DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.228 Received: 05/11/2020, Revised: 20/11/2020, Publish: 22/11/2020

## PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA BERBASIS HAK KONSTITUSIONAL
Fadhli Junaidi 1
1) Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang Email: fadhlijunaidi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pentingnya perlindungan hukum berbasis hak konstitusional bagi  PRT.  Minimnya  perhatian  Pemerintah  Indonesia  terhadap  PRT  mengakibatkan  majikan tidak  memperlakukan  PRT  di  Indonesia  dengan  baik.  Permasalahan  utama  dalam  tulisan  ini adalah  masih  banyaknya  permasalahan  problematis  yang  terjadi  pada  PRT.  Salah  satunya adalah  minimnya  upah  yang  diterima  PRT  yang  mengakibatkan  terwujudnya  hak  asasi  PRT berbasis  konstitusional  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  No.2  Tahun  2015  tentang Perlindungan  PRT.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  berdasarkan  studi  pustaka  dan  dari  jurnal  online.  Hasil analisis  pasal  ini  adalah  adanya  perlindungan  hukum  bagi  PRT  yang  telah  diterapkan  di Indonesia,  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUH Perdata, dan  Permenaker. RI No.2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Hukum  PRT  yang  berlaku  di  Indonesia  diharapkan tidak  lagi  terjadi  tumpang  tindih  antara  majikan  dan  PRT  yang  tidak  berdasarkan  hak konstitusional.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Hak Konstitusional.

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  importance  of  constitutional  rights-based  legal  protection  for domestic workers. The lack of attention from the Government of Indonesia towards domestic workers  results  in  employers  not  treating  domestic  workers  in  Indonesia  well.  The  main problem in this paper is that there are still many problematic problems that occur in domestic workers. One of them is the minimum wage received by domestic workers which results in the realization  of  domestic  workers'  rights  based  on  the  constitution  in  accordance  with Ministerial Regulation No.2 of 2015 on Protection of Domestic Workers. The method used is qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  Technique  based  on  literature  study  data and  from  online  journals.  The  result  of  the  analysis  of  this  article  is  the  existence  of  legal
protection  for  domestic  workers  that  has  been  implemented  in  Indonesia,  such  as  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the Civil  Code,  and  the  PERMENAKER.  RI  NO.2  of  2015  concerning  the  Legal  Protection  of Domestic  Workers  in  effect  in  Indonesia  is  hoped  that  there  will  no  longer  be  overlaps between employers and domestic workers who are not based on constitutional rights.
Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Constitutional Rights.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  di  Indonesia  dewasa  ini  semakin meningkat, ini terjadi umumnya di masyarakat perkotaan yang akrab dengan laju industrialisasi yang memungkinkan para perempuan yang identik sebagai pelaksana pekerjaan di rumah tangga juga  harus  bekerja  di  ruang  publik,  sehingga  pekerjaan  yang  rumah  tangga  yang  tidak  mampu dikerjakannya  lagi  harus  diserahkan  pada  PRT.  Pekerja  Rumah  Tangga  seringkali  tidak dimasukkan  dalam  kategori  pekerjaan  sektor  informal.  Para  ekonom  lebih  banyak  memaknai sektor informal sebagai  Usaha kecil dan menengah, pengasuh bayi, pekerja jalanan. Sedangkan di  Indonesia  masih  sering  pekerja  rumah  tangga  dianggap  profesi  membantu  pekerjaan  rumah tanngga.  Sesungguhnya  pekerja  rumah  tangga  adalah  bagian  dari  pekerjaan  sektor  informal meskipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Pekerja rumah tangga sering berasal dari kelompok masyarakat miskin. Mereka bekerja dengan terjerat kemiskinan struktural dan  pendidikan  yang  rendah  sehingga  memaksa  pekera  rumah  tangga  bekerja  dengan  rekasi kuasa  yang timpang dan posisi tawar diskriminasi yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, tidak memiliki  kebebasan  mengambil  keputusan  karena  terjerat  utang  dengan  pemberi  kerja, pembatasan kebebasan secara fisik dan masih banyak lagi.
Dalam  Nurjannah.  S  (2012)  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja  merupakan  subyek  hukum yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mendapat  perlindungan.  Aspek  hukum ketenagakerjaan,  harus  selaras  dengan  perkembangan  ketenagakerjaan  saat  ini  yang  sudah sedemikian  pesat,  sehingga  substansi  kajian  hukum  ketenagakerjaan  tidak  hanya  meliputi hubungan  kerja  semata,  akan  tetapi  telah  bergeser  menjadi  hubungan  hukum  antara  pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja, tetapi setelah hubungan kerja.
Kansil  (2002)  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  rangkaian  peraturan-peraturan  mengenai tingkah  laku  orang-  orang  sebagai  anggota  masyarakat,  dan  tujuan  hukum  itu  adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Menurut Hardianto Djanggih  dalam  Anggie  Rizqita  (2019)  Indonesia  adalah  negara  hukum,  segala  perbuatan  di Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat,  tetapi  hukum  juga  harus  benar-  benar  hidup  di  dalam masyarakat  itu  agar  dapat  mencapai  ketertiban  dan  perdamaian  dalam  masyarakat.  Sebagai negara hukum, di Indonesia juga terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak
kemerdekaan,  dan  hak  milik.  Pekerja  Rumah  Tangga  atau  yang  biasa  disingkat  PRT  juga memiliki hak dalam bekerja, hak untuk mendapatkan perbuatan yang wajar dari pemberi kerja.
Di  Indonesia  hak  untuk  bekerja  merupakan  hak  dasar  setiap  manusia  (Pasal  27  ayat  (2) UUD Tahun 1945) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan”,  bahkan  diyakinkan  sebagai  hak  asasi  manusia  (Pasal  28D  ayat    2    UUD 1945):  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yangadil dan layak  dalam hubungan  kerja.” Cukuplah kuat  sebenarnya  alasan Indonesia untuk membuat peraturan  perlindungan  bagi  warga  negaranya  apapun  jenis  pekerjaannya  agar  mendapat pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  dari  pekerjaan  tersebut,  tak  terkecuali  adalah  pekerja rumah tangga (PRT).
Pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain. Jika  merujuk  dari pengertian yang dinormatifkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003  ini,  mestinya  PRT  termasuk  bagian  di  dalamnya.  Sitti  Magfirah  Makmur  (2020) mengatakan hal ini disebabkan karena PRT adalah orang yang bekerja dengan menerimah upah atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Akan  tetapi,  Undang-undang  ini  secara  substantif  tidak mengatur  tentang  PRT.  Pada  akhirnya  PRT  tidak  akan  memiliki  pegangan  hukum  untuk melindungi dirinya jika tidak ada turunan hukum lain yang dapat memberikan jaminan.
Menurut Sri Turatmiyah dalam Ismiatun (2017), menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai Pekerja Rumah  Tangga,  baik  aspek  yuridis  maupun  aspek  sosial.  Aspek  yuridis,  meliputi:  pertama, adanya anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga bukan pekerja; dan kedua, tempat kerja Pekerja Rumah  Tangga  berpotensi  menimbulkan  kekerasan.  Aspek  sosial  meliputi:  pertama,  relasi kekuasaan  yang  tidak  seimbang;    kedua,  status  sosial  Pekerja  Rumah  Tangga  yang  rendah  dan kurang dihargai,  dan ketiga, kultur masyarakat; serta pekerjaan  yang dilakukan Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.
Permasalahan  yang  terjadi  terkait  PRT  di  Indonesia  adalah  mengenai  jam  kerja,  UU Ketenagakerjaan  mengatur,  pemberi  kerja  harus  memperhatikan  keputusan  tentang  jam  kerja dimana tidak ada ketentuan  yang menetapkan jam kerja untuk PRT. Survei menunjukkan, PRT bekerja selama lebih dari 40 jam seminggu. Secara spesifik, 63% PRT di Indonesia bekerja tujuh hari  seminggu  tanpa  libur.  Permasalahan  lainnya,  dalam  hal  upah  minimum.  Permenaker mengatur bahwa PRT berhak menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja, namun sampai saat ini  tidak  diatur  mengenai  upah  minimum..  Dalam  praktiknya,  upah  minimum  PRT  ditentukan oleh  Pemerintah  daerah  setempat.  Sampai  saat  ini  perlindungan  tenaga  kerja  PRT  masih memiliki  isu  yang  belum  dapat  diselesaikan.  Untuk  itu  dalam  artikel  ini  melihat  bagaimana rangkuman  hasil  penelitian  dari  para  peneliti  agar  dapat  terpecahkan  perlindungan  hukum pekerja rumah tangga berbasis hak konstitusional. (Berita  yang dimuat pada Koran Berita Satu, Media Holdings, Ditulis oleh Dosen Universitas Pelita Harapan).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja Rumah  Tangga,  pekerja  rumah  tangga  adalah  seseorang  yang  bekerja  dan  melakukan  tugas-
tugas domestik di dalam rumah tangga seseorang (yang disebut majikan/ pengguna jasa). Rata- rata  mereka  bekerja  hanya  berdasarkan  kesepakatan  lisan,  tanpa  perjanjian  atau  kontrak  kerja tertulis  yang berisi  tentang hak dan kewajiban masing-  masing pihak (PRT dan Majikan).  Dari berita  yang  dimuat  pada  (Antara  News:  2008)    disebutkan  bahwa  tingginya  kasus  kekerasan terhadap PRT di  Indonesia menunjukkan beberapa hal, pertama perlu adanya instrumen  yuridis untuk  mencegah  berulangnya  dan  berlanjutnya  kekerasan  terhadap  PRT,  kedua,  belum  cukup efektifnya peraturan yang kini ada untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap PRT. Ketiga,  rentan  dan  lemahnya  perlindungan  hukum  terhadap  PRT  di  tempat  kerja.  Dari  uraian tersebut,  tulisan ini dimaksudkan untuk  mengetahui  perlindungan hukum  pekerja rumah tangga berbasis konstitusional.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penlitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong:  2009).  Teknik  pengambilan  data  berdasarkan  studi  kepustakaan  dan  dari  jurnal online.  Dari  pengumpulan  data  tersebut  kemudian  dianalisis  sebagai  pembahasan  dan  ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terkatit Pekerja Rumah Tangga
Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Muhadar,  Edu  Abdullah  (2009)  mengatakan  perlindungan adalah  suatu    bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman  gangguan  terror  dan  kekerasan  dari  pihak  manapun  yang  diberikan  pada  tahap penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dan  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. Perlindungan  hukum  bila  dijelaskan  secara  harfiah  dapat  menimbulkan  banyak  persepsi. Sebelum mengurai  perlindungan hukum  dalam  makna  yang sebenarnya  dalam hukum,  menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah  perlindungan  hukum.  Menurut  (Mertokusumo:  2009)  menyebutkan  perlindungan  hukum bisa  berarti  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  hukum  agar  tidak  ditafsirkan  berbeda  dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum  terhadap  sesuatu.  Dalam  Undang-  Undang  dasar  Tahun  1945  Pasal  28  D  Ayat  (1) disebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Untuk  memberikan  dan  menjalankan  suatu  perlindungan  hukum,  diperlukan  suatu  wadah atau  tempat  dalam  implementasinya  yang  sering  disebut  sebagai  sarana  perlindungan  hukum.
Philipus M. hajdon dalam Arfan Kaimudin (2019) membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:
1. Perlindungan  Hukum  Preventif,  yaitu  perlindungan  hukum  dimana  rakyat  memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat  bentuk  yang definive. Dengan demikian  perlindungan hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  sengketa.  Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindakan  pemerintah  yang  didasarkan  pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui  badan  peradilan,  baik  peradilan  umum  maupun  peradilan  administrasi  negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah  sebagai  pemegang  kedaulatan.  Untuk  itu,  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  Negara/Pemerintah  kepada  warga  negara  dapat  dilihat  dalam  instrument  hukum dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah.  Peraturan  perundang-  undangan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1313,1338, dan 1320.
b. Undang- Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.31  tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan Kerja Nasional.
d. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  KEP.100/MEN/VI/2004  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
e. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  KEP.48/MEN/IV/2004  tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan  Perusahaan  serta  Pembuatan  dan  Pendaftara Kerjanjian Kerja Bersama, dan sebagainya.
Sumber Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut:
1) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
4) Permenaker  RI  No.  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Rumah tangga.
Dengan adanya sumber-sumber hukum sebagai bentuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga tersebut diatas, diharapkan untuk kedepannya Pemerintah lebih memperhatikan hak setiap pekerja  rumah  tangga  yang  ada  di  Indonesia.  Sehingga  peraturan  atau  keputusan  yang  yang sudah  dibuat  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pemberi  kerja.  Dengan  demikian  dapat dipastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat terjamin dengan baik.

## Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional (Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)
Secara  spesifik,  pengaturan  PRT  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  PRT.  Salah  satu  yang  unik  dari    Peraturan    Menteri    ini adalah aturan  dibuat bukan  karena  derivasi atau perintah dari Undang Undang No  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  melainkan  dari  Undang  Undang  No  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  sama  sekali  tidak  ada  keterkaitannya.  Di  dalam  pasal  7  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT disebutkan bahwa PRT mempunyai hak:
1. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
2. Mendapatkan   perlakuan   yang   baik   dari   Pengguna   dan   anggota keluarganya;
3. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
6. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
7. Mendapatkan  kesempatan  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan yang dianutnya;
8. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
9. Berkomunikasi dengan keluarganya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilalukan oleh Windi Arista (2019) menyebutkan bahwa perlindungan  terhadap  pekerja/tenaga  kerja  menurut  Zaeni  Asyhadie  “dapat  dilakukan  baik dengan  jalan  memberikan  tuntunan,  santunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam majikan”. Menurut Abdul Khakim Windi Arista (2019), membagi 3 (tiga) macam perlindungan terhadap pekerja/tenaga kerja, masing-masing:
a. Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
b. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
c. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja.
Menurut  Imam  Soepomo  dalam  Windi  Arista  (2019),  pemberian  pelindungan  pekerja meliputi lima bidang hukum perpekerjaan, yaitu pengerahan/penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, kesehatan kerja, keamanan kerja;, dan jaminan sosial pekerja. Sakka Patti (2012) mencatat beberapa fakta tidak terlindunginya pekerja rumah tangga sebagai berikut:
1) Aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga belum ada.
2) Faktanya  hubungan  hukum  antara  pekerja  rumah  tangga  dengan  pemberi  kerja  pada umumnya tidak didasari oleh suatu perjanjian kerja.
3) Pekerja rumah tangga seringkali dikecualikan dari cakupan upah minimum.
4) Upah seringkali digunakan sebagai alat pengendalian.
5) Pembayaran upah terkadang terlambat bahkan sering tidak terbayarkan.
6) Kamar  dan  tempat  tinggal  serta  makanan  biasaya  dianggap  sebagai  satu  bentuk pembayaran.
7) Perbedaan  yang  signifikan  antara  standar  jam  kerja  yang  berlaku  secara  umum  dan standar jam kerja yang berkenaan dengan pekerja rumah tangga.
Fakta inilah yang masih terjadi di Indonesia, sehingga membuat hak setiap pekerja rumah tangga  tidak  terpenuhi  dengan  baik.  Namun  katerna  susahnya  mencari  pekerjaan  karena keterbatasan  latar  belakang  pendidikan  membua  para  pekerja  rumah  tangga  (perempuan)  untuk menerima kenyataan dan tetap bekerja walaupun dalam  kondisi  yang terbebani.  Disinilah perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang harus benar- benar diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agusmidah  (2017) mengatakan  bahwa  Konvensi  Kerja  Layak  PRT  (K  ILO  No.  189  KERJA  LAYAK  PRT)  ini menjadi  Sejarah  Sosial  Baru  untuk  Dunia  yang  lebih  beradab  dan  berkeadilan,  khusunya  bagi 100  juta  PRT  di  dunia  yang  mayoritas  adalah  perempuan  dan  sebagian  adalah  berusia  anak, termasuk  lebih  dari  10  juta  PRT  yang  bekerja  di  Indonesia  dan  lebih  dari  6  juta  PRT  migran Indonesia.  Konvensi  ini  memberikan  pengakuan  PRT  sebagai  pekerja  dan  memberikan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak yang melekat padanya dan situasi kerja layak PRT sebagaimana Pekerja  yang lainnya. Konvensi  dengan disertai Rekomendasi  ini memuat  standar sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip fundamental perlindungan hak-hak dan situasi kerja serta keadilan sosial bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  dengan  mengacu  pada  berbagai  instrumen  internasional tentang  HAMm,  penghapusan  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan,  hak-hak  sipil dan ekosob, perlindungan hak anak, perlindungan buruh migrant.
2. Pengakuan  kontribusi  sosial  ekonomi  PRT  yang  sangat  signifikan  untuk  keluarga majikan dan untuk ekonomi global.
3. Penghapusan      segala      bentuk      diskriminasi      terhadap      PRT,      perlindungan      dari pelanggaran  hak-hak,  kesewenang-wenangan,  dan  kekerasan  terhadap  PRT, penghapusan kerja paksa.
4. Penghormatan  atas  hak  berserikat  dan,  ruang  serta  peran  bernegosiasi  secara  setara dalam dialog sosial.
5. Penghapusan PRT Anak.
6. Hak-hak  dan  syarat-syarat  kondisi  kerja  layak  PRT  yang  tercermin  dalam  kandungan pasal-pasalnya (ada 27 Pasal) yaitu:
a. definisi,
b. cakupan;perlindungan HAM PRT;
c. batasan usia minimum bekerja sebagai PRT dan penghapusan PRTA;
d. Kontrak  Kerja  dan  muatan  kontrak  kerja  mengenai  identitas,  alamat  kedua  belah pihak dan tempat kerja, hak-hak dan situasi kerja layak;
e. perlindungan buruh migran;
f. privasi dan hak atas dokumennya;
g. jam kerja, libur mingguan;
h. upah  minimum  dan  pembayaran  termasuk  bentuk,  batasan  pembayaran,  metode, waktu pembayaran;
i. kesehatan dan keselamatan kerja;
j. jaminan sosial termasuk jaminan melahirkan;
k. akomodasi dan konsumsi;
l. pendidikan dan pelatihan;
m. mekanisme pengaduan;
n. monitoring;
o. perlindungan khusus PRT Migran;
p. kerjasama antar negara dalam menjamin pelaksanaan konvensi.
Selain  itu,  Nur  Hidayati  (2015)  juga  mengatakan  bahkan  pemerintahpun  tidak  pernah menggagas  kampanye  untuk  membangkitkan  kepedulian  terhadap  PRT.  Namun  demikian terdapat beberapa hal  yang  barangkali  diagendakan  sebagai  upaya  berarti untuk memberikan perlindungan terhadap PRT antara lain:
1) Law Reform (Reformasi Hukum)
Pembaharuan  hukum  yang  diformulasikan  dalam  berbagai  kebijakan  berbasis keberpihakan  kepada  PRT  dalam  kerangka  perlindungan  dan  pemberdayaan  serta pembinaan hubungan kerja. Law Reform ini dilakukan terhadap UU No. 13 tahun 2003 sebagai  hasil  evaluasi  dan  pengkajian  atas  realitas  hubungan  PRT  dan  pemberi  kerja berikut problem yang menyertainya. Dengan adanya konvensi ILO No. 189, merupakan momentum  bagi  pemerintah  di  bidang  hukum  untuk  segera  melakukan  ratifikasi, bahkan  lebih  penting  dan  mendasar  sebagai  wujud  komitmen  dan  konsistensinya, pemerintah  segera  membentuk  perundang-undangan  ( law  making )  yang  khusus memberikan perlindungan terhadap PRT.
2) Advocacy
Mengangkat  ke  permukaan  kasus-kasus  PRT  agar  memperoleh  respons  banyak  pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik.
3) Paralegal
Sebagai  bentuk  penyadaran  hukum  dan  aksi  untuk  melindungi  PRT  dari  berbagai tekanan pemberi kerja.
4) Perlu dibentuk pusat-pusat pelayanan
Pusat  pelayanan  sebagai  bagian  dari  bentuk  pengorganisasian,  termasuk  upaya  untuk menggagas  terbentuknya organisasi  serikat  pekerja  khusus  PRT. Pembentukan serikat pekerja dalam hal ini tidak berarti menciptakan kaidah dari tidak ada menjadi ada tetapi juga menempatkan komunitas PRT secara afiliatif organisatoris terhadap serikat pekerja yang sudah mapan, seperti SPSI, SARBUMUSI dan sebagainya.
Dari  hasil  penelitian  tersebut,  Nur  Hidayati  (2015)  juga  mengatakan  bahwa  berdasarkan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) belum  bisa  menjangkau  UU  No.13  tahun  2003  dalam  hubungan  kerja.  Karena  PRT  dianggap
tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang- undang  terhadap  pekerja  lainnya.  Disamping  itu,  akses  terhadap  mekanisme  penyelesaian perselisihan  kerja,  seperti  pengadilan  industrial  yang  dibentuk  menurut  UU  No.  22  tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Berdasarkan  penafsiran  substansi  UU No.  13  tahun  2003  tersebut  secara  hukum  PRT  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum. Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan  jam  kerja  dan  waktu  istirahat,  cuti  mingguan,  dan  cuti  tahunan,  hak  untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Apabila hak-hak tersebut dalam  Permenaker  No.  2  tahun  2015  tidak  diperjelas  pemerintah  dalam  UU  maka  pelanggaran PRT  akan  dianggap  sebagi  hal  yang  biasa,  bahkan  mengarah  perbudakan  modern  sementara mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri.
Selain itu Ida Hanifah (2020) menemukan dari hasil penelitian yang dilakukannya, alasan PRT membutuhkan perlindungan hukum, dari negara karena:
a) PRT  tidak  diakui  sebgai  profesi.  PRT  tidak  dianggap  profesi  sehingga  PRT  tidak mendapatkan hak konstitusional dan hukum sebagai profesi. Dengan demikian, sebagai PRT tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagai pekerja pada umumnya.
b) Banyak  PRT  tidak  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  majikan.  Misalnya  PRT  yang merantau  ke  perkotaan  dan  tidak  ada  mengenal  siapapun,  apalagi  tidak  memiliki hubungan keluarga dengan majikannya.
c) PRT itu Unik. PRT tidak mempunyai persediaan dan struktur kerja teratur, program dan pengembangan  sistem  sehingga  mempunyai  keunikan  sendiri.  Keunikan  PRT  adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi sebagian besar didasrkan pada hubungan keluarga atau hubungan darah.
d) Tidak ada standar kerja untuk PRT sebbagai pekerja. Banyak pihak tidak melihat PRT tidak  sebagai  pekerja,  bahkan  tidak  secara  resmi  termasuk  dalam  data.  Fakta  ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mengenali PRT sebagai bagian dari tenaga kerja, mungkin data PRT merupakan bagian dari data pengangguran di Indonesia.
Selanjutnya,  pendapat  berbeda  dari  Rizky  Meitha  (2013)  melalui  hasil  penelitiannya mengatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  perlindungan  hukum  terhadap  PRT  antara lain adalah aspek yuridis meliputi adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan. Sedangkan aspek sosial meliputi relasi kekuasaan yang tidak  seimbang;  status  sosial  PRT  yang  rendah  dan  kurang  dihargai;  kultur  masyarakat;  dan pekerjaan  yang  dilakukan  PRT  tidak  dianggap  sebagai  pekerjaan  produktif.  Oleh  karena  itu, diharapkan  Aparat  Penegak  Hukum  dapat  mengoptimalkan  peranya  dalam  memberikan Perlindungan  dan  Pelayanan  terhadap  Kasus  PRT.  Mencermati  kondisi  sekarang  ini  sangat diperlukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  perlindungan  hukum terhadap  PRT  dengan  dibuatnya  Undang-Undang  tentang  PRT.  Undang-Undang  tersebut berguna  sebagai  payung  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  PRT. Mengingat PRT sebagian besar adalah perempuan maka sebaiknya PRT perempuan harus di beri perlindungan yang sama seperti pekerja lain.
Selain itu Dwi Astuti dalam Ismiatun (2017) mengatakan keberadaan peraturan  perundang undangan  sangat  penting  untuk  memberikan perlindungan hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini  berlaku  juga  bagi  para  pengguna  jasa  yang  mempekerjakan  pekerja  rumah  tangga.  Kedua belah  pihak  dapat  terhindar  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  hubungan  kerja  di  antara pekerja  rumah  tangga  dan  pengguna  jasanya.  Adanya  pengakuan  secara  sosial  dan  hukum tentunya  akan  memudahkan  dalam  membuat  peraturan  perundang  undangan  yang  secara langsung  memberikan  perlindungan  kepada  para  Pekerja  Rumah  Tangga.  Maka,  acuan  yuridis pun  menjadi  jelas  bagi  pekerja  rumah  tangga  dan  pengguna  jasa  pekerja  rumah  tangga  serta masyarakat.
Dengan adanya pendapat dari beberapa peneliti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun masih ada isu permasalahan perlindungan hukum mengenai hak pekerja rumah tangga di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak  asasi  manusia  pekerja  rumah  tangga  dengan  menerapakan  peraturan  perundang-undangan yang  secara  langsung  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  rumah  tangga. Beberapa  Sumber  Hukum  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  yang  ada  di  Indonesia  adalah sebagai berikut:
1. Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
4. Permenaker  RI  No.2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Rumah tangga.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  memberikan  dan  menjalankan  suatu  perlindungan  hukum,  diperlukan  suatu wadah  atau  tempat  dalam  implementasinya  yang  sering  disebut  sebagai  sarana perlindungan hukum.
a. Perlindungan  Hukum  Preventif,  yaitu  perlindungan  hukum  dimana  rakyat  memiliki kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atau  pendapatnya  sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definive.
b. Perlindungan  Hukum  Represif,  yaitu  upaya  untuk  perlindungan  hukum  yang dilakukan  melalui  badan  peradilan,  baik  peradilan  umum  maupun  peradilan administrasi negara.
2. Sumber Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut:
a. Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
d. Permenaker RI No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah tangga.

## REFERENSI
Agusmidah.  2017. “Membangun  Aturan  Bagi Pekerja Rumah Tangga,  Mewujudkan Hak Asasi Manusia”, Jurnal  Hukum  samudra Keadilan, Vol.12,  No.1, Januari-Juni2017,  Universitas Sumatera Utara.
Anggie Rizqita. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tinda Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Traffiking Crimes in Indodesia)”Jurnal Res Judicata, Vol.2, No.1, Juni 2019, Hal.170-185, Universitas Negeri Semarang.
Arfan  Kaimudin.  2019.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  dalam  Peraturan Perundang Undangan di Indonesia”, Jurnal Yurispruden, Vol.2, No.1, Januari2019, Hal.37- 50, Universitas Islam Malang.
Ida  Hanifah.  2020.  “Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  Melalui Kepastian  Hukum”  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.17,  No.2  Juni  2020,  ISSN.26795562, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Ismiatun.  2017.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  Menurut  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun  2015  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Hukum Indonesia”.
Kansil, C.S.T. 2012. Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
Mertokusumo, S. 2009. Penemuan Hukum, bandung, Citra Aditya Bakti.
Muhadar, Edu Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2009,
Nur  Hidayati.  2015.  “Perlindungan  terhadap  Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT)  Menurut  No.2 Tahun  2015”,  Ragam  Jurnal  Pengembangan  Humaniora,  Vol.14,  No.3,  Desember  2015, Politeknik Negeri Semarang.
Nurjannah. S. 2012. “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek  Budaya Hukum  Masyarakat  Lokal  NTB ”, Jurnal  Ganec Swara, Vol.6, No.1, Maret2012, Universitas Muhammadiyah Mataram.
Rizky  Meitha.  2013.  “Tinjauan  Perlinmdungan  Hukum  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)” Jurnal Recidive. Vol.2, No.3, Sept.-Des 2013, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Sakka Pati (2012) “Perspektif Hukum refleksi terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 20, No.4, hal.448.
Windi Arista 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Pekerja Rumah Tangga”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) 1, ISBN:978-623-92439-0- 6.
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1).