Responsibility of Local Governments in the Implementation of Knowledge of Food needs Based to Improve Food Security in Banten Province
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemenuhuan Kebutuhan Pangan Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten
Edi Mulyadi ZS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa zs@untirta.ac.id
Eki Furqon Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ekifurqon@untirta.ac.id

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  penduduk  di  Provinsi  Banten  berakibat  pada  meningkatkan kebutuhan  terhadap  pangan  yang  disertai  peningkatnya  kebutuhan  permukiman dan  industri  yang  berdampak  terhadap  berkurangnya  lahan  pertanian.  Pasal  68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto Undang-Undang 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  mengamanatkan  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah  dalam  penyelenggaraan  pangan  meliputi  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  dalam  penyediaan  keterjangkauan,  pemenuhan konsumsi  pangan  dan  gizi  secara  terkoordinasi  dan  terpadu.  Masalah  hukum kemudian  muncul  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  pangan  di  Provinsi  Banten apakah  telah  mampu  mengantisipasi  terjadinya  kerawanan  pangan  dalam  rangka peningkatan ketahanan pangan daerah.
Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai  berikut:  Pertama,  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  dalam penyelenggaraan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  Menurut  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2012  Tentang  Pangan  mecangkup  kebijakan  pemenuhan  ketersediaan, keterjangkauan,  pemanfaatan,  dan  penanganan  kerawanan  pangan sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Pangan.  Kedua,  kendala  penyelenggaraan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  Provinsi Banten  kondisi  faktual  saat  ini  tingginya  jumlah  penduduk  di  Provinsi  Banten berakibat  pada  meningkatkan  kebutuhan  pangan  disertai  dengan  meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri.
Kata Kunci: Tanggung Jawab ; Pemerintah Daerah; Ketahanan Pangan.

## Abstract
The increase in the number of people in Banten Province has resulted in an increase in  the  need  for  food  accompanied  by  an  increase  in  the  need  for  settlements  and industries  which  has  an  impact  on  reducing  agricultural  land.  Article  68  of  Law Number 18 of 2012 concerning Food Juncto Law 11 of 2020 concerning Job Creation mandates  the  responsibility  of  local  governments  in  the  implementation  of  food including  planning,  implementation,  and  supervision  activities  in  providing affordability,  fulfilling  food  consumption  and  nutrition  in  a  coordinated  and integrated  manner.  Legal  problems  then  arise  how  to  implement  food  policies  in Banten  Province  whether  they  have  been  able  to  anticipate  the  occurrence  of  food insecurity in order to improve regional food security.
This research uses normative juridical methods with a statutory approach. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are as  follows: First, the  authority  of  the  Banten  Provincial  Government  in  the  implementation  of  the fulfillment  of  food  needs  According  to  Law  Number  18  of  2012  concerning  Food covers the policy of fulfilling the availability, affordability, utilization, and handling of food  insecurity  as  regulated  in  Regional  Regulation  Number  2  of  2017  concerning Food  Implementation.  Second,  the  obstacles  to  the  implementation  of  meeting  the food needs of Banten Province, the current factual condition of the high population in Banten  Province  has  resulted  in  an  increase  in  food  needs  accompanied  by  an increase in the needs of settlements and industries.

## Keywords: Responsibility; Local Government; Food Security.

## 1. PENDAHULUAN
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan baku  pangan,  dan  bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses  penyiapan pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
Pemerintah  Daerah  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  daerah berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketahanan Pangan adalah  kondisi    kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  negara  sampai  dengan perseorangan  yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata  dan  terjangkau  serta  tidak bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat  untuk  hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pemerintah  daerah  Provinsi  Banten  memberikan  perhatian  khusus  untuk mewujudkan  kondisi  masyarakat  yang  tahan  pangan  sampai  dengan  tingkat rumah  tangga  dan  perseorangan.  Dalam  mengantisipasi  terjadinya  kerawanan pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang  Penyelenggaraan  Pangan  sebagai  dasar  hukum  dalam  urusan  pangan yang sesuai dengan paraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian,  pemerintah  daerah  menindaklanjuti  Perda  tersebut  melalui  Peraturan
Gubenur  Nomor  28  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Cadangan  Pangan Pemerintah Provinsi Banten.
Kondisi  ketahanan  pangan  di  Provinsi  Banten,  menurut  data  Dinas Ketahanan  Pangan  capaian  yaitu:    Ketersediaan  Pangan  secara  mandiri  belum terpenuhi  disebabkan  oleh  (i).  tingginya  alih  fungsi  lahan,  luas  lahan  pertanian yang terus menyusut akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non  pertanian  yang  terjadi  secara  masif,  serta  adanya  kompetisi  pemanfaatan lahan  pertanian  pangan  untuk  penggunaan  non  pangan;  (ii).  Degradasi  air, ketersediaan air cenderung berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan  lingkungan.  Terjadi  persaingan  penggunaan  air  yang  cukup  besar antara  kebutuhan  air  untuk  air  bersih,  kebutuhan  air  untuk  industri  dan kebutuhan air  untuk pertanian; (iii). Bencana  alam dan  bencana  social  (pandemi Covid-19).
Keterjangkauan  Pangan  terkendala  lokasi  pembelian  pangan,  keterbatasan infrastruktur,  kurangnya  investasi  bagi  pengembangan  infrastruktur  terutama perdesaan  serta  terbatasnya  prasarana  usaha  tani  yang  dibutuhkan  masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.
Pemanfaatan  pangan  juga  masih  menjadi  kendala  karena  tingkat  kosumsi pangan masyarakat masi rendah dikarenakan kebiasan kebiasaan penduduk yang hanya mengkonsumsi jenis pangan tertentu. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) perlu dioptimalkan karena  masih terjadi kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis dan lainnya.
Laju  pertumbuhan  penduduk  di  Provinsi  Banten  sebesar  2,17%  periode 2010-2020.  Pertumbuhan  penduduk  ini  tidak  berbanding  lurus  dengan pertumbuhan  produksi  bahan  pangan  hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya Kerawanan  Pangan  apabila  tidak  diimbangi  perluasan  lahan  pertanian.  Apalagi, tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual; penguasaan lahan petani yang relatif kecil.
Upaya  mewujudkan  ketahanan  pangan  selalu  akan  terkait  dengan ketersediaan  lahan  pertanian.  Ketersediaan  lahan  pertanian  akan  selalu  terkait dengan  konversi  atau  alih  fungsi  tanah  pertanian  menjadi  tanah  nonpertanian. Jumlah  lahan  pertanian  memiliki  kecenderungan  semakin  menurun  sebagai akibat  aktivitas  ekonomi  dan  pelaksanaan  pembangunan  berbagai  bidang. Pembangunan pemukiman, infrastruktur, dan industri telah melahap tanah-tanah pertanian sehingga berubah menjadi tanah nonpertanian.(Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, 2019)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  ingin  mengetahui  bentuk  tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten. Komitmen ini memang sudah  diatur  dalam  produk  hukum  daerah  mengenai  penyelenggaraan  pangan. Namun,  memang  norma  yang  ada  dalam  pasal-pasal  Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan belum terimplementasikan dengan baik. Maka, dalam penelitian ini peneliti mengkaji masa depan Ketahanan Pangan di  Provinsi  Banten  dalam  4  (empat)  indikator  yaitu,  sebagai  berikut;  (1). Ketersediaan  Pangan;  (2).  Keterjangkauan  Pangan;  (3).  Pemanfaatan  Pangan;  (4). Kerawanan Pangan.
2. METODE PENELITIAN Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah
mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
Materi  penelitian  yang  diangkat  pada  penelitian  kali  ini  adalah penyelenggaraan pemenuhan pangan terhadap peningkatan ketahanan pangan di Provinsi  Banten.  Penelitian  ini  akan  melihat  sejauhmana  pembagian  peran pemerintah pusat dan daerah serta melihat seberapa jauh aturan hukum pangan telah diterapkan oleh khususnya pemerintah daerah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah studi  pustaka.  Penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  jenis pendekatan  yang  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  seperti  bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  tersebut  disusun  secara sistematis,  dikaji  kemudian  dibandingkan  dan  ditarik  kesimpulan  dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Bahan-bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  yuridis  normatif  yang  pada  hakikatnya  menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.  Analisis  normatif  terutama  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.

## 3. PEMBAHASAN
a) Analisis  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  dalam Penyelenggaraan  Pemenuhan  Kebutuhan  Pangan  Dihubungkan  dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Kewenangan  memiliki  arti  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  karena  merupakan  dasar  utama  untuk  setiap  tindakan  dan perbuatan  hukum  dari  setiap  tingkat  pemerintahan  yang  ada  disuatu  negara. Tanpa  adanya  dasar  kewenangan  yang  sah,  maka  berbagai  tindakan  dan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap  tingkat  pemerintahan  dapat  di kategorikan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  asas  pemerintahan  yang  baik. ) Kewenangan  Pemerintah  Daerah  juga  termasuk  penyelenggaraan  pangan  dalam mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Pada  dasarnya  dalam negara  kesatuan  tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  tetap berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat.  Akan  tetapi,  karena  sistem  pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan,  maka  ada  tugas-tugas  tertentu  diurus  sendiri,  sehingga menimbulkan  hubungan  timbal  balik  yang  dapat  melahirkan  adanya  hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan satuan organisasi pemerintahan.
Ketahanan  pangan  nasional  masih  menjadi  isu  yang  penting  bagi  Indonesia termasuk ketahanan pangan di daerah mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan  konsumsi  pangan  memiliki  dimensi  yang  terkait  dengan  dimensi  sosial, ekonomi,  dan  politik.  Ketahanan  pangan  merupakan  suatu  sistem  yang terintegrasi  yang  terdiri  atas  berbagai  subsistem.  Subsistem  utamanya  meliputi ketersediaan  pangan,  keterjangkauan  pangan,  serta  kualitas  dan  keamanan pangan.  Terwujudnya  ketahanan  pangan  merupakan  sinergi  dari  interaksi  ketiga sub sistem tersebut.
Penyelenggaraan pangan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa lingkup pengaturan penyelenggaraan Pangan yaitu, sebagai berikut: (a).Perencanaan Pangan; (b). Ketersediaan Pangan; (c). Keterjangkauan Pangan; (d). Konsumsi Pangan dan Gizi; (e).Keamanan Pangan; (f).  Label  dan  iklan  Pangan;  (g).  Pengawasan;  (h).  Sistem  informasi  Pangan;  (i).
Penelitian  dan  pengembangan  Pangan;  (j).  Kelembagaan  Pangan;  (k).  Peran  serta masyarakat; dan (l). Penyidikan.
Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras dan provinsi penyangga ibu kota sehingga kebijakan ketahanan pangan  merupakan kebijakan prioritas  di  Provinsi  Banten.  Menindaklanjuti  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012  Tentang  Pangan,  berikut  ini  adalah  beberapa  peraturan  perundang- undangan sebagai dasar hukum ketahanan pangan Provinsi Banten yaitu:
Tabel B.1
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Pangan di Provinsi Banten No Peraturan Perundang- Undangan Substansi 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. Perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. Keterjangkauan Pangan; d. Konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. Label dan iklan Pangan; g. Pengawasan; h. Sistem informasi Pangan; i. Penelitian dan pengembangan Pangan; j. Kelembagaan Pangan; k. Peran serta masyarakat; dan l. Penyidikan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal  12,  pangan  adalah  urusan wajib 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peran serta pemerintah daerah terkait cadangan pangan pemerintah daerah,  penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi, dan  peran serta masyarakat; 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Daerah, tugas pokok, dan fungsinya meliputi tiga pilar, yaitu: 1) ketersediaan: analisa bahan pangan lokal, analisa peta rentan rawan pangan, dan analisa harga wajar; 2) keterjangkauan dan distribusi.  3). Kemanfaatan dan pemanfaatan pangan lestari 5 Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten dan membuat Sistem Database Cadangan Pangan di Provinsi Banten

## Cadangan Pangan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  selain  peraturan  perundang-undangan  tersebut Pemerintah  Daerah  membentuk  dasar  hukum  penyelanggraan  pangan  secara khusus melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan.  Perda  ini  menjadi  landasan  hukum  bagi    Pemerintah  Daerah  dalam menyusun  kebijakan  penyelenggaraan  pangan  dalam  mewujudkan  ketahanan pangan  di  daerah  bahwa  setiap  ketersediaan,  keterjangkauan  dan  pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar bagi  setiap    manusia  sehingga  dalam  memenuhinya  secara  terencana, terkoordinasi  dan    terintegrasi  dalam  mewujudkan  kemandirian  pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah menetapkan  Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  28  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  cadangan  pangan  sebagai  bentuk  opersionalisasi  Perda  diatas, menurut  konsideran  menimbang  PerGub  Nomor  28  Tahun  2018  perda  ini dibentuk  dikarenakan  (1).  kondisi  penduduk  miskin  di  Banten  yang  rawan pangan;  (2).  Perubahan  iklim  yang  sulit  diprediksi  berpotensi  menimbulkan ketidakpastian produksi semakin besar (gagal panen, banjir, kekeringan, kemarau panjang)  dan  kejadian  bencana;  (3).  Masa  panen  tidak  merata  antar  waktu  dan antar  daerah  mengharuskan  adanya  cadangan  pangan;  (4).  Masih  banyak  daera yang masuk kategori kerawanan pangan dan (5). Terjadinya kejadian darurat yang memerlukan cadangan pangan untuk menanganinya.
Menurut  definisi  diatas  maka,  indikator  ketahanan  pangan  terdiri  atas  4 (empat) indikator yaitu: (1). Ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya;  (2).  Keterjangkauan  Pangan  berkaitan  dengan  akses  terhadap  pangan atau  memiliki  sumber  daya  untuk  mendapatkannya;  (3).  Pemanfaatan  Pangan mengenai penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetauan gizi dasar; (4). Stabilitas,  ketersediaan,  akses  dan  pemanfaatan  dalam  menecegah  terjadinya kerawanan  pangan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2015 tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi,  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan/atau Pemerintah  Desa  melaksanakan  kebijakan  dan  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan  ketahanan  pangan  diwilayahnya  masing-masing,  dengan memperhatikan  pedoman,  norma,  standar,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan/atau  Pemerintah  Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan  masyarakat  secara  bersama-sama  mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.
Fungsi  dan  peran  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  arahan  bagi masyarakat  untuk  menciptakan  kemakmuran  tidak  serta  merta  dibebankan  oleh masyarakat,  menurut  Lembaga  Administrasu  Negara  peran  pemerintah  antara lain:  (1).  Pemerintah  sebagai  regulator  yaitu  menyiapkan  arah  penyeimbang penyelenggaraan  pembangunan  dalam  bentuk  penerbitan  peraturan-peraturan; (2).  Pemerintah  sebagai  dinamisator  menggerakkan  partisipasi    masyarakat  jika terjadi  kendala  dalam  proses  pembangunan  untuk  mendorong  dan  memelihara pembangunan  daerah;  (3).  Pemerintah  sebagai  fasilitatorvmenciptakan  kondisi kondusif  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  menjembatani  kepentingan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah.
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan. Kebijakan tersebut meliputi: a. ketersediaan pangan; b. keterjangkauan pangan; c. pemanfaatan pangan; dan d. penanganan kerawanan pangan.
Pertama, kebijakan  ketersediaan  pangan  dilakukan  melalui  (i).  optimalisasi produksi pangan pokok; (ii). pengembangan pangan lokal; (iii).penguatan cadangan pangan  pemerintah  daerah;dan  (iv).  cadangan  pangan  di  masyarakat. Kedua, kebijakan  keterjangkauan  pangan  dilaksanakan  melalui:  (i).  efektifitas  distribusi pangan;  (ii).  pemasaran;  (iii).  perdagangan;  (iv).  stabilitasi  pasokan  harga  pangan pokok;  dan  (v).  bantuan  pangan. Ketiga, kebijakan  pemanfaatan  pangan dilaksanakan  melalui:  (i).  pengembangan  pangan  lokal;  dan  (ii).  peningkatan konsumsi  pangan  B2SA  sesuai  potensi  dan    kearifan  lokal.  Keempat,  kebijakan kerawanan pangan dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.  Berikut  ini  adalah  tabel  realisasi  kebijakan  Pemerintah Daerah  berdasarkan  laporan  kinerja  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Banten tahun 2020 yaitu, sebagai berikut:
Data 2.1 Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2020 No Jenis Kebijakan Realiasi 1 Program Tata Kelola Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Peningkatan Kapasitas Aparatur c. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan d. Perpustakaan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran e. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD f. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah b. Pengelolaan Sumberdaya Pangan c. Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan d. Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten 3 Program Peningkatan Keterjang- kauan Pangan a. Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan b. Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan c. Pengelolaan Penataan Harga Pangan 4 ProgramPerlindungan Konsumen  Pangan a. Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi
Pangan; b. Pembinaan dan Pengembangan  Diversifikasi Pangan c. Pembinaan  dan  Pengawasan Keamanan Pangan; d. Sertifikasi dan pengujian Mutu  Pangan  pada  UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan e. Pelayanan  Teknis  Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Berdasarkan laporan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  Tentang  Pangan  di  Provinsi  Banten.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi dalam  rangka  menjaga  ketahanan  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama,  menjaga kapasitas  produksi  bahan  pangan;  Kedua,  melakukan  pengawasan  terhadap distribusi pangan dan  berbagai subsidi input  produksi; Ketiga, melakukan kerja sama dengan perhutani dan perkebunan negara dan/atau swasta untuk membuka lahan  baru  dengan  pola  tumpang  sari  menyediakan  alat-alat  mesin  pertanian untuk  meningkatkan  produktivias;  Keempat,  menyosialisasikan  penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan standardisasi keamanan pangan; Kelima, membuka akses permodalan perbanakan kepada petani; dan Keenam, memperpendek supply chain pangan melalui pembentukan  BUMD agribisnis.
b) Analisis  Kendala  Penyelenggaraan  Pemenuhan  Kebutuhan  Pangan  di Provinsi  Banten  Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012 Tentang Pangan
Penyelenggaraan  pangan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012  Tentang  Pangan  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  dalam  penyediaan,  keterjangkauan,  pemenuhan  konsumsi  Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi  dan  terpadu.  Sedangkan,  ketahanan  pangan  adalah  kondisi terpenuhinya  Pangan  bagi  negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin dari  tersedianya  Pangan  yang  cukup,  baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup    sehat,  aktif,  dan produktif secara berkelanjutan.
Pilar utama ketahanan pangan, meliputi 4 (empat) indikator yaitu: Pertama, Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri  dan  cadangan  pangan  nasional  serta  impor  apabila  kedua  sumber  utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

## Gambar 5.1 Pola Sebaran Wilayah Ketahanan Pangan
Berdasarkan peta di atas ketahanan pangan di Provinsi Banten menunjukan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki status sangat tahan pangan. Sebanyak 62  kecamatan  (51,2%)  memiliki  status  sangat  tahan  pangan  dan  57  kecamatan (47.1%)  berstatus  tahan  pangan.  Hanya  ada  2  kecamatan  (1.7%)  yang  berstatus cukup  tahan  pangan.  Pada  peta  tersebut  terlihat  bahwa  klasifikasi  sangat  tahan pangan justru terlihat banyak berada di sebelah tenggara (Kabupaten Lebak) yang jaraknya  jauh  dari ibukota dan terlihat banyak berada  sebelah barat (Kabupaten Pandeglang) yang berjarak sedang dari ibukota.
Cadangan pangan di masing-masing daerah di Provinsi Banten berdasarkan data IKP tersebut  terlihat  bahwa skor terendah dimiliki oleh Kota Serang dengan nilai  IKP  59,16  yang  masuk  dalam  kelompok  3  (rawan  pangan  kategori  rendah). Sementara,  wilayah  lainnya  masuk  ke  dalam  kelompok  aman  pangan  kategori tinggi sampai sangat tinggi.
Tabel 5.3 Skor dan Peringkat Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Banten berdasarkan Perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Skor Peringkat Serang 75.58 152 Lebak 71.63 238 Tanggerang 71.10 250 Pandeglang 70.42 261 Kota Tanggerang Selatan 83.33 12 Tanggerang 76.84 35 Cilegon 68.72 60 Serang 59.16 85
Kedua, keterjangkauan  pangan  adalah  kemampuan  rumah  tangga  untuk memperoleh  cukup  pangan,  baik  yang  berasal  dari  produksi  sendiri,  stok, pembelian,  barter,  hadiah,  pinjaman  dan  bantuan  pangan.  Akses  pangan  yang
meliputi  dua  hal,  yaitu  akses  secara  fisik  dan    akses  ekonomi.  Akses  pangan secara  fisik  ialah  kemampuan  menjangkau  pangan  yang    berhubungan  dengan tempat  atau  lokasi    mendapatkan  pangan,  sedangkan  akses  ekonomi  adalah kemampuan mendapatkan pangan berkaitan penghasilan.
Ketiga, Pemanfaatan Pangan adalah konsumsi pangan dan Gizi untuk hidup sehat,  aktif  dan  produktif  yang  akan  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan melalui pemenuhan  asupan  Pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,  serta  pemenuhan persyaratan  Keamanan  Pangan,  Mutu  Pangan,  dan  Gizi  Pangan. Keempat, Kerawanan  Pangan  adalah  kondisi  ketidakcukupan  pangan  yang  dialami  suatu daerah, masyarakat rumah tangga.
Pengejawantahan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan  Pangan,  harus  tercermin  pada  upaya  mewujudkan  Ketahanan Pangan. Handewi P.S Raman dan Menwa Arini menjelaskan konsep, pengukuran dan strategi yang dilakukan, secara umum meng- gunakan dua pendekatan yaitu Ketersediaan  Pangan  dan  Kepemilikan.  Pekembangan  paling  mutahir  konsep ketahanan pangan juga mengacu pada empat aspek yaitu: (1). Pangan merupakan kebutuhan  mendasar  manusia;  (2).  Ketahanan  pangan  harus  dilakukan  sebagai suatu  sistem  hierarki  mulai  dari  tingat  global  sampai  dengan  tingkat  rumah tangga/  individu;  (3).  Perlunya  peran  pemerintah  yang  bersih  dan  bertanggung jawab dan adanya kebebasan pers serta presure group untuk turut ber- tanggung jawab  dalam  mencapai  ketahanan  pangan  berkelanjuta.  (4).  Ketahanan  pangan mencangkup  aspek  kuanitatif  dan  kualitatif  pangan  serta  pangan  secara keseluruan.  Sejatinya,  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan  Pangan  telah  diatur  mengenai  strategi  dalam  mewujudkan ketahanan  pangan.  Berikut  ini  strategi  penyelenggaraan  pangan  menurut  Perda tersebut
Tabel 2.1 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pangan No Kebijakan Strategi 1 Ketersediaan Pangan a. mengembangkan  produksi  pangan  yang bertumpu pada sumber daya,  kelembagaan dan budaya lokal; b. mengembangankan  efisiensi  sistem  usaha pangan; c. mengembangkan  sarana  prasarana  dan teknologi  untuk  memproduksi  pangan, penanganan  pasca  panen,  pengolahan  dan penyimpanan vpangan; d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksivpangan yang meliputi sumberdaya lahan,  sumberdaya  air,  jalan  vekonomi sentra produksi, listrik dan telekomunikasi; e. mempertahankan  dan  mengembangkan lahan produksi pangan; dan/atau f. membangun  sentra  produksi  pangan  dan sentra  pengolahan  pangan  dengan  sistem klaster 2 Keterjangkauan  a. mendorong ditetapkannya  jenis dan jumlah
Pangan cadangan  pangan  tertentu    sesuai  dengan kebutuhan  konsumsi  masyarakat  yang diutamakan    bersumber  dari  produksi setempat;dan/atau b. mendorong  dan  memfasilitasi  penguatan dan  pengembangan  cadangan  pangan masyarakat 3 Pemanfaatan Pangan a. memperluas pengembangan pangan berbasis  sumber  daya  lokal  sesuai    potensi wilayah; b. meningkatkan  produksi  pangan  berbasis sumber daya  lokal  untuk  memenuhi skala ekonomi; c. peningkatan  ketersediaan  aneka  ragam pangan  melalui  pengembangan  bisnis  dan industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya  lokal; d. menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau e. pendidikan,  advokasi,  promosi,  sosialisasi dan membuat lahan percontohan. 4 Kerawanan Pangan a. melakukan pemetaan kawasan rentan/rawan pangan secara terpadu; b. mengelola sistem kewaspadaan pangan dan gizi; c. melakukan intervensi penanganan kerawanan  pangan  berbasis  peta  kawasan rentan/rawan pangan dan berbasis rekomendasi  sistem    kewaspadaan  pangan dan gizi; d. mengembangkan dan memberdayakan lumbung pangan; e. memfasilitasi  pemasaran  hasil  pangan pokok dan pangan lokal; f. mengembangkan  pola  konsumsi  pangan beragam, bergizi seimbang  dan aman; g. mengoptimalkan peran tenaga penyuluh; h. penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah; i. mendorong  partisipasi  masyarakat  dan dunia usaha; j. mendorong  adanya  pasar  induk  dan terbentuknya  BUMD  bidang    pangan; dan/atau k. mendukung kebijakan nasional atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan bidang pangan.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD)  Provinsi  Banten  2017- 2022,  disebutkan  bahwa  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Banten  berperan dalam  mencapai  tujuan  pada  Misi  ke-1  yaitu  Menciptakan  tata  kelola  yang  baik
(Good Governance) , dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan  Ekonomi.  Berdasarkan  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun  2017-2022, fungsi  Dinas  Ketahanan  Pangan  berada  kedalam  Layanan  Urusan  Wajib  Non Pelayanan  Dasar,  memiliki  4  (empat)  Program  yaitu,  sebagai  berikut:  (1).  Tata Kelola Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan; (2). Peningkatan Ketahanan Pangan; (3).  Peningkatan  Keterjangkauan  Pangan;  dan  (4).  Perlindungan  Konsumen Pangan.
Berikut  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  mengenai  sasaran,  strategi  dan kebijakan penyelenggaraan pangan di Provinsi Banten adala sebagai berikut:
Tabel 5.4 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan
Berakhlakul Karimah Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarkat Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif daEfisien Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkan nya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan Prima Misi: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Meningkatnya KelancaranDistribusi dan Penguatan Cadangan Pangan Tersedianya Informasi pasokan,harga danakses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota Meningkatkan ketahananpangan dengan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Peningkatan Ketersedian Pangan yangdi dukung oleh Infrasruktur yang Berkualitas
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022             Volume 5 No. 2 – Oktober 2022
Pangan, Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan, serta kestabilan harga pangan untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Penulis  menganalisa,  menurut  laporan  kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 sebagai berikut:
1. Program tata kelola pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan tercapai sepenuhnya
2. Program  peningkatan  ketahanan  pangan  tidak  tercapai  hanya  mencapai  88,91% dari target  95,09%, ketidaktercapainya  target  ini dikarenakan tingginya  ali fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, degradasi sumber daya lahan dan air serta bencana alam dan bencana sosial Covid-19.
3. Program kinerja keterjangkauan pangan juga tidak mencapai target 84,5%-95,88% hanya  mencapai  81,02%,  ketidaktercapaian  ini  di  karenakan  daya  beli  di masyarakat  menurun  terutama  akibat  situasi  Pandemic  Covid-19,  terjadinya inflasi terhadap komoditas pangan stategis dan akses jalan/transportasi di wilayah pedesaan yang belum merata dan dalam kondisi yang mendukung akses pangan.
4. Program perlindungan konsumen pangan juga tidak tercapai yang anya mencapai 75,85%  dari  target  84,5%-95,88%.  Tidak  tercapainya  target    dikarenakan  antara lain: Relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam; Akses air bersih belum dapat dijangkau oleh semua masyarakat; Belum optimalnya promosi B2SA kelevel  masyarakat  secara  menyeluruh;  Kurangnya  tenaga  fungsional  uji  mutu hasil  pangan  segar  asal  tumbuha  (PSAT)  yang  ada,  sampai  dengan  tahun  2020 Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Banten  baru  memiliki  1  (satu)  orang  tenaga fungsional  Pengawas  Mutu  Hasil  Pertanian;  Belum  memiliki/tersedianya Laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sendiri.
Peneliti  menganalisa  kendala  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan  ketahanan pangan  pemahaman  pangan  dikalangan  pembuat  kebijakan,  pelaku  bisnis,  dan masyarakat.  Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomro  18  Tahun  2012 Tentang  Pangan    pada  konsiderannya  Undang-Undang    ini  ditetapkan  untuk menimbang bahwa negara berkawajiban mewujudkan ketersedian, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi  pangan yang cukup, aman, bermutu, dan  bergizi    seimbang,  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  daerah  dalam  artian bahwa  pemerintah  wajib    untuk  menciptakan  ketahanan  pangan  bagi    seluruh rakyat  Indonesia  sebagai  upaya    mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  sehingga  tidak  ada  lagi  ditemukan  kasus  krisis  pangan  hingga  gizi buruk  anak-anak  Indonesia.  Muhammad  Ridwansyah  berpendapat  bahwa kehadiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah Pemerintah  Daerah  dapat  menggunakan  prinsip  otonomi  daerah  seluas-luasnya untuk mengatur urusannya sendiri.
Menurut  laporan  pemantauan  dan  peninjauan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (DPR  RI)  atas  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012  Tentang  Pangan  di  Provinsi  Banten  yaitu,  sebagai  berikut:  Pertama, Pemerintah  Provinsi  Banten  telah  memiliki  perangkat  hukum  daerah  dan kebijakan  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  di  Provinsi  Banten;  Kedua, Mengingat  luasnya  cakupan  permasalahan  pangan  Provinsi  Banten,  untuk optimalisasi  tercapainya  ketahanan  pangan,  diperlukan  dukungan  DPR  RI  dan Pemerintah  Pusat  terkait    koordinasi  lintas  sektor.  Ketiga,  Dalam  rangka
mengatasi  masalah  kelembagaan  pangan    nasional,  Provinsi  Banten  mengusulan perlu  dibentuknya  lembaga  setingkat  menteri  yang  mempunyai  kewenangan penuh  untuk  menangani  masalah  pangan,  termasuk  kewenangan  melakukan impor pangan apabila terjadi defisit bahan pangan.
Dinas  Ketahanan  Pangan  di  Provinsi  Banten  menjelaskan  kendala  yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan saat ini yaitu:
1. Tingkat  pendapatan  petani  yang  rendah,  akibat  dari  biaya  produksi  yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual; penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha);
2. Laju  pertumbuhan  penduduk  2,17%  periode  Tahun  2010-2019. Pertumbuhan penduduk ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan;
3. Faktor  kebiasaan  penduduk  yang  hanya  mengkonsumsi  jenis  pangan tertentu,  misalnya  beras,  hal  ini  akan  memberikan  tekanan  yang  berat terhadap penyediaan pangan tersebut.
4. Luas  lahan  pertanian  yang  terus  menyusut  akibat  alih  fungsi  lahan pertanian  produktif  ke  penggunaan  non  pertanian  yang  terjadi  secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.
5. Degradasi  air,  ketersediaan  air  cenderung  makin  berkurang  akibat terjadinya  kerusakan  ekosistem  dan  perubahan  lingkungan.  Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air  bersih,  kebutuhan  air  untuk  industri  dan  kebutuhan  air  untuk pertanian.
6. Keterbatasan  infrastruktur,  kurangnya  investasi  bagi  pengembangan infrastruktur  terutama  di  perdesaan  serta  terbatasnya  prasarana  usaha tani  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  dapat  menurunkan  ketahanan pangan.
7. Fluktuasi  harga  pangan  yang  ditunjukan  oleh  coefficient  of  variation  (cv) perlu  diantisipasi  karena  nilai  cv  yang  tinggi  mencerminkan  harga  jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi.
8. Keamanan  pangan,  masih  terjadinya  kasus  keracunan  dan  gangguan kesehatan  manusia  akibat  mengkonsumsi  pangan  yang  tidak  aman  dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis dan lainnya.
Data  Badan Pusat Statistika menambahkan kebijakan ketahanan pangan di masa  pemuliahan  ekonomi  pandemic  Covid-19,  Pemerintah  Daerah  menyusun strategi agar terjadi shiffing tenaga kerja kepada sektor pertanian yang berpotensi meningkatkan  beban  dan  menurunya  produktivitas  sektor  pertanian, mengupayakan  strategi  stabilitas  harga  beli  pokok  petani  pada  periode  musim panen juga termasuk kebijakan pengendalian inflasi yang berpihak kepada petani dan mengurangi ketergantungan impor pangan.
Selain,  itu  kebijakan  sektor  ketahanan  pangan  di  Provinsi  Banten  juga melakukan  penyesuaian  terhadap  materi  muatan  dalam  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah  mengubah  Undang-Undang  18  Tahun 2012 Tentang Pangan. Berdasarkan analisa peneliti, terdapat beberapa perubahan materi  muatan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pangan  yaitu  sebagai berikut:
1. Definisi ketersediaan pangan;
2. Sumber penyediaan pangan;
3. Impor pangan;
4. Penghapusan ketentuan uji laboratorium terhadap pangan;
5. Rekayasa  genetik  pangan,  iradiasi  pangan,  keamanan,  mutu,    dan  gizi, pangan olahan serta pengawasannya yang dikaitkan  dengan perizinan; dan
6. Penambahan  pengecualian  sanksi  pidana  yang  diganti  dengan    sanksi administratif  bagi  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  yang    berisiko rendah/sedang pada pasal yang memuat ketentuan pidana.
Pangan  merupakan  kebutuhan  stategis  bagi  bangsa  Indonesia,  Pemerintah Daerah  bersama  Pemerintah  Pusat  mewujudkan  ketahanan  pangan  nasional harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Juncto dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan  menjaga  stabilitas  ketersediaan  terutama  pengelolaan  pangan  lokal; keterjangkauan  pangan  dari  aspek  fisik  dan  ekonomi,  pemanfaatan  pangan dengan  kualitas  gizi  yang  cukup,aman,  bermutu,  dan  seimbang  dan  kerawanan pangan  beroritasi  memitigasi  krisis  pangan  masyarakat.  Paradigma  kebijakan pangan  perlu  diperuas  tidak  terfokus  pada  produk  pertanian  tapi  perlu mengoptimalkan  potensi  sektor  produksi  kelauatan  dan  perikanan  mengingat luasnya lautan di Provinsi Banten.
4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  Pertama,  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2012  Tentang  Pangan  mecangkup  kebijakan  pemenuhan  ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan penanganan kerawanan pangan ditindaklanjuti melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan Pangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pangan di daerah. Kedua,  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  dalam penyelenggaraan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  kondisi  faktual  saat  ini disebabakan  oleh  beberapa  faktor  yaitu:  (a).  Tingginya  jumlah  penduduk;    (b). Tingkat  pendapatan  petani  yang  rendah;  (c).  Faktor  kebiasaan  penduduk  yang hanya  mengkonsumsi  jenis  pangan  tertentu;  (d).  Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke non  pertanian;  (e).  Degradasi  air;  (f).  Keterbatasan  infrastruktur;  (g).  Fluktuasi harga pangan (h). Keamanan pangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku: Asikin,  A.  dan  Z.  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja  Grafindo Persada.
dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  28  Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Enny  Nurbaningsi.  (2011). Aktualisasi  Pengaturan  Wewenang  Mengatur  Urusan dalam  Peraturan  Daerah  (Studi  Periode  Era  Otonomi  Seluas-luasnya) . Universitas Gajah Mada.
Firdaus,  R.  (n.d.).  Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Regulator,  Dinamisator, Fasilitator,  dan  Katalisator  dalam  Pemberdayaan  Petani  Kakao  di  Kabupaten Luwu Utara. Jurnal I La Galigo Public Administration Journal , Volume 3, .
Handewi  P.S  Raman  dan  Menwa  Arini.  (n.d.).  Ketahanan  Pangan:  Konsep, Pengukuran dan Strategi. Jurnal FAE , Vol. 20 No .
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-berasmenurut- negara-asal-utama, diakses pada tang 19 April 2022, pukul 11.42 WIB. (n.d.). https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-berasmenurut- negara-asal-utama, diakses pada tang 19 April 2022, pukul 11.42 WIB.
Laporan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  pemantauan  dan peninjauan  atas pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2012  Tentang Pangan .  (n.d.).  https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-
AKD-Buku-Laporan-Badan-Legislasi-DPR-RI- thd-Pemantauan-dan-
Peninjauan-Undang-Undang-Nomor.-18-Tahun-2012-tentang-Pangan- 1631075526.pdf
Muhammad  Ridwansyah.  (n.d.).  Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan Pusat-Daerah  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun. Jurnal Konstitusi , Vol. 14 No . Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, . Pustaka Pelajar. Purwaningsih, Y. (n.d.). Ketahanan Pangan; Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pembrdayaan,. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 9 , No . Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Pertanian  Kementerian  Pertanian.  (2021).
Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2021 . Kementerian Pertanian.
Sudijono  Sastroatmodjo,  Suhadi,  D.  M.  (2019). Politik  Hukum  Ketahanan  Pangan Respon  Pemda  atas  Kebijakan  Negara  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan . BPHN UNNES.
Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 1 (2012).