## KEKERASAN  DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF FIQH

## Oleh: Sadari
Abstract: Keadilan sangat sulit diperoleh bagi perempuan, terbukti dengan maraknya  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). Keadilan disimbolkan dengan Dewi Themis, yang notabene adalah perempuan.  Dewi Themis digambarkan mengenakan tutup mata, memegang timbangan, dan membawa pedang bermata dua untuk menjamin kekuatan pertimbangan dan keadilan. Tutup mata yang dikenakan  Dewi  Themis  manandakan  agar  keadilan  dapat diberikan  secara  objektif  tanpa  pandang  bulu.  Namun  sepertinya tutup mata ini menjadi hambatan bagi Sang Dewi Themis akhirnya tidak  dapat  melihat  bahwa  timbangan  yang  di  bawahnya  tidak seimbang.  Tutup  mata  itu  membuat  Dewi  Themis  tidak  mampu melihat  bahwa  pedang  bermata  dua  yang  dibawanya  malah membuat korban kembali, menjadi korban karena tertusuk oleh sisi mata pedang yang terarah kepadanya. Akhirnya dengan tutup mata itu, Dewi Themis tidak mampu lagi melihat kebenaran untuk dapat memberikan keadilan pada pihak yang berhak menerimanya. Apakah fiqh termasuk  seperti Dewi Themis tersebut yang sudah tertutup  matanya  sehingga  sudah  tidak  bisa  lagi  melihat  realitas kebenaran dan keadilan di depannya, sehingga dengan dawuhnya mensubordinatkan  nilai  keadilan  bagi  perempuan.  Padahal pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan, yang harus tetap ditegakkan sebagaimana firman Allah Q.S. al-Maidah (5) : 8 “ I’dilû, huwa aqrabu littaqwâ” yang artinya “berbuat adillah, hal  itu  lebih  mendekatkan  ke  takwa”,  begitupun  menurut  ahli filsafat zaman Romawi kuno, M.Tullius Cicero (106-43 SM) yang terkenal “ Fiat Justitia Fereat Mundus” yang artinya “laksanakan keadilan walaupun langit akan runtuh”
Kata kunci : Fiqh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Keadilan Perempuan

## PENDAHULUAN
Menurut bahasa fiqh berasal dari f-q-h, yang berarti faham atau tahu. Ibn Manzhur dalam Lisan al-‘Arab menyatakan bahwa kata al-fiqhu berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian menjadi  istilah khusus  untuk ilmu-ilmu keagamaan, dan lebih  khusus lagi untuk  ilmu-ilmu  hukum  yang  terkait  dengan  kasus-kasus  parsial. 1 Secara terminologis, fiqh didefinisikan dengan berbagai ungkapan dan pernyataan.
Tetapi secara umum definisi ini menyangkut empat kata kunci yang menjadi dasar, yaitu ; ilmu, hukum syariah, perbuatan manusia, hasil ijtihad dari  dalil  tafshili.  Diantara  definisi  fiqh  yang  bisa  dianggap  representatif adalah  :  “ ilmu  yang  membahas  mengenai  hukum-hukum  syari’at menyangkut  perbuatan-perbuatan  manusia,  yang  dipahami  dari  teks-teks syar’i yang kasuistis (tafshili)”. 2
Ketika kita berbicara tentang fiqh, maka sebenarnya adalah hukum Islam.  Sehingga  dapat  diuraikan  bahwa  hukum  Islam  adalah  pemahaman yang  diperoleh  seseorang  dari  suatu  dalil,  ayat,  nash  al-Qur’an  dan  hadits Nabi  Muhammad.  Contohnya  hukum  Islam  di  Indonesia,  sudah  diamalkan oleh  umat  Islam  Indonesia  sejak  orang  Indonesia  memeluk  agama  Islam. Namun, tingkat pengalaman hukum dan tingkat keimanan setiap orang Islam sangat  bertingkat,  sehingga  ditemukan  pengalaman  hukum  itu  bervariasi pada setiap suku dan tempat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 3 adalah puncak pemikiran fiqh di  Indonesia. Hal  dimaksud, didasari  oleh keterlibatan para ulama, cendikiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan  hukum  Islam  dalam  hal  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah dan wakaf.
1 Ibn Manzur, (tt : juz XII, ), hlm.522.
2 Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, 1990., hlm.13-22.
3 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dimaksud,  secara  formal  disahkan  oleh  Presiden tanggal  10  Juni  1991  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991.  Intrukis  dimaksud ditindaklanjuti  tanggal  22  Juli  1991  oleh  Menteri  Agama  RI  melalui  keputusannya  Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu,  patut  dianggap  sebagai  ijma’  atau  ijtihad  kolektif  masyarakat  Indonesia  atau  fiqh  ala Indonesia – meminjam istilah Hajairin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ijma’ ulama Indonesia diakui kebenarannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia  dalam  menjawab  setiap  persoalan  hukum  yang  muncul  baik  penyelesaian  kasus sengketa  setiap  persoalan  hukum  yang  muncul  baik  penyelesaian  kasus  sengketa  melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama
Kegelisahan  dalam  tulisan  ini  adalah  terletak  pada  banyak serangkaian bentuk anomali 4 dan krisis 5 dalam fiqh (hukum Islam). Untuk itu dalam tulisan ini sangat mendengungkan pentingnya bentukan paradigma fiqh baru untuk menanggulangi krisis dalam hukum Islam terkini, khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Realitas dunia muslim terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang dalam beberapa dekade mengalami  bentuk  persoalan  yang  amat  rumit  dan  kompleks.  Fiqh  seolah tidak lagi relevan untuk diterapkan di dunia modern. Fenomena irrelevansi fiqh  ini  tentu  saja  menggelisahkan  para  pakar  hukum  dan  pemikir  hukum Islam.  Salah  satu  contoh  bentuk  fiqh  yang  mengalami irrelevansi  hukum adalah  dalam  persoalan  hukum  keluarga  Islam,  persoalan  tersebut  di Indonesia yang sampai saat ini masih di perdebatkan, yakni dalam persoalan Rencangan Undang-undang nikah siri. 6
Ketika keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas  terhadap  pernikahan  tersebut,  yang  dituangkan  dalam  rancangan undang-undang  tentang  perkawinan  dengan  dasar  untuk  melindungi perempuan dan anak-anak yang selama ini mengalami tindak kekerasan dan diskriminatif atas pemahaman patriarkhisme Islam. Hal ini malalah ditentang dan  yang  terjadi  adalah  adanya  perebutan  otoritas  ulama  dan  negara. Keinginan  pemerintah  menjadi  terganjal  oleh  pemahaman  ulama  atau pemikiran  keagamaan  yang  dipersepsikan  sebagai  sesuatu  yang  sakral sehingga tidak menerima kritik dan dianggap kebenaran sepihak yang abadi, sehingga sampai sekarang Rancangan
Undang-Undang Nikah
Siri/Pernikahan  Siri  atau  RUU  Hukum  Material  Peradilan  Agama  Bidang
4 Anomali adalah  problem-problem  ilmiah  yang  tidak  bisa  dijawab  oleh  paradigma lama.  Problem-problem  itu  setelah  menumpuk  menimbulkan  sebuah krisis Lihat.  Thomas S.Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions , (Herndon : The University os Chicago Press, 1970), hlm.65.
5 Sedangkan krisis itu sendiri adalah suatu fase di mana paradigma lama telah dianggap usang  karena  begitu  banyaknya anomali-anomali yang  muncul,  sedangkan  paradigma  baru belum terbentuk Lihat. Thomas S.Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions , (Herndon : The University os Chicago Press, 1970), hlm.65.
6 Poligami,  nikah  siri,  dan  kawin  kontrak  muncul  setelah  diundangkannya  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  sebagai  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dalam kedua  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  selain  harus  dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  disebutkan:  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan sejak 32 tahun lalu, praktik perkawinan yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan, ada gejala terjadi perebutan otoritas antara ulama dan negara.
Perkawinan  memang  masih  banyak  menuai  pro  dan  kontra  baik  dari masyarakat, pemuka agama hingga tokoh pemerintahan.
Rancangan  Undang  Undang  Nikah  Siri  ini  jika  disetujui  nantinya memang  akan  memberikan  ancaman  hukuman  khususnya  hukuman  pidana sesuai  sejumlah  Pasal  yang  terkandung  di  dalam  RUU  Pernikahan Siri  tersebut.  Orang  yang  melakukan  (pelaku)  Nikah  Siri  maupun  Pejabat Pencatat  Nikah  hingga  Wali  Nikah  dalam  pernikahan  siri  akan  terancam sejumlah pasal dalam Rancangan
Undang-Undang. Ancaman hukuman  pidana  bagi  pelaku  Nikah  Siri  adalah  mulai  dari  hukuman denda hingga hukuman pidana kurungan penjara. 7
7 Sejumlah Pasal-Pasal Krusial yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Nikah Siri tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 143
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melangsungkan  perkawinan  tidak  di  hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.
Pasal 144
Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39  dihukum  dengan  penjara  selama-lamanya  tiga  tahun  dan  perkawinannya  batal  karena hukum.
Pasal 145
Setiap  orang  yang  melangsungkan  perkawinan  dengan  istri  kedua,  ketiga,  atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat  1,  didenda  paling  banyak  Rp.6.000.000,-  (enam  juta  rupiah)  atau  hukuman  kurungan paling lama enam bulan.
Pasal 146
Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam  pasal  119  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.6.000.000,-  (enam  juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.
Pasal 147
Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.
Pasal 148
Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal  4  dikenai  hukuman  kurungan  paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Pasal 149
Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat  Pencatat  Nikah  dan/atau  wali  hakim  sebagaimana  dimaksud  pasal  4  dan  pasal  21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
Pasal 150
Berdasarkan polemik di atas penulis beranggapan bahwa ada benarnya juga bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dipicu oleh legitimasi hukum fiqh,  yakni dengan memberikan doktrin, berupa penguatan dalil untuk melakukan  tindakan  kekerasan.  Fiqh  yang  seharusnya  memberikan  solusi keadilan, malah mendorong pada bentuk ketidakadilan. Kalau memang fiqh sudah  berada  pada  titik  nadir  seperti  ini,  maka  pentingnya  menahan  diri, menjadikan hukum-hukum fiqh sebagai landasan dan argumen atas realitas sosial umat. Karena memang ada dua alasan yang penting mengapa hukum- hukum  fiqh,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kaum  perempuan,  menjadi bukan landasan yang tepat lagi. 8
1) Dikalangan  orang-orang  Islam  sendiri  terdapat  perbedaan  pendapat tentang hukum-hukum fiqh tersebut.
2) Hukum-hukum fiqh tersebut memuat tanda-tanda sejarah dari zaman di mana ia diciptakan dan masyarakat di mana ia dibentuk. Aturan-aturan ini  telah  dipalsukan  dalam  konteks  despotisme  politik  di  satu  sisi  dan otoritas  kaum  pria  di  sisi  lain.  Sebuah  kasus  yang  jelas  dan  khusus berkenaan  dengan  perempuan,  adalah  perkawinan  mut’ah  (dikalangan syi’ah), sebuah perkawinan yang didasarkan atas kontrak dan temporer, dimana sebagian umat Islam menerima dan sebagian lainnya menolak.

## PEMBAHASAN
A. Paradigma Fiqh
Paradigma  adalah  teori-teori,  metode-metode,  fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi  aktivitas  ilmiah  para  ilmuwan. 9 Bidang  fiqh  mengalami  persaingan paradigma ( paradigm war), yakni pertama dijumpai paradigma rasionalistik Hanafi  yang  kemudian  ditolak  oleh  paradigma tekstualistik  Maliki.
Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun.
Pasal 151
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 143, pasal 145, pasal 146, dan pasal 148 merupakan  tindak  pidana  pelanggaran  dan  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  pasal  144, pasal 147, pasal 149, dan pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan.
8 Muhammad Shahrour, “ Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995” dalam Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu , Global, ed. Charles Kurzman; Penerjemah, Bahrul Ulum..et.al; Penyunting E.Kusnadiningrat. (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm.214.
9 Lihat  Thoman  S.Kuhn, The  Structure  of  Scientific  Revolution, (Herndon  :  The University of Chicago Press, 1970), hlm. 11, 65.
Kemudian paradigma tektualistik Maliki ditolak oleh paradigma sintesis teks dan rasio  Syafi’î.  Paradigma  sintesis  Syafi’î  ditolak  oleh  paradigma tekstualistik Ibn Hazm azh-Zhâhirî.
Paradigma terakhir ini sebentar saja sudah menimbulkan anomali dan akhirnya  menjadi krisis.  Akan  tetapi  ternyata  umat  Islam  kemudian  tidak mampu  menemukan  paradigma  baru.  Akhirnya,  muncul  banyak  paradigma yang  ternyata  memiliki  komunitasnya  sendiri-sendiri.  Ada  yang  kembali menghidupkan  paradigma  Maliki  tapi  dengan  baju  baru  yang  bernama paradigma  fundamentalistik  Hanbali,  seperti  Saudi  Arabia.  Dan  ada  juga yang  memegang  paradigma  “gado-gado”  alias  paradigma eklektik.  Dalam kasus Indonesia, organisasi sosial Islam tradisional (NU) memakai paradigma Syafi’î,  tapi  kadang  juga  memakai  paradigma eklektika  mazhab  empat. Sedangkan  organisasi  Islam  pembaru  (Muhammadiyah,  Persis)  memakai paradigma fundamentalistik  Hanbali,  walaupun  sering  tidak  diakuinya, karena mereka tidak sudak bermazhab. Tetapi dalam beberapa kasus, mereka juga menganut paradigma eklektika ini. 10
Di sini terlihat bahwa pergeseran paradigma dalam tradisi keilmuan fiqh, berlangsung dengan sangat lamban. Bahkan hingga saat ini, paradigma manakah  yang  harus  dianggap  paling  kuat,  belum  bisa  ditentukan.  Perang paradigma  masih  terus  berlangsung.  Waktulah  yang  akan  menentukan pemenangnya. Persoalannya adalah kapan perang paradigma itu berakhir ? apabila  umat  Islam  giat  berekplorasi  dan  bereksperimentasi  dalam  bidang fiqh,  maka  persoalan  ini  akan  cepat  dapat  diakhiri.  Sebaliknya,  bila  umat Islam malas berfikir, pemikiran fiqh akan tetap mengalami stagnasi dan sulit untuk bekembang.
Terkait  dengan  bagaimana  fiqh  melihat  kontek  permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka pertanyaan yang muncul adalah paradigma fiqh model siapakah yang harus disalahkan, ketika secara nyata  terbukti  bahwa  adan  produk  fiqh  yang  melegitimasikan  bentuk kekerasan tersebut ? menurut peneliti tidak harus menyalahkan model fiqh yang telah ada, sebab ijtihad fiqh memang bermanfaat untuk semangat pada zamannya.  Yang  harus  dilakukan  sekarang  adalah  melakukan  ijtihad  gaya baru terutama dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis dan tawaran  dari  peneliti  adalah  berupa  ijtihad  Fiqh  Anti  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (FA-KDRT).
10 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang , cet.ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.98.

## B. Epsitemologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  sebagaimana  disebutkan dalam  UU  PKDRT  No.  23  Tahun  2004,  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah tangga.
Ada  banyak  faktor  sosial,  yang  melestarikan  adanya  KDRT  dan menyulitkan  korban  memperoleh  dukungan  dan  pendampingan  dari masyarakat.  Diantara  faktor-faktor  tersebut  bisa  di  akumulasi  sebagai berikut:
1) Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dirumah tangga, maupun dalak kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
2) Ketergantungan isteri terhadap isteri terhadap suami penuh Ketergantungan  isteri  terhadapau  suami  penuh,  terutama  untuk masalah  ekonomi,  yang  membuat  isteri  benar-benar  berada  dibawah kekuasaan  suami.  Posisi  rentan  ini  sering  menjadi  pelampiasan  bagi suami,  ketika  dia  menghadapi  persoalan-persoalan  yang  sebenarnya berada diluar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan berapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecahan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada isteri dan anak-anak.
3) Sikap  kebanyakan  masyarakat  terhadap  KDRT  yang  cenderung mengabaikan.
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dianggap  urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat  dari  pihak  suami maupun isteri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasehati untuk dibawa kedalam rumah saja.
4) Keyakinan-keyakinan  yang  berkembang  di  masyarakat  termasuk  yang mungkin bersumber dari fiqh Islam dalam hal ini adalah tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga,  harus  pandai  menjaga  rahasia  keluarga,  keyakinan  tentang pentingnya  keluarga  ideal  yang  penuh  dan  lengkap,  tentang  isteri
shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan keyakinan yang tumbuh di  masyarakat  ini,  pada  awalnya  adalah  untuk  kebaikan  dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam kontruksi relasi yang timpang, seringkali  digunakan  untuk  melanggengkan  KDRT.  Paling  tidak, membuat  isteri  berpikir  seribu  kali  ketika  harus  memutuskan  untuk mengakhiri  KDRT  yang  menimpa  dirinya.  Karena  seringkali  berakibat pada perceraian, atau minimal pengabdian dari suami dan pihak keluarga suami.
5) Mitos tentang KDRT
Masyarakat  selama  ini  mempercayai  berbagai  mitos  seputar terjadinya  KDRT.  Mitos  merupakan  suatu  cerita  dalam  sebuah kebudayaan  yang  dianggap  mempunyai  kebenaran  mengenai  sesuatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Ia dianggap sebagai satu keyakinan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan. 11
Mitos-mitos  ini  muncul  di  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial. Berikut tabel mitos dan fakta KDRT.
MITOS DAN FAKTA KDRT 12 No  Mitos Fakta 1 Χ KDRT jarang terjadi √ Satu dari 3 isteri mengalami KDRT 2 Χ KDRT adalah budaya “ barat ” √ KDRT terjadi di seluruh belahan dunia 3 Χ KDRT dilakukan orang berpendidikan rendah √ Pelaku KDRT juga dari orang berpendidikan tinggi 4 Χ KDRT hanya terjadi pada keluarga miskin √ Korban KDRT berasal dari semua golongan 5 Χ KDRT adalah urusan pribadi √ KDRT adalah perbuatan kriminal yang jadi tanggungjawab masyarakat
11 Wilkipedia Project, 2007
12 Faqihuddin  Abdul  Kodir,  Ummu  Azizah  Mukarnawati, Referensi  Bagi  Hakim Peradilan Agama : Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, (jakarta : Komnas Perempuan, 2008), hlm. 37.
6 Χ KDRT terjadi karena isteri membangkang √ Korban kebanyakan adalah isteri yang penurut 7 Χ Pelaku KDRT mengalami ganguan kejiwaan atau kehilangan kontrol sesaat yang memukul isterinya √ Pelaku KDRT adalah mereka yang memiliki gangguan maupun yang tidak, penganiayaan merupakan bentuk kontrol dan penciptaan ketakutan 8 Χ Pelaku KDRT punya perangai kasar terhadap siapaun √ Pelaku bisa berbuat baik dan santun pada orang lain, dan dihormati Χ KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta √ KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan atas dasar cinta 9 Χ Seorang isteri dianiaya karena kesalahannya sendiri : keras kepala, cerewet, membantah √ Isteri seringkali dipukul karena alasan-alasan diluar kendali mereka dan menurut standar suami. Mereka dipukul karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suami, atau karena tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak berselingkuh. Banyak isteri yang dipukul adalah mereka yang menurut, ta’dzim dan mengalah 10 Χ Hanya lelaki yang gagal di beberapa aspek dalam hidupnya yang memukul isterinya √ Seringkali lelaki yang memiliki karir yang baik memukul isterinya.
Isteri-isteri ini lebih enggan untuk melaporkan suami
mereka karena merasa harus menjaga reputasi suaminya yang baik yang boleh jadi merupakan satu-satunya sumber ekonomi keluarga 11 Χ Suami yang menganiaya isterinya biasanya karena sedang stres dan mabuk √ Suami yang menganiaya isterinya kebanyakan dalam keadaan sadar, tidak mabuk maupun stres 12 Χ Hanya kelompok ekonomi bawah yang menganiaya isterinya √ Laki-laki (suami) dari segala tingkat sosial ekonomi berpotensi melakukan penganiayaan 13 Χ Perempuan yang bertahan dalam suasana aniaya oleh suami adalah Masochistis (mereka bertahan karena “menikmati” kekersan tersebut) √ Mereka bertahan karena banyak hal : ketergantungan ekonomi, psikologis, adanya proses isolasi 14 Χ Perempuan yang mengalami penganiayaan selalu bisa meninggalkan situasi tersebut √ Perempuan seringkali bertahan dalam situasi kacau tersebut karena mereka merasa bersalah bila meninggalkan rumahnya (ketakutan dan demi anak) 15 Χ Anak-anak membutuhkan kedua orangtuanya sekalipun hubungan yang ada penuh dengan kekerasan √ Ada efek jangka panjang yang sangat buruk yang akan dialami anak yang hidup dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan di dalamnya
C. Analisis Keadilan untuk Perempauan dalam Perpektif Hukum Fiqh
Di antara kelompok masyarakat mustadh’afin yang paling beruntung dengan  kehadiran  Islam  adalah  kaum  perempuan.  Dalam  Islam,  kaum
perempuan  dimanusiakan  seperti  layaknya  manusia  laki-laki.  Praktek pembunuhan  bayi  perempuan  yang  lazim  terjadi  di  kalangan  jahuliyyah dihentikan  total.  Bahkan  al-Qur’an  menyebut  bayi  perempuan  yang  lahir sebagai  berita  gembira  dari  Allah,  dan  oleh  karena  itu  tidak  pantas kehadirannya di sambut dengan rasa malu seperti sebelumnya. 13
Namun  sampai  saat  ini  mengapa  Perempuan    masih  lebih  Rentan terhadap Kekerasan, Faktor pemahaman yang timpang terhadap fiqh sebagai hasil  produk  hukum  Islam  seakan-akan    telah  melegitimasi  adanya  bentuk Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Bentuk  ketimpangan  itu  lebih dirasakan  oleh  perempuan,  karena  ada  perbedaan  gender  sehingga menimbulkan  ketidakadilan.  Bentuk  ketidakadilan  atas  perbedaan  gender berakibat sampai pada kontruksi sosial yakni laki-laki dan perempuan tidak di posisikan sama dalam masyarakat. Sehingga kita sudah dianggap cukup terlena  dan  terlanjur  percaya  anggapan  yang  salah  kaprah  bahwa  laki-laki berkuasa atas perempuan.
Dalam  rumah  tangga  hal  tersebut  terwujud  dalam  anggapan  bahwa perempuan  yang  sudah  bersetatus  sebagai  istri  sepenuhnya  telah  menjadi milik  suami.  Jika  istri  melakukan  kesalahan  –  dalam  pandangan  suami- seolah-olah  menjadi  kewajiban  suami  untuk  segera  mengingatkannya. Peringatan  itu  diberikan  sebagai  bentuk  pengajaran  suami  terhadap  istri dalam  rangka pembinaan rumah tangga. Namun  sayangnya, bentuk-bentuk pengajaran ini kadangkala di dalam masyarakat, terjadinya kasus istri yang ditempeleng,  ditampar,  atau  ditendang  oleh  suaminya,  disamping  tindak kekerasan  fisik  lainnya.  Bahkan  banyak  laki-laki  menganggap  bahwa memukul istri dibenarkan oleh agama. Ayat yang sering dipakai sebagai dalil adalah :
Kuam  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas sebagian  yang  lain  (wanita).  Dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah menafkahkan  sebagian  harta  mereka.  Sebab  itu,  wanita  yang  saleh ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya tidak  ada  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya.  Nasihatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu.  Janganlah  kamu  mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S an-nisa’/4:34)
13 Q.S. an-Nahl (16) : 58-59
Kekerasan  seringkali  tidak  hanya  menimpa  fisik  para  istri  akibat ditempeleng, ditampar, dijambak, dipukul, ditendang dan tidak penganiayaan lainnya.  Sebab,  meskipun  istri  tidak  dipukul,  tetapi  suami  terkadang mengeluarkan  kata-kata  kotor  untuk  mengumpat  istri.  Secara  fisik,  istri memang tidak terluka, namun perasaannya sebagai manusia tercampakkan, seringkali ucapan kotor itu lebih menyakitkan dari pada memarnya wajah.
Beragam  kitab  telah  melakukan  legitimasi  dan  justifikasi  hukum- hukum  fiqh  berkenaan  dengan  Perempuan,  termasuk  kitab-kitab  berikut yakni :
1) Kitab Uqud al-Lujain karya Nawawi
2) Kitab Ihyâ Ulûm ad-Dîn, karya Abu Hamid al-Ghazali
3) Kitab Az-Zawâzir,  karya Ibn as-Samarqandi
4) Kitab At-Targhîb wa at-Tarhîb, karya al-Mundzir
5) Kitab Al-Kabâir, karya adz-Dzahabi
6) Kitab Al-Jami’ ash-Shaghîr, karya Jalaluddin as-Syuyuthi Dari  kitab-kitab  tersebut  merupakan  representasi  dari  ribuan  kitab lainnya, yang ada adalah kesan minor terhadap perempuan baik secara pribadi maupun  kolektif,  terutama  karena  sebagian  nilai-nilai  yang  diajarkan  dari generasi ke generasi memang memarjinalkan perempuan. Di antara sumber nilai yang memarjinalkan perempuan tersebut adalah kitab Uqud al-Lujain, salah satu khazanah Islam  klasik yang dijadikan pedoman dalam  membina kehidupan  keluarga.  Karya  Syekh  Nawawi  al-Bantani  dalam  kitab  itu, menuru  peneliti,  banyak  berisikan  statment  yang  dijadikan  legitimasi  bagi tindakan  yang  merendahkan  perempuan.  Padahal  sebagai  manusia, perempuan tidak rela direndahkan.
Di bawah ini adalah bentuk analisis perbedaan posisi Perempuan dan laki-laki dalam hukum fiqh yang ditenggarai sebagai pemicu atas Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dalam  umat  Islam  pada  umum  dan  umat Islam Indonesia pada khusunya, antar lain :

## PERBEDAAN POSISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
DALAM HUKUM FIQH 14 No Bidang hukum fiqh Perempuan Laki-laki 1 Aqidah
14 Husein Muhammad, Faqihuddin Abd.Kodir, et al, Modul Kursus Islam dan Gender : Daurah Fiqh Perempuan , cet.ke-2, (Cirebon : Fahmina Institute, 2007), hlm.204-209
 Bayi  perempuan  cukup disembelihkan dengan satu kambing  Bayi  laki-laki  disembelihkan dua kambing 2 Khitan  Di lakukan dengan memotong sebagian organ  (klitoris)  yang sangat penting bagi seksualitas perempuan  Dilakukan  dengan  memotong anggita  tubuh  (kulub)  yang tidak  diperlukan,  yang  justru menjadi  sebab  timbulnya berbagai penyakit  Hukum khitan perempuan,  ada  yang mengatakan  wajib,  ada sunnah  dan  ada  ualama yang sekedar mengatakan sebagai kemuliaan  Khitan  bagi  laki-laki  adalah wajib,  ada  juga  ulama  yang menyatakan ‘sunnah mu’akkadah’  Diantara  tujuan  khitan perempuan untuk mengurangi nafsu seksualnya, terutama mereka  yang  tinggal  di daerah panas  Di antara tujuan utama khitan laki-laki,  untuk  menambah kenikmatan  seksual  laki-laki dan menghindarkan dari berbagi penyakit 3 Taharah (Bersuci) a)  Cara mencuci air kencing bayi  Yang terkena air kencing bayi  perempuan  yang belum  makan  apa-apa
kecuali ASI harus dicuci seperti  biasa,  dibasuh dengan air, ( najis mutawassithah)  Cukup dengan dipercikkan air saja pada tempat yang terkena najis  bayi  laki-laki  ( najis mukhaffafah) b)  Bersuci dari hadats  Di samping harus bertaharah  karena  habis buang hajat dan hubungan  intim,  juga dari  haidh,  nifas  dan istihadhnah  Hanya  bertaharah  dari  habis bunag  hajat  dan  hubungan intim, serta keluar air mani 4 Shalat
a)  Adzan/Iqamah
 Ada penghalang biologis dan periodik yaitu menstruasi  Tidak  ada  penghalang  sama sekali  Hanya disunnahkan Iqamah  Disunnahkan adzan dan Iqamah b)  Aurat  Seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan  Hanya tubuh antara pusar dan kedua lutut c)  Gerakan Shalat  Ketika  ruku  dan  sujud menekankan  siku  pada bagian payudarah. Ketika  sujud  menutup selangkangan dengan mempertemukan  kedua paha pada perut  Ketika  ruku  dan  sujud disunnahkan  merenggangkan kedua lutut dan perut d)  Berjama’ah  Tidak boleh mengeraskan  suara  jika shalat bersama laki-laki  Sunnah  mengeraskan  suara dalam  shalat  jahriah  (malam hari)  Suara  perempuan  adalah aurat  Suara laki-laki bukan aurat  Sunnah, tetapi lebih baik dilakukan di dalam rumah  Sunnah  dan  lebih  baik dilakukan  di  ruang  publik, seperti masjid atau mushalla
e)  Menjadi Iman
 Hanya  boleh  menjadi Imam  bagai  perempuan, atau anak laki-laki kecil  Boleh  menjadi  Imam  bagi siapapun
f)  Mengingatkan kesalahan Imam
 Jika  Imam  melakukan kesalahan, perempuan mengingatkannya dengan bertepuk tangan  Mengingatkan  Imam  dengan mengucapkan Subhanallah
g)  Shalat Jum’at
 Tidak wajib bagi perempuan  dan  tidak masuk  dalam  hitungan bilangan jama’ah  Wajib bagi laki-laki  Tidak boleh berkhutbah  Boleh berkhutbah 5 Puasa a)  Puasa wajib dan Sunnah  Ada penghalang biologis dan periodik yaitu menstruasi  dan  nifas, menyusui dan hamil  Tidak  ada  penghalang  sama sekali b)  Puasa Sunnah  Perlu izin suami  Tidak perlu izin siap-siapa 6 Jenazah  Mayit perempuan dibungkus dalam 5 lipatan kain kafan  Mayit laki-laki cukup dibungkus  dalam  3  lipatan kain kafan  Shalat  jenazah  yang dilakukan perempuan masih belum menggugurkan fadhu kifayah  Sudah  menggugurkan  fardhu kifayah  Posisi berdiri Imam ketika mensholati jenazah perempuan adalah di hadapan pantat mayit  Posisi  berdiri  Imam  ketika mensholati  mayit  laki-laki adalah di samping kepala  Di sunnahkan memayungi jenazah perempuan  yang  sedang dikubur  Tidak disunahkan untuk memayungi  ketika  jenazah laki-laki sedang dikubur  Tidak boleh mengangkat jenazah sekalipun mayitnya perempuan  Boleh  mengangkat  jenazah sekalipun mayitnya perempuan 7 Haji a)  Safar Haji  Perlu disertai mahram  Tidak perlu disertai mahram
b)  Pakaian Ihram
 Menutupi seluruh badan, kecuali  muka  dan  kedua telapak tangan  Cukup menutupi antara pusar dan  kedua  lutut,  bahkan dilarang menutup kepada c)  Thawaf  Jika  sedang  haidh  tidak boleh melakukan thawaf  Bisa  leluasa  dilakukan  kapan saja tanpa ada hambatan sama sekali  Tidak  boleh  mencium hajar aswad ketiak thawaf  Sunnah mencium hajar aswad  Ketika thawaf sebaiknya menjauh dari Ka’bah  Sunnah  mendekati  Ka’bah (baitullah)  Sebaiknya  thawaf  dan Sa’i di waktu malam  Sunnah  thawaf  dan  Sa’i  di waktu yang afdhal  Tidak sunnah raml (berjalan  agak  cepat) ketiak Sa’i  Sunnah  berjalan  cepat  (raml) ketiak Sa’i  Sunnah tidak melantangkan suara ketika  takbir  ‘ied  dan talbiyah  Sunnah  melantangkan  suara dengan takbir dan talbiyah 8 Waris  Ketika  sebagai  Istri, bagiannya bisa seperempat  (yang  tanpa anak)  atau  seperdelapan (yang dengan anak)  Ketika sebagai suami, bagiannya bisa setengah warisan dari siteri (yang tanpa anak)  atau  seperempat  (yang dengan anak)  Sebagai anak, bisa setengah  warisan  jika tanpa anak laki-laki, atau setengah  dari  warisan anak laki-laki bersamaan dengan mereka  Sebagai anak, bisa memperoleh bagian satu
banding  dua  anak  perempuan atau  menerima  seluruh  sisa warisan  (ashabah)  jika  tanpa anak perempuan  Keluarga dari garis perempuan  disebutkan dengan  dzawil  arham yang  tidak  mendapatkan  Keluarga  dari  garis  laki-laki juga  disebut  dzawil  arham, tetapi  dapat  memperoleh warisan
bagian apapun dari peninggalan mayit 9 Nikah  Dinikahi  Menikahi  Perlu ada wali  Tidak perlu wali
 Tidak boleh menikahkan  Boleh menikahkan
 Tidak boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab dan qabul  Boleh menjadi wali dan wakil dalam ijab dan qabul  Tidak  boleh  menjadi saksi pernikahan  Boleh  menjadi  saksi  pada pernikahan  Tidak berkewajiban memberi nafkah  Berkewajiban memberi nafkah  Jika istri menolak keinginan  suami  maka dianggap nusyuz  Jika  suami  menolak  ajakan isteri  tidak  dianggap  nusyuz, sebagai suami, permintaannya justru tidak boleh ditolak sang isteri,  kecuali  untuk  hal  yang ma’siat (melanggar syara’)  Jika  perempuan  nusyuz, maka suami boleh memberikan  peringatan, meninggalkannya di tempat tidur dan bahkan memukulnya  Jika suami nusyuz, maka isteri tidak  boleh  memukulnya, melainkan harus berdamai  Perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kitabiyah (Yahudi, Nasrani)  Laki-laki Muslim boleh kawin dengan  perempuan  kitabiyah (Yahudi, Nashrani)  Perempuan tidak memiliki  hak menikmati suami.  Karena  itu,  jika suami  menolak  atau melarang dirinya dinikmati  atau  auratnya dilihat  sekalipun,  maka  Suami memiliki hak
‘menikmati’  isteri.  Ketika isteri  menolak  atau  melarang untuk  dinikmati  atau  dilihat auratnya  misalnya,  suami tetap  berhak  dan  halal melakukannya
isteri tidak diperkenankan  menimati atau melihat 10 Cerai (Thalak)  Hanya  bisa  dengan  cara meminta cerai dari suami dengan  bayar  tebusan (‘iwadh),  yaitu  yang disebut  dengan  khulu’. Atau dengan cara tafwidhu  at-thalaq  atau meminta suami menyerahkan hak thalaknya  kepada  sang isteri  Bisa menjatuhkan cerai kapan saja,  di  mana  saja,  dengan tanpa pertimbangan sekalipun
 Jika  berpisah  dari  suami baik  karena  dicerai  atau ditinggal  wafat,  harus menunggu  masa  ‘iddah, di  amana  perempuan tidak diperkenankan untuk  menikah  atau sekedar dilamar sekalipun  Tidak  berlaku  hukum  ‘iddah bagi  laki-laki,  maupun  ihdad
(berkabung).  Sesaat  begitu berpisah  dari  isterinya,  baik karena  cerai  atau  ditinggal wafat,  ia  bisa  langsung menikah  tanpa  jedah  waktu sama sekali
 Isteri tidak memiliki hak rujuk  Setelah bercerai, suami diberi iddah, sekalipun isteri setuju 11 Pidana (Jinayah)  Tidak  boleh  menjadi saksi untuk urusan darah dan  pidana,  kalaupun boleh persaksiannya dianggap  ½  banding  1 dengan laki-laki  Boleh  menjadi  saksi  untuk urusan  apa  saja,  termasuk darah dan pidana  Diat  karena  membunuh perempuan adalah separuh  dari  diat  laki- laki  yaitu  50  ekor  unta. Diat pelanggaran terhadap anggota bandan  Diat  laki-laki  adalah  penuh yairu seratus ekor unta
juga  separoh  dari  laki-
laki  Pelaksanaan had terhadap perempuan dalam posisi duduk  Pelaksanaan  had  terhadap laki-laki dlam posisi berdiri 12 Qodha’ (Peradilan)  Kesaksian perempuan adalah  separuh  laki-laki (4 orang)  Sakasi  laki-laki  cukup  dua orang
 Jika menjadi saksi dalam hal finansial, maka harus didampingi laki-laki (dua orang  perempuan  dan seorang laki-laki)  Tidak  perlu  di  dampingi perempuan  Perempuan  tidak  boleh menjadi qadhi atas hakim  Laki-laki boleh menjadi hakim 13 Jihad  Secara  umum  dalam kondisi apapun perempuan  tidak  wajib jihad-perang, sebab pada umumnya perempuan adalah lemah  Pada  kondisi  tertentu  wajib berjihad-perang  sebab  pada umumnya  laki-laki  adalah kuat  Jika  tertangkap  dalam peperangan maka langsung menjadi budak  Jika tertangkap dalam peperangan  maka  ada  tiga kemungkinan, sebagai tebjusan,  dijadikan  budak, atau dibunuh 14 Imamah  Tidak  boleh  menjadi Imam a’zham (pemimpin tertinggi) atau khalifah  Boleh  menjadi  Imam  a’zham (pemimpin  tertinggi)  atau khalifah
Berdasarkan  analisis  yang  dapat  peneliti  ungkapkan  di  atas  dapat menyimpulkan  bahwa  perempuan  masih  dikatakan  bersalah  ketika mendapatkan permasalahan. Dalam beberapa kitab fiqh ini masih bertendensi perempuan  sebagai  akar  objek  penindasan.  Sampai  pada  wilayah  dosa  pun perempuan  yang  harus  menanggung  dosa  yang  paling  besar.  Kitab-kitab
tersebut  di  atas  merupakan  dari  sekian  kitab  fiqh  yang  merepresentasikan untuk terus diteliti dalam rangka menciptakan momok baru dan paradigma baru dalam dunia fiqh, sehingga tercipta fiqh yang mengusung keadilan dan menghentikan  kekerasan,  atau  dengan  kata  lain  pengkhususan  dalam penelitian  ini  adalah  memproyeksikan  ijtihad  Fiqh  Anti  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (FA-KDRT).

## KESIMPULAN
Jika  prinsip-prinsip  keislaman  berupa  Fiqh  Anti  Kekerasan  Dalam Keluarga (FA-KDRT) sebagai penegasan pada kemanusiaan, penguatan relasi keadilan  dan  pemihakan  terhadap  korban  menjadi  kesadaran  semua  pihak, niscaya  tidak  akan  timbul  ketidakadilan  dan  bahkan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) di muka bumi ini. Tetapi seringkali prinsip ini hanya berhenti pada tataran normatif yakni fiqh yang memihak dan menjustifikasi terhadap ketidakadilan dan kekerasan. Untuk itu perlu ada uji ulang dengan teori ongoing research terhadap fiqh tersebut, sehingga fiqh menyatu dengan misi  agama  yakni  menghilangkan  segala  bentuk  kemungkaran  dan ketidakadila.
Pada  konteks  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  kita setidaknya telah memiliki beberapa perangkat hukum positif, yang sekalipun masih  ada  kekurangan  tetapi  bisa  kita  manfaatkan  untuk  melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan ini. Ada KUHP,  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  No.  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di  Luar  Negeri,  UU  no.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU no. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Kita bersama-sama mendorong agar Undang-undang ini bisa efektif digunakan para penegak hukum untuk menindak segala bentuk ketidakadilan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  Penelitian ini secara tegas akan  merubah  wajah  baru  fiqh  dan  menguatkan  perangkat  undang-undang positif  yang  sudah  ada,  dengan  cara  merealisasikan  Fiqh  Anti  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangg  (FA-KDRT).  Dan  secara  tegas  sedikit  banyak  akan mempertegas sebuah perlindungan secara normatif akan hak-hak perempuan, sebagai perlindungan terhadap objek, baik secara sadar maupun tidak sadar.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abduh,  Muhammad,  Pandangannya  tentang  pembaruan  ushul  fiqh dituangkan  dalam  buku  yang  diedit  oleh  Muhammad  ‘Imârah, al-
A’Mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad ‘Abduh. Ed. Muhammad ‘Imârah, 6 Vol. (Beirut : Al-Mu’assasah al-‘Arabiyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972-1974.
A.  Abu  Sulaiman,  Abdul  Hamid, Crisis  in  The  Muslim  Mind,  Herdon- Virginia : III T, 1415/1993.
Abdullah, Irwan, et.al, Islam dan Kontruksi Seksualitas, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, Marital Rape, Suatu Keniscayaan ?. cet. I, Yogyakarta
: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
Al-Fâsî,  Allal, Maqâshid  ash-Sharî’ah  al-Islâmiyyah  wa  Makârimuhâ, Casablanca : Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1963.
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993.
B.Hallaq, Wael., A History of Ismlamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
Brown, Harold I, Perception, Theory and Commitment : The New Philosophy of Science, Chicago : The University of Chicago Press, 1979.
Delorenza, Yusuf Talal dan Anas S.ash-Shaikh-Ali, Herdon-Virginial, III T, 1416/1994.
Engineer,  Asghar  Ali, Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam,  cet.II,  Jakarta  : LSPPA, Yayasan Perkasa, 1994.
Fanani,  Muhyar, Metode  Studi  Islam  :  Aplikasi  Sosiologi  Pengetahuan sebagai Cara Pandang, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
Fayumi,  Badriyah,  Mursyidah  Thahir,  Anik  faridah,  Nefisra  Viviani, Keadilan dan Kesetaraan Jender : Perspektif Islam, cet. Ke-1, Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001.
Garisah, Ali, Metode Pemikiran Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 1989.
Hasyim, Syafiq, hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Bandung : Mizan, 2001.
Khallâf, ‘Abduh Wahhâb,  Bukunya yang sangat relevan adalah Mashâdir at- Tasyrî’ fî mâ lâ Nashsh fîh, Kairo : Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1955.
Kodir,  Faqihuddin  Abdul,  Ummu  Azizah  Mukarnawati, Referensi  Bagi Hakim  Peradilan  Agama  :  Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008.
Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi tentang Konflik dan  Resolusi  dalam  Sistem  Hukum  Indonesi,  cet  ke-1,  Jakarta  : Pustaka Alvabet, 2008.
M.Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer :
Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah,  cet.ke-2, Jakarta : Prenada Media, 2005.
Melchert, Christopher, “ Islamic”, 23 Oklahoma City University Law Review 901., 1998
Mernissi,  Fatimah, Wanita  dalam  Islam,  (penerjemah  Yaziar  Radianti), Bandung : Pustaka, 1994.
Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta : LKiS, 2001.
Nye, F.Ivan, Role Structure and Analysis of the Family, California & London : Sage of Social Research, 1976.
Omar, Mohammed Abdel-Khalek, “ Reasoning in Islamic Law : Part One,“
(1997) 12 Arab Law Quarterly.
Ridlâ, Rasyîd, Yusr al-Islâm wa ushûl at-Tasyrî’ al-‘Âm, (Kairo : Mathba’ah Nahdlah Misr, 1956.
Shahrour, Muhammad, “ Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995” dalam Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer  tentang  Isu-isu,  Global,  ed.  Charles  Kurzman; Penerjemah,  Bahrul  Ulum..et.al;  Penyunting  E.Kusnadiningrat, Jakarta : Paramadina, 2001.
Umar, Nasarudin, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an, cet.II, Jakarta : Paramadina, 2001.
Yanggo, Huzaemah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer, cet.ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia/Anggota IKAPI, 2010.