PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM
Oleh: Achmad Fahmi
Fakultas Hukum Universitas Surabaya Achmadfaahmi12324@gmail.com

## Abstrak
Hak  Asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  anak  yang  menjadi korban penganiayaan oleh aparat  penegak hukum dalam kasus  korban salah tangkap terhadap  dugaan  pelaku  kerusuhan  sampai  saat  ini  masih  menjadi  permasalahan  di indonesia. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan dan oleh Konvensi internasional Hak Asasi melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didalam praktik hak anak selalu diabaikan oleh aparat penegak hukum saat melakukan penangkapan, pemeriksaan  sehingga  terjadi  kekerasan,  penganiayaan  fisik  yang  menimbulkan  luka ringan dan dampak buruk bagi psikologis masa depan perkembangan anak. Pemerintah harus  mengembangkan  kewajiban  untuk  melindungi  dan  menghormati  hak-hak  anak terutama  yang  menjadi  korban  salah  tangkap  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum, Artikel ini menjelaskan bagaimana Perlindungan dan pengaruh kesadaran hukum oleh aparat penegak hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan Tulisan ini dengan metode yuridis normatif menelaah gagasan yang melandasi Prespektif Hak Asasi Manusia, Undang- Undang  No.  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Konvensi  Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Perlindungan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH).
Kata  kunci:  “Kekerasan  terhadap  anak,  Perlindungan  Anak  Berhadapan  Hukum (ABH) menurut perspektif HAM”

## A. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Anak 1 adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  kita  rawat  serta  menjaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat, martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  sebagai  upaya perlindungan  hukum  terhadap  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  yang  berhubungan kesejahteraanya . di Indonesia saat ini kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Bahwa di dalam satu pemberitaan di media massa terdapat seorang anak yang berinisial  MF  menjadi  korban  salah  tangkap  oleh  aparat  kepolisian  saat  melakukan penangkapan  serta  pemeriksaan  terhadap  anak  korban  salah  tangkap  diduga  pelaku Kerusuhan  tersebut  sehingga  terjadi  kekerasan  atau  penganiayaan  fisik  yang menimbulkan luka-luka di Makassar sulawesi selatan 2 .
Berdasarkan  berita  tersebut  diperoleh  informasi  bahwa  seorang  anak  yang menjadi korban kekerasan tersebut hendak pulang dengan 2 (dua) orang temannya tidak sengaja melewati tempat kejadian kerusuhan perkelahian antar kelompok masyarakat di kawasan Bontoala tersebut secara sepontan petugas kepolisian berusaha menangkap 3  (tiga)  anak  tersebut  salah  satunya  adalah  MF,  akibat  salah  tangkap  tersebut  MF mengalami  sejumlah  luka  disekujur  tubuh,  seperti  lebam  dibagian  wajah,kaki  dan hidungnya mengeluarkan darah. tak hanya itu menurut Paman korban Mf mengaku saat diintrogasi dikantor polisi MF mengaku bahwa dipaksa untuk mengakui kesalahannya.
Melihat semakin banyak kasus korban salah tangkap di Indonesia, pemerintah seharusnya  lebih  serius  dalam  menangani  dan  mengedepankan  hak-hak  terhadap korban terutama kepada korban anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun  sebagai  pelaku  tidak  hanya  perlindungan  hukum  akan  tetapi  terkait  juga dengan  pemulihan  serta  perlindungan  terhadap  anak  tersebut  yang  menjadi  korban
1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat UUPAJ.Rumusan tersebut agak berbeda dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.
2 https://wow.tribunnews.com/2020/08/26/viral-bocah-13-tahun-babak-belur-diduga-salah- tangkap-polisi-bukan-dianiaya-cuma-terkena-tangan?page=3/diakses pada tanggal 28 agustus 2020 wib
Kekerasan agar bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan anak guna menciptakan  perlindungan  yang  berkelanjutan  ditinjau  dari  Prespektif  Hak  Asasi Manusia.
Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan Masyarakat dan Negara untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan  dan  pertumbuhan  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosial  Hak  asasi  anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa  indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi serta  hak  sipil  dan  kebebasan.  Semua  perbuatan  yang  kontradiktif  dengan  hak-hak tersebut  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  anak 3 .  sesuai  dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  -hak  anak  berhadapan dengan  hukum  yang  menjadi  korban  kekerasan  akibat  salah  tangkap  oleh  kepolisian tidak  dipenuhi  serta  tanggung  jawab  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  kekerasan terhadap anak dan nasib anak tersebut setelah mengalami kekerasan dampak bagi masa depannya  bagaimana?  Agar  terpenuhinya  hak-hak  Anak  tersebut  ditinjau  dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Rumusan masalah
1. Bagaimana Perlindungan
Hukum terhadap Anak korban kekerasan akibat salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan sebagai korban?
2. Apa peranan dan tindakan hukum bagi Aparat Penegak hukum dalam memberikan perlindungan  terhadap  Hak  asasi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH) guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

## B. PEMBAHASAN
a. Kekerasan anak dalam Prespektif HAM
Dalam  perspektif  HAM,  Negara  berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab terhadap  hak  asasi  warga  negaranya.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah
3 Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham
Vol 18 No 2 Agustus 2020
dalam  rangka  penghormatan,  pelindungan,  penegakan, dan  pemajuan  hak  asasi manusia telah  diamanatkan  dalam  UU  No.  39/  1999  tentang HAM  (pasal  71  dan pasal  72)  yang  meliputi  langkah  implementasi  yang  efektif  dalam  bidang  hukum, politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  keamanan  negara,  dan  bidang  lain. Bidang  lain  yang  dimaksud  dalam  UU  tersebut  tentunya  tidak  luput  dalam pemenuhan HAM bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Guna  mempercepat  implementasi  pemenuhan  HAM  yang  bernuansa restorative justice bagi ABH, maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 11/2012 tentan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  UU  ini  diperkuat  dengan  terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat strategi untuk pemenuham HAM bagi ABH 4 . Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa indonesia, sehingga setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup  mereka,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan  kebebasan.  Semua  perbuatan  yang  kontradiktif  dengan  hak-hak  tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak.Terkait perkembangan SPPA di Indonesia, Dewan HAM PBB memberi apresiasi terhadap Indonesia dalam penanganan ABH terutama pasca UU No. 11/2012 tentang SPPA.
Apresiasi  itu  disampaikan  dalam  Sidang  Dewan  HAM  sesi-34  di  Jenewa (Kamis, 9 Maret 2017) yang dihadiri delegasi Indonesia (dalam hal ini Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri), Norwegia, Malaysia dan Peru. Pertemuan tersebut bertajuk “ Acces to Justice in Juvenile Justice System: Empowering Communities to Protect Children’s Rights”. 5
Beberapa prinsip/karakteristik HAM:
1. Universal artinya bahwa hak asasi manusia itu hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa melihat bangsa, jenis kelamin, status sosial dll.
2. Tidak dapat dicabut karena melekat pada diri setiap manusia artinya sebagai mahluk  pribadi,  mahluk  individu  setiap  manusia  telah  mempunyai  hak  dan
4 Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham
5 Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham
kebebasan dan melekat, sejak manusia diciptakan oleh yang maha pencipta oleh karena itu hak setiap orang tidak dapat ditanggalkan atau direbut oleh siapapun.
3. Tidak bisa dibagi/tidak dapat dipisahkan artinya hak asasi manusia baik hak sipil  politik  maupun  ekonomi  sosial  budaya  semuanya  menyatu,  yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak terpisahkan.
4. Saling tergantung artinya; bahwa pemenuhan dari suatu hak saling bergantung dengan pemenuhan yang lainnya.
5. Kesetaraan dan Non diskriminasi
Dalam rangka perlindungan HAM bagi ABH, terdapat instrumen internasional dan instrumen nasional HAM yang menjadi pedoman yaitu:
Instrumen Internasional HAM, diantaranya:
1. Konvensi Hak Anak   (KHA) 1989
2. Riyadh Guidelines 1990 tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak
3. Beijing Rules 1985 tentang Aturan   Minimun Administrasi Peradilan Anak
4. Komentar Umum Komite Hak Anak No.10/2007 tentang Hak Anak dalam Peradilan Anak
Instrumen Nasional HAM, diantaranya:
1. Keppres No. 36/1990 ttg KHA
2. UU N0. SPPA 11/2012
3. UU No. 39/1999 tentang HAM (pasal 6)
4. UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 64)
5. RANHAM 2015-2019
Selanjutnya,  beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  juga mengatur  tentang  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak.  Hal  ini  dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Anak merupakan subjek hukum  yang  sangat  rentan  dalam  proses  penegakan  hukum  khususnya  dalam  proses peradilan. Hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-Undang antara lain yaitu:
1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup:
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Tidak  ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara  secara  melawan  hukum,  atau  jika sebagai upaya yang terakhir ( measure of the last resort );
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6. Hak  atas  bantuan  hukum,  untuk  membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.
Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera. Beberapa  ketentuan  yang  diatur  secara  umum  dalam  Undang-Undang  ini  antara  lain prinsip-prinsip  dasar  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak,  Hak  dan  Kewajiban Anak,  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Pemerintah,  Kewajiban  dan Tanggung  Jawab  Masyarakat,  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Keluarga  dan  Orang Tua,  Kedudukan  Anak,  Pengasuhan  dan  pengangkatan  anak,  Penyelenggaraan perlindungan  anak,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  Dan  sekarang  diubah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.
Pelindungan HAM bagi Anak berhadapan dengan Hukum secara spesifik diatur dalam pasal 37 dan pasal 40 KHA. Pasal 37 terkait dengan isu pencabutan kebebasan (deprivation  of  liberty). Upaya  pencabutan  tersebut  harus  dijadikan  upaya  terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Secara garis besar Pasal 37 menjelaskan tentang:
1. ABH harus diperlakukan secara manusiawi termasuk didalamnya larangan penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, dan tidak dapat diterapkan kepada anak di bawah umur 18 tahun;
2. lebih lanjut dalam pasal ini menjelaskan tentang penempatan yaitu pemisahan anak dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak (fasiliats lpka belum memadai jadi anak mau tidak mau di lp biasa dulu) dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum.
Selanjutnya,  beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  juga mengatur  tentang  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak.  Hal  ini  dapat
dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Anak merupakan subjek hukum  yang  sangat  rentan  dalam  proses  penegakan  hukum  khususnya  dalam  proses peradilan. Hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-Undang antara lain yaitu:
1.Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2.Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup:
3.Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4.Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya yang terakhir ( measure of the last resort );
5.Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6.Hak  atas  bantuan  hukum,  untuk  membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.
Kekerasan menurut Mansour Faqih yaitu tindakan dengan objek fisik maupun psikologis  yang  titik  tekannya  terdapat  pada  bentuk  penyerangan  secara  fisik  seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidak normalan pada fisik-fisik tertentu. 6 Kekerasan juga dapat diartikan sebagai sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan  Galtung  mendefinisikan  kekerasan  sebagai  segala  sesuatu  yang  menyebabkan orang  teralang  untuk  mengaktualisasikan  potensi  diri  secara  wajar.  Kekerasan struktural yang dikemukakan Johan Galtung itu menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung,  tidak  tampak,  statis,  serta  memperlihatkan  stabilitas  tertentu.  Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur, seperti aparatur negara 7 Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  (ABH)  selalu  terjadi  pada  anak  yang  diduga  pelaku  maupun  korban. tindak  kekerasan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja  atau  suatu  bentuk  aksi  atau perbuatan  yang  merupakan  kelalaian  seseorang,  yang  kesemuanya  merupakan
6 Abdul Wahid dan Moh. Irvan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual ,(Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 30.
7 Thomas Santoso, 2007, Jeon Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 184
pelanggaran  atas  hukum  kriminal,  yang  dilakukan  tanpa  suatu  pembelaan  atau  dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran  hukum  yang  ringan 8 .  menurut  penulis  Kekerasan  yang  terjadi  disengaja maupun  tidak  disengaja  sehingga  menimbulkan  luka  ringan  dalam  melakukan pemeriksaan  dalam  tingkat  pemeriksaan  oleh  aparat  penagak  hukum  khususnya kepolisian  republik  indonesia  adalah  melanggar  Hak  Asasi  Manusia    karena  anak dengan orang dewasa seharusnya dibedakan mempunyai penanganan dan perlindungan Khusus  untuk  anak  yang  dimaksud  Perlindungan  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya perlindungan yang diberikan kepada anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  korban kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dampak  kekerasan  terhadap  anak dapat  meningkatkan  risiko  kesehatan  yang buruk. Dampak kekerasan terhadap anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental dan kesehatan  fisik. Kekerasan  terhadap  anak  pada  umumnya  belum  mendapatkan penanganan serius oleh negara in casu aparatur penegak hukum, tetapi yang paling memprihatinkan adalah kekerasan  terhadap  anak  perempuan.  Baik  kekerasan  fisik,  seksual  dan  psikologis  hampir merata  terjadi  pada  anak  perempuan.  Berbeda  dengan  anak  laki-laki  kekerasan  yang  paling sering dialami adalah kekerasan fisik dan psikis.

## Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak
Mulyana W. Kusumah membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:
1. Pencurian dengan kekerasan.
2. Pembunuhan.
3. Perkosaan.
4. Penculikan.
5. Pemerasan.
6. Penganiayaan. 9
8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ‘Kriminologi” , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003.Hal. 21
9 Mulyana W. Kusumah, 2008, hal. 23.Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia Thomas Santoso, 2007, Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Vol 18 No 2 Agustus 2020

## Kekerasan sebagai Pelanggaran HakAsasi Anak
Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak tidak mengunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak. Namun, penggunaan istilah "hak anak" yang secara  tersurat  menggambarkan  hak  asasi  anak.  Seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
A. Instrumen  Perlindungan  Hukum  Kekerasan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum:
Undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA) membagi kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai anak yang  menjadi  pelaku,  korban,  atau  saksi  dalam  suatu  tindak  pidana.  Dalam  bagian penjelasan,  UU  SPPA  juga  mencatat  bahwa  anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari dampak  negatif  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi,  kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Ada 3 (tiga) kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
Kategori  pertama  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  anak  yang berkonflik dengan hukum atau biasa yang disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berkonflik  dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana  adalah anak  yang  telah  berumur  dua  belas  tahun  tetapi  belum  berumur  delapan  belas  tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Ketika  anak  berkonflik  dengan  hukum  atau menjadi pelaku tindak pidana maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kategori kedua anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur  delapan  belas  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau
kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana.  Ketika  anak  menjadi  korban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau oleh aparat kepolisian.
Kategori  ketiga  dari  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu  anak  yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, anak saksi adalah anak yang  belum  berumur  delapan  belas  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat  dan/atau  dialaminya  sendiri.  Jadi  ketika anak  menjadi  saksi  tindak  pidana  kekerasan  maka  anak  dilindungi  oleh  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu  juga  dilindungi  oleh  Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 10
Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Konvensi Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak  Perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan Hukum  (ABH),  penulis  dalam  hal  ini  Melihat  dari  banyak  kategori  anak  yang berhadapan dengan hukum dari anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, anak saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. tersebut maka negara dalam hal ini benar-benar melakukan perlindungan  terhadap  anak  secara  detail  dan  mempunyai  sanksi  bagi  para  pelaku kejahatan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Selain  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu  juga  dilindungi  oleh  Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Sebelum lahirnya 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dimulai dengan Convention on the Rights
10 http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan- dengan-hukum
of  the  Child /Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak  (KHA).  Konvensi  ini disetujui  oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights  of The Child (konvensi  tentang hak-hak anak) tanggal  25 Agustus  1990. Dalam Convention on the Rights of the Child terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan  dari  prinsip  universalitas  HAM  (Pasal  2  KHA); prinsip  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  (best  interest  of  the  child) artinya  bahwa  di  dalam  semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 KHA); prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan  (the  rights  to  life,  survival,  and  development) artinya  harus  diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup  serta  perkembangannya  juga  harus  dijamin  (Pasal  6  KHA);  serta prinsip penghargaan  terhadap  pendapat  anak  (respect  for  the  views  of  the  child) artinya bahwa  pendapat  anak,  terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang  mempengaruhi kehidupannya,  perlu  diperhatikan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  (Pasal  12 KHA).
Setidak-tidaknya  Undang-Undang  yang  seyogyanya  dapat  melindungi  anak- anak  sehingga  tidak  menjadi  korban  kekerasan. Pertama; Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Dalam  Pasal  28B  ayat  (2) disebutkan "Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
Kedua; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (UUHAM).  Dalam  58  ayat  (1)  dikatakan "setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan    fisik atau mental, penelantaran, perlakuan  buruk,  dan  pelecehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua  atau walinya,  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggungjawab  atas  pengasuhan  anak tersebut. Ketiga; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 1 butir 2 sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pasal 2 UUPA juga  sarat  dengan  kandungan  nilai  HAM  khususnya  anak  yang  menyatakan "penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila
Berkaitan  dengan  itu  ketentuan  Pasal  66  UUHAM  ayat  (1)  disebutkan: "setiap  anak berhak  untuk  tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".
Perlindungan  anak  juga  diatur  dalam  Undang-undang  tersendiri  yaitu  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera. Beberapa  ketentuan  yang  diatur  secara  umum  dalam  Undang-Undang  ini  antara  lain prinsip-prinsip  dasar  sesuai  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak,  Hak  dan  Kewajiban Anak,  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Pemerintah,  Kewajiban  dan Tanggung  Jawab  Masyarakat,  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Keluarga  dan  Orang Tua,  Kedudukan  Anak,  Pengasuhan  dan  pengangkatan  anak,  Penyelenggaraan perlindungan  anak,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  Dan  sekarang  diubah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.
Sedangkan Pasal 40 KHA, isu yang dituju terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak yang meliputi:
1. hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya;
2. mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi anak;
3. diversi, yaitu mengupayakan anak tidak masuk dalam proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatan perlindungan hukum secara penuh;
jaminan minimum hak asasi anak dalam administrasi peradilan pidana, termasuk praduga tak bersalah, akses mendapatkan bantuan hukum, kerahasiaan, dan lain sebagainya.
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 11 :
Pasal 66 “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
Pasal 17 ayat (1): Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk:
huruf a: mendapatkan perlakuan secara menusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
Huruf b:memperoleh bantuan hukum  atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
Ayat (2) setiap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelaku atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
Undang-undang  nomor  35  tahun  2015  tentang  perubahan  atas  undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak 12
Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:  huruf  b.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum;  huruf  i.  Anak  korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
Huruf a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
Huruf c . pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
Huruf e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman,atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
Pasal  76C  Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
12 Undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
Peranan  tindakan  hukum  dan  Sangsi  bagi  Aparat  Penegak  hukum  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  Hak  asasi  anak  ABH  guna  menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan  selama  ini  belum  memberikan  jaminan  bagi  Anak  untuk  mendapatkan perlakuan dan kesempatan  yang sesuai  dengan kebutuhannya dalam berbagai  bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah  harus  didasarkan  pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan, pemenuhan,  dan  perlindungan  atas  Hak  Anak.  Untuk  efektivitas  pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat  mendukung  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan  terhadap  Anak,  untuk  memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya langkah  konkret  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban dan/atau  Anak  pelaku  kejahatan.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
Pidana yang dapat diancamkan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak tersebut sesuai Pasal  80  ayat  (1) UU  Perlindungan  Anak  dan  sesuai Pasal  79  ayat  (2) UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  adalah  sebagai  berikut: “Setiap  orang  yang  melakukan kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  atau  penganiayaan  terhadap  anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda  paling  banyak  Rp  72.000.000,00  (tujuh  puluh  dua  juta  rupiah).  Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”
Filosofi  SPPA  yaitu  dari  perubahan  dari  pemikiran  retributif  ke  restoratif  yang mengutamakan  perlindungan  dan  rehabilitasi  pelaku  anak  sebagai  kelompok  rentan karena  karakteristiknya  memiliki  keterbatasan  baik  secara  fisik,  psikologis  kognitif
dibanding  dengan  orang  dewasa.  Merupakan  kewajiban  negara  bersama  partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana dengan mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. 13 Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,   masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.   Tujuan  dari restorative justice yaitu tercapainya perbaikan   kondisi korban dan masyarakat   yang terkena dampak, reintegrasi korban dan/atau pelaku. Contoh dari hasil restoratif yaitu diversi, mediasi, maupun restitusi. Adapun karakteristik pelaksanaannya:
1. membuat pelanggar bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. membuktikan kemampuan dan kesempatan pelaku bertanggungjawab ;
3. pelibatan korban, pelaku, orang tua korban dan pelaku, teman sekolah, teman bermain dan masyarakat ;
4. Menciptakan forum bekerjasama;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi

## C. KESIMPULAN
Negara,  Pemerintah,  Orang  tua,  Masyarakat  merupakan  faktor  penentu mencegah anak sebagai korban kekerasan. Upaya pencegahan Kekerasan terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum  sebagai  korban  maupun  pelaku,  diperlakukan sebagaimana seperti orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya dengan menempatkan  anak  sebagai  asset  masa  depan  baik  bagi  orang  tua  maupun  bagi masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  demi  keberlangsungan  anak  sehingga  dalam melaksanakan  upaya  perlindungan  terhadap  Hak  Anak  oleh  Pemerintah  harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan,erpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak  tersebut  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  anak  dan perlindungan atas Hak Anak. Hak Asasi Anak tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia.
Vol 18 No 2 Agustus 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham https://wow.tribunnews.com/2020/08/26/viral-bocah-13-tahun-babak-belur-diduga- salah-tangkap-polisi-bukan-dianiaya-cuma-terkena-tangan?page=3/diakses pada tanggal 28 agustus 2020 wib
Arif Gosita, 1989, "Masalah Perlindungan Anak!', Jakarta: Akademika Pressindo.
Mulyana  W.  Kusumah,  2008,  hal. 23.  Analisa  Kriminologi  Tentang  Kejahatan- Kejahatan Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia Thomas Santoso, 2007, Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  atas  Perubahan Undang-undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 11/2012 tentang SPPA
Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Konvensi Hal-Hak Anak