Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap  Karyawan  Terdampak Pandemi Covid-19
Mokh. Thoif 1 *
1 Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Email: mokh.thoif@gmail.com
Articcle Information Article History:
Received : 20-06-2022 Revised : 31-10-2022 Accepted : 31-10-2022 Published : 01-11-2022
Keyword: Covid-19 Pandemic;
Employment;
Layoffs;

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  occurred  in  almost  all  parts  of  the  world, resulting in enormous changes, especially in various business circles. This study aims to examine the termination of employment due to the COVID-19 pandemic  in  terms  of  the  Job  Creation  Act.  The  writing  method  uses  a normative  legal  approach  that  relies  on  laws,  reference  materials,  and documents relevant to the legal issues being studied. Based on the results of the study, it can be stated that layoffs are allowed in the conditions of the COVID-19  pandemic  because  the  pandemic  is  classified  as  a  forced emergency.  Furthermore,  the  existence  of  such  layoffs  provides  legal consequences for business actors who are obliged to pay workers in the form of legal protection for workers in the form of severance pay, award money. period of service and compensation for entitlements.

## Abstrak
Pandemi covid-19 terjadi  pada  hampir  keseluruhan  belahan  dunia  ini, berdampak adanya perubahan yang sangat besar khususnya dalam berbagai kalangan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tindakan pemutusan  hubungan  kerja  akibat  adanya  pandemi covid-19 ditinjau berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. Metode penulisan menggunakan pendekatan  hukum  normatif  yang    bertumpu  pada  undang-undang,  bahan referensi  dan  dokumen  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang dikaji. Berdasarkan hasil kajian dapat dinyatakan PHK diperbolehkan pada kondisi  pandemi covid-19 karena  pandemi  tersebut  tergolong  keadaan darurat  memaksa . Selanjutnya,  dengan  adanya  PHK  tersebut  memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha wajib membayarkan  kepada pekerja dalam  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  tenaga  kerja  berupa  uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengaganti hak.

## PENDAHULUAN
Pada dunia kerja dengan penyelenggaraan aktivitas proses produksi tentunya melibatkan  sejumlah  tenaga  kerja. 1 Penggunaan  tenaga  kerja  tersebut  terserap dalam  berbagai  keterampilan  yang  dibutuhkan  dalam  mengisi  tiap  bagian  atau departemen dalam dunia usaha. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, sumberdaya manusia  (SDM)  memegang  peranan  cukup  besar  dalam  menjalankan  kegiatan dunia  usaha.  Keterlibatkan  tenaga  kerja  tidak  bisa  tergantikan  bahkan  dengan adanya mesin-mesin produksi sekali pun tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai operator yang menjalankannya. Terkait dengan tenaga kerja, pemerintah Republik Indonesia sudah mengatur dalam regulasi dalam bentuk perundang-undangan yang mempunyai kekuatan secara hukum mengikat bagi penyelenggara dunia usaha. 2
Regulasi tersebut terbit menjadi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun  2003  dengan  disahkan  oleh  badan  legislatif  (Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia).  Selanjutnya,  yang  dimaksud  dengan  tenaga  kerja  pada undang-undang  ketenagakerjaan  tersebut  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia dengan  kemampuan  yang  dimilikinya  melakukan  tindakan  untuk  memproduksi berupa  produk  dan/atau  jasa  dalam  rangka  mencukupi  kebutuhannya  sendiri maupun  orang  lain.  Disamping  itu,  berdasarkan  undang-undang  ketenagakerjaan tersebut, karyawan atau pekerja adalah siapa saja sebagai Warga Negara Indonesia dengan  aktivitas  menjalankan  pekerjaan  dan  berhak  mendapatkan  gaji/upah  atau berupa kompensasi bentuk lainnya.
Dalam  masa  perkembangan  global  saat  ini,  faktor  tenaga  kerja  merupakan aset  penting  yang  mempengaruhi  dalam  tingkat  persaingan  antar  negara.  Banyak negara  dengan  menawarkan  berbagai  potensi  unggulannya,  termasuk  tingkat ketersediaan jumlah tenaga kerja yang memadai dan ditunjang dengan tarif/ongkos yang  lebih  kompetitif  banyak  menjadi  pertimbangan  bagi  investor  global  untuk mengembangkan  usahanya  di  negara  tersebut.  Banyak  investor  yang  akhirnya memilih melakukan ekspansi usahanya karena salah satu pertimbangannya adalah faktor  tenaga  kerja,  dampaknya  dapat  meningkatkan  pergerakan  perekonoian
1 Mandiyo Priyo dan Meki Risa Anggriani Paridi. “Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR)”. Semesta Teknika , Volume 21 No. 1, 2018, hal 54.
2 Ngabidin  Nurcahyo.  “Perlindunganhukumtenagakerjaberdasarkanperaturanperundang- undangan di Indonesia”. Cakrawala Hukum , Volume 12 No. 1, 2021, hal 169.
nasional  di  negara  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung tenaga  kerja  juga  dapat  dijadikan  sebagai  faktor  pemicu (driving  force  factor) dikarenakan  turut  andil  dalam  menyumbang  pendapatan  perputaran  usaha  atas penanaman modal dari investor luar negeri kepada negara yang bersangkutan.
Kedudukan  tenaga  kerja  dari  sudut  ideologi  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar  1945  menjadi  bagian  utama  (komponen)  bangsa  terpenting  dan  sekaligus bagian  integral  dari  pembangunan  nasional.  Hal  ini  dapat  diimplementasikan dengan terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya dengan sasaran khususnya dalam  rangka  menaikkan  harga  diri,  daya  guna  dan  nilai  tawar  tenaga  kerja  dan secara  umum  dapat  terciptanya  kondisi  perekonomian  secara  nasional  yang mendorong dicapainya pemerataan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dengan  demikian,  peranan  tenaga  kerja  merupakan  komponen  terpenting  dalam pembangunan  bangsa  karena  berbagai  sektor  dan  infrastruktur  yang  dibutuhkan dalam  pembangunan  melibatkan  banyak  tenaga  kerja  dengan  berbagai  skill  yang dimilikinya. 3
Dalam wacana pembangunan saat ini, dibutuhkan pembangunan secara masif dalam  berbagai  macam  kebutuhan    infrastruktur  dalam  rangka  mendongkrak perekonomian  nasional.  Hal  ini  diperlihatkan  pada  masa  pemerintahan  Joko Widodo  dalam  2  periode  masa  kepemimpinannya,  pembangunan  dilaksanakan secara menyeluruh di setiap daerah Indonesia, didalamnya dengan super prioritas wilayah  3  T  (terdepan,  terpencil  dan  tertinggal)  dalam  konsep  pembangunan Indonesia Sentris dan tidak memusat hanya di Pulau Jawa saja (Jawa Sentris). 4
Dalam momen memperingati perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 75 pada tahun 2020 sudah dicanangkan atas pencapaian tema besar Indonesia Maju di  tahun  2045.  Dalam  mewujudkan  tema  tersebut,  dibutuhkan  pekerjaan  besar dengan  melibatkan  seluruh  sumberdaya  yang  kita  miliki  dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  secara  nasional  untuk  kesejahteraan  dan  kemakmuran seluruh rakyat. Dalam rangka, peningkatan pendapatan usaha secara nasional dalam wujud  nyatanya  membutuhkan  peran  dunia  usaha  dalam  menggerakkan  roda perekonomian  nasional.  Dalam  kaitan  tersebut,  aspek  tenaga  kerja  juga  menjadi
3 Sugiyanto, Manajemen Pengendalian Proyek , Edisi 1, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hal. 109.
4 Husen Abrar, Manajemen Proyek , Edisi 1, Andi Offset, Yogjakarta, 2011, hal. 34.
kunci penting dalam suksesnya dalam dunia usaha, karena dunia usaha tanpa ada tenaga  kerja  juga  tidak  akan  jalan. 5 Oleh  karena  itu,  tenaga  kerja  harus mendapatkan  kompensasi  berupa  hak-haknya  dan  perlakuan  yang  adil (perlindungan)  sebagai  karyawan  yang  dipekerjakan  oleh  pemilik  dunia  usaha dalam  rangka  menciptakan  kebersamaan  dalam  penyelenggaraan  usaha  yang menjadi  kepentingan  bersama. 6 Dalam  hal  ini,  tenaga  kerja  bukan  sebagai  obyek yang  dieksploitasi  bagi  pengusaha  dalam  memajukan  usahanya,  tetapi  juga  harus mendapat perhatian dan menjadi bagian penting bagi masa depan tenaga kerja itu sendiri di masa mendatang.
Tenaga  kerja  dapat  menjadi  bagian  (elemen)  penting  dalam  peran keterlibatannya  pada  dunia  usaha,  tetapi  juga  rawan  kena  dampak  dari  adanya perubahan situasi dan kondisi krisis global yang terjadi. 7 Hal ini dapat dicontohkan di tahun 1998, dimana saat  itu negara kita dilanda krisis keuangan (moneter) dan kondisi  politik  nasional  sedang  tidak  stabil  sehingga  banyak  perusahaan  menjadi terganggu  operasinya  dan  akhirnya  tenaga  kerja  menjadi  korban  hilang kesempatannya  untuk  bekerja  mendapatkan  nafkah.  Pada  kondisi  saat  ini, memasuki awal tahun 2020 terjadi kondisi yang menjadi buruk bagi kalangan dunia usaha  dan  dialami  hampir  seluruh  negara,  yaitu  adanya  pandemi covid-19 menjadikan  perputaran  roda  ekonomi  sangat  terganggu  termasuk  banyak perusahaan  yang  harus  gulung  tikar  akibat  pandemi  tersebut.  Dampak  yang ditimbulkannya,  selain  korban  jiwa  juga  lumpuhnya  dunia  usaha  dan  berimbas kepada penutupan sebagian usaha yang pada akhirnya tenaga kerja menjadi tidak jelas  keberlangsungan  dalam  bekerja  dalam  ancaman  pemutusan  hubungan  kerja (PHK). 8 PHK  pada dasarnya  suatu  keadaan  yang  menjadi  penderitaan  khususnya bagi karyawan karena berdampak hilangnya pendapatan yang selama ini menopang
5 Zainal,  Asikin, Dasar-dasar Hukum  Perburuhan ,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 98.
6 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  Ed.  1,  Cet.  2,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010, hal. 6.
7 Abdul,  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003, hal.114.
8 Niru Anita Sinaga. ”Analisa Perlindungan Hukum Tenaha Kerja Dalam Pelaksanaan PHK”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Volume 4 No. 2, 2018, hal 87.
kebutuhan  bagi  keluarganya. 9 Dengan  demikian,  seluruh  elemen  yang  terdiri  dari pemilik  usaha  (pengusaha),  karyawan  (tenaga  kerja),  perserikatan  tenaga  kerja maupun  pemerintah;  dituangkan  dalam  Pasal  151  Ayat  (1)  Undang-undang ketenagakerjaan  diwajibkan  untuk  dengan  segala  upaya  yang  nyata  serta membangun kebersamaan dalam rangka mencegah timbulnya PHK. 10
Kasus  terjadinya  PHK  menjadi  mimpi  buruk  bagi  tenaga  kerja  khususnya dalam  krisis  kesehatan  akibat  pandemi covid-19 menjadikan  kondisi  yang  serba sulit untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tenaga kerja memiliki tingkat kerawanan sosial  paling  tinggi  sehingga  ketika  mengalami  PHK,  maka  kebutuhan  hidupnya menjadi  sulit  untuk  terpenuhi. 11 Kedudukan  tenaga  kerja  tidak  hanya  dipandang sebagai  sebagai  individu,  tetapi  harus  dipertimbangkan  beserta  keluarganya  yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Pemerintah menyadari akan hal itu dengan berbagai skema kebijakan pemerintah dalam mensuport dunia usaha  untuk  bisa  bertahan  dalam  situasi  pandemi  sehingga  tidak  sampai menimbulkan  adanya  PHK. 12 Joko  Widodo,  Presiden  Republik  Indonesia menyatakan  pada  intinya  bahwa  diperlukan  usaha  untuk  menyelamatkan  dengan menciptakan  skema  perekonomian  (stimulus)  dikarenakan  bidang  dunia  usaha nyata menampung dalam jumlah banyak karyawan (tenaga kerja) dan diharapkan dunia usaha nyata (riil) dapat berdadaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 yang akhirnya  tidak  berdampak  adanya  tindakan  PHK,  disampaikan  melalui telekonferensi di istana negara Jakarta pada rapat kabinet terbatas  22 April 2020. 13
Pada  akhirnya,  tidak  semua  dunia  usaha  mempunyai  kondisi  yang  baik  dalam menghadapi  pandemi  ini  sehingga  meskipun  pemerintah  sudah  berusaha mempertahankan  keberlangsungan  usaha  dengan  adanya  kebijakan-kebijakan, tetapi  kasus  terjadinya  PHK  tidak  bisa  dihindari.  Berkaitan  adanya  PHK,  maka
9 Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons dan Merlien Irene Mutitaputty. “ Perlindungan Hukum Terhadap  Pekerja  di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Tatoh  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  1  Nomor  3, 2021, hal 48.
10 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.  11,  PT.  RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hal. 195.
11 Syafrida,  Syafrizal  dan  Riza  Anggraeni.  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  Masa  Pandemi Perusahan Terancam dapat Dipilitkan”, Pamulang Law Review , Volume 3 Nomer 2, 2020, hal 38.
12 Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Alumni, Bandung. 1993, hal. 218.
13 Ibid , hlm. 65.
tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan hukum bagi tenga kerja yang sudah diatur dalam hukum perburuhan. 14
Disamping  itu,  berdasarkan  dengar  pendapat  antara  pimpinan  serikat  buruh yang  terdiri  pimpinan  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI), pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pimpinan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dengan Presiden Joko Widodo, mereka mengusulkan  kepada  presiden  adanya  aturan  asuransi  pesangon.  Tujuan  adanya asuransi pesangon dimaksudkan pengusaha punya cadangan dana yang mana dana tersebut baru dicairkan ketika terjadi PHK dan hak-hak buruh bisa didapat dengan adanya  asuransi  tersebut. 15 Adanya  usulan  tersebut  dilatarbelakangi  kasus  PHK dapat terjadi dalam setiap waktu dan bisa dialami oleh kalangan dunia usaha baik perusahaan skala kecil, menengah dan besar sekalipun. 16
Permasalahan PHK menjadi pokok persoalan yang mendasar, sehingga pihak tenaga kerja menjadi korban ketika pihak perusahaan mengalami kondisi yang tidak  baik akibat pandemi covid-19. Dampak  nyata  dan  menjadi  mimpi  buruk  bagi  pekerja  adalah adalah terjadi pengurangan tenaga kerja maupun PHK. Kondisi demikian, menjadi tidak adil bila tenaga  kerja  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  semestinya  sesuai  dengan amanat UUD 1945. Peran serta pemerintah harus hadir dalam rangka melindungi hak-hak pekerja  di  masa  sulit  sekalipun.  Akhirnya,  adanya  penelitian  tentang  kajian  tindakan pemutusan  hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja sangat diperlukan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif untuk melakukan tinjauan yuridis dan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK dengan  berbagai  bahan  pustaka  primer,  sekunder  dan  tersier  serta  dokumen- dokumen hukum yang relevan. Berkaitan dengan metode yang digunakan tersebut, maka  dapat  dinyatakan  hukum  merupakan  norma-norma  yang  ditulis  dan
14 Soepoo dan Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja . Djambatan, Jakarta, 1975, hal. 23.
15 Harian  Tempo, https://bisnis.tempo.co/read/1334437/marak-phk-akibat-corona-jokowi- diusulkan-atur-asuransi-pesangon/full&view=ok , diakses pada tanggal 5 Maret 2022.
16 Zaeni, Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial TenagaKerja Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 45.
diterbitkan  dalam  bentuk  undang-undang  dan  disahkan  oleh  kelembagaan  atau institusi yang memiliki otoritas penuh. Disamping itu, digunakan pandangan yang bersikap hukum merupakan bagian dari norma-norma yang sistematis dengan sifat yang dimilikinya adalah berdiri sendiri, tidak terbuka serta terbebas dari lingkungan kemasyarakatan. 17
Dalam  rangka  melakukan  telaah  yang  dibutuhkan  dalam  analisa  pada  penelitian ini, kasus pemutusan hubungan kerja dipandang mempunyai akibat ukuran normatif pada peraturan dan implementasi atas produk hukum terkait serta mengaplikasikan analisa yang diperoleh  sebagai  bagian  dalam  menjelaskan  persoalan  hukumnya. 18 Selanjutnya,  dalam melakukan  kajian  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  digunakan  berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Pada  penelitian  ini  diterapkan  teknik  analisis  data logika  deduktif,  yaitu  kesimpulan  yang  dihasilkan  dari  kondisi  umum  untuk  digunakan pada  kasus  yang  bersifat  individual 19 atau  mendeskripsikan  hal-hal  dari  yang  sifatnya general  (umum)  digunakan  untuk  menyimpulkan  hasil  analisa  menjadi  hal-hal  yang berlaku secara lebih spesifik (khusus). 20

## PEMBAHASAN

## A. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19
Peranan  tenaga  kerja  dalam  dunia  usaha  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan yang  nyata dan memiliki peran ganda, yaitu peran yang diberikan untuk  kepentingan  pemilik  usaha  dan  peran  sebagai  pelaku  pembangunan  suatu bangsa  dalam  perputaran  roda  perekonomian  secara  nasional.  Oleh  karena  itu, berbagai  alasan  apa  pun  yang  menyebabkan  adanya  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  merupakan  kondisi  yang  sangat  tidak  diharapkan  khususnya  bagi  tenaga kerja.  Namun  demikian,  berdasarkan  pasal  61  Undang-undang  Ketenagakerjaan
17 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama  Cetakan   Ke-7 ,  Jakarta, Kencana, 2011. hal.37.
18 Johnny  Ibrahim. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing. 2005. hal. 321.
19 Ibid., hal. 249
20 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana. Hal. 38
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perjanjian kerja akan selesai akibat beberapa hal sebagai berikut ini:
1. Tenaga kerja tutup usia.
2. Masa kontrak kerja selesai dan tidak diperpanjang lagi.
3. Terbitnya  keputusan  pengadilan  atau  ketetapan  lembaga  persengketaan hubungan industrial dengan memiliki status hukum yang tetap (inkracht).
4. Dalam  kondisi  kejadian  (terjadi)  dalam  pasal  yang  tertuang  dalam ikatan/perjanjian  kerja  tertentu  atau  dalam  peraturan  perusahaan  yang sebelumnya  telah  disepakati  antara  tenaga  kerja  dan  manajemen perusahaan.
Disamping  adanya  situasi  dan  kondisi  yang  dapat  menyatakan  hubungan kerja  dapat  berakhir,  maka  dalam  Pasal  53  Undang-Undang  Ketenagakerjaan tersebut  dinyatakan  juga  bahwa  perusahaan  dilarang  mem-PHK  karyawannya meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut ini:
1. Karyawan  absen  dalam  bekerja  atauberhalangan  dikarenakan  menderita sakit  dilengkapi bukti medis berupa surat keterangan dari dokter dan tidak terjadi dalam kurun 12 bulan secara berurutan (kontinyu).
2. Karyawan  tidak  dapat  mengikuti  kerja  di  perusahaan,  dikarenakan memenuhi  panggilan  (kewajiban)  bela  negara  sebagaimana  dinyatakan dalam amanat menurut undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Karyawan sedang menunaikan ibadah sesuai perintah agamanya sehingga berhalangan masuk kerja.
4. Karyawan sedang melangsungkan pernikahannya.
5. Karyawan  wanita  yang  sedang  hamil,  menjalani  persalinan,  mengalami keguguran atau sedang memberikan/menyusui kepada anaknya.
6. Karyawan memiliki hubungan darah dan atau terjadi hubungan pernikahan antar sesama karyawan dalam perusahaan yang sama dan dikecualikan bila sebelumnya  telah  dituangkan  pada  pasal  dalam  perjanjian/ikatan  kerja bersama atau dalam peraturan perusahaan.
7. Karyawan  mengadakan  dan  menjadi  partisipan  atau  pengurus  dalam perserikatan  kerja  (ikatan  buruh)  dengan  aktivitas  tidak  pada  jam  kerja
atau pada jam kerja atas seizin manajemen perusahaan (kesepakatan) yang terkait  dalam  ikatan  kerja  yang  telah  disepakati  atau  dalam  peraturan perusahaan yang berlaku.
8. Karyawan  melaporkan  kepada  petugas  kepolisian  dikarenakan  pemilik perusahaan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.
9. Diakibatkan  adanya  paham  yang  berbeda,  faktor  SARA  (suku,  agama, rasialis  dan  agama),  kondisi  lingkungan  dan  fisik  serta  adanya  status tertentu dalam perkawinan.
10. Karyawan mengalami kecacatan berat (permanen), menderita cacat tetap diakibatkan  mengalami  kecelakaan  kerja,  atau  menderita  sakit  yang mempengaruhi  kondisi  kerja  dan  berdasarkan  pemeriksaan  dokter  batas waktu kesembuhannya belum ada kepastian dalam waktu panjang.
Selanjutnya, pada perkembangan memasuki awal tahun 2020 terjadi wabah mematikan yang awalnya terjadi di negara Cina dinamakan coronavirus Disease 19 (covid-19). Wabah  tersebut  tidak  terbendung  dan  akhirnya  menyebar  hampir  ke seluruh  penjuru  dunia  termasuk  memasuki  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Dampak  yang  diakibatkan  virus  tersebut  sangat  luar  biasa  dengan banyak  korban  telah  meninggal  dunia  sehingga  pada  tanggal  13  April  2020, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 menyatakan wabah covid-19 sebagai bencana nasional (pandemi covid-
19 ).  Dalam  perkembangannya,  setelah  adanya  kepres  tersebut  terjadi  gelombang penularan  wabah  tersebut  semakin  meluas  dan  dalam  rangka  memutus  rantai penyebarannya  dilakukan  dengan  terbitnya  kebijakan  pemerintah  dan  disahkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSPB).
Konsekuensi  adanya  kebijakan  pembatasan  sosial  tersebut  mengakibatkan terjadinya  aktivitas  yang  mengundang  kerumunan  orang  banyak  dilarang, penerapan protokol kesehatan secara disiplin termasuk ada sangsi jika melanggar, sekolah-sekolah/perkuliahan  ditutup  dialihkan  dengan  metode  pembelajaran metode daring, pusat-pusat perbelanjaan/keramaian ditutup, kegiatan pasar dibatasi pengunjungnya, aktivitas kantor/perusahaan dialihkan menjadi bekerja dari rumah ( work  from  home) ,  penerapan  aturan  jaga  jarak (social  distancing), dan  sejumlah
aturan  pengetatan  lainnya.  Dalam  kondisi  tersebut,  pemerintah  berfokus  dalam pengendalian  dan  penanganan  pandemi covid-19 secara  memadai  termasuk memberikan  bantuan-bantuan  sosial  kepada  lapisan  masyarakat  yang  paling terdampak  akibat  pandemi  tersebut.  Dalam  rangka  menjaga  efektifitas  dalam penerapan  kebijakan  pembatasan  tersebut,  pemerintah  membentuk  satuan  tugas khusus  dari  tingkat  nasional  (pusat)  sampai  dengan  daerah-daerah  setingkat  RT yang dinamakan satgas covid-19 .
Dalam  menghadapai  kondisi  pandemi covid-19 yang  melahirkan  adanya kebijakan  pembatasan  dari  pemerintah  berimbas  kepada  keberlangsungan  dunia usaha khususnya bagi perusahaan yang dalam aktivitas produksinya dengan banyak melibatkan  tenaga  kerja.  Hal  yang  tidak  terbantahkan,  dalam  situasi  krisis kesehatan  tersebut  dibarengi  dengan  menurunnya  daya  beli  masyarakat  bahkan perekonomian  nasional  juga  mengalami  kondisi  penurunan  yang  sangat  drastis. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan dengan adanya pandemi covid-19 sehingga  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  menjadi  pilihan  sulit  tetapi memaksa  untuk  dijalankan.  Pada  situasi  dan  kondisi  tersebut,  dapat  dinyatakan pandemi covid-19 memberikan efek domino luar biasa yang memiliki kemampuan untuk melumpuhkan kelangsungan berbagai sektor usaha dan berimbas terjadinya PHK.  Berdasarkan  jumlah  PHK  yang  secara  resmi  dilaporkan  dan  tercatat  dalam data Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 2,8 juta, sementara dari data yang didapat dari lembaga Kadin (Kamar Dagang dan Industri) bidang UMKM diperoleh jumlah sekitar 15 juta karyawan mngalami PHK dalam bentuk yang sudah dilaporkan ataupun yang tidak dilaporan. 21
Situasi  pandemi covid-19 dan  kondisi  penyebarannya  masih  terjadi  serta ditunjang dengan fakta sebagian dunia usaha sulit bertahan akibat pendemi tersebut, kasus PHK menjadi fokus yang harus menjadi perhatian khususnya bagi pemegang kepentingan (stakeholder) terkait.  Dalam  hal  ini,  berbagai  alasan  yang  bisa dikemukakakan  yang  menjadi  pemicu/pendorong (driving  force) terjadinya
21 Kemenperin, Tangkal Krisis, Kadin Minta , https://kemenperin.go.id/artikel/7684/Tangkal-Krisis,-Kadin-Minta- diakses  pada  tanggal  26
September 2022.
perusahaan mem-PHK karyawannya dalam berbagai sektor usaha adalah meliputi sebagai berikut ini: 22
1. Kebutuhan bahan baku menjadi sulit tersedia dengan lancar dan harganya pun  menjadi lebih mahal, akibat adanya pembatasan sosial berskala besar sehingga  berpengaruh  tehadap  harga  pokok  produksi  dan  menurunnya produktivitas karyawan.
2. Berkurangnya  permintaan  produk  di  pasaran  sehingga  berakibat menurunnya  omset  penjualan  secara  signifikan  dan  mempengaruhi  arus perputaran (cah flow) perusahaan.
3. Penerapan  protokol  kesehatan  secara  ketat  dan  pembatasan  sosial, mengakibatkan potensi pengembangan pasar baru tidak dapat berjalan dan tidak bisa menaikkan omset penjualan.
4. Pembatasan perpindahan penduduk dari dan antar lokasi sangat dibatasi, sehingga  beberapa  sektor  menjadi  lumpuh  diantaranya  adalah  industri pariwisata, transporatasi, penginapan, kuliner dan lain sebagainya.
5. Daya  beli  masyarakat  secara  keseluruhan  mengalami  penurunan  dan berimbas kepada kebutuhan esensial saja demi menjaga kondisi keuangan mereka karena mengalami pendapatan yang juga menurun.
6. Fokus pendanaan pemerintah terserap kepada penanganan pandemi covid- 19 sehingga pendanaan dalam berbagai sektor infrastruktur dan sektor riil lainnya menjadi dibatasi secara intensif.
7. Perputaran  perekonomian  secara  nasional  mengalami  penurunan  secara drastis  dengan  ditunjukkan  angka  pertumbuhan  yang  minus  sehingga berkontribusi terhadap daya saing dunia usaha secara keseluruhan.
Berbagai  fenomena  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  pandemi covid-19 , menyebabkan  sejumlah  perusahaan  tidak  bisa  bertahan  dan  akhirnya  harus mengambil  langkah  penyelamatan  usahanya  salah  satunya  dengan  mem-PHK karyawannya.  Pada  kondisi  tersebut  merupakan  keputusan  yang  berdampak khususnya  bagi  karyawan  yang  terkena  PHK  dan  di  sisi  yang  lain  terkait  dengan adanya  peraturan  berupa  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  harus  dipenuhi. Berbagai  pertimbangan  yang  diambil  dalam  keputusan  PHK  harus  dilakukan dengan  mengambil  cermat,  risiko  terkecil  dan  terkendali.  Demi  alasan mempertahankan  usaha  atau  dengan  dalih  penyelamatan  usaha  bagi  pengusaha tidak serta merta memperbolehkan tenaga kerja menjadi korban ketidakadilan oleh pengusaha.  Pengusaha  dalam  kondisi  apapun  harus  tetap  memikirkan  nasib
22 Denisa Dominggus dan Johnson  Dongoran. “Tingkat PHK Dan Faktor-Faktor Penyebab PHK  Pada  Industri  Otomotif  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19”. Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Sains dan Humaniora , Vol. 3, No.2, 2021, hal. 37.
karyawannya  karena  peran  tenaga  kerja  menjadi  bagian  penting  yang  selama  ini turut serta membesarkan usahanya.
Terjadinya  PHK  karyawan  harus  mengacu  pada  Undang-undang Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  sehingga  dapat  menjadi  jalan  solusi bersama  yang  bisa  diterima  baik  oleh  pengusaha,  pekerja  ataupun  pemerintah. Berdasarkan Pasal 164 Ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemilik usaha  (pengusaha)  dapat  mengambil  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) karena  mengalami  kondisi  darurat  memaksa  ( force  majeure). Selanjutnya,  bila adanya pandemi covid-19 sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non  Alam Penyebaran  Virus Corona-19 sebagai  bencana  nasional,  maka  adanya  pandemi  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  kondisi force  majeure. Dengan  demikian,  dengan  pendekatan  hukum hormatif  yang  terkait  dapat  dinyatakan  perusahaaan  diperbolehkan  mem-PHK karyawannya karena mengalami dampak kelangsungan usahanya terganggu akibat pandemi covid-19 .
Dasar  adanya  pandemi covid-19 sebagai  kondisi force  majeure sehingga sejumlah perusahaan memutuskan mem-PHK karyawannya dan secara perundang- undangan  diperbolehkan,  tetapi  hak-hak  karyawan  menjadi  wajib  untuk  dipenuhi dalam  menjalankan  keputusan  tersebut.  Hal  tersebut  menjadi  syarat  yang  tidak terpisahkan  dan  wajib  dipenuhi  oleh  pengusaha  dalam  risiko  yang  dihadapi  oleh tenaga  kerja  atas  keputusan  pemutusan  hubungan  kerja.  Pada  Pasal  164 Ayat  (1) Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  dinyatakan  bahwa pengusaha  dalam  mem-PHK  karyawannya  harus  memenuhi  hak-hak  karyawan yang terkena PHK terdiri pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan  uang  penggantian  hak.  Pemberian  hak-hak  tersebut  ditekankan  besarannya minimal  mengikuti  regulasi  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  dengan harapan  tidak  mengakibatkan  adanya  perselisihan  antara  karyawan  dengan pengusaha. 23 Dalam  hal  perusahaan  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut,
23 Adrian, Sutedi, Hukum Perburuhan , Cet.II, Sinar Grafika, Bandung, 2011, halaman 272.
karyawan  berhak  mengadukan  dalam  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pengusaha dan dapat menggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 24
Selanjutnya, keberadaan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003  telah  diperbarui  menjadi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  atau  biasa  disebut  Undang-undang  Cipta  Kerja. 25 Dalam  ketentuan yang  terdapat  pada  semua  pasal  pada  Undang-undang  Cipta  Kerja  juga  tidak  ada yang bertentangan terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja pada kondisi force majeure sehingga  tindakan  tersebut  tidak  melanggar  dalam  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 26
B. Perlindungan  Hukum  bagi  Karyawan  yang  Ter-PHK  akibat  Pandemi Covid-19
Keberadaan karyawan atau tenaga kerja merupakan bagian terpenting sebagai salah satu komponen bangsa khususnya pada dunia usaha sehingga mempunyai hak untuk dapat dilindungi dalam kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum bagi karyawan yang ter-PHK merupakan bentuk perlindungan berkaitan dengan harkat maupun martabat, juga sekaligus memberikan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan kerangka hukum dari tindakan ketidak-adilan  atau  kesewang-wenangan  pihak  yang  memperkerjakannya.  Dalam kondisi force  majeure atas  munculnya covid-19 ditetapkan  dengan  status  dalam kategori  bencana  nasional  menjadi  pandemi covid-19 sehingga  ada  ketentuan pemilik  usaha  diperbolehkan  mem-PHK  karyawanya  karena  usahanya  kolaps, maka  tindakan  tersebut  memberikan  konsekuensi  yuridis  (hukum)  untuk  dapat terpenuhinya  hak-hak  karyawan  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  pemutusan hubungan kerja. Dalam Pasal 156 dan Pasal 164 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang- undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa karyawan yang
24 Rika  Putri  Subekti,  “Urgensi  Ratifikasi  Konvensi  International  LaborOrganization: Perspektif  Perlindungan  Pekerja  Anak  Pada  Sektor  Rumah  Tangga” ,  Jurnal  Magister  Hukum Udayana ,Vol. 7, 2018, hal. 16. 25 Toifur  dan  Ditha  Wiradipura.  “Kritik  Atas  Kewenangan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha”. Pagaruyuang Law Journal , volume 8, nomor 2, 2022, hal. 72
26 Kanyaka Prajnaparamitha dan MahendrabRidwanul Ghoni. “Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerjan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”. Administrative & Governence , Vol. 3 No 2, 2020, hal 89.
terkena  PHK  yang  diakibatkan  karena  perusahaan  menderita  rugi  dalam  masa  2 tahun  secara  berurutan  (kontinyu)  atau  karena  keadaan  darurat  memaksa (force majeure) berhak  mendapatkan    uang  pesangon,  uang  perhargaan  masa  kerja  dan penggantian hak. 27 Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dapat diperlihatkan pada Tabel 1 sebagai berikut ini:
Tabel B.1. Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 28 Uang pesangon Uang penghargaan masa kerja Lama kerja (tahun) Tarif berlaku (gaji/per bulan) Lama kerja (tahun) Tarif berlaku (gaji/per bulan) < 1 1 3 - 6 2 1 - 2 2 6 - 9 3 2 - 3 3 9 - 12 4 3 - 4 4 12 -15 5 4 - 5 5 15 - 18 6 5 - 6 6 18- 21 7 6 - 7 7 21 -24 8 7 - 8 8 > 24 10 > 8 9 - -
Berdasarkan informasi Pada Tabel 1 tersebut di atas, karyawan yang terkena PHK  mendapat  uang  pesangon  dengan  besarmya  uang  pesangon  menyesuaikan dengan lama kerja dan tarif gaji per bulan yang diterima. Disamping itu, karyawan ter-PHK juga berhak atas uang penghargaan masa kerja berdasarkan lama kerja dan tariff gaji per bulan yang editerima. Dalam hal ini, perlu ditegaskan karyawan yang ter-PHK  mempunyai  hak-hak  yang  tidak  boleh  diabaikan  dan  sebagai  kewajian melekat  dan  mempunyai  sangsi  hukum  untuk  diadukan  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial  (PHI)  bagi  pemilik  usaha/pengusaha  untuk  memenuhinya.  Oleh  karena itu,  berdasarkan  atas  pertimbangan  kondisi force  majeure tidak  menjadi  bagian
27 May  Linda  Iswaningsih,  I  NyomanPutuBudiarthadan  Ni  Made  PuspasutariUjianti. “PerlindunganHukumTerhadapTenagaKerjaLokalDalamUndang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Omnibus Law CiptaKerja”. Jurnal Preferensi Hukum , Vol. 3 No. 2, 2021, hal 478.
28 Talenta, Peraturan terkait Perhitungan Uang Pesangon PP 35 2021, https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/peraturan-terkait-perhitungan-uang-pesangon-pp-35- 2021/ diakses pada tanggal 26 September 2022.
yang  disalahgunakan  oleh  pengusaha  dalam  mengambil  keputusan  pemutusan hubungan kerja karyawan.
Dalam  hal  ini  keputusan  mem-PHK  karyawan  harus  dilakukan  dalam beberapa  tahapan  dalam  bentuk  pertimbangan  yang  matang  sehingga  harus dilakukan  dengan  cermat  dan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pekerja.  Bahkan, bilamana  keputusan  PHK  merupakan  langkah  yang  tidak  terelakan  untuk dilakukan, maka sebelum dilaksanakan keputusan tersebut sebaiknya dirundingkan terlebih  dahulu  antar  pemilik  usaha  dengan  karyawan  yang  terkena  PHK  atau dengan  lembaga  perseriatan  pekerja  sehingga  bisa  mendapatkan  kesepakatan bersama  antara  kedua  belah  pihak. 29 Langkah  ini,  menjadi  pertimbangan  untuk dilakukan  demi  kebaikan  bersama  dan  mencegah  dampak  yang  meluas,  seperti demo besar-besaran atau  solidaritas yang memicu tindakan berbau anarkis akibat adanya perselisihan atau sengketa antara pemilik usaha dan karyawannya. 30
Dalam kaitannya, para tenaga kerja atau karyawan yang berpotensi terkena PHK akibat adanya pandemi covid-19 , pemerintah turut ambil bagian dan berperan aktif melalui Ida Fauziah selaku Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan memaparkan  bahwa  harus  dilakukan  dialog  sosial  dengan  penekanan  rasa  empati dan kerja secara bersama-sama dalam rangka mendapatkan jalan keluar yang win- win solution sehingga kejadian PHK dapat dihindari. 31 Bahkan dalam memperkuat adanya  komitmen  tersebut,  Kementrian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Covid-19 memuat hal-hal sebagi berikut ini:
1. Dalam  menghadapi  adanya  pandemi covid-19 dilaksanakan  terhadap karyawan atau pekerja untuk dilindungi dalam hal pengupahan serta hak- hak lainnya.
29 Agri  Chairunisa  Isradjuningtias.  “Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum  Kontrak (Perjanjian) Indonesia ”. Jurnal Hukum Unpar , Vol. 3 No. 1, 2019, hal. 24.
30 Purgito.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu Telaah  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan”. Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ,Vol. 9 No. 1, 2018, hal 231.
31
Hukumonline.com, narasumber talks,
https://www.hukumonline.com/talks/narasumber/lt5ce7a3a9451b4/dr-ir-sutrisno-iwantono--ma/ diaksespada tanggal 20 Agustus 2020.
2. Status  yang  disandang  sebagai  orang  dalam  pemantauan  (OPD)  untuk karyawan  atau  pekerja  dengan  dibuktikan  surat  keterangan  dokter akibatnya dilarang masuk kerja selama 14 hari, berhak untuk dibayarkan gajinya secara penuh dalam masa tersebut.
3. Bagi karyawan atau pekerja yang dalam kategori suspek covid-19 sehingga diwajibkan melakukan karantina atau isolasi berdasarkan surat keterangan dokter,  diwajibkan  bagi  pengusaha  untuk  membayarkan  gajinya  dalam porsi penuh 100% tanpa ada pemotongan.
4. Bagi karyawan atau pekerja yang menderita covid-19 dengan dibuktikan surat  keterangan  dokter  sehingga  berhalangan  masuk  kerja,  maka pengusaha diwajibkan membayarkan gaji karyawan tersebut berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
5. Bagi perusahaan yang dalam aksi untuk memutus rantai penyebaran covid- 19 sehingga  mengadakan  pembatasan  aktivitasnya  dalam  rangka memenuhi kebijakan pemerintah daerah masing-masing, dapat melakukan perubahan  metode  pembayaran  dan  tarif  upah  berdasarkan  kesepakatan antara  pekerja  dan  pengusaha  dengan  pertimbangan  kelangsungan  usaha bersama.
Dalam  hal  ini,  baik  melalui  usaha  bersama  dengan  melibatkan  kontribusi pemerintah  dan  badan-badan  perserikatan  yang  tergabung  dalam  perserikatan (asosiasi) tenaga kerja, dalam menyikapi pandemi covid-19 sangat dianjurkan untuk menunda atau menghindari adanya keputusan PHK karyawan. 32
Bahkan,  dalam  rangka  meminimalisir  keputusan  PHK,  pengusaha  dapat melakukan  upaya  pengurangan  gaji  karyawan  atau  penangguhan  gaji  karyawan dengan mekanisme melakukan perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan mengedepankan  mencari  solusi  bersama  untuk  menjaga  kelangsungan  usaha. Dengan  keyakinan  pandemi covid-19 akan  berakhir  dan  kondisi  nantiya  akan beragsur pulih kembali, hasil yang didapatkan dalam perundingan tersebut dalam koridor  dengan  tanpa  menghilangkan  hak-hak  karyawan  dan  kewajiban tetap melekat  bagi  pengusaha.  Pandangan  yang  sama  sesuai  dengan  pernyataan  Sri
32 Ari  Hermawan,  “Keberadaan  Uang  Pesangon  dalam  PemutusanHubungan  Kerja  demi Hukum di Perusahaan yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun” , Kertha Patrika , Vol. 38, 2016, hal. 65.
Soedewi  Masjchoen  Sofwan  bahwa overmacht (keadaan  memaksa)  merupakan kondisi  pemilik  usaha  (pengusaha)  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  memenuhi kewajiban (absolute  overmacht) tetapi  masih  memungkinkan  memenuhi kewajibannya  tersebut,  tapi  berupaya  meskipun  belum  mencapai  keseimbangan dalam  bentuk  hasil  saat  sekarang  atas  kapabilitas  sebagai  pelaku  usaha  dan berakibat menyebabkan rugi dalam jumlah banyak (relative overmacht) . 33
Dalam menyikapi adanya pendemi covid-19 diharapkan memeliliki dampak yang  terarah  dalam  kepastian  hukum  yang  dihadapi  oleh  karyawan  dalam kelangsungan  bekerjanya.  Dalam  kaitan  tersebut,  kepastian  hukum  yang  didapat merupakan  jaminan  yang  diperoleh  oleh  tenaga  kerja  terhadap  perlakuan  secara hukum yang diberikan oleh Negara dengan perundang-undangan yang berlaku agar pengusaha tidak berlaku kesewenang-wenangan dan tidak adil kepada pekerjanya. 34 Disamping itu, keputusan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh karyawan merupakan  sangsi  sosial  yang  diterimanya  di  masyarakat  dan  juga  memberikan dampak atau pengaruh dalam mental, psikologis, ekonomis dan finansial. 35

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat diberikan kesimpulan, yaitu berdasarkan tinjauan yuridis  keputusan  mem-PHK  tenaga  kerja  atau  karyawan  diperbolehkan  karena adanya pandemi covid-19 dapat dianggap sebagai kondisi memaksa (force majeure) berdasarkan keputusan presiden tersebut. Dalam hal PHK merupakan pilihan yang terelakan  untuk  dilakukan  karena  kondisi force  majeure tersebut,  memberikan konsekuensi sangsi hukum melekat jika hak-hak pekerja ter-PHK tidak dibayarkan oleh  pemilik  usaha.  Sebaliknya,  jika  pelaku  usaha  melalaikan  kewajibannya tersebut,  dikarenakan  pekerja  ter-PHK  mempunyai  hak-hak  secara  hukum  yang dilindungi dapat menggugat pelaku usaha ke pengadilan hubugan industrial (PIH).
33 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perdata,  Hukum  Perutangan,Bagian  A ,  Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 1980, hal. 20.
34 H. Ridwan Syahrani, Kata-Kata  Kunci Mempelajari Ilmu Hukum , PT.Alumni, Bandung, 2009, hal. 124.
35 Lalu  Husni, Penyelesaian  perselisihan  Hubungan  Industrial  MelaluiPengadilan  dan  di Luar Pengadilan , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004,  (selanjutnya disebut Lalu Husni II), hal. 195.

## SARAN
Pada penelitian ini disarankan bagi pemilik usaha yang memutuskan untuk mem-PHK  pekerjanya,  pemerintah  memberlakukan  aturan  untuk  dilakukan  audit terhadap  laporan  keuangan  perusahaan  tersebut  dalam  rangka  meninjau  ulang keputusan  PHK  berdasarkan  kondisi  memaksa  ( force  majeur )  atau  hanya mengambil kesempatan adanya suatu kondisi tertentu demi keuntungan instansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Abrar, Husen, Manajemen Proyek , Edisi 1, Andi Offset, Yogjakarta, 2011.
Asikin,  Zainal, Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2010,
Asyhadie, Zaeni, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial TenagaKerja Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
Husni,  Lalu Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.  11,  PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012.
___________, Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
Masjchoen, Sri Soedewi,  Sofwan, Hukum  Perdata,  Hukum  Perutangan, Bagian A , Seksi Hukum Perdata FakultasHukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980,
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia , Alumni, Bandung. 1993,
Ridwan,  H  Syahrani, Kata-Kata  Kunci  MempelajariIlmu  Hukum ,  PT.  Alumni, Bandung, 2009.
Sugiyanto,  Manajemen  Pengendalian  Proyek,  Edisi  1,  Scopindo  Media  Pustaka, Surabaya, 2020.
Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan , Cet.II, Sinar Grafika, Bandung, 2011.

## Jurnal:
Agri  Chairunisa  Isradjuningtias,  “Force  Majeure  (Overmacht)  Dalam  Hukum Kontrak  (Perjanjian)  Indonesia”, Jurnal  Hukum  Unpar ,  Volume  3  No.  1, 2019.
Ari  Hermawan,  “Keberadaan  Uang  Pesangon  dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja demi  Hukum  di  Perusahaan  yang  Sudah  Menyelenggarakan  Program Jaminan Pensiun” , KerthaPatrika, Vol. 38, 2016.
Denisa  Dominggus  dan  Johnson  Dongoran,  “Tingkat  PHK  Dan  Faktor-Faktor Penyebab  PHK  Pada  Industri  Otomotif  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan  Sains  dan  Humaniora ,  Vol.  3, No.2, 2021.
Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, “Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan  Tenaga  Kerjan  Dalam  Situasi  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan Perspektif    Pembaharuan    Hukum”, Administrative  &  Governence ,  Vol.  3  No.  2,
2020.
Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons dan Merlien Irene Mutitaputty, “Perlindungan Hukum Terhadap  Pekerja di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Tatoh  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  1 No. 3, 2021.
May  Linda  Iswaningsih,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Lokal  Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja”, Jurnal Preferensi Hukum , Vol.3 No.2, 2021.
Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Cakrawala Hukum , Vol.12 No. 1, 2021. Niru  Anita  Sinaga,  “Analisa  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dalam Pelaksanaan PHK”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 4 No. 2, 2018.
Purgito,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan ,  Vol.9 No.1, 2018.
Rika Putri Subekti, “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga” , Jurnal Magister Hukum Udayana ,Vol. 7, 2018.
Syafrida,  Syafrizal  dan  Riza  Anggraeni,  “Pemutusan  Hubungan  Kerja  Masa Pandemi  Perusahan  Terancam  dapat  Dipilitkan”, Pamulang  Law  Review , Vol.3 No.2, 2020.
Toifur  dan  Ditha  Wiradipura,  “Kritik  Atas  Kewenangan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  Dalam  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha”, Pagaruyuang Law Journal , Vol. 8 No. 1, 2022.

## Internet:
Harian  Tempo, https://bisnis.tempo.co/read/1334437/marak-phk-akibat-corona-jokowi- diusulkan-atur-asuransi-pesangon/full&view=ok ,  diakses  pada  tanggal  5  Maret 2022.
Hukumonline.com,
narasumber
https://www.hukumonline.com/talks/narasumber/lt5ce7a3a9451b4/dr-ir- sutrisno-iwantono--ma/ , diakses pada tanggal 20 Agustus 2020. Kemenperin, Tangkal Krisis, Kadin Minta https://kemenperin.go.id/artikel/7684/Tangkal-Krisis,-Kadin-Minta- , diakses pada tanggal 26 September 2022 .
Talenta, Peraturan terkait Perhitungan Uang Pesangon PP 35
2021 https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/peraturan-terkait- perhitungan-uang-pesangon-pp-35-2021/ . diakses pada tanggal 26 September 2022.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Covid-19.