## PENGARUH INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFERS (IFT) TERHADAP HUTAN KONSERVASI DI INDONESIA
Ndari Wiyekti 1 Universitas Indonesia wiyektindari@gmail.com
Riatu Mariatul Qibthiyyah 2

## Universitas Indonesia

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  impact  of  Intergovernmental  Fiscal  Transfers  (IFT)  on  forest  conservation  in Indonesia from 459 districts/cities during the period 2008-2016 using a panel model in the form of Fixed Effect and Spatial Autoregressive (SAR) Fixed Effect. The analysis distinguished by the district/city level and provincial level. The results show the influence of IFT on the expansion of forest conservation areas in Indonesia. For the district/city level, IFT has a positive relationship both in the form of balance funds and in the form of coordination funds. In particular, the area of forest conservation in Indonesia increased when  the  Special  Allocation  Fund  (DAK)  and  Revenue  Sharing  Fund  (DBH)  increased.  While  the Coordination Fund, only the Assistance Task Fund (TP) positively has a significant effect. The impact of the adjacent area or neighborhood effect is empirically affecting the expansion of forest conservation areas in Indonesia. The impact is seen in positive spatial coefficients. So it can be concluded, for the provision of public goods such as forest conservation areas causes a mimicry effect. Public goods that have a positive spillover will rise a mimicry, participation in the provision of adjacent areas. Forest management involving multi-level governance makes the provision of conservation areas more effective and efficient. Central and Local Governments can coordinate to expand conservation areas to gain benefits for the future.
Keywords: Intergovernmental Transfer, Public Goods, Forest Conservation.

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas dampak Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) terhadap konservasi hutan di Indonesia dengan menggunakan 459 kabupaten/kota selama periode 2008-2016. Metode yang digunakan yaitu  model  panel  berupa Fixed  Effect dan Spatial  Autoregressive (SAR) Fixed  Effect serta  analisis dibedakan dalam level kabupaten/kota dan level provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  IFT  terhadap  perluasan  area  konservasi  hutan  di  Indonesia.  Untuk  level  kabupaten/kota,  IFT memiliki hubungan positif baik dalam bentuk dana perimbangan maupun dalam bentuk dana koordinasi. Secara khusus, luas area konservasi hutan di Indonesia meningkat ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat. Sedangkan Dana koordinasi, hanya Dana Tugas Pembantuan (TP) yang berpengaruh  positif  signifikan.  Dampak  dari  daerah  yang  berdekatan  atau neighborhood  effect secara empiris terbukti memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia. Dampak tersebut terlihat pada koefisien spasial yang positif. Sehingga dapat disimpulkan, untuk penyediaan barang publik seperti area konservasi  hutan  peristiwa  yang  terjadi  justru  bukan  free  rider  melainkan mimicry .  Barang  publik  yang memiliki  spillover  positif  akan  memunculkan  kejadian  berupa  mimicry,  keikutsertaan  penyediaan  pada daerah  yang  berdekatan.  Forest  management  yang  melibatkan  multi  level  pemerintahan  membuat penyediaan  area  konservasi  lebih  efektif  dan  efisien.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dapat berkoordinasi untuk memperluas area konservasi yang memiliki banyak manfaat untuk masa depan. Kata Kunci: Transfer Pemerintah Pusat, Barang Publik, Konservasi Hutan
Klasifikasi JEL: H77, H41, Q23
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 30

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Desentralisasi merupakan sebuah kebijakan  yang  ditandai  adanya multi-level dalam pemerintahan (Oates, 1999). Pemerintahan  terbagi  atas  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah dianggap  lebih  mengetahui  preferensi  dari masyarakat lokal. Berbeda dengan pemerintah pusat yang berfungsi sebagai pengawas sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Era  desentralisasi  penyediaan  barang publik  menjadi  lebih  efektif  (Lewis,  2016; Oakland,  2016;  Shah,  2006).  Pembagian penyediaan  barang  publik  terbagi  atas tingkatan  pemerintah.  Broadway  dan  Shah (2007) menguraikan tugas penyediaan barang dan  jasa  publik  pada  level  pemerintah  pusat erat  kaitannya  dengan  barang  publik  murni ( pure  public  goods )  seperti  pertahanan  dan keamanan,  hukum,  stabilisasi  ekonomi,  dan lainnya.  Barang  dan  jasa  lainnya  disediakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengelompokkan  jenis  barang  dan  jasa publik  didasari  pada  ciri  khas  utama  yaitu nonrivalry dan nonexcludable (Rosen, 2004). Pengertian nonrivalry ,  jika  barang  tersebut dikonsumsi  oleh  seseorang,  maka  konsumsi tersebut  tidak  mengurangi  konsumsi  pihak lain. Nonexcludable memiliki arti bahwa sulit untuk  melakukan  larangan  agar  pihak  lain tidak  mengkonsumsi  barang  yang  serupa, sehingga  bisa  dikatakan  barang  publik merupakan  barang  yang  dapat  dikonsumsi bersama.
Cost-benefit pada  penyediaan  barang publik  akan  berbeda  antar  komoditas  barang dan  jasa  yang  disediakan. Net  cost-benefit effect tersebut  bergantung  pada  keputusan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  sebagai  penyedia  barang publik.  Keputusan  pemerintah  terhadap penyediaan  barang  atau  jasa  publik  didanai oleh  anggaran  yang  dimiliki  (Indrawati, 2008). Keputusan pemerintah tersebut memiliki  dua  sisi  yang  berarti,  dimana keputusan  tersebut  memiliki trade  off
keterkaitan  antara  aktivitas  yang  dipilih  dan antar periode kegiatan tersebut.
Kebijakan  pengalokasian  anggaran  yang berkaitan  dengan  penyediaan  barang  publik memberikan  perhatian  tersendiri.  Menurut Shah  (2006),  sistem  administrasi  keuangan pasca  desentralisasi  akan  diatur  setelah diberlakukan.  Istilah  sistem  administrasi keuangan tersebut dikenal dengan desentralisasi  fiskal  melalui  konsep money follow function.
Secara  teori,  kebijakan  desentralisasi fiskal membantu meningkatkan efisiensi dari penyediaan  barang  publik  (Que,  Zhang,  dan Liu, 2018; Oates, 1999). Desentralisasi fiskal akan mengurangi adanya underprovision (Dur &  Staal,  2008). Intergovernmental  Fiscal Transfers (IFT) salah satu instrumen ekonomi yang  cukup  kuat  dalam  sumber  pendanaan belanja  pemerintah  daerah  (Bahl,  2006; Broadway dan Shah, 2006).
Perkembangan  penelitian  saat  ini  telah membahas  penyediaan  barang  publik  yang mengarah  pada sustainability .  Penelitiannya antara  lain:  manajemen biodiversity (N Droste,  dkk,  2018;  Nils  Droste,  dkk,  2016; Nils  Droste,  dkk,  2015;  Pfaff  dan  Robalino, 2012;  Sauquet,  dkk,  2014),  manajemen  air dan  sanitasi  (Iribarnegaray  dan  Seghezzo, 2012),  manajemen  polusi  di  udara  (Que, Zhang,  Liu,  &  Yang,  2018),  dan  perubahan cuaca  (Pfaff  dan  Robalino,  2012;  Velarde, Malhi, Moran, Wright, dan Hussain, 2005).
Salah satu isu sustainability yang kurang tersentuh  adalah biodiversity .  Isu  yang berkaitan  dengan biodiversity meluas  hingga dampaknya  terhadap  keberlangsungan  hidup manusia. Biodiversity menjadi  bagian  dari natural capital yang punya dampak langsung dan  tidak  langsung.  Pemanfaatan  secara langsung  seperti  kayu  dan  tumbuhan  yang bermanfaat  serta  ikan  dan  biota  yang  ada  di laut.  Dampak  tidak  langsung, biodiversity bermanfaat  bagi  kehidupan  pada  generasi selanjutnya (Weisbrod, 1964).
Biodiversity atau keanekaragaman hayati mencakup  jenis  dan  varietas  dari  organisme yang tinggal di dalam sebuah ekosistem baik daratan maupun lautan dan segala kompleksitas yang ada di dalamnya (Perrings,
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Maler,  Folke,  Holling  dan  Jansson,  1995; Tuxhill  dan  Bright,  1988).  Ekosistem  yang terbentuk  merupakan  barang  fisik  berupa protected  area, yang  dapat  digolongkan  ke dalam  barang  publik  dengan  jenis common goods.
Penyediaan area  tersebut memiliki manfaat  tidak  hanya  di  tingkat  lokal  tetapi juga  mampu  memberikan  externalitas  positif di  tingkat  nasional  dan  global  (Borie  et  al., 2014).  Berdasarkan  hasil  Protokol  Kyoto, penyediaan  area  konservasi  bertujuan  untuk proteksi  terhadap  perubahan  cuaca  ( climate change )  dan  pengurangan  keragaman  hayati ( biodiversity  loss ).  Area  konservasi  juga memiliki  manfaat  lain  yaitu  melestarikan fungsi  air  dan  tanah  (Pfaff  dan  Robalino, 2017). Keberadaan area konservasi dianggap penting  karena  investasi  masa  depan  (Mace dkk, 2006).
Penelitian yang berkaitan dengan konservasi  sudah  dilakukan  di  berbagai Negara,  antara  lain  Brazil  (N  Droste  dkk., 2018;  Sauquet  dkk.,  2014);  Portugal  (Nils Droste  dkk.,  2016);  Norwegia  dan  Sweden (Hongslo  dkk,  2016);  wilayah  keseluruhan Eropa (Schröter-Schlaack dkk., 2014); Afrika (Velarde  dkk,  2005);  India  (Kumar  dan Managi,  2009),  Thailand  (Sims,  2010),  dan Indonesia  (Gaveau  dkk.,  2019;  Irawan  dkk, 2014).
Berdasarkan  jenisnya,  area  konservasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu area  daratan  atau  lautan.  Hutan  konservasi merupakan  salah  satu  area  konservasi  yang berada di daratan. Area hutan konservasi juga termasuk  barang  publik.  Walaupun  bukan tergolong pure  public  goods ,  area  hutan konservasi  merupakan  golongan  barang publik yang disediakan oleh pemerintah.
Di Indonesia, kawasan konservasi masih didominasi oleh kawasan daratan. Prosentase hutan di Indonesia yang masih dikuasai oleh Negara sebesar  63,04%  dari  luas  daratan  Indonesia (BPS,  2017).  Bagian  area  hutan  konservasi tidak  sampai  30%  (KLHK,  2017).  Penataan zonasi  atau  kawasan  konservasi  di  hutan masuk  ke  dalam  agenda  prioritas  nasional. Hal ini sesuai amanat UU No. 33 tahun 1945,
kekayaan alam  yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat umumnya dikuasai Negara.
Kawasan  hutan  di  Indonesia  merupakan area  yang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai wilayah  konservasi  tetapi  juga  wilayah dengan  aktivitas  industri,  pemukiman,  dan pertanian (Boenjamin, 1991). Penyediaan area konservasi di hutan memiliki trade off dengan kegiatan  ekonomi  lainnya.  Kawasan  industri sebagai  kawasan  untuk  memproduksi  hasil kayu dan turunannya (Mumbunan & Wahyudi, 2016). Pemberian Hak Penggunaan Hutan  (HPH)  kepada  perusahaan  diduga merugikan  Negara  di  sisi illegal  logging (Handadhari  et  al,  2000;  Maryudi,  2016; Mumbunan  &  Wahyudi,  2016)  dan  praktek korupsi (Meehan & Tacconi, 2017; Sundström, 2016). Kebijakan
desentralisasi memiliki impikasi  yang  besar  terhadap  keberadaan hutan  konservasi.    Berlakunya  Undang- Undang No. 23/2014 menggantikan Undang- Undang  No.  33/2004  tentang  pemerintah daerah memperjelas pentingnya peran pemerintah daerah dalam forest management di Indonesia. Penyelenggaraan dan pengelolaan  area  hutan  konservasi  berupa Tahura  kepada  pemerintah  daerah  baik kepada  provinsi  maupun  kabupaten/kota mulai  diberlakukan  tahun  2014.  Mekanisme ini  membuat  pemerintah  pusat  memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota  dalam  menciptakan  dan melakukan manajemen area hutan konservasi.  Pengalihan  penataan  hutan  bagi pemerintah  daerah  di  Indonesia  dapat dikatakan memiliki porsi yang kecil dibandingkan  Negara  tetangganya  yaitu Australia, Thailand, dan India.
Hal  penting  yang  dapat  disoroti  dari penyediaan  area  konservasi  di  hutan  adalah level  pemerintah  yang  menyediakan,  jenis pendanaan  yang  digunakan,  dan  kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Hutan konservasi tergolong  ke  dalam common  goods ,  yang bercirikan rivalry dan nonexcludable . Dalam barang tersebut sering sekali muncul tragedy of the common , permasalahan property right yang sering tidak clear.  Pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
dapat  memutuskan  seberapa  besar  area konservasi  yang  akan  disediakan.  Interaksi keduanya  dapat  berupa  kompetisi  antar pemerintah  daerah  (Adrison,  2013)  atau koordinasi  di  level  yang  sama  maupun  antar level  pemerintahan  yaitu  pusat  dan  daerah (Kumar & Managi, 2009).
Kompetisi  antar  pemerintah  daerah  dan koordinasi  antar  pemerintah  daerah  maupun pusat  dengan  daerah  membahas  lebih  lanjut mengenai  penggunaan  lahan  atau  dikenal dengan land  choice .  Masing-masing  akan menentukan  optimalisasi  antara  penggunaan lahan untuk konservasi atau aktivitas ekonomi lain  seperti  pertanian  dan  transmigrasi (Boenjamin,  1991).  Meskipun  isu  utama desentralisasi  yang  sering  disoroti  adalah kompetisi antar pemerintah daerah, koordinasi antar level pemerintah dibutuhkan juga  dalam  penyediaan  barang  publik  yang memiliki positive  spillover atau  eksternalitas positif  (Andersson  &  Agrawal,  2011;  Ribot, Agrawal, & Larson, 2006).
Penyediaan barang publik dengan positive  spillover dapat  dilihat  dari  dua  sisi. Pertama,  keterkaitan  aktivitas  penyediaan area  konservasi  serupa  di  wilayah  tetangga ( spatial spillover  effect ).  Agen  penyedia barang  publik  memiliki positive  behaviour berupa mimicry atau  kegiatan  meniru  pada daerah  berdekatan  atau negative behaviour yang  dikenal  dengan  istilah free  rider , keengganan  menyediakan  pada  salah  satu pihak berdekatan.
Keputusan tersebut tidak lepas  dari total anggaran pada masing-masing level pemerintahan  (Indrawati,  2008).  Kebijakan desentralisasi  fiskal  tersebut  memunculkan adanya Intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT)  dengan  fungsi  tertentu.  Fungsi  yang dimaksud bisa berupa desentralisasi atau asas perimbangan  dan  koordinasi  berupa  asas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan.
Pendanaan  tersebut  bertujuan  untuk menginternalisasi  sumber  dana  pemerintah daerah. Transfer pemerintah dalam penyediaan  barang publik  masih  terus dalam pembahasan. Melalui transmisi pendanaan ini, perdebatan muncul pendanaan jenis apa yang
efektif  digunakan  untuk  penyediaan  barang publik.
Dur  and  Staal  (2008)  mengemukakan bahwa  ketika  penyediaan  barang  publik memiliki  externalitas  yang  besar,  maka  jenis pendanaan  transfer  pusat  yang  lebih  efisien pada penyediaan barang publik tersebut.
Penelitian  Nils  Droste  dkk,  (2016); Sauquet  dkk,  2014;  Kumar  dan  Managi,
(2009), mengidentifikasi jenis Intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT) dalam bentuk apa yang dapat memaksimalkan penyediaan protected area . Jenis dana transfer dari sisi revenue dan expenditure dimungkinkan  sebagai  pendukung  pada penyediaan  tersebut.  Que,  Zhang,  dan  Liu (2018)  menyatakan  bahwa  setelah  kebijakan desentralisasi  berlaku,  penyediaan  publik seharusnya menggunakan local expenditure . Konsep  dari  IFT  untuk  setiap  negara beragam.  Sebagian  besar  IFT  terbagi  atas block  grant,  revenue  sharing ,  dan earmark grant (Shah, 2006). Beberapa Negara di Eropa dan Brazil menggunakan skema dana transfer pemerintah  berupa revenue  sharing untuk meningkatkan area konservasi hutan. Pendanaan  tersebutlah  yang  memunculkan behaviour pemerintah  berupa mimicry atau free rider berpeluang terjadi pada penyediaan barang  publik  terutama  pada common resources .
Penelitian yang dilakukan oleh N Droste dkk.  (2018),  menemukan  bahwa  pemerintah daerah  akan  memaksimalkan  dan  membuat strategi baik terhadap keputusan penggunaan lahan  ataupun  penggunaan  dana.  Rasio  luas protected  area terhadap  total  area  pada  di wilayah  tersebut  meningkat  seiring  adanya kenaikan IFT dari pemerintah pusat ke daerah. IFT  tersebut  bisa  dikatakan  memunculkan strategi bagi pemerintah lokal dalam penyediaan area konservasi hutan.
Penelitian  yang  dilakukan  Kumar  dan Managi (2009) di India menyimpulkan bahwa skema  transfer  yang  digunakan  bersifat matching  grant atau earmark  transfer dapat digunakan  untuk  perluasan  area  konservasi. Haryanto  (2015)  melakukan  penelitian  di Indonesia, hanya membagi alokasi pemerintah  pusat  menjadi  dana lumpsum
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
transfer, revenue  sharing,  dan  earmark transfer. Mengabaikan co-ordination yang merupakan  jalur  untuk  memaksimalkan utilitas masyarakat melalui adanya koordinasi pemerintah  pusat  dan  daerah.  Di  Indonesia, jenis  transfer  pemerintah  pusat  yang  dapat digunakan yaitu melalui adanya co- administration dan co-ordination atau dikenal dengan  Tugas  Pembantuan  (Gonschorek  & Schulze, 2018; Qibthiyyah, 2013; McLeod R. H and Fadliya, 2010; Shah, 2006).
Pendanaan ini digunakan untuk mendukung  adanya  konservasi  sumber  daya alam  mulai  dari  tahun  2008.  Pada  penelitian ini  menggunakan  tiga  jenis  transfer  untuk membandingkan  jenis  transfer  mana  yang dapat  memengaruhi  perluasan  area  hutan konservasi.  Dengan  perbedaan  sifat  dan pengaturan  skema  transfer  di  Indonesia, memungkinkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal melalui adanya neighborhood  effect. Ruang  lingkup  dalam penelitian  ini,  yaitu:  luas  area  konservasi wilayah  di  provinsi  dan  kabupaten/kota diukur  sebagai  proxy  penyediaan  barang publik  yang  berkaitan  dengan  lingkungan. Dalam penelitian ini hanya melihat efektifitas pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah  daerah  terhadap  keberhasilan perluasan konservasi hutan di Indonesia.
Pola pendanaan yang ingin dilihat adalah hubungan  secara  vertikal  dan  horizontal. Hubungan  secara  vertikal  berupa  koordinasi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  ( vertical  line) dengan  jenis  transfer yang  diberikan.  Hubungan  vertikal  yang dimaksud dapat berupa koordinasi pelimpahan  wewenang  melalui  dinas  teknis terkait  dan  penunjukan  sebagai  tugas pembantuan. Selain itu,  juga dapat bertujuan untuk  membantu  program  pemerintah  pusat dalam  mencapai  arah  pembangunan  yang sesuai dengan prioritas nasional.
Pendanaan atau transfer pemerintah pusat dibedakan  menurut  jenisnya  berupa  Dana Perimbangan  dalam  bentuk  DAK  (Dana Alokasi Khusus) dan DBH (Dana Bagi Hasil), serta  Dana  Koordinasi  berupa  Dana  TP (Tugas  Pembantuan).  Hubungan  horizontal antar  pemerintah  daerah  ( horizontal  line )
melalui  rasio  belanja  lingkungan  masing- masing pemerintah daerah.
1.1.1 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 2, yaitu: a. Adanya pengaruh positif
intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT) terhadap area konservasi hutan di Indonesia.
b. Adanya kejadian Mimicry atau Free Rider dalam  perluasan  konservasi hutan di Indonesia 1.1.2 Penelitian ini menggunakan data skunder dan diolah dengan menggunakan  aplikasi  STATA.  Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi dengan periode tahun 2008-2016. Pada penelitian  ini  juga  dijelaskan  kerangka konseptual sebelum diuji dengan pengujian secara empiris menggunakan analisa  spasial  untuk  menangkap  ada atau tidaknya spillover .

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS Parson (1961) mendefinisikan
desentralisasi  sebagai:  “sharing  of  the govermental power by a central ruling group with other groups, each having autority within aspecific  area  of  the  state”.  Sedangkan Menurut Sidik (2002), desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu  tujuan  bernegara,  yaitu  terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan  publik  yang  lebih  demokratis. Kebijakan  Desentraliasi  di  Indonesia  mulai berlaku  tahun  2001.  Kebijakan  tersebut ditandai  dengan  pengalihan  wewenang  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Perubahan Sistem Pemerintahan dari Sentralisasi  ke  Desentralisasi  diatur  dalam Undang-Undang  No.  22/1999,  UU  No.
33/2004, dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 34
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan  wewenang  itu  terbagi  atas wewenang administrasi, politik serta keuangan. Desentralisasi
memberikan
manfaat  lebih  untuk  perekonomian  daerah daripada sistem sentralisasi karena pemerintah  daerah  lebih  dekat  dengan masyarakat.  Atas  dasar  tersebut,  penyediaan barang  publik  akan  semakin  efisien.  Syarat utama  barang  publik  adalah nonexcludable dan nonrivalry (Rosen, 2004).
Nonrivalry memiliki  arti  bahwa  ketika barang  tersebut  dikonsumsi  oleh  seseorang, maka  konsumsi  tersebut  tidak  mengurangi konsumsi orang lain. Sedangkan nonexcludable memiliki  arti  bahwa  sulit sekali melakukan larangan kepada pihak lain dalam  mengkonsumsi  suatu  barang  yang serupa. Sehingga bisa dikatakan barang publik merupakan  barang  yang  dapat  dikonsumsi bersama.
Penyediaan barang publik masih menjadi tanggung  jawab  pemerintah.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  kegagalan  pasar  yang  tidak dapat  disediakan  melalui  mekanisme  pasar oleh  produsen.  Penggunaan  barang  publik secara bersama-sama tersebut dapat menimbulkan eksternalitas baik positif ataupun negatif. Eksternalitas adalah net cost- benefit yang  diterima  akibat  respon  dari tindakan  pihak  lain.  Dikatakan  eksternalitas negatif  yaitu  kondisi  dimana  dampak  yang ditimbulkan  oleh  adanya  tindakan  pihak pertama akan merugikan pihak yang lain. Dan sebaliknya, eksternalitas positif yaitu kondisi ketika  dampak  yang  ditimbulkan  akibat adanya tindakan pihak pertama akan menguntungkan  pihak  lain.  Salah  satu penyediaan  barang  publik  adalah  area konservasi.  Area  konservasi  terbagi  atas daratan dan lautan. Walaupun area konservasi bukan tergolong pure public good , penyediaan  area  konservasi  masih  menjadi wewenang pemerintah pusat.

## 2.1. Hutan Konservasi
Konservasi merupakan pembatasan aktivitas  umum  untuk  pihak  lain  dalam kegiatan  ekonomi  (Pfaff  &  Robalino,  2017). Konservasi  erat  kaitannya  dengan  upaya perlindungan baik perluasan lahan area tanah,
wilayah  perairan,  pelestarian  hutan  sebagai upaya  mencegah  efek  perubahan  cuaca,  dan perlindungan  energi  sekalipun.  Dalam  ruang lingkup  yang  lebih  sempit,  konservasi merupakan  kegiatan  dengan  tujuan  menjaga lingkungan dan habitat yang ada di dalamnya. Secara  khusus  diarahkan  pada  perluasan perlindungan  kawasan  baik  daratan  maupun perairan.  Konservasi  sendiri  dinilai  memiliki eksternalitas positif pada sustainability pembangunan ekonomi.
Menurut UU. No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistem, definisi dari konservasi merupakan  pengelolaan  sumber  daya  alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana  untuk  menjamin  kesinambungan persediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan meningkatkan  kualitas  keanekaragaman  dan nilainya.  Sedangkan  menurut  UU  No  41 Tahun  1999,  hutan  konservasi  merupakan bagian dari Hutan. Hutan sendiri mempunyai tiga  fungsi,  yaitu:  fungsi  konservasi;  fungsi lindung; dan fungsi produksi.
Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan  ciri  khas  tertentu,  yang  mempunyai fungsi  pokok  pengawetan  keanekaragaman tumbuhan  dan  satwa  serta  ekosistemnya. Pembagian  area  wilayah  konservasi  hutan  di Indonesia  menjadi  KSA,  KPA,  dan  Taman Buru.  Contoh  dari  KSA  adalah  dan  Suaka Marga Satwa (SWA), dan Cagar Alam (CA). sedangkan KPA terbagi atas Taman Nasional (TN),  Taman  Wisata  Alam  (TWA),  dan Taman Hutan Raya (Tahura).
Kawasan hutan suaka alam (KSA) adalah hutan  dengan  ciri  tertentu,  yang  mempunyai fungsi  pokok  sebagai  kawasan  pengawetan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  serta ekosistemnya,  yang  juga  berfungsi  sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan  Kawasan  hutan  pelestarian  alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi  pokok perlindungan sistem  penyangga  kehidupan,  pengawetan keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam  hayati  dan  ekosistemnya.  Untuk pemanfaatan  lain  berupa  Taman  Buru  (TB),
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
Peraturan  mengenai  pengelolaan  dan penyelenggaraan konservasi antar pemerintah diperjelas  dengan  adanya  UU  No.  33/2004 yang  menyatakan  bahwa  upaya  pengelolaan konservasi  sumber  daya  alam  khususnya hutan  merupakan  urusan  wajib  pemerintah local yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah di level kabupaten/kota. Kebijakan  di  atas  bertambah  kekuatan hukumnya  dengan  adanya  UU  No.  32/2009 dimana  penyusunan  perundang-undangan memasukkan kewajiban yang memperhatikan prinsip  perlindungan  dan  pengelolaan  fungsi lingkungan hidup. Ditambah lagi perbaharuan UU  No  33  Tahun  2004  menjadi  UU  No  23 Tahun  2014,  bahwa  penyelenggaraan  dan pengelolaan Taman Hutan Raya  atau Tahura dilimpahkan  kepada  pemerintah  lokal  yakni pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota. Selebihnya  penyelenggaraan  jenis  hutan lainnya  seperti  hutan  konservasi  lain  dan hutan lindung masih menjadi urusan Pemerintah Pusat.
2.2. Intergovernmental Fiscal Transfers
(IFT)
Imbas kebijakan desentralisasi memunculkan  desentralisasi  fiskal.  Dalam desentralisasi fiskal, perimbangan (equalisasi) keuangan  pusat  dan  daerah  berdasarkan money follows function . Pemenuhan kebutuhan  fiskal  daerah  didanai  oleh Intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT). Menurut  Shah  (2006),  IFT  merupakan  dana transfer  pusat  ke  pemerintah  daerah  bisa dijabarkan  menjadi  tiga  asas,  yaitu:  asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan.
Berdasarkan  asasnya,  skema  IFT  di Indonesia yang paling besar porsinya dikenal dengan sebutan Dana Perimbangan. Pengertian  dana  perimbangan  adalah  dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhannya  dalam  pelaksanaan  kebijakan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana  tersebut  bertujuan  untuk  menutup kesenjangan fiskal pemerintah daerah sebagai pemenuhan kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. Sumber-sumber
penerimaan bersama dengan dukungan pembiayaan pusat menjadi instrumen desentralisasi fiskal yang nantinya digunakan dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.
Adapun tujuan dari transfer ini bermacam-macam.  Dijelaskan  dalam  buku keuangan publik yang dikeluarkan oleh BPK yaitu pemerataan vertikal ( vertical equalization ), pemerataan horisontal
( horizontal equalization ), mengatasi persoalan  efek  pelayanan  publik  ( correcting spatial  externalities ),  mengarahkan  prioritas ( redirecting priorities ), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru ( experimenting  with  new  ideas ),  stabilisasi, dan  kewajiban  untuk  menjaga  tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Transfer pemerintah pusat yang dialokasikan pada  pemerintah  daerah  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu:
1)  Transfer tidak bersyarat ( unconditional grant )
Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal ( horizontal equalization ). Transfer tidak  bersyarat  ini  memiliki  sifat  keleluasan atau deskresi. Selain itu, transfer tanpa syarat biasanya dibagikan berdasarkan suatu formula tertentu.  Contoh  transfer  tidak  bersyarat  ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) atau revenue sharing.
2)  Transfer  dengan  syarat  ( conditional grant )
Transfer  ini  bisaanya  digunakan  untuk keperluan  yang  dianggap  penting  oleh pemerintah  pusat  namun  kurang  dianggap penting  oleh  daerah.  Contohnya  adalah proyek-proyek  yang  menimbulkan  efek eksternalitas  positif  bagi  daerah-daerah. Pemberian  transfer  bersyarat  ini  yaitu  Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebelum  adanya  desentralisasi,  alokasi dana  terbagi  atas  Intruksi  Presiden  dan
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 36
Subsidi Daerah Otonom sedangkan desentralisasi
memunculkan transfer pemerintah.  Transfer  keuangan  merupakan kebijakan  pemerintah  untuk  membantu kinerja  keuangan  daerah  dalam  mengatasi disparitas  dalam  pembangunan.  Pengaturan perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah dalam          pasal 6 UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui oleh UU No. 33 Tahun  2004  dan  kemudian  direvisi  kembali pada UU No. 23
Tahun 2014,
Intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT)
dalam bentuk dana perimbangan yaitu:
a. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran  dana  pemerintah  pusat  yang bersifat lump  sum di  mana  formulanya berdasarkan  beberapa  variabel  antara  lain kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan.  Dana  ini  disalurkan  dalam rangka mengurangi ketimpangan antar propinsi dan antar kabupaten/kota sementara. Pemberian DAU ini menimbulkan ketimpangan horizontal antara daerah penghasil  dan  non  penghasil.  Hal  ini dikarenakan  tidak  semua  daerah  memiliki potensi  pajak  yang  besar,  seperti  potensi minyak  bumi.  Konsep  dasar  formulasi  DAU sesuai yang ada dalam                         UU No. 33/2004  berdasarkan fiscal  gap .  Konsep  ini merupakan  selisih  negatif  antara  kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal  dan kebutuhan yang  ditutup  melalui  transfer  pemerintah pusat. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang  relatif  lebih  besar  pengalokasian  DAU nya juga tidak besar dan sebaliknya.
b. Dana Bagi Hasil (DBH)
Bagian daerah pajak bumi dan bangunan, bea  peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan dan  penerimaan  sumber  daya  alam  (transfer pajak kabupaten dan kota) dalam bentuk dana bagi  hasil  (bagi  hasil  pajak  dan  bagi  hasil bukan pajak).
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada  daerah  untuk  membiayai  proyek pembangunan  yang  dianggap  penting  oleh pemerintah pusat. Penentuan DAK ditentukan dari kebutuhan khusus yakni:
 Kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan  dengan  menggunakan rumus DAU
 Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
 Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan oleh daerah penghasil
Selain asas desentralisasi, penyaluran IFT dapat  berbentuk  asas  dekosentrasi  dan  tugas pembantuan.  Penyaluran  IFT  atas  asas tersebut  tidak  memiliki  porsi  sebesar  Dana Perimbangan. Kemenkeu (2018), memberikan  penjabaran  mengenai  Dana Dekosentrasi  dan  Dana  Tugas  Pembantuan, dimana:
o Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada gubernur (pemerintah provinsi). Sedangkan Dana
dekosentrasi, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sifat pendanaan Dekon hanya dikhususkan untuk kegiatan non fisik. Dana ini dikhususkan untuk penguatan dan  pemberdayaan  peran  pemerintah provinsi.
o Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.  Sedangkan  Dana  Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah  pusat  dan  dilaksanakan oleh  pemerintah  lokal  dengan  tujuan Tugas  Pembantuan.  Berbeda  dengan Dana  Dekon,  pendanaan  TP  untuk mendanai kegiatan yang sifatnya fisik,
dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku
Kepada  Daerah  Otonom  (pemerintah daerah).  Kegiatan  Dekon/TP  yang didanai  mengacu  pada  RKP  dan Prioritas Nasional. Kewenangan penetapan  alokasi  TP  berada  pada Presiden. Pemerintah Pusat
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 37
menetapkan program-program prioritas  di  berbagai  wilayah  di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik  potensi  dan  kebutuhan daerah. Keterbatasan jangkauan Pemerintah Pusat ke daerah menyebabkan inefisiensi penyelenggaraan pembangunan. Agar tidak menghambat percepatan pembangunan, Pemerintah Pusat merumuskan skema Tugas Pembantuan sebagai adanya koordinasi dalam pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

## 2.3. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  dijelaskan  dalam bagan gambar dan diperjelas melalui bahasan matematis. Bagan ditampilkan sebagai gambaran sederhana dalam kerangka konseptual.
Gambar  1.  Hubungan IFT dan  Hutan Konservasi
Kerangka ini menjelaskan adanya pengaruh  antara Intergovernmental  Fiscal Transfers (IFT) dan hutan konservasi. Dalam bahasan matematis, pengaruh antara pendanaan IFT dengan area hutan konservasi di  Indonesia  bisa  dibagi  menjadi  pengaruh langsung  ( direct  effect )  dan  tidak  langsung ( indirect  effect ).  Penelitian  yang  dilakukan
oleh  Dahlby  (1996),  menyatakan  bahwa adanya penggunaan transfer pada penyediaan barang  dan  jasa  publik.  Kumar  dan  Managi (2009)  menggunakan  kerangka  konseptual pada Dahlby (1996), bahwa dampak langsung itu  muncul  dari  alokasi  transfer  pemerintah pusat  ke  daerah.  Sedangkan  dampak  tidak langsung  muncul  dari  efek  daerah  yang berdekatan  yang  menerima  alokasi  jenis transfer yang sama.
Kerangka  teori  ini  terbagi  atas  dua kategori, dimana pengaruh antara Intergovernmental Fiscal  Transfers ( ) dan barang publik lingkungan ( ) adalah sebagai berikut:
1. Ketika  perekonomian  diasumsikan  masih sangat  tertutup,  dimana  pengeluaran negara hanya berupa konsumsi masyarakat,  investasi,  dan  konsumsi pemerintah.  Kegiatan  atau  konsumsi pemerintah ketika  adanya kebijakan desentralisasi  terbagi  menjadi  kegiatan pemerintah pusat dan kegiatan pemerintah daerah. 2. Akibat terjadinya multi level pemerintahan, penyediaan barang lingkungan bisa digolongkan menjadi dua jenis,  penyediaan  barang  yang  dilakukan pemerintah  pusat  ( )  dan  penyediaan barang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  ( ).  Sehingga  barang  yang dinikmati oleh masyarakat menjadi beragam, selain jenis barang barang privat ( ) ada juga barang publik.
3. Penyediaan barang publik oleh pemerintah daerah  didanai  oleh  sumber  penerimaan daerah  yang  berasal  dari  pungutan  pajak daerah ( ), dan sumber lain yaitu transfer pemerintah pusat. 4. Diawali dengan adanya kebijakan desentralisasi,  transfer  pemerintah  pusat pun terbagi sifatnya, yaitu dana perimbangan dan dana koordinasi.
5. Dana perimbangan memiliki fungsi equalisasi,  sedangkan  dana  koordinasi memiliki fungsi sebagai percepatan penyediaan  barang  publik  yang  masih merupakan wewenang dan prioritas nasional.  Sehingga  penyediaan  barang
IFT
DA U DAK alok asi Fisc al Fisc al Fisc al DBH
Variabel sosial- ekonomi : kependud ukan, wilayah, IKK, IPM, PAD dan
DBH Pajak dan
Pemasukan Comm on
Hutan Konse rvasi Pu Dae
Sumber : Kemenkeu dan UU No. 23 Tahun 2014
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 38
publik tersebut memiliki sumber pendanaan tiga jenis, anggaran pemerintah daerah ( ) dan anggaran pemerintah pusat ( )berupa  dana  perimbangan  dan  dana koordinasi.
6. Penambahan  informasi  mengenai  spasial atau  keterkaitan  daerah  yang  berdekatan memunculkan  dua  efek,  dimana  pengaruh pendanaan  dan  penyediaan  bisa  dirinci menjadi  efek  langsung  dan  efek  tidak langsung.
Dengan mengambil konsep yang dijabarkan pada penelitian Que, Zhang, & Liu (2018), spasial atau keterkaitan antara daerah yang  berdekatan  menjadi  menarik  untuk dibahas.  Asumsi  yang  digunakan  dalam penelitian tersebut membagi wilayah menjadi A  wilayah,  wilayah  i  dan  wilayah  j.  Dengan menggunakan asumsi tersebut, penggelompokkan  barang  yang  ada  di masyarakat menjadi tiga jenis barang, barang privat  ( ), local  spillover  goods (barang publik  yang  memiliki  eksternalitas)  atau , dan barang publik murni ( ). Dimana barang yang  disediakan  baik  pemerintah  pusat  dan daerah yang memiliki benefit pada masyarakat di luar wilayah tersebut. Karakteristik barang tersebut berupa common goods ,  yaitu non-rival dan excludable .  Dari penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  bahwa  nilai utilitas  dari  masyarakat  setempat  bergantung pada  tiga  jenis  barang  yang  dapat  dibuat persamaannya menjadi:
= ( , , ) …….……………………………......[1.a] dengan merupakan  barang  privat,
sedangkan arang yang memiliki exsternalitas  positif  untuk  daerah  yang berdekatan.  Selain  itu merupakan  barang publik  murni  bercirikan nonexcludable dan nonrivalry.
Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu barang  publik  yang  memiliki  eksternalitas. Dalam hal ini penelitian lebih menitkberatkan pada  barang  lingkungan  yang  memiliki  ciri yang sama. Nilai dari barang tersebut yaitu:
= [( , )] S +
……………….………..…...[1.b]
Dari  persamaan  1.b  terlihat  bahwa penyediaan  barang  publik  dapat  dijabarkan dari  sisi supply ( S )  dan demand ( ). Pemerintah  daerah  memiliki  sumber  dana yang  akan  digunakan  dalam  penyediaan barang  publik  dari  sisi  revenue  yang  berupa transfer pusat atau spending dari anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut
.

## 2.3.1 Direct Effect
Efek  langsung  dari  adanya  transfer sebagai pembantu pendanaan di daerah dapat dijelaskan  berdasarkan  aliran  pemikiran birokratik.  Anggapan  bahwa  posisi  birokrat lebih  kuat  dalam  pengambilan  keputusan publik.  Dalam  pemkiran  birokratik,  prilaku pemerintah  daerah  akan  memaksimisasi anggaran  sebagai  proksi  kekuasaannya. Sehingga  transfer  akan  menurunkan  harga barang publik dan kemudian akan mendorong birokrat  untuk  membelanjakan  lebih  banyak anggarannya.
Ketika  dilihat,  pengaruh  dari  transfer pemerintah  terhadap  penyediaan  barang dengan eksternalitas positif atau dapat terlihat dari yang  bernilai  positif.  Dimana adanya transfer menaikkan jumlah dana pada pemerintah  daerah,  sehingga  harga  untuk menyediakan  barang  publik  menjadi  lebih rendah.  Dalam  hal  ini  belum  ada  interaksi antara  pemerintah  daerah  sehingga  masig- masing  pemerintah  harus  menyediakan barang tersebut untuk wilayahnya sendiri.
Pengaruh IFT ( Intergovernmental Fiscal Transfer ) terhadap penyediaan barang publik atau direct effect yaitu:
/ = (+) …………………………………….[1.c]

## 2.3.2 Indirect Effect
Penambahan  penjelasan  mengenai  efek tidak  langsung  atau indirect  effect dalam  hal ini  bersinggungan  dengan  penambahan adanya  informasi  geografi,  dimana  terdapat korelasi  antara  penyediaan  barang  publik antar daerah yang saling berdekatan.
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 39
Pendanaan dari pemerintah pusat memungkinkan  terjadinya behaviour yang berbeda  antar  pemerintah  daerah.  Sifat mimicry dan freerider bisa saja terjadi dalam pembahasan efek tidak langsung ini.
Untuk  melihat  keterkaitan  atara  daerah yang  berdekatan  (daerah  i  dengan  j).  maka persamaan 1.b berubah menjadi 1.d, dimana:
=  [ ,  ( , ), ] S +
…………………....[1.d]
Nilai  dari dan tidak  lagi  nol. Pemerintah  daerah  dapat  memilih  apakah ingin  menyediakan  atau  tidak,  inilah  yang disebut proxy dari free rider . Walaupun dalam konsep  ini  tidak  dibagi  jenis  transfer pemerintah  pusat  seperti  apa.  Penelitian  ini sudah  menambah  kemungkinan  transfer bukan  saja  berasal  dari  pajak  yang  dipungut oleh pemerintah pusat ( ) dan dikembalikan ke daerah, akan tetapi jenis dana koordinasipun  digunakan  dalam  penelitian ini. Sehingga terlihat dari anggaran pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  barang publik  yang  memiliki  eksternalitas  positif yaitu:
+ +
= (1  + + )
………………………………...[1.e]
Jika  persamaan  1.d  dan  1.e  digabung, maka budget  constraint dari  pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
[ ,  ( , ),  ] S + = ( + ) + [ , S , ( , )]
………………………….…………………..[ 1.f]
Pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  adanya pendanaan terhadap penyediaan barang publik daerah yang berdekatan dalam persamaan 1.g:
/ = / [ S ( / )+   ( / ]
…...[1.g]
Pengaruh daerah yang berdekatan
( neighborhood  effect )  terhadap  penyediaan barang publik menjadi persamaan 1.h.
/ = (+) atau (-) ……………………………….……….[1.h]
Pengaruh  positif  menandakan  adanya terjadinya mimicry yaitu jika ada penyediaan barang  publik  di  suatu  daerah  maka  akan memunculkan penyediaan barang publik yang sama pada daerah yang berdekatan. Sebaliknya  pengaruh  negatif  menandakan adanya kejadian free rider yaitu jika ada jika ada penyediaan barang publik di suatu daerah maka  daerah  yang  berdekatan  tidak  akan melakukan penyediaan barang publik.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Dengan mengacu pada kerangka konseptual  yang  telah  dijelaskan,  spesifikasi model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
= 0 + 1 _ ℎ +
2 _ ℎ +  3 _ + 4 _ + 5 2014   +                6 +  7 + 8 + 9 + 10 + 11 ℎ   +  12 + + …….. (3.1)
i menunjukkan kabupaten/kota, j menunjukkan kabupaten kota yang berdekatan  dan  t  waktu.  Karakteristik  sosial dan ekonomi meliputi Total Produksi Daerah ( ) yang terbagi atas sektor pertambangan ( ) dan sektor pertanian  ( ).  Selain  itu  juga menggunakan kepadatan penduduk ( ) dan luas wilayah ( ℎ )  sebagai  ukuran  sebuah daerah, serta Non Governmental Organization ( ). Persamaan pertama digunakan untuk
menjelaskan hubungan IFT dengan luas hutan konservasi.
=  0  + + 1 _ ℎ + 2 _ ℎ +  3 _ + 4 _ + 5 2014  +  6 +  7 +  8 +  9 + 10 + 11 ℎ   + 12 + + ….... (3.2)
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Pada persamaan kedua, untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, ada penambahan luas  area  konservasi  daerah  yang  berdekatan untuk  menangkap  kejadian pada  penyediaan  barang  publik.  Pada  model kedua,  dimana  terdapat  koefisien ρ (rho) untuk melihat keterkaitan spasial. Keterkaitan tersebut  diuji  dengan  Uji  Moran’s  I  dimana nilainya  diantara  -1  sampai  dengan  1.  Nilai positif menunjukkan keterkaitan pada wilayah dngan  karakteristik  yang  sama,  sedangkan nilai  negatif  berarti  sebaliknya  karakteristik daerahnya  berbeda.  Untuk  indeks  moran dengan  nilai  0  (nol)  dapat  berarti  tidak  ada keterkaitan  antar  wilayah.  Selain  itu,  untuk memperkuat pengujian spasial, maka digunakan  LR  test  dan  LM  test  (Lesage, 1999).  Menurut  Drukker  (2008), spatial weighted  matrix yang  umum  digunakan adalah contiguity matrix dan inverse distancematrix .  Menurut  Lee  dan  Wong (2001) semua elemen diagonalnya Wij adalah 0  (diasumsikan  suatu  unit  daerah  tidak berdekatan  dengan  dirinya  sendiri).  Matriks penimbang spasial (W) yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  matriks  yang  dibuat dengan melihat informasi batas-batas daerah.
Ukuran  Matriks  yang  digunakan  dalam SAR Panel baik Fixed Effect maupun Random Effect adalah 459 X 459 untuk level kabupaten dan 32 X 32 untuk level provinsi. Sedangkan jika menggunakan SAR-crossection ukurannya  akan  menjadi  lebih  besar  yaitu 4131 X 4131 untuk level kabupaten/kota dan 288  X  288  untuk  level  provinsi.  Hal  ini berdasarkan  jumlah  kabupaten/kota  pada tahun  2008  dengan  periode  9  tahun  mulai 2008-2016.  Pada  wilayah  yang  mengalami pemekaran  pada  tahun  di  atas  2008  sampai 2016 akan digabung berdasarkan kabupaten/kota induk.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  data  skunder  hasil  studi  pustaka dari  beberapa  publikasi  terbitan Badan Pusat Statistik  (BPS),  Kementerian  Lingkungan Hidup, dan Kehutanan  (KLHK),  dan Kementerian  Keuangan.  Struktur  data  yang digunakan  adalah  data  panel,  data  gabungan crossection pada level kabupaten/kota dengan time  series berupa  data  tahunan  dari  2008-
2016.  Pertimbangan  penggunaan  tahun  ter- update  merupakan  bagian  dari  penelitian  ini melihat  IFT  pemerintah  terhadap  area konservasi hutan di Indonesia.
Berdasarkan  teori-teori  dan  penelitian yang berkaitan masalah tersebut, maka dalam penelitian  ini  variabel-variabel  yang  diduga memengaruhi  hutan  konservasi  di  Indonesia adalah  Dana  Perimbangan  berupa  DBH  dan DAK, dana Tugas Pembantuan (TP), belanja pemerintah daerah, jumlah penduduk, PDRB daerah,  luas  wilayah  dan  NGO.  Definisi peubah operasional dijelaskan sebagai berikut:
1 Hutan Konservasi yang dimaksud adalah luas  area  konservasi  di  hutan.  Luas  area konservasi  adalah  luas  hutan  konservasi, dimana  yang  dimaksud  hutan  konservasi sesuai dengan definisi dalam UU No 44 tahun 1999.  Hutan  konservasi  merupakan  hutan yang  memiliki  fungsi  untuk  konservasi keanekaragaman hayati, penelitian pengembangan  keanekaragaman  hayati  dan wisata  alam  bahari.  Satuan  yang  digunakan adalah dalam ribu hektar.
2.   Dana  perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada  Daerah untuk  mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan berupa revenue sharing atau Dana Bagi Hasil (DBH), dan earmark  transfer atau  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  yang  diterima  oleh  daerah dalam  periode  2008-2016.  Satuan  yang digunakan adalah dalam milyar rupiah.
a. Bagi Hasil, yang dimaksud adalah dana bagi hasil sumber daya alam terutama sektor kehutanan yang ditransfer kepada pemerintah daerah berdasarkan formula tertentu.
b.  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah dana  yang  disediakan  kepada  daerah  untuk memenuhi kebutuhan khusus.
3.   Dana  Tugas  Pembantuan  adalah  alokasi dana  APBN  murni  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  baik  kabupaten/kota  atau propinsi  untuk  melaksanakan  tugas  yang diberikan oleh pemerintah pusat. Satuan yang digunakan adalah dalam milyar rupiah.
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 41
4.   Belanja pemerintah daerah yang
dimaksud  adalah  alokasi  belanja  sektor lingkungan terhadap total keseluruhan belanja pemerintah daerah pada periode 2008-2016.
5.   Jumlah  penduduk  adalah  semua  orang yang  berdomisili  selama  enam  bulan  atau lebih  di  suatu  daerah  yang  tidak  mengalami pemekaran dan atau mereka yang berdomisili kurang  dari  6  bulan  tetapi  bertujuan  untuk menetap  dalam  periode  tahun  2008-2016. Satuan yang digunakan adalah ribu jiwa.
6.   PDRB  adalah  total  Produk  Domestik Regional Bruto atas harga konstan di wilayah tersebut  sebagai  proxy  nilai  keseluruhan aktivitas ekonomi di daerah yang bersangkutan. Satuan yang digunakan adalah trilyun rupiah 7.   NGO atau Non
Governmental Organization,  yang  dijadikan  proxy  untuk NGO adalah jumlah NGO yang bekerjasama dalam  hal  konservasi  terutama  berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
Variabel  tersebut  di  atas  disederhanakan menjadi:
Variabel Definisi Variabel Wilayah Level propinsi dan kabupaten/kota dengan notasi i dan j pada periode 2008-2016 Konservasi Luas area konservasi dalam ribu hektar DAK_Kehutanan Alokasi DAK Kehutanan ke Kabupaten Kota DBH_Kehutanan Alokasi DBH Kehutanan ke Kabupaten Kota TP_KonservasiSDA Alokasi TP Konservasi ke Kabupaten Kota BelanjaPemda_LH Belanja untuk Fungsi Lingkungan di  daerah tersebut NGO Jumlah Non Governmental Organization di daerah tersebut Z Karakteristik wilayah
PDRB : Produk Domestik Regional bruto di wilayah tersebut terbagi atas PDRB Pertambangan dan Pertanian. Dengan menambahkan  SqPDRB untuk melihat keterkaitan teori dari Kuznet Curve Kepadatan : Kepadatan Penduduk di wilayah tersebut
Dummy : Variabel dummy digunakan untuk mengkategorikan berlakunya kebijakan di 2014

## 4. HASIL PENELITIAN
Analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian ini  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  bagian. Pertama  adalah  analisis  deskriptif,  yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memberikan gambaran  awal  mengenai  pola  area  hutan konservasi  dan  pendanaan  IFT  di  secara keseluruhan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan grafis baik berupa gambar dan tabel. Kedua adalah analisis hasil estimasi persamaan  regresi  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.  Ketiga  adalah  analisis  dan hasil  estimasi  persamaan  regresi  pengaruh spasial terhadap perluasan area konservasi di Indonesia akibat adanya penambahan informasi geografi dari daerah yang berdekatan ( neighborhood effect ).
Penelitian ini menggunakan aplikasi stata 14.2. Dalam pembuatan modelnya dibedakan menjadi  level  provinsi  dan  kabupaten/kota. Dalam  konteks  Desentralisasi  di  Indonesia, tidak  banyak  penilaian  diberikan  kepada tingkat provinsi. Meskipun fungsi pemerintah provinsi terbatas, pemerintah provinsi memiliki  otonomi  pajak  yang  relatif  lebih banyak,  sehingga  memungkinkan  untuk melakukan  dan  mengoordinasikan  prioritas program  di  daerah  melalui  pengeluaran pemerintahnya.  Pada  model  estimasi  di persamaan  pertama,  metode  yang  digunakan adalah analisis Fixed Effect .
Model  estimasi  di  persamaan  kedua, menggunakan analisis Spasial Auto Regressive (SAR) Fixed Effect pada masing-
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
masing level pemerintahan. Seperti yang telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  penelitian ini menggunakan basis data wilayah kabupaten/kota  dan  provinsi  di  Indonesia kondisi  tahun  2008  yang  tercantum  pada lampiran  dengan  jumlah  kabupaten/kota sebanyak 459 dan provinsi sebanyak 32, tidak memasukkan Provinsi DKI Jakarta ke dalam persamaan,  karena  karakteristik  daerah tersebut bukan merupakan daerah otonomi.

## 4.1. Konservasi
Luas dan jumlah area konservasi hutan di Indonesia  telah  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahunnya.  Perubahan  luas  kawasan area  hutan  konservasi  dipengaruhi  oleh perubahan  penataan  zonasi  area  hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konversi.
Dari grafik 1. (halaman terakhir) terlihat bahwa perkembangan hutan konservasi belum mengalami peningkatan yang berarti. Karena kawasan hutan di Indonesia semakin menurun mulai  tahun  2011.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  deforestrasi  dalam  kawasan  hutan tersebut  seperti  pemukiman  (perambakan), pertanian, industri, dan pertambangan (Boenjamin, 1991).
Prosentase rasio luas konservasi terhadap kawasan  hutan  pun  belum  menunjukkan perbedaan dari tahun ke tahunnya. Tidak lebih dari  20  persen  hutan  konservasi  di  masing- masing  provinsi.  Perkembangan  jumlah konservasi  di  Indonesia  terus  meningkat, terlihat  dalam  grafik  2.  (halaman  terakhir). Peningkatan yang terjadi mulai Ketika adanya kebijakan  di  tahun  2014.  Tercatat  sampai dengan  tahun  2016,  total  unit  konservasi  di Indonesia  berjumlah  556.  Area  konservasi sudah  menjadi  perhatian  pemerintah  pusat bagi  kelangsungan  keanekaragaman  hayati, walaupun  pemerintah  kabupaten/kota  belum banyak membuat area konservasi.
Jika  dibagi  berdasarkan  jenisnya,  luas hutan  konservasi  dengan  jenis  Taman Nasional  dan  Suaka  Margasatwa  memiliki proporsi  yang  paling  besar  dibandingkan kawasan  lainnya.  Tahun  2016,  banyaknya Taman  Nasional  berjumlah  54  unit,  dengan luas 16.406, 06 ribu Km2. Peningkatan yang cukup  tinggi  semula  hanya  43  unit,  dan
perubahan fungsi  pada unit  hutan konservasi yang menyebabkan luas dari Taman Nasional cukup  besar.  Untuk  Suaka  Margasatwa berjumlah 72 unit, dengan total luas 4.837,48 Ribu Km 2 .
Sampai  dengan  tahun  2016  kawasan konservasi  memang  masih  terpusat  pada wilayah  tertentu.  Terlihat  pada  grafik  3. (halaman terakhir), daerah dengan konservasi terluas  cenderung  mengelompok  di  bagian timur seperti wilayah Papua dan Papua Barat. Untuk  wilayah  lain,  beberapa  provinsi  di Kalimantan  dan  Sumatera  terlihat  memiliki area  yang  cukup  luas.  Sedangkan  wilayah dengan  luas  konservasi  terkecil  berada  di Pulau Jawa.
4.2. Intergovernmental  Fiscal  Transfer
(IFT) Dari grafik 4. (halaman terakhir) terlihat bahwa
perkembangan kebijakan desentralisasi  dan  adanya intergovernmental fiscal  transfer terus  mengalami  kenaikan. Dimana  terlihat  sharenya  terhadap  belanja APBN  masih  mendekati  batas  normal  yaitu 30-40  persen.  Walaupun  terlihat  share  dari IFT terhadap total dana pada pemerintah pusat mulai  menurun  di  atas  2017.  Hal  ini  juga mengindikasikan  bahwa  daerah  masih  tetap membutuhkan  pendanaan  dari  pemerintah pusat  sebagai  equalisasi  dan  penyeimbang antara daerah dan pusat.
Deskripsi pada tabel 1. (halaman terakhir) menunjukkan  bahwa  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah terbesar masuk dalam jenis dana perimbangan.  Sedangkan  dana  koordinasi berupa  Dana  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan  tidak  terlalu  besar.  Dana  tugas pembantuan  hanya  mencapai  16,64  trilyun rupiah  di  tahun  2016,  dengan  kenaikan  7 trilyun  dari  tahun  2008.  Peningkatan  Dana Tugas  Pembantuan  tertinggi  di  tahun  2015 mencapai 28,12 trilyun rupiah.
Dana  Perimbangan  yang  mengalami peningkatan  yang  cukup  tinggi  mulai  tahun 2011. Lumpsum transfer  dengan  jenis  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  porsi  yang cukup  besar  dibandingkan revenue  sharing yaitu  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Pemerintah
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 43
mengurangi eksploitasi berlebih pada pemungutan  pajak  DBH-SDA.  Mulai  tahun 2015,  nilai  dari  DBH-SDA  mengalami penurunan, sedangkan DBH-Perpajakan mengalami peningkatan. Pengalihan pungutan dari  DBHSDA  menjadi  pungutan  pajak lainnya, pemerintah pusat
sudah
memperhatikan  bahwa  SDA  atau natural resources tidak lagi menjadi incaran pemasukan utama ke Negara.

## 4.3. Hubungan Konservasi dengan IFT
Pada  grafik  5.  (halaman  terakhir) pembahasan  mengerucut  pada  dana  jenis transfer yang berkaitan dengan kehutanan dan konservasi  hutan.  Pendanaan  yang  mungkin digunakan  yaitu  komposisi  baik  dana perimbangan  yang  terbagi  atas  DAK  fungsi kehutanan  dan  DBH  sektor  kehutanan  serta dana koordinasi yaitu Tugas Pembantuan (TP) subfungsi kehutanan yang dikhususkan untuk konservasi.
Pendanaan yang digunakan untuk mendukung  konservasi  digambarkan  pada  di atas. Bahwa dana yang stabil dan mengalami tren  yang  terus  meningkat  hanya  DAK Kehutanan. Sedangkan dana DBH Kehutanan mengalami gejolak.
Untuk dana TP sendiri, dimana pada tahun 2012-2013  penerimanya  hanya  1  kabupaten kota  yaitu  kabupaten  Natuna.  Prioritas  Dana Tugas  Pembantuan  terkait  konservasi  tidak stabil  dibandingkan  transfer  pemerintah lainnya. Kondisi ini terlihat dari program yang ada  berganti-ganti  untuk  jangka  waktu  yang relatif singkat yaitu dua tahun saja.
Gambar  2.  Hubungan Intergovernmental Fiscal Transfer terhadap Konservasi Hutan di Indonesia
Dari ketiga hasil scatter plot pada gambar 1.  Di  atas  menunjukkan  pada  level  provinsi memperlihatkan penerima
transfer pemerintah  berupa  DAK,  DBH,  dan  Dana Tugas  Pembantuan  yang  diterima  oleh wilayah  (area  konservasi  yang  tidak  terlalu luas).  Hanya  beberapa  provinsi  di  wilayah bagian  timur  seperti  Papua  dan  Papua  Barat yang  mendapatkan  jumlah  transfer  yang cukup besar.
Pola  sebaran  IFT  level  provinsi  dengan jenis  Revenue Sharing atau Dana Bagi  Hasil (DBH) terlihat lebih bervariasi dibandingkan dengan  dana  IFT  lain  yaitu  DAK  dan  TP. Provinsi  yang  berada  di  luar  pulau  jawa mendapatkan  lebih  sedikit  total  Dana Perimbangan yang berkaitan dengan kehutanan seperti  DAK  subfungsi  kehutanan dan DBH Sektor Kehutanan. Hal tersebut juga berlaku  pada  jenis  dana  transfer  koordinasi berupa  Tugas  Pembantuan,  dimana  Dana  TP mengelompok  pada  wilayah-wilayah  pada Provinsi Sumatera dan Papua.
Untuk  melihat  gambaran  secara  statistik dari  variabel-variabel  yang  akan  digunakan, dalam  penelitian  ini  akan  membagi  dana transfer  pemerintah  menjadi  dua  jenis  yaitu Dana  Perimbangan  dan  Dana  Koordinasi. Jenis  Dana  Perimbangan  yang  digunakan adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Tabel  2.  (halaman  terakhir)  menyajikan ringkasan  statistik  berupa  rata-rata  dan standar  variasi  dari  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Nilai  rata-rata  dana transfer  pemerintah  pusat  di  tingkat  propinsi lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat  kabupaten. Pada  level  propinsi,  nilainya  merupakan agregat  dari  level  kabupaten  serta  ada tambahan nilai transfer pemerintah pusat pada pemerintah propinsi.
Dari  ketiga  jenis  transfer,  pemerintah provinsi  secara  rata-rata  mendapatkan  41,01 Milyar Rupiah untuk Dana Bagi Hasil sektor Kehutanan, dan DAK Kehutanan secara rata- rata  11,51  Milyar  Rupiah.  Sedangkan  TP konservasi  2,18  Milyar  Rupiah.  Pendanaan khusus  konservasi  hanya  ada  pada  TP konservasi  dan  sebagian  DAK  fungsi kehutanan. Sedangkan DBH Kehutanan yang bersifat  lumpsum  transfer  dapat  digunakan untuk  pendanaan  jenis  kegiatan  yang kaitannya dengan kehutanan misal reboisasi.
Sumber  pendanaan  lain  selain  transfer yaitu belanja pemerintah daerah. Angka pada Belanja Pemda merupakan belanja pemerintah  daerah  untuk  fungsi  lingkungan hidup. Dibandingkan DAK dan DBH nilainya lebih  besar.  Rata-rata  pengeluaran  provinsi untuk fungsi lingkungan hidup sebesar 225,13 Milyar  Rupiah.  Aktivitas  ekonomi  yang terlihat dari nilai PDRB Perkapita, nilai rata- rata  nya  mencapai  7563,13  Ribu  Rupiah pertahun.
Penggunaan  pada  SQ  (square)  PDRB Perkapita ingin melihat indikasi Kuznet Curve pada  penyediaan  area  konservasi.  Wilayah yang  memiliki  PDRB  Perkapita  yang  tinggi lebih diindikasikan berpengaruh pada peningkatan  area  konservasi  hutan  juga. PDRB pertambangan dan pertanian merupakan  aktivitas  ekonomi  yang  bisa dilakukan  di  kawasan  hutan.  Tidak  semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki kawasan
hutan. Rata-rata PDRB
Pertambangan  pemerintah  provinsi  sebesar 259081,9  Juta  Rupiah  dan  PDRB  Pertanian 358784,2 Juta Rupiah.
Tabel  3.  (halaman  terakhir)  ditampilkan hasil estimasi area konservasi di level propinsi dan  kabupaten/kota  dengan  menggunakan
metode estimasi panel Fixed Effect . Pengaruh IFT dengan area konservasi  hutan dijelaskan menggunakan  model Fixed  Effect .  Dari  dua model  tersebut  untuk  IFT  jenis  hanya  dana perimbangan berupa
DBH dan TP_Konservasi  yang  berpengaruh  positif terhadap  perluasan  konservasi  hutan  di Indonesia.  Walaupun  terdapat  perbedaan tanda  untuk  DAK  pada  model  level  propinsi dan level kabupaten/kota, melalui ketiga dana perimbangan ini terlihat bahwa opsi pendanaan untuk keanekaragaman hayati bisa dilakukan.
Pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)  berpengaruh  signifikan  dan  positif pada level kabupaten/kota tetapi tidak di level propinsi. DAK subfungsi kehutanan dan DBH Kehutanan masuk ke dalam APBD Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  dimungkinkan, perbedaan tanda pada level provinsi disebabkan sebagian besar dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota bukan pemerintah provinsi.  Sedangkan  Dana  Bagi  Hasil  dan Dana Tugas Pembantuan berpengaruh positif di  kedua  level  dan  signifikan  pada  level kabupaten/kota.
Dana  koordinasi  dengan  jenis  Tugas Pembantuan  signifikan  memengaruhi  adanya perluasan area konservasi di level kabupaten/kota  tetapi  tidak  di  level  propinsi. Hal  ini  bisa  disebabkan  adanya missmatch program  konservasi  sumber  daya  alam  yang lebih tidak kontinyu, serta adanya pengalihan program  konservasi  perairan  pada  tahun 2010-2016.  Selain  itu,  penggunaan  Dana Tugas Pembantuan pada sub fungsi kehutanan yang masuk ke dalam Fungsi Ekonomi tidak dikhususkan untuk penyediaan area konservasi  melainkan  pemantapan  program pemanfaatan sumberdaya dan hasil hutan.
Jenis earmark  transfer dilihat  lebih efektif  selain revenue  sharing berupa  DBH atau  dana  koordinasi  berupa  dana  Tugas Pembantuan.  Hasil  seperti  ini  serupa  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh                            N Droste  et  al  (2015)  dan  Sauquet  et  al  (2014) dimana earmark  transfer dianggap  lebih mendukung adanya penyediaan area konservasi.  Di  Indonesia,  tidak  hanya  dari pemerintah  pusat  tetapi  pemerintah  daerah
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
juga mengusulkan adanya program perluasan konservasi  dengan  pengajuan  proposal  ke pemerintah pusat (KLHK, 2017).
Penyediaan area konservasi yang mempunyai  positif  spillover  terbukti  dapat didanai  oleh  IFT  jenis  earmark  transfer, sehingga underprovision tidak  terjadi  (Dur dan  Staal,  2008;  Kumar  dan  Managi,  2009). Terlihat  pada  tabel  4.4.2  bahwa  dengan adanya  transfer,  pemerintah  daerah  lebih mengalokasikan belanjanya untuk sektor lain dibandingkan melakukan pembelanjaan untuk kegiatan  konservasi.  Hal  ini  ditandai  oleh kecilnya  besaran  efek  yang  didapatkan  dari belanja lingkungan hidup pada model di atas.
Walaupun  tidak  signifikan,  hal  ini memungkinkan  bagi  pemerintah  daerah kedepannya juga lebih memperhatikan pembelanjaan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi  khususnya  hutan.  Pendanaan melalui  belanja  pemerintah  daerah  dapat digunakan dalam penyediaan area konservasi hutan  karena  adanya  kebijakan  pengalihan wewenang Tahura kepada pemerintah daerah yang mulai berlaku pada tahun 2014.
Penjelasan mengenai dampak dari bertambahnya kepadatan penduduk di Indonesia signifikan memengaruhi penurunan area  konservasi  hutan.  Kepadatan  penduduk dan aktivitas ekonomi lain yang tercermin dari PDRB  perkapita  memberikan  hasil  yang negatif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya trade  off pada  keputusan land  choice oleh pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyediaan konservasi di Indonesia.
Sektor yang berperan dalam keberhasilan konservasi  adalah  penurunan  pada  sektor pertanian dan pertambangan. Kedua aktivitas ekonomi tersebut akan mengakibatkan penurunan biodiversity atau keanekaragaman hayati.  Walaupun  perbedaan  tanda  terjadi pada  hasil  penelitian  ini,  fakta  menunjukkan bahwa  masih  adanya  aktivitas  pertambangan dalam area konservasi di Indonesia (Adrison, 2013).
Untuk NGO sendiri dampak yang terjadi memang  belum  signifikan  berpengaruh terhadap  perluasan  area  konservasi.  Akan tetapi dukungan dari NGO terhadap
peningkatan  pencegahan biodiversity  loss sangat  terlihat.  Dengan  bertambahnya  NGO yang  fokus  mendukung  adanya  konservasi ternyata  diyakini  dapat  memperluas  area konservasi hutan (Sauquet et al., 2014).

## 4.4. Efek  Daerah  yang  Berdekatan
(Neighborhood Effect ) terhadap Perluasan Area Konservasi
Tabel  4.  (halaman  terakhir)  Untuk melihat  efek mimicry dan free  rider terjadi dalam  penyediaan  area  konservasi  di Indonesia, penelitian ini mencoba menggunakan Spasial Fixed Effect pada level provinsi  dan  kabupaten  kota  di  Indonesia. Namun, ketika proses pengujian sampai tahap kepada spasial, nilai dari LR dan LM test tidak menunjukkan  signifikansi  adanya  korelasi spasial  perluasan  area  konservasi  di  level provinsi.  Sehingga dalam  penelitian ini SAR ( Spasial  AutoRegressive ) Fixed  Effect tidak dapat dimunculkan sebagai hasil estimasi.
Nilai  Rho  pada  pengujian  dengan menggunakan SAR  Fixed  Effect pada  level kabupaten/kota menunjukkan nilai 0,058, dan nilai  ini  positif.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa pada level kabupaten daerah yang bersebelahan terlihat memberikan efek positif terhadap perluasan area konservasi. Penyediaan area konservasi yang bersebelahan  mampu  meningkatkan  area konservasi  secara  keseluruhan.  Penyediaan barang  dengan positive  spillover di  suatu daerah,  secara  tidak  langsung  membuat daerah yang berdekatan juga ikut menyediakannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menggunakan 459 kabupaten/kota  di  Indonesia  selama  periode 2008-2016  untuk  menganalisis  hubungan antara Intergovernmental  Fiscal  Transfers (IFT) dan  konservasi  hutan  di  Indonesia. Dengan  ukuran  konservasi  yang  digunakan adalah  luas  area  hutan  konservasi,  hasil estimasi  level  kabupaten/kota  menunjukkan bahwa  IFT  memiliki  hubungan  positif  baik dalam  bentuk  dana  perimbangan  maupun dalam bentuk dana koordinasi. Secara khusus, luas  area  konservasi  hutan  di  Indonesia
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 46
meningkat  ketika  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) meningkat.
Dengan  bentuk  pengaruh  spasial  positif tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang  berdekatan  memiliki  pengaruh  dalam perluasan  area  konservasi  daerah  lainnya. Kondisi  tersebut  menunjukkan  fakta  bahwa penyediaan  barang  dan  jasa  publik  yang memiliki spillover positif mampu memengaruhi  daerah  yang  berdekatan  untuk ikut menyediakannya. Secara khusus, implikasi  kebijakan  yang  berkaitan  dengan hasil  penelitian  ini  yaitu  diperlukan  upaya kerjasama  dan  koordinasi  antara  antar pemerintah  daerah  dan  pemerintah  daerah dengan  pemerintah  pusat  dalam  penyediaan area konservasi.
Tujuan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang  tahun  23/2014  dalam  hal pengalihan  wewenang  Taman  Hutan  Raya kepada pemerintah daerah mampu memberikan  dampak  yang  positif  bagi perluasan area konservasi hutan di Indonesia. Fragmentasi kehutanan dinilai cukup memberikan dampak yang positif memengaruhi  perluasan,  walaupun  belum banyak  penyediaan  Tahura  oleh  pemerintah daerah. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian,  maka  saran  yang  dapat  diberikan antara  lain  penelitian  selanjutnya  dalam  hal penggunaan data dapat menggunakan pendekatan  lain  seperti  area  luas  tutupan hutan  ( land  cover )  baik  di  area  hutan konservasi  maupun  fungsi  hutan  lainnya. Selain itu, memperpanjang periode penelitian dan  membaginya  menjadi  analisis  terpisah dengan  konsentrasi  daerah-daerah  yang memiliki  area  hutan  konservasi  yang  cukup luas.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Dalam  penelitian  ini  terbukti  bahwa adanya  transfer  dana  pemerintah  atau  IFT mampu  memperluas  area  konservasi  di Indonesia. Perluasan area konservasi merupakan  kejadian mimicry atau  peniruan kejadian  dalam  wilayah  yang  dekat  atau terbukti  adanya positive  neighborhood  effect di Indonesia.
Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian  dari  tahun  2008-2016  dengan keterbatasan  cakupan  penelitian  dan  tidak menggunakan  data  yang  terkini.  Selain  itu, penelitian  ini  belum  melihat  adanya  dampak spasial  daerah  yang  berdekatan  berkaitan dengan  pengunaan  dana  transfer  pemerintah pusat.  Penelitian  ini  hanya  sampai  kepada dampak  daerah  yang  berdekatan  terhadap perluasan area konservasi.

## 7. PENGHARGAAN ( ACKNOWLEDGEMENT )
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Instansi  yang  berkenan  memberikan  datanya dengan  baik,  serta  sharing  ilmu  yang diberikan  oleh  Dosen  Pasca  Sarjana  Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, teman seangkatan  PPIE2017,  selain  itu  pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu demi terselesaikan penelitian ini. Karena penelitian ini  tidak  akan  selesai  dengan  baik  tanpa adanya masukan dan pengembangan- pengembangan model.  Penelitian ini in syaa Allah  sudah  dikerjakan  dengan  baik  dan apabila terdapat kesalahan baik kecil maupun besar  terdapat  pada  penelitian  ini  penulis bertanggung jawab sepenuhnya.
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 47

## 8. DAFTAR PUSTAKA
Boenjamin, S. A. (1991). Deforestasi dan Isu Pemanfaatan Lahan yang Berkelanjutan di Indonesia, 39(3).
Borie, M., Mathevet, R., Letourneau, A., Ring, I., Thompson, J. D., & Marty, P. (2014). Exploring the  contribution  of  fiscal  transfers  to  protected  area  policy.  Ecology  and  Society,  19(1). https://doi.org/10.5751/ES-05716-190109
BPS. (2016). Indicators of Sustainable Development 2016.
Droste,  N.,  Becker,  C.,  Ring,  I.,  &  Santos,  R.  (2016).  Decentralization  effects  in  Portuguese ecological fiscal transfers – a Bayesian structural time series approach. Paper Presented at the Young  Scholars  Workshop  of  the  Association  for  Social  Politics  Committee  on Environmental and Resource Economics.
Droste, N., Lima, G. R., May, P. H., & Ring, I. (2015). Ecological  Fiscal Transfers in Brazil – incentivizing or compensating conservation?, (July), 1–24.
Droste, N., Ring, I., Santos, R., & Kettunen, M. (2018). Ecological Fiscal Transfers in Europe – Evidence-Based  Design  Options  for  a  Transnational  Scheme.  Ecological  Economics, 147(January 2017), 373–382. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.031
Gaveau, D. L. A., Epting, J., Lyne, O., Linkie, M., Kumara, I., Kanninen, M., … Leader-williams, N.  (2019).  Evaluating  whether  protected  areas  reduce  tropical  deforestation  in  Sumatra, 36(11), 2165–2175. https://doi.org/10.1111/j.
Handadhari, T., Sumitro, A., & Widodo, S. (2000). Economic Rent Analysis of Timber Estate Log Production in Indonesia The low of government revenues from log produced of timber estates is caused by the slow of timber estate development as well as the weakness of economic rent system Policy to decrease th. Policy, 1–16.
Hongslo,  E.,  Hovik,  S.,  Zachrisson,  A.,  &  Aasen  Lundberg,  A.  K.  (2016).  Decentralization  of Conservation  Management  in  Norway  and  Sweden—Different  Translations  of  an International Trend. Society and Natural Resources, 29(8), 998–1014. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1086456
Indrawati, S. M. (n.d.). 1001 Pertanyaan tentang APBN. Irawan, S., Tacconi, L., & Ring, I. (2014). Land Use Policy Designing intergovernmental fiscal transfers for conservation : The case of REDD + revenue distribution to local governments in Indonesia, 36, 47–59.
Iribarnegaray, M. A., & Seghezzo, L. (2012). Governance, Sustainability and Decision Making in Water and Sanitation Management Systems, 2922–2945. https://doi.org/10.3390/su4112922 Kumar, S., & Managi, S. (2009). Compensation for environmental services and intergovernmental fiscal  transfers  :  The  case  of  India.  Ecological  Economics,  68(12),  3052–3059. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.07.009
Lewis, B. D. (2016). Local government spending and service delivery in Indonesia : the perverse effects  of  substantial  fiscal  resources  Local  government  spending  and  service  delivery  in Indonesia : the perverse effects of substantial fi scal resources. Regional Studies, 0(0), 1–13. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957
Mace,  G.  M.,  Possingham,  H.  P.,  &  Leader-Williams,  N.  (2006).  Prioritizing  choices  in conservation.
Conservation Biology,
13(1), 17–34. Retrieved from http://kar.kent.ac.uk/8717/
Maryudi, A. (2016). Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in
Indonesia. Forest
Policy and Economics, 68, 99–104. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.010
Meehan, F., & Tacconi, L. (2017). A framework to assess the impacts of corruption on forests and prioritize responses. Land Use Policy, 60, 113–122.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.10.021
Mumbunan, S., & Wahyudi, R. (2016). Revenue loss from legal timber in Indonesia. Forest Policy and Economics, 71, 115–123. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.025
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 48
Oakland, D. L. B. and W. H. (2016). On the Monopolistic Provision of Excludable Public Goods. American Economic Association, 70(4), 691–704.
Pfaff,  A.,  &  Robalino,  J.  (2012).  Protecting  forests  ,  biodiversity  ,  and  the  climate  :  predicting policy impact to improve policy choice, 28(1), 164–179.
https://doi.org/10.1093/oxrep/grs012 Pfaff, A., & Robalino, J. (2017). Spillovers from Conservation Programs, (April), 1–17. Que, W.,  Zhang, Y., &  Liu,  S.  (2018). The spatial spillover effect  of fiscal decentralization on local  public  provision:  Mathematical  application  and  empirical  estimation.  Applied Mathematics and Computation, 331, 416–429. https://doi.org/10.1016/j.amc.2018.03.032
Que, W., Zhang, Y., Liu, S., & Yang, C. (2018). The spatial effect of fiscal decentralization and factor market segmentation on environmental pollution. Journal of Cleaner Production, 184, 402–413. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.285
Rosen, H. (2004). Rosen_Cost-Benefit_Analysis.Pdf. Sauquet, A., Marchand, S., & Féres, J. G. (2014). Protected areas, local governments, and strategic interactions:  The  case  of  the  ICMS-Ecológico  in  the  Brazilian  state  of  Paraná.  Ecological Economics, 107, 249–258.https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.09.008
Schröter-Schlaack,  C.,  Ring,  I.,  Koellner,  T.,  Santos,  R.,  Antunes,  P.,  Clemente,  P., rodzińskaJurczak, M. (2014). Intergovernmental fiscal transfers to support local conservation action in Europe. Zeitschrift Fur Wirtschaftsgeographie, 58(2–3), 98–114.
Shah,  A.  (2006).  A  Practitioner’s  Guide  To  Intergovernmental  Fiscal  Transfers. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4039
Sims,  K.  R.  E.  (2010).  Conservation  and  development  :  Evidence  from  Thai  protected  areas. Journal of Environmental Economics and Management, 60(2),
94–114. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.05.003
Sundström,  A. (2016). Understanding  illegality and corruption  in  forest  governance. Journal of Environmental Management, 181, 779–790. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.020
Velarde,  S.  J.,  Malhi,  Y.,  Moran,  D.,  Wright,  J.,  &  Hussain,  S.  (2005).  Valuing  the  impacts  of climate  change  on  protected  areas  in  Africa.  Ecological  Economics,  53(1),  21–33. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.07.024
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 49
Tabel 1. Perkembangan Transfer Pemerintah Pusat, 2008-2016
( Trilyun Rupiah ) realisasi transfer pemerintah pusat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dana Perimbangan 278,71 287,36 315,51 345,84 409,57 428,20 474,83 483,06 636,91 DAU 179,51 186,41 203,57 225,53 273,81 311,14 341,22 352,89 385,36 DBH 78,42 76,13 90,98 95,50 109,81 86,31 101,72 75,30 87,68 perpajakan 37,68 39,27 45,82 41,53 47,21 43,86 39,72 33,01 47,78 SDA 40,74 35,80 45,17 53,97 62,60 42,46 62,00 42,28 39,90 DAK 20,79 24,82 20,96 24,80 25,94 30,75 31,89 54,88 163,87 Dana Dekon&TP 32,15 49,67 38,01 33,91 33,79 25,48 21,33 36,17 24,20 Dekonsentrasi 23,26 35,03 28,88 19,29 16,50 7,04 8,06 8,05 7,56 Tugas Pembantuan 8,89 14,64 9,13 14,62 17,29 18,44 13,26 28,12 16,64 Total Transfer 310,86 337,03 344,38 365,13 426,07 453,68 496,16 519,23 661,11
Sumber :LKPP Audited (2008 – 2016), diolah

## Tabel 2. Nilai Rata-Rata Variabel Penelitian Level Provinsi (2008-2016)
No. Variabel Rata-rata Standar Deviasi (1) (2) (3) (4) 1. Area Konservasi 695,72 1276,61 2. DAK Kehutanan 11,51 10,60 3. DBH Kehutanan 41,01 84,52 4. TP Konservasi 2,18 6,17 5. Belanja Pemda 225,13 323,48 6. Kepadatan 0,59 2,03 7. PDRB Perkapita 7563,13 45740,11 8. SQ PDRB Perkapita 2,14e+09 1,4e+10 9. Pertambangan 259081,9 531544,8 10. Pertanian 358784,2 428900,7 11. Luas Wilayah 96706,9 398528,8 12. NGO 54,22 8,85
Sumber : KLHK, Kemenkeu, dan BPS (2008 – 2016), data diolah
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Tabel 3. Hasil Estimasi Level Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) terhadap Area Konservasi
No. Variabel Provinsi Kabupaten/Kota Fixed Effect Fixed Effect (1) (2) (3) (4) 1. DAK_Kehutanan -7.690*** 32,456*** 2. DBH_Kehutanan 0,054 0.815*** 3. TP_KonservasiSDA 0,920 4,271*** 4. BelanjaPemda_LH -0,000 0,0035 5. Dummy2014 20.53 13.91*** 6. PDRBPerkapita 0,001 -0,000 7. SqPDRBPerkapita -2.57e-09 -4,23e-20 8. LogPertambangan 126,22 1,78 9. LogPertanian -92,56 9,60*** 10. Kepadatan -8.49 -4,53 11. Luaswilayah 0.000*** -0,022 12. NGO -0.96 0,248 N 288 4131 R 2 _Adjusted 0,065 0,079
Keterangan : tingkat signifikansi  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber : KLHK, Kemenkeu, dan BPS (2008 – 2016), data diolah

## Tabel 4. Tabel Estimasi Level Kabupaten/Kota
No. Variabel SAR-FixedEffect (1) (2) (3) 1. DAK_Kehutanan 31.31067*** 2. DBH_Kehutanan 0.85380** 3. TP_KonservasiSDA 4.63970** 4. BelanjaPemda_LH 0.00837 5. Dummy2014 16.48053*** 6. PDRB Perkapita -0.00000 7. Sq-PDRB Perkapita 0.00000 8. LogPertambangan 0.00072 9. LogPertanian 0.00142 10. Kepadatan -3.29887 11. Luas Wilayah -0.02178 12. NGO 0.29069 N 459 rho 0.05883***
Keterangan : tingkat signifikansi  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sumber : KLHK, Kemenkeu, dan BPS (2008 – 2016), data diolah
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2

## GRAFIK 1. PERKEMBANGAN AREA KONSERVASI HUTAN DI INDONESIA, 2008-2015
Sumber : KLHK, Olahan Publikasi KSDAE (2008 – 2015)
GRAFIK 2. PERKEMBANGAN LUAS DAN UNIT AREA KONSERVASI, 2008-2016
Sumber : KLHK (2008 - 2016), data diolah
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2008 2009 2010 2010
2011 2012 2013 2014 2015 Hekta r Tahun Hutan Konservasi Kawasan Hutan 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 440 460 480 500 520 540 560 580 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lua s (Ha) Tahun Jumlah Unit Konservasi
Luas Area Konservasi (Ha)
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 52
GRAFIK 3. KONDISI KONSERVASI HUTAN MENURUT PROVINSI, 2016
Sumber : KLHK (2016), data diolah
0 2000000 4000000 6000000 8000000 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Luas area Konservasi (ribu Hektar)
Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia Ndari Wiyekti 1 , Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Halaman 53
0 500 1000 1500 2000 2500 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 M ILY AR RUPIAH DAK Kehutanan DBH Kehutanan TP_Konservasi GRAFIK 4. PERKEMBANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, 2001-2018
Sumber : Gonschorek & Schulze (2018)
Gambar 5. Perkembangan Pendanaan Konservasi, 2008-2016
Sumber : Kemenkeu (2008 – 2016), data diolah