## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  PERATURAN  PERUNDANGAN-UNDANGAN  MENGENAI EKSPANSI  PERUSAHAAN GROUP DI  SEKTOR  PERTAMBANGAN BATUBARA
Hartana
Universitas Bung Karno E-mail : hartana_palm@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Expansion  Regulation, Expansion Practice, Fairness in Competition In relation with the coal mining business growth in Indonesia  for  the  past  10  years,  than  it  must  also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than  the  purpose  of  this  disertation  are,  first,  the author  eagers  to  know  and  to  find  the  Laws  which specifically regulates the expansion buoying of Group
Company especially in coal mining sector. Second, the author eagers to know about the implementation of Group  Company  expansion  in  coal  mining  sector.
Third, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. In  this  research,  the  author  uses  the  Juridical Empirical  Method,  a  procedure  of  solving  research problems  by  first,  researching  secondary  data  to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results of this research are, first, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining  regulates  about  the  buoying  of  group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are  banned  from  involving  their  sister  company and/or  their  affiliation  in  mining  service  industry located  in  their  mining  area,  except  they  have  the Minister’s  License.  Meanwhile  maximum  area ownership of IUP in group company is not restricted. Second,  the  most  common  group  expansion  in  coal mining industry are by establishing holding company,
acquisition and joint venture. The principal motive of these  actions  are  economy  and  psychology.  Third, group  company  expansion  in  coal  mining  industry implicates  on  the  growth  of  new  companies  and directly implicate the ownership of holding company shares  in  the  sister  company.  In  addition,  group company  expansion  also  implicates  the  business diversification as part of strategic action in order to dominate  the  upstream  and  downstream  business. Last, group company expansion implicates on the rise of coal production which is at current condition it has not been implicates to monopoly prctice and unfair business competition. The coal production has major role  in  supporting  the  National  and  Regional development. Abstrak Kata kunci: Pengaturan ekspansi, pelaksanaan ekspansi, keadilan dalam persaingan Corresponding Author: Hartana, e-mail : hartana_palm@yahoo.com Berkenaan  dengan  pertumbuhan  bisnis  pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus  diimbangi  dengan  pemenuhan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis  ingin  mengetahui  dan  menemukan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  pembatasan  ekspansi  perusahaan  group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Kedua, penulis  ingin  mengetahui  mengenai  pelaksanaan ekspansi  perusahaan  group  yang  terjadi  di  sektor pertambangan  batubara.  Ketiga,  penulis  ingin mengetahui,  menganalisa  dan  menemukan  implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian  bersifat  yuridis  empiris,  yaitu  cara prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  di lapangan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  memberikan pengaturan  pembatasan  perusahaan  group  yaitu pemegang  IUP  atau  IUPK  dilarang  melibatkan  anak perusahaan  dan/atau  afiliasinya  dalam  bidang  usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya,  kecuali  dengan  izin  Menteri.  Adapun kepemilikan luas maksimal IUP dalam perusahaan group
tidak  dibatasi.  Kedua,  bentuk  ekspansi  perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh  pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding  company,  akusisi,  dan  joint  venture.  Adapun motif utama pelaku usaha melakukan ekspansi tersebut yaitu  motif  ekonomi  dan  motif  psikologi.  Ketiga, ekspansi  perusahaan  group  di  sektor  pertambangan batubara berimplikasi kepada bertambahnya pembentukan  perusahaan  dan  secara  langsung berimplikasi  kepada  kepemilikan  saham  anak perusahaan  oleh  induk  perusahaan.  Ekspansi perusahaan  group  juga  berimplikasi  terhadap terbentuknya  diversifikasi  usaha  sebagai  strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir. Terakhir, ekspansi perusahaan  group  berimplikasi  pada  peningkatan produksi  batubara  yang  pada  kondisi  saat  ini  belum berimplikasi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat.  Peningkatan  produksi  batubara  ini memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional. @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sejak kemerdekaan sampai tahun 1949 tidak banyak penambahan kegiatan pertambangan  di  Indonesia.  Segera  setelah  penyerahan  kedaulatan  dari  pihak Belanda  pada  akhir tahun  1949,  Pemerintah Indonesia  mulai  membenahi  urusan pertambangan  yang  sudah  sangat  terbengkalai.  Selama  kurun  waktu  tahun  1950 sampai 1965 keadaan politik di dalam negeri tidak stabil. Gangguan keamanan dan pemberontakan  timbul  di  berbagai  daerah.  Akhirnya  pada  Juli  1959  keluarlah Dekrit  Presiden  “kembali  ke  Undang -undan g  Dasar  1945”.  Sejak  saat  ter sebut, dimulai  kehidupan  demokrasi  terpimpin  yang  melahirkan  kebijakan  ekonomi terpimpin  dan  etatisme  yang  menghendaki  semua  kegiatan  ekonomi  penting dikelola sendiri oleh negara. 1
Pasca  lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing,  lahirlah  babak  baru  dalam  usaha  pengembangan  potensi pertambangan  di  Indonesia  yang  dimulai  dengan  dibentuknya  Undang-undang Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pertambangan. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967  dibentuklah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1969  tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  telah  berhasil  menciptakan iklim  usaha  yang  cukup  baik  bagi  kegiatan  pertambangan  di  Indonesia.  Pada akhirnya  hal  tersebut  berhasil  menarik minat  investor  asing untuk  menanamkan modalnya di Indonesia. 2
1 Tri  Hayati,  2012, Perizinan Pertambangan  di  Era  Reformasi.  Pemerintah  Daerah  : Studi  Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka , Edisi Pertama, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 72
2 Ibid. , hlm. 10 - 11
Negara  sebagai  suatu  badan  atau  organisasi  memiliki  kekuasaan  untuk melindungi  dan  membela  kepentingan  masyarakat.  Kekuasaan  Negara  bukanlah kekuasaan  tanpa  batas,  sebab  ada  hukum  yang  membatasinya. Ivo  Duchecek menyatakan  bahwa: 3 “Kekuasaan  dibatasi  dan  diatur  dalam  sebuah  konstitusi, karena  itu  pembatasan  kekuasaan  merupakan  corak  umum  materi  ko nstitusi”. Sejalan  dengan  kekuasaan  yang  dibatasi  dengan  suatu  konstitusi,  secara  teoritik kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Atas nama sumber daya alam, hak kepemilikan bersumber dari kekuasaan rakyat yang dikenal  sebagai  hak  bangsa.  Hak  penguasaan  Negara  dipandang  sebagai  teritori yang  memiliki  karakter  sebagai  suatu  lembaga  masyarakat  hukum,  sehingga kepadanya  diberikan  wewenang  atau  kekuasaan  untuk  mengatur,  mengurus  dan memelihara  pemanfaatan  seluruh  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  dalam wilayahnya secara intern.
Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  dalam  artian  bahwa  sebagai  tindakan Negara  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan  aparaturnya berdasarkan  atas  hukum.  Konsep  Negara  hukum  secara  konstitusional  dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. 4
Dicermati secara seksama, Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem  perekonomian  atau  tata  susunan  perekonomian  dan  kegiatan-kegiatan perekonomian  yang  dikehendaki  dalam  negara  Republik  Indonesia.  Dasar-dasar perekonomian dan kegiatan perekonomian sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, makna pembuat/ penyusun UUD 1945 menempatkan Pasal 33 sebagai salah satu Pasal di dalam Bab XIV di bawah judul kesejahteraan sosial.
Seiring  berjalannya  waktu,  dewasa  ini  pada  umumnya  semua  perusahaan tidak  dapat  dipungkiri  memiliki  keinginan  untuk  mengembangkan  usaha,  namun saat  ini  terdapat  pergeseran  paradigma  dalam  pengaturannya,  dimana  dalam peradaban  modern  yang  kapitalistik  telah  mendorong  manusia  begitu  serakah terhadap lingkungan hidup, terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan  disebabkan  karena  manusia  memahami  bahwa  sumber  daya  alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan materinya yang konsumtif. 5
Dalam perjalanan pertumbuhan usaha, timbul beberapa hal yang kemudian dianggap sebagai hambatan, diantaranya kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli atau  terampil,  kinerja  keuangan  usaha  yang  buruk  dan  sebagainya.  Namun seyogyanya  hambatan  tersebut  dapat  diatasi  dengan  cara  menerapkan  strategi pengembangan usaha yang baik. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal  yang  banyak  atau  tenaga  kerja  yang  terampil,  tetapi  juga  harus  dibarengi dengan niat dari pengusaha dan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya niat yang baik  dan  sungguh-sungguh  tentunya  suatu  perusahaan  bisa  mengembangkan
3 Ibid. , hlm. 60
4 Ibid .
5 Bambang  Rudito,  Melia  Famiola,  2007, Etika  Bisnis  dan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Indonesia, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 56
usahanya menjadi lebih besar. Yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha  dengan  baik  adalah  dengan  memberikan  pendidikan  peningkatan  keahlian kepada  pengusaha (wirausaha) seperti  memberi  pelatihan/ workshop tentang pengembangan  usaha  dan  sebagainya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik. 6
Perlu  diingat  bahwa  pengembangan  usaha  itu  merupakan  bagian  dari perencanaan pemasaran (marketing plan), oleh karena itu setiap pengusaha baik pengusaha  kecil  maupun  besar  harus  mampu  membuat marketing  plan terlebih dahulu  sebelum  mengembangkan  usahanya.  Di  dalam marketing  plan itu  dimuat hal-hal  sebagai  berikut  seperti  analisa  situasi,  tujuan  pemasaran,  anggaran pemasaran, kontrol/pengawasan terhadap pemasaran dan lain sebagainya. 7 Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berupaya melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha dengan motif dan latar belakang  yang  berbeda-beda.  Namun  tentunya  proses  pengembangan  usaha  ini harus  ada  suatu  pembatasan  sebagai filter atau  penyaring,  sehingga  tidak  semua perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan semaunya, dengan demikian tidak terjadi lonjakan ekspansi usaha.
Lonjakan  ekspansi  usaha  tidak  saja  akan  mengganggu  stabilitas perekonomian  secara  makro  sebab  akan  banyak  perusahaan  besar  yang  akan menjadikan  dirinya  sebagai group atau  sekumpulan  perusahaan,  sehingga  akan terjadi persaingan tidak sehat dan menghambat perkembangan perusahaan skala kecil  dan  menengah  untuk  berkembang  dikarenakan  semua  lini  usaha  sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Selain itu, apabila terjadi lonjakan ekspansi usaha yang  besar,  maka  sudah  dapat  dipastikan  perusahaan-perusahaan  besar  yang berekspansi tentunya sebelumnya memerlukan modal dan berusaha memperoleh suntikan modal, baik melalui sektor perbankan atau melalui sindikasi perusahaan lain,  namun  jika  pengembangan  usaha  ini  tidak  dikelola  dengan  baik  maka berpotensi  terjadi  pengembalian  modal,  baik  kepada  perbankan  atau  sindikasi beberapa  perusahaan  akan  menjadi  terkendala  dan  bahkan  bisa  macet.  Apabila macet  maka  dapat  dipastikan  akan  terjadi  kasus  hukum  berupa  kepailitan  untuk kemudian  asset  akan  dilelang.  Hal  ini  dapat  membuat  buruk  citra  perekonomian Indonesia di mata dunia internasional.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris,  yaitu  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan. Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  dan Penelitian Lapangan.
6 Ibid.
7 Ibid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan  perusahaan  jasa  pertambangan.  Pemegang  IUP  atau  IUPK  dilarang melibatkan  anak  perusahaan  dan/atau  afiliasinya  dalam  bidang  usaha  jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Jenis usaha jasa pertambangan dimaksud meliputi:
a. Konsultasi,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengujian  peralatan  di  bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan,  lingkungan  pertambangan,  pasca  tambang  dan  reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:  penambangan atau pengolahan dan pemurnian.
Ketentuan ini menegaskan bahwa terdapat ketentuan yang membatasi pemegang IUP  atau  IUPK  untuk  melibatkan  anak  perusahaan  dan/atau  perusahaan  afiliasi dalam hal melaksanakan usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.  Pemberian izin Menteri dapat dilakukan apabila:
a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.
Sementara  itu,  dalam  hal  perolehan  Izin  Usaha  Pertambangan,  Undang- undang No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan pembatasan perolehan IUP eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi oleh perusahaan group. Badan usaha berupa induk, anak dan cucu perusahaan dalam perusahaan group seluruhnya dapat memperoleh IUP yang secara kuantitas tidak dibatasi (tak terhingga) selama segala persyaratan berupa  persyaratan  administrasi,  teknis  dn  finansial  yang  diatur  dalam  Undang- undang No. 4 Tahun 2009 dapat terpenuhi.
Setiap  badan  usaha  hanya  dapat  diberikan  satu  WIUP.  Akan  tetapi,  badan usaha  dapat  diberikan  lebih  dari  satu  WIUP  apabila  badan  usaha  tersebut merupakan merupakan badan hukum terbuka (go public) atau untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.  Dengan kata lain, pemberian WIUP lebih dari satu kepada badan usaha hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah go public . Untuk badan usaha yang belum go public hanya dapat diberikan  1 (satu) WIUP.  Oleh  karenanya,  apabila  badan  usaha  yang  belum  go  public  kemudian berminat  mengusahakan  mineral  lain,  maka  dapat  dimohon  oleh  anak perusahaannya  atau  perusahaan  afiliasinya  (dengan  ketentuan  51%  sahamnya dikuasai  pemegang  IUP  awal)  atau  menggunakan  badan  usaha  lain  yang  masih menjadi  satu  kesatuan  groupnya.  Pemegang  IUP  dan  IUPK  tidak  boleh memindahkan  IUP  dan  IUPK-nya  kepada  pihak  lain.  Pihak  lain  yang  dimaksud meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IPK.
Selain itu, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 juga tidak memberikan batasan luas  maksimal  pengusahaan  IUP  Eksplorasi  maupun  IUP  Operasi  Produksi  yang dimiliki  dalam  satu  group  perusahaan.  Batasan  luas  maksimal  yang  ada  hanya
dibebankan kepada satu badan usaha saja. Untuk itu, penulis menganggap bahwa seharusnya pemerintah dapat memberikan pembatasan kepemilikan luas maksimal IUP dalam satu group perusahaan untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Hal ini agar  pengusahaan  pertambangan  batubara  tidak  hanya  dikuasai  oleh  pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja. Dengan adanya pembatasan  luas  maksimal  bagi  group  perusahaan  diharapkan  semua  pelaku kegiatan usaha di bidang batubara mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam  memanfaatkan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Selain  itu, batubara saat ini sudah dianggap bukan hanya menjadi sebuah komoditas, tapi lebih dianggap  sebagai  ketahanan  energi  nasional  yang  penggunaannya  harus  sejalan denga n  amanah  Pasal  33  angka  (3)  yaitu:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat”. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  peran  pemerintah  sebagai regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa :
Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan  perusahaan  jasa  pertambangan.  Pemegang  IUP  atau  IUPK  dilarang melibatkan  anak  perusahaan  dan/atau  afiliasinya  dalam  bidang  usaha  jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin  Menteri.  Jenis  usaha  jasa  pertambangan  dimaksud  meliputi:  a)  Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja; b) Konsultasi,  perencanaan,  dan  pengujian  peralatan  di  bidang:    penambangan  atau pengolahan  dan  pemurnian.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  terdapat  ketentuan  yang membatasi  pemegang  IUP  atau  IUPK  untuk  tidak  melibatkan  anak  perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam hal melaksanakan usaha jasa pertambangan di wilayah  usaha  pertambangan  yang  diusahakannya,  kecuali  dengan  izin  Menteri. Pemberian  izin  Menteri  dapat  dilakukan  apabila: tidak  terdapat  perusahaan  jasa pertambangan  sejenis  di  wilayah  tersebut  atau  tidak  ada  perusahaan  jasa pertambangan yang berminat/mampu.
Selain itu, terdapat pembatasan mengenai luas wilayah dan jangka waktu IUP bagi  satu  perusahaan,  akan  tetapi  kepemilikan  luas  luas  wilayah  IUP  untuk perusahaan group tidak  dibatasi.  Sementara  itu,  Undang-undang  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dimaksudkan untuk mengatur perusahaan group. Undang-undang  40  tahun  2007  lebih  mengatur  perseroan  tunggal.  Perusahaan group t erdiri dari beberapa layer perusahaan, bahkan layer ini dapat tidak terhingga karena hal ini dibolehkan dan tidak ada satupun peraturan perundangan-undangan yang melarangnya. Batasan yang ada dalam Undang-undang 40 tahun 2007 adalah satu  perusahaan  tidak  dapat  memakai  nama  yang  telah  digunakan  oleh  badan hukum  lain  secara  sah.  Selanjutnya,  Undang-undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal mengatur tentang pembatasan waktu pemakaian hak atas tanah
oleh  badan  usaha  maupun  perseorangan.  Terkahir,  Undang-undang  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan  pembatasan  kepada  badan  usaha  untuk  berkembang  selama  tidak melanggar  ketentuan  yang  ada  di  dalam  peraturan  ini  kahsusnya  mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## SARAN
Berdasarkan analisa pembahasan dan kesimpulan dapat disampaikan saran sebagai berikut:
Kepada  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  diharapkan  dapat membuat  regulasi  yang  mengatur  batasan  kepemilikan  luas  maksimal  IUP  dalam satu group perusahaan  untuk  mewujudkan  keadilan  masyarakat.  Hal  ini  agar pengusahaan  pertambangan  batubara  tidak  hanya  dikuasai  oleh  pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja. Dengan adanya pembatasan  luas  maksimal  bagi group perusahaan  diharapkan  semua  pelaku kegiatan usaha di bidang batubara mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam  memanfaatkan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Saat  ini, batubara  sudah  dianggap  bukan  menjadi  sebuah  komoditas,  tapi  lebih  dianggap sebagai  ketahanan  energi  nasional  yang  penggunaannya  harus  sejalan  dengan amanah Pasal 33 angka (3) yaitu: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apabila  terus-menerus  dibiarkan,  maka  pengusahaan  pertambangan batubara hanya akan dikuasai oleh perusahaan group yang memiliki modal kapital yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Rudito,  Melia  Famiola,  2007, Etika  Bisnis  dan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Indonesia, Rekayasa Sains, Bandung.
Industri  Batubara  Nasional  Dan  Amanat  Pasal  33  UUD  1945.  Diakses  dari http://www.berdikarionline.com ,  Pada tanggal 11 Feberuari 2015.
Laporan  Kinerja  Tahun  2014,  Direktorat  Jenderal  Mineral  dan  Batubara,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
Tri Hayati, 2012, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi. Pemerintah Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka , Edisi Pertama, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara No. 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043).
Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  11    Tahun  1967    tentang    Ketentuan-Ketentuan    Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  4,  Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).