Transparansi  Pajak  dan  Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta)

## Madjidainun Rahma
Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Email: madjidainun@gmail.com

## Abstract
This research aims to identify and examine the effect of the Tax Transparency and Trust Taxpayers Against the Taxpayer Compliance existing areas of Jakarta. The method used is descriptive and associative. Target population studied is Unit in Unit 14 Analysis of the Tax Office in the region of Jakarta. Sampling technique used  is  random  sampling.  Model  influence  analyzed  using  SEM  (Structural Equation Modeling ) with alternative method PLS ( Partial Least Square ) which is aimed at testing the Influence between Tax Transparency and Trust Taxpayers Against  the  Taxpayer  Compliance  that  there  diunit  analysis  has  been  given permission to conduct research. Results of the analysis showed that partially Tax Transparency  and  unsignificant  positive  effect  on  the  Taxpayer  Compliance. Similarly,  the  Trust  Taxpayers  partially  positive  and  significant  impact  to  the Taxpayer  Compliance  .  Simultaneously  Transparency  and  Trust  Tax  Taxpayers Against the Taxpayer Compliance effect, this means that the Tax and Trust trades Taxpayers together will increase the Taxpayer Compliance.
Keywords: Tax Transparency , Trust , Taxpayer Compliance .

## Abstrak
Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menguji  pengaruh  Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada wilayah  DKI  Jakarta.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dan  asosiatif. Populasi target yang diteliti ialah Satuan Kerja yang ada di Unit Analisis 14 Kantor Pelayanan  Pajak  diwilayah  DKI  Jakarta.  Teknik  sampel  yang  digunakan  ialah random  sampling.  Model  pengaruh  di  analisa  menggunakan  analisis  SEM ( Structural  Equation  Modeling) dengan  metode  alternative  PLS  ( Partial  Least Square )  yang  bertujuan  menguji  Pengaruh  antara  Transparansi  Pajak  dan Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  ada  diunit analisis  yang  telah  diberi  ijin  untuk  melakukan  penelitian.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  Transparansi  Pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Begitu  pula  dengan Kepercayaan Wajib Pajak yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Secara  simultan  Transparansi  Pajak  dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa dengan Transakasi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak bersama- sama maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci : Transparansi, Kepercayaan, Kepatuhan

## 1. Pendahuluan
Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam APBN mencapai 70% terhadap total  penerimaan  dalam  negeri  atau  dalam  APBN-P  tahun  2013  mencapai Rp 1.664.365  triliun  dan  tahun  2014  diperkirakan  mencapai  Rp  2.060.365  trilyun. Namun  sistem  perpajakan  menghadapi  dilema,  di  satu  sisi  semakin  diandalkan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan paling berdaya lanjut ( sustainable ) karena  tumbuh  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kesejahteraan rakyat, berbeda dengan bantuan dan utang luar negeri yang membebani dan secara politis dapat mensubordinasi, atau bergantung pada sumber daya alam yang akan segera habis. Di sisi lain, sistem perpajakan menghadapi tekanan politis untuk tetap dilemahkan  sebagai  alat  kebijakan  mewujudkan  keadilan  sosial  (laporan  APBN- APBN-P: 2014).
Sistem  dan  praktik  perpajakan  di  Indonesia  masih  berfokus  pada tercapainya target penerimaan pajak dalam APBN tanpa memperhitungkan fungsi pajak  sebagai  instrumen  kebijakan  ( regulerend )  yaitu  dengan  redistribusi pendapatan  dan  perhatian  pada  sisi  pengeluaran  ( expenditure-side )  dalam  bentuk program kesejahteraan ( social expenditure ). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan stabil, tetapi masih bayang-bayangi kemiskinan yang tak kunjung teratasi, merosotnya peringkat Indeks Pembangunan  Manusia, kesenjangan sosial- ekonomi yang semakin lebar berpotensi memicu ledakan sosial, sangat minimnya ketersediaan layanan publik, dan ketersediaan infrastruktur yang menunjang roda perekonomian,  desentralisasi  yang  berlangsung  tanpa  akuntabilitas,  korupsi  yang semakin merajalela, birokrasi yang tak kunjung profesional, dan potensi kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Secara ringkas, ada yang putus antara sisi  penerimaan  dan  pengeluaran,  dan  pajak  semakin  dituntut  menjadi  instrumen kebijakan  publik  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Berbeda dengan  anggapan  yang  sering  diterima  secara  umum,  peran  negara  ( the  role  of government )  justru  semakin  penting  dan  ditopang  oleh  kontribusi  penerimaan pajak.
Upaya mengukur kinerja penerimaan pajak di suatu negara maka digunakan
suatu  alat  perhitungan  yang  disebut tax  coverage  ratio . Tax  coverage  ratio merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan pemungutan pajak dan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, jumlah Surat Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak  ke  kantor pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak. Dari data yang di dapatkan dari Direktorat Jendral Pajak, dalam kurun waktu sepuluh tahun dari  tahun  2004  hingga  2014  yang  menunjukkan  penyampaian  SPT  wajib  pajak badan maupun orang pribadi di Indonesia ternyata tingkat kepatuhan masih rendah.
Dilihat dari perilaku kepatuhan wajib pajak, bahwa wajib pajak tidak dapat disederhanakan  menjadi  wajib  pajak  yang  patuh  atau  tidak,  karena  keduanya merupakan titik ekstrim, dimana terdapat kecenderungan wajib pajak lebih banyak terombang ambing diantaranya mengingat bahwa keputusan untuk patuh atau tidak sifatnya  dinamis  dan  dipengaruhi  oleh  situasi  (lingkungan)  yang  dihadapi  wajib pajak.  Berbagai  pandangan  mengenai  ketidakpatuhan  pajak  mulai  dari beberapa aspek  seperti  ekonomi,  psikologis,  etika  dan  moral  serta  kombinasi  antara transparansi pajak yang berujung kepada penegakan hukum dan kepercayaan wajib pajak.  Dorongan  ekonomi  dapat  mempengaruhi  suatu  tindakan  kejahatan,  dalam konteks  keputusan  seseorang  untuk  mengelapkan  pajak  (Gary  S.  Becker:  1968), kemudian  diadopsi  oleh  Michael  G.  allingham  bahwa  keputusan  seseorang menggelapkan  pajak  ditentukan  dengan  membandingkan  tingkat  kepuasan  yang biasa  mereka  peroleh  jika  taat  maupun  mengelapkan  pajak,  pilihan  tersebut dipengaruhi  oleh  besarnya  penghasilan,  tarif  pajak,  resiko  pengawasan (pemeriksaan) dan sanksi.
Keinginan wajib pajak untuk patuh juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan  yang  diberikan  otoritas  pajak  (Benno  Toggler  dan  Christoph  A Schaltegger.,op  Cit,20)  ,  semakin  baik  Negara  atau  dalam  hal  ini  diwakilkan otoritas pajak memperlakukan wajib pajaknya maka semakin tinggi pula dorongan wajib  pajak  untuk  patuh.  Sehingga  perlakuan  yang  baik  bagi  wajib  pajak berdasarkan analisis empiris Bruno S. frey terdiri dari dua aspek yaitu transparansi dan  kesetaraan  derajat.  Jika  prosedur  dalam  administrasi  perpajakan dikomonikasikan dengan baik kepada wajib pajak, motivasi untuk mematuhi pajak akan lebih tinggi. Berbagai pandangan wajib pajak yang terjadi  di Indonesia adalah
kepercayaan publik terhadap otoritas pajak cenderung melemah terutama dengan adanya  pemberitaan  dugaaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Direktorat Jenderal  Pajak,  pemberitaan  tersebut  menciptakan  persepsi  bahwa  uang  pajak rawan  diselewengkan,  kali  ini  jelas  mencederai  perasaan  wajib  pajak  karena terusiknya  kontrak  sosial  moral  antara  Negara  dan  wajib  pajak  terutama  atas persoaalan  korupsi  dan juga  persoalan  manfaat  (timbal  balik)  yang  diterima  dari pembayaran pajak.
Orasi  ilmiah  Prof  Dr.Hj.  Wiratni  Ahmadi  SH.,  Guru  besar  Ilmu  Hukum Pajak Unpad, mengatakan bahwa salah satu penyebab dari rendahnya penerimaan negara  ialah  terjadinya  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.  Selain itu sistem demokrasi dan keterwakilan terlihat dari partisipasi publik  dalam  merumuskan  dan  mengkontrol  pengelolaan  pajak  diindonesia. Demokrasi merupakan sistem yang lebih compatible dengan keterwakilan publik, partisipasi  wajib  pajak  dalam  pengambilan  keputusan  membuat  keputusan  yang diambil  akan  lebih  diterima  wajib  pajak,  sehingga  wajib  pajak  memiliki kecenderungan untuk kontribusi dengan sukarela lewat pajak yang dipungut oleh Negara (Danny Darussalam: 2013).
Keterbukaan  informasi  tidak  hanya  terkait  kebijakan  yang  diambil pemerintah tetapi perencanaan yang akan dilakukan pemerintah, pelaksaanaannya dan tindakannya yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak karena perinsip dasar dari sebuah keterbukaan adalah rakyat mengetahui apa yang diputuskan dan dilakukan  pemerintah,  setelah  mengetahui  rakyat  juga  ikut  memikirkan  dan memutuskan. Bila rakyat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan maka tentulah dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh karena itu, sejalan dengan perinsip demokrasi.
Cara  yang  bersifat  koersi  (menekan  atau  dengan  paksaan)  hanya  akan menciptakan antagonic climate tanpa adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kebijakan perpajakan seharusnya dapat menciptakan saling sinergi power and trust untuk menciptakan kepatuhan pajak, karena kekhawatiran wajib pajak pemerintah mengunakan  kekuatan  menekan  wajib  pajak  untuk  menjadi  lebih  patuh,  Tetapi kekuatan disini bukanlah kekuatan memaksa namun lebih kepada legitimate power yang  bersifat  tegas  dengan  kaidah  yang  berlaku  (keilmuan),  tidak  berlebihan,
proporsional dan adil, sehingga trust mengacu pada kepercayaan  yang berangkat dari  pemikiran  yang  rasional  ( reason  based  trust )  dimana  rasa  percaya  tumbuh akibat pelayanan yang baik, keterbukaan dan juga penilaian tentang seberapa besar manfaat  uang  pajak  akan  kembali  kepada  ketersediaannnya  fasilitas  publik  bagi wajib pajak. (Danny darussalam dalam working paper, 2014).
Pemahaman atas motif serta kondisi yang menyertai ketidakpatuhan pajak dapat  menuntun  pemegang  kebijakan  untuk  menemukan  solusi  dalam  mengatasi hal  tersebut,  dengan  demikian  penelitian  mengapa  orang  tidak  patuh  dalam membayar pajak pada dasarnya sama pentingnya bagaimana kebijakan yang tepat untuk  meningkatkan  penerimaan  di  suatu  negara.  Sehingga  alasan  penelitian  ini menggunakan variabel Transparansi Pajak (Tax Transparency) dan kepercayaan di dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  adalah  seperti  yang  dijelaskan menurut  Rawlins  (2008),  Florini  (2007),  Piotrowski  (2007)  dan  Roberts  (2006) dalam  Fadjar  (2013),  bahwa  banyak  peneliti  tidak  menggabungkan  kepercayaan dan transparansi pajak di dalam model penelitian yang mereka lakukan di dalam memprediksi  perilaku  kepatuhan.  transparansi  dan  kepercayaan  pada  pemerintah dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan.  bahwa  transparansi  memberikan pemerintah kesempatan besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib  pajak  merasa  bahwa  pemerintah  tidak  transparan  mereka  akan  bereaksi dengan  mencoba  untuk  tidak  membayar  pajak.  Tidak  banyak  dalam  penelitian terkait  dengan  urusan  pemerintahan,  literatur  akademis  dan  artikel  yang  dapat membantu dalam pembuatan batang tubuh penelitian tentang definisi, menentukan dan  mengukur  transparansi  (keterbukaan  informasi)  dan  kepercayaan  pada pemerintah.
Sehingga  berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  dipaparkan,  maka melalui penelitian  ini  Penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul: “Pengaruh Transparansi  Pajak  dan  Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak”.
2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
2.1.1 Teori Umum ( Grand Theory )
Theory  of  Planed  Behavior sebagai  Teori  Umum  ( Grand  Theory ),
Berdasarkan  model  TPB  ( Theory  of  Planned  Behavior )  menurut  Ajzen  (1988) dijelaskan  bahwa  perilaku  individu  untuk  tidak  patuh  terhadap  ketentuan perpajakan  dipengaruhi  oleh  niat  ( intention )  untuk  berperilaku  tidak  patuh.  Niat untuk berprilaku tidak patuh tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :
1. Behavioral  believe ,  yaitu  keyakinan  akan  hasil  dari  suatu  perilaku ( outcome belief ) dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap ( attitude ) terhadap perilaku tersebut.
2. Normative  believe ,  yaitu  keyakinan  individu  tentang  harapan  normatif orang  lain  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut  atau merupakan  kepercayaan-kepercayaan  mengenai  harapan-harapan  yang muncul karena pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan normatif adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri  seseorang  (orang  lain)  yang  akan  mempengaruhi  perilaku  orang tersebut.
3. Control  believe ,  yaitu  keyakinan  individu  tentang  keberadaan  hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

## 2.1.2 Pengertian Pajak
Untuk lebih mendalami apa saja yang menjadi unsur dalam pajak dan ciri-ciri pajak terlebih dahulu dipaparkan dari defenisi pajak itu sendiri yang dikemukakan oleh para pakar pajak dan ahli.
Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH:
“Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum”.
(waluyo,wirawan  B.  ilyas  :  2000),  Defenisi  tersebut  kemudian dikoreksinya  yang  menyatakan  bahwa  “Pajak  adalah  peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang  merupakan  sumber  utama  untuk  membiayai public investment ”. (Widi widodo & Dedy Djefris : 2008)
Menurut  Sommerfeld  Ray  M.,  Anderson  Herschel  M.,  dan  Brock Horacce R:
“Tax  is  a  transfer  of  resources  from  private  sector  into  the government sector, not the result of violations of the law, but shall be  carried  out,  based  on  the  terms  defined  in  advance,  without obtaining  a  direct  benefit  and  proportional,  so  the  government can execute its tasks to run the government” .
“Pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke sektor pemerintah, bukan akibat melanggar hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa  mendapat  imbalan  yg  langsung  dan  proporsional,  agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.
Menurut Adam smith Pajak adalah:
“Pajak  memiliki  dua  aspek  yang  berbeda.  Pertama,  Aspek pengambil alihan; hukum pajak menyediakan instrument khusus bagi  Negara  agar  dapat  memaksa  warga  negaranya  untuk membayar  pajak.  Kedua  adalah  aspek  kontribusi:  selaku  bagian dari  komonitas,  maka  sesama  warga  negara  saling  berbagi pengeluaran”. (Widi widodo, Dedy Djefris : 2008)
Sehingga  dari  Beberapa  defenisi  yang  telah  diungkapkan  oleh  para  ahli dapat  disimpulkan  bahawa  Pajak  adalah  Pungutan  yang  bersifat  memaksa  dari rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dirasakan oleh rakyat dimana pengelolaannya bersifat budgetair dan regulasi atau mengatur untuk kepentingan bersama rakyat dan pemerintah.

## 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam Pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan (Widodo Djefris : 2008 : 35), yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Official Assesment System .
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenagan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perpajakan  yang berlaku.
b. Self Assesment System .
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak  untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak
diangap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan pajak yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
c. With Holding System .
Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada pihak  ketiga  yang  ditunjuk  untuk  yang  ditunjuk  untuk  menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan  Undang- Undang yang berlaku. Penunjuk pihak ketiga ini biasa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Di  Indonesia  dari  sistem  pemungutan  pajak  diatas,  pelaksanaan official assessment  system telah  berakhir  pada  tahun  1967  yaitu  dengan  diundangkannya Undang - Undang nomor 8 tahun 1967 tentang perubahan penyempurnaan Tata Cara Pemungutan  Pajak  Pendapatan  1944,  Pajak  Kekayaan  1932,  dan  Pajak  Perseroan 1952 dengan Tata Cara MPS dan MPO.
Dalam official  assessment  system fiskus  mengeluarkan  “Surat  Ketetapan Sementara”  pada  awal  tahun,  yang  kemudian  dikeluarkan  lagi  “Surat  Ketetapan Pajak  rampung”  pada  akhir  tahun  pajak untuk  menentukan  besarnya  utang  pajak yang sesungguhnya terutang. Barulah tahun1984 ditetapkan sistem self assessment secara  penuh  dalam  sistem  pemungutan  pajak  diindonesia  yaitu  dengan diundangkannya Undang - Undang nomer 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  yang  mulai  berjalan  pada  1  januari  1984 (B.ilyas Burton:2007:23).

## 2.1.4 Transparansi dan permasalah terkait Perpajakan
Dalam  Penegakan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Fiskal  Sesuai  Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, BPK RI dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang bebas  dan  mandiri  hanya  untuk  melakukan  satu  mandat  saja,  yaitu  untuk memeriksa  setiap  sen  uang  yang  dipungut.  BPK  RI  tidak  dapat  melaksanakan mandat  konstitusi  untuk  melakukan  pemeriksaan  keuangan  negara  termasuk pajak dan tidak dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada rakyat melalui DPR untuk melaksanakan hak budgetnya.
Menurut  Hadjon,  Penjelasan  Pasal  34  Ayat  (2a)  UU  KUP  telah membatasi  wewenang  BPK  sebagaimana  diberikan  Pasal  9  UU  BPK.  “Dalam Pasal  9  Ayat  (1)  UU  BPK  dikatakan  BPK  berwenang  menentukan  obyek pemeriksaan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP Penjelasannya berpotensi menghambat proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## 2.1.5 Kepercayaan Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
Scholz (1998) berpendapat bahwa kepercayaan ( trust ) adalah teori yang sangat  menarik  dan  secara  prakteknya  merupakan  faktor  penting  dalam mempengaruhi kepatuhan ( Compiance ) terhadap hukum. Hubungan kepercayaan melibatkan transaksi dimana pihak yang dipercaya ( truster ) menghadapi resiko kehilangan jika pihak yang mempercayai ( trustee ) tidak sesuai dengan harapan dan kehilangan beberapa kesempatan jika transaksi tersebut berlangsung tanpa kepercayaan ( Scholz, 1998). Lebih lanjut Scholz menambahkan modifikasi teori Russel  Hardin  (1991)  tentang  nilai  kepercayaan  ( trust )  sebagai  “ encapsulated interst ”  sebuah  nilai  dimana  ‘ truster ’  diharapkan  dari  perilaku  ‘ trustee ’ tergantung pada motivasi dugaan trustee .
Sikap  dapat  dipercaya  ( trustworthiness )  bukan  sekedar  percaya  ( trust ) sangat  perlu  sebagai  dasar  dari  kepatuhan  berbasis  kepercayaan  ( trust  based compliance ). Trustworthiness dalam konteks compliance merupakan kemapuan masyarakat untuk mematuhi hukum walaupun ada godaan untuk menyeleweng ( free  ride ).  Lebih  lanjut  Hardin  berpendapat  bahwa  kepercayaan  ( trust ) merupakan  gagasan  pemikiran  yang  fundamental  dimana  untuk  mempercayai atau tidak mempercayai orang lain kita harus mempunyai pengetahuan tentang mereka.
Kepercayaan  dibangun  dalam  proses  yang  lama,  tapi  ketidakpercayaan datang dengan cepat dan dramatis. Kepercayaan memiliki dinamika dan potensi yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  kesetiaan  ( loyality ).  Modal  sosial yang  berdasarkan  pada  kepercayaan  dapat  menjadi  aset  paling  berharga  dalam abad  ini.  Kepercayaan  memampukan  seseorang  untuk  melakukan  tindakan berdasarkan kesediaannya atau kesukaralelaan untuk memberikan mereka lebih lagi.  Sebaliknya,  kepercayaan  yang  rendah  adalah  musuh  dari  modal  sosial.
Menurut  Scholz  (1998)  ada  dua  dimensi  kepercayaan  ( trust ).  Pertama  percaya kepada  pemerintah  yaitu  percaya  bahwa  pemerintah  mengunakan  pajak  untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Kedua percaya kepada warga Negara lain yaitu percaya bahwa mereka membayar pajak sesuai kewajiban mereka dengan adanya kepercayaan terhadap wajib pajak lainnya maka akan dapat mengurangi biaya penegakan hukum dalam mempertahankan solusi kolektif.
Jika  dilihat  dari  kondisi  Indonesia  saat  ini  dengan  merajuk  pada pernyataan wiratni guru besar ilmu hukum pajak Universitas Padjajaran dimensi kepercayaan  terhadap  pemerintah  dapat  dilihat  dalam  indikator  pembuatan peraturan dan perundang - undangan, proses pemungutan pajak dan pengelolaan dana  pajak.  Sedangkan  kepercayaan  terhadap  sesama  wajib  pajak  terlihat  dari pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing dimana di Indonesia indikator pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dapat dilihat  dari  pelaksanaan self  assement system dimana  wajib  pajak  menghitung  pajak,  menyetorkan  pajak  dan melaporkan SPTnya sendiri.

## 2.1.6 Kepatuhan
Kepatuhan  Material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi  dan  jiwa  Undang  -  Undang  Perpajakan.  Misalnya,  ketentuan  batas  waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31  Maret.  Apabila  wajib  pajak  telah  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka Wajib Pajak  telah  memenuhi  ketentuan  formal  namun  isinya  belum  tentu  memenuhi ketentuan material. Kepatuhan Material dapat meliputi Kepatuhan Formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh dengan jujur, lengkap dan benar Surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
Pada  perinsipnya  Kepatuhan  Perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai  wajib  pajak  patuh,  meskipun  memberikan  konstribusi  besar  kepada
Widi Hidayat & Argo
Adhi Nugroho (2010), Ajzen Icek (1991), KEPERCAYAAN TRANSPARANSI (X 1 ) Fadjar OP Siahaan (2013), John T. Scholz & Mark Lubell (1998). Fadjar OP Siahaan
(2013), Florini Ann
(2007), Sehulte et al.
Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Pengukuran Kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran wajib pajak sebagai warga Negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Maka Pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa ini.
Gambar 2.1 Gambar Paragdigma Penelitian

## 2.1.7 Hipotesis Penelitian
Menurut  Sekaran  (2014:135)  hipotesis  adalah  hubungan  yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.
Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan  hipotesis-hipotesis  penelitian.  Adapun  rumusan  hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 =  Transparansi  Pajak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
H 2 =   Kepercayaan  Wajib  Pajak  berpengaruh  secara  parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H 3 = Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak bersama– sama  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan pendekatan  survei  dimana  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  penyebaran kuesioner  terhadap  responden  sejumlah  sampel  dari  populasi  yang  sudah ditentukan. Kemudian data yang diperoleh dari survei tersebut akan dikumpulkan, diolah  dan  dianalisa  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan  teknik  pemodelan statistik PLS ( partial least squares ) dengan perangkat lunak SmartPLS.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  verifikatif.  Menjadi  populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan  usaha  (yang  mempunyai  kewajiban  menyampaikan  SPT  1770)  di Provinsi  DKI  Jakarta.  Sampel  dengan  teknik Slovin maka  wajib  pajak  yang menjadi sampel sebanyak 100 orang. Peneliti menentukan sendiri responden yang terpilih secara acak yang sifatnya subjektif. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas dan simple random sampling. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi, dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

## 4. Hasil Penelitian
Membahas interpretasi dari hasil proses analisa data untuk pengujian secara parsial dan simultan dari Transparansi dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan.
4.1 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Secara Parsial
Transparansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kepatuhan yang dihasilkan berupa kepatuhan membayar pajak yang sampai saat ini masih mendapat perhatian khusus.

## Tabel 4.20
Koefisien Jalur Variabel Transparansi Pajak
Variabel Koefisien Jalur T Statistic T tabel Keterangan Transparansi Pajak -> Kepatuhan 0,053724 0,894323 1.99 H 0 diterima
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  seperti  pada  tabel  4.20,  secara  parsial Transparansi  Pajak  berpengaruh  secara  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap Kepatuhan.  Nilai  koefisien  jalurnya  adalah  0,053724  dengan  nilai  T  statistik 0,894323 < 1,99 signifikan pada α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif penelitian H 0 diterima dimana transparansi pengaruh tidak besar terhadap Kepatuhan dengan nilai koefisien sebesar 5,3%. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan  oleh  Fadjar  (2012)  yang  mengatakan  bahwa  transparansi  memiliki pengaruh kecil terhadap kepatuhan.
4.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Secara Parsial
Tabel 4.21 Koefisien Jalur Variabel Kepercayaan
Variabel Koefisien Jalur T Statistic T tabel Keterangan kepercayaan -> kepatuhan 0,935064 21,049797 1.99 H 0 ditolak
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  seperti  pada  tabel  4.21,  secara  parsial Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Nilai koefisien jalurnya adalah 0.935 dengan nilai T statistik 21.049797 > 1,99 signifikan pada  α  =  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  alternatif  penelitian  Ha diterima  dimana  kepercayaan  yang  dimiliki  berpengaruh  terhadap  kepatuhan dengan nilai koefisien sebesar 93,5%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Fadjar  (2012)  yang  mengatakan  bahwa  kepercayaan  ( trust) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
4.3 Uji  Pengaruh  Transparansi  Pajak  dan  Kepercayaan  secara  Simultan terhadap Kepatuhan
Hasil dari analisis data yang dilakukan bisa dilhat nilai R 2 dan F hitung pada
hasil  model  pengujian  simultan  dua  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen pada tabel 4.15, sedangkan hasil model pengujian simultan dua variabel eksogen terhadap variabel endogen pada tabel berikut ini.
Tabel 4.22

## Pengaruh Simultan Model Keseluruhan dan Uji F
Variabel R² F hitung F tabel Keterangan Transparansi dan Kepercayaan 0,995094 4.696,17 3,1 H 0 ditolak
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  hasil  analisis  data  seperti  pada  tabel  di  atas,  kedua  variabel penelitian  yaitu  Transparansi  dan  Kepercayaan  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan. Nilai F hitung (4.696,17) lebih besar dari  F  tabel  (3,10).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  alternati  penelitian  Ha diterima dan besarnya pengaruh bersama kedua variabel bebas terhadap Kepatuhan adalah sebesar 99,5% sedangkan 0,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## 4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis penelitian yang bertujuan untuk menjawab  permasalah  yang  dikemukakan.  Hipotesis  pada  penelitian  ini  adalah dengan adanya ketergantungan variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen (bebas), sehingga sebagai alat ujinya digunakan teknik analisis SEM dengan alat uji partial least square.
4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H 1 )
Pada  anak  subbab  pengujian  hipotesis  pertama  dijelaskan  bahwa  hasil pengujian  hipotesis  pertama  menggunakan  pengujian  partial  least  square menyatakan  bahwa  variabel  Transparansi  pajak  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  variabel  Kepatuhan  Pajak.  Sehingga  dapat  dilihat  melalui pengujian hipotesis secara empiris maka hipotesis pertama diterima dengan tingkat signifikansi 5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini  ingin  membuktikan  apakah  adakah  pengaruh  langsung  transparansi  secara parsial  terhadap  kepatuhan,  karena  dipeneliti  sebelumnnya  (fadjar  O.P  Siahaan: 2013) tidak melakukan pengujian ini tetapi mengunakan variable penghubung yaitu kepercayaan terhadap kepatuhan yang hasilnya berpengaruh signifikan.
Dari  fakta  yang  terjadi  bahwa  transparansi  pajak  sendiri  tidak  didukung secara  tegas  oleh  aturan  dalam  KUP  UU  no  28  tahun  2007  hal  bersinggungan dengan kepentingan melindungi kerahasiaan data wajib pajak dalam pasal 34 ayat 2a  huruf  b.  pemerintah  sendiri  selaku  pemengang  amanat  dari  rakyat  untuk mengelola  keuangan  Negara  yang  dalam  hal  ini  dibawahi  oleh  Kementrian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus yang bertugas untuk  mengumpulkan  penerimaan  Negara  tetapi  sumber  potensi  penerimaan Negara  tidak  dapat  dikaji  lebih  lanjut  oleh  badan  pemeriksa  keuangan  yang mengacu pada UU no 15 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung  jawab  keuangan  yang  dilakukan  oleh  BPK  terbatas  pada  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Bank  Indonesia,  Lembaga  Negara  lainnya,  BUMN, Badan  Layanan  Umum,  BUMD,  dan  semua  lembaga  lainnya  yang  mengelola keuangan negara”.
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H
2 )
Pada  anak  subbab  pengujian  hipotesis  kedua  dijelaskan  bahwa  hasil pengujian  hipotesis  kedua  mengunakan  partial  leasts  quare  menyatakan  bahwa variabel  Kepercayaan  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga bisa dilihat melalui pengujian hipotesis secara  empiris  maka  hipotesis  kedua  diterima  dengan  signifikansi  93%  terhadap kepatuhan.
Hasil  data  empiris  yang  dihasilkan  menguatkan  teori  kepercayaan  yang dikemukakakan oleh John T. Scholzt dan Mark Lubell bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan. Ini juga dibuktikan dengan data primer yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  statistik  yang  menghasilkan  data  yang berpengaruh  significant  terhadap  wajib  pajak,  akan  tetapi  data  skunder  yang diperoleh menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam melakukan pemenuhi kewajiban perpajakannya.

## 4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H
3 )
Pada  anak  subbab  pengujian  hipotesis  ketiga  dijelaskan  bahwa  hasil pengujian  hipotesis  ketiga  mengunakan  partial  leasts  quare  menyatakan  bahwa Variabel  Transparansi  Pajak  dan  variabel  Kepercayaan  Wajib  Pajak  diuji  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  Kepatuhan  Wajib
Pajak.  Sehingga  bisa  dilihat  melalui  pengujian  hipotesis  secara  empiris  maka hipotesis kedua diterima dengan signifikansi 99% terhadap kepatuhan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  sesuai  dipeneliti  sebelumnnya  (fadjar  O.P Siahaan:  2013)  sehingga  Hasil  data  empiris  yang  dihasilkan  menguatkan  teori Transparansi  Pemerintah  oleh  piotrowski  (2007)  dan  rawlins  (2009)  serta kepercayaan  yang  dikemukakakan  oleh  John  T.  Scholzt  dan  Mark  Lubell  bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan.
5. Kesimpilan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh transparansi  pajak  dan  keercayaan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 Transparansi  Pajak  (X 1 )  secara  parsial  memberikan  pengaruh  terhadap kepatuhan pajak (Y).
 Kepercayaan Wajib Pajak (X 2 ) secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).
 Transparansi  Pajak  (X 1 )  dan  Kepercayaan  Wajib  Pajak  (X 2 )  secara  simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

## Saran
Mengacu  kepada  hasil  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya maka saran yang sebaiknya perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
 Memudahkan Tata cara pelaporan pajak dan tetap meningkatkan penyuluhan dan pelatihan mengenai kebijakan baru serta meningkatkan sosialisasi dalam hal  penyebaran  aturan-aturan  baru  dan  penjelasannya  yang  mudah  diakses wajib pajak dimedia elektronik dan  dunia  maya  sehingga  wajib  pajak  sering melihat  dan  diharapkan  secara  langsung  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
 Perlunya  pemahaman  secara  benar  dan  tepat  bagi  wajib  pajak  untuk mengetahui seberapa besar kewajiban yang sebenarnya yang harus dilakukan dengan  berkonsultasi  pada  petugas  pajak  atau  orang  yang  kompenten dibidangnya.
 Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian dan
memperluas cakupan unit analisis yang akan disampel.
 Mengunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini  memungkinkan  koefisien  determinasi  dalam  penelitian  ini  masih  dapat ditingkatka dengan adanya variabel bebas atau penghubung lainnya.

## Daftar Pustaka
Ajzen, Icek. 1988 . The Theory of Planed Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process. Vol. 50, pp. 179-211.
Allingham, Michael G. dan A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis . Journals of Public Economics, 323-338.
Darussalam, Kristaji dan Deborah. 2014. Working Papper: Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan . Danny Darussalam Tax Center No:0514.
Feld,  Lars  P.  And  Frey,  Bruno  S.  2002.  T rust  Breeds  Trust:  How  Taxpayer  are Treated. Economics of Governance , vol 3, pp. 87-99.
Ghazali, Imam. 2004. Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan AMOS Ver. 5. Semarang: BP-UNDIP.
Hardin,  Russell.  1998. "Trust  in  Government,”  in  Valerie  Braithwaite  and Margaret  Levi,  eds.,  Trust  and  Governance ,  New  York:  Russell  Sage Foundation, pp. 9-27.
Piotrowski,  Suzanne  J.,  and  David  H.  Rosenbloom.  D.  2002. Nonmission-Based values  in  Results-Oriented  Publik  Management:  The  Case  of  Freedom  of Information. Publik Administration Review 62(6): 643–57.
Rawlins,  B.L.  2008. Measuring  Relationship  Between  Organizational Transparencyand Employee Trust . Public Relations Journal Vol. 2, No. 2 Scholz, John T and Lubell, Mark. 1998. Trust and Taxpaying: Testing Heuristics Approach to Collective Action. American Journal of Political Science; Apr 1998; 42, 2; ProQuest pg. 398.
Siahaan Fadjar O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communicating on Voluntary  Compliance:  Trust  as  an  Intervening  Variable. International Journal Of Business and Social Science , Vol.3 No.21.
Siahaan,  Fadjar.  2013.  The  Effect  of  Tax  Transparency  and  Trust  on  Taxpayers Voluntary Compliance. GTSF International Journal on Business Review , vol. 2, No. 3, March
Sommerfeld,  Ray  M.,H.M.  Anderson.  &  Brock  H.R.  1972.  An  Intoduction  to Taxation. Forth Worth : Harcourt College publisher.
Togler,  Benno.  2004.  Moral  Suation:  Alternative  Tax  Policy  Strategy?  Evidence From a Controlled Field. Experiment in Switzerland . Econ. Gov. Vol. 5, pp 235-253
Togler,  Benno.  2007.  Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  A  Theoritical  and Empirical Analysi s. USA: Edward Elgar Publishing .
Widodo, Widi. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung : Alfabeta. .&Dedy  Djefris.  2008. Tax  Payer’s  Rights :  Apa  yang  Perlu  kita ketahui tentang hak-hak wajib pajak. Bandung : Alfabeta.
Wirawan  B.  Ilyas,  Richard  Burton.  2014. Hukum  Pajak:  Teori  analisis  dan perkembangannya . Jakarta: Salemba.Empat.