## Implementation of Ideal Democracy in The General Election System in
2024 in Indonesia

## Implementasi Demokrasi Ideal dalam Sistem Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia

## Hani Mulyani
Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 1 hanimulyanih78@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [28 Agustus 2023]
Revised [30September 2023]
Accepted [06 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Negara  dalam  menjalankan  demokrasi  menganut  sistem  parlementer  dan  sebagian  mengambil sistem  presidensial  untuk  membangun  demokrasi.  Sedangkan  Indonesia  awalnya  menjalankan demokrasi  dengan  sistem  parlementer  namun  dianggap  gagal,  hingga  akhirnya  Indonesia menjalankan  demokrasi  dengan sistem presidensial. Penerapan sistem  pemilu parlementer dan presidensial  masih  menjadi  perdebatan  sampai  sekarang,  hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  opsi untuk  melangsungkan  pemilu  tahun  2024  dengan  sistem  pemilu  proporsional  tertutup,  yang mana  sistem  proporsional  tertutup  akan  mengembalikan  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  yang menganut sistem pemilu parlementer. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami apakah sistem presidensial  adalah  sistem  pemerintahan  dalam  pemilu  yang  ideal  pada  pemilu  2024.  Metode dalam  penulisan  adalah  dengan  menggunakan  metode  literature  dan  menggunakan  teknik analisis  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  data  yang  didapat.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  sistem  presidensial    merupakan  sistem  pemilu  ideal  untuk  pemilu  2024  mendatang, dengan  diperkuat  alasan-alasan  yang  membantah  bahwa  sistem  pemilu  parlementer  tidak meyakinkan untuk Indonesia sekarang.

## ABSTRACT
Some  countries  have  adopted  a  parliamentary  system  and  some  have  adopted  a  presidential system  to  build  democracy.  Meanwhile,  Indonesia  initially  practiced  democracy  with  a parliamentary  system  but  was  considered  a  failure,  until  finally  Indonesia  practiced  democracy with  a  presidential  system.  The  implementation  of  the  parliamentary  and  presidential  electoral systems is still being debated today, this is reinforced by the option to hold elections in 2024 with a closed proportional electoral system, which closed proportional system will return Indonesia to the  New  Order  era  which  adheres  to  the  parliamentary  electoral  system.  The  purpose  of  this study  is  to  understand  whether  the  presidential  system  is  the  ideal  electoral  system  of government in the 2024 elections. The method in writing is to use the literature method and use analytical techniques to collect data from various data obtained. The result of this research is that the presidential system is the ideal electoral system for the upcoming 2024 elections,  reinforced by  reasons  that  argue  that  the  parliamentary  electoral  system  is  not  convincing  for  Indonesia now. KEYWORDS Implementation, Ideal Democracy, General Election, Indonesia
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Sistem  negara  diartikan  sebagai  suatu  tatanan  yang  tugas  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif saling berkaitan, terkoordinasi, dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan adalah  cara  kerja  badan-badan  negara.  Pandangan  Jimly  Asshidiqie,  sistem  negara  dimaknai  sebagai bentuk  interaksi  antar  lembaga  negara.  Menurut  Sri  Soemantri,  sistem  pemerintahan  adalah  hubungan antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif.  Ismail  Suny  berpendapat  bahwa  sistem  negara  adalah  suatu sistem  khusus  yang  menggambarkan  hubungan  antara  rakyat  dan  pemerintahan  tertinggi  dalam  suatu negara (Syaputri et al., 2023).
Demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  di  mana  kekuasaan  politik  dipegang  oleh  rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi, rakyat  mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  baik  melalui  pemilu, referendum  atau  mekanisme  partisipasi  lainnya  (Rangkuti,  2023).  Pemilu  merupakan  agenda  penting bagi  negara  demokrasi.  Pemilu  dianggap  sebagai  alat  prosedural  pelaksanaan  demokrasi  di  setiap negara. Salah satu ciri negara yang memiliki sistem politik demokratis ditandai dengan pemilu yang adil, teratur, berkala dan akuntabel (Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, 2022).
Penerapan  demokrasi  berbeda-beda  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya,  terkadang  di negara yang menerapkan demokrasi berbentuk sistem parlementer, dan juga terkadang di suatu negara menerapkan  sistem  presidensial  untuk  menerapkan  demokrasi.  Sistem  pemerintahan  presidensial terkadang  dipandang  lebih  unggul  dan  cenderung  lebih  stabil  dibandingkan  sistem  parlementer. Anggapan  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar,  permasalahan  sebenarnya  bergantung  pada  bagaimana
demokrasi  diterapkan  di  suatu  negara.  Tarik  menarik  antara  kedua  teori  sistem  pemerintahan  ini berimplikasi  pada  apakah  suatu  negara  lebih  berpengaruh  jika  menerapkan  sistem  pemilihan  presiden atau sistem pemilihan parlemen.
Sejarah  mencatat  Indonesia  pernah  mempunyai  sistem  pemilu  parlementer  dan  presidensial. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, pada masa Orde Baru, dengan sistem  parlementer.  Pemilu  ini  menganut  sistem  proporsional,  artinya  kursi  yang  tersedia  dibagikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara partai politik tersebut. Pemilu dengan bentuk parlemen dianggap  gagal  karena  cenderung  tidak  stabil  mengingat  undang-undang  pada  saat  itu  belum sepenuhnya  terbentuk.  Hingga  masa  Orde  Baru  digantikan  oleh  Orde  Reformasi  yang  mengedepankan aspek  demokrasi  dengan  mengedepankan  pilihan-pilihan  rakyat  yang  berujung  pada  pemilu  dengan dimulainya  sistem  presidensial.  Pasca  Reformasi,  pemerintah  gagal  mengantarkan  Indonesia  menjadi pemerintahan  demokratis  sesuai  konstitusi  sehingga  belum  mampu  mewujudkan  cita-cita  bangsa Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  undang-undang  pemilu  yang  berubah  seiring  dengan diselenggarakannya pemilu.
Isu  perubahan  sistem  pemilu  pada  2024  memang  menjadi  pro  dan  kontra  bagi  sebagian pengamat.  Perubahannya,  pemilu  dengan  sistem  proporsional  terbuka  akan  kembali  menjadi proporsional  tertutup.  Pengamat  Rocky  Gerung  menilai  perubahan  tersebut  akan  membawa  Indonesia kembali  ke  masa  Orde  Baru,  dimana  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  menganut  sistem  pemilihan parlemen,  sedangkan  Indonesia  menganut  sistem  presidensial  setelah  era  reformasi  (Gerung,  2023). Bukan  tidak  mungkin  isu  kembali  ke  sistem  pemilu  parlemen  jika  menggunakan  proporsional  tertutup. Oleh karena itu, inilah salah satu cikal bakal dalam penulisan karya ilmiah ini.
Namun pemilu presiden dan pemilu parlemen adalah dua hal yang berbeda. Sistem pemerintahan parlementer  hanya  mengenal  satu  pemilu  yaitu  pemilu  legislatif,  sedangkan  di  Indonesia  terdapat  dua sistem  pemerintahan  yaitu  presidensial  dan  parlementer.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan demokrasi  di  Indonesia  selalu  sama,  yaitu  belum  terpenuhinya  kesejahteraan  rakyat  dan  kemakmuran rakyat,  termasuk  pada  pemilu  mendatang.  Adanya  kecurangan  pemilu,  politik  uang  dan  kepentingan partai  yang  berkuasa  merupakan  lemahnya  moral  dalam  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini membahas  tentang  sistem  demokrasi  seperti  apa  yang  akan  menjadi  agenda  pemilu  Indonesia  tahun 2024  dan  apakah  sistem  demokrasi  masih  menjadi  sistem  pemilu  yang  ideal  pada  pemilu  tahun  2024 mendatang jika melihat sistem parlementer dan sistem presidensial.

## LANDASAN TEORI
Demokrasi berawal dari teori yang dikembangkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan sebutan Trias  Politica,  yaitu  pembagian  tiga  kekuasaan  antara  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif. Konsep  Trias  Politica  menekankan  perlunya  memisahkan  kekuasaan  agar  tidak  ada  cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan  pelanggaran  hak-hak  individu.  Selain  teori  Montesquieu,  ada  beberapa  macam  teori  yang berkembang  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang  adil,  makmur  dan  bahagia.  Diantara  teori-teori demokrasi tersebut sebagai berikut :
a.  Teori  demokrasi  liberal  yang  menekankan  pada  pentingnya  hak  individu,  kebebasan  sipil,  dan perlindungan  hukum  sebagai  elemen-elemen  penting  dalam  demokrasi.  Demokrasi  liberal menekankan  pada  pengawasan  terhadap  pemerintah,  perlindungan  hak  minoritas,  serta mekanisme seperti pemilihan bebas dan adil.
b.  Teori partisipasif yang menyoroti peran aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Teori  ini  mencakup  partisipasi  dalam  pemilihan,  kampanye  politik,  protes  dan  demonstrasi sebagai cara warga negara memenuhi kebijakan pemerintah.
c.  Teori elit yang berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, kelompok elit atau kelompok yang memiliki  kekuatan  dan  sumber  daya  yang  signifikan  akan  memiliki  pengaruh  besar  dalam pengambilan keputusan politik.
d.  Teori  deliberatif  yang  menekankan  pada  pentingnya  dialog  dan  perdebatan  nasional  dalam pengambilan  keputusan  politik.  Demokrasi  ini  melibatkan  antar  warga  negara  untuk  mencapai kesepakatan dalam pembuatan kebijakan public.
e.  Teori  Sosial  adalah  teori  yang  mempertimbangkan  aspek-aspek  sosial,  ekonomi,  dan  budaya dalam  demokrasi.  Ini  mencakup  pertimbangan  tentang  kesetaraan  ekonomi,  akses  terhadap pendidikan, dan sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi sejauh mana demokrasi berfungsi dengan baik.
f. Teori Demokrasi Elektoral yang menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai elemen kunci dalam  demokrasi.  Menurut  teori  ini,  pemilihan  umum  yang  adil  dan  bebas  adalah  inti  dari demokrasi, dan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka melalui pemilihan ini.
g.  Teori Demokrasi Partai adalah teori yang menyoroti peran partai politik dalam demokrasi. Partai politik  adalah  kendaraan  yang  mengorganisasi  opini  politik  warga  negara,  dan  demokrasi diartikan sebagai persaingan antara partai untuk memenangkan dukungan pemilih
Setiap  teori  memiliki  pandangan  yang  berbeda-beda,  namun  pada  pembahasan  ini  peneliti  lebih focus  pada  teori  demokrasi  electoral  karena  teori  ini  menyoroti  berbagai  system  politik  pemilu  seperti system  presidensial  dan  parlementer.  Pemilihan  umum  adalah  cara  penting  bagi  masyarakat  untuk menyalurkan  aspirasinya  dan  berpartisipasi  dalam  proses  politik  sehingga  dapat  mempengaruhi  arah negara  yang  lebih  demokrasi.  Demokrasi  elektoral  bukanlah  sekadar  proses  untuk  memperoleh  wakil rakyat  atau  seseorang  menjadi  pemimpin,  tetapi  demokrasi  juga  lahir  dari  keinginan  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Demokrasi  tentu  saja  tidak  hanya  berarti  memilih  seseorang  untuk  menjadi,  melainkan juga  untuk  mencapai  ataupun  mewujudkan  sesuatu  yang  dicita-citakan  bersama.  Demokrasi  elektoral adalah  arena  kompetisi  dalam  rangka  memilih  untuk  mendapatkan  seseorang  yang  mampu  menjadi pemimpin  dalam  usaha  mencapai  ataupun  mewujudkan  cita-cita  bersama.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa bukan hanya proses pelaksanaan demokrasinya yang penting melainkan juga kualitas orang yang akan dipilih dan juga kiprahnya untuk mewujudkan cita-cita bersama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual  Approach) .  Suatu  penelitian  normatif  harus  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  karena  yang  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus tema sentral penelitian (Ibrahim, 2005). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum  (Marzuki,  2017)  yang  berkaitan  dengan  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  merupakan  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  guna menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai sandaran dalam membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu  hukum  (Ibrahim,  2005)  dan permasalahan  terkait  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Penelitian  hukum  normatif  tidak  mengenal data  sehingga  istilah  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pustaka  atau  undang- undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan.
Dalam  pengumpulan  bahan  hukum  penulis  mengambil  sumber-sumber  yang  dibedakan  menjadi bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Terdiri  dari  dokumen  atau  bahan  hukum  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Bahan  hukum tersier  yaitu  sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  bahasa  maupun  ensiklopedi.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan  hukum,  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  hasil  peneliti  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dalam  penelitian.  Teknik  Analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah,  teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau  kalimat  yang  dipisah-pisahkan  menurut  kategori  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Analisis  bahan hukum  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  mengkaji  semua  undang-undang  dan pengaturan  yang  bersangkutan  dengan  isi  hukum  yang  sedang  ditangani.  Sedangkan  pendekatan konseptual membantu peneliti dalam mencari studi pustaka yang berhubungan permasalahan dan akan memperkuat penelitian yang akan dibahas .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pemilu Masa Reformasi
Awal mula Reformasi ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibi  pada  tanggal  21  Mei  1998,  masa  Reformasi  menjadi  babak  baru  untuk  menghidupkan  kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik central. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1999  tentang  Partai  Politik,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan  DPRD.32  UUD  1945  juga  ikut  diamandemen  sampai  4  kali  perubahan  pasca  Pemilu  tahun  1999, tujuan  amandemen  ini  adalah  untuk  memperjelas  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  HAM  dan
mengatur  secara  rinci  hak  warga  negara  sebagai  bentuk  kedaulatan  rakyat  dalam  sistem  demokrasi (Sugitanata & Majid, 2021).
Ditengah  euphoria  runtuhnya  rezim  orde  baru  1998,  tuntutan  dari  aktor-aktor  politik  untuk melaksanakan pemilu secepatnya menjadi agenda politik diprioritaskan. Upaya ini sebagai langkah utuk membangun  sebuah  sistem  politik  demokratis.  Pemilu  yang  dilaksanakan  dengan  harapan  menjadi sebuah intrumen politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga kehendak rakyat menjadi kontrol politik atas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana perintah dalam konstitusi serta prinsip-prinsip nilai demokrasi (Palenewen & Yanur, 2022).
Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca reformasi. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998,  pelaksanaan  pemilu  pada  masa  itu  memberi  warna  tersendiri  dalam  demokrasi  elektoral  di Indonesia.  Peserta  pemilu  yang  ikut  berkontestasi  berjumlah  48  partai  politik.  Pemilu  1999  juga  sering dinamakan  sebagai  pemilu  transisi  untuk  menwujudkan  pemilu  demokratis.  Bahkan  dalam penyelenggaraannya,  pemilu  ini  diselenggarakan  dalam  waktu  yang  singkat,  yaitu  kurang  dari  5  bulan (Palenewen  &  Yanur,  2022).  Pemilu  kedua  yaitu  pemilu  2004  yang  diadakan  semasa  periode  Presiden Megawati.  Pada  pemilu  ini  banyak  perubahan  penting  yang  telah  terjadi.  Rakyat  telah  memilih  secara langsung tiga macam instititusi: (1) wakil rakyat baik tingkat nasional (DPR) dan regional (DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 peserta partai politik.(Widianingsih, 2017).
Pemilu  ketiga  masa  Reformasi  dengan  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional  dengan  daftar  calon  terbuka, Parliamentary  Threshold sebesar  2,5%  dengan  metode penghitungan  menggunakan  sistem  suara  terbanyak  dan  jatah  kursi  untuk  setiap  daerah  adalah  3-10. Pemilu  keempat  masa  Reformasi  dengan  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berdasarkan Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan,  untuk  dapat  menjadi  peserta  Pemilu  mensyaratkan  keterlibatan  30%  perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat (Sugitanata & Majid, 2021)
Pemilu  kelima  masa  reformasi  merupakan  Pemilu  serentak  pertama  yang  dilaksanakan  untuk memilih  legislatif  dan  eksekutif  dalam  waktu  bersamaan  yaitu  pada  tahun  2019.  Pelaksanaan  Pemilu 2019  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  hasil  judicial  review  atas Undang-undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik dan hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di Parlemen. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu tahun 2019, dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang  mengatur  tentang  presidential  threshold  sebagai  ambang  batas  pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Sebagian  kalangan  menilai  ada  sisi  ketidakadilan  hak  politik  bagi  partai  yang  tidak  dapat memenuhi  ambang  batas  tersebut,  artinya  hak  demokrasi  dalam  konstitusi  akan  terabaikan  yang mengakibatkan  banyak  pihak  mengajukan  gugatan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Sugitanata  &  Majid, 2021).

## Sistem Presidensial dan Parlementer
Sistem  pemerintahan  presidensial  atau  disebut  juga  dengan  sistem  kongresional  adalah  sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut  tidak  berhubungan  secara  langsung  seperti  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer.  Mereka dipilih  oleh  rakyat  secara  terpisah.  Sistem  presidensial  tidak  mengenal  adanya  lembaga  pemegang supremasi  tertinggi.  Kedaulatan  negara  dipisahkan  ( separation  of  power )  menjadi  tiga  cabang kekuasaan,  yakni  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  yang  secara  ideal  diformulasikan  sebaga i  “ Trias Politica ”  oleh  Montesquieu.  Presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat  untuk  masa  kerja yang  lamanya  ditentukan  konstitusi.  Konsentrasi  kekuasaan  ada  pada  presiden  sebagai  kepala  negara dan  kepala  pemerintahan.  Dalam  sistem  presidensial  para  menteri  adalah  pembantu  presiden  yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden (Taufik, 2020).
Sistem  pemerintahan  presidensial  memiliki  beberapa  ciri. Pertama ,  kepala  negara  juga  kepala pemerintahan; kedua ,  pemerintah  tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen; ketiga ,  menteri  diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden; , cabang eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Menurut Bagir Manan,  sistem  pemerintahan  presidensial  hanya  dapat  dilaksanakan  dalam  negara  republik,  sehingga dapat disebut sebagai sub sistem pemerintahan republik (Syaputri et al., 2023).
Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan  penting  dalam  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  parlemen  memiliki  wewenang  dalam  mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam  mosi  tidak  percaya.  Sistem  parlementer  dibedakan  oleh  cabang  eksekutif  pemerintah tergantung  dari dukungan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  cabang  legislatif,  atau parlemen,  sering dikemukakan  melalui  sebuah  veto  keyakinan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  pemisahan  kekuasaan  yang jelas  antara  cabang  eksekutif  dan  cabang  legislatif.  Secara  sederhana  perbedaan  antara  sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah persoalan wewenang dan kekuasaan kepala negara (Taufik, 2020).
Sistem  pemerintahan  parlementer  memiliki  beberapa  ciri. Pertama ,  peran  kepala  negara  hanya bersifat simbolik dan tatanan seremonial memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas; kedua , parlemen dipilih melalui pemilihan waktu bervariasi yang ditentukan oleh perdana menteri atau oleh kepala negara atas  usulan  dari  perdana  menteri.  Dengan  adanya  karakteristik  tersebut,  maka  dalam  sistem pemerintahan  parlementer,  lembaga  eksekutif  dalam  hal  ini  kabinet  berada  di  bawah  parlemen.  Posisi lemah  ini memungkinkan  kabinet  untuk  meminta  kepala negara  membubarkan parlemen demi  menjaga keseimbangan kekuasaan, karena parlemen dianggap tidak memiliki perwakilan. Kemudian kabinet harus mengadakan pemilihan dalam waktu singkat untuk membentuk parlemen baru (Syaputri et al., 2023).
Membandingkan  ciri-ciri  sistem  pemerintahan  dan  mengaitkannya  dengan  pemilu,  maka  tampak bahwa  perbedaan  pokok  sistem  pemerintahan  parlementer  dengan  sistem  pemerintahan  presidensial adalah bahwa sistem pemerintahan parlementer hanya mengenal satu kali pemilu, yakni pemilu legislatif atau  pemilu  parlemen.  Selanjutnya  parlemen  memilih  perdana  menteri  selaku  kepala  pemerintahan beserta kabinetnya dari kalangan anggota parlemen. Itulah sebabnya disebut pemerintahan parlementer karena pemerintahannya ada di dalam parlemen. Hal itu tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang mengenal dua pemilu, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan pemilu untuk memilih parlemen.  Masing-masing  lembaga  berdiri  sendiri  dan  tidak  bisa  saling  menjatuhkan.  Kedua  lembaga memiliki masa jabatan tetap (4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun), sehingga jadwal pemilunya juga jelas, yaitu mengikuti masa jabatan presiden dan parlemen (Supriyanto, 2020).
Saldi  Isra  mengatakan  bahwa  sistem  parlementer  berbeda  dengan  sistem  presidensial,  karena dalam sistem presidensial presiden tidak hanya sebagai kepala eksekutif tetapi sekaligus sebagai kepala negara (Taufik,  2020).  Sistem  pemerintahan parlemen  memiliki  seorang  presiden  dan  seorang  perdana menteri,  yang  berwenang  terhadap  jalannya  pemerintahan.  Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial, presiden  berwenang  terhadap  jalannya  pemerintahan,  namun  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan kepala  negara  relatif  kuat  dan  tidak  dapat  dijatuhkan  oleh  lembaga  legislatif,  kekuasaan  kepala  negara sekaligus  kekuasaan  pemerintahan  terpusat  kepada  presiden.  Sedangkan  dalam  sistem  pemerintahan parlementer  Presiden  hanya  berfungsi  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  dipegang  oleh perdana  menteri.  Kekuasaan  Presiden  atau  kepala  negara  dapat  dijatuhkan  oleh  lembaga  legislatif dengan memunculkan mosi tidak percaya yang dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan.
Melihat  dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pemerintahan  parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pembuat kebijakan dapat ditangani secara  cepat  karena  mudah  terjadi  penyesuaian  pendapat  antara  eksekutif  dan  legislatif.  Kekurangan dari sistem parlemen adalah memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pemerintahan, sehingga membuat kedudukan eksekutif menjadi tidak stabil. Selain itu, parlemen juga dapat mengangkat perdana menteri yang tidak disukai oleh rakyat, sehingga dapat memicu ketidakstabilan politik.
Berbanding  terbalik  dengan  sistem  parlementer,  kelebihan  dari  sistem  presidensial  adalah  badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen, legislatif memiliki kedudukan sama dengan eksekutif  dan  jabatan  legislatif  dapat  diisi  oleh  orang  luar  termasuk  anggota  parlemen  itu  sendiri. Kekurangan dari sistem presidensial adalah kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga  dapat  menciptakan  kekuasatan  mutlak,  pembuatan  kebijakan  publik  umumnya  hasil  tawar menawar antara legislatif dan eksekutif sehingga memakan waktu lama.

## Sistem Pemilu Ideal Tahun 2024
Sebagai  negara  yang  demokratis,  Indonesia  pada  saat  ini  menganut  sistem  pemilu  presidensial yang telah lama menggantikan sistem pemilu parlementer. Desain pemilu terakhir yaitu pada tahun 2019 dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak  pada  tahun  2019.  Selajutnya  landasan  hukum  pelaksanaan pemilu  2019  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Pada  siklus  pemilu berikutnya  pada  pemilu  2024  disebabkan  tidak  adanya  revisi  Undang-Undang  Pemilu,  maka  dipastikan
bahwa pemilu Indinesia tahun 2024 masi menggunakan undang undang 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024 (Raden, 2021)
Apabila  ditelaah  antara  sistem  pemilu  parlementer  dan  sistem  pemilu  presidensial  untuk  pemilu tahun  2024,  berdasarkan  uraian  sebelumnya  jika  dilihat  dari  kekurangannya  jelas  pada  masa  reformasi saat  ini  lebih  condong  kepada  sistem  presidensial.  Sistem  pemilu  presidensial  lebih  memungkinkan berjalannya  demokrasi,  karena  pada  sistem  parlementer  rakyat  tidak  bebas  menyuarakan  pilihannya untuk memilih pejabat negara. Hal ini dikarenakan pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilakukan secara  langsung  oleh  rakyat.  Sedangkan  jika  Indonesia  menganut  sistem  pemilu  presidensial  maka rakyat  mempunyai  hak  untuk  memilih  presiden  secara  langsung  sehingga  demokrasi  tetap  berjalan sesuai  konstitusi.  Lebih  lanjut  beberapa  alasan  sistem  parlementer  tidak  sejalan  dengan  demokrasi adalah sebagai berikut:
1.  Demokrasi  parlementer  dianggap  gagal  karena  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  Indonesia yang berlandaskan kebebasan berpendapat.
2.  Sistem  parlementer  membuat  partai  berkuasa  lebih  dominan  terhadap  keputusan  pemerintah  yang tidak menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.
3.  Jika dikaitkan dengan rentang geografis Indonesia yang begitu luas, sangat heterogen secara politik dan  kultural,  serta  obsesi  desentralisasi  pemerintahan  bagi  sejumlah  daerah,  sistem  presidensial masih merupakan pilihan yang tepat (Nurhasim, 2013).
4.  Sistem presidensial telah menjadi pilihan politik bangsa yang tidak mungkin digugat kembali.
5.  Dengan  sistem  presidensial  kedudukan  eksekutif  dan  legislatif  sama  sehingga  kewenangan  dalam menjalankan roda pemerintahan sama dimata hukum.
Meskipun  sistem  pemilu  presidensial  merupakan  sistem  ideal  pada  masa  sekarang,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  sistem  presidensial  juga  memiliki  berbagai  persoalan  yang  timbul  dari  pemilu-pemilu sebelumnya,  diantaranya, pertama :  adanya  persaingan  legitimasi  antara  presiden  dengan  parlemen, kedua : Presiden cenderung otoriter, ketiga : meskipun kinerja presiden buruk, Ia tidak dapat dilengserkan hingga  adanya  bukti  bahwa  Presiden  melanggar  konstitusi, keempat :  Indonesia  semakin  rumit  dengan adanya sistem multi partai (Lilis, 2021).
Persoalan-persoalan di atas perlu dibenahi dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang di Indonesia. Berikut penulis rangkum beberapa kemungkinan solusi untuk pemilu 2024:
1.  Membatasi masa jabatan presiden yaitu satu periode dengan masa jabatan 8-9 tahun agar presiden lebih fokus menjalankan pemerintahan tanpa berpikit untuk pemilihan presiden periode kedua.
2.  Mengadakan pemilu serentak untuk meminimalisir frekuensi pemilihan dan meningkatkan efisiensi.
3.  Meningkatkan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  teknologi  untuk  mecegah  kecurangan  dan manipulasi suara.
4.  Meminimalisir sistem multipartai untuk mempermudah pemilu serentak.
5.  Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, sistem pemilu ideal untuk pemilu demokrasi tahun 2024 adalah menggunakan  sistem  presidensial.  Tujuan  utama  mempertahankan  sistem  presidensial  untuk  pemilu  di tahun 2024 adalah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia karena dengan ini rakyat mampu memilih secara  langsung  calon  presiden,  wakil  presiden  dan  bahkan  memilih  langsung  calon  parlemen.  Sistem pemilu  presidensial  akan  lebih  ideal  jika  dibarengi  dengan  solusi-solusi  yang  telah  penulis  jabarkan terutama untuk sistem pemilu secara proporsional terbuka untuk tetap mempertahankan demokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sistem  demokrasi  telah  dipraktikkan  di  berbagai  belahan  dunia  dengan  cara  yang  berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengubah sistem pemilunya  dari  sistem  parlementer  menjadi  sistem  presidensial.  Setiap  pemilu  memiliki  ciri  khasnya masing-masing,  baik  pemilu  legislatif  maupun  pemilu  presidensial,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa setiap  pemilu  mempunyai  berbagai  kekurangan.  Meskipun  sistem  parlementer  dan  presidensial mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Pemerintahan  presidensial  lebih  ideal  di Indonesia karena Indonesia merupakan negara republik yang menganut presiden sebagai kepala negara sekaligus  kepala  pemerintahan,  namun  parlemen  juga  merupakan  bagian  pemerintahan  yang  berdiri sendiri  tanpa  tunduk  pada  presiden.  Namun  setiap  kekurangan  menjadi  bahan  perbaikan  pada  setiap pemilu ke depan, demi terciptanya pemilu yang berkualitas.

## Saran
Untuk  mewujudkan  pemilu  yang  berkualitas,  idealnya  Indonesia  tetap  mempertahankan  sistem pemilu presiden dengan proporsionalitas terbuka. Pembenahan sistem pemilu menjadi perhatian penting pemerintah untuk menciptakan pemilu 2024 yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Apa Itu Demokrasi? (2023, June 23). Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/
Direktori  Penyelenggaraan  Pemilu —Situs  Web  Kepustakaan  Presiden-Presiden  Republik  Indonesia.
(2023). Retrieved
September 12,
2023, from https://kepustakaan-
presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&from_box=list&hlm=1&id=33 Durkin, J. (1990). Application of Expert Systems in the Sciences. Expert Systems In The Sciences, 90(5), 171 –179.
Gerung, R. (2023). Jika Sistem Proporsional Tertutup Terjadi di Pemilu 2024,: Siasat Selundupkan Politisi Busuk .  https://nasional.tempo.co/read/1674498/jika-sistem-proporsional-tertutup-terjadi-di-pemilu- 2024-rocky-gerung-siasat-selundupkan-politisi-busuk
Jovano  Deivid  Oleyver  Palenewen  &  Murniyati  Yanur.  (2022).  Penerapan  Sistem  Pemilu  Di  Indonesia Pasca  Reformasi.  Wacana:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Interdisiplin,  9(2),  502 –520. https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766
Ibrahim, J. (2005). Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia Publishing.
Khan, I., Lei, H., Khan, A., Muhammad, I., Javeed, T., Khan, A., & Huo, X. (2021). Yield gap analysis of major  food  crops  in  Pakistan:  Prospects  for  food  security.  Environmental  Science  and  Pollution Research, 28(7), 7994 –8011.
Lilis. (2021). Mana Lebih Ideal, Presidensial atau Parlementer, Ini Kata Para Pakar. SinPo.id. Retrieved September 12, 2023, from https://sinpo.id/detail/15363/mana-lebih-ideal-presidensial-atau- parlementer-ini-kata-para-pakar
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media
Octovina, R. A. (2018). Sistem Presidensial Di Indonesia. CosmoGov, 4(2), 247. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065
Nurhasim,  M.  Y.,  Sri.  (2013).  MENCARI  SISTEM  PEMILU  DAN  KEPARTAIAN  YANG  MEMPERKUAT SISTEM  PRESIDENSIAL. Jurnal  Penelitian  Politik , Vol  10,  No  2  (2013):  Presiden  yang Presidensiil , 17.
Panji Supriyadi, -. (2018). Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014 [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. http://repository.upi.edu
Palenewen,  J.  D.  O.,  &  Yanur,  M.  (2022). Penerapan  Sistem  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca  Reformasi . 09 (02).
Pemilu  2009.  (n.d.).  Retrieved  September  12,  2023,  from  http://www.kpu-baubaukota.go.id/pemilu- 2009.html
Pramukti,  G.  S.  W.  (2019).  Politik  Hukum  Pemilihan  Umum  Pada  Masa  Orde  Lama,  Orde  Baru  Dan Reformasi (2). 13(2), Article 2. https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/13063 Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. Solusi, 18(2), 251 –264. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290
Raden,  S.  (2021).  Penyerdehanaan  Surat  Suara  Pemilu  Dalam  Presfektif  Sistem  Pemilu  Dan Pemerintahan  Presidensial.  Qaumiyyah:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara,  2(1),  Article  1. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.19.
Rangkuti.  (2023,  June  23).  Apa  Itu  Demokrasi? Fakultas  Hukum  Terbaik  di  Medan  Sumut . https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/
Sugitanata, A., & Majid, A. (2021).  Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. 2(1).
Supriyanto,  D.  (2020).  Pemilu  dalam  Sistem  Presidensial.  detiknews.  Retrieved  September  12,  2023, from https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial
Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer. 3.
Tadanugi,  I.  N.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Anggota Dprd Di Kabupaten Poso Tahun 2014. 2.
Taufik,  M.  (2020).  Dinamika  Dalam  Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Dan  Parlementer  Di Indonesia. 1(2).
Wadhwa, S. (2021). Performance comparison of classifiers on twitter sentimental analysis. Proceedings of The 5th International Conference on Applied Research in Science, Technology and Knowledge, 50 –61. https://doi.org/10.33422/3rd.ictle.2021.02.134
Widianingsih, Y. (2017.). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia :