Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015

## EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT
Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menetukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak  ada  upaya  lagi  untuk  mempertahankan  usahanya  dan  aset  yang  jadi  agunan  maupun  aset lainnya  sebab  pernyataan  pailit  menyebabkan  debitur  menjadi  tidak  cakap  hukum.  Hukum  harus adil,  seimbang  sebagaimana  asas  yang  menjadi  dasar  undang-undang  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi  sehingga  melalui  PKPU  diharapkan  bisa  menemukan  penyelesaian  dalam  menghadapi konflik yang terjadi agar debitur nakal bisa dihindari dan kreditur yang  tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari.
Lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah merupakan sebuah cara yang  dilakukan  atau  digunakan  debitor  maupun  kreditor  dalam  hal  debitor  atau  kreditor  menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dengan  maksud  agar  tercapai  rencana  perdamaian meliputi pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan
Kata Kunci : Utang, PKPU, Pailit
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan  hukum  nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  diarahkan  pada terwujudnya  sistem  hukum  nasional, yang  dilakukan  dengan  pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk
mendukung pembangunan
prekonomian nasional.
Produk  hukum  nasional  yang menjamin kepastian, ketertiban,
penegakan,  dan  perlindungan  hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan  prekonomian  nasional, serta  mengamankan  dan  mendukung hasil  pembangunan  nasional.  Karena itu paradigma hukum sangat diperlukan  karena  paradigma  adalah merupakan  parameter  atau  referensi, rujukan atau tolak ukur yang mendasari keseluruhan kegiatan politik hukum, yang dapat dirangkumkan  dalam  dua  tahap  yakni “pemikiran  atau  pertimbangan”  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
“tindakan  realisasi”  politik  hukum yang  dimaksud 1 sehingga  undang- undang  lahir  benar-benar  seimbang dan  adil  bagi  masyarakat  ataupun negara.
Salah  satu  sarana  hukum  yang diperlukan dalam menunjang pembangunan  perekonomian  nasional adalah  peraturan  tentang  kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU) yang  semula  diatur  dalam  Undang-
undang tentang
Kepailitan
(failllissements-verordening Staatbland  1905:217  junct  Staatbland 1906:345).
Perkembangan  perekonomian dan  perdagangan  serta  pengaruh globalisasi  yang  melanda  dunia  usaha dewasa  ini,  dan  mengingat  modal yang  dimiliki  oleh  para  pengusaha pada  umumnya  sebahagian  besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai  sumber,  baik  dari  bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang masyarakat.
Gejolak  krisis  moneter  dan perekonomian yang terjadi  pada
1 Solly  Lubis,  Paradigma  Kebijakan  Hukum Pasca Reformasi (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 63.
pertengahan bulan Juli tahun 1997 dan tahun  1998  yang  lalu,  mengakibatkan dampak  yang  sangat  luas  terhadap perkembangan  bisnis  di  Indonesia. Naiknya  nilai  tukar  dolar  terhadap rupiah dengan sangat tinggi menyebabkan  banyak  perusahaan  di Indonesia  tidak  mampu  membayar utangnya  yang  umumnya  dilakukan dalam bentuk dolar. Akibatnya banyak perusahaan  di  Indonesia  mengalami kebangkrutan. 2 Bahwa  krisis  moneter tahun  1997  yang  melanda  Indonesia seakan  terulang  lagi  akhir-akhir  ini dari  2012  sampai  saat  tahun  2015 terus  terjadi  kemerosotan  nilai  rupiah dengan  naiknya  terus  nilai  dollar,  hal ini  yang  membuat  perekonomian  di indonesia  melemah  dan  banyaknya pegusaha-pengusaha  yang  bangkrut dan  meningkatnya  penggangguran akibat  pelaku  usaha  tak  mampu  lagi untuk membayar gaji sehingga terdata pemecatan  karyawan  ditahun  2015 akibat  keadaan  ini  lebih  26000 pengangguran dan permasalahan sosial  lainnya.  Kemampuan  dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu dan bahkan untuk mempertahankan usahanya  sangat  tidak  mudah,  hal  ini jelas  berdampak  setiap  pengusaha
2 Sunarmi,  Hukum  Kepailitan  (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 2.
akan kesulitan untuk membayar utangnya.
Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan  utang  piutang  secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan  perangkat  hukum  yang mendukungnya. Sehingga berdasarkan sejarah  perlindungan  hukum  yang terjadi  tersebut  pada  tanggal  22  April 1998  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1) UUD  telah  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang  Kepailitan,  yang  kemudian ditetapkan  menjadi  undang-undang dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 Perubahan dilakukan oleh karena undang-undang tentang kepailitan (Faillissements-verordenning,
Staatbland 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia
Belanda,  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  kebutuhan  dan  perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang  piutang,  dan  terakhir  diubah menjadi  Undang-undang  nomor  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.
Putusan pernyataan pailit mengubah  status  hukum  seseorang
menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan  hukum,  menguasai,  dan mengurus  harta  kekayaannya  sejak putusan  pernyataan  pailit  diucapkan. Mengingat  hal  ini  hukum  harus  adil, seimbang  sebagaimana  asas  yang menjadi dasar undang-undang kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha,  asas  keadilan,  asas  integrasi sehingga  melalui  PKPU  diharapkan bisa  menemukan  penyelesaian  dalam menghadapi  konflik  yang  terjadi  agar debitur  nakal  bisa  dihindari  dan kreditur  yang    tidak  melakukan keadilan  juga  dapat  dihindari.  Karena itu penulis ingin membuat makalah ini agar  dapat  memahami  apa  yang  akan dilakukan oleh Undang-undang menghadapi  masalah-masalah  yang menggunakan  lembaga  PKPU  juga dapat memberikan sumbangan pemikiran  kepada  pembuat  Undang- undang  agar  lembaga  PKPU  dapat menjadi  solusi  yang  menjembatani kepentingan  Debitur  dan  ataupun Kreditor.
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal 222  ayat  (1,  2  dan  3)  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  dapat diperoleh  oleh  Debitor  yang  tidak dapat  atau  memperkirakan  tidak  akan dapat melanjutkan  pembayaran  utang-
utangnya  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih,  atau  oleh  kreditor  yang memperkirakan  Debitor  tidak  dapat melanjutkan pembayaran utang- utangnya  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih  dengan  mengajukan secara perdamaian.
Selanjutnya  dalam  Pasal  225 ayat  (2)  dalam  hal  permohonan diajukan  oleh  Debitor  Pengadilan dalam  waktu  paling  lambat  3  hari sejak  tanggal  didaftarkan  sesuai  Pasal 225  ayat  (1)  harus  dikabulkan, selanjutnya menurut Pasal 225 ayat (2) dalam hal permohonan PKPU diajukan  oleh  Kreditor  paling  lambat 20  hari  sejak  tanggal  didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonana PKPU.
Apabila  dalam  dalam  sidang yang  dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat (5) Debitor tidak hadir PKPU sementara berakhir dan Debitor dinyatakan  pailit.  Dalam  hal  rencana perdamaian  diperoleh  oleh  Kreditor oleh  para  Kreditor  atau  rencana perdamaian  belum  diputuskan  oleh para  kreditor  hingga  waktu  dalam Pasal 225 ayat (4) habis maka Debitor dinyatakan pailit.
Dari  ketentuan  diatas  jelas betapa  mudahnya  seorang  debitor dalam  PKPU  dapat  dinyatakan  pailit baik oleh debitor sendiri maupun oleh
kreditor. Sehingga tujuan dari lembaga PKPU untuk menghindarkan
kepailitan adalah sangat sulit tergantung  sari  kejujuran  dan  tingkat moralitas  pihak  debitor  dan  kreditor. Sehingga sesuai judul makalah penulis bagaimanakah efektifitas lembaga PKPU  menghindarkan  Debitur  dari pailit  adalah  suatu  problema  yang baru,  bila  debitur  beritikad  baik  ini tidak  masalah  tapi  apabila  debitur sengaja untuk mempailitkan diri maka ini adalah suatu masalah bagi kreditur, demikian juga sebaliknya bila kreditur mempailitkan debitur sementara debitur masih ingin melunasi utangnya tanpa  menjual  asset  debitur  ini  juga jadi  masalah  besar  bagi  debitur- debitur.
1.2 Rumusan Masalah
Apakah ketentuan PKPU (Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 efektif untuk mencegah kepailitan Debitor?
1.3 Tujuan Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-Undang agar Lembaga PKPU (Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang)  dapat menjadi  solusi  yang  menjembatani kepentingan Debitor dan Kreditor.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1 Efektifitas
Pengertian  efektifitas  secara umum  menunjukkan  sampai  seberapa jauh  tercapainya  suatu  tujuan  yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut  sesuai  dengan  pengertian efektifitas  menurut  Hidayat  (1986) yang menjelaskan:
“Efektifitas adalah suatu ukuran  yang  menyatakan  seberapa jauh  target  kuantitas,  kualitas,  dan waktu  telah  tercapai.  Dimana  besar presentasetarger  yang  dicapai,  makin tinggi efektifiasnya.
Sedangkan pengertian efektifitas  menurut  Schemerhon  John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut
: “Efektifitas adalah pencapaian target output  yang  diukur  dengan  cara membandingkan output  anggaran  atau seharusnya (OA) dengan output
realisasi atau sesungguhnya (OS), jika
(OA) > (OS) disebut efektif ”. 3
Dari pengertian-pengertian efektifitas  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  efektifitas  adalah  suatu  ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas  dan  waktu)  yang telah  dicapai  oleh  manajemen,  yang
3
file:///C:/Users/WIN7/Documents/efektifitas1.htm
mana  target  tersebut  sudah  ditentukan terlebih dahulu.
2.2 Pailit
Dalam  Pasal  1131  dan    Pasal 1132  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata menyatakan kepailitan merupakan  lembaga  hukum  yang mempunyai  fungsi  sebagai  realisasi dari  tanggungjawab  Debitor  terhadap dan  atas  perikatan-perikatan  yang dilakukan.
Kepailitan  itu  sendiri  dapat mencakup:
1. Seluruh kekayaan sipailit pada saat dia  dinyatakan  pailit  (dengan beberapa  pengecualian  untuk  si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang sipailit untuk  mengurus  dan  mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.
Apabila dicermati secara seksama  ketentuan  tentang  penyitaan (beslaag)  aset  Debitor  seperti  diatur dalam  Pasal  1131  BW  dan  1132  BW tersebut  tampak  bahwa  dalam  Pasal tersebut  tidak  diatur  secara  elsplisit bagaimana  mekanisme  yang  harus ditempuh  oleh  pihak  yang  ingin menggunakan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutangnya. Melihat ketentuan
tersebut masih sangat umum, bisa  jadi para  kreditor  akan  berlomba  untuk
menyita  aset  Debitor  dalam  rangka
menyelamatkan jaminan
atas tagihannya. Bila hal ini dibiarkan bisa merugikan  kreditor  lain  yang  tidak sempat  menyita  aset  Debitor.  Dalam rangka  menghindari  adanya  tindakan individual dirasakan perlu ikut campur tangan lembaga peradilan.
Sebagaimana  bunyi  Pasal  1 angka  1  kepailitan  adalah  sita  umum atas  semua  Kekayaan  Debitor  pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  37  tahun  2004. Sedangkan  Debitor  yang  mempunyai dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak melunasi  sedikitnya  atau  satu  utang yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  Pasal  1  angka  (7)  UU No.  37  tahun  2004  secara  tegas menentukan  bahwa  “  Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Apabila diperhatikan  Pasal  3,  walaupun  tidak secara  eksplisit  ditentukan  namun diketahui bahwa permohonan pernyataan  pailit  harus  diajukan  di
Pengadilan Niaga yang daerah
hukumnya  meliputi  daerah  tempat kedudukan hukum Debitor. Karena itu UU  No.  37  tahun  2004  diterbitkan sebab  makin  pesatnya  perkembangan prekonomian  dan  perdagangan  makin banyak,  banyak  timbul  permasalahan utang  piutang  di  masyarakat,  sebab sangat menyulitkan dunia usaha dalam menyelesaikan utang dan mempertahankan aset.
Proses  pengajuan  permohonan pailit  diajukan  oleh  pengadilan  yang berwenang  yaitu  pengadilan  niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh  kreditur  seagaimana  diatur  pada Pasal  2  UU  No.  37  tahun  2004. Pengajuan permohonan pailit diajukan kepada  pengadilan  melalui  panitera. Panitera  mendaftarkan  permohonan kepailitan  kepada  ketua  Pengadilan Niaga  dalam  jangka  waktu  paling lama  1  hari  terhitung  sejak  tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka  waktu  paling  lama  2  hari terhitung  sejak  tanggal  permohonan pernyataan pailit didaftarkan pengadilan  mempelajari  permohonan dan menetapkan hari sidang.
Sidang pemeriksaan atas
permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak permohonan. Tahap putusan atas
permohonan  kepailitan  dikabulkan atau  diputus  oleh  hakim  apabila  fakta atau keadaan secara sederhana terbukti memenuhi  persyaratan  pailit.  Putusan pailit diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan peryataan pailit  didaftarkan  dimana  berdasarkan pada  asas  peradilan,  cepat,  sederhana, dan  biaya  murah,  putusan  tersebut wajib diajukan kepada jurusita. Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap  Debitor.  Pasal  21  UU  No.37 tahun 2004 menetukan bahwa kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan Debitor  pada  saat  putusan  pernyataan pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu yang  diperoleh  selama  kepailitan. Sehingga  membuat  Debitor  tidak  ada upaya  lagi  untuk  mempertahankan usahanya  dan  aset  yang  jadi  agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit  menyebabkan  debitur  menjadi tidak cakap hukum. Namun dalam hal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 24  UU  No.  37  tahun  2004  bahwa meskipun  Debitor  kehilangan  hak untuk  mengurus  dan  meguasai  harta kekayaannya  tetapi  Debitor  tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang  perbuatan  hukum  tersebut tidak  mempunyai  akibat  hukum  atas harta kekayaannya yang telah dikuasai kurator.  Dalam  arti  bahwa  kepailitan
hanya  menyangkut  harta  kekayaan Debitor pailit dan bukan hak pribadi di Debitor. Debitor masih tetap memiliki hak  untuk  melakukan  perbuatan- perbuatan  yang  berkaitan  dengan kedudukan  suami,  orang  tua  terhadap anak-anaknya  dan  lain-lai  hubungan pribadi antara si Debitor pailit dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
2.3 PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Dalam ilmu dagang,
penundaan  kewajiban  pembayaran utang ini dikenal juga dengan Surseance Van Betaling atau Suspension Of  Payment.
Seorang
Debitor  yang  memiliki  itikad  baik, masih memiliki hak untuk mengajukan  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang sebelum diucapkan  putusan  pernyataan  pailit. PKPU pada dasarnya adalah penawaran  rencana  perdamaian  oleh Debitor untuk
melakukan restrukturisasi  utang-utangnya,  yang dapat  meliputi  pembayaran  seluruh utang  kepada  kreditur  konkuren. Penundaan  Kewajibab  Pembayaran Utang  (PKPU)  dalam  UU  No.  37 tahun  2004  diatur  dalam  UU  No.  37 tahun 2004  dalam BAB  III  yaitu dari Pasal 222 sampai dengan 249.
1. Prosedur Mengajukan PKPU
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
Pasal 222 UU No. 37 tahun 2004 menentukan:
a) PKPU  diajukan  oleh  Debitor yang  mempunyai  lebih  dari  1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor.
b) Debitor  yang  tidak  dapat  atau memperkirakan tidak akan dapat  melanjutkan  membayar utang-utangnya  yang  sudah jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
tawaran  pembayaran  sebagian atau  seluruh  utang  kepada kreditor.
c) Kreditor  yang  memperkirakan bahwa  Debitor  tidak  dapat melanjutkan membayar utangnya  yang  sudah  jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi  penundaan  kewajiban
pembayaran utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
kreditornya.
2. Tujuan  PKPU  adalah  sebagai berikut:
a) Debitor  dalam  jagka  waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat
melunasi/membayar utang-
utangnya di kemudian hari.
b) Bagi  pihak  kreditor  karena adanya  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Utang ini, kemungkinan dibayarnya piutangnya  dari  Debitor  secara penuh, sehingga tidak merugikannya.
3. Pihak  yang  dapat  menajukan permohonan PKPU adalah:
a) Debitor
b) Kreditor
c) Bank Indonesia bila Debitornya adalah Bank d) Bapepam bila Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa efek,  Lembaga  kliring  dan penjamin, Lembaga Penyimpanan san Penyelesaian. e) Menteri  keuangan  bila  Debitor Perusahaan Asuransi,
Perusahaan  Reasuransi,  Dana Pensiun,  dan  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  bergerak dibidang  kepentingan  publik (Pasal  2234  UU  No.  27  tahun 2004).
4. Jenis PKPU
Didalam hukum kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri atas: a) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat sementara b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat tetap. Ad.  a.  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
yang bersifat sementara.
Dalam  hal  permohonan diajukan  oleh  Debitor,  pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari  sejak  tanggal  didaftarkannya
surat permohonan harus mengabulkan  PKPU  sementara dan  harus  menunjuk  seorang Hakim  Pengawas  dari  hakim Pengadilan  serta  mengangkat  1 (satu)  atau  lebih  pengurus  yang bersama  dengan  Debitor.  Bila permohonan diajukan paling lambat  20  (duapuluh)  hari  sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan,  harus  mengabulkan permohonan PKPU  sementara dan harus  menunjuk  Hakim  Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat  1  (satu)  atau  lebih pengurus  yang  bersama  dengan Debitor  pengurus  harta  Debitor. Segera  setelah  PKPU  diucapkan,
maka pengadilan melalui pengurus wajib  memanggil  Debitor  dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat  atau  melalui  kurir  untuk menghadap  dalam  sidang  yang diselenggarakan  paling  lama  pada hari  ke  45  (empatpuluh  lima) terhitung  sejak  putusan  PKPU sementara diucapkan. Apabila Debitor  tidak  hadir  dan  sidang PKPU  sementara  berakhir  maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor  pailit  dalam  sidang  yang sama  (Pasal  225  No.  37  tahun 2004).  Dari  ketentuan  tersebut diketahui  bahwa  pengadilan  wajib mengabulkan  permohonan  PKPU yang  sifatnya  sementara.  Dan dalam  putusan  diangkat  1  (satu) orang  pengurus.  Di  sini  dijumpai istilah  pengurus  yang  berbeda dengan  kurator  dalam  kepailitan. Pengurus bertugas untuk mengurus  harta  Debitor  yang sedang dalam PKPU dan tidak ada tindakan pemberesan harta pailit.
Dengan diangkatnya seorang  pengurus  atau  lebih  maka seluruh  harta  kekayaan  Debitor berada dalam pengawasan pengurus.  Kalau  dalam  kepailitan, Debitor  demi  hukum  kehilangan hakya  untuk  mengalihkan  dan mengurus harta kekayaannya,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
maka  dalam  PKPU  Debitor  tetap berwenang untuk melakukan
pengalihan dan pengurusan kekayaan asalkan hal itu dilakukan bersama-sama  dengan  pengurus. Tanpa  persetujuan  dari  pengurus Debitor  tidak  berwenang  untuk melakukan  tindakan  kepengurusan dan pengalihan harta kekayaannya. Bila  Debitor  melakukan  tanpa persetujuan  pengurus  maka  pada dasarnya tindakannya tersebut tidak mengikat harta kekayaannya.
PKPU  sementara  berlaku sejak  tanggal  putusasan  PKPU tersebut
diucapkan dan berlangsung sampai dengan
tanggal  sidang  diselenggarakan
(Pasala  227  UU  No.  37  Tahun 2004). Ad.  b.  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat tetap. Pada saat sidang pengadilan, hakim harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas,  Pengurus,  dan  Kreditor yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk
berdasarkan  surat  kuasa.  Dalam sidang  tersebut,  setiap  kreditor berhak hadir  walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan  untuk  itu.  Apabila
rencana  perdamaian  dilampirkan pada permohonan
PKPU sementara  atau  telah  disampaikan oleh  Debitor  sebelum  sidang, maka ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  267  telah dipenuhi.  Bila  ketentuan  tersebut tidak  dipenuhi  atau  jika  kreditor belum  dapat  memberikan  suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor,  maka  kreditor  harus menetukan  pemberian  penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan  Debitor,  pengurus dan kreditor untuk mempertimbangkan dan
menyetujui  rencana  perdamaian pada  rapat  atau  sidang  diadakan selanjutnya. Bila PKPU tetap tidak dapat  ditetapkan  oleh  pengadilan maka dalam jangka waktu tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh  melebihi  270  (duaratus tujuhpuluh)  hari  setelah  PKPU sementara  diucapkan  (Pasal  228 No. 37 tahun 2004). Dalam ayat 6 Pasal  228  UU  No.37  tahun  2004 dinyatakan  bahwa  yang  berhak menentukan apakah kepada Debitor  akan  diberikan  PKPU tetap  adalah  kreditor  konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
berdasarkan  persetujuan  kreditor konkuren.  Ketentuan  dalam  Pasal 228  ini  menegaskan  bila  dalam sidang  tidak  dapat  ditetapkan persetujuan  PKPU  tetap,  maka dalam  sidang  tersebut  Debitor dinyatakan  pailit  dan  bila  PKPU tetap disetujui maka PKPU tersebut  berikut  perpanjangannya tidak  melebihi  270  (duaratus tujuhpupuh)  hari  setelah  PKPU sementara diucapkan.
Selanjutnya Pasal 229 menentukan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya  ditetapkan  oleh pengadilan berdasarkan:
a) Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren  yang  haknya  diakui atau  sementara  diakui  yang hadir  dan  mewakili  paling sedikit  2/3  bagian  dari  seluruh tagihan  yang  diakui  atau  yang sementara  diakui  dari  kreditor konkuren  atau  kuasanya  yang hadir  dalam  sidang  tersebut dan
b) Persetujuan  lebih  dari  ½  (satu perdua)  jumlah  kreditor  yang piutangnya dijamin dalam gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan,  hipotik,  atau  hak agunan atas kebendaan
lainnya  yang  hadir  mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian  dari  seluruh  tagihan kreditor  atau  kuasanya  yang hadir dalam sidang tersebut.
Perselisihan  yang  timbul antara  pengurus  dan  kreditor konkuren tentang hak suara diputus  oleh  hakim  pengawas. Apabila  permohonan  pailit  dan permohonan PKPU diperiksa pada saat  bersamaan  maka  permohonan PKPU  lah  yang  harus  diputuskan terlebih dahulu. Permohonan PKPU  yang  diajukan  setelah adanya  permohonan  pernyataan pailit  yang  diajukan  terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih  dahulu  dan  permohonan ini  wajib  diajukan  pada  sidang pertama  pemeriksaan  permohonan pernyataan  pailit  (Pasal  229  UU No.229 tahun 2004).
Bila  jangka  waktu  PKPU
sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui
pemberian  PKPU  tetap    atau perpanjangannya  sudah  diberikan, tetapi  sampai  batas  waktu  270 (duaratus  tujuhpuluh)  hari  belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus  pada  hari  berakhirnya tersebut wajib memberitahukan hal
itu melalui hakim pengawas kepada  pengadilan  yang  harus menyatakan  Debitor  pailit  paling lambat  pada  hari  berikutnya. Pengurus  wajib  mengumumkan kepailitan  tersebut  dalam  surat kabar  harian  dimana  permohonan PKPU sementara diumumkan (Pasal  230  UU  No.  37  tahun
2004).
Penjelasan  Pasal  230  ayat
(1) menyatakan persetujuan
terhadap rencana perdamaian harus  dicapai  paling  lambat  pada hari  ke  270  (duaratus  tujuhpuluh), sedangkan pengesahan perdamaian diberikan  sesudahnya,  ayat  (2) bagi  Debitor  hal  ini  merupakan konsekwensi  dari  ketentuan  Pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal  permohonan  PKPU  tetap ditolak  maka  pengadilan  harus menyatakan Debitor pailit.
Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan PKPU  tetap  dikabulkan  kreditor tidak  menyetujuinya  juga  tidak dapat  mengajukan  upaya  hukum kasasi.
2.4 Akibat  Hukum  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Selama  berlangsungnya  PKPU,
Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang  sebagaiDimaksud  dalam  Pasal
245 UU No. 37 tahun 2004 dan semua tindakan  eksekusi  yang  telah  dimulai untuk  memperoleh  pelunasan  utang harus ditangguhkan.
Adapun  akibat  hukum  PKPU itu meliputi:
a) Pengurusan harta Debitor
Secara ringkas dapat disebutkan  bahwa  debitor  tidak dapat  melakukan  kepengurusan terhadap  harta  debitor  tanpa  izin dari pengurus.
b) Melakukan  Pinjaman  dari  Pihak Ketiga
Debitor  dapat  melakukan pinjaman  dari  pihak  ketiga  atas dasar  kewenangan  yang  diberikan oleh pengurus. Dan apabila diperlukan  agunan  dalam  rangka pinjaman  tersebut  harus  mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Harta  yang  dijadikan  jaminan  itu harus yang belum menjadi jaminan utang (Pasal 240 UU No. 37 tahun 2004).
c) Terhadap persatuan harta Apabila debitor telah menikan  dalam  persatuan  harta, harta  debitor  mencakup  semua aktiva  dan  passiva  persatuan (Pasal 241 UU No.37 tahun 2004). Penjelasan Pasal 241 menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan aktiva  adalah  seluruh  kekayaan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
debitor,  sedangkan  pasiva  adalah seluruh utang debitor.
d) Debitor  tidak  dapat  dipaksa  bayar utang Selama berlangsungnya
PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk  membayar  utang-utangya dan semua tindakan eksekusi yang
telah  dimulai  guna  mendapat
pelunasan utang harus
ditangguhkan  (Pasal  242  UU  No.
37 tahun 2004).
e) Terhadap sitaan dan sandera
Semua  sitaan  yang  telah diletakkan  gugur  kecuali  telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan  pengurus.  Dalam  hal debitor  disandera,  maka  debitor harus  dilepaskan  segera  setelah diucapkan  putusan  PKPU  tetap atau  setelah  putusan  pengesahan perdamainna memperoleh kekuaan hukum  tetap  dan  atas  permintaan pengurus  atau  hakim  pengawas. Jika  masih  diperlukan,  pengadilan wajib  mengangkat  sita  yang  telah diletakkan atas benda yang termasuk  harta  debitor.  Demikian juga  dengan  eksekusi  dan  sita yang  telah  di  mulai  atas  benda yang  tidak  dibebani,  dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,  hipotek,  hak  agunan
atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan  berkaitan  dengan kekayaan tertentu berdasarkan Pasal  242  ayat  (3)  UU  No.  37 tahun 2004 .
f) Tehadap  perkara  yang  sedang berjalan
Debitor tidak dapat menjadi  Penggugat  atau  Tergugat dalam  perkara  mengenai  hak  atau kewajiban  yang  menyangkut  harta kekayaannya  tanpa  persetujuan pengurus  (Pasal  234  UU  No.  37 tahun 2004).
g) Kreditor  pemegang  jaminan  dn biaya pemeliharaan
Dalam  PKPU  pelaksanaan hak  kreditor  pemegang  jaminan dan  kreditor  yang  diistimewakan ditangguhkan selama berlangsungnya  PKPU  (Pasal  246 UU No. 37 tahun 2004).
h) Terhadap pembayaran utang
Pembayaran  semua  utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  224  yang  sudah  ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsungnya PKPU
tidak  boleh  dilakukan,  kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan  kepada  semua  kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing,  tanpa  mengurangi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
berlakunya  ketentuan  pasal  185 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004.
i) Perjumpaan utang
Piutang  atau  utang  yang diambil  alih  setwlah  dimulainya PKPU,  tidak  dapat  diperjumpakan (Pasal  248  UU  No.  37  tahun 2004).
j) Perjanjian timbal balik
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan  debitor  melakukan sendiri perbuatan yang
diperjanjikan  (Pasal  249  UU  No. 37 tahun 2004).
k) Perjanjian sewa menyewa
Sejak  hari  putusan  PKPU sementara  diucapkan  maka  uang sewa  meruakan  harta  debitor (Pasal  251  UU  No.  37  tahun 2004).
l) Pemutusan hubungan kerja
Sejak  dimulainya  PKPU sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut  menjadi  utang harta debitor  (Pasal  252  UU  No.  37 tahun  2004).  PKPU  tidak  berlaku bagi  keuntunan  sesama    debitor dan  penanggung  (Pasal  254  UU No. 37 tahun 2004).
Pengurus  dalam  PKPU  harus mengetahui  tingkatan  para  kreditor dalam  PKPU  yaitu  nama  yang
memiliki  hak  untuk  didahulukan  dan mana yang  digolongkan sebagai kreditor  konkuren  yaitu  kreditor  yang tidak memgang agunan dan yang tidak mempunyai  hak  istimewa  dan  yang tagihannya  telah  diakui  atau  yang diakui secara bersyarat.
Berakhirnya Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang  dapat dilakukan  atas  dasar permintaan hakim  pengawas,  satu  atau  lebih kreditor  atau  atas  prakarsa  pengadilan sendiri  dalam hal:
a) Debitor selama waktu PKPU tidak beritikad  baik  dalam  melakukan pengurusan terhadap hartanya.
b) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya
c) Debitor  melakukan  pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1)
d) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh
Pengadilan  pada  saat  atau  setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang  disayaratkan  oleh  pengurus demi kepentingan harta debitor
e) Selama  waktu  PKPU,  keadaan harta  debitor  ternyata  tidak  lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU atau
f) Keadaan  harta  debitor  tidak  dapat diharapkan untuk memenuhi
kewajibannya terhadap para
kreditor pada waktunya. Hal ini sebagaimana
dinyatakan tegas dalam Pasal 255 UU
No.  37  tahun  2004,  maka  bila  hal tersebut  terbukti  pengurus  wajib mengajukan  permohonan  pengakhiran
PKPU.

## 2.5 Perbedaan Kepailitan dan PKPU
Perbedaan kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari tabel berikut 4 : Perbedaan Kepailitan PKPU Upaya hokum Terhadap  putusan ata permohonan pernyataan  pailit,  dapat diajukan kasasi ke Mahkamah  Agung  (Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan). Selain  itu  terhadap putusan  atas  permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan  hukum tetap, dapat diajukan penin jauna
kembali  ke  Mahkamah Agung  (Pasal  14  UU
Kepailitan). Terhadap  putusan PKPU tidak dapat diajukan  upaya  hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan). Yang melakukan penurusan harta debitor Kurator  (Pasal  1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 UU Kepailitan). Pengurus (Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan). Kewenangan Sejak tanggal Dalam PKPU,
4 file:///C:/Users/WIN7/Documents/kepailitan%202.htm
Debitor putusan  pernyataan  Pailit diucapkan, Debitor kehilangan  haknya  untuk menguasai  dan  mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta Pailit  (Pasal  24  ayat  (1) UU Kepailitan). Debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap  hartanya  selama mendapatkan  persetujuan dari  pengurus  (Pasal  240 UU Kepailitan). Jangka waktu penyelesaian Dalam  kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga,  tidak  ada  batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (duaratus  tujuhpuluh)  hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal  228  ayat  (6)  UU Kepailitan). Dengan demikian PKPU
merupakan  suatu  cara  yang  dapat dilakukan  oleh  debitor  yang  beritikad baik sebab debitor masih bisa mempertahankan usahanya dan perekonomian  juga  tetap  berjalan. Apalagi  akhir-akhir  ini  dari  tahun 2012 sampai saat ini gejolak perekonomian menurun, turunnya nilai  rupiah  dan  turunnya  harga  getah dan  sawit  di  Sumatera  Utara  dan naiknya  bahan-bahan  baku  sepeti kacang kedelai, mengakibatkan pengusaha-pengusaha  kecil  banyak yang metutup usahanya dan pengusaha-pengusaha besar tidak
sedikit  yang  bankrut  dan  diambang kehancuran.  Kepailitan  bukan  lah merupakan  solusi  yang  utama  sebab kepailitan  menyebabkan  hanya  pihak kreditor lah menurut penulis mengambil jalan pintas yang menguntungkan  kreditor  saja,  sebab harusnya  kreditor  harus  juga  tanggap situasi  dan  merupakan  penyelamat bangsa dengan memberikan pinjaman- pinjaman kepada masyarakat sehingga harus lebih mengutamakan efek negatif  yang  terjadi  untuk  masyarakat atau debitor bukan malah mengutamakan  kesselamatan  kreditor saja.  Sebagaimana  kita  ketahui  salah
satu  fungsi  dari  kreditor  seperti
perbankan adalah
sebagai penghimpun,  penyalur  dan  pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran  uang  di  masyarakat  yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional,  dalam  rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteran rakyat banyak jadi bukan untuk  kepentingan  perbankan  itu sendiri yang  harus diselamatkan terkhusus bank-bank swasta terkadang terlihat  lupa  tentang fungsinya  sendiri sehingga PKPU tidak bisa dilaksanakan karena perdamaian tidak mereka setujui.
Dari pembahasan diatas penulis  menilai  mempailitkan  Debitor atau  Debitor  mempailitkan  diri  itu sangat  lah  mudah  sekali,  sehingga penulis  berpendapat  bahwa  harus  ada penyempurnaan lagi dalam menerapkan peraturan-peraturan sebab untuk Debitor usaha kecil pailit sangat merugikan,  mungkin  bagi  pengusaha atau Debitor  yang beritikad tidak baik pailit  adalah  anugrah  yang  harus dijalankan, jadi kembali kepada tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia untuk mengamati ulang agar keadilan itu terwujud.
III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Dari  pembahasan  diatas  maka  penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa lembaga PKPU  (Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang)  adalah  merupakan  sebuah  cara  yang dilakukan  atau  digunakan  debitor  maupun kreditor  dalam  hal  debitor  atau  kreditor menilai  debitor  tidak  dapat  atau  diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi pembayaran  sebahagian  atau  seluruh  utang kepada  kreditor  antara  debitor  dan  kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222 jo Pasal 228 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004). Karena  itu  dalam  hal  terdapat  permohonan PKPU  dan  kepailitan,  permohonan  PKPU didahulukan    daripada  kepailitan  (Pasal  229 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 tahun 2004). Sebab apabila kepailitan yang dilakukan dapat membuat debitor menjadi  tidak cakap hukum atas  semua  harta  kekayaannya  (aset)  dan semua  aset  tersebut  akan  digunakan  untuk membayar  semua  utang-utangnya  yang  telah dicocokkan  (Pasal  24  ayat  (1)  UU  No.  37 tahun  2004)  dan  tidak  ada  upaya  membuat debitor  yang  asetnya  tidak  lebih  dari pembayaran  semua  utang  untuk  bertahan hidup   dan merubah nasibnya  agar lebih baik sedangkan  PKPU  harta  debitor  akan  dikelola sehingga  menghasilkan  dan  dapat  digunakan untuk  membayar  utang-utang  debitor  dan
debitor  tetap  cakap  hukum  tetapi  semua tindakannya  harus  mendapat  peretujuan  dari pegawas sehingga kemungkinan besar debitor dapat bertahan dan merubah nasibnya menjadi lebih baik. Adapun  cara  PKPU  dalam menghindarkan debitur dari pailit telah diatur dalam  BAB  III    Pasal  222  sampai  dengan Pasal  294  UU  No.  37  tahun  2004  dengan ketentuan harus adanya persetujuan perdamaian  dan  bila  tak  tercapai  perdamaian maka akan di ambil suara terbanyak dari para kreditor  konkuren  (Pasal  229  UU  No.  37 thaun  2004),  dalam  hal  PKPU  tidak  berlaku untuk  kreditor  preferen  (istimewa).  Jelas sekali  mempailitkan  debitor  atau  debitor mempailitkan  diri  itu  sangat  mudah  dan PKPU  tidak  bisa  mengambil  upaya  lain  tetap kreditor  yang    berperan  dalam  hal  penentu kalaupun  bisa  dielakkan  pailit  kemungkinan itu sangat sulit.
3.2 Saran
Penulis  berharap  agar  PKPU (Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang) dijadikan upaya yang terutama dalam  menyelesaikan  permasalahan bila  debitor  mengalami  kesulitan untuk  membayar  utang-utang  dan tidak langsung berupaya mempailitkan debitor, sebab menurut penulis tindakan  mempailitkan  debitor  tanpa memberi kesempatan PKPU dilakukan merupakan suatu tindakan yang sangat mematikan  bagi  debitor-debitor  yang tidak  memiliki  aset  lebih  bila  pailit
bagi  debitor  yang  tidak  beritikad  baik hal  ini  malah  merupakan  suatu peluang. Pailit membuat debitor menjadi  lumpuh  total  baik  sebagai subjek  hukum  maupun  kesempatan untuk  mempertahankan  usaha  dan asetnya  dalam  upaya  untuk  bertahan hidup,  dan  sebagai  warganegara  yang harus  dilindungi  dan  mendapat  hidup yang  adil  makmur  dan  sejahtera  akan terampas.  PKPU  adalah  salah  satu jalan yang harus benar-benar diutamakan  dan  hal  ini  perlu  ke yakinan  para  hakim  terutama  hakim Pengadilan Niaga agar dapat menemukan  cara  bagaimanapun  juga harus mengutamakan PKPU mengingat  adanya  ketetapan  Undang- undang bila perdamaian tidak tercapai maka  putusan  pailit  lah  yang  harus diputuskan. Kreditor tidak perlu merasa tidak terlindungi bila PKPU di utamakan sebab bila pengawas menyatakan  debitor  tidak  beritikad baik  maka  PKPU  dapat  diakhiri  atas permintaan  oleh  pengawas,  satu  atau lebih  kreditor.  Dengan  demikian upaya  untuk  menjadikan  masyarakat yang hidup dengan mencapai kesejahteraan  dan  telindungi  oleh hukum benar-benar terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  37  Tahun  2004  Tentang
Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Utang. Kitab- Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang  Republik  indonesia Nomor  24  Tahun  2004  tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
B. Buku
M.solly,  Lubis,  Paradigma  Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, (Medan: PT.Sofmedia, 2010). Rudhy  A.  Lontoh,  Denny  Kailimang dan Benny Ponto, ed., Penyelesaian Utang-Piutang melalui  Pailit  atau  Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang (Bandung: Alumni, 2001)
Sunarmi,  Hukum  Kepailitan,  (Medan: PT.Sofmedia, 2010)
C. Internet File:///C:Users/WIN7/Documents/mak alah%20kepailitan.htm
File:///C:Users/WIN7/Documents/paili t%205.htm
File:///C:Users/WIN7/Documents/defe nisi%202kepailitan.htm
File:///C:Users/WIN7/Documents/Efe ktifitas1.htm