## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 272-280 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
272
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Waktu Pandemi Covid-19
Siti Afiyah 1 H. M. Afif Hasbullah 1 & Mufarikhatin Ainiah 1
1 Universitas Islam Darul’Ulum Lamongan
2 Koresponden Penulis, Email: sitiafiyah@unisda.ac.id
Artikel info Artikel history: Received; 15-00-2021 Revised: 26-11-2021 Accepted: 25-12-2021 Published: 31-12-2021
Keywords: Labor; Termination of Work; Covid-19
Kata Kunci: Tenaga Kerja; Pemutusan Kerja; Covid-19
Abstract. The Research objective to analyze the legal protection for workers  for  termination  of  employment  during  the  covid-19 pandemic  according  to  law  number  11  of  2020  concerning  job creation. The research method uses a normative juridical approach. The  results  of  the  study  show  that  legal  protection  for workers/labourers  is  related  to  their  rights  in  the  form  of  wages, severance pay, service award money, compensation for rights, which have  been  stipulated  in  Article  156  of  Law  Number  11  of  2020 concerning  job  creation,  welfare  of  workers/labourers.  such  as  the fulfillment  of  physical  and  spiritual  needs  and/or  needs  both  inside and  outside  the  working  relationship  which  can  directly  and indirectly  enhance  work  productivity  in  a  safe  and  healthy environment for workers/laborers whose employment relationship is terminated as written in Article 1 number 30 Law Number 13 of 2003 concerning Manpower .
Abstrak. Tujuan  Penelitian  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja pada waktu pandemi covid-19  menurut  undang  undang  nomor  11  tahun  2020  tentang cipta  kerja.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis normatih.  Hasil  penelitian  bahwa  Perlindungan  hukum  bagi pekerja/buruh  terkait  hak-hak  berupa  upah,  uang  pesangon,  uang penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak,  yang  telah  di tetapkan  pada  Pasal  156  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  kerja,  kesejahteraan  pekerja/buruh  seperti pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan  rohaniyah  baik  didalam  dan  juga  luar  hubungan  kerja  yang secara  langusung  dan  tidak  langsung  dapat  mempertinggi produktivitas  kerja  dalam  lingkungan  yangaman  dan  sehat  bagi pekerja/buruh  yang    di  putuskan  hubungan  kerjanya    yang  ditulis dalam  pasal  1  angka  30  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan.
Coresponden author: * Email: sitiafiyah@unisda.ac.id A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Di awal tahun 2020 hampir di seluruh dunia diguncangkan dengan adanya virus corona (Covid-19),  tidak  terkecuali  dinegara  kita  Indonesia.  Yang  menyebabkan  penurunan dalam  bidang  industri  dan  ekonomi  Menurut  data  kementrian  ketenagakerjaan menyatakan  sebanyak  2.084.593  pekerja  dari  116.370  perusahaan  telah  dirumahkan dan  terkena  pemutusan  hubungan  kerja (Kriswibowo  &  Utomo,  2020) .  Hal  ini  terjadi karena adanya sejumlah perusahaan telah mengalami penurunan hasil produksi bahkan ada yang sampai memberhentikan proses produksi dan sehingga perusahaan juga harus mengurangi  jumlah  pekerjanya.  Maka  dari  itu  saat  ini  banyak  sekali  terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (Jalaludin, 2021) .
Menurut  Umar  Kasim  salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  hubungan kerja  adalah  permasalahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Beliau  mengemukakan  bahwa berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja dapat mengakibatkan pekerja kehilangan mata  pencaharian,  yang  berarti  juga  permulaan  masa  pengangguran  dengan  segala akibatnya,  sehingga  untuk  menjamin  kepastian  dan  ketenteraman  hidup  tenaga  kerja, seharusnya tidak ada  Pemutusan Hubungan Kerja (Angelia & Yurikosari, 2020) .
Peneliti  pun  berpendapat  bahwa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  merupakan  awal kehancuran bagi pekerja, lantaran setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja pekerja pun  akan  menjadi  pengangguran  dan  penderitaan  akan  menimpa  pekerja  itu  maupun keluarganya dikarenakan hilangnya penghasilan.
Berdasarkan  pada  Undang-Undang    Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  hak seorang pekerja/buruh jika terkena Pemutusan Hubungan  Kerja  termuat dalam Pasal 61   Untuk pekerja kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ada pada Pasal 61 A untuk pekerja tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) (Wibowo & Herawati, 2021) . Hak buruh kontrak berdasar Pasal 61 A ayat (2) jika  terkena  Pemutusan  hubungan  kerja  seorang  tenaga  kerja  harus  mendapat  uang kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  A  ayat  (1)    uang  kompensasi diberikan  kepada  pekerja/buruh  sesuai  dengan  masa  kerja  pekerja/buruh  di perusahaan  yang  bersangkutan (Purnomo,  2019) .  Sementara    hak  buruh  tetap berdasarkan  Pasal  156  Ayat  (1)  adalah  mendapat  uang  pesangon  dan  atau  uang penghargaan  masa  kerja  dan  uang  penggantian  hak  yang  seharusnya  diterima.  Akan tetapi  pada  kenyataannya  banyak  pekerja/buruh  yang  tidak  mendapatkan  hak  nya setelah terkena PHK (Randi, 2020) .
Merujuk  pada  pasal  154  A  ayat  (1)  huruf  (d)    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  menyatakan,  pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan kerja    pekerja/buruh  dikarenakan  perusahaan  tutup  yang  disebabkan  keadaan memaksa  atau force  majeure .  Dalam  pasal  154  ayat  (1)  huruf  (d)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020    menambahkan  pengusaha  juga  dapat  melakukan  pemutusan hubungan kerja kepada  pekerja/ buruh karena perusahaan disebabkan karena keadaan memaksa yaitu pandemi para pekerja/buruh pun saat di putuskan hubungan kerjanya seharusnya mendapatkan uang pesangonnya (Sjaiful, 2021) .
Perlindungan  atas  hak  hak  pekerja  atau  buruh  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  negara.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  adanya  peran  dari  negara yang menganut konsep  negara kesejahteraan artinya peran pemerintah disini dituntut untuk  aktif  dalam  kehidupan  warga  negaranya  agar  dapat  mencapai  sebuah
Perlindungan Bagi Tenaga … ( Afiyah, Hasbulah & Ainiah) | 274
kesejahteraan  yang  sebesar  besarnya  untuk  seluruh  rakyatnya (Suyanto  &  Nugroho, 2017) .
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan    Undang  - Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  ketenagakerjaan  adanya  peraturan-peraturan yang  telah  ditulis  dalam  Undang-Undang  tersebut  memiliki  tujuan  agar  dapat memaksimalkan  hubungan  antara  tenaga  kerja,  pengusaha  dan  pemerintah, sebagaimana kita ketauhi bahwa tenaga kerja kedudukannya dianggap lebih lemah dari pada  pengusaha  dimana  mereka  rentan  terhadap  kebijakan  pengusaha    salah  satunya mengenai pemutusan hubungan kerja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  dan menganalisis  suatu  data  skunder  yang  berupa  bahan  bahan  hukum  skunder  dengan memahami  hukum  sebagai  perangkat  perangkat  atau  norma  norma  positif  didalam suatu sistem perundang undangan yang mengatur mengenai suatu kehidupan manusia jadi  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan    yaitu  penelitian  terhadap  data  data skunder.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan  Pendekatan  perundang-undangan  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  perundang - undangan  yang  mempunyai tujuan  untuk  memahami  bagaimana  negara  memberikan  payung  hukum  terhadap pekerja dan pengusaha dalam kegiatan usaha, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

## PEMBAHASAN
A. F aktor-Faktor  Yang  Mengakibatkan  Terjadinya  Pemutusan  Hubungan  Kerja Terhadap Tenaga Kerja
a.  Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja menurut F.X. Djumialdji ialah suatu pengakhiran hubungan kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  suatu  hak  dan kewajiban  antara  pekerja/  buruh  dan  pengusaha. Dengan  demikian  yang  dimaksud dengan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  ada  di  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  adalah  berakhirnya  hubungan  kerja  dikarenakan  adanya  suatu  hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban bagi pekerja didalam sebuah dunia  kerja  maka  dari  itu  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja. Banyaknya  Faktor  Faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  PHK  juga  mengharuskan adanya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja.

## b.  Force majeure
Force  majeure  adalah  suatu  keadaan  atau  suatu  kondisi  yang  tidak  dapat  diduga terjadinya  yang  mengakibatkan  terjadinya  bencana,  baik  oleh  faktor  alam,  faktor nonalam,  maupun  faktor  manusia,  sehingga  mengakibatkan  korban  jiwa  manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis  yang  dalam keadaan tertentu dapat menghambat perekonomian. Salah satunya adalah perusahaan
banyak  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  pada  para  karyawan  yang  bekerja  di perusahaan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  154  A  huruf  (c)  Undang-Undang Nomor    11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  kurang  lebih  frasanya  menyatakan bahwa  suatu  perusahaan  berhak  memutus  hubungan  kerja  terhadap  pekerja  apabila suatu perusahaan mengalami kerugian.

## c.  Perusahaan Mengalami Kerugian
Dalam  suatu  perusahaan  yang  dinamakan  mengalami  kerugihan  tidak  akan  asing terdengar  ditelingga  masyarakat  dan  sudah  tidak  biasa  juga  jika  didalam  perusahaan yang mengalami pailit atau yang sering dikatakan dengan bangkrut.  para pengusahanya akan  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dikarenakan  memang  perusahaan  sudah tidak dapat mengaji para tenaga kerjanya tapi pada  pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020    tentang  Cipta  Kerja  para  pekerja  bisa  mendapatkan  pesangon yang  diberikan  kepada  para  pekerja  atas  berapa  lama  mereka  bekerja.  Hal  tersebut tercantum pada Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   disebutkan bahwa uang pesangon yang diberikan untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah dan seterusnya hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

## d.  Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi
Di tengah pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang harus melakukan efisiensi, baik efisiensi  yang  berkaitan  dengan  keuangan  perusahaan  maupun  efisiensi  berupa pengurangan  jumlah  karyawan.  Langkah  efisiensi  yang  ditempuh  perusahaan  hampir selalu berkaitan dengan pengurangan jumlah sumber daya manusia atau pengurangan jumlah  penghasilan  yang  diterima. PHK  karena  alasan  efisiensi  dapat  dibenarkan. Dasarnya adalah Pasal 154 A Undang – Undang  No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## e.  Pekerja Meninggal Dunia
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena adanya beberapa alasan, salah satunya yaitu  Pemutusan  Hubungan  Kerjakarena  alasan    pekerjanya  meninggal  dunia.  Saat pekerja  meninggal  dunia  mereka  telah  putus  hubungan  kerjanya  demi  hukum  dengan perusahaan.  Dan  Karyawan  yang  telah  dinyatakan  meninggal  dunia  akibat  sakit  atau suatu hal,. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban memberikan uang kepada keluarga sebanyak  2  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian hak.

## f.  Mangkir Kerja
Pengusaha  dapat  memutus  hubungan  kerja  dengan  karyawan  yang  mangkir  selama  5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah  dan  telah  dipanggil  oleh  pengusaha  2  kali  secara  patut  dan  tertulis  Pasal  154  A Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  kerja.    Diputusnya  hubungan kerja tersebut karena karyawan dikualifikasikan mengundurkan diri. Kecuali karyawan bersangkutan bisa memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah paling lambat pada hari pertama karyawan masuk bekerja, maka karyawan tersebut bisa tidak di PHK.

## g.  Pelanggaran Ketentuan Dalam   Perjanjian Kerja
Menurut  Pasal  154  A  Undang  –  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja karyawan  dapat  diberikan  surat  peringatan  sebanyak  tiga  kali  berturut-turut  (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga) jika melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, PP  atau  PKB.  Surat  peringatan  tersebut  masing-masing  berlaku  maksimal  6  bulan,
Perlindungan Bagi Tenaga … ( Afiyah, Hasbulah & Ainiah) | 276
kecuali  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  kerja,  Peraturan  perusahaan  atau  Perjanjian kerja bersama (Pasal 154 A Ayat (1) huruf (k) Undang – Undang Cipta Kerja). Setelah itu, jika  setelah  surat  peringatan  3  kali  berturut-turut  tersebut  tidak  ada  itikad  baik  dari karyawan,  maka  pengusaha  dapat  melakukan  PHK  kepada  karyawan  yang bersangkutan.

## h.  Pidana Bukan Atas Aduan Pengusaha
Karyawan yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha  dapat  di  PHK  jika  setelah  6  bulan  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan  (Pasal 154  A  Ayat  (1)  huruf  (i)    Undang  –  Undang  Cipta  Kerja).  Jika  pengadilan  telah memutuskan perkara pidana dan karyawan dinyatakan bersalah, maka pengusaha bisa melakukan Pemutusan hubungan kerja. Selain itu, menurut Pasal 160 Ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan, karyawan juga tidak wajib digaji oleh pengusaha. Akan tetapi, pengusaha  wajib  memberikan  bantuan  kepada  keluarga  karyawan  yang  bersangkutan paling  lama  6  bulan  sejak  karyawan  ditahan  (Pasal  160  Ayat  (2)  Undang  –  Undang Ketenagakerjaan).

## i.  Karyawan Ingin Resign
Pemutusan  hubungan  kerja  dapat  dilakukan  perusahaan  saat  karyawan  memenuhi syarat  resign.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  karyawan  untuk  mengundurkan  diri, antara lain:
a) Diharuskan mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat- lambatnya 30 hari sebelum hari pengunduran diri
b) Tidak terikat dalam ikatan dinas
Tetap melakukan kewajibannya sampai dengan hari pengunduran dirinya dalam hal ini Pemutusan  Hubungan  Kerja  dilakukan  atas  permintaan  karyawannya  sendiri,  bukan keputusan  dari  pihak  perusahaan.  Berbeda  dengan  alasan  di  poin-poin  sebelumnya, dalam  kasus  ini  aturan  PHK  dilakukan  atas  permintaan  pekerja  bukan  keputusan  dari pihak perusahaan.

## B.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Yang  Terkena  Pemutusan Hubungan Kerja
a.  Perlindungan Hukum
Perlindungan  Hukum  menurut  Philipus,  selalu  dengan  kekuasaan,  ada  dua  kekuasaan yang  menjadi  perhatian  yakni  kekuasaan  pemerintah  atau  kekuasaan  ekonomi  dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah dan masalah perlindungan hukum bagi rakyat terhadap  pemerintah (Suherman,  Aryanti  &  Wahyuningsih,  2017). Dalam  hubungan dengan kekuasaan ekonomi permasalahan perlindungan hukum adalah bagi pekerja dan pengusaha.
b.  Jaminan-Jaminan Bagi Tenaga Kerja.
Menurut Imam Soepomo, yang dimaksud denga jaminan sosial adalah pembayaran yang diterimah  oleh  pihak  buruh  dalam  hal  buruh  diluar  kesalahan  tidak  melakukan pekerjaan  jadi  menjamin  kepastian  pendapatan  dalam  hak  buruh  kehilangan  upah karena alasan diluar kehendaknya (Abdullah, 2018) .
Adapun jaminan-jaminan bagi tenaga kerja adalah:
• Jaminan kecelakaan kerja
277 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
• Jaminan kematian
• Jaminan hari tua
• Jaminan kesehatan
• Jaminan pensiun.
• Jaminan kehilangan

## c.  Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia menurut pendapat ahli Yanyan Mochamad Yani adalah hak-hak yang dimiliki  oleh  seseorang  karena  keberadaannya  sebagai  manusia  yang  bersumber  dari pemikiran  moral  manusia  dan  diperlukan  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat  suatu individu  sebagai  seorang  manusia  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  ras,  warna  kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran (Joka, 2020) .
Hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak,  merupakan  hak  asasi manusia  yang  melekat  dan  tidak  terpisahkan  dari  diri  manusia  serta  pekerjaan  tidak hanya  menjadi  salah  satu  sumber  kehidupan  untuk  memenuhi  hajat  hidup  manusia (sandang,  pangan  dan  lain-lainnya),  suatu  pekerjaan  juga  mengangkat  harkat  dan derajat  manusia  di  lingkungan  keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Disamping  itu  suatu pekerjaan  dapat  dipergunakan  untuk  menyalurkan  kemampuan  dan  bakat  yang bermuara untuk menambah income bagi diri pribadi dan keluarga.
Maka dari itu yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah Perlindungan atas hak hak  yang  harus  diperoleh  oleh  titiap  tiap  Manusia  seperti  yang  telah  diatur  pada Undang-Undang  Dasar  1945  dan  perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja  juga  termasuk perlindunan  atas  Hak  Asasi  Manusia  Karena  Tenaga  kerja  adalah  warga  negara Indonesia dan setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

## d.  Hukum Ketenagakerjaan
Hukum  ketenagakerjaan  adalah  bagian  dari  hukum  berkenaan  dengan  pengaturan hubungan  ketenagakerjaan  baik  bersifat  perseorangaan  maupun  kolektif.  Husni mengemukakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah semua pengaturan hukum yang berkaitan  dengan  tenaga  kerja  baik  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  atau  dalam hubungan  kerja  dan  sesudah  hubungan  kerja (Charda,  2017) .  Hukum  ketenagakerjaan juga  mengatur  hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja  dan  pengusaha  yang  berarti  juga mengatur  kepentingan  orang  ataupun  juga  perorangan.  Disiplin  hukum  ini  mencakup persoalan  persoalan  seperti  pengaturan  hukum  atau  keamanan  kerja  di  dalam lingkungan  kerja,  non  diskriminasi,  kesepakatan  kerja  bersama  atau    kolektif,  peran serta  seorang  pekerja,  hak  mogok,  jaminan  pendapatan  atau  penghasilan  dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan juga keluarga mereka.
Otto  kahn  freund  berpendapat  bahwa  timbulnya  hukum  ketenagakerjaan  dikarenakan adanya  ketidaksetaraan  posisi  tawar  yang  terdapat  dalam  sebuah  hubungan  kerja (antara tenaga kerja dan pengusaha) dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan antara keduanya dalam suatu hubungan kerja.

## e.  Hak Tenaga Kerja
Imbalan atau hak yang paling diharapkan oleh setiap tenaga kerja adalah upah. Dalam pasal  1  angka  30,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan
Perlindungan Bagi Tenaga … ( Afiyah, Hasbulah & Ainiah) | 278
menjelaskan  bahwa  upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun rupanya, ada banyak jenis hak lain yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja selain imbalan dalam bentuk materi. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah hak tenaga kerja secara garis besar yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
• Kesempatan dan perlakuan yang sama
• Pelatihan kerja
• Perlindungan pengupahan, dan kesejahteraan

## f.  Hubungan Kerja
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  15  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sehingga hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  (Pasal  50  Undang  –  Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
Suatu  perjanjian  kerja  adalah  bagian  dari  perjanjian,  maka  perjanjian  kerja  harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat  1 Undang -Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang    Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan  bahwa syarat sahnya perjanjian kerja harus memenuhi sebagai berikut :
• Kesepakatan kedua belah pihak
• Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan Hukum
• Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
• Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  diketauhi  bahwa  unsur  –  unsur  dari  adanya  perjanjian kerja sebagai subtansi pokok hubungan kerja antara lain adalah :
1. Unsur pekerjaan
2. Unsur perintahUnsur upah

## SIMPULAN
1. Faktor-faktor  yang  dapat  menjadikan  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  telah diatur  dalam  Pasal  154  A    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta kerja, ada banyak hal yang dapat memutuskan hubungan kerja seperti perusahaan mengalami  kerugian,  perusahaan  melakukan  efisiensi,    perusahaan  tutup  karena force majeur, Pekerja melakukan kesalahan berat,  mangkir kerja. Di pandemi Covid -19  ini  banyak  pekerja/buruh  yang  diputuskan  hubungan  kerja  karena  adanya penyebab  dari  salah  satu  factor-faktor  yang  dapat  memutusakn  hubungan  kerja yaitu  karena perusahaan mengalami kerugian atau pun juga karena adanya force majeur.
2. Perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  terkait  hak-hak  berupa  upah,  uang pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak,  yang  telah  di
tetapkan  pada  Pasal  156  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta kerja,  kesejahteraan  pekerja/buruh  seperti  pemenuhan  kebutuhan  dan/atau keperluan  yang  bersifat  jasmaniah  dan  rohaniyah  baik  didalam  dan  juga  luar hubungan  kerja  yang  secara  langusung  dan  tidak  langsung  dapat  mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yangaman dan sehat bagi pekerja/buruh yang di  putuskan  hubungan  kerjanya    yang  ditulis  dalam  pasal  1  angka  30  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  dan  juga  para pekerja/buru  berhak  mendapatkan  jaminan-aminan  sosial  seperti  jaminan kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  jaminan kematian,  jaminan  kehilangan  pekerjaan  yang  ditulis  dalam  pasal  18  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dan juga perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh.

## DAFTAR BACAAN
Abdullah,  J.  (2018).  Bentuk-Bentuk  Jaminan  Sosial  dan  Manfaatnya  bagi  Tenaga  Kerja dalam  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan Hukum Islam , 9 (1), 121-135.
Angelia,  G.,  &  Yurikosari,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Akibat Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Sepihak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Bandung Nomor 211/PDT. SUS-PHI/2018/PN. BDG). Jurnal Hukum Adigama , 3 (1), 578-602.
Charda, U. (2017). Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan  Setelah  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004. Jurnal Wawasan Yuridika , 1 (1), 1-23.
Jalaludin,  E.  (2021).  Mempertahankan  Kinerja  Karyawan  di  Tengah  Pandemi  Covid- 19. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika , 14 (1), 131-152.
Joka,  M.  R.  (2020).  Implikasi  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha. Binamulia Hukum , 9 (1),
1-12.
Kriswibowo, A., & Utomo, S. A. P. (2020). Ekonomi Politik Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Penerbit Cakradewa Ilmu .
Purnomo,  S.  H.  (2019).  Pekerja  Tetap  Menghadapi  Pemutusan  Hubungan  Kerja. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 2 (2), 137-150.
Randi,  Y.  (2020).  Pandemi  Corona  sebagai  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  pekerja oleh  perusahaan  dikaitkan  dengan  undang-undang  ketenagakerjaan. Jurnal Yurispruden , 3 (2).
Sjaiful,  M.  (2021).  Problematika  Normatif  Jaminan  Hak-Hak  Pekerja  Dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Media Iuris , 4 (1), 37-60. Suherman, S., Aryanti, D., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Hak-Hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (1), 125-137.
Suyanto,  H.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-hak  Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Yuridis , 3 (2), 61-74.
Perlindungan Bagi Tenaga … ( Afiyah, Hasbulah & Ainiah) | 280
Wibowo,  R.  F.,  &  Herawati,  R.  (2021).  Perlindungan  Bagi  Pekerja  Atas  Tindakan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Secara  Sepihak. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 3 (1), 109-120.