## PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI ERA NEW                    NORMAL
Pande Kadek Rita Juliani 1 , Ni Wayan Witariani 2

## Universitas Mahasaraswati Denpasar
ritajuliani87@gmail.com
Abstrak: Pajak  adalah  penerimaan  Negara  yang  di  gunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.  Selain  itu,  pajak  juga  di  gunakan  untuk membangun  infrastruktur  serta  fasilitas  umum  demi  menunjang kemajuan  suatu  Negara.  Hal  ini  menjadikan  kepatuhan  dan kesadaran wajib  pajak  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  hal  untuk mencapai  keberhasilan  penerimaan  pajak.  Namun  pada  kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  pengetahuan  pajak, kesadaran  wajib  pajak,  tingkat pelayanan  pajak,  sanksi  pajak,  dan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  AEoI  dan  sosialisasi peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Utara. Penelitian selanjutnya diharapkan  mampu  mengamati  dan  mengetahui  indikator  dari kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  dapat  mengoptimalkan penelitian selanjutnya.
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel
Tanggal masuk 15 Desember 2021 Tanggal revisi 20 Desember 2021 Tanggal diterima 31 Desember 2021
Kata Kunci: AEoI 1 Sosialisasi peraturan perpajakan 2 kepatuhan wajib pajak 3

## PENDAHULUAN
Penerimaan  perpajakan  merupakan  fokus  utama  dari  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu),  hal  tersebut  disebabkan  penerimaan  pajak  masih  menjadi  penopang  dari pendapatan  Negara.  Pada  tahun  2021  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pajak  tengah  membuat strategi  untuk  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Strategi  yang  dibuat  tahun  2021 merupakan strategi yang harus dipikirkan matang-matang mengingat dari Tahun 2020 kondisi
Volume 3 Nomor 1 Desember 2021
ekonomi     di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak baik yang diakibatkan pandemi virus corona atau Covid-19.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan adanya tax rasio tahun 2021 diperakirakan dalam kisaran 8,25% sampai 8,63% terhadap produk domestik bruto (PDB) ( http://www.hbmsconsulting.com , 2021). Tax ratio tersebut dapat dikatakan merupakan tax ratio yang berada diposisi terendah sejak 2012 di mana tercatat tercatat 11,9%. Selanjutnya, pada tahun  2013  (11,9%),  tahun  2014  (11,4%),  tahun  2015  (11,6%),  tahun  2016 (10,8%), 2017  (10,9%),  tahun 2018  (11,6%), tahun  2019 (10,6%)  dan  tahun 2020 (6,9%).
Strategi  pemulihan  penerimaan  pajak  yang  dilakukan  adalah  dengan  membidik  wajib pajak  (WP)  Badan  serta  orang  pribadi  yang  berada  di  golongan  menengah  keatas  dengan memanfaatkan  data Automatic  Exchange  of Information (AEoI).  AEoI  adalah  pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara 'massal' oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak (IBFD International Tax Glossary ,2015).
Ditjen  Pajak  dengan  adanya  AEoI  dapat  mengetahui  data  wajib  pajak  lebih  luas  lagi sampai dengan data wajib pajak yang berada di luar negeri. Selain itu dengan adanya AEoI juga dapat digunakan untuk melacak apabila ada Wajib Pajak yang melakukan penghindaran atau penggelapan  pajak.  Di  Indonesia,  penerapan  sistem  AEoI  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  39/PMK.03/2017  yang  menjadi  Revisi  PMK  Nomor 125/PMK.10/2015 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi. AEoI di Indonesia akan seperti di negara-negara lain  dimana semua  negara yang tergabung dalam AEoI  akan  mengirimkan  dan menerima informasi awal setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.
Sejalan  dengan  konsistensi  dalam  melakukan  reformasi  perpajakan  dan  pemulihan ekonomi, sehingga penerimaan pajak banyak yang direlakan. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, sektor ekonomi  malah  tumbuh  di  atas  normal  karena  kondisi  pandemi  dan  setelahnya,  sebagai tumpuan penerimaan  pajak.  Tapi  memang,  situasi  ekonomi  tahun  depan  menjadi  cukup berat pasca pandemi  (Kontan.co.id, 2021).  Kemenkeu  juga  memprediksi  bahwa aktivitas ekonomi sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur setidaknya akan pulih di tahun depan. Hal tersebut terlihat dari laporan kuartal IV tahun 2020 ketiga sektor tersebut sudah mulai bangkit.
Direktur  Potensi,  Kepatuhan,  dan  Penerimaan  Pajak  Ditjen  Pajak  Kemenkeu  Ihsan Priyawibawa mengatakan sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 sepanjang tahun
ini, otoritas pajak menyesuaikan kembali  rumusan optimalisasi penerimaan perpajakan tahun ini  dan  tahun  depan.  Setidaknya  insentif  yang  bakal  digelontorkan  yakni  berlanjutnya penurunan  PPh  Badan  dari  25%  menjadi  22%  yang  akan  berlangsung  sejak  2020  ini.  Hal tersebut berlangsung ketika kondisi ekonomi dunia usaha belum sepenuhnya membaik di tahun depan.
Bidang  kajian  peneliti  ini  adalah  akuntansi  keprilakuan,  Akuntansi keperilakukan merupakan  bidang  multidisipliner  yang  berasal  dari  konstruk  teori behavioral  sciences sehingga akuntansi keperilakuan  merupakan pertemuan antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Menurut Hofstedt dan Kinard (1970)  definisi  akuntansi  keperilakuan  adalah The  study  of  the behavior  of  accountants  or  the  behavior  of  nonaccountants  as  they  are  influenced  by accounting  functions and reports . Berdasarkan  definisi tersebut  maka  kuntansi  keperilakuan adalah studi  mengenai perilaku akuntan atau perilaku non akuntan ketika mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi.
Cakupan akuntansi keperilakuan dapat dikelompokan ke dalam tiga area, yaitu: Pengaruh perilaku  manusia  pada  desain,  konstruksi,  dan penggunaan  sistem  akuntansi.  Akuntansi keperilakuan  dalam  area  ini  berkaitan dengan  bagaimana  sikap  dan  filosofi  manajemen memengaruhi  sifat  kontrol  akuntansi  dan  fungsi  organisasi;  Pengaruh  sistem  akuntansi  pada perilaku  manusia.  Akuntansi  keperilakuan  pada  area  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  sistem akuntansi  memengaruhi  motivasi,  produktifitas,  pembuatan  keputusan, kepuasan  kerja,  dan kerja  sama;  Metode  untuk  memprediksi  dan  strategi  untuk mengubah  perilaku  manusia. Akuntansi  keperilakuan  pada  area  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  sistem  akuntansi  dapat digunakan  untuk  memengaruhi perilaku.  Misalnya,  sistem  kompensasi  dapat  didesain  untuk meningkatkan  kinerja. Berdasarkan definisi dan cakupan tersebut menyimpulkan bahwa area penelitian  ini  berbicara  mengenai  metode  untuk  memprediksi  dan  strategi  untuk  mengubah perilaku manusia sebagai individu yang mencakup perilaku individu dalam organisasi terkait peningkatan layanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Teori  kepatuhan  ( compliance  theory )  merupakan  teori  yang  menjelaskan suatu  kondisi dimana  seseorang  taat  terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Menurut  Tahar  dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang  didasarkan  pada  kesadaran  seorang  Wajib  Pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya
dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  fenomena dan teori  yang telah diuraikan di  atas, maka  penelitian ini ingin mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak di era new normal . Pada penelitian ini akan kepatuhan  wajib  pajak  akan  diuji  dengan dua  variable,  yaitu:  variabel  AEoI  dan  Sosialisai Peraturan Perapajakan.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah AEoI berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah Sosialisasi Peraturan Perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

## 1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pengaruh AEoI terhadap kepatuhan pajak
b. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi peraturan pajak terhadap kepatuhan pajak

## 1.3 Manfaat Penelitian
1.3.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan  mengenai  pengetahuan  perpajakan,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.

## 1.3.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Kantor Pelayanan pajak (KPP)
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  melaksanakan kebijakan.
b. Bagi Fakultas/Universitas
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  informasi,  wawasan,  dan pengetahuan  tentang  konsep  maupun  teori  sebagai  tambahan  dokumentasi  dan referensi  di  lingkungan  akademis  sehingga dapat  bermanfaat  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

## 2.1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan  perilaku  orang  lain.  Teori  ini  pertama  kali  dikaji oleh  Frizt  Heider  (1958),  menjelaskan bahwa setiap  individu pada dasarnya adalah seseorang  ilmuwan semu ( pseudo scientist )  yang berusaha  untuk  mengerti  tingkah  laku  orang  lain  dengan  mengumpulkan  dan  memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk  mencari  sebab  mengapa seseorang  berbuat  dengan  cara-cara  tertentu  (Robbins  dan Timothy,  2015). Heider  (1958)  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  pengertian  atribusi,  yaitu atribusi  sebagai  proses  persepsi  dan  atribusi  sebagai  penelitian  kausalitas.  Proses  persepsi menjelaskan bahwa manusia terikat dalam proses psikologis yang menghubungkan pengalaman subyektif  mereka  dengan  berbagai  obyek  yang  ada.  Kemudian,  berbagai  obyek  tersebut direkonstruksi secara kognitif agar menjadi sumber-sumber akibat dari pengalaman perseptual. Sebaliknya,  ketika  orang  mencoba  untuk  membayangkan  sebuah  obyek,  maka  mereka  akan menghubungkan  pengalaman  tersebut  ke  dalam  alam  pikiran  mereka.  Sedangkan  atribusi sebagai penilaian klausalitas menekankan pada penyebab orang berperilaku tertentu. Penlilaian klausalitas dapat dipandang secara personal dan impersonal. atribusi personal adalah penyebab personal atau pribadi  yang  merujuk pada kepercayaan, hasrat, dan intensi yang mengarahkan pada perilaku manusia yang memiliki tujuan. Sedangkan, atribusi impersonal adalah penyebab diluar pribadi  yang bersangkutan  yang  merujuk pada kekuatan yang tidak  melibatkan  intensi atau tujuan (Ambar, 2017)
Robbins  dan  Timothy  (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  teori  atribusi digunakan  untuk melakukan  penilaian  individu  terhadap  perilaku  berdasarkan  pengendalian  internal  ataupun eksternal  yang  dimiliki  individu tersebut.  Jika  individu  mempunyai  karakter  internal,  maka perilaku  yang  ditunjukkan  merupakan  kendali  dirinya,  sedangkan  karakter  eksternal menunjukkan perilaku di bawah kendali pihak lain. Misalnya, seorang wajib pajak  yang  tepat waktu  untuk  menyampaikan  SPT  pajak,  hal  tersebut disebabkan  wajib  pajak  memahami bagaimana  cara  penghitungan  pajak  terutang  dan  mengetahui  cara  mengisi  SPT  pajak. Meskipun  demikian,  wajib  pajak  berusaha  untuk  memahami  cara  penghitungan  pajak  dan pengisian  SPT,  karena  wajib  pajak  tersebut  berharap  terhindar  dari  denda  dan  sanksi
perpajakan.
Individu  juga  cenderung  untuk  menganggap  keberhasilan  atas  suatu hal  karena  faktor internal daripada faktor eksternal dan menyalahkan atas suatu hal buruk yang terjadi terhadap faktor  ekternal  daripada  faktor  internal.  Teori  tersebut  mengungkapkan  bahwa  wajib  pajak dapat  mengamati  lingkungan sekitar  dalam  membayarkan  kewajiban perpajakannya  sehingga individu dapat memiliki kesadaran untuk ikut membayarkan kewajiban perpajakannya.
Menurut  Weiner  (2010),  terdapat  tiga  dimensi  yang  dapat  diidentifikasikan  berkaitan dengan  atribusi  ini,  yaitu locus atau  tempat  penyebab, stability dan controllability .  Dimensi yang  pertama:  tempat  sebab-akibat  ( locus )  berupa  kekuatan  internal  dan  kekuatan  eksternal. Atribusi internal mencakup semua sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi, atau keinginan. Atribusi eksternal akan mencakup semua penyebab eksternal seseorang (di luar diri orang itu) seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan pengaruh lingkungan lainnya. Dimensi  yang  kedua  stabilitas  ( stability ),  yang  berfungsi  untuk  mengindikasikan apakah  terjadi  perubahan  dalam  berperilaku  atau  tidak.  Dimensi  yang  ketiga  kemampuan mengendalikan ( controllability ), yang merujuk pada penyebab seseorang dapat atau tidak dapat dalam mengendalikan tindakan orang lain.
Menurut Malle (2011), dalam psikologi sosial menjelaskan bahwa atribusi memiliki dua makna. Makna pertama atribusi sebab akibat yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan atas perilaku  dari  berbagai  pertanyaan  tentang  sesuatu  sebab.  Makna  kedua  penempatan  atribusi yang berkaitan dengan kesimpulan atas ciri atau karakter dalam berperilaku. Pada atribusi, setiap individu  cenderung  untuk  menganggap  keberhasilan  atas  suatu  hal  karena  faktor  internal daripada  faktor  eksternal  dan  menyalahkan atas  suatu  hal  buruk  yang  terjadi  terhadap  faktor ekternal  daripada  faktor  internal.  Teori  tersebut  mengungkapkan  bahwa  wajib  pajak  dapat mengamati  lingkungan  sekitar  dalam  membayarkan  kewajiban  perpajakannya  sehingga individu dapat memiliki kesadaran untuk  ikut membayarkan kewajiban perpajakannya. Teori ini secara relevan  menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang  digunakan  dalam  model  penelitian  ini.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dikaitkan  dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan dimensi tempat  sebab-akibat  ( locus )  dari  kekuatan  internal,  kualitas  pelayanan  berupa  kehandalan ( reliability ), daya tanggap ( responsiveness ), jaminan ( assurances ), empati ( empathy ) dan            bukti fisik ( tangibles ) dari kekuatan ekternal.

## 2.1.2 Teori Kepatuhan
Kepatuhan  berasal  dari  kata  patuh.  Menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia), kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti  pada  ilmu-ilmu  sosial khususnya  dibidang  psikologis  dan  sosiologi  yang  lebih menekankan  pada  pentingnya  proses  sosialisasi  dalam  mempengaruhi  prilaku  kepatuhan seorang  individu.  Seorang  individu  cenderung  mematuhi  hukum  yang  dianggap  sesuai  dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu sendiri.
Pada  prinsipnya  kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku  dalam  suatu  negara  (Siti  Kurnia  Rahayu, 2010:139).  Menurut  Nurmantu  kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  (Safri Nurmantu, 2005:148-149). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:
a) Kepatuhan  formal  atau  administratif  adalah  suatu  keadaan  dimana wajib  pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b) Kepatuhan  material  atau  teknis  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif  atau  hakekatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  juga meliputi kepatuhan formal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  192/PMK.03/2007  Jo  No.  74/PMK/2012  kategori wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut
4) Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu sikap tunduk dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak secara  formal melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan secara substantif wajib pajak memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan.  Adapun  contoh  dari  kepatuhan  secara  formal   yakni mendaftarkan  diri  dan  memiliki  NPWP,  menghitung  dan  membayar  pajak  terutang,  dan melaporkan  SPT baik  SPT Masa  maupun SPT  Tahunan. Sedangkan  contoh  dari  kepatuhan secara  material  yakni  ketentuan  batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan dan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

## 2.1.3 Automatic Exchange of Information (AEOI)
Automatic Exchange of  Information (AEoI)  adalah  program  pertukaran  informasi keuangan terkait pajak, dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh ( bulk ). Informasi keuangan  yang  dikirim  adalah  milik  warga  asing  yang  menetap  di  satu  negara  dan  dikirim kepada  otoritas  pajak  negara  asal  warga  tersebut  (Urinov,  2015).  Pertukaran  data  keuangan tersebut  tidak  dilakukan  secara  sembarangan,  melainkan dilakukan antar otoritas pajak  yang berwenang  di  setiap  negara.  Setiap  negara  yang  telah  bergabung  dengan  sistem  AEoI  akan mengirimkan  dan  menerima  informasi  awal,  setiap  tahunnya  tanpa  harus  mengajukan permintaan  khusus.  Sehingga  dengan adanya  AEoI,  maka  Dirjen  Pajak  dapat  melakukan pengawasan  dan  penggalian  potensi  perpajakan  melalui  transaksi  perbankan  yang  dilakukan wajib pajak di luar negeri.
Menurut (Akmam, 2017), adanya AEoI akan sangat berguna bagi negara yang warganya banyak bekerja diluar negeri atau menyimpan kekayaan di luar negeri. Sistem ini, wajib pajak didorong untuk memberi laporan kekayaan dengan benar. Jika tidak, maka AEoI akan menjadi salah satu bukti bagi negara untuk menjatuhkan denda serta sanksi terkait kebohongan laporan harta benda yang dibuat oleh warga negaranya.
Menurut Wibisono (2018), AEoI antar negara mempunyai peranan yang sangat penting di bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan AEOI ini karena terdapat empat elemen yang harus dipenuhi oleh Indonesia, yaitu:
1. Tersedianya  legislasi  domestik,  baik  primer  (peraturan  setingkat  undang- undang) maupun  sekunder  (peraturan  di  bawah  undang-undang)  sesuai  dengan  standar internasional,  yang  dinilai  dengan domestic  legislative  assessment dari Global Forumon  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes (Global Forum);
2. Tersedianya  perjanjian  internasional  yang  memuat  persetujuan  antar pejabat  yang berwenang ( competent authority agreement /CAA) untuk melaksanakan AEOI;
3. Tersedianya  sistem  transmisi  data,  yang  dapat  memfasilitasi  pengiriman data  dari lembaga  keuangan  ke  DJP,  serta  dari  DJP  kepada  negara/yurisdiksi  mitra  atau sebaliknya;
4. Terjaminnya kerahasiaan dan pengamanan data ( confidentiality and data safeguards ) di DJP, yang dinilai dengan confidentiality and data safeguards assessment .

## 2.1.4 Sosialisasi peraturan perpajakan
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  cara  yang  dilakukan  oleh  Dirjen  Pajak  untuk memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan  khususnya  wajib  pajak  agar  mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang tepat (Rimawati,2013).
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013).
a) Sosialisasi langsung
Sosialisasi  langsung  adalah  kegiatan  sosialisasi  perpajakan  dengan  berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi  langsung  yang pernah  diadakan  antara  lain early  tax  education,  tax  goes  to  school atau tax  goes  to campus , klinik pajak, seminar, workshop , perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.
b) Sosialisasi tidak langsung
Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan  media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya
1) Indra Lestari (2018)
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menganalisis  dan  menguji  secara  empiris tentang  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  kualitas
pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Data yang digunakan adalah Data primer pada hasil kuesioner 100 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 Kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian  ini  menggunakan  convenience  sampling  dan  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  varaibel  kesadaran  wajib  pajak,  variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi  di  KPP  Pratama  Surakarta.  Sedangkan variabel  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.
2) Syamsu Alam (2014)
Penelitian ini berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar Pajak Bumi  Dan Bangunan Di  Desa  Baringeng  Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng.  Latar  belakang  masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk  menguji  pengaruh  sosiaisasi  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Saran  dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya sosialisasi pajak secara rutin, sanksi pajak, harus dipertegas dan diawasi pengaplikasiannya dan kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan sehingga  dengan  begitu  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Untuk  penelitian  selanjutnya  peneliti  dapat  menggunakan variabel penelitian diluar model yang diteliti dalam penelitian ini dan jangkauan penelitian bisa diperluas.
3) Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Stanley K. Walandouw (2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  badan.  Populasi penelitian ini wajib pajak  badan yang terdaftar  pada  KPP  Pratama  Manado  dan  Bitung. Metode pengambilan sampel adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 60 wajib  pajak  badan.  Metode  penelitian  yang  digunakan Explanary  Research. Hasil penelitian  secara  simultan  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT Tahunan  Wajib  Pajak
Badan  pada  KPP  Pratama  Manado  dan  Bitung.  Secara parsial  Sanksi  Perpajakan memberikan  pengaruh  yang  signifikan  positif  terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT Tahunan  Wajib  Pajak  Badan  sedangkan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  memberikan pengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT Tahunan  Wajib Pajak  Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam  melaksanakan sosialisasi  harus ditingkatkan dan lebih  intensif  oleh  KPP  Pratama  Manado  dan  Bitung  serta  diharapkan  dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
4) Muhammad Faris Naufal, Putu Ery Setiawan (2018)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sosialisasi  perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur, jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama tabanan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin  dengan  metode  penentuan  sampel  adalah  metode accidental  sampling . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy . Hasil pengujian hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan  dan  pemahaman prosedur  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Tabanan,  sedangkan  variabel  umur  dan  jenis  pekerjaan memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tabanan.
5) Andiani et al. (2017)
Menyatakan  hasil  penelitian  bahwa  pengetahuan  sistem  AEoI  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal  ini  menunjukkan bahwa sistem AEoI diharapkan  dapat  menjadi  solusi  wajib pajak  untuk  memperoleh  informasi  rekening  wajib  pajak  antar  Negara  dan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  dengan  membayar  dan  melaporkan pajak secara benar dan tepat. Sehingga, penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Jadi, semakin  tinggi  pengetahuan  sistem  AEoI  seorang  wajib  pajak  orang  pribadi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik.
6) Kusuma dan Dewi (2018)
Judul  penelitian  menyatakan  bahwa  penerapan  tax  amnesty  dalam          perspektif  teori
etika deontologi telah berjalan dengan baik, karena wajib pajak memiliki suatu kewajiban tanpa  melihat  hasil  akhir  yang  baik  maupun buruk.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan peningkatan  penerimaan  pajak  dengan total harta yang  dilaporkan terdiri dari deklarasi harta  dalam  negeri Rp  3676  triliun  dan  deklarasi  harta  luar  negeri  mencapai  Rp  1.031 triliun. Sedangkan, penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun.

## METODE PENELITIAN

## 3.1   Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang  berasal  dari  responden  (Sugiyono,2016:5).  Maka  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung  Utara  yang beralamat  di  Jalan  Ahmad  Yani  No.  100 Lumintang, Denpasar.

## 3.2    Objek Penelitian
Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek penelitian pada penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara.

## 3.3   Metode Penentuan Sampel
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Metode Accidental Sampling yaitu teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan  atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan  ditemui  itu  cocok  sebagai  sumber  data  (Sugiyono,  2016:85).  Sampel  penelitian merupakan sebagian  dari  populasi  yang  diteliti  yang  menjadi  objek  penelitian  sesungguhnya. Dimana wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara sebanyak 8.030 orang merupakan  populasi  dalam  penelitian  ini.  Sehingga  untuk  mendapatkan  sampel  yang menggambarkan populasi maka dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin. Rumus Solvin dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :
𝑛 = 𝑁 1+𝑁 𝑒 2 8.030 𝑛 = 1 + (8.030(0.1) 2 ) =  99,77 = 100
Keterangan : N = Jumlah populasi = Jumlah sampel e = Batas tolerance kesalahan ( error tolerance )

## 3.5   Variabel Penelitian
Pengukuran variabel diukur dengan skala Likert menggunakan skala jenjang lima, yaitu: Sangat Tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Variabel dalam penelitian ini adalah:
1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat, dengan indikator sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
b. Tidak  mempunyai tunggakan pajak untuk semua  jenis pajak, kecuali  tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
d. keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
e. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2) AEoI (X 1 ) sebagai variabel bebas, dengan indikator sebagai berikut:
a. Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  serta  untuk  Pertukaran  Informasi Berkenaan  dengan  Keperluan  Perpajakan  ( Tax  Information  Exchange Agreement );
b. Konvensi  tentang  Bantuan  Administratif  Bersama  di  Bidang  Perpajakan ( Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters );
c. Persetujuan  Multilateral  Antar-Pejabat  yang  Berwenang  untuk  Pertukaran Informasi  Rekening  Keuangan  Secara  Otomatis  ( Multilateral  Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information ); d. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis ( Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information );
e. Persetujuan  Antar-Pemerintah  untuk  Mengimplementasikan  Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing ( Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act ); atau
f. Mencegah penghindaran dan pengelakan pajak;
g. Mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak- pihak yang tidak berhak;
h. Mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3) variabel sosialisasi peraturan perpajakan (X 2 ) sebagai variabel bebas.
a. Tata  cara  sosialisasi,  Sosialisasi perpajakan  yang  diadakan  harus   sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
b. Frekuensi  sosialisasi,  Sosialisasi  pajak  harus  dilakukan  secara  teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan.
c. Kejelasan sosialisasi pajak, Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
d. Pengetahuan  perpajakan,  Sosialisasi  pajak  akan  sukses  jika  informasi  yang diberikan  dapat  diterima  oleh  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  memiliki pengetahuan  pajak  yang  memadai  agar  memudahkan  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

## 3.6   Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  tahap  studi  pendahuluan  dan  uji  coba empiris yaitu: wawancara, angket dan observasi.

## 3.7   Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk  mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2011).
1. Uji  validitas,  pengujian  dengan  korelasi  bivariate  antara  masing-masing  skor indikator  dengan  total  skor  ( Correlation  Coefficients  Pearson )  dengan  program SPSS.  Korelasi skor faktor  dengan skor total positif  dan besarnya  di  atas  0,3  maka faktor  tersebut  merupakan  konstruk  yang  kuat dan  disimpulkan  bahwa  instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Ghozali, 2013).
2. Uji reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach Alph a (α) dan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60

## 3.8   Uji Regresi Linier Berganda
Regresi  linier  berganda  adalah  suati  analisis  asosiasi  yang  digunakan secara bersamaan untuk  meneliti  dua  atau  lebih  variable  bebas  terhadap  satu variabel  tergantung  dengan  skala interval,  (Umi  Narimawati,  2008:5).  Dalam  penelitian  ini,  analisis  regresi  linier  berganda digunakan  untuk  membuktikan  sejauh  mana  hubungan  Pengetahuan  Pajak,Kesadaran  Pajak,
Tingkat  Pelayanan  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain melibatkan lima variabel bebas (X 1 , X 2 , X 3 ,X 4 , X 5 ) dan satu variabel  terikat  (Y).  Model  regresi  linier  berganda  ditunjukkan  dengan  persamaan  sebagai berikut :
𝑌 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝑒
Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak 𝛼 : Konstanta
𝛽 1 - 𝛽 5 : Koefisien regresi
𝑋 1 - 𝑋 2 : Variabel bebas
E : Tingkat Kesalahan
3.8.1  Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)
1) Uji koefesien determinasi ( 𝑅 2 )
Koefisien determinasi ( 𝑅 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen amat terbatas. Nilai  yang mendekati satu berarti variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).
2) Uji F (statistik Fisher)
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  apakah  variabel  independen  secara   simultan  dapat memprediksi  atau  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel dependen.  Dengan  syarat  jika profitabilitas  memenuhi  syarat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  dapat  dilihat  dari nilai  F  hitung  lebih  besar  dari  nilai  F  table  pada  tingkat  signifikansi  5% (Ghozali,2016:96).
3) Uji T (statistik T)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh satu  variabel penjelas/independen  secara  individual  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen (Ghozali, 2011).
Langkah-langkah dalam pengujian uji t adalah sebagai berikut:
a) Merumuskan hipotesis Ho : = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ha : = 0, berarti ada pengaruh
yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
b) Menentukan tingkat signifikansi () sebesar 5%.
c) Menentukan  kriteria  penerimaan/penolakan  Ho,  yakni  dengan  melihat  nilai signifikan:  Jika sig < 0,05,  maka HO ditolak atau Ha diterima Jika  sig > 0,05, maka HO diterima atau Ha ditolak.
d) Atau  dengan  cara  msembandingkan  nilai  t  hitung  dengan  t  tabel,  yaitu: Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima atau Ha ditolak.
e) Keputusan statistik hitung dan statistik tabel juga dapat dilakukan  berdasarkan probabilitas,  dengan  dasar  pengambilan  keputusan  sebagai  berikut:  Jika probabilitas  <  tingkat  signifikan,  maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.  Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Hasil Analisis

## 4.1.1 Deskripsi Responden
Karakteristik  responden  memaparkan  mengenai  gambaran  umum  responden  yang menjadi  objek  penelitian.  Pada  karakteristik  responden  memaparkan  mengenai  jenis  wajib pajak, jenis kelamin, pekerjaan dan mengenai AEoI. Karakteristik responden dapat diketahui bahwa  responden  didominasi  oleh  wajib  pajak  badan  dengan  presentase  85  persen  dari  100 responden, dilihat dari jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki sebesar 80 persen dari 100 responden  yang diperoleh, dilihat dari pekerjannya responden  didominasi  oleh  karyawan swasta  sebesar  70  persen  dari  100  responden,  dilihat  dari  pengetahuan  AEoI  responden didominasi oleh wajib  pajak yang telah mengetahui pengetahuan AEoI dengan presentase 80 persen dari 100 responden.

## 4.1.2 Uji Instrumen
1) Uji Validitas
Pengujian  validitas  dilakukan  dengan  menguji  korelasi bivariate antara  masing- masing  skor  indikator  dengan  total  skor  ( Correlation Coefficients  Pearson ).  Instrumen dikatakan  valid  apabila  mampu  mengukur apa yang diinginkan, validitas  menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang diukur. Korelasi skor faktor dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan       konstruk yang
kuat dan disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Ghozali,  2013).  Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  nilai koefisien  korelasi  dari  instrumen  ini  r  ≥  0,30,  sehingga  instrument  penelitian  dapat dikatakan  valid.  Jadi  instrument  penelitian  dapat  dipakai  untuk  menguji  hipotesis penelitian karena instrumen ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
2) Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  adalah  indeks  yang  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, oleh karena itu pengujian reabilitas alat ukur  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  sejauh  mana  alat  ukur  dapat  diandalkan  atau dipercaya. Uji reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) dan suatu konstruk atau  variabel dikatakan  reliabel  jika memberikan  nilai Cronbach Alpha> 0,60. Hasil  uji reliabilitas  dapat  diketahui  bahwa  pada  masing-masing  butir  pertanyaan  memiliki cronbach’s  alpha  lebih  besar  dari  0,60  yang  artinya semua  instrumen  penelitian dinyatakan reliable.

## 4.1.3  Uji Asumsi Klasik
3) Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  untuk  melihat  apakah  data  yang  digunakan  dalam  penelitian telah  terdistribusi  normal  dapat  digunakan  uji  non parametrik satu sampel Kolmogorov- Smirnov . Hasil pengujian diketahui bahwa variabel unstandarized residu memiliki nilai.sig 0,251diatas 0,05. Hal ini berarti seluruh data berdistribusi normal.
4) Uji Multikolinieritas
Collinearity  ( multicollinearity ) digunakan  untuk  menunjukkan  adanya  hubungan linear antara variabel-variabel  bebas  dalam  model regresi. Biasanya korelasi mendekati sempurna atau mendekati satu antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara  melihat Varians  Inflation  Factor (VIF).  Adanya  multikolinieritas  sempurna  akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki  nilai tolerance lebih  dari  10%  (0,1).  Demikian  juga  dengan  nilai  VIF  yang semuanya di bawah 10. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.
5) Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  menunjukkan  bahwa  variasi  variabel tidak  sama  untuk  semua pengamatan. Uji ini dapat dianalisis melalui uji         Glejser dengan meregresikan nilai absolut
residual  sebagai  variabel  terikat  dengan  variabel  bebas.  Jika  variabel  bebas  signifikan secara sistik mempengaruhi  variabel terikat  maka  ada  indikasi terjadi  heterokedastisitas (Sugiyono,  2017).  Hasil  uji  heterokedastisitas  diketahui  bahwa  variabel  bebas  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  absolut  residu  dari  model  regresi  yang digunakan karena signifikansi setiap variabel absolut residu lebih dari taraf nyata (α) yaitu 5% (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## 4.1.4  Analisis Regresi Linear Berganda
Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengaruh  AEoI  dan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah analisis regresi linier  berganda  dengan  bantuan  program  SPSS.  Variabel  terikat  dalam  model  ini  yaitu kepatuhan  pajak,  sedangkan  variabel  bebasnya  adalah  AEoI  dan  sosialisasi  peraturan perpajakan.  Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  persamaan  regresi  sebagai  berikut: Y=13,999 + 0,290X 1 + 0,316X 2
a. Koefisien  konstanta  sebesar  13,999,  artinya  bila  kelima  variabel  bebas  yaitu pengetahuan  pajak  kesadaran  wajib  pajak  , tingkat  pelayanan  pajak  ,  sanksi  pajak  , sosialisasi peraturan perpajakan  konstan  maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 13,999.
b. Nilai koefisien regresi AEoI  (X1) = 0,290 artinya ada pengaruh positif AEoU terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Nilai  koefisien  sebesar 0,290  memiliki  arti  jika  AEoI ditingkatkan,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  badan  akan  meningkat  dengan  asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
c. Nilai  koefisien  regresi  sosialisasi  peraturan  perpajakan  (X5)  =  0,316  artinya  ada pengaruh  positif  sosialisasi  peraturan  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak badan. Nilai koefisien sebesar 0,316 memiliki arti jika sosialisasi peraturan perpajakan ditingkatkan,  maka kepatuhan wajib pajak badan  akan meningkat dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
4.1.5  Uji Kelayakan Model
6) Analisis Determinasi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  variasi/perubahan  kepatuhan  wajib  pajak badan  yang  dijelaskan  oleh  variabel  pengetahuan pajak,  kesadaran  wajib  pajak  ,tingkat pelayanan pajak ,sanksi pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan secara bersama-sama yang  dinyatakan  dalam  bentuk  persentase.  Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefesien
determinasi  dilihat  dari  nilai Adjustes  R Square  besarnya  variasi/perubahan  kepatuhan wajib  pajak  badan  yang  dijelaskan  oleh  variabel  pengetahuan  pajak  kesadaran  wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan secara bersama- sama adalah 92,6% sedangkan sisanya 7,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan di dalam penelitian ini.
7) Uji F-test
Uji  regresi  serempak  (F-test)  dilakukan  untuk  menguji  apakah  pengetahuan  pajak kesadaran  wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Hasil pengujian diketahui bahwa perhitungan uji F hitung 247,087 dan sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
8) Uji T
Uji  T  adalah  gunanya  untuk  mengetahui  signifikasi  pengaruh  pengetahuan  pajak, kesadaran  wajib  pajak,  tingkat  pelayanan  pajak,  sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian hipotesis (Uji T) dapat diketahui, sebagai berikut:
a) Pengaruh AEoI terhadap kepatuhan wajib pajak badan
Berdasarkan hasil  analisis dapat diperoleh nilai t hitung = 22,842 dan       nilai  sig 0,000.  Ini  berarti  pada  tingkat  kesalahan  5  persen,  AeoI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
b) Pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib pajak badan
Berdasarkan tabel  5.10 diperoleh  nilai t hitung = 14,353 dan nilai sig            0,000.  Ini berarti  pada  tingkat  kesalahan  5  persen,  sosialisasi  peraturan  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## 4.2   Pembahasan

## 4.2.1  Pengaruh AEoI Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa AEoI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi AEoI maka cenderung semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan. Begitu sebaliknya semakin rendah AEoI maka cenderung semakin rendah kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  (Andiani  et  al.,  2017),  menyatakan  bahwa  pengetahuan  sistem  AEoI
berpengaruh  positif dan  signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam  membayar dan  melaporkan  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  (Kusuma  &  Dewi,  2018),  yaitu penerapan tax  amnesty dalam  perspektif  teori  etika  deontologi telah  berjalan  dengan  baik, karena  wajib  pajak  memiliki  suatu  kewajiban  tanpa  melihat  hasil  akhir  yang  baik  maupun buruk.  Semakin  baik  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  sistem  informasi  AEoI  dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menarik kembali harta yang ada di luar negeri, maka semakin baik bagi pemerintah dapat memulihkan Tax Ratio di Tahun 2021.

## 4.2.2  Pengaruh  Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dapat  diketahui  bahwa  sosialisasi  peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  badan.  Hal  ini dapat diartikan bahwa semakin intens sosialisasi peratura pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib  pajak  badan.  Begitu sebaliknya semakin kurang sosialisasi peraturan perpajakan  maka cenderung kepatuhan wajib pajak badan akan rendah.
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  teori  atribusi  bahwa  sosialisasi  peraturan  perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal (atribusi eksternal) dimana faktor dari luar diri sendiri yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat  digunakan  untuk  mengguggah  dan  memberikan  pengetahuan  kepada  para  wajib  pajak tentang  peraturan,  tata  cara  perpajakan,  prosedur,  dan  waktu  pembayaran  pajak.  Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak (Binambuni, 2013).
Kurangnya  pengetahuan  dan  wawasan  karena  rendahnya  sosialisasi  perpajakan  akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan  pada  akhirnya  tidak  melaksanakan kewajiban  itu,  dan  hal  tersebut  berdampak  pada penerimaan  pajak  negara  (Herryanto  dan  Toly,2013).  Jika  pemerintah  berhasil  dalam menjalankan  sosialisasi  perpajakan,  maka  masyarakat  akan  lebih  memahami  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak  juga  meningkat.  Menurut  hasil  penelitian  Alam  (2014)  dan  Naufal (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. AEoI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang  artinya  semakin  tinggi  AEoI  maka  kepatuhan  wajib  pajak  badan cenderung mengalami peningkatan.
b. Sosialisasi peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif dan  signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan,  yang  artinya  semakin  intens  melakukan sosialisasi peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak badan  cenderung mengalami peningkatan.

## 5.2   Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  simpulan  yang  telah  diuraikan, maka  yang  dapat penulis sarankan yaitu
1) Bagi  pihak  KPP  Pratama  Badung  Utara  diharapkan  untuk  melakukan sosialisasi melalui media hiburan juga dapat dilakukan seperti panggung lawak, karena  pada  umumnya  content  pajak  terlalu  formal  sehingga  masyarakat merasa jenuh mendengar penjelasan yang sifatnya monoton.
2) Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  mampu  mengamati  dan  mengetahui indikator  dari  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  dapat  mengoptimalkan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
2016, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabet. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Desa  Baringeng Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng.  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri  Allaudin  Makasar. Makasar.
Andiani, D., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar dan  Melaporkan  Pajak (  Studi  Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Singaraja  ). Ejurnal Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,
Binambuni,  Donny.  2013.  Sosialisasi  PBB  Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan wajib  Pajak  di  Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. JurnalEMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087. Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit  UNDIP. Semarang.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 . Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Heider, F. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations . New York: Wiley. Herryanto, M., dan Toly, A.A.(2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP  Pratama  Surabaya  Sawahan.  Program  Akuntansi  Pajak Program  Studi  Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol. 1(1).
Jonathan,  Sarwono.    2006. Metode    Penelitian    Kuantitatif    dan    Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu
Kusuma,  I.  L.,  &  Dewi,  M.  W.  (2018).  Kebijakan  Tax  Amnesty :  Suatu  Peninjauan dalam Perspektif  Etika  Deontologi  Sebagai  Bentuk  Pilihan  Wajib  Pajak  dalam  Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(2), 204–214.
Lestari,  Indra.  2018.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Skripsi Muhammadyah Surakarta.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta. Nasution, Lukman Hakim. 2006 . Perpajakan . Jakarta:Bumi Aksara.
Naufal,  Muhammad  Faris  dan  Putu  Ery  Setiawan.  2018.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pemahaman  Prosedur  Perpajakan,  Umur,  Jenis  Pekerjaan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.1.
Pangestu,  Ferdyant  dan  Oman  Rusmana.  2012.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap  Tax  Compliance  Penyetoran  SPT  Masa,  Simposium Nasional  Akuntansi  XV, Banjarmasin.
Rahmawati,  L.,  Prasetyono,  Rimawati,  Y.  2013.  Pengaruh  Sosialisasi  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kesadaran  dan  kepatuhan  Wajib Pajak  :  Madura.  Jurnal Prosiding SimposiumNasional Perpajakan 4
Robbins,  S.  P.  1996. Perilaku  Organisasi  :  Konsep  Kontroversi  dan  Aplikasi,  edisi bahasa Indonesia . Jakarta: Prenhallindo. Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak . Widya Warta No. 2 Tahun XXXV,Juli 2011 hal. 44-54.
Siti,  Kurnia  Rahayu.  2010  . PERPAJAKAN  INDONESIA  :  Konsep  dan  Aspek  Formal , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D . Bandung  Alfabeta. Umi.  Narimawati.  2008. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Teori dan Aplikasi . Bandung: Agung Media