https://jamsi.jurnal-id.com

## Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala
Surahman 1 , Widyatmi Anandy 2 , Irzha Friskanov. S* 3
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: surahman@untad.ac.id 1 , widyatmianandy@gmail.com 2 , irzhafriskanov@untad.ac.id 3

## Abstrak
Sejak  diberlakunya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  UU Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  Desa  memiliki  kewenangan  sebagai  daerah  otonom.  Desa  diberikan kesempatan  yang  besar  untuk  mengurus  pemerintahan  sendiri,  termasuk  melaksanakan  Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang dananya  bersumber  dari  APBN  dan  sumber  lainya. Desa  yang  tidak  terbiasa  dengan  sistem  keuangan  Negara  dikhawatirkan  belum  siap  melakukan pengelolaan  keuangan  desa  dengan  baik.  Olehnya  itu  diperlukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada masyarakat  desa  dan  pemerintahan  desa.  Adapun  tujuan  dilakukan  penyuluhan  yakni  meningkatkan pemahaman  kepala  desa  dan  aparat  desa  terkait  pertanggungjawaban  hukum  pengelolaan  dana  desa. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang dihadiri masyarakat dan aparat desa. Hasilnya adalah peningkatan pengetahuan tentang tanggung jawab hukum bukan hanya pemerintah desa melainkan juga  untuk  masyarakat  desa.  Pemahaman  tentang  pengelolaan  dana  desa  sebaiknya  digunakan  untuk kemanfaatan bersama guna meningkatkan kesejahteraan desa.
Kata kunci: Dana Desa, Penyuluhan Hukum, Tanggung Jawab

## Abstract
Villages now have the authority of autonomous areas thanks to the passage of Law of the Republic of Indonesia  Number  6  of  2014  concerning  Villages  and  Government  Regulation  Number  43  of  2014  about Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The chance for villages to run their own governments and handle financial management is quite good. The Minister of Home Affairs Regulation Number  20  of  2018  concerning  Village  Financial  Management,  which  is  funded  by  the  APBN  and  other sources,  then  governs  village  financial  management.  Villages  that  are  unfamiliar  with  the  state  financial system  are  feared  to  be  ill-prepared  to  manage  village  finances.  As  a  result,  village  governments  and communities need  outreach  or  counseling.  The  outreach's  goal  is  to  improve  village  leaders'  and  officials' comprehension of their legal responsibility for overseeing local finances. The community and village leaders attended  lectures  and  debates  that  were  conducted  using  these  methods.  As  a  result,  both  the  village government and the village people are more aware of their legal obligations. It is in everyone's best interest to apply knowledge about village fund management to enhance community welfare.
Keywords : Legal Counseling, Responsibility, Village Fund

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  diberlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  disertai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk  melaksanakan  Pengelolaan  Keuangan.  Pengelolaan  keuangan  Desa  kemudian  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainya. Desa yang tidak terbiasa dengan sistem  keuangan  Negara  dikhawatirkan  belum  siap  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa dengan  baik  (Kristuti et  al.,  2023).  Olehnya  itu  diperlukan sosialisasi atau  penyuluhan kepada kepala  desa,  aparat  desa.  Kepala  desa  dan  aparat  desa  yang  tidak  memiliki  latar  belakang sumber  daya  manusia  yang  paham  dengan  pegelolaan  keuangan  menjadi  salah  satu  faktor
https://jamsi.jurnal-id.com
banyaknya  terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  uraian  latar belakang tersebut di atas, masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana cara meningkatkan pemahaman Kepala desa dan aparat desa dalam pertanggungjawaban hukum pengelolaan dana desa.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dengan tema  “Penyuluhan  Hukum  tentang  Tanggung  Jawab  Hukum Pengelolaan  Dana Desa” adalah untuk  mempercepat  target  capaian  renstra  pengabdian  kepada  masyarakat  Perguruan  Tinggi, mengaplikasikan  hasil  penelitian  unggulan  perguruan  tinggi  yang  sesuai  dengan  urgensi kebutuhan  masyarakat  sekaligus  memberikan  solusi  permasalahan  masyarakat  dalam  hal  ini kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman Kepala desa dan  aparat desa dalam  mengelola  dana desa.
Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa, perangkat desa  wajib menyusun laporan dan menyampaikan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  desa.  Kepala  desa akan bertanggung jawab penuh dalam seluruh kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan  pengelolaan  keuangan  untuk  menyiapkan  akuntansi  yang  baik,  bertanggung jawab,  dan  transparan  (Nafidah  &  Anisa,  2017).  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan APDBdes antara  lain  dengan  memberikan  bantuan  teknis  dalam  penyusunan  laporan pertanggungjawaban.  Inilah  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan  sebagai  salah  satu  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Tadulako.
Desa mempunyai otonomi sendiri di mana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan  oleh  negara  melainkan  berasal  dari  desa  itu  sendiri.  Penerapan  dan  pelaksanaan otonomi  desa  diharapkan  membawa  semangat  perubahan  dalam  mewujudkan  tujuan pembangunan  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Desa  sangat  perlu memiliki sistem yang mumpuni dalam melakukaan penataan desa sebagai upaya pemerintahan desa yang efektif dan efisien (Khoiriah & Meylina, 2018). Serta melaksanakan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan agar memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara tepat sasaran.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  dengan  menggunakan metode  ceramah,  dialog  dan  diskusi.  Dimana  metode  ceramah  ini  dilakukan  dengan penyampaian  materi  pokok  yang  bersifat  teoritis,  dengan  materi  yang  dibawakan  oleh  tim pengabdi sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi dengan masyarakat  desa  yang  terlibat  kegiatan  penyuluhan  ini  tentang  pengelolaan  dana  desa. Kemudian  peserta  dipandu  untuk  dapat  aktif  berpartisipasi  tentang  materi  yang  kurang dipahami. Diharapkan dengan menggunakan teknik demikian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat  desa  khususnya  pemerintahan  desa  terhadap  pertanggungjawaban  hukum pengelolaan  dana  desa.  Lokasi  pengabdian  akan  dilaksanakan  di  kantor  Desa  Jono  Oge Kabupaten  Donggala  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  dihadiri  16  orang  yang  terdiri  dari masayarakat  desa  dan  pemerintahan  desa.  Aspek  yang  dinilai  dari  kegiatan  pengabdian  ini mencakup  keterlibatan  dan  pemahaman  sasaran  terkait  materi  yang  dijabarkan.  Bentuk partisipasi  mitra  adalah  dengan  menerima,  memahami  dan  mengikuti  penyuluhan  hukum dengan  baik  agar  dapat  memahami  tentang  tanggungjawab  hukum  pengelolaan  dana  desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan pemahaman kepada kepala desa dan aparat desa.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  dengan  dihadiri  oleh  16  orang  masyarakat  desa dan stakeholder dari  perangkat  desa  di  Desa  Jono  Oge  Kabupaten  Donggala  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Masyarakat  diberikan  materi  dasar  berkaitan  dengan  aturan-aturan  atau  hukum berkaitan dengan pemerintahan desa serta tugas dan fungsinya. Pemateri yaitu Dr. Surahman, S.H.,  M.H.  memaparkan  dasar-dasar  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan desa. Kemudian, pemateri menjelaskan berkaitan dengan prinsip penggunaan dana desa.

## Gambar 1. Materi slide yang dipaparkan pemateri kegiatan penyuluhan hukum
Partisipan diberikan pemahaman secara teoritik terkait prinsip penggunaan dana desa. Surahman mengungkapkan dalam pengelolaan dana desa, dokumen atau berkas merupakan hal penting  dalam  pelaporan.  Mulai  perencanaan  dan  pembelanjaan  harus  dibuktikan  dan  dapat dipertanggung  jawaban.  Pemanfaatan  dana  desa  harus  digunakan  sesuai  dengan  peruntukkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia  terbentuk.  Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  Asli  dan  oleh  karenanya  dapat dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara  Republik  Indonesia menghormati kedudukan  daerah-daerah  istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara  yang  mengenai daerah-daerah  itu  akan  mengingati  hak-hak  asal  usul daerah  tersebut”.  Oleh  sebab  itu, keberadaannya  wajib  tetap  diakui  dan  diberikan  jaminan  keberlangsungan  hidupnya  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberagaman  karakteristik  dan  jenis  Desa,  atau  yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ( founding fathers ) ini  untuk  menjatuhkan  pilihannya  pada  bentuk  negara  kesatuan.  Meskipun  disadari  bahwa dalam  suatu  negara  kesatuan  perlu  terdapat  homogenitas,  tetapi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  tetap  memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Pemerintahan  Desa  saat  ini  sudah  memiliki  otonomi  tersendiri  dengan  munculnya produk  hukum  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  dan  aturan tersebut  berlaku  sampai  saat  ini  sebelumnya  aturan  mengenai  desa  di  atur  bersama  dengan sistem  pemerintahan  Daerah  (Soleh  &  Rochmansjah,  2010).  Desa  Jono  Oge  merupakan  salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Luas wilayah Desa Jono Oge yaitu 12,27 km 2 dan memiliki penduduk  berjumlah  846  orang (Lisnawati et al., 2017). Dengan luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  yang  banyak  diperlukan  adanya  kemampuan  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.
Desa  sebagai  daerah  otonom  memiliki  kewenangan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan sendiri berbasis pada kepentingan dan prakarsa masyarakat setempat. Termasuk di  dalamnya  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri  keuangan  desa.  Namun  kemandirian  desa dalam  mengelola  keuangannya  terutama  dana  desa,  tidak  sejalan  dengan  tingkat  pemahaman kepala  desa  maupun  perangkat  desa  atas  pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Tidak  sedikit diberitakan  bahwa  banyak  kepala  desa  dan  beberapa  unsur  aparat  desa  yang  melakukan penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya ketidak  tahuan  akan  pertanggungjawaban  hukum  dana  desa  yang  mereka  kelola.  Beberapa

## PRINSIP PENGGUNAAN D ANA D ESA
0 1 0 4 0 2 0 5 0 3 0 6 KEAD ILAN KEBUTUHAN PRIORITAS KEW ENANGAN
D ESA PARTISIPATIF SW AKELOLA D AN BERBASIS SUM BER D AYA D ESA
TIPOLOGI D ESA
https://jamsi.jurnal-id.com
indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, diantaranya (Santa, 2019):
a. Kepala Desa menarik uang dari Bank tidak sesuai kebutuhan atau SPP;
b. Dana Desa sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa tanpa memberikan kewenangan kepada Kaur Keuangan Desa;
c. Sekretaris Desa tidak diberikan kewenangan dan fungsi verifikasi tidak terlaksana;
d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak difungsikan/ fungsi dibatasi;
e. Belanja yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa sepengetahuan Kaur Keuangan Desa;
f. Kepala  Desa  terindikasi  melakukan  praktik  nepotisme dengan  memilih/  menetapkan  Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan dari unsur keluarga;
g. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak dioptimalkan;
h. Musyawarah pertanggungjawaban tidak dilaksanakan;
i. Dana Desa untuk pembangunan dan kegiatan  lain  tidak dialokasikan seluruhnya (hanya 50- 60%);
j. Kepala Desa terlambat membayar pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN;
k. SPJ tidak sesuai dan terlambat dibuat
Besarnya  dana  yang  harus  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  memiliki  risiko  yang  cukup tinggi dalam pengelolaannya. Khususnya bagi aparatur Pemerintah Desa. Fenomena Pemerintah Daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang  kembali  dalam  skala  Pemerintah Desa.  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  yang  dipresentasikan  oleh  BPD  harus memiliki  pemahaman  atas  Peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lainnya,  serta memiliki  kemampuan untuk  melaksanakan,  pencatatan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban Dana Desa (Pitono, 2012). Anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dengan  nominal  yang  besar  harus  menjadi  fokus  perhatian  berbagai  pihak  untuk  mengawasi dan  mengelolanya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Zakariya, 2021). Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan  pada  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin  anggaran.  Pada  akhirnya  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat  dipertanggung jawabkan pengelolaannya.
Surahman juga mengungkapkan bahwa rincian pemanfaatan dana desa sebaiknya sesuai dengan  dana  desa  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  desa  dan  sesuai  dengan musyawarah perangkat desa dan masyarakat desa. Kemudian kewenangan desa harus dipahami bahwa dalam memutuskan harus sesuai dengan kewenangannya. Yang menjadi masalah adalah ketika suatu hal dilaksanakan bukan sesuai kewenangnnya. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, dan tidak ada kesewenang-wenangan juga tidak adanya penyalahgunaan  kekuasaan,  maka  ada  beberapa  asas  yang  harus  diperlihatkan  dalam  setiap penegakan hukum yaitu asas tidak berpihak ( impartiality ), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus  ( fairness ),  asas  beracara  benar  ( procedural  due  process ),  asas  menerapkan  hukum secara  benar  yang  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  substantif  pencari  keadilan  dan kepentingan sosial, serta asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan (Lasmadi & Sudarti, 2019).
Gambar 2. Dr. Surahman, S.H., M.H. (Kanan) sedang memaparkan materi dan tujuan kegiatan pengabdian yang didampingi Kepala Desa Jono Oge (tengah) dan Ketua BPM (Kiri)
https://jamsi.jurnal-id.com
Fenomena  terkait  pengelolaan  dana  desa  adalah  (1)  hubungan  akuntabilitas  yang dibangun desa tidak menjunjung norma dan mudah dimanipulasi. Dan APBD desa yang disusun belum  sepenuhnya  mencerminkan  kebutuhan  desa;  (2)  Terkait  pengawasan,  terdapat  tiga potensi  permasalahan  yang  muncul,  yaitu:  efektivitas  pengawasan  daerah  dalam  pengawasan pengelolaan  keuangan  di  tingkat  desa  masih  rendah,  dan  buruknya  pengelolaan  saluran pengaduan masyarakat di pedesaan masih rendah. penilaian kurang jelas. wakil bupati; dan (3) dari  sisi  sumber  daya  manusia,  terdapat  potensi  permasalahan  pegawai  pembantu  yang berpotensi  melakukan  korupsi  dengan  memanfaatkan  kelemahan  aparatur  desa  (Zainal  et  al., 2021).
Dengan  banyaknya  dana  desa  yang  dikelola  setiap  tahunnya,  maka  dana  desa  harus diawasi dengan baik agar tetap sesuai peruntukannya. Setelah dilaksanakannya dana desa, kini desa menjadi  sangat  “seksi”.  Tanggung  jawab  pengelolaan  dana  desa  dapat  dipahami  sebagai wujud  kewajiban  kepala  desa  untuk  bertanggung  jawab  mengelola  dana  desa  yang  dititipkan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  pemberitaan  media  secara  berkala (Hasniati,  2017).  Dalam  melakukan  pengalokasian  dana  desa,  perangkat  desa  wajib  membuat laporan  kinerja  dan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kinerja  PDB  desa  kepada bupati/walikota  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  sesuai  dengan  ketentuan  desa.  Laporan- laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemerintah tingkat komune kepada bupati/walikota (Natariasari et al., 2023).
Gambar 3. Tim Pengabdi sedang memaparkan materi tentang pengelolaan dana desa pada kegiatan pengabdian yang dihadiri warga di Desa Jono Oge
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pasal  1  dan  4  mengatur bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  badan  yang  menjalankan  fungsi pemerintahan.  Lebih  lanjut,  Pasal  55  UU  tersebut  dengan  jelas  mengatur  fungsi  BPD  sebagai berikut: (a) mendiskusikan dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa; (b) menyambut  dan  menggalang  aspirasi  masyarakat  desa,  (c)  mengawasi  kegiatan  kepala  desa. Fungsi terakhir ini berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa. Maka  hadirnya  masyarakat  desa  juga  sangat  penting  sebagai  bentuk  partisipasi  guna  dapat mengetahui penggunaan dana desa.
Gambar 4. Peserta kegiatan pengabdian penyuluhan hukum di hadiri 15 orang warga di Desa Jono Oge
https://jamsi.jurnal-id.com
Mekanisme pembentukan dana desa dimulai dari musyawarah desa hingga musyawarah desa. Masyarakat desa telah dilibatkan dalam perencanaan dana desa, khususnya dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes). Untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa, berikut ini  akan  diuraikan  proses  penyusunan  RPJM-Des,  yang  mana  bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat terlihat mulai dari pembahasan di tingkat desa hingga pembahasan di tingkat desa. Keberadaan  BPD  merupakan  bukti  partisipasi  masyarakat  dalam  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  yang  fungsinya  melindungi  masyarakat,  menyusun  peraturan  desa,  dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Evaluasi dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah bahwa baik aparat desa dan  masyarakat  desa  masih  butuh  pengetahuan  baik  secara  teoritik  maupun  pendampingan dalam pengelolaan dana desa agar selaras apa yang terjadi dengan dalam penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa juga berhak mengatur keuangan dan kekayaan desa, menetapkan peraturan desa, memutuskan pengurus desa, dan memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan sumber pendapatan desa, membina kehidupan sosial masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa yang partisipatif, menjalin hubungan kerjasama  dengan  pihak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  mewakili pengadilan di dalam dan di luar desa (Sulistyaningsih & Handayani, 2023). Dana Dukungan Desa yang  dikucurkan  Negara  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menyejahterakan  masyarakat  dan harus  dipergunakan  sebaik-baiknya  untuk  mencapai  tujuan  Negara.  Kepala  desa  sebagai penyelenggara  pemerintahan  desa  harus  dapat  memanfaatkan  dana  tersebut  sebaik-baiknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Secara  umum  pengelolaan  dana  desa  dapat  dikatakan  menjunjung  prinsip  tanggung jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan secara bertanggung jawab,  walaupun  ada  beberapa  hal  yang  masih  perlu  ditingkatkan  seperti  kemampuan  dalam menggunakan aplikasi SisKeuDes. Penyuluhan hukum sebagai kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat  karena partisipan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa  untuk  masyarakat  maupun  perangkat  desa.  Pemerintah  desa  juga  disebut-sebut  telah menerapkan  pemerintahan  terbuka  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  mengakses  informasi mengenai  dana  desa  dan  jenis  kegiatan  yang  dilakukan.  Keberhasilan  suatu  program pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,  pemerintah  desa  harus  memperkuat  modal  sosial  masyarakat,  termasuk menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat dengan  melaksanakan  program  pembangunan  secara bertanggung jawab, adil dan inklusif, transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi acuh tak acuh.  Dengan  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaku  pembangunan,  maka dengan  sendirinya  masyarakat  akan  terpanggil  untuk  berpartisipasi  dan  berkontribusi  dalam mensukseskan program pembangunan. Masyarakat desa mengakui, Pemerintah Desa Jono Oge sampai  saat  ini  masih  melakukan  musyawarah  pada  tiap  kegiatan  dalam  pembangunan  desa. Setiap tanggung jawab maka akan ada resiko-resiko muncul baik secara sosial maupun hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  seluruh  partisipan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini.  Kepada masyarakat  dan  perangkat  desa  di  Desa  Jono  Oge  yang  telah  memberikan  ruang  dan  tempat pada  kegiatan  pengabdian  ini.  Terima  kasih  kepada  tim  pengabdi  baik  dosen  dan  mahasiswa yang terlibat pada kegiatan. Terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  Pada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Tadulako  yang  telah  memberikan  dukungan financial terhadap pengabdian ini.
https://jamsi.jurnal-id.com

## DAFTAR PUSTAKA
Hasniati, H. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 2 (1), 15 – 30. https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519
Khoiriah,  S.,  &  Meylina,  U.  (2018).  ANALISIS  SISTEM  PENGELOLAAN  DANA  DESA BERDASARKAN  REGULASI  KEUANGAN  DESA. Masalah-Masalah  Hukum , 46 (1),  20. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29
Kristuti, G. M., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2023). Determinan Pencegahan Fraud pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 23 (1),  61. https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.916
Lasmadi,  S.,  &  Sudarti,  E.  (2019).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Merugikan  Keuangan  Negara Kepada  Kepala  Desa  se-Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari  Guna  Pencegahan Korupsi  Pada  Pemerintahan  Desa. Jurnal  Karya  Abdi  Masyarakat , 3 (2),  112 – 128. https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8465
Lisnawati, L., Hadayani, H., & Kalaba, Y. (2017). ANALISIS PEMASARAN CENGKEH DI DESA JONO OGE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA. Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian , 24 (3),
172 – 180. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AGROLAND/article/view/9484/7523
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273 – 288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 Natariasari,  R.,  Savitri,  E.,  &  Nasir,  A.  (2023).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Melalui  Bimbingan Teknis  Penyusunan  Buku  Kas  dan  Laporan  Arus  Kas  di  Desa  Koto  Inuman  Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia , 3 (4), 1037 –
1042. https://doi.org/10.54082/jamsi.346
Pitono,  A.  (2012).  Asas  Dekonsentrasi  dan  Asas  Tugas  Pembantuan  dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan. JKP: Jurnal Kebijakan Publik , 2 (2), 15 – 26. http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v2i2.882
Santa, K. (2019). PKM Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. DAYA SAINS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3), 45 – 52. https://doi.org/10.36412/jds.v2i3.1132.g1074
Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan keuangan dan aset daerah: Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Cet. 1). Fokusmedia.
Sulistyaningsih, E., & Handayani, Y. S. (2023). Penyuluhan Hukun Tentang Peran dan Wewenang Kepala  Desa  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kelurahan  Nogotirto  Kabupaten  Sleman. ADARMA:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Janabadra , 10 (1),  78 – 83. https://mail.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/adarma/article/view/2940/1921
Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa  di  Desa  Pa’batangang,  Kec.  Mappakasunggu,  Kab.  Takalar. JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 30 – 50. https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i1.11688
Zakariya,  R.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa:  Mengenali Modus  Operandi:  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263 – 282. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan