MENYIBAK PELAPORAN ASET BERSEJARAH BERDASARKAN PSAP NO. 07 TAHUN 2010 (Studi Fenomenologi pada Candi Penataran Blitar-Jawa Timur)
Oleh : Anik Purwari Diana Elvianita M (
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar dianaelviantimart@gmail.com
Abstract Historic assets are historic buildings, monuments, archaeological places like temples, and the work is focused on reporting seni.Penelitian historic assets Temple Penataran.Candi Penataran selected as the object of this study, because the temple Upgrading an historic assets in Indonesia and is the largest in the temple kemplek East Java. It is hoped that by doing this research can provide answers on "How to implement PSAP No. 7 of 2010 as a basis for Historic pelaporanAset "with the approach of Phenomenology on Penataran Temple Blitar, East Java.
Keywords: Asset Reporting, Historic, PSAP NO. 07 IN 2010
Pendahuluan Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2008:151).Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan.
Untuk akuntansi sektor publik, laporan keuangan digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.Laporan keuangan sektor publik
menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kassuatu entitas (PP No. 71 Tahun 2010).
Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sektor publik,
aset mempunyai nilai yang paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga pelaporan dan penyajian informasi mengenai aset menjadi signifikan dalam laporan keuangan suatu entitas (PSAP No.7 Tahun 2010).Menurut FASB(Financial Accounting Standart Board) dalam (Suwardjono, 2006:252) definisi aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.
Secara umum, aset diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis, yaitu: aset lancar dan aset tidak lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yangsegera dapat direalisasikan atau dimanfaatkan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan, yang termasuk dalam kategori aset lancar yaitu kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sementara aset tidak lancar yaitu aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah, yang termasuk dalam kategori aset tidak tidak lancar yaitu investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya (Bastian, 2010:301).
Selain aset tersebut diatas terdapat lagi satu aset yang keberadaanya mendapat perlindungan dan dipeliharaoleh pemerintah, aset yang dimaksud yaitu aset bersejarah (heritage asset) . Menurut PASP No. 7 dalam Standart Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010, Aset bersejarah ( Heritage Asset) adalah aset tetap yang dilindungi dan dipelihara oleh pemerintah karena alasan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat purbakala seperti candi, dan karya seni.
Penelitian ini difokuskan pada pelaporan aset bersejarah Candi Penataran.Candi Penataran dipilih sebagai objek dari penelitian ini, karena Candi Penataran merupakan aset bersejarah di Indonesia dan merupakan kemplek Candi terluas di Jawa Timur. Di harapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai “Bagaimana implementasi PSAP No. 7 Tahun 2010 sebagai dasar dalam pelaporanAset Bersejarah”dengan pendekatan Fenomenologi pada Candi Penataran Blitar-Jawa Timur.
Metode Penelitian Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research yang mempunyai arti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan (Subagyo, 2004:1). Metode penelitian merupakan cara seorang peneliti (mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data) dalam upaya memberikan jawaban atas permasalah teoritis maupun praktis yang sedang dihapinya (Triyuono, 2006:280).
Penelitian ini didasarkan pada ontology bahwa aset sejarah adalah aset yang unik yang maknanya terbentuk dari interaksi sosial, mengandung nilai seni, budaya, sejarah, pengetahuan, dan bukan nilai
ekonomi semata. Terkait nilai ekonomi, seharusnya nilai ekonomi tersebut dapat diukur sedemikian rupa, sehingga dapat tercermin dalam angka- angka yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Atas dasar aspek ontology (keyakinan) tersebut, maka penelitian ini dilakukan dalam paradigma interpretatif dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang akan mengangkat mengenai fenomena pelaporan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah atau dinas terkait mulai dari penilaian, pengakuan, penyajian, hingga pengungkapan aset bersejarah Candi Penataran.
Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menempatkan bidang penelitian kedalam pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigm interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Sukidi, 2002:1).
Diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu fenomenologi.Kemudian, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan data serta analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara, dokumentasi, analisis dokumen, dan penelusuran data online.
Pembahasan Candi penataran merupakan komplek candi terluas di Jawa Timur, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar.Kompleks Candi Penataran pertama kali dilaporkan oleh Sir Thomas
Stamford Rafles dalam History of Java yang menyebutkan bahwa pada tahun 1815 Dr. Horsfield menemukan reruntuhan Candi Hindu di Penataran. Dari sisa-sisa reruntuhan atau artefak yang ada di lingkungan kompleks Candi diketahui bahwa kompleks Candi ini terdiri dari beberapa bangungan yang pendiriannya tidak dilakukan secara serentak, namun pembangunannya dilakukan bertahap dalam kurun waktu yang relatif panjang. Diperkirakan kompleks Candi ini dibangun mulai abad ke XII M sampai abad ke XV M. Dengan demikian kompleks Candi Penataran telah dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Kadiri dan terus dilanjutkan pada masa Kerajaan Singasari dan berakhir pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit (Mading Penataran).
Candi Penataran merupakan aset bersejarah yang telah disebutkandalam PSAP No. 7 Tahun 2010 bahwa beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah karena beberapa alasan kepentingan yaitu kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Candi Penataran adalahaset bersejarah yang kriteria penetapannya berdasarkan kepentingan kebudayaan dan sejarah.Karena Candi Penataran adalah kawasan atau situs cagar budaya, yaitu suatu tempat atau lokasi yang
mengandung bangunan cagar budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lampau.
Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan dalampasal 5 bahwa penetapan suatu benda, bangunan, atau struktur sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya apabila telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
2. Memiliki masa gaya paling singkat 50 (lima puluh tahun)
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Mengacu pada kriteria diatas sudah sangat jelas sekali bahwa Candi Penataran merupakan situs cagar budaya yang sampai sekarang telah berusia hampir 9 (sembilan) abad.Candi penataran juga menyimpan informasi kegiatan manusia pada jaman dahulu, yaitu kegiatan yang mengekspresikan wujud kepercayaan religi masyarakat Kerajaan pada masa lalu.
Sebagai Situs Cagar Budaya Candi Penataran dimiliki atau dikuasi oleh Negara. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 13 yang menjelaskan bahwa :“Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasi oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat adat”
Selain sebagai aset bersejarah, Candi Penataran merupakan aset milik negara yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara.Muncul sebuah pertanyaan terkait penguasaan/pemilikan atau pengelolaan Candi Penataran kenapa tidak dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Selanjutnya penulis memperoleh jawaban setelah melakukan wawancara dengan informan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur yaitu Bapak Drs. Edhi Widodo, M.Si Kasie Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Jawa Timur yang memberikan penjelasan berikut ini:
“Aset Sejarah Candi Penataran itu adalah Barang Milik Negara, dan kami ini ibaratnya adalah tanganpanjangnya Kemendikbud yang ditugaskan untuk mengelola, melakukan perawatan, pelestarian, terhadap Cagar Budaya yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Candi Penataran. Jadi kenapa tidak dikelola oleh Pemda setempat karena ya memang ini bukan asetnya Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi tapi ini adalah asetnya Pusat.(Drs.Edhi Widodo, M.Si Kasie Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan BPCB Jatim, 21 September 2016)”.
Penjelasan dari informan diatas telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 195/P/2013 yang menyatakan bahwa Candi Penataran sendiri merupakan Situs Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara maka, yang berwenang sebagai pengguna adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan kelancaran dalam pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kuasanya kepada kuasa pengguna BMN pada
unit utama pusat dan satuan kerja di daerah untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait Candi Penataran yang berada di Wilayah Jawa Timur kuasa pengguna adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
Adapun aset tanah beserta aset lain yang berada dalam lingkup Candi Penataran adalahBarang Milik Negara. Terkait hal ini penulis mendapat penjelasan bahwa:
“Karena ini adalah barangnya Negara, jadi ini pelaporannya nanti masuknya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.Kami di sini bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk melakukan pencatatan dan rekonsiliasi terhadap aset-aset yang dimiliki Negara”. (Muhammad Ennin, Kepala Unit Umum BPCB Jatim, 21 September 2016).”
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 218/KM.6/2013 menjelaskan bahwa Menteri Keuangan sebagai bendahara umum Negara adalah yang berwenang sebagai pengelola BMN. Namun dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan maka Menteri Keuangan melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan. KPKNL yang menaungi BPCB Jawa Timur adalah KPKNL Sidoarjo.
Meskipun hak atas aset Candi Penataran dikuasai oleh Negara, bukan berarti Pemerintah Daerah setempat tidak mempunyai hak apapun.Pemerintah Daerah setempatmempunyai hak atas wilayah yang dijadikan objek wisata Candi Penataran yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Berikut penjelasan dari informan terkait hal tersebut:
“ Yang bertanggungjawab atas pengelolaan Candi Penataran adalah dari kami.Pemerintah Daerah hanya memanfaatkan kawasan Candi Penataran sebagai objek wisata yang mengelola adalah Dinas Pariwisata.Jadi apabila ada retribusi itu yang menarikPemda setempat sendiri karena dia yang mempunyai hak untuk itu.Tetapi terkait pengelolaan Situs Candinya seluruhnya adalah kami, mulai dari petugas yang menjaga disana itu dari BPCB sini.Kemudian, misalnya ada kerusakan itu biaya perawatan, pelestarian dan lain- lain itu dari Anggaran BPCB.Tapi apabila Pemda ada Anggaran lebih dan mau membantu, ya Alhamdulillah kami terima.(Drs.Edhi Widodo, M.Si Kasie Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan BPCB Jatim, 21 September 2016)”.
Penjelasan dari Bapak Edhi tersebut sekali lagi menegaskan bahwa meskipun berlokasi di Kabupaten Blitar hak atas kepemilikan Candi Penataraan bukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tetapi oleh Negara sebagai Barang Milik Negara yang penggunaannya dikuasai oleh BPCB Jawa Timur. Tetapi bukan berarti Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mempunyai hak apapun, mereka mempunyai hak atas pengelolaan
wilayah Candi Penataran yang dijadikan objek wisata.
Penutup
Candi Penataran merupakan kompleks candi terluas di Jawa Timur yaitu seluas kurang lebih 180m x 130 m. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi yang dibangun pada jaman Kerajaan Kadiri, kemudian dilanjutkan Kerajaan Singasari, dan diselesaikan oleh Kerajaan Majapahit ini mengekspresikan wujud kepercayaan religi masyarakat Kerajaan pada masa itu.
Saat ini Candi Penataran adalah situs Cagar Budaya dan merupakan Aset Bersejarah. Sebagai aset bersejarah kepemilikan atas Candi Penataran adalah sepenuhnyadikuasi oleh Negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan masuk dalam aset Kekayaan Negara.Pemerintah menunjuk Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum Negara untuk mengelola aset sejarah tersebut. Dan menunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna BMN dalam tugas fungsinya menjalankan misi pelestarian Cagar Budaya.Di daerah dibentuk Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Untuk Candi Penataran BPCB wilayah Jawa Timur adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan perawatan dan pelestarian serta berkewajiban mencatat dan melaporkan aset bersejarah tersebut.
Untuk mekanisme pelaporan Candi Penataran dan BMN lainnya BPCB Jawa Timur melakukannya dengan beberapa tahap. Di mulai dari rekonsiliasi internal BPCB, yaitu antara operator SIMAK-BMN sebagai pencatat barang dengan bagian keuangan sebagai pencatat BMN dalam bentuk uang, kemudian rekonsiliasi antar BPCB Jawa Timur dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dalam hal ini adalah pihak Pengelola BMN, dan yang terakhir BPCB Jawa Timur melaporkan ke Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, pelaporan Aset Berserajarah Candi Penataran oleh BPCB Jawa Timur sudah sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010.Yang mana BPCB Jawa Timur telah mencatat aset bersejarah Candi Penataran dalam catatan Inventaris yang dilakukan oleh bagian perlengkaan BPCB Jawa Timur dengan tanpa nilai.
Daftar Pustaka Agustini dan Putra. 2011.Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. Jurnal , Akuntansi, Universitas Negeri Jember. Anggraini. 2014. Perlakuan Akuntasi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur). Skrisi (S1),
Akuntansi, Universitas Diponegoro. Baroswi, dan Sukidi. (2002). Bastian. 2010. Akuntasi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga : Jakarta. Endraswara. (2003).
IkatanAkuntansi Indonesia. 2007. p ernyataanStandartAkuntansiKeuangan. SalembaEmpat : Jakarta
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:195/P/2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Pada Unit Utama Pusat Dan Satuan Kerja Di Daerah Untuk Dan Atas Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Surat Permohonan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor publik. Edisi IV. Andi Offset : Yogyakarta. Moleong. (2014) Nordiawan, Putra, dan Rahmawati. (2008) Salampesy. (2011). Subagyo. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cetakan keempat. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi Perekasaan Pelaporan Keuangan.
Cetakan kedua. BPFE : Yogyakarta. Wisnoewhardono. 1990. Komplek Percandian Panataran. CV. Surya Grafika : Mojokerto.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
https://bpcbmojokerto.wordpress.com https://id.m.wikipedia.org/wiki/Candi_Penataran