## MEMPERTIMBANGKAN URGENSI PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA : UPAYA PERLINDUNGAN GENERASI MASA DEPAN
1* Abdul Munir Rumbruren,
2 Ali Muhammad
1,2 Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Indonesia e-mail:
1* munirrumakat@gmail.com ( corresponding author ) 2 alimuhammad32@gmail.com

## ABSTRACT
Various problems carried out by children are part of the actions that result in children being entangled in legal problems, with different legal problems considered minor problems, but according  to  the  laws  and  regulations  constitute  a  criminal  act.  This  raises  various questions  about  whether  the  juvenile  criminal  justice  system  can  deal  with this problem effectively, how youth involved in crime should be treated, and how aspects of rehabilitation and reintegration within this system play an important role in building a better future for children. These research methods according to their types can be divided into two, namely normative legal research and empirical legal research. Empirical legal research was carried out  using  interviews  in  the  field,  namely  by  carrying  out  it  at  the  Manokwari  Class  I correctional center to know and obtain information from parties related to the research theme being carried out. We also studied cases of children in conflict with the law, which were successfully resolved outside of legal channels through a restorative justice diversion approach. The research location selection was carried out in the West Papua area based on the reason that Manokwari is one of the cities with high levels of child crime in conflict with the law is significant and relatively increasing. The results of the research show that there are still many children who do not understand the laws that result in criminal acts, which are  regulated  in  the  law  on  the  juvenile  criminal  justice  system,  implementing  legal awareness outreach activities for school children and providing guidance and increasing understanding of the law for children in the Manokwari City area.
Keywords: Criminal Justice System; Child Crime; Restorative Justice
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut dan perlu untuk dipelihara dengan baik  oleh  negara  sehingga  hak-hak  anak  menjadi  sangat  penting  unutuk  terus diperhatikan oleh pemerintah. Anak sebagai bagian penting dari masyarakat adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan konflik hukum. Pelaksanaan  Perlindungan  hak-hak  anak  dan  juga  pelaksanaan  penanganan permasalahan  hukum  yang  melibatkan  anak-anak  merupakan  kewajiban  besar  dari masyarakat  dan  juga  negara  dalam  memastikan  kesejahteraan  generasi  masa  depan generasi  penerus  bangsa  indonesia  (Darmika,  2019).  Pelaksanaan  Sistem  peradilan pidana  anak  yang  dibuatkan  dan  diwujudkan  pemerintah  merupakan  suatu  bentuk wadah  hukum  yang  secara  khusus  didedikasikan  untuk  dapat  mampu  mengatasi permasalahan  hukum  yang  melibatkan  anak-anak.  Regulasi  hukum  yang  di  buatkan pemerintah  ini  bentuk  dari  perwujudan  masalah-masalah  hukum  anak-  anak  yang terlibat dalam masalah-masalah hukum dan mengakibatkan peradilan pidana.
Beberapa  tahun  terakhir  ini  telah  terjadi  perkembangan  penting  dalam pemahaman dan pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem dan  juga  penegakan  hukum  terus  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Berbagai konsep hukum dan praktek baru telah muncul sebagai bentuk respons positif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia yang semakin kuat. Dengan  adanya  konsep-  konsep  hukum  yang  dibuatkan  menjadi  bagian  dan  tujuan penting  dalam  menegakan  hak  asasi  manusia  seorang  anak  dalam  mendapatkan hukuman tindak pidana.
Berbagai permasalahan yang dilakukan anak-anak menjadi bagian dari perbuatan yang  mengakibatkan  anak-anak  terjerat  dalam  maslah  hukum  yang  dengan  berbagai permasalahan- permasalahan hukum yang di anggap sebagai bentuk permasalahan yang kecil namun dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal tindak pidana. Ini  menimbulkan  berbagai  pertanyaan-pertanyaan  tentang  apakah  sistem  peradilan pidana  anak  mampu  menangani  permasalahan  ini  dengan  efektif,  bagaimana  pemuda yang  terlibat  dalam  kejahatan  harus  diperlakukan,  dan  bagaimana  aspek-aspek rehabilitasi dan reintegrasi dalam sistem ini berperan penting dalam membangun masa depan  yang  lebih  baik  bagi  anak-anak  yang  terlibat  dalam  permasalahan  hukum  akan menjadi fokus utama penulisan karya tulis ini.
Penegakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  sebagai  implementasi untuk mengatasi kasus anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam wilayah kerja  balai pemasyarakatan  kelas  I  Manokwari  peningkatan  kasus  anak  menjadi  terus meningkat  dilihat  dari  perkembangan  kasus  dari  tingkat  kecil  mejadi  kasus  yang mempunyai dampak besar dan juga permintaan Litmas pendampingan anak yang terus meningkat. Adanya peningkatan kasus anak menjadi salah satu faktor yang mendukung terus terjadinya pelaksaan tindak pidana yang di lakukan oleh anak- anak dalam kota manokwari  wilayah  kerja  balai  pemasyarakatan  kelas  I  Manokwari.  Anak  yang merupakan  generasi  penerus  bangsa  tentunya  akan  menjadi  pemimpin  masa  depan bangsa  Indonesia  sehingga  pelaksanaan  penerapan  hukum  bagi  anak-anak  harus  di laksanakan  dengan  mempertimbangkan  hak-hak  dan  kebutuhan  anak  dimana  ini menjadi  tujuan  utama  dalam  penerapan  system  peradilan  pidana  di  Indonesia. Kebutuhan  anak  sangat  di  pperhatikan  dalam  penerepan  undang-  undang  peradilan pidana anak sehingga peningkatan kasus anak yang terus meningkatan menjadi proses keseriusan pemerintah dalam mengatasi permaslahan dan penegakan hukum bagi anak.
System pemasyarakatan juga menjadi salah satu tongkat penegakan hukum bagi anak-anak  dalam  hal  ini  balai  pemasyarakatan  sebagai  UPT  pemasyarakatan  yang
melaksanaan  pembimbingan  dan  juga  pendampingan  bagi  anak  berkonflik  dengan hukum  tentunya  memepunyai  peranan  untuk  bisa  melaksanakan  pembimbingan  bagi anak-anak  untuk  dapat  menyadarkan  permasalahan-permasalahan  hukum  yang mebjerat anak-anak terlibat dalam tindak pidana sehingga tidak sedikitnya anak-anak masuk dalam proses system peradilan pidana. Keseriusan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum manjadi tolak  ukur  kesuksesan  pemasyarakatan  untuk  dapat  mampu  mengatasi  penegakan kasus- kasus hukum yang dilakukan.
Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peran sistem peradilan pidana anak dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh anak-anak dan peningkatan kasus anak dalam Kota Manokwari.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Perlindungan Hak Asasi Anak
Prinsip  ini  mendasari  banyak  hukum  dan  perjanjian  internasional  yang  menekankan perlindungan  anak  sebagai  prioritas  utama  dalam  kebijakan  dan  tindakan  hukum. Konvensi Hak Anak PBB (CRC) adalah dokumen utama yang mengatur hak asasi anak. Ini mencakup  prinsip-prinsip  seperti  kepentingan  terbaik  anak,  partisipasi  anak,  dan perlindungan anak dari tindakan yang merugikan. Konvensi Hak Anak PBB (CRC), yang juga  dikenal  sebagai  Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak,  adalah  perjanjian  internasional yang  ditetapkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1989.  Ini  adalah salah  satu  instrumen  hukum  yang  paling  penting  dalam  menjaga  hak  asasi  anak  di seluruh dunia. CRC menguraikan berbagai hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada  anak-anak  dan  remaja  di  bawah  usia  18  tahun.  Berikut  adalah  beberapa  poin penting tentang CRC:

## 1) Kepentingan Terbaik Anak
Prinsip dasar yang paling penting dalam CRC adalah prinsip kepentingan terbaik anak.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  dan  tindakan  yang  berpengaruh  pada  anak harus  diambil  dengan  mempertimbangkan  apa  yang  paling  baik  bagi  anak tersebut. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam peradilan anak, penanganan kasus  anak  di  sistem  hukum,  dan  pengambilan  keputusan  yang  memengaruhi anak.
2) Partisipasi Anak
CRC  menekankan  pentingnya  partisipasi  anak  dalam  segala  keputusan  yang memengaruhi  mereka.  Hal  ini  mencakup  hak  anak  untuk  mengemukakan pendapat  mereka,  memiliki  hak  untuk  didengar,  dan  diizinkan  untuk berpartisipasi dalam masalah yang memengaruhi hidup mereka. Ini menciptakan dasar bagi penghargaan hak anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka
3) Perlindungan dari Tindakan yang Merugikan CRC menetapkan berbagai tindakan yang dianggap merugikan anak. Ini mencakup perlindungan terhadap eksploitasi, pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak,  perlindungan  dari  kekerasan  dan  penelantaran,  serta  perlindungan  hak anak  dalam  konflik  bersenjata.  CRC  memberikan  pedoman  bagi  negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan.

## 4) Hak-Hak Dasar
CRC juga  menetapkan berbagai  hak  dasar  anak,  termasuk  hak atas  pendidikan, hak  untuk  hidup  dan  perkembangan  yang  sehat,  hak  atas  identitas,  hak  atas perawatan kesehatan, dan hak atas kehidupan keluarga.

## 5) Implementasi dan Pengawasan
CRC  memerintahkan  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  konvensi  ini  untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menerapkan prinsip-prinsip dan hak- hak yang diuraikan dalam CRC. Selain itu, CRC mendirikan sebuah komite yang bertanggung  jawab  atas  pengawasan  pelaksanaan  konvensi  ini  oleh  negara- negara anggota.
CRC  telah  menjadi  pedoman  penting  dalam  upaya  perlindungan  dan  pemajuan hak asasi anak di seluruh dunia. Lebih dari 190 negara telah meratifikasi konvensi ini, dan mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret  dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada dalam CRC.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  menurut  jenisnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.    Penelitian  hukum  empiris dilakukan  dengan  wawancara  di  lapangan  yaitu  dengan  melaksanakan  pada  Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Selain itu juga memepelajari kasus- kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil di selesaikan  diluar jalur  hukum  melalui  pendekatan  diversi  keadilan  restorative.  Lokasi penelitian dilakukan di daerah Papua Barat yang dilatarbelakangi dengan suatu alasan bahwa Manokwari merupakan salah satu kota dengan tingkat kejahatan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum menjadi signifikan dan relatif meningkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kesadaran Hukum Bagi Anak
Pelaksanaan regulasi pembaruan hukum dalam system peradilan anak sebagai bentuk pelaksanan  dan  juga  penengakan  hukum  terhadap  anak-anak.  Dimana  dalam pelaksanaan  dan  penagakan  hukum  peradilan  pidana  anak  memberikan  wawasan mendalam tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja dalam menghadapi permasalahan  hukum  yang  melibatkan  anak-anak  dan  mendorong  pembaharuan  dan perbaikan  dalam  upaya  melindungi  hak-hak  dan  kesejahteraan  anak-anak  di  era kontemporer.  Penyuluhan  hukum  merupakan  bentuk  Perwujudan  kegiatan  yang  baik dan  perlu  untuk  dilakukan  baik  tarhadap  diri  sendiri,  kelompok  maupun  instusi masyarakat.  Pelaksanaan  baik  dalam  ligkungan  masyarakat,  sekolah  mauun  tempat- tempat umum lainnnya (Mamu dkk, 2012).
Ada  beberapa  indikator  yang  dipakai  sebagai  ukuran  dalam  keberhasilan Pelaksaanan  proses  pembimbingan,  pengawasan  dan  juga  pendampingan  di  Balai Pemasyarakatan, yaitu dengan melaksanakan wajib laporan setiap minggunya, konseling yang dilakukan oleh PK terhadap klien, melakukan pengawasan dan juga home visit serta melaksanakan  pendampingan  terhadap  anak  yang  memerlukan  pendampingan  baik dilaksanakan  pada  tingkat  kepolisian,  pengadilan  dan  juga  kejaksaan  (Purwanto  & Gunawan, 2021).
Selain itu, bagaimana untuk mengeksplorasi perbandingan antara berbagai sistem peradilan  pidana  anak  di  berbagai  negara,  untuk  melihat  berbagai  pendekatan  dan
praktik terbaik dalam menangani permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak. Ini adalah  langkah  penting  dalam  upaya  menyempurnakan  sistem  peradilan  pidana  anak agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah.
Tingkat  kepatuhan  hukum  bagi  anak  menjadi  bagian  penting  dalam penyelengaran peradilan pidana anak, regulasi hukum dan peraturan perundang-undang yang di buat oleh pemerintah dalam mengawasi dan melindungi anak merupakan bentuk dari  implementasi  perlindungan  hak-hak  anak  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan penerapan hukum yang diberlakukan (Setyorini dkk, 2020). Dalam hal ini sebagai bentuk untuk  intervensi  untuk  melindungi  anak  agar  tidak  terlibat  dalam  tindak  pidana diberikan  peyuluhan  dan  kesadaran  hukum  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  terkhusunya  anak  agar  dapat  memahami  hukum  dan  juga masalah-masalah hukum yang dapat mengakibatkan tindak pidana sehingga merugikan diri  sendiri  dan  juga  orang  lain.  Ini  mempunyai  manfaat  yang  lebih  aparat  hukum sehingga memperkecil orang- orang dan juga anak yang terlibat dalam tindak pidana.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Manokwari, dalam pembimbingan kemasyarakatan terdapat masalah yang timbul yaitu sebagai berikut :
a) Kurangnya kepemahaman yang dimengerti oleh anak mengenai masalah hukum dan sanksi yang di terima
b) Kurang Pemahaman hukum dikarenakan Kurangnya Literasi
Maka  dari  itu  pelaksanaan  penyuluhan  Kesadaran  Hukum  Bagi  Anak  sebagai bentuk  implementasi  untuk  merungaki  anak  dalam  peradilan  pidana.  Peran  balai pemasyarakatan di perkuat dengan UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan  tentunya mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan proses pembimbingan kepada klien dewasa dan  juga  pendampingan  terhadap  klien  anak  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang Pemasyarakatam. Artinya Balai Pemasyarakatan harus mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengann baik dan benar sehingga Anak dan juga Klien Pemasyarakatan dapat  menadi  seseorang  yang  menerima  pembingan  yang  baik  dari  seorang pembimbingan  kemasyarakatan  dan  juga  tidak  melakukan  masalah-masalah  hukum yang dapat mengakibatkan tindak pidana dan masuk kembali menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam  menunjang  pelayanan  pembimbingan  dan  juga  pendampingan  tehadap klien dan juga anak, diperlukan kegiatan- kegiataan pembimbingan, pengawasan yang baik terhadap kllien agar dapat mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi  dari balai pemasyarakatan itu sendiri. Dan juga melihat banyaknya kasus- kasus anak yang semakin meningkat dalam Kota Manokwari sehingga perlu kegiatan yang baik dilakukan untuk mampu menyadarkan para anak- anak yang ada di Manokwari untuk tidak terlibat dalam kasus- kasus hukum.

## Restorative Justice
Dalam  menyelenggarakan  pelaksaanan  hukum  sebagai  acuan  dalam  menegakan masalah-masalah  kejahatan  tentunya  berbagai  cara  dan  solusi  terus  ddilakukan pemerintah dalam menegakan dan melungi hak- hak kehidupan seorang anak agar selalu hidup  sewajarnya  tanpa  terlibat  dalam  masalah-masalah  hukum  yang  mengakibatkan hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana anak sebagai regulasi hukum yang dibuatkan pemerintah dengan berbagai macam tujuan yang dimana sebagai bentuk upaya dalam mengatasi masalah peradilan pidana yang melibatkan anak. Secara
khusus kita ketahui bahwa dalan Undang- undang dasar 1945 telah diatur mengenai hak- hak anak sehingga dengan sangat penting untuk selalu memelihara kehidupan seorang anak agar berjalan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
Dalam  undang-  undang  sistem  peradilan  pidana  anak  telah  diatur  mengenai pelaksanaan pemberian hukum bagi anak yang bekonflik dengan hukum, dimana dalam peraturan  perundang-undang  tersebut  diatur  menganai  pelaksanaan  pemberian restorative  justice bagi  anak  yakni  Diversi.  Menurut  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  yang dimaksud  dengan  diversi  adalah  mengalihkan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (mengalihkan penanganan perkara anak  dari  proses  hukum  keluar  proses  hukum).  Pelaksanaan  diversi  bagi  anak-anak Merupakan  suatu  bentuk  pemerintah  dalam  menyediakan  sebuah  alternatif  dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat,  adapun  tujuan  utama  adalah  guna  mengarungi  residivis  bagi  peserta program (Nugroho, 2017).  Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.
Regulasi  hukum  ini  sebagai  bentuk  pemeliharaan  pemerinttah  kepada  anak- anak  agar  tidak  terlibat  dalam  masalah  peradilan  pidana  dan  hidup  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian diversi bagi anak ini dengan berbagai tujuan dan maksud yakni:
1) Rehabilitasi:  Diversi  bertujuan  untuk  membantu  anak-anak  yang  terlibat dalam pelanggaran hukum untuk memperbaiki perilaku mereka, belajar dari kesalahan  mereka,  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang  lebih  baik.  Ini berfokus pada pemulihan dan perbaikan, bukan hukuman.
2) Pencegahan stigmatisme: Dengan memberikan alternatif diversi, anak-anak memiliki  kesempatan  untuk  menghindari  label  kriminal.  Ini  dapat mengurangi stigmatisme yang melekat pada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran  hukum  dan  memungkinkan  mereka  untuk  memulai  kembali tanpa catatan kriminal yang terus-menerus.
3) Pengurangan  tuntutan  peradilan  pidana  formal:  Diversi  bertujuan  untuk mengurangi  tekanan  pada  sistem  peradilan  pidana  dengan  menangani kasus-kasus  anak-anak  dengan  cara  yang  lebih  efisien  dan  kurang membebani.  Ini  juga  dapat  membebaskan  sumber  daya  untuk  menangani kasus-kasus yang lebih serius.
4) Partisipasi orang tua dan masyarakat: Dalam banyak kasus diversi, orang tua dan  komunitas  dapat  berperan  aktif  dalam  membantu  anak  mengatasi pelanggaran  hukum  mereka.  Ini  dapat  mempromosikan  tanggung  jawab bersama dan mendukung anak dalam proses rehabilitasi.
Pada  intinya,  diversi  bagi  anak-anak  dalam  peradilan  pidana  bertujuan  untuk memberikan pendekatan yang lebih manusiawi, pemulihan, dan peduli terhadap anak- anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sehingga mereka memiliki peluang untuk memperbaiki perilaku mereka dan menghindari konsekuensi jangka panjang dari sistem peradilan pidana formal.

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan
Pada  proses  peradilan  pidana  anak  Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  peran yang  sangat  besar  dan  juga  sangat  luas  dan  mempuyai  peranan  penting  karena
pembimbing kemasyarakatan dilibatkan secara  aktif  dalam pelaksanaan proses  baik itu penyelidikan  dan  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan  pelaksanaan  pengambilan putusan hakim , yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan juga hasil penelitian   kemasyarakatan yang dibuatkan  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  pendampingan  PK  sebagai  bahan pertimbangan  yang  penting  bagi  Polisi,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Hakim  dalam pelaksanaan proses diversi (Tukan dkk, 2022).
Dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak  pada  wilayah  kerja  Bapas  Kelas  I Manokwari PK dilibatkan dari anak masih dalam tahapan penyelidikan pada kepolisian PK  Bapas  Kelas  I  Manokwari  sudah  melakukan  pendampingan,  pendampingan dilaksnanakan  sebagai  betuk  pelaksaan  dan  juga  penegkan  peraturan  peraturan perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana  bagi  anak.  Dimana  anak-anak  yang terjerat masalah hukum pada wilayah Kota Manokwari sudah mendapat pendampingan dari  pembimbing  kemasyarakatan  dengan  berbagai  kasus  yang  dilakukan  oleh  anak. Dalam  beberapa  kasus  tidak  sedikit  PK  melakukan  pendampinga  terhadap  anak  yang merupakan pengulangan tindak pidana dimana ini merupakan salah satu permaslahan yang  sering  dihadapi  dimana  terus  terhadapi  peningkatan  kasus  yang  dilakukan  oleh anak-anak.  Kurangnya  pemahaman  hukum  atau  tidak  mengerti  akan  masalah  yang  di buatkan  merupakan  bentuk  kejahatan  tindak  pidana  mengakibatkan  anak  berkonflik dengan  hukum  terus  bertambah  dan  pengulangan  tindak  pidana  terus  dilakukan (Yulianto & Muhammad, 2021).
Dengan  demikian  PK  terus  melakukan  pendampingan  dan  juga  memberikan pembimbingan serta pemahaman terhadap anak-anak baik itu di tempat-tempat umum maupun  masuk  ke  sekolah-sekolah  untuk  mengkampanyekan  kegiatan  kesadaran hukum dan juga penyampaian materi-materi pemahaman hukum agar anak-anak dapat mengerti  dan  memahami  masalah-masalah  kejahatan pidana  yang  harus  di  hindarkan dan  tidak  untuk  dilakukan.  Sehingga  dapat  menurunkan  permintaan  Litmas pendampingan  anak  ini  dengan  tujuan  untuk  membentu  terbentuknya  massa  depan anak- anak lebih baik kedapannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  bahwasannya  anak-anak  dalam  wilayah kerja Bapas Manokwari perlu dan terus dilakukan peningkatan pemahaman hukum agar dapat  mengerti  dan  memahami  bahwasannya  pelaksanaan  tindakan  kejahatan mempunyai banyak konsekuensi yang dapat membahayakan kehidupan dari anak- anak, baik  itu  menghancurkan  masa  depan  anak,  kesehatan  fisik  maupun  mental  dan  juga menimbulkan  kekesalan  besar  bagi  kedua  orang  tua.  Perilaku  dan  pergerakan  anak sangat  penting  untuk  terus  diperhatikan  untuk  bisa  mempu  mengatisipasi  perilaku- perilaku buruk yang membuat anak-anak terlibat dalam peradilan pidana.
Pelaksanaan  peningkatan  pemahaman  hukum  bagi  anak-anak  mempunyai dampak yang positif dalam perkembangan berpikir seorang anak bagaimana beperilaku dalam  lingkungannya  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  yang  menimbulkan kejahatan tindak pidana. Peningkatan pemahaman hukum yang dilakukan sebagai tujuan utama dari pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak dalam wilayah kerja Bapas Manokwari.  Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan bentuk dari kejahatan tindak pidana dan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan seorang anak, baik itu menghancurkan masa depannya dan juga perkembangan kesehatan mental anak tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Bartollas, C., & Schmalleger, F. (2016). Juvenile Delinquency. Pearson. Darmika,  I.  (2019),  ‘Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia’, De’Rechtsstaat, 5.2 85–91 <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046> Feld,  B.  C.  (1991).  The  juvenile  court  meets  the  principle  of  the  offense:  Legislative changes in juvenile waiver statutes. Crime and Delinquency, 37(2), 229-259.
Greene, S. (1998). The Generational Interests of Children: A Commentary on Principles of Justice and Theoretical Approaches to Juvenile Justice. New England Law Review, 32(3), 787-822.
Grisso, T. (2008).  Adolescent offenders  with  mental disorders.  The  Future  of Children, 18(2), 143-164.
Junger-Tas,  J., & Marshall, I. H. (1999).  The self-report  methodology in  crime research. Crime and justice, 26, 291-352.
Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D, ‘Undang- Undang Peradilan Pidana Anak’, Экономика Региона, August, 2012, 32
Nugroho, O. C., ‘Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia’,  Jurnal  HAM,  8.2  (2017),  161 https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356
Putri,  T.,  Clara,  A.,  and  Hartiwiningsih,  ‘Peran  Balai  Pemasyarakatan  Dalam  Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum  Berdasarkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Kasus  Di  Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang)’,  Recidive  :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan, 11.2 (2022), 197 https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67453 Prakoso, A, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, 2016
Purwanto,  G.,  (2021),  ‘Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Perspektif  Udang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, Justitiable, 3.2  2  <file:///C:/Users/Bapas  NK/Downloads/326-Article  Text-735-1-10- 20220814.pdf>
Schwalbe, C. S. (2008). Legal consciousness and discretion in the new juvenile court. Law & Social Inquiry, 33(4), 993-1022.
Setyorini, E. H., and Pinto, U., ‘Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pendahuluan Pada  Upaya  Membangun  Rezim  Hukum  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum, Terdapat  Fondasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  Yang  Relevan  Untuk Mengimplementasikan  Praktik  Peradilan  Anak,  Yaitu :  1.  Kepentingan  Te’,  16 (2020), 149–59
Undang-undang  Dasar,  ‘Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan’, 143384, 2022
United  Nations.  (1989).  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC).  Diakses  dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.
Yulianto,  R.  F.,  and  Ali,  M,  ‘Peran  Bapas  Dalam  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak’, Journal of Correctional Issues, 4.1 (2021), 57–65
Woolard,  J.  L.,  &  Scott,  E.  S.  (2012).  Why  minors  should  be  considered  minors:  An evaluation of the legal competencies of juveniles. Psychology, Public Policy, and Law, 18(4), 741-772.