## STRATEGI DAN MODE PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH MURAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Hamdi Darmawan 1 , Ermaya Suradinata 2 , Rossy Lambelanova 3 , Sampara Lukman 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: hamdidarmawan17@gmail.com

## Abstrak
Menurut konstitusi  kita, setiap orang memiliki hak atas kesejahteraan fisik  dan mental, atas rumah,  dan  lingkungan  hidup  yang  aman  dan  stabil.  Tempat  tinggal  memainkan  peran penting  dalam  mendefinisikan  karakter  dan  identitas  bangsa  sebagai  bagian  dari  inisiatif untuk  menciptakan  manusia  seutuhnya.  Namun,  tidak  semua  orang  Indonesia  bisa mendapatkan  tempat  tinggal  yang  layak,  sesuai  dengan  undang-undang  kita.  Pendapatan mereka  yang  rendah  menghalangi  mereka  untuk  membeli  rumah  yang  semakin  mahal. Pemerintah  Kota  Palembang  telah  menginisiasi  program  pembuatan  hunian  terjangkau  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Namun,  strategi  ini  belum  sepenuhnya  berhasil. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan pendekatan dan model yang paling efektif untuk  menegakkan  kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif, seperti yang ditunjukkan oleh analisis mendalam dan kajian pustaka.
Kata Kunci: Strategi, Implementasi Kebijakan, Rumah Murah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

## Abstract
According to our Constitution, every person has the right to physical and moral prosperity, to a home, and to a safe and stable living atmosphere. Residence plays a critical role in defining the  nation's  character  and  identity  as  part  of  the  initiative  to  create  a  whole  human  being. However,  not  all  Indonesian  people  can  get  a  decent  place  to  live  as  mandated  by  our constitution.  Their  small  income  causes  them  to  be  unable  to  buy  a  house  which  is  getting more  expensive.  The  city  government  of  Palembang  has  launched  a  policy  of  low-cost housing  for  low-income  communities  (MBR).  However,  this  policy  has  not  been  maximally successful. This study intends to find the right strategy and model in implementing the policy. This research uses a qualitative approach by making in-depth observations and a literature approach.
Keywords : Strategy, Policy Implementation, Cheap Houses, Low Income Communities.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  konstitusi  negara  kita,  setiap  orang  berhak  atas  kesejahteraan  fisik  dan mental, atas rumah, dan iklim hidup yang aman dan stabil (Hadiyono, 2020). Tempat tinggal memegang  peranan  penting  dalam  pendefinisian  karakter  dan  jati  diri  bangsa  guna mewujudkan  manusia  yang  seutuhnya,  egois,  mandiri,  dan  sejahtera,  sehingga  kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap manusia, yang akan terus berlanjut dan berkembang dalam hubungannya dengan siklus hidup (Isnaini & Adnan, 2018).
Negara  melalui  perangkatnya  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia baik dari segi permukiman, memastikan masyarakat dapat tinggal di  rumah  yang  layak  dan  murah  dalam  suasana  yang  stabil,  bersih,  dan  harmonis  (Rofii, 2019).  Sebagai  kebutuhan  dasar  manusia,  setiap  keluarga,  terutama  yang  berpenghasilan rendah,  idealnya  memiliki  rumah.  Selain  itu,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk memastikan  dan  memfasilitasi  akses  perumahan  (Kusumastuti,  2015).  Penyediaan  dan pengadaan  serta  kenyamanan  rumah  tangga  merupakan  satu  kesatuan  fungsional  dalam penataan  ruang,  kehidupan  ekonomi,  dan  sosial  budaya  yang  mampu  menjamin  kelestarian lingkungan  dengan  tetap  berpegang  pada  semangat  kemandirian,  kedaulatan  daerah,  dan transparansi dalam kehidupan sosial, nasional, dan tata kehidupan negara (Parmadi, 2018).
Pemerintah  harus  berperan  menyediakan  sarana,  prasarana  dan  kebijakan  yang  tepat sasaran  untuk  berfungsinya  sistem  perumahan  yang  terjangkau.  Bahkan,  menurut  Singgih Santoso (2002) “bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah harus menyediakan subsidi.  Ini  adalah  konsekuensi  bila  Negara  mengakui  bahwa  perumahan  adalah  sebuah kebutuhan dasar.” Aviliani, (2015) berpendapat bahwa “dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya,  masalah  perumahan  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  sewajarnyalah menempati posisi dan prioritas unggulan. Khususnya dalam hal yang menyangkut masyarakat kota berpenghasilan sangat rendah dan tidak tetap.”
Dalam  melaksanakan  program  perumahan  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  dan  memaknai  program  pembangunan  yang  terdesentralisasi,  Pemerintah  Daerah berpegang  pada  Peraturan  Pemerintah  88/2014  yang  menyatakan  pada  Pasal  1  bahwa pembangunan  perumahan  dan  permukiman  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah.  Menteri,  Gubernur,  Bupati  /  Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Pasal  5  memberikan  rekomendasi  dan  pedoman  tentang pengadaan tanah, pemeliharaan, dan pengelolaan, serta pendanaan.
Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  sangat  penting  dalam  hal pertumbuhan, terutama dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan nasional serta kapasitas untuk melayani penduduk (Sidik, 2002). Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat diharapkan  mampu  melaksanakan  kebijakan  pembangunan  baik  secara  top  down  (misalnya kegiatan  dekonsentrasi)  maupun  bottom  up  (berfungsi  sebagai  penunjang  kegiatan  Pusat maupun  hasil  prakarsa  daerah).  Ini  merupakan  inovasi  untuk  memperluas  peluang  daerah, memungkinkan mereka untuk lebih imajinatif dan inovatif dalam pertumbuhannya, terutama dalam penataan program dan pertemuan seputar kebutuhan daerah (Soeprapto, 2003).
Pemerintah  daerah  diwajibkan  mendanai  Kredit  Pembiayaan  Rumah  -  Fasilitas Pembiayaan Likuiditas Peumahan (KPR FLPP) berdasarkan Inpres 1/2010 dan Inpres 3/2010 tentang  Hanya  Program  Pembangunan,  yaitu  Program  Perluasan  Kredit  (Widiastuti,  2019). Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  berfungsi  sebagai  penghubung  bagi  pelaksanaan  program Nasional  di  Daerah.  Faktor  utama  yang  perlu  diperhatikan  adalah  KPR  FLPP  dikonsumsi lebih  cepat  di  daerah  daripada  di  pusat.  Kebijakan  ini  secara  tidak  langsung  mempengaruhi ketersediaan hunian masyarakat yang terjangkau, terutama bagi kelompok rentan (Priliansyah dkk, 2021).
Sepanjang  2015,  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  Asosiasi  Pengembang  Perumahan dan  Pemukiman  Seluruh  Indonesia  (Apersi)  Sumatera  Selatan  telah  berhasil  membangun 1500  unit  Rumah  Bersubsidi  atau  untuk  Masyarakat  Bepenghasilan  rendah  (MBR)  di
Sumatera  Selatan.  Namun,  Proses  dan  pelaksanaannya  tidak  mudah  lantaran  menghadapi sejumah  kendala.  Adapun  sejumlah  kendala  yang  dihadapi  di  lapangan  seperti  yang dikemukakan  Ganefo  (2013)  misalnya  ketersediaan  lahan  serta  bahan  baku,  yang  harganya selalu  mengalami  kenaikan  cukup  signifikan,  dikarenakan  disekitar  kawasan  tersebut  terus berkembang. Pengembang rumah subsidi mengharapkan pemerintah menyediakan bank tanah ( land  banking )  untuk  mendukung  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP). Semakin  tingginya  harga  tanah  menjadi  kendala  utama  dalam  mewujudkan  rumah  murah. Ketua  DPD  REI  Sumatera  Selatan  Moerod  (2012)  mengusulkan  perlunya  pengadaan  bank tanah  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang  hal  ini  dapat  membantu  pengembang  dalam melaksanakan Program pembangunan rumah murah di Kota Palembang.
Kebijaksanaan  pembangunan  rumah  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah sejatinya sudah tepat, namun masih dirasakan belum opimal, khususnya di Kota  Palembang dimana  implementasi  kebijaksanaan  tersebut  belum  berjalan  dengan  lancar,  dan  hasil  yang diperoleh pun belum maksimal, ditunjukkan dengan masih adanya backlog permintaan rumah di Kota Palembang yang terus bertambah, Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan antar Instansi  terkait  yang  masih  bekerja  secara  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  kebijaksanaan mereka  masing-masing.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  Palembang  telah  memberikan  bantuan pengurangan  NJOPTKP  BPHTB  sebesar  100  juta  rupiah  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar daripada  Kabupaten  Kota  lain  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  masih  sebesar  60  juta rupiah,  namun  di  lain  sisi  rumitnya  birokrasi  perizinan  perumahan  dan  karakteristik  rezim yang  suit  diubah  seperti  misalnya  budaya  pungli,  masih  menjadi  masalah  besar  yang berdampak  mengurangi  efisiensi  dalam  waktu  dan  biaya  dalam  proses  implementasi kebijaksanaan tersebut
Atas  dasar  uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  kajian  tentang strategi dan model  yang tepat dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah murah di kota  Palembang  guna  mewujudkan  rumah  murah  yang  sehat  sejahtera  serta  terlaksananya penyelenggaraan rumah  murah  yang transparan,  akuntabel,  tepat  sasaran  serta berkelanjutan di kemudian hari.

## B. METODE
Kajian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang  implementasi  Kebijakan Pembangunan  Perumahan  Murah  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Palembang didefinisikan  secara  kualitatif.  Creswell  &  Miller  (2000)  mengatakan  bahwa  analisis kualitatif adalah tradisi ilmu sosial khusus yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan individu di bidangnya, dan dalam kata-kata. Moloeng (2009) juga menunjuk pada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif: data yang dikumpulkan berupa kalimat, gambar dan bukan  angka.  Mereka  hanya  sebagai  penunjang,  meski  ada  statistik.  Data  yang  terkumpul terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, catatan pribadi dan lain-lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Strategi  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Rumah  Murah  di  Kota Palembang
Strategi  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dalam satu  kesatuan  (Wedhasmara,  2009),  dalam  hal  ini  tindakan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  Kota  Palembang  dengan  memperhatikan  kebijakan  rumah  murah  bagi masyarakar  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Palembang  yang  termaktub  dalam  Peraturan Pemerintah  No  6  tahun  2016  tentang  akomodasi  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah.
Membangun  rumah  untuk  berpenghasilan  rendah  berdampak  besar  pada pembangunan ekonomi. Membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah suatu  keharusan  bagi  Kota  Palembang  dan  bagi  penduduknya  sendiri  untuk  mencapai permukiman  yang aman  dan baik  serta untuk  mengurangi  permukiman kumuh  di  perkotaan (Lopulalan & Leuwol, 2019). Selain itu, pembangunan akomodasi murah di daerah perkotaan belum  tersedia  bagi  pegawai  berpenghasilan  rendah  terutama  pada  perusahaan  baru  hingga usaha  kecil  menengah  yang  berkembang  di  daerah  baru  dan  menyerap  pegawai  baru  untuk mengentaskan  pengangguran.  Di  sisi  lain,  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  fiskal  daerah Kota Palembang juga dapat meningkat.
Penelitian  strategi  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  desain  dan  realisasi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pada titik pengabdian. Identifikasi bergantung pada  elemen  ASOCA  dan  sistematis,  internal  dan  eksternal,  dari  setiap  komponen lingkungan.  Analisis  lingkungan  merupakan  analisis  strategis  internal  untuk  penilaian  dan identifikasi  serta  perumusan  unsur-unsur  yang  merupakan  pengaruh  dari  ability,  streght, opportunity, culture dan agility.
a. Ability  adalah  kapasitas  untuk  menggunakan  istilah  "mampu",  yang  berarti kemampuan  untuk  melakukan  apa  saja.  Mungkin  juga  ada  individu  yang  kaya,  atau memiliki kelebihan uang, yang dapat dipandang sebagai bakat.
b. Streght adalah kata  'ketangguhan',  yang artinya sulit dikalahkan, sangat keras, stabil, dan bertenaga. Keteguhan juga menyiratkan keberanian dan ketekunan. Pertimbangan lingkungan eksternal membutuhkan kekuatan. Kekuatan
c. Opportunity, khususnya Peluang berarti ruang, baik yang berwujud maupun simbolis, dan menawarkan peluang untuk acara yang membantu mencapai tujuan dan program. Peluang termasuk penyebab eksternal lingkungan.
d. Culture,  khususnya  Budaya  berarti  pemikiran,  makna  budaya,  hasil,  tradisi  dan sesuatu yang telah berkembang (beradab, maju) atau sesuatu yang sulit diubah karena pemahaman  yang  telah  dipertahankan  secara  konsisten  dalam  pengaturan  tertentu. Dalam  masyarakat  ini,  orang  berkembang  dan  progresif  dan  hidup  dengan  waktu mereka setiap saat. Pertimbangan lingkungan eksternal termasuk budaya.
e. Agility,  yaitu  kreativitas,  adalah  produk  dari  kata  cerdas  yang  menyiratkan pertumbuhan intelektual  yang lengkap, pemikiran yang tajam, keunggulan ideal, dan kecerdasan.  Kapasitas  tidak  mencukupi,  pengelolaan  pemikiran  dan  analisis pengetahuan  harus  cerdas.  Pertimbangan  lingkungan  batin  membutuhkan ketangkasan.
Opportunity  dan  Agility  yaitu  pemanfaatan  informasi  untuk  memanfaatkan  peluang yang ada dinilai sebagai strategi ideal dalam pelaksanaan pembangunan rumah murah di Koa Palembang.  Kemungkinan  berkembangnya  komunitas  mandiri  yang  terintegrasi  dan  kota pintar menjadi alasan perlunya perubahan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Didukung oleh kebutuhan hidup  yang layak dan untuk memberikan masyarakat modern ekonomi aktif baru di atas gedung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peluang tersebut diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi yang ada di Kota Palembang  dari  segi  pajak  daerah  seperti  BPHTB  dan  PBB,  dan  memberikan  kesempatan tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM), serta memberikan lapangan kerja baru  di  sekitar  lokasi  pembangunan  rumah  murah  bagi  masyarakat  Kota  Palembang.  Oleh sebab  itu agility diperlukan  untuk  menjawab  tantangan  tersebut  dengan  cara  membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghailan rendah sebagai salah satu pilihan positif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Namun  pada  implementasinya  diperlukan  strategi agility lain  untuk  dapat memaksimalkan  pembangunan  rumah  murah  di  Kota  Palembang  yang  masih  mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan hasl analisis ASOCA, peneliti menjelaskan strategi dengan melakukan  berbagai  kebijaksanaan  inkremental  yang  terkait  dalam  proses  implementasi pembangunan rumah murah di Kota Palembang.
Kebijaksanaan inkremental pertama adalah perombakan sistem regulasi dan perizinan (seperti  izin  lokasi, advice  planning ,  IMB,  analisa  AMDAL,  analisa  level  tanah  dan  air, penerbitan site plan dan penerbitan IPB), khusus untuk rumah murah di Kota Palembang dari yang  sebelumnya  bertahap-tahap  menjadi  satu  paket all  in .  Dinas  Tata  Kota  Palembang dengan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  melakukan  upaya  pembenahan  regulasi  perizinan berkoordinasi  dengan  Walikota  Palembang  dan  jajaran  terkait,  serta  mengundang  Asosiasi Pengembang untuk  memberikan masukan serta  memperbaiki sistem regulasi perizinan  yang saat ini terkesan lambat dan memakan waktu serta biaya.
Setelah  regulasi  perizinan  dibenahi,  kebijaksanaan  inkremental  kedua  adalah penetapan  skala  prioritas  dalam  sertifikasi  tanah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah, diharapkan  ATR/BPN  Kota  Palembang  agar  dapat  mendahulukan  kepentingan  dalam pengurusan sertfikat perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perlunya percepatan proses  sertifikasi  lahan  dan  balik  nama  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  Keputusan  Bersama  Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  25/SKB/V/2017,  Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah  Sistematis.  Diharapkan  degan  diterapkannya  sistem  PTSL  secara  maksimal  dapat berpengaruh mengurangi backlog perumahan di Kota Palembang.
Kebijakan  ketiga  berkaitan  dengan  urusan  publik  dengan  teknik  membangun  opini publik.  Semua  anggota  masyarakat  yang  prihatin  tentang  masalah  ekonomi.  Nilai  hunian murah bagi warga berpenghasilan rendah di Kota Palembang dapat dicapai melalui berbagai komunikasi, dan sosialisasi di media cetak dan elektronik. Kebijakan ketiga berkaitan dengan urusan publik melalui pendekatan pembangunan opini publikSumcker, Carr dan Peter Winch, di  Priha,  mengungkapkan  sentimen  publik  yang  mencurahkan  perhatian  atau  menjawab pertanyaan  dengan  cara  berbeda  yang  mendukung  faktor  ekonomi  Nilai  hunian  murah  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Palembang  dapat  dicapai  melalui  berbagai komunikasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
Pendekatan  tahap  keempat  terutama  ditujukan  untuk  menggunakan  pekerjaan  kota dengan  menempatkan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  perumahan  murah  untuk
lingkungan  berpenghasilan  rendah.  Kegiatan  tersebut  memberikan  dukungan  penuh  kepada masyarakat  sekitar  dengan  mengikutsertakan  tenaga  kerja  setempat  dalam  proses pembangunan  rumah  murah  di  lokasi  tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  setempat  dapat memulai  usaha  baru  di  sekitar  lokasi  pembangunan  rumah  murah,  seperti  misalnya  rumah makan dan depot bahan bangunan yang menyerap tenaga kerja baru, dan banyak lagi usaha- usaha  lain  yang  peneliti  yakin  akan  berkembang  seiring  diterapkannya  implementasi kebijaksanaan  dalam  pembangunan  rumah  murah  di  Kota  Palembang.  Pemerintah  Kota Palembang  sudah  seharusnya  mendukung  langkah  baik  ini  dengan  melakukan  dorongan kepada  masyarakat  di  sekitar  lokasi  pembangunan  rumah  murah  untuk  mulai mengembangkan usaha mandiri dan menanamkan semangat bewirausaha.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  arah  pertumbuhan  perkotaan,  perlu  dilakukan kajian yang cermat tentang isu-isu lain yang terkait dengan pembangunan perumahan murah bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  khususnya  dalam  pembangunan  perkotaan.  Teknik inceptional  kelima  mungkin  seperti  ini.  Bekerja  sama  dengan  berbagai  universitas  dalam implementasi  ini,  pertimbangan  dapat  diberikan  pada  jalur  dan  janji  perencanaan  kota  saat membangun  rumah  murah  untuk  individu  berpenghasilan  rendah.  Pekerjaan  ini  akan memberikan  kontribusi  baik  untuk  proses  studi  maupun  untuk  pengembangan  dan pembangunan  perumahan  murah  di  kota  Palembang.  Penting  juga  untuk  mempekerjakan tenaga  ahli  yang  dapat  membantu  pembangunan  rumah  murah  di  Kota  Palembang  selain kerjasama dengan perguruan tinggi.
Selain itu, membuat rencana induk perkembangan wilayah perkotaan menjadi strategi inkremental  keenam.  Rencana  tersebut  termasuk  melingkupi  pendataan  wilayah-wilayah strategis  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan,  melakukan  koordinasi  dengan  Camat  dan Lurah  terkait  lokasi-lokasi  yang  cocok  untuk  dilakukan  pengembangan  kota,  pelaksanaan teknis  kawasan,  sebagai  bahan  dalam  penyusunan  awal  studi  kelayakan  (feasibility  study). Studi  kelayakan  dapat  dilaksanakan  seperti  melakukan  studi  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, diharapkan pengembangan kawasan dilaksanakan dengan dukungan  infrastruktur  seperti  mendorong  pengembangan  infrastruktur  wilayah  yang terintegrasi  dengan  kawasan  pengembangan  baru  melalui  konsep  Transit  Oriented Development  (TOD)  dan  juga  turut  serta  dalam  pengembangan  program  nasional  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti diberitakan REI edisi Januari 2016.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  strategi  inkremental  ketujuh  yakni,  bekerjasama  dengan pihak  swasta  dalam  implementasi  kebijaksanaan  pembangunan  rumah  murah  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota  Palembang,  seperti  REI  dan  APERSI.  Sejalan dengan  model  Smith  dimana  pola  transaksi  dan  tekanan  tidak  hanya  berjalan  pada  antar instansi  maupun  masyarakat,  tetapi  dengan  adanya  dorongan  pihak  swasta  maupun  investor akan  memberikan  dampak  ke  berbagai  elemen  implementasi  pembangunan  rumah  murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang.
Kebijaksanaan  rumah  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  merupakan gagasan  yang  sangat  tepat  diimplementasikan  untuk  mengangkat  derajat  hidup  masyarakat menjadi  lebih  maju  dan  terarah,  dan  merubah  pola  pikir  primitif  yang  selama  ini  masih melekat  di  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dan  masyarakat  Kota Palembang pada khususnya, terutama, penduduk urbanisasi / transmigrasi, dan penduduk sub urban  (pinggiran  kota)  yang  masih  belum  memiliki  hunian  dan  pekerjaan  yang  layak  dan
cendenrung  berpenghasilan  rendah.  Diharapkan  kedepannya  kebijaksanaan  rumah  murah bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  tak  lagi  menemukan  kendala  maupun  konflik  yang bertentangan sehingga merugikan masing-masing pihak yang terlibat.

## 2. Model  Implementasi  Kebijaksanaan  Program    Rumah  Murah  di  Kota Palembang
Menurut  model  proses  Smith  (1973),  pembentukan  kebijakan  yang  ideal  dapat berhasil  dilaksanakan  jika  didukung  oleh  empat  faktor  utama,  yaitu  proses  perumusan kebijakan, organisasi pelaksana, penduduk sebagai sasaran kebijakan (kelompok sasaran) dan faktor lingkungannya. Salah satu saja dari faktor tersebut tidak memenuhi, maka tidak akan tercapai suatu kebijaksanaan ideal yang dapat terlaksana.
a. Policy Making Process (proses perumusan kebijakan)
Dalam  implementasi  kebijaksanaan,  pertama  kali  yang  harus  ditinjau  adalah Policy Making  Process (proses  pembuatan  kebijaksanaan).  Model  ini  dapat  dilihat  pada  proses implementasi  kebijaksanaan  terutama  pada  negara-negara  bekembang  seperti  Indonesia. Kebijaksanaan program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memperlihatkan  adanya  berbagai  pengaruh  dalam  proses  impementasi  kebijaksanaan tersebut.  Tujuan  utama  dari  implementasi  kebijaksanaan  program  rumah  murah  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  sudah  tentu  untuk  meggapai  kesejahteraan  masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak, dan juga berdampak mengurangi titik-titik permukiman kumuh di daerah perkotaan. Sebagai side effect kebijaksanaan tersebut juga dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah dari segi perolehan pajak daerah.
Sehubungan  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  fungsi  dan  kegiatan  yang  formal yaitu  interaksi  antara  dinas  terkait,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan Pemerintah  Kota  Palembang,  maka  kebijakan  ini  juga  dapat  digolongkan  sebagai organisasional.  Organisasi  Perumahan  seperti  REI  dan  Apersi,  perbankan  dan  juga masyarakat itu sendiri. Gubernur Sumatera selatan Bersama-sama DPRD membuat Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun  2016-2036.  Dimana  Peraturan  Daerah  ini  menjadi  pedoman  bagi  pelaksanaan pembangunan  jangka  menengah  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  yang  menyangkut  juga pedomaan  pembangunan  Kawasan  perumahan  di  Perkotaan  dalam  hal  ini  Pembangunan Perumahan dalam Kota Palembang,
Begitu  pula  dalam  proses  perumusan  kebijakan  Pemerintah  Kota  Palembang, Walikota  Palembang  dan  Partai  Demokrat  Kota  Palembang  secara  bersama-sama merumuskan Peraturan Daerah (RTRW) Kabupaten Nomor 15 Kota Palembang Tahun 2012- 2032.  Mengenai  pusat  permukiman  dan  sistem  jaringan  prasarana  dan  sarana  penunjang kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat,  kegiatan  tersebut  memiliki  hubungan  hierarkis, khususnya  dalam  pembangunan  perumahan  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  Kota Palembang.
b. Implementation Organization
Meninjau  organisasi  pengimplementasi  sebagai  poin  kedua,  maka  implementasi kebijaksanaan  program  rumah  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  merupakan gagasan  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Terkait  sebagai  initiator  atau  penggagas pertama  dengan  mempetimbangkan  beberapa  aspek  yang  dinilai  perlu  untuk  dijalankannya
kebijaksanaan  ini,  guna  mancapai  tujuan  yang  diinginkan  dari  implementasi  kebijaksanaan rumah  murah  iniSelain  itu,  penting  untuk  memahami  intensitas  dan  tingkat  perhatian organisasi  terkait,  terutama  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan pembangunan  rumah  murah.  Hal  ini  juga  mengalami  tekanan  saat  diterapkannya  kuota subsidi  FLPP  yang  terbatas  dari  pemerintah  pusat.  Dimana  kewenangan  penetapan  kuota subsidi  FLPP  ini  adalah  kebijaksanaan  pemerintah  pusat  yang  dianggarkan  melalui  APBN, yang akan di salurkan kepada Masyarakat Berpenhasilan Rendah yang membeli rumah murah dengan mensubsidi Bunga Ansuran KPR, yaitu Konsumen dikenai bunga hanya 7,25 persen pertahun  selama  masa  tenor  kridit.  Selain  itu  juga  pengembang  dibantu  oleh  pemerintah berupa pembangunan PSU yaitu bantuan pembangunan prasarana Jalan Lingkungan, saluran parit.  Hal  ini  penulis  amati  di  lapangan  yang  telah  dilaksanakan  pemerintah  pusat  melalui pemerintah  provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Pemerintah  Kota  Palembang  dalam  membantu Masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  kota  Palembang  mewujudkan  cita-cita  nya  untuk memiliki Rumah murah.
Kerjasama  antara  Bank  dan  asosiasi  pengembang  (seperti  REI  dan  Apersi)  juga berperan penting demi terlaksananya program rumah murah ini, dimana asosiasi pengembang mewadahi  para  pengembang  rumah  murah  dalam  memberikan  inisiasi  dan  pemikiran- pemikiran  baru  kepada  pihak-pihak  terkait,  agar  program  rumah  murah  semakin  baik  ke depannya. Bank juga memiliki tugas dalam menyediakan pembiayaan berbunga rendah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat.

## c. Target Group
Pada  poin  ke  tiga  ini,  dengan  perlunya  adaptasi  dari  hasil  interaksi  terhadap implementasi  kebijaksanaan  rumah  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  pada konteks  pelaksanaannya  masyarakat  berpenghsilan  rendah  dan  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang menjadi organisasi yang paling terkena dampak dari pembangunan tersebut. Hasil pengamatan  peneliti  untuk  di  kota  Palembang  sudah  berjalan  dimana  Kebijaksanaan Pembangunan  Rumah  murah  ini  diperuntukan  hanya  kepada  kelompok  Masyarakat  yang berpenghasilan  rendah  saja  yang  belum    memiliki  rumah,  dengan  katagori  penghasilannya dibawah 4 juta perbulan, dan ini diperuntukan bagi  PNS,  golongan rendah, TNI, Polri  yang pangkatnya Perwira Pertama kebawah,  pekerja sektor informal Buruh Pabrik, Nelayan, dan lain lain yang ada di Kota Palembang.
Masyarakat  khususnya  di  daerah  perkotaan  sudah  seharusnya  berpikir  maju  untuk memenuhi kehidupan yang layak, salah satunya adalah dengan adanya program rumah murah ini,  sepatutnya  masyarakat  berpenghasilan  rendah  sudah  tentu  terbantukan  untuk  memiliki hunian  yang  layak  dengan  harga  terjangkau.  Perubahan  pola  pikir  masyarakat  sangat diperlukan  untuk  mengimplementasikan  kebijaksanaan  ini,  dengan  diterapkannya kebijaksanaan ini diharapkan masyarakat yang ada di Kota Palembang akan mulai berpindah dari  sistem  kontrak  yang  tidak  memberikan  benefit  sama  sekali  ke  perumahan  yang  lebih tertata dan terjamin.
Ada  kekurangan  penyesuaian  dalam  kelompok  sasaran  untuk  penerapan  strategi  ini karena  meningkatnya  jumlah  persetujuan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  proyek perumahan  berbiaya  rendah,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  banyak  rintangan  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  dan  semakin  sulitnya  syarat  pengajuan  kredit  bersubsidi  di  bank- bank  terkait  yang  menyediakan  pembiayaan,  juga  dengan  dibatasinya  kuota  rumah  murah
bersubsidi  dari  pemerintah  akan  menghambat  penerapan  implementasi  rumah  murah  bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang.
d. Environmental Factor
Pengaruh  lingkungan,  termasuk  komponen  lingkungan  yang  mempengaruhi  atau dipengaruhi  oleh  kebijakan  seperti  budaya,  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Keempat, pertimbangan  pengeluaran  atau  lingkungan  yang  dianggap  sebagai  pembatasan  perumahan murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  tidak  kalah  pentingnya.  Hal  tersebut menunjukkan  dampak  penggunaan  wilayah  yang  tepat  dan  strategis  yang  dapat  berdampak pada  perkembangan  ekonomi  yang  baik  dan  berdampak  pada  berbagai  lapisan  masyarakat, seperti  lingkungan  yang  terkena  dampak,  dan  manfaat  membangun  rumah  muah.  Hal  ini mencerminkan  apa  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang,  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pembangunan dan Pemerintah Pusat.
Kualitas  hubungan  yang  baik  dan  bersinergi  antara  pelaku-pelaku  implementasi kebijaksanaan ini akan sangat berpengaruh dalam terlaksananya kebijaksanaan rumah murah bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Bagaimana  Pemerintah  Pusat  dalam  menerbitkan regulasi dan payung hukum yang kuat, kemudian bagaimana Pemerintah Daerah mendukung penggiat pembangunan rumah murah tersebut dalam proses legalitas yang baik dan terencana, serta  bagaimana  pihak  Bank  menyalurkan  kredit  dengan  bunga  rendah  dengan  proses  yang mudah  tentunya  akan  menghasilkan  output  yang  baik  berupa  terlaksananya  program  rumah murah yang baik dan tepat sasaran. Jika salah satu pelaku implementasi tersebut bertindak tak terarah  dan  terkesan  kea  rah  yang  kurang  baik,  tentunya  akan  memberikan  lingkungan  dan dampak  yang  buruk  pula  bagi  tujuan  akhir  implementasi  kebijaksanaan  ini,  mengakibatkan tidak  tercapainya  target  dari  pengimplementasian  program  rumah  murah  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah.

## D. KESIMPULAN
Pembangunan rumah murah di Kota Palembang saat ini terkendala dengan tingginya harga  lahan  di  daerah  perkotaan.  Menghadapi  masalah  tersebut,  saat  ini  Pemerintah  Kota Palembang  masih  belum  memberikan  dukungan  yang  berarti.  Hal  ini  sangat  disayangkan karena  ada  peluang-peluang  baru  yang  dapat  membantu  perkembangan  kota  dan penduduknya  itu  sendiri,  seperti  misalnya  meningkatkan  perekonomian  daerah,  mengurangi pemukiman  kumuh  dan  menata  kota,  serta  menciptakan  budaya  dan  daya  pikir  masyarakat perkotaan  yang  modern.  Selain  itu  pembangunan  rumah  murah  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah  juga  dapat  memberikan  lapangan  pekerjaan  dan  menumbuhkan kebiasaan  investasi  dan  menabung  sejak  dini.  Dalam  menerapkan  implementasi kebijaksanaan  rumah  murah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  telah  ditetapkan oleh  Pemerintah  Pusat,  sudah  seharusnya  Pemerintah  Daerah  menetapkan  Peraturan  Daerah agar  implementasi  kebijaksanaan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  namun  Pemerintah daerah  seharusnya  mempertimbangkan  faktor  lingkungan  dengan  melibatkan  organisasi- organisasi  lain  yang  melaksanakan  iplementasi  kebijaksanaan  seperti  Pengembang, Perbankan  dan  Notaris  agar  kebijaksanaan  tersebut  tidak  memberatkan  satu  sisi,  karena berdasarkan data di lapanan Pihak Pengembang masih merasa kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aviliani. (2015). Program 1 juta oleh pemerintah perlu trobosan. Kompas. Com.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice , 39 (3), 124-130.
Ganefo,  E.  (2013). Peran  Serta  APERSI  dalam  Pembangunan  Sejuta  Rumah .  Diambil  dari http: Sriwijaya post// Pembanguan Rumah sejahtera. Tapak Bagi MBR.
Hadiyono,  V.  (2020).  Indonesia  dalam  Menjawab  Konsep  Negara  Welfare  State  dan Tantangannya. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan , 1 .
Isnaini,  A.  M.,  &  Adnan,  L.  (2018).  Hak  Warga  Negara  Dalam  Pemenuhan  Lingkungan Tempat  Tinggal  yang  Layak  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi Manusia. Jatiswara , 33 (1).
Kusumastuti, D. (2015). Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah dlam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (3), 541-557.
Lopulalan,  J.  E.,  &  Leuwol,  N.  V.  (2019).  Perubahan  Sosial  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (Mbr) Konsumen Perumahan Bersubsidi Sebagai Sasaran Program Pengadaan Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kabupaten  Sorong. Jurnal Akrab Juara , 4 (4), 111-128.
Moerod.  (2012). Subsidi  Rumah  Sejahtera  Tapak,  Perkembangan  di  Kota  Palembang. Diambil dari htpp://beritapagi.co.id/2012/09/25.
Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Parmadi,  A.  N.  A.  G.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Rumah  Bersubsidi  Di Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi Publik , 3 (1), 34-45.
Peraturan  Pemerintah  No  64  tahun  2016  tentang  Pembangunan  Perumahan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  kebijaksanaan  rumah  murah  bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Priliansyah, Z. A., Rasyid, A., & Najib, K. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi  Perumahan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (Studi  Perumahan Mendalo  Hill  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota) (Doctoral  dissertation,  UIN  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Rofii, N. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 25 (15).
Santoso, S. (2002). Perilaku Organisasi. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Sidik, M. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada  Pencapaian  Tujuan  Nasional.  In Seminar  Nasional"  Publik  Sector  Scorecard, Jakarta (pp. 17-18).
Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. Policy Sciences , 4 (2), 197-209.
Soeprapto,  R.  (2003).  Pengembangan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  Menuju  Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Nomor , 4 , 2003.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Wedhasmara,  A.  (2009).  Langkah-Langkah  Perencanaan  Strategis  Sistem  Informasi  dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard. Jurnal Sistem Informasi , 1 (1), 14-22.
Widiastuti,  A.  (2019). Rekonstruksi  Perubahan  Kebijakan  Regulasi  Perbankan  Terhadap Proses  Hukum  dan  Pelayanan  Perumahan  FLPP  (Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan)  yang  Berbasis  Nilai  Keadilan (Doctoral  Dissertation,  Universitas  Islam Sultan Agung).