## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI

## PIDANA TAMBAHAN

## “LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF
ONLINE TRADINGTRANSACTIONS TROUGHT RECOUPMENT AS ADDITIONAL PINALTY”
Silvony Kakoe, Masruchin Ruba’I, Abdul Madjid Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia. Korespondensi email: silvonykakoe@gmail.com

## ABSTRAK
Kewajiban  ganti  rugi  terhadap  korban  pada  dasarnya  telah  dapat  dikatakan  sebagai  pemenuhan  restorative justice dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya bentuk perlindungan hukum  kepada korban  penipuan transaksi  jual  beli  online  dilihat  dari  perspektif  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus untuk mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan melalui transaksi jual beli online. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  dalam  tulisan  ini menunjukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online dan tidak secara tegas mengatur tentang ganti rugi yang mestinya didapatkan oleh korban dari tindak pidana penipuan melalui transaksi jual beli online. Pentingnya ganti rugi dalam bentuk restutusi sebagai pidana tambahan agar supaya ganti rugi tidak hanya menjadi opsi untuk melindungi korban tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap  pelaku  tindak  pidana  ketika  tindak  pidana  yang  dilakukannya  berakibat  kerugian  bagi  korban penipuan transaksi jual beli online.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum;Korban Penipuan; Transaksi Jual Beli Online; Ganti Rugi.

## ABSTRACT
Obligation to compensate victims basically could be said as a fulfillment of restorative  justice  which is the concept of justice that is being achieved in the renewal of criminal law in Indonesia. Therefore , the purpose of this paper is  to  describe  the  importance  of  legal  protection  for  victims  of  online  trading  transaction  fraud  from  the perspective of the Information and Electronic Transaction Law, also to describe whether compensation as an additional  crime  can  be  determined  as  an  effort  to  protect  victims  of  fraud  through  online  trading transactions.  The  research  method  used  in  this  paper  is  juridical  normative,  used  a  conceptual  and  statute approach. The results of this study indicate  that the  Electronic  Information and  Transaction Law only  regulated the  principal  crimes  against  the  perpetrators  of  fraudulent  acts  of  online  trading  transactions  and  did  not explicitly  regulate  the  compensation  that  should  be  obtained  by  victims  of  fraudulent  criminal  acts through  online  buying  and  selling transactions.  The  importance of  compensation in the  form  of restutution  as  an additional crime so that compensation is not only being an option to protect victims but also as the obligation which  should  be  fulfilled  by  every  criminal  offender  when  their  crimes  had  disadvantaged  the  victims  of fraudulent online trading transactions.
Keywords : Legal Protection; Fraud Victims; Online Buying and Selling Transactions; Compensation

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan  manusia  memasuki  era digital  yang  melahirkan  internet  sebagai sebuah  jaringan  dan  juga  sebuah  lambang eksklusivitas. 1 Internet  di  gambarkan sebagai  sekumpulan  jaringan  komputer yang  terdiri  dari  sejumlah  jaringan  yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. 2
Dalam  perkembangan  selanjutnya kehadiran  teknologi  canggih  komputer dengan  jaringan  internet  telah  membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan,  dunia  swasta/perusahaan, akan  tetapi  sudah  menjangkau  pada  sektor kehidupan  termasuk  segala  keperluan rumah  tangga  (pribadi).  Internet  telah mampu  membuka  cakrawala  baru  dalam kehidupan  manusia  baik  dalam  konteks sarana  komunikasi  dan  informasi  yang menjanjikan  menembus  batas-batas  negara maupun  penyebaran  dan  pertukaran  ilmu pengetahuan  dan  gagasan  di  kalangan ilmuan  di  seluruh  dunia.  Akan  tetapi, kemajuan  tekhnologi  informasi  (internet) dan  segala  bentuk  manfaat  di  dalamnya membawa  konsekwensi  negatif  tersendiri dimana  semakin  mudahnya  para  penjahat untuk  melakukan  aksinya  yang  semakin meriasaukan masyarakat. 3
Kemajuan  internet  sangat  berperan pada bisnis online karena ciri hasnya adalah kepraktisan  yang  di  tawarkan  oleh internet itu  sendiri.  Dengan  tidak  betatap  muka bisnis bisa dijalankan dan  tidak di pungkiri prospek  kedepannya  akan  cukup  tinggi kerena dengan berbagai kelebihan yang
1 Widodo. Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi .
(Yogyakarta: Aswara Persindo, 2013), hal. 10
ditawarkan  oleh  bisnis online ,  dimana  pun dan  kapanpun     proses     penjualan    bisa berjalan,    oleh  karena    itu    banyak    yang memanfaatkan   bisnis online ini     untuk mejalankan    aktifitas     bisnisnya    karena melihat internet sudah    merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khusunya   maksyarakat    yang    berada  di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis online berjalan seperti yang  seharusnya, karena hanya  dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang- orang  tidak  menyianyiakan  kesempatan  ini untuk  meraup  keuntungan  besar  dengan melakukan     kejahatan     yaitu     penipuan transaksi jual beli online . Dengan adanya kejahatan  yang  terjadi  dalam  proses  bisnis online seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Indonesia      telah mengesahkan Undang-Undang    yang    berkaitan   dengan kejahatan     dunia maya ( cybercrime ) khususnya    Transaksi    Elektronik    yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan    Undang-Undang    Nomor     11 Tahun    2008    Tentang    Informasi    dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tampa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen    dalan    Transaksi Elektronik” dimana  ancaman  pidananya  dituangkan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi
Elektronik sebagimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/atau  denda  paling  banyak
2 Maskun. Kejahatan Siber Cybercrime . (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 64
3 Ibid., hal. 47
Rp1000.000.000 (satu
milliar rupiah)”
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  menjadi  payung  hukum  kepada masyarakat khusunya dalam transaksi jual beli online .  Pasal  28  ayat  (1)  menjelaskan bagaimana  unsur  yang  termasuk  dalam kejahatan penipuan online . Penipuan online sebenarya  sama  dengan  penipuan  biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik.
munculnya  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  atas  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik memberikan  dua  hal  yang  penting  yakni, pertama  pengakuan  transaksi  elektronik dan  dokumen  elektronik  dalam  kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga  kepastian  hukum  transasksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua di  klasifikasikan  tindakan-tindakan  yang temasuk  kualifikasi  pelanggaran  hukum yang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi)  di  sertai  dengan  sanksi pidananya.  Namun,  kadangkala  konsumen masih  saja  dalam  posisi  lemah.  Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen seringkali  disebabkan  karena  tingkat pengetahuan  hukum  dan  kesadaran konsumen  akan  haknya  yang  masih rendah,  kondisi  seperti  ini  oleh  pelaku usaha  dimanfaatkan  untuk  meraup keuntungan  sebersar-besarnya  dengan tidak  mengidahkan  kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah melekat pada para pelaku usaha. 4
Dalam     kasus     penipuan online korban  seringkali  lebih  menuntut  ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar  mendapatkan  haknya  di  kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh
4 Setia  Putra.  2014.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E- Commerce." Jurnal Ilmu Hukum 5.2 : 197-208
korban    itu sendiri      dan    bentuk pertanggungjawaban  pelaku   penipuan online .  Akan  tetapi    hal  itu    belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana   ganti  rugi    kepada  korban penipuan online itu sendiri.
Pentingnya  ganti  rugi  kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan  ejahwantah  tercapainya  hak- hak  korban  yaitu  salah  satu  bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok  dan  acaman  pidana  yang  diberikan kepada  pelaku  tetapi  belum  menjelaskan bagaimana  perlindungan  kepada  korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan  korban  setelah  kasus  selesai dengan  kerugian  materil  dan  imateril diderita oleh korban.
Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan  satu  perlindungan  hukum kepada  korban  dimana  korban  dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi  dengan  saksi  hukum  tetapi bagaimana  tercapainya  hak-hak  korban setelahnya.
Ganti rugi itu sendiri hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan  ganti  rugi  bisa  membuat gugatan  melalui  jalur  keperdataan,  akan tetapi itu telihat sangat merugikan korban karena  bisa  dilihat  bahwa  korban  telah dirugikan  atas  kerugian  materi  dan pengaduan  melalui  jalur  pidana  atas penipuan, terlebih jika di bebankan kembali atas gugatan ganti rugi lebih menimbulkan kerugian  yang  bekali-kali  kepada  korban, sehingganya sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban.
Korban  bukan  harus  mendapat perlindungan  dengan  bagaimana  tindak
pidana  itu  diatur  tetapi  juga  bagiamana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban. Maka dari itu  sangtlah  menarik  untuk  melihat permasalahan  ini  dari  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Rumusan Masalah
Adapaun rumusan masalahnya adalah;
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  kepada  korban  penipuan transaksi  jual  beli  online  dilihat  dari perspektif  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah  ganti  rugi  sebagai  pidana tambahan  dapat  ditetapkan  sebagai upaya  melindungi  korban  penipuan transaksi online ?

## Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti  dalam  menyusun  Penelitian  ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN
Bentuk Perlidungan Hukum Kepada Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Dilihat Dati  Perspektif  Undang-Undang  Informasi Dan Transaksi Elektronik
Adanya revisi UU ITE 2008 ke UU ITE 2016  memberikan  salah  satu  rezim  hukum baru  yang  masih  sangat  hangat  dalam masyarakat  untuk  mengakomodir  segala bentuk  kejahatan  di  dalam  ruang  lingkup internet,  akan  tetapi  terdapat  beberapa kekosongon sekalipun telah dilakukan revisi atas UU ITE 2008. Dalam hal ini UU ITE 2016 belum sepenuhnya melakukan pembaharuan  atas  kejahatan-kejahatan dalam  UU  ITE,  seperti  belum  melakukan pembaruan atas Pasal Transaksi Elektronik. Hal  ini  terlihat  pada  tidak  adanya  definisi
khusus  mengenai  penjualan  melalui  sistem elektronik  dalam  UU  tersebut,  yang  ada hanya “Transaksi Elektronik” yang memiliki definisi  yang  sangat  luas  yakni  sebuah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.  Disamping  itu  kecenderungan pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi offender oriented tidak terlihat dalam UU ITE 2016 sebab sekalipun terjadi tindak pidana yang  menimbulkan  kerugian  bagi  korban, UU  ITE  2016  tidak  mengatur  tentang  ganti kerugian  yang  harusnya  didapatkan  oleh korban  tindak  pidana  dalam  hal  ini  korban dari  kejahatan  cyber/ cybercrime ,  sebagai contoh  dapat  dilihat  dari  tindak  pidana penipuan  transaksi online dalam  UU  ITE 2016  yang  diatur  pada  BAB  VII  Pasal  28, yaitu: “setiap orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  Transaksi elektonik” Dengan ketentuan pidana pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Tindak  pidana  ITE  dalam  Pasal  28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:
1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik.
Mengenai penipuan melalui transaksi online, dalam UU ITE 2016 hanya mengatur tentang  ketentuan  pidana  penjara  maupun denda  tanpa  mengatur  suatu  kewajiban untuk  memberikan  ganti  kerugian  kepada korban  dari  tindak  pidana  penipuan tersebut.  Padahal,  setiap  tahun  kasus penipuan  transaksi  jual  beli  online meningkat.  Peningkatan  tersebut  salah satunya  adalah  diakibatkan  oleh  minat
masyarakat
dalam menginginkan
kepraktisan  dalam  berbelanja  dan  karena produk yang di tawarkan bermacam-macam dan  secara  praktis  bisa  di  beli  sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat.  Dengan  pengaturan  terkait penipuan yang tertuang dalam UU ITE 2016, korban  akan  sangat  dirugikan  sebab  tidak didapatinya  kewajiban  ganti  kerugian. Terlebih  lagi,  dalam  transaksi  online khususnya  terkait  dengan  jual  beli,  posisi korban  sangatlah  lemah  karena  hanya dengan  bemodalkan  kepercayaan  transaksi dapat  dilakukan.  Sehingga  seringkali dijadikan  kesempatan  bagi  sebagian  orang untuk  meraup  keuntungan  dalam  proses transaksi jual beli online itu sendiri. Korban yang  dimaksudkan  disini  adalah  konsumen yang menerima barang.
Korban  menjadi  faktor  penting  bagi timbulnya  suatu  kejahatan,  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Sebagaimana  yang  dikemukakakan  oleh Mulyana  W  Kusuma  ketika  mengutip pendapat  dari  Hepered  yang  menyatakan: dalam  study  tentang  kejahtan  kekerasan terungkap  bahwa  acapkali  korban  memain- mainkan  peran  kunci  dalam  interaksi kekerasan,  bahkan  tak  jarang  melakukan tindak  provikasi  terdahap  orang  lain ataupun  balas  dendam  dengan  pola kekerasan  yang  sering  pula  mengakibatkan luka dan kematian.
Kedudukan  korban  seakan  telah  di “diskriminasikan” oleh  hukum  pidana, padahal  dalam  konteks  perbuatan  hukum pidana,  korban  pada  dasarnya  merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan  agar  orientasi  hukum  pidana di  indonesia  yang  selama  ini  bersifat offender oriented, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban  didasari  oleh  dua  pemikiran.
Pertama,  pemikiran  bahwa  negara  ikut bersalah  dalam  hal  terjadinya  korban  dan selayaknya  negara  ikut  bertanggungjawab dalam  bentuk  pemberian  kompensasi  atau restitusi.  Kedua,  adanya  aliran  pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan  positivis  ke  arah  kriminologi kritis.
Bisnis online merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang didukung oleh internet secara  online.  Setiap  pelaku  usaha  yang sebagian  atau  seluruh  aktivitas  bisnisnya melalui  internet  secara  langsung  mereka dikatakan  menjalankan  bisnis  online. Aktivitas bisnis online meliputi kegiatan jual beli  online  atau  jasa  secara  online  dan berbagai  jenis  yang  dapat  kita  temukan diberbagai bidang industri.
Bisnis online itu  sendiri  selain memberikan  kelebihan   juga  memberikan kelemahan kepada masyarakat yaitu: Kelebihan bisnis online : 1. “Efisiensi modal,  tidak  diperlukan  modal besar, karena tidak diperlukan infrakstuktur,  hanya  memerlukan  biaya koneksi  internet.  Tendon  barang  tidak  di perlukan dengan sarana yang luas, karena cukup  dengan  berkolaborasi  dengan perusahaan, agen atau produsen, sehingga tida  membutuhkan  alokasi  waktu  yang lama;
2. Hemat  waktu  dan  biaya,  bisnis  online dengan  hitungan  menit  atau  detik,  sudah bisa  diakan  transaksi  suatu  barang,  lain halnya  dengan  bisnis  manual  yang membutuhkan  waktu  yang  lama,  terlebih apabila  antara  penjual  dan  pembeli tempatnya  berjauhan,  atau  lintas  negara. Bisnis online pasti akan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Untuk proses ijab qobul khususnya  penyerahan  barang  dan  jasa bisa menggunakan jasa ekspedisi;
3. Efisiensi tenaga, tidak memerlukan tenaga untuk  menunggu  dagangan,  karena show room (ruang  pamer)  tidak  diperlukan menggunakan ruangan cukup dengan show foto  brang  bdagangan  dengan  via elektronik;
4. Transaksi  atau  pembayaran  via online , cukup menggunakan media lembaga
keuangan perbankan dengan
menggunakan ATM, e-banking dan sejenisnya;
5. Tidak  terbatas  ruang  dan  waktu,  bisa menjalankan  bisnis  dimanapun  dan kapanpun  asalkan  tersedia  perangkat koneksi yang terhubung dengan internet;
6. Biaya  murah,  biaya  yang  dibutuhkan  jauh lebih  murah  dibandingkan  dengan  bisnis offline ,  karena  tidak membutuhkan variable biaya;
7. Transaksi  cepat  proses  pelayanan  jauh lebih  cepat,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip bisnis  yang  membutuhkan  kecepatan  dan ketepatan;
8. Tenaga  cukup  irit,  tenaga  yang  berperan sebagai  pelayan  hanya  diperlukan  sangat minim,  karena  yang  mengoperasikan perangkatnya  tidak  diperlukan  banyak tenaga.” 5
Kelemahan bisnis online :
1. “Pembayaran, bagi  orang  awam  yang kurang  mengenal  teknologi  informasi, pembayaran  via online menjadi  kendala berat,  sudah  tidak  menguasai  teknologi ditambah  lagi  tidak  mempunyai  sarana online.  Padahal  bila  pembayaran  belum dilakukan tidak mungkin barang dikirim. Bagi  pembeli  yang  tidak  peduli  dengan kualitas barang akan mengalami kelemahan terlebih apabila pihak penjual ada unsur ketidakjujuran;
2. Barang  yang  tidak  sesuai  keinginan, barang  yang  dipajang  hanya  via  media elektronik,  bisa  di  mungkinkan  terjadi perbedaan  mutu  artinya  barang  yang diterima tidak sama dengan yang dipesan atau  tidak  sesuaidengan  barang  yang dipajang;
3. Kesan  masyarakan,  karena  banyaknya penipuan dalam bisnis online mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ini.  Kerena  sering  terjadi  pembeli  telah mengirimkan  sejumlah  uang  tetapi barang tidak dikirim;
4. Marak penipuan, bagi pelaku bisnis yang tidak  mempunya  perangkat  pengaman, baik  konsumen  maupun  produsen  akan mudah diterobos oleh para penipu;
5. Peran  dan  fungsi  hukum  belum  optimal dalam melindungi konsumen karena
5 Ibid ., hal 17
masih adanya konsumen yang ditipu oleh oknum pelaku bisnis online ; 6. Pengguna  internet  belum  untuk  tingkat naisonal,  pemakai  perangkat  internet masih  rendah  hal  ini  mempersulit  untuk pengembangan  bisnis  online  ditingkat daerah, khususnya daerah yang klasifikasi terpencil;
7. Penyelesaian  sengketa  antara  penyedia barang/jasa  dengan  pengguna  masih membutuhkan sistem yang solid.” 6 Kelemahan bisnis online meposisikan konsumen seringkali terlanggar hak-haknya dan  berada  di  posisi  lemah  dibandingkan dengan pelaku usaha. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul  dari  transaksi  elektronik  terutama dalam perlindungan hukum konsumen. Pada praktiknya,  ada  yang  mengharuskan konsumen  untuk  menanggung  akibat  dari membeli  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan oleh pelaku usaha.
Mekanisme  transaksi  elektronik  di Indonesia sering kali menimbulkan kerugian terhadap  korban.  Bentuk  kerugiannya adalah  produk  cacat,  kelalaian  bahkan korban  penanggungan  kerugian  berupa kehilangan uang tanpa  memperoleh barang yang  di  tawarkan,  meskipun  telah mengirimkan kewajiban untuk mengirimkan uang untuk pembelian barang tersebut.
Pada perlindungan konsumen, hukum  memberikan  perlindungan  berupa hak kepada konsumen untuk melaksanakan kekuasaannya  yaitu  mengharuskan  pelaku usaha  untuk  mengirimkan  produk  yang sudah  dibayar.  Pada  praktiknya,  ada pemahaman yang mengharuskan konsumen menanggung  akibat  dari  pilihan  yang diambilnya  yaitu  membeli  produk  berupa barang  dan  atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh pelaku  usaha.  Hal  tersebut  mengakibatkan kedudukan  konsumen  menjadi  lemah  dari segi perlindungan hukum.
6 Ibid ., hal. 18
Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik juga tidak menjelaskan tentang  pengertian “konsumen” dan  juga penegertian  “perlindungan  konsumen”  dan belum  memadai  maka  dari  itu  diperlukan perangkat  peraturan  untuk  mewujudkan keseimbangan  perlindungan  kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
Apabila konsumen telah melaksanakan kewajiban membayar produk yang dipesan maka ia dapat konsumen dapat menggunakan  haknya  berupa  kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya  menyerahkan  produk  yang sudah dibayar oleh konsumen. Pelaku usaha mempunyai  hak  relatif  yaitu  memperoleh pembayaran  yang  sudah  disepakati  oleh konsumen  atas  produk  yang  ditawarkan secara online . Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai  kewajiban  yaitu  pengiriman produk yang telah dibayar oleh konsumen.
Hak  dan  kewajiban  timbul  setelah terjadinya  kesepakatan  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  dan  berdasarkan kesepakatan  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  dan  berdasarkan  kesepakatan tersebut  pelaku  usaha  memiliki  hak  untuk mendapatkan pembayaran yang merupakan kewajiban  konsumen  yang  disertai  dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar.
Pada  tanggal  30  Maret  1999,  Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  DPR  telah menyepakati  suatu  rancangan  undang- undang  atau  RUU  yang  terkait  dalam  hal perlindungan  konsumen  yang  tentunya disahkan  oleh  pemerintah  yang  ternyata selama 20 tahun selalu diperjuangkan. RUU ini ternyata baru disahkan oleh pemerintah- pemerintah terkait pada tanggal 20 April
7 Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan .
(Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 20
8 Ibid .
9 Kompas. 16.000 Laporan Diterima Cek.Rekening.Id
Penipuan  Online  Capai  14.000 .  11  09 2018.  26 2  2019.
tahun 1999. Tentunya
dengan diundangkannya hal tersebut, masalah yang terkait  dengan  perlindungan  konsumen dapat  dimungkinkan  untuk  melakukan pembuktian  terbalik  jika  ternyata  nantinya terjadi  suatu  sengketa  diantara  konsumen melawan  pelaku  usaha.  Konsumen  bila dalam hal ini merasa bahwa kepentingannya dilanggar  dapat  mengadukan  ataupun memproses perkaranya melalui jalur hukum melalui  Lembaga  hukum  yaitu  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 7
Di dalam UUPK juga dapat dilihat hak- hak  yang  mestinya  didapatkan  oleh konsumen. Berdasarkan UUPK, perlindungan  konsumen  adalah  suatu bentuk  upaya  yang  akan  menjamin terciptanya  suatu  kepastian  hukum  yang akan memberikan suatu perlindungan dalam hal  ini  bentuk  perlindungannya  terhadap konsumen,  ada  4  (empat)  macam  hak ataupun  kepentingan  yang  mendasar  bagi konsumen, yakni sebagai berikut: 8
a) “Hak ataupun suatu kepentingan untuk mendapatkan suatu bentuk keamanan ( The right to be safety );
b) Hak mendapatkan informasi ( The right to get information );
c) Hak untuk memilih ( The right to choose necessary );
d) Hak  ataupun  kepentingan  untuk didengar ( The right to get heard ).”
Berdasarkan data dari keminfo telah ada  16.678  laporan  yang  masuk  ke  situs tersebut, data per 11 september 2018 kata Pelaksana  Tugas  Kepala  Biro  Humas Kementrian Kominfo Ferdinandus Setu. Dari seluruh laporan tersebut hampir, 14.000 di antaranya  merupakan  tindak  kejahatan berupa penipuan transaksi jual beli online. 9 Penangnanan kasus penipuan online
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/ 16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online- capai-14000>
di  Indonesia  setidaknya  dapat  dilihat  dari beberapa  kasus  yang  diputus  di  beberapa Pengadilan  Negeri,  seperti  Pada  Putusan
Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb, dengan
Terdakwa  Musbah  alias  Andi  Dwi  Susanto alias Sarbini Bin Mangkerru, Terdakwa yang terbukti melakukan penipuan online dijatuhi hukuman  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE  dimana  Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  dengan  pidana  10  (sepuluh) bulan. Demikia halnya Pada Putusan Negeri Bantul  Nomor  168/Pid.B/2015/  PN.  Btl dengan  Terdakwa  Udika  Als.  Adit,  Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar,  akan  diganti  dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sampang Nomor  128/Pid.B/2016/PN.  Spg  dengan Terdakwa  Fajar  Alfah  Bin  Mohammad  Alwi Rais,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana terhadap  Terdakwa  selama  1  (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan.
Dari beberapa kasus diatas, dakwaan yang  muncul  selalu  didasarkan  pada  Pasal 378 KUHP 10 dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE 11 . Dari  rumusan  keduanya  perlu  diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur  penipuan,  sementara  Pasal  28 Ayat  (1) UU  ITE  mengatur  mengenai  berita bohong  yang  menyebabkan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut memiliki
10 Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena
satu  kesamaan,  yaitu  dapat  mengakibatkan kerugian  bagi  orag  lain.  Akan  tetapi, rumusan  Pasal  28  Ayat  (1)  UU  ITE  tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri  sendiri  atau  orang lain” sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378 KUHP tentang penipuan. Dalam penerapannya  antara  kedua  pasal  tersebut tentu diperlukan kejelian, namun yang perlu digaris bawahi adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE  lebih  dikhususkan  untuk  tidak  pidana yang  merugikan  konsumen  dan  dilakukan melalui transaksi online .
Selanjutnya  dari  putusan-putusan  di atas,  tidak  di  dapati  satupun  putusan  yang menetapkan  bahwa  Terdakwa  harus memberikan  ganti  kerugian  kepada  Korban tindak pidana penipuan online . Hal ini tidak terlepas  dari  proses  pengajuan  ganti kerugian  yang  mesti  diajukan  secara terpisah oleh Korban kepada Jaksa Penuntut Umum  melalui  proses  penggabungan perkara selambat-lambatnya sebelum penuntut  umum  mengajukan  tuntutan pidana 12 atau dengan menggunakan mekanisme  Gugatan  Perdata  biasa  dengan model  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum dimana  Korban  harus  menunggu  adanya putusan  pengadilan  yang  telah  memutus perkara  pidana  yang dilakukan  oleh Pelaku tidak pidana (Tergugat). 13 Dengan demikian, apa yang diamanatkan  dalam  UUPK  perihal  hak-hak korban khususnya ganti kerugian akibat dari tindak  pidana,  hanya  kan  menjadi  cita-cita UUPK  dengan  kecenderungan  tidak  dapat direalisasikan.  Sebab  dalam  beberapa putusan  terkait  penipuan online ,  Majelis Hakim sama sekali tidak menyentil hak-hak
penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 378 KUHP 11 Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE 12 Pasal 98 Ayat (1) dan (2) KUHAP
13 Pasal 1365 KUHPerdata
yang  mestinya  diberikan  kepada  korban tindak  pidana  seperti  ganti  kerugian sebagaimana yang diatur dalam UUPK.
Tidak  terealisasinya  ganti  kerugian sekalipun  sudah  diatur  dalam  UUPK  tidak dapat  dilepaskan  dari  penggabungan perkara  sebagai  opsi  untuk  meminta  ganti kerugian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. 14 Perlu  diketahui  pula,  selain melalui  penggabungan  perkara,  untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan menggunakan gugatan perdata biasa dengan model  gugatan  perbuatan  melawan  hukum. Namun,  kelemahan  mekanisme  ini  adalah korban  tindak  pidana  harus  menunggu adanya  putusan  pengadilan  yang  telah memutus  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh Pelaku (Tergugat). 15

## Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dapat
Ditetapkan  Sebagai  Upaya  Melindungi Korban Penipuan Transaksi  Jual  Beli Online
Studi  tentang  kejahatan,  tidak terdapat kejahatan yang tidak menimbulkan  korban.  Dengan  demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal juga kejahatan tanpa korban  “ crime without victim ”,  akan  tetapi harus  diartikan  kejahatan  yang  tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalnya  penyalahgunaan  obat  terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku. 16
Dikatakan  tanpa  korban  tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa,  pihak  korban  adalah  partisipan utama  memainkan  peranan  penting. Bahkan  setelah  kejahatan  dilaksanakan. Dalam  masalah  penyelesaian  konflik  dan penentuan  hukuman  bagi pihak  pelaku,
14 Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 98 Ayat (1) KUHAP 15 Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang
dapat  juga  terjadi  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pihak  korban  apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan korban. 17
Peranan  korban  kejahatan  ini diantara  lain  berhubungan  dengan  apa yang  dilakukan  oleh  pihak  korban, bilamana  dilakukan  sesuatu,  dimana  hal tersebut  dilakukan.  Peranan  korban  ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban  serta  pihaknya,  pihak  lain  dan lingkungannya.  Antara  pihak  korban  dan pelaku  terdapat  hubungan  fungsional. Bahkan  dalam  terjadinya  kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. 18
Perlunya  diberikan  perlindungan hukum  kepada  korban  kejahatan  secara memadai  tidak  saja  merupakan  isu nasional,  tetapi  juga  internasional.  Oleh karena itu, masalah ini, perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari  dibentuknya Declaration  of  Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, sebagai hasil dari The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and  Treatment  of  Ofenders , yang berlangsung  di  Milan,  Italia,  September 1985. 19
Sepanjang menyangkut korban kejahatan  dalam  Deklarasi  PBB  tersebut telah  menganjurkan  agar  paling  sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:
1. “Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan  diperlakukan  secara  adil  ( acces  to justice and fair treatment );
2. Pembayaran  ganti  rugi ( restitution )  oleh
yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Pasa 1365 KUHPerdata 16 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) hal: 76 17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid, Hlm: 177
pelaku  tindak  pidana  kepada  korban, keluarganya  atau  orang  lain  yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang- undangan yang berlaku;
3. Apabila  terpidana  tidak  mampu,  negara diharapkan membayar santunan
( compensation )  finansial  kepada  korban, keluarganya,  atau  mereka  yang  menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan  materiil,  medis,  psikologis  dan sosial  kepada  korban,  baik  melalui negara,
sukarelawan, masyarakat ( assistance ).”
Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul restorative justice , maka  restitusi  dipandang  sebagai  sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata  dari  korban  yang  dapat  dinilai dengan
uang. Restorative
justice memberikan  ruang  yang  besar  bagi tercapainya  kesepakatan  antara  korban pelaku,  dan  dalam  konteks  kesepakatan  ini salah satu komponennya adalah pembayaran  ganti  rugi  dari  pelaku  kepada korban  atau  keluarga  korban  atau  ahli warisnya. 20 Restitusi  merupakan  implikasi dari  pergeseran  paradigma  pemidanaan; dari  yang  berorientasi  kepada  pembalasan ( retributive  justice )  ke  yang  berorientasi pemulihan  ( restorative  justice ).  Restitusi merupakan  salah  satu  upaya  untuk memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan korban  yang  selama  ini  dilupakan  dalam sistem peradilan pidana. 21
Bila dilihat dari perspektif restoratve justice ¸ yang menempatkan kejahatan adalah konflik  orang  perseorangan 22 ,  pemenuhan ganti rugi  oleh pelaku  kepada korban  atau
20 Ahmad Sofian, Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia, Rubric  of  Faculty  Members , https://business- law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif- indonesia/ , diakses pada 1 September 2019
21 Marcus A. Asner dalam Mahrus Ali. 2018. Kompensasi dan  Restitusi  Yang  Berorientasi  Pada  Korban  Tindak Korban  Tindak  Pidana , Jurnal  Yuridika,  Vol.  33  No.  2, hlm. 280
yang  disebut  sebagai  restitusi  merupakan hal  yang  harus  dilakukan  sebab  kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar  hak  masyarakat  (kepentingan publik),  kepentingan  negara,  dan  juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.
Kejahatan  tidak  lagi  dikonsepsikan sebagai  pelanggaran  terhadap  kepentingan negara,  tetapi  melanggar  dan  merugikan korban. 23 Hal  demikian  dapat  dilihat  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan perlindungan korban tindak pidana khususnya restusi.
Pengaturan  tentang  restitusi  di Indonesia  setidaknya  terdapat  dalam  7 (tujuh) undang-undang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  khususnya dalam Pasal 98-101;
2. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia, khususnya Pasal 35;
3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme, khususnya dalam Pasal 36-
42;
4. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlidungan  Saksi  dan  Korban, khususnya dalam Pasal 7A;
22 Op. Cit ., Rena Yulia, … Hlm. 187
23 Juan  Cardenas.  1986. The  Crime  Victim  in  The Prosecutorial  Process. Harvard  Journal  of  Law  &  Public Policy.  9,  359-360,  dalam  Mahrus  Ali.  2018  Kompensasi dan  Restitusi  Yang  Berorientasi  Pada  Korban  Tindak Korban Tindak Pidana . Jurnal Yuridika. Vol. 33 No. 2. hal. 262
5. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tidnak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melalui Pasal 48-50;
6. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui Pasal 71D; dan
7. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui Pasal 10.
Perihal proses permohonan restitusi di  Indonesia dapat dilakukan  melalui  tiga cara,  yaitu:  (1)  melalui  Penggabungan Perkara  Ganti  Kerugian;  (2)  melalui Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum;  (3) dan melalui Permohonan Restitusi.
Penggabungan
perkara ganti kerugian, secara khusus diatur dalam Bab XIII  KUHAP  yang  mengatur  dari  Pasal  98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentuk an bahwa, “Jika suatu perbuatan yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas  permintaan  orang  itu  dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada perkara pidana itu.” Untuk itu
permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat  (2)  KUHAP  diajukan  selambat- lambatnya  sebelum  penuntut  umum mengajukan  tuntutan  pidana.  Dalam  hal penuntut  umum  tidak  hadir,  permintaan diajukan  selambat-lambatnya  sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Pada  saat  korban  tindak  pidana meminta  penggabungan  perkara  ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya
24 liihat Pasal 99 Ayat (1) KUHAP
25 lihat Pasal 99 Ayat (3) KUHAP.
26 lihat Pasal 100 Ayat (1) KUHAP.
untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran  dasar  gugatan  dan  tentang hukuman  penggantian  biaya  yang  telah dikeluarkan  oleh  korban. 24 Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya  akan  mendapatkan  kekuatan hukum  tetap  apabila  putusan  pidananya juga  telah  mendapat  kekuatan  hukum tetap. 25 Begitu  juga  apabila  Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka  Putusan  Ganti  rugi  otomatis  akan mengalami  hal  yang  sama. 26 Namun, apabila  perkara  pidana  tidak  diajukan banding  maka  permintaan  banding mengenai  putusan  ganti  rugi  tidak diperkenankan banding. 27 Mekanisme
pemeriksaan
penggabungan  perkara  ganti  kerugian  ini berdasarkan  ketentuan  Pasal  101  KUHAP menggunakan  mekanisme  yang  diatur dalam Hukum Acara Perdata.
Selanjutnya,  permohonan  restitusi dilakukan  dengan  menggunakan  Gugatan Perdata  biasa  dengan  model  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum.  Dalam gugatan  ini,  Penggugat,  dalam  hal  ini korban  tindak  pidana,  tentu  harus menunggu  adanya  putusan  Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat). 28 Terakhir, permohonan restitusi dapat  dilakukan  melalui  pengajuan permohonan kepada Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Namun, pengajuan  ini  terbatas  pada  beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban.  Dimana  secara  teknis, diatur  dalam  PP  No.  44  Tahun  2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan
27 lihat Pasal 100 Ayat (2) KUHAP
28 Pasal 1365 KUHPerdata
Peraturan  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Operasional Prosedur
Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.
Sekalipun  telah  diatur  sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan,  restitusi  atau  ganti kerugian  tetaplah  menjadi  hanya  menjadi opsi  atau  pilihan  yang  pengajuannya tergantung dari keinginan korban.
Restitusi  atau  ganti  kerugian  belum menjadi kewajiban yang harus diperintahkan  oleh peraturan  perundang- undangan  untuk  dipenuhi  oleh  pelaku tindak pidana terlepas dari apakah korban menginginkannya atau tidak.
Bila dilihat dari perspektif restoratve justice ¸  yang  menempatkan  kejahatan adalah  konflik  orang  perseorangan 29 , pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban  merupakan  hal  yang  harus dilakukan  sebab  kejahatan  sebagai pelanggaran,  pertama  dan  terutama melanggar  hak  perseorangan  disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan  juga  sesungguhnya  melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.
Perlu  diketahui,  korban  dalam beberapa  tindak  pidana  secara  umum sangat  awam  perihal  ganti  kerugian  yang mestinya didapatkannya. Sehingga, karena ketidak  tahunannya  atas  ganti  kerugian tersebut, hak-hak yang mestinya didapatkan  oleh  korban  melalui  ganti kerugian  atau  restitusi  tidak  terpenuhi. Dengan  realitas  tersebut,  pada  akhirnya ada  keadilan  yang  tidak  dipenuhi sekalipun  proses  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  telah  berjalan  dan  telah diputus.  Sebab  proses  dan  putusan tersebut dapat dianggap tidak memperhatikan  hak-hak  yang  mestinya didapatkan oleh korban. Seperti yang
diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang menyatakan  bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Oleh  karena  itu,  menjadikan  ganti kerugian  sebagai  pidana  tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali  tidak  didapatkan  oleh  korban dari  tindak  pidana  sekalipun  proses hukum teradap pelaku tindak pidana telah dilakukan.
Revisi  UU  ITE  dengan  memasukan ganti  rugi  dalam  bentuk  restitusi  sebagai pidana  tambahan  juga  akan  menjamin terwujudnya  kepastian  hukum  sebab setiap  korban  dari  tindak  pidana khususnya  konsumen  yang  mengalami kerugian  akibat  transaksi  jual  beli online akan  mendapat  apa  yang  seharusnya menjadi  haknya.  Diaturnya  ganti  rugi dalam  bentuk  restitusi  sebagai  pidana tambahan  dalam  Revisi  UU  ITE  akan menjelaskan  bagimana  politik  hukum pidana kedepannya yang mengamanatkan adanya pembaharuan hukum pidana yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.

## PENUTUP
UU  ITE  hanya  mengatur  tentang pidana  pokok  terhadap  pelaku  tindak pidana penipuan transaksi jual beli online .
Dari  beberpa  kasus  terkait  penipuan transaksi  jual  beli online ,  secara  umum tidak  memutus  ganti  rugi  dalam  bentuk restitusi  yang  mestinya  diberikan  kepada korban akan tetapi hanya memutus pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti  rugi  dalam  bentuk  restitusi  hanya sebagai  pilihan  dalam  sistem  hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya
dapat  dilihat  dalam  Pasal  98-101  KUHAP, Pasal  1365  KUHPer.  Kewajiban  restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU
Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Padahal restitusi  terhadap  korban  telah  dapat dikatakan  sebagai  pemenuhan restorative justice dimana merupakan konsep keadilan yang  sedang  ingin  dicapai  dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Ganti  rugi  dalam  bentuk  restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak  yang  selama  ini  seringkali  tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun  proses  hukum  teradap  pelaku tindak  pidana  telah  dilakukan.  Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang  pada  umumnya  awam  perihal restitusi  mengharuskan  restitusi  untuk diatur  sebagai  pidana  tambahan.  Dilihat dari  perspektif restoratve  justice ,  dimana merupakan  konsep  yang  sudah  dipakai  di beberapa  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia,  menempatkan  kejahatan adalah  konflik  orang  perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada  korban  atau  yang  disebut  sebagai restitusi  merupakan  hal  yang  harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran,  pertama  dan  terutama melanggar  hak  perseorangan  disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

## REFERENSI
Buku
Maskun.  (2013). Kejahatan  Siber  Cybercrime . Jakarta: Kencana.
Susanto, Happy. (2008) Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.
Widodo.  (2013)  Hukum  Pidana  di  Bidang Tekhnologi  Informasi.  Yogyakarta:
Aswada Persindo. Yulia, Rena. (2010) Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Artikel Jurnal
Ali,  Mahrus  &  Wibowo,  A.  (2018).  “Kompensasi dan  Restitusi  Yang  Berorientasi  Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana.” Yuridika , 33 (2)
Putra,  Setia.  (2014).  "Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E-
Commerce." Jurnal Ilmu Hukum 5. (2), 197-208.

## Web Resmi
Kompas, 16.000 Laporan Diterima Cek.Rekening.Id Penipuan Online Capai 14.000,
https://nasional.kompas.com/read/2 018/09/11/15014481/16000- laporan-diterima-cekrekeningid- penipuan-online-capai-14000 , diakses pada tanggal 26-02-2019, pukul 21:24 WIB
Sofian, Ahmad, Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesi, Rubric of Faculty Members, https://businesslaw.binus.ac.id/2018/0 5/30/restitusi-dalam-hukum-positif- indonesia/ , diakses pada 1 September 2019

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8    Tahun  1981

## Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik