## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5  Nomor 2,  September 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

## Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman
Herza Netti 1* , Aldri Frinaldi, 2 Asnil, 3 Adrianto 4
Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang 1 STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman 2
Email; * herzanetti@gmail.com , aldri@fis.unp.ac.id, Asnilmelayu@gmail.com , adriantompa17@gmail.com
Abstract: Penelitian  ini  dilatabelakangi  oleh Biaya  retribusi,  sebagai  biaya layanan  sampah/kebersihan,  adalah  pembayaran  untuk  layanan  sampah masyarakat  atau  suatu  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  menjaga  kebersihan  suatu  tempat  tertentu.  Pengendalian  dan pengumpulan  sisa  pembuangan  dari  sumber  ke  tempat  pembuangan pertama,  untuk  membawa  sampah  dari  sumber  tempat  pembuangan pertama  ke  lokasi  tujuan  pembuangan  akhir.  Merupakan  pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Kota Pariaman. Pendekatan penelitian  ini  memanfaatkan  kajian  literatur  dan  studi  kepustakaan  untuk mengumpulkan  data  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Peneliti  mengumpulkan,  memeriksa,  dan  menyusun sumber-sumber  dari  buku,  makalah,dan  penelitian  sebelumnya  sebelum sampai  pada  kesimpulan  dan  penyajian  data.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan bahwa belum  terlaksananya secara maksimal komunikasi dan belum  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  DISPERKIM-LH  kepada masyarakat kota pariaman.
Kata Kunci: Kebijakan; Pelayanan; Persampahan; Retribusi
Abstrak: This  research  is  motivated  by  the  retribution  fee,  as  a waste/cleaning  service  fee,  which  is  payment  for  community  waste services  or  a  service  provided  by  the  local  government  to  maintain  the cleanliness of a particular place. Control and collection of residual waste from the source to the first disposal site, to bring waste from the source of  the  first  disposal  site  to  the  final  disposal  destination  location.  It  is  a waste/cleaning service for the Pariaman City Government. This research approach  utilizes  literature  reviews  and  literature  studies  to  collect research  data.  This  study  used  qualitative  research  methods. Researchers collect, examine, and compile sources from books, papers, and  previous  research  before  arriving  at  conclusions  and  presenting data.  The  results  of  this  research  explain  that  there  has  not  been maximum communication and there has been no outreach carried out by DISPERKIM-LH to the people of Pariaman City.
Keywords: Policy; retribution; services; waste

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia terdiri dari ratusan ribu pulau, tujuan nasional Indonesia dinyatakan dalam pengantar Undang-undang 1945 adalah mempertahankan dan melindungi  rakyat  Indonesia  dari  semua  kekerasan  lainnya  serta  untuk membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  memajukan  pendidikan  guna menyiapkan  generasi  muda  yang  lebih  baik,  serta  membantu  kehidupan berdasarkan  perdamaian  abadi,  keadilan  sosial  dan  kemerdekaan.  Ini  dapat diwujudkan  dengan  cara  pemerintah  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Dengan  memberikan  otonomi  kepada  kabupaten/kota,  daerah  yang terkena dampak dapat mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri untuk meningkatkan  kegunaan  dan  efisiensi  administrasi  pemerintah  dalam  melayani masyarakat  dan  melaksanakan  pembangunan.  Dalam  rangka  mengelola  dan membiayai anggarannya sendiri, pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang  seluasnya  untuk  menggali  potensi  daerah  sebagai  sumber pendanaan  daerah  (  Darmi,  Titi.  2018). Satu  aliran  pendapatan  yang  dapat ditemukan, dikelola dan digunakan secara lebih luas oleh setiap wilayah adalah Pendapatan  Pokok  menurut  wilayah  atau  disingkat  pendapatan  asli  daerah (PAD).
Dalam manajemen pendapatan daerah otonom, setiap daerah mempunyai caranya  sendiri-sendiri  dalam  mengelola  daerahnya  dan  berpedoman  kepada aturan  masing-masing  daerah  sesuai  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  Berhasil  tidaknya  daerah  tidak  hanya  dilihat  besar/kecilnya APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah)  namun  juga  dilihat  pada banyaknya  proyek  pembangunan  pada  daerah  itu,  maka  upaya  pemanfaatan serta pengelolaan sumber pendapatan daerah sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan  di  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota  Pariaman  salah satunya  berasal  dari  pungutan  Retribusi  layanan  persampahan/kebersihan. Dalam  rangka  memberikan  layanan  pengelolaan  dan  kebersihan  sampah  yang seusai  dengan  tata  kelola  layanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Pemerintah Kota  Pariaman  menyediaakan  layanan  pengelolaan  sampah,  Pengangkutan sampah dan  kebersihan.  Untuk fasilitas  layanan  persampahan/kebersihan  yang
peroleh  warga  Kota  Pariaman,  sumber  dananya  ditopang  oleh  masyarakat melalui  pungutan  berupa  iuran.  Sebagai  dasar  hukum  pungutan  tersebut,  atas kesepakatan  bersama  dengan  DPRD,  Kota  Pariaman  dan  Walikota  Pariaman memutuskan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  kota  Pariaman  yang tertuang  perda  kota  Pariaman  no  6  tahun  2012.  Retribusi  sampah/kebersihan merupakan  penggantian  untuk  layanan  kebersihan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kota  Pariaman.  Sasaran  retribusi  pembersihan/sampah  Kota Pariaman  antara  lain  menyediakan  layanan  pengolahan/pembuangan  sampah, mengumpulkan  sampah  dari  sumber  ke  tempat  pengolahan  sementara,  dan memindahkan  sampah  hasil  pengolahan  sementara  ke  tempat  pembuangan akhir. Pemungutan biaya pengutipan sampah di Kota Pariaman terdiri dari orang perseorangan atau lembaga yang mendapatkan layanan jasa umum kebersihan yaitu  salon,  sablon  dan  percetakan,  tukang  reparasi,  usaha  air  isi  ulang, showroom/agen, gudang, wartel, konter, kontrakan dan minimarket, perumahan/rumah  tangga,  kios,  emperan,  pedagang  asongan,  hotel, losmen/clutter,  warung,  bengkel,  restoran,  usaha  furnitur,  yang  berada  di  Kota Pariaman.
Adapun  ketentuan  pemungutan  retribusi  sampah/kebersihan  di  Kota Pariaman  dilaksanakan  setiap  hari/bulan,  dan  pemungutan  ini  tidak  dapat diborongkan.  Walaupun  sudah  ada  Perda  Kota  Pariaman  tentang  pemungutan Retribusi  sampah  hingga  saat  ini  pungutan  retribusi  sampah  Kota  Pariaman belum sama dengan harapan Pemerintah Kota Pariaman. Kondisi ini terlihat dari data dibawah ini.
Target Capaian Reribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan NO Jenis Penerimaan Besar Target Penerima an Dalam APBD Target Capaian Kinerja Penerimaan Per Triwulan SOP D Peng elola I II III IV 1 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 650.000.00 0,00 97.500.000,0 0 162.500.00 0,00 227.500.00 0,00 162.500.00 0,00 Dina s Perki m dan LH
Sumber:  Perwako  Pariaman  No  33  Tahun  2021  tentang  Penetapan  target  kinerja  capaian  realisasi        Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Di  kota Pariaman 2021
Dari  data  diatas  dapat  dijelaskan  pada  tahun  2021  jenis  penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempunyai besar target
penerimaan  dalam  APBD  sebesar  Rp.650.000.000,00  dan  capaian  target realisasi  penerimaan  per  triwulan  dimulai  dari  triwuulan  I  sebesar  Rp. 97.500.000,00, Triwulan II sebesar Rp.162.500.000,00, Triwulan III sebesar Rp. 227.500.000,00  serta  di  Triwulan  IV  sebesar  Rp.162.500.000,00.    Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Pariaman belum mencapai target sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dan  realisasinya  yang  bersifat  fluktuatif. Sehingga  dengan  adanya  permasalahan  diatas  maka  dapat  dikaji  suatu penelitian dengan judul implementasi kebijakan peraturan daerah kota pariaman No 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman .

## METODE
Dalam  kajian  ini,  penulis  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif, yang  menurut  Strauss  dan  Corbin,  merupakan  gaya  penyelidikan  yang penemuannya  tidak  dihasilkan  dengan  menggunakan  teknik  statistik  atau  jenis perhitungan  lainnya.  Penulis  menggunakan  semacam  penelitian  deskriptif kualitatif,  di  mana  gaya  penelitian  ini  meringkas  dan  mencirikan  keadaan  atau situasi  tertentu  sebelum  menguraikan  ciri-ciri  utama  atau  memberikan  deskripsi tentang  kondisi  atau  situasi  tersebut.  Penelitian  penulis  dilakukan  di  Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation  merupakam  Paradigma implementasi  kebijakan  publik.  Menurut  pendekatan  teoretis  ini,  empat  faktor dalam  teori  ini  adalah komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi memiliki  dampak  pada  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  yang diimplementasikan  menurut  George  C.  Edward  III  (dalam  Agustino,  2008:149 – 154)    Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan adalah  komunikasi,  dan  komunikasi  menentukan  tujuan  pembangunan implementasi kebijakan publik. Ketika pembuat keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan, implementasi menjadi efektif.
Menurut  Edward,  variabel  keberhasilan  pertama  dalam  implementasi kebijakan adalah komunikasi, dan ada tiga indikasi utama yang dapat digunakan untuk  mengukur  keberhasilan  tersebut:  (a)  Kejelasan  Transmisi  (b).  Andal.
Sumber  daya  adalah  faktor  kedua  yang  mempengaruhi  apakah  suatu  kebijakan berhasil  diterapkan.  George  C.  Edward  III  menegaskan  bahwa  sumber  daya berikut  ini  sangat  penting  dalam  proses  implementasi  suatu  kebijakan  (dalam Agustino,  2008:151 –152):  Staf  merupakan  sumber  daya  utama  yang  digunakan dalam  implementasi  kebijakan  (paragraf  a).  Implementasi  kebijakan  seringkali menimbulkan kegagalan,  salah satunya disebabkan oleh kekurangan,  kelebihan, atau tidak adanya karyawan yang tidak memenuhi syarat. Informasi datang dalam dua bentuk ketika suatu kebijakan diimplementasikan, khususnya sebagai sumber .  Ketika  diberi  perintah,  pelaksana  harus  mengerti  apa  yang  harus  dilakukan. Kedua, rincian sejauh mana data pelaksana sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Orang  yang  melaksanakan  kebijakan  harus  menyadari apakah  mereka  yang  melakukannya  mematuhi  hukum.  (C)  Otoritas;  Secara umum, otoritas harus resmi agar arahan dapat diikuti.
Disposisi  merupakan  faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  seberapa  baik suatu  kebijakan  diimplementasikan.  Menurut  George  C.  Edward  III  (dalam Agustino,  2008:152 –154),  ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan dalam  mengkaji  variabel  disposisi:  (a).  Jika  staf  saat  ini  tidak  menerapkan kebijakan  yang  diminta  oleh  pejabat  tinggi,  pencalonan  birokrat,  disposisi,  atau sikap pelaksana memberikan rintangan serius bagi pelaksanaan kebijakan.  Oleh karena  itu,  individu  yang  berkomitmen  pada  kebijakan  yang  ditetapkan  harus dipilih  dan  ditunjuk  untuk  menduduki  posisi  pelaksana  kebijakan.  (B).  Insentif; menurut  Edward,  manipulasi  insentif  merupakan  salah  satu  solusi  yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan penerapan tren.
Orang  biasanya  beroperasi  sesuai  dengan  kepentingan  mereka  sendiri, tetapi  pembuat  kebijakan  dapat  menyesuaikan  insentif  untuk  mempengaruhi bagaimana  pelaksana  kebijakan  berperilaku.  Ini  mungkin  elemen  motivasi  yang memaksa  pelaksana  kebijakan  untuk  mengikuti  arahan  secara  efektif  dengan menambahkan imbalan atau biaya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan  baik  tujuan  organisasi  maupun  kepentingan  pribadi  (self  interest). Menurut Edward III (dalam Agustino. 2008), struktur birokrasi merupakan variabel yang  berempati  dan  mempengaruhi  bagaimana  kebijakan  publik  dijalankan. Dalam Winarno (2005:150), Edwards III mengidentifikasi dua ciri utama birokrasi, yaitu:  Standard  Operating  Procedure  (SOP),  kadang  dikenal  sebagai  “SOP”,
adalah  penetapan  tuntutan  internal  atas  waktu,  sumber  daya,  dan  keteraturan dalam pekerjaan yang besar dan kompleks. organisasi (Winarno 2005).
Baik di sektor publik maupun komersial, langkah-langkah dasar SOP atau proses  kerja  ini  sering  digunakan  untuk  menangani  situasi  umum.  (B).  Dalam Winarno  (2005 )  dengan  judul  “Fragmentasi”,  Edward  III  mendefinisikannya sebagai  “pembagian  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa  instansi berbeda  yang  memerlukan  koordinasi”.  Program  dan  kebijakan  yang  kurang berhasil.  Sebagai  akibat  dari  fragmentasi,  banyak  birokrasi  memiliki  perspektif yang  terbatas.  Pembangunan  Kota  Secara  etimologis,  pembangunan,  atau penggabungan  bahasa  Inggris,  hasil  dari  pembangunan.  Istilah  "pembangunan" memiliki  beberapa  arti  dalam  bahasa  Indonesia,  termasuk  pengertian  kata keduanya.  Meskipun  kedua  konsep  tersebut  sering  digunakan  dalam  konteks yang berbeda, keduanya mempertahankan pembentukan kata secara etimologis. Pengenalan  gagasan  pembangunan  seharusnya  dilakukan  lebih  awal,  secara teoritis,  tetapi  masih  terkait  dengan  gagasan  pembangunan  ekonomi  karena pertumbuhan  ekonomi  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  perencanaan pembangunan.
Menurut  teori  ekonomi,  ada  enam  cara  yang  berbeda  untuk  melihat pembangunan: pendekatan pertumbuhan, metode pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan tata ekonomi internasional baru, strategi yang  difokuskan  pada  pemenuhan  persyaratan  yang  paling  mendasar,  dan kemandirian.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  pusat  saat  ini  untuk kemajuan  desa.  Dari  pembangunan  terencana  ke  produksi  dan  ekonomi  ke pembangunan  yang  diputuskan  oleh  orang/masyarakat,  gagasan  pembangunan berkembang.  Oleh  karena  itu,  elemen  sosial  seperti  pemikiran,  struktur komunitas, dan sistem kepemilikan dan kontrol lokal serta pertimbangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan dalam berbagai cara. Perubahan ini memunculkan gagasan  community  development,  yaitu  penerapan  konsep  keberlanjutan (sustainable)  dari  desentralisasi,  partisipasi,  pemberdayaan,  pelestarian,  jejaring sosial, dan swasembada lokal  (Darmi, & Aryani. 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksisting Objek Penelitian
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan  Kota  Pariaman  sebagai  salah  satu  Kota  yang  berada  dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km² dan luas  lautan  282,56  Km²,  dengan  panjang  garis  pantai 12  Km²  yang  mencakup  3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan  Pariaman  Selatan.  Dan  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009 kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi  4  kecamatan  yakni  Kecamatan  Pariaman  Utara,  Kecamatan  Pariaman Tengah,  Kecamatan  Pariaman  Selatan  dan  Kecamatan  Pariaman  Timur  dengan jumlah Penduduknya 87.626 jiwa. Secara administrasi Kota Pariaman berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :
Tabel 1. Perbatasan Wilayah  Kota Pariaman
Sebelah Utara :  Kecamatan  V  Koto  Kp.  Dalam  dan  V  Koto  Timur (Kabupaten Padang-Pariaman) Sebelah Selatan :  Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman) Sebelah Timur :  Kecamatan  VII  Koto  Sungai  Sarik  (Kabupaten  Padang Pariaman) Sebelah Barat :  Samudra Indonesia
Gambar 1. Peta Kota Pariaman
Secara Geografis Kota Pariaman terletak pada 0˚ 33ʼ00ˮ-0˚40ʼ43ˮ Lintang Selatan dan 100˚10ʼ33ˮ-100˚10ʼ55ˮ Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur  strategis  Lintas  Sumatera  Bagian  Barat  yang  menghubungkan  Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, berjarak kira-kira 56 Kilometer dari Padang, atau kira-kira 45 Menit perjalanan dengan bus dari Bandara Internasional Minangkabau.
Kelurahan Jawi-Jawi II
Kelurahan  Jawi-Jawi  II  adalah  salah  satu  Kelurahan  yang  berada  di Kecamatan  Pariaman  Tengah  Kota  Pariaman.  Adapun  luas  wilayah  Kelurahan Jawi-Jawi  II  adalah  45  Ha,  dan  berbatasan  sebelah  utara  dengan  Kelurahan Kampung  Jawa  II  dan  Kampung  Jawa  I,  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Desa  Kampung  Baru,  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kelurahan  Jawi-Jawi  I, dan  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kelurahan  Alai  Gelombang.  Adapun jumlah penduduk Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 1.240 Jiwa yang terdiri dari 6 RT. Kelurahan Jawi-Jawi II dikepalai oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai  Negeri  Sipil.  Adapun  perangkat  kelurahan  di  Kantor  Lurah  Jawi-Jawi  II terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan dan staf.
Dari  penelitian  di  atas  penulis  menggunakan  teori  George  Edward  III dimana ada empat kriteria atau indikator pada teori organisasi George Edward III termasuk  dalam  penelitian  ini:  komunikasi,  sumber  daya,  sikap,  dan  struktur. Berikut adalah ringkasan yang menganut ide dalam kajian ini.

## Komunikasi
Pelaksana  harus  menyadari  apa  yang  harus  dilakukan  agar  kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses. Maksud dan tujuan kebijakan apa yang perlu  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  untuk  meminimalkan  distorsi implementasi.  jika  maksud  dan  tujuan  suatu  kebijakan  bersifat  ambigu  atau bahkan  tidak  diketahui  oleh  kelompok  sasaran  maka  Resistensi  dari  kelompok sasaran dapat terjadi.
Komunikasi  dalam  hal  ini  sosialisasi  terkait  Implementasi  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Pariaman  pada  Peraturan  Daerah Kota  Pariaman  Nomor  6  Tahun  2012  belum  ada  dilakukan  kepada  masyarakat Kota Pariaman karena  terbatasnya anggaran/dana Disperkim-LH Kota Pariaman sehingga  subjek  biaya  layanan  hasil  sisa  limbah  masyarakat  belum  mengetahui aturan yang mengatur tentang biaya atau pajak pungutan ini di Kota Pariaman.

## Sumberdaya
Sumber  daya  memiliki  peran  penting  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya  ada  sebagai  dokumen  di  atas kertas.  Sekalipun  isi  kebijakan  telah  disajikan  secara  teratur  dan  benar, implementasi  akan  gagal  jika  pelaksana  kekurangan  sumber  daya  yang
diperlukan untuk melaksanakannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya tunai maupun sumber daya manusia dengan keterampilan implementasi.
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  Implementasi  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Pariaman  dilihat  dari  segi kemampuannya  cukup  memahami  dan  mengerti  akan  tugasnya  masing-masing, namun dilihat dari segi jumlahnya kurang mencukupi yang mana jumlahnya hanya 5  (lima)  orang  sedangkan  wilayah  kerjanya  cukup  luas  yaitu  terdiri  dari  28  (dua puluh  delapan)  lokasi  sehingga  wilayah  pemungutan  difokuskan  di  pusat  Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Tengah dan di 2 (dua) desa di Kecamatan Pariaman Selatan. Sedangkan sumber daya dana untuk Implementasi Peraturan Daerah  Kota  Pariaman  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Pariaman  bersumber  dari  APBD  Kota Pariaman  yang  ditampung  dalam  DPA  BPKPD  Kota  Pariaman  untuk  mencetak karcis  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  di  Kota  Pariaman.  Sumber daya manusia yang profesioanl menjadi hal yang penting dalam mengimplentasikan  peraturan-peraturan,  senada  dengan  hail  penelitian  Darmi, Titi, & Suwitri. (2017).

## Disposisi
Satu-satunya  orang  yang  berkarakter  baiklah  yang  akan  mampu melaksanakan  kebijakan  sebaik  yang  diinginkan  oleh  pengambil  keputusan. Disposisi  adalah  kepribadian  dan  ciri-ciri  posesif  pelaku,  seperti  komitmen, kejujuran,  sifat  demokrasi.  Ketika  pelaksana  memiliki  sikap  atau  sudut  pandang yang  berbeda  dengan  pengambil  keputusan,  maka  proses  implementasi kebijakan  menjadi  kurang  efektif.  Komitmen  Disperkim-LH  Kota  Pariaman  terkait Implementasi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Pariaman yang  tertuang  dalam    Peraturan  Daerah  Kota  Pariaman  Nomor  6  Tahun  2012 adalah selalu berupaya dan berusaha untuk mencapai target  Pemungutan  biaya pelayanan  sisa  hasil  limbah  masyarakat  di  Kota  Pariaman,  karena  menyangkut kinerja instansi sebagai penyumbang PAD Kota Pariaman.
Walaupun  sikap  petugas  pemungut  retribusi  dalam  melaksanakan tugasnya  cukup  baik,  sopan  dan  ramah  tanpa  ada  melakukan  pemaksaan ataupun  berkata  kasar  kepada  masyarakat,  akan  tetapi  kejujuran  dari  petugas pemungut  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  masih  diragukan  atau
kurang  jujur  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dan  petugas  pemungut  tidak melakukan  pemungutan  retribusi  sampah  setiap  bulannya  serta  tidak  semua rumah  yang  dipungut  retribusi  sampahnya  oleh  petugas  pemungut  retribusi  ini sehingga  realisasi  pemungutan    retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan oleh Disperkim-LH di Kota Pariaman bersifat fluaktif.

## Struktur Organisasi
Kebijakan  implementasi  sangat  dipengaruhi  oleh  struktur  organisasi  yang membawahinya.  Prosedur  operasi  standar  (SOP)  adalah  salah  satu  elemen struktural  utama  dari  setiap  bisnis.  Dalam  mengambil  tindakan,  SOP  menjadi acuan  bagi  setiap  pelaksana.  Struktur  organisasi  yang  panjang  seringkali  akan mengejar  kendali  dan  melahirkan  birokrasi,  atau  proses  administrasi  yang  rumit. Kegiatan organisasi menjadi kaku sebagai akibatnya.
SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  Implementasi  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Pariaman  yang  tertuang  dalan  Peraturan Daerah  Kota  Pariaman  Nomor  6  Tahun  2012  secara  khusus  belum  ada,  akan tetapi  yang  biasa  dilakukan  oleh  petugas  pemungut  adalah  mendatangi  subjek retribusi  dengan  membawa  karcis  yang  dicetak  oleh  BPKPD  Kota  Pariaman, kemudian  karcis  tersebut  diserahkan  kepada  subjek  retribusi.  Uang  yang dibayarkan  tersebut  sesuai  dengan  yang  tertera  pada  karcis,  dan  kemudian petugas  pemungut  menyetorkan  kepada  Bendahara  Penerimaan  Disperkim-LH Kota  Pariaman,  kemudian  bendahara    penerimaan  menghitung  jumlah  karcis yang habis dan mencatat hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kemudian menyetorkan ke Kasa Daerah Kota Pariaman. Pengawasan  Disperkim-LH  terkait  pemungutan  biaya  sisa  hasil  limbah masyarakat  di  Kota  Pariaman  dalam  bentuk  meminta  laporan  kepada  petugas pemungut retribusi sampah terkait jumlah retribusi sampah yang berhasil dipungut dan  menanyakan  kendala-kendala  ataupun  masalah-masalah  yang  dihadapi dilapangan pada saat petugas pemungut retribusi melaksanakan tugasnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Merujuk  hasil  penelitian  tersebut  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa perda Kota Pariaman
Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  Nomor  6  Tahun  2012  di  Kota  Pariaman  belum terlaksana  secara  maksimal  yang  disebabkan  karena  belum  adanya  sosialisasi yang  dilakukan  Disperkim-LH  kepada  masyarakat  Kota  Pariaman  terkait kebijakan  pemungutan  biaya  sisa  hasil  limbah  masyarakat,  kurangnya  sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya dana Disperkim-LH Kota Pariaman, kurangnya kejujuran Petugas Pemungut Retribusi dalam melaksanakan tugasnya serta  kurangnya  Pengawasan  Disperkim-LH  Kota  Pariaman  kepada  Petugas Pemungut Retribusi saat melaksanakan tugas dan fungsinya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  kesimpulan  yang  diberikan  penulis,  maka penulis menyarankan :
1.  Kepada Disperkim-LH Kota Pariaman,  agar diprioritaskan anggaran dan dana untuk  sosialisasi  kebijakan  desa  tentang  pengumpulan  sampah  dan pembalasan kepada warga Kota Pariaman.
2. Menambah petugas retribusi sampah dan petugas kebersihan Kota Pariaman.
3.  Mengevaluasi  dan  memonitor  secara  ketat  petugas  pemungut  retribusi  Kota Pariaman untuk pelayanan sampah/kebersihan.
4.  Memperbaiki  sistem  Kota  Pariaman  untuk  mengumpulkan  pembayaran  untuk layanan sampah/kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  (2016). Analisis  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke Penyusunan Model-Model Implementasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT Grafindo Persada
Andri  Yayan.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  dalam Menjaga  Integritas  Publik  di  Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut (Studi  Pada  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Talegong  KabupatenGarut) JMPKP: JurnalManajemen Publik  danKebijakan PublikVolume  5 Nomor 1, Maret 2023.
Basrowi  dan  Suwandi.  (2008). Memahami  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Darmi, Titi. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional  Autonomy  Management.  JKAP  (Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi Publik) Vol.22 (1), May 2018, 1-13.
Darmi,  T.,  &  Aryanti,  M.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Pantai. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 3(2), 101-107.
Darmi,  Titi.,  &  Suwitri,  Suwitri.  (2017).  Strengthening  the  Capacity  of  Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions. European Journal of Social Sciences, 55(4), Pp. 427-438
Dwijowijoto,  Riant  Nugroho.  (2008). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia Gunawan  Imam.  (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan  Praktik .Jakarta. Bumi Aksara
Islamy,  M  Irfan.  (2007). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta : Bumi Aksara Koentjaranningrat.  (1999) .Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat .Jakarta.PT Gramedia
Peraturan  Daerah  Kota  Pariaman  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman
Subarsono.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak    Daerah  dan  Retribusi Daerah
Winarno,  Budi.  (2007). Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses. Yogyakarta  : Medpress