## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  200-207  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7319.200-207

## PEMBINAAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
Dewi Ervina Suryani 1 , Sigrit Jenifer Geraldin Situmorang 2 , Bahulan Idodi Pratama Panjaitan 3 , Brema Imanuel Ginting 4 , Indra Gunawan Purba 5
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
5 Universitas Al-Azhar, Medan, Indonesia
1 dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, 2 sigritjenifer29@gmail.com, 3 dodipanjaitan83@gmail.com,
4 bremaimanuel1234@gmail.com, 5 indrapurba07081978@gmail.com

## Abstrak
Tindak  kriminalitas  di  era  saat  ini  semakin  berkembang  pesat  terutama  tindak  kriminal  pelecehan  seksual pemerkosaan yang ada di Kota Medan, tidak sedikit kasus ini memakan korban jiwa, bahkan korban pemerkosaan ini  banyak  dialami  oleh  anak-anak.  Kurangnya  pengawasan  orang  tua  dalam  menggunakan smartphone dapat memberikan dampak buruk seperti akses konten berbau dewasa oleh anak. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami oleh anak-anak. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk pembinaan serta meminimalisir tindak kekerasan seksual yang sedang marak terjadi pada saat ini, sehingga angka kriminalitas seksual semakin berkurang. Pada penelitian  ini,  digunakan  metode  normative  empiris  karena  memerlukan  adanya  studi  kasus  guna  untuk melengkapi  penelitian  ini.  Peran  pemerintah  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Dinas  Sosial  Kota  Medan sangatlah  di  harapkan  untuk  meminimalisir  tindak  pidana  pelecehan  seksual  pemerkosaan  yang  ada  di  Kota Medan, agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, bahkan dibutuhkan rasa simpati upaya pemerintah terhadap anak korban  pemerkosaan  agar  membina  serta  melindungi  sehingga  membentuk  kembali  mental  dan  karakter  yang sudah rusak akibat tindakan kriminal yang di alaminya.
Kata Kunci : Anak, Pembinaan, Pidana Pemerkosaan

## Abstract
Crime in the current era is growing rapidly, especially the crime of rape sexual harassment in Medan City, not a few of these cases claim lives, even rape victims are experienced by many children. Lack of parental supervision in using smartphones can have adverse effects such as access to adult content by children. This has an impact on increasing cases of rape as a bad impact of today’s technological sophistication which is also experienced by many children. The purpose of this study is to determine the form of coaching and minimize sexual violence that is currently rife, so that the number of sexual crimes is decreasing. In this study, empirical normative methods are used because they require case studies to complement this research. The role of the government of the Children’s Social Welfare Institute of the Medan City Social Office is expected to minimize the criminal act of rape sexual abuse in Medan City, so that similar cases do not occur again, even sympathy is needed for government efforts towards rape victims to foster and protect so as to reshape the mentality and character that has been damaged by the criminal acts they experienced.

## Keywords: Child, Coaching, Rape

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  sangat  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia. Namun di era saat ini kerap sekali terjadi tindakan criminal terhadap Hak Asasi Manusia, yang mana tindakan kriminal tersebut tidak hanya di alami orang dewasa saja, melaikan sering juga terjadi pada anak
Tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa “seseorang yang masih di bawah 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan, disebut sebagai Anak”. Namun, pada KUH Perdata anak yang belum berusia 21 tahun tidak dapat di
kategorikan sebagai dewasa, terkecuali anak  tersebut telah melakukan pernikahan pada usia sebelum 21  tahun.  Dalam  hukum  positif  Indonesia,  anak  diartikan  sebagai  orang  yang  belum  menginjak  usia dewasa, dibawah umur dan masih berada dalam pesngawasan wali.
Perkembangan teknologi saat ini terjadi memungkinkan banyak hal yang bisa di akses melalui berbagai platform guna untuk mendapatkan informasi yang beragam. Kurangnya pengawasan orangtua dalam menggunakan smartphone dapat memberikan dampak yang buruk seperti akses konten berbau dewasa yang di akses oleh anak. Orang tua beranggapan dengan tidak mencampuri setiap kegiatan anak, pastinya akan lebih tenang, padahal dari hal kecil tersebutlah anak akan lebih merasa bebas melakukan sesuatu hal tanpa adanya pengawasan yang dilakukan orang tua (Jenny, 2021).
Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami oleh anak-anak. Padahal anak-anak adalah harapan serta generasi penerus yang sangat di harapkan oleh keluarga, bangsa, hingga negara. Namun di era saat ini moral mereka mudah rusak akibat kecanggihan teknologi yang bisa mereka akses secara bebas, sampai pada hal yang harusnya tidak perlu mereka lakukan (Esmu, 2018).
Adapun tindak pidana kekerasan yang paling banyak di alami oleh anak yaitu kekerasan seksual, tindak kriminal seksual ini paling banyak memakan korban anak 50% hingga 62%. Pelaku pemerkosaan ini  juga  terlahir  dari  orang  sekitar  yang  mengenal  anak  68%,  bahkan  34%  dilakukan  oleh  orang  tua kandung  anak  itu  sendiri.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  keterlibatan  anak  dari  berbagai  aktivitas berbau seksual yang dilakukan guna menjadi pemuas nafsu pelaku, tidak jauh dari itu pelaku seksual ini  biasanya  orang  yang  lebih  dewasa  yang  bahkan  memiliki  pengetahuan  lebih  mengenai  seksual. Negara ini setiap tahun mengalami peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual terus menerus. Bahkan  banyak  pelaku  terlahir  dari  orang  terdekat  korban,  baik  itu  keluarga,  ataupun  masyarakat sekitar(Kurniawan Arifah Rifdah, 2019).
Kekerasan  seksual  yaitu  tindakan  yang  sangat  tidak  manusiawi  dan  tidak  dapat  di  tolerir  bagi siapapun. Tindakan seksual ini terjadi saat pelaku melakukan pemaksaan dengan kekerasan fisik dengan tujuan untuk melemahkan korban sehingga dapat terjadi hubungan seksual yang di inginkannya. yang mana akan membuat korban sengsara baik itu fisik ataupun psikis. Dalam hukum, tindakan ini termasuk dalam pelanggaran norma sosial, norma agama, serta norma asusila.
Kekerasan  seksual  merupakan  bentuk  tindakan  yang  berkaitan  dengan  seksual,  baik  itu pelecehan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Pengertian perkosa sesuai dengan KBBI yaitu proses serta  cara  tindakannya  dilakukan  dengan  kekerasan  baik  itu  proses  dan  juga  caranya,  Maka  dari  itu perlunya perlindungan serta pembinaan yang di lakukan pemerintah untuk korban anak tindak pidana pemerkosaan  ini  guna  membimbing  serta  membentuk  kembali  karakter  yang  baik  untuk  korban tersebut.
Pentingnya  tanggung  jawab  baik  itu  dari  orang  tua,  baik  masyarakat,  baik  pemerintah,  serta negara adalah suatu perlakuan yang harus dilakukan secara rutin agar terjaminnya perlindungan untuk hak  anak,  Perlindungan  Anak  ini  didasari  menurut  pengertian  ahli  Ahmad  Kamil.  Perlu  diterapkan pengawasan  untuk  anak,  baik  itu  terlahir  dari  pribadi  masing-masing  atau  bahkan  dari  lingkungan sekitar agar tercapai perlindungan anak hingga mencegah dampak-dampak negatif bagi perkembangan anak.  Masa  kecil  anak  juga  biasa  dikenal  dengan  masa  keemasan  atau golden age, karena  pada  usia inilah mereka mengalami pertumbuhan yang sangat drastis pada usia belia, Adapun perbembangannya meliputi perkembangan fisik serta psikis (Masganti, 2017).
Tindakan  kekerasan  seksual  ini  sebagai  contoh  tindakan  menyentuh  organ  intim  anak  serta mencium organ intim anak. Tindakan kekerasan pemerkosaan, sebagai contoh yaitu mempertontonkan media yang menunjukkan konten pornografi serta memperlihatkan alat kelamin, pengertian ini diambil menurut ahli Lyness (Noviana, 2015).
KPAI atau biasa disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mencatat berbagai laporan  kasus  kekerasan  tindak  pidana  pada  tahun  2003,  jumlah  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana anak yaitu 343 jiwa. Kemudian, pada tahun 2014, kasus tersebut semakin marak sehingga terjadi peningkatan  korban  tindak  pidana  pada  anak  sebanyak  565  jiwa,  tak  jauh  dari  itu  kasus  kekerasan seksual meningkat kembali pada tahun 2015 dan memakan korban sebanyak 632 jiwa. Dapat di pahami dari berbagai banyak laporan kasus mengenai korban anak yang mengalami baik itu kekerasan seksual, penganiayaan anak dan lain-lain, Pada umumnya jumlah tindak pidana anak ini lebih tinggi dari yang di beritakan baik itu dari media elektronik ataupun media cetak (Amanda, 2019).
Kasus  pemerkosaan  ini  semakin  hari  semakin  marak  adanya,  salah  satu  faktor  utama  karena hukum di indonesia terkhususnya hukum yang mengatur mengenai kasus tindak pidana pemerkosaan ini  masih  kurang  tegas,  sehingga  pelaku  tidak  menemukan  efek  jera  terhadap  apa  yang  ia  lakukan, karena  sanksi  yang  ia  dapatkan  terlalu  ringan  dibandingkan  dengan  perlakuan  yang  ia  lakukan (Apriyansa, 2019). Maka dari itu, Negara dan Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir angka tindak kriminalitas seksual yang dapat merugikan banyak anak-anak dengan cara membuat kebijakan memberikan  simpati  untuk  korban  dalam  bentuk  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  setelah mengalami  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002.  Indonesia  menerapkan  prinsip yang  kuat  terhadap  Perlindungan  Anak  dengan  cara  tidak  mendiskriminasi,  memberikan  kebutuhan yang tepat untuk anak, memberikan penghargaan untuk anak yang memberikan pendapat,memberikan seluruh  hak  untuk  dapat  hidup  dan  berkembang.  Kebijakan  ini  telah  di  leralisasikan  sesuai  dengan amanat Undang-Undang yang berkaitan tentang jaminan Hak Asasi Manusia.
Adanya peran keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan negara, sangat penting dalam proses perlindungan anak. Tertuang dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, seluruh anak yang dalam pengasuhan orang tua ataupun wali, yang mana orang tersebut sangat  berperan  penting  dalam  pengasuhan  dan  pertanggung  jawaban,  wajib  mendapatkan  hak  yang dimilikinya  sesuai  dengan  perlindungan  yang  berlaku,  dalam  hal  diskriminasi,  ekonomi,  seksual, penelantaran, kekerasan, eksploitasi, penganiayaan. Berkaitan dengan pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengatakan bahwa seluruh anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikannya, seperti siksaan, aniaya, ataupun seluruh pelanggaran yang sangat tidak manusiawi.
Pada dasarnya dari berbagai banyak kasus tindak pidana pemerkosaan ini sangat sulit untuk di identifikasi, baik itu tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, hingga tahap putusan yang akan di tetapkan. Karena tindakan ini dilakukan tanpa adanya campur tangan serta kehadiran pihak lain (Sania Trimita Ayu Gusti, 2020).
Maraknya  kasus  kejahatan  serta  kekerasan  seksual  ini  menjadi  sorotan  bagi  masyarakat  serta Dinas  Sosial  khususnya  Dinas  Sosial  kota  Medan.  Korban  kekerasan  seksual  ini  lebih  banyak  anak- anak, yang dimana sangat memerlukan bimbingan dan binaan, dalam pemulihan kembali karakter serta trauma  yang  di  alaminya.  Adapun  lembaga  yang  berwenang  untung  menangani  hal  ini  yaitu  Dinas Sosial, dalam hal ini Peran pemerintah Dinas Sosial sangatlah penting untuk memberikan perhatian baik itu pembinaan sosial ataupun bimbinga.
Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:1)Bagaimana bentuk pembinaan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Dinas  Sosial  Kota  Medan dalam  menangani  Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan? 2) Apa sajakah Kendala Yang Dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan?
Adapun  Tujuan  dari  penelitian  ini,  yaitu:  1)  Untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  bentuk Pembinaan khusus anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. 2) Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam proses Pembinaan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis serta sifat penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan pendapat  Abdulkadil  Muhammad  “penelitian  normatif  empiris  dilakukan  dengan  cara  adanya  studi kasus yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memberikan masukan dan solusi yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti”. Untuk menyempurnakan penelitian normatif empiris ini penulis mendapatkan data yang signifikan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan agar dapat mengkaji secara dalam masalah yang akan diteliti.

## 2.2 Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer Sumber hukum yang bersifat autoritatif , yang berarti mempunyai otoritas biasa disebut dengan bahan hukum primer. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berlaku.

## b. Bahan Hukum Sekunder
Sumber hukum yang bersifat sebagai pendukung serta dapat memperkuat hasil analisis dasar hukum, biasanya disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 1) Penjelasan dari peraturan undang-undang, digunakan sebagai bahan hukum primer. 2)  Buku,  tesis,  serta  jurnal  yang  menjelaskan  tentang  pembinaan  anak  sebagai  korban  tindak  pidana pemerkosaan. 3) Pendapat para ahli. 4) Hasil penelitian.

## 4.3 Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan penulis yaitu library research (studi kepustakaan) dan Field Reseach (studi  lapangan).  Library  Reseach  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  literature  (kepustakaan) seperti buku,catatan, dan hasil penelitian. Field research yaitu melihat penerapan hukum sesuai dengan interaksi sosial, pribadi, kelompok, bahkan interaksi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan.

## 4.4 Analisis data
Digunakan akurasi data yang bersifat deskriptif pada penelitian ini, dengan cara mengumpulkan keseluruhan  data,  baik  itu  berupa  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  maksud  untuk melengkapi  penelitian  ini  sesuai  dengan  Pembinaan  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. Setelah itu penulis akan menguraikan data tersebut untuk memecahkan masalah yang diteliti.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
1) Sejarah Singkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Menurut  pendapat  Departemen  Sosial  RI,  lembaga  yang  memiliki  hak  serta  tanggung  jawab terhadap anak yang terlantar, untuk memberikan pelayanan sosial baik itu memberikan perhatian untuk pengganti  orang  tua  ataupun  wali  dalam  pemenuhan  kesejahteraan  sosial  anak,  seperti  kebutuhan sandang dan pangan anak itu sendiri, disebut dengan Panti Asuhan. Tujuannya yaitu agar seluruh anak mendapatkan pembinaan serta perhatian yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang di milikinya, agar menjadi  harapan  generasi  penerus  bangsa.  Sesuai  dengan  kutipan  yang  telah  dituliskan  dalam  KBBI Panti  Asuhan  diartikan  sebagai  rumah  pengganti  guna  untuk  melangsungkan  pembinaan  dan pengasuhan. Baik itu anak yatim, piatu, yatim piatu, hingga anak terlantar.
2) Fungsi dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Adapun  fungsi  Panti  Asuhan  ataupun  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  menurut  DepSos, yaitu:1) Sebagai pelayanan yang utama untuk sosial anak. Yang melayani anak baik itu perlindungan, pencegahan, pemulihan, serta pengembangan. 2) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak.  3)  Sebagai  pelayanan  sosial  anak.  Yang  melayani  anak  baik  itu  perlindungan,  pencegahan, pemulihan, serta pengembangan. 4) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak. 5) Sarana untuk  mengembangkan  keterampilan  anak  untuk  melatih  tumbuh  kembang  masa  kecil  menuju  masa remaja.  Adapun  tujuan  panti  asuhan  menurut  DepSos  RI,  yaitu:  1)  Panti  asuhan  wajib  memberikan binaan  serta  layanan  sesuai  dengan  kebutuhan  anak,  dengan  cara  melatih  keterampilan  agar  menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab untuk diri sendiri serta untuk orang disekitarnya. 2) Pelayanan yang diberikan panti asuhan bertujuan untuk membentuk kembali karakter pribadi masing-masing anak. Agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
3) Pembinaan  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  di  Lembaga  Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan
Pola pembinaan Khusus anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan sebenarnya  tidak  begitu  berbeda  dengan  pembinaan  di  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  yang berada di Indonesia. Karena, tujuan tersebut merupakan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan, anak yang mengalami konflik  hukum  sepatutnya  wajib  dibina  dengan  layak  serta  diperhatikan  sesuai  dengan  hak  yang dimilikinya.
Lembaga kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Medan adalah Lembaga yang memiliki kegiatan pembinaan terhadap orang-orang penyandang sosial. Namun, Dinas Sosial Kota Medan menyebutkan bahwa  pembinaan  yang  bersangkutan  dengan  anak  biasa  di  sebut  juga  dengan  LKSA  (Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak)  atau  juga  biasa  disebut  Panti  Asuhan.  LKSA  (Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak)  atau  Panti  Asuhan  tersebut  dapat  beroperasi  jika  memiliki  izin  operasional  yang dikeluarkan  langsung  oleh  pihak  Dinas  Sosial.  Pembinaan  yang  berlangsung  pada  Lembaga Pemasyarakatan Anak, bertujuan pada pembinaan baik itu pembinaan fisik, mental hingga sosial. Dari berbagai pengalaman yang ada itulah yang akan membentuk karakter diri untuk menghadapi lingkungan sekitar. Langkah awal yang di hadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam  menangani  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  yang  terutama  adalah  mencari  tahu kebenaran serta menyaring berita yang ada mengenai kasus tersebut, sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak  Dinas  juga  berhak  untuk  mengundang  pemilik  LKSA  ataupun  Panti  Asuhan  beserta  dengan korban anak tindak pidana pemerkosaan tersebut untuk dimintai keterangan serta kronologis yang jelas terhadap peristiwa yang dialami korban, tujuannya untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai dengan pola pembinaan yang dibutuhkan korban.
Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak, yaitu: 1.Lemahnya fisik anak yang masih di bawah umur, dapat di artikan yang mana fisik anak lebih lemah dibandingkan dengan fisik orang dewasa, terkhusus anak perempuan. Karena itulah alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana seksual ini kepada anak-anak, karena sudah pasti korban anak akan  merasa  takut  untuk  melakukan  tindakan  perlawanan  terhadap  pelaku.  2.Canggihnya  media elektronik,  pada  media  elektronik  semua  hal  dapat  kita  akses  hingga  dengan  konten  yang  berbau pornografi pun semua ada dalam media, tergantung dengan keperluan kita menggunakannya. Namun, dengan kecanggihan teknologi saat ini dapat memicu anak untuk mengakses seluruhnya yang ada pada media, jika tidak adanya pengawasan dari orang tua, sehingga sedari dini mereka sudah melihat hal-hal yang berbau pornografi yang mana akan berdampak pada kesehatan otak anak hingga memiliki gairah seksual  terhadap  konten  yang  di  tontonnya,  dampak  buruknya  anak-anak  lebih  mudah  untuk  di  ajak melakukan hubungan seks sehingga menjadi sasaran utama pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini guna untuk memuaskan nafsu yang dialaminya. Faktornya disebabkan oleh lingkungan sekitar tempat tinggal anak, ataupun bahkan ekonomi yang membuat anak menjadi korban seksual (Sari Ratna, 2015). Serta  anak  akan  mengalami  kerusakan  otak  pada  perkembangan  menuju  dewasa  dan  akan  memicu kekerasan  seksual  yang  akan  terjadi  (Lewoleba  Kayowuan  Kayus,  2020).  3.Minimnya  pengetahuan anak mengenai Seksual, masyarakat Indonesia sangatlah minim pengetahuan mengenai seksual, karena sebagian  masyarakat  menganggap  edukasi  seksual  ini  tabu.  Namun,  pentingnya  anak-anak  untuk mendapatkan edukasi mengenai seksual agar tidak terjerumus ke hal-hal yang di inginkan, agar anak dapat  mengetahui  kegunaan  tubuh  yang  baik  dan  benar,  mengetahui  baik  etika,  baik  norma,  hingga konsekuensi yang didapat jika melakukan setiap perbuatannya. Jika anak tidak di bekali dengan edukasi seksual maka anak tidak mengerti dengan perlindungan terhadap diri, serta tubuhnya dari pelaku-pelaku kejahatan seksual sehingga menjadi incaran pelaku untuk melakukan hubungan seksual (Anggara Adi Gineung Riza, 2020).
Pada  umumnya  akibat  yang  dialami  korban  kekerasan  seksual  mengalami  penderitaan  psikis ataupun  penderitaan  fisik,  dengan  begitu  Korban  juga  akan  lebih  sering  berdiam  menjauhkan  diri terhadap orang- orang sekitar, dan mengalami stres karena pikiran yang berlarut-larut, tidak luput juga korban  akan  menyalahkan  diri  sendiri,  serta  berfikir  berlebihan  karena  tidak  mendapat  empati  dari orang-orang  sekitar  hingga  akhirnya  mengalami  depresi.  Adapun  kerugian  non-fisik  yang  dialami korban anak yaitu mental anak yang terganggu serta rasa takut yang akan selalu menganggunya, dan kerugian  fisik  yang  di  alami  korban  anak  yaitu  mengalami  cacat  fisik,  hingga  sakit  yang  berlarut sehingga  dapat  terjadi  kematian  (Aprilianda,  2017). Bahkan,  hal  terbesar  yang  menjadi  ketakukan seorang anak korban pemerkosaan ini yaitu, timbulnya penyakit menular seperti HIV/AIDS atau bahkan mengalami  kehamilan.  Sehingga  jika  korban  anak  mengalami  kehamilan  dan  anak  tersebut mengandung,  hal  itu  sangatlah  tidak  mudah  untuk  di  lalui,  karena  menurut  pandangan  hukum  tidak dibenarkan  jika  manusia  hendak  menggugurkan  kandungannya.  Tetapi,jika  korban  anak  tetap mempertahankan kehamilan yang di alaminya, kenyataan itu sangat sulit untuk di terima karena bayi yang di kandungkan serta di lahirkannya adalah benih dari sebuah Tindakan pemerkosaan.
Selama proses pembinaan berlangsung pihak yang bertanggung jawab dengan pengasuhan yang admenjalin  kerja  sama  dengan  beberapa  lembaga  salah  satunya  Lembaga  swadaya  Masyarakat  serta
aparat  negara  yaitu  Kepolisian,  guna  untuk  mengawasi  serta  memberikan  pembinaan  sosial  terkait dengan masalah kekerasan yang dialami korban.
Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  seksual  ini  juga  banyak  di  alami  dari  usia  12  tahun hingga 18 tahun, yang mana pada usia tersebut mereka sedang berada di fase tumbuh kembang serta pubertas, sehingga lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi mereka, Pada usia 12-18 tahun saatnya anak-anak  menemukan  jati  diri  yang  sebenarnya.  Hingga  semuanya  sangat  berkaitan  dengan  semua proses  pembinaan  anak  yang  diberikan,  sesuai  dengan  umur  mereka  masing-masing,  agar  mencapai pembinaan yang sesuai dengan masa tumbuh kembang anak (Silalahi Andre, 2019).
Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan guna membangun kembali karakter serta trauma yang di alami korban kekerasan seksual, diantaranya yaitu: 1. Pembinaan Psikolog adalah  langkah  utama  yang  harus  dilakukan  kepada  korban  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dialami,  pembinaan  psikologis  biasanya  dilakukan  pada  saat  awal  korban  memasuki  panti  asuhan, psikolog  nantinya  akan  langsung  berkomunikasi  dengan  korban  agar  korban  dapat  memberitahukan kronologis  kejadian  yang  jelas  sehingga  pembinaan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan  korban, yang  memiliki  tujuan  agar  memberikan  binaan  khusus  serta  arahan  untuk  membangkitkan  kembali mental korban. Adapun contoh pembinaan psikolog dengan anak korban  tindak pidana yaitu dengan cara  menghibur,  memberikan  perhatian  dan  juga  kasih  sayang  serta  memberikan  waktu  untuk  anak korban tindak pidana untuk mencurahkan ataupun menceritakan isi hati mereka. 2. Pembinaan Mental kegiatan  ini  juga  sangat  tepat  untuk  mencegah  depresi  serta  membangun  kembali  karakter  dan  pola berpikir korban agar tingkat kemampuan dalam berinteraksi kepada masyarakat kembali pulih seperti sedia  kala.  Penerapan  yang  di  terapkan  oleh  LKSA  atau  panti  asuhan  sangatlah  tepat  untuk  korban ,terutama kegiatan kerohanian yang bertujuan agar menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak di inginkan.  3.  Pembinaan  Sosial  diberikan  kepada  korban  agar  mempercepat  proses  pengembalian karakter serta trauma yang dialami korban, Adapun contoh kegiatannya yaitu mengajak korban untuk berekreasi mendatangi tempat wisata agar melatih etika korban dalam berinteraksi kepada masyarakat guna membentuk kembali karakter yang baik dalam bermasyarakat dan juga perilaku yang sesuai juga dengan norma hukum serta agama.
Peran  terpenting  bagi  anak  korban  pemerkosaan  yaitu  lingkungan  sekitar,  masyarakat  wajib meningkatkan  pengetahuan  terkait  dengan  edukasi  seksual,  agar  anak  tidak  merasa  takut  dengan lingkungan sekitar, selain itu pemerintah juga menjadi peran yang sangat penting guna untuk mengelola sistem pemerintahan dengan baik guna untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.
3.2 Kendala Yang Dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
1) Kendala  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Dinas  Sosial  Kota  Medan  Dalam  Proses Pembinaan Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  ataupun  yang  biasa  di  sebut  juga  Panti  Asuhan berfungsi juga sebagai wadah pemulihan, pengembangan, perlindungan guna mengembalikan karakter fungsi sosial anak, masing-masing anak mempunyai hak yang  sama guna tumbuh serta berkembang, terutama  hak  untuk  memperoleh  pendidikan.  Namun,  tidak  sedikit  juga  anak-anak  yang  mengalami keterlambatan  menjalani  pendidikan  atau  bahkan  tidak  melakukan  pendidikannya  sedari  dini,  pada umumnya hal itu juga disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi, penelantaran, tidak memiliki orang tua ataupun keluarga hingga anak yang menjadi korban pidana. Maka itu, wadah untuk anak-anak yang kurang beruntung dalam tumbuh dan berkembang dengan normal yaitu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  atau  biasa  di  sebut  Panti  Asuhan.  Pengasuh  pada  setiap  panti  akan  melaksanakan  tugasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pola hidup yang sesuai dengan masing-masing anak.
Peran  pengasuh  pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  juga  penting  dalam  melaksanakan setiap tugas tugasnya untuk menciptakan keberlanjutan pendidikan anak, membentuk kembali karakter serta mental spiritual anak, yang bertujuan membimbing, mendidik, serta membentuk Kembali pribadi yang  sopan  dan  santun  terutama  dalam  menggantikan  peran  keluarga  ataupun  orang  tua  asuh  untuk anak-anak  binaan  yang  ada  di  panti  asuhan  tersebut.  Namun  sebagai  orang  tua  asuh,  pengasuh  juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan segala yang terbaik untuk anak asuh mereka, dengan contoh  memberikan  fasilitas  pendidikan  yang  layak,  membimbing  anak  untuk  memahami  arti kemandirian, kesopanan untuk saling menghormati teman-teman seusianya ataupun orang yang lebih
tua diatasnya. Banyak hal yang dihadapi pengasuh selama membina anak asuhan, karena berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga. Inilah salah satu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan pada  anak  asuh  yang  berada  di  panti  asuhan  baik  itu  dari  tingkah  laku,  sifat,  dan  bahkan  kepintaran berpikir  anak-anak.  Kendala  yang  dihadapi  para  pengasuh  juga  timbul  dari  faktor  dana  yang  kurang mencukupi  dalam  melangsungkan  segala  kegiatan  yang  ada  pada  panti  asuhan  tersebut,  baik  dalam kebutuhan makanan, pakaian, serta biaya Pendidikan yang berbeda-beda. Sumber dana yang selama ini memadai  panti  asuhan  bersumber  dari  dari  pemerintah  serta  donatur  yang  sangat  simpati  dan  peduli akan perkembangan anak-anak asuh. Namun, terkadang tetap saja belum mencukupi jika di sesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda bagi setiap anak-anak panti.
Dalam penanganan anak korban tindak pidana juga banyak hal yang menjadi kendala pada saat proses pembinaan anak tersebut, kesulitan yang dialami salah satunya yaitu memahami latar belakang anak karena banyak anak yang masih trauma dengan tindakan yang dialaminya sehingga para korban enggan untuk memulai percakapan kepada pengasuh. Karena pada dasarnya pengasuh harus memahami pola pembinaan apa yang akan diberikan kepada korban secara layak sesuai kebutuhannya.
Faktor yang sangat berpengaruh dalam membimbing korban adalah pemahaman terhadap latar belakang  yang  di  alami.  Bahkan  kendala  yang  dihadapi  bukan  hanya  dengan  korban  saja,  tetapi  ada juga kendala mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi LKSA ataupun Panti Asuhan dalam melakukan pembinaan korban secara layak. Seperti kebutuhan makanan, pakaian, keamanan, Pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya kebutuhan utama yang harus di penuhi yaitu kebutuhan sandang dan pangan.
Tujuan  utama  pengasuh  dalam  mengasuh  anak  asuhan  terutama  untuk  mensejahterakan  anak- anak asuhan, kesejahteraan anak timbul jika pengasuh memperlakukan anak asuhan dengan baik, dalam artian  terpenuhinya  seluruh  kebutuhan  hidup,  terpenuhinya  hak  anak  asuh,  serta  pengasuh  berharap anak dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya (Anik Widiastuti, 2019).
Adapun  berbagai  kendala  yang  dihadapi  panti  asuhan  guna  untuk  membina  anak-anak  panti asuhan seharusnya sudah menjadi sorotan pemerintah bahkan relawan serta donator untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak panti agar memperoleh kehidupan yang layak. Partisipasi pemerintah juga sngatlah berpengaruh dengan jalannya kegiatan serta proses pengelolaan panti, agar terciptanya Panti Asuhan yang sesuai dengan Standar Nasional yang ditentukan (Marpaung, 2019).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan melakukan upaya penanganan serta pembinaan untuk anak korban tindak pidana pemerkosaan agar mental serta karakter yang sudah rusak bisa kembali normal.
2. Peran  pemerintah  serta  masyarakat  sangat  diperlukan  demi  menjaga  kesejahteraan  serta memenuhi kebutuhan hidup anak,agar menjamin kehidupan yang layak.

## 4.2 Saran
1. LKSA  Dinas  Sosial  Kota  Medan  diharapkan  mampu  mengedukasi  masyarakat  terkait terjadinya  dampak  dari  tindakan  kekerasanseksual  yang  ada  pada  lingkungan  sekitar,  dan membuat  kebijakan  baru  yang  tegas  untuk  masyarakat  kota  Medan  agar  lebih  bijak  dalam mengakses media sosial. Seperti, bekerjasama dengan Lembaga KOMINFO dalam membatasi semua akses situs yang sesuai dengan syarat usia yang berlaku.
2. Masyarakat  diharapkan  untuk  tidak  menjauhi  korban  pemerkosaan  karena  akan  membuat mental anak semakin menurun dan menjauhi lingkungan sekitar karena merasa tidak memiliki harga diri, sehingga Peran masyarakat sangat penting dalam pemulihan mental serta karakter korban guna membentuk kembali karakter yang baik dalam bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda, K. H. (2019). Analisis  Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. Jurnal  Pekerjaan Sosial ,
1 (2), 120–136.
Anggara Adi Gineung Riza, S. K. F. W. D. M. T. (2020). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender , 15 (1), 12–13.
Anik Widiastuti, A. S. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. Jurnal Ilmiah Wuny , 1 (1).
Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Arena Hukum , 10 (2), 309–332.
Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksiyang Diterapkan. Jurnal Panorama Hukum , 4 (1).
Esmu, P. D. (2018). Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja. Ijtimaiya Journal Of Social Science And Teaching , 2 (1).
Gabriela Jenny, M. B. (2021). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Remaja Masa Kini. Jurnal Excelsis Deo , 5 (1).
Lewoleba Kayowuan Kayus, F. H. M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Jurnal Esensi Hukum , 2 (1).
Marpaung  Parlindungan,  H.  G.  (2019).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pelayanan  Sosial  Dan  Pembinaan  Terhadap Perilaku Anak Asuh. Jurnal Governance Opinion , 4 (2). Masganti, S. (2017). Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini . Jakarta: Paramita.
Noviana,  I.  (2015). Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  Dan  Penanganannya  Child  Sexual  Abuse: Impact And Hendling . Jakarta: Sosio Informa. Sania  Trimita  Ayu  Gusti,  U.  S.  A.  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidanapemerkosaan. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara , 9 (2). Sari Ratna, N. A. S. I. M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Rosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1).
Silalahi  Andre,  M.  E.  T.  N.  R.  A.  (2019).  Analisis  Hukum  Terhadap  Pembinaan  Anak  Pidana  Di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Medan  Analysis  of  Criminal  Child  Guidance  in  the  Class  I  Special Guidance Institution of Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 1 (1).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wawancara  pada  05  September  2022,  dengan  perwakilan  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Medan  Bpk.  Lamo  Tobing (Bidang Rehabilitasi Sosial), di Kantor Dinas Sosial Kota Medan