AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL
Oleh Puji Kurniawan
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun Email: mas.pujikurniawan@gmail.com

## Abstrak
Legal changes connected with the community takes two forms, the first law to adjust to changes in society (social change) in this case the law is passive, the second law of moving society toward a planned change, the law serves as a tool of social engineering / tool engineering community, in the context of this law is active

## Kata Kunci: Hukum, Perubahan, Budaya

## A. Hukum   Menyesuaikan   Diri Terhadap Perubahan Masyarakat

## Hugo Sinzheimer
menjelaskan bahwa;
“Wanneer   er   tusschen   recht   en   leven tegenstellingen   bestaan,   dan   komen ersteeds krachten in beweging om deze op   te   fheffen.   Dan   begint   een   tijdperk, waarin nieuw recht onstaat....” 1
Perubahan   hukum   senantiasa dirasakan   perlu   dimulai   sejak   adanya kesenjangan   antara   keadaan-keadaan,
peristiwa-peristiwa,   serta   hubungan- hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun   kaidah   hukum   tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya,   sehingga   ketika   hal-hal   yang seyogianya diaturnya tadi telah berubah
1 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Yarsif Watampone., 1996), hal.203
sedemikian   rupa,   tentu   saja   dituntut perubahan   hukum   untuk   menyesuaikan diri   agar   hukum   tetap   efektif   dalam pengaturannya, hal ini sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence
sebagaimana yang sebutkan oleh Roscoe Pound,   Eugen   Ehrilich,   Benyamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lain- lain,  mereka  mengatakan  bahwa hukum yang   baik   adalah   hukum   yang   sesuai dengan   hukum   yang   hidup   di   dalam masyarakat. 2
Kesenjangan   yang   dimaksud sebagai   sumber   yang   membutuhkan adanya   perubahan   hukum,   adalah terhadap   perubahan   pada   kaidah-kaidah masyarakat.   Sedangkan   perubahan   pada jenis pertama dan kedua belum memaksa
2 Lili   Rasjidi   dan   Ira   Thania   Rasjidi, Dasar-Dasar   Filsafat   dan   Teori   Hukum , (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2007), hal. 66 lihat juga   Zainudin   Ali, Filsafat   Hukum ,   (Jakarta: Grafika, 2006), hal. 61.
hukum   untuk   segera   melakukan penyesuaian terhadapnya.
Dalam   keadaan   yang   telah mendesak, perundang-undangan memang harus   disesuaikan   dengan   perubahan masyarakat. Apakah ciri yang menandai adanya   kesenjangan   antara   hukum   dan peristiwa   yang   seyogianya   diaturnya, sehingga   mendesak   untuk   diadakan perubahan   hukum?   Ciri   atau   tanda   itu menurut   Dror   “adalah   ditandai   dengan tingkah   laku   warga   masyarakat   yang tidak   lagi   merasakan   kewajiban- kewajiban   yang   dituntut   oleh   hukum,
sebagai sesuatu yang harus dijalankan” 3
Jadi   terdapat   kesenjangan   yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di pihak lain mengenai   perbuatan   yang   seyogianya dilakukan.   Jadi   “ das   sollen” sudah berbeda jauh dari pada “das sein”.
Secara   historis,   perubahan   sosial terlalu   sangat   lambat   untuk   menjadi kebiasaan   sebagai   sumber   utama   dari hukum.   Hukum   dapat   merespons perubahan   sosial   setelah   puluhan   tahun atau   setelah   berabad-abad.   Bahkan   di masa awal revolusi industri, perubahan- perubahan yang terjadi karena
ditemukannya   mesin   uap   atau ditemukannya   listrik   hanya   secara gradual   telah   mempengaruhi   respons hukum   yang   sah   selama   satu   generasi. Namun   saat   ini   tempo   dari   perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu
3 Lili   Rasjidi   dan   Ira   Thania   Rasjidi,
Dasar-Dasar Filsafat …, hal. 204.
titik   dimana   asumsi-asumsi   yang   ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam arti,   orang   dalam   masyarakat   moderen terperangkap   ke   dalam   gelombang ( maelstrom )   perubahan   soaial,   hidup dalam serangkaian revolusi yang kontras dan   saling   terkait   dalam   demografi, urbanisasi, birokratisasi, industrialisasi, sains, transportasi, pertanian,
komunikasi,   riset   biomedis,   pendidikan, dan hak asasi manusia. Setiap revolusi ini telah   membawa   perubahan   yang spektakuler   dalam   serangkaian   akibat, dan   telah   mentransformasi   nilai-nilai masyarakat, sikap, perilaku, dan institusi.
Perubahan-perubahan
ini selanjutnya   mentransformasikan   tata sosial dan tata ekonomi dari masyarakat. Masyarakat   kontemporer   dicirikan dengan pembagian kerja yang jelas dan spesialisasi   dalam   fungsi.   Dalam masyarakat   moderen,   “hubungan   antar pribadi   telah   berubah,   institusi-institusi sosial   termasuk   keluarga,   telah   jauh berubah; kontrol sosial yang sebelumnya kebanyakan   informal   telah   menjadi formal; birokrasi dalam organisasi skala besar   telah   menyebar   ke   sektor-sektor publik dan swasta; dan risiko-risiko yang dihadapi individu-individu telah  muncul termasuk   risiko   terganggunya   mata penghasilan   karena   pengangguran, karena kecelakaan kerja, dan eksploitasi konsumer;   dan   sakit   kronis   dan   cacat fisik telah menyertai semakin panjangnya kehidupan.
Banyak pakar sosiologi dan pakar hukum   menyatakan   bahwa   teknologi adalah salah satu dari kekuatan pengubah dalam perubahan hukum 4 . Hukum telah dipengaruhi   oleh   teknologi   dalam sekurangnya   tiga   cara, pertama, adalah kontribusi   teknologi   kepada   perbaikan teknik   hukum   dengan   memberikan instrumen   yang   harus   digunakan   dalam menerapkan   hukum   (misalnya,   melalui sidik   jari   atau   penguji   kebohongan). Kedua ,   efek   teknologi   dalam   proses formulasi dan penerapan hukum sebagai akibat   dan   perubahan-perubahan   yang diakibatkan   oleh   teknologi   dalam   iklim sosial   dan   intelektual   dimana   proses hukum   dieksekusi   (misalnya,   dengar pendapat   melalui   televisi). Ketiga , teknologi   mempengaruhi   substansi   dari hukum   dengan   menghasilkan   masalah baru   dan   persyaratan   baru   yang   harus diurus oleh hukum.
Namun   demikian,   perubuhan yang   ditimbulkan   oleh   teknologi   tidak senantiasa   dalam   wujud   perubahan positif,   sebab   penemuan   dibidang teknologi canggih seperti, televisi, video, laserdisc,   fotografi   dan   lain-lain,   secara langsung atau tidak dapat menimbulkan dampak  negatif,  yaitu  dapat  mendorong terjadinya   kekerasan   atau   meningkat frekwensi suatu kejahatan tertentu. 5
4 Satjipto   Rahardjo, Hukum   dan Perubahan   Sosial ,   (Bandung:Alumni,1979), hal.153.
5 Achmad   Ali   dan   Wiwie   Heryani, Menjelajahi   Kajian   Empiris   Terhadap   Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.181
Contoh   dewasa   ini   yang   banyak terjadi   adalah   kejahatan   seksual, termasuk   pemerkosaan   terjadi   karena pelakunya   terangsang   setelah   menonton film-film   porno   baik   melalui   cd-room, internet, dan sebagainya. 6
Perubahan   hukum   dapat   dimulai oleh perubahan gradual dalam nilai-nilai dan sikap-sikap masyakarat. Masyarakat bisa   saja   berpikir   bahwa   kemiskinan adalah hal yang buruk dan hukum harus dibuat untuk menguranginya dengan satu atau   berbagai   cara.   .   Masyarakat   akan berpikir bahwa pebisnis tidak akan begitu bebas   untuk   menjual   semua   jenis makanan ke pasar tanpa adanya inspeksi pemerintah yang memadai, atau terbang dengan   pesawat   yang   belum   memenuhi standar   keselamatan   pemerintah,   atau mempertontonkan   apa   saja   di   televisi semau   yang   punya   stasiun   televisi. Sehingga hukum harus diundangkan semestinya,   dan   lembaga-lembaga regulatori   harus   berfungsi   seperti seharusnya.   Dan   masyarakat   akan berpikir   bahwa   praktek   aborsi   adalah tidak   jahat,   atau   praktek   kontrasepsi adalah diinginkan, atau bahwa perceraian adalah   tidak   amoral.   Oleh   karena   itu, hukum   dalam   topik-topik   ini   harus ditinjau kembali atau direvisi.
Perubahan-perubahan dalam kondisi   sosial,   teknologi,   pengetahuan, nilai-nilai,   dan   sikap,   oleh   karena   itu, dapat mengarah kepada perubahan
6 Achmad   Ali   dan   Wiwie   Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris … , hal.181
hukum.   Dalam   hal   ini,   hukum   bersifat reaktif   dan   mengikuti   perubahan   sosial. Masyarakat   moderen   membutuhkan hukum yang moderen pula. Dalam kenyataannya,   masyarakat   dapat berkembang   moderen   hampir   secara alami   sedangkan   hukum   tidak   secara otomatis dapat berubah menjadi moderen dalam   masyarakat   yang   sudah   moderen ini. Moderennya hukum harus dilakukan by   design .   Ketika   masyarakat   sudah dalam kehidupan moderen sementra tidak ada yang merancang agar hukum menjadi moderen,   yang   akan   terjadi   kemajuan suatu bangsa bisa terhambat. 7
Hukum   bertujuan   untuk mengkordinir   aktivitas-aktivitas   warga masyarakat dimana aktivitas-aktivitas itu senantiasa   berubah   sesuai   dengan perubahan masyarakat. Karena itu hukum merasa berkewajiban turut campur secara lebih   serius   dan   langsung   dalam   wujud kaidah-kaidah hukum.
Agaknya   sulit   terwujud   hukum yang baik dengan pelaksanaan yang baik, jika   hukum   itu   sekadar   hasil   transfer belaka,   tanpa   memperhitungkan   faktor- faktor non hukum.

## B. Hukum   Membawa   Masyarakat
Berubah (a   tool   of   social engineering)
Kalau   dia   atas   yang   dibicarakan adalah bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, maka
7 Munir   Fuady, Teori-Teori   dalam Sosiologi   Hukum ,   (Jakarta:   Kencana,   2012), hal.116.
kini   akan   dibahas   segi   kedua   dari persoalan   perubahan   yakni   bagaimana hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat. Inilah yang biasa dinamakan   : law   is   a   tool   of   social engineering . 8
Yang mula-mula memperkenalkan konsep   hukum   sebagai   alat   rekayasa sosial adalah Roscoe Pound , Bapak Ilmu Hukum   Sosiologis   dalam   tulisannya: Scope   and   Purposes of   Sociological Jurisprudence , yang mengemukakan butir-butir  penting  yang harus diketahui dan   diterapkan   oleh   seorang   juris   yang berfaham sosiologis.
Meskipun   kenyataan   positif   dari hasil   digunaknnya   hukum   sebagai “a tool of social engineering” telah banyak diakui baik dari kalangan hukum sendiri maupun dari kalangan  ilmu-ilmu sosial, namun  tetap  masih  ada  segelintir  pakar yang   tidak   mau   mengakui   fungsi perekayasaan hukum ini. Seperti yang dikemukakan   oleh   sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, ”bahwa penemuan   di   bidang   teknologi merupakan   penggerak   perubahan   sosial, sebab   penemuan   yang   demikian   itu menyebabkan   terjadinya   perubahan- perubahan yang berantai sifatnya. 9
Sebagaimana disinggung di atas, hukum dimungkin mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak dalam
8 Roscoe Pound, Interpretation Of Legal History , (USA: Holmes Beach, 1986), hal.164. 9 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi,
Dasar-Dasar Filsafat …, hal.
mendorong terjadinya  perubahan  sosial.
Misalnya,   suatu   peraturan   yang menentukan   sistem   pendidikan   tertentu bagi   para   warga   negara   mempunyai pengaruh   secara   tidak   langsung   yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial.   Seperti   misalnya,   jumlah universitas dan mahasiswa di indonesia, sebelum   undang-undang   no.   22/1961 ditetapkan, terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa, sejak undang- undang   tersebut   ditetapkan,   jumlah universitas negeri naik menjadi 34 buah dengan   jumlah   mahasiswa   158.000 orang. Contoh ini membuktikan bahwa suatu   keputusan   hukum   dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pedidikan   (misalnya   universitas),   dan selanjutnya   lembaga-lembaga   tersebut merupakan   alat   sosialisasi,   akulturasi, perubahan,   mobilitas   sosial.   Lembaga- lembaga   pendidikan   memperkenalkan ide-ide baru, dapat menarik orang-orang dari   latar   belakang   etnis   yang   berbeda, agama   maupun   ideologi.   Lembaga- lembaga   pendidikkan   tersebut   (yang kebanyakan   bertempat   di   daerah-daerah perkotaan)   dapat   menarik   warga masyarkat   yang   berdomisili   di   daerah pedesaan, dan sampai batas-batas tertentu
lembaga-lembaga   tadi   mendidik golongan elit masa depan. 10
Ada   empat   faktor   minimal   yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum   sebagai   alat   mengubah masyarakat.   faktor   dimaksud   adalah sebagai berikut: 11
1. Mempelajari   efek   sosial   yang   nyata dari   lembaga-lembaga   serta   ajaran- ajaran hukum.
2. Melakukan   studi   sosiologis   dalam mempersiapkan  peraturan  perundang- undangan   serta   dampak   yang   timbul dari undang-undang itu.
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.
Selain empat faktor di atas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan   melalui   usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan   menganggap   sebagai   kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling   baik   untuk   memajukan   dan mengarahkan usaha itu. 12
10 Soerjono   Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum , (Jakarta:  PT.Rajawa  Grafindo Persada, 2002), hal.108.
11 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 38 12 Ahmad   Ali, Menguak   Tabir Hukum (Suatu K Ajian Filosofis dan Sosiologis) ,
(Jakarta: Gunung Agung, 202), hal.91.
Efikasi   Hukum   sebagai   Instrumen Perubahan Sosial
Sebagai   suatu   instrumen perubahan   sosial,   hukum   membawa proses-proses   yang   saling   berhubungan, yaitu   pengenalan“   ( institutionalization ) dan “pelembagaan“ ( internalization ) pola-pola   perilaku.   Pengenalan ( institutionalization )   dari   pola   perilaku merujuk pada pembuatan suatu norma dengan   persyaratan   penegakannya (misalnya,   desegregasi   /   penghapusan segregasi   dari   sekolah-sekolah   negeri), dan   pelembagaan   ( internalization )   dari suatu   pola   perilaku   berarti   bahwa pencakupan   ( incorporation )   nilai   atau nilai-nilai secara implisit di dalam hukum (misalnya,   sekolah   negeri   yang terintegrasi   adalah   “baik“).   “Hukum dapat mempengaruhi perilaku secara langsung hanya melalui proses
pengenalan;   namun   jika   proses pengenalan   ini   sukses,   pada   gilirannya akan   memfasilitasi   pelembagaan   sikap atau kepercayaan“.
Sebagai   agen   perubahan   sosial, hukum   mempunyai   kekuatan   dan kelemahan.   Efikasi   hukum,   yaitu kemampuan hukum untuk menghasilkan perubahan,   ditentukan   sebagian   besar oleh penerimaan publik. Dalam suatu masyarakat   demokratis   pluralistik, dimana   orang   cenderung   untuk   terkait dengan   banyak   kelompok   dan   publik   – perubahan   melalui   hukum   umumnya dipenuhi dengan berbagai reaksi:
beberapa berlawanan,
beberapa
mendukung, namun sebagain besar acuh tak acuh atau hanya sangar sedikit ( mildly hostile ). Jika mayoritas pemimpin opini  ada di  belakang  perubahan,  maka oposisi akan tetap menjadi minoritas dan secara   pelan-pelan   sebagian   besar masyarakat   akan   dapat   menerima perubahan.
Efikasi hukum sebagai suatu instrumen perubahan sosial dipersyaratkan   oleh   sejumlah   faktor. Salah   satunya   adalah   jumlah   informasi yang   tersedia   mengenai   suatu   legislasi ( legislation ),   keputusan   ( decision ),   atau penetapan ( ruling ). Ketika terdapat tidak cukup transmisi informasi tentang hal-hal ini, hukum tidak akan menghasilkan efek yang   diinginkan.   Ketidakpedulian ( ignorance )   terhadap   hukum   tidak dianggap   sebagai   satu   alasan   untuk ketidakpatuhan   ( disobedience ),   namun ketidakpedulian   membatasi   efektivitas hukum. Dalam kasus yang sama, hukum terbatas   sejauh   dimana   aturan-aturan ( rules )   itu   tidak   dituliskan   secara   pasti, dan   bukan   karena   orang   tidak   yakin dengan apa yang dimaksud oleh aturan- aturan tersebut.
Regulasi-regulasi   hukum   dan perilaku   masyarakat   yang   diinginkan kepada   siapa   hukum   ditujukan   harus secara jelas diketahui, dan sanksi-sanksi terhadap ketidak patuhan ( noncompliance )   perlu   dihitung   secara tepat ( precisely enumerated ). Efektivitas hukum   berhubungan   langsung   dengan jangkauan ( extent ) dan sifat ( nature ) dari
persepsi   aturan-aturan   sanksi   resmi ( officially   sanctioned   rules ).   Persepsi terhadap   aturan-aturan,   pada   gilirannya beragam   menurut   sumbernya.   Aturan- aturan kemunginan besar akan diterima bila   sumbernya   dipandang   sah
( legitimate ). Kecepatan respons ( responsiveness )   dari   lembaga-lembaga penegak   hukum   terhadap   hukum   juga mempunyai dampak terhadap efektivitas hukum. Agen penegak hukum tidak hanya   mengkomunikasikan   aturan- aturan, mereka juga menunjukkan bahwa aturan-aturan harus dianggap serius dan hukuman terhadap para pelanggar harus tegas.   Dengan   demikian   agen   penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan   hukum.   Kalau   peraturan sudah baik, tapi kwalitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah, demikian pula sebaliknya. 13
Sebagai   suatu  strategi  perubahan sosial, hukum mempunyai keuntungan dan kelemahan khas tertentu dibandingkan dengan agen-agen perubahan lainnya. Walaupun keuntungan   dan   kekurangan   ini   sama-
sama   hadir   ( go   hand   in   hand )   dan merepresentasikan dua sisi yang berbeda dari sekeping uang yang sama.
1. Keuntungan Hukum dalam
Membuat Perubahan Sosial
13 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , …, hal. 64.
Seperti   telah   ditekankan sebelumnya,   mengidentifikasi   bidang perubahan   ( perimeters   of   change )   dan mengkaitkan   perubahan   ( attributing change )   terhadap   variabel   penyebab tertentu   atau   satu   set   variabel   harus ditangani   dengan   kehati-hatian.   Dalam banyak   hal,   kemajuan   perubahan   sosial ( the   state   of   the   art   of   social   change endeavors )   tidak   cukup   canggih   secara metodologis untuk membedakan dengan jelas antara sebab, keharusan, kecukupan, atau   kondisi-kondisi   kontributif   untuk menghasilkan efek-efek yang diinginkan di   dalam   masyarakat.   Perubahan   sosial adalah   fenomena   yang   kompleks   dan bermuka   banyak   ( multifacet )   yang dibawa   oleh   kekuatan   sosial   tertentu. Kadang-kadang,   perubahan   sangatlah lambat,   tidak   imbang   dan   dapat dikondisikan   oleh   faktor-faktor   yang berlainan   dengan   derajat   yang   berbeda- beda. Dari faktor-faktor ini, yang paling drastis   adalah   revolusi,   yang   ditujukan kepada   perubahan   fundamental   dalam hubungan kekuasaan antar kelas di dalam masyarakat.   Faktor-faktor   lainnya mencakup   pemberontakan,   kerusuhan ( riot ), berbagai bentuk gerakan protes, duduk-duduk ( sit-ins ), boikot, pemogokan, demonstrasi, gerakan sosial, pendidikan,   media   massa,   inovasi teknologi, ideologi, dan berbagai bentuk usaha-usaha perubahan sosial yang terencana   namun   nonlegal   yang berhubungan dengan berbagai perilaku
dan praktek pada berbagai level di dalam masyarakat.
Dibandingkan dengan daftar tidak lengkap dari kekuatan-kekuatan yang menghasilkan perubahan,
hukum mempunyai   keuntungan-keuntungan tertentu. Usaha-usaha perubahan melalui hukum cenderung untuk lebih fokus dan spesifik.   Perubahan   melalui   hukum bersifat detail ( deliberate ), rasional, dan usaha-usaha   yang   disadari   untuk mengubah perilaku atau praktek tertentu. Maksud dari norma-norma hukum telah dinyatakan   dengan   jelas   dengan   garis besar   yang   jelas   tentang   cara-cara implementasi   dan   penegakan   serta sanksi-sanksi   yang   ada.   Pada   dasarnya,
perubahan melalui hukum ditujukan untuk memperkuat, meningkatkan, menambah   ( ameliorating ),   atau mengontrol   perilaku   dan   praktek   dalam situasi  sosial  yang didefinisikan  dengan jelas   –   seperti   yang   telah   diungkapkan oleh pihak yang pro ( proponents ) dengan suatu perubahan tertentu. Keuntungan hukum   sebagai   suatu   instrumen perubahan   sosial   disebabkan   oleh   fakta bahwa   hukum   di   dalam   masyarakat dipandang   sebagai   legitimate,   kurang lebih rasional, berwenang ( authoritative ), terlembagakan ( institutionalized ), umumnya tidak mengganggu ( generallly not   disruptive ),   dan   didukung   oleh mekanisme-mekanisme   penegakan   dan sanksi-sanksi.

## Otoritas yang Legitimate
Salah   satu   keuntungan   hukum sebagai   salah   satu   instrumen   perubahan sosial   adalah   perasaan   umum   di   dalam masyarakat bahwa perintah atau larangan hukum   akan   dipatuhi   bahkan   oleh   para pihak   yang   kritis   dan   mempertanyakan hukum.   Dalam   hal   ini,   perasaan kewajiban   ini   tergantung   kepada penghargaan   terhadap   otoritas   yang legitimate.
Konsep   otoritas   yang   legitimate berhubungan   erat   dengan   konsep kekuasaan.   Kekuasaan   pada   dasarnya adalah   kapasitas   untuk   mempengaruhi perilaku dari anggota-anggota lainnya di dalam masyarakat. Namun otoritas tidak hanya mengenai kekuasaan saja, karena tergantung kepada pengakuan ( recognition) dari anggota-anggota “kelas bawah“   ( subordinate   members )   dalam masyarakat   sehingga   seseorang   yang mempunyai   otoritas   dapat   secara legitimate memberikan resep ( prescribe ) tentang   pola-pola   perilaku   yang   harus diikuti   oleh   individu-individu   di   dalam masyarakat.

## Kekuatan Mengikat dari Hukum
Ada   beberapa   alasan   mengapa hukum   itu   mengikat.   Dari   suatu pernyataan   bahwa   hukum   diambil   dari alam   untuk   dipercayai   bahwa   hukum dihasilkan   dari   konsensus   dari   subjek- subjeknya yang mengikat. Jawaban yang segera   dan   sederhana   adalah   bahwa hukum itu mengikat karena kebanyakan
orang   di   dalam   masyarakat memandangnya demikian. Kemengertian dan   kesadaran   terhadap   hukum   oleh kebanyakan   orang   berfungsi   sebagai dasar bagi eksistensinya. Orang biasanya menyerahkan   perilakunya   kepada regulasi-regulasi,   walaupun   mereka mempunyai banyak alasan yang berbeda mengapa mereka demikian.
Orang   lainnya   mengakui   bahwa isi   dari   hukum   adalah   memerintahkan kepatuhan,   yang   pada   gilirannya, dipandang   sebagai   suatu   kewajiban. Hukum   mencapai   klaim   terhadap kepatuhannya, dan sekurangnya sebagian dari kekuasaan kewajiban moralnya, dari suatu   pengakuan   sederhana   yang diterimanya   dari   hukum,   atau   dari sebagian   besar   orang,   kepada   siapa hukum   dimaksudkan   untuk   diterapkan. Pengakuan ini datang sebagai hasil dari kombinasi   faktor-faktor,   yang   tidak mungkin   untuk  disebutkan  secara   tepat. Dapat  dibantah  bahwa selain  kepatuhan yang   meluas   dan   adanya   lembaga- lembaga   yang   menyarankan   kepatuhan itu,   selain   untuk   mendefinisikan   dan menerapkan   hukum,   hal-hal   lainnya biasanya   ada   dan   penting.   Antara   lain, termasuk   kepercayaan   bahwa   hukum tertentu  adalah benar, atau bahwa rejim yang   mendukungnya   adalah   baik   dan harus didukung. Ada yang hampir yakin untuk   memasukkan   juga   pengetahuan bahwa   sebagian   besar   orang   mematuhi hukum   dan   mengakuinya   karena mempunyai klaim yang benar secara
moral   tentang   perilaku   mereka,   atau sekurang-kurangnya,   bahwa   mereka berperilaku   seolah-olah   mereka   merasa harus berperilaku seperti itu.
Salah satu alasan untuk kekuatan pengikat dari hukum adalah karena orang lebih   suka   keteraturan   ( order )   daripada ketidakteraturan   (disorder).   Individu- individu adalah makhluk kebiasaan karena   cara   hidup   kebiasaannya memerlukan   usaha   yang   kurang   pribadi daripada   yang   lainnya   dan   memenuhi perasaan   akan   keamanan.   Kepatuhan terhadap   hukum   menjamin   hal   itu.  Ada gunanya   juga   untuk   mematuhi   hukum, karena   menghemat   usaha   dan   resiko, suatu   motivasi   yang   cukup   untuk menghasilkan   kepatuhan.   Kepatuhan terhadap   hukum   juga   berkaitan   dengan proses sosialisasi. Orang pada umumnya dilahirkan untuk mematuhi hukum. Cara hidup yang legal menjadi cara kebiasaan dari   hidup.   Dari   masa   kanak-kanak, seorang   anak   memperoleh   pemahaman arti dari perintah dan aturan dari orangtua dan   menjadi   terbiasa   karenanya.   Proses ini   berulang   di   sekolah-sekolah   dan   di dalam   masyarakat.   Semua   itu   akan memberikan – atau harus memberikan – partisipasi dari manusia yang dewasa. Individu,   katakanlah   demikian, membentuk   regulasi-regulasi   ini   dan membuatnya   untuk   diri   mereka   sendiri. Dalam   prosesnya,   disiplin   telah   diganti dengan disiplin terhadap diri sendiri.

## Sanksi-Sanksi
Sanksi-sanksi untuk
ketidakpatuhan   terhadap   hukum   adalah salah   satu   dari   alasan   mengapa   hukum mempunyai kekuatan mengikat. “Hukum mempunyai   gigi,   gigi   yang   dapat menggigit   jika   diperlukan,   walaupun tidak   perlu   harus   tajam.   Sanksi-sanksi adalah   berhubungan   dengan   efikasi hukum   yang   diberikan   agar   menjamin pengamatan   dan   eksekusi   dari   mandat- mandat   hukum,   untuk   menegakkan perilaku.  Sanksi-sanksi yang diakui dan digunakan   oleh   sistem   hukum   biasanya mempunyai ciri yang berbeda. Dalam masyarakat   primitif,   sanksi   bisa berbentuk   hukuman   yang   kejam   atau pemasungan sosial ( social ostracism ). Di dalam   sistem   hukum   yang   sudah   maju, administrasi   dari   sanksi-sanksi,   sebagai aturan   umum,   dipercayakan   kepada organ-organ   pemerintahan   politik.   Di antara cara untuk menetapkan penegakan hukum   pemaksaan   ( coercive   law enforcement ) adalah hukuman denda atau pemenjaraan,   hukuman   pembayaran kerugian ( imposition of damage awards ) dapat   dimasukkan   ke   dalam   eksekusi properti   dari   si   pengutang   ( judgement- debtor ), perintah dari pengadilan tentang tindakan-tindakan   tertentu   atau penanggungan   ( forbearances )   pada adanya ancaman hukuman, serta pencabutan   ( impeachment )   dan pencopotan ( removal ) dari jabatan publik
untuk penyimpangan kewajiban. ciri-ciri sanksi dalam sistem hukum moderen telah di luar pelaksanaan melulu tekanan psikologis, dan mengotorisasi pelaksanaan tindakan-tindakan pemaksaan yang tidak menguntungkan, misalnya “pemaksaan pemasungan kehidupan,   kebebasan,   nilai-nilai ekonomis dan nilai-nilai lainnya sebagai konsekuensi   dari   kondisi-kondisi tertentu“.
Robert   B.   Seidman   menggaris bawahi   bahwa   “hukum   kurang   lebih konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu   tidak   perlu   tergantung   kepada ancaman  sanksi  hukum untuk mengatur ( to   induce )   perilaku“.   Namun,   tidak semua   hukum   konsisten   dengan   aturan sosial   yang   ada,   dan   salah   satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan   sosial   adalah,   bahwa pelanggaran   hukum   potensial   seringkali dicegah oleh risiko yang aktual ataupun yang   dibayangkan   dan   oleh   kekerasan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar   aturan   ( noncompliance ). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang   dari   ketidakpatuhan.   Barangkali sanksi-sanksi   sebagian   juga   bertindak dengan   mengharuskan   sikap   moralistik menuju kepatuhan
Daftar   dari   keuntungan   yang dapat   dipikirkan   dari   hukum   sebagai instrumen   perubahan   sosial   tidak   akan lengkap. Apa yang telah dikatakan di sini sejauh ini adalah untuk mendemonstrasikan bahwa hukum
mempunyai   posisi   yang   khusus ( peculiar ) dan tidak sama ( unparalleled )
di   antara   agen-agen   perubahan   sosial. Pada   saat   yang   sama,   mempunyai keterbatasan tertentu. Suatu pengetahuan dan   kesadaran   tentang   keterbatasan   ini akan   membantu   untuk   mengerti   dengan sungguh-sungguh tentang peranan hukum dalam   perubahan   sosial,   dan   mereka harus   diperhitungkan   untuk   digunakan oleh   hukum   dalam   usahanya   untuk mengubah.
2. Kekurangan   Hukum   dalam

## Membuat Perubahan Sosial
Dalam   suatu   periode   dimana perubahan   ( alienation )   dari   hampir semua   institusi   sosial   berjalan   begitu cepat,   ketika   orang   menderita   “krisis kepercayaan“, kelihatannnya agak absurd untuk   mengajukan   ide   bahwa   hukum adalah   suatu   pernyataan   keinginan   dari masyarakat.   Untuk   sebagian   besar individu-individu,   hukum   berasal   dari luar   mereka,   dan   diterapkan   terhadap mereka   dalam   suatu   cara   yang   dapat disebut   pemaksaan.   Dalam   realitasnya, hanya sedikit individu yang benar-benar berpartisipasi dalam pembentukan hukum dan   legislasi   baru.   Sebagai   akibatnya, salah   satu   kelemahan   hukum   sebagai salah   satu   instrumen   perubahan   sosial adalah   kemungkinan   adanya   konflik kepentingan yang cenderung menentukan hukum  mana  yang  akan  digunakan   dan alternatif-alternatif   mana   yang   akan ditolak. Salah satu kelemahan yang ada dari   efikasi   hukum   sebagai   suatu instrumen untuk perubahan sosial
termasuk   pandangan   yang   beragam mengenai   hukum   sebagai   alat   untuk mengarahkan   perubahan   sosial   dan penegakan moralitas dan nilai-nilai. Saya akan   membahas   kelemahan   ini   secara terpisah,   dan   kemudian   memeriksa sejumlah   kondisi   yang   kondusif   untuk resistensi perubahan dari sudut pandang sosiologis,   psikologis,   budaya,   dan ekonomi.
Banyak   pengundangan   legislatif, penetapan administratif, dan keputusan judisial   merefleksikan   konfigurasi kekuasaan   di   dalam   masyarakat. Beberapa   kelompok   dan   asosiasi   lebih berkuasa   daripada   yang   lainnya,   dan dengan   merasa   ada   pada   tengah-tengah kekuasaan mereka lebih mampu untuk melaksanakan   interestnya   daripada mereka   yang   ada   di   luar   lingkup kekuasaan. Bahkan anggota-anggota dari profesi   hukum   dipandang   sebagai “profesional   antara“   bagi   kelompok kepentingan   politik,   perusahaan,   dan kelompok kepentingan yang lainnya, dan oleh   karena   itu   berfungsi   untuk “menyatukan elit kekuasaan“. Selain itu, banyak   orang   terlalu   apatis   atau   tidak sadar adanya suatu issue, bahkan ketika mereka   berubah   menjadi   perhatian terhadap issue tersebut, mereka seringkali tidak   mampu   untuk   mengorganisasikan dan   memaksakan   pengaruhnya   kepada legislator   (orang   atau   lembaga   yang membuat hukum).

## C. Kesimpulan
Berdasarkan   paparan   yang   telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa   hukum   dan   perubahan   sosial masyarakat   merupakan   dua   aspek   yang saling   terkait   dan   berinteraksi.   Disatu sisi,   hukum   dapat   merubah   nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat   memerlukan   hukum   untuk dapat   mengatur   kehidupannya   yang kompleks.   Hukum   yang   disusun   tanpa memperhatikan   nilai   sosial   dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk   menimbulkan   perubahan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya   tidak   akan   efektif menimbulkan   perubahan.   Khusus   untuk Indonesia,   saat   ini   terjadi   proses transformasi   dari   nilai-nilai   tradisional menuju   nilai-nilai   moderen,   walaupun masih   ada   keraguan   untuk   menentukan nilai  mana yang harus diganti dan nilai apa yang menjadi penggantinya. Namun demikian,   hukum   dan   perubahan   sosial masyarakat   merupakan   suatu   keharusan dan   sudah   menjadi   hukum   alam   yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Yarsif Watampone., 1996)
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu K Ajian Filosofis dan Sosiologis) , (Jakarta: Gunung Agung, 202)
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hokum , (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2007)
Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum , (Jakarta: Kencana, 2012)
Roscoe Pound, Interpretation Of Legal History , (USA: Holmes Beach, 1986)
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Bandung:Alumni,1979)
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: PT.Rajawa Grafindo Persada, 2002)
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
Zainudin Ali, Filsafat Hukum , (Jakarta: Grafika, 2006)