PENDELEGASIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DUKCAPIL) KABUPATEN POHUWATO
Lisda Van Gobel STIA Bina Taruna Gorontalo lisdavangobel69@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pendelegasian tugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (DUKCAPIL)  Kabupaten  Pohuwato.  Jenis  penelitian  adalah  deskriptif pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  mendalam pada  sejumlah  informan  dan  pencatatan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disimpulkan  bahwa    pendelegasian  tugas  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kewenangan yang diberikan, belum menjadikan aparat  menguasai  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Pendelegasian  tugas  tidak dibarengi  dengan  wewenang  yang  memberi  kesempatan  kepada  aparat  menguasai tugas  dan  fungsinya.  Pendelegasian  tugas  tidak  dibarengi  dengan  wewenang  yang memberi kesempatan aparat memiliki keahlian tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Pendelegasian  tidak  dibarengi  dengan  wewenang  yang  memberi  peluang aparat memiliki pengalaman luas dalam bidang tugas dan fungsi  yang dilaksanakan, dan  pendelegasian  tugas  tidak  dibarengi  dengan  wewenang  yang  memberi  peluang aparat meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya.
Disarankan,  perlunya  pimpinan  organisasi  memperhatikan  pendelegasian  tugas dibarengi  dengan  wewenang  yang  membuat  aparat  menguasai  tugas  dan  fungsinya, yang  membuat  aparat  menguasai  keterampilan,  yang  membuat  aparat  memiliki pengalaman  luas  dalam  bidang  tugasnya,  yang  membuat  inisiatif  dan  kreativitas aparat meningkat.
Kata Kunci: Pendelegasian, Pelaksanaan, Tugas, Fungsi

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  organisasi,  hal
utama yang perlu mendapatkan
perhatian adalah manusia yang
melaksanakan  tugas  sesuai  struktur organisasi. Manusia tersebut
merupakan  sumber  daya  yang  dapat saja menghasilkan apa yang diinginkan oleh  organisasi,  dan  sebaliknya  dapat
pula  merusak  organisasi  sehingga tujuan  yang  akan  dicapai  tidak terwujud.  Dalam  rangka  itu,  manusia sebagai sumber daya organisasi tersebut  perlu  diatur  mulai  dari penerimaan, penempatan, hingga pendelegasian tugas. Dalam  hal  pendelegasian  tugas, dalam konsep manajemen dimaksudkan  untuk  mengatur  anggota organisasi  yang  melaksanakan  tugas agar  memiliki  tanggungjawab  masing- masing. Dengan demikian
pendelegasian  tugas  adalah  pemberian wewenang  melalui  pembagian  tugas dan  fungsi  sesuai  dengan  kompetensi yang  dimiliki.  Oleh  karena  itu, pendelegasian  tugas  merupakan  faktor penting yang vital di dalam manajemen  karena  berkaitan  dengan pelimpahan  wewenang  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit  kerja.  Dalama  rti,  pendelegasian tugas  bukan  gejala  alamiah  tetapi untuk  mengurangi  sikap  dominasi anggota  organisasi  yang  menganggap dirinya lebih dari pada yang lain.
Organisasi dibentuk adalah untuk mencapai tujuan dimana individu-individu sebagai anggota
organisasi  tidak  dapat  mencapainya sendiri-sendiri.  Anggota  organisasi dapat  bekerja  sama  secara  kooperatif yang  dikoordinasikan  sehingga  dapat mencapai  hasil  lebih  daripada  yang dilakukan  sendiri-sendiri/perorangan. Pendelegasian tugas sebagai
konsekuensi  dari  adanya  pembagian kerja  yang  memungkinkan  terjadinya sinergitas.  Pembagian  kerja  tersebut merupakan  pemecahan  tugas  yang kompleks  dalam  organisasi  menjadi komponen-komponen  sehingga  setiap individu  memiliki  wewenang  dan tanggung  jawab  untuk  melakukan aktivitas.
Pendelegasian  tugas  diperlukan karena seorang pimpinan tidak selamanya mengusai semua pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk merealisasikan kebijakan. Setiap
individu  dalam  organisasi  mungkin menguasai sebagian ataupun semua hal yang bersifat umum tetapi tidak cukup mengerti tentang masalah lebih terperinci. Agar  organisasi dapat menggunakan  sumber  daya  lebih efisien  maka  pelaksanaan  tugas-tugas tertentu didelegasikan kepada tingkatan  organisasi  yang  terendah dimana  terdapat  cukup  kemampuan dan informasi
untuk menyelesaikannya.  Dalam  arti,  bahwa pendelegasian  tugas  berkaitan  erat dengan  kewenangan  unit  organisasi terendah.
Bagi anggota organisasi, kewenangan  merupakan  hal  yang sangat  penting  guna  mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi.
Organisasi  akan  berjalan  dengan  baik jika seluruh anggotanya dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin berdasarkan kewenangan
yang diberikan. Pada gilirannya, pendelegasian  tugas  berdampak  bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi  untuk  mencapai  tujuan.
Kemampuan  seorang  pimpinan  dalam menggerakkan anggota organisasi, terletak pada pendelegasian tugas yang jelas yang mudah dipahami oleh setiap anggota  organisasi.  Tidak  adanya kejelasan  tugas  pokok  dan  fungsi (Tupoksi)  yang  akan  didelegasikan, membuat  setiap  anggota  organisasi tidak  dapat  menjalankan  tugasnya dengan baik. Pada gilirannya
menghambat  kelancaran  pencapaian tujuan organisasi.
Demikian  pula  halnya  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (DUKCAPIL)  Kabupaten  Pohuwato. Aparat  dalam  melaksanakan  tugas, belum memiliki uraian tugas yang jelas berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi (Tupoksi). Belum adanya pendelagasian  tugas  secara  jelas, sehingga aparat lebih dominan menunggu  perintah  dari  pimpinan. Selain  itu  tidak  adanya  pemerataan volume tugas, sehingga nampak sebagian  aparat  sedang  melaksanakan tugas  pada  jam-jam  kerja,  sementara sebagian  lagi    tidak  melaksanakan tugas.  Kondisi  demikian  membuat aparat tidak menguasai tugasnya dengan baik, kurang menguasai keterampilan, tidak memiliki pengalaman luas dalam bidangnya dan kurang bersemangat
dalam
menjalankan  tugasnya.  Dalam  arti, aparat tidak memiliki kewenangan atas tugas dan fungsi yang diberikan karena tidak  didahului  dengan  pendelegasian tugas,  dan  pada  gilirannya  kurang menumbuhkan inisiatif dan kreativitas.
Minimnya  kemampuan  aparat dalam menjalankan tugas, dapat dilihat dari perilakunya yang selalu menunggu  perintah  dan  menjadi  kaku dalam bekerja. Jika tidak ada perintah, tidak  ada  yang  bisa  dikerjakan  dan pada  gilirannya  pelayanan  kepada masyarakat  menjadi  lambat.  Program- program  pembangunan  yang  telah disusun, harus dibarengi dengan kemampuan merealisasikannya. Aparat yang memiliki
kemampuan merealisasikan  program  adalah  aparat yang selalu memperoleh pendelegasian wewenang.  Dalam  arti,  tidak  adanya pendelegasian  wewenang  berakibat pada  rendahnya  kemampuan  aparat dalam merealisasikan program-
program pembangunan dan menanggapi  kebutuhan  masyarakat. Pada gilirannya, inisiatif dan kreativitasnya tidak berkembang dengan baik. Permasalahan  itulah  yang  perlu diteliti secara ilmiah guna memperoleh gambaran obyektif tentang pendelegasian tugas dalam
pelaksanaan tugas dan  fungsi  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pohuwato.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah Bagaimana pendelegasian tugas dalam  pelaksanakan  tugas  dan  fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil
(DUKCAPIL) Kabupaten Pohuwato?

## TUJUAN  DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Berdasarkan  rumusan  masalah yang  dikemukakan  tersebut  di  atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pendelegasian tugas dalam pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pohuwato Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan  bermanfaat  baik  dari  segi teoritis  maupun  dari  praktis  sebagai berikut:  1)  Dari  segi  teroritis,  hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan  sebagai  bahan  perbandingan dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan sosial,  khususnya  ilmu  administrasi publik. 2) Dari segi praktis, diharapkan hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai bahan dalam rangka mengembangkan inisiatif dan kreativitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
khususnya di
Dinas Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Pohuwato. Manfaat  praktis  lainnya  bagi  penulis, pelaksanaan  penelitian  ini  sebagai ajang  latihan  dalam  menerapkan  ilmu pengetahuan  yang  sudah  diperoleh selama studi.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ( decriptive research ), menurut Subyantoro & Suwarto (2009:28), “bertujuan membuat
pencandraan/lukasian/deskripsi mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat suatu  populasi  atau  daerah  tertentu secara  sistematik,  faktual  dan  teliti. Variabel-variabel yang diteliti  terbatas atau  tertentu  saja,  tetapi  dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu”.
Menurut Nawawi (2007:67) “Metode  deskriptif  dapat  diartikan sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan  keadaan subyek/obyek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain) pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak,  atau  sebagaimana adanya
Analisis  data  dalam  penelitian kualitatif  menurut  Nawawi  (2007:63).
yaitu suatu prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan  keadaan subyek/obyek  penelitian  (seseorang, lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain) pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya.  Setelah  itu  dikembangkan dengan memberikan penafsiran terhadap  fakta-fakta  yang  ditemukan, selain  pengumpulan  dan  penyusunan data juga menganalisa dan menginterpretasikannya, terakhir adalah kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  ini  dimaksudkan untuk  memperoleh  gambaran,  bahwa berdasarkan  analisis  deskriptif  tentang pendelegasian tugas dalam melaksanakan tugas di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (DUKCAPIL)  Kabupaten  Pohuwato, tidak  disertai  dengan  kewenangan sehingga  membuat  aparat  kurang menguasai tugas, keterampilan, pengalaman luas, dan tidak meningkatkan inisiatif dan kreativitasnya.  Hakikat  berorganisasi adalah  menyatukan  kemampuan  untuk meminimalisir kekurangan atau kelemahan  agar  tujuan  yang  akan dicapai dapat segera terwujud.
Pendelegasian  tugas  merupakan  salah satu wujud dari penyatuan kemampuan
jika  disertai  dengan  wewenang.  Setiap manusia sudah tentu memiliki kemampuan  yang  berbeda  satu  sama lain dan terbatas baik fisik,
pengetahuan,  waktu,  dan  perhatian. Sedangkan kebutuhannya tidak terbatas sehingga untuk memenuhinya,
dalam melakukan pekerjaan ia terdorong  untuk  membagi  pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dengan cara mendelegasikan  kekuasaan/wewenang kepada orang lain.
Seorang pimpinan, sehebat apapun  kemampuan  yang  dimilikinya tetap memiliki keterbatasan- keterbatasan sehingga ia
membutuhkan orang lain dalam hal ini bawahan  untuk  bisa  membagi-bagi pekerjaan.  Dengan  adanya  pembagian kerja,  tugas,  dan  tanggung  jawab tersebut  maka terbentuklah kerja sama dan  keterikatan  formal  dalam  suatu organisasi.  Dengan  demikian  seberat dan  sesulit  apapun  pekerjaan  dalam organisasi,  akan  dapat  diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai. Ditinjau dari manajemen, pendelegasian  tugas  merupakan  suatu faktor  yang  vital  karena,  berkaitan dengan penetapan hubungan organisatoris  secara  formal  di  antara anggota-anggota organisasi yang terlibat. Selain itu, pendelegasian tugas diperlukan  untuk  dapat  memberikan kekuasaan  manajerial,  yakni  memberi kekuasaan  kepada  para  pimpinan  di
tingkat  bawah  agar  mereka  mampu bertindak  apabila  dalam  keadaan darurat.  Dengan  adanya  pendelegasian tugas  seperti  itu,  dapat  memberikan kesempatan  kepada  setiap  bawahan untuk  mengembangkan  inisiatif  dan kreativitas dengan cara memberi wewenang  kepada  mereka  untuk mengambil keputusan dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari program-program yang dilaksanakan.
Dalam  hal  ini,  pendelegasian
tugas bukan merupakan gejala alamiah, namun harus diberikan kepada  orang-orang  yang  ada  dalam suatu organisasi sebagai wujud kepercayaan dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Pendelegasian  tugas  sebagai  bagian dari  fungsi  pengorganisasian  sangat penting  dalam  kegiatan  manajemen. Manfaat  lain  dari  pendelegasian  tugas dan  fungsi  dalam  suatu  organisasi,
bertujuan antara lain untuk melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana  dan  sasaran-sasaran yang  akan  dicapai,  menetapkan  tugas- tugas  pokok  yang  menjadi  kewajiban setiap  aparat,  membagi  tugas-tugas pokok, menjadi bagian hingga se kecil- kecilnya, mengalokasikan sumber- sumber daya berupa peralatan, anggaran  maupun  petunjuk-petunjuk untuk  melaksanakan  tugas-tugas,  dan mengevaluasi hasil-hasil dari
pelaksanaan tugas.
Dengan  demikian,  diharapkan suatu  organisasi  dapat  berjalan  secara alamiah  tanpa  menemui  hambatan yang  berarti  karena  setiap  anggota organisasi mendapat kepercayaan untuk  mengembang  tugas  dan  fungsi yang  dipercayakan  kepada  dirinya. Dengan  demikian,  lambat  laun  seiring dengan pengalaman kerja yang dilaluinya,  anggota-anggota  organisasi yang  berada  pada  tingkat  bawah  pada gilirannya akan menjadi calon pemimpin organisasi yang dapat melanjutkan  estafet  kepemimpinan organisasi bagi kepentingan masyarakat umum. Pada dasarnya, organisasi merupakan gabungan sekelompok orang  yang  terikat  secara  formal  dan hierarkis,  serta  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan  yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama tersebut terjelma  dalam  pengaturan  pembagian kerja  dalam  organisasi  yang  bermuara pada  tujuan  yang  akan  dicapai.  Dalam struktur organisasi terdapat sekelompok  orang  yang  dimasukan dalam  bagian-bagian  terkecil  yang harus  dilaksanakan  atau  mengerjakan apa  yang  telah  ditetapkan  sebagai tujuan. Dalam pelaksanaan atau mengerjakan apa yang telah ditetapkan itulah sehingga dibutuhkan
pendelegasian  tugas  agar  sekelompok orang  yang  memperoleh  pembagian tugas  dapat  melaksanakan  secara mandiri dan otonom.

## SIMPULAN
Berdasarkan Berdasarkan deskripsi analisis penelitian yang telah diuraikan  di  atas,  disimpulkan  sebagai
berikut:
Penelitian  tentang  pendelegasian  tugas dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  kewenangan  yang  diberikan, belum  menjadikan  aparat  menguasai tugas  yang  dibebankan  kepadanya. Pendelegasian  tugas  tidak  dibarengi dengan  wewenang  yang  memberi kesempatan  kepada  aparat  menguasai tugas dan fungsinya.
Penelitian  tentang  pendelegasian  tugas dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  kewenangan  yang  diberikan, belum  menjadikan  aparat  menguasai keterampilan. Pendelegasian tugas tidak  dibarengi  dengan  wewenang yang  memberi  kesempatan  aparat memiliki  keahlian  tertentu  dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian  tentang  pendelegasian  tugas dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  kewenangan  yang  diberikan, belum  menjadikan  aparat  memiliki pengalaman  luas.  Pendelegasian  tidak dibarengi  dengan  wewenang  yang memberi  peluang  aparat  memiliki pengalaman  luas  dalam  bidang  tugas an fungsi yang dilaksanakan.
Penelitian  tentang  pendelegasian  tugas dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  kewenangan  yang  diberikan, belum  menjadikan  aparat  meningkat
inisiatif dan
kreativitasnya.
Pendelegasian  tugas  tidak  dibarengi dengan  wewenang  yang  memberi peluang  aparat  meningkatkan  inisiatif dan kreativitasnya

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan kompetensi  dan  kemampuan  aparat dalam melaksanakan tugas, disarankan sebagai berikut:
Perlunya pimpinan organisasi memperhatikan  pendelegasian  tugas dibarengi  dengan  wewenang  yang membuat  aparat  menguasai  tugas  dan fungsinya. Perlunya pimpinan organisasi memperhatikan  pendelegasian  tugas dibarengi  dengan  wewenang  yang membuat aparat menguasai keterampilan. Perlunya pimpinan organisasi memperhatikan  pendelegasian  tugas dibarengi  dengan  wewenang  yang membuat  aparat  memiliki  pengalaman luas dalam bidang tugasnya.
Perluna pimpinan organisasi memperhatikan  pendelegasian  tugas dibarengi  dengan  wewenang  yang membuat  inisiatif  dan  kreativitas aparat meningkat

## DAFTAR PUSTAKA
Bennos  and  Mische,  C.  V.  2005. Empowerment  in  Social  Work Practice  with  Older  Woman. Social Work Chaniago,  Amran  YS.  2002. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Cet.
Kelima.  Bandung:  CV.  Pustaka Setia Creswell,  John  W.  2010. Research
Design,  Pendekatan  Kualitatif Kuantitatif,  dan  Mixed. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Echols, John M., dan Shadily, Hassan. 2001. Kamus  Inggris  Indonesia “An English-Indonesian Dictionery”. Cetakan  XVIII.
Jakarta: PT. Gramedia Handoko,  T.  Hani.  2008. Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia. Cetakan Keenambelas. Yogyakarta: BPFE Hasibuan, Melayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi  Revisi.  Jakarta: Bumi Aksara ________. 2007. Organisasi & Motivasi,  Dasar  Peningkatan Produktivitas .  Cetakan  Kelima. Jakarta: Bumi Aksara Martoyo. 2004. Pengantar Manajamen. Jakarta:  Penerbit Haji Masagung
Moenir,  A.  S.  2000. Manajemen
Pelayanan  Umum  Indonesia. Jakarta: Mandar Maju Nawawi,  Hadari.  2003. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit  Bidang  Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press _______.  2007. Metode  Penelitian Bidang Sosial. Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Ndraha,  Taliziduhu.  2002. Pengantar Teori  Pengembangan  Sumber
Daya  Manusia. Jakarta:  PT. Rineka Cipta Prijono dan Pranarka. 2003. Pengembangan  Organisasi  dan Manajemen. Yogyakarta: Rajawali Press Ratminto  &  Winarsi,  Atik  Septi. 2006. Manajemen  Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s  Charter  dan  Standar Pelayanan Minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Riduwan.  2005. Metode  &  Teknik Menyusun Tesis. Pengantar Kata
Buchari  Alma.  Cet.  Ketiga. Bandung: Alfabeta Siagian, S.P. 2005. Organisasi,
Kepemimpinan  dan  Perilaku
Administrasi. Jakarta:  Gunung
Agung Sianipar,  JP.  G.  2001. Manajemen Pelayanan  Masyarakat .  Jakarta:
LAN-RI
Sinambela,  Lijan  Poltak,  dkk.  2006.
Reformasi  Pelayanan  Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta:  Bumi Aksara Soeprihanto,  John.  2000. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Subyantoro,  Arief.,  &  Suwarto,  FX. 2009. Metode & Teknik Penelitian Sosial. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu Stewart, Aileen Mitchell. 2008. Empowering People (Pemberdayaan  Sumber  Daya Manusia). Jakarta: Kanisius Terry,  George  R.  2008. Prinsip- Prinsip Manajemen. Terjemahan oleh J. Smith
D.F.M.  Cetakan    kesembilan. Jakarta: PT.Bumi Aksara Thoha, Miftah. 2008. Perilaku
Organisasi , Konsep  Dasar  dan Aplikasinya .  Edisi  1.  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Tulus, Agus. 2003. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Ilmu
Zainun,  Buchari.  1995. Manajemen dan  Motivasi. Jakarta:  Balai Aksara.
Dokumen Lain: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  43  Tahun  1999  tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 81 Tahun  1993,  tentang    Standar Pelayanan Umum