## Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Internet Financial Reporting

## Pepie Diptyana
Program  Studi  Akuntansi,  STIE  Perbanas Surabaya,  Indonesia,  Surabaya,  Indonesia
Abstract. Internet financial reporting (IFR) promotes transparency to maintain government-citizen relationship. Prior research  has  indicated  that  transparency  in  government  depends  on  institutional and  environmental  factors. Nevertheless, those research shown heterogeneity results, so then academic researchers have difficulties to find out consistent conclusion. This research aims to identify financial factors which support local government IFR  quality. We  use  91 local governments in Indonesia as samples.  Data was analyzed by multi regression and 5%  s ignificant level. Five independent variable were tested: liquidity, leverage, service level solvency (SLS) based on expenditure, SLS based on asset  value, and financial dependence. Result shows that service level solvency as representation of local government ability to serve its citizen is significant to IFR quality.
Keywords. Asset; Local Government Expenditure; Internet Financial Reporting; Local Government Dependency.
Abstrak . Penyajian  laporan  keuangan  di  internet  merupakan  wujud  upaya  transparansi  bagi  pemerintah  daerah. Beberapa  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya menunjukkan  transparansi keuangan pemerintah  daerah  didorong oleh faktor financialnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menguji  pengaruh faktor  keuangan terhadap kualitas in ternet financial  reporting (IFR)  pada pemerintah  daerah di Indonesia. Pada penelitian  ini,  IFR  diukur  menggunakan indeks kualitas IFR.  Faktor keuangan yang diteliti  mencakup likuiditas,  leverage, service level  solvency (SLS)  berbasis nila i belanja,  SLS  berbasis aset, dan  ketergantungan daerah.  Sampel  sebanyak 91  dan dianalisis  menggunakan  regresi berganda dengan tingkat signifikansi  5%. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa SLS  berbasis belanja berpengaruh signifikan  negatif dan SLS  berbasis aset berpengaruh signifikan  positif terhadap kualitas IFR.
Kata  kunci .  Aset Daerah; Belanja  Daerah; Internet Financial  Reporting; Ketergantungan Pemerintah Daerah .
Corresponding author. Email:  pepie@perbanas.ac.id How to cite this article. Diptyana, Pepie.  (2019).  Pengaruh Faktor  Keuangan Pemerintah  Daerah terhadap Kualitas Internet Financial  Reporting. Jurnal Riset Ak untansi dan Keuangan, 7(3), 513-530. History of article. Received:  Agustus 2019, Revision:  Oktober 2019,  Published: Desember 2019 Online  ISSN:  2541-061X.Print  ISSN:  2338-1507.  DOI:  10.17509/ jra k.v 7i3.17830 Copyright©2019.  Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program  Studi Akuntansi. FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Teori  agensi  dan  teori  institusio na l menjelaskan  bahwa  institusi  terdorong  untuk mengungkapkan  informasi  keuangan  sebagai bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  publik atas pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan  kepadanya.  Penyajian  informa s i juga  berfungsi  untuk  menunjukkan  bahwa suatu  organisasi  telah  berusaha  mencapai tujuan  organisasinya.  Sementara  itu,  teori legitimasi  menjelaskan  bahwa suatu  organisas i dapat  dipercaya  atau  bertahan  hidup  apabila berperilaku sesuai dengan norma yang ditentukan  oleh  masyarakat.  Bagi  organisas i publik,  keterbukaan  informasi  keuangan  perlu untuk  memeroleh  atau  memelihara  legitimas i publik.  Pengimplementasian  teknologi  dan internet  dapat  digunakan  untuk  menunjukk a n bukti inovasi serta diharapkan dapat
meminimumkan  asimetri informasi  antara organisasi  publik  dengan  masyarakat.
Hasil-hasil penelitian menunjukk a n bahwa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia sudah banyak yang mengimplementasikan internet dalam
menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat. Sebagian besar pemda lebih banyak memanfaatkan  internet  sebagai  media  untuk menyampaikan  berita  (Puspita  &  Martani, 2012; Ratmono,  2013; Trisnawati  & Achmad, 2014). Puspita  dan Martani  (2012) menyataka n bahwa  11  dari  429  pemda  sampel  penelit ia n mereka yang memeroleh tingkat pengungkapan  tertinggi,  mencakup  laporan keuangan,  laporan  anggaran,  revisi  anggaran, neraca,  laporan  kinerja.  Terdapat  7  dari  11 pemda  dengan  tingkat  pengungkapan  tertinggi tersebut  berada di Jawa. Ratmono  (2013) yang
meneliti  ketersediaan  website  pemda  Jawa dan Bali di  pertengahan tahun 2012,  dan menyimpulkan  bahwa  hanya  15  dari  78 website  resmi  pemda  yang  mengungga h laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  di website  resmi  mereka.  Selanjutnya,  Trisnawat i & Achmad  (2014) menyatakan  bahwa di tahun 2012,  hanya  ada  28  dari  210  pemda  sampel yang  mengunggah  laporan  anggaran.
Faktor  institusional berupa  faktor keuangan  pemerintah  daerah  diargumenk a n sebagai  faktor  yang  dapat  mendorong  instit us i untuk  menyajikan  informasi  keuangannya lebih  transparan.  Pemerintah  yang  kondisi finansialnya lemah akan tidak mampu menyajikan  informasi  keuangan  dengan  baik (Styles  &  Tennyson, 2007).  Yu  (2010) membuktikan bahwa kondisi finans ia l berpengaruh  signifikan  terhadap  aksesibilita s informasi  keuangan  pemda.  Semakin  tinggi kemampuan finansial  suatu  daerah  maka aksesibilitas  informasi  berbasis  internetnya akan semakin  baik. Faktor finansial  seperti size (Hilmi  &  Martani,  2012;  Garcia  &  Garcia- Garcia,  2010;  Styles  &  Tennyson,  2007), leverage (Styles  & Tennyson,  2007), kekayaan (Pereira,  et al.,  2012;  Hilmi  & Martani,  2012; Martani,  et  al.,  2014; Utomo  & Aryani,  2016) , investasi  per kapita  (Garcia  & Garcia-Garcia, 2010),  tingkat ketergantungan (Martani, Fitriasari,  &  Annisa,  2014;  Diptyana  & Rokhmania,  2018),  dan  kemampuan  aset pemerintah mendanai belanja (Styles  & Tennyson,  2007) berpengaruh  terhadap  IFR.
Bolívar,  Muñoz,  & Hernández   (2013) melakukan  meta-analisis  pada  artikel-artike l penelitian untuk menggali determina n transparansi  informasi  keuangan  pemerinta h daerah.  Disimpulkan  bahwa  pada  instit us i pemerintah daerah, kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Namun demikian,  hasil-hasil  riset  yang  menggunak a n variabel keuangan sebagai variabel independennya  menunjukkan  nilai  variabilita s yang  tinggi  sehingga  ini  menunjukkan  bahwa hasil-hasil riset  tersebut  cukup  beragam, tergantung  dari  karakteristik  penelitiannya.
Penelitian yang menguji faktor pendorong  kualitas  IFR  di  pemda  masih
terbatas.  Kebanyakan  penelitian  terdahulu, terutama  di  Indonesia,  memberi  perhatian  IFR hanya  pada konten  saja atau  keteraksesan  saja, belum  mempertimbangkan hal  lain  pada kualitas  informasi  di internet,  seperti  ketepatan waktu  penyajian,  teknologi  yang  digunaka n, serta dukungan untuk pengguna saat mengakses  informasi.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menguji  hubungan  kondisi  keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  kualitas IFR. Kualitas IFR  tersebut  mencakup konten informasi  yang  disajikan,  ketepatan  waktu penyajian informasi, teknologi yang digunakan  dan  webuser  support  (dukunga n untuk  pengguna  informasi).  Kondisi  keuangan pemda  yang  diteliti meliputi short-term solvency , debt  ratio , service  level  solvency berbasis  aset, service  level  solvency berbasis belanja  dan ketergantungan  finansial  pemda.

## KAJIAN LITERATUR Teori Agensi
Menurut  teori  ini,  terdapat  hubunga n antara  agen  dan  prinsipal dalam  bentuk pengambilan  keputusan.  Prinsipal sebagai pemiliki  otoritas  mempercayakan  otoritas  dan tanggungjawabnya kepada agen untuk mengambil  keputusan  yang  dapat  memenuhi kepentingan  prinsipal.  Konflik  kepentinga n yang terjadi adalah ketika  agen  harus memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan  prinsipal,  sementara  itu  agen yang telah  bekerja  akan  menerima  kompensasi sebagaimana  yang  telah  disepakati  antara agen dan  prinsipal.  Pada  organisasi  pemerintaha n, pihak  yang  berkepentingan  (prinsipal)  dan para  politisi  (agen  – di  sektor  publik)  berbagi benefit dan cost .  Berlinski, Dewan,  & Dowding  (2012)  berargumen  bahwa  konflik kepentingan  antara  agen  dan  prinsipal  pada teori  agensi  juga  terjadi  pada organisasi  sektor publik.  Prosedur  demokrasi  memungkink a n adanya  insentif bagi  agen  yang  berupa terpilihnya  kembali  seorang political manager . Selain  berupa  keterpilihan  kembali,  Menurut Laswad,  Fisher,  &  Oyelere  (2005),  para pengelola  organisasi  sektor  publik  (seperti bupati,  walikota,  gubernur)  dapat memperole h insentif  berupa  kepercayaan  publik,  dan  dapat diperoleh  dari  pengungkapan  sukarela. Politis i
yang  terpilih  menyediakan  informasi  untuk menunjukkan  bahwa  mereka  memenuhi  janji- janji  politis  saat  kampanye  atau  sebelum pemilihan,  sehingga  insentif  untuk  mereka dapat meningkat  selaras  dengan  meningkatk a n kompetisi politis. Penyajian informas i keuangan diharapkan dapat mengura ngi asimetri  informasi  antara  agen  dan  prinsipa l dan  menurunkan agency  cost .  Berdasarkan teori  agensi,  penyajian  informasi  keuangan melalui internet  merupakan  upaya  untuk mengurangi  asimetri  informasi  tersebut.

## Teori Institusional
Institusi  yang  kinerjanya  sulit  diukur secara  langsung, akan  terdorong untuk mengembangkan aktivitas dan struktur pekerjaan  yang  teridentifikasi  secara  interna l dan eksternal  sebagai  legitimasi  (Scott, 1987). Teori institusional menyatakan bahwa organisasi  melakukan  perubahan  struktura l untuk  merespon  tekanan-tekanan  dari  konteks institusional  mereka    (DiMaggio  &  Powell, 1983).  Ekspektasi  dan  tekanan  terhadap organisasi  digambarkan  seperti  kandang  besi ( iron  cage ),  yang  mendorong  institusi  untuk melakukan isomorphism atau  peniruan  atau melakukan  pengimplementasian  faktor-faktor dan  strategi  agar  muncul  kemiripan  antara institusi dengan ekspektasi lingkunga n. DiMaggio  & Powell  (1983) menyarankan  tiga tipe  proses isomorphic ,  yaitu  : coercive, mimetic dan normative . Coersive isomorphism terjadi  ketika  organisasi  tergantung  pada organisasi  lain,  dan  organisasi  lain  yang  lebih kuat pengaruhnya tersebut memberika n tekanan,  seperti  regulasi  pemerintah  atau standar-standar  baru. Mimetic  isomorphism muncul  dari  ketidakjelasan  teknologi  di dalam institusi,  yang  dapat  menyebabkan  instit us i tersebut  kurang  mampu menjadi unggul dibandingkan institusi lain. Mimetic isomorphism ini  prosesnya  adalah  dengan organisasi  meniru  dari  organisasi  lain  yang terbukti  sukses,  atau  sudah  mendapatkan legitimasi. Misalnya, universitas lain memperbarui  fasilitas  mahasiswa,  sehingga universitas- universitas lain juga ikut memperbarui fasilitas mahasiswanya agar tetap  kompetitif. Normative  isomorphism
terjadi  karena  ada  kelompok  profesional  yang berperan memperjuangkan  praktik  adopsi yang seharusnya  dilakukan.
Berdasarkan  teori  institusional,  praktik internet  financial  reporting (IFR)  di  pemda digunakan  sebagai  norma  yang  dapat diterima sosial  sebagai  bagian  dari  upaya  mendapatkan legitimasi, dari konteks institusio na l pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat menunjukkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  kepada masyarakat, pihak legislatif, investor potensial,  dan  organisasi-organisasi  lainnya sehingga  memperoleh  legitimasi.
Dalam  konteks  IFR,  implementas i teknologi  dalam  transparansi  keuangan  di pemda menunjukkan bahwa instit us i pemerintah  daerah  berusaha  untuk  merespon tekanan  dan  permintaan  informasi  finans ia l dari  publik  (Munoz,  Bolivar,  &  Hernandez, 2017).  Penggunaan  internet  memungkink a n informasi  dapat  tersebar  luas  dan  cepat.  Para manajer  di  pemerintah  daerah  juga  berusaha untuk mengungkapkan informasi dengan tujuan  untuk  menanggapi  opini  negatif  pada manajemen  pemda.
Pina, Torres, & Royo (2015)
menyatakan  bahwa  teori  agensi  dan  teori institusional adalah teori yang saling komplementer  dalam  menjelaskan  pelaporan keuangan  pemda.  Pelaporan  keuangan  pemda adalah  untuk  mengurangi  asimetri  informas i (teori  agensi),  dan  juga  untuk  memperole h legitimasi  dari  konteks  institusional  (teori institusional).

## Pengembangan  Hipotesis

## Likuditas dan Kualitas IFR
Likuiditas menggambark a n kemampuan  entitas  untuk  dapat  melunas i utang  dalam  jangka  pendek.  Hubungan  antara likuiditas  dengan  pengungkapan  informas i keuangan  terkait  dengan  teori  agensi.  Dari sudut  pandang teori  agensi, mekanisme pelaporan keuangan yang baik akan mengurangi  asimetri  informasi  antara  kreditur sebagai  prinsipal dan  pemerintah daerah sebagai  agensi. Dari  sudut  pandang  teori  teori legitimasi,  s hort-term solvency atau  likuidita s menunjukkan  kredibilitas  kinerja  manajeme n
keuangan  insitusi.  Oleh  karena  itu,  instit us i yang  memiliki  likuiditas baik  cenderung membuat manajer institusi bersedia menyajikan  informasi  keuangan  insitusi  yang dikelolanya. Oyelere et al (2003)
membuktikan  bahwa  pemerintah  daerah  yang mampu  melunasi  utang  jangka  pendeknya menunjukkan  indeks  IFR  yang  lebih  tinggi. Likuiditas  dipandang  sebagai  berita  baik, yang perlu  disajikan  untuk  membuktikan  bahwa pemerintah mampu  mendanai operasional layanan  publik.  Dengan  demikian  informas i likuiditas  ini  perlu  diungkapkan.  Selain  itu, likuiditas yang baik memungkink a n
pemerintah daerah untuk dapat
mengembangkan sistem informasi yang memadai, sehingga dapat menyajik a n informasi  keuangan  yang  lebih  baik pula. H1  :  Semakin  tinggi  Likuiditas  Pemda,  maka Kualitas  IFR-nya  semakin  baik.

## Leverage dan Kualitas IFR
Leverage menunjukkan  kemampua n suatu  institusi  untuk  melunasi  utang  jangka panjangnya Ritonga, et al. (2012) menyimpulkan bahwa longterm  solvency , yang  salah  satu  indikatornya  adalah leverage – merupakan  dimensi  kondisi  finansial  yang dianggap  paling  penting  oleh  para  pengguna laporan keuangan pemerintah.. Beberapa penelitian  menggunakan  variabel leverage (rasio  utang  jangka  panjang  :  total  aset  dan rasio  utang  jangka  panjang  :  total  ekuitas) untuk  menggambarkan longterm  solvency (Laswad,  et  al.,  2005;  Styles  &  Tennyso n, 2007).    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap  eksistensi  IFR  (Laswad,  et al.,  2005; Styles &  Tennyson, 2007,  Damaso  & Laurenco,  2011).  IFR  dapat  tersaji  dengan dukungan  infrastruktur  sistem  informasi  yang memadai,  dan  dibangun  dengan  strategi  yang tepat.    Pengembangan  infrastruktur  sistem informasi pada  umumnya membutuhk a n waktu  lebih  dari satu  tahun.  Dengan  demikia n, pemerintah  daerah  yang  mampu  melunas i utang  jangka  panjangnya  menggambark a n komitmen  terhadap    pengembangan  strategi jangka  panjang,  sehingga  mampu  menyajik a n IFR  lebih  baik.  Dari  sudut  pandang  teori
agensi,  penyajian  laporan  keuangan  dipercaya dapat menurunkan cost of capital yang  muncul dari  pembiayaan  utang  untuk  aktivitas  publik. H2  :  Semakin  tinggi Leverage Pemda,  maka Kualitas  IFR-nya  semakin  baik.
Service Level Solvency Berbasis Belanja dan Kualitas IFR
Nilai realisasi belanja pemerinta h menggambarkan aktivitas pelayanan ke masyarakat. Berdasarkan  teori  legitimas i, untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat maka institusi pemerinta h cenderung  menyajikan  angka  belanja  untuk mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana masyakarat.  Semakin  tinggi  nilai  belanja, maka  pemerintah  daerah  cenderung  akan menyajikan  informasi  keuangannya.
Hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  pengaruh nilai  belanja  terhadap  pengungkapan  informas i keuangan  menunjukkan  hasil  yang  berbeda- beda. Martani,  et al., (2014) dan Alhajjriana,  et al.,  (2017)   membuktikan  bahwa  total  belanja berpengaruh  positif  signifikan  terhadap tingkat pengungkapan pemda. Sementara itu, Purwanti,  et  al.,  (2017)  membuktikan  bahwa belanja  modal  signifikan  negatif  terhadap transparansi  keuangan  pemda  yang  disajikan melalui  internet.  Nainggolan,  et.al  (2016) menyatakan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  total belanja terhadap pengungkapan dan aksesabilitas  informasi  keuangan  daerah.
Salah  satu  indikator  kondisi  keuangan pemda  adalah Service Level Solvency berbasis nilai
Belanja (Ritonga, Clark, & Wickremasinghe, 2012). Service Level Solvency  (SLS) berbasis  belanja  menunjukk a n nilai  realisasi  belanja  yang  dikeluarkan  pemda untuk  setiap  jiwa  penduduknya.  Rasio  Belanja dengan  jumlah  penduduk  diargumenkan  lebih menggambarkan bagaimana kemampua n keuangan  pemda  untuk  melayani  setiap  jiwa penduduknya, daripada menggunak a n indikator  Total  Belanja  saja.  Oleh  karena  itu pada  penelitian  ini,  hipotesis  yang  diajukan adalah  :
H3  :  Semakin  tinggi  nilai Service  Level Solvency berbasis  Belanja  pada  Pemda  maka Kualitas  IFR semakin  tinggi.
Service  Level  Solvency  berbasis  Aset  dan Kualitas IFR
Menurut  teori  agensi,  nilai  aset  yang tinggi merupakan  sinyal baik  bagi  para stakeholders .  Pemerintah  yang  memiliki  nila i aset  yang  tinggi  menunjukkan  potensi  untuk tetap  dapat  melayani  masyakaratnya  dengan baik. Apabila dikaitkan dengan teori legitimasi,  maka  pemerintah  daerah  yang memiliki  nilai  aset yang  tinggi  cenderung  lebih terbuka  menyajikan  informasi  keuangannya. Styles,  et al.,  (2007) juga  membuktikan  bahwa pemda  yang  memiliki unrestricted asset yang tinggi maka  cenderung menyajikan IFR dengan  lebih  baik.  Namun,  Nainggolan,  et  al. (2016)    dan    Yustikasari  (2018)  menyataka n bahwa  tidak  ada  pengaruh  total  aset  terhadap pengungkapan  informasi  keuangan  daerah  di website.    Jumlah  populasi  menggambark a n banyaknya  masyarakat  yang  dilayani  oleh Pemda.  Oleh  karena  itu,  semakin  besar  rasio total  aset  terhadap  jumlah  penduduknya  maka semakin  tinggi  nilai  aset  yang  disedakan pemda  untuk  setiap  jiwa  penduduknya.  Teori agensi  dan  legitimasi  mensinyalkan  bahwa institusi dengan nilai aset  yang besar cenderung  menyajikan  informasi  lebih  baik, sementara  terjadi  hasil  riset  yang  kontradiktif pada  riset-riset  sebelumnya,  maka  penelit ia n ini  menguji  kembali  apakah  aset  pemda  yang disediakan  untuk  tiap  penduduk  berpengaruh terhadap  kualitas internet  financial  reporting pada pemda  tersebut.
H4  : Service  Level  Solvency berbasis  Aset berpengaruh  terhadap  Kualitas  IFR.

## Ketergantungan  Keuangan  Pemda  dan Kualitas IFR
Martani,  Fitriasari,  &  Annisa  (2014) mengutip  Robbins  dan  Austin  (1986)  yang menyebutkan bahwa intergovernmental
revenue tingkat  ketergantungan  pemerinta h daerah.
Ingram & DeJong (1987) membuktikan bahwa ternyata terdapat hubungan antara  pengungkapan  informas i keuangan  pemda  dengan  insentif  ekonomi yang  diberikan  kepada local political manager (kepala  daerah).  Menurut  Ingram  dan  DeJong (1987)  dengan  kondisi  pemda  di  US  saat  itu,
perilaku  regulasi  ini  berbeda  dengan    kondisi regulasi  pada perusahaan  yang listed di  bursa efek.  Pada  perusahaan  emiten,  regulasi  untuk pelaporan  keuangan  ditentukan  oleh  SEC. Sementara itu,  pada  pemerintah daerah, regulasinya  dapat  berbeda-beda.  Ada  daerah yang  telah  menentukan  regulasi  pengungkap a n akuntansi  dengan  menerapkan  GAAP,  ada yang  non-GAAP,  ada yang   tidak  menentuk a n regulasi.  Ternyata,  pengungkapan  informas i keuangan  pada  daerah  yang  menentuk a n regulasi  dan  yang  tidak  menentukan  regulas i tidak  berbeda  secara  signifikan.  Kemudian, Ingram  dan  DeJong  (1987)  mengembangk a n analisisnya dengan menguji pengaruh keterlibatan  variabel  politis  dan  ekonomi- sosial.    Terbukti  bahwa  kondisi  politis  dan ekonomi  sosial  dapat  membedakan  praktik pengungkapan  informasi  keuangan  pemda. Salah  satu  proksi  kondisi  politis  adalah  nila i transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemda. Transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  ke daerah tersebut  memungkinkan  adanya  hubunga n monitoring  dari  pusat  ke  daerah.  Menurut Ingram  dan  DeJong  (1987), transfer  dari  pusat tersebut  dipandang sebagai  insentif bagi kepala  daerah  karena  dengan  bantuan  transfer tersebut,  kepala  daerah  dapat  melakukan  hal- hal yang menguntungkan perkembanga n daerahnya,  seperti  percepatan  pembanguna n, menurunkan  biaya  pajak  daerah,  perbaikan property  daerah,  dan  sebagainya.  Terbukti bahwa  dana  transfer  berpengaruh  terhadap tingkat  pengungkapan  informasi  keuangan (Ingram,  et al., 1987). Guillamón,  et al.  (2011) menggambarkan
transparansi sebagai
tanggungjawab  politis  atas  penerimaan  dana transfer yang diterima pemda. Hasil penelitiannya  membuktikan  bahwa  bahwa semakin  tinggi  dana  transfer  yang  diterima oleh  pemda,  maka  pemda  tersebut  akan  lebih transparan dalam menyajikan informas i (Guillamón,  et  al.,  2011).  Di  Indonesia, ketergantungan  pemerintah  daerah tampak  dari besarnya Dana  Alokasi Umum (DAU). Beberapa  penelitian menunjukkan bahwa daerah  yang  menerima  DAU  lebih  besar memiliki  tingkat  pengungkapan  informas i keuangan  yang  lebih  tinggi (Puspita  & Martani, 2012;  Martani, et  al.,  2014).
Diptyana,  et al.  (2018) menguji  sampel  pemda tingkat  provinsi  saja,  dan  menyimpulk a n bahwa ketergantungan finansial pemda provinsi berpengaruh signifikan positif terhadap  IFR-nya.
Walaupun  demikian,  ada beberapa riset yang  menyatakan  bahwa  hubungan  antara variabel ketergantungan pemda dengan variabel  pengungkapan  informasi  keuangan tidak  terbukti  signifikan.  Nainggolan,  et  al.,
(2016) menguji pengaruh
variabel kemandirian keuangan daerah yang diproksikan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan   tidak  terbukti  signifikan  terhadap pengungkapan  dan  aksesabilitas  informas i keuangan  daerah).  Demikian  juga  dengan Hilmi  &  Martani  (2012)  yang  menyimpulk a n bahwa  tidak  terbukti  adanya  pengaruh  tingkat ketergantungan  yang  diukur  dengan  rasio dana transfer  dengan  pendapatan  total  ,  terhadap tingkat  pengungkapan  informasi  keuangan. Menggunakan  152 sampel  kabupaten  dan kota, Idris,  Surasni,  &  Irwan  (2018)  tidak  dapat membuktikan pengaruh signifik a n
ketergantungan  pemda  terhadap  penyajia n Laporan  Keuangan  di  internet. Pemberian Dana Alokasi Umum dari
Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah dapat menimbulkan  hubungan  antara  prinsipa l dan  agen.  Pemerintah  pusat  sebagai  prinsipa l memberikan  Dana  Alokasi  Umum  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  membantu  pemda agar dapat lebih maju, dan pemda bertanggungjawab  untuk  menginformasik a n penggunaannya.
H5 : Semakin tinggi Ketergantunga n Keuangan Pemda  terhadap  Pusat,  maka
Kualitas  IFR semakin  tinggi.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Populasi
penelitian ini adalah pemerintah  daerah di  Indonesia  yang  memilik i situs  resmi  yang  terdaftar  di  Kementria n Dalam Negeri  dan  diaudit oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  RI.  Sampel  dipilih berdasarkan  kriteria  berupa  situs  resmi  pemda yang  dapat  diakses  dan  data  keuangan  setiap variabelnya  tersedia  lengkap.  Pengamata n situs  dilakukan  pada  Januari  sampai  dengan April  2018, dan data keuangan  yang  digunaka n
adalah  tahun  2016.  Data  jumlah  penduduk menggunakan  data dari  BPS.

## Tabel 1.  Variabel  Penelitian  dan
Pengukurannya Variabel Pengukuran Likuiditas Current ratio = rasio  aset lancar  dibagi  dengan utang  lancar Leverage Leverage =rasio  Utang Jangka  Panjang  dibagi dengan  Total  Aset Service Level Solvency berbasis Belanja (SLSBelanja) LnTotalBelanja  dibagi dengan  Total  Penduduk Service Level Solvency berbasis Aset (SLSAset) LnTotalAset  dibagi dengan  Total  Penduduk Financial Dependence (FinDep) Total  Dana  Alokasi Umum  dibagi  dengan Total  Pendapatan Kualitas  IFR Indeks  IFR Pengukuran Kualitas IFR menggunakan checklist yang  diadopsi  dari
(Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasana,  2014) dan  (Garcia  &  Garcia- Garcia,  2010).  Kualitas  IFR  diukur  dengan indeks,  yaitu  menjumlahkan  skor  komponen Konten, Timeliness, Teknologi yang
Digunakan dan User  Support ,  kemudia n menghitung  rasio  skor  perolehan  tersebut dengan  skor maksimum.  Skor maksimum  total Kualitas  IFR  adalah  50.  Komponen  indikator Konten disesuaikan dengan ketentuan komponen  laporan  keuangan  berdasarkan  UU Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  PP  71/2010.  Untuk timeliness , teknologi  yang  digunakan  dan user support mengadopsi  pengukuran  Kualitas  IFR Botti,  Boubaker,  Hamrouni,  & Solonandrasana (2014) dan Garcia  & Garcia-Garcia  (2010) dan disesuaikan  dengan  kondisi  di  Indonesia. Pengukuran  Kualitas  IFR  ini  tidak  hanya mengukur ada atau tidaknya konten, melainkan  mengukur  kualitas  konten  secara
keseluruhan, yang mempertimbangk a n penggunaan teknologi internet untuk menyajikan  informasi.  Pada checklist indeks IFR, konten  sudah  didesain  untuk  memperole h porsi  bobot  yang  lebih  tinggi daripada timeliness, teknologi, dan user  support . Pembobotan  konten  harus  lebih  besar daripada nonkonten,  yaitu  konten  (60%)  dan  desain website  yang  meliputi usability,  navigation, dan timeliness adalah  40%.  (Rosmaini,  Ariff, Kamil,  &  Hancock,  2009).  Pada checklist Kualitas  IFR  penelitian  ini,  konten  berbobot 60%,  dan  nonkonten  40%.  Nonkonten  (40%) tersebut terdiri dari timeliness (14%), teknologi  yang  digunakan  (12%),  dan user support (14%). Pengukuran  indeks  kualitas IFR  ini  adalah  indeks  yang  dihitung  secara keseluruhan skor IFR, bukan berupa penjumlahan
indeks masing- mas i ng
komponen  kualitas  IFR.
Indeks  Kualitas  IFR = 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟  𝐼𝐹𝑅 𝑆𝑘𝑜𝑟   𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐼𝐹𝑅
Hipotesis  akan  diuji  menggunakan  regresi dengan  model  sebagai  berikut  :
Kriteria  penolakan  H 0 adalah  berdasarkan quick  look output  uji  regresi  SPSS,  yaitu  H 0 ditolak  apabila  nilai  signifikansi  lebih  kecil daripada  0,05,  dan  H 0 tidak  dapat  ditolak apabila  nilai  signifikansi  lebih  besar  daripada 0,05.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Jumlah  populasi  penelitian  ini  adalah 542  pemda.  Namun,  yang  dapat  dijadikan sampel  adalah  91  pemda.  Berdasarkan  data Neraca  dan  Realisasi  APBD  Tahun  2016, terdapat 95 pemda yang  memiliki  utang  jangka panjang  (untuk  mengukur  variabel Leverage ), terdiri  dari  56  Kabupaten,  28  Kota  dan  11 Provinsi.   Dari  95  pemda,  terdapat  91  pemda yang  dapat dijadikan  sampel  (Tabel  2). Empat Pemda  yang  tidak  dapat  dijadikan  sampel karena  situs  tidak  dapat  diakses  dan  satu pemda  karena  ada  data  keuangan  yang  tidak tersedia.  Tiga  pemda yang  situs  resminya  tidak
dapat  diakses,  yaitu  :  Kabupaten  Lombok Timur  dan  Provinsi  Papua  Barat,  dan  Pemda Boalemo.  Selain  itu,  Kabupaten  Kota  Baru tidak  memiliki  Utang  Lancar  pada tahun  2016, sehingga  tidak  dapat  diukur Current  Ratio - nya,  dan dikeluarkan  dari  sampel.
Statistik deksriptif setiap  variabel disajikan  pada  Tabel  2. Berdasarkan  Tabel  2, Likuiditas  minimum  adalah  0,103 (Kabupaten Sidenreng  Rappang),  dan  maksimum  adalah 8.841,36 (Kabupaten Tapanuli
Utara). Leverage  minimum  adalah  0,000025  (Kota Pekanbaru), dan maksimum 0,10047 (Kabupaten  Puncak).  Service  Level  Solvency dengan  indikator  Belanja,  nilai  minimum  Rp 610.617/orang  (Provinsi  Jawa  Timur)  ,  dan maksimum  Rp  31.420.363/orang  (Kabupaten Fak-Fak)  .  Itu  berarti  bahwa  Provinsi  Jawa Timur  membelanjakan  Rp  610,617  untuk setiap  anggota  populasi  penduduknya.  Belanja yang  dikeluarkan  Kabupaten  Fak-Fak  untuk melayani  anggota  populasinya  pada  tahun 2016  adalah  31.420.363  pada  tahun  2016. Service  Level  Solvency  dengan  indikator  Aset, nilai  minimum  adalah  Rp  771.005  (Provins i Jawa  Timur) dan  nilai maksimum Rp 67.110.044 (Kabupaten  Fak-Fak) . Pada tahun 2016, Provinsi  Jawa  Timur  menyediakan  aset senilai  Rp  771.005  untuk  setiap  anggota populasi  Provinsi  Jawa  Timur.  Sementara  itu, Kabupaten  Fak-Fak menyediakan  aset  senila i Rp  31.420.363  untuk  setiap  anggota  populasi Kabupaten  Fak-Fak.  Financial  Dependence minimum  adalah  0,01  (Provinsi  Aceh)  dan maksimum  0,283 (Provinsi  Maluku).  Financia l Dependence  menunjukkan  rasio  antara  DAU dengan  Total  Pendapatan.  Itu  berarti  bahwa DAU  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2016,  hanya 1,05  %  dari  Total  Pendapatannya.  Sementara itu,  DAU Provinsi  Maluku  adalah  28,37% dari Total  Pendapatannya.    Indeks  IFR  diukur secara  menyeluruh  pada  empat  komponen Kualitas  IFR,  meliputi:  konten, timeliness , teknologi yang digunakan pemda  pada website ,  dan user  support. Indeks  IFR minimum  (0,11)  adalah  Kabupaten  Konawe (0,11)  dan  Indeks  IFR  maksimum  (0,79) adalah  Kabupaten  Purbalingga.
KualIFR = α+β 1 Lik+β 2 Lev+β 3 SLSBel+β 4 SLSAset+β 5 FinDep
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Variabel M in M ax M ean Std.Dev. Likuiditas 0,103 8.841,36 126,52 927,26 Leverage 0,0000025 0,33 0,012 0,036 SLS_Bel 610.617 31.420.363 4.756.967 4.724.364 SLS_Aset 771.005 67.110.044 9.895.053,5 10.739.203 Fin.Dep. 0,01 0,283 0,157 0,071 Kual.IFR 0,11 0,79 0,325 0,167 n=91 Tabel 3. Statistik Deskriptif Komponen Kualitas  IFR Komponen Kualitas  IFR Min. Max.  Mean SD Konten Timeliness Teknologi User Support 0,00 0,286 0,083 0,07 0,81 1 0,667 1 0,1681 0,6593 0,5458 0,4741 0,2105 0,177 0,1206 0,2158
n=91
Tabel  3 menggambarkan  indeks  setiap komponen  Kualitas  IFR. Mean indeks Konten (0,1681) merupakan mean terendah  dari empat komponen  Kualitas  IFR.  Ini  menunjukk a n bahwa  pada  sampel  penelitian  ini,  banyak pemda  yang  tidak  mengunggah  informas i keuangan  seperti  yang  ditentukan  oleh  UU No. 14 Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informas i Publik  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintaha n PP  71/2010.  Laporan  tahun  2017  yang diunggah terbanyak adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja (36  pemda atau 39,56%),  Perda  APBD  (27  pemda  atau 29,67%), dan Laporan  Realisasi  Anggaran  (26 pemda  atau  28,56%).  Pemda  juga  cenderung kurang  memperhatikan  konsistensi  kebaruan dokumen  yang  diunggah.  Dokumen  keuangan yang  paling  banyak  disajikan  secara  3  tahun berurutan  adalah  Laporan  Realisasi  Anggara n (16  pemda  atau  17,58%).  Dokumen  yang paling  sedikit  disajikan  Catatan  atas  Laporan Keuangan.  Hanya  ada  enam  pemda  yang menyajikan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan tahun  2017.  Rincian  jumlah  pemda  yang mengunggah  konten  IFR ada di  Lampiran.
Komponen  Kualitas  IFR  dengan mean indeks tertinggi  adalah Timeliness (0,6593).  Indeks timeliness menggambarkan  kebaruan  website pemda  menyajikan  informasi.  Seluruh  sampel
(100%)  menyajikan press release, berita  yang terkini, diperbarui dan sebagian besar (65,93%)  pemda  memperbarui  beritanya  di website pada  tanggal pengamatan. Ada delapan  pemda  yang  menyajikan  informas i serapan  anggaran  tahun  berjalan,  enam  pemda menyajikannnya  dalam  bentuk  html  (6,59%) dan  2  pemda  dalam  bentuk  pdf  (2,19%).  Ini menunjukkan  bahwa  pemda  aktif  digunaka n untuk  menyajikan informasi. Keberadaan
PPID  di  pemda  cukup  membantu  penyajia n informasi  di  website.  Ada upaya  pemda  untuk menyajikan informasi keuangan secara timelines walaupun  masih  sangat  terbatas.
Selain Timeliness ,  komponen  Kualitas  IFR yang  memiliki mean tinggi  pada  sampel penelitian  adalah  Teknologi  yang  digunaka n pemda  pada  website  (0,5458).  Hampir  semua (98,9%) sampel  pemda  telah  mengembangk a n website yang mengaktifkan multimed ia. Sebanyak 82 (90,11%) menyediakan  informas i keuangan  dan  kebijakan-kebijakannya  dengan mengunggah  dokumen  sehingga  pengguna dapat  mengunduh  dan  menyimpan  dokumen tersebut. Ada 38 (41,76%) pemda menyediakan  fitur online feedback di  website. Ini  menggambarkan  bahwa  teknologi  yang digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  di website  sudah  baik.
User Support adalah komponen Kualitas  IFR  yang  menggambarkan  sejauh mana  website  dapat  memudahkan  pengguna untuk  menemukan  informasi  yang  dibutuhka n. Mean indeks User  Support adalah  0,4741, merupakan mean yang  rendah  setelah  indeks Konten.  Pada Lampiran  tampak  bahwa hampir semua  (97,8%)  website  memiliki  fitur  tautan ke  beranda/ homepage untuk  memudahk a n pengguna kembali ke  menu awal  dan menyajikan  fasilitas  “ site  search ”  (91,21%). Fasilitas site  search yang  disediakan  pemda tersebut  berupa  fitur  yang  memanfaatk a n halaman google  search, sehingga  pengguna sebenarnya  sama  saja mencari  dokumen  secara langsung  di google atau  mencari  dengan site search di  website  pemda.  Cukup  sulit  untuk mendapatkan menu dan  dokumen yang memuat informasi keuangan di  website Pemda.  Hanya  ada  52  (57,14%)  pemda  yang
menyajikan  menu  Transparansi Keuangan Daerah  (TKD)  di  Beranda/ homepage .  Dari  91 sampel  penelitian  ini,  ada  24  (26,4%)  pemda yang  menyajikan  menu  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  tetapi  belum  ada kontennya  dan/atau  dokumen  yang  diungga h ternyata  bukan  dokumen  LKPD.  Ada  7 (7,77%)  pemda  yang  tidak  menyajikan  menu TKD  dan  tidak  menyajikan  menu  LKPD  di homepage ,  melainkan di  website  Badan Keuangan Daerah  (BKD)  atau    Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD).  Rincia n jumlah  Pemda  untuk  komponen user  support ada di  Lampiran.
Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan  uji  normalitas,  multikolonierita s, dan  heterokedastisitas.  Hasil  Uji  Normalita s pada  Unstandardized  Residual  menggunak a n Kolmogorov-  Smirnov  α = 0,05  menunjukk a n bahwa  Unstandardized  Residual  berdistribus i Normal  dengan  nilai  Asymp.  Sig.  = 0,266.

## Tabel 4. Hasil Uji  Normalitas  Residual
Unstandardized Residual N Normal Parameters a Most Extreme Differences Kolmogorov- Smirnov  Z
Asymp.  Sig  (2- tailed) Mean Std.Dev Absolute Positive Negative 91 0,00000 0,14840313 0,105 0,195 -0,077 1,004 0,266 a Test distribution  is  Normal Hasil uji multikolonierita s menunjukkan semua  variabel independen memiliki  nilai  tolerance  lebih  dari  0,1  yang berarti tidak  ada  korelasi antarvariabe l independen.  Nilai  Variance  Inflation  Factor (VIF)  semua  variabel  independen  juga  kurang dari  10,  sehingga  dapat  dinyatakan    bahwa tidak  terjadi  multikolonieritas  antar  variabel independen  dalam  model  regresi.
Tabel 5. Hasil Uji  Multikolonieritas
Model Collinerarity  Statistics Tolerance VIF (Constant) Likuiditas Leverage SLS_Belanja SLS_Aset FinDep 0,997 0,539 0,273 0,314 0,857 1,003 1,855 3,668 3,186 1,167 Dependent  Variabel  :  KualitasIFR
Uji  Heterokedasitas  menggunakan  Uji  Glejser, yaitu  dengan  meregresikan nilai Absolut (unstandardized)  Residual  terhadap  variabel independen.  Pada    Dengan  α  =  0,05,  pada Tabel  5  tampak  bahwa  tidak  ada  variabel independen yang berpengaruh signifik a n terhadap  variansi  residual.  Dengan  demikia n, tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada  model penelitian  ini.
Tabel 6. Hasil Uji  Heterokedastisitas
Variabel Independen t Signifikansi (Constant) Likuiditas Leverage SLS_Belanja SLS_Aset Financial Dependence 6,222 -1,245 0,009 -0,350 -0,649 -1,461 0,000 0,216 0,993 0,727 0,518 0,148
Dependent  Variable  :  AbsRes
Pada Tabel  6 tampak  bahwa adjusted R square adalah  0,154 yang  artinya  bahwa hanya 15,4%  variasi  kualitas  IFR  yang  dijelaskan oleh  lima  variabel  independen,  yaitu  likuidita s, leverage, service  level solvency  – berdasarkan Belanja, service  level  solvency berdasarkan Aset  dan Financial  Dependence. Sisanya, sebesar  85,6%  dijelaskan oleh  variabel- variabel  lain  di  luar  model  penelitian  ini. Sedangkan  nilai standard error of the estimate (SEE)  adalah  0,152706.  Sehubungan  dengan semakin  kecil  nilai  SEE  maka  model  regresi semakin  tepat memprediksi  variabel  dependen, maka  hasil  nilai  SEE  yang  kecil  pada  model penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  model penelitian  cukup baik.  Dari  hasil  F-Test (Tabel 7)  nilai  F  hitung  4,277  dan  signifikansinya 0,002.  Oleh  karena  nilai  signifikansi  uji  F
tersebut  (0,002)  lebih  kecil  daripada  0,05, maka  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi dapat  digunakan  untuk  memprediksi  Kualitas IFR.
Tabel 7. R Square  dan Adjusted  R Square
Tabel 8. Hasil Uji  F
Tabel 9. Hasil Uji  Regresi Model Unstandardized Coefficients S tand. Coeff t S ig. B Std.Err B ( constant) Likuiditas Leverage SLS_Bel SLS_Aset FinDep 0,408 -1,138E-5 -0,250 -2,016E-8 6,753E-9 -0,342 0,046 0,000 0,610 0,000 0,000 0,246 -0,064 -0,054 -0,574 0,437 -0,146 8,882 -0,655 -0,410 -3,089 2,524 -1,389 0,000 0,514 0,683 0,003* 0,013* 0,168
Dependent  Variable:  KualitasIFR  (Indeks IFR)
Tabel  8  menyajikan  hasil  uji  regresi. Dari  Tabel  8  tersebut  tampak  bahwa  variabel Service Level Solvency (SLS) Belanja  (H3) dan SLS  berbasis  nilai  Aset  (H4)  berpengaruh signifikan terhadap  Kualitas  IFR  dengan α=0,05. Namun,  dengan  arah signifikansi  yang berbeda.
Signifikansi pengaruh SLSBelanja terhadap  Kualitas IFR  adalah  signifik a n negatif  .  Ini  menunjukkan  bahwa  H3  tidak dapat  terbukti.  Semakin  besar  rupiah  yang dibelanjakan  pemerintah  daerah  untuk  setiap penduduknya  ,  maka  semakin  rendah  indeks IFR-nya.  Pada penelitian  ini,  Kabupaten  Fak- Fak dengan  SLSBelanja  tertinggi  pada sampel penelitian  ini,  yaitu  Rp  31.420.363,7  per penduduk  memiliki  indeks  IFR 0,2. Kepulauan Mentawai  dengan  SLSBelanja  tertinggi  kedua, yaitu  Rp  21.915.591  per  penduduk  memilik i
indeks  IFR  0,1.  Provinsi  Jawa  Timur  dengan SLSBelanja  terendah  dalam  kelompok  sampel penelitian ini yaitu Rp  610.617,05  per penduduk  memiliki  indeks  IFR 0,7. Kabupaten Purbalingga  dengan  indeks  IFR  tertinggi  0,8 memiliki  nilai  SLSBelanja  Rp  2.020.099,94 per  penduduk.  Penelitian  ini  menggunak a n sampel  yang  mencakup  provinsi,  kabupaten dan  kota.  Signifikansi  arah  negatif  tersebut mungkin  disebabkan  oleh karena fokus  belanja pemda lebih untuk mendanai layanan penduduk  yang  sifatnya langsung dapat dirasakan  oleh  penduduk,  seperti  pelayanan perijinan,  akte  kelahiran,  pembayaran  PBB, dan  sebagainya,  daripada  mendanai  layanan informasi keuangan. Pertanggungjawab a n publik  bisa  jadi  masih  lebih  berupa  pemberian layanan  yang  berdampak langsung  pada publik daripada  layanan  informasi  melalui  website pemda.  Hasil  seperti  ini  juga  diperoleh Purwanti, Akram,  &  Supratman (2017).
Purwanti, Akram,  &  Supratman (2017)
menyatakan  Rasio Belanja  Modal  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  IFR, dan itu  berarti ada kecenderungan  bahwa pada daerah dengan nilai  belanja  untuk  tiap  penduduknya  cukup besar,  penyajian informasi keuangan di internet  dalam  level  kualitas  yang  rendah.
Service  Level  Solvency  -  Aset (rasio aset  dengan  jumlah penduduk)  terhadap Kualitas  IFR.  Berdasarkan  Tabel  8,  SLSAset berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas  IFR  (t=2,671,  sig.  0,009),  dan menunjukkan  bahwa  H4  terbukti.  Konsisten dengan  Styles  &  Tennyson  (2007).,  hasil  ini mendukung  teori  agensi  dan  teori  legitimas i yang  menyatakan  bahwa pada institusi  dengan aset  yang  besar  cenderung  akan  menyajik a n informasi  lebih  baik.  Semakin  tinggi  nilai  aset yang disediakan Pemda untuk setiap penduduknya,  maka pemda tersebut  cenderung mampu  menyajikan  informasi  keuangannya melalui  internet  dengan  kualitas  yang  leb ih baik.  Daerah  dengan  nilai  aset  yang  tinggi dapat  menyediakan  fasilitas  sistem  informas i yang memadai, sehingga memungkink a n pemda  tersebut  untuk  menyajikan  informas i keuangan    di  internet.  Ini  menunjukk a n pentingnya aset daerah untuk dapat
meningkatkan  kualitas  penyajian  informas i keuangan  di  internet.
H1  bertujuan  untuk  menguji  apakah likuiditas  berpengaruh  terhadap  Kualitas  IFR. Tampak  pada Tabel  8  likuiditas  tidak  terbukti signifikan  berpengaruh  terhadap  Kualitas  IFR (t= -660, sig.  0,499). Hasil  seperti  ini  konsisten dengan  hasil  peneliitan  Ahmed  &  Curtis (1999) , Aly,  et al. (2010) , dan Miniaoui,  et al., (2013)  yang    menyatakan  bahwa  likuidita s tidak terbukti  signifikan  dengan  pengungkap a n di  internet.  Garrido-Rodriguez,  et  al.,  (2018) juga  menyatakan  bahwa service level solvency yang  diproksikan  dengan  likuiditas tidak terbukti signifikan berhubungan dengan transparansi informasi keuangan dan penganggaran.    Pada  penelitian  ini,  tampak bahwa  Kabupaten  Purbalingga  dengan  Indeks IFR  tertinggi  (0,79)  memiliki  nilai current ratio 8,23  dan  Kabupaten  Konawe  yang memperoleh indeks  IFR  terendah  (0,11) memiliki  nilai current ratio 1,92. Pemda  yang memiliki  indeks  IFR  tertinggi  dan  terendah keduanya  tidak  mengalami  kesulitan  likuidita s yang  ditunjukkan  dengan current ratio yang  di atas  1.  Pemda  yang  memperoleh  indeks  IFR tertinggi  dan  terendah,  keduanya  memilik i nilai  aset  lancar  yang  lebih  besar  daripada utang  lancarnya.  Pemda yang  memiliki current ratio terendah  (0,103)  adalah  Kabupaten Sidenreng  Rappang.  Kabupaten  Sidenreng Rappang  memiliki  indeks  IFR  yang  juga rendah,  yaitu  0,24.  Pemda  dengan current ratio tertinggi  (8.841,362)  adalah  Kabupaten Tapanuli  Utara  ternyata  memiliki  indeks  IFR yang  rendah  juga,  yaitu  0,21. Likuiditas  yang tinggi  tidak  menjamin  suatu  pemda  untuk dapat  menyajikan  informasi  keuangan  yang baik  di website.
Berdasarkan  Tabel  8, H2 tidak terbukti. Leverage tidak  terbukti  berpengaruh  terhadap Kualitas  IFR Pemda (t=-434, sig.  0,665). Hasil ini  konsisten  dengan  Garcia  &  Garcia-Garcia (2010),  Albalate  del  Sol  (2013)  ,    Verawaty (2015),  Pontoh,  Rura,  Rahman,  &  Ibrahim (2018)  dan    Nosihana  &  Yaya  (2016)  yang juga  menyatakan  bahwa  pengaruh leverage terhadap  eksistensi  IFR  tidak  terbukti.  Kota Pekanbaru  yang  memiliki nilai leverage terendah  (0,0000025)  memiliki  indeks  IFR
0,29  dan  Kabupaten  Puncak  dengan leverage tertinggi  (0,10047)  memiliki  indeks  IFR  0,18. Baik  pemda  dengan leverage tertinggi  dan terendah  keduanya  memperoleh  indeks  IFR yang  rendah.  Berdasarkan  hasil  ini, leverage tidak  terbukti  menjadi  faktor  yang  mendorong kualitas  informasi  keuangan  melalui  internet  di institusi  pemerintah  daerah.
Financial  Dependency (H5)  tidak terbukti  berpengaruh  terhadap  Kualitas  IFR (t=-1,038,  sig.=0,302).  Hasil  ini  konsisten dengan hasil penelitian Nainggolan & Purwanti  (2016) dan  Hilmi  & Martani  (2012), yang  menyatakan  tidak  ada keterkaitan  antara ketergantungan daerah  (atau  kemandiria n daerah)  terhadap  pengungkapan  informas i keuangan  di  internet.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguj i pengaruh  kondisi  finansial  Pemerintah  Daerah yang  mencakup short-term  solvency,  long- term solvency, service level  solvency berbasis belanja, service  level  solvency berbasis  aset, dan    ketergantungan finansial terhadap Kualitas  IFR.  Terdapat  91 pemda  yang  terdiri dari  53  kabupaten,  28  kota  dan  10  provins i yang  menjadi  sampel  pada penelitian  ini.  Pada tahun  penelitian  ini  berjalan,  yaitu  tahun  2018, Neraca  dan  Realisasi  APBD  terkini  yang dikompilasi  oleh  PPID  Kemenkeu  RI  adalah Neraca  dan  Realisasi  APBD  tahun  2016, karena  laporan  keuangan  tahun  2017  masih masih  ada  pemda  yang  belum  selesai  diaudit BPK  dan  belum semua data  Laporan Keuangan  Pemda  dicatat  oleh  Kemenkeu  RI. Oleh karena  itu, data  keuangan yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data keuangan  tahun  2016,  dan  pengamatan  untuk variabel  Kualitas  IFRnya  dilakukan  pada akhir tahun  2017 sampai  dengan  pertengahan  tahun 2018.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa short-term  solvency,  long-term  solvency dan financial dependence tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  IFR.  Sementara itu, service  level  solvency berbasis  nila i Belanja  dan nilai  Aset  berpengaruh  signifik a n terhadap  kualitas  IFR. Service  level  solvency berbasis  nilai  belanja  pemda  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap Kualitas  IFR. Hasil
ini  cukup  unik,  karena menggambarkan  bahwa jika  belanja  Pemda  untuk  setiap  individ u penduduknya  nilainya  makin  besar,  maka kualitas  IFR-nya  akan  menurun.  Sebaliknya, jika  belanja  Pemda  untuk  setiap  orang penduduknya  makin  kecil,  maka  Kualitas  IFR akan  meningkat.  Hal  ini  mungkin  disebabkan oleh  jenis  realisasi  belanja  pemda  yang  lebih fokus  pada  belanja  untuk  layanan  yang  dapat langsung  dirasakan  oleh  masyarakat,  bukan untuk  penyediaan  informasi  keuangan. Service level solvency berbasis  nilai  aset  berpengaruh signifikan positif terhadap  Kualitas IFR. Sejalan dengan teori agensi dan  teori legitimasi, hasil penelitian ini mengindikasikan  bahwa  rasio  aset  pemda terhadap  jumlah  penduduk  berperan  penting untuk  peningkatan  kualitas  IFR.  Pemda  yang memiliki  nilai  aset  tinggi  untuk  masing- masing penduduknya akan mampu menyediakan  fasilitas  sistem  informasi  yang memadai sehingga memungkinkan untuk menjaga  kualitas  IFR.  Penggunaan service level  solvency berbasis aset ini juga menggambarkan bahwa untuk dapat menghasilkan IFR yang berkualita s, peningkatan  nilai  aset  saja  tidak  cukup, melainkan  juga  harus  memperhatikan  jumla h penduduk.  Jika  jumlah  penduduk  suatu  pemda meningkat,  maka  aset  pun  harus  ditambah, untuk  dapat  menghasilkan  kualitas  IFR  yang baik.    Namun,  penelitian  ini  belum  dapat membuktikan  signifikansi  variabel short-term solvency, long-term solvency, dan ketergantungan  finansial  terhadap  Kualitas IFR.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  pada penelitian  ini. Pertama, nilai  SEE  yang  kecil (SEE  = 0,151967), hasil  signifikansi  uji  F (sig. 0,001) adjusted  R  square yang  kecil  (0,162) mengindikasikan bahwa model pada penelitian  ini  fit  dan  dapat  digunakan  namun hanya  16,2%  variasi kualitas IFR  yang dijelaskan  oleh  variabel  independen,  sehingga 83,8%  (100%  -  16,2%)  dijelaskan oleh variabel-variabel  lain  di luar  model  penelitia n. Oleh  karena  itu,  untuk  penelitian  selanjutnya, dapat melibatkan  variabel-variabel  independen lain. Kedua, tantangan pada  penelit ia n semacam  ini  adalah  bahwa  perkembanga n
kualitas  situs  dan  konten  di  internet  cukup dinamis,  sehingga  kualitas  IFR  tidak  cukup ditinjau  dari  pengamatan  di  internet  sesekali saja.  Untuk  mengisi  skor  kualitas  IFR  yang diukur  berdasarkan  pengamatan  di  situs  harus berdasarkan  pengamatan  berulang-ulang  untuk memastikan  bahwa  skor sudah  konsisten  pada rentang waktu  penelitian. Peneliti perlu memperhatikan tenggat waktu  pelaporan keuangan dan audit sehingga dapat menengarai  kecenderungan  waktu  kapan  ada konten  yang  baru. Selain  itu,  kebanyakan  situs yang  tidak  menyajikan  tanggal  unggah,  atau tanggal  pembaruan  situsnya.  Oleh  karena  itu, untuk  penelitian  kualitas  IFR  selanjutnya, dapat  menggunakan  metode  penelitian  yang lain,  seperti  metode  kualitatif  untuk  mengga li kualitas  IFR  lebih  mendalam. Ketiga, data sampel menunjukkan bahwa informas i keuangan  yang  disajikan  di website masih sangat  terbatas,  padahal  komponen  secara teknologi  yang  digunakan  pada website sudah memadai  untuk  menyajikan  informasi.  Oleh karena  itu,  masih dibutuhkan penelit ia n selanjutnya  yang  mencari  penyebab  rendahnya penyajian  informasi  keuangan  pemda,  serta meneliti kebermanfaatan informasi yang disajikan  di website  Pemda.

## DAFTAR  PUSTAKA
Afryansyah,  R.  D.,  &  Haryanto.  (2013).
Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Informas i Akuntansi  di  Internet  oleh  Pemerinta h Daerah. Diponegoro Journal of
Accounting , 2 (3), pp. 1-11.
Albalate  del  Sol,  D.  (2013). The  Institutiona l,
Economic  and  Social  Determinants  of Local Government Transparency.
Journal  of Economic  Policy  Reform , 16 (1), pp. 90-107.
Alhajjriana,  G.  I.,  Nor,  W.,  &  Wijaya,  R.
(2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financia l Reporting Pemerintah Daerah  dan
Implikasinya  terhadap  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Daerah. Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis ,  17 ,  pp.  100  - 109.
Berlinski,  S.,  Dewan,  T.,  &  Dowding,  K.
(2012). Accounting  for  Ministers: Scandal  and  Survival  in  British Government  1945-2007. New  York:
Cambridge  University  Press.
Bolívar,  M. P., Muñoz,  L. A., & Hernández,  A.
M.  (2013).  Determinants  of  Financia l
Transparency in Governme nt. International Public Management Journal , November,  16(4), pp.  557- 602.
Botti,  L.,  Boubaker,  S.,  Hamrouni,  A.,  & Solonandrasana,  B.  (2014).  Corporate Governance  Efficiency  and  Internet Financial  Reporting  Quality. Review of Accounting  and  Finance , 13(1), pp. 43-64.
Damaso,  G., & Lourenco,  I. C. (2011). Internet Financial  Reporting:  Environme nta l
Impact Companies and Other Determinants. 8th International
Conference  on  Enterprise  Systems, Accounting and Logistics , July 11-12 .
DiMaggio,  P. J., & Powell,  W. W. (1983). The Iron  Cage  Revisited: Institutio na l Isomorphism and Collective
Rationality  in  Organizational  Fields.
American Sociological  Review , 48, pp.
147-160.
Diptyana,  P.,  &  Rokhmania,  N.  (2018). Exploring Government Internet
Financial Reporting in  Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 21 (1), pp. 115-138.
Garcia,  A.  C.,  &  Garcia-Garcia,  J.  (2010). Determinants  of  Online  Reporting  of Accounting  Information  by  Spanish Local  Government  Authorities. Local Government Studies , 36 (5), pp. 679- 695.
Guillamon,  M.-D.,  Bastida,  F.,  &  Benito,  B.
(2011).  The  Determinants  of  Local Government's  Financial  Transparency.
Local Government Studies , 37(4), pp.
391-406.
Hilmi,  A.  Z.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analis is
Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.
Prosiding Simposium Nasional

## Akuntansi (SNA) XV
Idris,  A.  L.,  Surasni,  N.  K.,  &  Irwan,  M.
(2018). The  Determinant  Disclosure  of Internet  Financial  Reporting  in  District and  City  Government  in  Indonesia. International  Journal  of  Economics and Research , 9(1), pp. 62-74.
Ingram,  R.  W.,  & DeJong,  D.  V.  (1987).  The
Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices.
Journal  of  Accounting  and  Public Policy , 6 (4), pp. 245-270.
Laswad,  F., Fisher,  R.,  &  Oyelere,  P. (2005).
Determinants  of  Voluntary  Internet Financial Reporting by Local
Government  Authorities. Journal  of Accounting and Public Policy , 24, pp.
101 - 121.
Martani,  D.,  Fitriasari,  D.,  &  Annisa.  (2014).
Financial  Performance  Transparency on  The  Local  Government  Website  in Indonesia. Journal  of Theoretical  and Applied  Information  Technology , 60 (3), pp. 504-516.
Meyer,  J.  W.,  &  Rowan,  B.  (1977).
Institutionalized Organizatio ns :
Formal Structure as Myth and
Ceremony. American  Journal of Sociology , 83, pp. 340-363.
Munoz,  L. A., Bolivar,  M. P., & Hernandez,  A.
M. (2017). Transparency in Government:  A Meta-Analytic  Review of Insentive for Digital versis
Hardcopy  Public  Financial  Disclosure. American Review of Public
Adminstration , 47(5), pp. 550-573.
Nainggolan,  T.  A.,  &  Purwanti,  D.  (2016).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX . Nosihana,  A.,  &  Yaya,  R.  (2016).  Internet Financial  Reporting  dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada
Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 3 , pp. 89-104
Pereira,  M. A., Amaral,  E. F., & Costa, M. M.
(2012).  Some  Determinants  of  The Existence  of  Government  Websites  in 853  Municipalities  in  Minas  Gerais, Brazil. Latin  American  Research , 47(3), pp. 155-174.
Pina,  V.,  Torres,  L.,  &  Royo,  S.  (2015).  Is Government  Promoting  Convergence
Toward  More  Accountable Local Goverment. International Public Management Journal , 13(4), pp. 350- 380.
Pontoh,  G.  T.,  Rura,  Y.,  Rahman,  A.,  & Ibrahim, M.  A.  (2018).  Internet Financial Reporting of Public Institutions  and  E-Government  as  A
Medium  of  Good  Governance  in Indonesia. Journal  of  Finance  and
Banking Review , 3(3), pp. 28-33. Purwanti,  R.  E.,  Akram,  &  Supratman,  L.
(2017). The Determina nts Transparency and  Accessibility of Internet  Financial  Reporting  on  Local Government in Indonesia. STIE
Mandala  International  Conference and Call for Paper , Jember .
Puspita,  R.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analis is Pengaruh  Kinerja  dan  Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Tingkat Pengungkapan  dan  Kualitas  Informas i dalam  Website. Prosiding  Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV .
Ratmono,  D.  (2013).  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori  Institusional dan Keagenan. Media  Ilmiah  Akuntansi , 1(2), pp. 28-48.
Rosmaini,  Siti.,  Ariff,  Mohd.,  Kamil,  Muhd. (2009).  Business  Reporting  on  The Internet  : Development  of a Disclosure Quality  Index. International Journal of Business  and Economics , 8 (1), pp. 55- 79.
Ritonga,  I.  T.,  Clark,  C., &  Wickremasinghe,
G. (2012). Assessing Financia l
Condition  of  Local  Government  in Indonesia:  An  Exploration. Public and Municipal  Finance , 1(2), pp. 37-50. Scott,  W.  R.  (1987).  The  Adolescence  of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly , 32, pp. 493-511. Styles,  A.  K.,  &  Tennyson,  M.  (2007).  The Accessibility  of Financial  Reporting  of US  Municipalities  on  The  Internet.
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 19(1), pp. 56-92. Trisnawati,  M.  D.,  &  Achmad,  K.  (2014, Mataram Lombok). Determina n Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Melalui  Internet. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII .
Utomo,  K.  C.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2016).  The Determinant  of  Financial  Informat io n Disclosure  of Indonesian  LGs Website. Asia Pacific  Fraud Journal , 1(1), pp.
85-102.
Verawaty.  (2015).  Determinan  Aksesabilita s Internet  Financial  Reporting  Melalui E-Government  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi , September.
Yu,  H.  (2010).  On  the  Determinants  of
Internet-Based Disclosure of Government Financial Informat io n. Proceedings of International Conference  on  Management  and Service ScienceManagement and Service Science . Yustikasari,  Y. (2018). Pengaruh  Karakteristik
Pemerintah  Daerah  terhadap  Tingkat Pengungkapan Sukarela Informas i
Keuangan  pada  Website  Pemerinta h Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemda Tingkat  Provinsi  se-Indonesia). Jurnal Profita , 11 , pp.  34 - 52.

## LAMPIRAN

## Checklist
Kualitas  IFR No. Jenis  Konten  dalam  Satu Tahun  Terakhir Jumlah  Pemda  pada setiap item checklist (bobot) Non pdf & non  html (0,5) a .pdf (0,75) html (1) Ada Tidak ada (0) 1.1. Laporan  Posisi  Keuangan 1 19 0 21 71 1.2. Laporan  Realisasi  Anggaran 1 21 4 26 65 1.3. Laporan  Arus  Kas 2 13 0 15 76 1.4. Laporan  Perubahan  Ekuitas 2 9 0 11 80 1.5. Catatan Atas Laporan Keuangan 1 5 0 6 85 1.6. Laporan Akuntabilit as Kinerja 1 34 1 36 55 1.7. Opini  BPK 0 8 2 10 81 1.8. Ringkasan  RKA-SKPD 0 12 2 14 77 1.9. Ringkasan  RKA-PPKD 0 9 2 11 80 1.10.  Rancangan  Perda APBD 0 12 0 12 79 1.11.  Perda APBD 0 27 0 27 64 1.12.  Ranperda  Perubahan  APBD 0 12 0 12 79 1.13.  Perda Perubahan  APBD 0 14 0 14 77 1.14.  Ringkasan  DPA-SKPD 0 12 2 12 77 1.15.  Ringkasan  DPA-PPKD 0 14 2 14 75
a) excel,  msword  dan sejenisnya. No. Konten  Informas i Tahun Sebelumnya Jumlah  Pemda  pada setiap item checklist (bobot) 2 tahun tidak berurutan (0,25) 3 tahun tidak berurutan (0,5) 2  tahun berturut- turut (0,75) Lengkap berurutan ≥3 tahun (1) Ada Tidak Ada (0) 1.1. Laporan  Posisi Keuangan 5 1 9 11 26 65 1.2. Laporan  Realisasi Anggaran 9 1 11 16 37 54 1.3. Laporan  Arus  Kas 6 0 11 10 27 64 1.4. Laporan Perubahan  Ekuitas 3 1 9 3 26 75 1.5. Catatan  Atas Laporan  Keuangan 5 0 5 3 23 78 1.6. Laporan Akuntabilitas Kinerja 10 1 13 10 34 57 1.7. Opini  BPK 11 0 6 4 21 70 1.8. Ringkasan  RKA- SKPD 11 0 8 13 32 59 1.9. Ringkasan  RKA- PPKD 13 1 5 10 29 62 1.10.  Rancangan  Perda APBD 11 2 5 11 29 62 1.11.  Perda APBD 13 1 8 14 36 55
No. Konten  Informas i Tahun Sebelumnya Jumlah  Pemda  pada setiap item checklist (bobot) 2 tahun tidak berurutan (0,25) 3 tahun tidak berurutan (0,5) 2  tahun berturut- turut (0,75) Lengkap berurutan ≥3 tahun (1) Ada Tidak Ada (0) 1.12.  Ranperda Perubahan  APBD 7 1 6 9 23 68 1.13.  Perda Perubahan APBD 7 2 8 9 26 65 1.14.  Ringkasan  DPA- SKPD 10 0 9 12 31 60 1.15.  Ringkasan  DPA- PPKD 11 0 8 10 29 62 2. Timeliness No.  Jenis Checklist (bobot) Jumlah Pemda (%) 2.1.  Press Release  (berita) Ada (1) / Tidak  (0) Ada = 91 (100%) 2.2.  Lamanya update berita Pada hari  pengamatan  (3) s.d. 1 minggu sejak tanggal pengamatan  (2) > 1 minggu sejak tanggal pengamatan  (1) Tidak  ada pembaruan  berita  (0) 60 (65,93%) 17 (18,68%) 4 (4,39%) 0 (0%) 2.3.  Informasi serapan anggaran  tahun  berjalan Ada dalam  bentuk  html  (1) Ada dalam  bentuk  pdf  (0,75) Tidak  ada (0) 6 (6,59%) 2 (2,19%) 83 (91,21%) 2.4. Update Informasi  yang Tersedia  Setiap  Saat Tahun  berjalan  (1) Tahun  lalu  (0,5) >2 tahun  (0,25) Tidak  ada (0) 62 (68,13%) 14 (15,38%) 2 (2,2%) 13 (14,29%) 2.5. Update Informasi  Serta Merta Tahun  berjalan  (1) Tahun  lalu  (0,5) >2 tahun  (0,25) Tidak  ada (0) 22 (24,17%) 3 (3,3%) 2 (2,2%) 64 (70,33%)
Definisi  Informasi  Tersedia  Setiap  Saat  dan  Informasi  Serta  Merta  pada  instrumen  ini mengacu  pada UU No. 14 Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.

## 3. Teknologi  yang  digunakan  di website
No.  Jenis  Teknologi Checklist (bobot) b Jumlah  Pemda  (%) 3.1. Download plug-in Ada (0,5) 82 (90,11%) 3.2. online feedback Ada (0,5) 38 (41,76%) 3.3. Presentation slides Ada (1) 58 (63,74%) 3.4.  Multimedia Ada (2) 90 (98,9%) 3.5.  Perangkat  analisis Ada (2) 0 (0%) b Tidak  Ada, bobot = 0

## 4. User Support
No Jenis Dukungan terhadap Pengguna Website Checklist  (Bobot) Jumlah Pemda 4.1.  Help  dan FAQ Ada (0,5) Tidak  ada (0) 23 (25,27%) 68 (74,73%) 4.2.  Tautan  ke homepage Ada (0,5) Tidak  ada (0) 89 (97,8%) 2 (2,2%) 4.3. Site Map / peta situs Ada (0,5) Tidak  ada (0) 5 (5,49%) 86 (94,51%) 4.4. Site Search / pencarian Ada (0,5) Tidak  ada (0) 83 (91,21%) 8 (8,79%) 4.5.  Menu  Transparansi  Keuangan Daerah  di homepage Ada (1) Tidak  ada (0) 52 (57,14%) 39 (42,86%) 4.6.  Jumlah  klik  untuk  mengakses LKPD 1 kali  klik  (1) 2 kali  klik  (0,5) >2 kali  klik  (0,25) 36 (39,56%) 18 (19,78%) 9 (9,89%) 4.7.  Informasi/Prosedur  Layanan Permohonan  Informasi Ada (1) Tidak  ada (0) 52 (57,14%) 39 (42,86%) 4.8.  Ketersediaan formulir layanan permohonan informasi e-form  (1) form  manual yang  diunduh-dicetak- diserahkan  ke kantor  layanan  (0,5) Tidak  ada (0) 34 (37,36%) 18 (19,78%) 49 (53,85%) 4.9.  Grafik  informasi keuangan Pemda Ada ter- update satu  tahun  terakhir  (1) Ada ter- update >2 tahun  (0,5) Tidak  ada (0) 10 (10,99%) 2 (2,2%) 79 (86,81%)