan Selatan yang berpotensi untuk dilakukan pemungutan retribusi.

## Upaya Meningkatkan Penerimaan BUMD
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalah  serta  dalam  rangka meningkatkan penerimaan BUMD berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BUMD Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu :
1. Peremajaan usaha, yaitu dengan melakukan penataan ulang serta perbaikan manajemen pada jenis-jenis usaha yang dijalankan.
2. Menambah  usaha  baru  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  sehingga  dapat meningkatkan penerimaan dan menyumbang laba pada PAD
3. Memprioritaskan  pada  jenis  usaha  yang  memiliki  potensi  dalam  meningkatkan penerimaan perusahan
4. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain yang  memiliki  usaha  sejenis  atau  yang  dapat memudahkan perusahaan dalam meningkatkan penerimaannya
5. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyeleksi SDM yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya serta memberikan pelatihan atau pembinaan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu 2014-2016 terhadap PAD di Provinsi
Kalimantan  Selatan  secara  umum  masih  rendah.  Sedangkan  untuk  BUMD  kontribusinya terhadap  PAD  dari  tahun  2014-2016  masih  rendah.  Dari  jumlah  BUMD  yang  dimiliki pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  BUMD  yang  paling  tinggi  kontribusinya  dalam menyumbang  laba  BUMD  terhadap  penerimaan  PAD  adalah  BPD  Prov.  Kalsel  dan kontribusi  yang  paling  rendah  adalah  Asuransi  ASKRIDA.  Kemudian,  Efektivitas penerimaan  Retribusi  Darah  dan  BUMD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  periode  2014-2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif.
Masalah  dalam  pelaksanaan  retribusi  daerah  yang  menyebabkan  kontribusinya rendah  terhadap  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  penetapan  tarif  retribusi  yang belum  jelas,  kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  dalam  membayar,  belum  optimalnya kemampuan  serta  tata  kerja  pengelola  retribusi.  Sedangkan  permasalahan    BUMD    yaitu rendahnya  kinerja  SDM  yang mengelola.
Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yaitu dengan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi.  Intensifikasi  yaitu  upaya  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah, seperti melakukan perbaikan peraturan dalam  proses  penerimaan  retribusi  daerah,  serta  melakukan  sosialisasi  tentang  kewajiban
membayar  retribusi.  Sedangkan  ekstensifikasi  yaitu  upaya  untuk  meningkatkan  dan memperluas  sumber  penerimaan  retribusi  daerah,  dengan  melakukan  pendataan  terhadap objek-objek  yang  berpotensi  sebagai  retribusi  daerah.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan penerimaan laba BUMD yaitu melakukan pembinaan yang bertanggungjawab dan intensif oleh pemerintah daerah. Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang mengelola,  dilakukan pelatihan atau pembinaan yang dapat meningkatkan kemampan serta keahlian pengelola BUMD.

## Keterbatasan Penelitian
Masih kurangnya penjelasan pada beberapa objek Retribusi Daerah dan pada masing- masing BUMD karena kurangnya data maupun infomasi yang didapatkan, terbatasnya waktu dan keterediaan data yang diperoleh di Dinas Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, kemudian penelitian ini  hanya  menggunakan  beberapa  BUMD  yang  diteliti  dari  jumlah  keseluruhan BUMD  yang  terdapat  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  karena  keterbatasan  data  yang diperoleh.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  kontribusi  retribusi  daerah  dan  laba  BUMD  terhadap  PAD  di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Hasil  kontribusi  retribusi  daerah  dalam  menyumbang penerimaannya  terhadap  PAD  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  masih  rendah.  Rendahnya kontribusi retribusi daerah ini disebabkan kemampuan pengelola retribusi daerah yang belum merata  serta  kurangnya  kesadaran  wajib  retribusi  dalam  membayar,  sehingga  hal  ini menyebabkan  penerimaan  retribusi  daerah  masih  rendah.  Maka  untuk  mengatasi  masalah tersebut  serta  untuk  meningkatkan  penerimaan  retribusi  daerah,  pemerintah  daerah  dapat
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tersebut yaitu dengan cara melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
Kontribusi BUMD dalam menyumbang laba terhadap PAD di Provinsi Kalimantan
Selatan  juga  masih  rendah.  Hal  ini  karena  permasalahan  manajemen  perusahaan,  aset perusahaan yang tidak produktif hingga kalah persaingan dengan perusahaan swasta yang sejenis sehingga membuat penerimaan BUMD lebih kecil dibanding pengeluarannya (rugi).
Maka  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan dapat  melakukan  upaya  dalam  meningkatkan  laba  BUMD  seperti  melakukan  peremajaan usaha,  memprioritaskan  pada  usaha  yang  berpotensi  besar  untuk  dikembangkan,  serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat saling menguntungkan.
Dalam  rangka  meningkatkan  PAD  melalui  sumber-sumber  penerimaannya  seperti retribusi  daerah dan laba BUMD maka perlu bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaanya. Karena retribusi daerah dan laba BUMD menentukan tinggi rendahnya penerimaan PAD.

## DAFTAR REFERENSI
Arief Himmawan, & Djoko Wahjudi. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dab Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  (studi  Kmparasi  Pemerintah  Kota semarang dan surakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.21, No.2 . Bawazier, F. (1999). Peran dan Strategi Keuangan di Daerah. Jakarta: Gramedia.
Boby  Fandhi  Putra,  Dwi  Atmanto,  &  Nila  Firdausi  Nuzula.  (2014).  Analisis  Efektivitas Penerimaan  dan  Kontribusi  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota  Blitar). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.10 No.1 , 7.
Halim, A. (2007). Analisis sektor Publik Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: salemba Empat.
Jolianis.  (2012).  Analisis  Perekonomian  Daerah  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  sumatera  Barat. Jurnal  Program  studi  Pendidikan Ekonomi sTKIP PGRI sumatera Barat Vol. 1 No. 1 .
Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Rusmawardi,  M.  (2006).  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peranannya  Terhadap Pembangunan Daerah (Studi di Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah). 140.
Sugiarto,  E.  (2016).  Analisis  Kontribusi  Perusahaan  Daerah  Pasar  Terhadap  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Lamongan. Jurnal  Penelitian  Ilmu Manajemen Volume I No.03 .
Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah