## KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPPP) MEULABOH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MINAT WAJIB PAJAK
Alimas Jonsa 1 , Yuni Salwan 2
1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: alimasjonsa@gmail.com
2) Alumni Prodi Adm Negara, FISIP Universitas Teuku Umar

## Abstract
Primary Tax Office Meulaboh (KPPP) has an important role in improving the performance of public  services  in  terms  of  extension  function,  service,  and  supervision  to  taxpayers.  If  seen from the function of the Primary Tax Office Meulaboh it is helpful to the Directorate General of taxes in awaken the importance of taxes to the public. The problem in this research is how the performance of Primary Tax Office Meulaboh in increasing interest taxpayers. The purpose of this  study  is  to  determine  the  performance  of  Primary  Tax  Office  Meulaboh  in  increasing interest  taxpayers.  The  research  method  used  in  this  research  is  qualitative  research  method with descriptive approach. The source of data in this study consists of primary and secondary data.  Then  the  technique  of  collected  data  used  interview,  observation  and  documentary.  The location of this study was conducted in the Primary Tax Office Meulaboh West Aceh. Based on the  results  of  research  in  the  discussion  KPPP  Meulaboh  in  improving  performance  attract taxpayers. First, productivity KPPP Meulaboh not achieve results in accordance with the vision and  mission  of  the  grounds  are  still  no  customer  complaints.  Second,  the  quality  of  service KPPP  Meulaboh  also  not  yet  maximal,  the  reason  there  are  still  many  queues.    Third;  The responsiveness of KPPP Meulaboh is not good, the responsibility of KPPP Meulaboh still not maximal  in  giving  the  requirement  for  the  taxpayer.  Further  Accountability  KPPP  Meulaboh give  good  results,  because  the  responsibility  is  carried  out  according  to  the  procedures  of KPPP Meulaboh.
Keywords: performance, Primary Tax Office Meulaboh, taxpayers

## PENDAHULUAN
Saat  Ini  Negara  Republik  Indoensia  NKRI  pajak  merupakan  sumber  utama  penerima terbesar negara Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN) berasal dari pajak dan sekitar 70% dari seluru penerima negara  bersumber  dari  pajak.  Muhammad  Ikbal  “Opini”  pajak  sebagai  ujung  tombak pembangunan  (Kamis  Januari  2015).  Pajak  memiliki  peran  sangat  vital  dalam  sebuah  negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.
Pajak  Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2017  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang peribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa.  Pajak  memegang  peranan  penting,  karena merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang sifatnya untuk pembangunan negara.
Negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam hal tersebut, negara membutuhkan dana anggaran yang tidak sedikit untuk  merealisasikan  pembangunan  menuju  “ welfare  strate ”  atau  negara  sejahtera,  dimana kebutuhan  dana  tersebut  setiap  tahunnya  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  dan kebutuhan penduduk.
Berdasarkan  fungsi  pajak  sebagai  fungsi budgetair ,  adanya  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  khususnya wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan oleh negara. Bentuk kesadaran dan kepatuhan tersebut dapat dilihat dan diukur dari sejauh  mana  masyarakat  khusunya  wajib  pajak  berkontribusi  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  diperlukan  perubahan  dan perbaikan sistem administrasi dalam pelayanan perpajakan yang baik kepada wajib pajak maka disusunlah  sistem  administrasi  perpajakan  modern  yang  berdasarkan  Peraturan  Mentri Keuangan  Nomor  132/PMK.01/2016  tentang  Restrukturasi  Direktorat  Jendral  Pajak  dan Instansi  vertikal  dibawahnya  yaitu  mengenai  perencanaan  mengimplementasikan  program modernisasi  perpajakan  secara  komprehensif  yang  mencakup  semua  lini  operasi  organisasi secara  nasional  multi  lintas  sektor,  baik  publik,  privat  maupun  individu.    Salah  satu  langkah Pemerintah  terhadap  perpajakan  di  Indonesia  yaitu  dimulai  dengan  melakukan  reformasi perpajakan  secara  menyeluruh  pada  tahun  1983  dan  sejak  itulah  negara  republik  indoensia menganut  sistem self  assasment .  Sistem self  assasment adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak yang  memberikan wewenang wajib untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem self  assasment ini  mengandung  pengertian  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  kewajiban untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  surat  pemberitahuan  (SPT) secara  benar,  lengkap  dan  tepat  waktu.  Sehingga  diperlukan  adanya  partisipasi  masyarakat wajib  pajak  dalam  menyampaikan  pajaknya  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Serta  Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut.
Namun  dewasa  ini  masalah  kepatuhan  menjadikan  kendalah  dalam  proses  penerimaan pajak baik di pusat meupun daerah. Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka  secara otomatis akan  berdampak  pada  rendahnya  penerimaan  pajak  sehingga  menurunkan  tingkat  penerimaan pula. Belum lagi hal penggelebungan pajak yang dilakukan oleh koorporasi seperti kasus Gayus Halunan  Tambunan,  sehingga  menjadi  geger  dalam  hal  pajak  di  publik  negeri  ini.  Belum  lagi hal  menyangkut  penyalagunaan  wewenang,  dalam  implementasi  dalam  bukunya  Ulul  Albab yang berjudul “jangan-jangan kita juga korupsi” Lihat Ulul Albab (2013).
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan  posisi  strategis  dalam peningkatan  penerimaan  pajak  terhadap  negara.  Akan  teapai  dalam  prakteknya  seringkali dijumpai  adanya  tunggakan  pajak  dari  pihak-pihak  yang  tidak  mempunyai  kesadaran  untuk membayar  pajak  yang  mengakibatkan  tidak  dilunasinya  utang  pajak  sebagaimana  mestinya. Perkembangan  jumlah  tunggakan  pembayaran  pajak  dari  waktu  ke  waktu  menunjukan  jumlah
yang  semakin  besar,  peningkatan  jumlah  tunggakan  ini  masih  belum  dapat  diimbangi  dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajak.
Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  ini  tidak  terlepas  dari  persepsi  masyarakat  yang  masih menganggab jeleknya kinerja organisasi dalam pemerintah terhadap pelayanan publik dalam hal sektor perpajakan. Masyarakat sering mengeluhkan layanan intansi pemerintah yang tergolong birokratis,  berbelit-belit,  tidak  efesien,  dan  termasuk  dalam  hal  pemberian  layanan  tertentu banyak  hal  penyelewengan  tanggung  jawab  serta  kurangnya  kompetensi  aparat  dalam memberrikan pelayanan yang handal dan profesional.
Mencapai  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi  memang  bukanlah  hal  mudah  untuk diwujudkan.  Ditjen  pajak  harus  terus  menerus  memperbaiki  kinerja  birokrasi  perpajakannya agar  kepuasan  wajib  pajak  dapat  dicapai  dalam  hal  ini  organisasi  perpajakan  tidak  berdiam  di tempat  dan  perlu  melakukan  trobosan  baru  dalam  hal  menjemput  bola  untuk  memberesi birokrasi  perpajakan  di  Indonesia  khususnya  aceh  sehingga  parah  wajib  pajak  puas  dan  pajak cita-cita akan tercapai terus meningkat terhadap jumlah setoran pajak terhadap negara.
Fungsi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPPP)  yaitu  melaksanakan  penyuluhan, pelayanan,  dan  pengawasan  kepada  wajib  pajak  dilihat  dari  fungsi  KPPP  tersebut  maka membantu Direktorat Jenderal pajak dalam menyadarkan pentingnya pajak kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, maka kantor pelayanan pajak pratama dituntut untuk meningkatkan kinerja  di  bidang  Pelayanan,  Pengawasan  kepada  wajib  pajak.  Begitu  halnya  dengan  KPP Pratama  Meulaboh,  diperlukan  kinerja  yang  baik  terhadap  wajib  pajak.  Mengingat  pengguna jasa  perpajakan  yang  paling  besar  kontribusinya  terhadap  penerimaan  adalah  wajib  pajak.  Hal ini untuk melihat bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kinerja KPPP Meulaboh dan apakah kinerja KPPP Meulaboh tersebut sudah benar-benar mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib  pajak  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  hal  tugas  dan  fungsi  KPPP  Meulaboh menjadi the best service c ostumer dalam pelayanan publik di Indonesia khususnya di  Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat Kota Meulaboh.

## Kerangka Konsep Kinerja KPPP Meulaboh
Sebagai  pedoman  dasar  berpikir  untuk  mengembangkan  penelitian  diperlukan  kerangka konsep. Gunanya untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang konsep yang akan dipakai  sebagai  landasan  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Kerangka  Konsep  menggambarkan suatu  problem  riset  berasal  atau  dengan  teori  yang  mana  problem  itu  dikaitkan.    Teori merupakan serangkaian asumsi, definis dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara  sistematis  dengan  cara  merumuskan  hubungan  antar  konsep  mempermudah  peneliti dalam menganalisa masalah penelitian.
Gambar 1 Kerangka Konsep Kinerja KPPP meulaboh
Indikator Kinerja KPPP Meulaboh 1. Produktivitas, 2. Kualitas Layanan, 3. Responsivaitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas.
Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Meulaboh

## Teori  Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Agus Dwiyanto
Birokrasi Publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur  Birokrasi  yang  sangat  hirarkhis,  terkotak-kotak,  dan  rigid  membuat  para  pejabat birokrasi  kurang  mampu  mengembangkan  kreatifitas  dan  inovasi  dalam  pelayanan  publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan  pelayanan  ikut  memberikan  kontribusi  terhadap  buruknya  kinerja  pelayanan publik. Sehingga Birokrasi Publik di Indonesia telah gagal mewujudkan pelayanan publik yang efesien, responsif, dan akuntabel. Dwiyanto, (2012: 47).

## Gambar 2 Teori Kinerja Birokrasi  Pelayanan Publik Agus Dwiyanto

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Moleong (2012: 11) mendefiniskan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah manusia.
Penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  makna  dan  terikat  nilai.  Penelitian  kualitatif digunakan  jika  masalah  belum  jelas,  mengetahui  makna  yang  tersembunyi,  untuk  memahami interaksi  sosial,  mengembangkan  teori  memastikan  kebenaran  data,  dan  meneliti  sejarah perkembangan.
Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berusaha  mendiskripsikan  suatu  gejala, peristiwa  dan  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang.  Penelitian  deskriptif  memusatkan  perhatian pada  masalah  aktual  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Melalui  penelitian deskriptif,  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  peristiwa  dan  kejadian  yang  menjadi  pusat perhatian  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  peristiwa  tersebut.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  maka  tulisan  dalam  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan gambaran  tentang  kinerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  dalam  meningkatkan minat wajib pajak di Kabupaten Aceh Barat.

## Sumber Data
Data  Primer;  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  data primer  dan sekunder.  Data  primer  merupakan  daya  yang  didapat  dilapangan  berupa  observasi, pengamatan,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  Data  sekunder;  merupakan  data  yang didapat  dari  studi  kepustakaan,  dokumen,  koran,  internet  yang  berkaitan  dengan  kajian penelitian yang diteliti oleh penulis. Nazir (2015:51).

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  kualitatif  yang  paling  independen  terhadap  semua  metode pengumpulan  data  dan  teknik  analisi  data  dalah  metode  wawancara  mendalam,  observasi
Teori Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Oleh Agus Dwiyanto
1. Konsep Kinerja 3. Responsivitas
4. Orientasi pada Pelayanan 2. Akuntabilitas 5. Efesiensi Pelayanan
partisipasi,  bahkan  dokumenter,  serta  metode-metode  baru  seperti  metode  bahan  visual  dan metode  penelusuran  bahan  internet,  sedangkan  metode  dan  teknik  lain  yang  memiliki keterkaitan  antara  metode  dan  teknik  analisis  data  akan  dijelaskan  dalam  metode  analisis kualitatif.
Wawancara; Wawancara  mendalam  secara  umum  adalah  prose  memperoleh  keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan  atau  orang  yang  di  wawancarai,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  pedoman  (guide) wawanacara,  dimana  pewawancara  dan  informan  terlibat  dalam  kehidupan  sosial  yang  relatif lama. Bungin (2007: 11).
Observasi; Observasi  atau  pengamatan  adalah  kegiatan  seharian  manusia  dengan menggunakan  pancaindra  mata  sebagai  alat  bantu  utamanya  selain  pancaindra  lainnya  seperti telinga,  penciuman,  mulut,  dan  kulit.  Sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  metode  observasi adalah  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  menghimpun  data  penelitian  melalui melalui pengamatan dan pengindraan.
Dokumenter; Metode  dokumenter  adalah  salah  satu  metode  pengumpulan  data  yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah maka bahan dokumentar memegang peranan yang amat penting. Bungin (2007:124).

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, dengan diterapkan lokasi dalam  penelitian,  maka  akan  lebih  muda  untuk  mengetahui  tempat  dimana  suatu  penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Kabupaten Aceh  Barat.  Dipilihnya  lokasi  ini  sebagai  tempat  penelitian,  merupakan  atas  pertimbangan penulis  bahwa  dengan  alasan  bahwa  masih  banyak  kelemahan  dalam  meningkatkan  strategi dalam  pelayanan  guna  meningkatkan  minat  wajib  pajak,  sehingga  masih  adanya  penunggakan pembayaran pajak dari wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPPP)  Meulaboh  sebagai  instansi  dalam  jajaran Direktorat Jendral  Pajak  menetapkan  Visi  yang  mengacu  pada  “ Menjadi  Institusi  Pemerintah yang  menyelenggarakan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  modern,  efektif,  efesien,  dan dapat dipercaya oleh masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi”. Visi tersebut menunjukan gambaran yang jelas dan tegas mengenai cita-cita yang tinggi dan ingin dicapai di masa  mendatang.  Sedangkan  Misi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPPP)  meulaboh  yang juga  mengacu  pada  misi  Direktorat  Jendral  Pajak  adalah. “Menghimpun pajak  negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembayaran anggaran  pendapatan  terhadap  belanja  negara  melalui  sistem  administrasi  perpajakan  yang efektif  dan  efesien”. Misi  tersebut  menunjukan  penghimpunan  pajak  dari  masyarakat  guna menunjang pembiayaan pemerintah terhadap warga negara dalam hal menuju sejahtrah.

## Hasil  Kinerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  dalam  MeningkatkanMinat Wajib Pajak.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPPP)  Meulaboh  memiliki  tugas  melaksanakan penyuluhan,  pelayanan,  dan  pengawasan  wajib  pajak  di  bidang  pajak  penghasilan,  pajak pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas  barang  mewah,  pajak  tidak  langsung  lainnya,  pajak bumi  dan  bangunan  serta  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## a. Produktivitas
Produktifitas dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana  upaya  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang  diperoleh  dalam  periode  tertentu.  Dalam penelitian  ini  konsep  produktifitas  dibahas  bagaimana  hasil  kinerja  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Meulaboh dalam memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Muhiddin  selaku  Kasubag  umum  dan  Kepatuhan Internal, mengatakan:
“Masalah  keluhan  masyarakat  kepada  kita,  sudah  kita  tangani  dengan  baik.  Ini merupakanmasukan  bagi  kita  dalam  hal  melaksanakan  kewajiban  untuk  melayani  wajib  pajak guna  patuh  kepada  pembayaran  pajak.  Produktifitas  kami  memang  masih  ada  yang  belum maksimal,  sehingga  penyesuaian  standar  dan  acuan  yang  berlaku  dan  syarat-syaratyang  kita tetapkan  harus  dipenuhi  agar  bisa segera  kita layani. Dari  pihak  kami  sudah  punya  terget  bisa melayani  tepat  waktu  sesuai  dengan  standar  prosedur  operasi  pengaturan  dan  pelayanan.” (wawancara, senin 20 Maret 2017).
Lain  halnya  dengan  penuturan  Bapak  Ibnu  Saddan,  selaku  wajib  pajak  mengatakan bahwa:
“Kalau menurut saya, hasil kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Meulaboh dalam melaksanakan  tugasnya  belum  sesuai  dengan  visi  dan  misinya.  Cuma  yang  namanya  kinerja pasti  ada  saja  kelemahannya.  Misalnya  produktifitas  yang  dihasilkan  kurang  memuaskan  atau sebagainya  yang  bisa  dijadikan  alasan  dalam  melayani  masyarakat.”  (Wawancara,  Senin  20 Maret 2017).
Dari hasil wawancara di atas menerangkan bahwa KPPP Meulaboh masih belum mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan misinya. Sehingga perlu pengukuran produktifitas karyawan dengan  kecakapan  dan  kecepatan  dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  misalnya  melakukan pekerjaan dengan cepat, teliti dan akurat, sehingga masyarakat wajib pajak tidak merasa kecewa terhadap kinerja karyawan KPPP Meulaboh.

## b. Kualitas layanan
Kualitas layanan KPPP Meulaboh dapar dilihat dua indikator, Pertama adalah kemudahan akses  untuk  mendapatkan  pelayanan.  Untuk  mengetahui  usaha  KPPP  Meulaboh  dalam memberikan  kemudahan  akses  pelayanan  kepada  wajib  agar  dapat  dirasakan  atau  tidak,  maka oleh sebab itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Suriati (IRT) selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut.
“Dalam pembayaran pajak, kami cukup mudah untuk dilayani, karena tempat dan waktu yang tersedia sebagai akses utama dalam mendapatkan pelayanan pajak. Oleh  sebab  itu  ketika  kami ingin membayar pajak di KPPP Meulaboh ternyata akses untuk dapat layanannya begitu mudah, contoh sekarang sudah ada sistem online atau sudah disediakan kotak saran, Namun masalahnya adalah pelanggan wajib pajak tidak tahu  atau  memahami  sistem  online.”  (wawancara,  Senin  20 Maret 2017).
Berikut Wawancara oleh bapak rudi, selaku wajib pajak, yaitu sebagai berikut. “Kalau  saya  pak,  dalam  membayar  pajak,  saya  datang  langsung  ke  KPPP  Meulaboh,  karena tempat  saya  tinggal  tidak  jauh  dengan  kantor  pajak  ini  dan  pembayaran  saya  lakukan  pada waktu jam  kerja. Namun ada kelemahan KPPP Meulaboh yaitu masih ada yang kurang dalam hal mendapatkan akses layanan yaitu akses secara online.” (Wawancara, Senin 20 Maret 2017).
Wawancara  dengan  Safrizal  selaku  Kasubag  Pelayanan  mengatakan  bahwa:  “kami  disini memberikan  kemudahan  akses  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  maksimal,  dengan  cara menyediakan  fasilitas  untuk  melayani  wajib  pajak.  Kami  akui  masih  ada  kelemahannya  yaitu pelanggan masih kurang memahami akses secara online.” (Wawancara, Senin 20 Maret 2017).
Kedua , adanya ketertiban, kelancaran, dan keteraturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal  senada  juga  diungkapkan  seorang  mahasiswa  yang  dapati,  ketika  baru  saja  membayar rekening pajak yaitu dengan Rahmat, warga meulaboh, sebagai berikut.
“Menurut  saya,  ketertiban,  kelancaran  dan  keteraturan  KPPP  Meulaboh  dalam  hal  pelayanan masih ada yang kurang. Misalnya untuk pembayaran pajak kita perlu antri di teler dengan lama, kemudian kita tinggal menunggu panggilan, dan waktu   tungguhnyapuncukup cepat. Walaupun di  sini  disedikan  banyak  kursi  yang  berderet  sejajar  memanjang  yang  dapat  digunakan  untuk menunggu panggilan dan kenyamanan bisa dijaga.” (Wawancara, Selasa 21 Mei 2017).
Berikut juga pernyataan oleh Faizar selaku Kasir Pengawasan, yaitu sebagai berikut: “Kalau ketertiban dan kelancaran dalam pelayanan di kantor pajak ini saya rasa masih ada yang kurang tertib  dan  kurang  lancar.  Coba  anda  lihat,  untuk  pembayaran  pajak  perlu  antri.  Walaupun suasana  yang  kami  ciptakan  dengan  tenang  dan  lancar  setiap  pelayanan  yang  kami  berikan”. (Wawancara, Selasa 21 Maret 2017).

## c. Responsivitas
Responsivitas  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan  KPPP  Meulaboh beradaptasi  terhadap  situasi  yang  berubah-ubah  sesuai  dengan  aktifitas  organisasi  dan masyarakat dalam mewujudkan suatu pelayanan yang baik sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat  demi  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Responsivitas  sangat  diperlukan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  merupakan  bukti  kemampuan  organisasi  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Responsivitas  yang  tinggi  akan  menunjukan  dan menciptakan kinerja yang baik. Adapun Responsivitas KPPP Meulaboh dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama; Kemampuan  Organisasi  untuk  cepat  tanggap  terhadap  keluhan  pengguna  jasa. Hal  tersebut  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Fajar  Nurcahyo  selaku  Kasie  Pelayanan,  bahwa “untuk masalah keluhan yang sifatnya bukan teknis, jarang sekali terjadi Di KPPP Meulaboh. Kemudian  masalah  keluhan  lainnya  misalnya  lambatnya  pelayanan,  sehingga  terjadi  keluhan dari masyarakat sehingga kami menanggapinya”. (wawancara, Selasa 21 maret 2017).
Menurut  Muhiddin  selaku  Kasubag  Umum  dan  kepatuhan  internal,  menagtakan  bahwa;” kalau  masalah  keluhan  dari  wajib  pajak,  iya  ada  terjadi,  bahkan  bisa  dikatakan  sering,  karena pihak kami dalam hal memberikan pelayanan masih ada juga kendalanya, misalnya lambatnya kinerja karyawan dalam hal melayani”. (wawancara, Selasa 21 Maret 2017).
Kedua; Membuka  saluran  komunikasi  untuk  mengenali  dan  memahami  kebutuhan masyarakat.  Hasil  wawancara  dengan  Eden  selaku  Karyawan  KPPP  Meulaboh  mengtakan bahwa;  ”Komunikasi  antara  petugas  dengan  pelanggan  terkadang  ada  juga  hambatannya sehingga  komunikasi  yang  berjalan  kurang  maksimal,  karena  selama  ini  keluhan  yang disampaikan  wajib  pajak  kepada  kami,  iya  kita  respon  walaupun  agak  lama”.  (wawancara, Selasa 21 Maret 2017).
Hal senada juga diungkapkan oleh Agus selaku petugas pajak mengatakan bahwa:” Iya memang  masih  ada  komunikasi  yang  kurag  baik  antara  petugas  dengan  wajib  pajak,  hal  ini dilihat dari lambatnya respon dari wajib pajak”. Wawancara, Selasa 21 Maret 2017).

## d. Responsibilitas
Responsibilitas  dinilai  dari  bentuk  tanggung  jawab  pegawai  KPPP  Meulaboh  dapat menjalankan  kegiatan  perpajakan sesuai  dengan  kebijakan  dan program  pajak  yang  ditetapkan sebelumnya.  Bentuk  tanggung  jawab  tersebut  tercermin  ketika  aparatur  pajak  dalam menjalankan tugasnya dengan baik, penuh dengan kedisplinan dan ditunjang oleh kemampuan dan pengetahuan perpajakan yang baik.
Menurut Muhiddin selaku Kasubag Umum mengatakan bahwa: ”Masalah sistem pelayanan KPPP  Meulaboh  dalam  meningkatkan  kinerja  karyawan  merupakan  suatu  cara  dalam
meningkatkan kepuasan wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak”. (wawancara, Selasa 21 Maret 2017).
Kemudian  menurut  Kusfaizar  Selaku  Kasie  Penagawasan  dan  Konsultasi  Mengatakan bahwa:
“Upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atau  wajib  pajak  ialah  dengan menerapkan  sistem  yang  baik  dalam  melayani  wajib  pajak  ketika  membayar  pajak, salah  satunya  adalah  merespon  dengan  cepat,  melayani  dengan  cepat  dan memanfaatkan  waktu  yang  baik.  Walaupun  masih  ada  kejanggalan  dan  kegagalan dalam memberikan pelayanan yang baik”. (Wawancara, Selasa 21 Maret 2017).
Berdasarakan  hasil  wawancara  diatas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  responsibilitas  KPPP Meulaboh  tidak  terlalu  baik  dalam  memberikan  kebutuhan  wajib  pajak  yaitu  seperti  masih belum adanya pelayanan yang baik seperti kurangnya menangani dengan cepat dan membiarkan wajib pajak menunggu terlalu lama.

## e. Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan  dengan  petunjuk pelaksana  yang  menjadi  dasar  atau  pedoman  penyelenggara  pelayanan  kepada  pihak  yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh sebagai satu-satunya pemberi layanan  perpajakan  di  bidang  pajak  yang  memegang  peranan  penting  dalam  menjalankan tugasnya  tersebut.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelayan,  pengawasan  dan pemeriksaan  sederhana  terhadap  wajib  pajak  yang  tercangkup  dalam  wilayah  kerjanya berdasarkan peraturan yang berlaku, maka KPP Pratama Meulaboh harus memiliki laporan yang bisa dipertanggung jawabkan dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Sikap  tanggung  jawab  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  dalam  menjalankan tugas-tugasnya  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sudah  ada  penyusunan  laporan  kegiatan  baik yang  rutin  maupun  yang  insidental  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Muhiddin  selaku Kasubag  umum  dan  kepatuhan  internal,  mengatakan  bahwa:”secara  organisasi  dan  hubungan antar  instansi  sudah  ada  formasi  pertanggungjawaban  berupa  laporan  kegiatan  harian  maupun bulanan.  Hal  ini  sebagai  tolak  ukur  kinerja  karyawan  dalam  meningkatkan  kinerja”. (Wawancara, Selasa 21 Maret 2017).

## Pembahasan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Dalam Meningkatkan Minat wajib Pajak.
Penilaian  kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang  amat  penting  karena  dapat  digunakan sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  misinya.  Dengan  melakukan penilaian terhadap kinerja upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Penilaian organisasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada dilapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Pelayanan  yang  optimal  diwujudkan  dalam  suatu  bentuk  kinerja  organisasi  yang  mana  di dalam  kinerja  organisasi  tersebut  memuat  indikator-indikator  yang  digunakan  sebagai  tolak ukur  keberhasilannya.  Dalam  pembahasan  ini  akan  dibahas  mengenai  Kinerja  Kantor  Pajak Pratama Meulaboh dalam pelayanan perpajakan. Untuk mengukur kinerja Kantor Pajak Pratama Meulaboh  dalam  pelayanan  wajib  pajak  digunakan  indikator-indikator  produktivitas,  kualitas layanan responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

## a. Produktivitas
Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana  upaya  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang  diperolehnya  dalam  periode  tertentu.  Dalam penelitian ini konsep produktivitas dibahas bagaimana Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dalam memberikan pelayanan. menurut agus Dwiyanto (2006: h .50).
Dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh  mempunyai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  hal  penanganan  permasalahan  dalam pelayanan  perpajakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  visi  yaitu  menjadi  institusi  pemerintah  yang menyelenggarakan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  modern,  efektif,  efisien  dan  dapat dipercaya oleh masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
Kantor pelayanan Pajak Pratama Meulaboh belum mencapai hasil yang sesuai dengan visi misi  kantor.  Produktivitas  karyawan  dapat  diukur  dengan  kecakapan  dan  kecepatan  dalam melaksanakan pekerjaannya, misalnya melakukan pekerjaanya dengan cepat, teliti, dan akurat, contohnya mengetik surat atau sebagainya, sehingga masyarakat atau wajib pajak tidak merasa kecewa terhadap karyawan kantor pajak.

## b. Kualitas layanan
Kualitas  pelayanan  kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  dapat  dilihat  dari  dua indikator,  yaitu  pertama  adalah  kemudahan  akses  untuk  mendapatkan  pelayanan.  Untuk mengetahui lebih jauh maka aka akan dijelaskansebagai berikut:

## 1. Kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan
Untuk  memudahkan  pengguna  jasa  mendapatkan  pelayanan  dalam  pembayaran  pajak, pihak  kantor  pelayanan  pajak  pratama  Meulaboh  berusaha  memenuhi  hal  tersebut  dengan membuka  berbagai  macam  fasilitas  yang  ada  antara  lain  membuka  berbagai  macam  loket pelayanan.
Usaha KPP Meulaboh membuka berbagai macam akses pelayanan termasuk pelayanan pembayaran pajak, terutama ketika masyarakat ingin membayar tentu masyarakat akan dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Namun akses tersebut masih kurang maksimal, karena wajib pajak kurang paham mengakses pelayanan secara online.

## 2. Adanya  ketertiban,  kelancaran,  dan  keteraturan  dalam  penyelenggaraan pelayanan pelanggan
Ketertiban,  kelancaran,  dan  keteraturan  dalam  penyelenggaraaan  pelayanan  adalah  hal yang penting karena berhubungan dengan situasi yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Untuk  menjamin  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  dapat  berjalan  dengan  tertib  lancar  dan teratur  berbagai  strategi  telah  dijalankan  oleh  KPP  Pratama  Meulaboh,  diantaranya  adalah dengan menyediakan teler pelayanan yang disesuaikan.

## c. Responsivitas
Responsivitas  yang  tinggi  dari  organisasi  terhadap  keinginan  dan  aspirasi  masyarakat, maka  dalam  jangka  panjang  suatu  organisasi  akan  mampu  bertahan  dalam  lingkungan masyarakat  yang  dinamis.  Adapun  responsivitas  KPPP  Meulaboh  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Kemampuan organisasi untuk cepat tanggap terhadap keluhan pengguna jasa.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPP Meulaboh, tentunya tidak lepas dari  ketidak  puasan  pelanggan  akibat  pelayanan  yang  dberikan  tidak  sesuai  dengan  keinginan dan  aspirasi  masyarakat  pengguna  jasa.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  KPP  Meulaboh  dalam memberikan  tanggapan  terhadap  pelanggan  dapat  dikatakan  kurang  baik.  Hal  tersebut  dapat diketahui dari upaya kantor pelayanan pajak pratama Meulaboh dalam melayani keluhan wajib
pajak yang berupa pelayanan terhadap wajib pajak ketika membayar pajak yang masih kurang maksimal.
2. Membuka  saluran  komunikasi  untuk  mengenali  dan  memahami  kebutuhan masyarakat.
Tingginya  kemampuan  pegawai  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  tidak  hanya ditunjukkan  dengan  penampilan  meraka  dalam  menghadapi  pekerjaan  sehari-hari  tetapi  juga dari  cara  menghadapi  pelanggannya.  Sebagai  petugas  pelayanan,  para  petugas  dituntut  untu memiliki  sikap  yang  tanggap  terhadap  keinginan-keinginan  yang  disampaikan  oleh pelangganya. Keinginan dari pelanggan hanya bisa difasilitasi melalui adanya jalur komunikasi yang baik antara petugas pemberi layanan dan pelanggan sebagai penerima layanan.

## d. Responsibilitas
Responsibilitas  dinilai  dari  bentuk  tanggung  jawab  pegawai  KPPP  Meulaboh  dapat menjalankan  kegiatan  perpajakan  sesuai  dengan  kebijakan  dan  program  pajak  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Bentuk  tanggung  jawab  tersebut  tercermin  ketika  aparatur  pajak menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  penuh  kedisplinan  dan  ditunjang  oleh  kemampuan  dan pengetahuan perpajakan yang baik.
Responsibilitas  KPP  Pratama  Meulaboh  belum  cukup  baik  dalam  memberikan  kebutuhan wajib  pajak  berupa  pelayanan,  seperti  menangani  dengan  cepat  dan  membiarkan  wajib  pajak menunggu terlalu lama.
Responsibilitas  menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu  dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit, oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

## e. Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan  dengan  petunjuk pelaksana  yang  menjadi  dasar  atau  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  pihak  yang memili  Penekanan  utama  akuntabilitas  publik  adalah  pemberian  informasi  kepada  publik  dan konsituen  lainnya  yang  menjadi  pemangku  kepentingan  akuntabilitas  kantor  pelayanan  pajak pratama  meulaboh  adalah bentuk  pertanggungjawaban  atas  penyekenggaraan  pelayanan  dalam pembayaran  pajak,  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Tanggung  jawab  kantor  perpajakn  pratama  meulaboh  sebagai  satu-satunya  pemberi layanan  perpajakan  di  bidang  pajak  yang  memegang  peranan  penting  dalam  menjalankan tugasnya  tersebut.  Dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut  sebagai  pelayanan,  pengawasa,  dan pemeriksaan  sederhana  wajib  pajak  yang  tercakup  dalam  wilayah  kerjanya  berdasarkan peraturan  yang  berlaku,  maka  KPP  Pratama  Meulaboh  harus  mempunyai  laporan  yang  bisa dipertanggung  jawabkan  dan  bisa  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  mengenai  kenerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  dalam meningkatkan  minat  wajib  pajak,  dengan  berbagai  indikatornya  yaitu  produktifitas,  kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kantor organisasi pelayanan pajak dapat dikatan  sudah  berjalan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  No.  25  Tahun  2009 dan  sifatnya  mash  standar,  akan  tetapi  dalam  hal  keterbukaan  infomasi  masih  sangat  eklusif dalam hal manajemen sistem yang berlaku terhadap kebijakan keuangan, hal ini di tandai ketika
wawancara  dengan  parah  pelayan  kantor  tidak  ingin  diwawancara  secara  indfidu  akan  tetapi mash bersifat kelompok.
Dalam Pelayanan produktifitas kantor pelayanan pajak pratama belum mencapai hasil yang sesuai dengan visi misi kantor KPP Pratam Meulaboh karena masih terdapat keluhan pelanggan. Produktifitas  karyawan  dapat  diukur  dengan  kecakapan  dan  kecepatan,  teliti  dan  akurat sehingga  masyarakat  atau  parah  wajib  pajak  merasa  kecewa  terhadap  kinerja  karyawan kantorpajak di Meulaboh.
Kualitas Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh belum  terlalu  maksimal,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  hambatan  dalam mengakses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan yang disebut sebagai wajib pajak. Begitu juga dengan Resposivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh belum maksimal, misalnya  dalam  hal  dapat  dilihat  dengan  masih  minimnya  kemampuan  organisasi  untuk  cepat tanggap  terhadap  keluhan  pelanggan  parah  wajib  pajak.  Responsivitas  diwujudkan  dengan membuka  saluran  komunikasi  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  ada  pada  pelanggan  yang kemudian  ditindaklanjuti  dengan  tindakan  yang  nyata  oleh  pihak  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Meulaboh.
Dalam Pelayanan Responsibiltas Kantor Pelayanan Pajak Pratama meulaboh, belum cukup baik  dalam  memberikan  kebutuhan  wajib  pajak  berupa  pelayanan  seperti,  masih  kurang cepatnya  penanganan  pelayanan  costumer  wajib  pajak,  sehingga  para  wajib  pajak  menunggu lama dalam hal antrian untuk membayar pajak.
Selanjutnya  akuntabilitas  Kantor  Pelayayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  menghasilkan kinerja  yang  baik,  hal  ini  diketahui  dari  pendapat  yang  diungkapkan  oleh  petugas  pajak  yang melaksanakan tugas pertanggung jawabkan serta menerima laporan keluhan dari wajib pajak.

## REFERENSI
Albab,  Ulul.  2013. Jangan-Jangan  Kita  Juga  Korupsi  Saatnya  Berhijrah  Tinggalkan  Korupsi . Surabaya: litera Jannata Perkasa. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dwiyanto,  Agus.  2012. Reformasi  Birokrasi  Publik  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Moleong,  J.  Lexy.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nazir. 2015. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia. Dounloud  Senin  9  Oktober  2017  www.  Pajak.  Go.id. Pajak  Sebagai  Ujung  Tombak Pembangunan “Opini” (2015).
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 25. Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  132/PMK.01/2006  Tentang  Restrukturasi  Direktorat Jenderal Pajak.