## MEMBANGUN POLITIK KRIMINAL PADA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG

## MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI SARANA NON-PENAL
Build Politics Criminal in the Coal Mining to Welfare of Public through Means of Non-Penal
Arif Firmansyah Euis D. Suhardiman Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung email:arifunisba05@gmail.com

## abstract
In  Article  33  paragraph  (3)  of  the  Constitution  of  1945,  states  earth  water and natural resources contained therein controlled by the state and used for the welfare of the people. The realization of such mastery by delegating the authority  to  manage  the  natural  resources  of  the  state  to  the  company  is  to provide  state  Mining  Permit  or  Special  Mining  Permit.  In  protecting  and overseeing  the  company  that  is  engaged  in  coal  mining  government  passed Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In Article 162 of Law Number 4 of 2009 states that every person who impede or interfere mining activities from business license holders of mining and business permit of the mining specifically penalized by fines or imprisonment. The article shows a process of criminalization an action (criminal policy), which aim to protect the companies that already have a Mining Permit, but the criminal policy is contrary to the purpose of the criminal policy is an effort for the welfare  of society and policies the protection of society, the existence of Article 162 of Law  Minerals  coal  and  coal  mining  communities  can  impede  convicted.  In the  case  of  the  counteraction  form  caused  they  want  to  protect  the environment  or  their  ancestral  lands  from  exploration  activities.  So  it  is activity is not uncommon form of criminal policy by means of criminal law that  gives  rise  to  new  conflicts.  Therefore  the  criminal  policy  should  be shifted  from  penal  facilities  to  non-penal  policy  more  accommodating community participation, so that the purpose of the criminal policy, namely the welfare of society and protect the community can be realized.
Keywords: Political Criminal, Mining, Non-Penal

## abstrak
Dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  menyebutkan  bumi  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Wujud  dari  penguasaan tersebut  dengan  pendelegasian  wewenang  pengelolaan  sumber  daya  alam dari negara kepada perusahaan adalah dengan cara negara memberikan Izin Usaha  Pertambangan  atau  Ijin  Usaha  Pertambangan  Khusus.  Dalam melindungi  dan  mengawasi  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pertambangan  batu  bara  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Dalam  Pasal 162  UU  Nomor  4  tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang merintangi  atau  mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan  dari  pemegang izin  usaha  pertambangan  dan  izin  usaha  pertambangan  khusus  dikenakan sanksi  denda  atau  hukuman  penjara.  Pasal  tersebut  menunjukkan  suatu proses  pengriminalisasian  suatu  tindakan  (kebijakan  kriminal)  yang tujuannya  melindungi  perusahaan  yang  telah  memunyai  Izin  Usaha Pertambangan, akan tetapi kebijakan kriminal tersebut bertentangan dengan tujuan  dari  kebijakan  kriminal  yaitu  upaya  untuk  menyejahterakan masyarakat  dan  kebijakan  perlindungan  masyarakat,  dengan  adanya  Pasal 162  UU  tentang  Mineral  dan  Batubara  masyarakat  yang  merintangi pertambangan batubara dapat dipidana. Pada hal bentuk perintangan tersebut disebabkan  karena  mereka  ingin  melindungi  lingkungan  atau tanah  adatnya dari  kegiatan  eksplorasi.  Sehingga  tidak  jarang  bentuk  kebijakan  kriminal melalui  sarana  hukum  pidana  tersebut  menimbulkan  konflik-konflik  baru. Untuk  itu  maka  kebijakan  kriminalnya  harus  bergeser  dari  sarana  penal  ke kebijakan  Non-penal  yang  lebih  mengakomodir  partisipasi  masyarakat, sehingga  tujuan  dari  kebijakan  kriminal  yaitu  menyejahterakan  masyarakat dan melindungi masyarakat dapat terwujud.
Kata Kunci: Politik Kriminal, Pertambangan, Non-Penal

## A. Pendahuluan
Dalam  Pasal  33 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besar  untuk  kemakmuran  rakyat”.
1 Dalam  perkembangannya,  setelah  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  keempat  pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat  baru, yaitu: Pasal  33  UUD  1945  ayat  (4)  perekonomian  Indonesia  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang.
Kata-kata dikuasai oleh negara secara etimologis adalah dikuasai oleh negara (kalimat  Pasif)  memunyai  padanan  arti  menguasai  negara  atau  penguasaan negara  (kalimat  aktif).  Pengertian  kata  “menguasai”  ialah  berkuasa  atas (sesuatu),  memegang  kekuasaan  atas  (sesuatu),  sedangkan  pengertian  kata “penguasaan”  berarti  proses,  cara,  perbuatan,  menguasai  atau mengusahakan. 2
Menurut putusan Mahkamah Konstitusi  hak menguasai negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan  kebijakan  ( beleid), melakukan  pengaturan  ( regelendaad), melakukan pengurusan ( besturdaad), melakukan pengelolaan ( beheerdaad) , dan  melakukan  pengawasan  ( toezichthoundendaad). 3 Mengingat  mineral dan  batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui,  maka pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara  optimal,  efisien,  transparan, berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  serta  berkeadilan  agar memperoleh  manfaat  sebesar-besar  bagi  kemakmuran  rakyat  secara berkelanjutan. 4
Dalam  kerangka  penguasan  negara  atas  pertambangan  mengandung pengertian negara memegang kekuasan untuk menguasai dan mengusahakan segenap  sumber  daya  bahan  galian  yang  terdapat  dalam  wilayah  hukum pertambangan  Indonesia.  Penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam sebagaimana  ditegaskan  dalam  (Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945)  tersebut adalah  dalam  rangka  hak  penguasaan  negara,  tidak  berarti  dikelola  atau diusahakan  oleh  negara  atau  pemerintah  dengan  birokrasinya,  tetapi  dapat menyerahkan  kepada  usaha  swasta,  asalkan  tetap  di  bawah  penguasaan negara  atau  pemerintah. 5 Wujud  penyerahan  kepada  swasta  adalah  kepada perusahaan  negara  atau  BUMN. 6 Perusahaan  pertambangan  negara  yang mengusahakan bahan galian yang strategis dan diberikan kewenangan penuh untuk  melakukan  usahanya  termasuk  melakukan  hubungan  dengan  pihak ketiga,  asalkan  segala  kemajuan  dan  hasil  produksinya  tetap  di  bawah pengendalian serta pengawasan negara. 7
2 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (edisi  kedua),  (Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan & Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.
3 Pan  Mohamad  Faiz,  Penafsiran  Konsep  Penguasaan  Negara  Berdasarkan  Pasal  33  UUD 1945  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  www.  Jurnal  Hukum.  Blogspot.com,  diakses  24 November 2010.
4 Lihat  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara.
5 Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, (Jakarta: Djambatan, 1967), hlm. 46.
6 Misalnya  perusahaan  Minyak  dan  Gas  Bumi  oleh  Pertamina  dan  PT.  Gas  Negara,  Listrik oleh PT. PLN dan berbagai Public Utilities lainnya.
7 H. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 31.
Terkait  dengan  fungsi  negara  Friedman  menegaskan  adanya  empat fungsi  negara  dalam  bidang  ekonomi  yaitu pertama, fungsi  negara  sebagai provider (penjamin) kesejahteraan masyarakat; kedua fungsi negara sebagai regulator (pengatur); ketiga, fungsi  negara  sebagai entrepreunerur (Pengusaha)  atau  menjalankan  sektor  tertentu  melalui state  owned corporation (BUMN); keempat, fungsi negara sebagai umpire (pengawasan, wasit)  untuk  merumuskan  standar  yang  adil  mengenai  kinerja  sektor ekonomi termasuk perusahaan negara ( state corporation) . 8
Secara  ketatanegaraan  bentuk  keterlibatan  negara  dalam  pengelolaan sumber  daya  mineral  dan  batubara  ada  3  yakni  pengaturan  (regulasi), pengusahaan mengurus dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak  negara  yang  tidak  boleh  diserahkan  kepada  swasta  dan  merupakan aspek  yang  paling  utama  diperankan  negara  di  antara  aspek  lainnya. Penguasaan  dalam  bidang  pertambangan  batubara  tidak  semuanya  dapat dilakukan  oleh  negara,  maka  pengusahaan  (hak  pengusahaan)  dapat dilimpahkan  kepada  badan  hukum  swasta  atau  perorangan  dalam  wilayah hukum  pertambangan  Indonesia  dengan  izin  usaha  pertambangan  atau  izin usaha pertambangan khusus. 9
Izin  usaha  pertambangan  bukan  suatu  mekanisme  pengalihan  hak negara, tetapi sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta dapat berpartisipasi  dalam  usaha  pertambangan. 10 Selain  dari  aspek  pengusahaan negara yang bisa diserahkan kepada swasta lewat izin usaha pertambangan, negara (pemerintah) juga  memunyai fungsi keterlibatan di dalam  menjamin usaha pertambangan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Dalam  menjalankan  fungsinya  negara  sebagai  penjamin,  negara mengaplikasikannya  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Dalam menjamin  usaha  pertambangan  tersebut  supaya  lancar  pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  dalam  peraturan  tersebut  memuat  mengenai pemberian  izin  usaha  pertambangan  kepada  pihak  swasta, 11 untuk memperoleh  izin  usaha  pertambangan  tersebut  pemerintah  menentukan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  pertambangan  batubara. Apabila  syarat-syarat  telah  dipenuhi  maka  pemerintah  mengeluarkan  izin usaha  pertambangan.  Setelah  perusahaan  batubara  mendapatkan  izin  usaha pertambangan,  maka  negara  wajib  menjamin  keberlangsungan  perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara.
Bentuk jaminan  atau  perlindungan  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  162 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan
8 Ibid, hlm . 16 9 Andrian Sutendi, Hukum Pertambangan, Cet 1, (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), hlm. 25.
10 Ibid.
11 Lihat Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
batubara  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  merintangi  atau mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan  dari  pemegang  izin  usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau  hukuman  penjara.  Jadi  setiap  orang  yang  merintangi  pertambangan maka  dikenakan  sanksi  pidana.  Bentuk  penerapan  sanksi  tersebut  sebagai usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  di  bidang  pertambangan  batubara. Pasal  162  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  batubara  bertujuan  untuk  melindungi  pemegang  izin  supaya aman  melaksanakan  kegiatannya.  Dengan  adanya  sanksi  pidana  tersebut negara  berusaha  untuk  membuat  peraturan  hukum  yang  tujuan  untuk menanggulangi  kejahatan  di  bidang  pertambangan.  Dimuatnya  ketentuan tersebut  merupakan  kebijakan  kriminal  negara  yang  tadinya  perbuatan merintangi  tersebut  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana  menjadi  suatu tindak  pidana.  Kebijakan  kriminal  merupakan  “suatu  usaha  yang  rasional dari  masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan”.  Kebijakan  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat (social  welfare ).  Tujuan  dari  politik  kriminal adalah  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat”. 12 .
Dalam  realitanya  Pasal  162  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menjadi sarana kekerasan yang dilakukan oleh negara yang kontradiksi dengan tujuan dari penerapan pidana tersebut.  Walhi  mencatat,  sepanjang  2010,  setidaknya  28  orang  mendekam di  tahanan.  Sebanyak  37  orang  lain  berurusan  dengan  pihak  Kepolisian karena  berjuang  untuk  kelestarian  ruang  hidup  dari  penetrasi  tambang. 13 Penerapan  penanganan  masalah  hukum  di  bidang  pertambangan  dengan sarana  penal  tersebut  menimbulkan  konflik-konflik  baru.  Untuk  itu  maka kebijakan  kriminalnya  harus  bergeser  dari  kebijakan  penal  kebijakan  Non- penal yang lebih mengakomodir partisipasi masyarakat, sehingga tujuan dari kebijakan  kriminal  yaitu  menyejahterakan  masyarakat  dan  melindungi masyarakat  dapat  terwujud.  Dalam  tulisan  ini  akan  dikaji  tentang membangun politik kriminal pada pertambangan batubara yang menyejahterakan masyarakat melalui sarana non-penal.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  mempergunakan  sumber  data  sekunder, 14 dengan menyusun  kerangka  konsepsional,  dengan  merumuskan  ketentuan  yang
12 Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyususnan  Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.
13 Hukumonline, unsur pemidanaan di UU minerba, diakses tanggal 21 Februari 2013
14 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  cet  ke-4(Jakarta: Galia Indonesia , 1990), hlm. 115.
terdapat  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menjadi  dasar penelitian. 15 Penelitian  yuridis  normatif  terhadap  asas-asas  hukum  bertolak dari premis-premis yang berupa norma positif yaitu Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.
Penulisan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual.  Penelitian normatif  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  pendekatan  perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  sehingga  suatu  penelitian  normatif pasti  akan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  walaupun penelitian  tersebut  mengarahkan  pada  kekosongan  hukum. 16 Pendekatan perundang-undangan  digunakan  berkenaan  dengan  peraturan  hukum  yang mengatur  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  batu  bara  (Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009).  Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  jika kita kaji pengertian  Konseptual, berasal dari kata konsep yang berarti unsur- unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang  kadangkala  menunjuk  pada  hal-hal  yang  partikular.  Salah  satu  fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan  praktis  dan  sudut  pengetahuan  dalam  pikiran  dan  atribut-atribut tertentu. 17 Kemudian  pendekatan  konseptual  digunakan  berkenaan  dengan konsep-konsep mengenai kebijakan kriminal.

## B. Pembahasan
1. Membangun  Politik  Kriminal  pada  Pertambangan  Batubara  yang
Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal
Istilah “kebijakan” 18 berasal dari bahasa asing “Policy” atau “beleid” atau  “ wijbeleid” ,  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keputusan  yang menggariskan  cara  yang  paling  efektif  dan  paling  efisien  untuk  mencapai suatu  tujuan  yang  ditetapkan  secara  kolektif.  Adapun  oleh  David  L.  Sills, kebijakan  diartikan  sebagai  suatu  perencanaan  atau  program  mengenai  apa yang  akan  dilakukan  dalam  menghadapi  problem  tertentu  dan  cara bagaimana  melakukan  atau  melaksanakan  sesuatu  yang  telah  direncanakan
15 Amirudin  “et.al”, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2000), hlm. 119.
16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publising, Malang, 2006), hlm 302-303.
17 Ibid, hlm. 306.
18 Menurut  Sutan  Zanti  Arbi  dan  Wayan  Ardhana,  istilah  kebijakan  terjemahan  dari  kata “ Policy ”  sebagaimana  dalam  bukunya    yang  berjudul  :  “Rancangan  Penelitian  Kebijakan Sosial” diterbitkan oleh Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali tahun 1984. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari “The Design of Social Policy” , yang ditulis Robert R. Mayer dan  Ernest Greenwood.
atau diprogramkan. 19 Beberapa penulis lain, seperti Muhadjirin Darwin dan Solichin Abdul Wahab, menggunakan istilah “Kebijakan sebagai terjemahan kata “Policy ”.  Walaupun  dalam  tulisan  yang  lain  Solichin    menggunakan istilah Kebijaksanaan untuk menerjemahkan istilah “ Policy ”. 20
Kebijakan  hukum  pidana  atau  politik  hukum  pidana,  dilihat  dari politik hukum maupun politik kriminal dapat diartikan sebagai berikut: a. usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 21
b. kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 22
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dengan  memanfaatkan sarana “penal” merupakan “penal  policy” atau “penal  law  enforcement policy” yang  terwujud  lewat  seperangkat  norma-norma  yang  berlaku  di masyarakat. Perangkat norma hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi norma-norma  hukum  yang  sedang  berlaku  (hukum  positif/ ius  constitutum ) dan  norma-norma  hukum  pidana  yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum ). Terkait dengan cara bagaimana merumuskan hukum pidana yang sebaiknya atau  seharusnya  untuk  masa  yang  akan  datang,  berarti  memasuki  bidang ilmu  tentang  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana (Strafrechtpolitiek/ criminal-law policy/penal-policy).
Menurut  Marc  Ancel, Penal  Policy merupakan  salah  satu  komponen esensial  dari “Modern  Criminal  Science” di  samping “Criminology” dan “Criminal Law” . 23 Dikemukakan pula bahwa “Penal policy” adalah suatu ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  memunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan untuk  memberikan  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang, tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang  dan  juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 24
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum yang lebih baik pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik atau
19 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatandengan Pidana Penjara , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 63.
20 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi di Indonesia , (Bandung: Utomo, 2004), hlm.139.
21 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1981) , hlm . 159.
22 Sudarto.Hukum Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat,  Kajian  terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.
23 Marc  Ancel, Social  Defance,  A  Modern  Approach  to  Criminal  Problems (London: Routlarge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4-5.
24 Barda Nawawi Arief,  Tanpa Tahun., Op.Cit. , hlm. 1.
kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ).  Sudarto  mengungkapkan  bahwa kebijakan kriminal dapat diuraikan kedalam tiga arti, yaitu : a. dalam  arti  sempit,  adalah  sebagai  keseluruhan  asas  dan  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana;
b. dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
c. dalam  arti  paling  luas,  adalah  keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan melalui  perundang-undangan  dan  badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. 25
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa  kebijakan  atau  upaya penanggulangan  masalah  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  untuk mencapai  kesejahteraan  sosial  ( social  walfare ).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  akhir  dari  kebijakan  kriminal  ialah  “perlindungan masyarakat”  untuk  mencapai  tujuan  utama  yang  sering  disebut  dengan berbagai  istilah,  seperti  “kebahagiaan  warga  masyarakat/penduduk” (happiness of the citizen) ; “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” ( a  wholesome  and  cultural  living );  “kesejahteraan  masyarakat”  ( social welfare ) atau untuk mencapai “keseimbangan” ( equality ). 26
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  haruslah  menunjang tujuan  tercapainya  perlindungan  terhadap  masyarakat  ( social  defence ), sehingga  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).  Dari  kedua aspek  tersebut,  yang  sangat  penting  adalah  tercapainya  aspek  perlindungan serta  aspek  kesejahteraan  yang  bersifat immaterial ,  terutama  nilai-nilai kepercayaan,  kejujuran  serta  keadilan.  Dengan  demikian,  pencegahan  serta penanggulangan  terhadap  masalah  kejahatan  harus  dilakukan  dengan pendekatan  yang  komprehensif  dan  integral  serta  adanya  keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal.
Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal/hukum pidana, yaitu:
a. masalah  penentuan  perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  sebagai tindak pidana; dan
b. sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan  kepada  si pelanggar.
Kedua  masalah sentral tersebut tidak  dapat dilepaskan    dari  konsepsi integral  antara  kebijakan  kriminal  dengan  kebijakan  sosial  atau  kebijakan
25 Op.Cit. ,  Sudarto, Kapita Selekta  … ,  hlm.  113-114,  lihat  juga  Hukum  dan  Hukum  Pidana, 1981, hlm. 161.
26 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  (Bandung:  Alumni,
1984), hlm. 158.
pembangunan  nasional.  Artinya,  pemecahan  kedua  masalah  tersebut  harus pula  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  dari  kebijakan  sosial politik  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  kebijakan  hukum  pidana, termasuk  menangani  masalah  sentral  di  atas,  harus  pula  dilakukan  dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan.  Sudah  barang  tentu pendekatan  kebijakan  yang  integral  ini  tidak  hanya  dalam  bidang  hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. 27
Berkaitan  dengan  masalah  sentral  kebijakan  kriminal  tentang penentuan  tindak  pidana,  agar  tujuan  yang  hendak  dicapai  sesuai  dengan yang  diharapkan,  maka  hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  adalah sifat  dan  hakikat  dari  perbuatan  jahat  tersebut.  Erat  kaitannya  dengan persoalan  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  suatu  tindak  pidana  atau seringkali disebut dengan kriminalisasi, menurut Sudarto perlu diperhatikan hal-hal yang pada intinya, sebagai berikut: 28
a. penggunaan  hukum  pidana  harus  memerhatikan  tujuan  pembangunan nasional  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  makmur  yang  merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan  pengugeran  terhadap  tindakan  penanggulangan  itu  sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
b. perbuatan  yang  diusahakan  untuk  dicegah  atau  ditanggulangi  dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian  baik  materiil  maupun  spirituil atas warga masyarakat;
c. penggunaan  hukum  pidana  harus  pula  memperhitungkan  prinsip  “biaya dan hasil” ( cost and benefit principle ); dan
d. penggunan  hukum  pidana  harus  pula  memperhatikan  kapasitas  atau kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan  penegak  hukum,  yaitu  jangan sampai ada kelampauan beban tugas ( overbelasting ).
Atas  dasar  hal  itu,  maka  kebijakan  kriminal  terhadap  masalah kejahatan  harus  benar-benar  ditujukan  untuk  menanggulangi  perilaku menyimpang  serta  menentukan  norma-norma  terhadap  tindakan-tindakan penanggulangan demi kesejahteraan dan pengayoman pelaku tindak pidana.
Menyangkut  masalah  sentral  yang  kedua,  sanksi  apakah  yang sebaiknya  dikenakan  terhadap  pelaku  kejahatan.  Para  ahli  mengungkapkan bahwa hendaknya sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat sejalan dengan konsepsi  perlindungan  masyarakat  ( social  defence) .  Hasil  maksimum  harus dicapai  dengan  biaya  yang  minimum  bagi  masyarakat,  dan  minimum
27 Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1996), hlm. 32-33.
28 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36-40.
penderitaan  bagi  individu.  Menurut  Ted  Honderich  sebagaimana  dikutip Barda  Nawawi 29 ,  menyatakan  bahwa  pidana  dapat  disebut  alat  pencegah yang ekonomis, apabila dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: a. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
b. pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan  yang  lebih  berbahaya atau  merugikan  daripada  yang  akan  terjadi  apabila  pidana  itu  tidak dikenakan;
c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.
Adapun  menurut  Bassiouni,  bahwa  pidana  hendaknya  dapat mewujudkan tujuan-tujuan dalam upaya memenuhi perlindungan kepentingan sosial, antara lain: a. memelihara tertib masyarakat;
b. melindungi  warga  masyarakat  dari  kejahatan,  kerugian  atau  bahaya- bahaya yang  tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
c. memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum; dan
d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu  mengenai  keadilan  sosial,  martabat  kemanusiaan  dan  keadilan individu.
Pidana  hanya  dibenarkan  apabila  ada  suatu  kebutuhan  yang  berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. 30
Dari  uraian  diatas  penerapan  sarana  hukum  pidana  atau  penal  harus bertujuan mencapai kesejanteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi perbuatan pidana. Pada  hakekatnya,  kebijakan  kriminalisasi  merupakan  bagian  dari  kebijakan kriminal  ( criminal  policy) dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  dan oleh  karena  itu  termasuk  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  ( penal policy). 31
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  Batubara  yaitu  Pasal  162  yang menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  merintangi  atau  mengganggu kegiatan  usaha  pertambangan  dari  pemegang  IUP  atau  IUPK  yang  telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak IDR 100.000.000 (seratus juta rupiah). Walaupun Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2)
29 Op.Cit. , Ted Honderich dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm.165.
30 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Idem , hlm. 165.
31 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002), hlm. 2-3.
32 Penyelesain hak atas tanah sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP atau IUPK.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  pernah  dimohonkan  untuk  diuji  materil  akan  tetapi  permohonan tersebut  ditolak  oleh  mahkamah  konstitusi.  Mahkamah  kontitusi beranggapan  bahwa  permohonan  tersebut  tidak  terbukti  menurut  hukum, dengan  putusan  mahkamah  konstitusi  yang  menolak  permohonan  tersebut maka  Pasal  162  jo  Pasal  136  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih berlaku, sehingga setiap orang yang merintangi kegiatan usaha pertambangan bisa dipidana.
Bentuk  perintangan  pertambangan  batubara  bisa  bermacam-macam tidak  hanya  berkaitan  dengan  orang  yang  memunyai  hak  atas  tanah,  akan tetapi penduduk  sekitar juga  terkena  dampak  langsung  atau  tidak  langsung. Walaupun  perusahaan  diberikan  kewajiban  untuk  reklamasi  dan melaksanakan  perbaikan  lingkungan  pasca  tambang  serta  melaksanakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  akan  tetapi  ketika  kegiatan  tersebut kurang  dirasakan  oleh  masyarakat  maka  masyarakat  biasa  melakukan penyampaian  pendapat  melalui  tindakan-tindakan  yang  mungkin  saja dianggap  merintangi  kegiatan  pertambangan  batubara  sehingga  masyarakat tersebut  dipidanakan.  Konsep  kebjikan  hukum  pidana  tersebut  sangat  jauh sekali dengan konsep-konsep hukum pidana, di mana hukum pidana tersebut menghendaki kesejahteraan masyarakat dan pengayoman bagi masyarakat.
Apabila  penyelesaian  dengan  menggunakan  hukum  positif  (sarana penal)  tidak  memberikan  hasil  yang  memuaskan,  maka  penyelesaian sosiologis (sarana non-penal) bisa menjadi alternatif yang dapat memberikan rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Hukum  negara  bukan  satu-satunya  aturan yang memonopoli orang. Justru hukum rakyat atau hukum sosiologis dalam banyak  konteks  memperlihatkan  efektifitas  sebagai  acuan  berperilaku  dan pengendalian  sosial  dalam  masyarakat,  termasuk  didalamnya  ketika  terjadi konflik sosial dalam masyarakat.
Konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat  tidak  bisa  diselesaikan dengan  sarana  penal,  akan  tetapi  harus  dicoba  dengan  sarana-sarana  non- penal.  Dalam  mengatasi  konflik-konflik  sejak  dini  perusahaan-perusahaan yang mau beroperasi  perlu membentuk struktur organisasi masyarakat agar masyarakat  bisa  berpartisipasi  dalam  memperjuangkan  hak-haknya.  Bentuk pengakuan  perusahaan  terhadap  masyarakat  adalah  masyarakat  diberi kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  mengawasi  kegiatan  usaha pertambangan  batubara  dan  difasilitasi  untuk  membentuk  organisasi  agar posisi  tawar  masyarakat  dengan  perusahaan  menjadi  seimbang.  Selain  itu adanya  partisipasi  tersebut  adalah  sarana  untuk  mendengar  pendapat  atau keluhan  dari  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  akan  melakukan tindakan-tindakan  yang  akan  merintangi  pertambangan.  Partisipasi  adalah kemampuan  masyarakat  untuk  memengaruhi  kegiatan-kegiatan  perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Terkait  partisipasi  masyarakat  maka  untuk  memperkuat  partisipasi masyarakat adalah dengan cara demokrasi Deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah  upaya  membangun  mekanisme  yang  memungkinkan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan,  sehingga  mereka  dapat menjadi  bagian  dari  perbuatan  rencana  secara  aktual  dan  mengembangkan proposal.  Istilah deliberation berarti konsultasi “menimbang-nimbang” atau musyawarah.  Teori  demokrasi  deliberatif  tidak  memusatkan  diri  pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan  warga  negara,  melainkan  pada  prosedur  untuk  menghasilkan aturan-aturan itu. 33 Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai yang terendah: 34
Tinggi Memiliki kontrol Organisasi meminta masyarakat mengidentifikasi  masalah  dan  membuat seluruh keputusan kunci tentang tujuan dan cara-cara.  Bersedia  membantu  masyarakat pada  setiap  langkah  untuk  menyelesaikan tujuan. Mendelegasikan   Organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan  sebuah  masalah  kepada masyarakat, menetapkan batas-batas meminta  masyarakat  membuat  serangkaian keputusan yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah rencana yang akan diterimanya. Merencanakan bersama Organisasi mempresentasikan sebuah rencana  sementara  yang  dapat  berubah  dan terbuka  untuk  menerima  masukan  dari mereka  yang  terkena  pengaruh.  Kemudian mengharapkan  dapat  mengubah  rencana sedikit atau banyak. Menasehati Organisasi mempresentasikan sebuah rencana  dan  mengundang  pertanyaan- pertanyaan.  Bersiap  mengubah  rencana hanya sangat diperlukan. Dikonsultasikan   Organisasi mencoba
mempromosikan sebuah rencana. Berupaya mengembangkan
33 F.  Budi  Hardiman, Demokrasi  Deliberatif  Menimbang  Negara  Hukum  dan  Ruang  Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 128.
34 Jim  Ife  dan  Frank  Manullang, Community  Development:community-Based  in  on  Age  of Globalitation, diterjemahkan  oleh  Sastrawan  Manullang,  dkk, Community  Development: Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi, cet  1,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 301.
dukungan untuk mempermudah penerimaan atau memberikan sanksi secukupnya kepada rencana sehingga persetujuan administratif dapat diharapkan Menerima informasi Organisasi  membuat  sebuah  rencana  dan mengumumkannya.  Masyarakat  dipanggil rapat  untuk  maksud  pemberian  informasi. Persetujuan diharapkan Rendah Nihil Masyarakat tidak diberitahu apa-apa
Dalam masyarakat modern telah terjadi saling perubahan fundamental yang  oleh  Hegel  disebut  tatanan  sosial-moral.  Istilah  ini  mengacu  pada sebuah kenyataan bahwa di dalam masyarakat tradisional hukum dan moral saling  berkelindan  di  dalam  cara  hidup  partikular  sebuah  komunitas, sehingga  moral  itu  sosial  dan  tatanan  sosial  itu  bercirikan  moral  sekaligus legal. Hukum dan moral modern memiliki asal usul yang sama yaitu, tatanan sosial  moral  tradisional.  Modernisasi telah  menghempaskan  hukum  sebagai suatu  wilayah  otonom  dari  moral  sehingga  masyarakat  modern  hukum  dan moral di pandang dua bidang yang berbeda atau bahkan kerap terpisah. 35
Pemisahan  hukum  dan  moral  berpengaruh  terhadap  cara  berhukum suatu bangsa dan penerapan kebijakan kriminal suatu bangsa. Dalam konteks Pasal  162  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan mineral  dan  Batubara  di  mana  ada  pertentangan  antara  hukum  dan  moral dalam  menentukan  suatu  perbuatan  menjadi  suatu  perbuatan  yang  tercela. Perbuatan  tersebut  harus  dicegah  dan  ditanggulangi,  penanggulangan tersebut  diarahkan  pada  sarana  non-penal.  Sarana  non-penal  dilakukan dengan membuat  organisasi di mana didalamnya ada tindakan komunikatif yang  menghasilkan  solidaritas  sosial  secara  efektif.  Lewat  tindakan komunikatif  dengan  cara  demokrasi  deliberatif  maka  perusahaan  dan masyarakat saling berkomunikasi yang pada akhirnya hasil dari komunikasi tersebut  adalah  sebagai  patokan  bagi  perusahaan  dalam  menjalankan perusahaan.  Ketika  kesepakatan  perusahaan  dengan  masyarakat  tercapai maka  perusahaan  menjalankan  bisnisnya  akan  lebih  tentram  dan  damai, karena telah mendapat legitimasi dari masyarakat.
Cara  pelaksanaan  partisipasi  bisa  dilakukan  pada  saat  pra  tambang ataupun pada saat tambang itu sedang berjalan. Pada saat pra tambang  bisa dilakukan  dengan Free,  Prior  and  Informed  Consent (FPIC) . FPIC  sebuah konsep  mencoba  mensinergiskan  kebutuhan  dan  keberlangsungan  investasi dengan  proses  memakmurkan  masyarakat  setempat.  FPIC  adalah perundingan-perundingan tanpa paksaan antara investor dan perusahaan atau
35 Op. Cit., F. Budi Hardiman, hlm. 57.
antara  pemerintah  dan  masyarakat  sebelum  perusahaan  melakukan pertambangan di wilayah mereka. FPIC secara sederhana merupakan sebuah hak untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan apa yang diperbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah mereka. Prinsip tersebut juga mengandung makna  kebebasan  masyarakat ya atau tidak kepada  proyek  pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam wilayah mereka. 36
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan  batubara  dalam  Pasal  162  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang merintangi  atau  mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan  dari  pemegang izin  usaha  pertambangan  dan  izin  usaha  pertambangan  khusus  dikenakan sanksi  denda  atau  hukuman  penjara.  Pasal  ini  memperlihatkan  bahwa partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat atau bentuk pengawasan terhadap  perusahaan  dihambat,  seharusnya  peraturan  tersebut  lebih mengakomodir hak-hak masyarakat untuk memerjuangkan hidupnya. Terkait pembahasan  partisipasi,  berikut  ini  disajikan  bagan  yang  menerangkan tentang proses informasi dampak:

## Bagan 1.

## Proses Informasi Dampak Kegiatan Pertambangan

## (sumber: PT. Kalimantan Prima Persada)
Seperti  digambarkan  di  atas,  perusahaan  harus  mengidentifikasi kondisi-kondisi  lingkungan  yang  akan  dijadikan  area  pertambangan  yaitu lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang kondisi-
36 Lokakarya  tentang Free,  Prior  and  Informed  Consent ’  membuat  FPIC  bekerja  bagi masyarakat dan perusahaan, Pekanbaru 26-28 November 2007.
kondisi pada saat pertambangan berjalan baik kondisi yang bermanfaat atau kondisi-kondisi  yang  bisa  membahayakan  mereka.  Setelah  perusahaan memberikan  informasi  tentang  kondisi-kondisi  pada  saat  kegiatan pertambangan,  masyarakat  bisa  menentukan  apakah  kegiatan  pertambangan tersebut  akan  diterima  atau  ditolak.  Dengan  dilakukan  pendekatan  dengan memberikan  informasi  terlebih  dahulu  maka  perusahaan  akan  lebih  aman mengelola kegiatan pertambangan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain  pada  saat  pra  tambang,  kegiatan  partisipasi  tersebut  juga dilakukan pada saat perusahaan itu beroperasi. Kegiatan partisipasi tersebut dilakukan melalui organisasi yang ada di masyarakat yang anggotanya tidak hanya  dari  masyarakat  tetapi  perusahaan  ikut  berada  dalam  organisasi tersebut.  Organisasi  ini  bertujuan  untuk  penyampaian  keluhan-keluhan terhadap  perusahaan  dan  sebagai  upaya  untuk  memediasi  keinginan- keinginan  masyarakat  supaya  tidak  terjadi  konflik  berkepanjangan. Digunakannya  mediasi  dalam  menyelesaikan  perselisihan  perusahaan  dan masyarakat  karena  mediasi  memandang  suatu  penyelesaian  masalah  ke depan,  bukan  ke  masa  lampau.  Hukum  memandang  ke  belakang  untuk menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah; mediasi memandang ke depan untuk menemukan solusi di mana para pihak bisa menyesuaikan diri. Di  dalam  hukum,  pengadilan  menggunakan  kekuasaaannya  untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan dalam mediasi, anda memberikan kewenangan pada diri anda sendiri untuk menemukan solusi anda sendiri. 37 Jadi  mediasi lebih  mengakomodir  kehedak  para pihak,  sehingga  para  pihak tidak dirugikan.

## C. Penutup
1. Simpulan
Kebijakan  kriminal  memunyai  tujuan  untuk  perlindungan  terhadap masyarakat,  sehingga  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan kriminal  dalam  Pasal  162  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  tidak  memberikan  perlindungan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Untuk  itu,  maka  kebijakan  kriminal  yang menggunakan  sarana  penal  harus  bergeser  kepada  sarana  non-penal. Penerapan  sarana  non-penal  dilakukan  dengan  membentuk  organisasi  di mana  dalamnya  melakukan  tindakan-tindakan  komunikatif  dengan  cara demokrasi  deliberatif.  Demokrasi  deliberatif  sebagai  sarana  untuk memfasilitasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  organisasi  tersebut. Partisipasi  tersebut  dilakukan  pada  pra  pertambangan  dilakukan  untuk
37 Ahmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Sosiologi  Hukum  Kajian Empiris  Terhadap  Pengadilan,
Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 26.
mendapatkan  legitimasi  masyarakat  dan  pada  saat  pertambangan  sedang beroperasi dilakukan untuk memediasi konflik-konfilik akibat beroperasinya pertambangan.

## 2. Saran
Pemerintah  harus  mengaji  atau  membatalkan  Pasal  162  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang menghukum  setiap  orang  yang  merintangi  kegiatan  pertambangan,  dengan Pasal  ini  masyarakat  dirampas  hak-haknya  untuk  menyuarakan  keberatan tentang keberadaan perusahaan pertambangan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ali,  Ahmad  dan  Heryani,  Wiwie,  2012, Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris Terhadap Pengadilan, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Ancel,  Marc,  1965, Social  Defance,  A  Modern  Approach  to  Criminal Problems, London: Routlarge & Kegan Paul. Arief,  Barda  Nawawi,  2002, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. ________________,  1994, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatandengan  Pidana  Penjara ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hatta, Mohammad, 1967, Ekonomi Terpimpin, Jakarta: Djambatan. Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ,
Bandung: Alumni. Priyatno, Dwidja, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia ,  Bandung: Utomo. Saleng,  H.  Abrar,  2004, Hukum  Pertambangan, Cet  2,  Yogyakarta:  UII Press. Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
______,  1983,  Hukum Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Bandung: Sinar Baru.
______, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni. Sutendi,  Andrian,  2011, Hukum  Pertambangan, Cet  1,  Jakarta:  Sinar Garfika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara

## C. Sumber lain
Hukumonline, unsur  pemidanaan  di  UU  minerba, diakses  tanggal    21 Februari 2013
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (edisi  kedua),  1995,  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka.
Pan  Mohamad  Faiz,  Penafsiran  Konsep  Penguasaan  Negara  Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, www. Jurnal Hukum. Blogspot.com, diakses 24 November 2010.