E-ISSN = 2621-7937 P-ISSN = 2774-7026

## ANALISIS PROSES SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Studi Kasus Penetapan JPTP Tahun 2020)

## David Ariswandy, Bovie Kawulusan, Rafian Joni
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai David_ariswandy@gmail.com , bovie@saburai.ac.id , rafianjoni@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Faktor – factor pendukung serta penghambatnya. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Objek  penelitian  dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran. Data yang digunakan adalah data primer  yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen dan jurnal yang  relevan  dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data    menggunakan field  Research dengan  cara wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  yang  di  dapat  antara  lain,  proses  seleksi  terbuka  dilaksanakan  dengan tahap:  1)  Persiapan  seleksi;  2)  Pelaksanaan  seleksi  terbuka;  3)  Monitoring  dan  Evaluasi  Seleksi  terbuka. Sedangkan  factor  pendorongnya  antara  lain  1)  Ingin  meningkatkan  Kapasitas  dan  jenjang  karir;  2)  Ingin meningkatkan Kompetensi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam pekerjaan atau  jabatan;  dan  3)  Ingin  meningkatkan  Integritas  dan  komitmen  dalam  melaksanakan  tugas  jabatan.  Dan yang  terakhir,  Faktor-faktor  penghambatnya  adalah  1)  Belum  Optimalnya  Partisipasi  Publik  Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui kandidat para calon pejabat (Eselon II-b) yang ikut dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPTP di Pemerintah Kabupaten Pesawaran; 2) Masih adanya penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama  (Eselon  II-b)  hasil  Seleksi  terbuka  yang  belum  sesuai  dengan  latar  belakang  Pendidikan  yang dimilikinya; dan 3) Masih adanya penempatan ASN hasil seleksi terbuka JPTP yang jenjang kepangkatannya berada satu tingkat dibawah pangkat minimal.
Kata kunci: Proses Seleksi, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Kabupaten Pesawaran

## ANALYSIS OF THE OPEN SELECTION PROCESS FOR HIGH POSITION PRATAMA GOVERNMENT OF PESAWARAN REGENCY (Case Study on Determination of JPTP in 2020)

## David Ariswandy, Bovie Kawulusan, Rafian Joni
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai David_ariswandy@gmail.com , bovie@saburai.ac.id , rafianjoni@gmail.com
Abstract . his study aims to determine the process of open selection of high-level leadership positions in the Pesawaran  Regency  Government  and  the  supporting  and  inhibiting  factors.  The  research  method  used  is descriptive qualitative. The object of the research was carried out at the Agency for Personnel and Human Resources Development (BKPSDM) Pesawaran Regency. The data used are primary data obtained directly from respondents and secondary data in the form of documents and journals that are relevant to the research. Data collection techniques using the Research field by means of interviews and documentation. The results obtained include, among others, an open selection process carried out with the following stages: 1) Selection preparation; 2) Implementation of open selection; 3) Monitoring and Evaluation of open selection. While the driving factors include 1) Wanting to increase the capacity and career path; 2) Want to improve Competence in  accordance  with  educational  background  and  experience  in  work  or  position;  and  3)  Want  to  improve Integrity and commitment in carrying out the duties of the position. And lastly, the inhibiting factors are 1) Not  yet  Optimal  Public  Participation  of  Pesawaran  Regency  to  identify  candidates  for  official  candidates (Echelon  II-b)  who  participate  in  the  Implementation  of  JPTP  Open  Selection  in  Pesawaran  Regency Government; 2) There is still the placement of high-ranking pratama (Echelon II-b) officials resulting from an  open  selection  that  is  not  in  accordance  with  their  educational  background;  and  3)  There  are  still  ASN placements resulting from the open selection of JPTP whose rank level is one level below the minimum rank. Keywords: Selection Process, Primary High Leadership Position, Pesawaran Regency Government
PENDAHULUAN Dalam era reformasi yang berlangsung  saat  ini,  pemerintah  daerah dituntut untuk melakukan Pembaharuan dan perubahan  mendasar  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  (Rahardi  et al. 2020) terutama yang menyangkut aspek- aspek  organisasi,  ketatalaksanaan  dan sumber  daya  manusia.  Reformasi  birokrasi dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance) (Andhika  2017) . Oleh  sebab itu  reformasi  birokrasi  harus  dilakukan melalui  langkah  langkah  strategis  untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berdaya  (Gosal,  Dengan,  and  Newtsone 2019;  Harahap  2016)  guna  dan  berhasil guna  dalam  mengemban  tugas  umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  / Good  Governance ,  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  kepala  daerah  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  harus didukung oleh professional, handal, tanggap, inovatif, dan fleksibel dan menjadi fasilitator  yang  dapat  diandalkan  oleh masyarakat  pengguna  layanan  (Podungge and  Aneta  2020).  Pada  perkembangan selanjutnya  untuk  mewujudkan  aparatur sipil  negara  yang  berkompeten  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11 tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri  Sipil  (Rasjid,  Sampara,  and  Arsyad 2020)  sebagai  upaya  pengelolaan  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  mendapatkan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)    yang profesional,  memiliki  nilai  dasar,  etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Harahap 2018; Octaleny 2017).
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil diarahkan guna menjamin penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  (Aprianis 2019).  Menejemen  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat professionalism,  penyelenggaraan  tugas, fungsi  dan  kewajiban  kepegawaian  yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, dan pemberhentian.
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  era reformasi  birokrasi  saat  ini  sangat  besar dalam mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan  yang  baik.  Salah  satu  unsur Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah penataan  aparatur  pemerintahan  (Kusuma 2013), yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penatan manajemen  aparatur  sipil  negara.  Melalui penataan  tersebut  diharapkan  dapat  terjadi perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan menuju Tata Pemerintahan yang demokratis dan  baik.  Penataan  Aparatur  Sipil  Negara untuk  menduduki  suatu  jabatan  sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pengisian jabatan eselon II pada lingkungan pemeritahan  daerah  dilaksanakan  dengan cara  pengangkatan  oleh  kepala  daerah, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UUASN), pelaksanaan pengisian jabatan melalui sistem seleksi terbuka (Lusfiani and Priambodo 2019). Jabatan Struktural merupakan kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak seseorang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dalam  rangka  memimpin  suatu  satuan organisasi  negara  (Damayanti,  Pangkey, and  Kolondam  2016;  Ismail  2016;  Nope 2015). Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan  untuk  membina  karier Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)    dalam
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020
jabatan  struktural  dan  kepangkatan  sesuai dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.  Untuk  dapat  diangkat  dalam jabatan struktural seseorang harus berstatus sebagai    Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) (Kaligis  2020),  dan  tidak  berlaku  bagi Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  dapat diangkat dalam jabatan struktural.
Persyaratan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)    untuk  dapat  diangkat  hingga menduduki  suatu  jabatan  struktural  salah satunya adalah setiap pejabat yang diangkat dalam  jabatan  struktural  haruslah  memiliki kualifikasi  dan  tingkat  pendidikan  yang ditentukan  (Perdana  2017),  karena  pada hakikatnya kualifikasi dan tingkat pendidikan  akan  mendukung  pelaksanaan tugas  dalam  jabatannya  secara  profesional.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih ditemui adanya penempatan jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya (Mujiati, Agung, and Umbas
2021)  dengan  kebutuhan  jabatan,  hal  ini akan  berdampak  menurunnya  tingkat  etos kerja pejabat yang bersangkutan yang pada akhirnya tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pegawai  yang  ada  dengan  pejabat yang  ada  dibawah  koordinasinya  tidak mencapai  hasil  yang  maksimal.  Untuk mendapatkan seorang pejabat yang berkualitas dan profesional, idealnya adalah melakukan seleksi terbuka dengan mempertimbangkan  faktor  kompetensi, integritas,  kualifikasi,  dan  persyaratan (Handoko and Kholifah 2019) yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah beberapa kali melaksanakan  seleksi  terbuka  Jabatan
Pimpinan  Tinggi  Pratama  untuk  mengisi jabatan  Eselon  II-b  yang  lowong. Pelaksanaan  seleksi  terbuka  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP)  tersebut dilakukan    dengan  maksud  untuk  memberi
kesempatan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah memenuhi  persyaratan  untuk  mengikuti  uji kompetensi  dalam  rangka  pengembangan karir (Aprianis 2020)
Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)    dalam  jabatan  struktural  di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem  karir  dan  sistem  prestasi  kerja (Rokhmawati  2013).  Lowongan  jabatan pada suatu unit organisasi diutamakan diisi oleh  pegawai  yang  memenuhi  persyaratan pada  unit  organisasi  yang  bersangkutan. Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)    yang  akan dipromosikan  dalam  suatu  jabatan  yang lebih  tinggi,  diprioritaskan  bagi  yang sekurang-kurangnya  yang  setingkat  dengan jabatan yang terakhir yang didudukinya.
Pada  Tahun  2020  ini  Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan  seleksi  terbuka  Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II- b  untuk  mengisi  6  jabatan  yang  lowong, yaitu  1)  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah;  2)  Kepala  Dinas Ketahanan  Pangan;  3)  Kepala  Dinas Komunikasi  dan  Informatika;  4)  Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga; 5) Staf Ahli Bidang  Pemerintahan,  Hukum  dan  Politik; dam  6)  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada  hakikatnya  kualifikasi    tingkat pendidikan,  jenjang  kepangkatan  peserta seleksi  terbuka  sangat  berpengaruh  dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan (Widodo 2015) secara profesional. Pengangkatan dan penempatan jabatan    hendaknya  memperhatiakan jenjang  pengangkatan,  pada  kenyatannya masih terdapat penempatan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama (JPTP)    belum  sepenuhnya  memperhatikan jenjang  kepangkatan  juga  dipengaruhi  oleh Peran  partisipasi    publik  sangat  minim
untuk mengetahui para calon peserta seleksi pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  yang mengikuti seleksi.
Penelitian  sejenis  sudah  pernah  dilakukan, antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nasir  yang  menganalisis  Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Pengisian JPTP Di Lingkup Pemkab Toraja Utara  (Nasir  2019);  Penelitian  oleh
Aminudin,  et.  al  yang  menganalisis  unsur akuntabilitas  procedural  seleksi  terbuka JPTP  Sekda  kabupaten  Blora  (Aminudin, Sumartono,  and  Domai  2016);  dan    yang terakhir  penelitian  oleh  handoko  & Kholifah  mengenai  Seleksi  Terbuka  JPTP BPKSDM  Kabpuaten  Jember  (Handoko and  Kholifah  2019).  Keterbaruan  yang diusung  pada  penelitian  ini  adalah  terletak pada  subjek  penelitian  yaitu  BPKSDM Kabupaten  Pesawaran  serta  sekaligus melihat Faktor Pendorong dan penghambatnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui proses  seleksi  terbuka  jabatan  pimpinan tinggi  pratama  Pemerintah  Kabupaten Pesawaran  dan  Faktor  –  factor  pendukung serta penghambatnya.

## TINJAUAN TEORITIS
1. Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  bidang  dari manajemen  umum  yang  meliputi  segi-segi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengendalian  (Almasri 2017). sumberdaya  tersebut  dimanfaatkan seoptimal  mungkin  untuk  mencapai  tujuan dengan  upaya  yang  terbaik  yang  diberikan oleh sumber daya manusia tersebut. Dalam suatu organisasi, manusia merupakan salah satu  aset  organisasi  yang  menjadi  tulang punggung suatu organisasi dalam menjalankan  aktivitasnya  dan  pengaruhnya
terhadap  kinerja  dan  kemajuan  organisasi (Muhardono  and  Isnanto  2014). Hal  ini tentu  saja  harus  di  kondisikan  agar  tujuan yang  berbeda  dari  setiap  individu  dalam suatu  organisasi  dapat  disatukan  sesuai dengan  tujuan  organisasi  demi  tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi. Menjadi tugas  manajemen  sumber  daya  manusia untuk  mempelajari  dan  mengembangkan berbagai jalan manusia dapat di integrasikan  secara  efektif  ke  dalam berbagai  organisasi  yang  di  perlukan masyarakat.
Manajemen  sumber  daya  manusia mempunyai  tiga  fungsi  yaitu  fungsi manajerial, fungsi operasional, dan berfungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu(Abdullah 2017). Salah satu kegiatan  yang  penting  dalam  manajemen SDM  adalah  menentukan  kebutuhan  SDM bagi  organisasi  dan  menyusun  rencana kegiatan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan tersebut (Hengki Primayana 2016).

## 2. Aparatur Sipil Negara
Robbins (2006), dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Organisasi”, menyatakan bahwa pegawai adalah “Orang pribadi yang bekerja  pada  pemberi  kerja,  baik  sebagai pegawai  tetap  atau  tidak,  berdasarkan kesepakatan  kerja  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis,  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan  dalam  jabatan  atau  kegiatan tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemberi kerja” (Asnar 2013).
Dari  definisi  di  atas  dapat  diketahui bahwa  pegawai  merupakan  modal  pokok dalam  suatu  organisasi,  baik  itu  organisasi pemerintah  maupun  organisasi  swasta. Dikatakan  bahwa  pegawai  merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  dalam mencapai  tujuannya  tergantung  pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang  ada  dalam organisasi  tersebut.  Pegawai  yang  telah
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020
memberikan  tenaga  maupun  pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan,  baik  itu  organisasi  pemerintah maupun  organisasi  swasta  akan  mendapat imbalan  sebagai  balas  jasa  atas  pekerjaan yang telah dikerjakan.
Adapun  pengertian  Pegawai  Negeri Sipil  Menurut  Undang-Undang  No.  5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah:  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  unsur aparatur sipil negara, abadi negara dan abdi masyarakat  yang  dengan  kesetiaan  dan ketaatan  kepada  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan  dan  pembangunan.  Pegawai negeri  sipil  adalah  mereka  yang  telah memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam sesuatu  jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji  menurut  perundang-undangan  yang berlaku.
Jenis  pegawai  di  indonesia  dibagi menjadi  beberapa  golongan.  Penggolongan jenis pegawai didasarkan pada tugas pokok dan  fungsi  masing-masing.  Hal  ini bertujuan  untuk  memperjelas  tugas  dan kewajiban  masing-masing  pegawai.  Jenis- jenis  pegawai  indonesia  telah  diatur  dalam Undang-undang  pasal  6  Undang-undang Republik  indonesia  No.  5  tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang menjelaskan  bahwa  Pegawai  ASN  terdiri dari  PNS  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja (Paramitha, Nurhayati, and Nita  2020).  Pegawai  Negeri  Sipil  Terdiri dari  Pegawai    Negeri  Sipil  Pusat,  dan Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  (Kamal 2015).    Secara  definitif,  Pegawai    Negeri Sipil (PNS) daerah adalah Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)    daerah  provinsi,  daerah kabupaten  dan  daerah  kota  yang  gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah (APBD)  dan  bekerja  pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi  induknya  yg  gajinya  dibebankan pada instansi yang menerima bantuan.

## 3. Seleksi Terbuka
seleksi  merupakan  proses  pemilihan dari  sekelompok  pelamar  atau  orang-orang yang  memenuhi  kriteria  untuk  menempati posisi  yang  tersedia  berdasarkan  kondisi yang  ada  pada  perusahaan  (Etikawati  and Udjang  2016).  Seleksi  juga  merupakan proses  yang  terdiri  dari  berbagai  langkah yang  spesifik  dari  kelompok  pelamar  yang paling  cocok  dan  memenuhi  syarat  untuk jabatan tertentu (Sunarsi 2018).
Proses  seleksi  sebagai  sarana  yang digunakan  dalam  memutuskan  pelamar mana  yang  akan  diterima  (Musdar,  Bahri, and  Zaman  2017;  Pottale  2016;  Pratisardy and  Lukito  2019).  Proses  dimulai  ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.
Berdasarkan pengertian  itu  maka  kegiatan  seleksi  itu mempunyai  arti  yang  sangat  strategis  dan penting bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen  SDM  secara  wajar,  maka proses  seleksi  akan  dapat  menghasilkan pilihan  karyawan  yang  dapat  diharapkan kelak  memberikan  kontribusi  yang  positif dan baik (Wulandari and Feranita 2020). tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk  memangku  sesuatu  jabatan  tertentu (Nurhuda,  Hamid,  and  Riza  2014).  Dalam mengarahkan  pada  tujuan  seleksi  yang demikian  itu,  setiap  organisasi  yang bersangkutan  senantiasa  akan  berusaha dengan  biaya  yang  serendah  mungkin dengan  menggunakan  cara  seleksi  yang paling  efisien  tetapi  efektif.  Seleksi merupakan  proses  yang  sangat  penting karena  berbagai  macam  keahlian  yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya  diperoleh  dari  proses  seleksi.
Proses  seleksi  akan  melibatkan  proses menduga  yang  terbaik  (best-guest)  dari pelamar  yang  ada  (Wahyuni,  Hakam,  and Iqbal 2015).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM)  Kabupaten  Pesawaran  yang beralamat  di  jalan  Waylayap,  Kecamatan Gedong  Tataan,  Kabupaten  Pesawaran, Lampung. Data yang digunakan adalah data primer  yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen  dan  jurnal  yang  relevan  dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan field  Research dengan  cara wawancara  dan  dokumentasi.  Beberapa tahapan  aktivitas  dalam  menganalisis  data kualitatif  yang  diterapkan  dalam  penelitian ini  antara  lain:  1)  Pengumpulan  data;  2) Reduksi  Data;  3)  Penyajian  Data;  dan  4) Penarikan Kesimpulan. Bagan analisis data model interaktif tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Bagan Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Seleksi  Terbuka  Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pesawaran a. Persiapan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pesawaran akan melaksanakan seleksi terbuka  pengisian  Jabatan  Pimpinan Tingi  Pratama  (JPTP)  Eselon  II-b sehubungan  dengan  adanya  6  jabatan Eselon  II-b  yang  lowong,  yaitu:  1) Staf  Ahli  Bidang  Pemerintahan, Hukum, dan Politik; 2) Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah; 3)  Kepala  Dinas  Ketahanan  Pangan; 4)  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika; 5) Kepala Dinas Pemuda dan  Olahraga;  dan  6)  Kepala  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu 1 pintu.
Menurut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Pesawaran  Sunyoto,  S.E,  M.M diketahui  bahwa  persiapan  seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama (JPTP) tersebut dilaksanakan dengan  terlebih  dahulu  membentuk Panitia  Seleksi  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  di  Instansi  Daerah dengan  terlebih  dahulu  berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam hal KASN belum terbentuk  maka  Pejabat  Pembina Kepegawaian Intansi Daerah berkoordinasi  dengan  Menteri  Dalam Negeri  dan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.  Sebelum  dilaksanakannya proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP) Eselon  II-b  tersebut,  maka  terlebih dahulu  dibentuk  Panitia  Seleksi  yang terdiri  dari  unsur  pejabat  terkait  dari lingkungan instansi yang bersangkutan,  pejabat  dari  instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi/pakar/profesional.  Panitia
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020
Seleksi  tersebut  harus  memenuhi persyaratan yaitu memiliki pengetahuan  dan/atau  pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi  jabatan  yang  lowong  dan memiliki pengetahuan umum mengenai  penilaian  kompetensi  dan penyusunan  serta  penetapan  standar kompetensi  jabatan  yang  lowong. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling  sedikit  5  orang  dan  paling banyak 9 orang. Adapun perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal  dari  internal  paling  banyak 45%.  Panitia  Seleksi  melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi ( assessor ) yang independen dan memiliki pengalaman untuk  membantu  dalam  pelaksanaan proses  seleksi  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (Surat Pengumuman Panitia  Seleksi  JPTP.  Kabupaten Pesawaran  No.  800/01/SELTER-
PSW/V.04/2020).
b. Pengumuman Menurut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran  Sunyoto,  S.E,  M.M diketahui  bahwa  pelaksanaan  seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi
Pratama  (JPTP)    Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pesawaran  dilaksanakan dengan                               prosedur sebagai berikut:
Pengumuman  Seleksi  Terbuka Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pesawaran dilaksanakan pada tanggal 6  Januari  Tahun  2020  s/d  21  Januari Tahun 2020 dengan No. 800/01SELTER-PSW/V.04/2020,
Tanggal  6  Januari  2020  yang ditandatangani  oleh  Ketua  Panitia Seleksi  pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  secara  terbuka Kabupaten  Pesawaran  Dr.  Bovie Kawulusan, M.Si.
Untuk  mengisi  6  jabatan  Eselon
II-b yang lowong tersebut
diumumkan  secara  terbuka,  dalam bentuk  surat  edaran  melalui  papan pengumuman,  dan/atau  media  cetak, media elektronik (termasuk media on- line /internet).
Pengumuman dilaksanakan  paling  kurang  15  (lima belas)  hari  kalender  sebelum  batas akhir  tanggal  penerimaan  lamaran. Persyaratan
Pendaftaran Seleksi
Terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (JPTP)  dengan  berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun  2017  Tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Menurut hasil wawancara dengan
Ir.  Kusuma  Dewangsa  M.M  selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa pengumuman  tersebut  memenuhi prinsip  transparansi  dalam  proses seleksi  terbuka  jabatan  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran. Informasi yang disampaikan mencakup  setiap  aspek  kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan  kebijakan  dibuat  berdasarkan pada  preferensi  publik.  Pengumuman dalam  proses  seleksi  terbuka  jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Pesawaran  memiliki  dua  aspek,  yaitu komunikasi  publik  oleh  pemerintah, dan  hak  masyarakat  terhadap  akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan  jika  pemerintah  tidak
menangani  dengan  baik  kinerjanya, sehingga  manajemen  kinerja  yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang  juga  dengan  kebutuhan akan  kerahasiaan  lembaga  maupun informasi  yang  mempengaruhi  hak privasi  individu,  karena  pemerintah menghasilkan  data  dalam  jumlah besar,  maka  dibutuhkan  petugas informasi profesional untuk menyebarluaskan keputusan- keputusan  yang  penting  kepada masyarakat  serta  menjelaskan  alasan kebijakan  tersebut.  Peran  media  juga sangat  penting  bagi  transparansi pemerintah,  baik  sebagai  sebuah kesempatan  untuk  berkomunikasi pada  publik  maupun  menjelaskan berbagai informasi yang relavan, juga sebagai  pengawas atas  berbagai  aksi pemerintah dan perilaku menyimpang aparat birokrasi.
Berdasarkan  penelitian  dan  hasil wawancara,  bahwa  peserta  yang  ikut dalam  proses  seleksi  terbuka  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP) Eselon  II-b  sebanyak  22  orang  yang terdiri  dari  21  orang  laki  -laki  dan  1 orang  perempuan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  berada  di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten  Pesawaran.    Dengan rincian  identitas  peserta  seleksi berdasarkan  usia  yaitu  sebagai berikut:
Tabel 1 Identitas Peserta Seleksi Terbuka JPTP Berdasarkan Usia No. Umur Jumlah Frekuensi (%) 1. 40 – 45 Tahun 5 22,7 2. 46 – 50 Tahun 14 63,6 3. 51 – 54 Tahun 3 13,6
Jumlah 22 100 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran, 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka dapat  dilihat  dari  tingkat  usia, diperoleh  informasi  bahwa  peserta seleksi  terbuka  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dikelompokkan  menjadi  tiga  (3) bagian  tingkat  usia,  peserta  seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (JPTP)    terbanyak  berusia 46-50  Tahun  yaitu  sebanyak  14 orang (63.6%), 46-50 Tahun sebanyak  5  orang  (22.7%),  40-45
Tahun  sebanyak  3  orang  (13.6  %), 51-54 Tahun.
Peserta  seleksi  terbuka  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP) berdasarkan  tingkat  Pendidikan  yaitu sebagai berikut :
Tabel 2 Identitas Peserta Seleksi Terbuka JPTP
Berdasarkan Jenjang Pendidikan No. Jenjang Pendidikan Jumlah Frekuensi (%) 1. Master (S2) 11 50 2. Sarjana (S1) 11 50 Jumlah 22 100 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran, 2020 Berdasarkan  Tabel  diatas  dapat dilihat bahwa responden yang memiliki  tingkat  pendidikan  sarjana sebanyak  11  orang  (50.0%  )  dan pendidikan  master  (S2)  sebanyak  11 orang (50%), Jadi proporsi
pendidikan  antara  tingkat  pendidikan sarjana  dan  magister  peserta  seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (JPTP)  yang  mengikuti seleksi  terbuka  memiliki  proporsi yang sama.
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020
Berdasarkan  data  dan  hasil wawancara  penulis  baik  terhadap panitia  seleksi  maupun  peserta  dapat dianalisis  bahwa  pelaksanaan  proses seleksi  terbuka  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  (JPTP)  kabupaten pesawaran  telah  berpedoman  kepada Undang  –  Undang  No  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  No  13  Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara  Pengisian Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Secara Terbuka Dilingkungan Instansi  Pemeritah.  Adapun  tahapan jadwal  pendaftaran  dan  sampai dengan seleksi terbuka JPTP Kabupaten  Pesawaran  diperoleh  data sebagai berikut :
Tabel 3 Jadwal  Pendaftaran Dan Sampai Dengan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) No. Kegiatan Waktu (Tanggal) 1. Rapat Panitia/ Persiapan Seleksi Terbuka 6 Jan 2020 2. Pengumuman Seleksi 7 – 21 Jan 2020 3. Pendaftaran/ Penerimaan Berkas 7 – 21 2020 4. Seleksi Administrasi/ Penilitian Berkas 21 Jan 2020 5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 22 Jan 2020 6. Penjelasan Tahapan Pelaksanaan kepada Peserta 23 Jan 2020 7. Pelaksaan Uji Kompetensi 24 – 25 Jan 2020 8. Penetapan dan Pengumuman hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi 25 Jan 2020 9. Paparan Makalah dan Wawancara 27 – 28 Jan 2020 10. Penetapan Hasil Seleksi 28 Jan 2020 11. Penyampaian laporan hasil seleksi ke PPK dan Pengumuman hasil Seleksi 29 Jan 2020 12. Penyampaian Laporan Hasil Seleksi Terbuka ke KASN 30 Jan 2020 13. Penyampaian Izin Pelantikan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri RI 31 Jan – 10 Feb 2020 Sumber: (Surat Pengumuman Panitia Seleksi JPTP. Kabupaten Pesawaran No. 800/01/SELTER-PSW/V.04/2020)
Pelaksanaan seleksi terbuka JPTP di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Pesawaran  sesuai  dengan  data  yang diperoleh  tersebut  telah  memberikan akses dan Informasi bahwa pelaksanaan  seleksi  terbuka  JPTP benar-benar dilaksanakan sesuai dengan  Peraturan  dan  Perundang- undangan dan memberikan keterbukaan  bagi  Publik  untuk mengetahui siapa-siapa kandidat pejabat  yang  akan  dipromosikan untuk  menduduki  jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b.
c. Seleksi Administrasi
Menurut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Pesawaran  Sunyoto,  S.E,  M.M diketahui  bahwa  proses  seleksi administrasi  dalam  seleksi  terbuka dilaksanakan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
1) Penilaian  terhadap  kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan
Vol 7, No 1, 2021
dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi. 2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat  pejabat  pimpinan  tinggi pratama yang memenuhi persyaratan  administrasi  untuk mengikuti  seleksi  berikutnya untuk  setiap  1  (satu)  lowongan jabatan. 3) Kriteria  persyaratan  administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan  internal  instansi  yang ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian masing-masing. 4) Syarat  yang  harus  dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan  dan  latihan,  rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
5) Dapat  dilakukan  secara  online bagi  pengumuman  pelamaran yang dilakukan secara online. 6) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi. Tahapan seleksi/penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi  bidang  (substansi  tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan metodologi  psikometri,  wawancara kompetensi  dan  analisa  kasus  dan presentasi. Sedangkan penilaian kompetensi  bidang  dilakukan  dengan metode  tertulis  dan  wawancara (Standar  Kompetensi  Bidang  disusun dan  ditetapkan  oleh  masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.
d. Seleksi Kompetensi
Menurut penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran  Sunyoto,  S.E,  M.M diketahui  bahwa  dalam  melakukan penilaian  Kompetensi  Manajerial digunakan metode sebagai berikut:
1) Untuk jabatan utama, madya dan pratama,  menggunakan  metode assessment center sesuai kebutuhan masing-masing instansi. 2) Untuk  daerah  yang  belum  dapat menggunakan  metode  assessmen center  secara  lengkap  dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi,  analisa  kasus  atau presentasi. 3) Standar  kompetensi  manajerial disusun  dan  ditetapkan  oleh masing-masing  instansi  sesuai kebutuhan  jabatan  dan  dapat dibantu oleh assessor
4) Kisi-kisi  wawancara  disiapkan oleh panitia seleksi. Dalam melakukan penilaian
Kompetensi  dengan  menggunakan metode  tertulis  dan  wawancara  serta metode  lainnya.  Standar  Kompetensi disusun  dan  ditetapkan  oleh  masing- masing  instansi  sesuai  kebutuhan jabatan  dan  dapat  dibantu  oleh assessor.
Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi ditetapkan oleh masing-masing
instansi  mengacu  pada  ketentuan yang  ada  atau  apabila  belum terpenuhi  dapat  ditetapkan  sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing- masing.  Hasil  penilaian  beserta peringkatnya  disampaikan  oleh  Tim Penilai  Kompetensi  kepada  Panitia Seleksi.
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020

## e. Wawancara
Menurut  keterangan  Ir.  Kusuma Dewangsa,  M.M  selaku  Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran diketahui  bahwa  wawancara  akhir dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi  wawancara  yang  terstandar sesuai jabatan yang dilamar. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar  yang  mencakup  peminatan, motivasi,  perilaku,  dan  karakter. Dalam pelaksanaan wawancara
Penelusuran  (Rekam  Jejak)  Calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan  pengalaman  untuk  melihat kesesuaian  dengan  jabatan  yang dilamar. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen/kriteria penilaian  integritas  sebagai  bahan penilaian  utama  dengan  pembobotan untuk mengukur
integritasnya.
Apabila  terdapat  indikasi  yang mencurigakan  dilakukan  klarifikasi dengan  instansi  terkait.  Panitia kemudian  melakukan  penelusuran rekam  jejak  ke  tempat  asal  kerja termasuk  kepada  atasan,  rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait  lainnya.  Tahap  selanjutnya adalah menetapkan pejabat yang akan melakukan  penelusuran  rekam  jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan  dan  pengetahuan  teknis serta  melakukan  uji  publik  bagi jabatan  yang  dipandang  strategis  jika diperlukan.

## f. Penetapan Hasil Seleksi
Menurut  keterangan  Ir.  Kusuma Dewangsa,  M.M  selaku  Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran diketahui  bahwa  panitia  seleksi mengolah  hasil  dari  setiap  tahapan
seleksi  dan  menyusun  peringkat  nilai dan  mengumumkan  hasil  dari  setiap tahap kepada peserta seleksi. Selanjutnya panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada
Pejabat  Pembina  Kepegawaian  yang bersifat  rahasia.  Panitia  Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) dan  memilih  sebanyak  3  (tiga)  calon sesuai urutan nilai tertinggi. Kemudian dilakukan penetapan calon seusai dengan jabatan yang dipilih.
Dari  hasil  wawancara  akhir  dan pemaparan  makalah  peserta  seleksi terbuka  JPTP  tersebut  kemudian disampaikan  oleh  Ketua  Panitia Seleksi  kepada  Pejabat  Pembina Kepegawaian  (Bupati)  selanjutnya hasil  tersebut  disampaikan  kepada Komisi  Aparatur  Sipil  Negara
(KASN) dan tembusannya disampaikan  kepada  Menteri  Dalam Negeri,  dan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.  Selanjutnya  hasil  akhir penyampaian  nama-nama  peserta seleksi  terbuka  JPTP  Kabupaten Pesawaran  diperoleh  rekomendasi dari  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara tentang persetujuan nama-nama untuk menempati  6  Jabatan  Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b.
g. Monitoring dan Evaluasi Seleksi Terbuka Menurut  keterangan  Ir.  Kusuma Dewangsa,  M.M  selaku  Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran diketahui bahwa hasil seleksi terbuka Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama (JPTP) tersebut kemudian disampaikan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian (Bupati) kepada Komisi
Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)    dan tembusannya  disampaikan  kepada
Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (Surat Pengumuman  Panitia  Seleksi  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP). Kabupaten Pesawaran No. 800/01/SELTER-PSW/V.04/2020). 2. Faktor-Faktor  Pendorong  Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pesawaran Berdasarkan  hasil  wawancara  dan penyampaian kuisioner terhadap 22 Aparatur Sipil negara (ASN) peserta seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama (JPTP)      Kabupaten  Pesawaran,  mayoritas diperoleh informasi sebagai berikut:
a. Ingin  meningkatkan  Kapasitas  dan jenjang  karir,  yaitu  dengan  maksud untuk  mengukur  kemampuan  dan pengetahuan. b. Ingin meningkatkan Kompetensi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan  dan  pengalaman  dalam pekerjaan atau jabatan. c. Ingin  meningkatkan  Integritas  dan komitmen dalam melaksanakan tugas jabatan.
Dengan adanya seleksi secara terbuka
Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP) Eselon II-b pada pemerintah daerah saat ini dapat  memperbaiki  kekurangan  pada pengangkatan pejabat struktural sebelumnya  yang  dilaksanakan  oleh  Tim Baperjakat  yang  mempunyai  tugas  pokok memberikan pertimbangan dalam pengangkatan  pejabat,  relatif  kurang berfungsi dengan baik, dikarenakan selama ini pengangkatan jabatan struktural, Sekretaris  Baperjakat  belum  sepenuhnya menempuh  mekanisme  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Dikarenakan selama  ini  pengangkatan  jabatan  pimpinan tinggi  pratama  (Eselon  II.b)  prosedur pengangkatannya  cenderung  bersifat Top
Down atau  langsung  diarahkan  atau ditunjuk  oleh  Kepala  daerah  Sehingga peran  dan  fungsi  Baperjakat  tinggal menyesuaikan  saja  untuk  proses  lebih lanjut.

## 3. Faktor-Faktor  Penghambat  Proses
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Pesawaran a. Belum  Optimalnya  Partisipasi Publik  Kabupaten  Pesawaran untuk  mengetahui  kandidat  para calon  pejabat  (Eselon  II-b)  yang ikut  dalam  Pelaksanaan  Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten Pesawaran. b. Masih adanya penempatan pejabat  pimpinan  tinggi  pratama (Eselon  II-b)  hasil  Seleksi terbuka  yang  belum  sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang dimilikinya.
c. Masih adanya penempatan
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) hasil  seleksi  terbuka  Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang  jenjang  kepangkatannya berada  satu  tingkat  dibawah pangkat minimal.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat dianalisis bahwa faktor dominan yang menjadi penghambat proses seleksi terbuka Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  (JPTP) Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pesawaran adalah  masih  belum  optimalnya  partisipasi publik  dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka sehingga  publik  tidak  mengetahui  siapa- siapa  kandidat  pejabat  yang  mengikuti seleksi  terbuka,  masih  adanya  penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II- b)  Hasil  Seleksi  terbuka  yang  tidak  sesuai dengan  latar  belakang  Pendidikan  yang dimilikinya,  masih  adanya  pengangkatan
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  hasil  seleksi terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama (JPTP)    yang  jenjang  kepangkatannya berada  satu  tingkat  dibawah  pangkat minimal.

## PENUTUP
Pelaksanaan  seleksi  terbuka  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran  telah sesuai dengan  Peraturan Pemerintah No.11 Tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS, Undang-Undang  No.5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  dan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Tata  Cara  Pengisian  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Secara  Terbuka  di  Lingkungan Instansi  Pemerintah,  yaitu:  1)  Persiapan seleksi  terbuka  jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama terlebih dahulu dengan membentuk Panitia  Seleksi  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian;  2)  Pelaksanaan  seleksi terbuka  dengan  prosedur  sebagai  berikut Pengumuman  Lowongan  Jabatan,  Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, Wawancara  Akhir,  Penelusuran  (Rekam
Jejak)  Calon,  Hasil  Seleksi,  Tes  Kesehatan dan  psikologi;  3)  Monitoring  dan  Evaluasi Seleksi terbuka.
Faktor-faktor  pendorong  mengikuti Seleksi  Terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, antara  lain:  1)  Ingin  meningkatkan Kapasitas  dan  jenjang  karir,  yaitu  dengan maksud  untuk  mengukur  kemampuan  dan pengetahuan;  2)  Ingin  meningkatkan Kompetensi  yang  sesuai  dengan  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman dalam  pekerjaan  atau  jabatan;  dan  3)  Ingin meningkatkan  Integritas  dan  komitmen dalam melaksanakan tugas jabatan. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan seleksi terbuka pejabat pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah 1) Belum  Optimalnya  Partisipasi  Publik Kabupaten  Pesawaran  untuk  mengetahui kandidat  para  calon  pejabat  (Eselon  II-b) yang  ikut  dalam  Pelaksanaan  Seleksi Terbuka  JPTP  di  Pemerintah  Kabupaten Pesawaran;  2)  Masih  adanya  penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II- b)  hasil  Seleksi  terbuka  yang  belum  sesuai dengan  latar  belakang  Pendidikan  yang dimilikinya;  dan  3)  Masih  adanya penempatan  ASN  hasil  seleksi  terbuka JPTP  yang  jenjang  kepangkatannya  berada satu tingkat dibawah pangkat minimal.
Dari analisis di atas, peneliti memiliki saran  antara  lain  :  1)  Pelaksanaan  seleksi terbuka  JPTP  Kabupaten  Pesawaran  agar lebih  konsisten  sesuai  dengan  kompetensi, prestasi kerja dan jenjang kepangkatan yang ditetapkan  untuk  penempatan  ASN  dalam suatu  jabatan  khususnya  jabatan  pimpinan tinggi  pratama;  dan  2)  Faktor-faktor penghambat  yang  ada    hendaknya diminimalisir  sehingga  dapat  diperoleh pejabat  yang  professional,  berkompeten dibidangnya  guna  menunjang  tugas  pokok dan  fungsi  pekerjaannya  dalam  membantu pimpinan (Kepala Daerah) terhadap tugas – tugas  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdullah, Husaini. 2017. “Peranan
Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi.” Jurnal Warta Dharmawangsa 51.
Almasri, M. Nazar. 2017. “Manajemen Sumber Daya Manusia: Imlementasi Dalam Pendidikan Islam.”
Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 19(2):133–51. doi: 10.1002/eji.201370106.
Aminudin, M., Sumartono, and Tjahjanulin Domai. 2016. “Akuntabilitas Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah
Kabupaten Blora.” JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 1(1):1–6.
Andhika, Lesmana Rian. 2017. “Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance Dan Open Government.” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik 8(2):87–102. doi: 10.22212/jekp.v8i2.867.
Aprianis. 2019. “PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL DAN KOMPETENSI PEDAGOGIK TERHADAP KINERJA GURU PADA SMPN 1 ABUNG TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.” Jurnal Ilmu Manajemen
Saburai (JIMS) 5(2):9–18.
Aprianis. 2020. “EVALUASI KINERJA

## GURU YANG DIPENGARUHI
OLEH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA GURU PADA SMP NEGERI 1 NEGARA BATIN KABUPATEN WAY KANAN.” Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS) 6(1):37–44.
Asnar, Zaid Habibie. 2013. “Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda.” EJournal Ilmu Pemerintahan 1(4):1488–1500.
Damayanti, Eriska, Masye Pangkey, and Helly Kolondam. 2016. “Implementasi Sistem Promosi Pejabat Struktural Di Sekretariat Daerah Kota Bitung.” Jurnal Administrasi Publik UNSRAT 3(41).
Etikawati, Ena, and Raswan Udjang. 2016. “Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan.”
Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis 4(1):9–23. doi: 10.26486/jpsb.v4i1.443.
Gosal, Ronny, Penelitian Dengan, and John W. Newtsone. 2019. “Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.” Jurnal Eksekutif 3(3):1–11.
Handoko, Rizal Bagus Dwi, and Emy Kholifah. 2019. “Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember 2019).” Prosiding Simposium Nasional 1208–41.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2016. “Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.” Jurnal Panorama Hukum 1(2):83. doi: 10.21067/jph.v1i2.1418.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2018. “Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Panorama Hukum 3(2):155–70. doi: 10.21067/jph.v3i2.2737.
Hengki Primayana, Kadek. 2016. “Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi.” Jurnal Penjaminan Mutu 1(2):7–15. doi: 10.25078/jpm.v1i2.45.
Ismail, Mahli. 2016. “Kewenangan Pemerintah Terhadap Pendistribusian Dan Pemanfaatan
P-ISSN = 2774-7026 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai VOL 7, NO 1, 2021 Vol 7, No 1, 2021 Jurnal Ilmu Manajemen Saburai Vol 6, No 2, 2020
Tanah Negara Dalam Islam.”
MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 37(1):27–45.
Kaligis, Rainaldy Valentino. 2020. “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.” LEX CRIMEN 9(1):140–
50.
Kamal, Fahmi. 2015. “Tinjauan Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai
Negeri Sipil  Pada Suatu Instansi
Pemerintah.” Perspektif 13(1):20– 30.
Kusuma, Dirk Malaga. 2013. “Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.” Jurnal Administrasi Negara 1(3):1388– 1400.
Lusfiani, Andi Yuni, and Rinto Priambodo. 2019. “Analisis Dan Perancangan Aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (SIJAPTI) Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer) 8(2):199. doi: 10.32736/sisfokom.v8i2.626.
Muhardono, Ari, and Rizal Isnanto. 2014. “Penerapan Metode AHP Dan Fuzzy Topsis Untuk Sistem Pendukung Keputusan Promosi Jabatan.” Jurnal Sistem Informasi Bisnis 4(2):108–15. doi: 10.21456/vol4iss2pp108-115.
Mujiati, Fatmawati, Sugiantiningsih Agung, and Ronald Umbas. 2021. “Pengaruh Kualifikasi Pendidikan Terhadap Penempatan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
35(1):25–36. doi: 10.52318/jisip.2021.v35.1.3.
Musdar, Izmy Alwiah, Syamsul Bahri, and Baizul Zaman. 2017. “Implementasi Metode Decision Tree Pada Sistem.” Jtriste 4(1):72–81.
Nasir. 2019. “Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.” Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik 5(2):154–74.
Nope, Nelson Bastian. 2015. “Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah.” Masalah-Masalah Hukum 44(2):234. doi: 10.14710/mmh.44.2.2015.234-242.
Nurhuda, Erwin, Djamhur Hamid, and M. Faisal Riza. 2014. “Analisis Pelaksanaan Program Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Kerja, Dan Pelatihan Karyawan (Studi Pada Karyawan Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah).” Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya 9(1):81170.
Octaleny, Ellyza. 2017. “Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Profesionalisme Dan Daya Saing Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 2(1):1–6.
Paramitha, Nabila, Siti Nurhayati, and Surya Nita. 2020. “Status Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Studi Penelitian: Dinas Sosial Kota Medan).” Perdana, andre Pebrian. 2017. “Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung).” Jurnal Kelitbang 4(01):81–90.
Podungge, Abdul Wahab, and Asna Aneta. 2020. “Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik.” Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) 9(1):55. doi: 10.31314/pjia.9.1.55-65.2020.
Pottale, Billy. 2016. “Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Sulutgo.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16(4):453–64.
Pratisardy, Essy, and Hendra Lukito. 2019. “Dampak Rekrutmen, Seleksi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt Bank Xyz Tbk Cabang Padang.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 21(1):14–22.
Rahardi, Fauzi Hafizh, Andi Bayu Daffa, Tandri Ajeng, and Maudi Yuningsih Partotaruno. 2020. “Spoil System Sebagai Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Digitalisasi.” Prosiding
Simposium Nasional ''Tantangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.0" 1378– 1401.
Rasjid, Ilham, Said Sampara, and Nasrullah Arsyad. 2020. “Efektivitas
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai Di Pemerintah Kota Palopo.” Journal of Lex Theory (JLT) 1(1):19–40. doi: 10.52103/jlt.v1i1.42.
Rokhmawati, Puspita. 2013. “Analisis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.” Jurnal Dinamika Manajemen 4(1):23–29.
Sunarsi, Denok. 2018. “Pengaruh Rekrutmen, Seleksi Dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.” Jurnal KREATIF : Pemasaran, Sumberdaya Manusia Dan Keuangan 6(1):14–31.
Wahyuni, Sri, Moehammad Soe’oed Hakam, and Mohammad Iqbal. 2015. “Analisis Mekanisme Seleksi Berbasis Pendekatan Teori Human Capital.” Administrasi Bisnis 21(1):1–7.
Widodo, Wahyu. 2015. “Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur).” Derivatif 9(1):107–14.
Wulandari, Tri Oktavia, and Nungky VIana Feranita. 2020. “Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mulia Jaya.” Majalah Ilmiah" CAHAYA ILMU" 2(1):44– 56.