## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT KEPERCAYAAN
Moh Bhayu Surya Andhika Alumnus Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ
Lembaga Kita Wonosobo e-mail: bhayu.surya.bs@gmail.com

## ABSTRAK
Aliran  kepercayaan  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  wujud  kebhinekaan  yang dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal  64 ayat  (1) dan  (5) juncto Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  mengamanatkan  pengosongan  kolom  agama  bagi  penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Di sisi lain UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, serta berhak  atas  kebebasan  meyakini  Kepercayaan.  Putusan  Hakim  Mahkamah Konstitusi  No.  97/PUU-XIV/2016 mengabulkan  permohonan  pengujian  materi ( Judicial Review ) terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undangundang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  terkait  dengan adanya pengaturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk,  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  secara  tidak  langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh negara.
Kata kunci  : Penghayat Kepercayaan, Judicial Review, Hak Konstitusional.

## A. PENDAHULUAN
Beranekaragam  suku  bangsa  dan agama  di  Indonesia  adalah  sebuah kekayaan  yang  tak  ternilai  harganya sebelum  masuknya  agama-agama  besar ke  Indonesia,  ternyata  di  Indonesia sendiri  telah  ada  agama  yang  menjadi nilai  luhur  yang  pedomani  dan  diikuti oleh  para  pengikutnya  sehingga  terbukti mampu  mendorong  pengikutnya  menuju kehidupan  yang  lebih  baik  dan  juga ajarannya  mampu  menggiring  para pengikutnya  mengikuti  zaman.  Para pengikutnya  mampu  hidup  dan  bersaing
secara  sosial  dan  ekonomi  dengan pemeluk  agama–agama  besar  lainnya, dan  sudah  diakui  secara  umum  bahwa semua masyarakat yang dikenal di dunia ini bersifat religius.
Aliran  kepercayaan  di  Indonesia memiliki akar sejarah pertumbuhan yang cukup  panjang  dan  lama  sejak  ratusan tahun  yang  lampau.  Aliran  kepercayaan ini  lahir  dari  proses  perkembangan budaya  dan  filsafat  nenek  moyang  yang kemudian menjadi adat istiadat masyarakat turun temurun dan mayoritas aliran  kepercayaan  menjadikan  adat
istiadat ini sebagai pedoman ajaran yang dipegang  teguh  yang  dihayati  dan diamalkan.  Tetapi  di  Indonesia  aliran kepercayaan  masih  belum  mendapatkan pengakuan sebagai agama karena keyakinan  dan  kepercayaan  tersebut diluar agama dan tidak termasuk kedalam agama.
Padahal  UUD  1945  menjamin  hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan  beribadat  menurut  agama,  serta berhak atas kebebasan meyakini Kepercayaan. Dengan kata lain, eksistensi penghayat kepercayaan dengan semua variannya secara eksplisit mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  1 (satu) dan 2 (dua) Pasal  28E UUD 1945 menyebutkan: ayat 1 (satu) “Setiap orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih  pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat  tinggal  diwilayah  negara  dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat  2  (dua)  “Setiap  orang  atas kebebasan meyakini Kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan  hati  nuraninya”.  Dan  di  dalam Pasal  29  UUD  1945  juga  menyebutkan pada  ayat  (2)  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan
kepercayaan itu” (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).
Hingga  pada  akhirnya  pada  tanggal 28  September  2016  para  pemohon  yaitu Nggay  Mehang  Tana,  Pagar  Demanra Sirait, Arnol Purbadan Carlim
mengajukan  permohonan  yang  diterima di  kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi dan  dicatat  didalam  Buku  Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Peristiwa yang dialami para pemohon disebabkan karena mereka  mengosongkan  kolom  agama  di kartu  tanda  penduduk  sesuai  dengan ketententuan  pasal  61  Ayat  (1)  dan  (2), serta  pasal  64  ayat  (1)  dan  (5)  Undang- Undang  Nomor  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Implikasi pengosongan kolom agama  dalam  dokumen  kependudukan adalah pertama untuk  permasalahan perkawinan  antar  pemeluk  kepercayaan yang  dilakukan  secara  adat  tidak  diakui oleh negara, akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran. Kedua , kesulitan untuk melamar atau mengakses pekerjaan  disebabkan  karena  kolom agama  di  KTP  elektronik  kosong  atau bertanda  strip  (-). Ketiga ,  tidak  bisa mengakses  modal  usaha  dari  Lembaga
keuangan  seperti  bank  dan  koperasi dikarenakan  adanya  tanda  strip  (-)  pada KTP  elektronik. Keempat ,  kesulitan untuk mengakses Pendidikan dan masuk sekolah untuk anak-anak mereka dikarenakan  anak  yang  masuk  sekolah dipaksa  untuk  mengikuti  mata  pelajaran agama  yang  diakui  oleh  negara  yang mana  hal  tersebut  bertentangan  dengan keyakinan  dan  kepercayaan  sebagai penghayat kepercayaan. Kelima , penolakan  pemakaman  keluarga  di tempat  pemakaman  umum  dikarenakan kolom agama yang kosong atau bertanda strip  (-).  Dan  akibat  lain  dari  kolom agama yang kosong atau bertanda strip (- ) adalah bahwa dengan adanya tanda strip (-)  pada  kolom  agama  identitik  dengan atheis  atau  kafir  dan  masyarakat  umum juga beranggapan bahwa para penghayat kepercayaan adalah sesat.
Dengan  adanya  Pasal  61  ayat  (1) Juncto  ayat  (2)  dan  Pasal  64  ayat  (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  melanggar hak  asasi  penghayat  kepercayaan  dan pemohon  selaku  warga  negara.  Tetapi Pemerintah  berdalil  bahwa  substansi kebijakan  Sistem  Informasi  Adminitrasi Kependudukan (SIAK) telah sesuai. Siak adalah  berupa  pencatatan  sipil  dan pendaftaran kependuduk, pencatatan sipil berupa  pencatatan  kelahiran,  lahir  mati, perkawinan,  pembatalan  perkawinan,
perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan dan pengesahan anak,  perubahan  nama  dan  perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelapor penduduk yang tidak bisa  melapor  sendiri.Artikel  ini  akan mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap hak konstitusional warga negara penghayt  kepercayaan  yang  tertuang dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016)

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan
Hak  paling  mendasar  dari  setiap warga negara adalah perlindungan terhadap  hak-haknya  sebagai  manusia. Mengingat pentingnya hak asasi manusia ini,  maka  dalam  UUD  NRI  tahun  1945 dari awal terbentuknya, telah dicantumkan secara tegas dalam berbagai pasal.  Namun,  jika  diperhatikan  dengan sungguh-sungguh, hanya ada 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan  jaminan  konstitusional  atas hak asasi manusia, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang  menyatakan,  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.” Sedangkan ketentuan-ketentuan  yang  lain,  sama sekali bukaan rumusan tentang hak asasi
manusia  atau human  rights ,  melainkan hanya  ketentuan  mengenai  hak  warga negara  atau the  citizens  Rights (Dahlan dan Liemanto, 10 Februari 2019).
Seperti sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) artian Kepercayaan itu seperti diabaikan  atau  hanya  diartikan  sebatas sesuatu  yang  dipercayai  atau  diyakini saja, tidak dicari terlebih dahulu historisnya sehingga kata “Kepercayaan” itu  bisa  masuk  ayat  tersebut  (Ruyandi dkk,  1982:  143).  Pada  penerapannya di  Indonesia,  masih  ada  beberapa tindakan pemerintah atau kelompok yang didukung pemerintah terhadap kelompok  tertentu  di  suatu  wilayah tertentu  yang  diindikasi  melanggar  hak- hak konstitusional yang dimiliki masyarakat.
Kehadiran  perlindungan  HAM  telah diatur  dalam  Bab  XA  UUD  1945  tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif  karena  memang  belum  ada  suatu mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi  (Ahmad  Syahrizal,  2007:  64). Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa pengaturan HAM dalam BAB XA UUD 1945  mengambil  alih  ketentuan  HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemunculan HAM dalam UUD 1945 melahirkan hak
konstitusional,  yaitu  hak  asasi  manusia yang  dijamin  konstitusi  negara.  Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan  mewujudkan  hak  konstitusional warganya.  Sifat  hak  konstitusional  yang fundamental  tentu  memiliki  posisi  yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam  Undang-Undang  atau  peraturan perundang-undangan  lain  yang  ada dibawahnya.
Kebebasan  beragama  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  beragama walaupun  berbeda.  Apabila  kehidupan beragama  merupakan  suatu  interaksi ummat  agama  yang  satu  dengan  yang lain,  maka  kebebasan  beragama  adalah mengenai  keadaan  internal  dari  si pemeluk  agama  untuk  melakukan  dan menerapkan ajaran-ajaran agamanya berdasarkan  keyakinannya.  Kehidupan beragama tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kebebasan beragama.
Bermula  dari  pembatasan  melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965, menyebabkan masyarakat penganut aliran  kepercayaan  di  luar  agama  resmi yang  diakui  oleh  UU  tersebut  kesulitan bahkan  tidak  mendapatkan  hak-haknya. Seperti  misalnya  hak  mencantumkan agama yang mereka anut di dalam Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  Dalam  kasus tertentu  tidak  adanya  isian  agama  di dalam KTP menciptakan beberapa perlakuan diskriminatif terhadap
penganut  aliran  kepercayaan  seperti tudingan  kafir,  komunis,  sesat,  dan  lain sebagainya.
Kasus yang menggambarkan mengenai  kehidupan  dan  kebebasan beragama untuk memperoleh hak- hak  sebagai  warga  negara  tergambar dalam  Permohonan  yang  tercatat  di dalam Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga.
Perkara  ini  diajukan  oleh  beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu  di  Indonesia.  Ruang  lingkup pasal  yang  diuji  meliputi,  Pasal  61  ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013.
Untuk  memenuhi  perlindungan  Hak
Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan,
sebenarnya tujuan dari putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XIV/2016  adalah  pengakuan  komunitas Penghayat  Kepercayaan  sehingga  dapat tercapai  persamaan  pemenuhan  hak pelayanan publik dan sebagainya. Namun,  pada  tahapan  pelaksanaan, komunitas penghayat kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi  hukum,  kelembagaan  dan
aparat  negara  yang  hendak  menjalankan putusan tersebut.
Langkah  konkret  untuk  melakukan rekonseptualisasi hubungan antara agama dan  negara  dapat  dilakukan  dengan merevisi  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  diskriminatif. Selain  itu  dilakukan  langkah  nyata  oleh Menteri  Dalam  Negeri  Gamawan  Fauzi menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri)  No.  12  Tahun  2010  yang antara  lain  memungkinkan  penghayat aliran  kepercayaan  mencacatkan  dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka
dilangsungkan  di  luar  negeri.  Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) telah menandatangani Peraturan Bersama Menteri  No.  43/41  Tahun  2009  tentang Pedoman  Pelayanan  Kepada  Penghayat Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa.  DPR  juga  menyambut  baik atas  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016 tersebut,  karena  seperti  mendapat  angin segar bagi penghayat kepercayaan. Maka dari itu, revisi UU Administrasi Kependudukan  harus  segera  dilakukan menyusul  Mahkamah  Konstitusi  yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.
Evaluasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus
berdasar  nilai  kebebasan,  keadilan,  dan persamaan dalam  bingkai  negara hukum yang  menegakkan  supremasi  hukum. Dengan demikian, hukum bukan sekedar alat  untuk  mewujudkan  ketertiban  tetapi membawa  kesejahteraan  dan  keadilan bagi seluruh rakyat.

## 2. Pertimbangan  Hukum  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 97/PUU-XIV/2016
Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga  peradilan  sebagai  salah  satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar1945. Dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus sebuah  perkara  Mahkamah  Konstitusi harus mempertimbangan secara Filosofis dan Yuridis dengan maksud perkara yang diputus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan  perundangan  lainnya.  Dalam memutus perkara dengan Nomor
97/PUUXIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi
Kependudukan  terhadap  UUD  1945,
Mahkamah Kontitusi
memberikan beberapa pertimbangan.
a. Pertimbangan Filosofis
Dalam  pertimbangan  memberikan
keputusan, pertama hakim
memeberikan keputusan dalam putusannya berdasarkan Landasan filosofis yang merupakan pertimbangan
atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan  pandangan  hidup, kesadaran,  dan  cita  hukum  yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945). Adapun dalam putusan ini sebagai berikut:
1) Bahwa  hak  untuk  menganut  agama agama  atau  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan hak  konstitusional  ( constitutional rights ) warga negara, bukan pemberian  agama.  Dalam  gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum  atau  negara  hukum  yang demokratis,  yang  juga  dianut  oleh UUD  1945,  negara  hadir  atau dibentuk  justru  untuk  melindungi (yang  di  dalamnya  juga  berarti menghormati dan menjamin
pemenuhan) hak-hak tersebut. 2) Bahwa pernyataan mendasar/
elementer  yang  secara  eksplisit tertuang  didalam  Alinea  Keempat Pembukaan UUD 1945 hanya sekedar menjelaskan bahwa
Pemerintah  Negara  Indonesia  yang dibentuk  dengan  UUD  1945  adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang
diproklamirkan  tanggal  17  Agustus 1945,  melainkan  sekaligus  memuat amanat atau perintah bahwa
Pemerintah  Negara  Indonesia  yang dibentuk  salah  satu  tugasnya  adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas “Melindungi segenap bangsa Indonesia” ini bukan
hanya  berarti  melindungi  raga  dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk  tatkala  diluar  yuridiksi Indonesia,  tetapi  juga  melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya.
3) Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis,
terdapat dua poin penting yang dapat dipahami.  Pertama,  Pasal  28E  ayat (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945 merupakan  bagian  dari  BAB  XA yang  terkait  dengan  Hak  Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29
merupakan  isi  BAB  XI  terkait dengan agama.
b. Pertimbangan Yuridis
Hakim  memberikan  pertimbangan keputusan berdasarkan Landasan yuridis  yang  merupakan  pertimbangan atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk mengatasi  permasalahan  hukum  atau mengisi  kekosongan  hukum  dengan mempertimbangkan  aturan  yang  telah
ada,  yang akan diubah, atau  yang akan dicabut  guna  menjamin  kepastian hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi  atau  materi  yang  diatur sehingga  perlu  dibentuk  Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa  persoalan  hukum  itu,  antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan  yang  tidak  harmonis  atau tumpang  tindih,  jenis  peraturan  yang lebih  rendah  dari  Undang-Undang sehingga  daya  berlakunya  lemah, peraturannya  sudah  ada  tetapi  tidak memadai,  atau  peraturannya  memang sama sekali belum ada.
Adapun  dalam  putusan  ini  sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan Pasal  51  ayat  (1)  UU  MK  beserta Penjelasannya,  yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang  terhadap  UUD  1945  adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan  konstitusionalnya  yang diberikan  oleh  UUD  1945  dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian  Undang-Undang  terhadap UUD  1945  harus  menjelaskan  dan membuktikan terlebih dahulu:
1) Kedudukan sebagai Pemohon
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2) Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  yang  diberikan  oleh UUD  1945  yang  diakibatkan  oleh berlakunya  Undang-Undang  yang dimohonkan pengujian.
Menimbang pula bahwa Mahkamah  sejak  Putusan  Mahkaham Konstitusi  Nomor  006/PUU-III/2005 bertanggal  31  Mei  2005  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 betanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya
berpendirian bahwa kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
1) Adanya  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh  berlakunya  Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3) Kerugian  tersebut  harus  bersifat spesifik  (khusus)  dan  aktual  atau setidak-tidaknya  potensial  menurut penalaran  yang  wajar  dan  dapat dipastikan terjadi;
4) Adanya hubungan sebab-akibat ( causal  verband )  antara  kerugian dimaksud  dan  berlakunya  Undang- Undang yang dimohonkan pengujian;
5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya  permohonan  maka kerugian  konstitusional  seperti  yang didalilkan tidak akan  atau tidak lagi terjadi.
Selanjutnya  untuk  pertimbangan hakim  dengan  landasan  Yuridis  dalam putusan  dirumuskan  sebagai  berikut (Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia,  Putusan  Nomor  97/PUU- XIV/2016:8-18):
1) Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1)
juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat  (5)  UU  Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut  agama  yang  belum  diakui untuk  mengosongkan  kolom  agama di  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda Penduduk  elektronik  merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan  serta  penganut  agama lain  yang  bukan  mayoritas  di Indonesia.  Ketidakmauan  negara untuk  mengakui  ini  merupakan tindakan diskriminasi secara langsung,  yang  dalam  kasus  ini setidaknya dialami oleh para Pemohon.
2) Bahwa pasal Undang-Undang a quo telah  melanggar  kepastian  hukum, hal  ini  karena  dalam  rumusannya mengandung penafsiran yang
berbeda-beda Pasal Undang-Undang a  quo disebutkan  bahwa  Kartu Keluarga memuat elemen keterangan agama  didalamnya,  begitu  juga dengan  Kartu  Tanda  Penduduk
(elektronik) memeuat elemen penduduk, termasuk agama sipemegang KTP elektronik. Namun khusus bagi penganut kepercayaan/penghayat  atau  bagi penganut  agama  yang  belum  diakui sebagai agama
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan,  kolom  agama  tersebut dikosongkan.
3) Bahwa pasal Undang-Undang a quo
menunjukkan  adanya  pertentangan satu  sama  lainnya,  karena  terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan  dan  pemohon  dengan warga  negara  lainnya,  sebab  bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam Undang-Undang a quo
disebutkan  tetapi  tetap  dilayani  dan dicatat dalam database Kependudukan. Hal ini
menunjukkan  ketidakjelasan  dan melanggar  hak-hak  dasar  yang dimiliki  warga  negara,  sebagaimana dialami  Pemohon.  Padahal  bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan.
4) Bahwa  dengan  demikian  pasal Undang-Undang a quo bertentangan dengan  asas  hukum  perlakuan  yang sama  dihadapan  hukum.  Hal  ini adalah  karena  pasal-pasal a  quo menunjukkan
tidak ada kesetaraan/kesamaan  dalam  hukum bagi  setiap  warga  negara  dan menunjukkan perlkuan yang berbeda antara warga negara, yakti membedakan  pengurusan  KK  dan KTP  elektronik  antara  penghayat kepercayaan  dengan  warga  negara pada umumnya dengan
mengosongkan  kolom  agama  bagi penghayat kepercayaan.

## C. SIMPULAN
Perlindungan  yang  diberikan  negara dalam hal ini melalui peraturan
perundang-undangan (UUD 1945) terhadap Penganut/Penghayat Kepercayaan  belum  memadai.  Ada beberapa
Undang-Undang yang mengatur  terkait  Penganut  Kepercayaan akan tetapi belum dapat memberikan hak yang sesuai sebagai warga negara. Seperti sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) yang  berbunyi  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu”.  Ada  beberapa petinggi  negara  yang  menginginkan
langkah kongrit penjalanan anti
diskriminatif yaitu Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  serta  DPR  RI.  Sehingga peraturan  perundang-undangan  tersebut harus berdasar nilai kebebasan, keadilan, dan  persamaan  dalam  bingkai  negara hukum  yang  menegakkan  supremasi hukum. Dengan demikian, hukum bukan sekedar alat untuk mewujudkan
ketertiban tetapi membawa kesejahteraan
dan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat.
Sedangkan pertimbangan Hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-undang
Administrasi  Kependudukan  terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu: filosofis dan yuridis. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan, Muhammad dan Airin Liemanto. 2019. https://arenahukum.ub.ac.id> viewFile/accessed 10 Februari. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU- XIV/2016. Ruyandi dkk. 1982. Kepercayaan Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa . Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan. Syahrizal, Ahmad. 2007. Urgensi proteksi Hak Konstitusi oleh MKRI. Jurnal Konstitusi. Volume 5 Nomor 1. Juni.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013