ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan  Perundang-Undangan
Angga Rizki Saputra 1, * ; Fence  M. Wuntu 2 ; Udin Hamim 3 ; Moh. Yusuf Ishak 4
1,2,3 Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia; saputraiky33@gmail.com
4 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
* Correspondence :  saputraiky33@gmail.com

## Kata kunci
Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Daerah dan Kawasan Industri
Keywords Community Participation, Local Government and Industrial Estates.

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  secara  sistematis partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembangunan  kawasan  industri  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Adapun tipe atau sifat penelitian adalah yuridis-normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  kawasan industri  mongondow  pada  tahap  perencanaan  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undanganan namun dalam hal pelibatan masyarakat yang terdampak secara  langsung  dinilai  minim  partisipasi  karena  pada  pengumuman  rencana usaha, dipublikasi pada media cetak koran yang berasal dari kota manado dan tidak disertakan batas waktu untuk masyarakat memberi saran, pendapat dan tanggapan serta dari 9 (sembilan) desa yang masuk wilayah studi amdal hanya 3 desa yang masing-masing hanya 1 orang perwakilan dari 3 desa tersebut. Bahwa pelibatan peran  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang  antara  lain  dapat dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik. Untuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Bolaang Mongondow yang memuat lokasi pembangunan kawasan industri sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ditetapkan untuk masa waktu 20 tahun dan akan dievaluasi 5 tahun sekali.

## ABSTRACT
The research aims to systematically describe and analyze community participation in local government administration in the field of industrial estate development based  on  laws  and  regulations.  The  type  or  nature  of  research  is  juridical- normative. The research approaches are statutory, conceptual approach, and case approach. The results showed that the implementation of the development of the Mongondow industrial area at the planning stage was by the laws and regulations, but in terms of involving the directly affected community, it was considered to have minimal participation because, in the announcement of the business plan, it was published in the print media newspaper originating from Manado city and did not include a time limit for the community to provide suggestions, opinions, and responses and from 9 (nine) villages included in the EIA study area, only 3 villages, each of which was only 1 representative from the 3 villages. The involvement of the community in the preparation of spatial plans can be done through public opinion polling, discussion forums, and public consultations. The regional spatial plan  (RTRW)  of  Bolaang  Mongondow  district  which  contains  the  location  of industrial estate development by the prevailing rules is determined for 20 years and will be evaluated every 5 years.

## Pendahuluan
Konstitusi adalah dokumen hukum yang unik. Konstitusi mengabadikan jenis norma khusus dan berdiri dipuncak piramida normatif. Konstitusi dirancang untuk mengarahkan  perilaku  manusia  selama  bertahun-tahun  yang  akan  datang. Konstitusi menjadi dasar membentuk Negara. Konstitusi menentukan pandangan dasar Negara. Konstitusi meletakan dasar nilai-nilai sosial. Konstitusi menentukan komitmen dan orientasi. Konstitusi mencerminkan peristiwa masa lalu. Konstitusi menentukan  bagaimana  masa  depan  terlihat.  Konstitusi  adalah  filsafat,  politik, masyarakat  dan  hukum  yang  semuanya  menjadi  satu  (Barak,  2009).  Konstitusi dipahami  sebagai  kesatuan  hukum  dasar  dan  tertinggi  sebagai  pedoman  serta landasan bernegara.
Adanya  konstitusi  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  diharapkan  berjalan sesuai  cita-cita  negara  sebagaimana  amanah  konstitusi  itu  sendiri,  agar pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas pemerintahan memerlukan pengawasan demi menjaga kurangnya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, maka dalam proses penyerahan kekuasaan itu haruslah berdasarkan atas kehendak rakyat. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditanga rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  Pasal 1 ayat (2) ini menjadi dasar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang demokratis. Bahwa kebijakan pemerintah  harus  didasarkan  oleh  kehendak  rakyat,  untuk  itu  rakyat  diberi kekuasaan oleh konstitusi untuk mengatur dirinya sendiri (Singh & Syahur, 2023).
Konstitusi  adalah  hal  yang  wajib  dalam  suatu  negara  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis  sebagai  landasan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  apalagi  bagi Negara-begara yang menganut paham Negara hukum (Reschtaat). Pemaknaan atas suatu konstitusi negara tertentu menjadi amat penting termasuk konstitusi Negara Republik Indonesia (Wardhana, 2014). Secara terminologi konstitusi dapat diartikan dengan  pengkategorian  dalam  arti  sempit  dan  luas.  Kontitusi  dalam  arti  sempit adalah peraturan mendasar dan tertinggi dalam suatu negara dengan bentuk yang tertulis(Darda Syahrizal, 2013).
Menurut  K.  C.  Wheare  saat  menerangkan  konstitusi  Inggris  dalam  bukunya Modern  Constitutions  bahwa  kata  konstitusi  yang  digunakan  adalah  untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan baik legal maupun non-legal, melainkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang saling berkaitan (Qamar & Rezah, 2023). Sedangkan dalam arti luas meliputi segala norma dan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup  dan  dipatuhi  dalam  satu  negara.  Sejalan  dengan  itu,  Wheare menerangkandengan  mengutip  pendapat  Boling  Broke,  Wheare  menulis  bahwa yang  kita  maksud  dengan  konstitusi  jika  kita  ingin  membicarakanya  secara  tepat dan pasti adalah kumpulan hukum, institusi dan adat kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip  nalar  tertentu  yang  membentuk  sistem  umum,  yang  dengan  itu
masyarakat  setuju  untuk  diperintah  Pengertian  di  atas menunjukan  bahwa  setiap kebijakan  harus  berdasar  pada  kehendak  rakyat  sebagaimana  bahasa  konstitusi. untuk  diperintah.    Pengertian  di  atas  menunjukan  bahwa  setiap  kebijakan  harus berdasar pada kehendak rakyat sebagaimana bahasa konstitusi.
Penjelasan Wheare di atas menunjukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah naskah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia  yang menetapkan demokrasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal namun makna demokrasi dapat ditemukan dibeberapa Pasal Undang-Undang Dasar  1945. Salah satunya pasal 18 ayat (5) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai  urusan  Pemerintahan  Pusat.  Demokrasi  merupakan  ajaran  yang menentukan  bahwa  sumber  kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan  dalam  suatu negara  berada  di  tangan  rakyat  sehingga  segala  aturan  dan  kekuasaan  yang dijalankan  oleh  negara  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kehendak  rakyat  (hati nurani rakyat). Dalam alam demokrasi esensinya ada pada partisipasi rakyat atau partisipasi publik.
Partisipasi  masyarakat  bagi  negara  hukum  seperti  Indonesia  adalah  suatu syarat  untuk  menjalankan  pemerintahannya  secara  demokratis.  Salah  satu ketentuan untuk menjalankan itu, maka Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  dirumuskan  tentang  negara  yang berbentuk kesatuan dengan pembagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Simamora, 2014) . Dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sebelum  mengalami  perubahan  (amendemen)  telah  dirumuskan  oleh para founding fathers pasal yang mengatur soal Pemerintahan Daerah. Yaitu Pasal 18 bahwa  “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah- daerah yang bersifat istimewa”. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UU D 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan bukan serikat/federal sehingga terciptanya pemerintahan pusat/nasional dan pemerintahan daerah/regional.
Setelah  amandemen  Negara  Republik  Indonesia  melalui  konstitusinya  Pasal 18,  18A  dan  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indoensia  Tahun  1945 mengatur  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pasal  18  ayat  (1)  secara  explisit  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan undang-undang. Pasal ini penulis menafsirkan bahwa Indonesia adalah negara yang menggunakan  sistem  pembagian  kekuasaan  secara  horizontal  dari  pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan
ke pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  terjalin  suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berdasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya.
Otonomi daerah menjadi suatu solusi untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis sebagai pola untuk mengatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.  Keberadaan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  fakta sejarah baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemedekaan tahun 1945. Bahwa daerah-daerah sebelum kemerdekan telah berjuang memerdekakan tanahnya dari penjajah  (Yudha  Pratama  Andika,  2015).  Misalnya  Jogjakarta  yang  sebelum proklamasi  kemerdekaan  tanah  ini  telah  berdiri  suatu  bentuk  pemerintahan kerajaan. Alasan ini pula yang melatarbelakangi lahirnya daerah khusus dan daerah istimewa  yang  diakui  oleh  konstitusi  Indonesia  sebagai  penghormatan  dan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah otonom sebelum kemerdekaan.
Berpedoman pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan pembagian daerahnya itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  tata  cara  penyelenggaran  pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Untuk menjalankan otonomi daerah dengan berpedoman  pada  pasal-pasal  di  atas  juga  perlu  memperhatikan  aspirasi masyarakat sebagai pelaksanaan inti dari demokrasi. Sejalan dengan itu, Ni’matul Huda menjelaskan bahwa satuan pemerintahan tingkat daerah menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan  dengan  memandang  dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam sistem pemerintahan negara.
Pasal  tentang  kedaulatan  rakyat  itu  dijewantahkan  pada  berbagai  peraturan turunan yang mengatur tentang kawasan industri. Kawasan industri pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  mengindahkan keterlibatan  masyarakat  didalamnya  yaitu  pada  paragraf  7  tentang  Perindustrian angka  15  ayat  (1)  Pasal  115,  bahwa  masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
Lebih jauh pada Pasal 70 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Perindustrian,  bahwa  peran  serta masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  Industri  dapat  dilakukan  melalui penyusunan  rencana  pembangunan  Industri  kabupaten/kota  serta  kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri. Ini berarti bahwa Peraturan Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  memuat  kebijakan tentang kawasan Industri harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalam pembentukannya. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 345 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  mendorong  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dapat  dilakukan  dalam  berbagai bentuk  seperti  konsultasi  publik,  musyawarah,  kemitraan,  penyampaian  aspirasi, dan pengawasan.
Sejumlah  peraturan  tersebut  mengatur  tentang  adanya  keikutsertaan  secara aktif  oleh  masyarakat  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah termasuk tahapan pembangunan kawasan industri di daerah otonom. Maka daerah Bolaang  Mongondow  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  yang  akan  diadakan pembangunan  kawasan  industri  ini  perlu  melibatkan  partisipasi  masyarakat  di daerah  Bolaang  Mongondow  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Namun  masyarakat  kecamatan  Lolak  hanya  sedikit  yang mengetahui akan adanya rencana usaha pembangunan kawasan industri di wilayah administrasi desa mereka. Padahal sebagai masyarakat yang terkena dampak secara langsung  akan  pembangunan  ini  mesti  dilibatkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tidak  hanya  itu,  masyarakat  9  desa  yang termasuk dalam wilayah pembangunan kawasan ini masih banyak yang bertanya- tanya  soal  apa  sesungguh  nya  kawasan  industri  ini  karena  hal  ini  merupakan sesuatu  yang  baru  bagi  masyarakat  kecamatan  lolak  yang  mayoritas  berprofesi sebagai  nelayan  dan  petani.  Untuk  itu,  perlunya  penelitian  ini  untuk  melihat partisipasi masyarakat didaerah Bolaang Mongondow dalam tahapan perencanaan kawasan  industri  di  Bolaang  Mongondow.  Kawasan  Industri  Mongondow (KIMONG) telah tercatat pada Kementerian Perindustrian yang dikolelah oleh PT. Kawasan  Industri  Mongondow  dengan  luas  609,10  Hektare.  Maka,  sebagai kebijakan ia harus melalui tahapan yang demokratis. Tahapan yang dimaksud yakni masyarakat  diikut  sertakan  dalam  pengambilan  kebijakan  sebelum  benar-benar dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat bagaimana  kualitas  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan pemerintah pusat ke daerah dengan batasan penelitian pada aspek kebijakan bidang industri.
Berdasarkan  Penelitian  (Hartono,  2007)  penelitian  menunjukkan  (1) pembangunan kawasan ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sabuk hijaupun juga tidak dilaksanakan, walaupun dalam kajian analisis dampak lingkungannya Pt IPU telah pula ditetapkan adanya Green Beltnya. (2) Pengelolaan lingkungan utamanya pengelolaan  limbah  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  ketentaun  yang  berlaku.  (3) Kompensasi kepada warga terkena dampak tidak dilaksanakan
Hasil Temuan (Widiasih & Patudju, 2022) Penelitian ini berfokus pada peran serta  masyarakat  dalam  perencanaan  tata  ruang  Kawasan  Industri  Terpadu  yang berada  di  Kecamatan  Nambo  kota  Kendari.  Hasil  pembahasan  bahwa  Belum sepenuhnya ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang KIP Terpadu Nambo disebabkan beberapa hal seperti masyarakat dan para pemangku adat dari awal perencanaan tidak semua diberikan informasi dan masyarakat dan/atau tokoh
masyarakat  belum  mendapatkan  edukasi  tentang  mekanisme  hukumnya  berupa, penyelesaian  sengketa  ketika  hak-hak  masyarakat  dilanggar  dalam  proses penyusunan rencana sampai tahapan pengendalian pemanfaatan ruang.
Hasil  Penelitian  (Prasetio  &  Nurdin,  2021).  Penelitian  ini  berfokus  pada bagaimana  paradigma  baru  kewenangan  konkuren  pemerintah  daerah  setelah disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Hasil  penelitian  ini bahwa  Perubahan  kewenangan  konkuren  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi. perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian  telah mengubah  kewenangan  pemerintah  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam perizinan Industri, dimana perubahan tersebut menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan dalam perizinan kegiatan industri kepada pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut saat ini konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah agency model dimana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang berarti  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  hanya  menjadi  pelaksana kewenangan pusat.
Penelitian-penelitian  diatas  dapat  ditarik  perbedaan  antara  penelitian terdahulu  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Penelitian  yang  akan penulis lakukan lebih mengarah pada (1) bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dengan  berdasar  pada  peraturan perundang-undangan.  (2)  Bagaimana  kualitas  partisipasi  masyarakat  di  Bolaang Mongondow dalam pembangunan kawasan industri dan (3) bagaimana peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Bolaang Mongondow tentang RTRW yang memuat kebijakan pembangunan kawasan industri di Bolaang Mongondow

## Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normtif. Penelitian hukum normatif (normative law research) yakni menggunakan studi kasus normatif berupa produk  hukum,  misalnya  dengan  menganalisis  Undang-Undang  untuk diperbandingkan  dengan  norma  tertentu.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Penelitian  hukum  sedapat  mungkin  menggunakan  metode  pendekatan  agar mempermudah mendapat informasi atas suatu masalah yang ingin dijawab dalam
penelitian  tersebut.  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan  bahwa  ada  lima pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yaitu  pendekatan  undang-undang  atau statute  approach,  pendekatan  kasus atau  case  approach,  pendekatan  historis  atau historical  approach,  pendekatan  perbandingan  atau  comparative  approach  dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.  Adapun pendekatan penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Perundang-undangan  (Statue Approach)
Teknik  Pengumpulan  Data  Untuk  mendapat  informasi  dari  bahan  hukum maka penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik penulusuran bahan hukum, yakni Studi Kepustakaan ( Library Research ) dan Situs Internet. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan  adalah  untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan permasalahan  atau  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Studi  kepustakaan  (Library Research) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap kawasan industri yang masuk  di  daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dengan  tinjauan  Otonomi Daerah.
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif,  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  yakni  metode kualitatif  terhadap bahan  hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyajian bahan  yang  diskriptif.  Metode  atau  teknik  diskriptif  adalah  suatu  metode  yang meneliti  status  kelompok,  suatu  subjek,  suatu  set  kodisi,  suatu  system  pemikiran ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuanya  adalah  membuat deskriptif (gambaran) secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antara fenomena  yang  diselidiki.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  studi  analitis  ialah menganalisis (menguji) hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih mendalam  tentang  hubungan  fakta-fakta,  sifat-sifat,  dan  antar  fenomena  yang diselidiki.  Pendekatan yang bersifat deskriptif diperlukan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kawasan industri yang masuk di daerah melalui tinjauan Otonomi Daerah.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pembangunan  Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan
Keikutsertaan masyarakat dalam penyelengaaraan roda pemerintahan adalah amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang turunan, termasuk peraturan  pelaksananya.  Peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Rahayu, 2022). Masyarakat  secara  konstitusional  mempunyai  hak  dan  kewajiban  atas penyelenggaraan  pemerintahan  pada  semua  bidang  pembangunan.  Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi  warga negara yang telah  dijamin  oleh  konstitusi  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  28C  ayat  (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat  mulai  dari  tahap  pemberitahuan  informasi,  konsultasi,  dialog,  tukar pikiran,  musyawarah,  menyatakan  pendapat  dan  interaksi  semuanya  merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  dan  28F  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peran  serta  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  pembangunan  dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari reformasi yang menjamin setiap hak-hak dari warga negara  demi  terciptanya  iklim  pembangunan  partisipatif  (Iskandar,  2017). Pembangunan yang partisipatif ini akan melahirkan kebijakan yang responsif guna pelaksanaan  praktik  pemerintahan  yang  baik.  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat.  Ini  berarti  bahwa hak untuk menyalurkan pendapat baik lisan maupun tulisan telah dijamin secara konstitusinal yakni pada Pasl 28E ayat (3) (Burlian, 2014).
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah diharapkan dilaksanakan bukan hanya sekadarnya saja tetapi dilaksanakan secara bermakna  (Meaningful  Partisipation).  Partisipasi  secara  bermakna  ini  dapat  kita lihat  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dalam memutus  permohonan  perkara  pengajuan  formil  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Mahkamah  berpendapat  bahwa  partisipasi  masyarakat  perlu  dilakukan  secara bermakna  (meaningful  participation)  sehingga  tercipta/terwujud  partisipasi  dan keterlibatan  publik  secara  sungguh-sungguh.  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih bermakna  dalam  proses  tersebut  memenuhi  tiga  prasyarat  penting.  Pertama,  hak untuk didengarkan pendapatnya ( right to be heard ), memberikan warga kesempatan untuk  menyampaikan  pendapat,  masukan,  atau  kekhawatiran  mereka  terkait proyek  atau  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Kedua,  hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya  ( right  to  be  considered ),  menegaskan  bahwa  setiap  pendapat  yang disampaikan  harus  dipertimbangkan  secara  serius  oleh  pihak  terkait.  Dan  ketiga, hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas  pendapat  yang  diberikan ( right  to  be  explained ),  memastikan  bahwa  masyarakat  memiliki  akses  untuk memperoleh  klarifikasi  atau  jawaban  atas  pertanyaan  yang  mereka  ajukan  terkait dengan  proyek  atau  kegiatan  tersebut.  Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat yang  lebih  bermakna  tidak  hanya  menciptakan  ruang  untuk  keterlibatan  mereka dalam  proses  pengambilan  keputusan,  tetapi  juga  memperkuat  transparansi  dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut (Djagardo & Simanjuntak, 2019).
Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) dalam hal ini adalah masyarakat  Kec.  Lolak  yang  terkena  dampak  langsung  atas  rencana  usaha pembangunan kawasan industri terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas atau kebijakan yang akan diberlakukan.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah  Pusat.  Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah  daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Christia & Ispriyarso, 2019).
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  dilakukan  dalam  tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masih dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan  pendekatan  teknokratik,  partisipatif,  politis,  serta  atas-bawah  dan bawah-atas.  Pendekatan  partisipatif  dilaksanakan  dengan  melibatkan  para pemangku  kepentingan.  Dari  ketentuan  pasal  inilah  masyarakat  dapat  berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Perumusan pembangun daerah ditungankan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari  visi,  misi,  arah  kebijakan,  dan  sasaran  pokok  pembangunan  Daerah  jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan  rencana  tata  ruang  wilayah.  2).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan  Daerah,  serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas  Perangkat  Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)  tahun  yang  disusun  dengan  berpedoman  pada  RPJPD  dan  RPJMN.  3). Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat  rancangan  kerangka  ekonomi  Daerah,  prioritas  pembangunan  Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan  berpedoman  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah  dan  program  strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dokumen  perencanaan  di  atas  yakni  RPJPD  dan  RPJMD  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah dan dokumen perencanaan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala  Daerah  (Perkada).  Ini  berarti  bahwa  pembuatan  dokumen  perencanaan melalui  tahapan  pembuatan  Produk  Hukum  Daerah  yang  dalam  tahapannya melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat daearah.
Merujuk pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022    tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Perda diakui dalam hirarki peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  sedangkan  Perkada dimasukan  sebagai  peratuan  yang  mempunyai  hukum  yang  mengikat  sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Ketentuan  ini  akan  berimplikasi  pada  peran  serta  masyarakat  daerah  dalam pembentukan  Peraturan  daerah  maupun  Peraturan  Kepala  Daerah  karena  Perda dan Perkada adalah Produk Hukum Daerah maka dalam tahapan pembentukannya wajib melibatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  undangan.    Bahwa Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dapat dilakukan  melalui  rapat  dengar  pendapat  umum,  kunjungan  kerja,  sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah  orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan atas  substansi  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan.  Demi  kemudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  diakses  dengan  mudah oleh masyarakat.

## 2. Analisis  Peran  Serta  Masyarakat  Terhadap  Perencanaan  Pembangunan Kawasan Industri Mongondow
Salah  satu  ketentuan  yang  mengatur  partisipasi  masyarakat  adalah  proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa AMDAL merupakan syarat wajib untuk mendapatkan  persetujuan  lingkungan.  Persetujuan  lingkungan  ini  menjadi prasyarat penting untuk mendapatkan izin usaha atau persetujuan dari pemerintah.
Analisis  peran  serta  masyarakat  terhadap  penyusunan  Amdal  oleh  pelaku usaha  dalam  hal  ini  adalah  PT.  Kimong.  Sebelum  proses  penyusunan  Amdal  ini, wajib  melibatkan  masyarakat  sebagai  sosialisasi  awal  untuk  memperkenalkan investasi usaha yang akan dilakukan. Ketentuan ini sebagaimana diatur Pasal  28 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menyusun Amdal melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik. Lebih lanjut, Pengumuman  dan  atau  konsultasi  ini  harus  dilakukan  sebelum  penyusunan kerangka acuan Amdal.
Penulusuran  peneliti  terkait  pengumuman  gambar  ini  di  dapatkan  bahwa pengumumuman telah dilakukan sebagaimana diatur Pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021  yang  menyatakan  pengumuman  dilakukan  selama  10  hari  terhitung  sejak diumumkan. Namun media cetak yang digunakan adalah media cetak yang berasal dari kota Manado padahal di kabupaten Bolaang Mongondow terdapat media cetak dan  online  yang  bisa  di  gunakan  PT.  Kimong  dalam  mensosialisasikan  rencana
usaha  tersebut  sehingga  diharapkan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  Bolaang Mongondow umumnya dan kecamatan Lolak khususnya.
PT.  Kimong  telah  melakukan  tahapan  tersebut  dengan  melakukan pengumuman rencana usaha pada media cetak seperti pada gambar 1
Gambar 1. Pengumuman Koran Rencana Usaha PT. Kimong

## Sumber : Data ANDAL PT. Kimong Tahun 2022
Isi  pengumuman  pada  media  cetak  koran  ini  juga  diatur  berdasarkan ketentuan  Pasal  30  PP  Nomor  22  Tahun  2021  yang  mewajibkan  pelaku  usaha menyampaikan  informasi  secara  ringkas,  benar  dan  tepat  mengenai  nama  dan alamat penanggung jawab usaha, jenis rencana usaha, skala besaran rencana usaha, lokasi rencana usaha, dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep  umum  pengendalian  dampaknya,  tanggal  waktu  pengumuman  dan  batas penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, serta nama dan alamat penerima tanggapan dari masyarakat.
Pengumuman  PT.  Kimong  tersebut  terdapat  beberapa  informasi  yang  tidak disampaikan  berupa  tidak  adanya  informasi  tentang  dampak  potensial  terhadap lingkungan  yang  akan  timbul  dan  konsep  umum  pengendalian  dampaknya  serta tanggal waktu pengumuman dan batas penyampaian tanggapan dari masyarakat. Hal  ini  berdampak  pada  kurang  tersosialisasinya  rencana  usaha  PT.  Kimong  di tengan-tengah masyarakat kecamatan Lolak khususnya beberapa desa yang terkena dampak  secara  langsung.  Sedangkan  untuk  konsultasi  publik  Pemerintah Kabupaten  (Pemkab)  Bolaang  Mongondow  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH)  memfasilitasi  pelaksanaan  konsultasi  publik  studi  Amdal  pembangunan Kawasan Industri Mongondow (Kimong) yang digelar di pelataran Kantor Bupati Bolmong pada Selasa, 15 Maret 2022.  Dengan melibatkan perwakilan masyarakat dari desa-desa yang terdampak secara langsung. Konsultasi ini mendapatkan hasil
dengan  saran,  pendapat  dan  tanggapan  dari  perwakilan  masyarakat  yang  hadir yakni :
1) Masyarakat  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  kawasan  industri mongondow di Kecamatan Lolak.
2) Harapan dan masukan akan ditampung oleh PT. Kimong dan menjadi kajian lebih  lanjut  untuk  dapat  dipenuhi  sesuai  ketentuan  peraturan  yang  berlaku. Harapan dan masukan masyarakat antara lain :
a. Masyarakat berharap jika pembangunan proyek akan dilaksanakan, semua permasalahan  supaya  dapat  diselesaikan  terlebih  dahulu  dengan melakukan pendekatan secara humanis.
b. Berharap  agar  lokasi  desa  mereka  tidak  dipindahkan  agar  masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa. Desa mereka dapat ditata sehingga tidak mengganggu aktifitas dari PT. Kimong.
c. Terkait  status  kepemilikan  tanah,  agar  dapat  diselesaikan  termasuk masalah tumpang tindih dengan kepemilikan HGU sebelumnya yakni PT. Anugrah Sulawesi Indah dengan usaha kelapa sawit.
d. Apabila  dalam  kegiatan  pembangunan  ini  ada  lahan  milik  masyarakat yang  masuk  dalam  lokasi  pelaksanaan  maka  PT.  Kimong  wajim memberikan ganti untung sesuai dengan ketentuan.
e. Masyarakat  berharap  agar  seluruh  tahapan  pembangunan  dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahliannya
f. Pelaku  usaha  harus  memperhatikan  kualitas  air  tanah  mengingat masyarakat bergantung pada sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhannya.
g. Dinas  PU-PR  Kab.  Bolmong  harus  memberikan  peta  lokasi  kegiatan kepada masing-masing desa yang terkena dampak langsung.
h. Sebelum  tahapan  pembangunan  diharapakan  pelaku  usaha  melakukan sosialisasi  secara  langsung  kepada  masyarakat  khususnya  di  dalam  dan sekitar lokasi usaha/atau kegiatan serta melibatkan pihak-pihak lainnya.
Tujuan  dilakukannya  keterlibatan  masyarakat  dan  keterbukaan  informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah, Melindungi  kepentingan  masyarakat,  Memberdayakan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi  menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap  lingkungan, Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha  dan/atau  kegiatan,  dan  Menciptakan  suasana  kemitraan  yang  setara  antara semua  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  dengan  menghormati  hak  -  hak  semua pihak  untuk  mendapatkan  informasi  dan  mewajibkan  semua  pihak  untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.
Gambar 2. Konsultasi Publik Amdal PT. Kimong

## Sumber : https://pantau24.com
Gambar 2 adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyusunan Amdal PT. Kimong. Tidak hanya itu, jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa masyarakat dapat dimasukan sebagai Komisi Penilai Amdal yakni Pasal 29 bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung dapat dimasukan sebagai tim Komisi Penilai  Amdal.  Ketentuan  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah dihapus. Sehingga nomenklatur Komisi Penilai Amdal tidak dikenal lagi menurut UU Nomor 6  Tahun  2023.  Komisi  penilai  amdal  digantikan  dengan  Tim  Uji  Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. Ketentuan ini  diatura  pada  PP  Nomor  22  Tahun  2021  sebagai  aturan  turunan  dari  Undang- Undang Cipta Kerja.
Langkah selanjutnya, melalui Pasal 45 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa  Tim  Uji  kelayakah  Lingkungan  Hidup  melakukan  penilaian  substansi terhadap dokumen Andal, RKL dan RPL. Pada proses penilaian substansi ini, tim uji dapat  melibatkan  masyarakat  dalam  rapat  penilaian.  Sehingga  masyarakat  dapat memberikan  saran.  Pendapat  dan  masukan  terhadap  dokumen  Kerangka  Acuan, Andal dan RKL-RPL.
Tahapan  ini  telah  dilakukan  pada  Kamis,  21  Juli  2022  melalui  Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penyelenggara rapat. Rapat  dihadiri  oleh  pemrakarsa,  tim  penyusun,  anggota  tim  teknis,  tim  ahli, perwakilan masyarakat yang terdampak dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang  ada  di  Kec.  Lolak  (SITI  RAHMADANI  HANIFAH,  2022).  Rapat  ini menghasilkan kesimpulan bahwa dokumen Amdal PT. Kimong layak lingkungan akan tetapi masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan oleh  tim  penyusun  Amdal.  Berikut  pernyataan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup Kab. Bolaang Mongondow melalui ketua tim teknis penilai Amdal Erni Tungkagi kepada media :
“Bahwa setelah melalui proses penilaian dokumen yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tim teknis komisi  penilai  AMDAL  Bolmong  dan  instansi  terkait,  komisi  penilai  AMDAL  menyatakan dokumen AMDAL layak lingkungan. Meski ada beberapa catatan perbaikan dokumen yang harus diselesaikan  oleh  tim  penyusun.  Selain  itu  beberapa  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemrakarsa,  sebelum  tahapan  pembangunan  dilaksanakan.  Ini  hasil  evaluasi  secara  holistik  atas dampak lingkungan yang mungkin timbul a tas proyek tersebut”.
Gambar 3. Rapat penilain dokuemen kerangka acuan, andal

## Sumber : probmr.com
Rapat penilaian terhadap dokumen KA, Andal dan RKL-RPL PT. Kimong di atas telah melibatkan partisipasi masyarakat karena pada dokumen Andal terdapat perwakilan  masyarakat  yang  dimasukan  sebagai  anggota  dari  tim  penilai  namun dari 9 desa yang masuk dalam batas wilayah studi Amdal atau desa yang masuk kategori  terdampak  secara  langsung  menurut  Pasal  29  PP  Nomor  22  Tahun  2021 yakni  masing-masing  desa  Lolak,  Lolak  II,  Padang,  Lalow,  Tuyat,  Tombolango, Mongkoinit,  Dulangon  dan  Pindolili  hanya  3  desa  yang  dimasukan  sebagai  tim. Masing-masing  dari  3  desa  tersebut  diwakili  oleh  satu  orang  perwakilan masyarakat,  tiga  orang  perwakilan  tersebut  adalah  Gunawan  Damogalad  sebagai perwakilan dari desa Lolak, Yonis Kalinggang sebagai perwakilan desa Lolak 2, dan Ajumat Mongilong sebagai perwakilan desa Padang.

## 3. Analisis Peran Serta masyarakat dalam perumusan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow  tentang  RT  RW  yang  memuat  pembangunan  Kawasan Peruntukan Industri
Rencana  tata  ruang  digunakan  sebagai  acuan  kebijakan  spasial  bagi pembangunan  disetiap  sektor,  lintas  sektor,  maupun  wilayah  agar  pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah disusun secara hirarkis. Yakni RTRW Kabupaten/kota mengacu pada RTRW  provinsi dan RTRW  provinsi  mengacu  pada  RTRW  nasional  (Arba,  M.,  2015).  Ketentuan  ini berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja. Penataan ruang wilayah nasional, provinsi,  dan  kabupaten/kota  dilakukan  secara  berjenjang  dan  komplementer. Secara  komplementer,  tata  ruang  nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  saling melengkapi,  bersinergi,  dan  tidak  tumpang  tindih  dalam  penyelenggaraannya.
Secara berjenjang, rencana tata ruang nasional menjadi dasar untuk pembentukan rencana  tata  ruang  provinsi  dan  kabupaten/kota,  sementara  rencana  tata  ruang provinsi menjadi pedoman bagi rencana tata ruang kabupaten/kota.
Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  telah diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pelibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang  kabupaten.  Pasal  17 angka  10  UU  Nomor  6  Tahun  2023  dan  Pasal  18  UU  Nomor  26  Tahun  2007 menetapkan  bahwa  sebelum  Pemerintah  Daerah  dapat  menetapkan  rencana  tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), persetujuan substansi dari  pemerintah  pusat  diperlukan.  Namun,  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2023, sebelum  permohonan  persetujuan  substansi  kepada  pemerintah  pusat,  RDTR Kabupaten  harus  melalui  konsultasi  publik,  termasuk  dengan  DPRD Kabupaten/kota,  dan  kemudian  diatur  dalam  rancangan  peraturan  kepala  daerah (Perkada).
Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang  rencana  tata  ruang  sesuai  dengan  Pasal  26  (7)  UU  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Perda tersebut, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2014, mengatur  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Tahun 2014-2034.  Sesuai  Pasal  17  angka  16  UU  Cipta  Kerja,  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten berlaku selama 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun . Oleh karena itu, Perda RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari sekali dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Untuk  itu,  Perda  RTRW  Bolaang  Mongondow  akan  ditinjau  kembali  pada tahun 2024, sehingga pada saat penelitian ini dilakukan, pemerintah daerah Bolaang Mongondow  belum  melaksanakan  tahapan  konsultasi  publik  yang  melibatkan partisipasi  masyarakat  didalam  perumusan  rencana  tata  ruang  kabupaten. Penetapan tentang kawasan industri yang terletak di Kec. Lolak Kab. Bolmong telah sesuai  dengan  Perda  Nomor  2  Tahun  2014.  Ketentuan  itu  termuat  pada  Pasal  30 Perda  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Nomor  2  Tahun  2014  yang  menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri adalah kawasan industri sedang pengolahan hasil pertanian dan industri manufaktur yang terletak di kawasan perkotaan Lolak dan kawasan perkotaan Dumoga.
Analisis  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang.  Bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  penataan  ruang  kabupaten  sangat  diperlukan.  Namun  sentralisasi pembuatan  kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bidang penataan  dan  pemanfataan  ruang  menyebabkan  partisipasi    masyarakat  daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri semakin dibatasi. Hal ini menimbulkan  banyaknya  asumsi  negatif  yang  terbentuk  pada  masyarakat  terkait dengan pengaturan penataan dan pemanfaatan ruang pada Undang-Undang Cipta
Kerja.  Akibatnya  adalah  menurunnya  kepercayaan  kepada  pemerintah  pusat sebagai pembuat kebijakan dan menurunnya efektiftas Undang-Undang yang baru disahkan  ini  (Masayu,  2021).  Padahal  untuk  penyusunan  rencana  tata  ruang kabupaten perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat, hal ini  sesuai dengan ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  huruf  i  PP  Nomor  21  Tahun  2021.  Kondisi  sosial masyarakat  akan  berubah  seiring  dengan  perubahan  tata  guna  lahan  karena berdampak  terhadap  manusia  dan  kondisi  lingkungannya  (Tjanta,  Utami,  & Mujiyati, 2021).
Lebih  lanjut,  penyusunan  rencana  tata  ruang  kabupaten  melibatkan  peran masyarakat di kabupaten sesuai dengan Pasal 19 (1) huruf b, memastikan hak yang wajib dipenuhi bagi masyarakat dalam penataan ruang di daerah. Ini penting karena penataan ruang berhubungan erat dengan tempat tinggal masyarakat, sehingga hak dan  kewajiban  mereka  terjamin  sesuai  perundang-undangan.  Pemerintah  daerah bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Ini berarti mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan  masukan,  sesuai  dengan  Pasal  7  PP  Nomor  68  Tahun  2010  tentang Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang,  untuk menciptakan  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  dalam  penataan  ruang.  Peran serta  masyarakat  dalam  perumusan  rencana  tata  ruang  wilayah  daerah  harus mencerminkan  partisipasi  yang  bermakna  demi  terwujudnya  rencana  tata  ruang yang  berdasarkan  kehendak  rakyat  dan  mewujudkan  penataan  ruang  yang transparan,  efektif,  akuntabel,  dan  berkualitas.  Pelibatan  masyarakat  dapat dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik, sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 (1) PP Nomor 68 Tahun 2010. Selain itu, masyarakat juga  berperan  dalam  pengawasan  tata  ruang  dengan  melaporkan  dugaan pelanggaran  kegiatan  pemanfaatan  ruang  kepada  instansi  berwenang,  serta mengajukan  keberatan  terhadap  keputusan  pembangunan  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  rencana  tata  ruang.  Ini  merupakan  bagian  dari  peran  masyarakat dalam pengendalian tata ruang.
Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow  telah  dilakukan  penyerapan  aspirasi  oleh  pemerintah  kabupaten dalam kegitan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan dua kali pada tahun 2019. FGD laporan pendahuluan dan konsultasi publik pertama dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 yang dilakukan  pada  Jumat,  5  Juli  2019  itu,  tidak  ditemukan  saran  dan  masukan  dari masyarakat Kecamatan Lolak khususnya yang memberi tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan kegiatan usaha kawasan industri yang terletak di Kecamatan Lolak yang terdiri dari 9 desa yang terdampak secara langsung.
Keterwakilan  masyarakat  dalam  konsultasi  publik  pertama  di  atas  telah dipenuhi,  ini  dibuktikan  dengan  hadirnya  perwakilan  masyarakat  dari  beberapa unsur  salah  satunya  organisasi  masyarakat  yang  ada  di  Kec.  Lolak.  Camat  se-
kabupaten juga turut menghadiri pelaksanaan konsultasi publik ini, sehingga camat diharapkan  dapat  meneruskan  hasil  pembahasan  dalam  pelaksanaan  kegiatan tersebut kepada kepala desa dan masyarakat  sebagai salah satu bentuk sosialisasi perencanaan  tata  ruang  wilayah  kabupaten  Bolaang Mongondow.  Penjelasan  dan peran serta masyarakat ini tertuang pada berita acara konsultasi publik.
Konsultasi  publik  kedua  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  dalam rangka  revisi  rencana  tata  ruang  kabupaten  Bolaang  Mongondow    yang  telah dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2019 dengan hasil yang telah dituangkan dalam  berita  acara.  Analisis  terhadap  berita  acara  tersebut  yang  telah  dilakukan peneliti  tidak  ditemukan  pembahasan  maupun  saran  dan  masukan  masyarakat terhadap  penetapan  lokasi  pembangunan  rencana  usaha  kawasan  industri mongondow  (Kimong).  Hasil  pembahasan  dari  konsultasi  publik  kedua  ini diantaranya  hanya  penetapan  kawasan  industri  semen  Conch  menjadi  Kawasan pertambangan  bukan  kawasan  industri  di  Pola  Ruang  dan  penetapan  lokasi pembangunan Polres Bolaang Mongondow, untuk pembangunan kawasan industri mongondow  yang  berada  di  Kec.  Lolak  tidak  termuat  dalam  berita  acara  hasil pembahasan konsultasi public kedua tersebut.
Peninjauan  Kembali  rencana  tata  ruang  adalah  upaya  untuk  melihat kesesuaian  antara  RTR  dan  kebutuhan  pembangunan  yang  memperhatikan perkembangan  lingkungan  strategis  dan  dinamika  pembangunan,  serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021 tentang  Tata  Cara  Penyusunan,  Peninjauan  Kembali,  Revisi,  Dan  Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana  Detail  Tata  Ruang  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  harus memohonkan kepada menteri dengan dilandaskan pada kajian pemerintah daerah.
Ketentuan  selanjutnya  dalam  proses  peninjauan  kembali  rencana  tata  ruang setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  menteri  bahwa  rencana  tata  ruang kabupaten perlu direvisi, maka  pemerintah daerah mengadakan revisi atas Perda yang menetapkan rencana tata ruang di daerah dengan prosedur seperti pada awal tahapan  penyususnan  rencana  tata  ruang.  Ini  seperti  yang  termaktub  dalam ketentuan  Pasal  35  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Sehingga ketentun tentang melibatkan peran masyarakat tetap dilakukan melalui tata cara yang telah diatur dalam beberapa aturan diantaranya PP Nomor 68 Tahun 2010 seperti yang telah dijelaskan di atas.
Perda  RTRW  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  yang  memuat  ketentuan tentang kawasan peruntukan industri (KPI) akan dievaluasi pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 16 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa jangka waktu  rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten  adalah  20  (dua  puluh)  tahun  dan ditinjau  kembali  1  (satu)  kali  pada  setiap  periode  5  (lima)  tahunan.  Karena  Perda
RTRW  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  adalah  untuk  jangka  waktu  2014-2034. Namun  ketentuan  tentang  penetapan  lokasi  kawasan  industri  telah  diatur  dalam Perda RTRW Bolmong yakni di kawasan perkotaan Lolak dan perkotaan Dumoga.

## Kesimpulan
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, didasarkan pada Undang-Undang Dasar  1945  dan  aturan  turunannya  sebagai  hak  masyarakat.  Melalui  dokumen perencanaan  seperti  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah, melibatkan  masyarakat  dalam  seminar,  konsultasi  publik,  dan  lokakarya  sesuai ketentuan  hukum.  Peran  serta  masyarakat  dalam  perencanaan  usaha  dan/atau kegiatan  pembangunan,  seperti  Kawasan  Industri  Mongondow  (PT.  Kimong), dianggap kurang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan. Pengumuman awal  pelaku  usaha  menggunakan  media  dari  luar  lokasi  yang  direncanakan,  dan masyarakat yang terlibat dalam tim penilai Amdal dianggap tidak mewakili seluruh desa yang terkena dampak sesuai studi batas Amdal. Peran serta masyarakat dalam perencanaan  tata  ruang  wilayah  kabupaten  telah  dilakukan  melalui  konsultasi publik, namun saran dan masukan masyarakat terhadap lokasi pembangunan usaha kawasan industri tidak terdokumentasikan. Masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan  tata  ruang  dengan  melaporkan  dugaan  pelanggaran  kegiatan pemanfaatan ruang dan mengajukan keberatan terhadap keputusan pembangunan yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang,  sebagai  bagian  dari pengendalian tata ruang.

## Referensi
Arba,  M.,  H.  (2015). Hukum  tata  ruang  dan  tata  guna  tanah :  (prinsip-prinsip  hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah) . Sinar Grafika. Barak,  A.  (2009).  The  judge  in  a  democracy.  In The  Judge  in  a  Democracy . https://doi.org/10.5860/choice.44-2338
Burlian, P. (2014). Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang (p. 11). p. 11. Noer Fikri Offset.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law  Reform:  Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 15 (1),  149 – 163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Darda  Syahrizal,  S.  H.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara  &  Pengadilan  Tata  Usaha Negara . MediaPressindo.
Djagardo, L., & Simanjuntak, S. H. (2019). Salinan Putusan No 36/Puu-Xx/2022 . (Ddii),
1 – 327.
Hartono, H. (2007). Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi  Kasus  Kawasan  Industri  Candi  di  Kota  Semarang) .  program  Pascasarjana
Universitas Diponegoro.
Iskandar,  D.  J.  (2017).  Pentingnya  Partisipasi  Dan  Peranan  Kelembagaan  Politik Dalam  Proses  Pembuatan  Kebijakan  Publik. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media
Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 17 – 35.
https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2
Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Melaksanakan  Penataan  Ruang  Nasional  dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jatiswara , 36 (3), 238 – 249. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348
Prasetio, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Kertha Semaya , 9 (2), 314 – 329.
Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan , 2 (2), 201 – 222.
https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781
Rahayu,  A.  S.  (2022). Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  kajian  teori,  hukum  dan aplikasinya . Sinar Grafika.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547 – 561. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318
Singh,  R.,  &  Syahur,  T.  (2023).  Teori  Kedaulatan  Rakyat  Berdasarkan  Konstitusi.
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 2 (8), 11 – 20.
SITI  RAHMADANI  HANIFAH.  (2022).  DLH  Kabupaten  Bolmong  Gelar Pemeriksaan Kerangka Acuan Andal PT Kimong.
Tjanta, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan  Penggunaan  Lahan  Dan  Kondisi  Sosial  Masyarakat  (Studi  Kasus Pembangunan  Infrastruktur  Sarana  Dan  Prasarana  Kereta  Api  Di  Kecamatan Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru). Jurnal  Kajian,  Penelitian  Dan  Pengembangan Pendidikan , 9 (2), 170 – 182.
Wardhana,  A.  F.  G.  (2014).  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Studi  Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (2), 251 – 271.
Widiasih,  N.  P.  S.,  &  Patudju,  L.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. Jurnal Hukum Positum , 7 (2), 294 – 313.
Yudha  Pratama  Andika.  (2015).  Pelaksanaan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Tata Kelola  Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Demokrasi. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (1), 6 – 14.
Arba, M., H. (2015). No Title  Hukum  tata ruang dan tata  guna tanah : (prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah) . Sinar Grafika. Barak,  A.  (2009).  The  judge  in  a  democracy.  In The  Judge  in  a  Democracy .
https://doi.org/10.5860/choice.44-2338
Burlian, P. (2014). Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang (p. 11). p. 11. Noer Fikri Offset.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law  Reform:  Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 15 (1),  149 – 163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Darda  Syahrizal,  S.  H.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara  &  Pengadilan  Tata  Usaha Negara . MediaPressindo.
Djagardo,  L.,  &  Simanjuntak,  S.  H.  (2019). Salinan  Putusan  No  36/PUU-XX/2022 . (Ddii), 1 – 327.
Hartono, H. (2007). Pembangunan Kawasan Industri Menurut Kajian Hukum Lingkungan (Studi  Kasus  Kawasan  Industri  Candi  di  Kota  Semarang) .  program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Iskandar,  D.  J.  (2017).  Pentingnya  Partisipasi  Dan  Peranan  Kelembagaan  Politik Dalam  Proses  Pembuatan  Kebijakan  Publik. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan
Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 17 – 35.
https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2
Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Melaksanakan  Penataan  Ruang  Nasional  dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jatiswara , 36 (3), 238 – 249. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.348
Prasetio, T., & Nurdin, M. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Kertha Semaya , 9 (2), 314 – 329.
Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum,
Pendidikan Dan Sosial Keagamaan , 2 (2), 201 – 222.
https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781
Rahayu,  A.  S.  (2022). Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  kajian  teori,  hukum  dan aplikasinya . Sinar Grafika.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547 – 561. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318
Singh,  R.,  &  Syahur,  T.  (2023).  Teori  Kedaulatan  Rakyat  Berdasarkan  Konstitusi. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial , 2 (8), 11 – 20.
SITI  RAHMADANI  HANIFAH.  (2022).  DLH  Kabupaten  Bolmong  Gelar Pemeriksaan Kerangka Acuan Andal PT Kimong.
Tjanta, N. A. D., Utami, W., & Mujiyati. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan  Penggunaan  Lahan  Dan  Kondisi  Sosial  Masyarakat  (Studi  Kasus Pembangunan  Infrastruktur  Sarana  Dan  Prasarana  Kereta  Api  Di  Kecamatan Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru). Jurnal  Kajian,  Penelitian  Dan  Pengembangan
Pendidikan , 9 (2), 170 – 182.
Wardhana,  A.  F.  G.  (2014).  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Studi  Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (2), 251 – 271.
Widiasih,  N.  P.  S.,  &  Patudju,  L.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Rencana Penataan Ruang Kawasan Industri Nambo. Jurnal Hukum Positum , 7 (2), 294 – 313. Yudha  Pratama  Andika.  (2015).  Pelaksanaan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Tata Kelola  Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Demokrasi. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (1), 6 – 14.