## PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH KONFLIK
Bend Abidin Santosa
Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan, Jebres Surakarta Jawa Tengah 57126, No. Hp +62 81328094449 Email: masbendekil@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a country with diversified ethnics, religions and races. Without spirit of tolerance this condition can emerge conflict and disunion. Mass media is one of instruments in mass communication process that filter and select news and conflict to be presented. This study investigates how mass media presents conflict with peace journalism principle as an alternative solution in handling conflicts in Indonesia. This research uses descriptive qualitative method and framing analysis. Result shows that mass media have significant roles in constructing public opinion since they have power to construct reality in public in disseminating information and values to community for achieving tolerance.
Keywords: role of mass media, conflict, agenda setting, reality construction

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Banyaknya suku,  agama  dan  ras  jika  tanpa  disadari  toleransi  dapat  menimbulkan  konflik  dan  perpecahan. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa dan merupakan filter yang menyeleksi  pemberitaan  apa  saja  dan  seperti  apa  peristiwa  konflik  tersebut  diberitakan.  Tujuan penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  media  massa  yang  memberitakan  sebuah  konflik  dengan prinsip jurnalisme damai menjadi salah satu alternatif solusi dalam meredam konflik di Indonesia. Metodologi riset yang dilakukan adalah metode diskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis framing dengan berdasarkan teori agenda setting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk opini publik karena mempunyai kekuatan mengonstruksi realitas di masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi serta nilai-nilai kepada masyarakat agar tercipta sikap toleransi sehingga tidak timbul konflik.
Kata kunci: peran media massa, konflik, agenda setting, konstruksi realitas.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun adakalanya tidak demikian halnya dalam kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan merupakan potensi terpendam pemicu konflik  salah  satunya  konflik  budaya. Hal ini sangat berpengaruh bagaimana masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Banyaknya budaya dari
suku yang berbeda-beda jika tanpa didasari toleransi yang tinggi dapat menimbulkan konflik  antarbudaya.  Konflik  yang  terjadi akan terus berlangsung jika masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pencerahan yang komprehensif mengenai budaya masing-masing serta pentingnya toleransi dan saling menghormati.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau. Keberagaman
ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Perubahan komposisi suku ini kerap menjadi potensi konflik  sosial,  ekonomi,  maupun  politik. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu  konflik  bila  tak  dijembatani dengan baik (www. bps.go.id, 20 Oktober 2015). Menurut Suparlan (2003:26) terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab  konflik  di  Indonesia,  sebagai berikut: (1) Corak    Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman su- ku bangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya serta keane- karagaman suku bangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan ter- sebut. (2) Sistem nasional yang otoriter- militeristis dan korup dalam segala aspeknya sehingga terjadi berbagai bentuk pemanipulasian hukum dan Suku, Agama, Ras Antar golongan (SARA) bagi berbagai kepentingan dan keuntungan oknum yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan hanya dapat diatasi dalam perlindungan suku bangsa dan kesukubangsaan. (3) Corak  masyarakatnya yang tidak demokratis walau diakui sebagai demokratis. Dalam pemerintahan Presiden Soeharto, konsep demokrasi diberi embel- embel seperti Demokrasi Pancasila yang hanya menjadi angan-angan karena tidak operasional. Karena itu, demokrasi tidak menjadi ideologi dalam pengertian yang sebenarnya karena hanya lips service saja.
Informasi mengenai budaya masing- masing suku yang ada dan peristiwa di
sekitar masyarakat dapat didapatkan di media massa. Media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat- perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal (Bungin, 2006:7).
Beberapa tahun terakhir, peristiwa konflik  yang  terjadi  di  masyarakat  sering terjadi. Peristiwa konflik yang terjadi akan selalu ada media yang meliput, karena isu ini memang “seksi” bagi insan pers. Peristiwa yang  mengandung  konflik  adalah  salah satu peristiwa yang dianggap layak untuk dijadikan sebuah berita. Konflik dianggap memiliki nilai berita yang termasuk tinggi karena biasanya menimbulkan kerugian atau korban (Ishwara, 2011:77). Hal tersebut dapat dilihat dalam peperangan, perkelahian atau tawuran, demonstrasi, kerusuhan pembunuhan, budaya atau perdebatan yang terkait dengan isu-isu lainnya seperti ekonomi, agama, politik, kemanusiaan, budaya maupun olahraga.
Media massa saat ini cenderung saling ‘berlomba-lomba” dalam memberitakan sebuah peristiwa konflik baik media media

## 201 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
mainstream yang sudah terdaftar maupun media-media baru yang memang belum terverifikasi  baik  secara  administrasi maupun faktual. Berdasarkan data dari Dewan Pers jumlah media massa baik cetak, elektronik maupun online tahun 2016 total media massa yang terdaftar di Dewan Pers berjumlah 1645 media yang terbagi menjadi  media  yang  sudah  terverifikasi administrasi dan faktual berjumlah 76 media,  terverifikasi  administrasi  sebanyak 289 media, dan belum terverifikasi sebanyak 1280 media (http://www.dewanpers.or.id). Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri tahun 2015, pengelompokan isu  konflik  di  tahun    2013,    2014  dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sebagai berikut: Tahun 2013 total  telah  terjadi  92  peristiwa  konflik, diantaranya bentrok antarwarga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9  kasus,  konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada  institusi  pendidikan 2 kasus, konflik Organisasi Massa (Ormas) 6  kasus, sengketa  lahan  11  kasus,  serta ekses  politik  9  kasus.  Sedangkan  di  tahun 2014,  total  jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antarwarga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus,  konflik pada institusi pendidikan 1  kasus,  konflik  Ormas  3  kasus,  sengketa lahan 14 kasus, ekses konflik politik 4 kasus. Di tahun 2015 (medio kuartal Januari s/d April) total jumlah  konflik yang terjadi  26 kasus, dengan rincian bentrok antarwarga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus,
isu SARA, konflik Ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena ekses politik berjumlah 2 kasus.
Beberapa  konflik  yang  terjadi  di Indonesia bersumber karena perbedaan budaya.  Konflik  itu  tak  hanya  menelan korban materi namun juga menghilangkan nyawa  ratusan  orang.  Beberapa  konflik agama dan budaya yang pernah terjadi antara lain: (1) Tragedi Sampit. Tragedi ini  bermula  dari  konflik  antara  kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001 dan diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang. (2) Konflik Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen.  Konflik  Maluku  disebut  menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4  bank  hancur.  (3)  Konflik  1998.  Krisis ekonomi  berujung  menjadi  konflik  sosial dan budaya pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Presiden Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa.
( Tempo.co, 21 Mei 2015) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Keberagaman sejak 2002. Peringatan hari ini berawal saat United  Nations  Educational,  Scientific
and Cultural Organization ( UNESCO) mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya. Melalui Resolusi Nomor 57/249, ditetapkanlah 21 Mei sebagai hari merayakan keberagaman di seluruh dunia. PBB mencatat sebanyak 75 persen  dari  konflik  besar  yang  terjadi  di dunia saat ini berakar pada dimensi budaya. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian (Konflik yang dipicu, 2015).
Selain  konflik-konflik  yang  telah disebutkan di atas, beberapa contoh kasus  konflik  yang  terjadi  antara  lain, konflik  tawuran  antarpemuda  beda  suku di  Yogyakarta,  konflik  antarsuku  di Kabupaten  Timika  Papua,  konflik  antara Suku Tidung dan Suku Bugis di Tarakan, Kalimantan  Timur,  konflik  budaya  dan agama di Tanjungbalai Sumatera Utara dan lain sebagainya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis budaya. Tanpa segera ditegakkannya upaya membentuk secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kehancuran. Sudah merupakan kewajiban generasi saat ini sebagai anak bangsa untuk mempertahankan budaya yang baik dengan semangat kebhinnekaan menuju bangsa yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat. Membangun kebudayaan nasional Indonesia haruslah mengarah kepada  suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan yang harus
dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional yang harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisik, mental, dan kulturalnya.
Budaya merupakan sehimpunan nilai- nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku warganya, dalam merespon berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Acuan itu berupa nilai-nilai, kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan. Di sisi lain, nilai- nilai tersebut kemudian mewujud dalam bentuk peradaban, di mana terbangun norma-norma yang akan dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat bersangkutan. Penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dan sesuatu yang transenden menjadi sesuatu yang imanen.
Budaya mempunyai karakter dinamis dan berkembang dalam diri masyarakat. Karena proses yang bersifat inheren tersebut, maka bisa saja suatu saat kita akan terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Budaya itu tidak akan mudah, untuk tidak mengatakan mustahil, diputar kembali agar kembali pada kondisi semula, seperti diharapkan.  Sedangkan  konflik  adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2000:4).
Menurut Alo Liliweri (2005:249) konflik  merupakan  bentuk  pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat

## 203 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai  atau  kebutuhan.  Konflik  juga  dapat diartikan hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran- sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan. Menurut Hugh Miall (2002:65) konflik  adalah  aspek  intrinsik  dan  tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial serta sebuah ekspresi heteregonitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang penting ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Berdasarkan pengertian tersebut,  maka  konflik  merupakan  aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari serta ekspresi heteregonitas yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang diwariskan.
Tiga  faktor  dasar  penyebab  konflik menurut LR Pondy yaitu: (1) berlomba dalam memanfaatkan sumber langka ( competition for scare resources ). (2) Dorongan dalam memperoleh otonomi ( drives for outonomy ). (3) Perbedaan di dalam mencapai tujuan tertentu ( disvergence of sub unit goals ). Sedangkan Leopold Van Wiese dan Howard Backer mencatat beberapa sebab akar-akar konflik, antara lain, perbedaan orang perorang yang terkait dengan pendidikan dan perasaan, perbedaan kebudayaan yang berkait dengan pola-pola kebudayaan, pembentukan dan perkembangan kepribadian, pola-pola pendirian, perbedaan kepentingan dan terakhir yakni perubahan sosial (Sumarno, 2000:25)
Menurut  Fisher  (2000:19)  konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap -tahap  konflik  terdiri  dari:    1)  Prakonflik, merupakan periode di mana terdapat ketidak-sesuaian sasaran di antara dua pihak  atau  lebih  sehingga  timbul  konflik. 2)  Konfrontasi,  pada  tahap  ini  konflik menjadi semakin terbuka. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak. 3) Krisis, ini merupakan puncak krisis, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya. 4) Akibat pada tahap ini, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan agak menurun, dengan kemung-kinan adanya  penyelesaian.  5)  Pascakonflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah penyebab pertentangan antara dua pihak tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.
Dalam arena publik, berbagai isu maupun permasalahan sosial seperti kekerasan  dan  konflik  selalu  menjadi konsumsi publik yang disajikan dengan berbagai perspektif oleh media-media yang meliput. Media menjadi bukan hanya semata deretan huruf maupun
gambar tanpa makna. Lebih dari itu, ia pun bertindak sebagai pembawa pesan. Tidak hanya sebagai medium, media juga dapat menempatkan diri sebagai pelaku dalam  mendefinisikan  realitas  sosial  dan memilih isu apa yang dianggap penting dan relevan. Fenomena ini dapat kita lihat secara kasat mata dengan makin beragam dan canggihnya industri media komunikasi dengan sajian berbagai macam informasi yang melimpah ruah. Media mengalami perubahan karakter mengikuti perubahan politik yang terjadi di negara ini. Sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak lagi hanya menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting.
Di era reformasi, media menyajikan produk-produk jurnalistiknya dengan cara yang lebih lugas dan terang-terangan. Media semakin berani menulis dan membangun sebuah realitas sosial di luar sumber-sumber formal kekuasaan. Kondisi ini juga mengakibatkan media mampu memengaruhi opini publik dengan framing terhadap sebuah pemberitaan. Analisis framing merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Perspektif itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita itu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan media dalam melakukan analisis framing yang menjadi asumsi dasar bahwa media massa
merupakan sebuah alternatif solusi yang mampu berperan sebagai sarana alternatif pencegah konflik budaya dan kekerasan.
Di era kebebasan ini, tidak ada lagi syarat ketat dalam mengelola dan menerbitkan media massa seperti yang terjadi di masa Orde Baru sehingga siapa yang memiliki modal dan kemampuan, berhak mengelola penerbitan media massa. Pemberitaan oleh media menjadi subjektif karena “isi” media dapat di- konstruksi oleh pemilik dengan beberapa penonjolan dalam sudut pandang tertentu. Media dapat menjadi komunikator yang “memainkan” isi berita sehingga isi berita dapat dikontrol oleh media massa. Hal ini memang menjadikan isi berita seperti dua mata pisau. Dapat kita ambil contoh dalam sebuah peristiwa konflik.
Media massa dapat memberitakan konflik  tersebut  secara  berimbang  dengan prinsip jurnalisme damai sehingga isi berita yang disampaikan dapat meredam konflik. Namun di sisi lain, media massa pun dapat menggunakan kekuasaannya dengan prinsip jurnalisme perang dengan memberitakan konflik  tersebut  tidak  berimbang  dan disajikan secara “membabi buta” tanpa memperhatikan norma-norma budaya yang ada sehingga isi berita dimaksud malah memperparah  sebuah  konflik  yang  terjadi di masyarakat.
Sebagai contoh, peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pilkada ini diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Nomor urut 1 yakni Agus Harimurti Yudoyono (AHY)- Sylvana Murni, pasangan nomor urut dua

## 205 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat dan pasangan nomor urut tiga yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pemberitaan mengenai Pilkada DKI Jakarta ini terasa lebih masif dibandingkan dengan pemberitaan pilkada lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang merupakan barometer politik Indonesia. Pemberitaan Pilkada ini menjadi makin “panas” karena salah satu calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Kepolisian terkait pernyataan Ahok yang dianggap melecehkan agama Islam. Bukti pelaporan berupa video yang menampilkan Ahok sedang berkomentar mengenai isi Al-Quran, lebih tepatnya ayat 51 Surat Al- Maidah, di depan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.
Buntut dari kasus tersebut, masyarakat khususnya umat Islam ikut serta menyuarakan pendapatnya baik melalui media sosial serta aksi damai turun ke jalan menuntut Ahok untuk diproses secara hukum. Di sisi lain, massa pro Ahok pun juga melakukan “perlawanan” dengan melakukan aksi serupa dengan tema yang berbeda.
Menyikapi hal ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menghimbau agar media massa menggunakan prinsip jurnalisme damai dalam meliput aksi damai   4 November oleh berbagai ormas Islam. Koordinator advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengharapkan wartawan tidak ikut mengeskalasi situasi yang panas terkait demo tersebut. Wartawan harus
lebih seimbang pemberitaannya, tidak memicu  konflik  dan  memanaskan  serta memperkeruh situasi. Ia menambahkan bahwa prinsip jurnalisme damai tidak hanya berlaku pada Pilkada DKI Jakarta dan aksi demonstrasi tersebut, namun prinsip ini harus berpegang pada profesionalisme wartawan juga sebaiknya bisa diterapkan selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Dengan begitu, media massa bisa ikut berperan dalam terciptanya kondisi yang damai dan wartawan diharapkan lebih profesional dan menjaga kode etik dalam peliputan. (AJI Imbau, 2016)
Terlepas siapapun yang benar dan salah dalam kasus ini, media massa sebagai pihak yang netral sudah seharusnya memberitakan peristiwa ini dengan prinsip jurnalisme damai. Media massa harusnya mampu mencari, mengkonstruksi, dan menyajikan fakta-fakta di lapangan secara proporsional tanpa ikut “bermain” dalam pusaran  konflik  tersebut.  Media  massa haruslah menjadi penengah antardua kepentingan sehingga mampu meredam konflik  yang  mungkin  akan  terjadi  bukan malah sebaliknya memberitakan hal- hal bombastis yang dapat memperkeruh suasana dan memperuncing masalah.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Muhammad Sulhi Rawi mengimbau media massa, khususnya media penyiaran televisi dan radio, untuk lebih bertanggung jawab dan objektif dalam memberitakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berharap berharap media bisa lebih bertanggung jawab, ada self censorship yang kuat di internal
media penyiaran sehingga ketika tayangan muncul, sudah aman. Ia juga mengajak media membuat tayangan pilkada yang seobyektif mungkin untuk menciptakan kedamaian dan bukannya mengompori. (KPI Ingatkan, 2016).
Wartawan senior Atmakusumah Astra- atmadja menyepakati adanya kontribusi media  dalam  penyelesaian  suatu  konflik atau kasus. Bukti peran media dalam penyelesaian  konflik  terjadi  pada  konflik Aceh beberapa tahun lalu. Menurutnya ada kontribusi media yang besar kala itu karena media banyak menyiarkan situasi Aceh, bahkan stasiun televisi pernah wawancara panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga masyarakat Indonesia mengetahui kondisi di sana dan berpengaruh juga pada percepatan perdamaian di Aceh. Dengan fungsi yang besar, Ia berharap pers di seluruh daerah yang  terpapar  konflik  seperti  Papua  dan Maluku bisa mencontoh peliputan konflik di Aceh. (Media Berperan, 18 Juli 2013).
Penelitian ini juga didasarkan pada Teori Agenda Setting yang dikenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Pada prinsipnya media massa membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting oleh media dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan penekanan tentang isu yang lebih penting untuk disajikan bagi khalayak. Media mungkin tidak selalu berhasil menginformasikan kepada publik hal apa yang dipikirkan, namun berhasil memberitahukan audience- nya tentang apa yang harus dipikirkan. Intinya, media
massa mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Kedua ahli tersebut percaya bahwa sisi yang digunakan pada teori ini untuk mengkaji media yaitu melihat kekuatan dari media dalam memengaruhi opini publik tentang sesuatu  peristiwa  (Griffin,  2012:378). Hal inilah yang membuat media massa mempunyai power untuk mengkronstruksi nilai-nilai dalam sebuah berita agar berita yang diproduksi mampu meredam sebuah konflik atau malah sebaliknya.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan penggambaran dan perincian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan secara jelas data-data yang mendukung tentang bagaimana peran  media  dalam  situasi  konflik. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta objektivitas yang tampak atau sebagaimana adanya ( dassein ). Dalam usaha mendeskripsikan fakta itu pada tahap pertama tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisinya sehingga dapat diketahui apakah media menjadi sebuah solusi yang berperan sebagai konstruksi atas realitas atau sarana pencegah  konflik.  Penelitian  deskriptif adalah jenis penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

## 207 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti. (Kriyantono, 2014:69).
Analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Elemen-elemen tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Ada dua esensi utama dari analisis framing . Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian fakta, kalimat dan gambar untuk mendukung gagasan (Fachrul, 2015:77). Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan hanya dioper begitu saja sebagai berita namun sebagai produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Media massa dewasa ini berkembang dengan pesat. Media tidak hanya sebagai kanal pembawa informasi, tetapi sudah berkembang sebagai pusat informasi itu sendiri. Perkembangan media di era
teknologi informasi memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi secara bebas dan sangat terbuka. Kondisi demikian memungkinkan pemahaman yang berbeda dari masing-masing komunikan.
Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern menurut McQuail (2000:66), ada enam perspektif dalam hal melihat peran media. Diantaranya: Pertama, media massa sebagai window on event and experience . Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
Kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the  world,  implying  a  faithful  reflection. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi  dan  berbagai  keburukan  lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian.  Media  hanya  sebagai  refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, angle, arah dan framing dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
Ketiga, media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau
bentuk content lain berdasar standar para pengelolanya. Di sini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.
Keempat, media massa acapkali pula dipandang sebagai guide , penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ke- tidakpastian, atau alternatif yang beragam.
Kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkin terjadinya tanggapan dan umpan balik. Dan keenam, media massa sebagai interlocutor yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.
Semua itu ingin menunjukkan, peran media dalam kehidupan sosial bukan sekadar sarana diversion , pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan  mempunyai  peran  signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya sehingga apa yang ada di media massa akan memengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial dan budaya. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek tersebut. Karenanya, media massa dituntut
menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian media massa.

## Kekuatan dan Pengaruh Pemberitaan

## Media Massa dalam Konflik
Di saat terjadi konflik, pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manasi atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Meskipun juga tidak dapat dimungkiri “kebanyakan” media masih saja memberitakan fakta-fakta terkait konflik dengan “membabi buta”.
Media harus berusaha mencari angle- angle yang menarik yang menjadi bagian dalam meredam konflik. Untuk itu, dalam memberitakan  konflik  yang  bertujuan meredam konflik, media massa seharusnya lebih menekankan pada penggunaan prinsip peace journalism atau jurnalisme damai daripada war journalism atau jurnalisme perang. Jurnalisme damai diartikan sebagai jurnalisme yang berdiri di atas nama kebenaran yang menolak propaganda dan kebohongan di mana kebenaran dilihat dari beragam sisi tidak hanya dari sisi “kita”. (Galtung dalam Oktarianisa, 2009:543). Pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam menampilkan berita yang mengandung  konflik,  pihak-pihak  yang

## 209 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
terlibat dalam konflik diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan dari sudut pandang mereka masing-masing sehingga tidak ada bias dan keberpihakan dari jurnalis maupun media massa yang menampilkan permasalahan tersebut. Adanya prinsip keadilan dan berimbang dalam  penyajian  berita  konflik  juga mencegah jurnalis dari tuduhan melakukan propaganda.
Hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa headline dengan prinsip jurnalisme damai yang dapat meredam konflik misalnya, dalam konflik antarsuku, media memberikan judul beritanya “Warga Kwamki Lama Deklarasi Tolak Perang Suku” (liputan6.com, 10 Mei 2016), Anggota DPR Minta Penyelesaian Konflik  Tanjungbalai  secara  Bijaksana (antaranews.com, 2 Agustus 2016), Tjahjo Minta  Pemprov  Sumut  Cegah  Konflik  di Tanjungbalai Meluas (merdeka.com, 31 Juli  2016),  Sutiyoso  Pastikan  Konflik  di Tanjungbalai Tak Meluas (tribunnews. com, 30 Juli 2016) dan masih banyak lagi. Berita dengan headline dan angle di atas diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi pihak-pihak yang bertikai sehingga dapat mendinginkan suasana.
Sebaliknya, headline dengan prinsip jurnalisme perang yang hanya menampilkan akibat-akibat yang terjadi atau pun pernyataan yang makin memperuncing konflik misalnya dapat dilihat dari beberapa judul berikut: Dua Orang Tewas dan 95 Rumah Dibakar di Tolikara (bbc.com, 26 April 2016), Konflik di Tolikara, 2 Tewas, 95 Rumah Terbakar (beritasatu.com, 24
April 2016), Selain Tanjung Balai, Medan Juga Rawan Konflik Sosial (okezone.com, 2 Agustus 2016) dan lain-lain. Headline yang hanya menampilkan korban kerusakan menjelaskan secara parsial bahkan malah ada yang memanas-manasi daerah lain dapat memperuncing masalah konflik  dan bukan menjadi bagian dari solusi konflik.
Pemberitaan yang berimbang tentang konflik harus dilakukan media karena m edia punya andil dan peran yang penting sebagai penerang dan penenang, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya itu tentu orang yang menggerakkan media haruslah orang kompeten. Karena itu, jurnalis atau wartawan harus tetap berpegang pada kode etik dalam menjalankan tugas. Menurut Ketua AJI Maluku Utara, Mahmud Ici berita yang tidak berimbang akan memicu terjadi konflik, sehingga pemberitaan harus berimbang dan kalau sampai terjadi konflik berarti fungsi penenang dan penerang itu dapat hilang. (Anggota DPR, 2016)
Menurut Lynch dan McGoldrick dalam Oktarianisa (2009: 545) terdapat tiga hal yang paling penting dalam jurnalisme damai yaitu: Pertama, menggunakan wawasan yang lebih luas dalam memandang dan  menganalisa  sebuah  konflik  dan mentransformasikannya sebagai konsep yang seimbang, adil dan akurat dalam melaporkan berita. Kedua, membuat sebuah cara baru dalam memetakan sebuah hubungan di antara jurnalis, sumber, cerita yang mereka buat dan konsekuensi dari bentuk jurnalisme yang dipakai di mana ada intervensi etika dalam jurnalisme. Ketiga, membangun kesadaran atas
pentingnya fokus pada anti kekerasan yang diimplementasikan pada kegiatan keseharian jurnalis baik reporter ataupun editor.
Peliputan berita konflik dengan prinsip jurnalisme damai maupun jurnalisme perang yang merupakan lawannya mempunyai perbedaan-perbedaan yang menyolok  dan  cukup  signifikan.  Menurut Claire H Badaraco (2009) perbedaan antara peliputan dengan prinsip jurnalisme damai dan jurnalisme perang dapat dilihat pada Tabel 1.
Setidaknya, pemberitaan tentang konflik  di  media  massa  dapat  membawa pengaruh pada dua hal. Pertama, pemberitaan media  justru  memperluas  eskalasi  konflik. Kedua, dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik. Pendapat yang saling bertentangan diharapkan akan bermuara pada satu kesepakatan penyelesaian. Pendapat seperti ini walaupun masuk akal namun belum terbukti secara empiris dapat dijadikan pegangan untuk membenarkan asumsi tersebut. Hal ini dapat kita analisis dari tugas-tugas seorang jurnalis di media massa. Pada dasarnya pekerjaan jurnalis media massa adalah mengkonstruksikan realitas, sebab media massa menceritakan peristiwa- peristiwa menjadi berita. Konstruksi realitas merupakan upaya memberikan gambaran atau menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda. Isi media adalah hasil para pekerja pers mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya (Sobur, 2009:179).
Kebanyakan informasi tentang konflik yang tersaji di media massa hanya bersifat
permukaan, parsial, sepotong-potong, tidak proporsional, sebagian besar hanya menekankan  aspek  kekerasan  dan  konflik terbuka saja, bukan pada aspek situasi, akar masalah yang bisa mendukung perbaikan situasi dan perdamaian. Oleh karena itu, seharusnya media massa dapat menjadi sumber informasi yang berimbang dengan  memberitakan  konflik  secara komprehensif mengenai akar masalahnya guna  mendukung  resolusi  konflik  bukan hanya menampilkan gambar-gambar serta pemberitaan yang terlalu vulgar seperti darah, mayat bergelimpangan, pembakaran yang akhirnya malah memperparah konflik.
Idealnya suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan fakta sesungguhnya tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga mendistorsi  fakta tersebut. Namun dalam realita media sebagai ruang publik, media kerap tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Dengan berbagai alasan teknis, ekonomis, maupun ideologis, media massa selalu terlibat dalam penyajian realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu juga turut mendukung kebiasaan media untuk meringkaskan realitas berdasarkan “nilai berita”.
Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang menarik perhatian saja yang ditonjolkan.

## 211 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
Berita juga sering dibuat berdasarkan semangat “laku-tidaknya berita itu dijual”. Sejauh ini, bisa dikatakan media massa cenderung  meliput  berita  konflik  hanya pada  aspek  perilaku  konfliknya  saja  atau aspek-aspek  konflik  yang  kelihatan  kasat mata. Misalnya perilaku membunuh, membantai kelompok tertentu, menembak, membakar, dan lain-lain. Berita-berita sensasional dan dramatis demikian sering menjadi liputan utama. Media seringkali juga menyajikan secara berlebihan aspek kekerasan  dan  konflik,  misalnya  sekian banyak tempat yang strategis rusak dibakar, jumlah korban yang terluka atau terbunuh, dan lain sebagainya.
Liputan yang ada di lapangan bukan pada keseluruhan fakta tentang dimensi- dimensi konflik yang ada, mencakup situasi konflik dan persepsi atau pandangan pihak- pihak yang terlibat dalam konflik sehingga informasi  tentang  konflik  yang  tersedia dalam dunia kita sekarang menjadi bersifat sangat permukaan ( superficial) dan tidak proporsional ( out of proportion ). Sejauh ini telah umum diakui bahwa media massa seringkali menyajikan informasi tentang konflik  secara  permukaan  dan  sepotong- potong.  Hanya  aspek  konflik  yang  paling mudah  dilihat  dan  peristiwa  konflik  yang paling dramatis yang mendapat perhatian terbesar untuk diliput. Aspek lain dari kekerasan, seperti situasi yang menjadi

## Tabel 1. Perbedaan Prinsip Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
Orientasi Pemberitaan Jurnalisme Damai Orientasi Pemberitaan Jurnalisme Perang Menelusuri unsur pada konflik, misalnya berapa pihak yang terlibatapa yang menjadi isu atau masalah yang diperdebatkan dengan perspektif mencari penyelesaian. Hanya menyoroti daerah-daerah konflik, biasanya hanya melihat dua pihak yang bertikai dengan satu tujuan (kemenangan). Konflik direduksi menjadi sebuah perang yang tidak mungkin mencapai titik temu.
Melihat waktu dan tempat konflik secara terbuka, tidak dibatasi oleh kejadian-kejadian yang baru berlangsung. Melihat sebab dan akibat diberbagai tempat dan waktu serta menelusuri sejarah konflik dan lain sebagainya.
Melihat waktu dan konflik secara tertutup, hanya menyoroti tempat-tepat kejadian. Melihat sebab dan akibat hanya sebagai peristiwa, seperti siapa yang pertama kali memulai konflik dan bagaimana pihak lain membahasnya. Membuat konflik bersifat transparan. Membuat konflik bersifat rahasia. Memberi suara kepada semua pihak dengan empati dan pemahaman. Menggunakan kerangka “kita-mereka” dan hanya menyuarakan “kita”. Melihat konflik atau perang sebagai masalah dan melihat bentuk-bentuk lain dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan. Melihat keberadaan mereka sebagai masalah dan selalu menyoroti kemenangan atau kekalahan dar mereka yang terlibat konflik. Melihat pihak-pihak yang berkonflik sebagai manusia terutama jika ada yang menggunakan senjata. Menciptakan image tentang musuh yang biadab, terutama jika ada yang menggunakan senjata. Proaktif, mencegah terjadinya perang, kekerasan, konflik tanpa harus menutupi konflik. Reaktif, hanya membuat laporan atau berita ketika kekerasan terjadi. Menyoroti akibat kekerasan yang tidak terlibat seperti trauma dan demam kemenangan, kehancuran struktur masyarakat dan budaya. Hanya menyoroti akibat-akibat yang terlihat dari kekerasan seperti korban pembunuhan, luka-luka, kerusakan bangunan dan sebagainya.
Sumber: Journal for The Study of Peace and Conflict , 2009
akar  konflik  dan  persepsi  berbagai  pihak tentang  konflik,  tidak  mendapat  perhatian berarti, meski hal itu sangat penting untuk diketahui publik.
Selain bersifat permukaan, liputan media massa dan laporan resmi pemerintah tentang konflik di Indonesia seringkali bias dan tidak proporsional. Bentuk bias dan ketidak proporsionalan liputan itu dapat berupa peliputan yang berlebihan tentang cakupan  dan  intensitas  konflik  yang  tidak sesuai dengan tingkatan konflik yang nyata atau sebaliknya. Untuk mengatasi masalah ini,  terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan media massa seperti dikemukakan oleh Chang (dalam Trijono, 2002) antara lain: 1) dengan menambah dan terus menerus membuka saluran/channel komunikasi sehingga arus informasi terus mengalir dan ketersediaan informasi bisa diperoleh secara memadai, 2) meningkatkan kualitas informasi tentang konflik yang ada sehingga bisa diperoleh informasi yang bermakna dan berguna secara memadai bagi kepentingan publik secara luas, 3) memfokuskan pada penyajian informasi dan proses komunikasi yang mengarah pada  isu-isu  spesifik  dari  situasi  konflik dan setiap dimensi krisis secara mendalam sehingga tidak memperluas dan makin membuat ruwet interpretasi dan pemaknaan publik yang bisa semakin mengacaukan situasi krisis.
Perbaikan kualitas komunikasi dan informasi yang diliput media massa melalui berbagai upaya kampanye dan perluasan aktivitas komunikasi perdamaian atau jurnalisme damai dapat membantu
perbaikan  situasi  konflik  dan  krisis  yang terjadi sehingga dalam hal ini media massa dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meredam dan membantu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.
Selain itu, dibutuhkan sinergisitas yang konstruktif antara media massa, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah dan masyarakat untuk terus mengkampanyekan setiap pemberitaan dan ekspos media yang edukatif, objektif, damai dan berorientasi pada resolusi konflik.

## Simpulan
Media massa harus dipandang seba- gai intitusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya. Media mempunyai kekuatan untuk meng- konstruksi realitas dalam masyarakat sehingga hal ini menjadikan media harus berimbang  dalam  melaporkan  konflik, harus  ikut  mencegah  konflik  dan  dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai.
Media dapat juga mengambil fokus pemberitaan akibat yang ditimbulkan oleh konflik  sehingga  diharapkan  pihak  yang bertikai menyadari akibat yang ditimbulkan dari  konflik  itu.  Hal  ini  menjadikan media merupakan bagian dari solusi dalam  meredam  konflik  dan  bukan  malah “memanas-manasi” serta memperburuk konflik.
Media hendaknya selalu menjadikan kode etik jurnalistik sebagai asas dalam melakukan aktivitas pemberitaan dan

## 213 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
kebebasan pers yang dijalankan hendaknya tidak disalahgunakan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan ekonomi bahkan kepentingan lainnya atas sebuah peristiwa konflik yang terjadi. Dibutuhkan sinergisitas yang konstruktif antara media massa, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah dan masyarakat untuk terus mengkampanyekan setiap pemberitaan dan ekspos media yang edukatif, objektif, damai dan berorientasi pada resolusi konflik.

## Daftar Pustaka
Badaraco, Claire H. (2009). Journal for The  Study  of  Peace  and  Conflict . Tersedia dari:http://proquest.umi.com/ pqdweb?index=2&did=2362014051& SrchMode=1&sid=2&Fmt=6&VInst= PROD&VType=PQD&ROT=309&V Name=PQD&TS=1316665141&client
Id=97884.
Bungin, Burhan. (2006). Sosiologi Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. (2015). Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Isu/Pola Konflik . Jakarta.
Fachrul Nurhadi, Zikri. (2015). Teori-Teori Komunikasi. Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif. Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia
Fisher S., et al. (2000). Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak .
Jakarta: The British Council Indonesia.
G riffin,  Em.  (2012). A First Look At Commmunicaton Theory. Eight Edition . New York: The McGraw-Hill Companies.
Ishwara, Luwi. (2011) . Jurnalisme Dasar .
Jakarta: Kompas.
Kriyantono, Rachmat. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Liliweri, Alo. (2005). Prasagka dan Konflik.  Komunikasi  Lintas  Budaya Masyarakat Multi Kultur . Yogyakarta:
LKIS Yogyakarta.
Miall, Hugh dkk. (2002). Resolusi Damai Konflik  Kontemporer:  Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik  Bersumber  Politik,  Sosial, Agama dan Ras. Edisi terjemahan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
McQuail, Denis. (2000). Mass Communication Theories. Fourth edition . London : Sage Publication.
Oktarianisa, Sefti. (2009). Pandangan Jurnalis TV Mengenai Aplikasi Konsep Jurnalisme Damai Pada Berita Perang di Televisi Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia , Volume VII/
Nomor 3, September-Desember 2009:
543-558.
Sobur, Alex. (2009). Semiotika Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sumarno, Karimah K dan Damayanti NA.
(2000). Filsafat dan Etika Komunikasi . Jakarta: Universitas Terbuka Press.
Suparlan, Parsudi. (2003). Bhinneka Tunggal Ika; Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan? . Jurnal Antropologi Indonesia , 72.
Trijono, L. (2002). Peran Komunikasi dalam  Konflik  dan  Untuk  Perdamaian , dalam  Ispandriarno  L,  Hanitzsch  T,  & Loeffelholz  M,  (ed): Media-Militer- Konflik,  Crisis  Communication:  Pers­ pektif Indonesia dan Internasional .
Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta: Galang Pers.

## Artikel dan Berita Internet
AJI : Berita Tidak Berimbang Picu Konflik (2016, Oktober 2). antaranews.com .
AJI  Imbau  Media  Tak  Picu  Konflik  dan
Memanaskan Situasi Demo 4 November (2016, November 4). detik.com .
Anggota DPR Minta Penyelesaian Konflik Tanjungbalai secara Bijaksana. (2016, Agustus 2). antaranews.com.
Dua Orang Tewas dan 95 Rumah Dibakar di Tolikara, (2016, April 26). bbc.com .
Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia. (2015, Mei 21). Tempo.co .
Konflik  di  Tolikara,  2  Tewas,  95  Rumah Terbakar. (2016, April 24). beritasatu.com.

## KPI Ingatkan Media Supaya Netral dalam
Pemberitaan Pilgub DKI (2016, September 25). merdeka.com
Media Berperan Besar dalam Penyelesaian Konflik (2013, Juli 18). antaranews.com.
Mendagri : Yang Kita Hadapi Saat ini Adalah Krisis Budaya. (2016, Agustus
1). kesbangpol.kemendagri.go.id .
Selain Tanjung Balai, Medan Juga Rawan Konflik  Sosial.  (2016,  Agustus  2). okezone.com.
Sutiyoso Pastikan Konflik di Tanjungbalai Tak Meluas. (2016, Juli 30). tribunnews.com.
Tjahjo minta Pemprov Sumut Cegah Konflik di Tanjungbalai Meluas. (2016, Juli 31). merdeka.com .
Warga Kwamki Lama Deklarasi Tolak Perang Suku. (2016, Mei 10). liputan6.com .