1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi

## Kepala Penghulu: Kiprah dan Pemikiran R.H. Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940
Yuni Aulia Kusnadi
Email:

## Abstract
The  leader  in  the  colonial  era  played  an  important  role  in  socio-religious sphere. This study discusses the role of R.H. Achmad Djoewaeni as a chief of penghulu, a religious headman in Sukabumi. in carrying out his duties as head of Penghulu, he apparently faced many problems, such as having a different opinion  from  other  religious  figures  because  the  leader  was  considered  an extension of the Dutch intervention. This study aims at determining the role of the penghulu in the colonial period, the life history of RH. Achmad Djoewaeni as  well  as  the  role  of  R.H.  Achmad  Djoewaeni  as  a  head  of  penghulu  in Sukabumi  in  1912-1940.  The  method  used  in  this  research  is  the  historical research conducted in four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the research, it is concluded that: firstly, R.H. Achmad  Djoewaeni  served  as  the  leader  from  11  November  1912  until  his death in 1940. Secondly, the role of R.H. Achmad Djoewaeni as the head of penghulu  in  Sukabumi  is  establishing  the  first  formal  Islamic  school  in Sukabumi  is,  in  the  field  of  education,  regulating  the  administration  of  the Kauman Mosque in the field of religious development, and managing zakat, slametan and transliterating of the holy Quran into Latin letters in the field of thought.

## Keyword : Ulama, penghulu, Colonial policy

## Pendahuluan
Di pulau Jawa pada awal abad ke-19, secara politik dapat dibagi ke dalam dua  wilayah,  yaitu  pertama  daerah  kekuasaan gubernemen atau  wilayah kekuasaan Kolonial Belanda, dan kedua daerah Vorstenlanden atau wilayah yang  termasauk  kedalam  kekuasaan  kerajaan.  Sebelum  orang-orang  Eropa (Belanda) menguasai Jawa, jabatan penghulu terdapat di lingkungan keraton dan  di  kabupaten-kabupaten  yang  menjadi  bawahan  kekuasaan  Kesultanan atau  Kasunanan  atau  Mangkunegara  atau  Pakualaman.  Setelah  orang-orang Eropa  menguasai  pulau  Jawa,  terutama  sejak  masa  pemerintahan  Gubernur
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Jendral  Deandles,  penghulu  di  setiap  kabupaten  mulai  ditarik  ke  dalam lingkungan  pengadilan  negeri  ( landraad )  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah Belanda. 1
Para  penghulu  yang  bertugas  menjalankan  wewenang  Negara  di  bidang agama hukum dan peradilan menurut ajaran Islam ditampung dalam sebuah lembaga  yang  disebut  dengan kepengulonan atau  pengadlan  agama  ( raad agama). Dalam  konteks ini Karel   A Steenbrink yang mengutip dari van de Valde,  membagi  wilayah  Indonesia  menurut  keadaan  pengadilan  agama  ke dalam 3 bagian:
1. Daerah  yang  tidak  membedakan  pengadilan  menurut  adat  dan pengadilan agama.Pengadilan agama di daerah ini terintegrasi dengan pengadilan  lain,    dan  peranan  petugas  agama  seperti  imam  masjid, tidak  menjangkau  sampai  ke  pengadilan  agama.  Yang  termasuk daeraah ini antara lain: Gayo, Alas, Batak, sebagian Sumatra Selatan, daerah  Melayu,  Bangka,  Belitung,  Kalimantan  Barat,  Minahasa  dan Bataia.
2. Daerah  di  mana  hakim  agama  diangkat  sebagai  pegawai  khusus  di bidang ini, dan terpisah dari pegawai-pegawai agama lain, seprti Aceh, Jambi,  Sambas,  Pontianak,  Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Ternate.
3. Daerah Khusus Jawa, di mana kepala atau penghulu masjid agung pada umumnyya juga ditugaskan pada pengadilan agama. 2
Pengadilan agama atau kepengulonan memiliki landasan yang kuat ketika dikeluarkannya Staatsblad tahun  1882  No.152,  mengenai  daerah  dan komposisi pengadilan agama yang terdiri dari seorang penghulu sebagai ketua dan 3 sampai 8 orang sebagai anggota. 3
Sebelum dikeluarkan Staatsblad tahun 1882 No.152, peraturan mengenai pengadilan  agama  sudah  ada  tetapi  masih  kurang  jelas.  Peraturan  pertama dikeluarkan pada tahun 1835 dengan Bt. 7 No. 6 ( Staatsblas tahun 1835 No. 58),  tentang pengadilan agama di Jawa yang menetapkan mengenai perkara
1 Ibnu Qoyim Ismail, Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31, 66.
2 Karel  A  Steenbrink, Beberapa  Aspek  Tentang  Islam  Di  Indonesia  Abad  Ke-19 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 213.
3 Staatsblad  van  Nederlandsch-Indie Tahun  1882  No.  152.  Lihat  juga  G.F  Pijper, “Raden Haji Achmad Djoewaeni,” Bataviaasch Nieuwsblad , May 29, 1940, 73.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
yang  harus  diputuskan  menurut  hukum  Islam  seperti    perihal  perkawinan, pembagian warisan dan lain sebagainya, maka yang berwajib menyelesaikan dan memberi keputusan hukum atas perkara tersebut adalah penghulu. 4
Keputusan di atas menimbulkan kekeliruan, karena kekurangan istilah dan batas wewenangnya, Maka pada tahun 1843, lahir peraturan baru mengenai peradilan agama yang khusus menetapkan tarif pengadilan agama dan tugas- tugas para penghulu. Peraturan ini awalnya untuk daerah Rembang dan Blora, tetapi  seiring  berjalannya  waktu,  daerah  lain  mengikuti  peraturan  ini  yang membuat semakin meluas wilayah yang menggunakan peraturan tersebut. 5
Setelah  dikeluarkannya Staatsblad tahun  1882  No.152,  kedudukan pengadilan  agama  semakin  kuat.  Meskipun,  sebelumnya  terjadi  sebuah perselisihan  mengenai  penghapusan  pengadilan  agama.  Terdapat  Sembilan daerah mengusulkan pengadilan agama dihapuskan saja, tujuh mempertahankan  dan  lima  pada  dasarnya  menentang  tetapi  dapat ditangguhkan  karena  alasan-alasan  politik.  Menteri  koloni  menerima  usul tersebut  dan  menyerahkan  usul  final  kepada  Raja  Willem  III  untuk  ditanda tangani. Akhirnya keluarlah sebuah aturan mengenai pengadilan agama, yaitu Staatsblad tahun 1882 No.152. 6
Selang beberapa tahun dari dikeluarkannya peraturan tahun 1882, tepatnya tahun 1894, muncul peraturan baru menyangkut persyaratan calon penghulu. Di sini, setiap penghulu yang akan melamar kerja di Gubernur Jendral Hindia Belanda  di  Bataia  harus  di  sertakan  dengan  biodata.  Biodata  tersebut menyangkut  riwayat  hidup  sejak  kanak-kanak  hingga  saat  melamar,  data keluarga yang meliputi pangkat jabatan kakek serta neneknya, baik dari garis keturunan  ayah  maupun  ibunya.  Ibnu  Qoyim  Islmail  menyebut  nya  dengan birokratisasi ulama di Jawa, sebagaimana ia mengatakan:
Memasuki awal abad ke-20, muncul sebuah pemikiran mengenai jabatan penghulu dan imam masjid dijabat oleh satu orang pejabat pengadilan agama, yaitu penghulu landraad. Maka, terbitlah sebuah aturan mengenai hal tersebut yaitu Staatsblad No. 119, tahun 1917 yang berisi ketetapan bahwa penghulu landraad menjabat selain sebagai penghulu juga sebagai imam masjid. 7
4 Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19 , 217.
5 Steenbrink, 217.
6 Steenbrink, 220.
7 Dalam Staatsblad 1917dimuat  juga  pemberhentian  dan  pengangkatan hoofd penghulu atau penghulu landraad yang boleh dilakukan oleh residen.  Lihat  Pijper, “Raden
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Salah  satu  kepala  penghulu  yang  terkenal  di  Sukabumi  adalah  R.H Achmad  Djoewaeni.  Penelitian  menggunakan  metode  sejarah  yang  cara kerjanya  melalui  empat  tahapan,  yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan historiografi.  Dengan  demikian,  penelusuran  arsip  kolonial,  catatan  sejarah dalam  surat  kabar  terasa  penting.  Semua  sumber  tersebut  juga  dilengkapi dengan  wawancara  dengan  keluarga  serta  pihak  yang  dianggap  bisa menjelaskan sosok RH. Achmad Djoewaini.
Pada  tahun  1922  pemerintah  Belanda  membentuk  sebuah  komisi  yang bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang pengadiln Agama. Hal ini terjadi akibat kecaman yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje mengenai “kekeliruan  yang  patut  disesalkan”  karena  kebijakan  pemerintah  Belanda untuk  mengakui  dan mengadakan pengadilan  agama di  samping pengadilan negeri. Snouck menginginkan hukum Islam dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengakuan resmi dan tertulis dari pejabat peradilan negeri. 8
Beberapa  tugas  penghulu,  yang pertama yaitu  mengenai  pelaksanaan bidang  hukum  keluarga  yang  merupakan  tugas  utama  penghulu.  Masalah- masalah  yang  ditangani  yaiu  mengenai  perkara  NTCR  (nikah,  talak,  cerai, rujuk). Di sini penghulu berstatus sebagai qadi atau hakim dalam pengadilan agama. 9
Kedua, tugas  penghulu  yaitu  sebagai mufti yaitu  orang  yang  memberi penerangan  tentang  hukum  agama.  Tugas  penghulu  sebagai mufti yaitu menjadi  penasihat  Pengadilan Umum  dan membantuh  pemerintah sipil  atau Bupati.  Oleh  karena  itu,  para  penghulu  dengan  jabatan mufti mendapatkan gajih setiap bulannya yaitu sebesar 75 gulden. 10
Ketiga, tugas  penghulu  yang  lain  yaitu  sebagai  imam  masjid  dan mengepalai  seluruh  pegawainya.  Sebagai  imam  masjid,  penghulu  mengatur soal-soal  peribadatan.  Penghulu  bertugas  mengimami  tiap  waktu  shalat, bertindak sebagai khatib, mengurus uang kas masjid (seperti uang nikah, hasil wakaf,  zakat,  dan  sedekah),  mengurus  pemeliharaan  masjid  dan  berbagai
Haji Achmad Djoewaeni,” 77. Juga dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1917 No. 119. Lihat juga dalam Ismail, Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 77.
8 Muhammad  Daud  Ali  Daud, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 248.
9 Ismail, Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 75.; GPijper, “Raden Haji Achmad Djoewaeni,” 75.; Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19 , 228. 10 Pijper,  “Raden  Haji  Achmad  Djoewaeni,”  77.;  Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 72.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
kegiatan  pengajian  dan  perayaan-perayaan  hari-hari  besar  Islam  yang  telah mentradisi di Jawa.  Dalam menjalankan tugasnya, penghulu dibantu oleh 40 orang  dengan  berbagai  jabatan.  Penghulu  yang  mengatur  tugas  anggotanya, dari mulai imam pada waktu shalat, khatib, muazin, dan marbut. Kerap kali dalam satu masjid terdapat beberapa imam, khatib, muazin dan marbut. 11
Selanjutnya,  tugas keempat yaitu  mengurus  dan  mencatat  pernikahan, perceraian,  dan  rujuk  menurut  hukum  Islam.  Dalam  mengurus  sebuah perkawinan,  biasanya  penghulu  dibantu  oleh  pegawai  lainnya,  seperti penghulu distrik, penghulu onderdistrik. Penghulu juga memiliki kewenangan sebagai  wali  hakim,  yaitu  jika  seorang  wanita  tidak  memiliki  wali  dari keluarganya. 12
Kelima, tugas  seorang  penghulu  yaitu  menjadi  penasihat  masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering  pula  dibebani  tugas  mengawasi  pendidikan  agama.  Hal  ini menyebabkan  hubungan  antara  kia  pesantren  dengan  penghulu  menjadi renggang bahkan saling mencurigai. 13
Tugas keenam yaitu memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. Hal ini  dilakukan  karena  masyarakat  terkena  wabah  penyakit  pes,  kolera,  dan lainnya.  Pemerintah  mengerahkan  semua  tenaga  termasuk  melibatkan penghulu untuk memberikan fatwa agama bahkan penghulu ikut memberikan suntikan terhadap penderita penyakit. 14

## Tabel 1
Tingkat Jabatan Penghulu di Jawa
Tingkatan Jabatan Penghulu di Jawa Tingkat Pusat Penghulu Ageng
Tingkat Kabupaten Penghulu Kepala/ Hoofd Penghulu/ Hooge Priester/ Penghulu
landraas/ Khalifah
11 Pijper,  “Raden  Haji  Achmad  Djoewaeni,”  78–79.;  Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 73.
12 Pijper,  “Raden  Haji  Achmad  Djoewaeni,”  80–81.;  Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 74.
13 Ismail, Kiai Penghulu Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 78.
14 Ismail, 79.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Wakilnya tingkat kawedanaan
Penghulu/ Naib dan Wakilnya
Ajung Penghulu Tingkat Kecamatan Penghulu/ Naib Tingkat Desa Modin/ Kaum/ Kayim/ Lebe/ Amil
Sumber: Ibnu Qoyim Isma’il, Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.67.
R.H.Ahmad Djoewaini lahir pada tanggal 23 Juli 1876 M atau pada tahun 1292 H. Beliau berasal dari keluarga penghulu, karena beliau merupakan putra dari seorang penghulu  yang bernama R.H Husen bin R.H Hamzah. Ibu dari R.H.  Achmad  Djoewaeni  bernama  Ny.  R.  Aisyah,  dan  R.H.  Achmad Djoewaeni  dilahirkan  sebagai  anak  ke  empat  dari  sebelas  bersaudara. Saudara-saudara  beliau  yang  lain  yaitu  R.  Moh  Uwoh,  Ny.  R.  Salamah,  R. Habibah, R.H Abu Bakar, R.H Haris, R.H. Sulaeman, R.H Abdullah, Ny. R. Sahriah, R.H Hasbullah, dan R. Abdul Halim. 15
Semasa  hidupnya,  beliau  sudah  diikaruniai  12  orang  anak    dari  5  orang istri dan 43 orang cucu. Istri pertama beliau bernama Ny. R. Imong Fatimah, dari istri pertama ini R.H Achmad Djoewaeni dikaruniai 4 orang anak yaitu: anak pertama bernama Ny. R. Sofiah, yang menikah dengan R.H. Hasan dan memberikan 4 orang cucu yaitu Ny. R. Zaenab, Ny. R. Aminah, R. Mustofa dan R. Fuad Pasha. anak ke dua bernama R.H Sirodz dan menikah dengan Ny.
R. Maemunah yang dikaruniai 4 orang anak yaitu R.H.U Husein, R.H. Abas, Ny. R. Komariah, dan Ny. R.H. Fatimah. Anak ketiga beliau bernama Ny. R. Aminah yang menikah dengan R.H.E. Ardinegara dan memberikan cucu satu bernama Ny. R. Djubaedah. Anak terakhirnya dari istri pertama bernama Ny. R Suhaemi menikah dengan R.H. Abdullah dan selama pernikahannya tidak dikaruniai  cucu. 16 R.H  Achmad  Djoewaeni  tercatat  memiliki  beberapa  istri selain Ny. R Imong Fatimah.
R.H Achmad Djoewaeni merupakan penghulu kedua di Kota Sukabumi, hemat  penulis  tidak  heran  jika  beiau    menjadi  seorang  penghulu  karena melihat dari latar belakang  keluarganya yang merupakan keluarga penghulu.
15 R.  Maman  Muhammad  Muhammad, Silsilah  Dan  Ketuunan  RH  Husen  Bin  RH Hamzah Hoofd Penghulu Sukabumi Tahun 1912 (Sukabumi, n.d.), 1.
16 Muhammad, 3.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Beliau pernah mengenyam pendidikan di Makkah, Mesir serta Palestina pada tahun 1929-1930, juga beliau adalah perintis berdirinya Pengadilan Agama di Sukabumi. 17
Pengangkatan  penghulu  bagi  R.H  Achmad  Djoewaeni  dilakukan  secara resmi  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tanggal  11  November  1912 dengan  didampingi  oleh  ajun  Penghulu  R.H.  Ahmad  Soedjoeri.  Pelantikan R.H Achmad Djoewaeni sebagai penghulu dilaksanakan pada tanggal 3 april 1913. 18
G.F Pijper melukiskan R.H Achmad Djoewaeni  sebagai  seseorang  yang pandai  dan  beradab.  Juga  disebutkan  bahwa  kehidupan  Kepala  Penghulu Sukabumi tersebut memiliki kecenderungan meniru kehidupan bangsa Eropa dengan sangat hati-hsati. Terlihat jelas dari rumah beliau yang terletak di dekat masjid dan alun-alun. Model mebel Eropa dan lukisan Eropa dengan gambar manusia yang tergantung di dinding rumahnya cukup menunjukkan bahwa ia meniru bangsa Eropa. 19
Tidak semua  gaya Eropa ditiru oleh R.H Achmad Djoewaeni.  Di dalam rumah  beliau,  tergantung  hiasan  dinding  yang  berbingkai  dari  Makkah  dan Madinah.  Juga,  terdapat  piring-piring  di  dinding  dengan  ukiran  nama-nama nabi  yang  menghiasi  rumahnya.  Selain  itu,  terdapat  hiasan  dinding  yang menunjukkan  kedudukan  dalam  bidang  agama,  dan  potret  besar  ayah  R.H Achmad  Djoewaeni  yaitu  R.H  Husen  bin  R.H  Hamzah  yang  telah  menjadi penghulu selama 40 tahun. 20
R.H.  Achmad  Djoewaeni  tutup  usia  sekitar  usia  64  tahun,  hal  tersebut dapat dilihat dari tanggal yang tertera di batu nisan beliau, yaitu lahir pada 18 Juli 1876 dan meninggal pada tanggal 25 Mei 1940. Jabatan kepala penghulu yang dipercayakan kepada beliau semenjak tahun 1912 berhasil beliau emban sampai akhir hayatnya, yaitu selama 28 tahun.
Dalam Regeering  Alamanak ,  pada  tahun  1915  tertulis  bahwa  di  Kota Sukabumi ada salah satu tokoh terkenal yang menjadi penghulu dia bernama Achmad  Djoewaeni.  R.H  Achmad  Djoewaeni  diangkat  menjadi  penghulu
17 G.  Rangga  Pamungkas, Soekabumi  Kenangan  Dari  Masa  Ke  Masa (Sukabumi: Soekaboemi Heritage, 2002), 118.
18 Munandi  Soleh, K.H.  Ahmad  Sanusi  Pemikiran  Dan  Perjuangannya  Dalam Pergerakkan Nasional (Tangerang: Jelajah Nusa, 2016), 12. Dkk Mawardi, Asep Mukhtar, Citra Sukabumi Dalam Arsip (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013), 33.
19 Pijper,  “Raden  Haji  Achmad  Djoewaeni,”  85–86.Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 101.
20 Pijper,  “Raden  Haji  Achmad  Djoewaeni,”  85–86.Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa Peranannya Di Masa Kolonial , 101.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
pada  tanggal  11  November  1912  dengan  dibantu  oleh adjunct penghulu bernama R.H. Achmad Soedjoeri yang diangkat pada tanggal 3 April 1913. 21 . Bukti  dibentuk  lembaga  kepenghuluan  atau  lembaga  pakauman  adalah menjalankan tugas sebagai Penghulu mereka selalu berada dalam pengawasan pemerintah  Belanda.  Dampak  dari  kebijakan  Belanda  tentang  adanya pemisahan antara Penghulu dan Kiai adalah adanya hubungan yang tidak baik antara  keduanya  yang  berselisih  tentang  masalah  keagamaan.  Sikap  yang diambil  masyarakat  Sukabumi  terhadap  kebijakan  Belanda,  yaitu  mereka semakin  gencar  melakukan  kegiatan-kegiatan  ke-Islaman.  Semakin banyaknya  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Belanda  maka  disitu  pula  Islam semakin  kuat.  Adanya  kebijakan  tersebut  membuat  menjamurnya  lembaga keislaman  yang  muncul,  baik  itu  lembaga  pendidikan,  maupun  organisasi keagamaan.  Semakin  banyak  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Belanda,  maka semakin berani masyarakat menentang dari kebijakan tersebut. 22
Di Kota Sukabumi, elit agama para ulama terbagi menjadi dua bagian yaitu elit  agama  yang  asli  menjalankan  proses  keagamaan  secara  murni  dan  elit agama yang diangkat menjadi penghulu atau ulama pakauman. Dari kedua elit agama  tersebut  hanya  Penghulu  yang  dalam  menjalankan  tugasnya  mereka diberi  gaji  oleh  Belanda.  Pemisahan  tugas  antara  penghulu  dan  Kyai  ini merupakan bagian dari politik etis yang dikembangkan oleh Belanda. 23
Langkah  pertama  dari  politik  etis  dalam  bidang  keagamaan  adalah menempatkan  penghulu  ke  dalam  masjid-masjid  untuk  mengatur  segala sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Dengan  mendapatkan  gaji,  penghulu  mendapatkan  kedudukan  sebagai pembantu Bupati atau Walikota yang mengurus masalah zakat, infaq, qurban dan  kas  masjid.  Para  Penghulu  tersebut  ditempatkan  di  kantor  kabupaten. Penghulu  dalam  menjalankan  tugasnya  sering  menangani  persoalan  hukum selalu  bekerjasama  dengan  polisi  dan  jaksa  untuk  menangani  masalah
21 Regeerings  Almanak  voor  Nederlandsch  Indie 1915,  hlm.  68.  Dikutip  dalam Mawardi, Asep Mukhtar, Citra Sukabumi Dalam Arsip , 101.
22 Ujang  Arip,  “Gambaran Kehidupan Keagamaan  Kota Sukabumi  Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940” (UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 55–56.
23 Periode  Politik  Etis  sering  dipandang  sebagai  periode  utama  ketiga  sejak permulaan abad  kesembilan  belas. Kurun  waktu  1830-1870 dikenal  sebagai  periode  sistem tanam paksa yang mengutamaan ekspor produk-produk pertanian dari Jawa, para pemimpin pribumi  harus  mengusahakan  hasil  pertanian  dalam  jumlah  yang  telah  ditetapkan,  para pegawai colonial hanya mempunyai hubungan tidak langsung dengan penduduk, sebab sistem pertanian  telah  diatur  oleh  para  pengusaha  pribumi  local  yang  mempunyai  kepentingan finansial  dalam  sistem  ini.  Periode  kedua  yaitu  tahun  1870-1900  dikenal  sistem  liberal.
Periode  ketiga  adalah  tahun  1900-an,  dan  tahun  ini  merupakan  permulaan  dari  politik  etis.
Lihat Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19 , 127.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
keadilan. Para penghulu diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh Gubernur Jenderal atau atas namanya sesudah melalui pencalonan dari Bupati dan  mendapat  persetujuan  dari  Residen.  Dibeberapa  daerah,  penghulu dianggap sebagai pegawai biasa saja dan setiap orang bisa diterima asal tidak panatik  terhadap  agama.  Para  penghulu  memperoleh  gaji  langsung  dari Batavia,  mereka  juga  sering  diangkat  dari  kalangan  keluarga  atau  kenalan Bupati dan Wedana, disamping tugas sebagai pengurus masjid, para penghulu juga sering ditugaskan mengadakan atau mengurus suntikan wajib dari wabah penyakit. 24
Pengangkatan R.H. Achmad Djoewaeni menjadi kepala penghulu menurut sistem  pemerintahan  kolonial  oleh  Gubernur  Jenderal,  walaupun  begitu penulis beranggapan, beliau diangka menjadi kepala penghulu tidak terlepas dari peran ayahnya bernama R.H. Husein yang seorang penghulu juga. Tugas dan  peran  beliau  menjadi  penghulu  tidak  berbeda  dengan  tugas  penghulu secara  umum.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  tugas penghulu  ialah pertama sebagai qadi atau  hakim  dalam  pengadilan  agama dalam  menyelesaikan  perkara  NTCR  (nikah,  talak,  cerai,  rujuk). Kedua, sebagai mufti yaitu  menjadi  penasihat  Pengadilan  Umum  dan  membantuh pemerintah sipil atau Bupati. Ketiga, membantu pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi dan mengumpulkan zakat, kas masjid , dan lain sebagainya. Keempat, sebagai imam masjid dan mengepalai seluruh pegawainya. Kelima, memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat. Keenam, menjadi penasihat masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi pendidikan agama.
Peran lain R.H. Achmad Djewaeni  yang cukup penting menurut penulis ialah dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Ahmadiahschool di  Kota  Sukabumi.  Salah  satu  tugas  kepala  penghulu  ialah  mengawasi kegiatan  belajar  mengajar,  tetapi  di  sini  beliau  tidak  hanya  mengawasi  tapi juga  mendirikan  sekolah  Islam  formal  pertama  di  Sukabumi.  Menurut pemaparan dari Bapak Charly Dahlan bahwasannya, R.H. Achmad Djoewaeni perduli dengan pendidikan Islam.
Pendidikan  Barat  atau  pendidikan  colonial  baru  dibuka  untuk  penduduk pribumi  Hindia  pada  masa  awal  abad  kedua  puluh.  Namun,  sebelum  masa kolonialisasi,  daerah-daerah  Islam  di  Indonesia  sudah  mempunyai  sistem pendidikan  yang  menitikberatkan  pada  pendidikan  membaca  Al-Qur’an, pelaksanaan sembahyang dan pelajaran tentang kewajiban-kewajiban disebut
24 Steenbrink, 160.; Arip, “Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940,” 66.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
pengajian  Al-Qur’an.  Pendidikan  ini  mengambil  tempat  di  rumah  imam Masjid atau anggota masyarakat Islam yang saleh lainnya, Untuk pendidikan lanjutan pulau Jawa mempunyai sistem Pesantren. 25
Setelah kedatangan kolonial, pendidikan Indoensia mengalami perubahan, tidak hanya pendidikan tradisional yang dilakukan di lingkungan masyarakat dan  pesantren.  Pada  masa  ini  juga  telah  berdiri  berbagai  macam  lembaga pendidikan  yang  berbentuk  sekolah  yang  mempunyai  sistem  pendidikan formal. Begitu pula apa yang terjadi di Sukabumi, tidak hanya sekolah khusus yang  berada  di  bawah  naungan  agama  Kristen,  sekolah-sekolah  Islam  pun mulai bermunculan. 26
Di Sukabumi, pada tahun 1915 berdiri lembaga pendidikan Islam formal yang pertama dan lembaga pendidikan tersebut diberi nama Ahmadiahschool Soekaboemi,  yang  didirikan  oleh  kepala  penghulu  Sukabumi  R.H  Achmad Djoewaeni. 27 Ahmadiahschool dibangun  di  atas  tanah  milik  R.H.  Achmad Djoewaeni  sendiri  seluas  2.700  m 2 .  Lokasi  sekolah  ini  berdekatan  dengan Masjid Kaum dan Gereja Katolik Roma. yang terletak di kampung Kaum atau Kebon Cau, sekarang nama jalan itu adalah Jalan Veteran I No.36 Sukabumi. Untuk menggajih tenaga pengajar serta untuk pemeliharaan gedung sekolah kala  itu,  R.H.  Ahmad  Djoewaeni  mengandalkan  hasil  dari  tanah  sawah miliknya di  Cirangkrong Cikaret  Baros Kabupaten Sukabumi. . 28 Tingkatan pendidikan yang harus ditempuh para pelajar dalam sekolah ini adalah tujuh kelas,  dengan  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  umum  dan  pengetahuan agama. 29
Nama Ahmadiahschool diambil dari nama awal R.H Achmad Djoewaeni, dan bukan sekolah milik aliran Ahmadiah. Karena Ahmadiahschool terbuka untuk umum juga mushalla yang terdapat di sekolah ini bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin beribadah. Tidak seperti aliran Ahmadiah di mana sarana ibadahnya hanya khusus untuk anggota aliran Ahmadiah. 30
25 Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19 , 116.
26 Arip, “Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940,” 85.
27 Pamungkas, Soekabumi Kenangan Dari Masa Ke Masa , 120.
28 Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni, tidak ada pengarang, tidak ada penerbit dan tidak ada tahun terbit.
29 Asep Mukhtar Mawardi, “Haji Ahmad Sanusi Dan Kiprahnya Dalam Pergolakan Pemikiran Keislaman Daan Pergerakann Kebangsaan Di Sukabumi (1888-1950)” (Uniersitas Dipenogoro, 2011), 60.; Mawardi, Asep Mukhtar, Citra Sukabumi Dalam Arsip , 25.
30 Mawardi,  “Haji  Ahmad  Sanusi  Dan  Kiprahnya  Dalam  Pergolakan  Pemikiran Keislaman Daan Pergerakann Kebangsaan Di Sukabumi (1888-1950),” 60.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Menurut pandangan penulis, alasan R.H. Achmad Djoewaeni mendirikan Ahmadiahschool untuk memodernkan pendidikan Islam di Sukabumi kala itu. Meskipun  pada  awalnya,  disiplin  yang  diterapkan  pada  lembaga  ini  tidak diterima dengan baik oleh para ulama dan santri karena di anggap mengikuti gaya orang Barat, tetapi seiring berjalannya waktu, disiplin yang diterapkan di Ahmadiahschool mulai  di  ikuti  oleh  sekolah  lainnya.  Tidak  diterimanya disiplin  yang  diterapkan  pada  sekolah  ini  selain  karena  faktor  tadi,  juga menurut  hemat  penulis  karena  pada  waktu  pendidikan  Islam  di  Sukabumi masih dalam pesantren tradisional dan belum ada pendidikan Islam formal.
Kegiatan  di Ahmadiahschool masih  berjalan  ketika  R.H.  Achmad Djoewaeni  belum  meninggal.  Namun,  setelah  kepergian  R.H.  Achmad Djoewaeni pada 25 Mei 1940, kegiatan di Ahmadiahschool sempat terhenti. Setelah terhenti beberapa tahun, dengan keputusan keluarga besar alm. R.H. Achmad Djoewaeni beserta K.H. Abdullah Mansyur akhirnya kegiatan belajar mengajar berlanjut dengan mengubah nama sekolah menjadi Yayasan Ahmad Djuwaeni  yang    bertujuan  untuk  mengenang  jasa  dari  R.H.  Achmad Djoewaeni.  Yayasan  Ahmad  Djoewaeni  memulai  kembali  kegiatan  belajar pada 06 November 1965, dengan Nomor akta 1 yang dibuat dihadapan notaris Abu Bakar Yakub. 31
Pendiri  dari  Yayasan  Ahmad  Djuwaeni  saat  itu  adalah:  Tuan  R.H. Sobiruddin bin R.H. Ahmad Djoewaeni bertempat tinggal di Tjicitay No.213 Sukabumi, Tuan R.H. Abdullah Mansyur bertempat tinggal di Nyomplong 20 Sukabumi, Tuan R. Hanafi bertempat tinggal di  Gang Kaum /10 Sukabumi, Tuan Uyoh Habillah bertempat tinggal di Kaum Babakan No.83 Sukabumi, Tuan R.H. Enoch Machmoed bertempat tinggal di Jalan Kaum 24 Sukabumi, dan Tuan R.O Natakusumah bertempat tinggal di Pasundan Sukabumi. 32
Tugas  selanjutnya  dari  seorang  kepala  penghulu  ialah  mengawasi  dan mengumpulkan zakat. Dalam hal ini, bisa dilihat dari pemikiran dan pendapat R.H. Achmad Djoewani bersama dengan Ulama Pakauman mengenai zakat, Ulama  Pakauman  berpendapat  bahwa  urusan  mengenai  zakat  dan pengumpulan  zakat  sebaiknya  diserahkan  kepada  penghulu  dan  amil  yang sudah  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Munandi  Soleh  berpendapat  ulama Pakauman memiliki alasa atas pendapat mengenai zakat ini karena pendapatan ulama  Pakauman  dari  zakat  menjadi  berkurang.  Zakat  fitrah  maupun  zakat maal yang  berhasil  dikumpulkan  kepada  ulama Pakauman, sebesar  70% disetorkan  kepada  penghulu  untuk  diberikan  kepada mustahik zakat  (yang
31 Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni , n.d.
32 Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni .
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
berhak menerima zakat), dan sisanya disetorkan kepada amil untuk gajihnya. 33
Dari  pendapat  mengenai  zakat  ini,  penulis  simpulkan  bahwa  R.H.  Achmad Djoewaeni menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala penghulu dalam hal mengawasi dan mengumpulkan zakat.
Berdasarkan pemaparan dari cucu R.H. Achmad Djoewaeni yaitu Bapak Adnan,  R.H.  Achmad  Djoewaeni  sempat  pergi  ke  Palestine,  Mesir  dan Madinah,  berdasarkan  bukti  adanya  passport  atas  nama  R.H  Achmad Djoewaeni. 34 Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  tulisan  G.F.  Pijper  dalam sebuah  Koran  Belanda,  yang  mengatakan  bahwa  semasa  menjabat  sebagai kepala  penghulu,  R.H.  Achmad  Djoewaeni  sempat  pergi  ke  Madinah, Makkah,  Mesir  dan  Palestine  untuk  beribadah  dan  menuntut  ilmu  di  sana. Beliau pergi ke Madinah, Makkah, Mesir dan Palestine. Beliau pergi ke empat Negara tersebut selama 10 bulan pada tahun 1929-1930. 35
Peran  lain  R.H.  Achmad  Djoewaeni  yaitu  dalam  hal  pemikiran.  Beliau bersama Ulama Pakauman yang lain, salah satunya R.H. Uyek Abdillah yang masih  saudaranya  juga  merupakan  pengasuh  dari  Pesantren  Pabuaran  dan menjadi  imam  Masjid  Agung  Sukabumi  (Masjid  Kaum)  yang  juga  anggota dari Raad  Agama Sukabumi,  memiliki  beberapa  pendapat  mengenai permasalahan  fiqh  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Beberapa  pendapat  Ulama Pakauman  tersebut  ialah  mengenai slametan ,  zakat,  dan  transliterasi  Al- Qur’an ke dalam tulisan latin.
Pendapat  pertama  mengenai slametan, menurut  Ulama  Pakauman  lebih khusus R.H. Uyek Abdillah berpendapat slametan itu tidak termasuk dhiafah dan hukumnya tidak haram. Menurutnya slametan termasuk ke dalam kategori shidqah di mana hukumnya adalah wenang atau boleh. 36
Pendapat  kedua  mengenai  zakat,  Ulama  Pakauman  berpendapat  bahwa urusan mengenai zakat dan pengumpulan zakat sebaiknya diserahkan kepada penghulu  dan  amil  yang  sudah  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Munandi  Soleh berpendapat  ulama Pakauman memiliki  alasa atas pendapat  mengenai  zakat ini karena pendapatan ulama Pakauman dari zakat menjadi berkurang. Zakat fitrah  maupun  zakat maal yang  berhasil  dikumpulkan  kepada  ulama Pakauman, sebesar 70% disetorkan kepada penghulu untuk diberikan kepada
33 Soleh, K.H.  Ahmad Sanusi  Pemikiran  Dan  Perjuangannya  Dalam  Pergerakkan Nasional , 67. 34 Wawancara bersama Adnan (45). Cucu R.H. Achmad Djoewaeni. 30 Januari 2018, Yayasan Ahmad Djoewaeni.
35 Pijper, “Raden Haji Achmad Djoewaeni,” 3.
36 Soleh, K.H.  Ahmad  Sanusi  Pemikiran  Dan  Perjuangannya  Dalam  Pergerakkan Nasional , 68.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
mustahik zakat (yang berhak menerima zakat), dan sisanya disetorkan kepada amil untuk gajihnya. 37
Pendapat  ketiga  mengenai  transliterasi  Al-Qur’an  ke  bentuk  huruf  latin, bermula pada tahun 1934 pihak Pakauman termasuk R.H.Achmad Djoewaeni mengharamkan  menulis  ayat-ayat  Al-Qur’an  selain  dengan  huruf  Arab. Pendapat  mengenai  haramnya  transliterasi  AlQur’an  ke  dalam  huruf  latin dituangkan oleh pihak Pakauman dalam sebuah buku karya Haji Usman Perak dari  Malaysia  berjudul Tasfiatu  Al-Afkar dan  buku  kedua  karya  Kiai  Haji Ahmad  Dimyati  dari  Bogor  berjudul Tadzkiratu  Al-Ikhwani  fi  Hukmi  Al- Tafsiri  wa  Tarjamati  Al-Qur’an .  Kedua  buku  tersebut  selain  membahas mengenai  larangan atau  mengharamkan transliterasi  ayat-ayat  Al-Qur’an  ke dalam  huruf  latin  juga  membahas  mengenai  dampak  negatifnya  yaitu menimbulkan salah dalam pembacaan, arti dan maknanya. 38
R.H. Achmad Djoewaeni juga pernah menyelesaikan permasalahan antara Ulama  Pakauman  dengan    ulama  bebas.  Permasalahan  mengenai slametan, ulama  pakauman  di  wakili  oleh  R.H.  Uyek  Abdiillah  dan  ulama  bebas  di wakili  oleh  Haji  Ahmad  Sanusi.  Permasalahan  tersebut  coba  diselesaikan dalam suatu majlis yang diselenggarakan pada bulan Maret 1921. Dari ketiga pendaat dan pemikiran mengenai zakat, slametan dan transliterasi Al-Quran ke dalam huruf latin, ternyata mendapat respon dari ulama lain khususnya Haji Ahmad Sanusi.
Dari beberapa pemikiran yang sudah di sebutkan di atas, ditemukan bahwa di  satu  sisi  R.H.  Achmad  Djoewaeni  berpikir  begitu  modern  dalam  hal pendidikan  dengan  mendirikan  sekolah  Islam  formal  dengan  disiplin mengikuti gaya Barat, dan juga dalam hal gaya rumah yang mengikuti gaya Belanda. Tapi, di satu sisi  yang lain, beliau dan ulama Pakauman sikap dan pemikirannya  terkesan  ‘kolot’  salah  satunya  dalam  hal  transliterasai  Al- Qur’an ke dalam tulisan  latin karena melarangnya bahkan mengharamkannya. Berbanding terbalik dengan Haji Ahmad Sanusi, jika dalam pendidikan beliau masih  mempertahankan  pendidikan  tradisional  dengan  pesantrennya  tetapi dalam pemikiran salah satunya transliterasi  Al-Qu’an ke dalam tulisan latin beliau  berpikir  jauh  lebih  modern  dibandingkan  dengan  R.H.  Achmad Djoewaeni.
37 Soleh, 67. Munandi Soleh, K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran…, hlm.67.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi

## Simpulan
Peran  penghulu  yang  semakin  berkurang  semenjak  kedatangan Pemerintah  Belanda  dikarenakan  keinginan  Pemerintah  Belanda  yang  ingin mengurangi  pengaruh  Islam  di  Jawa.  Salah  satu  caranya  melalui  penarikan elit-elit  pribumi,  pemuka-pemuka  adat  untuk  memihak  Belanda  dan  tunduk kepada  kekuasaan  Belanda.  Proyek  Snouck  Hurgronje  ini  menyebabkan “Islam yang terkolonialisasi” yang difokuskan pada penghulu. Penghulu mulai ditarik ke dalam raad agama atau kepengulonan berdasarkan Staatsblad tahun 1882 No.152.
Tugas  yang  dijalankan  oleh  R.H.  Achmad  Djoewaeni  sebagai  kepala penghulu tidak jauh berbeda dengan tugas penghulu lain, secara umum yaitu pertama sebagai qadi atau  hakim  dalam  pengadilan  agama  dalam menyelesaikan  perkara  NTCR  (nikah,  talak,  cerai,  rujuk). Kedua, sebagai mufti yaitu menjadi penasihat Pengadilan Umum dan membantuh pemerintah sipil  atau  Bupati. Ketiga, membantu  pemerintah  Hindia  Belanda  dalam mengumpulkan  zakat,  kas masjid ,  dan  lain  sebagainya. Keempat, sebagai imam  masjid  dan  mengepalai  seluruh  pegawainya. Kelima, memberikan penyuluhan  kesehatan  masyarakat. Keenam, menjadi  penasihat  masalah keagamaan bagi bupati atau pembantu bupati dan dalam praktiknya penghulu sering pula dibebani tugas mengawasi pendidikan agama. Dalam menjalankan tugasnya,  tidak  jarang  R.H.  Achmad  Djoewaeni  terlibat  konflik  pemikiran hingga  timbul  perdebatan  tajam  dengan  ulama  lainnya  semisal  Haji  Ahmad Sanusi mengenai lembaga pendidikan dan transliterasi al Quran.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi

## DAFTAR SUMBER

## 1. Arsip/Dokumen
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1882 No. 152, 1882. Jakarta: Arsip

## Nasional RI
Regeerings  Almanak  voor  Nederlandsch  Indie, 68:  1915.  Jakarta:  Arsip Nasional RI
2. Buku
Arip,  Ujang.  “Gambaran  Kehidupan  Keagamaan  Kota  Sukabumi  Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1940.” UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
Daud, Muhammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Ismail,  Ibnu  Qoyim. Kiai  Penghulu  Jawa  Peranannya  Di  Masa  Kolonial . Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Mawardi, Asep Mukhtar, Dkk. Citra Sukabumi Dalam Arsip . Jakarta: Arsip
Nasional Republik Indonesia, 2013.
Mawardi,  Asep  Mukhtar.  “Haji  Ahmad  Sanusi  Dan  Kiprahnya  Dalam Pergolakan  Pemikiran  Keislaman  Daan  Pergerakann  Kebangsaan  Di Sukabumi (1888-1950).” Uniersitas Dipenogoro, 2011.
Muhammad, R. Maman Muhammad. Silsilah Dan Ketuunan RH Husen Bin RH Hamzah Hoofd Penghulu Sukabumi Tahun 1912 . Sukabumi, n.d. Pamungkas,  G.  Rangga. Soekabumi  Kenangan  Dari  Masa  Ke  Masa . Sukabumi: Soekaboemi Heritage, 2002.
Pijper, G.F. “Raden Haji Achmad Djoewaeni.” Bataviaasch Nieuwsblad , May
29, 1940.
Risalah Kepengurusan Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni , n.d.
Soleh, Munandi. K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergerakkan Nasional . Tangerang: Jelajah Nusa, 2016.
Steenbrink, Karel A. Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-
19 . Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

## 3. Wawancara
Adnan  (45).  Cucu  R.H.  Achmad  Djoewaeni.  Wawancara,  30  Januari  2018, Yayasan Ahmad Djoewaeni.
1912-1940 | Yuni Aulia Kusnadi
Charly Dahlan (60),  Teman dai anak R.H. Achmad Djoewaeni yang bernama alm. Maman juga sebagai ketua umum LPM.
Titi Kartika (68), menantu R.H. Ahmad Djoewaeni, wawancara,  07 Oktober 2017, kediaman  ibu Titi di Sukabumi.