Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (109-124) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Studi di Polresta Sidoarjo)
Nabilla Tasya Shalsahbila Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: nabilatasyasalsa@gmail.com
Yana Indawati Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 27 April 2023
|Revised : 31 Juli 20223 |Accepted : 4 Agustus 2023
How  to  cite: Nabilla  Tasya  Shalsahbila,  Yana  Indawati ,  “ Penegakan  Hukum  terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo) ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)”, hlm. 109-124.

## ABSTRACT:
This study will concentrate on the legal actions taken by the Sidoarjo Police against those who commit offenses  involving  sexual  violence  in  the  Sidoarjo  Regency.  To  provide  legal  clarity  for  the  society,  law enforcement actions are taken against those who commit offenses including sexual violence. The goal of this study was to examine how the Sidoarjo Police enforced the law against those who committed crimes involving sexual assault in the Sidoarjo Regency, as well as to identify any challenges that had to be overcome in this regard. This study employs a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data gathering techniques, and literature analysis were all used in this study. Based on the study's findings, it can be seen that the Sidoarjo Polresta carries out a process of preliminary and thorough inquiry against those who  commit  crimes  involving  sexual  violence  so  that  they  can  later  be  prosecuted  in  accordance  with  the provisions  of  the  relevant  law.,  The  obstacle  is  limited  authority  as  a  result  of  unratified  implementing regulations,  uncooperative  suspects  as  the  investigation  moves  forward,  and  society's  general  lack  of  legal awareness are all obstacles that arise in the law enforcement effort.
Keywords: Police, Law Enforcement, Sexual Violence Crimes.

## ABSTRAK:
Kajian ini akan berkonsentrasi pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Untuk  memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat, maka dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Sidoarjo,  serta  mengidentifikasi  kendala  yang  harus dihadapi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan  bersifat  hukum-empiris.  Wawancara,  teknik  pengumpulan  data,  dan  analisis  literatur digunakan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  dapat  dilihat  bahwa  Polresta Sidoarjo melakukan proses penyelidikan awal dan menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan  kekerasan  seksual  agar  nantinya  dapat  dituntut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kendala  yang  dihadapu  adalah  terbatasnya  kewenangan akibat  peraturan  pelaksanaan  yang  belum  disahkan,  tersangka  yang  tidak  kooperatif  seiring berjalannya  penyidikan,  dan  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  secara  umum  menjadi kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum.
Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Pendahuluan
Bentuk tindak pidana yang terjadi di  masyarakat  adalah  terkait  kekerasan seksual.  Sebelumnya  KUHP  mengatur terkait  kekerasan  seksual  secara  sempit dalam  Bab  XIV  KUHP  terkait  kejahatan terhadap kesusilaan. 1 Salah satu kekurangan  dalam  aturan  hukum  yang apabila  merujuk  pada  ketentuan  yang diatur  dalam KUHP  tersebut  yang  telah mengatur  terkait  unsur  pemerkosaan atau pencabulan ini pada pelaksanaanya terdapat  kesulitan.  Terutama  apabila dalam  fakta  kejadian  korban  berada dalam  kondisi  tidak  berdaya  serta mengalami  pemaksaan  yang  dilakukan oleh  pelaku  secara  psikologis.  Dalam aturan  KUHP  tersebut  terhadap  suatu adanya  tindak  pidana  pemerkosaan diatur  bahwa  harus  dapat  dibuktikan adanya  suatu  unsur  pemaksaan.  Unsur pemaksaan  tersebut  dimaknai  berupa pemaksaan  fisik  saja  yang  terkadang menyulitkan  aparatur  penegak  hukum saat harus membuktikan apabila pemaksaan  yang  dilakukan  tersebut merupakan pemaksaan secara psikologis yang  seringkali  tidak  dapat  dibuktikan. 2
Sebagai  upaya  pemerintah  dalam menjawab  kebutuhan  hukum  tersebut adalah  dengan  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  atau UU TPKS.
Penelitian  ini  akan  berfokus terkait  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual di  Kabupaten  Sidoarjo  oleh  pihak Polresta Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh  dari  Polresta  Sidoarjo  kasus kekerasan  seksul  dalam  rentan  tahun 2020-2022 telah terjadi sejumlah 138 kasus
1 Prianter  Jaya  Hairi,  “Problem
Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya
(Sexual  Violence  Problems:  Analyzing  The Direction Of Government Policy In Handling The  Problems),” Negara  Hukum:  Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6, no.
yang  ditanggani  oleh  Polresta  Sidoarjo. Rincian  jumlah  kasus  sepanjang  tahun 2020  terdapat  sejumlah  38  kasus kekerasan  seksual.  Pada  tahun  2021 terdapat  peningkatan  kasus  sejumlah  45 kasus.  Pada  tahun  2022  terdapat penurunan  kasus  sejumlah  35  kasus. Kasus  kekerasan  seksual  tersebut sebelum  disahkannya  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus tersebut diklasifikasikan  sebagai  tindak  pidana pencabulan  dan  persetubuhan.  Pada tahun  ini  terdapat  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  Kabupaten Sidoarjo  yang  ditangani  oleh  Polresta Sidoarjo.  Tindak  pidana  tersebut  adalah adanya kekerasan seksual yang dilakukan  oleh  tersangka  dengan  inisial RK. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh tersangka RK  melakukan  pelecehan  seksual  fisik terhadap korban yang masih berumur 19 tahun.
Urgensi pada penelitian ini adalah meneliti  terkait  penegakan  hukum  yang dilakukan  Polresta  Sidoarjo  terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual di Kabupaten Sidoarjo. Adanya peraturan terkait  tindak  pidana  kekerasan  yang baru disahkan tersebut berupaya mengatur  terkait  penegakan  hukum tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang diharapkan  dapat  membawa  banyak perubahan kearah yang lebih baik. Selain itu  juga  Polresta  Sidoarjo  nantinya  akan menentukan apakah pelaku dapat diadili dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
1 (2016):
3,
https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.243.
2 Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022,” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 17.

## Metode Penelitian
Penelitian  berjenis  penelitian yuridis empiris untuk menguji
kesesuaian  pelaksanaannya  hukum  dan kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat. 3
Wawancara  sebagai  bagian  dari  proses pengumpulan data, dan meliputi observasi  dan  kajian  literatur.  Data penelitian  ini  kemudian  digunakan secara  deskriptif  analisis,  artinya  data yang digunakan adalah pendekatan data primer  dan  data  sekunder.  Hal  ini didasarkan  pada  bahan  hukum  yang dikumpulkan dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 4
Penegakan  Hukum  Yang  Dilakukan Oleh Polresta Sidoarjo Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di Kabupaten Sidoarjo
Jumlah  kasus  yang  ada  di Kabupaten  Sidoarjo  yang  dapatkan  dari Unit  PPA  Satreskrim    Polresta  Sidoarjo, terkait data kasus kekerasan seksual pada kurun  waktu  2020-2022  adalah  sebagai berikut : No Tahun Jumlah Kasus 1 2020 38 Kasus 2 2021 45 Kasus 3 2022 35 Kasus Total 138 Kasus Tabel 1 : Data Kasus Kekerasan Seksual Sumber : Unit PPA Satreskrim  Polresta

## Sidoarjo
Berdasarkan  data  pada  tahun 2020-2022  tersebut  terdapat  beberapa kasus  terkait  kekerasan  seksual  yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari wawancara  penulis  dengan  Ibu  Utun Utami,  S.H.  selaku  Kasubnit  PPA Satreskrim  Polresta  Sidoarjo  yang menanggani kasus  tindak pidana kekerasan seksual, beberapa faktor yang yang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah sebagai berikut :
3 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
1. Faktor  Dari  Adanya  Kebutuhan Pelaku  Yang  Tidak  Terpenuhi Menyebabkan Pelaku Nekad Ini adalah salah satu faktor yang dibawa  oleh secara internal atau  dari  dalam  dirinya  sendiri. Menurut salah satu kejadian yang terdokumentasi, salah satu penyebab pelaku kejahatan melakukan  kekerasan  seksual terhadap orang lain adalah karena tidak  terpenuhinya  kebutuhan dari pasangan atau istri yang sah. Informasi  tersebut diperoleh dari keterangan pelaku yang menjelaskan  bahwa  istri  atau pasangan  pelaku  sering  pulang malam  sehingga  mendorong pelaku  untuk  melakukan  tindak pidana terhadap korbannya. Munculnya dorongan seksual dan rasa  kesepian  pada  pelaku mengarah pada perilaku menyimpang pelaku. 2. Faktor Bujuk Rayu Atau Pengaruh  Yang  Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
kekerasan  seksual  yang  lainnya adalah  disebabkan  oleh  adanya bujuk  rayu  pelaku  terhadap korban.  Adanya  faktor  ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban yang
mengalami  pemaksaan  secara psikis dan dilakukan oleh pelaku tindak  pidana  kekerasan  seksual tersebut.  Dalam  pelaksanaan tindak  pidana  kekerasan  seksual tersebut, pelaku dapat
memanfaatkan  adanya  kondisi korban yang tidak berdaya dalam melaksanakan tindakannya.
4 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum , Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
3. Faktor  Melihat  Film  Porno  Yang Dilakukan  Oleh  Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pornografi dapat memiliki efek  mendalam  pada  pemikiran seseorang  dan  mungkin  menjadi inspirasi  bagi  mereka  untuk melakukan  tindakan  kekerasan seksual  terhadap  orang  lain.
Pengaruh melihat media pornografi  dapat  menyebabkan seseorang  melakukan  pelecehan seksual  terhadap  orang  lain. Berkat kemajuan teknologi, orang sekarang  dapat  mengakses  situs- situs  porno.  Teknologi  yang berkembang dengan cepat membuat  orang  dewasa  dan anak-anak lebih mungkin disalahgunakan. Akibat dari menonton film porno atau bahan bacaan  yang  mengacu  pada pornografi antara lain terbentuknya  pemikiran  yang mengarah  pada  hasrat  seksual dan  kebebasan  untuk  berbuat semaunya.
4. Faktor  Pergaulan  Dengan  Teman Atau Lingkungan
Sebagai  mahkluk  sosial manusia  selalu  berhubungan dengan  individu  atau  kelompok lain. 5 Lingkungan tempat tinggal atau  lingkungan  pergaulannya dapat  mempengaruhi  seseorang untuk  melakukan  tindak  pidana kekerasan seksual. Ketika beberapa  kejahatan  dilakukan secara  teratur,  seseorang  juga dapat  membujuk  orang  lain
5 Fadhilah  Iffah,  “‘Living  Hadis
Dalam Konsep Pemahaman H adis,’” Thullab: Jurnal  Riset  dan  Publikasi  Mahasiswa 1,  no.  1
(2021):
1 – 15,
http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/ thullab/article/view/903%0Ahttp://ejourna l.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article /download/903/430.
untuk melakukan kejahatan yang sama.
Pengertian  terkait  penegakan hukum  menurut  Soerjono  Soekanto Soerjono  Soekanto  mendefinisikan pengertian  dalam  kaitannya  dengan penegakan  hukum  sebagai  suatu kegiatan  mengubah  norma  hukum dan  nilai  hukum  dalam  masyarakat berdasarkan kebutuhan hukum yang berlaku  sehingga  kemudian  dapat membentuk,  membangkitkan,  dan mempertahankan kepatuhan hukum. 6 Sedangkan  menurut  Jimly Asshiddiqie  Hukum,  di  sisi  lain, penegakan  hukum  adalah  proses dalam kehidupan warga negara yang bekerja  untuk  menegakkan  atau beroperasi  sesuai  dengan  norma hukum  sebagai  pedoman  dalam bertindak
atau menanggapi masyarakat. Penegakan hukum dilihat  secara  lebih  luas  jika  dilihat dari  segi  subjeknya  sebagai  upaya penegakan  hukum  yang  melibatkan segala  aspek  dalam  setiap  interaksi hukum.  Setiap  subjek  hukum  yang melakukan  perbuatan  sesuai  dengan norma  hukum  yang  bersangkutan, merupakan  implementasi  normatif dari  peraturan  tersebut.  Sebaliknya, dalam  arti  terbatas  menunjukkan bahwa  aparat  penegak  hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan  dalam  upaya  agar  suatu peraturan atau standar hukum dapat dipatuhi. 7
Jika  ditinjau  dari  segi  objeknya, penegakan hukum mencakup pengertian yang  luas  dan  pengertian  yang  khusus. Dalam  arti  luas,  mengacu  pada
6 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Cet.16 (Jakarta: Raja Grafindo, 2019).
7 Laurensius  Arliman  S., Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
melindungi  norma-norma  dan  prinsip- prinsip keadilan dalam masyarakat yang diwujudkan  dalam  aturan  hukum. Sebaliknya,  itu  semata-mata  berkaitan dengan  pelaksanaan  peraturan  tertulis dalam arti sempit. Kata
“law enforcement"  dalam  bahasa  Indonesia diterjemahkan  baik  sebagai  “penegakan hukum”  dalam  arti  luas  maupun “pemaksaan peraturan” dalam arti yang lebih  khusus.Penegakan  hukum  apabila dilihat  dari  sudut  objeknya  maka mencakup  pengertian  secara  luas  dan sempit. 8
Berdasarkan  pengertian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan  hukum  atau  norma  dan nilai  hukum  baik  dalam  arti  secara hukum  formil  dan  hukum  materiilnya untuk menjadi pedoman dalam
berperilaku  baik  untuk  para  subjek hukum atau aparat penegak hukum agar dapat  menjamin  norma-norma  hukum tersebut  berlaku  dan  dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam berpedoman bermasyarakat serta bernegara. Menurut pendapat dari Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh
Sumaryono  terdapat  4  (empat)  norma yang  diperhatikan  dalam  pelaksanaan penegakan hukum: 9
1. Kemanusiaan Norma  kemanusiaan  adalah berkaitan dengan keseluruhan pribadi  agar  dalam  penegakan hukum setiap manusia diperlakukan sebagaimana manusia.
2. Keadilan Keadilan  merupakan  sebuah hak yang adil untuk diberikan kepada setiap orang lain.
8 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara Hukum yang Demokratis , 2008.
9 Eugenius Sumaryono, “Etika Profesi Hukum  (Norma-norma  Bagi  Penegak Hukum),” 1995, 115.
3. Kepatutan Kepatutan atau equity merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat  dan  merupakan  hal- hak  yang  wajib  untuk  dipelihara dalam pemberlakuan sebuah perundang-undangan. 4. Kejujuran Penegak  hukum  haruslah bersifat  jujur  dalam  penanganan hukum  serta  untuk  keperluan ‘justitiable’ yang merupakan kegiatan pencarian hukum dan keadilan.
Tahap-tahap  dalam  penegakan hukum  menurut  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief  dibagi  menjadi  3  (tiga) tahap  yakni  tahap  formulasi,  tahap aplikasi,  dan  tahap  eksekusi  sebagai berikut: 10
1) Tahap Formulasi
Tahap  formulasi  merupakan suatu  tahap  penegakan  hukum  pidana secara in  abstracto oleh  lembaga pembentuk perundang-undangan. Dalam  tahapan  formulasi  ini  lembaga pembentuk perundang-undangan
menentukan  nilai-nilai  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  pada masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang kemudian merumuskannya dalam suatu rancangan peraturan perundang- undangan. Rancangan peraturan perundang-undangan  ini  selanjutnya disahkan  dan  kemudian  menjadi  suatu undang-undang  yang  berlaku  untuk mengatur masyarakatnya.
2) Tahap Aplikasi Tahap  aplikasi  ini  merupakan tAhapan  penegakan  hukum  oleh  aparat penegak  hukum  mulai  dari  kepolisian hingga  pengadilan.  Dalam  tahapan  ini aparat  penegak  hukum  melakukan penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan
10 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2010).
peraturan  perundang-undangan.  Dalam tahapan ini aparat penegak hukum harus menerapkan  nilai-nilai  hukum  yang berkeadilan. 3) Tahap Eksekusi Tahap eksekusi merupakan
tahapan  penegakan  hukum  berdasarkan eksekusi  putusan  pengadilan.  Aparat penegak hukum yang berwenang dalam memutus  perkara  adalah  hakim.  Dalam tahap  ini  aparat  pelaksana  bertugas menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui putusan  pengadilan.  Aparat  pelaksana dalam menjalankan tugasnya tetap harus berpedoman  pada  nilai-nilai  yang  telah diatur  dalam  undang-undang.  Ketiga tahapan penegakan hukum ini
merupakan  suatu  rantai  aktivitas  yang tidak  terputus  dan  berhubungan  antara satu sama lain.
Pada  suatu  upaya  penegakan hukum  sebagai  usaha  menegakkan  ide yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran,  dan  sebagaimana  untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat  tentunya  memerlukan adanya  pihak-pihak  yang  berwenang dalam proses penegakan hukum tersebut. Berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  ada  di  Indonesia  pihak- pihak yang berwenang dalam penegakan hukum  di  Indonesia  ini  terdiri  dari  5 (lima)  pihak  yang  terlibat.  Pihak-pihak yang  berwenang  dalam  penegakan hukum adalah:
1) Kepolisian Kepolisian  merupakan  salah  satu aparat penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia mengatur terkait kepolisian secara  keseluruhan  baik  itu  tugas, wewenang, dan kewajibannya.
2) Kejaksaan Kejaksaan  merupakan  pihak  kedua yang  berwenang  dalam  penegakan hukum  dalam  proses  penuntutan suatu  perkara  dan  pelaksanaan
eksekusi putusan terkait kewenangan dari  kejaksaan  ini  diatur  dalam undang-undang yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. 3) Hakim
Kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1
Ayat  (1)  undang-undang  tersebut memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya  Negara  Hukum Republik  Indonesia”.  Sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  tugas  hakim adalah  menerima,  memeriksa,  dan memutus suatu perkara.
4) Lembaga Pemasyarakatan Lembaga  pemasyarakatan  ini  diatur dalam undang-undang terkait Pemasyarakatan.
Pemasyarakatan adalah  subsistem  peradilan  pidana yang  menyelenggarakan  penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan,  anak,  dan  warga  binaan. Lembaga permasyarakatan ini merupakan  suatu  instansi  yang dipergunakan  untuk  menempatkan terdakwa  dalam  menjalani  masa pidana.
5) Advokat Advokat  berperan  dalam  pemberian jasa hukum, baik dilakukan di dalam pengadilan  maupun  luar  pengadilan dalam  pelaksanaannya  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  perundang- undangan.  Terhadap  peran  dari advokat  ini  memberikan  konsultasi, bantuan  hukum,  mendampingi,  dan tindakan  dalam  kepentingan  klien yang berhadapan dengan hukum
Tugas  pokok  yang  dimiliki  oleh Kepolisian adalah sebagai berikut : 11
1) “ Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ” 2) “ Menegakkan hukum ” 3) “ Memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat ”
Apabila  merujuk  pada  ketentuan tersebut  malah  satu  tugas  pokok Kepolisian  tersebut  adalah  untuk menegakkan  hukum  terhadap  adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan  adanya  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  Kabupaten Sidoarjo  tersebut  Unit  PPA  Satreskrim Polresta  Sidoarjo  diberikan  tugas  pokok yakni  melaksanakan  penegakan  hukum. Dalam  rangka  melaksanakan  tugas pokoknya untuk menegakkan hukum ini selanjutnya  diatur  mengenai  ketentuan terkait  dengan  tugas  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua  tindak  pidana  sesuai  dengan hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tahapan-tahapan penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  tersebut  adalah sebagai berikut
1) Penerimaan Laporan/Pengaduan Laporan atau pengaduan suatu tindak  pidana  akan  diterima  oleh Penyidik  secara  tertulis,  lisan,  atau melalui  media  elektronik  apabila dilakukan  secara  langsung  kepada kepolisian.  Di  tingkat  Polresta SPKT/SPK  menerima  laporan  dan pengaduan. Selanjutnya terkait laporan/pengaduan tersebut dilakukan  kajian  untuk  menilai
11 Muhammad  Guntur,  “Fungsi
Kepolisian  Negara  dalam  Pemeliharaan Keamanan  dan  Ketertiban  pada  Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo,” Al Hikam 1, no. 3 (2017): 65.
12 Rocky  Marbun,  “Pasi vitas  Fungsi
Advokat  Dalam  Proses  Pra-Adjudikasi:
Membongkar
Tindakan Komunikatif
kelanjutan  pembuatan suatu  laporan polisi.  Setelah  dilakukan  kajian  dan suatu  laporan/pengaduan  adanya tindak  pidana  kekerasan  seksual tersebut  dibuatkan  laporan  polisi maka  tahapan  selanjutnya  adalah melakukan  pemeriksaan  terhadap pelapor  dan  dibuatkan  beritaacara wawancara saksi pelapor.
2) Penyelidikan Prosedur  ini  dilakukan  sesuai dengan laporan atau keluhan sebelumnya  atau  sesuai  dengan perintah    penyelidikan.  Penyelidik akan membuat berita acara pemeriksaan  secara  tertulis  sebagai proses  penyelidikan  yang  akan diberikan kepada penyidik. Penyelidikan akan menentukan apakah  bersifat  tindak  pidana  atau tidak.
3) Dimulainya Penyidikan Laporan  polisi  dan  surat perintah  dimulainya  penyidikan dibuat  untuk  memulai penyelidikan. /SPDP dibuat setelah dikeluarkannya surat  perintah  penyidikan  dan disampaikan  paling  lama  7  (tujuh) hari  kepada  penuntut  umum, pelapor,  korban,  dan  pelapor. Penyidikan dilakukan sebagai upaya setelah penyelesaian penyelidikan. 12
4) Pelaksanaan Upaya Paksa
Salah  satu  tindakan  dalam penyidikan  adalah  upaya  paksa. 13 Upaya  paksa  terdiri  dari  beberapa tahapan sebagai berikut:
a) Pemanggilan
Dalam  prosedur ini,  surat panggilan  dikeluarkan  untuk tersangka,  saksi,  atau  ahli.  Jika
Instrumental  Penyidik,” Jurnal  Hukum Samudra  Keadilan 15,  no.  1  (2020):  17 – 35, https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190.
13 Andre  Putra  Utiarahman,  “Upaya Paksa  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia,” Lex Criment 8, no. 10
(2020): 75.
tersangka menolak untuk bekerja sama  dengan  panggilan  untuk melakukan penyelidikan terhadap  suatu  kasus  selama panggilan  paksa  ini  dan  jika tersangka tidak diketahui keberadaannya,  ditambahkan  ke DPO. b) Penangkapan Dalam melakukan penangkapan,  penyidik  atau penyidik pengganti harus memiliki surat perintah penangkapan  dan  surat  tugas, tetapi jika tertangkap tangan tidak perlu. 14
c) Penahanan
Terhadap  tersangka  yang memenuhi  persyaratan  untuk ditahan  maka  akan  dilakukan oleh  Penyidik  serta  dilengkapi oleh  surat  perintah  penahanan. Perintah  penahanan  penyidik berlaku  paling  lama  20  (dua puluh)  hari,  tetapi  apabila diperlukan  waktu  tambahan untuk  penyidikan  yang  tidak lengkap,  penuntut  umum  yang berwenang dapat memperpanjangnya menjadi seluruhnya 40 (empat puluh) hari. d) Penggeledahan Penyidik melakukan penggeledahan  dengan  adanya surat  terlebih  dahulu  kecuali keadaan  mendesak.  Berdasarkan ketentuan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana dijelaskan terkait bentuk penggeledahan  ini  terdiri  dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.
e) Penyitaan
Penyitaan  ini  dilakukan dilengkapi  adanya  surat  izin penggeledahan  dan  surat  izin
14 Edy Sunaryo Berutu,
“Penangkapan  Dan  Penahanan  Tersangka Menurut  Kuhap  Dalam  Hubungannya
penggeledahan  dari  pengadilan kecuali  dalam  suatu  keadaan yang  mendesak.  Penyitaan  ini dilakukan terhadap benda tersangka yang diduga diperoleh dari  tindak  pidana,  benda  yang dipergunakan  secara  langsung dalam tindak pidana, benda yang digunakan  untuk  menghalang- halangi penyidikan tindak pidana,  benda  yang  dibuat khusus  untuk  melakukan  tindak pidana, dan benda yang berhubungan  secara  langsung dengan tindak pidana tersebut.. f) Pemeriksaan Surat
Pemeriksaan  surat  masuk ke dalam bentuk tindakan upaya paksa  yang  dilakukan  untuk memeriksa  surat  atau  benda tersebut  berhubungan  dengan perkara  yang  sedang  dilakukan penyidikan.
5) Pemeriksaan Pemeriksaan ini dilakukan
dengan  tujuan memperoleh alat bukti dalam  proses  penyidikan.  Dalam pembuktian nantinya diperlukan alat bukti yang diperoleh dari penyidikan. Alat  bukti  yang  digunakan  dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual  terdiri  dari  alat  bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum  acara  pidana,  alat  bukti  lain berupa  informasi  elektronik  dan  / atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan  tindak  pidana  atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang  berhubungan  dengan  tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah pemeriksaan  saksi  korban,  saksi- saksi,  dan  tersangka.  Pemeriksaan terdiri dari :
a) Pemeriksaan Saksi Korban.
Dengan  Hak  Asasi  Manusia,” Lex  Crimen 8, no. 6 (2017): 85.
Ketika  hak  seseorang dilanggar, mereka menjadi korban. Apabila terdapat 1 (satu) alat  bukti  lain  yang  dapat dipercaya selain keterangan saksi dan/atau  korban,  cukup  untuk membuktikan
kesalahan terdakwa.    Di  Unit  Satreskrim PPA Polresta Sidoarjo, ruang riksa korban merupakan tempat pemeriksaan korban tindak pidana. Fasilitas dalam penegakan hukum ini harus baik agar nantinya pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung dengan optimal. 15
Dalam  hal  pemeriksaan  koran tindak pidana ini dilakukan visum et  repertum untuk  nantinya dipergunakan  sebagai  alat  bukti adanya  tindak  pidana  kekerasan seksual  ini  dengan  merujuk korban  ke  RSUD  Sidoarjo  yang beralamat di Jl. Mojopahit Nomor 667 Kabupaten Sidoarjo. Permintaan visum  et  repertum tersebut  dengan  cara  penyidik mengajukan  permintaan  tertulis ke  kedokteran  forensik. Visum  et repertum dilakukan  pada  korban kejahatan ini untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan. 16
b) Pemeriksaan saksi Dilakukan  terhadap  orang  yang mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana, melihat, maupun mendengar adanya suatu tindak pidana. 17 Kesaksian
ahli, sebaliknya, adalah
15 Wicipto  Setiadi,  “Penegakan
Hukum:  Kontribusinya  Bagi  Pendidikan Hukum  Dalam  Rangka  Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution  To  Legal  Education  In  The Contect Of Human Resource Development),” Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan Nasional (UPN) , 2018, 7.
keterangan  yang  diberikan  oleh seorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang hal- hal  yang  diperlukan  untuk menerangkan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. c) Pemeriksaan Tersangka Pemeriksaan tersangka dalam  proses  penyidikan  ini terdapat ketentuan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan  hukum  dari  penasehat hukum.  Untuk  tersangka  pelaku tindak  pidana  yang  kurang mampu diberikan bantuan hukum  pada  setiap  tingkat pemeriksaan.  Dalam  penyidikan terhadap  tersangka,  penyidik wajib mengenalkan hak-hak tersangka dan menanyakan apakah tersangka mau didampingi  pengacara  dalam proses penyidikan.
6) Penetapan Tersangka Penetapan  status  tersangka  ini diberikan  dengan  dasar  adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang mendukung  adanya  tindak  pidana tersebut.
7) Pemberkasan
Setelah dilaksanakannya penyidikan maka dibuat resume yang berisi  kesimpulan  hasil  penyidikan tindak  pidana  tersebut.  pembuatan resume  dibarengi  oleh  penyisunan berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi
penyidikan.  Hasil  dari  pemberkasan ini  adalah  resume  yang  terdiri  dari
16 Siti  Rahma,  “Proses  Pembuktian dalam  Penyidikan  Alat  Bukti  Visum  Et Repertum Tindak Pidana,” Jurnal Hukum Das Sollen 1, no. 1 (2017): 10.
17 Jaka  Susila,  “Monodualistik Penanganan  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  Perspektif  Pembaharuan  Hukum Acara  Pidana  Indonesia,” Al-Ahkam  Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hu kum 4, no. 2 (2019): 10.
kesimpulan  hasil  penyidikan  tindak pidana. Penyelesaian  berkas  perkara terdiri  dari  pembuatan  resume  yang merupakan  ikhtisar  dan  kesimpulan berdasarkan  hasil  penyidikan  suatu tindak  pidana  kekerasan  seksual tersebut.  Pemberkasan  merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara  dengan  susunan  dan  syarat- syarat  pengikatan  serta  penyegelan tertentu.
8) Penyerahan Berkas Perkara Apabila berkas perkara dinyatakan  selesai  maka  dilakukan penyerahan  berkas  perkara  kepada
Penuntut  Umum.  Apabila  nantinya berkas perkara tersebut dikembalikan kepada  Penyidik  maka  dilakukan penambahan petunjuk dari Penuntut Umum  terkait  kekurangan  dari  isi berkas perkara tersebut.
9) Penyerahan  Tersangka  dan  Barang Bukti Setelah  itu  tahapan  penyerahan tersangka  dan  barang  bukti  apabila adanya  penetapan  suatu  berkas perkara  yang  dinyatakan  lengkap oleh  Penuntut  Umum.  Setelah pemberkasan
selesai, penyidik dengan  surat  pengantar  yang  telah ditandatangani  menyerahkan  dua rangkap  berkas  perkara  kepada penuntut umum.
10) Gelar Perkara Gelar  perkara  ini  dilakukan dengan  2  (dua)  cara  yakni  gelar perkara  biasa  dan  gelar  perkara khusus.  Gelar  perkara  dilakukan sebagai
sarana mengawasi penyidikan. 18 Setelah  melalui  tahapan  tersebut maka  dapat  ditentukan  sanksi  pidana yang diterapkan pada tersangka. Berdasarkan jumlah perkara yang masuk dan  ditangani  oleh  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Polresta
18 Natasha  Stella  Bangkut,  “Kajian Yuridis  Gelar  Perkara  Oleh  Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Lex Et Societatis
Sidoarjo  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  tersebut  telah diterapkan  sanksi-sanksi  yang  berbeda- beda.  Sanksi  pidana  yang  pernah diterapkan  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  baik  sebelum  dan/atau  sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  adalah  sebagai berikut:
“ Pasal  286  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi bahwa  Barang  siapa  bersetubuh  dengan seorang  wanita  di  luar  perkawinan, padahal  diketahui  bahwa  wanita  itu dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ” “ Pasal  289  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi bahwa  Barang  siapa  dengan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa seseorang  melakukan  atau  membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena  melakukan  perbuatan  yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana
selama-selamanya sembilan tahun ” “ Pasal  81  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak yangberbunyi bahwa Setiap orang yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ” “ Pasal  82  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  yang  berbunyi  Setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76E  dipidana
7, no. 2 (2019): 158, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/le s.v7i2.24666.
dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000 .000.000,00 (lima miliar rupiah)” “ Pasal  6  Huruf  C  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Setiap Orang yang  menyalahgunakan  kedudukan, wewenang,  kepercayaan,  atau  perbawa yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau hubungan  keadaan  atau  memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan  seseorang,  memaksa atau  dengan  penyesatan  menggerakkan orang  itu  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  persetubuhan atau  perbuatan  cabul  dengannya  atau dengan  orang  lain,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)”
Contoh  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  adalah  tindak  pidana yang dilakukan oleh pelaku (RK). Pelaku berinisial  (RK)  yang  ditetapkan  sebagai tersangka  telah  melakukan  perbuatan kekerasan  seksual  terhadap  korbannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada di  salah  satu  penginapan  di  Tretes Kabupaten Pasuruan dan yang terakhir di dalam kamar apartmen. awalnya korban mengenal tersangka melalui sosial media pada bulan Mei 2022, pada saat itu korban bertanya  kepada  tersangka  berapa umurnya dan apa pekerjaannya, saat itu tersangka  mengatakan  bahwa  dirinya berusia  38  tahun  dan  membohongi korban dengan mengaku sebagai anggota polisi. Menurut korban, tersangka sudah mapan  oleh  karena  itu  korban  mau menjalin  hubungan  dengan  tersangka, saat  itu  korban  juga  bertanya  kepada tersangka apakah dirinya sudah menikah dan  tersangka  menjawab  bahwa  dirinya berstatus duda yang sudah memiliki anak dan istrinya meninggal karena sakit, pada saat  itu  korban  mempercayai  apa  yang dikatakan  tersangka  karena  korban mengira tersangka tidak akan
membohonginya,  serta  tersangka  juga mengatakan  menjalin  hubungan  serius dengan  korban  dan  berjanji  akan menikahi  korban  apabila  sudah  lulus kuliah,
tersangka melakukan persetubuhan kepada korban. Pada pemeriksaan perkara tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi  yang  digunakan  sebagai  alat bukti  keterangan  saksi.  Pemeriksaan selanjutnya  adalah  terhadap  tersangka berinisial (RK) tersebut Tersangka dalam keterangannya  membenarkan  apa  yang dikatakan  korban  yakni  tersangka  telah melakukan  persetubuhan  dan  atau perbuatan  cabul  terhadap  korban. Tersangka menerangkan bahwa melakukan  persetubuhan  dan  atau perbuatan  cabul  terhadap  korban sebanyak  2  (dua)  kali.  Tersangka  telah membujuk  korban  dengan  mengatakan bahwa tersangka berstatus duda dengan 2  (dua)  anak  padahal  tersangka  masih berstatus  suami  istri  yang  sah  dengan istrinya dan juga berjanji kepada korban untuk  menikahinya.  Terhadap  perkara tindak  pidana  kekerasan  seksual  ini penyidik  sebelumnya  telah  melakukan permintaan visum  et  repertum terhadap korban untuk pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
Berdasarkan  hasil  penyelidikan dan  penyidikan  yang  sebelumnya  telah dilakukan, selanjutnya berdasarkan analisa  kasus,  keterangan  korban  dan para  saksi,  keterangan  tersangka,  dan barang  bukti  dapat  disimpulkan  bahwa tersangka  dengan  inisial  (RK)  dapat diduga  telah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf C UU TPKS.
Berdasarkan  uraian    tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa penegakan hukum  yang dilakukan oleh Polresta  Sidoarjo  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada.  Pada  setiap  proses penegakan  hukumnya,  pihak  Polresta Sidoarjo telah berupaya untuk memberikan  perlindungan  terhadap korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual
berupa hak korban atas penanganan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan  seksual.  Hal  tersebut  telah sesuai  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.

## Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di Kabupaten Sidoarjo
Penjelasan terkait kendala- kendala dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut: :
1) Terbatasnya  Kewenangan  Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual, ditemukan kendala  bahwa  Peraturan  Pelaksana sebagaimana  diamanatkan  dalam undang-undang tersebut masih belum disahkan. Kendala dari terbatasnya kewenangan dalam penegakan  hukum  ini  dipengaruhi oleh  masih  belum  adanya  peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 91 UU TPKS. Pemerintah pada saat  ini  masih  belum  membuat peraturan  pelaksana  sebagaimana terhitung  bahwa  undang-undang  ini telah disahkan pada 9 Mei 2022 maka undang-undang  tersebut  seharusnya telah efektif terlaksana selama kurun waktu  7  (tujuh)  bulan  setelah disahkan, akan tetapi hingga saat ini belum  ada  satupun  Peraturan pelaksana yang disahkan. Pemerintah dapat  berupaya  mengusahakan  agar segera  dirumuskan  dan  disahkan terkait  peraturan  pelaksana  yang
19 ASRS Rakia, “Simplifikasi
Terhadap  Peraturan-Peraturan  Pelaksanaan Yang  Dibentuk  Oleh  Presiden  Dalam  Sistem
terdiri dari Peraturan Pemerintah dan juga  Peraturan  Presiden  dengan tujuan  agar  setelah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara  optimal  Karena  adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya  pelaksanaan  undang-undang dapat lebih rinci. 19
2) Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Yang Tidak Kooperatif Pada Saat Proses Penegakan Hukum Kendala  dari  segi  pelaku  tindak pidana  kekerasan  seksual  dapat memberikan  keterangan  yang  tidak benar,  tidak  jujur,  serta  berbelit-belit pada  saat  tahapan  pemeriksaan penyidikan.  Pelaku  tindak  pidana kekerasan seksual dapat memberikan keterangan  yang  tidak  benar,  tidak jujur,  serta  berbelit-belit  pada  saat tahapan  pemeriksaan  penyidikan. Pelaku  tindak  pidana  kekerasan seksual pada awalnya dapat menyangkal  tindakannya  dan  tidak mengakui  tindak  pidana  yang  ia lakukan. Adanya kendala ini menyulitkan  pihak  penyidik  apabila pelaku  dalam  prosesnya  tidak kooperatif. 3) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Sidoarjo  Terhadap  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan  hasil  riset  terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui wawancara kuisioner
ditemukan  bahwa  dari  4  (empat) indikator kesadaran hukum, terdapat 3  (tiga)  indikator  yang  belum terpenuhi. Hal ini menunjukan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.  Kendala  penegakan hukum  apabila  dilihat  dari  faktor
Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 252.
masyarakat dapat dinilai dari tingkat kesadaran  hukum  masyarakatnya. Selain peran aparat penegak hukum, kesadaran  hukum  masyarakat  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  hukum. 20 Kendala  dari  faktor  masyarakat adalah  masih  rendahnya  tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten  Sidoarjo.  Berdasarkan penilaian terhadap indikator tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih rendah.
Upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  kendala  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual  adalah  dengan  melakukan beberapa upaya sebagai berikut : 1) Pemerintah  Segera  Mengesahkan Terkait Peraturan Pelaksana Sebagaimana  Diamanatkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual. Pemerintah dapat berupaya mengusahakan agar segera dirumuskan  dan  disahkan  terkait peraturan pelaksana yang terdiri dari Perturan  Pemerintah  dan  juga Peraturan  Presiden  dengan  tujuan agar  setelah  disahkannya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat berjalan secara  optimal.  Karena  adanya peraturan pelaksana bertujuan supaya  pelaksanaan  undang-undang dapat  lebih  rinci  dan  penegakan hukum  dapat  berlangsung  secara optimal.
2) Memberikan  Pemahaman  Terhadap Pelaku Terhadap kendala yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak
20 Santoyo  Santoyo,  “Penegakan Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal  Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): 200.
kooperatif dalam proses penyelidikan maupun  penyidikan  ini  pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman  agar  pelaku  mematuhi hukum acara pidana yang ada tanpa adanya paksaan atau kekerasan. 3) Mengadakan Sosialisasi Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Terkait  Pencegahan  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Sosialisasi  terhadap  masyarakat Kabupaten Sidoarjo ini dapat dilakukan  dengan  tujuan  mencegah dan  mengurangi  angka  terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual  di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan  berdasarkan  hasil  riset yang dilakukan terhadap masyarakat
Kabupaten  Sidoarjo  masih  belum pernah mendapatkan sosialisasi pencegahan tindak pidana atau dapat diindikasikan bahwa sosialisasi tersebut  masih  belum  sepenuhnya menjangkau setiap masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

## Penutup
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak  pidana  tersebut  terjadi  di Kabupaten  Sidoarjo  dipengaruhi  oleh adanya  faktor  kebutuhan  pelaku  yang tidak  terpenuhi  menyebabkan  pelaku melakukan  tindak  pidana  kekerasan seksual,  serta  faktor  bujuk  rayu  atau pengaruh  yang  dilakukan  oleh  pelaku mengakibatkan terjadinya tindak pidana, faktor  film  porno  yang  dilakukan  oleh pelaku dan juga faktor pergaulan dengan teman  atau  lingkungan.  Penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  Polresta Sidoarjo melalui proses penyelidikan dan penyidikan  tersebut  adalah  penerimaan laporan/pengaduan tindak pidana kekerasan seksual, penyelidikan, dimulainya  penyidikan,  pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan,
penyerahan  berkas  perkara,  penyerahan tersangka  dan  barang  bukti,  dan  gelar perkara. Kendala dalam penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  adalah  para  pelaku pelecehan  seksual  yang  tidak  kooperatif selama proses pemeriksaan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.  Jika  mempertimbangkan kendala  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah pemerintah harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan terkait sebagaimana yang dipersyaratkan oleh  undang-undang.  Selain  itu  dapat dilakukan  upaya  untuk  mengatasi hambatan  tersebut  dengan  memberikan pemahaman  dengan  baik  terhadap pelaku  sehingga  dapat  memberikan informasi  yang  jelas  selama  proses pemeriksaan  dan  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat setempat.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2012. Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis , 2008.
Bangkut, Natasha Stella. “Kajian Yuridis Gelar  Perkara  Oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.” Lex Et  Societatis 7,  no.  2  (2019):  158. https://doi.org/https://doi.org/ 10.35796/les.v7i2.24666.
Berutu, Edy Sunaryo. “Penangkapan Dan Penahanan  Tersangka  Menurut Kuhap  Dalam  Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia.” Lex
Crimen 8, no. 6 (2017): 85.
Guntur, Muhammad. “Fungsi Kepolisian
Negara dalam Pemeliharaan Keamanan  dan  Ketertiban  pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo.” Al Hikam 1, no. 3 (2017): 65.
Hai ri, Prianter Jaya. “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah
Kebijakan  Pemerintah  Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence  Problems:  Analyzing The  Direction  Of  Government Policy In Handling The Problems).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6, no. 1 (2016): 3. https://doi.org/10.22212/jnh.v6i 1.243.
Iffah,  Fadhilah.  “‘Living  Hadis  Dalam Konsep  Pemahaman  Hadis.’” Thullab:  Jurnal  Riset  dan  Publikasi Mahasiswa 1,  no.  1  (2021):  1 – 15. http://ejournal.iainkerinci.ac.id/ index.php/thullab/article/view/ 903%0Ahttp://ejournal.iainkerin ci.ac.id/index.php/thullab/articl e/download/903/430.
Marbun,  Rocky.  “Pasivitas  Fungsi
Advokat  Dalam  Proses  Pra- Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental  Penyidik.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 1 (2020): 17 – 35. https://doi.org/10.33059/jhsk.v1
5i1.2190.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori- teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: PT. Alumni, 2010. Nurisman,  Eko.  “Risalah  Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Pasca Lahirnya Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2022.” Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia 4, no. 2 (2022): 17.
Rahma,  Siti.  “Proses  Pembuktian  dalam Penyidikan  Alat  Bukti  Visum  Et Repertum  Tindak Pidana.” Jurnal Hukum  Das  Sollen 1,  no.  1  (2017): 10.
Rakia,  ASRS.  “Simplifikasi  Terhadap Peraturan-Peraturan  Pelaksanaan Yang  Dibentuk  Oleh  Presiden Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 252.
S., Laurensius Arliman. Penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat . Yogyakarta: Deepublish, 2015. Santoyo, Santoyo. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): 200. Setiadi,  Wicipto.  “Penegakan  Hukum: Kontribusinya  Bagi  Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  (Law  Enforcement:  Its Contribution  To  Legal  Education
In  The  Contect  Of  Human Resource Development).” Fakultas Hukum  Universitas  Pembangunan Nasional (UPN) , 2018, 7. Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Cet.16.  Jakarta:  Raja  Grafindo, 2019. Sumaryono,  Eugenius.  “Etika  Profesi
Hukum (Norma-norma Bagi
Penegak Hukum),” 1995, 115. Susila, Jaka. “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif  Pembaharuan  Hukum Acara  Pidana  Indonesia.” Al- Ahka m  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan Hukum 4, no. 2 (2019): 10.
Utiarahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  Di  Indonesia.” Lex
Criment 8, no. 10 (2020): 75.