## PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN
Oleh: Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten ayuwidhasani13579@gmail.com Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 15-01-2022
Naskah Diterbitkan
: 25-03-2022

## Abstrak
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam jabatannya memiliki hak yang dinamakan sebagai  Hak  Ingkar.  Hak  ingkar  merupakan  suatu  kewajiban  notaris  dalam menjalankan  jabatannya  sekaligus  beban  yang  harus  ditanggung  notaris  dalam menanggung  jabatan  kepercayaan  terhadap  masyarakat  untuk  merahasiakan  isi aktanya kepada siapapun diluar pihah-pihak yang berada dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya adakalanya diminta untuk membuka  isi  akta  dikarenakan  ulah  para  pihak  yang  mencampur  adukkan  sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Maka dari itu, Notaris harus memahami peraturan UUJN dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  mengenai  penggunaan  Hak  Ingkar, agar  dibebaskan  dari  kewajiban  dalam  pelanggaran  terhadap  penggunaan  Hak Ingkar.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan hal  apa  saja yang  dapat menentukan Notaris  dalam  menggunakan  hak  ingkarnya  agar  terhindar  dari  berbagai permasalahan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang menggunakan  studi  dokumen  berupa  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  hak  ingkar  yang  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  Notaris tidaklah harus dijalankan apabila menyangkut hukum pidana seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini  dikarenakan kewajiban terhadap Negara di atas peraturan lainnya, dan bagi Notaris yang tidak menggunakan hak ingkarnya tersebut  karena  pengecualian  di  atas  dibebaskan  dari  segala  tuntutan  hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Kewajiban.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## Abstract
Notaries as public officials in their positions have rights which are known as Right of  Refuse.  The  right  to  refuse  is  an  obligation  of  a  notary  in  carrying  out  his position  as  well  as  a  burden  that  must  be  borne  by  the  notary  in  assuming  the position of trust in the public to keep the contents of the deed secret from anyone outside  the  parties  who  are  in  the  deed.  In  fact,  in  carrying  out  their  positions, notaries are sometimes asked to disclose the contents of deeds due to the mixing of  civil  and  criminal  characteristics,  so  that  notaries  are  often  summoned  to  be witnesses  or  suspects  to  disclose  the  contents  of  the  deed  to  the  investigating institution or the prosecuting institution. Therefore, the Notary must understand the  UUJN  regulations  and  other  regulations  regarding  the  use  of  the  Right  of refuse, in order to be freed from the obligation to use the Right to Swallow.
This study aims to determine what things can determine the notary in exercising his right of denial in order to avoid various problems. This research is a normative juridical  study  that  uses  document  studies  in  the  form  of  secondary  data.  The results showed that the right to refuse, which is an obligation for notaries, does not have  to  be  exercised  when  it  is  related  to  criminal  law  such  as  corruption  and money laundering. This is due to the existence of obligations towards the State above other provisions, and for Notaries who do not exercise their right to refuse because of these provisions, are exempt from all penalties based on the provisions stipulated in the Law.
Keywords: Notary, Right of Refuse, Obligations

## I. PENDAHULUAN
Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  karena  membuat  akta  autentik mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  di  pengadilan.  Jabatan kepercayaan  yang  diberikan  undang-undang  dan  masyarakat  ini  mewajibkan Notaris  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kepercayaan  tersebut  dengan sebaik-baiknya  serta  menjunjung  tinggi  etika  hukum  dan  harkat  martabatnya. Dalam  kewajiban  Notaris  yang  telah  dijelaskan,  Notaris  harus  menjaga kepercayaan kliennya, yaitu untuk merahasiakan semua isi aktanya kepada pihak lain  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  16  (1)  huruf  e  yang  menyebutkan  bahwa “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.”  Apabila
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
kepercayaan  itu  dilanggar  di  dalam  membuat  akta  baik yang  disengaja  maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya. 1
Dalam praktiknya, seiring perjalanan dari waktu ke waktu dan silih bergantinya kasus-kasus  yang  terjadi  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  dalam  menjalankan jabatannya  sering  terlibat  dengan  perkara  hukum  baik  sebagai  saksi  maupun sebagai tersangka., maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya. 2 Pemanggilan  terhadap  notaris  untuk memberikan  kesaksian  sendiri  merupakan  sikap  mengingkari  serta  tidak menghargai kedudukan dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak  memerlukan  alat  bukti  lain,  maka  diperlukan  suatu  lembaga  yang  dapat memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  jabatan  notaris  itu  sendiri  maupun terhadap isi akta notaris tersebut.
Kenyataan dalam prakteknya, kewajiban ingkar yang merupakan instrumen yang sangat penting sering kali tidak dilakukan oleh notaris pada saat mereka dipanggil penyidik  maupun  dalam  persidangan,  dan  hal  ini  mengakibatkan  terjadinya kebingungan dikalangan Notaris, disatu sisi harus menjaga kerahasian dari isi akta, tapi  dilain  sisi  penyidik  dengan  mudah  memanggil  notaris  untuk  kepentingan penyidikan. Apabila di muka pengadilan Notaris diminta untuk membuka isi akta yang  telah  dibuatnya  maka  sesuai  dengan  isi  sumpah  yang  telah  diucapkannya Notaris  berhak  menolak  permintaan  tersebut  demi  menjaga  rahasia  kliennya seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi “bahwa saya akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan jabatan saya”. Tindakan penolakan ini disebut dengan Hak Ingkar atau Imunitas. Hak  ingkar  tersebut  diwujudkan  dengan  adanya  hak  untuk  mengundurkan  diri
1 Yoyon Mulyana Darusman, “ Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ,” Jurnal, 2017, hlm. 46. 2 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris”, Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
sebagai  saksi  sepanjang  menyangkut  keterangan-keterangan  yang  menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.
Hak  Ingkar  adalah  seseorang  yang  diadili  untuk  mengajukan  keberatan  dengan disertai  alasan  terhadap  hakim  yang  akan  mengadili  perkaranya. 3 Istilah  hak ingkar  merupakan  terjemahan  dari verschoningsrecht yang  artinya  adalah  hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan  kesaksian.  Menurut Van  Bemmelen ada  3  dasar  untuk  dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:
a. Hubungan keluarga yang sangat dekat
b. Bahaya dikenakan hukum pidana
c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan
Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, disebutkan bahwa hak ingkar adalah  hak  untuk  menolak  untuk  memberikan  kesaksian  atau  hak  untuk  minta undur  dari  kesaksian  (verchoningrecht).  Pada  hak  ingkar  notaris  terkandung kewajiban  untuk  tidak  bicara  (verschoningsplicht)  sehingga  notaris  tidak  hanya berhak  untuk  tidak  bicara  (verchoningrecht),  akan  tetapi  mempunyai  kewajiban untuk  tidak  bicara  (verschoningrecht). 4 Hak  ingkar  notaris  bukan  hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan  terkena  sanksi  menurut undang-undang.  Notaris  tidak  hanya  berhak  untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara. 5
Pada kenyataannya, Hak ingkar tidak serta merta wajib dijalankan Notaris apabila melihat  Pasal  54  ayat  (1)  UUJN  yaitu  “Notaris  hanya  dapat  memberikan, memperlihatkan  atau  memberitahukan  isi  akta,  Grosse  Akta,  salinan  akta  atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau  orang  yang  memperolah  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  Peraturan
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 382.
4 GHS Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris . hlm. 122.
5 Ibid , hal. 123.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Perundang-Undangan”.  Dalam  Pasal  tersebut,  terkesan  seorang  Notaris  bisa memberitahukan  isi  akta  kepada  pihak  yang  tidak  berkepentingan  langsung kepada  akta  yang  dibuatnya,  asalkan  didukung  oleh  peraturan  perundang- undangan. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih  tinggi  menuntut  untuk  dibukanya  rahasia  jabatan  serta  adanya  ketentuan eksepsional  mengecualikan  atau  mengenyampingkan  berlakunya  ketentuan rahasia  jabatan  dan  menerobos  keberadaan  Hak  Ingkar  yaitu  Pasal  66  ayat  (1) huruf  a  dan  b  UUJN.  Hak  Ingkar  juga  dapat  dikesampingkan  untuk  Undang- Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak.
Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  Notaris  dalam  menggunakan  hak ingkarnya  dalam  memenuhi  kewajiban  merahasiakan  jabatan  dan  penyebab Notaris  tidak  menggunakan  hak  ingkarnya  terkait  kewajibannya  merahasiakan jabatan. Untuk membahas hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kewajiban dan sumpah Notaris sebagai Pejabat Umum dilanjutkan dasar hukum ketentuan penggunaan Hak Ingkar.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen  data  sekunder  yang  ada.  Adapun  data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  buku,  jurnal,  berita  dan  peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Notaris Sebagai Pejabat Umum
Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari  kata  Latin,  yaitu  “Notarius”,  yang  artinya  adalah  orang  yang  membuat catatan. 6 Ada  juga  orang  yang  mengatakan bahwa  istilah  “Notarius”  itu  berasal dari kata “Nota Literaria”, yang artinya adalah tanda (letter mark atau karakter) yang  menyatakan  sesuatu  perkataan. 7 Istilah  Notaris  dalam  Bahasa  Belanda dikenal sebagai Openbare Ambtenarr yaitu bahwa Notaris adalah pejabat umum yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik,  menjamin kepastian  tanggalnya, menyimpan  aktanya  dan  memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau orang  lain. 8 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa  “  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”. 9 Notaris  harus  bersikap profesional  dalam  menjalankan  jabatannya,  karena  jabatan  Notaris  merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan  Notaris  sebagai  orang  yang  dapat  dipercaya.  Notaris  sebagai  jabatan kepercayaan  tidak berarti  apa-apa  jika  ternyata  mereka  yang  menjalankan  tugas jabatan  sebagai  Notaris  sebagai  orang yang  tidak  dapat dipercaya,  sehingga  hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan
6 R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.34.
7 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal.13.
8 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga,1992), hlm 3.
9 Indonesia, Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Bab I, Pasal 1.
Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. 10
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: 11
1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuatkan akta autentik yang berkepentingan
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada
Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta  autentik,  hal  ini  mengandung  makna  bahwa  Notaris  terikat  dan berkewajiban  untuk  menaati  peraturan  yang  mensyaratkan  untuk  sahnya sebagai akta autentik.
Notaris  menurut  ketentuan  hukum,  tidak  boleh  berpihak,  artinya  bahwa  notaris dalam  membantu  para  pihak  merumuskan  dalam  akta,  harus  memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi  akta  yang  dibuatnya.  Terutama  apabila  terjadi  sengketa  antara  kedua  belah pihak,  yang  mengakibatkan  adanya  penyidikan  terhadap  akta  notaris.  Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian. 12
Mengingat  peranan  dan  wewenang  Notaris  sangat  penting  bagi  kehidupan masyarakat,  selain  kesadaran  dari  Notaris  sendiri  untuk  menjalankan  jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif. Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, agar  tidak  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada  Notaris,  membuat  suatu  akta  autentik  yang  isinya  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Adapun  fungsi  pengawasan  yang  diperlukan  Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut:
10 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 35.
11 Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 3
12 Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta, Ganesa Indonesia, 1985, hal. 26.
a. Fungsi  Preventif.  Dilakukan  oleh  Negara  sebagai  pemberi  kekuasaan  dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah.
b. Fungsi  Represif.  Dilakukan  oleh  organisasi  profesi  Notaris  yang  mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.
Notaris,  yang  menjalankan  profesi,  wajib  tunduk  pada  suatu  peraturan  yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode  Etik  Notaris/Profesi  juga  berperan  penting,  karena  beberapa  alasan sebagaimana disebutkan di bawah ini: 13
1. Kode  Etik  profesi  dapat  menjadi  sarana  kontrol  sosial.  Kode  Etik  profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang  telah  ditetapkan.  Kompleksitas  dan  spesialisasi  masyarakat  telah mempersulit  untuk  menentukan  apakah  seorang  anggota  kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.
2. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh  pemerintah  atau  oleh  masyarakat  melalui  beberapa  agen pelaksanaannya.  Konflik  antara  pengaturan  oleh  hukum  dengan  keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.
3. Kode  Etik  profesi  penting  untuk  pengembangan  patokan  kehendak  yang lebih  tinggi.  Kode  Etik  ini  dasarnya  adalah  sesuatu  perilaku  yang  sudah dianggap  benar  dan  berdasarkan  metode  prosedur  yang  benar  pula.  Jadi,
Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal di antara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.
13 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.56.

## B. Akta Autentik.
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ” akta ” dan dalam  bahasa  Inggris  disebut “act” atau “deed”. Akta  merupakan  surat  yang diberi  tanda  tangan  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 14
Akta juga dapat diartikan sebagai:
1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum  tersebut,  yaitu  berupa  tulisan  yang  diajukan  kepada  pembuktian sesuatu. 15
Akta  autentik  menurut  ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  yaitu  ”Suatu  akta autentik  ialah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta  yang  dibuat  dan  diresmikan  dalam  bentuk  hukum,  oleh  atau  dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat. 16 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat  dijadikan  sebagai  akta  otentik  harus  memenuhi  3  persyaratan  sebagai berikut:
a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang Pejabat Umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2006) hlm.149.
15 Victor M.  Situmorang dan Cormentyna  Sitanggang, Gross  Akta dalam pembuktian dan  Eksekusi,
(Jakarta: Rinika Cipta, 1993), hlm. 26.
16 R. Soegondo, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) hlm. 89.
2. Kekuatan  pembuktian  formil  yaitu  sepanjang  mengenai  akta  pejabat  akta tersebut  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  disaksikan,  yakni  yang dilihat,  didengar  dan  juga  dilakukan  sendiri  oleh  notaris  sebagai  pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan  pembuktian  materiil  yaitu  membuktikan  bahwa  isi  keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi. 17

## C. Penggunaan Hak Ingkar
Telah  menjadi  asas  hukum  publik  bahwa  seorang  pejabat  umum,  sebelum menjalankan  jabatannya  dengan  sah  harus  terlebih  dahulu mengangkat  sumpah. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. 18 Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib  mengucapkan  sumpah/  janji  menurut  agamanya  di  hadapan  Menteri  atau Pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) menyatakan:
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik  Indonesia,  Pancasila,  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris,  serta peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Bahwa  saya  akan  menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan  saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”
Berdasarkan  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Pasal  4  tersebut  menyatakan  bahwa Notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris.
17 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 55.
18 GHS. Lumban Tobing,  hal. 125
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Apabila  seorang  Notaris  melanggar  ketentuan  tersebut,  maka  selain  dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat autentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh  para  pihak.  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  juga  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan sumpah/janji  jabatan,  kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain.  Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akta  dan  surat-surat  lainnya  adalah  untuk melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut. Sebagaimana  diatur  dalam  kalimat  terakhir  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  Undang- Undang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang  Notaris  bisa  memberitahukan  isi  akta  kepada  pihak  yang  tidak berkepentingan  langsung  kepada  akta  yang  dibuatnya,  asalkan  didukung  oleh peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut,  maka  sudah jelas  bahwa  notaris  harus  merahasiakan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya. Notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan  isi  aktanya,  bahkan  Notaris  wajib merahasiakan  semua  keterangan  mulai  dari  persiapan  pembuatan  akta  hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.
Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 170  ayat  (1)  KUHAP,  Pasal  1909  ayat  (2)  KUHPerdata  dan  Pasal  322  ayat  (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

## Pasal 170 ayat (1) KUHAP:
“Mereka  yang  karena  pekerjaannya,  harkat,  martabat  atau  jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
untuk  memberi  keterangan  sebagai  saksi,  yaitu  tentang  hal  yang dipercayakan kepadanya”. 19
Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata:
“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut  Undang-Undang  diwajibkan  merahasiakan  sesuatu,  namun hanyalah  semata-mata  mengenai  hal-hal  yang  pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”. 20
Seorang  Notaris  sering  diminta  bersaksi  untuk  kasus-kasus  seperti  pemalsuan yang  merupakan  perbuatan  hukum  pidana.  Dalam  ilmu  hukum  tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu: 21
1. Pemalsuan  hukum  materiil,  seperti  tanda  tangan  atau  tulisan  dalam  akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
2. Pemalsuan hukum intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.
Menurut  peraturan  perundang-undangan,  saksi  ahli  dikenal  dengan  istilah keterangan  ahli.  Sesuai  dengan  Pasal  186  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan  pasal  tersebut  menjelaskan  keterangan  ahli  ini  dapat  diberikan  pada waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  yang  dituangkan  dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut. 22 Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik
19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
20 R.  Subekti  dan R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ,  cet 8,  (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1976).
21 Alfi Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 200.
22 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 82.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).” 23
Kewajiban  Notaris  dalam  merahasiakan  aktanya  menurut  ketentuan  yang  telah dibahas  dapat  dikesampingkan  karena  hal-hal  tertentu.  Hak  Ingkar  dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan  berlakunya  ketentuan  rahasia  jabatan  dan  menerobos keberadaan  Hak  Ingkar  yaitu  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  UUJN  yang menyatakan  bahwa:  “Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  Penyidik,  Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
Hak  Ingkar  juga  dapat  dikesampingkan  untuk  Undang-Undang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan pasal 322 KUHP  dituduh  membongkar  rahasia  jabatan,  maupun  semua  sanksi  yang berkenaan  dengan  pembongkaran  rahasia  jabatan,  karena  berdasarkan  pasal  50 KUHP:  “Barang  siapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang, tidak dipidana.” ketentuan inilah yang menjadi alasan perbuatan notaris. Tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris dihapuskan karena alasan pembenar.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  telah  diberikan  sebuah  perlindungan hukum  oleh  Undang-Undang  dalam  rangka  memberikan  kesaksian  di  muka
23 Dian  Pramesti  Stia, “Peranan  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan  Kaitannya  Dengan  Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta”, Tesis, 2008 hlm. 75-76.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pengadilan.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  Undang-Undang  itu  adalah dengan adanya hak ingkar. Hak ingkar, atau juga disebut dengan hak tolak atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang  diberikan.  Penolakan  itu  tidak  hanya  sebatas  pada  apa  yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan  akta  tersebut.  Hak  ingkar  adalah  merupakan  konsekuensi  dari  adanya kewajiban  merahasiakan  sesuatu  yang  diketahui. 24 Setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris,  terdapat  beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas dan pembinaan sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengawas, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan  badan  peradilan  yang  ada  pada  waktu  itu.  Majelis  Pengawas  Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  atau  pelanggaran pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  berwenang  melakukan sidang untuk memeriksa:
a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
c. Perilaku  para  Notaris  yang  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  Notaris yang  dapat  mengganggu  atau  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris setiap tahunnya beberapa kali melakukan kegiatan  Pembinaan  biasanya  yang  melakukan  pembinaan  dilakukan  oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
Pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  dilakukan  Oleh  Majelis Pengawas,  yang  di  dalamnya  ada  unsur  Notaris,  dengan  demikian  setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh  anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan  Pengawasan  internal  sedangkan  unsur  lainnya  merupakan  unsur
24 A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Bandung, Alumni, 1984, hal. 156.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan  pemeriksaan  yang  objektif,  sehingga  setiap  pengawasan  dilakukan berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  para  Notaris  dalam  menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena  diawasi  secara  internal  dan  eksternal.  Majelis  Pengawas  Notaris,  tidak hanya  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. 25
Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberian pembinaan secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan  kualitas  kerjanya,  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan Masyarakat luas, Tujuan dari Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  Notaris  adalah  supaya  Notaris  sebanyak mungkin  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang  dituntut  kepadanya. Persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang saja, akan  tetapi  juga  berdasarkan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  klien  terhadap Notaris  tersebut.  Pengawasan  terhadap  Notaris  sangat  penting  bagi  kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  klien  dan  masyarakat  luas.  Jumlah  Notaris  yang semakin  bertambah  tiap  tahunnya,  mengakibatkan  semakin  ketatnya  persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri. 26
25 Irma mulia sari , “Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur” , Jurnal, 2019. hal 58.
26 Muhammad  Haris,  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  Terhadap  Notaris  Setelah  Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal .

## IV. PENUTUP

## A. Simpulan
Notaris dalam jabatannya dalam penggunaan hak ingkar wajib menggunakan hak ingkarnya  karena  sumpah  yang  telah  diambil  dan  kewajiban  merahasiakan  akta kepada pihak lain adalah suatu aturan kode etik yang harus ditaati Notaris dalam jabatan  kepercayaan.  Pentingnya  menjaga  kerahasiaan  akta  adalah  demi melindungi privasi para penghadap. Apabila seorang Notaris tidak dapat menjaga rahasia  kliennya  kepada  pihak  lain,  maka  kepercayaan  masyarakat  akan jabatannya bisa menurun dan menyebabkan kegagalan Notaris itu sendiri.
Hak ingkar dalam hal ini tidak bersifat mutlak, melainkan tidak harus dijalankan apabila  ada  ketentuan  lain  yang  mengharuskan  hak  tersebut  tidak  dilakukan. Ketentuan ini tidak banyak diketahui Notaris sendiri apalagi masyarakat, maka itu perluasan pengetahuan mengenai hak ingkar haruslah tuntas karena tidak hanya pada  hukum  perdata  saja,  melainkan  telah  masuk  ranah  hukum  pidana  dimana telah disebutkan bahwa jika menyangkut hal-hal mengenai Negara maka Notaris terhadap pelanggaran hak ingkarnya tersebut dibebaskan dari segala tuntutan dan sanksi hukum.

## B. Saran
Notaris  sebagai  pengemban  jabatan  kepercayaan  terhadap  masyarakat  harus sangat  memperhatikan  segala  ketentuan  dan  peraturan  yang  ditentukan  untuk selalu  menjaga  kualitas  jabatannya.  Apabila  dalam  menjalankan  jabatannya Notaris menghadapi hal-hal diluar prediksinya, maka Notaris tersebut harus bisa cepat  mengatasinya  berdasarkan  hukum  dan  aturan  yang  benar.  Penguasaan terhadap aturan dan hukum yang berlaku sebagai Notaris sangat berperan penting terhadap cara Notaris menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu, sebagai Notaris harus memahami benar apa itu hukum dan bagaimana cara menggunakan hukum dengan baik.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib. 2006, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: PT. Refika Aditama. Afandi, Alfi. 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta.
A. Kohar. 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni. Prodjohamidjojo, Martiman. 1985, Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Ganesa Indonesia. Mertokusumo,  Sudikno.  2006, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta: Liberty.
M.  Situmorang,  Victor  dan  Cormentyna  Sitanggang.  1993, Gross  Akta  dalam pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rinika Cipta,.
Muhammad,  Abdulkadir  .  2006, Etika  Profesi  Hukum. Citra  Aditya  Bakti. Bandung. Notodisoerjo, R.Soegondo. 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: CV Rajawali. Prakoso,  Djoko.  1988 ,  Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses Pidana . Yogyakarta: Liberty.
R.  Soesanto.  1982, Tugas,  Kewajiban  dan  Hak-hak  Notaris,  Wakil  Notaris (sementara). Jakarta: Pradnya Paramita.
Setiawan,  Rahmat.  1999, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan. Bandung:  Putra  A
Bardin.
Tobing,  G.H.S.  Lumban.  1996, Peraturan  Jabatan  Notaris. Jakarta:
Erlangga,1992.
________. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga,. W.J.S.  Poerwadarminta,  2007, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT. Balai Pustaka.

## Artikel/Karya Ilmiah
Darusman, Yoyon Mulyana. “ Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah .” Jurnal, 2017. Sari , Irma  mulia “Pengawasan  Dan  Pembinaan  Majelis  Pengawas  Daerah Terhadap  Notaris  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Di  Kabupaten  Aceh  Timur” , Jurnal, 2019. Stia,  Dian  Pramesti “Peranan  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan  Kaitannya Dengan  Kewajiban  Menjaga  Kerahasiaan  Jabatan  Di  Kota  Surakarta”, Tesis, 2008.
Haris, Muhammad. “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah  Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” , Jurnal.

## Peraturan
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Pelaksanaan Tugas Majelis
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notari., Dep.  Hukum  dan  HAM  RI. Jakarta, 2004. ________. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No 4432. ________. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN  No. 3 Tahun
2014, TLN No. 5491.
________. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana .  Diterjemahkan  Oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
________. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgelijk  Wetboek] .
Diterjemahkan  Oleh  Subekti,  R  dan  R.  Tjitrosudibio.  Jakarta:  Pradnya Pramita, 1976.