Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 683-687| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4197.683-687

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
I Wayan Agus Andika,  I Made Minggu  Widyantara,  I Nyoman  Sutama Faultas Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia agusandika@gmail.com,  mademinggu21@gmail.com,sutamainyoman62@gmail.com)

## Abstrak
Penangkapan  ikan  yang  dilaksanakan  akan  menimbu lkan  pengaruh  yang  buruk  bagi  ekosistem  laut,  na mun keuntungan  yang  besar  bisa  didapat  bagi  kau m  ne layan.  Menangkap  ikan  dengan  me ma kai  bahan  peledak termasuk  t indak  p idana  dibidang  perikanan  dan  perbuatan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  yang  diatur  pada Undang-undang  Nomo r  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  dan  Undang -undang  Darurat  tentang  senjata  api. Penelit ian  ini  mengkaji  pengaturan  hukum  tentang  penggunaan  bahan  peledak  dala m  penangkapan  ikan  d an mengungkapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  menangkap  ikan  dengan  penggunaan  bahan  peledak.   Metode yang  digunakan  adalah  penelitian  huku m  normat if  dengan  pendekatan  Perundang-undangan.  Adapun  sumber data yang digunakan yaitu data prime r dan sekunder yan g diperoleh me la lui te knik pencatatan dan dokumentasi, selanjutnya  data  diolah  secara  interpretasi  hukum.  Hasil  penelit ian  mengungkapkan  bahwa   aturan  hukum mengenai penangkapan ikan yang dila kukan dengan me ma kai suatu bahan berbahaya atau bahan peledak telah diatur  dala m  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  dan  Undang -undang  Darurat  tentang bahan peledak dan senjata api. Sanksi Pidana yang dapat diterapkan pada pelaku diatur dala m pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Nomor  45  Tahun 2009  tentang Perikanan.
Kata  kunci : Bahan Peledak,  Sanksi Pidana, Penangkapan Ikan

## Abstract
The fishing that is carried out will have a bad effect on the marine ecosystem, but great benefits can be obtained for the fishermen. Catching fish  using explosives is a criminal act in the field of fisheries and such actions may be subject to sanctions as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the Emergency Law on  firearms.  This  study  examines  legal  arrangements  regarding  the  use   of  explosives  in  fishing  and  reveals criminal  sanctions  against  perpetrators  of  catching  fish  with  the  use  of  explosives.  The  method  used  is normative  legal  research  with  a  statutory  approach.  The  data  sources  used are  primary  and  secondary  data obtained through recording and documentation techniques, then the data is processed by legal interpretation. The results of the study revealed that the legal rules regarding fishing carried out using a hazardous material or explosives  have  been  regulated  in  Law  Number  45  of  2009  concerning  Fisheries  and  the  Emergency  Law concerning  explosives  and  firearms.  Criminal  sanctions  that  can be  applied  to perpetrators  are  regulated in Article 84 paragraph (1) to paragraph (4) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.
Keywords: Explosives, Criminal Sanctions, Fishing

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  wilayah  tropis,  memiliki  keanekaragaman  biologi,  baik  pada  darat  juga  pada bahari khususnya pada daerah pesisir, keanekaragaman yang banyak ini tidak terlepas menurut  syarat dan  letak  geografis  perairan  Indonesia.  Luasnya  daerah  perairan  Indonesia  tumbuh  fertile  dan banyaknya  aneka  macam  organisme  penghuninya.  Organisme  ini  beredar  keseluruh  bagian  sistem yang terdapat pada ekosistem daerah pesisir bahari tropis, ekosistem ini tadi diketahui pula memiliki potensi yang sangat akbar buat menunjang tersedianya perikanan (Supriharyono,  2009) .
Daerah  laut  yang  luas  beserta  isinya  menjadi  tanggung  jawab  besar  bagi  negara.  Dalam menjaga  laut  yang  luas,  diperlukan  kekuatan  optimal,  kecakapan,  dan  keahlian  di  bidang  maritime yang  dapat  berupa  suatu  alat,  teknologi  modern  kelautan  dan  berbagai  kecakapan  dari  manusia  itu sendiri  yang  handal  untuk  mengelola  sumber  daya  laut  dan  makhluk  hidup  didalamnya  ( Effendy, 2009) .  Mendorong  dan  menambang  kekayaan  alam  di  daerah  laut  yang  tidak  dikendalikan  atau berlebihan  sanggup  membuat  kekacauan  alam  itu  sendiri.  Perbuatan-perbuatan  manusia  bisa digolongkan  menjadi  berbagai  jenis,  yaitu,  perkebunan  pertanian,  tambak  perikanan,  bidang
perindustrian,  wisata  pariwisata  bawah  laut,  model  transportasi  laut  (pelabuhan),  tambang  maupun energi.
Perbuatan-perbuatan  manusia  bisa  saja  bersifat  spontan  dengan  secara  langsung  dapat menghancurkan  ekosistem  sumber  daya  di  daerah  laut,  contohnya  dalam  menangkap  ikan  memakai metode  peledakan  atau  bahan  berbahaya (Kadek  Intan  Rahayu  et al.,  2019) .  Suatu  usaha  memakai metode  peledak  merupakan  cara  yang  tidak  sporadis  dipakai  para  nelayan  dalam  merongrong kekayaan laut di dalamnya pada saat menangkap ikan-ikan karang. Memakai suatu bahan berbahaya dalam  menangkap  ikan  pada  suatu  terumbu  karang  efek  samping  yang  begitu  luas  dan  tinggi. Disamping  dampak  dan  efek  buruk  terumbu  karang  masih  ada  dalam  daerah  terumbu  kurang  lebih lokasi peledakan ikan, sanggup juga mengakibatkan biota lain mati yang tidak ingin dijadikan sasaran buruan oleh nelayan.
Kegiatan  penangkapan ikan dilaksanakan nelayan contohnya nelayan memakai bahan peledak, memakai bahan berbahaya dan memakai alat-alat lain, ini sebenarnya tidak sesuai dengan etika dalam menangkap  ikan.  Kegiatan  semacam  ini  hanya  akan  menimbulkan  pengaruh  yang  buruk  bagi ekosistem  laut,  namun  keuntungan  yang  besar  bisa  di  dapat  bagi  kaum  nelayan.  Dalam  usaha memperoleh  ikan yang dilaksanakan nelayan dengan menggunakan cara yang dapat menghancurkan lingkungan  dilakukan  khususnya  oleh  nelayan  tradisional (Ajarotni,  2009) .  Kegiatan  tersebut  ini hanya  akan  menimbulkan  pengaruh  yang  buruk  bagi  ekosistem  laut,  namun  keuntungan  yang  besar bisa di dapat bagi kaum nelayan. Kegiatan semacam ini dilakukan nelayan dalam menangkap ikan dan dapat di  golongan  illegal fishing dimana memakai alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut contohnya kegiatan menangkap  memakai bom, memakai atau memakai racun dan memakai indera tangkap trawl pada daerah laut yang ada terumbu karangnya (Kusnadi, 2009) . Sanksi pidana dipakai menjadi rehabilitasi terhadap pelakunya, namun tidak sporadis hukuman pidana diciptakan menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana yang dimaksud  pada  karya  ilmiah  ini  merupakan  hukuman  pidana  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor lama mengenai perikanan,  sebagaimana  sudah  diubah  menggunakan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009 mengenai  Perikanan  yang  baru.  Sesuai  Undang-undang  pelaku illegal  fishing akan  dijerat  2  pasal undang-undang, yakni sanggup menunjuk ke UU Darurat No 12 Tahun 1951 mengenai bahan peledak dan senjata api. Bisa pula menunjuk pada pasal UU No 15 tahun 2003 mengenai terorisme.  Selain itu pelaku illegal  fishing bisa  dijerat  menggunakan  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 mengenai  perubahan  Undang-undang  Nomor  lama  mengenai  Perikanan  menggunakan  ancaman pidana penjara lima tahun dan hukuman  denda dua miliar
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  saat  ini  yaitu Syamsudin, (2011) penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan tidak boleh demi keselamatan sumber daya alam  bawah  bahari  khususnya  biota  bahari  dan  terumbu  karang  dimana  wajib  adanya  penerapan hukuman  pidana  yang  tegas  saat  menjerat  pelaku  pengeboman  ikan  ( dynamite  fishing ).  Memakai bahan berbahaya seperti  bom untuk  ikan buat menangkap  pada kenyataanya adalah suatu perbuatan yang  bertentangan  menurut  Pasal  84  dan  Pasal  85  Undang-undang  No.31  Tahun  2004  Tentang Perikanan (Hutajulu  et  al.,  2014) .  Akibat  menurut  tindakan  pemboman  ikan  pula  bisa  menghambat kehidupan ekosistem bahari sebagai akibatnya merusak upaya perlindungan dan proteksi  lingkungan bahari  termasuk  proteksi  perikanan  wilayah (Erwin,  2009) .  penelitian  lain  mengungkapkan pelaksanaan  penegakan  aturan  pada  lingkup  perikanan  sangatlah  krusial  dan  strategis  dalam  upaya pondasi  penunjang  pembangunan  daerah  laut  dan  ekosistem  secara  terkendali  dan  sesuai menggunakan  asas  pengelolaan  perikanan,  sebagai  akibatnya  pembangunan  perikanan  bisa berlangsung secara berkelanjutan.
Sampai  saat  ini,  di  Indonesia  diketahui  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  penangkapan  ikan, oleh karena itu dalam penelitain ini mengkaji ulang pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dala m  penangkapan  ikan  dan  mengungkapkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku   menangkap  ikan   dengan penggunaan bahan peledak

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  dan  pendekatan  hukum  normatif  yang  meletakan  aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini.  Mengkaji ulang  asas-asas
hukum,  doktrin,  norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan Perundang-undangan.Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai Ssumber bahan hukum dalam studi ini. Peneliti memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola  dengan  menggunakan  analisis  interpretasi  hukum  agar  dapat  menjawab  permasalahan  yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan
Aturan mengenai penggunaan bahan peledak yang berlaku pada Indonesia masih digunakan peraturan Nomor  12  Tahun  1951  mengenai  senjata  api  yang  berlaku  hingga  sekarang.  Aturan  hukuman  yang tegas bagi orang yang memakai bahan peledak dan memasukkan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak  memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  memiliki  persediaan  padanya  atau  memiliki  pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan menurut Indonesia  senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak.  Dihukum  menggunakan  sanksi  penjara setinggi-tingginya  dua puluh  tahun’’
Aturan  mengenai  penggunaan  bahan  peledak  Dalam  Penangkapan  Ikan  atau  Tindak  pidana perikanan  adalah  tindak  pidana  khusus  diluar  KUHP,  lantaran  tindak  pidananya  bisa  menyebabkan kerusakan  dalam  mengelolah  bidang  perikanan  yang  menimbulkan  efek  yang  merugikan  bagi masyarakat,  bangsa,  dan  negara  itu  sendiri  .  Tindak  pidana  di  lingkup  perikanan  yang  sudah  diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya terdapat dua jenis pelanggaran hukum yaitu Misdrijven  dan Overtredingen.
Disebut  tindak  pidana  karena  perbuatan  oknum-oknum  ini  bertentangan  dengan  kepentingan peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  pelanggaran  hukum  adalah  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan  kebiasaan  atau  persyaratan  penyelenggara  negara  untuk  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perikanan. membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat  2  ayat  3  dan  4)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009.  Adapun  aturan mengenai  ketentuan  hukum  tentang  pemakaian  bahan  peledak  dalam  menangkap  ikan  atau  yang berkaitan  dengan  pemakaian  bahan  yang  berdampak  membahayakan  kelestarian  sumber  daya   laut, perikanan atau lingkungan  juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan  juga  dalam  Pasal  84  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (  3)  dan  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  45  Tahun  2009,  yang  merupakan  pelanggaran  hukum  pidana  karena  perbuatan  pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak
Istilah  pidana  dapat  menjadi  hukuman  pidana,  selain  itu  pula  diartikan  menggunakan  kata -kata  lain yaitu  sanksi,  penghukuman,  pemidanaan,  penjatuhan  sanksi,  dan  sanksi  pidana (Ali,  2011) .  Sanksi pidana merupakan suatu sanksi karena dampak, karena merupakan kasusnya dan dampak merupakan hukumnya,  orang  yang  terkena  dampak  akan  memperoleh  hukuman  baik  masuk  penjara  ataupun terkena sanksi lain  dari pihak  berwajib (Suhariyono  AR, 2009) .
Sanksi Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan  perbuatan  yang  juga  memenuhi  unsur  kondisi-kondisi  tertentu.  Orang  yang  terkena hukuman  pidana  akan  menerima  hukuman  berupa  sanksi  penjara  atau  hukuman  lain.  Sanksi  pidana bersifat hukuman yang nestapa atau memberi dampak jera terhadap pelakunya. Sanksi pidana dipakai menjadi  rehabilitasi  terhadap  pelakunya  tetapi,  tidak  sporadis  hukuman  pidana  diciptakan  menjadi ancaman  menurut  suatu  kebebasan  manusia  itu  sendiri.  Sanksi  pidana  yang  dimaksud  pada  karya ilmiah  ini  merupakan  hukuman  pidana  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak  pidana  pada  bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, sebagaimana  sudah  diubah  menggunakan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  mengenai Perikanan.  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penangkapan  Ikan  Dengan  Penggunaan  Bahan  Peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada Pasal 84 Ayat (1), Undang-undang  Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut
1. Setiap orang (individu  atau korporasi) 2. Sengaja (dolus)
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
4. Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
5. Memakai bahan kimia,  biologis,  bahan peledak,
6. Merugikan dan membahayakan kelestarian  sumber daya ikan dan lingkungan.
Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan lantaran perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan.  Selanjutnya  diatur pada pasal 84 ayat (2), (3) dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara bersama-sama anak  buah,  pemilik  suatu  kapal  perikanan,  yang  punya  suatu  perusahaan  perikanan,  yang  diberi wewenang  suatu  perusahaan  perikanan,  yang  punya  suatu  perusahaan  pembudidaya  ikan  laut,  dan yang  diberi  wewenang  suatu  perusahaan  pembudidaya  ikan  dengan  aturan  ini.  perusahaan  budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama (10) tahun & hukuman  denda (2 miliar  rupiah)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  tentang  penggunaan  bahan peledak  dalam  penangkapan  ikan,  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  sebenarnya tindak pidana  ini sudah diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Perikanan yang mengatur agar orang atau  perusahaan  melakukan  penangkapan  ikan  secara  lumrah  menjadi  akibatnya  asal  daya  ikan  dan lingkungan  tetap  sehat,  terlindungi  serta  terjaga  kelestariannya.  Di  Indonesia  sendiri  memiliki pengaturan penggunaan bahan peledak dalam anggaran yg berlaku dalam Indonesia yang terdiri atas UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,UU Nomor 31 Tahun  2004, UU Nomor 45 Tahun 2009. Sanksi pidana  terhadap  pelaku  diatur  pada  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  dikenal  beberapa  jenis Pelanggaran  hukum  pada  perikanan  yang  masih  ada  pada  pasal  84  hingga  dengan  pasal  100  C. pelanggaran hukum pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan menggunakan dan  memakai  bahan  terlarang.  Sanksi  pidana  bagi  pelaku  penangkap  ikan  memakai  bahan  peledak diatur  pada  pasal  84  ayat  (1).  Selanjutnya  pula  pada  pasal  84  ayat  (2),  (3)  dan  ayat  (4)  yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak  dimana  nahkoda  atau  pemilik  kapal  yang  secara  bersama-sama  anak  buah,  pemilik  suatu kapal  perikanan,  yang  punya  suatu  perusahaan  perikanan,  yang  diberi  wewenang  suatu  perusahaan perikanan, pemilik suatu perusahaan  tambak ikan  laut, dan  yang  diberi wewenang suatu perusahaan tambak ikan dengan aturan ini. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan budidaya ikan ketentuan pidana  lebih  tinggi  yaitu  dipidana  menggunakan  pidana  penjara  berat  sepuluh  tahun  hukuman  dan hukuman denda (2 miliar  rupiah)

## 3. Saran
Berkaitan  dengan  simpulan  penelitian  di  ata,  adapun  saran  yang  diberikan  oleh  peneliti  yaitu  bagi Kepolisian Perairan wajib menggalakkan aktivitas patroli dan pemantauan aktivitas menangkap  ikan yang  tidak  sesuai  dengan  aturan.  Tim  kepolisian  pula  wajib  menyusun  taktik  lantaran  orang-orang yang  menggunakan  bahan  peledak  ini  memakai  beberapa  cara  buat  menghilangkan  jejak  dari penglihatan  patroli  kepolisian.  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  supaya  tak  jarang  megedukasi pengenalan  dan  penyuluhan  pada  rakyat  khususnya  rakyat  yang  masih  kurang  memahami  teknologi mengenai sangat berharga  pemeliharaan sumber daya laut Indonesia khususnya pada hal sumberdaya bahari,  serta  menambah  armada  buat  beroperasi  dalam  mengawasi  jalan  masuk  ke  wilayah  Negara Indonesia  baik  yang  ada  di  Timur,  Selatan,  Utara,  Barat  bahari  Indonesia  guna  menghambat  orang- orang  asing  bagi  Negara  Indonesia  masuk  dan  menangkap  mahluk  laut  di  Indonesia.  Pemerintahan perlu  juga  menaruh  dukungan  infrastruktur  supervisi  contohnya  Geographic  Positioning  System (GPS), kompas dan radar

## DAFTAR PUSTAKA
Ajarotni. (2009). Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Ali,  M.  (2011).  Pengawasan  Peredaran  Barang  Cetakan,  Due  Process  Of  Law  dan  Hak  Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 521–550. Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Jurnal Kelautan , 2 (1), 82–86 . Erwin, M. (2009). Hukum Lingkungan (dalam Sistem Kebijakan Pembangunan  Lingkungan Hidup) . Refika Aditama: Bandung.
Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Studi  Putusan  No:03/PID.  SUS.P/2012/PN.MDN. Law Journal , 2 (1), 230–247 .
Kadek Intan Rahayu, Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Pelaku  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  (Illegal  Fishing)  Ditinjau  dari  Undang- undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. E-Journal Komunitas Yustisia , 2 (2), 145–155. Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir . Media: Yogyakarta . Suhariyono  AR.  (2009). Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Satu Undang-undang. Legislasi  Indonesia , 6 (4), 7–8.
Supriharyono.  (2009). Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Syamsudin,  A. (2011). Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika: Jakarta.