## STUDI LITERATUR REVIEW UNTUK PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH
Irman Firmansyah a, *, Abrista Devi b ,
a Universitas Siliwangi, Indonesia
b Universitas Ibnu Chaldun, Indonesia *irmanfirmansyah@unsil.ac.id
Diterima : Juni 2018. Disetujui : Juni 2018. Dipublikasikan : Juni 2018

## ABSTRACT
The development of Islamic microinsurance in Indonesia is quite rapid and is characterized by the many insurance companies that have Islamic microinsurance products. Support from the Government continued to be carried out through the financial supervisory institution namely the Financial Services Authority by issuing regulations regarding micro insurance. Therefore it is important to make a special formula in order to carry out good governance for Islamic microinsurance. This study aims to explain the implementation of good governance for Islamic microinsurance. The study was conducted through literature  studies  by  collecting  journals  and  literature  books  related  to  the  implementation  of governance. The results of the study indicate that good governance for Islamic microinsurance can be based on the OECD and the regulations of the Financial Services Authority Number 73/POJK.05/2016, namely  the  principles  of  transparency,  accountability,  responsibility,  independence  and equality/justice.
Keywords: Good corporate governance, Sharia microinsurance, Princip.

## ABSTRAK
Perkembangan asuransi mikro syariah di Indonesia cukup pesat dan ditandai  dengan banyaknya perusahaan  asuransi  yang  memiliki  produk  asuransi  mikro  syariah.  Dukungan  dari  Pemerintah  pun terus  dilakukan  melalui  lembaga  pengawas  keuangan  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan mengeluarkan  peraturan-peraturan  mengenai  asuransi  mikro.  Oleh  karena  itu  penting  untuk  dibuat suatu  formula  khusus  dalam  rangka  menjalankan  tata  kelola  yang  baik  bagi  asuransi  mikro  syariah. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tata kelola yang baik bagi asuransi mikro syariah. Penelitian  dilakukan  melalui  studi  literatur  dengan  mengumpulkan  jurnal-jurnal  dan  buku-buku literature terkait dengan pelaksanaan tata kelola. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik bagi asuransi mikro syariah dapat didasarkan pada OECD dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yaitu pronsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, Independensi dan Kesetaraan/Keadilan..
Kata Kunci: Tata kelola, Asuransi mikro syariah, Prinsip.
Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 40-48 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  segmen  pasar  potensial  besar dalam ekonomi Islam mengingat Indonesia memiliki  populasi  Muslim  terbesar  di dunia. Pertumbuhan ekonomi Islam ditandai oleh pertumbuhan industri keuangan Islam, baik institusi bank maupun institusi  non-bank.  Industri  keuangan  non- bank syariah menjadi salah satu pilar untuk memberikan jasa keuangan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Namun, kesadaran
masyarakat  untuk  berinvestasi  di  industri keuangan masih rendah, terutama di produk asuransi.  Tim  Pengembangan  Asuransi Mikro  (Otoritas  Jasa  Keuangan;  2013) mengungkapkan  bahwa  sepertiga  dari penduduk  Indonesia,  atau  sekitar  77  juta orang  yang  tidak  memiliki  tabungan  atau perlindungan  asuransi  sebagai  pelindung ketika sesuatu yang buruk terjadi. Sebagian besar  orang  Indonesia  berpendapat  bahwa asuransi hanya diperuntukkan bagi masyarakat  menengah  ke  atas.  Selain  itu, premi  asuransi  juga  dianggap  tinggi  serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya  asuransi  membuat  investasi semacam ini tidak menarik bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  (kompasiana.com, 2015).  Lebih  jauh,  Nuryartono  (2013) menekankan  bahwa  dua  penyebab  utama kebanyakan orang Indonesia tidak memiliki produk  asuransi  karena  mereka  tidak memiliki  dana  yang  cukup  serta  mereka tidak memiliki informasi yang tepat.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Indonesia (OJK)  menunjukkan  dukungan  mereka untuk  meningkatkan  pertumbuhan  industri keuangan  syariah  di  Indonesia  dengan membentuk produk asuransi mikro syariah yang  telah  resmi  diluncurkan  pada  tahun 2014.  Karakteristik  khusus  asuransi  mikro syariah  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  tetapi juga  memiliki  premi  yang  terjangkau. Asuransi  mikro  memainkan  peran  penting dalam  pengembangan  ekonomi  negara-
negara  Muslim  utama.  Itu  menunjukkan dari  beberapa  studi  empiris  menyatakan bahwa  sektor  asuransi  sebagai  penyedia transfer  risiko  pada  pertumbuhan ekonomi menemukan  hubungan  yang  agak  positif (Erlbeck,  et.  al.,  2011).  Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia sejauh ini dapat ditunjukkan pada gambar 1:
Gambar1: Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah di Indonesia
Gambar  1  di  atas  menjelaskan kepada  kita  bahwa  premi  kotor,  klaim, investasi,  dan  aset  asuransi  syariah  di Indonesia terus tumbuh. Data-data tersebut merupakan  cerminan  dari  pertumbuhan industri  asuransi  syariah  yang  baik  dari tahun  ke  tahun.  Industri  asuransi  syariah
2,79 5,08 6,95 9 10 10,23 1,08 1,42 1,79 2,56 3,1 3,49 3,31 7,77 11,33 14,32 19,51 23,11 4,44 9,16 13,24 16,65 22,38 26,68 2010 2011 2012 2013 2014 2015

## Developing of Islamic Insurance in
Indonesia (in trillion IDR)
Premium Bruto
Claim Investment Assets
disambut  untuk  pembentukan  produk asuransi  mikro  syariah  dan  dibuktikan melalui  semakin  gencarnya  perusahaan asuransi  syariah  dalam  mempromosikan produk asuransi mikro syariah. Oleh karena itu,  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan asuransi  syariah  dalam  mensosialisasikan produk  ini  secara  optimal,  perlu  diikuti dengan  memiliki  tata  kelola  perusahaan yang  baik.  Pernyataan  ini  juga  ditekankan oleh Chaudary (2014) di mana perusahaan asuransi  bisa  menjadi  posisi  yang  baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara hanya dalam satu kondisi, bahwa tata kelola perusahaan yang baik  akan  menciptakan  lebih  banyak peluang  kerja,  dukungan  bisnis  melalui pembayaran  klaim  kecelakaan,  dividen pembayaran  kepada  pemegang  saham  dan menghasilkan  lebih  banyak  pendapatan pajak kepada pemerintah.
Studi mengenai pengembangan sektor asuransi dan pengembangan
ekonomi di Nigeria mengungkapkan bahwa pertumbuhan sektor asuransi dan pembangunan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi di  suatu  negara  (Oke,  2012).  Oleh  karena itu,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  tata kelola perusahaan tidak hanya penting bagi kinerja operasi dan nilai perusahaan, tetapi juga  bagi  seluruh  negara  di  tingkat  makro (Sapovadia,  2009).  Oleh  karena  itu, diperlukan manajemen bisnis profesionalisme untuk berpura-pura produk ini  di  pasar.  Kegagalan  perusahaan  telah menjadi masalah utama sehubungan dengan perusahaan di negara berkembang dan maju yang  telah  dikaitkan  dengan  praktik  tata kelola  yang  buruk  (Wanyama  &  Olweny, 2013).
Gambar  2  menjelaskan  fenomena yang berkaitan dengan dukungan, masalah, dan solusi tata kelola perusahaan yang baik untuk  mengembangkan  asuransi  mikro syariah.  Gambar  2  juga  memberitahu  kita bahwa  keberadaan  asuransi  mikro  syariah sepenuhnya  didukung  oleh  keberadaan
micro  smallmedium  enterprice  (UMKM) dan  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia,  sehingga  akan  mempengaruhi masyarakat  Indonesia  untuk  beralih  dari pemegang  polis  asuransi  konvensional  ke asuransi  syariah  produk.  Tata  kelola perusahaan yang baik menjadi penting bagi organisasi,  termasuk  perusahaan  asuransi, yang berujung pada nilai pasar perusahaan yang  lebih  tinggi,  biaya  dana  yang  lebih rendah  dan  profitabilitas  yang  lebih  tinggi (Black et al ., 2006; Claessen, 2006).
Gambar 2: Fenomena Asuransi Mikro Syariah di Indonesia
Untuk  menjalankan  tata  kelola perusahaan yang baik secara optimal dalam mengembangkan  asuransi  mikro  syariah, kita  perlu  mengidentifikasi  dengan  jelas aspek  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang baik  mana  yang  perlu  diprioritaskan  dan faktor-faktor apa yang perlu diprioritaskan untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Oleh  karena  itu,  untuk  menyelesaikan masalah  tersebut  diperlukan  beberapa strategi yang tepat melalui formulasi model yang  dapat  diterapkan  oleh  perusahaan asuransi  untuk  meningkatkan  produk asuransi mikro syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asuransi Mikro Syariah
Asuransi  Mikro  adalah  produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah,  yang memiliki  fitur  &  administrasi  sederhana, mudah  ditemukan,  harga  terjangkau,  dan langsung dalam pembayaran klaim. Pengembangan  asuransi  mikro  bertujuan untuk  meningkatkan  jumlah  masyarakat berpenghasilan  rendah  dalam  memiliki produk asuransi sebagai mekanisme perlindungan untuk risiko keuangan mereka.  Sejalan  dengan  definisi  di  atas, Hasim  (2014)  menyatakan  bahwa  asuransi mikro adalah kategori asuransi khusus yang memberikan
perlindungan kepada
masyarakat  miskin.  Yusuf  &  Mobolajo (2012)  menyatakan  bahwa  asuransi  mikro dapat secara sederhana didefinisikan sebagai  “asuransi  untuk  orang  miskin”, artinya  asuransi  mikro  ditargetkan  untuk masyarakat  berpenghasilan  menengah  ke bawah  yang  kurang  mampu  membayar premi  tetapi  sangat  membutuhkan  produk perlindungan asuransi, seperti bisnis mikro, petani, dll.
Churchill (2006) menegaskan bahwa istilah asuransi mikro mengacu pada dua  komponen  yang  terdiri  dari  bagian mikro  yang  membahas  sumber  daya keuangan kelompok sasaran. Orang miskin atau  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah dan  usaha  kecil  mereka  hanya  berurusan dengan  sejumlah  kecil  pendapatan,  aset, premi, dan manfaat. Jangka waktu asuransi menunjukkan  layanan  keuangan  yang bertujuan  memberikan  kompensasi  kepada pelanggan  untuk  kejadian  buruk  melalui pengumpulan  risiko.  Karena  itu,  asuransi mikro  di  Indonesia  memiliki  banyak karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
berpenghasilan  rendah,  yaitu  sederhana, mudah, ekonomis, dan langsung.
Polis asuransi mikro harus sederhana,  lurus,  dan  dapat  dipahami  oleh masyarakat  pendidikan  rendah  dengan beberapa  pengecualian.  Produk  asuransi mikro harus mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan aset bernilai rendah untuk jangka pendek. Pengelolaan dana untuk perusahaan  asuransi  syariah  telah  diatur oleh  fatwa  DSN-MUI  (Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia)  Fatwa DSN  No.21  /  DSN-MUI  /  X  /  2001. Pengelolaan  dana  harus  dihindari  dari gharar (penipuan), riba (bunga), zhulm (penganiayaan), risywah (pemerasan), barang  terlarang  dan ma'siat (tidak bermoral).  Dari  kedua  varian  asuransi, makalah  ini  secara  resmi  dibahas  subjek asuransi mikro syariah.

## Tata Kelola Perusahaan yang Baik  bagi Perusahaan Asuransi
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik dapat  dengan  mudah  didefinisikan  sebagai sistem regulasi dan kontrol bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku  kepentingan.  Menurut  OECD (1993),  tata  kelola  perusahaan  yang  baik adalah  sistem  di  mana  Perusahaan  Bisnis diarahkan  untuk  dapat  dikendalikan.  Tata kelola  perusahaan  yang  baik.  Struktur perusahaan menentukan  distribusi  hak  dan tanggung  jawab  di  antara  berbagai  tingkat anggota  dalam  suatu  perusahaan,  seperti manajemen  dewan,  manajer,  pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain  itu,  juga  menentukan  peraturan  dan prosedur  dalam  pengambilan  keputusan terkait  masalah  perusahaan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  menyatakan  bahwa prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik harus mampu mengenali hak-hak pemangku  kepentingan  dan  memastikan pengungkapan dan transparansi tepat waktu dan  akurat  mengenai  semua  materi perusahaan.  Tata  kelola  perusahaan  yang
baik  harus  memastikan  arah  strategis  dari perusahaannya,  pemantauan  manajemen yang  efektif  oleh  dewan  manajemen  dan dewan  akuntabilitas  manajemen  (Hafeez, 2013).  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan nomor: 73/POJK.05/2016 bahwa ada lima (5) prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan asuransi, yaitu, (1) transparansi ,  (2) akuntabilitas, (3) tanggung  jawab, (4) kemandirian, (5) keadilan.
Struktur  tata  kelola  perusahaan mendorong kemahiran segmen bisnis yang bernilai,  kemajuan,  perubahan  bisnis  dan fiskal.  Ini  merekomendasikan  bahwa  jika afiliasi  memiliki  latihan  tata  kelola  yang tidak dapat dipercaya, mereka akan menarik pembiayaan  berkualitas  dan  tanggung jawab untuk membantu menangani penelitian  dan  membantu  perubahan  yang akan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan  pasar  keuangan  (Bernal  & Lubrano,  2007;  Cremers  &  Nair,  2005). Selain  itu,  manfaat  dari  praktik  tata  kelola perusahaan  yang  baik  di  perusahaan termasuk: meningkatkan penilaian perusahaan dan meningkatkan profitabilitas (Gompers et al., 2003); memfasilitasi akses yang lebih besar ke pembiayaan, mengurangi biaya modal, kinerja yang lebih baik,  dan  perlakuan  yang  baik  kepada semua pemangku kepentingan (Claessen et al., 2002); dan mempromosikan pengungkapan  informasi  yang  lebih  baik dalam  laporan  bisnis  untuk  memudahkan likuiditas  pasar  dan  formulasi  modal  yang lebih  baik  (Frost  et  al.,  2002).  Yusuf  & Mobolajo  (2012)  juga  menekankan  bahwa faktor penentu keberhasilan asuransi mikro syariah  sebagai  produk  keuangan  mikro adalah  praktik  tata  kelola  yang  baik  dan transparansi. Transparansi menjadi hal yang penting  mengingat  masyarakat  Indonesia kurang percaya kepada perusahaan asuransi.
Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan  dengan  tata  kelola  perusahaan yang  baik,  salah  satunya  studi  oleh  Fadun
(2013)  meneliti  pengaruh  penerapan  tata kelola  perusahaan  yang  baik  terhadap kinerja  perusahaan  di  Nigeria  Stock Exchange. Hasil yang diperoleh menekankan  pada  betapa  pentingnya struktur tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan asuransi Nigeria. Penelitian ini berkontribusi  pada  dekomposisi  masalah menjadi  dua  aspek:  pertama,  memberikan pemahaman  yang  kuat  dan  sederhana mengenai  pengaruh  tata  kelola  perusahaan yang  baik  terhadap  kinerja  perusahaan; kedua,  mengisi  kesenjangan  pengetahuan karena  kurangnya  studi  yang  dilakukan. Selanjutnya,  Fadun  (2013)  melakukan penelitian  lain  yang  berkaitan  dengan pengembangan  perusahaan  asuransi  di Nigeria.  Survei  dilakukan  kepada  112 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa  untuk  menumbuhkan  perusahaan diperlukan  profesionalisme  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dalam  rangka mempromosikan perusahaan asuransi yang dibekali  dengan  efektivitas  manajemen risiko.
Studi  lain  dilakukan  oleh  Najjar (2012) dengan memeriksa penelitian untuk perusahaan asuransi di Bursa Efek Bahrain dalam tahun 2005-2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  yang signifikan dari tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan di industri asuransi  Bahrain.  Gabasi, et.  Al. (2014) melakukan penelitian mengenai praktik tata kelola  perusahaan  yang  baik  untuk perusahaan  minyak  dan  gas  di  Libya. Hasilnya menyimpulkan bahwa praktik tata kelola  perusahaan  yang  baik  memainkan peran  penting  untuk  mendapatkan  kinerja keuangan perusahaan. Diminic dan Memba (2012)  melakukan  penelitian  di  26 perusahaan  yang  terdaftar  di  Nairobi Securities  Exchange.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan menerapkan  tata  kelola  perusahaan  yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan  perusahaan.  Firmansyah  dan Devi (2017) melakukan penelitian mengenai implementasi strategi tata kelola
bagi lembaga zakat di Indonesia. Penelitian dilakukan kepada para pakar yang mengerti mengenai  pengelolaan  lembaga  zakat  di Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  prinsip  tata  kelola  yang  dapat digunakan terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran.
Mengenai  beberapa  hasil  tinjauan literatur seperti yang disebutkan di atas, kita dapat  menyimpulkan  bahwa  tata  kelola perusahaan  yang  baik  diperlukan  untuk meminimalkan  risiko  bisnis  serta  untuk meningkatkan kinerja bisnis. Mehta (2006) menyatakan  bahwa  tata  kelola  perusahaan juga
meningkatkan
keandalan,
akuntabilitas, dan
prediktabilitas pengambilan  keputusan.  Menurut  Bansal dan Bansal (2014) bahwa setiap perusahaan mengikuti norma-norma tata kelola perusahaan  dalam  satu  atau  cara  yang berbeda  sesuai  dengan  undang-undang, pedoman, kode etik, tanggung jawab sosial perusahaan yang lazim di negara ini. Oleh karena  itu,  berkaitan  dengan  manajemen asuransi  mikro  syariah  di  Indonesia,  maka dituntut  agar  tata  kelola  perusahaan  yang baik  dapat  diimplementasikan  secara optimal dengan mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang majemuk.
Berdasarkan  hasil  kajian  literature diperoleh  beberapa  strategi  dan  prioritas praktik  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Model  tata  kelola  perusahaan  yang  baik pada  dasarnya  diambil  dari  OECD  dan peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  POJK Nomor 73/POJK.05/2016 diantaranya adalah sebagai berikut:

## Aspek Transparansi
Transparansi  mencakup  (1)  akses penyediaan  informasi  mengenai  asuransi mikro  syariah  &  tata  kelola  perusahaan yang  baik;  (2)  pengawas  memiliki  akses mudah ke perusahaan internal; (3) informasi  keuangan  harus  dibuat  dalam waktu  dan  relevan  (rutin);  (4)  laporan keuangan mengenai produk asuransi mikro
syariah harus dibuat relevan dengan standar akuntansi;  (5)  semua  pihak  (pihak  internal dan  eksternal)  harus  mengetahui  proses pengambilan keputusan; (6) distribusi dana investasi  harus  jelas  dan  mudah  diakses oleh masyarakat; (7) visi, misi, tujuan, dan tujuan  perusahaan  untuk  mengembangkan produk  asuransi  mikro  syariah  harus dinyatakan dengan jelas.

## Aspek Akuntabilitas
Akuntabilitas  terdiri  dari  delapan aspek,  yaitu  (1)  detail  tugas  dan  tanggung jawab  organ  harus  jelas;  (2)  kompetensi organ  harus  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung  jawab;  (3)  kontrol  internal  yang efektif;  (4)  adanya  pengukuran  kinerja untuk  semua  tingkatan  organ;  (5)  organ harus bekerja dengan etika bisnis Islam; (6) semua organ mengetahui peran, tugas, dan tanggung  jawab  mereka;  (7)  akuntabilitas pemimpin  harus  dilaporkan  secara  teratur; dan  (8)  pekerjaan  yang  didokumentasikan dan dipelihara dengan hati-hati.

## Aspek Tanggungjawab
Tanggungtanggung  jawab  terdiri dari (1) semua organ harus bekerja dengan prinsip kehati-hatian; (2) mematuhi hukum dan anggaran dasar; (3) mematuhi peraturan Islam;  (4)  menerapkan  tanggung  jawab sosial  kepada  masyarakat  dan  lingkungan;
(5)  organ  harus  bekerja  sesuai  dengan prosedur  operasi  standar;  (6)  perusahaan harus  menghindari  aktivitas  berisiko;  dan (7) Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsinya dengan baik.

## Aspek Independensi
Independensi terdiri dari (1)
lembaga  bebas  dari  kepentingan  dan pekerjaan dengan tujuan; (2) terus meningkatkan profesionalisme; (3)
pekerjaan  organ  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya, tidak mendominasi dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain;  (4)  keputusan  pemimpin  bebas  dari kepentingan  pihak  lain  untuk  menghindari risiko perusahaan.

## Aspek Kesetaraan dan Keadilan
Kesetaraan dan keadilan terdiri dari (1)  hak  pemegang  polis  harus  jelas;  (2) harus  ada  penegakan  peraturan  untuk melindungi  anggota  dari  penipuan;  (3) manajemen  aset  perusahaan  harus  lebih baik  dan  bijaksana;  (4)  memungkinkan pemegang polis untuk membagikan ide dan argumen mereka secara bebas; (5) perlakuan kesetaraan bagi semua organ dan masyarakat  tanpa  membedakan  suku, agama, ras, jenis kelamin, dan kondisi fisik; (6)  layanan  kesetaraan  bagi  semua pemegang polis asuransi mikro syariah dan publik; (7) semua organ dapat membedakan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi; (8) manajemen perusahaan untuk semua pemangku kepentingan.

## SIMPULAN
Menurut  pembahasan  yang  telah dijelaskan,  ada  beberapa  kesimpulan  yang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Model  tata  kelola  perusahaan  yang baik  pada  dasarnya  diambil  dari
OECD  dan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  POJK  Nomor  73  / POJK.05 / 2016
2. Model optimisasi tata kelola perusahaan yang baik untuk asuransi  mikro  syariah  didasarkan pada  lima  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dengan peringkat  prioritas  yaitu,  tanggung jawab,  kesetaraan  dan  keadilan, independensi,  akuntabilitas,  dan transparansi.
Temuan  ini  mencoba  membantu industri asuransi dalam memiliki tata kelola perusahaan  yang  baik  terutama  terkait dengan  pengembangan  produk  asuransi mikro syariah. Oleh karena itu, keberadaan produk  asuransi  mikro  syariah  pada perusahaan  di  Indonesia  saat  ini  dapat berkembang. Perusahaan dengan penerapan tata  kelola  perusahaan  yang  baik  akan
menerima respon yang baik dari masyarakat,  karena  mereka  percaya  pada manajemen  asuransi  mikro  syariah.  Selain itu,  pemerintah  juga  sangat  dibantu  oleh perusahaan  yang  menerapkan  tata  kelola perusahaan yang baik karena akan menarik investor  untuk  berinvestasi  di  perusahaan yang  sudah  ada.  Kondisi  ini  jelas  akan meningkatkan pendapatan pemerintah secara  tidak  langsung  terutama  dari  sektor pajak. Implikasi lainnya adalah menumbuhkan  kepercayaan  bisnis  mikro kepada  industri  asuransi  syariah  atas  dana yang diinvestasikan melalui produk asuransi mikro syariah untuk meminimalkan  risiko  kekayaan  yang dimiliki.  Oleh  karena  itu,  bisnis  mikro memiliki  media  yang  tepat  jika  mereka ingin  berinvestasi  di  perusahaan  dengan konsep Islami.

## REFERENSI
Bansal,  Bhavya  dan  Bansal,  Aishvarya. (2014). Corporate  Governance  and Risk  Management  in  Insurance Sector:  A  Review  of  Literatur . International  Journal  of  Scientific and Research Publication 4 (10)
Bernal,  A.,  &  Lubrano.  (2007). Growth, Financing, and Corporate
Governance. International  Finance Corporation  World  Bank  Group Working paper
Black,  B.S.,  Jang,  H.  and  Kin,  W.  (2006).
Does  corporate  governance  predict firms’ market values? Evidence from Korea .  Journal  of  Law,  Economics and Organization, 22 (2) 3-13.
Chaudary,  Priyanka.  (2014). Corporate Governance  in  Insurance  Sector . International Journal of Research in Economics  &  Social  Sciences. http://www.euroasiapub.org , 4 (1)
Churchill, C. (2006). What is Insurance for the  Poor?  In  C.  Churchill  (Ed.),
Protecting the Poor . A
Irman, F., Abrista D./ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 40-48
Microinsurance
compendium.
Geneva, 25-44.
Claessens, S., Djankov, S. and Fan, J. P. H. (2002). Disentangling  the  incentive and  entrenchment  effects  of  large shareholders. The Journal of Finance, 57(6): 2741-2771 .
Cremers,  K.  J.  M.,  &  Nair,  V.  B.  (2005).
Governance mechanisms and equity prices .  Journal  of  Finance  60(6): 2859-2894.
Erlbeck, A., Altuntas, M., &Stolzle, T. R. B.
(2011). Microtakaful:  Field  Study Evidence  and  Conceptual  Issues . Conference paper. www.rug.nl
Fadun,  Olajide  S.  (2013). Corporate Governance and Insurance Company  Growth:  Challenges  and Opportunities .  International  Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 2 (1)
_______. 2013 . Corporate Governance and Insurance Firms Performance:
Empirical Study of Nigerian
Experience. Journal  of  Insurance Law & Practice 3 (1)
Firmansyah, Irman dan Devi, Abrista. 2017. The  Implementation  Strategies  of Good  Corporate  Governance  for Zakat  Institution  in  Indonesia . International Journal of Zakat, 2(2): 85-97
Frost, C. A., Gordon, E. A. and Hayes, A. F. 2002. Stock exchange disclosure and market  liquidity:  An  analysis  of  50 international exchanges . http://www.ksri.org/bbs/files/resear ch02/SSRN_ID355361_code02
Gabasi,  A.  H.  B.  E,  Kertahadi,  Firdausi, Nila. 2014. An Analysis of
Corporate  Governance  and  Its Impact  on  the  Firm’s  Financial
Performance in Libya . IOSR Journal of Business and Management 16 (7): 61-70
Gompers, P. A., Ishii, J. L. and Metrick, A. 2003. Corporate  governance  and equity  prices .  Quarterly  Journal  of Economics, 118(1): 107-155.
Hafeez,  Malik  M.  2013. An  Analysis  of Corporate  Governance  in  Islamic and Western Perspective . International  Journal  of  Business, Economic and Law 2(3): 98-103
Hasim,  H.  M.  2014. Developing  a Conceptual
Framework of Microtakaful  as  a  Strategy  towards Poverty  Alleviation. Journal  of Economics and Sustainable Development 5 (28): 1-9.
Mehta,  D.  M.  2006. Good  governance. Encyclopedia  of  Governance ,  Sage Publications, Inc.
Najjar,  Naser.  2012. The  Impact  of Corporate  Governance  on  the Insurance  Firm’s  Performance  in Bahrain. International  Journal  of Learning & Development 2 (2): 1-17
Nuryartono,
Nunung. 2013. Micro Insurance Stakeholders in Indonesia – Baseline Survey . Bogor Agriculture Institute, Research
Corporation  between  US  AID  and SEADI. July 2013
OECD.  1999. Business  Sector  Advisory Group  on  Corporate  Governance. (25,30,34& 199)
Oke,  M.  O.  (2012). Insurance  sector development  and  economic  growth in  Nigeria .  African  Journal  of Business Management, 6(23): 7016- 7023.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2013. Grand
Design  Pengembangan  Asuransi Mikro Indonesia . Team of Developing Micro Insurance. Smesco Building
Sapovadia,  V.  K.  2009. Good  Corporate
Governance: An  Instrument  For
Wealth Maximization.
Irman, F., Abrista D./ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 40-48
https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract-id=955289
Wanyama,  D.  W.  and  Olweny,  T.  2013. Effect  of  Corporate  Governance  on Financial  Performance  of  Listed Insurance  Firms  in  Kenya .  Public policy  and  administration  research 3(4).
Yusuf, T. O. & Mobolajo, A. H. I. 2012. The Role  of  Islamic  Micro  Insurance  in Economic Growth and Development: The Nigerian Experience:  A  Case  Study  of  Al-
Barakah Microfinance Bank, Lagos. International  Journal  of  Business and Commerce1 (10): 106-122.
www.asuransimikroindonesia.org www.kompasiana.com