## Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

## Farhat Amaliyah Ahmad
Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : Farhatamaron1427@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  disusun  guna  mengurangi  pembiayaan macet  pada  produk  murabahah  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah dengan melihat berbagai macam risiko yang biasanya terjadi  dalam  transaksi  di  BPRS.  Peneliti  menyimpulkan bahwasanya,  sebelum  membuka  suatu  Badan  Usaha  (BPPRS dalam  hal  ini)  sebaiknya  BPRS  memiliki  manajemen  risiko yang baik  untuk memitigasi berbagai bentuk  resiko yang ada, baik  sebelum  dimulainya transaksi  maupun  sesudah  transaksi itu berjalan.
Kata kunci: BPRS, manajemen risiko, pembiayaan murabahah
A. Pendahuluan
Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  (Pasal  1  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah).  Dengan  definisi  itu berarti perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS). 1
Kegiatan  bank  tersebut  tidak  hanya  menjalankan  fungsi intermediasi  dana  dari  unit  surplus  ke  unit  defisit.  Bisnis perbankan makin kompleks. Demikian halnya yang dialami oleh Bank  Islam.  Pesatnya  inovasi  produk  keuangan  dan  cepatnya perkembangan pasar keuangan sangat memengaruhi bentuk dan cakupan  risiko  yang  dihadapi  bank  Islam.  Terjadinya  krisis keuangan akibat gagalnya sistem ketahanan perbankan , seperti krisis  ekonomi  di  Indonesia  pada  1997-1999,  meningkatkan
1 Zubairi  Hasan, Undang-Undang  Perbankan  Syariah  ,  Titik  Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm. 4
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
224
kesadaran  akan  perlu  adanya  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan perbankan, tidak terkecuali bank Islam. 2
Salah satu produk yang diminati dalam Bank Syariah yaitu pembiayaan murabahah. Secara  sederhana,  murabahah merupakan  jual  beli  barang  seharga  dengan  barang  tersebut ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati.  Semakin tinggi  transaksi  pembiayaan  murabahah  ini  tentunya memungkinkan tingginya risiko yang akan dihadapi.
Dalam  dunia  bisnis,  risiko  bisa  muncul  akibat  adanya ketidakpastian  yang  biasanya  terjadi  saat  pengambil  keputusan tidak  memiliki  atau  hanya  memiliki  sedikit  informasi  mengenai apa  yang  akan  diputuskan  di  masa  depan.    Bank  Islam  perlu memiliki berbagai amunisi pengelolaan risiko.
Dalam  tulisan  ini  difokuskan  kepada  Manajemen  dalam menghadapi  risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam  Pembiayaan Murabahah  baik  sebelum  atau  sesudah  terjadinya  proses pembiayaan murabahah tersebut  agar  tidak  terjadinya  atau meminimalisir pencabutan izin usaha pada BPRS tersebut.

## B. Pembahasan
1. Pengertian dan Sejarah BPRS
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  Bank Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu  lintas  pembayaran  (Pasal  1  angka  9  UU  Perbankan Syariah).
3 Semua
peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 4
Sejarah  berdirinya  BPRS  di  Indonesia  sebagai  salah  satu bentuk  jenis  Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Indonesia  tidak  bisa dilepaskan  dari  sejarah  BPR-BPR  pada  umumnya.    Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  status  hukumnya  disahkan dalam  Paket  Kebijaksanaan  Keuangan  Moneter  dan  Perbankan melalui  PAKTO  tanggal  27  Oktober  1988,  pada  hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank Desa  dengan  beraneka  ragam  namnya  yang  ada  khususnya  di
2 Imam  Wahyudi  dkk, Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  (Jakarta: Salemba empat, 2013) hlm. 19
3 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Penjelasannya Pasal 1 ayat (9).
4 Zubair Hasan, Undang-Undang... , hlm. 7.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
pulau  Jawa  sejak  akhir  1890-an  hingga  tahun  1967  sejak dikeluarkannya  UU  Pokok    Perbankan,  status  hukumnya diperjelas  dengan  izin  dari  Mentri  Keuangan.  Dengan  adanya keharusan  izin  tersebut,  diikuti  dengan  upaya-upaya pembenahan  terhadap  badan-badan  kredit  desa  yang  berproses menjadi lembaga keuangan bank.
Lumbung  desa  sebagai  sistem  perkreditan  rakyat  zaman dahulu,  dirasakan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  tani  di pedesaan,  karena  pada  waktu  itu  peredaran  uang  belum menjangkau  masyarakat  tani  di  pedesaan  sehingga  pinjaman dalam  bentuk  natura  (khususnya  padi)  lebih  menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu  pinjaman  natura  (padi)  tidak  mengganggu  kestabilan  harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa.
Karena  struktur  ekonomi,  sosial  dan  administrasi masyarakat  desa  sudah  banyak  mengalami  perubahan  sebagai akibat  dari  proses  pembangunan,  maka  keberadaan  BPR  tidak lagi  persis  sama  seperti  lumbung  desa  zaman  dahulu.  Di  dalam perkembangannya, kini para rentenir di dalam membantu petani tidak hanya berupa pinjaman uang dalam bentuk natura, beras, pangan,  dan  berbagai  keperluan  rumah  tangga  lainnya,  yang kesemua pembayarannya dilakukan dalam bentuk uang sehingga praktis masih menerapkan sistem bunga yang bersifat mencekik.
Di  dalam  kenyataannya  masyarakat  petani  di  desa  yang pada umumnya beragama Islam belum memanfaatkan BPR-BPR yang  ada  secara  optimal.  Mereka  beranggapan  bahwa  bunga pada BPR-BPR itu termasuk riba  yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, mereka masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga.
Keinginan  masyarakat  terhadap  adanya  BPR  tanpa  bunga tersebut  mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi  di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada  bank-bank  (termasuk  BPR)  untuk  menetapkan  sendiri tingkat  bunganya.  Bahkan  bank-bank  tidak  dilarang  untuk menerapkan bunga 0%.
Kepastian  bagi  peluang  beroprasinya  BPR  tanpa  bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan  penjelasan  lisan  Pemerintah  dalam  Rapat  Kerja  dengan Komisi  VII  DPR  RI  tanggal  5  Juli  1990,  bahwa  tidak  ada halangan  untuk  mendirikan  atau  mengoprasionalkan  bank
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
226
(termasuk  BPR)  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  sepanjang pengoprasian  bank  tersebut  memenuhi  kriteria  kesehatan  bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Berdirinya  BPR  Islam  di  Indonesia  selain  didasari  oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah  aktif  dalam  rangka  restrukturisasi  perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan,  moneter,  perbankan  secara  umum.  Secara  khusus adalah  mengisi  peluang  terhadap  kebijaksanaan  yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (Rate Interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. 5

## 2. Kegiatan Usaha BPRS
Berkaitan dengan BPRS, sebagaiman terlihat dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh  BPRS adalah: 6
1.  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk; simpanan berupa  tabungan  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  akad  wadiah  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  dan  investasi  berupa deposito atau tabungan atau   bentuk lainnya yang
dipersamakan  denga  itu  berdasarkan  akad  mudharabah  atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2.  Menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan   akad  mudharabah  atau musyarakah;  pembiayaan  berdasarkan  akad  murabahah,
salam, atau  istishna’;  pembiayaan  berdasarkan  akad qardh; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah  atau sewa beli   dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik;  dan pengambil alihan utang berdasarkan akad   hawalah;
3.  Menempatkan  dana  pada  bank  syariah  lain  dalam  bentuk titipan  berdasarkan  akad  wadiah  atau  investasi  berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-
Lembaga Terkait , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 107.
6 Zubair Hasan, Undang-Undang..., hlm. 86.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
227
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, Bank Umum Konvensional, dan  UUS; dan 5.  Menyediakan  produk  atau  melakukan  kegiatan  usaha  Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah
berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

## 3. Pembiayaan Murabahah
a.Pengertian
Kata murabahah berasal  dari  kata ribhu ( ُحْب ِر )  yang artinya  keuntungan.  Sedangkan  jual  beli murabahah adalah menjual  barang  sesuai  dengan  harga  pembelian  dengan menambahkan keuntungan tertentu. 7 Jual beli murabahah yaitu suatu metode jual beli dimana penjual wajib menginformasikan kepada  pembeli  secara  jujur  dan  transparan  berapa  besarnya modal  yang  dikeluarkan  penjual  untuk  mendapatkan  barang yang  dijualnya.  Dengan  demikian  pembeli  mengetahui  berapa besarnya  keuntungan  yang  diambil  penjual  atas  penjualan barang tersebut. 8
Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  memberikan  definisi  tentang  murabahah  dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat  (1)  huruf  d  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  “Akad Murabahah”  adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 9
Secara umum, produk besar pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 10
1.  Pembiayaan murabahah konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang diberikan untuk   pembelian  ataupun  pengadaan  barang tertentu yang tidak digunakan untuk tempat  usaha. Pembiayaan  ini  digunakan  untuk  kebutuhan  konsumsi,  yang
7 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu, (Penerjemah  Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 357.
8 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta:  RM Books, 2007), hlm. 152.
9 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Kencana, 2014), hlm. 193.
10 Sunarto  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),hlm. 61.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
228
akan  habis  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan  kebutuhan  sekunder.  Kebutuhan  primer  adalah kebutuhan  pokok  baik  berupa  barang  maupun  jasa, sedangkan  kebutuhan  sekunder  adalah  kebutuhan  tambahan yang  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  lebih  mewah  dari kebutuhan primer.
2. Pembiayaan murabahah produktif,  yaitu  pembiayaan  yang diberikan  untuk  kebutuhan  usaha  seperti  pengadaan  mesin produksi,  pabrik  dan  lain-lain.Pembiayaan  ini  ditujukan dalam  untuk  memenuhi  kebutuhan  produksi,  yaitu  untuk peningkatan  usaha  baik  usaha  produksi,  perdagangan maupun investasi.

## b. Landasan Hukum Jual Beli Murabahah
Jual  beli  dengan  sistem  murabahah  merupakan  akad  jual beli yang diperbolehkan,   hal  ini  berlandaskan  pada  dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran, hadis, ataupun  ijma  ulama. 11 Di antara  dalil  yang  memperbolehkan  praktik  akad  jual  beli murabahah   adalah firman Allah:
 
   
  
 
 

   
   
   
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4] : 29)
11 Ismail  Nawawi,  Fikih  Ulama  Klasik  dan  Kontemporer,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 91.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Ahli fikih klasik menyatakan bahwa peningkatan harga komoditas  karena  penangguhan  dapat  diterima,  seperti  yang dinyatakan oleh beberapa ahli fikih klasik yaitu: 12
1.      Al-Kasani  (fuqaha  mazhab  Hanafi)  dalam Bada’i  al-Sana’i . “Harga boleh dinaikkan berdasarkan pada penangguhan”. 2.  Ibn  Rusyd  (fuqaha  mazhab  Maliki)  dalam Bidayat  al- Mujtahid . “Dia telah memberikan bagian waktu dalam harga”.
3.  Al-Nawawi  (fuqaha  mazhab  Syafi’i)  dalam al-Majmu’.
“Penangguhan mendapatkan  bagian dari harga”.
4.  Ibnu  Taimiyyah  (fuqaha  mazhab  Hambali)  dalam Fatawa . “Penangguhan   mengambil     bagian dari harga”. Keterangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan harga komoditas  karena  penangguhan  boleh,  hal  tersebut  telah disetujui oleh Akademi Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Dewan Syariah hampir semua bank syariah.
Dalam surat Al-Baqarah, Allah swt. berfirman : 
    
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah [2]: 275
Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual  beli  secara  umum,  serta  menolak  dan  melarang  konsep ribawi.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  jual  beli  murabahah mendapat  pengakuan  dan  legalitas  dari  syariah,  dan  sah  untuk dioprasionalkan  dalam  praktik  pembiayaan  bank  syariah karenaia  merupakan  salah  satu  bentuk  jual  beli  dan  tidak mengandung unsur ribawi. Hal  ini  dinyatakan  oleh  Ibn Hajar al-Haytami  al-Syafi’i,  dengan  berdalil  pada  Q.S.  Al- Baqarah/2:275 merupakan dasar hukum bagi halalnya jual beli. Bahkan Ibn Qudamah menyatakan bahwa jual beli ini adalah sah dan  tidak  ditemukan  tentang  adanya  larangan  untuk melakukannya.    Selain    itu  ulama    memberikan    istilah  khusus berkenaan dengan jual beli murabahah yaitu al-Amir bi al-syira sebagaimana yang dikenal dalam mazhab Syafi’i. 13
12 Skripsi  Uswatun  Hasanah,  Analisis  Manajemen  Risiko  Pembiayaan Murabahah  Konsumtif  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Ulee  Kareng  untuk Nasabah Asn dan Non Asn, Banda Aceh, 09 Januari 2017
13 Ridwan    Nurdin,  Akad-akad    Fiqh    pada    Perbankan    Syariah    di Indonesia:    Sejarah    Konsep    dan  Perkembangannya,  (Banda  Aceh:  Pena, 2010), hlm. 71.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
230

## c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
Sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  jual  beli murabahah harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  telah ditetapkan  dalam  hukum  syara’.  Adapun  rukun  jual  beli murabahah adalah  sama  dengan  rukun  jual  beli  secara umumnya. Rukun akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 14
1. Pelaku  akad,  yaitu ba’i (penjual)  adalah pihak  yang  memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membelikan barang.
2. Objek  akad,  yaitu mabi’ (barang  dagangan)  dan tsaman (harga); dan
3. Shighah , yaitu Ijab dan Qabul Adapun rukun pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, sebagai berikut: 15
1. Menetapkan  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli
2. Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan
3. Menetapkan  jenis  dan  ukuran  barang  yang  akan  dibeli  oleh nasabah
4. Ditandatangani oleh keduabelah pihak yang bertransaksi Syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  pembiayaan murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut: 16
1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Agar transaksi murabahah sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.
2. Mengetahui  jumlah  keuntungan  yang  diminta  penjual. Keuntungan  yang  diminta  penjual  hendaknya  jelas,  karena keuntungan  adalah  bagian    dari  harga  barang.  Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.
3. Barang yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang  yang  memiliki  varian  serupa).  Contohnya  adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dijual satuan dengan  varian  berdekatan.  Ini  adalah  syarat  untuk murabahah, terlepas  dari  penjualan  tersebut  dilakukan dengan penjual pertama atau dengan orang lain, juga terlepas
14 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, hlm. 28-29.
15 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah, (Jakarta:
Kencana, 2013), hlm. 138.
16 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, hlm. 358-360.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
dari  apakah  keuntungan  yang  diminta  serupa  dengan  modal utama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). 4.  Jual  beli murabahah pada  barang-barang  ribawi  hendaknya tidak  menyebabkan  terjadinya  riba nasiah terhadap  harga pertama. Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang  dengan  barang  yang  sejenis,  dan  dengan  jumlah yang  sama.  Dalam  kasus  ini  pembeli  tidak  boleh  menjual kembali dengan  cara murabahah , karena murabahah adalah menjual sesuai dengan   harga pertama dan ditambah keuntungan tertentu. Sementara memberikan tambahan pada harta riba adalah riba, bukan keuntungan.
5.  Transaksi  yang  pertama  hendaknya  sah.  Jika  transaksi  yang pertama  tidak  sah,  maka  barang  yang  bersangkutan  tidak boleh  dijual  dengan  cara murabahah ,  karena murabahah adalah menjula sesuai dengan  harga pertama (modal) dengan menambahkan keuntungan.
d. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000.  Dalam  fatwa tersebut dijelaskan aturan  umum murabahah dalam  bank syariah sebagai berikut: 17
1. Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syariah Islam.
3. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya  jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai  harga  plus keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  bank  harus  memberi  tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
17 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, hlm . 195-200.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
232
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerukasakan  akad  tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli barang dari  pihak  ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip  menjadi milik bank.
Ketentuan  murabahah  kepada  nasabah  dalam  Fatwa  DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: 18
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset   kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset   yang  dipesannya  secara  sah  dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka  saat  menandatangani  kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut, biaya riil bank harus   dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus ditanggung oleh bank, bank   dapat  meminta  kembali  sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak `urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
8. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut, ia tinggal membayar   sisa harga
9. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang   muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
10. Jaminan dalam murabahah:
a. Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah serius dengan pesanannya.
b. Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
233
Ketentuan  utangdalam  Murabahah  dalam  Fatwa  DSN  No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: 19 1. Secara  prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  transaksi murabahah tidak ada   kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas  barang  tersebut. Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut  dengan keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa angsuran berakhir, ia tidak wajib  segera  melunasi  seluruh angsurannya.
3. Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaranangsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 20
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 21 Fatwa lainnya yaitu : 22
1. Fatwa  DSN-MUI  No.  13/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Uang Muka
2. Fatwa  DSN-MUI  No.  16/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Diskon dalam Murabahah
3. Fatwa  DSN-MUI  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
19 Ibid
20 Ibid 21 Ibid 22 Ibid
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
234
4. Fatwa  DSN-MUI  No.  46/DSN-MUI/II/2005  tentang Potongan Tagihan Murabahah
5. Fatwa  DSN-MUI  No.  47/DSN-MUI/II/2005  tentang Penyelesaian Piutang    Murabahah  Bagi  Nasabah  Tidak Mampu Membayar 6. Fatwa  DSN-MUI  No.  48/DSN-MUI/II/2005  tentang Pendjadwalan Kembali Tagihan Murabahah 7. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

## 4. Tahapan Dalam Pembiayaan Murabahah
Prosedur  pelaksanaan  pembiayaan  sangat  kompleks. Dalam  prosedur  pelaksanaan  murabahah,  ada  tahap-tahap yang  harus  dilalui.  Bukan  saja  syarat-syaratnya  harus dipenuhi,  tetapi juga  tahap-tahap dalam  prosedur pelaksanaannya  harus  ditempuh  agar  fasilitas  pembiayaan murabahah  tersebut  sah.  Tahap-tahap  yang  seyogianya ditempuh oleh perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut: 23
1. Pengajuan  permohonan  oleh  nasabah  kepada  bank  untuk memperoleh fasilitas   pembiayaan murabahah . Dalam
permohonan tersebut harus ditegaskan oleh nasabah barang apa  yang  dipesan  dengan  atau  tanpa  harus  menyebutkan spesifikasinya  karena  masih  harus  dirundingkan  dengan bank  sebelum  bank  memberikan  persetujuan  atas permohonan  itu  dengan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Persetujuan  Failitas  (sebutan  mengenai  Surat  Keputusan Persetujuan Fasilitas   berbeda-beda  antara  bank  yang  satu dengan yang lain)
2. Sebelum  akad  murabahah  ditandatangani  oleh  bank  dan nasabah, kedua belah pihak   harus  menyepakati mengenai:
a. spesifikasi barang secara perinci,
b. harga beli barang oleh bank  dari pemasok yang nantinya harus dibayar oleh   nasabah  sebagai  harga  beli  nasabah kepada bank ditambah margin/ mark-up,
c. jumlah  margin/ mark-up yang  ditambahkan  harga  beli barang oleh bank yang merupakan  keuntungan  bagi bank,
23 Ibid , hlm. 223

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
235
d. jangka  waktu  pelunasan  seluruh  harga  barang  (yaitu harga pembelian bank ditambah  margin)  yang  wajib dipenuhi oleh nasabah kepada bank, e. jadwal  pencicilan  oleh  nasabah  atas  harga  barang  yang dibelinya dari bank,
f. jumlah cicilan untuk setiap tahap pelunasan,
g. saat  penyerahan  barang  secara  fisik  oleh  bank  kepada nasabah,
h. dan  hal-hal  lain  yang  merupakan  persyaratan  bank  yang ditentukan secara kasus per kasus. 3. Apabila  telah  terjadi  kesepakatan  antara  bank  dan  nasabah mengenai  segala  sesuatu  yang  menyangkut  fasilitas murabahah yang akan diberikan oleh bank kepada  nasabah, bank  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Persetujuan  Fasilitas Murabahah yang  dikirimkan kepada nasabah.
4. Dibuat  akad  murabahah  antara  bank  dan  nasabah.  Akad murabahah tersebut dapat dibuat dibawah tangan atau dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris.
5. Bersamaan atau setelah ditandatanganinya akad murabahah , dapat  pula  dibuat  dan  ditandatangani  perjanjian  pemberian kuasa antara bank  dan nasabah yang berisi  pemberian kuasa oleh  bank  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang/  barang- barang tertentu yang diinginkan oleh nasabah terkait dengan permohonan fasilitas murabahah tersebut.
6. Apabila bank syariah tidak bersedia atau bermaksud memberi kuasa kepada nasabah   untuk  membeli  sendiri  barang  yang diperlukannya,  maka  bank  syariah  dapat  memberi  kuasa tersebut kepada pihak ketiga.
7. Berdasarkan kuasa bank kepada nasabah, nasabah untuk dan atas  nama  bank  memesan  barang  yang  diinginkan  dari pemasok. Bila tidak melalui mekanisme pemberian kuasa oleh bank  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pemasok, maka bank langsung membeli  barang  tersebut  kepada pemasok.
8. Nasabah memberitahukan kepada bank bahwa nasabah telah membeli  barang  dengan  menyebutkan  spesifikasinya  dan harga belinya. Harga beli nasabah tidak boleh lebih tinggi dari harga yang disepakati antara bank dan nasabah.
9. Bila  harga  barang  tersebut  sudah  saatnya  dibayar  kepada pemasok,  nasabah  memberitahukan  kepada  bank  untuk
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
236
membayar harga barang tersebut langsung   kepada  pemasok barang,
10. Tahap  terakhir  adalah  dilaksanakannya  jual  beli  barang tersebut  dari  bank  kepada  nasabah  dan  terjadinya  peralihan hak kepemilikan atas barang itu dari bank   kepada  nasabah.
Perhitungan  dan  Margin  Murabahah  dalam  penetapan perhitungan  margin  murabahah  terdapat  rumus  yang  berkaitan dengannya yaitu : Menentukan Harga Jual Bank Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + ( Jangka Waktu x Cost Recovery ) + Margin Menentukan  Cost  Recovery  CR  =  (Nilai  Pembiayaan)/(Total Pembiayaan) X Estimasi Biaya Operasi 1 th Menentukan Margin Margin  =  Presentasi  x  Pembiayaan  Bank  Adapun  contoh  soal mengenai perhitungan akad Murabahah yaitu : Contoh : Seorang bernama  Bapak  Robby  mengajukan  pembiayaan  pada  sebuah Bank  X  dengan  rincian  sebagai  berikut  :  Akad  yang  digunakan merupakan  akad  murabahah,  guna  membeli  sebuah  unit  mobil dengan  harga  mobil  tersebut  Rp.  150.000.000-,  dan  bank tersebut  memberikan  pembiayaan  sebesar  Rp.  120.000.000-, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000-, dalam jangka  waktu  2  tahun.  Dalam  bank  tersebut  total  pembiayaan yang menggunakan akad murabahah mencapai Rp. 5.000.000.000-,  dengan  RPR  sebesar  10%  dan  estimasi  biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000-,. Bagaimanakah perhitungan  dan  penentuan  margin  dari  transaksi  tersebut  ?
Jawab : Cost Recovery = (Nilai Pembiayaan)/(Total Pembiayaan)
X  Estimasi  Biaya  Operasi  1  th  =  120.000.000/5.000.000.000  x 200.000.000  =  4.800.000  Margin  =  Prosentase  x  pembiayaan bank  =  10%  x  120.000.000  =  12.000.000  Harga  Jual  Bank  = Harga  Beli  Bank+(Jangka  WaktuxCost  Recovery)+Margin  = 120.000.000  +  (  2  x  4.800.000  )  +  12.000.000  =  141.600.000 Dengan  begini  dapat  terlihat  jelas  bahwa  pembiayaan  dengan menggunakan  akad  murabahah  memiliki  kepraktisan  dan  lebih mudah dipahami

## 5. Manajemen Risiko
a. Pengertian Manajemen  risiko  merupakan  aktivitas  yang  utama dari  suatu  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  yang bertujuan  untuk  mengoptimalkan trade-off antara  risiko

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisiensi.  Setiap  lembaga  keuangan,  termasuk  bank,  harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat di  dalam  kegiatan  pengelolaan  dana  simpanan,  portofolio aktiva  produktif,  dan  kontrak off  balance  sheet .  Risiko  itu sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  ketidakpastian output dari sebuah usaha. 24
Manajemen  risiko  merupakan  unsur  penting  yang penerapannya  sangat  perlu  diperhatikan,  khususnya  pada bank  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan (financial institution ).  Penyusunan  kerangka  kerja,  struktur  dan perangkat  yang  efektif  untuk  memonitor  risiko  dengan menggunakan  pendekatan Enterprise  Risk  Management ( ERM )  telah  dimulai  pada  tahun  2007.  Selama  2007, pekerjaan  besar  telah  diselesaikan  dalam  mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan  efektivitas  bank  dalam  kemampuannya menanggapi ppotensi atau terjadinya risk event. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan  risiko  yang  relatif  sama  dengan  yang  dihadapi bank  konvensional.  Selain  itu,  bank  syariah  juga menghadapi  risiko  yang  memiliki  keunikan  tersendiri karena  harus  mengikuti  prinsi-prinsip  syariah.  Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam  hal  ini  pola  bagi  hasil  yang  dilakukan  bank  syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain . b. Risiko pada Produk Bank Syariah
Secara  umum,  terdapat  delapan  jenis  risiko  yang dikandung  oleh  produk-produk  perbankan  syariah,  antara lain sebagai berikut :
1. Risiko  pembiayaan,  yaitu  risiko  yang  timbul  akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya.
2. Risiko  pasar,  yaitu  risiko  yang  timbul  akibat  adanya pergerakan variabel pasar dari    portofolio  yang  dimiliki bank yang dapat merugikan bank.
24 Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin Op.Cit , hlm. 942
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
238
3. Risiko  likuiditas,  yaitu  risiko  yang  timbul  karena  bank tidak dapat memenuhi   kewajibannya  yang  telah  jatuh tempo.
4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia, kegagalan  sistem,  atau  adanya  problemeksternal  yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko  Hukum,  yaitu  risiko  yang  timbul  disebabkan  oleh adanya kelemahan aspek  yuridis.  Hal  ini  karena  adanya tuntutan hukum, lemahnya regulasi, ataupun kelemahan dalam pengikatan.
6. Risiko  Reputasi,  yaitu  risiko  yang  disebabkan  adanya publikasi negatif atau persepsi   negatif terhadap bank,
7. Risiko  Strategik,  yaitu  risiko  yang  timbul  karena pelaksanaan strategi bank yang   tidak tepat, pengambilan  keputusan  bisnis  yang  tidak  tepat,  atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau melaksanakan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Adanya risiko-risiko bagi bank tersebut bukan berarti bahwa  produk  tersebut  tidak  aman  ( unsecured ).  Bank syariah  sudah  pasti  telah  memperhitungkan  risiko-risiko ini  sebelum  produk  tersebut  disampaikan  kepada masyarakat.  Masyarakat  tidak  perlu  khawatir  pula  karena dalam  pelaksanaan  operasionalnya,  seluruh  bank  syariah diawasi.  Lembaga-lembaga  pengawasan  yang  memastikan setiap  bank  syariah  dapat  mengendalikan  risiko  dengan baik  antara  lain,  Dewan  Komisaris,  Dewan  Pengawas Syariah,  Bank  Indonesia,  dan  Lembaga  Penjamin Simpanan.

## c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Setiap bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik biasanya memiliki kerangka kerja manajemen risiko.  Kerangka  kerja  manajemen  risiko  yang  baik  selalu dimulai  dari  pemberian  mandat  dan  komitmen  kepada salah  satu  unit  dalam  struktur  organisasi  bank.  Di  mana unit  ini  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  penerapan manajemen  risiko  di  bank  Islam.  Mandat  dan  komitmen

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
tersebut    biasanya  tercantum  secara  jelas  pada  dokumen Risk  Management  Charter (RMC)    yang  di  dalamnya memuat  filosofi  penerapan  manajemen  risiko  pada  bank Islam,  struktur  organisasi  manajemen  risiko,  wewenang, tanggungjawab,  berbagai  ketentuan  teknis  koordinasi manajemen  risiko,  dan  proses  evaluasi  periodik  terhadap praktik manajemen risiko di bank Islam.

## d. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan
Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi  bank  ketika  pembiayaan  yang  diberikan  macet. Debitur  mengalami  kondisi  dimana  dia  tidak  mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada bank. Risiko  pembiayaan  adalah  risiko  yang  terjadi  akibat kegagalan  pihak  lawan  ( counterparty )  memenuhi kewajibannya.  Risiko  pembiayaan  dapat  bersumber  dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan(penyediaan dana). Proses  Manajemen  risiko  pembiayaan  antara lain: 25
1. Identifikasi Risiko Pembiayaan
a. Bank  harus  mengidentifikasi  risiko  pembiayaan yang melekat pada seluruh  produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap  karakteristik risiko  pembiayaan  yang  melekat  pada  aktivitas fungsional tertentu. b. Untuk  kegiatan  pembiayaan,  penilaian  risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan  debitur,  dan  khususnya  kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan  yang  diberikan.  Untuk  risiko  debitur, penilaian harus mencakup  analisis  terhadap lingkungan  debitur,  karakteristik  mitra  usaha, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen   lainnya yang dapat  digunakan  untuk  mendukung  analisis  yang
25 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Op.Cit , hlm. 969
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
240
menyeluruh   terhadap  kondisi  dan  kredibilitas kreditur.
2. Pengukuran Risiko Pembiayaan
a.  Bank  harus  memiliki  prosedur  tertulis  untuk melakukan  pengukuran  risiko  yang  memungkinkan untuk:
1.  Sentralisasi eksposur  on  balance  sheet dan off balance sheet yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap  debitur  atau  per  kelompok  debitur  dan  atau counterparty tertentu  mengacu  pada  konsep  single obligor. 2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif  dan  kuantitatif  data  dan  pemilihan  kriteria tertentu. 3. Distribusi  informasi  hasil  pengukuran  risiko  secara lengkap untuk tujuan pemantauan  oleh  satuan  kerja terkait. b.  Sistem  pengukuran  risiko  pembiayaan  sepatutnya mempertimbangkan:
1.  Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/ counterparty serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam   jangka waktu dan tingkat interest 2. Jangka  waktu  pembiayaan  ( maturity  profile ) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di
pasar.
3. Aspek jaminan
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar ( default )
5. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan 3. Pemantauan Risiko Pembiayaan
a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur   untuk memantau kondisi setiap debitur dan counterparty pada seluruh  portofolio pembiayaan bank.
b.  Sistem  pemantau  risiko  pembiayaan  sekurang- kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
1.  Memastikan  bahwa  bank  mengetahui  kondisi keuangan terakhir dari debitur atau
counterparty.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
241
2. Memantau  kepatuhan  terhadap  persyaratan  dalam perjanjian pembiayaan atau  kontrak transaksi risiko pembiayaan 3. Menilai  kecukupan  agunan  dibandingkan  dengan kewajiban debitur atau counterparty. 4. Mengidentifikasi  ketidaktepatan  pembayaran  dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. 5. Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. c.  Bank  juga  harus  melakukan  pemantauan  eksposur risiko pembiayaan  dibandingkan  dengan  limit  risiko pembiayaan yang telah ditetapkan. d.  Pemantauan  eksposur  risiko  pembiayaan  harus dilakukan secara berkala dan   terus-menerus oleh satuan kerja manajemen risiko dengan cara membandingkan risiko pembiayaan aktual dengan limit risiko pembiayaan yang   ditetapkan. e.  Untuk  keperluan  pemantauan  eksposur  risiko pembiayaan, satuan kerja manajemen risiko harus menyusun  laporan  mengenai  perkembangan  risiko pembiayaan  secara  berkala,  termasuk  faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan  kepada  Komite Manajemen Risiko dan Direksi. 4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan a.  Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  proses pengukuran risiko pembiayaan,  bank  harus  memiliki sistem  informasi  manajemen  yang  menyediakan laporan   dan data secara  akurat  dan  tepat  waktu untuk mendukung pengambilan  keputusan  oleh  Direksi dan pejabat lainnya. b. Sistem  informasi  manajemen  tersebut  juga  harus menghasilkan laporan atau informasi  dalam  rangka pemantauan  eksposur  limit  risiko  yang  perlu mendapatkan perhatian dari Direksi. c. Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh  eksposur  pembiayaan  peminjaman  individual dan   counterparties, portofolia pembiayaan serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
242
d. Bank  harus  memiliki  sistem  informasi  yang memungkinkan Direksi untuk   mengidentifikasi adanya konsentrasi dalam portofolio pembiayaannya.
e. Pengendalian risiko pembiayaan 1.  Bank  harusmenetapkan  suatu  sistem  penilaian ( internal credit reviews ) yang independen dan berkelanjutan  terhadap  efektivitas  penerapan  proses manajemen   risiko  pembiayaan.  Kaji  ulang  tersebut sekurang-kurangnya  memuat  evaluasi  proses  adminstrasi pembiayaan, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas  yang  melakukan  pemantauan  kualitas  dan pembiayaan individual.
2.  Pelaksanaan  kaji  ulang  tersebut  harus  dilaksanakan oleh  satuan  kerja  atau  petugas  yang  independent terhadap satuan kerja yang melakuakan transaksi risiko pembiayaan.  Hasil  kajian  ulang  selanjutnya  harus dilaporkan secara langsung dan  lengkap  kepada  Satuan Kerja  Audit  Intern  (SKAI),  Direktur  kepatuhan,  direksi terkait lainnya, dan komite audit (apabila ada).
3.  Bank  harus  memastikan  bahwa  satuan  kerja pembiayaan  dan  transaksi  risiko  pembiayaan  lainnya telah  dikelola  secara  memadai  dan  eksposur  risiko pembiayaan  tetap  konsisten  dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. 4. Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian  interen  untuk  memastikan  bahwa penyimpangan ( exceptions) terhadap kebijakan prosedur, dan limit telah  dilaporkan tepat waktu kepada Direksi atau pejabat terkait untuk keperluan   tindakan terkait. 5.  Pada  saat  melakukan  audit  intern,  SKAI  harus melakukan pengujian terhadap   efektivitas pengendalian intern  utuk  memastikan  bahwa  sistem  pengendalian tersebut  telah  efektif,  aman,  serta  sesuai  dengan ketentuan yang telah berlaku serta kebijakan, pedoman, dan  prosedur  intern  bank.  Setiap  terjadi  ketidak efektifan,  ketidak  akuratan,  atau  temuan  penting  dalam sistem  tersebut  harus  segera  dilaporkan  dan  menjadi perhatian  Direksi  dan  Satuan  Kerja  Manajemen  Risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
6.  Bank  harus  memiliki  prosedur  pengolahan penanganan pembiayaan bermasalah   termaksudsistem deteksi  pembiayaan  bermasalah  secara  tertulis  dan menetapkan secara  efektif.  Apabila  bank  memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup   signifikan,  bank harus  memisahkan  fungsi  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  tersebut  dengan  fungsi  yang  memutuskan penyaluran  pembiayaan.  Setiap  strategi  dan  hasil penanganan  pembiayaan  bermasalah  yang  efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan  kerja  yang  berfungsi  menyalurkan  atau merestrukturisasi pembiayaan.
e. Manfaat Manajemen Risiko
Manfaat  dari  manajemen  risiko  antara  lain  diperlukan untuk:
1. Mendukung pencapaian tujuan.
2.  Memungkinkan  untuk  melakukan  aktivitas  yang memberikan  peluang yang   jauh  lebih  tinggi  dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil  dengan  dukungan  sikap  dan  solusi  yang  sesuai terhadap risiko.
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. 4.  Menyadari  bahwa  risiko  dapat  terjadi  pada  setiap aktivitas  dan  tingkatan  dalam  organisasi  sehingga  setiap individu harus mengambil dan mengelola  risiko masing- masing sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 26
Dengan  adanya  manajemen  risiko,  maka  peluang untuk  terjadinya resiko akan lebihkecil. Apabila terjadinya resiko, maka akan mudah untuk ditanggulangi. Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di organisasi, seperti di  level  strategis  maupun  level  operasional.  Manajemen risiko  juga  dapat  diterapkan  pada  proyek  yang  spesifik, yaitu  untuk  membantu   proses  pengambilan  keputusan ataupun untuk pengelolaan pembiayaan dengan risiko yang spesifik.
26 Frianto  Pandia, Manajemen  Dana  dan  Kesehatan  Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),  hlm. 153.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
244
6. Manajemen Resiko terhadap Pembiayaan Murabahah Di BPRS  Amanah Ummah Bogor a. Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah Bogor
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  Amanah  Ummah atau disingkat dengan BPR Syari’ah Amanah Ummah adalah salah  satu    Bank  Permbiayaan  Rakyat  Syari’ah  yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah  Islam  yang bertujuan di antaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat  atas  dasar  syari’ah  Islam  sebagaimana  telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998.
Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam,  maka  kehadiran  Bank  Syari’ah  di  Indonesia  yang diyakini  prinsip-prinsip  dan  operasionalnya  sesuai  dengan syari’ah  Islamiyah  adalah  suatu  kebutuhan  sekaligus  suatu keharusan. Hal ini didasarkan  pada  suatu  keyakinan ummat  yang  kuat  bahwa  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang tidak  hanya  mengatur  masalah  aqidah  dan  akhlaq  juga mengatur  ibadah  dan  muamalah  dalam  berbagai  aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial-ekonomi. Akan tetapi dilihat  dari  realitas  kehidupan  masyarakatnya  yang  serba tertinggal,  baik  dilihat  dari  sisi  ekonomi  maupun  yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syari’ah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang ulama  dan  cendekiawan  muslim  Bogor,  yaitu  Bapak  KH. Soleh Iskandar ( Alm ), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua  Badan  Kerjasama  Pondok  Pesantren  (  BKSPP  ) Jawa  Barat,  beliau  mulai  merintis  pembentukan  sebuah lembaga  keuangan  yang  mampu  menyentuh  sekaligus menolong  masyarakat  muslim  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan  gagasannya  dihadapan  sejumlah  ulama  dan cendekiawan  muslim  dan  ternyata  mendapatkan  tanggapan dan dukungan yang   positif. Selanjutnya pada awal Januari  1991  secara  resmi  beliau  mengundang  sejumlah ulama,  cendekiawan  dan  pengusaha  muslim  untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari’ah Islam.
Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya  dibentuk  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  atas

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
dasar  Syari’ah  Islam  yang  nantinya  dapat  membantu masyarakat  muslim  khususnya  pengusaha  muslim  yang berekonomi  lemah.  Mengingat  pada  saat  itu  belum  ada peraturan  resmi  tentang  lembaga  keuangan  Islam,  maka dibentuk  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  berupa gerakan simpan pinjam yang  diberi  nama  Koperasi
Ikhwanul  Muslimin.  Bersamaan  dengan  hasil  evaluasi tersebut,  pada  pertengahan  Januari  1991,  pemrakarsa mendapatkan  informasi  bahwa  di  Indonesia  khususnya  di Jawa  Barat  telah  lahir  BPR  yang  beroperasi  berdasarkan syari’ah.
Pada awal Februari 1991 dibentuk tim untuk menyusun proposal  pendirian  Bank  Syari’ah,  pada  bulan  Juli  1991 proposal  diajukan  ke  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia,  Alhamdulillah  pada  tanggal  16  Desember  1991 terbit izin prinsip dari  Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal  02  Muharram  1413  H  terbit  izin  operasional  usaha
Bank, akhirnya  pada  tanggal  11  Juli  1992  diadakan  soft opening sekaligus mulai melakukan  operasionalnya. Sedangkan  peresmiannya  dilaksanakan  pada  tanggal  8 Agustus  1992  oleh  Bapak  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II Kabupaten Bogor yang saat itu dijabat oleh bapak Eddi Yoso Martadipura.  Dengan  demikian  BPR  Syari’ah  Amanah Ummah   lahir  dan  beroperasi  dengan  semangat  (ghirah) keagamaan  dan  keinginan  yang  kuat  untuk  memperbaiki kehidupan ekonomi ummat Islam. 27
Produk –produk : 1.  Penyimpan  dana  :  Tabungan  Wa’diah,  Tabungan Mudharabah  Haji,  Deposito  –Mudharabah,  Tabungan Pelajar, Tabungan SimPel iB 2.  Penyaluran  dana  :  Murabahah,  Ijarah,  Ijarah  Multi Jasa, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Qardh.

## b. Tata kelola  dalam penyaluran pembiayaan
1. BS  hanya  melakukan  hubungan  usaha  dengan perorangan, perusahaan atau  kelompok  usaha  yang mempunyai  karakter  yang  baik,  jujur  dan  memiliki rasa tanggung  jawab  secara  moral  terhadap
kewajibannya.
27 http://www.amanahummah.co.id, diakses pada 03 Juni 2018
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
246
2. BS  tidak  mengorbankan  kualitas  pembiayaan  yang semata-mata hanya karena   mengejar  pangsa  pasar yang  besar,  margin  keuntungan  yang  tinggi,  prestise (gengsi),  persaudaraan,  pertemanan  maupun  alasan lainnya. 3. Tidak  dibenarkan  adanya  pembiayaan  yang  disetujui tanpa analisa pembiayaan secara menyeluruh yang dilakukan  oleh  pejabat  pemberi  pembiayaan  atas dasar integritas  tinggi  dengan  mempergunakan seluruh keahlian yang dimilikinya.
4. Pembiayaan  yang  telah  disetujui  tidak  boleh  dicairkan tanpa  adanya  suatu  akad  pembiayaan  yang    lengkap serta menyatakan kewajiban nasabah kepada BS.
5. BS  tidak  akan  memberikan  pembiayaan  kepada  jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan profit margin  minimal  bagi  hasil  yang  menjadi  porsi  BS untuk  bisa  menutup  biaya  BS  dan  memberikan keuntungan baik kepada BS maupun kepada shahibul maal. 6. BS  tetap  berupaya  menjaga  tingkat  pembiayaan diklasifikasikan (kurang lancar, diragukan dan macet) tidak  melebihi  ambang  batas  yang  ditentukan  oleh Otoritas   Jasa Keuangan (OJK).
7. Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan-batasan yang  berlaku mengenai  BMPD,  CAR  dan  FDR  sebagaimana  yang ditetapkan oleh  OJK. 28 c. Mitigasi Resiko
Pos Pembiayaan harus di manage dengan baik karena pos pembiayaan memberikan memberi kontribus sekitar 83% dari total aktiva produktif dan 80% dari total aset BPRS. Nama Bank: PT BPRS Al-Hidayah Pasuruan Jatim Tanggal  : 25 April 2016. Penyebab  : Salah pengelolaan.
Jumlah Nsb: 6.549
Data Keuangan Jmlh Simpanan  : 14,69 Milyar
Pembiayaan
: 19,8   Milyar
28 Manajemen  Risiko  &  Analisa  Pembiayaan  Kualitatif-Kuantitatif BPRS Amanah Ummah Bogor Oleh: Drs.H.M.Abduh Khalid.M,M.Si

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Pembiayaan Macet:  13,7 Milyar (NPF: 70%). 29
Risiko  dalam  pembiayaan  timbul  karena  adanya jangka  waktu  antara  pemberian/dropping  pembiayaan dengan  pelunasan.  Dalam  memberikan  pembiayaan  , BPRS melakukan analisis (1 S+5 C) terhadap kemampuan nasabah  untuk  membayar  kembali  kewajibannya,setelah pembiayaan  diberikan  BPRS  melakukan    pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya, BPRS  melakukan  peninjauan,  penilaian  dan  pengikatan terhadap  agunan,  BPRS  menetapkan  kebijaksanaan pembentukan  PPAP  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian, BPRS  tidak  menetapkan  persyaratan  yang  lebih  ringan kepada  pemilik/pengurus  BPRS  untuk  memperoleh fasilitas  dari  BPRS,  dan  pimpinan  senantiasa  melakukan tindak-lanjut  secara  efektif  terhadap  semua  hasil pemeriksaan  oleh  Auditor  (Internal  &  Eksternal)  BPRS. Berikut contoh risiko pembiayaan:
29 Sumber:  Republika,  Rabu  27  April  2016,  diakses  pada  03  Juni 2018.
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
248
d. Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah 1. Kenali Nasabah
2. Kenali Bisnis Nasabah
3. Kenali Kebutuhan Nasabah
4. Kenali Kemampuan Bayar Nasabah
5. Jaminan sebagai second way out jika terjadi wanprestasi
e.  Manajemen  Resiko  Pasca  Pencairan  Pembiayaan Murabahah
1. Monitoring pemenuhan akad.
2. Monitoring jatuh tempo nasabah
NO PROFIL RISIKO MITIGASI RISIKO 1 Nasabah Tidak Membayar Angsuran Membayar PYD  Monitoring Pembiayaan  Evaluasi  Remedial 2 Kematian Nasabah Asuransi Jiwa 3 Kehilangan/Kerusakan Jaminan (Kendaraan, Bangunan/Rumah)  TLO, motor (1.5%), mobil (0.43%)  All-Risk (2.55%)  Asuransi Kebakaran (0.04%) 4 Pembiayaan Kepada Pegawai/Karyawan  ≤ 40% dari Total Pendapatan yang Diterima (angsuran via pemotongan gaji). 5 Pembiayaan Untuk Pembangunan Rumah dg jaminan tanah yang akan dibangun (tanah kosong)  Dropping bertahap sesuai dengan nilai tanah dan bangunan.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
249
3. Monitoring Kadaluarsa dokumen
4. Monitoring kualitas pembayaran
5. Monitoring Produktivitas
C. Penutup
Pertama,  manajemen  risiko  merupakan  aktivitas  yang utama  dari  suatu  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan pendapatan,  dan  untuk  membantu  merencanakan  dan pembiayaan  pengembangan  usaha  secara  tepat,  efektif,  dan efisiensi.  Setiap  lembaga  keuangan,  termasuk  bank,  harus dapat  mengidentifikasi dan  mengontrol  risiko  yang  melekat di  dalam  kegiatan  pengelolaan  dana  simpanan,  portofolio aktiva produktif, dan kontrak off balance   sheet .  Risiko  itu sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  ketidakpastian output dari sebuah usaha Jenis  resiko yang ada di BPRS yaitu Resiko Murni dan Resiko Bisnis, pembiayaan Murabahah terdapat  di  dalam resiko bisnis. Resiko pembiayaan murabahah timbul sebagai akibat  kegagalan  debitur/nasabah  dalam  memenuhi kewajibannya,  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  produk Murabahah  dapat  di  manage  dengan:  (a)  analisis  (1  S+5  C) yaitu aspek syariah, character, capacity, capital, condisi, dan collateral  sebelum  terjadinya  transaksi,  dan  (b) memonitoring nasabah setelah terjadinya transaksi. Melakukan  analisa  kualitatif  dan  kuantitatif  pada pembiayaan murabahah di BPRS
Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
250

## Daftar Pustaka
Anwar,Syamsul . Studi Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: RM Books, 2007. Arifin,  Arvyan  dan  Rivai,  Veithzal. Islamic  Banking .  Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Arifin , Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah . Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
Ash-Shan’ani  dan  Ismail  Al-Amir,  bin  Muhammad. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid  2 cet.8, Jakarta: Darus Sunnah. 2013
Hasan,  Zubair, Undang-Undang  Perbankan  Syariah ,  Jakrta: Rajawali Pers, 2009.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah. Jakarta: Kencana. 2013.
Nawawi,Ismail. Fikih  Ulama  Klasik  dan  Kontemporer .  Bogor: Ghalia Indonesia.2012. Nurdin,Ridwan Akad-akad  Fiqh  pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia: Sejarah Konsep dan Perkembangannya, Banda Aceh: Pena. 2010. Pandia,  Frianto. Manajemen  Dana  dan  Kesehatan  Bank. Jakarta: Rineka Cipta. 2012. Shihab,M.  Quraish. Tafsir  Al-Misbah. Jakarta:  Lentera  Hati.
2002.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Syariah .  Jakarta:  Kencana. 2014
Sumitro, Warkum.  Asas-asas  Perbankan  Islam .  Jakarta:  Raja Grafindo. 1996.
Umam,  Khaerul .  Manajemen  Perbankan  Syariah .  Bandung:
Pustaka setia. 2013.
Wahyudi,  Imam,  dkk. Manajemen  Risiko  Bank  Islam ,  Jakarta: Salemba empat. 2013.
Yazid  al-Qazwini  Ibnu  Majah,    bin  Abu  Abdullah Muhammad. Ensklikopedia  Hadits  8;  Sunan  Ibnu Majah (Penerjemah:  Saifuddin  Zuhri).Jakarta:  Almahira.
2013.
Zuhaili,Wahbah. Fiqih  Islam  wa Adillatuhu, (Penerjemah  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.

## Farhat Amaliyah Ahmad: Manajemen Risiko terhadap
. ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
251
Zulkifli,Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim. 2003. UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  dan Penjelasannya
Skripsi  Uswatun  Hasanah,  Analisis  Manajemen  Risiko Pembiayaan  Murabahah  Konsumtif  pada  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Ulee  Kareng  untuk  Nasabah  Asn  dan  Non Asn, Banda Aceh, 09 Januari 2017