## EVALUASI KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
*) Waluyo Zulfikar, **) Ipah Ema Jumiati
*) Program Sarjana Administrasi Publik Universitas Nurtanio Bandung, Jl. Casa No. 2 Lanud Sulaiman Bandung 40255
**) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
E Mail: *) izoel007@gmail.com , **) ipah.ema@untirta.ac.id

## Abstract
The benefits of the implementation of the cooperation carried out by the regional government of the occurrence of synergy in development in an area / region so that they can provide mutual benefits  for  the  regions  that  carry  out  cooperation,  and  reduce  the  need  for  development financing in the region. Cooperation between regions in order to improve community welfare is  carried  out  effectively  and  efficiently  where  the  effectiveness  pays  attention  to  regional potentials  and  capabilities  of  the  region  so  that  it  can  help  and  encourage  development,  of course regional cooperation is an activity carried out by certain parties in seeking benefits and benefits so it is very likely to face obstacles, challenges, and  problems related to the regional cooperation, both domestic cooperation and cooperation with foreign countries in the Bekasi Regency.

## Keywords: Evaluation, Cooperation, Regions

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Bekasi  merupakan  salah satu  Kabupaten  yang  berdekatan  dengan Ibukota  Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan nasional.  Memiliki  batas  wilayah  sebelah barat  berbatasan  langsung  dengan  Daerah Khusus  Ibukota Jakarta dan Kota Bekasi, di wilayah  utara  berbatasan  dengan  laut  Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bogor,  sedangkan  di  wilayah  Timur
perbatasan Kabupaten bekasi adalah dengan Kabupaten Karawang.
Kabupaten  Bekasi  memiliki  letak geografis  pada  posisi  1060  48’  28”  –  1070 27’ 29” Bujur Timur dan 050 54’ 50” – 060 29’  15”  Lintang  Selatan.Topografinya terbagi atas dua bagian yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan, ketinggian lokasi terletak diantara 6 –  115  meter  dan  kemiringan  0-250  meter.
Kabupaten  Bekasi  sebagai  salah  satu kabupaten bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat,  secara  administratif  terdiri  dari  23 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 182 desadengan luas wilayah 127.388 Ha atau sebesar 3,43% persen  dari  luas  Provinsi  Jawa  Barat  yang memiliki luas daratan 3.710.061,32 ha.
Kebupaten  bekasi  tersebut  terbagi atas  beberapa  kecamatan  yaitu  terdapat  23 kecamatan  dan  187  desa/kelurahan  (5 kelurahan).  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Perubahan Status  Desa  Menjadi  Kelurahan,  dari  187 desa  secara  bertahap  telah  berubah  menjadi kelurahan. Perkembangan terakhir terdapat 7 desa  yang  ditingkatkan  statusnya  menjadi kelurahan.  Hal  ini  terjadi  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Jumlah  desa  di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13 desa.  Kecamatan  dengan  jumlah  desa  yang paling  sedikit  yaitu  kecamatan  Cikarang Pusat,  Bojongmangu  dan  Muaragembong masing-masing  sebanyak  6  desa,  sedangkan kecamatan  yang  memiliki  jumlah  desa terbanyak  adalah  Kecamatan  Pebayuran yaitu  13  desa.  Kecamatan  terluas  adalah Muaragembong  (14.009  Ha)  atau  11,00  % dari luas kabupaten.
Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan  kawasan  industri  terbesar  di  Asia Tenggara,  dimana  terdapat  16  kawasan industri  dengan  luasan  lahan  yang  relatif besar.  Selain  itu,  terdapat  pula  tujuh  zona atau  kawasan  industri  besar  berskala internasional,  sejalan  dengan  hal  tersebut, permasalahan  penyelenggaraan  pelayanan publik  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bekasi  harus  diselenggarakan  secara  baik kepada masyarakat.
Kerja sama daerah merupakan sarana memantapkan  hubungan  dan  keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI,
menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan  potensi  antardaerah  dan/atau dengan  pihak  ketiga,  serta  meningkatkan pertukaran  pengetahuan,  teknologi  dan kapasitas  fiskal  daerah.  Kerjasama  daerah merupakan  usaha/kegiatan  yang  dilakukan pemerintahan  daerah  dalam  mendukung peningkatan  pelayanan  dan  meningkatkan asessabilitas pembangunan daerah.
Penelitian ini melakukan identifikasi terhadapat  pelakasanaan  kerjasama  daerah yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah. Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah itu sendiri yang berdasarkan  keinginan  untuk  memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan  kualitas.  Keyakinan  terhadap
kerjasama  daerah  dapat  meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah  dan  juga  sumberdaya  aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki kompetensi  sehingga  pemerintah  daerah memiliki  kemampuan  dan  tidak  menjadi bulan-bulan  pengusaha  di  daerah  sehingga pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaanya.
Kerjasama  antar  daerah  menjadi  isu penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan  secara  efisien  dan  efektif dalam  batas  jurisdiksi  wilayah  administratif satu  daerah  semata.  Otonomi  daerah  telah mendorong  terjadinya  fragmentasi  spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin  melebar  antara  batas    wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional.  Hubungan  sosial  dan  ekonomi secara  fungsional  seringkali  tumpang  tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif  satu  daerah  otonom.    Banyak kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas, seperti:
pengelolaan daerah aliran sungai, pelayanan transportasi, pengelolaan sampah,
penanggulangan  bencana,  dan  penanganan berbagai masalah kesehatan, dan membutuhkan  keterlibatan  lebih  dari  satu
daerah  otonom  untuk  mengelolanya  secara efisien dan efektif.
Secara historis, mekanisme kerjasama  antar  pemerintah  lokal  telah menjadi  isu  penting  di  negara  maju  (Henry, 1995)  dimulai  dari  bidang  yang  sangat terbatas  seperti  kepolisian  dan  pemadam kebakaran  dimana  antara  satu  kota  dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerjasama saling bantu membantu menghadapi  krisis  seperti  kebakaran  dan bencana  lainnya.  Dalam  perkembangan lanjutan,  mekanisme  kerjasama  ini  tidak hanya  diterapkan  pada  situasi  “ emergency ” saja  tetapi  juga  pada  pengaturan  kerjasama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOs. Khusus “ cooperative  agreements ”  yang  dilakukan antar  Pemerintah  Daerah  semula  lebih ditujukan  pada  (1)  kegiatan  tunggal,  (2) berkenaan  dengan  pelayanan  ketimbang fasilitas,  (3)  tidak  bersifat  permanen,  (4) sebagai  “stand-by  provision”  yang  baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan (5)  diperkenankan  /  diijinkan  oleh  badan legislatif. (T Keban, 2009:8)
Kunci  utama  kerjasama  adalah kemauan untuk bekerjasama selain motivasi yang  baik,  pemahaman,  hubungan  pribadi dan  kepercayaan:  “ Willingness  to  work
together  is  the  key  thing  to  success,  out  of other such as good motivation,
understanding,  personal  relation  and  trust ”
(Davidson dalam Winarso 2002:125).
Terdapat dua motivasi utama bagi perwujudan  suatu  kerangka  kerjasama  antar daerah yaitu  : pertama, sebagai usaha untuk mengurangi  kemungkinan  adanya  kemajuan pembangunan  yang  pesat  di  satu  daerah dengan  membawa  akibat  distruktif  terhadap daerah  sekitarnya,  langsung  maupun  tidak langsung.  Dalam  hubungan  ini  titik  berat perhatian  ditujukan  untuk  mewujudkan keserasian  perkembangan  wilayah  dari daerah-daerah  yang  berdekatan.  Motivasi kedua adalah sebagai usaha untuk memecahkan  masalah  bersama  dan  atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu.
Sejalan dengan pembangunan di yang ada  di  wilayah  Kabupaten  Bekasi,  grand design  kerjasama  daerah  yang  disususn dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan  kerjasama  daerah  dalam upaya  memanfaatkan  potensi,  mendukung penanganan terkait pembangunan,
mendorong pencapaian kemajuan yang lebih tinggi  dan  sinergi  dengan  arak  kebijakan pembangunan daerah provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan uraian di atas, fokus dari kegiatan Penyusunan Grand Design
Kerjasama  Daerah  di  Kabupaten  Bekasi mencakup  permasalahan  sebagai  berikut  : Pertama , sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan  kebijakan  pemerintah  pusat  dan kebijakan  pemerintah  daerah  yang  ada  di sekitar  Kabupaten  Bekasi,  baik  dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun  pengelolaan  serta  pemanfaatan potensi  daerah  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Bekasi. Kedua adalah inkronisasi dalam  penyusunan  peraturan  daerah  untuk mengurangi  hambatan  birokrasi  dalam kegiatan  pembangunan  infrastruktur  dan investasi. Ketiga, menghindari dan mengeliminasi  potensi  euforia  otonomi daerah  diantaranya  kegiatan  yang  bersifat kontraproduktif  (persaingan yang tidak sehat antar daerah), Keempat adalah pembangunan kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga  non  pemerintah  (NGO)  di  tingkat nasional maupun internasional.
.
2. Metode
Pada  tahun  1995,  Etzkowitz  dan Leydesdorff  memperkenalkan  model  Triple Helix.  Aktor  yang  bertanggungjawab  untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor  yang  bertanggung  jawab  untuk
menciptakan  pengetahuan  yaitu  bidang Universitas.  Kemudian  berinteraksi  dengan bidang  ketiga  yaitu  Pemerintah.  Ketiganya bekerjasama  melalui  pendekatan  top-down agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan  kondisi  perkonomian  suatu negara 1 .
Triple  Helix  (TH)  adalah  model inovasi yang diperkenalkan oleh Etzkowitz & desdorff (1995) dan telah dikenal secara luas di  negara-negara  berkembang  (Shinn,1997; Leydersdoff  &  Van  den  Basselaar,  1997).
Saat  ini  model  tersebut  juga  sudah  mulai diterapkan  di  negara-negara  yang  sedang berkembang. Model ini menggunakan sinergi positif  antara  pemerintah,  industri  dan universitas (akademisi). Model
TH
menggambarkan  peran  tiga  aktor  tersebut dalam  perkembangan  inovasi  suatu  daerah, dimana  universitas  sebagai  pusat  dari aktivitas  pengembangan  berbasis  riset, industri sebagai penyedia kebutuhan
konsumen berbasiskan
aktivitas
komersialnya dan pemerintah sebagai
pembuat kebijakan 2 .
1 Lihat Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model  Helix  Dalam  Peningkatan  Inovasi. Sukoharjo:,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura. Hal 691
Model  hubungan  antara  industri, pemerintah  dan  akademisi  pada  awalnya terdiri  dari  3  jenis  berdasarkan  jenis hubungan antara ketiga institusi yang terkait yaitu (Etzkowitz, 2003), bahwa:
1. Model  Statis  dimana  pemerintahan mengendalikan industri dan akademisi
2. Model  laissez-faire  dimana  industri, akademisi  dan  pemerintah  saling terpisah, berinteraksi hanya jika diperlukan saja
3. Model  TH,  dimana  masing-masing institusi  akan  memelihara  hubungan bersama satu dengan lainnya.

## Gambar Model Triple Helix

## 3. Hasil
Peta  jalan  (road  map)  kerjasama daerah adalah sebuah arahan ( direction ) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi
2 Lihat  Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.  1995.    The Triple Helix–University–Industry–Government Relations:  A  Laboratory  for  Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14–19.
sebuah  peta  jalan  adalah  adanya  jalur-jalur ( paths ) pengembangan yang bila diikuti akan membawa  pelakunya  mencapai  tujuan pengembangan  tersebut.  Jalur-jalur  ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada  konteks,  situasi,  dan  lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan  pada  pencapaian  tujuan kerjasama  daerah  dengan  tingkat  efektivitas dan efisiensi yang optimal.
Kerjasama  antar  daerah  merupakan upaya  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan  kebutuhan  bersama.  Dalam  konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan  untuk  mencapai  sinergi  antar daerah  dalam  mengatasi  kesenjangan  antar wilayah  melalui  perencanaan  pembangunan daerah  dan  implementasi  pengembangan wilayah  yang  sinergis  dan  selaras.  Tujuan tersebut  dapat  dicapai  melalui  berbagai bentuk  kerjasama  antar  daerah  dengan  tata cara  kerjasama  yang  sesuai  dengan  arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
Bentuk  Kerja  Sama  Antar  Daerah dibedakan  atas  kerjasama  wajib  dan
kerjasama sukarela.
Kerja
Sama
Wajib merupakan  kerja  sama  antar-Daerah yang  berbatasan  untuk  penyelenggaraan
3 Brobowski  (1964)  Tujuan  utamanya  perencanaan adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara).
Urusan  Pemerintahan  Pemerintahan  yang memiliki  eksternalitas  lintas  Daerah,  dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Sedangkan Kerja sama sukarela dilaksanakan  oleh  Daerah  yang berbatasan  atau  tidak  berbatasan  untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang  lebih  efektif  dan  efisien  jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

## 4. Pembahasan
Strategi  pengembangan  Kerjasama Daerah Kabupaten Bekasi mencakup: strategi  perencanaan,  Strategi  Sumber  Daya Manusia,  Strategi  Pembiayaan,  Strategi Pembinaan  dan  Pengawasan,  serta  Strategi Monitoring  dan  Evaluasi.  Dideskripsikan sebagai berikut:

## Strategi Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  himpunan dari  keputusan  akhir,  keputusan  awal  dan proyeksi  ke  depan  yang  konsisten  dan mencakup  beberapa  periode  waktu,  dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi  seluruh  perekonomian  di suatu negara 3 . Perencanaan merupakan suatu
proses  untuk  menentukan  tindakan  masa depan  yang  tepat,  melalui  urutan  pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Di dalam pasal 6 Peraturan
Pemerintah  No.  28  tahun  2018  tentang
Kerjasama Daerah disebutkan bahwa
Penyelenggaraan  Kerjasama  Daerah  dengan Daerah  lain  (KSDD)  dilakukan  melalui tahapan:
a. Persiapan;
b. Penawaran;
c. Penyusunan kesepakatan bersama;
d. Penandatanganan kesepakatan bersama
e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Penyusunan perjanjian kerja sama;
g. Penandatanganan Perjanjian kerja sama;
h. Pelaksanaan
i. Penataausahaan
j. Pelaporan Berdasarkan tahapan tersebut,
persetujuan  Dewan  perwakilan  Rakyat Daerah sebegnimana dimaksud pada ayat (1) huruf  e  diberikan  dalam  hal  rencana  KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah tahun aaggaran berjalan.
Di dalam pasal 6 Peraturan
Pemerintah  No.  28  tahun  2018  tentang
Kerjasama  Daerah  disebutkan  tentang  studi kelayakan dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dalam  hal  prakarsa  KSDPK  berasal  dari daerah, daerah melakukan:
a. pemetaan  urusan  pemerintahan  sesuai potensi  dan  karakteristik  daerah  serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan  studi  kelayakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan
Kemudian  terkait  dengan  Kerjasama Luar  Negeri  (KSDPL/KSDLL),  pasal  27 Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  2018 tentang  Kerjasama  Daerah  menyebutkan persyaratannya sebagai berikut:
a. Mempunyai hubungan diplomatik;
b. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
c. Pemerintah  Daerah  tidak  membuka kantor perwakilan di luar negeri;
d. Pemerintah  daerah  di  luar  negeri  dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
e. Sesuai  dengan  kebiiakan  dan  rencana pembangunan nasional dan daerah.
Mengenai rencana kerjasama disebutkan  dalam  Pasal  30  Peraturan Pemerintah  No.  28  tahun  2018  tentang Kerjasama Daerah, bahwa:
(1) KSDPL  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  24  harus  memperoleh  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Kepala  daerah  menyampaikan  surat permohonan persetujuan dengan
melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Rencana kerja sama sebegcimana dimaksud  pada  ayat  (2)  paling  sedikit memuat:
a. Subjek kerja sama;
b. Latar belakang;
c. Maksud, tujuan, dan sasaran;
d. Objek kerja sama;
e. Ruang lingkup kerja sama;
f. Sumber pembiayaan; dan
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
g. Jangka waktu pelaksanaan.
(4) Persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana ke{a sama diberikan dalam  jangka  waktu  paling  lama  45 (empat  puluh  lima)  hari  kerja  sejak menerima  surat  permohonan  dari  kepala daerah.
(5) Bentuk  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  tata  tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan deskripsi di atas, keberhasilan atau gagalnya kerjasama daerah dilihat dari sisi perencanaan sangat ditentukan  oleh  optimal  atau  tidaknya perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian dalam melakukan kerjasama perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang, dan  terukur  dan  terarah  serta  sesuai  dengan dinamika dan kepentingan daerah.

## Strategi Sumber Daya Manusia
Di era persaingan kemajuan teknologi informasi  dan  globalisasi  dewasa  ini organisasi atau pemerintahan harus memiliki sumber  daya  yang  tangguh.  Sumber  daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat  dilihat  sebagai  bagian  yang  berdiri sendiri,  tetapi  sebagai  satu  kesatuan  yang
4 Ndraha  (1999)  adalah  sumber  daya  manusia  yang mampu  menciptakan  bukan  saja  nilai  komparatif tetapi  juga  nilai  kompetitif-generatif-inovatif  dengan
tangguh  membentuk  suatu  sinergi.  Peran sumber  daya  manusia  sangat  menentukan. Sumber daya manusia  yaitu terjemahan dari human resources , namun ada pula ahli yang menyamakan  sumber  daya  manusia  dengan manpower (tenaga kerja). Pandangan lainnya menyetarakan  pengertian  sumber  daya manusia  dengan  personal  (personalia  atau kepegawaian).
Sumber  daya  manusia  berkualitas tinggi  adalah  sumber  daya  manusia  yang mampu  menciptakan  bukan  saja  nilai komparatif  tetapi  juga  nilai  kompetitif- generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination :  tidak  lagi semata-mata  menggunakan  energi  kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan  sebagainya 4 .  Dengan  berpegang  pada definisi diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber  dari  kekuatan  yang  berasal  dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah  manusia  bersumber  daya  dan merupakan  kekuatan  ( power ).  Pendapat  ini relevan  dalam  kerangka  berpikir  bahwa
menggunakan  energi  tertinggi  seperti intelligence, creativity, dan imagination
sumber daya harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah ke kuatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terkait dengan  kerjasama    daerah  yang  akan dilakukan  sumber  daya  manusia  sangat menopang  keberhasilan  kerjasama  daerah,
baik dalam perencanaan kerjasama,
pelaksanaan  kerjasama,  maupun  dalam pelaporan  kerjasama.  Berbagai  inovasi Program  Kerja  sama  Daerah  Kabupaten Bekasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah  dalam  dan  di  luar  negeri  sesuai dengan  kebutuhan  daerah  yang  melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menunjang  pembangunan  di  era  kemajuan teknologi  dan  persaingan  global  tentunya memerlukan sumber daya yang mumpuni.

## Strategi Pembiayaan
Mengenai satrategi pembiayaan,
kerjasama  dapat  berjalan  secara  lancer apabila  didukung  melalui  pembiayaan  atau keuangan  yang  memadai.  Pembiayaan tersebut berasal baik dari anggaran pemerintah  (APBN)  maupuan  yang  berasal dari  sumber  keuangan  daerah  (APBD),.
Perkembangan  yang  semakin  luas  dalam kerjasama  daerah,  telah  mendorong  peran
5 Ivancevich. 2008:46 dalam hal ini Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan
swasta  yang  lebih  besar  dalam  pelaksanaan kerjasama  daerah.  Demikian  pula  dengan kesempatan bagi lembaga pembiayaan untuk dapat  memainkan  peran  dalam  mendukung pelaksanaan kerjasama daerah.

## Strategi Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan  sebagai  usaha  untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain  yang  akan  dijabatnya  segera 5 . Selanjutnya  sehubungan  dengan  definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah  butir  penting  yaitu,  pembinaan adalah  sebuah  proses  sistematis  untuk mengubah
perilaku kerja seorang/sekelompok  pegawai  dalam  usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  yang sekarang  dilakukan.  Pembinaan  berorientasi ke  masa  sekarang  dan  membantu  pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.
Pengawasan  adalah  suatu  proses pengamatan  daripada  pelaksanaan  seluruh kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar
lain yang akan dijabatnya segera yang terkait dengan kerjasama dareah
semua  pekerjaan  yang  sedang  dilaku  kan berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya 6 . Fungsi pengawasan adalah  suatu  kegiatan  yang  dijalankan  oleh pimpinan  ataupun  suatu  badan  dalam mengamati,  membandingkan  tugas  atau pekerjaan  yang  dibebankan  kepada  aparat pelaksana  dengan  standar  yang  telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab  untuk  mencegah  penyimpangan  dan memperba  iki  kesalahan  dalam  pelaksanaan pekerjaan 7 .
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.
28  tahun  2018  tentang  Kerjasama  Daerah pasal 44 mengenai pembinaan dan pengawasan, sebagai berikut:
(1) Pembinaan  dan  pengawasan  Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri. (2) Pembinaan  dan  pengawasan  Kerja Sama Daerah secara teknis
dilaksanakan  oleh  menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
(3) Pembinaan  dan  pengawasan  Kerja Sama  Daerah  oleh  perangkat  daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
(4) Pembinaan  dan  pengawasan  Keg'a Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu)  daerah  provinsi  secara  umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur  sebegai  wakil  Pemerintah pusat.
6 Lihat Sondang P. Siagian, 1980, hal 135
7 Lihat Nurmayani, 2009, hal 82.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l) sampai  dengan  ayat  (4),  termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

## Strategi Monitoring dan Evaluasi
Keberhasilan  program  kerjasama daerah  dilihat  dari  apa  yang  direncanakan dengan  apa  yang  dilakukan,  apakah  hasil yang  diperoleh  berkesesuaian  dengan  hasil perencanaan  yang  dilakukan.  Untuk  dapat memperoleh implementasi sebuah acara yang sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu  monitoring,  monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi  tentang  pelaksanaan  program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan  seusai  dengan  apa  yang  telah direncakan.  Terkait  fungsinya,  monitoring mempunya empat fungsi 8 , yaitu:
a. Ketaatan
( compliance ). Monitoring  menentukan  apakah tindakan  administrator,  staf,  dan semua  yang  terlibat  mengikuti standar  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan.
b. Pemeriksaan ( auditing ).
Monitoring  menetapkan  apakah
8 Lihat Dunn tahun 1981
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi  pihak  tertentu  (target)  telah mencapai mereka.
c. Laporan
( accounting ). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung”  hasil  perubahan sosial  dan  masyarakat  sebagai akibat implementasi kebijaksanaan  sesudah  periode waktu tertentu.
d. Penjelasan
( explanation ). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan  bagaimana  akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.
Salah satu kendala dalam monitoring
dan evaluasi yang dilaksanakan adalah hanya bersifat umum mengenai bagaimana program terlaksana.  Demikian  pula  manfaat  dan dampak dari pelaksanaan program kerjasama darah  tidak  terurai  sehingga  tidak  dapat memberikan  gambaran  mengenai  manfaat dan  dampaknya  bagi  kepentingan  nasional. Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih utuh  dan  komprehif  mengenai  hasil  dan dampak  dari  program  ,  diperlukan  suatu desain  monitoring  dan  evaluasi  yang  dapat mengungkapan berbagai kendala,
permasalahan,  manfaat  dan  dampak  dari program    terhadap  kepentingan  daerah, bahkan  nasional.  Selain  itu,  hasil  dari monitoring  dan  evaluasi  dapat  digunakan sebagai  rujukan  dalam  penyusunan  strategi
dan  program    kabupaten  Bekasi  ke  depan. Monitoring  dan  Evaluasi  (Monev)    harus sejak awal merupakan bagian dari perencanaan program . Untuk itu monitoring dan  evaluasi    diantaranya  mencakup  hal hal sebagai berikut:
1. Kemanfaatan kerjasama bagi kepentingan nasional dan kementerian/lembaga yang
melaksanakan kerjasama;
2. Kemanfaatan  kerjasama  bagi  negara berkembang;
3. Tindak  lanjut  dari  hasil  kerjasama  dan rancangan yang lebih luas;
4. Keterkaitan
dengan program pembangunan; 5. Bagaimana  “ sustainability ”dari  program tersebut;
6. Daya  terima  atau  adaptif  ( adaptability ) dari program di pihak peserta kerjasama;
7. Evaluasi teknis atas penyelenggaraan;
8. Bagaimana menjaga kesinambungan kerjasama;
9. Pembelajaran yang diperoleh dari program tersebut.
Terkait  Monev  tersebut,  format evaluasi  dan  monitoring  perlu  dirancang secara komprehensif untuk dapat memenuhi kepentingan pelaksana program dan kepentingan  nasional.  Selain  itu  format evaluasi dan monitoring harus dikembangkan dengan kemudahan untuk dapat diakses oleh para  penyelenggara  program  Kerjasama daerah baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama  luar  negeri.  Monitoring  dan evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap akhir program dan pada akhir tahun diadakan
evaluasi  terhadap  jenis  program  yang dikerjasamakan serta monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

## 5. Simpulan
Kerjasama    daerah    memiliki    arti yang    sangat  penting    dalam    era    otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan      tugas      utamanya      dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat melalui  optimalisasi  potensi    sumber    daya daerah    yang    dimiliki    serta  mencari  solusi dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan  yang  ada  di  daerah  dengan melaksanakan kerjasama daerah.
Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukan bahwa  pelaksanaan  kerjasama  daerah  di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik dan  terkordinasi  melalui  Bagian  Kerjasama Kabupaten  Bekasi.  Sebagaimana  data  yang telah ditampilkan pada Tabel 4.1 tercatat ada 20  Kerjasama  yang  sudah  terjalin  antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan
Pemerintah  Daerah  lainnya  yang  ada  di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu juga telah dijalin kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan pihak ketiga sejumlah 12 kerjasama. Bentuk dan pola kerjasama yang ada selama ini telah dibangun melalui kesepakatan bersama yang
tertuang  didalam  MOU  antara  pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak-pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Ditinjau  dari  sisi  peraturan  perundang undangan yang berlaku terkait urusan daerah
Kabupaten
Bekasi dan didasari, permasalahan  pentingnya  kerjasama  serta potensi  yang  dimiliki  Kabupaten  Bekasi, maka  kabupaten  Bekasi  memiliki  peluang kerjasama  antar  daerah  dalam  menopang pembangunan Kabupaten Bekasi.
Peluang  kerjasama  antar  daerah Kabupaten  Bekasi  cukup  menjanjikan. Beberapa Kerjasama meliputi urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan  daerah  otonom,  asset  daerah,
potensi daerah, penelitian dan pengembangan,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta penyediaan pelayanan publik, mencakup  urusan  pemerintahan  sebagai mana UU 23 Tahun 2014 berikut:
No Urusan pemerintahan Keterangan
1. Pendidikan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2 Kesehatan 3 Pekerjaan  umum  dan penataan ruang 4 Perumahan  rakyat  dan kawasan permukiman 5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 6. Sosial 7. Tenaga kerja Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 8. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 9. Pangan
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 10.  Pertanahan Pelayanan Dasar 11.  Lingkungan hidup 12.  Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 13.  Pemberdayaan masyarakat dan Desa 14.  Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 15.  Perhubungan 16.  Komunikasi dan informatika 17.  Koperasi, usaha kecil dan menengah 18.  Penanaman modal 19.  Kepemudaan dan olah raga 20.  Statistik 21.  Persandian 22.  Kebudayaan 23.  Perpustakaan 24.  Kearsipan 25.  Kelautan dan perikanan
Urusan
Pemerintahan Pilihan
26.  Pariwisata
27.  Pertanian 28.  Kehutanan 29.  Energi dan sumber daya mineral 30.  Perdagangan
31.  Perindustrian
32.  Transmigrasi
Dalam  hal  ini,  sebagaimana  telah disampaikan pada bab sebelumnya,
kerjasama  daerah  bisa  meliputi  beragam sektor  urusan  pemerintahaan,  baik  urusan Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan
dengan
Pelayanan
Dasar, Urusan
Pemerintahan  Wajib  yang  tidak  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  dan  Urusan Pemerintahan  Pilihan.  Secara  garis  besar kaitannya dengan kerjasama yang dimaksud belum mengcover kerjasama secara menyeluruh  hanya  terfokus  pada  beberapa sektor  saja,  hal  ini  tentunya  menjadi
permasalahaan tersendiri yang perlu
dievaluasi lebih lanjut.
Sejalan  dengan  dinamika  politik  dan pemerintahan  yang  terjadi  di  Kabupaten Bekasi,  secara  umum  beberapa  tantangan kerjasama antar daerah yang terjadi berdasarkan data penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Kerjasama  antar  daerah  dihadapkan pada  situasi  dan  kondisi  dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi
2. Perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdampak pada pentingnya  pada  kerjasama  antar daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Masyarakat  yang  semakin  semakin kritis terhadap kinerja aparatur
pemerintahan 4. Pembangunan infrastruktur yang harus  dilakukan  sesuai  visi  dan  misi pembangunan dan tuntutan
optimalnya pelayanan publik
5. Adanya  disparsitas  atau  kondisi daerah  dalam  pembangunan  yang kuranng merata diwilayah Kabupaten Bekasi  yaitu  masih  adanya  daerah yang  kaya  dan  daerah  yang  masih kurang  dalam  pendapatan  daerahnya menuntut urgennya dilakukan kerjasama daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang  ada  di  wilayah  Kabupaten
Bekasi. 6. Tuntutan pembangunan yang maksimal  melalui  kerjasama  yang saling menguntungkan,
yaitu pelaksanaan  Kerja  Sama  harus  dapat memberikan
keuntungan bagi masing-masing  pihak  pemerintah
daerah  serta  dapat  bermanfaat  bagi asyarakat secara luas.
7. Adanya  pembagian  antara  kerjasama wajib  dan  kerjasama  sukarela  dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam  menyelenggarakan  kerjasama antar daerah.
Sejalan  dengan  dinamika  politik  dan pemerintahan  yang  terjadi  di  wilayah Kabupaten  Bekasi  tersebut,  secara  umum beberapa  hambatan  kerjasama  antar  daerah yang  terjadi  di  Kabupaten  Bekasi  yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan kerjasama yang
dilakukan  belum  optimal  dan  tidak sesuai  dengan  potensi,  peluang  dan tantangan yang dihadapi
2. Belum dimanfaatkannya secara optimal  penyelenggaran  kerjasama dengan institusi pendidikan
tinggi/Universitas yang ada di wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini apabila dimanfaatkan dengan optimal akan  memberikan  dorongan  lebih untuk peningkatan kualitas peran dan fungsi  pemerintahan  yang  ada  di wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Belum optimalnya kemampuan sumber  daya  manusia  (pegawai)
dalam  menyelenggarakan  kerjasama hal  ini  dikarenaka  masih  kurangnya jumlah  SDM  yang  terlibat  di  Bagian
Kerjasama Daerah yang harus mengcover seluruh urusan kerjasama yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.
Sebagaimana data menunjukan bahwa  urusan  kerjasama  daerah hanya  dikelola  oleh  9  orang  SDM dengan  latar  belakang  pendidikan yang  beragam.  Hal  ini  tentunya
memerlukan  perhatian  khusus  dari pemegang otoritas terkait.
4. Dengan lahirnya Peraturan
Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018 tentang Kerjasama Daerah, mengatur tentang  kerjasama  daerah  dengan daerah  lain,  dengan  pihak  ketiga, dengan  Pemerintah  Daerah  Luar Negeri  dan  Lembaga  di  Luar  negeri. Hal ini tentunya memerlukan penyesuaian  terhadap  regulasi  yang mengatur kerjasama daerah di
Kabupaten  Bekasi  yang  telah  ada sebelumnya. Perlu beragam penyesuaian  terhadap  regulasi  yang mengatur kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi.
5. Masih terkendaalanya dukungan secara  politis  dari  legislatif  dalam penyelenggaraan  kerjasama  daerah yang dilakukan oleh eksekutif khususnya terkait masalah penganggaran pembiayaan kerjasama antar daerah 6. Adanya kekurangpercayaan atau saling  curiga  antara  pihak  yang bekerjasama  sehingga  berimplikasi kurang  maksimalnya  kerjasama  atau konsesnsus yang telah disepakati
7. Antara  pihak  atau  salah  satu  pihak yang berkerjasama menganggap kerjasama  yang  dilakukan  kurang atau tidak menguntungkan
8. Terkendalanya  masalah  pengangaran pembiayaan  kerjasama  antar  daerah yang dilakukan
9. Terkendalanya kerjasama yang dilakukan  karena  tidak  dilakukan secara sistem diantaranya yaitu belum atau  tidak  terencana,  teranggarkan secara pendanaan, tidak tearah secara tujuan, tidak terkendali secara regulasi, tidak terukur dalam ketepatan waktu, tidak saling menguntungkan  serta  tidak  jelasnya pertanggungjawabannnya secara
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 institusional dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini secara menyeluruh, untuk  membangun  dan mengembangkan  kerjasama  antar  daerah di wilayah  Kabupaten  Bekasi,    harus    ada mekanisme  yang  memastikan  semua  level pemerintahan  serta  kekuatan civil  society dan private    sector ikut    terlibat    di dalamnya.    Kerjasama    antar    daerah    dan simpul    lembaga-lembaga    kerjasama    antar daerah   harus   dipahami   bukan   sekedar upaya      untuk      memenuhi      kepentingan- kepentingan  daerah,  namun  sekaligus  bisa dimaknai  sebagai  langkah  strategis  untuk membantu  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam agenda aksi sebagaimana  terlampir  dalam  penelitian  ini melalui matrik Road Map Kerjasama Daerah sebagaimana terlampir pada dokumen penelitian  ini  yang  dilakukan  dengan berbagai  pihak  sangat    perlu    diidentifikasi siapa    melakukan    apa    dan    dengan    cara bagaimana    dalam  kaitannya  dengan pengembangan  kerjasama  yang  kemudian dapat  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah tentang  Road  Map  Kerjasama  Daerah  yang didasari  dari  mimpi  strategis  yang  tertuang didalam  dokumen  perencanaan  daerah  5 tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Bekasi.
Rekomendasi Hasil Penelitian
Sebagaimana kesimpulan dari penelitian  ini,  Dalam    mengembangkan kerjasama    antara    daerah    (termasuk    yang bersifat    sektoral),    Pemerintah    Kabupaten Bekasi    harus    merancang    format kelembagaan    yang    disesuaikan    dengan tujuan  atau  misi  pembentukan  kerjasama (Mimpi  Daerah)    dengan    melibatkan stakeholders  terkait.   Format  kelembagaan ini    selanjutnya    harus    ditopang    dengan mekanisme    kerja    yang    memastikan pencapaian    tujuan    dan    misi    kerjasama secara    efektif.    Mereka      yang      terlibat dalam   kerjasama   juga   harus   memiliki komitmen   pendanaan  yang  berkelanjutan, dalam  bentuk  penyediakan  anggaran  secara rutin    dalam    APBD    untuk    mendukung operasionalisasi    kerjasama.    Sistem pendukung  juga  harus   dipersiapkan   secara memadai,      termasuk      penyediaan      SDM yang   secara profesional   bisa   mengelola kerjasama   antar   daerah.   Untuk   menjamin proses      pelembagaan    daerah-daerah    yang bekerjasama    perlu    untuk    menerbitkan peraturan    daerah  yang  memberi  kepastian atau  jaminan  hukum  bagi  kerjasama  yang dibangun.
Hal  lainnya,  keterkaitannya  dengan upaya  untuk  mengembangkan      simpul kerjasama      antara      daerah  di  sekitar Kabupaten  Bekasi,      pemerintah  Kabupaten
Bekasi    perlu    merancang    format kelembagaan    simpul    yang    disesuaikan dengan  tujuan  atau  misi  lembaga-lembaga kerjasama    yang    menjadi    anggotanya dengan    melibatkan    stakeholders    terkait. Format  kelembagaan  ini  selanjutnya  harus ditopang    dengan    mekanisme    kerja    yang memastikan    pencapaian    tujuan    dan    misi kerjasama secara efektif.
Mereka  yang  terlibat  dalam  simpul kerjasama  juga  harus  memiliki  komitmen pendanaan    yang    berkelanjutan,    dalam bentuk  penyediakan  anggaran  secara  rutin dalam    APBD    untuk    mendukung operasionalisasi    kerjasama.    Sistem pendukung  juga  harus   dipersiapkan   secara memadai,      termasuk      penyediaan      SDM yang      secara      profesional  bisa  mengelola kerjasama antar daerah.
Adapun  terkait  dengan  rekomendasi yang  lebih  teknis  yang  menjadi  hasil  dari pelaksanaan  penelitian  ini  yaitu  sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  peraturan  daerah  yang mengatur  tetang  kerjasama  daerah  di Kabupaten  Bekasi.  Khususnya  terkait dengan  kerjasama  antar  pemerintah daerah,  dengan  pihak  ketiga,  dengan pemerintah  daerah  di  luar  negeri  dan lembaga di luar negeri.
2. Perlunya  keterlibatan  intitusi  pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan  di  Kabupaten  Bekasi.  Hal ini  untuk  mengembangkan  beragam inovasi khususnya inovasi di sektor publik
dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan berbagai  arah  kebijajakan  dan  program yang ada di Kabupaten Bekasi.
3. Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama  dengan  luar  negeri  dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahaan  di  Kabupaten  Bekasi.  Hal ini sebagaimana hasil penelitian menunjukan  belum  adanya  kerjasama yang  dilakukan  dengan  pemerintah  dan lembaga  luar  negeri.  Berdasarkan  Data sementara  bagian  kerjasama  pemerintah daerah  Kabupaten  Bekasi  (Tahun  2018), kerjasama  luar  negeri  yang  dipersiapkan akan  dilakukan  yaitu  Kerja  Sama Sister City dengan  Pemerintah  Kota  Arnhem Provinsi  Gerdeland  Kerajaan  Belanda. Kegiatan  dilaksanakan  pada  Triwulan  II. Kerjasama  luar  negeri  lainnya  adalah rencana  kerjasama  bidang  Kawasan Industri  dengan  Brunschweig  pemerintah negara  Jerman  Kegiatan  dilaksanakan pada Triwulan II.
4. Perlu  adanya  studi  banding  antara pemerintah  Kabupaten  Bekasi  dengan pemerintah  daerah  lainnya  yang  telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing.  Hal  ini  menjadi  penting  adanya untuk  mengembangkan  potensi  dan peluang  kerjasama  dengan  mengadopsi dari daerah lain yang telah berhasil dalam mengimplementasikan  kerjasama  antar daerah.
5. Perlunya dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama  daerah  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Bekasi.  Khususnya  terkait masalah  penganggaran  dan  pembiyaan kerjasama antar daerah.
6. Perlu  adanya  rencana  yang  tersistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan  dengan  urusan  pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan  kebutuhan  perangkat  daerah
sebagaiana  tertuang  didalam  RPJMD Kabupaten Bekasi.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani,  1994.  Sosiologi  Skematika, Teori,  dan  Terapan,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Abdurahman,  Benjamin,  2005.  Pemahaman Dasar  Regional  Management  & Regional Marketing , IAP.
Alwi,  Hasan.    2005.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Edisi  III.  Jakarta:  Balai Pustaka Antonius  Tarigan,  2011.  Kerjasama  Antar
Daerah  (KAD)  Untuk  Peningkatan enyelenggaraan  Pelayanan  Publik Dan Daya Saing Wilayah, ttp://bulletin.penataanruang.net/index .asp?mod=_fullart&idart=161 Dewansyah,  Bilal. 2011. “Deliberasi Dalam Proses  Demokrasi  Elektoral:  Praktik Forum  Konstituen  Dalam  Pilkada Kabupaten Bandung”, Jurnal Konstitusi  PSKN-FH  Unpad  dan
Mahkamah  Konstitusi  RI,  Volume III, No. 1, 2011.
Eric Zeemering, 2008. “Governing Interlocal Cooperation:  City  Council  Interests and  The  Implications  of  Public Management”, Public Administration Review, Vol. 68 No. 4, San Francisco State University.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995.  The Triple Helix–University–Industry– Government Relations: A Laboratory
for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review. Fandi Tjipto, 1994. Total Qualiti Management. Yogyakarta: Andi Offset. Ian  Brownlie.  1979.  Principles  of  Public International Law, (Oxford University Press, 3 Rd edition
Imam  Radianto  Anwar  Setia  Putra.  2013.
Identifikasi  Pelaksanaan  Kerjasama Daerah ( Identification The Implementation Of Regional
Cooperation) Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan  Pengembangan  Kementerian Dalam  Negeri  Jln.  Kramat  Raya  No. 132 Jakarta Pusat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,  2012,  Panduan  Umum Tata  Cara  Hubungan  dan  Kerjasama
Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta Kuncoro,  2004.  Mudrajad,  Otonomi  dan Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang, Erlangga Manoj  K.  Shrestha  &  Richard  C.  Feiock,
2011.  “Transaction  Cost,  Exchange Embeddedness, and Interlocal Cooperation  in  Local  Public  Goods Supply”, Political Research Quarterly,  Vol.  64  No.  3,  University of Utah Marwito,  sigit  dkk.  2013.  Kerjasama  Antar Daerah  di  Bidang  Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan  Perekonomian  Daerah. Komite  Pemantauan  Pelaksanaan Otonomi Daerah: Jakarta. Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan  Model  Helix  Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo:,Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Surakarta,  Jl.  A.  Yani  Tromol  Pos Pabelan Kartasura. Obsatar Sinaga, 2010, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh
Pemerintah  Daerah  dalam  Konteks Otonomi  Daerah  dan  Hubungannya dengan  Kebijakan  One  Door  Policy Departemen  Luar  Negeri  Republik Indonesia, Jurnal Administratur ,
Vol.3 No.3 Desember 2010. Pamudji,  1985.  Kerjasama  Antar  Daerah Dalam Rangka Pembinaan
WilayahSuatu    Tinjauan  dari  Segi
Administrasi  Negara,  PT.  Bina Aksara,Jakarta
Pitts, Robert A, & David Lei, 1996. Strategic Management, Building and
Sustaining  Competitive  Advantage,
West Publishing Company, St Paul,
Rosen,  E.D.  1993. Improving  Public  Sector Productivity: Concept and Practice .
Pratikno,  et.al.  2004.  Mengelola  Dinamika Politik  dan  Sumberdaya  Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Neger  London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher  dalam  Sutarman  Yudo,2013, Aspek Hukum Ekonomi Dalam
Kerjasama Daerah ,  Yogyakarta:
Genta Publishing.
Shinn,  T.1997.  Instrument  Hierarchies: Laboratories,  Industry  and  Divisions of Labour. London: Macmillan Tarigan,  Antonius.  2009.  Meningkatkan Daya  Saing  Wilayah.  Buletin  Tata
Ruang, Maret-April
Tatiek  Sri  Djatmiati,  2005,  “ Kerjasama Antardaerah dalam Bidang Perizinan” , Majalah Ilmu Hukum YURIDIKA, Volume 20, No. 4, Juli 2005, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 256.
Widjajani,  Arnia  Fajarwati,  Asep  Hidayat.
2017. Model Quadruple Helix Sebagai  Model  Inovasi  Daerah (Kajian Literatur) Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung. Winarso,  Haryo  et  al,  2002,  Pemikiran  dan Praktek  Perencanaan  dalam  Era Transformasi di Indonesia, Departemen  Teknik  Planologi  ITB, Yayasan Sugijanto Soegijoko. Yeremias T. Keban, 2009, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era otonomi:  Isu,  Strategis,  Bentuk  dan Prinsip, Dapat dibuka
di situs:http://www
.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjas ama -pemerintah-daerah
Zulkifl.  2012.    Kerjasama  Internasional
Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan  Negara  (Studi  Kasus: Indonesia)”,
Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia.