## PEMBERIAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAJENE TAHUN 2017-2019)
Eka Ariyani 1 , Patimah 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ekaariyaaani@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  nafkah  mut’ah  dan  iddah  diatur  dengan  jelas  dalam  Islam  dan  hukum  nasional, namun  besar  biaya  atau  takaran  pemberian  nafkah  tersebut  belum  ada  regulasi  khusus  yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut’ah dan  nafkah  iddah terhadap  bekas  isteri tersebut.  Meskipun mantan  isteri  tidak  menuntut  hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah  Field  Research  Kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Majene, Kabupaten  Majene,  Sulawesi  Barat.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  yang  menjadi  acuan  dalam  putusan  perkara  di  Pengadilan Agama  Majene  adalah  pasal  149  huruf  a  dan  b  Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun,  aturan tersebut  tidak  mencantumkan  besar  biaya  yang  harus  diberikan  kepada  isteri,  maka  besar jumlah  uang  atau  barang  tersebut  ditentukan  dengan  didasarkan  pada  beberapa  hal,  yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi  putusan,  hakim  memberi  tahu  suami  agar  membawa  kewajibannya  berupa  nafkah  iddah dan mut’ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.
Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan perceraian

## Abstract
The provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law,  however,  the  amount  of  cost  or  amount  of  provision  of  such  income  has  not  yet  been regulated  specifically.  However,  the  court  can  determine  the  amount  of  provision  for  the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these  rights.  The  type  of  research  that  compilers  use  in  this  thesis  is  Qualitative  Field Research.  This  research  was  conducted  at  the  Majene  Religious  Court,  Majene  Regency, West  Sulawesi.  The  result  of  this  research  can  be  concluded  that  the  provision  of  iddah income  and  earning  mut'ah  which  is  the  reference  in  the  case  decision  at  the  Majene Religious  Court  is  article  149  letters  a  and  b  of  the  Compilation  of  Islamic  Law.  However, this  regulation  does  not  include the  amount  of  money that  must  be  given  to  the  wife,  so  the amount  of  money  or  goods  is  determined  based  on  several  things,  namely  the  husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the
Eka Ariyani, Patimah
judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.
Keywords: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce

## A. Pendahuluan
Dalam  realitasnya  seringkali  perkawinan  tersebut  menjumpai  masalah  di  tengah  jalan yang  akibatnya  terjadi  putusnya  perkawinan  baik  karena  sebab  kematian,  perceraian ataupun  karena  putusan  pengadilan  berdasarkan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan oleh  undang-undang. 1 Perceraian  adalah  perbuatan  yang  halal  namun  tidak  disukai Allah, jika kedua suami istri sudah berupaya untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahannya namun tidak berhasil maka bercerai adalah jalan yang baik untuknya. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud  bercerai  dari  suaminya  harus  lebih  dahulu  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan  Agama. 2 Cerai  atau  talak  dalam  Pasal  129,  130,  dan  131.  Talak  terambil dari  kata  “ithlaq”menurut  bahasa  artinya  “melepaskan  atau  meninggalkan”. 3 Secara harfiyah  Talak  itu  berarti  lepas  dan  bebas  atau  berarti  putusnya  perkawinan  antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. 4
Akibat  dari  putusnya  perkawinan  setelah  perceraian  adalah  suami  wajib  memberikan nafkah  mut’ah  dan  nafkah  iddah  selama  masa  menunggu  3  bulan  tersebut.  Mut’ah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh bekas  suami  untuk  bekas  isteri  sebagai  bekal  hidup  atau  penghibur  hati  setelah diceraikan. 5 Kata  nafkah  dan  iddah  berasal  dari  bahasa  Arab,  nafkah  dari  kata annafaqatun  yang  bermakna  biaya,  belanja,  dan  pengeluaran  uang.  Sedangkan  kata iddah  berasal  dari  kata  ‘adda-ya’uddu  yang  berarti  menduga,  menghitung. 6 Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  iddah  diartikan  sebagai  masa  menunggu  bagi
1 Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 41
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum, (2004), h. 6
3 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003),h.191
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2009) h. 198.
5 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 603
6 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 1984), h. 1548
Eka Ariyani, Patimah
wanita  yang  bercerai  dari  suaminya,  baik  sebab  ditalak  maupun  cerai  mati. 7 Jika perempuan tersebut ditinggal mati oleh suaminya dan tidak hamil, maka masa iddahnya selama  4  bulan  10  hari.  Jika  dalam  keadaan  hamil,  maka  iddahnya  berlaku  hingga  ia melahirkan. 8 Menurut kitab Fikih Sunnah, iddah berarti hari-hari dan masa haidh yang dihitung oleh perempuan. 9 Sesuai dengan firman Allah Qs.Al-Baqarah/2:241
٢٤١  -  نْيِقَّتُمْلا ىنلنع اًّقنح ۗ ِفْوُرْعنمْلِبِ ۗ ٌعانتنم  ِتٰقَّلنطُمْلِلنو Terjemahnya:  Dan  bagi  perempuan-perempuan  yang  diceraikan  hendaklah  diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. 10
Jika  suami  menceraikan  istrinya  sebelum  dukhul,  manusia  pada  umumnya  akan mengira  yang  tidak-tidak  kepada  wanita  tersebut,  berbeda  dengan  jika  diceraikannya setelah dukhul. Karena pergaulan suami-istri akan mengungkap karakteristik keduanya, maka  boleh  jadi  talak  tersebut  disebabkan  adanya  perbedaan  sifat  diantara  keduanya, dari situlah sebagian ulama mewajibkan bagi suami untuk memberikan mut’ah kepada istrinya  yang  diceraikan  sebelum  dukhul  dengannya.  Jika  suami  memberinya  mut’ah yang  layak,  maka  prasangkaprasangka  buruk  itu  akan  hilang  dengan  sendirinya. 11 Pemberian  mut’ah  ini  harus  berdasarkan  syariat  dan  kemampuan  lelaki.  Hal  ini dilakukan sebagai daasar ketaatan tethadap Allah untuk berbuat kebajikan bagi wanita yang diceraikan. 12
Pemberian  nafkah  mut’ah  dan  iddah  diatur  dengan  jelas  dalam  Islam  dan  hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus  yang  mengaturnya.  Meski  demikian,  pengadilan  dapat  menentukan  besar pemberian  nafkah  mut’ah  dan  nafkah  iddah  terhadap  bekas  isteri  tersebut.  Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008) h. 516
8 Mustafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I (Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2012) h. 201
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983) h. 227
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 39
11 Abd. al-Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-Hukum dari al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari’at, h. 179
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989) h. 620
Eka Ariyani, Patimah
juga  dapat  mewajibkan  mantan  suami  untuk  membayar  hak-hak  tersebut. 13 Pasal  1 Huruf  (j)  Bab  I  Buku  I  Kompilasi  Hukum  Islam  berbunyi, “Mut’ah adalah  pemberian mantan  suami  kepada  isteri  yang  telah  dijatuhi  talak  berupa  benda  atau  uang  dan lainnya.” 14 Pemberian  mut’ah  adalah  wujud  dari  rasa  tanggung  jawab  suami  kepada isteri  yang  dicerainya,  juga  sebagai  tanda  bahwa  sudah  tidak  ada  lagi  rasa  benci  atau dendam  di  antara  keduanya.  Namun,  seringkali  terjadi  kendala  dalam  pembayaran kewajiban  ini,  bekas  suami  kerap  mengaku  bahwa  ia  belum  mempunyai  uang  untuk melunasi kewajibannya dalam sekali waktu, dengan ini hakim meminta pendapat bekas isteri  apakah  ia  berkenan  untuk  mengizinkan  untuk  membayarnya  secara  berangsur- angsur.
Apabila  isteri  ridho  maka  pembacaan  ikrar  talak  bisa  dilanjutkan,  apabila  isteri  tidak ridho  maka  pengadilan  menunda  pembacaan  ikrar  talak  sampai  suami  mengaku  sudah mampu membayar lunas, dengan maksimal waktu selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6  bulan  tidak  dilaksanakan  pembacaan  ikrar  talak  setelah  dibacakan  isi  putusan,  maka perkara tersebut gugur dan suami harus mendaftarkan perkara baru dengan gugatan yang berbeda  dengan  gugatan  perkara  sebelumnya.  nafkah  mut’ah  adalah  pemberian  yang sedikit dari kekasih yang menginginkan perpisahan. 15
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk  meneliti  dan  membahas  tentang  hak-hak  isteri  setelah  bercerai,  yakni  praktek pemberian hak mut’ah dan iddah dengan judul “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Majene)”.
13 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 255
14 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 1
15 Abd. al-Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-Hukum dari al-Qur’an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari’at, (Cet; I.Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) h.178
Eka Ariyani, Patimah

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penyusun  gunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  Field  Research Kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan menggambarkan data-data dan faktafakta di lapangan. Untuk menunjang  penelitian  ini,  penyusun  juga  melakukan  penelaahan  buku-buku  dan  jurnal yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan masalah yang  jadi  fokus  masalah  penelitian  dalam  skripsi  ini,  maka  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  data  yang diperoleh kemudian di analisis dan disimpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Majene  dalam  Menetapkan Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Telah Ditalak Pengadilan  Agama  Majene  dalam  menetapkan  pemberian  nafkah  mut’ah  dan nafkah  iddah  bagi  isteri  yang  telah  ditalak  mengacu  pada  Quran  Surah. AtThalaq/65:6
ِهْينلنع اْوُقِ ينضُتِل َّنُهْوُّر ۤانضُت  نلَنو ْمُكِدْجُّو ْنِ م ْمُتْ ننكنس ُثْينح ْنِم َّنُهْوُ نِكْسنا
َّن ۗ ْنِانو َّنُك ِت نلَوُا لْنحَ اْوُقِفْننانف َّنِهْينلنع ٰ تنح ننْعنضني َّنُهنلْنحَ ۗ ْنِانف ننْعنضْرنا ْمُكنل َّنُهْوُ تٰانف َّنُهنرْوُجُا ۗ اْوُرِنتَْأنو ْمُكننْ ين ب فْوُرْعنِبِ ۗ ْنِانو ُْتْرنسانعن ت ُعِضُْتُنسنف هنل ۗ  ۗ ٰرْخُا ى ۗ - ٦
Terjemahnya:
Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalak)  itu  sedang  hamil, maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  sampai  mereka  melahirkan kandungannya,  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  maka berikanlah  imbalannya  kepada  mereka;  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu
Eka Ariyani, Patimah
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 16
Untuk hukum nasional, hakim Pengadilan Agama Majene mengacu pada pasal 149 Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatakan  bahwa:  “bilamana  perkawinan  putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a)  Memberikan mut’ah  yang layak  kepada  bekas isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda kecuali isteri tersebut qabla dukhul.
b)  Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil”. 17
Suami  yang  menjatuhkan  talak  wajib  memberikan  mut’ah  sesuai  kemampuannya kepada bekas isterinya sebagai kenang-kenangan dan penghibur hati dari kehinaan perpisahan  kecuali  isteri  tersebut  qabla  al-dukhul  (belum  pernah  berhubungan suami-isteri). Selain itu, suami tersebut juga wajib memberikan nafkah iddah sesuai kemampuannya  kecuali  isteri  tersebut  adalah  nusyuz  (pembangkang  terhadap suami)  berdasarkan  pasal  149  KHI  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Ada  4 (empat) pandangan ulama dalam masalah pemberian nafkah mut’ah. Ulama syafi’i mewajibkan  pemberian  mut’ah  terhadap  isteri  yang  diceraikan  oleh  suaminya, kecuali  perceraian  tersebut  qabla  al  dukhul  antara  suami  dan  istri  dan  telah ditentukan  maharnya.  Ulama  Maliki  berpendapat  bahwa  Sunnah  hukumnya memberikan  nafkah  mut’ah  terhadap  semua  perempuan  yang  diceraikan  oleh suaminya.  Sedangkan  Ulama  Hanafi  dan  Hanbali  sepakatt  bahwa  Sunnah memberikan nafkah mut’ah kepada perempuan yang diceraikan oleh suami, kecuali mereka  yang  menikah  tafwid  yaitu  menikah  tanpa  ditentukan  maharnya.  Pada dasarnya,  pandangan  ulama  syafi’I  lebih baik  sebab  kekuatan  dalilnya  juga  untuk meringankan kesusahan karena perpisahan.
Pemberian  nafkah  mut’ah  dan  nafkah  iddah  diatur  dengan  jelas  dalam  Islam  dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada  regulasi  khusus  yang  mengaturnya.  Meski  demikian,  pengadilan  dapat menentukan  besarr  pemberian  nafkah  mut’ah  dan  nafkah  iddah  terhadap  bekas isteri tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama Majene berhak menentukan besaran
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 559
17 Abdul Rahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 149
biaya  yang  harus  diberikan  suami  kepada  bekas  isterinya  dengan  beberaapa pertimbangan,  yakni  kemampuan  suami,  tuntutan  istri  dalam  tuntutan rekonvensinya,  dan  meskipun  mantan  isteri  tidak  menuntut  hak  mut’ah  dan iddahnya  dalam  proses  perceraian,  hakim  dapat  mewajibkan  mantan  suami  untuk membayar  hak-hak  tersebut 18 .  Hal  ini  berdasarkan  hak  majelis  hakim  dalam jabatannya secara ex`officio.

## 2. Pelaksanaan  Putusan  Hakim  dan  Praktek  Pemberian  Nafkah  Mut’ah  dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Majene
Berdasarkan  pasal  70  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dijelaskan  bahwa,  suami dapat menalak istri-istrinya setelah penetapan permohonan cerai talak berkekuatan hukum  tetap.  Penetapan  cerai  talak  dapat  berkekuatan  hokum  tetap  apabila melewati  masa  14  hari  setelah  penetapan  dibacakan.  Selama  dalam  masa  14  hari tersebut  jika  penetapan  belum  berkekuatan  hukum  tetap,  ikrar  talak  belum  bisa dilaksanakan.  Selama  dalam  masa  14  hari  tersebut,  masing-masing  pihak  dapat melakukan  upaya  hukum  terhadap  penetapan  permohonan  cerai  talak.  Ikrar  talak dapat  dilakukan  paling  lama  dalam  waktu  6  bulan  setelah  penetapan  permohonan cerai  talak  berkekuatan  hukum  tetap  dan  setelah  Pengadilan  menentukan  hari sidang ikrar talak. 19
Proses ikrar talak suami dianggap sah jika dilakukan di depan persidangan. Apabila suami  yang  telah  mendapat  penetapan  permohonan  cerai  talak  tersebut mengikrarkan  talaknya  di  luar  persidangann,  maka  perceraiannya  dianggap  tidak sah.  Jika  masa  6  bulan  tersebut  telah  terlewati,  hak  suami  untuk  mengikrarkan talaknya  menjadi  gugur  dan  jika  ia  ingin  mentalak  istrinya  harus  mengajukan permohonan  baru  dan  tidak  bisa  diajukan  lagi  menggunakan  alasan  yang  sama. Ketentuan  tentang  kewajiban-kewajiban  suami  setelah  perceraian  telah  dibahas dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tentang  Perkawinan,  PP  No.  9  Tahun  1975  dan juga  KHI.  Namun  dalam  peraturan  tersebut  tidak  dijelaskan  kapan  kewajiban tersebut harus dibayarkan.
Praktek pembayaran kewajiban- kewajiban suami setelah perceraian di Pengadilan Agama Majene seringnya dilaksanakan dalam satu kali waktu, yaitu pada saat ikrar talak  di  persidangan. 20 Praktek  yang  terjadi  ini  berdasarkan  kepada  ijtihad  hakim, karena mengenai waktu pembayaran kewajiban tersebut tidak diatur dalam regulasi. Dalam pelaksanaanya, hakim memberitahukan kepada suami pada saat pembacaan putusan (tentang cerai talak), untuk membawa kewajibannya pada saat ikrar talak. Setelah  hakim  membacakan  amar  putusan,  hakim  meminta  suami  agar
18 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 255
19 Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
20 Wawancara pribadi dengan Marwan Wahdin (Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Majene) di ruangan Ketua Pengadilan
Eka Ariyani, Patimah
membawakan kewajibannya (hak-hak nafkah bekas isteri) sebagaimana dalam amar pada saat ikrar talak. 21
Namun,  seringkali  terjadi  kendala  dalam  pembayaran  kewajiban  ini,  bekas  suami kerap  mengaku  bahwa  ia  belum  mempunyai  uang  untuk  melunasi  kewajibannya dalam  sekali  waktu,  dengan  ini  hakim  meminta  pendapat  bekas  isteri  apakah  ia berkenan  untuk  mengizinkan  untuk  membayarnya  secara  berangsur-angsur. Menurut  pak  Marwan  (hakim),  selama  ia  menjabat  sebagai  hakim  apabila  terjadi halhal seperti ini, sang bekas isteri selalu ridho dengan pembayaran yang diangsur. Jadi  menurut  hakim,  praktek  pembayaran  nafkah  dan  kewajiban  lainnya  di  dalam suatu perkara perceraian boleh dicicil atau diangsur berdasarkan keridhoan isteri. Dalam praktek pemberian nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Majene pada  tahun  2017-2019,  selain  putusan  perkara  yang  mencantumkan  kedua  nafkah tersebut,  penulis  memperhatikan  beberapa  putusan  tidak  dicantumkan  ketentuan bayar  salah  satu  dari  dua  nafkah  tersebut  dalam  amar  putusan,  seperti  dalam putusan  perkara  nomor  95/Pdt.G/2019/PA.Mj.,  9/Pdt.G/2017/PA.Mj.  yang  hanya mencantumkan  pembayaran  nafkah  iddah  dalam  amar  putusan,  putusan  perkara 131/Pdt.G/2019/PA.Mj.,  151/Pdt.G/2017/PA.Mj.  yang  hanya  mencantumkan pembayaran  nafkah  mut’ah  dalam  amar  putusan,  selebihnya  merupakan  putusan verstek  dan  permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima  atau  N.O.  (Niet ontvankelijke Verklaard.
Hal  ini  menjadi  acuan  penulis  untuk  bertanya  lebih  lanjut  kepada  hakim  alasan tidak  dicantumkan  salah  satu  dari  nafkah  tersebut.  Menurut  wawancara  penulis dengan hakim Pengadilan Agama:
1.  Dalam  suatu  amar  putusan  perkara,  tidak  dicantumkan  pemberian  nafkah mut’ah  karena  isteri  tersebut  qabla-aldukhul  (tidak  pernah  berhubungan badan dengan suaminya selama dalam pernikahan), atau sang isteri tersebut tidak  mencantumkan  gugatan  tentang  nafkah  mut’ah  dalam  tuntutan rekonvensinya
2.  Ada  beberapa  alasan  apabila  dalam  suatu  amar  putusan  perkara  tidak dicantumkan  pemberian  nafkah  iddah,  yaitu  berdasarkan  penilaian  hakim yang ditinjau dari alur persidangan bahwa isteri tersebut adalah seorang yang nusyuz  (pembangkang  terhadap  suami),  juga  isteri  tersebut  tidak mencantumkan gugatan tentang iddah dalam tuntutan rekonvensinya.
Jadi  menurut  wawancara  tersebut  hakim menerangkan  bahwa  selain  sebab  nusyuz dan qabla al-dukhul, perlu diperhatikan mengenai tuntutan sang isteri, apakah sang isteri  mencantumkan  gugatan  mengenai  nafkah  tersebut  dalam  tuntutan rekonvensinya atau tidak.
21 Wawancara pribadi dengan Marwan Wahdin (Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Majene) di ruangan Ketua Pengadilan
Eka Ariyani, Patimah

## D. Penutup
Dasar  hukum  pemberian  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  yang  menjadi  acuan  dalam putusan  perkara  di  Pengadilan  Agama  Majene  adalah  Quran  Surah  At-Thalaq/65:6  dan mengacu pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang  atau  barang  tersebut  ditentukan  dengan  didasarkan  pada  beberapa  hal,  yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim  berdasarkan  penilaiannya  dalam  alur  persidangan.  Dalam  beberapa  putusan perkara  cerai  talak,  Pengadilan  Agama  Majene  tidak  mencantumkan  pemberian  salah satu  dari  dua  nafkah  tersebut  dalam  amar  putusan,  menurut  hasil  wawancara  penulis dengan  Pak  Marwan,  hakim  sekaligus  ketua  Pengadilan  Agama  Majene  menjelaskan bahwa beberapa alasan hakim tidak mencantumkan nafkah tersebut adalah apabila isteri dinilai  nusyuz  maka  suami  tidak  wajib  memberikan  nafkah  iddah  kepadanya,  dan apabila  dalam  persidangan  diketahui  bahwa  pasangan  suami-isteri  tersebut  qabla  al- dukhul  maka  maka  isteri  tidak  wajib  diberikan  mut’ah  (kenang-kenangan),  selain  dua alasan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa hakim dalam jabatannya secara ex officio dapat  menentukan  sesuatu  berdasarkan  penilaiannya  dalam  alur  persidangan.  Hakim Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan putusan dan praktek pemberian nafkah nafkah iddah dan mut’ah telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi  putusan,  hakim  memberi  tahu  suami  agar  membawa  kewajibannya  berupa  nafkah iddah  dan  mut’ah  pada  saat  pembacaan  ikrar  talak  yang  akan  dilaksanakan  di  sidang selanjutnya.  Namun  seringkali  ada  kendala  dalam  melaksanakannya,  suami  kerap  kali beralasan  bahwa  ia  belum  memiliki  uang  atau  barang  tersebut,  hakim  selanjutnya menyerahkan  kepada  isteri  apakah ia  ridho  apabila  suami  membayar  kewajiban  nafkah tersebut  secara  berangsur-angsur/cicil,  apabila  isteri  ridho  maka  pembacaan  ikrar  talak bisa  dilanjutkan,  apabila  isteri  tidak  ridho  maka  pengadilan  menunda  pembacaan  ikrar talak  sampai  suami  mengaku  sudah  mampu  membayar  lunas,  dengan  maksimal  waktu selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan pembacaan ikrar talak setelah  dibacakan  isi  putusan,  maka  perkara  tersebut  gugur  dan  suami  harus mendaftarkan  perkara  baru  dengan  gugatan  yang  berbeda  dengan  gugatan  perkara sebelumnya.
Eka Ariyani, Patimah

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Adzim  Al-Ghundur,  Abdul  danMaani.  Hukum-hukum  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits Secara Etimologi, Sosial dan Syari’at, Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003. Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana,2009)  h.
198.
Departemen Agama Republik Indonesia, BahanPenyuluhanHukum, 2004.
Dib  Al-Bugha,  Mustafa.  Ringkasan  Fiqih  Mazhab  Syafi’I,  Jakarta:  Pustaka  Pelajar Grup, 2012.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.
Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Prodjohamidjojo,  Martiman.  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Jakarta:  Indonesia  Legal Center Publishing, 2002.
Rahman, Abdul, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003.
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Beirut: DarlFikri, 1983.
Shihab,  M.  Quraish,  Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Quran  dan
Terjemahnya, Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
Warson  Munawwir,  Ahmad.  Al  Munawwir  Kamus  Arab  –  Indonesia,  Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif 1984.