Winarto,  D.  (2024).  Legitimasi  Pengelolaan  Tanah  Bengkok  Desa  di  Indonesia. Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## LEGITIMASI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI INDONESIA

## Dwi Winarto
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: dwiwinarto.sh@gmail.com

## Abstrak
Tanah  bengkok  yang  dimiliki  desa  sebagai  aset  kekayaan  desa  haruslah mengedepankan  asas  kepastian  hukum  beserta  efektivitasnya,  sehingga pengelolaannya perlu melihat sejauh apakah legitimasi pengelolaan tanah bengkok yang dimiliki oleh desa sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  beserta  peraturan  turunannya,  tentunya  tanah  bengkok  perlu  dikaji secara mendalam terkait praktik pengelolaan beserta dampak pemanfaatannya untuk kesejahteraan  masyarakat  setempat  di  desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Data  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan,  studi kepustakaan  berupa  buku-buku,  jurnal,  dan  literatur  lainnya.  Penelitian  ini  dikaji menggunakan  deskriptif  analisis  untuk  memaparkan  susbtansi  hukum  yang ditemukan  dalam  menemukan  solusi  permasalahan,  kemudian  dianalisis  dengan membuat kesimpulan khusus. Kebaharuan dari penilitian ini adalah mengkaji status dan  akibat  hukum  tanah  bengkok  beserta  pengelolaannya  oleh  pemerintah  desa dengan tujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah bengkok mengalami beberapa perubahan status hukum yang semula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengubah  status  menjadi  aset  desa  yang  kepemilikannya  diberikan  sertifikat  atas nama  pemerintahan  desa  guna  kesejahteraan  bersama,  walaupun  terjadi  beberapa perubahan status hukum, tanah bengkok tetap ditujukan untuk pembangunan desa dengan  dikelola  melalui  sistem  sewa  yang  digarap  oleh  warga  daerah  setempat, maupun pemerintah desa sendiri.
Kata kunci: Desa, Pengelolaan, Tanah Bengkok

## Abstract
As one of the village's wealth assets, Tanah Bengkok must be managed with an eye toward ensuring legal certainty and efficacy. This means examining the legitimacy of managing the village's crooked land both before and after the enactment of Law Number 6 of 2014 and its ancillary regulations. Naturally, crooked land requires a thorough examination of management techniques and the effects of their use on the welfare of the village's local communities. Normative juridical research methodology is  applied.  Data  was  gathered  from  published  works,  books,  journals,  and  other material, as well as from laws and regulations. Descriptive analysis was used in this study to explain the legal substance discovered in problem-solving techniques, and specific findings were drawn from the analysis. Examining Tanah Bengkok's legal
status  and  implications,  as  well  as  how  the  village  administration  manages  it  to promote  the  welfare  and  growth  of  village  residents,  is  what  makes  this  research novel.  The  research's  findings  indicate  that,  despite  multiple  legal  status  changes, Tanah Bengkok is still intended for village development. Law Number 6 of 2014, for example, changed Tanah Bengkok's status from that of an asset in the village to one that is owned by the village government and is certificated for the purpose of shared prosperity.
Keywords: Village, Management, Crooked Land

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  otonomi  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah  memberikan  ruang kebebasan untuk mengatur kepentingan di daerahnya dan segala aspek yang dibutuhkan oleh  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  masing-masing  kondisi  di  setiap  daerah. Kekuasaan  tertinggi  dari  otonom  tersebut  adalah  bupati  yang  dalam  perangkat  daerah dibawahnya meliputi desa maupun kecamatan dengan kondisi daerah yang bermacam- macam, seperti agraris dll.Isharyanto and Dila Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa:(Perspektif,  Konseptualisasi  Dan  Konteks  Yuridis)  (Jakarta:  Absolute  Media, 2021). Desa sebagai bagian dari suatu wilayah memiliki urusan pemerintahannya sendiri yang dilandasi atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang melekat disertai penghormatan dan pengakuan dalam sistem kenegaraan Indonesia.
Desa  dalam  menjalankan  pemerintahannya  meliputi  beberapa  jabatan  seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki kewajiban membantu menyelenggarakan wewenang dan tugas yang diemban Kepala Desa. Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri dan  mengatur  pemerintahannya  berdasarkan  perspektif  asas  otonomi  dan  tugas perbantuan,  dimana  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  terhadap  pengelolaan  tanah bengkok  menjadi  kewenangan  khusus  demi  mewujudkan  kepentingan  rakyat  beserta kesejahteraannya sebagai hak-hak konstitusional warga negara untuk berupaya mencapai pembangunan nasional yang merata. Hasil dari tanah bengkok tentunya digunakan juga oleh  pemerintahan  desa  untuk  mencukupi  kebutuhan  kehidupan  keluarganya  secara layak.
Dalam hal ini perangkat desa dimaksudkan sebagai sekretaris desa dan pelaksana yang terbagi atas kewilayahan serta teknis. Kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurusi rumah tangga sendiri tentunya berkaitan dengan aset desa yang dikelola sebagai bagian dari pembangunan desa (Irawan, 2017). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu klasifikasi aset yang dimiliki oleh masing-masing desa di setiap wilayah adalah tanah bengkok yang dari  rangkaiannya  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  hingga pengendalian sebagai kekayaan desa yang dimiliki (Yanti & Arifin, 2020).
Peruntukkan  tanah  bengkok  yang  ditujukan  kepada  perangkat  desa  diartikan sebagai tanah milik desa yang dikelola oleh kepala Desa atau lurah selama menduduki jabatannya untuk dapat dipergunakan sebagai gaji tambahan. Penyerahan mengenai tanah bengkok  hanya  akan  diberikan  kepada  seseorang  yang  baru  terpilih  yaitu  kepala  desa bersamaan  dengan  lurah  atau  kepala  desa  yang  sebelumnya  telah  selesai  dari  masa jabatannya  (Savitri,  2016).  Tanah  bengkok  nantinya  juga  akan  digunakan  sebagai  kas desa  dengan  pengalihfungsiannya  menjadi  salah  satu  sumber  bagian  pendapatan  desa yaitu kepala beserta perangkat desanya. Kebermanfaatan dari tanah bengkok hakikatnya
disesuaikan dengan wujud tanah berupa kondisi, letak, dan jumlah tanah yang dimiliki setiap desa dengan pengelolaannya dibedakan secara sendiri yaitu langsung dari Kepala Desa dan Perangkat Desa maupun secara tidak langsung yaitu disewakan atau pelelangan kepada orang lain yang dibuat secara terbuka (Hartanto, 2016).
Pengelolaan  tanah  bengkok  awalnya  menjadi  bagian  utama  sumber  penghasilan terhadap  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  sebelum  Undang-Undang  Desa diberlakukan.  Pemberlakuan  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  Kepala  Desa  dan Perangkat  desa  tidak  dapat  melakukan  pelepasan  tanah  bengkok  tersebut  dikarenakan terdapat hak asal-usul yang terikat dari jabatan yang diemban (Aji & Rokhaniyah, 2023). Dengan  demikian,  tanah  bengkok  sedemikian  rupa  tidak  memungkinkan  dikelola  atas dasar kewenangan pribadi kepala desa, tetapi kewenangan jelas diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Raharjo 2021). Aturan ini tentunya menjadi langkah besar dalam otonomi daerah desa dengan mengatur seluruh cakupan aset desa hingga  bagaimana  cara  mengelolanya,  bahwa  orientasi  hasil  pengelolaan  digunakan untuk memberikan gaji perangkat desa yang tidak bertatus hukum sebagai pegawai negeri maupun  sebagai  anggaran  kas  desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (Prasetyo, 2018).
Kebijakan  tanah  bengkok  termuat  dalam  BAB  VII  Undang-Undang  Desa  yang menjelaskan  ruang  lingkup  keuangan  dan  aset  desa,  yaitu  Pasal  76  dan  77,  sehingga dengan  adanya  peraturan  yang  berlaku  ini,  kepada  desa  dan  perangkat  desa  tidak diperbolehkan  mengelola  secara  kesewenang-wenangan  melebihi  dari  apa  yang ditentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495). Tanah bengkok yang dimiliki desa sebagai aset haruslah mengedepankan asas kepastian hukum beserta  efektivitasnya,  sehingga  pengelolaannya  perlu  melihat  sejauh  apakah kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa sebelum dan sesudah disahkannya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  beserta  peraturan  turunannya,  tentunya  tanah  bengkok perlu dikaji secara mendalam teknis dan tujuan pengelolaannya agar memberikan dampak meluas bagi warga setempat di desa tersebut (Marshaliany, 2019).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok oleh kepala desa disertai dengan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya sebagai bahan pendukung penelitian ini (Rachman, 2022). Penelitian ini  dikaji  menggunakan  deskriptif  analisis  untuk  memaparkan  susbtansi  hukum  yang ditemukan untuk menemukan solusi permasalahan, kemudian dianalisis dengan membuat kesimpulan khusus dalam penelitian ini (Qamar et al., 2017). Kebaharuan dari penilitian ini adalah mengkaji status dan akibat hukum tanah bengkok beserta pengelolaannya oleh kepala desa dengan orientasi untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan desa di masing-masing wilayah di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan Dinamika  Kebijakan  Tanah  Bengkok  Sebelum  dan  Sesudah  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Perkembangan  pengelolaan  tanah  bengkok  diinterpretasikan  oleh  pemerintah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, bahwa kedudukan tanah bengkok mengalami perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa.  Sebelum  Undang-Undang  Tentang  Desa,  tanah  bengkok  diposisikan sebagai sumber penghasilan yang diterima oleh pejabat desa yaitu berupa Kepala Desa dan Perangkat Desa (Isfardiyana, 2017). Hak yang diperoleh mereka antara lain dapat menikmati  hasil  dari  pemanfaatan  tanah  sesuai  dengan  jabatan  dengan  syarat  selama masih  memegang  jabatannya,  sehingga  demikian  apabila  pejabat  desa  telah menyelesaikan jabatannya atau mundur selama masih menjabat maka tanah bengkok akan dialihfungsikan  sebagai  kas  desa.  Kebijakan  pengelolaan  dan  perolehan  hasil pemanfaatan tanah bengkok awalnya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, namun setelah hadirnya Undang-Undang Desa maka tanah bengkok diserahkan kembali pada desa sebagai kekayaaan/aset desa atau yang disebut sebagai kekayaan milik desa (Dewi & Darsono, 2017).
Pengalihan ini juga menggantikan sumber pendapatan yang diterima oleh perangkat desa,  dimana  tanah  bengkok  akan  digantikan  dengan  tunjangan,  penghasilan  tetap ataupun lainnya secara sah dari pemerintah (Dewi, 2017). Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada akhirnya diiringi dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dimana pada Pasal 82 telah ditegaskan bahwa tanah bengkok tidak lagi ditempatkan sebagai penghasilan utama oleh kepala desa beserta  perangkatnya,  namun  demikian  gaji  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  sebagai bagian  dari  pegawai  negeri.  Walaupun  demikian,  tanah  bengkok  sebetulnya  memiliki fungsi yang melekat sebagai hak asal usul yang dimiliki pejabat desa, sehingga dengan perubahan  semacam  ini  justru  menimbulkan  keberatan  dari  kalangan  kepala  beserta perangkat desa karena nominal yang diterima tidak sebanding dengan hasil pemanfaatan tanah bengkok, apalagi tentunya terdapat biaya sosial yang begitu tinggi yang dikeluarkan oleh perangkat desa (Ningrum & Sri Sudaryatmi, 2017).
Eksistensi  Undang-Undang  Desa  menjadi  bagian  dari  produk  hukum  baru  yang dikeluarkan tahun 2014, secara otomatis PP No. 72 Tahun 2005 tidak lagi diberlakukan, karena  diganti  dengan  PP  No.  60  Tahun  2014  dan  PP  No.  47  Tahun  2015  sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut memuat bahwa penggunaan  terhadap  penghasilan  asli  dari  desa  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan pemerintahan desa dalam bentuk anggaran pembangunan desa dan anggaran rutin salah satunya  adalah  tanah  bengkok.  Terdapat  pengurangan  persentase  anggaran  yang  dapat digunakan,  yaitu  sebagaimana  tercantum  dalam  PP  No.  43  Tahun  2014  menjelaskan bahwa sebelumnya pemanfaatan tanah bengkok yang dapat menjadi hak dari kepala desa adalah  100  persen,  kini  berkurang  setidak-tidaknya  paling  sedikit  adalah  70%  untuk dialokaskan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk  tujuan  mendanai pemberdayaan beserta pelaksanaan dari pembangunan fasilitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia setempat. Kemudian sisanya yaitu 30 persen yang berasal dari keseluruhan anggaran belanja desa yang diakumulasikan akan menjadi bagian hak kepala desa beserta perangkat desa, berupa penghasilan dalam jumlah tetap maupun tunjangan kinerja dan operasional pemerintahan desa yang dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Selain itu  juga  dapat  digunakan  untuk  insentif  rukun  warga  dan  tetangga  maupun penyelenggaraan Badan Permusywaratan Desa (Irfan, 2021).
Tanah bengkok yang berada di masing-masing wilayah desa menjadi aset desa yang menjadi  kekayaan  seutuhnya  yang  dimiliki  desa,  yaitu  tanah  yang  bersertifikat diatasnamakan oleh kepala desa. Dalam hal ini ketentuan tersebut telah termuat dalam Pasal  76  ayat  (4)  Undang-Undang  Desa  dengan  menyatakan  bahwa  tanah  dapat diatasnamakan  oleh  pemerintah  desa  melalui  pembuatan  sertifikat  berupa  tanah  yang berada di wilayah tanah tersebut (Dewi et al., 2017). Berdasarkan hal yang termuat dalam
UU Desa bahwa tanah milik desa salah satunya merupakan tanah bengkok, dimana tanah yang  dimiliki  senyatanya  dilarang  untuk  menjadi  obyek  yang  diperjualbelikan  atas kepentingan pribadi atau segolongan orang tanpa adanya kesepakatan warga desa secara kompherensif. Penegasan mengenai larangan memperjualbelikan tanah bengkok diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 yang berbunyi:
(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
(2) Pelepasan  hak  kepemilikan  tanah  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  setelah  mendapat  ganti  rugi  sesuai  harga  yang  menguntungkan  desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;
(4) Pelepasan  hak  kepemilikan  timah  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat  persetujuan  BPD  dan  mendapat  ijin  tertulis  dari  Bupati/Walikota  dan Gubernur.
Namun  demikian,  larangan  itu  hanya  ditujukan  untuk  tanah  bengkok  yang diperjualbelikan,  sehingga  dikatakan  tetap  diperbolehkan  melakukan  hal  lain,  yaitu penyewaan.  Sewa  tanah  bengkok  dapat  diperbolehkan  dengan  memberikan  hak pengelolaan  kepada  suatu  pihak  (Oksafiama  et  al.,  2017).  Penyewaan  tersebut  sama sekali tidak menyalahi ketentuan hukum yang telah berlaku karena hasil dari penyewaan tetap  akan  diberikan  oleh  masyarakat  setempat,  dimana  penyewaan  akan  diberikan kepada warga yang memiliki profesi sebagai penggarap. Status hukum mengenai tanah bengkok  yang  disewakan  justru  tidak  mengubah  atau  mengalihkan  kepemilikan  tanah tersebut, dan nantinya hasil pemanfaatan tetap akan diperoleh oleh kepala desa beserta perangkatnya sebesar 2/3 bagian (Putra et al., 2022).
Hakikatnya  ketentuan  tersebut  memberikan  dampak  terhadap  pemasukan  yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa, bahwa terjadi penurunan pendapatan yang diterima oleh mereka karena tanah bengkok telah dimasukan sebagai aset desa sehingga apapun yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok dan hasilnya dimanfaatkan harus dibuat suatu catatan rekening dalam kas desa sebagaimana termaktub dalam Pasal 91 PP No.  43  Tahun  2014.  Namun  beberapa  waktu  muncullah  PP  No.  47  Tahun  2015  yang secara  langsung  mencabut  PP  No.  43  Tahun  2014,  dimana  perubahan  yang  terjadi terdapat  pada  Pasal  100  yang  menegaskan  bahwa  pengelolaan  tanah  bengkok  yang didapati  hasilnya  dapat  dialokasikan  sebagai  tambahan  tunjangan  terhadap  kepala  dan perangkat  desa,  dimana  penambahan  ini  diluar  dari  bagian  penghasilan  tetap  dan tunjangan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang.  Perubahan  aturan  ini  pada  dasarnya dilatarbelakangi oleh tuntutan oleh para kepala desa di seluruh Indonesia yang merasa keberatan atas aturan sebelumnya, sehingga mengajukan perubahan yaitu dikembalikan haknya untuk tanah bengkok sesuai dengan fungsi semula untuk dapat dikelola kepala desa beserta perangkat desa (Wahyudi, 2023).
Berdasarkan Pasal 100 ayat 2 juga menegaskan bahwa dalam menghitung anggaran belanja yang dimiliki desa yang berasal dari pendapatan luar dapat bersumber dari hasil tanah bengkok yang telah dikelola. Selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa  yang  dimuat  dalam  peraturan  bupati,  juga  terdapat  pengelolaan  tanah  bengkok sebagai  penghasilan  lainnya.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  aturan mengenai  status  dari  tanah  bengkok  didasari  oleh    pendapatan  yang  bersumber  dari
pemanfaatan  tanah  bengkok  yang  memperoleh  hasil  berupa  hasil  dari  dikelola perkebunan atau pertanian yang dalam uang maupun barang (Arridho et al., 2022). Dalam hal  ini  hasil  dari  tanah  bengkok  tidak  termasuk  dalam  klasifikasi  belanja  desa  yang kemudian  ditetapkan  sebagai  bagian  anggaran  pendapatan  belanja  desa,  namun sebaliknya  hanya  dikhususkan  sebagai  tambahan-tambahan  tunjangan  untuk  kepala beserta perangkat desa yang dikecualikan dari penghasilan tetap yang disertai tunjangan desa (Abrianto & Fikri, 2021).
Dengan  demikian,  tanah  bengkok  mengalami  beberapa  perubahan  status  hukum yang semula secara penuh hanya dapat dikelola dan diambil manfaat dari hasilnya oleh kepala desa dan perangkat desa, lalu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa yang kemudian mengubah status menjadi bagian dari aset desa yang kepemilikannya  diberikan  sertifikat  atas  nama  pemerintahan  desa  untuk  orientasi kesejahteraan  warga  desa  yang  diatur  dalam  PP  No.  43  Tahun  2014,  kini  mengalami perubahan  kembali  dengan  kedudukannya  sebagai  bagian  tambahan  untuk  tunjangan kepala  desa  beserta  perangkatnya,  maka  dengan  demikian  penghasilan  perangkat  desa tidak hanya dari tanah bengkok saja, melainkan terdapat penghasilan tetap, tunjangan, maupun penerimaan-penerimaan lainnya yang dibuat secara sah oleh hukum yang berlaku (Rudy,  2022).  Pengembalian  status  hukum  tanah  bengkok  sebagai  aset  desa  yang dikembalikan menjadi kekayaan desa dengan orientasi dimanfaatkan sebagai pemasukan lainnya atau tunjangan yang sah untuk diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Dengan  demikian  peruntukkan  tanah  bengkok  yang  semula  diamanahi  sebagai kepentingan  warga  setempat  dalam  praktik  pengelolaanya  seketika  berubah  menjadi kepentingan golongan pejabat pemerintahan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

## Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa Sebagai Hak Asal Usul
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merubah ketentuan  pengelolaan  tanah  bengkok  yang  didasari  hak  asal  usul,  dimana  terdapat keharusan  pemerintahan  desa  yang  mengelola  tanah  bengkok.  Pada  dasarnya  tanah bengkok adalah salah satu dari sekian banyak aset desa yang dijadikan sebagai kekayaan milik desa dengan orientasi penggunaan hanyalah untuk kepentingan dari desa tersebut. Pengelolaan tanah bengkok awalnya menjadi bagian utama sumber penghasilan terhadap Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  sebelum  Undang-Undang  Desa  diberlakukan. Pemberlakuan tersebut juga menegaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat desa tidak dapat melakukan pelepasan tanah bengkok tersebut dikarenakan terdapat hak asal-usul yang  terikat  dari  jabatan  yang  diemban,  selama  ini  penghasilan  dari  tanah  bengkok digunakan untuk gaji atau kompensasi dari kepala desa dan perangkat desa, kini harus dikembalikan lagi menjadi aset desa, walaupun ketentuan terbaru mengharuskan alokasi anggaran untuk pemerintahan desa.
Berkenaan dengan tanah bengkok yang dikelola sebagai bagian hak asal usul pasca disahkannya  Undang-Undang  Desa,  Pemerintah  menemukan  ruang  tersendiri  untuk mengubah  cara  pengelolaan  dengan  sistem  sewa  tanah  bengkok  untuk  nantinya dipergunakan sebagai kesejahteraan warga setempat. Penggarapan dapat dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya sendiri yang sebelumnya telah mereka garap, nantinya uang  sewa  tersebut  dapat  dialokasikan  sebagai  anggaran  pendapatan  asli  desa  yang berasal dari apa yang dihasilkan oleh desa tersebut, sedangkan untuk hasil yang didapat dari penggarapan tanah bengkok dapat memperoleh sebagian atau seluruh haknya, dalam hal ini penggarap sebagai warga desa setempat maupun kepala desa beserta perangkatnya.
Karena tanah bengkok dalam status mengenai hak asal usul sangat berkaitan dengan jabatan, maka pengelolaan tanah bengkok tidak boleh dilepaskan. Namun, setelah UU No. 6/2014 tentang Desa disahkan, tanah bengkok ini diubah menjadi aset desa yang kini dikelola oleh masyarakat sebagai kekayaan desa dan perangkat desa mendapatkan gaji tetap. Menurut UU Desa dan Peraturan Pemerintah, tanah bengkok yang diberikan kepada desa dapat digunakan untuk tunjangan dan pendapatan lain yang sah, tetapi karena tidak ada  peraturan  daerah  yang  mengatur  lebih  lanjut,  hal  ini  tidak  memungkinkan  karena tidak ada payung hukumnya.
Warga setempat dalam hal ini diberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk berkontribusi  dalam  pengadaan  aset  mengenai  penyewaan  tanah  bengkok  melalui penyelenggaraan musyawarah, seringkali ditetapkan mekanisme pelaksanaan dilakukan melalui  sistem  bergilir  antar  satu  kepala  keluarga  dengan  keluarga  lainnya,  sehingga diharapkan  sistem  penyewaan  tanah  bengkok  dapat  mewujudkan  keadilan  dan kesejahteraan tiap-tiap masyarakat. Proses sewa tentunya tidak terlepas dari pelelangan walaupun tidak seperti lelang pada biasanya, dimana bukan harga tertinggi yang menjadi pemenang,  namun  pemenang  hanya  akan  memperoleh  bagian  undian  pertama  dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tanah bengkok yang ada. Pada umumnya peserta lelang hanya diikuti oleh masing-masing penggarap yang ada di wilayah  tersebut  dengan  kapasitas  kemampuan  mengolah  tanah  bengkok  dengan  baik, misalnya menjadi sawah bagi para petani. Tentunya harga sewa yang ditentukan tidak terlalu  mahal  agar  para  penggarap  tidak  merasa  terbebani  secara  finansial,  sehingga disinilah yang menjadi letak pembeda antara sewa tanah pribadi dengan tanah bengkok.
Apabila kepala desa maupun perangkat desa justru memiliki keinginan tersendiri untuk  menggarapnya,  maka  demikian  mereka  tetap  membayar  sewa  dari  tanah bengkoknya sendiri dan memasukkan anggarannya ke dalam bagian kas desa, karena asal usul tanah bengkok itu sendiri menjadi bagian aset yang tidak terpisahkan dari sumber kekayaan  yang  dimiliki  desa.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  menegaskan  aspek  pemanfaatan  aset  desa  yang mengizinkan  untuk  dilakukannya  praktik  sewa,  atau  pinjam  pemakai  dan  membangun kolaborasi  untuk  mengambil  manfaat  dari  tanah  bengkok  tersebut.Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Beberapa tahapan pemanfaatan tanah bengkok tentunya dimulai dari bagian perencanaan melalui rapat yang diadakan secara tahunan agar dapat mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian dari tujuan pembangunan  desa  yang  dialokasikan  sebagai  tambahan  tunjangan  perangkat  desa melalui mekanisme pemusyawarakatan desa. Perencanaan ini tentu saja mengalokasikan tanah bengkok kepada para penggarap melalui rapat bersama para Badan Pengawas Desa (BPD)  dan  perangkat  desa  untuk  membentuk  agenda  jangka  panjang  mengenai pelaksanaan sewa bengkok itu sendiri, dimana kesepakatan untuk tanah bengkok yang disewakan tertuang dalam surat perjanjian tertulis atau secara lisan. Perencanaan program mengenai  penyewaan  tanah  bengkok  akan  disusun  dalam  surat  pemberitahuan  kepada masyarakat mengenai pengadaan sewa yang berisikan pemberitahuan terkait tempat dan harga lelang yang telah disepakati bersama, proses sewa hingga sistem pembayarannnya.
Pengadaan sewa tanah bengkok dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dilakukan dengan memasang patok tanah bengkok sebagai pemberian kemudahan dalam mengukur luas dari tanah bengkok tersebut disertai dengan pemberian alokasi bibit atau pupuk sehat melalui  koordinasi  bersama  dengan  para  warga  agar  batasan  patok  tidak  mengganggu tanah pribadi warga setempat. Dengan demikian bentuk pengadaan ini diwujudkan kepala desan  dan  perangkat  desa  untuk  menganggarkan  subsidi  bagi  para  penggarap  sebagai
bentuk motivasi dan keringanan bagi masyarakat, serta menghindari dari segala bentuk kerugian dari tanah bengkok. Masyarakat selaku penggarap yang terpilih melalui sistem bergilir  bebas  untuk  mengelola  tanah  bengkok  sesuai  persetujuan  serta  mengambil manfaat dari tanah tersebut, namun demikian pemerintahan desa tetap akan melakukan pengawasan  melalui  administrasi  sewa  seperti  dokumentasi,  bukti  pembayaran,  surat perjanjian, dll. Dalam hal ini tanah bengkok meskipun dalam status sewa, namun tetap pertanggungjawbannya ada pada pemerintahan desa, sehingga perlu adanya pengendalian seluruh tahapan oleh kepala desa dan perangkatnya.
Pengawasan  yang  turut  dialakukan  oleh  kepala  desa  dan  perangkatnya  menjadi bagian  dari  serangkaian  proses  eksternal  terhadap  pengelolaan  tanah  bengkok  sebagai bagian  dari  penyelenggaraan  yang  menjunjung  tinggi  transparansi  dan pertanggungjawaban  oleh  pemerintahan  desa,  dimana  setiap  perkembangan  dari perolehan  hasil  pemanfaatan  tanah  bengkok  dibuat  laporan  pertanggungjawaban  desa yang kemudian disampaikan ke Badan permusyawaratan Desa (BPD).
Setelah praktik sewa dalam jangka waktu tertentu dinyatakan selesai, maka tanah bengkok tersebut tetap dikembalikan sebagai aset desa, bahkan sebagai siasat untuk dapat memperoleh hasil dari tanah bengkok tersebut, pemerintah desa tetap akan melakukan garapan  sendiri  dan  menyewa  sendiri  tanah  bengkok  tersebut,  sehingga  terdapat keuntungan, disatu sisi uang sewa tersebut akan masuk ke dalam bagian kas desa, dan di sisi lain hasil dari pemanfaatan akan dijadikan sebagai tunjangan tambahan pemerintah desa.
Pengelolaan  tanah  bengkok  oleh  perangkat  desa  di  Desa  Sojopuro  berdasarkan persetujuan  antara  Kepala  Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Hal tersebut  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  dalam  UU  Desa  Tahun  2014.  Hal  mana dinyatakan  bahwa  tanah  bengkok  yang  merupakan  aset  desa  melalui  pengelolaan  dan pemanfaatannya  dapat  disewakan  pada  warga  yang  membutuhkan.  Pengelolaan  dan pemanfaatan tanah bengkok yang merupakan aset desa pada Desa Sojopuro telah sesuai dengan azas kepentingan umum, azas efisiensi, azas pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa  yang  memiliki  tujuan  tidak  hanya  memfasilitasi  para  perangkat  desa  tetapi  dapat pula memberikan manfaat bagi desa serta masyarakat desa.
Senada dengan pernyataan di atas, pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat  melakukan  sistem  sewa  bagi  tanah  bengkok.  Uang  sewa  dimasukkan  ke  dalam pendapatan asli desa yang bersumber pada hasil usaha desa, sedangkan hasil usaha dari pengelolaan  tanah  bengkok  tersebut  menjadi  hak  sepenuhnya  penyewa,  yaitu  Kepala Desa dan Perangkat Desa). Pada intinya hak pengelolaannya tidak pada Kepala Desa dan Perangkat Desa melainkan dikembalikan kepada desa.
Perjanjian sewa menyewa di Desa Sojopuro dilakukan dengan perjanjian lisan yang dilakukan antara perangkat desa dengan masyarakat yang mendapatkan hak sewa atau kerjasama dengan perangkat desa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensuil. Kewajiban pihak  yang  satu,  menyerahkan  barangnya  untuk  dinikmati  pihak  lain,  sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk  dimiliki,  tetapi  hanya  untuk  dipakai,  dinikmati  kegunaannya.  Dengan  demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.
Pengelolaan  tanah  bengkok  sebagai  hak  asal  usul  sesudah  berlakunya  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok dikembalikan kepada desa
karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian hak asal usul tersebut lepas, tetapi Undang-Undang dan peraturan pelaksananya mengatur  bahwa  tanah  bengkok  yang  dikembalikan  kepada  desa,  dapat  dikembalikan dalam bentuk tunjangan kepada perangkat desa. Sedangkan Pemerintah Desa mensiasati bagi Perangkat Desa yang tetap ingin menggarap tanah bengkoknya dapat menyewa tanah bengkoknya sendiri dan uang sewa tersebut dimasukkan ke dalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa. Terdapat keragaman pengelolaan tanah bengkok yang tergantung pada jenis tanahnya yaitu tanah kering  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  dibuat  kolam  ikan  atau  tambak,  atau  juga persawahan yang digarap oleh petani. Nantinya tanah bengkok harus diserahkan kembali sebagai aset desa apabila pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya tidak lagi menjabat, sehingga demikian harus dilakukan penyerahan terhadap kepala desa dan perangkat desa berikutnya yang menjabat.
Dengan demikian, hak asal usul sebagai bagian dari tanah bengkok yang dikelola pasca disahkannya UU desa menjadikan tanah bengkok kembali dimiliki oleh desa untuk diorientasikan  sebagai  kas  desa  yang  menjadi  aset  dan  kekayaan  desa  tersebut.  Tanah bengkok yang yang diserahkan kembali ke desa adalah tanah kas desa yang menjadikan hak  asal  usul  lepas,  tetapi  demikian  peraturan  pelaksana  yang  merubah  UU  Desa dikembalikan  kembali  dengan  perwujudan  tunjangan  yang  didapati  kepala  desa  dan perangkat desa selama menjabat. Terkadang untuk mensiasatinya adalah pemerintahan desa yang dalam hal ini kepala desa maupun pereangkatnya tetap menginginkan tanah bengkok tersebut digarap olehnya sendiri, nantinya uang sewa akan dimasukkan kedalam bagian  kas  desa.  Tetapi  lazimnya  pengelolaan  tanah  bengkok  dibuat  sewa  menyewa dengan  penggarap  yaitu  masyarakat  setempat  agar  keuntungan  yang  diperoleh  tidak hanya dinikmati perangkat desa tetapi juga warga desa setempat.

## Dampak Pemanfaatan Tanah Bengkok Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Implementasi memanfaatkan tanah bengkok sepenuhnya mengacu pada PP No. 47 Tahun  2015  dengan  hasil  yang  diperoleh  sepenuhnya  akan  dibagi  berdasarkan kesepakatan  antara  penggarap  dan  pemerintah  desa,  dimana  hal  tersebut  menjadi wewenang  yang  dimiliki  oleh  kepala  dan  perangkat  desa.  Pemberlakuan  peraturan tersebut menjadikan kepala desa beserta dengan perangkatnya mendapatkan tunjangan tambahan  yang  tentunya  lebih  besar  karena  tidak  ada  lagi  pemotongan  persentase anggaran  hasil  dari  pengelolaan  tanah  bengkok  untuk  dialokasikan  ke  anggaran pendapatan belanja desa yaitu maksimal sebesar 70% yang sisanya dipakai sebagai biaya membangun  desa.  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007  yang  membahas mengenai pedomaan terkait pengelolaan kekayaan desa menyebutkan bahwa sepenuhnya pemerintah  desa  dapat  memanfaatkan  aset  yang  ada  sebagai  bentuk  kemudahan  dan kepentingan terhadap urusan pemerintahan desa, yang dalam hal ini diwujudkan sebagai pelayanan terhadap masyarakat.
Semenjak  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  maka mekanisme  pemanfaatan  tanah  bengkok  semula  diberikan  kepada  warga  setempat berubah  menjadi  tambahan  pendapatan  yang  disebut  tunjangan  berdasarkan  jabatan mereka, yang kemudian diposisikan sebagai pamong desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Tanah bengkok yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintahan desa didominasi oleh upaya kerjasama dengan warga-warga di di wilayah tersebut, dimana tanah bengkok yang dalam
kepemilikannya tetap menjadi aset desa dan hasil pemanfaatannya menjadi bagian hak melekat yang diperoleh kepala desa dan perangkat desa. Walaupun demikian kerjasama hanya  menjadikan  penyerahan  tanah  bengkok  kepada  masyarakat  sebagai  penggarap, sehingga  masing-masing  warga  desa  turut  berperan  membangun  pengelolaan  tersebut. Prosedur  pemanfaatan  tentunya  dilalui  dengan  beberapa  proses  yang  tidak  sulit  yaitu masyarakat  selaku  penggarap  yang  tertarik  atau  berminat  mengelola  tanah  bengkok tersebut pertama-tama membentuk kesepakatan bersama pemiliknya, yaitu kepala desa dan  perangkat  yang  sedang  menjabat.  Kemudian  terjadilah  suatu  perjanjian  yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  pengelolaan  (Ahmad  &  Karim, 2022). Terkadang beberapa kesepakatan muncul dimana keseluruhan tanah bengkok yang dimiliki desa tersebut tidak hanya digarap oleh masyarakat saja, namun juga perangkat desa itu sendiri dengan tetap memberikan uang sewa, sehingga secara pribadi pengerjaan pengelolaan  tanah  tersebut  menjadikan  hasil  yang  diperoleh  dimiliki  mereka  untuk nantinya dapat dijual atau dimanfaatkan (Aswandi & Sinilele, 2021).
Tanah bengkok hakikatnya berasal dari adat istiadat suatu daerah yang berfungsi memberikan  penambahan  pendapatan  terhadap  pihak  yang  bersangkutan  yaitu  kepala desa  dan  perangkat  desa,  dimana  saat  ini  secara  hukum  telah  ditegaskan  bahwa penambahan  tersebut  berupa  tunjangan  yang  diterima  oleh  kepala  desa  dan  perangkat desa selama masih memegang jabatan (Al Hafiz et al., 2022). Sepenuhnya tanah bengkok secara akuntabilitas tetap tertuju pada kepala desa dan perangkat desa selama masih ada yang mengelola atau mereka kelola sendiri. Penduduk yang sebagian besar merupakan petani disertai dengan jenis tanah yang cocok menanam padi menjadikan tanah bengkok dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian sebagai pekerjaan bercocok tanam (Basri et al., 2020). Bergantung dari jenis tanah tersebut, perangkat desa dapat mengidentifikasikan apakah tanah bengkok yang ada dapat cocok ditanam padi atau tanaman lainnya, atau misalkan didapati tanah kering maka pemerintahan desa dapat menginstruksikan untuk dikelola dengan membangun kolam ikan atau tambak.
Dalam  hal  ini  pemanfaatan  yang  dilakukan  secara  bebas  tetap  tidak  mengubah status  kepemilikan  tanah  bengkok,  karena  hak  kepemilikan  tanah  tetap  dikembalikan menjadi aset desa yang senyatanya dapat dinikmati oleh masyarakat atau pemerintahan desa  yang  memegang  jabatan  selanjutnya,  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh  hanya sebatas mengambil manfaat, bukan mengklaim dan menjadikan tanah bengkok sebagai hak  milik  seutuhnya  atas  nama  pribadi.    Pelepasan  hak  atas  tanah  bengkok  bisa  saja dilakukan untuk kepentingan umum dengan orientasi menguntungkan desa, setidaknya dengan nilai yang dikatakan cukup seimbang.
Kemudian  perlu  untuk  diketahui  bahwa  tanah  yang  dikelola  dengan  statusnya sebagai  tanah  bengkok  yang  menjadi  tanggungjawaban  aparatur  desa,  orientasi  dari pengelolaan tanah tidak hanya memberikan wadah fasilitas kepada kepala desa beserta dengan perangkatnya, namun juga memberikan aspek kebermanfaatan secara langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  pembangunan  desa,  khususnya  terhadap  masyarakat. Tanah  bengkok  yang  hak  kepemilikan  sebagai  aset  desa  yang  dipegang  oleh pemerintahan desa akan menghasilkan nilai jual dari hasil pengelolaan, dimana nantinya harga penjualan akan dibuat lebih rendah dibanding harga normal yang berada di pasar. Terhadap petani yang juga turut serta dalam melakukan pengelolaan, maka petani yang awalnya  tidak  memiliki  pekerjaan  dan  lahan  kini  dapat  juga  mengambil  manfaat  dari tanah  bengkok  yang  digarapnya  sehingga  secara  langsung  berdampak  pada  tingkatan kesejahteraan warga desa setempat. Tanah bengkok yang menjadi salah satu bagian dari aset besar yang dimiliki oleh desa haruslah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai
penambahan pendapatan mengenai keuangan agar memberikan keuntungan, keuntungan bagi penggarap terhadap apa yang dihasilkan, maupun kas desa dan hasil manfaat yang didapat oleh kepala desa dan perangkat desa, maka demikian pengelolaan dalam produk hukum bertujuan untuk memberikan keuntungan terhadap desa tersebut.
Pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintahan desa sendiri akan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai pengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan. Tanah bengkok yang sedemikian rupa subur  jika  dimanfaatkan  dengan  baik  tentunya  akan  memberikan  hasil  pertanian  yang juga  baik.  Hasil  dari  apa  yang  dikelola  kemudian  juga  dijual  pada  masyarakat  harus berpatokan dengan harga yang berada di pasar, dimana sebisa mungkin patokan harga tidak  melebihi  atau  setara  dengan  harga  komoditi  yang  berada  di  pasaran,  sehingga keuangan desa dapat dikatakan menjadi stabil. Pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada warga desa setempat akan tercapai melalui kekayaan aset desa dari tanah bengkok yang dinikmati oleh seluruh warga melalui koordinasi dengan perangkat desa, walaupun memang  tanah  bengkok  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  bermanfaat  tetap  kembali sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan pemerintahan desa diluar dari gaji yang telah diteteapkan  pemerintah,  namun  demikian  pengelolaan  tanah  bengkok  yang  berhasil memperoleh  manfaat  tetap  disalurkan  kepada  masyarakat  juga  sebagaimana  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  bahwa  pemerintahan  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  sendiri  dan  mengatur  pemerintahannya berdasarkan  perspektif  asas  otonomi  dan  tugas  pemabntuan,  dimana  penyelenggaraan pemerintahan  desa  terhadap  pengelolaan  tanah  bengkok  menjadi  kewenangan  khusus demi  mewujudkan  kepentingan  rakyat  beserta  kesejahteraannya  sebagai  hak-hak konstitusional  warga  negara  untuk  berupaya  mencapai  pembangunan  nasional  yang merata. Hasil dari tanah bengkok tentunya digunakan juga oleh pemerintahan desa untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya secara layak.
Dengan  demikian,  tanah  bengkok  yang  dimanfaatkan  akan  berfungsi  sebagai tambahan  tunjangan  pemerintahan  desa  sebagai  bagian  meningkatkan  kinerja-kinerja kepala  desa  beserta  perangkatnya  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat,  sehingga  pemerintahan  yang  diselenggarakan  dapat  berjalan  dengan  baik untuk  mencapai  kesejahteraan  warga  desa  setempat,  dimana  warga  sebagai  penggarap dan  yang  membeli  hasil  pemanfaatan  tanah  bengkok  akan  berkontribusi  terhadap kemajuan pembangunan desa.

## Kesimpulan
Pengelolaan  tanah  bengkok  dalam  perkembangan  aturan  saat  ini  mengacu  pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 dengan diarahkan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa. Tanah bengkok yang diklasifikasikan sebagai bagian dari aset desa dapat dikelola melalui praktik sewa kepada  para  penggarap  yang  juga  warga  desa  setempat.  Kepala  Desa  beserta perangkatnya  berupaya  untuk  mengawasi  jalannya  pengelolaan  dan  melakukan pengendalian yang dimulai dari tahap perencanaan program pengelolaan tanah bengkok, agar nantinya menjadi tepat sasaran untuk kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat. Tanah  bengkok  yang  semula  diatur  di  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  mengatur  mengenai  prosentase  perolehan  hasil  pemanfaatan  tanah  bengkok dihapus,  dan  kembali  dipertanggungjawabkan  kepada  kepala  desa  dan  perangkat  desa
sebagai tambahan pendapatannya. Namun demikian pengelolaan tanah tidak mengubah kepemilikan tanah karena hakikatnya tanah bengkok merupakan aset desa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan dan pertanggungjawaban hanya akan bergeser kepada kepala desa dan perangkat desa selanjutnya yang memegang jabatan.
Warga setempat diberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk berkontribusi dalam  pengadaan  aset  mengenai  penyewaan  tanah  bengkok  melalui  penyelenggaraan musyawarah,  seringkali  ditetapkan  mekanisme  pelaksanaan  dilakukan  melalui  sistem bergilir antar satu kepala keluarga dengan keluarga lainnya, sehingga diharapkan sistem penyewaan  tanah  bengkok  dapat  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  tiap-tiap masyarakat. Proses sewa tentunya tidak terlepas dari pelelangan walaupun tidak seperti lelang  pada  biasanya,  dimana  bukan  harga  tertinggi  yang  menjadi  pemenang,  namun pemenang  hanya  akan  memperoleh  bagian  undian  pertama  dengan  harga  yang  telah ditentukan oleh pemerintah desa.
Peruntukkan  tanah  bengkok  yang  ditujukan  kepada  perangkat  desa  diartikan sebagai tanah milik desa yang dikelola oleh kepala Desa atau lurah selama menduduki jabatannya untuk dapat dipergunakan sebagai gaji tambahan. Penyerahan mengenai tanah bengkok  hanya  akan  diberikan  kepada  seseorang  yang  baru  terpilih  yaitu  kepala  desa bersamaan  dengan  lurah  atau  kepala  desa  yang  sebelumnya  telah  selesai  dari  masa jabatannya.

## BIBLIOGRAFI
Abrianto, B. O., & Fikri, M. A. (2021). Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan. Pandecta Research Law Journal , 16 (2).
Ahmad,  Z.,  &  Karim,  B.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Sewa Menyewa  Tanah  Bengkok  dengan  Sistem  Berantai  (Studi  Kasus  Desa  Tawing Kabupaten Trenggalek). Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman , 3 (1), 74–85. Aji, D. R., & Rokhaniyah, S. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa- Menyewa  Tanah  Bengkok  Sebagai  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Perangkat Desa . UIN Raden Mas Said Surakarta.
Al  Hafiz,  M.,  Suradi,  S.,  &  Adhi,  Y.  P.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Sewa- Menyewa  Tanah  Bengkok  Desa  Papasan  Yang  Dianyatakan  Batal  Demi  Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 36/Pdt. G/2020/Pn. Jpa). Diponegoro Law Journal , 11 (2).
Arridho, M. R., Ariesta, W., & Mashuri, M. (2022). Kedudukan Hukum Aset Desa Yang Berada Di Atas Tanah Yang Berstatus Pertahanan Dan Keamanan Nasional (Studi di  Desa  Semedusari  Kecamatan  Lekok  Kabupaten  Pasuruan). Yurijaya:  Jurnal Ilmiah Hukum , 4 (1).
Aswandi, I., & Sinilele, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , 172–181.
Basri, B., Pramesti, D. A., Iftitah, S. N., & Masithoh, R. F. (2020). Pemanfaatan Tanah Bengkok  dalam  Meningkatkan  Potensi  Kelompok  Tanaman  Hias  di  Wilayah Kedungsari Kabupaten Magelang. Prosiding University Research Colloquium , 117– 120.
Dewi, I. G. A. G. S. (2017). Pengaturan Tanah Bengkok Di Desa Sojopuro Kabupaten
Wonosobo  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Diponegoro Private Law Review , 1 (1). Dewi, L. A., & Darsono, S. H. (2017). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh  Perangkat  Desa  (Ex-Tanah  Bengkok)(Studi  Kasus  di  Desa  Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 2 (2).
Hartanto,  D.  A.  (2016).  Kedudukan  Tanah  Bengkok  Sebagai  Hak  Asal  Usul  Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 1 (2). Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Irfan  Rizky,  H.  (2021).  Eksistensi  Tanah  Bengkok  Pasca  Pembentukan,  Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kendal. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia , 2 (1).
Isfardiyana, S. H. (2017). Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkok yang Dilakukan oleh Kepala Desa. Arena Hukum , 10 (1).
Isharyanto,  S.  H.,  &  Dila  Eka  Juli  Prasetya,  S.  H.  (2021). Hukum  Pemerintahan Desa:(Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis) . Absolute Media. Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara , 6 (1).
Ningrum, D. A. S., & Sri Sudaryatmi, S. (2017). Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Pp No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Diponegoro Law Journal , 6 (2).
Oksafiama, L., Suparnyo, S., & Wicaksono, A. (2017). Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. Jurnal Suara Keadilan , 18 (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Prasetyo, A. B. (2018). Mengenal Karateristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia. Law, Development and Justice Review , 1 (1).
Putra, R. A., Arifin, N. R., Patonah, R., & Susanti, Y. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Bengkok Guna Tercapainya Kesejahteraan Perangkat Desa. Abdimas Galuh ,
4 (2).
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  & Rezah,  F.  S.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods) .  CV. Social Politic Genius (SIGn).
Rachman, F. (2022). Metode Penelitian Kualitatif . Penerbit Lakeisha. Raharjo, M. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa . Bumi Aksara. Rudy, R. (2022). Hukum pemerintahan desa . CV. Anugrah Utama Raharja.
Savitri, M. (2016). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa. Jurnal Panorama Hukum , 1 (2).
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Nomor  2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) . (n.d.).
Wahyudi,  W.  (2023).  Kedudukan  Hukum  Tukar  Menukar  Tanah  Aset  Desa  Bagi
Kepentingan Strategis Nasional. Mendapo: Journal of Administrative Law , 4 (1). Yanti, R. A. E., & Arifin, N. R. (2020). Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok dalam Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Sosio E-Kons , 12 (3).
Copyright holder: Dwi Winarto (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: