BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No 2,  2022, pp. 294-298
DOI: 10.31949/jb.v3i2.1829

## PENYULUHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DESA DI DESA NIFUBOKE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Muhammad Nur*, Dimas Agustian, Herminus Kefi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Indonesia *Email: m.nurunimor@gmail.com

## Abstract
Pelayanan Publik Desa adalah hal yang mendasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pelayanan publik desa telah tertuang dalam dalam peraturan Permendagri No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan  Minimal  Desa.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  bagi  pemerintah  desa  mengacu  pada  peraturan Undang-undang Desa dan  Permendagri No. 1 tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan (SPM) Desa dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  desa  sehingga  kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal pelayanan publik dapat terpenuhi dengan  baik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  observasi  dan  dilanjutkan  dengan  mengadakan  sosialisasi peraturan  Permendagri  No.  2  Tahun  2017  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  sampai  pada pendampingan adanya pemahaman akan prosedur dan standar dalam pelaksanaan Pelayanan Desa di Desa Nifuboke  Kecamatan  Noemuti  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Hasil  dari  kegiatan  ini  yakni:  1).  Adanya peningkatan  kapasitas  akan  pemahaman  oleh  Pemerintah  Desa  terkait  Standar  Pelayanan  Desa  2). Percepatan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik desa. 3). Adanya papan iformasi yang sesuai standar pelayanan publik desa di Desa Nifboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kata kunci: Pelayanan Publik Desa, Desa Noemuti

## Abstrak
Pelayanan Publik Desa adalah hal yang mendasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pelayanan publik desa telah tertuang dalam dalam peraturan Permendagri No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan  Minimal  Desa.  Oleh  karena  itu  sangat  penting  bagi  pemerintah  desa  mengacu  pada  peraturan Undang-undang Desa dan  Permendagri No. 1 tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan (SPM) Desa dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  desa  sehingga  kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat  desa  dalam hal  pelayanan publik  dapat  terpenuhi  dengan  baik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  observasi  dan  dilanjutkan  dengan  mengadakan  sosialisasi peraturan  Permendagri  No.  2  Tahun  2017  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  sampai  pada pendampingan adanya pemahaman akan prosedur dan standar dalam pelaksanaan Pelayanan Desa di Desa Nifuboke  Kecamatan  Noemuti  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Hasil  dari  kegiatan  ini  yakni:  1).  Adanya pemahaman  oleh  Pemerintah  Desa  terkait  Standar  Pelayanan  Desa  2).  Percepatan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  desa.  3).  Adanya  papan  iformasi  yang  sesuai  standar  pelayanan  publik  desa  di  Desa Nifboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kata kunci: Pelayanan Publik Desa, Desa Noemuti
Submitted: 2022-01-27 Revised: 2022-04-22 Accepted: 2022-04-30

## Pendahuluan
Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan berada pada garis depan yang bersentuhan dengan  masyarakat,  menjadi  salah  satu  fokus  pembangunan  Pemerintah  Pusat.  Dalam  rangka mencapai tujuan pemerintah, salah satunya diperlukan peningkatan kualitas SDM yang kemudian mampu  secara  maksimal  dan  berkualitas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa  yang secara eksistensial peran pemerintah desa sebagai “perpanjangan tangan dan penyambung lidah” pemerintah  pusat  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Begitupun sebaliknya  aspirasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  berbagai  sektor  dapat  tersampaikan melalui pemerintah desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan  tentang  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  desa. Lebih  lanjut,  dijelaskan  adanya  standar  pelayanan  minimal  desa  dalam  melaksanakan penyelenggaran  pemerintahan  terkait  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  desa  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  lebih  terperinci  dalam peraturan Permendagri  No. 2 tahun 2017 tentang  Standar  Pelayanan Minimal Desa. Oleh karena itu  sangat  penting  bagi  pemerintah  desa  mengacu  pada  peraturan  Undang-undang  Desa  dan
Nur,  Agustian,  Kefi, Penyuluhan dan peningkatan kualitas pelayanan publik desa 288
Permendagri No. 1 tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan (SPM) Desa dalam memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  desa  sehingga  kebutuhan-kebutuhan  dasar masyarakat desa dalam hal pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baikdalam hal ini perangkat desa  perlu  untuk  mengetahui  aturan  dan  mampu  secara  seksama  menerapkan  aturan  tersebut terkait Pelayanan Publik Desa.
Salah  satu  desa  yang  secara  pengamatan  belum  maksimal  dalam  menyelenggarakan pemerintahan desa di bidang pelayanan publik sebagaimana  tertuang dalam Permendagri No. 1 Tahun  2017  tentang  Standar  Pelayanan  Pelayanan  Minimal  yakni  Desa  Nifuboke,  Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara (TTU), dimana secara demografis Kabupaten TTU merupakan salah  satu  daerah  perbatasan  NKRI  yang  berbatasan  dengan  Negara  RD  Timor  Leste  dimana kondisi infrastruktur desa baik itu di kantor desa maupun kondisi desa secara keseluruhan belum memadai.
Masyarakat  desa  sebagai  bagian  dari  komponen  desa  tentunya  diharapkan  mendapatkan pelayanan publik yang memadai sehingga hak-hak dasar masyarakat desa sebagai warna Negara dapat  terpenuhi  dimana  Pemerintah  dalam  hal  ini  pemdes  berkewajiban  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil seluruh warga dalam hal ini pelayanan publik desa.

## Metode
Adapun  metode  kegiatan  pengabdian  yaitu  dengan  metode  ceramah,  dialog  serta pendampingan  dan  praktik  melalui  bimbingan  teknis;  1).  Kegiatan  pertama  terlebih  dahulu dilakukan  observasi  dan  diskusi  kepada  bapak  kepala  desa  Nifuboke  Kec.  Noemuti  terhadap Persoalan  pelayanan  desa  dan  terkait  sasaran  kegiatan;  2).  Kegiatan  kedua  dilakukan  melalui seminar  dan  sosialisasi  Permendagri  No.  2  Tahun  2017  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa;  3). Pendampingan  terkait  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa.  Adapun  kegiatan  diadakan  langsung  di Ruang  Aula  Kantor  Desa  Nifuboke  dengan  melibatkan  seluruh  perangkat  desa  dan  beberapa perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat desa.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk workshop dan pelatihan terhadap aparat pemerintah desa dan masyarakat desa Nifuboke Kec. Noemuti Kab. TTU. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini yakni dilakukan dalam beberapa  tahap: 1). Diskusi terkait  persoalan  dan  kendala  yang  dialami  pemerintah  desa  dalam  hal  penerapan  standar pelayanan  minimal  desa  (SPMD);  2).  Workshop  penyuluhan  Permendagri  No.  1  Tahun  2017 tentang Standar Pelayanan Pelayanan Minimal; 3) Pendampingan Standar Pelayanan Minimal Desa. Adapun tahapan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:
1. Diskusi terkait persoalan dan kendala penerapan standar kualitas pelayanan.
Kegiatan  dimulai  dengan  berdiskusi  dengan  Bapak  Kepala  desa  dan  Sekretaris  desa  terkait persoalan  pelayanan  publik  desa  yang  dialami  di  Desa  Nifuboke,  Kec.  Noemuti,  Kabupaten  TTU. Kegiatan  ini  berlangsung  kurang  lebih  sebulan  dengan  terus  mengintensifkan  komunikasi  terkait kondisi  geografis  dan  kebutuhan  warga  terkait  pelayanan  publik  di  Desa  Nifuboke  dan  juga menggali lebih dalam terkait persoalan yang dihadapi ataupun kendala yang dialami Desa Nifuboke dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga. Dari diskusi yang dilakukan dengan Kepala dan Sekretaris desa dan beberapa warga desa dapat dikemukakan terkait persoalan yakni di Desa Nifuboke persoalan yang paling penting terkait pelayanan publik seperti masih kurang optimalnya pemahaman  aparat  pemerintah  desa  terkait  standar-standar  dan  prosedur  pelayanan,  persoalan lain yang dihadapi juga terkait masih tidak maksimalnya pelayanan dasar warga seperti kebutuhan akan  air,  akses  jalan,  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  Nifuboke.  Beberapa persolan  yang  dialami  yakni  persoalan  tidak  memadainya  fasilitas  pendukung  seperti  alat-alat kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan akses jalan dan air bersih. Adapun gambaran terkait kendala atauun persoalan pelayanan dasar warga yakni pengadaan infrastruktur terkait kebutuhan
[Vol. 3 No 2,  2022, pp. 294-298] 289
dasar  air  bersih.  Selain  kebutuhan  air  bersih  juga  yang  tidak  kalah  pentingnya  yakni  pelayanan kesehatan  seperti  polindes  dan  fasilitas  pendidikan.  Di  bidang  kesehatan  di  Desa  Nifuboke,  Kab. TTU memiliki Polindes dan Posyandu yang tidak layak dimana melebihi kapasitas dan tidak mampu lagi menampung sasaran warga yang membutuhkan. Di bidang pendidikan Desa Nifuboke memiliki satu  PAUD  dan  satu  Sekolah  Dasar  dimana  kondisi  Paud  yang  sangat  memprihatinkan  hanya mengandalkan alat seadanya dan kondisinya darurat. Adapun Sekolah  Dasar  lokasinya berada di dusun  B  sangat  jauh  dijangkau  oleh  dusun  yang  lain  yakni  Dusun  A  sehingga  perlu  adanya pengadaan SD di Dusun A atau paling tidak adanya akses jalan yang relatif lebih dekat ke Dusun B menuju  Sekolah  Dasar.  Kurangnya  anggaran  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  dasar masyarakat  menjadi  penyebab  dan  kendala  utama  bagi  pemerintah  desa  dalam  memenuhi kebutuhan  desa  dan  fasilitas  pendukung  sehingga  solusi  yang  bisa  ditempuh  oleh  warga  yakni masyarakat  berupaya  membangun  sendiri  fasilitas  pelayanan  semampunya  seperti  halnya pengadaan  fasilitas  air  bersih  seperti  pipa  dan  lain-lain  berasal  dari  swadaya  masyarakat  Desa Nifuboke.
2. Workshop Penyuluhan Standar Pelayanan Minimal Desa.
Kegiatan  workshop  penyuluhan  ini  berlangsung  selama  sehari  dilaksanakan  di  Ruang  Aula Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara pada tanggal 12 Juni 2021 dengan rincian  peserta  yakni  segenap  aparat  Pemerintah  Desa  yakni  pejabat  penyelenggara  Standar Pelayanan  Minimal  Desa  (SPMD)  yaitu  Kepala  Desa;  Sekretaris  Desa,  Kepala  Seksi  yang membidangi  pelayanan  administrasi  dan  perangkat  desa  lainnya.  Selain  itu  turut  hadir  pula beberapa  warga  desa  Nifuboke  dengan  total  peserta  kurang  lebih  20  peserta.  Adapun  hasil kegiatan  workshop  yakni  sosialisasi  terkait  peraturan  Permendagri  No.  2  Tahun  2017  tentang Standar  Pelayanan Minimal Desa setidaknya ada lima poin pokok  yang  disosialisasikan yakni:  1). Penyediaan  dan  penyebaran  informasi  pelayanan;  2).  Penyediaan  data  dan  informasi kependudukan dan pertanahan; 3). Pemberian surat keterangan; 4). Penyederhanaan pelayanan; 5).  Pengaduan  masyarakat.  Adapun  poin-poin  dalam  kegiatan  penyuluhan  SPMD  tersebut  akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan.
Dalam pemaparan ini dijelaskan terkait persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran dokumen pada  setiap  tahapan  proses,  biaya  dan  waktu  perizinan  dan  non  perizinan,  dan  tata  cara penyampaian  pengaduan.  Dimana  setiap  penyedaian  dan  penyebaran  informasi  pelayanan dilakukan  melalaui  pertemuan  dan  media  lain  yang  mudah  diakses  dan  diketahui  oleh masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan. Pada bagian ini dijelaskan perlunya data dan informasi administrasi kependudukan dalam buku Administrasi  Kependudukan,  dan  data  dan  informasi  pertanahan  pada  administrasi  umum dalam  buku  tanah  Kas  Desa  dan  tanah  di  desa.  Dimana  penyediaan  data  tersebut  harus dilakukan secara tertib pelaporan dan perubahan.
c. Pemberian surat keterangan.
Pada bagian pemaparan ini dijelaskan bahwa kepada setiap masyarakat yang akan melakukan suatu  proses  pelayanan  didasarkan  pada  data  dan  informasi  yang  telah  disesuaikan  dengan data dasar dan data perubahan dan melengkapi segala persyaratan yang ada termasuk surat keterangan  domisili  dari  RT  dan  RW.    Apabila  persyaratan  belum  lengkap  maka  aparat  desa harus menyampaikan informasi secara jelas terkait persyaratan yang harus dipenuhi.  Adapun surat keterangan yang  diberikan kepada masyarakat desa diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. Jika tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari tersebut dalam hal ini Camat dapat melakukan pembinaan.
d. Penyederhanaan pelayanan.
Nur,  Agustian,  Kefi, Penyuluhan dan peningkatan kualitas pelayanan publik desa 290
Dijelaskan  bahwa  penyederhanaan  pelayanan  dimaksudkan  dalam  rangka  pelaksanaan penugasan  dari  pemerintah  Kabupaten  kepada  pemerintah  desa  dengan  memerhatikan kemampuan  sumber  daya  manusia  di  desa;  selektivitas  dalam  pelaksanaan;  sarana  dan prasarana pendukung.
Adapun  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  dimaksud  yaitu:  tempat/loket  pendaftaran; tempat  pemasukan  berkas  dokumen;  tempat  pembayaran;  tempat  penyerahan  dokumen; tempat pelayanan pengaduan; ruang tunggu dan perangkat pendukung lainnya.
e. Pengaduan masyarakat. Terkait  pengaduan  masyarakat  dijelaskan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  umpan  balik  bagi Pemerintah  Desa  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Selanjutnya  pemerintah  desa memfalitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jika lewat  dari  3  hari  maka  Camat  melakukan  pembinaan.  Selain  itu  juga  dalam  pelaksanaan pengaduan masyarakat, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana.
Selain  kelima  poin  pokok  sosialisasi  SPMD  di  atas  juga  dijelaskan  mengenai  tugas  dan tanggung  jawab  masing-masing  pejabat  penyelenggara  SPMD  yakni  dalam  hal  ini  tugas  dan tanggung jawab Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Perangkat Desa lainnya.
Gambar 1. Pelaksanaan Workshop Standar Pelayanan Minimal Desa di Ruang Aula Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara.
3. Pendampingan Standar Pelayanan Minimal Desa.
Setelah  dilakukan  penyuluhan  dalam  bentuk workshop dilanjutkan  dengan  pendampingan selama  sebulan.  Maksud  dan  tujuan  diadakannya  pendampingan  tersebut  untuk  mengetahui dengan baik sejauh mana efektivitas penyelenggara aparat desa dapat melaksanakan standar kualitas pelayanan minimal desa sesuai dengan amanat Permendagri No. 2 tahun 2017. Dalam pelanksanaan  tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  dalam  hal  ini  aparat  desa  sudah  memahami dengan baik prosedur maupun tahapan pelaksanaan pelayanan minimal desa yang terdiri dari 1).  Penyediaan  dan  penyebaran  informasi  pelayanan;  2).  Penyediaan  data  dan  informasi kependudukan  dan  pertanahan;  3).  Pemberian  surat  keterangan;  4).  Penyederhanaan pelayanan; dan 5). Pengaduan masyarakat.
[Vol. 3 No 2,  2022, pp. 294-298] 291
Gambar 2. Para peserta seluruh aparatur desa dan beberapa tokoh masyarakat desa dalam kegiatan Pelaksanaan Workshop Standar Pelayanan Minimal Desa di Ruang Aula Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara.

## Kesimpulan
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan terkait Standar Pelayanan Minimal Desa yang dimulai dengan kegiatan observasi terkait pelayanan publik desa di Desa Nifuboke Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan kapasitas akan pemahaman oleh Pemerintah Desa terkait Standar Pelayanan Minimal Desa;
2. Percepatan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik desa;
3. Adanya  papan  informasi  yang  sesuai  standar  pelayanan  publik  desa  di  Desa  Nifboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Kepala  Desa  Nifuboke  beserta  jajaran pemerintah  masyarakat  desa  Nifuboke  Kecamatan  Noemuti  yang  telah  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  untuk  dapat  berkontribusi  dalam  melaksanakan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga  Tim  PKM  LP2M  Universitas  Timor  tidak  menemui kendala dalam pelaksanan kegiatan tersebut melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan kepada Perangkat Desa terkait Standar Pelayanan Minimal Desa  dalam rangka peningkatan  kapasitas  Perangkat  Desa  dan  masyarakat  Desa  Nifuboke  Kecamatan  Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara demi terciptanya optimalisasi peningkatan kualitas publik desa yang kemudian pada akhirnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan  Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa