## Pendahuluan
Indonesia, selayaknya negara-negara lain  yang  memilih  sistem  demokrasi sebagai filsafat sosialnya, mengangankan Radio  Komunitas  dapat  menjadi salah  satu  jalan  keluar  tersumbatnya jalur diversity  of  content dan diversity of  ownership media.  Angan-angan  ini muncul  sebagai  reaksi  atas  terjebaknya kehidupan bermedia di Indonesia dalam pusaran  konglomerasi  bisnis.  Pusaran ini  memusat  pada  persaingan  segelintir pemilik media kelas kakap yang notabene
adalah  pembangun  emporium  kapital lintas sektor. Persaingan yang meruncing tersebut menyebabkan orientasi isi media terpatri  pada  perhitungan  untung-rugi kas  perusahaan.  Hal  ini  berkelindan dengan  kuatnya  ketergantungan  media massa  dan  pengiklan  pada  perhitungan share dan rating .
Namun,  jalan  keluar  tersebut  tidak tanpa  halangan.  Radio  Komunitas mempunyai  kompleksitas  masalahnya sendiri.  Ia  yang  diangankan  dapat memuat suara akar rumput—yang hilang

## Radio Komunitas dan Potensi Konflik Horizontal

## Lukas Deni Setiawan

## Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Multikulturalisme  membawa  berkah  sekaligus  potensi  negatif.  Berkahnya  adalah pedoman untuk menghargai identitas dan hak setiap kelompok masyarakat. Potensi negatifnya muncul manakala penghargaan tersebut dimaknai sebagai legitimasi terhadap arogansi kelompok masyarakat tertentu. Dilema masyarakat multikultur ini mengiringi tumbuh-kembangnya Radio Komunitas di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat sangat merespons positif kehadirannya sebagai media pengeras suara akar rumput. Namun di sisi lain, kondisi ini memancing sebagian kelompok masyarakat untuk menyebarluaskan ideologi kelompoknya melalui penggunaan frekuensi milik publik. Apabila sisi lain ini lebih mengemuka, potensi konflik antar kelompok pun semakin menguat.
Kata Kunci: Multikulturalisme, Radio Komunitas, Potensi Konflik

## Abstract
Multiculturalism brings blessing and a negative potential. Blessed are the guidelines to respect the identity and rights of every community. Negative potential appears when the  award  is  meant  as  a  legitimacy  to  the  arrogance  of  certain  communities.  This multicultural society dilemma accompany growth and development of Community Radio in Indonesia. On the one hand, the community is responding positively presence as a grassroots media speaker. But on the other hand, these conditions led some groups to disseminate the ideology of the group through the use of publicly owned frequencies. If the other side is more prominent, the potential for conflict between groups also became stronger.
Keywords: Multiculturalism, Community Radio, Potential for Conflict
terseret  arus  deras  persaingan  bisnis media  komersial—dan  memunculkan keberagaman  cara  pandang  terhadap berbagai masalah lokal, justru berpotensi memporakporandakannya. Contoh nyata tergambar  pada  kasus  Radio Idza’atul Khoir di  Ponorogo,  Jawa  Timur,  yang diprotes oleh sekitar 300 pengunjuk rasa dari  setidaknya  10  elemen  masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme (AMAR). Radio tersebut didakwa telah mengumandangkan materi siaran  yang  merendahkan  sebagian elemen  masyarakat  dan  mengarah  pada radikalisme  ajaran  agama  tertentu.  Hal ini, oleh para pemrotes, disinyalir dapat menimbulkan  perpecahan  dan  konflik horizontal ( www.seputar-indonesia.com ).
Kasus  tersebut  mengingatkan  kita setidaknya pada dua hal. Pertama , Radio
Komunitas merebak di atas tanah-air yang majemuk dan lingkungan yang dihidupi oleh sekian ragam suku, agama, ras dan golongan.  Oleh  karena  itu,  interaksi yang  terjadi  sangat  rentan  akan  konflik yang  terpicu  oleh  kepentingan  masing- masing  golongan. Kedua ,  (oleh  karena hal  yang  pertama)  Radio  Komunitas tidak  diperkenankan  berorientasi  pada kepentingan propaganda bagi kelompok atau  golongan  tertentu  (Pasal  21  Ayat 3  Bagian  c  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran).  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa Radio Komunitas, alih-alih dipakai sebagai ajang dialog akar rumput, justru rentan  dimanfaatkan  oleh  golongan atau kelompok tertentu yang berpotensi memecah-belah  harmoni  interaksi  yang coba dibangun oleh sekian ragam kultur yang ada tersebut.
Fenomena di atas menggiring tulisan ini untuk mendiskusikan setidaknya dua hal. Pertama ,  bagaimana  perkembangan
Radio  Komunitas  dalam  masyarakat multikultur  seperti  di  Indonesia? Kedua ,
sejauh  mana  Radio  Komunitas  dapat memicu  terjadinya  konflik  horizontal berdasar  Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar golongan  (SARA)?  Untuk  mengawali diskusi  mengenai  hal  tersebut,  bolehlah kiranya kita menelusuri kembali hakekat multikulturisme  dan  radio  komunitas hingga perkembangan mutakhirnya saat ini.

## Multiculturalism
Salah  satu  pengembang  gagasan multikulturalisme adalah Bhikhu Parekh  (sekarang  banyak  dikutip). Menurutnya, Multikulturalisme mengacu  pada relationship antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda  yang  hidup  di  masyarakat; dan  oleh  karenanya,  gagasan  ini  tidak secara  spesifik  menawarkan  pembelaan terhadap kaum minoritas (Parekh, 2000). Lebih  jauh,  Parekh  merekomendasikan bahwa  multikulturalisme  bukanlah sebuah  doktrin  politik  dengan  muatan programatik,  tidak  pula  sebagai  aliran falsafah dengan teori yang khas tentang tempat  manusia  di  dunia,  melainkan lebih  sebagai  sebuah  perspektif  atau cara  melihat  kehidupan  manusia (Budiman,  2007).  Walaupun  demikian, ia  menambahkan  pula  bahwa  praktik multikulturalisme  tersebut  akan  lebih mudah  disimak  dan  dipahami  dalam konteks kebijakan politik suatu negara.
Kanada  adalah  salah  satu  contoh menarik  dalam  hal  ini.  Negara  tersebut memunculkan “sosok” multikulturalisme tidak  hanya  dalam  wujud  wacana.  Ia adalah negara pertama di antara komunitas internasional  yang  mengemukakan multikulturalisme sebagai gerakan sosial, bahkan pemerintahnya telah mengangkat dan  menerapkannya  sebagai  kebijakan publik.  Dengan  demikian,  Kanada telah  berikhtiar  untuk  menegaskan  dan menegakkan  nilai  dan  harkat  martabat
warga  negaranya,  tanpa  pandang  bulu terhadap  latar  belakang  bahasa,  asal- muasal  kesukuan,  kedaerahan,  maupun ikatan  keagamaan  mereka  (Wiloso,
2011).  Dibukanya  keran  akses  dan kesamaan kedudukan bagi setiap warga negara  tersebut  telah  menggelontorkan antusiasme kelompok-kelompok minoritas  untuk  menuntut  pengakuan atas identitas mereka. Sekilas,  paham  multikultural  ini baik  untuk  semua  kalangan.  Namun, tidaklah demikian untuk sebagian pihak. Ada pihak-pihak yang tidak sepenuhnya setuju  dan  bahkan  menaruh  curiga kepada  paham  tersebut.  Misalnya  di Kanada—saat  menempatkan  bahasa Prancis  dan  Inggris  pada  kedudukan yang  sama  sebagai  bahasa  nasional, sampai  dekade  1970an,  warga  penutur bahasa Prancis melihat multikulturalisme sebagai  taktik  warga  penutur  bahasa Inggris untuk mereduksi penutur bahasa Prancis  menjadi  sama  dengan  para imigran (seperti imigran dari Ukraina).
Di  Amerika,  Ayn  Rand  (profil dan  kiprahnya  dapat  disimak  melalui website: www.aynrand.org ), bersama ilmuwan-ilmuwan  yang  didanainya, berusaha  menyebarkan  gagasan  anti- multikulturalisme.  Menurut  mereka, multikulturalisme  yang  menekankan diversitas  kultural  sebagai  keutamaan manusia  telah  menyerang  nilai-nilai rasionalitas  peradaban  Barat  modern dengan prinsip-prinsip keutamaan objektivitasnya.  Kemudian,  sebagian kaum  feminis  juga  mengkhawatirkan paham  ini.  Mereka  menganggap penghormatan  berlebihan  terhadap partikularitas  lokal  sangat  berpotensi untuk melanggengkan praktik- praktik  budaya  lokal  yang  selama  ini menyembunyikan  tindakan  kekerasan atau  penindasan  terhadap  perempuan
(Budiman, 2007). Bahkan sebagian pihak
yang  lain  menganggap  bahwa  paham multikulturalisme  ini  rentan  terjerumus pada isu rasisme dan separatisme budaya. Sebaik-baik konsepsi tentang multikulturalisme, kita tidak dapat begitu saja  mengesampingkan  kegelisahan beberapa  pihak  di  atas.  Sebab,  dalam beberapa  praktik  pembentukan  negara bangsa  ( nation  state )  yang  mengadopsi paham  ini,  kesalahkaprahan  jamak terjadi. Kymlica (1995: 52), menyebutkan bahwa  salah  satu  kesalahkaprahan tersebut  terletak  pada  konsepsi  negara bangsa  yang  dijadikan  sebagai  wadah keragaman  kultural,  di  mana  agama, etnis, serta bahasa yang beragam digerus melalui  program  integrasi  nasional. Lebih  jauh,  hal  ini  berimplikasi  pada pembentukan sebuah kebudayaan nasional  yang  meluruhkan  perbedaan kultural  antar  warga  negara.  Hal  inilah yang  perlu  dicermati  secara  hati-hati, yaitu bahwa kelompok-kelompok yang  ada  dapat  memendam  gejolak ketidakpahaman mengenai perbedaan.

## Multikulturalisme Indonesia
Wajah  kebudayaan  Indonesia  bila dibangun  berdasarkan  keberagaman suku,  agama,  ras  dan  golongan  dapat menunjukkan  mimik  kebhinekaan apik .
Namun,  terutama  sejak  orde  sebelum reformasi,  tubuh—tidak  hanya  wajah— Indonesia  dibakukan  oleh  giringan rencana  pembangunan  stabilitas  dan kebudayaan  nasional  yang  sentralistik. Hal  ini  menyeret  kultur  lokal  sekadar menjadi tonggak-tonggak yang seragam. Perbedaan  dan  penghargaan  terhadap keberagaman  suku,  agama,  ras  dan golongan  tumbang  di  bawah  atap ambisi  nasionalisasi.  Saat  itu,  skema multikultural  tidak  dipakai  menjadi pedoman  pembangunan  negara  bangsa ini.  Akibatnya,  ragam  kultur  yang notabene adalah kekayaan immateriil tak
ternilai itu justru sering dijadikan sumber perpecahan dan konflik.
Gejala  tersebut  seperti  menjadi bahaya  laten,  sekalipun  negeri  ini  telah mendaku  reformasi  dan  demokrasi manjadi jalan hidupnya. Ia pun mengalami banyak  insiden  kekerasan  sejak  1998. Mulai  dari  kekerasan  rasial  pada  13- 14  Mei  1998  di  Jakarta  terhadap  etnis Tionghoa;  pembersihan  etnis  Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada 1999; konflik  di  Maluku  2000-2001;  darurat sipil di Aceh; dan konflik Muslim-Kristen yang kronis di Poso sejak Desember 1998 (Drajat,  2008).  Ditambah  konflik  baru dalam bingkai—SARA—yang sama yang tak  jauh  berbeda  akhir-akhir  ini,  seperti terjadi di Sampang, Madura, antara kaum Sunni dan Syah dan di Lampung antara penduduk lokal dan pendatang dari Bali. Maka, demikianlah, harus kita daku pula wajah bopeng multikultural kita saat ini.
Dalam  kondisi  semacam  ini,  media di Indonesia tidak tinggal diam. Mereka suka  memandang  segala  sesuatu  yang “bopeng-bopeng”  sebab  nilai  beritanya tinggi.  Oleh  karena  itu,  mereka  pun meliput—,  dalihnya.  Sebagian  mungkin iya,  tetapi  sebagian  yang  lain  bisa  jadi tidaklah  demikian.  Bolehlah  kita  ingat, sesaat  sebelum  Pulau  Maluku  yang molek  itu  berubah  menjadi  medan tempur, satu-satunya koran yang beredar di  Ambon  hanya  Harian Suara  Maluku . Para  jurnalis  Kristen  dan  Islam  bekerja berdampingan  dalam  keadaan  relatif harmonis  sekian  lama.  Namun,  eskalasi konflik  yang  berubah  menjadi  perang sipil  memporak-porandakan  hampir seluruh bangunan jiwa dan raga mereka (Hanitzsch,  2004).  Kristen  berlawan Islam,  Harian Suara  Maluku berlawan Ambon  Ekspres .  Tumbanglah  tonggak- tonggak peradaban nasional itu.

## Konflik SARA dalam Bingkai Media
Konflik  berbasis  SARA  sering dianggap  sebagai  bahaya  laten  negara multikultur.  Konflik  semacam  ini sangat  potensial  terjadi  di  Indonesia karena  sejak  lama  masyarakat  tidak dibiasakan  mengenali  dan  memahami perbedaan.  Sebaliknya,  selama  Orde Baru,  kita  dilenakan  oleh  slogan-slogan (propaganda)  kedamaian  dan  kese- jahteraan yang menyelinap masuk hingga ke ruang-ruang pribadi kita. Propaganda tersebut  tidak  mendidik  kita  untuk mengungkapkan  perbedaan.  Bahkan, dalam kondisi tertentu kita merasa tabu untuk membicarakannya di muka umum. Maka yang sering muncul dalam forum- forum  resmi  adalah  adagium  “berbeda- beda tetapi tetap satu jua”.
Dalam  konteks  pemupukan  rasa satu  bangsa,  tidak  ada  yang  salah dengan  adagium  tersebut.  Namun  bila sosialisasinya  justru  mengkamuflase perbedaan  itu  sendiri,  seolah-olah perbedaan  itu  hanya  mitos,  maka  yang terjadi  adalah  kering  dan  dangkalnya pengenalan  kita  terhadap  teman, tetangga dan saudara kita yang berbeda etnis,  agama,  ras,  keyakinan  dan pandangan.  Oleh  karena  itu,  bila  ada sedikit saja pemicu yang menghentakkan kesadaran  kita  akan  perbedaan  itu, kita  kaget  bukan  kepalang.  Kemarahan sepele bisa menyeret perbedaan warna  kulit.  Persoalan  berebut  pacar bisa  menghadapkan  dua  kelompok etnis—yang  notabene  telah  lama  hidup berdampingan, dalam raut muka garang dengan  tangan  berhunus  pedang  dan parang. Kalau sudah begini, lupalah kita akan adagium yang baik itu, atau jangan- jangan sudah terpleset menjadi “berbeda- beda tetapi tetap lawan jua”.
Kita  pasti  mafhum,  dalam  keadaan konflik dan perang, media berada dalam keadaan yang gamang. Fakta tidak akan
terlihat  seperti  biasa.  Struktur  politik, ekonomi dan sosio-kultural membuatnya berwajah  ganda—bahkan  multi.  Di dalam  dunia  yang  sudah  dikuasai  oleh orang-orang  yang  cerdas  dan  cerdik dalam  bermedia  ( media-savvy  world ), banyak orang tahu bagaimana membuat dan  merajut  fakta  bagi  para  jurnalis untuk diliput. Oleh karena itu, sebagian besar  pemerintahan  suatu  negara  atau kelompok-kelompok  tertentu  berpikir bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  dan ucapkan  merupakan  bagian  dari media strategy ,  yang  acapkali  berkelindan dengan  perputaran  roda  bisnis  mereka (Mcgoldrick dan Lynch, 2001).

## Konflik dan Konstruksi Sosial Media
Menurut  Howard  (2003),  konflik adalah  situasi  di  mana  dua  atau  lebih individu atau kelompok berusaha untuk mengejar  tujuan  dan  memenuhi  ambisi- ambisi yang diyakini tidak bisa dibagikan ( share ) ke pihak lain.
Konflik  tidak  melulu  berkonotasi kepada  kekerasan  ( violent ).  Dalam konteks  perubahan,  konflik  adalah sesuatu  yang  normal.  Satu  pihak menginginkan perubahan dan yang lain tidak,  itu  sesuatu  yang  biasa  terjadi. Jika  ketidakcocokan  itu  dikelola  dengan damai  dan  penuh  pengertian,  konflik bisa menjadi proses yang positif. Namun sebaliknya,  ketika  ketidakcocokan  itu tidak dikelola dengan semestinya, konflik bisa  berubah  menjadi  kekerasan.  Ketika ketidakcocokan  tersebut  sudah  bergulir menjadi  konflik  kekerasan,  secara naluriah kita biasanya mengkhawatirkan keselamatan  dan  memikirkan  beribu macam  cara  supaya  kita  bisa  lolos  dari keadaan  tersebut.  Kekhawatiran  dan ketakutan  tersebut,  sekarang  membuat kita,  ketika  membicarakan  konflik, seringkali langsung terhubung  dengan kekerasan (Howard, 2003). Kekerasan sendiri merupakan salah  satu  dimensi  fakta  sosial.  Dalam bingkai  yang  sederhana,  kekerasan dapat  ditengarai  dari  penggunaan cara  fisik  dalam  menyelesaiakan suatu  permasalahan  (Siregar,  1999). Penggunaan  kekerasan,  dalam  konteks konflik,  menyebabkan  ada  satu  pihak yang mendominasi pihak lain. Pihak yang terkena dominasi biasa kita kenal sebagai korban. Korban adalah person yang kalah atau tidak berdaya manakala berhadapan dengan  person  lainnya  dalam  suatu interaksi sosial (Siregar, 2001).
Dalam kondisi seperti di atas, pihak yang  mempunyai  kekuasaan  (politik, ekonomi atau komunal) biasanya mendo- minasi  ruang  publik.  Apabila  timbul konflik, pihak yang lebih berkuasa dapat menggiring  wacana  ke  arah  tertentu di  mana  pihaknya  akan  dimenangkan oleh  makna  hasil  interpretasi  terhadap wacana tersebut. Di sini kita bisa menilai bahwa  fakta  sosial  yang  terbentuk  di masyarakat  tidak  semata-mata  dapat dimaknai  seperti  apa  yang  terlihat  dan terdengar.  Bisa  jadi,  dan  seringkali,  ia adalah hasil dari konstruksi sosial pihak- pihak tertentu.
Fenomena  ini  dapat  kita  cermati dalam  konflik-konflik  yang  terjadi  di Indonesia  di  mana  kelompok  yang  satu mendominasi  kelompok  yang  lain.  Elite politik  maupun  ekonomi  mendominasi pemaknaan  “ketidakcocokan”  dengan kaum lemah sebagai sesuatu yang sudah selayaknya  terjadi  dan  bisa  ditutup- tutupi. Kaum yang lemah—yang notabene jauh dari akses terhadap kekuasaan dan pemaknaan wacana melalui media massa, tidak bisa berbuat banyak. Kehidupan di ruang publik tidak berimbang lagi, media yang  kritis  diangankan  dapat  mencium “gelagat” ini. Sehingga fakta konflik yang diproses  di  meja  redaksi  dan  berujung menjadi  informasi  publik  berhasil
membawa  perubahan—sebagai  konotasi positif  konflik—yang  “diamanatkan” oleh konflik itu sendiri.
Kita  menjadi  mafhum  bahwa konflik  tidak  hanya  terjadi  di  lapangan secara  tajam,  tetapi  juga  terjadi  dalam ranah  wacana  alam  pikiran  publik. Setiap  kelompok  selalu  berinteraksi, saling  timpa,  tumpang  dan  tindih memperebutkan  dominasi  terhadap publik. Media merupakan titik singgung dari  perebutan  tersebut.  Sebab,  benyak pihak  menyadari  bahwa  media  meru- pakan  sarana  yang  paling  efektif  mem- bentuk memori kolektif publik. Siapa yang menguasi  media,  merekalah  yang  akan menjadi  pemenang  dalam  pertarungan tersebut  (Syahputra,  2006).  Oleh  karena itu,  bagaimana  media  memberitakan “pertarungan-pertarungan”  itu,  patut kita telaah lebih lanjut.

## Kecenderungan Media Meliput Konflik SARA
Media tidak berada di ruang kosong. Ia  beredar  bersama  ribuan  fakta  yang “terkonstruksi”  oleh  institusi-institusi sosial  yang  membawa  kepen tingan masing-masing.  Media  arus  utama di  Indonesia  tidak  lepas  dari  konglo- merasi  bisnis  yang  menggurita.  Bila tidak  menguntungkan,  ia  tidak  akan dipertahankan. Apabila menguntungkan, dalam kondisi apapun, ia akan diperlebar daya  jangkaunya  dan  diperbanyak. Seperti  telah  dibuktikan Grup  Jawa  Post saat  mengeluarkan Suara  Maluku dan Ambon  Ekspres .  Keuntungan  ini  bisa berwujud pemupukan kapital, tetapi juga bisa  berwujud  perpanjangan  pengaruh politik  sang  empunya.  Kita  tidak  bisa menutup  mata  bahwa  dari  segelintir emporium  bisnis  media  di  negara kita,  sebagiannya  sudah  berafiliasi dengan  kepentingan  politik.  Hal  ini dikhawatirkan akan sangat berpengaruh
pada  kinerja  awak  jurnalisme  yang menempel di media bersangkutan.
Mengenai hal ini, Katz (1996; Liebes, 1998)  menilai  bahwa  kecenderungan tersebut  juga  menggejala  di  Amerika yang  liberal  dan  sebagian  negara  Eropa yang  sangat  membanggakan  penyiaran publiknya.  Gejala  mengglobal  ketika negara  berkembang  mengadopsi  sistem penyiaran  negara  maju  dan  menelan mentah-mentah  segala  perkembangan teknologi  komunikasi  yang  datang  dari Barat.  Kehidupan  media  kita  sudah terseret oleh determinasi politik, ekonomi, budaya dan teknologi yang bukan milik kita—tetapi  kita  daku  dengan  bangga seolah-olah itu milik “ibu kandung” kita.
Berkait  dengan  hal  itu,  kehidupan jurnalisme  kita  juga  bergerak  ke arah  yang  sama.  Peliputan  di  daerah konflik  cenderung  tendensius  dan berorientasi  pada  elite  tertentu.  Ini sangat terlihat pada berita dari sebagian besar  media  saat  meliput  konflik  Aceh (Anto,  2002).  Kondisi  demikian  tidak lagi  menempatkan  kebenaran—yang notabene  sering  ditempatkan  sebagai prinsip  pertama  peliputan—sebagai nilai.  Tetapi  merujuk  kepada  orang atau  kelompok  yang  merasa  membawa klaim-kliam  kebenaran  tertentu.  Hal  ini sebenarnya  mereduksi  salah  satu  peran media  yang  diangankan  dapat  menjadi pengeras  suara  pihak-pihak  yang termarginalkan.  Korban  konflik  Aceh terabaikan.
Selain  korban,  hal  lain  yang  biasa terabaikan  oleh  media  adalah  latar belakang  konflik  (Pardede,  dkk.  dalam Anto,  2002).  Peristiwa  yang  berkobar  di depan mata wartawan biasanya menjadi patokan utama berita. Sementara itu, hal- hal yang tidak kasat indera segera tergerus oleh  sensasionalisme  dan  dramatisasi kobaran peristiwa itu. Hal-hal yang ada di  balik  peristiwa,  tetaplah  ada  pada
tempatnya.  Jurnalis  seakan-akan  tidak punya  waktu  lagi  untuk  menggali  dan menelusurinya.  Oleh  karena  itu,  beban ini  tidak  mungkin  kita  letakkan  hanya di  pundak  jurnalis  di  lapangan,  sebab hal ini sudah masuk ke ranah struktural keredaksian  (bahkan  keorganisasian secara menyeluruh). Dalam  konteks  konflik  SARA, seorang jurnalis Bosnia yang menyaksikan  peran  buruk  media  dalam mendorong  kekejaman  perang  etnis  di negerinya, pernah berujar: “Para jurnalis yang  bersembunyi  di  balik  pena  dan mikropon,  untuk  menganjurkan  perang, sesungguhnya  lebih  jahat  dari  orang- orang  yang  saling  bunuh  itu  sendiri” (Eriyanto,  2003:viii).  Seperti  hal  yang terjadi  di  Rwanda  (1994),  provokasi radio  pemerintah  membuat  pertikaian menjadi pennggali kuburan bagi 500.000 anak negeri sendiri. Di Indonesia, media di  Ambon  telah  membuktikan  bahwa berita bukan hanya berisi kejelekan pihak lawan  tetapi  juga  saling  serang  antar media menjadi hal yang biasa (Eriyanto, 2003:34).  Hampir  tidak  ada  orientasi  ke arah penyesaian konflik.
Apabila  peredaran  wacana  publik sebuah  negara  sudah  dikuasai  oleh segelintir  konglomerat  media  dan penguasa  politik,  maka  pemberitaan terhadap  konflik  pun  ada  dalam genggaman mereka. Jika publik menghendaki  sistem  demokrasi  tetap menjadi  filsafat  sosial  negara  mereka, maka  kebutuhan  terhadap  keberadaan media  alternatif menjadi  sebuah keniscayaan.  Media  alternatif  ini,  di banyak  waktu  dan  tempat,  muncul sebagai  bentuk  perlawanan  dan  wujud kejenuhan  publik  terhadap  pesan-pesan yang  dibawa  oleh  media  arus  utama. Sebagai  perlawanan  karena  kesadaran terkuasainya  media  oleh  kaum  elite dan  sebagai  wujud  kejenuhan  karena
paritas  berita  dan agenda  setting yang disetir rating . Media alternatif ini muncul sebagai  wujud  keprihatinan  karena suara  akar  rumput  tersumbat  sebelum diteriakkan  dan  suara  kaum  menengah perkotaan  dianggap  dapat  mewakili seluruh keragaman Nusantara.

## Community Radio
Sampai  tahun  2001  saja,  data menunjukkan  bahwa  ada  lebih  dari 20.000  stasiun  radio  di  seluruh  dunia dan lebih dari dua miliar orang menjadi pendengarnya  (Fraser  &  Estrada,  2001). Banyak  dugaan  bahwa  radio  akan tergerus  oleh  perkembangan  teknologi komunikasi  dan  informasi,  seperti televisi dan internet (dengan World Wide Web -nya). Namun, sampai sekarang kita bisa  menyaksikan  bahwa  radio  tetap mengalami  perkembangan  yang  stabil/ konstan. Media ini dapat mengisi hampir seluruh  sudut  ruang  dan  waktu  planet kita. Mengenai keungggulan radio dibanding  media  lain,  Fraser  &  Estrada (2001)  menambahkan:  “ It  is  the  prime electronic  medium  of  the  poor  because  it leaps  the  barriers  of  isolation  and  illiteracy, and  it  is  the  most  affordable  electronic medium to broadcast and receive in. ” Karena kemudahan  dan  kemurahannya,  dalam beberapa  dekade  terakhir,  menjamurlah stasiun  radio  yang  dikelola  oleh kelompok-kelompok  kecil  masyarakat yang  kemudian  lebih  dikenal  sebagai radio  komunitas  ( community  radio ).  Hal ini  ditopang  pula  oleh  iklim  politik demokratisasi  dan  desentralisasi  di berbagai  belahan  dunia;  deregulasi media  dan  melonggarnya  monopoli penyiaran  oleh  institusi  pemerintahan; dan ketidakpuasan terhadap kiprah radio komersial.
Carlos  A.  Arnaldo  (dalam  Fraser &  Estrada,  2001)  memahami  radio
komunitas  sebagai:  “a social  process  or event  in  which  members  of  the  community associate together to design programmes and produce  and  air  them,  thus  taking  on  the primary  role  of  actors  in  their  own  destiny ... the community speaking to each other and acting  together  for  common  goals. ”  Ruang lingkup  radio  komunitas  terbatas,  baik oleh  kekuatan  daya  pancar  (maksimal 50  Watt)  maupun  radius  frekuensinya (maksimal 2,5 kilometer). Ia juga dibatasi oleh  kebutuhan  kelompok  masyarakat kecil tertentu yang hidup di satu kawasan geografis tertentu pula.
Awal kemunculan Radio Komunitas di berbagai belahan dunia mengisyaratkan sebuah perjuangan politik, ekonomi dan sosio-kultural.  Maka,  bisa  dikatakan,  ia muncul  karena  sebuah  agenda  tertentu. Misalnya,  di  Bolivia  dan  Kolumbia (1947),  Radio  Komunitas  berakar  pada aktivitas kelompok buruh tambang yang membangun  stasiun  radio  sederhana sebagai  medium  untuk  menyatukan diri dan memperbaiki kondisi pekerjaan mereka. Di Eropa (1960-1970-an), muncul radio  ilegal  yang  mempunyai  agenda melawan monopoli pemerintah di dunia penyiaran.  Di  Afrika,  radio  komunitas berkembang  sebagai  alat  gerakan  sosial, terutama setelah jatuhnya rezim apartheid di Afrika Selatan. Di Asia, UNESCO dan juga beberapa lembaga/organisasi donor internasional  lebih  banyak  mengambil inisistif/terlibat  langsung  dalam  usaha membumikan  radio  komunitas  (Fraser dan Estrada, 2001:6).
Menyimak  beberapa  contoh  di atas,  kita  bisa  mafhum  bila  sekarang radio  Komunitas  dapat  pula  muncul atas  dasar  agenda  politik,  ekonomi  dan sosio-kultural tertentu. Ada potensi besar radio jenis ini menjadi kuda tunggangan kalangan tertentu untuk tujuan propaganda dan menguasai ruang publik terbatas  berdasarkan  sentimen-sentimen
suku, agama, ras dan golongan tertentu. Pencermatan terhadap potensi ini kiranya harus semakin kuat bila Radio Komunitas yang  kelahirannya  sedang  membuncah ini  berada  dalam  iklim  demokratisasi dan desentralisasi serta tumbuh di alam kemajemukan suatu masyarakat.

## Radio Komunitas di Indonesia: Potensi
Diversity of Conflict (?)
Proses  advokasi  Undang-Undang penyiaran  pada  tahun  2001  adalah pemicu  merebaknya  Radio  Komunitas di Indonesia (Masduki, 2007). Ia menjadi subur  dan  lebih  percaya  diri,  setelah sebelumnya  hanya  dianggap  sebagai radio liar tak berizin. Pada orde sebelum reformasi,  ia  diidentifikasikan  sebagai radio  ilegal,  radio  gelap,  radio  perusak- pengganggu  frekuensi,  ataupun  radio underground yang  selalu  dibayang- bayangi oleh sweeping aparat. Pemerintah saat  itu  juga  menganggap  radio  jenis ini  memiliki  potensi  penyebar  konflik dan  disintegrasi  bangsa  (bernuansa SARA), sekaligus mendakwanya sebagai pemboros frekuensi (Eddyono, 2012).
Kondisi  tersebut,  ditambah  dengan kiprah  radio  komersial  yang  semakin mengecewakan,  menjadikan  picuan undang-undang  tersebut  menempati ruang  dan  waktu  yang  pas.  Radio komunitas  kemudian  menunjukkan pertumbuhan  yang  paling  signifikan dalam  satu  dekade  terakhir.  Konteks pertumbuhan radio komunitas di antara longgarnya  dikte  pemerintah  dan kejenuhan  terhadap  radio  komersial tersebut,  dalam  bahasa  Howell  dan Pearce (2001:65-68 dalam Jurriens, 2009), disebut sebagai the “Third Way” alternative medium .
Idealnya,  menurut  Masduki  (2007), Radio Komunitas dapat menjadi wahana milik  masyarakat,  dari  masyarakat,  dan oleh  masyarakat.  Potensi  utamanya
adalah  untuk  melayani  kepentingan masyarakat itu sendiri. Radio komunitas berakar  kuat  pada  pemikiran  teoritis demokratisasi  penyiaran  dan  fakta obyektif  tidak  memadainya  peran radio  komersial  dan  radio  pemerintah dalam  mengagregasi  aspirasi  warga sipil.  Dalam  konteks  demokratisasi, radio  komunitas  merupakan  derivasi dari  konsep  diversitas  kepemilikan  dan penguasaan  frekuensi,  diversitas  bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau otonomisasi  khalayak  (Dominick,  2001; dalam Masduki, 2004). Dengan demikian,
Radio  Komunitas  ini  seharusnya  sarat pula akan aspirasi beragam kultur yang ada di Indonesia. Semangat penyaluran aspirasi ragam  kultur  di  atas  menjadi  salah satu  dorongan  Radio  Komunitas “Angkringan”  di  Yogyakata  muncul.  Ia tumbuh  bersama  permasalahan  sehari warga desa Timbulharjo, Sewon, Bantul. Permasalahan  yang  muncul  sebagai akibat  keprihatinan  bersama.  Awalnya adalah  kumpulan  beberapa  kelompok warga  yang  menampung  keluhan masyarakat  menyangkut  ketidakberesan pengelolaan  dana  pembangunan  desa. Korupsi  yang  diduga  dilakukan  oleh aparat desa menjadi pokok perbincangan di pertemuan-pertemuan warga tersebut. Namun, aspirasi warga yang dirasa masih parsial dan terkotak-kotak menyebabkan daya  tawar  kontrol  mereka  terhadap pemerintah  desa  kurang  optimal.  Dari sini, muncullah ide pengemasan aspirasi warga  dalam  bentuk  buletin  (anti- korupsi).  Buletin  ini  kelak  diberi  nama “Angkringan”.  Kian  hari  pelanggan buletin  kian  bertambah.  Dan  distribusi buletin kian sulit menjangkau warga yang tersebar. Maka Radio Komunitas muncul sebagai  solusi  masalah  pendistribusian informasi tersebut sekaligus meniadakan biaya pembelian buletin (Masduki, 2006). Fenomena Radio Komunitas “Angkringan” tersebut merupakan respons  dari  kebutuhan  mendasar komunitas bersangkutan. Media tersebut  muncul  karena  kebutuhan warga  menghendakinya.  Dan  bukan sebaliknya.  Pola  yang  sama  juga  terjadi pada  pembentukan  beberapa  Radio Komunitas  yang  lain.  Misalnya  Radio Komunitas  “Ramanea”  di  Purwakarta, Jawa  Barat,  yang  bermisi  melestarikan budaya  dan  memantau  pelaksanaan proyek  pembangunan  daerah  setempat; Radio  Komunitas  “Baina”  di  Cirebon, Jawa  Barat,  yang  mendaku  sebagai media  informasi  seputar  permasalahan masyarakat tani; Radio Komunitas “BBM” di Minomartani, Sleman, yang merespons kebutuhan pertukaran informasi seni dan budaya  masyarakat;  dan  Radio  “PIBI” di  Minahasa,  Sulawesi  Utara,  yang mengampanyekan  pemanfaatan  sumber energi  alternatif  (biogas)  dari  kotoran sapi.
Fenomena  kemunculan  beragam Radio  Komunitas  di  atas  setidaknya telah  menggambarkan  bahwa  informasi yang dipertukarkan oleh media tersebut adalah informasi publik. Bukan informasi tentang  kelompok  (golongan)  tertentu maupun  perseorangan.  Infomasi  publik di  sini  khusus  merujuk  pada  masalah sebagian  besar  warga  setempat,  bukan kelompok  tertentu  yang  mendominasi pewacanaan  di  suatu  wilayah  geografis tertentu.  Dari  situ  dapat  kita  lihat bahwa kecenderungan tumbuhnya Radio  Komunitas  tersebut  seakan  tidak memberikan tempat bagi berkembangnya informasi  yang  didorong  oleh  arogansi ideologis kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Namun, legitimasi terhadap identitas dan hak-hak kelompok kecil masyarakat akan  akses  media,  tidak  menutup kemungkinan akan memunculkan
dilema  atau  paradoks.  Pengakuan  hak terhadap  semua  komunitas  ini  dapat memunculkan  arogansi  subordinasi  dan dominasi  tertentu  terhadap  kelompok lain  yang  “tidak  sealiran”.  Penentangan terhadap  kelompok  yang  tidak  sejalan tersebut  “diam-diam”  atau  terang- terangan  dapat  mengudara  melalui Radio  Komunitas  yang  mereka  bangun. Radio Idza’atul  Khoir di  Ponorogo,  Jawa
Timur,  mencoba  masuk  dalam  ranah ini.  Mereka,  menurut  sebagian  pihak, telah menyebarkan wacana pertentangan antar  kelompok  masyarakat.  Diduga, mereka  mempergunakan  media  radio tersebut untuk kepentingan propaganda aliran  tertentu  yang  ada  dalam  satu ajaran agama tertentu pula. Hal ini telah mengingkari  hakekat  Radio  Komunitas itu  sendiri  yang  seharusnya  bebas  dari propaganda  dan  berakar  pada  masalah- masalah publik/komunitas, bukan menjadi  milik  dan  berorientasi  kepada satu golongan saja. Hal ini sebenarnya telah mencederai setidaknya  dua  hal. Pertama ,  di  ruang internal komunitas bersangkutan, kebutuhan anggota komunitas secara  umum  terabaikan.  Individu- individu  dalam  jangkauan  siar  radio komunitas  tersebut  tentunya  beragam kebutuhannya,  baik  jasmani  maupun rohani.  Tidak  bisa  dihantam  kromo dengan  satu  aliran  dalam  ajaran  agama tertentu,  misalnya  (bagaimana  dengan individu  yang  memeluk  ajaran  lain?).
Penguatan  kadar  intelektual  anggota komunitas  melalui  informasi  mengenai masalah-masalah publik (bukan masalah-masalah  privat)  terabaikan. Pemberdayaan anggota komunitas untuk menjadi  lebih  kritis  terhadap  kebijakan publik  sama  sekali  tidak  terakomodasi. Lebih jauh, bisa mengarah pada dominasi kelompok tertentu dalam komunitas dan subordinasi kelompok lain di komunitas
yang  sama.  Dalam  konteks  hubungan wanita  dan  laki-laki  (gender),  Ayelt Shactar  menyebut  kondisi  ini  sebagai paradox of multiculturalism vulnerability , di mana ia menemukan bahwa pengakuan/ akomodasi multikultural dapat memperkuat  kembali power  dynamics yang akan melemahkan posisi perempuan (Reich, 2005: 209; Nurkhoiron, 2007: 46).
Kedua ,  di  ruang  eksternal,  dalam interaksi  dengan  komunitas  lain. Media  yang  terkuasai  oleh  kelompok tertentu  rentan  terhadap  isi  siaran yang  melecehkan  atau  merendahkan kelompok  lain.  Hal  ini  juga  tidak  luput dari  agenda  propaganda.  Dikotomi “saya”  dan  “kamu”  atau  “kami”  dan “mereka”  akan  cenderung  mengemuka. Bila  hal  seperti  ini  berlangsung  melalui Radio  Komunitas,  maka  tidak  pelak lagi,  perang  antar  Radio  Komunitas dapat  berlangsung  di  kurusetra  bumi Nusantara.  Dalam  kadar  dan  konteks yang lain, Ambon pernah membuktikan. Tidak  hanya  dua  kelompok  masyarakat yang berperang, tetapi media yang telah mereka  dominasi  pewacanaannya  juga ikut  berperang;  bahkan  menjadi  senjata ampuh pengobaran api perlawanan.
Arena  tanding  antar  komunitas ini  seakan-akan  menjadi  potensi  laten di  tengah  masyarakat  multikultur Indonesia.  Dan  Radio  Komunitas  bisa jadi  dimanfaatkan  untuk  mengingkari ‘marwah’nya sendiri. Ini adalah paradoks kedua kiprah Radio Komunitas di tengah masyarakat majemuk. Awalnya, ia muncul lantaran terbelahnya tirai  sentralisasi  di  Indonesia.  Setiap kelompok yang merasa tertekan di masa itu,  hampir  secara  serentak  menyeruak. Suara  komunitas  yang  sebelumnya tidak  pernah  bisa  dikumandangkan  di media sekecil apapun, berkokok dengan lantangnya.  Mereka  membawa  identitas masing-masing sebab pengakuan
terhadap  hal  tersebut  semakin  nyata. Tuntutan  terhadap  persamaan  hak komunitas, yang paling minor sekalipun, semakin mengemuka.
Ia  menjadi  paradoks  ketika  keung- gulan  budaya  mereka  membutakan  pe- mahaman mereka terhadap perbedaan— yang  sebelumnya  memang  sudah dipahamkan sebagai keseragaman. Hal  ini  dapat  berkembang  menjadi kesombongan identitas kultural. Hal-hal yang berhubungan dengan pihak lain atau berseberangan  dengan  identitas  mereka menjadi  bahan  pembanding  aktualisasi keunggulan  identitas  kelompok  sendiri. Dalam  konteks  kehidupan  bermedia, diversity of content yang digadang-gadang dapat  semakin  menguat,  bisa  berubah menjadi potensi diversity of conflict . Karena ada  1001  alasan  untuk  menunjukkan perbedaan/perbandingan  keunggulan indentitas kultural masing-masing kelompok,  bila  kebutuhan  komunitas yang sebenarnya tereduksi oleh dominasi satu kelompok. Atau bila satu kelompok tertentu telah memanfaatkan gelombang frekuensi—yang  notebene  adalah  milik publik—untuk  kepentingan  mereka ‘pribadi’.  Hal  ini  tentu  tak  luput  dari penegakan  undang-undang  penyiaran (termasuk  dalam  hal  perizinan)  yang masih gamang.

## Simpulan
Arus deras demokratisasi penyiaran di  Indonesia  tidak  serta  merta  dapat menjamin diversity of content dan diversity of  ownership di  ranah  empiris.  Radio Komunitas  yang  muncul  sebagai  salah satu  senjata  utama  implementasi  kedua prinsip  diversitas  itu  ternyata  tidak luput  dari  potensi  penjungkirbalikan prinsip-prinsip  itu  sendiri.  Potensi  itu dapat  masuk  melalui  pemanfaatan  isi media  tersebut  sebagai  alat  propaganda kelompok tertentu ( message ). Dapat pula
dari  sisi  kepemilikan  yang  sama  sekali tidak merepresentasikan komunitas yang dirujuk—yang  idealnya  menjadi owner dan  sekaligus  orientasi  penyiarannya ( communicator ).
Bila  pada  orde  sebelum  reformasi konflik  vertikal  lebih  berpotensi  terjadi, maka  dalam  iklim  desentralisasi  ini, konflik horizontal terus menghantui. Oleh karena itu, kita mungkin menjadi mafhum bila media komunitas ini masih menjadi bahan tarik-menarik dan diskusi beragam kepentingan—sebelum  revisi  undang- undang  penyiaran  yang  baru  dibentuk; seiring dengan multikulturalisme yang  masih  diperdebatkan  makna  dan implikasinya hingga kini.
Daftar Pustaka Anto,  J.  (2002). Luka  Aceh,  Duka  Pers .
Medan: KIPPAS. Budiman, Hikmat. Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta: Yayasan Interseksi. Drajat,  Dede  (2008). Jurnalisme  Damai versus  Jurnalisme  Kekerasan .  Jurnal Kommti. Volume 2, Number 4. Eddyono,  Aryo  Subarkah  (2012).  Radio Komunitas  dan  Kegagalannya  Sebagai Media Counter Hegemony: Studi Kasus Pada  Radio  Panagati  dan  Angkringan di Yogyakarta . Journal Communication Spectrum , Vol. 2 No. 2. Februari-Juli 2012. Eriyanto (2003. Media dan Konflik Ambon . Jakarta: Kantor Berita 68 H.
Fraser,  Collin  &  Sonia  Restrepo  Estrada (2001). Community  Radio  Handbook . UNESCO.
Hanitzsch,  Thomas  (2004). Journalists  as Peacekeeping  Force?  Peace  Journalism and  Mass  Communication  Theory. Journal  of  Journalism  Studies.
Volume 5, Number 4. Routledge.
Howard,  Ross  (2003). Conflict  Sensitive
Journalism . Impacs and International Media Support. Jurriens,  Edwin  (2009). From  Monologue to  Dialogue:  Radio  and  Reform  in Indonesia . Leiden: KITLV Press. Kymlicka,  Will.  1995. Milticultural Citizenship:  A  Liberal  Theory  of Minority  Rights .  New  York:  Oxford University Press. Liebes,  Tamar  dan  James  Curran.  1998.
Media,  Ritual  and  Identity.. London, New York: Routledge. Masduki (2007). Radio Komunitas: Belajar dari Lapangan. Jakarta: Bank Dunia. McGoldrick,  Annabel  &  Jake  Lynch (2001). What  is  Peace  Journalism .  In From  Headlines  to  Front  Lines:  Media and  Peacebuilding .  The  Quarterly Journal  of  IMPACS,  The  Institute for Media, Policy and Civil Society. Winter 2001. Nurkhoiron,  M.,  Marshudi  Noorsalim dan  Ridwan  Al-Makassaray. Hak Minoritas:  Multikulturalisme  dan Dilema  Negara  Bangsa .  Jakarta: Yayasan Interseksi. Parekh,  Bhikhu.  2000. Rethinking Multiculturalism:  Cultural  Diversity and  Political  Theory .  London: MacMillan Press Ltd.
Siregar,  Ashadi  (1999). Berita  Kekerasan di  Media  Massa .  Disampaikan  pada
Seminar Kekerasan Dalam Masyarakat, Pemberitaan  Media  Seputar  Kekerasan
Dan  Kekerasan  Oleh  Media  Massa . Lembaga  Studi  Informasi  dan Media Massa (eLSIM). Makassar 25 – 26 November 1999. Diunduh dari www.ashadisiregar.wordpress.com Januari 2013. Siregar,  Ashadi  (2001).  Jurnalisme Perdamaian, Resolusi Konflik Sosial”.  Makalah Seminar  Pers Menyikapi Konflik Kekuasaan , Lembaga  Studi  Perubahan  Sosial (LSPS).  Surabaya,  8  Februari  2001. Diunduh  dari  www.ashadisiregar. wordpress.com Januari 2013. Siregar,  Ashadi  (2013). Mengeritisi

## Kecenderungan  Pemberitaan  Konflik
Pada Media Pers di Indonesia . Makalah disampaikan  pada Seminar  Resolusi Konflik  Melalui  Jurnalisme  Damai , Yayasan  Informasi  Pendidikan  dan Penerbitan  Sumatera  (KIPPAS), Medan 19 April 2001. Diunduh dari www.ashadisiregar.wordpress.com Januari 2013. Syahputra,  Iswandi  (2006). Jurnalisme Damai:  Meretas  Ideologi  Peliputan  di Area Konflik . Yogyakarta: Pilar. Wiloso, Pamerdi Giri (2011). Multikulturalisme  dalam  Perspektif Antropologi . Makalah Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa yang  diselenggarakan  oleh Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kebupaten Semarang. Tanggal 7 Juli 2011.  Di  Kebon  Raja,  Jl.  Soekarno- Hatta Km. 25, Karangjati, Ungaran. Situs: h t t p : / / w w w . i n d i a - s e m i n a r . com/1999/484/484%20parekh.htm . Diakses Januari 2013.
www.aynrand.org . Diakses Januari 2013. http://www.seputar-indonesia.com/ edisicetak/content/view/431904/ .
Diakses tanggal 22 Januari 2013.
“What  is  Multiculturalism?” melalui h t t p : / / w w w . i n d i a - s e m i n a r . com/1999/484/484%20 parekh.htm . Diakses tanggal 23 Januari 2013. Saiful  Bakhtiar.  “Petani  pun  Punya
Radio”.  Melalui http://kombinasi. net/petani-pun-punya-radio/ diakses tanggal 9 April 2013.
http://balaibudayaminomartani. wordpress.com/2011/01/26/hello- world/ diakses tanggal 9 April 2013. “PIBI  FM,  Radio  Komunitas  untuk
Pelestarian  Lingkungan”  melalui http://regional.kompas.com/ read/2012/09/17/09405934/ diakses tanggal 9 April 2013.