## RESIDIVIS ANAK DI LPKA KELAS I MEDAN: STUDI KASUS MENGENAI FAKTOR DAN SOLUSI TERBAIK
1* Iqbal Rasyid Dharman, 2 Padmono Wibowo
1, 2 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1* rasyid152001@gmail.com ( corresponding author )
2 padmonowibowo@gmail.com

## ABSTRACT
This research discusses the triggering factors leading children to become re-offenders after returning to their families and the community. LPKA has a role in providing proper guidance and education for the future of children. However, in reality, there are still many children at LPKA  Kelas  I  Medan  who  continue  to  commit  repeated  offenses.  This  research  aims  to analyze various causes and find the best solutions using the theory of social control. The research was conducted at LPKA Kelas I Medan using a qualitative research method, and the  data  collection  technique  involved  interviews  with  re-offending  children  and  their parents.  The  results  of  the  research  show  that  the  social  control  theory,  which  includes attachment,  commitment,  involvement,  and  individual  norms/values,  has  a  significant impact  on  the  rate  of  child  re-offending  at  LPKA  Kelas  I  Medan  when  combined  with adequate implementation, guidance, quality education, and constructive counseling.
Keywords: Correctional Institutions, Recidivist, LPKA
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah instansi di bawah kementrian Hukum dan HAM yang dirancang khusus untuk menjalani hukuman atau pembersihan bagi anak-anak di bawah  umur  yang  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal  yang  selanjutnya  disingkat  LPKA. Menurut  UU  No.  22  Tahun  2022  LPKA  adalah  Lembaga  atau  tempat  Anak  Binaan menjalani  masa  pidananya.  LPKA  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan, pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.  LPKA  berbeda  dari  lembaga  pemasyarakatan  untuk  orang  dewasa.  Mereka menyediakan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak-anak. Fokus utama lapas anak adalah mendidik dan membimbing anak- anak agar bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terlibat dalam  kegiatan  kriminal  lagi.  Pendekatan  yang  digunakan  di  LPKA  begitu  beragam, termasuk  pendidikan  formal,  pelatihan  keterampilan,  konseling,  terapi,  dan  program rehabilitasi yang dirancang untuk mengatasi penyebab pelanggaran mereka. Selain itu, tujuan  dari  lapas  anak  adalah  untuk  meminimalkan  pengaruh  negatif  dari  sistem peradilan  pidana  dan  memberikan  kesempatan  kepada  anak-anak  untuk  mengubah perilaku mereka.
Dewasa  ini  tak  hanya  orang  dewasa  yang  bermasalah  hingga  membawa  mereka menjalani  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  namun  di  kalangan  yang  masih dikategorikan sebagai anak pun sudah marak terjadi. Anak sendiri sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 berarti yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18  (delapan  belas).  Anak  menurut  Kitab  Udang  –Undang  Hukum  perdata  Di  jelaskan dalam  Pasal  330  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  mengatakan orang  belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Tak hanya sebatas melakukan sekali pelanggaran namun dalam beberapa kasus sering terjadi tindak pengulangan atau residivis.
Residivis  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  merujuk  kepada  seseorang  yang melakukan  tindakan  kriminal  lagi  setelah  sebelumnya  telah  dihukum  atau  menjalani hukuman  pidana.  Fenomena  anak  yang  terlibat  dalam  residivis,  yaitu  berulang  kali terlibat  dalam  perilaku  kriminal  setelah  melewati  intervensi  atau  hukuman,  adalah sebuah tantangan serius dalam sistem peradilan pidana dan rehabilitasi. Kasus semacam ini  mencerminkan  kerumitan  yang  melibatkan  berbagai  faktor  yang  memengaruhi perkembangan individu dan keputusan mereka setelah mengalami intervensi awal.
Sebagian besar sistem hukum di seluruh dunia memiliki tujuan rehabilitasi dalam penanganan  kasus  anak  yang  terlibat  dalam  kejahatan.  Namun,  kasus  residivis menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk kembali terlibat  dalam  perilaku  kriminal.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  adalah  penting untuk  memahami  latar  belakang  dan  dinamika  yang  memengaruhi  anak  melakukan residivis.
Berbagai  faktor  yang  mendorong  anak  menjadi  seorang  residivis,  dimana  pada umur  12-18  tahun  seorang  anak  sedang  mengalami  fase  mencari  jati  diri  dan  mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya sehingga faktor lingkungan sangat melatar  belakangi  adanya  kasus  residivis  di  anak  ini,  selain  itu  ada  juga  dari  faktor pendidikan yang diberikan kepada anak kurang mengimplementasikan menjadi seorang yang taat aturan,  hingga ketidak sesuaian  sistem hukum yang ada  di negara ini  untuk mengatur kasus kriminalitas pada anak

## TINJAUAN PUSTAKA
Suatu penelitian dari Aryani (2023) mengulas tentang pembinaan bagi residivis anak di Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  di  Indonesia  yang  berfokus  pada  peran pembinaan dalam menghadapi tantangan residivisme anak. Pembinaan yang dilakukan pada anak-anak narapidana bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan  setelah  menjalani  hukuman.  Seiring  dengan  perubahan  sistem pemasyarakatan, pembinaan anak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak harus  mendukung  mereka  dalam  menghindari  perilaku  kriminal  berulang.  Dalam konteks  pembinaan  residivis  anak,  penelitian  ini  mengeksplorasi  bagaimana  lembaga pemasyarakatan  khusus  anak  dapat  membimbing  anak-anak  narapidana  yang  telah berulang  kali  terlibat  dalam  tindak  kriminal.  Metode  penelitian  yang  digunakan mencakup metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan penggunaan data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Bandar  Lampung  berusaha  untuk  memberikan  hak-hak  kepada  anak-anak  melalui pelaksanaan  pembinaan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Meskipun demikian,  implementasi  pembinaan  bagi  anak  narapidana  yang  residivis  ternyata dilaksanakan  dengan  cara  yang  serupa  dengan  anak  narapidana  lainnya.  Hal  ini disebabkan oleh program dan pola pembinaan yang telah ada, yang tidak membedakan antara  mereka.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat  dalam implementasi pembinaan residivis anak. Faktor-faktor ini mencakup tingkat pendidikan yang  rendah,  keterbatasan  kemampuan  anak,  minimnya  partisipasi  masyarakat,  dan perubahan pola pikir anak.
Penelitian  ini  menyarankan  perlunya  perbedaan  dalam  pembinaan  anak narapidana biasa dan residivis untuk memberikan efek jera pada anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam tindakan kriminal lagi. Misalnya, dengan mengembangkan kesehatan mental  anak  dan  lebih  menekankan  pada  pengembangan  spiritual.  Penelitian  ini  juga menyarankan  agar  petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  dapat  lebih mendorong anak narapidana untuk tidak kembali terlibat dalam tindakan kriminal.
Penelitian  lain  dari  Haryaningsih  dan  Hartati  (2020)  fokus  pada  resosialisasi anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak (LPKA).  Dalam  konteks  hukum,  seorang  anak  yang  terlibat  dalam  konflik  hukum didefinisikan sebagai anak yang sedang menjalani proses hukuman, berusia 12-18 tahun, dan belum menikah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019, tercatat bahwa 56 kasus anak menerima keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  serta  faktor-faktor  yang  memengaruhi perkembangan  anak  di  LPKA  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah anak-anak narapidana di LPKA. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  terstruktur  dan  observasi  terhadap  anak narapidana di LPKA. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, triangulasi data, dan presentasi data serta pengambilan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak narapidana di LPKA belum efektif  dalam  mendukung  resosialisasi  mereka.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi perkembangan  anak  termasuk  fasilitas,  infrastruktur,  dan  aspek  psikologis  anak. Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  pentingnya  perbaikan  dalam  sistem pembinaan anak narapidana dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya resosialisasi mereka.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrol Sosial. Penelitian ini  menggunakan  teori  kontrol  sosial  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang memengaruhi anak-anak binaan LPKA Kelas I Medan dalam melakukan perilaku kriminal kembali  setelah  dibebaskan.  Teori  kontrol  sosial  memiliki  empat  unsur  utama,  yaitu keterikatan ( attachment ), keterikatan pribadi ( commitment ), keterlibatan ( involvement ), dan keyakinan ( belief ), yang dipelajari dalam konteks residivisme anak. Keterikatan ( attachment ) adalah hubungan antara individu dan orang-orang dalam lingkungannya.  Semakin  erat  keterikatan  individu  dengan  orang  lain,  semakin  besar kemungkinan  mereka  akan  mematuhi  norma  sosial  dan  hukum.  Keterikatan  pribadi ( commitment )  berhubungan  dengan  nilai  dan  investasi  yang  dimiliki  individu  dalam tindakan tertentu. Jika individu memiliki banyak aset,  baik materi maupun emosional, yang terlibat dalam masyarakat, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan investasi tersebut. Keterlibatan ( involvement ) adalah tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas yang sah atau konvensional. Semakin banyak aktivitas konstruktif yang diikuti seseorang, semakin sedikit waktu yang mereka miliki  untuk  terlibat  dalam  perilaku  kriminal.  Keyakinan  ( belief )  mengacu  pada keyakinan  individu  terhadap  norma  dan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Jika individu  percaya  bahwa  aturan  sosial  dan  hukum  harus  dihormati,  maka  mereka cenderung mematuhi aturan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrol sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat residivisme anak di LPKA Kelas I Medan. Ketika unsur-unsur teori kontrol sosial diintegrasikan dalam pembinaan, pendidikan berkualitas, dan bimbingan konstruktif,  mereka  dapat  membantu  mengurangi  tingkat  anak-anak  binaan  yang kembali melakukan tindak kriminal setelah dibebaskan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  sebagai  pendekatan  utamanya.  Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh sekelompok orang  terkait  dengan  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian kualitatif  melibatkan  langkah-langkah  penting,  termasuk  merumuskan  pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang lengkap dari partisipan, menganalisis data secara induktif  dari  aspek  yang  lebih  spesifik  ke  temuan  yang  lebih  umum,  dan  menafsirkan makna  dari  data  tersebut.  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan semua aspek yang terkait dengan kegiatan di  LPKA Kelas I Medan dengan fokus pada faktor penyebab residivis anak. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data untuk memahami informasi yang ditemukan di LPKA Kelas I Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompleksnya  masalah  yang  dihadapi  di  Indonesia  salah  satunya  memiliki  angka kriminalitas yang dapat dikategorikan tinggi dilihat dari banyaknya UPT Pemasyarakatan yang  mengalami  kelebihan  jumlah  penghuni  di  dalamnya.  Kriminalitas  tidak  hanya terjadi pada orang dewasa namun terjadi pula pada usia anak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak ialah yang telah berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas).  Sendagkan Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Banyak faktor yang melatar belakangi kriminalitas di kalangan anak sekarang salah satunya arus globalisasi yang tidak dipantau baik di kalangan anak yang didapat dengan mudah yang menjadikan banyak pengaruh buruk masuk ke dalam kehidupan karena semakin mudahnya seorang berhubungan satu sama lain di era saat ini dan menjalin hubungan dengan berbagai latar belakang yang mampu menyeret anak ke jaringan kriminal. Indonesia sekarang sedang menghadapi  tantangan  serius  terkait  tingginya  tingkat  kenakalan  remaja.  Dimana sebanyak  2.087  anak  telah  masuk  ke  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  (UPT Pemasyarakatan) dan mayoritas kasus yang mereka alami adalah tindak pidana umum, seperti pencurian dan perampokan.
Provinsi  Sumatera  Utara  berada  di  peringkat  teratas  dalam  hal  jumlah  Anak Binaan  atau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  yang  menempati  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  di  Indonesia.  Tidak  jarang  dalam  beberapa  kasus kejahatan yang melibatkan anak, bukan hanya satu kali kejadian, tetapi beberapa kasus mengalami pengulangan tindakan pidana, yang dikenal dengan istilah residivis. Residivis anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada mantan narapidana anak yang setelah dibebaskan dari LPKA, mengulangi kembali tindak kriminal atau dikenal sebagai penjahat kambuhan.
Berdasarkan  data  primer  yang  diambil  dari  penelitian  yang  dipublikasikan, ditemukan  bahwa  sekitar  7%  dari  jumlah  penghuni  LPKA  Kelas  III  Pontianak  antara tahun 2018 hingga 2020 adalah anak-anak residivis. LPKA Kelas II Bandung pada tahun 2015 juga ditemukan bahwa sekitar 42,8% dari penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada bulan Maret 2015 dengan jenis kasus pencurian adalah anak-anak narapidana yang  kembali  terlibat  dalam  tindakan  pidana.  Hal  ini  memperkuat  kekhawatiran masyarakat  terkait  penilaian  atau  stigmatisasi  terhadap  anak-anak  yang  mengalami residivisme, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina pada tahun 2009.
Kembalinya seorang mantan narapidana anak melakukan kriminalitas atau biasa disebut residivisme, ini adalah hasil dari kesulitan mereka dalam melakukan reintegrasi sosial.  Menurut  Sampson  dan  Laub,  risiko  terjadinya  kejahatan  meningkat  ketika hubungan  individu  dengan  masyarakat  menjadi  lemah.  Peran  kontrol  sosial  sangat penting  dalam  mengurangi  kecenderungan  seorang  anak  untuk  berulang  kali  terlibat dalam  perilaku  kriminal.  Menurut  Djanggih  dan  Nurul  (2018),  teori  kontrol  sosial berakar  pada  asumsi  bahwa  setiap  individu  dalam  masyarakat  memiliki  kesempatan yang  sama  untuk  menjadi  seseorang  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hukum  atau seseorang  yang  mematuhi  hukum.  Teori  kontrol  sosial  mengajukan  pertanyaan mendasar: mengapa tidak semua individu melanggar hukum, atau mengapa ada individu yang  patuh  pada  hukum.  Menurut  teori  kontrol  sosial,  manusia  memiliki  kebebasan untuk bertindak, dan yang menentukan perilaku individu adalah ikatan sosial yang telah ada sebelumnya. Siegel menulis bahwa koneksi seseorang dengan masyarakat berperan sebagai  penghalang  terhadap  pelanggaran  norma-norma  sosial.  Jika  koneksi  ini melemah,  individu  bebas  untuk  melakukan  tindakan  kriminal  (Djanggih  dan  Nurul, 2018).
Menurut Hirschi (dalam Djanggih, 2018) konsep ikatan sosial terdiri dari empat unsur,  yaitu  keterikatan  ( attachment ),  keterikatan  pribadi  ( commitment ),  keterlibatan ( involvement ),  dan  keyakinan  ( belief ).  Dalam  pandangan  tersebut,  ikatan  sosial  yang merupakan salah satu faktor penyebab tingkah laku kriminal terdiri dari empat elemen, yakni  keterikatan,  ketersangkutan  dengan  kepentingan  pribadi,  keterlibatan,  serta norma dan nilai. Keempat elemen ini ada dalam setiap masyarakat.
1) Keterkaitan  ( Attachment )  berhubungan  dengan  sejauh  mana  seseorang  peduli terhadap keinginan dan harapan orang lain. Orang yang kurang peduli terhadap tuntutan orang lain atau yang tidak merasa perlu untuk mematuhi norma-norma yang berlaku cenderung memiliki kualitas hubungan yang buruk. Semakin banyak rasa  simpati  dan  empati  yang  dimiliki  terhadap  orang  lain,  semakin  besar kesadaran untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Ini menciptakan ikatan sosial yang mencegah perilaku yang deviatif.
Perilaku seorang anak sangat tergantung pada kedekatan anak dengan orang tua dalam keluarga. Anak yang dekat dengan orang tua akan menjadikan anak yang bersifat taat kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya anak yang kurang memiliki kedekatan  emosional  dengan  orang  tua  cenderung  memiliki  sifat  perilaku menyimpang. Anak yang dari kecil sudah dididik orang tua dan diberikan kasih sayangdi dalam keluarga akan membentuk sifat pribadi yang baik dalam diri anak. Sebaliknya anak yang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua akan menjadikan karakter dalam diri anak untuk mencari kasih sayang di dunia luar. Hal ini mengakibatkan seorang anak betah diluar rumah daripada bersama orang tuanya.
2) Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri ( Commitment ) merujuk pada penilaian rasional seseorang terhadap untung dan rugi yang terkait dengan keterlibatan  dalam  perilaku  yang  menyimpang.  Van  Dijk  dan  rekan-rekannya menganggap  bahwa  unsur  ini  menekankan  aspek  ekonomi  rasional,  di  mana individu  yang  memiliki  banyak  aset  material  dan  emosional  dalam  masyarakat akan  lebih  berisiko  mengalami  kerugian  jika  mereka  melanggar  norma-norma yang berlaku.
3) Keterlibatan  ( Involvement ) merujuk pada gagasan  bahwa seseorang  yang sibuk dengan sejumlah kegiatan konvensional tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk  memikirkan,  apalagi  melakukan  perilaku  kriminal.  Dengan  kata  lain, individu yang terintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki banyak aktivitas lain memiliki sedikit waktu untuk melanggar norma.
4) Nilai  dan  Norma  ( Belief )  merujuk  pada  beragam  pandangan  mengenai  aturan sosial  dalam  masyarakat  dan  di  antara  anggotanya.  Jika  tidak  ada  keyakinan bahwa nilai dan norma bersama harus dihormati, maka akan ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kontrol  sosial  yang meliputi  dari  keterikatan,  komitmen, involment dan  norma/nilai  individu  mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  oleh  anak. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  peneliti  menyarankan  pembinaan  khusus  yang diberikan  kepada  residivis  anak  di  LPKA  Kelas  I  Medan.  Pembinaan  khusus  tersebut antara lain:
1) Meningkatkan  keterikatan  hubungan  orangtua  dan  anak  dengan  memberikan fasilitas kegiatan seperti family gathering secara rutin dan berkala. Karena dari wawancara yang dilakukan terhadap salah satu anak binaan FS sebagai berikut “Orang tua saya jarang melihat kegiatan saya pak, kaya saya tadi bilang orang tua saya  hanya  selalu  sibuk  dengan  pekerjaan  mereka  pak.”  Hal  ini  membuktikan betapa pentingnya membangun hubungan baik secara emosional antara anak dan orangtua.  Kedekatan  hubungan  emosional  antara  kedua  orang  tua  dan  anak menjadikan  seorang  anak  berperilaku  baik  maupun  buruk  dengan  wawancara terhadap orangtua anak binaan MLA berikut “Ya yang pertama itu pak kurangnya
pengawasan  kami  terhadap  anak  kami,  kedua  tempat  daerah  kami  ini  terkenal sebagai daerah terbesar transaksi narkoba pak.”
2) Meningkatkan  involment  dengan  menjalin  kerjasama  pihak  ketiga  kepada pengajar  untuk  kegiatan  konseling  dan  membimbing  supaya  tidak  kembali  ke pergaulan yang salah. Berdasarkan waawncara yang dilakukan kepada orangtua anak binaan MLA menyatakan bahwa lingkungannya rawan transaksi narkoba “Ya yang pertama itu pak kurangnya pengawasan kami terhadap  anak  kami,  kedua tempat daerah kami ini terkenal sebagai daerah terbesar transaksi narkoba pak.” Serta  dikuatkan  dengan  wawancara  kepada  anak  binaan  MLA  “Gimana  ya  pak, daerah rumah saya itu daerah Narkoba pak jadi saya terpengaruh dari lingkungan sekitar  pak.”  Sehingga  pentingnya  untuk  memberikan  lingkungan  dimulai  dari saat di LPKA dengan konseling dan bimbingan rutin serta saat keluar orang tua perlu memberikan lingkungan yang sehat sehingga tidak mengulangi pergaulan yang membawanya kembali ke jalan yang salah lagi.
3) Meningkatkan  komitmen  anak  untuk  memiliki  tujuan  dan  mengisi  hari  dengan kegiatan  yang  positif  seperti  melatih  hardskill  dan  memperdalam  kegiatan keagamaan.  Latar  belakang  kasus  anak  binaan  DS  karena  ingin  membantu mencari uang tambahan namun dengan cara yang salah yaitu dengan melakukan pencurian motor “Keadaan pak yang membuat saya melakukan hal itu pak, apalagi saya  tinggal  dengan  nenek  saya  pak.”  Dengan  adanya  pelatihan  ini  anak diharapkan  mampu  menyalurkan  kemampuannya  untuk  bisa  melakukan  hal positif dan memiliki nilai untuk pemasukan di bidang perekonomian.
Hambatan yang terjadi dalam pelasanaan pembinaan di LPKA Kelas I Medan diantaranya
1) Minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  memenuhi  segala kebutuhan pembinaan anak. Pembinaan bisa berjalan lancar dan sukses salah satu faktor  pendukungnya  fasilitas  untuk  pelaksanaan  pembinaan  itu  ada  dan memadai.
2) Kemampuan petugas untuk melakukan pembinaan yang masih terbatas sehingga memerlukan bantuan pihak luar untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak
3) Tingkat  kemauan  anak  binaan  untuk  melakukan  pembinaan  yang  tergolong rendah  sehingga  perlu  peran  petugas  untuk  mendatangi  dan  mengajak  anak dengan baik untuk mengikuti pembinaan.
Implementasi  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Medan berjalan sebagaimana mestinya dan menekankan pada pembinaan bagi golongan anak yang  residivis  memiliki  pembinaan  khusus  dimana  wajib  mengikuti  pembinaan kepribadian  berupa  pembinaan  kerohanian  dari  sekolah  NKPI  dan  dipantau  secara berkala mengenai perkembangan dari anak. Untuk selebihnya perhatian dan pembinaan yang lain diberikan secara adil sesuai kebutuhan dan assesmen yang diberikan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Medan belum mempunyai pembinaan khusus pembinaan bagi residivis anak. Pembinaan yang cocok untuk anak residivis sesuai dengan  teori  kontrol  sosial  yaitu  meningkatkan  keterikatan  anak  dengan orangtua/keluarga. LPKA memfasilitasi kegiatan orangtua dengan residivis anak seperti kegiatan family gathering. LPKA diharap mampu menjalin kerjasama pihak ketiga dengan pengajar  yang  mampu  membantu  konseling  anak  supaya  tidak  kembali  ke  lingkaran kejahatan lagi. Penting untuk mendidik anak tentang konsekuensi hukum dari perilaku
kriminal. Membantu mereka memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka dapat mencegah residivis. Menghubungkan anak dengan mentor atau peran model positif juga  penting  karena  membantu  mereka  mengembangkan  keterampilan  sosial  dan aspirasi  yang  positif.  Dengan  melihat  contoh  yang  baik,  anak  dapat  terinspirasi  untuk mengambil jalan yang lebih baik.
Saran  yang  diberikan  untuk  membantu  kemajuan  proses  pembinaan  bagi  anak residivis  ialah  dalam  teori  kontrol  sosial  yang  mencakup  elemen-elemen  seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan norma-nilai individu, hal ini memiliki dampak besar  pada  pengulangan  tindak  pidana  oleh  anak.  Oleh  karena  itu,  pembinaan  harus memperkuat faktor-faktor ini sebagai bagian dari strategi untuk mencegah residivisme. Pelaksanaan pembinaan khusus untuk residivis anak bisa dilakukan untuk menunjang pembinaan  dengan  dasar  teori  kontrol  sosial.  Walaupun  peran  dan  dampak  yang diberikan  pemasyarakatan  terutama  LPKA  kecil  untuk  menanggulangi  kriminalitas  di masyarakat  namun  ini  bisa  jadi  langkah  besar  untuk  pihak  lain  ikut  mendukung pencegahan perilaku kriminal terutama kepada anak.

## DAFTAR RUJUKAN
Aryani,  G.  (2023).  Analisis  Yuridis  Pembinaan  Residivis  Anak  Pada  Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Justicia Sains, Volume 8, Nomor 1.
Djanggih,  H.,  &  Qamar,  N.  (2018).  Penerapan  Teori-Teori  Kriminologi  dalam Penanggulangan  Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime). Pandecta  Research  Law  Journal , 13 (1), 10-23.
Haryaningsih,  S.  (2020).  Resosiliasi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak.  Jurnal Konseling dan Pendidikan, Volume 8, Nomor 3.
Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama Sampson,  R.  J.  dan  John  H.  L.  2005.  "Pandangan  Perjalanan  Hidup  Mengenai Perkembangan Kejahatan." Annals of the American Academy of Political and Social Science 602: 12-45.