Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  Jl.  Raya  Tlogomas  No.246 Malang, Jawa Timur 65514.
Email: iradhad@umm.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8516

## Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019
Iradhad Taqwa Sihidi 1 , Ali Roziqin 2 , & Dedik Fitra Suhermanto 3
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhmmadiyah Malang 2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhmmadiyah Malang
Dikirimkan: 16 Juli 2020 Direvisi: 4 September 2020 Diterbitkan: 30 September 2020

## Pendahuluan
ulisan ini melihat hasil elektoral dari penggunaan politik populisme islam di Indonesia  dalam  Pemilihan  Presiden  2019.  Kedua  kontestan  baik  Jokowi sebagai petahana dan Prabowo sebagai penantang terlihat jelas berusaha keras mengkapitalisasi islam sebagai penarik suara. Melalui dinamika politik yang sangat dinamis  pilihan  Jokowi  merangkul  Ma’ruf  Amin  didasarkan  pertimbangan  rasional meminimilasir stigma anti islam pada dirinya. Sebuah simbol politik akomodatif untuk menonjolkan  sisi  keislamanya  yang  selama  ini  dianggap  kurang  kuat.  Juga  disaat bersamaan menjadi startegi efektif untuk menarik gerbong islam moderat khususnya Nahdatul  Ulama  (NU).  Sebaliknya  Prabowo  menggunakan  model  populisme  yang

## T

## INTISARI
Pilpres 2019 menjadi panggung betapa populisme agama begitu terekpresi sebagai strategi menggaet pemilih. Baik Jokowi dan Prabowo sadar bahwa menonjolkan aspek religiutas melalui strategi  politik  yang  tepat  akan  memperbesar  peluang  kemenangan.  Tulisan  ini  berupaya melihat karakteristik penggunaan populisme Islam Jokowi dan Prabowo beserta hasil elektoral yang diperoleh. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitaif yang bersifat studi literatur., penulis mengandalkan data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal,  koran,  majalah,  internet  dan  Website  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  mampu memberikan informasi kunci mengenai operasionalisasi populisme Islam Jokowi dan Prabowo. Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  populisme  Islam  Jokowi  menang  karena  menguatnya dukungan Nahdatul Ulama (NU) dan kaum nasionalis sehingga unggul telak di Jawa Tengah dan Jawa  Timur  serta  daerah-daerah  mayoritas  non  muslim,  diantaranya  Papua,  Papua  Barat, Sulawesi Utara, NTT dan Bali. Sebaliknya Prabowo unggul telak di daerah dengan basis islam kental  (puritanisme),  seperti  Aceh,  Sumatera  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Jawa  Barat  dan Banten.  Pilpres  2019  menunjukan  bahwa  populisme  agama  cukup  berkontribusi  bagi kemenangan  kandidat  politik    sehingga  sangat  mungkin  di  masa  depan  sentimen  identitas seperti ini terus diadopsi.

## KATA KUNCI
Jokowi; Islam; pilpres; populisme; Prabowo
berbeda. Antitesa tersebut ditunjukan dengan merangkul gerbong islam ‘’konservatif’’ untuk menyokong personifikasi figur populisnya sebagai  elit religius peyelamat umat islam dari keadaan terpuruk. Islam dipilih sebagai fitur pengikat mengingaat populisme islam begitu mewabah dalam politik elektoral Indonesia belakangan khususnya ditandai dengan kemenangan Anis- Sandi pada Pilkada DKI- Jakarta 2017.
Meskipun sama-sama menggunakan populisme islam namun Jokowi dan Prabowo memiliki karakteristik yang berbeda. Narasi populisme keduanya sangat ditentukan oleh konfigurasi dukungan politik yang didapatkan. Jokowi didukung oleh kekuatan sosial dan politik  yang  menterjemahkan  populisme  islam  tetap  dalam  kerangka  nasionalisme. Berbeda  dengan  Prabowo  yang  visi  populisme  islamnya  sangat  dipengaruhi  oleh kelompok-kelompok  konservatif  ‘’anti  pancasila’’.  Atas  dasar  pembedaan  itulah  hasil elektoralnya pun berbeda. Jokowi unggul telak di ceruk/basis pemilih islam moderat; Jawa Timur dan Jawa Tengah. Atau daerah-daerah mayoritas non islam yang secara garis ideologi  politik  nyaman  dengan  islam  moderat  seperti;  Papua,  Papua  Barat,  Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali dan Sulawesi Utara. Sebaliknya Prabowo menang telak di daerah-daerah  dengan  kantong  suara  keislaman  kuat;  Sumatera  Barat,  Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Banten.
Populisme  sendiri  memang  sulit  didefinisikan  dalam  satu  terminologi  tunggal (Muhtadi, 2019; Panizza, 2005). Istilah ini lentur sehingga menimbulkan banyak tafsir khususnya dalam politik (Moffitt & Tormey, 2014). Faktor situasi politik, ekonomi dan sosial  membuat  para  ilmuwan  memiliki  perbedaan  untuk  mengoperasionalisaikan makna  populisme.  Ada  yang  menyakini  sebagai  gagasan  oleh  Mudde  &  Kaltwasser (2017), wahana diskursif perubahan sosial dalam pandangan Ernesto (2005) atau konflik atas kekuasaan dari perspetif ekonomi politik (Robison & Hadiz, 2004).
Terlepas  dari  perbedaan  perspektif  soal  populisme  terdapat  satu  titik  dimana populisme dianggap sebagai narasi perlawanan terhadap kekuasaan elit yang berkuasa (Jani, 2017). Tulisan ini sepakat dengan itu bahwa argumentasi dasar populisme sebagai filsafat politik yang bekerja untuk mengkerangkai perjuangan pemimpin demoagog dan karismatik  dalam  memperjuangkan  kepentingan  publik  (masyarakat  terpinggirkan). Populisme  memuat  diskursus  politik  yang  membagi  masyarakat  menjadi  area antagonistik  antara  masyarakat  versus  oligarki.  Antagonisme  terjadi  karena  ulah  elit korup  dan  oligarkis  yang  dituduh  menggunakan  dominasinya  untuk  kepentingan mempertahankan dan memperlebar kekayaan mereka sendiri.
Populisme dalam pandangan terfragmentasi dalam dua kutub. Pertama, kalangan yang percaya bahwa populisme sebagai ideologi yang bekerja menggerakan penolakan masyarakat  kelas  bawah  terhadap  institusi  tradisional  (negara).  Kedua,  yang  yakin populisme  sebagai  startegi  elektoral.  Lazimnya  digunakan  oleh  politisi  yang merepresentasikan diri sebagai agregagator masyarakat banyak untuk menghancurkan elit-elit  berkuasa.  Pembacaan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  asumsi  kedua  yang menggunakan populisme sebagai alat mobilitas politik dan jamak digunakan populisme sayap kanan di dunia.
Karena  dilekatkan  sebagai  startegi  politik,  populisme  merupakan  bagian  dari strategi  oportunisme  politik  untuk  menarik  simpati  pemilih  (Conniff,  2012).  Dalam melakukan  kampanye  politik,  politisi  populis  berusaha  mengeksploitasi  kegelisahan ekonomi dan eksistensi identitas mayoritas sebagai narasi utamanya. Dua persilangan
yang  sempurna  mengingat  kedua  faktor  di  atas  mampu  menghimpun  kecemasan kolektif  warga  mayoritas  yang  merasa  semakin  terpinggirkan  atas  persekutuan  klik oligarkis politik dan ekonomi. Peluang emosi masa diagregasi oleh politik populis melalui solusi jangka pendek misalnya dengan memberikan tindakan afirmasi-afirmasi ekonomi dan politik bagi mayoritas dan disaat bersamaan mengupayakan ekslusi bagi kelompok- kelompok  sosial  yang  dituduh  sebagai  musuh  bersama.  Di  Indonesia  pola  demikian tercermin melalui diksi pribumi dan anti china .
Salah satu fleksibilitas populisme karena mampu menempel dalam setiap ideologi seperti sosialisme, nasionalisme, rasisme, anti imperialisme dan neoliberalisme (Mudde & Kaltwasser, 2017). Lebih jauh Cas Mudde menyebutnya sebagai ideologi yang tipis sehingga  implementasinya  dapat  terjadi  dinegara-negara  dunia  yang  memiliki  garis ideologi  berbeda    (Aslanidis,  2016).  Misalnya  populisme  sayap  kanan  yang  saat  ini menjangkiti  negara-negara  eropa  dan  Amerika  Serikat  padahal  notabenenya  lekat dengan  kultur  liberalisme,  Hugo  Chaves  di  Bolivia  yang  sosialis,  Erdogan  di  Turki (populisme islam) atau Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Indonesia.
Sebagai perbandingan ada kemiripan kuat antara populisme yang sedang terjadi di Indonesia dengan di Mesir dan Turki. Ketiganya sedang mengalami fase dimana islam begitu mempengaruhi agenda-agenda politik dan kebijaka di ruang publik. Islam sebagai agama  mayoritas  di  tiga  negara  tersebut  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  identitas kolektif yang berisi seperangkat aturan soal ritus ibadah dan simbol kesalehan. Lebih dari itu agama menjadi simbol perjuangan perebutan kekuasaan. Indonesia, Mesir dan Turki adalah bukti nyata bahwa agama menjadi sumber kemunculan populisme yang begitu mempengaruhi konfigurasi politik dan perilaku politik elit dan masyarakat.
Tulisan  ini  hendak  melakukan  pembacaan  kritis  pada  kemunculan  populisme sayap kanan di Indonesia, strategi politik yang dilakukan beserta implikasi politik yang dihasilkan dalam Pemilu Presiden 2019. Kajian ini penting sebab fenomena populisme sayap kanan dengan fokus eksplotasi masif atas sentimen suku, ras dan agama begitu mengejala  bukan  hanya  di  Indonesia  namun  dalam  nomenklatur  politik  global.  Arus politik populisme terlihat jelas dengan kehadiran tokoh-tokoh politik populis dunia yang berkuasa atau memperoleh dukungan publik signifikan dengan mengekploitasi secara kecemasan  kolektif  warga  mayoritas  atas  ketimpangan  ekonomi  dan  ancaman kelangsungan nilai-nilai identitas. Ciri khas populisme sayap kanan terlihat jelas dengan kampanye rasialistik dan anti imigran. Scoot Morison (Australia), Donald Trum (Amerika Serikat),  Matteo Slavini (Italia), Boris Johnson (Inggris), Josh Bolzonaro (Brazil) adalah contoh pemimpin berhasil terpilih dengan mengobarkan populisme sayap kanan. Dalam konteks  demokrasi  secara  spesifik  penelitian  Kenny  (2017)  membuktikan  bahwa populisme  di  amerika  Latin  berimplikasi  negatif  pada  penegakan  demokrasi konstitusional yang menuntut kesetaraaan dan inklusifitas.
Studi  ini  berupaya  menjelaskan  pertarungan  ragam  populisme  islam  yang dipergunakan oleh kedua kandidat serta hasil elektoral yang didapatkan. Sudut pandang ini relevan mengingat kajian-kajian tentang hasil akhir dari penggunaan populisme islam dalam kompetisi politik (Pilpres 2019) di Indonesia masih sangat terbatas. Kajian-kajian sebelumnya  lebih  mengelaborasi  fakta  dan  peristiwa  sebelum  Pilpres  dilaksanakan. Misalnya Kusumo (2017) yang melihat peran vital Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI  dalam  menginisiasi  dan  menggerakan  Aksi  Bela  Islam  (ABI)  dalam  momentum
pilkada DKI Jakarta 2017 termasuk berkontribusi terhadap kemenangan Anies-Sandi). Temuan  berbeda  didapatkan  Prayogi  &  Adela  (2019)  yang  melihat  aksi  tersebut bukanlah  politis  namun  ekspresi  ideologis  atas  tindakan  ‘’penistaan’’  yang  dilakukan Ahok yang kebetulan saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta dan calon petahana. Kajian serupa oleh Jayanto (2019) soal perang wacana populisme islam antara GNPF-Ulama yang totalitas pada semangat islamisasi dan NU yang nasionalis. Kajian lain dilakukan Margiansyah (2019) yang melihat model transformasi politik populisme antara Jokowi dan Prabowo serta menautkanya dengan masa depan demokrasi Indonesia. Terakhir temuan Mudhoffir, Yasih, & Hakim (2017) sepakat dengan temuan Hadiz (2016) yang melihat  bahwa  ketidakhadiran  aliansi  multi  kelas  yang  disokong  kaum  borjuasi  kaya membuat  populisme  islam  di  Indonesia  tidak  berhasil  dan  justru  terserap  dalam kekuatan oligarkis. Kedua telaah tersebut dirangkai lebih lanjut oleh Savitri & Adriyati (2018) sebagai bentuk akumulasi modal kekuatan politik besar dengan memanfaatkan nasionalisme  agama  yang  sangat  dekat  dengan  praktek  fasis  sebagai  instrumen politiknya.
Untuk  melihat  peta  politik  hasil  penggunaan  populisme  islam  Jokowi  dan Prabowo,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitaif  yang  bersifat  studi literatur. Data-data utama didapatkan melalui studi kepustakaan/literatur baik berupa buku, jurnal, koran, majalah, internet dan Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mampu memberikan informasi kunci mengenai operasionalisasi populisme Islam Jokowi dan Prabowo. Agar memberikan kesimpulan yang memadai, model deskriptif menjadi alat  analisa  yang  digunakan.  Populisme  islam  selanjutnya  menjadi  landasan  teoritis untuk memeriksa secara lebih terperinci hasil elektoral Pilpres 2019.

## Populisme Islam Jokowi dan Prabowo
Kehadiran  populisme  islam  dalam  politik  negara-negara  muslim  termasuk indonesia  dapat  dibaca  sebagai  upaya  mendesakan  nilai-nilai  agama  di  ruang  publik. Agama diharapkan dapat menjadi senjata ampuh untuk merespon kapitalisme global yang penuh kontradiski Hadiz (2013) karena melahirkan ketimpangan dan kemiskinan. Lebih jauh Hadiz menjelaskan bahwa islam yang mengajarkan keadilan dan pemerataan dapat  digunakan  sebagai  alternatif  menghancurkan  kapitalisme  yang  ingkar  atas janjinya: pembangunan ekonomi berkeadlian dan kesejahteraan. Untuk mendapatkan kontrol tersebut maka kekuasaan negara harus direbut.
Karena sifatnya politis didalamnya ada gabungan aliansi kelas dengan kepentingan aktor yang juga beragam Hadiz (2016) selanjutnya dengan sengaja menglorifikasi islam sebagai  pengikatnya.  Islam  berkaitan  dengan  keyakinan  prinsipil  manusia  yang  di Indonesia bisa mencapai 87, 7 % (229 juta) dari jumlah penduduk 263 Juta (FR., 2020). Postur penduduk yang mayoritas tersebut sangat rentan untuk digerakan oleh aliansi kelas melalui propaganda –propaganda politik tentang kekalahan ekonomi dan politik sehingga dapat menggerakan emosi kolektif umat islam. Sebab itulah agar aliansinya terus  terpelihara  diperlukan  musuh  bersama  dan  di  indonesia  personifikasi  tersebut terekam dalam diksi penguatan pribumi dan anti-China.
Di Indonesia seperti temuan Freer (2018) populisme islam berbeda corak dengan di  Timur  Tengah  (Mesir  dan  Turki)  yang  berpatronkan  elit  pengusaha  sehingga eksistensinya sangat terasa. Di Indonesia populisme islam terserap dalam kepentingan
elit  oligarkis  untuk  kepentingan  dukungan  politik  dan  elektoral  sehingga  gagal membentuk political frontier dan identitas umat yang hegemonik (Widyanto, 2017). Di indonesia Ikatan gerakan populisme islam dan elit oligarkis sangat intens dan mutualisme . Kekuatan populisme islam butuh panggung politik dan dukungan finansial sedangkan  elit  oligarkis  butuh  dukungan  suara.  Ikatan  pragmatis  ini  mengakibatkan dukungan  populisme  pada  aktor  politik  bukan  bertumpu  pada  seberapa  kuat  basis ideologis  islam  aktor  yang  didukung  namun  sejauhmana  agenda  politik  sebagai cerminan  paltfom  politik  yang  dianut  dapat  diperjuangkan  oleh  elit  politik  tersebut. Itulah kemudian mengapa Prabowo yang punya rekam jejak penuh kontradiksi dan oleh sebagian  orang  diragukan  kualitas  keislamanya  tetap  di  dukung.  Prabowo  dianggap pesaing politik paling potensial mengalahkan Jokowi yang diasosisikan sebagai musuh bersama karena dituduh anti islam, dekat dengan china dan komunis (musuh islam) dan dapat  menghalangi  agenda-agenda  besar  mereka  lainya.  Fleksibilitas  seperti  ini menunjukan  betapa  pragmatisnya  populisme  islam  yang  dibangun  bukan  atas  dasar kesamaan garis ideologis dan karena misi politik.
Agar  memberikan  pehamanan  yang  jelas  perlu  terlebih  dahulu  diuraikan karakteristik  populisme  islam  jokowi  dan  prabowo.  Pemetaan  tersebut  bertujuan melihat basis ideologis dan prakis populisme islam yang diterapkan keduanya. Ideologis berkaitan  seberapa  murni  orientasi  populisme  islam  yang  diterapkan  untuk mengakomodir  kepentingan  umat  dan  prakis  berguna  melihat  strategi  menunggangi populisme islam demi mobilisasi suara.
Jokowi adalah bukti bahwa politik populisme bekerja efektif dalam menciptakan kecermelangan  karir  politik  aktor  lokal  pasca  desentralisasi.  Memulai  karir  sebagai walikota Solo dua periode 2015-2012 berlanjut Gubernur Jakarta 2012-2014 dan kini Presiden Indonesia 2014-2020 Jokowi mampu mengkapitalisasi citra pemimpin populis dalam dirinya untuk meraih dukungan masyarakat. Karakter populis jokowi terlihat jelas dari pendekatan kepemimpinan dan gaya politik yang dilakukan sehingga membentuk karakter pemimpin merakyat dan sederhana denga model pemimpin alternatif terhadap kecenderungan gaya-gaya elitis dan berjarak pemimpin populer di Indonesia. Citra ini semakin dikokohkan atas fakta bahwa Jokowi tidak berasal dari trah tokoh politik kuat dan  oligarkis  bisnis  sehingga  semakin  mengesesankan  persepsi  pemimpin  yang  lahir langsung dari rahim rakyat.
Predikat  sebagai  figur  populis  mulai  melekat  di  Jokowi  ketika  memimpin  Solo 2015-2012.  Setidaknya  ada  tiga  peristiwa  penting  yang  melambungkan  citra  populis Jokowi.  Pertama,  keberhasilan  relokasi  Pedagang  Kali  Lima  (PKL)  di  Monumen  45 Banjarsari dengan damai tanpa konflik (Ariefyanto, 2012). Berbekal budaya jawa yang kuat, Jokowi mempraktekan pendekatan kemanusiaan dengan istilah nguwonke wong yang bertumpu pada dialog. Jokowi menciptakan ruang deliberatif dimana terjadi dialog intensif  penuh  kekeluargaan  antara  pedagang  dengan  pemerintah.  Jokowi menununjukan  keluwesan  komunikasi  publik  dan  perhatian  pada  PKL  dengan  tidak melakukan penggusuran seperti lazimnya di kepala daerah lainya.
Jokowi  menumbuhkan  kesadaran  pentingnya  penataan  PKL  demi  kepentingan publik bersama dan terbukti berhasil setelah melalui proses komunikasi yang panjang selama  7  (tujuh)  bulan  dan  45  (empat  puluh  lima  kali)  kali  makan  saiang.  Hasilnya Relokasi  berlangsung  sangat  meriah  yang  justru  dilakukan  melalui  pawai.  Jokowi
menunjukan kepada publik bahwa penyelesaian konflik bisa ditangani dengan sempurna melalui  dialog  dan  partisipasi  publik.  Kedua,  keberanian  Jokowi  menolak pendirian mall di lokasi bekas pabrik Es Saripetojo dengan alasan membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional. Ketiga, gaya blusukan dengan maksud menyerap secara langsung aspirasi masyarakat dan media pengawasan langsung dari pihak  pemerintah  terhadap  suatu  program.  Melalui  program  blusukan  ini  pula  citra Jokowi sebagai bagian dari rakyat kecil semakin menguat dalam pentas politik nasional. Kesimpulanya  selama  memimpin    Solo  2005-2012  Jokowi  mampu  membangun legitimasi  politiknya  secara  demokratis  melalui  kebijakan  yang  efektif  dan  gaya kepemimpinan yang inklusif. Komunikasi politik Jokowi sangat luwes sehingga beberapa kebijakan populernya mampu mengakomodir semua kepentingan khususnya elit yang merasa eksistensinya tidak terancam (Mas’ udi, 2017).
Modal  politik  sebagai  pemimpin  populis  itu  pula  yang  berhasil  mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta  2012. Saat itu pesona populis Jokowi dilengkapi dengan  startegi  kampanye  politik  yang  milenial  dan  persuasif  (blusukan)  berhasil mengalahkan petahana Fauzi Bowo yang didukung oleh oligarkis politik dan bisnis kuat di Jakarta. Jokowi mampu menghadirkan optimisme terhadap perbaikan masalah klasik Jakarta:  Banjir,  penggusuran  dan  Kemacetan.  Reputasi  dan  rekam  jejak  keberhasilan program  kepemimpinan  yang  diperagakan  Jokowi  di  Solo    menjadi  salah  satu  kunci utama dibalik keberhasilanya mengungguli petahana Fauzi Bowo di Pilkada DKI Jakarta 2012. Berpasangan dengan Basuki Tjahya Purnama (BTP) pada putaran kedua, keduanya memperoleh  2.472.130  (53,82%)  sedangkan  lawanya  Fauzi  Bowo  –Nachrowi  Romli sebesar 2.120.815 (46,18 %).
Berbekal  reputasi  mentereng  Jokowi  yang  berpasangan  dengan  Jusuf  Kalla memenangkan Pilpres 2014. Didukung koalisi PDIP, PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia (Koalisi Indonesia Hebat) Jokowi berhasil 70.997.85 suara (53,15 persen) pada Pemilu Presiden 2014. Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan  Prabowo  Subianto-Hatta  Rajasa,  yang  meraih  62.576.444  suara  (46,85 persen). Kemenangan ini lagi-lagi mempertegas efek politik popolis Jokowi yang disukai oleh  banyak  pemilih  karena  kesan  tidak  berjarak  yang  dihasilkan  dalam  dirinya  dan program-progam populis yang ditawarkan.
Sebagai pemimpin dengan kultur jawa yang khas dan kental, karakter populisme Jokowi  ditampilkan  dengan  narasi  sederhana  dan soft  spoken .  Mietzner  (2015) menyebut  kekuatan  populisme  Jokowi  terletak  dari  tawaran  sikap  politiknya  yang rendah  hati,  sopan,  mengedepankan  etika  kerja  keras,  spontan,  serta  kontra-naratif dengan arogansi – tanpa mengkonfrontasi hal tersebut. Dalam menawarkan solusi atas tersoalan  masyarakat,  Jokowi  yang  memang  lahir  dari  proses  demokratisasi menawarkan konsep lebih demokratis melalui konsep blusukan dan dialog.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi sangat mirip dengan retorika kampanye Obama pada Pilpres 2008 dan terbukti menang. Keduanya memiliki kesamaan yakni dipandang sebagai calon pemimpin yang mampu membawa perubahan dalam hal kesetaraan askes politik,  ekonomi  dan  kesejahteraan.  Keduanya  dengan  kemampuan  memahami persoalan secara detail karena pengalaman terlibat dalam dunia birokrasi dianggap lebih cakap  untuk  menyelesaikan  persoalan  dengan  baik.  Jokowi  dan  Barak  Obama menawarkan  konsep  pembangunan  yang  inklusif  berfokus  pada  pemerataan
kesejahteraan, serta memberikan jaminan bagi semua orang bahwa mereka mempunyai hak yang sama secara politik dan ekonomi, tanpa takut didominasi oleh kelompok elite tertentu.
Kememangan Jokowi khususnya pada pilgub DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 sangat ditentukan dari populisme teknokratnya yang efektif dalam merangkul dukungan mayoritas masyarakat khususnya kelas bawah. Kelebihan utama dari populisme jenis ini terletak pada kemampuanya mereformasi kerusakan sistem secara teratur berdasarkan kalkuasi yang terukur bukan merubah drastis dengan kerja-kerja spesifik dan taktis. Ini tidak terlepas dari pengalamanya sebagai kepala daerah Solo dan DKI Jakarta sehingga solusi yang ditawarkan sangat teknis dan jelas bukan hanya sekedar konsep yang justru tidak bisa diukur manfaatnya.
Jokowi seperti kata Weyland (2001) mampu mengaplikasikan dengan sempurna populisme  sebagai  startegi  politik.  Karakter  personal  Jokowi  yang  dikenal  humanis mampu membangun dukungan secara langsung dari masyarakat. Citra merakyat Jokowi mampu menghidupkan simpul-simpul masyarakat yang tidak terikat organisasi apapun. Itulah  sebabnya  pada  tahun  2014  kemenangan  Jokowi  juga  sangat  ditopang  oleh gerakan  volunterisme  dalam  pandangan  Sihidi  (2017)  yang  sporadis-tidak  terafiliasi dengan  partai  politik  atau  kelompok  politik  tertentu.  Penjelasan  Sihidi  (2019)  bahwa saat Party-ID indonesia  yang  terus  melemah  pasca  gelombang  demokratisasi  1998, Jokowi  berhasil  menggelorakan  semangat  volunterisme  lintas  kelas  sosial  dibalik kemenanganya pada Pilpres 2014.
Pada  putaran  kedua,  Jokowi  merubah  karakter  populisme  nya  untuk membendung semakin menguatnya populisme islam di Indonesia. Jokowi paham bahwa populisme teknokratnya akan kalah jika tidak mengadopsi nilai-nilai islam yang saat itu sedang menguat khususnya pasca kekalahan Basuki Tjahja Purnama (BTP) selaku sekutu politik  terdekatnya  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017.  Dengan  alasan  itulah  Jokowi melakukan adaptasi untuk memfigurkan dirinya tidak anti islam melalui safari politik ke banyak pesantren, merangkul ulama dan tentu saja menjadikan Maa’ruf Amin sebagai calon  wakil  presidenya.  Populisme  islam  Jokowi  ditunjukan  bukan  dengan  cara mengeksploitasi sentimen China secara spesifik. Untuk menunjukan keperdulianya pada islam  ditunjukan  dengan  merangkul  kelompok-kelompok  islam  nasionalis  dan tradisional  dan  memberikan  program-program  populis  pro  islam  melalui  penguatan ekonomi  keumatan  misalnya  melalui  Pembentukan  Badan  Pengembangan  Ekonomis Syariah. Lembaga ini bertugas mengembangkan produk keuangan syariah dalam negeri dan wisata halal.
Berbeda dengan Jokowi yang lahir bukan dari elit politik kuat, Prabowo adalah bagian dari aristokrat dan oligarkis itu sendiri sehingga ditempatkan sebagai oligarch populism (Aspinall, 2017). Dengan kekayaan yang melimpah model populisme seperti ini juga  dapat  dinamai  dengan pluto populisme  karena  mempropagandakan  populisme secara masif di ruang publik dengan menuduh elit korup sebagai dalang utama  dibalik terjadinya  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi    di  Indonesia.  Narasinya  sangat  ofensif berkisar pada upaya penghancuran  eksistensi kejayaan  elit-elit korup tersebut.  Model ini sama dengan yang dilakukan oleh  Thaksin Sinawarta (Thailand) dan Hugo Chavez (Bolivia) yang disaat bersamaan dikritik karena dasar argumentasinya lemah dan bias sebab  mereka  merupakan  bagian  dari  elit  itu  sendiri.  Startegi blame  game
mengkambinghitamkan pihak lain adalah contoh betapa oportunisnya politik populisme seperti ini . Retorika populisme prabowo sering dituduh ultranasionalis. Untuk menimbulkan kesan  betapa  buruknya  kepempimpinan  dan  menegaskan  urgensi  kehadiranya, Prabowo menuding keterlibatan asing dan perilaku segelintir elit korup. Itulah sebanya prabowo mengekploitasi hilangnya pendapatan kekayaan nasional akibat cengkarama asing, utang asing yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak  merata.  Prabowo  berusaha  mereplikasi  gaya  orasi  Soekarno  menyebut penderitaan  rakyat  kecil  karena  intervensi  imperialisme  dan  kolonialisme  (Fossati, 2019). Prabowo hadir dengan semangat nasionalisme yang melanggengkan polarisasi masyarakat  karena  narasi  kampanye  yang  penuh  tuduhan  pada  kelompok  tertentu. Konten narasi Prabowo semakin meningkatkan sentimen anti china melalui kampanye penguatan  pribumi  dan  kebangkitan  PKI.  Karena  itulah  populisme  Prabowo  bergerak sangat kekananan sehingga sangat dekat dengan authoritarian populist.
Prabowo  memang  dikritik  karena  imajinasi  kampanye  politiknya  yang  penuh kontradiksi (Nazir, 2019). Selain fakta bahwa dirinya merupakan bagian dari elit yang juga  berkontribusi  pada  kekacauan  pengelolaan  kekuasaan  negara  selama  ini  (anak mantu soeharto), kampanye-kampanye politik prabowo yang sangat bombastis acapkali dibumbuhi data dan analisis yang tida akurat. Namun yang patut diingat bahwa pola seperti  itu  sengaja  dilakukan  selain  untuk  mengumpulkan  perhatian  publik  juga menyasar efek psikologis publik yang memang punya kesan negatif terhadap kehadiran utang asing dan etnis China. Dengan mengeksploitasi ketakutan kolektif, data dan fakta menjadi  tidak  penting  karena  ungkapan  tersebut  mengkonfirmasi  perspektif  negatif terhadap  mereka.  Belum  lagi  era  post-truth  semakin  mempersulit  masyarakat  untuk memvreifikasi  sebuah  kebenaran  sehingga  hoax  sering  menjadi  rujukan  kebenaran untuk menjustifikasi sikap dan keyakinan politik masyarakat.
Untuk lebih mengesankan kegentingan situasi efek dramatisir selalu dilakukan Prabowo  dihampir  setiap  kampanye  politiknya.  Hal  in  terlihat  dari  pidato  politik  dan pernyataan-pernyataan  kontoversial  yang  bertujuan  memobilisasi  dukungan  dengan menimbulkan efek ketakutan akan ancaman kebangkitan PKI dan dominasi asing melalui utang. Ekspresi tersebut terus saja diulang-ulang untuk menimbulkan kesan kepanikan dan mempertegas buruknya kualitas pemerintahaan sehingga dirinya pantas menjadi pemimpin.
Semangat prabowo begitu terlihat dari ekspresi nya di depan publik yang sangat berapi-api.  Prabowo  selalu  menuding  bahwa  belum  lepasnya  Indonesia  dari  status negara berkembang karena konspirasi negara asing dan ulah elit-elit korup. Prabowo menjanjikan  perubahan  fundamental  dengan  melakukan  reformasi  besar-besaran dalam setiap aspek demi kepentingan nasional. Nasionalisme yang digelorakan Prabowo ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat kecil-kelompok terpinggrikan yang selama ini tidak mendapat kue pembangunan ekonomi akibat keserakahan elit korup. Prabowo menjanjikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan mengutamakan orang banyak.
Secara  tidak  langsung  Prabowo  berusaha  merepresentasikan  jawaban  atas kegelisahan  mayoritas  rakyat  indonesia  yang  notabene  adalah  islam.  Untuk  semakin menguatkan keberpihakan tersebut Prabowo mendekati gerakan-gerakan islam politik khususnya Front Pembela Islam dan Gerakan 212 yang memang secara konsisten selalu
menggaungkan  kata-kata atas nama umat islam dalam setiap perjuanganya khususnya ketika  melawan  Jokowi.  Rezim  Jokowi  lewat  serangkaian  kebijakannya  dituding  anti islam  dan  ulama  sehingga  isu  tersebut  terus  di  reproduksi  untuk  menghimpun  suara mayoritas islam.
Penetrasi gerakan 212 dan anarsirnya inilah yang semakin menegaskan kesan populisme islam Jokowi gerak pendulumnya sangat kekanan. Mereka menamai dirinya Gerakan  Nasional  Pembela  Fatwa  (GNPF)  Ulama  yang  terus  aktif  menyuarakan ketimpangan yang dialami oleh umat islam di bawah kepemimpinan Jokowi. Mereka begitu gencar memproduksi isu dan wacana mengenai antipati Jokowi pada umat islam dengan  membuka  ruang  bagi  kehadiran  PKI,meningkatnya  pengaruh  China  dalam ekonomi  Indonesia  dan  melakukan  kriminalisasi  pada  ulama.  Sebab  itu  Jokowi  perlu diganti oleh pemimpin yang patuh pada suara ulama dan itu ada di Prabowo. Tindakan Prabowo  yang  selalu  mempertimbangkan  rekomendasi  ulama-ulama  dari  kelompok tersebut semakin menunjukan ketergantungannya pada dukungan total kelompok ini.

## Jokowi adalah Pemenangnya
Pemilihan  Presiden  dilaksanakan  serentak  dengan  pemilihan  legislatif  pada tanggal 19 April 2019. Kompetisi elektoral yang menghadirkan rematch antara Jokowi dan Prabowo ini dianggap sebagai  formula baru sekaligus tonggak perubahan besar dalam sistem pemilu di Indonesia. Format pemilu borongan seperti ini diinisiasi untuk memperkuat sistem presidensil (Solihah, 2018). Setelah melalui masa kampanye yang sangat panjang (7 bulan) dengan eksek negatif terjadinya polarisasi esktrem di tingkat akar rumput, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin keluar sebagai pemenang- menggungguli pasangan  Prabowo-Subianto  dengan  selisih  suara  cukup  besar  16.957.123.  Dari  total suara sah nasional sebesar 154.257.601Jokowi-Ma'ruf berhasil memperoleh 85.607.362 (55,50)  Sementara  pasangan  capres-cawapres  nomor  urut  02  Prabowo  Subianto- Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.
Didukung oleh koalisi dari 9 partai (Koalisi Indonesia Maju) yakni PDIP, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP berhasil unggul di 21 Propinsi. Adapaun Prabowo-Sandi yang didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN (Koalisi Indonesia Adil Makmur) hanya unggul di 13 Propinsi. Jokowi –Ma’ruf Amin setidaknya unggul telak di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTT, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Sebaliknya Prabowo-Sandi unggul telak di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, NTB,  Banten,  dan  Jawa  Barat.  Dari  konfigurasi  hasil  perolehan  suara  tersebut  dapat dijadikan  pijakan  untuk  melihat  seberapa  besar  efektifitas  populisme  islam  terhadap suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Hal ini tentunya sangat bergantung dari startegi  politik  populisme  yang  dilakukan,  karakter  wilayah  dan  pemilih  yang  sangat menentukan derajat penerimaan terhadap narasi populisme islam yang dihasilkan.

## Tabel 1 Hasil Pilpres 2019

## Sumber : KPU RI (2019)
Karakter  populisme  islam  baik  Jokowi  dan  Prabowo  sangat  berkaitan  dengan platfom  politik  yang  diusung  beserta  konfigurasi  politik  yang  didapatkan.  Pengaruh keduanya sangat terlihat dari narasi populisme yang disampaikan dan perilaku politik yang  ditunjukan. Meskipun  harus  diakui  populisme  islam  yang  dimainkan  bersifat pragmatis demi kemenangan elektoral bukan karena pijakan ideologis.
Sebagai petahana dengan jejak propaganda hitam sejak pencapresan 2014; anti islam, anti ulama dan memberi ruang hidupnya komunisme, Jokowi sebetulnya tidak memberikan perhatian khusus berlebihan sebelum momentum kemenangan pasangan Anies-Sandi  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017.  Kemenangan  tersebut  membuktikan sentimen  islam  sangat  berpengaruh  dalam  Pilkada.  Kemenangan  Anies-Sandi  yang didukung penuh oleh golongan islam konservatif  dengan mengarusutamakan identitas adalah bukti besarnya pengaruh mereka dalam politik indonesia.
Pilkada  DKI  Jakarta  sebagai  pertanda  penting  kebangkitan  populisme  islam konservatif membuat Jokowi melakukan beberapa startegi politik penyesuaian untuk
Propinsi Jokowi-Jusuf Kala Prabowo-Hata Bali 2.351.057 (91,68%) 213.415 (8,32%) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2.368.98 (88,57%) 305.587 (11,43%) Jawa Timur 16.231.668 (65,79%) 8.441.247 (34,21%) Jawa Tengah 16.825.511  (77.29%) 944.447 (22,71%) Jawa Barat 10.750.568 (40,07%) 16.077.446 (59,93%) Sumatera Barat 407.761 (14,08%) 2.488.733 (85,92%) Aceh 404.188 (14,41%) 2.400.746 (85,59%) Banten 2.537.524  (38,46%) 4.059.514 (61,54%) Kalimantan Selatan 823.939 (35,92%) 1.470.163 (64.08%) Papua 3.021.713 (90,66%) 311.352 (9,34%) Papua Barat 508.997 (79,81%) 128.732 (20,19%) Sulawesi Utara 1.220.524 (77,24%) 359.685 (22,76%)
membendung inflitrasi mereka di ruang-ruang publik dan politik Indonesia. Jokowi sadar bahwa  agama  karena  sifatnya  yang  sangat  prinsipil  bagi  pemilih  jika  tidak  dikelola dengan baik akan memicu kekalahanya pada Pilpres 2019. Jokowi sadar bahwa modal kepopuleran  dan  elektabilitas  yang  dimilikinya  sangat  mungkin  jatuh  jika  terus-terus diserang agama apalagi di era post truth seperti ini.
Kalkulasi  politik  Jokowi  untuk  terus  menunjukan  keberpihakanya  pada  islam sebagai agama mayoritras ditunjukan dalam beberapa hal seperti mengunjungi banyak pesantren, membangun kedekatan dengan Tuan Guru Bajang yang juga masuk nominasi sebagai calon Wakil Presiden dan tentu saja memilih Ma’aruf Amin sebagai calon Wakil Presidenya. Status Mar’aruf amin sebagai ulama setidaknya memberikan tiga manfaat penting bagi Jokowi. Pertama, menarik dan menyolidkan suara Nahdatul ulama (NU) yang diperkirakan 60 persen dari total seluruh pemilih di Indonesia. Kedua, menepis sentimen anti ulama yang selama ini menjadi titik lemah yang terus diporpagandakan oleh lawan-lawan politiknya.
Di  pihak  lain,  Prabowo  mengambil  jalan  populisme  islam  dengan  membangun afiliasi dengan kekuatan-kekuatan islam politik konservatif. Prabowo sangat mungkin terinspirasi dengan kemenangan Anies-Sandi mengalahkan petahana Ahok-Djarot yang selalu unggul jauh dalam survei elektabilitas namun rontok karena isu agama. Saat itu memang ada dugaan bahwa berkaca dari ampuhnya populisme islam di Jakarta, strategi membelah seperti ini akan terus dirawat dan dipermanenkan di momen-momen politik selanjutnya khususnya  nasional (Arifin, 2019). Terbukti, itu betul-betul direpiklasi oleh Prabowo di 2019.
Kunci  penting  untuk  menunjukan  orientasi  populisme  islam  Prabowo  adalah dengan pilihanya membangun kedekatan dengan organisasi islam konservatif. Terdapat tiga tokoh penting dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang merupakan anarsir islam konservatif yakni Slamet Ma’arif Slamet selaku Juru Bicara FPI dan  Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 (Wakil Ketua BPN), Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN yang merupakan Pengasuh pondok  dan  lembaga  pendidikan  As-Syafi’iyah  sekaligus  Dewan  Penasehat  Koperasi Syariah  212  dan    pernah  menjadi  Ketua  pengarah  panitia  Ijtima  Ulama  II  dan  Yusuf Muhammad  Martak  (Dewan  Pengarah  BPN)  yang  sekaligus  Yusuf  merupakan  Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) (Erdianto, 2018).
Selanjutnya narasi kampanye yang dilakukan keduanya juga berbeda. Jokowi dan Ma’ruf  Amin  lebih  menggaungkan  islam  nusantara  yang  secara  sosiologis  dan keagamaan merangkul pluralisme dan islam moderat di Indonesia. Islam nusantara yang dimaksud  mampu  merangkul  semangat  keindonesiaan  yang  plural,  seirama  dengan pancasila  dan  tentu  lebih  dianggap  memberikan  perlindungan  pada  minoritas. Sedangkan  prabowo  yang  notabene  terlalu  dekat  dengan  islam  konservatif  narasi kampanye nya sangat dipengaruhi oleh agenda-agenda keagamaan sesuai corak islam konservatif (NKRI bersyariah). Ini belum lagi dukungan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang
sebelum dibubabarkan oleh Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 secara intensif dan terang-terangan bergerilya untuk tegaknya khilafah di Indonesia.   Dukungan totalitas kaum konservatif yang juga tergabung dalam tim inti membuat populisme islam Prabowo  begitu menakutkan bagi golongan islam tradisionalis (NU), kaum nasionalis dan minoritas.
Tabel  1  (satu)  di  atas  menunjukan  bahwa  Pilpres  2019  adalah  panggung keberhasilan populisme islam Jokowi. Pertama, keberhasilan Jokowi sangat ditentukan oleh  Mar’tuf  Amin  sebagai  simbol  ulama  (Rais  Aam  PBNU)  yang  mampu mengkonsolidasikan  suara  Nahdatul  Ulama  (NU).  Sebagai  bukti  Jokowi  berhasil menaikan margin kemenangan dari Pilpres 2014  di Jawa Timur dan Jawa Tengah (tabel II) yang selama ini dikenal sebagai basis suara NU. Khusus Jawa Tengah dukungan Habib Luthfi  dan  Mbah  Moen  ke  Jokowi  yang  sebelumnya  pendukung  Prabowo  sangat berkontribusi terhadap kemenangan Jokowi. Disisi lain kompaknya dukungan elit kuat NU pada Jokowi selain karena faktor Ma’ruf Amin juga didasarkan kedekatan Prabowo dengan  kekuatan  islam-islam  konservatif  yang  dekat  dengan  gerakan  radikal  untuk merubah  pancasila.  Cita-cita  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  semangat  NU untuk menjaga keindonesiaan dalam balutan pancasila. Hal ini terkonfirmasi jelas dari Data exit poll  Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan ada peningkatan dukungan NU terhadap Jokowi sebesar 12 % dari tahun 2014 ke 2019 (Idris, 2019).
Kedua, Jokowi menang telak di daerah-daerah dengan mayoritas pemilih  non- muslim, seperti yang terjadi di Bali, NTT, dan kawasan timur Indonesia lainnya (papua, papua Barat dan Sulawesi Utara0. Margin kemenanganya juga meningkat di banding tahun  2014  (tabel  II)  salah  satunya  karena  ketakutan  akan  peluang  formalisasi  islam dalam kehidupan bernegara jika Prabowo terpilih.
Ketiga  prabowo  menang  telak  di  daerah-daerah  dengan  karakteristik  kekuatan kelompok  islam  kental  (Jawa  Barat,  Sumatera  Barat,  Aceh,  Banten,  dan  Kalimantan Selatan). Aceh, Suamtera Barat dan Kalimantan Selatan margin kemenangan Prabowo cukup  meningkat  drastis  di  banding  tahun  2014  (tabel  II).  Daerah-daerah  tersebut dikenal menjadi lumbung suara loyal bagi Prabowo dan cenderung mengidolai ustadz kondang seperti Abdul Somad (pendukung Prabowo).  Hal ini juga diperkuat temuan Alvara  Search  (2019)  yang  menyimpulkan  semakin  tinggi  penduduk  muslim  di  suatu daerah, semakin kecil pula keterpilihan Jokowi (Widiastuti, 2019).

## TABEL 2 Hasil Pilpres 2014
Sumber : diolah dari berbagai sumber
Dari semua provinsi yang tertera di tabel 1 (satu) persebaran kemenangan  kedua kandidat baik Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo- Sandi memang tidak terlepas dari taktik populisme islam yang digunakan. Namun itu bukan merupakan variabel tunggal yang  telah  terjadi.  Kerja-kerja  partai  politik  pendukung  dan  relawan  juga  turut  serta menggaet  suara  pemilih  islam  sebab  tidak  semua  pemilih  di  Indonesia  menjadikan agama sebagai basis utama dalam menentukan pilihan. Dengan demikian artikel ini tidak mengklaim  bahwa  agama  (populisme  islam)  menjadi  kontributor  tunggal.  Kerja-kerja kampanye  pemenangan  kreatif  yang  dilakukan  mesin  partai  politik  dan  relawan  juga turut andil mendorong kemenangan keduanya.

## Penutup
Hasil  pemilu  2019  mengkonformasi  betapa  kuatnya  politik  identitas  dalam mempengaruhi  preferensi  pemilih.  Meskipun  bukan  faktor  tunggal  karena  ada kontribusi misalnya mesin partai politik dan relawan namun ekploitasi identitas seperti ini  cukup  signifikan  dalam  memberikan  kemenangan  untuk  Jokowi  dan  Prabowo  di beberapa tempat.  Kemampuannya yang sangat fatal dalam mengoyak-ngoyak emosi publik memang sangat berbahaya bagi kohesifitas bangsa Indonesia namun tetap akan
Propinsi Jokowi-Jusuf Kala Prabowo-Hata Bali 1.535.110 (71,42%) 614.241 (28,58%) Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.528.783 (66,12%) 783.514 (33,88%) Jawa Timur 11.669.313 (53,17%) 10.277.088 (46,83%) Jawa Tengah 12.959.540 (66,65%) 6.485.720 (33,35%) Jawa Barat 9.530.315 (40,22%) 14.167.381 (59,78%) Sumatera Barat 539.308 (23,08%) 1.797.505 (76,92%) Aceh 913.309 (45,61%) 1.089.290 (54,39%) Banten 2.398.631 (42,90%) 3.192.671 (57,10%) Kalimantan Selatan 939.748 (49,95%) 941.809 (50,05%) Papua 2.058.517 (73,16%) 755.374 (26,84%) Papua Barat 360.381 (67,51%) 73.428  (32,49%) Sulawesi Utara 724.553 (53,88%) 620.095 (46,12%)
dipergunakan  sebagai  strategi  mobilisasi  dukungan  dalam  momen  elektoral.  Selama ketimpangan  ekonomi  dan  status  sosial  masih  membayangi  dan  disaat  bersamaan kekuatan  oligarkis  butuh  suara,  gelora  populisme  islam  akan  terus  terjadi. Persinggungan  kepentingan  keduanya  yang  terus  berlangsung  akan  semakin mengentalkan  pragmatisme  dalam  politik  karena  agama  yang  seharusnya  menjadi katalisator  praktek  politik  buruk  justru  dimanfaatkan  untuk  melegitimasi  satu kepentingan politik yang orientasi utamanya berkuasa bukan demi kepentingan umat islam.
Pilpres  2019  adalah  panggung  dimana  Jokowi  berhasil  lolos  dari  jebakan populisme  islam  yang  diperagakan  oleh  Prabowo  dan  pendukungnya  karena  strategi jalan  keluarnya  yang  cerdas.  Ma’ruf  Amin  dipilih  bukan  karena  kapasitas kepemimpinanya  untuk  mendukung  kelanjutan  program-program  populis pembangunan Jokowi-namun sebagai penetral atas stigma anti-islam yang selama ini dilekatkan pada Jokowi oleh musuh-musuh politiknya. Pendekatan pragmatisme seperti ini  persis  dengan  yang  dilakukan  oleh  prabowo  dalam  membangung  relasi  dengan kelompok islam konservatif.
Pilpres 2019 memang masih menunjukan kemenangan kelompok islam moderat dan anarsirnya dalam merebut pengaruh pemilih. Namun yang patut diingat konsolidasi populisme islam ala kelompok konservatif tidak berhenti sampai disitu. Mereka akan selalu ada sebagai kelompok kepentingan, terus mengamati dan menunggu momentum yang pas untuk  memperluas pengaruhnya.  Mereka  akan   selalu berusaha menempel pada aktor politik yang punya misi politik sama, memiliki sumber daya finansial yang kuat karena mereka sadar bahwa demokrasi Indonesia padat modal dan menggerakan ‘umat’ butuh biaya sangat besar.

## Ucapan terima kasih
Penulis menyampaikan terima kasih terhadap rekan-rekan penulis di Program Studi Ilmu Pemerintahan  dan  Hubungan  Internasional  Universitas  Muhammadiyah  Malang  yang banyak berkontribusi terhadap penyusunan naskah ini.

## Pendanaan
Artikel ini didanai secara mandiri oleh para penulis.

## Daftar Pustaka
Ariefyanto,  M.  I.  (2012).  Mengenal  Jokowi,  Pahlawan  PKL  di  Solo.  Retrieved  from https://www.republika.co.id/berita/rol-to-campus/news-rol-to-campus- 2/12/11/11/mdbcdw-mengenal-jokowi-pahlawan-pkl-di-solo Arifin,  S.  (2019).  Islam,  Populisme  dan  Masa  Depan  Demokrasi  di  Indonesia. Maarif , 14 (1), 9–28.
Aslanidis,  P.  (2016).  Is  Populism  an  Ideology?  A  Refutation  and  a  new  Perspective. Political Studies , 64 (1_suppl), 88–104.
Aspinall, E. (2017). Oligarchic Populism : Prabowo Subianto ’ s Challenge to Indonesian
Democracy. Indonesia 99 , (April 2015), 1–28.
https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002
Conniff, M. L. (2012). Populism in Latin America: Second Edition 2nd Edition . Alabama:
The University of Alabama Press.
Erdianto,  K.  (2018).  Tokoh  GNPF,  FPI  dan  PA  212  Tempati  Posisi  Strategis  di  BPN Prabowo-Sandiaga. Kompas.Com .
Ernesto, L. (2005). On Populist Reason. London: Verso.
Fossati, M. (2019). Analyzing Indonesia ’ s Populist Electorate Demographic , Ideological
, and Attitudinal Trends. Asian Survey , 59 (5), 769–794.
FR.,  Y.  (2020).  Data  Populasi  Penduduk  Muslim  2020:  Indonesia  Terbesar  di  Dunia.
Retrieved from https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020- indonesia-terbesar-di-dunia/ Freer,  C.  (2018).  Vedi  R  .  Hadiz  ,  Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East. Middle Eastern Studies ISSN: , 1–5. https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1483918 Hadiz, V. R. (2013). A New Islamic Populism and the Contradictions of Development A New  Islamic  Populism  and  the  Contradictions  of  Development. Journal OfContemporary Asia , (August), 1–19. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.832790 Hadiz,  V.  R.  (2016). Islamic  Populism  in  Indonesia  and  the  Middle  East .  Cambridge University Press.
Idris, M. (2019). Indikator Politik: Nahdlatul Ulama Jadi Penentu Kemenangan Jokowi.
Detik.Com .
Jani, L. (2017). Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme Tawaran Kerangka Analisis.
Prisma , 36 (3), 18.
Jayanto,  D.  D.  (2019).  Mempertimbangkan  Fenomena  Populisme  Islam  di  Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). Jurnal Filsafat , 29 (1), 1–25.
Kenny, C. H. and P. D. (2017). Christian Houle and Paul D . Kenny * The Political and Economic  Consequences  of  Populist  Rule  in  Latin  America. Government  and Opposition , 1–32. https://doi.org/10.1017/gov.2016.25
Kusumo, R. A. N. (2017). Populisme Islam di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. Jurnal Politik , 4 (1), 87–113.
Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme  dan  Konsekuensinya  dalam  Dinamika  Kontestasi  Politik  Menjelang Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 47–68. Mas’  udi,  W.  (2017).  Creating  Legitimacy  in  Decentralized  Indonesia: Joko’Jokowi’Widodo’s Path to Legitimacy in Solo, 2005-2012. Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism .
Moffitt,  B.,  &  Tormey,  S.  (2014).  Rethinking  populism:  Politics,  Mediatisation  and Political Style. Political Studies , 62 (2), 381–397. Mudde,  C.,  &  Kaltwasser,  C.  R.  (2017). Populism:  A  Very  Short  Introduction .  Oxford University Press.
Mudhoffir, A. M., Yasih, D. W. P., & Hakim, L. (2017). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. Prisma , 36 (3), 48–59.
Muhtadi, B. (2019). Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral (Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural) . Malang: Intrans Publishing.
Nazir, I. (2019). Prabowo dan Bangkitnya Populisme Sayap Kanan di Indonesia. Retrieved from https://tirto.id/prabowo-dan-bangkitnya-populisme-sayap-kanan-di- indonesia-dhLf
Panizza, F. (2005). Introduction: Populism and the Mirror of Democracy.
Prayogi,  I.,  &  Adela,  F.  P.  (2019).  POLITEIA :  Jurnal  Ilmu  Politik  Populisme  Islam  dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Politeia:Jurnal Ilmu Politik , 11 (2), 31–43.
Robison,  R.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2004). Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets (Vol. 3). Psychology Press. Savitri,  L.  A.,  &  Adriyati,  D.  (2018).  The  Demise  of  Emancipatory  Peasant  Politics? Indonesian Fascism and the Rise of Islamic Populism. ERPI. Sihidi, I. T. (2017). Ekspresi Voluntersisme Politik Studi Teman Ahok Di Pilkada DKI Jakarta 2017 . Universitas Gadjah Mada.
Sihidi, I. T. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 204–220. https://doi.org/Doi:
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293
Solihah,  R.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan  Pemilu  Serentak  2019  dalam  Perspektif Politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88.
Weyland,  K.  (2001).  Clarifying  a  Contested  Concept:  Populism  in  the  Study  of  Latin American Politics. Comparative Politics , 1–22.
Widiastuti, R. (2019). Populisme Agama Masih Kuat, Ma’ruf Amin Kunci Kemenangan Jokowi. Tempo.Com . Widyanto,  U.  (2017).  Populisme  Islam  (1):  Turki  Lebih  Sukses  Dibanding  Indonesia. Retrieved  from  https://nasional.tempo.co/read/838908/populisme-islam-1-turki- lebih-sukses-dibanding-indonesia/full&view=ok

## Tentang Penulis
Iradhad  Taqwa adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Muhammadiyah  Malang,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis fokus pada kajian Politik dan Pemilu
Ali Roziqin adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Muhmmadiyah  Malang. Penulis fokus pada kajian Birokrasi Pemerintahan dan Urban Politik
Dedik  Fitrah  Suhermanto adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhmmadiyah Malang yang fokus pada politik islam dan studi keamanan.