e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
TANTANGAN & DINAMIKA POLITIK GENDER DI DUNIA ISLAM:
ANALISIS KOMPARATIF MESIR, TURKI, DAN ARAB SAUDI
Siti Maryamah Kadriyah 1 , Abdul Aziz 2
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1 , UIN Raden Intan Lampung 2 smaryamah255@gmail.com abdulaziz@radenintan.ac.id

## Diterima: 7 Maret 2024
Disetujui: 25 Mei 2024          Dipublikasikan: 25 Juni 2024

## Abstract
This research focuses on gender politics in the Islamic world. The discussion of gender politics is limited to the movement of feminist struggles in three countries namely Egypt, Turkey and Saudi Arabia. Therefore, this research uses the framework of Political theory, to explore the application of achieving power or favorable policies. And Gender theory, by discussing the position of women in Egypt, Turkey and Saudi Arabia in the public sphere in fulfilling gender- equitable rights and obligations. Then the Elite theory with the intention of knowing the policies of the State government determined for the community, especially the female community. This research  uses  qualitative  research  methods,  with  observation  and  library  data  collection techniques.  The  results  of  the  study  show  that  in  the  process  of  gender  political  struggle  in Islamic countries, there are various obstacles. However, the political struggle of women also received support from various parties, of course after going through a long process of struggle. Thus, Egypt, Turkey and Saudi Arabia are now countries with women's movements that show progress and are able to be aligned with other Islamic countries.
Keywords: politics, gender, justice, equality, patriarchy

## Abstrak
Peneiltian ini menitik beratkan pada politik gender di dunia Islam. pembahasan Politik gender ini di batasi hanya pada pergerakan perjuangan feminis di tiga negara yaitu Mesir, Turki dan Arab Saudi. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Politik, untuk menggali  penerapan  meraih  kekuasaan  atau  kebijakan  yang  berpihak.  Dan  teori  Gender, dengan  membahasa  seputar  posisi  perempuan  Mesir,  Turki  dan  Arab  Saudi  di  ruang  publik dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban yang berkeadilan gender. Kemudian teori Elit dengan maksud  untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  Negara  yang  ditentukan  bagi  masyarakat terutama  masyarakat  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode qualitative  research, dengan  teknik  pengumpulan  data  observasi  dan  pustaka (library). Hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjuangan politik gender di Negara-negara Islam, terdapat berbagai hambatan. Akan tetapi, perjuangan politik kaum perempuan juga mendapat dukungan dari  berbagai  pihak,  tentunya  setelah  melalui  proses  perjuangan  yang  panjang.  Dengan demikian,  Negara  Mesir,  Turki  dan  Arab  Saudi  kini  menjadi  Negara  dengan  gerakan perempuan yang menunjukkan kemajuan dan mampu disejajarkan dengan negara-negara Islam lainnya.
Kata Kunci : politik, gender, keadilan, kesetaraan, patriarkis

## A. PENDAHULUAN
Pembahasan Politik Gender dalam makalah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat  mengenai  pengertian  politik  dan  gender,  kemudian  menggabungkan  kedua  kata  itu menjadi “Politik Gender”. Istilah politik sangat beragam pengertiannya, namun dalam makalah
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
ini  politik  dimaknai  sebagai  sebuah  gerakan  perempuan  yang  dilakukan  oleh  komunitas tertentu  dengan  tujuan  meraih  kursi  kekuasaan  atau  dapat  mempengaruhi  kebijakan  negara yang memang secara formal dirumuskan dan dibuat oleh penguasa sehingga kebijakan tersebut lebih  peka  gender,  definisi  tersebut  didasarkan  pada  cara  pandang  feminisme. 1 Sementara pengertian istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata “ gender ” dan “ sex ”  diartikan  jenis  kelamin  dalam  kamus  bahasa  Inggris.  Dengan  demikian  diperlukan penjelasan secara  luas  untuk  ketidakadilan  gender. 2 Menurut Nasaruddin  Umar (Kodrat Perempuan Dalam Islam, 2000), gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dalam membedakannya secara sosial dan budaya, sementara sex untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. 3
Dari  politik  Gender  ini  lahirlah  sebuah  gerakan  yang  dikenal  dengan  Gerakan Feminisme, yaitu perjuangan pergerakan perempuan terhadap kesetaraan dan keadilan gender akan kebebasan hak-hak hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk mengaktualisasikan potensi dan kreatifitas dirinya secara ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan politik di ranah publik sebagaimana kaum laki-laki pada umumnya.
Lahirnya  gerakan  feminisme 4 di  Barat  pada  akhir  abad  ke-19  ternyata  memberikan pengaruh  yang  efektif  di  Timur,  sekalipun  ekspresi  feminisme  di  Timur  mengambil  bentuk yang berbeda. 5 Gerakan Perjuangan keadilan gender yang  di dunia Islam, terutama di Timur Tengah selalu terkait dengan kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan pertentangan antara intelektual ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang menjadikan subjek studi dan perdebatan, serta polemik  dalam  kompleksitas  realitas.  Hal  itu  dapat  diketahui  atau  didiskusikan  sebagai diskursus dan memunculkan pergerakan Feminisme Islam (Islamic Feminism). Pergerakan ini muncul di Amerika, Pakistan, India, Negeria, Spanyol, Malaysia, dan Perancis. 6
Aktifitas kerja mereka berkaitan dengan perubahan sosial secara sepisifik berhubungan dengan  perjuangan  melawan  sistem  patriarkhi  dan  ketidaksetaraan  gender,  yang  dijadikan sebagai kerangka kerja oleh feminis muslim, tetapi satu bagian ini menjadi pergerakan global berkaitan dengan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, ada konsesus bahwa pendidikan menjadi  kunci  utama  sebagai  upaya  pemberdayaan  perempuan  dan  kajian  tentang  hak-hak perempuan merujuk pada sumber utamanya, yaitu teks suci atau al-Qur’an. 7
Pada abad ke-19, masyarakat muslim khususnya di Timur Tengah mulai mengadakan pembaharuan terutama perubahan bagi perempuan. Hal ini terjadi karena adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang didominasi oleh Barat. 8 Dan d iawal abad ke-19 ini pula pemikir besar muslim berpengaruh yang konsern pada pembaruan di bidang wanita  adalah Sayyid  Jamaluddin  al-Afgani,  Muhammad  Abduh,  Rayid  Ridha, dan Qasim Amin, 9 serta gerakan the Sister’s di negara-negara Arab terus memberikan gagasan modernitas, liberal, reformasi, dan melakukan penafsiran ulang feminis dalam Islam. 10 Muhammad ‘Abduh . menganjurkan  masyarakat  muslim  menguasai  sains  modern,  memperluas  pendidikan,
1 Hiplunudin, POLITIK GENDER .
2 Hiplunudin.
3 Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam .
4 Kata feminism e  berasal  dari  Bahasa  Latin, femina yang  berarti  “wanita”,  yakni  penekanan  terhadap  kualitas wanita.  Istilah  ini  semua  digunakan  sebagai  refrensi  tentang  persamaan  seks  (sex  equality)  dalam  gerakan pembebasan wanita, yang menolak setiap perbedaan antar manusia berdasarkan jenis kelamin. Istilah ini mulai dipopulerkan pada tahun 1890-an. Istilah lain yang sering digunakan untuk maksud tersebut adalah womanism, woman’s liberation, bourgeois feminism, career feminism, mainstream feminism, dan liberalfeminism.
5 Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam .
6 UNESCO, “What Is Islamic Feminism?”
7 Badaran, Feminisme in Islam: Secular and Religious Convergences, .
8 Ahmed, Islam Dan Gender Terj.
9 Yudha, Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual .
10 Svensson, “Muslims Feminism Nagra Example.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
memperbaharui  kehidupan  sosial  dan  meningkatkan  kehidupan  perempuan,  serta menghilangkan salah tafsir atas Islam yang telah lama membelenggu ummat Islam 11 dan kaum muslimin  telah  salah  mendidik  dan  melatih  perempuan,  dan     kita     telah  gagal     mengikuti petunjuk agama, sehingga kita menjadi argumen yang menentangnya. 12
Pada awal abad ke-20, gerakan perempuan tampak dalam kehidupan publik di Timur Tengah, baik tuntutan pendidikan, maupun pekerjaan. Perempuan muncul sebagai wartawan, editor dan penulis majalah ternama, sebagai penyair dan sebagainya. Dalam perspektif pemikir muslim Rasyid  Ridha ,  perubahan  tersebut  cukup  mengkawatirkan  kehidupan  masyarakat Islam. 13 Dengan demikian p erjuangan pergerakan perempuan dalam pengembangan intelektual dan prinsip-prinsip ideologinya diilhami oleh reformer modernis laki-laki, dan yang paling luar biasa adalah Qosim Amin yang pada saat tahun 1919 berkaitan dengan perlawanan Inggris dan masa  keberlangsungan  perluasan  berbagai  aktivitas  perempuan.  Di  samping  itu,  beberapa kontribusi  perempuan  dalam  publikasi  jurnal  sebagaimana  mainstream  pers  yang memunculkan  debat  tentang  isu-isu  sosial  seperti  pendidikan,  peran  perempuan  dalam keluarga, dan hak-hak perempuan. 14
Feminis Islam merupakan wacana yang terpusat pada al-Qur’an, sementara al-Qur’an dipandang  sebagai  teks  abadi  (eternal)  dan  tidak  dapat  diubah  atau  tetap  (inimitable)  dan menjadi sumber fundamental bagi umat Islam. Teks suci tersebut melahirkan interpretasi yang berbeda terutama berkaitan dengan socio-ekonomi dan situasi politis. 15
S alah  satu  tokoh  feminis  Islam,  yaitu Azizah  al-Hibri berpendapat  berbeda  dengan mayoritas umat Islam bahwa adanya fleksibilitas dan evolusi dari suatu bagian yang esensial filosofis  al-Qur’an  (an  essential  al-Qur’an  philosophy)  karena  al-Qur’an  diwahyukan  untuk semua umat dan semua waktu (all people and time). Konsekuensinya, hukum-hukumnya harus mampu merespon berbagai kebutuhan dan persoalan yang berbeda dan secara luas. Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah menyandarkan diri pada “ijtihad” dan memikirkan penafsiran yang cocok dan menjadi dasar solusi atas penguasaan prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan as-Sunah. 16
Kemunculan feminisme merupakan bagian dari radical culture , termasuk gerakan civil right dan sexual  liberation ,  yang  memperjuangkan  nasib  kaum  wanita  untuk  memenuhi kebutuhan praktis. Dan pada tahun 1975 PBB mengumumkan sebagai international decade of women.  Namun  secara  kualitatif,  ternyata  gerakan  ini  belum  mampu  mempengaruhi  dan mengubah pandangan masyarakat luas atas posisi perempuan. Bahkan berbagai kritik, baik dari kalangan pria dan khususnya dari perempuan sendiri ditujukan pada gerakan feminisme yang ternyata hasilnya justru menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Reaksi ini akhirnya menjadi salah satu sebab munculnya ideologi developmentalism yang dipercayai mampu memecahkan berbagai persoalan social. 17 Penelitian yang relevan adalah yang dilakukan olek Kiki Mikail dengan  judul POLITIK  DAN  PEREMPUAN:  Perjuangan  Politik  Perempuan  di  Iran  Pasca Revolusi  Islam  1979, 18 yang  telah  membahas  tentang  dinamika  politik  gender  di  Iran. P embahasan feminis muslim ini harus dikaji dari sisi historis. Penetrasi Barat ke dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Perancis, yang keduanya bersaing sebagai imperium. Inggris terlebih dahulu menguasai di India. Adapun Perancis, untuk masuk ke India, terlebih dahulu harus menguasai Mesir (1798 M) sebagai pintu
11 Ahmed, Islam Dan Gender Terj.
12 Adam, Islam and Modernisme in Egypt .
13 Ahmed, Islam Dan Gender Terj.
14 Al-Ali, “The Women’s Movement in Egypt, with Selected References to Turkey.”
15 Stowsser, “Gender Issues and Contemporary Qur’an Interpretation.”
16 al-Hibri, “Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women’s Rights.”
17 Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial Cet. II .
18 Mikail, “POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
gerbang masuk ke India. Motif Perancis menaklukkan Mesir, adalah politik ekonomi terkait dengan pemasaran bahan-bahan baku dan menjadikan pusat pendistribusian hasil industrinya ke Timur Tengah, serta keinginan kuat ekspedisi Napoleon Bonaparte untuk mengikuti jejak Alexander  the  Great dari  Macedonia  yang  pernah  menguasai  Eropa,  Asia,  sampai  India. 19 Persaingan antara Inggris dan Perancis di Timur Tengah terjadi sudah berlangsung lama, dan faktor  utama  yang  menarik  kehadiran  Eropa  ke  dunia  muslim,  adalah  ekonomi  dan  politik. Namun persoalan tersebut melibatkan agama dalam proses politik penjajahan Barat atas dunia Islam . 20

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penulisan yang di gunakan oleh penulis adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih  dahulu  akan  menggambarkan  permasalahan  secara  umum,  lalu  kemudian  menarik kesimpulan secara khusus.
Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  metode qualitative  research 21 yang bersumber pada data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi dan pustaka ( library ). Sumber data utama yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  berupa  data sekunder yang  dipakai  untuk  menjaga keutuhan terhadap obyek penelitian.
Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa data  kualitatif,  Dimana,  data  yang  dikumpulkan  melalui telaah  pustaka  ( library  research) dilakukan  dengan  metode  kualitatif,  karena  sifat  data  penelitian  ini  merupakan  informasi kualitatif.  Dengan  demikian  data  dianalisis  secara  kualitatif  pula.  Metode  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis.  Salah  satu masalah  yang  dianggap  penting  dalam  menganalisa  sebuah  fenomena  dalam  hubungan internasional adalah tingkat analisis ( level of analysis ). Hal ini membantu untuk melihat seperti apa input dan output dari sebuah perjuangan politik suatu negara.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Teori  adalah  generalisasi  yang  abstrak  mengenai  beberapa  phenomena,  Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. 22 Penelitian kualitatif memerlukan tonggak teori yang kuat. Kekuatan sebuah teori akan membuat kerangka fikir dalam sebuah penelitian semakin kuat. Teori dapat menentukan arah dan paradigma sebuah penelitian. Berbeda dengan metode, teori merupakan bidang ilmu pengetahuan tertentu sedangkan metode merupakan prosedur ilmiah yang relaif baku. Dalam penelitian  POLITIK  GENDER  DI  DUNIA  ISLAM:  KOMPARASI  MESIR,  TURKI  DAN ARAB  SAUDI,  penulis  menggunakan  teori  sebagai  alat  analisa  dalam  membedah permasalahan ini yaitu; Politik, Gender dan Elit Politik dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Politik
Menurut Joyce  Mitchell dalam  bukunya Political  Analysis  and  Public  Policy ; “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat  seluruhnya  (Politics  is  collective  decisionmaking  or  the  making  of  public policies  for  an  antire  society). 23 Teori  Politik  merupakan  bahasan  generalisasi  dari
19 Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya .
20 Jansen, Islam Militan .
21 Creswell, Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif .
22 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik .
23 Budiarjo.
e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
phenomena  yang  bersifat  politik.  Dengan  perkataan lain  teori  politik  adalah  bahasan  dan renungan  atas  a)  tujuan  dari  kegiatan  politik,  b)  cara-cara  mencapai  tujuan  itu,  c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan poltik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik, (political development), modernisasi, dan sebagainya. Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory , dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.
1) Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan Norma-norma politik (norms for political behavior). Karena adanya unsur norma-norma dan  nilai  (value)  maka  teori-teori  boleh  dinamakan valuational (mengandung  nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
2) Teori-teori  yang  menggambarkan  dan  membahas  phenomena  dan  fakta-fakta  politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non  valuational. Ia  biasanya  bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  dan  komparatif membandingkan. Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat sistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. 24

## b) Gender
Meskipun  gender  masih  menjadi  isu  sentral  yang  sering  dibicarakan,  kekeliruan dalam  memahami  dan  mengartikan  istilah  gender  masih  sering  terjadi. 25 Untuk  itu pengertian  gender  perlu  mendapatkan  penjelasan  terlebih  dahulu.  Dalam  bahasa  Inggris, kata  gender  diartikan  sebagai  “jenis  kelamin.”  atau  sinonim  dengan  kata  sex. 26 Didalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya  membuat  pembedaan  (distinction)  dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas  dan karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat. 27 Untuk konsep yang lebih luas, gender diartikan sebagai  “ gender is a basis for beginning the different contributions that man and woman make to culture and collective life by distinction which they are as man and woman ”. 28 Seseorang menjadi maskulin atau feminin  bagaikan  gabungan  blok-blok  bangunan  biologis  dan  interpretasi  biologis  oleh kultur  masyarakat  dimana  seseorang  berada.  Dan  setiap  masyarakat  memiliki  berbagai naskah (scripts) untuk diikuti oleh anggotanya untuk belajar memainkan peran feminin atau maskulin. 29 Dalam  al-Qur’an  tidak  ditemukan  kata  yang  persis  sepadan  dengan  istilah gender, namun jika yang dimaksud adalah menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara  biologis  yaitu  meliputi  perbedaan  fungsi,  peran  dan  relasi  antara  keduanya,  maka dapat  ditemukan  sejumlah  istilah.  Istilah  yang  digunakan  al-Qur’an  bagi  laki-laki  dan perempuan  dapat  dijadikan  obyek  penelusuran,  seperti  istilah  al-rajul/  al-rijâl  dan  al- mar’ah/al-nisâ’,  al-dzakar  dan  al-untsâ,  termasuk  gelar  status  untuk  laki-laki  dan perempuan,  seperti  suami  (al-zauj)  dan  istri  (al-zaujah),  ayah  (al-ab)  dan  ibu  (al-um),
24 Budiarjo.
25 Khanafi, “ANALISIS GENDER UNTUK REKONSTRUKSI KEADILAN (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman).”
26 Echols and Shadily, Kamus Inggris–Indonesia Cet. XXI .
27 Tierne, Women’s Studies Encyclopedie .
28 Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization .
29 Mosse, Gender Dan Pembangunan .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
saudara laki-laki (al-akh) dan saudara perempuan (al-ukh), kakek (al-jadd) dan nenek (al- jaddah),  orang  Islam  laki-laki  (al-muslimun)  dan  orang-orang  Islam  perempuan  (al- muslimâat)  dan  laki-laki  beriman  (al-mu’minûn)  dan  (al-mu’minat)  bagi  perempuan beriman. 30 Usaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tanpa menyertakan agama merupakan  pekerjaan  sia-sia.  Sebab,  agama  mempunyai  kekuatan  yang  sangat  besar  dan kedudukan  strategis,  utamanya  sebagai  landasan  spiritual,  moral,  etika  dalam  kehidupan manusia. Agama sebagai sistem nilai telah meresap di hampir seluruh kerangka berfikir dan bersikap  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  hidup  manusia.  Bahkan  agama  menjadi bekal  utama  bangsa  untuk  memaknai  hidupnya.  Islam  juga  hadir  di  dunia  untuk membebaskan manusi dari berbagai ketidak adilan. Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (didecrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut  untuk  mendukung  misi  pokok  al-Qua’an,  yaitu  terciptanya  hubungan  harmonis yang didasari kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal: Pertama , pada hakekat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka  peningkatan  kualitas  kemanusiaannya.  Hak  tersebut  antara  lain:  Warits  (Q.S.An- Nisa’/4:11), persaksian (Q.S.al-Baqarah/2:282), aqiqah (Q.S.at-Taubah/9:21). Kedua, Islam mengajarkan  bahwa  baik  perempuan  maupun  laki-laki  mendapat  pahala  yang  sama  atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh adzab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. Ketiga , Islam tidak mentolelir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Hal ini dipertegas dalam firman-Nya Q.S.al- Hujurat/49:13. Dan ayat-ayat tersebut memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan  sama,  meskipun  berasal  dari  bangsa  atau  suku  yang  berlainan. 31 Kesetaraan adalah  kesamaan  kondisi  dan  status  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  menikmati  hak- haknya  sebagai  manusia agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hamkamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.  Dengan  demikian Kesetaraan  Gender adalah  penilaian  atau  penghargaan yang  sama  oleh  masyarakat  terhadap  persamaan  dan  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki serta berbagai peran mereka. 32 Sementara Gender adalah seperangkat sifat, peran, tanggung jawab,  fungsi,  hak,  dan  perilaku  yang  melekat  pada  diri  laki-laki  dan  perempuan  akibat bentukan budaya. Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia yang kuat, perkasa, berani, rasional, dan tegar. Sebaliknya perempuan digambarkan dengan figur yang lemah, pemalu, penakut, emosional, rapuh dan mudah menyerah. Artinya perbedaan sifat, sikap  prilaku  yang  dianggap  khas  perempuan  atau  khas  laki-laki atau  yang  lebih populer dengan  istilah feminitas dan maskulinitas ,  terutama  merupakan  hasil  belajar  seseorang melalui sesuatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan  dibesarkan.  Oleh  karena  itu, Gender merupakan  suatu  konsep  yang  mengacu  pada peran-peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  hasil  konstruksi  sosial yang  dapat  diubah  sesuai  dengan  perubahan  zaman. 33 Dalam  perkembangannya, Gender digunakan  sebagi  pisau  analisa  untuk  memahami  realitas  sosisal  berkaitan  dengan perempuan  dan  laki-laki. 34 Untuk  menganalisa  pemahaman  yang  keliru  mengenai  gender sebagai  kodrat  akan  merugikan  kaum  perempuan.  Kesetaraan  wanita  dan  pria  meliputi keseteraan  kedudukan  dalam  hukum atau  perundang-undangan,  dalam  pola  hidup sehari-
30 Umar, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qurʼân .
31 Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, Keadilan &Kesetaraan JENDER (Perspektif Islam) .
32 Parawansa and Ramli, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender .
33 Program Bersama 3 Badan Otonom NU, Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gender .
34 Valentina, FEMINISME VS NEOLIBRALISME .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
harit. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan. Satjipto Raharja dan Achmad (1997; 209) berpendapat bahwa pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatar  belakangi  sistem  hukum  ialah keselarasan,  keserasian  dan  keseimbangan ,  yang dapat  disingkat  sebagai  pandangan  yang  mengandung perinsip  harmoni  dan  holistik , sehingga  tidak  menimbulkan  ekstrimitas.  Kedudukan  perempuan  dan  peranannya  dalam pembangunan  merupakan  “gerakan  global”  yang  menembus  batas-batas  nasionalitas  dan lingkungan sosial budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan bukan  lagi  menjadi  milik  perempuan  saja,  melainkan  telah  menjadi  milik  kemanusiaan (Humanity). Norma-norma baru yang mengamanatkan peningkatan status perempuan dan keadilan untuk perempuan terus mengalir sebagai hasil keputusan-keputusan badan-badan internasional  seperti  ECOSOC  maupun  sebagai  hasil  keputusan  konfrensi-konfrensi internasional tentang perempuan yang disponsori oleh PBB. Upaya pertama yang dilakukan oleh  PBB  dalam  mengambil  langkah-langkah  peningkatan  status  dan  penan  perempuan adalah dengan mencantumkan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam piagam PBB tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1946 dibentuk komisi kedudukan wanita ( Commision on the Status of Woman atau CSW ). Selanjutnya CSW sebagai komisi fungsional Economic and  Social  Council  (ECOSOC).  Komisi  ini  pada  tahun  1981  telah  memprakarsai  suatu Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  perempuan.  Konvensi  ini sebenarnya telah menjadi agenda besar Komite PBB yakni Committee on teh Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW). 35

## c) Elit
Untuk  melihat  peran  dan  keterlibatan  perempuan  dalam  ruang  publik  yang ditentukan oleh kebijakan dan penempatan posisi perempuan dalam publik sebagai sistem suatu  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  penulis  juga  menggunakan  pendekatan “Teori Elit” sebagai alat analisa, karena elit sangat berpengaruh dalam menentukan peran kebijakan  dan  sistem  yang  ada.  Dan  penulis  akan  merujuk  pada  teori  elit  yang dikembangkan oleh Pareto, Mosca dan Michles . Menurutnya, Elit adalah kelompok kecil yang  ada  di  masyarakat  yang  mempunyai  peranan  strategis  dalam  setiap  pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat. Pergantian; para elit sangat tergantung dari kemampuan elit dalam merespon dan merealisasikan berbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dan masyarakat dibagi menjadi dua kelas, yang pertama; kelas lapisan atas,  yang terdiri dari elit yang memerintah (goverming elite) dan elit  yang tidak  memerintah  (non  goverming  elite). Kedua; kelas  lapisan  bawah,  yang  terdiri  dari orang-orang (masyarakat) yang diperintah yang berjumlah lebih banyak dari kelas lapisan atas. 36 Kelompok elit dapat di golongkan menjadi 3 tipe, pertama ; Elite politik dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan. Tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit. Elit ini disebut konservatif .  Maksudnya,  sikap  dan  prilaku  yang  cenderung  memelihara  dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkan. Kedua; Elit politik liberal . Maksudnya sikap dan prilaku membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat untuk  meningkatkan status sosial. Ketiga; Pelawan elit ( counter elite ). Menurut tipe ketiga ini, para pemimpin beroreintasi pada khalayak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (established order). Ciri-ciri kelompok ini, yakni ekstrim , tidak toleran,  anti-intelektualisme  dan  menggunakan  kekerasan  dalam  memperjuangkan
35 Departemen Agama, Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender .
36 Varma, Teori Politik Modern .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
aspirasinya. 37 Masyarakat  yang  mempunyai  golongan  elit  fungsional  dapat  mencapai banyak kemajuan sedangkan masyarakat yang tidak punya elit mengalami kesukaran untuk mencapai  kemajuan.  Oleh  karena  itu  golongan  elit  dapat  dilihat  dalam  hubungannya berfungsi atau tidaknya terhadap seluruh proses perkembangan politik. Untuk membedakan antara elit yang berfungsi dengan yang tidak berfungsi, bisa dilihat dari sisi moralnya. Plato percaya  pada  pemerintah  yang  korup,  akibat  dari  orang-orang  korup  yang  memegang tampuk  kekuasaan. Ahli  Filsafat  Athena juga  mengemukakan  bahwa  golongan  elit  yang korup  itu  dibentuk  oleh  rakyat  yang  korup.  Sedangkan  menurut Aristoteles golongan  elit yang unggul tergantung pada undang-undang dasar yang ideal yaitu Undang-Undang yang menjaga moral elit terhadap bangsa dan negara sebagai bentuk tanggungjawabnya. 38

## 1. Pergolakan Politik Gender Di Dunia Islam

## a) Mesir
Faktor penyebab kemunduran Islam yang di mulai di penghujung abad ke17, titik awalnya dimulai dari kekalahan-kekalahan yang diderita oleh angkatan perang Turki dalam pertempuran-pertempuran  dengan  kekuatan-kekuatan  bangsa  Eropa.  Mesir  sebagai  salah satu  daerah  kekuasaan  Turki  tidak  terlepas  dari  gangguan  bangsa  Eropa.  Tahun  1798  M, Mesir yang merupakan pusat kebudayaan Islam terbesar saat itu jatuh ketangan Perancis. 39 Dalam  faktor  lain,  umat  Islam  disibukkan  dengan  masalah-masalah  agama  tanpa  ingin mempelajari  lebih  dalam  masalah  kontemporer,  terutama  dalam  bidang  pendidikan. Sehingga menjadi menyebabkan tertutupnya pintu Ijtihad, dikarenakan umat Islam banyak yang bersifat taqlik dan banyaknya perselisihan antar mazhab. Tidak hanya itu, banyak para pemimpin  yang  tidak  memperhatikan  kesejahteraan  rakyatnya  dan  menyalahgunakan kekuasaannya  untuk  kesenangan  pribadi.  Para  pemuka  atau  pemikir  Islam  mulai memikirkan  cara  untuk  mengatasi  dari  berbagai  masalah  yang  terjadi,  dengan  cara menimbulkan  ide-ide  yang  dapat  membawa  pembaharuan  dikalangan  umat  Islam.  Para pemuka Islam yang resah terhadap kemunduran Islam pada masa itu adalah Jamaluddin al- Afgani,  Muhammad  Abduh,  Rasyid  Ridha Dan seorang  yang  dikenal  dengan  Bapak kemerdekaan  Mesir  yaitu Sa’ad  Zag lul  telah  berhasil  melepaskan  Mesir  dari  kekuaaan Inggris sehingga pada tahun 1922 Mesir memperoleh kemerdekaannya. Dan p ada abad ke- 19  inilah,  masyarakat  muslim  khususnya  di  Timur  Tengah  baru  mulai  mengadakan pembaharuan. Hal ini terjadi karena adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang didominasi oleh Barat. 40

## 1) Perempuan dan Negara
Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis. 41 Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa  negara  yang  masih  membatasi peran  perempuan  diruang  publik  dunia  kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Oleh karena itu  perempuan  diperlakukan  sebagai  warga  negara  kelas  dua  dan  mendapatkan ketidakadilan,  mereka  menghadapi  pelecehan  di  jalanan,  menjadi  korban  tes keperawanan  oleh  militer,  dan  tidak  diberi  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  politik.
37 Surbakti, MEMAHAMI ILMU POLITIK .
38 Varma, Teori Politik Modern .
39 Ilahi, Perkembangan Modern Dalam Islam .
40 Ahmed, Islam Dan Gender Terj.
41 Amimni, Gerakan Perempuan Dalam Revolusi Mesir Tahun 1919 .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Misalnya,  para  aktivis  hak  perempuan  tidak  diajak  musyawarah  dalam  proses perancangan  konstitusi.  Meskipun  perempuan  bisa  secara  hukum  memegang  posisi seperti hakim atau jabatan tinggi politik, tekanan sosial sering kali membuat perempuan tak  bisa  memperolehnya.  gerakan  perempuan  (feminis)  untuk  menyuarakan ketidakadilan  itu.  Diantaranya  Perhimpunan  Feminis  Mesir,  yang  mulanya  didirikan pada  1923  oleh  aktivis Hoda  Shaarawy ,  dihidupkan  kembali  pada  Oktober  2011,  dan menghimpun  lebih  dari  1.000  organisasi  di  bawahnya  untuk  fokus  mendukung perempuan yang maju dalam pemilu parlemen serta mendorong perempuan untuk ikut memilih. 42 Gerakan Perempuan Islam dan perjuangan Ketidakadilan Gender di Mesir merupakan landasan Sejarah gerakan feminis di Mesir yang muncul pada akhir abad 19 hingga  awal  20  pada  tahun  1909.  Pada  bidang  pendidikan  ditandai  dengan  dua keuntungan  yang  sangat  penting. Pertama, Nabawiya  Musa mengikuti  ujian  sekolah nasional,  sebagai  wanita  pertama  dan  yang  terakhir  yang  diijinkan  oleh  pemerintahan kolonial hingga kemerdekaan Mesir tahun 1922.  Gerakan nasionalis para wanita yang lebih keras pada periode antara tahun 1919 hingga 1922, menjadi penghubung dari yang awalnya  adalah  gerakan  feminis  sosial  yang  tidak  terlihat  menjadi  gerakan  yang  lebih terorganisir.  Pertama  kali  wanita  mengambil  bagian  turun  ke  jalan  menuntut kemerdekaan Mesir dari Inggris pada 16  Maret 1919 dan para  demonstrasi bergabung dengan  seluruh  rakyat  untuk  mengeluarkan  Pemerintahan  Inggris  dan  meminta kemerdekaan nasional. Pada saat itu, gerakan tersebut didukung oleh para pria namun setelah kemerdekaan pada tahun 1922, para wanita kembali diberlakukan sebagai warga negara  kelas  dua.  Walaupun  konstitusi  1923  mendeklarasikan  Mesir  secara  seimbang, hukum pemilihan yang baru hanya memberikan hak pilih kepada pria saja. 43
Pada tahun 1919 ini Huda Sya’rawi mendirikan orgaisasi wanita pertama di Mesir yaitu al-Ittihad  al-Nisa’i  al-Misri (persatuan  wanita  Mesir)  atau Egyptian  Feminist Union (EFU). Fokus perjuanganya berkutat pada hak-hak politik perempuan, perceraian, poligami,  persamaan  akses  pendidikan. Pada  periode  1945-1959  muncul  organisasi perempuan juga yang bernama Bint el-Nile (Daughter of Nile) yang dipimpin oleh Doria Shafik .  Gerakan  ini  memiliki  tujuan  hampir  sama  dengan  gerakan  perempuan  di  awal yakni  untuk  memproklamirkan  penuh  hak-hak  politik  perempuan.  Namun  gerakan  ini melemah seiring pemerintahan yang dipimpin oleh Gamal Abdul Naser (1952-1970). 44

## 2) Perempuan di Ranah Publik dan Tantangan
Transformasi  penting  bagi  kaum  wanita  dan  juga  bagi  kaum  pria,  Negara menyatakan diri punya komitmen untuk membuka pintu peluang dan kesempatan bagi seluruh warga Negara,  yang secara aktif ditetapkan meliputi kaum wanita.  Pada tahun 1956, Negara sudah memberi kaum wanita hak suara dan hak memegang jabatan politik. Pada tahun 1957, dua orang wanita dipilih sebagai anggota majelis nasional, dan pada 1962,  maka  seorang  wanita,  Dr.  Hikmat  Abu  Zaid,  diangkat  sebagai menteri  urusan sosial oleh  Nasser. 45 Piagam  Nasional,  yang  diusulkan  dan  disetujui  oleh  Konggres Nasional  pada  1962  (sebuah  program  yang  mereorganisasi  kehidupan  politik  dan konstitusi negeri itu), menyatakan bahwa kaum wanita dan pria mesti dipandang sebagai mitra kerja yang sama dan sejajar, sehingga bisa memainkan peran yang mendalam dan konstruktif dalam pembentukan kehidupan. 46
42 Tahaway, “Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan.”
43 Fathiyah, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
44 Qomari, “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.”
45 Ahmed, Wanita Dan Gender Dalam Islam .
46 Saqib, Modernisation and Muslim Education in Egypt, Pakistan and Turkey: A Comparatif Study .
e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Kebijakan pendidikan dan berbagai aksi egalitarian yang kuat dari pemerintahan dalam arena itu, tak pelak lagi sangat penting dalam melahirkan perubahan dan ekspansi dalam  peran  kaum  wanita.  Negara  juga  menjamin  pekerjaan  kepada  para  lulusan perguruan  tinggi,  dengan  memberikan  insentif  tambahan  untuk  perolehan  suatu  gelar. Namun seiring dengan program pendidikan berkembang pula jumlah penduduk dari 26 juta menjadi 38 juta antara tahun 1960 dan 1976. Melampau angka 40 juta diawal 1980 an, bertambah hampir satu juta pertahun. 47 Perkembangan fasilitas tidak mampu untuk mengimbanginya.  Baru  setelah  revolusi,  Negara  mulai  mengambil  langkah  untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan keluarga berencana (1955). 48 Dan  dalam  perjalananya  di  tahun  1960-1980  adalah  agresi  wanita  Mesir  dalam memperjuangkan  haknya  di  samping  mereka  melanjutkan  agenda  politik,  hukum  dan pendidikan,  mereka  juga  mulai  mengadakan  agresi  dalam  psikologi  dan  fisik,  adanya fenomena  ketundukan  kaum  wanita  pada  saat  itu  dalam  isu-isu  yang  tabu,  semisal kontrasepsi dan klitoridektomi. Dan Nawa al-Sa ‘dawi adalah termasuk tokohnya. Nawa al-Sa  ‘dawi  adalah  seorang  perempuan  Arab.  Dia  adalah  seorang  feminis  Arab  yang sangat  setia.  Dia  juga  seorang  doktor  medis  yang  telah  menulis  beberapa  novel  dan sejarah singkat, dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahas Inggris. 49 Karya-karyanya  yang  paling  kontroversial-sebagaimana  tulisan  non-fiksinya  adalah buku-buku  dan  artikelnya  yang  membahas  tentang  seks  dan  persoalan-persoalan perempuan  telah  membawanya  pada  konflik  langsung  dengan  kekuatan  politik  dan keagamaan di Mesir. Setelah diterbitkan karya non-fiksi pertamanya Al-Mar’ah wa al- Jins, ia dipecat dari  jabatan  direktur  Kesehatan,  karena  tekanan  otoritas  politik  dan keagamaan.  Dan  pada  tahun  1981 dia  ditahan atas  perintah  Presiden  Anwar  Sadat karena  tulisannya  yang  kontroversial  tentang  kondisi  perempuan  di  Mesir.  Setelah dibebaskan  dia  meneruskan  kembali  tulisannya  dan  hingga  sekarang  tetap  menjadi tulisan  yang  berani. 50 Satu-satunya  cara  untuk  benar-benar  mewujudkan  hak-hak perempuan dalam jangka panjang adalah menyertakan perempuan dalam semua proses pembuatan keputusan termasuk dalam merevisi konstitusi. Konstitusi baru Mesir harus menyerukan dihilangkannya diskriminasi berbasis gender bagaimana pun bentuknya.
Berbagai  kelompok  feminis  yang  bekerja  untuk  PBB  merancang  Piagam Perempuan  Mesir,  yang  bisa  menjadi  sebuah  model  bagi  konstitusi  yang  lebih  peka gender.  Selain  itu,  para  aktivis  hak-hak  perempuan  harus  terlibat  dalam  negara  dan berpartisipasi baik di oposisi maupun pemerintahan baru Mohamed Morsi. Satu langkah yang  bisa  negara  ambil  untuk  mendorong  hak-hak  perempuan  adalah  mensponsori program-program yang dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, dan melibatkan perempuan  dari  organisasi-organisasi  ini  dalam  kabinet  baru  yang  sedang  dibentuk. Dalam  pemerintahan  Prancis,  Najat  Vallaud-Belkacem  menjadi  Menteri  Hak-Hak Perempuan sebuah posisi yang mungkin patut ditiru di Mesir. Penting juga mengingat bahwa  al-Ikhwan  al-Muslimun  menyertakan  banyak  anggota  perempuan.  Bahkan, banyak perempuan dalam al-Ikhwan al-Muslimun menduduki peran-peran penting dalam partai dan organisasi mereka, seperti Hoda Abdel Moneim, seorang pengacara dan Ketua Komite  Urusan  Perempuan  Partai  Kebebasan  dan  Keadilan.  Banyak  perempuan  di  al- Ikhwan  al-Muslimun  juga  mengelola  berbagai  program  sosial.  Dari  percakapan  saya sendiri dengan para perempuan di al-Ikhwan al-Muslimun, tampak jelas bahwa mereka memiliki  hasrat  tulus  untuk  menduduki  posisi-posisi  kepemimpinan  dan  secara  aktif berusaha memperbaiki kondisi para perempuan Mesir. Para aktivis hak perempuan dari
47 Waterbury, Egypt Burdens of the Past, Option for the Future .
48 Ahmed, Wanita Dan Gender Dalam Islam .
49 El-Sa’dawi, Women at Point Zero .
50 Boullata, “Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective.”
e-ISSN : 2655-6057
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
semua latar belakang perlu terus merapatkan barisan dan secara aktif berpartisipasi dalam transisi politik Mesir.
Dalam  suatu  wawancara  pribadi,  Abdel  Moneim  menekankan  perlunya  para perempuan al-Ikhwan al-Muslimun berusaha mereformasi ruang politik dan sosial Mesir, bersama  para  perempuan  di  luar  gerakan  ini.  Kemitraan  seperti  inilah  yang  sangat diperlukan  para  aktivis  dari  semua  perspektif,  religius  dan  sekuler,  bergabung menghadapi tantangan-tangan di depan. 51

## 3) Perjuangan Sensitif Gender dan Pemikiran Tokoh-tokohnya
Seorang penulis  yang berkebangsaan Perancis Alexandre Moret berkata bahwa kaum  perempuan  dalam  peradaban  Mesir  kuno  tidak  disia-siakan  dan  tidak  ditolak. “Malah sebaliknya perempuan di peradaban Mesir sangat dihargai dengan penuh hormat. Bahkan  Kaum  Fir’aun  memuja  dan  menghormati  kaum  perempuan  karena menganggapnya  sebagai  alasan  utama  untuk  kelangsungan  hidup,  perkembangbiakan, dan penyatuan bangsa. Perempuan di Mesir menjadi pencetus bagi perjuangan feminisme tidak  hanya  di  Negara  mereka  sendiri  tetapi  juga  disepanjang  wilayah  timur  tengah. Perempuan  Mesir  mulai  menyebut  diri  mereka  sebagai  kelompok  feminis  pada  1923 dengan  pembentukan  Persatuan  Feminis  Mesir. 52 Pergerakan  perempuan  di  berbagai Negara-negara  Islam  terus  mengalami  progress,  selain  Mesir  misalnya  Turki  dan  Iran yang  terus  mengumandangkan  terpenuhinya  hak-hak  perempuan  demi  terciptanya keadilan/kesetaraan  gender.  Selain  organisasi-organisasi  yang  menyuarakan  atas ketidakadilan  gender  tersebut,  ada  beberapa  tokoh  intelektual  pembaharu  mesir  yang memotori dalam menyuarakan untuk kebebasan (kesetaraan) perempuan. Diantaranya:
a) Muhammad Abduh
Muhammad  Abduh  berakar  pada  bumi  pedusunan  mesir.  Dia  lahir  di  sebuah dusun Delta sungai Nil pada 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan  agama.  Ayahnya  beristri  dua.  Muhammad  Abduh  muda  merasakan  sejak  dini sulitnya hidup dalam keluarga poligami. Hal ini menjadi pokok persoalan yang dia sampaikan  dengan  sangat  yakin  di  kemudian  hari  ketika  dia  menegaskan  perlunya permbaruan keluarga dan hak-hak wanita. 53 Pada tahun 1877, Abduh menyelesaikan studinya di al- Azhar dengan mendapat gelaran Alim. Ia mulai mengajar, pertama di al- Azhar. Kemudian di Dar al- Ulum dan juga di rumahnya sendiri. Di antara buku- buku yang diajarkannya ialah buku akhlak karangan Ibnu Miskawaih, Mukaddimah Ibnu Khaldun dan Sejarah Kebudayaan Eropa karya Guizot, yang diterjemahkan al- Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Sewaktu al-Afghani diusir dari Mesir di  tahun  1879,  karena  di  tuduh  mengadakan  gerakan  menentang  Khedewi  Taufik, Muhammad Abduh yang juga dipandang turut campur dalam soal ini, dibuang keluar kota Kairo. Tetapi di tahun 1880 ia boleh kembali ke ibu kota dan kemudian diangkat menjadi  redaktur  surat  kabar  resmi  pemerintahan  mesir  Al-  Waqa’i  Fi  Misriyah menyiarkan berita-berita resmi dan artikel tentang kepentingan nasional Mesir. 54
Pemikiran  Muhammad  Abduh  tentang  gender,  Abduh  merasa  perlu  adanya permbaruan  atas  adat  yang  berkenaan  dengan  gender  peranan  dan  kedudukan perempuan,  dia  percaya  bahwa  hubungan  suami  istri  haruslah  berhubungan  saling menghormati dan saling memikirkan, agar dapat membesarkan generasi  sehat yang percaya  diri  dan  tidak  ketakutan  terhadap  orang  asing.  Dan  ketahuilah  bahwa  pria
51 Tahaway, “Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan.”
52 Qurrotul’ain, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
53 Amin, Muhammad Abduh .
54 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  berupaya  menindas  wanita  supaya  dapat  menjadi  tuan  di  rumahnya  sendiri, berarti  menciptakan  generasi  budak.  Muhammad  Abduh  menegaskan  bahwa  dalam Islam ada persamaan gender, pria dan wanita punya hak dan kewajiban yang sama; mereka juga memiliki nalar dan perasan yang sama. Dia mengakui bahwa antara pria dan wanita memiliki ada hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, pria dan wanita memiliki  tanggung  jawab  dan  kewajiban  terhadap  Allah,  mereka  mempunyai kewajiban  dan  iman  Islam  yang  sama,  mereka  sama-sama  diseru  untuk  menuntut ilmu. 55

## b) Zainab al Fawwas
Zainab  al  Fawwas  adalah  seorang  perempuan  terpelajar  Lebanon  yang  lahir pada  decade  1850-an.  Akan  tetapi  karena  zainab  tidak  pernah  keluar  dari  harem, mengadopsi kehidupan terpingitnya kedalam sebuah drama menjadi sangat sulit. Dari dalam  haremnya,  satu-satunya  yang  dapat  dilakukan  zainab  adalah  menulis  artikel- artikel dan puisi-puisi yang menyuarakan kebenciannya dan mengancam pengucilan perempuan. 56
c) Qasim Amin
Qasim  Amien,  dilahirkan  di  sebuah  dusun  di  daerah  Mesir  dari  seorang  ayah keturunan Turki Ustmani dan dari ibu yang berdarah asli Mesir. Beliau lahir pada awal bulan Desember tahun 1863 M. Setelah menamatkan  Sekolah Dasar di Alexandria, keluarganya hijrah ke Kairo. Pada tahun 1881, ia mencapai gelar licance dari Fakultas Hukum dan Administrasi dari sebuah akademi. Pada waktu itu, Qasim Amien masih berumur 20 tahun. Pada masa kuliahnya, ia mulai kenal dengan sosok Jamaluddin Al- Afgahani  dan  aliran-aliran  pemikirannya  yang  memang  berkembang  di  Mesir  pada saat  itu.  Dengan  bekal  gelar licance -nya  ia  bekerja  sebagai  pengacara  pada  sebuah kantor  milik  Musthafa  Fahmi  Basya,  seorang  pengacara  besar. 57 Qasim  Amin  ahli hukum ia belajar di prancis dan mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Muhammad  Abduh,  sehingga  beliau  di  katakan  murid  dan  pengikut  Muhammad Abduh  karena  sempat  bergaul  dan  belajar  bersama.  Qasim  Amin  merupakan  tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Qasim Amin melejit, antara lain, karena dua bukunya yaitu Tahrîr al-Mar’ah (Pembebasan Perempuan/emansipasi wanita) yang terbit pertama kali pada 1899 dan al- Mar’ah al- Jadîdah (Perempuan  Baru/wanita  modern)  yang  terbit  pada  1900.  Kedua  buku  ini mengundang pro dan kontra, baik di kalangan ulama Mesir maupun di luar Mesir. Dan sebelumnya  sudah  muncul  tokoh-tokoh  yang  membela  hak-hak  perempuan  seperti Ahmad  Faris  As-Syidyaq  (1804-1888),  Rifa’at  at-Thahthawi  (1801-1873),  dan Muhammad Abduh (w. 1905). 58
Pemikiran Qasim Amin tentang gender, Qasim Amin adalah salah satu tokoh yang  feminis  muslim  yang  pertama  kali memunculkan  gagasan  tentang  emansipasi wanita  muslim  melalui  karya-karyanya.  Ide  emansipasi  bertujuan  untuk membebaskan  kaum  wanita  sehingga  mereka  memiliki  keleluasaan  dalam  berfikir, berkehendak, dan beraktifitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran islam dan mampu memelihara  standar  moral  masyarakat.  Bahwa  Kebebasan  umum  kaum  perempuan akan membahayakan kesucian mereka, menurutnya tidak berdasarkan pada kenyataan yang kuat.
55 Rahnema, Para Perintis Zaman Baru Islam .
56 Qurrotul’ain, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
57 Imarah, Qasim Amîn Wa Tahrîr Al-Mar’ah .
58 Kurniasih, “Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Terlepas  dari  pro-kontra,  Qasim  Amin,  yang  sering  terlibat  diskusi  dengan Muhammad Abduh mengenai kemunduran dunia Islam, menawarkan beberapa model pembebasan  perempuan  yang  tampaknya  masih  cukup  relevan  diwacanakan  dan dikembangkan  lebih  lanjut. Pertama ,  ia  mengritik  pemakaian  burqa  dan  cadar  ala perempuan Timur Tengah pada masa itu. Model pakaian itu bukan merupakan ajaran Islam, tetapi lebih merupakan budaya Arab tradisional yang mengekang perempuan. Pakaian  tradisional”  tersebut  merupakan  simbol  kejumudan  (status  quo),  sekaligus menjadi  penghambat  kebebasan  dalam  berpikir  dan  berinteraksi  sosial.  Pakaian  itu telah memasukkan perempuan di rana sosial yang terbatas, sempit, dan tidak  bebas. Dengan  kata  lain  penggunaan  pakaian  tradisional  itu  menyebabkan  perempuan menarik diri dari peran sosial dan budaya, dan cenderung membenamkan diri dalam ranah domestik belaka. Kedua , ia juga sangat tidak setuju kalau kaum lelaki (suami) sebagai  pemegang  hak  mutlak  perceraian  (thalâq).  Menurutnya,  perempuan  berhak mengajukan  gugatan  cerai  melalui  pengadilan,  jika  suami  terbukti  tidak  lagi memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  diajarkan  oleh  Islam.  Misalnya,  suami melakukan  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tidak  memberi  nafkah  lahir  dan batin,  berselingkuh,  dan  sebagainya. Ketiga ,  ia  menentang  praktik  poligami  yang banyak  dilakukan  oleh  para  penguasa  atau  kalangan  bangsawan  yang  seringkali menimbulkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  merugikan  kepentingan perempuan.  Karena  itu,  Qasim  Amin  cenderung  menilai  poligami  itu  tidak dibolehkan, karena potensial menyakiti hati perempuan, menimbulkan permasalahan baru  dalam  rumah  tangga,  dan  pada  akhirnya  perempuan  yang  menjadi  korban. Keempat ,  menurutnya,  pembangunan  peradaban  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran serta  perempuan.  Karena  itu,  agar  dapat  berperan  dan  berdaya  juang  tinggi, perempuan harus memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Peradaban Islam merupakan sistem kehidupan yang terbentuk dari tegak dan berdayanya sistem sosial, sistem  politik,  sistem  budaya,  dan  sistem  pendidikan.  Semua  sistem  itu  saling bersinergi, dan saling mempengaruhi. Lelaki dan perempuan adalah penentu tegaknya sistem-sistem  tersebut.  Singkatnya,  perempuan  harus  dicerdaskan  dan  dicerahkan (difasilitasi  untuk  bisa  cerdas  dan  tercerahkan).  Peradaban  Islam  dapat  kembali berjaya,  jika  ada  kolaborasi  dan  sinergi  kedua  jenis  manusia  ini  dalam  memikul tanggung jawab masing-masing. 59
Melihat  dari  perjalanan  gerakan  Qasim  Amin  tentang  perempuan  di  mesir, menjadi tolok ukur pergerakan dan perjuangan wanita mesir selanjutnya merupakan kesempatan bagi kaum wanita untuk berperan dalam kehidupan sosial sebagaimana laki-laki, wanita juga lebih memperoleh hak-haknya yang telah tertindas. Namun tetap yang  namanya  perdebatan  itu  akan  selalu  ada,  karena  tidak  setiap  pemikiran  atau gerakan seseorang atau sekelompok orang dapat diterima begitu saja oleh masyrakat atau kelompok-kelompok lain.
d) Zainab Al-Ghazali Al-Zubaili
Zainab  Al-Ghazali  Al-Zubaili  adalah  wanita  yang  sangat  luar  biasa.  Tokoh wanita  asal  Mesir  dan  pelopor  gerakan  perempuan  Islam.  Untuk  memperjuangkan persamaan hak kaum wanita, yang saat itu tindakan zhalim pemerintahan Mesir terjadi di  mana-mana. 60 I a  dilahirkan  di  wilayah  Al-Bihira,  Mesir,  pada  1917.  Ia adalah keturunan khalifah kedua Islam, Umar bin Khaththab. Ia wafat dalam usia 88 tahun,  meninggalkan  warisan  berupa  perjuangan  membela  Islam  dan  reputasinya sebagai aktivis wanita  yang tanpa ragu melawan sekularisme dan liberalisme. Pada
59 Kurniasih.
60 Qazan, Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
usia 10 tahun, ia telah memperlihatkan kepandaian dan kelancarannya dalam berbicara di  depan  umum.  Keinginannya  yang  sangat  kuat,  dan  tekadnya  yang  membara, membuatnya maju untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, saat kaum wanita pada saat itu jarang mengenyam pendidikan, karena dianggap tabu. 61
Pemikiran Zainab Al-Ghazali Al-Zubaili tentang gender, untuk memperjuangkan  persamaan  hak  kaum  wanita,  yang  saat  itu  tindakan  zhalim pemerintahan  Mesir  terjadi  di  mana-mana.  Pada  tahun  1936,  ketika  itu  Zainab  Al- Ghazali  berusia  18  tahun,  ia  mendirikan  Asosiasi  Wanita  Muslim,  untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan kaum wanita yang sesuai norma-norma Islam dan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan Islam. Ia juga aktif di organisasi Persatuan Kelompok Feminis Mesir, yang dibentuk oleh Huda Al-Sharawi tahun 1923. Namun tak lama, ia kemudian mengundurkan diri dari organisasi itu, karena bersebarangan pendapat  mengenai  perjuangan  menuntut  kesetaraan. 62 Zainab  Al-Ghazali  banyak dipengaruhi oleh pendiri Ikhwanul Muslimin, Syaikh Hasan Al-Banna. Ia memegang teguh  pandangannya  bahwa  tidak  ada  konflik  antara  agama  dan  politik.  Ia  adalah orang yang lantang mempertahankan syari’ah dan kerap menghadapi masalah dengan rezim Mesir pada saat itu, Presiden Gamal Abdul Naser.  Ia mengalami hidup yang penuh siksaan dalam tahanan rezim.
e) Nawa al-Sa ‘dawi
Nawa  al-Sa  ‘dawi  1960-1980  adalah  seorang  perempuan  Arab.  Dia  seorang feminis  Arab  yang  sangat  setia.  Dia  juga  seorang  doktor  medis  yang  telah  menulis beberapa novel dan sejarah singkat, dan beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya-karyanya yang paling kontroversial sebagaimana tulisan fiksinya adalah buku-buku dan artikelnya yang membahas tentang seks dan persoalan- persoalan  perempuan  telah  membawanya  pada  konflik  langsung  dengan  kekuatan politik dan keagamaan di Mesir. 63
Pemikiran  Nawa  al-Sa  ‘dawi  tentang  gender, pemikiran  Nawa  al-Sa  ‘dawi bukan hanya membahas aspek fisiologis dan psikologis seks dalam diri laki-laki dan perempuan  yang  di  dunia  Arab  kebanyakan  masih  dianggap  tabu,  tetapi  juga  ia memasukkan seluruh relasi gender dalam perspektif sosial, ekonomi dan politik. Itu berarti  ia  menganalisis  dan  menjelaskan  penindasan  yang  berlangsung  dalam masyarakat,  khususnya  menjelaskan  status  inferior  perempuan  dengan  tujuan menentang  struktur  sosial  yang  ada,  dan  berusaha  mewujudkan  sistem  sosial  yang lebih  manusiawi  dan  adil. 64 Nawa  al-Sa‘dawi  sebagai  tokoh  feminis  sosialis  yang memandang  sistem  kapitalisme  telah  mendorong  munculnya  penindasan  terhadap perempuan, 65 yaitu  praktik  diskursus  gender  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  agama dan  penguasa  Mesir  terhadap  kaum  wanita  Mesir.  Sehingga  kegelisahan  Nawa  al- Sa‘dawi terhadap apa yang dialami dan yang dilihat saat itu terurai dalam karya “The Hidden Face of Eva: Woman in the Arab World” adalah karya novel Nawa al-Sa‘dawi yang  menceritakan  bagaimana  perlakuan  kasar  atas  kaum  wanita  dan  anak-anak perempuan yang dijumpainya pada saat Nawa al-Sa‘dawi menjadi seorang dokter. 66 Dia  menegaskan  bahwa  sistem  nilai  yang  menundukkan  perempuan  di  bawah laki- laki,  membentuk  bagian  struktur  dasar  masyarakat  patriarki  dan  juga  merupakan fungsi sistem ekonomi masyarakat itu. Sebuah struktur yang kuat dikukuhkan untuk
61 Majalah Al-Kisah, “Zainab Al-Ghazali Al Zubaili: Pengorbanan Seorang Pejuang Hak Wanita.”
62 Majalah Al-Kisah.
63 El-Sa’dawi, God Dies by the Nile .
64 El-Sa’dawi.
65 Sukri, Pemahaman Islam Dan Tantangan Keadilan Jender .
66 Sukri.
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mempertahankan  dan  membela  sistem  patriarki  melalui  institusi  politik  dan  sosial yang diperkuat dengan hukum dan sanksi yang berkaitan dengannya. Bersama dengan kapitalisme,  sistem  ini  mencapai  eksploitasi  dan  penindasan  yang  sangat  dahsyat, khususnya diperkuat oleh imperialisme pada tingkat dunia dengan dominasi ekonomi global yang dimiliki.

## b) Turki
Turki Usmani dapat dibagi dalam 5 periode:
Periode I (1299-1402): Masa  Pertumbuhan  dan  perkembangan kekuasaan  yang  disusul  dengan  perluasan wilayah  hingga  menyeberang  ke  daratan Eropa.  Kekuatan  Timur  Lenk  kemudian dapat  membendung  langkah  maju  Turki Utsmani,  dan  merebut  wilayah  Timur kerajaan pada 1402. Periode ke II (1403-1566): Masa  transisi;  anak-anak  Bayazid  berebut kekuasaan,  sampai  akhirnya  dikuasai  oleh Muhammad  I.  Muhammad  II  (Al-Fatih) menaklukan  Konstantinopel  pada  1453,
sementara  Salim  menaklukan  Mesir  pada 1517. Periode ke III (1566-1703): Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah;  bahkan  ada  wilayahnya  yang sudah  jatuh  (seperti  Hongaria)  ke  pihak musuh. Periode ke IV (1703-1839): Masa Kemunduran Periode ke V (1839-1924):
Turki  Usmani  terjadi  modernisasi  sampai kemudian  jatuh  pada  1924.  Berdirilan Republik Islam Turki. 67
Hancurnya  khalifah  Oesmaniah  diturki  pada  tahun  1924 disambut  dengan  warna pemerintahan  baru  yaitu    sekulerisme  yang  terstruktur  dalam  bentuk  kekuasaan . Kemal Attaturk  adalah  seorang  tokoh  yang  mengusung  negara  sekuler.  Bersamaan    dengan Keruntuhan  Turki  Otsmani  itu,  di  formalkan  oleh  Jenderal  Kemal  Attaturk  ke  dalam konstitusi, yang secara tegas menyatakan Turki sebagai negara sekuler bukan negara agama. Islam tidak lagi menjadi sumber hukum bagi kehidupan bernegara. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk, melihat jilbab sebagai halangan sekularisasi dan pihaknya di modernisasi Republik Turki.  Kemal  Attaturk  melarang  memakai  jilbab  di  sekolah-sekolah,  universitas  dan masyarakat  sipil,  sebab  mayoritas  penduduk  Turki  yaitu  lebih  dari  60%  dari  perempuan menutupi kepala mereka dengan pilihannya. Tidak hanya itu, para sekularis di Turki juga khawatir terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa untuk kemudian menjadi gerakan keagamaan Islam yang berakar dan dapat meningkatkan profil publik Islam akan  jilbab.  Tindakan  AKP  misalnya  yang  didorong  melalui  RUU  mencabut  larangan selama puluhan tahun pada perempuan yang mengenakan jilbab di universitas-universitas. Dan  hal  itu  merupakan  kekecewaan  dari  pihak  sekuler  dan  sebaliknya  merupakan keberhasilan  dan  keuntungan  bagi  kelas  menengah  yang  tumbuh  konservatif  membentuk basis politik AKP. 68
67 Lukmanul, “Turki Utsmani.”
68 Yusuf et al., “PERJUANGAN KESETARAAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Selama beberapa dekade, Perjuangan dan pertarungan  antara kekuatan Islam  dan sekuleris    berlangsung  sangat  keras.  Sampai  perlahan-lahan  Erdogan  dengan  Partai  AKP memenangkan  pertarungan  melawan  kaum  sekuleris.  Turki  di  bawah  Erdogan,  seorang Muslim yang taat, kini berubah total. Sekulerisme mulai digerus, dan nilai-nilai Islam mulai nampak temaram. Seperti yang dituturkan oleh seorang pelancong dari Indonesia, baru saja meninggalkanTurki.  Turki  benar-benar  berubah.  Bukan  hanya  kota-kota  di  Turki  yang sangat  bersih  dan  teratur.  Tetapi,  rakyat  Turki  jauh  lebih  makmur,  dibandingkan  ketika masih  hidup  dibawah  kaum  sekuleris.  Ekonomi  Turki  terbesar  keempat  di  Eropa,  tak terpengaruh  oleh  krisis  di  zona  Eropa.  Ekonominya  tumbuh  5  persen,  dan  angka  inflasi kurang dari dua digit. Income perkapita rakyatnya, sudah diatas $ 5.000 dollar. Perdagangan dengan negara-negara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, terus mengalami surplus. 69
Perjuangan kemal Attarurk mendirikan negara sekuler tidak sampai menyentuh akar- akar turki dimana masih banyak penduduk turki yang melawan dan memperjuangkan Islam sebagai pegangan. Walawpun memang pada dasarnya Kemal tidak menghapus agama tetapi memisahkan antara kepentingan negara dan agama.

## 1) Perempuan dan Negara
Di Negara Turki kondisi wanita pada masa pemerintahan Kemal Attaturk sedikit lebih  baik,  dari  berbagai  kebijakan  yang  di  lakukan  oleh  Kemal  Attaturk  yang  ada tersebut  itu  melahirkan  beberapa  perubahan  yang  agresif,  salah  satunya  adalah transformasi setatus wanita, dimana tersedianya pendidikan dasar bagi wanita. Persoalan wanita merupakan persoalan yang sangat krusial bagi perkembangan masyarakat  Turki moderen,  oleh  karena  itu  Kemal  attaturk  sangat  memperjuangkanya  hingga  banyak didirikan  sekolah-sekolah  bagi  kaum  wanita  yang  berkembang  pesat.  Hal  ini  menjadi langkah awal bagi perkembangan Gender di Turki. Turki merupakan negara terpolarisasi dua kelompok yang berkepentingan atas kontrovesi jilbab antara kelompok muslim dan sekularis .  Muslim  berpendapat  bahwa  mengenakan  jilbab  adalah  hak  manusia  dan kewajiban  agama,  dan  beberapa  sekularis  melihat  jilbab  sebagai  politik  provokatif, simbol ekstremisme dan tanda “Islamisasi” masyarakat Turki. Pada tahun 1920 dan telah terjadi perubahan yang sangat radikal, dengan adanya ketetapan dan Undang-undang di Turki. Pada tahun 1924 Undang-undang Turki mengharamkan Poligami, memposisikan wanita berkedudukan  yang sama dengan  laki-laki didalam perceraian, menegakan hak persamaan  wanita  dalam  pendidikan  dan  pekerjaan,  dan  pada  tahun  1934  Undang- undang  Turki  menetapkan  dan  menentukan  hak  untuk  pencalonan  dan  dicalonkan terhadap wanita didalam pemilihan nasional dan pada tahun 1935 terpilihlah wakil rakyat Turki dari kaum perempuan yang pertama. 70
Di Turki dan di Tunisia sejak tahun 1926 poligami remi telah dilarang. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkan UU 1956, bahkan yang melanggar dijatuhi hukuman sesuai  dengan  perauran  perundang-undangan.  Isu  poligami  tidak  lepas  dari  persoalan tarik  menarik  antara  pemuja  Barat  dan  pihak  yang  tetap  konstan  pada  tradisi  fikih konservatif yang memperpanjang isu poligami. 71

## 2) Perempuan di Ranah Publik dan Tantangan
Pemakaian  jilbab  di  Turki  dilarang  dengan  alasan  keamanan,  sebagai  bentuk tindakan  anti-terorisme,  dan  masalah  terselubung  dengan  isu-isu  imigrasi.  Di  Turki, mengenakan  jilbab  adalah  sebuah  bentuk  perjuangan  untuk  mendefinisikan  identitas.
69 Yusuf et al.
70 Fathiyah, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
71 Qomari, “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Dimana  mengenai  hal  sosial  dan  politik  dari  perjuangan  ini  yang  pada  akhirnya  akan menentukan  masa  depan  yang  sangat  berarti  bagi  Turki.  Hal  lain  yang  menyedihkan yakni Turki memberlakukan hukum sekuler yang melarang umat Islam dan juga Kristen beribadah  secara  formal  selama  6  abad  di  museum  yang  merupakan  gereja  katedral terbesar di dunia sebelum Ottoman merubahnya menjadi masjid pada abad 15. 72
Mustafa Kemal Atatürk, pendiri The Founder Of Modern Turkey, melihat jilbab sebagai halangan sekularisasi dan pihaknya di modernisasi Republik Turki. Visi Ataturk belum  berhasil  sebab  kecenderungan  agama  penduduk  Turki,  meskipun  jilbab  telah dilarang di sekolah-sekolah, universitas dan masyarakat sipil. Sebab lebih dari 60% dari perempuan  Turki  menutupi  kepala  mereka  dengan  pilihannya.  Tak  hanya  itu,    para sekularis di Turki juga khawatir terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa  untuk  kemudian  menjadi  gerakan  keagamaan  Islam  yang  berakar  dan  dapat meningkatkan profil publik Islam akan jilbab. 73
Negara Turki juga melakukan perjuangan terhadap hak-hak perempuan di ranah publik dimulai dengan merombak Undang-undang Turki pada tahun 1934 yang terkait hak-hak  warga  negara  terutama  perempuan  dengan  menetapkan  dan  menentukan  hak wanita  untuk  pencalonan  dan  dicalonkan  didalam  pemilihan  nasional  dan  pada  tahun 1935 terpilihlah wakil rakyat Turki dari kaum perempuan yang pertama. 74

## 3) Perjuangan Sensitif Gender dan Tokoh-tokoh
Gerakan Perjuangan perempuan di Turki dimulai dari program revolusionernya Mustafa kemal Attaturk , dia memulai perubahan di turki dalam banyak aspek, termasuk Emansiapsi  untuk  perempuan.  Seorang  feminis, Judy  Ayyildiz ,  memberikan pandangannya  bagaimana  perempuan  Turki  berkontribusi  pada  upaya  memodernkan Turki  dan  apa  yang  diserukan  oleh  Atatürk  untuk  kaum  perempuan  agar  berdaya, "Menangkan untuk kita semua perang dalam mendapatkan pendidikan dan kamu akan melakukan lebih untuk negaramu dibandingkan apa yang pernah terjadi sebelumnya". Ia juga mengemukakan pendapat untuk para pria dengan mengatakan apabila dimasa depan perempuan tidak dapat berpartisipasi pada kehidupan sosial suatu negara, kita tidak akan pernah mencapai kemajuan negara sepenuhnya. Untuk Attaturk negara tanpa perempuan yang aktif akan menjadi negara yang terbelakang, tidak mampu menangani syarat syarat kesetaraan yang diterapkan pada peradaban di Barat. Menurutnya Turki sebaiknya tetap menerapkan  jati  dirinya,  namun  harus  belajar  dari  barat  apa  yang  dipersyaratkan  agar dapat menjadi orang yang maju. Untuk Attaturk perempuan menjadi kelompok korban yang  jelas  tertekan  oleh  hukum-hukum  agama  konservatif. 75 Tokoh  pembaharuan  di Turki  antara  lain, tanzimat (Rasyid  Pasha,  Muhammad  Ali  Pasha  dan  lain-lain)  dan Mustafa kemal Attaruk. 76

## c) Arab Saudi
Arab Saudi adalah negara yang terletak di Jazirah Arab berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab merupakan negara  terbesar  di  Asia  Timur  Tengah.  Arab  Saudi  beribukota  di  Riyadh,  dengan  bahasa resmi  bahasa  Arab.  Mata  uang  Arab  Saudi  yaitu  real.  Penduduk  Arab  Saudi  mayoritas
72 Qurrotul’ain, “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.”
73 Qurrotul’ain.
74 Qomari, “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.”
75 Kurniasih, “Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama.”
76 Qomari, “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
berasal  dari  kalangan  bangsa  Arab  (mayoritas  Islam).  Wilayah  ini  dahulu  merupakan wilayah  perdagangan  terutama  di  kawasan  Hijaz  antara  Yaman-Mekkah-Madinah- Damaskus  dan  Palestina.  Pertanian  dikenal  saat itu  perkebunan  kurma  dan  gandum  serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu.
Akar sejarah Kerajaan Arab Saudi bermula sejak abad ke-12 H atau abad ke18 M. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah Negara Saudi yang pertama yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di "Ad-Dir'iyah", terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Periode awal Negara Arab Saudi ini berakhir pada tahun 1233 H/1818 M. Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin  Turki  mendirikan Negara  Saudi  kedua pada  tahun  1240  H./1824  M.  Periode  ini berlangsung hingga tahun 1309 H/1891 M. Pada tahun 1319 H/1902 M, Raja Abdul Aziz Rahimahullah berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh yang merupakan ibukota bersejarah kerajaan.
Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah terbesar dalam sejarah Arab modern , yaitu ketika beliau berhasil mengembalikan  suasana  keamanan  dan  ketenteraman  ke  bagian  terbesar  wilayah  Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya  yang luas ke dalam sebuah negara modern yang  kuat  yang  dikenal  dengan  nama  Kerajaan  Arab  Saudi.  Penyatuan  dengan  nama  ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru sejarah Arab modern. Raja Abdul Aziz Al-Saud Rahimahullah pada saat itu menegaskan kembali komitmen  para  pendahulunya,  raja-raja  dinasti  Saud,  untuk  selalu  berpegang  teguh  pada prinsip-prinsip  Syariah  Islam,  menebar  keamanan  dan  ketenteraman  ke  seluruh  penjuru negeri
Arab  Saudi,  negara  dengan  bentuk  negara  monarki  absolut.  Sistem  pemerintahan Arab Saudi yaitu negara Islam yang berdasarkan syariah Islam. Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW  merupakan  konstitusi  Arab  Saudi.  Pada  tahun  1992 ditetapkan Basic  Law  of  Government yang  mengatur  sistem  pemerintahan,  hak  dan kewajiban  pemerintah  serta  warga  negara.  Arab  Saudi  dipimpin  oleh  seorang  raja  yang dipilih berdasarkan garis keturununan atau orang yang diberi kekuasaan langsung oleh raja. Hal ini berdasarkan pasal 5 Basic Law of Government yang menyatakan kekuasaan kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz bin  Abdul  Rahman  Al-Saud,  dimana raja merangkap perdana  menteri dan panglima tinggi  angkatan  bersenjata  Arab  Saudi .  Pada  tanggal  20  Oktober  2006  Raja  Abdullah telah  mengamandemen  pasal  ini  dengan  mengeluarkan  UU  yang  membentuk  lembaga suksesi  kerajaan  (Allegiance  Institution) terdiri  dari  para  anak  dan  cucu  dari  Raja  Abdul Aziz  Al-Saud.  Dalam  ketentuan  baru,  raja  tidak  lagi  memilki  hak  penuh  dalam  memilih Putera Mahkota. Raja dapat menominasikan calon Putera Mahkota. Namun, Komite Suksesi akan  memilih  melalui  pemungutan  suara.  Selain  itu,  bila  Raja  atau  Putera  Mahkota berhalangan  tetap,  Komite  Suksesi  akan  membentuk  Dewan  Pemerintahan  Sementara (Transitory  Ruling  Council)  yang  beranggotakan  lima  orang.  Ketentuan  ini  baru  akan berlaku setelah Putera Mahkota Pangeran Sultan naik tahta. 77
Meskipun  wilayah  Arab  Saudi  memiliki  sejarah  yang  panjang  dan  telah  dihuni selama ribuan tahun, Kerajaan Saudi Arabia ini terbilang sebagai Negara yang masih muda. Kerajaan ini muncul  diawal abad ke-20 ketika Abdul Aziz ibn Saud (1882-1953) berhasil menaklukkan Semenanjung Arab. 78
77 Firdaus, Politik Pemerintahan Arab Saudi .
78 Gifford, Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar Dan Umum) .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Pada  tanggal  23  September  1932,  Abdul  Aziz  bin  Abdurrahman  as-Sa'ud  dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi  Arabia  (al-Mamlakah  al-‘Arabiyah  as-Su‘udiyah)  dengan  menyatukan  wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Tidak seperti kerajaan lainnya yang bercorak kerajaan modern, Arab Saudi walaupun terkesan kerajaan baru, dalam menjalankan sendi-sendi pemerintahannya menggunakan system kerajaan yang terbilang masih klasik dengan system Negara monarki absolut teokratik. Seperti Negara-negara yang terbilang maju, seiring perkembangan zaman, jumlah  masyarakat  terpelajar  dan  berpendidikan  tinggi  di  Arab  Saudi  sudah  semakin berkembang, hal itu dapat kita lihat dari jumlah sarana dan prasana penunjang pendidikan dan jumlah macam pendidikan yang diajarkan. Namun, dengan banyaknya masyarakat yang terpelajar, semakin banyak pula masyarakat yang menuntut perbaikan di segala sector, baik di sector politik pemerintahan maupun lainnya. Pada tahun 2003, pemilihan umum pertama dilaksanakan  untuk  memilih  anggota-anggota  yang  akan  duduk  di  dewan  pemerintahan kota.  Keputusan  sidang  Dewan  Kabinet  Arab  Saudi  itu  merupakan  berupa  perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah/kota melalui pemilihan umum (pemilu). Hal itu untuk  mengaktualisasi  dewan  kota,  di  mana  separuh  dari  anggota  tersebut  harus  dipilih lewat  pemilu.  Keputusan  itu  tentu  merupakan  pertanda  terus  bergulirnya  roda  reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk tersebut yang selama ini terbilang konservatif. 79

## 1) Perempuan, Kultur budaya dan Negara
Amnesty  International  Senin  (21/10)  mengatakan  bahwa  Arab  Saudi  gagal memenuhi janjinya kepada PBB sejak tahun 2009, untuk menghentikan penangkapan dan penyiksaan  atas  para  aktivis  pembangkang.  Dan  menuding  Arab  Saudi  melakukan diskriminasi  sistematis  terhadap  perempuan .  Pernyataan  organisasi  hak  asasi  manusia itu dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa yang akan membahas masalah  hak  asasi  di  negara  Arab  Saudi.  Amnesty  mendokumentasikan  berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Arab Saudi seperti “diskriminasi sistematis  atas  para  perempuan  baik  secara  hukum  maupun  praktik  keseharian  serta penyiksaan terhadap para buruh migran”.
Para  perempuan  di  kerajaan  itu  tidak  dibolehkan  menyetir  kendaraan  dan membutuhkan izin dari wali laki-laki untuk melakukan perjalanan. 80
Sebagai negara kerajaan, Arab Saudi memang bukan negara demokratis. Banyak negara  dan  organisasi  pemantau  hak  asasi  manusia  menyimpulkan  negara  Ka’bah  itu memiliki catatan buruk soal penegakan hak asasi. Salah satu kasus masih disorot adalah Narablog Raif Badawi , divonis sepuluh tahun penjara dan seribu kali cambukan karena mengkritik rezim Bani Saud.
Tapi sejak tahun 2011, ketika mendiang Raja Abdullah menyatakan wanita bisa bergabung dalam badan penasihat pemerintah Dewan Syura, situasi untuk kaum wanita di Saudi mulai berubah dengan memperhatikan hak-hak gendernya. Langkah ini memicu perekonomian yang lebih beragam, juga mendorong lebih banyak wanita yang bekerja dan mengurangi ketergantungan pada minyak.
Wanita di Saudi kini bisa bekerja di bidang retail dan di rumah sakit. Wanita juga diizinkan ikut serta dalam Olimpiade untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Tahun lalu, kaum wanita memiliki bagian sendiri dalam otoritas olahraga Saudi. Sedangkan untuk tahun ini, Bursa Saham Saudi memiliki direktur wanita pertama, Sarah al-Suhaimi .
79 Gifford.
80 RUBRIK/Dunia, “Pelanggaran HAM Di Arab Saudi Meningkat.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Di tengah berbagai perubahan itu, Alwaleed Philanthropies, yayasan amal yang bertujuan memberdayakan wanita, menggelar konferensi. Konferensi itu akan membahas berbagai inisiatif dengan tema 'Saudi Women Can' untuk mendorong perubahan peran wanita  di  Saudi.  Tutur  Putri Lamia  binti  Majed  Al  Saud selaku  Sekretaris  Jenderal Alwaleed  Philanthropies  "Wanita  telah  mencapai  banyak  hal  di  negara  kita  dan  kita sangat  bangga  akan  hal  ini,  pencapaian  yang  tidak  diketahui  oleh  mereka  di  luar komunitas. Seperti negara lain yang memiliki hambatan, kita mengakui itu, tapi kita akan melakukan hal yang terbaik untuk membuatnya lebih baik. Ini merupakan saat yang tepat untuk  menyadarkan  akan  pentingnya  partisipasi  wanita  dalam  pekerjaan,  di  berbagai sektor.
Saudi  saat  ini  menempati  ranking  141  dari  144  negara  dalam daftar  Global Gender Gap 2016 , yang merupakan laporan tahunan oleh Forum Ekonomi Dunia, yang menaksir  bagaimana  kiprah  wanita  dalam  sektor  ekonomi,  politik,  kesehatan  dan pendidikan. 81
Pangeran Al-Walid  bin  Talal dari  Arab  Saudi  bertemu  dengan  Presiden  Joko Widodo di  Istana Bogor, Jawa  Barat, 22 Mei 2016.  Di damping Duta besar  Indonesia buat Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel , Menteri Sekretaris Negara Pratikno , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said . Pangeran Al-Walid bin Talal dari Arab Saudi  mengagumi  pelaksanaan  sistem  demokrasi  di  Indonesia.  "Pangeran  Al-Walid sangat  mengapresisasi  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  berpengaruh,"  kata  Duta Besar  Indonesia buat  Arab Saudi  Agus  Maftuh Abegebriel kepada Albalad.co melalui pesan  Whats  App.  dengan  mencontohkan  pelaksanaan  pemilihan  umum  langsung. "Tanpa  harus  ada  kekerasan,"  ujarnya  mengutip  penilaian  Pangeran Al-Walid .  Arab Saudi yang telah dinilai mulai membuka keran demokrasi di era Raja Abdullah bin Abdul Aziz,  dengan  menunjuk  sejumlah perempuan sebagai  anggota  Majelis  Syura  dan menggelar pemilihan langsung dewan kota. Banyak pihak berharap Visi Arab Saudi 2030 diumumkan Wakil Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman akhir bulan lalu kian melonggarkan kebebasan bagi seluruh rakyat Arab Saudi. 82

## 2) Gejolak Perjuangan Gender di Arab Saudi
Bicara  kaum  perempuan  hal  yang  selalu  menarik,  baik  dari  segi  eksistensi, karakteristik, maupun problematikanya. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan nonformal  dari  jaman  klasik,  pertengahan  sampai  modern,  seakan-akan  pembahasan tentang  gerakan  perempuan  ini  tidak  ada  habisnya.  Hal  tersebut  disebabkan  belum selesainya hak-hak yang diperjuangkan oleh perempuan, karena posisi perempuan sering dirugikan.
Suatu fenomena penting  yang mewarnai kompleksnya partisipasi wanita dalam berbagai  dimensi  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  dan  keamanan.  Masa perjuangan perempuan tidak lepas dari program ekspansi demokrasi Amerika Serikat ke penjuru  dunia  yang  memposisikan  wanita  bukan  lagi  sebagai  kelompok  yang  harus dibatasi  partisipasinya  dalam  panggung  perpolitikan  dunia  namun  dianggap  sebagai pihak yang berpengaruh dan memberi konstribusi penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Perjuangan politik gender kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah feminisme di berbagai negara melalui proses yang berbeda- beda  dan  mendapatkan  respon  yang  berbeda-beda  pula.  Hal  ini  disebabkan  karena berbagai  faktor,  salah  satunya  ideologi  yang  dianut  oleh  bangsa  tersebut.  Isu  tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh Negara-negara di
81 Detik News, “FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional.”
82 Albalad.co, “Pangeran Al-Walid Kagumi Demokrasi Indonesia.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dunia.  Kehadiran  perempuan  di  ruang  politik  semakin  mendapatkan  tempat  pada sebagian  masyarakat,  tetapi  juga  mendapatkan  penolakan  dari  masyarakat  lainnya. Berbagai  organisasi  di  berbagai  negara  telah  banyak  terbentuk  untuk  membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya. Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakkan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia, tak terkecuali di Timur Tengah sebagai kawasan  Negara  Islam  dimana  agama  mendominasi  hampir  segala  aspek  kehidupan negara tersebut, khususnya posisi dan hak-hak perempuan. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa  negara  yang  kini  membuka  ruang  bagi  perempuan  untuk  menjalankan  hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini atas kemauan dan dari pola pikir  perempuan-perempuan  yang  modern  sehingga  tuntutan  hak  politik  mereka  dapat terwujud.
Perjuangan berasal dari kata juang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan  sebagai  usaha  mempertahankan  dan  memperbaiki. 83 Selama  ini  perjuangan diasumsikan  sebagai  sesuatu  hal  yang  komunal  atau  sebagai  reaksi  kolektif  terhadap sebuah ketidakadilan. Perjuangan politik gender identik dengan pergerakan politik yang merupakan  gerakan  dari  kelompok atau golongan  yang  ingin  mengadakan  perubahan- perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malah ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan menggunakan jalur-jalur atau cara- cara politik. Jika dibandingkan dengan partai  politik, maka gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan terkadang lebih bersifat ideologis. 84
Pemahaman  tentang  perjuangan  kelompok  sosial  dan  kelompok  politik  dalam suatu  masyarakat,  meskipun  sebagai  subjek  dan  objek  yang  sama,  kedua  kelompok tersebut akan bersinggungan dalam suatu titik bernama kelompok sosial politik seperti keterlibatan  dalam  politik  formal,  pembuatan  kebijakan  publik,  proaktif  terhadap pelaksanaan sistem politik yang ada, dan sebagainya. 85
Riyadh - di Arab Saudi, sekelompok wanita mengkampanyekan perubahan peran wanita di dalam masyarakat. Kampanye ini digalakkan saat perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017. Kampanye ini juga menyoroti pengembangan potensi ekonomi bagi wanita Saudi. Seperti dilansir Reuters , Rabu (8/3/2017), Saudi dikenal luas sebagai negara dengan segregasi jenis kelamin paling besar di dunia. Kaum wanita hidup di bawah pengawasan dan pengawalan anggota keluarganya yang berjenis kelamin laki- laki. Kaum wanita tidak boleh mengemudi mobil seorang diri. Di tempat umum, kaum wanita harus mengenakan pakaian yang menutup aurat dari kepala hingga kaki. 86
Perjuangan  demokrasi  bagi  perempuan  merupakan  suatu  keharusan  untuk memastikan  pemenuhan  hak  perempuan  sebagai  warga  negara  utuh  yang  memiliki otonomi terhadap tubuhnya serta membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi basis peningkatan produktivitas sekaligus menjadikan  perempuan  tenaga  kerja  yang  handal  dan  kompeten  dalam  lapangan produksi.  Seiring  dengan  itu  menjadi  tugas  perempuan  dalam  pengawalan  terhadap demokrasi  untuk  terus  menerus  menciptakan  mekanisme  partisipasi,  baik  melalui pembentukan  wadah  perempuan  progresif  maupun  persatuan  gerakan  perempuan, sehingga  persoalan  perempuan  tidak  lagi  hanya  menjadi  bayang-bayang  kelompok
83 Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia .
84 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik .
85 Horton and Haunt, Sosiologi (Terjemahan) Edisi Ke-IV .
86 Detik News, “FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional.”
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perempuan,  tapi  juga  menjadi  kepentingan  publik  untuk  menyelesaikannya  sebagai bentuk responsitas perempuan dan demokrasi. 87
Nila-nilai  demokrasi  harus  menyentuh  ke  area  perempuan  dan  dapat  dirasakan oleh perempuan secara substansial bukan struktural belaka yang hanya menjadi sebuah perdebatan  dikalangan  publik,  sebagai  keberlangsungan  kehidupan  berbangsa  dan berbegara yang humanis.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  data-data  dan  fakta-fakta  tersebut,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam perjuangan memperoleh hak-hak politik kaum perempuan di Timor Tengah, gerakan feminis  dari  para  aktifis  yang  menfokuskan  perhatian  mereka  terhadap  diskriminasi  dan subordinasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik gender sangat berperan besar.
2. Pemerintah beserta para masyarakat akhirnya dapat membuka ruang yang lebar untuk kaum perempuan berpartisipasi dalam berbagai bidang di ranah public baik di suwasta maupun di pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan berbagai program tindakan nyata mereka demi terwujudnya kesetaraan di Negaranya.
3. Dalam  proses  perjuangan  politik  gender  di  Negara-negara  Islam,  terdapat  berbagai hambatan  serta  kendala-kendala  seperti  ketika  berhadapan  dengan  ideologi  Negara  yang sangat  disandarkan  pada  Ajaran  Agama  Islam  (Al-Qur’an  dan  Al-Hadits),  juga  kepada pemerintah  dan masyarakat  yang  masih  sangat  menganggap  tabu  atau  sesuatu  yang  aneh jika  perempuan  disederajatkan  dengan  laki-laki.  Media  Massa  yang  kurang  menanggapi kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  kaum  feminis,  serta  “anggapan”  global  terhadap kaum  perempuan  yang  masih  mengikuti  “anggapan”  tradisi.  Perjuangan  politik  kaum perempuan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, tentunya setelah melalui proses perjuangan  yang  panjang.  Dengan  demikian,  Negara  Mesir,  Turki  dan  Arab  Saudi  kini menjadi  Negara  dengan  gerakan  perempuan  yang  menunjukkan  kemajuan  dan  mampu disejajarkan dengan negara-negara Islam lainnya.
4. Menyertakan  perempuan  dalam  semua  proses  pembuatan  keputusan,  termasuk  dalam merevisi  konstitusi.  Konstitusi  baru  Mesir,  Turki  dan  Arab  Saudi  harus  menyerukan dihilangkannya diskriminasi berbasis gender bagaimanapun bentuknya.
5. Untuk  mendorong  hak-hak  perempuan  adalah  mensponsori  program-program  yang dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan, dan melibatkan perempuan dari organisasi- organisasi ini dalam kabinet baru yang sedang dibentuk.
6. Banyak perempuan dalam al-Ikhwan al-Muslimun menduduki peran-peran penting dalam partai dan organisasi mereka, seperti Hoda Abdel Moneim , seorang pengacara dan Ketua Komite  Urusan  Perempuan  Partai  Kebebasan  dan  Keadilan.  Banyak  perempuan  di  al- Ikhwan al-Muslimun juga mengelola berbagai program sosial.
Demikianlah  kesimpulan dari  pergerakan perjuangan perempuan di  Mesir, Turki dan Arab  Saudi  yang  semuanya  mengingikan  kedilan  dalam  mengaktualisasikan  diri  dengan lingkungan dan sama-samanya untuk kehidupan yang lebih baik dan normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Charles C. Islam and Modernisme in Egypt . New York: Russel and Russel, 1933. Ahmed, Laela. Islam Dan Gender Terj. Jakarta: Lentera, 2000.
87 Sudiona, Perempuan Dalam Demokrasi .
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ahmed, Leila. Wanita Dan Gender Dalam Islam . Jakarta: Lentera Basritama, 2000. Al-Ali, Nadje Sadig. “The Women’s Movement in Egypt, with Selected References to Turkey.” UNRISD Programme Papers on Civil Society and Social Movements , no. 5 (2002): 1–37.
al-Hibri, Azizah. “Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women’s Rights.” Women and International Human Rights Law 12, no. 1 (2024): 379–420. https://doi.org/10.1163/9789004531130_016.
Albalad.co. “Pangeran Al-Walid Kagumi Demokrasi Indonesia,” 2017.
Amimni, Aisah. Gerakan Perempuan Dalam Revolusi Mesir Tahun 1919 , 2005. Amin, Utsman. Muhammad Abduh . Washington: American Council of Learned Societies, 1953.
Badaran, Margot. Feminisme in Islam: Secular and Religious Convergences, . England: Oneworld Publications, 2009.
Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Lokopedia, 2004.
Boullata, Issa J. “Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective.” The Middle East Journal 64, no. 2 (2010). Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Creswell, John W. Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif . Jakarta: KIK Press, 2002.
Departemen Agama. Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender . Jakarta: Sekertariat Jenderal, 2005.
Detik News. “FOKUS BERITA: Hari Perempuan Internasional,” 2017.
Echols, John M., and Hassan Shadily. Kamus Inggris–Indonesia Cet. XXI . Jakarta: Gramedia, 1995.
El-Sa’dawi, Nawa. God Dies by the Nile . London: Zed Books, 1985. ———. Women at Point Zero . London: Zed Books, 1985.
Fakih, Mansour. Analisis Gender & Transformasi Sosial Cet. II . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Fathiyah, Laili. “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM,” 2014.
Firdaus, Angga Diharja. Politik Pemerintahan Arab Saudi , 2010.
Gifford, Clive. Ensiklopedia Geografi (Ensiklopedia Geografi Dunia Untuk Pelajar Dan Umum) . Jakarta: PT Lentera Abadi, 2006.
Hiplunudin, Agus. POLITIK GENDER . CALPULIS, 2017. Horton, Paul B, and Chester L Haunt. Sosiologi (Terjemahan) Edisi Ke-IV . Jakarta: Erlangga, 1992.
Ilahi, Kurnial. Perkembangan Modern Dalam Islam . Riau: Lembaga Penelitian dan Perkembangan Fakultas Usuluddin UIN SUSKA, 2002.
Imarah, Muhammad. Qasim Amîn Wa Tahrîr Al-Mar’ah . Kairo: Kitab Al-Hilal, 1980. Jansen, GH. Islam Militan . Bandung: Pustaka, 1980.
Khanafi, Imam. “ANALISIS GENDER UNTUK REKONSTRUKSI KEADILAN (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman).” Muwazah 1, no. 1 (2013): 13–14. https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i1.279.
Kurniasih, Epin. “Perjuangan Pergerakan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Di Mesir, Iran Dan Turki, Posted by Relasi Gender Dalam Agama-Agama,” n.d.
Lukmanul. “Turki Utsmani,” 2014. www.slideshare.net/lukmanul/turki-utsmani . Majalah Al-Kisah. “Zainab Al-Ghazali Al Zubaili: Pengorbanan Seorang Pejuang Hak Wanita.” 28, September 2013.
Mikail, Kiki. “POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Revolusi Islam 1979.” Addin 9, no. 2 (2015): 253–76. https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615. Mosse, Julia Cleves. Gender Dan Pembangunan . Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya . Jakarta: UI Press, 1985.
———. Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
Parawansa, Khofifah Indar, and Endang W Ramli. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender . LP3ES, 2006. Program Bersama 3 Badan Otonom NU. Analisis Kebijakan Publik Dengan Perspektif Gender . Jakarta: Tim Kerja Badan Otonom NU dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2002.
Qazan, Shalah. Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan . Solo: Era Intermedia, 2001.
Qomari, Moch. “Relasi Gender Di Mesir, Iran Dan Turki.” Relasigender , 2015. Qurrotul’ain, Imas. “PERJUANGAN KESETARAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.” 2014.
Rahnema, Ali. Para Perintis Zaman Baru Islam . Bandung: Mizan, 1998.
RUBRIK/Dunia. “Pelanggaran HAM Di Arab Saudi Meningkat,” 2013.
Saqib, Ghulam Nabi. Modernisation and Muslim Education in Egypt, Pakistan and Turkey: A Comparatif Study . Lahore: Islamic Book Service, 1977. Stowsser, Barbara F. “Gender Issues and Contemporary Qur’an Interpretation.” In The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought . Oxford: Blackwell, 2006.
Sudiona, Linda. Perempuan Dalam Demokrasi . Perempuan Mahardika, 2011. Sukri, Sri Suhandjati. Pemahaman Islam Dan Tantangan Keadilan Jender . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Surbakti, Ramlan. MEMAHAMI ILMU POLITIK . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
Svensson, Jonas. “Muslims Feminism Nagra Example.” In Islamic Feminism , 2010. Tahaway, Randha El. “Perempuan Mesir Melanjutkan Perjuangan,” 2012.
Tierne, Helen. Women’s Studies Encyclopedie . Islamica . Vol. 3. New York: Green Word Press, 2008.
Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. Keadilan &Kesetaraan JENDER (Perspektif Islam) . Jakarta: TPPBADA RI, 2001. Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qurʼân . Jakarta: Paramadina, 1999.
———. Kodrat Perempuan Dalam Islam . Jakarta: Fikahati Aneska, 2000. UNESCO. “What Is Islamic Feminism?” 2006. https://wunrn.com/2008/06/islamic- feminism-unesco/.
Valentina, Arimbi Hereopoetri R. FEMINISME VS NEOLIBRALISME . Jakarta: Debt Watch Indonesia, 2004.
Varma, SP. Teori Politik Modern . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
Waterbury, John. Egypt Burdens of the Past, Option for the Future . Bloomington: Indiana Universitay Press, 1987.
Wilson. Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization . New York: EJ Brill, 1989.
Yudha, Gesit. Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual . Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
Yusuf, Riswandi, Akhmad Alwy, A. Khoirul Huda, Putriana Sallamah, and Umah Afi Zahidah. “PERJUANGAN KESETARAAN GENDER DI NEGARA-NEGARA MUSLIM,” 2014.
e-ISSN : 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index