## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME (Pendekatan Hermeneutika Negosiatif Khaleed Moh. Abou El-Fadl)
Nur Kholik Universitas Alma Ata nurkholik@almaata.ac.id
Subiantoro
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang subi@stitdaris.ac.id
Muhammad Wafa' Universitas Alma Ata youngwafa@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3697

## Abstract
Man is a religious being created by God so that it becomes commonplace when God sends agama for man. But it is not an easy matter to understand God's will through His symbols. While the Prophets and Apostles were alive, humans could directly confirm the appearance of the symbol. But when the Nth breed of abian is cut off from the present era, then it raises the potential for "polemics". Most evident is the struggle for claims as the most authoritative representative of the true God. As a result, predictably, they fighters recite fatwas, claim the truth to the point of negate different interpretations. This is what Abou Fadl is concerned about, where individuals or institutions (special representatives) have actually deprived God of authority and exceeded the authority of the real mandate. At the same time, this attitude of authoritarianism causes the stagnation of epistemology  in  the  process  of  exploration  of  the  determination  of  the  meaning  of  the  text.  On  the  same occasion Abou Fadl offers a Hermeneutic approach oriented towards an authority of text interpretation by negotiating the text, author, and reader.
Keywords: Moral Ethical Interpreters, Otoritarianism, Hermeneutics and Khaled Abou Fadl

## Abstrak
Manusia  merupakan  makhluk  religius  yang  diciptakan  Tuhan  sehingga  menjadi  lumrah  ketika  Tuhan menurunkan agama untuk manusia. Namun bukan perkara mudah memahami kehendak Tuhan melalui simbol-simbol-Nya.  Saat  Nabi  dan  Rasul  masih  hidup,  manusia  bisa  secara  langsung  mengkonfirmasi terhadap  tampilan  simbol.  Tetapi  ketika  trah  ke-Nabian  diputus  seperti  era  sekarang,  maka  ia mempunculkan  potensi  “polemik”.  Paling  nyata  adalah  perebutan  klaim  sebagai  paling  otoritatif merepresentasikan  Tuhan  sebenarnya.  Akibatnya  dapat  ditebak,  mereka  para  petarung  saling mengabsolutkan  fatwa,  klaim  kebenaran  hingga  menegasikan  tafsir  yang  berbeda.  Hal  inilah  yang dirisaukan  Abou  Fadl,  dimana  individu  atau lembaga  (wakil  khusus) sejatinya  telah  merampas  otoritas Tuhan dan melampaui wewenang dari mandat sesungguhnya. Pada saat yang sama, sikap otoritarianisme ini  menyebabkan  kemandegan  epistimologi  dalam  proses  eksplorasi  penetapan  makna  teks.  Pada kesempatan yang sama Abou Fadl menawarkan pendekatan Hermeneutik yang berorientasi  pada suatu otoritas penafsiran teks dengan menegosiasikan teks, pengarang, dan pembaca.
Kata  Kunci: Moral Etik Penafsir, Otoritarianisme, Hermeneutika dan Khaled Abou Fadl

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  fungsi  sebuah  kitab  suci  bagi  penganutnya  sangat  transendental- spiritual. 1 Dimana al-qur’an bagi kaum Muslim ialah pedoman keselamatan baik saat di dunia terlebih nanti sewaktu di akhirat.  Sebab itu menjadi penting untuk menguasai, memahami secara utuh ( kaffah ) dan komprehensif. Disinilah akhirnya muncul berbagai tafsir dikalangan para ulama dan ilmuwan al-qur’an, yang tujuannya satu, yakni melakukan ikhtiar memahami sesuai  dengan  yang  dikehendaki  Allah  SWT  atau  paling  tidak  mendekatinya.  Perlu  di tegaskan disini jika memahami al-qur’an secara benar, akan melahirkan praktek secara benar pula begitu sebaliknya.
Jika melihat  potret mayoritas  Muslim, memahami al-qur’an adalah  buku  tulisan suci bentuk verbal/oral dari Tuhan. 2 Oleh sebab itu penganutnya menjadikan kitab suci sebagai sesuatu yang harus dibaca, dihapal, diulang-ulang untuk didengar, direnungkan kemudian diinternalisasikan. Tak sampai disitu, agar kemukjizatan dan kesucian al-qur’an tetap terjaga maka ilmuan muslim melahirkan berbagai macam ilmu tentang qur’an (ilmu tafsir). Misalnya mulai  dari ilmu  tajwid  (ilmu cara  membaca  al-qur’an  secara  benar,  tepat  dan indah).  Bagi muslim ilmu tajwid adalah sebuah upaya memelihara teks oral kitab suci agar tetap menjadi sakral dan tidak menyalahi makna sesungguhnya seperti yang dimaksud “Penutur”nya. 3 Nampaknya problematika tidak sesederhana dan berhenti sampai situ. Faktanya pasca wafatnya  Rasulullah,  muncul  problem  yang  tidak  hanya  politis  tetapi  juga  teologis,  siapa sesungguhnya  yang  memiliki  hak  otoritatif  dalam  menafsirkan  al-qur’an.  Perdebatan  ini secara  historis  dapat  dimaklumi  bahwa  otoritas  spiritual  (tafsir)  sangat  melekat  dengan otoritas  kepemimpinan.  Saat  Rasulullah  memimpin,  beliau  adalah  pemimpin  agama sekaligus pemimpin negara, dalam ruang yang lebih sakral Rasulullah adalah wakil langsung Allah  di  dunia.  Dengan  demikian,  siapapun  yang  menjadi  pengganti  Rasul,  menjadi pemegang atas otoritas ini. Dari sinilah kemudian dimulai firqah dalam umat Islam tepat saat wafat Rasulullah.
Berbincang  terkait  otoritas  tafsir,  tentu  kita  tidak  bisa  mengabaikan  sebelah  mata tentang salah satu tokoh fenomenal Khaled Mohammad Abou Fadl. Ia adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer yang memiliki nalar tajam melihat problematika tafsir khususnya bidang  hukum  Islam.  Berangkat  dari  ulusan-ulasannya  yang  sangat  kritis  dengan menggunakan  pendekatan  filosifis  untuk  melacak  akar  hakikat nash ,  menggunakan  nalar hermenutik dalam epistimologi tafsir dan mengedepankan produk hukum Islam yang penuh maslahat sesuai dengan zamannya.
1 M. Amin Abdullah, Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 231.
2 Angelika Neuwirth, Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qurʼan as a Literary Text, Qur’anic Studies Series (Oxford: Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2014), p. 263.
3 Richard C. Martin, Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson Ariz: University of Arizona Press, 1985), p. 276.
Ditemukan bahwa kritik tajam yang ia lontarkan seperti adanya praktek otoritarianisme tafsir. Melalui pengantarnya Amin Abdullah dalam buku “ Atas Nama Tuhan; dari Fiqh Otoriter ke  Fiqh  otoritatif ”  menyebutkan  sekarang ini  muncul  sebuah kecendrungan  otoritarianisme, suatu  sikap  sewenang-wenang  membenarkan  secara absolut hasil  tafsir  terhadap  teks mengabaikan pemikiran pihak lain (dalam kasus yang sama). Terlebih hal ini ditindaklanjuti dengan  keinginan  kuat  bahwa  fatwa  tersebut  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan plural.  Tentunya  sikap  ini  jelas  suatu  usaha  pengambilan  “paksa”  kekuasaan  Tuhan  oleh makhluk  atau  si-pembaca  melalui  teks-teks  yang  dimaknainya.  Inilah  yang  disebut despositisme yakni suatu sikap menempatkan hasil eksplorasi maknanya sebagai sesuatu yang bersifat  absolut.  Efeknya  pada  wilayah  ini  terjadi  proses  metamorfosis  penyatuan  antara pembaca  ( reader )  dan  pengarang  ( author ),  dalam  arti  pembaca  tidak  peduli  terhadap keterbatasannya  tetapi  mengklaim  itulah  wajah  kehedak  Tuhan  yang  melebur  memalui fatwanya. 4
Perkembangannya,  manusia  tentu  membutuhkan  agama  guna  aktualiasai  sosial. 5 Namun dalam realitas etik nampaknya mendapat pembuktiannya bukan hanya pada wilayah hukum  Islam,  namun  pada  banyak  kasus  sosial,  budaya  hingga  politik  sangat  sering  kita jumpai orang atau lembaga menstir nash sampai mengabsolutkan pendapatnya. Seolah-olah apa  yang  disampaikan,  demikian  kehendak  Tuhan  atas  masalah  tersebut.  Diperparah  lagi muncul sikap klaim kebenaran, berpikir sempit/parsial, intoleran dan monopoli kebenaran. 6 Orang menafikan orang lain dengan menggunakan dan mengatasnamakan otoritas Tuhan. Sementara prosedur dan kompetensi pendapat tersebut hampir diragukan otoritasnya karena bukan kompetensinya, dan mereka lupa bahwa untuk memahami agama tidak cukup sebatas sejarah  dan  dokriner. 7 Atas  dasar  fakta-fakta inilah yang membuat  Abou  Fadl  gelisah  dan berpikir  keras  membantah  melalui  argumen  filosofisnya.  Pada  dasarnya  suatu  permulaan akan  selalu  menjadi  horizon  awal  memberikan  pemahaman  dan  pemaknaan  kemunculan fenomena  beserta  berbagai  variabel  doktrinal  moral-kultural  yang  menopangnya.  Lebih lanjut  permulaan  bukan  sebatas  tindakan  aktual,  namun  kerangka  pikir,  ekspresi  (sikap), hingga sampai pada konstruksi kesadaran. 8
Ditemukan  pula  fatwa-fatwa  serupa  dengan  seperti  problem  di  atas,  merujuk  pada pengantar bukunya Aboe Fadl, mengungkapkan;
4 Amin Abdullah, Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, Pengantar Pada Buku Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), pp. xii – xiii.
5 Ahmadi  dan  Muh.  Mustakim,  ‘Penguatan  Religiusitas  Masyarakat  Purwoasri,  Pacitan,  Jawa  Timur  Di Masa  Pandemi’, Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  02  (2021),  96 – 104  (pp.  96 – 104) <doi:10.31949/jb.v2i1>.
6 Waryani  Fajar  Riyanto, Integrasi-Interkoneksi:  Biografi  Intelektual  M.  Amin  Abdullah  (1953)  Person, Knowladge and Institution (Jogyakarta: SUKA-Press, 2013), p. 254.
7 Nur Kholik, Arketipe Pendekatan Studi Islam Formal Dan Material (Sumatera Barat: MITRA CENDIKIA MEDIA, 2021), p. 2.
8 Nur  Kholik, Geliat  Reformasi  Agama  Menyingkap  Argumen  Epistemologi  Abdolkarim  Soroush (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), p. 8.
“... semakin saya terganggu dengan kedangkalan, kecerobohan, dan bahkan ketidakjujuran dalam diskursus ini. Di dalamnya saya tidak mendapati adanya kepaduan, metode, pendekatan yang berlandaskan prinsip moral dan yurisprud ensi” . 9
Melihat fenomena fatwa tidak konteks tersebut Abou Fadl lalu melakukan kritik pedas dan  keras  sembari  menawarkan  jalan  baru  dalam  merancang  suatu  hukum  Islam  yang humanis dan memenuhi maqasid syariah . Tawaran ini memang sedikit kontroversial karena menggunakan  pendekatan  hermeneutikyang  bagi  sebagian  orang  adalah  “haram”  untuk digunakan sebab mengandung relatvitas berlebihan dan ia berasal dari Barat yang digunakan menafsirkan Bible. Prinsipnya hermeneutika merupakan pendekatan yang digunakan untuk membahas terkait penafsiran suatu teks ( theory of interpretation ) dan bermakna interpreting dan understanding. 10 Nashr Hamid Abu Zaid menyebut hermeneutika merupakan sistem aturan interpretasi  ( system  of  rules  of  interpretation )  atau  teori  interpretasi  terhadap  teks-teks ( nazhariyyah  ta ’ wil  an-nushush ). 11 Namun  secara  lugas  Abou  El-Fadl  mengunkapkan  bahwa secara  akademis  dan  memotret  lebih  dalam,  sungguh  proses  dan  prosedur  pendekatan hermeneutik  yang  akrab  dikenal  lingkaran  hermeneutika  ( hermeneutical  circle )  bahwa interpretasi  merupakan  proses  yang  bersifat  “triadik”.  Maksunya,  ialah  suatu  aktivitas interpretasi  yang  mempunyai  segitiga  saling  terintegrasi  teks  ( text ),  penafsir  ( reader ),  dan pengarang ( author ). Berikut digambarkan lingkaran hermeneutika integrasi teks, pengarang, dan pembaca.
Bagan, 1: Struktur Hermeneutical Circle
Memahami bagan elemen hermeneutis di atas, dapat dikatakan bahwa secara struktural, merujuk  “struktur  triadik”  menyusun  kegiatan  penafsiran.  Struktur  triadik  itu; pertama , tanda,  pesan/teks. Kedua ,  seseorang  ( mediator )  penerjemah,  menafsirkan,  dan  menyingkap makna teks. Ketiga, audiens /pembaca ( reader ). Nampaknya apa yang diperbuat Aboe Fadl ini nampaknya  membuka  mata  kita  bahwa  terjadi  keganjilan  dalam  proses  dan  hasil  akhir
9 Kholik, Arketipe Pendekatan Studi Islam Formal Dan Material , p. 2.
10 Josef Bleicher, Contemporery Hermeneutics (London: Routledge and Paul Keangan, 1980), pp. 1 – 5.
11 Nashr  Hamid  Abu  Zaid, Al-Herminitiqa  Wa  Mu’dilatu  Tafsir  an-Nashsh”  Dalam  Bukunya,  Isykaliyyat Isykaliyyat Al-Qira’at Wa ‘Aliyat at-Ta’Wil, (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al- ‘Arabi, 1996), p. 7.
penetapan  hukum  Islam  terutama  apa  yang  ia  sebut  dengan  otorianisme  tafsir.  Distulah muncul  suatu  pertanyaan  lantas  bagaimana  pemikiran  Abou  Fadl  mengenai  otoritas  dan otoritarianisme, moral etik penafsir dan hermenutika negosiatif?

## Pembahasan

## Biografi Singkat
Diakui  untuk  menguraikan  suatu  profil ketokohan  tak  semudah  membalikkan  tangan termasuk ketika menguraikan begron Khaleed Moh. Abou El-Fadl. Dimana ia masuk dalam salah  satu dari tokoh Islam abad  21  yang  secara  aktif  menggaungkan  Islam  moderat  yang dibawanya, sampai-smapai ia juga menentang faham-faham ekstrim dari hulu smapai hilir. Khaled dilahirkan di suatu daerah Kuwait tahun 1963, selanjutnya tumbuh besar di Kuwait dan  Mesir.  Ketika  menelusuri  akademik  Khaled,  ternyata  ia  sejak  dini  sudah  ditempa pendidikan dasar ke-Islaman sehingga terbilang wajar jika al-Qur’an, hadis, tafsir, tata bahasa Arab,  tasawuf  dan  filsafat  seolah  kesemuanya  serasa  sudah  menjadi  teman  akrab  sejak  di bangku  Madrasah. 12 Memasuki  masa  remaja,  Khaled  termasuk  dalam  salah  satu  anggota dalam  gerakan  puritan  Wahabi  yang  tumbuh  subur  di  lingkungannya.  Namun,  keluarga Khaled sendiri termasuk keluarga yang “toleran”/terbuka terhadap pemikiran-pemikiran ke- Islaman,  dimana  mereka  menyuguhkan  berbagai  khazanah  keilmuan  Islam  dari  berbagai aliran. 13
Memasuki tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University mendalami ilmu hukum selama empat tahun dengan predikat cumlaude . Kemudian tahun 1989, Khaled menuntaskan studi Magister Hukum di University of  Pennsylvania. Berkat  prestasinya, ia diterima mengabdi  di  Pengadilan Tinggi  ( Suppreme Court Justice ) wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Melalui  ini  Khaled  mendapatkan  kewarganegaraan  Amerika,  sekaligus  mendapat kepercayaan sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Abou El-Fadl kemudian melanjutkan  studi  doktoralnya  di  University  of  Princeton.  Pada  tahun  1999,  Abou  El  Fadl mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, ia dipercaya menjabat  sebagai  profesor  hukum  Islam  pada  School  of  Law,  University  of  California  Los Angeles (UCLA). 14

## Penafsiran Otoritarianisme
Dalam ranah praksis, ternyata kita mendapati al-quran sering dijadikan buku “KECIL”. Para  pembacanya  sering  membuat  universalitas  qur’an  menjadi  sempit;  misalnya  dalam kasus siapa yang memiliki otoritas tafsir? Pada skala yang agak luas, ia hanya boleh dibaca,
12 Khaled M. Abou El-Fadl, Melawan “Tentara Tuhan”: Yang Berwenang Dan Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), pp. 14 – 15.
13 Khaled M. Aboe Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter KeFiqh Otoritatif, Cet. 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), p. 386.
14 Nasrullah,  ‘Hermeneutika  Otoritatif  Khaled  M.  Abou  El -Fadl:  Metode  Kritik  Atas  Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam’, Jurnal Hunafa , 05 (2008), 139
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/160>.
DEALEKTIKA  MORAL  ETIK  PENAFSIR  DAN  OTORITARIANISME  -  Nur  Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'
ditafsir dan dimaknai oleh muslim. Skala paling kecil, otoritas  tafsir hanya untuk individu tertentu yang telah memenuhi kriteria. Klaim seperti ini sesungguhnya telah mengecilkan dan membatasi al-quran itu sendiri. Spiritnya al-quran adalah untuk manusia dan kemanusiaan, oleh sebab itu ia niscayanya dapat diakses oleh siapa saja dan diambil manfaatnya secara tak terbatas. Al-quran itu luas, yang sempit adalah pikiran pembacanya.
Sebagai  kitab  “BESAR”  pada  tataran  ideal,  al-quran  menjadi problem  solver terhadap segala problematik kemanusiaan. Tetapi faktanya sering kita mendengar mengapa al-quran belum mampu hadir pada setiap dinamika masalah kemanusiaan? Dalam sebuah narasi agak ekstrim,  justru  al-quran  menjadi problem  maker ,  karena  sering  kita  mendapati  setelah “membaca” al-qur’an orang melakukan pertarungan terhadap claim of truth mereka. Teks al- quran menjadi justifikasi untuk menyerang atau bertahan terhadap hasil bacaan orang lain yang berbeda terhadap teks. 15 Perdebatan terma al-Quran sebagai kitab “Besar” dan “Kecil” dalam kajian Aboe Fadl ia sebut dengan dialektika otoritas. Dimulai dari sebuah ayat yang ia kutip “ Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri” pada Bab 1. Melalui kutipan  ayat  ini  beberapa  pertanyaan  ontologis  diajukan,  apa  dan  siapa  yang  dimaksud dengan  tentara  Tuhan? Apakah  hanya  Tuhan  saja  yang  bisa  mengetahui  tentara  Tuhan tersebut?  Apa  maksud  dari  penyataan  teks  tersebut?  Dan  jika  manusia  dapat  mengetahui seberapa  besar  ketapatan  pengetahuan  tersebut?  Dan  siapa  yang  dapat  mengetahuinya (otoritas)? 16
Tetapi sebelum lebih jauh membahas mengenai pemegang otoritas, Abou Fadl terlebih dahulu  mengajak  dalam  satu  kesepakatan  bersama  mengenai  kesempatan  yang  diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk melakukan kegiatan tafsir atas teks/nash. Dalam istilah yang berbeda Amin Abdullah menyebutnya dengan “permasalahan teks; ketertutupan atau keterbukaan makna”. Menurutnya teks yang hadir melalui al-quran dan hadist menghendaki pemaknaan agar manusia dapat mengambil maslahat dari Tuhan (syariah).
“Tuhan  adalah pemilik  kedaulatan  da n  hukum,  dalam  makna  Ia  adalah  pendiri  hukum.  Tuhan adalah  “Pendiri”  konsep -konsep  abstrak  yang  disebut  dengan  syariah,  manusialah  yang  membuat hukum.  Kewajiban  individu  adalah  berusaha  mencari  makna  dari  Kehendak  Tuhan  melalui  media- medianya. Media terseb ut adalah Teks” . 17
Bagi  Abou  Fadl,  Tuhan  adalah  pemilik  otoritas  absolut  sebab  Tuhanlah  yang mengarang/membuat  teks.  Demikian  halnya  Rasulullah,  ia  menjadi  transmisi  keabsolutan Tuhan, apa yang keluar dari Rasulullah adalah berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Inilah yang  oleh  Abou  Fadl  disebut  dengan Syariah. Tetapi  syariah  saja  tidak  cukup,  Tuhan menurunkan otoritasnya kepada wakil-Nya. Para wakilnya inilah yang kemudian membaca teks  dan  menafsirkannya  sehingga  menjadi fiqh . Fiqh adalah  cara  manusia  untuk  sampai kepada syariah . Orang-orang yang melakukan tafsir, inilah yang disebut dengan pemegang otoritas.
15 Zainuddin Sardar, Reading The Quran The Contemporery of The Secred Text of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 234.
16 Fadl, p. 10.
17 Fadl, p. 96.
“Kedaulatan  Tuhan  selalu  diwakili  oleh  manusia  (ahli  hukum),  termasuk  saat  menegosiasikan kehendak  Tuhan  atas  manusia.  Bagi  sebagian  besar  orang,  (orang  awam)  mereka  mewakilkan  lagi otoritas  ini  kepada  seorang  atau  sekolompok  orang  yang  ia  yakini  memiliki  otoritas  “lebih”,  karena memiliki kompetensi dan pemahaman khusus terhadap perintah Tuhan” 18
Abou  Fadl  berikutnya  memetakan  suatu  istilah  otoritas  kedua  bentuk,  yakni otoritas- koersif dan otoritas-persuasif . Otoritas-koersif adalah suatu kemampuan mengarahkan perilaku orang  lain  dengan  langkah  membujuk,  memetik  keuntungan,  memaksa/mengancam,  dan menghukum, sehingga orang yang mempunyai akal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan  praktis  mereka  tideak  mempunyai  suatu  pilihan  lain  kecuali  berkeharusan mengikuti/mengikutinya.  Adapun otoritas-persuasif yaitu  melibatkan  adanya  kekuasaan bersifat normatif, lebih pada kemampuan mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Mengutip  ungkapan R.B. Friedman, ia menyatakan bahwa  Khaled membedakan antara “memangku otoritas’ ( being in authority ) dan “memegang otoritas” ( being an  authority ).  “Memangku  otoritas” artinya  menduduki  jabatan  resmi atau  struktural  yang memberinya  kekuasaan  untuk  mengeluarkan  perintah  atau  arahan.  Seseorang  yang “memangku  otoritas” dipatuhi  orang lain  dengan cara  menunjukan  simbol-simbol  otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan, bisa melalui (aspek materialistis dari ritual) atau (aspek non-objek). 19 Berbeda dengan “pemegang  otoritas”,  di  sini  seseorang meninggalkan  pendapat  pribadinya karena  tunduk pada  pemegang  otoritas  yang  dipandang  memiliki  pengetahuan  atau  pemahaman  lebih baik. 20
Dalam  pemikirannya  Abou  Fadl  mengungkapkan  bahwa  “al-qur’an  secara  tegas menunjuk  manusia  menjadi  pemegang  otoritas  melalui  maklumatnya  sebagai  khalifah  di muka  bumi”.  Artinya  manusia  mampu  menjadi  wakil  yang  bertindak  atas  nama  Tuhan. Meskipun terkesan otonom, sebenarnya otoritas sebagai wakil tidaklah sebebas-bebasnya. Ia pasti akan dimintai  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  otoritas  itu. Lebih lanjut,  Abou Fadl menyebut manusia tidak boleh melampaui mandatnya, jika hal tersebut dilakukan, sama artinya dengan ingin “menjadi” Tuhan.
Kemudian  pertanyaan  ontologis  berikutnya  apakah  otoritas  tersebut  diberikan  secara invidual/kolektif?  Apakah  keputusan  sebagai  wakil  berlaku  secara  universal/parsial? Sungguh bagi Abou Fadl, sejatinya setiap manusia adalah penerima mandat, sesuai dengan keyakinan teologis Islam bahwa pertanggungjawaban perbuatan dimintakan secara personal. Namun  demikian  fakta  objektif  tak  bisa  dielakkan  bahwa  sebagian  individu  mempunyai kompetensi berbeda. Setiap orang memiliki keterbatasan ilmu, waktu dan masih banyak lagi dan  oleh  karenanya  dalam  aspek  pemegang  otoritas  bidang  hukum  Islam  ia  dapat diwakilkan, baik secara personal maupun kelembagaan (MUI, Batshul Masa’il, Majelis Tarjih dan  lainnya).  Meskipun  dalam  hal  ini  individu  diperkenankan  untuk  memilih taqlid ,
18 Fadl, p. 98.
19 Aida Hayani, ‘Problematic of Katoba Tradition: Study of Islamic Rituals in Muna Communities, Millati’, Journal of Islamic Studies and Humanities , 5 (2020), 87 – 97 <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.81-97>.
20 Fadl, p. 37.
DEALEKTIKA  MORAL  ETIK  PENAFSIR  DAN  OTORITARIANISME  -  Nur  Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'
akantetapi  tanggungjawab  mereka  tidak  bisa  dilepaskan; pertama ,  menelisik  dan  memilih fatwa  yang  sejatinya  merupakan  kehendak  Tuhan. Kedua, mendialogkan/  diskusikan, menanyakan proses hingga muncul fatwa. Dimana ketelitian itu dalam pandangan Abou Fadl adalah  suatu  upaya  menghindari  dari  apa  yang  disebut  dengan  “pengecoh  syariah”. Maksudnya orang yang memiliki pengetahuan agama tetapi tidak menguasai keilmuannya dan memiliki kecendrungan membela kepentingan diluar kepentingan Tuhan.
Sebenarnya  otoritas  ada  pada  diri  seorang  wakil,  sehingga  tindakan  kesewenang- wenangan mutlak dihindari, ini dilakukan  guna  untuk menghindari  otoritarianisme  yakni tindakan  yang  melampaui  otoritas  atau  kekuasaan  yang  dimandatkan  sedemikian  rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan si pemberi mandat. 21 Tentunya untuk  terhidar  dari  sikap  otoritarianisme  tafsir,  Abou  Fadl  memberikan  5  syarat  bingkai moral etik yang seharusnya melekat dalam sikap penafsir seperti. 22
Pertama; Kejujuran; penilaian  ini  diberikan  oleh  pengikut  madzhab.  Ia  berkeyakinan bahwa  imam  yang  ia taqlid dengannya  adalah  seorang  imam  yang  tidak  sekalipun menyembunyikan  informasi,  fakta,  perintah  Tuhan.  Tidak  belaku  bohong,  menipu  dan menutupi  serta  menjelaskan  semua  apa  adanya  terkait  perintah  Tuhan  yang  ia  pahami, akhirnya  adalah  pengakuan  seorang  imam  akan  keterbatasan  yang  ia  miliki.  Kedua; kesungguhan: Seseorang harus memaksimalkan segenap kemampuannya  untuk memahami, menemukan  dan menyampaikan  pesan Tuhan.  Didalam kesungguhan ini terdapat  sebuah amanat  yang  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  sebagai  pemilik  otoritas sesungguhnya  pada  akhirat  kelak.  Apakan  lagi  hal  tersebut  menyangkut  hak  orang  lain, sangat dihindarkan dari penyesatan dan perampasan hak yang diakibatkan dari keputusan yang tidak sebenarnya. . bagi orang yang berakal, semakin bersentuhan dengan orang lain apakan lagi hajat hidup orang banyak, semakin besar pula keharusan mereka untuk berhati- hati, dan semakin keras upaya mereka dalam melaksanakan kewajibannya kepada orang lain. Semakin  besar  pelanggaran  terhadap  hak  orang  lain,  semakin  besar  pula pertanggungjawaban  mereka  kepada  Tuhan.  Hal  ini  juga  dapat  dikontekskan  dengan berbagai  profesi  (pejabat,  politisi  (hoax  di  ILC  dsb)  termasuk  kita  sebagai  pendidik.  Ini diantara nilai moral yang dapat diambil dari Aboe fadl.
Ketiga; kemenyeluruhan; yakni  suatu  upaya  menyelidiki  kehendak  Tuhan  secara menyeluruh ( holistic ) dan mempertimbangkan semua nashah yang bersifat relevan. Keempat; rasionalitas; Bahwa  proses  pemaknaan  kehendak  Tuhan  dilakukan  dengan  kaidah-kaidah logik  dan  makna  tersebut  secara  rasional  dapat  diterima  akal.  Aspek  yang  harus  dihidari prasyarat  ini  adalah  tindakan  “kekuasaan  ekstra-rasional”,  yakni  seorang  penafsir  secara berlebihan dalam memberikan makna kepada Teks diluar lingkup teks itu sendiri. Mengutip Fadl yang dikutip Umberto Eco bahwa “tidak perlu melakukan penafsiran terlalu berlebihan terhadap teks dengan cara memasukkan sebuah “teks fiktif” yang tidak konsisten ke dalam teks  tersebut”.  Dalam  pepatah  Melayu  dikenal  “lebih-lebih  sendok  dari  pada  bubur”.
21 Fadl, p. 139.
22 Fadl, pp. 100 – 102.
Membuka  teks  tanpa  batasan  dan  menutup  teks  secara  sewenang-wenang  adalah  bentuk pelanggaran sebuah pelanggaran dari kelima prasyarat ideal penafsir.
Kelima, pengendalian Diri; Melalui prasyarat ini Aboe Fadl ingin menyampaikan bahwa seorang  wakil  niscaya  memiliki  sifat  kerendahan  hati.  Hal  ini  untuk  menghindari  klaim bahwa  tafsir  yang  dilakukan  adalah  sebenarnya  yang  dikehendaki  Tuhan.  Selayaknya seorang wakil, maka hasil sebuah tafsir niscaya mengganggap apa yang ia lakukan adalah sebuah usaha yang hasilnya dikembalikan kepada Tuhan untuk menilai apakah benar atau tidak. Perkataan yang tepat untuk hal tersebut adalah wa Allahu a’lam. Hal ini juga didasari dari  firman  Allah: “maka  berilah  peringatan,  karena  sesungguhnya  kami  hanyalah  orang  yang memberi peringatan. Kamu bukan lah orang yang berkuasa atas mereka”. Lebih jauh dari itu bahwa seorang wakil harus mengakui akan keterbatasannya kepada ummat dan jujur untuk tidak mampu menjawab persoalan yang diajukan.

## Hemeneutika  Negosiatif:  Moral  Etik  Penafsir  dalam  Kompetensi,  Penetapan  dan Perwakilan
Setelah membongkar dan  mengkritik  praktek despositisme fatwa,  Abou  Fadl  kemudian menawarkan  jalan  baru  proses  pembentukan  fatwa.  Jalan  baru  itu  ia  sebut  dengan hermeneutika  negosiatif.  Konstruk  epistimologi  hermeneutik  ini,  ia  sangat  dipengaruhi pemikir  seperti  Gadamer  juga  Habermas,  sebagaimana  banyak  ia  kutip  dalam  tulisannya. Namun sebelum lebih jauh menjelaskannya, terlebih dahulu ia mengajak pembaca berdiskusi tentang problem tafsir yang ia ringkas dalam tiga kata kunci yakni: kompetensi, penetapan dan perwakilan.
Terkait  dengan  kompetensi,  Khaled  menjabarkan  bahwa  kompetensi  terkait  sebuh kualifikasi sumbr rujukan. Pada aspek hukum Islam, terdapat dua otoritas tergtinggi yakni Allah dan Rasulullah. Karena kompetensi berkaitan dengan autentisitas, maka otoritas Allah melalui  teks  dalam al-Quran  bersifat  absolut. Ia diyakini melalui iman,  bahwa  semua  teks dalam al-Quran adalah genuine dari  Allah. Bahkan dalam pandangan yang paling ekstrim dari  Abou  Fadl  adalah  ia  tidak  mengakui  yang  namanya  “komunitas  interpretasi”. Komunitas interpretasi adalah proses sosial historis yang mengitari terbentuknya teks. Pada semua teks termasuk Hadist, kita harus melibatkan komunitas interpretasi sebab sebuah teks pasti dibangun atas dan berhubungan dengan setting sosial historis yang mengitarinya pada waktu  itu.  Tetapi  tidak  demikian  dengan  teks  pada  al-qur’an.  Tuhan  adalah  “pengarang eksklusif’,  yang  mustahil  dilingkupi  dan  dipengaruhi  oleh  keadaan  sosio  historis.  Jika  itu tetap dilakukan oleh pembaca, maka melanggar norma kepatutan ( qillat Adab). 23
Meneropong dalam teologi Islam, di yakini bahwa otoritas tertinggi melakukan semua penetapan,  sebenarnya  berada  pada  posisi  Tuhan.  Karena  Tuhan  merupakan  otoritas tertinggi  dalam  pengertian  jika  Dia menginginkan  sesuatu  dan  bukan  yang lainnya,  maka siapapun yang menginginkan lainnya berarti telah menentang Tuhan. Lebih kongkrit, Tuhan
23 Fadl, p. 161.

## DEALEKTIKA  MORAL  ETIK  PENAFSIR  DAN  OTORITARIANISME  -  Nur  Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'
dipandang  sebagai  otoritas  (Dia  memiliki  kekuasaan  penuh  dalm  menetapkan  suatu penalaran eksklusif yang wajib diikuti).
Sekilas  Abou  Fadl  sepertinya  tidak  konsisten.  Dalam  praktek  hermeneutik,  salah  satu prosedur yang harus dilakukan oleh pembaca adalah memahami lingkup sisio-historis baik sebelum atau saat teks diproduksi oleh pengarang. Ini maknanya, seorang pengarang tidak pernah  lepas  dari  wacana  eksternal  yang  melingkupinya  saat  itu.  Bagi  Gadamer  ini  yang disebut efectif history atau pada istilah berbeda Ricoueur menyebutnya dengan wacana. 24 Hal ini tidak berlaku bagi Tuhan, sebab Tuhan menurut Abou Fadl adalah pengarang ekslusif. Tetapi dalam rangka memahami teks Tuhan, prosedur diatas mutlak dilakukan, yang tidak patut adalah menganggap teks Tuhan diproduksi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal (komunitas historis).
Berbeda  dengan  al-Quran,  otoritas  hadist  bersifat  semi-absolut. 25 Rasulllah  sebagai utusan Allah, sudah dipastikan apa yang berasal dari beliau adalah kehendak Allah. Namun persoalannya adalah tidak semua hadist pasti semua berasal dari Rasulullah. Jadi yang harus dilacak oleh penafsir adalah kepastian bahwa hadist tersebut memang benar dari Rasulullah, dengan demikian ia adalah kehendak Allah. Disinalah pentingan ilmu Rijalul Hadist, yakni untuk mengkalisifikasi tingkat dan derajat keshahihan sebuah hadist. 26 Tetapi menurut Abou Fadl,  persoalan  tidak  berhenti  disitu,  seorang  penafsir  juga  harus  meneliti  kualitas  perawi hadist. Pada aspek ini muncul persoalan serius, bahwa subjektifitas perawi sangat plural dan tidak  tetap.  Ada  perawi  yang  pelupa,  ada  yang  kemampuan  pemahamannya  rendah,  dan termasuk  subjektifitas  yang  melingkupinya  seperti  afiliasi  politik,  emosionalitas,  keadaan psikologis dan masih banyak lagi.
Adapun mengenai pemaknaan merupakan kegiatan memaknai teks. Ada beberapa kata kunci untuk dapat memahami “pemaknaan” menurut Abou Fadl yaitu: Bahasa, Komunitas Interpretasi  dan  Negosiasi  Triadik. 27 Sebagaimana  kajian  hermeneutik  pada  umumnya, memahami  bahasa adalah  jalan masuk  untuk  memahami  teks. Bahasa adalah  simbol  yang menyampaikan kepada kehendak yang dimaksud oleh pengarang. 28 Karena ia adalah simbol, maka  makna  bersifat  semi-otonom.  Pertama  bahasa  tidak  sepenuhnya  dapat  mewakili kehendak  pengarang,  kedua  produksi  makna  atas  teks  adalah  sebagian  dimiliki  oleh pengarang dan sebagian lagi oleh pembaca. Sehingga tak menutup kemungkinan dielakkan simbol (Bahasa) yang digaungkan tentu akan mendapat respon serius, sampai-sampai bisa memunculkan konflik antar elite agama. 29
24 Asep Setiawan, ‘Hermeneutika Al - Quran “Mazhab Yogya” (Telaah Atas Teori Ma’na -CumMaghza Dalam
Penafsiran Al- Quran)’, Jurnal Studi Ilmi-Ilmu Al-Quran-Hadist , 16 (2017), 614
<http://dx.doi.org/10.21111/klm.v14i2. >.
25 Imam  Nurhakim,  ‘Pertautan  Antara  Reader,  Tet,  Dan  Author  Dalam  Memahami  Nash  (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Dalam Buku Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority an Woman)’, Jurnal Maghza , 02 (2017) <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/1565>.
26 Fadl, p. xvii.
27 Fadl.
28 M. Amin Abdullah, p. 277.
29 Lathifatul Izza, ‘The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort’, Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 19 (2021), 236-268. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2761>.
Seorang pembaca memiliki kemampuan memaksakan makna apapun yang ia hendaki atas teks. Namun, dalam pandangan Khaled, secara normatif para pembaca wajib menangani teks secara rasional. Karena penafsiran yang tidak rasional dipandang sebagai suatu tindakan yang  tidak  adl  terhadap  pengarang  dan  teks  sendiri.    Lantas,  apa  parameter  atau  yang menentukan  rasionalitas  tersebut?  Meneurut  Khaled,  parameter  rasionalitas  pada  hal praktiknya telah dimaklumat oleh komunitas interpretasi.
Tentunya  hal  ini  berefek  pada  munculnya  berbagai  komunitas  pembaca  dalam mengembangkan  strategi-strategi  pembacaan  dan  pemahaman  teks.  Mazhab-mazhab  ini mengembangkan suatu kaidah pembacaan dan sekumpulan ketetapan yang telah ditentukan bersama  yang  dilihat  dapat  dipahami  orang  lain.  Sebuah  pembacaan  teks  yang  hanya diketahui  dan  dipahami  orang-orang  tertentu,  apabila  dikembangkan  dalam  komunitas maknanya  sendiri,  tidaklah  dapat  dikomunikasikan  dan  dipahami  orang  lain.  Karenanya, Khaled  menegaskan,  makna  harus  merupakan  hasil  interaksi  antara  pengarang,  teks,  dan pembaca, atau yang disebut sebagai proses negosiasi antara ketiga pihak, dimana salah satu pihak tidak boleh mendominasi proses penetapan makna. Dalam bahasa yang berbeda Amin Abdullah menuliskan jika terjadi dominasi makna maka seseorang atau lembaga akan jatuh pada sikap pemaksaan hasil tafsir. Penafsiran tunggal akan berisiko tinggi untuk melanggar integritas pengarang dan bahkan teks itu sendiri. 30
Lebih  lanjut  gagasan  proses  negosiasi  atau  perimbangan  kekuatan  antara  pengarang, teks, dan pembaca dalam menetapkan makna, dikemukakan juga oleh gagasan Nashr Hamid Aboe  Zayd  tentang  perbedaan  “makna  statis”  dan  “makna  progresif”.  Nashr  Hamid membedakan “arti histroisorisinil” teks yang disebut ma’na (pengertian) dan “arti realitas- modern”  teks  yang  disebut maghza (signifikansi).    Menurut  Nashr  Hamid  Aboe  Zayd, perbedaan makna dan signifikansi terletak dalam dua aspek. 1) “makna” adalah pemahaman terhadap  suatu  teks  yang  berasal  dari  konteks  internal  bahasa  dan  konteks  eksternal sosiokultural eksternal. Adapun “signifikansi” adalah pemahaman terhadap teks yang sesuai dengan  kondisi  kekinian  (kontekstual)  melalui  perspektif  pembaca.  Hubungan  makna  dan signifikansi seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisah. Bahkan signifikansi lahir dari pemahaman kita terhadap makna asal teks-teks tersebut. 2) “makna” bersifat statis-relatif ( al- tsabit  al-nisbi ),  bersifat  statis  karena  ia  merupakan  makna  asli  (otonom)  teks  sehingga terusmenerus  menyertai  teks  itu,  dan  relatif  karena  memiliki  “keterbatasan”  ruang  dan waktu.  Sedangkan  “signifikansi”  terus  bergerak  mengikuti  perputaran  dan  perubahan cakrawal pembaca. 31 Sedangkan istilah perwakilan, Khaled menyebut ada wakil khusus dan wakil umum. Wakil khusus yaitu individu atau lembaga otoritatif yang seseorang bersandar kepadanya untuk menerima hasil fatwa. Ia berkedudukan sebagai pemegang otoritas (wakil)
30 Izza, p. 279.
31 Aksin  Wijaya, Arah  Baru  Studi  Ulum  Al-Qur’an;  Memburu  Pesan  Tuhan  Di  Balik  Fenomena  Budaya (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 158.

## DEALEKTIKA  MORAL  ETIK  PENAFSIR  DAN  OTORITARIANISME  -  Nur  Kholik,
Subiantoro, Muhammad Wafa'
Tuhan untuk memaknai kehendak Tuhan. 32 Sementara yang dikatakan wakil umum adalah semua manusia.

## Kesimpulan
Agama  oleh  Tuhan  diturunkan  untuk  manusia.  Sesuai  makna  literalnya  agama  berfungsi untuk membuat hidup manusia tidak kacau dengan cara mengobjektifikasi kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam simbol yang Ia kirim pada kitab suci juga para Nabi dan Rasul. Tetapi  bukan  perkara  gambang  memahami  kehendak  Tuhan  melalui  simbol-simbol-Nya. Saat  Nabi  dan  Rasul  masih  hidup,  manusia  dapat  mengkonfirmasi  langsung  terhadap tampilan simbol. Tetapi ketika trah kenabian diputus sperti zaman sekarang, maka ia menjadi “polemik”. Yang paling nyata dapat kita lihat sekarang ini adalah perebutan klaim sebagai yang  paling  otoritatif  yang  merepresentasikan  Tuhan  sebenarnya.  Akibatnya, mereka  para petarung tersebut saling mengabsolutkan fatwa, klaim kebenaran hingga menegasikan tafsir lain yang berbeda. Hal inilah yang dirisaukan oleh seorang Abou Fadl, dimana individu atau lembaga (wakil khusus) sejatinya telah merampas otoritas Tuhan dan melampaui wewenang dari  mandat  sesungguhnya.  Pada  saat  yang  sama,  sikap  otoritarianisme  ini  menyebabkan kemandegan  epistimologi  dalam  proses  eksplorasi  penetapan  makna  teks.  Sehingga  area hukum Islam seolah-olah telah mati disebabkan fatwa yang absolut. Pada chapter kesimpulan Abou  Fadl  menuliskan  kekhawatirannya  tersebut  dengan  menyebutkan  bahwa  diskursus hukum  Islam  menjadi  vacum  dikarenakan  sikap  otoriter  para  pemberi  fatwa.  Bahwa otoritarianisme bukan hanya akan mencabut integritas dan kehormatan hukum Islam saja, melainkan  juga  akan  menghancurkan  kekuatan  dinamika  hukum  Islam  dalam  diskursus dunia modern saat ini.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Amin, Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, Pengantar Pada Buku  Atas  Nama  Tuhan:  Dari  Fiqh  Otoriter  Ke  Fiqh  Otoritatif (Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta, 2004)
Abdullah,  M.  Amin, Islamic  Studies  Di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
Bleicher, Josef, Contemporery Hermeneutics (London: Routledge and Paul Keangan, 1980)
El-Fadl, Khaled M. Abou, Melawan “Tentara Tuhan”: Yang Berwenang Dan Sewenang -Wenang Dalam Wacana Islam (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)
Fadl, Khaled M. Aboe, Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter KeFiqh Otoritatif, Cet. 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)
32 Muzayyin, ‘Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI’, Jurnal Potret Pemikiran , 20 (2016) <https://journal.iain- manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>.
Hayani,  Aida,  ‘Problematic  of  Katoba  Tradition:  Study  of  Islamic  Rituals  in  Muna Communities,  Millati’, Journal  of  Islamic  Studies  and  Humanities ,  5  (2020),  87–97 <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.81-97>
Izza, Lathifatul, ‘The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort’, Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 19 (2021), 236-268. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2761>
Kholik,  Nur, Arketipe  Pendekatan  Studi  Islam  Formal  Dan  Material (Sumatera  Barat:  MITRA CENDIKIA MEDIA, 2021)
———, Geliat  Reformasi  Agama  Menyingkap  Argumen  Epistemologi  Abdolkarim  Soroush (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
Martin, Richard C., Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson Ariz: University of Arizona Press, 1985)
Mustakim, Ahmadi dan Muh., ‘Penguatan Religiusitas Masyarakat Purwoasri, Pacitan, Jawa Timur  Di  Masa  Pandemi’, Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  02  (2021),  96–104 <doi:10.31949/jb.v2i1>
Muzayyin,  ‘Hermeneutika  Hukum  Islam  Khaleed  Abou  El  Fadl:  Sebuah  Tawaran  Dalam Membendung  Otoritarianisme  Fatwa  MUI’, Jurnal  Potret  Pemikiran ,  20  (2016) <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>
Nasrullah, ‘Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El-Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme  Dalam  Pemikiran  Islam’, Jurnal  Hunafa ,  05  (2008),  139 <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/160>
Neuwirth, Angelika, Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qur ʼ an as a Literary  Text,  Qur ’ anic  Studies  Series (Oxford:  Oxford  University  Press,  in  association with the Institute of Ismaili Studies, 2014)
Nurhakim, Imam, ‘Pertautan Antara Reader, Tet, Dan Author Dalam Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Dalam Buku Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority
an Woman)’, Jurnal Maghza , 02 (2017)
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/1565>
Riyanto,  Waryani  Fajar, Integrasi-Interkoneksi:  Biografi  Intelektual  M.  Amin  Abdullah  (1953) Person, Knowladge and Institution (Jogyakarta: SUKA-Press, 2013)
Sardar,  Zainuddin, Reading  The  Quran The  Contemporery  of  The  Secred  Text  of  Islam (Oxford: Oxford University Press, 2011)
Setiawan,  Asep,  ‘Hermeneutika  Al-Quran  “Mazhab  Yogya”  (Telaah  Atas  Teori  Ma’na- CumMaghza  Dalam  Penafsiran  Al-Quran)’, Jurnal  Studi  Ilmi-Ilmu  Al-Quran-Hadist ,  16 (2017), 614 <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v14i2. >
Wijaya,  Aksin, Arah  Baru  Studi  Ulum  Al- Qur’an;  Membur u  Pesan  Tuhan  Di  Balik  Fenomena Budaya (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

## DEALEKTIKA  MORAL  ETIK  PENAFSIR  DAN  OTORITARIANISME  -  Nur  Kholik,
Subiantoro, Muhammad Wafa'
Zaid,  Nashr  Hamid  Abu, Al- Herminitiqa  Wa  Mu’dilatu  Tafsir  an - Nashsh”  Dalam  Bukunya, Isykaliyyat Isykaliyyat Al- Qira’at Wa ‘Aliyat at - Ta’Wil, (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al- ‘Arabi, 1996)