## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012
VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ...... 2018

## DAFTAR ISI

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY
Ahmad Fuadillah Sam ................................................................................................................................  1 MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir ..................................................................................................................................................  15 HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro ..................................................................................................................................  31 KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati ...........................................................................................................................................  47 JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari ........................................................................................................................................  61 TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady ..................................................................................................................................  75

## BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM
PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**) .......................................................................  89 KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso .................................................................................................................................  105 RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi ..................................................................................................................................................  121 TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah .........................................................................................................................................  137

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 41 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, SEPTEMBER 2016

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY

## ABSTRAK
Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.
Kata kunci: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City

## DDC: 305.8 Ibnu Nadzir

## MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA

## ABSTRAK
Artikel ini mengekpslorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu  berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memgungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.
Kata Kunci: daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

## ABSTRAK
Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.
Kata kunci : hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan
DDC: 302.2

## Nina Widyawati
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL 1

## ABSTRAK
Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirlah masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.
Kata kunci : budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu
1 Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah  dipublikasi- kan.

## DDC: 302.2 Dian Tri Hapsari

## JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN

## ABSTRAK
Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunanya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.
Kata Kunci: Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.

## DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.
Kata Kunci: teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK
DDC: 302.2
Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS 2

## ABSTRAK
Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News,
2 Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul “Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News ) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (witness journalism) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.
Kata kunci: penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0
DDC: 305.4 Widjajanti M Santoso 3

## KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

## ABSTRAK
Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menggalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.
Kata Kunci : femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan
Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI

## ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (win-win solution) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (corrupted recognition) melalui pembentukan Lembaga
3 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.
Kata kunci: rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ..... 2018

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: CITIZENS COMMUNALITY IN SMART CITY CONTEXT

## ABSTRACT
Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens’ communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.
Keywords: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City
DDC: 305.8

## Ibnu Nadzir
RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS

## ABSTRACT
This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.
Keywords : online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## THE HOAXES OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS FROM CHINA: MORAL PANICS AND CULTURE OF FEAR

## ABSTRACT
At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is Postmetro . This article is a textual review of various hoax titles displayed by Postmetro . The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.
Keywords: hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear
DDC: 302.2

## Nina Widyawati

## COMMODIFICATION OF PRIVACY AND PSEUDO-DEMOCRACY IN DIGITAL CULTURE

## ABSTRACT
Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.
Keywords: digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy
DDC: 302.2

## Dian Tri Hapsari

## RADIO JOURNALISM IN DIGITAL ERA: TRANSFORMATION AND CHALLANGE ABSTRACT
During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept
of spiral of slince. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.
Key Words: Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence
DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## DIGITAL TECHNOLOGY AND ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA

## ABSTRACT
The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICTdevelopmentand economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neigbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.
Keywords : digital technology, inequality, disruption, ICT development index
DDC: 302.2

## Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)

## BEYOND PROSUMPTION: PROSUMPTION PRACTICE OF CONTENT WRITERS IN NEWS AGGREGATOR PLATFORM UC NEWS

## ABSTRACT
The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News’s content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and concumption activity only but also distribution and marketization by the users.
Keywords: content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0

## DDC: 305.4
Widjajanti M Santoso 1

## PROBLEMATIC OF FEMININITY CONSTRUCTION IN VIRTUAL PUBLIC SPHERE ABSTRACT
Femininity construction is very apparent in Indonesia’s women’s movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the “Ibuisme” and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to
1 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group.Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing ‘new’ definition of women’s participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women’s movement that need to be reconsidered thoroughly.
Key words : femininity, virtual public sphere, women’s problem.

## Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI REKOGNISI ADAT DALAM PENGEMBANGAN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE DI PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABCTRACT
The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with etnographic methode consisted of participant observations, interviews, and literature studies.
Keywords: recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, par- ticipatory mapping

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISM AND THE POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## DDC: 305.4

## KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL
Widjajanti M Santoso 1
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) Email: widjasantoso@gmail.com

## ABSTRACT
Femininity construction is very apparent in Indonesia’s women’s movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the “Ibuisme” and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group.Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing ‘new’ definition of women’s participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women’s movement that need to be reconsidered thoroughly.
Key words : femininity, virtual public sphere, women’s problem.

## ABSTRAK
Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menggalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.
Kata Kunci : femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan
1 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.

## PENDAHULUAN
Konstruksi femininitas memainkan peran besar pada status dan peran perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia memiliki masalah repre- sentasi. Dalam kajian sejarah, gerakan perempuan kurang diangkat karena hanya sedikit sejarawan perempuan (Rahayu, 2007). Peran perempuan dalam sejarah atau dilihat dalam konteks gerakan, tidak banyak dibahas. Memang ada penulis asing yang memberikan porsi besar terhadap perkem- bangan gerakan perempuan di Indonesia, namun akademisi yang melihat kontribusi gerakan perempuan dari kacamata Indonesia hanyalah Yanti Muctar, dengan tulisannya yang berjudul Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru (2016). Yang menyedihkan, buku yang berbasis tesis master ini diterbitkan setelah Yanti Muchtar berpulang keharibaan-Nya.
Dalam diskusi tentang konstruksi gender, In- graham (1994) memperlihatkan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh konsep heteronormativi- tas. Menurut pandangannya, “ The heterosexual imaginary is that way of thinking which conceals the operation of heterosexuality in structuring gender and closes off any critical analysis of heterosexuality as an organizing institution ” (Ingraham, 1994, 203–204). Ingraham menun- jukkan bahwa konstruksi gender tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi tentang jenis kelamin. Ingraham menyebut konsepnya sebagai heterogender yang melihat konsep gender melalui kritik terhadap sosiologi dari perspektif feminist sociology . Menurut pandangannya,“... it seems to me that se need to question our as- sumptions about sex and gender and to how they organize difference, regulate investigation and preserve particular power relations, especially those linked to institutionalized heterosexuality ” (Ingraham, 1994, 214).
Feminist sociology mengkritik posisi keilmuan sosiologi yang melihat jenis kelamin sebagai variabel dan mengusulkan gender sebagai konstruksi sosial supaya dapat mem- problematikkan  gender sebagai subjek yang mandiri. Ingraham menekankan bahwa feminist sociology harus lebih mendalam lagi saat menga- nalisis posisi tersebut dan mengaitkannya dengan konsep heteronormativitas, yakni konsep yang
mengaitkan norma dan nilai hubungan sosial. Di sini konsep hetero melihat posisi laki-laki lebih tinggi dan dominan. Sejauh ini, heteronormativi- tas dilihat sebagai posisi yang taken for granted , tidak dipermasalahkan, dianggap normal, dan biasa saja. Dengan demikian, konstruksi yang terjadi terhadap gender bias heteronormativitas adalah bahwa gender laki-laki lebih penting dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Dengan menggunakan posisi ini dan melihat dalam kon- teks heterogender, analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan.

## HETEROGENDER DI INDONESIA
Berdasarkan paparan teoretis tersebut, kita me- lihat bahwa imajinasi tentang gender dan proses konstruksi sosial merupakan dasar untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan kepemimpinan, terutama tentang femininitas. Femininitas adalah konsep untuk menunjukkan suatu konstruksi sosial yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan bentukan tentang keperempuanan. Tabel 1 memperlihatkan konstruksi sosial yang berkaitan dengan femininitas yang dapat dilihat dari per- bedaan rezim yang ada di Indonesia (Qibtiyah, 2009). Qibtiyah (2009) melihat perbedaan orde sebagai konteks yang penting untuk melihat pen- garuh konstruksi heterogender dalam kontinuitas, dan melihatnya sebagai sisi perbedaan organisasi perempuan.
Dengan demikian, feminist sociology dapat melihat femininitas dalam konteks kekuasaan dan kuasa. Analisis ini mengangkat perubahan konstruksi sosial tentang keperempuanan. Saras- wati Sunindyo (1998) memberikan gambaran tentang perubahan konstruksi femininitas yang mendudukkan perempuan sebagai anak. Melalui foto dan lagu, Saraswati Sunindyo memperli- hatkan bahwa peran perempuan dalam revolusi dimarginalkan dengan peran di garda belakang sebagai pendukung revolusi dari sisi domestik. Perubahan dari masyarakat masa revolusi men- jadi masyarakat yang stabil, berdampak pada pe- rubahan dalam memosisikan perempuan sehingga menariknya dari ruang publik untuk kembali ke ruang domestik.
Yulia Suryakusuma (1996) melihat peran perempuan masa Orde Baru dan menamakannya
sebagai ibuisme. Dalam program seperti ini, ibu memainkan peran yang besar (Suryakusuma, 1996; Santoso, 2013). Pada masa Orde Baru, terjadi proses penghancuran gerakan perempuan (Wieringa, 1999). Pengaruh terbesar dari peng- hancuran ini bukan sekadar hilangnya Gerwani sebagai salah satu bentuk kegiatan perempuan, tetapi juga hilangnya suatu ideologi. Terlepas dari keterkaitannya dengan PKI, Gerwani merupakan gerakan perempuan yang berawal dari ideologi.
Pengaruh ini sangat terasa ketika gerakan perempuan belajar bangkit pada 1980-an. Ger- akan ini terbantu dengan adanya perkembangan dunia internasional yang menyadari bahwa posisi perempuan terbelakang. First Conference on Women 1975 menjadi penting sebagai wahana perkembangan isu perempuan dan kemudian menjadi isu gender yang diakui sebagai kepedu- lian bersama (Santoso, 2016, 49).
Konsep feminitas dipergunakan oleh Carla Jones (2010), yang menceritakan bahwa pada masa setelah kemerdekaan, konstruksi femi- ninitas Barat menjadi norma dan standar yang berkembang. Pada masa Orde Baru, konstruk- sinya berbasis kelas sosial priayi. Penekanan pada masa kini adalah “ The family principle wove the methaphor of the nation as a family into state programs for families, making domestic manage- ment central to a calm developing collectives ” (Jones, 2010, 275).
Secara individual, perempuan perlu percaya diri, hal ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan sekolah kepribadian. Pela- tihan ini mampu memberikan standar perilaku yang perlu dikembangkan oleh perempuan supaya bisa beradaptasi dan tidak memalukan.
Tabel 1. Konstruksi Sosial tentang Perempuan Antar-Orde Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi Konstruksi Perempuan Perempuan adalah anak revolusi. Penghancuran ideologi gerakan perempuan. Perempuan “jahat,” Perda “anti-perempuan.” Tokoh perempuan Sarinah sebagai tokoh perempuan ruang domestik. •  Ritual hari Kartini. •  Ibuisme. •  PKK. TKW/TKI bermasalah. Herlina sebagai tokoh perempuan anak revolusi. Konstruksi perempuan bagian dari militer. •  Poligami. •  Kawin di bawah umur. Konstruksi alternatif Konstruksi perempuan alternatif “Marsinah.” Susi Pudjiastuti sebagai toko wonder women.
Sumber: Kompilasi penulis dari berbagai bahan, perbaikan dari April 2018
Perkembangan femininitas seperti ini disebut state sponsored. Perkembangan ini diobjektifikasi dan dinaturalisasi sebagai hal yang patut dilak- sanakan oleh perempuan.
Perubahan terjadi setelah 1998 karena jatuhnya rezim Orde Baru. Namun, bangunan patriarkis yang menentukan perempuan tidak hi- lang sehingga menarik untuk diperhatikan. Dalam hal ini, kelompok kelas menengah perempuan merupakan ujung tombaknya. Pertanyaan Jones adalah  “... how much work— it takes to create the illusion of the natural can we see the alternatives that have been silenced in the process ” (Jones, 2010, 279). Tabel 1 menggambarkan konstruksi perempuan di Indonesia.
Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial tentang perempuan. Pada masa awal berdirinya Indonesia, perempuan merupakan partner laki-laki dalam perjuangan. Posisi  yang  signifikan  ini  kemudian  berubah, dan menurut paparan Saskia Wieringa (1999), terjadi penghancuran gerakan perempuan secara ideologis dengan mengaitkan Gerwani dengan isu komunisme di Indonesia. Selain itu, tokoh perempuan, misalnya Kartini, direduksi sebagai performance saat memperingati hari kelahiran- nya dan tidak menggarap isu-isu penting yang diperjuangkannya atau yang diperjuangkan oleh perempuan. Akhirnya, Orde Baru mengem- bangkan posisi perempuan di dalam keluarga yang lebih submisif dengan menekankan peran ibuisme. Dalam konstruksi ini, perempuan men- dukung aktivitas militer sehingga ibu-ibu dari kalangan militer bergerak sesuai dengan program negara (Sunindyo, 1998).
Dalam perjalanan Orde Baru, kasus Marsinah mencuri perhatian dunia. Marsinah adalah tokoh perempuan biasa dan ia adalah buruh yang harus kehilangan nyawa karena memperjuangkan hak- haknya. Kasus Marsinah pun memperlihatkan pengaruh militer dalam penanganannya.
Pada masa Orde Reformasi di bawah Pres- iden Jokowi, Susi Pudjiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan. Dalam gambar yang beredar di internet, dia adalah representasi dari the wonder women di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan lukisan wajah Susi lengkap dengan atribut yang biasa dipakai pahlawan super, Wonder Woman. Susi muncul sebagai perempuan dengan feminitas yang kompleks, yaitu bertato, bergaya tidak protokoler, dan gemar mengenakan sepatu kets. Dalam pekerjaan, dia berani mengambil keputusan dan melaksanakan penenggelaman kapal. Dalam relasinya dengan laki-laki, dia berani bersaing dan tidak gentar menunjukkan jati dirinya, misalnya dalam olahraga air. Namun, dia juga bisa muncul sebagai perempuan cantik dan menarik.
menghadapi serangkaian Perda yang melihat perempuan tidak layak berada di ruang publik, misalnya peraturan tidak boleh keluar malam. Sebagai ilustrasi, Perda Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran (untuk mudahnya akan disebut Perda Anti-pelacuran) yang berdampak pada stigmatisasi perempuan keluar malam. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan adanya 207 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan (Wisnubrata, 2012). Keberadaan Perda semacam ini tidak melihat konteks situasi masyarakat masa kini dan hanya bersandar pada pandangan heteronormativitas tentang perempuan yang tidak sesuai dengan realitasnya.
Pandangan tentang perempuan Indonesia yang beredar di media sosial diwakili oleh gambar 2. Gambar ini menggambarkan posisi perempuan dari sisi keterwakilannya di parlemen
Sumber: Indonesia Imaji (2018).
Gambar 1. Menteri Susi sebagai Wonder Woman
Konstruksi perempuan pada masa Orde Reformasi memang membingungkan karena terdapat kasus ulama yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pada saat perkawi- nan anak masih menjadi masalah, muncul juga persoalan tentang perempuan pada kasus buruh migran, yang menunjukkan lemahnya perlind- ungan terhadap mereka. Masalah perempuan menjadi hal yang paradoks karena saat semua lini bergerak menyongsong kebebasan setelah masa pemerintahan otoriter Orde Baru, perempuan
Sumber: Quita dari Tirto.id (2017)
Gambar 2. Perempuan Indonesia dalam Infografis
yang kurang kondusif, masalah pekerjaan yang diwakili oleh aturan tentang cuti, dan penghasilan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Secara nasional, indeks kesetaraan gender di Indonesia juga kurang mencerminkan situasi yang menggembirakan.

## Karakter Gerakan Perempuan di Indonesia
Menurut Larasati (2013), perspektif herstory harus dikembangkan oleh perempuan melalui pengalaman dan ketubuhannya. Pengalaman perempuan dan sejarah perempuan adalah sesuatu yang harus ditulis sendiri oleh perempuan karena memiliki standpoint yang berbeda dari penulisan sejarah pada umumnya. Tanpa usaha penulisan herstory, yang terjadi adalah isu invisibility perempuan sebagai sumber pengalaman dan per- juangan. Pendekatan yang diangkat oleh Larasati merupakan upaya dekonstruksi pendekatan yang umum. Larasati mengambil contoh kasus Inong Aceh untuk menunjukkan adanya invisibility dan melalui kegiatan, mereka mengangkat invis- ibility sebagai upaya penting bagi penteorian perempuan. Jika ini diterima, pengetahuan yang sebelumnya invisible dapat diangkat menjadi pengetahuan yang penting.
Menurut Affiah (2014), tantangan gerakan perempuan ada baik secara internal maupun eksternal seperti tertera pada tabel 2.
Namun, terdapat beberapa capaian perem- puan dan kegiatannya sebagai berikut:

## 1) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
2) Pendidikan pemilih bagi perempuan; 3) Mendorong perempuan untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan dengan mendorong isu kepemimpinan politik perempuan; 4) Pem- berdayaan perempuan di pedesaan; 5) Mendorong akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan; 6) Penguatan ekonomi perempuan dalam bentuk koperasi, terutama bagi perempuan pekerja mi- gran dan perempuan eks-prostitusi; 5) Mendorong kebijakan pemerintah untuk memiliki anggaran yang memperhatikan keadilan gender (Affiah, 2014).
Qibtiyah (2009) menganalisis organisasi yang berkaitan dengan isu keagamaan dan dikait- kan dengan karakter lain, seperti ciri sekuler dan nasionalis, sampai pada kesimpulan dari karakter gerakan perempuan. Analisisnya sebagai berikut.
1.  Gerakan perempuan yang memang muncul dalam dinamikanya dengan organisasi, yang pada umumnya dibentuk oleh para laki-laki.
2.  Gerakan perempuan adalah sebagai pen- dukung, bukan menggarap kepemimpinan gender.
Karakter ini memperlihatkan bahwa kepedu- lian terhadap isu makro tentang masyarakat lebih kentara  dibandingkan  dengan  diskusi  filsafati tentang perempuan dan gerakannya, atau kepen- tingan gender perempuan.

## Tabel. 2 Tantangan Gerakan Perempuan
Internal Eksternal Kemandirian ekonomi kurang dan kesukarelaan lemah. Keuangan tergantung lembaga donor. Kaderisasi lemah. Aparat dan penegak hukum tidak sadar tentang masalah perempuan. Terdapat banyak faksi sehingga kurang fokus pada aksi dan refleksi terhadap gerakan yang melemahkan gerakan perempuan. Kekerasan tidak diangkat pada taraf kasus hukum. Terfokus pada program dan masing-masing kurang berkoordinasi dengan organisasi lainnya. Kebijakan yang tidak melindungi perempuan “... hingga tahun 2013 berjumlah 342 dengan lebih dari 200 kebijakan berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perempuan.” Kebijakan pemerintah pro pasar yang tidak ramah terhadap perempuan. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dan organisasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung poligami.
Sumber:???
Pengalaman masa lalu berkaitan dengan masa kini dan pertanyaan tentang gerakan perempuan untuk masa depan, maka kita bisa melihat bahwa ketiga hal tersebut masih berpengaruh hingga saat ini. Konstruksi sosial tentang gender berperan dalam pengembangan gerakan perempuan dan pertautannya dengan masalah kesejarahan cu- kup jelas. Konstruksi perempuan berbeda-beda penekanannya, tergantung rezim yang berkuasa. Namun, ada organisasi perempuan yang sejak awal sudah sadar akan adanya perbedaan pers- pektif dan bergerak berdasarkan ideologi untuk membantu perempuan. Kepentingan perempuan tersegregasi dengan kepentingan lain karena signifikansi  kajian  perempuan  termarginalkan. Dengan demikian, gerakan perempuan perlu memahami tantangan ini dan bergerak bersamaan menciptakan konstruksi tandingan. Selain itu, masyarakat membutuhkan diskusi tentang hal ini untuk menghindari diri dari konstruksi yang diarahkan oleh kelompok seperti HTI.

## IMAJINASI TENTANG PEREMPUAN: BERUBAHKAH?
Bagian ini menangkap beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa konstruksi heterogender berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah imajinasi tentang perempuan itu berubah. Beberapa orang telah mencoba menggambarkannya melalui film. Sutradara Lucky Suwandi membuat daur ulang film Gita Cinta dari SMA (film yang dibintangi Rano Karno dan Yessi Gusman pada 1979) setelah 38 tahun. Film daur ulang yang dirilis 9 Maret tahun?ini menunjukkan:
Secara kasat mata, polemik-polemiknya memang berbeda. Galih dan Ratna, (gadis) milenial (ini) tak lagi ditentang orangtua karena masalah beda suku, tapi perkara idealisme yang diserempetkan sedikit dengan masalah kaya-miskin. Galih anak tukang katering yang sekolahnya saja mesti dibiayai beasiswa. Sementara, seperti deskripsi pembuka, Ratna adalah keturunan pebisnis kaya. Namun, kalau dilihat lebih cermat, sebenarnya masalah hidup pasangan ikonik Indonesia ini tak berubah-berubah amat (sumber?).
Kutipan ini memperlihatkan bahwa yang dibahas adalah situasi sosial tentang konstruksi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak
berbeda. Penulis resensi ini sebenarnya mem- perlihatkan bahwa kurang ada isu-isu baru yang muncul dari situasi sosial yang ada. Yang terjadi adalah serangkaian pelatihan untuk menjadi perempuan yang ideal, seperti diimajinasikan melalui poster tentang domestifikasi perempuan pada Gambar 3. Poster yang diperoleh dari grup dalam aplikasi pesan singkat Whatsapp ini berisi imajinasi perempuan ideal dan dukungan mekanisme dalam masyarakat. Kegiatan yang diiklankan dalam poster ini menekankan pada peran baku perempuan dalam perkawinan dan tidak memasukkan isu-isu perempuan, seperti kesetaraan.
Imajinasi tentang perempuan juga dikem- bangkan di media sosial, seperti dipaparkan pada tabel 3. Felix Siauw 2 dipilih berdasarkan tampilannya di grup Whatsapp , yang menjadi
2 Felix Siauw adalah ustaz muda, mualaf, dan anggota HTI. Akun Instagramnya per 12 April tahun? memiliki 1,9 juta pengikut. Hew (2018) memperlihatkan irisan dakwah dan kegiatannya dengan HTI. Dakwahnya ditujukan bagi anak muda yang kurang terekspose ajaran keagamaan tipe pesantren. Dia menerbitkan banyak buku dan berkegiatan bersama dengan ustaz lain dengan aliran yang berbeda. Banyak orang kurang memahami keterkai- tannya dengan HTI, seperti pada postingan ini terdapat fotonya saat berdakwah di Baitul Ihsan, mesjid yang
Sumber: WA group Gambar 3. Domestikasi Perempuan
salah satu ruang publik modern dan dipergu- nakan untuk mengemukakan pandangan dan pikirannya. Pemikiran yang dikembangkan Felix Siauw merupakan imajinasi tentang perempuan yang berkembang dari sisi kelompok sosial yang berbeda pandangan dengan mereka yang mengembangkan pemikiran kesetaraan gender. Postingan di grup Whatsapp kemudian dikelompokkan dalam empat tema besar, yaitu kaitan pandangannya terhadap keberagamaan, pemaknaan kesetaraan gender, kaitannya dengan isme atau aliran, dan kaitannya dengan institusi. Keempat pandangan ini merupakan hasil pemba- caan terhadap postingan yang dilontarkan untuk menanggapi isu kesetaraan gender melalui RUU Kesetaraan Jender yang sedang didiskusikan di masyarakat. RUU mengkritik tradisi islami yang berkaitan dengan poligami, kekerasan terhadap perempuan, waris perempuan yang mendapatkan lebih sedikit dibanding laki-laki, serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Tabel 3 memperlihatkan beberapa hal pent- ing yang membuat pandangan Felix Siauw tidak sejalan dengan pemahaman kesetaraan gender. Secara umum, kesetaraan gender dipahami seb- agai pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun dalam penjelasannya terdapat dasar pemaknaan yang berbeda. Dasar utamanya adalah kenyataan sejarah bahwa adanya Islam merupakan mekanisme menolong perempuan, yang tentunya didukung oleh Alquran dan Hadis. Isu yang diangkat adalah kritiknya terhadap pandangan bahwa agama merupakan institusi yang mengekalkan pandangan peran tradisional perempuan. Dalam pandangan Felix Siauw, Islam memerdekakan perempuan dan mengangkatnya menjadi mulia. Dalam Islam, peran laki-laki dan perempuan sudah terjabarkan, dan mengikuti pilahan publik dan privat. Lelaki juga diposisikan sebagai pemimpin perempuan untuk mendapatkan surga. Laki-laki boleh memu- kul perempuan dengan syarat dan ketentuan yang tidak membahayakan perempuan. Posisi laki-laki dan perempuan adalah komplementer terhadap sesama karena saling menolong dan memiliki fungsi berbeda, seperti yang dianalogikan de- ngan saf laki-laki di depan dan saf perempuan di belakang. Yang menyamakan laki-laki dan
terletak di kantor pusat Bank Indonesia pada September 2016.
perempuan adalah rido untuk mendapatkan ke- bahagiaan, yang ukurannya adalah bukan materi. Berdasarkan pandangan tersebut, Indonesia tidak memerlukan pemikiran kesetaraan gender, bah- kan kesetaraan gender dianggap sebagai upaya yang merusak tatanan yang ada dan menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi.
Felix Siauw mengatakan bahwa sumber pemahaman gender berasal dari cara pikir Yunani dan Romawi, kemudian berkaitan dengan tradisi kristiani. Selain itu, ketertindasan perempuan terlihat sejak dark ages di Eropa. Dalam konteks kesetaraan gender, proses tersebut membawa Indonesia ke arah kehancuran, sekularisasi, dan membawa Indonesia ke arah kapitalisme Barat. Pandangan tentang perempuan sebagai dosa asal dan pembawa kegetiran terlihat dalam pemaknaan tentang witches yang berbeda dengan wizard dan magician yang tidak berkonotasi negatif. Pada masa tersebut, perempuan tidak boleh mencari ilmu dan ahli kimia perempuan diperlakukan seperti witches , kemudian dihakimi dengan cara dibakar. Perempuan dijadikan objek dapat dilihat dari patung dan lukisan yang telanjang atau tidak berbalut pakaian.
Menurut Felix Siauw, Barat secara umum dan Amerika khususnya, merupakan sumber dari pemaknaan yang buruk dengan menggunakan konsep taghut . Dalam pandangan tersebut di- perlihatkan cara pemaknaan islami yang bertolak belakang dengan pandangan kapitalis dan libera- lis yang ada di balik pandangan tentang gender. Felix Siauw juga memperlihatkan kaitannya dengan pandangan HTI, misalnya pemerintahan khalifah disebutkan memuliakan perempuan.
Berdasarkan pandangan ini, kesetaraan gender didukung oleh pemikiran liberalisme. Pemikiran tersebut dapat dilihat dari beberapa hal penting. Pertama, referensi terhadap Barat dengan ideologi yang dianggap merusak Islam, yaitu demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gen- der. Kedua, adanya pendukung berupa lembaga donor FF, USAID, dan AUSAID. Pendukung lainnya adalah lembaga di Indonesia, seperti JIL, dan beberapa tokoh, seperti Musdah Mulia, yang mempertanyakan norma Islami tentang waris dan perkawinan melalui counter legal draft terhadap UU Perkawinan 1974 (Wahid, 2014), serta  ger- akan seperti Fikih Lintas Agama (FLA).
Tabel 3. Antitesis terhadap Diskursus Dominan dari Felix Siauw → isi tabel dgn bhs formal
Berkaian dengan keagamaan Kesetaraan gender Isme Lembaga, negara Alquran dan syariat Is- lam adalah sumber bias gender (perlakuan tak setara terhadap perem- puan). RUU KKG. Liberalisme. Ford Foundation , USAID, AUSAID. Islam datang, perem- puan jauh dimuliakan dibanding hidupnya pada masa yang lalu, dan diangkat derajatnya. menyamakan hak dan kewajiban antara lelaki dan wanita, membuat semua sama antara lelaki dan wanita. liberalis mencoba meliberalkan perempuan dari hukum Allah, mensekulerisasi perempuan Muslim, atas nama gender. JIL, Musdah Mulia, dalam FLA (fikih lintas agama) yangg mengusulkan kesetaraan dalam agama Islam. Islam memandang pria dan wanita berbeda secara jender , namun mendapatkan akses yang sama terhadap kebahagiaan, yaitu rido Allah Swt. •  menggugat hak bagi waris lelaki yang dua kali lipat wanita, talak yang ada di tangan lelaki, dan poligami •  warisan laki-laki lebih banyak karena harta itu dipakai untuk kepentin- gan keluarganya, se- dangkan warisan bagian wanita untuknya semata. Adil, kan? wanita-wanita Barat kapitalis. Mengapa hanya laki-laki yang boleh boleh? Memangnya perempuan mau punya dikelilingi banyak laki-laki? Fitrahnya tidak seperti itu (memang- nya saya wanita apaan) Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebaha- gian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (QS9:71). menggugat kiprah poli- tik perempuan, bolehnya memukul istri dalam syariat Islam, dan mengusulkan aturan-aturan itu dicabut Pemukulan terhadap wanita bukan untuk kekerasan, tapi untuk ta’dib (mendidik) dan pukulan itu juga ada etikanya, yaitu:
•  bila istri maksiat dan sudah dinasehati, sudah didiamkan, sudah dipisah ranjang, tetapi istri tidak
tobat (?) •  Pemukulan tidak boleh di kepala, tidak boleh ber- bekas, dan  tidak boleh menyakitkan (?) •  sejarah kemunculan isu feminisme / kesetaraan gender, supaya jelas bagi kita sikapi •  dark ages di Eropa, abad pertengahan, yaitu 5–15 M tak ada negara yang menerapkan kesetaraan gender lalu benar. Yang ada, tatanan hidupnya ru- sak. Lihat saja AS, bosnya feminis. Dalam Islam, perem- puan bisa sama bahagia dengan laki-laki, tak perlu isu kesetaraan gender yang menyesat- kan. Laki-laki boleh kerja maka wanita juga, laki- laki boleh berpolitik maka wanita juga, laki-laki boleh senang-senang bercinta, wanita juga. Begitulah isu kesetaraan gender. Gereja menjadi badan terkuat setelah landlord, agama Katolik menjadi agama negara, dan aturan gereja adalah mutlak. Sekulerisasi barat yang akhirnya menjadikan stan- dar kebahagiaan terletak pada harta, jabatan, dan kenikmatan dunia.
Berkaian dengan keagamaan Kesetaraan gender Isme Lembaga, negara Lelaki berlomba saf paling depan, perem- puan berlomba saf di belakang, keduanya mendapat rido Allah dan jalur masing-ma- sing sudah tetap. G ender setara ? Rusak- lah tatanan hidup, angka perceraian meningkat, dan AS kampiun dalam hal perceraian dan angka single parent yang meroket. Menganggap gender wanita sebagai aib yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga, container of satan. Lahirlah gerakan femi- nisme di Barat, sekali lagi, lahirlah feminisme di dunia barat karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Sistem taghut menggan- ti aturan Allah dengan aturan manusia dan kesetaraan gender yang hasilnya malah merusak tatanan hidup. Gender setara? Anak bro- ken home menjamur, incest (seks antarkeluarga) ber- munculan, depresi dan stres perempuan meningkat. Gender wanita diperlaku- kan berbeda, masyarakat mengadopsi anggapan Katolik, lalu menganggap wanita sebagai warga kelas dua, di bawah laki-laki. Kapitalis liberal mengu- kur kecantikan dari lekuk tubuh, sementara Islam mengukur lewat ketakwaan dan amal ibadahnya. Islam memerintahkan wanita menutup aurat dan tak banyak menam- pakkan dirinya karena yang berharga memang harus dilindungi dan dijaga. Kesetaraan gender menya- makan antara lelaki dan wanita padahal keduanya berbeda dan punya jalur masing-masing. Dalam sejarah Yunani, Romawi, kemudian Kris- ten Katolik, wanita tak berhenti dianggap sebagai bawahan pria (subordinat). Gender laki-laki dan gender wanita seharusnya punya akses yang sama terhadap harta, kerja, dan semua kebebasan lainnya. Islam menggariskan ak- tivitas wanita bersama
- sama dengan jamaah wanita karena Islam menghormati wanita dan wanita tak dikum- pulkan dengan pria. Cacatnya kapitalis adalah menganggap pria dan wanita sama, padahal sudah jelas-jelas tak bisa disa- makan secara gender. Gender wanita dieksploi- tasi secara seksual di patung-patung, lukisan- lukisan, dan menjadi objek nafsu pria.
Islam menaruh po- sisi ibu tiga kali lipat lebih dari posisi ayah, siapa yang harus ditaati ya Rasul? “ibumu!” ibumu!” “ibumu!” “lalu ayahmu!” Kapitalis menjadikan standar kebahagiaan ada pada materi, dan hal ini tidak menguntungkan bagi gender wanita. Gender wanita dianggap beban karena tak mampu mencari nafkah, dikuasai laki-laki, dan boleh diper- lakukan semena-mena.
Rasul mengatakan, “Dunia adalah per- hiasan, dan sebaik-baik perhiasan wanita shali- hah ” (HR Muslim).
Kaum liberalis kapitalis, merusak tatanan masyara- kat hingga mereka men- gambil keuntungan dan menjauhkan Islam. di E ropa, penyihir wanita dinamai witches , makna konotatif yang kasar dibanding wizard atau magician yang merupakan penyihir laki-laki Rasul mengucapkan,
“Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya” (HR Ahmad).
Gender ini berasal dari tatanan hidup Barat sekuler, dan sama sekali bukan berasal dari Islam. Wanita tak diperbolehkan belajar, ahli -ahli kimia wanita dianugerahi gelar witches dan dihukum ba- kar. Pendukung pertama Rasul adalah wanita, syahidah pertama juga wanita, dan Rasul juga wafat dalam pelukan wanita. Lelaki berlomba syahid di medan jihad, perempuan berumrah pun mendapat pahala yang sama. jalurnya sudah ada, tak perlu diseta- rakan jender Gender wanita betul-betul menderita, dosa sejak lahir, karena Kristen mengang- gap merekalah sebab keluar dari surga.
Berkaian dengan keagamaan Kesetaraan gender Isme Lembaga, negara Harkat dan martabat wanita diangkat Islam dengan penerapan syariat Islam. Dalam masa Khilafah Islam, kedudukan wanita mulia. Lelaki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan mengurus rumah dan kelu- arganya, semua dapat rido.
Tak perlu berlomba di jalur yang sama.
Bila ingin disetarakan gen- der , hasilnya jadi hancur. Pria cari nafkah dengan angkat-angkat barang, lan- tas apakah perempuan bisa menyamai? Tidak. Laki-laki bisa menyamai wanita? Tidak. Laki-laki memimpin kaumnya. Bila wanita yang memimpin, bisa stres dia. Tak perlu kesetaraan gender karena Allah yang lebih tahu tentang jalur perlom- baan kebaikan bagi wanita dan pria, bukan manusia yang mengetahui. Suami adalah pemimpin is- tri. Dia diserahi wewenang oleh Allah agar menuntun istri ke surga Allah dan menjaganya dari maksiat.
Sumber: Diolah penulis dari berita yang beredar di WA grup April 2018 (tulisan diambil sesuai dengan berita di WA group dengan perubahan seperlunya).
Pandangan tersebut memperlihatkan pemak- naan yang beredar di ruang maya dan ruang publik di Indonesia. Paparan ini merupakan gambaran antitesis terhadap diskursus dominan yang beredar dan isinya sangat berbeda dengan kenyataan yang berhubungan dengan masalah sosial, khususnya terkait dengan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan bagian dari pertempuran diskursus yang terjadi di masyarakat, yang memengaruhi konstruksi tentang gender yang dikembangkan. Para pendukung gender menghadapi banyak hal, misalnya lambatnya masyarakat dan birokrasi melihat pentingnya gender dan konstruksi gender yang berbeda dengan yang saat ini dikembangkan di masyarakat. Dalam konstruksi tersebut, ada ke- pentingan politik yang dibalut dalih keagamaan. Adanya HTI dibalik pemaknaan ini merupakan pandangan yang dilihat sebagai antitesis terhadap pemaknaan yang ada.

## KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PEREMPUAN
Pada tingkat kebijakan, terlihat lemahnya repre- sentasi perempuan. Lembaga utama yang menjaga isu-isu perempuan adalah Komnas Perempuan (Santoso, 2015). Sementara itu, NGO perem- puan yang mengembangkan isu-isu perempuan pada masa Orde Baru kini seperti kehilangan gaungnya. Organisasi pada masa Orde Baru yang masih ada hingga saat ini contohnya Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, Kapal Perempuan, dan PEKKA. Hal ini sangat terlihat karena lingkup jejaring dan berita kegiatan organisasi-organisasi ini menjadi terbatas. Selain karena terbatasnya exspose terhadap media massa, hal ini juga terjadi karena berkembangnya media sosial membuat pemberitaan terpecah dan kurang terpapar pada masyarakat umum. Kajian P2KK LIPI tentang
hak asasi manusia yang dilihat dari problematika RUU KKG, kasus UU Pornografi, kepemilikan perempuan, perempuan di birokrasi dan di dalam konflik sosial, memperlihatkan bahwa isu perempuan tidak dianggap penting. Selain itu, isu perempuan juga dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial dan seolah-olah tidak penting untuk dibahas.
Di Indonesia pada 2013, target MDG’s ti- dak berhasil dan bahkan kematian ibu dan anak meningkat (Komnas Perempuan, 2013; Santoso, 2016). Gerakan perempuan menyediakan kebu- tuhan bagi perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa pada tingkat kelembagaan formal, perem- puan belum menjadi pertimbangan yang penting. Namun, dari sisi kepemimpinan, terlihat bahwa kegiatan gerakan perempuan menjadi tempat yang kondusif bagi pengembangan kepemimpi- nan perempuan.
Ada  buku  sebagai  refleksi  dari  dominasi heterogender yang berkembang di Indonesia, misalnya Seksualitas di Indonesia, Politik Sek- sual, Kesehatan, Keberagaman dan Represen- tasi (2018). Dalam konteks perkembangan ilmu, terlihat adanya kelemahan karena representasi keilmuan yang diwakili oleh Kajian Gender UI terlihat sulit berkembang karena aturan yang tidak kondusif. Jadi, meskipun memiliki keterwakilan melalui KPPPA, pada kenyataannya, kepentingan perempuan di Indonesia masih rentan.
Berikut ini ilustrasi tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan yang kurang tere- prentasikan. Dalam tulisan tentang PUG, ada beberapa agenda yang dibicarakan (Santoso, Djohan, 2016):
1.  Konstruksi simbol dan citra tentang gender sudah ada dalam bentuk peraturan pengaru- sutamaan gender.
2.  Sistem sosial yang ada masih melihat bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang netral gender. Aturan yang ada belum membedakan dan memasukkan elemen gender. Lebih buruk lagi, gender belum dianggap penting dalam organisasi. Hal ini diperlihatkan oleh lemahnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan Kajian Gender dan PSW secara keilmuan.
3.  Organisasi yang bergerak pada isu perem- puan sudah ada di masyarakat, namun yang bergerak pada isu akademis baru muncul melalui kegiatan seperti Pelita Ilmu. Dalam organisasi, dibutuhkan komponen yang sensitif gender berupa individu yang peduli dan melakukan pemberdayaan berdasarkan kebutuhan gender.
4.  Organisasi perlu memperhatikan supaya gen- der masuk dalam proses organisasi. Hal ini merupakan sebuah isu yang perlu diangkat di masyarakat.
Laporan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan SDG’s (2016) mengamanatkan bahwa implemen- tasi SDGs di Indonesia yang memasukkan:
1.  Pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dalam implementasi SDGs;
2.  Penguatan koordinasi antara kementerian/ lembaga dalam implementasi SDGs;
3.  Pelibatan lembaga HAM Nasional (Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) dalam koordinasi pelaksanaan SDGs;
4.  Pelibatan CSO perempuan dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan SDGs.
Dalam amanat tersebut, Komnas Perempuan mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kemenko PMK mengoordinasikan in- dikator gender di tingkat K/L dan memperhatikan target yang tegas, misalnya menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Amanat seperti ini memperlihatkan kecenderungan bahwa acara atau kebutuhan tentang perempuan dilakukan oleh perempuan. Dalam proses ini, mereka yang diberikan mandat biasanya adalah perempuan. Pola dan proses seperti ini memperlihatkan bahwa lingkup pelatihan perempuan di birokrasi masih terbatas pada pola ghetoisasi, yakni dari perempuan untuk perempuan.
Belum tuntas masalah perkawinan anak yang dibahas sejak Konferensi Perempuan Indonesia I tahun 1928, sekarang terdapat pernyataan sikap yang muncul karena abainya masyarakat
terhadap isu ini dari BERAGAM. Berikut ini pernyataan “Indonesia BERAGAM Menuntut Setop Perkawinan Anak.”  Tuntutan dilakukan pada:
1.  Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan komitmen politik dengan mengesahkan Peraturan Pengganti Undang- Undang (PERPU) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak;
2.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang merevisi UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segera mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender;
3.  Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menerbitkan Keputusan Menteri tentang ger- akan nasional penghentian perkawinan anak sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu;
4.  Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan kebijakan penghapusan perkawi- nan anak, melakukan penyadaran melalui kursus pra-nikah dan memastikan petugas KUA dan institusi di bawah naungannya tidak melegitimasi praktik perkawinan anak;
5.  Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk memastikan wajib belajar 12 tahun dijalankan di seluruh wilayah dan mengin- tegrasikan Kespro dan Seksualitas dalam proses pendidikan formal maupun pendidi- kan kemasyarakatan;
6.  Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia supaya menjalankan rekomendasi Komite CEDAW PBB untuk merevisi UU Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang penentuan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 18 tahun;
7.  Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang menjadi dampak dari perkawinan anak terutama Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam negeri dan migran dengan meratifikasi Konvensi ILO 189, percepatan revisi Undang-Undang 39 No. 39/2004 yang berpihak pada buruh mi- gran dan anggota keluarga  serta mengajukan inisiatif RUU Perlindungan PRT;
8.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meninjau dan membatalkan aturan- aturan diskriminatif pada perempuan dan mi- noritas yang selama ini menjadi penghambat proses penyadaran hak-hak perempuan;
9.  Bappenas untuk memastikan pencapaian SDGs khususnya tujuan 5 untuk mengakhiri perkawinan anak;
10.  Badan Pusat Statistik (BPS) harus menye- diakan data terpilah perkawinan anak usia di bawah 18 tahun;
11.  Masyarakat sipil untuk memberikan perhatian terhadap masalah perkawinan anak, mengor- ganisasi diri menjadi kelompok penekan dan pengontrol pencegahan perkawinan anak;
Dari sebelas butir pernyataan tersebut, per- hatian terhadap butir 11 memperlihatkan bahwa pelatihan kepemimpinan perempuan berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Dengan demikian, melalui kegiatan masyarakat sipil, perempuan mendapatkan kesempatan untuk melatih potensi kepemimpinannya. Isu yang diangkat seputar masalah perkawinan, hak pekerjaan bagi perem- puan, dan diskriminasi kelompok minoritas. Jika dikaitkan dengan situasi perempuan berdasarkan paparan sejarah, masalah perempuan tidak bergerak jauh dari masalah yang mereka bahas pada 1928 sehingga cukup relevan  untuk mem- pertanyakan posisi perempuan pada masa kini.

## PENUTUP
Diskusi tentang heterogender memberikan wawasan bahwa konstruksi femininitas yang berkembang dipengaruhi oleh pandangan het- eronormativitas dan seksualitas pun memainkan peran. Dalam konstruksi tersebut, femininitas yang berkembang tidak netral, melainkan di- pengaruhi oleh nilai dan norma yang berkaitan dengan konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, heteronormativitas dianggap sebagai nilai yang normal dan tidak dipertanyakan kembali. Oleh karena itu, dalam analisis gender sering kali terdapat situasi yang terasa kurang mendalam. Kasus yang terjadi di Indonesia, kebebasan yang terjadi sebagai efek dari Reformasi 1998 menghasilkan serangkaian Perda tidak ramah perempuan. Perkembangan ini
menjadi paradoks karena ketika semua bergerak untuk memaknai kebebasan, perempuan justru ditarik kembali pada peran-peran tradisional.
Di satu pihak, perkembangan sosial politik membutuhkan sosok pemimpin sehingga yang dilakukan lebih pada mengaitkan kepemimpi- nan dengan konstruksi heterogender dibanding mengindahkan potensi perempuan. Di pihak lain, perkembangan perempuan berhadapan dengan perkembangan konstruksi femininitas feminin yang mendudukkan ruang privat sebagai laman dari perempuan. Konstruksi ini berjalan bersamaan dengan perkembangan Islamisasi yang direpresentasikan oleh pandangan Felix Siauw yang populer di kalangan muda. Perkembangan yang serupa juga terjadi di kalangan perempuan dewasa yang melakukan beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi perempuan di ruang publik menjadi bunda. Konstruksi seperti ini bukan sesuatu yang unik, karena pada masa Orde Baru, konstruksi ibuisme dilakukan negara melalui organisasi perempuan, seperti Darma Wanita. Perbedaannya adalah pada masa Orde Baru, negara memainkan peran besar dalam proses tersebut, sekarang hal tersebut dilaksanakan sendiri oleh masyarakat sipil yang melihat ke- pentingan tentang konstruksi perempuan dengan keluarga sebagai tolok ukurnya.
Konstruksi perempuan yang berdasar pada kepentingan perempuan dijaga oleh serangkaian institusi, seperti Komnas Perempuan, Jurnal Perempuan, NGO Perempuan, Kajian Jender, dan KPPPA. Upaya institusi ini menjaga kepentin- gan perempuan dilakukan melalui usulan RUU KKG yang menghasilkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dasar yang dipergunakan untuk melihat posisi kesetaraan gender berbeda dengan kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan juga mengalami kesulitan karena selain isu yang di- usung berbeda-beda, gerakan ini pun mengalami masalah kesenjangan jaringan. Selain itu, kegiatan gerakan perempuan merupakan kegiatan “ghe- toisasi” di mana kegiatan perempuan dilakukan dan ditujukan dan oleh perempuan. Kegiatan ini menghasilkan urusan perempuan hanya dipantau atau diinisiasi oleh perempuan dan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan jaringan.
Pandangan seperti Felix Siauw menjadi lebih populer di kalangan orang muda. Hal ini belum disadari oleh gerakan perempuan karena gerakan perempuan terpaksa terfokus pada kepentingan perempuan. Dengan demikian, terjadi kontestasi antara diskursus kepentingan perempuan yang perlu menghadapi konstruksi sosial seperti pemahaman Felix Siauw, dengan pandangan yang dikemukakan oleh gerakan perempuan. Masyara- kat tidak memahami posisi Felix Siauw sebagai anggota HTI yang memiliki agenda yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar dakwah. Selain itu, posisi pemaknaan kesetaraan gender yang berada di ranah hubungan antara manusia mendapatkan pemaknaan yang lebih mendalam karena diskursus dominan menggunakan sumber keberagamaan yang lebih mendalam. Masyarakat tidak melihat hal ini sebagai perbedaan pemak- naan karena interpretasi yang berbeda, dan tidak melihat masalah perempuan dari sisi kepentingan perempuan.
Dalam situasi ini, kepemimpinan perempuan perlu melihat hal lebih luas daripada kepentingan perempuan yang diangkat dan dilaksanakan gerakan perempuan. Namun, tantangannya sung- guh besar karena perlu mengembangkan critical mass yang memahami perspektif ini sekaligus melakukan pembacaan kembali sebagai usaha untuk mendentralisasi  pemahaman berdasarkan pendekatan heterogender. Melalui pendekatan heterogender, masyarakat dapat memahami bahwa konstruksi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai heteronormativitas. Gerakan perempuan perlu menyadari bahwa laman virtual menjadi ajang untuk mengonstruksikan peran dan posisi perempuan. Ruang publik virtual menyasar individu dengan konstruksi yang secara gamblang menunjukkan peran perempuan berdasarkan konteks heteronormativitas.
Femininitas yang dikembangkan perlu mengangkat gambaran yang mampu mengkritisi konstruksi heterogender dengan tokoh seperti Menteri Susi yang memiliki karakter berbeda sebagai perempuan yang berhasil. Konstruksi femininitas perlu diperhatikan untuk mengangkat konstruksi femininitas alternatif. Artinya, dalam masyarakat terlihat konstruksi tentang perempuan yang beragam dan saling berkelindan, namun
perlu diangkat ruang publik virtual sebagai la- man alternatif dari kegiatan gerakan perempuan. Dalam ruang publik virtual, muncul tokoh atau individu yang memainkan peran konstruksi terha- dap peran perempuan. Para tokoh ini populer dan memiliki follower yang cukup banyak sehingga menghadirkan tantangan baru bagi gerakan perempuan.

## PUSTAKA ACUAN
Adam, A. (2017, Maret 14). Cara Indonesia memper- lakukan perempuan. Tirto.id . Diakses pada 14
Maret 2017 dari https://tirto.id/cara-indonesia- memperlakukan-perempuan-ckFf
Affiah,  N.D.  (2014).  Gerakan  perempuan  di  era reformasi, capaian dan tantangan, makalah untuk Hari Kartini 21 April 2014. Diakses pada 16 September 2016 dari http://www.komnas- perempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/ GERAKAN-PEREMPUAN-DI-ERA-REFOR- MASI_Neng-Dara-Affiah-21-April-2014.pdf. → laman tidak ditemukan
Bennet, L.R., Davies S.G., & Hidayana, I.M. (2018).
Seksualitas di Indonesia, politik seksual, kesehatan, keberagaman dan representasi. Jakarta: Pustaka Obor.
Hew, W.W. (2018, Januari 2). Piety, politics, and the popularity of Felix Siauw. New Mandala . Diakses pada 12 April 2018 dari http://www. newmandala.org/piety-politics-popularity- felix-siauw/
Indonesia Imaji. (2018, Februari 27). Prospek pemimpin perempuan di Indonesia [foto]. Diakses pada? dari http://indonesiaimaji.com/ prospek-pemimpin-perempuan-di-indonesia/ Ingraham, C. (1994). The heterosexual imaginary: feminist sociology and theories of gender. Sociological Theory , 12 (2), 203–219. Ameri- can Sociological Association. Diakses pada? dari http://www.jstor.org/stable201865.
Jones, C. (2010). Better women: the cultural politics of gendered expertise in Indonesia. American Anthropologist , 112 (2), 270–282. Diakses pada? dari http://www.jstor.org/stable/40801779
Kalyanamitra. (2013). Ancaman target MDG, angka kematian ibu melonjak. Diakses pada 27 Maret 2014 dari http://www. kalyanamitra. or.id/2013/09/ancaman-target-mdg-angka- kematian-ibu-melonjak-drastis/ → laman tidak ditemukan
Komnas Perempuan. (tanpa tahun). Siaran pers Komnas Perempuan mengawal upaya pengha- pusan kekerasan terhadap perempuan dalam
regulasi dan pelaksanaan SDG’s di Indonesia. Diakses pada 6 april 2018 dari https://www. komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers- komnas-perempuan-mengawal-upaya-pengha- pusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam- regulasi-dan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia Larasati, R.D. (2013, Oktober 1), Ranah tubuh dalam pemetaan gerakan perempuan, sebuah pemikiran tentang estetika, metodologi dan  refleksi  tentang  konsep  partisipasi  dan visibilitas. Diakses pada 13 Juni 2016 dari http://etnohistori.org/edisi-genealogi-gerakan- dan-studi-perempuan-indonesia-ranah-tubuh- dalam-pemetaan-gerakan-perempuan-oleh- rachmi-diyah-larasati.html Muctar, Y. (2016). Tumbuhnya gerakan perempuan Indonesia masa Orde Baru. Jakarta: Institut Kapal Perempuan.
Pernyataan sikap Indonesia beragam-ragam menunjuk stop perkawinan anak. (2017). Diakses pada 17 November 2017 dari http://www.kalyanamitra. or.id/2016/11/pernyataan-sikap-indonesia- beragam-menuntut-stop-perkawinan-anak/ → laman tidak ditemukan Pramodhawardani J., Santoso W.M., Purwoko, D., & Ocktaviana S. (2014). Perempuan dan hak asasi manusia . Jakarta: Gading Inti Prima.
Qibtiyah, A. (2009). Indonesian Muslim women and the gender equality movement. Journal of Indonesian Islam, 3 , 168–196.
Rahayu RI. (2007). Konstruksi historiografi feminisme Indonesia dari tutur perempuan, workshop historiography Indonesia: di antara historiog- raphy nasional dan alternatif. Yogyakarta 2–4 Juli, 2007. Diakses pada? dari https://www. academia.edu/3256748/ Historiografi _Femi - nisme_Indonesia
Santoso WM. (2013). Executive Summary Labsos IPSK, perempuan bisa pemberdayaan perem- puan di Desa Ligarmukti daerah peri urban. (Makalah tidak diterbitkan). Jakarta: IPSK-LIPI. Santoso, W.M. (2015). Perempuan dan kebijakan:
lemahnya representasi perempuan. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, Yogyakarta 20–23 Mei 2015.
Santoso, W.M., & Djohan, E. (2016). Kajian gender dan tantangannya bagi perkembangan multidi- siplin di Indonesia. Dalam W.M Santoso (ed.), Ilmu sosial di Indonesia: perkembangan dan tantangan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Sunindyo, S. (1998). When the Earth is female and the nation is mother: gender, the armed forces and nationalism in Indonesia. Feminist Review,
58 , 1–21, Diakses pada? dari http://www.jstor. org/stable/1395677
Suryakusuma, J.I. (1996). The state and sexuality in New Order Indonesia. Dalam Sears L.J (ed.), Fantasizing the feminine in Indonesia . Durham, NC: Duke University Press. Wahid, M. (2014). Figh Indonesia, kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia . Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.
Wieringa, E.S. (1999). Penghancuran Gerakan perem- puan di Indonesia . Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra.
Wisnubrata, A. (ed.). (2012, November 23). Komnas Perempan temukan 282 Perda diskriminatif. Kompas.com. Diakses pada 19 September
2018 dari https://nasional.kompas.com/ read/2012/11/23/05393810/Komnas.Perem- puan.Temukan.282.Perda.Diskriminatif.
https://www.google.com/search?biw=1360&bih=61 1&tbm=isch&sa=1&ei=BTLdWrmTAoeUvQ TloZboAg&q=pemimpin+perempuan+indon esia&oq=pemimpin+perempuan+indonesia& gs_l=psy-ab.3..0i24k1.920932.926426.0.927 280.28.13.0.15.15.0.116.920.12j1.13.0....0... 1c.1.64.psy-ab..0.28.1044...0j0i67k1j0i10k1j0i 30k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i19k1j0i30i19k1.0.w v5c6QeyI_8#imgrc=pPjJLw8ZVl41kM: gam- bar perempuan HTI anti pemimpin perempuan. Apakah maksudnya link ini? https://www. youtube.com/watch?v=t6WoW1qJjsQ