## VOX POPULI
ISSN 2087-3360  eISSN 2714-7657

## DEMOKRASI DAN KONFLIK

## Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia
Awal Muqsith 1-16

## Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020
Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap, Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam 17-26

## Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba
Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah, Reskiyanti Nurdin, Zulfiani 27-38

## Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020
Nita Vibrianti,  Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim 39-47

## Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto
Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah, Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih 48-56

## Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Post-Democracy : Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020
Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harahap, Muh. Adi Daya  Pandu Buana, Febrianto Syam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: muhammadwahyu1745@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  bagaimana  jalannya  Pilkada Serentak  2020  di  Kabupaten  Gowa  yang  harus  dilaksanakan  dengan  satu calon  melawan  kolom  kosong  bersamaan  dengan  hal  itu  penulis  melihat munculnya  gejala  Post-Demokrasi  di  Kabupaten  Gowa  sebuah  gejala penyakit  demokrasi  yang  membuat  sistem  dan  budaya  politik  menjadi semakin  melemahkan  posisi  rakyat  sebagai  pemilik  kuasa.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian  ini  melibatkan  narasumber  dan  mengambil  data  dengan wawancara dan studi literatur yang mendalam.

## Kata Kunci:
Post-Democracy, Pilkada Serentak 2020, Kolom Kosong, Dinasti Politik

## PENDAHULUAN
Kontestasi  politik  elektoral  senantiasa memberi  gambaran  dan  pandangan  baru dalam  dinamika  politik  di  negeri  ini.
Pilkada  Serentak  yang  digelar  pada  9 Desember 2020 dengan 270 kabupaten/kota dan provinsi yang tersebar hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Di tengah  penolakan  oleh  berbagai  pihak yang  menilai  bahwa  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  “terlalu  dipaksakan” dikarenakan  pandemi  Covid-19  yang masih merebak sehingga berpotensi mengancam  nyawa  para  pemilih  dan penyelenggara.
Problem  Covid-19  bukan  hanya  menjadi salah  satu  anomali  dalam  proses  Pilkada Serentak  2020,  dari  270  daerah  yang menyelenggarakan Pilkada 25 di antaranya hanya  memiliki  satu  pasangan  calon  yang mendaftarkan  diri  di  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  akibatnya  sesuai  amanat Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016 tentang  Pilkada  maka  proses  pemilihan harus  dilaksanakan  dengan  satu  pasangan calon (Paslon) melawan kolom kosong.
Kabupaten  Gowa  menjadi  salah  satu daerah  yang  harus  melaksanakan  Pilkada dengan  satu  pasangan  calon,  Adnan Purichta  Ichsan-Abdul  Rauf  Mallagani yang  merupakan  calon  petahana  kembali terpilih  menjadi  Bupati  dan  Wakil  Bupati
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Gowa  untuk  periode  2020-2024  dengan persentase  kemenangan  91%  melawan kolom kosong.
Hadirnya  kolom  kosong  sebagai  solusi bagi  daerah  yang  tidak  memiliki  dua pasangan calon  yang mendaftarkan diri ke KPU malah menimbulkan sentimen negatif. Post-democracy sebagai  sebuah kondisi di mana sistem pemerintahan yang menjaga  kedaulatan  suara  rakyat  malah semakin  direduksi  sebagai  akibat  dari “diperlemah”nya suara rakyat dan semakin menguatnya  oligarki  kekuasaan.  Gowa sebagai salah satu daerah penting dan juga menjadi  basis  kekuasaan  yang  turut mempengaruhi  politik  lokal  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  nantinya  akan  memberi preseden  yang  buruk  bagi  daerah-daerah lain.

## KAJIAN PUSTAKA
Firman Noor dalam penelitiannya mengenai Fenomena Post-democracy Party  di  Indonesia:  Kajian  Atas  Latar Belakang,  Karakteristik  dan  Dampaknya, menyebutkan berbagai realita pada sistem, budaya dan karakteristik partai di Indonesia. 1 Kehadiran  partai  yang  me- miliki karakter post-democracy merupakan sebuah  dampak  dari  kondisi  kehidupan politik yang bergeser dari bentuk demokrasi  yang  sudah  dianggap  sebagai sistem  yang  ideal  untuk  menyalurkan kuasa  rakyat  dalam  pemerintahan  suatu
1 Firman  Noor,  “Fenomena Post-Demokrasi Party  di  Indonesia:  Kajian  Atas  Latar  Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya”, Jurnal Penelitian Politik, Vol.14, No.2 (2017),  h. 109-126.
negara. Partai sebagai salah satu infrastruktur politik yang berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk menginternalisasi  ideologi  dan  platform yang  mereka  anut  dan  selaras  dengan  visi misi suatu partai, nyatanya malah berbanding  terbalik.  Kekuasaan  para oligark  yang  mencengkram  partai  malah menimbulkan  kondisi post-democracy . Kondisi  anomali  di  ranah  kekuasaan membuat  demokrasi  menjelma  menjadi oligark bahkan otoriter namun masih tetap menggunakan  instrumen  demokrasi  untuk “menghibur” rakyat.
Demokrasi  Kotak  Kosong  yang  ditulis oleh Senalince Mara memberikan gambaran  utuh  mengenai  pemilihan  calon tunggal  yang  harus  berhadapan  dengan kolom  kosong  di  Kota  Jayapura,  Provinsi Papua. Kajian tersebut memberikan pandangan  bagaimana  jalannya  Pilkada yang dilakukan mulai dari faktor munculnya  satu  calon,  proses  politik  baik dari  pendaftaran  hingga  kampanye,  dan kemenangan  calon  tunggal,  Benhur  Tomy Mano  dan  Rustan  Saru  pada  kontestasi tersebut.  Pada  tahun  2017  kasus  Pilkada kolom  kosong  masih  sangat  jarang  terjadi di  Indonesia  terhitung  hanya  sembilan daerah  yang  melaksanakan  Pilkada  calon tunggal,  berbeda  pada  Pilkada  Serentak 2020,  KPU  harus  melakukan  25  Pilkada calon tunggal. 2
2 Senalince Mara,  “Demokrasi  Kotak Kosong: Studi  Tentang  Pemilukada  Kota  Jayapura  2017”, Jurnal  Civic  Education ,  Vol.  2  No.  1  (2018),  54- 64.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## TINJAUAN TEORETIS
Konsep Post-Democracy
Menurut  Colin  Crouch,  seorang  sosiologi
Inggris yang merupakan pengamat demokrasi, post-democracy terdapat  bebe- rapa kecenderungan di antaranya:
1. Keterlibatan  masyarakat  dalam  dunia politik  bersifat  terbatas  atau  artifisial saja.  Menurut  Colin  Crouch  hampir semua  aspek  kehidupan  politik  diten- tukan  oleh  elite.  Hal  ini  dimaksudkan hak  pilih  yang  di  mana  seharusnya diberikan kebebasan justru dibatasi.
2. Partai  bukan  lagi  sebagai  sarana penyalur  kepentingan  rakyat,  partai tidak  lagi  menjadi  alat  sebuah  basis
politik, namun alat kepentingan pemilik partai.
3. Terdapat  kecenderungan  mengguna- kan  cara-cara  populisme  dan  artifisial dalam  berpolitik,  yang  terpenting adalah bagaimana membangun pencit- raan dan memenangkan emosi pemilih dengan janji-janji politik yang menggiurkan.
4. Hal  ini  beriringan  dengan  kecende- rungan people  ignorance. Dalam banyak  momen  politik,  antusiasme berpolitik  masyarakat  menurun.  Hal ini  terjadi  karena  kepedulian  politik yang semakin rendah terutama karena dunia  politik  telah  dianggap  tidak berkenaan  langsung  dengan  mereka, selain  karena  terlalu  banyaknya  tipu daya.
5. Sebagai  dampak  dari  itu  semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi,  proses  dan  nilai  demokrasi.
Inilah yang menyebabkan pengelolaan
partai  menjadi  jauh  dari  hakikat demokrasi. 3

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  tentang  kehidupan  seseorang, cerita,  perilaku  dan  juga  tentang  fungsi organisasi,  gerakan  sosial  atau  hubungan timbal  balik.  Teknik  pengumpulan  data yakni melalui studi literatur dan wawancara.

## PEMBAHASAN

## Jalannya  Pilkada  Kolom  Kosong  di Kabupaten Gowa Tahun 2020
Sejak  berpasangan  pada  Pilkada  Gowa 2015,  Adnan  Purichta  Ichsan  dan  Abdul Rauf Malaganni (Adnan-Kio) melalui jalur independen dan menjadi pemimpin Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir.
Adnan  merupakan  putra  dari  petahana sebelumnya  Ichsan  Yasin  Limpo  yang juga  sekaligus  keponakan  dari  Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Kepemimpinan  Adnan  di  Gowa  semakin mengukuhkan  eksistensi  Dinasti  Politik
Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.
Pilkada  Serentak  yang  laksanakan  pada tahun 2020 dengan menggunakan landasan peraturan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  dalam  Pasal  201  Ayat  8. Dalam  undang-undang  ini  disebutkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan
3 Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Bagaimana  Demokrasi  Mati (Jakarta  PT. Gramedia Pustaka, 2018).
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati,  serta  Wali  Kota  dan  Wakil Wali  Kota  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dilakukan secara serentak.
Pilkada  Serentak  yang  dilaksanakan  tahun 2020 diwarnai dengan banyaknya pasangan  calon  yang  melawan  kolom kosong,  karena  dari  270  Pilkada  yang digelar ada 25 diantaranya Kabupaten atau Kota  yang  dipastikan  memiliki  satu pasangan  calon  dan  melawan  kolom kosong.
Dalam  Pilkada  Serentak  2020  yang dilaksanakan  di  Kab.  Gowa  diikuti  oleh calon  tunggal  yang  melawan  kolom kosong.  Kehadiran  kolom  kosong  atau yang  lebih  sering  disebut  sebagai  “koko” pada  Pilkada  Gowa  merupakan  hal  yang baru  pertama  kali  terjadi  dan  membuat seakan  orang-orang  diharuskan  untuk memilih  satu  pasangan  calon  yang  ada dikarenakan  masyarakat  hanya  mem- punyai  pilihan  yang  terbatas  karena  tidak adanya  pilihan  lain  untuk  dijadikan perbandingan.
Salah  satu  faktor  penyebab  hadirnya kolom  kosong  karena  gagalnya  partai melakukan kaderisasi politik untuk melahirkan  calon  pemimpin.  Menurut Ketua  KPU  Kabupaten  Gowa,  Muhtar Muis,  adapun  faktor  penyebab  lain  dari lahirnya kolom kosong, yaitu:
“ Penyebab  adanya  kolom  kosong  itu  bisa disebabkan karena rentan waktu pemilihan  calon  legislatif  dan  kepala
daerah  yang  relatif  singkat,  sehingga membuat  para  anggota  DPR  yang  ada sangat  memikirkan  langkah  yang  akan diambil karena jika salah langkah jabatan yang dimilikinya bisa hilang sebagaimana peraturan  yang  ada  untuk  mengharuskan melakukan pengunduran diri dalam jabatannya agar bisa  ikut  bersaing dalam pemilihan kepala daerah ”. 4
Pemilu  yang  baru  saja  dilakukan  pada 2019  membuat  para  elit  politik  di  Gowa telah  terlanjur  menjadi  legislator  baik  di tingkat kabupaten maupun provinsi seperti Darmawangsyah  Muin  (jabatan)  yang kerap  kali  disebut  sebagai  rival  dari petahana,  dari  (berapa  partai  di  Gowa) ketua umumnya merupakan legislator. Hal ini juga mempersulit para elit politik yang telah  menduduki  posisi  strategis  di pemerintahan  karena  ditetapkannya  aturan (mundur dari jabatan) jika ingin mengajukan diri sebagai kepala daerah.
Alasan  lain  munculnya  kolom  kosong menurut Ketua KPU, yaitu:
“ Masa  jabatan  kepala  daerah  yang terpilih pada Pilkada 2020 itu tidak genap 5  tahun  melainkan  hanya  4  tahun  saja sehingga  membuat  para  calon  yang  akan maju  memikirkan  dan  mempertimbangkan secara matang ”. 5
Pada  Pilkada  Gowa,  pasangan  Adnan-Kio membuat  rekor  baru  pada  Pilkada  di
4 Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara , 10 Juni 2021. 5 Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara , 10 Juni 2021.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Sulawesi  Selatan  dengan  rekor  perolehan suara  dan  tingkat  partisipasi  pemilih  yang tinggi.  Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  oleh KPU  Kabupaten  Gowa,  pasangan  Adnan- Kio  berhasil  meraih  suara  terbanyak dengan  perolehan  377.463  suara  atau 91,22%. Sedangkan kolom kosong sebesar 36.325  suara  atau  8,78%..  Adapun  suara sah  yang  tercatat  sebanyak  413.788  dan suara  yang  tidak  sah  tercatat  sebanyak 5.816.
Partisipasi  pemilih  pada  Pilkada  Gowa tercatat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan hak suaranya  yaitu  sebanyak
79,17%  dan  tercatat  sebagai  suara  yang paling  tinggi  di  12  Pilkada  Serentak  di Sulawesi  Selatan.  Angka  ini  melebihi target  KPU  dan  terlebih  lagi  dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

## Prospek Demokrasi Lokal
Pilkada  kolom  kosong  menjadi  bukti konkret dari gejala pertama yang disebutkan  oleh  Colin  Crouch,  demokrasi yang  mendasarkan  sumber  kuasanya  oleh rakyat  malah  dianulir  oleh  segelintir  elit politik,  partai  menjadi  pihak  yang  paling tertuduh  dalam  hal  ini,  tidak  berjalannya fungsi  partai  baik  dalam  kaderisasi pemimpin  maupun  sosialisasi  kepada masyarakat  sebagaimana  yang  disebutkan Lili  Romli. 6 Partai  sebagai  saluran  politik masyarakat untuk memajukan calon kepala daerah mengakumulasi aspirasi dan
6 Lili  Romli, “ Pilkada  Langsung,  Calon Tunggal,  dan  Masa  Depan  Demokrasi  Lokal”, Jurnal Penelitian Politik , Vol. 15, No. 2 (2018), h. 143-160.
kepentingan  tidak  lagi  terlihat  dengan adanya  calon  tunggal,  kompromi  antar ketua  partai  dan  para  oligarki  pemilik modal  benar-benar  telah  menghilangkan esensi demokrasi, demokrasi artifisial.
Lebih  lanjut  kotak  kosong  tidak  memiliki status  serupa  dengan  calon  tunggal  dalam penentuan porsi untuk menjangkau masyarakat.  Berdasarkan  peraturan  KPU No.  8  Tahun  2017  tentang  Sosialisasi Calon  Kepala  Daerah.  Muhtar  Muis  juga menyebutkan  mengenai  tidak  adanya aturan  mengenai  bolehnya  KPU  meng- kampanyekan kolom kosong.
“Kolom  kosong  tidak  dapat  dikampanye- kan  oleh  KPU,  karena  bukan  merupakan calon  kepala  daerah  misalnya  pada proporsi  pengenalan.  Status  kotak  kosong yang  bukan  merupakan  „calon‟  membuat kolom kosong tidak dikampanyekan,
makanya  banyak  pihak  yang  menuduh kami berat sebelah karena hanya memasang  alat  peraga  calon  tunggal  dan tidak  memasang  alat  peraga  kolom kosong, padahal aturannya memang sudah begitu” 7
Dalam  Peraturan  KPU  No.  7  tahun  2015, dijelaskan  bahwa  “Alat  peraga  kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat  visi,  misi,  program  pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon  yang  dipasang  untuk  keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang  memilih  pasangan  calon  tertentu
7 Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara , 10 Juni 2021.
yang  difasilitasi  oleh  KPU  Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota yang didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah.  Ketidaksetaraan  status antara  kolom  kosong  dan  pasangan  calon pada  proses  kampanye  merupakan  bentuk dari  kekosongan  hukum  yang  menjadi legal standing dari praktik tersebut”.
Lebih  lanjut  partai  bukan  lagi  sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat, partai tidak  lagi  menjadi  alat  sebuah  basis politik,  namun  alat  kepentingan  pemilik partai.  Kemenangan  Adnan-Kio  melawan 3  calon  lainnya  pada  2015  sebagai  calon independen  menjadi  bukti  konkret  bahwa partai-partai  di  Kabupaten  Gowa  tidak memiliki  basis  konstituen  yang  jelas  dan kuat  dalam  mengajukan  calon  kepala daerah.  Gowa  merupakan  awal  mula  atau akar  dari  berkembangnya  dinasti  politik keluarga  Yasin  Limpo  pada  percaturan politik masa kini.
Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  varian familisme  dalam  membincangkan  dinasti politik  dalam  konteks  ini.  Pertama  adalah familisme  ( familism ),  yakni  dinasti  politik yang  didasarkan  secara  murni  pada hubungan  darah  langsung  dalam  keluarga ( consanguinity ) dan hubungan perkawinan ( marriage )  dengan  klan  lainnya.  Adapun terbentuknya  suatu  dinasti  politik  dalam bentuk  familisme  biasanya  didasarkan pada  klan  untuk  menjaga  keistimewaan politik  yang  telah  didapat.  Loyalitas, kepatuhan,  maupun  solidaritas  keluarga merupakan  tiga  poin  penting  familisme memengaruhi  corak  dinasti  politik.  Pola tersebut  kemudian  dihubungkan  melalui
komando saudara tua hingga saudara muda dalam  pemerintahan.  Contoh  kasus  nyata dinasti  politik  model  familisme  ini  seperti yang  terjadi  di  Filipina,  di  mana  terdapat 105  dinasti  politik  baik  yang  berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional.
Kedua  adalah  quasi-familisme.  Model  ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas  dari  anggota  keluarga  dalam struktur  kekuasaan.  Adapun  afeksi  yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai  sebagai  kasih  sayang,  namun sebagai  bentuk  orientasi  politik  keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun  tribalisme  sama  dengan  keluarga tersebut. 8 Artinya,  dimensi  dinasti  politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti  saja,  tetapi  juga  telah  bercabang dengan  keluarga  lainnya  yang  tidak  satu keturunan  darah,  namun  memiliki  sistem kekerabatan berbasis artifisial.
Ketiga  adalah  egoisme-familisme.  Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan  aspek  fungsionalisme  diban- ding  hanya  menuruti  garis  keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat  dipahami  dalam  dua  hal,  yakni  dari segi  kepala  daerah  dan  masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama  dengan  konsepsi  teori  sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga  daripada  publik  dalam  pengisian
8 Tong-Hee  Park,  “The  Influence  of  Familism and  Interpersonal  Trusts  of  Korean  Public Officials”, International Review of Public Administration , Vol. 9, No. 1 (2009), h.121-136.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
posisi  jabatan  publik  maupun  suksesi pemerintahan. 9
Karir politik Syahrul Yasin Limpo sebagai mantan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  juga merupakan  mantan  Bupati  Gowa  sejak 1994  hingga  2002,  estafet  kepemimpinan kembali  dilanjutkan  oleh  adiknya  yang juga  sekaligus  ayah  dari  Adnan  Purichta Ichsan,  Ichsan  Yasin  Limpo  sejak  2005 hingga  2015.  Cengkeraman  kuat  dinasti Yasin  Limpo  di  Kabupaten  Gowa  selama 30  tahun  (1994-2024)  merupakan  bukti nyata tidak mampunya partai politik untuk memunculkan  tokoh  baru  pada  tiap kontestasi  politik  lokal,  bahkan  sejak ditetapkannya Undang-Undang No.32
Tahun  2004  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah yang mewajibkan pemilihan secara langsung  oleh  rakyat  di  mana  kontestasi politik lokal  dibuka luas bagi  partai  untuk mengajukan calon  yang kelak akan dipilih oleh  masyarakat.  Bahkan  kemenangan Adnan  Purichta  Ichsan  pada  Pilkada  2015 sebagai  calon  independen  merupakan tamparan keras bagi seluruh partai politik, bukti  konkret  bagaimana  kekuatan  dinasti politik  semakin  kuat  dan  alarm  bahaya bagi  partai-partai  yang  tidak  mampu menggaet suara dari para konstituen.
Terdapat  kecenderungan  menggunakan cara-cara  populisme  dan  artifisial  dalam berpolitik, yang terpenting adalah bagaimana  membangun  pencitraan  dan memenangkan  emosi  pemilih  dengan
9 Wasisto Rahardja Djati, “Revivalisme Kekuatan  Familisme  Dinasti  Politik  di  Aras Lokal”, Jurnal Sosiologi Masyarakat , Vol. 18, No.
2 (2013), h. 203-231.
janji-janji  politik  yang  menggiurkan. Maraknya  penyebaran  Covid-19    sejak awal  2020  menjadi  salah  satu  jalan  mulus munculnya  pemimpin  populis,  penetapan status  darurat  dan  masa  krisis  merupakan suatu  pra-kondisi  di  mana  pemimpin populis lahir dengan memanfaatkan kesulitan  masyarakat  untuk  mendulang suara,  bantuan  sosial  (bansos)  untuk penanganan  Covid-19  menjadi  salah  satu contoh, para calon kepala daerah memanfaatkan bansos sebagai alat kampanye  bagi  masyarakat  yang  memang sejatinya merupakan hak rakyat dan bukan demi  kepentingan  elit  politik  untuk menggaet hati masyarakat Dengan menggunakan jargon Doboloki.
Hal  ini  beriringan  dengan  kecenderungan people  ignorance. Dalam  banyak  momen politik,  antusiasme  berpolitik  masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena kepedulian politik  yang  semakin  rendah  terutama karena  dunia  politik  telah  dianggap  tidak berkenaan langsung dengan mereka, selain karena  terlalu  banyaknya  tipu  daya. People  Ignorance yang  dipaparkan  oleh Colin  Crouch  sebenarnya  tidak  hanya menghitung  kalkulasi  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  saat  hari  pencoblosan. Meskipun  partisipasi  pemilih  di  daerah dengan pasangan calon tunggal terus naik, angka  itu  masih  di  bawah  target  KPU, yakni  partisipasi  77,5%.  Memang  tingkat partisipasi tidak hanya ditentukan pasangan  calon  tunggal,  tetapi  turut ditentukan    aspek  sosial,  politik,  budaya, ekonomi, dan teknis pada hari pencoblosan.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
People  ignorance yang  dipahami  adalah ketika masyarakat tidak mengetahui duduk persoalan  secara  mendalam  dan  hanya berkutat pada hal-hal yang berada dipermukaan saja. Hal ini disebabkan oleh tidak  adanya  oposisi  murni  dari  lembaga- lembaga  politik  seperti  partai  sehingga demokrasi  yang seharusnya menjadi ajang pertarungan  ide  dalam  menentukan  arah kebijakan  tidak  terjadi  pada  Pilkada  yang hanya  diisi  oleh  calon  tunggal.  Sehingga apapun  yang  disampaikan  oleh  pihak petahana  merupakan  “kebenaran”  karena tidak  adanya  bantahan  dari  partai  sebagai oposan murni membuat proses pertarungan  ide  baik  dalam  pemilihan maupun pada proses berjalannya pemerintahan nantinya.
Dwi Muslimah Anggraini mantan Direktur
Perludem  juga  melihat  bahwa  Pilkada yang hanya melibatkan calon tunggal tidak akan menjadikan demokrasi sebagai
sebuah  proses  dialektis  antar  calon  dalam melihat  problem  dan  masalah  kedaerahan yang harusnya menjadi titik temu sekaligus  menjadi  salah  satu  preferensi masyarakat  dalam  menentukan  calon kepala daerah di bilik suara nantinya. 10
Pemerintah,  DPR  dan  KPU  RI  juga  tahu salah  satu  prinsip  dasar  pelaksanaan pemilu adalah terjaminnya prinsip
„ genuine elections ‟, yakni pemilu dilaksanakan  dalam  lingkungan  sosial
10 Dwi Andayani, “Perludem Ungkap Dampak Calon  Tunggal:  Pilkada  Tak  Kompetitif,  Pemilih Apatis”  dalam  https://news.detik.com/  berita/d- 5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal- pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis  diakses  1 Juni 2021.
politik  yang  kondusif,  di  mana  kebebasan asasi  dijunjung  tinggi  dan  pluralisme politik  bisa  tumbuh  sebagaimana  surat KPU dan prinsip lainnya. Kondisi tekanan psikologis,  ekonomi,  sosial  sudah  pasti akan  berdampak  pada  perilaku  dan partisipasi  memilih  masyarakat,  meskipun seberapa  besar  pengaruhnya  masih  perlu pengkajian  lebih  dalam.  Masyarakat  pasti akan terjebak pada praktek politik transaksional. 11 Apa  yang  disampaikan oleh  Muhtar  Muis  selaku  Ketua  KPU memberi  pandangan  tersendiri  mengenai jumlah  partisipasi  pemilih  yang  tergolong tinggi.
“Ada  kecenderungan  masyarakat  melihat pemilihan  ini  sebagai  salah  satu  bentuk „moment‟ dimana pemilihan kolom kosong baru  pertama  kali  dilakukan  dan  „kapan lagi‟  dilakukan  di  Gowa  hal  ini  membuat masyarakat  tertarik  untuk  ikut  memilih sebagai bagian dari moment ber- sejarah.” 12
Pernyataan  Ketua  KPU  Gowa  semakin mengindikasikan pernyataan Colin Crouch mengenai post-democracy di  mana people ignorance menjadi  gejala  umum  yang membuat  masyarakat  hanya  peduli  pada hal remeh-temeh namun tidak menganalisa kondisi politik yang terjadi disekitar secara mendalam.  Masyarakat  yang  memiliki kepedulian  terhadap  politik  akan  melihat
11 Jhon  Refei  Alfri  Sandi  &  Suprayitno, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Politik Pemerintahan  Dharma  Praja ,  Vol.  13  No.  1 (2020), h. 1-13.
12 Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara, 10 Juni 2021.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pilkada  calon  tunggal  sebagai  masalah besar dalam proses politik di daerah.
Akumulasi  dampak  dari  itu  semua membawa  demokrasi  tidak  lagi  dihormati baik  pada  institusi,  proses  dan  nilai demokrasi.  Inilah  yang  menyebabkan pengelolaan  partai  menjadi  jauh  dari hakikat  demokrasi.  Sudah  jauh  hari  di mana  Pilkada  2015  ketika  empat  calon bertarung dalam kontestasi tersebut namun malah  berujung  pada  kekacauan,  massa pendukung  dari  Andi  Maddusila  yang merupakan  saingan  terberat  dari  Adnan Purichta  Ichsan  mengepung  dan  menye- rang  Kantor  KPU  Gowa.  Serangan terhadap  penjaga  demokrasi  di  aras  lokal malah menjadi target amukan massa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  di  atas  ]kami  melihat  bahwa demokrasi  di  aras  lokal,  khususnya  di
Gowa telah terjangkit gejala post- Democracy sebagaimana rumusan Crouch. Gowa  yang  sudah  30  tahun  dikuasai dinasti  Yasin  Limpo  semakin  menguatkan gejala  tersebut.  Mulai  dari  kalah  hingga tunduknya  partai  pada  dinasti  ditandai dengan  kekalahan  para  kandidat  calon bupati  yang  kala  itu  diusung  oleh  partai politik.  Bahkan,  pada  Pilkada  Serentak 2020  seluruh  partai  bersepakat  kembali mengusung  Adnan  dan  tidak  memajukan satupun kader mereka.
Masyarakat  Gowa  sebagai  pemilih  pada Pilkada  Kolom  Kosong  2020  malah melihat Pilkada sebagai momen bersejarah
bukan  sebuah  anomali  dan  kegagalan partai politik untuk membentuk kader.
Lebih  lanjut,  bagi  calon  tunggal  melawan kolom  kosong  hanya  memberi  budaya politik  baru  di  Indonesia.  Di  mana  para petahana  memborong  semua  partai  untuk diajukan dalam calon tunggal pada Pilkada yang  akan  dilalui.  Hal  ini  menjadi  alarm bagi  demokrasi  lokal  di  Indonesia,  ketika semua  petahana  diberi  jalan  tol  untuk kembali  berkuasa  dengan  cara-cara  yang keliru dengan pertarungan melawan kolom kosong.
***

## DAFTAR PUSTAKA

## Firman Noor, “Fenomena Post-Demokrasi
Party  di  Indonesia:  Kajian  Atas  Latar Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya”, Jurnal  Penelitian Politik, Vol.14, No.2 (2017),  h. 109- 126.
Jhon  Refei  Alfri  Sandi  &  Suprayitno, “Fenomena  Pengawasan  Pemilihan
Kepala  Daerah  di  Masa  Pandemi Covid-19”, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , Vol. 13 No. 1  (2020), h. 1-13.
Lili  Romli, “ Pilkada  Langsung,  Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, Jurnal Penelitian Politik , Vol. 15, No. 2 (2018), h. 143-160.
Senalince Mara, “Demokrasi  Kotak Kosong:  Studi  Tentang  Pemilukada Kota  Jayapura  2017”, Jurnal  Civic Education ,  Vol.  2  No.  1  (2018),  54- 64.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (17-26) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Steven  Levitsky  dan  Daniel  Ziblatt,
Bagaimana  Demokrasi  Mati (Jakarta PT. Gramedia Pustaka, 2018).
Tong-Hee  Park,  “The  Influence  of Familism  and  Interpersonal  Trusts  of Korean Public Officials”, International Review of Public Administration ,  Vol.  9,  No.  1  (2009),
h.121-136.
Wasisto  Rahardja  Djati,  “Revivalisme
Kekuatan Familisme Dinasti Politik di Aras Lokal”, Jurnal Sosiologi Masyarakat , Vol. 18, No. 2 (2013), h. 203-231.

## Website
Dwi  Andayani,  “Perludem  Ungkap
Dampak  Calon  Tunggal:  Pilkada  Tak Kompetitif,  Pemilih  Apatis”  dalam https://news.detik.com/ berita/d- 5121919/perludem-ungkap-dampak- calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif- pemilih-apatis diakses 1 Juni 2021.

## Wawancara
Muhtar Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara , 10 Juni 2021.

## PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI
1.  Topik  yang  akan  dipublikasikan  oleh  jurnal  Vox  Populi  (Jurusan  Ilmu  Politik UIN  Alauddin Maassar)  berhubungan  dengan   Politik  Islam,  Demokrasi,  Pemilu  dan  Partai  Politik,  Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik  UIN  Alauddin  yang  memuat  unsur  kebaruan,  baik  dalam  bentuk  kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2.  Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  baku  atau  bahasa  Inggris,  belum  pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah  kata  berkisar  6000  -  8000  kata.  Artikel  yang  jumlah  kata  lebih  dari  itu  namun dianggap  perlu  diketahui  oleh  publik  maka  akan  dipertimbangkan  dan  dimuat  setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5.  Tabel  dan  gambar  harus  diberi  identitas  yang  berupa  nomor  urut  dan  judul  tabel  atau gambar  yang sesuai dengan  isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6.  Redaksi  berhak  menolak  naskah  yang  tidak  memenuhi  kriteria/persyaratan  teknis, mengadakan  perubahan  susunan  naskah,  memperbaiki  bahasa  dan  berkonsultasi  dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:
 a.  Judul
Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata  dalam  bahasa  Indonesia  atau  10  kata  dalam  Bahasa  Inggris.  Judul  harus  mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.
 b. Nama Penulis, Institusi dan Email
Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain,  asal  lembaga  tempat  penulis  bernaung  dan  alamat email untuk  korespondensi  dengan ukuran 11 point.
 c. Abstrak dan kata kunci
Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times  New  Roman  11point.  Abstrak  harus  jelas,  deskriptif  dan  harus  memberikan  gambaran singkat  masalah  yang  diteliti.  Abstrak  meliputi  alasan  pemilihan  topik  atau  pentingnya  topik penelitian,  metode  penelitian  dan  ringkasan  hasil.  Abstrak  harus  diakhiri  dengan  komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

##  d.  Pendahuluan
Pendahuluan  ditulis  dengan  Times  New  Roman  12  point.Pendahuluan  menguraikan  latar belakang  permasalahan,  tujuan  penelitian,  batasan  penelitian,  metode  yang  digunakan  dalam penelitian,  hasil  penelitian  yang  diperoleh  sebelumnya,  dan  kontribusi  yang  diberikan  dari makalah  ini.  Pendahulan  harus  menggambarkan  dengan  jelas  latar  belakang  penlitian,  tujuan dan  manfaat  penelitian,  rumusan  masalah,  literatur-literatur  yang  relevan  dengan  dengan subjek  penelitian,  pendekatan  yang  akan  digunakan,  serta  nilai  kebaharuan  yang  akan dihasilkan.  Bagian  ini  juga  penulis  mesti  memberi  argument  tentang  pentingnya  penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak miring (italic).
 e.   Tinjauan Pustaka
Pada  bagian  ini  semaksimal  mungkin  berisi  uraian  sistematis  tentang  informasi  hasil-hasil penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian yang  dilakukan.  Bagian  ini  memuat  kelebihan  dan  kelemahan  pada  penelitian  terdahulu  yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan  penelitian  terdahulu.  Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang  mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##  f.   Tinjauan Teoretis
Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa  rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan  tentang  konsep  dan  prinsip  dasar  yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 g.   Metode Penelitian
Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.
 h.      Hasil dan Pembahasan
Bagian  Hasil  dan  Pembahasan  merupakan  bagian  yang  memuat  semua  temuan  ilmiah  yang diperoleh  sebagai  data  hasil  penelitian.  Bagian  ini  diharapkan  memberikan  penjelasan  ilmiah yang  secara  logis  dapat  menerangkan  alasan  diperolehnya  hasil-hasil  tersebut  yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.
Penulis  menyusun  secara  sistematis  disertai  argumentasi  yang  rasional  tentang  informasi ilmiah  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  terutama  informasi  yang  relevan  dengan  masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian  teoritik,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Secara  ilmiah,  hasil  penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  dapat  berupa  temuan  baru  atau  perbaikan,  penegasan,  atau penolakan  interpretasi  suatu  fenomena  ilmiah  dari  peneliti  sebelumnya.  Untuk  memperjelas penyajian,  hasil  penelitian  disajikan  secara  cermat  agar  mudah  dipahami,  misalnya  dapat ditunjukkan  dalam  bentuk  tabel,  kurva,  grafik,  gambar,  foto,  atau  bentuk  lainnya  sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

##  i.     Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  pernyataan  singkat,  jelas,  dan  tepat  tentang  apa  yang  diperoleh, memuat  keunggulan  dan  kelemahan,  dapat  dibuktikan,  serta  terkait  langsung  dengan  tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada  bagian  sebelumnya,  bukan  pernyataan  yang  sama  sekali  baru  dan  tidak  pernah  dibahas pada  bagian  sebelumnya,  serta  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.
 g.     Daftar Pustaka
Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan gaya selingkung Vox Populi .

## GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI
CATATAN KAKI (FOOTNOTE)-Tidak menyertakan gelar akademik pengarang
BUKU
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

## ARTIKEL DALAM BUKU
1 Tom  B.  Bottomore,  “Kelas  Elite  dan  Masyarakat”  dalam  Sartono  Kartodirdjo  (eds.), Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
1 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

## ARTIKEL PADA MEDIA MASSA
1 Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam Kompas, 7 Agustus 2002.

## ARTIKEL DARI INTERNET
1 Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI- AMAN1.pdf diakses 31 Mei 2018.

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI
1 Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

## DOKUMEN RESMI
1 Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  PemilihanUmum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”  dalam https://www.bphn.go.id/data/documents /7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_ pemilu_presiden_(.pdf diakses 1 Juli 2019.

## WAWANCARA
1 Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, wawancara , 10 Juli 2019.

## ATURAN PENULISAN FOOTNOTE BERULANG

## Contoh
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David & Julia , 1991, h. 189.
4 Thandike , 2007, h. 680.

## Catatan
 Jika  mengutip  sumber  rujukan  yang  sama,  cukup  menulis  nama  depan  pengarang,  tahun  dan halaman.  (Begitupun  jika  terdapat  nama  pengarang  yang  sama  dan  hanya  dibedakan  tahun  dan halaman).
 Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
 Contoh
1 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Collin  Dictionary  of  Sociologi    (Glasgow  :Harper Collins Publishers, 1991b),  h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Being  Urban:  A  Sociology  of  City  Life (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a),  h. 10.
3 David & Julia , 1991a, h. 189.
4 David & Julia , 1991b, h. 19.

## DAFTAR PUSTAKA
 Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan catatan kaki, namun tidak menyertakan nomor halaman.
 Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
 Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan  tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.