## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BARAT
Apri Rotin Djusfi 1) , Cut Rina 2)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar aprirotin87@gmail.com Cutrina63@yahoo.co.id

## Abstract
The purpose of this research is to know the duties and functions of civil service police unit and wilayatul  hisbah  in  enforcing  qanun.  Determination  of  the  sample  is  done  by  purposive sampling  method  The  research  method  used  qualitative  descriptive  research.  Data  collection techniques used three ways: observation, interview, and documentation. The results showed that the  tasks  of  Satuan  Pamong  Praja  Police  Unit  essentially  bind  the  relationship  between members / groups / members of society with the government, basically the three pillars that are related  to  each  other  and  can  not  be  separated.  The  three  pillars  are:  First,  tranquility  is  a feeling of the soul of a person (community member) who enjoys his life comfortably free from both  physical  and  spicical  disturbances  and  threats.  All  activities,  creativity,  productivity  of citizens  can  be  done  without  fear  of  fear  and  worry.  Second,  peace  is  an  order  in  a  living environment manifested by the existence of human behavior, both personal and as a member of society  that  adheres  to  the  rules  of  religious  norms,  social  norms  and  applicable  legislation. Thirdly, the enforcement of regulations (including norms and values) is an important means for the realization of order. Satpol PP and WH Kabupaten Aceh Barat have  the task of upholding Qanun  and  organizing  peace  and  public  order  and  protection  of  society  and  enforcement  of syariat islam.
Keywords: Civil Service Police Unit, the WH, Enforcement Qanun

## PENDAHULUAN
Globalisasi  merupakan  sebuah  fenomena  dimana  negara-negara  di  dunia  secara  langsung maupun  tidak  langsung  mengharapkan  terjadinya  interaksi  antar  masyarakat  yang  jauh  lebih efektif  dan  efisien  dibandingkan  dengan  saat-saat  sebelumnya.  Pada  era  globalisasi  tersebut semakin  menampakkan  kepentingan  tatkala  pintu  Otonomi  melalui  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  semakin  terbuka  lebar.  Pada  keadaan  ini  semua  sektor  lini  pada pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang  baik.  Salah  satu  lembaga  yang  sangat  berperan  dalam  mendukung  terciptanya  prinsip pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).
Pada masa penjajahan Belanda Satuan Polisi Pamong  Praja dikenal dengan nama Bailluw (berasal  dari  bahasa  jawa) dan  telah  beberapa  kali  berganti  nama  menjadi kepanewon serta Detasemen Polisi  Pamong  Praja,  baru  kemudian  pada  Tahun  1950  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  UR  32/2/21  Tanggal  3  Maret  1950  Tentang  Perubahan  Nama Detasemen  Polisi  Pamong  Praja  menjadi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  dimana  selanjutnya tanggal  3  Maret  ini  dijadikan  hari  lahirnya  Satpol  PP  dan  untuk  diperingati  pada  setiap tahunnya.  Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang hubungannya sangat erat dengan masyarakat  karena  fungsi  utamanya  adalah  menjaga  ketertiban  umum  danketentraman masyarakat.  Istilah    Pamong  Praja  adalah  sebuah  kata  yang  diambil  dari  bahasa  jawa  yang mengandung  arti  filosofis  cukup  mendalam,  Pamong  adalah  seseorang  yang  dipandang, dituakan  dan  dihormati  sehingga  memiliki  fungsi  sebagai  pembina  masyarakat  diwilayahnya. Selanjutnya  makna  dari  kata  Praja  adalah  rakyat/  masyarakatnya.  Dapat  disimpulkan  Pamong Praja yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat diwilayahnya agar tertib dan tentram.
Di  Kabupaten  Aceh  Barat  cikal  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  diawali  dengan  sebuah  Sub Bagian  Ketertiban  pada  Bagian  Pemerintahan  Setdakab  Aceh  Barat,  pada  Tahun  1999 ditingkatkan  statusnya  menjadi  Bagian  Ketertiban  pada  Setdakab  Aceh  Barat  yang  sekaligus membawahi  Satpol  PP  baru  kemudian  pada  Tahun  2003  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Aceh  Barat  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, kelembagaan Bagian  Ketertiban dipindahkan dari Setdakab  Aceh  Barat  ke  Dinas  Kebersihan,  Penertiban  dan  Lingkungan  Hidup  dan  berulah berubah dari Bagian menjadi sebuah Bidang.
Baru  pada  Tahun  2008  kelembagaan  Bidang  Ketertiban  diubah  menjadi  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  digabungkan  dengan  Satuan  Wilayatul  hisbah  melalui  Qanun  Kabupaten Aceh  Barat  Nomor  4  Tahun  2008  Tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  13 Tahun 2008 Tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
Pada Tahun 2004 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, dibentuklah sebuah organisasi kelembagaan baru di Provinsi Aceh yang bernama Wilayatul Hisbah, namun mengingat ini merupakan sebuah organisasi baru yang dibentuk sebagai upaya untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan  perundang-undangan  dibidang  syariat  islam  sebelum  dilakukan  proses  penyidikan, maka  untuk  sementara  organisasi  dijadikan  sebuah  Bidang  dan  digabung  pada  Dinas  Syariat Islam  Provinsi  Aceh  pada Tahun  2005.  Dulu  Wilayatul  Hisbah  hanya  bermodalkan  keputusan Gubernur  dan  tunduk  di  bawah  naungan  Dinas  Syariat  Islam,  akan  tetapi  setelah  lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  maka  Wilayatul  Hisbah
(WH)  merupakan  bagian  dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Pasal 244 ayat (2) (UU Nomor 11 Tahun 2006).
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP, dan sudah digabungkan dengan Wilayatul Hisbah tujuannya untuk membantu kepala daerah dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  penyelenggaraan  ketertiban  umum,  serta  ketentraman masyarakat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8).
Fungsi Satpol PP itu sendiri sangat mencangkup pada fungsi operasi, fungsi koordinasi dan juga fungsi pengawasan, ini menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya peran Satpol PP dalam  menyangga  kewibawaan  pemerintahan  daerah  dan  penciptaan  situasi  kondusif  dalam kehidupan  pembangunan  bangsa.  Meskipun  Satpol  PP  dan  WH  telah  menjalankan  tugas  dan melakukan berbagai antisipasi terhadap orang-orang yang melanggar aturan, namun tetap terjadi permasalahan  dalam  kinerjanya  dan  salah  satu  masalah  yang  terjadi  sekarang  adalah  masalah Pedagang Kaki Lima, dan ini menjadi salah satu tugas Satpol PP dan WH dalam menanganinya sebagaimana tugas dan fungsi dari Satpol PP da WH itu sendiri.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memahami  secara  mendalam  tentang  penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Memberikan pengertian penelitian deskriptif  sebagai  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada sekarang berdasarkan data-data; ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan koleratif (Narbuko & Ahmadi, 2004).
Dipilihnya  pendekatan  kualitatif  tersebut  dikarenakan  masalah  yang  akan  diteliti  masih bersifat  kompleks,  dinamis  dan  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  sosial  serta  tidak bermaksud  generalisasi.  Dengan  dugunakan  pendekatan  kualiatatif,  maka  data  yang  didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga penelitian dapat tercapai (Sugiyono,  2005:  181). Taylor  dan  Bogdam  dalam  Danim  (2002, h.  41).  “mengatakan  bahwa penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang  diteliti  ”.  Danim,  memberikan  beberapa  ciri  dominan  dari  penelitian  deskriptif  yaitu (Danim, 2002:41):
1. Bersifat  mendeskripsikan  kejadian  atau  peristiwa  yang  bersifat  faktual.  Adakalanya penelitian  ini  dimaksudkan  hanya  membuat  deskripsi  atau  narasi  semata-mata  dari  suatu fenomena,  tidak  untuk  mecari  hubungan  antar  variabel,  menguji  hipotesis,  atau  membuat ramalan.
2. Dilakukan  secara  survei.  Oleh  karena  itu  penelitian  deskriptif  sering  dibuat  juga  sebagai penelitian  survei.  Dalam  arti  luas,  penelitian  deskriptif  dapat  mencakup  seluruh  metode penelitian, kecuali yang berifat historis dan eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mengindentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang belangsung; dan
5. Mendeskrpsikan  subjek  yang  sedang  dikelola  oleh  kelompok  orang  tertentu  dalam  waktu yang bersamaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Defenisi Polisi Pamong Praja
Istilah  Polisi  pamong  praja  berasal  dari  dua  kata  yaitu  “Pamong  dan  Praja”  Pamong mempunyai  arti  pengurus,  pengasus  atau  pendidik,  sedangkan  praja  yang  berarti  kota,  negeri
atau  kerajaan.  Secara  harfiah  pamong  praja  dapat  diartikan  sebagai  pengurus  kota,  menurut Hasan (2005,  h. 817)
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  disingkat  Satpol  PP,  adalah  perangkat  Pemerintah  Daerah dalam  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  menegakkan  Peraturan  Daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.
Definisi  lain  Polisi  adalah  Badan  Pemerintah  yang  bertugas  memelihara  keamanan  dan ketertiban umun atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, menurut Hasan (2005, h. 886)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan suatu perangkat pemerintah khususnya didaerah dengan tugasnya adalah membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan peraturan daerah  serta  menjaga  ketertiban  dan ketentraman  masyarakat.  Diberikannya  kewenangan  pada Satpol  PP  untuk  melaksanakan  tugas  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan  ketenteraman  dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tetapi ada juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  pada  pokoknya  menyebutkan:  Urusan  wajib yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  (provinsi,  kabupaten/kota)  adalah penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat.  Ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan  segala  aktivitasnya  dengan  aman,  tertib  dan  teratur.  Menjaga  struktur  keamanan Negara merupakan tugas-tugas yang berada diluar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik  yang  ditangani  oleh  Polisi  Pamong  Praja  antara  lain  menangani  bidang  pemeritahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah.
Polisi  pamong  Praja  baik  sebagai  personel  maupun  institusi  yang  menangani  bidang ketenteraman  dan  ketertiban  umum  berkembang  sejalan  dengan  luasnya  cakupan  tugas  dan kewajiban  kepala  daerah  dalam  menyelenggarakan  bidang  pemerintahan.  Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mutlak yang  menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja hakikatnya mengikat hubungan antara anggota/kelompok/anggota masyarakat dengan pemerintah, pada dasarnya merupakan tiga pilar yang  saling  berkait  satu  dengan  yang  lain  dan  tidak  bisa  dipisahkan.  ketiga  pilar  itu  adalah  : Pertama,  ketenteraman  merupakan  perasaan  jiwa  orang  (anggota  masyarakat)  yang  menikmati hidupnya  dengan  nyaman  bebas  dari  gangguan  dan  ancaman  baik  fisik  maupun  spikis.  Segala aktivitas,  kreativitas,  produktivitas  warga  masyarakat  dapat  dilakukan  tanpa  dihantui  rasa ketakutan dan kekhawatiran. Kedua, ketenteraman adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia, baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi  kaidah norma agama, norma sosial dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tegaknya peraturan-peraturan (temasuk norma dan nilai-nila) merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketertiban.
Ketertiban  tidak  tercipta  jika  peraturan-peraturan  tidak  diupayakan  tegak  sebagaiman mestinya,  jika  peraturan  tidak  ditegakkan,  maka  yang  tumbuh  subur  adalah  sikap  anarki  yang cenderung  menghalalkan  segala  cara  dan  tindakan  asal  kepentingan  sendiri  terpenuhi.  Ketiga pilar  ini  perlu  dimaknai  secara  mendalam  oleh  seluruh  aparat  Polisi  Pamong  Praja  dalam mengemban  tugasnya  yang  tidak  ringan  dan  penuh  tantangan  ini.  Dalam  melakukan  tugasnya aparat  Polisi  Pamong  Praja  seringkali  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  memiliki kepentingan tertentu dalm memperjuangkan kehidupanya. Akhirnya tidak jarang menimbulakan  sikap  untuk  cenderung  melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  ketentuan peraturan yang ada.

## Tugas dan Kewajiban Satpol PP
Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Aceh  Barat  mempunyai  tugas  menegakkan  Qanun  dan menyelenggarakan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan  masyarakat  dan penegakan  syariat  islam.  Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten Aceh Barat menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun  program  dan  melaksanakan  penegakan  Qanun,  menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Melaksanakan kebijakan penegakan Qanun dan peraturan kepala daerah;
c. Melaksanakan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat di daerah;
d. Melaksanakan kebijakan perlindungan  masyarakat;
e. Melaksanakan  koordinasi  penegakan  Qanun  dan  peraturan  kepala  daerah, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketentraman  masyarakat  dengan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  penyidik  pegawai  negeri  sipil  daerah  dan /atau aparatur lainnya;
f. Melakukan  pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatu,r  atau  badan  hukum  agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah;
g. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran  peraturan  per- Undang-Undangan dibidang Syariat Islam;
h. Melakukan  pembinaan  dan  advokasi  spiritual  terhadap  setiap  orang  berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan per- Undang-Undangan dibidang Syariat Islam;
i. Melimpahkan  perkara  pelanggaran  peraturan  per-Undang-Undangan  dibidang Syariat Islam kepada penyidik;
j. Menberitahukan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  peraturan  per-Undang- Undangan dibidang Syariat Islam;
k. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
l. Menegur,  memperingatkan  dan  menasehati  seseorang  yang  patut  diduga  telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam;
m. Berupaya  untuk  menghentikan  kegiatan/  perbuatan  yang  patut  diduga  telah melanggar peraturan  per-Undang-Undangan dibidang Syariat Islam;
n. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut malalui rapat adat Gampong;
o. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat sarana; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Selanjutnya  dalam  Bab  III  (8)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  disebutkan mengenai kewajiban Sappol PP dan WH dalam melaksanakan tugasnya, yakni :
6. Menunjang  tinggi  norrna  hukum,  norma  agama,  hak  asasi  manusia,  dan  norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
7. Menaati disipilin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja
8. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  yang  dapat  mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
9. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga atas adanya tindak pidana
10. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut  diduga  atas  adanya  pelanggaran  terhadap  perda  dan/atau  peraturan  kepala daerah.
Adapun  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Aceh  Barat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah :
a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun atau Peraturan Kepala Daerah;
b. Menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Dan pemberdayaan kapasitas Fasilitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Qanun dan Kepala Daerah;
e. Melakukan  tindakan  administratif  warga  masyarakat,  aparatur,badan  hukum  yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan Peraturan Kepala Daerah;
f. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  per-Undang-Undangan dibidang Syariat Islam;
g. Menegur,  menasehati,  mencegah  dan  melarang  setiap  orang  patut  diduga  talah, sedang  dan  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  per-Undang-Undangan dibidang Syariat Islam;
h. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
i. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran;
j. Meminta  keterangan  identitas  setiap  orang  yang  patut  diduga  telah  sedang melakukan pelanggaran;
k. Menghentikan  kegiatan  yang  patut  diduga  melanggar  peraturan  per-Undang- Undangan dibidang Syariat Islam;
l. Dalam  proses  pembinaan  berwenang  meminta  bantuan  kepada  Kechik  dan  Tuha Peut setempat;
m. Menjalankan  tugas  pembinaan  terhadap  seseorang  yang  diduga  melakukan pelanggaran dan diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali dalam masa tertentu; dan
n. Setiap  orang  yang  pernah  mendapat  pembinaan  petugas  muhtasib,  tetapi  masih melanggar, akan diajukan kepada penyidik.

## Visi dan Misi
Visi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah  (Satpol  PP  dan  WH)  Kabupaten Aceh  Barat  sebagai  sebuah  lembaga  penegakan  Qanun  di  bidang  ketentraman  dan  ketertiban umum Syariat Islam adalah “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat yang berdasarkan Dinul Islam”.
Berikut ini adalah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat:
1. Meningkatkan kemitraan dengan Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam proses penertiban dan implementasi Syariat Islam.
2. Meningkatkan  Qanun/  Perda  dan  keputusan  Kepala  Daerah  tentang  penertiban  Syariat Islam.
3. Meningkatkan  penertiban  Qanun/Perda  dan  penyelenggaraan    ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan mutu dan citra  sumber daya manusia dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
5. Meningkatkan  sarana  dan  pengembangan  prasarana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah.
Kinerja  pelayanan  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Aceh  Barat  dibidang  penegakan  Qanun telah  membawa  perubahan  yang  positif  di  masyarakat  namun  perkembangan  kualitas  aspirasi
dan partisipasi sebagai tolak ukur dari keberhasilan bidang ini belum  menunjukkan hasil yang signifikan.  Berbagai  persoalan  seperti  belum  adanya  tindak  lanjut  dari  hasil  penertiban  yang dilakukan, sebagai contoh penertiban para pedang liar dan pedagang musiman setelah dilakukan penertiban,  pihak  Satpol  PP  dan  WH  tidak  tahu  harus  mengarahkan  para  pedagang  tersebut kemana karena belum adanya lokasi berjualan yang  permanen bagi setiap mereka, selanjutnya penertiban  ternak  yang  belum  adanya  lokasi  karantina  hewan  sehingga  hewan-hewan  hasil tangkapan  tidak  tahu  mau  dibawa  kemana  begitu  pula  dengan  penegakan  syariat  islam,  tidak biasanya Satpol PP dan WH untuk memberikan tindakan berupa sanksi hukum bagi para pelaku.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (  Satpol  PP)  sebagai  aparatur  pemerintah  yang  sekaligus inti  dari  masyarakat  dituntut  untuk  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  kemampuannya secara terus menerus dan berkeseimbangan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategis dalam  membantu  kepala  Daerah  untuk  menciptakan  kondisi  Daerah  yang  tentram,  tertib  dan teratur  sehingga  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  dengan  aman.  Oleh  karena  itu,  disamping  menegakkan peraturan  Daerah,  Polisi  Pamong  Praja juga  dituntut untuk  menegakkan  kebijakan  Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan, Kepala daerah salah satunya adalah penertiban pedagang kaki lima  yang  melakukan  kegiatan  dagangnya  dibadan  jalan  yang  dapat  merugikan  masyarakat banyak.
Lebih  lanjut  Satpol  PP  tetap  dipertahankan  keberadaanya  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor    9  Tahun  2015  tentang  perubahan kedua  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Satpol PP merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh kepala daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Qanun.

## Asas-Asas Pemerintah Daerah
Dalam penyelenggaran pemerintahan, ada beberapa prinsip daerah yang menjadi pegangan oleh  aparat  pemerintahan  dalam  menggerakkan  administrasi  pemerintahan  atau  manajemen pemerintahan.  Prinsip  –  prinsip  dasar  tersebut  disebut  dengan  asas  –  asas  pemerintahan. Sentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  desentralisasi  adalah  konsep  –  konsep  yang  berhubungan dengan  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi  termasuk  dalam  organisasi  Negara. (Nurcholis, 2007:3).

## Asas Desentralisasi
Asas  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  atau  daerah tingkat  atasnya  kepada  daerah  yang  menjadi  urusan  rumah  tangganya.  Ditinjau  dari  segi pemberian  wewenangnya  asas  desentralisasi  adalah  asas  yang  akan  memberikan  wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah  tangganya  sendiri.Adanya  pemerintahan  daerah  dimulai  dari  kebijakan  desentralisasi. Desentralisasi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu  De  yang  berarti  lepas  dan  Centrum  yang  berarti pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi bersarti melepas atau  menjauh  dari  pemusatan.  Desentralisasi  tidak  putus  sama  sekali  dengan  pusat  tapi  hanya menjauh dari pusat.
Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia tidak akan efisien jika semua kewenangan  politik  dan  administrasi  diletakkan  pada  puncak  hirearki  organisasi  /  pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban  yang  berat.  Juga  tidak  cukup  hanya dilimpahkan  secara   dekonsentrasi  kepada  pejabatnya  yang  berada  di  wilayah  Negara.  Agar kewenangan  tersebut  dapat  diimplementasikan     secara     efisien     dan     akuntabel,     maka sebagian  kewenangan  poltik  dan  administrasi  pada  organisasi  yang  lebih  rendah  disebut desentralisasi.
Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut diserahi wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang  tersebut  timbul  otonomi.  Otononi  artinya  kebebasan  masyarakat  yang  tinggal  di daerah yang bersangkutan untuk  mengatur dsan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional.   Karena   itu ,   desentralisasi   menimbulkan   otonomi   daerah, yaitu  kebebasan  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  otonom  untuk  mengatur     dan  mengurus kepentingannya  yang  bersifat  lokal.  Jadi,  otonomi  daerah  adalah  konsekuensi  logis  penerapan asas desentralisasi pada pemerintahan daerah.
Henry  Maddick  menjelaskan,  desentralisasi  adalah  penyerahan  kekuasaan  secara  hukum untuk menangani bidang – bidang / fungsi – fungsi tertentu kepada daerah otonom. (Nurcholis, 2007:10). J. Riwu Kaho (1997:5) mengatakan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan.  Alasan  diterapkannya  asas  desentralisasi  adalah  pelaksanaan  asas desentralisasi  akan  membawa  efektifitas  dalam  pemeintahan,  sebab  wilayah  Negara  itu  pada umumnya  terdiri  pada  berbagai  satuan  daerah  yang  masing  –  masing  memilikki  sifat  khusus tersendiri  yang  disebabkan  oleh  faktor  –  faktor  geografis  (keadaan  tanah,  iklim,  flora,  fauna, adat  – istiadat,  kehidupan ekonomi,  bahasa,  tingkat  pendidikan  /  pengajaran,  dan  sebagainya). Pemerintahan dapat efektif kalau sesuai dan cocok dengan keadaan riil dalam Negara.

## Asas Dekonsentrasi
Pengertian  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah sebagai wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, pelimpahan wewenang tersebut adalah dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagi  wakil  pemerintah  dan  /  atau  perangkat  pusat  di  daerah  disebut  juga  dengan  instansi vertikal, yaitu perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah non departemen di daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015).
Dekonsentrasi  sebenarnya  sentralisasi  juga  tapi  lebih  halus  dari  pada  sentralisasi. Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  administrasi  dari  pemeintah  pusat  kepada pejabatnya yang berada pada wilayah Negara di luar kantor   pusatnya.   Dalam   konteks   ini yang   dilimpahkan    adalah   wewenang administrasi   bukan wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah Negara adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkan pada wilayah  – wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Rondinelli  menjelaskan  bahwa  dekonsentrasi  adalah  penyerahan  sejumlah  kewenangan  atau tanggung jawab   administrasi kepada cabang departemen atau badan   pemerintah   yang   lebih rendah. Harold     F.     Aldefer     menjelaskan,  pelimpahan  wewenang  dalam  bentuk dekonsentrasi semata – mata menyusun unit administrasi  baik  tunggal  ataupun  dalam  hirarki, baik  itu  terpisah  ataupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya.
Dalam   dekonsentrasi   tidak   ada   kebijakan   yang  dibuat  ditingkat  lokal  serta  tidak  ada keputusan  fundamental  yang  diambil.  Badan–  badan  pusat  memiliki  semua  kekuasaan  dalam dirinya  sementara  pejabat  lokal  merupakan   bawahan   sepenuh   –   penuhnya   dan   mereka hanya  menjalankan perintah.
Dalam  dekonsentrasi  yang  dilimpahkan  hanya  kebijakan  administrasi  (impelementasi kebijakan  politik)  sedangkan  kebijakan  politiknya  tetap  berada  pada  pemerintah  pusat.  Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah  pusat,  bukan  dipilih  oleh  rakyat  yang  dilayani.  Karena  itu,  pejabat  tersebut bertanggung  jawab  kepada  pejabat  yang  mengangkatnya  yaitu  pejabat  pusat,  bukan  kepada rakyat yang dilayani.

## Asas Tugas Pembantuan
Asas tugas pembantuan, yaitu “penugasan” dari pemerintah kepada daerah dan atau desa: dari  pemerintah  provinsi  kepada  pemerintah  kabupaten  atau  kota  dan  atau  desa:  serta  dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengertian asas tugas  pembantuan  ialah  tugas  yang  diberikan  dari  instansi  atas  kepada  instansi  bawahan  yang berada di daerah sesuai arah kebijakan umum  yang ditetapkan oleh instansi yang  memberikan penugasan,  dan  wajib  mempertanggungjawabkan  tugasnya  itu  kepada  instansi  yang memberikan penugasan.

## Qanun Kedudukan Qanun
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  merupakan  tatanan hukum dalam sistem hukum dan sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang  No.11  Tahun  2006,  ditentukan  bahwa  “Qanun  Aceh  adalah  peraturan perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh.”  Dalam  Pasal  233  ayat  (1)  ditentukan  bahwa “qanun  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh,  pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.”
Undang-Undang No. 9 Tahun 215 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  Pasal  136  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.” Pada ayat (3) pasal yang sama ditentukan lebih lanjut  bahwa  peraturan  daerah  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Dalam  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  ditentukan  bahwa  “peraturan  daerah  kab/kota  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kab/Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Kemudian  dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  ditentukan  bahwa  “materi muatan  peraturan  daerah  provinsi/kota  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  serta  menampung  kondisi  khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”
Dapat  disimpulkan  bahwa  Qanun  merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  tertulis  dalam sistem  perundang-undangan  nasional,  yang  sejenis  dengan  Peraturan  Daerah.  Numum  secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan “peraturan daerah” yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 9  Tahun  215  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mempunyai kewewenang  spesifik  untuk  mengatur  beberapa  hal  tertentu  sebagai  materi  muatan  qanun, misalnya tentang pelaksanaan syari’at Islam. Kewenangan ini secara hukum adalah sah, sebagai kewenangan atribusi ( attributie van bevoegheid ), yang diciptakan atau dibentuk oleh pembentuk undang-undang (DPR), yang sebelumnya tidak ada, dan secara khusus diadakan untuk itu.
Dengan demikian Qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dan oleh  karena  itu  norma  atau  kaedah  hukum  yang  diatur  atau  materi  muatan  dalam  Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Disebut “ sub  sistem ” oleh karena wilayah berlakunya adalah khusus atau bersifat lokal. Walaupun berlakunya pada wilayah khusus akan tetapi penegakan hukumnya tetap melibatkan institusi dalam sistem peradilan nasional (UU No. 9 Tahun 2015).
Dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan,  bahwa  secara  hukum  kedudukan  atau eksistensi qanun sangat jelas, merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional.

## Tujuan dan Fungsi Qanun
Qanun  sebagai  peraturan  perundang-undangan  daerah  dibuat  untuk  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  Aceh.  Qanun  tersebut  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Sistem perundang-undangan Republik Indonesia diatur  dalam  tata  urutannya  menurut  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah (UU Nomor 11 Tahun 2011).
a. UUD.
b. Ketetapan MPR.
c. Undang-Undang/Perpu.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Mengenai  qanun  sebagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan Aceh tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Akan  tetapi  keberadaan  Qanun dapat dilihat atau ditelusuri dalam sumber hokum yang utama, yakni Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
Peraturan Daerah, untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Qanun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sudah dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan bahwa “semua peraturan daerah yang ada dinyatakan sebagai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dengan undang-undang ini”.
Dalam  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh  menyebutkan  bahwa  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  dapat mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dengan  mengikuti  asas Lex Specialis  Derogaat  Lex  Generalis dan  Mahkamah  Agung  berwenang  melakukan  uji  materil terhadap  Qanun  (Yoesoef,  2009:181).  Keterkaitan  dengan  tata  urutan  perundang-undangan menurut  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  diatas,  maka  telah  menempatkan  “Qanun” sebagai  subsistem  perundang-undangan  nasional  bahkan  sistem  hukum  nasional  pada umumnya.  Karena  itu  Qanun  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya (Bagir Manan, 1995:9).
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam berfungsi sebagai berikut : (Yoesoef, 2009:182).
a. Menyelenggarakan  pengaturan  hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  (peraturan  perundang-undangan  tingkat pusat).
b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Fungsi  ini  memperjelas  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal 270 ayat (1) ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan bahwa “ketentuan pelaksana undang-undang ini  yang  menyangkut  kewenangan  pemerintah  ditetapkan  dengan  peraturan perundang-undangan  (peraturan  pemerintah),  dan  ketentuan  yang  menyangkut kewenangan  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  Nanggroe  Aceh  Darussalam ditetapkan dengan Qanun.
Sedangkan  beberapa  pakar  hukum  juga  mengemukakan  tujuan  dan  fungsi  dari  Qanun adalah sebagai berikut: (Husni Jalil, 2013).
a. Melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
b. Fungsinya untuk  mengisi kekosongan hukum di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Kedudukan  Qanun  sesuai  dengan  penyelenggaraan  otonomi  khusus  bagi  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  perlu  makin  dikukuhkan  kedudukannya  yang  dapat  bersifat mandiri,  dari  segi  pembuatannya  sudah  semestinya  kedudukan  Qanun  ini  dapat  dilihat  setara dengan  Undang-undang  dalam  arti  sama-sama  merupakan  produk  hukum  lembaga  legislatif, namun  demikian  dari  segi  pengaturan  materi  dalam  ruang  lingkup  daerah  yang  berlaku  di wilayah  yang  lebih  sempit,  maka  dianggap  mempunyai  kedudukan  lebih  rendah  dibandingkan dengan ruang lingkup wilayah berlakunya undang-undang.
Undang-undang  lebih  tinggi  kedudukannya  dari  pada  Qanun.  Karena  itu  sesuai  prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan  peraturan  yang  derajatnya  lebih  tinggi.  Akan  tetapi, sebagai  konsekuensi  diberikannya otonomi  khusus  bagi  provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam  maka  produk  legislatif  daerah  ini dapat  saja  menyimpang  dengan  produk  eksekutif  di  tingkat  pusat.  Misalnya  suatu  materi qanun/perda  yang  telah  ditetapkan  secara  sah  ternyata  bertentangan  isinya  dengan  materi peraturan  menteri  di  tingkat  pusat  maka  pengadilan haruslah  menertibkan  bahwa  qanun  itulah yang  berlaku  sepanjang  untuk  daerahnya  sedangkan  peraturan  Menteri  dimasudkan  untuk peraturan yang berlaku umum di seluruh Indonesia. (Yoesoef, 2009:183).

## Perbedaan Peraturan Daerah dan Qanun Peraturan Daerah
Peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  diartikan  sebagai  peraturan  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  atau  salah  satu  unsur  pemerintah daerah  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang-undangan  daerah.  Peraturan  daerah (perda)  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Ketentuan  ini  mengikuti  semangat  rumusan  UUD  1945  Pasal  5  ayat  (1) yang  menyebutkan  “Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  Peraturan Daerah itu semacam undang-undang (pada tingkat daerah).
Meskipun  Undang-undang  menyebutkan  bahwa  Kepala  Daerah  menetapkan  Peraturan daerah  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  tidak  berarti  semua kewenangan membuat peraturan daerah ada pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memberikan persetujuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan peraturan daerah. DPRD dilengkapi dengan hak-hak inisiatif  dan  hak  mengadakan  perubahan.  Bahkan  persetujuan  itu  sendiri  mengandung kewenangan menentukan ( dicicive ). Tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah. Karena itulah tidak berlebihan kalau Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  Daerah  ditentukan  “  pembuatan  peraturan  daerah  dilakukan  bersama-sama  oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Abdul Latief, 2005:59).
Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: (Widjaja, 2005: 244)
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan
Sedangkan  materi  muatan  dalam  Peraturan  Daerah  mengandung  asas  sebagai  berikut: (Widjaja, 2005: 245)
1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka tunggal ika
7. Keadilan
8. Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum
10. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian
Selanjutnya  ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  Perda  Syariah  dimana  tujuan  dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut untuk menciptakan masyarakat yang mencintai budaya islam  dan  adat  istiadat  daerah  tersebut.  Di  dalam  penerapan  sanksinya  Perda  Syariah menerapkan  sanksi  administrasi,  dimana  sanksi  dari  pelanggaran  Perda  Syariah  dikenakan teguran  secara  lisan  dan  tulisan.  Sebagai  contoh  Perda  No  6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian Muslim  dan  Muslimah  Kabupaten  Solok  Selatan.  Di  dalam  penjelasan  Pasal  3  Perda  No  6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Solok Selatan menyatakan (Perda No. 6 Tahun 2005).
1. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan beraklhak mulia.
2. Membiasakan  diri  berpakaian  muslim  dan  muslimah  dalam  kehidupan  sehari-hari baik dalam kehidupan bekeluarga maupun dihadapan umum.
3. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya islam dan budaya minangkabau
4. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah “syara mangato adat mamakai”.
Di dalam Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok Selatan, dijelaskan kewajiban dan pelaksanaan. Menurut ketentuan Pasal 5 Perda  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  Berpakaian  Muslim  dan  Muslimah  yang  berkewajiban berbusana  muslim  dan  muslimah  hanya  pelajar  baik  di  tingkat  SD,SMP,SMU  dan karyawan/karyawati, sedangkan mahasiswa/mahasiswi, TNI dan POLRI dan masyarakat umum bersifat himbauan.
Dalam uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah dibuat karena ada perintah  dari  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008 Tentang  Perubahan Kedua atas  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Qanun
Qanun  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  yang  mengatur penyelengaaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Sedangkan  Qanun kabupaten/kota  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis peraturan  daerah  kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh (UU No. 11 Tahun 2006).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 237 ayat (1)  menentukan  bahwa  untuk  membentuk  qanun  harus  mengandung  asas:  (UU  No.  11  Tahun 2006).
1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Keanekaragaman
6. Keadilan
7. Nondiskriminasi
8. Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemrintahan
9. Ketertiban
10. Kepastian hukum
11. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan
Qanun  Aceh  disahkan  oleh  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Gubernur  setelah  mendapatkan persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  selanjutnya  Qanun  Kabupaten/Kota disahkan  oleh  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Bupati/Walikota  setelah  mendapatkan  persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Mengenai Qanun sebagai jenis peraturan perundang- undangan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  aceh  tidak  disebutkan  dalam  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Akan  tetapi keberadaan  Qanun  dapat  ditelusuri  dalam  sumber  hukum  yang  utama,  yakni  Pasal  18B  UUD 1945.  Qanun  Aceh  adalah  peraturan  daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  dapat mengenyampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dengan  mengikuti  asas Lex specialis derogate Lex Generalis , dan Mahkamah Agung dapat melakukan uji materil terhadap Qanun.
Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun disebutkan di dalam Pasal 3 materi muatan Qanun mengandung asas:
1. Dinul islam
2. Sejarah aceh
3. Kebenaran
4. Kemamfaatan
5. Pengayoman
6. Hak asasi manusia
7. Kebangsaan
8. Kekeluargaan
9. Keterbukaan dan komunikatif
10. Keanekaragaman
11. Keadilan
12. Keserasian dan nondiskriminasi
13. Ketertiban dan kepastian hukum
14. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 15. Keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan
Materi  muatan  Qanun  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan Mou Helsenki 15 Agustus 2005 dan Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  kecuali  dalam  hubungan  luar  negeri,  pertahanan luar  (TNI),  keamanan  dalam  negeri  (Polisi),  moneter  dan  fiskal,  kekuasaan  kehakiman  dan urusan tertentu dalam bidang agama. (Qanun No. 5 Tahun 2011).
Dalam  uraian  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Qaun  dibuat  karena  ada  perintah dari  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  juga  sumber hukum yang utama Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B.

## Simpulan
Pertama, Kinerja pelayanan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat dibidang penegakan Qanun  telah  membawa  perubahan  yang  positif  di  masyarakat  namun  perkembangan  kualitas aspirasi  dan  partisipasi  sebagai  tolak  ukur  dari  keberhasilan  bidang  ini  belum  menunjukkan hasil  yang  signifikan.  Berbagai  persoalan  seperti  belum  adanya  tindak  lanjut  dari  hasil penertiban yang dilakukan, sebagai contoh penertiban para pedang liar dan pedagang musiman setelah  dilakukan  penertiban,  pihak  Satpol  PP  dan  WH  tidak  tahu  harus  mengarahkan  para pedagang  tersebut  kemana  karena  belum  adanya  lokasi  berjualan  yang  permanen  bagi  setiap mereka,  selanjutnya  penertiban  ternak  yang  belum  adanya  lokasi  karantina  hewan  sehingga hewan-hewan hasil tangkapan tidak tahu mau dibawa kemana.
Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) sebagai aparatur pemerintah yang sekaligus inti  dari  masyarakat  dituntut  untuk  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  kemampuannya secara terus menerus dan berkeseimbangan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategis dalam  membantu  kepala  Daerah  untuk  menciptakan  kondisi  Daerah  yang  tentram,  tertib  dan teratur  sehingga  penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat  dapat  melakukan  kegiatan  dengan  aman.  Oleh  karena  itu,  disamping  menegakkan peraturan  Daerah,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  juga  dituntut  untuk  menegakkan  kebijakan Pemerintah  Daerah  lainnya  yaitu  Keputusan  Kepala  daerah  salah  satunya  adalah  penertiban pedagang  kaki lima yang  melakukan  kegiatan dagangnya dibadan jalan yang dapat merugikan masyarakat banyak.

## REFERENSI
Abdul  Latief,  2005. Hukum  Dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  Pada  Pemerintahan Daerah , UII Press. Yogyakarta Bagir  Manan,  1995. Sistem  dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan  Tingkat Daerah , LPPM-UNISBA. Bandung.
Danim, Sudarman, Dr., Prof. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif , Pustaka Setia. Bandung Hanif    Nurcholis,  2007.  “Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah”,  Penerbit
Grasindo. Jakarta
HAW.  Widjaja,  1005. Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Sosialisasi Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Raja  Grafindo Persada. Jakarta
J. Riwu Kaho, 1997.“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”. Rajawali Pers. Jakarta
Mohd.  Daud  Yoesoef,  2009. Qanun  Sebagai  Aturan  Pelaksana  Peraturan  Perundang- undangan Atasan , Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 47 Edisi Agustus 2009. Banda Aceh Narbuko, Chalid, DRS. Dan Achmadi, Abu. 2004. Metodelogi Penelitian , Rineka Cipta. Jakarta Sugiyono,2005. Metode Penelitian Kualitatif , Alfabeta. Jakarta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  No.9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Qanun Nomor 5 Tahun 2011  Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun