Amirullah, Umar Aris, Papang Sapari (2023) Penyelesaian Sengketa Penggunaan Nama Ormas yang Sama Melalui Pendekatan Yuridis, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PENYELESAIAN  SENGKETA  PENGGUNAAN  NAMA  ORMAS  YANG  SAMA MELALUI PENDEKATAN YURIDIS
Amirullah, Umar Aris, Papang Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: aminkarc789@gmail.com, umararis@iblam.ac.id, papangsapari@iblam.ac.id

## Abstrak
Organisasi  kemasyarakatan  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  pendapat  dan pikiran  bagi  anggota  masyarakat,  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  meningkatkan  keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif  guna  mewujudkan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  beroreintasi  kepada masyarakat  yang,  taqwa,  cerdas  adil  dan  sejahtera.  Dalam  bentuk  tatanan masyarakrat  dewasa  ini  yang  sudah  tidak  “ketat”  dalam  pola  hubungan  hirarkis, antara  lain  dengan  menguatnya  otonomisasi  pengelolaan  pemerintahan, menguatnya kemandirian masyarakat. Dalam praktik di lapangan ada nama Ormas yang  sama  yaitu  (Forkabi)  yang  bersengketa  yang  sengketanya  diselesaikan  oleh PTUN Jakarta Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengutamakan  data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  maupun  tersier.  Penelitian  ini  meliputi penelitian  mengenai  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  penggunaan  nama  organisasi kemasyarakatan  yang  sama.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan bahwa  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  penggunaan  nama  Ormas  yang  sama yaitu  melalui  Pengadilan,  dalam  hal  ini  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang berwenang menyelesaikan sengketa  pemakaian nama badan hukum perkumpulan yang  terdapat  persamaan  pada  pokoknya  antara  satu  perkumpulan  dengan perkumpulan  lainnya,  untuk  memastikan  apakah  terdapat  persamaan  pada kokoknya nama perkumpulan yang satu  dengan nama perkumpulan lainnya. Yang dimaksud  dengan  “persamaan  pada  pokoknyanya”  adalah  kemiripan  yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antaraunsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
Kata kunci: Nama Ormas Sama; Sengketa; Pendekatan Yuridis.

## Abstract
Community  organizations  are  a  means  to  channel  opinions  and  thoughts  for community  members,  and  have  a  very  important  role  in  increasing  active
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023
community participation in order to realize a life of society, nation, and state that is relevant to a society that is, devout, intelligent, just and prosperous. In the form of today's community order that is no longer "strict" in the pattern of hierarchical relations,  among  others,  by  strengthening  the  autonomy  of  government management, strengthening community independence. In practice in the field, there is the same name of the CSO, namely (Forkabi) whose dispute is resolved by the Jakarta PTUN Number: 168 / G / 2021 / PTUN. JKT. The research method used is the normative juridical method, which is research that prioritizes literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be primary, secondary or  tertiary  legal  material.  This  research  includes  research  on  positive  legal provisions  in  force  in  Indonesia  relating  to  dispute  resolution  using  the  same community  organization  name.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  author concludes that the dispute resolution mechanism for using the same name of CSOs is through the Court, in this case the State Administrative Court which is authorized to resolve disputes over the use of the name of the legal entity of the association where  there  are  similarities  in  essence  between  one  association  and  another,  to ascertain  whether  there  are  similarities  in  the  name  of  one  association  with  the name  of  another  association.  What  is  meant  by  "similarity  in  essence"  is  the similarity  caused  by  the  presence  of  dominant  elements  between  one  Brand  and another Brand so as to give the impression of similarity, both regarding the form, way of placement, way of writing or combination between elements, as well as the similarity of speech sounds, contained in the Brand.

## Keywords: The Name of The Mass Organization Is The Same; Dispute; Juridical
Approach.

## Pendahuluan
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah bentuk komitmen dari Negara dalam merealisasikan  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  yang  dijamin  di  dalam  Konstitusi (Wardani,  2019).  Ormas  membawa  harapan  negara  agar  Ormas  dapat  menjadi  wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.
Organisasi kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran  bagi  anggota  masyarakat,  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan  keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif  guna  mewujudkan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  beroreintasi  kepada  masyarakat  yang, taqwa,  cerdas  adil  dan  sejahtera.  Dalam  bentuk  tatanan  masyarakrat  dewasa  ini  yang sudah  tidak  “ketat”  dalam  pola  hubungan  hirarkis,  antara  lain  dengan  menguatnya otonomisasi pengelolaan pemerintahan, menguatnya kemandirian masyarakat.
Pendirian  organisasi  masyarakat  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dalam berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945  menyebutkan  bahwa  “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan, pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada saat  ini  undang-undang  yang  dijadikan  instrumen  pengaturan  Organisasi  masyarakat adalah UU No. 8 Tahun 1985 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Herdiansah, 2016).
Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi masyarakat dalam undang-undang ini adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kegiatan,  profesi,  fungsi,  agama  dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam  rangka  mencapai  Tujuan  Nasional  dalam  wadah  Negara  kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila”.  Ini  kemudian  dalam  aturan  pelaksanaannya dijabarkan  melalui  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang  mengatur  secara  detail  keberadaan  organisasi  kemasyaraktan  di  Indonesia (Ariyanto, 2015).
Dilihat  dari  fungsinya  ormas  berperan  sebagai  penghubung  dan  pengimbang kekuatan  rakyat  berhadapan  dengan  negara,  sekaligus  Ormas  memberikan  kontribusi positif.  Ormas  seharusnya  dapat  menjadi  mitra  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  Ormas  dalam  konteks kehidupan  sosial  politik  juga  turut  andil  dalam  menjadi  stabilitas  ketertiban  dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa (Herdiansah, 2016). Berdasarkan hal diatas, peranan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan,  sebagai  sebuah  negara  hukum  yang  demokratis  pengakuan terhadap  Ormas  menjadi  sangat  penting  karena  sifat  Ormas  yang  membawa  suara, aspirasi  dan  sekaligus  kontrol  masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan  terhadap pemerintah.
Pada  dasarnya  pemerintah  mengakui  eksistensi  Ormas  dalam  penyelenggaraan negara  yang  demokratis  sebagai  wujud  dari  penghormatan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  berserikat  dan  berkumpul,  bahkan  di  saat  tertentu  Pemerintah  merasa  perlu memberikan  tindakan  tegas  kepada  Ormas  yang  melakukan  tindakan  anarkis  dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain (Santoso & Harefa, 2015). Untuk itu, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas.
Salah  satu  bentuk  pengakuan  terhadap  Ormas  adalah  lahirnya  Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Ormas).  UU  Ormas  ini  dibentuk  adalah  sebagai  respon  terhadap  kompleksitas  dan dinamika  perkembangan  Ormas,  sehingga  memerlukan  paying  hukum  yang  lebih komprehensif.
Namun  dalam  perkembangannya  Pemerintah  memperbarui  aturan  tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 tahun  2017  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang
Organisasi  Kemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  dengan  PERPPU  Ormas)  yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Organisasi  Kemasyarakatan.  (Selanjutnya  disebut  UU  Ormas  baru) (Gaol, 2018).
Dalam  penjelasannya,  menyebutkan  bahwa  salah  satu  ciri  penting  dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya.  Anggota  masyarakat  warga  negara  Republik  Indonesia  bebas  untuk membentuk,  memilih,  dan  bergabung  dalam  Organisasi  Kemasyarakatan  yang dikehendaki  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  atas  dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi Kemasyarakatan juga dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  ini,  yaitu  kesamaan  kegiatan,  profesi, fungsi,  agama,  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Organisasi  atau perhimpunan  yang  dibentuk  secara  sukarela  oleh  anggota  masyarakat  warganegara Republik  Indonesia  yang  keanggotaannya  terdiri  dari  warganegara  Republik  Indonesia dan  warganegara  asing,  termasuk  dalam  pengertian  organisasi  kemasyarakatan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal ini, dan  oleh  karenanya  tunduk  kepada  ketentuan- ketentuan undang-undang ini (Halili, 2009).
Ormas berupa badan hukum yang pada mulanya didirikan oleh sekumpulan orang yang didasarkan kesamaan idealisme untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan termasuk juga hobbi, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya, seiring dengan berjalannya waktu  terjadi  dinamika,  bahkan  terjadi  perpecahan  perkumpulan  dengan  mendirikan perkumpulan  baru  yang  sejenis,  sehingga  berpotensi  nama  badan  hukum  perkumpulan yang baru tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan lama.
Lahir  dan  munculnya  perkumpulan  baru  yang  sejenis  ini,  akan  memunculkan lahirnya  sengketa  nama  badan  hukum  perkumpulan  yang  terdapat  persamaan  pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya yang sampai berujung sebagai sengketa dan harus diselesaikan di Pengadilan, seperti yang penulis contohkan dalam penelitian ini. Penulis memberikan contoh kasus 2 (dua) ormas yang bersengketa disebabkan  karena  nama  yang  sama  yaitu  “Ormas  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (FORKABI)” yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT.
Sebagai  Penggugat  adalah  Ormas  Forkabi  yang  Ketua  Umumnya  Mohammad Ihsan,  S.H.,  dengan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Perkumpulan Forum  Komunikasi  Anak  Betawi  (FORKABI)  Nomor  14,  tanggal  18  Mei  2021  yang dibuat di hadapan H.  Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang  menggugat:  1)  Menteri  Hukum  dan  HAM;  2)  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (FORKABI),  yang  berkedudukan  Ormas  berupa  badan  hukum  yang  pada  mulanya didirikan  oleh  sekumpulan  orang  yang  didasarkan  kesamaan  idealisme  untuk
mewujudkan  kesamaan  maksud  dan  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan termasuk juga hobbi, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya, seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika, bahkan terjadi perpecahan perkumpulan dengan mendirikan perkumpulan baru yang sejenis, sehingga berpotensi nama badan hukum perkumpulan yang baru tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan lama.
Lahir  dan  munculnya  perkumpulan  baru  yang  sejenis  ini,  akan  memunculkan lahirnya  sengketa  nama  badan  hukum  perkumpulan  yang  terdapat  persamaan  pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya yang sampai berujung sebagai sengketa dan harus diselesaikan di Pengadilan, seperti yang penulis contohkan dalam penelitian ini. Penulis memberikan contoh kasus 2 (dua) ormas yang bersengketa disebabkan  karena  nama  yang  sama  yaitu  “Ormas  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (FORKABI)”. yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT.
Sebagai  Penggugat  adalah  Ormas  Forkabi  yang  Ketua  Umumnya  Mohammad Ihsan,  S.H.,  dengan  Akta  Pernyataan  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Perkumpulan Forum  Komunikasi  Anak  Betawi  (FORKABI)  Nomor  14,  tanggal  18  Mei  2021  yang dibuat di hadapan H.  Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang menggugat : 1) Menteri Hukum dan HAM ; 2)  Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI),  yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal  28  April  2021  yang  dibuat  oleh  Notaris  Suwanda.  S.H.,  M.Kn.  dan  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0005955.AH.01.07. Tahun 2021 tertanggal 06 Mei 2021.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menetapkan:  Menolak  permohonan  penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara  objek sengketa yang dimohonkan Penggugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.  Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah; 1) Bagaimana kedudukan hukum Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan?  2)  Bagaimana  mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan nama Ormas yang sama sebagaimana dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 168/ G / 2021 / PTUN.JKT?

## Metode Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki,  menyatakan  bahwa:  “Penelitian  hukum  adalah  suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2013). Metode penelitian hukum  merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian (Muhammad & Niaga, 2004). Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Hanitijo, 2000). Penelitian ini meliputi
penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa penggunaan nama organisasi kemasyarakatan yang sama.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan  Hukum  Ormas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
1. Jaminan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
Sesuai  dengan  konsepsi  negara  hukum  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, bahwa  ciri  mutlak  suatu  negara  hukum  atau  rechtstaat  adalah  adanya  jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia  ini  yang  paling  mendasar  dapat  dilihat  dalam  Undang-undang  dasar  suatu negara. Jaminan pengakuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya. Oleh karenanya, hak asasi manusia merupakan  materi  inti  dari  naskah  undang-undang  dasar  negara  modern (Asshiddiqie, 2006).
Di negara-negara demokrasi, upaya membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  sudah  lama  ditinggalkan,  bahkan  pemerintah  membuat kebijakan yang memberi legitimasi, peran yang luas dan dukungan nyata seperti alokasi dana kepada Ormas, dengan tidak melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya, sehingga dapat berfungsi sebagai kekuatan kontrol yang kritis, kuat dan sehat bagi tegaknya demokrasi.
Teori  Hak  Asasi  Manusia  menurut  aliran  atau  pemikiran  John  Locke,  yang menyatakan  bahwa  manusia  terlahir  dengan  hak-hak  alamiah,  yang  tidak  dapat dilepaskan  atau  diserahkan  kepada  masyarakat  atau  penguasa/pemerintah  kecuali  atas perjanjian. Hak-hak alamiah tersebut adalah life atau hak untuk hidup, liberte atau hak kebebasan, dan estate atau hak-hak untuk memiliki sesuatu.
Hak-hak  tersebut  telah  tercakup  dalam  UUD  NRI  1945  hasil  amandemen  yang lebih  menjamin  perlindungan  HAM  warga  negara  Indonesia.  Salah  satu  HAM  yang dijamin oleh UUD NRI 1945 ialah kebebasan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan:  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun dalam perubahan UUD NRI 1945 tidak menyentuh Pasal  28,  tetapi  mengadopsi  norma  baru  dalam  Pasal  28E  ayat  (3),  karena  Pasal  28 dianggap tidak mengandung jaminan HAM yang seharusnya menjadi muatan konstitusi Negara demokrasi.
Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah  satu  HAM  yang  menjadi  hak  konstitusi,  dan  yang  menjadi  kewajiban  negara terutama  pemerintah  untuk  melindungi,  menghormati,  memajukan  dan  memenuhinya (Asshiddiqie, 2005).

## B. Organisasi Kemasyarakatan Dalam Negara Hukum dan Negara Demokrasi
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  ingin  berinteraksi  dalam  suatu  pergaulan komunitas (zoon politicon), dalam pranata terkecil komunitas itu disebut keluarga, yakni sebuah  sistem  organisasi  dimana  ada  kepala  (pemimpin)  dan  anggota  keluarga,  juga disana  berjalan  aturan-aturan  yang  berlaku  untuk  keluarga  tersebut.  Demikian  pula organisasi  adalah  pembagian  tugas  dan  petugas,  yang  pada  intinya  persekutuan  dari beberapa  orang,  agar  hubungan  kerja  dalam  organisasi  berjalan  dengan  baik  maka dibentuk  dan  disepakatilah  sejumlah  aturan  main  yang  hendak  dipatuhi  oleh  segenap organ organisasi.
Bagi setiap orang yang bergelut dalam organisasi kemasyarakatan salah satu sikap yang harus dimiliki adalah “kesetiaan” untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama,  misalnya  dalam  bentuk  Anggaran  Dasar,  Anggaran  Rumah  Tangga. Berorganisasi sangat penting peranannya dalam mendewasakan pola pikir dan perilaku disamping mengembangkan pergaulan (jaringan) setiap orang dalam menerima tanggung jawab,  memimpin  dan  dipimpin  orang  lain,  melatih  diri  terhadap  aturan  main (mekanisme), dan banyak manfaat lain-lain yang bisa didapatkan dari berorganisasi.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk  organisasi  yang  sifat  dan  strukturnya  teratur,  biasanya  mulai  dari  tingkat tertinggi/pusat  sampai  tingkat  terendah/pimpinan  di  tingkat  daerah  atau  bahkan  rukun warga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan (Manulang, 2005).
Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok  orang  tertentu  dengan  latar  dasar  ideologi  (cita-cita)  yang  sama (Badudu  & Zain, 1994). Menurut James D. Mooney yang dikutip M. Manulang mengatakan bahwa organisasi  adalah  bentuk  setiap  perserikatan  manusia  untuk  mencapai  suatu  tujuan bersama”(Manulang,  2005).  Selanjutnya,  Chester  I.  Barnard,  memberikan  pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Lebih  lanjut  ada  tiga  ciri  dari  suatu  organisasi,  yaitu;  1)  Adanya  sekelompok orang.  2)  Antar  hubungan  yang  terjadi  dalam  suatu  kerjasama  yang  harmonis;  3) Kerjasama  didasarkan  atas  hak,  kewajiban  atau  tanggung  jawab  masing-masing  orang untuk mencapai tujuan.
Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya  persatuan, dalam  kerangka  mempertahankan  keutuhan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa  itu  organisasi  dengan  melihat  dari  sisi  hakikat  organisasi,  yaitu  bahwa  organisasi dapat ditunjau dari tiga sudut pandang, yaitu  (Siagian, 1978): 1) Organisasi dipandang sebagai  wadah;  2)  Organisasi  dapat  dipandang  sebagai  proses;  3)  Organisasi  sebagai kumpulan orang.
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah  organisasi  adalah merupakan  tempat  dan  tempat  itu  dibentuk  oleh  para  pemrakarsa  organisasi  yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu
berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi  dan  ideologi  itu  kemudian  menetapkan  tujuan  yang  sama,  terbentuk  secara terstruktur  dari  mulai  pimpinan  tertinggi  sampai  terendah,  serta  menetapkan  arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.
Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1)  Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu; 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan; 3)  Mempunyai  landasan  hukum  internal  organisasi,  sebagai  aturan  main  menjalankan organisasi  yang  disebut  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (Ad/ART) organisasi;  4)  Adanya  kepengurusan  organisasi.  Organiasasi  yang  baik  mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description); 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan  misi  guna  mencapai  tujuan  organisasi;  6)  Mempunyai  sistim  kaderisasi  dan regenerasi  yang  jelas,  yang  berlandaskan  pada  aspek  moralitas,  loyalitas,  integritas, tanggung jawab, dan prestasi.
Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan  “kemasyarakatan”  berasal  dari  kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “kemasyarakatan”  adalah  hal-hal  yang menyangkut masyarakat.  Sejalan dengan itu,yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah  manusia  dalam  arti  seluas-luasnya  dan  terikat  oleh  suatu  kebudayaan  yang mereka  anggap  sama;  sedangkan  kata  “kemasyarakatan”  diartikan  sebagai  perihal (mengenai) masyarakat.
Pengertian  “organisasi  kemasyarakatan”  dapat  dengan  menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti  Organisasi  kemasyarakatan adalah  sekelompok  orang,  yang  mempunyai  visi, misi, ideology,  dan  tujuan  yang  sama,  mempunyai  anggota  yang  jelas,  mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing- masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal  kemasyarakatan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.
Sesuai  dengan  ciri  organisasi  kemasyarakatan  di  atas,  maka  organisasi kemasyarakatan  bisa  beragam  macamnya,  tetapi  secara  umum  dapat  dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu;
1. Organisasi kemasyarakat yang bergerak dalam satu bidang kekhususan.
Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi  profesi  seperti,  Persatuan  Advokad  Indonesia  (Peradin),  Asosiasi  Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI),  Asosiasi  Pedagang  Pasar  Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain.
2. Organisasi  kemasyarakatan  yang  bergerak  dan/atau  mempunyai  kegiatan  bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti; Muhammadiyah, PBNU, Persis, PUI,  HKBP,  dan  lain-lain  dimana  dalam  praktriknya  selain  organisasi keagamaan/dakwah,  juga  bergerak  dalam  bidang  kemasyarakatan  lainnya  seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.
Ormas di daftar dan terdaftar di dalam pemerintahan yaitu di Direktorat Kesatuan dan  Politik  Bangsa,  Kementerian  Hukum  dan  hak  Asasi  Manusia,  dan  Kementerian Dalam Negeri. Sasaran pokok peranan ormas adalah memberikan pendidikan pemantapan kesadaran  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara;  Peranan  aktif  dalam pembangunan  masyaraka,  sarana  untuk  berserikat/berorganisasi,saran  penyaluran aspirasi dalam pembangunan nasional.
Ormas  sebagai  wadah  pembinaan  dan  pengembangan  anggotanya  merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan.  Agar mudah dikontrol oleh  Pemerintah  maka  ormas  berhimpun  dalam  satu  wadah  pembinaan  dan pengembangan yang sejenis.

## 3. Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat
Kehadiran  organisasi  kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disingkat  Ormas, ditengah-tengah  masyarakat  merupakan  wujud  dari  ekspresi  masyarakat  untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E  ayat  (3)  menegaskan  bahwa:  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa: Dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Selain  untuk  menegakkan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam konstitusi di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,  disebutkan  beberapa  tujuan  terbentuknya  ormas  secara  umum  yaitu antara lain ormas bertujuan untuk: 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai,  moral,  etika,  dan  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat;  5)  Melestarikan  sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6)  Mengembangkan  kesetiakawanan  sosial,  gotong royong,  dan  toleransi  dalam  kehidupan  bermasyarakat;  7)  Menjaga,memelihara,dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;dan 8) Mewujudkan tujuan negara.
Selain itu juga, tujuan suatu organisasi masyarakat sudah tentu berkaitan dengan hak  dan  kewajiban  suatu  organisasi  masyarakat  itu  sendiri.  Hak  dan  Kewajiban  yang harus dijalankan oleh suatu ormas tidak boleh bertentangan dengan yang ada di dalam Pasal  20  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Pasal 20 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh suatu organisasi  masyarakat  yaitu  antara  lain:  1)  mengaturdan  mengurus  rumah  tangga organisasi  secara  mandiri  dan  terbuka;  2)  memperoleh  hak  atas  kekayaan  intelektual untuk nama dan lambing ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3)  memperjuangkan  cita-cita  dan  tujuan  organisasi;  4)  melaksanakan  kegiatan  untuk mencapai tujuan organisasi; 5) mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan  kegiatan,  dan  6)  melakukan  kerjasama  dengan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, swasta,  ormas  lain,  dan  pihak  lain  dalam  rangka  pengembangan  dan  keberlanjutan organisasi.
Sedangkan  untuk  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  suatu  organisasi masyarakat terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu antara lain; 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan  organisasi;  2)  menjaga  persatuan  dan  keastuan  bangsa  serta  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) memelihara nilai agama, budaya,moral,etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; 4) menjaga  ketertiban  umum dan  terciptanya  kedamaian  dalam  masyarakat;  5)  melakukan  pengelolaan  keuangan secara transparan dan akuntabel; dan 6) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

## 4. Pendirian Organisasi Kemasyarakatan
Pendirian  ormas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu  tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa: Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau  lebih,  kecuali  ormas  yang  berbadan  hukum  yayasan.  Pendirian  ormas  sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  disebutkan  bahwa  ormas  dapat  berbentuk  badan hukum dan tidak berbadan hukum.
Untuk  ormas  yang  berbadan  hukum  pendiriannya  dijelaskan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  sedangkan  untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  melalui  cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  33  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pendaftaran  Organisasi  Kemasyarakatan  di Lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah,  melalui  prosedur pendaftaran  untuk  mendapatkan  surat  keterangan  terdaftar  terlebih  dahulu (Ariyanto, 2015).
Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga Indonesia asli dan  juga  warga  negara  asing.  Di  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang
diperbolehkan  oleh  pemerintah.  Di  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga indonesia asli.
Untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah Indonsia sesuai bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  17 Tahun  2013  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan,  yang  dinyatakan bahwa  “ormas  yang  didirikan  oleh  warga  negara  asing  dapat  melakukan  kegiatan  di wilayah Indonesia”.
Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat  di  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan bahwa: Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1) badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; 2) badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau 3) badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Untuk  tata  cara  pendirian  ormas  yang  didirikan  oleh  warga  negara  asing  wajib mendapatkan  izin  Pemerintah  sebagaimna  yang  tertulis  di  dalam  Pasal  44  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  yang dinyatakan bahwa; Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.

## 5. Logo  Organisasi  Kemasyarakatan  Sebaiknya  Terdaftar  Sebagai  Hak  Merek Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  (UU  MIG),  merek  dijelaskan  sebagai  berikut:  “Merek  adalah tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”.
Hanya  ada  dua  pilihan  untuk  melindungi  logo  tersebut.  Pertama,  hanya didaftarkan sebagai hak merek. Jika logo yang dibuat ingin digunakan sebagai identitas atau pengenal dalam bisnis, maka logo tersebut sangat tepat jika didaftarkan sebagai hak merek.  Kedua,  hanya  dicatatkan  sebagai  hak  cipta.  Jika  logo  dibuat  sebagai  seni  atau gambar yang hanya difungsikan untuk dinikmati keindahan atau estetikanya, maka logo tersebut cukup dicatatkan sebagai hak cipta.
C. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penggunaan  Nama  Ormas  Yang  Sama Sebagaimana Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 168/ G / 2021 / PTUN.JKT
1. Keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan.
Perkumpulan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari dan oleh Menteri Hukum dan H.A.M. dalam melaksanakan kegiatanya baik di dalam maupun di  luar  pengadilan  bertindak  diwakili  secara  sah  oleh  Pengurusnya  yang  SAH  untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengikat perkumpulan sebagai badan hukum. Nama Perkumpulan adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perkumpulan untuk  membedakan  dengan  perkumpulan  yang  lain.  Permohonan  pengesahan  Badan Hukum  perkumpulan  harus  didahului  dengan  pengajuan  nama  perkumpulan  (Pasal  2 Permenkumham 3/2016).
Nama perkumpulan yang telah disiapkan kemudian ditulis dalam kolom “nsms perkumpulan yang diinginkan,” sedangkan apabila ada, singkatan ditulis dalam kolom “singkatan  perkumpulan  yang  diinginkan.”  {panduan.ahu.go.id,;  Bukti  Pesan  Nama} Dimana  singkatan  nama  perkumpulan  dapat  berupa  singkatan  yang  terdiri  atas  huruf depan  Nama  Perkumpulan  atau  singkatan  yang  merupakan  akronim  dari  Nama Perkumpulan (Herdiansah, 2016).

## 2. Penyelesaian Sengketa Penggunaan Nama Ormas Yang Sama
Pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  pemakaian  nama  badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya Apabila terjadi atau terdapat suatu nama perkumpulan satu dengan  nama  perkumpulan  lain  terdapat  persamaan  pada  pokoknyua  antara  satu Perkumpulan  dengan  perkumpulan  lainnya,  maka  pengaturan  hukum  dalam  Pasal  59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas harus dicermati secara seksama. Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas pada pokoknya menyatakan “Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau Partai Politik.”.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan Penjelasan Pasal  5  Ayat  (1)  Sub  huruf  b  PP  No.  43  Tahun  2011  tersebut,  dihubungkan  dengan Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas serta dikaitkan juga dengan Permenkumham 3/2016, nama perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan nama perkumpulan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) sub huruf c UU Ormas, menurut Penulis, dapat dimaknai bahwa “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknyanya dengan nama  perkumpulan  lain”  adalah  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur-unsur yang menonjol antara nama perkumpulan yang satu dengan nama perkumpulan yang lain yang dapat menimbulan kesan adanya  persamaan mengenai cra penulisan atau persamaan bunyi  ucapan  yang  terdapat  dalam  nama  perkumpulan  yang  satu  dengan  nama perkumpulan yang lainnya, walaupun anggotanya sama (Nadia, 2019) .

## Kesimpulan
Kedudukan hukum Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  yaitu  Untuk  ormas  yang  berbadan  hukum pendiriannya  dijelaskan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Organisasi  Kemasyarakatan  sedangkan  untuk  ormas  yang  tidak  berbadan  hukum pendiriannya  dijelaskan  di  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pendaftaran  Organisasi  Kemasyarakatan  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 48 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  bahwa  dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  penggunaan  nama  Ormas  yang  sama  yaitu melalui  Pengadilan,  dalam  hal  ini  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berwenang menyelesaikan  sengketa  pemakaian  nama  badan  hukum  perkumpulan  yang  terdapat persamaan pada pokoknya antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, untuk memastikan  apakah  terdapat  persamaan  pada  kokoknya  nama  perkumpulan  yang  satu dengan nama perkumpulan lainnya.
Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknyanya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain  sehingga  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antaraunsur,  maupun  persamaan  bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 168/ G  /  2021  /  PTUN.JKT.  menetapkan:  1)  Menolak  permohonan  penundaan  pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat; 2)  Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

## BIBLIOGRAPHY
Ariyanto,  B.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan. Perspektif Hukum , 147–165.
Asshiddiqie,  J.  (2005).  Kemerdekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Politik  dan Mahkamah Konstitusi. (No Title) .
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II .
Badudu,  Y.,  &  Zain,  S.  M.  (1994). Kamus  umum  bahasa  Indonesia .  Pustaka  Sinar Harapan.
Gaol, S. L. (2018). PERKEMBANGAN RUANG LINGKUP PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 21/PUU-XII/2014. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA , 7 (2).
Halili, O. (2009). Tantangan kontemporer organisasi masyarakat sipil dalam gerakan hak asasi manusia. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 6 (1).
Hanitijo, R. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi , 1 (1), 49–67.
Manulang, M. (2005). Dasar-Dasar Manajemen Yogyakarta . Gajah Mada Univ. Press.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Muhammad, A., & Niaga, H. P. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti .
Nadia, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi  dalam  Pengadilan  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan . academia.
Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (1), 1– 20.
Siagian, S. P. (1978). Filsafat administrasi . Gunung Agung.
Wardani, A. K. (2019). ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  HIZBUT  TAHRIR  INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF NEGARA  HUKUM  YANG  BEBAS  BERSERIKAT. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi , 9 (1), 1–15.

## Copyright holder:
Heppi Syofy (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: