ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
Permana Indra 1 , Hulman Panjaitan 2 , Armunanto Hutahaean 3
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Email: indra38bsd@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Pidana,  Korupsi,  Aset, Kerugian, Negara Tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan memperkaya  konsep  dan  pemahaman  dari  teori-teori  hukum  mengenai  Tindak Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  penyelenggara  negara  terutama  mengenai penegakkan hukum beradasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab  Undang-Undang  Pidana  dan  penggunaan  hukum  pidana  dalam  tindak pidana  korupsi  terkait  dengan  Penerapan  Sanksi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021); dan 2) untuk memberikan kontribusi  pemikiran  sesuai  dengan  bisertag  yang  dipermasalahkan  yang  secara filosofis  sebagai  proses  pembelajaran  yang  berharga  untuk  karya  ilmiah  serta penerapan  disipline  theory  hukum,  serta  hasil  penulisan  bahan  pustaka  sebagai penulis  utama  study  hukum  Pidana  lebih  lanjut.  Metode  penelitian  digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan juga  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach)  dan pendekatan kasus (case approach). Dari Hasil penelitian ini penulis menemukan perbedaan  pendapat  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1)  UU  jo  Pasal  18  UU  Nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31  tahun  1999  jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHPidana  sebagaimana  diuraikan  dalam dakwaan ke Satu Primer.
ABSTRACT Keyword: Crime, Corruption, Asset, Loss, State The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts  and  understanding  of  legal  theories  regarding  Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based  on  Law  No.  20  of  2001  in  conjunction  with  Law  No.  31  of  1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of  criminal  law  in  corruption  crimes  related  to  the  Application  of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort  to  Restore  State  Losses  (Case  Study  of  Decision  Number:  2614 K/Pid.  Sus/2021);  and 2)  to  contribute  thoughts  in accordance  with  the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the  nature  of  descriptive  research  and  also  uses  a  statutory  and  case approach. The  results  of  this  research,  there  are  differences  of  opinion between  the  Panel  of  Judges  at  the  first  and  the  appellate  level  in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article

## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20  of  2001  concerning  Amendments  to  Law  Number  31  of  1999  in conjunction  with  Article  64  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  as described in the First Primary charge.

## PENDAHULUAN
Tindakan  atau  perilaku  korupsi  memiliki  dampak  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat, pada dampak ekonomi usaha menjadi tidak efisien karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan mengurus masalah perizinan, uang pelicin, pungutan liar. Di tatanan lebih makro, keuangan negara menjadi tidak sehat karena anggaran banyak yang dikorupsi di tiap  celah  oleh  para  oknum  pelakunya  (PANGGABEAN,  2020).  Dampak  Sosial,  korupsi memiskinkan masyarakat, karena korupsi mengambil hak orang lain sehingga meningkatkan kesenjangan  sosial,  rasa  percaya  antar  sesama  menurun,  nilai  keadilan  tidak  berjalan,  dan solidaritas  sesama  juga  tidak  berfungsi  efektif.  Pada  aspek  politik,  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, masyarakat menjadi apatis, politik uang semakin menjamur,  cita-cita  demokrasi  dan  semangat  reformasi  menjadi  rusak.  Dampak  budaya, korupsi  membuat  tidak  ada  penghargaan  atas  kerja  keras  dan  budaya  hidup  sederhana, masyarakat  terbiasa  mencari  jalan  pintas,  mengambil  hak  orang  lain,  mencuri,  mencontek (Irwansyah, 2020). Korupsi akan memelihara kultur instan dan masyarakat menjadi terbiasa untuk  tidak  memikirkan  orang  lain  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi  serta kelompoknya.
Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematik telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu (Hestaria et al., 2022).  Disamping  lemahnya  sistem  pengawasan  yang  ada  memberi  kesempatan  untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional.  Banyak  para  ahli  mengemukakan  pendapatnya  tentang  masalah  korupsi  ini.  Pada dasarnya,  ada  yang  pro  ada  pula  yang  kontra. Akan  tetapi  walau  bagaimanapun  korupsi  ini merugikan  negara  dan  dapat  merusak  sendi-sendi  kebersamaan  bangsa.  Pada  hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama  terhadap  jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  pada  umumnya  (Pranoto  et  al., 2019).
Salah  satu  tujuan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001)  adalah  untuk mengembalikan  kerugian  negara.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  pidananya  lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya  pengembalian  kerugian  uang  negara  dari  para  pelaku  korupsi  akan  berhasil  apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut  akan  sulit  terjadi  suatu  pengembalian  kerugian  keuangan  negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan  ke  dalam  penjara.  Pelaku  korupsi  bersedia  mengembalikan  uang  negara  jika perkara pidananya ditiadakan (Pangaribuan & Fitriadi, 2021).
Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi

## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
karena  perumusan  pasal  dari  UUTPK  yang  menimbulkan  multitafsir  dalam  penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara” (Laila, 2022). Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah  perbuatan  itu  dilakukan,  walaupun  kemudian  pelaku  mengembalikan  kerugian  uang negara,  perbuatannya  tetap  telah  dianggap  selesai  (Fatah  et  al.,  2016).  Seperti  yang  telah dituangkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  “pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku  tidak  pidana”,  dan  telah  dijelaskan  dalam penjelasan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  bahwa  “apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang  dimaksud,  maka pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  tidak  menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.
Sejalan dengan Instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 selanjutnya  disebut  KAK,  Indonesia  telah  memiliki  aturan  nasional  tersendiri  dalam  hal pencegahan dan pemberantasan korupsi yang masih digunakan hingga saat ini yaitu Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK (Pane, 2016). Namun, berbagai ketentuan dalam UU PTPK tersebut belum jelas. Menurut pandangan Eddy OS Hiariej bahwa permasalahan dalam UU PTPK diantaranya yaitu tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi  perundang-  undangan  terkait  terminologi  “keuangan  negara”,  pihak  yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara tidak pasti dan yang  terakhir  adalah  terkait dengan    pertanyaan    apakah    kerugian  negara  serta-merta  harus  ada  tindak  pidana  korupsi. Selain itu, masalah  yang lain dalam  UU  PTPK  tersebut  yakni  terkait dengan pengembalian kerugian  keuangan  negara  yang  belum  diatur  dengan  jelas,  UU  tersebut  juga  belum mengakomodir  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Keberhasilan  terhadap penanggulangan  praktik  korupsi  disamping  sangat  tergantung  pada  ketersediaan  instrumen- instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang jelas, perlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum serta tingkat profesionalismenya (KASENDA & SAPUTRA, 2020).
Pada  UU  PTPK,  khususnya  dalam  Pasal  18  telah  diatur  terkait  dengan  pengembalian kerugian negara salah satunya dengan adanya uang pengganti. Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Habib, 2020). Penentuan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pada banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan hanya semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Akan tetapi lebih lanjut  diatur  terkait  uang  pengganti  yang  tidak  mampu  dibayar  oleh  terdakwa  maka  harta bendanya  akan  disita  dan  jika  harta  benda  tidak  cukup  maka  akan  diganti  dengan  pidana penjara pengganti.
Undang-Undang ini menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Kenyataannya pemberantasan tindak pidana ini masih mengalami kesulitan.  Langkah- langkah pemberantasan korupsi masih terhambat sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang ini pada suatu tindak pidana korupsi yang secara konkret sudah memenuhi setiap unsurnya, sering kali mengalami ketidaksesuaian penerapan baik dari hakim, jaksa maupun penasehat hukum.  Korupsi  dalam  praktiknya juga  sering  kali  bersinggungan  dengan  administrasi  atau perdata  yang  sering  menyulitkan  dalam  memutus  perkara  tersebut.  Terlebih  apabila  pelaku tindak pidana korupsinya adalah Pejabat Publik yang selalu menyebabkan perbedaan pendapat dari para kalangan hukum (NADHILAH, 2022).

## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Melihat  seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  maka  timbul  suatu  pertanyaan  mengenai bagaimakah  penegakan  hukum  terhadap  pengembalian  kerugian  negara  atau  perekonomian negara  oleh  Polisi,  Jaksa  dan  KPK.  Upaya  penegakan  hukum  terhadap  setiap  bentuk pelanggaran  hukum  menyangkut  dengan  masalah  keuangan  negara  yang  dilakukan  di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan yang cukup signifikan seperti halnya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dengan Terdakwa Dr. Maya Metissa., M.Kes binti Djanah Yusuf  selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokok sebagai berikut :
Bahwa  Terdakwa  Maya  Metissa  binti  Djanah Yusuf    selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan Lampung  Utara  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair: Pasal 2 ayat  (1)  Jo  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  31  tahun    1999    tentang Pemberantasan   Tindak    Pidana    Korupsi    sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair:  Pasal  3  Jo  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
Bahwa  Terdakwa  Maya  Metissa  Binti  Djanah  Yusuf  selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung  Utara  Nomor: 821.21/172/II/31- LU/2016    tanggal    30    Desember  2016 Tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara,  bahwa  terdakwa  dalam  kewenangannya  telah memerintahkan saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan untuk pemotongan anggaran sebesar 10 % dari dana BOK Puskesmas Kecamatan, sehingga hasil  pemotongan    Dana  BOK  Puskesmas  sebesar  10  %  dari  setiap    tahap    pencairan    dari semua  Puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan  oleh  saksi  Novrida  Nunyai  atas  perintah  terdakwa terkumpul  sebesar  Rp2.110.443.500,00  (dua  milyar  seratus  sepuluh  juta  empat  ratus  empat puluh  tiga  ribu  lima  ratus  rupiah)  yang  seharusnya  digunakan  untuk  operasional  kegiatan masing-masing  Puskesmas  telah  diserahkan  kepada  terdakwa  dan  digunakan  untuk kepentingan terdakwa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dan  juga  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) (Siburian & Siregar, 2020). Penulis melakukan penelitian dengan melakukan studi dokumen, dimana mengkaji lebih lanjut bahan  Hukum  Primer  berupa  Kitab  Undang-Undang  “Hukum  Pidana”  (KUHP),  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  “tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana” (KUHAP),  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tantang  “Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemeberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption  2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”, SEMA Nomor  7 Tahun 2012 Tentang Rapat Pleno
Kamar  Mahkamah  Agung,  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Perkara  Nomor:2614 K/Pid.Sus/2021;  juga  bahan  Hukum  Sekunder  seperti  buku-buku,  referensi,  jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kasus-kasus hukum serta seminar yang ada kaitannya tentang Tindak Pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa,  bukti  petunjuk   dan  barang  bukti  terdakwa melakukan tindak    pidana sejenis yang dilakukan antara tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun   2017 dan tahun 2018 tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK  di  lakukan  setiap  triwulan  dan  keputusan  terdakwa  tersebut  menimbulkan  kerugian keuangan negara  sebesar Rp 2.110.443.500,00, sesuai dengan perhitungan ahli  dari  Badan Pengawas    Keuangan    dan    Pembangunan    (BPKP)    Perwakilan  Provinsi      Lampung sebagaimana   dalam   Laporan   Hasil   Audit   Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Utara  Tahun  Anggaran  2017  dan  2018  Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan  Pembangunan  Perwakilan  Provinsi  Lampung,  kemudian  keputusan  atau  kebijakan pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang oleh aturan, sehingga unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  64 ayat  (1)  KUHP  menurut  pendapat  Majelis  Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (Mashendra, 2020).
Dalam ketentuan Pasal 11 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2  dan  Pasal  3  UU  No  31  Tahun  2009  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  maka  hakim  dalam menentukan  tingkat  kesalahan,  dampak  dan  keuntungan  dilakukan  dengan  memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (2) jis Pasal 7 jis Pasal 8 jis Pasal 9 jis Pasal 10 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009  tentang Tindak  Pidana  Korupsi)  dan    dalam  menjatuhkan    pidana    maka  Hakim  akan memperhatikan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 dan juga Pasal 20 dari Perma No.1 Tahun 2020 tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  No  31  Tahun  2009  tentang  Tindak Pidana  Korupsi,  sedangkan  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  Tingkat    Banding    telah diterapkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama dalam  putusannya  Nomor  19/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Tjk  akan  tetapi  dengan  mengambil  alih  pertimbangan  maupun  dasar  hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut (Jaya, 2017). Sehingga lamanya pemidanaan dan juga besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengenai pengembalian barang bukti dalam perkara ini yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan  pada  yang  berhak  melalui  dr.  DIAN MAULI, M.H. Majelis Hakim Tingkat  Banding  tidak  sependapat  dengan  alasan  bahwa  oleh  karena  barang  bukti  tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini dan semuanya dalam bentuk foto copy maka semua barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap.
Pada  kenyataannya  tidak  semua  perbuatan  yang  dilakukan  kapasitas  sebagai  pegawai negeri, pejabat negara, atau seorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan SK Pejabat TUN dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan Pelaku  dengan  kedudukan  atau  jabatan  tertentu  yang  bersifat  melalaikan  tugas  atau kewajibannya,  ternyata  tetap  saja  dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  bukan menyalahgunakan kewenangan (Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015). Begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA No.1017K/Pid.S/2015).

## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Untuk membedakan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah besarnya Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Pelaku (Saraswati, 2022). Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan antara kaya “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk  nilai  kerugian  yang  besar)  dan  kata  “menguntungkan”  dalam  Pasal  3  (untuk  nilai kerugian yang kecil). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (SEMA) Nomor   7   Tahun   2012   menentukan   jika   nilai   kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Kemudian karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwaan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut (Sitepu & Piadi, 2019):
• Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
• Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. (SEMA No 3 Tahun 2018),
Kemudian  terkait  Paduan/Pedomanan Penghukuman (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  yang  intinya  :  Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain (Bobon Robiana, 2022):   Besarnya kerugian Negara, Tingkat   Kesalahan,   Dampak   yang   dihasilkan,   Nilai   Harta   yang diperoleh, Besarnya Pengembalian  Keuangan  Negara  dan  Keadaan  Memberatkan  dan  Meringankan.  Besarnya Kerugian  Negara  adalah  Rp2.110.443.500,00  sebagaimana  perhitungan  ahli  dari  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan    demikian    berdasarkan  Ketentuan Pasal  6  ayat  (1)  Termasuk  Kategori  Sedang.  (Menurut  Perma  Kategori  Sedang  Kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar Rupiah sampai dengan 25 (dua puluh lima) Milyar Rupiah (Sitepu & Piadi, 2019).
Kategori  Sedang  tersebut  dibagi  Tiga Kategori (Toriq, 2021): yaitu     Rendah, Sedang dan  Tinggi  dengan  mempertimbangkan  dan    melihat      Tingkat  Kesalahan,  Dampak,  dan Keuntungan, kemudian setelah   melihat   besarnya kerugian Negara maka akan dilihat Tingkat Kesalahan,  Dampak,  dan  Keuntungan  Tinggi  (Pasal  8  Perma)  (Yuniar,  2007).  Terdakwa memiliki peran yang paling besar dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, Terdakwa sendiri yang  memerintahkan  melakukan  Potongan  dan semua uang potongan diserahkan kepada Terdakwa  dengan  demikian  dapat  dikatakan  peran  Terdakwa  bisa  dikategorikan (Tinggi/Sedang),  terkait  Aspek  Dampak,  jika  dilihat  memang    Dana  BOK  adalah  untuk Kabupaten Lampung Utara, dan oleh karena efeknya dikategorikan:  Rendah (Ps 10 huruf b) (Supramurbada, 2021).
Terkait  Keuntungan Terdakwa:  adalah  Tinggi (Pasal 8 huruf C), dimana  Terdakwa telah  menerima  seluruhnya  uang  kerugian  negara  sebesar  Rp2.110.443.500,00.  Sedangkan uang titipan Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- , masih lebih kecil dari nilai 10 % kerugian negara   (10 % x  2.110.443.500,00 adalah  Rp.211.044.350). Terhadap uang titipan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang dilakukan   pada tanggal 23 November 2020 adalah statusnya uang titipan  dan oleh karena itu harus ditegaskan statusnya dan dinyatakan disita  untuk  negara  dan  digunakan  sebagai  kompensasi  (pengurangan)  uang  pengganti. Berdasarkan Fakta Hukum diatas maka mengacu kepada PERMA, dengan melihat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan   dari 2 Point   hanya 1, Point yang Rendah (Karena Kerugian Tingkat Kabupaten) sedangkan 2 (Dua) item lainnya bisa dikategorikan Tinggi, ditambah lagi dengan hal-hal yang memberatkan maka dalam kasus ini Terdakwa Masuk Kategori Tinggi (Chazawi, 2014).   Dengan demikian mengacu kepada Perma Terdakwa dapat dikenakan Kategori Tinggi (VII)  atau  Sedang  (VI)  dengan  rentang  ancaman  Penjara  10  s.d  13  Tahun  dan  Denda  Rp.
500.000.000  sd  Rp.650.000.000  (untuk  tinggi)  dan  Penjara  8  sd  10  tahun  dan  denda Rp.400.000.000 sd Rp. 500.000.000.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  antara  lain  ada  tiga,  yaitu  pertama,  dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  formil,  dengan  demikian  dari  rumusan  tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus  telah  terjadi  namun juga  dapat  dikenakan  terhadap kerugian  negara  yang  belum terjadi  tetapi  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Kedua,  perbedaan  pendapat  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  dalam  Perma  Nomor  1  tahun  2020  tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d. Terakhir, paduan/Pedomanan Penghukuman (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan yakni Perma Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  pada intinya ialah dalam  Penjatuhan suatu Pidana terkait  Pasal  2  dan  Pasal  3  hendaknya  mempertimbangkan  hal-hal  antara  lain  Besarnya kerugian  Negara, Tingkat  Kesalahan,  Dampak  yang  dihasilkan,  Nilai  Harta  yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2014) Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia , Malang: Bayumedia. Andi Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Barda Nawawi Arief. (2009). Kapita Selekta Hukum Pidana Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bobon  Robiana,  N.  P.  M.  (2022). Pengembalian  Kerugian  Negara  Terhadap  Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Pasal 4 Undang–Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Perpustakaan Pascasarjana.
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. (2011) Op. Cit. Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto  Seno  Adji, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Bandung:  CV.  Lubung Agung, hlm. 47.
Chazawi,  A.  (2014).  Hukum  pidana  materiil  &  formil  korupsi  di  Indonesia. Malang:  Bayu Media Publishing .
Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). Hukum Pidana Ekonomi , Graha Ilmu, Yogyakarta. Evi Hartati. (2005). Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika.
Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan  Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. Diponegoro  Law Journal , 6 (1), 1–15. Habib,  A.  (2020). Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Negara  Application  of  Restorative  Justice  in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses .
Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative  Justice  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Rangka  Penyelamatan

## Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Keuangan Negara. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (3), 112–128.
Irwansyah,  I.  (2020).  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media .
Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). Cepalo , 1 (1), 21– 30.
Kasenda, D. G. G., & Saputra, E. K. O. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5 (2), 775– 799.
Laila, U. (2022). Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara). Journal I La Galigo: Public Administration Journal , 5 (1), 53–63.
Mashendra, M. (2020). Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. PETITUM , 8 (1 April), 37–56. Nadhilah, H. (2022). Analisa Yuridis Pidana Tambahan Terkait Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi  Di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Surabaya) .  Universitas  Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur.
Pane,  M.  D.  (2016). PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  SEBAGAI  ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI . UNPAS. Pangaribuan,  P.,  &  Fitriadi,  A.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Journal De Facto , 7 (2), 194–213.
Panggabean, D. R. H. P. (2020). Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia . Bhuana Ilmu Populer.
Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 10 (1), 91–121.
Saraswati,  K.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Pidana  Tambahan  Pada  Kasus Korupsi  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  30/Pid.  Sus-Tpk/2021/Pn  Smr). Journal  Justice , 4 (2).
Siburian,  M.  R.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Pidana  Denda  Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Retentum , 1 (1), 18–33.
Sitepu,  R.  I.,  &  Piadi,  Y.  (2019).  Implementasi  restoratif  justice  dalam  pemidanaan  pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1 (1), 67– 75.
Supramurbada,  E.  (2021).  Pengaruh  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kampar. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , 4 (1), 38–55.
Toriq,  A.  P.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Pengembalian  Aset  (Asset  Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan  Nomor  17/Pid.  Sus-TPK/2020/PN.  Smg) .  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang.
Yuniar,  P.  M.  (2007).  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni .