Konteks  pelayanan  yang  diminta  oleh orang-orang  pada  umumnya  diambil  oleh negara-negara berkembang, dimana tingkatnya  mencakup  setiap  hak  penduduk seperti  yang  dinyatakan  dalam  konstitusi. Untuk  memenuhi  kebebasan  penduduk, semua  pelayanan  terbuka  harus  dapat diakses,  baik  yang  dapat  diberikan  oleh otoritas  publik  maupun  oleh  pihak  swasta, untuk  bekerja  pada  sifat  pelayanan  publik di  negara-negara  maju,  para  aparaturnya menganggap  bahwa  tentang  publik  itu merupakan komitmen yang harus diperhatikan,  dimana  pada  siang  hari pelayanan  di  negara-negara  maju  memiliki pelayanan  yang  tidak  bebelit-belit  karena bagi  budaya  modern  waktu  adalah  hal utama  yang  tidak  boleh  disia-siakan. Meskipun  demikian,  pelayanan  secara empiris  yang  terjadi  hingga  saat  ini sebenarnya  menunjukkan  kualitas  yang rumit,  lambat,  mahal  dan  melelahkan.
Itulah  pelyanan  publik  yang  terjadi  di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, sehingga keterbukaan pelayanan  di  Indonesia  masih  sangat rendah (Kurniawan, 2017).
Sesuai  hasil  pengumuman  Bank Dunia On the Planet Improvement Report tahun 2004 dan hasil dari Governance and Desentralitation  Survey  (GDS)  tahun 2002, mereka menemukan tiga isu penting yang  sering  terjadi  di  lapangan  dalam penataan pelayanan publik, yaitu: Khususnya yang pertama adalah diskriminasi pelayanan, di mana penyelenggaraan  pelayanan  masih  sangat rendah. dipengaruhi oleh hubungan koneksi politik, identitas, dan agama yang sebanding.  Fenomena  semacam  ini  masih banyak meskipun Peraturan No. 28 Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dari  Kolusi,  Korupsi  dan Nepotisme  (KKN)  yang  dengan  tegas

## Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Online Dalam Pembuatan Kartu Ak/1 (Antar Kerja) Menggunakan Aplikasi Sistem “Sisnaker” (studi pada kantor dinas tenaga kerja Kabupaten buleleng)
GUSTI PUTU EKA KUSUMA 1 ; KADEK MEGA WIDIARI 2*
Sekolah Tinggi Ekonomi Satya Dharma Singaraja Jl. Yudistira No.11, Kendran, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81112 E-mail : megawidiari069@gmail.com
Submit : 2022-07-26 Review : 2023-01-11 Publish :  2023-02-26
Abstract : Service for making AK.1 (Inter-Work) cards at the Manpower Office of Buleleng Regency.  AK.1  (Inter-Work)  is  a  job  seeker  identification  card  that  is  used  as  one  of  the requirements to apply for a job in a company or agency, either in the government or private sector. Data were collected using observation, interviews, documentation, and questionnaires, testing  research  instruments,  classical  assumption  test,  multiple  linear  regression, determination test, hypothesis testing, and qualitative analysis. The results of the data research instrument test obtained that all statement items in the questionnaire were declared valid and reliable.  The  results  of  the  multiple  linear  regression  test  show  that  partially  the  service quality  variable  (X1)  has  a  positive  and  significant  influence  on  the  satisfaction  of  the  AK Card seekers.1 while the work discipline variable (X2) has a positive but not significant effect on the satisfaction of the AK Card seekers.1 . The results of the determination test (R2) show a value of 52.6% of community satisfaction can be explained by independent variables, while the remaining 47.4% is explained by other factors outside the variables studied. Based on the results of the F test, Fcount is 43,283 with a significance level of 0.000, it can be stated that the service quality variable and work discipline simultaneously affect the satisfaction variable of the AK card seekers.
Keywords: Service Quality, Work Discipline, Community Satisfaction, AK Card 1.
menyatakan persyaratan untuk keseragaman
pelayanan, bukan diskriminasi.  Kedua,  tidak  ada  kepastian tentang  biaya  dan  kualitas  pelayanan. Kerentanan  ini  sering  menjadi  alasan pengembangan KKN, karena klien pendamping  biasanya  akan  memutuskan untuk  membayar  biaya  yang  signifikan kepada  organisasi  untuk  mendapatkan keyakinan  dan  sifat  pelayanan.  Ketiga, rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat dengan  pelayanan  publik.  Ini  adalah  akibat yang  wajar  dari  pemisahan  pelayanan  dan kerentanan  pelayanan,  untuk  bekerja  pada pelayanan  terbuka  di  negara  ini  dan meningkatkan keaslian masyarakat terhadap otoritas publik (Sinambela, 2017). Otonomi    daerah  dalam  pengaturan  Perda Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan kedua  atas  Undang-Undang  No  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  ini adalah  membuka  pintu  yang  sangat  besar bagi  kabupaten  untuk  memiliki  pilihan untuk  mengendalikan  dan mengurusi  usaha keluarganya  sendiri.  sesuai  dengan  tujuan individu dalam kewajiban Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan untuk  memiliki  pilihan  untuk  mengetahui secara  nyata  kapasitas  pemerintah  daerah untuk  mengontrol  dan  menangani  keluarga mereka adalah  kemampuan  untuk  memiliki pilihan  untuk  bekerja  dengan  baik  untuk daerah  setempat.  Dalam  mengatur  dan mengurus  keluarganya,  DPRD  diharapkan melakukan  pelayanan  yang  paling  baik untuk  daerahnya.  Sifat  pelayanan  publik diharapkan  dapat  melihat  nilai  positif  atau negatif  tingkat  atau  tingkat  dukungan  dari daerah. Untuk menggarap gambaran pelayanan  publik  di  negeri  ini,  pemerintah pusat  berusaha  untuk  mewujudkan  dan mengalahkan semua masalah secara terbuka manfaat dengan memberikan Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun  2009  tentang  pelayanan  negara. Undang-undang  tersebut  disahkan  untuk mengalahkan  segala  persoalan  yang  terjadi dalam  pelayanan  publik  di  Indonesia, memberikan kepastian yang sah,
mengarang  keaslian  daerah  dan  sifat pelayanan publik di Indonesia, menggarap sifat  pelayanan  publik  (Wulandari  et  al., 2019).  Sifat  pelayanan  yang  diberikan oleh  organisasi  akan  membuat  penilaian yang  berbeda  dari  daerah  tentang  sifat pelayanan  yang  diberikan  kepada  daerah. Dengan penilaian ini, publik akan memutuskan  apakah  organisasi  publik  itu positif  atau  negatif  dalam  menawarkan jenis  pelayanan.  Pelayanan  publik  dalam melayani  kepentingan  publik  berencana untuk mensukseskan dan mengatasi masalah  daerah  dengan  memberikan tenaga  kerja  dan  produk  namun  tidak menguntungkan  diatur  atau  penambahan individu,  salah  satunya  adalah  pelayanan pembuatan  kartu  AK.1  (Pencari  Kartu)  di di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. AK. Dinas Tenaga Kerja adalah instansi  pemerintah  yang  memiliki  tugas menyediakan loker dan pelayanan pembuatan AK.1 (Antar Kerja) di Indonesia.  Data  berikut  adalah  data masyarakat  pencari  kerja  yang  sudah masuk  dalam  data  “sisnaker”  periode bulan Januari s/d Mei 2022.
Tabel 1.   Data Pencari Kartu AK.1 Dalam Aplikasi Sisnaker Periode Bulan Januari s/d Mei 2022
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa individu yang mencari  pekerjaan  dan  mengawasi  Kartu Ak.1 mengalami perubahan secara konsisten. Adapun sifat administrasi kartu kuning  berbasis  online  di  Administrasi Pengadaan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Buleleng,  yang  baru  berjalan  kira-kira cukup  lama  sejak  merebaknya  pandemi virus Corona, yang mengharuskan
masyarakat pada umumnya untuk melakukan  social  removal  (pembatasan kegiatan diluar). Pelayanan publik memberikan  strategi  administrasi  online untuk  membatasi  kerumunan.  Untuk  itu, para ahli mengarahkan persepsi awal untuk melihat  secara  langsung  proses  pemberian kartu  kuning  berbasis  online  di  Disnaker Buleleng.  Fenomena  yang  terjadi  ketika para  peneliti  menyebutkan  fakta-fakta objektif  tersebut  adalah  bahwa  bantuan tersebut  masih  dirasakan  lambat  dan  cukup ribet,  seringkali  terhambat  oleh  koneksi yang  kurang  stabil  yang  muncul  pada proses  pencetakan  kartu  AK.1  berturut- turut  yang  lambat  dan  terkesan  lamban. kusut,  blunder  biasa  dalam  memperoleh kode-kode  undang-undang,  ruang  menahan tidak  diimbangi  dengan  batas  pembuat kartu  kuning,  sehingga  bantuannya  tidak menyenangkan, disiplin alat masih diabaikan, dan petugas kartu kuning kurang menyenangkan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Buleleng. Untuk  mengumpulkan  informasi  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  kuesioner  dan dokumentasi.  populasi  yang  tercakup  dalam penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang bersangkutan  dalam  pelayanan  pengurusan kartu AK.1 berjumlah 1.213 orang di Kantor Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Buleleng pada per bulan Januari s/d Mei 2022. Sampel pada  penelitian  ini  adalah  sebanyak  92 responden.  Teknik  analisis  data  dengan menggunakan teknik kuantitatif.

## HASIL
Hasil dari penyebaran kuesioner telah tampak  baik  dan  diisi  dengan  tanggapan lengkap  di  atas  92  pendapat.  Sehingga  tidak ada  kuesioner  yang  kosong  atau  tidak  terisi, sehingga  dapat  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut  dengan  menggunakan  SPSS  rendition 18.00  for  windows.  Mengingat  dampak  dari penyampaian  hasil  kuesioner,  maka  akan memperoleh  informasi  dari  responden  akan
diperkenalkan  yang  dapat  digambarkan sebagai berikut.
Dari  92  responden  sebanyak  56 responden  (60,9%)  berjenis  kelamin  laki- laki,  sebanyak  36  responden  (39,1%) berjenis  kelamin  perempuan.  Karakteristik responden  menurut  status  adalah  sebanyak 31 orang (33,7%) berstatus belum menikah, sebanyak  53  orang  (57,6%)  berstatus menikah,  dan  sebanyak  8  orang  (8,7%) berstatus duda/janda. Karakteristik responden menurut usia adalah sebanyak 32 orang (34,8%) sebagai berusia 21-35 tahun, sebanyak  58  orang  (63,0%)  berusia  36-54 tahun, dan sebanyak 2 orang (2,2%) berusia > 46 tahun. Dengan demikian, karakteristik responden  dalam  penelitian  di  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Buleleng  adalah masyarakat yang berstatus menikah, dengan usia  36  –  54  tahun,  dan  berjenis  kelamin laki-laki.
Mengingat  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  terhadap  92  responden melalui  kuesioner,  untuk  mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap tanggapan  setiap  variabel  akan  didasarkan pada cakupan skor jawaban. Skor Rata-Rata Jawaban  Responden  terhadap  Variabel Kualitas  Pelayanan  Publik  (X1).  Variabel kualitas pelayanan masyarakat dalam penelitian ini diperkirakan melalui enam hal penjelasan  yang  menguraikan  ciri-ciri faktor  tersebut.  Hasil  tanggapan  dari  reaksi terhadap  kualitas  pelayanan  publik  dapat dipahami  dilihat  dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  dari  keenam  indikator tersebut,  terdapat  satu  indikator  yang memiliki nilai paling tinggi,  yaitu indikator “Pekerja  berpenampilan  sopan  dan  ramah, berpikir  jernih,  solid  dan  legit.  dan memiliki  sikap  sadar"  di  mana  skor tipikalnya  adalah  3,91.  Ini  menunjukkan cara bahwa pelayanan publik dapat dianggap baik dengan asumsi mereka sesuai dengan  harapan  atau  keinginan  penerima manfaat pelayanan.
Skor Rata-Rata Jawaban Responden terhadap  Variabel  Disiplin  Kerja  (X2). Variabel  disiplin  kerja  dalam  penelitian  ini
diperkirakan  melalui  enam  hal  penjelasan yang  mengintepretasikan  indikator-indikator tersebut.  Hasil  dari  reaksi  terhadap  Disiplin Kerja  dapat  dirangkum  bahwa  dari  enam indikator  tersebut,  ada  satu  penunjuk  yang memiliki  skor  indikator  paling  tinggi,  yaitu pada  indikator  “Pekerja  patuh  dan  setia dalam  menyelesaikan  permintaan  dari atasan dan  aturan  dan  pedoman  yang  ditetapkan, kepatutan dalam menggunakan tanda kebesaran  yang  pas.  tidak  sepenuhnya diselesaikan"  di  mana  skor  rata-rata  adalah 3,88.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya untuk  lebih  mengembangkan  disiplin  harus terus  dilakukan  untuk  memaksimalkan  apa yang diharapkan masyarakat menjadi terpenuhi karena disiplin kerja mempengaruhi kepuasan masyarakat.
Skor  Rata-Rata  Jawaban  Responden terhadap Variabel Kepuasan Masyarakat (Y). Variabel  disiplin  kerja  dalam  penelitian  ini diperkirakan  melalui  enam  hal  penjelasan yang menguraikan indicator variabel tersebut.  Hasil  dari  tanggapan  terhadap Disiplin  Kerja  dapat  dirangkum  bahwa  dari keenam  indikator  tersebut,  terdapat  satu pointer  yang  memiliki  nilai  paling  tinggi, yaitu  pada  aspek  “Pelayanan  yang  diperoleh daerah  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan organisasi berbeda yang menawarkan barang atau  pelayanan  serupa"  di  mana  skor  rata- ratanya  adalah  3,93.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemenuhan  individu  karena  penilaian yang diperoleh dari pelayanan dan pengalaman menggunakan barang atau pelayanan.  Jika  hasil  yang  terlihat  berada  di bawah  harapan,  namun  pada  kenyataannya menganggap  bahwa  sesuai  dengan  harapan, daerah  akan  terpenuhi  dan  jika  presentasi melampaui  harapan,  masyarakat  akan  sangat terpenuhi.
Uji  validitas,  dilengkapi  dengan membandingkan  r-hitung  dan  r-tabel  pada derajat  signifikan  5%  atau  a  =  0,05%. Bagaimanapun,  jika  nilainya  <  0,205, informasi tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat  uji  validitas.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  nilai  setiap  indicator  variabel  yang seluruhnya > 0,205, secara keseluruhan suatu
informasi  memiliki  koefisien  hubungan positif.
Uji  reliabilitas  adalah  sejauh  mana hasil  estimasi  memakai  objek  yang  sama dapat  menghasilkan  informasi  yang  sama, jika  konstanta  kualitas  yang  ditetapkan  (α) dari  nol,  60  atau  lebih.  Sehinga  dapat dikatakan  seluruh  variabel  penelitian  yang dipergunakan memenuhi syarat reliabel.
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test  menunjukkan bahwa  Asymp  Sig.  (2-Followed)  memiliki nilai  0,865  dimana  nilai  ini  >  5%  (0,05) sehingga  sangat  mungkin  beralasan  bahwa informasi kuesioner yang digunakan tersebar  secara  normal.  Berdasarkan  hasil Output  Scatterplot  di  atas,  terlihat  bahwa titik-titik  menyebar  dan  tidak  membentuk pola  tertentu  yang  jelas,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heterokedastisitas.
Koefisien  regresi  bertanda  positif hal ini berarti ada pengaruh positif (searah) vaiabel  kualitas  pelayanan  dan  Disiplin Kerja  terhadap  variabel  terikat  kepuasan masyarakat  pencari  kartu  AK.1,  semakin baik  kualitas  pelayanan  dan  disiplin  kerja maka  semakin  tinggi  kepuasan  masyarakat pencari  kartu  AK.1  pada  Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
Tabel 2. Hasil Uji T-Test
Nilai  thitung  pada  variabel  kualitas pelayanan  (X1)  adalah  sebesar  5.255 dengan  tingkat  signifikan  0,000  dan  ttabel 1.662.  Karena  5,255  >  1,662  dan  0,000  < 0,05 maka H0 ditolak (significant). Kesimpulan  :  variabel  kualitas  pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat pencari kartu AK.1.
Nilai  thitung  pada  variabel  disiplin kerja  (X2)  adalah  sebesar  1,177  dengan tingkat  signifikan  0,242  dan  ttabel  1,662. Karena  1,177  >  1,662  dan  0,242  >  0,05
maka  Ha  diterima  (tidak  significant). Kesimpulan : variabel disiplin kerja berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan terhadap  kepuasan  masyarakat  pencari  kartu AK.1.
Berdasarkan hasil hasil didapatkan F- hitung  >  F-tabel  yaitu  87,429  >  3,12,  ini berarti  secara  simultan  memiliki  pengaruh pada taraf yang < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  citra  bank,  kualitas  produk  dan promosi  mempengaruhi  kepuasan  nasabah dengan derajat sig 0,000 < 0,050.
Berdasarkan data, menunjukkan tampilan output  SPSS  model  summary besarnya R  square adalah  0,373.  Hal  ini berarti  bahwa  hanya  37,3%  variasi  kepuasan masyarakat  pencari  kartu  AK.1  (Y)  dapat dijelaskan  oleh  variabel-variabel  independen (kualitas pelayanan publik dan disiplin kerja) di  atas,  sedangkan  sisanya  62,7%  (100%  - 37,3% = 62,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel yang diteliti

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui uji  F  diperoleh  F  hitung  sebesar  26.472 dengan  tingkat  kepentingan  0,000.  Karena  F hitung  >  F  tabel  (3.10)  dan  tingkat kepentingan  0,000  <  0,05,  maka  cenderung dinyatakan  bahwa  indikator  bebas  yang meliputi kualitas pelayanan publik (X1), dan disiplin kerja (X2) secara bersama-sama atau saling  mempengaruhi  variabel  kepuasan maryarakat pencari kartu. AK.1 (Y).
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan bahwa  nilai  thitung  pada  variabel  kualitas pelayanan  (X1)  adalah  5,255  dengan  derajat besar 0,000 dan t tabel 1,662. Karena 5,255 > 1,662  dan  0,000  <  0,05  maka  H0  ditolak (sig.).  Bisa  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi kualitas  pelayanan,  semakin  baik  kepuasan masyarakat pula di daerah setempat. Konsekuensi dari polling informasi menunjukkan  skor  paling  rendah  dari penjelasan  hal  indikator  nomor  5  dan  6 “Kehadiran  perwakilan  baik  yang  benar maupun  yang  tidak  benar  dapat memberikan kepastian  kepada  daerah  setempat  dalam mengawasi AK.1” dan “Pekerja memberikan
penghiburan  kepada  masyarakat.  daerah dalam  mengawasi  AK.1  sebagai  bentuk kekhawatiran untuk menjauhkan atau membatasi kekecewaan masyarakat” adalah hal penegasan dengan skor terkecil 3,64. Ini menunjukkan  cara  bahwa  pelayanan  publik dapat  dianggap  hebat  dengan  harapan mereka  sesuai  dengan  harapan  atau keinginan  penerima  manfaat  pelayanan. Masyarakat  pada  umumnya  sebagai  klien pelayanan  dapat  melihat  apakah  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  perwakilan Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng  sudah  sesuai  dengan  keinginan dan  kebutuhan  daerah  sebagai  klien pelayanan  dalam  hal  kualitas  pelayanan publik harus diperkirakan dan disurvei oleh daerah setempat sebagai klien pelayanan.
Hal  ini  sesuai  penelitian  dari (Erlianti,  2019)  yang  menyatakan  bahwa, “Kualitas  pelayanan  dibangun  secara efektif,  dengan  harapan  bahwa  pelayanan yang  diberikan  kepada  klien  mendapatkan apresiasi  dari  pertemuan  yang  dilayani. Pengakuan  kekuatan  pelayanan,  tidak datang  dari  alat  yang  menawarkan  jenis pelayanan,  namun  datang  dari  klien pelayanan. Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan publik sangat penting mengingat pelayanan kepada masyarakat sangat penting  dan  harus  ada  di  kantor  dan  di mana kehadiran pelayanan publik seharusnya memiliki pilihan untuk melaksanakan  tanpa  henti  dan  memiliki pilihan untuk mengabdi sepenuhnya kepada daerah (utama) sesuai dengan visi dan misi yang  telah  ditetapkan  menawarkan  jenis pelayanan  kepada  daerah  dan  pemenuhan pelayanan publik yang diperoleh masyarakt secara  langsung  dapat  diapakai  dalam mengetahui  bagaimana  kualitas  pelayanan yang  diberikan.  Jadi  pemerintahan  yang terbuka dalam melayani kepentingan umum berarti  mengembangkan  dan  mengatasi permasalahan  daerah  dengan  memberikan tenaga  dan  hasil  kerja  namun  tidak  diatur manfaat  atau  penambahan  individu,  salah satunya  adalah  pelayanan  pembuatan  kartu AK.1  (Pencari  Kartu)  di  Dinas  Tenaga
Kerja  Kabupaten  Buleleng.  AK.1  (Antara Pekerjaan)  ialah  kartu  bukti  yang  dapat dikenali  pencari  tugas  yang  digunakan sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk  mengejar suatu  jabatan  dalam  suatu  organisasi  atau kantor,  baik  di  otoritas  publik  maupun  di daerah  rahasia.  Dinas  Tenaga  Kerja  adalah organisasi pelayanan yang bertugas mengurus  data  pembukaan  pekerjaan  dan proses pelayanan pembuatan kartu. Pelayanan online dipakai dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  selama waktu  yang  dihabiskan  untuk  pembuatan Kartu  AK  1  (Pencari  Kartu)  karena  dengan kemajuan  zaman,  pengembangan  kualitas pelayanan  lebih  diutamakan,  karena  kualitas pelayanan  merupakan  kesan  pertama  dan kewajiban otoritas publik sebagai penanggung  jawab  dalam  sebuah  organisasi untuk membuat kemajuan atau suatu pembaharan  untuk  memberikan  pelayanan yang maksimal untuk masyarakat
Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  pada variabel  disiplin  kerja  (X2)  adalah  1,177 dengan  derajat  besar  0,242  dan  ttabel  1,662. Karena 1,177 > 1,662 dan 0,242 > 0,05 maka Ha  diakui  (tidak  sig.).  Dapat  dikatakan bahwa  variabel  disiplin  kerja  berpengaruh positif  namun  tidak  signifikan  terhadap kinerja  pegawai  dengan  alasan  bahwa  nilai kepentingan  variabel  disiplin  kerja  lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan  skor  paling  rendah  untuk variabel  disiplin  kerja,  khususnya  dari pernyataan “Pegawai dalam penggunaan dan pemeliharaan peralatan serta dapat diharapkan dengan tujuan agar mereka dapat menunjang  kegiatan  kantor  berjalan  sesuai harapan”  sebesar  2,82.  Upaya  untuk  lebih mengembangkan disiplin harus terus dilakukan  untuk  meningkatkan  kepuasan masyarakat  karena  disiplin  kerja  sangat berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat meskipun tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan dukungan  terbaik  bagi  masyarakat,  Dinas Tenaga  Kerja  Pemkab  Buleleng  harus melakukan  penilaian  kualitas  pelayanan
secara  berkesinambungan,  khususnya  pada peningkatan kedisiplinan yang dimiliki para pegawai dalam bekerja melayani masyarakat.
Standar  pelayanan  sudah  ditentukan dan  harus  diikuti  oleh  pegawai  dalam melayani  masyarakat  juga  harus  terus dinilai dan ditingkatkan lagi agar masyarakat  merasakan  bahwa  pendapat mereka dihargai oleh para pegawai sehingga terjadi  timbal  balik  antara organisasi  dengan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  untuk  membingkai  gambaran yang  baik  tentang  Peraturan  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten Buleleng dan akan benar- benar  ingin  meningkatkan  pemenuhan  dan keteguhan masyarakat. Hasil dari penelitian ini  diperkuat  oleh  penelitianmasa  lalu  oleh Agus  Budi  Purwanto  (2013)  berjudul “Dampak  Disiplin  dan  Reaksi  Terhadap Loyalitas  Konsumen  Dengan  Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Mediasi
(Penginapan  di  Kabupaten  Semarang)”. Setiap pegawai mempunyai tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda dan displin harus  ditanamkan  dalam  dirinya  karena didalamnya  termasuk  kewajiban  moral sebagai  pegawai  dalam  kewajiban  dan komitmennya.  Cara  paling  umum  untuk mencapai  tujuan  organisasi  bergantung pada  disiplin  kerja  setiap  pegawai.  Jika disiplin kerja menurun, maka akan menjadi penghalang  dan  pembatas  untuk  mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Hasil  uji  determinasi  menunjukkan bahwa  penyajian  menunjukkan  hasil  model outline  SPSS  menunjukkan  luas  R  square sebesar  0,526.  Artinya,  hanya  52,6%  dari keragaman  pemenuhan  kartu  AK1  pencari (Y)  dapat  dimaknai  oleh  variable  bebas (kualitas  pelayanan  publik  dan  disiplin kerja)  di  atas,  sedangkan  sisanya  47,4% (100  persen  -  52,  6%  =  47,4%)  dibuat masuk  akal  dengan  alasan  yang  berbeda selain dari variabel yang diteliti.
Pada  dasarnya,  pelayanan  publik tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat, masyarakat umum yang terdiri dari perkumpulan atau orang-orang dalam setiap
242
hal membutuhkan manfaat, meskipun pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari organisasi  yang  dikendalikan  oleh  negara. Pelayanan  publik  adalah  semua  latihan bantuan  yang  dilakukan  oleh  organisasi spesialis  terbuka  sebagai  pegawaian  untuk memenuhi  kebutuhan  penerima  manfaat pelayanan  serta  pelaksanaan  pengaturan peraturan dan pedoman.
Dalam menyelesaikan pemberian pelayanan di Disnaker Buleleng, baik sebagai AK 1 pelayanan, tidak memerlukan investasi yang  lama  karena  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Buleleng  memiliki  misi  untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan  untuk  masyarakat.  Pada  KTP pencari kerja ini terdapat beberapa pengaturan  bagi  pencari  kerja,  dan  sebagai pegawai  yang  memiliki  kemampuan  sebagai pembuka  bekerja  memiliki  komitmen  untuk memaknai  tujuan  dari  fokus  yang  tercatat dalam pengaturan tersebut, agar pencari kerja tidak  t  merasakan  ketiadaan  data.  Itu  harus dilakukan  dengan  tepat  di  prolog  agar  orang yang mendapatkan pelayanan merasa terpenuhi.

## SIMPULAN
Dilihat  dari  keterangan  pemeriksaan pada  bagian  yang  lalu,  dalam  penelitian  ini cenderung beralasan bahwa di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng dihubungkan  dengan  kualitas  pelayanan publik,  disiplin  kerja  bahwa  untuk  bekerja pada  kualitas  pelayanan  publik  itu  sangat Penting untuk fokus pada kualitas pelayanan untuk  mengukur  hingga  asumsi  masyarakat setempat,  pelayanan  publik  dapat  dianggap besar  asumsi  bahwa  mereka  sesuai  asumsi atau keinginan penerima bantuan.
Upaya  untuk  lebih  mengembangkan disiplin harus terus dilakukan untuk meningkatkan  kepuasan  masyarakat  karena disiplin  kerja  sangat  berpengaruh  terhadap kepuasan masyarakat meskipun tidak signifikan.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat menawarkan  bantuan  yang  terbaik  bagi masyarakat,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Buleleng  harus  melakukan  penilaian  kualitas
pelayanan secara berkesinambungan, khususnya pada disiplin kerja pegawai agar kepuasan masyarakat setempat dapat terpenuhi.  Standar  pelayanan  yang  sudah ditentukan organisasi yang harus dijalankan oleh  pegawai  dalam  melayani  masyarakat juga  harus  sesuai  dengan  peraturan  dan ditingkatkan  sehingga  masyarakat  merasa pendapat  mereka  dihargai  sehingga  terjadi timbal  balik  antara  masyarakat  dengan organisasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Amin,  I.  (2008). Teori  dan  Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta:  Mandar
Maju.
Anggraeni.  (2008). Manajemen  Kinerja. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Barata, A. A. (2003). Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Yudhistira.
Buhler.  (2007). Alpha  Teach  Yourself, Management Skills. Jakarta: Prenada Media Group.
Chandra,  F.  T.  (2011). Service  Quality  & Satisfaction. Yogyakarta:  Andi Offset.
Consuegra,  D.  M.  (.  (2007).  ). An Integrated Model of Price, Satisfaction  and  Loyality:  An Empirical  Analysis  in  Service Sector.  Journal  of  Product  & Brand Management.
Danang Sunyoto. 2016. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
Dwiyanto,  A.  (2009). Reformasi,  Birokrasi,
Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Gaspersz, V. (2011). Total Quality Management. Bogor: Vinchristo Publication.
Ghozali,  Imam.  2016.  Aplikasi  Analisis
Multivariete  Dengan  Program  IBM
SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadi, S. (2004). Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset.
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan
Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hasibuan, M. S. (2007). Manajemen Sumber Daya  Manusia. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Irawan,  H.  (2002). 10  Prinsip  Kepuasan Pelanggan. Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Kasmir.  (2006). Etika  Customer  Service. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. (n.d.).
Lukman,  S.  (2001). manajemen  Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN.
Lupiyoadi, R. (2001).
Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: PT
Salemba Empat.
Lupiyoadi,
R. (2004).
Manajemen
Perusahaan Jasa: Teori dan
Praktek. Jakarta: Salemba Empat.
Mangkunegara,  A.  P.  (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mardapi,  D.  (2008). Teknik  Penyusunan
Instrumen  Tes  dan  Non  Tes. Yogyakarta:  Mitra  Cendikia  Press.
112
Moenir, H.A.S., 1992, Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia,
Bumi Aksara, Jakarta.
Muh  Yunus  Bandu, “Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepuasan
Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Barat” (Skripsi,  Universitas  Hasanuddin Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik  Jurusan  Ilmu  Administrasi
Program Studi Administrasi Negara, 2013). Nasution. (2005). Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugraheni, Z. A. (2015). Analisis Kepuasan Masyarakat  Terhadap  Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks
Kepuasan  Masyarakat  Di  Kantor Kecamatan  Mungkid  Kabupaten Magelang. Skripsi: UNY.
Pasalong, H. (2010). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Pasolong, Harbani, 2007, Teori
Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Nagara  dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15  tahun  2014  tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. (n.d.).
Rahmayanty,
N. (2013). Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Rivai,  V.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya
Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Robbins,  S.  P.  (2005). Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Robbins, Stephen, P. 2010. Perilaku Organisasional,  Jilid  I  dan  II. Salemba Empat: Jakarta.
Sedarmayanti.  (2004). Good  Governance. Bandung: Mandar Maju.
Siagian,  Sondang,  P.  2001.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:
Gunung Agung.
Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan  Publik. Jakarta:  Bumi
Aksara.
Soejono.  (1997). Pemerintah  Desa. Jakarta: Aksara.
Sugiyono. (2011). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
Sutrisno,  E.  (2016). Manajemen  Sumber
Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Tangkilisan,  H.  N.  (2005). Manajemen
Publik. Jakarta: Grasindo.
Tjiptono,  F.  (2008). Strategi  Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono,  F.  (2012). Service  Management:
Mewujudkan Pelayanan Prima.
Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono,  F.  (2014). Pemasaran  Jasa  – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. (n.d.).
Widiyanto,  M.  A.  (2013). Statistika Terapan:  Konsep  &  Aplikasi dalam penelitian
Bidang
Pendidikan,  Psikologi,  dan  Ilmu Sosial  Lainnya. Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
Winarsih,  R.  d.  (2005). Manajemen
Pelayanan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Arikunto, S. (2019).
Prosedur Penelitian. Jakarta:
Rineka cipta.