Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## ANALISIS TERHADAP RESPONSIVITAS DAN KARAKTERISTIK ELITIS PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Reiga Ryzka Fathiyah Toaji 1 ; Idul Rishan 2 .
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14, 5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: gagaega1606@gmail.com
Naskah diterima : 11/05/2024, revisi : 28/05/2024, disetujui 27/06/2024.

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  explore  the  dynamics  of  legal  politics,  with  a  focus  on responsiveness and elitist characteristics in the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning  Job  Creation  (omnibus  law).  The  research  method  used  is  normative  juridical, which is often referred to as doctrinal legal research, emphasizing the analysis of statutory regulations, legal documents and related literature to understand legal concepts and their application. The problem in this research is whether the Government is committed to legal reform  through  the  nine  ideals  (Nawacita).    The  findings  regarding  one  significant implementation is the omnibus law which was passed on November 2 2020. Even though it aims  to  simplify  regulations  and  increase  investment,  the  process  of  forming  this  law  has drawn criticism regarding the lack of public involvement and executive dominance.
Keywords: Legal Political Dynamics, Omnibus Law, Fast Track Legislation.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  mengeksplorasi  dinamika  politik  hukum,  dengan fokus  pada  responsivitas  dan  karakteristik  elitis  dalam  implementasi  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (omnibus  law).  Metode  penelitian  yang digunakan  ialahh  normatif  yuridis,  yang  sering  disebut  sebagai  penelitian  hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami konsep hukum dan penerapannya. Adapun
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
masalah  dalam  penelitian  ini  ialah  apakah  Pemerintah  berkomitmen  untuk  reformasi hukum  melalui  sembilan  cita-cita  (Nawacita).    Adapun  temuan  mengenai  salah  satu implementasi  signifikan  adalah  omnibus  law  yang  disahkan  pada  2  November  2020. Meskipun  bertujuan  menyederhanakan  regulasi  dan  meningkatkan  investasi,  proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik terkait minimnya keterlibatan publik dan dominasi eksekutif.
Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Omnibus Law, Fast Track Legislation.

## A. Pendahuluan
Presiden  sebagai  kepala  eksekutif  memiliki  kewenangan  dan  sumber  daya  untuk mengendalikan  kejahatan  serta  melakukan  transformasi  dalam  penegakan  hukum. Pemerintah  memiliki  sembilan  cita-cita  (Nawacita),  salah  satunya  adalah  reformasi  sistem penegakan  hukum  yang  bebas  korupsi,  bermartabat,  dan  terpercaya.  Setelah  terpilih, merumuskan  rencana  pembangunan  nasional  (RPJMN  2015-2019)  yang  merujuk  pada Nawacita. 1
Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai omnibus law. Omnibus law ini dirancang sebagai mekanisme untuk menyederhanakan 79 undang-undang, dengan tujuan utama  mendorong  investasi  dan  menciptakan  lapangan  kerja.  Meskipun  masyarakat menyuarakan berbagai aspirasi dan pertentangan terkait substansi dan proses pembentukan omnibus  law,  tanggapan  dari  pemerintah  dan parlemen  terbilang  minim,  bahkan  beberapa masalah diarahkan pada proses judisial di Mahkamah Konstitusi. 2 Pengesahan omnibus law ini  dianggap  dapat  memperburuk  kelebihan  regulasi  dengan  menambahkan  450  delegasi, yang lebih memperkuat dominasi eksekutif. Inisiatif pembentukan omnibus law diumumkan secara  terbuka  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  20  Oktober  2019,  ketika  Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda pelantikan Presiden dan
1 Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020.
2 Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Wakil Presiden Periode 2019-2022. 3 Presiden secara eksplisit menyampaikan gagasan untuk membentuk  dan  membahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dua  omnibus  law terkait cipta lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perpajakan. 4
Ketua  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN),  Rosan  P  Roeslani,  menggambarkan omnibus  law  sebagai  solusi  bagi  investor  di  tengah  resesi  global,  ketidakpastian  ekonomi dunia, dan pengaruh teknologi 4.0 dan ekonomi digital. Alasan internal untuk pembentukan omnibus law mencakup stagnasi pertumbuhan ekonomi dan kontraksi saat ini. Pemerintah menyadari  bahwa  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  birokrasi  yang  kompleks  menjadi hambatan  bagi  upaya  menarik  investasi,  menyebabkan  kesulitan  dalam  menciptakan lapangan  kerja  baru  yang  sangat  diperlukan  mengingat  tingginya  angka  pengangguran  dan pekerja paruh waktu. 5
Todd Landman, dalam " The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators," menyoroti  bahwa  dalam  rezim  hukum  hak  asasi  manusia,  kebijakan  legislasi  seharusnya bertumpu pada tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 (KIESB) menjadi dasar hukum, dan program legislasi dalam konteks ini harus memenuhi unsur-unsur yang diwajibkan baik dari segi prosedur maupun substansi. 6
Meskipun omnibus law adalah upaya besar untuk perubahan hukum di berbagai sektor, pertimbangan  ini  menjadi  semakin  penting  selama  proses  pembuatan.  Meskipun  memiliki ruang lingkup yang luas, omnibus law tetap mengikuti proses percepatan legislatif. Dengan fenomena  ini, pertanyaan  tentang  seberapa  banyak  transparansi  dan  diskusi  terbuka  telah dimasukkan dalam proses ini muncul. Tidak boleh diabaikan betapa pentingnya masyarakat terlibat  dalam  perdebatan  undang-undang  ini;  proses  cepat  ini  menunjukkan  bahwa
3 Jimly Asshiddiqie,  Omnibus  Law,  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi  Administratif,  Yayasan  Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hlm., 3.
4 Ali  Amrin,  dkk,  Kebijakan  Pemerintah  yang  Menjamin  Kepastian  Hukum  Dalam  Berinvestasi  di  Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372.
5 “Sukarmi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.
6 Todd Landman, The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators, Revista Ibeoromicana De Derechos Humanos Volume 02, p. 109-138, 2006.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
masyarakat  mungkin  tidak  benar-benar  terlibat  dalam  pembentukan  hukum  yang  begitu komprehensif.  Akibatnya,  jawaban  Yosep  Adi  Prasetyo  menekankan  bahwa  pendekatan sosialisasi dan edukasi publik harus diperkuat sebagai bagian penting dari peerubahan hukum sebesar ini.
Pemerintah  harus  melakukan  upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk  memberikan informasi yang luas dan terbuka kepada masyarakat tentang peraturan dan rencana yang akan memengaruhi  kehidupan  mereka.  Sebagai  catatan  penting,  partisipasi  masyarakat  dalam konteks  hukum  juga  membutuhkan  mekanisme  untuk  umpan  balik  dan  tanggapan  yang efektif. Masyarakat tidak hanya harus memahami informasi tetapi juga harus memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam hal ini tidak hanya mencakup penyediaan informasi namun mencakup saluran komunikasi yang inklusif dan terbuka. Yosep Adi Prasetyo memberikan  kritik  dan  penilaian  konstruktif  yang  sangat  penting  untuk  memperbaiki  dan menyempurnakan sistem dalam menghadapi dinamika politik hukum yang sangat kompleks. Studi ini menunjukkan bahwa metode dan prosedur pembentukan hukum harus ditingkatkan, terutama omnibus law, untuk memastikan bahwa Responsivitas pemerintah dan partisipasi masyarakat  menjadi  pilar  utama  dalam  pembentukan  kebijakan  hukum  yang  berdampak besar pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. 7
Namun, kehadiran omnibus law tidak hanya memunculkan apresiasi positif, melainkan juga  mencetuskan  berbagai  respons  dan  kritik  dari  berbagai  pihak.  Publik  menyuarakan beragam  aspirasi  dan  pertentangan,  baik  terkait  dengan  aspek  substansi  maupun  proses pembentukannya. Beberapa isu mencuat terkait dengan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi  masyarakat,  serta  kemungkinan  adanya  karakteristik  elitis  dalam  pelaksanaan omnibus law. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dinamika politik hukum di era Joko Widodo,  dengan  fokus  pada  implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja, menjadi penting untuk memahami dampaknya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali responsivitas pemerintah terhadap kebijakan hukum tertentu dan mengidentifikasi karakteristik elitis yang mungkin muncul selama proses implementasi omnibus  law  tersebut.  Melalui  kajian  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh  wawasan  yang  lebih
7 Ibid , hlm 7.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
mendalam  tentang  dinamika  politik  hukum  di  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Joko Widodo,  dengan  fokus  pada  peran  dan  dampak  konkret  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  Analisis  mendalam  ini  menjadi  relevan  mengingat  kompleksitas, dampak, dan respons dari kebijakan hukum yang begitu menyeluruh ini terhadap berbagai sektor dalam masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yuridis normatif, sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur  terkait  untuk  memahami  konsep  hukum  dan  penerapannya.  Berikut  adalah penjelasan  mengenai  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  dapat  digunakan  dalam penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  untuk  menganalisis  dinamika  politik hukum, khususnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Analisis Dinamika Politik Melalui Fast Track Legislation
Dalam  analisis  mendalam  terhadap  dinamika  politik hukum  di  era  Presiden  Joko Widodo,  terutama  terkait  implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja,  hasil  pembahasan  menyoroti  sejumlah  aspek  yang  krusial.  Salah  satu  poin sentral  yang  perlu  diperhatikan  adalah  prosedur  pembentukan  omnibus  law,  yang, meskipun memberikan fleksibilitas dalam proses legislatif dengan kategorisasi fast track legislation, membuka ruang untuk kekurangan dalam transparansi dan keterlibatan publik. Fast track legislation, yang menggambarkan proses legislasi yang cepat dan efisien, menjadi pusat  perdebatan  karena  potensinya  dalam  mengorbankan  transparansi.  Meskipun tujuannya adalah percepatan pembahasan legislatif, hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap  partisipasi  masyarakat. 8 Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini,  perlu  dilakukan
8 Anggrenia  Mamesah,  Donald  A  Rumokoy,  dan  Toar  Neman  Palilingan,  “Konsepsi  Pembentukan  Undang- Undang Melalui Legislasi Jalur Cepat Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Beberapa Negara,”.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
penilaian  yang  mendalam  terhadap  sejauh  mana  kecepatan  ini  dapat  merugikan  aspek- aspek krusial seperti transparansi dan keterlibatan publik.
Fast track legislation, atau legislatif jalur cepat, adalah konsep yang menjadi sorotan dalam  pembentukan  omnibus  law  Cipta  Kerja  di  era  Joko  Widodo.  Gagasan  inovatif  ini diperkenalkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  awal  periode  kepresidenannya  sebagai salah satu langkah penting dalam memodernisasi sistem perundang-undangan Indonesia. Namun,  dampak  dari  fast  track  legislation  dan  konsolidasi  kekuasaan  yang  terkait dengannya  menjadi  subjek  perdebatan  yang  intens.  Gagasan  pembentukan  omnibus  law Cipta  Kerja  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  saat  pelantikannya untuk  periode  2019-2024.  Sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  pemerintahan, Presiden  secara  tegas  meminta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  mendukung pembentukan omnibus law ini. Langkah ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kejelasan tindakan Presiden  dalam  menginisiasi  omnibus  law  menunjukkan  keinginan  untuk  memperbarui dan menyederhanakan kerangka hukum di Indonesia. 9
Pada  tanggal  12 Februari  2020,  langkah  konkrit  diambil  oleh  pemerintah  melalui Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menyerahkan Surat Presiden  (Surpres)  yang  berisikan  draf  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  beserta naskah akademiknya kepada Puan Maharani, Ketua DPR. Tindakan ini menandai awal dari proses fast track legislation, di mana pembahasan dan pengesahan omnibus law dilakukan dengan  waktu  yang  relatif  singkat  dibandingkan  dengan  proses  legislasi  konvensional. Meskipun tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dalam pembentukan undang-undang, fast track legislation juga membawa dampak signifikan terutama terkait dengan konsolidasi kekuasaan. 10 Fast track legislation memberikan kewenangan lebih besar kepada eksekutif, khususnya  Presiden,  dalam  mengarahkan  dan  mempercepat  proses  legislasi 11 .  Proses
9 Willy Aditya, Omnibus Law Cipta Kerja, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang Omnibus Law, Jakarta, 2020.
10 Astrid  Faidlatul  Habibah,  Menko  Airlangga  serahkan  draf  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  ke  DPR, http://www.antaranews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-  cipta-kerja-ke-dpr- ri?utm_medium=mobile.
11 Widya Kartika, et.all, Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing, Policy Brief, Perkumpulan Prakarsa, http://reposity.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation- winning-or-losing.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
pembentukan  omnibus  law  yang  cepat  dapat  mengurangi  transparansi  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  menyuarakan  pendapat  mereka  terkait  undang-undang  yang  akan memengaruhi banyak aspek kehidupan.
Fast  track  legislation  juga  menciptakan  potensi  ketidaksetaraan  dalam  proses pembuatan undang-undang. Keterlibatan penuh DPR sebagai wakil rakyat dapat tereduksi, sehingga representasi rakyat dalam proses legislatif menjadi kurang optimal. Ini menjadi perhatian  penting,  terutama  mengingat  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam menghasilkan  undang-undang  yang  mewakili  kepentingan  luas.  Sementara  fast  track legislation  dapat  membawa  efisiensi  dan  respons  cepat  terhadap  perubahan,  perlu  ada pertimbangan matang terkait dengan dampak konsolidasi kekuasaan. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan fast track legislation bukanlah tanpa risiko. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  yang  diatur  oleh  omnibus  law  Cipta  Kerja, keterlibatan yang lebih luas dan mendalam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, adalah  penting.  Keberlanjutan  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  harus  dijaga, bahkan dalam  konteks fast track legislation. Dengan demikian,  keseluruhan konteks fast track  legislation  dan  konsolidasi  kekuasaan  perlu  dipertimbangkan  secara  cermat. Sementara  efisiensi  proses  legislatif  dihargai,  perlu  diperhatikan  bahwa  penguatan eksekutif tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Checks and balances yang  kuat, keterlibatan  penuh  DPR,  dan  transparansi  yang  terjaga  harus  menjadi  bagian integral  dari  langkah-langkah  reformasi  hukum  untuk  memastikan  bahwa  omnibus  law Cipta  Kerja  benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  Indonesia secara menyeluruh. 12
Selanjutnya,  hasil  pembahasan  mengidentifikasi  karakteristik  elitis  yang  mungkin muncul selama proses implementasi omnibus law. Proses pembuatan undang-undang yang melibatkan berbagai sektor dapat membuka peluang untuk pengaruh dominan dari pihak- pihak tertentu, yang kemudian mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak merata atau kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  implementasi  omnibus  law  tidak
12 Sunarto, Prinsip Check and Balance dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, Neliti, Edisi No. 2 Vol 45, 2016, hlm. 159.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
mengorbankan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan kelompok elitis tertentu. Pentingnya transparansi dalam proses legislatif, khususnya terkait dengan omnibus law, menjadi fokus utama pembahasan. Keterlibatan publik bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan inklusif.
Selain itu, hasil pembahasan menyoroti urgensi memasukkan perspektif hak asasi manusia  dalam  proses  legislatif,  khususnya  terkait  dengan  implementasi  omnibus  law. Dengan  merujuk  pada  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  1966. 13 pembahasan menekankan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif demi  pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia.  Hal  ini  memastikan  bahwa omnibus law tidak hanya mencerminkan aspirasi ekonomi, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Pembahasan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pendekatan dan proses pembentukan hukum, khususnya omnibus law. Responsivitas  pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat  harus  diintegrasikan  sebagai  pilar utama  dalam  perubahan  hukum  yang  begitu  menyeluruh.  Dengan  memastikan transparansi,  partisipasi,  dan  keberlanjutan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia,  maka omnibus  law  dapat  menjadi  instrumen  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  Indonesia.  Hasil  pembahasan  ini diharapkan  menjadi  landasan  untuk  refleksi  dan  perbaikan  yang  lebih  lanjut  dalam merancang kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

## 2. Kompleksitas  Peraturan  dan  Omnibus  Law:  Keseimbangan  antara  Ekspektasi  dan Realitas
Peningkatan Kompleksitas Peraturan pada Awal Abad ke-21. Berdasarkan catatan Bappenas, pada periode tahun 2000-2015, jumlah peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pemerintah pusat  mengeluarkan  12.471  peraturan,  sedangkan  kementerian  menyusun  8.311 peraturan, dan 2.466 peraturan berbentuk peraturan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah
13 agus Suntoro, “ Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Komnas Ham Ri .
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
daerah menerbitkan 25.575 peraturan tingkat kabupaten/kota dan 3.177 peraturan tingkat provinsi. Kondisi ini menciptakan kerumitan hukum yang perlu diatasi. 14
Omnibus  law,  secara  konseptual,  muncul  sebagai  mekanisme  potensial  untuk menyederhanakan  kerumitan  peraturan  yang  terlalu  banyak.  Konsep  ini  menawarkan pendekatan  baru  dalam  sistem  perundang-undangan  Indonesia.  Omnibus  law,  sebagai bagian  dari  konsep  kebiasaan  dan  ketatanegaraan  baru,  dapat  menjadi  solusi  untuk mengatasi obesitas regulasi yang menghambat efisiensi dalam berbagai sektor. Meskipun konsep  ini  tidak  diharamkan  dalam  sistem  tata  hukum,  kehadirannya  menimbulkan pertanyaan  mengenai  konsistensi  dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan  apakah  memiliki keistimewaan  tertentu  dalam  perbandingan  dengan  undang-undang  lainnya.  Konsep omnibus law sebenarnya bukan hal baru di dunia hukum internasional. Beberapa negara, terutama  yang  menganut  sistem  common  law,  telah  menggunakan  omnibus  law  sebagai metode  pembuatan  regulasi  yang  menggabungkan  aturan-aturan  dengan  substansi  yang berbeda menjadi satu peraturan. 15 Istilah "omnibus" sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti  "untuk  semua."  Definisi  ini  mencerminkan  sifat  omnibus  law  yang  mencakup berbagai  objek,  item,  tujuan,  atau  substansi  dalam  satu  peraturan.  Di  beberapa  negara seperti  Filipina,  Kanada,  dan  Irlandia,  omnibus  law  telah  diimplementasikan  sebagai strategi  reformasi  regulasi  untuk  mengatasi  obesitas  regulasi.  Contoh  ini  menunjukkan bahwa praktik omnibus law di berbagai negara sering kali difokuskan pada isu, sektor, atau klaster tertentu. 16
Berbeda dengan beberapa negara yang fokus  pada klaster tertentu dalam praktik omnibus law, Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia menunjukkan keragaman materi dan klaster yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mencakup sepuluh ruang lingkup, mulai dari peningkatan ekosistem investasi hingga pengenaan sanksi. 17 Keberagaman ini menjadi ciri khas Omnibus Law Cipta Kerja dan membedakannya
14 Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi, 2020, hlm 17.
15 Dewi Sartika Putri, PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA, Edisi No. 2 Vol 51, 2021, hlm. 525.
16 Irma Mayasari, KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS Law di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Edisi No 1 Vol 9, 2020, hlm. 6.
17 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54 .
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
dari praktik omnibus law di beberapa negara lain. Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, perlu  dilakukan  refleksi  mendalam  terkait  efektivitas,  transparansi,  dan  dampaknya terhadap  berbagai  sektor  masyarakat.  Fast  track  legislation  dan  konsolidasi  kekuasaan yang  terkait  dengan  pembentukan  omnibus  law  harus  diimbangi  dengan  pertimbangan etika  dan  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi. 18 Omnibus  law  menjadi  alat  yang  dapat memberikan  perubahan  signifikan,  tetapi  perlu  diawasi  secara  ketat  agar  tidak mengorbankan  hak-hak  masyarakat  dan  prinsip  keadilan.  Perbandingan  dengan  praktik omnibus  law  di  negara-negara  lain  memberikan  perspektif  penting  dalam  mengevaluasi penerapan omnibus law di Indonesia. 19

## 3. Omnibus Law Cipta Kerja: Transformasi Hukum dalam Era
Pada  awal  era  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  periode  2019-2024,  terjadi pergeseran paradigma dalam pembentukan hukum  di Indonesia. Gagasan cipta lapangan kerja,  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM),  dan  reformasi  perpajakan menjadi  fokus  utama  yang  diutarakan  secara  terbuka  oleh  Presiden.  Salah  satu  langkah nyata dalam mewujudkan visi ini adalah melalui pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal  2  November  2020 20 .  Pertama-tama,  perlu  dicatat  bahwa  fast  track  legislation, konsep  legislatif  jalur  cepat,  yang  digunakan  dalam  proses  pembentukan  Omnibus  Law Cipta  Kerja,  mencerminkan  semangat  responsivitas  dan  kecepatan  dalam  menanggapi perubahan ekonomi dan sosial. Presiden memimpin inisiatif ini dengan meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menegaskan peran eksekutif dalam mempercepat proses legislasi.  Era  mencirikan  penguatan  peran  presiden  dalam  merumuskan  kebijakan  dan reformasi hukum secara efektif. 21
18 Firman  Freaddy  Busroh,  Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam  Menyelesaikan  Permasalahan  Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.
19 Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda  (STIHPADA)  Palembang,  Indonesia  dan  Firman  Freaddy Busroh, “KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN,” Arena Hukum 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 227–50.
20 Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.
21 Rahmad Zubair, Catatan Anak Rantang, Guepedia:Bogor, 2021, hlm. 7.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Penerapan  fast  track  legislation  tersebut,  bagaimanapun,  memunculkan  kritik terkait konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka inilah, Omnibus Law Cipta Kerja menjadi  cerminan  transformasi  politik  hukum di  era.  Dengan  menggabungkan  substansi dari puluhan undang-undang sektoral, Omnibus Law menciptakan landasan hukum baru yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  investasi  hingga  ketenagakerjaan. Saat  membahas  kompleksitas  peraturan  dan  tantangan  obesitas  regulasi  yang  dihadapi pada awal abad ke-21, Omnibus Law Cipta Kerja sejalan dengan semangat penyederhanaan dan  efisiensi  dalam  sistem  perundang-undangan.  Peningkatan  kompleksitas  peraturan yang dicatat oleh Bappenas menjadi latar belakang penting bagi munculnya gagasan baru ini. Pada tingkat internasional, Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya mencerminkan tren nasional  tetapi  juga  menunjukkan  respons  terhadap  kondisi  global. 22 Reformasi  regulasi untuk  mendukung  investasi,  kegiatan  berusaha,  dan  menciptakan  lapangan  kerja  adalah aspek  yang  relevan  dengan  tantangan  ekonomi  global  yang  dihadapi  Indonesia.  Namun, implementasi Omnibus Law Cipta Kerja juga membawa tantangan tersendiri. 23 Minimnya partisipasi  publik  dalam  proses  formil  pembentukan  undang-undang  menjadi  sorotan, menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan. Ini menjadi refleksi kritis terhadap transformasi politik hukum di era di mana kecepatan dan efisiensi perlu seimbang dengan partisipasi dan transparansi.
Dalam  menilai  perkembangan  ini,  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  harus  dipandang sebagai langkah evolusioner dalam perubahan politik hukum di Indonesia. Gagasan baru ini,  sejalan  dengan  semangat  era,  mencoba  mengatasi  tantangan  regulasi  kompleks  dan obesitas  peraturan  untuk  mewujudkan  perubahan  nyata  dalam  perekonomian  dan ketenagakerjaan. Kendati demikian, evaluasi terus-menerus terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa
22 Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode ‘Omnibus Law’ Dalam Pembentukan UU di Indonesia, FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020.
23 Marulak Pardede, Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023, hlm. 233.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
transformasi hukum ini benar-benar membawa manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang. 24

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dalam  konteks  Dinamika  Politik Hukum  di  Era  Joko  Widodo  yang  dianalisis  dengan fokus pada responsivitas dan karakteristik elitis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  beberapa  poin  kunci  dapat disimpulkan  kebijakan  fast track legislation yang diusung dalam pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan semangat responsivitas pemerintah terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Presiden secara aktif  memimpin  inisiatif  ini,  menegaskan  kekuasaan  eksekutif  dalam  merumuskan  dan mempercepat  proses  legislasi.  Ini  menjadi  perubahan  signifikan  dalam  dinamika  politik hukum,  dengan  penguatan  peran  presiden  dalam  membuat  kebijakan.  Namun,  kedua, pelaksanaan  fast  track  legislation  dan  konsolidasi  kekuasaan  eksekutif  juga  menimbulkan kritik  terkait  kurangnya  partisipasi  publik  dalam  proses  formil.  Ketidaksetaraan  dalam keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat harus sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi  demokratis.  Ketiga,  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  menciptakan  transformasi  dalam politik  hukum  Indonesia.  Dengan  menggabungkan  substansi  dari  berbagai  undang-undang sektoral,  undang-undang  ini  menciptakan  landasan  hukum  yang  mencakup  berbagai  aspek kehidupan,  mulai  dari  investasi  hingga  ketenagakerjaan.  Ini  menjadi  langkah  evolusioner dalam menjawab kompleksitas peraturan pada awal abad ke-21.
24 Agus Suntoro dan Kania Rahma Nureda, “ Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi ,” Veritas et Justitia 8, no. 1 (27 Juni 2022): 109–39.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka

## A. Jurnal
Ali Amrin, dkk, Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di
Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372,”
Antoni  Putra,  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi,  Jurnal  Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.,”
“Choky  Risda  Ramadhan,  KEBIJAKAN  PIDANA  KERAS  BELUM  TENTU  CERDAS:  EVALUASI KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  PEMERINTAHAN  JOKO  WIDODO  2014-2019  ,  Jurnal LEGISLASI INDONESIA,  Edisi No. 3 Vol 18, 2021, hlm 525.,”
“Dewi Sartika Putri, PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI INDONESIA EFEKTIF ATAU
TIDAK? STUDI TINJAUAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA, Edisi No. 2 Vol 51, 2021, hlm. 525.,”
“Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.,” “Irma Mayasari, KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS Law di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Edisi No 1 Vol 9, 2020, hlm. 6.”
“Marulak Pardede, Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023, hlm. 233.,”
Palembang,  Indonesia,  dan  Firman  Freaddy  Busroh.  “KONSEPTUALISASI  OMNIBUS  LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN.” Arena Hukum
10, no. 2 (1 Agustus 2017): 227–50.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
“Sunarto, Prinsip Check and Balance dalam sistem ketenagakerjaan di  Indonesia, Neliti, Edisi No. 2 Vol 45, 2016, hlm. 159.,”
Suntoro, Agus, dan Kania Rahma Nureda. “OMNIBUS LAW: DOMINASI KEKUASAAN EKSEKUTIF
DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI.” Veritas et Justitia 8, no. 1 (27 Juni 2022): 109–39. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340.
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 142-155 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
“Todd  Landman,  The  Scope  of  Human  Rights:  Background  Concepts  to  Indicators,  Revista Ibeoromicana De Derechos Humanos Volume 02, p. 109-138, 2006.,”

## B. Buku
Agus  Suntoro,  “  IMPLEMENTASI  PENCAPAIAN  SECARA  PROGRESIF  DALAM  OMNIBUS  LAW CIPTA KERJA, Komnas HAM RI,
Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi, 2020, hlm 17.,
“Fitriani  A  Sjarif,  Pilihan  Menggunakan  Metode  ‘Omnibus  Law’  Dalam  Pembentukan  UU  di Indonesia, FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020.,”
Mamesah,  Anggrenia,  Donald  A  Rumokoy,  dan  Toar  Neman  Palilingan.  “KONSEPSI
PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG MELALUI LEGISLASI JALUR CEPAT DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA),”
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:  Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54,
“Rahmad Zubair, Catatan Anak Rantang, Guepedia:Bogor, 2021, hlm. 7.,”
“Sukarmi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.”
“Willy Aditya, Omnibus Law Cipta Kerja, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang Omnibus Law, Jakarta, 2020.,”

## C. Lainnya
Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, http://www.antaranews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf- omnibus-law- cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile.”
“Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”
“Widya Kartika, et.all, Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing, Policy Brief, Perkumpulan
Prakarsa, http://reposity.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on- taxation- winning-or-losing.”