## Implementasi S-Mart Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2003 Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Marjan Miharja 1 , Wiend Sakti Myharto 2 , Yasmin Noor Hanan Rusma 3 , Fahim Achmad Rizaldi 4 , Sandi Nugraha 5
1 marjan@iblam.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta
2 wiendsaktimyharto@yahoo.co.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta
3 yasmin4hanan@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta 4 alpangestu20@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta
5 sandinugraha010797@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

## Abstract

## Background
In Indonesian Law, Number 20 at 2003 Subsection 3 about National Education System stated that the functions of national education are to develop competence, also shape the character of people. Thus, develop among students’ competence to become religious people, clever, capable, creative, independent, also responsible for the country is also possible. After their parents, children learned at elementary school as a next step to the world. They will get everything that their need, such as culture and behaviour as the progress of learning and provision for their future life. The “S-MART” concept is the initial basis that must be applied to elementary schools, to build children's mental and behaviour in the future. Muhammadiyah 4 Kramat Jati Elementary School is one of the elementary schools that applies the “S-MART” concept  to  educating its students, it is hoped that the next  generation will improve both in terms of morals and behaviour. The application of this concept also aims to learn children in an orderly manner. This is also in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the national education system so that every school increases the improvement of its students, to create a generation that is healthy and active in learning.

## Research methods
This  research  method  uses  normative  juridical  research  methods.  The  normative  juridical  research  method  is research on positive legal principles written in the legislation.

## Findings
The results of this study are the initial data support obtained related to the optimization of staffing regulations to improve  employee  welfare  in  the  Muhammadiyah  Kramatjati  environment  after  obtained.  The  researchers perform hypotheses and design R&D procedures in the form of roadmaps and research flow diagrams as well as the methodology that will be carried out in this study.

## Conclusion
School as an educational institution should have a positive school culture to continuously improve its quality. A positive school culture will sow the values of life and humanity so that schools can truly become agents of change to make Indonesian people who are complete, faithful and devoted to God Almighty and have a noble character, are  healthy,  knowledgeable,  capable,  creative,  independent.  and  become  a  democratic  and  responsible  citizen. School culture must be built based on the vision, mission and goals of the school by implementing participatory and open management so that it can truly be reached and internalized by all school members and stakeholders so that it can be implemented sincerely and consistently to achieve the goals set in the vision. and school goals. If implemented  properly  and  consistently,  school  culture  can  improve  its  quality  in  an  integrated  manner  for customer satisfaction, both internal and external customers.
Keywords : Law of the Republic of Indonesia; Indonesian Education System; School Culture.

## Abstrak

## Latar Belakang
Tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi  peserta didik  agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta  bertanggung  jawab.  Sekolah  Dasar  adalah  gerbang  kedua  setelah  orang  tua  untuk  anak  mengenal  dunia Pendidikan.  Sekolah  dasar  juga  membawa  budaya  dasar  untuk  anak  yang  akan  dibawa  oleh  anak  tersebut  ke jenjang  berikutnya.  Konsep  S-MART  adalah  dasar  awal  yang  harus  diterapkan  pada  sekolah  dasar,  untuk membangun  mental  dan  kebiasaan  anak  kedepannya.  SDS  Muhammadiyah  4  Kramat  Jati  adalah  salah  satu sekolah dasar yang menerapkan konsep S-MART dalam mendidik siswa-siswinya, diharpkan generasi berikutnya akan semakin baik dari segi akhlak maupun perilakunya. Penerapan konsep ini juga bertujuan untuk membiasakan anak dalam bersikap tertib. Hal ini juga selaras dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  agar  tiap  sekolah  meningkatkan  ketertiban  siswa-siswinya,  demi menciptakan generasi yang sehat dan aktif dalam pembelajaran

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan.

## Hasil Penelitian
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dukungaan  data  awal  yang  diperoleh  peneliti  terkait  optimalisasi  peraturan kepegawaian  untuk  peningkatan  kesejahteraan  pegawai  di  lingkungan  Muhammadiyah  Kramatjati  setelah diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan hipotesis dan mendesain prosedur litbang dalam bentuk roadmap dan diagram alir penelitian serta metodologi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

## Kesimpulan
Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memiliki kultur sekolah yang positif agar secara terus menerus dapat meningkatkan mutunya. Kultur sekolah yang positif akan menyemaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan sehingga sekolah benar-benar dapat menjadi agen perubahan untuk menjadikan manusia Indonesia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Kultur  sekolah  harus  dibangun berlandaskan  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah  dengan  menerapkan  manejemen  partisipatif  dan  terbuka  sehingga benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan sehingga dapat diimplemntasikan secara ikhlas dan konsisten untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan tujuan sekolah.  Jika  diimplementasikan  dengan  baik  dan  konsisten,  kultur  sekolah  dapat  meningkatkan  kualitasnya secara terpadu untuk kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.
Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia; Sistem Pendidikan Indonesia; Budaya Sekolah.
DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1660 Received :  Juli 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Inggris yakni culture . Culture atau  diterjemahkan  budaya  adalah  serangkaian  aturan  yang  dibuat  oleh  masyarakat sehingga  menjadi  milik  bersama  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat. 1 Kebudayaan  adalah seluruh  sistem  gagasan  dan  rasa,  tindakan,  serta  karya  yang  dihasilkan  manusia  dalam
1 Wirdarto, Pengembangan Kultur Sekolah , (Yogyakarta: UNY Yogyakarta), 2016. Hal.3
kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. 2
Kultur atau budaya adalah sesuatu kebiasaan atau pola perilaku normatif yang merupakan hasil olah pikir, olah rasa, dan cara bertindak 3 . Salah satu ilmuwan yang banyak memberikan sumbangan penting dalam hal ini adalah antropolog dari Amerika Serikat yakni Clifford Geertz. Antropolog ini mendefinisikan kultur sebagai suatu pola pemahaman terhadap fenomena sosial, yang terekspresikan secara eksplisit maupun implisit 4 . Sekolah merupakan salah satu tempat berkembangnya  pewarisan  kultur  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Pengertian  kultur sekolah beraneka ragam.
Kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi atau penemuan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalah-masalah yang berhasil baik serta dianggap valid  dan  akhirnya  diajarkan  ke  warga  baru  sebagai  cara-cara  yang  dianggap  benar  dalam memandang, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah tersebut. 5
Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  ( UUSPN ) bab II  pasal  3  tentang  fungsi  dan  tujuan  pendidikan   menyatakan  bahwa  “Pendidikan  Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 6 . Serta Bab III pasal 4 yang menyatakan  “Pendidikan  diselenggarakan  sebagai  suatu  proses  pembudayaan  dan pemberdayaan  peserta  didik  yang  berlangsung  sepanjang  hayat.”  Dan  bab  IV  pasal  5  yang menyatakan “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”
Berdasarkan  undang-undang  tersebut  sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  harus melaksanakan amanat yang telah digariskan dengan cara  menyelenggarakan pendidikan yang bermutu  dan  relevan,  agar  siswa  memiliki  kualitas  sesuai  dengan  profil  peserta  didik  yang sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut. 7
Salah satu faktor penentu keberhasilan penyelanggaraan proses pendidikan adalah  kultur
2 Koentjoroningrat, 1996
3 Ibid .,
4 Daryanto, Media Pembelajarang , (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani, Sejahtera), 2015, hal. 26
5 Op Cit., hal. 30-31
6 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7 Rika Rachmita, Pengembangan Kultur Sekolah , (http://www.sman1subang.sch.id/html), 2013, 6 Desember 2021
yang dibangun dengan baik. Kultur sekolah yang baik diharapkan akan berhasil meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya memiliki nilai akademik namun sekaligus bernilai afektif. 8 Bulach,  Malone  dan  Castleman  (1994)  melakukan  penelitian  yang  dilakukan  di  20  sekolah menunjukkan  bahwa   perbedaan  kultur  sekolah  menunjukkan  perbedaan  yang  berarti  yang ditunjukkan  dengan  perbedaan  prestasi  akademik  siswa  yang  berasal  dari  sekolah  yang berkultur baik dibandingkan dengan prestasi siswa dari  sekolah yang berkultur kurang baik. Hal  ini  berarti  bahwa  sekolah  yang  berhasil  membangun  dan  memberikan  kultur  yang  baik akan  menghasilkan  prestasi  belajar  yang tinggi  dan  tidak  hanya  bernilai  akademik  tapi  juga menghasilkan kultur dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik, berbudaya, berahlak dan berbudi pekerti luhur 9 (Zamroni, 2009)
Pengembangan  kultur  sekolah  harus  menjadi  prioritas  penting.  Sekolah  harus  secara positif membangun kultur sekolah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengimplementasikannya  secara  konsisten,  memperbaikinya  secara  berkelanjutan  melalui peningkatan mutu terpadu agar sekolah benar-benar menjadi sebuah lembaga pendidikan yang terhormat  yang  berhasil   melaksanakan  amanat  UUSPN  untuk  meyelenggarakan  pendidikan yang  bermutu  yang  dapat  menghasilkan  siswa  yang  cerdik  cendikia,  mandiri  dan  berbudi luhur. 10
Relokasi  SDS  Muhammadiyah  4  Jakarta Timur  dari  Kelurahan  Cililitan  ke  Kelurahan Cawang pada tahun 2009 sampai dengan 2010 karena kondisinya yang rawan banjir, bangunan sekolah  tidak  layak,  serta  minimnya  peminat  hasil  dari  persaingan  dengan  SD  Negeri  yang gratis. Ketika masih berada di Kelurahan Cililitan, tingkat pengawasan kinerja guru menjadi terbatas dan hampir tidak terpantau dengan jelas, hal ini juga hasil dari pengaruh sedikitnya murid  yang  bersekolah  di  SDS  Muhammadiyah  4  Jakarta Timur  saat  itu.  Pimpinan  Cabang Muhammadiyah Kramat Jati mengambil keputusan dengan merelokasi SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati ke Kelurahan Cawang agar dapat meningkatkan aspek kualitas Kegiatan Belajar Mengajarnya.  Sampai  tahun  2019,  siswa  SDS  Muhammadiyah  Kramat  Jati  berjumlah  200 siswa (kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A dan 6B), dari sebelumnya hanya 17 siswa (kelas 1 s.d 6), sedangkan jumlah guru sebelumnya hanya 6 guru dan menjadi 12 guru setelah relokasi, hal ini berdampak terhadap peningkatan Kedisiplinan dan Tata Tertib di SDS
8 Ibid.,
9 Zamroni, Urgensi Kultur Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan , (Jakarta: Suara Merdeka,) 2014, hal. 67
10 Dr, Akdon, Manajemen Pendidikan , (Bandung: Penerbit UPI), 2009, hal. 71
Muhammadiyah 4 Kramat Jati.
Rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah implementasi pembiasaan S-MART untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan  Yang  Maha Esa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana memiliki arti sebagai data yang sudah diolah dan didokumentasikan, sering disebut data kepustakaan. Data kepustakaan sendiri memiliki  beberapa  jenis  yang  berkaitan  dengan  penelitian  hukum,  yakni  undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi. Untuk bahan hukum sendiri terdiri dari bahan primer dan sekunder,  dimana  bahan  hukum  primer  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Profil Sekolah SDS Muhammadiyah 4 Kramatjati terkait dengan Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Tata Tertib Sekolah. Bahan hukum sekunder memiliki pemahaman sebagai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku- buku,  jurnal  ilmiah  dan  sebagainya.  Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus, ensiklopedia dan seterusnya.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  metode  penafsiran,  dimana metode  penafsiran  merupakan  argumentasi  yang  membenarkan  formulasi  (rumusan)  suatu peraturan. Metode penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penafsiran gramatikal  dan  sistematis  atau  logis.  Metode  penafsiran  gramatikal  menurut  Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran sistematis atau logis adalah menafsirkan perundang-undangan  dengan  menghubungkannya  dengan  peraturan  hukum  atau  undang- undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
Tujuan  penafsiran  menurut  Hotma  Pardomuan  Sibuea  sebagai  berikut:  (1)  Penetapan makna  norma-norma  hukum;  (2)  Mengungkapkan  kandungan  norma  hukum  dapat  berupa suruhan ( gebod ), larangan ( verbod ), atau kebolehan ( mogen ); dan (3) Melihat hubungan antara kandungan  norma  hukum  yang  diteliti  dengan  kandungan  norma  hukum  yang  lain.  Dengan kata  lain  menentukan  ruang  lingkup  keberlakuan  kaedah  hukum.  Penelitian  ini  metode
pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ) . Pendekatan undang-undang atau statute approach adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis  normatif  yang  dapat  digunakan  sebagai  aturan-aturan  hukum.  Adapun  penjelasan keterkaitan antara sistem penafsiran ini jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional akan dijelaskan pada bagian pembahasan.
Implementasi  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  meningkatkan  ketertiban  siswa  dan  siswi  di  SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati dengan konsep S-MART yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif memiliki masalah yang diteliti, dimana hal itu dilakukan melalui  studi  pustaka  yang  menelaah  data  sekunder,  berupa  Peraturan  Perundang-undangan atau  dokumen  hukum  lainnya,  dan  hasil penelitian,  pengkajian,  serta  referensi  lainnya  yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi ( focus group discussion ).

## 3. PEMBAHASAN
Konsep S-MART merupakan landasan beberapa sekolah sebelum penerapannya di SDS Muhammadiyah  4  Kramat  Jati.  SDS  Muhammadiyah  4  Kramat  Jati  mempunyai  visi  untuk membentuk  dan  mengembangkan  potensi  anak  menuju  generasi  yang  unggul,  berakhlak karimah,  cerdas  dan  terampil  dengan  mengedepankan  kualitas  dan  kemandirian  dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Misi SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati adalah 1)  Melaksanakan  pembelajaran  dan  bimbingan  secara efektif  sehingga  potensi  peserta  didik dapat berkembang secara mandiri, 2) Mengoptimalkan potensi subyek didik dengan metode yang  berbasis  kompetensi,  3)  Menjadikan  sekolah  sebagai  laboratorium  hidup  masyarakat madani,  4)  Mengembangkan  manajemen  sesuai  dengan  dinamika  pendidikan,  5) Mengembangkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  6)  Mengantarkan  subyek  didik menuju  manusia  unggul  berakhlak  karimah,  cerdas,  terampil  dan  bermutu  sesuai  dengan potensinya.  Memilih  konsep  S-MART  sebagai  moto  di  SDS  Muhammadiyah  4  Kramat  Jati merupakan sebuah keputusan yang tepat berdasarkan visi dan misi di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati.
Menurut  Muhammad  Al-‘Araifi,  senyum  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam meredakan kemarahan, keraguan, serta kebingungan. Menurut Alfonsus Sutarno, menyapa bisa berarti  mengajak  seseorang  untuk  bercakap-cakap.  Tegur  sapa  bisa  memudahkan  siapa  saja
untuk bergaul akrab, saling kontak, dan berinteraksi. Kata salam berasal dari bahasa Ibrani: syalom yang berarti damai. Menurut Alfonsus Sutamo, damai mengandung unsur silaturahmi, sukacita,  dan  sikap  atau  pernyataan  hormat  kepada,  orang  lain.  Menurut  Departemen Pendidikan Nasional, sopan memiliki arti hormat, takzim dan tertib menurut adat. Seseorang yang sopan akan bersikap mengikuti adat, dan tidak pernah melanggar adat. Sedangkan santun menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional  memiliki  pengertian  halus  dan  baik  (tingkah lakunya), sabar dan juga penuh rasa belas kasihan (suka menolong).
Menyenangkan  menurut  Mulyasa,  pembelajaran  menyenangkan  ( joyfull  instruction ) merupakan suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru  dan  siswa,  tanpa  ada  perasaan  terpaksa  atau  tertekan.  Dalam  rangka  menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain:
1. Menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat
2. Menciptakan suasana rileks
3. Memotivasi siswa
4. Menggunakan ice breaking
5. Menggunakan metode yang variatif.
Dikemukakan  oleh  Hafidhuddin,  amanah  berarti  memiliki  tanggung  jawab  dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan  yang  optimal,  dan  ihsan  (berbuat  yang  baik)  dalam  segala  hal.  Kata  dasar  dari religius  adalah  religi  yang  berasal  dari  bahasa  asing  religion  sebagai  kata  bentuk  dari  kata benda  yang  berarti  agama.  Menurut  Jalaluddin,  arti  Agama:  percaya  kepada  Tuhan  dan disembah  sebagai  pencipta  dan  pemelihara  alam  semesta, Ekspresi  dari  kepercayaan  di  atas berupa  amal  ibadah,  dan  suatu  keadaan  jiwa  atau  cara  hidup  yang  mencerminkan kecintaan atau  kepercayaan  terhadap  Tuhan.  Tata  tertib  sekolah  Menurut  Zakiah  Darajat  dalam  buku Pendidikan Para Remaja, menyebutkan bahwa semua peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku merupakan tata tertib yang harus ditaati dan dilaksanakan.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan  cara  menelaah  peraturan  perundang-undangan  ( regeling )  dan  peraturan  kebijakan ( beleidsregel ) yang bersangkut paut. Obyek dalam penelitian ini adalah konsep S-MART yang bersinergi  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  yang  akan  diterapkan  pada  SDS  Muhammadiyah  4  Kramat  jati,  dimana  unit  SDS yang  berlokasi  di  Jalan  Dewi  Sartika  No.  316  A  Kelurahan  Cawang  Kecamatan  Kramatjati
Jakarta Timur DKI Jakarta.
Metode penafsiran sistematis dan logis dituangkan dalam dasar dibentuknya atau alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang prinsipnya bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Penguatan  alasan  ini  dituangkan  pada  batang  tubuh  sesuai  bunyi  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu  Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik  mendapatkan  hak-haknya  yang  disebutkan  dalam  Pasal  12  Undang-undang Nomor  20 Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  berbunyi  “Setiap  peserta  didik  pada setiap satuan pendidikan berhak:
a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
c) Mendapatkan  beasiswa  bagi  yang  berprestasi  yang  orang  tuanya  tidak  mampu membiayai pendidikannya;
d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lainyang setara;
f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.”
Jika  kita  perhatikan  penjelasan  pada  poin  (b)  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  pendidik dan/atau  guru  yang  mampu  mengembangkan  bakat,  minat,  dan  kemampuan  peserta  didik difasilitasi  dan/atau  disediakan  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kebutuhan  satuan  pendidikan. Disinilah  letak  kesesuaian konsep  S-MART  di  SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati yang mempunyai visi untuk membentuk dan mengembangkan potensi  anak menuju  generasi  yang  unggul,  berakhlak  karimah, cerdas  dan  terampil  dengan
mengedepankan kualitas dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global di masa depan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

## 4. PENUTUP
Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memiliki kultur sekolah yang positif agar secara terus menerus dapat meningkatkan mutunya. Kultur sekolah yang positif akan menyemaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan sehingga sekolah benar-benar dapat menjadi  agen  perubahan  untuk  menjadikan  manusia  Indonesia  yang  utuh,  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berahlak  mulia,  sehat,berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kultur sekolah harus  dibangun  berlandaskan  visi,  misi  dan  tujuan  sekolah  dengan  menerapkan  manejemen partisipatif  dan  terbuka  sehingga  benar-benar  dipahami  dan  dihayati  oleh  seluruh  warga sekolah dan para pemangku kepentingan sehingga dapat diimplemntasikan secara ikhlas dan konsisten untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan tujuan sekolah.
Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang  mengarah  pada  pembentukkan  karakter  siswa  berasal  dari  sekolah,  maka penerapan  konsep  S-MART  adalah  salah  satu  jalan  untuk  meningkatkan  kwalitas  siswa kedepannya. Penerapan konsep S-MART selama 3 bulan pada siswa SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang merupakan dasar dan bekal untuk siswa kedepannya. Sesuai dengan Bab 2 Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dimana  pembentukan  watak  siswa  dimulai  pada pendidikan dasar. Penerapan konsep S-MART berhasil membentuk watak siswa dengan baik dinilai  dari  segi  religi  maupun  sosial,  tidak  lupa  dampak  antusiasme  belajar  siswa  juga meningkat.

## 5. REFERENSI

## Peraturan Perundang – Undangan
Priambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional

## Buku dan Jurnal
Al-‘Araifi,  Muhammad.  (2008).  Enjoy  Your  Life:  Seni  Menikmati  Hidup.  Jakarta:  Qisthi

## Press
Armai Arief, Pengantar Ilmu Penddidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hal.69.
Citrapujiyati. (2017) “ Implementasi Grand Design pendidikan Karakter di Sekolah Alam sebagai Penguatan Generasi Emas 2045  (Studi Deskriptif di Sekolah Alam Ungaran)”.
Skripsi. Semarang: Universitas  Negeri Semarang
Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004,
hal.39
Hafidhuddin,  Didin,  Hendri,  Tanjung.  2003.  Manajemen  Syariah  dalam  Praktik.  Jakarta:
Gema Insani
Heni Martati dan Mengsih, Implementasi Pendidikan Karakter Religius Dan Disiplin di SD Negeri  Srimulyo  2  Sragen  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  Fakultas  Keguruan  Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Krakatauw Book, 2009, hal.45.
Ismail SM., 2008, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, Semarang: Rasail Media Group.
Jalaluddin,  Psikologi  Agama  Memahami  Perilaku  Keagamaan  denganMengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.25
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Batu Media, 2005, hal.303
Kertajaya, H. (2010). Grow with Character: The Model Marketing, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Koesema,  D.  (2010).  Pendidikan  Karakter:  Strategi  Mendidik  Anak  di  Zaman  Global.
Jakarta: Grasindo.
M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum), Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal.245
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Peng- enalan Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum),  Bandung,  PT.  Alumni,  2000, hal.101.
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal.70 Puji Dwi Nuriyatun, Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Dan Tanggungjawab di SD Negeri 1 Bantul Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan
Sekolah  Dasar  Fakultas  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Negeri  Yogyakarta  Agustus, 2016.
Puji  Hartono  &  Pranowo  SQS.  lintasfakta.com  http://lintasfakta.com/rahasia-sukses- duniaakh irat - de n gan- s envum - dah svat - memikat/2013
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Yogyakarta,  Liberty,  1989, hal.155.
Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum,  Yogyakarta,  Universitas  Atma  Jaya,  2010, hal.74.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 43.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.13-14.
Uyoh Sadulloh. (2010). Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta
Suyanto,  (2009).    Urgensi  Pendidikan  Karakter.  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan
Dasar Kementrian Pendidikan Nasional.
Visi, Misi, dan Motto Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 4 Kramatjati 15 Juli 2019
Welly  Hartati,  JMKSP  Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan,  dan  Supervisi  Pendidikan JMKSP Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2017.