## Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda

## Husni Thamrin
1 * 1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: thamrin@stih-awanglong.ac.id *
Submission   2018-04-10 Review 2018-05-20 Publication 2018-06-27

## ABSTRAK
Hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  adalah  hak pakai  dan  hak  pengelolaan.  Pemahaman  pemerintah  daerah  terkait  hak  pengelolaan atas  tanah  belum  dipahami  dengan  baik  khususnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  terhadap  hak  pengelolaan  atas  tanah,  sehingga  akibatnya  sering ditemukan berbagai macam kebijakan pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang tidak sesuai peruntukkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  ada.  Oleh  karenanya  perlu  menjadi  perhatian  untuk  setiap stakeholder terkait bukan  hanya  masyarakat,  namun  juga  pemerintah  daerah  itu  sendiri  untuk  dapat memahami ruang lingkup hak pengelolaan atas tanah yang ada pada pemerintah daerah secara  menyeluruh.  Berdasarkan  urgensi  tersebut,  maka  dirasa  perlu  dilaksanakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  bertemakan “Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda”. Kegiatan ini dilakukan melalui  metode  ceramah,  dan  diskusi  antara  peserta  sosialisasi.  Hasilnya “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda”, disambut antusias oleh peserta sosialisasi yang dalam hal ini mengundang stakeholder terkait  yaitu  jajaran  kepegawaian  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  yang  memiliki kewenangan  menangani  hak  pengelolaan  atas  tanah  di  Kota  Samarinda  beserta  tokoh masyarakat Kota Samarinda yang menjadi target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Pemerintah Daerah, Kota Samarinda .

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  elemen  penting  bagi  keberlanjutan  hidup  manusia,  oleh  karenanya peruntukkan  tanah  sangat  diperlukan  bagi  seluruh  umat  manusia  mulai  dalam  hal bercocok  tanam,  penyediaan  air  bersih,  serta  membangun  rumah.  Mengingat pentingnya penggunaan tanah, maka sudah seharusnya negara yang direpresentatifkan oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah Indonesia mengeluarkan sejumlah produk  kebijakan  terhadap  penguasaan  atas  tanah  baik  untuk  individu  maupun golongan  hingga  kebijakan  terkait  penggunaan  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh pemerintah daerah. Salah satu wilayah yang memiliki ukuran tanah cukup luas adalah Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kota  Samarinda.  Sebagai  ibu  kota,  tentu  Kota Samarinda  memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat  sehingga  tentu pengguasaan  tanah  sangat  krusial  untuk  peruntukkannya.  Oleh  karenanya,  dalam  hal ini peran serta pemerintah daerah setempat dalam mengakomodasi penguasaan tanah sangat  dibutuhkan.  Salah  satunya  terkait  penggunaan  tanah  yang  dikuasai  oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan  amanat  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait  tentang  tanah, yaitu  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang Undang-Undang  Pokok  Agraria,  maka  hak  penguasaan  atas  tanah  juga  melekat  pada pemerintah  daerah.  Hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah hak  pakai  dan  hak  pengelolaan.  Terkait,  dua  hak  tersebut,  maka  tentu  Pemerintah Daerah  Kota  Samarinda  yang  menjadi  target  sasaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  tentu  memiliki  sejumlah  kewenangan  terhadap  hak penguasaan atas tanah tersebut, salah satunya terhadap hak pengelolaan yang  melekat pada  kewenangan  pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Polemik  yang  muncul  adalah  ketika kurangnya  pemahaman  yang  baik  terhadap  kewenangan  yang  melekat  pada Pemerintah  Kota  Samarinda  sehingga  menghasilkan  sejumlah  produk  kebijakan pemerintah  daerah  yang  mungkin  dapat  memiliki  tendensi  bertentangan  dengan amanat UUD 1945, dan Peraturan perundang-undangan lainnya terkait tentang tanah, sehingga  dirasa  perlu  untuk  dilakukan  pemahaman  secara  menyeluruh  melalui sosialisasi  kepada stakeholder terkait  sebagai  target  sasaran  yang  berorientasi  pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Berdasarkan  gambaran  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  adanya  kegiatan  pengabdian masyarakat  terhadap  jajaran  kepegawaian  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  yang memiliki  kewenangan  menangani  hak  pengelolaan  atas  tanah  di  Kota  Samarinda beserta  tokoh  masyarakat    Kota  Samarinda  sebagai  prioritas  utama  dalam  hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Sebagai prioritas utama tersebut diharapkan mampu meningkatkan  pemahaman  berupa  terciptanya  kesadaran  hukum  bagi stakeholder terkait  khususnya  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  dalam  hal  ini  memiliki kewenangan  mengeluarkan  sejumlah  produk  kebijakan  khususnya  terkait  hak pengelolaan atas tanah beserta tokoh masyarakat yang menjadi pengguna terhadap hak penguasaan atas tanah.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  dan  data  diperoleh  dengan melakukan  pengamatan  langsung  melalui  pemberian  ceramah,  dan  sesi  diskusi,  serta wawancara  dengan  target  sasaran  yang  di  selenggarakan  melalui  pelaksanaan
sosialisasi  yang  dilaksanakan  kepada  masyarakat  Kota  Samarinda,  serta stakeholder terkait dengan tema “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas  Tanah  di  Kota  Samarinda”. Target  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini adalah stakeholder terkait  yaitu  jajaran  kepegawaian  Pemerintah  Daerah  Kota Samarinda yang memiliki kewenangan menangani hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda beserta tokoh masyarakat  Kota Samarinda sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini menggunakan  metode  ceramah,  dan  diskusi  interaktif  kepada  masing-masing  peserta terkait  pemahaman  dan  meningkatnya  kesadaran  hukum  bagi  peserta  terhadap “Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  di  Kota Samarinda”. yang  diberikan  oleh  pihak  Tim  Pengabdi  dari  LPPM  STIH  Awang  Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

## Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah
Berbicara  mengenai  hak  penguasaan  atas  tanah  tentu  membahas  mengenai  hak  atas tanah  terlebih  dahulu.  Hak  atas  tanah  telah  dijelaskan  secara  tersurat  dalam  Pasal  4 ayat  (1)  dan  Pasal  53  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  bahwa  hak  atas  tanah  merupakan  hak  yang memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk  mempergunakan  dan  atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan  perkataan  mengambil  manfaat  mengandung  pengertian  bahwa  hak  atas tanah  digunakan  untuk  kepentingan  pertanian,  perikanan,  peternakan,  dan perkebunan.  Subjek  hukum  hak  atas  tanah  sendiri  dapat  dimiliki  atau  dikuasai  oleh perseorangan  atau  badan  hukum.  Subjek  hukum  yang  berbentuk  perseorangan  dapat berasal dari Warga Negara Indonesia sedangkan subjek hukum yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau badan hukum publik.
Perseorangan  dimungkinkan  memperoleh  atau  mendapat  hak  atas  tanah.  Hak  atas tanah  tersebut  tidak  bersifat  absolut,  tetapi  mempunyai  fungsi  sosial,  seperti  yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  dalam  mempergunakan  tanah  harus  ada keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan  umum,  dalam  hal mempergunakan  tanah  tidak  boleh  merugikan  kepentingan  orang  lain,  penggunaan tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaan,  sifat  dan  haknya.  Dasar  hukum  terkait  hak penguasaan  atas  tanah  ini  terdapat  dalam  UUD  RI  1945,  ketentuan-ketentuan  pokok tentang pertanahan di Indonesia ya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria mengakomodir jelas tentang aturan aturan terkait hak penguasaan atas tanah. Tujuan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang Pokok  Agraria  sesuai  dengan  tujuan  berbangsa,  bernegara,  yaitu  terwujudnya kesehjateraan  rakyat.  Selanjutnya,  disebut  sebagai  ruang  lingkup  agraria,  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang Pokok Agraria sendiri dijelaskan meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada dibawah permukaan air, dengan demikian maka tanah merupakan bagian kecil dari ruang lingkup kajian hukum agraria.
Berdasarkan uraian tersebut maka gambaran utama dalam hak penguasaan atas tanah adalah  hak  menguasai  negara  atas  tanah.  Hak  menguasai  negara  atas  tanah  diatur dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Wewenang  hak  menguasai  negara  atas  tanah  dimuat dalam  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Pelaksanaan  hak  menguasai  negara  atas  tanah  dapat  dikuasakan  atau  dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat sebagai representatif negara untuk kemaslahatan dan  kemanfaatan  masyarakat,  serta  masyarakat–masyarakat  hukum  adat,  pernyataan ini dapat diselaraskan dengan peraturan perundangan pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Pasal  53  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  hak  pakai.  Hak  pakai diatur  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sampai  dengan  Pasal  43  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Lebih lanjung tentang hak pakai juga diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat 1 hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau  tanah  milik  orang  lain.  Ketentuan  Pasal  42  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  mengatur  mengenai pihak bahwa yang dapat mempunya hak pakai adalah Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia,  dan  berkedudukan  di  Indonesia  dan  badan  hukum  asing  yang  mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menunjukkan  bahwa  tidak  disebutkan secara  tegas  bahwa  pemerintah  daerah  (pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota) sebagai pihak yang dapat mempunyai hak pakai. Ketentuan tersebut hanya  disebutkan  bahwa  salah  satu  subjek  hak  pakai  adalah  badan  hukum  yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Selain  hak  pakai  atas  tanah,  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh Pemerintah  Daerah  adalah  hak  pengelolaan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria  secara  tersurat  tidak menyebutkan  hak  pengelolaan,  tetapi  hanya  menyebut  hak  pengelolaan  dalam penjelasan  umum  angka  II  Nomor  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  05
Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yaitu  negara  dapat  memberikan tanah  yang  demikian  itu  keapda  seseorang  atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan keapda suatu badan penguasa  (departemen,  jawatan,  atau  daerah  swatantra)  untuk  digunakan  bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Ada  beberapa  ketentuan  yang  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  dapat mempunyai tanah hak pengelolaan, sebagai berikut:
1. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965
2. Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966
3. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
4. Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1997  tentang  Pengenaan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan
5. Pasal  67  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 09 Tahun 1999
Tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah apabila berstatus hak pengelolaan, maka pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan, sebagai berikut:
1. Merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah,  pemerintah  daerah  sebagai pemegang  hak  pengelolaan  mempunyai  kewenangan  berupa  merencanakan peruntukan  dan  penggunaan  tanah  untuk  keperluan  perumahan,  industri, perdagangan, pertokoan atau perkantoran. Peruntukan dan penggunaan tanah yag direncanakan  oleh  pemerintah  daerah  berpedoman  pada  rencana  tata  ruang wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.
2. Menggunakan  tanah  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugasnya,  pemerintah  daerah sebagai pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang untuk mempergunakan tanah  hak  pengelolaan  untuk  keperluan  pelaksanaan  tugas-tugasnya,  misalnya perumahan, industri, perdagangan, pertokoan, atau perkantoran.
3. Menyerahkan  bagian-bagian  tanah  hak  pengelolaan  kepada  pihak  ketiga  atau bekerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  hak pengelolaan  tidak  berwenang  menyewakan  bagian-bagian  tanah  hak  pengelolaan kepada  pihak  ketiga,  maka  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal  44  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria,  yaitu  tanah  yang  dapat  disewakan  kepada  pihak  lain  hanya  tanah  yang berstatus  hak  milik.  Wewenang  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Samarinda  dalam  hal  ini  merupakan  orientasi  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat sebagai pemegang hak pengelolaan adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk hak guna bangunan, hak pakai atau hak milik.
Ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dibidang  pertanahan  mengatur  cara perolehan tanah oleh seseorang atau badan hukum, yaitu:
1. Pemberian hak
2. Penegasan konversi (perubahan hak)
3. Beralihnya hak
4. Pemindahan hak
5. Perjanjian Penggunaan Tanah

## 6. Perubahan hak
Mengingat  pentingnya  dasar  hukum  serta  penjelasan  dasar  terhadap  hak  penguasaan atas  tanah  khususnya  hak  pengelolaan  atas  tanah  maka  ini  menjadi  bahan  pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hak Penguasaan Atas Tanah
Sebelum  membahas  mengenai  bentuk  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  hak penguasaan atas tanah, maka perlu dipahami dulu terkait cara perolehan hak pakai atau hak pengelolaan oleh pemerintah daerah, melalui dua cara yaitu:
1. Penegasan  Konversi  (perubahan  hak),  konversi  adalah  perubahan  status  hak  atas tanah  menurut  hukum  yang  lama  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  05  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Perolehan  hak  pakai  dan  hak  pengelolaan  atas  tanah  oleh  pemerintah  daerah melalui  penegasan  konversi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9 Tahun  1965,  pemerintah  daerah(daerah  swatantra)  berkewajiban  mendaftarkan konversi  hak  pakai  dan  hak  pengelolaan  yang  berasal  dari  hak  penguasaan  atas tanah negara kepada Kantor Pendaftaran Tanah setempat.
2. Pemberian Hak, pemberian hak menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  adalah penetapan  pemerintah  yang  memberikan  sesuatu  hak  atas  tanah  negara, perpanjangan  jangka  waktu  hak  ,  pembaharuan  hak,  perubahan  hak,  termasuk pemberian  hak  diatas  hak  pengelolaan.  Bentuk  penetapan  pemerintah  dalam pemberiana  hak  berupa  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  yang  diberikan  pelimpahan  kewenangan  untuk  memberikan hak atas tanah.
Terkait  hal  tersebut,  maka  pemberian  sesuatu  hak  penguasaan  atas  tanah  kepada seseorang atau badan hukum dilekati dnegan wewenang yang ada pada hak penguasaan atas  tanah  tersebut.  Sebagai  suatu  hak  untuk  bertindak  atau  suatu  kekuasaan  untuk membuat  keputusan,  memerintah  atau  melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  orang lain.  Kewenangan  juga  diartikan  sebagai  hak  atau  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk mendapatkan  sesuatu.  Selanjutnya,  penjelasan  mengenai  hak  pakai  yaitu  tanah  yang dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  apabila  berstatus  hak  pakai  maka  kewenangan terhadap  tanahnya  adalah  mempergunakan  tanah  hak  pakai  tersebut  untuk kepentingan  pelaksanaan  tugasnya.  Tanah  hak  pakai  tersebut  apabila  tidak  lagi dipergunakan  untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugasnya,  maka  hak  pakai  tersebut menjadi  hapus  dan  tanahnya  kembali  menjadi  tanah  negara  atau  tanah  yang  dikuasai langsung oleh negara.
Hak guna bangunan merupakan suatu hak yang diperoleh diatas hak pengelolaan, pihak ketiga  harus  memperoleh  persetujuan  dari  pemegang  hak  pengelolaan  yang  dimuat dalam  perjanjian  penyerahan,  penggunaan  dan  pengurusan  hak  atas  tanah,  karena perjanjian  itu  merupakan  alas  hak  pemberian  hak  guna  bangunan  di  atas  hak pengelolaan.  Pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  yang berasal dari bagian-bagian tanah hak pengelolaan melalui perjanjian penggunaan tanah antara  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  hak  pengelolaan  dengan  pihak  ketiga. Perjanjian  pengguanaan  tanah  dapat  dibuat  dengan  akta  notaris  atau  akta  dibawah tangan. Ketentuan tentang perjanjian penggunaan tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Pihak ketiga dapat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan mnelalui perjanjian build, operate, and transfer (BOT).
Perjanjian Build,  Operate,  And  Transfer  (BOT) memiliki  latar  belakang  yaitu keterbatasan  kemampuan  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  setempat  dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur disebabkan oleh sangat terbatasnya dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  (APBD).  Salah  satu  alternative  pembiayaan  proyek  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  mengundang  pihak  swasta  untuk  berpartisipasi  dalam pengadaan  proyek  pemerintah  dengan  sistem build,  operate,  and  transfer  (BOT). Perjanjian Build, Operate, And Transfer (BOT) merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana  pihak  pertama  menyerahkan  penggunaan  tanahnya  untuk  didirikan  suatu bangunan  diatasnya  oleh  pihak  kedua,  dan  pihak  kedua  berhak  mengoperasikan  atau mengelola  bangunan  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan  memberikan fee ataupun tanpa fee kepada pihak pertama, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan diatasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pihak pertama setelah jangka waktu operasional berakhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## Kesadaran  Hukum  Peserta  Sosialisasi  Terhadap  Produk  Kebijakan  Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah
Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka perlu adanya diskusi interaktif kepada narasumber,  pada  saat  kegiatan  pengabdian  masyarakat  tersebut  dilaksanakan,  yang diselenggarakan  melalui  sosialisasi.  Jalannya  sosialisasi  sangat  kondusif,  diskusi interaktif  berjalan  penuh  antusiasme  oleh  para  peserta  kegiatan  pengabdian masyarakat.  Selama  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berlangsung,  para  peserta kegiatan pengabdian masyarakat  mulai memahami ruang lingkup hak pengelolaan dan hak  pakai  atas  tanah  yang  ada  pada  pemerintah  daerah  setempat,  sehingga  hasil  dari pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  responsifnya  pemangku kepentingan  yang  memiliki  kewenangan  terhadap  hak  pengelolaan  atas  tanah  oleh pemerintah  daerah  setempat  dalam  mengeluarkan  sejumlah  produk  kebijakan pemerintah daerah terkait hak pengelolaan atas tanah yang sesuai dengan pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  demi  kemaslahatan  masyarakat  dalam kemanfaatan penggunaan hak atas tanah.
Adapun rekomendasi hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah sosialisasi serupa  kembali  terkait  membahas  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  hak pengelolaan atas tanah kepada masyarakat di Kota Samarinda secara lebih spesifik, dan mendalam.  Selain  itu  juga  perlu  adanya  pendampingan  pembuatan  produk  hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait dalam hak pengelolaan atas tanah di Kota Samarinda. Selanjutnya juga perlu dilakukan implementasi maksimal terhadap  sejumlah  produk  kebijakan  pemerintah  daerah  terkait  hak  pengelolaan  atas tanah  yang  ada  di  Kota  Samarinda,  serta  upaya  maksimal  dari  seluruh stakeholder terkait  dengan  berkoordinasi  dan  bersinergi.    Dengan  adanya  rekomendasi  tersebut diharapkan  tingkat  kesadaran  hukum  bagi stakeholder terkait  termasuk  masyarakat yang  memiliki  kesamaan  fungsi  dalam  menggunakan  tanah  sebagai  kepentingan manusia  khususnya  terhadap  hak  pengelolaan  atas  tanah  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah.  Gambaran  serupa  tersebut  dipaparkan  oleh  tim  pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.
Merujuk  pada  hasil  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  tersebut,  maka  secara garis besar pemaparan materi yang diberikan selama sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat  dari  antusias  peserta  dalam  mempelajari  pengetahuan  terkait  pemaparan “Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  di  Kota Samarinda”.. Harapan  kedepannya  agar  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  mampu menciptakan awareness terhadap  kewenangan  yang  ada  pada  pemerintah  daerah terkait  hak  pengelolaan  atas  tanah  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang- undnagan kepada pemerintah daerah sebagai representatif negara itu sendiri, sehingga menghasilkan  sejumlah  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  bersinergi  dengan peraturan perundang-undangan diatasnya serta memprioritaskan kemaslahatan umum khususnya masyarakat Kota Samarinda.

## Kesimpulan
hak  penguasaan  atas  tanah  yang  dapat  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  setempat adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Kebijakan pemerintah daerah terhadap tanahnya yang  berstatus  hak  pakai  adalah  mempergunakan  tanah  untuk  kepentingan pelaksanaan  tugasnya.  Kalau  tanahnya  berstatus  hak  pengelolaan,  maka kewenangannya  adalah  merencanakan  peruntukan  dan  penggunaan  tanah, mempergunakan  tanah  untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugasnya,  dan  menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak  ketiga.  Pemerintah  daerah  tidak  berwenang  menyewakan  tanah  hak  pakai  dan hak pengelolaan kepada pihak lain. Oleh karenanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diberlakukan  dengan  tema “Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Hak Pengelolaan Atas Tanah di Kota Samarinda”. dan secara garis besar hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah animo para peserta sosialisasi yang antusias terhadap tema yang disampaikan dan berharap ada sosialisasi serupa kembali baik kemasyarakat maupun ke jajaran pemangku kepentingan pemerintah daerah setempat. Selain itu, para peserta  sosialisasi  belum  memahami  dengan  baik  kewenangan  terhadap  hak pengelolaan  atas  tanah  yang  melekat  pada  pemerintah  daerah  khususnya  Pemerintah Daerah  Kota  Samarinda  yang  menjadi  target  sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini.  Oleh  karenanya,  keberadaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan tema “Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  di Kota Samarinda” sangat bermanfaat bagi para peserta sosialisasi.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak yang berkepentingan terkait “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan  Atas  Tanah  di  Kota  Samarinda”. Ucapan  terimakasih  kami  sampaikan kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  yang  telah memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta  mahasiswa/i  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda,  dan  semua pihak  yang  telah  banyak  membantu  dan  memberi  kontribusi  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No.2 Juni .
Santoso, U. (2013). Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.2 Mei .
Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenadamedia Group.
Santoso, U. (2017). Hukum Agrarai Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.
Soerodjo, I. (2014). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL). Malang: Laksbang Mediatama.
Sumardjono, M. (2009). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Cetakan Kedua. Jakarta: Buku Kompas.