## Abstrak
Salah  satu  hal  yang  dapat  mewujudkan  good corporate  governance    yaitu  dilihat  dari  kinerja  dari setiap  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  baik kinerja  dalam  hal  pencapaian  tujuan  kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, pencapaian kinerja secara  efisien,  efektif,  dan  ekonomis,  serta  kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  audit kinerja
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  Audit  Internal  terhadap  penerapan  good corporate  governance  pemerintah  daerah  Kabupaten Luwu.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Auditor Internal pemerintah daerah yang ada di kantor Inspektorat  kabupaten  Luwu.    Pengumpulan  informasi dilakukan  dengan  cara  menyusun  daftar  pertanyaan yang  sesuai  untuk  diajukan  kepada  para  responden Metode  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  alat analisis  regresi  linier  sederhana  yang  diolah  dengan software SPSS versi 18.
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  adanya  audit  internal  akan  mendorong tercapainya  penerapan  Good  corporate  Governance dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup  pemerintah  kabupaten  akan  berjalan  dengan baik,  meskipun  banyak  factor  lain  yang  akan mendukung  yang  belum  diteliti  secara  mendalam seperti  karakteristik  auditornya  itu  sendiri,  etika auditor dal faktor lainnya.

## Keyword:  Audit  Internal,  Auditor  Internal,  good corporate governance

## Pendahuluan
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di Indonesia yang dilakukan setelah dikeluarkannya
Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya pengalihan  sebagian  wewenang  dan  tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda).  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 (UU  No.  32/2004)  tentang  Pemerintah  Daerah menegaskan  kewenangan  Pemda  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan asas otonomi.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan  dilaksanakan  dalam  pengalihan  wewenang tersebut  oleh  pemerintah  daerah  yang  terdapat dalam  tiga  pilar  utama  yang  merupakan  elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelanggaraan pemerintah.  Suatu  pemerintahan  yang  baik  harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar  semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam pemerintahan  tersebut  dapat  berpasrtisipasi  secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut
harus dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Dyah  Setyaningrum  (2012:2) akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah    masih  dalam  taraf  munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal  ini  perlu  dihargai  sebagai  bentuk  kemajuan dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa.  Belum  adanya  kesadaran pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah  serta  maraknya  kasus-kasus  hukum yang  melibatkan  manipulasi  data  akuntansi  di instansi  pemerintahan  membuat  resah  masyarakat terhadap  penyelenggaraan administrasi  publik  dan pentingnya  suatu  informasi  akuntansi. Masyarakat menyadari  adanya  ketidakpuasaan  pengelolaan
Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Kab. Luwu
(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kab.Luwu)
Rahmawati 1
Andika Rusli 2
No. HP 081355428082 ¹ , 085242438738 ²
¹ Alamat Korespondensi: Jl. Pantai Songka II Palopo Email: rahmawati345@yahoo.co.id
kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.
Terjadinya  manipulasi  atau  kecurangan ( fraud )  data  akuntansi  pemerintah  daerah  yang banyak dilakukan oleh orang-orang dalam instansi pemerintah  daerah  menyebabkan  menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Maraknya kasus-kasus demikian  menimbulkan  pertanyaan  bagi  banyak pihak  terutama  terhadap  tata  kelola  pemerintahan atau yang lebih dikenal good corporate governance yang  sekali  lagi  mengakibatkan terungkapnya  kenyataan  bahwa  mekanisme good corporate governance yang baik belum diterapkan dalam  pemerintah  daerah.  Peran  Pemda  dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan- tujuan  pembangunan  nasional  menjadi  semakin besar.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya  sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis  untuk  mengukur  perkembangan  yang dicapai Pemda.
Menurut  Mardiasmo  (2005:  189)  terdapat tiga  aspek  utama  yang  mendukung  terciptanya kepemerintahan  yang  baik  ( good  corporate governance )  yaitu  pengawasan,  pengendalian  dan pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi  dan  kompetensi  professional  untuk memeriksa  apakah  hasil  kinerja  pemerintah  telah sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Namun  dengan  adanya  otonomi  daerah,  informasi dan  hasil  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan,  sehingga  diperlukan  peran  dari auditor  dalam  melakukan  audit  atas  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  melalui prosedur yang telah ditentukan.
Untuk  menilai  sejauh  mana  pencapaian kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melayani kepentingan  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang  objektif  dan  sistematis  terhadap  bukti-bukti untuk  dapat  melaksanakan  penilaian  secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen  dalam  mengaudit  dan  mendorong pencapaian  tujuan  secara  efektif,  efisien,  dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta  memberikan  bahan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang
bertanggung  jawab  (Deputi  Bidang  Akuntan Negara, 2001: 2).
Penyelenggaraan  audit  kinerja  instansi pemerintah  daerah  agar  maksud  dan  tujuannya sesuai  dengan  kebutuhan  bagi  pihak  yang membutuhkan  dan  informasi  yang  dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai  pengawas  intern  pemerintah  daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang  melakukan  pemeriksaan  dan  mengawal kinerja  Pemda  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  bertujuan  untuk  menciptakan good corporate governance yang baik.
Penelitian-penelitian  yang  terkait  dengan faktor-faktor  terciptanya good  governance salah satunya  pernah  dilakukan  oleh  Dr.  Leny  Nofianti (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa pada  dimensi  audit  kinerja  atau  audit  operasional variabel  pelaksanaan  audit  internal  sektor  publik yang  diteliti,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir  di  semua  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah)  di  Provinsi  Riau.  Hasil  yang  diperoleh pada  pelaksanaan  audit  kinerja/operasional  bukan semata-mata  kebenaran  formal  tapi  adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah  dan  akuntabilitas  publik  dalam kerangka mewujudkan good governance . Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompotensi audit dan independensi audit berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  peran audit  internal  dalam  mewujudkan good  corporate governance. Sedangkan  menurut  Supriadi  dkk (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa prinsip-prinsip good  governance belum  terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan  -  Fasilitasi  Percepatan  Penyelesaian Tapal  Batas  Wilayah  Administrasi  Antar  Daerah. Dalam  proses  penyusunan  RKA  dan  pelaksanaan kegiatan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  rencana kerja  dan  anggaran  yang  telah  disusun  tidak sepenuhnya  dapat  dijadikan  pedoman  untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.
Lain  halnya  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Rusmini (2013) menyatakan bahwa kinerja  pegawai  dalam  rangka  mewujudkan good governance sudah berjalan baik hal itu bisa dilihat dari produktivitas yang didukung oleh kemampuan pegawai dalam mengatasi kesulitan dalam
pelayanan  yang  cukup  memuaskan  masyarakat, kualitas  pelayanan  yang  dimana  pegawai  dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan responsivitas  pegawai  yang  tanggap  dalam mengatasi  keluhan-keluhan  masyarakat.  Namun menurut  Rusmini  terdapat  faktor  penghambat mewujudkan good governance diantaranya ketidak disiplinan pegawai.  Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fibrianto Wahyu Nugroho (2005:86) menyatakan bahwa BPKP melaksanakan  Audit  Kinerja  secara  independen untuk menilai keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD  secara  ekonomis,  efisien,  dan efektif.  Sehingga  dapat  membantu  manajemen auditan  dalam  mendorong  pencapaian  tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan  untuk  pengambilan  keputusan  oleh pihak yang bertanggung jawab.
Mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu  tersebut,  dalam  penelitian  ini  peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa salah satu hal yang dapat mewujudkan good corporate governance yaitu  dilihat  dari  kinerja  dari  setiap penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  baik kinerja  dalam  hal  pencapaian  tujuan  kebijakan, peraturan  dan  hukum  yang  berlaku,  pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta kesesuaian  antara  kinerja  yang  telah  dicapai dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Dan  untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah sudah baik atau  belum  perlu  dilakukannya  audit  kinerja  oleh auditor  internal  pemerintahan  terkait  apakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam good corporate  governance telah  diterapkan  dengan baik.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, penulis akan menganalisis keefektifan penyelenggaraan  audit  kinerja  untuk  mewujudkan good  corporate  governance pada  pemerintah daerah yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal  ini  Inspektorat  pemerintah  daerah  Kabupaten Luwu, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  dan  menyajikannya  dengan  judul “Pengaruh  Audit  Kinerja  terhadap  penerapan Good Corporate Governance Kabupaten Luwu”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif yaitu  peneliti  mengumpulkan  informasi  dari responden dengan menggunakan kuestioner.
Dimana  teknik  pengumpulan  informasi  dilakukan dengan  cara  menyusun  daftar  pertanyaan  yang sesuai  untuk  diajukan  kepada  para  responden (masri  dan  Sofyan,  2005).  Populasi  dan  sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pemerintah  yang  ada  di  Kantor  Inspektorat Kabupaten Luwu.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  regresi  linier  sederhana dengan  alat  analisis software SPSS  versi  18. Persamaan regresi linear sederhana ini mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependent dan  satu  variabel  independent.  Persamaan  regresi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b X
Dimana :
Y = Good Governance
X = Audit Internal a = Konstanta b = Koefisien Regresi
Hasil dan Pembahasan
Variabel (x) Audit Internal
Deskripsi Data Variabel Audit Keuangan

## Data primer setelah diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  semua  item  pernyataan,  11% responden  menjawab  setuju  bahwa  penyajian laporan  keuangan  telah  memadai  dan  tepat  waktu dan  4%  responden  menjawab  setuju  bahwa pemeriksaan  terhadap  laporan  keuangan  telah dilaksanakan oleh audit independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.
Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7,5% reponden-

## Data primer setelah diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  semua  item  pernyataan,  responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya  berturut-turut  yaitu  10%  responden menjawab  setuju  bahwa  prosedur  operasi  standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi-
menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten  Luwu,  4,5%  reponden menjawab  sangat  setuju  adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu,  1,5% reponden  menjawab  netral adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu  dan  0,5 reponden  menjawab  tidak  setuju  adanya  audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.
bertujuan untuk mengevaluasi efisien setiap bagian organisasi, 8% responden menjawab setuju bahwa prosedur    operasi  standar  dan  metode  yang diterapkan  suatu  organisasi  bertujuan  untuk mengevaluasi efektivitas dan keekonomisan setiap bagian  organisasi,  dan  8%  responden  menjawab
Item STS TS N S SS Total 1 0 0 0 10 4 14 2 0 1 1 8 4 14 3 0 1 3 8 2 14 Persentase 0,7 0,5 1,3 8 3,3 14 Item STS TS N S SS Total 1 0 1 0 11 2 14 2 0 0 3 4 7 14 Persentase 0,00 0,5 1,5 7,5 4,5 14
Tabel 1
Deskripsi Jawaban Variabel variabel Keuangan
Tabel 2
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kinerja
setuju bahwa auditor telah membandingkan output yang  telah  dicapai  pada  periode  bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi  yang  sama  atau  pada  organisasi  yang berbeda.
Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  sebanyak  8%  reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu, 3,3% reponden-
Data primer setelah diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  semua  item  pernyataan,  responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya  berturut-turut  yaitu  6%  responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi  kesesuaian  aktivitas dengan  hukum, regulasi  dan  standar  yang  berlaku,  8%  responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi  program  dan  kegiatan  operasi apakah  telah  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan memberi  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran yang telah direncanakan .
Jadi  berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sebanyak  7%  reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate
menjawab  sangat  setuju  adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu,  1,3% reponden  menjawab  netral adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu  dan  0,5 reponden  menjawab  tidak  setuju  adanya  audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.
Deskripsi Data Variabel Audit Kepatuhan
governance Kabupaten  Luwu,  5%  reponden menjawab  sangat  setuju  adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu  dan  2% reponden  menjawab  netral adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.
Deskripsi  Data  Variabel  Audit  Sistem
Informasi Item STS TS N S SS Total 1 0 0 3 6 5 14 2 0 0 1 8 5 14 Persentase 0,00 0,00 2 7 5 14
Tabel 3
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kepatuhan
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  semua  item  pernyataan,  responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya  berturut-turut  yaitu  8%  responden menjawab setuju bahwa  kegiatan audit internal di pemda  Bapak/Ibu/Saudara  adalah  review  terhadap keefektifaan  sistem  informasi  dan  memastikan bahwa  sistem  tersebut  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan, 5% responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan  kegiatan  audit  internal  terhadap sistem  komputer  yang  ddigunakan  adalah  untuk melingdungi  aset  milik  organisasi,  7%  responden menjawab  setuju  bahwa  pengumpulan  dan evaluasi  bukti-bukti  untuk  menentukan  apakah sistem komputer yang digunakan mampu menjaga integritas data dan 8% responden menjawab setuju bahwa  audit  terhadap  sistem  komputer  yang digunakan  dapat  membantu  pencapaian  tujuan organisasi  secara  efektif,  serta  menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.
Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  sebanyak  7%  reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu, 3% reponden-
menjawab  sangat  setuju  adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu,  2,25% reponden  menjawab  netral adanya  audit  keuangan dari  audit  internal  dalam  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu,  1% reponden  menjawab  tidak  setuju  adanya  audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu  dan  0,75 reponden  menjawab  sangat  tidak  setuju  adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.
Variabel  (Y)  Penerapan Good  Corporate
Governance Item STS TS N S SS Total 1 0 1 2 8 3 14 2 0 3 4 5 2 14 3 1 0 3 7 3 14 4 2 0 0 8 4 14 Persentase 0,75 1 2,25 7 3 14

## Tabel 4
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem
Data primer setelah diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  untuk  semua  item  pernyataan,  responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya  berturut-turut  yaitu  4%  responden menjawab  setuju  bahwa  partisipasi:  pemerintah Kabupaten  Luwu  bersama  instansi  lain  telah melaksanakan  fungsinya  secara  seimbang  dan partisipatif, 7% responden menjawab setuju bahwa daya  tanggap:  pemerintah  Kabupaten  Luwu  telah berperan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali, 6% responden menjawab  setuju  bahwa  wawasan  kedepan: pembangunan daerah berdasarkan ciri dan strategi yang  jelas  dan  mengikutsertakan  warga  dalam seluruh  proses  pembangunan,  sehingga  warga merasa  memiliki  dan  ikut  bertanggung  jawab terhadap  kemajuan  daerahnya,  10%  responden menjawab  setuju  bahwa  akuntabilitas:  Pemerintah Kabupaten Luwu telah meningkatkan akuntabilitas para  pengambil  keputusan  dalam  segala  bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,
8%  responden  menjawab  setuju  bahwa  efektifitas dan  efisien:  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  telah menjamin  terselenggaranya  pelayanan  terhadap masyarakat  dengan  menggunakan  sumber  daya yang  tersedia  secra  optimal  dan  tanggung  jawab dan  7%  responden  menjawab  setuju  bahwa profesionalisme:  Pemerintah  Kabupaten  Luwu telah  meningkatkan  kemampuan  dan  moral penyelenggara  pemerintah  agar  mampu  memberi pelayanan  yang  mudah,  cepat,  tepat  dengan  biaya yang terjangkau.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  sebanyak  7%  reponden  menjawab  setuju bahwa adanya penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji validitas penilitian ini digunakan untuk mengetahui  apakah  pernyataan  pada  kuesioner yang  telah  diedarkan  dapat  mengukur  variabel yang  akan  diukur.  Untuk  mengetahui  validitas
Item STS TS N S SS Total 1 0 2 5 4 3 14 2 2 1 2 7 2 14 3 0 2 2 6 4 14 4 0 1 0 10 3 14 5 0 0 2 8 4 14 6 0 0 3 7 4 14 Persentase 0,33 1 2,33 7 3,33 14

## Tabel 5
Deskripsi Jawaban Variabel Penerapa Good corporate Governance
pernyataan  dari  setiap  variabel,  maka  digunakan correlation bivariate dengan kriteria:
1. Jika sig. (2-tailed) < 0,05= valid
2. Jika sig . (2-tailed)> 0,05= tidak valid
Audit Internal (x)
Data primer setelah diolah, 2014

## Good Corporate Governance (Y)
Pernyataan Pearson Correlation Significant Keterangan Audit Internal 1 0,695 ** 0,006 Valid Audit Internal 2 0,608 ** 0,021 Valid Audit Internal 3 0,555 ** 0,040 Valid Audit Internal 4 0,586 ** 0,028 Valid Audit Internal 5 0,784 ** 0,001 Valid Audit Internal 6 0,842 ** 0,000 Valid Audit Internal 7 0,689 ** 0,006 Valid Audit Internal 8 0,818 ** 0,000 Valid Audit Internal 9 0,871 ** 0,000 Valid Audit Internal 10 0,763 ** 0,002 Valid Audit Internal 11 0,693 ** 0,006 Valid Pernyataan Pearson Correlation Significant Keterangan Good Corporate Governance 1 0,754 ** 0,002 Valid Good Corporate Governance 2 0,914 ** 0,000 Valid Good Corporate Governance 3 0,805 ** 0,001 Valid Good Corporate Governance 4 0,595 ** 0,025 Valid Good Corporate Governance 5 0,889 ** 0,000 Valid Good Corporate Governance 6 0,835 ** 0,000 Valid Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Good Corporate Governance
Berdasarkan  tabel  uji  validitas  diatas variabel  audit  internal  yang  terdiri  dari  audit keuangan,  audit  kinerja,  audit  kepatuhan,  audit sistem  informasi  dan  variabel penerapan  good corporate governance (Y) di atas, dapat disimpulkan  bahwa  semua  item  pernyataan  untuk masing-masing  variabel  dinyatakan  valid.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  untuk  setiap pernyataan  pada  setiap  variabel  <  0,05  maka pernyataan dikatakan valid.
Sesuai  dengan  tujuan  dilakuannya  uji validitas  adalah  untuk  melihat  seberapa  besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa semua item pernyataan yang diajukan oleh peneliti
Data primer setelah diolah, 2014
Dari  hasil  uji  reliabilitas  di  atas,  semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian  ini  adalah  reliabel  atau  handal  karena menunjukkan  tingkat  reliabilitas  yang  tinggi.  Hal ini  dibuktikan  dengan  nilai  koefisien Alpha lebih dari  0,60  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat ukur yang handal atau dapat dipercaya.
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi, variabel  dependen,  variabel  independen  atau keduanya mempunyai distribusi normal atau
dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabitas  dilakukan  untuk  mengukur handal  atau  tidaknya  kuesioner  yang  digunakan untuk  mengukur  variabel  penelitian  dan  untuk mengukur  apakah  instrumen  yang  dalam  hal  ini kuesioner  dapat  digunakan  lebih  dari  satu  kali, paling  tidak  oleh  responden  yang  sama  akan menghasilkan  data  yang  konsisten.  Metode  yang digunakan  untuk  mengukur  reliabilitas  setiap variabel  yaitu  metode Alpha  Cronbach. Suatu instrumen  penelitian  dikatakan  reliabel  apabila nilai alpha > 0,60.
tidak.    Dalam  penelitian  ini  uji  normalitas  yang digunakan  adalah  grafik  histogram  dan  kurva penyebaran P-plot.
Gambar 1: Grafik Histogram
Variabel Koefisien Alpha Keterangan Audit Internal 0,899 Reliabel Good Corporate Governance 0,875 Reliabel Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas
Dengan  melihat  grafik  histogram,  dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola  distribusi  yang  mendekati  normal,  hal  ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.
Gambar 2: Normal Probability plot
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
Berdasarkan tampilan grafik P-Plot (gambar  4.2)  dapat  disimpulkan  bahwa  terlihat titik-titik  menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah  pada  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antara  variabel  independen.  Jika terjadi  korelasi  maka  dinamakan  terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel  independen.  Salah  satu  Metode  yang di gunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat
Akan  tetapi  hasil  dari  grafik  histogram  ini  tidak terlalu  akurat  apalagi  ketika  jumlah  sampel  yang digunakan kecil.
Metode lain yang dapat memberikan hasil untuk  melihat  apakah  data  terdistribusi  normal adalah normal probability plot.
tolerance  value atau  nilai  VIF (Variant Inflation  Factor ).  Jika  nilai tolerance  value dibawah  0,10  atau  nilai  VIF  diatas  10  maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas  dengan  variabel  bebas  yang lainnya.
Tabel 9: Uji Multikolinearitas
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Audit Internal 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Berdasarkan  tabel  4.9  di  atas,  model
regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas.  Ini  terlihat  dari  nilai variance  inflation  factor (VIF)  memiliki  VIF tidak lebih dari 10 dan tolerance value > 0,10, maka  dapat  dinyatakan  model  regresi  linear sederhana terbebas dari asumsi multikolinearitas  dan  variabel  independen dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerapan good corporate governance
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
Dari tampilan output SPSS grafik scatterplot terlihat bahwa data tersebar secara acak tanpa  membentuk  suatu  pola  tertentu  serta  titik- titiknya  menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0 (nol) pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas.
Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam model  regresi  ini  terdapat  perbedaan  varians  dari suatu pengamatan ke pengaatan yang lain.
3. Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  dari residual  antara  satu  pengamatan  dengan pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang baik adalah yang homokedastisitas  atau tidak terjadi  heterokedastisitas  (Ghozali,  2009:125). Untuk menguji ada tidaknya masalah heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan melihat  apakah  terdapat  pola  tertentu  pada grafik scttterplot berikut ini:
Gambar 3: Diagram Scatterplop

## Pengujian Hipotesis

## Uji regresi Linear Sederhana
Uji  regresi  sederhana  bertujuan  untuk mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  variabel independen  terhadap  variable  dependen.  Besarnya pengaruh  variabel  independen  terhadap  variable dependen  secara  parsial  dapat  dihitung  melalui suatu persamaan regresi berganda.
Tabel 10: Hasil Analisis Regresi
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  dengan  melihat
kolom unstandardized Coefficients maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

## Y= 0,336 + 0,883X
Dari  hasil  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Dari  persamaan  regresi  di  atas,  konstanta  (a) sebesar 1,047 artinya jika audit internal (audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan,
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
audit  sistem  informasi)  nilainya  tetap  atau sama dengan nol, maka akuntabilitas keuangan (Y) nilai skornya sebesar 2,047
b. Nilai  koefisien  audit  internal  sebesar  0,  883 bepengaruh  positif  terhadap  penerapan good corporate  governance Kabupaten  Luwu  (Y). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan audit  keuangan  satu  satuan  maka  variabel penerapan good corporate governance Kabupaten  Luwu  sebesar  0,883  dengan asumsi  bahwa  variabel  independen  yang  lain tetap.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  ini  dilakukan  untuk mengukur kemampuan  variabel-variabel  independen,  yaitu audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan dan audit  sitem  informasi  terhadap  penerapan good corporate  gavernance Kabupaten  Luwu.  Hasil koefisien  determinasi  dapar  diliat  pada  kolom adjusted R  square, yang  ditampilkan  pada  tabel berikut:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) .336 .959 Audit Internal .883 .238 a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .731 a .535 .496 .52078
a. Predictors: (Constant), Audit Internal
b. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Tabel 11
Kofisien Determinasi (R 2 )
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa nilai  koefisien adjusted  R  squere adalah  sebesar 0,496  atau  49,6%.  Maka  disimpulkan  bahwa variabel dependen yaitu penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu (Y) dipengaruhi oleh audit internal (audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, audit sistem informasi) sebesar 49,6%. Sedangkan  sisanya  50,4%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian ini.
Angka  koefisien  korelasi  (R)  pada  tabel 4.11 sebesar 0,731 menunjukkan bahwa hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen  adalah  kuat  karena  memiliki  nilai koefisien korelasi di atas 0,5.
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014
Hasil  pengujian  secara  parsial  antara variabel  independen  terhadap  variabel  dependen yang  dilakukan  dengan  uji  t  (tabel  4.20)  dengan membandikan nilai probabilitas (0,003) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap good corporate governance Kab.Luwu. Dari hasil penelitian di atas bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya-

## Uji Parsial (Uji t)
Pengujian  regresi  secara  parsial  (uji  t) bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel independen  secara  parsial  terhadap  variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  dapat  dilihat  dengan  membandingkan nilai  probabilitas  ( p-value )  dari  variabel  dengan tingkat  signifikansi  yang  digunakan  sebesar  0,05. Jika p-value lebih  kecil  dari  0,05  maka  ini menunjukkan  bahwa  variabel-variabel  independen secara  parsial  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.
penerapan Good  corporate  Governance dilingkup Inspektorat  sehingga  nanti  secara  garis  besar nantinya  akan  mendorong  tatakelola  keuangan dilingkup  pemerintah  kabupaten  akan  berjalan dengan  baik,  meskipun  banyak  factor  lain  yang akan  mendukung  yang  belum  diteliti  secara mendalam  seperti  karakteristik  auditornya  itu sendiri, etika auditor dal faktor lainnya.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .336 .959 .350 .732 Audit Internal .883 .238 .731 3.712 .003
a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Tabel 12
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Penelitian ini sesuai dengan teori (Prajogo,2001).  Ketiga  elemen  dasar  tersebut adalah  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas penyelanggaraan  pemerintah.  Suatu  pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpasrtisipasi secara aktif,  jalannya pemerintahan  juga  harus  diselenggarakan  secara transparan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Dyah  Setyaningrum  (2012:2) akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah    masih  dalam  taraf  munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal  ini  perlu  dihargai  sebagai  bentuk  kemajuan dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa.  Belum  adanya  kesadaran pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah  serta  maraknya  kasus-kasus  hukum yang  melibatkan  manipulasi  data  akuntansi  di instansi  pemerintahan  membuat  resah  masyarakat terhadap  penyelenggaraan administrasi  publik  dan pentingnya  suatu  informasi  akuntansi. Masyarakat menyadari  adanya  ketidakpuasaan  pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.
Menurut  Mardiasmo  (2005:  189)  terdapat tiga  aspek  utama  yang  mendukung  terciptanya kepemerintahan  yang  baik  ( good  corporate governance )  yaitu  pengawasan,  pengendalian  dan pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi  dan  kompetensi  professional  untuk memeriksa  apakah  hasil  kinerja  pemerintah  telah
sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Namun  dengan  adanya  otonomi  daerah,  informasi dan  hasil  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan,  sehingga  diperlukan  peran  dari auditor  dalam  melakukan  audit  atas  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  melalui prosedur yang telah ditentukan.
Untuk  menilai  sejauh  mana  pencapaian kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melayani kepentingan  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang  objektif  dan  sistematis  terhadap  bukti-bukti untuk  dapat  melaksanakan  penilaian  secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen  dalam  mengaudit  dan  mendorong pencapaian  tujuan  secara  efektif,  efisien,  dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta  memberikan  bahan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung  jawab  (Deputi  Bidang  Akuntan Negara, 2001: 2).
Penyelenggaraan  audit  kinerja  instansi pemerintah  daerah  agar  maksud  dan  tujuannya sesuai  dengan  kebutuhan  bagi  pihak  yang membutuhkan  dan  informasi  yang  dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai  pengawas  intern  pemerintah  daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang  melakukan  pemeriksaan  dan  mengawal kinerja  Pemda  tentang  pengelolaan  keuangan
daerah  yang  bertujuan  untuk  menciptakan good corporate governance yang baik.
Penelitian-penelitian  yang  terkait  dengan faktor-faktor  terciptanya good  governance salah satunya  pernah  dilakukan  oleh  Dr.  Leny  Nofianti (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa pada  dimensi  audit  kinerja  atau  audit  operasional variabel  pelaksanaan  audit  internal  sektor  publik yang  diteliti,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompotensi audit dan independensi audit berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  peran audit  internal  dalam  mewujudkan good  corporate governance. Sedangkan  menurut  Supriadi  dkk (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa prinsip-prinsip good  governance belum  terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-
pemerintahan  -  Fasilitasi  Percepatan  Penyelesaian Tapal  Batas  Wilayah  Administrasi  Antar  Daerah. Dalam  proses  penyusunan  RKA  dan  pelaksanaan kegiatan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  rencana kerja  dan  anggaran  yang  telah  disusun  tidak sepenuhnya  dapat  dijadikan  pedoman  untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

## Rencana dan Tahapan Berikutnya
Penelitian  yang  kami  lakukan  ini  telah selesai  namun  luaran  hasil  penelitian  ini  yang berupa  jurnal  ilmiah  masih  dalam  proses penerbitan.  Selain  itu  tahapan  diseminasi  serta seminar  hasil  penelitian  secara  internal  juga  telah dilakukan.  Selain  itu  penulis  akan  menyampaikan hasil  penelitian  kepada  pihak-pihak  yang  terkait khususnya  pemerintah  kabupaten  Luwu  sehingga menjadi  referensi  ilmiah  untuk  pelaksanaan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  khususnya  audit internal di kabupaten Luwu.
No. Kegiatan 2014 Agustus September Oktober November 1 Diseminasi internal hasil
penelitian
2
Persentasi Laporan
Kemajuan
4 Proses Pembuatan Jurnal
Publikasi jurnal Penelitian
5 Laporan Hasil

## Tabel 13
Rencana Tahapan Berikutnya

## Kesimpulan dan Saran
Dari  hasil  penelitian  diatas  bahwa  dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan Good  corporate  Governance dilingkup Inspektorat  sehingga  nanti  secara  garis  besar nantinya  akan  mendorong  tatakelola  keuangan dilingkup  pemerintah  kabupaten  akan  berjalan dengan  baik,  meskipun  banyak  factor  lain  yang akan  mendukung  yang  belum  diteliti  secara mendalam  seperti  karakteristik  auditornya  itu sendiri, etika auditor dal faktor lainnya.
Penelitian ini sesuai dengan teori (Prajogo,2001).  Ketiga  elemen  dasar  tersebut adalah  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas penyelanggaraan  pemerintah.  Suatu  pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpasrtisipasi secara aktif,  jalannya pemerintahan  juga  harus  diselenggarakan  secara transparan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Dyah  Setyaningrum  (2012:2) akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah    masih  dalam  taraf  munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal  ini  perlu  dihargai  sebagai  bentuk  kemajuan dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa.  Belum  adanya  kesadaran pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan akuntabilitas  dan  transparansi  penyelenggaraan pemerintah  serta  maraknya  kasus-kasus  hukum yang  melibatkan  manipulasi  data  akuntansi  di instansi  pemerintahan  membuat  resah  masyarakat terhadap  penyelenggaraan administrasi  publik  dan
pentingnya  suatu  informasi  akuntansi. Masyarakat menyadari  adanya  ketidakpuasaan  pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.
Menurut  Mardiasmo  (2005:  189)  terdapat tiga  aspek  utama  yang  mendukung  terciptanya kepemerintahan  yang  baik  ( good  corporate governance )  yaitu  pengawasan,  pengendalian  dan pemeriksaan.  Pemeriksaan  (audit)  merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi  dan  kompetensi  professional  untuk memeriksa  apakah  hasil  kinerja  pemerintah  telah sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Namun  dengan  adanya  otonomi  daerah,  informasi dan  hasil  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan,  sehingga  diperlukan  peran  dari auditor  dalam  melakukan  audit  atas  laporan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  melalui prosedur yang telah ditentukan.
Untuk  menilai  sejauh  mana  pencapaian kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melayani kepentingan  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang  objektif  dan  sistematis  terhadap  bukti-bukti untuk  dapat  melaksanakan  penilaian  secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen  dalam  mengaudit  dan  mendorong pencapaian  tujuan  secara  efektif,  efisien,  dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta  memberikan  bahan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang
bertanggung  jawab  (Deputi  Bidang  Akuntan Negara, 2001: 2).
Penyelenggaraan  audit  kinerja  instansi pemerintah  daerah  agar  maksud  dan  tujuannya sesuai  dengan  kebutuhan  bagi  pihak  yang membutuhkan  dan  informasi  yang  dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai  pengawas  intern  pemerintah  daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang  melakukan  pemeriksaan  dan  mengawal kinerja  Pemda  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  yang  bertujuan  untuk  menciptakan good corporate governance yang baik.
Penelitian-penelitian  yang  terkait  dengan faktor-faktor  terciptanya good  governance salah satunya  pernah  dilakukan  oleh  Dr.  Leny  Nofianti (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa pada  dimensi  audit  kinerja  atau  audit  operasional variabel  pelaksanaan  audit  internal  sektor  publik yang  diteliti,  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompotensi audit dan independensi audit berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  peran audit  internal  dalam  mewujudkan good  corporate governance. Sedangkan  menurut  Supriadi  dkk (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa prinsip-prinsip good  governance belum  terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan  -  Fasilitasi  Percepatan  Penyelesaian Tapal  Batas  Wilayah  Administrasi  Antar  Daerah. Dalam  proses  penyusunan  RKA  dan  pelaksanaan
kegiatan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  rencana kerja  dan  anggaran  yang  telah  disusun  tidak sepenuhnya  dapat  dijadikan  pedoman  untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

## Daftar Pustaka
Agustin, Latifa.2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Efektifitas  Audit  Internal Dalam  Mewujudkan Good  Corporate Governance .  Skripsi  Universitas  Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
Arens,  A.A.,  &  Loebbecke,  James  K.  2003.
Auditing : Pendekatan terpadu buku 1 & 2,
(edisi  ke  30),  Alih  bahasa  Jusuf,  A.A. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Bastian,  Indra.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
BPKP.2001. Pedoman  Audit  Kinerja  BUMN/D . Deputi  Bidang  Akuntan  Negara.  BPKP. Jakarta.
BPKP. 2003. Profil BPKP . BPKP . Jakarta.
Efendy, Muh. Taufik, 2010, Pengaruh Kompetensi,  Independensi  dan  Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit
Inspektorat  dalam  Pengawasan  Keuangan Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kota  Gorontalo).  Tesis  Magister  Sains Akuntansi  Universitas  Diponegoro,  Tidak Dipublikasikan.
F.Messier,  William  dan  Margareth  Boh.  2003. Auditing  and  Assurance:  A  Systematic Approach. Edisi 3. McGraw-Hill. USA.
Gondodiyoto, Sanyoto.2007. Audit Sistem Informasi:Pendekatan CobIT. Mitra Wacana Media. Jakarta Halim, Abdul & Muh.Syam Kusufi.2012.
Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
Howard,  Leslie  R.  2002. Principles  Of  Auditing . Jakarta.
Kohler, Erick L. 2010. Accounting For Management . Jakarta.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance,  2008 tentang    Sistem  Pelaporan  Pelanggaran (Whitleblowing)
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
Mardiasmo.2004.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Andi Publisher. Yogyakarta
Mardiasmo.  2005.  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
Mulyadi.2002.  Auditing  Edisi  Ke-6,  Buku  1. Penerbit Salemba Empat.
Nofianti,  Leny.  2012.  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemeritah  Daerah  Mewujudkan Good Governance. Berita Riaupos. Riau.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  01  Tahun  2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara . Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Fokus Media.Jakarta Prajogo.2001.  Perspektif  Pemeriksa  terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen  Akuntan  Sektor  Publik Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Vol.02  No.02. Agustus. pp. 1-8.
Rusmini.2013.  Kinerja  Pegawai  Dalam  Rangka Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan  Tani  Aman  Kecamatan  Loa Janan Ilir. Skripsi Universitas Mulawarman. Medan. Sedarmayanti.  2007, Manajemen  Sumber  Daya
Manusia  :  Reformasi  Birokrasi  Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Bandung : Refika Aditama.
Sekaran,  Uma.  2006. Research  Method  For Business .  Buku  1  dan  2.  Edisi  Empat.
Jakarta: Salemba Empat.
Setyaningrum,  Dyah.2009.  Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK- RI. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
Sukrisno,  Agoes.  (2002). Auditing  (Pemeriksaan Akuntansi)  Oleh  Kantor  Akuntan  Publik Jilid I edisi 3. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia.
Jakarta.
Supriadi,  Sulkarnaen,  Rusdiono.2012. Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Percepatan  Penyelesaian  Tapal  Batas Wilayah  Administrasi  Antar  Daerah  Oleh Bagian  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Kubu  Raya.  Tesis  Universitas Tanjungputa Pontianak. Pontianak.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara. Wahyu Nugroho, Fibrianto.2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada BUMN/BUMD  Di  Kantor  Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Jawa Tengah.  Skripsi  Universitas  Semarang. Semarang.