## FUNGSI DAN IMPLEMENTASI
TARIF PROGRESIF DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta).

## YOHANES PEMANDI 1

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  sebagai  landasan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  saat  ini.  Kegiatan  otonomi daerah dibiayai oleh pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.
Salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Saat  ini,  kebijakan  penerapan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  diatur  melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal  yang  baru  dalam  penerapannya  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  mengenai penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Tarif  progresif  ini  akan  memberikan  beban  tambahan dalam  hal  biaya  kepemilikan  kendaraan  bermotor  pribadi  dan  Pemerintah  Daerah mendapatkan  pendapatan  yang  lebih  banyak  untuk  mengelola  dan  mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya.
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  campuran,  yaitu  metode  yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil dari pungutan pajak kendaraan  bermotor  akan  lebih  menambah  kemampuan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  ruas-ruas  jalan  raya  dan  moda transportasi  umum  di  daerahnya.  Namun,  fungsi  regulasi  yang  ingin  dicapai  melalui Pajak Kendaraan Bermotor, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kendalanya terletak pada  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi  pola  hidup  subjek  pajak  dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta.
Pembenahan  ke  depan  diarahkan  pada  revisi  kebijakan  yang  mengatur  tentang penerapan  besaran  tarif  progresif.  Pemerintah  juga  harus  mampu  membuat  kebijakan lain  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  dari  penerapan  tarif  progresif  pada  pajak kendaraan bermotor ini.
Kata  Kunci  : Fungsi  dan  Implementasi,  Tarif  Progresif,  Pajak  Kendaraan Bermotor, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu  Hukum Undip

## A. PENDAHULUAN 1.

## Latar Belakang
Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  posisinya  yang  strategis  sebagai  pusat pemerintahan dan pusat perekonomian menjadi daya tarik tersendiri bagi  para investor  yang  akan  melakukan  investasi  di  Indonesia.  Kemudahan  fasilitas, sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  serta  tingkat  efisiensi  operasional  yang lebih  tinggi,  mendukung  para  investor  untuk  menanamkan  investasinya  di Jakarta.  Namun,  posisi  yang  strategis  ini  juga  membawa  dampak  negatif berupa tingkat kepadatan penduduk dan kendaraan bermotor di DKI Jakarta.
Polda  Metro  Jaya  mencatat,  pada  tahun  2009,  jumlah  kendaraan  yang berdomisili  Kota  Jakarta  saja  sudah  mencapai  angka  6.688.913  buah (2.355.354  mobil  dan  4.333.559  motor)  dengan  angka  pertambahan kepemilikannya sebesar 1.163 kendaraan per hari sedangkan jumlah kendaraan bermotor  yang  berada  dalam  wilayah  hukum  Polda  Metro  Jaya  (Jakarta– Depok–Tangerang–Bekasi)  mencapai  10.494.689  buah  (2.976.591  mobil  dan 7.518.098  motor)  dengan  angka  pertumbuhan  sebesar  2.320  kendaraan  per hari. 1 Pada  tahun  2009  tercatat  panjang  ruas  jalan  mencapai  7.616.269  meter dan  memiliki  luas  47.769.343  meter  persegi. 2 Rata-rata  pertumbuhan  jumlah kendaraan bermotor antara tahun 2004-2009 mencapai 8,01% per tahun (untuk yang  berdomisili  Kota  Jakarta)  dan  10,44%  per  tahun  (untuk  yang  berada  di wilayah hukum Polda Metro Jaya). Rata-rata pertumbuhan panjang jalan dalam kurun  waktu  2004-2009  hanya  0,01%  per  tahun.  Dapat  dibayangkan bagaimana  kondisi  jalan  di  Jakarta  pada  tahun  2010  ini  ketika  seluruh  unit kendaraan  yang beroperasi di Jakarta melakukan aktivitasnya secara bersama- sama.
1 Data diambil dari Laporan Ditlantas Polda Metro Jaya Tahun 2009.
2 Data diambil dari Laporan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tabel 1.1. Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta.
Tahun Jumlah Pertambahan (per hari) (% per tahun) Mobil Motor Mobil Motor Jumlah 2004 2.016.237 2.534.480 - - - - 2005 2.110.249 2.887.172 258 966 1.224 9,8 2006 2.161.653 3.242.090 141 972 1.113 8,1 2007 2.218.380 3.579.622 155 925 1.080 7,3 2008 2.295.644 3.968.749 212 1.066 1.278 8,0 2009 2.355.354 4.333.559 164 999 1.163 6,8 Rata-rata Pertambahan Jumlah 186 986 1.172 8,01 kend./hari kend./hari kend./hari
Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Jakarta – Depok – Tangerang – Bekasi).
Tahun Jumlah Pertambahan (per hari) (% per tahun) Mobil Motor Mobil Motor Jumlah 2004 2.450.219 3.940.700 - - - - 2005 2.582.884 4.647.435 363 1.936 2.300 13,1 2006 2.657.430 5.310.068 204 1.815 2.020 10,2 2007 2.753.792 5.974.173 264 1.819 2.083 9,5 2008 2.882.202 6.765.723 352 2.169 2.520 10,5 2009 2.976.591 7.518.098 259 2.061 2.320 8,8 Rata-rata Pertambahan Jumlah 288 1.960 2.249 10,44
kend./hari kend./hari kend./hari
Diperkirakan  apabila  tingkat  pertambahan  jumlah  kendaraan  bermotor masih  sama  terjadi  pada  semester  II  tahun  2011,  luas  jalan  yang  tersedia  di Jakarta sudah tidak mampu menampung semua jumlah kendaraan yang berplat B  apabila  digunakan  dalam  kurun  waktu  yang  sama  di  dalam  Kota  Jakarta. Polda  Metro  Jaya  pun  memprediksi,  bilamana  fenomena  ini  tidak  dicegah, pada tahun 2014 Jakarta akan mengalami macet total. Kenyataan ini didukung dengan  tidak  baiknya  penerapan  kebijakan  mengenai  pengadaan  alat transportasi  umum  di  Jakarta.  Pada  akhirnya,  kemacetan  dan  kepulan  asap penuh  timbal  dari  gas  buang  kendaraan  bermotor  yang  beroperasi  yang  akan memenuhi udara bebas di Jakarta, terutama pada saat jam sibuk (peak time) .
Kondisi  udara  di  Indonesia,  terutama  di  DKI  Jakarta,  memang  sudah dalam  tahap  yang  mengkhawatirkan  dan  diperlukan  adanya  tindakan  yang harus segera dilakukan guna mengatasi segala permasalahan  yang terjadi. Hal tersebut  dikarenakan  adanya  penggunaan  kendaraan  bermotor  dalam  jumlah yang  melebihi  batas  maksimalnya.  Asap  kendaraan  bermotor  menjadi  urutan pertama  dan  tercatat  angka  75%  sebagai  penyumbang  polusi  udara  di Indonesia. 3 Menurut  Budi  Haryanto,  seorang  peneliti  di  Pusat  Penelitian Kesehatan  Universitas  Indonesia,  mengatakan  bahwa  Indonesia  menjadi  satu- satunya  negara  di  Asia  Tenggara  yang  belum  bebas  timbal  dan  Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal tingkat polusi udaranya.
Pada tahun 2004, Uni Eropa menetapkan standar baku mutu tingkat polusi partikel  debu  di  udara  yang  sehat  adalah  tidak  boleh  melebihi  angka  50 mikrogram  per  meter  kubik.  Pada  tahun  2004,  Bank  Dunia  mencatat  angka polusi partikel debu di udara Jakarta sebesar 104 mikrogram per meter kubik. Deputi  Bidang  Tata  Ruang  dan  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta, Ahmad Haryadi mengatakan bahwa Jakarta saat ini menjadi kota besar dengan  tingkat  polusi  udara  terburuk  ketiga  di  dunia  setelah  Meksiko  dan Thailand. 4 Kadar  emisi  kendaraan  dan  jumlah  kendaraan  yang  beredar merupakan  pemicu  meningkatnya  kadar  timbal  (Pb)  di  udara.  Timbal-timbal yang  berterbangan  di  udara  bebas  ini  sangat  membahayakan  kesehatan masyarakat  yang  berada  di  lingkungan  tersebut.  Polutan  tersebut  dapat merusak  kesehatan  melalui  udara  yang  dihirup,  makanan  dan  minuman  yang masuk  ke  dalam  tubuh,  dan  melalui  kulit  manusia  yang  bersentuhan  dengan udara yang telah menyatu dengan polutan tersebut.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  membuat  kebijakan- kebijakan di bidang kendaraan bermotor, walaupun tidak efektif
3 Data diambil dari laporan Walhi tahun 2009 dalam sub bidang laporan kondisi pencemaran udara di Indonesia.
4 www.mediaindonesia.com/read/2009/10/12/99762/89/14/Polusi-Udara-Jakarta-Terburuk- Ketiga-di-Dunia
mengatasi  masalah  kemacetan.  Pada  era  kepemimpinan  Sutiyoso  di  tahun 2004, Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menerapkan kebijakan three in one di beberapa ruas jalan guna mengatasi kemacetan lalu-lintas di ruas-ruas tersebut selama 6 (enam) jam dibagi ke dalam 2 (dua) sesi. Kebijakan ini berlaku setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07.00-10.00 WIB dan pada pukul 16.00-19.00 WIB. 5 Hal tersebut merupakan salah satu poin dari beberapa poin yang  tercantum  dalam  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  4104/2003  tanggal  23  Desember  2003  tentang  Penetapan Kawasan  Pengendalian  Lalu-Lintas.  Menurut  Kepala  Bidang  Teknologi Prasarana  Transportasi  Prasetyo  Atmojo,  pembatasan  lalu-lintas  melalui three in one perlu dilakukan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan pengadaan busway (bus trans Jakarta). 6 Dengan adanya pembatasan ini, menurut Prasetyo Atmojo,  masyarakat  diharapkan  beralih  dari  kendaraan  pribadi  kepada kendaraan  massal  umum  guna  menekan  angka  timbal  yang  dilepas  ke  udara bebas dari hasil gas buang kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan pantauan penulis  sampai  dengan  tahun  2010,  kebijakan three  in  one ini  tidak menyelesaikan masalah pengurangan volume penggunaan kendaraan pribadi.
Pemerintah  Pusat  pun  berkomitmen  untuk  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemacetan. Saat ini pajak digunakan sebagai  salah  satu  instrumen  oleh  Pemerintah  untuk  mengatasi  masalah kemacetan tersebut. Hukum sesuai sifatnya dapat digunakan sebagai suatu alat kontrol sosial dan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat yang telah terbentuk  sebelumnya. 7 Pemerintah  kemudian  menerapkan  sistem  pajak progresif  pada  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  sektor  kendaraan  bermotor pribadi. Oleh karena itu,
5 www.surgaku.com/news/ketahui-kawasan-3-in-one-ibu-kota-jakarta.html Saat ini, di beberapa ruas jalan tertentu, three in one sore dimulai pukul 16.30 WIB.
6 www.tempointeraktif.com/hg/jakarta//2004/01/07/brk,20040107-44,id.html
7 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005, halaman 133.
Pemerintah  mengharapkan  dengan  adanya  kebijakan  tarif  pajak  progresif kendaraan bermotor pribadi  ini, perilaku konsumerisme masyarakat  Indonesia di  bidang  otomotif  dapat  ditekan  sehingga  tujuan  untuk  membatasi  jumlah kendaraan  bermotor  yang  beredar  di  Indonesia  (khususnya  di  tempat  yang padat) dapat tercapai dengan baik.
Pemerintah  dihadapkan  pada  permasalahan  yang  timbul  dari  sektor perhubungan  darat,  terutama  yang  berhubungan  dengan  kendaraan  bermotor pribadi.  Pajak  progresif  merupakan  salah  satu  upaya  yang  diambil  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Wacana  penerapan  pajak  progresif  pada  pajak kendaraan bermotor pun mulai direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Pengaturan tarif pajak progresif tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 8 Dengan adanya UU ini diharapkan agar Pemerintah Daerah segera merealisasikan kebijakan nasional ini ke dalam kebijakan daerah hingga ke dalam peraturan teknisnya.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  dalam konsiderannya  juga  memberikan  kewenangan  tiap-tiap  daerah  melakukan kebebasan  dalam  penetapan  tarif  pajak  dengan  memperhatikan  potensi daerahnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini membutuhkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat daerahnya masing-masing.
Kebijakan  publik  di  bidang  pajak  yang  tertuang  melalui  peraturan- peraturan sedapat mungkin diimplementasikan secara maksimal untuk
8 Bilamana  diinterpretasikan  secara  bebas,  Pasal  6  ayat  1  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  28 menyatakan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, kendaraan bermotor yang dimaksud dapat dikenakan pajak progresif antara 2% (dua persen) hingga 10% (sepuluh persen) lebih tinggi daripada besaran pajak yang sebenarnya (pada kepemilikan kendaraan yang pertama akan dikenakan antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak).
mengadakan sarana dan prasarana umum yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai wajib pajaknya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya keresahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya di masa krisis ini dan untuk menghindari adanya distorsi terhadap perekonomian, khususnya menimbulkan kelesuan daya beli masyarakat Jakarta.
“Pungutan  pajak  mengurangi  penghasilan/kekayaan  individu  tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat,  melalui  pengeluaran  rutin  dan pembangunan  yang  akhirnya  kembali  lagi  kepada  seluruh  masyarakat yang  bermanfaat  bagi  rakyat  (tidak  hanya  yang  membayar  pajak,  tetapi juga kepada masyarakat yang tidak membayar pajak)” 9
Terdapat hal-hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  ini  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Pajak  Kendaraan Bermotor. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan Pasal 5 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dinyatakan  dengan  penetapan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  setelah  mendapat  pertimbangan  dari Menteri Keuangan sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009,  penentuan  tarif  pajak  kendaraan  bermotornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. tarif  pajak  progresif  untuk  pertama  kalinya  digunakan  dalam  menghitung besaran  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  khusus  bagi  kepemilikan kendaraan bermotor pribadi;
3. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak boleh berlaku surut; dan
4. kesemua hal tersebut bertujuan untuk menciptakan asas keadilan di sektor perpajakan  kendaraan  bermotor  dan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat,  dan  potensi  daerahnya  masing- masing.
9 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak , Bandung: P.T. Eresco, 1992.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  menarik  untuk  dikaji  kemudian mengenai  fungsi  pajak  dan  implementasi  dari  ketetapan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya  mengatur  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  di  dalamnya  menggunakan tarif  progresif  untuk  pertama  kalinya  bagi  pajak  kendaraan  bermotor  pribadi. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  diberi  judul:  “FUNGSI  DAN IMPLEMENTASI
TARIF PROGRESIF DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”
(Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta).

## 2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, akan diangkat tiga permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana penetapan fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam Peraturan Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta?
3. Bagaimana  pengaruh  yang  akan  terjadi  terhadap  jumlah  kepemilikan kendaraan  bermotor  pribadi  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor?

## 3. Tujuan Penelitian
1. untuk  mengetahui  penetapan  fungsi budgeter dan  fungsi  regulasi  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah di Provinsi DKI  Jakarta  dalam  memperbaiki  cara  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor; dan
3. untuk  menganalisis  pengaruh  yang  akan  terjadi  dari  adanya  penetapan Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap  jumlah  kepemilikan  kendaraan bermotor di Jakarta.

## 4. Manfaat Penelitian
Dengan adanya kegiatan penelitian beserta hasil kajiannya, peneliti berharap tulisan-tulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat  bagi  ilmu  pengetahuan,  kegiatan  penelitian  ini  akan  bermanfaat untuk  mengembangkan  ilmu  di  bidang  kajian  Ilmu  Hukum  Ekonomi  dan Teknologi  terutama  yang  berkaitan  dengan  Pajak  Kendaraan  Bermotor, kebijakan  makro  pengadaan  sarana  transportasi  massal  umum,  dan kebijakan mikro  yang bertujuan membatasi  atau  mengurangi  kepemilikan atau  penggunaan  kendaraan  bermotor  oleh  masyarakat  Jakarta  pada khususnya  dan  oleh  masyarakat  kota-kota  besar  di  Indonesia  pada umumnya; dan
2. Manfaat  praktis,  kegiatan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat dalam pengkajian Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  kebijakan-kebijakan  daerah Provinsi DKI Jakarta lainnya  yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor  yang  terbaru  agar  kebijakan-kebijakan  tersebut  dapat mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat, dapat mengantisipasi  akan  terjadinya tax evasion ,  dan  tujuan  untuk  membatasi atau  mengurangi  jumlah kepemilikan  kendaraan  bermotor  dapat  tercapai dengan baik.

## 5. Tinjauan Pustaka
10 Teori Welfare State dan Teori Utility
UUD 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

## Pajak Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010

## IMPLEMENTASI
POTENSI DAMPAK DI JAKARTA Asas Pemungutan Pajak Teori Daya Pikul Teori Kontribusi Teori Pajak dan Pembangunan
Teori Legislative Drafting
Teori Good Regulatory System 21

## Teori Hukum Progresif
Teori Transaction Cost

## Teori Pajak Progresif
10 Menurut Ogus A. (Ogus A.,2001), “There are two dimensions to a “good” regulatory system.
The first relates to the instruments or legal forms selected to achieve the desired outcomes, which will be  defined  by  the  objectives.  The  second  relates  to  the  procedures  or  processes  by  which  the instruments are formulated and applied” .

## 6. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian campuran untuk meneliti fungsi dan implementasi tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor secara empiris  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Penelitian  ini  difokuskan kepada hal-hal mengenai:
1. fungsi tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor;
2. implementasi tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor dengan objek kendaraan yang dimaksudkan adalah mobil pribadi; dan
3. dampak potensi pergerakan jumlah mobil pribadi terhadap penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor.
Metode  pendekatan  campuran  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif (kualitatif) dan metode pendekatan yuridis empiris (kuantitatif).  Yang  dimaksudkan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada.  Pendekatan  empiris  yang  dilakukan akan  lebih  menekankan  kepada  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  empiris  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lapangan. 11 Dengan menggunakan metode empiris ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai law in the book saja, melainkan juga hukum sebagai law in action . 12 Oleh karena itu, dua metode pendekatan ini dipilih untuk dapat membantu mengkaji penetapan dan pengimplementasian  tarif  progresif  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang kemudian menimbulkan dampak terhadap kondisi yang akan terjadi di Jakarta.
Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  beserta kawasan  Kepolisian  Daerah  Metro  Jakarta  Raya  sebagai  wilayah  hukumnya. Bahan kajian dalam penelitian ini bersumber pada:
11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman 40.
12 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial , Bandung: Alumni, 1986, halaman 6.
a. sumber  data  primer,  adalah  data  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
b. sumber  data  sekunder,  adalah  sumber  data  yang  memberikan  penjelasan tentang  sumber  data  primer,  yaitu  berupa  dokumen,  karangan-karangan ilmiah yang saling terkait dengan tema penelitian ini (Pajak Daerah, Pajak Kendaraan  Bermotor,  dan  Pemerintahan  Daerah),  dan  peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terbaru  di  Provinsi  DKI Jakarta, serta hasil kajian empiris mengenai gambaran yang akan terjadi di masyarakat setelah Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang terbaru ini diimplementasikan; dan
c. sumber  data  tersier  yang  memberikan  penjelasan  lebih  mendalam mengenai  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data  tersier  yang digunakan  adalah  ensiklopedia  Indonesia,  Kamus  Besar  Bahasa  Inggris versi  Cambridge, Black’s  Law  Dictionary ,  dan  Kamus  Bahasa  Inggris- Indonesia.

## B.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Fungsi Budgeter dan  Regulasi  Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
a. Fungsi Budgeter
Pajak  kendaraan  bermotor  termasuk  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Namun,  ada  sebagian  alokasi  khusus  yang  diwajibkan  oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Menurut  Undang-Undang  ini, minimal  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dana  yang  terkumpul  dari  hasil pungutan pajak kendaraan bermotor harus
digunakan  untuk  pembangunan  dan/atau  pemeliharaan  jalan  serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8 Tahun  2010  sebagai  salah  satu  aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada sektor pajak kendaraan bermotor, mempunyai suatu  kebijakan  yang  berbeda  dalam  hal  alokasi  dananya.  Menurut  Perda DKI Jakarta tentang Pajak Kendaraan Bermotor ini, dana yang terkumpul dari hasil pungutan pajak kendaraan bermotor, minimal sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Dana  yang  terkumpul  dan  dialokasikan  khusus  untuk  sektor transportasi,  digunakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk membiayai kebijakan tentang Strategi Pola Transportasi Makro.

## TARIF PROGRESIF PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR KAS DAERAH ⇨ APBD Pola Transportasi Makro Pengembangan Angkutan Umum Massal Pembatasan Lalu-Lintas Peningkatan Kapasitas Jaringan Subway + Kereta Api Monorail Busway
Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bermotor
Pribadi

## Electronic Road Pricing
(ERP) Pembatasan Lahan Parkir
Penyediaan Fasilitas Park and Ride
Pelebaran Jalan
Pengembangan Jalan

## b. Fungsi Regulasi
Sebagai  fungsi  regulasi,  pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 bertujuan untuk:
1. mengurangi  atau  membatasi  kepemilikan  kendaraan  bermotor  oleh orang pribadi;
2. mendukung  kegiatan-kegiatan  suatu  badan  usaha  dengan  cara membedakan  antara  kepemilikan  kendaraan  bermotor  oleh  orang pribadi  dengan  kepemilikan  kendaraan  bermotor  oleh  badan  pribadi (swasta) sehingga kendaraan bermotor atas nama badan tidak terkena tarif progresif;
3. membentuk  suatu data  base kepemilikan  kendaraan  bermotor  yang baru, valid , dan real ; dan
4. memperbaiki sistem pola transportasi makro yang cocok untuk warga Jakarta.
Regulasi  dalam  pajak  kendaraan  bermotor  ini  dilakukan  dengan  cara menggunakan  klasifikasi  tarif  progresif  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010.

## 2. Upaya  Perbaikan  Cara  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  DKI Jakarta
Pemaksimalan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  segi  Pajak  Daerah  selalu berhubungan  dengan  cara  pemungutan  pajaknya.  Pendapatan  maksimal  akan diraih jika pajak dipungut dengan cara-cara yang efisien sehingga beban biaya pemungutan  pajak  jauh  lebih  rendah  daripada  pendapatan  pajak  yang dihasilkan.  Selain  faktor  efisiensi  pemungutan,  faktor  ketepatan  administrasi dan  faktor  pelayanan  pemungutan  pajak  kepada  masyarakat  akan  menjadikan masyarakat wajib pajaknya memiliki budaya taat pajak.
Penerapan  tarif  progresif  dalam  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sangat membutuhkan  adanya  ketepatan  administrasi  dari fiskus dalam  pengelolaan data  dan  fakta  wajib  pajaknya.  Masih  ada  beberapa  data  pemilik  kendaraan bermotor yang belum berubah walaupun hak kepemilikannya sudah berubah. 13
Setelah  tarif  progresif  ini  secara  resmi  diterapkan  di  DKI  Jakarta,  banyak pemilik  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  mengajukan  permohonan  balik nama. Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  menjadikan  momentum  ini  sebagai  titik  awal  dari  pembenahan administrasi data pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta.
Setelah  melakukan  proses-proses  perbaikan  data  mengenai  kepemilikan kendaraan  bermotor  yang  berada  di  wilayah  Polda  Metro  Jaya,  langkah peningkatan yang akan dilaksanakan berikutnya adalah peningkatan pelayanan kepada  wajib  pajak  yang  akan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor terutangnya. Pada awalnya, para wajib pajak hanya dapat membayarkan pajak kendaraan  bermotor  terutangnya  di  Kantor  Samsat  tempat  dimana  kendaraan bermotor tersebut dicatatkan. Seiring dengan padatnya arus lalu-lintas di jalan raya  DKI  Jakarta  dan  sangat  berartinya  waktu  yang  dimiliki  oleh  para  wajib pajaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, maka para wajib pajak kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  menginginkan  adanya  suatu  proses pembayaran  pajak  yang  cepat,  tepat,  nyaman,  dan  dekat  dengan  kantor  atau rumahnya.  Selanjutnya,  atas  masukkan  dari  warganya  tersebut,  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda  Metro  Jaya  melakukan  peningkatan  pelayanan  pemungutan  pajak  di wilayah Jakarta.
Sistem  komputerisasi  mulai  dikembangkan  untuk  menunjang  sistem administrasi dan sistem transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor
13 Hal  ini  sering  terjadi  dalam  banyak  proses  jual  beli  mobil  bekas  di  Indonesia.  Seringkali  bukti kepemilikan  yang  sah  (BPKB  dan  STNK)  tidak  dirubah  walaupun  sebenarnya  hak  kepemilikan kendaraan bermotornya sudah berubah seiring telah terjadinya transaksi jual-beli kendaraan bermotor yang dimaksud.
di  DKI  Jakarta.  Pengembangan  pada  sistem  komputerisasi  tersebut  mampu mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat.  Kisaran  waktu  yang  dibutuhkan (tergantung pada jumlah orang yang mengurus pembayaran pajak tiap harinya) adalah  antara  45  (empat  puluh  lima)  menit  sampai  dengan  2  (dua)  jam  per orang.
Ditlantas  berinisiatif  untuk  melakukan  terobosan  dalam  pengentasan masalah penumpukan para wajib pajak  di  Kantor Samsat dengan menerapkan kebijakan  praktis  untuk  mengadakan  “Gerai  SIM  dan  STNK”.  Gerai  ini merupakan suatu bus milik Polda Metro Jaya yang digunakan untuk melakukan pelayanan  pengurusan  perpanjangan  SIM  dan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor. Bus ini akan berada di suatu tempat strategis di setiap wilayah DKI Jakarta dengan jam operasional antara pukul 08.00 - 13.30. Dengan keberadaan gerai-gerai  ini,  para  wajib  pajak  lebih  memilih  menggunakan  jasa  gerai  ini untuk  dapat  membayarkan  pajak  kendaraan  bermotor  terutangnya  daripada harus datang ke Kantor Samsat, kecuali jika wajib pajak ingin memperpanjang STNK yang habis masa berlakunya per 5 (lima) tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk  melakukan  proses  pembayaran  hanya  sekitar  15  menit  (tergantung jumlah  antrian).  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  yang menginginkan waktu yang singkat dalam setiap proses pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Pengaruh  Jumlah  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  Atas  Nama  Orang Pribadi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8

## Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Penelitian  dilakukan  secara random terhadap  warga  Jakarta  yang  berada dalam  masa  produktif  (bekerja  atau  pensiun  namun  masih  mempunyai penghasilan  tetap)  dan  memiliki  minimal  satu  buah  mobil  domisili  Jakarta (ditandai dengan plat nomor kode B). Penelitian menggunakan kuesioner yang disebar secara acak untuk menghasilkan
data  nominal.  Kuesioner  disebar  di  5  (lima)  wilayah  Kota  Administrasi Provinsi  DKI  Jakarta,  masing-masing  30  (tiga  puluh)  berkas  kuesioner  di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Analisis data dalam penelitian ini akan menghasilkan suatu gambaran  tentang dampak  yang  terjadi  sebelum  penerapan  tarif  pajak  progresif  pada  pajak kendaraan bermotor dan dampak yang akan terjadi di masyarakat Jakarta pasca penerapan  tarif  pajak  progresif  pada  pajak  kendaraan  bermotor.  Walaupun penyebaran  kuesioner  dilakukan  di  lima  wilayah  Kota  Administrasi  Provinsi DKI  Jakarta,  namun  ternyata  terdapat  sampel  yang  berada  di  luar  wilayah Provinsi  DKI Jakarta tetapi  masih di  wilayah hukum  Polda Metro Jaya,  yaitu Tangerang,  dan  Bekasi.  Responden  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  masih dikatakan valid oleh  peneliti  karena  mobilnya  masih  berkode  Jakarta  dan mereka  masih  ber-KTP  Provinsi  DKI  Jakarta.  Tabel  berikut  menampilkan sebaran sampel berdasarkan wilayah domisilinya.
DOMISILI JUMLAH PERSEN Jakarta Utara 20 13,3% Jakarta Barat 51 34,0% Jakarta Pusat 16 10,7% Jakarta Timur 25 16,7% Jakarta Selatan 19 12,7% Tangerang 11 7,3% Bekasi 6 4,0% Tidak Menjawab 2 1,3% Total 150 100,0% Jumlah Potensi Pergerakan Kepemilikan Akan Akan Akan Mobil Pribadi Bertambah Tetap Berkurang TOTAL Saat Ini Jumlah (%) 1 buah 25 31 0 56 (Non-Progresif) (38,6) > 1 buah 10 67 12 89 (Progresif) (61,4) Total 35 98 12 145 (100,0)
Nilai Signifikan Pearson Chi-Square (χ 2 ) 25,462 < 0,05
Tabel  kedua  menggambarkan  kondisi  jumlah  kepemilikan  mobil  pribadi saat  ini  terhadap  potensi  pergerakan  jumlah  kepemilikan  mobil  pribadi  pasca penerapan  tarif  progresif.  Modus  dalam  tabel  ini  terletak  pada  kelompok progresif  yang  akan  tetap  mempertahankan  jumlah  mobilnya  di  masa  yang akan  datang,  yaitu  sebesar  46,2%  (empat  puluh  enam  koma  dua  persen)  dari total  sampel.  Tabel  ini  juga  menggambarkan  dari  sisi  total  bahwa  sebesar 24,1% (dua puluh empat koma satu persen) berpotensi akan menambah jumlah mobil  pribadinya,  67,6%  (enam  puluh  tujuh  koma  enam  persen)  berpotensi akan  tetap  mempertahankan  jumlah  mobil  yang  dimilikinya,  dan  hanya  8,3% (delapan  koma  tiga  persen)  yang  berpotensi  akan  mengurangi  jumlah kepemilikan  mobil  pribadinya.  Dari  35  (tiga  puluh  lima)  sampel  yang berpotensi  menambah  jumlah  mobil  pribadinya,  terdapat  25  (dua  puluh  lima) sampel  berasal  dari  kelompok  non-progresif  dan  10  (sepuluh)  sisanya  berasal dari  kelompok  progresif  yang  berencana  akan  menambah  jumlah  mobil pribadinya.
Jumlah Kepemilikan Mobil Dalam Satu Nama/Domisili Penghasilan 1 buah > 1 buah TOTAL (per bulan) Jumlah (%) < Rp. 2.000.000,00 0 0 0 (0,0) Rp. 2.000.000,00 - 35 14 49 Rp. 5.000.000,00 (36,3) Rp. 5.000.001,00 - 19 30 49 Rp. 10.000.000,00 (36,3) > Rp. 10.000.000,00 2 35 37 (27,4) Total 56 79 135 (100,0) Nilai Signifikan Pearson Chi-Square (χ 2 ) 38,089 < 0,05
Intensitas Potensi Pergerakan Akan Akan Akan Penggunaan Jasa Bertambah Tetap Berkurang TOTAL Angkutan Umum Jumlah (%) Tidak Pernah 15 55 7 77 Menggunakan (53,1) Kadang-Kadang 16 36 3 55 (37,9) Sering 3 3 2 8 Menggunakan (5,5) Selalu 1 4 0 5 Menggunakan (3,4) Total 35 98 12 145 (100,0) Potensi Pergerakan Tingkat Akan Akan Akan Kepercayaan Bertambah Tetap Berkurang TOTAL Jumlah (%) Tidak Percaya 32 89 3 124 (85,5) Percaya 3 9 9 21 (14,5) Total 35 98 12 145 (100,0) Nilai Signifikan Pearson Chi-Square (χ 2 ) 38,694 < 0,05
Potensi  pergerakan jumlah kepemilikan mobil  pribadi di  masa  yang akan datang, sangat terpengaruh oleh keadaan status sosial-ekonomi Warga Jakarta, kondisi  kualitas  dan  kuantitas  dari  sarana/prasarana  moda  transportasi  umum yang  tersedia,  dan  budaya  hukum  dari  para  penegak  hukum  lalu-lintas  dan warga di Jakarta yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pencapaian tujuan dari penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor. Dari segi penerapan tarif progresif saat  ini, faktor penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2010  tidak  akan  membuat Warga  Jakarta  mengurangi  atau  membatasi  jumlah  kepemilikan  mobil pribadinya.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a. Penerapan  tarif  progresif  pada  pajak  kendaraan  bermotor  mempunyai fungsi budgeter dan  fungsi  regulasi  dari  dan  terhadap  subjek-objek  yang diatur  melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun 2010. Fungsi regulasi dari penerapan tarif progresif ini tidak dapat dicapai secara maksimal.
b. Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  bekerja  sama  dengan Direktorat  Lalu-Lintas  Polda  Metro  Jaya,  meningkatkan  kualitas pelayanannya  sehingga  semua  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  merasa aman  dan  nyaman  dalam  membayar  pajak  tertanggungnya.  Harapannya, dengan  adanya  peningkatan  kualitas  ini,  pendapatan  asli  daerah  akan semakin  meningkat  dari  sektor  pajak  kendaraan  bermotor.  Melalui momentum  penerapan  tarif  progresif  pada  pajak  kendaraan  bermotor pribadi  ini,  Polda  Metro  Jaya  akan  mulai  untuk  melakukan  pemutakhiran sistem database kepemilikan  kendaraan  bermotor  pribadi  di  Jakarta.
Upaya  pemutakhiran  sistem  tersebut  akan  menciptakan  asas  keadilan  dan asas  kepastian  hukum  dalam  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  bagi Warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor pribadi.
c. Penerapan  tarif  progresif  pada  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  mampu untuk  mengurangi  atau  membatasi  potensi  pertambahan  jumlah  mobil pribadi  di  Jakarta.  Faktor  status  sosial-ekonomi  dari  Warga  Jakarta, wawasan  terhadap  penerapan  tarif  progresif  pada  pajak  kendaraan bermotor pribadi, dan faktor kondisi jasa angkutan umum yang tidak aman dan  nyaman  untuk  digunakan,  lebih  kuat  mempengaruhi  perilaku  Warga Jakarta  untuk  cenderung  mempertahankan  dan  menambah  jumlah  mobil pribadi  yang  dimilikinya  daripada  mengurangi  jumlah  mobil  pribadinya. Oleh karena itu, penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI
Jakarta  dan  tidak  akan  mampu  untuk  mengurangi  dan/atau  membatasi jumlah  kepemilikan  dan  penggunaan  kendaraan  bermotor  pribadi  oleh Warga Jakarta.

## 2. Saran
Melalui  tulisan  ilmiah  ini  dan  berdasarkan  data  yang  telah  berhasil maupun  yang  belum  berhasil  didapatkan,  peneliti  ingin  melakukan  sumbang saran berupa hal-hal sebagai berikut:
a. Jika  Pemerintah  ingin  fokus  terhadap  pencapaian  tujuan  dari  fungsi regulasinya,  Pemerintah  harus  meningkatkan  persentase  tarif  progresif pada  pajak  kendaraan  bermotor  pribadi  hingga  besaran  yang  mampu memaksakan Warga Jakarta untuk mengurangi dan/atau membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadinya.
b. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penyediaan moda transportasi massal umum oleh negara, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus bisa menciptakan  dan  menegakkan  suatu  kebijakan  yang  dapat  menuntut  para pengusaha jasa angkutan umum untuk meningkatkan kualitas dari armada dan  pelayanan  jasanya.  Melalui  kebijakan  tersebut,  Pemerintah  harus memaksakan  keadaan  agar  para  pengusaha  jasa  angkutan  umum menyediakan  armada  yang  ramah  lingkungan  dan  terawat,  jaminan keamanan penumpang dari potensi tindak kriminal di dalam angkutan, dan pengendara yang santun dan berbudaya hukum dalam berkendara.