## PENDAHULUAN
Penyusunan  basis  data  spasial  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) bertujuan untuk memberikan informasi dengan cara membangun infrastruktur sistem database spasial berbasis SIG yang dapat digunakan sebagai database untuk masa akan datang. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan  Kepala  Badan  Infomasi  Geospasial  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Spesifikasi  Teknis Penyajian Peta Desa, spesifikasi penyajian peta desa disusun dengan maksud memberikan panduan dan acuan  kepada  Kementerian/Lembaga/  Pemerintah  Daerah  dalam  tahapan  penyajian  pembuatan  Peta Desa. Peta Desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetilan informasi tingkat desa. Pembuatan peta desa dilaksanakan  dengan  memperhatikan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kemudian dengan  peninjauan  spesifiksi  secara  berkala  (Arnanda et  al., 2019).  Pengolahan  peta  dengan  SIG merupakan  hal  umum  untuk  pemetaan.  Sentosa  (2011) dalam Ainunsia  (2020)  menyebutkan  bahwa SIG memungkinkan pengguna untuk menampilkan data spasial dengan format yang sesuai dan sebagai hasilnya  interpretasi  data  spasial  menjadi  lebih  mudah  untuk  dipahami,  dimana  atribut  disimpan sebagai  database relasional  yang  bisa  diimpor  ke  model  tata ruang dan mengefeisiensikan waktu dan biaya dalam pembuatan topografi (Istiqlal et al., 2020).
Adanya permintaan akan database spasial berbasis desa ataupun kelurahan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap pembangunan, namun penyediaan database spasial tidak akurat dan belum bisa terpenuhi (Kusdarjito et al ., 2015). Maka pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan  Melai  Kecamatan  Murhum  Kota  Baubau  mengadopsi  Peraturan  Kepala  Badan  Infomasi Geospasial (BIG) Nomor 3 Tahun 2016 untuk pembuatan database spasial berbasis kelurahan dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini ditempuh untuk penyiapan data spasial dan tekstual

## Pembuatan Basis Data Spasial Desa Perkotaan (Urban Village) Melalui Partispasi Masyarakat
Jamal Harimudin 1 , Alfirman 1* , Fitriani 1*
1 Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Halu Oleo Jl. HEA Mokodompit Anduonohu Kota Kendari 93232 Sulawesi Tenggara *E-mail : fitrianihuni@uho.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i1.14097 Article Submitted : March 19 th , 2022; Accepted : September 7 th , 2022

## Abstrak
Peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  aparat  desa  dalam  memahami  dan  pengelolaan  basis  data spasial  di  kelurahan  menjadi  bagian  penting  dalam  program  satu  peta.  Tujuan  pengabdian  adalah  (1) mengetahui batas administasi Kelurahan Melai Kecamatan Murhum; (2) mempunyai pemahaman tentang basis data spasial berbasis partispatif untuk obyek wisata Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum. Metode yang digunakan yaitu  berbasis partisipatif. Hasil dari pengadian ini  yaitu peserta mampu menentukan batas kelurahan dan peserta menunjukkan obyek wisata Kelurahan Melai kemudian menghasilkan yang dihasilkan dari rembuk bersama.
Kata Kunci : basis data, spasial, partisipatif, obyek, desa

## Abstract
Increasing the knowledge and capacity of village officials in understanding and managing spatial data bases in the urban village is an important part of the one map program. The purpose of the service is (1) knowing the  administrative  boundaries  of  Melai  Village,  Murhum  District;  (2)  have  an  understanding  of participatory-based  spatial  databases  for  tourism  objects  in  Melai  Urban  Village,  Murhum  District.  The method used is participatory based. The results of this trial are that participants are able to determine the boundaries of the urban village and the participants show the Melai Urban Village tourism object and then produce the results from the joint consultation.
Key Words : data base, spatial, participatory, object, village
secara  partisipatif  yang  sudah  disederhanakan  dan  akan  memudahkan  bagi  petugas  pengumpul  data fisik  dalam  penggunaan  peta  kerja.  Sehingga  dapat  diketahui  bentuk  partisipasi  masyarakat  terkait penyiapan  dan  penyusunan  database  geospasial  berbasis  kelurahan,  dan  masyarakat  juga  dapat memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  ditemukan  pada  proses  penyusunan  (Wicaksono  & Hidayah, 2022).
Basis data spasial pada Kelurahan Melai belum tersedia baik itu untuk batas RW dan batas RT  berserta  dengan  database  untuk  obyek  wisata.  Database  spasial  ini  dianggap  penting  untuk kelurahan  karena  sejalan  dengan  program  nasional  berkaitan  dengan  penyediaan big  data dan pemberian informasi tentang batas daerah yang memiliki fungsi untuk menertibkan batas administasi, kepastian  hukum  untuk  meminimalisir  konflik  batas,  perhitungan  fiscal  daerah,  dan  inventarisasi potensi  daerah  (Lestari et  al .,  2020;  Budisusanto et  al .,  2014).  Pemetaan  batas  RT  pun  dapat dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  sebaran  bencana,  sebagai  data  pendukung  untuk perencanaan dan pembangunan (Zarodi et al., 2019). Pemetaan batas RT secara partisipatif juga telah dilakukan oleh Afdhalia et al (2020), sedangkan pemetaan potensi desa telah dilakukan oleh Hapsari et al (2014). Penentuan batas administrasi secara partisipatif dapat membantu dalam penyusunan dan penyediaan database.
Program  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  data  tingkat  kelurahan sebagai  salah  satu  langkah  untuk  mempermudah  pembacaan  pembangunan  daerah.  Tujuan  dari pengabdian  ini  yaitu  (1)  Mengetahui  batas  administasi  Kelurahan  Melai  Kecamatan  Murhum;  (2) Mempunyai pemahaman tentang database spasial berbasis partispatif untuk obyek wisata Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum.

## METODE Lokasi dan Partisipasi Kegiatan
Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Melai  Kecamatan  Murhum  yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Betoambari dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006. Kelurahan Melai merupakan kelurahan dengan wilayah terkecil yaitu 0,42 km 2 di Kecamatan Murhum, dengan memiliki 3 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun  Tetangga  (RT).  Dengan  adanya  pemekaran  wilayah  maka  pihak  kelurahan  dituntut  untuk melakukan upaya dalam mengenali dan mengetahui batas administrasi (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tatap muka dan praktek pemetaan partisipatif  menggunakan  alat  bantu  Sistem  Informasi  Geografis.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  di Kantor Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum pada hari Selasa 21 Desember 2020, pukul 10.00 – 15.00 WITA. Pertemuan tatap muka ini dihadiri 13 orang yang terdiri dari Ketua Kelurahan Melai, perwakilan RW 03, perwakilan RT 01/RW 01, perwakilan RT 02/RW 03, perwakilan RT 02/RW 02, perwakilan RW 01, akademisi. Hal ini diharapkan para perwakilan dapat berperan aktif sehingga terjadi diskusi untuk menunjukkan batas-batas administrasi Kelurahan Melai baik batas RT maupun RW. Pelibatan aparat desa bertujuan untuk untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf desa (Koto, 2017; Putri et al , 2017).
Delineasi  batas  wilayah  administrasi  secara  jelas  dengan  cara  partisipatif  dapat  mendukung pelaksanaan  Perpres  9/2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  serta  mengurangi konflik  penguasaan  lahan.  Kepastian  batas  administrasi  pula  akan  diketahui  semua  potensi  sebagai modal pembangunan. Pemerintah kelurahan dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, khususnya pada Kelurahan Melai Kecamatan Murhum.
Metode  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penataan  batas  administrasi  dan potensi  wisata  pada  wilayah  Kelurahan  Melai  Kecamatan  Murhum  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa data/alat bantu dan peralatan antara lain, yaitu:
1. Foto Udara (Rekaman Tanggal 5 Maret 2021) Kelurahan Melai Kecamatan Murhum
2. Peta Kelurahan Melai dengan skala 1: 4.000
3. Dokumen Kelurahan Melai tentang batas desa
4. Dokumentasi kegiatan
Proses  pelaksanaan  dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini  melalui  beberapa  tahapan, diantaranya; kerjasama pembuatan undangan antara tim pengabdian masyarakat dengan kelurahan yang akan disebarkan ke pihak RT dan RW pada Kelurahan Melai. Hal ini bertujuan memberikan informasi untuk  pelaksanaan  FGD  sebagai  bagian  dari  partisipatif  masyarakat  untuk  memberikan  informasi spasial dan bersepakat untuk penetapan batas administrasi beserta dengan informasi potensi wisata.
Materi  FGD  ini  menyampaikan  beberapa  hal  yaitu  (1)  menginformasikan  tentang  masalah perbedaatan  versi  data  antara  instansi;  (2)  data  spasial  sangat  dibutuhkan  untuk  mengetahui karakteristik sebuah wilayah dan untuk merumuskan kebijakan pembangunan; (3) pemetaan partisipatif memiliki keunggulan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan database spasial; dan (4) masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan diwilayahnya secara cepat. Pada rangkaian FGD ini  juga  diberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  turut  aktif  dalam  memberikan  informasi spasial dan akan menghasilkan peta penataan batas wilayah dan potensi wisata secara partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Batas Administrasi Kelurahan Melai Kecamatan Murhum
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  oleh  tiga  orang  tim pengabdian.  Proses  penataan  batas  administrasi  kelurahan  (RT/RW)  secara  partisipatif,  beberapa metode yang digunakan oleh tim pengabdian antara lain:
1. Persiapan untuk masing-masing RT/RW.
2. Pengumpulan data sekunder, dalam hal ini untuk menggali data-data kelurahan dan informasi serta dokumen yang berhubungan dengan batas Kelurahan Melai.
3. Tim pengabdian datang ke kelurahan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang batas RT/RW karena tim pengabdi telah mendapatkan informasi dari data kantor statistik mengenai batas administrasi RT/RW.
4. Pertemuan  dengan  perwakilan  masyarakat.  Tim  pengabdian  mengkonfirmasi  batas  administrasi Kelurahan Melai kepada para peserta pelatihan dengan memberikan satu lembar Hard Copy Foto Udara  Kelurahan  Melai  kepada  para  peserta  dan  menampilkannya  melalui  LCD  agar  lokasinya dapat dilihat bersama-sama.
5. Para peserta pelatihan memberikan konfirmasi balik mengenai batas admistrasi RT/RW terhadap data yang telah dimiliki tim pengabdian.
6. Pelatihan  penentuan  batas kelurahan  dilakukan  sebagai  pembekalan  kepada tim  teknis  kelurahan baik sekala RT/RW yang terlibat dalam penataan batas administrasi wilayah Kelurahan Melai.
Pelatihan  penataan  batas  administrasi  kelurahan  secara  partisipatif  yang  difasilitasi  oleh  tim pengabdian  masyarakat  dari  Universitas  Halu  Oleo  mengedepankan  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan bersama. Keterlibatan dari pihak kelurahan sebagai bentuk kolaborasi pembelajaran proses partisipatif yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat (Gambar 2). Hal ini juga telah dilakukan oleh  Ihsan  dkk  (2019)  yang  memberikan  penyuluhan  dan  pendampingan  pemetaan  partisipatif  yang memberikan informasi berupa batas wilayah.

## Gambar 2. Penjelasan Kepada Para Peserta Mengenai Pentingnya Penyusunan Database Spasial
Kegiatan pengabdian ini memberikan penjelasan mengenai tujuan diadakan penyusunan database spasial  di  Kelurahan  Melai,  Kecamatan  Murhum,  agar  para  peserta  mampu  memahami  pentingnya penyusunan  database  spasial  skala  kelurahan.  Dalam  penjelasan  tim  pengabdian  mengungkapkan pentingnya  penyusunan  database  kelurahan  untuk  ketersediaan  data,  dimana  daerah  menghadapi masalah perbedaan versi data antar instansi, kemudian data spasial sangat dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik sebuah wilayah dan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam mendapatkan database spasial adalah pemetaan berbasis partisipatif.

## Gambar 3. Proses Penunjukkan Batas Administasi Kelurahan Melai Melibatkan Perangkat RT/RW
Pelacakan batas administrasi kelurahan pada tingkat RT/RW dilaksanakan secara bersama oleh tim pengabdian dengan pemerintah kelurahan dan perwakilan RT/RW. Hal ini menunjukkan pentingnya data spasial bagi  aparat desa untuk memahami mengenai lokasi dan posisi serta potensi desa (Astawa et al, 2019), serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang data tabular dan spasial (Nugraha,  2020).  Secara  teknis  kegiatan  pelacakan  batas  dimaksudkan  untuk  mencari  posisi  batas kelurahan  (RT/RW)  berdasarkan  peta  kerja.  Kegiatan  pelacakan  batas  kelurahan  (RT/RW)  dengan menentukan letak batas berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kegiatan pengabdian ini akan menjadi
bahan  pertimbangan  bagi  pihak  kelurahan  untuk  membuat  aturan  baku  mengenai  batas  administrasi pada  Kelurahan  Melai,  Kecamatan  Murhum.  Adapun  proses  penentuan  batas  administrasi  dan  peta batas adminitrasi Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum dari hasil rembuk bersama/secara partisipatif terdapat pada Gambar 3.

## Gambar 4. Peta Batas Adminstrasi Kelurahan Melai Berbasis Partisipatif

## Pemetaan Obyek Wisata di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum
Informasi  geospasial  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peta  merupakan  rekaman  fisik  wilayah daratan maupun perairan (Karsidi, 2016), sehingga hal ini dapat dilihat oleh masyarakat secara umum. Pemetaan  obyek  wisata  di  Kelurahan  Murhum  dilaksanakan  bersama  dengan  penataan  batas administrasi  Kelurahan.  Kurnianingtyas et  al (2021)  telah  melakukan  pemetaan  secara  partisipatif terhadap potensi kecamatan yang telah melibatkan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pementaan obyek  wisata  mampu  memberikan  data  yang  baik  sehingga  menjadi  lengkap.  Hal  ini  dapat  terjadi karena adanya kaloborasi antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta kegiatan pelatihan yang merupakan juga para perangkat kelurahan. Adapun peta obyek wisata Kelurahan Melai yang dihasilkan dari rembuk bersama pada Gambar 5.
Berdasarkan  pengamatan  secara  kualitatif  terhadap  jalannya  kegiatan  pelatihan  penyusunan database  spasial  pada  Kelurahan  Melai  Kecamatan  Murhum  berbasis  partisipatif  ini  maka  dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini cukup berhasil seperti yang ditargetkan, indikatornya dapat ditunjukkan sebagai berikut:
a. Peserta pelatihan berasal dari perangkat Kelurahan Melai bersama dengan akademisi yang turut andil dalam penataan batas administasi beserta pemetaan potensi obyek wisata
b. Bantuan dan dukungan yang penuh dari Kepala Kelurahan Melai Kecamatan Murhum, yang telah memberikan kemudahan untuk bertatap muka  dengan para perangkat kelurahan yang lain, yaitu para Ketua RT/RW Kelurahan Melai
c. Para  peserta  antusias  dalam  mengikuti  pemaparan  dan  aktif  dalam  penataan  batas  administrasi kelurahan, dan penyusnan database potensi obyek wisata pada Kelurahan Melai
d. Peserta mengikuti kegiatan sampai akhir
e. Adanya  pembuatan  peta  batas  administrasi  dan  peta  obyek  wisata  yang  merupakan  hasil  dari penyusunan database secara partisipatif.

## Gambar 5. Peta Daya Tarik Wisata Kelurahan Melai Berbasis Partisipatif
Dampak dari Kegiatan pelatihan penyusunan database spasial kelurahan berbasis partisipatif di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum adalah:
a. Munculnya perbedaan batas administrasi
b. Ada persetujuan baru mengenai letak batas:
c. Peningkatan kemampuan pemetaan
d. Diketahui lebih jelas potensi pariwisata yang terdapat di Kelurahan Melai
e. Pengalaman negosiasi antar ketua RT/RW
f. Konsep kepentingan batas menjadi lebih jelas
g. Terbentuknya tim rembuk baru di tengah masyarakat.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  kegiatan  pengabdian  berupa pelatihan  penyusunan  database  spasial  berbasis  partisipatif  di  Kelurahan  Melai  dapat  memberikan dampak  terhadap  penyusunan  database  spasial,  yang  terdiri  data  batas  administrasi  dan  data  potensi pariwisata. Kegiatan ini mendapatkan sambutan sangat baik dari Kepala Lurah, para aparatur RT/RW, hal ini dapat terbukti dengan keaktifan dari para peserta dalam memberikan informasi, dan antusiame masyarakat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdhalia, F., Chodijah,L., Anggiarini, A. (2020). Pemetaan Partisipatif Dalam Pembuatan Batas RT. Seminat  Nasional  Geomatika:  Informasi  Geospasial  untuk  Inovasi  Pecepatan  Pembangunan Berkelanjutan.
Ainunsia,  R.Y.  (2020).  Sistem  Informasi  Geografis  Untuk  Pemetaan  Partisipatif  Des  Pandeyan
Kecamatan Ngemplak (Skripsi). Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial.
Andisetyana,P.R.,    Rini,  E.F.,  Rahayu,  M.J,  Andini,  I.  (2017).  Kapasitas  Sumber  Daya  Kelurahan Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Berbasis  Informasi  Geospasial.  Region,  12(2):  206- 2011.
Arnanda,  H.Y.,  Martanto,  R.,  Aisiyah,  N.  (2019).  Penyiapan  Data  Spasial  dan  Tekstual  Secara Partisipatif Untuk Penerapan Aplikasi Quick Response Code. Jurnal Tunas Agraria , 2(3): 49-62.
Astawa, I. B. M., Sarmita, I. M., & Nugraha, A.S. A. (2019). Spatial Thinking Skill Guru Geografi Di Provinsi Bali. Jurnal Widya Laksana , 8(2), 181–189.
Badan Informasi Geospasial. (2016). Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial, Nomor 3 Tahun 2016. Spesifikasi Teknik Penyajian Data Desa. Badan Informasi Geospasial: Jakarta.
Budisusanto Y, Khomsin, Purwati R, Nurry A dan Widiastuty R. (2014). Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. GEOID, 10(1): 87-92.
Hapsari, Hepi, Agung Budi Cahyono. (2014). Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. GEOID , 1(1) : 103.
Lestari, S.A., Susanti, F., Kurniawan, A., Ridha, E. (2020). Penyusunan Peta Administrasi dan Fasilitas Berbasis Masyarakat di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sinergi: Jurnal Pengabdian , 2(1): 22-26.
Ihsan,  A.R.R.,  Asfan,  L.M.,    Mujahid,  Ekawati,  S.A.,  Yanti,  S.A.  (2019).  Penyuluhan  dan Pendampingan  Pemetaan  Partisipatif  di  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang. Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), 2(1): 8-19.
Istiqlal,  N.C.,  Harum,  M.  (2020).  Studi  Penyusunan  Database  Spasial  Di  Kelurahan  Baurung Kecamatan Banggae Timur. Bandar: Journal of Civil Enginering, 2(2): 23-30
Karsidi, A. (2016). Kebijakan Satu Peta. Cibinong, Bogor: BIG.
Kusdarjito, C. (2015). Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Jakarta Selatan: Badan Prakar.
Koto,  A.G. (2017).  Pelatihan  Dasar-Dasar  Pemetaan Bagi  Staf  Desa  Se-Kecamatan  Botumoito  Kab. Boalemo.  Prosiding  Seminar  Nasional  Publikasi  Hasil-Hasil  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Semarang, 30 September 2017.
Kurnianingtyas, A.P., Permatasari, R.A., Rahman, A. (2021). Pemetaan Partisipatif Potensi Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Jurnal Tematik , 3(2): 214–219.
Mallombasi,  A.,  Anugrah,  M.A.,  Munir,  A.  (2020).  Penyusunan  Database  Jalan  Berbasis  Sistem Informasi Geografis Wilayah Studi Kecamatan Enrekang. Jurnal Teknik Sipil MACCA , 5(1): 48- 56.
Nugraha, A.A., Astawa, I.D.B., Citra, I.P.A. (2020). Pelatihan dan Pendidikan Database Management Berbasis Geography Information System (GIS) Bagi Aparatur Desa Tegallinggah Buleleng-Bali. Proceeding Senadimas Undiksha. ISBN 978-623-7482-47-5.
Wicaksono, A., & Hidayah, Z. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web dalam Meningkatkan  Akurasi  Informasi  Terkait  Rekam  Jejak  Sumur  Minyak  dan  Gas  Bumi. Jurnal Sains dan Teknologi , 11 (2), 362-370.
Zarodi, H., Rofi, A., Anshori, M., Widarto, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi GIS dan Pengindraan Jauh  Untuk  Membuat  Peta  Batas  Dusun  Partisipatif  di  Desa  Sumber  Kecamatan  Dukun Kabupaten Magelang. Prosiding Seminar Nasional GEOTIK, 135-145.