## PENDAHULUAN
Secara  umum  Desa  merupakan kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  batas-
batas  wilayah  tertentu  yang  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan
masyarakatnya berdasarkan hukum dan norma-norma serta
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 3, No. 2 Desember 2020
DOI: 10.31314/jsap.3.2.51-58.2020

## TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN MAHYANI DI DESA LELATO KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA
Srihandayani Suprapto 1 , Maharani Ayuba 2
1,2.Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; srihandayani_suparapto@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Oktober 2020,  Disetujui: 23 November 2020, Publish 15 Desember 2020

## Abstract:
This  research  aims  to  determine  the  transparency  of  the  use  of  village  funds  in  Mahyani development  in  Lelato  Village,  Sumalata  District,  North  Gorontalo  District.  The  research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the  transparency  of  the use  of village  funds  in  mahyani  development  was  not  in  accordance with what was expected. Of the three indicators to measure the level of transparency, there is one indicator that has worked well, namely the indicator of the ease of obtaining information. Meanwhile, two  indicators  that have  not been going well are  openness, where there is still a need  for  transparency  on  the  mahyani  development  mechanism  which  often  raises  public perceptions.  Then  on  the  indicators  of  regulations  and  procedures,  there  is  still  a  need  for socialization  about  regulations  related  to  mahyani  development  so  that  it  does  not  cause  a decrease in public trust in the village government.
Keywords: Transparency, Village Fund, Mahyani Development

## Abstrak:
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  Transparansi  Penggunaan  Dana  Desa  dalam Pembangunan  Mahyani  di  Desa  Lelato  Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  transparansi  penggunaan  dana  desa  dalam pembangunan mahyani belum sesuai  dengan  apa  yang diharapkan. Dari tiga indikator untuk mengukur  tingkat  transparansi,  terdapat  satu  indikator  yang  sudah  berjalan  dengan  dengan baik  yakni  indikator  kemudahan memperoleh  informasi.  Sementara  untuk  dua  indikator  yang belum  berjalan  dengan  baik  adalah  keterbukaan,  dimana  masih  perlu  adanya  transparansi terhadap mekanisme pembangunan mahyani yang sering menimbulkan persepsi masyarakat. Kemudian  pada  indikator  peraturan  dan  prosedur  masih  perlu  adanya  sosialisasi  tentang regulasi  terkait  dengan  pembangunan  mahyani  sehingga  tidak  menimbulkan  berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Kata kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan Mahyani
adat  istiadat  yang  dipempin  oleh  kepala desa  yang  di  akui  oleh  Negara  Kesatuan Republk Indonesia (NKRI). Menutut Undang- Undang  No  6  tahun  2014  Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  tertentu  yang  memiliki wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus segala kepentingan masyarakat baik urusan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan  dan  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  ususl  yang  di  hormati dan  diakui  oleh  Negara.  Pada  masa  orde baru  sistem  pemerintahan  Indonesia  dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Sistem sentralisasi  adalah  sistem  pemerintahannya terpusat  pada  pemerintah  pusat  dalam menentukan arah pemabanguannya. Sehingga  sistem  sentralisasi  ini  kurang efektif karena kurang meratanya
pembangunan  yang  ada  di  Indonesia. Sementara itu sistem desentralisasi
merupakan  sistem  yang  anggap  efektif karena peerintah pusat memberikan wewenangnya  kepada  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  pembangunan  serta fungsi-fungsi pelayanan pemeritahan kepada masyarakat.  Hal  inilah  menjadikan  desa menjadi objek penting bagi pembangunan di Indonesia.
Pemerintahan  desa  adalah  ruang lingkup terkecil dalam pembangunan pemerintahan  Republik  Indonesia.  namun, Pemerintahan  desa  juga  memiliki  peranan penting  dalam  pembangunan.  sehingganya pembangunan yang ada di setiap  desa  bisa berjalan  secara  maksimal,  maka  tujuan  dari pemerintah pusat untuk memberikan wewenang untuk pemerataan kesejahteraan dan  pembangunan  yang  merata  bisa terwujud.  Oleh  sebab  itu  ,  kondisi  yang  ada di beberapa daerah di Indonesia yang belum mendapat  perhatian  yang  sesuai  dengan harapan pemerintah pusat. maka, peran dari pemerintah daerah sangat  dibutuhkan untuk
meningkatkan  otonomi  daerah  oleh  karena itu  desa  juga  memiliki  hak  untuk  membuat aturan-aturan dalam kehidupan desa sebelum  di  jadikan  sebagai  peraturan daerah. Sehingganya Peran dari pemerintah daerah  diharapkan  dapat  memberikan dampak  positif  serta  mampu  membimbing dan  mengawasi  setiap  kegiatan  pemerintah desa  Program  maupun  kebijakan  yang dilakukan  oleh    pemerintah  desa  terhadap kewenangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan  oleh  kepaladesa maupun  aparatur  desa  kepada  masyarakat pada umumnya maupun kepada pemerintah daerah/pusat.
Pemerintah desa diwajibkan untuk bisa mengelola  serta  mengatur  segala  urusan pemerintahannya.  Hal  tersebut  dimulsi  dari perencanaan, pelaksaanan, penatausahaan, pertanggungjawaban  dan  pemanfaatannya dari  program-program  yang  dikelola  oleh pemerintah  desa.  maka,  Kepala  desa maupun  perangkat  desa  mampu  dan  wajib memahami  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (Tupoksi)  demi  meningkatkan  kinerja    dan berperan  akti  terhadap  program  dari pemerintah  desa  sehingga  akan  berdampak baik.  Untuk  program-program  yang  telah direncanakan  oleh  pemerintah  desa  bisa berjalan  dengan  efektif  dan  efisien  maka pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek  pertama  dan  menjdi  pusat  perhatian pengawasan masyarakat.
Transparansi  merupakan  keterbukaan bagi pengawasan. Sedangkan yang
dimaksud  dengan  informasi  yakni  segala sesuatu yang berhubungan informasi
terhadap setiap aspek kebijakan pemerintahan    yang  dapat  diakses  oleh semua  kalangan  dalam  hal  ini  dala masyarakat luas/publik.
Keterbukaan informasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan terhadap peran politik yang sehat dan penuh toleransi, serta mampu
memberikan informasi kebijakan
pemerintahan  yang  dibuat  beradasarkan pelayanan publik.
Menurut,  Krina  (2003:13)  beliau mengatakan  bahwa  transparansi  adalah sebuah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk mendapat  kemudahan  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  seperti  informasi  tentang kebijakan proses pembuatan
dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang akan di capai.
Menurut  Mardiasmo  (2004:30),  dalam bukunya  beliau  mendefinisikan  transparansi merupakan keterbukaan (opennsess) pemerintah  dalam  memberikan  informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya  publik  kterhadap  bergai  pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Menurut  Hari  Sabarno  (2007:38) mendefinisikan    transparansi  merupakan salah satu aspek yang mendasar bagi public untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. sistem
pemerintahannya terdiri dari adanya keterbukaan,  keterlibatan,  serta  kemudahan akses  bagi  masyarakat  terhadap  proses penyelenggaraan  pemerintah.  Kemudahan dalam memperoleh informasi penyelenggaran  pemerintahan  memberikan dampak  bagi  publik  untuk  mewujudkan indikatornya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yakni :
1.  Salah  satu  wujud  pertanggung  jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  mengurangi kesempatan  praktek  kolusi,  korupsi  dan nepotisme (KKN).
Agus Dwiyanto (2006:80)
mendefinisikan  transparansi  adalah  sebagai salah  satu  penyediaan  informasi  public tentang pemerintahan dan kemudahan untuk memperoleh informasi-informasi yang akurat,  terpecaya  serta  memadai  sehingga dapat  di  artikan  bahwa  transparansi  tidak hanya untuk sekedar menyediakan informasi tentang  penyelenggaraan  pemerintahan, akan  tetapi    harus  disertai  dengan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang berguna  bagi  public  yang  dapat  berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.
Kemudian  untuk  mengukur  tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Agus dwiyanto mengemukakan  bahwa  ada  tiga  indikator untuk mengukur tingkat transparansi yaitu : 1) untuk mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan  pelayanan  public harus  terdiri  dari  Persyaratan, biaya,  waktu  dan  prosedur  yang ditempuh harus dipublikasikan kepada masyarakat  secara  terbuka dan mudah diketahui serta berusaha  menjelaskan  alasannya apabila ada pertanyaan-pertanyaan piblik.
2) Peraturan  dan  prosedur  terhadap pelayanan  public  dapat  dipahami oleh  pengguna  dan  stakeholders lainnya.  Aturan  dan  prosedur bersifat  sederhana,  langsung  dan mudah diterapkan)
3) kemudahan  memperoleh  informasi harus  bebas  didapat  dan  siap tersedia
Dari  uraian  di  atas,  prinsip  transparansi pemerintahan  paling  dapat  diukur  dengan tiga  indikator yakni adanya :
a)  Sistem  keterbukaan  yang  baik  dan standarisasi yang jelas  serta mudah
dipahami proses-proses dari penyelenggaraan pemerintahan. b)  mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. c)  mekanisme pelaporan baik penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan  suatu  proses  dari  keseluruhan kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang dimulai  dari proses  perencanaan kegiatan,  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan,  penatausahaan,  pelaporan serta  pertanggungjawaban  keuangan  desa. Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDes) yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPMDes) untuk  jangka  waktu  1  (satu) tahun.
Sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa bagian 2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 yakni :
1) Keuangan  Desa  dikelola  sesuai peraturan dan harus bersifat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam  masa  1  (Satu)  tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai  dengan  tanggal  31
Desamber.
Dalam  Penyelenggaran  kewenangan Desa harus sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa (APBDes).
Namun Penyelenggaran  lokal  berskala  Desa  juga
selain  didanai  oleh  APBDes,  juga  di  danai oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (ABPD).  Untuk  itu Penyelenggaraan  kewenangan  Desa  yang ditugaskan  oleh  Pemerintah  yang  didanai oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Kemudian  Dana  anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran
kementrian/lembaga  dan  disalurkan  melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Dana  desa  merupakan  dana  yang bersumber/berasal dari Angaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui anggaran belanja daerah
kabupaten/kota  (APBD).  Dana  tersebut harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Sedangkan  alokasi  dana desa merupakan bagian dari dana perimbagan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  daerah/kabupaten  untuk desa  paling  sedikit  10  persen  yang pembagiannya untuk desa secara proporsional  dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  setelah  dikurang  dana alokasi  khusus.  Maka  intinya,  alokasi  dana desa  adalah  bagian  keuangan  desa  yang diperoleh  dari  hasil  bagi  hasil  pajak  daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  kabupaten/kota  untuk  desa  yang dibagikan secara proporsional.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan  Mahyani  di  Desa  Lelato
Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  penulis pada  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  poerwandari  (2007) mengungkapkan  bahwa  penelitian  kualitatif menghasilkan  dan  mengelolah  data  yang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara,  catatan,  lapangan,  gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya.
Menurut Marshal C dan Rossman G.B,
1995.  Penelitian  kualitatif  didefinisikan
sebagai  suatu  proses  yang  mencoba  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik mengenai  kompleksitas  yang  ada  dalam interaksi manusia.
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di Desa Lelato, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara sejak  tanggal 5
Mei  sampai  5 April 2021. Pemerintah Desa
Lelato dipilih  dikarenakan,  Merupakan  salah satu  Desa  berkembang  yang  ada  diwilayah Sumalata bagian barat.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan informan dan melakukan observasi lapangan dan  sumber  data  sekunder  yaitu  berupa catatan  yang  di  peroleh  dari  lapangan.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik dari Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  menujukan  bahwa  beberapa informan  memberikan  tanggapan  yang
positif  dan  ada  juga  yang  memberikan tanggapan  negative  terhadap  pertanyaan yang  penulis  ajukan  berkaitan  dengan Transparansi  Penggunaan  Dana  Desa dalam  Pembangunan  Mahyani  di  Desa Lelato  Kecamatan  Sumalata  Kabupaten Gorontalo Utara. Namun melihat
pengamatan  dan  kondisi  lapangan  yang dilakukan  peneliti  menandakan  bahwa tingkat  Transparansi  Penggunaan  Dana Desa  yang  ada  di  Desa  lelato  masih  perlu dilakukan perbaikan sehingga masyarakatnya  tidak  akan  bertanya-tanya lagi.  Selain  itu  bukti  fisik  yang  tentunya masih  perlu  ada  peningkatan  baik  itu pengecetan harus menjadi perhatian pemerintah desa lelato sebab ini merupakan salah satu keluhan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam
Pembangunan  Mahyani  di  Desa  Lelato Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara,  yang  berdasarkan  kepada  teori  yang dikembangakan oleh Agus Dwiyanto. Bahwa untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  di ukur dengan tiga indikator yaitu, Keterbukaan,  Peraturan  dan  Prosedur  serta Kemudahan  memperoleh  informasi.  Hasil dan  analisis  kualitatif  terhadap  masing- masing  indikator  dapat  di  uraikan  sebagai berikut :
1. Keterbukaan
Pada penelitian,
keterbukaan merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Keterbukaan  ini  mencakup  pada persyaratan,  biaya,  waktu  dan  prosedur yang  ditempuh  harus  dipublikasikan  secara terbuka dan mudah diketahui serta berusaha menjelaskan alasannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui informan    yang  telah  dlakukan  kepada
beberapa informal yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Stap BPD, Kasei
Kesejahteraan dan Pelayanan,  Kaur Umum, Kepala  Dusun  Beringin  Jaya,    Kasie Pemerintahan  dan  Operator  Desa  Lelato Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara terkait dengan indikator yang pertama yakni  Keterbukan  tentang  Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan  Mahyani  di  Desa  Lelato
Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara,  maka  Peneliti  menyimpulkan  bahwa kegiatan  keterbukaan  yang  ada  di  Desa Lelato  belum  berjalan  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan,  dimana  pemerintah  desa dalam  hal  transparansi  belum  sepenuhnya melakukan  keterbukaan.  Meski  pemerintah desa  selalu  melakukan  musyawarah  desa yang  dipimpin  langsung  oleh  pimpinan sidang  dalam  hal  ini  adalah  Ketua  BPD. Namun  ada  beberapa  masyarakat  yang menyatakan bahwa keterbukaan pemerintah desa  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan baik  sebab  masih  ada  persepsi  masyarakat yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa.
2. Peraturan dan Prosedur
Setiap  kebijakan  dalam  pengambilan keputusan hendaknya sesuai dengan peraturan  dan  prosedurnya  masing-masing, sehingga  tidak  akan  menimbulkan  masalah yang  akan  merugikan  berbagai  pihak. Merujuk  pada  seberapa  mudah  peraturan dan  prosedur  pelayanan  dapat  dipahami oleh  pengguna  dan  stekeholdersnya  yang lain,  maka  aturan  dan  prosedur  tersebut bersifat “simple, straightforward and  easy to apply”  (  Sederhana,  langsung  dan  mudah diterapkan)  untuk  mengurangi  perbedaan dalam interpretasi.
Berdasarkan hasil wawancara dilakukan  kepada  beberapa  informan  yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasei
Kesejahteraan dan Pelayanan,  Kaur Umum,
Kasie  Pemerintahan,  Operator  Desa,  stap BPD,  Tokoh  Masyarakat  dan  masyarakat Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten  Gorontalo  Utara  terkait  dengan Peraturan  dan  Prosedur  Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam
Pembangunan  Mahyani  di  Desa  Lelato Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara,  maka  peneliti  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  Peraturan  dan  Prosedur terkait  pembangunan  mahyani  ini  sudah sesuai  namun  masih  perlu  ada  perbaikan kedepannya  sehingga  tidak  menimbulkan persepsi  masyarakat  serta  keterlambatan proses  finishingnya  tidak  terhambat  lagi. Memang  fungsi  BPD  adalah  Pengawasan namun  hal  yang  seperti  ini  juga  harus diperhatikan  agar  kedepan  tidak  akan menimbulkan kesalahpahaman antara Pemerintah Desa Lelato dan Masyarakatnya. 3. Kemudahan Memperoleh Informasi Pada  indikator  yang  ketiga  ini, kemudahan memperoleh informasi
mengenai  berbagai  aspek  penyelenggaraan pelayanan  publik,  informasi  tersebut  bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available).
Dengan  melihat  uraian  di  atas,  prinsip transparansi  pemerintahan  paling  tidak dapat  diukur  melalui  sejumlah  indikator sebagai berikut:
a.  Adanya  sistem  keterbukaan  dan standarisasi  yang  jelas  dan  mudah dipahami  dari  semua  proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
b.  Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan  publik  tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c.  Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi
penyimpangan  tindakan  aparat  publik
di  dalam  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan  kepada  para  informan  yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasie Kesejahteraan  dan  Pelayanan,  Stap  BPD, Tokoh  Masyarakat  dan  Masyarakat  yang ada  di  Desa  Lelato  Kecamatan  Sumalata Kabupaten  Gorontalo  Utara  terkait  dengan Kemudahan  memperoleh  informasi    tentang Transparansi  Penggunaan  Dana  Desa dalam  Pembangunan  Mahyani  di  Desa Lelato  Kecamatan  Sumalata  Kabupaten Gorontalo  Utara,  maka  peneliti  berpendapat bahwa  Selama  ini  pemerintah  desa  lelato sudah  transparan  dalam  penggunaa  Dana Desa yang di peruntukan untuk pembangunan mahyani  yang  di  desa  Lelato Kecamatan  Sumalata  Kabupaten  Gorontalo Utara.
.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Transparansi  Penggunaan  Dana Desa dalam Pembangunan Mahyani di Desa Lelato  Kecamatan  Sumalata  Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan dengan baik. Dari  tiga  indikator  untuk  mengukur  tingkat transparansi  dapat  dijabarkan  bahwa  dari tiga  indikator  untuk  mengukur  tingkat transparansi,  terdapat  satu  indikator  yang sudah  berjalan  dengan  dengan  baik  yakni indikator kemudahan memperoleh informasi. Sementara  untuk  dua  indikator  yang  belum berjalan  dengan  baik  adalah  keterbukaan, dimana  masih  perlu  adanya  transparansi terhadap mekanisme pembangunan mahyani  yang  sering menimbulkan  persepsi masyarakat.  Kemudian  pada  indikator peraturan  dan prosedur masih perlu adanya sosialisasi  tentang  regulasi  terkait  dengan pembangunan  mahyani  sehingga  tidak menimbulkan  persepsi  masyarakat  serta
berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka ada beberapa hal dapat di sarankan yaitu : 1.  Perlunya  dilakukan  Sosialisasi  terkait dengan regulasi
penyelenggaraan pemerintah  desa  dalam  hal  ini  adalah tahapan-tahapan dalam penggunaan dana desa khususnya dalam Pembangunan Mahyani
2.  Perlunya membangun Koordinasi kepada pihak-pihak  tertentu  (Pemerintah,  BPD,
LPM dan Masyarakat itu sendiri.
3.  Perlu adanya perbaikan tentang mekanisme musyawarah terutama peserta rapat harus melibatkan masyarakat pada umumnya:

## REFERENSI
Agus  Dwiyanto  (2006:80)  transparansi sebagai  penyediaan  informasi  tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi-informasi  yang akurat dan memadai
Deri.  2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  Dalam  Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten  Kutai  Timur.” e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1): 121–32. Emzir. (2010). Metodologi Penelitian
Kualitatif:  Analisis  Data (Edisi  Kesa). Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Fitra,  Amanda  Aidil.  2016.  “Analisis Implementasi  Pengelolaan  Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan  Dana  Desa  (Kasus:  Desa Panggungharjo  Kecamatan  Sewon Kabupaten Bantul).”
Universitas
Gadjah Mada.
Fajri,  Rahmi,  and  Endah  Setyowati.  2015. “Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(ADD)  (Studi  Pada  Kantor  Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).” Jurnal Administrasi  Publik  (JAP) 3(7):  1099–
1104.
Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis.  2016.  “Tinjauan  Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi
Kasus  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten Ogan Ilir).” Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321–36. Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik.  Perwujudan  tata  pemerintahan yang  baik  mensyaratkan  adanya keterbukaan,
keterlibatan, dan
kemudahan akses bagi masyarakat . Hendi  Sandi  Putra.  2017.  “Tata  Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Dsi Desa  Kalibelo  Kabupaten  Kediri.”
Jurnal Politik Muda 6(2): 110–19.
Howitt, D., & Cramer, D. (2008). Introduction to research methods in psychology .
(Harlow,  Ed.)  (2nd  edn).  Essex:  Pearson
Education Limited. Kartika Et Al, 2018“Akuntabilitas
Pengelolaan  Dana  Desa  Tahun  2016 di  Desa  Pemecutan  Kaja”  Jurnal,
Universitas Gaja Mada
Krina (2003:13) transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan  proses  pembuatan  dan pelaksanaanya  serta  hasil-hasil  yang dicapai.
Mardiasmo  (2004:30),  transparansi  berarti keterbukaan  (opennsess)  pemerintah dalam  memberikan  informasi  yang terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan
seumber  daya  publik  kepada  pihak- pihak yang membutuhkan informasi.
Marshal  C  dan  Rossman  G.B,  1995.
Penelitian kualitatif
Miles  and  Huberman  (dalam  Sugiyono, 2012). Metode Penelitian Pengumpulan Data. Poerwandari (2007) Metode Kualitatif.
Sumber-Sumber Lain : Undang-Undang No 6 tahun 2014 Permendagri  20  Tahun  2018  tentang pengelolaan Keuangan Desa.