## P EMAHAMAN A WAL A SPEK P ERMINTAAN

## D ARI K EGIATAN H UMAN T RAFFICKING
D.T.P. Kusumawardhani *

## Abstract
This brief paper aims to explore trafficking demand using some perspectives from the field of marketing. It may seem invidious to use such terms when referring to human beings, but today there is a large and vibrant market for trafficked persons in a number of economic activities. Traffickers are regularly thinking of how to meet and stimulate the demand for their product. This has been an exploration of demand for trafficked people. It is based on very little hard evidence and only a working knowledge of marketing. The lack of information needed to address this question points to a profound need for better research all along the “product chain” of human trafficking, and especially with consumers of trafficking victims.
Kata Kunci : Human Trafficking , Aspek Permintaan, Pemasaran Orang: Konteks Pasar Global dan Moral Ekonomi, Pararelisme dalam Atribut Korban, Penggunaan Kendali

## 1. Pendahuluan
Seperti tentang banyak aktivitas kejahatan, pemahaman kita tentang human trafficking , sedikitnya dan bahkan sering didasarkan pada informasi anekdot. Pemahaman kita juga diperumit oleh jangkauan global dalam trafficking itu sendiri dan oleh variasi sosial dan budaya di dalam munculnya kejahatan dalam trafficking . Dibandingkan dengan aktivitas kejahatan lainnya, adalah sukar untuk mendapatkan satu gambaran jernih tentang human trafficking . Salah satu faktornya adalah karena korban human trafficking lebih mungkin tersembunyi atau tak dapat ditemui dibanding, misalnya, korban pencurian, atau bahkan
* Penulis adalah peneliti pada Puslit.  Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).
pembunuhan. Hasilnya adalah suatu kejahatan di mana teknik sampel yang representatif dari survei korban tidak dapat diterapkan. Ketidak- mungkinan menemui korban human trafficking ini, kemudian mempunyai suatu dampak pada pemahaman kita menyangkut aspek permintaan untuk para orang yang diperdagangkan (Brunovskis  and G. Tyldum, 2004).
Sebenarnya, human trafficking , perbudakan, pelacuran paksa, dan penculikan adalah suatu pembedaan kejahatan di mana korban dari semua kegiatan ilegal tersebut adalah juga pihak yang mendatangkan uang sebagai “produk” dari “perusahaan penjahat”. Fakta bahwa korban adalah juga produk, dapat membantu kita untuk berpikir sampai pada aspek permintaan untuk para orang yang diperdagangkan, khususnya untuk memahami pemikiran dan konteks di belakang aspek permintaan untuk korban human trafficking itu sendiri.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan aspek permintaan dari human trafficking dengan menggunakan beberapa perspektif dari bidang pemasaran. Mungkin agak kurang tepat menggunakan pendekatan “pemasaran” manakala kita mengacu pada “ human being ”, tetapi kenyataannya, dewasa ini ada suatu pasar yang hidup dan besar untuk para orang yang diperdagangkan dalam sejumlah kegiatan ekonomi. Pelaku ( traffickers ) secara teratur berpikir tentang bagaimana cara menemukan dan merangsang permintaan untuk produk mereka. Korban trafficking , adalah orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, yang dijual untuk “konsumen”. Jika kita bermaksud memahami permintaan dalam perdagangan manusia, kita harus mencoba untuk meletakkan diri kita di posisi mereka yang berdiri di dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kiranya untuk meninjau ulang sebagian dari luasnya isu dalam trafficking dan untuk menguji setiap informasi bahwa telah ada permintaan untuk perdagangan orang (Brunovskis and G. Tyldum, 2004).

## 2. Konsep dan Pemahaman “Trafficking”
Tiap-tiap kasus trafficking adalah unik, tetapi semuanya berbagi dalam karakteristik tertentu. Pada tingkatan yang paling dasar atau umum adalah penggunaan komponen yang sama ditetapkan di dalam definisi dalam trafficking yang disampaikan dalam Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksud dengan human trafficking atau perdagangan orang adalah:
(a )…The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of peron, by means or theat or use of force or other form or coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulneralibility or a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of sexual explanition, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices similarto slavery, servitude or the removal of organs (Terjemahan bebas: “…rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi/menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain (orang yang memegang kendali atas orang tersebut) untuk dieksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh”.
Dari pernyataan di atas, maka dapat juga dikatakan bahwa ada tiga faktor dasar yang dapat ditarik untuk membantu pemahamaan tentang perkembangan trafficking : Pertama , di dalam negara-negara atau daerah-daerah asal, terdapat “persediaan” korban yang relatif banyak, dan potensial bagi penghisapan; Kedua , di dalam negara-negara tujuan, seperti adanya permintaan tak ada akhirnya untuk jasa dari korban; dan Ketiga , jaringan penjahat yang diorganisir, ada yang besar dan ada yang kecil, sudah mengambil kendali aspek ekonomi dari situasi “permintaan dan penawaran” ini ke lalu lintas dan eksploitasi orang yang diperdagangkan dalam rangka menghasilkan laba maha besar untuk diri mereka.
Selagi kebanyakan dari studi tentang human trafficking ini dikonsentrasikan pada upaya menyelidiki faktor “pendorong”, faktor yang menggerakkan orang untuk menempatkan diri mereka di dalam situasi di mana mereka bisa menjadi orang yang diperdagangkan ( trafficked ), adalah menarik untuk mencoba memahami apa yang dapat menjadi faktor “penarik” dari kegiatan perdagangan manusia ini. Faktor “penarik” ini sedikit banyak`lebih mudah untuk dipahami. Persepsi peluang yang dirasakan oleh korban di dalam negeri tujuan meliputi kesempatan ketenaga-kerjaan yang dipersepsikan oleh mereka, yang mana pada gilirannya sepertinya berhubungan kepada profil demografis dari negeri tujuan. Misalnya, anggapan bahwa negara-negara tertentu yang lebih maju dari negara asal akan dapat menyerap para pekerja muda yang mungkin cenderung untuk menerima pekerjaan “ low-skill ”. Kekurangan para pekerja untuk pekerjaan " low-skill ” merupakan suatu potensi permintaan untuk imigran atau para pekerja yang diperdagangkan, baik secara suka rela atau dipaksa untuk mengambil pekerjaan seperti itu (Kevin Bales, 1999).
Seperti yang dialami oleh Rina dan SR (korban Trafficking ) yang bermula dari bujuk rayu Andi Abdul Hamid, penduduk Subang, yang menjanjikan akan mempekerjakan keduanya sebagai pelayan restoran di Singapura. Rina dan SR, keduanya masih memiliki hubungan saudara, diizinkan oleh kedua orang tuanya karena sebelumnya mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sebuah pabrik di Tangerang :
“Daripada nganggur di kampung, pikir-pikir cari kerja, apalagi kami dijanjikan sebagai pelayan restoran dengan gaji Rp.1,6 juta tiap bulan. Tapi kenyataannya kami ditipu, disuruh bekerja menjadi pekerja seks“ (Kompas, 8 Maret 2004: 35).
Bagaimanapun, persepsi kesempatan seperti itu mungkin berlawanan dengan kenyataan dari kesempatan yang ada. Di seluruh dunia, cerita yang diberikan oleh perekrut untuk memikat korban ke dalam trafficking hanya akan mempunyai sedikit hubungan kepada situasi yang nyata di dalam negeri tujuan.

## 2. Pemasaran Orang: Konteks Pasar Global dan Moral Ekonomi
Tidaklah cukup sederhana untuk kita dapat mengatakan bahwa keinginan “konsumen” dari orang yang diperdagangkan adalah untuk penghisapan dan laba. Jika tidak hati-hati, kita akan terpengaruh untuk berpikir tentang perbudakan. Pada saat kita berpikir tentang perbudakan maka kita kemudian akan tergoda, dan bahkan bisa terseret, pada suatu isu yang melingkupi hubungan kerja antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, kebaikan melawan kejahatan, suatu skenario tentang pelaku yang kejam dan korban yang tidak bersalah. Sesungguhnya, trafficking dan perbudakan tidaklah sama. Perbudakan adalah suatu hubungan sosial dan ekonomi, yang secara khusus adalah suatu hubungan yang ditandai oleh perbedaan kekuasaan yang ekstrim, dengan kekerasan, dan oleh penghisapan, tanpa adanya kesempatan korban untuk memilih apakah mau atau tidak masuk dalam lingkaran hubungan sosial tersebut (Kevin Bales, October 1999). Sebagai suatu hubungan perbudakan, hal itu tidak berada di dalam suatu konteks dari harapan-harapan sosial, ekonomi, dan moral. Apa yang dapat kita katakan tentang konteks itu yang dapat membantu menjelaskan konteks pasar untuk orang yang diperdagangkan dalam human trafficking ?
Adalah penting untuk mengenali bahwa “konsumen” dari orang yang diperdagangkan beroperasi di dalam semacam moralitas ekonomi yang mengijinkan mereka merasionalkan aktivitas ini. Moralitas ekonomi ini tidak akan secara normal menjadi budaya dominan atau konteks legal, tetapi suatu sub-kebudayaan yang dalam beberapa cara menggambarkan status orang yang diperdagangkan dengan cara mengijinkan eksploitasi terhadap mereka. Di India utara, keluarga dari pejabat pemerintah dan tuan tanah telah “memperbudak” beberapa keluarga-keluarga dari para pekerja yang terikat untuk beberapa generasi. Hal itu merupakan suatu aktivitas layak dengan alasan:
”Tentu saja aku sudah mengikat pekerja: Aku adalah tuan tanah. Aku memelihara keluarga-keluarga mereka dan mereka bekerja untuk aku. Manakala mereka tidak berada di lapangan, aku mempunyai pekerjaan buat mereka, melakukan pekerjaan rumah tangga: bekerja, mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, membuat pekerjaan pembetulan, dan segalanya. Betapapun mereka aku beri makanan dan tanah sempit untuk bekerja. Mereka juga meminjam uang sehingga aku harus meyakinkan bahwa mereka terus tinggal di tanahku hingga hutangnya lunas. Mereka akan bekerja pada kebunku
hingga hutangnya lunas, aku tidak akan mempedulikan bagaimana mereka kesulitan untuk melunasi hutangnya, kamu tidak akan dapat memberikan uang pada mereka begitu saja!. Betapapun, tidak ada salahnya kita memelihara ikatan tenaga kerja. Mereka bermanfaat bagi sistem demikian juga aku, sekalipun pertanian dengan sepenuhnya dimekanisasi, aku masih tetap memelihara pekerja terikatku. Aku seperti seorang bapak ke para pekerja ini. Ini merupakan suatu hubungan ”bapak-anak”, aku melindungi mereka dan memandu mereka. Tentu saja, kadang-kadang aku harus disiplin juga terhadap mereka, sama halnya seorang bapak akan marah jika anaknya nakal” (Brunovskis  and G. Tyldum, 2004).
Untuk menunjuk ekonomi moral ini, kita harus ingat bahwa hak asasi manusia didasarkan pada “ privileging ” dan kemudian kodifikasinya menyangkut definisi korban dari suatu tindakan, yang secara normal adalah suatu tindakan yang merugikan mereka. Hampir tiap-tiap tindakan yang kita pikirkan sekarang sebagai pelanggaran hak asasi manusia pada saat didefinisikan sepertinya akan selalu dapat diterima dan diterapkan. Namun bagaimana pada waktu trafficking dan perbudakan diterapkan sebagai aktivitas sah, di mana masyarakat menerima prinsip “pemenuhan kebutuhan ekonomi”?. Bagaimana jika Publik memandang aktivitas trafficking dan perbudakan dari perspektif slaveholder sebagai  bisnis yang mendukung suatu ekonomi luas? Untuk membawa suatu akhir ke perbudakan memerlukan pendefinisian ulang publik. Manakala pengalaman dan pandangan dari korban tentang segala tindakan berbahaya secara sosial diistimewakan, itu adalah permulaan proses yang memimpin ke arah kodifikasi dari suatu hak asasi manusia (Kelly, 2002). Dari waktu ke waktu, sejarah hak azasi manusia adalah perluasan dari semakin banyaknya hak-hak untuk populasi lebih luas.
Penyimpangan dari hak asasi manusia sepertinya menjadi relevan sebab “konsumen” dari orang yang diperdagangkan beroperasi di dalam suatu ekonomi moral di mana perluasan hak-hak untuk korban trafficking belum terjadi. Permintaan ( demand ) untuk para orang yang diperdagangkan ( trafficked ) didasarkan pada suatu pandangan “konsumen”, tentang status mereka sebagai orang tanpa hak. Menetapkan korban dengan cara ini boleh jadi didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yang mungkin bersifat perbedaan suku bangsa atau jenis kelamin, selain juga oleh perbedaan yang sangat timpang dari aspek sosial ekonomi sehingga “konsumen” menempatkan korban sebagai
orang tanpa hak. Perilaku dari pelaku ( traffickers ) dan “konsumen” akan jadi kurang lebih tersembunyi, tergantung pada tingkat di mana publik sekitar juga memegang pandangan ini, atau secara sederhananya bersikap masa bodoh.
Manakala suatu  ekonomi moral masyarakat yang dengan penuh semangat menghukum atau mengutuk trafficking dan akan mendukung pengutukan itu dengan sumberdaya yang diperlukan (termasuk “ political will ”), penuntutan akan jadi tinggi dan biaya-biaya dalam trafficking dan perbudakan akan menjadi menjadi penghalang dilakukannya trafficking (Williams, and Cheal, 2002: 12). Satu kunci bagi pengurangan permintaan adalah suatu pendefinisian ulang publik yang dapat meresap dan bersifat umum menyangkut aktivitas itu. Manakala kesadaran publik kuat dan sikap publik sangat negatif terhadap trafficking dan perbudakan, walau kemungkinan masih ada yang tetap melakukan trafficking dan menganggapnya suatu kegiatan yang biasa, tetapi melakukan eksploitasi terhadap orang yang diperdagangkan akan menjadi masalah negatif yang serius.

## 3. Tengkulak dan Pengecer
Melihat kenyataan bahwa kita belum mencapai kesadaran publik tentang trafficking maupun alokasi sumberdaya dan kehendak politis luas ke pemberantasannya, maka sebaiknya kita melihat dahulu proses dalam trafficking untuk memahami aspek permintaan. Di dalam suatu ekonomi moral di mana trafficking terjadi, adalah penting untuk memahami pelaku (“ traffickers ”) dan “konsumen” dari orang yang diperdagangkan. Beberapa dari mereka bertindak sebagai “ tengkulak”, perekrut, pengangkut, dan traffickers yang “memanen”dan pindah- gerakkan orang ke dalam arus trafficking itu (Heckathorn, 1997). Mereka mengkonversi orang “bebas” menjadi korban trafficking dengan mengambil kendali dari hidup mereka, melakukan tindakan brutal kepada mereka, mengambil dokumen dan paspor mereka, dan membatasi pergerakan mereka. Ada atribut tertentu yang mereka cari di dalam “produk” potensial mereka yaitu: sifat mudah tertipu, kesehatan fisik, serta atribut yang paling utama, profitabilitas . Profitabilitas , pada gilirannya, ditentukan oleh permintaan “konsumen eceran” di dalam orang yang ingin mereka eksploitasi. Atribut ini bertukar-tukar menurut pekerjaan atau sektor ekonomi di mana “konsumen eceran” berniat untuk menggunakan orang yang diperdagangkan itu. Diperlukan atribut
yang berbeda untuk orang yang akan bekerja di pelacuran atau pekerjaan agrikultur atau jasa/layanan domestik, meskipun seringkali ada tumpang- tindih juga.
Bila pemberi kerja dan konsumen membayar layanan atau pelaku kerja, mereka tidak hanya membeli sebuah “benda” tetapi juga mempertimbangkan suatu aspek spesifik dari “apa yang dibeli”, seperti jenis kelamin, ras, suku bangsa atau kebangsaan, atau kelas (Heckathorn, 1997: 21). Konsumen dari layanan seksual komersil adalah suatu contoh yang jelas, beberapa klien akan merasa senang untuk membayar pelacur yang tua, baik yang berkulit hitam atau putih, tetapi sebaliknya ada konsumen yang lebih menyenangi pelacur muda, berkulit hitam dan sebagainya. Mereka bisa juga mempunyai pilihan spesifik mengenai ras atau kepribadian dan jenis kelamin para pekerja yang mereka gunakan. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang ingin menggunakan tenaga kerja dari para pekerja domestik, isteri, anak-anak yang diadopsi atau pasangan di dalam rumah tangga. Begitu juga, mereka yang mencari uang dengan mengorganisir dan mengambil potongan hasil pekerjaan dari pengemis jalanan akan memilih pekerjanya dengan “mempekerjakan” orang dewasa pria yang berotot sehat dibandingkan seorang perempuan tua, lemah atau seorang anak kecil.

## 4.  Pararelisme dalam Atribut Korban: di Dalam Pelacuran dan Pekerjaan Domestik
Harga Rendah - Para budak sepanjang  sejarah manusia sudah tersebar bersama dalam suatu situasi umum, yakni memusat pada kendali yang kejam, hilangnya freewill , dan eksploitasi ekonomi. Jalan ke situasi umum ini bervariasi menurut kondisi-kondisi budaya, ekonomi, politik, legal dan religius. Para budak dewasa ini mengalami situasi dasar yang sama tentang total kendali dan eksploitasi, tetapi untuk pertama kali di dalam sejarah manusia ada suatu perubahan dramatis di dalam kondisi-kondisi ekonomi perbudakan. Karena sejumlah pertimbangan, berhubungan dengan ledakan populasi dan pemiskinan yang berkelanjutan dari banyak populasi dunia berkembang, para budak dewasa menjadi lebih murah dibanding periode waktu lainnya di dalam sejarah. Hal yang dramatis adalah harga orang yang murah pasti mempunyai suatu dampak pada perawatan dan penggunaan dari para orang yang diperdagangkan.
Sifat Dapat Ditundukkan – Agar menguntungkan dan bermanfaat, seorang yang diperdagangkan harus dapat ditundukkan atau setidaknya tidak memiliki potensi sekecil apapun untuk melawan. Konsumen harus mampu mendapatkan “produk” perilaku, jasa, dan pekerjaan yang mereka inginkan, dan semuanya dengan biaya pemeliharaan dan biaya kendali yang rendah.  Sebagian sifat dapat ditundukkan ini diyakinkan melalui intimidasi kejam, dikombinasikan dengan kendali psikologis, dan ancaman terhadap keluarga dari  orang yang diperdagangkan. Sifat dapat ditundukkan ini, dengan demikian, merupakan wujud dari kemampuan konsumen untuk memaksa orang yang diperdagangkan untuk melakukan apapun yang mereka perlukan, atau untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang yang diperdagangkan, adalah gambaran dari sifat mudah kena luka atau rentan terhadap sergapan seksual dan serangan fisik. Jelas sekali bahwa sergapan seksual dan serangan fisik yang setiap saat dapat menimpa mereka akan dapat mempengaruhi orang yang diperdagangkan sehingga mengalami suatu goncangan jiwa. Di dalam goncangan, dia setidaknya untuk sementara, tidak mampu untuk menentang. Manakala paksaan fisik seperti itu dikombinasikan dengan perampasan tidur, kekurangan gizi, pengasingan, intimidasi psikologis, ancaman ke anggota keluarga lain, dan menolak dokumen, kendali menjadi lengkap. Kendali seperti itu dapat diyakinkan lebih lanjut manakala ini terjadi di dalam suatu konteks di mana orang yang yang diperdagangkan itu  tidak menguasai bahasa atau tidak mempunyai keakraban dengan kultur negara atau daerah tujuan.
Suka “hal yang riil” – Di dalam memperdagangkan orang, baik dalam keperluan pelayanan domestik maupun pelacuran, terdapat suatu permintaan untuk para pekerja yang diperbudak yang paling mendekati “hal yang riil”. Penjelasan apa yang  mendasari “hal yang riil” seringkali meragukan, tetapi akan beralasan untuk mengatakan bahwa “pekerja domestik yang riil” efisien di dalam tugas rumah tangga, dapat memahami instruksi dan berbagai keinginan dari  konsumen, taat, tenang, dan segan. Penjelasan apa yang akan mendasari “suatu interaksi seksual yang riil” dalam konteks pelacuran bahkan lebih meragukan, tetapi ada beberapa perkiraan yang dapat dibuat. Hal itu akan meliputi suatu mitra seksual dari jenis kelamin, umur dan penampilan yang lebih disukai. Di dalam pelacuran, “hal yang riil” yang disukai, seperti pada pekerja domestik, adalah memenuhi keinginan konsumen atau dapat bekerjasama.
Sebenarnya, di sisi lain, permintaan tentang “hal yang riil” dari orang yang diperdagangkan, dimaksudkan untuk mengurangi potensi orang yang diperdagangkan menjadi korban dari konsumen. Dengan memperoleh orang yang tepat sesuai apa yang diharapkan, maka konsumen diasumsikan tidak akan melakukan kekerasan atau intimidasi berlebih tehadap orang yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, usia, jenis kelamin, dan penampilan, pemahaman tugas, dan atribut lain yang disyaratkan akan sangat dibutuhkan dalam memberikan kepuasan bagi “konsumen”.
Hal-hal yang eksotis – Di dalam pelacuran, ada suatu permintaan untuk “hal-hal yang eksotis”. Ada banyak studi yang sudah menyelidiki sikap dan perilaku klien yang mempunyai hubungan dengan minat tertentu dan yang terpusat pada jenis kelamin, umur, suku dan kepribadian yang berbeda dari para pekerja seksual yang diperdagangkan. Turis, misalnya, sering mengajukan permintaan orang yang diperdagangkan dengan kriteria tertentu yang memenuhi kebirahian mereka. Lebih jauh lagi, banyak studi membuktikan bahwa sikap memandang negara asal lebih tinggi dari negara lain (negara yang dikunjungi), memandang ras berbeda adalah menarik, akan mempengaruhi minat konsumen atas orang yang diperdagangkan secara seksual.
Suatu studi juga memperkuat hubungan antara eksotisme di kalangan turis mancanegara dengan human trafficking , yang dalam uraiannya mengatakan bahwa:
“Menghubungkan industri pariwisata dengan tumbuh dan berkembangnya pelacuran (termasuk pelacuran anak) maka kita cenderung membatasi perhatian pada aspek dukungan bidang pekerjaan (usaha jasa) dan tuntutan hiburan (entertainment work) yang merupakan dampak kehadiran industri pariwisata. Tidak sedikit bidang usaha atau pekerjaan yang karena terjalin dengan tuntutan hiburan, sebagai sub sistem jasa pariwisata, kemudian mendukung timbulnya aktivitas pelacuran yang pada gilirannya dapat menghadirkan aktivitas perdagangan manusia bagi kegiatan seksual” (Dermawan, 1999: 6).
Penikmatan Kekuasaan - Hubungan dasar eksploitasi adalah suatu ungkapan kekuasaan. Untuk beberapa hal, ungkapan ini dengan sendirinya berarti suatu manfaat, suatu hal yang menyangkut orang yang diperdagangkan. Kenikmatan dan penggunaan kuasa di dalam hubungan
ini dapat mengambil beberapa format. Di tingkatan ekonomi yang sederhana, hal itu melibatkan kemampuan menggunakan kendali lengkap atas seorang pekerja, dan mengurangi secara drastis biaya dari pekerja - melalui cara tidak membayar gaji, pemenuhan kebutuhan yang di bawah standard, dipekerjakan secara paksa dalam waktu kerja yang panjang. Tetapi untuk banyak orang yang memanfaatkan orang diperdagangkan, penggunaan kuasa ini juga membawa suatu maksud arti seksualitas dan tindakan kejam. Pekerja yang diperdagangkan, di bawah kendali lengkap, dapat secara teratur diperkosa atau mengalami tindakan brutal.

## 5. Penggunaan  Kendali
Di dalam kebanyakan negara maju, terutama di area publik, penggunaan dan kenikmatan kekuasaan di atas orang yang diperdagangkan tidak bisa terpenuhi, karena kekerasan di negara-negara tersebut, adalah suatu arti kunci yang selalu menyajikan ramuan di dalam hubungan ekploitatif. Konsumen dari orang yang diperdagangkan, dengan demikian, memerlukan tempat di mana kekerasan dapat digunakan bebas dari hukuman. Pada umumnya, penempatan aktivitas kekerasan tersebut, berupa rumah pribadi atau suatu rumah pelacuran - ruang pribadi di mana total kendali atas orang yang diperdagangkan dapat dibentuk atau mapan, dan pergerakan dari korban dapat dibatasi (Kelly, 2002). Bagi sektor ekonomi yang terkait di mana orang yang diperdagangkan dimanfaatkan di tempat selain rumah, biasanya terjadi di dalam area yang sengaja dikucilkan, seperti kebun.
Tempat buruh bekerja dengan upah rendah juga menyediakan suatu kendali tertutup. Pemanfaatan di dalam tempat buruh bekerja dengan upah rendah tidak pada sifat alami yang eksotis para pekerja mereka, tetapi mereka dengan teliti tertarik akan biaya rendah, sifat dapat ditundukkan, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas para pekerjanya. Hasilnya adalah laba tinggi, dan potensi untuk laba di dalam produk.
Ada banyak sekali orang yang diperdagangkan terperangkap dalam pekerjaan yang sedemikian pada produk di mana suatu konteks kendali dapat dibentuk dan korban terisolasi, seperti dalam pekerjaan di bidang: penggalian, penambangan, kebun, penambangan lepas pantai, atau ruang kerja yang terkunci.
Selama ini banyak pihak yang telah menikmati keuntungan- keuntungan dari kejahatan Trafficking dan ironisnya para pelaku tersebut biasanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban. Mata rantai pihak yang terlibat mulai dari keluarga korban, kepala desa/ dusun camat di tempat asal korban, hingga jaringan sindikat internasional yang terdiri dari para perekrut, calo di desa asal, calo di tempat transit dan di tempat tujuan, oknum petugas imigrasi, dan oknum petugas kepolisian yang mem” back-up” praktek ini, bodyguard perbatasan hingga “boss” atau “majikan” yang memperkerjakan mereka (Hairiah, “ Trafficking di Kalimantan Barat” , disampaikan dalam seminar Ran-Anti Trafficking, Pontianak, Kalimantan Barat, 3 Juli 2002).
Bahkan dalam beberapa kasus lainnya, tidak jarang ditemui orang tua, suami, paman atau kerabat sendiri yang menjadi perantara langsung praktek Trafficking dan mengelabui korban agar terbujuk untuk bekerja dengan upah yang besar. Terungkapnya kejahatan seorang ibu yang berprofesi sebagai mucikari di Semarang akhir tahun lalu yang menjual anak gadisnya sendiri kepada pelanggannya, menambah deretan panjang kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak (Kompas, 4 Maret 2002: 33). Hal ini tentunya sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan langkah-langkah penanganan yang cukup serius demi memutus rantai-rantai Trafficking yang selama ini telah menjerat perempuan dan membuat mereka sulit untuk melepaskan diri.
Di pulau Batam sendiri, khususnya; telah banyak kasus Trafficking yang terjadi dan memakan korban yang tidak sedikit. Ratusan perempuan asal Jawa Barat diperjualbelikan oleh germo di Batam. Mereka menjerit tidak tahan dipekerjakan sebagai pemuas hidung belang, bahkan lebih dari itu mereka diperlakukan sebagai budak. Sekitar 16 tempat hiburan berkedok karaoke dan diskotik di pulau Batam mempekerjakan sekitar 2.500-3.000 wanita penghibur, 50 persen diantaranya adalah wanita di bawah usia 21 tahun (Republika, 12 Desember 1998: 7).
Tim gabungan Polsek Ciawi dan resmob Kedunghalang Bogor yang dipimpin Kapolsek Ciawi Bogor, Kapten Pol. R.C Gumay langsung menggerebek diskotik Maxim. Sedikitnya 23 gadis ABG asal Bogor-Sukabumi-Cianjur (wilayah II Bogor) berhasil diamankan dari sebuah diskotik, Maxim di Batam. Sementara dua germo PJ (50) dan DL (57) dan beberapa kaki-tangannya yang selama ini beroperasi di Jakarta
dan Jabar juga ikut diringkus tim tersebut. Para ABG itu oleh germo di Jakarta dan Bogor dijual kepada mucikari di Batam seharga Rp.1,6 hingga Rp. 2,2 juta per orang. Biaya yang dikeluarkan oleh mucikari di Batam kelak dihitung sebagai utang yang harus dilunasi oleh para ABG setelah beroperasi menjadi wanita panggilan (Republika: 12 Desember 1998: 7). Padahal tarif Rp. 200-300 ribu yang mereka terima harus disetor ke pengelola diskotik, sedangkan para perempuan yang dilacurkan tersebut hanya menerima tips (jika diberikan) oleh tamunya. Diperkirakan ABG yang dijadikan sapi perahan oleh mucikari di kawasan ini berjumlah ribuan dan ditampung di sekitar 20 tempat hiburan yang berkedok karaoke dan diskotek (Republika, 12 Desember 1998: 7).
Mengapa sampai Tim gabungan Polsek Ciawi–Bogor yang mengungkap sindikat perdagangan perempuan di Batam? Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya laporan yang datang dari keluarga korban, mereka melaporkan bahwa anggota keluarganya diperjual- belikan di Batam. Sedangkan pihak Polres Batam setelah dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya sindikat jaringan penjualan ABG tadi. Kapolres Batam Letkol Pol. Yose Rizal mengatakan pihaknya memang tidak bergerak karena tidak pernah menerima laporan dari para korban (Republika, 12 Desember 1998: 7). Dari sini jelas terlihat bahwa pihak Kepolisian Batam sendiri pun seolah menutup mata akan adanya sejumlah praktek Trafficking yang terjadi di wilayahnya, sehingga untuk mengungkap sindikat perdagangan perempuan tersebut pun harus dilakukan oleh pihak Polsek Ciawi-Bogor; tempat dimana para perempuan yang dilacurkan tersebut berasal. Pihak Kepolisian Batam masih merasa bahwa untuk menangani kasus Trafficking pihaknya hanya akan menindaklanjuti kasus tersebut berlandaskan pada delik aduan yang dilaporkan oleh para korban. Yang dimaksud disini adalah Polisi masih menganggap bahwa banyak perempuan yang berada di tempat pelacuran atas dasar kemauan mereka sendiri, secara sukarela mereka berniat mencari uang atau keuntungan lainnya melalui aktivitas pelacuran.

## 6. Pengurangan Permintaan
Titik pengujian permintaan untuk trafficking, seperti berpikir tentang pemasaran para eksekutif, sungguh-sungguh diarahkan untuk membantu kita berpikir tentang bagaimana kita dapat mengurangi permintaan untuk orang yang diperdagangkan. Dengan jelas, penjahat
akan selalu mencari jalan untuk memanfaatkan orang, kehendak yang jahat selalu akan meraup laba walaupun melibatkan penderitaan orang lain. Dengan demikian, jika atribut yang dituntut oleh pihak yang memanfaatkan orang yang diperdagangkan dapat dipahami, maka permintaan boleh jadi dapat dikurangi.
Ada beberapa butir yang diperlukan untuk mengantisipasi permintaan yang dibangun dari diskusi di atas. Pertama-tama , pada tingkat dasar, pentingnya anti moral-ekonomi yang mengijinkan pemanfaatan orang yang diperdagangkan untuk merasionalkan aktivitas ini. Satu sisi, hal ini berarti meningkatkan kesadaran publik menyangkut kejahatan dalam trafficking , dan terutama menyangkut kenyataan dari pengalaman kehidupan dari orang yang diperdagangkan. Seperti dicatat di atas, hak asasi manusia didasarkan pada pemberian hal istimewa ( privileging) dan kemudian kodifikasinya, tentunya, menyangkut definisi korban dari suatu aktivitas. Hampir tiap-tiap tindakan yang sekarang kita pikir sebagai pelanggaran hak azasi manusia, sekali ketika ditetapkan selalu dianggap sebagai bisa diterima. Proses dalam mengenali hak dari korban trafficking masih menjadi perjuangan. Faktanya, hingga dewasa ini, hak korban trafficking tidak secara penuh diterima. Untuk dicatat, bahwa kejahatan sendiri waktu itu belum disusun dalam UU di dalam banyak negara, atau pun perlakuan publik cenderung belum sepenuhnya mempunyai suatu pemahaman yang jelas menyangkut kejahatan, bahkan jika itu telah masuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kedua , perlindungan korban Trafficking juga secara dramatis meningkatkan hukuman untuk pelanggaran trafficking . Hal ini dapat menjadi penting di dalam mengurangi permintaan, karena permintaan didasarkan pada keputusan yang mencerminkan biaya-biaya dalam memperoleh orang yang diperdagangkan. Banyak kejahatan menantang suatu analisa ekonomi: kejahatan yang didasarkan oleh nafsu, khususnya, jarang melalui hasil kalkulasi biaya dan manfaat. Trafficking , bagaimanapun, terutama sebagai suatu kejahatan ekonomi, perlu bereaksi terhadap perubahan dalam  struktur cost/benefit nya. Jika biaya meliputi potensi dari suatu hukuman tinggi di dalam ekonomi dan istilah hukum, permintaan, sedikitnya akan, mencari resiko “produk” baru yang lebih rendah. Hukuman tinggi dan suatu kemungkinan pengertian yang tinggi boleh jadi cara yang paling efektif untuk mengurangi permintaan, terutama jika hukuman tadi diberlakukan bagi semua format dalam trafficking dan eksploitasi tentang orang diperdagangkan.
Perlu diberi catatan bahwa untuk suatu perdagangan besar dan perdagangan eceran pasar untuk orang yang diperdagangkan juga disarankan dilakukan tindakan antisipatif.  “Tengkulak” adalah perekrut, pengangkut, dan traffickers yang memanen dan memindah-gerakkan orang ke dalam arus trafficking juga harus ditangani dengan tindakan tegas. Gangguan yang menyangkut rantai perdagangan besar jika dilakukan juga akan meningkatkan biaya-biaya kepada “konsumen”. Melakukan itu, bagaimanapun, memerlukan sumberdaya dan kooperasi internasional. Hal itu juga memerlukan penunjukkan atribut tentang orang yang akan dicari oleh para tengkulak tersebut. Mengingat bahwa potensi terbesar terjebaknya orang yang diperdagangkan adalah kelemahan status sosial-ekonomi (suatu atribut yang dicari oleh tengkulak), di mana untuk ditingkatkan serta-merta juga tidak mungkin, maka dicoba untuk mengurangi sifat mudah tertipu mereka (meskipun hal ini adalah suatu pencegahan terhadap trafficking , bukannya suatu ukuran yang mengurangi permintaan). Upaya ini adalah tujuan dari kampanye kesadaran dan pendidikan publik di negara-negara atau daerah-daerah asal. Suatu tantangan jauh lebih besar adalah upaya untuk mengurangi sifat dapat ditundukkan yang mengikuti perampasan ekonomi dan ketiadaan kesempatan. Di seluruh dunia berkembang, perubahan ekonomi telah mendorong sejumlah besar orang ke dalam kerentanan sosial dan ekonomi yang ekstrim, yang pada gilirannya akan mengakibatkan derasnya permintaan berkelanjutan untuk pekerja murah. Pada dasarnya, penghalang yang ada antara tempat persediaan para pekerja dan permintaan untuk para pekerja adalah kecenderungan untuk memberikan penghargaan hanya pada mereka yang berpendidikan dan terlatih. Dengan demikian, kewaspadaan terhadap arus perdagangan pekerja murah, baik oleh negara-negara atau daerah-daerah asal maupun negara-negara atau daerah-daerah tujuan harus ditingkatkan (Brunovskis and G. Tyldum, 2004: 17).
Sebagai tambahan, ada sejumlah langkah legal dan struktural yang dapat diambil untuk mengurangi permintaan. Di antaranya memberi kemudahan-kemudahan dari sisi legal untuk orang berimigrasi dan memperoleh pekerjaan. Peluang legal seperti itu berarti bahwa korban trafficking potensial akan lebih sedikit, karena langkah legal dan struktural akan semakin menyulitkan traffickers menyediakan dokumen palsu, menyusun perjalanan, dan memberi pekerjaan pada mereka di luar negeri. Hal ini dapat mengurangi permintaan di dalam negeri tujuan
untuk tenaga kerja tidak sah yang disediakan dengan memaksanya untuk bersaing dengan tenaga kerja yang disediakan secara sah.

## 7.  Mengurangi Permintaan untuk Pelacuran
Karena trafficking di dalam pelacuran adalah suatu tujuan yang utama dari orang yang diperdagangkan, maka penting juga untuk mempertimbangkan usaha untuk mengurangi permintaan bagi pelacuran. Kita mungkin juga mencari kunci rahasia tentang permintaan untuk pelacuran dengan mencatat kerancuan pejabat di instansi terkait dalam menjawab pasar tertentu ini untuk orang yang diperdagangkan. Trafficking memimpin ke arah suatu situasi perbudakan, dan pertanyaan yang muncul adalah mengapa perbudakan di dalam pelacuran telah secara konsisten diberlakukan dengan cara yang berbeda dalam hukum mengenai trafficking ?
Perempuan adalah pihak yang yang paling rentan untuk dijadikan orang yang diperdagangkan bagi eksploitasi seksual. Kemiskinan, pengangguran, atau ketiadaan kesempatan bukanlah kondisi-kondisi yang cukup untuk terjadinya trafficking , suatu sindikat penjahat ( organized crime ) secara khas juga hadir untuk memanfaatkan kerentanan yang tersembunyi yang mereka ciptakan (Brunovskis and G. Tyldum, 2004).
Dalam banyak kasus, korban trafficking tidak dapat dibedakan dalam trafficking , yaitu orang-orang yang secara khusus dipindahkan dari masyarakatnya atau yang termotivasi oleh cita-cita kemakmuran dan stabilitas luar negeri. Perempuan dan anak-anak yang dirayu oleh pelaku ( traffickers ) tidak benar-benar naif, tidak pula berarti bahwa pilihan yang mereka ambil adalah suatu kebodohan, tetapi eksploitasi yang mereka pikul merupakan hal yang sangat kejam dan menjengkelkan. Banyak di antara mereka terjerat oleh hutang tak diduga yang wajib mereka lunasi di dalam industri seks. Bagi korban lain, tidak ada kepura-puraan hutang; mereka adalah para budak, dipaksa untuk menjadi pekerja seks bagi keuntungan finansial dan fisik untuk majikan mereka. Di dalam kasus yang manapun, waktu kerja mereka panjang, hak-hak mereka untuk menolak klien dibatasi, dan kebebasan gerak mereka sungguh dibatasi.
Populasi yang bergerak ( mobile population ) selalu lebih rentan atau peka terhadap ekspolitasi dibanding populasi yang stabil. Jauh dari
rumah dan hal-hal lain yang merupakan kebiasaan, orang-orang yang telah setengah dipaksa untuk dipindahkan merupakan pihak yang yang paling rentan atau peka untuk dieksploitasi, baik dalam negara-negara asal mereka, maupun di negara penyelenggara (Brunovskis  and G. Tyldum, 2004).
Ekploitasi seksual terhadap perempuan, sebagai alat perolehan suatu pendapatan, segera menjadi suatu pilihan yang sehat dan menarik untuk beberapa tengkulak, yang terutama sekali tinggal di kota besar di mana ada suatu industri seks yang  menguntungkan.
Peran pelaku ( traffickers ) di dalam perekrutan adalah menjamin biaya rendah dan dengan cara sederhana, serta tanpa resiko bagi dirinya. Mereka banyak yang berasal dari negara atau daerah di mana korban trafficking potensial mereka atau saudara mereka bertempat tinggal. Kondisi ini mempermudah mereka mendekati korban potensial mereka dengan rayuan dan iming-iming keberhasilan. Perempuan mengambil resiko ini dengan sangat percaya bahwa mereka akan mampu membayar kembali dan mendukung finansial keluarga mereka ketika mereka mulai aktif di pekerjaannya.
Perhatian yang terus meningkat terkait oleh pelanggaran hak asasi manusia yang berlebihan yang tidak bisa dipisahkan di dalam ekpolitasi terhadap korban trafficking untuk memperoleh laba substansial yang dilakukan oleh Organized Crimes , menyebabkan banyak negara-negara, dewasa ini, sedang menciptakan dan menerapkan perundang-undangan yang yang diarahkan pada upaya mencegah perdagangan, melindungi korban, dan menuntut pelakunya.

## 8. Penutup
Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi suatu suatu eksplorasi permintaan untuk perdagangan orang. Namun demikian, hal itu masih didasarkan pada bukti yang sangat kecil dan hanya merupakan suatu hasil pendekatan pemasaran. Ketiadaan informasi yang diperlukan untuk menunjukkan  butir-butir pernyataan ini membutuhkan suatu riset yang lebih seksama dan komprehensif  tentang “rantai produk” perdagangan orang, dan terutama tentang  konsumen dalam korban trafficking . Jika kita membayangkan bahwa kita adalah manager pemasaran, ada hipotesis yang menuntut untuk terus meningkatkan jumlah yang diperdagangkan dan dimanfaatkan, maka tindakan pertama
yang akan kita lakukan mungkin akan berkonsentrasi pada sektor yang paling memberikan harapan.
“Harapan” tentang kegiatan pemasaran kita akan didasarkan pada apakah kita percaya bahwa kita mungkin dapat memaksimalkan laba kita melalui jumlah yang terbesar dalam trafficking atau melalui “produk” bernilai tinggi dari trafficking. Bagi cara yang pertama, perbatasan yang dapat ditembus dan permintaan signifikan untuk tenaga kerja adalah faktor penentu, sedangkan untuk yang ke dua, permintaan untuk “produk bernilai tinggi” jauh lebih rumit. Di dalam kasus yang manapun, penting untuk menentukan bagaimana perusahaan trafficking dapat mengendalikan proses ke seberang perbatasan dan dari atas sampai ke bawah (asal ke tujuan). Kemudian, pada hakekatnya, trafficker berhadapan dengan suatu kebutuhan untuk pemasaran konsumennya. Tujuan kemudian adalah untuk meningkatkan bisnis di negeri asal dengan cara meningkatkan permintaan di negara atau daerah tujuan melalui penggunaan sarana pemasaran konsumen.
Teori dan praktek pemasaran masih dapat membantu kita menganalisis situasi ini, tetapi dengan skenario yang agak rumit. Kita akan memerlukan suatu format saluran “pemasaran” dengan tengkulak dan pengecer, dan di dalam konteks bahwa barangkali ada beberapa pengintegrasian sistem untuk menciptakan nilai tambah dari produk (orang yang diperdagangkan yang dapat berbicara Bahasa Inggris, atau mengetahui bagaimana cara beroperasi mesin tertentu). Dalam kondisi yang demikian maka bagaimana para pembeli dan para penjual dari orang yang diperdagangkan dapat menemui kecocokan satu sama lain akan sangat menentukan nilai tambah tersebut. Kegiatan mereka, tentunya bukanlah merupakan suatu pasar terbuka, juga tidaklah menggunakan format iklan yang umum (meskipun demikian, internet, dan beberapa metoda lain digunakan). Menempatkan titik di mana kontak dibuat dan “penjualan” berlangsung akan juga menjadi arti penting bagi harapan kita untuk dapat mengganggu arus trafficking itu.
Demikianlah, suatu pemikiran awal dengan pendekatan pemasaran tentang perdagangan orang menjadi penting bagi kita untuk memberikan sumbang saran bagi pemikiran pencegahan perdagangan orang yang lebih komprehensif. Tanpa kita memahami latar belakang atau aspek permintaan bagi perdagangan orang maka pencegahan yang berorientasi pada aspek penyediaan dalam perdagangan orang tidak akan maksimal. Begitupun sebaliknya!
Daftar Pustaka
Buku:
Bales, Kevin.  1999. Disposable People: New Slavery in the Global Economy California.
Bales, Kevin. October 1999. “What Predicts Human Trafficking?” Proceedings of the United Nations Conference on Human Trafficking, Verona. in Social Problems , 52 (2): 144-158
Brunovskis, A., and G. Tyldum. 2004. Crossing Borders: An Empirical Study Of  Transnational Prostitution And Trafficking In Human Beings., Fafo report 426, Oslo.
Derks, A. 2000. Combating Trafficking in South-East Asia: a review of policy and programme responses., Migration Research Series , no.2, IOM, Geneva.
Dermawan, Mohammad Kemal, 1999. “Pelacuran dan Pariwisata”, Seminar “Pelacuran Anak dan Pariwisata”, ILO, Jogyakarta.
European Commission. 2004. Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings , Brussels, 22 December, European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security.
Hairiah, “ Trafficking di Kalimantan Barat” , disampaikan dalam seminar Ran-Anti Trafficking, Pontianak, Kalimantan Barat, 3 Juli 2002
Heckathorn, D.D. 1997 .Respondent-Driven Sampling: A New Approach To The Study Of Hidden Populations., in Social Problems , 44(2): 174-198.
Kelly, L. 2002 . Journeys of Jeopardy: A Review of Research on Trafficking in Women and Children in Europe , Child and Woman Abuse Studies Unit, University of North London.
Williams, M., and B. Cheal. 2002 .Can we Measure Homelessness? A critical evaluation of the method of capture-recapture, International Journal of Social Research Methodology , 5(4): 313-331.
140

## Surat Kabar:
Kompas, 8 Maret 2004, hal. 35
Republika, 12 Desember 1998, hal. 7.