## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
THE SOCIAL AND ENVIROMENT RESPONSIBILITY OF PLANTATION COMPANY AND OIL PALM MANUFACTURER IN SIAK DISTRICT

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT

## DI KABUPATEN SIAK 
Resky Pratama Saputra 1 , Fahmi 2 , Yeni Triana 3
Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning * e-mail: reskypratamas.mh.unilak@gmail.com 1 e-mail: fahmi@unilak.ac.id 2 e-mail: yenitriana@unilak.ac.id 3

## Abstract
Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,  it  is  stipulated  that  companies  that  carry  out  their  business  activities  in  the  field  of natural  resources  and  /  or  fields  related  to  natural  resources  are  obliged  to  carry  out  social  and environmental  responsibility.  This  research  aims  to  explain  the  social  and  environmental responsibility of plantation companies and oil palm mills in Siak Regency based on Law Number 40 of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies.  The  method  used  in  this  research  is  socio-legal research. The results of the research explained that the social and environmental responsibility of the plantation company and palm oil mill PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency based on Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies  isn’t  yet  implemented.  Legal sanctions for oil palm plantation and mill company PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency are  companies  that  don’t  carry  out  social  responsibility  are  subject  to  administrative  sanctions based  on  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies,  while  companies  that don’t carry out their responsibilities environment can be subject to criminal sanctions based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
Keywords: Law; Social Responsibility; Environmental Responsibility.

## Abstrak
Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas  diatur  bahwa  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Siak  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa  Wana  Lestari  di  Kabupaten  Siak  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  adalah  belum terlaksana.  Sanksi  hukum  bagi  perusahaan  perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Teguh Karsa Wana Lestari di Kabupaten Siak adalah perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  sedangkan  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  lingkungan  dapat  dikenai  sanksi  pidana  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Naskah diterima: 7 Januari 2021, direvisi: 11 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.322
Kata Kunci: Hukum; Tanggung Jawab Sosial; Tanggung Jawab Lingkungan.

## PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Dasar  hukum  yang  mengatur mengenai  Perseroan  Terbatas  (PT)  di Indonesia adalah Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Prasetya, 2011).
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  ditegaskan  bahwa  Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Artinya,  pada  setiap  perusahaan  yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  alam seperti perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Siak melekat sebuah tanggung jawab untuk membantu kehidupan masyarakat  sekaligus  menjaga kelestarian lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan  hubungan  yang  baik  antara perusahaan  dengan  masyarakat  yang
bertempat  tinggal  di  sekitar  perusahaan tersebut (Adjie, 2008).
Keberadaan  perusahaan  perkebunan dan  pabrik  kelapa  sawit  telah  menjadi institusi bisnis yang dominan di Kabupaten Siak. Data pada website resmi Pemerintah Kabupaten Siak menyebutkan bahwa  luas  area  perkebunan  dan  pabrik kelapa  sawit  di  Kabupaten  Siak  pada tahun 2015 terhampar seluas 660.927 Ha. Oleh  karena  itu,  perusahaan  perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memberikan pengaruh  yang  besar  bagi  pembangunan ekonomi lokal maupun nasional. Aktivitas perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit  secara  nyata  telah  memberikan lapangan  kerja,  memberikan  produk barang  maupun  jasa  yang  diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas dan  kemampuan  teknologi  nasional,  serta mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  suatu  sistem  perekonomian  yang berdaya saing.
Berbagai  peraturan  telah  dibuat terkait  dengan  kelembagaan  dan  aktivitas bisnis  perusahaan  perkebunan  dan  pabrik kelapa  sawit.  Secara  prinsip,  perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit adalah lembaga privat berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  didirikan dengan  modal  dengan  tujuan  utamanya mencari  keuntungan.  Hal  ini  yang seringkali  menjadi  alasan  perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit dalam  melakukan  aktivitas  bisnis  tanpa
memperhatikan  nilai  moral  dan  etika bisnis,  sehingga  operasional  perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit menimbulkan  berbagai  persoalan  sosial dan  lingkungan  seperti  ketimpangan sosial,  menimbulkan  dampak  lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen  dan  konsumen,  ketidaksamaan posisi  tawar  antara  perusahaan  dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah melakukan pencelaan terhadap harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dan lingkungan hidup secara luas.
Berdasarkan observasi penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perusahaan
perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang beroperasi  di  Kabupaten  Siak  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  74  Ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Salah  satu  perusahaan  perkebunan dan  pabrik  kelapa  sawit  tersebut  adalah PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari  yang berkedudukan  di  Kecamatan  Bunga  Raya
Kabupaten Siak. Peneliti melihat langsung  dampak  sosial  maupun  dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan  operasional  PT  Teguh  Karsa Wana  Lestari,  seperti  ketimpangan  sosial antara  fasilitas  umum  di  dalam  area perusahaan  dengan  keadaan  masyarakat yang  ada  di  sekitarnya,  jalan  umum  yang
rusak  akibat  dilewati  oleh  kendaraan operasional perusahaan, hingga air sungai yang  tercemar  oleh  limbah  pabrik perusahaan tersebut.
Dari  latar  belakang  masalah  yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit  di  Kabupaten  Siak  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 2007).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  sosiologis  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat  (Ali,  2013).  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bukunya yang berjudul ‘Pergeseran Tanggung Jawab Perseroan’ , Fahmi mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan digambarkan  sebagai  suatu  konsep  yang mengintegrasikan  permasalahan  sosial dan  permasalahan  lingkungan  dalam kegiatan  usaha  perusahaan  dan  dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan  atas  dasar  kesukarelaan. Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat dijadikan  penilaian  bagi  perusahaan dalam memperlakukan karyawan,
masyarakat,  dan  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan  didasari  adanya  tanggung jawab  moral  dan  etika  bisnis  perusahaan terhadap  para  pemangku  kepentingan (Fahmi, 2015).
Pada  tahun  2007  terjadi  perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab  sosial  perusahaan  diatur  dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuaensi  dari  pengaturan  mengenai tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dalam peraturan perundang-undangan
mengakibatkan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  yang  awalnya  merupakan tanggung  jawab  moral  dan  etika  bisnis
perusahaan mengalami pergeseran menjadi  tanggung  jawab  hukum  (Fahmi, 2015).
Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul  dari  adanya  interaksi  bisnis  antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan  kebutuhan  antara  yang  satu dengan  yang  lain  sebagai  akibat  dari kompleksitas  kebutuhan  manusia  yang semakin  berkembang  dan  tidak  terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan  kebutuhan  masyarakat,  baik  yang terkena  dampak  langsung  maupun  tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut (Khairandy, 2009).
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum bisnis, terdapat  dua tanggung jawab  yang harus  diimplementasikan  dalam  etika bisnis,  yaitu  tanggung  jawab  hukum  dan tanggung  jawab  sosial.  Tanggung  jawab hukum  meliputi  aspek  perdata  dan  aspek pidana,  sedangkan  tanggung  jawab  sosial berarti  bahwa  perusahaan  bukan  hanya merupakan  entitas  bisnis  yang  hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan  merupakan  satu  kesatuan dengan  keadaan  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan  tempat  perusahaan  tersebut beroperasi.  Jadi,  etika  bisnis  merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (Khairandy, 2009).
Pada  tahun  2007,  terjadi  perubahan yang  signifikan  mengenai  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di Indonesia  setelah  disahkannya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal
dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019).
Disahkannya
Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial  perusahaan  di  Indonesia.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal bertujuan  agar  hak,  kewajiban,  dan tanggung  jawab  penanam  modal  diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal  terhadap  penerapan  prinsip  tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan  penghormatan  atas  tradisi budaya  masyarakat,  dan  melaksanakan tanggung jawab sosial  perusahaan  (Ilmar,
2017).
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab sosial  perusahaan  diatur  secara  tegas dalam  Pasal  15  Huruf  b  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal,  yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  perusahaan.  Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman  Modal  dijelaskan  bahwa tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat setempat.
Sejalan  dengan  itu,  disahkannya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  melengkapi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial  perusahaan  di  Indonesia.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab sosial  perusahaan  diatur  secara  tegas dalam Pasal  74 Ayat  (1) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseoran  Terbatas,  yang menegaskan  bahwa  perusahaan  yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dijelaskan  bahwa  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Untung, 2008).
Tujuan  utama  dari  sebuah  Perseroan Terbatas  (PT)  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Hal ini  merupakan  tanggung  jawab  para
pengelola Perseroan Terbatas (PT) kepada pemegang  saham  sebagai  pemilik  dari Perseroan  Terbatas  (PT)  tersebut.  Hal  ini yang  menjadi  dasar  filosofis  didirikannya sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT).  Namun, kegiatan  operasional  Perseroan  Terbatas (PT)  dalam  rangka  memaksimalisasi keuntungannya seringkali berdampak kepada  masyarakat  dan  lingkungan  yang ada  di  sekitarnya.  Permasalahan  ini  yang kemudian  menjadi  dasar  lahirnya  konsep tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan.  Artinya,  sebuah  Perseroan Terbatas  (PT)  tidak  hanya  bertanggung jawab  kepada  pemegang  saham  sebagai pemilik  dari  Perseroan  Terbatas  (PT) tersebut,  tetapi  juga  bertanggung  jawab terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan kelestarian  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya (Fahmi, 2011).
Lahirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum  atas  penyelenggaraan  program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di Provinsi  Riau.  Selain  itu,  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Provinsi Riau juga dimaksudkan  untuk  memberi  arahan kepada  semua  perusahaan  dan  semua pemangku kepentingan atas
penyelenggaraan program tanggung jawab  sosial  perusahaan  dapat  bersinergi dengan  program  pembangunan  daerah  di Provinsi Riau. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012
tentang
Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan  di  Provinsi  Riau  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat  bagi  perusahaan  sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat  umum  secara  efektif  dan efisien. Sedangkan, tujuan khusus program tanggung jawab sosial perusahaan  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yaitu:
1. Terwujudnya  batasan  yang  jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan  beserta  pihak-pihak  yang menjadi pelakunya.
2. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung  jawab  sosial  perusahaan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dalam suatu koordinasi.
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  pelaku dunia  usaha  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
4. Melindungi perusahaan agar terhindar  dari  pungutan  liar  yang dilakukan  pihak-pihak  yang  tidak berwenang.
5. Meminimalisir dampak negatif
keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
6. Terwujudnya  program  pemerintah daerah  untuk  melakukan  apresiasi kepada  dunia  usaha  yang  telah melakukan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dengan memberi
penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  ditegaskan bahwa  setiap  perusahaan,  baik  yang berstatus  pusat,  cabang,  maupun  wilayah operasional  perusahaan,  yang  ada  di Provinsi Riau wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan,  kecuali  perusahaan  yang mengalami  kerugian  serta  perusahaan yang merupakan usaha kecil dan menengah.
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan bahwa  program  tanggung  jawab  sosial perusahaan dapat berbentuk
pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan  dan  bina  lingkungan  dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi,
dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada:
1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga dan seni budaya
5. Bidang sosial dan keagamaan
6. Bidang pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
8. Bidang  pemberdayaan  masyarakat
adat
9. Bidang  kerja  lainnya  yang  secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
Salah  satu  perusahaan  perkebunan dan  pabrik  kelapa  sawit  tersebut  adalah PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari  yang berkedudukan  di  Kecamatan  Bunga  Raya Kabupaten Siak. Peneliti melihat langsung  dampak  sosial  maupun  dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan  operasional  PT  Teguh  Karsa Wana  Lestari,  seperti  ketimpangan  sosial antara  fasilitas  umum  di  dalam  area perusahaan  dengan  keadaan  masyarakat yang  ada  di  sekitarnya,  jalan  umum  yang rusak  akibat  dilewati  oleh  kendaraan operasional perusahaan, hingga air sungai yang  tercemar  oleh  limbah  pabrik perusahaan tersebut.
Merasakan  lingkungan  hidup  yang sehat merupakan salah satu hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana  yang  telah  diamanatkan dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pemerintah  bertanggung  jawab untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup.  Dalam rangka menjaga kelastarian lingkungan  hidup,  pemerintah  kemudian membuat  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  bahwa  siapapun  wajib menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup yang ada di sekitarnya (Wardhana, 2004). Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  3  Oktober 2009  disahkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  sebagai  landasan hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Kualitas  lingkungan  hidup  yang semakin  lama  semakin  menurun  telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada  di  bumi  (Husin,  2016).  Penurunan kualitas  lingkungan  hidup,  baik  udara, tanah,  maupun  air,  disebabkan  oleh  dua faktor,  yaitu  faktor  internal  yang  terjadi secara  alami  dan  faktor  eksternal  yang terjadi karena perbuatan manusia.
Faktor  internal  yang  menyebabkan penurunan  kualitas  lingkungan  hidup misalnya terjadinya letusan gunung berapi yang abunya dapat mengganggu pernapasan  dan  menurunkan  kualitas udara.  Selain  itu,  terjadinya  kebakaran hutan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup karena asapnya dapat menurunkan kualitas udara. Sedangkan, faktor eksternal yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup
misalnya asap
pembuangan  pabrik-pabrik  industri  yang dapat  menurunkan  kualitas  udara.  Selain itu,  limbah  pembuangan  pabrik-pabrik industri juga dapat menyebabkan penurunan  kualitas  lingkungan  hidup karena  pembuangan  limbah  padat  seperti sampah  plastik  dapat  mencemari  tanah dan  pembuangan  limbah  cair  yang mengandung  bahan  kimia  berbahaya dapat  mencemari  air.  Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup yang sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh semua  pihak  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan
hidup yang
berkesinambungan.
Berdasarkan  Pasal  65  Ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  diamanatkan  bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia  (HAM).  Oleh  karena  itu,  tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  di  Indonesia  sejalan dengan  program  pembangunan  nasional yang berdasarkan atas prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan.  Adapun  tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dari  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin  keselamatan,  kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin  kelangsungan  kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai  keserasian,  keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan
perlindungan  hak  atas  lingkungan hidup  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia (HAM).
8. Mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan
global.
PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari merupakan  perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di Kecamatan  Bunga  Raya  Kabupaten  Siak. PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari  didirikan pada  tahun  1988  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.  C2-3767.HT.01/96  tanggal  6  Maret 1988,  dengan  luas  lahan  yang  mencapai 7.094 Ha.
Menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Siak,  dalam  rangka menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup, maka  berdasarkan  Pasal  67  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32
Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan  bahwa  setiap  orang,  termasuk PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari  yang berkedudukan  di  Kecamatan  Bunga  Raya Kabupaten
Siak, berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup  serta  mengendalikan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Sejalan dengan itu, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menambahkan  bahwa  pada  Pasal  68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  ditegaskan  bahwa setiap  orang  yang  melakukan  kegiatan usaha,  termasuk  PT  Teguh  Karsa  Wana Lestari  yang berkedudukan di  Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak wajib:
1. Memberikan  informasi  yang  terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan  hidup  dan/atau  kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan  perusahaan  perkebunan dan  pabrik  kelapa  sawit  telah  menjadi institusi bisnis yang dominan di Kabupaten  Siak.  Perusahaan  perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memberikan pengaruh  bagi  pembangunan  ekonomi lokal maupun nasional. Aktivitas perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit  secara  nyata  telah  memberikan lapangan  kerja,  memberikan  produk barang  maupun  jasa  yang  diperlukan
untuk
kehidupan masyarakat,
meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas dan  kemampuan  teknologi  nasional,  serta mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  suatu  sistem  perekonomian  yang berdaya  saing.  Berbagai  peraturan  telah dibuat  terkait  dengan  kelembagaan  dan aktivitas  bisnis  perusahaan  perkebunan dan  pabrik  kelapa  sawit.  Secara  prinsip, perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit adalah lembaga privat berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  didirikan dengan  modal  dengan  tujuan  utamanya mencari  keuntungan.  Hal  ini  yang seringkali  menjadi  alasan  perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit dalam  melakukan  aktivitas  bisnis  tanpa memperhatikan  nilai  moral  dan  etika bisnis,  sehingga  operasional  perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit menimbulkan  berbagai  persoalan  sosial dan  lingkungan  seperti  ketimpangan sosial,  menimbulkan  dampak  lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen  dan  konsumen,  ketidaksamaan posisi  tawar  antara  perusahaan  dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah melakukan pencelaan terhadap harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dan lingkungan hidup secara luas.
Berdasarkan  Pasal  28  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan bahwa setiap perusahaan
harus memberikan laporan pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada  pemerintah  daerah.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas Sosial  Kabupaten  Siak  diketahui  bahwa PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari  tidak  ada melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan  tersebut  juga  tidak  ada membantu  pelaksanaan  kegiatan  sosial yang diadakan oleh pemerintah. PT Teguh Karsa  Wana  Lestari  juga  tidak  ada menyampaikan  laporan  secara  resmi kepada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Siak mengenai program-program tanggung jawab  sosial  perusahaan  yang  akan dilaksanakannya  maupun  yang  telah dilaksanakannya  di  Kabupaten  Siak, terutama di Kecamatan Bunga Raya.
Program  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  sebagai  bentuk solidaritas  sosial  perusahaan  sebenarnya tidak  hanya  berguna  bagi  masyarakat, melainkan  juga  sangat  bermanfaat  untuk membentuk  citra  perusahaan  apabila dikemas  dengan  publikasi  yang  tepat (Utama,  2018a).  Pengaturan  mengenai tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dari pemerintah  yang  merespon  kebutuhan stakeholders  dan  bersifat sustainable development dapat  dijadikan  pedoman bagi  perusahaan  sebagai  pelaku  usaha sebagai wujud dari prinsip good corporate  governance untuk  mencapai keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat (Risa & Marwenny, 2018).
Perusahaan memiliki peran strategis dalam  mendorong  pertumbuhan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Usaha  tersebut dilakukan  dengan  meningkatkan  dan
menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan bantuan-bantuan  lain  kepada  negara maupun  masyarakat  melalui  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan. Undang-undang  mewajibkan  perusahaan untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  akan  menimbulkan  dampak bagi masyarakat karena kurangnya kontribusi  perusahaan  tersebut  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  yang ada  di  sekitarnya  (Utama,  2018b).  Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak  melaksanakan  kewajiban  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan berarti  melanggar  ketentuan  undang- undang,  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Perusahaan  memiliki  usaha  untuk memaksimalisasi  keuntungan  ekonomis. Namun  di  sisi  lain,  perusahaan  wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  kesehatan lingkungan  melalui  program  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan. Namun,  kewajiban  tanpa  sanksi  berarti juga  akan  sulit  dilaksanakan.  Tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan  secara  sukarela,  bukan menjadi  kewajiban  selayaknya  bisnis utama  perusahaan  tersebut.  Untuk  itu, pengaturan  sanksi  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan menjadi sangat penting.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  menegaskan  bahwa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  merupakan  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan kepada  masyarakat  dan  lingkungan  yang ada  di  sekitar  area  perusahaan  tersebut. Dengan telah ditegaskannya bahwa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  merupakan  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan, maka  seharusnya  ada  sanksi  yang  tegas apabila  ada  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan.
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  disebutkan  bahwa  perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan ada pada undang-undang yang lain,  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal.
Berdasarkan  Pasal  34  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal ditegaskan  bahwa  perusahaan  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat dikenai  sanksi  administratif  oleh  instansi atau lembaga yang berwenang berupa:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Siak,
Indra Gunawan, dijelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Siak dapat menyampaikan aspirasinya
kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten  Siak  apabila  PT Teguh Karsa Wana Lestari tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan perusahaan kepada
masyarakat  dan  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya,  agar  perusahaan  tersebut direkomendasikan  menerima  sanksi  yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Siak.
Indra Gunawan menyampaikan bahwa  berdasarkan  Pasal  32  Peraturan
Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan  di  Provinsi  Riau  ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa  peringatan  tertulis  dan  bentuk- bentuk  sanksi  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk
sanksi  lainnya  tersebut  merujuk  pada
Pasal 34 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  yaitu  pembatasan kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan usaha,  dan  pencabutan  kegiatan  usaha. Artinya,  apabila  PT  Teguh  Karsa  Wana Lestari  tidak  melaksanakan  tanggung jawab sosial perusahaan kepada
masyarakat,  maka  perusahaan  tersebut akan  dikenai  sanksi  administratif  oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam bentuk peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan  kegiatan  usaha  PT  Teguh Karsa Wana Lestari.
Terkait  dengan  tanggung  jawab  PT Teguh  Karsa  Wana  Lestari  terhadap lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya,  Indra Gunawan menambahkan bahwa ketentuan tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai landasan hukum dalam menjaga kelestarian  lingkungan  hidup.  Menurut
Indra  Gunawan,  dalam  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diatur mengenai  batasan  kewenangan  antara pemerintah  pusat,  Pemerintah  Provinsi Riau,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Siak terhadap  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkan  Pasal  63  Ayat  (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  disebutkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Siak  bertugas  dan berwenang:
1. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten Siak.
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten Siak.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten Siak.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan  mengenai  Amdal  dan UKL-UPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber  daya  alam  dan  emisi  gas rumah  kaca  pada  tingkat  Kabupaten Siak.
6. Mengembangkan  dan  melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengembangkan  dan  menerapkan instrumen lingkungan hidup.
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
9. Melakukan pembinaan dan
pengawasan  ketaatan  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang- undangan.
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
11. Melaksanakan  kebijakan  mengenai tata  cara  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan lokal,  dan  hak  masyarakat  hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten Siak.
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten Siak.
13. Mengembangkan  dan  melaksanakan
kebijakan sistem informasi
lingkungan  hidup  tingkat  Kabupaten Siak.
14. Memberikan  pendidikan,  pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
15. Menerbitkan  izin  lingkungan  pada tingkat Kabupaten Siak.
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
Kabupaten Siak.
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  PT Teguh  Karsa  Wana  Lestari  dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah  hasil  produksi  pada  pabrik  kelapa sawit  miliknya  adalah  belum  adanya peralatan pengolahan limbah yang modern  dan  ramah  lingkungan  yang dimiliki  oleh  PT  Teguh  Karsa  Wana Lestari  dikarenakan  harga  alat  tersebut mahal,  sehingga  limbah  pabrik  kelapa sawit  hanya  ditampung  dalam  sebuah kolam yang dibuat khusus untuk menampung  limbah.  Meskipun  demikian, kolam  penampungan  limbah  tersebut sangat rentan mencemari lingkungan yang ada  di  sekitarnya,  terutama  pada  saat cuaca  sedang  hujan.  Limbah  pabrik  akan ikut  terbawa  air  dan  mengaliri  anak sungai yang ada di sekitarnya.
Lemahnya pengawasan yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Siak  diduga  menjadi  salah  satu  penyebab masih ditemukannya perusahaan perkebunan  dan  pabrik  kelapa  sawit seperti  PT  Teguh  Karsa  Wana  Lestari yang  tidak  menjalankan  tanggung  jawab lingkungan  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan  Pasal  71  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ditegaskan  bahwa  Bupati  Siak  sesuai dengan  kewenangannya  wajib  melakukan pengawasan terhadap
ketaatan perusahaan-perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di
Kabupaten  Siak  atas  ketentuan  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan peraturan  pelaksanaannya.  Kepala  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menyampaikan bahwa Bupati Siak kemudian mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Apabila  terjadi  kasus  pencemaran lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Siak, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Siak  diberikan  kewenangan oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk (Hamzah, 2016):
1. Melakukan pemantauan.
2. Meminta keterangan.
3. Membuat  salinan  dari  dokumen dan/atau  membuat  catatan  yang diperlukan.
4. Memasuki tempat tertentu.
5. Memotret.
6. Membuat rekaman audio visual.
7. Mengambil sampel.
8. Memeriksa peralatan.
9. Memeriksa  instalasi  dan/atau  alat transportasi.
10. Menghentikan pelanggaran tertentu. Terkait  lemahnya  pengawasan  dari
Pemerintah  Kabupaten  Siak  terhadap  PT Teguh Karsa Wana Lestari, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menyampaikan bahwa sebenarnya
pihaknya  ada  melaksanakan  pengawasan
terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang beroperasi  di  Kabupaten  Siak,  khususnya mengenai  pengolahan  limbah  pabrik perusahaan tersebut, meskipun tidak rutin dilaksanakan.  Kendalanya  adalah  jumlah petugas pada Bidang Pengawasan
Lingkungan  Hidup  yang  ada  di  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak jumlahnya  terbatas,  hanya  10  (orang) orang, sehingga tidak dapat rutin melakukan pengawasan ke semua perusahaan-perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di Kabupaten  Siak.  Selain  itu,  terbatasnya jumlah kendaraan operasional yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak juga menghambat
pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan- perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit  yang beroperasi di Kabupaten Siak. Hal  ini  karena  jarak  antara  perusahaan perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang satu  dengan  yang  lainnya  jaraknya  cukup jauh  dan  melewati  medan  yang  sulit sehingga  harus  menggunakan  mobil- mobil dengan tipe off-road.
Terakhir,  untuk  dapat  mengetahui tingkat  pencemaran  lingkungan  hidup yang  ada  di  Kabupaten  Siak,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Siak  harus menunggu  hasil  uji  laboratorium  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Provinsi Riau yang  ada  di Kota Pekanbaru.
Sebagai  instansi  pemerintahan  yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan
Hidup  Kabupaten  Siak  sebaiknya  segera
mengusulkan  penambahan  pegawai  dan kendaraan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Siak agar pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan
perkebunan dan pabrik  kelapa sawit  yang beroperasi  di  Kabupaten  Siak  dapat dilaksanakan  dengan  rutin,  termasuk  PT Teguh  Karsa  Wana  Lestari  yang  ada  di Kecamatan Bunga Raya. Selain itu, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
sebaiknya  juga  mengusulkan  pembelian peralatan  laboratorium  yang  modern kepada  Pemerintah  Kabupaten  Siak  agar dapat  mengetahui  dengan  cepat  tingkat pencemaran lingkungan hidup yang ada di Kabupaten  Siak  tanpa  harus  menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang  ada  di Kota Pekanbaru. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Siak  dapat  menjalin  kerja
sama dengan masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di  Kabupaten  Siak.  Hal  ini  karena berdasarkan  Pasal  70  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk berperan  aktif  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat  melibatkan  masyarakat  maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di  Kabupaten  Siak  untuk  mengawasi  dan melaporkan  apabila  limbah  pabrik  PT Teguh  Karsa  Wana  Lestari  mencemari lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya.  Peran
aktif  masyarakat  terhadap  pengawasan lingkungan  hidup  sangat  diharapkan mengingat  pencemaran  lingkungan  hidup yang terjadi  dampaknya  dirasakan sehari- hari oleh masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  70  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup disebutkan  bahwa  peran  masyarakat dilakukan untuk:
1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan  kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan  masyarakat  untuk
melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya  dan  kearifan  lokal  dalam rangka  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.
Pada  Pasal  63  Ayat  (3)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diatur bahwa  salah  satu  tugas  dan  kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak adalah  melakukan  penegakan  hukum terhadap  pencemaran  lingkungan  di Kabupaten Siak. Upaya penegakan hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak apabila  limbah  pabrik  PT  Teguh  Karsa Wana Lestari mencemari lingkungan yang ada  di  sekitarnya  ditegaskan  dalam  Pasal
76  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat memberikan sanksi administratif berupa:
1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan.
Berdasarkan  Pasal  80  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan  bahwa  paksaan  pemerintah sebagaimana  dimaksud  di  atas  dijatuhkan dalam bentuk (Rahmadi, 2018):
1. Penghentian sementara kegiatan produksi.
2. Pemindahan sarana produksi.
3. Penutupan  saluran  pembuangan  air limbah atau emisi.
4. Pembongkaran.
5. Penyitaan  terhadap  barang  atau  alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
7. Tindakan  lain  yang  bertujuan  untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
Sanksi  administratif  dalam  bentuk paksaan pemerintah dapat dijatuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tanpa  didahului  adanya  teguran  tertulis apabila  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari
menimbulkan ancaman yang sangat serius
bagi  manusia  dan  lingkungan  hidup, dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas jika  tidak  segera  dihentikan  pencemaran dan/atau  perusakannya,  kerugian  yang lebih  besar  bagi  lingkungan  hidup  jika tidak  segera  dihentikan  pencemaran dan/atau perusakannya.
Sanksi  administratif  yang  diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak membebaskan PT Teguh Karsa Wana  Lestari  yang  limbah  pabriknya mencemari  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya  dari  tanggung  jawab  terhadap pemulihan  lingkungan  hidup  dan  sanksi pidana.
Menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, setiap orang yang melakukan  pembuangan  limbah  dan/atau bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  3.000.000.000,-  (tiga miliar  rupiah).  Apabila  tindak  pidana lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk, atau  atas  nama  badan  usaha,  tuntutan pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan kepada  badan  usaha  atau  orang  yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak pidana tersebut.
Selain sanksi pidana di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menambahkan  bahwa  PT  Teguh  Karsa Wana  Lestari  dapat  dikenakan  pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan  seluruh  atau  sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban  mengerjakan  apa  yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan  perusahaan  di  bawah pengampuan  paling  lama  3  (tiga) tahun.

## SIMPULAN
Tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  PT  Teguh  Karsa
Wana Lestari di Kabupaten Siak berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas adalah belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sanksi hukum  bagi  perusahaan  perkebunan  dan pabrik  kelapa  sawit  PT  Teguh  Karsa Wana  Lestari  di  Kabupaten  Siak  adalah perusahaan  yang  tidak  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dapat  dikenai sanksi  administratif  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, sedangkan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan  dapat  dikenai  sanksi  pidana berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah  selesainya  penelitian  ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan serta  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih  kepada Rektor Universitas  Lancang Kuning  Dr.  Junaidi,  S.S.,  M.Hum.,
Direktur Pascasarjana Universitas
Lancang  Kuning  Prof.  Dr.  Syafrani,
M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Dr.  Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  yang telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  melaksanakan  penelitian. Tidak  lupa  penulis  ucapkan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Fahmi, S.H.,  M.H.  dan  Dr.  Yeni  Triana,  S.H., M.H.  yang  telah  membimbing  penulis dalam menyelesaikan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (2008). Status  Badan  Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung
Jawab  Sosial  Perseroan  Terbatas . Bandung: Mandar Maju.
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika.
Fahmi.  (2011).  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan;  Dari  Tanggung  Jawab Moral  Menuju  Tanggung  Jawab Hukum  yang  Berkeadilan  Sosial.
Jurnal Respublica , 11 (1), 16–31. Fahmi.  (2015). Pergeseran  Tanggung Jawab  Perseroan .  Yogyakarta:  FH UII Press.
Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019).
Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan  Perekonomian  Desa. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 3 (2),
259–272.
https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.25 6
Hamzah,  A.  (2016). Penegakan  Hukum Lingkungan . Bandung: Alumni.
Husin,  S.  (2016). Hukum  Lingkungan Internasional . Jakarta: Rajawali
Pers. Ilmar,  A.  (2017). Hukum  Penanaman Modal di Indonesia . Jakarta:
Kencana.
Khairandy, R. (2009). Perseroan
Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan
Yurisprudensi .  Yogyakarta:  Kreasi Total Media.
Prasetya,  R.  (2011). Perseroan  Terbatas; Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Rahmadi,  T.  (2018). Hukum  Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Risa,  Y.,  &  Marwenny,  E.  (2018).
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Tirta Investama  Danone  Aqua  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kanagarian  Batang  Barus  Kayu  Aro Kabupaten  Solok. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 88.
https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.51 Soekanto, S. (2007). Pengantar
Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Untung,  H.  B.  (2008). Corporate  Social Responsibility . Jakarta: Sinar Grafika.
Utama,  A.  S.  (2018a).  Implementasi Corporate  Social  Responsibility  PT Riau  Andalan  Pulp  and  Paper terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten Pelalawan. Jurnal  Selat , 5 (2),  123– 133.
https://doi.org/https://doi.org/10.316 29/selat.v5i2.373 Utama,  A.  S.  (2018b).  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru. Jurnal Cendekia  Hukum , 4 (1),
26–36. https://doi.org/http://doi.org/10.3376 0/jch.v4i1.53 Wardhana,  W.  A.  (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan . Yogyakarta: Andi.