INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5507-5513 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Kebijakan Mudik Kebangsaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2024
Supriansyah 1 ✉ , Adianto 2 , Hasim As’ari 3
Universitas Riau
Email: supriansyah2990@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan tingkat partisipasi peserta terhadap adanya program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Tujuan  dilakukannya  evaluasi  dalam  program  ini  untuk  mendorong  penyempurnaan  terhadap program yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Agar program ini dapat terus berjalan atau  berkelanjutan,  dalam  pelaksanaan  program  mudik  kebangsaan  ini  mengalami  kendala- kendala  dalam  implementasinya.  Namun  dalam  perkembangannya  upaya  demi  upaya  terus dilakukan  agar  program  ini  dapat  berjalan  atau  berkelanjutan  dengan  maksimal.  Penelitian  ini brtujuan  untuk  melihat  implementasi  kebijakan  program  mudik  kebangsaan  gratis  kepolisian negara republik indonesia daerah riau serta mengidintifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau, penelitian  ini  menggunakan  teori  William  M  Dunn  evaluasi  kebijakan  efektivitas,  efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsifitas  dan  ketepatan.  Metode  penelitian  ini  kualitatif  daan  tektik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menujukan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  program  mudik  kebangsaan  gratis  kepolisian  negara republik  indonesia  daerah  riau.telah  berhasil  terlaksana  selama  tiga  tahun  dan  dinikmati  oleh masyarakat  luas.  Namun  dilapangan  menujukan  bahwa  masih  terdapat  tingkat  penurunan peserta dari tahun pertama kegiatan program ini dilaksanakan, dibutuhkan penyebaran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar tingkat partisipasi meningkaat serta perbaikan dari segi sumberdaya.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Program, Mudik Kebangsaan

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  decline  in  participant  engagement  in  the  free  national homecoming program organized by the Regional Police of Riau, Indonesia. This condition poses a challenge for the police to evaluate the implemented program. The purpose of this evaluation is to encourage improvements to the program that has been running for the past three years. To ensure  the  program's  sustainability,  it  faces  several  implementation  challenges.  However, continuous efforts are being made to ensure the program can run or be sustained optimally. This research  aims  to  observe  the  implementation  of  the  free  national  homecoming  policy  by  the Regional  Police  of  Riau,  Indonesia,  and  to  identify  the  obstacles  faced  in  its  application.  This research uses William M. Dunn's policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy,  equity,  responsiveness,  and  accuracy.  The  research  method  is  qualitative,  with  data collection  techniques  through  interviews,  observations,  and  documentation.  The  results  of  this research  indicate  that  the  free  national  homecoming  program  by  the  Regional  Police  of  Riau, Indonesia,  has  been  successfully  implemented  for  three  years  and  enjoyed  by  the  public. However,  in  the  field,  it  shows  a  decline  in  participant  numbers  since  the  first  year  of  the program's  implementation.  There  is  a  need  for  extensive  dissemination  of  information  to  the public to increase participation rates, as well as improvements in resources.
Keywords: Policy Evaluation, Program Implementation, National  Homecome

## PENDAHULUAN
Di  tengah  tradisi  mudik  Lebaran  yang  telah  lama  menjadi  bagian  dari  budaya masyarakat  Indonesia,  masalah-masalah  seperti  kelangkaan  bahan  bakar,  polusi  udara, kemacetan  lalu  lintas,  dan  tingginya  angka  kecelakaan  menjadi  perhatian  serius  setiap tahunnya. Untuk mengatasi tantangan ini, Kapolda Riau memperkenalkan program mudik gratis sebagai langkah inovatif dalam menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat saat momen penting seperti Lebaran.
Program  ini  tidak  sekadar  menyediakan  transportasi  gratis  bagi  masyarakat  yang ingin pulang kampung, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi mereka yang mungkin tidak mampu membiayai perjalanan sendiri. Dengan demikian, program ini memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka yang biasanya terbatas oleh keterbatasan ekonomi untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga di kampung halaman.
Selain manfaat sosialnya, program mudik gratis juga diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah  infrastruktur  dan  lingkungan  yang  kerap  terjadi  selama  musim  mudik.
Dengan  mengalihkan  sebagian  besar  perjalanan  dari  kendaraan  pribadi  ke  transportasi umum  yang  disediakan,  program  ini  berpotensi  mengurangi  kemacetan  yang  parah  di jalan raya serta mengurangi tingkat polusi  udara yang biasanya meningkat tajam akibat volume  kendaraan  yang  tinggi.  Namun,  seperti  halnya  dengan  setiap  kebijakan  publik, keberhasilan program mudik gratis tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi  juga  dari  dampaknya  terhadap  mobilitas  sosial,  keamanan  lalu  lintas,  dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Evaluasi yang teliti terhadap implementasi dan hasil dari program ini akan menjadi kunci untuk mengevaluasi apakah langkah ini berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan,  serta  bagaimana  efektivitasnya  dapat  ditingkatkan  di  masa  mendatang. Anderson  dalam  Winarno  (2008)  mendefinisikan  evaluasi  kebijakan  sebagai  penilaian terhadap  substansi,  implementasi,  dan  dampak  kebijakan.  Lester  dan  Stewart  (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan menjadi dua tugas: menentukan konsekuensi kebijakan dengan menggambarkan dampaknya, dan menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Evaluasi  juga  bertujuan  menilai  dampak  kebijakan,  baik  positif  maupun  negatif, mengidentifikasi  penyimpangan  dengan  membandingkan  tujuan  dan  pencapaian,  serta menyediakan  masukan  untuk  kebijakan  mendatang  (Subarsono,  2005).  Menurut  Dunn dalam  Leo  Agustino  (2003:  608),  evaluasi  kebijakan  memiliki  beberapa  sifat  penting. Pertama,  evaluasi  berfokus  pada  nilai,  berbeda  dengan  pemantauan  yang  hanya mengumpulkan informasi. Kedua, evaluasi memerlukan interdependensi antara fakta dan nilai,  di  mana  kinerja  kebijakan  harus  didukung  oleh  bukti  bahwa  hasilnya  adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu, sehingga pemantauan menjadi prasyarat evaluasi. Ketiga, evaluasi berorientasi pada masa kini dan masa  lampau,  menilai  hasil  yang  ada  saat  ini  dan  sebelumnya,  berbeda  dengan rekomendasi  yang  bersifat  prospektif  dan  dibuat  sebelum  tindakan  diambil.  Keempat, nilai-nilai  dalam  evaluasi  memiliki  kualitas  ganda,  berfungsi  sebagai  tujuan  dan  cara. Misalnya, kesehatan dapat dianggap sebagai nilai intrinsik (diperlukan bagi dirinya sendiri) atau ekstrinsik (diperlukan untuk mencapai tujuan lain). Nilai-nilai ini sering disusun dalam hierarki  yang  mencerminkan  kepentingan  dan  saling  ketergantungan  antara  tujuan  dan sasaran.
Menurut  Maghfira  (2020),  evaluasi  kebijakan  mencakup  seluruh  siklus  kebijakan, mulai dari pembentukan konsep hingga implementasi. Menurut Lestar (2019:19), evaluasi
program adalah proses untuk menentukan apakah program dapat  dilaksanakan dengan efektif  berdasarkan  evaluasi  komponen-komponennya  menggunakan  informasi  dari evaluator.  Dalam  konteks  ini,  artikel  ini  akan  mengeksplorasi  lebih  dalam  tentang bagaimana  program  mudik  gratis  Kapolda  Riau  diimplementasikan,  mengevaluasi keberhasilannya,  serta  mengidentifikasi  tantangan-tantangan  yang  masih  perlu  diatasi untuk  memastikan  program  ini  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  berkelanjutan  dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk  mendalami  dan menganalisis  pelaksanaan  Program  Mudik  Kebangsaan  Kepolisian  Daerah  Riau  tahun 2024.  Pendekatan  ini  dipilih  karena  dapat  memberikan  gambaran  yang  mendetail  dan mendalam  mengenai  kondisi  serta  situasi  yang  terjadi  di  lapangan  berdasarkan  data yang  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Fokus  penelitian difokuskan pada evaluasi kebijakan program tersebut dengan membatasi ruang lingkup agar  data  yang  diperoleh  relevan  dan  terfokus.  Penelitian  dilakukan  di  Direktorat  Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan implementasi program  dan ketersediaan data yang diperlukan. Teknik  pengumpulan data mencakup wawancara  mendalam  dengan  informan  seperti  pejabat  terkait  dan  peserta  program, observasi  langsung  di  lapangan,  serta  pengumpulan  dokumen  dari  sumber  resmi  dan media  online  terkait.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengolah,  memilah,  dan menganalisis  data  dari  berbagai  sumber  untuk  menghasilkan  narasi  kualitatif  yang mampu  menjelaskan  evaluasi  kebijakan  dengan  baik.  Hasil  analisis  ini  diinterpretasikan dengan  mendalam  menggunakan  teori  yang  relevan,  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  implementasi  dan  dampak  Program  Mudik Kebangsaan Kepolisian Daerah Riau tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  pelaksanaan  Mudik  Kebangsaan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di Daerah Riau tahun 2024 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan tantangan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya  memastikan  keberhasilannya.  Evaluasi ini  mempertimbangkan  beberapa  dimensi  penting  seperti  efektivitas,  efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Dalam hal efektivitas, kebijakan ini terbukti berhasil dalam menjaga keamanan dan keselamatan  selama  periode  mudik.  Hasil  wawancara  dengan  beberapa  petugas kepolisian  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  untuk  memberikan  pengawalan  dan pelayanan  yang  maksimal  kepada  seluruh  peserta  mudik,  tanpa  memandang  latar belakang  sosial  atau  ekonomi  mereka.  Bapak  AKBP  Dasril,SPD,M.M  selaku  kabag  Bin Oprasional menyatakan, "Tentu kami menilai pelaksanaan ini tepat, apalagi kalau melihat antusias  masyarakat  cukup  baik  sampai  tahun  ke  tiga  program  ini  terlaksana."  Hal  ini mencerminkan  pengakuan  akan  keberhasilan  program  dalam  memenuhi  tujuan utamanya  untuk  menjaga  keamanan  dan  memberikan  layanan  yang  baik  kepada masyarakat.
Meskipun  demikian,  evaluasi  juga  mengidentifikasi  beberapa  kendala  yang  perlu diperhatikan  untuk  meningkatkan  efisiensi  kebijakan  ini.  Salah  satunya  adalah terbatasnya  kuota  pendaftaran  yang  seringkali  cepat  penuh,  seperti  yang  disampaikan oleh  saudara  Firdaus,  peserta  mudik  kebangsaan,  "Program  ini  sangat  tepat  bagi  kami sekeluarga, saya ikut jadi peserta mudik kebangsaan bersama istri dan kedua anak saya, tetapi kadang-kadang  terkendala  dengan jadwal liburan yang tidak  menentu." Kendala ini menyoroti perlunya peningkatan dalam manajemen informasi dan pengelolaan kuota agar dapat lebih merata dan inklusif.
Prinsip perataan dalam kebijakan ini sangat ditekankan untuk memastikan distribusi manfaat  dan  perlakuan  yang  adil  di  antara  semua  peserta.  Program  ini  sukses  dalam memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi  semua  peserta,  seperti  yang  diungkapkan oleh  saudara  M.  Ramli  Ali,  peserta  mudik  kebangsaan,  "Iya,  sepertinya  layanan informasinya  saja  yang  perlu  diperbaiki  agar  para  masyarakat  dapat  informasi  secara menyeluruh  sehingga  jangkauan  lebih  luas  atau  batas  pendaftarannya  mungkin  yang lebih lama."
Tanggapan  positif  dari  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  menunjukkan tingkat  responsivitas  yang  baik  dari  pihak  kepolisian  dalam  merespons  masukan  dan kebutuhan  masyarakat  dengan  cepat.  Hal  ini  terbukti  dari  pernyataan  Bapak  Kompol Yohanrs  Basri,  S.PI,  "Upaya  menjaga  keselamatan  bagi  setiap  masyarakat  menjadi perhatian utama bagi kami, jika memang terjadi human error dalam pelaksanaan tentu personil kami selalu siaga." Respons dari peserta mudik menunjukkan bahwa kebijakan ini  memberikan  solusi  yang  tepat  dalam  merencanakan  perjalanan  mudik  yang  aman dan terencana.
Secara  keseluruhan,  evaluasi  ini  mengonfirmasi  bahwa  pelaksanaan  Mudik Kebangsaan  2024  telah  berhasil  mencapai  tujuan  utama  kebijakan  dengan memperhatikan  prinsip  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan ketepatan.  Evaluasi  ini  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  terus  memperbaiki  dan mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  di  masa  depan,  dengan  mempertimbangkan masukan  dan  pengalaman  dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Dengan  demikian, kebijakan  ini  tidak  hanya  berhasil  dalam  menjaga  keamanan  selama  periode  mudik, tetapi  juga  memberikan  landasan  yang  solid  untuk  pembaharuan  dan  peningkatan layanan di masa depan.

## SIMPULAN
Kebijakan Mudik Kebangsaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Riau  tahun  2024    terbukti  efektif  dalam  meningkatkan  aksesibilitas  transportasi  bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk pulang ke kampung halaman. Program ini  juga  telah  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  dengan  baik,  menjadikannya efisien dalam pengelolaan operasional. Selain itu, kebijakan ini cukup mampu menjangkau banyak orang dan memberikan layanan yang diperlukan selama periode mudik. Dalam hal perataan,  kebijakan  ini  memberikan  kesempatan  akses  transportasi  yang  adil  bagi masyarakat  dari  berbagai  latar  belakang  ekonomi,  mengurangi  disparitas  dalam aksesibilitas.  Responsivitas  program  terhadap  kebutuhan  masyarakat  selama  periode mudik  juga  sangat  baik,  dengan  menawarkan  alternatif  transportasi  umum  yang terjangkau.  Secara  keseluruhan,  evaluasi  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Mudik Kebangsaan  2024  tepat  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  yang  ditetapkan,  seperti meningkatkan keselamatan perjalanan dan mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat. Evaluasi  yang  terus  menerus  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan peningkatan program ini serta untuk mengatasi potensi tantangan di masa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Mukrimaa, S. Harmianto, S. (2016). evaluasi program dan monitoring. In Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Vol. 6, Issue August).
Rahman, A. A., & Nasryah, C. E. (2019). Evaluasi Pembelajaran. In Uwais Inspirasi Indonesia.
Robert, B., & Brown, E. B. (2004). teori evaluasi program (Issue 1).
Suaib, M. R. (2015). Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi  Publik,  Pelayanan  Publik,  Good  Governance,  Hingga  Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Maghfira,  E.  R.  (2020). Evaluasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Berbasis Elektronik Melaui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full_Text.pdf
Mayarni, M., & Meiwanda, G. (2019). Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 111. https://doi.org/10.31258/jkp.9.2.p.111-116