Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum
Rahmatullah Ayu H. 1
1 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail:ra894@umkt.ac.id
Abstract: Adab and morals are an outstanding value as the essential characters of  “ The Legal Justice” thinking, the moral term is officially used in  West terminology while Adab is used in the Islamic world. Both  Moral  and  Adab  are  used  as  society’s  behavioral  guidance  besides  the  norms  (  law),  from  this perspective the term“ civilized legal justice” is known. The different of concepts, principles, and thoughts of legal justice brings out the dilemma of human belief in the essentials of justice itself. Ethics and moral values  as  the  behavioral's  benchmark  of  the  norm  as  the  tool  of  social  engineering  give  the  essential ambiguity  when  it  is  implemented  in  different  views  because  justice  is  inseparable  from  the  norms  and moral  values.  The  idea  of  justice  from  the  west,  east,  and  Islam  is  a  typology  of  struggle  that  shows  a continuous  effort  to  seek  justice.  What  kind  of  justice  can  resolve  the  dilemmas  and  ambiguities  of  the existing essence of justice, or how should justice be able to maintain its concepts and principles in order to  realize  the  happiness  of  all  mankind  in  the  present  and  future?  This  study  aims  to  construct  a  legal justice based on a general concept, namely the thinking of justice from the west, east, and Islam. Where each type of thought has different concepts, characteristics, and essences so it is interesting to study more deeply.  Each  justice  construction  from  the  thoughts  of  each  region  has  a  different  art  of  thinking  with different implementations. The research method used is the doctrinal research method (library research), by going through three stages, namely the search for samber and library materials related to problems, the study of library materials, and data analysis.
Keyterms: Adab, Moral, Legal Justice, and Epistemological Basis.

## 1. Pendahuluan
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  munculnya  perbedaan  terhadap  kesepahaman  akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia.  Kehilangan altruisme  (  nilai-nilai  kebagikan)  dalam  kehidupan  ssosial  ini  memicu  tingginya hedonisme  yang  mengakibatkn  munculnya  kembali  sisi-sisi  masyarakat  yang  liberal bahkan  sekuler,        sehingga  memicu  timbulnya  ketidakadilan  bagi  manusai  itu  sendiri maupun  terhadap  sesama.  Manusia  yang  tidak  mampu  berlaku  adil  terhadap  dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari  belenggu-belenggu  liberalisme  dan  sekularisme  yang  masih  mewarnai  keadilan sosial  dewasa  ini.    Kerancauan  akan  pengetahuan  yang  tidak  syarat  akan    nilai  akan menimbulkan  dilema-dilema  yang  mana  pada  sekularisme,  dimana  manusia  mulai meninggalkan  realitas-realitas  keagamaan  demi  memuaskan  sifat  hedonismenya. Penyebab  dilema-dilema  tersebut  menurut  Al-Attas  disebabkan  oleh  hilangnya  adab yang  dimiliki  oleh  manusia  (the  loss  of  adab).    Kehilangan  adab  memiliki  arti  bahwa seseorang  atau  kelompok  telah  kehilangan  keadilan,  yang  kemudian  menyebabkan kerancauan dalam pengetahuan.
Keadilan  bukan  lagi  suatu  keadilan  yang  memberikan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan bagi manusia, namun hanyalah segelintir pengetahuan umum yang mana hanya sekedar diketahui  saja  sebagai  salah  satu  unsur  yang  terkandung  dalam  suatu  aturan bermasyarakat,  Austin  menambahkan  bahwa  seharusnya  keadilan  membawa
kebahagiaan  bukan  membawa  perbedaan  pemikiran  terhadap  keadilan  itu  sendiri. Masyarakat  awam  mempercayai  bahwa  diciptakannya  suatu  sistem  dan  tatanan kehidupan    yakni  hukum  diciptakan  oleh  negara  dengan  memiliki  nilai  keadilan  yang menjadi  tujuan  aturan  tersebut,  sehingga  masyarakat  berfikir  bahwa  mereka  harus  taat terhadap  aturan  dan  tidak  melanggar  aturan  tersebut  agar  bisa  mendapatkan  keadilan. Untuk  itulah  hukum    sebagai  suatu  tatanan  sosial  yang  mengatur  kehidupan  manusia atas  nama  keadilan  tidak  hanya  mengakui  adanya  hak-hak  dasar  yang  melekat  dalam diri pribadi setiap manusia.
Hukum  tidak  hanya  selalu  berupa  suatu  ketertiban,  sanksi,  serta  tameng  perlindungan dalam  suatu  kehidupan  bersama  namun  hukum  juga  menitikberatkan  pada  kewajiban- kewajiban  yang  tidak  bisa  dilanggar  atau  di  kesampingkan  oleh  manusia agar  hak-hak dan  kepentingan  manusia  tidak  saling  besinggungan.  Namun  suatu  hukum  harus mengakui  adalanya  kesetaraan  bahwa  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama didalam  hukum  tanpa  memandang  perbedaan,  ras,  dan  kasta  dan  hukum  menjunjung tinggi  setiap  derajat  manusia  dari  segi  manapun  tanpa  perkecualian.  Kesetaraan  / equality,  kebebasan/  freedom,  dan penghormatan  / dignity  adalah prinsip-prinsip  dasar manusia  yang  diakui  oleh  hukum  dan  merupakan  pelengkap  menuju  cita-cita  hukum untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  yang  diinginkan.  Keadilan  bukan  hanya persoalan  baik-buruknya  suatu  aturan  yang  dibuat  oleh  suatu  tatanan  hukum,  namun lebih  dari  esensi  nilai  dan  moral  yang  ada  dalam  unsur-unsur  aturan  tersebut,  tatanan antara  manusia,  masyarakat,  dan  lingkungan  baik  dimasa  ini  dan  masa  yang  akan datang.  Bagaimana  suatu  keadilan  yang  syarat  akan  kebaikan  mewujudkan  etika-etika keadilan bagi manusia.
Fokus  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  rekontruksi terhadap    pemikiran-pemikiran keadilan  hukum  menggunakan  basis  nilai-nilai profetik menuju keadilan hukum yang berkeadaban, dengan menonjolkan karakter adab dan nilai atau etos  sebagai esensi dari keadilan. Adab merujuk pada  suatu pengakuan terhadap hak dan tempat  yang layak, keadaan dan kondisi kehidupan, dan untuk berdisiplin diri secara  positif  dan  keingingan  untuk  berpartisipasi  dalam  mengikuti  peran  seseorang yang  sesuai  dengan  pengakuan  yang  terjadi  dalam  seluruh  kehidupan  manusia  dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka  diperlukan  suatu  pendidikan  atau  ta‘bid  yang  benar  sesuai  dengan  ajaran-ajaran Tuhan, ta‘bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah,  serta  terhindar  dari  kebingungan.    Kebingungan  terhadap  kebenaran  nilai  dan pengetahuan  dalam  islamic  worldview  menimbulkan  banyakya  pemimpin  palsu  yang menyebakkan  kondisi  ketidakadilan  (  Injustice).      Sedangkan,  Etos  merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu,  aturan umum, dan tatanan, serta nilai dasar dari perilaku kelompok tertentu. Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu,  namun sisi epistimologis secara filosofis  belum  banyak  ditemukan  dalam  upaya  komparasi  dua  pemikiran  tersebut. Pemaparan  Hasil  penelitian  masih  menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  hanya menunjukkan perbedaaan dan persamaan pemikiran beserta konsep dan dasarnya secara Global.    Dengan  menggunakan  paradigma  yang  baru,  penelitian  ini  berupaya  untuk membedah  seluruh  basis-basis  epistemologies  dengan  pendekatan  filosofis  dan melakukan rekontruksi baru terhadap teori yang telah ada.  Sehingga bisa menjadi statu kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

## 2. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  judul  maka  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  Hukum  sosiologis.  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  Hukum  bagaimana  efektivitas  Hukum itu  berlaku  dalam  masyarakat  yang  membahasas  Tentang  Tipologi  Peradilan  Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum, Metode pendekatan secara  Keputakaan  dalam  hal  ini  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan pendekatan  Penerapan  Tipologi  Peradilan  Hukum  yang  Beradab:  Suatu  Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu  penulis  mencoba  untuk  memberikan  gambaran  dari  suatu  kenyataan  secara lengkap  rinci,  dan  jelas  Tentang  mengenai  masalah  yang  diteliti.  Dengan  melakukan Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan Undang-Undang ( Statue Approach ) dan pendekatan kasus ( Case Approach ). Dan  lokasi  penelitian  yang  diteliti  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hukum dalam penerapanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal,  jika  hukum  di  Indonesia  bersumber  pada  Pancasila  maka  setiap  produk perundang-undangan  tidak  mungkin  terlepas  dari  sumbernya,  yakni  darimana  hukum dijiwai,  dipersepsikan  dan  dalam  penjabarannya  atau  diwujudkannya  dalam  bentuk manifestasikannya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukan  fungsi  hukum  tidak  hanya  sebagai  alat  control  sosial  atau  sarana  untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, as a tool of social control politik hukum pidana (kebijakan  hukum  pidana)  sebagai  salah  satu  dalam  menanggulangi  kejahatan  dalam penegakan hukum pidana yang rasional.
Terma  ―  adab‖,  menurut  Thomas  Pepinsky  seroang  pengamat  kultur  politik  negara- negara  Islam  di  Asia  selatan  menegaskan  bahwa,  adab  menggantikan  makna  beradab dalam  pencerminan  politik  normatif,  adab  ini  memiliki  makna  dan  terminologi  yang berbeda  jika  dipandang  dari  sisi  religiusnya.    Adab  dan  istilah-istilah  yang  terbentuk dari  kata  adab  itu  senduri,  yakni  ―beradab,  peradaban,  berkeadaban,  kurang  adab‖  — sering  digunakan  untuk  menggambarkan  aspirasi  nonspesifik  atas  perilaku  beradab dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  politik  kontemporer,  yang  dapat  menggambarkan individu  maupun  kolektif.    Sedangkan  kata  ―  berkeadaban‖  memiliki  makna  memiliki adab,  ada  sedikit  perbedaan  antara  ―berkeadaban  dan  beradab‖,  meskipun  keduanya dapat diterjemahkan sebagai "beradab". Beradab berkonotasi dengan sesuatu yang aktif, yang  mungkin  dilakukan  oleh  seorang  menjadi  beradab.  Berkeadaban  berkonotasi dengan  sesuatu  yang  lebih  umum  dan  lebih  pasif,  menjadi  dengan  cara  yang  beradab yang  biasanya  digunakan  untuk  menggambarkan  demokrasi  atau  negara,  bukan individu.
Terminologi  mengenai  kata  adab  memiliki  makna,  implementasi,  dan  kultur  yang berbeda  jika  dilihat  dari  sisi  bentuk  dan  kedaulatan  negara,  misalnya:  adab  di  negara muslim berbeda dengan adab di negara demokrasi dan negara berbentuk kerajaaan. Kata adab,  hanya  digunakan  dalam  Islam,  sedangkan  dalam  kebudayaan  lain  lebih  banyak
menggunakan  istilah  moral  atau  nilai-nilai.  Robert  Rozenal  menambahkan, konseptualisasi  adab  juga  melintasi  serangkaian  kebudayaan  dalam  Islam  juga  seperti dalam  kebudayaan  Islam  melayu,  Jawa,  dan  Arab  pada  abad  kedelapan  belas,  bahkan adab  juga  mencerminkan  jalan  hidup  kontingen  di  berbagai  starta  sosial  dalam masyarakat. Adab merupakan  tradisi diskursif dalam dirinya (manusia) sendiri,  karena adab  ini    masuk  kedalam  dimensi  estetika  untuk  mendidik  seseorang.  Adab mengajarkan pengetahuan yang memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial sejauh adab menekankan  pengetahuan  yang  unggul    tentang  kompleksitas  sosial  dan  nuansa  serta keuniakn interaksi manusia yang disebabkan oleh berkembangnya perbedaan rasa, nilai, dan kepentingan di antara manusia.
Adab  adalah  dimensi  praktis  dari  Ilm  al-Akhlaq  sebagai  landasan  akhlak,  yang mengatur  cara  hidup  menurut  kaidah  etika  Islam  yang  melibatkan  setiap  aspek kehidupan sehari-hari, mencerminkan perilaku yang baik, pendidikan dan pelatihan diri yang menunjukkan penilaian tinggi atas tatanan, perilaku dan selera yang benar. Istilah tersebut  dipahami  dengan  bentukan  akhlak  yang  sejalan  dengan  akhlaq  (etika).  Adab dan  moralitas  dalam  islam  berasal  dari  perintah-perintah  keagamaan  yang  mengarah pada  internalisasi  aturan  dan  norma  Islam  yang  memberikan  dunia  batin  dan  dimensi spiritual  kepada  seorang  hamba  dengan  prinsip-prinsip  agama  yang  digariskan,  jiwa manusia  yang  dipupuk  oleh  upaya  diri  manusia  itu  sendiri,  sedangkan  moral  sering dianggap  sebagai  kebajikan  dan  dewasa  ini  dianggap  sebagai  kumpulan  aturan  untuk perilaku  sosial.  Moral  adalah  seperangkat  prinsip  luhur  yang  berasal  dari  spiritualitas tinggi  dan  mengatur  perilaku  manusia.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  mengabaikan spiritualitas,  dan  karena  itu  kurang  dalam  nilai-nilai  spiritual,  tidak  dapat mempertahankan  perilaku  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsipnya.  Moral,  selanjutnya juga disebut sebagai   suatu hal  yang berkenaan dengan  baik  dan buruk  dengan  ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  relasi  antara  adab  dan  moral  memiliki  arti  yang sama  namun  digunakan  oleh  dua  peradaban  yang  berbeda,  dimana  peradaban  islam menggunakan  istilah  adab  untuk  mengatur  dan  mengontrol  tatanan  tingkah  laku umatnya,  dan  moral  digunakan  oleh  peradaban  barat  (  juga  peradaban  timur)  untuk menggambarkan  tatatan,  aturan,  dan  ketentuan  perilaku  yang  baik  dan  buruk dilingkungan  mereka.  Adab  bersumber  dan  hanya  mengacu  pada  wahyu  Allah    dan hadist atau sunnah nabi Muhammad SAW, sedangkan moral bersumber dari nilai-nilai masyarakat  yang  telah  ada,  hidup,  dan  berkembang  dan  atau  merupakan  suatu kesepakatan  bersama  didalam  suatu  kondisi  masyarakat  majemuk  tertentu.  Baik  adab maupun  moral  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  hukum,  hukum  berfungsi sebagai  payung  dalam  menjaga  nilai-nilai  dan  keutuhan  mereka.  Hukum  disini berfungsi  sebagai  alat  kontrol  sosial  yang  memeberikan  sanksi  dan  aturan  terkait  hak dan  kewajiab  seorang  manusia  yang  beradab  atau  bermoral,  seseorang  diakatakan sebagai seorang yang bermoral atau beradab jika telah mampu berbuat dan berperilaku sesuai dengan adab dan moral yang berlaku, dan seseorang yang beradab atau bermoral adalah orang yang adil.
Menanggapi  relasi  antara  antara  hukum,  moral  dan  keadilan,  Ridwan  memisahkan relasi-relasi  tersebut  terutama  antara  hukum  dan  moral  berdasarkan  mahzab  pemikiran hukum  yang  telah  dikaji  terlebih  dahulu  sebelum  memasukkan  unsur  konteks  ke- Indonsiaan  didalamnya.  Dalam  konteks  Indonesia  pola  relasi  hukum  dan  moral menunjukan pola integrasi dan independen; pertama, pola relasi integratif, hal ini dapat
dilihat  dari  konstruksi  hukum  indonesia  yang  tidak  mendikotomikan  antara  moral dengan hukum, terutama pada aspek substansi; kedua, pola independen, pola ini terjadi pada  level  structure  karena  antara  moral-etik  dan  hukum  masing-masing  memiliki lembaga  sendiri-  sendiri  dalam  penegakannya.  moral  itu  berisi  tentang  kesusilaan, ajaran-ajaran  dan  wejangan;  sedangkan  moralitas  adalah  perbuatan  manusia  baik  yang benar, sedangkan etika adalah suatu studi antara benar atau salah. Pandangan atau ajaran moral  menurut  Ridwan  meliputi:  etika  sebagai  sistem  nilai;  kumpulan  asas-asas  atau nilai  moral  (  kode  etik);  dan  ilmu  tentang  baik  dan  buruk,  menyangkut  keyakinan etisnya ( filsafat moral). Ridwan kemudian membedakan relasi hukum dan moral yang dimulai dari dialektika pemikiran hukum pada masa Yunani kuno yakni hukum kodrat ( hukum alam) dengan ciri khas moral hukum metafisik naturalis; hukum positif;  hukum rasional, dan hukum profetik .
Pemikiran keadilan barat yang diwakili oleh kaum kontemporer yakni, John Rawls yang mempriortitaskan  atura-aturan  yang  menekankan  konsep  keadilan  berupa  aturan  yang mengatur  tentang  kebebasan/  liberty  dan  keadilan  diatas  efisiensi  dan  kesejahteraan. Keadilan  bagi  Rawls  adalah  sama,  yakni  berupa  tujuan  akhir  dari  seluruh  upaya  dan usaha  manusia  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  yang  sempurna  (  hakiki)  yakni  suatu keadilan  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  manusia  dan  alam  semesta.  (  justice  as fairness).    Konsep  keadilan  sosial  Rawls  ini  kemudian  dibantah  oleh  konsep  keadilan global, Thomas Pogge dalam bukunya Global Justice, kemudian pada awal tahun 2010 muncul  kembali  konsep  keadilan  baru  yang  dipelopori  oleh  Marry  Robinson,  yakni Climate  Justice,  menurutnya  ketidakadilan  itu  ada  karena  adanya  perubahan  iklim sosial,  ekonomi,  dan  hukum  yang  merusak  realisasi  hak  yang  akhirnya  merusak keseimbangan  proporsional  suatu  negara  berkembang.  Huang  Yushun,  mewakili pemikiran  keadilan  timur  memberikan  konsep  dan  esensi  yang  berbeda  dengan  barat yang  mana,  sumber  keadilan  di  Timur  hanyalah  satu,  yaitu  harmonisasi  alam  sesuai ajaran konfusianisme yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sedangkan, Pemikiran keadilan  dalam  Islam  memiliki  esensi,  konsep,  dan  basis  pemikiran  tersendiri  yang memiliki  banyak  perbedaan  dengan  pemikiran  barat  dan  timur.  Objek  dari  pemikiran keadilan hukum Timur adalah  kaidah-kaidah atau peraturan untuk menjaga harmonisasi kehidupan antara manusia, negara, dan alam dalam pemerintahan, yang bersumber dari ajaran-ajaran  konfusionisme.    Hukum  digunakan  untuk  memaksa  orang  membuat keputusan  moral  yang  baik,  dan  hukuman  digunakan  untuk  mencegah  orang  membuat keputusan moral yang salah.
Aspek epistemologi keadilan hukum pada pemikiran barat menggambarkan pentingnya ilmu  yang  dimiliki  dan  harus  diamalkan  oleh  manusia,  dalam  memperoleh  dan mengamalkan  ilmu  ini,  akal  dan  rasio  manusia  harus  menguasai  seluruh  aspek  jiwa mereka  agar  mereka  memperoleh  kebijaksanaan.  Pengetahuan  menurut  masa kebangkitan  kristen  harus  memperhatikan  hukum-hukum  Tuhan,  sebab  menurut  masa ini manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk selalu patuh, melalui kepatuhan  inilah  manusia  akan  mendapatkan  pengetahuan  akan  kebijaksanaan  yang nantinya  akan  membuat  mereka  memiliki  kebajikan,  kesederhanaan,  dan  kehati-hatian dalam  bertindak.  Sedangkan  pada  masa  pencerahan  dan  kontemporer  pengetahuan diibaratkan  sebagai  proses  pencarian  manusia  akan  pertanyaan  yang  muncul  pada dirinya  sendiri  yang  menuntut  kebenaran  yang  dapat  dibuktikan.  Kebenaran  tesebut merupakan  hasil  dari  persetujuan  bersama  yang  bermuatan  nilai  dan  moral  (  yang  ada dan  berkembang),  untuk  mewujudkan  kesepakatan  bersama  tersebut  diperluakan  suatu
sistem kerja sama  yang baik , disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini dalam perwujudannya  dibutuhkan  seorang  pemimpin  yang  akan  melindungi  dan  mencegah manusia agar tidak tersesat dengan pengetahuan akan hukum dan keadilan yang mereka miliki.
Adanya pengetahuan yang diimplementasikan dalam kontrak sosial sebagai wujud dari perlunya  kesepakatan  bersama  yanag  bermatan  nilai  moral  dan  norma  hukum memberikan  pengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  secara  signifikan,  hukum  yang merupakan  koersi  timbal  balik  dan  memiliki  konsistensi  terhadap  prinsip-prinsip kebebasan individu , yakni: perilaku; kemampuan; dan hak secara yuridis. Hukum disini berusaha  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  masyarakat  baik  dalam  politik  maupun ekonomi.  Sehingga,  pemikiran  keadilan  hukum  memberikan  manfaat  terhadap pendistribusian atau pengimplementasian dari keadilan itu sendiri.
Di  bawah  pengaruh  Yunani  dan  neo-Platonis,  para  filsuf  Muslim  kemudian  juga mengembangkan  konsep  keadilan  yang  rasional,  yang  dipandang  sebagai  alami,  kekal dan  abadi  dan  yang  karenanya  sebanding  dengan  dan  selaras  dengan  keadilan  ilahi. Keadilan  berasal  dari  akal,  di  mata  mereka,  baik  sesuai  dengan  atau  mengekspresikan keadilan berdasarkan wahyu. Bagaimanapun, itu adalah alasan yang memberikan alasan untuk jus divinum (hukum ilahi). Karena Tuhan pada awalnya  menanamkan akal pada manusia,  keadilan  rasional  dengan  demikian  diilhami  oleh  Tuhan  juga.  Keadilan,  bagi hampir  semua  filsuf  Muslim,  bukan  hanya  kebajikan  yang  paling  vital  tetapi  paling komprehensif  dari  semua,  atau  sebagaimana  Plato  mendefinisikannya,  ―jumlah  semua kebajikan.‖  Seperti  kebajikan  penting  lainnya,  seperti  ―kebijaksanaan,  kesederhanaan, keberanian, dan ketabahan‖, keadilan juga merupakan kualitas yang sangat diperlukan bagi  semua  manusia.  Sebagai  kebajikan  esensial  dan  alami,  keadilan  sangat  terkait dengan  ―kebenaran,‖  ―benar,"  dan  ―baik,‖  seperti  halnya  kebalikannya,  ketidakadilan (jawr) atau tirani (Ðulm), yang kebetulan dan tidak lazim, dan dikaitkan dengan ―salah dan  ―jahat‖.  Dengan  demikian  keadilan  dapat  diharapkan  ditemukan  dalam  hampir semua hal.  Selain  itu,  tindakan  manusia  dapat diukur  dari  segi  keadilan dan seringkali diklasifikasikan  sebagai  sesuatu  yang  ekstrem  dan  berlebihan  atau  tidak  memadai  dan kurang, tergantung pada seberapa jauh mereka melampaui batas keadilan atau berada di belakangnya.
Keadilan  hukum  dalam  Islam  menunjukkan  bahwa  norma  hukumlah  yang  menjadi objek  dari  keadilan,  keadilan  merupakan  produk  dari  kecerdasan  matang  berupa kebajikan  yang  didasarkan  dari  hukum-hukum  Allah.  Keadilan  sebagai  norma  yang diperlukan,  tetapi  tidak  cukup,  dalam  hubungan  manusia,  sehingga  keadilan  perlu dilengkapi  dengan  norma  dan  bentuk  hubungan  yang  lebih  tinggi:  ―ihsân‖.  Norma, menurut  Qutbh  dan  Khoemeni  tersebut  meliputi  aturan-aturan  mengenai  hubungan sosial,  politik,  dan  ekonimi  yang  memprioritaskan  hak  setiap  manusia  demi menciptakan  keadilan  sosial.  Norma-norma  tersebut  oleh  Gazhali,  Shatibi,  dan Miskawaih dituangkan secara khusus dalam hukum islam ― maqashid al- shari‘a‖ , yang bersumber  dari  hukum-hukum  Allah,  yakni  Al-Qur‘an  dan  Hadist  Nabi  Muhammad SAW.  Tujuan  dari  hukum  Islam  adalah  keadilan  bagi  seluruh  umat  dibawah  keadilan Illahi. manusia yang baik bisa menjadi jahat dan sebaliknya, jika tidak ada pendidikann berupa  pengetahuan  yang  benar.  Hukum  kemudian  menetapkan  standar  kebajikan  dan batasan-batasan  kebijaksanaan  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  bersama  dibawah keadialan  illahi.  Miskawaih  berpendapat  bahwa  keadilan  hukum  tidak  mentoleransi setiap  bentuk  hal  yang  berlebihan,  adil  itu  pasti  bajik,  namun  kebajikan  itu  bukan
prasyarat  keadilan  sebab  kebajikan  merupakan  sebuah  kualitas  perbuatan  yang  terpuji yang identisk dengan kebaikan hati seseorang. Sedangkan hukum memiliki fungsi yang sangat  penting  sebagai  pengatur  keadilan  dengan  selalu  berupaya  untuk  memperbaiki kelebihan  dan  kekurangan  dari  kebajikan.  Aturan-aturan  tersebut  dituangkan  kedalam maqashid shariah, yang mendefinisikan tujuan hukum islam untuk kemshlahatan umat, yakni keadilan sosial.
Pengetahuan  atau  ilmu  yang  bersumber  dari  Pengetahuan  keillahian  dijadikan  dasar dalam hukum islam islam untuk mengfembalikan manusia sebagai makhluk yang insan, sesuai  daengan  kodratnya  sebagai  aktluk  ciptaan  Allah.  Yang  memiliki  kewajiban  dan hak  yang  sama  sebagai  seorang  hamba,  yang  diwajibkan  untuk  selalu  berbuat  adil terhadap dirinya  sendiri kemudian adil terhadap orang lain dalam Tataran kemanusiaan, dan adil terhadap ciptaaan Allah lainnya dalam  tataram  alam semesta. Keadilan hukum yang  bersumber  dari  Wahyu,  menyiratkan  tindakan  seorang  Hakim  yang  berilmu  dan sebagai  wakil  Allah  di  Bumi  untuk  selalu  menegakkan  syariat-syariat  Islam  terhadap umatnya,  dan  senantiasa  mengingat  Allah  setiap  waktu  dalam  hal  berbuat,  berkata, berfikir,  dan  memutuskan  suatu  perkara  baik  terhadap  dirinya  sendiri  dan  orang  lain. keadilan  hukum  menciptakan  keharmonisan  hubungan  antara  manusia dengan  Tuhan ( keadilan  Universal)  dan  manusia  dengan  manusia  lainnya  berupa  pendistribusian  hak yang setara sesuai denga aturan hukum islam yakni keadulan distributif , dan  keadilan berupa ganjaran atau imbalan terhadap setiap tindakan kebajikan atau keburukan.

## 4. Kesimpulan
Sesuai  dengan  gambaran  dan  eksplanasi  dari  tipologi  keadilan  hukum berkeadaban  sdapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  hukum  berkeadaban  pada  saat  ini memiliki asumsi sebagai berikut:
1.  pemikiran  keadilan  hukum  berkeadaban  versi  barat  lebih  mendominasi  norma dan  nilai  moral  yang  bersumber  dari  pengetahuan  rio  dan  akal  manusia  yang bersumber dari  nilai-nilai  moral  masyarakat  yang telah ada,  atau penemuan  aturan yang baru sebagai hasil persetujuan dari kontrak sosial.
2.  Pemikiran  keadilan  hukum  berkeadaban  versi  Timur,  menunjukkan  bahwa norma  keadilan  bersumber  dari  ajaran  konfusianiseme  yaitu  ajaran  dari  para  dewa dan nenek moyang.
3.  Pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi Islam, menunjukkan bahwa norma keadilan bersumber dari ajaran-ajaran Allah yakni wahyu dan hadist nabi yang oleh para ulama  dituangkan  dalam maqashid ‗alsharia.

## Daftar Pustaka
Ahmad, K. (2004). The Challenge Of Global Capitalism: An Islamic Perspective. Policy Perspectives , 1 (1), 1-29
Al-Attas, S. M. A. N (1993). Islam And Secularism.
Austin,  A.  (2018).  Well-Being  And  Social  Justice:  In  Defence  Of  The  Capabilities Approach. In The Politics Of Wellbeing (Pp. 49-70). Palgrave Macmillan, Cham.
Andrieu,  K.  (2010).  Transitional  Justice:  A  New  Discipline  In  Human  Rights. Online Encyclopedia Of Mass Violence , 18 .
Ahmed,  F.  (2018).  An  Exploration  Of  Naquib  Al-Attas ‘Theory  Of  Islamic  Education As  Ta‘Dīb  As An ‗Indigenous ‘Educational  Philosophy. Educational  Philosophy And Theory , 50 (8), 786-794.
Ahimsa-Putra,  H.  S.  (2011).  Paradigma  Profetik:  Mungkinkah?  Perlukah?. Makalah Disampaikan Dalam “Sarasehan Profetik .
Cameron,  E.,  Shine,  T.,  &  Bevins,  W.  (2013).  Climate  Justice:  Equity  And  Justice Informing  A  New  Climate  Agreement.  World  Resources  Institute  And  Mary Robinson Foundation–Climate Justice, 2.
Gonzalez ‐ Ricoy,  I.,  &  Rey,  F.  (2019).  Enfranchising  The  Future:  Climate  Justice  And The  Representation  Of  Future  Generations.  Wiley  Interdisciplinary  Reviews:
Climate Change, 10(5), E598.
Selo,  A.,  Mustari,  H.,  Possumah,  B.  T.,  Sadi,  H.,  &  Usman,  A.  H.  (2015).  Adab  Al Nafs:  A  Review  Of  Al  Mawardy‘s  Moral  Education  Philosophy. Mediterranean Journal Of Social Sciences , 6 (3 S1), 552-552.
Rozehnal,  R.  (Ed.).  (2018).  Piety,  Politics,  And  Everyday  Ethics  Insoutheast  Asian Islam: Beautiful Behavior, Hal: 59.
Feener,  R.  M.  (2019).  Piety,  Politics,  And  Everyday  Ethics  In  Southeast  Asian  Islam:
Beautiful Behavior Ed. By Robert Rozehnal. SOJOURN: Journal Of Social Issues In Southeast Asia , 34 (3), 619-622.
Salvatore,  A.  (2018).  The  Islamicate  Adab  Tradition  Vs.  The  Islamic  Shari  ‗A,  From Pre-Colonial To Colonial, Hal: 9.
Toguslu, E. (2007). Gülen‘s Theory Of Adab And Ethical Values Of Gülen Movement‘.
In  Conference  Proceedings  Muslim  World  In  Transition:  Contributions  Of  The Gülen Movement, London, October, Leeds: Leeds Metropolitan University Press (Vol. 445, P. 458).
Reksiana,  R.  (2018).  Kerancuan  Istilah  Karakter,  Akhlak,  Moral  Dan  Etika.
Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam , 19 (1), 1-30.
Ridwan, R., Dimyati, K., & Absori, A. (2015). Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab Dan Konteks Ke-Indonesiaan. Hal: 184.
Ridwan,  R.,  Khudzaifah  Dimyati,  S.  H.,  &  Absori,  S.  H.  (2018).  RELASI  HUKUM DAN  MORAL:  Studi  Dalam  Perspektif  Pemikiran  Hukum  Kodrat,  Positivisme Hukum Dan Hukum Profetik (Doctoral Dissertation, S3 Ilmu Hukum).
Rawls, John. 2001. Justice As Fairness: A Restatement, Havard University Press.
Rawls, John. 1971. A Theory Of Justice Revised Edition. Havard University Press.
Rozehnal,  R.  (Ed.).  (2018).  Piety,  Politics,  And  Everyday  Ethics  In  Southeast  Asian Islam: Beautiful Behavior.
Shaleh  &  Azwita  (2021)  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  09  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Swalayan  Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.
Pogge,  T.  (  2015).  Justice:  Philosopical  Aspects. International  Encyclopedia  Of    The Social And Behavioral Sciences, Ed( 2),943-948.
Wagstaff,  G.  F.  (1998).  Equity,  Justice,  And  Altruism.  Current  Psychology,  17(2-3), 111-134.
Zhang,  Y.,  &  Lovrich,  N.  (2016).  Portrait  Of  Justice:  The  Spirit  Of  Chinese  Law  As Depicted In Historical And Contemporary Drama. Global Media And China , 1 (4), 372-389.
Andriessen,  D.,  &  Boom,  M.  V.  D.  (2007).  East  Is  East,  And  West  Is  West,  And  (N) Ever Its Intellectual Capital Shall Meet. Journal Of Intellectual Capital , 8 (4), 641- 652.
Kuşpınar, B. An Analysys Of The Views Of Al-Ghazali, Ibn Al-‗Arabi And Mawlani Bumi On The Concept Of Justice. Icindekiler/Contents, 217. Hal: 220-222.
Shaleh,  Dkk,  (2021)  Peranan  Ncb-Interpol  Indonesia  Terhadap    Tindak  Pidana Perdagangan  Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.