## PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH , NON-PERFORMING

## FINANCING DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS
PADA UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2018-2020
Rini Malinda Sari, Fena Ulfa Aulia * , Iis Nurul Anami, Atika Salsabila Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia rinisukarji31@gmail.com, fenaulfa@iainmadura.ac.id, iisnurulanami012@gmail.com, atika30072000@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.286
Received: Feb 21, 2021 Revised: Mar 12, 2021 Accepted: Mar 23, 2021 Published: Apr 09, 2021

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of ijarah financing, non-performing financing (NPF)  and  financing  to  deposit  ratio  (FDR)  on  return  on  assets  (ROA)  in  Islamic business units (IBU) in 2018-2020. In this study, secondary data is used in the form of published  quarterly  financial  reports  of  Islamic  business  units  which  are  obtained from  the  website  of  the  Financial  Services  Authority.  The  method  used  in  this research is multiple linear regressions. The results of this study indicate that partially the ijarah financing variable has no significant effect on ROA, while NPF and FDR affect ROA. Ijarah financing cannot be used as a partial determining factor for ROA for  IBU,  but  simultaneously  ijarah  financing,  NPF  and  FDR  can  be  used  as  a determining  factor  for  ROA  for  IBU.  Stakeholders  can  use  the  NPF  and  FDR variables as determinants of the level of ROA of an IBU.
Keywords:  Ijarah  Financing,  Non-Performing  Financing,  Financing  To  Deposit Ratio, Return On Assets, Islamic Business Units .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pembiayaan ijarah , non performing financing (NPF) dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap return on assets (ROA) pada unit usaha syariah (UUS) tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  triwulan  unit  usaha  syariah yang  dipublikasikan  yang  didapatkan  dari  website  otoritas  jasa  keuangan.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah regresi  linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan ijarah tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  ROA,  sedangkan  NPF  dan  FDR  mempengaruhi  ROA. Pembiayaan ijarah tidak  dapat  digunakan  sebagai  faktor  penentu  ROA  bagi  UUS secara  parsial,  namun  secara  simultan  pembiayaan  ijarah,  NPF  dan  FDR  dapat dijadikan  sebagai  faktor  penentu  ROA  bagi  UUS. Stakeholder dapat  menggunakan variabel NPF dan FDR sebagai penentu tinggi rendahnya ROA suatu UUS.
Kata  Kunci:  Pembiayaan Ijarah , Non-Performing  Financing,  Financing  To Deposit Ratio, Return On Assets, Unit Usaha Syariah .

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  pada  awalnya  dikembangkan  sebagai  suatu  respon  dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak  yang  menginginkan  agar  tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip- prinsp syariah  Islam (Marimin et al. 2015, 2). Menurut  Kettel dalam  (Ghozali et al. 2019) disebutkan bahwa berdasarkan wilayah ekonomi, bank syariah pertama di  Asia  Tenggara  didirikan  di  Malaysia  dengan  nama  bank  Islam  Malaysia berhard  pada  tahun  1983.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas  Muslim  terbesar  di dunia, peluang dan kebutuhan perbankan yang berbasis syariah juga merambah di negara  Asia  Tenggara  lainnya  yaitu  Indonesia.  Awal  berdirinya  bank  syariah  di Indonesia  diawali  dengan  berdirinya  bank  Muamalat  pada  01  November  1991. Meskipun dalam perkemabangannya tidak secepat perbankan syariah di Malaysia, Indonesia termasuk dalam negara ASEAN  yang memiliki variasi beragam dalam pengembangan perbankan syariah (Ghozali et al. 2019).
Di  Indonesia,  bank  syariah  menurut  jenisnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu bank  umum  syariah  (BUS)  dan  bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS). Kemudian dalam perbankan syariah juga terdapat  unit usaha syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat  bank umum konvensional yang berfungsi sebagai  kantor  induk  dari  kantor  atau  unit  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan  di  luar  negeri,  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  cabang  pembantu syariah  dan/atau  unit  syariah.  Berikut  ini  merupakan  data  dari  jumlah  kantor layanan syariah dari unit usaha syariah per Juni 2020.

## Tabel 1. Jumlah Kantor Layanan Syariah dari Unit Usaha Syariah
No. Nama Unit Usaha Syariah Tahun 2018 2019 2020 1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 401 434 419 2 PT. Bank Permata, Tbk 299 289 288 3 PT. Maybank Indonesia, Tbk 372 359 354 4 PT. CIMB Niaga, Tbk 119 122 123 5 PT. OCBC NISP, Tbk 256 230 204 6 PT. Bank Sinarmas 39 153 158 7 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 298 340 339 8 PT. BPD DKI 242 243 242 9 PT. BPD DIY 34 38 38 10  PT. BPD Jateng 156 156 156 11  PT. BPD Jatim, Tbk 191 191 195 12  PT. BPD Sumut 121 121 121 13  PT. BPD Jambi 29 30 30 14  PT. BPD Sumbar 31 31 119 15  PT. BPD Riau dan Keppri 52 52 52 16  PT. BPD Sumsel dan Babel 18 20 20
17  PT. BPD Kalsel 48 49 49 18  PT. BPD Kalbar 65 65 65 19  PT. BPD Kaltim 26 26 26 20  PT. BPD Nusa Tenggara Barat - - - Jumlah 2797 2949 2998 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Pembiayaan  dalam  unit  usaha  syariah,  khususnya  di  Indonesia  sendiri, memiliki  berbagai macam  skema  dan  produk-produk  pembiayaan.  Salah  satunya adalah  pembiayaan  dengan  akad ijarah .  Pembiayaan ijarah merupakan  akad untuk  menjual  manfaat  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  orang  lain menggunakan ketentuan syariat Islam. Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang  berbeda  dengan  konsep  kredit  pada  bank  konvensional,  pembiayaan ijarah juga  dikatakan  sebagai  pendorong  bagi  sektor  usaha  karena  pembiayaan ijarah mempunyai  keistimewaan  dibandingkan  dengan  jenis  pembiayaan  syariah lainnya.  Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha  tidak  perlu  memiliki  barang  modal  terlebih  dahulu,  melainkan  dapat melakukan  penyewaan  kepada  lembaga  keuangan  syariah,  sehingga  pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa  pembiayaan ijarah lebih  menarik dibandingkan  jenis  pembiayaan  lainnya seperti mudharabah dan musyarakah (Santoso and Anik 2015, 2). Perkembangan pembiayaan pada UUS dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 1.  Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Unit Usaha Syariah

## Tahun 2018-2020 (Dalam Miliar)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (data olahan)
Pada Gambar 1 pembiayaan ijarah dari tahun 2018-2020 cenderung turun, dimana  tahun  2020  merupakan  angka  terendah.  Hal  ini  juga  terjadi  pada pembiayaan mudharabah .  Sedangkan  pembiayaan musyarakah terlihat  konsisten dan  cenderung  naik  hingga  tahun  2020.  Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan  yang  memiliki  kontribusi  kecil  dalam  UUS.  Hal  ini  disebabkan karena model pembiayaan ijarah mempunyai risiko relatif tinggi, dimana terdapat masalah  ketidakpastian  pendapatan  keuntungan,  sehingga  menyebabkan  UUS kurang berminat dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut.
Praktik  pembiayaan  dengan  menggunakan  akad ijarah di  Malaysia  lebih dikenal sebagai akad ijarah thumma bai’ dengan nama produk/jasa bank syariah hire  purchase-I (Ascarya  2006) . Secara  konseptual,  akad  ini  mirip  dengan  akad ijarah  muntahiyah  bit  tamlik ( IMBT )  di  Indonesia,  yaitu  penyewa  menyewa
0 20000 40000 60000 80000 2018 2019 2020 Ijarah Musyarakah Mudharabah
barang  dan  sepakat  membelinya  dengan  cara  dicicil  sehingga  pada  akhir  masa sewa  terjadi  pemindahan  hak  kepemilikan  (Imam  2021).  Berbeda  dengan  akad ijarah  thumma  bai ,  akad ijarah di  Indonesia  hanya  berupa  akad menyewa  objek sewa  tanpa  diikuti  pemindahan  hak  kepemilikan  di  akhir  masa  sewa.  Penyewa hanya membayar uang sewa atas objek yang disewa kepada pemilik objek sewa.
Banyak faktor yang mempengaruhi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan,  baik  faktor  yang  berasal  dari  internal  maupun  faktor  yang  berasal dari  eksternal.  Untuk  melihat  kondisi  internal  perbankan,  biasanya  pihak perbankan merujuk pada laporan keuangan yang diindikasi dengan berbagai rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal dalam suatu perbankan syariah adalah rasio NPF dan FDR .
Berdasarkan  statistik  perbankan  syariah  yang  dikeluarkan  otoritas  jasa keuangan (OJK), pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS sepanjang semester I/2019  tumbuh  12,90  persen  secara  yoy.  Pembiayaan  sebesar  Rp333,1  triliun dialirkan  bank  syariah,  lebih  tinggi  dari  jumlah  pembiayaan  setahun  sebelumnya yakni  Rp295  triliun.  Pertumbuhan  ini  menjadi  yang  kedua  tertinggi  sepanjang paruh pertama tahun berjalan dalam kurun 5 tahun terakhir. Kenaikan pembiayaan tertinggi  sepanjang  paruh  pertama  2015-2019  terjadi  pada  semester  I/2017  yang mencapai  19,3  persen  secara  yoy.  Saat  itu,  pembiayaan  meningkat  dari  Rp222,2 triliun pada semester I/2016 menjadi Rp265,3 triliun setahun setelahnya.
Pertumbuhan  pembiayaan  bank  syariah  diikuti  dengan  menurunnya  rasio pembiayaan bermasalah NPF BUS. Berdasarkan data yang sama, rasio NPF BUS hingga akhir Juni 2019 turun 47 basis poin (bps) menjadi 3,36 persen secara yoy. Penurunan  rasio NPF BUS  sepanjang  paruh  pertama  2019  melambat  dibanding periode  sebelumnya.  Pada  paruh  pertama  2018  rasio NPF BUS  turun  64  basis poin secara yoy, dan setahun sebelumnya penurunan mencapai 121 bps.
Pada  UUS,  rasio NPF justru  mengalami  kenaikan  di  periode  yang  sama. Rasio pembiayaan bermasalah di UUS naik 81 bps menjadi 3,09 persen. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak 2015. Sepanjang paruh pertama 2015-2018 rasio NPF UUS  selalu  turun.  Semester  I/2018  rasio NPF UUS  tercatat  di  anak  2,28 persen.
FDR BUS  pada  kuartal  III  2019  berdasarkan  data  statistik  perbankan syariah  OJK  adalah  sebesar  80,85%. FDR yang  dianggap  ideal  bagi  perbankan syariah adalah sebesar 95% - 98%. Namun, FDR perbankan syariah ini naik turun selama  beberapa  waktu.  Tercatat FDR BUS  pada  tahun  2016  adalah  sebesar 85,99%, lumayan tinggi. Sedangkan FDR BUS di tahun 2017 dan 2018 berturut- turut  adalah  sebesar  79,61%  dan  78,53%.  Sedangkan FDR Unit  Usaha  Syariah (UUS) berdasarkan  data statistik perbankan syariah OJK pada tahun 2016, 2017, 2018,  serta  kuartal  III  2019  berturut-turut  adalah  sebesar  96,70%,  99,39%, 103,22%, serta 103,30%.
Rasio  yang  digunakan  sebagai  indikator  untuk  mengukur  kemampuan UUS dalam memperoleh laba secara keseluruhan adalah ROA . Apabila ROA suatu bank  besar,  maka  semakin  besar  pula  keuntungan  yang  akan  didapat  bank tersebut. ROA merupakan perbandigan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total  asset  yang  menunjukan  kemampuan  keseluruhan  aktiva  yang  digunakan untuk  menghasilkan  keuntungan.  Beberapa  rasio  keuangan  yang  mempengaruhi ROA adalah capital  adequacy  ratio ( CAR ), FDR , NPF dan  Biaya  Operasional terhadap pendapatan  operasional (BOPO).  UUS  yeng menghasilkan return tinggi
memiliki  kecenderungan  untuk  memperluas  usahanya.  Maka  dari  itu  pada penelitian ini menggunakan ROA sebagai tolok ukur kinerja perbankan khususnya dalam meneliti tentang UUS.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Rizqi  et  al.  2017)  menemukan bahwa mudharabah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  profitabilitas, musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan ijarah tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  profitabilitas.  Hal  ini  berbeda  dengan  hasil penelitian  (Permata  et  al.  2014)  menemukan  bahwa  pembiayaan mudharabah berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  tingkat  profitabilitas  dan  pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yusuf  2017)  menunjukkan  bahwa FDR memiliki  pengaruh  terhadap ROA BUS.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Roy  2018)  menunjukkan  bahwa NPF dan FDR tidak  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap ROA UUS  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memilih  UUS karena laporan keuangan yang disediakan lebih lengkap, sesuai dengan data yang dibutuhkan  dalam  penelitian.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  pembiayaan ijarah , NPF dan FDR terhadap ROA pada  UUS tahun 2018-2020.

## TELAAH LITERATUR

## Konsep Pembiayaan Ijarah
Menurut bahasa, ijarah berarti sewa atau upah yang menjual belikan suatu manfaat  dari  harta  atau  benda  (Mas’adi  2002,  181).  Sedangkan  menurut  istilah suatu  akad  yang  memiliki  manfaat  dan  tujuan  yang  jelas,  serah  terima  yang dilakukan  secara  langsung  dan  dibolehkan  dengan  pembayaran  (ganti)  yang diketahui (Ramadhan 2020, 375). Ijarah dapat dibagi menjadi 2 transaksi menurut objeknya: (a) Ijarah atas manfaat, yaitu pengambilan manfaat dari suatu harta atau benda yang kemudian diganti dengan pembayaran sewa. (b) Ijarah atas pekerjaan atau  tenaga,  yaitu  pengambilan  manfaat  dari  amal,  tenaga,  atau  pekerjaan seseorang yang kemudian diganti dengan pembayaran upah.
Landasan Hukum Ijarah
َت ۡسٱ  ِتَب َ أَٰٓ َي اَمُهٰىَدۡحِإ  ۡت َلاَق َتۡسٱ  ِنَم َ ۡيَۡخ َّنِإ ُُۖهۡرِجۡٔ ٔ ُينِم َ ۡ لۡٱ  ُّيِوَق ۡلٱ  َتۡرَجۡٔ ٔ
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia  sebagai  orang  yang  bekerja  dengan  kita  karena  sesungguhnya  orang  yang paling  baik  yang  kamu  ambil  untuk  bekerja  ialah  orang  yang  kuat  lagi  dapat dipercaya” (QS.  Al-Qashas:  26).  Maksud  dari  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa untuk  mengambil  manfaat  dari  suatu  pekerjaan  atau  jasa  seseorang  hendaklah memilih yang kuat dan dapat dipercaya.
هف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُه َرْجَأ  َري ِجَلأا اوُطْعَأ صلى الله عليه وسلم  هاللَّ ُلوُس َر َلاَق :َلاَق  َرَمُع ِهْب ِ هاللَّ ِدْبَع  ْهَع
هبا هاارر ُُُق َرَع ُجام)
Artinya: “ Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah  kepada  pekerja  sebelum  keringatnya  kering” (H.R.s  Ibnu  Majah). Rasulullah SAW. menganjurkan bagi yang menyewa jasa seseorang untuk segera memberikan  upahnya  sebelum  keringatnya  kering  atau  setelah  pekerjannya selesai.
Rukun ijarah ada 4, yaitu: (a) Aqid , terdapat orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. (b) Sighat , merupakan ijab dan qabul . (c) Ujrah , yaitu uang sewa atau upah. (d) Manfaat, terdiri dari pengambilan manfaat suatu objek harta atau benda atau pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan atau jasa seseorang.
Syarat ijarah ada  4,  yaitu:  (a)  Syarat  terjadinya  akad,  yaitu aqid harus yang  berakal  dan mumayyiz .  (b)  Aset  harus  memberikan  manfaat  kepada penyewa,  karena  tanggung  jawab  pemeliharaan  sewa  adalah  orang  yang menyewakan.  (c)  Jika  aset  rusak  sebelum  berakhirnya  kontrak,  maka  akad tersebut  tetap  berjalan  atau  masih  tetap  berlaku.  Sedangkan  akad ijarah akan berhenti apabila aset tersebut tidak memberikan manfaat kepada penyewa atau. (d) Sebelum  akad  berakhir,  aset  tidak  boleh  dijual  kepada  penyewa  dengan  harga yang  ditetapkan  sebelumnya.  Sedangkan  apabila  akad  sudah  berkahir,  maka  aset yang akan dijual boleh ditentukan harganya.
Menurut  surat  edaran  No.  10/14/DPBS  yang  dikeluarkan  bank  Indonesia tertanggal 17 Maret 2008, dalam memberikan pembiayaan ijarah BUS atau UUS harus memenuhi langkah berikut ini: (1) Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
(2)  Barang  dalam  transaksi ijarah adalah  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak yang  dapat  diambil  manfaat  sewanya.  (3)  Bank  wajib  menjelaskan  kepada nasabah  mengenai  karakteristik  produk  pembiayaan  atas  dasar ijarah ,  serta  hak dan  kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  bank  Indonesia mengenai  transparansi  informasi  produk  bank  dan  penggunaan  data  pribadi nasabah.  (4)  Bank  wajib  melakukan  analisis  atas  rencana  pembiayaan  atas  dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter  dan/atau  aspek  usaha  antara  lain  meliputi  analisa  kapasitas  usaha, keuangan  dan/atau  prospek  usaha.  (5)  Objek  sewa  harus  dapat  dinilai  dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa  dan  jangka  waktunya.  (6)  Bank  sebagai  pihak  yang  menyediakan  objek sewa,  wajib  menjamin  pemenuhan  kualitas  maupun  kuantitas  objek  sewa  serta ketepatan  waktu  penyediaan  objek  sewa  sesuai  kesepakatan.  (7)  Bank  wajib menyediakan  dan  untuk  merealisasikan  penyediaan  objek  sewa  yang  dipesan nasabah.  (8)  Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  berupa  akad  pembiayaan  atas  dasar ijarah .  (9)  Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. (10) Pembayaran sewa  tidak  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  piutang  maupun  dalam  bentuk pembebasan  utang.  (11)  Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menjaga  keutuhan objek  sewa,  dan  menanggung  biaya  pemeliharaan  objek  sewa  sesuai  dengan kesepakatan  dimana  uraian  pemeliharaan  yang  bersifat  material  dan  struktural harus  dituangkan  dalam  akad,  dan  bank  tidak  dapat  meminta  nasabah  untuk bertanggungjawab  atas  kerusakan  objek  sewa  yang  terjadi  bukan  karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

## Non Performing Financing (NPF)
Pada  perbankan  syariah,  istilah Non  Performing  Loan ( NPL )  diganti dengan NPF karena  dalam  bank  syariah  menggunakan  prinsip  pembiayaan berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  menggunakan  istilah  kredit.  Rasio  ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh
bank syariah. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak  dapat  di  tagih,  semakin  besar  nilai NPF maka  akan  menjadikan  dampak buruk  bagi  kinerja  bank  tersebut.  Resiko  pembiayaan  meningkat,  margin  atau bunga  kredit  akan  meningkat  pula.  Dalam  perbankan  Islam  tidak  mengenal instrumen  bunga  karena  yang  digunakan  adalah  margin  atau  bagi  hasil  itu  pada keuntungan  ataupun  pada  kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan.  Resiko  yang terjadi  dari  pembiayaan  atau  pinjaman  adalah  peminjaman  yang  tertunda  atau ketidak  mampuan  peminjam  untuk membayar  kewajiban  yang  telah  dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan (Utami and Muslikhati 2019, 38).
Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  31  revisi 2000  paragraf  24,  disebutkan  bahwa  kredit non  performing pada  umumnya merupakan  kredit  yang  pembayaran  angsuran  pokok  dan/atau  bunganya  telah lewat  sembilan  puluh  hari  atau  lebih  setelah  jatuh  tempo,  atau  kredit  yang pembayarannya  secara  tepat  waktu  sangat  diragukan.  Kredit non  performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet (IAI 2000).
Semakin  tinggi NPF ,  maka  profitabilitas  akan  semakin  rendah  dan sebaliknya,  jika NPF semakin  rendah,  maka  profitabilitas  akan  semakin  tinggi. Jika  kredit  bermasalah  sangat  besar  dan  cadangan  yang  dibentuk  juga  besar, berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi  terganggu.  Pembiayaan  bermasalah  dalam  jumlah  besar  akan menurunkan  tingkat  operasi  bank  tersebut.  Apabila  penurunan  pembiayaan  dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan  solvabilitas  suatu  bank,  maka  kepercayaan  para  penitip  dana  terhadap  bank akan  hilang  (Fazriani  and  Mais  2019).  Untuk  menghitung  rasio NPF ,  digunakan rumus sebagai berikut:
NPF = (Total NPF /  Total Pembiayaan) x 100%
Financing to Deposit Ratio ( FDR) FDR merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  likuiditas  suatu bank  dalam  membayar  kembali  penarikan  dana  yang  dilakukan  deposan  dengan mengandalkan  pembiayaan  yang  diberikan  sebagai  sumber  likuiditasnya,  yaitu dengan  cara  membagi  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  terhadap dana  pihak  ketiga  (DPK).  Semakin  tinggi FDR ,  maka  semakin  tinggi  dana  yang disalurkan ke DPK. Dengan penyaluran DPK yang besar, maka pendapatan bank ROA akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA . Standar  yang  digunakan  bank  Indonesia  untuk  rasio FDR adalah  80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80%
(misalkan  60%),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  tersebut  hanya  dapat menyalurkan  sebesar  60%  dari  seluruh  dana  yang  berhasil  dihimpun.  Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana,  maka  dengan  rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang  membutuhkan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  bank  tersebut  tidak menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Kemudian  jika  rasio  FDR  bank  mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan  yang diberikan bank tersebut melebihi
dana  yang  dihimpun.  Oleh  karena  dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat  sedikit, maka  bank  dalam  hal  ini  juga  dapat  dikatakan  tidak  menjalankan  fungsinya sebagai  pihak  intermediasi  (perantara)  dengan  baik.  Semakin  tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan  kurangnya  efektifitas  bank  dalam  menyalurkan  pembiayaan. Jika  rasio FDR bank  berada  pada  standar  yang  ditetapkan  oleh  bank  Indonesia, maka  laba  yang  diperoleh  oleh  bank  tersebut  akan  meningkat  (dengan  asumsi bank  tersebut  mampu  menyalurkan  pembiayaannya  dengan  efektif).  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut (Suryani 2012):

## FDR =
Return on Assets (ROA) ROA adalah  kemampuan  perusahaan  dalam  memanfaatkan  aktivanya untuk  memperoleh  laba.  Rasio  ini  mengukur  tingkat  kembalian  investasi  yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.  Rasio  ini  dapat  diperbandingkan  dengan  tingkat  bunga  bank  yang berlaku. Untuk menghitung rasio ROA menggunakan rumus sebagai berikut:
ROA =
Semakin  besar ROA ,  berarti  semakin  besar  pula  tingkat  keuntungan  yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset. ROA digunakan untuk  mengukur  profitabilitas  bank  karena  bank  ndonesia  sebagai  pembina  dan pengawas  perbankan  lebih  mengutamakan  nilai  profitabilitas  suatu  bank  yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin  besar ROA suatu  bank,  semakin  besar  pula  tingkat  keuntungan  yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA . ROA penting  bagi  bank  karena ROA digunakan  untuk  mengukur efektifitas  perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan  dengan  mamanfaatkan aktiva  yang  dimilikinya.  ROA  merupakan  rasio  antara  laba  sesudah  pajak terhadap  total  asset.  Semakin  besar ROA menunjukkan  kinerja  perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian ( return ) semakin besar.

## Unit Usaha Syariah (UUS)
UUS  merupakan  unit  usaha  yang  dibentuk  oleh  bank  konvensional,  akan tetapi  dalam  aktivitasnya  menjalankan  kegiatan  perbankan  berdasarkan  prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas UUS sama dengan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  BUS,  yaitu  aktivitas  dalam  menawarkan produk  penghimpunan  dana  pihak  ketiga,  penyaluran  dana  kepada  pihak  yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.
UUS menurut UU No. 21 tahun 2008 (Presiden RI 2008) adalah unit kerja dari kantor pusat  BUS  yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit
Jumlah Dana Yang Diberikan --------------------------------------- x 100%
Total Dana Pihak Ketiga
Laba Bersih
x 100% Total Aset
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor  cabang  dari  suatu  bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  yang berfungsi sebagai kantor induk  dari  kantor  cabang  pembantu  syariah  dan/atau  unit  syariah.  Keberadaan bank  syariah  sebagai  bagian  dari  sistem  perbankan  nasional  diharapkan mendorong  perekonomian  suatu  negara.  Tujuan  dan  fungsi  perbankan  syariah dalam  perekonomian  adalah  kemakmuran  ekonomi  yang  meluas,  tingkat  kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi, dan  distribusi  pendapatan  serta  kekayaan  yang  merata,  stabilitas  nilai  uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.
Kelembagaan  UUS  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/14/PBI/2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/10/PBI/2009  tentang  Unit  Usaha  Syariah  (GBI  2013)  yang  selanjutnya  diatur dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.15/51/DPbS  tertanggal  30 Desember 2013 Perubahan Atas Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 11/28/DPbS tanggal  5  Oktober  2009  perihal  Unit  Usaha  Syariah.  UUS  wajib  dibentuk  oleh bank  yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah dan/atau unit syariah.  UUS  memiliki  tugas  antara  lain:  (1)  Mengatur  dan  mengawasi  seluruh kegiatan  kantor  cabang  syariahdan/atau  unit  syariah.  (2)  Menempatkan  dan mengelola dana yangbersumber dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
(3)  Menerima  dan  menatausahakan  laporan  keuangan  dari  kantor  cabang  syariah dan/atau  unit  syariah.  (4)  Melakukan  kegiatan  lain  sebagai  kantor  induk  dari kantor  cabang  syariah  atau  unit  syariah.  Kantor  cabang  syariah  dapat  dibuka dengan  izin  Gubernur  bank  Indonesia  oleh  bank  yang  telah  membuka  UUS. Pembukaan  kantor  cabang  syariah  dapat dilakukan  dengan:  (a)  Membuka  kantor cabang  syariah  yang  baru.  (b)  Mengubah  kegiatan  usaha  kantor  cabang  yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor cabang syariah. (c) Meningkatkan  status  kantor  di  bawah  kantor  cabang  menjadi  kantor  cabang syariah.  Pemberian  izin  untuk  ketiga  poin  di  atas  dilakukan  dalam  dua  tahapan, yaitu  pertama  persetujuan  prinsip  yang  merupakan  persetujuan  untuk  melakukan persiapan  pembukaan  kantor  cabang  syariah,  dan  kedua  izin  pembukaan  kantor cabang  syariah.  (d)  Mengubah  kegiatan  usaha  kantor  cabang  yang  sebelumnya telah  membuka  unit  syariah  menjadi  kantor  cabang  syariah.  (e)  Meningkatkan status kantor cabang pembantu yang sebelumnya telah membuka unit syariah. (f) Membuka  kantor  cabang  syariah  baru  yang  berasal  dari  unit  syariah  dari  kantor cabang  dan/atau  kantor  cabang  pembantu  di  mana  Unit  Usaha  Syariah sebelumnya berada. Pemberian izin mulai dari poin empat di atas dilakukan secara langsung  melalui  izin  pembukaan  kantor  cabang  syariah.  Bank  yang  memiliki kantor cabang syariah dan unit syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Soemitra 2018, 67-68).

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran pada Gambar 2 maksudnya adalah untuk menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan ijarah , NPF dan FDR terhadap ROA pada UUS baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Berdasarkan  telaah  literatur  dan  kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Pembiyaan ijarah berpengaruh terhadap ROA H2 : NPF berpengaruh terhadap ROA H3 : FDR berpengaruh terhadap ROA H4 : Pembiayaan ijarah , NPF, FDR berpengaruh terhadap ROA

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  asosiatif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Variabel  yang  digunakan  adalah  variabel  bebas ( independent )  meliputi  pembiyaan ijarah , NPF dan FDR serta  variabel  terikat ( dependent ) yang meliputi tingkat ROA . Sumber data yang digunakan adalah data sekunder  yang  diperoleh  dari website OJK,  yaitu  https://www.ojk.go.id.  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  kriteria sebagai  berikut:  (a)  menerbitkan  laporan  keuangan  triwulan  UUS  pada  tahun 2018-2020,  (b)  UUS  melakukan  pembiayaan ijarah selama  tahun  2018  sampai 2020,  (c)  UUS  yang  pembiayaan  ijarahnya  tidak  bernilai  0  selama  periode pengamatan. Berdasarkan kriteria sampel yang ada, dari 23 populasi UUS hanya 5 UUS  yang  memenuhi  kriteria  pemilihan  sampel  sehingga  digunakan  sebanyak  5 UUS sebagai sampel penelitian dalam 3 tahun periode dengan data triwulan, yaitu bank  Danamon  Indonesia,  bank  Permata,  bank  MayBank  Indonesia,  bank  CIMB Niaga  dan  bank  Sinarmas.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik pustaka dan dokumentasi berupa buku, paper jurnal terkait dan laporan keuangan triwulan  UUS  dari website OJK.  Teknik  analisa  data  menggunakan  analisis regresi linier berganda dan asumsi klasik dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS.
Pembiayaan Ijarah
(X1)
NPF (X2) FDR (X3) ROA (Y)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji data apakah dalam model regresi variable  terikat  dan  variable  bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau tidak.
Gambar 3. Uji Normalitas

## Sumber: Output SPSS
Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan  mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  data  terdistrubusi  dengan  normal  dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi ditemukan adanya korelasi antarindependen atau tidak.
Tabel 2. Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Ijarah 0,916 1,092 NPF 0,708 1,413 FDR 0,764 1,308 Sumber: Output SPSS
Dari  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa tolerance dari  ketiga  variabel independent lebih dari 0,1 dan VIF kurang 10, maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Menentukan heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot regresi.  Gambar  4  merupakan output dari  uji  heteroskedastisitas dimana  diketahui  bahwa  titik-titik  menyebar  dengan  pola  yang  tidak  jelas  diatas
dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  data  penelitian  ini  tidak  terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi serial pada  variabel  pengganggu.  Tidak  adanya  gejala  autokorelasi  dapat  dibuktikan dengan  menggunakan  metode Durbin  Watson ,  yaitu  jika  nilai Durbin  Watson terletak antara dU sampai dengan (4-dU).

## Tabel 3. Uji Autokorelasi dan Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,680 a 0,462 0,422 0,52574 1,797 a. Predictors: (Constant), Ijarah, FDR, NPF
b. Dependent Variable: ROA
Sumber: output spss
Nilai  dU  dalam  penelitian  ini  diketahui  melalui  distribusi  nilai  tabel Durbin  Watson berdasarkan  k  (3)  dan  N  (44)  dengan  signfikansi  5%  dan  pada Tabel  3  nilai Durbin  Watson sebesar  1,797,  sehingga  didapat  dU  (1,6647)  < Durbin  Watson (1,797)  <  4-dU  (2,3353),  maka  berdasarkan  nilai  tersebut  maka tidak ada gejala autokorelasi.

## Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  dapat  menghitung  atau  memprediksi besarnya  pengaruh  dua  atau  lebih  variabel independent terhadap  variabel dependent . Berdasarkan Tabel 4 dapat diperoleh persamaan regresi Y = -0,015 +
0,000000118X 1 – 0,168X 2 + 0,019X 3 = -0,1639. Nilai konstanta dalam regresi kali ini yaitu -0,1639 artinya bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar -0,1639 apabila variabel bebas diasumsikan tetap.
Nilai  koefisiensi ijarah 0,000000118  menunjukan  bahwa  jika ijarah naik satu  satuan  atau  1%,  maka ROA akan  naik  sebesar  0,000000118  dengan  asumsi variabel  bebas  yang  lain  tetap.  Nilai  koefisiensi NPF -0,168  menunjukan  bahwa
jika NPF naik satu satuan atau 1%, maka ROA akan turun sebesar -0,168 dengan asumsi  variabel  bebas  yang  lain  tetap.  Nilai  koefisiensi FDR 0,019  menunjukan bahwa  jika FDR naik  satu  satuan  atau  1%,  maka  ROA  akan  naik  sebesar  0,019 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.
Tabel 4. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -0,015 0,158 -0,097 0,923 Ijarah 1,180E-7  0,000 0,120 0,995 0,326 NPF -0,168 0,054 -0,385 -3,079 0,004 FDR 0,019 0,003 0,733 5,741 0,000 a. Dependent Variable: ROA
Sumber: Output SPSS

## Uji Hipotesis
Uji  t  atau  uji  parsial  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel independent (pembiayaan ijarah , NPF dan FDR )  secara  individu  berpengaruh terhadap variabel dependent ROA . Kriteria pengambilan keputusan uji t, yaitu jika nilai  signifikan  <  0,05  atau  5  %  maka  hipotesis  diterima,  artinya  variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent . Pada Tabel 4, didapat bahwa nilai signifikan ijarah (0,326) > 0,05, artinya H1 ditolak  atau  dengan  kata  lain  pembiayaan ijarah tidak  berpengaruh  terhadap ROA .  Nilai  signifikan NPF (0,004)  <  0,05,  artinya H2 diterima  atau NPF berpengaruh  terhadap ROA .  Sedangkan  nilai FDR (0,000)  <  0,05,  artinya H3 diterima  atau FDR berpengaruh  terhadap ROA .  Kemudian  pada  Tabel  4  dapat dilihat bahwa nilai beta tertinggi  yaitu FDR sebesar 0,733 dibandingkan variabel independent lainnya,  yaitu  pembiayaan ijarah dan NPF .  Hal  ini  menunjukkan bahwa FDR merupakan variabel independent yang paling dominan mempengaruhi ROA di UUS. Artinya, semakin baik FDR maka semakin baik pula ROA di UUS begitu pula sebaliknya.
Tabel 5. Anova Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 9,512 3 3,171 11,471 0,000 b Residual 11,056 40 0,276 Total 20,568 43 a. Dependent Variable: ROA b. Predictors: (Constant), Ijarah, NPF, FDR
Sumber: Output SPSS
Uji  F  atau  uji  koefisien  regresi  secara  simultan,  yaitu  untuk  mengatahui pengaruh  variabel independent secara  simultan  terhadap  variabel dependent , apakah  berpengaruh  atau  tidak.  Dari  hasil  Tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansinya adalah 0,000 dibawah 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa variabel independent secara  simultan  yang  diwakili  oleh  pembiayaan ijarah , NPF dan
FDR berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependent ROA ,  sehingga  dapat dikatakan bahwa H4 diterima.

## Koefisien Determinasi
Pada Tabel 3 nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,462 atau 46,2%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel independent pembiayaan ijarah ,
NPF dan FDR berpengaruh  terhadap  naik  turunnya  variabel dependent ROA sebesar  46,2  %  dan  sisanya  53.8  %  merupakan  dari  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan  dalam  model  regresi.  Sedangkan  korelasi  (R)  nilainya  0,680  berarti hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent dapat dikatakan hubungan yang kuat dan erat karena nilainya mendekati 1.
Pengaruh Pembiyaan Ijarah Terhadap ROA
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembiayaan ijarah tidak  mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,326 yang berarti hipotesis yang menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS ditolak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizqi et al.  2017)  yang  menemukan  bahwa ijarah tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap profitabilitas.  Namun  disisi  lain,  hasil  penelitian  ini  tidak  sinkron  dengan  teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  ijarah  memiliki  manfaat  dan  tujuan yang  jelas,  serah  terima  yang  dilakukan  secara  langsung  dan  dibolehkan  dengan pembayaran  (ganti)  yang  diketahui.  Dalam  teori  ini  juga  dijelaskan  surat  edaran No.  10/14/DPBS  yang  dikeluarkan  bank  Indonesia  tertanggal  17  Maret  2008, dalam memberikan pembiayaan ijarah  BUS atau UUS harus memenuhi langkah- langkah  yang  dapat  menguntungkan  terhadap  perbankan  maupun  nasabah.  Jadi dengan  adanya  pembiayaan ijarah akan  berpengaruh  positif  terhadap ROA perusahaan.  Karena  semakin  besar  ROA  menunjukkan  kinerja  perusahaan semakin baik, kerena tingkat pengembalian ( return ) semakin besar.
Pengaruh NPF Terhadap ROA
Berdasarkan hasil penelitian, NPF mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu  sebesar  0,004  yang  berarti  hipotesis  yang  menyatakan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS diterima.
Secara  teori  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan penelitian ini yang menyatakan bahwa NPF merupakan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat di tagih. Semakin besar nilai NPF maka akan  menjadikan  dampak  buruk  bagi  kinerja  bank  tersebut.  Peningkatan  jumlah NPF akan meningkatkan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang  perlu  dibentuk  oleh  pihak  bank.  Jika  hal  ini  terjadi  terus  menerus  maka perusahaan  tidak  mengalami  keuntungan  bahkan  akan  mengurangi  modal  bank. Resiko  pembiayaan  meningkat,  margin  atau  bunga  kredit  akan  meningkat  pula. Peningkatan NPF tersebut  secara  logika  akan  mengurangi  terhadap ROA perusahaan dalam hal ini adalah UUS.
Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Roy  2018)  yang  menunjukkan  bahwa NPF tidak  memiliki  pengaruh  yang
signifikan  terhadap ROA UUS  di  Indonesia.  Apabila  terjadi  peningkatan  jumlah pembiayaan  bermasalah NPF pada  suatu  bank,  maka  tidak  akan  menurunkan jumlah ROA pada bank tersebut.
Pengaruh FDR terhadap ROA Berdasarkan hasil penelitian, FDR mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu  sebesar  0,000  yang  berarti  hipotesis  yang  menyatakan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS diterima.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yusuf 2017)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa FDR memiliki  pengaruh  terhadap ROA BUS.  Disamping  itu  hasil  ini  juga  sesuai  dengan  teori  dimana FDR merupakan rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  likuiditas  suatu  bank  dalam  membayar kembali  penarikan  dana  yang  dilakukan  deposan  dengan  mengandalkan pembiayaan  yang  diberikan  sebagai  sumber  likuiditasnya,  yaitu  dengan  cara membagi  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  terhadap  dana  pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR , maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK.  Dengan  penyaluran  DPK  yang  besar,  maka  pendapatan  bank ROA akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA .
Rasio keuangan bisa bermanfaat karena digunakan dalam membantu untuk pengambilan  keputusan.  Manfaat  tersebut  digunakan  dalam  memprediksi perubahan  laba,  yaitu  diukur  dengan  signifikan  atau  tidaknya  hubungan  antara rasio keuangan dengan perubahan laba. Apabila  hubungan antara rasio keuangan dan  perubahan  laba  mengalami  signifikan,  berarti  rasio  keuangan  tersebut bermanfaat  dalam  memprediksi  perubahan  laba.  Sebaliknya,  apabila  hubungan antara rasio keuangan dan perubahan laba tidak signifikan, berarti rasio keuangan tersebut tidak dapat digunakan dalam memprediksi perubahan laba.
Pengaruh Pembiayaan Ijarah , NPF, FDR Terhadap ROA Berdasarakan  hasil  penelitian,  pembiayaan ijarah , NPF ,  dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap ROA . Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi  sebesar  0,000  dibawah  0,05  atau  5%  menunjukkan  bahwa  hipotesis yang  menyatakan  variabel independent secara  simultan  yang  diwakili  oleh pembiayaan ijarah , NPF dan FDR berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependent ROA pada  UUS  diterima.  Pengaruh  tersebut  tergolong  tinggi  karena semua variabel independent mampu melakukan sebesar 0,462 atau 46,2%. Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel independent (pembiayaan ijarah , NPF dan FDR ) terhadap  naik  turunnya  variabel  dependent ROA adalah  sebesar  46,2  %  dan sisanya 53,8 % merupakan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian,  ternyata  pembiayaan ijarah secara  parsial tidak  berpengaruh  terhadap ROA .  Sedangkan  variabel NPF dan FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA UUS. FDR menjadi variabel independent yang paling  dominan  diantara NPF dan  pembiayaan ijarah .  Secara  parsial  dari  ketiga variabel independent tersebut, para stakeholder dapat menggunakan variabel FDR
dalam  memprediksi ROA .  Kemudian  secara  simultan  pembiayaan ijarah , NPF dan FDR berpengaruh  terhadap ROA pada  UUS  dengan  besar  pengaruh  46.2%, yang  artinya  pembiayaan ijarah , NPF dan FDR berpengaruh  terhadap  naik turunnya ROA sebesar  46.2  %  dan  sisanya  53.8  %  dipengaruhi  oleh  faktor  lain. Untuk  menjelaskan  faktor-faktor  lain  yang  berpengaruh  terhadap ROA UUS diperlukan  penelitian  lebih  lanjut.  Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk memperpanjang  masa  penelitian  dan  menggunakan  variabel  lain  dalam menentukan ROA bagi UUS karena masih ada ruang penelitian sebesar 53,8%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya, Ascarya. 2006. “Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and  Indonesia:  Lessons  for  Instruments  Development”. Paper  Presented on  Periodic  Discussion  Directorate  of  Monetary  Management  Bank Indonesia , 1-61.
Fazriani,  Anisya  Dwi  and  Rimi  Gusliana  Mais.  2019.  “Pengaruh  Pembiayaan Mudharabah,  Musyarakah,  Dan  Murabahah  Terhadap  Return  On  Asset Melalui  Non  Performing  Financing  Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada Bank  Umum  Syariah  Yang  Terdaftar  Diotoritas  Jasa  Keuangan)”. (JAM) Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 16 (1): 1–34. https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265. Ghozali,  Mohammad,  Muhammad  Ulul  Azmi,  and  Wahyu  Nugroho.  2019. “Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis”. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (1): 44-55. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700. Gubernur  Bank  Indonesia.  2013. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 15/14/PBI/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah . https://www.bi.go.id/id/archive/arsip- peraturan/Documents/pbi_151413.pdf.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2000. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK)  No.  31  (Revisi  2000)  tentang  Akuntansi  Perbankan  Syariah . https://alengwee.files.wordpress.com/2011/10/psak-31-akuntansi- perbankan.pdf
Imam, Imam. (2021). Ijarah adalah Hukum Sewa Properti Islami. rumah123.com.
Retrieved  December  3,  2021,  from  https://www.rumah123.com/panduan- properti/menyewakan-properti-66952-ijarah-adalah-hukum-sewa-properti- islami-
id.html#:~:text=Ijarah%20thumma%20al%20bai',barang%20itu%20menja di%20hak%20milik
Mas’adi, Ghufron A. 2002. Fikih Muamalah Kontekstual . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marimin,  Agus,  Abdul  Haris  Romadhoni,  and  Tiara  Nur  Fitria.  2015. “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) , 1 (2): 75-87. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30.
Permata,  Russely  Inti  Dwi,  Fransisca  Yaningwati,  and  Zahroh  Z.  A.  2014. “Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Musyarakah  terhadap
Tingkat Profitabilitas ( Return On Equity ) (Studi pada Bank Umum Syariah yang  terdaftar  di  Bank  Indonesia  Periode  2009-2012)”. Jurnal Admisnistrasi Bisnis (JAB) , 12 (1): 1-9. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/ 486.
Presiden  Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah .  Otoritas  Jasa  Keuangan. https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Sya riah.pdf
Ramadhan, Abu HF. 2020. Terjemah Fathul Qarib . Surabaya: Mutiara Ilmu.
Rizqi,  Nuril  Wahidah,  Noor  Shodiq  Askandar,  and  Afifudin  Afifudin.  2017.
“Analisis  Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah,  dan  Ijarah terhadap  Profitabilitas  Bank  Syariah  di  Indonesia  (Studi  Empiris  Pada Bank  Umum  Syariah  yang  Listing  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  Periode 2010-2016). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi,
6 (5): 91-104. http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/301.
Roy,  Mochamad  Indrajit.  2018.  “Pengaruh  Rasio  Keuangan  terhadap  Rasio Profitabilitas  Unit  Usaha  Syariah  di  Indonesia”. Jurnal  Banque  Syar’i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah , 4 (2): 113-122. http://dx.doi.org/10.32678/bs.v4i2.1128. Santoso,  Harun,  and  Anik  Anik.  2015.  “Analisis  Pembiayaan  Ijarah  pada Perbankan Syariah”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 1 (2): 106-116. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33.
Soemitra, Andri. 2018. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana. Suryani,  Suryani.  2012.  “Analisis  Pengaruh  Financing  To  Deposit  Ratio  (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio  Keuangan Pada  Bus  Dan  Uus  Periode  2008-2010)”. Economica:  Jurnal  Ekonomi Islam , 2 (2): 153-174. https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854. Utami, Mayvina Surya Mahardhika and Muslikhati Muslikhati. 2019. “Pengaruh Dana  Pihak  Keiga  (DPK),  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR),  Non Performing  Financing  (NPF)  terhadap  Likuiditas  Bank  Umum  Syariah (BUS) Periode 2015-2017”. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (1): 33-43. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8495.
Yusuf,  Muhammad.  2017.  “Dampak  Indikator  Rasio  Keuangan  terhadap Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia”. Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan , 13 (2): 141-151.
http://journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/view/53.