Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang
Nelli Sulistiana 1 Bp4d Kabupaten Subang nellisulistiana04@gmail.com
Luki Natika 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  ekonomi  di  Jawa  Barat  bergantung  pada  perkembangan  dinamis  dan kontribusi  nyata  dari  sektor    perbankan.  Peran  perbankan  dalam  pembangunan ekonomi  adalah  mengalirkan  dana  bagi  kegiatan  ekonomi  yaitu  salah  satunya  dalam bentuk  perkreditan  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  kegiatan  bank  memberikan  fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan  hidup  bank  tersebut  dan  terjadi  kerugian  besar.  Kredit  tersebut mempunyai  suatu  kedudukan  yang  strategis  dimana  sebagai  salah  satu  sumber  uang yang diperlukan dalam membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai  salah  satu  kunci  kehidupan  bagi  setiap  manusia.  Pengertian  kredit  menurut dimensi  dimulai  dari  bahasa  Yunani,  kredit  berasal  dari  kata “credere” yang  artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit,  bahwa  kredit  yang  diberikan  pasti  akan  terbayar.  Kesepakatan  perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu antara bank dan penerima kredit, karena masing - masing yang  terlibat memiliki komitmen dalam memberikan jaminan terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan yang telah terikat bersama. Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti sama dengan bank  umum  lainnya,  yang  membedakannya  adalah  persyaratan  atau  ketentuan  bank tersebut.  Persyaratan  yang  ada  dalam  Bank  BTPN  Purna  Bakti  yaitu  ;  dokumen  inti, dikumen hukum, dokumen TBO, dokumen pelengkap. Hambatan yang dialami dalam proses  pemberian    kredit    ada  2  yaitu  ;  eksternal  dan  internal.  Yaitu  kurangnya karyawan  dalam  bagian  marketing,  bermasalahnya  pensiunan  dan  kurangnya pensiunan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh   bank tersebut. Karena,  mayoritas  pensiunan  berusia  lanjut.  Harus  adanya  penambahan  karyawan dibagian  marketing  dan  harus  menjelaskan  secara  ekstra  kepada  nasabah  agar
memahami  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditentukan  oleh  bank  pada  saat  akan mengajuakan  kredit.  Agar  nasabah  bisa  memahami  bagaimana  proses  kredit  di  Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang.
Kata kunci :  Proses pemberian kredit

## Abstract
Economic  development  in  West  Java  is  dependent  on  dynamic  developments  and  the  real contribution  of  the  banking  sector.  The  role  of  banks  in  economic  development  is  to  channel funds for economic activities, one of them in the form of credit for the community. In the case of bank activities providing credit facilities, the risk of loss is largely sourced from such activities, so  that  if  not  properly  managed  and  accompanied  by  adequate  supervision  will  threaten  the survival of the bank and there is a big loss. The credit has a strategic position which as a source of money needed to finance every business need that can be emphasized as one of the keys of life for every human being. Understanding credit by dimension starting from the Greek language, credit  comes  from  the  word  "credere"  which  means  to  believe.  This  means  that  the  party  who gives credit to trust the party receiving the credit, that the credit given will be paid. Agreement agreements  provide  a  sense  of  security  for  both  parties  between  the  bank  and  the  recipient  of credit, because each involved has a commitment in providing assurance against all roles that aim to smooth in running that has been tied together. The general crediting process between one bank and another bank is not much different. The crediting process at Bank BTPN Purna Bakti is the same as other commercial banks, which distinguishes them from the terms or conditions of the bank. The requirements in BTPN Purna Bakti Bank are; core documents, legal documents, TBO documents, supplementary documents. Obstacles experienced in the process of granting credit there  are  2  namely;  external  and  internal.  That  is  the  lack  of  employees  in  the  marketing department,  the  problem  of  pensioners  and  the  lack  of  pensioners  understand  the  terms  and conditions set by the bank. Because, the majority of retired elderly. There should be additional employees in the marketing section and should explain extra to the customer to understand the terms and conditions that have been determined by the bank at the time will apply credit. So that customers can understand how the credit process at Bank BTPN Purna Bakti Subang Branch.
Keywords : Crediting Process

## Pendahuluan
Pembangunan ekonomi di Jawa Barat bergantung pada perkembangan dinamis dan  kontribusi  nyata  dari  sektor  perbankan.  Peran  perbankan  dalam  pembangunan ekonomi  adalah  mengalirkan  dana  bagi  kegiatan  ekonomi  yaitu  salah  satunya  dalam bentuk  perkreditan  bagi  masyarakat.  Kredit  tersebut  mempunyai  suatu  kedudukan yang  strategis  dimana  sebagai  salah  satu  sumber  uang  yang  diperlukan  dalam
membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan  bagi  setiap  manusia.  Fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  bank  merupakan aset  terbesar  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  kegiatan  bank  memberikan  fasilitas  kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola  dengan  baik  dan  disertai  pengawasan  yang  memadai  akan  mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.
Dalam  bahasa  Yunani,  kredit  berasal  dari  kata “credere” yang  artinya  percaya. Artinya  pihak  yang  memberikan  kredit  percaya  kepada  pihak  yang  menerima  kredit, bahwa  kredit  yang  diberikan  pasti  akan  terbayar.  Di  lain  pihak,  penerima  kredit mendapat  kepercayaan  dari  pihak  yang  memberikan  pinjaman,  sehingga  pihak peminjam  berkewajiban  untuk  mengembalikan  kredit  yang  telah  diterima.    Menurut pasal 1 butir (11) UU N0. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta  persyaratan  yang  ditetapkannya  dengan  pertimbangan  masing-masing.  Secara umum  proses  pemberian  kredit  yaitu  :  Pengajuan  berkas-berkas;  Penyelidikan  berkas pinjaman; Wawancara;  On the spot; Wawancara II; Keputusan kredit; Pendatanganan akad  kredit/perjanjian  lainnya;  Realisasi  kredit;  Penyaluran/penarikan.  Kredit  dapat diperoleh  apabila  pihak  peminjam  bersedia  menjalankan  proses  kredit  yang  telah dibuat  oleh  pihak  yang  akan  memberikan  kredit.  Proses  pemberian  kredit  biasa diterapkan  pada  lembaga  keuangan  perbankan.  Proses  pemberian  kredit  tersebut merupakan  jalan  untuk  menyalurkan  danadari  masyarakat  yang  berbentuk  simpanan kepada  masyarakat  lain  yang  berbentuk  pinjaman  sesuai  dengan  fungsi  dasar  dari bank. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang di tetapkan oleh bank.
PT. Bank BTPN Purna Bakti yaitu bank yang melayani pensiuan. Dalam rangka mewujudkan  visi  menjadi  bank  mass-market  terbaik,  mengubah  hidup  berjuta  rakyat Indonesia.  Model  bisnis  pensiun  PT.  Bank  BTPN  Purna  Bakti  juga  menyediakan beberapa produk yang ditawarkan kepada para pensiun seperti tabungan pensiun dan kredit pensiun. Sementara bentuk layanan bank bisa berupa jasa pembayaran pensiun, jasa  transfer.  Pada  kegiatan  kredit  pihak  bank  memiliki  prosedur  yang  harus  dilalui apabila akan mengajukan kredit. Agar pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian kredit yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak  bank  dengan  nasabah  yang  akan  mengajukan  kredit.  Salah  satu  upaya  untuk menjalin  komunikasi  tersebut  adalah  proses  pemberian  kredit  yang  didukung  oleh partisipasi  pihak  nasabah  untuk  melampirkan  syarat-syarat  kredit  sesuai  dengan ketentuan dari pihak bank. PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang salah satu bank yang melayani khusus pensiunan didaerah Subang. Baik melayani tabungan pensiun,
1
kredit  pensiun  dan  pemberian  gaji  pensiun.  Pemberian  kredit  pensiun  di  Bank  BTPN Purna  Bakti  Cabang  Subang  ada  3  global  jenis  kredit  yaitu  :  a.  Memiliki  gaji  di  Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang; b. Memiliki gaji dikantor pos. karena, Bank BTPN Purna  Bakti  Cabang  Subang  bekerja  sama  dengan  kantor  pos;  dan  c.  Duatahun menjelang pensiun.
Proses  pemberian  kredit  di  Bank  BTPN  Cabang  Subang  sama  hal  nya  dengan bank-bank lain. Bedanya dari persyaratan yang ditentukan oleh bank tersebut. Karena Bank  BTPN  Purna  Bakti  Cabang  Subang  hanya  melayani  pensiunan,  jadi  persyaratan jaminannya  hanya  Surat  Keputusan  kerja  pensiun  (SK).    Pada  PT.  Bank  BTPN  Purna Bakti  Cabang  Subang  kenyataan  di  lapangan  menyebutkan  bahwa  upaya  pemberian kredit  masih  ditemukan  adanya  permasalahan.  Permasalahan  tersebut  antara  lain adalah  kurangnya  informasi  yangjelas  mengenai  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi pada  saat  akan  memberikan  pemberikan  kredit.  Hal  ini  disebabkan  oleh  nasabah kurang  memahami  sehingga  menyebabkan  proses  pemberian  kredit  menjadi terhambat,  dokumen  yang  dibawa  kurang  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pihak bank,  untuk  itu  bank  mengalami  kesulitan  melakukan  pemeriksaan  berkas  pinjaman. Proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah Bank BTPN Purna Bakti adalah para pensiun yang sudah memiliki usia  lanjut  yang  membutuhkan  penjelasan  ekstra.  Sehingga  petugas  yang  melayani kredit di PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang selalu menjelaskan secara exstra jelas,  agar  dipahami  oleh  nasabah  pensiunan  yang  akan  mengajukan  kredit.  Dan seringkali  dokumen  yang  dibawa  kurang  sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh  pihak bank,  ada  juga  dokumen  yang  menyusul  yang  harus  dibuat  dahulu  oleh  nasabah seperti  NPWP  dan  dokumen  lainnya.  Terkadang  juga  ada  nama  yang  tidak  sesuai antara  di  KTP  dan  SK  (Surat  Keputusan)  sehingga  karyawan  dibagian  kredit mengalami kesulitan melakukan proses pinjaman.

## Keranga Teori

## a.  Pengertian Administrasi dan Administrasi Keuangan
Administrasi  berasal  dari  bahasa  yunani  yaitu  administrare  yang  artinya pengabdian.  Pengertian Administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Menurut  Drs.  The  Liang  Gie  (1991:13)  Administrasi  adalah  segenap  rangkaian kegiatan  penataan  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  sekelompom  orang dalam kerja samanya untuk mencapai tujuan tersebut.  Menurut Prof. Dr. Sondang P  .Sugio  Mpa. (2000:2674)  Administrasi  adalah  suatu  keseluruhan  proses penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan  yanidasarkan  pada  rasio-rasio  tertentu,  oleh dua  orang  atau  lebih  dalam  rangka  pencapaian  satu  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya  dengan  menggunakan  sarana  dan  prasarana  tertentu  pula.  Dari pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  administrasi  adalah  kegiatan  dua orang atau lebih  dalam mengerjakan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan.    Adminstrasi  Keuangan  dalam  arti  sempit adalah  segala  pencatatan  masuk  dan  keluarnya  keuangan  untuk  membiayai  suatu kegiatan  organisasi  kerja  yang  berupa  tata  usaha  atau  tata  pembukuan  keuangan. Administrasi  Keuangan  dalam  arti  luas  adalah  kebijakan  dalam  pengadaan  dan penggunaan  keuangan  untuk  mewujudkan  mewujudkan  kegiatan  organisasi  kerja yang  berupa  kegiatan  perencanaan,  pengaturan  pertanggung  jawabn  dan pengawasan keuangan .
Pengertian  Administrasi  Keuangan    menurut  Maesesah,  1995  ;  16  dalam  buku yang  berjudul“  Sistem  Administrasi  Keuangan  Daerah”  adalah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  di  nilai  dengan  uang,  demikian  pula  barang  yang  dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  Negara atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak  lain  sesuai  ketentuan  atau  peraturan perundangan  yang berlaku.

## b.  Bank
Bank  adalah  salah  satu  jenis  usaha  yang  berhubungan  dengan  menabung, perputaran  uang,  deposito  dan  lainnya.    Menurut  Sigit  dan  Totok  2006;5  bank adalah  lembaga  keuangan  yang  menghimpun,  menyalurkan  dan  penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat.  Kegiatan yang ada dalam bank  ditentukan  oleh  fungsi  –  fungsi  yang  melekat  pada  bank  tersebut.  Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut ; a) Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di  bank  yang  merupakan  sumber  dana  untuk  bank  selain  dana  bank;  b  Fungsi pemberian  kredit,  adalah  dana  yang  dikumpulkan  dari  masyarakat  dalam  bentuk tabungan,  giro,  dan  deposito,  harus  segera  diputarkan  sebab  dari  dana  tersebut bank  akan  terkena  beban  bunga,  jasa  giro  bunga  deposito,  bunga  tabungan  dan baiaya  operasional;  c  Fungsi  penanaman  dana  dan  investasi,  adalah  biasanya mendapatkan imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden; d  d 0 Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang palingg pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer  bank,  bahwa  dengan  melupakan  sama  sekali  fungsi  ini  tidak  akan berpengaruh  terhadap  maju  mundurnya  bank  yang  dipiimpinnya;  e  )Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon  dan  transfer  uang;  dan  e)  Fungsi  pemindahan  uang,  kegiatan  ini  biasanya disebut sebagai pentrasferan uang, yang bisa dilakukan antara bank yang sama, dan antara bank yang berbeda.

## c.  Kredit
Pengertian  kredit  menurut  dimensi  dimulai  dari  bahasa  Yunani,  kredit  berasal dari  kata “credere” yang  artinya  percaya.  Artinya  pihak  yang  memberikan  kredit percaya  kepada  pihak  yang  menerima  kredit,  bahwa  kredit  yang  diberikan  pasti akan  terbayar.  Di  lain  pihak,  penerima  kredit  mendapat  kepercayaan  dari  pihak yang  memberikan  pinjaman,  sehingga  pihak  peminjam  berkewajiban  untuk
mengembalikan  kredit  yang  telah  diterima.    Dalam  arti  yang  lebih  luas  kredit adalah  kempuan  untuk  melaksanakan  suatu  pemberian  atau  mengadakan  suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akandilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.  Menurut pasal 1 butir (11) UU N0. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.  Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007) kredit adalah kemampuan untuk  melaksanakan  suatu  pembelian  atau  mengadakan  suatu  pinjaman  dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Hasibuan (2001;87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali  bersama  bunganyaoleh  peminjam  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati. Dari beberapa pengertian kredit yang telah dikemukakan di atas maka disimpulkan  bahwa  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan antara pihak dengan pihak peminjam sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  beserta  besarnya  bunga  yang  telah ditetapkan.    Pemberian  kredit  dalam  prosesnya  tidak  selamanya  bisa  dikatakan mudah  maupun  sulit.  Bank  secara  umum  tidak  bebas  dalam  memberikan  kredit kepada  nasabah  atau  peminjam  dana,  semua  tergantung  dari  kelayakan  nasabah. Bank  memiliki  parameter  tersendiri  dalam  menentukan  apakah  nasabah  tersebut bankable atau tidak, kebanyakan untuk melihat kriteria tersebut bank akan melihat kondisi  riwayat  perbankan  sebelumnya  dari  nasabah  tersebut.  Dari  pemeriksaan riwayat  tersebut  akan  terlihat  apakah  sebelumnya  nasabah  itu  pernah  mengalami kredit macet ataukah pernah mengajukan pinjaman dengan status transaksi lancar atau belum pernah melakukan pinjaman kredit sebelumnya. Hasil dari pemeriksaan riwayat  tersebut  akan  menjadi  penentu  terhadap  mudah  tidaknya  seseorang menjadi penerima kredit dari bank.  Mekanisme bank dalam memberikan pinjaman pasti  telah  melalui  proses  berlapis  yang  pada  akhirnya  bersedia  memberikan pinjaman,  secara  keseluruhan  pemeriksaan  tidak  hanya  sebatas  dari  riwayat transaksi, perhitungan aset nasabah pun akan dijadikan dasar dalam penilaian bank. Ketika  seseorang  dinyatakan  memiliki  kelayakan  sebagai  penerima  dana,  maka pemberian  kredit  bisa  berjalan  dengan  lancar.  Namun  yang  perlu  dicatat  dari sebuah  transaksi  permodalan  ini  ialah  adanya  rasa  kepercayaan  bersama  dalam mengolah  dan  mengembalikan  kewajiban  yang  harus  ditanggung.  Bank  secara keyakinan beranggapan bahwa nasabah ini mampu mengembalikan dana pinjaman dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  berbagai  kriteria  yang  melekat  di  nasabah tersebut.    Kesepakatan  perjanjian  didalamnya  mencakup  berbagai  hal  mengenai seluk beluk peraturan dalam pinjaman kredit dan kewajiban nasabah kepada Bank yang  sifatnya  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Bank  sebagai  lembaga keuangan yang sah dalam negara harus menjalankan semua aktivitasnya mengikuti peraturan  dari  bank  pusat  termasuk  dalam  pemberian  dana,  aktivitas  ini dimaksudkan  agar  bank  memperoleh  payung  hukum  ketika  terdapat  masalah kedepannya.  Kesepakatan  perjanjian  pada  akhirnya  akansaling  menguntungkan
antara  kedua  belah  pihak  karena  sifatnya  yang  memberikan  kemudahan  dan kepastian dalam menjalankan setiap proses dan langkah didalamnya. Nasabah yang telah  dinyatakan  memiliki  kelayakan  dalam  menerima  pinjaman  dana  harus mentaati semua kewajiban yang tertanggung pada bank dan bank akan meyakinkan nasabah menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, baik jika nanti terjadi masalah maupun tidak. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi  kedua  belah  pihak  yaitu  antara  bank  dan  penerima  kredit,  karena  masing- masing  yang  terlibat  memiliki  komitmen  dalam  memberikan  jaminan  masing- masing terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan mekanisme  yang  telah  terikat  bersama.    Dalam  kesepakatan  perjanjian  pinjaman kredit  akan  memuat  berbagai  ketentuan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pihak penerima  pinjaman  dana,  termasuk  didalamnya  aturan  tentang  jangka  waktu pengembalian  dana  yang  telah  disepakati  bersama.  Jangka  waktu  pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan oleh Bank, apakah itu jenis pinjaman kredit yang besifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Semua jenis pinjaman  tersebut  memiliki  aturan  tersendiri  yang  berbeda-beda  antara  yang  satu dengan yang lain dalam kesepakatan perjanjian bersama, hal ini berkaitan dengan besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasi semua biaya tertanggung. Jika melihat program dari perbankan yang ada di Indonesia saat ini, banyak sekali jenis  kredit  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat.Sebagai  contoh  adalah  kredit untuk usaha, bank bersedia memberikan pinjaman mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dengan syarat pengajuan kredit yang tergolong mudah. Jangka waktu pengembalian pinjaman pun beragam, beda jenis program kreditnya berbeda pula  jangka  waktu  pengembaliannya.  Namun  secara  umum  bank  kebanyakan memberikan kredit untuk jangka waktu menengah dan panjang, dimana jika dilihat dari  syaratnya  untuk  pinjaman  jangka  menengah  umumnya  jangka  waktu pengembalian  maksimal  3  tahun  sedangkan  untuk  jangka  panjang  maksimal  5 tahun.    Pada  dasarnya  Bank  dalam  memberikan  pinjaman  juga  memperhatikan tingkat resiko yang mungkin akan terjadi di tengah jalan. Dari berbagai resiko yang mungkin  terjadi,  kredit  macet  merupakan  salah  satu  jenis  resiko  yang  paling dikhawatirkan  karena  memiliki  dampak  merugikan  untuk  jangka  panjang. Contohnya dalam pinjaman dana yang diperuntukkan untuk kredit usaha, tentunya setiap  kegiatan  usaha  memiliki  potensi  terhadap  terjadinya  kegagalan  usaha.  Jika terjadi  hal  buruk  yang  merugikan  dan  mengganggu  kewajiban  tertanggung  oleh nasabah,  maka  akan  merugikan  terhadap  dana  yang  harus  dikembalikan  oleh nasabah  kepada  bank.  Dari  masalah  tersebut  diperlukan  sebuah  langkah  untuk menciptakan  rasa  aman  dalam  pemberian  pinjaman  dan  untuk  solusi  masalah tersebut  umumnya  bank  menerapkan  adanya  sistem  jaminan,  hal  ini  umumnya terjadi  pada  danapinjaman  yang  tergolong  besar.  Perhitungan  tingkat  resiko berbanding lurus dengan besar jaminan yang diberikan kepada bank. Namun tidak semua  jaminan  yang  diberikan  oleh  peminjam  nilainya  setara  dengan  dana  yang diberikan oleh bank. Beberapa jenis jaminan yang biasanya digunakan adalah surat kepemilikan properti dan surat kepemilikan kendaraan bermotor.

## d.   Tujuan Kredit
Menurut Kashmir (2008 : 105 ) tujuan pemberian kredit anatara lain: Tujuan utama pemberian  kredit  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan,  hasil  keuntungan diperoleh  dalam  bentuk  bunga  yang  diterima  bank  sebagai  balas  jasa.  Tujuan selanjutnya  adalah  membentu  usaha  nasabah  yang  memerlukan  dana,  baik  dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tujuan lain nya adalah  membantu  pemerintah  dalam  berbagai  bidang,  bagi  pemerintah  semakin banyak  kredit  yang  disalurkan,  maka  semakin  baik  mengingat  semakin  banyak kredit  adanya  kucuran  dana  dalam  rangka  peningkatan  pembangunan  diberbagai sektor terutama sektor rill.

## e.   Fungsi Kredit
Kredit  juga  memiliki  beberapa  fungsi  antara  lain  ;    Adanya  kredit  dapat meningkat kan daya guna. uang maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan  sesuatu  yang  berguna,  dengan  diberikann  kredit,  uang  tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit; Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain nya sehingga,  suatu  daerah  yang  kekurangan  uang  dengan  memperoleh  kredit maka   daerah  tersebut  akan  memperoleh  kredit  maka  daerah  tersebut  akan memperoleh  tambahan  uang  dari  daerah  lain  nya.    Kredit  yang  diberikan  dapat digunakan  oleh  nasabah  untuk  mengolah  barang  yang  semula  tidak  berguna menjadi  bermakna  atau  bermanfaat.  Adanya  kredit  dapat  menambah  atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain nya, sehingga jumlah barang  yang  beredar  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain  nya  bertambah  ataukredit dapat  meningkatkan  jumlah  barang  yang  beredar;  Memberikan  kredit  dapat dikatakan  sebagai  alat  stabilitas  ekonomi  karena  dengan  adanya  kredit  yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat  memebantu  mengekspor  barang  dari  dalam  negeri  keluar  negeri  sehingga dapat meningkat kan devisa Negara.
f. Pensiun
Pensiun  adalah  seseorang  yang  sudah  tidak  bekerja  lagi  karena  usianya  sudah lanjut  dan  harus  diberhentikan,  ataupun  atas  permintaan  sendiri  (pensiun  muda). Seseorang  yang  pensiun  biasanya  hak  atas  dana  pensiun  atau  pesangon.  Jika mendapat  pensiun,  maka  ia  tetap  dana  pensiun  sampai  meninggal  dunia. Pengertian  pensiun  dalam  undang-undang  Nomor  43  tahun  1999  tentang  Pokok- pokok  Kepegawaian  pasal  10  disebutkan  bahwa  pensiun  adalah  jaminan  hari  tua dan  balas  jasa  terhadap  pegawai  negeri  yang  telah  bertahun-tahun  mengabdikan dirinya kepada negara. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  Pensiun  adalah  suatu  kondisi  dimana  seseorang  tidak  bekerja  lagi  dengan mendapatkan penghasilan yang teratur. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk
memperoleh  penghasilan  setelah  bekerja  sekian  tahun  dan  sudah  memasuki  usia pensiun  atau  ada  sebab  lain  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan. Penghasilan  ini  biasanya  berupa  uang  yang  dapat  diambil  setiap  bulannya  atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

## g.  Pensiunan yang dikelola oleh PT. Asabri, yaitu penerima pensiun prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai 1 April 1989.
Ada  beberapa  lembaga  atau  badan  hukum  yang  mengelola  dana  pensiun diantaranya  adalah  PT.  TASPEN  (PERSERO)  pengelola  uang  pensiun  untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, ABRI dan PNS HanKam yang pensiun sebelum  tanggal  1  April  1989,  Veteran,  Perintis  Kemerdekaan  Republik  Indonesia, Eks KNAIL. Uang pensiun yang dikelola oleh PT. Asabri yaitu, penerima pensiun prajurit  ABRI  dan  PNS  ABRI  HanKam  yang  memperoleh  hak  pensiun  mulai  dari tanggal 1 April 1989. Pengelola uang pensiun bagi pensiunan BUMN dikelola oleh yayasan Pensiunan.
Program pensiun yang dulunya hanya dinikmati oleh para pegawai negeri sipil kini telah berkembang pada perusahaan besar, menengah dan kecil. Para karyawan sadar  bahwa  program  pensiun  akan  memberikan  jaminan  hidup  di  hari  tua,  para pengusaha  juga  menganggap  bahwa  jaminan  pensiun  yang  ditujukan  kepada karyawannya  mampu  memberikan  dorongan  untuk  memotivasi  bekerja  dan  pada akhirnya  pencapain  kerja  menjadi  maksimal.    Tujuan  program  pensiun  bagi pemberi  kerja  ada  tiga,  pertama  kewajiban  moral  dimana  perusahaan  maupun instansi  yang  telah  memberi  pekerjaan  memberikan  rasa  aman  kepada  mantan pegawai  atau  karyawannya.  Kewajiban  moral  tersebut  diwujudkan  dengan memberkan  jaminan  ketenangan  atas  masa  depan  para  karyawannya.  Perusahaan masih  memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap  mereka.  Kedua,  loyalitas  dimana karyawan  akan  memberikan  dampak  positif  pada  perusahaan.  Karyawan  akan termotivasi  untuk  bekerja  lebih  baik  dengan  loyalitas  dan  dedikasi  yang  tinggi. Loyalitas  tersebut  akan  semakin  besar  dengan  jaminan  keamanan  yang  diterima oleh karyawan. Ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang  berkualitas.  Di  era  yang  semakin  ketat,  perusahaan-perusahaan  bersaing untuk  mendapatkan  tenaga  yang  profesional.    Tujuan  penyelenggara  program pensiun  bagi  karyawan  ada  dua,  pertama  rasa  aman  terhadap  masa  yang  akan datang, karyawan berharap mendapatkan jaminan ekonomis atas penghasilan yang diterima  setelah  memasuki  masa  pensiun.  Kedua,  kompensasi  yang  lebih  baik, karyawan  mempunyai  tambahan  kompensasi  meskipun  baru  bisa  dinikmati  pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.
h.  Proses Pemberian Kredit Pensiun pada Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi “Proses pemberian kredit adalah sebagai  rangkaian  tindakan,  pembuatan  atau  pengelolaan  yang  menghasilkan
produk.  Kata  pemberian  sendiri  berarti  proses,  cara,  perbuatan,  memberi  atau memberikan.  Kreditberarti  pinjaman  uang  dengan  pembayaran  pengembalian secara  mengangsur.  Jadi  Proses  Pemberian  Kredit  merupakan  rangkaian  tindakan atau  perbuatan  untuk  memberikan  pinjaman  uang  dengan  pembayaran  secara mengangsur”.
Calon  debitur  datang  ke  PT.  Bank  BTPN  Purna  Bakti  Cabang  Subang  dan menyerahkan  dokumen  persyaratan  kredit  pesiun . Memeriksa  kelengkapan dokumen kredit pensiun. Jika dokumen persyaratan kredit memenuhi persyaratan. Menyerahkan aplikasi permohonan kredit pensiun untuk diisi dan ditandatangani calon  debitur.  Jika  dokumen  persyaratan  tidak  memenuhi  persyaratan  maka permohonan kredit ditolak.
a. Prosedur simulasi atau perhitungan kredit pensiun
Credit  Acceptance  Officer memeriksa  keaslian  dokumen  persyaratan  kredit pensiun  kemudian  melakukan  simulasi/perhitungan  kredit  pensiun  melalui program komputer. Calon debitur dapat menolak/menerima hasil perhitungan. Jika calon  debitur  menerima  hasil  perhitungan  kredit  pensiun.  Melakukan  wawancara terhadap calon debitur dan mencetak dokumen kredit, antara lain Analisa Pinjaman, Tes  Wawancara  Debitur,  Memorandum  Persetujuan  Kredit  dan  Surat  Pernyataan (jika  diperlukan).  Jika  calon  debitur  menolak  maka  permohonan  kredit  pensiun tidak dapat dilanjutkan.
b. Prosedur pembukaan nomer customer (CIF) dan input data diri calom debitur Customer  Service  melakukan  pembukaan  nomor  customerbagi  debitur  yang mengajukan  kredit  pensiun  dan  menginput  data  diri  beitur,  data  diri  suami/istri dan  data  anak  debitur  melalui  program  komputer,  kemudian  memeriksa  kembali kebenaran data yang diinput.
c. Prosedur vertifikasi pinjaman kredit pensiun
Credit  Acceptance  Officer memeriksa  kembali  keaslian  dokumen  persyaratan kredit  pensiun,  analisa  pinjaman  terkait  pinjaman,  jangka  waktu  dan  usia  debitur serta  memastikan  hasil  wawancara  debitur  telah  sesuai  standar  yang  hasilnya tercantum  dalam  Tes  Wawancara  Debitur.  Jika  dokumen  persyaratan  antara  lain Analisa  Pinjaman  dan  Tes  Wawancara  Debitur  tidak  memnuhi  persyaratan  maka permohonan  kredit  pensiun  ditolak.  Jika  memenuhi  persyaratanakan  mencetak dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani debitur.
d. Proses input data pinjaman
Credit Acceptance Officer memasukan nomor customer (CIF) dan menginput data pinjaman  kredit  pensiun  per  debitur  melalui  program  komputer,  kemudian mencetak  Rincian  Jadwal  Angsuran  ( Payment  Schedule )  yang  didalamnya  tertera kode transaksi untuk membuka blokir computer Teller agar pinjaman kredit pensiun dapat  dicairkan. Credit  Acceptance  Officer menginput  data-data  hasil  penyimpanan kredit pensiun melalui program komputer. Hasil rekapannya berua laporan harian penyaluran kredit pensiun.
e. Proses persetujuan kredit pensiun
Sub  Branch  Manager  memeriksa  isi  dokumen  Surat  Perjanjian  Kredit  (SPK) terkait  plafond  pinjaman,  jangka  waktu  dan  usia  debitur.  Jika  isi  dokumen  Surat Perjanjian  Kredit  (SPK)  tidak  wajar  maka  permohonan  kredit  ditolak.Jika  isi dokumen  Surat  Perjanjian  Kredit  (SPK)  wajar  Sub  Branch  Manager  akan mendatangani dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) agar pinjaman kredit pensiun dapat dicairkan.
f. Proses pencairan pinjaman
Teller  memasukan  kode  transaksi  dalam  Payment  Schedule  melalui  program komputer  kemudian  mencetak  bukti  pengeluaran  kas. Teller menandatangani  dan member  stempel  PAID  pada  dokumen  Surat  Perjanjian  Kredit  (Rincian  Pinjaman) kemudian  menyerahkan  uang  pinjaman  kredit  dan  fotokopi  lembar  pertama Rincian  Pinjaman  kepada  debitur. Teller mengarsip  permanen  Payment  Schedule dan bukti pengeluaran kas berdasarkan tanggal transaksi.

## g.  Proses pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang
a. Pengajuan  permohonan  kredit  oleh  calon  peminjam  harus  diawali  dengan konsultasi  kepaa  pihak  yang  mengurusi  kredit  yaitu  pada  bagian Credit Acceptance Officer Melengkapi berkas-berkas persyaratan, yaitu Pemohon kredit harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh bagian kredit sesuai dengan ketentuan  persyaratan  yang  berlaku  terdiri  dari  persyaratan  umum  dan persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan.
b. Analisis  Kredit,  Menilai  kelayakan  kredit  yang  akan  diberikan  dengan  dasar pertimbagan  dari  berkas  pemohon  seperti  jumlah  gaji  pensiun,  usia  pensiun, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen.
c. Wawancara,  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahu  informasi  data  diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara dan keinginan kebutuhan pensiun yang sebenranya.
d. Keputusan  kredit  dari  pihak Credit  Acceptance  Officer bahwa  pengajuan  kredit dari calon debitur akan diterima atau ditolak.
e. Penandatangan  akad  kredit  atau  perjanjian  kredit,  Persetujua  kredit  adalah pernyataan  dari Credit  Acceptance  Officer bahwa  kredit  yang  dimohon  telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit.
f. Realisasi  kredit,  Pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh Teller yang  berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjaman.

## Metode Penelitian
Metode  penulisan    ini  adalah  menggunakan  metode  penulisan  deskriptif.  Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

## a.  Sejarah PT. Bank BTPN
Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  disingkat  Bank  BTPN  terlahir  dari pemikiran  7  (tujuh)  orang  dalam  suatu  perkumpulan  pegawai  pensiunan  militer pada  tahun  1958  di  Bandung.  Ketujuh  serangkai  tersebut  kemudian  mendirikan Perkumpulan  Bank  Pegawai  Pensiunan  Militer  (selanjutnya  disebut  ”BAPEMIL”) dengan  status  usaha  sebagai  perkumpulan  yang  menerima  simpanan  dan memberikan  pinjaman  kepada  para  anggotanya.  BAPEMIL  memiliki  tujuan  yang mulia  yakni  membantu  meringankan  beban  ekonomi  para  pensiunan,  baik Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  maupun  sipil,  yang  ketika  itu  pada umumnya  sangat  kesulitan  bahkan  banyak  yang  terjerat  rentenir.    Berkat kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat  maupun  mitra  usaha,  pada  tahun  1986 para  anggota  perkumpulan  BAPEMIL  membentuk  PT  Bank  Tabungan  Pensiunan Nasional  dengan  izin  usaha  sebagai  Bank  Tabungan  dalam  rangka  memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL. Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998)  yang  antara  lain  menetapkan  bahwa  status  bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  055/KM.17/1993 tanggal  22  Maret  1993.  Perubahan  status  Bank  BTPN  tersebut  telah  mendapat persetujuan  dari  Bank  Indonesia  sebagaimana  ditetapkan  dalam  surat  Bank Indonesia  No.  26/5/UPBD/PBD2/Bd  tanggal  22  April  1993  yang  menyatakan status Perseroan sebagai bank umum.  Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki  status  sebagai  Bank  Tabungan  kemudian  berganti  menjadi  bank  umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada  Nasabah,  baik  simpanan  maupun  pinjaman.  Namun  aktivitas  utama  Bank BTPN  adalah  tetap  mengkhususkan  kepada  pelayanan  bagi  para  pensiunan  dan pegawai  aktif,  karena  target  market  Bank  BTPN  adalah  para  pensiunan.Dalam rangka  memperluas  kegiatan  usahanya,  Bank  BTPN  bekerja  sama  dengan  PT Taspen,  sehingga  Bank  BTPN  tidak  saja  dapat  memberikan  pinjaman  dan pemotongan  cicilan  pinjaman,  tetapi  juga  dapat  melaksanakan  “Tri  Program Taspen”,  yaitu  Pembayaran  Tabungan  hari  Tua,  Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang Pensiun.Terhitung tanggal 12 Maret 2008 bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta ( BEJ ) (sekarang Bursa Efek Indonesia ) dan resmi menyandang gelar  tbk  (terbuka).  Dan  pada  tanggal  14  Maret  2008,  Texas  Pacific  Group  (TPG) resmi mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71, 61%. Bank BTPN memiliki beberapa segmentasi usaha diantaranya :
a. Bisnis pendanaan ( sinaya)
36 36
Bisnis  ini  berfokus  pada  produk  simpanan  premium,  seperti:  tabungan,  deposito, giro, bancassurance ( layanan bank dalam menyediakan produk), BTPN sinaya online dan mobile, kartu ATM (anjungan tunai mandiri) / debit, layanan weekend banking, safe deposito box.
b. Bisnis Pensiun ( Purna Bakti )
Bisnis ini berfokus pada produk Tabungan Pensiun dan Kredit Pensiun.
c. Bisnis Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Usaha Rakyat)
Bisnis ini berfokus pada Tabungan (Taseto) dan Kredit (Paketmu).
d. Bisnis Syariah
Bisnis ini berfokus pada Pendanaan dan Pembiayaan .
Bank Tabungan Pensiunan (BTPN) dari tahun ke tahun terus berupaya melaksankan diversifikasi saran dan prasarana , yaitu dengan cara pembukaan Kantor Cabng dan Kantor  Pembantu  baru  diseluruh  Indonesia.  Salah  satu  Kantor  Cabang  Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berada di Subang, dengan segmentasi  Bisnis Pensiun (Purna  Bakti).  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  membuka  peluang  kepada perbankan nasional untuk mendirikan bank umum, maka pada tanggal 2 Februari 1998 Bank pensiunan Tabungan Nasional mendirikan Kantor Cabang pembantu di Jalan  Otto  Iskandardinata    di  Subang  didirikan  pertama  kali  di  jalan  Otto Iskandardinata No. 117 Subang 41211 Subang
b. Proses Pemberian Kredit Pensiun di PT. Bank Purna Bakti Cabang Subang
Pemberian  kredit  di  Bank  BTPN  Purna  Bakti  Cabang  Subang  khusus  untuk nasabah pensiunan bank tersebut. Baik itu pensiunan janda atau duda. Usia dari 25 tahun sampai 75 tahun. Jangka waktu maksimal 180 bulan dan bunga disesuaikan dengan jangka waktu peminjaman. Apabila nasabah meminjam dengan batas waktu 120 sampai 180 bulan bunganya 1,2 %, apabila jangka waktunya 60 bulan bunganya 1,1 %, dan jangla waktu 2 tahun bunganya 0,89%. Ada juga program bunga rendah, tetapi  pihak  bank  harus  meminta  persetujuan  ke  kantor  pusat  dan  itu membutuhkan  waktu  kurang  lebih  2  hari  disetujui  tidaknya.  Dengan  plafon  yang diberikan  maksimal  90%  dari  gaji  yang  diterima  nasabah,  prosesnya  1  jam  cair apabila persyaratan lengkap tidak ada hambatan.
Pengajuan  permohonan  kredit  oleh  nasabah  calon  peminjam  harus  diawali dengan  konsultasi  kepada  pihak  yang  mengurusi  kredit  yaitu  pada  bagian Credit Acceptance  Officer. Nasabah  melengkapi  berkas-berkas  persyaratan,  yaitu  Pemohon kredit  harus  melengkapi  berkas-berkas  yang  diminta  oleh Credit  Acceptance  officer sesuai  dengan  ketentuan  persyaratan  yang  berlaku  terdiri  dari  persyaratan  umum dan  persyaratan  khusus,  serta  dokumen  yang  digunakan  dan  diberikan  kepada Customer Service . Wawancara, Customer  Service mewawancarai  nasabah  untuk  mengetahu informasi  data  diri  pensiunan  sesuai  dengan  lembar  wawancara,  keinginan kebutuhan  pensiun  yang  sebenarnya  dan  untuk  mengetahui  kondisi  fisik  pensiun
kira  –  kira  layak  diberikan  kredit  atau  tidak,  informasi  data  diri  pensiun  dengan dokumen pelengkap dan untuk mengetahui kebutuhan nasabah sebenarnya.
Analisis  Kredit, Customer  Service memberikan  berkas  dan  persyaratan  nasabah kepada Credit  Acceptance  Officer untuk menilai  kelayakan  kredit  yang  akan diberikan  dengan  dasar  pertimbagan  dari  berkas  pemohon  seperti  :  Gaji  pensiun, keadaan  saldo  pensiun  yang  bersumber  dari  slip  gaji  terakhir,  carik  atau  buku tabungan  yang  masih  memenuhi  kriteria  pengambilan  kredit  atau  tidak.  Nominal kredit,  unutk  mengetahui  ketersediaan  plafon  oinjaman  kredit  dan  menilai kemampuan  debitur  dalam  melakukan  pengambilan  kredit.  Keaslian  dokumen, sebagai antisipasi kejadian yang tidak diingkan mengenai keaslian dokuumen yang digunakan sebagai persyaratan kredit oleh debitur. Usia pensiun dan jangka waktu kredit,  sebagai  pertimbangan  kesangguapan  untuk  pengembalian  kredit  dengan mengacu  pada  peraturan  yang  telah  ditentukan  mengenai  batas  usia  maksimal pensiun  mengajukan  pinjaman  dan  waktu  yang  akan  diambil  dalam  proses pengembalian pinjaman.
Keputusan kredit mengenai layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit. Calon debitur yang telah memenuhi keseluruhan persyaratan yang telah ditetapkan dan  dinyatakan  layak  untuk  diberikan  kredit  maka Credit  Acceptance  Officer akan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur dan memintakan otoritas kepada Credit Acceptance Supervisor jika pinjaman < Rp. 100 juta rupiah atau kepada Branch Manager apabila pinjaman > Rp. 100 juta rupiah.
Penandatanganan  akad  kredit  atau  perjanjian  kredit,  Persetujuan  kredit  adalah pernyataan dari Credit Acceptance supervisor atau Branch Manager bahwa kredit yang dimohon telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit.
Realisasi  kredit,  Pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh Teller yang  berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjam. Karena proses pencairan kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang dilakukan dalam waktu  satu  harisaja  dan  dapat  langsung  diambilpada  bagian  yang  terkait  atau dilakukan pemindah bukuan atas rekening pinjaman.
c. Syarat  –  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pensiunan  pada  saat  akan mengajukan kredit Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang
a. Dokumen Inti
Persyaratan  dokumen  yang  wajib  nasabah  kumpulkan  untuk  mengajukan  kredit. Seperti KTP seorang pensiunan, KTP Suami/Istri, Surat Keputusan   ( SK ), Kartu Keluarga,  SKEP  dan  NPWP  apabila  pensiunan  meminjam  diatas  100  juta  dll. Pensiun  yang  berada  dibawah  pengelolaan  Dapen  Taspen  maupun  Asabri  wajib menyertakan  dokumen  ini  berupa  SKEP  pensiunan  asli  yang  dijadikan  sebagai jaminan di Bank. Sementara bagi pensiunan yang bukan merupakan Dapen Taspen atau  Asabri  menyertakan  dokumen  SKEP  pensiunan  asli  jika  tidak  ada  dapat diganti  dengan  copy  SKEP  yang  telah  dilegalisir  oleh  instansi  yang  berwenang. Apabila sampai copy SKEP  yang telah dilegalisir tidak ada maka harus disertakan dokumen tambahan berupa surat pernyataan.
b. Dokumen Hukum
Dokumen  yang  sah  dimata  hukum.Apabila  terjadi  permasalahan  dengan  nasabah atau nasabah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank maka dokumen hukum  ini  bisa  dibawa  ke  hukum  dan  ditindak  lanjuti.  Dokumen  pada  debitur dengan kredit pensiun sebenarnya juga hampir sama dengan syartan kredit pensiun dokumen yang dicetak manual menggunakan Microsoft Excel yaitu, ketentuan yang diberlakukan juga sama bahwa aplikasi dan Ketentuan Umum kredit pensiun yang dicetak  bolak-balik  dengan  Ketentuan  Umum  melalui  percetakan    atau  print  dari komputer  dan  form  aplikasi  setelah  lengkap  diprint  dibalik  Ketentuan  Umum, adanya  tanda  terima  dokumen  SKEP,  Surat  Pernyataan  IIR  ( Installment  to  Income Ratio) khusus untuk debitur IIR > 70 %, form wawancara, Surat Pernyataan debitur Non  PKS  atau  copy  SKEP  legalisir,  Surat  Kuasa  potong  gaji,  hasil  cehecking  dari Bank  Indonesia, Document  Check  List (DCL)  dan  daftar  rencana  pembayaran angsuran.
c. Dokumen Pendukung
Dokumen  untuk  memenuhi  persyarat  kredit  apabila  nasabah  mempunyai  dan diminta oleh pihak bank.
d. Dokumen Pelengkap
Dokumen untuk melengkapi persyartan kredit pensiun sepertia plikasi permohonan kredit yang dilengkapi oleh pihak Bank dan ditanda tangani debitur, foto copy KTP yang  masih  berlaku,  foto  nasabah,  Kartu  Keluarga,  foto  copy  NPWP  untuk peminjaman  >  50  juta  dan  >  100  juta  persyartan  lain  yang  telah  ditentukan, informasi uang pensiun terakhir, khusus debitur produk KMT dan KMP dilengkapi dokumen  pendukung  pengurusan  pembayaran  uang  pensiun,  khusus  debitur produk  KMP  dilengkapi  rincian  uang  THT  rincian  pensiunan  bulanan  yang  akan diterima dari dapen.
e. Dokumen yang diperkenankan To Be Optained ( TBO )
Dokumen yang sifatnya menuyul seperti asli SKEP pensiun bagi debitur Take Over dengan  produk  KPN,  KPP  dan  KNN.  NPWP,  apabila  seorang  pensiunan  akan mengajukan  kredit  >50  juta  harus  mempunyai  NPWP  dan  apabila  pensiunan mengajukan  100  juta  keatas  itu  ada  persyartan  lain.  Apabaila  nasabah  belum mempunyai  NPWP  maka  diperbolehkan  untuk  menyusul  maksimal  1  bulan.  Jika syarat  tersebut  sudah  dimiliki  oleh  debitur  diharapkan  segera  dilakukan pengurusan dengan pihak bank.

## d.  Hambatan – hambatan yang dialami saat Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang
A.  Hambatan Internal :
a) Kurangnya berkas persyaratan kredit calon nasabah
b) Pensiunan  yang  akan  mengajukan  permohonan  kredit  selalu  ada  yang kurangnya  persyaratan  ,  hal  itu  berpengaruh  terhadap  proses  pemberian kredit.
c) BI Checkingnya jelek.
d) Apabila seorang pensiunan akan mengajukan kredit tetapi ketika di check BI Checkingnya  jelek  bermasalah  maka  pensiunan  susah  akan  mendapatkan kredit tersebut dan untuk memperoses kredit ataupun memberikan kredit.
e) Penumpukan berkas permohonan kredit
f) Adanya penumpukan berkas permohonan kredit membuat Credit Acceptance Officer susah untuk memeriksa permohonan kredit yang baru sehingga Credit Acceptance  Officer mendahulukan  memproses  pengajuan  kredit  yang  lebih dahulu pengajuannya.

## B. Hambatan Eksternal
a) Kurangnya  karyawan  dibagian  marketingberpengaruh  kepada  kurangnya nasabah pensiunan karena kurangnya sosialisasi tentang kredit yang ada di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya.
b) Keterbatasan  informasi  yang  diterima  oleh  calon  debitur  atas  pengajuan kredit  pensiun.  Karena  calon  debitur  mayoritas  lansia  jadi  kurang memahami yang karyawan bank jelaskan kepada mereka sehingga, Customer Service harus  menjelaskan  secara  exstra  kepada  pensiunan  agar  informasi dapat diterima dengan baik dan tidak menjadi hambatan.
c) Adanya  perbedaan  antara  dokumen  satu  dengan  dokumen  lain,  sehingga harus  diperbaiki  dan  membuat  berita  acara  untuk  memperbaikinya, sehingga  membutuhkan  waktu  yang  lumayan  lama,  hal  itu  menghambat proses pemberian kredit.
d) Pengajuan  kredit  yang  mutasi  atau  yang  perpindahan  dari  bank  lain. Sehingga sering terjadinya hambatan dari bank yang bersangkutan, baik itu dalam perpindahan bank tersebut, maupun dalam nasabahnya tersebut.

## Kesimpulan
a.   Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang yaitu: Pengajuan  permohonan  kredit  oleh  calon  peminjam,  nasabah  melengkapi  berkas- berkas  persyaratan,  analisis  kredit,  menilai  kelayakan  kredit  yang  akan  diberikan dengan dasar pertimbagan dari berkas Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahu  informasi  data  diri  pensiunan  sesuai  dengan  lembar  wawancara, keinginan kebutuhan pensiun yang sebenarnya dan untuk mengetahui kondisi fisik pensiun  kira  –  kira  layak  diberikan  kredit  atau  tidak,  informasi  data  diri  pensiun dengan  dokumen  pelengkap  dan  untuk  mengetahui  kebutuhan  nasabah sebenarnya, keputusan kredit mengenai layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit,  penandatanganan  akad  kredit  atau  perjanjian  kredit,  Persetujuan  kredit adalah  pernyataan  dari Credit  Acceptance  supervisor atau Branch  Manager bahwa kredit  yang  dimohon  telah  disetujui  sesuai  dengan  perjanjian  kredit.  Realisasi
kredit, Pencairan dana yang dilakukan oleh Teller yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjam.
b.   Syarat  pemberian  kredit  yaitu  seperti  :  Dokumen  Inti  Persyaratan  dokumen  yang wajib  nasabah  kumpulkan,  Dokumen  Hukumdokumen  yang  sah  dimata  hukum, Dokumen pendukungdokumen untuk memenuhi persyarat kredit apabila nasabah mempunyai  dan  diminta  oleh  pihak  bank,  Dokumen  Pelengkapdokumen  untuk melengkapi  persyartan  kredit  pensiun,  Dokumen  yang  diperkenankan To  Be Optained ( TBO ) dokumen yang sifatnya menuyul.
c.   Kurangnya berkas persyaratan kredit calon nasabah, kurangnya karyawan dibagian marketing, keterbatasan informasi yang diterima oleh calon debitur atas pengajuan kredit pension.
d.  Apabila  ada  Dokumen  yang  kurang  dalam  pengajuan  kredit  segera  Loan  Admin Credit  mencari  solusinya  agara  tidak  menghambat  proses  pemberian  kredit.  b. Customer  service untuk  selalu  membantu  pensiunan  untuk  mengisi  atau mengumpulkan  syarat  pengajuan  kredit,  agar  pensiunan  tidak  terlalu  susah  dan tidak  ada  kendalanya.  Apabila  ada  pensiun  yang  tidak  memenuhi  syarat  segera menghubungi  dan  memberitahukan  agar  tidak  menghambat  pemberian  kredit, memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  oleh  debitur  walaupun mayoritas  nasabah  berusia  lanjut  tetapi  petugas  bank  harus  sebisa  mungkin menyesuaikan  dan  dapat  dimengerti  oleh  pensiunan,  selalu  menjalin  komunikasi yang  baik  dengan  pensiunan  agar  tidak  ada  batasan  antara  pensiunan  dengan petugas bank, penambahan karyawan dibagian marketing agar semua masyarakat mengetahui  Bank  BTPN  Purna  Bakti  Cabang  Subang  dan  dapat  memperluas  dan menambah nasabah.

## Referensi
Anwari, Achmad. Praktek Perbankan di Indonesia, Balai Aksara, Jakarta,19983.
Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta ;

## Salemba Empat
Gie The Liang, 2000, Adminstrasi Perkantoran Modern Yogyakarta ; Liberty Hasibuan, Melayu, SP. 2001 Dasar-dasar Perbankan. Jakrta ; PT. Bumi Aksara.
Hananta Noval Pratama.2015.Jurnal ; Analisis sistem pemberian kredit. Vol. 2, No.
1.Blitar.
Kamir .Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta ; PT.
RAJAGRAFINDO PERSADA.
Maesesah 1995 ; 16 dalam buku yang berjudul“ Sistem Administrasi Keuangan Daerah Martono, 2002, Bank-bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonosia, Yogyakarta.
55

## Mulyono Teguh Pudjo. 2007 Manajemen Perkreditan Bagi Prbankan. Komersil
Yogyakarta
Prastowo Andi. 2011 Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan.Yogjakarta ; Diva Press.
Sugio P Sondang  Mpa. (2000:2674) ‘’ Falsasafat Administrasi’’. Yogyakarta
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua. Yogyakarta; UPP STIM YKPN
www.btpn.com