ANALISIS  DAN  EVALUASI  HUKUM  TENTANG  PENGELOLAAN  KAWASAN  PERKOTAAN  DI BANDAR  LAMPUNG
(FX. Sumarja)
UPAYA PENEGAKAN PERATUMN DAEMH KOTA BANDAR  LAMPUNG  NOMOR 8 TAHUN 2OOO DALAM  PENATAAN  DAN  PENERTIBAN PEDAGANG  KHAKI  LIMA (Yulia  Netal
PERDAGANGAN  BEBAS  INTERNASIONAL DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISI.AM DI INDONESIA
lWati RahmiRia) _ KEBIJAKAN  KRIMINAL  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA  INCEST (Frrganeffl : l
PERSPEKTTF  PTDANA KERJA soslAr,?fT#r,:l;H,' PEMTDANAAN ANAK Dt |NDONES|A
TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  BIDANG  PERTANAHAN  DALAM MNGKA OTONOMI  DAERAH (Sudrrnan  Mechsanl
TINJAUAN  YURIDIS  KEBERADAAN  DAN  KOMPETENSI  PENGADILAN  NIAGA  DALAM  MASALAH  KEPAILITAN  (Yennie  AgustitM  R.)
'/ PERANAN  LSM  DAMAR  DALAM  MEMBERIKAN  ADVOKASI  TERHADAP  PEREMPUAN  KORBAN  KEKEMS/TN (Eko Raharjo)
ANALISIS  PEMBAHARUAN  SISTEM  PIDANA  DALAM  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA PSIKOTROPIKA  DI INDONESIA
(Maroni)
PENGAWASAN  TERHADAP  P2KP-3 DI TATAMN  MASYARAMT  KOTA BANDAR  LAMPUNG (Upik  Hamidah\
ASPEK  YURIDIS  PERJANJIAN  KARTU  KREDIT  (CREDIT  CARD) (Siti Nurhasanah)
PENGAWASAN  DANA SUBSIDI  UNTUK  SEKOLAH  DI SMPN  6 BANDAR  LAMPUNG. (Nurmayanl
I\,IONEY LAUNDRING DAN STRATEGI  PENYIMPAN  DANA MEMANFAATKAN  RAHASIA  BANK (Ratna  Syamsiarl
' - FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERPENGARUH TERHADAP  PRISONISASI  DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN  WANITA WAY HUI BANDAR  LAMPUNG (Dtah  Gustiniati)
PENGATUMN  HAK  LINTAS  KAPAL.MPALASING  MELALUI PEMIMN INDONESIA (Desy  Churul Aint. Abdul  Muthalib Tahar. Darnetty  Dae)
GLOBALISASI  DALAM  PEMBANGUNAN  SISTEM  HUKUM  NASIONAL YANG SESUAI  DENGAN iATl DlRl BANGSA lYusnani HasyinZum)
KEBIJAMN KRIMINAL  DALAM  PENANGGULANGAN  PENYEROBOTAN  TANAH (A. Jatitil
Fiat Justisia Jrrnal llmu  Hukum vorume 2 No. 2 Mei - Agustus 200g /,S^gN 19Tg-5196
KEBIJAKAN KRIMINAI- TERIIADAP PEI,AKIJ 'I'INDAK PIDANA INCEST
l;irgane.fi

## ABSTRAK
Ince.st merupakan  perbtratan pelanggoran atas perbncrlclt seksuctl .vang terlorong onlorct dua anggoto  keluctrga inli, kecuoli hubungon ,sek,gucrl stnnti i,stri. Kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidona incest clopal dilctkukan  kepoli,sian ,tehagai lembaga yong pertamct kali .\;nng hurus dilului dcrlcrm pro,\e.\ perarlilan  pidana dangon menggunakon ,\or(tno pencrr. serain  iru dapat ,rrurggr,rokan .\,ardna  non penal melalui  pencegahan  tanpo Pidana dan mentpe"ngortrhi panetangctt rttct,syarakat ntengenai  kejahatan dan pemidunaon  lev,ctl rueclio mo,(i;;ct
Kata Kunci Incest, Kebijilan lfuiminol, I.Iuktmt  lridano

## A. PENDATIULI]AN
Perbuatan tindak  pidana l<esusilaan yang kini dillkLrkan oleh anggota  lieluarga clel<at atau-iaLrh, seperti patran terhaclap  l<eponakan. kakek terhaclap cLrcLtnya dan  orarrg tua lianclultg, kakal< ka ncl u ng ya ng seharusrrya rrr e rr beri kan perlindLrngan,  pengayomam,  serta  orang tua tiri. dan sebaga i nya yang mem punyai h u bun gan claralr. Orerrg tua kandLrnq, yaitr_r bapak  terhadap  anak, yang mana  seharusnya  ayah adalah sosok  orang yan g menr beri kan perl i nd Ltnplan.  pen gayonran, clan nrencu rah kan pe rhati a n terhada  p anaknva. Oran g tr"ra tiri,  yaitu bapak terhadap anal< tiri atau. sepefti ayah kandung/tiri,  kakak kandr-rng/ipar, clan sebagai nya yang mem plr nya i hu bun galr perta I ian daralr.
Beberapa pandangan  para pakar rlengerrai difinisi ince.s't, diarrtaranya  ince,\t sebagai htrbungan  seksLral antara  dua orarrg sauclara kand u ng/rras i h terka i t h u bu n gan daralr.  penclapat Margaret Mead rlerraparkan ince.yt setragai pelanggaran atas perbuatan  seksual yang terlnran-g antara  dua ang_qota keluarga  inti, l<ecirali hubungan seksual suarni istri. Mead rremberi contoh hubungan seksual yang terlarang antara ayah dan pr"rtrinya. atau pasangalt  saudara  kanclung. m i sal nya arrtara l<akak pri a cl an acl i l< perentpuaunya  dan sebalil<rrya  ataLr bisa.j Lrga antara Ibu dan putranya.  htcest diartil<an .j Lrga sebagai  bentLrk tindal<  piclana perliosaan clalanr keluarga.
Tindak  pidana perl<osaan  clalanr  keluarga (ince.st) sering ter-jadi baik cli claerah peclesaan rraLtpLln perkotaan.  Berikut ini beberapa  contolr kasus ince^r/ yaitrr : ayah yang tega  nrenrperkosa anak l<e-duanya  sebarryali sepululr kali sehingga nrenyebablian arral< tersebLrt hami|, kasLrs Ayalr rnet'nperkosa anaknya berurrur l3 tahrtrr  yang terungkap setelah  7 tahun  (sanrpai arral<nya berurnur 20 tahun)  (Potret-Danrar,  05 Mei 2000). l<asu s Parrrarr rnenrperkosa  lieponakarr nya sencl i ri, ini terjadi di daerah  Kenriling.:r  Seterusnya  Derap Hukunr SCTV 1.5 Maret 2005, ayah kanclung rrernal<sa anali gadisnva  berlrubungan  suanri isteri beberapa kali sehirrgga  arraknya harnil. Berikutnya kasus ayalr memperkosa anak kancl ungnya dinyatakarr Ke.iaksaarr Negeri Kaliarrcla  telalr lengkap (P-21)  untuh clia jul<arr ke pengaclilan.r Dari  contoh di atas terlihat bahrva tindak pidana  Ince.sl banysll terf acli  clalam  rnasyarakat. Keadaan  ini tentu sa-ja tida!<  clapat dibiarkan  tcrus berlanjut. sehingga perltr upaya kebiiakan krirrinal terlradrp peIaliu  tirrclak  piclarra Ittt.cs.t. Dalarl rangka  penegalian  hukum sangat diperlukan Lrpaya atau l..ehijalian  urrtuk nrelakukan Pencegahan  darr Perrarrguu latrgan  Kejahatan (PPK) nrenururt  Barda Nawawi Arief termasuk bidang "kebijakan krirrirral" (C.riminal poticy). Kebi  jakan kri m ina I tidal< terlepas  clari kebi jakan yang lebih luas yaitLr l<ebi.fakan sosial (soclal
ITliurs Sunratera. l5 April 2000. : Lanrpung  Post. 3 Ol<toher 200i Itrtlirl Lrrtrpunc- () Mar.et l()oS.
Fiat Justisia Jurnal  llmu Hukum l/olume 2 No. 2 Mei - Agustus  2008 r.s'sw 1978-5186
policy) yang terdiri  dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejalrteraan  sosial  (socia I welfare policy) dan  kebij akan/u paya-Lrpaya u ntu k perl i n d un gau masyarakat (social defence policy).4 Mengenai kebij  akan kri m irral terhadap pe lakLr ti ndak p idana incest dapat diternpuh lewat-ialur penal dan non penal.
Berdasarkan uraian d i atas maka perrnasalahan  dapat  dirurnuskan  sebagai  berikLrt: (a) Bagairnanakah kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak  pidana incest? (b) Faktor-faktor apa sajakah yang nrenghambat Lrpaya kebijakan krirt inal terhadap pelaku tindak pidana i rrcest? Metode pendekatau masalah yang digLrnakan dalam penelitian adalah yuridis normatif  dan yLrridis ernpiris. Data  primer diperoleh langsurrg dari laparrgan dan data sekunder  berupa stLrdi  kepLrstakaan.  Populasi dalani  perrelitiarr  adalah pelaku,  penegak  hukunr, akadernisi,  dan LSM. sampel  penelitian rneliputi:
Pelaku 4 orarrg, Perryidik  Poltabes Bandar Lampr"rng 2 crarrg, Hakirn  Pengadilarr Negeri Kelas IA Tg. Karang 2 orang,  Jaksa Ke.jaksaan Negeri  Bandar Lanrpung  2 orang, pakar hukum pidarra  FakLrltas Hukurn Urriversitas Larlpurrg 2 orang. Setelah data terkunrpul l<errudian  diolah dengan nrenggu nakan  metode anal isis  kual itatif.

## B. IIASIL DAN  PEMBAIIASAN
I(ebij akan I(rim i nai Te rh adap Pelaku't'i nd a k Pit!ana  Insesl
Upaya atau  kebi.iakan untuk nrelakukan Pencegahau dan Penanggularrgan  Kejahatan
No. Kasus I Pemerl<osaan Cabul
2
a , 7,ina 4.
Pengan iayaan
Ju rn lah -)Sumber: Poltabes Bandar  LampLrng  2005
(PPK) rrenurut Barda Nawawi Arief termasuk bidang "kebijakan krinrinal"  (Criminal  Policy).
Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (socialpolicy) yang terdiri  dari kebijakan/upaya-upaya  untuk kese-iahtcraan sosial (social v,cAare policy) dar"t kebi.jakan/upaya-Llpaya untuk perlindr-rngan rnasyarakat (social defence policv). Upaya penanggularrgan kejahatan itu dapat diterlpuh dengan  saralta  penal yaitu penerapall lrukum pidana (Criminal  Law Application) dan sarana non penal yaitu berupa  pencegaharr  tanpa pidana (Prevention without punishinent) dan mem pen gant h i pandan  garr  rnasr, arakat rnen genai kejahatan dan  pernidalraan lewat rnedia massa (lnfluencing  viev, o.[ :;ocietv on crimc ond pun i s h nt e n I / rn cr,s s ru e cl i ctfl t-.r paya/l<eb  ij a kan i rr i dapat dilaksanakarr nrelalui. yaitu beberapa  lral di bawah ini.

## Menggunakan Sarana Penal
Dalarn rangka Lrpaya/kebi.jakan krirnirral terhadap  pelaku tindak pidani incc,st,  kepoIisiarr sebagai  iernhaga yang pertama l<ali vang harus dilalLri clalarn proses peradilan pidana dengan tnenggunakan  sarar.)a penal (perrerapan  hrrkum pidana) yaitLr polisi mernpunyai tugas darr lvewenang  untuk me I aku kan seran gka  ian ti ndakan rnLrlai dari penyelidikarr.  perryidikan kemudian dilaniLrtkan oleh ke-iaksaan dan perrgadilan sanrpai adanya putusan hal<inr  y'ang tetap. Berikut irri ada beberapa data teniang  tindak piclaua kel<erasarr terhadap  perernpuan.
2004 Proses Barda Nawawi Arief. 2A02. Batrga Ratrrpai
Kebijatutn  Hukum  Pidana PT.Citra Aditya Bak1i.
Bandung hal.42.
Tabel l. Tindak Pidarra Terhadap  Perernpuan  dan Anak di Wilayah Poltabes Bandar  Larnpung  Tahun  2003-2004.
a Barda Narvawi Ariet. 200 l. Penegakatt Hukum P idatm. Bandunghal.74.
Be berapa Aspe k Ke b il ct ka n PI'Citra  Aditya Bakti.
Fiat Justisia Jurnal llmu  Hukum Volume 2 No. 2 Mei - Agustus 2008 LS.SN  19Tg-5196 Data dari Poltabes  pada tahun 2003_2004 dari 176 kasus tindak  pidana  terhadap  perempuan dan anak, I l2 kasus (63,6%)tindak pidana  yang berhubLrngan dengan kesusilaan  dan yang berhubungan  dengan  tinclak  pidana incest ada 22 kasus yang di proses  pada tingkat perryid ikan serta hanya ll kasLrs (6,3 %) yarrg diproses sampai putusan  lrakirn artinya dengan menggunakan sarana penal (lihat Tabel 3). Tindak pidana kel<erasan terhaclap perempuan dalanr rurnah tangga, l<hususnya incest
Pada Tabel 2 di atas dapat cliketalrui pada tahun  2003  tindak  kekcrasan  terhadap  perelnpuan ada23l kasus yaitu:  di ranalr privat acla 7g kasus terdiri dari: kekerasan  seksual berr-rpa perkosaarr 1l kasus, incest l6 kasus.  pelecelran  seksual 2 kasus,  kekerasan fisik 4 I kasus, 2 diantaranya meninggal  dan  kekerasan ekonomi 6 kasus. Sedang di rarrah pLrblik  ada 153  kasLrs terdiri clari: kekerasan  seksual berupa:  perkosaan  I I 3 kasLrs. pelecehan seksual I5 kasLrs,  perclagangan perempuan 20 kasus, kekerasan fisik meliputi 3
Tabel 2. BentLrk  dan  .lenis Tindak Kekerasan Terhadap  perempuan  cli Lampung Tahun  2003 dan Tahun  2004
ini sering terjadi,  tetapi sulit bagi  korbarr mengarnbil keputusan untuk menyelesaikan  masalah ini melaluijalur  hukum , karena acla beberapa  kasus yang d itutLrp-tr"rtLrpi  selr ingga po I is i su I it sekal i untuk memprosesnya.
Selanjutnya untuk baharr perbanclingarr, mengenai tindak pidarra kekerasan  terhadap perempuan yang terjadi di Larnpung  pada tahun 2003 dan talrLrn 2004,  dapat di lihat padaTabel2 berikLrt ini.
_ 10,4___ Ll- 0 Llan 20 8,q *___9 --2 r Fisik Kel<erasan masa pacaran
J 1,3 Pelarian 2 0.9 0 .*i
Total 231
* roo
Sumber:  Lembaga Advokasi perempuan Danrar'fahun 2003-2004.
l4 6 0 20 0 0
kasrrs kelierasan  lnasa pacaran dan 2 hasus pelarian.
Pada talrun  2004 tindak kekerasan  terhadap perempuau  ada  134 kasus yaitu di rarrah privat ada 40 kasus yang terd iri dari I 4 kasLrs perkosaan,
6 l<asus  ince,et, kekerasan fisik ada 20 kasus penganiayaan. Sedang di ranah  pLrblik  ada 94 kasus yang terdiri  dari kekerasan seksual berr.rpa g2 kasus perkosaan, l0 kasLrs pelecelran  seksual clan kekerasan fisik ada 2 kasrrs kekerasan masa pacamn. Kekemsan  fisik  disini berr:pa  istr.i dianiaya
t7t
61,2 1,2
Fiat Justisia Jurnal  Ilmu Hukunr l/olume 2 No. 2 Mei - Agustus  2008
Tabel  3. Pelal<u tindak Pidarra  Incest di Barrdar Larnpurrg 2002-2004. No. Pelnl<u []mur r\lamat Hub,dengan  I(orban Pehcrjnnn Png Flukunr Korlian l{m 45 Kdr Ayah Kandung Buruh I I Th Peniara 2 .r.i 20 P.ie Panran 'l idek  Tetap 9'l-h Penlara -t Sv 40 Rbs Ayah Kanduns
Tidak Tetap I I l-h Per-riara 4 'I'r 40 'Ibr
Avah Kandung
Penqanggu  ran I I 'l'lr Peniara 5 Mnr 55 Tps Kakek Penganggtrran 9 Th Peniara 6 JK 40 Kdt Avah Kanduns
Penganggttran I 0 'fh Peniara 7 LK 25 Kdr Pamnn Tk Oiek II IhI'}eniara Hamil 8 Ei
27
Pis Kakak
Br,rruh I I -fh Peniara
I Yans 39 L,[.rr Paman Srvasta 8 llulan t0 Tr :i8 Kdt Avah Kandune Tk Oiek l2 'Ih Peniara l lanr il il
Ms 28 Pie Avah Tiri 'l'k llecak I l'h Peniara
-)Sumber : Data Primer Diolah  :Poltabes.PN -f.l Karang dan  Darnar  2005
suemi dan pembantu  rumah  tangga dianiaya majikan.
Apabila dibandingkan  angka kekerasan
terlradap  perempuan pada tahun 2003 dengan tahun 2004 maka angka  kekerasarr  tersebut menuruil. Khusr.rsnya tindak pidana incest dari 16 kasus menjadi 6 kasus. Angka ini sebenarnya bel um mewaki I i j urn lah  ti ndak kekerasan  terhadap perempuan yang  sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat,  ibaratnya ferrom ena pu ncak gll llul1 g es, artinya data yang tampak dipermukaan saja sementara yang  tidak  terungkap  .iarrh lebih besar. Ada banyak  tinclak  pidana  incest yang  tidak terpantau oleh nredia massar lernbaga-lernbaga yang peduli terhadap  perempuan  dan tidak dilaporkan oleh  korban  karena  keluarga  korbarr/ korban merasa takuVmalu,  sehingga  polisi  sendiri
susah untuk memprosesnya.
Dari data di atas bila kita lffiitkan dengan data  pelaku tindak pidana  incest yang sLrdah
diputus di Pengadilarl Negeri kelas IA Tanjung
Karang,  padatahun  2002-2004  hanyaada I I kasus yaitu: dapat di lihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 tersebut  dapat  diketahui 6 pelaku (54,5%)  adalah ayah korban, 3 pelaku (27,3%)  adalah paman korban, I pelaku  (9.1%)  adalah  kakek korbarr darr I pelaku (9,1o/o) adalah  kakak  korban. .lelas terlihat bahwa pelaku  adalah  orarlg yang sangat berkuasa terhadap korban (sesuai  dengan teori sebelurnnya).
Jika dilihat dari hubr:ngan pelaklr dengan korban, maka tindak pidana ince,st ini sungguh
merllpakan perbuatan  amoral yang sangat dikutuk oleh siapapun,  agama dan adat  istiadat  manapun, sehingga sangat dibutLrhkan cara/upaya penanggularrgan yang efektif  baik oleh penegak hukum  maupun masyarakat. Kepolisian sebagai lembaga  yang  pertama  lrarus dilalLri  dalarn  proses peradilan  pidana  bagi pelaku tindak pidana incest sering rnendapat kesulitan  dalam proses penyelesaian  perkara, selrirrgga ada beberapa
kasus yang hanya  sampai tirrgkat penyidikan.
Kebi iakan perl indungan masyarakat nreIal ui Lrpaya penal (perrerapan  hukLnn pidana ) pada tabel 3 di atas.dapat diketahui bahwa  sanksi  yang dijatuhkan kepacla pelakLr  cr"rkup tinggi  yaitu antam 9 tahun sampai l2 tahun, dengan tuiuan agar pelaku  benar-benar menyesali  perbuatannya dan tidak akan mengulangirrya  lagi. sedangkan bagi orang lain takut  untuk berbuat  serta masyarakat memsaterlindungi.  Apabila ditiniau  dari sisi korban adalah tergolong anak (Lrsia antara l4- l 7 tahun) pemerintah  sudah  nremberikan  perlindungan
hukum  dengan di keIr:arkannya  Undang-Undang
No.  23 Tahurr 2002 terrtang perlindungan anak diaturantara  lain :dalarl Bab Xll tentang ketentuan pidana di dalam Pasal 78.8 1.82  dan  88 dengan ancaman  pidarra peniara sampai l5 tahr"rrr dan/ atau denda sampaitiga ratLrs-iuta rupiah, bahkan
di dalanr  pasal-pasal  tersebut  ditentukan  ancarnan pidana paling sirrgkat 3 tahun. Berikut ini ada beberapa kasus tindak pidaua kekerasan  terlradap perempllan dan anak yang kasusrrya masuk ke Poltababes  dari Januari  sanrpai Juli 2005 yaitu:
Fiot Justisia Jrrnal llm, Huk m Volunte 2 No. 2 Mei - Agrstus 200g LS.1W 19Tg-5196
Tabel 4. Tindak Pidana Kekerasan Terlradap  Pereurpuan dan anak cliwilayah poltabes Barrdar  Lampr:ng  Sampai Juli 2005.
Dari 12 perkara pada tabel  5 cli atas )ang d isid ik oleh po lisi ternyata  lra;rya 2 perkara  tinclak pidana  incest  yang  peiakunya  ayalr kanclurrg clarr ayah tiri.Salla halnya dengan  uraiarr sehrelurnrrya kecilnya  angka  kejahatan  iircest ini bLil<an berarti kenyataan di dalam masyaral<at seperti itu tetapi rnenurut para  resporrden.iLrsrrrr lebih banyak kasus incest  yang tidak diproses melaluijalur hukui:r (upaya  penal).
Mcnggunakan  Sarana Non penal
Selanjutnya upaya  pencegalran tirrdak piclarra incest inijuga dapat di lakul<an nielalui upaya non penal yaitu:melalui pencegahan tanpa piclana (Preventiort tuithout punishment) clan mempengaruh  i pandan gan masyarakat nren genai keiahatan dan pemidarraan lewat rnedia rrassa (InJluencing  view o/ .society on crime and pun i,s hnt e n t/ nta,s s rue  d i a)?
Di dalam pen jelasan  Undang-Undang No.
2 TahLrn 2002  Tentang  Kepolisian clinyatakan balrwa dalam  kaitarr derrgan aspek repres,sitte, kepolisian berperan  sebagai perryeliclik clan penyid ik dan aspekpr"eventitte  peranan  kepolisian
n
Pngk I-Iukum sidik S dik wah S dik sidik sidik - sidik -
Sidlk
sidik_ sidik S!-qi\
sidik
selakr-r pengayom  nrenrberikair  perlinclungan dan pelayanan kepada nrasyarakat serta selakLr perrib i rn  b i ng  rnasyara kat  kearah terLrj Lrd nya terli b dan tegaknya lr u ku m denr i terj  arn i n nya keamanan se;ta terlaksananya tr,rgas lain sesuai dengan perundang-undangan dalarn penegakan  hukum, polisi bertirrdak  sebagai fasilitatoq pernbimbing bagi rnasyarakat  daIam rangka rrreu.iLrdkan ketertiban, keamanarr  yanEI mempurryai  tu.iuan  akhir kese.iahteraan ntasyarakat. Dalarn  ha! ini polisi irarxpu nremberil<arr  perl irrdLrngarr sefta meniamin keanrauan  korban  ke.iahatan ince,st  clari ancanran pelaku  dan  rnenurut para responden  ada beber.apa l<asus incest yang tidak ditentskarr/ditirrclak Ian-i ut i,harrya den gan rnem beri kau b i rn  b i nga n dan pengaraharr  serta .jalur perdamaiarr, walatrpurr sesr"rngguhnya suatu  tindal<  pidana itu harus tetap d i proses nre Ia I Lr i ja I r.rr h u kum,rratnun pot isi dapat nrenr berikan kebijakan/d isl<res i.
Pada ti ngkat kepo I is ia n,po I ri dalam nrelayan i darr melindungi perenrpuan  dan anak korban l<ekerasan ternrasuk kasLrs ircesl, nrembentuk ruang pelayarran  khusus (RPK) di Sat Serse Poltabes.  Fungsiclarr  n:isi  RPI( antara lairr adalalr: rrenr berika rr pe layanan seca ra cepat,  profes iona l.
No. l Pelaku Um ur Alamat Pekeriaan Jenis Kekerasa 1 Ms 42 TKT Swasta Penganiayaan 2 Srn +-t Ats fiii - - Swasta Penganiavaan a -) Sn 29 Swasta Ince.s't 4 Am 21 Tbu Swasta Penganiavaan 5 As 25 Tbs Sopir Melarikan perempuan dibav _____umllr Petigarriavaarr 6 Mz 35 Tkp Swasta Eo 30 Tkp Swasta __f q,ugrcyeql Incesl '_' -f erf.osuan - 8 An
20 Tkt Sopir 9 Salah satu 34 Kdt PNS 10 Zb 45 Tkp Swasta
___te'teq!Eyuer
__ __Bgnga_uUea Incest 11 Sy 63 Pig Buruh 12 Mr 28 Pjr, Penarik Becak ')SLrnrber : Data Prirner" Diolah :poitabes  Banclar  Lampung 2005.
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volunte 2 No. 2 Mei - Agusttts  2008 LS.S'N  1978-5186
penuh  ernpati  dan  rasa asih kepada korban dan membangun -jariugan kerjasanra antar instansi/
badarr/lernbaga untuk merryelesaikan nrasalalt tersebut, seh ingga d i harapkan tindak pidana i ncest berkurang.
Upaya preferrtif in i, pol isi.i tr ga memputtya i .iadwal tertentu  nrelakukan razia-razialrnettcat'i iuformasi  adanya tirrdak pidana,  dan memberikan penyuIuhan  kepada  masyarakat.
Keb i j akan kri rn i nali Lr paya pen an ggu I a r.r gatr tindak pidana incest dengan tujuan pelakLrtidak mengulangi lagi perbLratanllya, selain dari memberikatt  sanksi pidana  berat, sebagaintana
teori/pendapat sebelLrmnya. atrtara lain aclalah: peranan kalangan  ulama 5,aitr"r rnelakukan
pembinaan  rnental spritual  yang tnengarah pada pernbentukan rnolal baik hagi pelakrr, korban mauptrr masyaral<at. peningkatarr  profesional
ulama  dalarn  menyanrpail<an dakwah langsLrng/ rnelalui mass  media.Penel<attan  pada norma agama dan susila, seperti data pada Tabel ,1. karena kejinya  perbuatan  ayah  terhadap anak gadisnya yang harus diIindungi dengan  kttrangnya
keirnanan berani trretrghatrcurl<atr tlasa depart anaknya.
Penegak hukun-r berusaha nrengatasi peuyakit  masyarakat  antara lain ntembrantas peredaran VCD porno. pergaulan bebas. pengarult bLrdaya sek bebas yang sering meniadi  falttor perryebab tindal< pidana incesl..Penrberitaan  di
med ia nrassa tentang pelal<Lr tiudal<  pidaua  incest
.juga akan rnembuat  pelakLr-iera  dan malu. SelanjLrtnya peranan dari  LSM ,sebagai contoh  Lerlbaga Advokasi Peretnpuan  Danrar.
beker.iasanra dengan Poltabes  Bandar  Lanrpung,
Kejaksaarr Negeri Bandar [.ampung dan Pengadilan Negeri Kelas lA Taniung Karartg antara lain berupa l<ebi.jal<an Zcro Toleronce Policy ( kebilakan yang tidak mentolerir segala bentul<  kekerasarr terlradap  perernpuan  yang  telah
tertuang  dalarn Aksi  Nasional Penghapusan Kekerasan  Terhadap Pereupuan 200 1 -2004. harLrs didukun-q oleh selLtrurh ur.rsur nrasyarakat dan pemerintah  daerah Lampung, berperan dalam merlbantu pererrplran korban kekerasan dan memberi  perlindungan dari ancaman  apapun serla berkerja sama dalam merryelesaikan kasus tersebut.
l.akto r- l,'akto r Pen gh am bat IJpaya Kebij akan Kriminal Pelaku findak Piclana  Incest

## Peraturan  Perundang-undangan
Salah  satu faktor  pengharlbat dalarn upaya pencegahan tindak  pidaua incest adalah dari sudurt perundang-undangan  yaitu  dalarn  lral dikarenakarr tidak adarrya pasal-pasal  atau aturan Irukum  yang lebih khLrsus rnengatur tindak pidana  incest/ perkosaan yang dilakukan  oleh pelakLr yang mempunyai  hubungan darah dengan korban, maka aparat perregak lrukunr sering menggunalian  antara lain Pasal 285. dan  294 KUHP. Sesuai  dengarr hasil penelitian di lapangan seperti  yang tertera pada tabel sebelunrya.
Dari penelaparr  ke dua  pasal diatas apabila di kaitkan  dengan rasa keadilan  yang di inginkan oleh korban,  kelrrarga l<orban dan nrasyaral<at, masih kurang tepat sebab nrereka  nrenghendaki
supaya  pelaku di pidana seberat-beratnya  karetta
adanya unsur yang rrerrl"leratkarr  dari  perkosaan
biasayaitu unsur  hubungan daralr korban dengan pelaku.
Di dalanr  [Jndang-Uudang No. 2i Tahun 2002 tentang PerlirrdLrngan Arrak pada Bab XII tentang Keteutuan Pidarra. Pasal 78, 81, 82. 88 jLrga tidah di.jelaskan [:altwa perkosaart  ittt dilakul<an terhadap anah yang mempLtnyai hubungan  darah  dengau  korban/tindak pidarra incest, sehingga penegal< hukurn -iLrga ticlak menggrrnakan ketentuatr ini.,walartpull ancatttan pidana dan dendanya  cukLtp tinggi. Nanrtttt demikian seba.qai gaurbaratr  senrentara bagi penegak hukuur  dalanr  upaya penattggulangan terhadap pelaku tindak  pidana incest memaltEl sudah dipil<irkan pula dengan dinrasukkartny'a dalanr  Pasal 430 RUU I(UHP Nasional.

## Aparat Penegak llukum
Dalam  rartgka upaJ-a kebi.iakan  kriminal terhadap pelaltLr tindak pidarra ince,sl.  Lrpaya yang dilakLrkan oleh aparat perregal< lrLtkunr  masih rrenghadapi  beberapa l<errdala yaitu antara lain: a. Pada Kepolisiarr.  Tindak pidana kekerasan terhadap peremprtan  dalam rumah tangga. khususnya  incest inisering terlad i, tetapi su l it bagi korban mengarrrbil kepLrtusan  ut.ttuk  nrenye lesaikan nrasalalr
Fiat Justisia .lurnal  llntu  Huktrm Volume 2 No 2 Mei - Agusttts  2008
Ls',.SN lgTg-5196
b.
ini melalui jalr"rr hukunr , l(arena ada beberapa kasus yang ditutLrp-tLrtLrpi sehirrgga polisi sulit sekali r-rntuk mernprosesrlya.
Sebagai contoh  pelaku adalah ayah kaudung korban/orang yang sangat dekat den-qan korban bahlian mempLlnyai ketergantungan dalam ekonomi  dan perlindLrngan yang ru-renyebabkan korban takut untuk melaporkan  ke.fadian itLr. Selain itu korbarr sering menclapat arrcaman  dari pelakLr .jika mencerital<arr yang sesr: rr egr-r llrya.atau seba I i knva rasa rna I u karena membeberkan  aib keluarga pada hal korban sangat nrenclerita  lahir  bathin
sehig-9a polisi sangat sulit memperolelr
Iteterangarr c'lari sahsi.
Selairr dari hal tersebut di atas walaupulr Poltabes  Bandar L,arrrpunu sLrdah rnerlpurrvai RPK (Ruarru Pelayauan Khusr"rs)  ur.rtuk nterrangani  kasus incest
ir.ri nanrun dalam proses penyidikan masih kekurangan  tenaga personil terutarna Polwan,  karena untuk menrperoleh keterangan saksi/liorban  akan lebih efektif dengan Polwan dari pada Penyidik lalii-laki:
Pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.  I(errdala yang dihadapi l<ej aksaan dalam rne Ialiul<an  pen nntutarr terhadap pelakr-r incest yaitLr apabila korban melal<Lrl<an pencabutan perl<ara.
pada  saat perkara  telah  dilimpahl<an  olelr Kepolisian ke I(ejalisaan, sehingga perliara tidal< dapat  dilan-lutkan ke Pengadilarr Negcri.
Dari bebcrapa perkara  incest vang teriadi di Bandar  Lampung seperti pada keterangan tabcl sebelLnlltya bahwa banyak  perkara yang harrya sampai tingkat penyidiltan atau  hanya  ada pada catatan Damar  saja,  dalarn hal ini .laksa seba-eai  Petruntr-rt  Urnr,rrn -j Lrga tidak dapat rlellprosesnya karena harrrs dilimpahkan olelr penyidik kepolisiarr terlebih dahLrlu.
Pada  Pengadilan Negeri Tarr-jr-rng Karang. Sama juga halnva dengan Polisi dan Jaksa. Hakirl dalanr
rnenyidangkan  perhara tindak pidarra incest  tersebut  r.nenggunakan  pasal  2g5 dan Pasal 294 KUHp, karena pasal khr,rsus yang meltgatur terrtarrs tindak pidana irrcest belum ada, sehigga  hakirn clalam rrerlpertintbangkan dan rnemLrtuskan pen-i atulrau pidana terhadap pelakLr  sama dengan aturan bagi pelaku tindak pidana  perkosaan, sedangkan korbarr incest  r.nernpunvai lruburrgan darah  derrgan pelaku. Terrnasr:k juga yang  nrerrjadi  kerrdala bagi  hakirn  adalalr mencari alat bukti berupa keterangan saksi/korban nraupLur terdakwa dalarn persidangan  sering berbelit-belit dan rnereka sulit ntengungkapkanrrya, karetra rnasih terikat lrubungan keluarga yang sangat dekat.
d. Budaya Hukunr Masyarakat tsLrdaya hukr"r ur masyarakat rnerxpengarr.rh i upaya pencegahan l<e.jahatan/kebilakan  l<rirninal  terlradap pelakLr tindal< pidana incest  yaitu antara Iain:  masyarakat  rlernpr,rrryai pandangan/ persepsi  bahrva berhubungan dengan peradilan akarr urerrerlul<an biaya dan waktu yang barryal<, sehingga apabila mengetahui terjadi tinclak  pidarra inc,a,st rnalas untuk  melaporkannya  (kesadaran hukunt masyarakat  nrasih rerrdah).
I(erludian clari pihak  korbarr  seudiri/
l.eluarga korban terutarla dari unsur psiliologis sangat berat sekali untuk nrelaporkan  kasus lncc,sl ini ke polisi clengan pertirnbangan kasus ini merrrpakan aib dari kelLrarga  u,alauptrn acla-iuga unsur  lain yaitr"r  berupa  ancernan dari pelakLr terhadap l<or.ban,
C. PI,NT]1'I]P
Belclasarl<an hasil perrelitian dan pembahasarr dapat ditarili kesinrpulan sebagai berikut:
Dalarn rarrgka Lrpaya/kebi jakan  krirninal terhadap pelaku tindal<  pidana incest, kepolisiarr sebagai  lenrbaga yang pertama kali yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana dengi.n rnenggurrakan  sarana penal  (penerapan hukum pidana )yaitLr polisi nrernpunyai tugas darr C.
Fiat Justisia.Jtrrnal llntu  Hukunt volume 2 No. 2 Mei - Agustus  2008 I,S,SW  1978-5186
wewenalt g u ntuk  rnelakttkarr  seralrgkaian  tindakarr mulai dari  penyelidikan,  penyidikan kemudian dilanjLrtkan  oleh  kelaksaan dan pengadilan sarnpai adanya  putusan  hakim  yang tetap' Data dari
Poltabes  pada  tahr.rn 2003-2004 dari 176 kasrrs
tindak piclarra terliadap perernpLran dan anak, I l2 kasus (63,6%) tindak pidana  yarrg berhubLrrlgarl clengan kesusilaan  dan yang berhubtrngan  dengan tirrclak  pidana ince,st ada22 kastrs yattg di proses pada tingkat penyidikarr  sefta  hanya ll kasus
(6,3%) yang diproses sampai putusau ltakim artinya  dengan  menggunakall  sarana  penal (lihat
Tabel  3).
Upaya pencegahan tindak pidarra incest irri
-luga  clapat cli laktrkan nrelaltri upaya tton perral yaitu:nrelalui pencegahan  tarrpa Pidana darr rxem pengartt h i panclarr gan masyarakat nren genai ke.lahatan dan pernidauaan lewat  media nlassa'
Tugas kepolisiarr dengan  aspek  repres'sive,
berperan sebagai penyelidik  dan penyidik darr dari aspek prettentive peranall kepolisiarr
memberikan  perlindtrrrgarr  dan pelayanan l<epada rnasyarakat.Ada  beberapa  kasus incest yang tidak cliteruskan polisi hanya  dengan nremberikan bimbingan clarr pengalalratt sefi a.l a I rtr perdama iatt'
Di Sat Serse Poltabes di bentLrk Ruang  Pelayatran
Khusus (RPK) yang fungsi dan misinva antara lain adalah : memberikan  pelayanan secara cepat
,profesiorral, kepada korban datr tlet.nbangtttr
.i aringan keriasarla  antar it.tstAttsi ttntuk menyelesaikan masalah. Upaya preferrtif irri, polisi mempunyai .iadwal  teffentu tnelakukan
razia-razialrnencari irrforrlasi adanya  tindak
piclarra, dan memberikan  perryttluhan kepada nrasyarakat,  nretnbrauta s peredaratt V C D porn o' pergaulan  bebas. pengartth bLrdaya sek bebas
yarrg sering nieniadi faktor penyebab tindak pidana
in ce,sl.
Peranan kalangan ttlama yaitu nrelakukan pemhinaan  nrental  spritLral yang mengarah  pada penrbentukan rloral baik bagi pelaku. korban lrallpun nrasyarakat. secal'a Iattgstttlg dan melaIr:i
mass  ureclia serta  perallarr dari LSM ,sebagai
contolt Lerlbaga  Advokasi  Peretlpttan Dalnar'
bekeriasarna  dengarr  Poltabes Batrdar  Lampttrtg,
Ke.jaksaan Negeri Bandar Lampung dan Perrgadilan Negeri Kelas IA TanjLrng Karang berkeria sama dalam  menyelesaikan  tirrdak  pidarra incest.
Faktor-faktor yan g lnern pen  ga rlrh t keb i i aka  n krirnirral terhadap pelaktr tinclak  pidana inct:,sl autara  lairr yailtr:
a. Faktor Perundarrg-rtndangan  Belum adanya pasal-pasal atatl aturan  hukunr yang lebih klrusus  mengatur  tindak pidana incest dan masih menggunakan Pasal 285. dan 294 KUHPI b. Penegak ltukum sulit mencarialat bukti terutama dari saksiikorban dan terdakwa/ pelakLr: c. BLrdaya hltktttn  nrasyarakat  yang  kurang berpartisipasi dalarr upaya  penegakart hukum.
Dihalaphan l<epada pembuat  undang-undang
r"rrrtuk segera metnbuat  pasal-pasal khusus  dalarn
suatu  utrdattg-undang  yang  mengatur  tentang tinclak piclarra incest  sehirrgga ada perbedaan dengan  tirrdak  pidana perkosaan.
Diharapkan kepada pernerintah. perregak hukum.  LSM  dan tnasyarakat  supaya  lebih merringkatkan Llpaya  perranggrrlatrgan terhadap tindak piclana  ince,sl.

## DAI'I-AR PUS'I'AKA
Arief. Barcla Nawawi.  1998. Beberapa  A'spek Kebiiakttn Penegaktrtt Hukttm Piclana. PT
Citra Aditya Baltti. BandLrng.
2001 . Mcrsttlerh Kebi.iakan
Hrtkttm dan Kebi.itrkun Penang-gulongan
Ke"iahatan. PT Citra Aditya Baliti. Bandurrg.
. 2002. Btrnga  RamPai Kebiiakan
Htrktr m P idcrntt. PT' C itra Ad itya Bakti'
Banduttg,.
Harvari. Dadarrg.  1991. Perlindungan  Korhon Perko,strctn.  Solo.
Moeljatno. 1985. KUHP Kitab Undang- (Jntlctng  Hukrrnr P itlttnu. PT Bina ,A,ksara'
.la karta.
Soekartto. LiklikLrata, I(usumah. l98l'
Kr i m in o I o gi St r o trt P e  n gan I ttr. Gha I i a I ndorres i a'
.lakarta.
Soenritro. Ronuv Hanitiio. 1990. Metodologi
Penelilirrrt  lItrktrm  dun .lurimelri. Chalia lrrdortesia. .lakat'1a.
Fiat Justisia Jurnal  llmu Hwkum Volume 2 No. 2 Mei - Agustus 2008 r.ssN 1979-5186
Sudarto.  1990. Hakum pidana I. yayasan Sudarto Faku ltas Huku  m U n i versitas D i ponegoro. Semarang.
Sudradjat, M. Bassar. 19g6. Tindak_tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUH\. Remaja Karya, Bandung.
Raharjo, Satjipto. 1998. Hukunt dan Masyarakat. Angkas4 Bandung.
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang_
Y:l1g-!rkum Pidana (RUU  KUHP) Konsep 1999/2000.
Undang-undang Nomor  3 Tahun 1997  Tentang Pengadilan Anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak
Derap Hukum SCTV, tanggal l5 Maret 2005.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1990. Kamus  Besar  Bohasa  Inclonesia. Balai pustaka . Jakarta.
Harian Umum Lampung por, tanggal  3 Oktober 20a4.
Harian  Umum  Radar Lampun&  tanggalg  Maret 200s.