Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1127

## PERAN KEBIJAKAN PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH KOTA TASIKMALAYA DALAM MEMBENTUK KARAKTER SANTRI ISLAMI
Fitria Rayani Rahman 1 , Intan Oktaviani Agustina 2 , Siti Zahra Al Munawaroh 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru
Jl. Pendidikan No. 15, Cibiru Wetan Bandung, Jawa Barat, Indonesia. e-mail: fitriarayani@upi.edu, intanoktaviani@upi.ed u, sitizahraalmunawaroh@upi.edu

## Abstrak
Penelitian  ini  tentang  Peran  Kebijakan  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  dalam Membentuk  Karakter  Santri  Islami.  Lembaga  pendidikan  pesantren  adalah  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini merubah mindset dan pandangan terhadap pendidikan pesantren  sebelumnya  yang  dipandang  sebagai  lembaga  pendidikan  non  formal  yang  kurang  mendapat pengakuan  dan  apresiasi  terhadap  lulusannya.  PenMetode  yang  dipakai  yaitu  metode  kualitatif  berupa transkrip  wawancara,  dan  catatan.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  dari  kebijakan pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam membent Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan sebagai lembaga yang setara dengan lembaga  pendidikan  formal  lainnya  oleh  Kementerian  Agama  dan  kebijakan  pesantren  yang  diterapkan merupakan  upaya  pihak  pesantren  untuk  membentuk  karakter  santri  yang  islami.  Menurut  penulis  dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan untuk mengatur para santri mengikuti kegiatan yang terstruktur setiap harinya. Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota  Tasikmalaya  banyak  memasukan  unsur  -  unsur  Islami  diantaranya  dalam  hal  ibadah,  dan  kegiatan lainnya.
Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan, pesantren

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Maka sudah sepatutnya dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan adanya suatu kebijakan. Kebijakan ( policy ) berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘polis’, yang berarti kota. Dalam KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan  asas  yang  menjadi  pedoman  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dalam pendidikan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam praktik pendidikan. 1
Terdapat  tingkatan  dalam  kebijakan  pendidikan.  Dimulai  dari  tingkat  internasional, nasional, provinsi, daerah, hingga ke sekolah masing - masing. Setiap tingkatan kebijakan tersebut,
1 Sukarman Purba dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan (Yayasan Kita Menulis, 2021).
harus  dapat  menjadi  pedoman  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  jenjang.  Seperti kebijakan pendidikan nasional yang disusun oleh Kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi  Republik  Indonesia,  harus  dipahami  dan  ditaati  oleh  seluruh  sekolah  yang  ada  di Indonesia. 2 Meskipun  terdapat  kebijakan  di  tingkat  nasional,  provinsi  dan  daerah,  sekolah  pun diberi hak otonomi untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan mereka terapkan. Karena untuk beberapa  hal,  hanya  sekolah  itu  sendiri  yang  paling  tahu  keadaannya  dan  apa  yang  paling dibutuhkannya.  Dengan  makna  lain  kebijakan  adalah a  means  to  an  end ,  alat  untuk  mencapai sebuah tujuan. 3
Inti dari tujuan pendidikan secara nasional terdapat dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Namun dalam mencapainya, digunakan cara yang berbeda - beda dengan kata lain kebijakan yang digunakan pun memiliki ciri khas di setiap sekolah.
Seperti halnya Sokola Rimba yang digagas oleh Butet Manurung, dimana setiap sekolah yang dirintis mengintegrasikan pendidikan ke dalam struktur komunitas atau kaum adat tertentu. Dengan kata lain sistem dan kebijakan yang dipakai dalam pendidikannya, menyesuaikan dengan kebiasaan dan kehidupan orang-orang suku pedalaman sehari-hari. Karena tujuan dari pendidikan alternatif  ini  adalah  mencerdaskan  para  kaum  adat  tanpa  merubah  tatanan  kehidupan  yang telah mereka miliki.
Selain  itu,  terdapat  kebijakan  pendidikan  di  tingkat  sekolah  yang  dimiliki  oleh  banyak sekolah di Indonesia yaitu, pendidikan pondok. Pendidikan pondok atau dalam umat islam lebih dikenal  dengan  nama  pondok  pesantren,  telah  lahir  sejak  masa  Rasulullah  SAW.  Pendidikan keislaman pada saat itu dilaksanakan di rumah – rumah para sahabat, salah satunya rumah Arqam bin Abil Arqam. Di Indonesia, penggagas pendidikan pondok pesantren ini adalah Syekh Maulana Malik  Ibrahim  atau  yang  dikenal  dengan  nama  Sunan  Ampel.  Sudah  banyak  orang  tahu  bahwa dalam pendidikan pondok pesantren, ada kebijakan dan sistem yang khas. Tentunya kebijakan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003.
Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural disebut pusat budaya Islam, yang disahkan
2 Arwildayanto,  Arifin  Suking,  dan  Warni  Tune  Sumar, Analisis  Kebijakan  Pendidikan :  Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif (Bandung: Cendekia Press, 2018).
3 Indah Mei Diastuti dan Agus Sulton, “The Effectiveness of Problem Based Learning (PBL) Method Through Marquee Model to Cultivate Literacy,” Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah 4, no. 2 (2020).
atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara de facto tidak dapat diabaikan keberadaannya. 4 Pondok pesantren memiliki kebijakan berupa keharusan para pendidik, para tenaga pendidik, dan para peserta didiknya hadir dan tinggal dalam suatu lingkungan yang sama selama masa pendidikan. Dengan cara tersebut, diharapkan para peserta didik dapat lebih terpantau. Pendidik dan tenaga pendidik akan membimbing dan mengayomi para peserta didiknya selama  24  jam.  Hal ini  merupakan  kebijakan yang  paling  pokok  dan  beda  dari  penyelenggaraan pendidikan lainnya. Salah satu ciri khas lain dalam pendidikan pesantren adalah adanya pendidikan karakter  Islami.  Sesuai  dengan  cita  –  cita  pendidikan  nasional,  bahwa  “Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa...”. Karena kecerdasan  intelektual  tanpa  diikuti  dengan  karakter  dan  akhlak  yang  mulia  maka  tidak  akan memiliki nilai lebih. 5
Salah satu pondok pesantren yang memiliki kebijakan tersebut adalah Pondok Pesantren Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya.  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya,  menganut  sistem boarding  school dalam  pendidikannya.  Dengan  kata  lain, pendidikan  formal  berupa  sekolah  dilaksanakan  bersama  dengan  pendidikan  non  formal  yang berupa pendidikan Islami. Oleh karena itu mata pelajaran keagamaan banyak dilaksanakan juga di kelas formal.
Ada  beberapa  kebijakan  yang  diterapkan  dari  mulai  bangun  tidur  hingga  tidur  kembali. Tentunya  kebijakan  –  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  membentuk  karakter  islami  para santrinya.  Dalam  tulisan  ini,  akan  disajikan  peran  dari  kebijakan-kebijakan  Pesantren  Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam membentuk karakter Islami para peserta didiknya.

## KAJIAN PUSTAKA
Pondok  pesantren  merupakan  dua  istilah  yang  menunjukkan  satu  pengertian.  Pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan arti dari pondok yaitu rumah atau tempat tinggal para santri yang sederhana terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari Bahasa Arab yaitu “ Funduq ” yang  berarti  asrama  atau  hotel.  Ada  beberapa  istilah  untuk  pondok  pesantren,  di  Aceh  dikenal dengan  istilah dayah atau rangkang atau menuasa .  Sedangkan  di  Minangkabau  disebut  dengan istilah surau . Pondok pesantren merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari  kampung  halamannya.  Pondok  pesantren  bukanlah  semata-mata  diartikan  sebagai  tempat
4 Syadidul Kahar, Muhammad Irsan Barus, dan Candra Wijaya, “Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter  Santri,” Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan  Budaya  (Journal  of  Social  and  Cultural Anthropology) 4, no. 2 (2019): 170–78.
5 Nuraeni Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren,” AL- HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam) 3, no. 1 (2021): 1–14.
tinggal  para  santri  untuk  mengikuti  pelajaran  yang  diberikan  oleh  pondok  pesantren  tersebut, melainkan  juga sebagai tempat latihan bagi santri untuk hidup mandiri. 6
Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  tradisional  Islam  yang  mempelajari,  memahami, mendalami,  menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  agama  Islam  dengan  menekankan  pentingnya moral  keagamaan  sebagai  pedoman  perilaku  sehari-hari  (Mastuhu).  Lalu,  pesantren  merupakan sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar dibawah  bimbingan  guru  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  kiai  dan  mempunyai  asrama  untuk tempat  menginap  santri.  Santri  tersebut  berada  dalam  komplek  yang  juga  menyediakan  masjid untuk  beribadah,  ruang  untuk  belajar  dan  kegiatan  keagamaan  lainnya.  Komplek  ini  biasanya dikelilingi  oleh  tembok  untuk  dapat  mengawasi  keluar  masuknya  para  santri  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  (Zamakhsyari  Dhofier).  Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  dan pengajaran  agama,  umumnya  dengan  cara  non  klasikal,  dimana  seorang  kiai  mengajarkan  ilmu agama  Islam  kepada  santri-santri  berdasarkan  kitab-kitab  yang  ditulis  dalam  bahasa  arab  oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut (Sudjoko Prasojo). 7
Pesantren  dianggap  sebagai  sistem  pendidikan  asli  di  negara  Indonesia.  Pesantren merupakan  model  sistem  pendidikan  pertama  dan  tertua  yang  ada  di  Indonesia.  Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama. Pesantren  telah  berkiprah  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  Indonesia. 8 Dari  pesantren terlahir  tokoh-tokoh  perjuangan  (banyak  yang  menjadi  syuhada  ‘pahlawan’)  dan  tokoh pembangunan bangsa. Pesantren    telah    berperan    penting    dalam    pembangunan  pendidikan Indonesia  yang  multikultur  seperti  ada  banyaknya kelompok etnis,  status sosial, ekonomi,  dan kelompok  pendidikan    agama. Pesantren telah menerapkan kurikulum  identitas diri. 9 Lulusan pesantren  dewasa    ini  telah    menunjukkan  dinamika  positif  yakni  kesanggupan  lulusan  untuk merespon    perkembangan    masyarakat    yang      majemuk.    Hal      tersebut    dilakukan  melalui pembelajaran   ilmu agama Islam yang kaafah terutama pada pesantren khalaf ‘modern’.
Untuk mempertahankan eksistensinya pesantren selalu bersikap mandiri tidak bergantung pada subsidi pemerintah, dalam mempertahankan keberlangsungannya, kebutuhan hidupnya, serta penyelenggaraan  pendidikannya  pesantren  sepenuhnya  melibatkan  potensi  dan  partisipasi
6 Aep  Tata  Suryana  dkk.,  “Kebijakan  Pesantren  dalam  Pengelolaan  Pendidikan  di  Indonesia,” JURNAL SERAMBI ILMU 21, no. 2 (2020): 273–86.
7 Izzi  Asrori,  “Peran  pesantren  dalam  mengontrol  perilaku  santri:  studi  Pondok  Pesantren  Al- Hidayah Asshomadiyah Sukorejo Pasuruan” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
8 Indah Fitriyawati, “Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum Surabaya)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
9 Maimun Aqsha Lubis dkk., “Systematic Steps in Teaching and Learning Islamic Education in the Classroom,” Procedia - Social and Behavioral Sciences
7 (2010): 665–70, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.090.
masyarakat. Peran serta masyarakat dalam eksistensi pesantren disebabkan dari figur sentral kiai yang memiliki kharisma sebagai pemimpin di pesantren maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga pesantren memiliki beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren itu sendiri  (Zamakhsyari  Dhofier)  diantaranya  yaitu:  (a)  pondok  atau  asrama,  (b)  tempat  belajar mengajar, (c) santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama, (e) kiai dan ustadz. 10
Ada  tiga  elemen  dasar  yang  membentuk  pondok  pesantren  sebagai  subkultur. Pertama , pola  kepemimpinan  pondok  pesantren  yang  mandiri  tidak  terkooptasi  oleh  negara; Kedua , penggunaan  kitab-kitab  rujukan  umum  yang  selalu  digunakan  berabad-abad  lamanya;  dan  yang Ketiga ,  sistem  nilai  ( value  system )  yang  digunakan  adalah  bagian  dari  masyarakat  luas. 11 Berdasarkan  elemen  yang  ketiga,  dapat  dinyatakan  Pondok  Pesantren  memiliki  hubungan  yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi salah satu penopang pilar utama pendidikan  di  bumi nusantara.  Sejarah  mencatat  bahwa  pondok  pesantren sampai  saat  ini telah  berdiri,  tumbuh,  dan  berkembang.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  jutaan  orang  orang Indonesia telah ikut merasakan pola pembelajaran di pondok pesantren. 12
Pemerintah  membagi  jenis  pendidikan  dan  pengajaran  menjadi:  a.  Pendidikan  dan pengajaran taman kanak-kanak; b. Pendidikan dan pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat 1). Berdasarkan pembagian jenis-jenis pendidikan tersebut, pesantren tidak termasuk yang diatur dalam  jenis-jenis  pendidikan.  Pemerintah  belum  memiliki  komitmen  dan  political  will  bagi pengembangan  lembaga  pendidikan  keagamaan  (pesantren).  Pesantren  tidak  diatur  dalam  UU Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Pesantren belum diperhitungkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 pesantren belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. 13
Pada  saat  ini  pesantren  sudah  mulai  diakui  karena,  sudah  mulai  banyak kebijakan yang    dikeluarkan    oleh    pemerintah.    Pemerintah    telah    mengeluarkan  kebijakan  pendidikan pesantren  di  Indonesia  dalam  UU  Nomor  20  Tahun 2003,  PP 55  Tahun  2007  dan  PMA tentang Pesantren. meskipun pesantren di indonesia telah mendapat  pengakuan  dalam  UU  No  20  Tahun 2003  dan  PP  55  Tahun  2007 terkadang  masih  marjinal  dan  terdiskriminasi  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional secara keseluruhan. Sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam  di
10 Hamruni  Hamruni,  “The  challenge  and  the  prospect  of  pesantren  in  historical  review,” Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2016): 413.
11 Abdurrahman  Wahid  dan  M.  Dawam  Rahardjo, Pesantren  dan  pembaharuan (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988).
12 H. Nasaruddin Umar, Rethinking Pesantren (Elex Media Komputindo, 2014).
13 Fatimah  Nur  Rahma  dkk.,  “Implementasi  Kebijakan  Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Pesantren Taruna  Al  Qur’an  Putri  Yogyakarta  Masa  Darurat  Covid-19,” Edukatif:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan 3,  no.  4 (2021): 2027–36.
pesantren bersifat  ‘fikih oriented atau nahwu oriented .  Penyelenggaraan pendidikan  pesantren tidak    memiliki    kurikulum    tertulis.    Kiai  berperan    utama    sebagai    kurikulum    aktual    yang mengarahkan program  pembelajaran  dan  seluruh  aktivitas  santrinya  di pesantren. Kurikulum pesantren  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  kehidupan  pribadi  kiai  sebagai  pendiri/pemimpin  dan pengasuh pesantren. 14
Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan  menciptakan  tata  nilai atau  aturan  baru  untuk  masyarakat  yang  dikeluarkan suatu organisasi  atau  lembaga.  Berbeda  dengan  hukum (law) dan  peraturan (regulation) ,  kebijakan memiliki sifat adaptif dan interpretatif, walaupun kebijakan sendiri juga mengatur apa yang boleh dan  tidak  diperbolehkan. 15 Kebijakan  pendidikan  merupakan  rangkaian  kegiatan  dan  hasil perumusan langkah strategis yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dengan waktu yang ditentukan. 16

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  dan  mengolah  data  yang  sifatnya  deskriptif,  seperti transkrip  wawancara,  catatan  lapangan,  gambar,  foto,  rekaman  video  dan  lain  sebagainya. 17 Pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Pada  penelitian  ini dilakukan wawancara terhadap santri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.
Wawancara  adalah  suatu  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan cara  tanya  jawab  sambil  tatap  muka  antara  penanya  (peneliti)  dengan  penjawab  atau  informan (objek peneliti). Sedangkan menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik  tertentu.  Wawancara  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang mengajukan  pertanyaan  dan  informan  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut. Jawaban-jawaban  dari  informan  kemudian  akan  dicatat  atau  direkam  dengan  menggunakan  alat perekam seperti tape recorder . Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi
14 Lailial Muhtifah, “Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlishin Mempawah Kalimantan  Barat,” Jurnal Pendidikan Islam 27, no. 2 (19 Februari 2016): 203, https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507.
15 Arwildayanto, Suking, dan Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan : Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif . 16 Umar  Sidiq  dan  Wiwin  Widyawati, Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  di Indonesia (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
17 Elizabeth Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi (Jakarta: LPSP3 UI, 1998), h. 29.
dengan pihak-pihak terkait atau subyek penelitian, yaitu santri Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya memiliki kebijakan untuk mengatur para santri mengikuti kegiatan yang terstruktur setiap harinya. Dari hasil wawancara, kegiatan di Pesantren Amanah mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dapat dilihat lewat tabel berikut;
Hari
w a k
t u Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 03.00 - subuh Bangun, tahajud, dan shalat Subuh Subuh  05.30 Muha- datsah Bimbingan bersama ustadz/ustadzah Muhadat sah Bimbingan bersama ustadz/ustadzah Tanzhiful ‘Am & Muha- datsah 05.30 - 06.50 Mandi, makan, persiapan ke sekolah. Olahraga bersama & makan 06.50 - 09.00
KBM di Sekolah Free
09.00 - 09.40 Shalat Dhuha
09.40 - 10.00
Istirahat 10.00 - 12.00 KBM di Sekolah 12.00 - 12.50 ISHOMA (Khusus Jumat, shalat Jumat) 12.50 - 15.00 KBM di Sekolah Free 15.00 - 15.15 Shalat Ashar+tadarus 15.15 - 17.00 Ekskul Free
17.00 - 17.30 Persiapan Shalat Maghrib 17.30 - 18.30 Shalat Maghrib+bimbingan bersama ustadz/ustadzah (kecuali hari Minggu) 18.30 - Isya Makan Shalat Isya + tadarus Isya - 22.00 Mufradat, tahkim-an, dan belajar malam. Free 22.00 - 03.00 Tidur
Dalam  mengatur  kegiatan  para  santrinya,  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya banyak memasukan unsur - unsur Islami. Salah satunya dalam hal ibadah. Seperti yang dapat  dilihat  dari  tabel  diatas,  setiap  hari  para  santri  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya  melaksanakan  shalat  tahajud.  Shalat  tahajud  merupakan  salah  satu  ibadah  dalam agama Islam yang tidak mudah untuk dilakukan. Jangankan untuk orang yang belum baligh, orang dewasa  saja masih  kesulitan  melaksanakannya.  Hal itu  karena  waktu  pelaksanaan  shalat  tahajud adalah di sepertiga malam. Meskipun shalat tahajud dapat dilaksanakan setelah shalat Isya, namun yang paling utama waktu pelaksanaannya adalah pada sepertiga malam sekitar pukul dua atau tiga malam dimana masih banyak orang yang tidur saat itu.
Lalu  pembiasaan  pelaksanaan  shalat  Dhuha  yang  dilaksanakan  setiap  pagi.  Menurut kepercayaan  umat  Islam,  shalat  Dhuha  dapat  mendatangkan  rezeki.  Diharapkan  dengan melaksanakan shalat  Dhuha,  seluruh urusan  para santri di  hari  itu dapat terlaksana  dengan  lebih lancar  dan  baik.  Shalat  Dhuha  juga  termasuk  ibadah  yang  mudah  dilaksanakan  namun,  banyak dilupakan. Hal ini karena waktu pelaksanaan shalat Dhuha yang dimulai setelah terbitnya matahari hingga sebelum tergelincirnya matahari, dimana waktu tersebut merupakan waktu manusia sibuk beraktivitas.  Begitu  juga  dengan  aktivitas  ibadah  lainnya  seperti  shalat  berjamaah,  tadarus  dan mengaji bersama.
Selain dalam hal kegiatan sehari - hari, kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya juga merambat ke ranah cara berpakaian. Untuk mencerminkan cara berpakaian yang islami,  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  memiliki  beberapa  kebijakan diantaranya: bagi laki - laki diharuskan memakai celana panjang yang tidak ketat, baju sopan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, mengenakan peci ketika shalat dan memakai seragam sekolah saat jam sekolah; untuk perempuan diharuskan mengenakan kerudung yang panjangnya menutup dada, pakaian yang longgar (tidak ketat sampai memperlihatkan lekuk tubuh), memakai ciput dan kaos
kaki  setiap  keluar  area  komplek  banat  (anak  perempuan),  memakai  celana  hanya  saat  jadwal olahraga dan tidur, memakai mukena saat pelaksanaan shalat dan memakai seragam sekolah saat jam sekolah.
Lalu  ada  kebijakan  dari  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  kepada santrinya  untuk  mematuhi  kebijakan  dari  organisasi  santri.    Karena  Pesantren  Amanah Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  berada  di  bawah  naungan  organisasi  Muhammadiyah,  maka organisasi untuk tingkat pelajar yang berlaku adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM. Di  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  sendiri  terdapat  beberapa  tingkatan organisasi IPM. Di tingkat sekolah terdapat empat Pimpinan Ranting yaitu Pimpinan Ranting IPM putra SMP Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Pimpinan Ranting IPM putri SMP Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Pimpinan Ranting IPM putra SMA Amanah Muhammadiyah Kota  Tasikmalaya,  dan  Pimpinan  Ranting  IPM  putri  SMA  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya.
Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  mendapat  keistimewaan  dalam mengadakan organisasi IPM yaitu, terpisahnya antara pimpinan putra dan putri. Dan karena ada dua Pimpinan Ranting untuk setiap kelompok yaitu putra dan putri, sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat  IPM, maka  dapat  diadakan  Pimpinan  Cabang  di  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya. Satu Pimpinan Cabang Putra Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, dua  Pimpinan  Cabang  Putri  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya.  Pimpinan Cabang inilah yang nantinya akan ikut membuat kebijakan untuk para santri.
Jika  dilihat  di  tabel  kegiatan  sehari  -  hari  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa kegiatan yang bernama Tanzhiful ‘Am, muhadatsah, mufradat dan tahkim-an. Kegiatan - kegiatan tersebut pelaksanaannya dipimpin oleh Pimpinan Cabang IPM baik putra maupun putri. Pertama Tanzhiful ‘Am, Tanzhiful ‘Am berasal dari bahasa Arab yang artinya pembersihan  umum.  Sesuai  dengan  maknanya,  kegiatan  ini  berisikan  kegiatan  membersihkan seluruh  tempat  umum  di  pesantren  Amanah.  Kegiatan  ini  berlandaskan  dengan  hadits  riwayat Muslim yang berbunyi:
ناَمايِ الْا َنِم ُةَفاَظنَّلا
Artinya: “Kebersihan itu sebagian dari iman” (H.R. Muslim).
Mulai dari kamar masing - masing, kamar mandi, Masjid, lapangan, aula, halaman, hingga jemuran. Biasanya Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Cabang IPM akan membuat pembagian kelompok  untuk  membersihkan  setiap  area.  Selain  itu,  akan  ada  perwakilan  satu  orang  dari Pimpinan Cabang IPM di setiap tempat untuk memonitoring.
Kedua  ada muhadatsah.  Muhadatsah juga  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya percakapan. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini berisikan mempelajari percakapan baik bahasa
Arab  atau  Inggris  yang  dipimpin  oleh  Bidang  Kebahasaan  Pimpinan  Cabang  IPM  baik  putra maupun  putri.  Biasanya  santri  akan  diberikan  satu  atau  dua  kalimat  idiom,  lalu  diminta  untuk mempraktekkan  sebuah  percakapan  sesuai  tema  bersama  temannya.  Percakapan  ini  terkadang diberi oleh Bidang Kebahasaan sendiri, atau dibuat oleh santri sendiri dari malam hari.
Ketiga mufradat atau  dalam  bahasa  Arab  artinya  kosa  kata.  Pada  malam  hari  setelah melaksanakan shalat Isya dan tadarus, para santri akan diberikan tiga kosa kata bahasa Arab atau Inggris  sesuai  dengan  jadwalnya  oleh  pengurus  pimpinan  cabang  IPM.  pelaksanaannya  biasa dilaksanakan  perangkatan  bertempat  di  masjid,  depan  kamar,  aula,  atau  balkon.  Lalu  dilanjut dengan kegiatan tahkim-an berupa pemberian hukuman kepada santri yang melanggar peraturan - peraturan  yang  telah  dibuat.  Cara  memberitahu  siapa  saja  yang  dapat  hukuman,  adalah  dengan mengumumkannya lewat speaker pimpinan cabang IPM putra dan putri. Hukuman yang diberikan berupa hal yang dapat mendidik santri berupa menghafal kosa kata bahasa Arab/Inggris, menghafal ayat  Al-Quran,  menghafal  hadits,  menghafal  idiom,  berlari  mengelili  lapangan,  dan  sekaligus menjadi  mata  -  mata.  Mata  -  mata  disini  bertugas  untuk  mencari  temannya  yang  melanggar peraturan seperti yang dia lakukan. Saat sore hari, mereka akan menyetorkan hafalan dan laporan mata - matanya.

## SIMPULAN
Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan  menciptakan  tata  nilai atau  aturan  baru  untuk  masyarakat  yang  dikeluarkan suatu organisasi atau lembaga. Dalam membentuk karakter Islami, Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota  Tasikmalaya  memiliki  kebijakan  untuk  mengatur  para  santri  mengikuti  kegiatan  yang terstruktur  setiap  harinya.  Pesantren  Amanah  Muhammadiyah  Kota  Tasikmalaya  banyak memasukan unsur - unsur Islami diantaranya dalam hal ibadah seperti sholat tahajud, solat dhuha, sholat  berjamaah  serta  tadarus  dan  mengaji  bersama, Tanzhiful  ‘Am,  muhadatsah,  mufradat, muhadatsah . Untuk kebijakan dalam cara berpakaian  yakni mencerminkan pakaian yang islami dan salah satu kebijakan yang lainya yaitu santrinya harus mematuhi kebijakan organisasi Ikatan Pelajar  Muhammadiyah.  Beberapa  kebijakan  tersebut  tentunya  merupakan  upaya  dari  pihak pesantren untuk membentuk karakter santri islami yang sesuai dengan syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwildayanto,  Arifin  Suking,  dan  Warni  Tune  Sumar. Analisis  Kebijakan  Pendidikan :  Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif . Bandung: Cendekia Press, 2018.
Asrori,  Izzi.  “Peran  pesantren  dalam  mengontrol  perilaku  santri:  studi  Pondok  Pesantren  Al- Hidayah Asshomadiyah Sukorejo Pasuruan.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
Diastuti,  Indah  Mei,  dan  Agus  Sulton.  “The  Effectiveness  of  Problem  Based  Learning  (PBL) Method Through Marquee Model to Cultivate Literacy.” Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah 4, no. 2 (2020).
Fitriyawati, Indah. “Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum Surabaya).” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
Hamruni,  Hamruni.  “The  challenge  and  the  prospect  of  pesantren  in  historical  review.” Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2016): 413.
Kahar, Syadidul, Muhammad Irsan Barus, dan Candra Wijaya. “Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri.” Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 4, no. 2 (2019): 170–78.
Lubis, Maimun Aqsha, Melor Md Yunus, Mohamed Amin Embi, Sabariah Sulaiman, dan Zamri Mahamod.  “Systematic  Steps  in  Teaching  and  Learning  Islamic  Education  in  the Classroom.” Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences 7  (2010):  665–70. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.090.
Muhtifah, Lailial. “Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlishin Mempawah Kalimantan  Barat.” Jurnal  Pendidikan  Islam 27,  no.  2  (19  Februari  2016):  203. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.507.
Nuraeni, Nuraeni. “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren.” AL- HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam) 3, no. 1 (2021): 1–14.
Poerwandari, Elizabeth Kristi. Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi . Jakarta: LPSP3 UI, 1998.
Purba,  Sukarman,  Erika  Revida,  Andi  Febriana  Tamrin,  Erniati  Bachtiar,  Bonaraja  Purba,  Yulia Rizki Ramadhani, Pratiwi Bernadetta Purba, Dina Chamidah, Janner Simarmata, dan Ika Yuniwati. Analisis Kebijakan Pendidikan . Yayasan Kita Menulis, 2021.
Rahma, Fatimah Nur, M. Syahrul Qhodi Alam, Burhanudin Ahmad Fauzi, Fransisca Wulandari, dan Imam Safii. “Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Pesantren Taruna Al Qur’an Putri Yogyakarta Masa Darurat Covid-19.” Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 3, no. 4 (2021): 2027–36.
Sidiq,  Umar,  dan  Wiwin  Widyawati. Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  di Indonesia . Ponorogo: Nata Karya, 2019.
Suryana, Aep Tata, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin, dan Acep Nurlaeli. “Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia.” JURNAL SERAMBI ILMU 21, no. 2 (2020): 273–86.
Umar, H. Nasaruddin. Rethinking Pesantren . Elex Media Komputindo, 2014.
Wahid,  Abdurrahman,  dan  M.  Dawam  Rahardjo. Pesantren  dan  pembaharuan .  Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988.