## ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI MORAL PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru)
Yesi Mutia Basri dan Al Azhar
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Pekanbaru E-mail: i.yesimutia@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  socio-demographic  factors  (age,  gender,  and  education), personal  financial  experience  and  political  attitudes  as  a  moral  determinant  of  individual  tax payers.  This study  also  examines  the  consequences  of  tax  morale  that  is  tax evasion.  This  study uses 100 samples of individual tax payers registered in KPP Pratama Tampan Pekanbaru. By using regression  analysis,  the  results  showed  that  socio  demographic  factors,  i.e.  age,  gender  and education, did not affect the tax morale and employment status, furthermore as an entrepreneur also has no effect on tax morale. However, trust and satisfaction on democracy and politics affect tax morale. In addition, tax moral also affect the behavior of tax evasion.
Keywords: age, gender, education, income, entrepreneurship, satisfaction, trust, tax morale, tax fraud

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber utama penerimaan pemerintah yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan belanja  negara  dalam  rangka  pembangunan nasional. Walaupun pajak merupakan sumber utama dalam pembangunan namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah yang  ditunjukkan  dengan tax  ratio Indonesia baru sekitar 11 % terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB).  Angka  ini  masih  sangat  rendah jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  di kawasan  Asia  Tenggara.  Angka  tersebut bahkan  jauh  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan  Singapura  14%,  Filipina  12,9%, Thailand  16,5%,  dan  Malaysia  16,1% (Infobank News, 2015).
Pada  tahun  2015  realisasi  penerimaan pajak  sebesar  Rp1.060  triliun  dari  targetnya yaitu  Rp1.294,25  triliun  atau  sebesar  85%. Dari  jumlah  tersebut  hanya  Rp9  triliun merupakan  pajak  dari  orang  pribadi  di  luar karyawan.  Meskipun  melampaui  targetnya pada  tahun  2015,  penerimaan  pajak  dari Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  secara  nominal masih terlalu rendah (Kemenkeu.go.id).
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen  Keuangan  terus  melakukan upaya-upaya  agar  pengelolaan  penerimaan pajak  semakin  baik.  Upaya  tersebut  dapat dilakukan  dengan  kebijakan  perpajakan maupun  administrasi  perpajakan.  Melalui kebijakan perpajakan DJP berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan
perpajakan  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Sedangkan melalui administrasi perpajakan DJP berupaya memperbaharui sistem internal DJP agar  dapat  memberikan  pelayanan  terbaik bagi Wajib Pajak.
Adanya  berbagai  masalah  perpajakan pada saat ini, terutama yang disebabkan oleh perilaku  korupsi  aparat  pajak,  dikhawatirkan akan  menyebabkan  keengganan  masyarakat untuk  membayar  pajak.  Belum  optimalnya penerimaan PPh orang pribadi juga memerlukan
sebuah studi dan
pengembangan  model  moral  dan  kepatuhan pajak  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Fenomena adanya berbagai kasus pajak yang bisa  menyebabkan  masyarakat  enggan membayar pajak, masih rendahnya
penerimaan  pajak  dari  wajib  pajak  orang pribadi,  dan  keterbatasan  pendekatan  yang dilakukan  studi-studi  sebelumnya  dalam mengembangkan moral dan kepatuhan pajak, merupakan  isu-isu  strategis  yang  menjadi latar belakang penelitian ini.
Upaya  penegakan  dibuat  di  mana- mana  untuk  mendorong  kepatuhan  pajak. Namun, penelitian empiris telah berulang kali menunjukkan bahwa kepatuhan tidak sepenuhnya  dijelaskan  oleh  imbalan  dan hukuman yang dikenakan melalui  tarif pajak, denda dan penalti lain atau probabilitas audit (Lago-Peñas, S. Lago-Peñas, 2010).
Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tinggi akan mengurangi  terjadinya  kejahatan  pajak. Allingham  &  Sandmo  (1972)  dan    Srinivasan (1973) yang  menyatakan bahwa pemeriksaan pajak,  sanksi  dan  denda  yang  berat merupakan strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak.  Hasil penelitian oleh  Schneider  &  Enste  (2000,  2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah,  kesewenang-wenangan  penegakan hukum  dan  lemahnya    peraturan  perpajakan mendorong terjadinya korupsi dan penggelapan  pajak.  Namun  penelitian  Taher (2011) dan Fuadi (2012) menunjukkan bahwa penegakan  hukum  yang  berlaku  justru  tidak berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.
Sebuah  penjelasan  alternatif  diterima secara  luas  untuk  inkonsistensi  antara penegakan  dan  kepatuhan  pajak  didasarkan pada  Konsep  "tugas  warga  negara"  (Orviska dan  Hudson,  2003)  atau  "semangat  pajak", sintetik didefinisikan sebagai kewajiban moral atau intrinsik motivasi untuk membayar pajak (Torgler  dan  Schneider,  2007).  Diabaikan selama  beberapa  dekade  (lihat  Andreoni  et al., 1998), moral pajak telah berubah menjadi isu  utama  dalam  penelitian  empiris  paling baru  pada  kepatuhan  pajak  dan  buku-buku terbaru  oleh  Torgler  (2007)  dan  Kirchler (2007).
Lago-Peñas,  S.  Lago-Peñas  (2010) melakukan  penelitian  mengenai  determinan moral  pajak  pada  negara-negara  di  Eropa dengan  menggunakan    karakteristik  sosial demografi,  pengalaman  keuangan  personal dan  sikap  politik.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  semangat  pajak  dibentuk  oleh karakteristik  sosio-demografis,  pengalaman keuangan  personal  dan  sikap  politik. Semangat  pajak  secara  positif  berhubungan dengan  usia,  agama,  pendapatan,  kepuasan dengan demokrasi, kepercayaan  politisi,  dan  perjanjian  dengan redistribusi.  Sebaliknya,  semangat  pajak berkorelasi  negatif  dengan  wirausaha  dan pendidikan.  Kemudian,  terdapat  hubungan yang signifikan negatif antara etnis fraksionalisasi dan kepatuhan pajak. Redistribusi  daerah  dalam  negara  relevan untuk menjelaskan semangat pajak,
khususnya  di  negara-negara  federal.  Orang yang  tinggal  di  daerah-daerah  yang  kaya kurang  rentan  terhadap  kepatuhan  pajak. Pajak atas penghasilan dan keuntungan lebih berkorelasi  negatif  dengan  semangat  pajak dibandingkan  dengan  pembayaran  jaminan sosial atau pajak konsumsi.
Torgler  dan  Schneider  (2007)  telah melakukan penelitian di Spanyol, Switzerland dan  Belgium.    Penelitiannya  menemukan bahwa  budaya  dan  perbedaan  daerah berpengaruh  terhadap  moral  pajak  ( tax morale ).  Kepercayaan  dalam  sistem  hukum pemerintah dan parlemen, kebanggan nasional,  dan  sikap  mendukung  demokrasi memiliki dampak yang positif terhadap moral pajak.
Kaplan,  Newberry,  dan  Reckers  (1997) menggunakan  konsep moral sebagai variabel perilaku  untuk  menjelaskan    terjadinya penggelapan  pajak.  Trivedi,  Shehata,  dan Lynn  (2003)  membangun  model  untuk menganalisis  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak dengan  lebih  komprehensif,  yaitu  dengan pendekatan  ekonomi  dan  perilaku  wajib pajak. Mengacu pada penelitian Trivedi et al. (2003),  penelitian  ini  menganalisis  tingkat
moral  dan  kepatuhan  pajak  dengan  kedua pendekatan tersebut dan sekaligus menformulasikan model untuk meningkatkan tingkat  moral  dan    kepatuhan  pajak  orang pribadi.
Seperti  yang  dikemukakan  Torgler
(2012)  moral  pajak  yang  dimiliki  seseorang menentukan  terjadinya  perilaku  kepatuhan pajak. Torgler dan Murphy (2005) menyatakan  moral  pajak  sebagai  prinsip- prinsip  moral  atau  nilai-nilai  yang    dimiliki oleh  individu  tentang  membayar  pajak mereka.    Penelitian  ini  mengembangkan penelitan    Lago-Peñas,  S.  Lago-Peñas  (2010) yang  menguji  faktor  sosio  demografi, pengalaman  keuangan  pribadi  dan  sikap politik  sebagai  penentu  moral  wajib  pajak orang  pribadi  di  negara-negara  Eropa. Penelitian  ini  juga  menguji  konsekuensi  dari moral pajak yaitu kecurangan pajak. Cahyonowati (2011) telah meneliti hubungan moral  pajak  dengan  kepatuhan  pajak  pada wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Semarang. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  pajak.  Hal  ini  juga  didukung  oleh oleh  penelitian  Torgler  dan  Schneider  (2004) yang menemukan bahwa tax morale seorang wajib  pajak  sangat    mempengaruhi  perilaku wajib  pajak  lainnya.  Sebagaimana  yang dikemukakan Kaplan, Newberry,  dan  Reckers (1997)  bahwa  moral  pajak  mempengaruhi perilaku  untuk  melakukan  kecurangan  pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut  apakah  demografi  (umur,  jenis kelamin,  pendidikan)  berpengaruh  terhadap moral  pajak,  apakah  pengalaman  keuangan pribadi (tingkat ekonomi, wirausaha) berpengaruh  terhadap  moral  pajak,  apakah sikap  politik  (kepuasan  pada  demokrasi, kepercayaan  pada  politisi)  berpengaruh terhadap  moral  pajak,  apakah  moral  pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian literatur Moral Pajak dan Kecurangan Pajak
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi penerimaan pajak antara lain faktor ekonomi makro,  efektifitas  sistem  perpajakan  yang dilaksanakan, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha dll, namun sebagaimana dinyatakan  oleh  Trivedi  dan  Lynn  (2003), kepastian  adanya  kepatuhan  pajak  ( tax compliance ) yang tinggi adalah tujuan utama yang  sangat   penting  bagi  pemerintah  dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik  dan pembangunan untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu  kepatuhan  pajak  adalah  faktor yang  terpenting  dari  seluruh  faktor  yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kasadaran masyarakat  yang  tinggi  akan  mendorong semakin  banyak  masyarakat  memenuhi kewajibannya  untuk  mendaftarkan  diri sebagai  wajib  pajak,  melaporkan  dan membayar  pajaknya  dengan  benar  sebagai wujud  tanggung  jawab  berbangsa  dan bernegara. Semakin  besar  tingkat  kepatuhan masyarakat membayar pajak maka
penerimaan  pajak  akan  semakin  meningkat (James  dan  Nobes,  1997:137).  Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Adalah  Allingham dan  Sandmo  (1972)  yang  mengembangkan pertama kali teori kepatuhan pajak.
Teori ini berpendapat bahwa kesediaan WP untuk melaporkan pendapatan dalam SPT-nya ( declared income ) bergantung pada income , tarif, kemungkinan pemeriksaan  (audit)  dan  sanksi.  Pelaporan pendapatan  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  probabilitas  audit  dari  deteksi fiskus  atau  sanksi  ( penalty  rate )  yang  akan dikenakan. Sedangkan dampak dari besarnya tarif   dan  pendapatan  bergantung  perilaku individu  terhadap  resiko.  Pemahaman  ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan  dari  sisi  ekonomi.  Perilaku wajib  pajak   didasarkan  pada  keinginan
memaksimalkan utility yang diharapkan. Teori ini  berkeyakinan  tidak  ada  individu  bersedia membayar  pajak  secara  sukarela  ( voluntary compliance ). Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak tergantung dan berbanding  terbalik  pada  kemungkinan dilakukan  pemeriksaan  ( audit )  dan  potensi terkena  sanksi  dan  ukuran  sanksi  yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan  menurun  sejalan  dengan semakin  tingginya  denda  dan  sanksi. Sementara  pengaruh  besarnya  pendapatan dan  tarif  pajak  masih  samar-samar.  Oleh karena  itu  individu  akan  selalu  menentang untuk  membayar  pajak  dengan  benar  ( risk aversion ),  dan  karenanya  harus  dilakukan pemeriksaan.  Pemahaman  pandangan  ini mendasari kebijakan pemeriksaan di Indonesia. Dengan demikian teori ini semata- mata  meletakkan   kepatuhan  pajak  pada pundak  tanggung  jawab  wajib  pajak, sementara  perilaku  aparat  pajak  (fiskus) diabaikan  sama  sekali.  Dalam  prakteknya perilaku kepatuhan wajib pajak juga berbanding  lurus  dengan  bagaimana  fiskus memberlakukan mereka.
Frey  dan  Feld  (2002)  menjelaskan bahwa  wajib  pajak  akan  merespon  positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar  pajak  atau tax  morale akan meningkat  ketika  pejabat  pajak  menghargai dan  menghormati  mereka  ( respect ),  dan kemudian   berdampak   terhadap  masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang  dipungut  benar-benar  dipergunakan untuk  kebutuhan  publik.  Sebaliknya  jika pejabat  pajak  menganggap  wajib  pajak semata-mata  sebagai  subyek  yang  harus dipaksa  untuk  membayar  pajaknya,  maka wajib  pajak  cenderung  merespon  dengan aktif  untuk  mencoba  menghindar  membayar pajak. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi tax  morale ,  (Frey  1997)  seperti; persepsi adanya kejujuran aparat; kepercayaan terhadap  instansi  pemerintah; penghargaan
atau  rasa  homat  dari  aparat  pajak  ( respect ); dan  sejumlah  sifat-sifat  individu  lainnya. Dengan  demikian  mengharapkan  tingkat kepatuhan  pajak  yang  tinggi,   selalu  disertai adanya keseimbangan antara tingkat kepatuhan  wajib  pajak  pada  satu  sisi  dan kepatuhan fiskus dalam melaksanakan aturan perpajakan  pada  sisi  lainnya.  Penelitian penulis  pada  tahun  2008  di  Jawa  Timur menunjukkan  bahwa  naik  turunnya  tingkat kepatuhan pajak wajib pajak tidak berbanding lurus dengan peningkatan
penerimaan  pajak.  Faktor  perilaku  aparat pajak  justru  sebaliknya.  Kepatuhan  fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai  wajib  pajak  ( respect )  dan  yang tidak  sewenang-wenang  memperlakukan wajib  pajak  secara  otoriter.  Pajak  yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran  yang  musti  dilakukan  karena kepemilikan/manfaat  dari  obyek  pajak  yang ada. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat  dan  fiskus  dalam  melaksanakan kewajiban  dan  aturan  perpajakan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya permohonan
keberatan  pajak  dari  tahun  ketahun  adalah merupakan  sikap  protes  Wajib  Pajak  (WP) terhadap hasil pemeriksaan fiskus yang masih menganggap  WP  sebagai  satu-satunya  objek kepatuhan  pajak.  Dampak  dari dispute ini adalah  membengkaknya  tunggakan  pajak. Walau  secara legal (Pasal  34  UU  KUP  Tahun 2008)  DJP  dapat  melakukan  pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan, namun sudah waktunya paradigma WP selalu salah  perlu  ditinjau  ulang  sebagaimana  teori tax  moral menjelaskan  bahwa  WP  akan merespon  positif  dan  sedia  membayar  pajak dengan  baik  jika  ada respect baik  dari  pihak fiskus.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Jenis kelamin
Meskipun  belum  banyak  dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan  laki-laki.  Penelitian  terdahulu mengenai kepatuhan pajak  juga menemukan bahwa  laki-laki  kurang  patuh  terhadap peraturan  perpajakan  dibandingkan  dengan perempuan  (Tittle,  1980).  Demikian  pula, perempuan  cenderung  lebih  mementingkan masalah etika dibandingkan laki-laki; misalnya,  penelitian  Frank  (1996)  telah menunjukkan,  wanita  lebih  memperhatikan pertimbangan  etis  ketika  memilih  majikan. Hasil  terbaru  oleh  Torgler  dan  Valev  (2010) mengungkapkan kesediaan lebih tinggi untuk kepatuhan pajak di kalangan wanita sehingga memungkinkan rendahnya kecurangan pajak. Berdasarkan  temuan  tersebut,  penelitian  ini memprediksi bahwa:
H1a: Terdapat hubungan positif antara jenis kelamin yaitu tingkat moral pajak WP wanita akan lebih tinggi daripada pria.
Umur
Modal  sosial  ( social  capital )  individu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Individu-individu dewasa akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan  perilaku  dalam  komunitas.  Efek positif  dari  pembatasan  ini  adalah  perilaku individu  untuk  menghindari  kos  yang  timbul dari  sanksi  sosial  termasuk  juga  sanksi  sosial karena melakukan penggelapan pajak. Torgler  dan  Valev  (2004)  juga  menemukan bahwa  umur  berkorelasi  negatif  dengan pelanggaran  aturan.  Berdasarkan  argumen terse but, penelitian memprediksi bahwa:
H1b : Terdapat hubungan positif antara umur wajib pajak dengan moral pajak.

## Pendidikan
Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan individu maka tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan akan semakin luas  dan lebih  memahami  manfaat  membayar  pajak
dibandingkan  individu  yang  berpendidikan lebih  rendah.  Pada  sisi  lain,  individu  yang berpendidikan memiliki pemikiran yang lebih kritis mengenai hukum pajak dan pembelanjaan negara dari penerimaan pajak. Selain  itu,  individu  tersebut  juga  lebih  mahir untuk  mensiasati  aturan  pajak  baik  secara legal  maupun  ilegal  yang  berakibat  pada penurunan level kepatuhan pajak.
Torgler dan Schneider (2007)
berpendapat bahwa individu lebih berpendidikan  lebih  mungkin  untuk  tahu lebih  banyak  tentang  hukum  pajak  dan koneksi fiskal dan dengan demikian lebih baik menyadari  manfaat  dan  layanan  negara menyediakan  dari  pembayar  pajak  tidak berpendidikan. Namun, mereka juga mungkin lebih  penting  dari  bagaimana  negara bertindak  dan  menghabiskan  pendapatan pajak.  Dengan  demikian,  prediksi  yang  jelas sulit  untuk  membuat. Menurut  bukti  empiris mereka,  pendidikan  berkorelasi  negatif dengan semangat pajak di tiga negara mereka menganalisis,  Swiss,  Belgia  dan  Spanyol, tetapi  tidak  statistik  signifikan  di  sebagian besar spesifikasi.
H1c : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap moral pajak .
Pengalaman  Keuangan  Pribadi  ( Personal Financial Experiences )

## Tingkat Ekonomi
Duch et al. (2000) telah menunjukkan untuk  evaluasi  ekonomi  nasional,  warga  diri tertarik memiliki pendapat yang mencerminkan  keadaan  ekonomi  khusus mereka (misalnya, status pekerjaan, pendapatan). Dengan demikian, individu yang mendapatkan  manfaat  yang  lebih  besar  dari negara harus cenderung memiliki
pemahaman  yang  lebih  baik  dari  perlunya membayar  pajak  dibandingkan    orang-orang yang tidak. Torgler dan Schneider (2004) juga menyatakan  sulit  untuk  menilai  secara teoritis  hubungan  antara  tingkat  ekonomi
dengan  tingkat  kepatuhan  Pajak.  Keputusan individu  untuk  patuh  pajak  dengan  tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi  risiko  dan  tarif  progresif  yang berlaku.  Tarif  pajak  progresif  mendorong individu  berpenghasilan  besar  untuk  meraih tax return dengan  melakukan  penggelapan pajak.  Sedangkan  individu  berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan  pajak  karena  hal  ini  akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus.
Selain  itu,  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya Lago-Peñas, S. Lago-Peñas (2010) status  yang  wiraswasta  adalah  dimasukkan sebagai regressor  (a) .  Wiraswasta  biasanya menikmati  lebih  banyak  kesempatan  untuk menipu  pada  pajak  mereka.  Pendapat tentang  pajak  moral  pajak    mungkin mencerminkan
ex-post pembenaran Berdasarkan uraian tersebut, maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2a: Pendapatan berpengaruh terhadap moral pajak.
H2b: Status wirausaha berpengaruh terhadap moral pajak.
Sikap Politik ( Political Attitudes ) Kepuasan Pada Demokrasi Torgler  (2002)  berpendapat  bahwa tax  morale kemungkinan  dipengaruhi  oleh latar belakang sebuah institusi. Institusi yang menghargai keinginan  warga  negara  akan memperoleh dukungan  yang  lebih  banyak dari  rakyatnya. Sebuah  pemerintahan  yang
telah  berkomitmen untuk  menerapkan demokrasi  langsung  bisa diartikan  bahwa
pemerintah  membatasi kekuatan yang dimilikinya  dan  hal  ini  memberikan sinyal bahwa  wajib  pajak  merupakan orang  yang bertanggung jawab. Demokrasi langsung juga menunjukkan  bahwa  warga negara  bukan orang bodoh sehingga preferensi wajib pajak harus  dipertimbangkan  dalam proses  politik. Semakin  tinggi  partisipasi wajib  pajak  dalam proses  pengambilan  keputusan  politis,  maka
kepercayaan  terhadap  kontrak  politik  dan juga tax  morale akan  semakin  tinggi.  Wajib pajak  memiliki  hak  untuk  mengontrol  dan memonitor kontrak pajak dengan pcmerintah melalui  referendum  dan  renegosiasi  kontrak pajak sehingga kemudahan wajib pajak untuk menyampaikan  aspirasinya  mengenai  isu-isu perpajakan  (misalnya  aspirasi  mengenai alokasi penggunaan pajak) akan meningkatkan tax morale. Torgler  (2002)  menemukan  bahwa partisipasi politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga memungkinkan rendahnya penggelapan
pajak.    Hasil  penelitian  Lago-Peñas,  S.  Lago- Peñas  (2010)  juga  menunjukkan  bahwa partisipasi  berpolitik  mempengaruhi  moral pajak  Berdasarkan  uraian  terse  but  di  atas maka dapat disusun hipotesis bahwa:
H3a: Kepuasan  pada  sistem  demokraksi mempengaruhi moral pajak wajib pajak.

## Kepercayaan Pada Politisi
Pendapatan pemerintah dan karenanya perlindungan bagian dari
pendapatan  mereka  sendiri  dan  kekayaan dari  pajak  mungkin  lebih  mungkin  untuk menipu  pajak  mereka.  Tapi  selain  dari  bias ideologis,  ada  sikap  politik  lain  yang mempengaruhi  semangat  pajak,  khususnya politik ketidakpuasan atau perasaan subjektif dari ketidakberdayaan, sinisme, dan kurangnya kepercayaan dalam  proses politik, politisi,  dan  lembaga-lembaga  demokrasi, tanpa  ditemani  oleh  pertanyaan  dari  rezim politik (Montero dan Torcal 2006, 6).
Ketidakpuasan menyebabkan berkurangnya  minat  dalam  politik  dan cenderung yang lebih rendah untuk membayar  pajak.  Sebagai  Feld  dan  Frey (2007)  berpendapat,  proses  politik  dirasakan adil  dan  sah  dorongan  moral  pajak.  Kontrak antara  pembayar  pajak  dan  otoritas  akan melibatkan  tidak  hanya  penyediaan  barang publik  dan  pembayaran  pajak,  tetapi  juga kontrak psikologis tentang cara kedua bagian
memperlakukan satu sama lain dan
kewajaran  prosedur  yang  mengarah  ke  hasil politik.  Selain  itu,  Schnellenbach  (2006) menunjukkan  bahwa  penggelapan  pajak  bisa dipandang sebagai mekanisme untuk menghukum pemerintah yang ingin
meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  bukan mematuhi  kebijakan  yang  disukai  dari  wajib pajak.
H3b: Kepercayaan  pada  politisi  berpengaruh pada moral pajak.

## Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kecurangan
Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (2007),  moral  merupakan  ajaran tentang  baik  buruk  yang  diterima  umum mengenai  perbuatan,  sikap,  kewajiban,  dan sebagainya.  Menurut  Velasquez  (2005), moralitas  diartikan  sebagai  pedoman  yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat.
Moral  perpajakan (tax  morale) dapat didefinisikan  sebagai  motivasi  intrinsik  untuk mematuhi  dan  membayar  pajak  sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan  barang-barang  publik  (Torgler  &
Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan  determinan  kunci  yang  dapat menjelaskan  mengapa  orang  jujur  dalam masalah perpajakan. Torgler dan Schneider(2004)  menemukan  bahwa tax morale seorang wajib pajak sangat dipengaruhi  oleh  perilaku    wajib  pajak lainnya. Penelitian yang dilakukan
sebelumnya  oleh  Parker  et  al  (1995),  dan Mustikasari  (2007),  menunjukkan  bahwa tingkat  moral  individu  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel  (2004),  menyatakan  bahwa  individu yang  memiliki  norma  individu  yang  kuat dalam  kejujuran  dan  moral  pajak  lebih
berperilaku  patuh.    Hipotesis  yang  dapat dikemukakan sebagai berikut:
H4: Moral    pajak    berpengaruh  negatif terhadap kecurangan  pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Teknik Penarikan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib Pajak    yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Pekanbaru. Teknik  sampling yang digunakan adalah convenience sampling yaitu
pengambilan sampel dengan cara yang paling mudah menurut peneliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan  dengan cara      mengantarkan  kuisioner  secara langsung kepada responden dalam penelitian ini.  Pada  waktu  yang  ditentukan  kuisioner akan dijemput kembali.

## Operasionalisasi Variabel Kecurangan Pajak
Kecurangan  pajak    menggunakan instrumen  yang  dikembangkan  oleh  McGee (2006).  Secara umum terdapat 3 pandangan dasar  mengenai  etika  kecurangan  pajak. Pertama pandangan bahwa kecurangan pajak tidak  etis,  kedua,  kecurangan  pajak  kadang- kadang etis dan ketiga, kecurangan pajak etis. Variabel  diukur  dengan  menggunakan  10 item  pertanyaan  yang  diukur  dengkan  skala likert  dengan  poin  1  s/d  5  yaitu  sangat  tidak setuju  s/d  sangat  setuju.  Skor  rendah menunjukkan  penerimaan  tax  evasion  dan skor yang
tinggi menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tax evasion.

## Moral pajak
Moral  pajak    umumnya  didefinisikan dalam  literatur  pajak  sebagai  motivasi intrinsik  untuk  membayar  pajak.  Hal  ini dijelaskan  oleh  Torgler  dan  Murphy  (2005) sebagai  prinsip-prinsip  moral  atau  nilai-nilai dimiliki  oleh  individu  tentang  membayar pajak  mereka.  Untuk  menjelaskan  moral
pajak  sebagai  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  pajak,  sangat penting  untuk  memahami  unsur-unsur  yang membentuk  moral  pajak  Moral  pajak  diukur dengan  menggunakan  lima  item  pertanyaan yang diadopsi dari Tax moral-Fillipine (2013). Demografi
Umur Umur didefinisikan adalah umur responden yang diukur dengan skala numerik tingkat  pendidikan.  Yaitu  tingkat  pendidikan yang  telah  dicapai  yang  diukur  dengan  skala kategori yaitu 1 = < SLTA, 2= Sarjana, 3 = >S2. Jenis kelamin. Jenis kelamin responden untuk laki-laki  diberi  kode  1  dan  perempuan  diberi kode 0.

## Pengalaman Ekonomi Pendapatan
Pendapatan  adalah  variabel  kategoris menggambarkan  bagaimana  orang  merasa pendapatan  rumah  tangga  mereka  saat  ini:
"hidup nyaman dengan Pendapatan  ini",  "mengatasi  penghasilan hadir", "menemukan  kesulitan dengan pendapatan  sekarang"  atau  "menemukan sangat sulit pada saat ini  dengan pendapatan
yang  ada"  serta  kategori  referensi  "sangat sulit memperoleh pendapatan".

## Wirausaha
Wirausaha  adalah  variabel  dummy yang sama dengan 1 untuk wiraswasta dan 0 untuk tidak bekerja sendiri.

## Sikap Politik
1. Kepuasan  dengan  demokrasi.  Kepuasan dengan demokrasi menggunalan skala dari 0 sampai 10 yaitu  0 sesuai dengan orang- orang yang sangat tidak puas dengan cara demokrasi  bekerja  di  negara  dan  10  bagi mereka  yang  sangat  puas  dengan  karya- karya  demokrasi  di  negeri  ini.  Diadopsi dari    I.  Lago-Peñas,  S.  Lago-Peñas  (2010, 441 – 453).
2. Kepercayaan  pada  politisi  adalah  pada skala  dari  0  sampai  10  di  mana  0  sesuai dengan mereka yang tidak percaya politisi sama  sekali  dan  10  bagi  mereka yang memiliki kepercayaan penuh.
Diadopsi dari I. Lago-Peñas, S. Lago-Peñas (2010). Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. : Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Definisi Pengukuran Kecurangan pajak Skala likert 5 poin Tingkat moral perpajakan Motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak Skala likert 5 poin Umur Umur responden Angka numerik (tahun) Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan tertinggi yang telah dicapai Kategori Jenis Kelamin Jenis kelamin responden Angka numerik (dummy: 0,1) Kepuasan terhadap demokrasi Tingkat kepuasan pada demokrasi Skala likert 5 poin Kepercayaan terhadap politisi Tingkat kepercayaan pada politisi Skala likert 5 poin Pendapatan Tingkat kepuasan pada pendapatan Kategori Self employment Kepemilikan pada usaha Angka numerik
(dummy: 0,1)

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis    regresi  berganda  dengan bantuan  software  SPSS.  Dengan  persamaan sebagai berikut : Persamaan 1
Keterangan: Z = Tax Morale = Konstanta = Koefisien regresi
= Gender
= Pendidikan = Usia X4 = Kewirausahaan X5 = Pendapatan X6 = Kepercayaan pada politisi X6 =  Kepuasan pada Politisi X7 = Error term
Persamaan 2 : Y = a + Z Y = Kecurangan pajak Z= Tax Morale
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan  tingkat  keyakinan  95%  dengan tingkat  signifikasi  alfa  (α)  sebesar  5%  dan degree  of freedom (df): n-k.  Jika t hitung <t tabel , Maka H 0 ditolak dan H a diterima. Sebaliknya, jika  t hitung >t tabel ,  Maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Responden
Dari  100  kuisioner  yang  disebarkan, jumlah kuisioner yang terkumpul dan diolah sebanyak  64  kuisioner.    Gambaran  umum responden  dapat  dilihat  pada  tabel    2 berikut:
Tabel 2. Identitas Responden JUMLAH PERSENTASE (%) JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 52 0.52 PEREMPUAN 48 0.48 JUMLAH 100 PENDIDIKAN SMA 17 0.17 S1 44 0.44 S2 2 0.02 LAINNYA 37 0.37 JUMLAH 100 PENGALAMAN KEUANGAN USAHA SENDIRI 54 0.54 KARYAWAN 46 0.46 JUMLAH 100 UMUR 20-25 17 0.17 26-30 28 0.28 31-40 27 0.27 41-45 13 0.13 ≥45 15 0.15
JUMLAH 100
Dari 100 responden yang berpartisipasi sebanyak  52    (52%)  orang  berjenis  kelamin laki-laki    dan  48  orang  wanita  (48%). Responden  dengan  tingkat  pendidikan  SMA 17 orang (17%), S1 sebanyak 44 orang (44%), S2 sebanyak 2 orang atau 2% dan pendidikan lainnya    37  orang  (37%).  Responden  yang memiliki  usaha  sendiri  yaitu  sebanyak    54 orang  (54%)  dan  sebagai  karyawan  46  orang (46%) yang berusia  20-25 tahun sebanyak 17 orang   (17%), 26-30 tahun sebanyak 28 orang (28%),  usia  31-40  tahun  sebanyak  27  orang (27%)  ,  usia  41-45  tahun  sebanyak  13  orang (13%)    dan  usia    >45  tahun  sebanyak  15 orang(15%).

## Hasil Analisis Regresi Berganda
Dalam  penelitian  ini,  hipotesis  diuji dengan  menggunakan  model  regresi  linier berganda  untuk  memperoleh  gambaran menyeluruh  mengenai  pengaruh  variabel kebijakan perpajakan,
Undang-undang perpajakan,  administrasi  perpajakan,  moral wajib  pajak,  risiko  deteksi,  dan  sanksi
administrasi  terhadap  variabel  perencanaan pajak  ( tax  planning ),  sehingga  didapatkan persamaan 1:
Keterangan: Z = Tax Morale
= Konstanta
= Koefisien regresi
= Gender
= Pendidikan
= Usia X4 = Kewirausahaan X5 = Pendapatan X6 = Kepercayaan pada politisi X6 =  Kepuasan pada Politisi = Error term
Dari  pengolahan  data  komputer  program SPSS, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Regressi 1
Y= 15,3 + 0,28X1+0,025X2 +0,077X3+1,2X4+0,7X5+0,3X6+1,3X7 Hasil Analisis Regressi 2 Hasil  analisis  regressi  2  dapat  dilihat  pada tabel berikut: Tabel 4. Hasil Pengujian Regressi 2 Y = a + Z
Y = Kecurangan pajak Z= Tax Morale Y= 37 - 0,315 Z
Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Pengujian hipotesis 1 H1a: Jenis  Kelamin  berpengaruh    terhadap moral pajak.
H1b: Usia  berpengaruh  positif  terhadap moral pajak.
H1c: Pendidikan berpengaruh terhadap moral pajak. Hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian hipotesis 1 Model Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error Gender .289 .753 .384 .702 Pendidikan .025 .379 .066 .948 Usia .077 .308 .249 .804
Hasil  pengujian  hipotesis  1  yang menyatakan  bahwa  faktor  demografi  yang terdiri  dari  jenis  kelamin,  pendidikan,  usia tidak  berpengaruh  terhadap  moral  pajak. Masing  masing  signifikansi  gender  0,702 dengan  t  statistik  0,384,  pendidikan  dengan tingkat signifikansi 0,948 dan t statistik 0,066. Usia  memiliki  tingkat  signifikansi  0,804 dengan t statistik 0,249. Semua variabel socio demografi  memiliki  sig  >  0,05  dan  nilai  t statistik  <  t  tabel  1,96  (  1  tailed).  Dapat disimpulkan bahawa hipotesis 1 ditolak yaitu
jenis  kelamin,  pendidikan  dan  usia  tidak berpengaruh terhadap moral pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung teori  yang  diajukan  Torgler  dan  Valev  (2010) bahwa  wanita  memiliki  tingkat  kepatuhan pajak  yang  tinggi  dan  mereka  cenderung menghindari risiko untuk melakukan kecurangan.  Usia  yang  matang  serta pendidikan  yang  makin  tinggi  juga  tidak menyebabkan moral pajak yang makin tinggi. Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  justru  pada usia  dan  pendidikan  yang  tinggi  wajib  pajak
lebih mengetahui cara-cara untuk melakukan penggelapan pajak.
Hasil Pengujian Hipotesis 2
H2 a: Pendapatan berpengaruh terhadap moral pajak.
H2b: Status wirausaha berpengaruh terhadap moral pajak.
Hasil pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 2 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Kewirausahaan 1.218 .818 .149 1.489 .140 Pendapatan .720 .461 .144 1.560 .122 Hasil pengujian hipotesis 2 yaitu status wirausaha  dan  jumlah  pendapatan  tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Pengaruh kewirausahaan terhadap moral pajak menunjukkan  nilai  t  statistik  sebesar  1,489 dan  sig  0,140.  Sedangkan  pendapatan memiliki  nilai  t  statistik  1,560  dan  sig  0,122. Kedua  variabel  ini  memiliki  nilai  t  statistik  < 1,96  dan  sig  >  0,05  yang  berarti  hipotesis ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  walaupun wajib  pajak  status  pekerjaannya  sebagai wirausaha  atau  karyawan  tidak  berpengaruh terhadap semangat membayar  pajak. Jumlah pendapatan  juga  tidak  berpengaruh  pada semangat untuk membayar pajak.
Walaupun hasil penelitian ini menolak teori yang dikemukakan
sebelumnya,  namun  analisis  menunjukkan bahwa  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  di wilayah Pekanbaru masih memiliki  semangat membayar pajak yang rendah.

## Hasil pengujian hipotesis 3
H3a: Kepuasan pada demokrasi berpengaruh terhadap moral pajak.
H3b: Kepercayaan  pada  politisi  berpengaruh terhadap moral pajak.
Hasil pengujian hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 3
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta Kepercayaan .301 .117 .255 2.583 .011 Kepuasan 1.312 .473 .270 2.773 .007
Hasil  pengujian  menunjukkan  variabel kepercayaan  pada  politik  dan  kepuasan dalam  berpolitik  memiliki  nilai  t  statistik 2,583  dan  2,773  serta  nilai    signifikansi  0,11 dan  0,007.  Hasil  pengujian  menunjukkan  t
statistik  >  1,96  dan  sig  <  0,05  yang  berarti hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan  pada  politisi  dan  kepuasan dalam  berpolitik  mendorong  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.  Hasil  pengujian  ini
mendukung  teori    Torgler  (2003)  yang diajukan bahwa sikap politik merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  semangat untuk  membayar  pajak.  Konsisten  juga dengan penelitian  Lago Penas (2010) bahwa sikap  politik  mempengaruhi  semangat  pajak wajib pajak.

## Hasil pengujian hipotesis 4
H4: Moral  pajak  berpengaruh  terhadap kecurangan pajak.
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 4
Hasil pengujian menunjukkan nilai t statistik - 2,036    >    1,96  dan  sig  0,044  <  0,05.  Dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengeruh terhadap  kecurangan  pajak.  Hasil  pengujian hipotesis 4 mendukung penelitian Torgler dan Schneider(2004)  yang  menyatakan  bahwa moral  pajak  mempengaruhi  perilaku  wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Faktor socio demografi  yaitu  umur,  jenis kelamin dan pendidikan tidak berpengaruh    terhadap moral  pajak  wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru.
2. Penghasilan  dan  status  pekerjaan  apakah sebagai  wirausaha  atau  karyawan  juga tidak  berpengaruh  terhadap  moral  wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru.
3. Kepercayaan dan kepuasan pada demokrasi dan politik berpengaruh terhadap  moral  pajak  wajib  pajak  orang pribadi di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi kepuasan dan kepercayaan pada
demokrasi  maka  akan  meningkatkan moral  pajak  atau  semangat  untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru.
4. Moral pajak berpengaruh terhadap perilaku  kecurangan  wajib  pajak  orang
pribadi di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi moral  pajak  maka  tingkat  kecurangan pajak semakin rendah.

## Keterbatasan dan saran
Penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan  diantaranya:  jumlah  sampel yang    masih  memiliki  jumlah  yang  masih kurang,  lingkup  penelitian  hanya  pada  satu wilayah  dengan  populasi  yang  terbatas, variabel  yang  digunakan  masih  terbatas sehingga penelitian ini tidak dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi  moral  pajak  dan  dan kecurangan  pajak.  Sehingga  saran  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian memperbanyak  sampel  dan  menggunakan wilayah  yang  lebih  luas  sehingga  hasil penelitian  lebih  dapat  digeneralisasi  dan penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel religiusitas serta variabel lain yang mempengaruhi kecurangan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm, J., Martinez-Vazquez, J., 2003. Institutions, Paradigms, and Tax
Evasion  in  Developing  and  Transition Countries.  In:  Martinez-Vazquez,  J., Alm,  J.  (Eds.), Public  Finance  in Developing  and  Transitional  Countries
– Essays  in  Honor  of  Richard  Bird. Edward  Elgar,  Cheltenham,  pp.  146 – 178.
Allingham, M. G., & Sandmo, A. 1972. Income Tax  Evasion:  A  Theoretical  Analysis .
Journal  of  Public  Economics ,  1,  323 – 338.
Andreoni, J., Erard, B., &  Feinstein, J. (1998). Tax  Compliance. Journal  of  Economic Literature , 36 , 818 – 860.
Cahyonowati, Nur (2011), Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI Volume 15 No. 2, Desember. Frey,  B.S.,  2002.  Direct  Democracy  for Transition  Economies. Paper  for  the Collegium  Budapest .  Institute  for Advanced Study. Frey,  B.  S.,  2003.  Direct  democracy  for Transition  Countries. Institute  for Empirical  Research  in  Economics Working  Paper  Series ,  No.  165,  July, Zurich. Friedman,  E.,  Johnson,  S.,  Kaufmann,  D., Zoido-Lobaton,  P.,  2000.  Dodging  the Grabbing  Hand:  the  Determinants  of Unofficial  Activity  in  69  Countries. Journal  of  Public  Economics 76  (3), 459 – 493.
I.  Lago-Peñas,  S.  Lago-Peñas  (2010)  The Determinants  of  Tax  Morale  in Comparative  Perspective:  Evidence from  European  Countries. European Journal of Political Economy 441 – 453.
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  and  Wahl,  I.  2008. Enforced Versus Voluntary Compliance: The  “ Slippery  S lope” Framework. Journal  of  Economic  Psychology, 29, 210-55.
Mustikasari  E  .2007.    Kajian  Empiris  tentang Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di Perusahaan  di  Perusahaan  Industri Pengolahan  di  Surabaya. SNA  X , Makassar.
Schneider,  F.  and  D.  Enste,  2000.  Shadow Economies  Around  the  World:  Size,
Causes and Consequences. IMF Working Paper WP/00/26 , pp. 1 – 56. Schimmelfenning,  F.,  Sedelmeier,  U.,  2004. Governance  by  Conditionality: EU  Rule
Transfer to the  Candidate Countries of
Central and  Eastern Europe. Journal  of European Public Policy 11 (4), 669 – 687. Torgler,  B.,  2003.  Tax  Morale  in  Transition
Countries. Post-Communist  Economies
15 (4), 357 – 381.
Torgler,  Benno,  2006.  The  Importance  of Faith:  Tax  Morale  and  Religiosity.
Journal  of  Economic  Behavior  and Organization 61,  81 – 109.Torgler,  B., 2007a.  Tax  Compliance  and  Tax Morale:  A  Theoretical  and  Empirical Analysis. Edward Elgar, UK, Cheltenham. Torgler, B., 2007b. Tax morale in Central and
Eastern European Countries. In: Hayoz, N.,  Hug,  S.  (Eds.),  Tax  Evasion,  Trust and State  Capacities. How Good Is  Tax Morale in Central and Eastern Europe? Peter Lang, Bern, pp. 155 – 186.
Torgler,  B.,  Garcia-Valiñas,  M.A.,  2007.  The Determinants  of  I ndividuals’ Attitudes Towards  Preventing  Environmental Damage. Ecological  Economics 63  (2 –
3), 536 – 552.
Torgler,  B.,  Schneider,  F.,  2007.  Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional  Quality:  A  Panel  Analysis. IZA  Discussion  Papers 2563.  Institute for the Study of Labor (IZA).
Torgler, B., Schneider, F., 2009. The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the  Shadow  Economy. Journal  of Economic Psychology 30 (2), 228 – 245. Torgler,  B.,  Schneider,  F.,  Schaltegger,  C.A.,
2010a.  The  impact  of  a  Bottom-up Approach  on  Tax  Morale  and  the Shadow  Economy. Public  Choice 144 (1 – 2), 293 – 321.
Torgler,  B.,  Schaffner,  M.,  Macintyre,  A.,
2010b.  Tax  Compliance,  Tax  Morale, and  Governance  Quality.  In:  Alm,  J., Martinez-Vazquez, J., Torgler, B. (Eds.),
Developing Alternative Frameworks for
Explaining  Tax  Compliance .  Routledge, London, pp. 56 – 73. Wiko. 2015. http://bisniskeuangan.kompas.com/re ad/2015/01/14/122832126/Realisasi.P ajak 2014.Terendah.dalam.25.Tahun.Terakh ir
www. Kemenkeu.go Id.