## FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG IMPARSIAL

## Said Sampara
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar email : said.sampara@gmail.com

## Abstract
Implementation of judicial power in the realization of judicial impartiality rests on  their  independence  and  the  independence  of  judiciary  in  performing  the duties  of  his  judicial  is  not  affected  by  any  power,  as  well  as  the responsibilities  imposed  on  judges  in  carrying  out  the  task  of  checking  and deciding cases and functions of the Supreme Court under the supervision of the judiciary the impartiality in the administration of judicial power, manifested in the form of preventive supervision, in the form of signs norms enshrined in both the  legislation  and  the  code  of  ethics  and  code  of  conduct  of  judges.  In addition, there are forms of repressive supervision which in practice is carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission . Keywords: Monitoring & Implementation Supreme Court Justice .

## Abstrak
Implementasi  kekuasaan  kehakiman  dalam  perwujudan  imparsialitas  yudisial bertumpu  pada  independensi  mereka  dan  independensi  kehakiman  dalam menjalankan  tugas-tugas  kehakimannya  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  apa pun,  serta  tanggung  jawab  yang  dibebankan  pada  hakim  dalam  melaksanakan tugas  memeriksa  dan  memutuskan  kasus  dan  fungsi  Mahkamah  Agung  di bawah  pengawasan  pengadilan,  ketidakberpihakan  dalam  administrasi kekuasaan  kehakiman,  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  preventif, dalam  bentuk  tanda-tanda  norma  yang  diabadikan  baik  dalam  undang-undang dan  kode  etik  serta  kode  perilaku  hakim.  Selain  itu,  ada  bentuk  pengawasan represif  yang dalam praktiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Kata kunci: pengawasan; penyelenggaraan peradilan; mahkamah agung;

## A. PENDAHULUAN
Cita-cita  untuk  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas,  merdeka  dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi. Hal ini, telah ditegaskan dalam Basic Principles on the Independence of Judiciary ,  yang  merupakan  Resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  bahwa kekuasaan  kehakiman  yang  bebas,  merdeka  dan  mandiri  adalah  suatu  proses  peradilan yang  bebas  dari  setiap  pembatasan,  pengaruh  yang  tidak  pada  tempatnya,  hasutan  dan tekanan  atau  campur  tangan  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  proses  peradilan. Demikian  pula  dalamUndang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman,  ditegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Resolusi  Umum  PBB  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  telah  memberikan  dasar  pijakan  bagi  kekuasaan  kehakiman untuk  menegakkan  keadilan,  meskipun  fakta  umumnya  menunjukkan  adanya  ketidak percayaan  masyarakat  pada  kekuasaan  kehakiman,  karena  adanya  putusan  hakim  yang seringkali  berpihak  pada  pencari  keadilan  tertentu,  sehingga  merugikan  kepentingan hukum pihak lainnya.
Imparsialitas  mengsyaratkan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  peradilannya, seorang  hakim  hanya  bertanggung  jawab  kepada  hukum  dan  hati  nuraninya.  Seorang hakim wajib secara tidak memihak atau imparsial mempertimbangkan suatu fakta dalam perkara  yang  dihadapinya,  dan  menjalankan  peraturan  undang-undang  atas  perkara  itu tanpa pengaruh dari sumber manapun.Konsep imparsialitas absolut berarti hakim harus berdiri  ditengah-tengah  dua  pihak,  tanpa  mempertimbangkan  tingkat-tingkat peradilan.Suatu  proses  peradilan  yang  jujur (fair  trial), maka  hakim  itu  tidak  boleh dipengaruhi  oleh  informasi  di  luar  berkas  perkara,  dan  hakim  tersebut  harus  mengadili hanya  berdasarkan  argumen  yang  dikemukakan  dalam  persidangan.  Keadilan  dalam konsep imparsial berarti memberikan putusan tanpa melihat pihak-pihaknya.Hal ini juga merupakan wujud nyata dari konsep persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Imparsial
Sistem pengawasan hakim dalam mewujudkan peradilan yang imparsial, secara kelembagaan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan fungsi pengawasan.Dalam  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, mengatur  pengawasan  hakim  dan  penyelenggaraan  peradilan  di  semua  lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 32 menetapkan sebagai berikut :
a. MA  melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap  penyelenggaraan  peradilan  pada semua  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
b. MA  berwenang  untuk  meminta  keterangan  tentang  hal-hal  yang  bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada dibawahnya;
c. MA berwenang memberi  petunjuk, teguran atau  peringatan kepada pengadilan  di semua badan peradilan dari semua badan peradilan yang berada dibawahnya;
d. MA  mengawasi  tingkah  laku  dan  perbuatan  para  hakim  di  semua  lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;
e. Pengawasan  dan  kewenangan  MA  tidak  boleh  mengurangi  kebebasan  hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatur pelanggaran kode etik yang mengakibatkan  seorang  hakim  agung  diberhentikan,  harus  dilakukan  setelah  yang bersangkutan diberi kesempatan untuk  membela  diri dihadapan Majelis Kehormatan MA.Eksistensi  Majelis  Kehormatan  sebagai  badan  yang  secara  implisit  berwenang memeriksa  hakim  agung,  jika  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  11A  UU
Mahkamah Agung.
Pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 32 jo Pasal 32A Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14  tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung,  memuat  dua  substansi,  yaitu  :  pertama; mengatur  tentang  tingkah  laku  dan  perbuatan  para  hakim  yang  di  dalam  Pasal  11A lebih  khusus  disebut  melakukan  perbuatan  tercela;  kedua,  Mahkamah  Agung berwenang  untuk  meminta  keterangan  tentang  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan teknis  peradilan  dari  semua  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya.  Dengan demikian  secara  normatif  ada  dua  kewenangan  pengawasan  hakim  oleh  Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Selanjutnya, pada Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tersebut, pada perubahannya disisipkan 2 (dua) pasal, yang salah satunya adalah Pasal 32A yang menentukan :
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung;
(2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial;
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim;
(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Dari  ketentuan  di  atas,  maka  tampak  bahwa  kewenangan  pengawasan  yang harus  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  adalah  jalannya  peradilan,  dengan  tujuan agar  peradilan  dapat  diselenggarakan  oleh  pejabat  pengadilan  dengan  seksama  dan sewajarnya.Mahkamah  Agung  sebagai  pengawas  tertinggi  atas  jalannya  peradilan, dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Di  dalam  praktek  selama  ini,  Mahkamah Agung  dalam  melaksanakan  pengawasan  telah  mendelegasikan  kepada  para  ketua Pengadilan  Tinggi  di  semua  lingkungan  peradilan,  sebagaimana  ditetapkan  dalam Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  KMA:080/SK/VIII/2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan  di  Lingkungan  Lembaga  Peradilan,  menjadi indikator  keseriusan  MA  dalam  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  internal.  Pada Lampiran  I  Keputusan  MA  di  atas,  menentukan  fungsi  pengawasan  secara  internal dilakukan  oleh  sebuah  badan,  yakni  Badan  Pengawasan  Mahkamah  Agung  RI  yang dibawahi  langsung  oleh  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI,  dan  bertanggungjawab langsung kepada Ketua Muda Pengawasan.
Pengawasan yang diselenggarakan secara internal oleh MA terdiri atas, yakni:
1. Pengawasan Internal, adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang  mencakup  2  (dua)  jenis  pengawasan,  yaitu  Pengawasan  Melekat  dan Pengawasan Fungsional;
2. Pengawasan  Melekat,  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  bersifat  sebagai pengendalian  yang  terus  menerus,  dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara  efektif,  dan  dan  efisien  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengawasan  Fungsional,  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat pengawasan  yang  khusus  ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  dalam satuan  kerja  tersendiri  yang  diperuntukkan  untuk  itu.  Di  lingkungan  lembaga  peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Pengawasan  Rutin/Reguler,  adalah  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pengawasan  Mahkamah  Agung,  pengadilan  tingkat  Banding,  dan  tingkat  Pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan  kewenangan  masing- masing.
5. Pengawasan  Keuangan,  adalah  pemeriksaan  terhadap  penyelenggaraan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  serta  dana/bantuan  pihak  ketiga  yang sedang berjalan ( current audit ), dana atau yang telah direalisasikan beserta neraca ( post  audit )  yang  meliputi,  Audit  Ketaatan  (terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku),  Audit  Keuangan  (dengan  menggunakan    standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif).
Dengan  adanya  pengawasan  tersebut,  yang  merupakan  upaya  untuk menyelenggarakan peradilan yang imparsial dimasudkan sebagai sarana untuk :
1. Memperoleh  informasi  apakah  penyelenggaraan  tehnis  peradilan,  pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai denagn rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas- tugas peradilan;
3. Mencegah  terjadinya  penyimpangan,  mal-administrasi,  dan  ketidak  efisienan penyelenggaraan peradilan;
4. Menilai kinerja.
Adanya  pengawasan  yang  demikian  itu,  maka  akan  tampak  terlihat  adanya kesesuaian  antara  perencanaan  dan  hasil  capaian  kinerja,  sehingga  menjadi  sarana evaluasi untuk menilai keberhasilannya. Pengawasan yang baik tidaklah terlepas dari kinerja  pelaksanaan  pengawasan  itu  sendiri,  sebagai  motor  penggerak  utama berjalannya  suatu  sistem  organisasi  kelembagaan  secara  tertib  dan  teratur. Pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang  sistematik  untuk  menetapkan  kinerja  standar pada  perencanaan  untuk  merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  untuk menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu  penyimpangan  dalam  penyelenggaraan peradilan,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  telah  digunakan  seefektif  dan  seefisien mungkin  guna  mencapai  tujuan.  Pengawasan  merupakan  hal  penting  dalam menjalankan  suatu  perencanaan  yang  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya,  untuk menghindari  adanya  kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan yang  akan  dicapai.  Bahkan,  melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang berkaitan  erat  dengan  penentuan,  atau  evaluasi  mengenai  sejauhmana  pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi  sejauhmana
penyelenggaraan peradilan secara imparsial telah dijalankan, dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan peradilan.
Dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang akuntabilitas  dan  imparsialnya  peradilan,  pengawasan  merupakan  salah  satu  cara untuk  membangun  dan  menjaga  kepercayaan  warga  masyarakat  terhadap  kinerja aparatur  peradilan  dengan  menciptakan  suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif,  baik pengawasan intern ( internal  control ) maupun pengawasan  ekstern ( external  control ) serta  mendorong  adanya  pengawasan  masyarakat  ( social  control ).  Dalam  konteks membangun dan mewujudkan peradilan yang akuntabel ( accountable judiciary ) guna mewujudkan  adanya  peradilan  imparsial,  maka  pengawasan  menjadi  aspek  penting untuk  menjaga  penyelenggaraan  fungsi  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  proses  pengawasan  oleh  lembaga  MA,  adalah  agar diketahui  kenyataan  yang  ada  sebagai  masukan,  dan  bahan  pertimbangan  dalam  rangka menentukan  kebijakan  dan  tindakan  yang  diperlukan  menyangkut  pelaksanaan  tugas pengadilan,  tingkah  laku  aparat  pengadilan,  dan  kinerja  pelayanan  publik  sangatlah menentukan arah perencanaan menuju hasil yang lebih baik. Proses pengawasan yang baik akan  menjadi  alat  kontrol,  dan  penyeimbang  terhadap  semua  proses,  baik  proses administrasi maupun sikap dan perilaku jajaran aparatur peradilan. Karena itu,sangat urgen adanya pengawasan preventif dan  pengawasan represif  yang dilaksanakan oleh  lembaga- lembaga  yang  diberi  kewenangan,  yang  sesungguhnya  diarahkan  pada  sasaran  untuk mencapai peradilan yang imparsial.
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan, sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya  penyimpangan.  Idealnya,  pengawasan  ini  dilakukan  oleh  internal  MA dengan maksud untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan  peradilan.  Pengawasan  preventif  akan  lebih  bermanfaat  dan  bermakna, jika  dilakukan  oleh  atasan  langsung,  sehingga  penyimpangan  yang  kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan ini memungkinkan juga dilakukan oleh  lembaga  eksternal  (pengawasan  eksternal)  sesuai  dengan  kewenangan  yang ada.Sedangkan  pengawasan  represif  adalah  “pengawasan  yang  dilakukan  terhadap suatu  kegiatan  setelah  kegiatan  itu  dilakukan.”Pengawasan  model  ini  lazimnya dilakukan  setelah  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  atas  kewenangan  yang  ada  dan selanjutnya  dilakukan  evaluasi  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  KMA:080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di  Lingkungan Lembaga Peradilan, telah ditetapkan fungsi pengawasan, yakni:
1. Menjaga  agar  pelaksanaan  tugas  lembaga  peradilan  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan  agar  administrasi  peradilan  dikelola  secara  tertib  sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
3. Menjamin  terwujudnya  pelayanan  publik  yang  baik  bagi  para  pencari  keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.
Pada  pelaksanaan  pengawasan  tersebut,  wewenang  dan  tanggung  jawab pengawasan berada pada :
a. Di lingkungan Mahkamah Agung :
- Pimpinan Mahkamah Agung;
- Seluruh pejabat kepanitraan Mahkamah Agung;
- Seluruh pejabat struktural di Lingkungan Mahkamah Agung;
b. Di lingkungan Pengadilan Tingkat banding :
- Pimpinan pengadilan tingkat banding;
- Seluruh pejabat kepaniteraan;
- Seluruh pejabat struktural di lingkungan pengadilan tingkat banding;
c. Di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama :
- Pimpinan pengadilan tingkat pertama;
- Seluruh pejabat kepanitraan;
- Seluruh pejabat struktural di lingkungan pengadilan tingkat pertama.

## 2. Bentuk Pengawasan Hakim Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Imparsial
Sarana  pengawasan  bagi  internal  lembaga  peradilan  dilakukan  secara  hirarki yang  dimulai  dari  tingkat  MA,  pengadilan  tingkat  banding  dan  badan  peradilan tingkat  pertama.  Pengawasan  tersebut,  lebih  ditujukan  kepada  para  hakim  dalam menyelenggarakan  proses  peradilan.  Adapun  obyek  pengawasan  Mahkamah  Agung meliputi  tiga  hal,  yaitu  bidang  teknis  peradilan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  putusan  hakim,  bidang  administrasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan  hukum  kepada  para  pencari  keadilan,  dan  bidang  perilaku  pejabat peradilan  (hakim  dan  pejabat  kepaniteraan)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan kode etik profesi hakim.

## 1. Pengawasan Internal Bidang Teknis Peradilan
Teknis  peradilan  atau  teknis  yudisial  adalah  segala  sesuatu  yang  menjadi tugas  pokok  hakim,  yaitu  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan perkara  yang  diajukan  kepadanya.Dalam  kaitan  ini,  termasuk  pula  bagaimana pelaksanaan  putusan  tersebut  dilakukan.Tujuan  pengawasan  dalam  konteks  ini, adalah  peningkatan  kualitas  putusan  hakim.  Pelaksanaan  pengawasan  di  bidang teknis  peradilan  terhadap  hakim  dilakukan  melalui  pemeriksaan  perkara,  antara lain  melalui  eksaminasi  perkara  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  hakim  telah menerapkan  hukum  acara  dengan  seksama,  dan  sewajarnya  dalam  melakukan pemeriksaan perkara;
2. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan
Administrasi  peradilan,  adalah  segala  sesuatu  yang  menjadi  tugas  pokok kepaniteraan  pada  lembaga  pengadilan  (pengadilan  tingkat  pertama  dan  banding dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi peradilan perlu mendapat pengawasan dari  MA,  karena  keterkaitannya  dengan  teknis  peradilan.Masalah  administrasi peradilan  penting  untuk  menghindari  ketidaksempurnaan  suatu  putusan pengadilan.  Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang Mahkamah  Agung,  maka  administrasi  umum  (administrasi  kepegawaian  dan keuangan)  yang  selama  ini,  menjadi  kewenangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia dialihkan menjadi kewenangan MA.

## 3. Pengawasan Internal Bidang Perilaku Pejabat Peradilan
Bidang  pengawasan  ini,  sasarannya  adalah  pada  evaluasi  terhadap  tingkah laku,  dan  perbuatan  hakim  atau  pejabat  peradilan.  Pelaksanaan  pengawasan terhadap  perilaku  pejabat  peradilan  (hakim  dan  pejabat  kepaniteraan)  dilakukan berdasarkan  temuan-temuan  atas  penyimpangan-penyimpangan  yang  dilakukan oleh  hakim  dan  pejabat  kepaniteraan,  baik  yang  berdasarkan  laporan  hasil pengawasan internal maupun yang berasal dari laporan masyarakat, media massa, dan pengawasan eksternal lainnya.
Dalam melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung juga menentukan adanya prinsip-prinsip  pengawasan  yang  harus  dipedomani  oleh  Badan  Pengawas,  Hakim Tinggi Pengawas, serta hakim pengawas di pengadilan tingkat pertama, yakni :
a. Independensi,  yakni  pengawasan  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan lembaga peradilan, tanpa didasari oleh kepentingan-kepentingan lainya;
b. Obyektivitas,  yakni  pengawasan  dilakukan  dengan  menggunakan  kriteria-kriteria yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  antara  lain  adalah  hukum  acara,  peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan pedoman perilaku ( Code of Conduct) hakim;
c. Kompetensi,  yakni  pengawasan  dilakukan  oleh  aparat/personil  yang  ditunjuk  itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
d. Formalistik, yakni pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
e. Koordinasi,  yakni  pengawasan  dilakukan  dengan  sepengetahuan  pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ( over-lapping );
f. Integrasi dan Sinkronisasi, yakni pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak- pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melalukan pengawasan;
g. Efisien,  Efektif,  Ekonomis,  pengawasan  harus  dilakukan  dengan  waktu  yang cepat, biaya ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.
Dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  pengawasan  tersebut,  menunjukkan kesesuaian  dengan  apa  yang  telah  digariskan  dalam  tatanan  negara  hukum,  yang  di dalamnya  juga  memuat  nilai  independensi,  obyektif,  efisien  dan  efektif.  Sebagai respon  dalam  mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat,  khususnya berkaitan  dengan  pengawasan  esternal,  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial,  telah diterbitkan Surat  Keputusan Bersama  antara  Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi  Yudisial  RI  Nomor:  047/KMA/SK/IV/2009  –  02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal  8  April  2009  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim.  Surat Keputusan  Bersama  ini,  merupakan  jawaban  atas  sikap  responsif  MA  dalam  rangka menjamin  terlaksananya  pengawasan  yang  berimbang,  serta  tegaknya  hukum  dan keadilan, khususnya tercipta dan terjaganya integritas, martabat dan keluhuran hakim. Hal yang mendasar dari SKB di atas, adalah terjadi koordinasi yang bersinergi antara MA  dan  Komisi  Yudisial,  dengan  dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Hakim  (MKH) yang anggota-anggota majelisnya berasal dari kedua institusi tersebut.
Dalam setiap  pengambilan putusan oleh hakim, maka hakim selalu berlindung kepada upaya hukum, yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim  Tingkat  Pertama  dalam  memutus  perkara  tidak  sesuai  dengan  norma-norma hukum  yang  harus  dipatuhi,  maka  solusinya  disediakan  saluran  untuk  naik  banding sebagai sarana untuk menguji putusan tersebut. Demikian pula putusan yang diambil oleh  hakim  tingkat  banding,  apabila  dipandang  melanggar  atau  keliru  dalam menerapkan suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi dan seterusnya sampai pada pengujian melalui upaya Peninjauan Kembali.
Fakta  empirik  menunjukkan  pengawasan  terhadap  pengambilan  putusan  oleh Hakim  dalam  memutus  perkara  belum  begitu  efektif.Mengingat  belum    adanya Hakim  yang  diproses  secara  pidana,  karena  melanggar  dalam  penerapan  norma hukum,  yang  harus  dipatuhi  oleh  Hakim  dalam  pengambilan  suatu  putusan  atau dalam  memutus  perkara.  Karena  itu,  penegakan  hukum  terhadap  tindakan  hakim dalam  memutus  perkara  mutlak  diperlukan  terhadap  para  Hakim  yang  melanggar hukum  dan  kode  etik  yang  telah  ditetapkan.Sebagai  contoh  kasus  seorang  hakim babak  belur,  bibir  pecah  dan  beberapa  gigi  retak  setelah  memutus  perkara  di Pengadilan  Negeri  dalam  kasus  pencabulan.  Realitas  Ini,  menjadi  indikator  bahwa putusan  yang  diambil  oleh  hakim  tersebut  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  karena dipandang  telah  memihak  kepada  pihak  tertentu,  sehingga  mengakibatkan  peradilan yang  imparsial  tidak  terwujud.  Kasus  yang  terjadi  ini,  sebenarnya  merupakan Contempt of Court sekalipun konteksnya adalah suatu bentuk protes terhadap ketidak adilan, karena keberpihakan dalam memutuskan perkara  yang dilakukan oleh hakim. Penyebab  utamanya,  adalah  belum  adanya  standar  norma  hukum  yang  dapat dipedomani  oleh  para  hakim  dalam  pengambilan  putusan  dalam  rangka  memutus perkara.  Untuk  itu,  agar  dapat  menjamin  terciptanya  kondisi  yang  kondusif  bagi penyelenggara  peradilan,  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan,  maka  perlu ditetapkan  suatu  undang-undang  yang  mengatur  penindakan  terhadap  perbuatan, tingkah  laku,  sikap  dan  atau  ucapan  yang  dapat  merendahkan  dan  merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan ( Contempt of Cour) ”.
Dalam rencana strategis Badan Pengawasan MA mengakui sejumlah kelemahan institusinya,  antara  lain keterbatasan  personil  dan  tenaga  pengawas,  ruang  kerja  dan peralatan  belum  memadai,  tidak  tersedia  anggaran  penanganan  pengaduan  yang didelegasikan badan pengawasan MA kepada pengadilan tingkat banding, dan sistem penempatan pegawai belum didasarkan pada kompetensi.Kenyataan ini, menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang  diemban  oleh  MA  masih  kurang  memadai dalam  mengontrol  secara  internal  terhadap  perilaku  hakim.  Bahkan  dipandang pengawasan MA selama ini, kurang efektif dan memiliki sejumlah kelemahan sebagai berikut :
a. Kurangnya  transparansi  dan  akuntabilitas.  Kesimpulan  ini  diambil  dari  tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui laporan kemajuan  ( progress  report )  dari  laporan  yang  dimasukkan.  Selain  itu,  akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan sulit dilakukan;
b. Semangat  membela korps sendiri  yang menyebabkan pengawasan oleh MA tidak efektif.  Keengganan  korps  hakim  untuk  mengangkat  kasus  yang  melibatkan anggotanya secara tidak langsung, telah menyuburkan praktik-praktik tidak baik di pengadilan;
c. Kurang lengkapnya metode pengawasan;
d. Lemahnya sumber daya manusia, karena penentuan seseorang untuk dapat menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme yang jelas. Di dalam MA seluruh Ketua Muda dan hakim agung secara ex officio menjadi pengawas;
e. Pengawasan  yang  berjalan  selama  ini,  kurang  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Meskipun  sebenarnya  MA  memiliki  sarana  untuk  merangsang  partisipasi masyarakat, tetapi belum dioptimalkan sarana tersebut, misalnya keberadaan kotak pos 1992 yang tidak disosialisasikan dengan baik;
f. Rumitnya  birokrasi  yang  harus  dilalui  untuk  melaporkan,  atau  mengadukan perilaku hakim yang menyimpang 1 .
Dengan  realitas  masih  lemahnya  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim  selama ini, memunculkan perlunya ada pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh Komisi Yudisial.Pengawasan  eksternal  terhadap  hakim  ini,  diharapkan  mampu  menjawab berbagai  problematik  menyangkut  kelemahan  pengawasan  internal  oleh  MA.Hal  ini sangat urgen, karena dapat mendorong terciptanya sinergi antara pengawasan internal dan  pengawasan  eksternal.  Selain  itu,  MA  juga  mengharapkan  Komisi  Yudisial menjadi  pengawas  eksternal  hakim,  karena  MA  memandang  pengawas  internal  tak bias  diharapkan,  sehingga  diperlukan  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  yang  tepat untuk semua hakim, termasuk Hakim Agung. 1
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Hakim  dalam  memutus perkara selalu dihadapkan pada persoalan keadilan, artinya Hakim selalu dituntut berlaku adil, dan tidak berpihak dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Persoalan
1 Mahfud, MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES,Jakarta, 2007, Hlm. 125.
yang  dihadapi  Hakim  untuk  dapat  mewujudkan  suatu  keadilan,  adalah  kasus  yang diperiksa dan diputus memiliki perbedaan latar belakang, motivasi terjadinya suatu kasus dan lain-lain. Karena itu, untuk mewujudkan suatu putusan yang adil dan tidak memihak, diperlukan  standar  norma  hukum  sebagai  patokan  bagi  para  Hakim  dalam  memutus perkara, sehingga tidak terjadi lagi adanya Contempt of Court. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  guna  mewujudkan  peradilan  yang  imparsial, maka  pengawasan  terhadap  hakim  menjadi  sesuatu  yang  sangat  urgen.Pengawasan  itu, tidak hanya dilakukan secara internal oleh MA, tetapi juga oleh lembaga eksternal yang diselenggarakan  oleh  Komisi  Yudisial.  Dengan  keterlibatan  lembaga-lembaga  yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif, maka  upaya  untuk  mewujudkan  peradilan    yang  imparsial  dalam  penyelenggaraan kekuasaan kehakiman akan dapat direalisasikan.
Pengawasan  oleh  Komisi  Yudisial  adalah  menyangkut  etika  dan  perilaku hakim,  sedangkan  Mahkamah  Agung  selain  mengawasi  etika  dan  perilaku  hakim, juga mengawasi masalah bersifat teknik yudisial.Dengan dua pengawasan, yakni MA dan  Komisi  Yudisial,  diharapkan  perilaku  dan  kinerja  para  hakim,  seperti  yang diharapkan  masyarakat  dapat  mewujudkan  peradilan  yang  imparsial,  bersih, independen  dan  akuntabel.Walaupun  untuk  mewujudkan  sinergitas  pengawasan antara MA dan Komisi  Yudisial tidaklah mudah, mengalami pasang surut, melewati berbagai dinamika dan kendala.
Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun sistem pengawasan yang akuntabel. Pertama ,  perlu  didorong  suatu  keterbukaan  dalam  menjalankan  dan mengemukakan  informasi  yang  bersifat  material  dan  relevan  mengenai  lembaga dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.Informasi  tersebut  haruslah  bersifat akurat dan aktual mengenai kinerja dari institusi kepada yustisiabel.Pada konteks ini, MA dan Komisi Yudisial dapat secara bersama merumuskan sistem keterbukaan yang lebih  luas  lagi  pada  setiap  penggunaan  kewenangan  dan  pelaksanaan  program  yang dilakukan  oleh  lembaga  yudisial; Kedua ,  upaya-upaya  untuk  memastikan  adanya independensi,  atau  kebebasan  hakim  perlu  terus  dilakukan.Independensi  tetap menjadi  salah  satu  prinsip  yang  sangat  penting,  karena  harus  dimaknai  sebagai keadaan  dimana  kekuasaan  kehakiman  tidak  hanya  dibebaskan  dari  intervensi kekuasaan  saja,  tetapi  juga  semua  faktor,  pengaruh  atau  tekanan  pihak  lainnya  yang bertentangan dengan integritas dan kredibilitas kekuasaan kehakiman yang baik.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  analisis  terhadap  fungsi  MA  dalam  melakukan pengawasan peradilan yang imparsial dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan peradilan yang imparsial bertumpu  pada  adanya  independensi,  dan  kemandirian  peradilan  yang  dalam melaksanakan  tugas  yudisialnya  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  apapun,  serta adanya  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  hakim  dalam  melaksanakan  tugas memeriksa dan memutus perkara; dan
2. Fungsi  MA  dalam  pengawasan  terhadap  peradilan  yang  imparsial  dalam penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman,  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan preventif,  berupa  rambu-rambu  norma  yang  tercantum  baik  dalam  peraturan perundang-undangan  maupun  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim.  Selain  itu, terdapat bentuk pengawasan represif yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MA dan Komisi Yudisial.

## DAFTAR PUSTAKA
Imam  Anshori  saleh,  2014, Konsep  Pengawasan  Kehakiman,  Upaya  memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan, Setara Press.
Mahfud, MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,
LP3ES,Jakarta.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2005, Naskah  Akademik  dan  Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial.
Sukarno Aburaera, 2012, Kekuasaan Kehakiman Indonesia , Arus Timur, Makassar