ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN
Fani Julia Putri 1 , Bunyamin Maftuh 2 ,Elly Malihah 3
1 SMA Negeri 2 Cianjur
2 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi
3 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  konflik  antara  masyarakat yang  menempati  lahan  hutan  lindung  dengan  Perhutani  di  Kampung  Sukawana Desa  Karyawangi  Kecamatan  Parongpong  Kabupaten  Bandung  Barat.  Penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  studi  kasus.  Temuan  penelitian adalah,  faktor  utama  masyarakat  RW  13  Kampung  Sukawana  menempati  lahan hutan  lindung  karena  keterbatasan  ekonomi  dan  adanya  pembiaran  dari  pihak- pihak  tertentu,  adanya  konflik  ini  disebabkan  oleh  alih  fungsi  lahan  dari  lahan hutan  lindung  menjadi  lahan  pemukiman,  warga  masyarakat  semakin  bertambah banyak,  terdapat  rumah  semi  permanen  bahkan  permanen,  dan  terdapat  pula warung serta kandang hewan ternak.
Kata Kunci : Konflik, Masyarakat, Perhutani, Pengambilan lahan

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  observasi yang  dilakukan  oleh  peneliti,  di Kampung  Sukawana  RW  13  Desa Karyawangi  Kecamatan Parongpong Kabupaten  Bandung  Barat  terdapat lindung seluas 850 hektar yang berisi pohon  pinus.  Menurut  pemaparan dari  Pak  Oma  selaku  ketua  RW  12, pada  awalnya  di    daerah  hutan lindung tersebut bebas dari
pemukiman  penduduk.  Lokasi  hutan lindung  yang  berdekatan  dengan perkebunan teh, membuat para pekerja  kebun  teh  yang  sudah pensiun  ataupun  para  pekerja  yang sudah  keluar  dari  perkebunan  teh mulai  menempati  dan  mendirikan
rumah  di  lahan  kawasan  hutan lindung.
Hingga  saat  ini  berdasarkan data  kependudukan  setempat  tahun 2013,  lahan  hutan  lindung  tersebut sudah  ditempati  oleh  53  kepala keluarga  (KK).  Selain  pemukiman  di lahan hutan lindung tersebut terdapat pula 25 kandang sapi, 5 warung serta pekarangan  di  depan  rumah  masing- masing. Berdasarkan observasi awal, ditemukan  bahwa  pada  tanggal  22 Agustus  2013  berdasarkan  data  di kantor  Desa  Karyawangi  Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
Barat  terdapat  perjanjian  antara Perum  Perhutani  KPH  Bandung Utara  dengan  masyarakat  setempat terkait  dengan  penanganan  konflik
tenurial (Penggunaan Kawasan Tanpa Ijin) yang menyebabkan masyarakat resah. Adanya perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat memunculkan pertentangan  tersendiri.  Terjadinya alih fungsi lahan
tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian  kawasan  hutan  lindung dan
kepentingan ekonomi masyarakat.
Ditinjau  dari  segi  sosiologis, permasalahan  tersebut  merupakan konflik  antara  masyarakat  dengan Perhutani. Dilihat dari sumber konfliknya,  konflik  tersebut  termasuk konflik  vertikal.  Maftuh  (2008,  hlm. 29) menjelaskan bahwa konflik vertikal  ialah  “pertentangan  antara
dua  pihak  yang  memiliki  kedudukan sosial yang berbeda”. Dalam
penelitian  ini,  pertentangan  terjadi antara kedudukan sosial yang berbeda yakni antara Perhutani dengan masyarakat, dimana Perhutani  memiliki  otoritas  sehingga kedudukannya  lebih  tinggi  daripada masyarakat.  Pendapat  ini  sejalan dengan  Maftuh  (2008,  hlm.  29)  yang menyatakan  kedudukan  sosial  yang berbeda  diantaranya  “antara  yang memiliki  otoritas  dengan  yang  tidak memiliki otoritas, atau antara superordinat dengan subordinat”.

## TEORI KONFLIK
Setiap manusia memiliki kebutuhan  yang  berbeda  satu  sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang
jumlahnya terbatas. Pergeseran fungsi lahan dalam masyarakat karena kebutuhan ekonomi menimbulkan pertentangan atau konflik antara pihak yang berkepentingan dengan masyarakatnya itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan Maftuh    (2008,  hlm.  1)  yang mengemukakan bahwa “Konflik
merupakan  suatu  bentuk  interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan  keharmonisan  diantara mereka.” Sementara itu Narwoko dan Suyanto (2007, hlm. 68) menjelaskan bahwa  “konflik  adalah  suatu  proses sosial  yang  berlangsung  dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan”. Wirawan (2010, hlm. 8) menyebutkan beberapa sumber konflik  diantaranya  “keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, interdependensi  tugas,  keragaman sistem sosial, deferensiasi organisasi, ambiguitas  yurisdiksi,  pribadi  orang, sistem  imbalan  yang  tidak  layak, komunikasi  yang  tidak  baik  dan perlakuan tidak manusiawi.”
Coser  membagi  konflik  ke dalam  konflik  realistis  dan  konflik nonrealistis.  Ritzer  (2011,  hlm.  65) menjabarkan pengertian konflik realistis  menurut  Coser  ialah  “konflik yang  terjadi  karena  perbedaan  dan ketidaksepahaman  cara  pencapaian tujuan  atau  mengenai  tujuan  yang akan  dicapai”.  Sedangkan  konflik nonrealistis  menurut  Coser  (dalam Wirawan, 2010, hlm. 59) ialah “konflik
yang  dipicu  oleh  kebencian  atau prasangka  terhadap  lawan  konflik yang  mendorong  melakukan  agresi unt uk mengalahkan pihak lawan”.
Coser  (dalam  Johnson,  1986, hlm.  69)  membahas  pula  mengenai katup  penyelamat.  Katup  penyelamat atau safety  valve ialah  salah  satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok  dari  kemungkinan  konflik sosial. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh  struktur,  konflik  membantu
“membersihkan suasana” dalam kelompok  yang  sedang  kacau. Coser melihat  katup  penyelamat  berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan  permusuhan,  yang  tanpa itu  hubungan-hubungan  di  antara pihak-pihak  yang  bertentangan  akan semakin menajam.

## RESOLUSI KONFLIK
Maftuh  (2008,  hlm.  56)  menjelaskan lima  asumsi  dasar  dari  pendidikan resolusi  konflik  yakni  persepsi  yang positif  terhadap  konflik,  penghargaan terhadap  perbedaan,  dikembangkan dalam  konteks  kerjasama,  problem solving merupakan inti, dan pendidikan  resolusi  konflik  sebagai program  prevensi  dan  intervensi. Kelima  asumsi  tersebut  disimpulkan sebagai  berikut  :  Pertama  persepsi positif  terhadap  konflik.  Persepsi positif terhadap konflik melihat konflik sebagai  sesuatu  yang  alami  terjadi dalam  masyarakat.  Selama  ada masyarakat  pasti  terdapat  konflik. Maka  konflik  harus  dilihat  secara konstruktif  sehingga  konflik  dapat
dipecahkan  dengan  baik  oleh  pihak yang berkonflik. Kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat
Indonesia  merupakan  masyarakat yang  multikultural,  sehingga  asumsi dari penghargaan terhadap perbedaan harus dilaksanakan. Masyarakat harus toleran, menghargai serta menghormati perbedaan yang ada. Ketiga, dikembangkan kerjasama. Konflik dapat diselesaikan dengan kerjasama atau kompetisi, kedua hal ini menentukan  suatu  konflik  konstruktif atau destruktif. Konflik akan konstruktif  bila  diselesaikan  dengan kooperatif  sesuai  dengan  asumsi pendidikan  resolusi  konflik  yang mengembangkan kerjasama.
Kerjasama  diperlukan  karena  pihak yang  berkonflik  harus  kooperatif dalam memecahkan masalah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang  dirugikan.  Keempat, problem solving merupakan  inti.  Inti  dari pendidikan  resolusi  konflik  yakni pemecahan masalah ( problem solving ). Proses pemecahan masalah mempunyai  dua  bagian  mendasar sebagaimana dikemukakan
Weitzman  dan  Weitzman  (dalam
Maftuh,  2008,  hlm.  59)    yakni mendiagnosis konfik dan mengembangkan alternatif penyekesaian (solusi) terhadap masalah. Adapun tahapan dari problem  solving menurut  Crawford dan  Bodine  (dalam  Maftuh,  2008, hlm. 61) yaitu : (1) manata keadaan/situasi,  (2)  mengumpulkan pandangan, (3) mengidentifikasi
kepentingan, (4) membuat pilihan, (5) mengevaluasi pilihan dan (6)
menghasilkan kesepakatan.   Kelima, pendidikan  resolusi  konflik  sebagai program  prevensi  dan  intervensi. Pendidikan  resolusi  konfli dapat digunakan sebagai pencegahan (preventif)  karena  mendidik  perilaku dan  pemahaman  akan  penyebab konflik  dan  dapat  digunakan  sebagai pemecahan saat konflik terjadi (intervensi)  karena  mendidik  siswa untuk  berpikir  kritis  mencari  alternatif solusi dari konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  yang  tinggal  di lahan  hutan  lindung  milik  Perhutani bukan merupakan masyarakat setempat  melainkan  datang  dari berbagai daerah. Mayoritas pendatang  ini  berasal  masih  dari daerah  di  Jawa  Barat  seperti  Tasik Malaya, Sumedang,
Sukabumi,
Garut,  dan  lain  sebagainya.  Namun ada  pula  masyarakat  yang  datang dari luar Jawa Barat seperti dari Solo dan NTB. Pendatang tersebut
merantau dari  berbagai  daerah  untuk bekerja  di  perkebunan  teh.  Mereka bekerja  di  perkebunan  teh  berbagai daerah dibawah naungan PTPN VII.
Berdasarkan  hasil  wawancara, ada beberapa faktor yang
menyebabkan  masyarakat  tinggal  di lahan  hutan  lindung  milik  Perhutani, yaitu:
1)  Keterbatasan  ekonomi.  Sebagian besar  masyarakat  yang  tinggal  di hutan  lindung  milik  Perhutani adalah sebagai pensiunan karyawan Perkebunan teh.
2)  Lokasi pekerjaan. Masyarakat RW 13 Kampung Sukawana mayoritas adalah  pensiunan  perkebunan.
Dengan uang pensiun yang kurang  mencukupi,  mereka  harus tetap  bekerja  guna  menghasilkan pendapatan  yang  lebih.  Lokasi pekerjaan  menjadi  salah  satu faktor masyarakat menempati lahan hutan lindung milik
Perhutani.
3)  Tidak memiliki kampung halaman. Warga  masyarakat  pendatang  di RW  13  Kampung  Sukawana  tidak dapat kembali ke kampung halamannya, karena berbagai faktor.  Ada  warga  yang  tidak dapat kembali ke kampung halamannya  karena  rumah  di kampungnya  sudah  dijual  untuk bekal  awal  mereka  bekerja  di perkebunan  teh.  Adapula  warga yang  sudah  betah  tinggal  di Kampung Sukawana, karena sudah puluhan tahun
meninggalkan  kampung  halaman dan  bekerja  di  perkebunan  teh sehingga  memilih  tidak  kembali lagi ke kampungnya.
4)  Ad anya  budaya  ‘Mental Kebun’. Masyarakat disini memiliki ‘mental  kebun’  artinya  mereka selalu beranggapan kepada anak- anaknya buat apa sekolah karena nanti  juga  pasti  anak-anak  akan bekerja sebagai karyawan perkebunan  teh  sama  seperti orang tuanya.
Masyarakat  RW  13  Kampung Sukawana  pertama  kali  menempati lahan  hutan  lindung  milik  Perhutani sejak  tahun  1962.  Ketika  pensiunan karyawan  perkebunan  teh  pertama kali  muncul.  Keterbatasan  ekonomi memaksa pensiunan karyawan perkebunan teh tinggal di lahan hutan
lindung milik Perhutani. Awal
mulanya  hanya  ada  10  rumah  di lahan  hutan  lindung  tersebut,  dan bertambah  menjadi  13  rumah  pada tahun  1963.  Pada  tahun  1987 dibangun
Pabrik Perkebunan
Pengolahan  Timbang  Teh.  Sekitar satu  tahun  pabrik  sudah  dibangun barulah masyarakat di perkampungan ini  bertambah.  Dahulu  hanya  ada satu  RW  yakni  RW  12  saja  yang semuanya masyarakat pekerja kebun teh, namun terjadi pemekaran wilayah karena penduduknya semakin  bertambah  sehingga  dibagi menjadi  dua  RW  yakni  RW  12  dan RW 13 yang berlokasi di lahan.
Faktor utama penyebab konflik antara  masyarakat  dengan  Perhutani ini  mengenai  pengambilan  lahan. Pengambilan  lahan  yang  dimaksud ialah dari lahan hutan lindung menjadi  lahan  pemukiman.  Namun pihak Perhutani bertindak saat penduduk  sudah  banyak  bahkan sudah satu RW sedangkan masyarakat tidak bisa pindah ketempat  lain  karena  faktor  ekonomi. Pada  tanggal  20  Agustus  2014 terdapat  perjanjian  terkait  konflik tenurial  antara  masyarakat  dengan Perhutani. Perhutani melarang adanya  pemukiman  penduduk  di lahan  hutan  lindung.  Sementara  dari pihak  masyarakat  keberatan  dengan perjanjian  tersebut.  Pasalnya  mereka sudah bertopang hidup di lahan hutan lindung selama puluhan tahun bahkan  secara  turun  temurun.  Pihak masyarakat pun membela diri, kenapa  Perhutani  baru  melarang pemukiman  akhir-akhir  ini,  mengapa tidak  dari  dulu  ketika  masyarakat
hendak  membangun  rumah  di  lahan hutan  lindung  milik  Perhutani.  Ketika pemukiman  sudah  banyak  baru  ada tindakan  dari  Perhutani.  Masyarakat tidak  mampu  untuk  pindah  ataupun mengosongkan  lahan  hutan  lindung ini,  karena  mereka  tidak  tahu  harus tinggal dimana selain disini.
Ada  beberapa  upaya  alternatif dalam  meredam  konflik  diantaranya jumlah masyarakat RW 13 di Kampung  Sukawana  yang  tinggal  di lahan  hutan  lindung  milik  Perhutani tidak boleh bertambah. Ada beberapa informan  yakni  SR,  H,  L  dan  S  yang menyebutkan bahwa masyarakat yang  sudah  tinggal  di  lahan  hutan lindung diperbolehkan tetap tinggal di lahan tersebut. Masyarakat tidak bisa pindah  ke  tempat  lain  sesuai  aturan dari
Perhutani
dikarenakan keterbatasan ekonomi.. Alternatif kedua  yaitu  rumah  yang  dibangun oleh  masyarakat  di  lahan  hutan lindung  milik  Perhutani  harus  rumah sederhana.  Artinya  tidak  boleh  ada rumah  semi  permanen  atau  bahkan rumah permanen. Meskipun demikian ada  beberapa  rumah  semi  permanen di lahan hutan lindung milik Perhutani dan mereka tidak mau untuk membongkar rumahnya menjadi rumah sederhana.
Pihak  Perhutani  pun  sering mengontrol  ke  wilayah  ini,  apalagi ditambah  ada  pihak-pihak  tertentu yang  mengklaim  bahwa  wilayah  ini adalah  hak  milik  mereka  sebagai hasil  warisan  dari  orang  Belanda. Masyarakat disini pun ikut membantu dalam  membela  Perhutani  karena merasa  kita  semua  menumpang sehingga wajib membantu.
Berdasarkan
data hasil
penelitian dapat dilihat bahwa masyarakat  yang  tinggal  di  lahan hutan  lindung  milik  Perhutani  berasal dari  berbagai  daerah  namun  dengan pekerjaan yang
sama yakni pensiunan  perkebunan  teh  Bukit Unggul afdeling Sukawana.

## PENUTUP
Masyarakat  tinggal  di  lahan hutan lindung milik perhutani awalnya berasal  dari  pensiunan  karyawan perkebunan teh Bukit Unggul afdeling Sukawana.  Penyebab  utama  mereka tinggal  di  lahan  hutan  lindung  milik perhutani adalah karena faktor ekonomi.
Benang  merah  permasalahan konflik  adalah  akibat  alih  fungsi lahan.  Solusi  sementara  dilakukan dengan melarang bertambahnya penduduk  di  lahan  hutan  lindung
tersebut serta penduduk hanya boleh membangun  rumah  sederhana  atau rumah non permanen saja.

## REFERENSI BUKU
Johnson,  Doyle  Paul.  (1986). Teori Sosiologi,  Klasik  dan  Modern
Jilid II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Maftuh, Bunyamin. (2008). Pendidikan Resolusi Konflik .
Bandung  :  CV  Yasindo  Multi Aspek Ritzer George dan Douglas J Goodman. (2011). Teori Sosiologi  Modern-Edisi  Ke  6. Penyadur  :  Alimandan.  Jakarta: Kencana. Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada Wirawan (2010). Konflik dan
Manajemen  Konflik. Jakarta  : Salemba Humanika.