## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ANALISIS PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

## ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PRAPENUNTUTAN IN COMPLETION OF CRIMINAL LAWS RELATED TO THE PRINCIPLES OF QUICK, SIMPLE, AND LIGHT COSTS
Mohamad Aris Dianto
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : marisdianto@gmail.com
Mulyadi A. Tajuddin Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mulyadi@unmus.ac.id
Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 20 Mei 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  bentuk  kordinasi  oleh  jaksa  dan  penyidik  dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  dilakukan  dengan  teknik  pendekatan  Yuridis  empiris,Secara  Yuridis  dengan  mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Prapenuntutan di Lembaga penegak hukum yakni  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Dari  uraian  diatas  yang  didasari  oleh  hasil  penelitian,  penulis dapat  mengambil suatu  kesimpulan bahwa  Penyelesaian Perkara Pidana khususnya Pidana Umum tahap  Prapenuntutan  antara  Penyidik  /Penyidik  Pembantu  Polri  dan  Jaksa  penuntut  Umum  ( Kejaksaan  )  belum  berjalan  sebagaimana  yang  seharusnya  (  sesuai  dengan  KUHAP  dan  aturan Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Penyelesaian  Berkas  Perkara  )  dan  belum  maksimal sesuai  yang  diharapkan  masyarakat.  Faktor  penghambat  dalam  proses  pra  penuntutan  adalah  dari segi subtansi yaitu undang-undang, penegak hukum, budaya hukum.
Kata Kunci : Pra Penuntutan; Asas Peradilan Cepat; Sederhana dan Biaya Ringan.

## Abstract
This Research aim to To know form of kordinasi by  investigator and attorney in criminal solution at phase of prapenuntutan. Method data collecting the used is conducted with technique approach of empirical normatif, By Normatif with studying law and  regulation  related  to Prapenuntutan  in Institute  enforcer  punish  namely  Public  attorney  and  of  Kepolisian.  From  breakdown  of  above constituted  by result of research, writer can take a[n conclusion that Criminal Solution specially public  Crime  of  phase  of  Prapenuntutan between  Investigator / Ministrant Investigator of  Police and  Publik  Procecutor  (  Public  attorney  )  not  yet  walked  as  which  ought  to  (  as  according  to
KUHAP and Legislation order related to Solution Law Suit ) and not yet maximal as expected by society.
Key words : Pre-Prosecution; Judicial Principles are Fast; Simple and Low-Cost.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  hukum  diserahkan kepada  Institusi  penegak  hukum  yang  meliputi  Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan  uraian  pengertian  Jaksa  dan Penuntut  Umum,  padaPasal  1  butir  6  a  dan  b  KUHAP  serta  Pasal  13  KUHAP,  ditegaskan bahwa,  Jaksa  adalah  pejabat  yang  diberikan  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan  yang telah  memperoleh kekuatan hokum  tetap.  Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberiwewenang  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  Hakim  (Pasal  1  butir  6  junto  Pasal  13 KUHAP).
Dengan  menganut  asas  Difrensiasi  Fungsional  sesama  Institusi  penegak  hukum  dalam menjalankan  fungsinya  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  sederajat.  Prinsip  difrensiasi fungsional  adalah  penegasan  pembagian  tugas  wewenang  antara  jajaran  penegak  hukum  secara Institusional.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  koordinasi  oleh  Jaksa  dan  penyidik  dalam  penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Merauke?
2. Hambatan-hambatan  apa  sajakah  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Merauke

## PEMBAHASAN

## A. Tugas  dan Wewenang Kejaksaan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2,Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindakpidana yang  terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Menurut  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2002  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana Pasal 1 ayat (2), (3),Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi danguna menemukan tersangkanya.
Manajemen  Penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidikan  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.Dasar dilakukan Penyidikan:
a) laporan polisi/pengaduan;
b) surat perintah tugas;
c) laporan hasil penyelidikan (LHP);
d) surat perintah penyidikan; dan
e) SPDP
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  memperkenalkan  istilah  baru  yaitu  istilah Prapenuntutan  namun  tidak  memberikan  batasan  dan  definisi  yang  jelas  tentang  istilah prapenuntutan.  Dalam  pelaksanaan  kekuasaan  negara  khususnya  di  bidang  penegakan  hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dan masing-masing tingkatan  Kejaksaan  mempunyai  wilayah  hukum.  Mengenai  Kedudukan  kejaksaan  yang  terdapat dalam  Undang-undang Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan  terlepas  dari  pengaruh  kekuasan  lainya,  dan  terdapat  beberapa  bidang  di  antaranya  bidang pidana,  perdata  dan  tata  usaha  negara  serta  bidang  ketertiban  dan  kesejahteraan  umum,  namun penulis  dalam  hal  ini  hanya  membahas  dan  membatasi  pada  persoalan  kewenangan  di  bidang pidana. 1
1 M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta. Sinar Grafika
Menurut  Leden  Marpaung  kewenangan  Kejaksaan  dalam  “penyelesaian  berkas  perkara  di Kejaksaan” dapat dilakukan sebagai berikut.
a. Menerbitkan SKPP;
b. Penggabungan perkara ( voeging );
c. Pemecahan Penuntutan ( splitsing );
d. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.
Tugas  danwewenang  Kejaksaan  dalam  bidang  pidana  diatur  dalam  Pasal;  30  ayat  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 2
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya
Berdasarkan  ketentuan  ketentuan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  dapat  di  lihat  bahwa  tugas  dan wewenang  Kejaksaan  memang  sangat  menentukan  dalam  membuktikan  apakah  seseorang  atau korporasi terbukti melakukan suatu tindakpidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat(1), maka di mungkinkan pula bahwa Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu  berdasarkan  Undang-  Undang.  Hal  ini  diaturdalam  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang tertulis:  “Disamping tugas  dan  wewenang tersebut  dalam  Undang-Undang  ini,  kejaksaan  dapat  diserahi  tugas  dan  wewenang  lain berdasarkan  undang-undang”.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  kejaksaan  membina hubungan  kerjasama  dengan  badan  penegak  hukum  dan  keadilan  serta  badan  negara  atau instansilainnya. 3 Kejaksaan  dapat  memberikan  pertimbangan  dalam  bidang  hukum  kepada instansi pemerintah lainnya.
2 H. Rusli Muhammad. 2008. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung Citra Aditya Bakti
3 Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Edisi Kedua.Jakarta Sinar Grafika
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Acara  Pidana  Pasal 1 butir  4,  Penyelidik adalah  setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik  karena  kewajibannya  mempunyai  Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang tentang adanya tindakpidana;
a. Mencari keterangan dan barang bukti
b. Menyuruh  berhenti  seorang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa  tanda pengenal diri.
Menurut  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2011  Tentang Standart  Opersional  prosedur  (SOP)  Penanganan  Perkara  Pidana  Umum,  Pasal  2  Peraturan  Jaksa agung ini menyatakan bahwa SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan atas asas kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Kewenangan  Penuntut  umum  terhadap  Tindak  Pidana  Umum  dimulai  sejak  diterimanya SPDP oleh Penyidik kepolisian. Setelah menerima SPDP dari Penyidik Kepolisian, Pimpinan segera menunjuk  Penuntut  Umum  baik  secara  perorangan  maupun  secara  Tim  dan  Koodinator  tim selanjutnya  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  koordinasi  dengan  penyidik  Kepolisian Koordinasi dalam hal penanganan perkara dengan penyidik kepolisian dijelaskan dalam Pasal 10: 4
1) Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin  sebelum dilakukan pemberkasan;
2) Koordinasi  dilakukan  dengan  memberikan  konsultasi  dan  atau  petunjuk  teknis  tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur- unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan;
3) Koordinasi  akan  menjadi  bahan  rujukan  dalam  penelitian  berkas  perkara
4) Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-unaangan, perkembangan  hukum,  rasa  keadiJan  masyarakat  dan hati nurani;
5) Pelaksanapn koordinasi dituangkan dalam Berita Acara;
6) Penuntut Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara;
7) Petugas  Administrasir  tata  Usaha  bertanggungjawab  terhadap  administrasi  kejaksaan koordinasi penanganan perkara.
Menyangkut penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dijelaskan bahwa:
Pasal 11:
1) Penuntut  Umum  yang  ditunjuk  untuk  mengikuti  perkembangan  penanganan  perkara bertugas:
4 Ibid
a. Melaksanakan  penelitian  berkas  perkara  sesuai  dengan  Hukum  Acara  Pidana  dan peraturan perundangan lain yang terkait;
b. Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
c. Menentukan  sikap  apakah  berkas  perkara  sudah  lengkap  atau  belum  (memenuhi syarat formi! maupun materiil);
d. Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:
a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan;
b. Penuntut  Umum  segera  memberitahukan  kepada  penyidik  untuk  segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II);
3) Dalam  hal  Penuntut  Umum  berpendapat  bahwa  berkas  perkara  merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap, maka:
a. Penuntut  Umum  memberitahukan  dan  mengembalikan  berkas  perkara  kepada penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap;
b. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk;
4) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3), dan berkas telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk, maka Penuntut Umum menentukan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
5) Dalam hal Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum  lengkap  sebagaimana  dimaksud  ayat  (3),  tetapi  tidak  dilengkapi  sesuai  petunjuk, padahal  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  pembuktian  di  persidangan,  maka  Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

## B. Hambatan Dalam Penyelesaian Pada Tahap Prapenuntutan
Dalam Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu  yaitu  dengan  mewajibkan  penyidik  untuk  memberitahukan  kepada  Kejaksaan  selaku penuntut  umum  tentang  dimulainya  penyidikan  melalui  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan (SPDP), serta selanjutnya menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas perkara.  Asas  Deferensiasi  Fungsional  harus  menjadi  pegangan  dan  harus  diterapkan  oleh  setiap Aparat  Penegak  Hukum  baik  Penyidik  Polri  maupun  Jaksa  Penuntut  Umum  sehingga koordinasi antara kedua Institusi ini dalam penanganan perkara tindak pidana dapat berjalan secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Demikian  halnya sebaliknya dari pihak Kejaksaan Negeri Merauke penulis melakukan penelitian dengan melakukan
wawancara  secara  langsung  dengan  Jaksa  Funsional  yang  mewakili  Seksi  Pidana  Umum, Mauluddin  09  Mei  2017  melakukan  Observasi  (pengamatan)  serta  meminta  data  baik  jumlah penyelesaian  kasus  maupun  data  personil  dan  Sumber  Daya  Manusianya  penulis  mendapatkan fakta  dan  informasi  bahwa  pada  tahap  prapenuntutan  banyak  mengalami  kendala  dan  hambatan sehingga sering sekali terjadi miskomunikasi dan salah paham antara jaksa penuntut umum dengan penyidik/penyidik  pembantu  kepolisian  sehingga  berkas  perkara  sering  bolak  balik  bahkan beberapa  kasus  terpaksa  harus  dikembalikan  SPDPnya  kepada  Penyidik  Polri  setelah  30  hari dikarenakan berkas perkara tidak dikembalikan oleh penyidik Polri setelah beberapa kali diberikan petunjuk (P19).
Hambatan  dan  kendala  yang  dialami  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  Polres  dan  Polsek Merauke Kota dapat terlihat dari jumlah personil Polres Merauke dan Polsek Merauke Kota  yang bertugas  pada  Satuan  dan  Unit  Reserse  criminal.  Berikut  data  Personil  Penyidik  dan  Penyidik Pembantu serta Data Kasus yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari – Desember 2016.
Kesatuan  Penyidik Penyidik
pembantu
Opsnal  Identifikasi  Mintu  Jmlh Polres merauke 3 21 5
4 2 35 Polsek Merauke Kota 1 5 2 - - 8
Berikut  adalah  Data  jumlah  personil  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Merauke  dan  jumlah Perkara yang masuk periode Bulan Januari – Desember 2016.
Seksi
Pidana
Umum
Seksi Pidana Khusus Seksi Keperdataan dan Tata Usaha
Negara Jumlah 4 Orang 4 Orang 4 Orang 12 Orang
Berdasarkan data dan informasi yang ditemukan dilapangan dalam penanganan kasus/perkara pada  Kejaksaan  Negeri  Merauke  khususnya  pidana  umum  yang  menjadi  hambatan  dan  kendala yang menonjol adalah menyangkut keterbatasan jumlah personil Jaksa, hal ini dikarenakan dengan adanya  pemekaran  daerah  yang  dulunya  hanya melayani  pelimpahan  berkas  perkara dari  1 (satu) Polres  saja  sekarang  harus  melayani  4  (empat)  Polres  dan  masih  kurangnya  pemahaman  jaksa menyangkut  pelaksanaan  KUHAP  yang  seharusnya,  Aturan  menyangkut  Standart  Operasional Prosedur internal Kejaksaan maupun aturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan  tahap  prapenuntutan  sehingga  dalam  penanganan  kasus/perkara  masih  belum maksimal.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  yang  didasari  oleh  hasil  penelitian,  penulis  dapat  mengambil  suatu kesimpulan  bahwa  Koordinasi  antara  Kepolisian  dan  Kejaksaanpada  tahap  prapenuntutan  belum terlaksana semaksimal mungkin. Adanya sifat keegoisan, arogansi dan merasa paling benar dalam tahap  prapenuntutan  tersebut  oleh  masing-masing  Institusi.Keharmonisan  dan  kerjasama  antar Institusi  kepolisian  dan  Kejaksaan  sangat  penting  dalam  mengatasi  permasalahan  penanganan perkara  pidana  pada  tahap  prapenuntutan itu sendiri.
Dalam  hal  Koordinasi  antara  Penyidik/Penyidik  Pembantu  kepolisian  dan  Jaksa  Penuntut Umum kiranya perlu dilakukan peninjauan kembali oleh masing- masing Instansi berkaitan dengan pelaksanaan  Asas  Diferensiasi  Fungsional  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  baik  dari  dari tingkat  pusat  sampai  tingkat  kewilayahan  yaitu  pada  Tingkat  Polres  dan  Kejaksaan  Negeri  yang memiliki kewenangan ditiap-tiap wilayah dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sehingga Koordinasi  yang  efektif  dapat  terjalin  dengan  harmonis  antara  Institusi  kepolisian  dan  kejaksaan, pembenahan  kedalam  dari  masing-masing  Instansi  dimaksud  utamanya  menyangkut  peningkatan Sumber  Daya  Manusia  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kemampuan  perorangan  dari tiap-tiap petugas yang ditunjuk atau ditugaskan dilapangan dengan memberikan dan mewajibkan pendidikan baik  pendidikan  formal  maupun  pelatihan-pelatihan  dalam  bidang  penyidikan  sehingga  tiap-tiap individu  dimaksud  dalam  pelaksanaan  tugas penegakkan hukum dilapangan dapat menguasai  dan memahami  benar-  benar  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diemban  dari  masing-masing  instansi sehingga  kendala-kendala  dan  hambatan-hambatan  yang  selama  ini  terjadi  dapat  teratasi  dan Penyelesaian  Berkas  Perkara  pada  tahap  Prapenuntutan  dapat  dilaksanakan  sesuai  prosedur  dan aturan  yang  ada  sehingga  penerapan  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  dapat terlaksana dan tercapai sesuai yang diharapkan oleh Masyarakat dan para pencari keadilan.
Dilakukannya  Pengawasan  secara  melekat  dan  pemberian  sanksi  yang  berat  oleh  unsur Pimpinan  terhadap  oknum  petugas  yang  melakukan  perilaku  menyimpang  dan  tidak  sesuai dengan  Standart  Opersional  Prosedur  yang  ada dari masing-masing Institusi, adanya inisiatif dari masing-masing  Institusi  untuk  melakukan  upaya  dan  menemukan  metode  yang  efektif  dalam memecahkan  permasalahan  Disharmonisasi  yang  selama  ini  terjadi  dengan  membangun  suatu sistem  Penegakkan  Hukum  terpadu  dan  terpercaya  antara  Institusi  Kepolisian  dan  kejaksaan baik dari Tingkat pusat sampai ke Kewilayahan sehingga Penyelesaian Berkas Perkara pada tahap
Prapenuntutan dapat berjalan dengan baik  dan  maksimal  dan  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana dan  Biaya  Ringan  dapat  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  serta  dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia . Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar .Yogyakarta. Rengkang Education.
Bambang Waluyo, 2004. Pidana dan Pemidanaan .Jakarta. Sinar Grafika.
Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif . Jakarta. Sinar Grafika.
H. Rusli Muhammad. 2008. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung Citra Aditya Bakti.
Leden  Marpaung.  2011. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  &  Penyidikan) Edisi Kedua.Jakarta Sinar Grafika
Lilik  Mulyadi.  2007. Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya .Bandung. Citra Aditya Bakti.
M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta. Sinar Grafika
Yesmil Anwar dan Adang. 2009 . Sistem  Peradilan  Pidana  Konsep  Komponen  & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia . Bandung. Widya Padjajaran..
Juanda,  2008, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  DPRD  dan Kepala Daerah , PT Alumni Bandung.