## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 32, Nomor 2, Juli - Desember 2019 Halaman 219 - 464

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 219 - 232

## CERITA YAJID CILAKA: TRANSFORMASI TEKS SASTRA SYI’AH-SUNNI DI JAWA ABAD XIX
Abdullah Maulani dan Rahmatia Ayu  -------------------------------------------- 233 - 248 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 KABUPATEN GARUT Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 249 - 266 INTERNET BAGI PEREMPUAN SALAFI: RUANG INTERAKSI DAN EKSPRESI Murida Yunailis  ------------------------------------------------------------------- 267 - 280

## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KOMPETENSI SPIRITUAL PADA PEMBELAJARAN
IPA DI MADRASAH ALIYAH (MA) Moh Sodiq  ------------------------------------------------------------------------ 281 - 292 DESA PULAU PANJANG SERANG BANTEN TERHADAP TRADISI LOKAL “SEDEKAH LAUT” Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 293 - 304

## TRADISI LISAN BALAWAS SUMBAWA REPRESENTASI ISLAM SEBAGAI DOA
KESELAMATAN Muhammad Saleh  ---------------------------------------------------------------- 305 - 324

## STRATEGI PEMBELAJARAN PAI DALAM MENINGKATKAN AKHLAK DAN
KEMANDIRIAN ABH (STUDI KASUS DI LPKA KELAS 1 TANGERANG)
M. Hidayat Ginanjar, Moch. Yasykur dan Rahendra Maya  ----------------------- 325 - 340

## MODEL REVITALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PEMBERDAYAAN
KEARIFAN LOKAL BETAWI Abdul Fadhil, Andy Hadiyanto, Ahmad Hakam, Amaliyah, dan Dewi Anggraeni  ------------------------------------------------------------------------ 341 - 358

## GERAKAN KARISMATIK KATOLIK DAN PROTESTAN SEBUAH PERSPEKTIF
KOMPARATIF Adison Adrianus Sihombing  ----------------------------------------------------- 359 - 372 KONVERSI DAN DISKRIMINASI TERHADAP MUALAF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) Fatiyah  ---------------------------------------------------------------------------- 373 - 384 MODAL SOSIAL DAN DIALOG ANTAR AGAMA: STRATEGI PENINGKATAN HARMONI ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA Saifudin Asrori  -------------------------------------------------------------------- 385 - 408

## PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP SELF-EFFICACY
WIDYAISWARA Martatik  --------------------------------------------------------------------------- 409 - 426 POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA OHOIDERTAWUN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA Sabara  ---------------------------------------------------------------------------- 427 - 444

## RESOLUSI KONFLIK MELALUI MEDIASI: KASUS PENGUSIRAN BIKSU DI
TANGERANG Abdul Jamil Wahab dan Zaenal Abidin Eko Putro  ------------------------------- 445 - 460 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 461 - 464

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 32 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online . Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhrudin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel- artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Desember 2019 Dewan Redaksi

## RESOLUSI KONFLIK MELALUI MEDIASI: KASUS PENGUSIRAN BIKSU DI TANGERANG

## CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION: A CASE OF A MONK EXPULSION IN TANGERANG

## ABDUL JAMIL WAHAB & ZAENAL ABIDIN EKO PUTRO

## Abstract
In February 2018, there was a monk, in Legok Tangerang Regency Banten Indonesia, rejected by his neighbors due to his religious service given to his followers, so that the atmosphere and the condition of the community was not conducive. Many people with Islamic background had come to his house which was not a monastery,and asked the monk to end his religious service. To date, public of non-Buddhists only know that monk merely live at monasteries rather than at personal house. It is because monks are regarded as the person who has left their attachment to material world. This article, compiled from the research results with qualitative approach, outlines the chronology, the cause, and the completion solution of the expulsion of the monk. The results of this study found that the conflict resolution carried out by local governments through a mediation approach, to accommodate the interests of the parties, was able to reduce conflicts and create peace. In addition, to build strong social harmony, according to the results of this study we recommend the need for a dialogue in the cross-faith to create mutual understanding of the teachings of both religions (Islam and Buddhism).
Keywords :  Interreligious Relation, Tolerance, Mutual Understanding, Vinaya, Monkhood

## Abstrak
Pada bulan Februari 2018, terjadi peristiwa penolakan terhadap seorang Biksu yang melayani umat di rumah tinggalnya, di kawasan Legok Kabupaten Tangerang Banten. Peristiwa itu sempat memanaskan suhu ketertiban dan tatanan sosial masyarakat, terutama di Kawasan tersebut. Massa mendatangi rumah tinggal Biksu tersebut yang memang bukan vihara, melainkan rumah pribadi dan meminta untuk menghentikan layanan keagamaannya. Selama ini publik hanya sebatas mengetahui bahwa seorang biksu menetap di vihara, bukan menetap di rumah kediaman pribadi karena dianggap telah melepaskan kemelekatan terhadap kepemilikan duniawi. Artikel yang disusun dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, menguraikan kronologi pengusiran, sebab, dan solusi penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menemukan, resolusi konflik yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan mediasi, dengan mengakomodir kepentingan pihak-pihak terkait,  ternyata  mampu  mereduksi  konflik  dan  menciptakan  perdamaian. Selain itu, untuk membangun harmoni sosial yang kokoh, hasil kajian ini merekomendasikan, perlunya dibangun dialog lintas iman, agar tercipta saling pemahaman terhadap ajaran kedua agama (Islam dan Buddha).
Kata Kunci : Relasi Antaragama, Toleransi, Saling Pemahaman, Vinaya, Kebiksuan

## Abdul Jamil Wahab
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Email: ajamilwahab@gmail.
com
Zaenal Abidin Eko Putro Peneliti di Indonesia’ Centre of Asian Studies (CENAS) Email: zabiep@gmail.com
Naskah Diterima: Tanggal 5 September-8
November 2018; Revisi 2 Desember 2018-23Desember 2019; Disetujui 27 Desember 2019.
Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Halaman 445 - 460

## PENDAHULUAN
Pada Februari 2018, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan peritiwa pengusiran Biksu Mulyanto Nurhalim di Legok Tangerang Banten. Peristiwa tersebut merupakan anomali dari realitas pola hubungan antarumat beragama yang ada di tanah air. Namun demikian, peristiwa pengusiran Biksu Mulyanto Nurhalim perlu dilihat dalam konteks dinamika hubungan antarumat beragama yang bisa saja mengalami pasang surut. Atas dasar itu, disamping sikap toleransi, diperlukan dialog lintas iman dan kerjasama yang tidak pernah putus, hingga mampu memelihara dan menguatkan kerukunan yang selama ini telah ada.
Relasi antaragama sebagai suatu konsep telah menjadi pemahaman yang tersebar secara meluas di Indonesia. Gerakan-gerakan lintas iman tumbuh subur di beberapa kota setelah kejatuhan Orde Baru, demi untuk menjaga harmoni lewat toleransi, interaksi, dan kerjasama di massa bawah. Namun apalah daya, dalam pengukuran, harmoni belumlah sama tingkatannya. Faktanya, jika diangkakan, harmoni setiap daerah saat ini belum sepenuhnya merata. Kawasan yang plural cenderung lebih toleran ketimbang kawasan yang homogen baik dari sisi agama maupun etnis (Indeks KUB, 2017). Namun penting dicatat bahwa, gerakan lintas iman yang menciptakan suasana harmoni yang genuine itu, bukan dipantek dari atas, dimana siapapun yang mencoba mengganggu harmoni akan dilibas, namun justru masyarakat sebagai aktor utama. Jika ditelisik, toleransi, interaksi dan kerja sama itu, sebenarnya telah lama bersemayam dalam tubuh bangsa ini yang diwariskan turun temurun. Para founding father-lah yang dengan jitu membuat rumusan dengan mengambil motto bhinneka tunggal ika yang telah muncul sejak di abad 14 silam.
Jika dibuat pemilahan, gerakan lintas iman ini berlangsung dalam beberapa ruang. Pertama, gerakan lintas iman yang secara tegas merespon kerusuhan bernuansa agama yang pernah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara umat Islam dan Kristiani, dua kelompok agama yang dikategorikan serumpun, yakni tergolong Abrahamic Religion. Pentas dan wacana interfaith dialogue sejak awal Orde Baru hingga pasca kerusuhan-kerusuhan akibat ketumbangannya, terbaca kuat lebih untuk merespon kerusuhan dan secara kebetulan menghadapkan dua penganut agama tersebut. Fase ini diawali dari peristiwa pembakaran gereja di Meulaboh tahun 1967 hingga meletusnya kerusuhan antarkelompok agama sekitar kejatuhan Soeharto dan awal Reformasi (Rahman, 2006: 28; Khotimah, 2011: 214; Mantu; 2017: 58- 60). Kedua, fase di awal Reformasi sepertinya kurang bergeliat, namun juga tidak lepas dari pentingnya dialog antarumat beragama dengan gejala dan kejadian serta efeknya relatif kecil, yakni dialog lintas iman yang mempertemukan antara komunitas Muslim dan penganut agama-agama Asia, seperti Hindu dan Buddha. Kasus paling baru yang mencengangkan adalah rusaknya vihara- vihara dan kelenteng di Tanjung Balai akibat emosi massa terkait dengan protes suara azan oleh seorang perempuan terhadap pengurus dan jamaah masjid (Sugiyarto & Ahmad, 2017: 320-23).
Terkait fase kedua tersebut, belakangan sangat kuat gemanya terkait relasi Muslim dan Buddhis di beberapa negara Kawasan Asia seperti Burma, Sri Lanka, dan Bangladesh serta Thailand Selatan masih sesekali masih terjadi kontak intoleran antarkedua komunitas tersebut. Para pengungsi Muslim Rohingya belum berniat kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine,
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
Myanmar walaupun telah diperbolehkan oleh otoritas keamanan Myanmar (Aung, 2018). Menyikapi hal ini, perlu lebih digiatkan saling pemahaman antarkomunitas Muslim dan Buddhis di kawasan regional, terutama Asia Tenggara dan terlebih lagi di Indonesia.
Di Indonesia, walaupun Buddhisme dan Islam relasi keduanya dapat berjalan dengan baik, namun kesalahpahaman masih saja dijumpai. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan dan kesalahpahaman itu lalu menimbulkan aksi yang bertendensi aksi intoleran. Munculnya kasus pengusiran terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim, di Legok Tangerang, Banten, yang dituduh melakukan praktik peribadatan di rumahnya merupakan bukti betapa masih terjadi kesalahpaham antarkedua umat (Islam dan Buddha) di kawasan tersebut. Pengusiran itu sendiri bukanlah solusi, walaupun tokoh yang bersangkutan telah memenuhi tuntutan warga. Namun apabila ditelaah lebih jauh, kedua belah pihak sepertinya masih perlu membangun saling pemahaman, dialog, maupun interaksi untuk dapat menjadi ineteraksi integratif antaranak bangsa tanpa meninggalkan unsur kekhasannya masing- masing.
Mengkaji apa yang terjadi di Legok Tangerang, relasi sosial antara umat Buddha dan Islam yang sudah berlangsung lama, tiba-tiba berbalik arah. Di tengah upaya penegakan harmoni dan toleransi yang terus menerus, publik dikejutkan dengan terjadinya peristiwa pengusiran paksa terhadap salah seorang biksu Theravada di Tangerang pada bulan Februari 2018. Peristiwa tersebut mestinya tidak boleh terjadi, untuk itu penting dan menarik untuk dikaji, bagaimana kasus tersebut dapat terjadi, apa latar belakang kasus pengusiran tersebut. Artikel ini akan mendeskripsikan kronologis peristiwa pengusiran Biksu Mulyanto Nurhalim di
Desa Babat Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, yang difokuskan pada; latar belakang terjadijadinya peristiwa tersebut, model penyelesaiannya, serta bagaimana harmoni lintas iman perlu dibangun ke depan.
Penelitian  resolusi  konflik  dengan  pola mediasi (interest based) pernah dilakukan, antara lain oleh Heny Istiqomah (2014) dengan judul “Peran Internasional Contact Group  Dalam  Mediasi  Konflik  Antara Pemerintah Filipina Dan Moro Islamic Liberation Front Tahun 2009-2012.” Dalam kajin itu disebutkan, Pemerintah Filipina telah  mengalami  konflik  berkepanjangan dengan kelompok-kelompok bersenjata di Mindanao, Filipina Selatan. Salah satu kelompok paling berpengaruh di Mindanao adalah MILF yang didirikan pada 1984 oleh Salamat Hasim. Proses perdamaian telah dilakukan sejak tahun 1996 tetapi selalu gagal dan akhirnya berhasil dengan penandatanganan kerangka kerja perjanjian perdamaian akhir 2012 antara pemerintah Filipina dan MILF. Kesepakatan yang berhasil dicapai setelah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu ICG sebagai mediator, diadakan. ICG yang dibentuk pada 2009 terdiri dari Inggris, Turki, Jepang, Arab Saudi, Muhammadiyah, Sumber Daya Konsiliasi, Pusat Dialog Kemanusiaan, dan The Asia Foundation. Penelitian ini menunjukkan bahwa ICG telah terlibat dalam mediasi fasilitatif sebagai penjelajah, penjamin, pemersatu, pemandu, fasilitator, pemimpi, penambah, penjamin, dan pemberi legitimasi. Studi ini menunjukkan bahwa resolusi konflik  melibatkan  kelompok  mediasi  yang anggotanya terdiri dari latar belakang yang berbeda, sesuai dengan konflik berdasarkan etnis, budaya dan agama (Heny Istiqomah. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No.2, terbit Juli 2014, https://ojs.unud.ac.id/index. php/hi/article/view/9381)
Kajian di Filipina tersebut meski dalam skala yang berbeda, memiliki persamaan dengan  kajian  konflik  Biksu  Mulyanto Nurhalim di Tangerang, yaitu penyelesaian dalam bentuk mediasi dengan melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang berkomplik dengan latar belakang yang berbeda, sesuai dengan peran masing- masing di masyarakat. Perbedaannya, selain lokus kejadian yaitu di wilayah kecamatan Legok Tangerang, dengan hanya melibatkan pihak-pihak  yang  berkonflik  dari  kelompok masyarakat dua agama (Islam dan Buddha), sedangkan  peran pemerintah adalah sebagai fasilitator mediasi.

## Kerangka Konseptual
Meski toleransi, interaksi, dan kerja sama antarumat beragama itu, sebenarnya telah lama bersemayam dalam tubuh bangsa yang diwariskan secara turun temurun, namun harus diakui kerusuhan bernuansa agama, masih sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia, baik yang berskala luas, maupun yang relatif kecil.
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa dinamika dalam hubungan Muslim dan umat Buddha di beberapa negara di kawasan Asia seperti Burma, Sri Lanka, Bangladesh dan Thailand Selatan, serta  konflik  di  Myanmar,    resonansinya sampai ke tanah air. Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya pengaruh konflik  tersebut  adalah  apa  yang  terjadi dalam peristiwa pengusiran Biksu di Legok Tangerang Banten pada Februari 2018.
Konflik  tersebut,  menunjukkan  adanya fakta vulnerable society (masyarakat rentan) yaitu segregasi sosial yang didasari etnis dan agama. Mengutip Ashutosh Varshney, kondisi segregasi sosial menciptakan kecenderungan terbangun jaringan
intracommunal network (Varshney, 2002), yang melemahkan kapasitas masyarakat dalam partisipasi politik demokratis untuk pembangunan social-ekonomi, sehingga kerjasama lintas kelompok social rendah.
Di sisi lain, rendahnya kerjasama lintas kelompok mudah memunculkan prejudice yang  potensial  melahirkan  konflik.  Kasus pengusiran Biksu di Legok pada bulan Februari 2018 tersebut, menjadi bukti nyata adanya konflik yang dilatarbelakangi adanya intracommunal network sekaligus prejudice. Keduanya berkelindan menjadi vulnerable society. Untuk itu pendekatan berbasis kepentingan yang ditawarkan Panggabean (2014), dapat menjadi kunci penyelesaian. Ini karena pendekatan berbasis kepentingan lebih selaras dengan tatanan demokrasi dan masyarakat sipil yang matang dalam arti memiliki kapasitas menyelesaikan masalah dan konflik, termasuk konflik berlatarbelakang agama, karena mengedepankan mediasi dan dialog.
Secara lebih jelas, kerangka konseptual kajian ini dapat dilihat dalam flow  chart berikut ini:
Intercommunal Network Vulnerable Society Prejudice Konflik Antarumat Beragama Resolusi Konflik Berbasis Kepentingan Peace Building

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari sebuah situasi atau setting sosial tertentu, dan mendeskripsikan apa saja

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Halaman 445 - 460
yang saat itu berlaku. Dengan demikian pendekatan deskriptif merupakan upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau dalam objek kajian.
Penggalian data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yaitu warga di sekitar lokasi, pengurus RT, aparat desa, tokoh agama, pengurus ormas keagamaan setempat, dan Kepala KUA Kecamatan Legok beserta stafnya. Observasi dilakukan terhadap kondisi tempat peristiwa terjadi sebagai lokus penelitian dan aktivitas masyarakat di sekitar Rt 01/ Rw 01 Kampung Kebon Baru Desa Babat. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan membaca informasi terkait tema penelitian, baik yang berasal dari media sosial, media cetak, dan elektronik, serta beberapa dokumen seperti hasil penelitian, laporan pemerintah, dan data terkait lainnya.
Analisis data dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menangguhkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah diredusir itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, serta menginterpretasikannya berdasarkan teori dari para ahli yang relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Seminggu jelang Imlek yaitu Sabtu (16/2/2018), media sosial sedang ramai membicarakan video pengusiran yang dilakukan sekelompok massa yang dipimpin salah satu tokoh ormas keagamaan dari FPI kepada Biksu Mulyanto Nurhalim pimpinan
umat beragama Buddha setempat, untuk meninggalkan rumah kediamannya dan tidak boleh melakukan ritual keagamaan di tempat tersebut. Peristiwa itu terjadi di Kampung Kebon Baru, Rt 01/Rw 01, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten
Seorang netizen, Niluh Djelantik memposting video viral tersebut di laman facebooknya, Sabtu (10/2/2018). Postingan tersebut langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. Apa yang terjadi di Desa Babat itu kemudian ramai menjadi pembicaraan banyak pihak. Beberapa komentar netizen menyayangkan kasus pengusiran tersebut dan menilainya sebagai bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Netizen menyatakan bahwa setiap warga negara dapat bebas untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, hal itu dijamin dalam konstitusi, dan peraturan perundang- undangan yang ada.
Peristiwa tersebut, berawal dari adanya sekelompok massa yang mendatangi rumah kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim. Kelompok masyarakat yang datang tersebut, tidak menerima kehadiran Biksu Mulyanto Nurhalim selaku biksu atau bhante di kampung tersebut, mereka mengaku resah, karena menganggap biksu tersebut telah menggunakan rumah kediamannya sebagai tempat ibadah. Di samping itu, kehadiran Biksu Mulyanto Nurhalim dan kegiatan- kegiatan keagamaannya nantinya dianggap akan mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha.

## Kronologis Peristiwa
Berdasarkan sejumlah kesaksian warga sekitar rumah Biksu Mulyanto Nurhalim, pada Minggu 4 Februari 2018, serombongan massa dengan mengendarai motor mendatangi
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
rumah kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim di Rt.01/Rw 01, Kampung Kebon Baru, Desa Babat, Kecamatan legok, Kab. Tangerang Banten. Sebagian besar massa berpakaian seperti santri dan berwarna putih-putih. Jumlahnya tidak bisa disebutkan secara pasti, namun cukup banyak, sebab sebagian motor yang diparkir masuk ke halaman rumah Biksu yang relatif luas, dan sebagian lainnya diparkir di sepanjang jalan di depan rumah.
Massa yang datang dipimpin H. Haer yaitu Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ranting Desa Babat Kec. Legok. Mereka menuntut agar kegiatan yang sedang dilaksanakan umat Buddha yang dipimpin Biksu Mulyanto Nurhalim dihentikan. Massa menilai di rumah Biksu Mulyanto Nurhalim kerap dijadikan tempat kegiatan kebaktian umat Buddha. Selain menuntut agar kegiatan yang dipimpin Biksu dihentikan, massa juga menuntut agar Biksu Mulyanto Nurhalim membacakan surat pernyataan dihadapan massa yang datang. Dalam surat pernyataan yang dibacakannya tersebut, Biksu Mulyanto Nurhalim menyatakan akan meninggalkan Desa Babat dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari.
Pada saat itu, di rumah Biksu Mulyanto Nurhalim sedang ramai dikunjungi jamaatnya umat Buddha. Pada setiap hari Minggu, memang banyak umat Buddha yang mendatangi rumahnya. Mereka umumnya memohon doa supaya hidup mereka lebih berkah, disamping membawa makanan untuk sang Bhante. Selain itu, pada Minggu, 4/02/2018, beberapa umat Buddha yang datang ke Biksu Mulyanto Nurhalim rencananya akan melakukan tebar ikan di lokasi danau bekas galian pasir di desa tersebut. Lokasi tempat penebaran ikan, letaknya sekitar 50 m, tidak jauh dari kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim.
Saat Biksu Mulyanto Nurhalim membacakan pernyataannya, beberapa orang merekam atau memvideokannya. Sehari setelah peristiwa itu, video tersebut beredar luas atau viral di media massa. Banyak komentar yang menyayangkan terjadinya pengusiran Biksu Mulyanto Nurhalim yang sedang melakukan peribadatan di rumahnya tersebut.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, seseorang bernama Niluh Djelantik pada hari Sabtu10/2/2018). memposting video yang viral tersebut di laman facebooknya. Postingan itu kemudian langsung mendapat banyak komentar dari para netizen serta menjadi pembicaraan banyak pihak. Bukan hanya media sosial, bahkan beberapa stasiun TV dan media cetak juga memberitakannya.
Banyak pihak menilai bahwa hak beribadah adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945, dan deklarasi HAM PBB  yang  telah  diratifikasi  dalam  peraturan perundang-undangan kita. Dalam pasal 29 UUD 1945 dinyakatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas  kebebasan  berfikir,  berkeyakinan  dan beragama.” Untuk itu,  tidak ada seorang pun atau kelompok mana pun yang berhak mengatur atau mendominasi orang atau kelompok lainnya di dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya membuahkan hasil, sehingga kasus tersebut, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dalam sebuah mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dalam Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat. Kasus tersebut oleh pihak-pihak terkait dianggap selesai dan berakhir dengan perdamaian, tidak ada pengusiran, dan Biksu Mulyanto Nurhalim bisa tetap tinggal di rumahnya.

## Latar Belakang Kasus
Massa yang mendatangi kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim menduga selama ini Biksu dan beberapa jamaatnya telah menggunakan rumah kediaman Biksu untuk peribadatan (kebaktian). Massa menduga rumah tersebut digunakan sebagai tempat peribadatan karena tempat tersebut sering dikunjungi oleh umat Buddha yang datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar kecamatan Legok. Mereka menuding sang Biksu menyalahgunakan fungsi tempat tinggal menjadi tempat ibadah. Selain itu, massa yang datang juga merasa resah karena menganggap kegiatan Biksu tersebut, merupakan bagian dari upaya mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha.
Menurut salah seorang warga: “Kecurigaan itu dilandasi pengamatan mereka atas beberapa obyek yang kemudian dikategorikan sebagai simbol keagamaan. Selanjutnya, simbol-simbol keagamaan ini dicurigai sebagai bukti nyata penyiaran agama Buddha di Legok.”
Rumah yang ditinggali Biksu Mulyanto Nurhalim memang merupakan tempat tinggal, bukan sarana ibadah. Namun demikian, karena posisi Biksu sebagai
pimpinan agama Buddha, maka jamaatnya yang datang di hari Minggu lebih banyak di banding hari biasa. Hal ini disebabkan pada hari biasa jamaatnya banyak yang sibuk bekerja atau menjalankan usaha.
Biksu Mulyanto Nurhalim adalah warga asli Desa Babat, ia sudah tinggal di sana sejak lama. Menurut warga sekitar, awalnya Biksu adalah karyawan sebuah bank dan memiliki banyak bisnis, namun kemudian memutuskan menjadi Biksu dan berhenti dari pekerjaannya. Rumah kediaman Biksu berada di Kampung Kebon Baru, Rt 01/RW 01. Penduduk yang ada di sekitar kediaman Biksu umumnya warga keturunan yang beragama Buddha dan juga ada sebagian beragama Kristen.
Jumlah warga keturunan China yang beragama Buddha di desa Babat cukup banyak, yaitu sekitar 600 jiwa. Berdasarkan Laporan Bulanan Penduduk Desa Babat Kecamatan Legok, per 05 Mei 2017 ditandatangani  sekretaris desa a.n Kepala Desa Babat, jumlah warga Babat terdiri dari Pribumi untuk laki-laki jumlahnya 2.526 jiwa dan perempuan 2.442 jiwa, sementara Warga Negara Keturunan jenis kelamin laki-laki jumlahnya 259 jiwa dan perempuan 257 jiwa.

## Penyelesaian Kasus
Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab kronologis dan latarbelakang peristiwa, telah terjadi intimidasi dan pengusiran terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim. Mereka menuding sang Biksu menyalahgunakan fungsi tempat tinggal menjadi tempat ibadah dan menganggap Biksu Mulyanto Nurhalim melakukan upaya-upaya mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha. Kecurigaan warga tersebut, diikuti dengan aksi mendatangi kediaman sang Biksu, dan kemudian meminta Biksu Mulyanto Nurhalim
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
untuk membacakan pernyataan, bahwa dirinya akan pergi meninggalkan kampung tersebut. Peristiwa itu menuai kecaman dari banyak pihak, karena dianggap melanggar kebebasan beragama dan melanggar HAM.
Peristiwa tersebut di atas muncul kepermukaan dan ramai dibicarakan orang, apalagi kemudian menjadi viral di banyak media, mendorong kepolisian berinisiatif mengumpulkan pihak-pihak terkait terutama tokoh agama untuk melakukan mediasi. agar kericuhan tersebut tidak menyebar secara luas. Dalam hal itu pihak kepolisian diwakili Kapolsek yang menginisiasi rapat atau pertemuan membahas penyelesaian kasus tersebut. Rapat dilaksanakan di ruang kerja Camat Legok, Kecamatan Legok, Tanggerang, Rabu (7/2) pukul 14.10 WIB. Rapat tersebut dihadiri 16 orang, di antaranya Kapolsek Legok AKP Murodih, Camat Legok H Nurhalim, Ketua MUI Legok KH Odji Madroji, Kades Babat H Sukron Ma’mun.
Pada pertemuan tersebut, disamping mengundang perwakilan tokoh agama dan masyarakat setempat, Kapolsek juga mengundang bapak Yos Kartika dari Mejelis Tinggi Agama Buddha yaitu WALUBI. Dengan demikian yang hadir dalam rapat tersebut, sebanyak 16 orang sesuai undangan yaitu: 1) Camat Legok H. Nurhalim, S. Sos, 2) Sekcam Legok Drs. M. Syarif Hidayat, MM, 3) Kapolsek Legok AKP Murodih, SE, M. Si, 4) Pelda Muridi mewakili Danramil Legok, 5) Ketua MUI Legok KH. Odji Madroji, 6) Kedes Babat H. Sukron Ma’mun, 7) Wakapolsek Legok Iptu Karana, SH, 8) Kanit Binmas Iptu M. Ali, SH, 9) H. Haeri dan Ust Heri tokoh masyarakat Desa Babat, 10) Romo Kartika toga umat Buddha Jakarta, 11) Binmas Babat Bripka Supriyatna, 12) Babinsa Babat Kopda Usep Yoga, 13) Babinsa Caringin Serka Masito, 14) Koptu Nursan Intel Kodam jaya, dan 15) Iptu Salim Satgas Polda beserta anggota
Komposisi di atas, belum ideal sebagai prasyarat mediasi, karena belum menggambarkan representasi kedua kelompok secara seimbang. Dalam pendekatan mediasi, komposisi kehadiran kedua belah pihak harus proporsional, jangan sampai ada pihak yang justru merasa diadili, semua pihak harus bebas tanpa tekanan, untuk mengemukakan keinginannya secara egaliter. Namun demikian, dalam konteks mediasi kasus di Legok Tangrang ini, terobati dengan kehadiran tokoh agama Buddha dari Walubi.
Rapat tersebut membahas beberapa persoalan yaitu, pertama, adanya penolakan atas rencana kegiatan ibadah umat Buddha dengan melakukan tebar ikan di lokasi danau bekas galian pasir di Kampung Kebon Baru, Desa Babat. Kedua, adanya warga yang tidak menerima kehadiran Biksu di Desa Babat yang dianggap akan mensyi’arkan Agama Buddha atau mengajak orang untuk masuk ke agama Buddha. Ketiga, menolak segala macam kegiatan keagamaan serta perkumpulan umat Buddha di kediaman Sdr. Mulyanto Nurhalim yaitu Biksu atau Bhante karena rumah tersebut dihuni untuk tempat tinggal bukan dijadikan tempat Ibadah.
Dalam rapat tersebut, perwakilan warga yang menolak kegiatan di kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu:
1.  Tidak dibenarkan jika ada kegiatan ibadah keagamaan dilakukan di rumah tempat tinggal Biksu Mulyanto Nurhalim, karena di samping rumah tersebut merupakan tempat tinggal, dan tidak ada izin untuk kegiatan Ibadah.
2.  Jika memang dari awal itu adalah ijin tempat tinggal maka kembalikan sebagai tempat tinggal, jangan dijadikan tempat Ibadah.
3. Jika ada kunjungan tamu (jamaat) yang datang ke rumah Biksu Mulyanto Nurhalim, warga meminta setidaknya ada pemberitahuan, apalagi bila kegiatan melebihi 1×24 jam karena dihadiri para tamu.
Menjawab tuntutan warga tersebut, Yos Kartika mewakili tokoh agama Buddha dari WALUBI pusat menyatakan:
1.  Ditempat tersebut sama sekali tidak akan dibangun tempat ibadah baik vihara atau kelengteng, dan dijamin di tempat tersebut tidak ada kegiatan ibadah.
2.  Adapun kegiatan hari Minggu, dengan datangnya tamu dari luar, itu bukanlah kegiatan ibadah, mereka hanya datang memberi bekal makanan, karena Biksu tidak boleh pegang uang dan beli makanan sendiri dan Biksu sekedar mendoakan mereka yang telah datang.
3.  Di Indonesia terdapat 86 orang Biksu dan telah dilakukan sumpah oleh 5 orang Mahatera dengan 227 peraturan. Salah satu larangan adalah melepas jubah Biksu dimanapun Biksu berada, membatasi jam makan dan tidur, dan lainnya.
4. Pihaknya mengakui, perlu adanya silaturahmi dengan lingkungan, sehingga kami sebagai tamu di lingkungan Desa Babat perlu silaturahmi dengan masyarakat, dengan tokoh agama, dengan perangkat Desa maupun Muspika.
Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Legok KH. Odji Madroji, S.Pd menyampaikan beberapa hal penting:
1.  Keberagaman yang Allah ciptakan untuk kita adalah untuk saling berinteraksi;
2.  Di desa Babat sudah sering terjadi awal mula hanya rumah tempat tinggal namun lama kelamaan ketika jamaah
menjadi banyak kemudian membangun tempat Ibadah;
3. Kami khawatir jika tempat Biksu Mulyanto Nurhalim  di Desa Babat dan kecurigaan masyarakat, tempat tersebut dijadikan tempat syi’ar umat Buddha (menyebarluaskan);
4.  Jika jelas itu hanya tempat tinggal bukan sebagai tempat ibadah, menurut kami tidak ada masalah dan masyarakat Babat sangat akan bisa menerima.
Tokoh lainnya yang menyampaikan pendapatnya adalah H. Haer tokoh masyarakat yaitu Ketua Ranting FPI Desa Babat, beliau adalah salah satu tokoh yang memimpin aksi masyarakat mendatangi kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim, ia menyampaikan antara lain:
1.  Kita tetap menjaga kebersamaan baik dengan muslim maupun Non Muslim.
2.  Kami memohon jika bisa di rumahnya Mulyanto Nurhalim alias Biksu/Bhante jangan ada Biksu yang tinggal di situ lebih dari 3 orang.
3.  Meminta maaf atas perlakuan warga yang dipimpinnya ke kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim.
4. Meminta agar permasalahan tidak dibesar-besarkan dan meminta bahwa pertemuan hari ini adalah tanda selesainya permasalahan.
Setelah beberapa perwakilan masyarakat dan pemerintahan setempat menyampaikan pendapatnya, rapat akhirnya menyepakati beberapa point penting, yaitu:
1.  Mulyanto Nurhalim (Biksu) adalah warga asli Desa Babat dan sudah memiliki KTP dan memiliki hak tinggal di Desa Babat.
2.  Di kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim sering dikunjungi umat Buddha dari luar kecamatan Legok terutama pada hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
makanan kepada Biksu dan minta didoakan bukan melaksanakan kegiatan ibadah, hal ini dapat dimaklumi karena Biksu tidak boleh pegang uang dan membeli makanan sendiri.
3. Rumah Biksu Mulyanto Nurhalim dipastikan untuk tempat tinggal, bukan rumah ibadah umat Buddha seperti yang dicurigai.
4.  Ornamen yang menyerupai kegiatan ibadah umat Buddha agar tidak mencolok yang dapat menjadi bahan kecurigaan warga (disingkirkan ke dalam rumah agar tidak terlihat seperti patung dan lainnya).
5. Sepakat menyatakan permasalahan selesai dan saling menyadari kesalahan yang ada, dan kemudian saling memaafkan.
Terkai hal tersebut, Rizal Panggabean (2014) menyebutkan ada tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik keagamaan, yaitu: (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan (power-based), (2) pendekatan berbasis hak (rights-based), dan (3) pendekatan berbasis kepentingan (interest-based). Pertama, pendekatan kekuatan merupakan pendekatan dominan pada era Orde Baru yang sangat tegas melarang pembicaraan dan perselisihan terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Tetapi, pendekatan berbasis kekuatan  terhadap  konflik  keagamaan  juga masih digunakan di masa reformasi, termasuk oleh kelompok-kelompok masyarakat dari latarbelakang agama dan sekte berbeda.
Kedua, pendekatan berbasis hak banyak digunakan di era reformasi. Lembaga hak asasi manusia melalui pendampingan dan advokasi menggunakan pendekatan ini dalam membela hak-hak minoritas keagamaan. Selain itu, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan pendekatan
berbasis hak ketika maju ke pengadilan dalam rangka litigasi.
Ketiga, pendekatan berbasis kepentingan sudah mulai diupayakan meski masih perlu diarus-utamakan dan terus dibenahi dari segi substansi dan prosedurnya. Ini karena pendekatan berbasis kepentingan lebih selaras dengan tatanan demokrasi dan masyarakat sipil yang matang dalam arti memiliki kapasitas menyelesaikan masalah  dan  konflik,  termasuk  konflik berlatarbelakang agama (Panggabean, 2014: 4-15).
Penyelesaian  konflik  berlatarbelakang agama di Indonesia seringkali diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hak atau kekuatan, seperti kelompok mayoritas menggunakan  kekuatan  fisik  menekan kelompok minoritas, atau pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, atau konflik diselesaikan dengan membawanya ke pengadilan. Penggunaan pendektan model ini dalam praktiknya, kelompok minoritas cenderung dirugikan. Di antara ketiganya, pendekatan yang paling berpotensi menguntungkan semua pihak namun jarang dilakukan adalah pendekatan berbasis kepentingan.
Dalam  solusi  penyelesaian  konflik yang berbasis kepentingan, terlebih dulu ditekankan pada penggunaan negosiasi, yaitu perundingan antara dua orang atau kelompok orang yang bertikai. Karena dalam konflik keagamaan sikap yang paling mencolok adalah curiga dan rasa benci, pertemuan dan perundingan sulit dilakukan. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi alternatif solusi berbasis kepentingan yang paling masuk akal jika dibandingkan dengan bias praktik pendekatan hak dan kekuatan di Indonesia serta perhitungan untung-rugi dari mediasi itu sendiri.
Penyelesaian konflik di Legok Tangerang sebagaimana dideskripsikan di atas, pihak keamanan setempat mengambil pendekatan berbasis kepentingan melalui mediasi, pendekatan ini relatif efektif dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dan dapat mencegah kekerasan lanjutan yang biasanya muncul dalam banyak kasus konflik keagamaan. Pihak pemerintah, khususnya kepolisian setempat berhasil membangun dialog antara pihak-pihak terkait melalui model mediasi. Mediasi adalah “perundingan dengan bantuan pihak ketiga”, dalam hal ini pihak ketiga adalah aparat kepolisian dan pemerintah, baik tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan desa, serta tokoh-tokoh agama.
Terdapat  beberapa  kasus  konflik keagamaan yang pernah terjadi di tanah air, yang diselesaikan melalui model mediasi, antara lain: penyelesaian kasus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Jam’iyah Islamiyah. Kedua lembaga keagamaan tersebut, di beberapa tempat mengalami konflik  dengan  masyarakat.  Pada  tahun 2006, MUI memprakarsai mediasi, dalam kesempatan itu, pihak LDII melakukan klarifikasi  terhadap  beberapa  tuduhan “sesat” yang dialamatkan pada organisasinya tersebut. Mediasi itu menghasilkan apa yang kemudian disebut “Paradigma Baru LDII.” Seiring dengan munculnya Paradigma Baru  LDII  tersebut,  konflik  dan  resistensi masyarakat terhadap LDII dari tahun ke tahun terus menurun. Hal yang sama terjadi pada organisasi Jamiyah Islamiyah. Organisasi ini di beberapa tempat mengalami resistensi dari masyarakat. Dengan diprakarsai MUI dilakukan mediasi, dimana pihak Jamiyah Islamiyah kemudian mendapat kesempatan mejelaskan pokok-pokok ajarannya yang banyak disalahpahami.
Model mediasi merupakan pilihan paling efektif  dalam  kasus  konflik  keagamaan, karena mediasi akan membantu para pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan perselisihannya, serta membantu memulihkan hubungan di antara para pihak. Mediasi menyediakan ruang bagi para pihak untuk memahami dan menerima perbedaan.
Dalam konteks kasus pengusiran Biksu di Tangerang, pemerintah setempat, khususnya pihak kepolisian berhasil menjadi mediator dalam menengahi sengketa keagamaan yang terjadi. Upaya mengundang pihak Walubi pusat perlu mendapat apresiasi, ini harus dibaca  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik secara bersama-sama. Dengan kehadiran pihak Walubi minimal ada dua hal penting yang dapat diperoleh yaitu, pertama, pihak Walubi relatif mampu menjelaskan sosok kebiksuan kepada masyarakat Muslim setempat yang memang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang Buddhisme dan kebiksuan. Misalnya, penjelasan bahwa sosok biksu yang selalu mengenakan jubah itu sebagai bentuk kedisiplinan (vinaya) seorang biksu, bukan dalam posisi sedang menyebarkan agama. Kedua, dalam prinsip mediasi, kedua kekuatan pihak yang bertikai harus memiliki posisi seimbang, jika tidak, mediasi hanya berujung pada pengukuhan pihak yang lebih kuat atau status quo. Kehadiran pihak Walubi, setidaknya memberikan penguat bagi posisi biksu.  Penyelesaian  konflik  tak  mungkin terjadi, kecuali semua pihak mempunyai daya negosiasi yang relatif seimbang.

## Membangun Harmoni Lintas Iman melalui Saling Pemahaman
Terkait secara khusus relasi antara biksu dan warga Muslim, apa yang pernah terjadi di Kelantan, Malaysia, sebagai salah satu propinsi di negeri itu yang menerapkan
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
hukum Islam perlu dijadikan best practices. Dalam penelitian Yusuf Ismail (2010), relasi Buddhis dann Muslim di Kelantan, memberikan bukti betapa sosok biksu juga di sana diterima kalangan Muslim. Tokoh- tokoh Muslim di Kelantan berlaku sebagai patron dan pelindung (protector) atas keberadaan komunitas Buddhis, termasuk dengan vihara-vihara mereka. Hal sebaliknya sebenarnya juga terjadi di Thailand, yang mana kelompok Muslim menempatkan otoritas kerajaan sebagai pelindung keberadaan mereka. Karena kondisi demikian ini, maka koordinasi antarkedua elit Muslim dan Buddhis di Malaysia utara, serta Thailand pada umumnya dapat berjalan dengan baik.
Mengutip Sano & Sanoh (2015: 332), kedua agama mengandung pendekatan positif dan pelarangan hal-hal yang negatif. Keduanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (human dignity), harmoni dan kehidupan damai. Kedua agama mempunyai konsep yang jelas dalam menyelesaikan  konflik  di  Thailand  Selatan. Nilai-nilai keutamaan seperti kejujuran, ketulusan, keadilan serta empati pada yang lemah juga dikumandangkan kedua agama. Lima larangan dalam Buddhisme, yakni membunuh, mencuri, berbohong, mabuk- mabukan dan perzinahan juga menjadi tindakan terlarang dalam Islam.
Di Thailand, relasi Buddhis dan Muslim mencatatkan demikian positif. Dalam ranah relasi yang serupa, Biksu Buddhadasa (1906- 1993) sebagai biksu yang mendorong keterlibatan Buddhisme dalam kehidupan sosial (engaged Buddhism), dikenal juga sebagai sosok Biksu yang dekat dengan kalangan Muslim di Thailand Selatan. Biksu ini memutuskan untuk menetap di hutan, namun karena keterbukaannya ia sering menerima kunjungan tokoh-tokoh Muslim Thailand. Salah satu tokoh Muslim
yang sering mendatanginya bernama Haji Prayoom dari Bangkok yang tertarik dengan tulisan-tulisan Buddhadasa. Prayoom lantas menulis sebuah buku tentang kerjasama lintas agama, dan secara terbuka ia mengakui Buddhadasa adalah salah satu gurunya (Santikaro, 2017). Di kalangan elite Buddhis di Thailand pun, kiprah biksu ini sebagai pegiat toleransi lewat interfaith dialogue juga cukup diakui. Ia mencoba untuk membuat Theravada lebih terbuka dengan sangha Buddha yang lain, termasuk dirinya kerap berdialog dengan Dalai Lama. Ia menafsirkan sasana bukan sebatas ajaran, melainkan juga praktik untuk mengejar keselamatan. Belakangan dikenalkannya konsep universal sasana atau universala religion. Sayangnya setelah mangkatnya tahun 1993, penerusnya berbalik arah dan berpikiran sangat konservatif. Agama selain Buddisme di Thailand dianggap sebagai ancaman (Prompta, 2010: 303, Santikaro, 2017; McCargo, 2009: 8). Relasi yang dibangun dengan saling pemahaman ini seringkali dalam diskursus dialog antariman disebut sebagai peaceful co-existence, relasi yang saling menguatkan dan membangun di antara pemeluk agama yang berbeda.
Kejadian di Desa Babat Legok Tangerang sebagaimana diuraikan diatas, jelaslah sangat mengingkari upaya penegakan harmoni dan toleransi yang terus diupayakan, baik oleh kalangan masyarakat maupun pemerintah. Bukan sekadar ketaatan pada vinaya soal busana, seorang biksu harus menggunakan jubah. Melihat pengusiran seorang biksu di atas penting untuk menitikberatkan pada posisi kedua belah pihak. Bahwa di satu sisi, Muslim setempat kurang memahami sosok kebiksuan dan karenanya menganggap kehadiran seorang biksu di tempat mereka berpotensi menggoyang tatanan sosial yang ada. Kedatangan biksu di desa mereka dipandang sebagai ancaman. Berita yang
beredar menegaskan bahwa sebagian warga sekitar mulai curig atas aktivitas keagamaan yang dilakukan biksu sebagai pelayan umat Buddha, terhadap umat yang datang ke rumahnya.
Di sisi lain, pihak Buddhis setempat kurang mampu menjelaskan sosok kebiksuan kepada masyarakat Muslim setempat yang memang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang Buddhisme dan kebiksuan khususnya. Tidak cukup jika kalangan Buddhis menjelaskan keberadaan sosok biksu mengenakan jubah itu sebagai bentuk kedisiplinan (vinaya) seorang biksu. Diperlukan sosok seperti Biksu Buddhadasa di Thiland Selatan yang mampu diterima dan dekat dengan kalangan Muslim sekalipun.
Pemahaman keduanya terhadap ajaran kedua agama juga sangatlah penting. Sebagaimana diungkap di bagian pendahuluan di atas, kedua agama mengandung pendekatan positif dan pelarangan hal-hal yang negatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (human dignity), harmoni dan kehidupan damai. Nilai-nilai keutamaan seperti kejujuran, ketulusan, keadilan serta empati pada yang lemah juga dikumandangkan kedua agama. Lima larangan dalam Buddhisme, yakni membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan dan perzinahan juga menjadi tindakan terlarang juga dalam Islam. Semestinya nilai-nilai ini dipahamkan kepada kedua belah pihak, sehingga saling pemahaman dapat terwujud.
Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di wilayah Kelantan, Malaysia, aksi pengusiran di atas masih jauh dari harapan akan munculnya peaceful coexistence. Relasi Buddhis dan Muslim di Kelantan memberikan bukti betapa sosok biksu juga di sana diterima kalangan Muslim. Bahkan tokoh-tokoh Muslim di Kelantan berlaku sebagai patron
dan pelindung (protector) atas keberadaan komunitas Buddhis, termasuk dengan vihara- vihara mereka, bukan berarti terjadi sikresi antarkedua kelompok agama tersebut. Ini hanya dalam kaitan tatanan sosial, yang bukan menyentuh hal-hal doktrin maupun teologi. Hal sebaliknya terjadi di Thailand, yang mana kelompok Muslim menempatkan otoritas kerajaan sebagai pelindung keberadaan mereka. Karena kondisi demikian ini, maka koordinasi antarkedua elit Muslim dan Buddhis di Malaysia Utara, serta Thailand pada umumnya dapat berjalan dengan baik. Menjadi pertanyaan sampai detik ini di Indonesia, bagaimana masyaakat akar rumput mampu dan mau belajar terhadap kekayaan dan khazanah agama maupun etnis lain.

## PENUTUP
Relasi antarpemeluk agama di Indonesia lagi-lagi tercederai dengan peristiwa pengusiran biksu di Tangerang, sebagai akibat terjadi kesalahpahaman antara sebagian masyarakat yang dipimpin H. Haer (Ketua Ranting FPI Desa Babat) dengan umat Buddha yang dipimpin oleh Biksu Mulyanto Nurhalim. Kesalahpahaman tersebut hampir menyebabkan pengusiran oleh kelompok masyarakat terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan penghentian aktivitas jamaatnya yang setiap Minggu datang ke kediaman Biksu. Namun demikian persoalan tersebut berhasil didamaikan berkat kesigapan aparat kepolisian.
Beberapa kesalah pahaman tersebut antara lain yaitu, pertama, adanya dugaan bahwa Biksu Mulyanto Nurhalim telah menggunakan rumah tempat tinggal menjadi rumah ibadah umat Buddha. Hal tersebut telah dibantah oleh Yos Kartika sebagai pihak yang mewakili umat Buddha dari Walubi. Ia mengatakan, kegiatan di
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)
rumah Biksu Mulyanto Nurhalim hanyalah sebatas kegiatan sosial biasa (non ritual), karena posisi Biksu Mulyanto Nurhalim sebagai pimpinan agama Buddha, maka banyak jamaatnya yang datang di hari Minggu. Mereka mendatangi kediaman Biksu untuk membawakan makanan dan kemudian didoakan oleh biksu supaya hidup mereka lebih berkah.
Kedua, adanya simbol-simbol keagamaan umat Buddha di sekitar halaman rumah Biksu Mulyanto Nurhalim. Simbol- simbol tersebut sebenarnya merupakan usaha individu mendekatkan dirinya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian halnya dengan umat Buddha. Umat Buddhis berdoa dengan memakai perantara patung Buddha, sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Kata ‘perantara’ itu bermakna fungsi patung Buddha adalah semata-mata menjadi cara umat Buddhis menjalin komunikasi dengan Yang Maha Esa. Patungnya itu sendiri bukanlah Tuhan yang diberhalakan. Dengan demikian, melihat patung Buddha di rumah seorang Buddhis tidak ada bedanya dengan melihat kayu salib di rumah seorang Kristen atau kaligrafi lafadz Allah di rumah seorang Muslim.
Melalui mediasi yang diprakarsai pemerintah setempat, khususnya pihak kepolisian, akhirnya dilakukan sebuah petemuan antar pihak-pihak terkait. Mediasi tersebut setidaknya berhasil dalam dua hal yaitu, pertama, para pihak berhasil memahami dan menerima perbedaan yang ada dari masing-masing ajaran agama. Kedua, para pihak berhasil membicarakan solusi bagi penyelesaian perselisihannya, serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan di antara kedua belah pihak.
Melalui pertemuan (rapat) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2018
disepakati beberapa hal antara lain, pertama, rumah kediaman Biksu Mulyanto Nurhalim tidak akan difungsikan sebagai rumah ibadah, bangunan itu hanya tempat tinggal bukan sebagai tempat ibadah. Kedua, tidak terjadi pengusiran dan aktivitas yang selama ini ada, dapat dilakukan kembali, dan tidak dilarang, selagi bukan difungsikan sebagai rumah ibadah. Ketiga, permasalahan disepakati dianggap selesai dan saling menyadari kesalahan yang ada, dan kemudian semua saling memaafkan.
Model  penyelesaian  konflik  keagamaan yang terjadi di Kecamatan Legok Tangerang melalui mediasi ini patut menjadi best practice bagi penyelesaian kasus serupa ditempat lain.  Kita  menyesalkan,  misalnya  konflik umat Islam dan umat Buddha terkait kasus protes suara speaker masjid oleh seorang perempuan bernama Meliana terhadap pengurus dan jamaah masjid, dimana hal itu telah mengakibatkan rusaknya vihara-vihara dan kelenteng di Tanjung Balai akibat emosi massa. Dalam kasus yang menggunakan pendekatat berbasis kekuatan (power based) tersebut, persoalan tidak terselesaikan, bahkan muncul banyak persoalan baru.
Melalui pendekatan berbasis kepentingan (interest-based) dengan cara mediasi seperti kasus Biksu di Tangerang, terbukti selain berhasil mereduksi konflik antar masyarakat yang berselisih, mediasi juga mampu menumbuhkan saling pemahaman antar pemeluk ajaran agama yang berbeda, hal ini penting, karena banyak konflik terjadi karena kesalah pahaman dalam memahami ajaran agama pihak lain. Selain itu, dengan mediasi masyarakat mampu mendiskusikan dan mencari jalan keluar bagi upaya membangun harmoni antara kedua belah pihak di masa depan.
Untuk membangun harmoni sosial yang lebih kokoh, kajian ini merekomendasikan

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Halaman 445 - 460
kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, untuk memfasilitasi dialog lintas iman yang dilakukan secara priodik, sehingga terbangun saling pemahaman atas dua ajaran agama
yang ada (Islam dan Buddha).  Hal ini penting dilakukan, sebab kesalahpahaman atas ajaran agama pihak lain, dapat menyebabkan konflik di antara pemeluk agama.
Resolusi Konflik Melalui Mediasi ...    (Abdul Jamil Wahab & Zaenal Abidin Eko Putro)

## DAFTAR PUSTAKA
Aung, Khin Mai. Why The Rohingya Can’t Return? https://www.huffingtonpost.com/ entry/opinion- aung-rohingya-repatriation_us_5ab11d9ae4b0eb3e2b30bd08, diakses tanggal 28 Agustus 2018.
Balitbang Kemenag RI. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2015 .
Ismail, Mohamed Yusoff. “Buddhism in Muslim State: Theravada Practices and Religious Life in Kelantan”.
Dalam, Journal the Muslim World . Vol. 100. April/July, 2010.
Istiqomah, Heny. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No.2, terbit Juli 2014, https://ojs.unud.ac.id/ index.php/hi/article/view/9381
Khotimah. “Dialog dan Kerukunan Antarumat Beragama”. Dalam, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011.
Mantu, Rahman. “Lembaga Interfaith Di Indonesia (Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama)”. Dalam, Jurnal Alqalam Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
McCargo,  Duncan.  “Thai  Buddhism,  Thai  Buddhists  and  the  Southern  Conflict:.  Dalam, Journal of Southeast Asian Studies , 40(1), pp 1–10 February 2009.
Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim Christian Relations In Indonesia`S New Order , Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
Panggabean, Rizal, dkk. 2014. Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama, Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi . Yogyakarta: CRCS UGM.
Promta, Somparn. “The View of Buddhism on Other Religions with Special Reference to Islam”. Dalam, Journal the Muslim World . Vol. 100. April/July, 2010.
Sano, Ibrahima Lamine & Sanoh, Kadiatou. “Minority-Majority Peace Building Relations: A Case Study of Thai South And Malay North”. Dalam, International Journal of Arts & Sciences , CD-ROM. ISSN: 1944-6934: 08(03):331–350 (2015).
Santikaro, Ajahn Buddhadasa and Inter-Religious Understanding. https://www.suanmokkh.org/ articles/5, diakses tanggal 28 Agustus 2018.
Sugiyarto, Wakhid & Ahmad, Haidlor Ali. 2017. “SARA yang Tak Terkelola: Kasus Pembakaran Vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara”, dalam Putro, ZAE (ed). Distorsi Keberagamaan Masyarakat 2016 . Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
Varshney, Ashutos. 2002. Ethic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India . London: Oxford University Press.
Wahab, Abdul Jamil. 2014. Manajemen Konflik Keagamaan, Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual . Jakarta: Quanta PT. Elexmedia Komputindo Kompas Gramedia.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Halaman 445 - 460