Departement of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. Email: herpitawahyuni@yahoo.com

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083
Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia
Herpita Wahyuni 1 & Suranto 2 1,2 Departement of Government Affairs and Administration, Universitas

## Muhammadiyah Yogyakarta
Dikirimkan: 9 Januari 2021 Direvisi: 1 Februari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Hutan  Indonesia  adalah  hutan  yang  sering  disebut  salah  satu  paru  dunia  yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup yang dapat meyerap karbon  dioksida  yakni  karbon  yang  berbahaya  dan  menghasilkan  gas  oksigen  yang diperlukan oleh manusia (Shafitri, Prasetyo, & Haniah, 2018). Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting pada lini kehidupan, baik dari ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Widodo & Sidik, 2020). Areal hutan yang semakin berkurang tentunya menyebabkan punahnya berbagai jenis spesies yang menyebabkan berbagai dampak termasuk menimbulkan efek gas rumah kaca (Novalia, 2017). Permasalahan lingkungan yang  paling  utama  muncul  teridentifikasi  menjadi  lima  yang  satu  diantaranya  yaitu

## INTISARI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  tingkat  deforestasi  di  Indonesia dengan melihat implikasi dan upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi yang tentunya memberikan dampak baik terhadap pengurangan emisi atau pemanasan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur atau studi kepustakaan  dalam  menjawab  hasil  penelitian.  Hasil  temuan  menemukan  bahwa  tingkat deforestasi di Indonesia masih tinggi. Deforestasi merupakan permasalahan yang memerlukan strategi  dalam  penguranganya,  salah  satunya  dengan  program  REDD+  ( Reducing  Emissions from Deforestation and Forest Degradation ). REDD+ berhasil menurunkan deforestasi setiap tahunnya  karena  adanya  pendekatan  dan  kerjasama  yang  lebih  dalam  mengupayakan deforestasi  serta  pengurangan  emisi  atau  pemanasan  global.  Dengan  adanya  REDD+  ini, beberapa  daerah  berusaha  melakukan  transformasi  kebijakan  untuk  mendukung  misi perbaikan  ekologis  dan  deforestasi  di  kawasannya,  sebagaimana  terjadi  di  wilayah  Pulau Kalimantan maupun di Nusa Tenggara Barat.

## KATA KUNCI
deforetasi hutan; kerusakan lingkungan; pemanasan global
kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan, dan alih fungi lahan untuk perkebunan  (Akhmaddhian,  2016).  Industri  minyak  sawit  berperan  dalam  penghasil devisa  terbesar  di  Indonesia  yang  dapat  menyerap  banyaknya  tenaga  kerja  hingga luasnya lahan perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara signifikan (Purba & Sipayung, 2017). Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis sebagai menunjang ekonomi secara nasional akan tetapi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan  dampak  negatif  yakni  dapat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan konflik sosial (Ngadi & Noveria, 2018). Diperkirakan bahwa 57 % deforestasi di negara Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan menjadi yang menjadi lahan perkebunan  kelapa  sawit  dan  20  %  lainnya  bersumber  dari  pulp  dan  kertas  (Ariana, 2017).  Hampir  disetiap  tahunnya  Indonesia  dihadapkan  dengan  bencana  kebakaran hutan, pada tahun 2015 tercatat 1,7 juta ha yang terbakar dan menyebabkan bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada pendidikan, transportasi udara, kesehatan, ekonomi, dan tentunya kerusakan lingkungan (Adiputra & Barus, 2018). Pembangunan dari sisi ekonomi diperlukanya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan yang tentunya  memperhatikan  berbagai  aspek  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan (Novalia, 2017).
Deforestasi  adalah  kondisi  luas  hutan  yang  mengalami  penurunan  yang disebabkan  oleh  konvensi  lahan  untuk  infrastrukur,  permukiman,  pertanian, pertambangan,  dan  perkebunan  (Addinul  Yakin,  2017).  Perubahan  lahan  hutan  yang menjadi lahan non hutan menyebabkan pemanasan global karena akibat dari kebakaran hutan yang sering terjadi (Syah, 2017). Deforestasi berkaitan dengan penebangan atau pembalakan  liar  yang  mengancam  seluruh  mahluk  hidup  yang  pada  umumnya diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan  yang  menyebabkan  pemanasan  global  (Rimbakita, 2020).  Pemanasan global adalah isu penting yang terjadi akibat aktivitas ekonomi yang dilakukan  dengan  tidak  memperhatikan  dampak  lingkungan  yang  menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi pada beberapa tahun terakhir (Prakoso, Ardita, & Murtyantoro,  2019).  Kerusakan  hutan  yang  ada  di  Indonesia  terus  mengalami pentingkatan  dan  dapat  diketahui  bahwa  hutan  di  Indonesia  terus  mengalami pengurangan  disetiap  tahunnya,  hal  tersebut  memicu  dampak  buruk  bagi  Indonesia maupun dunia (Arif, 2016). Data dari Greenpeace, Indonesia adalah negara penyumbang emisi gas karbon ketiga setelah negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok sekitar 80 %  yang  disebabkan  oleh  pembakaran  hutan,  pembakaran  hutan  juga  menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan sesak nafas berkepanjangan (Han, Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2019).
Pemanasan  global  adalah  permasalahan  yang  kian  dialami  dan  dirasakan  oleh seluruh  masyarkat  di  dunia  dengan  ditandai  oleh  kondisi  peningkatan  suhu  yang semakin panas, kondisi cuaca yang tak menentu juga merupakan tanda-tanda terjadi
pemanasan  global.  Pemanasan  global  ini  bersumber  dari  berbagai  aktivitas-aktivitas manusia  dimulai  dari  kegiatan  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  industry,  dan penggundulan  hutan  dengan  besar-besaran  yang  tentunya  menyebabkan  timbulnya emisi  karbon  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  yakni  efek  rumah  kaca  yang  juga menimbulkan  efek  jangka  yang  panjang  terhadap  kehidupan,  dan  diharuskan  dalam mengurangi  aktivitas  yang  dapat  merusak  hutan  atau  kegiatan  yang  mampu menimbulkan  emisi  (Isti  Prabandari,  2020).  Fenomena  meningkatnya  suhu  atau pemanasan global terjadi hampir diseluruh dunia sehingga memberikan dampak negatif terhadap  indeks  keberlanjutan  lingkungan  (Dewa  &  Sejati,  2019).  Sehingga  dalam penelitian ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari deforestasi atau penurunan luas hutan yang memicu terjadinya pemanasan global dan dapat diketahui upaya dalam mengurangi pemanasan global.
Penelitian ini mengunakan sumber-sumber dari berbagai studi terdahulu dengan bahan-bahan karya tulis atau studi kepustakaan (literature) yang dapat menjawab dari hasil penelitian tentang upaya pengurangan deforetasi hutan yang dianggap perlu untuk diteliti  kerena  banyaknya  ketidakpahaman  dari  aktivitas-aktivitas  masyarakat  yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan maupun lingkungan (Suliyanto, 2018). Fokus penelitian ini adalah melihat dampak yang ditimbulkan dari deforestasi atau penurunan luas lahan hutan yang merupakan permasalahan bangsa Indonesia yang setiap  tahunnya  kehilangan  lahan  hutan  yang  tidak  sedikit  dan  dapat  menimbulkan pemanasan  global  yang  berdampak  pada  lingkungan,  kehidupan  sosial  dan keberlanjutan hidup mahluk hidup lainnya.

## Deforestasi Hutan Indonesia
Deforestasi  merupakan  kehilangan  lahan  hutan  yang  merupakan  permasahan yang  sulit  untuk  diatasi,  sehingga  diperlukan  pengetahuan  dan  kerjasama  yang  baik antara  berbagi  elemen  yang  mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  dapat  terlibat dalam  pengurangan  kegiatan  atau  mendukung  progam-program  yang  dinilai  mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi bersama (Forest Watch Indonesia, 2020). Tingkat deforestasi hutan di Indonesia di Tahun 1985 sampai 1998 melampaui 1, 6 sampai 1,8 hektar di setiap tahunnya (Education, 2017) . Angka deforastai yang tinggi setiap tahunya akan menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran yang berdampak  negatif  pada  keberlanjutan  lingkungan  maupun  kehidupan  sosial  yang mampu menimbulkan efek buruk secara langsung maupun berdampak pada masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 2000, deforetasi meningkat sekitar 2 juta hektar (Education,  2017).  Data  berdasarkan  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  bahwa  pada  masa  Orde  Reformasi  hingga  saat  ini  mengalami penurunan, dapat dilihat pada Tahun 2016 dan 2017 yang berada pada anggka 0,48 juta
hektar.  Pembaruan  data  pada  beberapa  Tahun  terakhir  yang  bersumber  dari  KLHK bahwa  dari  data  resmi  menujukan  pada  tahun  2013  sampai  2014  bahwa  deforestasi menurun di angka 0,4 juta hektar yan mana tahun sebelumnya pada angka 0, 73 juta hektar per tahunnya. Selanjutnya di tahun 2014-2015 tingkat deforestasi kembali naik menjadi 1,09 juta hektar, lalu tahun 2015-2016 kembali turun yang berada pada angka 0,63  juta  hektar  setiap  tahunnya,  dan  kembali  turun  pada  tahun  2016-2017  dengan angka 0,48 hektar pertahun. Laju deforestasi hutan dapat berkurang maupun meningkat setiap  tahunnya  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  aktivitas  manusia  atau  masyarakat, sehinga  diperlukan  kerjasama  dan  kesadaran  bersama  terhadap  upaya  yang  dapat mengurangi deforestasi hutan yang akan berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarkat itu sendiri. Tingkat deforetasi di  Negara Indoneisa dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Angka Deforestasi
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020)
Gambar di atas menyajikan angka deforestasi di Indonesia yang dapat diketahui bahwa tingkat deforestasi atau hilangnya lahan hutan terjadi pada Tahun 1985 hingga Tahun 1998 dengan angka sekitar 1,6 hingga 1,8 juta hektar setiap tahunnya, tingginya deforestasi  hutan  tentunya  disebabkan  oleh  manusia  itu  sendiri.  Selanjutnya  Tahun 2000  tingkat  deforestasi  kian  meningkat  menjadi  2  juta  hektar,  Tahun  2013-2014 mengalami penurunan deforestasi pada 0,4 juta hektar per Tahunnya, selanjutnya pada di  Tahun  2014-2015  kembali  mengalami  peningkatakan  yakni  pada  angka  1,09  juta hektar  disetiap  tahunya,  dan  pada  tahun  2016  sampai  2017  kembali  mengalami penurunan yaitu pada 0,48 juta hektar. Permasalahan hutan yang terjadi di Indonesia
sangat mengkhawatirkan pada tahun 1990 hingga 2017 diperkirakan sekitar rata-rata 0,5 juta hektar yang hilang setiap tahunnya (Publish What You Pay, 2020) . Pengurangan jumlah deforestasi tentunya akan berdampak baik terhadap lingkungan, sehingga akan memberikan keasrian terhadap kehidupan maupun lingkungan. Memperjelas laju angka deforestasi dapat dilihat pada Tabel 1 di berikut ini.
Tabel 1. Deforestasi Menurut KLHK No Tahun Jumlah Deforestasi Hutan Per Tahun 1 1985-1998 1,6 hingga 1,8 juta hektar 2 2000 2 juta hektar 3 2013-2014 0,4 juta hektar 4 2014-2015 1,09 juta hektar 5 2016-2017 0,48 juta hektar Sumber : KLHK https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/
Data di atas menujukan bahwa setiap tahunnya lahan hutan di Indoensia terus mengalami  deforestasi,  dampak  yang  ditumbulkan  dapat  menyebabkan  suhu  yang semakin  panas  atau  meningkat,  sehingga  dapat  memicu  dampak  buruk  terhadap makhluk hidup. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan  oleh  konvensi  lahan  untuk  infrastruktur,  permukiman,  pertanian, pertambangan,  dan  perkebunan  (Addinul  Yakin,  2017).  Berbagai  faktor  penyebab terjadinya  deforestasi  yaitu:  Konversi  pertanian,  kebakaran  hutan,  pemanenan  kayu, dan penggunaan kayu bakar (Fund, 2020). Berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan deforestasi akan berdampak yang serius terhadap kehidupan baik yang dapat dirasakan langsung  oleh  manusia,  tumbuhan  maupun  hewan.  Sehingga  dapat  diupayakan pengurangan  yang  mampu  menjaga  kelestarian  alam  Indonesia  dengan  upaya-upaya yang dioptimalkan dan kesadaran yang lebih antar sesama.

## Dampak Deforestasi Hutan Terhadap Pemanasan Global
Deforestasi  hutan  merupakan  ancaman  bagi  mahluk  hidup,  luas  hutan  yang mengalami  penurunan  yang  disebabkan  oleh  konvensi  lahan  untuk  infrastrukur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan (Yakin, 2015). Deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, adanya kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak,  membuka  lahan  yang  dijadikan  perkebunan,  pengerukan  bahan  bakar,  dan pembangunan  wilayah  transmigrasi  yang  berdampak  pada  sosial  ekonomi  bagi masyarakat  dengan  kehidupannya  yang  sangat  bergantung  dengan hasil  alam  atau hutan, dan  dapat  menyebabkan  timbulnya  kerugian  yang  besar  yakni  bagi  seluruh masyarakat maupun negara (Directorate of Technical Education, 2017) . Studi baru kini kian mulai menyoroti tentang permasalahan pemanasan global yang menujukan bahwa
negara Indonesia merupakan negara dengan penyumbang utama terhadap perubahan iklim dan kian rentan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Emisi Tahun 2000 di Indonesia dari sektor hutan dan perubahan terhadap peruntukan tanah diperkirakan mencapai 2.563 yang setara dengan megaton karbon dioksida (MtCO 2 e), Selanjutnya adanya emisi tahunan dari sektor energi, pertanian dan limbah yang besarnya mencapai 451 MtCO 2 e. Jika dibandingkan total emisi yang ada di negara Indonesia ialah mencapai 3.014 MtCO 2 e, sedangkan emisi negara Cina mencapai 5.017 dan emisi Amerika Serikat mencapai  hingga  6.005  MtCO 2 e.  Tingkat  deforestasi  yang  tinggi  tidak  hanya menyebabkan kerusakan pada alam namun dampak yang ditimbulkan akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Memperjelas data emisi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Data Negara Penyumbang Emisi Tertinggi Tahun 2000 No Negara Besaran MtCO 2 e 1 Amerika Serikat 6.005 MtCO 2 e. 2 Cina 5.017 MtCO 2 e. 3 Indonesia 2.563 MtCO 2 e.
Sumber : (Directorate of Technical Education, 2017), data diolah penulis
Data  di  atas  menunjukan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  penyumbang emisi ketiga terbesar di dunia dengan besaran 2.563 MtCO 2 e setelah negara Amerika dan Cina. Emisi yang tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak serius diantaranya yaitu: Pertama, suhu mengalami peningkatan sejak 1990 sekitar 0,3 Derajat Celcius pada keseluruhan muslim. Kedua, meningkatnya 2 sampai 3 % intensitas curah hujan setiap tahunnya dan menikatnya resiko bancana banjir secara signifikan. Ketiga, menimbulkan ancaman  pangan  dari  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perubahan  iklim  yang  ekstrem, Keempat,  permukaan  air  laut  yang  naik  tentunya  dapat  menyebabkan  tergenangnya daerah-daerah produktif pantai dan memberikan pengaruh terhadap penghidupan di daerah  pantai.  Kelima,  bertambah  hangatnya  air  laut  memberi  pengaruh  terhadap kehidupan  hayati  laut  dan  menimbulkan  ancaman  pada  terumbu  karang.  Keenam, menimbulkan  berbagai  penyakit  yang  dapat  berkembang  biak  melalui  media  air  dan vector yaitu penyakit malaria dan demam berdarah (Directorate of Technical Education, 2017) . Isu lingkungan muncul sebagai pembicaraan politik sejak terdeteksinya berbagi ancaman  terhadap  penurunan  kualitas  lingkungan  dengan  menimbulkan  ancaman terhadap  keberlanjutan  kehidupan  manusia  seperti  menimbulkan  rusaknya  hutan, menghilangkan kesuburan tanah, langkahnya sumber daya air, tercemarnya udara dan berbagai  permasalan  lingkungan  lainnya  (Siswoko,  2008).  Kerusakan-kerusakan  yang ditimbulkan akan memberikan dampak lingkungan maupun sosial yang dapat dirasakan
oleh masyarakat. Perubahan bentuk sebaran hutan akibat deforetasi dapat diamati pada Gambar 2 di bawah ini.

## Gambar 2: Perubahan Bentuk Sebaran Hutan Akibat Deforestasi
Sumber : (Allcott, 2020) https://www.cifor.org/
Berdasarkan  peta  lahan  di  atas  yakni  pulau  Kalimantan  memberikan  informasi kehilangan  lahan  hutan  di  setiap  tahun  dari  tahun  2020  sampai  tahun  2017  yang diakibatkan oleh lahan yang digunkan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu plup yang pada peta di atas ditandai dengan warna hitam, untuk hilangnya lahan hutan tersebut ditandai dengan warna hijau menjadi warna lain pada gambar tersebut. Pada  warna  hijau  ke  warna  putih  menandakan  kehilangan  lahan  hutan,  untuk penebangan  hutan  dan  dikonversi  menjadi  pada  tahun-tahun  yang  sama,  ditandai dengan  warna  hijau  menjadi  hitam.  Sedangkan  pada  warna  hijau  yang  berati  hutan dibuat bendungan secara permenen (Allcott, 2020). Indonesia memiliki luas wilayah di Kalimantan  yaitu  73  %  dan  3,  74  juta  hektar  lahan  tersebut  hilang.  Serta  di  pulau Kalimantan dengan pemilik Malaysia juga kehilangan lahan hutan dengan porsi lebih kecil  yaitu  2,29  juta  hektar  hutan  dan  1,85  juta  hektar  dipergunakan  untuk  lahan perkebunan. Gambar di atas memperjelas bahwa hutan di Indonesia terus mengalami pengurangan  lahan  yang  disebebakan  oleh  konversi  pertanian,  kebakaran  hutan, pemanenan  kayu,  dan  penggunaan  kayu  bakar(Fund,  2020).  Peran  hutan    yakni berperan  untuk  penyimpan  cadangan-cadangan  karbon  secara  besar  dan  mampu meyerap  karbon  dioksida  berlebih  yang  ada  di  udara  dan  mengonversinya  menjadi oksigen melalui proses fotosintesis yang dapat menyimpan karbon lebih dari dua ratus milyar ton. Sehingga deforestasi berpengaruh sangat besar terhadap perubahan iklim yang berkaitan dengan karbon-karbon yang ada di udara dan pada tanah gambut jika kehilangan pohon di atasnya maka akan melepaskan karbon yang tersimpan ke udara
(Septiyan,  2019).  Diperkirakan  bahwa  57  %  deforestasi  di  Indonesia  secara  umum disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit dan 20 % lainnya bersumber dari pulp dan kertas (Ariana, 2017). Pentingnya peran hutan dalam mengurangi deforestasi dengan kemampuan  hutan  yang  mampu  menyimpan  karbon  dioksida  dan  diubah  menjadi oksigen  yang  dibutuhkan  oleh  mahluk  hidup,  sehingga  kelestarian  hutan  merupakan tanggung  jawab  bersama  yang  akan  memberikan  dampak  baik  untuk  keberlanjutan mahluk hidup.

## Upaya Pengurangan Deforestasi
Deforestasi yang makin meningkat dapat dilakukan upaya pengurangan agar laju tingkat deforestasi tidak mengalami peningkatan, berbagai upaya dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih yang mana sistem tebang pilih ini akan mampu menjaga dalam keberlangsungan ekosistem hutan dan berfungsi dalam  penyangga  kehidupan,  pada  sistem  tebang  pilih  juga  melakukan  penanaman kembali agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerugian. Kemudian dapat dilakukan  dengan  upaya  reboisasi  atau  penghijauan  yaitu  melakukan  penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan melakukan penghijauan pada kawasan non hutan,  karena  hutan  yang  mengalamai  gundul  tak  mampu  menjalankan  fungsinya dengan  baik  (Septiyan,  2019).  Pengurangan  deforestasi  di  Indonesia  diselengarakan focus grup discussion (FDG) dengan merujuk pada upaya mengurangi deforestasi dan mengurangi degradasi hutan dengan berbagai kebijakan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024. Berbagai strategi dalam upaya mengurangi deforestasi hutan yang tertuang di dalam (RPJMN) 2020-2024 yaitu mengurangi  tingkat deforestasi menjadi 310 hektar/pertahun dengan melakukan penanaman kembali dan pengkayaan di hutan-hutan produksi dengan 1,97 juta hektar yang mana di dalamnya termasuk luas ekosistem gambut yang telah terkoordinasi dan difasilitasi restorasi pada 7 provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran dengan mencapai target 300.000 hektarnya pertahun. Selanjutnya untuk target dan strategi dalam pembangunan rendah karbon  dengan  melakukan  pembangunan  energi  dengan  sistem  berkelanjutan,  yakni melakukan pemulihan terhadap lahan yang keberlanjutan, adanya proses penanganan limbah,  melakukan  pengembangan  industry  hijau  dan  inventarisasi  serta  melakukan rehabilitas  pada  ekosistem  pesisir  dan  area  kelautan  (Publish  What  You  Pay,  2020) . Berbagai  kegiatan  sederhana  jika  dilakukan  dengan  baik  dan  kerjasama  atau kekompakan  akan  memberikan  efek  yang  baik  terhadap  alam  terutama  dalam pengurangan emisi.
Bentuk  keprihatinan  terhadap  deforestasi  yang  ditimbulkan  adalah  melahirkan REDD+ ( Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  Forest  Degradation )  merupakan sebuah  pendekatan  konservasi  lahan  hutan  dengan  menggunakan  skema  keuangan
dalam  melakukan  konservasi  hutan  yang  menjadi  usaha  yang  dapat  memberikan keuntungan  atau  penghasilan  dibandingkan  melakukan  penebangan  hutan  melalui pembayaran (Arild Angelsen, 2016). Pelaksanaan REDD+ dinilai perlu menjadi elemen- elemen  dalam proses mitigasi terhadap perubahan-perubahan iklim yang ada di negara Indonesia, mengingat pada COP 21 di Paris ( Paris Agreement ), bahwa negara Indonesia telah  melakukan  perjanjian  bersama nationally  determined contribution  akan menurunkan  emisi  terhadap  efek  gas  rumah  kaca  dengan  melakukan  upaya  sendiri sekitar 29 % dan menurunkan 41 % emisi rumah kaca dengan bantuan internasional pada tahun 2030 mendatang (Nurbaya, 2018). Membentuk mekanisme penyelesaian kompleks dan mempercepat penyelesaian konflik yang dapat menciptakan kepastian tenuarial,  meningkatakan  transparasi  dan  partisipasi  antar  lembaga  pemerintah  di tingkat kabupaten maupun Provinsi dalam pelaksanaan REED+ (Angkawidjaja, 2020).
REDD+ ini  muncul  dalam  dua  dimensi  penting  yaitu  pertama,  sebagai  dimensi vertical dengan merujuk kepada seluruh gagasan dengan tujuan penurunan emisi dan meningkatkan  proses  penyerapan  karbon  dengan  melibatkan  semua  elemen,  kedua REDD+ sebagai  dimensi  horizontal  dengan  cangkupan  sebagai  tindakan  lokal, subnasional,  nasional,  maupun  global  dengan  bertujuan  untuk  pengurangan  emisi akbiat  deforetasi  hutan  (Septiyan,  2019).  Tujuan  dari  REDD+  adalah  melakukan penghitungan terhadap nilai karbon yang tersimpan di hutan, dengan upaya melakukan penawaran kepada negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi dalam rangka investasi  di  jalur  rendah  karbon,  sehingga  dengan  negara-negara  maju  dapat bekerjasama dengan membayar negara berkembang untuk pengurangan deforestasi di Indonesia, pembakaran lahan gambut, dan degradasi hutan (Shibao, 2015). Pelaksanaan REDD+ di Indonesia dalam pelaksanaannya terbagi ke dalam tiga fase yakni: Pertama, fase  persiapan  yaitu  tahun  2007-2008  dengan  fokus  pada  identifikasi  ilmu-ilmu pengetahuan  dan  berbagai  kebijakan  yang  dapat  mendukung.  Kedua,  fase  kesiapan tahun 2008-2012 yang fokus pada metodelogi, dan kebijakan. Ketiga, fase implemntasi pasca  tahun  2012  dengan  harapan  memperoleh  keuntungan  dari  mekanisme REDD+ (Wahyuni,  2015).  Berbagai  strategi  atau  upaya  yang  dipersiapkan  dan diimplementasikan  yang  memberikan  hasil  yang  maksmal  jika  upaya  dan  kerjasama dilakukan dengan tepat dan juga maksimal.
Negara Indonesia telah menadatangani perjanjian bilateral tahun 2010 bersama dengan Negara Norwegia perihal REDD+ dengan isi perjanjian untuk pengurangan emisi dengan upaya menciptakan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru,  serta  menegakkan  undang-undang  tentang  kehutanan  yang  ketat.  Pemerintah Norwegia  membayar  Pemerintah  Indonesia  dapat  mencapai  hingga  USD  1  miliar. Implementasi tersebut jika dilihat dari data satelit deforestasi di Indonesia masih terus mengalami  peningkatan  setelah  perjanjian  tersebut  yakni  tahun  2011-2012
(Angkawidjaja,  2020).  Kerjasama  dalam  pengurangan  deforestasi  kian membuahkan hasil  di  tahun  2019,  yakni  dimana  bangsa  Indonesia  memperoleh  bayaran  pertama dengan proses waktu yang panjang yaitu dalam kurung waktu hingga sepuluh tahun. Lamanya  waktu  kerena  sering  terjadinya  penundaan  terkait  pelaksanaan  yang disebabkan  oleh  peleburan  badan  pengelolaan REDD+ dan  peleburan  kementerian kehutanan dengan kementrian lingkungan  hidup pada masa pemerintah Joko Widodo (Angkawidjaja, 2020). Data dari BPS menujukan bahwa tingat deforestasi pada kawasan hutan di Indonesia tahun 2017-2018 mencapai 223.323,9 hektar per tahun, menurun mengalami dibandingkan pada tahun 2016-2017 yaitu 297.183,2 hektar per tahunnya, juga lebih kecil dibandingkan tahun pada 2015-2016 dengan 431.266,3 hektar per tahun. Data tersebut meunujukan adanya penurunan deforestasi, namun deforestasi ini masih tergolong tinggi dan tak menutup kemungkinan akan mengalami pemeningkatan pada tahun-tahun mendatang. Target dari NDC sektor kehutan dengan besaran (17,2 %) harus dapat mencapai target pada sepuluh tahun mendatang, sehingga penurunan emisi dari sektor  hutan  harus  bisa  melampaui  1,5  %  setiap  tahunnya  dan  tentunya  diperlukan kerjasama yang serius dari berbagai sektor (BPS, 2018).
Penandatangan  kerjasama  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah Norwegia dalam pengurangan emisi terkit pelaksanaan REED+ pada tahun 2010 telah membuka babak baru dalam upaya pengurangan emisi karbon dan tata Kelola hutan di Indonesia. Isi dari Kerjasama tersebut bahwa Indonesia akan berupaya mengurangangi dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.  Namun terbentuknya REED+ sampai saat ini masih mengalami ketidakpastian. Penilaian REED+ di Indonesia Forest Watch Indonesia telah  melakukan  monitoring REED+ di  daerah  dan REED+ telah menandatangani MoU dengan beberapa pemerintah Daerah maupun di tingkat Provinsi serta Kabupaten. Tujuh Provinsi sudah menandatangai MoU dalam pelaksanaan REED+ dan penataan perizinan salah satunya di Kabupaten Barito Selatan di Kalimatan Tengah, di  Kabupaten  ini  pelaksanaan REED+ difokuskan  pada  program  pengurangan  emisi deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut. Meskipun sudah ada MoU pelaksanaan REED+ ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat kerena banyak masyarakat yang belum mengenal program REED+ ini dengan cukup jelas (Shibao, 2015).
Pelaksanaan REED+ di Indonesia memerlukan komitmen dalam mekanisme untuk mewujudkan pelaksanaan REDD+ yang efektif memerlukan komitmen dan inisiatif REED dan diperlukan keterlibatan para aktor (Salminah & Wibowo, 2017). Pengurangan atau penurunan emisi dengan upaya membentuk REDD+ dengan daerah yang anggotanya dan melibatkan berbagai instansi (Syafri & Endrizal, 2019). Keberhasilan REED+ dengan pelaksanaan  pemerintah  yang  tegas  dalam  menghentikan  perpanjangan  izin,  adanya upaya dalam penyelamatan hutan yang kian terancam, dan adanya upaya penyelesaian masalah masyarakat (Ekawati et al., 2019).
Berbagai  kegiatan  sudah  mulai  dilakukan  di  Kalimatan  Tengah  seperti  kegiatan yang  sudah  mengupayakan  melibatkan  masyarakat  seperti  pelaksanaan  penyusunan RPJMD  yang  membahas  tentang  desa  hijau,  peningkatan  ekonomi  alternatif  seperti: pengembangan  kerambah  ikan  dan  pengembangan  petani  karet,  akan  tetapi  belum memperoleh hasil yang maksimal (Nurbaya, 2018). Lombok, West Nusa Tenggara dalam pelaksanaan REED+ dilaksanakan pada wilayah kerja hutan kemasyarakatan, lokasi area pelaksanaan REED+ di  kabupaten  Lombok  Tengah  yang  tidak  memerlukan  penataan batas  ulang  terhadap  Kawasan  hutan  tersebut.  Pelaksanaan  penataan  batas  sudah berjalan  dengan  baik,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan REED+ di  Kabupaten  Lombok Tengah  belum berjalan dengan sesuai ketentuan yang ada. Pelaksaan REED+ di Lombok Tengah  terdapat  berberapa  kegiatan  yang  tidak  transparan  dari  perencanaan  hingga anggaran pelaksanaan REED+. Prinsip-prinsip partisipasi, koordinsi dan transparansi di Lombok  Tengah  dalam  program REED+ belum  terlihat  secara  nyata.  (Syah,  2017). Temuan Forest Watch Indonesia di lapangan bahwa diperlukanya pemahaman tentang pemanfaatan  hutan  dan  lahan  dalam  rangkat  pemanfaatan REED+ di  daerah  dalam konteks  pemenuhan  hak  masyarakat  baik  infromasi,  partisipasi,  dan  akuntablitas melalui  pengelolaan  peningkatan  teknis  yang  mendorong  terlaksananya  aspek transparansi  dan  partisipasi  dalam  pengambilan  kebijakan.  Pergeseran  pardigma pembangunan  hijau  dengan  penurunan  emisi  dan  pembangunanan  efisien  yang mempertahankan sumber daya alam adalah jalan paling terang menuju pertumbuhan ekonomi yang mensejaterakan masyarakat Indonesia dan ikut serta dalam penyelesaian masalah perubahan iklim

## Penutup
Deforestasi adalah bentuk kehilangan lahan hutan yang merupakan ancaman bagi mahluk hidup, luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastrukur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang menimbulkan dampak serius yaitu menimbulkan pemanasan global. Emisi yang tinggi dapat  menyebabkan  berbagai  dampak  serius  diantaranya  yaitu:  suhu  mengalami peningkatan,  meningkatnya  intensitas  curah  hujan  per  tahun  yang  mengakibatkan bencana,  menimbulkan  ancaman  pangan  dari  perubahan  iklim  yang  ditimbulkan, permukaan  air  laut  yang  naik    tentunya  dapat  menyebabkan  tergenangnya  daerah produktif pantai dan memberikan pengaruh terhadap penghidupan masyarakat pantai, bertambah hangat air laut akan mempengaruhi kehidupan hayati laut dan menimbulkan ancaman  pada  terumbu  karang,  menimbulkan  berbagai  penyakit  yang  dapat berkembang biak melalui  media air dan vector seperti penyakit malaria dan demam berdarah.
Keprihatinan  terhadap  deforestasi  dari  dampak  yang  ditimbulkan  telah melahirkan REDD+ dengan upaya menghitung nilai karbon yang tersimpan dalam lahan hutan  dan  memberikan  penawaran  kepada  negara  berkembang  untuk  dapat  terlibat dalam  pengurangan  emisi  dalam  rangka  investasi  di  jalur  rendah  karbon,  sehingga dengan kata lain negara maju membayar negara berkembang untuk mengurangi tingkat deforestasi,  pembakaran  lahan  gambut,  dan  degradasi  hutan.  Pelaksanaan REED+ adalah upaya dalam mengurangi emisi dengan upaya yang dilakukan seperti  kegiatan yang mengupayakan melibatkan masyarakat seperti pelaksanaan penyusunan RPJMD di Kalimatan yang membahas tentang desa hijau, peningkatan ekonomi alternatif seperti: pengembangan  kerambah  ikan  dan  pengembangan  petani  karet  dan  di    wilayah Lombok,  West  Nusa  Tenggara  dalam  pelaksanaan REED+ dilaksanakan  pada  wilayah kerja  hutan  kemasyarakatan,  lokasi  area  pelaksanaan REED+ di  kabupaten  Lombok Tengah  yang  tidak  memerlukan  penataan  batas  ulang  terhadap  Kawasan  hutan tersebut. Pelaksanaan penataan batas sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan REED+ di  Kabupaten  Lombok  Tengah    belum  berjalan  dengan  sesuai ketentuan  yang  ada.    Pelaksannan REED+ yang  diharapakan  dapat  mempercepat penyelesaian  konflik  yang  dapat  menciptakan  kepastian  tenuarial,  meningkatakan transparasi  dan  partisipasi  antar  lembaga  pemerintah  di  tingkat  kabupaten  maupun Provinsi.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada para dosen di  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung untuk menyelesaikan karya ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Addinul  Yakin.  (2017).  Prospek  Dan  Tantangan  Implementasi  Pasar  Karbon  Bagi, (September).
Adiputra, A., & Barus, B. (2018). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Pulau Bengkalis. Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan (JGEL) , 1 (2), 55–62.
Akhmaddhian,  S.  (2016).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia  (Studi  Kebakaran  Hutan  Tahun  2015).
UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Allcott,  H.  (2020).  Polarization  and  Public  Health:  Partisan  Differences  in  Social
Distancing during the Coronavirus Pandemic. Retrieved from
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/social_distancing.pdf Angkawidjaja,  M.  (2020).  Lika-Liku  Pelaksanaan  REDD+  Di  Indonesia:  Efektifkah  Atasi Deforestasi? Retrieved from https://fh.unpad.ac.id/lika-liku-pelaksanaan-redd-di- indonesia-efektifkah-atasi-deforestasi/
Ariana. (2017). 3 Cara untuk Mengatasi Deforestasi Hutan Tropis Hingga 2020.
Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengerusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan
Terhadap Lingkungan. Jurisprudentie , 3 , 33–41.
Arild Angelsen. (2016). Menganalisis REDD+: Sejumlah Tantangan Dan Pilihan. BPS. (2018). Badan Pusat Statistik, ‘Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2018 (Ha/Th)’, Bps.Go.Id, 2020.
Dewa, D. D., & Sejati, A. W. (2019). Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Emisi GRK  pada  Wilayah  Cepat  Tumbuh  di  Kota  Semarang. Jurnal  Penginderaan  Jauh Indonesia , 1 (1), 24–31.
Directorate of Technical Education. (2017). Perubahan Iklim, “Pencegahan Deforestasi” dan Indonesia.
Education, D. of T. (2017). Prubahan Iklim, “Pencegahan Deforestasi” dan Indonesia.
Ekawati, S., Dharmawan, I. W. S., Wardoyo, W., Rusolono, T., Anwar, S., & Sabarudi.
(2019). Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur .
Forest  Watch  Indonesia.  (2020).  Menelisik  Angka  Deforestasi  Pemerintah. https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/.
Fund,  W.  W.  (2020). 2020’s  Most  Epic  Conservation  Wins .  Retrieved  from https://www.worldwildlife.org/
Han, E. S., Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2019). Lahan dan Hutan Dalam Skala Besar. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Isti  Prabandari,  A.  (2020).  Pengertian  Pemanasan  Global  dan  Dampaknya,  Timbulkan Berbagai Gangguan Cuaca Ekstrem.
Ngadi, N., & Noveria, M. (2018). Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. Masyarakat Indonesia , 43 (1). Novalia, T. (2017). Neraca Lahan Indonesia: Penyusunan Neraca Lahan Indonesia untuk Mendukung Implementasi Sustainable Development Goals, 245–254.
Nurbaya,  S.  (2018).  Status  Hutan  &  Kehutanan  Indonesia  2018.  Retrieved  from https://sitinurbaya.com/
Prakoso, S. G., Ardita, N. D., & Murtyantoro, A. P. (2019). Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)[An Analysis of Denmark’s Soft Power Diplomacy in Indonesia (A Study nn  Environmental  Management  Coorperation  in  Indonesia)]. Jurnal  Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10 (1), 57– 76.
Publish  What  You  Pay.  (2020).  Pengurangan  Deforestasi  dan  Degradasi  Hutan  dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Purba,  J.  H.  V,  &  Sipayung,  T.  (2017).  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Indonesia  dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia , 43 (1),
81–94.
Rimbakita.  (2020).  Deforestasi  –  Pengertian,  Penyebab,  Akibat  &  Cara  Mencegah Penebangan Hutan. Retrieved from https://rimbakita.com/deforestasi/
Salminah,  M.,  &  Wibowo,  A.  (2017).  Synchronization  Of  Redd+  National  Policy  With Stakeholders’interest  In  Subnational  Level. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan ,
14 (2), 105–120.
Septiyan, A. R. (2019). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan. Retrieved from https://foresteract.com/deforestasi/
Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh. Jurnal Geodesi Undip ,
7 (1), 212–222.
Shibao, P. (2015). Fighting Fire With Money: Can Finance Protect Indonesia’s Forests? Retrieved  from  https://news.mongabay.com/2015/04/fighting-fire-with-money- can-finance-protect-indonesias-forests/
Siswoko, B. D. (2008). Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim (Development, Deforestation and Climate Change). Jurnal Manajemen Hutan Tropika , 14 (2), 89–
96.
Suliyanto,  P.  (2018).  Metode  Penelitian  Bisnis  untuk  Skripsi.  Tesis  &  Disertasi.
Yogyakarta: Andi.
Syafri, E., & Endrizal, N. (2019). Arti Penting Pelaksaan REDD + Bagi Indonesia: Tantangan dan Hambatan yang Akan Dihadapi. Journal of Chemical Information and Modeling ,
53 (9), 1689–1699.
Syah,  R.  F.  (2017).  Analisa  Kebijakan  Sektor  Lingkungan:  Permasalahan  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. Journal of Governance , 2 (1), 2–17.
Wahyuni, T. (2015). Pembelajaran dari Projek Percontohan REDD+ pada Fase Persiapan dan Kesiapan. Jurnal Sosioteknologi , 14 (1), 37–48.
Widodo,  P.,  &  Sidik,  A.  J.  (2020).  Perubahan  Tutupan  Lahan  Hutan  Lindung  Gunung Guntur  Tahun  2014  Sampai  dengan  Tahun  2017. Wanamukti:  Jurnal  Penelitian Kehutanan , 21 (1), 30–48.
Yakin, A. (2015). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. In Paper disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN .

## Tentang Penulis
Herpita  Wahyuni adalah  Mahasiwi  Master  Departement  of  Government  Affairs  and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memiliki riset seputar tema Mitigasi Bencana kajian Gunung Merapi Sleman Yogyakarta.
Suranto adalah  Dosen  Department  of  Government  Affairs  and  Administration,  Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis ahli dan banyak memiliki riset kajian Policy Analysis dan Local Government .