Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda
Oleh; Suyanto*
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Email; fekon@uwgm.ac.id

## Abstrak
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meng analisa permasalahan yang dihadapi Kota  Samarinda  dalam  berkehidupan  sosial  terkait  dengan  masalah  kepemudaan serta solusi  apa  yang  sebaiknya  di  lakukan  untuk  penataannya. Beberapa  hal  yang  dapat  di simpulkan  dari  hasil  penelitian  yaitu  tampak  bahwa  Pemuda merupakan  kelompok sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahankan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda. Selain itu masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda dan juga  ada nya tumpang tindih  tugas dan peran antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda
Keyword : Analisa Jabatan, Job Deskripsi, Job Spesifikasi

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan jumlah penduduk Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,  data Badan  Pusat  Statistik  (BPS) jumlah  penduduk  kota  samarinda tahun  2015  sejumlah  812.  597  jiwa  .    Dari  jumlah  tersebut  penduduk    usia  muda    ( Pemuda ) memiliki jumlah yang tidak kecil yaitu sebesar 242.076 jiwa yang merupakan 29,14 persen pada  tahun 2015 orang
Kondisi  secara  spesifik  berkaitan  dengan  masalah-masalah  kepemudaan  di kota Samarinda adalah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan  yang ada di kota samarinda  yang  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan  potensi  konflik. Saat ini tercatan ada 10 Organisasi Kepemudaan yang secara resmi terdaftar di kantor Kesbangpol    Kota  Samarinda  diluar  dari  jumlah  Organisasi  Masyarakat  (ORMAS:  46 orgaisasi)  ,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM  :  37  Organisasi)  dan  Paguyuban sejumlah 25 Paguyuban. Data berbeda di dapat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga di mana  jumlah  Organisasi  Kepemudaan.  Memiliki  jumlah  yang  lebih  banyak  (  98 Organisasi kepemudaan)
Harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan    manfaat  semaksimal  mungkin  bagi  pembangunan  ,  pemuda  perlu dilibatkan  dalam  proses-proses  pembangunan.    Keterlibatan  ini  menjadi  penting karena  apabila  pemuda  berada  di  luar  lingkaran  proses  pembangunan  akan  cenderung memberikan  potens negatif dan akan  menjadi faktor penghambat pembangunan.
Angkatan  muda  tidak  boleh    termarjinalisasi    dalam  proses  pembangunan, mengingat  konsep  pembangunan  sendiri  tidak  lain  adalah  sebuah  drama  kolosal  yang harus  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat    tidak  terkecuali  pemuda  dan  dilakukan
secara  berkelanjutan.  Pemuda  merupakan  segmen  yang  memiliki  energi  besar  serta inovasi  yang  tinggi,  sehingga  apabila  mereka  termarginalisasikan    akan  melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.
Melihat  kompleksitas  permasalahan    pemuda  baik  dari  sisi  positif  dan negatifnya  serta  pentingnya  peran  pemuda  maka  diperlukan    strategi  yang  dilakukan secara  sistematis  untuk  meningkatkan  peran  serta  pemuda  dalam  seluruh  aspek kehidupan  manusia  dan  memperhatikan  serta  melibatkan  pemuda  ke  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebijakan  dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

## B. Rumusan Masalah.
Berdasar uraian pada Latar Belakang di atas, maka dapat di identifikasi masalah pada perumusan masalah kepemudaan  sebagai berikut:
“ Permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  Kota  Samarinda  dalam  berkehidupan sosial  terkait  dengan  masalah  kepemudaan serta  solusi  apa  yang  sebaiknya  di lakukan untuk penataannya?

## C. Tujuan dan Kegunaan.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan  rancangan  kebijakan-kebijakan  selanjutnya  berkaitan  dengan  tata  kelola kepemudaan di kota Samarinda.
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Merumuskan  permasalahan  yang  dihadapi  Kota  Samarinda  dalam  berkehidupan sosial terkait dengan masalah Kepemudaan .
2. Merumuskan  apakah  diperlukan  peraturan  khusus  di  waktu  yang  akan  datang untuk  memberikan  payung  hukum  terhadap  tata  kelola  kepemudaan  di  kota Samarinda
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda:
a. Dapat  memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak  pengambil  kebijakan akan  pentingnya    peran  pemuda  dalam  mendukung  pembangunan  kota Samarinda.
b. Dapat  dijadikan  pijakan    dalam  menyusun  kerangka  hukum  (legal Framework) bagi perumusan ketentuan yang diperlukan.
2. Bagi Masyarakat ( Pemuda ):
a. Dapat  dijadikan  dasar    penataan  dan  mengembangkan  pola  harmonisasi pembangunan  kepemudaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah    Kota Samarinda.
b. Terciptanya    harmonisasi  antar pemuda,  antar  organisasi  kepemudaan  dan antar pemuda dengan pemerintah.

## D. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian
Penyusunan  kajian    akademik  ini  bersifat  kualitatif,  yang  didasarkan  pada  data (bahan  hukum  dan  informasi).  Penyusunan  kajian  akademik  ini  lebih  mengacu  pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif).
Menurut  Denzin  &  Lincoln  (2009)  “Para  peneliti kualitatif  menekankan  sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti,  dan  tekanan  situasi  yang  membentuk  penyelidikan.  Para  peneliti  semacam  ini mementingkan  sifat  penyelidikan  yang  sarat  nilai.  Mereka mencari  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan  yang  menyoroti  cara  munculnya  pengalaman  sosial  sekaligus perolehan maknanya” (halaman 6).
Sedangkan karakteristik  dari penulisan kajian akademik ini ialah studi literature dan  kepustakaan  dengan  analisis  terhadap  hipotesis  yang  diperoleh.  Dilihat  dari  sifat tujuan  penulisan,  maka  kajian  akademik  ini  termasuk  dalam  penulisan  yang  bersifat deskriptif.
Dimana  menurut  Neuman  (2006)  sebagai  “ Research  in  which  the  primary purpose  is  to  “paint  a  picture”  using  words  or numbers  and  to  present  a  profile,  a classification  of  types,  or  an  outline  of  steps  to  answer  questions  such  as  who,  when, where,  and  how ” atau  penelitian  dengan  tujuan  utama  “menggambarkan  sebuah gambar”  menggunakan  kata -kata  atau  angka  dan  untuk  menyajikan  satu  profil,  suatu klasifikasi dari jenis, atau suatu garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketika, dimana, dan bagaimana.

## 2. Teknik Analisis
Analisis  yang  digunakan  dalam  kajian  akademik  ini  adalah deskriptif-analitis. Dalam  penyusunan  kajian  akademik  ini,  yang  dilakukan  penyusun  ialah pertama mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Kedua menganalisis  urgensi pembentukan  peraturan  daerah  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, dan  yang ketiga adalah  menawarkan  gagasan  kongkrit  dan  solutif  mengenai  konsep pengembangan  kepemudaan    dan  jika  dipandang  urgen  maka  merekomendasikan pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  efektif  sebagai  sarana  mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang Kepemudaan.

## E. Kajian Teori

## Pemuda dan  Organisasi Kepemudaan
Dalam  Undang-Undang  Nomor    40  tahun  2009  dinytakan  bahwa  Pemuda  adalah warga negara Indonesia  yang  memasuki periode penting pertumbuhan  dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus Webstersnya sebagai “ the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person ”.
Sedangkan dalam kerangka usia, WHO menggolongkan usia 10 – 24 tahun sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10 -19 tahun. Contoh lain di Canada dimana negara tersebut menerapkan bahwa “ after age 24, youth are no longer eligible for adolescent social services ” Sebagai  calon  generasi penerus  yang  akan  menggantikan  generasi  sebelumnya.  Secara  internasional,WHO menyebut seb agai” young people ” dengan batas usia 10 -24 tahun, sedangkan usia 10- 19  tahun  disebut atau  remaja.  International  Youth  Year  yang  diselenggarakan  tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda
.

## Perand dan Fungsi Pemuda Dalam Reformasi
Sikap  idealisme  mendorong pemuda untuk  memperjuangkan  sebuah  aspirasi pada penguasa, dengan
cara mereka sendiri. Dalam hal ini, secara umum pemuda menyandang tiga fungsi strategis, yaitu : 1. Sebagai penyampai kebenaran (agent of social control)
2. Sebagai agen perubahan (agent of change)
3. Sebagai generasi penerus masa depan (iron stock)
Peran dan fungsi pemuda dapat ditunjukkan dengan cara :
1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan.
2. Semangat  mengawal dan  mengawasi  jalannya  reformasi,  harus  tetap  tertanam dalam jiwa setiap pemuda.
3. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri pemuda, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan.
Saat generasi  yang  memimpin  bangsa  ini  sudah  mulai  berguguran  pada  saat itulah tongkat estafet perjuangan bangsa ini. Di serahkan kepada pemuda.  Untuk hal ini  pemuda  diharuskan  memiliki  kemampuan  yang  mumpuni  diantaranya  pada kemampuan :
1. Soft skill (Kemampuan Kepribadian)
a.  Soft  Skill  atau  kemampuan  kepribadian  adalah  salah  satu  faktor  untuk sukses  pada  pendidikan  yang  ditempuh  dan  juga  penentu  untuk  masa depan seseorang dalam menjalani hidupnya, Karena soft skill hampir 80 % menentukan keberhasilan seseorang.
b. Kemampuan soft skill yang perlu dimiliki seorang pemuda.
• Manajemen waktu, dan Kepemimpinan (leadership)
• Tingkat kepercayaan yang tinggi (self confidence)
• Selera humor yang tinggi (sense of humor)
• Memiliki keyakinan dalam agama (spir itual capital) 2. Hard Skill (Kemampuan Intelektual) Kemampuan  intelektual  hanya  mendukung  20  %  dari  pencapaian prestasi dan keberhasilan seseorang Jika  kemampuan  soft  skill  ini  kita  punyai,  maka  kita  akan  menjadi  orang yang  baik  di  masa  depan,  sebab  saat ini  yang  terjadi  banyak  orang  yang penting tapi sedikit yang baik.
Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Pemuda.
Pola  dasar  pembinaan  dan  pembangunan  generasi  muda  ditetapkan  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidkan  dan Kebudayaan nomor : 0323/U/1978 tanggal 28 oktober 1978.
Tujuannya adalah agar  semua  pihak  yang  turut  serta  dan  berkepentingan dalam  penanganannya  benar-benar  menggunakannya  sebagai  pedoman  sehingga pelaksanaanya dapat terarah, menyeluruh dan terpadu serta dapat mencapai sasaran dan
tujuan yang dimaiksud. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan:
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang dasar 1945
3. Landasan Histories : Sumpah Pemuda dan Proklamasi
4. Landasan Normatif : Tata nilai ditengah masyarakat.

## Masalah-Masalah Generasi Muda
Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini antara lain:
1. Menurunnya  jiwa  idealisme,  patriotisme,  dan  nasionalisme  di  kalangan masyarakat termasuk generasi muda.
2. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik  yang formal maupun non formal. Tingginya jumlah putus sekolah  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  sebab  yang  bukan  hanya  merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa.
4. Kurangnya  lapangan  kerja  /  kesempatan  kerja  serta  tingginya  tingkat pengangguran  /setengah  pengangguran  di  kalangan  generasi  muda  dan mengakibatkan  berkurangnya  produktivitas  daerah dan  memperlambat kecepatan  laju  perkembangan  pembangunan  serta  dapat  menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
5. Kurangnya  gizi  yang  dapat  menyebabkan  hambatan  bagi  perkembangan kecerdasan  dan  pertumbuhan  badan  di  kalangan  generasi  muda,  hal  tersebut disebabkan oleh rendahnya daya beli dan kurangnya perhatian tentang gizi dan menu makanan seimbang di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
6. Masih  adanya perkawinan  di  bawah  umur,  terutama  di  kalangan masyarakat daerah pinggiran.
7. Pergaulan bebas  yang membahayakan sendi-sendi perkawinan dan kehidupan keluarga.

## Potensi- potensi Generasi Muda
Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda perlu dikembangkan adalah:
1. Idealisme dan daya kritis
2. Dinamika dan kreativitas
3. Keberanian Mengambil Resiko
4. Opimis dan kegairahan semangat
5. Sifat kemandirian, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab
6. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan
7. Patriotisme dan Nasionalisme

## 8. Kemampuan menguasai ilmu dan teknologi

## F. Pembahasan
1. Asas, Tujuan dan Fungsi Pengaturan dan Penataan Kepemudaan Berdasarkan pada asas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bertujuan  terwujudnya  pemuda  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak,  sehat,  cerdas,  kreatif,  inovatif,  mandiri,    demokratis, bertanggung  jawab,  berdaya  saing,  serta  memiliki  jiwa  kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan,dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka NKRI.
Pembangunan  Kepemudaan  dilaksanakan  dalam  bentuk  pelayanan  kepemudaan. Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah Tugas  dan  wewenang  Pemerintah  Daerah    melaksanakan  kebijakan  nasional  dan daerah  provinsi  dalam  rangka  menyelenggarakan pelayanan  kepemudaan, melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sesuai karakteristik daerah.Dalam  melaksanakan  tugasnya  Pemeritah  daerah  dalam  hal  ini  Walikota secara operasional dilaksanakan Kepala SKPD dan Instansi terkait.
Walikota  dalam melaksanakan  tanggung  jawabnya  berwenang  menetapkan kebijakan  pembangunan  kepemudaan,  rencana  strategis,  kebijakan  kerjasama, mengoordinasikan program pembangunan, merencanakan, penyediaan sarana dan prasarana,  memfasilitasi  masyarakat  dan  pelaku  usaha,  meningkatkan  kapasitas kelembagaan  organisasi  kepemudaan  dan  SDM,  memberikan  penghargaan  dan memberikan  sanksi  kepada  pemuda,  organisasi  kepemudaan,  masyarakat,  pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
3. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda
Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan dan ini diwujudkan dengan menumbuhkembangkan  aspek  etik  dan  moral,  memperkuat  iman  dan  takwa, meningkatkan  kesadaran  hukum,  kedisiplinan,  nasionalisme,  ketahanan  Daerah dan Nasional
Peran  aktif  pemuda  sebagai    kontrol  sosial  dan  agen  perubahan  diwujudkan dengan  memperkuat  wawasan  kebangsaan,  membangkitkan  kesadaran,  sikap kritis, partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, mengembangkan pendidikan politik,  sumber  daya  ekonomi,  ipteks,  olahraga  dan  seni  budaya,  kepedulian lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
Pemuda  bertanggung  jawab  dalam  pembangunan  untuk  menjaga  Pancasila, tegaknya NKRI,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  melaksanakan konstitusi  tegaknya  hukum,  meningkatkan  kecerdasan  dan  kesejahtraan masyarakat,  ketahanan  Daerah,  kerjasama  dan  melestarikan  budaya  Daerah  dan nasional.
Setiap  pemuda  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  pengaruh  destruktif, pelayanan  dalam  penggunaan  sarana  prasarana,  advokasi,  akses  pengembangan diri,  berperan  dalam  perencanaan,  pengawasan,,  evaluasi,  memgembangkan jejaring kepemudaan dan kemitraan.
4. Perencanaan
Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan  dituangkan ke dalam rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah(RPJPD),  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah  (RPJMD),  rencana  strategis  (Renstra)  SKPD  terkait,  rencana aksi daerah (RAD) dan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah.
Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud disusun secara  sistematis,  terarah,  terpadu,  terkoordinasi  dan  berkesinambungan  dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.

## 5. Pembangunan Kepemudaan
Pembangunan  kepemudaan  diselenggarakan  melalui  penyadaran,  pemberdayaan dan  pengembangan  baik  pengembangan  kewirausahaan,  kepeloporan  maupun kepemimpinan.  Dapat  dilaksanakan  pada  jalur  keluarga,  organisasi,  lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah.
6. Prasarana dan Sarana
Untuk  melaksanakan  pelayanan  Kepemudaan,  Pemerintah  Daerah    menyediakan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan antara lain: sentra pemberdayaan Pemuda,  koperasi  Pemuda,  pondok  Pemuda,  gelanggang  pemuda,  atau  remaja atau  mahasiswa,  pusat  pendidikan dan  pelatihan  pemuda,  perpustakaan  dan prasarana lainnya.
Pemerintah  Daerah/Kota  wajib  menyediakan  ruang  untuk  prasarana  kepemudaan yang  dituangkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)    dan  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR).  Adapun  pengelolaannya meliputi  pemanfaatan, pemeliharaan  dan  pengawasan.  Untuk  pemeliharaan  yang  berkesinambungan dengan menyediakan tenaga pemelihara yang kompeten, kelengkapan yang sesuai standar dan dukungan pendanaan.
Pengawasan  prasarana  dan  sarana    menjadi  tanggung  jawab Walikota  yang operasionalnya dijalankan oleh SKPD bidang pengawasan.

## 7. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan
Organisasi  kepemudaan  dapat  dibentuk  dalam  lingkup  kelurahan,  kecamatan, kota,  lingkup  kepelajaran/  kepemudaan  baik  berjenjang  maupun  tidak berjenjang.dan  mempunyai  anggaran  dasar  serta  anggaran  rumah  tangga organisasi bersangkutan dengan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan maupun lingkungan.
Organisasi  kepemudaan  memiliki  keanggotaan,  kepengurusan,  kesekretariatan, keuangan  ,  anggaran  dasar    dan  anggaran  rumah  tangga  dengan  kepengurusan paling  sedikit  terdiri  atas  1  (satu)  orang  ketua,  1  (satu)  orang  sekretaris  dan  1 (satu) orang bendahara.
Untuk  membantu  kelancaran  penyelenggaraan  pembangunan  daerah  tertentu, Walikota  dapat  membentuk    satuan  tugas  kepemudaan  yang  disesuaikan kebutuhan dan pembentukannya dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD.

## 8. Pencatatan dan Pelaporan
Setiap  organisasi  kepemudaan  wajib  tercatat  pada  Pemerintah  Kota  yang  secara operasional menjadi  tugas  Kepala  SKPD  di  bidang  kepemudaan  kemudian menyampaikan  laporan  kegiatannya  setiap  akhir  tahun  kepada  Walikota  melalui kepala SKPD terkait.
Sistem  informasi  kepemudaan  tersedia  guna  memberikan  layanan  data  dan informasi  serta  layanan  kegiatan  pemuda  dengan  tersaji  lewat  laman  web  yang dikelola oleh SKPD terkait.

## 9. Penghargaan
Penghargaan  dapat  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota,  pengurus  organisasi kepemudaan, masyarakat, pelaku usaha kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan,  instansi  pemerintahan,  pelaku  usaha  atau  perorangan  yang berjasa,  berprestasi  dalam  memajukan  kepemudaan  pada  lingkup  kota,  nasional dan internasional.

## 10. Kerjasama dan Kemitraan
Peningkatan  pelayanan  kepemudaan  dilakukan  dengan  kerjasama  dalam  negeri atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan program pembangunan kepemudaan. Untuk  pengembangan  potensi  pemuda  Pemerintah  Kota  menjalin  kemitraan dengan  daerah  lain,  masyarakat,  pelaku  usaha,  organisasi  kepemudaan  dan organisasi lainnya.

## 11. Pendanaan
Pendanaan  pembangunan  kepemudaan  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah, Pemerintah  Kota,  pelaku  usaha  dan  masyarakat.  Pemuda  yang  memiliki  potensi/ bakat  di  bidang  tertentu  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu  berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari pemerintah kota, atau pelaku usaha atau masyarakat.

## 12. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan  kepemudaan  menjadi  tanggung  jawab  Walikota  yang  secara operasional  dilaksanakan  oleh  kepala  SKPD  sesuai  tugas  dan  fungsinya  yang meliputi  pemberian  pedoman/  standar  pelaksanaan kegiatan,  pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, diklat, pemantauan dan evaluasi.
Kegiatan  pemuda  dan  pelaksanaan  pembangunan  kepemudaan  pengawasannya dilakukan oleh Walikota, pengurus organisasi kepemudaan dan  masyarakat sesuai kewenangannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

## G. Kesimpulan
Setelah melakukan pengkajian terhadap kepemudaan di Kota Samarinda maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemuda  merupakan  kelompok  sosial  masyarakat  yang  memiliki  potensi  kuat untuk mempertahanan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda.
2. Masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda.
3. Masih  terdapat  tumpang  tindih    tugas  dan  peran  antar  lembaga  dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda

## H. Saran
Adapun  saran  saran  yang  di  kemukakan  dalam  kajian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  pembinaan  dan  pengembangan  kepemudaan  secara  terstruktur, terprogram  dan  berkesinambungan  agar  tidak  lagi  terjadi  tumpang  tindih  peran dalam pengembangan kepemudaan. Pembagian peran dimaksud  seperti:
a. Penguatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Pemuda  dengan  Institusi    utama pelaksana yaitu dinas pemuda dan olah raga dengan bergagai kegiatan seperti peningkatan  kesadaran  pemuda  pada  bela  negara  dan  ketahanan  nasional melalui kegiatan pertukaran pemuda nusantara
b. Peningkatan  Kapasitas  Enterpreneurship  dengan  koordinasi  antara  Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM.
c. Dinas  pemuda  perlu  mendorong  pemuda    untuk  dapat  mengakses  program- program kewirausahaan yang  ada institusi pemerintah dan swasta, khususnya program fasilitas untuk  Inkubator Bisnis
d. Pemerintah  kota    perlu  didorong  agar  menyediakan  anggaran  untuk kewirauasahaan di daerahnya
e. Perlunya peraturan yang mengatur mengenai masalah kepemudaan
f. Peningkatan  Wawasan  Kebangsaan    melalui  Pelatihan  kader  muda  mitra strategis  Kamtibnas,  Pelatihan  pemberdayaan  pemuda,        dengan  koordinasi yang baik dengan Poltabes, Kodim dan Koramil, Kesbangpol.
g. Pengembangan  Potensi  dan  Karakter  Pemuda    melalui  Latihan  dasar kepemimpinan pemuda dengan melibatkan Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Daftar Pustaka:
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Samarinda  (  2013  )  Buku  Profil  Organisasi Kemasyarakatan Kota Samarinda 2013.
Jaang,  Syaharie,  (2014)  Mamanda  dan  Kearifan  Lokal,  Kajian  Sederhana  Seputar  Seni Tradisional Mamanda), Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Samarinda Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda
Siagian P. Sondang, (2003) Teoori dan Praktik Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta.
Soetopo H, (2010) Perilaku Organisasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
Thoha, Miftah, (2012) Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.