## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN
(Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)

## ANALYSIS OF JUDGES’ CONSIDERATIONS ON DOMESTIC VIOLENCE AS A FACTOR FOR DIVORCE
(Study of the Sigli Syar’iyah Court Decision Number 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)
AHMAD NIDAL 1
1 Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Bireuen

## Abstrak
Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan  berbagai  perundang-undangan  di  atas.  Pengadilan  Agama  adalah  pintu  pertama terkuaknya  berbagai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sebelumnya  tertutup  rapi  di  tengah rumah  tangga.  Hal  utama  yang  juga  menjadi  kewajiban  hakim  adalah  mandat  legalnya  sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak  suami.  Sedangkan  cerai  gugat  yang  mengajukan  cerai  dari  pihak  istri.  Hukum  Islam membenarkan  dan  mengizinkan  perceraian  jika  perceraian  itu  lebih  membawa  kepada  kondisi yang  baik  daripada  tetap  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  di  dalamnya  terdapat  siksaan batin.  Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif, Penelitian ini bertujuan  untuk mendefinisikan suatu keadaan  atau fenomena secara apa adanya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  perceraian  istri  dengan  alasan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  karena  adanya  ketidakharmonisan,  perselisihan,  dan  tindakan  kekerasan  yang dilakukan  oleh  suami.  Keputusan  hakim  didasarkan  pada  kemaslahatan  dan  sesuai  dengan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam.
Kata kunci: Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan .

## Abstract
The Religious Courts are one of the law enforcement institutions that are closely related to the enforcement of the various laws above. The Religious Courts are the first door to reveal various domestic violence which was previously neatly hidden in the middle of the household. The main thing that is also the judge's obligation is his legal mandate as the party tasked with deciding the case. Divorce divorce only applies if the divorce is filed by the husband. Meanwhile, divorce is sued  by  the  wife  who  files  for  divorce.  Islamic  law  justifies  and  permits  divorce  if  the  divorce leads to better conditions than remaining in a marriage bond in which there is mental torment. The type of research in this research is included in the type of qualitative research. This research
aims to define a situation or phenomenon as it is. The type of approach used in this research is the  case  approach.  In  this  research,  the  data  collection  techniques  are  as  follows: Documentation,  namely  collecting  data  by  tracing  and  studying  data  in  the  form  of  written documents.  The  research  results  showed  that  the  panel  of  judges  granted  the  wife's  divorce lawsuit  on  the  grounds  of  domestic  violence,  due  to  disharmony,  disputes  and  acts  of  violence committed by the husband. The judge's decision is based on benefit and in accordance with the Constitution and the Compilation of Islamic Law.
Keyword: Divorce Lawsuit, Domestic Violence, Verdict

## A. Pendahuluan
Perkawinan  adalah  hubungan  antara  laki-laki  dengan  wanita  yang  terwujud  dalam  satu bentuk ibadah bersifat sakral dan suci. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini terjadi pergeseran paradigma pemahaman esensi perkawinan. Sebagian orang memahami bahwa perkawinan hanya dianggap  sebagai  sebuah  cara  “penghalalan”  hubungan  badan  antara  laki-laki  dan  wanita.  Jika demikian  yang  terjadi,  perkawinan  tidak  lagi  dianggap  sebagai  hubungan  mu„âmalah  yang bernuansa  ibadah  sakral  dan  suci.  Akibatnya,  ketika  mereka  merasa  tidak  cocok  dan  merasa “bosan” terhadap pasangannya, dengan mudahnya memutuskan ikatan perkawinan mereka. 1
Keluarga  dalam  arti  bahwa  itu  adalah  rumah  tangga  beserta  naungan  pertama  dan  juga sekelompok  orang  yang  sedarah  dalam  perkawinan,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  dan memelihara  budaya  bersama,  anggota  yang  sosial  dan  emosional,  dan  mempromosikan perkembangan  mental  dan  fisik.  Elemen  terpenting  dalam  sebuah  rumah  tangga  yang  paling utama adalah suatu pernikahan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal  1  yang  dimaksud  dengan  pengertian  Perkawinan  berarti  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  suatu keluarga yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Satu”. 2
Perkawinan  merupakan  sarana  terbaik  untuk  mewujudkan  rasa  kasih  sayang  sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. 3
Sedangkan berdasarkan  KHI Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu  perkawinan  yang  merupakan  akad  yang  sangat  kuat  atau  miitsaaqon  gholiidhan  untuk
1 Latief Djamal. Aneka Hukum Peceraian di Indonesia ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 12.
2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973, hlm. 9.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, pp. 244-257
menaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah”. 4
Setiap pernikahan  ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  warahmah.  Akan  tetapi,  seiring  dengan perubahan gaya hidup dan nilai moral dalam masyarakat saat ini, mempertahankan rumah tangga sudah  tidak  bisa  diutamakan  lagi.  Kehidupan  berumah  tangga,  antara  suami  istri,  sangat memungkinkan  untuk  terjadinya  suatu  kesalahpahaman  antara  keduanya.  Seperti  salah  seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya dalam rumah tangga.
Tujuan  sebuah  perkawinan  adalah  terbentuknya  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan  abadi berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini  dapat  terwujud  jika  suami  isteri  saling memahami  serta  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  sebagai  upaya  membangun sebuah  keluarga.  Kewajiban  antara  suami  dan  isteri  harus  dimaknai  secara  timbal  balik  yang artinya  bahwa  kewajiban  suami  adalah  merupakan  hak  isteri  dan  sebaliknya  yang  menjadi kewajiban  bagi  isteri  merupakan  hak  dari  pada  suami.3  Islam  sebagai  agama  yang  mengatur urusan  vertikal  dan  horizontal  telah  mengatur  urusan  perkawinan  dengan  seksama.  Urusan perkawinan  ini  merupakan  suatu  urusan  yang  tentu  secara  ilmiah  dibutuhkan  oleh  manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia. 5
Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  berbunyi  “Suami  dan  istri  adalah  makhluk  sosial  dan  juga  manusia.  Harus  saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolongmenolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga  berkewajiban  untuk  melindungi  istri  dan  memaksimalkan  apa  yang  mereka  butuhkan,  dan mereka  harus  menjalankan  rumah  tangga  mereka  semaksimal  mungkin.  Siapa  pun  dapat mengajukan  permohonan  perceraian  kepada  Pengadilan,  jika  suami  atau  istri  telah  melalaikan kewajibannya masing-masing”. 6
Perceraian  pada  hakikatnya  adalah  suatu  proses  dimana  hubungan  suami  istri  tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hal ini, definisi perceraian undang-undang perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas,  melainkan  hanya  menentukan  bahwa  perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.  Perceraian  ialah  penghapusan  perkawinan  karena  keputusan  hakim  atau  tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.1 Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau
4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
5 Didik Abdullah, Bila Hati Rindu Menikah , Yogyakarta: Pro U Media, 2012, hlm. 23.
6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30-34.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, pp. 244-257
berdasarkan  gugatan  perceraian  maka  dari  berbagai  peraturan  dapat  diketahui  ada  dua  macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri. 7
Hadis  Rasul  dalam  Hadist  Riwayat  Abu  Dawud  dan  Ibnu  Majah  menjelaskan  “Allah membenci perkara halal namun keji adalah thalaq (cerai)”, bahwa perceraian disebabkan dengan adanya talak tidak disukai. Namun di dalam KHI Pasal 116 (d) dan (f) telah diatur perkawinan yang  berujung  perceraian  dapat  terjadi  yang  diakibatkan  KDRT  dapat  disebabkan  oleh  alasan “Kekejaman/penganiayaan  oleh  suatu  pihak  yang  kategorinya  berat  bagi  yang  menjadi  korban, terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup  harmonis  lagi  di  keluarga”. 8 Dalam  islam  mengenai  maqasid  syariah  bertujuan  untuk kemaslahatan, terdapat bebrapa tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kehidupan rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, tempat yang paling teraman dan ternyaman bagi seluruh anggota dalam keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak hal-hal buruk yang terjadi bahkan menjadi tempat penderitaan ataupun penyiksaan akibat terdapat sebuah KDRT.
Kekerasan  menyangkut  dua  hal  yang  mendasar,  dua  hal  tersebut  yakni  penggunaan kekerasan  dalam  masyarakat  dan  legitimasi  terhadap  penggunaan  kekerasan  itu. 9 dalam pemikiran  klasik,  tindak  kekerasan  (violence)  mengacu  pada  perbuatan  yang  bertentangan dengan  undang-undang,  baik  berupa  ancaman  maupun  sudah  merupakan  tindakan  nyata  dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang. 10
Dasar  hukum  larangan  terkait  KDRT  telah  diatur  dalam  UU  No.  23/2004  tentang Penghapusan  KDRT  Pasal  5  sebagaimana  “Setiap  orang  dilarang  keras  melakukan  tindakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  anggota  keluarganya,  berupa  kekerasan  fisik,  psikis, seksual  ataupun  pelantaran  keluarga”. 11 Dengan  demikian  terkait  penghapusan  KDRT  terdapat dalam  Pasal  1  (2)  “Perlindungan  yang  diberikan  negara  untuk  mencegah  KDRT,  menindak
7 A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  1998, hlm. 202.
8 Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f)
9 Moh. Makmun, Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan, Yogyakarta: Lkis. 2015, hlm. 90.
10 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: PT. Eresco, 1992, hlm. 55.
11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, pp. 244-257
pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT”. 12
Hakim  merupakan  personifikasi  lembaga  peradilan,  mengemban  amanah  yang  tidak mudah.  Di  dalam  membuat  keputusan  Hakim  tidak  saja  dituntut  memiliki  kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik  tertentu,  Hakim  juga  harus  mempunyai  tingkat  keimanan  dan  ketaqwaan,  mampu berkomunikasi  dengan  baik,  serta  dapat  menjaga  peran,  kewibawaan  dan  statusnya  di  hadapan masyarakat.  Pertimbangan  Hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 13
Hukum  Islam  membenarkan  dan  mengizinkan  perceraian  jika  perceraian  itu  lebih membawa  kepada  kondisi  yang  baik  daripada  tetap  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  di dalamnya  terdapat  siksaan  batin.  Walaupun  maksud  dari  perkawinan  adalah  untuk  mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masingmasing, tentu kebahagiaan itu tidak tercapai dalam hal- hal  yang  tidak  dapat  disesuaikan.  Karena  itulah  Islam  tidak  mengikat  mati  perkawinan,  tetapi tidak  pula  mempermudah  perceraian. 14 Islam  memang  tidak  melarang  umatnya  melakukan perceraian, tetapi bukan  berarti bahwa islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya  saja,  kapan  dan  dimana  saja.  Islam  memberikan  batasan-batasan  antara  suami  dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka. 15
Dalam  kenyataannya  tidak  selamanya  pasangan  suami  istri  akan  mengalami  kehidupan yang sakinah. Meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan  pernikahan  seumur  hidup,  namun  seiring  berjalannya  waktu  dalam  mengarungi rumah tangga adanya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Adakalanya suami  atau  istri  terjadi  pertengakaran  dan  perselisihan  di  dalam  rumah  tangga.  Dalam  perkara Nomor353/Pdt.G/2023/MS.Sgi  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  tidak  harmonis  lagi
12 UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2)
13 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama , Yogyakarta: Peustaka Pelajar, 2004, hlm. 141
14 Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 29
15 Muhammad Abdul Aziz, Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak , Jakarta: Amzah 2009, hlm. 14.
disebabkan  tergugat  sering  memarahi  dan  memaki  penggugat  dengan  kata-kata  kasar  dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anaknya. Kemudian penggugat  dan  tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  tanggal  09  Desember  2022  sehingga menggharuskan  penggugat  mencari  nafkah  sendiri  karena  tergugat  tidak  pernah  memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 116 Kompilasi  Hukum  Islam  atau  senada  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan- alasan perceraian yaitu sebagai berikut:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturutturut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  dan  penganiayaan  yang  berat  yang membahayakan pihak lain.
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 16
Setiap  orang  dilarang  untuk  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  baik  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
16 Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undangundang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 17
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  ingin  mengkaji  dan  meneliti  bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  perceraian  akibat  kekerasan  dalam  rumah tangga Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematik, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut. 18
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktifitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  presepsi  dan  orang  secara  individual  maupun  kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. 19 Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  Yang  menjadi  kajian  pokok  di  dalam  pendekatan  kasus  adalah  ratio decidenci, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. 20
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  sebagai  berikut:  Dokumentasi,  yaitu mengumpulkan  data  dengan  menelusuri  dan  mempelajari  data  berupa  dokumen  tertulis. 21 Dengan  menggunakan  dokumentasi  peneliti  mendapatkan  data  tentang  salinan  putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
17 Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
18 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.18.
19 Nana  Syaodin  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2009,  hlm. 60.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
21 Masruhan, Metodologi Hukum , Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 208.

## 1. Cerai Gugat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan  meskipun  tujuan  perkawinan  bukan  perceraian,  tertapi  perceraian  merupakan sunnatullah  meskipun  penyebabnya  berbeda-beda.  Bercerai  dapat  disebabkan  oleh  kematian suaminya,  dapat  pula  karena  rumah  tangganya  tidak  cocok  dan  pertengkaran  selalu  menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. 22
Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  menurut  ajaran  agama  Islam. 23 Menurut  Jumhur „Ulama Gugat Cerai atau dalam bahasa arab yakni khulu‟ adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau Khulu‟ manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama  suaminya,  baik  karena  sifat  buruk  suaminya  ataupun  si  suami  tidak  memberikan  hak- haknya kembali.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah  perceraian  karena  suami  atau  kuasa  hukumnya  yang  mengajukan  permohonan  cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya  kepada  pengadilan  yang  daerahnya  meliputi  tempat  kediaman  penggugat  (KHI  Pasal 73 (1).

## 2. Tinjauan Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim,  yang  mengandung  keadilan  dan  kepastian  hukum, serta  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak,  sehingga  diperlukan  penanganan  pertimbangan hakim  dengan  hati-hati.  Jika  pertimbangan  hakim  tidak  tepat,  sempurna,  dan  lengkap,  maka putusan  hakim  yang  dihasilkan  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh Pengadilan Tinggi.
Pertimbangan  hakim  adalah  tahapan  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim  sebelum  suatu keputusan  dibuat  atau  diumumkan  dalam  persidangan,  pada  pertimbangan  hakim  ini  majelis
22 Juhaya S.Pradja, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.49.
23 Marzuki, Peter mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana. 2011, 94.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, pp. 244-257
hakim  melakukan  bermusyawarah,  mempertimbangkan  dan  memutuskan  keputusan  mana  yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara. 24
Dasar  seorang  hakim  dalam  mengambil  keputusan  Pengadilan  harus  didasarkan  pada teori  dan  dari  hasil  penelitian  yang  paling  tinggi,  dan  seimbang  antara  teori  dan  praktek.  Salah satu pendekatan terhadap kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum melalui  putusannya,  yang  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  mencapai  kepastian  hukum. Kebebasan  hakim  juga  harus  dijelaskan  kedudukan  hakim  yang  tidak  berpihak,  pada  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1).
Hakim  memiliki  kewajiban  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  secara  adil.  Dalam menjatuhkan  putusan,  hakim  terlebih  dahulu  harus  memeriksa  kebenaran  kasus  yang  akan ditangani,  kemudian  mengevaluasi  kasus  tersebut  serta  mengaitkannya  dengan  hukum  yang berlaku. Terkait perihal ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :
Pengadilan  tidak  dapat  menolak  untuk  menyelidiki  dan  mengadili  kasus  yang  diajukan dengan  alasan  bahwa  hukum  kurang  jelas  ataupun  tidak  jelas,  tetapi  wajib  untuk menyelidiki dan memutuskan.
Seorang  hakim  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  hakhaknya  dalam  perkara hukum  dan  pendapat  para  ahli  terkenal.  Hakim  tidak  hanya  mengambil  keputusan  berdasarkan nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  terkait  hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  28  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim dalam mengadili suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  harus  mengetahui  dengan  jelas  tentang  fakta  dan peristiwa  yang  ada  dalam  perkara  tersebut.  Karena  itu,  Majelis  Hakim  sebelum  menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang  terakhir  ini,  Majelis  Hakim  harus  mengonstatir  dan  mengkualifisir  peristiwa  dan  fakta tersebut  sehingga  ditemukan  peristiwa/fakta  yang  konkrit.  Setelah  Majelis  Hakim  menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.
24 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 797.
3. Kronologis Perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi
Adapun kronologi perkara yang terdapat dalam putusan adalah bahwa Penggugat dengan surat  gugatannya  tertanggal  07  Agustus  2023  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah Syariyah Sigli dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 08 Agustus 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:
Dalam  surat  gugatan  ini  bahwa  pada  tanggal  08  Desember  2011,  Penggugat  dengan Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  Batee,  Kabupaten  Pidie,  (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : 155/04/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011), dan setelah menikah penggugat bertempat tinggal di  Gampong  Jambo  Reuhat,  Kecamatan  Banda  Alam,  kabupaten  Aceh  Timur  sampai  dengan tanggal 09 Desember 2022 kemudian penggugat pulang ke Gampong Kulam, Kecamatan Batee, kabupaten Pidie. Dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak. 25
Namun  kehidupan  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  hanya  rukun  dan  harmonis selama  1  (satu)  Tahun  kemudian  terjadi  perselisihan  dan  percekcokan  karena  tergugat  tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi penggugat dan anaknya, tergugat sering memarahi dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar dan tergugat melakukan kekasaran dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anaknya.
Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  tanggal  09  Desember  2022  sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua  gampong  sebanyak  1(satu)  kali  akan  tetapi  hanya  damai  sebentar  kemudian  terjadi  lagi percekcokan.  Kemudian  untuk  menghindari  penderitaan  batin  yang  berkepanjangan  bagi Penggugat  dan  mengganggu  mental  Penggugat,  maka  Penggugat  terpaksa  melakukan  upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini. 26

## 4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi
Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  sesuai  dengan  salinan  putusan perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi adalah sebagai berikut:
Penggugat dan tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan  sesuai  bunyi  pasal  55  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tetntang  Peradilan  Agama
25 Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 2.
26 Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 3.
jo.  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  ternyata  pada  hari  dan  tanggal persidangan  tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
Hakim  telah  mencoba  menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat, namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka  proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sehingga  pemeriksaan  dilanjutkan  pada  tahap  litigasi  yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada pokoknya Penggugat memohon agar hak asuh ( hadhanah ) seorang anak yang ditetapkan dibawah asuhan penggugat.
Kemudian  yang  menjadi  permasalahan  dalam  perkara  ini  pada  pokoknya  Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah  tidak  rukun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran yang  disebabkan  masalah  nafkah  yang  akibatnya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang.
Karena  Tergugat  sekalipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap dipersidangan  tidak  hadir,  dan  ketidak  hadirannya  tersebut  bukan  disebabkan  oleh  suatu halangan  yang  sah,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  R.Bg  ayat  (1),  gugatan  Penggugat untuk  dapat  diceraikan  dari  Tergugat  tersebut  patut  untuk  dikabulkan  dengan  verstek  dengan menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat  terhadap  Penggugat.  Majelis  Hakim berpendapat  hak  pengasuhan  anak  yang  masih  kecil  pada  dasarnya  diberikan  kepada  ibunya, akan  tetapi  kemudian  bisa  dialihkan  kepada  orang  lain  apabila  ternyata  ibunya  tidak  dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut.
Majelis  Hakim  berpendapat  apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  isteri,  maka nafkah  anak  ditanggung  oleh  ayahnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  105  huruf  (c)  jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat  dan  tergugat  telah  terjadi  keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri,  akibat perselisihan  hingga  terjadi  pisah  tempat  tinggal  yang  sudah  berlangsung  sekitar  7  bulan,  dan tidak  ada  harapan  untuk  kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan
bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  tanpa  mempersoalkan  siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  penggugat  untuk  bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.
Perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun  dalam  masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (tergugat),  tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang  perkawinan,  maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.500,00 ( seratus lima puluh lima ribu lima ratus).

## KESIMPULAN
Majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  perceraian  yang  diajukan  penggugat  (istri)  dengan  alasan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  antara  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering terjadi  pertengkaran  sejak  satu  tahun  pernikahan.  Bahwa  penyebab  terjadinya  pertengkaran tersebut karena tergugat melakukan tidak memberi nafkah yang cukup, memarahi, memaki dan melakukan kekerasan  terhadap penggugat dan anaknya. Dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat
tinggal  yang  sudah  berlangsung  sekitar  7  bulan,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  kembali  rukun karena  keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  penggugat  telah  berketetapan  hati untuk  bercerai  dengan  tergugat,  yang  tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dasar  hukum  dan  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  cerai  gugat  karena kekerasan  dalam  rumah  tangga  Nomor  353/Pdt.G/2023/MS.Sgi  dengan  mengutamakan kemaslahatan,  yaitu  hakim  menghindari  adanya  kemudharatan  antara  penggugat  dan  tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abdul Aziz  Muhammad, 2009, Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak , Jakarta: Amzah.
Abdullah  Didik, 2012, Bila Hati Rindu Menikah, Yogyakarta: Pro U Media.
Arto    A.  Mukti,  2004, Praktek  Perkara  Perdata  Dalam  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta:
Peustaka Pelajar.
Atmasasmitha  Romli, 1992, Teori & Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: PT. Eresco.
Djamal  Latief. 2011, Aneka Hukum Peceraian di Indonesia ,Jakarta: Ghalia Indonesia.
Harahap  M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.
Latief  Djamil, 1985, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mahmud Marzuki  Peter, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Makmun Moh., 2015, Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan, Yogyakarta: Lkis.
Marzuki, Peter mahmud. 2011, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Masruhan, 2013, Metodologi Hukum , Surabaya: Hilal Pustaka.
S.Pradja  Juhaya, 2013, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: Pustaka Setia.
Sabiq  Sayyid, 1973, Fikih Sunnah , Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi.
Saebani  Beni Ahmad, 2008. Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia.
Sukmadinata  Nana  Syaodin,  2009, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f)
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 4 Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.
Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 2.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
pasal 5.
UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2)