## Wajah Hukum
Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang )

## Joni Hardi
Magister Ilmu Hukum UNIBA Batam
Jln merpati Gg kutilang No. 1 kel. Batu IX kec. Tanjung Pinang Timur Kota madya Tanjung pinang- Kepulauan Riau Correspondence email: johardi2906@gmail.com
Abstrak. Indonesia terletak di  jalur lalu  lintas perdangan  internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, hal  ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Jumlah kedatangan dan jenis negara asal kapal dari  luar  negeri  di  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Tanjung  Pinang  meningkat  setiap  tahunnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum  karantina  kesehatan  dipintu  masuk  pelabuhan  di  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II Tanjung  Pinang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  jenis  penelitian  normatif  dan  sosiology.  Komponen  yang diteliti  mengenai  pengaturan  hukum  karantina  kesehatan,  implementasi  hukum  karantina  dalam  pengawasan  kedatangan  kapal  laut sesuai/ tidak dengan standar operasional prosedur), serta faktor kendala dalam menjalankan peraturan hukum karantina kesehatan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang  menjadi  landasan penyelenggaraan  karantina  kesehatan  telah  mengatur  penerapan  pidana  terhadap  pelanggaran  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Kekarantinaan, ditemukan kendala antara lain kurangnya kerjasama antara sektor dalam pelaksanaan karantina disebabkan belum adanya pengaturan  hukum  yang  jelas,  serta  jumlah  sumber  daya  manusia  masih  kurang  dari  segi  kualitas/  kompetensi,  jumlah  sarana  dan peralatan  masih kurang terutama di wilayah kerja, tingkat  kepatuhan petugas  masih rendah dan  montoring belum terlaksana dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah baiknya pengaturan hukum karantina kesehatan karena ikut diterapkannya pasal pidana terhadap  pelaku  pelanggaran,  namun  di  perlukan  pengaturan  hukum  antar  sektor  dalam  melaksanakan  aturan  karantina  oleh  instansi terkait seerta penambahan sdm yang memiliki kompotensi dibidangnya.
Kata Kunci: Kepatuhan; karantina; kesehatan.
Abstract. Indonesia is located in the path of international trade traffic with many entrances to Indonesian territory, this is a risk factor for the spread of diseases and health problems.. The purpose of this study was to find out how the health quarantine legal regulation at the entrance to the port in the Class II Tanjung Pinang Port Health Office. This study uses a descriptive approach to the type of normative research and sociology. implementation of quarantine law in the supervision of ship arrivals in accordance with  /  not  in  accordance  with  standard  operating  procedures)  The  results  showed  that  Law  Number  6  Year  2018  on  Health Quarantine which is the basis of the implementation of health quarantine has governed the criminal application of violations  by the Quarantine Civil Servant Investigator, and the number of human resources is still lacking in terms of quality / competence, the number of facilities and equipment is still lacking especially in the work area, The  conclusion  of  this  research  is  the  good regulation  of  the  health  quarantine  law  due  to  the  adoption  of  the  criminal  article  against  violators,  but  it  is  needed  an  inter- sectoral  legal regulation  in  implementing quarantine rules by related agencies as  well as the addition  of tablespoons that have potential in their fields.
Keywords: Compliance; quarantine; Health.

## PENDAHULUAN
Dengan  menunjuk  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita  dan  tujuan  nasional  Indonesia  dan  kebangkitan  kesadaran  akan  hak-hak  asasi  manusia,  khususnya  di bidang kesehatan. 1 Kesehatan merupakan sesuatu yang bernilai, bahkan sangat penting, begitu vital bagi kehidupan manusia  dalam  menjalani  kehidupan  untuk  meraih  cita-cita  atau  harapannya,  kesehatan  sekali  lagi  sangat  penting dan  berharga  bagi  kita  sebagai  manusia.  Tanggungjawab  atau  kewajiban  Pemerintah/Pemerintahan  Daerah  dalam memajukan  atau  mengangkat  derajat  kesehatan  merupakan  bagian  integral  dari  cita-cita  dan  tujuan  nasional.  Ini sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2014  tentang  sistem  informasi  kesehatan  yang  menyatakan pembangunan  pada  hakikatnya  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  bangsa  dalam  rangka mengangkat  derajat  kesehatan  dan  martabat  bangsa.  Tujuan  intinya  adalah  meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang.  Pemerintah  harus  disadarkan  agar  terus  menerus  melalui  Kementerian Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas tenaga kesehatan. 2
1 . Anny Isfandyarie,, Malapraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 24.
2 A.Ridwan M, Surveilans Kesehatan Masyarakat , Sinar Grafika, Jakarta, 1992,hlm 395.
Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
Tanggungjawab  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  menyelenggarakan  Kekarantinaan  Kesehatan  di  Pintu  Masuk dan  di  wilayah  secara  terpadu  yang  mana  dalam  penyelenggaraanya  dapat  melibatkan  Pemerintah  Daerah  guna pelaksanaan  perlindungan  kesehatan  masyarakat  dari  penyakit  dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat  yang berpotensi  menimbulkan  Kedaruratan  Kecemasan  Masyarakat  (KKM)  melalui  penyelenggaraan  Kekarantinaan Kesehatan.  Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi  dan  berkesinambungan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dalam bentuk  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Asas dan  tujuan  yang menjadi  landasan dan memberikan  arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui  upaya  kesehatan  untuk  meningkatkan  kesehatan,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  orang sehingga  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal  tanpa  membedakan  s tatus  sosialnya  ,hak  dan kewajiban  setiap  orang  untuk  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  optimal  serta  wajib  untuk  ikut  serta  di  dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  Pengawasan  di  Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Pengawasan di Bidang Kesehatan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kesehatan  oleh  masyarakat  dan  setiap  penyelenggara  kegiatan  yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan. 3 Objek pengawasan di bidang kesehatan meliputi masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
Perlu ditambahkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan yaitu berkaitan dengan gaya hidup ( life style ), berkaitan dengan faktor lingkungan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya, berkaitan dengan faktor genetik (keturunan) dan juga berkaitan dengan faktor kualitas pelayanan kesehatan, maka sebaiknya masyarakat secara sendiri-sendiri yang ingin hidup sehat harus mengendalikan dirinya tanpa dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sekitar.  Berdasarkan  sifat  pelayanan  kesehatan  dapat  dibedakan  menjadi  sebagai  berikut;  Pelayanan  dasar  yaitu mencakup  pelayanan  kesehatan  preventif  dan  kuratif  yang  diselenggarakan  khusus  untuk  diri  sendiri  dan  untuk lingkungan  sekitarnya  demi  peningkatan  kesehatan  dan  pelenyapan  ancaman  ganguan  kesehatan.  Pelayana ambuletor (ekstra  mural)  yaitu  mencakup  pelayanan  kesehatan  spesialistis  dan  nonspesialistis.  Dalam  hal  anggota  masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan di semua lembaga, Pelayanan intramural yaitu mencakup penyelenggaraan pelayanan medis umum dan specialistis didalam lembaga. 4

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata  dan  situasi  yang  berkenaan  dengan  pengaturan  kepatuhan  hukum  terhadap  karantina  kesehatan  dikantor kesehatan pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang.

## Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  bersumber  dari berbagai  kebijakan  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  bidang  hukum.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang- undangan  serta  melalui  media  internet  berkenaan  dengan  hal  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian. 5 Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  Penelitian  lapangan  dengan  cara  mewawancarai  pihak  informan  dan responden  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  ini. 6 Adapun  yang  menjadi  informan  dan  responden  seperti  Indra Utama Tarigan, SKM, Mkm, selaku Kordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil berserta Bapak Kusna Ramdani, SKM, Mkes, selaku Kordinator Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  masyarakat  Indonesia  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dibidang pembangunan  kesehatan  masyarakat  telah  menghasilkan  banyak  kemajuan,  diantaranya  telah  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh  rakyat.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  ini  telah  disahkan  oleh
3 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor. 10 Tahun 2018
4 Amir Amri, Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Widya Medika, Jakarta, 1996, hlm 16.
5 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 95
6 Idham,  2010, Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Kemampuan  Fungsi Lingkungan Hidup , Alumni, Bandung, 2010, hlm 21.
Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  pada  bulan  Agustus  tahun  2018  yang  lalu  Undang-Undang  ini,  sudah berproses  sejak  kurang  lebih  10  tahun  yang  lalu  untuk  memperkuat  keamanan  dan  kedaulatan  kesehatan  negara  kita dari  ancaman  penyakit  dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  yang  berpotensi  menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat,  baik  di  pintu  masuk  negara  maupun  di  wilayah.  Penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masayarakat  dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  nasional  di  bidang  kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kesehatan itu haruslah dilaksanakan berazaskan pada  perikemanusiaan,  manfaat,  perlindungan,  keadilan,  non  diskriminatif,  kepentingan  umum,  keterpaduan,  kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Untuk itu dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sangat diperlukan baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun elemen masyarakat.
Isolasi  pemisahan  orang  sakit  dari  orang  sehat  yang  dilakukan  difasilitas  pelayanan  kesehatan  bertujuan  untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan dengan melalui pemeriksaaan kesehatan berupa tindakan dari petugas kesehatan untuk  menentukan  keadaan  sehat  atau  terjangkitnya  seseorang  dipelabuhan,  bagasi,  kontainer  alat  angkut  atau  barang bawaan  lainnya  untuk  memperoleh  izin  karantina  untuk  masuk  atau  keluar  dari  area  pelabuhan.    Peran  dan  fungsi karantina  dalam  era  globalisasi  saat  ini  menjadi  sangat  krusial  dan  strategis.  Paradigma  pengelolaanya  berubah  dari karantina sebagai agen yang pasif menjadi agen yang aktif seiring dengan perubahan paradigma kebijakan perdagangan ke  arah Non Tariff  Barrier (NTB).  Aturan  mainnya  ditentukan  dan  disepakati  melalui Agreementon  sanitary  and phytosanitary (SPS) Measures di  bawah  perjanjian World  Trade  Organization (WTO)  sehingga  pengelolaan karantina  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  dengan  standar  internasional  berdasarkan  prinsip -prinsip  ilmiah.  Pada kesepakatan  tersebut  dinyatakan  bahwa  dalam  kegiatan  perdagangan  internasional,  suatu  negara  berhak  untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Menurut  Beghin  and  Melatos  suatu  rezim  karantina  akan  sangat  mempengaruhi  perdagangan  dan  juga kesejahteraan  pelaku  ekonominya.  Ada  dua  jenis  tindakan  karantina  yaituu:  Karantina  Absolut  atau  Karantina Lengkap  ialah  pembatasan  ruang  gerak  terhadap  mereka  yang  telah  terpapar  dengan  penderita  penyakit  menular. Lamanya  pembatasan  ruang  gerak  ini  tidak  lebih  dari  masa  inkubasi  terpajang  penyakit  menular  tersebut.  Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah orang ini kontak dengan orang lain yang belum terpapar. 7 Karantina yang dimodifikasi  adalah  suatu  tindakan  selektif berupa pembatasan  gerak bagi mereka  yang  terpapar dengan penderita penyakit  menular.  Biasanya  pertmbangannya  adalah  perkiraan  terhadap  adanya  perbedaan  tingnkat  kerentanan terhadap bahaya penularan. Modifikasi ini dilakukan untuk menghadapi situasi tertentu.
Kekarantinaan  Kesehatan  berasaskan  kepada  perikemanusiaan,  kemanfaatan,  pelindungan,  keadilan; nondiskriminatif,  kepentingan  umum,  keterpaduan,    kesadaran  hukum;  dan  kedaulatan  negara  ,maka  Pentingnya karantina kesehatan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam  bentuk  undang-undang  sebagai  dasar  penyelenggaraannya. 8 Hukum  nasional  yang  menjadi  landasan penyelenggaraan  karantina  kesehatan  mengatur  tentang  penerapan  pidana  terhadap  pelanggaran  ketentuan  undang- undang  ini,  yang  dilaksanakan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Kekarantinaan  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut PPNS.
PPNS  Kekarantinaan  Kesehatan  berwenang: 9 menerima  laporan  tentang  adanya  tindak  pidana  di  bidang Kekarantinaan  Kesehatan,  mencari  keterangan  dan  alat  bukti,  melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian, melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk  kepentingan  penyidikan, memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di  bidang  Kekarantinaan  Kesehatan,  menahan,  memeriksa,  dan  menyita  dokumen;    menyuruh  berhenti  orang  yang dicurigai  atau  tersangka  dan  memeriksa  identitas  dirinya;  memeriksa  atau  menyita  surat,  dokumen,  atau  benda  yang ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  Kekarantinaan  Kesehatan,  memanggil  seseorang  untuk  diperiksa  dan didengar  keterangannya  sebagai  tersangka  atau  saksi;  mendatangkan  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan  pemeriksaan  perkara,  melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat  surat,  dokumen, atau  benda  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Keka rantinaan  Kesehatan,  mengambil foto dan sidik jari tersangka, meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten, menghentikan
7 . John  C.  Beghin  and  Mark  Melatos, The  Trade  and  Welfare  Impact  of  Australian  Quarantine  Policies:  The  Case  of Pigmeat , Working Paper No. 11014, Iowa State University, Lowa, 2011, hlm 22.
8 . Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor  16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 angka 32 PPNS  adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  ini  untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.
9 . Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor  16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 1 angka 32 PPNS  adalah  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  ini  untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.
Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau mengadakan tindakan lain menurut hukum.
PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana  Kekarantinaan  Kesehatan  dengan  lembaga  penegak  hukum  dalam  negeri  dan  negara  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  administrasi  penyidikan  atau  berdasarkan  perjanjian internasional  yang  telah  diakui  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan /atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana  Kekarantinaan  Kesehatan  dengan  lembaga  penegak  hukum  dalam  negeri  dan  negara  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  administrasi  penyidikan  atau  berdasarkan  perjanjian internasional  yang  telah  diakui  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia. 10 Pemerintah  dalam  menjalankan  hukum pidana  senantiasa  dihadapkan  pada  suatu paradoxalitiet yang  oleh  Hazewinkel-Suringa  dilukiskan  sebagai  berikut: “pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman kepada pribadi manusia, misalnya,  memenjarakan  yang  bersangkutan.  Jadi,  di  satu  pihak,  pemerintah  negara  membela  dan  melindungi pribadi manusia terhadap serangan 11 .
Pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan pidana memuat norma yang harus dipenuhi bagi setiap  media pembawa penyakit hewan karantina, terhadap pelaksanaan norma tersebut, apabila dilakukan pengawasan dengan baik  oleh  petugas  karantina,  maka  dapat  dicegah  terjadinya  pelanggaran,  yang  tidak  memenuhi  persyaratan karantina  tidak  diperbolehkan  masuk  ataupun  keluar  dari  wilayah  RI.  Fungsi  Karantina  dilaksanakan  dengan melakukan  tindakan  karantina,  yaitu  melakukan  pemeriksaan,  pengasingan,  pengamatan,  perlakuan,  penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Dari sisi operasional yang juga  berdasarkan  hukum  internasional,  salah  satu  sistem  operasional Custom,  Immigration,  and  Quarantine (CIQ)  di  setiap  pintu  masuk  dan  keluar  termasuk  pos  perbatasan  sebagai  pelaksana law  enforcement terhadap pengawasan  lalu  lintas.  Pada  dasarnya  karantina  ini  memiliki  prospek  yang  sangat  baik  bagi  pertumbuhan  dan kemajuan kesehatan di Indonesia, apabila badan karantina ini berfungsi dengan baik . 12
Suatu  pelabuhan  dan/atau  daerah  wilayah  Indonesia  ditetapkan  terjangkit  penyakit  karantina,  bila  di  pelabuhan dan/atau daerah wilayah itu terdapat: seorang penderita penyakit karantina yang bukan berasal dari luar pelabuhan atau daerah  wilayah  itu; tikus  berpenyakit  pes  di  daratan  atau  di  kapal  yang  termasuk  perlengkapan  pelabuhan; binatang- binatang  yang  bertulang  punggung  yang  mengandung  virus  penyakit  demam  kuning  yang  aktif;  wabah  tifus  bercak wabah atau demam balik-balik. Dipelabuhan Indonesia, yang ditetapkan terjangkit penyakit karantina, ditempatkan untuk kapal  tanda-tanda  karantina  sebagai  berikut  pada  siang  hari;  bendera  Q  (kuning);  pada  malam  hari;  dua  lampu  putih, yang satu ditempatkan diatas yang lain dengan jarak dua meter yang tampak dari jarak 2 (dua)  mil. Untuk pemeriksaan kesehatan  dan  pelaksanaan  tindakan  karantina  Menteri  Kesehatan  menggolongkan  pelabuhan-pelabuhan  Indonesia dalam: Pelabuhan karantina kelas I, dimana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan tindakan karantina sepenuhnya. Pelabuhan karantina kelas II, dimana dokter pelabuhan dapat menyelenggarakan sebagian dari tindakan karantina. 13 Untuk  kapal  yang  dikenakan  pemeriksaan  kesehatan  diisi  suatu  keterangan  kesehatan  maritim  yang  harus diberikan  kepada  dokter  pelabuhan  oleh  nakhoda  mengenai  keadaan  kesehatan  di  kapal.  Tiap  penumpang  dan  awak kapal  dari  suatu  kapal  yang  ada  di  dalam  perjalanan  internasional  diharuskan  memiliki  keterangan  vaksinasi  cacar yang berlaku; Menteri Kesehatan menetapkan bentuk dan isi keterangan vaksinasi tersebut. Tiap kapal harus memiliki surat  keterangan  hapus-tikus/atau  surat  keterangan  bebas  hapus-tikus;  bentuk  dan  isi  surat  keterangan  tersebut ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan.  Dokumen-dokumen  tersebut  tentang  bentuk  dan  isinya  disesuaikan  dengan bentuk-bentuk yang dilampirkan pada "International Sanitary Regulations 1951 ".
Kapal  yang  berbendera  Indonesia  dan  kapal  yang  melakukan  pelayaran  pantai  di  dalam  wilayah  Indonesia, harus mempunyai suatu buku kesehatan, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan tata cara dan tindakan sebagai berikut; Tata-cara pada kedatangan kapal. Tiap kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina. Tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada dalam karantina. Tiap kapal yang mengambil penumpang dan/atau muatan dari kapal yang disebut dberada dalam karantina. Kapal yang disebut baru bebas dari karantina, bila telah mendapat surat izin karantina.
10 . Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 87.
11 Muladi dan Barda Nawawi, , Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumnim Bandung, 1998, hlm 149.
12 http://www.depkes. go.id
13 .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut, Pasal 14
Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
Kerjasama lintas sektor adalah suatu kerjasama yang terbentuk dengan lintas sektor di pelabuhan dalam rangka pengawasan  kedatangan  kapal  laut  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Kerjasama  dengan  lintas  sektor  di  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Tanjung  Pinang  secara  umum  selama  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  selalu melibatkan  lintas  sektor  yang  ada  di  wilayah  kerja  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Kelas  II  Tanjung  Pinang  baik  di pelabuhan mapun di bandara dalam setiap acara seperti sosialisasi, pertemuan koordinasi, coffee morning , rapat lintas sektor lainnya.
Jika ada peraturan atau kebijakan yang baru maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang segera mengundang seluruh lintas sektor yang terkait baik di pelabuhan laut maupun di bandara  untuk dilakukan sosialisasi agar  semua  lintas  sektor  dapat  memahami  peraturan  atau  kebijakan  tersebut  sehingga  dalam  melakukan  tugas  di lapangan  masing-masing  instansi  tahu  dengan  tupok  pokok  dan  fungsinya  serta  wewenang  dan  tanggungjawabnya, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas di lapangan. 14
Kewenangan  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  penyelenggaraan  karantina kesehatan  di  pintu  masuk  dan  keluar  alat  angkut  beserta  muatannya  sangat  terbatas.  Hal  ini  disebabkan  kegiatan penyelenggaraan  karantina  kesehatan  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  sektor  lainnya,  akibatnya  sering  ditemukan kesulitan  di  lapangan  terutama  dalam  hal  koordinasi.  Sementara  itu,  objek  pengawasan  karantina  kesehatan  dalam upaya  mengantisipasi  ancaman  terjadinya  kondisi  PHEIC  semakin  luas.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut diperlukan  adanya  pengaturan  yang  mampu  mendorong  adanya  koordinasi  antar  sektor  dalam  penyelenggaraan karantina kesehatan dan penguatan dari lembaga yang ada saat ini.
Izin  lepas  karantina  diberikan  oleh  dokter  pelabuhan  setelah  dilakukan  pemeriksaan-pemeriksaan  dan terdapat bahwa kapal itu sehat atau kalau segala tindakan yang dianggap perlu oleh dokter pelabuhan telah selesai dilakukan. Jika kepada suatu kapal tidak dapat diberikan izin lepas karantina, tetapi dokter pelabuhan berpendap at bahwa  bahaya  kemasukan  serangga  suatu  penyakit  karantina  tidak  seberapa  membahayakan,  maka  dokter pelabuhan  dapat  memberikan  izin  terbatas  karantina  kepada  kapal  yang  bersangkutan  untuk  jangka  waktu  yang tertentu. Jika dalam waktu berlakunya izin lepas  dan/atau izin lepas terbatas karantina timbul suatu kematian atau penyakit  karena  suatu  penyakit  karantina,  izin  yang  dimaksud  tidak  berlaku  lagi.  Dalam  hal  itu  kapal  menuju kesuatu pelabuhan karantina untuk mendapat tindakan-tindakan karantina yang diperlukan.
Untuk kapal yang datang dari luar negeri dan akan singgah di suatu pelabuhan bukan pelabuhan karantina dan untuk  kapal  yang  mempunyai  pelayaran  tertentu  antar  luar  negeri  dan  pelabuhan-pelabuhan  Indonesia  bukan pelabuhan karantina oleh Menteri Kesehatan dapat diberikan  surat izin sementara  karantina  tanpa dibebaskan dari tindakan  karantina.  Surat  izin  yang  dimaksudkan  dapat  diberikan  atas  permintaan  perusahaan  pelayaran  kapal tersebut  yang  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  atau  mempunyai  hubungan  lalu-lintas  pelayaran  tetap  dengan tempat-tempat tertentu. 15
Kepada  kapal  yang  tidak  mau  tunduk  pada  peraturan  karantina  tidak  diberikan  "izin  karantina";  kepadanya diperintahkan  supaya  berangkat  lagi  atas  tanggungan  sendiri  dan  tidak  diizinkan  memasuki  pelabuhan  lain  di Indonesia.  Kapal  tersebut  diizinkan  mengambil  bahan  bakar,  air  dan  bahan  makanan  di  bawah  pengawasan  dokter pelabuhan.  Kapal  yang  tersebut  yang  terjangkit  demam  kuning  terhadapnya  dilakukan  tindakan  karantina. Pemeriksaan  kesehatan  atas  suatu  kapal  oleh  dokter  pelabuhan  dilakukan  secepat  mungkin  kecuali  kalau  keadaan cuaca  tidak  mengizinkan.  Urutan  pemeriksaan  yang  dimaksudkan  ditetapkan  dokter  pelabuhan.  Nakhoda  kapal menyampaikan  segala  keterangan kepada dokter pelabuhan dan memberi segala bantuan  yang diminta oleh penjabat tersebut.  Jika  di  kapal  bekerja  seorang  dokter  kapal,  maka  dokter  tersebut  ikut  serta  melakukan  pemeriksaan kesehatan.

## SIMPULAN
Pembangunan  masyarakat  Indonesia  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dibidang pembangunan  kesehatan  masyarakat  telah  menghasilkan  banyak  kemajuan,  diantaranya  telah  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh  rakyat.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  ini  telah  disahkan  oleh Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  pada  bulan  Agustus  tahun  2018  yang  lalu.  Undang-Undang  ini,  sudah berproses sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu untuk  memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari  ancaman  penyakit  dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  yang  berpotensi  menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat,  baik  di  pintu  masuk  negara  maupun  di  wilayah.  Penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
14 Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmud, Edison, Jurnal Analisis  Pelaksanaan  Program Pengawasan   Kedatangan   Lapal Laut  Dari  Luar  Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang , Jurnal Hukum, 2017, hlm 7-8.
15 Alexandra Indriyanti Dewi,2008, Etika dan Hukum Kesehatan , Pustaka Book Publisher, Sleman , Yogyakarta, 2008, 22
Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang)
menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masayarakat  dalam  rangka  meningkatkan  ketahanan  nasional  di  bidang  kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kesehatan itu haruslah dilaksanakan berazaskan pada  perikemanusiaan,  manfaat,  perlindungan,  keadilan,  non  diskriminatif,  kepentingan  umum,  keterpaduan,  kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Untuk itu dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sangat diperlukan baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun elemen masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Anny Isfandyarie,2005, Malapraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana , Prestasi Pustaka, Jakarta. Alexandra Indriyanti Dewi,2008, Etika dan Hukum Kesehatan , Pustaka Book Publisher, Sleman , Yogyakarta. Amir Amri, 1991, Bunga Rampai Hukum Kesehatan , Widya Medika, Jakarta. A.Ridwan M, 1991, Surveilans Kesehatan Masyarakat ,  Sinar Grafika, Jakarta. John C. Beghin and Mark Melatos, 2011, The Trade and Welfare Impact of Australian Quarantine Policies: The Case of Pigmeat , Working Paper No. 11014, Iowa State University, Lowa. Koentjaraningrat, 1990, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta Idham, 2010, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup , Alumni, Bandung. Muladi dan Barda Nawawi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumnim Bandung.

## Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (Lembar  Tambahan  Berita  Negara No.6236)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## Makalah
Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmud, Edison, 2017, Jurnal Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Lapal  Laut  Dari  Luar  Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang , Jurnal Hukum.
Internet http://www.dcp2.org.id