## KEDUDUKAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
M. Hajir Susanto 1 , Yonika Puspitasari 2 , Muhammad Habibi Miftakhul Marwa 3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email: hajir.susanto@law.uad.ac.id Email: yonika1400024134@webmail.uad.ac.id Email: habibi.marwa@law.uad.ac.id

## Abstract
Constitutionally, every citizen has civil rights that must be guaranteed and protected. Not all  children  are  born  lucky.  There  are  children  born  from  legal  marriage  bonds  called legitimate children. Meanwhile, the so-called illegitimate child is a child born not in a legal marriage  where  the  man  and  woman  are  still  virgins  and  virgins.  The  existence  of differences  in  the  rights  received  by  legitimate  children  and  illegitimate  children  is interesting to  study  using various  perspectives,  one  of  which  is  the  perspective  of  Islamic law.  This  research  is  normative  research  using  secondary  data  sources  obtained  through literature  study.  The  data  obtained  were analyzed  descriptively  using  the concept Islamic law approach. The lineage of children in Islamic law is distinguished between children who are not fertilized in a legal marriage but are born in a legal marriage, with children who are  fertilized  and  born  outside  legal  marriage.  The  position  of  an  illegitimate  child according  to  Islamic  law  only  has  a  civil  relationship  with  the  mother  and  the  mother's family. As for the relationship of a child out of wedlock with his father according to Islamic law,  that  is,  he  does  not  have  civil  rights  in  the  form  of  no  nasab  relationship,  does  not inherit from each other, and cannot become a marriage guardian.
Keywords: Children Out of Wedlock, Civil Rights, Islamic Law.

## Abstrak
Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus dijamin dan  dilindungi.  Tidak  semua  anak  lahir  bernasib  baik.  Ada  anak  dilahirkan  dari  ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka  dan  perawan.  Adanya  perbedaan  hak  yang  diterima  anak  sah  dengan  anak  luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  sumber  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara deskriptif menggunakan pendekatan konsep hukum Islam. Nasab anak dalam hukum Islam dibedakan  antara anak  yang  dibuahi  tidak  dalam  perkawinan  sah  namun  dilahirkan  dalam perkawinan  yang  sah,  dengan  anak  yang  dibuahi  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang sah.  Kedudukan  anak  luar  kawin  menurut  hukum  Islam  hanya  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu.  Adapun  hubungan  anak  luar  kawin  dengan bapaknya  menurut  hukum  Islam,  yakni  tidak  memilik  hak  keperdataan  berupa  tidak  ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.
Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Keperdataan, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  memiliki  pengaturan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  untuk menjamin  setiap  warga  negara.  Pasal  28B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (disingkat  UUD  NRI  1945)  menyatakan  bahwa  hak  setiap  orang untuk  membentuk  keluarga  dan  memperoleh  keturunan  melalui  ikatan  perkawinan  yang sah.  Namun,  kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ada  seorang  anak  yang  terlahir tidak  melalui  perkawinan  yang  sah.  Kelahirannya  membuat  masu  keluarga  karena  anak tersebut  dihasilkan  dari  hubungan  di  luar  nikah  yang  tidak  dibenarkan  oleh  agama  dan norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Anak  yang  demikian  disebut  anak  luar  kawin,  yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sementara perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya (Manan, 2008: 80).
Anak  dalam  lingkungan  hukum  keluarga  senantiasa  berkaitan  dengan  persoalan hubungan  antara  anak  dengan  orang  tuanya  dan  hubungan  anak  dengan  keluarga.  Pada prinsipnya  setiap  anak  berhak  mendapatkan  hak  keperdataan.  Anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  perkawinan  yang  sah  memiliki  status  dan  kedudukan  yang  sah  juga  di  mata hukum,  begitu  sebaliknya  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  sah  akan menyandang  anak  luar  kawin.  Persoalan  mengenai  kedudukan  anak  yang  lahir  di  luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi  keluarga.  Namun  demikian,  hukum  harus  memberikan  respon  terhadap problematika  yang  sedang  dihadapi  masyarakat  sebagai  bentuk  untuk  memberikan kepastian  hukum,  mengingat  anak  luar  nikah  tidak  hanya  berdampak  pada  aspek  hukum saja tetapi juga persoalan sosial yang dapat menghambat hidup masa depan anak  (Mangiri,

## 2016: 28).
Pokok persoalan anak luar kawin berada pada hubungan hukum antara anak dengan ayah  biologisnya.  Sementara  hubungan  anak  dengan  ibu  tidak  menjadi  soal,  karena hubungan  hukum  itu  timbul  dengan  sendirinya  tanpa  diawali  dengan  perbuatan  hukum, kecuali  sebagaimana  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (disingkat KUH  Perdata)  yang  menganut  prinsip  pengakuan  mutlak,  yakni  ibu  kandung  (biologis) tidak  serta  merta  menjadi  ibu  yang  memiliki  hubungan  perdata  dengan  anaknya  tanda perbuatan hukum berupa pengakuan. Pengaturan ini tentu berbeda dengan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (disingkat  Undang-Undang  Perkawinan)  yang menegaskan  kalau  anak  yang  lahir  demi  hukum  secara  otomatis  memiliki  hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melalui lembaga pengakuan (Maulina et al., 2013: 7).
Secara  konstitusional  setiap  anak  berhak  mendapatkan  hak-haknya  yang  telah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan  negara  wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  setiap  anak.  Adanya  perbedaan  hak keperdaan  antara  anak  sah  dan  anak  luar  kawin  menimbulkan  persoalan  di  masyarakat. Melihat  problem  yang  demikian  maka  ada  sebagian  masyarakat  yang  berupaya  ke Mahkamah  Konstitusi  yakni  Aisyah  Mochtar  untuk  mengajukan  permohonan  uji  materiil atas dasar hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  karena  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1). Hingga  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan judicial  review dan
mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17 Februari 2012 yang intinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibu  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  bagaimana  kedudukan  hak  keperdataan  anak  luar kawin perspektif hukum Islam?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif berupa penelitian hukum normatif (normative  legal  research) dengan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka (literatur  research) dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  menggunakan  pendekatan  konsep (conceptual  approach) (Dewata  &  Achmad,  2010:  186) hukum  Islam  yang  membahas mengenai anak luar nikah .

## PEMBAHASAN
Penentuan Nasab Anak dalam Hukum Islam
Hubungan  kekeluargaan  dalam  konsep  hukum  Islam  disebut nasab. Menurut Wahbah  Zuhaili, nasab adalah  sandaran  yang  kokoh  untuk  meletakkan  suatu  hubungan kekeluargaan  berdasarkan  kesatuan  darah  (Witanto,  2012:  78).  Kajian  hukum  Islam membedakan anak luar  nikah menjadi menjadi  dua  kategori.  Pertama.  Anak  yang  dibuahi tidak  dalam  perkawinan  yang  sah,  namun  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah.  Imam
Syafii  dan  Imam  Malik,  berpendapat  anak  yang  lahir  setelah  enam  bulan  dari  perkawinan ibu  dan  bapaknya,  maka  anak  tersebut  dapat  di nasab kan  kepada  bapaknya.  Namun,  jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dapat di nasab kan kepada ibunya saja.
Imam  Abu  Hanifah,  berpendapat  beda,  menurutnya  anak  luar  kawin  tetap  di nasab kan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Kedua. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak yang demikian ini disebut anak zina dan anak li’an.
Anak dengan kategori anak zina dan anak li’an memiliki akibat hukum berupa: (1) Tidak  memiliki  hubungan nasab dengan  bapaknya,  melainkan  hanya  dengan  ibu  dan keluarga  ibu  saja.  Dalam  hal  ini  bapak  tidak  memiliki  kewajiban  memberikan  nafkah kepada  anak,  namun  secara  biologis  tetap  sebagai  anaknya.  Dapat  dikatakan  hubungan yang  terjadi  adalah  bukan  hubungan  hukum  tetapi  hanya  hubungan  manusiawi.  (2)  Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan hukumnya hanya dengan ibu.  Hal ini dapat  dipahami  karena  salah  satu  rukun  dan  syarat  untuk  dapat  saling  mewarisi  adalah adanya hubungan hukum nasab dengan pewaris. (3) Bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar kawin (Witanto, 2012: 79).
Hukum  Islam  mensyaratkan  ada  empat  hal  agar nasab anak  dianggap  sah.  (1) Kehamilan  seorang  istri  bukan  hal  yang  mustahil,  maksudnya  normal  dan  wajar  untuk hamil.  Menurut  Imam  Abu  Hanifah,  meskipun  suami-istri  tidak  melakukan  hubungan seksual tetapi anak tersebut lahir dari istri yang dinikahi secara sah, maka status anak yang dilahirkan  tersebut  adalah  anak  sah.  (2)  Tenggang  waktu  kelahiran  dengan  pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak akad perkawinan dilangsungkan. Para ulama sepakat mengenai  hal  ini,  bahwa  enam  bulan  sebagai  masa  terpendek  dari  suatu  kehamilan.  (3) Anak  yang  lahir  terjadi  dalam  waktu  kurang  dari  masa  sepanjang  kehamilan.  (4)  Suami
tidak  ingkar  terhadap  anak  tersebut  melalui  lembagana  yang  dinamakan li’an. Apabila suami  meragukan  akan  batas  minimal  antara  waktu  perkawinan  dengan  kelahiran,  maka suami  dapat  mengingkari  anak  yang  dikandung  istrinya  dengan  cara li’an. Baik  batas minimal  tidak  terpenuhi  dalam  hal  kehamilan  atau  bahkan  batas  maksimal  kehamilan terlampaui  (Manan,  2008:  79).  Seorang  suami  yang  berhasil  membuktikan  pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak terhadap status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan saat itu juga hubungan keperdataan dengan bapaknya terputus. Berdasarkan  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (disingkat  KHI)  Pasal  102  ayat  (1)  menjelaskan bahwa  suami  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  gugatan  pengingkaran  anak  yaitu 180 sejak kelahiran anak atau sejak 360 hari sejak putusnya perkawinan.

## Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam
Allah Swt. tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi  lebih  ditekankan  pada  aspek  ketakwaan  orang.  Sebagaimana  firman  Allah  Swt.: “…sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  sisi  Allah  adalah  yang  paling  bertakwa kepada Allah.” (Q.S. Al-Hujurat: 13). Islam sebagai agama tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Begitu juga dosa yang dilakukan orang tua tidak dapat diturunkan begitu saja kepada anaknya. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina. Bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina.
Pembahasan  mengenai  status  dan  kedudukan  anak  luar  nikah  dengan  orang  tua biologis dalam hukum Islam menimbulkan persoalan di kalangan ulama fikih. Para ulama berbeda  pendapat  mengenai  apakah  anak  perempuan  hasil  perzinahan  itu  dapat  dinikahi
atau  tidak  oleh  ayah  biologisnya.  Hal  ini  seperti  yang  ditegaskan  dalam  KHI  bahwa  anak luar  nikah  (perempuan)  tidak  memiliki  hubungan nasab dengan  bapaknya . Jika  anak tersebut  tidak  memiliki nasab dengan  ayah  biologisnya,  maka  yang  bersangkutan  akan terbebas  dari  larangan  menikah  dengan  calon  pasangan  yang  masih  memiliki  hubungan nasab, kerebat semenda, dan pertalian persusuan.
Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat laki-laki (bapak biologis) boleh menikahi anak  perempuan,  cucu  perempuan,  saudara  perempuan,  keponakan  perempuan  hasil perzinahannya, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki nasab dengan bapak biologis.  Tentu  ini  akan  menimbulkan  perdebatan  ketika  dihubungkan  dengan  larangan perkawinan  karena  masih  memiliki  pertalian  persusuan,  sebab  susu  yang  diminum  anak akan mengalir menjadi darah dan daging di tubuhnya (Witanto, 2012: 79).
Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah harus dipahami secara  menyeluruh,  melihatnya  tidak  hanya  dari  perbuatan  orang  tuanya  tetapi  juga menyangkut  anak  yang  dilahirkan.  Namun,  jumhur  ulama  secara  tegas  telah  menyatakan bahwa  anak  luar  nikah  tidak  dapat  dinasabkan  dengan  bapak  biologisnya.  Ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan hukum para ulama. Meskipun demikian, bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat menelantarkan begitu saja terhadap anak yang  diyakini  berasal  dari  benihnya.  Masih  ada  sisi  kemanusiaan  yang  dapat  diberikan bapak  kepada  anak,  meski  secara  hukum syar’i hal  itu  tidak memiliki nasab .  Jadi,  secara moral  kemanusiaan  bapak  memiliki  kewajiban  mencukup  kebutuhan  anak,  karena  agama tidak membenarkan penelantaran anak.
Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam
Pengaturan  hukum  perkawinan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang
beragama  Islam  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  BAB  II  tentang  Dasar-Dasar Perkawinan. Dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar akad dan upacara perkawinan, lebih  dari  itu  merupakan  bentuk  ibadah  kepada  Allah  karena  tujuan  dari  perkawinan menurut  Islam  salah  satunya  adalah  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  zina.  Pasal  4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan”.  Pernyataan Pasal  4  KHI  menegaskan  adanya  kesesuaian  antara  KHI  dengan  Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena KHI disusun sebagai pelaksanaan praktis yang bertujuan untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sebagai induk dari KHI.  Seluruh  materi  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dipindahkan  ke  dalam  KHI meskipun  dengan  rumusan  yang  berbeda  (Syarifuddin,  2007:  31).  Pasal  5  ayat  (1)  KHI menegaskan  “Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan  harus  dicatat”  dan  Pasal  6  ayat  (2)  “perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum”.  Dengan demikian  pencatatan  perkawinan  ini  sangat  penting  dalam  rangka  menciptakan  kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama.
Pengaturan  perkawinan  tidak  hanya  dilihat  dari  hukum  agama  saja,  namun  ada peran pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya  yaitu  dengan  melakukan  kewajiban  pencatatan  perkawinan  bagi  yang melangsungkan  perkawinan  yaitu  dengan  penerbitkan  Akta  Nikah  yang  menyatakan  telah terjadi  perkawinan  antara  suami  istri  yang  sah  menurut  agama,  sekaligus  diakui  sah  oleh pemerintah.  Pasal  99  KHI  menyebutkan pengertian anak  sah  yaitu  “Anak  yang  dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,  hasil perbuatan suami istri yang  sah diluar rahim
dan  dilahirkan  oleh  istri  tersebut”.  Dengan  menggunakan  logika argumentum  a  contrario terhadap Pasal tersebut, anak luar kawin dapat dipahami sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.
Akibat  hukum  dari  anak  luar  kawin  menurut  hukum  Islam  yaitu  anak  tidak memperoleh  hubungan nasab ,  nafkah,  hak  waris,  pemeliharaan  (pengasuhan  anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdata timbul dari adanya  hubungan nasab .  seperti  yang  telah  dijelaskan  kesebelumnya  bahwa nasab adalah pertalian  atau  perhubungan  yang  menentukan  asal-usul  seorang  manusia  dalam  pertalian darahnya  (Witanto,  2012:  84).  Tujuan  perkawinan  dalam  Islam  salah  satunya  untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang jelas dari  anak  yang  akan  dilahirkan  tersebut.  Artinya,  anak  sah  mempunyai  ayah  dan  ibu, sedangkan  anak  yang  dilahirkan  di  luar ikatan  perkawinan,  status  anak  hanya  mempunyai nasab dengan  ibu  dan  keluarga  ibu,  sementara  ia  (anak  yang  dilahirkan  di  luar  ikatan perkawinan) tidak memiliki nasab dengan bapak atau keluarga bapaknya.
Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang melekat padanya yakni:
Pertama. Hak mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk memiliki  keturunan,  sehingga  anak  yang  lahir  memiliki  status  sebagai  anak  sah  yang mempunyai  seorang  ayah  dan  ibu.  Menurut  Pasal  103  KHI  bahwa  asal  usul  anak  dapat diketahui  dengan  bukti  akta  kelahiran  atau  alat  bukti  lainnya.  Apabila  akta  kelahiran  atau alat  bukti  lainnya  tidak  ada,  maka  Pengadilan  Agama  dapat  mengeluarkan  penetapan tentang  asal  usul  anak  setelah  diadakan  pemeriksaan  secara  teliti  berdasarkan  bukti-bukti yang sah. Berdasarkan ketetapan Pengadilan Agama tersebut, instansi pencatatan kelahiran
yang  ada  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Agama  tersebut  mengeluarkan  akta  kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Anak luar kawin berhak mendapat akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraanya  dan  mengetahui  asal  usulnya.  Namun,  berbeda  dengan  anak  sah  di mana  dalam  akta  kelahiran  nama  ayah  dicantumkan  di  dalamnya,  sementara  anak  luar kawin  nama  ayah  tidak  dicantumkan.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  di  hadapan  hukum anak  tersebut  lahir  dari  perkawinan  di  luar  nikah,  tidak  catatkan  sehingga  tidak  dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tuanya.
Kedua. Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal  28B  menyatakan  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak di antaranya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini  sebagai  wujud  untuk  mengembangan  potensi  intelektual  anak  (Candra,  2018:  64). Namun, beban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak luar kawin dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya.
Ketiga.  Hak  nafkah.  Anak  luar  kawin  hanya  memiliki  hubungan nasab dengan ibunya,  maka  hal  yang  berhubungan  dengan  pemberian  nafkah  hanya  ditanggung  oleh pihak ibu dan keluarga ibunya. Sesuai Pasal 100 KHI “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  sehingga  tidak ada  kewajiban  ayah  biologis  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak  tersebut.  Meskipun
dalam  kehidupan  masyarakat  ada  beberapa  ayah  biologis  yang  memberi  nafkah  kepada anak  luar  kawin,  namun  hal  itu  hanya  bersifat  tanggungjawab  kemanusiaan  bukan tanggungjawab hukum. Sehingga, anak tersebut secara hukum tidak berhak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya (Susanti, 2013: 4).
Keempat. Hak perwalian. Jika hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah lahir anak perempuan dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologis tidak berhak  atau  menikahkan  anak  tersebut  sebagai  wali  nikah.  Pasal  20  KHI  menyebutkan bahwa  “Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh”.
Kelima.  Hak  warisan.  Hukum  Islam  menetapkan  bahwa  anak  menempati  garis kewarisan  pertama  dalam  hak  menerima  warisan  dari  orang  tuanya.  Namun,  ini  tidak berlaku bagi anak luar kawin yang statusnya sebagai anak tidak sah yang hanya  memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 100 KHI menyatakan “Anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.”  Pasal  171  huruf  c  KHI  “Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pernyataan di atas  menegaskan  bahwa  Pasal  100  KHI  mengatur  mengenai  kedudukan  anak  luar  kawin, sementara Pasal 171 huruf c KHI mengatur mengenai ahli waris yang berhak mendapat hak warisan.  Ringkasnya,  karena  anak  luar  kawin  hanya  memiliki nasab dengan  ibu  dan keluarga  ibunya,  maka  anak  luar  nikah  hanya  bisa  saling  mewarisi  dari  ibu  dan  keluarga ibunya, sementara dengan bapak dan keluarga bapaknya tidak bisa saling mewarisi.  Anak luar  kawin  hanya  memiliki  hubungan nasab dengan  ibunya,  dalam  hal  ayah  meninggal
dunia tanpa adanya itshbat nikah (pengakuan/pengesahan perkawinan) antara ayah dan ibu maka anak luar kawin itu tidak mewarisi dari ayahnya. Hal ini dipertegas dalam fatwa MUI dalam  putusannya  tanggal  31  Oktober  2012  yang  menyatakan  bahwa  anak  luar  kawin hanyalah berhak atas wasiat wajibah (Sabila, 2017: 103). Status anak di luar kawin (zina) dalam khasanah ilmu fikih menimbulkan persoalan terhadap orang tua biologisnya. Fuqaha sepakat  bahwa  apabila  terjadi  zina  antara  orang  tua  anak,  maka  tidak  ada  hak  mewarisi antara  anak  yang  dilahirkan  melalui  zina  dan  orang-orang  yang  lahir  dari  mani  orang tuanya,  sebab  anak  tersebut  secara  syariah  tidak  memiliki nasab yang  sah  dengannya (Witanto, 2012: 87).

## SIMPULAN
Kedudukan  anak  menurut  hukum  Islam  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  KHI pada prinsipnya memiliki perspektif yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 100  KHI  memuat  rumusan  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan  keluarga  ibunya.  Walaupun  secara  hukum  keperdataan  Islam  anak  luar  nikah  tidak memiliki  hubungan nasab dengan  bapak  biologisnya,  bukan  berarti  bapak  biologis  secara kemanusiaan  tidak  memiliki  tanggungjawab  kepada  anak  yang  dilahirkan  hasil  dari benihnya.  Anak  luar  nikah  perspektif  hukum  Islam  tidak  memperoleh  pengakuan  dari bapak biologis, sehingga tidak berhak mendapatkan hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali. Adapun terkait hak nafkah, anak luar kawin berhak memperoleh nafkah  dari  ayah  biologis  seperlunya  hingga  berusia  selaku  hukuman ta’  zir untuk bapaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Candra,  M.  (2018). Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia :  Analisis  tentang Perkawinan di Bawah Umur (1st ed.). Prenadamedia Group. Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (I). Pustaka Pelajar.
Manan, A. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
Syarifuddin,  A.  (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (2nd ed.). Prenada Media. Witanto,  D.  Y.  (2012). Hukum  Keluarga :  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca Keluarnya  Putusan  MK  Tentang  Uji  Materiil  UU  Perkawinan (Pertama).  Prestasi Pustaka.

## Jurnal
Mangiri,  C.  M.  (2016).  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Menurut  Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik. Lex Crimen , V (7), 27–34. Maulina,  D.,  Sugijono,  &  Susanti,  D.  O.  (2013).  Legitime  Portie  Bagi  Anak  Luar  Kawin Yang  Diakui  Secara  Sah  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember , 1 , 1–11. Sabila,  H.  M.  (2017).  Analisis  Pasal  100  Komplikasi  Hukum  Islam  tentang  Nasab  Luar Perkawinan  dan  implikasinya  Terhadap  Akta  Kelahiran  dalam  Perspektif  Hukum Islam. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo . Susanti, A.  D. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak  Luar Kawin Dilihay dari Seri Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Opinion , 1 (4), 1–9.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1 Undang-Undang R.I. No.16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 186
Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam