Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)
Faridatuz Zakiyah 1 , Luqman Nur Hisam 2
1 Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2 IAIN Kudus 1 farida.zakya@gmail.com, 2 luckyman46@gmail.com
Abstract
Mudharabah transactions are  currently  included  in the  main elements  of  a fairly  risky position, because even though this system takes place due to cooperation between sahibul mall and mudharib, the implementation is quite difficult. Moreover, the practice carried out in banking is not exactly the same as the system applied with the classical concept, coupled  with  the  existence  of  several  new  provisions  such  as  the  implementation  of collateral in the mudharabah financing contract.
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  analyzing  the  application  of  guarantees  in mudharabah financing practiced by banks in Indonesia using the Islamic legal framework. The research method used in this study is descriptive-qualitative analysis. From this study it can be concluded that the application of guarantees in mudharabah financing in Islamic banks is absolutely required. Because the thing that becomes a special consideration is to avoid things that cause harm to one party. In this case an aspect of assymetric information which in this situation will create moral hazard.
Keywords: mudharabah, sahibul mall, mudharib, moral hazard

## Abstrak
Transaksi mudharabah saat ini termasuk dalam unsur pokok yang posisinya cukup berisiko, karena meskipun sistem ini berlangsung dikarenakan adanya kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib, akan tetapi untuk pelaksanaannya lumayan sulit. Apalagi praktik yang dilaksanakan di perbankan tidak sama persis dengan sistem yang diterapkan dengan konsep klasik, ditambah dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan  baru  seperti  adanya  penerapan  jaminan  dalam  akad pembiayaan mudharabah.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  menganalisa  penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan oleh perbankan di Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Dari penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  penerapan  jaminan  dalam  pembiayaan mudharabah di bank syari’ah secara mutlak diharuskan. Karena hal yang menjadi pertimbangan  khusus  adalah  untuk  menghindari  hal-hal  yang  menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini adalah segi  assymetric information yang mana dalam keadaan tersebut akan memunculkan moral hazard.
Kata kunci: mudharabah, sahibul mal, mudharib, moral hazard

## PENDAHULUAN
Akad pembiayaan mudharabah merupakan sebuah akad yang telah dikenal  oleh  umat  Muslim  sejak  zaman  Muhammad  Saw.,  bahkan

## Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam
dipraktikkan  oleh  bangsa  Arab  sebelum  turunnya  agama  Islam.  Ini dibuktikan ketika  Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang sebelum diangkat  menjadi  Nabi,  beliau  melakukan  transaksi  akad  pembiayaan mudharabah dengan Siti Khadijjah. Begitupun dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah bank syari’ah yang melakukan transaksi akad pembiayaan mudharabah  dengan  siapapun  yang  berkehendak  dalam  salah  satu produknya.
Transaksi  mudharabah  saat  ini  termasuk  dalam  unsur  pokok  yang posisinya  cukup  berisiko,  karena  meskipun  sistem  ini  berlangsung dikarenakan adanya kerjasama antara  sahibul  mal  dengan mudharib, akan tetapi  untuk  pelaksanaannya  lumayan  sulit.  Apalagi  praktik  yang dilaksanakan  di  perbankan  tidak  sama  persis  dengan  sistem  yang diterapkan  dengan  konsep  klasik,  ditambah  dengan  adanya  beberapa ketentuan-ketentuan baru seperti adanya penerapan jaminan dalam akad pembiayaan  mudharabah.  Padahal  sudah  jelas-jelas  tidak  diizinkan  oleh ulama  fikih  untuk  menuntut  jaminan  dari  mudharib,  akan  tetapi  dalam kenyataannya,  bank-bank  Islam  pada  umumnya  benar-benar  meminta ragam bentuk jaminan dari pihak mudharib. (Ascarya, 2007: 221) Terlebih lagi,  prinsip  dalam  analisis  pembiayaan  di  bank  syari’ah  juga menggunakan 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Prinsip  yang  keempat,  collateral  artinya  bahwa  bank  dalam  melakukan pendekatan  analisis  pembiayaan  selalu  memperhatikan  kualitas  dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. (Muhammad, 2005: 304) Di Indonesia sendiri, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan
mudharabah  adalah  sah  berdasarkan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perbankan  dalam  pasal  1  angka  23  maupun  menurut  Peraturan  Bank Indonesia.  Bahkan  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  juga  membolehkan  praktek  jaminan  tersebut  dengan  cara menerbitkan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan mudharabah khusus mengenai jaminan angka 7, yaitu:
“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,  namun  agar  mudharib  tidak  melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”
Dari  berbagai  pemaparan  di  atas,  ada  kegelisahan  dari  penulis bahwa dengan penerapan ada jaminan pada bank syari’ah adalah penuh dengan perdebatan di kalangan ulama, khususnya ulama fikih klasik yang mana tidak memperbolehkan mengharuskan  mudharib memberi jaminan. Namun,  dari  jaminan  tersebut  adalah  sebuah  keharusan  yang  absolute ataukah  relative  ketika  dirasa  diperlukan  untuk  sebuah  pembiayaan

## Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Perbankan Syariah di
Indonesai)
khususnya mudharabah. Seperti diketahui bahwa dalam QS. al-Baqarah ayat 283 disebutkan bahwa jaminan adalah sebuah keadaan relative yang mana tidak adanya keharusan, karena penerapan jaminan tersebut bias diganti dengan adanya saling kepercayaam (amanah).
Manusia  dikategorikan  sebagai  agen  dibagi  menjadi  dua  macam yaitu  agenyang  baik  dan  yang  jahat.  (Syafiq  Mahmadah  Hanafi,  2004) Ketika menjadi agen yang jahat, bahwa penerapan jaminan itu sangat perlu, terlebih  dewasa  ini  masalah  kepercayaan  seperti  halnya  mencari  jarum dalam  tumpukan  jerami.  Kemudian,  ketika  menjadi  agen  yang  baik, cukuplah rasa percaya (amanah) ketika dalam melakukan transaksi, hal ini sangat  bertolak  belakang  dengan  keadaan  yang  terjadi  sekarang  bahwa banyak terjadi ketimpangan dalam berbisnis terutama dalam bermuamalat jika dilihat dari segi moral  hazard. Maka dari itu penulis akan membahas secara  detail  dan  terperinci  apakah  dengan  adanya  penerapan  jaminan dalam pembiayaan mudharabah tersebut apakah sesuai dengan ayat-ayat al- Qur’an sebagaimana termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000.

## PEMBAHASAN
Mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal (sahibul mal) untuk  menyertakan  modalnya  kepada  pekerja  untuk  diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. (As-Sarakhsi, 18)
Dalam  konteks  perbankan,  pembiayaan  mudharabah  adalah  akad kerjasama  usaha  antara  bank  sebagai  pemilik  dana  (sahibul  maal)  dan nasabah  sebagai  pengelola  dana  (mudharib)  untuk  melakukan  kegiatan usaha  dengan  nisbah  pembagian  hasil  (keuntungan  atau  kerugian,  profit and  loss  sharing)  menurut  kesepakatan  dimuka.  Dalam  pembiayaan mudharabah  hubungan  antara  pihak  bank  dengan  dengan  pihak  nasabah pengelola  dana  di  dasarkan  pada  prinsip  kepercayaan  (amanah), maksudnya pengelola dana (mudharib) dipercaya untuk mengelola modal mudharabah,  dia  tidakdikenakan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang  melanggar syarat dalam perjanjian. (Al-Kasani, 1969: 360)
Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan  mudharabah,  maka  mudharabah  dalam  istilah  bahasa  inggris disebut  trust  financing  atau  trust  investment.  Prinsip  inilah  yang membedakan  pembiayaan  yang  menggunakan  akad  mudharabah  dengan akad-akad lainnya.  Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (sahibul mal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk  mengembalikan  modal  atau  modal  dengan  keuntungan.  Jika

## Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam
pihakshahibul  mal  mempersyaratkan  pemberian  jaminan  dari  nasabah pengelola (mudharib) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak  mudharabah  tersebut  menurut  mayoritas  ulama  (jumhur  ulama) tidak  sah  (ghair  shahih)karena  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  akad amanah dalam mudharabah.
Meskipun  fikih  tidak  mengizinkan  pemilik  modal/investor  untuk menuntut  jaminan  dari  mudharib,  dalam  kenyataannya,  bank-bank  Islam umumnya  benar-benar  meminta  beragam  bentuk  jaminan,  baik  dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk  memastikan  bahwa  kinerja  mudharib  sesuai  dengan  syarat-syarat kontrak.  International  Islamic  Bank  for  Investment  and  Development, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan mudharabah untuk menyatakan  jenis  jaminan  yang  dapat  mereka  berikan  kepada  bank. Demikian  juga,  salah  satu  klausul  dalam  kontrak  mudharabah  pada FaisalIslamic Bankof Egypt dinyatakan bahwa“Jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana,  atau  bertindak  bertentangan  dengan  syarat-syarat  investor,  maka mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini.” (Abdullah Saeed, 2004: 86)
Di  Indonesia,  sebagaimana  yang  telah  di  uraikan  di  atas,  praktek pengenaan  jaminan  untuk  pembiayaan  mudharabah  sah  adanya  baik berdasarkan  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  perbankan  maupun menurutperaturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan  Syari’ah  Nasional(DSN)  juga  membolehkan  praktek  jaminan tersebut. (Ichwan Syam, 2003: 45)
Jaminan  menjadi  keharusan  bagi  semua  institusi  perbankan  baik yang konvensional ataupun syari’ah. Penerapan jaminan atas pembiayaan mudharabah pada perbankan syari’ah mutlak tidak dapat dihindari. Dalam kaitannya  dengan  jaminan  tersebut,  semua  lembaga  perbankan  syari’ah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Dalam aturan tersebut,  bahwa  besarnya  jaminan  adalah  125%  dari  modal  yang dipinjamkan. Jika mudharib gagal melunasi angsuran modal dan tidak bisa memberikan  laba,  maka  bank  berhak  mengambil  alih  pengaturan  atas proyek  usaha.  Dan  jika  terjadi  kerugian  yang  sangat  besar,  maka  bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya.
Ada  perbedaan  antara  konsep  mudharabah  dalam  fikih  klasik, dengan  aplikasinya  di  perbankan  syari’ah,  di  antaranyamengenai persoalan jaminan yang harus diberikan mudharib kepada pihak sahibul mal dalamhal ini bank syari’ah. Menyikapi persoalan ini, para ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid dalam  bukunyaNahwa  Tathwiri  Nidhami  al-Mudharabah  fi  al-Masharif  al-

## Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Perbankan Syariah di
Indonesai)
Islamiyah,  menyatakan  bahwa  jaminan  untuk  pembiayaan  mudharabah dalam  praktek  perbankan  syari’ah  diperbolehkan  dan  sangat  penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini: (Muhammad Abdul Mun’im, 2000: 127)
Pertama, pada konteks perbankan syari’ah saat ini mudharabah yang dilakukan berbeda dengan  mudharabah  tradisional (mudharabah  tsunaiyah) yang  hanya  melibatkan  dua  pihak  sahibul  mal  dan  mudharib,  di  mana keduanya sudah saling bertemu secara langung (mubasyarah) dan mengenal satu dengan lainnya. Sementara praktek mudharabah di perbankan syari’ah saat ini, Bank berfungsi sebagai lembaga intermediary me-mudharabah-kan dana sahibul mal yang jumlahnya banyak kepada mudharib lain, dan shahibul mal  yang  jumlahnya  banyak  tersebut  tidak  bertemu  langsung  dengan mudharib sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas mudharib. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari’ah harus menerapkan asas prudential (kehati- hatian),  di  antaranya  dengan  mengenakan  jaminan  kepada  nasabah penerima pembiayaan.
Kedua,situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (trust) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun’im Abu Zaid dalam karyanya yang lain Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy, juga menyatakan bahwa  faktor  terbesar  yang  menjadi  hambatanperkembangan  perbankan syari’ah,  khususnya  dalambidang  investasi  adalah  rendahnya  moralitas para  nasabah  penerima  dana  pembiayaan  dalam  hal  kejujuran  dan memegang amanah.
Oleh  sebab  itu,  larangan  jaminan  dalam  mudharabah  karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena  adanya  perubahan  kondisi  obyektif  masyarakat  dalam  bidang moralitas. sesuai dengan kaidah:
ا امدعو ادوجو ةلعلا عمرودي مكحل Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya ‘illat (alasan).
Jika‘illat  berubah  maka  akibat  hukumnya  pun  berubah.  Namun demikian, meskipun jaminan dalam mudharabah dalam praktek perbankan saat  ini  diperbolehkan,  tetapi  disyaratkan  bahwa  jaminan  tersebut  harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard yang mana berupa  penyimpangan  oleh  pengelola  dana  (taqshir  al-amiil),  bukan bertujuan  mengembalikan  modal  bank  atau  sebagai  ganti  rugi  setiap kerugian  atas  kegagalan  usaha  mudharib  secara  mutlak.  Oleh  karena  itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (ta’addi), kelalaian (taqshir), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (mukhalafatu al syurut). (Muhammad Abdul Mun’im, 1996: 127)

## Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam
Bank syari’ah tidak serta merta dapat menyalurkan sejumlah dana begitu saja kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa  pembiayaan  yang  telah  diberikan  kepada  nasabah  tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalakan keuntungan kedua  belah  pihak.  Begitu  dana  dikelola  oleh  mudharib,  maka  akses informasi  bank  terhadap  usaha  mudharib  menjadi  terbatas.  Dengan demikian,  terjadi  assymmetric  information  di  mana  mudharib  mengetahui informasi-informasi yang  tidak  diketahui oleh pihak bank. (Muhammad, 2008: 70)
Pada saat yang sama timbul moral hazard dari pihak mudharib, yakni ketika mudharib melakukan-hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib sendiri sehingga merugikan si pemodal. (Muhammad, 2008: 70)
Untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  risiko-risiko  di  atas, maka bank syari’ah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika  menyalurkan  pembiayaan  kepada  mudharib.  Batasan-batasan  ini dikenal sebagai incentive-compatible constraints. Melalui incentive compatible constraints  ini,  nasabah  secara  sistematis  “dipaksa”  untuk  berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi  mudharib maupun pihak sahibul mal sendiri. (Adiwarman Karim, 2010: 214)
Dalam  kaitannya  dengan  jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah, bank  syari’ah  mengambil  langkah  untk  meyakinkan  bahwa  modal  dan keuntungan yang kelak akan diperoleh harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana  yang  sudah  disepakati  sebelumnya  dalam  kontrak.  Secara umum, hal tersebut dapat tercapai apabila diterapkan adanya jaminan dari pihak  mudharib,  meskipun  secara  fikih  tidak  diperbolehkan  memungut jaminan  dari  mudharib,  bahkan  secara  umum  bank  syari’ah  telah melakukannya. (Ibnu Qudamah, 68)
Menurut  Syafi’i  Antonio,  bahwa  jaminan  tidak  untuk  diciptakan untuk  menjamin  pulangnya  modal,  akan  tetapi  untuk  meyakinkan  akan pekerjaan  mudharib  sesuai  dengan  batasan-batasan  kontrak  dan  tidak dilakukan dengan main-main. (Syafi’i Antonio, 2001: 105)
Dari  uraian  di  atas,  meskipun  penerapan  jaminan  dalam  akad pembiayaan mudharabah sangat diperlukan, namun secara fikih jaminan itu tidak  diperbolehkan.  Akan  tetapi  dari  sudut  pandang  lain  yaitu  demi kemaslahatan,  bahwasanya  penerapan  jaminan  dalam  akad  pembiayaan mudharabah menjadi wajib dilaksanakan guna menjamin keberlangsungan pembiayaan  menjadi  lancar  dan  nyaman.  Sebagaimana  yang  sudah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

## Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Perbankan Syariah di
Indonesai)
                                                                                                                                                                                                                                                             1    
Artinya:  “Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak secara  tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  penerapan  jaminan  telah diatur  sedemikian  rupa  ketika  melakukan  kegiatan  muamalat,  yaitu jaminan  pada  pembiayaan  mudharabah  pada  khususnya.  Namun  ayat tersebut tidak mengaskan adanya keharusan menerapkan jaminan, maka dari itu dengan adanya ayat tersebut bersifat relatif dan tidak mutlak. Jika dilihat dari perkembangan transaksi dari dulu hingga saat ini, bahwasanya jaminan  adalah  hal  mutlak  karena  untuk  menghindari  hal-hal  yang menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak.  Dalam  hal  ini  adalah  segi assymetric  information  yang  mana  dalam  keadaan  tersebut  akan memunculkan  moral  hazard.  Dengan  kata  lain,  ketiadaan  informasi  atau kondisi yang menunjukkan sebagian mempunyai informasi dan yang lain tidak, seperti tidak terbukanya mudharib dalam hal pekerjaan yang terkait dengan  pembukuan,keuangan  dan  lain  sebagainya,  sehingga  akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha (mudharib) dan ini  yang perlu menjadi pertimbangan khusus, karena hal  tersebut  merupakan  masalah  yang  paling  krusial  dalam  praktek pembiayaan  mudharabah  di  bank  syari’ah.  Untuk  itu,  dapat  disimpulkan bahwa ayat tersebut  secara tepat bisa dijadikan  hujjah,  sehingga jaminan dalam  pembiayaan  mudharabah  secara  mutlak  diharuskan  dalam prakteknya di lembaga keuangan syari’ah khususnya perbankan syari’ah.

## KESIMPULAN
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah  di  bank  syari’ah  secara  mutlak diharuskan. Karena hal yang menjadi pertimbangan khusus adalah untuk

## Faridatuz Zakiyah, Luqman Nur Hisam
menghindari  hal-hal  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak. Dalam hal ini adalah segi assymetric information yang mana dalam keadaan tersebut  akan  memunculkan  moral  hazard.  Dengan  kata  lain,  ketiadaan informasi atau kondisi yang menunjukkan sebagian mempunyai informasi dan yang lain tidak, seperti tidak terbukanya mudharib dalam hal pekerjaan yang terkait dengan pembukuan, keuangan dan lain sebagainya, sehingga akan  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha (mudharib) dan ini  yang perlu menjadi pertimbangan khusus, karena hal tersebut merupakan masalah yang paling krusial dalam praktek pembiayaan  mudharabah  di  bank  syari’ah.  Maka  dari  itu,  ketentuan mengenai  jaminan  yang  terdapat  pada  angka  7  dalam  Fatwa  DSN  MUI Nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000  tidak  perlu  dipermasalahkan,  karena sudah sesuai dengan ketentuan syarak sebagaimana tertulis dalam QS. al- Baqarah ayat 283.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kasani,(1996), Bada’i al -Shana’i fi Tartib al -Syara’i, Jilid VIII,Kairo: tnp. Antonio, Syafi’i, (2001), Bank Syariah: Teori dan Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.
As Sarakhsi, Al-Mabsut, Jilid XXI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Ascarya, (2007), Akad dan Produk Perbankan Syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (2002), 30 Juz, Cet. ke-10, Jakarta: Darus Sunnah.
Ichwan Syam dkk, (2003), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ahNasional, Jakarta: DSN-MUI dan BI.
Karim, Adiwarman, (2010), Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo.
Muhammad,  (2005),    Manajemen  Bank  Syariah  (Yogyakarta:  UPP  AMP YMKN.
__________, (2008), Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah,Ed. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Qudamah, Ibnu,Al-Mughni ‘ala al-Syarh al-Kabir,Vol. V, Mesir: Al-Manar, t.t. Saeed, Abdullah, (2004), Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation, Terjemahan Arif maftuhin, Jakarta: Paramadina.
Zaid, Muhammad Abdul Mun’im Abu, (2000), Nahwa Tathwiri Nidhami al- Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyyah,Mesir: Al-Ma’had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy.
__________,  (1996),  Al-Dhaman  fi  al-Fiqh  al-Islamy  wa  Tathbiqatuhu  fi  al- Masharif  al-Islamiyyah,  Mesir:  Al-Ma’had  al-Alamy  li  al-Fikr  al- Islamy.