2716-2753 (media online) Journal of Applied Management and Accounting Science ( J A M A S ) Vol. 01  No. 2 Juli 2020: 158 - 175
PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKANTERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara)
I Ketut Yudana Adi 1
Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Bali, Indonesia 1
email: yudanaadi70@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  Influence  of  Self  Assessment  System  Implementation, Awareness and Understanding of Tax Liability on Paying Taxes On KPP Pratama Badung Utara. The data in this study was obtained from questionnaires distributed to taxpayers registered in KPP Pratama Badung Utara using probability sampling methods. Respondents were used in this study were 98 responden.Uji hypothesis is used multiple linear regression equation Y = -7.874 - 0.083X1 + 0,522X2 - 0.048X3 +  é  where  partial  awareness  of  taxation  affect  the  obligation  to  pay  taxes  is indicated  by  the  level  of  Sig.  0.002  <0.05,  while  the  self-assessment  system  and partial understanding of taxation does not affect the obligation to pay taxes, this is indicated  by  the  level  of  Sig.  respectively  -  variable  massing  0.076>  0.05  and 0.759>  0.05,  but  simultaneously,  self-assessment  system,  awareness  and understanding  of taxation positive and significant  effect  on the obligation to  pay taxes, this is indicated by the level Sig.0.000 <0.05.
Keywords: self assessment system, taxation awareness, understanding taxation, tax paying liability.

## PENDAHULUAN
Peranan  penerimaan pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan, karena merupakan sumber pendapatan dalam  negeri  yang  lebih  stabil  dan dinamis.  Beban  dan  tanggung  jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak  melakukan reformasi  aturan-aturan  di  bidang perpajakan. Penerimaan pajak sesuai dengan  yang  telah  ditargetkan  dapat tercapai apabila wajib pajak memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Salah  satu  kewajiban  wajib  pajak adalah menghitung, membayarkan dan melaporkan    pajaknya  sendiri.  Upaya
meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan  dengan  cara  perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru.
Perlu ditumbuhkan terus menerus  kesadaran  dan  kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. kewajiban wajib pajak untuk
membayar  atau  menyetor  pajak  yang terutang  dilakukan  di  kas  negara melalui,  kantor  pos  atau  bank  Badan Usaha  Milik  Negara.  Dari  waktu  ke waktu  kontribusi  penerimaan  pajak terhadap  penerimaan  negara  semakin meningkat  sebagaimana  dapat  dilihat pada Tabel 1.1 berikut:
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Tabel 1.1

## Sumber Penerimaan Negara Tahun 2011-2014 (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber Penerimaan 2011 2012 2013 2014 Penerimaan Pajak 873.874 980.518 1.184.365 1.310.219 Penerimaan Bukan Pajak  331.472 351.805 349.156 350.930 Hibah 5.254 5.787 4.484 1.360 Penerimaan Negara 1.210.600 1.338.110 1.502.005 1.662.509 Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015 Meskipun  jumlah  penerimaan pajak  mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun, namun selalu saja ada faktor  yang  menghambat  penerimaan pajak  sehingga  penerimaan  pajak belum  bisa  tergali  secara  maksimal.
Kurangnya  pemahaman  wajib  pajak menimbulkan  penurunan  pendaftaran wajib  pajak  orang  pribadi  yang mendaftar di wilayah Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung
Utara,  sebagaimana  data  pendaftaran orang pribadi  dan badan dapat  dilihat di tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2 Tabel Wajib Pajak Terdaftar  Tahun 2011-2014 TAHUN DAFTAR OP BADAN 2011 4970 432 2012 4856 485 2013 3206 476 2014 3916 394 Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2015
Dari  data  diatas  dapat  dilihat penurunan  jumlah  pendaftaran  wajib pajak  orang  pribadi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara  sangat  menurun.  Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam kesempatan ini mengangkat judul, Pengaruh Penerapan Self  Assessment  System, Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1) Apakah  penerapan self  assessment system berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak? 2) Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh  terhadap  kewajiban membayar pajak?
3) Apakah  pemahaman  perpajakan berpengaruh  terhadap  kewajiban membayar pajak?
4) Apakah  penerapan self  assessment system, kesadaran, dan pemahaman perpajakan  berpengaruh  secara bersama-sama  terhadap  kewajiban membayar pajak?

## TINJAUAN PUSTAKA Difinisi Pajak
Pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran umum pemerintah,  yang  bersifat  memaksa
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
sesuai dengan undang - undang  yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dapat ditarik kesimpulan  tentang  pajak,  yaitu    : Pajak  merupakan  iuran  wajib  dari rakyat  kepada  Negara  berdasarkan ketentuan serta aturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung dan  digunakan  untuk  membiayai rumah tangga Negara.

## Fungsi Pajak
Negara  mempunyai  peranan yang sangat penting dalam  mengatur perpajakan sebagai  salah satu  sumber penerimaan  negara  untuk  membiayai pembangunan  dan  kegiatan  rumah tangga  pemerintahan.  Pajak  yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa fungsi,  fungsi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1) Fungsi anggaran ( budgetair ) disebut  juga  fungsi  fiskal,  yaitu fungsi  untuk  mengumpulkan  uang pajak  sebanyak-banyaknya  yang akan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2) Fungsi mengatur ( regulerend) pajak  digunakan  sebagai  alat kebijaksanaan.
3) Fungsi  stabilitas  yaitu  dimana dengan  adanya  pajak  pemerintah dapat  memberikan  kondisi  yang stabil dalam perekonomian Negara.
4) Fungsi  distribusi  pendapatan  yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur  pemerataan  dan  keadilan dalam masyarakat.
Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan Pajak dapat  dibagi  menjadi  3  bagian. Menurut Mujiyati (2011) menyatakan bahwa,  sistem  pemungutan  pajak adalah sebagai berikut:
1) Self Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar  dan  melaporkan  sendiri pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
a) Wewenang  untuk  menentukan besarnya  pajak  terutang  ada pada wajib pajak itu sendiri.
b) Wajib  pajak  aktif  mulai  dari menghitung, menyetor dan melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang.
c) Fiskus  tidak  ikut  campur  dan hanya mengawasi.
2) Official Assessment System.
Sistem  pemungutan  pajak  yang dibayar  oleh  wajib  pajak  setelah terlebih  dahulu  ditetapkan  oleh Kepala  Daerah  atau  pejabat  yang ditunjuk  melalui  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  atau  dokumen  lain, seperti  karcis  dan  nota  pesanan (bill). Ciri-cirinya:
a) Wewenang  untuk  menentukan besarnya  pajak  terutang  ada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang  pajak  timbul  setelah dikeluarkan  surat  ketetapan pajak oleh fiskus
3) With holding Tax System.
Adalah  suatu  sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan)  untuk  menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  adalah  pada pihak  ketiga,  pihak  selain  fiskus dan wajib pajak.
Self Assessment System Self  assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan  kepada  wajib  untuk memenuhi  dan  melaksanakan  sendiri
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
kewajibandan  hak  perpajakannya. Tata  cara  pungutan  pajak  dengan self assessment  system akan  berhasil
dengan  baik  apabila  masyarakat mempunyai  pengetahuan  dan  disiplin pajak yang tinggi, dimana cici-ciri self assessment  system adalah  adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib  Pajak.  Oleh  karena  itu,  wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
1) Menghitung  sendiri  pajak  yang terhutang
2) Memperhitungkan  sendiri  pajak yang terutang
3) Membayar  sendiri  jumlah  pajak yang terutang
4) Melaporkan  sendiri  jumlah  pajak yang terutang
5) Mempertanggungjawabkan  pajak yang terutang
Penerapan self assessment sytem di  Indonesia  masih  memiliki berbagai  hambatan.  Menurut  Watung Ranni  Angelina  (2010)  menyatakan bahwa, Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1) Perlawanan pasif, Masyarakat enggan  (pasif)  membayar  pajak, dapat disebabkan antara lain:
a) Perkembangan  intelektual  dan moral masyarakat,
b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
c) Sistem  kontrol  tidak  dapat dilakukan dengan baik.
2) Perlawanan  aktifPerlawanan  aktif meliputi semua usaha dan perbuatan  yang  secara  langsung ditunjukkan  kepada  fiskus  dengan tujuan  untuk  menghindari  pajak. Bentuknya antara lain : a) Tax avoidance , usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang,
b) Tax  evasion ,  usaha  meringakan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Kesadaran Perpajakan Kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar  kewajiban  pajak  akan meningkat bila mana dalam masyarakat  muncul  persepsi  positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan  perpajakan  masyarakat melalui  pendidikan  perpajakan  baik formal  maupun  non  formal  akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak. Penyuluhan  pajak  yang  dilakukan secara  intensif  dan  kontinyu  akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong  royongan  nasional  dalam menghimpun  dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Suryadi, (2006) Wajib pajak dikatakan memiliiki kesadaran perpajakan menurut Muliari dan Setiawan (2011, 3:45)  apabila  sesuai  dengan  hal-hal berikut: 1) Mengetahui adanya undang- undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui  fungsi  pajak  untuk pembiayaan Negara.
3) Memahami bahwa kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
4) Memahami  fungsi  pajak  untuk pembiayaan negara.
5) Menghitung,
membayar,
melaporkan pajak dengan suka rela.
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
6) Menghitung,
membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## Pemahaman Perpajakan
Semua  ketentuan  pemahaman kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan  baik  oleh  wajib  pajak  apabila wajib  pajak  memiliki  pengetahuan yang  cukup  mengenai  keempat  hal berikut menurut Ekawati, (2008, 1:58) menyatakan bahwa:
1) Pengisian  Surat  Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak  harus  memiliki  pemahaman yang  cukup  mengenai  pengisian SPT.
2) Penghitungan  pajak  sesuai  dengan pajak  terutang  yang  ditanggung oleh  wajib  pajak,  sehingga  wajib pajak  harus  memiliki  pemahaman yang  cukup  dalam  menghitung pajak  terutang  yang  ditanggung oleh wajib pajak.
3) Penyetoran  pajak  (pembayaran) secara  tepat  waktu  sesuai  yang ditentukan,  sehingga  wajib  pajak harus  mempunyai  pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan  dengan  penyetoran pajak.
4) Pelaporan  atas  pajaknya  ke  kantor pajak setempat oleh wajib pajak.
Pemenuhan kewajiban perpajakan  akan  terlaksana  dengan baik jika didukung dengan pemahaman  wajib  pajak  yang  baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan. Wajib  pajak  yang  tidak  memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung  menjadi  wajib  pajak  yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya,  semakin  wajib  pajak paham mengenai peraturan perpajakan,  maka  wajib  pajak  akan
cenderung  menjadi  wajib  pajak  yang patuh.
Kewajiban Wajib Pajak Setiap  wajib  pajak  wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan  tidak  menggantungkan  pada adanya  surat  ketetapan  pajak.  Setiap wajib  pajak  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  perpajakan.  Hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2000 adalah:
1) Kewajiban Wajib Pajak yaitu : a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
c) Mengisi  dengan  benar  formulir SPT  (SPT  diambil  sendiri),  dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan  Pajak  dalam  batas waktu yang ditentukan.
d) Menyelenggarakan  pembukuan atau pencatatan.
e) Apabila  dalam  mengungkapkan pembukuan,  pencatatan,  atau dokumen  serta  keterangan  yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan,  maka  kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.
2) Hak-hak Wajib Pajak yaitu :
a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
c) Melakukan  pembetulan  SPT yang telah dimasukkan.
d) Mengajukan
permohonan penundaan pemasukan SPT. e) Mengajukan permohonan penundaan  atau  pengangsuran pembayaran pajak.
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
3) Tarif Pajak Penghasilan Sesuai  dengan  Pasal  17  ayat  1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang  tentang  Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak  penghasilan  pribadi  adalah sebagai berikut:

## Tabel 2.3
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% Di atas 50 juta sd 250 juta 15% Di atas 250 juta sd 500 juta 25% Di atas 500 juta 30% Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015
Sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  1,
Undang-Undang  No.  36  tahun  2008, yang  besarnya  kemudian  dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan  PMK  122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak,  bagi pekerja  yang  belum  kawin,  PTKP adalah  Rp  36.000.000  Bila  pekerja kawin, bila pekerja mempunyai  anak, ada  penambahan  PTKP  sebesar  Rp 3.000.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga.Tidak  ada  penambahan  PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya.   Bila  istri  bekerja,  PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp 36.000.000 dan tarif pajak penghasilan tetap sama. Berikut adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status pekerja yang berbeda: Tabel 2.4 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Status Pekerja PTKP (Rp) Belum Kawin 36.000.000 Kawin, anak 0 39.000.000 Kawin, anak 1 42.000.000 Kawin, anak 2 45.000.000 Kawin, anak 3 48.000.000 Sumber : www.kemenkeu.go.id 2015 Menurut Waluyo (2008) mengatakan  bahwa  terdapat  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  wajib pajak  dalam  melakukan  kewajiban perpajakan  antara  lain:  pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan,  manfaat  yang  dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak pada  pajak.  Kemauan  wajib  pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakan  akan  dapat  mendorong
meningkatkan penerimaan pajak Negara. Hipotesis Menurut Erlina dan Sri Mulyani  (2007),  menyatakan  bahwa hipotesis  merupakan  hubungan  yang diduga secara logis antara dua variabel atau  lebih  yang  dapat  diuji  secara empiris. Dalam penelitian ini,
hipotesis  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
H 1 :  Penerapan self assessment system berpengaruh  terhadap  Kewajiban
Membayar Pajak. H 2 : Kesadaran Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kewajiban Membayar  Pajak. H 3 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kewajiban Membayar   Pajak. H 4 : Penerapan Self Assessment System, Kesadaran dan Pemahaman perpajakan berpengaruh    secara  bersama- sama terhadap Kewajiban Membayar Pajak.

## METODE PENELITIAN Identifikasi Variabel
Variabel yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:
1) Variabel  bebas  (X)  atau  variabel independen Variabel  bebas  adalah  variabel yang mempengaruhi variabel  tidak bebas  atau  variabel  terikat.  Dalam penelitian  yang  akan  dilakukan  ini variabel  bebasnya  adalah  variabel (X 1 )  Penerapan Self  Assessment System ,  variabel  (X 2 )  Kesadaran Perpajakan  dan  variabel  (X 3 )
Pemahaman Perpajakan.
2) Variabel  terikat  (Y)  atau  variabel dependen Variabel  tidak  bebas  atau  variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi  oleh  variabel  bebas.
Dalam penelitian yang akan dilakukan  ini  variabel  terikatnya adalah variabel (Y) yaitu, Kewajiban Membayar Pajak. Definisi Operasional Variabel Definisi  operasional  variabel memiliki suatu maksud untuk memberikan pembatasan studi sehingga dengan pembatasan tersebut, akan mempermudah dalam melakukan pengelolaan data. Definisi operasional
yang  dikemukakan  adalah  sebagai berikut:
1) Penerapan Self Assessment System Penerapan self  assessment  system adalah tata cara pemungutan pajak penghasilan  di  wilayah  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara, dengan dilandasi menghitung, membayar dan melaporkan  sendiri  oleh  wajib pajak sesuai  dengan ketentuan UU Nomor  6  Tahun  1983  tentang ketentuan umum perpajakan. 2) Kesadaran Perpajakan.
Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan menaati ketentuan perpajakan  yang  berlaku  serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga
indikator  kesadaran  utama  terkait pembayaran  pajak.  Pertama,  pajak sebagai pembiayaan negara. Kedua, pajak  ditetapkan  undang-undang dan  dapat  dipaksakan.  Ketiga, kesadaran  akan  kerugian  Negara. Hal  ini  sesuai  dengan  indikator yang  di  paparkan  oleh,  Widayati dan Nurlis (2010).
3) Pemahaman Perpajakan. Pelaksanaan  kewajiban  perpajakan
dapat terpenuhi dengan baik apabila  wajib  pajak  memiliki pemahaman  yang  baik  mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga indikator pemahaman utama mengenai pembayaran pajak yaitu, pemahaman akan persyaratan dalam membayar pajak,
pemahaman  peraturan  perpajakan dan  pemahaman  akan  informasi tata cara pembayaran pajak.
4) Kewajiban Membayar Pajak
Sesuai  dengan  kewajiban  Wajib
Pajak  yaitu  setiap  Wajib  Pajak wajib membayar pajak yang
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
terutang  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Dalam  penelitian  ini indikator untuk kewajiban membayar  pajak  yaitu,  ketaatan wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran pajak.
Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebaai berikut: 1) Data kuantitatif, yaitu data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang  kokoh  atau  dengan  kata  lain data  ini  berupa  angka-angka  yang diperoleh,  data  kuantitatif  yang dipergunakan  seperti  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara.
2) Data  kualitatif,  yaitu  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  informasi, baik informasi secara lisan maupun informasi secara tulisan dan digunakan  untuk  mendukung  data lainnya,  seperti  sejarah  berdirinya
KPP Pratama Badung Utara.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati  dan  dicatat  untuk  pertama kalinya. Data primer diperoleh dari responden  dalam  penelitian  ini adalah  kuesioner  yang  merupakan jawaban  wajib  pajak  yang  sedang melaporkan  pajak  atau  sedang berada  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Badung Utara.
2) Data  sekunder,  yaitu  data  berupa buku  -  buku  mengenai  perpajakan atau  literatur  yang  relevan  dengan masalah  yang  dibahas,  dalam  hal ini data jumlah pajak orang pribadi dan  badan  yang  terdaftar,  yang  di
peroleh  dari  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Badung  Utara  pada bagian Pengolahan Data dan
Informasi.

## Prosedur Pengumpulan Data
Pengambilan data dalam suatu penelitian  merupakan  bagian  yang sangat penting karena dalam tahap ini dapat menentukan baik buruknya hasil suatu  penelitian.  Prosedur    yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  Metode  Angket  merupakan  daftar pertanyaan  yang  diberikan  kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai permintaan dan menggunakan Metode
Dokumentasi  yaitu  metode  untuk memperoleh  data  tertulis  tentang, jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar, dan  sejarah  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Badung Utara.

## Prosedur Penentuan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah para  wajib  pajak  yang  terdaftar  di wilayah  Kantor  Pelayanan  Pajak Badung  Utara,  sedangkan  teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah sampling probability. Sampling probability merupakan pengambilan sampel
dengan  cara  memberi  peluang  yang sama  ,  yaitu  siapa  saja  yang  secara kebetulan  bertemu  dengan  peneliti pada saat kuesioner disebar dan dapat digunakan  sebagai  sampel  apabila orang  yang  secara  kebetulan  ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

## Teknik Analisis
Tujuan  analisis  data  adalah untuk mendapatkan informasi relevan yang  terkandung  di  dalam  data tersebut  dan  menggunakan  hasilnya untuk  memecahkan  suatu  masalah. Analisis  data  adalah  pengolahan  data yang  diperoleh  dengan  menggunakan
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
rumus  atau  aturan-aturan  yang  ada sesuai pendekatan penelitian.
Statistik Deskriptf
Penggunaan  metode  statistik deskriptif  memiliki  tujuan  untuk memberikan  gambaran  atau  deskripsi suatu  data  yang  diantaranya  dilihat dari  rata-rata  (mean),  median  dan standar deviasi.
Uji Instrumen Untuk melakukan uji instrument dalam penelitian ini menggunakan  uji  validasi  dan  uji reliabilitas, adalah sebagai berikut: 1) Uji Validitas Validitas  adalah  keadaan  yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur  apa  yang  akan  di  ukur. Kuesioner  yang  digunakan  dalam suatu  penelitian  haruslah  valid, yaitu  kuesioner  yang  mampu mengungkapkan  apa  yang  diukur dengan kuesioner tersebut. Reliabilitas 2) Uji Reliabilitas
Reliabilitas  sebenarnya  adalah  alat untuk  mengukur  suatu  kuesioner yang  merupakan  indikator  dari variabel  atau  konstruk.  Untuk mengetahui  reliabel  atau  tidaknya suatu  variabel  maka  dilakukan  uji statistik dengan cara melihat
Cronbach Alpha (a). Kriteria yang digunakan  adalah  suatu  konstruk atau  variabel  dikataka  reliabel  jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Uji asumsi klasik Sebelum  peneliti  melakukan uji  hipotesis,  peneliti  terlebih  dahulu melakukan  uji  asumsi  klasik  untuk mendukung  dalam  pengujian  atau langkah yang akan diambil selanjutnya, adalah sebagai berikut: 1) Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi, variabel  terikat  dan  variabel  bebas keduanya  mempunyai  distribusi normal atau tidak.
2) Uji Heterokedastisitas Uji  heteroskedastisitas  bertujuan menguji  apakah  dalam  model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan  ke  pengamatan  yang lain.  Model  regresi  yang  baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas. 3) Uji Mulitikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi  ditemukan  adanya  kolerasi antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai  tolerance  dan  lawannya  (2) Variance  Inflating  Factor (VIF). Kedua  ukuran  ini  menunjukkan setiap  independen  manakah  yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  Batas  dari  VIF  adalah  10 dan  nilai  tolerance  value  adalah 0,10.
Uji Hipotesis
Pengujian  Hipotesis,  untuk melakukan pengujian hipotesis
metode  analisis  yang  digunakan adalah regresi linier berganda, karena dalam penelitian ini menyangkut lebih dari dua variabel independent dan satu variabel dependent. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula, sebagai berikut : Y =
a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +e Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian yang dilakukan ini menggunakan uji  t- test,  uji  f-test  dan  determinasi  (R 2 ) adalah sebagai   berikut:
1) Uji  Parsial  (t test )  ,Uji  parsial  t digunakan untuk mengetahui pengaruh  masing-massing  variabel
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
independen terhadap variabel dependen.  Dengan  menggunakan SPSS,  hipotesis  (H 1 ,  H 2 dan  H 3 ) diterima  apabila  nilai  signifikan dibawah  (<  0,05)  serta  dilihat  dari perbandingan  hasil  t  hitung  dan  t tabel.
2) Uji Simultan (F test ) Uji  statistik  F  pada  dasarnya menunjukkan apakah semua variabel  bebasyang  dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel  terikat  atau  dependen. Dengan menggunakan SPSS,
apabila  nilai  signifikan  dibawah 0,05 Fhitung  lebih besar dari Ftabel maka  hipotesis  (H 4 )  diterima  yang berarti  terdapat  pengaruh  dan sebaliknya.
3) Koefisien Determinasi (R 2 )
4) Pengujian  koefisien  determinasi (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur proporsi  atau  sumbangan  variabel independent yang  diteliti  terhadap
variasi naik turunya variabel dependent.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Instrumen
Uji  Instrumen  pada  penelitian ini  yaitu  menggunakan  uji  validitas dan  reliabilitas,  berikut  merupakan hasil dari uji instrument yang dilakukan  pada penelitian ini:
1) Uji Validitas Untuk  mengukur  validitas  dalm penelitian  ini  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  SPSS  yaitu, dengan melihat pada kolom Correlated Item – Total Correlation .  Variabel  dikatakan valid  jika  nilai Correlated  Item  –
Total Correlation > 0,30 sebaliknya jika  nilai Correlated  Item  –  Total Correlation <  0,30  maka  Suatu konstruk  atau  variabel  tersebut dikatakan tidak valid, berikut hasil uji  validitas  dari  masing  -  masing variabel pada penelitian ini:

## Tabel 4.7

## Hasil Uji Validitas Penerapan Self Assessment System
Variabel Item Pertanyaan Correlated Item – Total Correlation Keterangan Penerapan Self Assessment System Item 1 ,455 Valid Item 2 ,499 Valid Item 3 ,648 Valid Item 4 ,539 Valid Item 5 ,466 Valid Sumber: Data diolah, 2016 Tabel 4.8

## Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan
Variabel Item Pertanyaan Correlated Item – Total Correlation Keterangan Kesadaran Perpajakan Item 1 ,337 Valid Item 2 ,306 Valid Item 3 ,323 Valid Item 4 ,353 Valid Item 5 ,401 Valid Item 6 ,318 Valid Item 7 ,348 Valid Item 8 ,383 Valid Item 9 ,332 Valid Item 10 ,309 Valid Sumber: Data diolah, 2016
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020

## Tabel 4.9

## Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan
Variabel Item Pertanyaan Correlated Item – Total Correlation Keterangan Pemahaman Perpajakan Item 1 ,452 Valid Item 2 ,494 Valid Item 3 ,465 Valid Item 4 ,501 Valid Item 5 ,480 Valid Sumber: Data diolah, 2016 Tabel 4.10

## Hasil Uji Validitas Kewajiban Membayar Pajak
Variabel Item Pertanyaan Correlated Item – Total Correlation Keterangan Kewajiban Membayar Pajak Item 1 ,598 Valid Item 2 ,717 Valid Item 3 ,545 Valid Sumber: Data diolah, 2016 Dari  data  tabel  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  nilai Correlated
Item  –  Total  Correlation untuk masing-masing  item  pernyataan  pada variabel  Penerapan Self  Assessment System, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kewajiban Membayar Pajak semuanya  menunjukkan  nilai  >  0,30 sehingga  dapat  dinyatakan  valid,  dan dapat digunakan sebagai data penelitian. 2) Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk mengukur  korelasi  antar  jawaban pertanyaan, Suatu variabel
dikatakan  reliabel  jika  mempunyai nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60 berikut  hasil  uji  reliabilitas  dari masing  –  masing  variabel  pada penelitian yang telah dilakukan
Tabel 4.11

## Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Penerapan Self Assessment System ,754 Reliabel 2 Kesadaran Perpajakan ,681 Reliabel 3 Pemahaman Perpajakan ,718 Reliabel 4 Kewajiban Membayar Pajak ,780 Reliabel
Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan  Tabel  data  diatas menunjukkan bahwa masing – masing variabel  penelitian  mempunyai  nilai
Cronbach Alpha > 0,6, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  jawaban  dari
masing - masing responden dinyatakan reliabel,  sehingga  kuesioner  dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik pada
penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas,  Uji  Heterekedastisitas, dan  Uji  Multikolinearitas,  berikut merupakan hasil dari uji asumsi klasik pada penelitian ini: 1) Uji Normalitas Untuk  mendeteksi  normalitas  data pada  penelitian  ini,  dilakukan  uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov  Test  (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan
K-S    ≥  5%  atau  0.05,  maka  data tersebut  dinyatakan  berdistribusi normal.
Tabel.4.12

## Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test penerapan self asessesment system kesadaran perpajakan pemahaman perpajakan kewajiban membayar pajak N 98 98 98 98 Normal Parameters a,b Mean 18,78 39,15 16,27 10,21 Std. Deviation 3,144 2,668 2,816 2,484 Most Extreme Differences Absolute ,090 ,079 ,078 ,088 Positive ,046 ,074 ,075 ,085 Negative -,090 -,079 -,078 -,088 Test Statistic ,090 ,079 ,078 ,088 Asymp. Sig. (2-tailed) ,050 c ,140 c ,157 c ,058 c Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan  data  tabel  di  atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari  masing  –  masing  variabel menunjukkan  nilai  lebih  besar  dari 0,05  maka  dapat  disimpulkan  data pada penelitian ini berdistribusi
normal. 2) Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dapat diketahui apabila nilai signifikasinya    ≥  0,05  maka  dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya
apabila  nilai  signifikasinya  ≤  0,05 maka  dapat  disimpulkan  telah terjadi heterokedastisitas pada suatu penelitian,  hasil  Uji Glejser pada penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut
Tabel 4.13

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Variabel Sig Keterangan Penerapan Self Assessment System ,631 Tidak terjadi heterokedastisitas Kesadaran Perpajakan ,938 Tidak terjadi heterokedastisitas Pemahaman Perpajakan ,760 Tidak terjadi heterokedastisitas
Sumber: Data diolah, 2016
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Berdasarkan tabel data coefisients menunjukkan bahwa massing  variabel  bebas  mempunyai nilai  signifikansi  diatas  0,05  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 3) Uji Multikolinearitas Ada tidaknya multikolinearitas pada  suatu  penelitian  dapat  dilihat dari besarnya Tolerance Value dan
Variance  Inflation  Factor (VIF). Jika  nilai Tolerance  Value ≥ 0,10 atau  sama  dengan  nilai  VIF  ≤  10. Maka tidak terjadi multikolinearitas antar  variabel  bebas,  Hasil  uji multikolinearitas  pada  peelitian  ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.14

## Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Perhitungan Keterangan Tolerance VIF Penerapan Self Assessment System ,592 1,688 Tidak terjadi multikolinearitas Kesadaran Perpajakan ,274 3,656 Tidak terjadi multikolinearitas Pemahaman Perpajakan ,264 3,786 Tidak terjadi multikolinearitas Sumber: Data diolah, 2016 Tabel data diatas menunjukkan bahwa  semua  variabel  bebas  pada penelitian ini mempunyai nilai
Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  seluruh  variabel  bebas  dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian Hipotesis Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel  terikat  (Y).  Berdasarkan  uji analisis regresi yang dilakukan didapatkan persamaan: Y  =  -7,874  -  0.083X1  +  0,522X2  - 0.048X3 + é Hasil  analisis  regresi  linier  berganda ditujukkan oleh Tabel berikut:
Tabel 4.15

## Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t
Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -7,874 4,387 -1,795 ,076 penerapan self assessment system -,083 ,094 -,106 -,888 ,377 kesadaran perpajakan ,522 ,163 ,561 3,204 ,002 pemahaman perpajakan -,048 ,157 -,055 -,307 ,759 a. Dependent Variable: kewajiban membayar pajak
Sumber: Data diolah, 2016
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
1) Uji Parsial (t test )
Berdasarkan  tabel  4.14  diatas dalam  kolom sig .  terlihat  bahwa variabel kesadaran perpajakan memiliki  nilai sig .  0,002  karena nilai probabilitas variabel kesadaran  <  0,05  maka  dalam penelitian  ini  H 2 diterima,  dan dilihat  dari  nilai  perbandingan  t hitung  dan  t  tabel  dengan  t  hitung memiliki  nilai  3,204  dan  t  tabel memiliki  nilai  1,985  dari  hasil perbandingan dilihat t  hitung  lebih besar dari t tabel maka H 2 diterima. Mengandung arti kesadaran perpajakan  berpengaruh  secara parsial terhadap kewajiban membayar  pajak,  dengan  adanya kesadaran  yang  dimiliki  wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan variabel  penerapan self assessment system dan pemahaman perpajakan
menunjukkan  hasil sig .  0,377  dan 0,759  karena  nilai  probabilitas variabel  >  0,05  maka  H1  dan  H 3 ditolak. Dilihat dari nilai
perbandinagn  t  hitung  dan  t  tabel dengan  t  hitung  memiliki  nilai  - 0,888  dan  t  tabel  memiliki  nilai 1,985  dari  hasil  perbandingan dilihat  t tabel lebih besar maka H 1 ditolak,  serta  dilihat  dari  nilai perbandingan  t  hitung  dan  t  tabel dengan  t  hitung  memiliki  nilai  - 0,307  dan  t  tabel  memiliki  nilai 1,985  dari  hasil  perbandingan dilihat  t  hitung  lebih  kecil  dari  t tabel maka H 3 ditolak. Dengan kata lain  mengandung  arti  penerapan self assessment system dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar pajak.
2) Uji Pengaruh Simultan (F test )
Tabel 4.16 Uji  Simultan (F test) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 127,097 3 42,366 8,448 ,000 b Residual 471,403 94 5,015 Total 598,500 97 Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan  Tabel  data  diatas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 8,448 dan nilai F tabel 2,701(df1 = 3, df2  =  94).  dengan  probabilitas  0,00 karena  probabilitas  lebih  kecil  dari 0,05  maka  model  regresi  dapat digunakan untuk memprediksi variabel  kewajiban  membayar  pajak atau dengan kata lain H 4 diterima yaitu penerapan self  assessment  system, kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban membayar pajak. 3) Koefisien Determinasi/R 2 Tabel 4.17 Koefisien Determinasi/R 2 Model R R Square 1 ,461 a ,212
Sumber: Data diolah, 2016
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Pada  tabel    Model  Summary diketahui  bahwa  nilai  R-Square  =
0.212  yang  berarti  penerapan self assessment system , kesadaran perpajakan, dan pemahaman perpajakan  berpengaruh  teerhadap kewajiban  membayar  pajak  sebesar 21,2%  sedangkan  sisanya  sebesar 78,8%  dipengaruhi  oleh  variabel- variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Dari  hasil  uji  parsial  mendapatkan hasil  penerapan self  assessment system dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak di KPP Pratama  Badung  Utara,  namun Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban membayar  pajak  di  KPP  Pratama Badung Utara. 2) Dari hasil uji simultan mendapatkan hasil bahwa penerapan self  assessment  system, kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban membayar
Pajak  di  KPP  Pratama  Badung Utara.
3) Dari  hasil  pembahasan  diketahui bahwa  penerapan self  assessment system, kesadaran  perpajakan  dan pemahaman perpajakan berpengaruh  teerhadap  kewajiban membayar  pajak  sebesar  21,2% sedangkan  sisanya  sebesar  78,8%
dipengaruhi  oleh  variabel-variabel lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian  ini  misalnya  kualitas
pelayanan,  tingkat  kepercayaan, kepatuhan perpajakan, sanksi pajak dan sebagainya.
Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah dibahas diatas maka, saran yang dapat  diberikan  berdasarkan  hasil penelitian ini adalah:
1) KPP  Pratama  Badung  Utara  dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan self assessment  system, kesadaran  dan pemahaman  perpajakan,  kegiatan yang  dapat dilakukan  seperti penyuluhan  atau  sosialisasi  guna memberikan  hasil  yang  diinginkan yaitu  kepatuhan  seluruh  warga Negara Indonesia untuk melakukan kewajibanya membayar pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bagi aparatur pemerintahan diharapkan memberikan  sosialisasi yang lebih mendalam agar masyarakat  lebih  aktif  dan  turut serta  memberikan  kontribusi  yang positif untuk
meningkatkan penerimaan  pajak  Negara.  Serta aparatur pemerintahan yang terkait lebih  transparan  agar  masyarakat lebih yakin dan percaya atas kinerja pelayanan pajak di Indonesia.
3) Penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat menggunakan variabel
kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas  pajak.  Disarankan  agar menambah  variabel  independen, dependen,  moderating,  intervening yang memiliki kemungkinan untuk dapat mempengaruhi atau berpengaruh  terhadap  kewajiban membayar pajak.
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap
WP  Pada  Pelaksanaan  Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Studi  empiris  Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang . Tesis Sarjana Akuntansi pada fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang. Dwi Rahayu. 2009. “Jurnal Akuntansi”. Analisis Pengaruh Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Semarang  Selatan, Semarang. Ekawati  .    2008.  “Jurnal  Ekonomi Bisnis”. Pengaruh  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan ,  15  (1)  : 58. Erly Suandy. 2008. Pengantar Perpajakan  Edisi  2. Jakarta  :
Salemba     Empat. Erlina dan Sri Mulyani. 2007. Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen.USU Press, Medan. Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis
Memahami  Masalah  Masalah Perpajakan .  Jakarta  :  Murai
Kencana. Ilyas  dan  Burton.    2007. Panduan Komprehensif dan Praktis
Pajak  Penghasilan .  Jakarta  : Lembaga Penerbit FE UI.
Judisseno    Rimsky.  2007. Pengantar
Perpajakan .  Jakarta  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Hamdi Nugroho. 2012. “Jurnal Akuntansi 2012”. Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Memenuhi  Kewajiban  Pajak Penghasilan.  Studi  Empiris pada  Pegawai  Negeri  Yang Ada  di  Lingkup  Universitas Akuntansi , 1 (1) : 91-96. Hari Adi Priyono.  2009. “Simposium Nasional Perpajakan II”. Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak. Kementerian  Keuangan,  2014.  DJP  : Sumber  Penerimaan  Negara Tahun 2011-2014. http://www.kemenkeu.go.id/e n/node/22371.  Diakses  pada senin 23 november 2015 11:47
Kementerian  Keuangan,  2015.  DJP  :
Lapisan  Penghasilan  Kena
Pajak/PKP/2015. http://www.kemenkeu.go.id/n et/node/21322.  Diakses  pada sabtu 28 november  2015 09:15 Kementerian  Keuangan,  2015.  DJP  : Penghasilan Tidak Kena Pajak/ptkp/2015. http://www.kemenkeu.go.id/e n/node/22371.  Diakses  pada kamis 31 Maret 2016 11:47
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Mardiasmo.    2011. Perpajakan  Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta : Fakultas  Ekonomi  Universitas Gajah Mada. Mujiyati. 2011. Perpajakan Kontemporer. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Muliari  dan  Setiawan.  2011.  ”Jurnal Akuntansi & Bisnis” Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan Pelaporan  Wajib  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Denpasar Timur, 6 (3) : 45
Siahaan,  Marihot.  2008 .  Perpajakan Daerah dan  Retribusi Daerah.
Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryadi.  2006.  “Jurnal  Keuangan Publik”. Model  Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap  Kinerja  Penerimaan Pajak . 4 (1) 105-121. Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011.  “Jurusan  Akuntansi Analisis”. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan  Self  Assessment System  Dalam  Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana. Denpasar. Tarsis  Tarmudji.  2011.  Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi, Pengetahuan  Perpajakan  Dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Universitas Bina Darma. Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  16  Tahun  2000.  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan. Undang-Undang  Perpajakan  No.  28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Waluyo.  2008.  Perpajakan  Indonesia, Edisi  kedelapan,  Buku  satu, Salemba Empat, Jakarta.

## Watung Ranni Angelina. 2010. “Jurnal
Akuntansi” Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah  Dalam  Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah  Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon), Fakultas Ekonomi Universitas Manado. Widayati  dan  Nurlis,  SE.AK.Msi.
2010.”  Symposium  Nasional
Akuntansi XIII”. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi
(I Ketut Yudana Adi 158 - 175) Vol 1, No 2, Juli 2020
Kemauan  Untuk  Membayar Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada  Kpp  Pratama  Gambir Tiga), Purwokerto: Sam Ratulangi