Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Analisis Determinan Good Government Governance Serta Implikasinya Pada Kualitas LAKIP

## Lalu Danny Segara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Abstract. This study aimed to analyze the influence of morality, reliability, and commitment to the GGG and the implications  on  the  quality  LAKIP.  The  low  performance  of  the  apparatus  in  the  delivery  of  LAKIP  an inconsistency GGG that impact on the quality LAKIP. The population is involved in reporting apparatus LAKIP in thirteen units of the Ministry of Religious work throughout Central Lombok district. The sample is determined by purposive sampling method amounted to 50 respondents. analysis using SMART Partial Least Square (PLS) Version 2.0. Findings show GGG influenced by morality and reliability, but is not influenced by the commitment apparatus.  Other  findings  indicate  GGG  has  implications  for  the  quality  LAKIP.  Implications  of  the  study  is useful as consideration of the leadership ranks of the Ministry of Religious Affairs, in optimizing GGG. Keywords: apparatus; commitment; good goverment governance; morality.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengaruh  moralitas,  kehandalan,  dan  komitmen  terhadap  GGG dan  implikasinya  pada  kualitas  LAKIP.  Rendahnya  kinerja  aparatur  dalam  penyampaian  LAKIP  merupakan inkonsistensi  GGG  yang  berdampak  pada  kualitas  LAKIP.  Populasi  merupakan  aparatur  yang  terlibat  dalam pelaporan  LAKIP  di  tiga  belas  satuan  kerja  Kementerian  Agama  se-kabupaten  Lombok  Tengah.  Sampel ditentukan dengan  metode purposive sampling berjumlah 50 responden. Analisis  menggunakan SMART Partial Least  Square  (PLS)  Versi  2.0.  Temuan  menunjukkan  GGG  dipengaruhi  oleh  moralitas  dan  kehandalan,  tetapi tidak  dipengaruhi  oleh  komitmen  aparaturnya.  temuan  lain  mengindikasikan  GGG  memiliki  implikasi  terhadap kualitas  LAKIP.  Implikasi  penelitian  berguna  sebagai  pertimbangan  jajaran  pimpinan  Kementerian  Agama, dalam mengoptimalkan GGG.
Kata Kunci: aparatur; good goverment governance ; komitmen; moralitas
Corresponding author. Email: laludanny@gmail.com How  to  cite  this  article. Segara,  L.  D.  (2017).  Analisis  Determinan  Good  Government  Governance  Serta Implikasinya  Pada  Kualitas  LAKIP. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 5 (1), 1261–1276. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6730 History of article. Received: February 2017, Revision: March 2017, Published: April 2017 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i1.6730 Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
.

## PENDAHULUAN
Perubahan dan perbaikan kualitas kinerja pemerintah diperlukan untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.  Untuk  menjawab  perubahan  dan perbaikan  pengelolaan  dan  pelaksanaan  tugas pemerintahan  yang  lebih  baik  Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Good governance pada  pemerintahannya. Good governance pada  lingkungan  pemerintahan sering dikenal dengan istilah Good Government
Governance ( GGG ). (Yasminingrum,  2013)  menyatakan  bahwa Perwujudan good  governance membutuhkan dimensi  kapasitas  yang  selama  ini  cenderung diabaikan  dan  hanya  mendapat  perhatian minor  adalah  moral,.  Pengembangan  aparatur pemerintah  harus  dimulai  dari  jenjang pimpinan yang mampu membangun pentingnya moral.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  secara baik  ( good-governance )  dan  bersih  ( clean- government )  tentunya  berimplikasi  terhadap kompetensi aparatur yang dimensinya mencakup  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap yang memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur Kehandalan dari  pelaku  dan  penyelenggara  pemerintahan. Terabaikannya  unsur  Kehandalan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.  (Mulyati,  2012)  mengatakan bahwa  Birokrasi  pemerintah  harus  dijalankan dengan  semangat  profesionalitas  yang  tinggi yaitu  oleh  orang-orang  yang  memiliki kehandalan  dalam  pengetahuan  ( Knowledge ), ketrampilan  ( skill )  dan  serta  sikap  ( attitude ) yang tinggi.
Sumber  daya  manusia  adalah  aset organisasi  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara agar aparatur yang berkualitas tetap berada di organisasi,  untuk  mewujudkan  hal  tersebut aparatur  harus  memiliki  komitmen.  (Hutapea &  Widyaningsih,  2017)  Mengatakan  Salah Satu  upaya  pemerintah  menghadapi  berbagai tuntutan  publik  adalah  dengan  menjalankan
visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bangsa bernegara,  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Aparatur yang berkomitmen dan berkualitas  biasanya  selalu  dapat  diandalkan dan akan mencurahkan kemampuannya secara maksimal . Edy Topo Ashari (2010) menyatakan  bahwa  hanya  pegawai  negeri yang berkualitas tinggi dan memiliki komitmen profesional yang dapat mengembangkan berbagai upaya serta kebijakan  untuk  menumbuhkan  kemandirian masyarakat,  dan  karenanya  memperoleh respek yang tinggi dari masyarakat.
(Pratolo,  2011)  mengatakan  bahwa Dalam  penerapannya GGG dikenal  dengan adanya lima prinsip utama, menyebutkan lima prinsip  utama  dari GGG ,  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi, dan  keadilan.  Sebagai  bentuk  penerapan prinsip Akuntabilitas dan transparansi tersebut Pemerintah  melalui  (“Peraturan  Menteri PAN-RB  No  29  Tahun  2010,”  n.d.) menyatakan  bahwa  pencapaian  tujuan  dan sasaran strategi dilaksanakan melalui penyusunan  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah) LAKIP. LAKIP
akan menggambarkan pencapaian rencana strategik,  rencana  kinerja,  penetapan  kinerja, dan  pengukuran  kinerja  berperan  sebagai  alat kendali    penilaian  kualitas  serta  alat pendorong terwujudnya GGG .
LAKIP yang disampaikan sesuai dengan ketentuannya menjadi indikasi adanya penerapan  prinsip-prinsip GGG .  Maka  upaya dalam internal Kementerian Agama
khususnya untuk bisa menyusun dan menyampaikan LAKIP sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk nyata dan upaya mencapai GGG .  Namun  hal  tersebut  masih belum  berjalan  optimal.  Fakta  yang  terjadi menunjukkan  penyusunan  dan  penyampaian LAKIP  masih  dihadapkan  pada  berbagai persoalan. Dari hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,
menyebutkan  bahwa  terdapat  kendala  dalam penyusunan dan pelaporan capaian kinerja.
Mengacu  pada  surat  edaran  tersebut, Kanwil  Kemenag  Provinsi  NTB  termasuk salah  satu  Satker  yang  belum  menyusun  dan menyampaikan  LAKIP.  Belum  terpenuhinya penyusunan  dan  penyampaian  LAKIP  yang akurat yang dimutahirkan secara berkala pada Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  NTB dipengaruhi oleh penyampaian LAKIP seluruh  Kantor  Kementerian  Agama  yang berada  pada  kabupaten/kota  di  wilayah Provinsi NTB. Data pada Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  NTB  (2016), ditemukan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
merupakan  satker  koordinator  yang  memiliki capaian Ketepatan waktu penyampaian LAKIP  dengan trend prosentase  penurunan yang  cukup  drastis  dari  tahun  2012  sampai dengan  tahun  2015,    dari  61,54  persen  pada Tahun  2012  turun  menjadi  7,69  persen  pada Tahun  2015.  Begitu  pula  pada  sisi  ketidak tepatan tujuan penyampaian LAKIP mengalami trend peningkatan prosentase, dari 38,46  persen  di  tahun  2012  menjadi  93,31 persen pada Tahun 2015.
Hal  ini  merupakan  indikasi  adanya berbagai  permasalahan,  dan  hambatan  serta inkonsistensi dalam implentasi GGG . Hambatan dalam implementasi GGG menunjukkan  kemungkinan  adanya  variabel lain  yang  berpengaruh,  yakni  Moralitas, Kehandalan  dan  komitmen  Aparatur. Dengan adanya Moralitas, Kehandalan dan Komitmen aparatur yang konsisten diharapkan implementasi GGG dapat  berjalan  secara optimal.  maka  hal  ini  memberikan  motivasi serta dorongan kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## KAJIAN LITERATUR

## Agency Theory
Jensen  dan  Meckling  (1976)  dalam (Santoso  &  Pambelum,  2008)  menyatakan bahwa  bahwa  hubungan  keagenan  sebagai sebuah  kontrak  dimana  satu  atau  lebih ( principal ) menyewa orang lain ( agent ) untuk melakukan  beberapa  jasa  untuk  kepentingan mereka  dengan  mendelegasikan  beberapa
wewenang  pembuatan  keputusan  kepada agen.  Demikian  halnya  menurut  (Tisna  & Agustami,  2016)  Agency  terori  atau  Teori Agen yaitu Pemilik Perusahaan yang hakikatnya  memiliki  modal  atau  memberikan kewenangan kepada seorang manager professional  untuk  mengelola  perusahaanya dengan  baik  demi  mendapatkan  keuntungan yang tinggi.
(Santoso & Pambelum, 2008)
mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat  (prinsipal)  dengan  pemerintah (agen)  merupakan  salah  satu  contoh  bentuk dari  teori  keagenan.  Prinsipal  memberikan wewenang  pengaturan  kepada  agen,  dan memberikan  sumber  daya  kepada  agen. Sebagai  wujud  pertanggung  jawaban  atas wewenang  yang  diberikan,  agen  memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal

## Moralitas
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia, moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbauatan, sikap, kewajiban,  dan  sebagainya  (Nurdin,  2001). Kata  moral  selalu  mengacu  pada  baik  dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Moralitas  berfokus  pada  perilaku  manusia yang  benar  dan  salah,  sehingga  moralitas berhubungan  dengan  pertanyaan  bagaimana seseorang  bertindak  terhadap  orang  lain  (Al Haryanto,  2001).  Dengan  kata  lain,  moralitas adalah  tekad  untuk  mengikuti  apa  yang  ada dalam  hati  manusia  dan  disadari  sebagai kewajiban mutlak (Aranta, 2013).

## Kehandalan
(Parasuraman,  Valarie  A,  &  Leonard  L, 1985)  mengatakan  bahwa,  “Kehandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat ( accurately ) dan kemampuan untuk dipercaya ( dependably ),  terutama  memberikan  jasa secara tepat waktu ( ontime ), dengan cara yang sama  sesuai  dengan  jadual  yang  telah dijanjikan  dan  tanpa  melakukan  kesalahan setiap kali”.
Dalam  menjawab  tuntutan GGG maka dibutuhkan  Aparatur  yang  unggul  selalu mempersiapkan  dirinya  dengan  pengetahuan praktis terbaik, dan selalu menjadi pembelajar
seumur  hidup  untuk  tujuan  meningkatkan kualitas  profesionalisme  dirinya  terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

## Komitmen
Menurut  Kamus  yang  ditulis  oleh Anshori,  komitmen  berasal  dari  kata commit, artinya  melakukan,  mempercayakan  dan menyerahkan.  Selanjutnya  Robert  Stringer dalam  (Wirawan,  2008)  mengatakan  bahwa komitmen  merefleksikan  perasaan  bangga anggota  terhadap  organisasinya  dan  derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan organisasi.  Pendapat  di  atas  mengemukakan bahwa  komitmen  itu  merupakan  suatu  sikap yang  ditunjukkan  seseorang  dalam  tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi.

## Good Government Governance
Pengertian GGG adalah  suatu  konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan  sektor  publik  oleh  pemerintah yang  baik  (Mardiasmo,  2008).  Kondisi  ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan  pembangunan  yang  solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,  efesiensi,  pencegahan  korupsi, baik secara politik maupun administrasi. GGG sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang  solid  dan  bertanggung  jawab,  serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
Kualitas  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran  perwujudan  AKIP  yang  disusun dan  disampaikan  secara  sistematik  dan melembaga. Setiap instansi pemerintah berkewajiban  untuk  menyiapkan,  menyusun dan  menyampaikan  laporan  kinerja  secara tertulis,  periodik  dan  melembaga. Menurut (LAN  &  BPKP,  2004)  LAKIP  yang berkualitas  harus  memenuhi  prinsip-prinsip laporanyang  baik  yaitu:  (a)  Relevan;  (b) Accuracy/reliability (akurat  dan  handal);  (c) Consistency/comparability (konsisten/dapat diperbandingkan); (d) Verifiability/
traceability (verifikasi/ditelusuri);
(e) Timeliness (Tepat Waktu); (f) Understandability (dapat  dimengerti);  (g) Prinsip  lingkup  pertanggungjawaban;  (h) Prinsip  prioritas;  (i)  Prinsip  manfaat;  (j) Mengikuti  standar  laporan  yang  ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
Hubungan Moralitas terhadap
implementasi GGG
(Amrizal,  2004)  mengemukakan  bahwa kepedulian  positif  dari  lingkungan  kerja sangat  diperlukan  dalam  membangun  suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya  kepedulian  dan  rendahnya  moral menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akirnya dapat merusak bahkan
menghancurkan  organisasi.  (Syukur,  2012) mengemukakan bahwa
beberapa permasalahan  aparatur  birokrasi  pemerintah juga  dapat  diidentifikasi  rendahnya  standar moral dan perilaku aparat dalam menjalankan fungsi-fungsi  pelayanan.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  (Lukow, 2013) yang menyatakan bahwa Good governance yang  efektif  menuntut  adanya “ alignement ”  (koordinasi)  yang  baik  dan integritas,  profesional  serta  etos  kerja  dan moral yang tinggi.
H 1 : Di duga bahwa Moralitas berpengaruh positif terhadap implementasi GGG Hubungan Kehandalan terhadap implementasi GGG Kehandalan disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan  pelayanan  yang  baik,  adil,  dan inklusif  dan  tidak  hanya  sekedar  kecocokan keahlian  dengan  tempat  penugasan.  (Mulyati, 2012) mengatakan bahwa birokrasi pemerintah harus dijalankan dengan semangat profesionalisme yang tinggi, yaitu oleh orang- orang  yang  memiliki  kehandalan  dalam pengetahuan ( Knowledge ), keterampilan ( skill ), serta sikap ( attitude ) yang terpuji. Kemampuan untuk menggunakan konsep dan filosofi matematika secara umum, serta  menguasai  logika  matematika,  akan menjadi  hal  penting  untuk  kesuksesan  dalam
peningkatan kinerja. (Syukur, 2012) menyatkan  bahwa.  “Bahwa  kunci  sukses Good  local  governance pada  akhirnya  akan berpulang  kepada  tingkat  kompetensi  sumber daya aparatur birokrasi  pemerintah daerah itu sendiri.  Pemerintah  daerah  saat  sekarang  ini harus  memiliki  cukup  sumber  daya  aparatur yang  professional  dan  handal,  yang  mampu menghadapi keseluruhan kompleksitas tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  (spirit zaman) sekarang”.
Kehandalan pegawai  untuk  memberikan integritas  pribadi  dalam  meningkatkan  tata kelola  pemerintahan  dengan  prinsip-prinsip terbaik,  akan  menjadikan  pegawai  sebagai keunggulan  sempurna  dalam  segala  hal  yang perusahaan lakukan, untuk upaya peningkatan kinerja terbaik.
H 2 : Di duga bahwa
Kehandalan berpengaruh positif terhadap implementasi GGG Hubungan Komitmen terhadap
implementasi GGG (Indrajit,  2004)  menyatakan  bahwa Komitmen  atau  rasa  keterkaitan  aparatur pemerintah  terhadap  instansi  tempat  mereka bekerja  dapat  berpengaruh  pada  terciptanya tata pemerintahan yang baik ( good governance )  pada  instansi  tersebut.  Hal  ini disebabkan  pelaksanaan good  governance mengandalkan  aparatur  instansi  pemerintah sebagai sumber daya utamanya. Seseorang itu mempunyai  komitmen,  maka  ia  akan  selalu bekerja dengan penuh semangat dan sungguh- sungguh,  serta  akan  berusaha  menjalin kerjasama  yang  lebih  baik  antar  sesama organisasi.
Pada  dasarnya  komitmen  karyawan (individu) akan mendorong terciptanya komitmen organisasi (Prasetyono & Kompyurini, 2007), (Karadal, Ay, & Cuhadar, 2008),  (J.  T.  Keban,  2008),  juga  menyatakan bahwa komitmen organisasi  diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui kesadaran individu dalam organisasi akan hak dan  kewajibannya  tanpa  melihat  jabatan  dan kedudukan.  Sehingga  tujuan  organisasi  dapat terlaksana  dan  tercapai  seoptimal  mungkin
demi  keberhasilan  organisasi  tersebut.  (Y.  T. Keban,  2004)  menyatan  bahwa  Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap  pentingnya  penilaian  suatu  kinerja. Bila  mereka  selalu  memberikan  komitmen yang  tinggi  terhadap  efektivitas  penilaian kinerja,  maka  para  penilai  yang  ada  dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan penilaian secara tepat dan benar H 3 :  Di  duga  bahwa  Komitmen  berpengaruh positif terhadap GGG
Hubungan  implementasi GGG terhadap Kualitas LAKIP
(Pratolo,  2011)  menyatakan  bahwa GGG mengandung beberapa prinsip didalamnya.  Penerapan  prinsip-prinsip GGG pada dasarnya merupakan perwujudan keamanan pengelola dalam menjalankan tugas yang  diamanatkan  kepadanya  dan  kejujuran dalam  pelaporan  keuangan  Begitu  juga menurut  (Sari,  2012)  mengungkapkan  bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki  pemerintah  dijalankan  dengan mengikuti  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang baik seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian.
(Hardiwinoto,  2005)  mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat mencerminkan  kinerja  pemda  untuk  suatu periode tertentu. Apabila prinsip itu diterapkan  dalam  suatu  pemerintahan  daerah, maka GGG akan  tercapai  dan  kinerja  sebuah pemerintah  daerah  akan  menjadi  lebih  baik.
Salah  satu  komponen  vital  dalam  pencapaian good government governance adalah akuntabilitas publik. United Nation
Development  Program (UNDP)  (LAN  & BPKP, 2004), (Kusmayadi, 2009) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan elemen terpenting  dan  menjadi  prinsip  pokok  dalam
rangka  terwujudnya  tata  kelola  pemerintah yang baik (good governance).
H 4 :  Di  duga  bahwa  implementasi GGG
berpengaruh  positif  terhadap  Kualitas
Laporan Akuntabilitas kinerja. Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tentang apa  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan (Sugiyono,  2011).  Populasi  dalam  penelitian ini adalah Seluruh Aparatur atau Pejabat yang terlibat  dalam  penyusunan  dan  pelaporan LAKIP  di  tiga  belas  Satker  Kementerian Agama se-Kabupaten Lombok Tengah.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Purposive
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria  tertentu  sesuai  dengan yang  dikehendaki  peneliti  (Sugiyono,  2011). (Sekaran,  2013)  juga  berpendapat Purposive sampling digunakan  karena  informasi  yang akan  diambil  berasal  dari  sumber  yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh dari  jawaban  hasil  penyebaran  kuesioner kepada  pihak-pihak  terkait  pada  penyusunan laporan  akuntabilitas  kinerja,  dalam  hal  ini Aparatur  Sipil  Negara  pada  satuan  kerja Kementerian  Agama  se-  Kab  Lombok Tengah.  Data  sekunder  dapat  berupa  hasil dokumentasi,  catatan,  buku  yang  berkaitan dengan  obyek  penelitian,  seperti  gambaran umum  lokasi  penelitian  maupun  data  terkait Laporan  Akuntabilitas  kinerja  pada  setiap satuan kerja.

## Definisi dan Pengukuran Variabel

## Variabel Endogen
Variabel  yang dipengaruhi oleh variabel lain  dalam  suatu  model  penelitian.  Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah Implementasi GGG dan  Kualitas  Laporan Akuntabilitas kinerja

## Implementasi GGG
Implementasi GGG merupakan penerapan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan
Kehandalan Implementasi GGG Komitme n Kualitas LAKIP H H 3 H Moralitas H 1
organisasi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dimensi yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel Implementasi GGG adalah:  (a)  Dimensi Transparansi.  diukur  dengan  keterbukaan ( disclosure ),  tepat  waktu  ( timely  basis ),  serta benar  ( accurate );  (b)  Dimensi  Akuntabilitas, diukur  dengan  pengawasan  yang  efektif, distribusi dan keseimbangan kekuasaan ( distribution  and  balance  of  power );  (c) Dimensi Pertanggung jawaban, diukur dengan rasa  tanggungjawab,  mematuhi  hukum  dan tanggap  pada  ketentuan  peraturan  yang berlaku; (d) Dimensi Keadilan, diukur dengan pencegahan  dari  rekayasa  pelaporan  dan transaksi-transaksi  yang  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku; (e) Dimensi indepedensi, diukur dengan satuan kerja/organisasi  dapat  memastikan  tidak adanya  intervensi  atau  tekanan  dari  pihak manapun dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

## Kualitas LAKIP
Dalam  konteks  organisasi  pemerintah, akuntabilitas  publik  merupakan  pemberian informasi dan pengungkapan informasi ( disclosure ) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan  dengan  laporan  tersebut Pemerintah, baik  pusat  maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin, 2007).
Dimensi  yang  digunakan  untuk  variabel Kualitas LAKIP adalah karakteristik kualitatif laporan  keuangan  sesuai  dengan  (Peraturan Pemerintah  Nomor  71,  2010)  yang  diukur dengan  beberapa  indikator,  yaitu: (a) Dimensi relevan,  diukur  dengan  melihat  manfaat umpan  balik,  manfaat  prediktif,  dan  lengkap; (b)  Dimensi  andal,  diukur  dengan  penyajian yang  jujur,  dan  netral;  (c)  Dimensi  tepat waktu, diukur  dengan  penyajian yang terjadwal, periodik, dan memiliki batas waktu; (d) Dapat diverifikasi, diukur dengan perbandingan dengan periode sebelumnya dan
perbandingan  dengan  satuan  kerja  lain;  (e) Dapat dipahami diukur dengan informasi yang rinci, informasi sesuai kebutuhan dan pemahaman informasi.
Variabel Eksogen , Merupakan variabel yang tidak dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  dalam model  penelitian.  Variabel  Eksogen  dalam penelitian  ini  adalah  Moralitas,  Kehandalan, dan Komitmen.

## Moralitas
Moral  adalah  kualitas  dalam  perbuatan manusia  yang menunjukkan bahwa perbuatan itu  benar  atau  salah,  baik  atau  buruk. Pengukuran  moralitas  berasal  dari  model pengukuran  moral  oleh  (Kohlberg,  1969) dalam  bentuk  instrumen Defining  Issues TestTest (DIT) yang dirancang untuk mengukur  kapasitas  moral  kognitif,  yaitu tingkat penalaran moral yang mampu dilakukan  oleh  seorang  individu.  Moralitas diukur  melalui  enam  butir  instrumen  yang mengukur  setiap  tahapan  moralitas  melalui kasus  dilema  etika  Akutansi.  Instrumen  ini berbentuk  kasus  dilema  etika  akutansi  yang dikembangkan  lagi  dalam  penelitian  (Dewi, Ayu Ketut Rencana sari, 2014).

## Kehandalan
Menurut  (Parasuraman  et  al.,  1985) kehandalan  ( reliability )  adalah  kemampuan untuk  memberikan pelayanan  yang dijanjikan dengan  tepat  ( accurately )  dan  kemampuan untuk dipercaya  ( dependably ),  terutama memberikan jasa secara tepat waktu ( ontime ), dengan  cara  yang  sama  sesuai  dengan  jadual yang  telah  dijanjikan  dan  tanpa  melakukan kesalahan  setiap  kali.  Indikator  pengukuran dari  Kehandalan  yaitu  :  Kecermatan  petugas dalam  melayani,  memiliki  standar  pelayanan yang  jelas,  Kemampuan  petugas/aparatur dalam  menggunakan  alat  bantu  dalam  proses pelayanan,  dan  Keahlian  petugas  dalam menggunakan  alat  bantu  dalam  proses pelayanan.

## Komitmen
Pengertian  komitmen  karyawant  adalah rasa  identifikasi,  keterlibatan  dan  loyalitas yang  dinyatakan  oleh  seorang  pegawai terhadap organisasinya, Steers dalam (Kuntjoro, 2002). (Wulandari, 2013)
menyatakan  bahwa  komitmen  diukur  dengan berdasarkan  tiga  dimensi  yaitu:    komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen  normatif.  (1)  Komitmen  afektif, yaitu  komitmen  yang  berkaitan  dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi.  Pengukuran  Komitmen  Afektif menggunakan  indikator  :  (a)  kepatuhan,  (b) rasa  hormat,  (c)  janji  dan  sumpah;  (2) Komitmen  Berkelanjutan,  yaitu  komitmen yang  timbul  karena  adanya  kebutuhan rasional. Pengikuran Komitmen Berkelanjutan,  menggunakan  indikator  :  (a) loyalitas,  (b)  kesetiaan,  (c)  keterikatan;  (3) Komitmen  Normatif,  yaitu  komitmen  yang bersumber  pada  norma  yang  ada  dalam  diri individu, yang berisi keyakinan individu akan
tanggung  jawab  terhadap  organisasi,  dirinya merasa harus bertahan karena alasan loyalitas.
Pengukuran
Komitmen Normatif, menggunakan  dengan  indikator  :  (a)  disiplin, (b) tanggung jawab, (c) kerja keras.

## Metode Analisis Data
Tahapan  Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan analisis statistik deskriptif, selanjutnya pengujian  validitas  dan  reliabilitas  konstruk melalui  evaluasi outer  model serta  evaluasi inner  model dengan  menggunakan  program Smart PLS versi  2.0.  Evaluasi outer  model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas  model.  Sedangkan  Evaluasi inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan  antara  k o n s t r u k laten  dengan konstruk  lainnya.  Uji  hipotesis  dilakukan dengan melihat Estimate for Path Coefficients, melalui  menu bootstrapping pada program Smart PLS .
Gambar 2. Model Struktural dan Pangukuran Second Order dengan PLS

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Deskriptif Variabel Moralitas
Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa dari  50  responden  terdapat  14  orang  dengan total  skor  >  17,  sedangkan  36  orang  lainnya memperoleh  total  skor  <  17.  Dengan demikian 28 persen responden memiliki level
moral  yang  tinggi  (level post-conventional ) dan 72 persen responden memiliki level moral yang rendah (level pre-conventional ).

## Deskriptif Variabel Kehandalan
Secara  umum,  berdasarkan  nilai  rata- rata  tanggapan  responden  secara keseluruhan, Kehandalan yang dimiliki oleh aparatur dapat dikategorikan  baik  dengan  nilai  rata-rata variabel sebesar 160,3. Hal tersebut menunjukkan  bahwa SDM yang dimiliki oleh Aparatur  memiliki  kemampuan,  keterampilan dan  keahlian  dalam  memberikan  pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.

## Deskriptif Variabel Komitmen
Berdasarkan  tabel diatas  penilaian responden  pada  dimensi  komitmen  afektif (pernyataan  28  -  30)  bernilai  170,7.  Maka, berdasarkan  kategori  nilai  rata-rata  yang berarti  masuk  dalam  kriteria  sangat  baik.  hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai  kepatuhan  dan  rasa  hormat  yang sangat  tinggi  terhadap  organisasinya.  Pada dimensi  Komitmen  berkelanjutan  dengan indikator  loyalitas  dan  kesetiaan  (pernyataan 31  –  33)  yang  benilai  sebesar  161,7  berarti termasuk  dalam  kriteria  baik.  hal  ini menandakan  bahwa  aparatur  mempunyai loyalitas  dan  kesetian  yang  baik.  Terdapat ikatan  secara  emosional  dan  berusaha  untuk tetap mengabdi walaupun mendapatkan tawaran pekerjaan di tempat yang lain.
Begitu  juga  pada  dimensi  Komitmen normatif  (pernyataan  34  –  36)  dengan  nilai rata-rata  161,3  termasuk  dalam  kriteria  baik. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  responden memiliki  disiplin  dan  tanggung  jawab  yang
baik terhadap organisasinya, masalah perusahaan  merupakan  masalah  karyawan juga,  serta  selalu  berusaha  dan  berupaya maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

## Deskriptif Variabel GGG
Hasil pengukuran terlihat total skor rata- rata  untuk  variabel  implementasi GGG sebesar  172,2  dengan  demikian  tergolong dalam  kriteria  sangat  baik,  artinya  secara umum  implementasi GGG pada  satuan  Kerja di  lingkungan  Kementerian  Agama  se-Kab Lombok  tengah  telah  berjalan  sangat  baik, responden  sudah  melaksanakan  prinsip- prinsip  tata  kelola  kepemerintahan  dengan sangat baik.

## Deskriptif Variabel Kualitas LAKIP
Tanggapan  responden  terhadap  variabel kualitas  LAKIP  memiliki  nilai rata-rata 156, yang  berarti  secara  umum  tergolong  pada kriteria  baik.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa LAKIP  sudah  memiliki  kualitas  yang  baik, dilihat dari sisi relevansi, keandalan, ketepatan  waktu,  dapat  dipahami  dan  dapat diverifikasi.

## Uji Validitas dan Reabilitas
Evaluasi Outer Model Outer  model dengan  indikator  reflektif dievaluasi  melalui convergent  validity ,  yang dapat dilihat dari outer loading dari masing- masing indikator variabel. Indikator dikatakan  mempunyai  reabilitas  yang  baik, jika nilai outer loading di atas 0.7. (Ghozali, 2014) menyatakan bahwa nilai outer loading masih  dapat  ditolerir  hingga  0.50  dan dibawah  dari  nilai  0.50  dapat  didrop  dari analis.
Tabel 1. Evaluasi Outer Model Variabel Moralitas DIMENSI INDIKATOR LOADING FAKTOR KETERANGAN No. Item NILAI SYARAT 1 M.1 0,708 >0,6 Memenuhi convergent validity 2 M.3 0.850 >0,6 Memenuhi convergent validity 3 M.5 0.873 >0,6 Memenuhi convergent validity
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
Tabel 2. Evaluasi Outer Model Variabel Kehandalan

## DIMENSI
INDIKATOR

## LOADING FAKTOR
KETERANGAN No. Item NILAI SYARAT Kecermatan 0,904 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 KH.1 0,940 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 KH.2 0.802 >0,6 Memenuhi convergent validity 39 KH.3 0,903 >0,6 Memenuhi convergent validity Kemampuan 0,856 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 KH.4 0,860 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 KH.5 0,918 >0,6 Memenuhi convergent validity 42 KH.6 0,738 >0,6

## Memenuhi convergent validity
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2
Tabel 3. Evaluasi Outer Model Variabel Komitmen
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
Tabel 4. Evaluasi Outer Model Variabel GGG DIMENSI
INDIKATOR

## LOADING FAKTOR
KETERANGAN No. Item NILAI SYARAT Afektif 0,789 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 Kom Afek.1 0.851 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 Kom Afek.2 0,845 >0,6 Memenuhi convergent validity 39 Kom Afek.3 0,878 >0,6 Memenuhi convergent validity Berkelanjutan 0,694 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 Kom Lanjut.2 0,927 >0,6 Memenuhi convergent validity 42 Kom Lanjut.3 0,927 >0,6 Memenuhi convergent validity Normatif 0,807 >0,6 Memenuhi convergent validity 43 Kom Nor.1 0,936 >0,6 Memenuhi convergent validity 44 Kom Nor.2 0,731 >0,6 Memenuhi convergent validity 44 Kom Nor.3 0,838 >0,6 Memenuhi convergent validity
DIMENSI
INDIKATOR LOADING FAKTOR KETERANGAN No. Item NILAI SYARAT Transparansi 0,845 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 Trans.1 0,842 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 Trans.2 0,804 >0,6 Memenuhi convergent validity 39 Trans.3 0,905 >0,6 Memenuhi convergent validity Akuntabilitas 0,810 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 Akunt.1 0,891 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 Akunt.2 0,922 >0,6 Memenuhi convergent validity Pertanggung Jawaban 0,792 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 TgJwb.2 8,22 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 Tg.Jwb.3 0,931 >0,6 Memenuhi convergent validity Keadilan 0,811 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 Adil.1 0,795 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 Adil.3 0,916 >0,6 Memenuhi convergent validity
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
Tabel 5: Evaluasi Outer Model Variabel Kualitas LAKIP
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
(Ghozali  &  Latan,  2012)  mengatakan  bahwa uji  reliabilitas  untuk  membuktikan  akurasi, konsistensi,  dan  ketepatan  instrumen  dalam mengukur  konstruk. Untuk menilai  reabilitas konstruk  dengan  melihat  nilai composite reliability .  Menurut  (Hair,  Jr,  Black,  W.C,
Babin,  B.J,  Anderson,  2010), rule  of  thumb yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas  konstruk  yaitu  nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai  0,6  dapat  diterima  (Abdillah  &  HM, 2015).
Tabel 6. Composite Reliability Independensi 0,873 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 Inden.1 0,963 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 Inden.2 0,953 >0,6 Memenuhi convergent validity
DIMENSI

## INDIKATOR LOADING FAKTOR
KETERANGAN No. Item NILAI SYARAT Relevan 0,712 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 KL Rel.1 0,703 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 KL Rel.2 0,916 >0,6 Memenuhi convergent validity Andal 0,784 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 KLAndal.1 0,942 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 KLAndal.2 0,967 >0,6 Memenuhi convergent validity 42 KLAndal.3 0,913 >0,6 Memenuhi convergent validity Tepat Waktu 0,911 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 TWkt.2 0,880 >0,6 Memenuhi convergent validity 42 TWkt.3 0,825 >0,6 Memenuhi convergent validity Dapat Dipahami 0,9400,811 >0,6 Memenuhi convergent validity 37 D Paham.1 0,834 >0,6 Memenuhi convergent validity 38 D Paham.2 0,714 >0,6 Memenuhi convergent validity 39 D Paham.3 0,834 Dapat Diverifikasi 0,871 >0,6 Memenuhi convergent validity 40 D Diver.1 0,982 >0,6 Memenuhi convergent validity 41 D Diver.2 0,982 >0,6 Memenuhi convergent validity Variabel dan Dimensi Composite Reanility Variabel Moralitas 0,854 Variabel Kehandalan 0,860 - Kecermatan 0,914 - Kemampuan 0,879 Variabel Komitmen 0,859 - Afektif 0,894
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
Evaluasi Inner Model (Ghozali, 2014) menyatakan bahwa R- square digunakan  untuk  menilai  pengaruh konstruk laten independen tertentu
terhadap  konstruk  laten  dependen  apakah
mempunyai  pengaruh  yang  substantive. Semakin  tinggi  nilai R-square berarti semakin  baik  model  prediksi  dari  model penelitian  yang  diajukan  (Abdillah  &  HM, 2015)
Tabel 7. R-Square Konstruk R-Square GGG 0.3755 Kualitas LAKIP                                                       0.5257
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
Uji hipotesis dilakukan dengan melihat Estimate  for  Path  Coefficients, melalui menu bootstrapping pada  PLS . Nilai T- statistic yang  ditunjukkan  pada  tabel path
coefficient harus  lebih  besar  dari  t-tabel (Abdillah & HM, 2015). Hipotesis diterima,
jika  nilai T-statistics lebih  tinggi  daripada nilai T-table (1,96)  dengan  signifikansi level 5 persen ( one tailed ).
Tabel 8. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)
Sumber : Hasil Pengolahan Data (Running) dengan PLS  2.0
- Berkelanjutan 0,924 - Normatif 0,876 Variabel GGG 0,914 - Transparansi 0,888 - Akuntabilitas 0,902 - Pertanggung Jawaban 0,970 - Keadilan 0,847 - Independensi 0,957 Variabel Kualitas LAKIP 0,930 - Relevan 0,798 - Andal 0,958 - Tepat Waktu 0,842 - Dapat Dipahami 0,838 - Dapat Diversifikasi 0,982
Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) Hipotesis Keterangan Moralitas -> GGG 0.446 4.070 H1 H1 Diterima Kehandalan -> GGG 0.403 2.280 H2 H2 Diterima Komitmen -> GGG - 0.087 0.453 H3 H3 Ditolak GGG -> Kualitas LAKIP 0.725 12.004 H4 H4 Diterima
Pengaruh Moralitas terhadap Implementasi GGG
Hasil  pengujian  hipotesis  melalui PLS menunjukkan  bahwa  nilai T-statistics  < t- tabel,  yaitu  4.07  <1.96.  Hal  ini  menunjukkan bahwa Moralitas berpengaruh positif terhadap implementasi GGG. Hasil  penelitian  ini  juga membuktikan  apa  yang  ada  dalam  hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin  tinggi  tahapan  moralitas  individu (tahapan post-konvensional ), semakin individu  tersebut  memperhatikan  kepentingan yang  lebih  luas  dan  universal  dari  pada kepentingan  organisasinya  semata,  apalagi kepentingan individunya.
Pengaruh
Kehandalan terhadap Implementasi G G G Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  nilai T-statistics  > t-tabel,  yaitu  2.28 >  1.96. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin baik  dan  semakin  memadai  Kehandalan aparatur, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi GGG .
Pengaruh
Komitmen
terhadap Implementasi GGG
Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan bahwa  nilai T-statistics  < t-tabel,  yaitu  0.45 <  1.96.  Hal    ini  menunjukkan  bahwa Komitmen tidak berpengaruh terhadap implementasi GGG .  Hal  ini  disebabkan karena  Komitmen  pada  individu  aparatur yang  belum  maksimal.  Komitmen  dan kepedulian  aparatur  terhadap GGG berbeda– beda  dan  pada  umumnya  masih  rendah,  serta di pengaruhi kondisi antar daerah di Indonesia yang  sangat  beragam  membuat  setiap  daerah memilki  kompleksitas  masalah governance yang berbeda. Kompleksitas dalam implementasi GGG memerlukan  upaya  yang sistematis  untuk  mengebangkan  program  dan kebijakan  mengenai  struktur  dan  praktik dalam melaksanakan GGG .
Implikasi  implementasi GGG terhadap Kualitas LAKIP Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  nilai T-statistics  > t-tabel,  yaitu  12.00 >  1.96.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
implementasi GGG mempunyai  implikasi terhadap  kualitas  LAKIP.  Semakin  baik implementasi GGG ,  maka  akan  semakin meningkatkan kualitas LAKIP. Bahwa apabila  Pemerintahan  dalam  menjalankan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip GGG dengan maksimal, maka akan menyebabkan Akuntabilitas kinerja Pemerintahan  tersebut  akan  berjalan  dengan baik  termasuk  di  dalamnya  dan  kualitas penyusunan  dan  penyajan  informasi  kinerja sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  pihak pemerintah kepada kepada publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap pengujian  hipotesis  yang  dilakukan,  maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Moralitas berpengaruh positif terhadap implementasi GGG . Hal ini disebabkan Moral Kepemimpinan adalah baik buruknya tindakan,  sikap  dan  tingkah  laku  manusia yang menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan  yang  memiliki  moral  yang benar-benar  mampu  mewujudkan GGG agar terwujud Clean  Government ,  yang  dapat menggerakkan  roda  pembangunan  yang  pada akhirnya tercapai tujuan nasional.
Kehandalan berpengaruh positif terhadap implementasi GGG . Hal ini disebabkan  Penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  ( GGG )  akan  terlaksana  apabila sumber  daya  aparatur  negaranya  bersih, beribawa, profesional dan bertanggung jawab. Karena semakin baik dan memadai kehandalan  aparatur,  maka  akan  semakin mendukung  dan  meningkatkan  implementasi GGG. Terakhir Komitmen  tidak  berpengaruh positif terhadap implementasi GGG .
Penelitian  ini  memberi  bukti  bahwa komitmen memiliki dimensi yang banyak dan area  yang  sangat  luas.  Kurangnya  komitmen sikap  atau  mental  aparatur  terhadap  loyalitas, keberpihakan dan keterlibatan dalam organisasi, termasuk kesetiaan pada organisasi.  Seorang  aparatur  tidak  semata mendapatkan  penghasilan,  tetapi  banyak  lagi aspek  lainnya  yang  dapat  dicapai  dari pekerjaannya, seperti status sosial, penghargan  dan  lain-lain.  Komitmen  sering
dipahami  secara  berbeda  serta  memilki  ciri dan  indikator  yang  bervariasi  tergantung  cara pandang  yang  dipergunakan.  Kondisi  seperti inilah  yang  mengakibatkan  komitmen  tidak berpengaruh terhadap implementasi GGG . Implementasi GGG
mempunyai
implikasi  terhadap  kualitas  LAKIP.  Hal  ini disebabkan  dengan  implementasi GGG ,  akan menghasilkan  suatu  informasi  yang  lebih komprehensif sehingga hal ini akan bedampak pada  kualitas  LAKIP  yang  akan  terus meningkat. GGG merupakan sistem mengenai bagaimana  suatu  organisasi  dikelola  dan dikendalikan.  Dengan  penerapan GGG akan membuat  sebuah  instansi  akan  meningkatkan kualitas  pengambilan  keputusan.  Semakin baik  implementasi GGG ,  maka  akan  semakin meningkatkan kualitas LAKIP.

## Implikasi Penelitian
Implikasi teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman Agency  theory. LAKIP  yang  disusun  sesuai dengan SAP akan menyajikan informasi yang relevan,  andal,  tepat  waktu,  dapat  dipahami dan  dapat  diverifikasi  sehingga  bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Implikasi praktis, para pimpinan satuan kerja hendaknya lebih intensif meningkatkan pemeriksaan  dan  pengawasan  LAKIP  di tingkat  Satuan  kerja  sehingga  LAKIP  yang telah  disajikan  dapat  berkualitas.  Selain  itu Para  pimpinan  satuan  kerja  juga  perlu,  terus menerus  melakukan  koordinasi,  monitoring dan  pembinaan  yang  dilakukan  secara berjenjang  oleh  Kanwil  maupun  pusat terhadap satuan kerja di bawahnya dalam hal peningkatan  kemampuan  Sumber  Daya Manusia (SDM) satuan kerja dalam penguasaan  aplikasi  yang  terkait  pelaporan LAKIP.
Implikasi  kebijakan,  dapat  digunakan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kab Lombok Tengah, Kepala Kanwil Kemeterian Agama  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  dan para  pimpinan  di  Kantor  Pusat  Kementerian Agama  khususnya  di  Sekretaris  Jendral sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam penentuan  kebijakan  khususnya  yang  terkait dengan  implementasi GGG .  Hasil  penelitian
ini  juga  dapat  menjadi  masukan  bagi  Biro Organisasi dan Tata laksana yang mengembangkan  aplikasi  Sistem  Informasi Performance  Kementerian  Agama  (SIPKA) agar  lebih  bisa  digunakan  oleh  operator secara optimal.

## Arah Penelitian Kedepan
Penelitian  ini  hanya  meneliti  tiga variabel  yang  mempengaruhi  implementasi GGG , sehingga kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh.  Penelitian  selanjutnya  dapat mengembangkan  variabel  penelitian  di  luar yang digunakan dalam penelitian ini.
Ruang lingkup pada penelitian ini hanya dilakukan  satuan  kerja  dalam  wilayah  kerja Kemeterian  Agama  se-Kabupaten  Lombok Tengah,  sehingga  generalisasi  hasil  temuan dan  rekomendasi  penelitian  ini  kurang  dapat diberlakukan bagi
Kementerian/Lembaga/Dinas/Istansi yang lain.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas  obyek  penelitian  di  luar  yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian ini masih memerlukan penelitian  lanjutan  dan  dilaksanakan  secara periodik  agar  data  yang  didapatkan  lebih progresif dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  W.,  &  HM,  J.  (2015).  Partial  Least Square,  Alternatif  Structural  Equation Modeling  (SEM)  dalam  Penelitian Bisnis.
Al Haryanto, Y. (2001). Auditing. In Buku 1,
BP STIE YKPN, Yogyakarta.
Aranta,  P.  Z.  (2013).  Pengaruh  Moralitas
Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akutansi  (Studi  Empiris  Pemerintah Kota  Sawahlunto).  Jurnal  Akuntansi, 1(1), 160. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004 Dewi,  Ayu  Ketut  Rencana  sari,  G.  (2014). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal PADA Kecurangan Akutansi (Studi Eksperimen  pada  Pemerintah  Daerah
Provinsi Bali).
Ghozali,  I.  (2014).  Structural  Equation Model :  Metode  Alternatif  dengan
Partial Least Square (PLS). In Andi.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2012).  Partial  Least
Square,  Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi SMART  PLS  2.0  M3  Untuk  Penelitian Bisnis.
Hair,  Jr,  Black,  W.C,  Babin,  B.J,  Anderson, R. . (2010). Multivariate Data Analysis. In  Upper  Saddle  River: Pearson Education. (7th ed.).
Hardiwinoto.  (2005).  Korelasi  Timbal  Balik Antara  Good  Goverment  Dengan  Good Corporate Governance Menuju
Pertumbuhan  Ekonomi  Yang  Dinamis. Jurnal Unimus, 2(1), 1–10.
Haryanto,  Sahmuddin,  &  Arifuddin.  (2007). Akutansi  Sektor  Pubblik  (Cetakan  Pe). Semarang: Universitas Diponegoro.
Hutapea,  F.  L.,  &  Widyaningsih,  A.  (2017).
The  Impact  Of  Good  Government Governance And Size Of The Legislative On Local Goverment Performance  (A  Study  In  Provincial Goverment In Indonesia). Jurnal Akutansi  Riset.  UPI  Bandung,  6(1), 167–180.
Indrajit,  R. E. (2004). E-Government  Strategi
Pembangunan Dan Pengembangan
Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi  Digital.  Yogyakarta:  Andi Offset.
Karadal,  H.,  Ay,  U.,  &  Cuhadar,  M.  T.
(2008). The Effect of Role Conflict and Role Ambiguity on Job Satisfaction and Organizational  Commitment:  A  Study in  the  Public  and  Private  Sectors.  The Journal  of  American  Academy  of Business, Cambridge, 13 (2), 176–181.
Keban,  J.  T.  (2008).  Enam  Dimensi  Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu.
Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Admistrasi  Publik,  Konep,  Teori,  dan Isu.
Kohlberg, L. (1969). Stage and Sequence: The
Cognitive-Development Approach
Moral  Action  to  Socialization.  In Handbook  of  socialization  theory  and
research (pp. 347–480).
Kuntjoro.  (2002).  Employee  Training  and Development.  In  International  Edition, McGraw – Hill, Inc.
Kusmayadi, D. (2009). Pengaruh Pengawasan
Intern  dan  Penatausahaan  keuangan Daerah  terhadap  Good  Government  ,
Suervei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Junal Ichsan Gorontalo, 4. LAN,  &  BPKP.  (2004).  Akuntabilitas Keuangan dan Good Governance.
LAN.Jakarta. Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan  Daerah  di  Kota  Manado. Jurnal Hukum Universitas Sam
Ratulangi,  1(5),  130–142.  Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTE NSI__GOOD_GOVERNANCE_DALA M_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAE
RAH_DI_KOTA_MANADO.pdf
Mardiasmo. (2008). Akuntansi Sektor Publik.
Mulyati, D. (2012). Manajemen
Pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur Eselon  III  Dalam  Rangka  Peningkatan Kinerja Individu. Bandung.
Nurdin, M. (2001). Moral dan Kognisi  Islam. Bandung: CV Alfabeta.
Parasuraman, A., Valarie A, Z., & Leonard L, B.  (1985).  A  Conceptual  Model  of Service  Quality  and  its  Implication  for future  Research.  Journal  of  Marketing, 49, N, 41–50.
Peraturan  Menteri  PAN-RB  No  29  Tahun 2010. (n.d.). Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71.  (2010). Standar Akuntasi Pemerintah.
Prasetyono,  &  Kompyurini,  N.  (2007).
Analisis  Kinerja  Rumah  Sakit  Daerah Dengan  Pendekatan  Balance  Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengadilan Intern dan Penerapan PrinsipPrinsip Good Corporate Governance (GCG) (Survey Pada Rumah  Sakit  Daerah  di  Jawa  Timur).
Unhas  Makasar:  Simposium  Nasional Akuntansi X.
Pratolo,  S.  (2011).  Peran  Good  Goverment
Governance Untuk Mewujudkan
Kinerja  Pemerintahan  Daerah  Dan Kepuasan  Masyarakat  Di  Era  Otonomi Daerah  Dalam  Menghadapi  Tantangan
Global (Studi pada pemerintah
kabupaten dan kota di  Daerah  Istimewa
Yogyakarta) Suryo, (2002), 1–10.
Santoso,  U.,  &  Pambelum,  Y.  (2008).
Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor Publik  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja
Instansi  Pemerintah  Dalam  Mencegah Fraud.  Administrasi  Bisnis,  4(1),  14–33 (ISSN : 0216–1249).
Sari,
D. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akutansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah, Sekaran,  U.  (2013).  Research  Methods  for Business.  In  United  Kingdom:  Jhon Wiley & Sons Ltd. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif  Kuantitatif  dan  R&D.  In Alfabeta Bandung.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Bisnis.
In Alfabeta. Bandung.
Syukur, A. T. (2012). Peningkatan
Kompetensi  Sumbe  Daya  Aparatur
Birokrasi :  Kunci  Sukses  Good  Lokal
Governance (Suatu Refleksi Atas Fungsi dan Peran STIA-LAN Makasar Sebagai Pendidikan Tinggi Kedinasan.
Tisna,  G.  A.,  &  Agustami,  S.  (2016).
Pengaruh  Good  Corporate  Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja  Keuangan  Perusahaan  (Pada Perusahaan  Perbankan  Yang  Terdaftar Di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  Tahun
2010-2014.  Jurnal  Riset  Akutansi  Dan
Keuangan. UPI Bandung, 4(2), 94–107.
Wirawan. (2008). Budaya dan iklim organisasi.
Wulandari,  N.  (2013).  Pengaruh  partisipasi anggaran  dan  komitmen  organisasi terhadap  kinerja  aparat  pemerintah daerah  (Studi  empiris  pada  satuan  kerja perangkat daerah Kota Padang), 1–24.
Yasminingrum. (2013). Upaya Pengembangan Moral  Aparatur  Pemerintah  Dalam
Mewujudkan Good
Governance,
10(854), 177–187.