## AKUNTANSI UNTUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

## Liesma Maywarni Siregar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat liesmamsiregar@gmail.com

## Abstrak
Asuransi  syariah  (takâful)  berdasar  pada  prinsip  saling  berbagi  tanggung jawab.  Berbagi  tanggung  jawab  tersebut  melalui  premi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing orang. Dalam prakteknya dan pelaporan kegiatan usaha transaksi keuangannya berbeda dengan asuransi konvensional. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan apa itu  asuransi  syariah  dan  bagaimana  menyusun  transaksi  keuangan  asuransi  syariah secara  teori.  Asuran  syariah  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  no.  108  efektif  1  Januari  2017  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia. Standar  akuntansi  keuangan  menjadi  sebuah  acuan  yang  sangat  penting  dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi  syariah,  membangun  kepercayaan  bagi  nasabah  (peserta)  menjadi  kunci sukses dalam pengembangan ke depan.
Kata Kunci : Asuransi syariah, PSAK nomor 108

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Organisasi diharuskan menyajikan laporan keuangan setiap periode. Menurut Martani et.al (2014 : 8), Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas.  Informasi  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  proses  akuntansi  disebut  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk  tujuan  umum  maupun  untuk tujuan  khusus.  Laporan  keuangan  yang  disusun  berdasarkan  standar  merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum.
Laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK) yang  telah  ditetapkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  Penyusunan  laporan keuangan  diatur  dalam  PSAK  1  adalah  standar  akuntansi  yang  digunakan  sebagai pedoman  akuntan  dalam  penyusunan  dan  penyajian  pelaporan  keuangan  di Indonesia.  Pernyataan  ini  menetapkan  dasar  penyajian  laporan  keuangan  bertujuan umum  ( general  purpose financial  statements )  yang  selanjutnya  disebut  ‘laporan keuangan’  agar  dapat  dibandingkan,  baik  dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya  maupun  dengan  laporan  keuangan  entitas  lain  (IAI,  Efektif  Januari 2017).
Salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  adalah  asuransi  syariah.  Transaksi asuransi  syariah  berpedoman  pada  PSAK  108,  dengan  demikian  standar  akuntansi keuangan  menjadi  sebuah  acuan  yang  sangat  penting  dalam  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan,  karena  pada  sebuah  industri,  khususnya  asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan.
Mengutip Salim (2012:4), Asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang  cukup,  dapat  dipercaya,  dan  relevan  serta  transparansi  laporan  keuangan  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  sesuai  dengan  PSAK  108  yang
berlaku  efektif  dalam  laporan  keuangan  yang  mencakup  periode  laporan  yang dimulai atau setelah tanggal.
Data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyebutkan  sampai  dengan  periode Januari  2019  terdapat  62  asuransi  syariah  yang  terdiri  dari  asuransi  jiwa  syariah, asuransi syariah umum dan reasuransi syariah. (OJK. Tabel 1 Januari 2019). Data ini memberikan  gambaran  bahwa  asuransi  syariah  merupakan  lembaga  atau  institusi keuangan  non  bank  (IKNB)  yang  jumlahnya  cukup  banyak.  Berkembangnya asuransi-asuransi  syariah  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  mayoritas  penduduknya yang beragama Islam.
Namun  perkembangan  asuransi  syariah  tidak  diikuti  oleh  perangkat pendukung  lainnya,  seperti  minimnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mengerti konsep  syariah  di  lembaga  keuangan  asuransi  syariah.  Akibatnya  tidak  semua nasabah  memahami  penjelasan  dari  tenaga  asuransi  syariah  berkenaan  dengan kontrak. Untuk mengatasinya salah satunya adalah dirumuskannya standar akuntansi yang  sesuai  dengan  syariah  Islam.  DSN-MUI  No.21/DSNMUI/X/2001  tentang Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah  adalah  salah  satu  hukum  yang  mengatur  tentang asuransi  syariah.  Selain  itu  untuk  menjaga  konsistensi,  baik  yang  bersifat  internal maupun  eksternal,  serta  untuk  menjamin  kesesuaiannya  dengan  syariat  Islam,  maka perlu standarisasi keuangan. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 juga  digunakan  untuk  mengatur  perlakuan  akuntansi  (pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan)  transaksi  khusus  yang  berkaitan  asuransi  syariah (Rahmiyanti & Yushita, 2017).

## Tujuan
Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan mengenai asuransi syariah di Indonesia dan bagaimana akuntansi untuk transaksi asuransi syariah.

## METODE
Metode  yang digunakan  penulis  adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analisis.  Sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  sumber  sekunder  baik berupa  buku,  jurnal,  publikasi  ilmiah,  dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan  tulisan ini.

## PEMBAHASAN

## a. Asuransi Syariah
PSAK  108  mendefinisikan  asuransi  syariah  yaitu  sistem  menyeluruh  yang pesertanya  mendonasikan  sebagian  atau  seluruh  kontribusinya  untuk  membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh  peserta  yang  berhak.  Donasi  tersebut  merupakan  donasi  dengan  syarat  tertentu dan  merupakan  milik  peserta  secara  kolektif,  bukan  merupakan  pendapatan  entitas pengelola.
Prinsip  dasar  dalam  asuransi  syariah  adalah  saling  tolong  menolong (ta’awuni)  dan  saling  menanggung  (takafuli)  antara  sesama  peserta  asuransi.  Akad yang  digunakan  dalam  asuransi  syariah  adalah  akad tabarru’ dan  akad  tijari.  Akad tabarru’ digunakan  di  antara  para  peserta, sedangkan  akad  tijari  digunakan  antar peserta  dengan  entitas  asuransi  syariah.  Pembayaran  dari  peserta  dapat  meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang  merupakan  milik  peserta  secara  kolektif yang  dikelola  oleh  entitas  asuransi  syariah.  Pembayaran  manfaat  asuransi/klaim
berasal  dari  dana  peserta  kolektif  (dana tabarru’ )  dimana  risiko  ditanggung  secara bersama antara peserta asuransi.
Iuran  Dana Tabarru’ adalah  sebagian  dari  kontribusi yang  dibayarkan  oleh Peserta yang kemudian dimasukkan kedalam Kumpulan Dana Tabarru’ dengan Akad Tabarru’. Dana Tabarru’ adalah  kumpulan  dana  yang  berasal dari  kontribusi  para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru’ yang disepakati.  Surplus/Defisit Underwriting adalah  selisih  lebih/kurang  dari  total kontribusi  Peserta  ke  dalam  dana Tabarru’ setelah  dikurangi  pembayaran santunan/klaim,  kontribusi  reasuransi,  dan  cadangan  teknis, dalam  satu  periode tertentu (www.asei.co.id).
Berikut beberapa  definisi dalam asuransi syariah  dirangkum dari www.asei.co.id:  Akad  adalah  perjanjian  tertulis  yang  memuat kesepakatan  tertentu, beserta  hak  dan  kewajiban  para pihak  sesuai  prinsip  syariah.  Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan  tolong-menolong  diantara  para  Peserta, yang  tidak  bersifat  dan  bukan  untuk tujuan  komersial.  Akad Wakalah  bil  Ujrah adalah  Akad Tijarah yang memberikan kuasa  kepada  Perusahaan  sebagai  wakil Peserta  untuk  mengelola  Dana Tabarru’ dan/atau  Dana Investasi  Peserta,  sesuai  kuasa  atau  wewenang  yang diberikan,  dengan imbalan  berupa  ujrah  ( fee ).  Akad mudharabah adalah  akad  untuk  memberikan bagi hasil  atas  investasi  Dana Tabarru’ .  Kontribusi  adalah  sejumlah  dana  yang dibayarkan oleh  Peserta  kepada  Perusahaan  yang  sebagian  akan dialokasikan  sebagai iuran Tabarru’ dan sebagian lainnya sebagai fee (ujrah) untuk perusahaan.

## b. Akuntansi untuk Asuransi Syariah
Menurut  Adam  (2015:11)  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) mengacu  pada  penafsiran  dan  penalaran  teori-teori  yang  berlaku  dalam  hal  praktek pembuatan laporan keuangan  guna memperoleh informasi  tentang kondisi ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan  yang  selalu  mengacu  pada  teori  yang  berlaku,  atau  dengan  kata  lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.
Lebih  lanjut  Bayinah  dkk  (2017:68)  mengatakan  bahwa  PSAK  108 merupakan  standar  akuntansi  yang  digunakan  sebagai  pedoman  akuntan  dalam pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian  transaksi  asuransi  syariah.  Pernyataan  ini diterapkan  untuk  transaksi  asuransi  syariah,  yaitu  transaksi  yang  terkait  dengan kontribusi  peserta,  alokasi  surplus  atau  defisit underwriting ,  penyisihan  teknis,  dan cadangan dana tabarru’ .
PSAK  108  memberikan  pernyataan  yang  memuat  beberapa  istilah  yang digunakan  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan.  Jenis-jenis  laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108 beserta cakupannya :
1) Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana pesarta, dan ekuitas
2) Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relavan.
3) Laporan  perubahaan  dana tabarru’ mencakup  surplus  atau  defisit periode  berjalan,  bagian  surplus  yang  didistribusikan  ke  peserta  dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana tabarru’ .
4)
Laporan  laba  rugi  berisi  pendapatan  pengelola  yang  diperoleh  dan beban  operasional  yang  dikeluarkan  oleh  pengelola  atas  aktivitas usahanya.
5) Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu.
6) Laporan  arus  kas  dapat  memberikan  informasi  yang  memungkinkan para  pengguna  untuk  mengetahui  bagaimana  entitas  menghasilkan  kas dan setara kas.
7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat  mengungkapkan sumber zakat  internal  maupun  eksternal  dari  entitas  asuransi  syariah,  kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
8) Laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan  berisi  sumber penyaluran  dana  kebajikan,  proporsi  dana,  dan  alasan  munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
9) Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
a) Informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan kebijakan  akuntansi  yang  dipilih  dan  diterapkan  terhadap  peristiwa dan transaksi penting. b) Informasi  yang  diwajibkan  dalam  PSAK  tetapi  tidak  disajikan dilaporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi,  laporan  arus  kas, laporan  perubahaan  ekuitas,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. c) Informai tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

## Pengakuan Awal Berdasarkan PSAK 108
Dalam  akuntansi  asuransi  syariah  adanya  pengakuan  pendapatan  dan beban :
1) Pengakuan Pendapatan
a) Apabila  jumlah  premi  dapat  diestimasi  secara  layak,  maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut  disesuaikan  setiap  periode  untuk  mencerminkan  jumlah premi yang sebenarnya.
b) Apabila  jumlah  premi  tidak  dapat  doestimasi  secara  layak,  maka premi diperlukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.
2) Pengakuan Beban Berdasarkan PSAK 108 terkait dalam pengakuan awal:
1. Kontribusi  peserta  diakui  sebagai  pendapatan  dana tabarru’ dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk  akad  asuransi  syariah  jangka  pendek,  kontribusi  peserta diakui  sebagai  pendapatan  dana tabarru’ sesuai  periode  akad asuransi;
b) Untuk  akad  asuransi  syariah  jangka  panjang,  kontribusi  peserta diakui  sebagai  pendapatan  dana tabarru’ pada  saat  jatuh  tempo pembayaran dari peserta.
2) Kontribusi  peserta  yang  diterima  bukan  merupakan  pendapatan  entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para perserta untuk
mengelola  dana tabarru’ dan  kontribusi  peserta  tersebut  merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru' .
3) Selain  dari  kontribusi  peserta,  perubahan  saldo  dana tabarru’ juga berasal  dari  hasil  investasi  dana tabarru’ dan  surplus  atau  defisit underwriting dana tabarru’ . Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabarru’ dalam  kedudukannya  sebagai  wakil  para  peserta  (jika menggunakan  akad wakalah )  atau  pengelola  dana  (jika  menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah ).
4) Bagian  pembayaran  dari  peserta  untuk  investasi  diakui  sebagai  dana investasi  mudharabah,  dana  investasi  mudharabah  musytarakah,  dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.
Atas  pengakuan  kontribusi  atau  premi  dalam  asuransi  syariah bukanlah  pendapatan  atau  milik  pengelola  seperti  dalam  asuransi konvensional,  akan  tetapi  kontribusi  adalah  milik  peserta  secara  kolektif yang  mana  salah  satu  bagian/komponen  utama  adalah  dana tabarru’ . Akumulasi  dana tabarru’ milik  peserta  kolektif  tersebut  juga  dapat bertambah  dari  hasil  investasi dana tabbaru’ yang  dikelola  pengelola sebelum  pembayaran  klaim  bertambah  dari  akumulasi  cadangan  surplus underwriting dana tabarru’ di  akhir  periode.  Untuk  mengakui  transaksi dimana polis  diterbitkan  dengan  nilai kontribusi/premi.
Pengakuan atas  bagian fee  (ujrah) diatur dalam paragraf 20,  yakni “bagian  kontribusi  untuk fee diakui  sebagai  pendapatan  (bagi  pengelola) dalam  laporan  laba  rugi  dan  beban  (bagi  peserta)  dalam  laporan  surplus defisit underwriting. ”
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Menurut PSAK, pengukuran setelah pengakuan awal adalah sebagai berikut : 1)  Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana tabarru’ bergantung  pada peserta secara kolektif, regulator,  atau kebijakan manajemen.  Alokasi  surplus  underwriting  dana tabarru' adalah  sebagai berikut:
a) Seluruh surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru’.
b) Sebagian  surplus underwriting tersebut  sebagai  penambah  saldo dana tabarru’ dan  sebagian  lainnya  didistribusikan  ke  peserta secara individual atau
c) Sebagian  surplus underwriting tersebut  sebagai  penambah  saldo dana tabarru’, sebagian  didistribusikan  ke  peserta  secara individual,  dan sebagian  lainnya  didistribusikan  ke  entitas pengelola.
2) Bagian  surplus underwriting dana tabarru’ yang  dialokasikan  ke peserta  secara  individual  dan  entitas  pengelola  diakui  sebagai pengurang surplus underwriting.
3) Surplus underwriting dana tabarru’ yang  dialokasikan  ke  entitas pengelola  diakui  sebagai  pendapatan  entitas  pengelola.  Surplus underwriting dana tabarru’ yang  dialokasikan  ke  peserta  disajikan dalam liabilitas.
4) Ketika dana tabarru’ mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar  klaim,  maka  entitas  pengelola  wajib  menanggulangi kekurangan  tersebut  dalam  bentuk  pinjaman  (qardh).  Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

## Penyajian Berdasarkan PSAK 108
Berdasarkan PSAK 108 maka penyajiannya adalah : 1)  Bagian surplus underwriting dan tabarru’ yang didistribusikan ke peserta disajikan  secara  terpisah  pada  pos  “bagian  surplus underwriting dan tabarru ’  yang  didistribusikan  ke  peserta”  dan  bagian  surplus  yang didistribusikan  ke  entitas  pengelola  disajikan  secara  terpisah  pada  pos “bagian  surplus underwraiting dana tabarru’ yang  didistribusikan  ke pengelola” dalam laporan perubahaan dana tabarru’.
2) Penyisihan  teknis  disajikan  secara  terpisah  pada  liabilitis  dalam  laporan posisi keuangan.
3) Dana tabarru’ disajikan  sebagai  dana  peserta  yang  terpisah  dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
4) Cadangan  dana tabarru’ disajikan  secara  terpisah  pada  laporan perubahan dana tabarru’.
Pengungkapan Berdasarkan PSAK 108
Dalam pengungkapannya, PSAK 108 mengatur :
1) Entitas  pengelola  mengungkapkan  informasi  terkait  kontribusi  peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
a) Kebijakan akuntansi untuk:
b) Kontribusi yang diterima dan perubahannya.
2) Pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.
a) Piutang kontribusi peserta, entitas asuransi, dan reasuransi.
b) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi.
d)  Jumlah  dan  persentase  komponen  kontribusi  peserta  untuk  bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi.
e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’
f) Jumlah pinjaman kepada dana tabarru’ (jika ada).
3) Entitas  pengelola  mengungkapkan  informasi  yang  memungkikan pengguna  laporan  keuangan  untuk  mengevaluasi  sifat  dan  luas  risiko yang  timbul  dari  akad  asuransi  syariah  terhadap  dana tabarru’ meliputi,
tetapi tidak terbatas pada:
a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko  yang timbul dari  akad  asuransi  syariah,  serta  metode  yang  digunakan  untuk mengelola risiko tersebut.
b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
(1)  Analisis  sensitivitas  risiko  asuransi  terhadap  surplus  dan  defisit underwriting dana tabarru’ dan  saldo  dana tabarru’ jika
terdapat perubahan  variabel  risiko  yang  paling  mungkin  terjadi pada  akhir  periode  pelaporan,  serta  metode  dan  asumsi  yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas. (2) Informasi  kualitatif  tentang  sensitivitas,  serta  informasi tentang  persyaratan  dan  ketentuan  akad  asuransi  syariah  yang
memiliki  dampak  material  terhadap  jumlah,  waktu,  dan ketidakpastian arus kas masa depan dana tabarru’ . (3) Konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen  menentukan  konsentrasi  dan  penjelasan  dari kesamaan  karakteristik  yang  menandakan  masing-masing konsentrasi  (contohnya  jenis  kejadian  yang  diasuransikan,  area geografis, atau mata uang). (4) Klaim  aktual  dibandingkan  dengan  estimasi  sebelumnya (claim development) .
4) Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
a) Kebijakan  akuntansi  untuk  pengelolaan  dana  investasi  yang  berasal dari peserta
b) Rincian  jumlah  dana  investasi  berdasarkan  akad  yang  digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
5) Entitas  pengelola  mengungkapkan  informasi  terkait  penyisihan  teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
a) Jenis  penyisihan  teknis  (saldo  awal,  jumlah  yang  ditambahkan  dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
b) Dasar  yang  digunakan  dalam  penentuan  jumlah  untuk  setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.
6) Entitas  pengelola  mengungkapkan  informasi  terkait  saldo  dana tabarru’ meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
a)    Pihak  yang  menerima  pengalihan  saldo  dana tabarru’ jika  terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
b) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus underwriting .
7) Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana tabarru’ , dana investasi peserta, dan entitas pengelola.
PSAK  108  telah  membuat  panduan  secara  ringkas  dalam  membuat laporan keuangan perusahaan asuransi syariah berupa laporan surplus/ defisit underwriting dana tabarru’ .
Tabel I.1 Laporan SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU’ Menurut PSAK 108

## PT. Asuransi Jiwa Syariah ABC
Laporan Surplus/ Defisit Underwriting Dana Tabarru’ per 31 Desember 20xx ( Dalam Ribuan Rupiah )

## PENDAPATAN ASURANSI
Pendapatan Kontribusi Bagian Pengelola/Ujarah Atas Kontribusi Bagian Reasuransi Atas Kontribusi Total Pendapatan Asuransi

## BEBAN ASURANSI
Beban Klaim ( Setelah Bagian Reasuransi ) Baban Penyisihan Teknis Total Beban Asuransi SURPLUS/ DEFISIT UNDERWRITING
Surplus Underwriting Dialokasikan ke Peserta Individual
Surplus Underwriting Dialokasikan ke Entita Pengelola Surplus Underwriting Dialokasikan ke Dana Tabarru’

## PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI
Pendapatan Investasi (muradharabah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah) Beban Investasi  ( termasuk fee wakalah ) Total Pendapatan Investasi SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU’ SALDO AWAL DANA TABARRU’ SALDO AKHIR DANA TABARRU’ Sumber : www.iaiglobal.or.id

## KESIMPULAN
Pertumbuhan  asuransi  syariah  di  Indonesia  semakin  menunjukkan perkembangan  yang  menggembirakan.  Berkembangnya  asuransi  syariah  harus sejalan  dengan  kemampuan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mengelolanya. Sebagian SDM bidang asuransi syariah belum atau kurang menguasai prinsip-prinsip asuransi  syariah  salah  satunya  adalah  berhubungan  dengan  laporan  keuangan. Laporan keuangan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

## Referensi
Adam,  Hendry    Accounting  Principle  :  Melalui  Pendekatan  Sistem  Informasi Universitas Kebangsaan, Bandung, 2015.
Bayinah, Al Nur dkk, “ Akuntansi Asuransi Syariah .”, Jakarta: Salemba Empat, 2017. Dwi  Martani,  et. al ., Akuntansi  Keuangan  Menengah:  Berbasis  PSAK ,  (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 8.
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017. Rahmiyanti,  Firdha  &    Yusitha  AN.  Aktualisasi  Penerapan  Perlakuan  Perlakuan Akuntansi  Asuransi  Syariah  PSAK  No.  108  pada  Unit  Syariah  PT.  Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta . Jurnal Profita Edisi 6 Tahun 2017. Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko , Jakarta: Rajawali Pers, 2012 http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah/ http://iaiglobal.or.id/ https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik- IKNB-Syariah-Periode-Januari-2019.aspx