## JALAN PANJANG AKTOR PEMANTAU PEMILU
Novarinda Adelina Rahmawati 

## Abstract
This paper explains the role of monitoring actors in the conduct of general and local elections. Existence of monitoring actors is necessary in guarding the process and the implementation  of  those  elections  in  order  to  run  fairly,  transparently  and democratically. Monitoring actors are expected to ensure that general or local elections run  in  accordance  with  the  principle  of  elections.  In  addition,  monitoring  actors  are also  part  of  civil  society  involvement  in  elections.  In  the  context  of  democracy,  the presence of monitoring institutions is constitutionally guaranteed.
Keywords: monitoring actor, election and democracy.

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan peran aktor pemantau dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.  Eksisten  aktor  pemantau  sangat  diperlukan  dalam  mengawal  proses  dan pelaksanaan  pemilu  atau  pilkada  agar  bisa  berjalan  secara  adil,  transparan,  dan demokratis.  Aktor  pemantau  diharapkan  bisa  memastikan  bahwa  penyelenggaraan pemilu  atau  pilkada  berjalan  sesuai  dengan  asas  pemilu.  Selain  itu,  aktor  pemantau juga merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu atau pilkada. Dalam konteks demokrasi, kehadiran lembaga pemantau dijamin secara konstitusional.
Kata kunci: aktor pemantau, pemilu dan demokrasi.
 Staff Komisi Pemilihan Umum Daerah Kediri, Jawa Timur

## PENGANTAR
Partisipasi masyarkat dalam pemantauan pemilu yang melesat jauh merupakan cerminan dari harapan yang begitu besar setelah lepas dari rezim yang begitu tertutup dan otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto.
Titi Anggraini [Direktur Eksekutif Perludem]
Demokrasi  memang  bukan  satu  tatanan  yang  sempurna  untuk  mengatur  peri kehidupun manusia. Namun sejarah di manapun telah membuktikan, bahwa demokrasi sebagai  model  kehidupan  bernegara  memiliki  peluang  paling  kecil  dalam  menistakan kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun dalam berbagai dokumentasi negara ini tidak banyak ditemukan demokrasi yang sedang tumbuh mekar, tentu saja mempunyai aspek yang  harus  di  perhatikan  perkembangannya.  Kita  tentu  ingat  bagaimana  sejarah Indonesia sendiri dalam hal pemilu, dimana nilai dan prinsip luhur pemilu sebagai ajang untuk  menciptakan  kesempatan  yang  sama  bagi  siapa  saja  untuk  berpartisipasi  dalam pemerintahan  terasa  di  permainkan  oleh  rezim  orde  baru.  Patahan  pemerintahan  orde baru kemudian menimbulkan banyak perlawanan.
Setiap  penyelenggaraan  pemilu  berjalan  dengan  suasana  yang  tidak  seimbang, tidak  jujur,  dan  jauh  dari  prinsip  dasar  pemilu.  Bahkan,  dalam  banyak dagelan ,  jika mengingat pemilu di zaman orde baru, sebelum pemilu itu selesai, sebenarnya hasilnya sudah  diketahui.  Kondisi    ini  pulalah  yang  sedikit  banyaknya  menyumbang  penyebab rezim otoriter yang serba tertutup selama lebih dari 30 tahun.
Dengan  adanya  keadaan  seperti  ini,  kemudian  menjadikan  salah  satu  tuntutan proses  domokrasi  menjadi  lebih  baik.  Bagaimana  menciptakan  suatu  proses  pemilu yang  lebih  terbuka,  jujur,  adil,  dan  jauh  dari  segala  praktik  manipulasi.  Banyak kelompok  perlawanan  yang  muncul  untuk  menghentikan  praktik  manipulasi  dalam setiap  penyelenggaraan  pemilu.  Salah  satu  organisasi  pemantau  pemilu  yang  muncul misalnya,  Komite  Independen  Pemantau  Pemiilu  (KIPP),  dimana  mereka  mengakui salah  satu  keinginan  besar  untuk  ikut  terlibat  aktif  dalam  mengawal  pemilu  1997  dan memastikan rezim orde baru tidak berkuasa kembali.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Dalam  lembaga  Internasional,  Pemantauan  juga  sudah  ditunjukkan  publik  di dalam  negeranya  sendiri.  Hal  ini  seperti  diperlihatkan  oleh The  National  Citizens’ Movementfor  Free  Elections (NAMFREL)  di  Filipina  yang  berkontribusi  besar  untuk memastikan  rotasi  kekuasaan  di  negaranya  berjalan  baik  sesuai  kehendak  rakyat. Kemandirian  NAMFREL  dan  dukungan  partisipasi  yang  begitu  besar,  menjadikannya sebagai  lembaga  berpengaruh  yang  tidak  bisa  diabaikan  oleh  kekuasaan  di  Filipina (Khoirunnisa, Agustyati dkk. 2015).
Oleh karena itu, penting kiranya untuk melihat bagaimana kiprah dan partisipasi pemantau pemilu di Indonesia dalam mendorong rotasi kekuasaan yang jujur dan adil. Perjalanan panjang aktor-aktor pemantau yang tak banyak dikenal masyarakat membuat tugas  aktor  pemantau  terkadang  juga  mengalami  banyak  hambatan  dalam melaksanankan  tugasnya.  Jika  NAMFREL  dengan  sejarah  panjangnya  berhasil memengaruhi pergantian kekuasaan di negaranya, beberapa pemantau di Indonesia juga berperan dalam mendorong Reformasi 1998 dan turut menggulingkan rezim Orde Baru.
Selain  itu,  sejumlah  lembaga  juga  turut  serta  memastikan  pergantian kekuasaannya  berjalan  dengan  baik  melalui  penyelenggaraan  pemilu  yang  jujur  dan adil. Tulisan ini berbicara tentang jalan panjang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau  pemilu  yang  menjamur  di  Indonesia.  Bagaimana  lembaga  pemantau  ini  tak hentinya  membangun  dan  memperbaiki  sistem  pemilu  yang  fair  dan  mampu menampung  kebebasan  rakyat.  Menarik  bagi  penulis  untuk  membahas  hal  ini  karena banyak  lembaga  pemantau  yang  muncul  dan  mempunyai  visi  dan  misi  yang  sama. Namun benarkah lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan baik?

## PENDEKATAN TEORITIS
Aktor  pemantau  pemilu  telah  diatur  sebagaimana  mestinya  pada  Undang- Undang  No  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang  berisikan  aturan pelaksanaan lembaga pemantau.
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Melalui  Ketetapan  MPRS  No.  III/MPRS/1978  tentang  Kedudukan  dan Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar  Lembaga- Lembaga Tinggi Negara, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya, karena ketetapan  tersebut  membagi  lembaga  negara  menjadi  dua  kategori,  yaitu  lembaga tertinggi  negara  dan  lembaga  tinggi  negara.  Lembaga  tertinggi  negara  menurut ketetapan  ini  adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  sedangkan  lembaga  tinggi negara  disesuaikan  dengan  urutan  yang  terdapat  dalam  UUD  1945  yaitu  Presiden, Dewan Perwakilan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.
Berdasarkan  ketetapan  tersebut  bahwa  sebenarnya  UUD  1945  terdapat perbedaan antara lembaga. Mereka dibedakan berdasarkan posisi  heararkinya dan dari segi  fungsi.  Kemudian diantara lembaga-lembaga utama  yang ada terdapat  pula organ pendukung ( auxiliary state organs ). Seperti halnya lembaga yang banyak berdiri, state auxiliary juga muncul sebagai lembaga
Fenomena menjamurnya komisi negara memberi kesan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena pelbagai institusiyang ada selama ini tidak berperan serta berjalan  efektif  sesuaiketatanegaraan  dan  konstitusi.  DPR  belum  mampu menjalankanfungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang berada dibawah lembaga  eksekutif  .  Di  sisi  lain,  lembaga  kuasi  negara  adalahterobosan  sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat danpimpinan negara terhadap lembaga kenegaraan yang  ada  (Ni’matul  Huda,  2007).  Tidak  sedikit  juga  pembuatan  indang-undang mewujudkan state  auxiliary dimana  bentuk  dari  lembaga  ini  adalah  dewan    ( council ), komisi ( comission ), komite ( commitee ), badan ( board ), atau otorita ( authority ).
Denny  Indrayana,2008  mengemukakan  bahwa  komisi  negara  adalah  “ units  of government  created  by  statute  to  carry  out  spesific  tasks  in  implementing  the  statute. Most administrative agencies fall in the excecutive branch, but some important agencies are  independent ”  (Denny  Indrayana,  2008).  Ataupun  dalam  kesempatan  lain,  Jimly Asshidiqie  menamakan state  auxiliaryorgans sebagai self  regulatory  agencies atau independent  supervisory  bodies ,  yaitu  “lembaga-lembaga  yang  menjalankan  fungsi campuran  ( mix  function )  antara  fungsi-fungsi  regulatif,  administratif,  dan fungsipenghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut” (Jimly Asshidiqie, 2006).

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Kehadiran state  auxiliary  organs di  Indonesia  seperti  jamur  di  musim penghujan.  Lembaga  ini  terus  berkembang  seiring  dengan  konsep  pengawasanyang berada  dalam  benak  penguasa.  Konsep  yang  demikian  tidakselalu  salah,  akan  tetapi perlu  diadakan  perubahan  paradigma  berpikir  yang  lebih  mengacu  pada  mekanisme yang benar serta fungsinya sebagai lembaga pendukung. Sehingga  lembaga penunjang merupakan cabang kekuasaan pengawasan lain.
Sebagian  kalangan  masyarakat  menilai  lahirnya state  auxiliary yang  sebagian besar  berfungsi  sebagai  pengawas  kinerja  lembaganegara  merupakan  bentuk ketidakpercayaan  terhadap  lembaga  pengawasyang  telah  ada,  khususnya  terhadap institusi-institusi  yang  bekerja  dalam  rangka  menyelengarakan  pemilu.  Selain itu,pembentukan  lembaga-lembaga  independen  ini  didorong  oleh  kenyataanbahwa birokrasi  pemerintahan  tidak  lagi  dapat  memenuhi  tuntutankebutuhan  publik  akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakinmeningkat, efektif, dan efisien.

## PEMANTAU DAN PENGAWASAN PEMILU
Proses  penyelenggaraan  pemilu  berjalan  secara  demokratis  jika  memenuhi sejumlah indikator. Pertama , sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem  politik  demokrasi  yang  hendak  diwujudkan.  Sistem  ini  perlu  menjamin kesetaraan  warga  negara  dalam  perwakilan,  baik  dalam  penentuan  siapa  yang  berhak memilih maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk.
Kedua ,  payung  hukum  seluruh  tahapan  proses  penyelenggaraan  pemilu  harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga , kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. Keempat , penyelenggara pemilu yang  profesional  dan  independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya. Kelima ,  proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  yang  dilaksanakan  dengan langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Keenam ,  sistem  penegakan  hukum pemilu  yang  dilakukan  secara  adil  dan  tepat  waktu. Ketujuh ,  partisipasi  masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Selanjutnya,  untuk  melakukan  pengawasan  atau  pemantauan  terhadap  proses pemilu,    terdapat  sejumlah  istilah  yang  digunakan,  seperti  “pemantauan”, “pengawasan”,  ataupun  “mediasi”.  Organisasi  seperti  PBB  lebih  memilih  istilah verifikasi.    Jimmy  Carter  dan  aktor  internasional  lainnya  lebih  sering  menggunakan istilah  “mediasi”  terhadap  pelanggaran  pemilu.  Istilah  ini  penting  bagi  lembaga internasional  karena  sejumlah  negara  memiliki  sensitivitas  terhadap  keterlibatan lembaga internasional dalam pelaksanaan pemilu.
Istilah  pemantauan  atau  pengawasan  dalam  pemilu  penting  untuk  dijelaskan karena  keduanya  memiliki  peran  dan  kewenangan  yang  berbeda.  Setidaknya  terdapat dua dimensi  yang berbeda,  yakni (1) derajat keterlibatan dalam proses pemilu dan (2) periode  waktu  aktivitas  tersebut    dilakukan.  Dari  derajat  keterlibatan  dalam  proses pemilu,  pemantauan lebih  bersifat  pasif;  sementara pengawasan lebih melibatkan diri dalam  proses  pemilu.  Secara  teoritis  pemantauan  memiliki  arti  merekam  dan melaporkan. Sementara pengawasan lebih jauh dari sekadar merekam proses pemilu.
Dalam  pengawasan  setidaknya  terdapat  upaya  intervensi  untuk  memperbaiki kesalahan  atau  ketidaksempurnaan  dan  memberikan  rekomendasi  terhadap  proses tersebut.  Berdasarkan  periode  waktunya,  pemantauan  bersifat  lebih  singkat dibandingkan  dengan  pengawasan.    Pemantauan  hanya  terlibat  pada  hari  pemungutan suara.  Namun  keduanya  merupakan  bagian  dalam  upaya  kontrol  terhadap  proses pemilu. Di Indonesia sendiri pemantauan pemilu dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.
Sementara  untuk  pengawasan  pemilu  sudah  terdapat  lembaga  yang  dibentuk untuk  menjalankan  fungsi  tersebut,  yaitu  sebagaimana  kita  kenal  dengan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebenarnya kedua tugas ini sama-sama diperlukan untuk terselenggaraannya  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Disebutkan  dalam  Didik  Supriyanto “Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi” bahwa perbedaan diantara keduanya antara lain  adalah  dimana  pemantauan  pemilu  memiliki  peran  yang  lebih  luas,  yaitu menyelesaikan  pelanggaran  dan  sengketa  pemilu.  Oleh  karena  itu  hasil  kinerja  dari pemantauan  yang  dilakukan  masyarakat  perlu  dilaporkan  kepada  pengawas  pemilu untuk ditindak lanjuti.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Mengingat pentingnya kerja sama antara pemantau dan pengawas pemilu,  maka bentuk  kerja sama keduanya perlu diformulasikan dalam nota kesepahaman  sehingga dapat  disosialisasikan  hingga  tingkat  bawah.  Selain  pentingnya  bentuk  kerjasama  ini, tidak  dapat  dinafikan  jika  lembaga  pemantau  tetap  memiliki  ruang  untuk  melakukan aktivitas pemantauan terhadap jajaran pengawas pemilu.

## MEKANISME PEMANTAU PEMILU
Untuk  menjadi  pemantau  Untuk  menjadi  pemantau  Pemilihan,  lembaga pemantau  mendaftarkan  kepada  KPU  Provinsi  untuk  PemilihanGubernur  dan  Wakil Gubernur  dan  kepada  KPUKabupaten/Kota  untuk  pemilihan  Bupati  dan  WakilBupati serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Kemudian  pendaftaran  dilakukan  dengan mengisiformulir  pendaftaran  dengan  menyerahkan  kelengkapanadministrasi.  Alat kelengkapan administrasi tersebut meliputi:
1. Profil organisasi lembaga pemantau
2. Nama dan jumlah anggota pemantau
3. Alokasi anggota pemantau pemilihan
4. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau
5. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau
6. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau, dan
7. Sumber dana
Adapun  beberapa  prosedur  yang  harus  diperhatikan  ketika  lembaga  pemantau bermaksud  menjalankan  tugasnya.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang bahwa mematuhi kode etik yang telah diterbitkan oleh KPU, menanggung sendiri semua biaya  selama  kegiatan  pemantauan  berlangsung,  serta  lembaga  pemantau  dapat menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU/KPUD.
Seperti  yang  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa  peran  pemantau  dan pengawas mutlak diperlukan untuk keadilan pemilu apalagi pilkada. Akan tetapi meski negara telah membentuk sebuah badan pengawas pemilu peran masyarakat tetap harus ada  dalam  upaya  pengawasan.  Pemantau  juga  berarti  dapat  membantu  penyusunan
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
regulasi standar pengawasan, sosialisasi pengawasan , sebagai pelapor dan saksi laporan serta adapula advokasi.
Setidaknya terdapat lima sumbangan atau peran masyarakat dalam pemantauan pemilu,yakni: (Nur Hidayat Sardini, 2011 :250)
1. Memberikan keabsahan terhadap proses pemilu;
2. Meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik;
3. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu;
4. Membangun kepercayaan terhadap demokrasi; dan
5. Mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai.
Pemantauan  pemilu  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  dibentuk  masyarakat merupakan  salah  satu  cara  membuktikan  bahwa  pemilu  yang  dilakukan  benar-benar demokratis.  Pemilu  yang  tidak  demokratis  atau  hanya  rekayasa  rezim  biasanya  tidak mengizinkan  adanya  pemantauan  pemilu  dari  lembaga  independen  yang  dibentuk masyarakat.  Sehingga  lembaga-lembaga  utama  yang  dibentuk  oleh  Undang-Undang atau Peraturan terbantu dengan adanya lembaga yang berasal dari masyarakat.

## LEMBAGA PEMANTAU PILKADA SERENTAK 2015
Banyaknya  lembaga  pemantau  yang  ada  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun membuat capaian demokrasi semakin dekat.Pelibatan masyarakat yang turut serta dalam pemantauan  pemilumerupakan  bentuk  dari  hak  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalampemilu.  Hak  warga  negara  untuk  berpartisipasi  lebih  aktif,  tidak  hanya saatpemungutan suara tetapi juga berpartisipasi untuk mengawasi seluruhtahapan dalam pemilu. Hal ini penting dilakukan guna menjaga proses danhasil pemilu sesuai dengan kehendak rakyat  yang sebenarnya, bukan hasilpemilu semu karena telah termanipulasi proses maupun hasilnya.
Kondisi  ini  yang  kemudian  melatarbelakangi  lahirnya  lembaga-lembaga pemantau  pemilu.  Masing-masing  lembaga  pemantau  memiliki  sejarahnya  dan  tujuan pembentukannya.  Namun  memang,  awal  mulanyalembaga  pemantau  ini  hadir  sebagai bentuk  perlawanan  terhadap  rezimpenguasa  yang  terus  berkembang  sesuai  dengan perkembangan kekuasaan negara.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  dilakukan  pada  tanggal  9  Desember  2015 kemudian memunculkan lembaga pemantau yang telah terakreditasi oleh KPU. Jumlah yang diakreditasi oleh KPU adalah sebanyah 84 lembaga pemantau.
Gambar disamping adalah daftar pemantau pemilu yang sudah terakreditasi oleh KPU.  Misalnya  saja  ada  Komite  Independen  Pemantau  Pemilu  (KIPP),  Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi yang sudah  pemantau  pemilu  dari  tahun  ketahun.  Namun  tidak  semua  lembaga  pemantau tertera  di  website  tersebut.  Sebagian  wilayah  lainnya  tidak  tercantum  dalam  daftar pemantau pemilu.
Kehadiran KIPP merupakan respons atas kondisi politik saat awal awal pemilu dilakukan,  dimana  penyelenggaraan  pemilu  banyak  terjadi  kecurangan  seperti manipulasi  suara,  intimidasi,  dan  media  yang  tidak  berimbang.  Pada  saat  itu  KIPP menjadi  organisasi  pertama  yang  melakukan  pemantauanpemilu.  KIPP  pertama  kali diketuai oleh Goenawan Mohamad yang padasaat itu merupakan editor majalah Tempo.
Gambar 1 Daftar Pemantauan Pemilu
Sumber : Web site KPU http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=dashboard/pemantau
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Majalah  Tempo  adalah  salah  satu  media  yang  cukup  kritis  kepada  pemerintah  hingga pemerintah sempat membredel majalah ini pada tahun 1994. Dalam menjalankan kerja pemantauan  pemilu,  sejumlah  rintangan  dihadapi  oleh  KIPP,  mengingat  pada  saat  itu sulit  untuk  membuat  gerakan  yang  kritis  terhadap  pemerintah.  Puncaknya  adalah terjadinya Tragedi 27 Juli 1996.
Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  KIPP  bekerjasama  dengan  banyak  lembaga, salah  satunya  NDI  (Khoirunnis,  Veri,  Ibrahim,  2015).  Lembaga  ini  memfasilitasi konsultasidengan  para  pakar,  studi  banding  dengan  negara  yang  berhasil melakukanpemantauan  dan  membuat  modul  untuk  pemantauan  pemilu.  NDI jugamemberikan bantuan finansial untuk pelatihan kepada para relawanyang disebar di seluruh  Indonesia.  Walaupun  pemantauan  pemilu  yangdilakukan  KIPP  pada  Pemilu 1997  belum  memberikan  dampak  terhadappelaksanaan  pemilu,  namun  keberadaan KIPP  telah  mendorong  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  ruang  publik  yang terbatasi selamapemerintahan Soeharto.
Selain  itu  terdapat  lembaga  yang  juga  aktif  memantau  Pemilu  2004  adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). JPPR berdiri pada tahun1998. Pada awalnya  JPPR  merupakan  bagian  dari  jaringan  lembaga/organisasi  keagamaan,  yang terdiri  atas  31  lembaga.  JPPR  diinisiasi  oleh  aktivis  Pergerakan  Mahasiswa  Islam Indonesia (PMII). Pada saat itu PMII juga membentuk lembaga yang khusus difokuskan untuk  pemantauan,yaitu  Jaringan  Masyarakat  Pemantau  Pemilu  Indonesia  (JAMPPI). Itulahsebabnya  pada  tahun  1999  JPPR  tidak  ikut  menjadi  pemantau  pemiludan  lebih fokus kepada pendidikan pemilih.
Kegiatan  pemantauan  memang  tidak  terlepas  dari  dukungan  dana  dalam melaksanakan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Pada  awal  berdirinya,  JPPR  banyak bekerjasama dengan The Asia Foundation dengan melibatkan jaringan JPPR yang ada di  daerah.  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pelibatan  jaringan  yang  sangat  luas memerlukan  dukungan  finansial  yang  sangat  besar.  Namun  pada  saat  yang  sama, dukungan finansial tidak selalu bisa mendukung dan menggerakkan jaringan di daerah yang sangat luas.
Sedangkan  untuk  Perludem  sendiri  berdiri  dengan  prinsip  demokrasi  yang dilakukan untuk membangun dan memperbaiki sisem pemilu  yang fair, yakni  pemilu yang mempu menampung lebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Atas dasar
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
itulah  maka  para  mantan  anggota  Panitia  Pengawas  Pemilu  2004  berhimpun  dalam wadah  yang  bernama  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi,  yang  disingkat Perludem, agar dapat secara efektif terlibat  dalam proses membangun negara demokrasi dan melaksanakan pemilu  yang fair . Nilai-nilai moral pengawas pemilu yang tertanam selama  menjalankan  tugas-tugas  pengawasan  pemilu,  serta  pengetahuan  dan keterampilan  tentang  pelaksanaan  dan  pengawasan  pemilu,  merupakan  modal  bagi Perludem  untuk  memaksimalkan  partisipasinya.  Setidaknya  terdapat  tiga  kegiatan utama  yang  dilakukan  oleh  Perludem  dalam  mengawal  demokrasi  dan  pemilu  yang berintegritas, yaitu pengkajian, pelatihan, dan pemantauan.

## TANTANGAN PEMANTAU PEMILU
Secara umum, proses pemilu adalah salah satu perhelatan demokrasi yang cukup panjang waktunya. Dimana pemilu merupakan ajang pertarungan perebutan kekuasaan bagi  banyak  orang.  Tak  hanya  itu  proses  mempelajari  undang-undang  agar  seluruh tahapan  pemilu  dapat  berlangsung  dengan  baik  yang  semestinya  tak  boleh  lepas  dari pengawasan  dan  pemantauan  publik.  Akan  tetapi  terlepas  dari  persoalan  tersebut, pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  pengawasan  dalam  seluruh  tahapan  pemilu, aktivitas  pemantauan  pun  menghadapi  sejumlah  tantangan  dalam  menjalankan pengawasan pemilu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor  yang menyebabkan jumlah pemantauan  naik  dan  turun  pada  setiap  pemilu.  Sejumlah  tantangan  yang  di  hadapi adalah:

##  Intimidasi
Intimidasi  pasti  dialami  pada  saat  pemantau  pemilu  melaksanakan  tugasnya. Bentuk  intimidasi  ini  sangat  terbuka  terbuka  karena  pemerintah  pada  saat  itu  sangat represif  dengan  kelompok  yang  dianggap  kritis  atau  oposisi  dengan  pemerintah. Akibatnya, pemantauan pemilu secara jujur dan adil dan sesuai dengan standar pemilu demokratis  dianggap  sebagai  bentuk  perlawanan  kepada  pemerintah.  Hal  ini  seperti yang  terjadi  pada  aktivitas  pemantauan  yang  dilakukan  KIPP.  KIPP    melaksanakan tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal.  Misalnya,  aktivitas  rekrutmen  dan  pelatihan kepada relawan yang dihentikan oleh aparat di sejumlah daerah.
Bentuk  intimidasi  dalam  pemantauan  ini  menjadi  salah  satu  tantangan  yang harus  dihadapi  para  pemantau,  apalagi  di  daerah  yang  rawan  terjadi  konflik.  Hal  ini
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
menjadi  salah  satu  alasan  untuk  tidak  terlibat  dalam  aktivitas  pemantauan.  Persoalan intimidasi dalam pemantauan juga tidak hanya dialami dalam masa berkuasanya rezim Orde  Baru.  Intimidasi  juga  masih  ditemui  pada  pemilu-pemilu  setelahnya,  dengan modus dan aktor yang berbeda.

##  Bantuan pihak ketiga
Dana  memang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  pemantauan.  Sebagai  lembaga  yang berjalan  dan  melakukan  tugasnya  pastilah  mempunyai  sumber-sember  daya,  termasuk sumber  keuangan/finansial.  Dalam  undang-undang  sudah  tercantum  bagaimana persyaratan  lembaga  pemantau  menjalankan  fungsinya,  salah  satunya  adalah  aktifitas pemantauan menggunakan atau mencari dana sendiri, bukan berdasarkan pada anggaran negara  lagi  Tidak  dapat  dimungkiri  bahwa  bantuan  internasional  membantu  lembaga pemantau  untuk  melakukan  pemantauan.  Selain  itu  adanya  bantuan  dari  para  ahli internasional juga membuka paradigma bagi para pemantau Indonesia. Namun memang bantuan  dana  dari  pihak  internasional  tidak  bisa  selamanya  tersedia  untuk  lembaga- lembaga pemantau di Indonesia.
Jumlah negara yang menyediakan hibah untuk pemantauan semakin berkurang, sedangkan  dana  yang  dihibahkan  oleh  negara  yang  masih  mengalokasikan  hibah  juga semakin  kecil.  Hal  ini  karena  negara  demokrasi  cenderung  memberikan  dana  kepada lembaga  pemantau  pemilu  di  negara  yang  pertama  kali  menyelenggarakan  pemilihan umum sebagai wujud upaya untuk “keluar ” dari masalah konflik politik internasional. Setelah  Pemilu  1999,  Indonesia  dianggap  telah  keluar  dari  masa  konflik  yang  sulit sehingga perhatian lembaga donor semakin sedikit.
Tetapi  semakin  berkurangnya  bantuan  dari  internasional  untuk  aktivitas pemantauan menjadikan lembaga pemantau semakin berkreasi dalam mengembangkan metode pemantauan. Oleh karena pemantauan dilakukan tidak hanya terpusat pada hari pemungutan  suara,  terdapat  tahapan  lain  dalam  pemilu  yang  dapat  dipantau  dan  tidak membutuhkan  dana  yang  besar.  Selain  itu,  metode  pemantauan  pun  sekarang  bisa dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  sehingga  tidak  perlu mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat.

##  Laporan yang tidak ditindaklanjuti
Aktifitas pemantau yang utama adalah bagaimana lembaga pemantau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu dengan meyerahkan laporan atas temuan-temuan yang
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
ditemukan.  Biasanya  terdapat  kesenjangan  penanganan  perkara  dari  satu  penegak hukum ke penegak hukum lainnya dan adanya disparitas jumlah laporan dengan tindak lanjutnya oleh penegak hukum. Bawaslu menerima cukup banyak laporan dan temuan pelanggaran, tetapi dalam skala kecil perkara itu bisa diteruskan dan ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemantau  tidak  semua  merupakan pelanggaran. Hal ini mengingat  Bawaslu juga melakukan verifikasi kepada pelanggaran pemilu  yang  telah  dilaporkan.  Biasanya  banyak  yang  dilaporkan  dari  lembaga pemantau, tetapi  pada kenyataannya dari tidak semuanya terselesaikan.  Misalkan juka terdapat  dugaan  pelanggaran  administrasi  sebanyak  5.121  perkara,  hanya  sebanyak 3.673  perkara  yang  ditindaklanjuti  KPU.  Artinya,  dari  seluruh  pelanggaran  yang dilaporkan Bawaslu, hanya 32,09% yang tertangani  hingga putusan pengadilan.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  tantangan  ke  depan  adalah  bagaimana  negara melihat ini sebagai bagian dari upaya publik untuk melibatkan diri dalam proses pemilu. Hal ini harus dimaknai sebagai kesadaran politik warga negara untuk turut bertanggung jawab  menciptakan  sistem  dan  produk  politik  yang  bersih  dan  sehat.  Tentu  hal  ini menjadi menguat jika partisipasi publik juga diakui sebagai bagian dari proses pemilu itu  sendiri.  Misalnya,  dalam  perkembangan  teknologi  saat  ini,  laporan  pelanggaran pemilu, terutama melalui media sosial masih belum bisa dijadikan bukti dalam sengketa pelanggaran pemilu.  Ke depan perlu dibuka peluang dan potensi  ini sekaligus sebagai upaya  mengantisipasi  perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam  publik  kita. Termasuk  di  dalamnya  perkembangan  media  sosial  yang  menjadi  salah  satu  acuan respons publik.

## CATATAN KRITIS
Keberadaan  beberapa  lembaga  pemantau  merupakan  bentuk  inisiasi  dan partisipasi  masyarakat  untuk  mendorong  terselenggaranya  pemilu  yang  jujur  dan  adil. Pemantauan  juga  merupakan  bentuk  kesadaran  kritis  masyarakat  untuk memperjuangkan  hak-hak  politiknya,  agar  pemilu  tidak  hanya  menjadi  prosedur demokrasi  semata.  Pemilu  diharapkan  mampu  menampung  dan  mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang difasilitasi dalam proses demokrasi melalui pemilu.
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu
Oleh  karena  itu,  keberadaan  lembaga  pemantau  pemilu  merupakan  satu keharusan  untuk  terpenuhinya  hak-hak  politik  rakyat.  Kondisi  inilah  yang  mendorong lahirnya banyak partisipasi masyarakat dalam pemantauan yang diwadahi oleh lembaga pemantau.  Namun  dalam  perkembangannya  banyak  regulasi  mengatur  lembaga pemantau pemilu dengan segala pendapat pro maupun kontra.
Muncul  perdebatan,  apakah  lembaga  pemantau  pemilu  sebagai  bentuk partisipasi  masyarakat  perlu  diatur  dan  akreditasi.  Kelompok  yang  menolak  itu berargumentasi  bahwa  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat    dan  hak  publik, semestinya  pemantau  dibebaskan  dari  segala  aturan  yang    dinilai  akan  menghambat partisipasi  masyarakat.  sedangkan  kelompok  pendukung  menilai  bahwa  akreditasi  dan pengaturan  diperlukan  untuk  menjaga  kredibilitas  dari  lembaga  pemantau  itu  sendiri. Akreditasi  dianggap  sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  dan  hak  bagi pemantau.

## KESIMPULAN
Pemilihan umum tidak saja dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Momentum  politik  lima  tahunan  ini  sekaligus  harus  dimaknai  sebagai  panggung  bagi rakyat  untuk  menunjukkan  partisipasi  politiknya.  Publik  harus  terlibat  dalam  setiap pergelaran  politik  adalah  mandat  sesungguhnya.  Untuk  itu,  proses  pemilu  yang  baik, jujur, dan adil menjadi syarat mutlak agar mandat yang diberikan benar-benar diterima oleh penerima mandat yang dikehendaki rakyat. Dari sinilah pentingnya sebuah pemilu yang  berkualitas,  yaitu  pemilu  yang  melahirkan  kontestasi  politik  yang  sehat,  bersih, dan jujur. Kontestasi politik yang baik bukanlah kontestasi politik yang dimainkan oleh kekuasaan,  baik  oleh  penguasa  ataupun  pemilik  modal  yang  mampu  membeli  mandat rakyat. Untuk itu, penting muncul sebuah kesadaran publik bahwa proses pemilu harus dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang berkepentingan meraih kekuasaan dengan cara jalan pintas.
Berkenaan  pula  dengan  begitu  banyaknya state  auxiliary yang  tumbuh berkembang  di  Indonesia,  dimana  lembaga-lembaga  ini  berujung  pada  inkonsistensi dasar  hukum  pembentukannya,  sehingga  terdapat  beberapa  juga  diantaranya  yang memerlukan degain  ulang tentang kelembagaan dengan memunculkan pola pikir  yang responsif menuju pada pola pikir preventif solutif. Hal ini dibutuhkan agar kedepannya

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
tidak menimbulkan kerancuan dalam kelembagaan itu sendiri dan dapat bekerja efektif dan efisien sesuai dengan konsep dasar pembentukan state auxiliary.
Melihat  perjalanan  pemantau  pemilu  sangat  panjang.  Bagaimana  kemudian pemantau pemilu yang dilakukan oleh organisasi sipil menemui tantangan dan peluang dalam  pelaksanakan  pemantauan  pemilu  kedepannya.  Pemantauan  menjadi  kunci  bagi masyarakat  atau  publik  untuk  terlibat  didalamnya.  Lembaga non  goverment dapat menggiring jalannya penyelenggaraan pemilu yang adil. Dibukanya ruang publik untuk terlibat  dalam  pemantauan  pemilu  harus  dimaknai  tidak  sekadar  publik  harus melembaga dalam resmi pemantauan pemilu. Setiap individu publik berhak memantau jalannya pemilu, sehingga perlu digagas desain partisipasi masyarakat sipil. Pengalaman munculnya  lembaga-lembaga  pemantauan  pemilu,  terutama  sejak  akhir  periode  rezim Orde Baru sampai pemilu pascaresformasi, bisa menjadi potret pentingnya peran publik dalam  menjaga  pemilu  agar  menghasilkan  para  penguasa  politik  yang  tunduk  pada pemberi mandatnya, yakni rakyat.
Novarinda A.  R., Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie.  Jimly,  2006. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi . Jakarta: Konstitusi Press.
Huda, Ni’matul, 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi . Yogyakarta: UII Press
Khoirunnisa,  Agustyati  dkk.  2015. Protret  Partisipasi  organisasi  sipil  dalam pemantauan pemilu 1999-2014 . Jakarta: Perludem
Khoirunnisa,  Veri,  Ibrahim.  2015. Potret  Partisipasi  Organisasi  Masyarakat  sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Indrayana,    Deny,  2008. Negara  Antara  Ada  dan  Tiada  Reformasi  Hukum Ketatanegaraan . Jakarta: Kompas Media Nusantara
Sardini,  Nur  Hidayat  2011, Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia ,
Yogyakarta: Fajar Media Press
Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, 2013, Partisipasi Warga Negara dalam Proses Penyelenggaraan  Pemilu ,  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018