JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
46

## PENYURATAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

## Ketut Sudiatmaka
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email : sudiatmaka@undiksha.ac.id
I Gusti Ayu Apsari Hadi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email : apsari.hadi@gmail.com
ABSTRAK
Kebutuhan  akan  penyuratan  awig-awig  di desa  pakraman didasari  oleh peraturan-peraturan  yang  ada  di  lingkungan desa  pakraman masih  banyak dalam  wujud  tidak  tertulis  sementara  perkembangan  zaman  yang mempengaruhi  setiap  lapangan  kehidupan.  Termasuk  kehidupan  di desa pakraman yang  ada  di  Bali  perlu  adanya  hukum  dasar  tertulis  di  tingkat  desa yang  berupa awig-awig. Perda  Provinsi  Bali  No.  3  Tahun  2001  tentang  Desa Pakraman  Pasal  11  ayat  (1)  bahwa  setiap desa  pakraman menyuratkan awig- awignya . Realisasi dari amanat Perda Bali tersebut maka dalam artikel ini akan lebih  lanjut  dibahas  tentang  bagaimana  penyuratan awig-awig  desa  pakraman dipandang  dari  karakter  hukum  adat, baik sifat-sifat  dan  sistem  hukum  adat  ?. Adapun penyuratan awig-awig dilakukan dilakukan melalui tahap (1) prakondisi yakni krama  desa  pakraman melalui  prajuru  desa  melaksanakan pararem /kesepakatan bersama, guna menyampaikan aspirasi yang telah diserap dari  masyarakat  tentang  keinginan  penyuratan  awig.  Tahap  (2)  proses penyuratan awig/ revisi awig yakni  proses  penyusunan awig yang  menjadi bidang  tugas  panitia  penyurat awig ,  lebih  awal  panitia  menyusun  jadwal kegiatan  yang  akan  dilalui.  Hal  yang  paling  penting  dalam  penyuratan  awig panitia akan memikirkan batas waktu menyuratkan dan mekanisme penentuan kesepakatan-kesepakatan yang dilandasi oleh rasionalitas, ilmiah, kebersamaan, hingga tanggung jawab moral pada Ida Sang  Hyang Widhi. Hal akhir kemudian dilaksanakan  pleno  dan  sosialisasi  rancangan awig yang  ditujukan  pada masyarakat desa  pakraman . Awig-awig yang  telah  disuratkan  merupakan refleksi dari karakteristik nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijadikan  pedoman  pada  masyarakat desa  pakraman sejak  zaman  lampau sampai saat ini.
Kata Kunci : Penyuratan, awig-awig.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)

## ABSTRACT
The needed of awig-awig in pakraman village is based on the regulation in the life  of  desa  pakraman  is  still  have  so  many  the  unwritten  form  while  the development  of  the  age  that  affects every  human  life.  Including life in  pakraman village in Bali which is needs a basic written law at the village level called awig- awig. Bali Provincial Regulation No. 3 of 2001 concerning Desa Pakraman Article 11  paragraph  (1)  that  every  pakraman  village  implies  its  awig-awig.  The realization of the mandate of the Bali Regulation then this article will be discussed about how the dumping of awig-awig village pakraman viewed from the character of customary law, both traits and customary law system ?. the awig-awig is done through stage (1) preconditions is the member/krama pakraman village through village prajuru implement pararem/agreement together, to convey the aspirations that  have  been  absorbed  from  the  community  about  the  making  of  awig-awig. Stage  (2)  the  awig/revision  process  of  awig  is  the  process  of  preaparing  awig which  is  the  task  field  of  the  awig  committee,  earlier  the  committee  compiled  a schedule of activities to be traversed. The most  important  thing in the writing of awig, the committee will be to think about the time limit set and the mechanism of determining  the  agreements  based  on  rationality,  scientific,  togetherness,  and moral responsibility to Ida Sang Hyang Widhi. The final thing the committee will be held a plenary and socialization of awig which drafted aimed to the pakraman village  community.  Awig-awig  that  has  been  written  is  a  reflection  of  the characterisics of cultural values that grow and develop and be used as guidance on the pakraman village community since the past to present.
Keywords : the written, awig-awig.
Pendahuluan Desa Pakraman atau  yang sebelumnya  bernama  Desa  Adat dalam  eksistensinya    memerlukan adanya  peraturan-peraturan  dasar guna memelihara ketertiban, kedamaian dan keseimbangan hidup di wilayah desa pakraman. Menurut Perda No 6 tahun 1986 menjelaskan bahwa,  desa  adat  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dalam provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali.
Selanjutnya dalam Perda No 3 Thun 2001  tentang desa pakraman menjelaskan  bahwa, desa  pakraman
sebagai kesatuan masyarakat hukum  adat  di  Provinsi  Bali  yang mempunyai  satu  kesatuan  tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat  umat  Hindu  secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan  tiga atau Kahyangan desa yang  mempunyai  wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta  berhak  mengurus  rumah tangganya sendiri.
Sejatinya desa pakraman sejak zaman  lampau  sudah  memilki peraturan-peraturan hidup di lingkungan desa pakraman
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
sekalipun sebagian besar bentuknya tidak  tertulis.  Seiring  dengan  waktu dan perkembangan
zaman,
peraturan-peraturan desa yang tidak tertulis dirasakan belum cukup memadai mengakomodasi kepentingan desa pakraman secara lebih  luas.  Menyikapi pekebeh  jagat atau  perkembangan  dunia  yang semakin mengglobal dan pengaruhnya  kesegala  lapangan kehidupan,  termasuk  kehidupan desa pakraman maka  dirasa  sangat perlu  adanya  hukum  dasar  tertulis di  tingkat desa pakraman yang berupa awig-awig.
Kebutuhan  akan  adanya  awig- awig  bagi desa  pakraman mulai muncul pada tahun 1986, ketika itu, desa  pakraman masih    disebut  desa adat. Secara yuridis formal kebutuhan  tersebut  tertuang  dalam Perda Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6  tahun  1986  tentang  kedudukan, fungsi,  dan  peranan  desa  adat sebagai kesatuan masyarakat hukum  adat  dalam  Provinsi  daerah Tingkat  I  Bali.  Pada  pasal  7  ayat  1
Perda  Nomor  6  tahun  1986 disebutkan,  setiap  desa  adat  agar memiliki awig-awig tertulis,  dalam pasal  2  disebutkan awig-awig desa adat  tidak  boleh  bertentangan dengan  Pancasila,  Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya. Perda Nomor  6  tahun  1986  selanjutnya diperbaharui  menjadi  Perda  Bali Nomor  3  tahun  2001  tentang desa pakraman .  Mulai  tahun  2001 digunakan  istilah desa  pakraman,
yang  sebelumnya  sudah  digunakan pada awal terbentuknya desa di bali pada zaman Rsi Markandeya. Pasal 1 ayat 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun  2001  tentang  desa pakraman menyebutkan, awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan  atau krama  banjar pakraman yang  dipakai  sebagai pedoman  dalam  melaksanakan Tri Hita  Karana, sesuai  dengan desa mawacara dan dharma  agama  desa pakraman/banjar  pakraman. Pada pasal  11  ayat  1  Perda  no  3  tahun 2001  menyebutkan,  bahwa  setiap desa  pakraman menyuratkan awig- awignya .  Selanjutnya  pada  ayat  2 disebutkan,  bahwa awig-awig  desa pakraman tidak  boleh  bertentangan dengan  agama,  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Hak  Asasi Manusia.
Realisasi  dari  amanat  Perda  No 6 tahun 1986 pasal 7 (1) dan Perda No  3  tahun  2001  pasal  11  ayat  1 tersebut di atas, maka desa adat atau desa pakraman , mulai timbul upaya- upaya  masyarakat desa  pakraman untuk  menyusun  atau  menyuratkan peraturan-peraturan dasar yang ada di  desanya  dalam  bentuk awig-awig desa pakraman . Sehubungan dengan itu,  sangat  diperlukan  petunjuk teknis  penyuratan awig-awig  desa pakraman .  Dalam  penyuratan awig- awig  desa  pakraman mestilah memperhatikan  karakteristik  dan nilai-nilai luhur yang timbul, tumbuh  dan  terpelihara  pada masyarakat desa  pakraman serta menjiwai  kehidupan  masyarakat
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
desa pakraman . Atas dasar rasionalisasi  esensial  penyuratan awig-awig yang  mesti  mencermati karakteristik  dan  nilai-nilai  luhur yang  menjiwai  masyarakat  adat, maka penulis dalam paparan materi makalah ini akan membahas tentang bagaimana    penyuratan awig-awig desa  pakraman dipandang  dari karakter hukum adat, baik sifat-sifat dan sistem hukum adat ?
Sifat-Sifat dan Sistem Hukum Adat Jauh  sebelum  hukum  kolonial diterapkan di nusantara, masyarakat nenek  moyang  kita  telah  memiliki sistim  hukum  tersendiri.  Sifat hukum  nenek  moyang  kita  yang sekarang  dikenal  dengan  hukum adat sangat mengakomodir kebhinekaan bangsa Indonesia. Adapun  yang  menjadi  karakteristik hukum adat adalah:
1. Sifat religious magis. Hukum adat sangat  menjungjung  nilai-nilai tradisional  yang  dijiwai  oleh keyakinan  akan  kekuatan  gaib yang  dipelihara  untuk  menjaga kehidupan masyarakat yang aman  dan  tentram.  Sifat  religius dari  hukum  adat  tampak  dalam hal  kesatuan  batin,  hubungan dunia  lahir  dan  dunia  gaib, adanya  pemujaan  pada  arwah nenek  moyang,  ada  upacara religious  dalam  setiap  kegiatan, dan  perbuatan-perbuatan  lain terkait dengan kekuatan gaib.
2. Hukum  adat  mempunyai  sifat komunalisti.  Sifat  ini  tampak dalam hal hidup masyarakat adat
mengelompok
sebagai satu kesatuan  yang  utuh  dan  selalu mengutamakan kepentingan bersama, mempunyai sifat gotong royong,  saling  menghormati  dan setiap  orang  sebagai  bagian  dari masyarakat adat dilengkapi dengan hak dan kewajiban untuk kepentingan bersama atau komunal.
3. Hukum  adat  bersifat  demokratis. Sifat demokratis dari hukum adat dapat dilihat dari adanya karakter mengutamakan kepentingan bersama dan penyelesaian  persoalan  hidup dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat. Hasil musyawarah  akan  ditaati  oleh masyarakatnya. 4. Bersifat  kontan.  Hukum  adat  di Indonesia meyakini bahwa peralihan  atau  pemindahan  hak dan  kewajiban  harus  dilakukan pada  saat  yang  bersamaan, artinya  setiap  serah  terima jabatan atau kekuasaan dilakukan serentak, untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Bersifat  konkrit.  Hukum  adat  di Indonesia  meyakini  bahwa  ada tanda  yang  terlihat  dalam  setiap perbuatan  hukum  yang  harus dinyatakan  dengan  benda  yang berwujud.  Tidak  ada  janji  yang dibayar dengan janji, karena janji harus  disertai  dengan  perbuatan nyata  dan  tidak  ada  kecurigaan diantara yang lain.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
Hukum  adat  juga  mempunyai corak  tradisional,  keagamaan, kebersamaan,  konkrit  visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, dinamis, tidak dikodifikasi, mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam  penyuratan  awig-awig,
sifat-sifat  dan  corak  hukum  adat sangat  penting  diketahui  dan diimplementasi  dalam  penyuratan awig-awig. Awig-awig yang nantinya dimiliki  oleh  masyarakat  adat  tidak menyimpang dari karakteristik dasar hokum adat.
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bali Masyarakat desa  pakraman dalam  tata  krama  pergaulan  atau interaksi  sosial  di  lingkungan desa pakraman senantiasa memperhatikan  nilai-nilai  hidup yang menjadi pedoman dan tuntunan  di  semua  eksistensi kehidupannya. Nilai-nilai luhur yang sangat  diagungkan,  seperti  adanya nilai  dalam  wujud  idiologi Tri  Hita Karana . Konsepsi TRI HITA KARANA baru  dikenal  tahun  1966,  tepatnya pada  tanggal  11  November  1966 pada  saat  konferensi  Daerah  Hindu Bali  mengenai  perjuangan  /  peran Hindu  dalam  pembangunan  bali yang  dihadiri  oleh  tokoh-tokoh masyarakat  dan  rohaniawan  bali, dengan  mengambil  tempat  di sekolah Dwijendra Denpasar. Idiologi TRI HITA KARANA mengandung nilai-nilai harmoni dan keseimbangan hidup lahir dan batin.
Tri  Hita  Karana secara  etimologi,
artinya tiga penyebab kemakmuran. Tri  Hita  Karana memuat  petunjuk hidup  dan  kehidupan  harmoni  yang membatin  dan  direfleksikan  dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Tiga penyebab kemakmuran yang dimaksud adalah: 1. Parahyangan, Sebagai makhluk  religious krama  desa pakraman sangat menjunjung hubungan  harmoni  dengan  Sang Pencipta.  Hubungan  yang  bersifat adiduniawi  atau  niskala  adalah hubungan  batin  yang  sangat  dalam mendasari  prilaku  krama  desa pakraman  di  mana  pun.  Tidak  ada perbuatan  benar  apapun  yang terlepas  dari  keyakinan  untuk memohon  kepada  Sang  Pencipta. Hubungan harmonis antara manusia dengan  sang  pencipta  adalah  jiwa krama desa pakraman . Itu sebabnya, dalam  penyuratan  awig-awig,  nilai parahyangan  menjadi  nilai  utama untuk diperhatikan.
2. Pawongan, sebagai  mahluk sosial  krama  desa  pakraman  sangat menjungjung  hubungan  harmoni dengan  sesamanya.  Interaksi  sosial sesama  manusia  terwujud  dalam berbagai  bentuk  prilaku  hidupnya. Yang  paling  menonjol  adanya kebiasaan  gotong  royong  dalam mengambil pekerjaan sebagai wujud cita-cita  bersama,  rasa  memiliki, rasa partisipasi dan tanggung jawab dalam  hidup  kebersamaan.  Pola hubungan  kekerabatan,  suka-duka selalu  di  dasari  oleh  filosophi hidup segalak-segilik,  saluluk  sebayantaka, paras  paros  sarpanaya. Intinya
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
adalah  harmonisasi  dalam  suka maupun duka.
3. Palemahan, sebagai  mahluk yang menyatu dengan alam lingkungan,  karma  desa  pakraman sadar  betul  bahwa  kehidupannya tidak  bisa  lepas  dengan  lingkungan. Hubungan  harmonis  dengan  alam lingkungan diyakini dapat memberikan  dampak  kedamaian, ketentraman  dan  kemakmuran. Krama desa pakraman wajib hukumnya  menjaga  harmonisasi dengan  tumbuh-tumbuhan,  hewan,
dan  segenap  mahluk  hidup  yang signifikan  memberikan  maanfaat bagi hidupnya.
Demikianlah,  penyuratan awig- awig desa pakraman wajib memperhatikan  Idiologi Tri  Hita Karana. Bahkan  idiologi  ini  menjadi landasan kearifan lokal utama  yang harus tersirat dan tersurat di dalam awig-awig.
Selain  idiologi Tri  Hita  Karana sebagai  inti  sari  rohnya awig-awig, penyusunan awig perlu juga berpijak  pada  nilai-nilai  luhur budaya  bali  seperti,  nilai  yang terkait dengan tujuan hidup menurut agama Hindu yaitu
Moksartam  Jagaddita  ya  caiti Dharma, nilai karma  phala,  nilai  tat twam  asi,  paras-paros,  nilai  sagilik saguluk  saluluk  sebayantaka,  nilai rwa bhinneda, catur purusartha, nilai satya  wacana,  nindihin  patut,  taksu, jengah,  nilai  ajaran  catur  paramita (Ardana.  2007:  64-65).  Nilai-nilai positif  yang  juga  patut  dijadikan acuan penyuratan awig adalah nilai-
nilai  keagamaan  seperti, bakti subakti,  punia,  meyadnya,  suci nirmala, ngayah, ngiring widhi,sadhu budi/jujur.  Nilai kemasyarakatan seperti, satia  wacana,  polos,  lek kaucap jelek, jengah, ngandap kasor, puputan,  dan  nilai  perarem (MPLA. 1990/1991:39).
Proses Penyuratan Awig-Awig Penyuratan awig tidaklah mudah  dan  tidak  sekali  jadi,  ada tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui sehingga penyuratan dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran yang  tumbuh  dan  hidup  di  tengah masyarakat  adat.  Penyuratan awig- awig hendaknya  memperhatikan Pancasila  sebagai  landasan  idial,
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasional. Selain mencermati  kaedah-kaedah  hukum tersebut  di  atas,  penyusunan  awig juga  mestilah  memperhatikan  sifat- sifat hukum adat, kearifan lokal Bali dalam  bentuk  idiologi Tri  Hita Karana , demikian
juga memperhatikan Dresta yang ada dan masih  hidup,  memperhatikan  nilai- nilai  budaya  bali  yang  sudah terkenal  adiluhung  ke  seluruh manca Negara.
Tahapan penyusunan awig-awig setidaknya  ada  tahapan pra  kondisi , tahapan proses dan tahapan pengesahan  serta  pasupati awig- awig.
1. Pada tahapan prakondisi penyusunan awig-awig,  krama
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
desa  pakraman melalui prajuru desa pakraman perlu melaksanakan perarem ,  guna menyampaikan  aspirasi  yang telah  diserap  dari masyarakat pakraman mengenai  keinginan penyuratan awig atau  mungkin melakukan  revisi awig. Apa  itu perarem ? perarem berarti  suatu kesepakatan bersama yang diputuskan dalam suatu paruman atau  rapat  mengenai  sesuatu.
Konsepsi perarem ini mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan bersama  di  masyarakat .  Perarem diambil atas dasar hasil musyawarah yang disebut mabligbag atau matatimbang dan di dalam musyawarah itu terdapat  suatu  sikap: ngeret  budi (mengendalikan keinginan), paras-paros (tenggang rasa), tuwon (pertimbangan yang obyektif) yang semuanya dilandasi  oleh  asas  kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam arti sesama  anggota  masyarakat  (
MPLA.  1990:39).  Pada  tahapan prakondisi prajuru desa pakraman menyampaikan  dan  sekaligus dimusyawarahkan dalam paruman mengenai  keinginan penyuratan awig-awig atau revisi awig-awig .  Selanjutnya prajuru desa memberi  kesempatan  pada peserta paruman untuk merespon keingin  masyarakat  adat  untuk melakukan penyuratan/revisi awig. Ketika  pikiran-pikiran krama tampak adanya kesepakatan untuk menyuratkan/merevisi awig maka prajuru  desa memastikan kebulatan pendapat mereka. Apabila musyawarah sudah menyatakan  kebulatan  pendapat bahwa awig-awig perlu disuratkan atau direvisi bagi desa yang  telah  memiliki awig maka berikutnya prajuru menggali pemandangan umum  peserta paruman mengenai  bagaimana penyuratan awig /revisi awig dilakukan.  Setelah  itu, paruman memutuskan perarem mengenai perlunya  penyuratan awig /revisi awig .  Pada  tahapan  prakondisi berikutnya  melalui paruman juga diminta kesepakatan pembentukan tim panitia penyuratan/revisi awig. Panitia penyuratan awig /revisi awig diperoleh  dari  hasil  musyawarah paruman, tim  panitia  seyogyanya diupayakan representati mencerminkan semua unsur atau semua kelompok potensial dalam masyarakat  adat.  Ketika  panitia sudah  terbentuk  maka prajuru desa menyerahkan  penyuratan awig /revisi awig kepada  tim panitia untuk melaksanakan tugasnya  dengan  pesan  dari prajuru  desa  supaya  tim  panitia memperhatikan  pokok  pikiran masyarakat atau peserta paruman terutama  mengenai pemandangan umum  penyuratan awig/revisi awig yang diharapkan. Setelah prajuru melalui klian  desa  pakraman mengeluarkan  Surat  Keputusan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
tim  panitia  penyuratan awig / revisi awig maka  tim  panitia dapat mulai bekerja. 2. Tahap Proses Penyuratan
Awig/ Revisi Awig.
Pada  tahap  proses  penyusunan awig yang  menjadi  bidang  tugas panitia penyurat awig, lebih awal panitia menyusun jadwal kegiatan  yang  akan  dilalui. Biasanya  hal-hal  pokok  yang dijadwalkan adalah kegiatan matur  piuning,  pemandangan umum  tokoh  desa  bersama panitia,  mendiskusikan awig lain sebagai  pembanding,  pembagian kelompok yang membidangi Parhyangan, Pawongan dan Palemahan , Pengarahan dari kecamatan dan kabupaten, pembahasan  dan  penyuratan awig ,  pengesahan  dan pasupati awig.
Kegiatan Matur Piuning Pada  kegiatan matur  piuning panitia  dapat  mengundang prajuru desa  pakraman dan  tokoh-tokoh banjar  adat yang  ada  di  lingkungan desa  pakraman . Matur  piuning penting  dilakukan  mengingat  awig yang disuratkan haruslah mengandung  nilai  religius  cerminan karakter  masyarakat  adat.  Dengan matur  piuning  ring  sang  meraga niskala,  awig yang  dihasilkan  dapat memberikan keyakinan pada masyarakat pendukungnya. Upacara dan upakara pendukung disesuaikan dengan  kebiasaan  masyarakat  adat setempat.

## Pemandangan Umum
Guna  memperoleh  informasi yang lebih luas dan mengakomodasi pikiran-pikiran  masyarakat  adat mengenai awig yang  representatif mewadahi  kehendak  masyarakat pendukungnya  maka  oleh  tim panitia dilaksanakan paruman khusus melibatkan tokoh masyarakat  adat  yang  tahu  tentang masalah awig / hukum adat seperti, tetua  yang  berpengalaman  di  desa adat,  para  akademisi,  para  praktisi hukum  bahkan  jika  perlu  dapat mengundang Majelis Alit, Madia dan utama .  Pada  tahapan  ini  sangat penting,  sebab  pikiran-pikiran  yang timbul akan diakomodir oleh panitia penyurat awig sehingga  dapat diharapkan awig yang  disuratkan tidak  menyimpang  dari  landasan teoritis  dan  praktis .  Pemandangan umum dari para pengelingsir masyarakat adat sangat penting agar ada  keterkaitan  kontinyuitas  antara masa  lalu,  masa  kini  dan  masa datang.  Sedangkan  akademisi  dan praktisi  pada pemandangan  umum sangat  penting  guna  memperoleh awig berkekuatan  teoritika  dan aplikatif.  Formulasi  dari  hasil pemandangan umum menjadi perhatian dalam penyuratan awig. Mendiskusikan Awig Yang Menjadi Pembanding Sekalipun  panitia  penyurat awig telah  memperoleh  berbagai masukan  /  informasi  melalui pemandangan umum diseputar
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
penyuratan awig  dari  pengelingsir , tokoh  masyarakat,  akademisi  dan praktisi  namun  demikian  masih diperlukan adanya upaya mempelajari awig-awi g  desa  lain yang  sudah  jadi  untuk  memperoleh gambaran secara lebih detil mengenai materi awig dan sistimatika,  demikian  juga  isi  dari masing-masing sargah dan pawos sehingga awig yang tersurat mencakup  totalitas  kebulatan  dari awal  sampai  akhir.  Dari  studi pustaka  berupa awig yang  sudah jadi, kita akan mengetahui bagaimana  konsep Tri  Hita  Karana sebagai  roh  dari awig-awig sudah tersirat  dan  tersurat  dalam awig- awig.  Awig yang  akan  disuratkan diharapkan  benar-benar  mewadai kepentingan desa pakraman . Namun demikian awig-awig tidaklah  sama persis  disusun  menurut awig-awig desa  lain. Awig-awig yang  dimiliki nantinya,  sungguh-sungguh  adalah perujudan  dari  nilai-nilai,  adat istiadat, budaya masyarakat adat itu sendiri.  Jadi  mendiskusikan awig yang  dimiliki  oleh  desa  lain dimaksudkan untuk mengetahui hal- hal  prinsipil  dalam  penyusunan awig untuk paripurnanya awig yang akan disuratkan.
Pembagian Kelompok Kecil Dalam Panitia Penyurat Awig Setelah  memahami  berbagai hal  dalam penyuratan  awig ,  panitia penyurat awig segera  membentuk kelompok-kelompok  khusus  sesuai dengan kebutuhan pembahasan dan
penyuratan  masing-masing  unsur yang  menjadi  isi  dalam awig. Setidaknya  ada  tiga  kelompok  kecil yang  bertugas  membahas/mengkaji dan menyuratkan isi awig berkenaan  dengan  idiologi Tri  Hita Karana .  Artinya  ada  kelompok  yang mengkaji  dan  menyuratkan  isi awig yang menyangkut Parhyangan ,
disebut kelompok Parhyangan , demikian  juga  ada  kelompok Pawongan dan kelompok Palemahan . Selain itu, perlu juga satu kelompok lagi yang mengkaji di luar tugas tiga kelompok  di  atas,  yakni  kelompok yang  mengkaji  dan  menyuratkan  isi awig bertalian  dengan  pembukaan awig dalam  bentuk Murddha  Citta dan  Landasan,  tujuan  penyuratan awig. Murddha citta diformulasi oleh pengelingsir dan  pakar  serta  tokok masyarkat  adat.  Merumuskan  nilai- nilai  dasar  yang  akan  dituangkan dalam awig-awig, konstelasi batiniahnya  haruslah  tergambar dalam  pembukaan awig  atau Murddha  Citta  awig .  Jadi murddha citta memuat nilai-nilai fundamental yang mengakomodasi kearifan lokal, nasional dan global serta parikrama pakibeh  jagat yang  tidak  bisa dieleminir dari perkembangan zaman  saat  ini.  Pada  bagian murddha  citta akan  terlihat  daya lentur  atau  fleksibelitas  dari awig yang  menggambarkan  nilai Tri  Hita Karana,  nilai  religious,  humanistik, integralistik , demokrasi dan kesejahteraan masyarakat adat.
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA
ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT) 55

## Pengarahan  Dari  Kecamatan  Dan
Kabupaten Meskipun desa  pakraman adalah desa tradisional yang otonom,  akan  tetapi  perlu  disadari bahwa desa  pakraman dan  desa- desa  tradisional  lain  di  Indonesia berada  di  bawah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Keadaan desa pakraman atau  desa  tradisional  lain di  Indonesia  eksistensinya  secara yuridis  formal  diakui  oleh  NKRI sepanjang  masih  ada,  masih  ada pendukungnya dan tidak bertentangan dengan NKRI. Rasionalitas  eksistensi  tersebut dengan tidak bermaksud menghilangkan  sifat  otonomi  yang melekat  pada desa  pakraman ,  maka ketika  penyuratan awig perlu adanya  pembinaan  dari  kecamatan maupun kabupaten. Adapun perlunya pembinaan dilakukan  agar awig-awig yang  akan  disuratkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara sebagai  hukum  positif.  Dilihat  dari logika perspektif hirarkis perundang-undangan, peraturan- peraturan yang ada di wilayah NKRI tidak  boleh  bertentangan  dengan landasan peraturan di atasnya. Pada landasan awig ada  Pancasila,
Undang-Undang  Dasar  1945  dan Idiologi Tri  Hita  Karana .  Landasan yang tercantum pada awig menunjukkan awig-awig tidak boleh bertentangan dengan Pancasila maupun  Undang-Undang  Dasar 1945.  Oleh  karena  itu  pembinaan dari  pemerintah  baik  kecamatan
maupun  kabupaten  menjadi  bagian yang penting untuk diperhatikan.
Inti Penyuratan Awig
Setelah tahapan-tahapan proses  penyuratan awig tersebut  di atas,  sampailah  pada  proses  yang paling  penting  dan  memerlukan waktu  yang  paling  lama.  Pada tahapan ini ketua panitia, sekretaris dan  bendahara  dan  anggota  perlu memikirkan batas waktu menyuratkan dan mekanisme penentuan kesepakatan-
kesepakatan  yang  dilandasi  oleh rasionalitas,  ilmiah,  kebersamaan, tanggung  jawab  pada  diri  sendiri, masyarakat  serta  tanggung  jawab moral  pada Ida  Sang  Hyang  Widhi . Misalnya  apakah  batas  waktu  yang diberikan  tiga  bulan  ?,  enam  bulan, atau  berapa  bulan  ? dan  pertemuan penyuratan  tiap  berapa  hari  ? masyarakat  desa  adat  yang  multi profesi, biasanya  waktu  yang  paling luwang  adalah  hari  minggu.  Jika logika  itu  sebagai  dasar  maka pertemuan  dirancang  tiap  hari minggu. Kalau waktu yang dialokasikan adalah tiga bulan maka tahapan penyuratan memerlukan 12 kali pertemuan. Selanjutnya masing- masing kelompok diberi kesempatan melalui ketua kelompok kecil  yaitu kelompok  Parhyangan,
Pawongan  dan  Palemahan untuk membahas dan menyuratkan masing-masing sargah,  pawos yang menjadi bidang tugasnya. Di samping  itu,  ketua  panitia  penyurat awig juga menentukan batas
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
Quorum dalam setiap waktu pembahasan  dan  penyuratan,  ketua panitia  juga  perlu  merancang  pleno setelah  kelompok  kecil  selesai penyuratan  sesuai  batas  waktu. Pleno  dimaksud  adalah  pleno  di tingkat  panitia  penyurat  awig. Mungkin  perlu  dipikirkan  oleh panitia  penyurat  awig  setelah  pleno ditingkat  panitia  awig  dilanjutkan dengan  sosialisasi  rancangan  awig yang  telah  disuratkan  oleh  tim penyurat  awig.  Sosialisasi  terutama ditujukan  pada  masyarakat desa pakraman untuk mendapatkan masukan-masukan  penyempurnaan. Selain mendapatkan masukan- masukan penyempurnaan, sosialisasi juga dimaksudkan mendapatkan  kekuatan  legitimasi dari awig yang  disuratkan.  Apabila proses  sosialisasi  pada  masyarakat adat  telah  dilakukan,  maka  tim panitia awig kembali  melakukan pleno  di  tingkat  panitia  penyurat awig .  Tujuan  dari  pleno  di  tingkat penyuratan  awig  pada  bagian  akhir penuratan  adalah  untuk  membahas pokok-pokok  pikiran  yang  timbul dan  berkembang  pada  waktu dilakukan sosialisasi pada masyarakat desa  pakraman .  Pleno ini akan melakukan penyempurnaan final  sebagai  rancangan awig-awig desa  pakraman sebelum  disahkan dan dipasupati. Apabila  sudah diyakini  bahwa  rancangan awig- awig benar  sudah  final  maka  ketua panitia perlu menata penulisan awig apakah dengan huruf bali atau huruf latin  atau  huruf  bali  dan  latin,
apakah  cukup  dengan  bahasa  bali atau  dwi  bahasa  yaitu  bahasa  bali dan Indonesia atau tiga bahasa yaitu bahasa  Bali,  Indonesia  dan  Inggris semua  tergantung  dari  kebutuhan desa  pakraman .  Setelah  itu  selesai ketua  panitia  penyurat awig segera menyampaikan  kepada klian  desa adat terkait  dengan  waktu  dan proses  pengesahan  dan pasupati awig-awig.
Pengesahan Dan Pasupati Awig Menurut  Perda  TK  I  Bali tahun  1986  pada  pasal  8  ayat  1 menyebutkan  bahwa, awig-awig desa  adat  dibuat  dan  disahkan  oleh krama  desa  adat .  Dan  ayat  2 menyebutkan  bahwa, awig-awig desa  adat  dicatatkan  di  kantor bupati/wali  kota  madya  kepala Daerah  TK  II  yang  bersangkutan. Pasal  12  ayat  1  Perda  Provinsi  Bali No.  3  tahun  2001  menyebutkan bahwa, awig-awig  desa  pakraman dibuat  dan  disahkan  oleh krama desa  pakraman melalui paruman desa  pakraman. Dalam  penjelasan pasal  8  Perda  Provensi  Bali  No.  6 tahun 1986 dijelaskan bahwa, awig- awig desa  adat  digarap  oleh  desa adat  yang  bersangkutan  sampai dibentuk  rancangan.  Rancangan awig tersebut  disampaikan  kepada Bupati/wali  kota  madya  kepala Daerah  TK  II  yang  bersangkutan untuk  mendapatkan  persetujuan. Setelah mendapat persetujuan
Bupati/wali  kota  madya  Kepala Daerah  Tk  II  yang  bersangkutan  , barulah awig-awig desa adat
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
tersebut  disahkan  oleh krama  desa adat .  Menurut  Prof.  Dr.  Wayan  P. windia, awig-awig mulai  berlaku atau  mengikat  warga  desa  adat bersangkutan,  setelah  disetujui  oleh warga desa dan kesobiahang/ diumumkan dihadapan warga  desa  bersangkutan.  Selain kesobiahan g , sebagaimana biasanya dalam  setiap  menyelesaikan  suatu pekerjaan,  akan  diakhiri  dengan suatu  upacara,  yang  dalam  hal  ini disebut  sebagai upacara  pasupati awig-awig (Windia. 1997:23). Selanjutnya  Windia,  menjelaskan ada  beberapa  hal  yang  harus dipersiapkan  dalam  pelaksanaan pasupati ini, antara lain :
1. Dimulai  dari  rapat  perencanaan yang  dipimpin  oleh bendesa adat /. Dalam rapat ini dibicarakan tentang : (1). Penulisan awig dengan huruf bali dan huruf latin, termasuk penggandaannya. (2). Kemungkinan  penyelenggaraan upacara pasupati secara tersendiri  atau  merangkaikan dengan penyelenggaraan upacara piodalan di  pura  tertentu.  (3). Apakah  pasupati  akan  dihadiri oleh bupati atau tidak. Bila bupati diharapkan  hadir,  jangan  lupa mengadakan  kordinasi  dengan bagian  hUkum  kantor  bupati setempat. 2. Setelah mantap rencana pelaksanaan pasupati , upacaranya segera dapat dilaksakan dengan rangkaian (1). Pasupati awig-awig dapat
dilaksanakan secara aederhana /nista, sedang/ madya, besar /utama .  Bila  dipilih nista, maka  upakaranya  berupa sesayut pasupati dan pengurip-urip .. Kalau madya yang  dipilih,  akan terdiri  atas sesayut  pasupati, pengurip-urip,  suci  dan  pejati .
Sedangkan  bila  yang utama menjadi pilihan krama desa /warga desa, maka upakaranya  lebih  besar,  yaitu  : sesayut  pasupati,  suci,  pejati, pangurip-urip, dan banten ayaban yang  dapat  dipilih  salah  satu diantara, dapetan, atau bebangkit.
3. Sambutan  dari  bupati,  yang dilanjutkan dengan penandatangan awig-awig
tertulis  tersebut.  Setelah  proses pasupati selesai  panitia  penyurat awig-awig masih  punya  kuajiban mendaftarkan awig-awig tersebut di  bagian  hukum  kantor  bupati setempat. Menurut Perda
Provinsi  Bali  No.  3  tahun  2001 pada  pasal  12  ayat  2  disebutkan bahwa, awig-awig desa pakraman dicatatkan  di  kantor  Bupati/wali kota masing-masing.
PENUTUP Penyuratan awig-awig sangatlah penting bagi desa pakraman guna mewujudkan masyarakat  pakraman yang  trepti, damai,  aman  dan  harmoni. Awig disuratkan haruslah memperhatikan landasan  Idil,  konstitusional  dan operasional.  Penyuratan awig pada tataran  operasional  dilandasi  oleh TRI
HITA KARANA , dan
JURUSAN ILMU HUKUM, FHIS UNDIKSHA ISSN : 2407-4276 (ONLINE); ISSN : 2356-4164 (PRINT)
58
perundangan,  dalam  hal  ini  Perda TK I Provensi Bali No. 6 Tahun 1986 yang  telah  diperbaharui  dengan Perda  TK  I  Provensi  Bali  No.  3 Tahun 2001 tentang desa pakraman . Awig-awig yang  disuratkan  adalah refleksi  atau  pengejawantahan  dari karakteristik  dasar  dan  nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang  serta  terpelihara  dan masih dijadikan pedoman kehidupan  pada  masyarakat desa pakraman, sejak  zaman  lampau sampai saat ini.
Daftar Pustaka Ardika,  Sutaba.  1997 .  Dinamika kebudayaan  Bali .  Denpasar: Upada Sastra Ardana. 2007. Pemberdayaan kearifan  lokal  masyarakat  Bali dalam menhadapi budaya global . Denpasar: pustaka Tarukan Agung. Geriya. 2008. Transformasi
Kebudayaan  Bali .  Surabaya: Paramita MPLA.  1990/1991. Desa  Adat  Pusat Pembinaan  Kebudayaan  Bali. Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat.
Pemda  TK  I  Bali.  1997/1998 . Himpunan  Keputusan  Seminar Kesatuan  Tapsir  Terhadap Aspek-Aspek  Agama  Hindu . Denpasar: Pemda TK I Bali Suasthawa Dharmayuda. 1995 . Kebudayaan  Bali. Denpasar: kayumas Agung Suasthawa Dharmayuda. 2001 . Desa Adat. Denpasar: Upada Sastra Sudiatmaka.  2005. Azas-Azas  dan Murddha  Hukum  Adat  Bali . Singaraja:  undiksha  Windia. 1997 .  Penuntun  Penyuratan Awig-Awig .  Denpasar:  Upada Sastra