## ANALISIS FRAMING BERITA PENJAHAT SEKS  ANAK AKAN DIKEBIRI PADA KORAN SINDO BATAM DAN BATAMPOS ONLINE
Sholihul Abidin
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam email: sholihulabidin88@gmail.com

## Abstrak
Berita  kejahatan  seks  terhadap  anak  dibawah  usia  menjadi  trending  topik  media  massa  pada  awal tahun  2016  yang  disiarkan  mulai  dari  media  cetak,  televisi  hingga  media online .  Atas  kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur ini, pemerintah mewacanakan hukuman kebiri terhadap pelaku sebagai bentuk sanksi atas kejahatan tersebut. Hasil analisis berita pada dua media massa  di  Kota  Batam  yaitu  Koran  SINDO  BATAM  dan  batampos.co.id  dengan  teori  analisis Framing  model  Robert  N  Entman  berdasarkan  empat  perangkat  analisis  yaitu define  problems (Pendefinisian Masalah), diagnose cause (Perkiraan Sumber Masalah), moral judgement (Keputusan Moral),  dan treatment  recommendation (Penyelesaian  Masalah)  ditemukan  bahwa  koran  SINDO BATAM  membingkai  berita  penetapan  PERPPU  secara  mendalam  sebagai  pemberatan  hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasar data-data kejahatan dan pernyataan tokoh serta  ahli.  Sementara  batampos.co.id  dengan  ulasan  berita  yang  sederhana  membingkai  berita penetapan  PERPPU  sebagai  ancaman  sanksi  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  berdasar  pernyataan Presiden Joko Widodo.
Kata Kunci: Analisis Framing; Penjahat Seks Anak; Kebiri

## Abstract
Sex  violence  against  children  is  such  becoming  a  trending  topic  in  this  early  2016.  Starting  of written  media,  audiovisual  media  until  online  media  keep  on  updating  this  news.  From  this  sex violence  against  children,  government  makes  a  regulation  of  emasculating  the  one  who  did  this horrible action as a sanction for the crime. Analysis result from two written media in Batam that is Koran  SINDO  BATAM  and  Batampos.co.id  and  also  The  Teory  Framing  Analysis  Model  from Robert  N  Entman  with  his  four  example  of  analysis  such  as  define  problems  (Pendefinisian Masalah),  diagnose  cause (Perkiraan  Sumber Masalah),  moral judgement  (Keputusan  Moral),  dan treatment  recommendation  (Penyelesaian  Masalah)  found  that  Koran  SINDO  BATAM  put  this regulation conclusion as  the highest punishment for the one who did sexual crimes against children. While batampos.co.id with simple determination said that PERPPU is threat to the perpetators based on the statement of  President Joko Widodo.
Keyword: Framing Analisys; Child Sex Offenders; Emasculating

## I. Pendahuluan
Kejahatan  seksual  terhadap  anak  dibawah umur  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  awal tahun  2016  banyak  diberitakan  oleh  media massa  lokal  dan  nasional.  Mulai  dari  media cetak,  media  elektronik  hingga  media online . Berita  kejahatan  seksual  terhadap  anak dibawah  umur  ini  terbilang  bukan  perihal kejahatan seks biasa. Banyak dari kasus-kasus kejahatan seksual yang diberitakan oleh media massa  tersebut  dilakukan  dengan  disertai tindak kriminal kekerasan hingga pembunuhan terhadap  korban  kejahatan  seksual  tersebut. Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku kejahatan  seksual  inipun  bermacam-macam dan bahkan kurang lazim. Seperti memasukkan gagang cangkul kedalam kemaluan  korban  hingga  menembus  jantung serta  pembunuhan  dengan  cara  mutilasi.  Atas kejahatan  seksual  yang  dilakukan  terhadap anak dibawah umur ini, pemerintah mewacanakan hukuman kebiri terhadap pelaku sebagai bentuk sanksi atas kejahatan tersebut.
Wacana  hukuman  kebiri  bagi  pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini sebenarnya  sudah  ramai  dibicarakan  di  media massa  diakhir  tahun  2015  yang  lalu.  yaitu setelah  ditemukannya  sebuah  mayat  anak perempuan  dalam  kardus  di  wilayah  Jakarta. Kemudian hasil autopsi pada jenazah diketahui bahwa  jasad  diperkosa  terlebih  dahulu sebelum dibunuh. Pengusutanpun mulai dilakukan  oleh  pihak  berwajib.  Hingga akhirnya diketahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah tetangga korban sendiri. Maka sejak  saat  itulah  wacana  hukuman  kebiri  bagi pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak dibawah umur mulai ramai dibicarakan media serta publik. Terlebih lagi oleh Menteri Sosial Khofifah  Indarparawansa  beserta  komisi perlindungan anak yang memang membidangi persoalan  tersebut.  Persoalan  ini  kemudian bergulir pada diskusi diskusi umum, acara talk Show televisi serta menjadi headline diberbagai  media  cetak  selama  kurun  waktu berbulan-bulan. Wacana kejahatan ini
kemudian  secara  cepat  merebak  ke  ranah publik secara luas.
Meskipun kejahatan seksual terhadap anak dibawah  umur  ini  tergolong  keji,  namun penolakan  terhadap  hukuman  kebiri  juga muncul  dari  berbagai  kalangan  masyarakat. Diantaranya  dari  kalangan  medis  yaitu  dr.  H. Boyke  Dian  Nugraha,  SpOG  MARS,  yang selain seorang dokter, dia juga dikenal sebagai seksolog Indonesia. Alasan penolakan terhadap  hukuman  kebiri  tersebut  adalah dianggap mengingkari kodrat manusia.
Perhatian  media  massa  terhadap  kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur kemudian  mulai  berkurang  diawal-awal  tahun 2016.  Asumsi  saya,  kemungkinannya  dapat disebabkan  karena  pada  saat  itu  sedang  ramai acara Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada)  serentak.  Sehingga  perhatian  media beralih pada berita-berita politik yaitu Pilkada serentak. Namun begitu, berita-berita kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur kembali  ramai  menjadi  perhatian  media  pada awal-awal trimester kedua tahun 2016. Kali ini bukan  hanya  satu  kejadian.  Hampir  diseluruh kawasan  di  Indonesia  tak  lepas  dari  adanya kasus  kejahatan  ini.  Mulai  dari  Jawa, Sumatera,  Kalimantan  dan  daerah-daerah lainnya ternyata banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah usia.
Ratusan berita dari berbagai sumber media setiap hari seperti selalu menyuguhkan berita- berita  tentang  kejahatan  tersebut.  Hal  ini seakan menjadi teror bagi ketenangan masyarakat  yang  selama  ini  tidak  memiliki keresahan terhadap peristiwa kejahatan seksual  pada  anak  ini.  Dengan  banyaknya terpaan berita kejahatan seksual terhadap anak dibawah  usia  ini  seakan  membenarkan  teori jarum hypodermic. Khalayak  sudah  tidak  bisa lagi  menghindar  dari  efek  pemberitaan  media masa.  Masyarakat  yang  awalnya  banyak  tidak setuju  dengan  pemberlakuan  hukuman  kebiri pada  pelaku  kejahatan  seks  terhadap  anak dibawah  usia,  tiba-tiba  berubah  180  derajat. Kengerian-kengerian  yang  disuguhkan  oleh media  massa  saat  melakukan  pemberitaan
kejahatan  seks  pada  anak  inilah  yang kemungkinan  besar    membuat  masyarakat umum  seakan  membenarkan  hukuman  pada kejahatan  tersebut.  Bahkan  dalam  sesi  diskusi yang  saya  lakukan  dikelas-kelas  Program Studi  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Putera Batam, banyak diantara mahasiswa perempuan memberikan  tanggapan  untuk  hukuman  mati bagi  para  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap anak di bahwah umur adalah pantas.
Adanya  pemikiran  tersebut  tidak  bisa kemudian kita kesampingkan dari efek terpaan berita  dari  media  massa.  Yang  pada  akhirnya masyarakat meng-“amini” keputusan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (PERPPU)  tentang  hukuman  kebiri bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak dibawah  umur  sebagai  pemberatan  pidana. Keputusan  PERPPU  tersebut  seakan  menjadi antiklimaks  dari serentetan  kejadian  kejahatan seksual  yang  mengorbankan  anak-anak,  dan sampai  pada  hasil  akhir  yaitu  diputuskannya PERPPU  bagi  pelaku  kejahatan  seksual terhadap  anak  dibawah  umur,  media  masih andil  dalam  memberikan  informasi  pada khalayak. Pemberitaan “ending” atau keputusan  PERPPU  inilah  yang  akan  dilihat dengan  teori  analisis  Framing  Robert  N Entman  pada  pemberitaan  yang  diterbitkan oleh Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id pada edisi 26 Mei 2016 dengan tema “penjahat Seks pada anak akan dikebiri”. Maka dari itu penelitian yang ditekankan pada framing  ini  mencoba  untuk  melihat  bingkai dari  berita  pada  dua  media  massa  tersebut berjudul  “Analisis Framing Pemberitaan Tentang  Penjahat  Seks  Anak  Akan  Dikebiri pada Koran SINDO
BATAM dan batampos.co.id”.
II. Kajian Teoretis Teori  Analisis Framing Model  Robert  N Entman
Analisis framing dalam studi komunikasi mewakili tradisi yang mengedepankan  pendekatan  atau  perspektif multidisipliner  untuk  menganalisis  fenomena
atau  aktivitas  komunikasi.  Analisis framing digunakan  untuk  membedah  cara-cara  atau ideologi  media  saat  mengkonstruksikan  fakta. Analisis  ini  mencermati  strategi  seleksi, penonjolan,  dan  tautan  fakta  ke  dalam  berita agar  lebih  bermakna,  lebih  menarik,  lebih berarti  atau  lebih  diingat,  untuk  menggiring interpretasi  khalayak  sesuai  perpektifnya (Sobur, 2001:162).
Melalui  analisis framing akan  dapat diketahui  siapa  mengendalikan  siapa,  siapa lawan  siapa,  mana  kawan  mana  lawan,  mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa  dirugikan,  siapa  menindas  dan  siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan- kesimpulan  seperti  ini  sangat  mungkin diperoleh  karena  analisis  framing  merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan  dalam  menafsirkan  realitas  dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu.
Framing memiliki  impilkasi  penting bagi  komunikasi  politik.  Sebab framing memainkan  peran  utama  dalam  mendesakkan kekuasaan politik, dan frame dalam teks berita sungguh  merupakan  kekuasaan  yang  tercetak- ia  menunjukkan  identitas  para  aktor  atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks.  Konsep framing menurut Entman, secara konsisten  menawarkan  sebuah  cara  untuk mengungkap the  power  of  a  communication text.  Framing  analysis dapat  menjelaskan dengan  cara  yang  tepat  pengaruh  atas kesadaran  manusia  yang  didesak  oleh  transfer informasi  dari  sebuah  lokasi,  seperti  pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel.
Robert  N  Entman  melihat Framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas.  Kedua  faktor  ini  dapat  lebih mempertajam framing berita  melalui  proses seleksi  isu  yang  layak  ditampilkan  dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah  yang  akan  menentukan  fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya.  Di  balik  semua  itu,  pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi
para  wartawan  yang  terlibat  dalam  proses produksi sebuah berita.
Framing, scara  esensial  meliputi penseleksian  dan  penonjolan.  Membuat frame adalah  menseleksi  beberapa  aspek  dari  suatu pemahaman  realitas,  dan  membuatnya  lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan  sedemikian  rupa  sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang  khusus,  interpretasi  kausal,  evaluasi moral, dana atau merekomendasikan penanganannya. Entman melihat sebuah framing yang  di  gunakan  oleh  media  dengan dua pendekatan, yaitu : 1.) Seleksi Isu: Aspek ini  berhubungan  dengan  pemilihan  fakta  dari realitas  yang  kompleks  dan  beragam,  aspek mana  yang  diseleksi  untuk  ditampilkan?  2.) Penonjolan Aspek Tertentu Dari Isu: Aspek ini berhubungan  dengan  penulisan  fakta.  Ketika aspek  tertentu  dari  suatu  peristiwa  atau  isu tersebut  telah  dipilih,  bagaimana  aspek tersebut  ditulis.  Hal  ini  sangat  berkaitan dengan  pemakaian  kata,  kalimat,  gambar,  dan citra tertentu untuk ditampilkan pada khalayak.

## Berita
Secara  sederhana  berita  dapat  diartikan sebagai  sebuah  pesan  yang  berupa  fakta.  Di kalangan  para  wartawan  berita  atau  biasa disebut  “news”  adalah  sebuah  singkatan  yang berarti North,  East,  West,  South. Dari  istilah tersebut  mereka  mengartikan  laporan  dari keempat  penjuru  mata  angin.  Berita  dapat ditemukan  dimana  saja  sesuai  dengan  mata angin.  Analogi  tersebut  tidaklah  salah  dan dapat diterima secara logis. Namun sesungguhnya  berita  merupakan  suatu  fakta atau  ide  atau  opini  aktual  yang  menarik  dan akurat  serta  dianggap  penting  bagi  sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.
Masyarakat atau
khalayak
membutuhkan berita untuk mengetahui informasi
yang dibutuhkan ataupun mengetahui  langkah  yang  harus  dilakukan dalam  menyikapi  suatu  berita.  Salah  satu konsep  berita  yang  cukup  menarik  adalah berita  sebagai  fakta  objektif.  Sebuah  berita
haruslah  bersifat  faktual  dan  objektif.  Faktual berarti mengandung fakta-fakta atau kebenaran  bukan  kejadian  yang  dibuat-buat. Sedangkan  objektif  adalah  bebas  tidak memihak  atau  menitik  beratkan  pada  suatu aspek  atau  seimbang.  Tetapi  nilai  objektif untuk  sebuah  fakta  merupakan  hal  yang membingungkan, karena tidaklah mungkin ada objektivitas  yang  mutlak.  Menurut  Prof. Mitchel  V.  Charnley,  berita  adalah  laporan tercepat  mengenai  fakta  atau  opini  yang mengandung  hal  yang  menarik  minat  atau penting,  atau  kedua-duanya,  bagi  sejumlah besar penduduk (Onong
Uchjana Effendy,2003:131).

## Konstruksi Realitas Sosial
Realitas  merupakan  konstruksi  sosial yang  diciptakan  oleh  individu.  Namun demikian  kebenaran  suatu  realitas  sosial bersifat  nisbi,  Istilah  konstruksi  sosial  atas realitas ( social construction of reality ) menjadi terkenal  sejak  diperkenalkan  oleh  Peter  L. Berger  dan  Thomas  Luckmann  melalui bukunya yang berjudul “ The Social Construction  of  Reality,  a  Teatise  in  the Sociological  of  Knowledge ”  (1966).  Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas  yang  dimiliki  dan  dialami  bersama secara subjektif (Bungin, 2006: 202).
Dalam aliran filsasat, gagasan konstruktivisme  telah  muncul  sejak  Socrates menemukan  jiwa  dalam  tubuh  manusia,  sejak Plato  menemukan  akal  budi  dan  id.    Gagasan tersebut  semakin  lebih  konkret  lagi  setelah Aristoteles  mengenalkan  istilah,  informasi, relasi,  individu,  subtansi,  materi,  esensi,  dan sebagainya.  Ia  mengatakan  bahwa,  manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta.

## Realitas Media
Memiliki realitas yang disebut sebagai realitas  media,  media  menyusun  realitas  dari berbagai  peristiwa  yeng  terjadi  hingga  cerita
atau  wacana  yang  bermakna  (Ahmad,  2004: 11).  Realitas  yang  ditampilakan  media  tidak dipahami  sebagai  perangkat  fakta,  tetapi  hasil dari  pandangan  tertentu  dari  pembentukan realitas. (Eriyanto, 2001: 29). Media
memegang
peran penting
dalam mempengaruhi budaya tertentu melalui perangkat penyebaran. Walter Lippman menyebutkan fungsi media sebagai pembentuk makna  dimana  interpretasi  media  massa  akan berbagai  peristiwa  secara  radikal  dapat mengubah  interpretasi  orang  tentang  suatu realitas  dan  pola  tindakan  mereka.  Lippman menyadari  bahwaa  fungsi  media  sebagai pembentuk  gambaran  realitas  yang  sangat berpengaruh terhadap khalayaknya. (Lippman, 1998: 28).
Nilai-nilai  lain  yang  menjadi  acuan konstruksi sosial media massa adalah perubahan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Sebagaimana disadari, bahwa perubahan sosial di masyarakat identik dengan gagasan kemodernan.  Media  massa  tidak  lagi  menjadi realita  pada  dirinya  sendiri,  media  massa selalu  menjadi  bagian  dari  pergulatan  yang terjadi  pada  arus  ekonomi,  politik,  sisoal bahkan  ideologi  dalam  suatu  masyarakat. (Agus Sudibyo, 2009:X)

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
III. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini merupakan  penelitian  intepretatif  kualitatif.
Yaitu  dengan  menggambarkan,  meringkas berbagai  kondisi  dan  situasi  yang  ada  untuk menjabarkan  kondisi  kongkrit  dari  obyek penelitian  sehingga  akan  dihasilkan  deskripsi tentang  obyek  penelitian  yang  berkaitan dengan  konstruksi  media  tentang  hukuman kebiri  pada  pelaku  kejahatan  seks  terhadap anak  (Analisis Framing Pemberitaan  Tentang Penjahat  Seks  Anak  Akan  Dikebiri  pada
Koran SINDO BATAM dan BatamNews.Com) Dengan menggunakan analisis framing model  Entman  yang  mengemukakan framing  melibatkan  seleksi  ( selection )  dan penonjolan ( salience ). Framing model Entman mendefinisikan persoalan-persoalan, mendiagnosa  penyebab,  membuat  penilaian moral, dan menyarankan perbaikan-perbaikan. Frame  menggunakan textual  devices seperti kata-kata tertentu, frase-frase tertentu, membuat referensi kontekstual tertentu, memilih  gambar-gambar  atau  film  tertentu, memberikan  contoh-contoh  yang  tipikal,  atau merujuk  pada  sumber  tertentu.  Dalam  hal  ini sumber data  penelitian yaitu dokumen pemberitaan  penjahat  seks  anak  akan dikebiri oleh
Koran
SINDO BATAM dan batampos.co.id.
Data  Primer  dalam  penulisan  ini  adalah  data- data  berita  tentang  penjahat  seks  anak  akan dikeberi  dalam  pemberitaan  Koran  SINDO BATAM  dan  batampos.co.id  yang  sesuai dengan  fokus  penelitian.  Sementara  data sekunder  data  yang  diperoleh  dari  sumber kedua atau sumber sekunder. Selain melengkapi,  biasanya  data  sekunder  sangat membantu  peneliti  bila  data  primer  terbatas atau  sulit  diperoleh.  Data  sekunder  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data- data yang di peroleh dari metode dokumentasi. Dokumentasi  berupa  penelitian  kepustakaan (Library  Research),  yakni  mengkaji  informasi yang  terdapat  dalam  berbagai  literatur,  serta yang  di download dari  situs-situs  internet (website),  jurnal-jurnal online universitas  di Indonesia,  serta  buku-buku  yang  berkaitan dalam penulisan penelitian ini.
Diagnoses
Cause s Make Moral Judgement Treatment Recommendation Interpretatif Kualitatif Berita Pelaku Kejahatan Seks Akan Dikebiri Define Problems

## IV. Pembahasan
Analisis Framing Pemberitaan  Penjahat Seks  Anak  Akan  Dikebiri  pada  Koran SINDO BATAM
Koran  SINDO  BATAM  pada  tanggal 26  Mei  2016  memberitakan  penerbitan PERPPU yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan pemberatan pidana terhadap  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap anak  (Pedofil).  Mayoritas  pembahasan  yang dibingkai  oleh  Koran  SINDO  BATAM  pada berita  itu  adalah  alas  an-alasan  yang  dapat digunakan  untuk  membenarkan  pemberatan hukuman  atas  penjahat  seks  terhadap  anak karena dianggap telah membahayakan kesehatan jiwa anak. Pada berapa paragraf lain dari  berita  tersebut  menyatakan  alasan pemberatan  pidana  adalah  karena  telah meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat.  Pembingkaian  yang  diberitakan dan diterbitkan di koran tersebut menggunakan banyak  kutipan-kutipan  yang  diambil  dari pernyataan  tokoh-tokoh  berpengaruh  yang dianggap telah mewakili suara publik.
Kejahatan seksual terhadap anak yang marak  terjadi  belakangan,  dalam  pandangan Koran  SINDO  BATAM  menjadi  pemicu penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPPU)  oleh  Presiden. Jika  dirunut  dalam  isi  pemberitaan  edisi  26 Mei 2016, Koran SINDO BATAM
memberikan  penilaian  moral  kepada  penjahat seks anak sebagai penyebab masalah, kemudian kalimat berita mengarah
mendukung penerbitan PERPPU oleh Presiden sebagai  wujud  dukungan  SINDO  BATAM atas tindakan pemerintah sekaligus, membingkai  berita  untuk  membuat  para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah demi kepentingan kemanan masyarakat.
Pernyataan ihwal pembingkaian berita
Koran  SINDO  BATAM  untuk  membuat  para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah demi kepentingan kemanan
masyarakat  diatas  bukan  pendapat  subjektif belaka  tanpa  berdasar  temuan  data.  Pada halaman berikutnya dalam pemberitaan sambungan  atas  judul  yang  sama,  Sindo menambahkan  sub  judul  dan  membingkai pemberitaan  dengan  menyatut  kutipan  tokoh lembaga masyarakat yang menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan program  tersebut  sebagai  langkah  kongkrit yang  tidak  hanya  berfokus  pada  hukuman penjahat  seks  anak,  akan  tetapi  menuntut pemerintah  untuk  membuat  Perda  (Peraturan Daerah)  ditiap-tiap  daerah  sebagai  langkah pencegahan  dan  penanganan  atas  kasus  yang terkait.
Semua  penjelasan  yang  telah  penulis utarakan diatas dapat dilihat pada hasil analisis framing beserta  berita  yang  diterbitkan  Sindo pada  tanggal  26  Mei  2016  berjudul Penjahat Seks  Anak  Akan  Dikebiri serta  telah  penulis susun sebagai berikut:
Define  Problem, Masalah  utama  yang dibingkai  dan  menjadi lead berita  dihalaman pertama  ini  mengangkat  alasan  mengapa PERPPU  tentang  Perlindungan  Anak  itu diperbaharui.  Hal  itu  seperti  yang  tertuang dalam  kutipan  berita  Koran  SINDO  BATAM dibawah ini:
“Di  tengah  kondisi  genting  seiring maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak,  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi), kemarin,  menerbitkan  PERPPU yang mengatur  pemberian  hukuman  tambahan bagi  pelaku,  termasuk  dengan  cara  kebiri kimia”.  (Koran  SINDO  BATAM,  edisi  26 Mei 2016)
Diagnoses  Causes, berita  tentang penerbitan  PERPPU  Perlindungan  Anak  ini, dibingkai oleh Sindo Batam dengan mencatutkan  kutipan  pernyataan  Presiden Jokowi  yang  menyatakan  sudah  maraknya praktek  kekerasan  seksual  yang  terjadi belakangan  ini.  Berikut  ini  adalah  kutipan beritanya:
"Perppu  ini  dimaksudkan  untuk  mengatasi kegentingan  yang  diakibatkan  terjadinya kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang
semakin meningkat secara signifikan” kata presiden saat mengumumkan Perppu tersebut  di  Istana  Merdeka,  Jakarta, kemarin. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)
Make  Moral  Judgement. Penilaian moral dalam berita ini awalnya tidak ditujukan kepada  pelaku  kajahatan  seksual,  melainkan pada  kejahatan  seksual  itu  sendiri,  dalam  hal ini  yang  dimaksud  ialah  praktek  kejahatan  itu sendiri.  Hal  itu  dapat  kita  lihat  pada  kutipan berita dibawah ini:
Presiden  menegaskan,  kejahatan  seksual terhadap  anak  telah  dia  tetapkan  sebagai kejahatan  luar  biasa  karena  mengancam dan  membahayakan  jiwa  anak.  Kejahatan tersebut,  tandas  presiden,  telah  merusak kehidupan  pribadi  dan  tumbuh  kembang anak.  (Koran  SINDO  BATAM,  edisi  26 Mei 2016)
Pada  berita  di  halaman  sambungan berita dengan masih mengatasnamakan Presiden,  penilaian  moral  mulai  dijatuhkan kepada  pelaku  kejahatan  seksual  anak  dapat kita lihat pada kutipan berita berikut ini:
Kejahatan  ini  juga  telah  mengganggu  rasa kenyamanan,  ketentraman,  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Karena  merupakan kejahatan  yang  luar  biasa,  lanjut  presiden, dibutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa  pula.  “Untuk  itu  ruang  lingkup perppu  ini  mengatur  pemberatan  pidana, pidana  tambahan,  dan  tindakan  lain  bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak dan pencabulan dengan syarat-syarat
tertentu,” jelasnya. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)
Kalimat  sub-judul  yang  digunakan  oleh Koran  SINDO  BATAM  dalam  pemberitaan, lebih  menekankan  kepada  pembenaran  dan pembelaan  atas  terbitnya  PERPPU,  dengan menyampaikan  ulasan  bahwa  negara-negara lain juga telah memberlakukan hukuman kebiri atas  tindak  kekerasan  seksual.  Pembingkaian berita  dengan  menjatuhkan    penilaian  moral kepada pelaku kejahatan seksual juga semakin
meningkat  intensitasnya,  yang  dapat  kita  lihat dalam kutipan berita dibawah ini :
Menteri  Sosial  Khofifah  Indar  Parawansa, “Sejumlah  negara  sudah  memberlakukan hal  ini.  Memang  bahan  kimianya  memiliki batas  waktu  tertentu,  tapi  akan  bisa menekan  pelaku  beraksi  lagi,”  tandas Khofifah.
Tak  hanya  itu,  Khofifah  mengusulkan wajah  pelaku  harus  diumumkan  kepada publik sebagai sanksi sosial yang memberikan  efek  jera  pada  predator  anak. (Koran  SINDO  BATAM,  edisi  26  Mei 2016)
Treatment Recommendation. Solusi atas penyelesaian  persoalan  yang  diberitakan  atau dibingkai  oleh  Koran  SINDO  BATAM merupakan  reaksi  atas  munculnya  sikap  pro dan kontra atas ancaman jenis hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual ini.
Pemberitaan Koran SINDO BATAM, mengutip dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham)  sebagai penengah  pada  pihak-pihak  yang  pro  dan kontra atas jenis hukuman tersebut. Berikut ini kutipan beritanya:
Mengenai  munculnya  pro  dan  kontra terhadap ancaman hukuman kebiri, Menkumham  menegaskan  bahwa  dalam Perppu  itu  kebiri  yang  dimaksud  adalah kebiri  kimiawi.  Penerapan  hukuman  ini juga  berdasarkan  pertimbangan  hakim mengingat  hukuman  ini  adalah  hukuman tambahan. “Hakim akan melihat fakta-fakta dan  itu  diberikan  kepada  pelaku  berulang, pelaku  beramai-ramai,  pedofilia  kepada anak,  jadi  bukan  kepada  sembarang pelaku,” tegasnya. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016) Selain mendukung keputusan
pemerintah  atas  terbitnya  PERPPU  tersebut, Koran  SINDO  BATAM  juga  membingkai pemberitaan agar para pembaca ikut membenarkan penuntutan lebih kepada pemerintah  terhadap  hukuman  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  ini.  Hal  ini sebelumnya sudah dijelaskan pada bagian awal
analisis,  untuk  kembali  mempertegas  bahwa hal itu dapat dilihat pada kutipan berita seperti berikut ini:
Kunci  agar  implementasi  maksimal  ada  di pengawasan  dan  evaluasi  dari  perppu tersebut. Untuk mewujudkanya,
Kemendagri  wajib  memerintahkan  kepada kepala daerah agar memiliki perda Perlindungan  Anak.  “Komisi  Perlindungan Anak  Daerah  dapat  mengontrol  program perlindungan  dan  memastikan  setiap  anak mendapatkan haknya,” sebutnya.
Saat  ini,  menurut  Erlinda,  masyarakat mengharapkan  langkah  kongkret  dari pemberlakuan  aturan  tersebut.  Termasuk implementasi  program  perlindungan  pada aspek pencegahan dan penanganan kasus.
Analisis Framing Pemberitaan Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri pada Media online batampos.co.id Media online batampos.co.id  secara umum  lebih  sederhana  dalam  memberikan ulasan  berita  penetapan  PERPPU  oleh Presiden  Joko  Widodo  terkait  pemberatan pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual terhadap  anak.  Berdasarkan  analisis  yang dilakukan  pada  berita  yang  diterbitkan batampos.co.id  pada  tanggal  26  Mei  2016 dengan  berjudul  “ Presiden  Jokowi  Teken Perppu  Kebiri  dan  Hukuman    Mati  Pelaku Kejahatan  Seksual  terhadap  Anak” ,  akan dijelaskan dengan pendekatan analisis framing seperti dibawah ini:
Define  Problem. Pendefinisian  masalah atau  isu  yang  diangkat  oleh  batampos.co.id dalam pemberitaan penetapan PERPPU hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  kejahatan seksual  dapat  dinilai  sederhana.  Pada  terbitan edisi  26  Mei  2016,  batampos.co.id  dalam kutipan  beritanya  menyampaikan  “Pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak,  siap-siaplah menghadapi hukuman kebiri dan atau hukuman mati”. Penjelasan ini sebagai definisi yang diberikan oleh batampos.co.id atas sanksi atau ancaman pemberatan hukuman yang telah diatur  bersama  penetapan  PERPPU  yang ditetapkan  pemberlkuannya  oleh  Presiden
Joko Widodo. Pendefinisian tersebut merupakan  bagian  dari  pembentukan image media dukungan batampos.co.id pada kebijakan  hukum  yang  diberikan  pemerintah bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.
Diagnoses  Causes. Terkait  perihal penyebab  ditetapkannya  PERPPU  hukuman kebiri  dan  hukuman  mati  kepada  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak,  secara  jelas tidak  banyak  dimunculkan  pada  pemberitaan batampos.co.id. Secara umum penyebab ditetapkannya  PERPPU  Kebiri  dan  Hukuman Mati  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak adalah  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Artinya  sumber  masalah  yang  menjadi penyebab  penetapan  PERPPU  adalah  pelaku kejahatan  itu  sendiri.  Memang  secara  rinci ulasan tersebut tidak tampak pada pemberitaan batampos.co.id. Namun penjelasan atas aturan dari  PERPPU  yang  diulas  dalam  berita, menjadi frame atau  bingkai  yang  dibentuk batampos.co.id sebagai sudut pandang pemberitaannya.  Sehingga  dapat  dinilai  pada diagnoses causes batampos.co.id menggunakan  penjelasan  aturan  sanksi  yang diatur dalam PERPPU itu sendiri. Secara jelas ulasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  kutipan berita dibawah ini:
Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan kedua  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Dalam Perppu ini diatur pemberatan pidana untuk  para  pelaku  kekerasan  seksual  anak. Pemberatan  itu  berupa  ditambah  sepertiga ancaman  pidana,  dipidana  mati,  seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.
(batampos.co.id terbitan 26 Mei 2016).
Make  Moral  Judgement atau  keputusan pembuatan moral, batampos.co.id memberikan legitimasi penerbitan PERPPU tersebut sebagai tindakan atau secara lebih tepat adalah penataan  terhadap  moralitas  dari  maraknya kejahatan  seksusal  yang  terjadi  terhadap  anak
dibawah umur. Dalam pemberitaannya, batampos.co.id  lebih  menekanan  bingkai berita  pada  kejahatan  seksual  terhadap  anak sebagai  penyebab  penerbitan  PERPPU  dan bukan  pada  pelaku  kejahatan.  Hal  itu  dapat dilihat pada kutipan berita dari batampos.co.id berikut ini:
“Perppu  tersebut  diteken  untuk  mengatasi maraknya kejahatan seksual terhadap anak- anak.” (batampos.co.id edisi 26 Mei 2016)
Treatment Recommendation.
Pembingkaian  berita  untuk  menentukan  nilai moral  oleh  batampos.co.id  terdapat  pada kutipan  pernyataan  presiden  yang  diangkat dalam  pemberitaannya.  Secara  jelas  terlihat pada kutipan berita dibawah ini:
“Kejahatan  seksual  terhadap  anak,  telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena  kejahatan  ini  mengancam  dan membahayakan  jiwa  anak.  Kejahatan  luar biasa  butuh  penanganan  luar  biasa  pula,” tegas Jokowi.
Dan  juga  disematkan  pada  kutipan pemberitaan selanjutnya:
Jokowi  berharap  dengan  hadirnya  Perppu ini,  bisa  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku.  Termasuk  untuk  menekankan angka  kejahatan  seksual  terhadap  anak yang  marak  terjadi.  Perppu  ini  baru  bisa berlaku jika sudah disetujui DPR.
Presiden memberikan pernyataan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa karena dinilai mengancam serta  membahayakan  jiwa  anak  yang  menjadi korban  kekerasan.  Dengan  begitu  kejahatan harus ditangani secara luar biasa. Dan sebagai bentuk  solusi  atas  kejahatan  luar  biasa  ini maka  dibuatlah  PERPPU  yang  mengatur sanksi  bagi  pelaku  untuk  menekan  angka kejahatan  serta  memberikan  efek  jera  bagi pelaku kejahatan.
Bentuk framing atau  pembingkaian berita  yang  dilakukan  batampos.co.id  lebih melihat  pada  penetapan  PERPPU  yang mengatur sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap  anak.  Pada  pendefinisian  serta ulasan-ulasan beritanya batampos.co.id banyak
menggunakan  kutipan  pernyataan  presiden sebagai  alasan  penetapan  PERPPU  hukuman kebiri  dan  hukuman  mati  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  juga memberi  kesan  bahwa  pemberitaan  yang dilakukan batampos.co.id pada konteks penetapan  PERPPU  ini  cenderung  minimalis dan  sederhana  tanpa  banyak  memberikan sudut  pandang  dari  pelaku  kejahatan  maupun alasan-alasan lain untuk menguatkan penetapan  PERPPU.  Sehingga  yang  muncul dan dapat dilihat dari ulasan berita batampos.co.id  sebagai  alasan  penerpitan PERPPU  hanya  berdasar  pada  pernyataan presiden Joko Widodo.

## V. Kesimpulan
Hasil  analisa  pada  pemberitaan  dua media  massa  di  Kota  Batam  yaitu,  Koran SINDO  BATAM  dan  batampos.co.id  dalam membingkai  ( frame )  pemberitaan  tentang penjahat  seks  anak  akan  dikebiri,  dapat disampaikan  bahwa  Koran  SINDO  BATAM pada  tanggal  26  Mei  2016  memberitakan penerbitan  PERPPU  yang  dikeluarkan  oleh Presiden  Joko  Widodo  untuk  memberikan pemberatan  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan seksual  terhadap  anak  (Pedofil).  Mayoritas pembahasan  yang  dibingkai  oleh  Koran SINDO BATAM pada berita itu adalah alasan- alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan  pemberatan  hukuman  atas penjahat  seks  terhadap  anak  karena  dianggap telah  membahayakan  kesehatan  jiwa  anak. Pada  berapa  paragraf  lain  dari  berita  tersebut menyatakan  alasan  pemberatan  pidana  adalah karena telah meresahkan ketentraman kehidupan  masyarakat.  Pembingkaian  yang diberitakan  dan  diterbitkan  di  koran  tersebut menggunakan  banyak  kutipan-kutipan  yang diambil dari pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh  yang  dianggap  telah  mewakili suara publik. Dalam pandangan Koran SINDO BATAM, maraknya kejahatan seksual terhadap  anak  menjadi  pemicu  penerbitan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang (PERPPU) oleh Presiden. Jika dirunut
dalam isi pemberitaan Koran SINDO BATAM memberikan  penilaian  moral  kepada  penjahat seks anak sebagai penyebab masalah, kemudian kalimat berita mengarah
mendukung penerbitan PERPPU oleh Presiden sebagai  wujud  dukungan  SINDO  BATAM
atas tindakan pemerintah sekaligus, membingkai  berita  untuk  membuat  para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah  demi  kepentingan keamanan masyarakat.  Bahkan  PERPPU  tersebut  harus dapat  diimplementasikan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  membuat  Perda  (Peraturan Daerah)  sebagai  langkah  pencegahan  dan penanganan atas kasus yang terkait.
Bentuk  framing  atau  pembingkaian berita  yang  dilakukan  batampos.co.id  lebih melihat  pada  penetapan  PERPPU  yang mengatur sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap  anak.  Pada  pendefinisian  serta ulasan-ulasan beritanya batampos.co.id banyak menggunakan  kutipan  pernyataan  presiden sebagai  alas  an  penetapan  PERPPU  hukuman kebiri  dan  hukuman  mati  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  juga memberi  kesan  bahwa  pemberitaan  yang dilakukan batampos.co.id pada konteks penetapan  PERPPU  ini  cenderung  minimalis dan  sederhana  tanpa  banyak  memberikan sudut  pandang  dari  pelaku  kejahatan  maupun alasan-alasan lain untuk menguatkan penetapan  PERPPU.  Sehingga  yang  muncul dan dapat dilihat dari ulasan berita batampos.co.id  sebagai  alasan  penerpitan PERPPU  hanya  berdasar  pada  pernyataan presiden Joko Widodo.

## Daftar Pustaka
Anwar  Arifin,  (2010). Opini  Publik. Depok  : penerbit Gramata Publishing batampos.co.id, Presiden Jokowi Teken Perppu  Kebiri  dan  Hukuman  Mati Pelaku  Kejahatan  Seksual  Terhadap Anak , edisi 26 Mei 2016.
Bungin,  Burhan.  2001. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada Cangara,  Hafied.  1998. Pengantar  Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Effendy,  Onong  Uchjana.  1993. Ilmu,  Teori dan  Filsafat  Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Entman,  R.  M.,  &  Rojecki,  A.  (1993). Freezing  out  the  public:  Elite  and  media framing  of  the  U.S.  anti-nuclear movement. Political  Communication,  10(2),
151-167.
Eriyanto, 2007. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. LKIS Jefkins,  Frank.  Maharani,  Nurcahyo,  (Ed) 2004. Public relation Erlangga Hamad,  Ibnu.  1999.  “ Media  Massa  dan Konstruksi  Realitas ”,  dalam  Jurnal Pantau . ISAI, 6 Oktober- November 1999. John Vivian, (2008). Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group
Krisyantono,  Rachmat.  2006. Tehnik  Praktis
Riset Komunikasi.  Jakarta  :  Prenada
Media Group.
McQuail,  Dennis,  1987. Teori  Komunikasi Massa . Jakarta:  Erlangga. Moleong  Lexy  J.,  2008. Metode  penelitian kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
Mulyana, Deddy, 2001. Metodologi Penilitian komunikasi ,  Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya.
Nurudin, 2007. Pengantar Komunikasi Massa , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ruslan,  Rosady.  2003 Metode  Penelitian Public  Relation  dan  Komunikasi .
Jakarta:
PT.  Raja  Grafindo Persada Sugiyono,  (2007). Metodelogi  penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D ,
Bandung: CV.   Alfabeta.
Sobur, Alex, 2002 Analisa Teks Media: Suatu Pengatar  untuk  Analisa  Wacana,
Analisa Semiotika dan Analisis Framing, Bandung: Remaja Rosdakarya
SINDO  BATAM, Pelaku  Kejahatan  Seksual
Terhadap Anak Akan Dikebiri Sebagai Pemberatan  Hukuman ,  edisi  26  Mei 2016.