## Optimalisasi Resolusi Konflik Agraria Antar Individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

## Deson
Universitas Muhammadiyah Buton Email: deson.desan90@gmail.com
Abstrak ,  Konflik  seringkali  menimbulkan  korban  baik  harta,  benda  bahkan  jiwa.  Desa Sribatara  Kecamatan  Lasalimu  seringkali  ditemui  adanya  konflik  oleh  karena  tidak adanya titik temu antar pihak dalam penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan di kemudian hari maka konflik harus ditangani dengan cepat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan pemerintah Desa Sribatara dalam menyelesaikan konflik  antar  individu  di  Desa  Sribatara  Kecamatan  Lasalimu  Kabupaten  Buton.  Serta untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  diperoleh  pemerintah  desa  dalam penyelesaian  konflik  antar  individu  di  Desa  Sribatara  Kecamatan  Lasalimu  Kabupaten Buton.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Peranan  pemerintah  desa  sudah  berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun penanganan dari pemerintah desa tersebut masih belum terselesaikan secara keseluruhan,  akan  tetapi  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  suda  berupayah  dalam mengatasi  konflik  antar  individu  dengan  beberapa  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  1.  Tindakan  mengurai  masalah,  2.  Pemecahan  masalah,  3. Penghapusan  atau  penghilangan  masalah.  Untuk  menyesaikan  konflik  antar  individu pemerintah  desa  melakukan  proses  Arbitrase,  Mediasi  dan  Konsiliasi,  dan  upaya  yang dilakukan menunjukan pola yang tepat dalam proses musyawarah.
Kata Kunci: Optimalisasi, Resolusi Konflik, Agraria

## Pendahuluan
Salah  satu  harapan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014, Tentang  Pemerintah  Desa  yaitu  meletakan  dasar-dasar  administrasi  pemerintah  desa sehingga  para  pemimpin  formal  (Kepala  desa  dan  Perangkat  desa),    dan  para  Tokoh desa)  semakin  tahu  dan  mampu  menjadi  pelopor  dalam  masyarakat.  Seperti  halnya Desa  Sribatara,  berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  kepala  desa  bukan  hanya sekedar  sebagai  pucuk  pimpinan  wilayah  secara  adminitrasi  akan  tetapi  dipandang sebagai tokoh yang dianggap bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengurus dan menyesaikan  persoalan  yang  ada  didesa  baik  persolaan  pernikahan,  pesta  panen, kematian,  perselisian  antar  individu  maupun  persoalan  hukum  lainnya,  pemerintah desa  selalu  dilibatkan  oleh  karenanya  peranan  pemerintah  desa  sangat  penting  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Sribatara.  Disamping  itu  Peranan pemerintah  desa  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan  menjadi  penentu    keberhasilan,  hal  ini  disebabkan  pemerintah  desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya.
Begitu  pentingnya  tanah  bagi  kesejahteraan  manusia  maka  setiap  orang  akan berusaha  memiliki  dan  menguasainya,  adanya  hal  tersebut  sering  menyebabkan perselihan  dan  pertikaian  antar  sesama  manusia  serta  menimbulkan  perpecahan karena konflik agraria. Peristiwa yang terjadi di Desa Sribatara pada akhir tahun 2017 silam,  disebabkan  karena    pemerintah  desa  belum  cukup  efektif  untuk  menangani konflik antar individu  sehingga menyebabkan masalah berkepanjangan.
Sehubungan  dengan  konflik  agraria  yang  meningkat  setiap  tahunnya  maka diharapkan  kerja  keras  dari  setiap stakeholder terkait  untuk  dapat  menekan  angka konflik agraria. Fluktuasi konflik agraria Kabupaten Buton dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2018
Tabel 1.
Fluktuasi Konflik Antar Individu Desa Sribatara Tahun 2015 - 2017.
No Tahun Nama yang Bertikai Jenis Konflik 2015 Alwan dengan Wa Karimu Konflik tanah 2015 La Ania dengan Wa Maana Konflik tanah 2016 La Ania dengan Siti Syah Konflik tanah 2017 Simudin dengan Ishak 2017 La Mide dengan Gafar. S, S.P Konflik tanah 2017 Ishak dengan Simudin Konflik Sosial
Sumber Data: Data Konflik Desa Sribatara Tahun 2015- 2017
Dari data tersebut, konflik di Desa Sribatara didominasi oleh konflik antar individu  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  sedangkan  yang  lainnya  konflik  antar Pemerintah  dan  Masyarakat  hal  ini  dimungkinkan  disebabkan  oleh  beberapa  hal diantaranya  tidak  jelasnya  alas  hak  dalam  kempemilikan  lahan  masyarakat  dan  peran pemerintah  desa  yang  belum  maksimal  dalam  penyelesaian  konflik  agraria  serta program  pemerintah  dalam  melakukan  pensertifikatan  lahan  yang  belum  merata disetiap desa. di Kecamatan Lasalimu khususnya di Desa Sribatara.
Desa Sribatara juga ikut berperan mengemban tugas memfasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga dalam hal ini konflik agraria yang berkepanjangan mengakibatkan  masyarakat  tidak  membayar  pajak  sebagai  kewajibannya  yang merupakan sumber pendapatan bagi Negara
Kemudian  mayoritas  penduduk  Desa  Sribatara  sumber  mata  pencahariannya adalah  petani  dengan  terjadinya  konflik  tanah  maka  berdampak  pada  sumber pendapatan keluarga menurun baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam menyekolahkan  anak-anak  petani  itu  sendiri menjadi  terhambat  yang  mengakitbatkan sebagian dari anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya.
Di desa pada umumnya azas kekeluargaan masih sangat dijunjung tinggi, seperti halnya nilai-nilai kearifan lokal menumbuh kembangkan rasa persaudaraan yang tinggi dengan  konflik  ini  maka  terjadi  renggangnya  tali  persaudaraan  antar  warga  sehingga harmonisasi sosial masyarakat turut serta terpengaruh pula. Olehnya itu sangat penting kiranya  peran  Pemerintah  Desa  Sribatara  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  lahan ini  dengan  baik.  hal  ini  sangat  diharapkan  oleh  warga  masyarakat  Desa  Sribatara  dan dalam penyelesaiannya secara politik tidak merugikan pihak-pihak yang bertikai, secara
agama  tidak  melanggar  norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  agama  dan  norma-norma budaya yang terdapat di Desa Sribatara serta secara ekonomi saling menguntungkan.

## Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui sampel menggunakan purposive  sampling  sebanyak  20  orang,  yang  diwawancarai  mengenai  relevansi  yang diperlukan  pada  penelitian  ini.  Analisis  data  dilakukan  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yang  berkaitan  dengan  peranan  Pemerintah  desa  dan  Hambata-hambatan yang diperoleh dalam penyelesaian konflik agraria antar invidu di Desa Sribatara.

## Pembahasan

## A. Peranan  Pemerintah  Desa  dalam  Penanganan  Konflik  Antara  Individu  di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
Peranan  ada  apabilah  ada  kedudukan,  jadi  peranan  merupakan  aspek  yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  berarti  orang  tersebut  telah menjalankan  perannya.  Jadi  peranan  yang  dimaksud  adalah  tingkah  laku  yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.
Pada dasarnya penyelesaian konflik yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam  menyelesaikan  konflik  antar  individu  dapat  dilakukan  dengan  beberapa pendekatan yakni:
a. Tindakan mengurai suatu masalah
b. Pemecahan
c. Penghapusan atau penghilangan masalah
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Dahrendorf    (2014:  21)  bahwa  resolusi  konflik dilakukan dengan tiga pendekatan yakni:
a. Konsiliasi
b. Mediasi
c. Arbitrasi

## 1. Tindakan mengurai suatu masalah
Pemerintah  desa  harus  memahami  konsep  penyelesaian  masalah  dengan  cara mengurai  suatu  persoalan  yang  selanjutnya  menjadi  tindakan  yang  solutif.  Sejalan dengan  tindakan  tersebut,  maka  dibutuhkan  kecakapan  pemimpin  dalam  hal  ini pemimpin  dalam  menyikapi  sebuah  persoalan.  Pemimpin  dituntut  mampu  mengurai persoalan,  baik  persoalan  yang  ringan  hingga  pada  persoalan  yang  rumit  tanpa  harus menggerutukan kening. Artinya bahwa seorang pemimpin harus bersikap tenang dalam menghadapi  persoalan,  baik  persoalan  secara  personal  maupun  antar  individu masyarakat  yang ada di desa.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh masyakat (Ibrahim, S.S) menyatakan  bahwa  sejauh  ini  pemerintah  Desa  Sribatara  sudah  tanggap  dalam menyelesaiakn  persoalan,  hal  itu  ditunjukkan  dengan  beberapa  persoalan  yang  terjadi misalnya  seperti  perkelahian  antara  la  Boni  dengan  La  Simudin  yang  berakhir  dengan cara perdamaian. (Hasil wawancara Ibrahim, S.S Tokoh masyarakat Desa Sribatara pada tanggal 10 september 2018).
Sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  ketua  karang  taruna  Desa  Sribatara yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  Desa  Sribatara  sejauh  ini  sudah  menunjukkan sikap yang solutif dalam menyelesaikan konflik masyarakat Desa Sribatara yang terjadi sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Perna  dulu  perkelahian  antara  La  boni  dengan Simudin  sudah  sampai  ditangan  kepolisian,  tetapi  karena  pemerintah desa  masih  mau menyelesaikan  persoalan  dengan  cara  kekeluargaan  akhirnya  pihak  kepolisian  hanya mengambil peran sebagai mediator dan selanjutnya kesepakatan berdamai juga terjadi dilingkungan  desa.  (hasil  wawancara  dengan  ketua  karang  taruna  Desa  Sribatara, Safiudin, S,Pd.I pada tanggal 08 September 2018).
Sekretaris desa menceritakan secara singkat kejadian yang terjadi seperti konflik antara La Boni dengan Simudin. “sebenarnya persoalan itu tidak akan sampai ditangan kepolisian,  hanya  karena  pihak  keluarga  yang  merasa  dirugikan  langsung  melapor  ke kepolisian,  sehingganya  kepolisian  mengambil  sikap.  Waktu  kejadian  itu,  memmang pihak kepolisian bertepatan sedang berada dilokasi, sehingga pas keluarga mengetahui, secara  cepat  langsung  ditangani  oleh  salah  seorang  anggota  kepolisian  yang  tepat berada dilokasi waktu itu. Pemerintah desa waktu itu, khususnya saya selaku sekretaris Desa  Sribatara  meminta  petunjuk  kepada  kepala  desa  terkait  dengan  persoalan  itu.
Kepala desa menyarankan agar pihak kepolisian harusnya jadi mediator saja. Sehingga ketika  hal  tersebut  disampaiakn  kepada  salah  seorang  anggota  kepolisian  terkait permintaanpemerintah  desa,  maka  persoalan  itu  diselesaikan  di  Desa  Sribatara,  dan kabar  baiknya  juga  kedua  belah  pihak  yang  bertikai,  baik  kelompok  keluarga  ataupun individu  yang  tengah  konflik  dengan  sadar  menyatakan  sikap  untuk  berdamai  dengan membuat  pernyataan  dengan  berisi  poin-poin  pernyataan  yang  berisi  materai  yang ditandatangani  pelaku  konflik  dan  beberapa  saksi  waktu  itu.  (wawancara  dengan Sekretaris Desa Sribatara, Adi Kurniawan, S.H. Pada tanggan 08 September 2018).
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  Gafar.  S.  SP,  terkait  perihal persoalan  sengketa  lahannya  dengan  La  Mide,  menyatakan  bahwa  “Perselisihan  Kami telah  menemukan  titik  temu  berdasarkan  musyawarah  keluarga  yang  dimediasi  oleh Pemeritah  desa,  bersama  Tokoh  Masyakarat  dan  Tokoh  Agama,  dengan  pengakuan bahwa  memang  lahan  yang  diperselisihkan  tersebut  adalah  benar  milik  Gafar.  S,  SP. (Hasil wawancara Gafar. S, SP tanggal 12 september 2018 pihak terkait kasus sengketa lahan)
Sedangkan  wawancara  dengan  La  Ania  tentang  perselisihannya  dengan  Wa Maana tidak menemukan titik temu dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sulit menerima  solusi  untuk  berdamai  dari  pemerintah  desa  sehingga  masing-masing mengklaim miliknya meskipun pemerintah desa suda berupaya melakukan pendekatan Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi, La Ania menyatakan “ ohh,.. Lahan tersebut suda saya miliki  sejak  belum  terbentuknya  Desa  Sribatara  dan  didalam  lahan  tersebut  suda  ada bukti  yaitu  ada  beberapa  pohon  jati  yang  tumbuh  disekitar  lahan  tersebut.  (Hasil wawancara La Ania tanggal 13 september selaku pihak bertikai lahan)
Namun  Wa  Maana  membantah  tudingan  La  Ania  dengan  menyatakan  “itu memang ada beberapa pohon jati disekitar kebun tersebut akan tetapi makanya ada jati disitu  karena  ada  pohon  jati  yang  perna  saya  tanam  sehingga  berkembang  menjadi beberapa  pohon  jati  jadi  sebenarnya  pohon  jati  itu  bukan  La  Ania  yang  tanam  tapi tumbuh  dengan  sendirinya.  (Hasil  wawancara  Wa  Maana  pihak  bertikai  lahan  pada tanggal 15 september 2018)
Berdasarkan  beberapa  keterangan  yang  disampaikan  pada  hasil  wawancara tersebut,  terlihat  jelas bahwa  pemerintah  desa  cukup  siap  dan tanggap  terkait  dengan persoalan  yang  terjadi  antar  individu,  dengan  menyelesaikan  konflik  secara  damai
tanpa harus tergessa-gesa menyerahkan kasus kepada pihak kepolisian, meskipun tidak semua  konflik  dapat  diselesaikan  seluruhnya  ditingkat  desa  namun  pemerintah  desa suda cukup sigap dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat Desa Sribatara.
Kasus  lain  yang  bisa  menjadi  penjelasan  terkait  dengan  kesiapan  pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik di desa terjadi ketika konflik yang  terjadi antara La Angko dengan Wa Muuda yang terjadi pada bulan Januari 2017.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Sribatara yang mengatakan bahwa  “ketika  konflik  yang  terjadi  antara  La  Angko  dengan  Wa  Muuda  sebenarnya informasinya terlambat kami ketahui. Pemerintah desa mengetahui pasti persoalan itu ketika  pihak  kepolisian  menyampaikan  secara  privasi  kepada  saya  bahwa  kasus  itu sudah  berlangsung  selama  2  hari  di  kepolisian  (polsek  lasalimu).  Jadi  ketika  saya mengetahui itu, segera saya kabari kepada kepala desa terkait informasi yang diperoleh dari  pihak  kepolisian.  Jadi  waktu  itu  kepala  desa  hanya  meminta  saya  untuk  meminta kejelasan  kasus  yang  sudah  sampai  ditangan  kepolisian.  Saya  selaku  sekretaris  desa waktu  itu  segera  ke  kepolisian  untuk  meminta  informasi  kepada  kedua  belah  pihak melalui  kepolisian  saya  dimediasi  untuk  memintanya.  Setelah  mengetahui  pokok persoalan  saya  menelpon  kepada  Kepala  Desa  Sribatara  untuk  hadir  di  kantor  polsek lasalimu.  Waktu  itu  saya  mengira  kepala  desa  hanya  datang  sendiri,  tetapi  ketika  itu saya melihatnya mereka datang secara berkelompok, kalau tidak salah ada sekitar 3-5 motor  yang  masuk  ditaman  polisi.  Ternyata  mereka  merupakan  saksi-saksi  atau informan  yang  bisa  memberikan  keterangan  pasti  terkait  dengan  pokok  persoalan. Kurang lebih 3 jam di kantor polisi (polsek lasalimu) kepala Desa Sribatara sudah bisa menyelasaikan  konflik  anatara  La  Angko  dengan  Wa  Muuda  dengan  menyepakati beberapa poin  pernyataan  yang  dibumbui  materai  enam  ribu  dan  ditandatangani  oleh pelaku  komflik  dan  para  saksi  yang  sudah  dihadirkan.  (hasil  wawancara  dengan Sekretaris Desa Sribatara, Adi Kurniawan, S.H. Pada tanggal 08 September 2018).
Sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Tokoh  Agama  yang  menceritakan kasus  itu  yakni:  “waktu  kasus  yang  terjadi  anatara  la  Angko  dengan  Wa  Muuda  saya tidak  tau  persis  pokok  persoalanya,  tetapi  waktu  itu  sekitar  pukul  11.00  wita  kepala desa  datang  menginformasikan  kepada  saya.  Waktu  itu  saya  hanya  menyebutkan beberapa nama yang bisa jadi sumber informasi untuk memperjelas persoalan itu. Jadi
kasusnya la Angko dengan Wa Muuda itu persoalan tanah di Matana Mawi, begitu yang disampaikan  bapak  Udin  Sukaria.  Lebih  lanjut  beliau  menceritakan  setelah  itu  kepala desa  meminta  saya  untuk  bersiap-siap.  Jelang  beberapa  waktu,  kepala  desa  datang didepan  rumah  dan  meminta  saya  untuk  bersama-sama  ke  Kantor  polisi  (polsek lasalimu)  untuk  memberikan  keterangan.  (Wawancara  dengan  tokoh  agama,  Udin Sukaria pada tanggal 10 September 2018).
Masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Desa  Sribatara  hendaknya  disikapi dengan  kepala  dingin  oleh  pimpinan,  sehingga  persoalan  rumit  sekalipun  bisa  diurai dengan tindakan-tindakan yang solutif. Berdasarkan hasil wawancara tersebut semakin memperkuat  penjelasan  bahwa  pemerintah  Desa  Sribataracukup  tanggap  untuk menyelesaikan  persoalan  yang  ada.  Kekurangan  yang  bisa  disimpulkan  terkait pelaksanaan penyelesaian konflik oleh pemerintah Desa Sribatara terletak pada edukasi yang  perlu  dilakukan  terhadap  masyarakat  untuk  menyelesaikan  konflik  di  desa terlebih dahulu sebelum di tangani oleh pihak kepolisian.
Pemerintah  Desa  Sribatara  melakukan  dua  pendekatan  pada  persoalan  yang sudah  tergambar  di  atas,  yakni  konsiliasi,  dimana  pemerintah  desa  mengundang beberapa  orang  yang  kompeten  untuk  saling  memberikan  pernyataan  terkait penguatan-penguatan  yang  mereka  harapkan  lalu  kemudian  dicarikan  solusinya. Arbitrase  juga  sudah  tergambar  pada  hasil  wawancara  tersebut,  dimana  dari  kedua persoalan  yang  diceritakan,  baik  oleh  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  sampai  pada sekdes  sebagai  informan  kunci  sudah  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa menyelesaikan  persoalan  dengan  cara  bersepakat  dengan  penyelesaian  persoalan secara berdamai atau saling memaafkan.

## 2. Pemecahan Masalah
Tindakan  solutif  yang  mestinya  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sebagaimana dijelaskan dalam teori Dahrendorf  (2014: 21) bahwa resolusi konflik dilakukan dengan tiga  pendekatan  yakni  Konsiliasi,  Mediasi,  Arbitrasi.  Penyelesaian  konflik  yang dilakukan  pemerintah  Desa  Sribatara  bisa  ditunjukkan  dari  hasil  wawancara  terhadap tokoh adat dan kepala dusun, serta sekdes sebagai informan kunci.
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  tokoh  adat  Desa  Sribatara  menceritakan bahwa ”pernah terjadi konflik antara Alwan dan Kariimu, jadi konflik ini awalnya terjadi
karena  lahan  perkebunan  yang  dibuka  oleh  saudara  Alwan  diklaim  sebagai  lahan  Wa Kariimu menurut pihak wa Kariimu. Waktu itu saya tau persis cerita sengketa itu yakni berdasarkan  cerita  sejara  dari  orang  terdahulu  memang  tanah  itu  milik  wa  Kariimu. Ketika  itu  saya  menjelaskan  kepada  kepala  desa  bahwa  sebenarnya  lahan  yang  sudah dibuka  oleh  saudara  alwan  memang  milik  wa  Kariimu,  jadi  setelah  mengetahui  itu, kepala  desa  meminta  pihak  pertanahan  untuk  mencocokkan  antara  sertifikat  tanah yang  dimiliki  wa  Kariimu  dengan  kondisi  real  dilapangan.  Jadi  setelah  dicek  ternyata memang  saudara  Alwan  mengambil  sekitaran  5  meter  tanah  dari  wa  Kariimu.  Setelah mengetahui kebenaran itu, kepala desa mengajukan permintaan kesediaan wa Kariimu untuk  memberikan  kesempatan  kepada  saudara  Alwan  melanjutkan  pekerjaanya dengan  catatan  tanaman  yang  ditanami  hanya  tanaman  jangka  panjang  dan  tempo waktunya hanya dua kali tanam. Setelah wa Kariimu menyetujui, maka segera dipanggil tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  tokoh  agama,  waktu  itu  yang  hadiri  bapak  Ambon (Udin Sukaria), La Imu (Ibrahim, S.S), dan beberapa saksi lain, termaksud saya sendiri, kalau  dari  luar  Desa  Sribatara  hanya  pegawai  pertanahan  dengan  Babinkantibmas (Bripda  Iwan),  jadi  ketika  melakukan  mediasi,  kepala  Desa  Sribatara  menunjukkan bukti-bukti  yang  ditemui  dilapangan  yg  selanjutnya  diperkuat  oleh  para  saksi.  Dan setelah melakukan negosiasi, maka saudara Alwan dan Wa Kariimu bersepakat dengan hasil kesepakatan saudara Alwan tetap menanam di kebun wa Kariimu dengan catatan hanya  2  kali  menanam  tanaman  jangka  pendek.”  (hasil  wawancara  dengan  tokoh  adat Desa Sribatara, la Bara pada tanggal 11 September 2018).

## 3. Penghapusan atau penghilangan masalah
Tindakan  menghilangkan  masalah  dari  sebuah  persoalan  merupakan  hal  yang perlu diketahui oleh semua pemimpin, baik dari kepemimpinan level tinggi sampai pada kepemimpinan  dilevel  terendah.  Desa  yang  merupakan  struktur  pemerintahan  politik terkecil dalam sebuah pemerintahan selalu dituntut untuk mampu menciptakan suasna pemerintahan yang kondusif dan proses kehidupan sosial yang steril dari masalah. Oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan damai dan bersahaja.
Peranan  pemerintah  Desa  Sribatara  dalam  menangani  konflik  antar  individu dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  pada  beberapa  informan,  sebagaimana  terkutip
dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 oleh Sekretaris Desa  Sribatara  menceritakan  bahwa:  “Untuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Desa  Sribatara  dalam  mengangani  konflik  antar  individu  sejauh  yang  saya  ketahui, sudah  cukup  baik,  dimana  dari  beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi  di  desa,  tidak  ada satu  kasuspun  yang  sampai  di  meja  hijau  (pengadilan),  kemudian  ukuran  yang  paling nyata  adalah  sejauh  ini  tidak  ada  kasus  yang  sampai  memakan  waktu  yang berkepanjangan,  dan  lebih  lanjut  tidak  ada  kasus  yang  sampai  merengguk  nyawa masyarakat yang saling bertikai. (wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Sptember 2018).
Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  tokoh  masyarakat  Desa  Sribatara  yang menyebutkan  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Sribatara:  “Pernah  satu  waktu  terjadi perkelahian antara La Simudin dengan Ishak di hari raya idul adha tahun 2017, ketika itu  keduanya  sama-sama  mengkonsumsi  minuman  keras  (alkohol),  jadi  perkelahian tidak terhindarkan, Ishak yang memang postur tubuhnya lebih kecil dari Simudin tentu tidak  bisa  kewalahan,  sehingga  pada  saat  terjadi  perkelahian  Ishak  babak  belur  dan Simudin  sedikitpun  tidak  mengalami  cacat  sedikitpun.  Keesokan  harinya,  keduanya dipertemukan  oleh  tokoh  masyarakat  dan  beberapa  saksi  lain,  lalu  Kepala  Desa Sribatara  saat  itu  hadir  langsung  menjadi  mediator  dari  keduanya,  sehingga perselisihan berakhir dengan perdamaian. Lihat sekarang, Ishak dengan Simudin tender proyek  sama-sama  di  Waoleone,  begitu  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Tokoh Masyarakata  Desa  Sribatara.  (Wawancara  pada  tanggal  11  September  2018).  Dari beberapa  informan  tersebut,  terlihat  bahwa  pemerintah  Desa  Sribataramempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan menghilangkan masalah yang terjadi, sebagaimana tergambar pada kasus antara Simudin dan Ishak.

## b. Hambatan  yang  diperoleh  Pemerintah  Desa  Dalam  Menyelesaikan  Konflik Antar Individu di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peran  pemerintah  desa  yaitu  ada  dua  faktor utama  yaitu  faktor  endogen  dan  faktor  eksogen,  yang  mana  dijelaskan  bahwa  faktor endogen  merupakan  penyebab  yang  dibawah  individu  sejak  masih  dalam  kandungan hingga  kelahiran,  artinya  bahwa  hambatan  yang  terjadi  karena  faktor  endogen  lebih kepada  kemampuan  atau knowledge dari  seorang  pemimpin.  Sedangkan  faktor
penghambat  dari  luar  atau  eksogen  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  individu (pemimpin) atau faktor yang bersumber dari pihak lain.

## 1. Faktor Endogen
Pemerintah  Desa  Sribatara  telah  berupaya  untuk  berperan  aktif  dalam  setiap penyelesaian  persoalan  yang  terjadi  di  Desa  Sribatara.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  terlihat  bahwa  pemerintah  desa  sudah  mempunyai  kesadaran  untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi konflik antar individu di Desa Sribatara, yakni dengan  menyediakan  regulasi    dalam  bentuk  sangsi  tegas  kepada  masyarakat  yang melanggar, namun disisi lain, aturan-aturan itu belum terekspos dikalangan masyarakat secara  luas,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  aturan-aturan  yang dibuat oleh pemerintah desa.

## 2. Faktor Eksogen
Dari  faktor  eksogen  penyebab  dari  hambatan  pemerintah  desa  dalam menyelesaikan  konflik  antar  individu  bisa  dalam  bentuk  tingkat  ekonomi,  hubungan kekeluargaan,  sampai  pada  pendidikan.  Dari  ketiga  faktor  tersebut,  yang  paling berpengaruh dalam menghambat pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik adalah faktor pendidikan.
Faktor  yang  berpengaruh  besar  dari  masyarakat  adalah  kurangnya  masyarakat  yang memahami  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  pemerintah  desa  dalam  kehidupan bermasyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  mengalami  konflik  serta  merta menyerahkan masalahnya di kepolisian tanpa melalui pemerintah desa.
Mencermari  kondisi  tersebut,  dapat  dijelaskn  bahwa  masyarakat  belum mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan persoalan dalam lingkungan bermasyarakat  secara  kekeluargaan.  Pernyataan  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa pemerintah  desa  belum  dipercaya  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Desa Sribatara.

## Kesimpulan
Pemerintah Desa Sribatara sudah melakukan upaya dalam memecahkan masalah antara individu dengan beberapa pendekatan yakni; 1) Tindakan Mengurai Masalah; 2) Pemecahan  Masalah;  3)  Penghapusan  atau  Penghilangan  Masalah.  Sedangkan  faktor- faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  upaya  pemerintah  Desa  Sribatara  dalam menyelesaikan konflik antar individu terdiri dari dua faktor umum yaitu faktor endogen dan faktor eksogen.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa peraturan pemerintah Nomor   43 Tahun  2014  Tentang  Aturan  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 20014 Tentang Desa
Adisa s, R. 2006, Pembangunan pedesaan dan perkotaan , Yogyakarta, Graha Ilmu,
Cristuoulou.  2008 The secret of civil society , penerbit Gramedia.Jakarta.
Dahrendrof. 2014, Metode penelitian ilmu-ilmu sosial .Yogyakarta: Ull press Ndraha, Talidzu, 2014. Kybernology  Ilmu Pemerintahan Baru . Jakarta: Rineka Cipta Jefri Herdiansyah, 2014 Permasalahan Abad 21: Sebua Sebua Agenda dalam Tuhuleley (Ed),  1993.  Permasalahan  Abad  XXl,  sebua  agenda  (kumpulan  karangan).
Yogyakarta: Sipress
Noeng Muhadjir, 1987 Organisasi dan Manajemen . Bandung: Alfabeta Soekamto, Soejono. 1982, Sosilogi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, press Susan. 2016 . Administrasi dan Managemen . Bandung: Amanah
Ury. 2014. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama