## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP DI KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG
Asep Bambang Iryana Bepe.a20@gmail.com

## Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan STIP-AN

## Abstrak
Keberadaan Paguyuban Petani  Kecamatan Compreng GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan petani tersebut menandai betapa lemah posisi tawar petani terhadap struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang  ada. Pergulatan sejarah di  negeri ini telah menempatkan petani dalam posisi marginal sedangkan yang harusnya petani, sebagai penyangga pilar kehidupan, tidak boleh terabaikan. Maksud dan Tujuan penelitian   ini meliputi (1) Melakukan kajian terkait pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang (2) Tersedianya data dan  informasi serta referensi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep terbaru.
Teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Keberadaan GAPOKTAN di Kecamatan Compreng sangat membantu sekali untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup para petani oleh karenanya pemerintah harus mampu mengelola dengan baik keberadaan GAPOKTAN. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena bertanggung jawab atas  nasib, masa depan, dan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemberdayaan dari dalam masyarakat biasanya diprakarsai oleh  para pemangku kepentingan seperti kepala desa, lurah, ketua RT,  ketua RW, dan lain-lain. Terjadinya konversi lahan sawah menjadi kebun, perumahan, dan  kawasan industri menimbulkan pertanyaan apakah budidaya padi sawah kurang menguntungkan bagi petani?. Belum lagi ancaman banjir dan kemarau yang kerap menyebabkan gagal panen, serta rusaknya saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, berbagai hambatan klasik usahatani padi sawah yang dihadapi petani diantaranya: Kemandirian meningkatkan efisiensi penggunaan input, Kemandirian dalam    pengadaan input pertanian, kemandirian dalam pemasaran hasil dan berkelanjutan
Kesimpulan dari  penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang selama ini  dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Compreng belum berjalan maksimal. Saran yang perlu dilakukan adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani  perlu ditingkatkan dan dikembangkan, partisipasi masyarakat petani yang harus sejalan dengan Pemerintah dalam artian Pemerintah dan Masyarakat sebagai objek pemberdayaan harus berjalan
selaras bersamaan, Pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan petani masyarakat Kecamatan Compreng.

## Pendahuluan
Salah satu  tugas utama dibentunya suatu Negara adalah meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui pembangunan dan  pemberdayaan. Pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak    terjadi ekploitasi terhadap sumber daya  alam yang  dimiliki untuk meweujudkan kesejahteraan. Revolusi hijau merupakan salah satu  bentuk pembangunan yang mengeksploitasi lahan pertanian. Dampak positif yang dirasakan adalah mampu melakukan swasembada    pangan pada tahun 1984.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang    berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong yang sesuai dengan visi  kabupaten subang diperlukan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat di  wilayah perdesaan pertanian. Salah satu  pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan terhadap masyarakat petani khususnya di wilayah-wilayah perdesaan yang memiliki populasi yang cukup besar. Kemiskinan masih merupakan masalah besar kabupaten subang terutama di wilayah perdesaan yang mayoritasnya adalah petani sawah. di Indonesia sendiri, meskipun tingkat kemiskinan sudah menurun namun penurunan tersebut belum mencapai target RPJM. Kemiskinan di Indonesia lebih terpusat di daerah pedesaan yang identik dengan petani.
Sumawinata (2004) menyebutkan bahwa lebih 80 persen rakyat Indonesia hidup di  pedesaan, dimana hanya sekitar 10-15 persen yang merupakan golongan menengah- atas. Bahkan dari sekitar 80 persen sisanya merupakan rakyat desa serba kekurangan, 40  persennya tergolong rakyat desa sangat miskin dan miskin, serta proporsi terbesar penduduk miskin adalah penduduk yang sumber penghasilannya dari pertanian (petani). Menurut Sunyoto Usman ( 2004 : 39) bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan  pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekua-tan individu dalam bentuk wadah/kelompok),    kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.
Arti  pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan.Pemberdayaan   dianggap penting dalam meningkatkan taraf hidup,  tingkat kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Kemiskinan dapat meningkat dimana kejadian rawan pangan khususnya pada masyarakat petani diprediksi akan bertambah dengan adanya perubahan iklim (global warming). Global warming berdampak pada perubahan pola distribusi ketersediaan air secara spatial dan temporal, dan menyebabkan peluang kekeringan di musim  kemarau meningkat dan peluang banjir di musim hujan akan meningkat pula. Kondisi ini menyebabkan terganggunya sistem produksi pangan seperti awal  tanam mundur, intensitas tanam berkurang, intensitas organisme pengganggu tanaman akan meningkat, dan yang lebih parah adalah gagal panen karena terendamnya sawah akibat kebanjiran.
Keberadaan Paguyuban Petani  Kecamatan Compreng GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan petani tersebut menandai betapa lemah posisi tawar petani terhadap struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang  ada. Pergulatan sejarah di  negeri ini telah menempatkan petani dalam posisi marginal sedangkan yang harusnya petani, sebagai penyangga pilar kehidupan, tidak  boleh terabaikan. Kebijakan agrikultur revolusi hijau menyebabkan semakin tingginya tingkat ketergantungan petani terhadap sektor di  luar pertanian. Sedangkan dampak rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh  kebijakan tersebut harus dibayar mahal. Kondisi yang tidak menguntungkan petani ini  diperparah oleh minimnya kemampuan petani mengorganisir diri  dalam mengartikulasikan hak-haknya. Pada akhirnya petani yang lemah secara ekonomi akan terus termarginalkan dan ditindas oleh pemodal dan sistem pasar. Berdasarkan uraian diatas, dirasa perlu meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup.

## Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pemberdayaan
Istilah ― pemberdayaan ‟ diambil dari Bahasa Inggris ― empowerment ‖ , yang berasal dari kata dasar ― power ‟ berarti kekuatan atau ― daya ‟ dalam Bahasa Indonesia. Empowerment dalam Bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia. Maka definisi pemberdayaan dirumuskan sebagai upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya.
Pemberdayaan juga  bermakna sebagai upaya distribusi-ulang (redistribusi) kekuatan/daya (power) dari pihak yang memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya. Karena itu, pemberdayaan selalu mengandung pengertian :
a.  Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya melakukan disempowerment /  less empowering pihak-pihak yang memiliki kekuatan/ daya (power).
b. Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak yang diberdayakan (empowerment).
Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak  berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih    lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk :
1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan    bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini  nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi  ini  bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat (Pambudi, 2003:54-58).
Sulistiyani (2004: 7) menjelaskan bahwa ― Secara etimologis ‖ Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan    atau kemampuan ‖ . Bertolak dari pengertian tersebut, maka  pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan  atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari  pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif.  dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (stakeholders) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik    pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau  diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan    penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau    urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.
Hal ini    juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu   upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama.
Jim Ife (1995:56) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged). Payne dalam Adi (2003:54) mengemukakan bahwa: ― Proses pemberdayaan    pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini  dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya ‖ .
Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas,  pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau  kapasitas masyarakat dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang  dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau   kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga  untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan.
a. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu  prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
1. Prinsip Kesetaraan
Prinsip utama yang  harus  dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang  dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai  pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
2. Partisipasi
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif,  direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
3. Keswadayaan atau kemandirian
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat    daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan  kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus  digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip ― mulailah dari apa yang mereka punya ‖ , menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada  peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang  telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
4. Berkelanjutan
Program pemberdayaan perlu  dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih  dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

## b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang  tidak berdaya, baik  karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak  adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu  diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang  dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau  tidak berdaya meliputi:
1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang  dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang  diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Pembahasan
Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu  tujuan pembangunan nasional. Dari sisi produksi, peningkatan ketahanan pangan tersebut diupayakan melalui peningkatan produksi beras terutama yang dihasilkan dari    lahan sawah. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa laju  pertumbuhan produksi beras akhir akhir ini  justru semakin lambat yang berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan hidup petani.
Pada kondisi dimana produktivitas usaha tani padi semakin sulit ditingkatkan, peningkatan luas  panen padi merupakan upaya yang terpaksa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani di  Kecamatan Compreng. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, khususnya di Jawa Barat Kabupaten Subang Kecamatan Compreng yang  berdamoak langsung pada  kehidupan petani, dimana para petani menjadi kehilangan sumber penghasilan dari  petani sawah. Mayoritas masyrakat yang berprofesi sebagai buruh tani  lambat laun sudah mulai ditinggalkan karena berubahnya lahan lahan pertanian menjadi pemukiman rumah penduduk.

## 1. Prinsip Kesetaraan
Prinsip utama yang  harus  dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau    kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Globalisasi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak  globalisasi berupa ketimpangan sosial. Pemasalahan ketimpangan sosial muncul akibat adanya perbedaan mencolok dalam  kehidupan satu masyarakat dibandingkan masyarakat lain.
Dalam konteks globalisasi permasalahan ketimpangan sosial  tampak dalam hubungan negara-negara dengan ekonomi kuat dan  negara-negara dengan ekonomi lemah.   Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan pemberdayaan komunitas. Melalui pemberdayaan komunitas akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi setiap tantangan, dampak, ataupun peluang yang muncul ditengah pengaruh globalisasi.
Keberadaan GAPOKTAN di Kecamatan Compreng sangat membantu sekali untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup para  petani oleh  karenanya pemerintah harus mampu mengelola dengan baik  keberadaan GAPOKTAN. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena bertanggung jawab
atas   nasib, masa depan, dan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemberdayaan dari  dalam masyarakat biasanya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kepala desa, lurah, ketua RT, ketua RW, dan lain-lain.
Keberadaan kelompok tani sendiri merupakan inisiatif dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pertanian di  Kecamatan Compreng dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para petani. Kelompok tani sendiri adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas  dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi   lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok Tani sendiri merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani    pada dasarnya adalah organisasi non formal diperdesaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan ciri – ciri sebagai berikut :
a. Saling kenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
c. Memiliki kesaamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
d. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
Selain memiliki ciri tersebut, juga memiliki beberapa unsur pengikat yaitu :
a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama diantara para anggota.
c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.
2. Partisipasi
Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif,  direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu
dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
Permasalahan mendasar yang  banyak dihadapi sebagian besar petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, dan  teknologi serta organisasi tani yang masih  lemah.  Oleh karena  itu, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan  kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kementerian
Pertanian mulai tahun 2008  telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di bawah  koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan  termasuk dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Program PUAP merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.   Program ini merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Gapoktan merupakan kelembagaan di tingkat petani yang melaksanakan program PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi  anggota. Guna mencapai hasil yang maksimal dalam  pelaksanaan PUAP, dalam  prosesnya Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan  Penyelia Mitra Tani (PMT). Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang  dimiliki dan dikelola petani. Guna mencapai tujuan PUAP yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di  pedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan kementerian pertanian maupun lembaga lain di  bawah naungan Program PUAP (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010).
Pengembangan masyarakat harus selalu  berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap prosesproses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan suatu  bagian penting dari pemberdayaan dan  penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang berperan aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan  proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan (Ife dan Frank, 2008).
Partisipasi masyarakat didorong melalui proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan salah satu wadah yang mampu menggerakkan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan, sehingga masih dibutuhkan wadah untuk berpartisipasi di tingkat kelompok. Melalui wadah partisipasi  tersebut anggota kelompok akan saling belajar melalui pendekatan learning by  doing yang berarti belajar dengan melakukannya, menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih  baik, sehingga yang terjadi adalah adanya perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).

## 3. Keswadayaan atau Kemandirian
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat    daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan  kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.
Suplay beras di Indonesia sangat bergantung dari hasil produksi sawah rakyat. Untuk itu, petani padi sawah harus diposisikan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian dan sangat menentukan mampu atau  tidaknya Indonesia menjadi negara yang tangguh di  bidang pangan. Kabupaten Subang Khususnya Kecamatan Compreng yang mayoritas lahannya adalah lahan Pertanian Sawah sebagai pelaku utama, agar dapat terus menyuplai beras, petani padi sawah harus sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud, adalah kondisi dimana hasil usaha tani    padi sawah dapat memenuhi kebutuhan pokok petani termasuk pendidikan dan kesehatan, bukan terpenuhi dari hasil usaha lain. Dengan  demikian, usahatani padi sawah harus berorientasi bisnis yang menguntungkan.
Terjadinya konversi lahan sawah menjadi kebun, perumahan, dan kawasan industri menimbulkan pertanyaan apakah budidaya padi sawah kurang menguntungkan bagi petani?. Belum lagi  ancaman banjir dan  kemarau yang kerap menyebabkan gagal panen, serta rusaknya saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan.     Selain itu, berbagai hambatan klasik usahatani padi sawah yang dihadapi petani diantaranya:
a. Belum efisiennya penggunaan input.
b. Ketergantungan terhadap input pertanian yang bersifat instan (benih dan pupuk an organik).
c. Lemahnya
kemampuan pemasaran hasil, merupakan faktor-faktor pembataspeningkatan kesejahteraan petani padi sawah sekaligus hambatan pencapaian swasembada beras berkelanjutan.
Mencermati berbagai faktor    pembatas pencapaian swasembada beras berkelanjutan di muka, dibutuhkan upaya strategis yang mudah dilaksanakan. Masalah konversi lahan dan  perbaikan saluran irigasi bagian dari komitmen pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan  penganggaran pendanaan perbaikan infrastruktur pertanian. Namun, mengingat petani padi sawah adalah pelaku utama, maka upaya strategis yang paling substansial yakni meningkatkan kemandirian petani agar  dapat mengatasi permasalahan klasik di muka.

## 1. Kemandirian meningkatkan efisiensi penggunaan input
Efisiensi usaha  tercapai ketika usaha dijalankan dengan penggunaan tenaga, waktu, dan biaya sesuai kebutuhan. Di Indonesia, efisiensi penggunaan input budidaya padi sawah terkendala sempitnya luas  lahan sawah rata-rata petani (petani gurem) dan aktivitas budidaya padi masih dilakukan perorangan. Berbeda dengan Indonesia, kepemilikan lahan rata-rata petani di  negara maju seperti Amerika Serikat (200 hektar) dan jepang (20 hektar) menyebabkan peningkatan efisiensi penggunaan input lebih mudah dicapai (Pakpahan, 2008). Semakin luas  lahan usahatani, penerapan mekanisasi pertanian terutama dalam pengolahan lahan dan  panen akan lebih efisien karena dapat dilakukan lebih cepat. Dengan keseragaman waktu tanam, maka penentuan sistem tanam, pengaturan pola tanam, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran hasil dapat dilakukan dengan manajemen yang  lebih baik. Begitu pula efisiensi biaya dalam pengadaan sarana produksi (saprodi) seperti benih dan  pupuk akan semakin tinggi seiring tingginya volume input yang diadakan.
Mengingat rata-rata petani di Indonesia berlahan sempit (<0,35 hektar), maka peningkatkan kemandirian petani guna memaksimalkan efisiensi usahatani padi sawah diperlukan kebersamaan usaha. Petani padi sawah yang rata-rata berlahan sempit perlu diorganisir agar mau melakukan kegiatan usahatani dalam satu manajemen usaha terpadu berbentuk Badan Usaha Milik Petani.

## 2. Kemandirian dalam pengadaan input pertanian
Ketersediaan input pertanian secara lokal merupakan salah satu syarat wajib pembangunan pertanian (Mosher, 1966 dalam Mubyarto, 1989). Benih dan pupuk
merupakan input pertanian pokok dalam budidaya padi.      Semakin unggul benih serta semakin berimbang pupuk yang digunakan, produksi yang  dicapai akan semakin tinggi pula. Namun, kenyataannya keberadaan benih  unggul dan pupuk an organik tidak diproduksi secara lokal, sehingga ketersediaannya bergantung pada suplay dari produsen. Seiring waktu, ketersediaan benih  unggul lokal dan pemanfaatan pupuk organik semakin berkurang. Kini petani sangat  bergantung pada benih unggul dan pupuk an organik produksi perusahaan penyedia sarana pertanian.
Ketersediaan benih  unggul secara lokal merupakan upaya yang mulai ditempuh dewasa ini dengan mendorong petani menjadi penangkar    benih (program 1000 desa mandiri benih). Upaya ini lebih berorientasi pemberdayaan petani dan mengedepankan aspek kemandirian.     Dengan pola ini, benih unggul dapat tersedia secara lokal, sehingga murah dan mudah didapat.
Selanjutnya, upaya meningkatkan kemandirian petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk dapat  ditempuh melalui penggiatan integrasi ternak dengan tanaman. Adanya integrasi ternak dan   tanaman merupakan pola usahatani yang ideal dikembangkan guna meningkatkan kemandirian petani agar    terlepas dari ketergantungan terhadap pupuk an  organik. Dengan beternak, petani berpeluang memperoleh kotoran padat dan cair sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik.

## 3. Kemandirian dalam pemasaran hasil
Pemasaran hasil  adalah faktor terakhir penentu pendapatan petani dalam berusahatani. Tingginya produksi saja  tidak menjamin tingginya pendapatan jika petani tidak menguasai pemasaran hasil. Umumnya    petani padi sawah di Indonesia memasarkan   hasil secara perorangan yang menyebabkan lemahnya posisi tawar, sehingga harga  ditentukan pihak  pembeli. Dengan demikian, peningkatan kemandirian petani dalam pemasaran hasil hanya akan terjadi apabila petani mau bersatu memasarkan hasil bersama (kolektif).
Merujuk kepada permasalahan di muka, kemandirian petani dapat terjadi apabila petani telah mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input melalui kebersamaan usaha, mampu menyediakan input  pertanian secara lokal (khususnya benih dan pupuk), serta mampu memasarkan hasil bersama-sama. Salah satu upaya yang mungkin  dilakukan untuk meningkatkan kemandirian petani padi sawah yakni mendorong petani agar mau melakukan kegiatan budidaya dalam satu manajemen usaha yang terpadu, terorganisir, dan terkontrol dengan baik.
Sudah adanya kelembagaan tani seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan modal sosial yang harus diberdayakan.
Meningkatkan kemampuan Gapoktan untuk lebih berdaya dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya,dibutuhkankegotongroyongan permodalan yang lebih  kuat. Gapoktan harus di  dorong agar mampu berkembang menjadi badan usaha yang mampu bergerak pada semua sub sektor agribisnis, sehingga tidak lagi berperan sebagai penyuplay produksi pertanian primer saja, tetapi juga perlu direkayasa    agar mampu mengakses permodalan, menyediakan sarana produksi, serta mampu memasarkan  hasil produksi secara bersama.

## 4. Berkelanjutan
Program pemberdayaan perlu  dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih  dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.
Sesuai amanat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan  negera adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan   kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu  perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannnya. Salah satu  bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar sehingga menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhinya.      Untuk membangun ketahanan pangan, kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan, perlu  diupayakan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Ditengah besarnya tanggung jawab pemerintah    untuk mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan dan  tantangan yang sangat besar terutama tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk.   Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU Nomor 41/2009 tersebut dengan jelas  disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan  pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsistem guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

## Simpulan Saran
Pembahasan yang sudah di sajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat   petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Compreng belum berjalan maksimal.
1. Keberadaan Gabungan Kelompok Tani perlu ditingkatkan dan dikembangkan.
2.   Partisipasi masyarakat petani yang harus sejalan dengan Pemerintah dalam artian Pemerintah dan Masyarakat sebagai objek pemberdayaan harus berjalan selaras bersamaan.
3.      Keswadayaan atau Kemandirian Petani dalam mengelola lahan pertanian harus mandiri dan ditopang oleh peran aktif dalam memberi solsusi dari setiap permasalhan yang dihadapi oleh petani.
4. Pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan petani masyarakat Kecamatan Compreng.

## Daftar Pustaka
Adi, Isbandi Rukminto. 2002. Pemikiran- pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:     FE Universitas Indonesia Adiwilaga, 1992, Pembangunan Pertanian dan permasalahannya, PT Pradnya Paramita Jakarta.
Ahmad shukri Mohd-Nain dan Rosman Md Yusuf, 2003, Pemberdayaan Masyarakat Petani, PT Fokus Harapan Jakarta.
Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung, Alfabeta. Bayu Krisnamurthi 2008, Dinamika Kelom-pok Tani dalam mengatasi kemiskinan
petani, Fokus Media Jakarta.
Buku Materi Paguyuban Petani Al-Barokah.
Creswell W. John. 2012 Research Design; pemdekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2013 Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Presektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Mulaya, Dedy. 2003. MetodePenelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Pakpahan, A. 2008. Badan Usaha Milik Petani sebagai Sarana Gotongroyong Usaha untuk Kemajuan Petani. www/apps/scribd/tmp/scratch7/10 267034