## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA TINJAUAN HISTORIS

## Salman
Universitas Muhammadiyah Riau Email : salman@umri.ac.id

## ABSTRACT
Education  plays  a  key  role  in  realising  Malaysia’s  aspirations  to  be  a  developed  nation. Malaysia’s  achievement  in  education  enrolment  is  significant.  This  is  because  the  policies given  in  the  education  stage  are  very  much  considered.  This  policy  emerged  after independence  in  1957.  The  policy  towards  Islamic  education  was  included  in  national legislation. So that schools that were originally funded by the guardians of students, after the education  law  was  issued,  the  state  began  to  disburse  development  costs.  Among  the important things of this law is equal distribution of competent teachers in their fields.
Keyword : Analysis, Policy, Islamic Education

## ABSTRAK
Pendidikan  memainkan  peran  dalam  mewujudkan  cita-cita  Malaysia  untuk  menjadi  bangsa yang  maju.  Pencapaian  Malaysia  dalam  daftar  pendidikan  sangat  signifikan.  Hal  ini dikarenakan  kebijakan-kebijakan  yang  diberikan  dalam  tahapan  pendidikan  sangat diperhatikan.  Kebijakan  itu  muncul  setelah  merdeka  pada  tahun  1957.  Kebijakan  terhadap pendidikan  islam  masuk  kedalam  perundang-undangan  nasional.  Sehingga  sekolah-sekolah yang semula dibiayai oleh wali murid, setelah ada undang-undang pendidikan tersebut maka biaya  pembangunan  mulai  dikucurkan  negara.  Diantara  hal  penting  dari  undang-undang  itu adalah adanya pemerataan terhadap pengajar-pengajar yang berkompeten dalam bidangnya.
Kata kunci : Analisis, Kebijakan, Pendidikan Islam

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan  diartikan  sebagai  acuan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  sebuah  pemerintahan atau  swasta  dalam  mengambil  langkah  akan  ditempuh  dalam  sebuah  masalah  yang  sedang dihadapi, supaya tercapainya cita-cita, tujuan dan prinsip untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan.  Anderson  (dalam  Budi  Winarno,  2004:  19-20),  menjelaskan  sifat  kebijakan publik  sebagai  arah  tindakan  dapat  dipahami  menjadi  beberapa  kategori  seperti  tuntutan kebijakan  (policy  demands)  artinya  adalah  tuntutan-tuntutan  yang  dibuat  oleh  aktor-aktor
swasta  atau  pemerintah,  ditujukan  kepada  pejabat-pejabat  pemerintah  dalam  suatu  sistem politik.
Tuntutan-tuntutan  tersebut  berupa  desakan  agar  pejabat-pejabat  pemerintah  mengambil tindakan  atau  tidak  mengambil  tindakan  mengenai  suatu  masalah  tertentu.  Biasanya tuntutantuntutan  ini  diajukan  oleh  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat  dan  mungkin berkisar  antara  desakan  secara  umum  bahwa  pemerintah  harus  “berbuat  sesuatuu”  sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan. Jika kita lihat kembali kebijakan-kebijakan pendidikan islam yang diberikan kepada rakyat Malaysia dahulu sesungguhnya  mereka  memperolah  pendidikan  yang  sangat  jauh  ketertinggalan  dari  negara- negara islam lainnya pada masa sebelum kemerdekaan. Hal itu dilihat dari banyaknya pelajar- pelajar Malaysia menuntut ilmu agama kenegara-negara islam yang memiliki sekolah-sekolah berbasis  agama.  Contoh  kecil  adalah  pada  awal-awal  kemerdekaan  Malaysia  lebih  banyak mengirim siswa-siswinya menuntut ilmu ke padang panjang. Hal itu merupakan contoh kecil agar  para  siswa  mampu  menerapkan  ilmu-ilmu  agama  pada  setiap  jenjang  pendidikan  yang akan diajarkan di negeri mereka.

## B. METODE PENELITIAN
Ditinjau  dari  jenisnya,  penelitian  ini  bersifat  literatur,  termasuk  pada  jenis  penelitian pustaka  (library  research).  Penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu  penelitian  yang pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  menghimpun  data  dari  berbagai  literatur.  Literatur yang  diteliti  tidak  terbatas  pada  buku-buku  tetapi  dapat  juga  berupa  jurnal,  dan  surat  kabar. Penekanan  penelitian  kepustakaan  adalah  ingin  menemukan  berbagai  teori,  hukum,  dalil, prinsip,  pendapat,  gagasan  dan  lain-lain  yang  dapat  dipakai  untuk  menganalis  dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  fenomena  yang  diamati  dengan menggunakan logika ilmiah.
Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis  terdiri  atas  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  diambil  dari  Jurnal  Internasional.  Adapun  sumber  data  sekunder  adalah  data yang diperoleh lewat online. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data
utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  isi  (content analysis).  Analisis  konten  biasanya  menggunakan  kajian  kualitatif  dengan  ranah  konseptual. Mula-mula  kata-kata  dikumpulkan  kedalam  elemen  referensi  yang  telah  umum  sehingga mudah  membangun  konsep.  Konsep  tersebut  diharapkan  mewadahi  isi  atau  pesan  karya secara  komprehensif.  Nana  Syaodih  menerangkan  bahwa  teknik  analis  isi  ditujukan  untuk menghimpun  dan  menganalisis  dokumen-dokumen  resmi,  dokumen  yang  validitas  dan keabsahannya  terjamin,  baik  dokumen  perundangan  dan  kebijakan  maupun  hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Adapun alur yang digunakan dalam analisa data yaitu : reduksi daat, display data dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Kemerdekaan Malaysia
Islam adalah agama yang dianut oleh raja-raja melayu pada masa sebelum Malaysia menjadi  sebuah  negara  federasi.  Pada  tahun  1400  Masehi,  kesultanan  malaka  memiliki kekuasaan  yang  amat  luas  meliput  semenanjung  sampai  kepada  pantai  timur  sumatera, sehingga jejak yang diketahui bahwasanya posisi kerajaan maleyu malaka sanga strategis dan dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada masa itu. 1 Malaysia sendiri  pernah  dijajah  oleh  tiga  pasukan  yaitu  portugis  (1511),belanda  (1641),  inggris (1824-1957). 2 Setelah  mencapai  kemerdekaan  dari  penjajah  inggris,  Malaya  bergabung dengan  kerajaan  lainnya  seperti  sabah  dan  Sarawak  membentuk  sebuah  negara  yang disebut  dengan  Malaysia. 3 Dalam  perkembangan  politik  dan  system  pemerintahan Malaysia paling tidak terdapat tiga periode yang akan dikupas pada makalah ini; Pertama penjajahan Inggris, Kedua Detik-detik Kemerdekaan, Ketiga Malaysia setelah merdeka.
Pertama Penjajahan  Inggris , Ketika  penjajahan  Inggris,  Malaya  dijajah  oleh Inggris  terpisah  yaitu  negeri-negeri  selat  (NNS),  Negeri-Negeri  Melayu  Bersekutu (NNMB), Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB). Bentuk pemerintahan tiga
1 Amir  F.  Hidayat,  dan  Abdurrasyid, Ensiklopedi  Negara-negara  di  Dunia ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2006), cet. 1. h. 310.
2 Times Book International, Malaysia , (Singapore & Kuala Lumpur : TBI, 2002), cet. 1, h. 5
3 Ajid  Thorir, Studi  Kawasan  Dunia  Islam,  Perspektif  Etno-Linguistik  dan  GeoPolitik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),cet. 1, h. 337.
negara berlawanan itu diketuai oleh seorang Pejabat Tinggi Inggris. Dalam menjalankan pemerintahan  di  Malaya,  Inggris  telah  memperkenalkan  berbagai  sistem  politik.  Pada awalnya, Inggris memperkenalkan suatu sistem yang dinamakan Sistem Residen. Sistem ini  awalnya  diperkenalkan  setelah  terjadinya  Perjanjian  Pengkor.  Sistem  ini  berbentuk birokrasi dan dijalankan oleh seorang Residen Inggris. Sistem ini mempunyai kekuasaan tertinggi yang mencakup urusan pemerintahan, ekonomi, dan undang-undang di Malaya. 4
Perkembangan  gerakan  politik  Malaya  terjadi  pada  akhir  tahun  30-an  dengan lahirnya semangat nasionalisme di kalangan kaum elit Melayu yang berpendidikan tinggi dan  dipengaruhi  gerakan  nasionalis  Indonesia.  Organisasi  pertama  yang  didirikan berdasarkan  nasionalis  Melayu  dan  mempunyai  kepentingan  politik  adalah  Kekuasaan Melayu  Muda  (KKM).  KKM  membawa  konsep  anti  penjajah  untuk  memperjuangkan kemerdekaan  negara  dan  ingin  mewujudkan  penyatuan  dengan  Indonesia  melalui Indonesia  Raya.  Inggris  telah  mengkhawatirikan  gerakan  KKM  sehingga  pada  tahun 1941  sejumlah  besar  pimpinan  KKM  telah  ditangkap  dan  dipenjara.  Ketika  penjajah Jepang  pimpinan  KKM  telah  dibebaskan,  akan  tetapi  Jepang  tetap  menghalang  dan membubarkan  organisasi  ini.  Setelah  pembubaran  KKM,  lahir  pula  beberapa  organisasi lain  yang  bertujuan  menjatuhkan  penjajah  Jepang,  yaitu Malaya  Peoples  Anti  Japan Army (MPAJA) dan Partai Komunis Malaya (PKM). 5
Penjajahan Jepang telah berakhir, ketika Nagasaki dan Hiroshima dimusnahkan oleh tentara  sekutu  pada  tanggal  6  Agustus  1945.  Setelah  ditimpa  kekalahan,  Jepang  telah menyerahkan kembali Malaya kepada Inggris pada 15 Agustus 1945.  Kekalahan Jepang telah  memberi  ruang  kepada  Parti  Komunis  Malaya  (PKM)  untuk  menguasai  Malaya. PKM  telah  bertindak  kejam  terhadap  penduduk  Malaya  dengan  membunuh  dan memusnahkan harta benda mereka. Pada waktu itu, Inggris kembali menjajah Malaya dan mengumumkan  keadaan  darurat  di  Malaya  sekitar  tahun  1948  hingga  1960. 6 Sekembalinya  Inggris  di  Malaya,  Inggris  memperkenalkan  sistem  pemerintahan  baru yang  dinamakan  Kesatuan  Malaya  atau Malayan  Union .  Walaupun  Inggris  mendapat dukungan  dari  Raja-raja  Malayu,  namun  keabsahan  Kesatuan  Malaya  bernilai  rendah karena disertai bersama tantangan dan ancaman dari masyarakat. Menjelang abad ke-20, gerakan  kesadaran  dan  semangat  nasionalisme  dikalangan  masyarakat  Melayu  semakin
4 International Law Book Services, Malaysia Kita , (Kuala Lumpur: Direct Art Company, 2005), cet. 6, h. 197.
5 Ibid , h. 97
6 Amir F. Hidayat, dan Abdurrasyid, Ensiklopedi Negara-Negara Di Dunia , h. 311
membara. Masyarakat Melayu awalnya menentang Kesatuan Malaya dengan mendirikan suatu organisasi politik melalui Kongres Melayu Semala pada 11 Mei 1946 di Johor.
Organisasi  itu  dinamakan  United  Malay  National  Organization  (UMNO),  dan diketuai oleh Dato’ Onn Ja’far. Organisasi ini menentang keras Kesatuan Malaya, karena dalam Kesatuan Malaya status kewarganegaraan akan diberikan sama rata kepada semua warga asing yang lahir di Malaya. Penguasa Inggris juga ingin menghapuskan kekuasaan sultan  dan  sultan  hanya  akan  diberi  otoritas  dalam  hal  keagamaan  dan  adat  istiadat Melayu.  Motif  penentang  lain  adalah  karena  muncul  kekhawatiran  dikalangan  orang Melayu  terhadap  para  imigran,  terutama  golongan  Cina  yang  ingin  menguasai perekonomian Malaya. 7
Kedua Detik-detik  Kemerdekaan, Akibat  tantangan  dari  masyarakat  Melayu, Kesatuan  Malaya  telah  dibubarkan  pada  21  Januari  1948,  dan  penguasa  Inggris  setuju untuk  melakukan  perundingan  bersama  pimpinan  UMNO  dalam  rangka  membuat  draf bagi membentuk perlembagaan baru dan sistem pemerintahan baru di Malaya. Hasilnya, penguasa  Inggris  setuju  untuk  mendirikan  Persekutuan  Malaya  dan  membentuk perlembagaan baru yang dinamakan Perjanjian Persekutuan Malaya 1948. Perjanjian ini menetapkan bahwa dalam pemerintah Persekutuan Malaya harus terdapat Pejabat Tinggi Inggris,  satu  Dewan  Perundangan  Persekutuan  yang  beranggotakan  75  anggota,  satu dewan  Masyarakat  Pemerintah,  dan  satu  Dewan  Raja-raja  untuk  menasehati  Pejabat Tinggi Inggris. 8
Partai  politik  Malaya  semakin  berkembang  dengan  terbentuknya  Partai  Gabungan yang mewakili etnis-etnis di Malaya. Partai ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman yang juga menjabat sebagai ketua UMNO. Partai Gabungan didirikan pada bulan Januari 1952 dan  disertai  oleh  tiga  partai  besar,  yaitu  Partai  Pertubuhan  Kebangsaan  Melayu  Bersatu (UMNO),  Partai Persatuan Cina Malaya  (MCA), dan Pertubuhan Kongres  India Malaya (MIC).  Pada  tanggal  27  Juli  1955,  partai  ini  memenangi  pemilihan  umum  pertama dengan memenangi 51 kursi dari 52 kursi yang dipertandingkan. 9 Pada waktu inilah awal sistem  demokrasi  di  Malaya.Sistem  ini  diwujudkan  sebagai  persiapan  ke  arah pembentukan kerajaan berparlemen. Sistem ini juga diperkenalkan untuk member latihan kepada  rakyat  dan  memberi  pengalaman  pemilihan  umum  di  Malaya.  20  berparlemen. Sistem  ini  juga  diperkenalkan  untuk  member  latihan  kepada  rakyat  dan  memberi
7 Alfitra Salamm dan Achmad Syahid, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam , h. 415
8 Muhammad Ismail Ahmad, Sejarah Malaysia, (Selangor: Pustaka Mawar, 2004), cet. 1. h
9 Times Book International, Malaysia, h. 13.
pengalaman  pemilihan  umum  di  Malaya.  Dengan  kemenangan  yang  telah  dicapai,  pada bulan Januari 1956 Tunku bersama wakil Partai Gabungan dan wakil raja-raja berangkat ke London untuk melakukan perundingan kemerdekaan dengan penguasa Inggris.
Hasil perundingan itu, tanggal kemerdekaan Malaya telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus  1957.  Setelah  selesai  perundingan,  suatu  komisi  dibentuk  dan  dinamakan Komisi/Suruhanjaya  Reid.  Komisi  itu  bertujuan  untuk  membentuk  konstitusi  baru  bagi Malaya. 10 Politik  Malaya  terus  berkembang,  dalam  rangka  membentuk  sebuah  negara yang dinamakan Malaysia. Tunku berencana untuk menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah,  Serawak,  dan  Brunei  dalam  sebuah  negara.  Dalam  pembentukan  ini,  berlaku perbincangan  panjang  di  antara  Komisi  Cobbold,  Anggota  Perundingan  Persekutuan, Anggota  Pemerintah,  dan  Anggota  Referendum  Singapura.  Setelah  berlaku  beberapa perbincangan,  Persekutuan  Malaysia  hanya  meliputi  Malaya,  Sabah,  Serawak,  dan Singapura.  Dua  tahun  kemudian,  pada  tanggal  16  September  1963  singapura mengundurkan  diri  dari  Malaysia. 11 Pada  saat  ini,  Malaysia  hanya  terdiri  dari  Sabah, Serawak, dalam Semenjanjung Malaysia.
Ketiga Malaysia  setelah  merdeka, Penjajahan  Inggris  telah  memberi  bekas  dan perubahan  yang  jelas  dalam  sistem  politik  dan  pemerintahan  Malaysia.  Pada  saat  ini, Malaysia  menggunakan  sistem  pemisahan  kekuasaan  dan  sistem  federalisme  yaitu memisahkan antara pemerintahan propinsi dan pemerintahan persekutuan. Majelis Raja- raja merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri dari sembilan orang raja dan empat orang  gubernur.  Lembaga  ini  mempunyai  kekuasaan  dalam  melantik  Yang  di-Pertuan Agung.  Konstitusi  Malaysia  menetapkan  bahwa  Yang  di-Pertuan  Agung  adalah  Kepala Negara,  dan  ia  dipilih  dari  kalangan  raja-raja  dalam  jangka  waktu  lima  tahun  secara bergantian.  Yang  di-Pertuan  Agung  berwenang  dalam  pelantikan  Perdana  Menteri, merupakan  ketua  dari  tiga  cabang  pemerintahan,  dan  merupakan  ketua  pasukan  militer. Yang  diPertuan  Agung  juga  mempunyai  kekuasaan  dalam  mempersetujui  rancangan
10 Yusuf Harun. Tunku Idealisme Dalam Kenangan , (Pulau Pinang: Yayasan Bumiputra, 1991), cet. 1, h. 193.
11 Ahmad  Athori  Hussain, Dimensi  Politik  Melayu  1980-1990,  Antara  Kepentingan  dan  Wawasan Bangsa , (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), cet. 1, h. 4
undang-undang.  Akan  tetapi  Yang  di-Pertuan  Agung  tidak  terlibat  dalam  membentuk dasar negara. 12
Sistem  pemisahan  kekuasaan  dalam  sistem  pemerintahan  Malaysia  berkedudukan dibawah  Majelis  Raja-Raja  dan  Yang  di-Pertuan  Agung.  Dalam  klasifikasi  badan eksekutif,  Malaysia  menggunakan  sistem  Parlementer,  yaitu  partai  politik  yang memperoleh mayoritas kursi di Parlemen akan diangkat sebagai Perdana Menteri dengan persetujuan  Yang  di-Pertuan  Agung.Perdana  Menteri  berfungsi  sebagai  ketua pemerintahan,  juga  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  parlemen  untuk  menjalankan kebijakan dan keputusan politik di parlemen. 13
Legislatif  nasional  atau  parlemen  dalam  pemerintahan  federal  menggunakan  sistem majilis/departemen,  yaitu  dewan  negara  (Senat)  dan  dewan  rakyat  (Departemen Kerakyatan).  Kedua  dewan  ini  berwenang  dalam  membuat  dan  membatalkan  undang- undang,  berwenang  dalam  menetapkan  cukai  baru,  dan  berwenang  dalam  meluluskan penggunaan  dana  negara.  Adapun  Badan  Yudikatif  di  Malaysia  dibagi  kepada  tiga bagian,  yaitu  Mahkamah  Atasan  (Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Rayuan,  Mahkamah Tinggi),  Mahkamah  Rendah  (Mahkamah  Sesyen,  Mahkamah  Juvana,  Mahkamah Magistret, Mahkamah Penghulu), dan Mahkamah Khas (Mahkamah Tentara, Mahkamah Buruh,  Mahkamah  Khas  Raja.Peradilan  ini  dikuasai  oleh  kerajaan  persekutuan,  adapun kerjaan negeri hanya berwenang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Adat. 14
Malaysia  telah  menggunakan  bentuk  pemerintahan  demokrasi  sejak  mencapai kemerdekaan.  Konsep  demokrasi  adalah konsep  yang  menggunakan  suara  rakyat  dalam menentukan  pimpinan  negara.  Demokrasi  yang  diterapkan  di  Malaysia  bercorak demokrasi  berparlemen,  di  mana  wakil-wakil  yang  dipilih  oleh  rakyat  akan  menduduki Parlemen  dan  menjalankan  pemerintahan  melalui  peruntukan  Konstitusi  Malaysia. 15 Konstitusi  juga  masih  mengedepankan  hal-hal  penting  dalam  perlembagaan  seperti  hak asasi  manusia,  hak  istimewa  orang  Melayu,  kedudukan  agama  Islam  dan  bahasa Melayu. 16 Semenjak  mencapai  kemerdekaan  pada  tahun  1957,  Malaysia  tetap menggunakan  sistem  kepartaian  berbentuk  multi  partai  hingga  saat  ini.  Jika  satu  partai memperoleh  mayoritas  kursi  di  Parlemen  atau  Dewan  Rakyat,  maka  partai  itu  dapat
12 Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Lingustik dan Geopolitik , h. 343.
13 Hasnah Hussin, dan Nordin Mardiani, Pengajian Malaysia , h. 92.
14 Ibid , h.104
15 Ghazali  Mayudin, Politik  Malaysia:  Perspektif,  Teori,  dan  Praktik ,  (Bangi:  Universiti  Kebangsaan Malaysia, 2002), cet. 1, h. 25.
16 Times Book International, Malaysia , h. 16.
menguasai  tampuk  pemerintahan  Malaysia.  Sistem  pemilihan  umum  yang  digunakan  di Malaysia  adalah  berasaskan “First-Past-The-Post-System” atau  sistem  distrik,  yaitu calon-calon yang memperoleh mayoritas  suara disuatu kawasan pemilihan umum, maka calon itu akan berkuasa dikawasan itu.
Pelakasanaan  Pemilihan  Umum  di  Malaysia  diadakan  5  tahun  sekali,  yang  diawasi oleh  suatu  komisi  yang  dinamakan  Komisi/Suruhanjaya  Pilihan  Raya  (SPR).  Selain sistem  pemerintahan  khilafah  dan  imamah,  terdapat  sistem  pemerintahan  lain  yang dipraktikan  oleh  umat  Islam  dalam  konteks  negara-bangsa  ( nation-state ).  Di  zaman sekarang,  beberapa  negara  yang  mayoritas  penduduknya  Muslim  menganut  sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun menggunakan sistem demokrasi, pengaruh Islam masih begitu nampak dengan banyak perundang-undangan yang berbasis pada syariat Islam. 17
Adapun  di  Malaysia,  sistem  demokrasi  yang  dijalankan  merupakan  satu  langkah untuk  merealisasikan  cita-cita  dalam  rangka  mewujudkan  sebuah  negara  yang mempunyai suasana politik yang damai dan stabil.

## 2. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam
Sejarah  pendidikan  Islam  di  Malaysia  dimulai  sejak  abad  13  ketika  Islam  pertama kali masuk ke wilayah ini. Islam pendidikan dapat dibagi menjadi empat tahap:
a. Berpusat di sekitar rumah guru
b. Berpusat di sekitar masjid, suraus dan madrasah
c. Berpusat  di  sekitar  lembaga  keagamaan  yang  disebut  'Pondok'.  (secara  harfiah, Sekolah pondok)
d. Berpusat di sekitar lembaga keagamaan yang disebut sekolah 'Madrasah'
Pada tahap awal dilakukan dengan cara yang sangat informal dan  berpusat di sekitar rumah guru (rumah-rumah guru). Siswa mendatangi rumah guru untuk belajar membaca Alquran  dan  fardhu  Ain  (ajaran  Islam  dasar).  Dikarenakan  semakin  banyaknya  siswa yang  berbondong-bondong  ke  tempat  guru  yang  kemudian  tidak  bisa  menampung semuanya,  muncullah  ide  religius  pendidikan  dipusatkan  di  sekitar  masjid,  surau  dan madrasah.  Guru  duduk  dengan  siswa  mereka  dalam  satu  lingkaran.  Peran  para  guru  /
17 International Law Book Services, Malaysia Kita., h. 181.
ulama  'ini  tidak  hanya  sebagai  guru  tetapi  juga  bertindak  sebagai  penasihat  bagi penduduk desa keluarga dan komunitas.
Guru / ulama ini dengan mudah diterima masyarakat bahkan kadang-kadang mereka dipanggil  ke  istana  untuk  mengajar  raja  negara  dan  kerabat  mereka.  Setelah  lulus,  para siswa ini juga akan kembali ke tanah air melanjutkan studi ke negara Timur Tengah atau sering membuka sendiri lingkaran belajar / halaqah. Mereka juga membentuk mata rantai di antara satu rantai ulama 'dan lainnya.
Pendidikan  Islam  di  Malaysia  tidak  dapat  dipastikan  secara  tepat  kapan  dimulai, tetapi  perkara  ini  dapat  dilihat  pada  latar  belakang  sejarah  kedatangan  agama  Islam  di negara  ini  dan  aktivitas  serta  kegiatan  pendidikan  yang  berjalan  pada  waktu  tersebut. Kedatangan  Islam  dan  proses  islamisasi  berlangsung  melalui  jalur  perdagangan  atas peranan para pedagang muslim dan mubalig dari Arab dan Gujarat, para dai setempat dan penguasa  Islam. 18 Sejak  merdeka  tahun  1957,  ilmu  pengetahuan  agama  Islam  telah dijadikan  sebagai  kurikulum  pendidikan  nasional  Malaysia  dan  diberikan  selama  120 menit  per  minggunya.  Akan  tetapi,  pemerintah  tidak  melakukan  penekanan  atau  lulus ujian  ilmu  pengetahuan  agama  Islam,  sehingga  pelajaran  ini  tidak  mendapat  perhatian serius dari siswa pada masa tersebut. 19
Sejak  tahun  1980-an,  Perkembangan  masjid  dan  surau  di  Malaysia  mencerminkan semaraknya aktivitas umat Islam. Misalnya, Bandar Baru Bangi merupakan daerah yang memiliki  masjid  dan  surau  dengan  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Masjid-masjid tersebut,  bukan  saja  untuk  melaksanakan  shalat,  melainkan  juga  digunakan  sebagai lembaga  pendidik-an  Islam.  Surau  an-Nur  di  Bandar  Baru  Bangi  misalnya,  merupakan tempat kajian al-Qur’an dan tafsir baik laki-laki maupun perempuan, terkadang diadakan tahlil  serta  perbincangan  keagamaan  yang  terjadwal  secara  sistematis  tentang  segala  hal yang berkaitan dengan masalah spiritual dan problem masyarakat masa kini. 20
Ketika  Jepang  menaklukkan  Malaysia  (1941-45)  dan  dikalahkan  oleh  Inggris  pada tahun  1946.  Inggris  kemudian  membuat  beberapa  reformasi  pendidikan  yang  dimulai dengan  Barnes Report (1950) dan  Fern  Wu Report (1951).  Singkatnya,  Laporan  Barnes menyatakan  Minimnya  pelajaran  agama  di  sekolah  menyebabkan  orang  tua  Melayu mengirimkannya anak-anak belajar agama di sesi sore yang sangat melelahkan. Laporan
18 Abdul  Rahman  Haji  Abdullah,  Pemikiran  Islam  di  Malaysia:  Sejarah  dan  Aliran(Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 14.
19 Qasim  A. Ibrahim dan  Muhammad  A. Saleh,  Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,Cet. II; Jakarta: Zaman, 2014, h. 1057.
20 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam,Ensiklopedia Islam Jilid III, h. 139.
Barnes  juga  menyarankan  hanya  satu  sistem  pendidikan  dasar  (sekolah  dasar  nasional) yang akan diselenggarakan. Laporan Fenn Wu menyarankan dan mendukung 'tiga bahasa' di  mana  Melayu,  Cina  dan  Inggris.  Bahasa  harus  didorong  untuk  menjadi  bahasa pengantar.
Sebagai  kompromi,  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Pendidikan  1952,  di mana promosi sistem sekolah nasional dengan pengenalan bahasa Inggris secara bertahap ke sekolah Bahasa Melayu dan Bahasa Melayu dan InggrisSekolah Bahasa Tionghoa dan Tamil  dan  juga  merekomendasikan  pemeliharaan  sekolah  tipe  nasional  Inggris.  Sistem pendidikan  dimalaysia  menganut  system  pendidikan  dari  inggris,  hal  ini  karena  terbukti seluruh  bekas  jajahan  inggris  selalu  maju  dalam  bidang  pendidikan.  Berbeda  halnya bekas jajahan belanda dalam bidang pendidikan.
Negara  Malaysia  memiliki  keinginan  kuat  untuk  menjadikan  pendidikannya  itu go international. Buktinya  hal  itu  dituangkan  dalam  rumusan  misi  utama  Kementerian Pelajaran  Malaysia,  yang  berbunyi, “Mewujudkan  sistem  pendidikan  bertaraf  dunia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.” 21
Diantar hal yang menjadi keberhasilan pendidikan dimalaysia adalaha; 22
a. Belajar dari negeri yang telah maju
b. Mengalokasikan dana yang cukup memadai
c. Membuat perencanaan jangka panjang yang baik
Pemerintah Malaysia mempunyai perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas dan  mutu  perguruan  tinggi  demi  memajukan  pendidikan  Islam.  Tidak  semua  IPTA  dan IPTS di Malaysia membuka Islamic Studies . Beberapa Perguruan tinggi  yang membuka program Islamic  Studies adalah: Internasional  Islamic  University  of  Malaysia (IIUM), University of Malaya (UM), University Kebangsaan Malaysia (UKM), Univerisity Utara Malaysia (UUM), Univerisity Pendidikan Sultan Idris (UPSI), University Sains Malaysia (USM), dan Kolej University Islam Selangor (KUIS). 23
21 Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara- Negara Islam dan Barat , h. 121.
22 Supriyoko, Surat Kabar Harian “KEDAULATAN RAKYAT”, Yogyakarta, Edisi 13 Desember 2000.
23 MasterTarbiyah, “Analisis  Standar  Mutu  Pendidikan  Indonesia  danMalaysia,” Manajemen Pendidikan  Islam,  14  Mei  2013,https://mastertarbiyah1982.wordpress.com-/2013/05/14/analisis-standar-mutu- pendidikan-indonesia-danMalaysia/ (23Oktober 2014)

## 3. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dimalaysia
Jika  dilihat  dan  dianalisis  kebijakan  pendidikan islam  dimalaysia  pada  masa  jepang dan inggris sesungguhnya system pendidikan dinegara tersebut memiliki dualisme dalam system  kependidikan.  Diantara  hal  itu  yang  menjadikannya  dualism  system  adalah adanya  kebijakan  pada  masa  itu  pendidikan  bersifat  sekuler  dengan  pelajaran-pelajaran modern dengan Bahasa inggrisnya dan satu lagi pelajaran pondok dengan pelajaran yang tidak  ada  Bahasa  inggris  dan  kemodernannya.  Kemudian,  pada  tahun  1970,  pemerintah secara  bertahap  mengubah  keduanya.Bahasa  Melayu  dan  sekolah  bahasa  Inggris,  yaitu kategori kedua dan ketiga, ke dalam sekolah nasional dan meninggalkan sekolah agama sendiri.
Pada  tahun  1973,  Divisi  Pendidikan  Agama  (Bahagian  Pelajaran  Agama)  didirikan dibentuk  di  lingkungan  Departemen  Pendidikan  untuk  mengkoordinasikan  pendidikan Islam.    1983,  namanya  diubah  menjadi  Divisi  Pendidikan  Islam  (Bahagian  Pendidikan Islam).
Pada  tahun  1995  direstrukturisasi  menjadi  Divisi  Pendidikan  Islam  dan  Moral (BahagianPendidikan  Islam  dan  Moral).  Sekarang  telah  dikembalikan  ke  Divisi Pendidikan  Islam,dan  tugasnya  adalah  mengelola  kebijakan  dan  kurikulum  pendidikan Islam.  Kebijakan  dan  kurikulum  bahasa  Arab,  perekrutan  dan  pelatihan  dalam  jabatan pendidikan Islam dan guru bahasa Arab, dan dakwah dan pelatihan kepemimpinan untuk staf dan siswa pendidikan Islam, dan untuk membantu dan meningkatkan standar kedua sekolah agama menengah nasional.
Sentralisasi  administrasi  dan  kurikulum  semua  sekolah  yang  menawarkan  beberapa jenis  Islam  pendidikan  telah  mendominasi  upaya  Kementerian  Pendidikan  di  bidang pendidikan  Islam  formal.  Kurikulum  telah  dirancang  untuk  menyelesaikan  tujuan Pendidikan  Filsafat  Islam.  Ada  usaha  terus  menerus  untuk  mengakhiri  dualisme  antara pendidikan  sekuler  dan  agama,  seperti  yang  termanifestasi  dalam  perkawinan  antara ilmu-ilmu  Islam  dan  ilmu  sekuler  dalam  kursus-kursus  tingkat  tersier.  Kemudian,  pada tahun 1970, pemerintah secara bertahap mengubah keduanya Bahasa Melayu dan sekolah bahasa Inggris, ke dalam sekolah nasional dan meninggalkan sekolah agama sendiri. Dua sistem ini terus tumbuh, menghasilkan Muslim yang dalam banyak kasus berkonflik satu sama  lain  karena  pandangan  dunia  yang  saling  bertentangan  yang  diberitakan  dalam sistem sekolah.
Ketika  Mahathir  Muhammad  menjabat  sebagai  Menteri  Pendidikan,  kebijakan  dan program  keislaman  di  bidang  pendidikan  terlihat  lebih  awal  mendapat  perhatian dibanding bidang lainnya. Di awal karirnya sebagai Menteri Pendidikan Malaysia tahun 1974, Mahathir mengawali langkahnya dengan meninjau ulang sistem pengajaran agama Islam  yang  dipandangnya  tidak  efektif  dan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  dan kebutuhan  zaman.  Segera  setelah  itu,  ia  mengadakan  pengkajian  kembali  tentang pendidikan  agama  Islam  dan  sistem  pengajarannya  serta  membentuk  dewan  penasihat untuk  pendidikan  agama  Islam.  Pembentukan  dewan  penasihat  ini  dimaksudkan  untuk menggerakkan  agarIslam  menjadi  relevan  dengan  kebutuhan  modernisasi  masyarakat muslim  Malaysia  dan  agar  gerakan  ini  dapat  dilaksanakan  secara  koor-dinatif  dan sistematis. 24
Pada  tahun  1975,  Kementerian  Pendidikan  mengeluarkan  dana  yang  cukup  besar untuk  memperbaiki  pelaksanaan  pelatihan  guru-guru  agama  Islam.  Pada  tahun berikutnya,  pemerintah  mengumumkan  pengambil  alihan  atas  sepuluh  sekolah  Islam terbaik di negara itu guna memperbaiki manajemen sekolah tersebut serta mening-katkan kinerja  para  guru  dan  pegawainya  untuk  dijadikan  sebagai  sekolah  model.  Pada  tahun 1979, pemerintah mendeklarasikan pendirian Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara. Pada tahun  yang  sama,  pengetahuan  agama  Islam  ditetapkan  sebagai  materi  ujian  di  tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Setahun berikutnya pemerintah mendirikan yang pertama kali  Maktab  Perguruan  Islam  (Islamic  Teacher’s  College)  yang  dari  sana  murid-murid berpotensi  akan  dikirim  ke  Mesir,  Pakistan,  dan  Indonesia  untuk  melanjutkan  studi mereka. 25
Adapun kebijakan lainnya terhadap pendidikan Islam di Malaysia antara lain:
a. Sejak  merdeka  pada  tahun  1957,  ilmu  pengetahuan  agama  Islam  telah  dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.
b. Pada  tahun  1975,  berbagai  langkah  penting  untuk  memperkuat  pendidikan  Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan.
c. Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan.
24 Almas Akbar, “Pendidikan Malaysia (Kajian Perbandingan Pendidikan),” Khazanah Keilmuan PAI, http://almasakbar45.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-latar-belakang.html (24 Oktober 2014)
25 Adi  Radili,  “Dinamika  Perkembangan  Islam  di  Asia  Tenggara,”  Blog  ar-Sembilan, http://arsembilan.blogspot.com/2013/10/maklah dinamika-perkembangan.html (23 oktober 2014
d. Tahun  1983,  Departemen  Pendidikan  menyatakan  bahwa  nilai-nilai  moral  akan diajarkan  kepada  pelajar  non-muslim,  sementara  ilmu  pengetahuan  agama  akan diajarkan kepada para pelajar muslim. 26
Hingga  satu  dekade  lalu,  pendidikan  Islam  tingkat  dasar  dan menengah  Pendidikan di Malaysia terdiri dari lima jenis sekolah agama, yaitu.
a. Federal  Sekolah  Agama  (Sekolah  Agama  Persekutuan  dan  Sekolah  Kebangsaan Agama)
b. Sekolah Agama Pemerintah Negara Bagian
c. Sekolah yang dijalankan oleh Majlis Agama Islam Negara
d. Sekolah Keagamaan Rakyat
e. Sekolah Agama Swasta (Sekolah Agama Swasta).
Dari  jumlah  tersebut,  Sekolah  Agama  Rakyat  (SAR)  dan  Sekolah  Agama  Swasta (SAS)  dikelola  secara  mandiri  tapi  menerima  penggunaan  kurikulum  nasional  sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya belajar di lembaga formal perguruan tinggi. Masalah  abadi  yang  mengkhawatirkan.Para  lulusan  sekolah  agama  ini  dulu  sangat kekurangan tempat untuk melanjutkan pendidikan  di Malaysia. Hanya tiga lembaga yang dikelola  negara,  yaitu.  UM,  UKM,  dan  IIUM  menawarkan  program  studi  studi  Islam yang  menerima  mahasiswa  berdasarkan  spesialisasi  tingkat  menengah  dalam  mata pelajaran Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Haji Abdullah. 1997, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran ,Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
Adi  Radili, “Dinamika  Perkembangan  Islam  di  Asia  Tenggara” Blog  ar-Sembilan, http://arsembilan.blogspot.com/2013/10/maklah dinamika-perkembangan.html
Amir  F.  Hidayat,  dan  Abdurrasyid,  2006, Ensiklopedi  Negara-negara  di  Dunia ,  Bandung: Pustaka Setia
Ahmad  Athori  Hussain.  1993, Dimensi  Politik  Melayu  1980-1990,  Antara  Kepentingan  dan Wawasan Bangsa , Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka
Ajid  Thorir.  2009, Studi  Kawasan  Dunia  Islam,  Perspektif  Etno-Linguistik  dan  GeoPolitik , Jakarta: Rajawali Pers
26 ibid
International Law Book Services, Malaysia Kita, Kuala Lumpur: Direct Art Company, 2005
Almas  Akbar, “Pendidikan  Malaysia  (Kajian  Perbandingan  Pendidikan” Khazanah Keilmuan  PAI,  http://almasakbar45.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-latar- belakang. html (24 Oktober 2014)
Master  Tarbiyah, “Analisis  Standar  Mutu  Pendidikan  Indonesia  danMalaysia” Manajemen Pendidikan Islam, 14 Mei 2013, https://mastertarbiyah1982.wordpress.com
Qasim  A.  Ibrahim  dan  Muhammad  A.  Saleh, Buku  Pintar  Sejarah  Islam:  Jejak  Langkah Peradaban  Islam  dari  Masa  Nabi  Hingga  Masa  Kini ,  Cet.  II  /2013/05/14/analisis- standar-mutu-pendidikan-indonesia-dan Malaysia
Times Book International, Malaysia, Singapore & Kuala Lumpur: TBI, 2002
Muhammad Ismail Ahmad. 2004, Sejarah Malaysia , Selangor: Pustaka Mawar
Ghazali  Mayudin.  2002, Politik  Malaysia:  Perspektif,  Teori,  dan Praktik ,  (Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia
Yusuf Harun. 1991, Tunku Idealisme Dalam Kenangan , (Pulau Pinang: Yayasan Bumiputra