e-ISSN : 2621-4105

## Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

## Audry Zefanya, F.X Arsin Lukman
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok audryzefanya14@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tolak ukur serta studi kasus mengenai Putusan Mahkamah  Agung  3044  K/Pdt/2020  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  tolak  ukur pemenuhan  pemilikan  fisik  atas  tanah  melalui  surat  pernyataan  kepemilikan  bidang  tanah. Menurut ketentuan umum  hukum agraria Indonesia tiap  masyarakat Indonesia adalah berhak dan bisa  menduduki  tanah  secara  individual  (perorangan).  Melalui  adanya  prosedur  pendaftaran  hak atas  tanah  dengan  dasar  penguasaan  tanah.  Penting  guna  tetap  adanya  suatu  tolak  ukur  terhadap pemenuhan  penguasaan  fisik  atas  tanah  melalui  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah. Metode Penelitian ini yakni yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan penguasaan  secara  fisik  sebagai  suatu  surat  yang  disusun  pemohon  pengakuan  hak  untuk membuktikan  adanya  hak  kepemilikan  atas  tanah.  Bukti  kepunyaan  hak  terhadap  tanah  merujuk pada  bukti  tertulis  yang  memuat  nama  pemegang  hak  dan  kemudian  setiap  riwayat  peralihannya berturut-turut  sampai  pemegang  hak  terakhir  sebagaimana  dibukukan  dalam  pendaftaran  tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak.
Kata kunci: Pendaftaran Hak; Penguasaan Fisik; Tanah

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  benchmarks  and  case  studies  regarding  Supreme  Court Decision  3044  K/Pdt/2020  to  provide  an  explanation  of  the  benchmarks  for  fulfilling  physical ownership  of  land  through  a  statement  of  ownership  of  land  parcels.  According  to  the  general provisions of Indonesian agrarian law, each Indonesian community has the right and can occupy land individually (individually). Through the application of registration of land rights on the basis of  land  tenure.  It  is  important  that  there  is  still  a  benchmark  for  the  Fulfillment  of  Land  Tenure through  a  Declaration  of  Physical  Ownership  of  the  Land.  This  research  method  is  normative juridical. The results of the study show that the statement of ownership is a letter prepared by the applicant's  acknowledgment  of  rights  to  prove  the  existence  of  land  ownership  rights.  Proof  of ownership of land rights Refers to written evidence that contains all the names of the right holders and then records successively the last right holder as recorded in the registration of the basic land rights of ownership.
Keywords: Registration of Rights; Physical Mastery; Land
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Pokok  Agraria  diciptakan  untuk  meninggalkan  peraturan- peraturan  yang  dibuat  pemerintahan  kolonial  Belanda. 1 Pasal  33  UUDNRI  1945 merupakan landasan terciptanya UUPA. 2 Berkaitan dengan wewenang atas lahan, penguasaan  terhadap  hak  atas  tanah  dikelompokan  menjadi  tiga.  Pertama,  yang dikuasai  selama-lamanya  tanpa  batas  jangka  waktu.  Kedua,  yang  dikuasai  pada rentang  masa  tertentu.  Ketiga,  yang  dikuasai  selama  tanahnya  dimanfaatkan sebagai kebutuhan usaha. 3
Mengenai konsep penguasaan tanah merupakan suatu relasi hukum diantara perorangan  atau badan hukum,  yang mana tanah  sebagai  halnya dirujuk  didalam UUPA.  Kepemilikan  terhadap  tanah  menurut  hukum  agraria  Indonesia  dapat diartikan  dalam  dua  konsep  yaitu,  fisik  dan  yuridis. 4 Pada  konsep  kepemilikan fisik  berarti  penguasaannya  dikuasai  oleh  subjek  hukum.  Sedangkan  dalam konsep penguasaan yuridis berarti penguasaannya dimiliki oleh subjek hukum itu berdasarkan  undang-undang.  Konsep  penguasaan  tanah  dimungkinkan  bahwa penguasaan  fisik  dengan  yuridis  dimiliki  oleh  pihak  yang  berbeda.  Pada hakikatnya  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  telah  menguasai  fisik  sebidang tanah itu dengan iktikad baik selama 20 tahun secara berkesinambungan, maka ia berhak  untuk  melakukan  pendaftaran  terhadap  sebidang  tanah  tersebut  agar menjadi hak milik. Hal tersebut dimuat ketentuannya dalam Pasal 24 ayat (2) PP No.  24  Tahun  1997,  terdapat  syarat-syarat  yang  wajib  terpenuhi  oleh  subjek hukum yang hendak mendaftarkan dirinya untuk hak atas tanah tersebut.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti masalah pada penelitian  ini.  Penelitian  pertama  dengan  judul  berjudul  “Status  Kepemilikan Tanah  Hasil  Konversi  Hak  Barat  Berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Dihubungkan  Dengan  PP  No.  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” oleh  Hasanah (2012). Penelitian ini mengkaji terkait analisis status kepunyaan lahan hasil konversi hak barat serta hubungannya dengan PP No. 24 tahun 1997. Hasil Penelitian tersebut adalah ketetapan konversi mewajibkan pengubahan status hak atas tanah terhadap seluruh bukti kepemilikan sebelum  pemberlakuan  UUPA  dengan  berdasarkan  ketentuan  konversi  yang tercantum  pada  UUPA.  Prosedur  pengubahan  status  hak  atas  tanah  tersebut melalui pendaftaran lahan bersangkutan guna pemberian bukti kepemilikan baru, yakni sertifikat kepemilikan lahan dengan syarat pemberian dilaksanakan sebelum rentang  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  hingga  24  September  1980.  Apabila
1 Tesya Veronika and Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum  Adat Ditinjau  Dari  Konsephak  Menguasai  Oleh  Negara,” Humani 11,  no.  2  (2021):  305–17, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.
2 Raden  Ari  Setya  Wibawa,  “Kajian  Yuridis  Atas  Proses  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Wakaf  Yang Berstatus  Letter  C  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019): 274, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
3 Urip  Santoso, Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah , Kencana (Jakarta:  Penerbit  Kencana, 2019).
4 Yustisia  Setiarini Simarmata,  “Kedudukan  Hukum Pihak  Yang Menguasai  Objek  Hak  Atas  Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna,” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021).
e-ISSN : 2621-4105
peregistrasian  hak  terhadap  lahan  tidak  dilaksanakan  maka  hak  atas  lahan  akan dipegang langsung negara.  Perbedaan  yang mendasar pada penelitian ini adalah penelitian  ini  membahas  penjelasan  mengenai  bagaimana  penguasaan  fisik terhadap  lahan  melalui  surat  pernyataan  kepemilikan  fisik  bidang  tanah  dan menganalisanya dengan putusan pengadilan.
Penelitian  kedua  berjudul  “Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” oleh Susanto  (2014), penelitian ini mengkaji mengenai tata cara pelaksanaan peregistrasian lahan untuk kali pertama atas dasar PP 24 tahun 1997. Hasil  penelitiannya  yakni pendaftaran lahan  untuk  pertama  kalinya  didasarkan  atas  PP  No.  24  Tahun  1997  tidak mengimplementasikan  sistem  publikasi  negatif  murni,  namun  sistem  publikasi negatif  berkecenderungan  positif.  Akan  tetapi  tidak  mengubah  pengertian  bahwa sistem  publikasi  pendaftaran  lahan  merupakan  sistem  publikasi  negatif.  Hal  ini berarti  keabsahanan data sertifikat,  surat  ukur dan buku tanah tidak dijamin oleh negara.  Sertifikat  hak  atas  kepemilikan  tanah  atau  lahan  merupakan  surat pembuktian  yang  berkekuatan  namun  tidak  absolut.  Hal  ini  berarti  pemilik sertifikat  hak  kepemilikan  tanah  dijamin  kepastian  hukum,  asalkan  sertifikat tersebut: a) dipublikasikan berdasarkan pihak yang berhak, b) hak terhadap tanah didapatkan  melalui  iktikad  baik,  c)  secara  fisik  dikuasai  dan  d)  tidak  terdapat pihak  lain  yang  mampu  membuktikan  sebaliknya. 5 Perbedaan  yang  mendasar pada  penelitian  ini  adalah  membahas  tentang  pemenuhan  pemilikan  fisik  atas lahan melalui surat pernyataan pemilikan fisik bidang tanah.
Selanjutnya penelitian ketiga “Penguasaan Fisik Bidang Tanah berdasarkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendaftaran  Tanah”  oleh  Pasek  (2021).  Penelitian ini  mengangkat  tentang  pemilikan  secara  fisik  bidang  lahan  yang  ditunjukan sebagai  tanah  pertanian  ataupun  tanah  pekarangan,  dan  luas  kepemilikan  tanah dibatasi  oleh  luas  tertentu  ataukah  tidak.  Hasil  penelitiannya  yakni  lahan persawahan  dapat  diregistrasikan  haknya,  terutama  validasi  mengenai  hak terdahulu.  Kepemilikan  fisik  lahan  yang  dimanfaatkan  untuk  lahan  pertanian ataupun  untuk  hak  guna  usaha  hak  kepemilikannya  akan  luas  tanahnya  akan diberikan  batasan.  Selain  itu,  pemilik  lahan  harus  berdomisili  dalam  kecamatan yang  sama  dengan  tanah  pertaniannya.  Pemilik  lahan  dapat  menggunakan tanahnya  sebagai  hak  usaha  seluas  minimal  5  hektar  serta  maksimal  25  hektar. Pemanfataanya  paling  lama  adalah  selama  25  tahun  dan  untuk  perusahaan  35 tahun.  Perbedaan  yang  mendasar  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini membahas penjelasan mengenai tolak ukur pemenuhan kepemilikan fisik terhadap tanah melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
Seiring  dengan  berkembangnya  jumlah  penduduk,  makin  meningkatkan keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah guna mendirikan rumah atau
5 Bronto  Susanto,  “Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 20 (2014),
https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.359.
e-ISSN : 2621-4105
untuk sebagai media  usaha.  Adanya prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan dasar penguasaan lahan selayaknya diatur pada Pasal 24 ayat  (2) PP Pendaftaran Tanah.  Penulisan  ini  memiliki  tujuan  yaitu  menganalisis  studi  kasus  terhadap Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3044  K/Pdt/2020  untuk  memberikan penjelasan  mengenai  tolak  ukur  pemenuhan  penguasaan  fisik  atas  tanah  melalui surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisa  Putusan  MA  3044  K/2020  menjadi  penting  karena  dapat  menjadi solusi  untuk  melindungi  para  pemegang  hak  atas  tanah  yang  menguasai  tanah secara  fisik  dan  tidak  memiliki  bukti  kepemilikan  hak  tertulis,  tetapi  memiliki surat pernyataan penguasaan fisik, yang tengah menghadapi permasalahan dengan pihak lain yang juga memiliki surat pernyataan penguasaan fisik.
2. METODE
Penulisan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian  ini  adalah  elemen  mutlak  yang  wajib  terdapat  dalam  suatu  penelitian yang  mana  memiliki  suatu  fungsi  guna  memajukan  ilmu  pengetahuan  serta bertujuan  untuk  dapat  menjelaskan  seluruh  pertanyaan  terhadap  persoalan  yang dikaji  pada  penelitian  ini.  Soerjono  Soekanto  mendefinisikan  penelitian  hukum sebagai sebuah kegiatan ilmiah dengan didasarkan pada sistematika metode yang ada  terhadap  pemikiran  tertentu. 6 Memiliki  tujuan  guna  mengkaji  satu  persatu ataupun  serangkaian  indikasi  hukum  dengan  menganalisisnya.  Selain  itu, dilakukan  pula  penyelidikan  mendalam  pada  fenomena  hukum  terkait,  agar didapatkan  solusi  dari  permasalahan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  menurut hukum  agraria  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  bentuk metode  yuridis  normatif  dengan  tipologinya  menggunakan  metode  eksplanatori. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjawab  permasalahan  yang  terdapat  dalam penelitian  ini  yaitu  tolak  ukur  pemenuhan  penguasaan  fisik  atas  tanah  melalui surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  serta  mengkaji  pembahasan  ini dibarengi  dengan  kesesuaian  asas  hukum  yang  berlaku,  hukum  positif  mengenai permasalahan serta beberapa pendukung lain.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penguasaan Fisik atas Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia
Mengenai  pengertian  dari  penguasaan  dalam  hak  hak  atas  tanah  di Indonesia,  dapat  ditemui  pada  isi  Pasal  2  UUPA  dan  Pasal  ini  digunakan  dalam konteks  hukum  publik.  Melihat  pada  isi  Pasal  2  UUPA,  pengertian  penguasaan tanah  juga  dapat  dilihat  pada  ketetapan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  16 Tahun 2004 mengenai Penatagunaan Tanah. Bahwa penguasaan tanah merupakan hubungan hukum diantara individu, organisasi masyarakat ataupun badan hukum, dengan tanah selayaknya didefinisikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
6 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1989).
e-ISSN : 2621-4105
mengenai  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria. 7 Kepemilikan  atas  tanah menurut  hukum  agraria  Indonesia  dapat  diartikan  dalam  dua  konsep  yaitu,  fisik serta yuridis. Kemilikan atas tanah terdapat 2 (dua) aspek yaitu aspek privat serta aspek publik. 8 Pada konsep pemilikan fisik berarti penguasaannya dimiliki secara langsung dan dikuasai oleh subjek hukum. Sedangkan dalam konsep penguasaan yuridis  berarti  penguasaannya  dimiliki  oleh  subjek  hukum  itu  berdasarkan  alas hukum menurut undang-undang. Konsep penguasaan tanah dimungkinkan bahwa penguasaan  fisik  dengan  yuridis  dimiliki  oleh  pihak  yang  berbeda. 9 Pelaksanaan pendaftaran  tanah  diadakan  atas  dasar  azas  sederhana  yang  artinya  substansi tersebut  nantinya  mudah  dipahami  dan  juga  bisa  dibaca  oleh  semua  orang  dan juga prosedur dalam birokrasi tidak perlu berbelit-belit serta cukup melalui seksi pendaftaran tanah saja. 10
Melihat  dari  segi  ketentuan  yang  berlaku,  PP  No.  24  Tahun  1997  telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  18  Tahun  2021  mengenai  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  serta  Pendaftaran. Berdasarkan  konsiderans  PP  No.  18  Tahun  2021  dapat  diketahui  bahwa penerbitan  ketetapan  Pasal  142  serta  Pasal  185  dari  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  merupakan  dasar  pembuatan  PP  No.18  Tahun 2021, guna menetapkan PP yang menata lebih lanjut tentang aturan dari Pasal 142 dan  Pasal  185  termaksud. 11 Pasal  142  UU  Cipta  Kerja  menentukan  bahwa ketetapan  lanjutan  terkait  hak  tata  kelola  disusun  dalam  peraturan  pemerintah. Sementara itu, Pasal 185 UU Cipta Kerja menentukan mengenai keharusan telah adanya penetapan dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan ketentuan PP No. 18 Tahun 2021 perlu diperhatikan sebagai pelengkap dari ketentuan PP No 24 Tahun 1997.
3.1  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  sebagai  Bukti Penguasaan Fisik
Surat  pernyataan  penguasaan  fisik  terhadap  bidang  lahan  di  Indonesia merupakan  dokumen  yang  dibutuhkan  pada  penyelenggaraan  hukum  agraria  di Indonesia.  Surat  ini  juga  berfungsi  dalam  memperkuat  tatanan  penguatan  bukti kepenguasaan  hak  terhadap  tanah  oleh  individu. 12 Bukti  kepemilikan  ini  pun
7 Markus  Metusalach  Ronsumbre,  “Penyelesaian  Sengketa  Penguasaan  Tanah  Hak  Ulayat  Keret Rumbiak  Sebagai  Kepastian  Hukum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Kantor  Bupati  Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua” (Atmajaya Yogyakarta, 2013).
8 Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005).
9 Ronsumbre,  “Penyelesaian  Sengketa  Penguasaan  Tanah  Hak  Ulayat  Keret  Rumbiak  Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.”
10 Saskara and Wisanjaya, “Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah.”
11 Putri  Maufiroh,  Bagus  Renata  Rachman,  and  Ety  Purnaningrum,  “Kajian  Hukum  Terhadap Inkonsistensi  Vertikal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021,” Jurnal  Education  and  Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9, no. 4 (2021): 191–96, https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3101.
12 Muh  Zein  Thalib,  “Surat  Keterangan  Tanah  (Skt)  Yang  Dibuat  Kepala  Desa  Sebagai  Alas  Hak Dalam  Rangka  Pendaftaran  Tanah,” Jurnal  Yustisiabel 3,  no.  1  (April  30,  2019):  91–105, https://doi.org/10.32529/YUSTISIABEL.V3I1.325.
e-ISSN : 2621-4105
menjadi  penting  dalam  penentuan  pemilik  hak  atas  lahan  yang  berhak  menurut kebenaran  keterangan  yang  ada.  Hukum  agraria  Indonesia  mengenal  adanya keterangan  fakta  yang  menunjukkan  hak  kepenguasaan  atas  tanah. 13 Pada penelitian Komang  Deva, agar pemegang hak atas tanah memiliki alas hak  yang kuat,  maka  pemegang  hak  atas  tanah  harus  mendaftarkan  tanahnya.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Peregistrasian Tanah mengatur pada  Pasal  26  bahwa  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  menjadi  bukti  alternatif apabila  tidak  terdapat  alat  pembuktian  yuridis  berupa:  “bukti-bukti  tertulis, keterangan  yang  kadar  kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran tanah  secara  sporadik”.  Berdasarkan  PP  Pendaftaran  Tanah  Pasal  26  ayat  (1) mengenai  alat  keterangan  tertulis  yang  ada  sudah  dinilai  cukup  bagi  keperluan pendaftaran hak, pemegang hak, serta hak pihak terkait yang turut membebani.
Terkait  ketentuan  itu,  Hartanto  sebagaimana  dikutip  dari  Septiawan menilai  bahwa  fakta  kebenaran  kepemilikan  hak  atas  lahan  tersebut  terdiri  atas bukti  kepunyaan  hak  terhadap  nama  pemegang  hak.  Lalu,  apabila  hak  itu mengalami  peralihan,  kepemilikan  atas  tanah  dapat  diverifikasi  dengan  riwayat kepemilikannya  berdasarkan  fakta  hak  berkesinambungan  hingga  kepada  pihak pemegang  hak  terakhir  pada  saat  dilaksanakannya  pembukuan  hak. 14 Bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  pada  dasarnya  merujuk  pada  bukti  tertulis  yang memuat nama pemegang hak dan kemudian setiap riwayat peralihannya berturut- turut  sampai  pemegang  hak  terakhir  sebagaimana  dibukukan  dalam  pendaftaran tanah  menjadi  dasar  penentuan  kepemilikan  hak. 15 Namun,  kadang  bukti  tertulis dan  riwayat  ini  tidak  lagi  ada  atau  tidak  tersedia  secara  lengkap.  Karena  tidak adanya bukti ini, sulit untuk menentukan siapa pemegang hak yang secara yuridis betul-betul  memiliki  hak  terhadap  kepemilikan  tanah  terkait.  Sehingga,  bukti penguasaan fisik menjadi tolak ukur berikutnya dalam menilai pihak yang berhak terhadap  tanah.  Terkait  keperluan  pembuktian  hak,  PP  Pendaftaran  Tanah mengatur bahwa, terhadap bukti tertulis yang tidak tersedia, pembuktian hak bisa dilaksanakan  dengan  berdasar  pada  “fakta  penguasaan  fisik  bidang  lahan  terkait sepanjang  20  (dua  puluh)  tahun  ataupun  lebih  secara  berkesinambungan  oleh pemohon  registrasi  serta  pendahulunya”.  Lebih  lanjut,  bukti  kepemilikan  fisik selama dua puluh tahun ataupun lebih secara berturut-turut ini juga wajib dipenuhi seraya memperhatikan dua syarat seperti yang ada di dalam Pasal 26 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah.
13 Agus Salim, “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Completion of Legal Disputes Against Holders of Certificate of Rights Certificate With Double,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 174–87, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
14 Rakhmat  Septiawan,  “Karakter  Hukum  Surat  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  Sebagai  Dasar Pendaftaran  Tanah  Menurut  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 1756/15. I/IV/2016” (Sriwijaya, 2019).
15 Risti  Dwi  Ramasari  and  Shella  Aniscasary,  “Tinjauan  Yuridis  Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021,” Jurnal  Hukum Dan Etika Kesehatan 2, no. 1 (2022): 186–99.
e-ISSN : 2621-4105
Hartanto  menambahkan  bahwa  pembukuan  hak  berdasarkan  penguasaan fisik apabila tidak ada bukti kepemilikan yuridis yang lengkap tersebut dilakukan oleh  pemohon  dengan  melengkapi  persayaratan,  yakni  adanya  penguasaan  dan penggunaan  tanah  yang  dilaksanakan  secara  nyata  dan  dilakukan  sepenuhnya dengan iktikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut; selanjutnya  kenyataan  dan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  tidak  diganggu gugat  dan oleh karena itu dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum  adat  dan/atau  desa/kelurahan  yang  bersangkutan  tempat  di  mana  tanah tersebut  berada,  kenyataan  tersebut  diperkuat  oleh  kesaksian  orang-orang  yang dapat  dipercaya  oleh  pihak  lain  telah  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  melalui  pengumuman  dan  simpulan  terhadap  status  tanah  dan pemegang  haknya  dituangkan  dalam  keputusan  berupa  pengakuan  hak  yang bersangkutan  oleh  panitia  adjudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Bukti  penguasaan  fisik  merupakan  pilihan  yang  tersedia  jika  bukti kepenguasaan  lahan  secara  yuridis  tak  tersedia  dengan  utuh.  Lebih  spesifik, ketentuan  mengenai  bukti  penguasaan  fisik  juga  termuat  di  dalam  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997 mengenai  Ketetapan  Penyelenggaraan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 mengenai  Pendaftaran  Lahan  seperti  halnya  telah  direvisi  beberapa  kali  terakhir melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  serta  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 mengenai Revisi Ketiga terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional  No. 3 Tahun 1997 mengenai Ketetapan  Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  mengenai  Pendaftaran  Lahan. Perkaban 3/1997 menata bahwa penguasaan hak yang tidak disertai atau tidak bisa dipastikan  melalui  alat  pembuktian  tertulis  secara  yuridis  dapat  ditunjukkan dengan adanya penguasaan secara fisik.
Bukti  penguasaan  fisik  ini  dituangkan  melalui  bentuk  sebuah  surat pernyataan.  Terhadap  surat  pernyataan  tersebut,  apabila  diperlukan,  pemegang hak  dapat  melakukan  pengangkatan  sumpah  dihadapan  Satgas  Pengumpul  Data Yuridis  mengenai  realitas  terhadapnya  selaku  pihak  penguasa  lahan. Pengangkatan sumpah ini dilengkapi penjelasan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang  saksi  yang  keterangannya  kredibel,  sebab  perannya  sebagai  tetua  adat setempat  ataupun  penduduk  setempat  yang  telah  lama  bertempat  tinggal  di desa/kelurahan letak tanah bersangkutan serta tidak memiliki hubungan  keluarga dengan  pihak  bersangkutan  sampai  baik  dalam  derajat  kekerabatan  vertikal ataupun  horizontal  dan  keterangan  dari  pimpinan  desa  sebagai  anggota  panitia adjudikasi.
Surat  pernyataan  atas  penguasaan  fisik  di  atas  memuat  keterangan- keterangan  yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  (i)  secara  konkrit  lahan tersebut  dikuasai  atau  dimiliki  serta  dipergunakan  sendiri  oleh  pihak  yang dianggap  sebagai  pemilik  lahan  ataupun  tidak  dikuasai  sendiri  namun
e-ISSN : 2621-4105
dimanfaatkan dengan sewa, bagi hasil ataupun dengan berbagai macam hubungan perdata  lainnya;  (ii)  lahan  sedang/tidak  dalam  kondisi  bersengketa;  dan  (iii)  jika pihak  penandatangan  terbukti  melakukan  pemalsuan  isi  surat  pernyataan,  maka harus  bersedia  dituntut  secara  pidana  ataupun  perdata  sebab  menyampaikan keterangan palsu. Bukti penguasaan fisik melalui surat pernyataan ini tidak cukup dijadikan  sebagai  bahan  pendukung  bukti  kepemilikan  hak  terhadap  tanah.  Hal tersebut  mengingat  panitia  adjudikasi  memiliki  kewenangan  untuk  dapat  pula meninjau  kondisi  bangunan,  tanaman  yang  tumbuh  dilahan  tersebut,  kolam ataupun  kuburan  keluarga  yang  dapat  mengindikasikan  kebenaran  kepemillikan fisik  atas  lahan  tersebut.  Adapun  secara  yuridis  diatur  bahwa  kepemilikan  hak terhadap  tanah  yang  dinyatakan  melalui  surat  pernyataan  penguasaan  fisik tersebut tidak memerlukan adanya penerbitan surat keputusan pengakuan hak. Hal ini dikarenakan ketua panitia adjudikasi akan mengakui tanah tersebut sebagai hak milik. Surat  pernyataan  penguasaan  fisik  dapat  dikatakan  telah  memenuhi  syarat apabila  telah  melengkapi  (i)  syarat  kepemilikan  atau  penguasaan  lahan  minimal 20  tahun  secara  berturut-turut  melalui  iktikad  baik  serta  tanpa  penolakan  dari masyarakat  setempat,  (ii)  keterangan/kesaksian  dari  minimal  2  orang  saksi  serta kepala desa, serta (iii) syarat tidak ada pemalsuan terhadap surat penguasaan fisik serta (iv) syarat  keadaan bangunan  diatas lahan  yang dapat  memberikan  indikasi atas kebenaran penguasaan fisik.
Pasal  76A  Perkaban  3/1997  sebagaimana  ditambahkan  melalui  Perkaban 16/2021 mengatur bahwa bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dipegang oleh perseorangan seperti letter c, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia serta bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP No. 18 Tahun 2021 mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, serta pendaftaran tanah. Tidak berlakunya alat bukti  tertulis  itu,  alat  bukti  tertulis  tersebut  semata-mata  hanya  mampu  dibuat sebagai  isyarat  dalam  peregistrasian  lahan  serta  tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk alat bukti terhadap hak atas lahan.  Lalu,  tanah  yang bersangkutan tetap berstatus sebagai  tanah  bekas  milik  adat.  Pemohon  atas  tanah  tersebut  dapat  menempuh mekanisme  pengakuan  hak  untuk  mendaftarkan  tanahnya.  Pengakuan  hak  ini menurut  Suhardi  menjadi  penting  agar  pihak-pihak  yang  terdapat  pada  sertifikat mendapat kepastian hukum dalam rangka penegasan kepemilikan hak atas tanah. 16 Pengakuan hak ini juga bias menjadi pembuktian terhadap hak dari pemegang hak atas lahan terhadap bidang tanah. 17
Terhadap  tanah  yang  tidak  berlaku  lagi  alat  bukti  tertulisnya  sebagaimana ketentuan Perkaban 16/2021, pemohon dapat mengajukan pengakuan hak dengan menyertakan surat pernyataan kepemilikan fisik dari pemohon serta secara pidana dan  perdata  bertanggung  jawab  dengan  menerangkan  bahwasanya  tanah  tersebut
16 Suhardi, “Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas Tanah Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 4 2 (2018).
17 Suhardi.
e-ISSN : 2621-4105
adalah  benar  milik  yang  bersangkutan  bukan  milik  orang  lain  dan  statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan tanah negara, telah dikuasai secara fisik selama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut,  dilakukan  dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,  tidak  terdapat  keberatan  dari  pihak  lain  atas  tanah  yang  dimiliki  dan/atau tidak dalam keadaan sengketa, tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang dan bukan merupakan aset pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah serta tidak berada dalam kawasan hutan.
Persyaratan  yang  telah  disebutkan  pada  paragraf  sebelumnya,  memiliki persamaan dengan syarat penguasaan fisik sebelumnya pada Perkaban 3/1997, di mana  perbedaannya  terlihat  pada  ketegasan  untuk  membuktikan  bahwa  status tanahnya  adalah  bekas  lahan  kepunyaan  adat  dan  bukanlah  tanah  negara;  tidak terdapat  keberatan  dari  pihak  kreditur  terkait  penggunaan  tanah  sebagai  jaminan utang;  dan  tidak  termasuk  aset  pemerintah,  pemerintah  daerah,  ataupun  badan usaha  milik  negara/badan  usaha  milik  daerah  serta  tidak  terletak  di  area perhutanan. Lebih lanjut, diatur mengenai tolak ukur pemenuhan atas penguasaan fisik  secara  iktikad  baik  melalui  kenyataan  berupa  adanya  fakta  kepemilikan secara  fisik,  memanfaatkan,  mempergunakan  serta  merawat  lahan  dalam  masa tertentu  secara  berkesinambungan  dan/ataupun  mendapatkannya  melalui  cara yang  sah  tanpa  melanggar  ketetapan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Adapun pembuatan surat pernyataan kepemilikan terhadap tanah dengan alat bukti tertulis  yang  dinyatakan  tidak  berlaku  ini  masih  disertai  dengan  ketentuan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik yang memperhatikan dua ketentuan yang  sama. 18 Dua  ketentuan  tersebut  merupakan  suatu  surat  penguasaan  tersebut disusun  berdasarkan  aturan  berikut,  yakni  sekurang-kurangnya  disaksikan  oleh dua orang saksi  yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak terkait yang berasal dari lingkungan sekitar lahan, dengan saksi memberikan keterangan secara  sebenarnya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  ataupun perdata  bahwa  pihak  bersangkutan  merupakan  pemilik  lahan  tersebut.  Surat pernyataan  penguasaan  atau  kepemilikan  fisik  yang  demikian  disusn  terhadap tanah  yang  alat  bukti  tertulisnya  dinyatakan  tidak  berlaku  berdasarkan  Perkaban 16/2021 juga membuat tanah tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan dinyatakan menjadi  hak  milik  sehingga  tidak  dibutuhkan  publikasi  surat  putusan  pengakuan hak.
Selain  itu,  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  ini  wajib  dibuat  melalui memperhatikan struktur surat yang dimuat dalam Lampiran III Perkaban 16/2021. Untuk ketentuan mengenai kenyataan kepemilikan/pendapatan tanah dalam kurun waktu secara berturut-turut selama dua puluh tahun atau lebih oleh pemohon serta
18 Dono  Doto  Wasono,  “  Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Sebagai Bukti  Hukum  Penguasaan  Atas  Sebidang  Tanah  (Studi  Di  Kota  Pontianak).,” Jurnal  Nestor (Universitas Tanjungpura, 2017), https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22568.
e-ISSN : 2621-4105
pendahulunya,  pemohon  harus  menjelaskan  dari  siapa  ia  memperoleh  tanah tersebut dan sejak tahun kapan perolehan tersebut dilakukan. 19 Kemudian, format dari  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  juga  memuat  adanya  ketentuan  tambahan lain di luar yang diatur dalam Perkaban 3/1997 ataupun Perkaban 16/2021, yakni agar  pemohon  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  yang  dikuasainya  tidak  berada dalam kawasan hutan. 20
Melihat  format  yang  ada  pada  Perkaban  16/2021,  dapat  dipahami  pula bahwa masih ada ketentuan persyaratan lainnya yang dapat ditambahkan terhadap penguasaan fisik selain yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dipahami  bahwa  penguasaan  fisik  atas  tanah  melalui  surat  pernyataan  ini  pada dasarnya  mengikuti  konteks  dari  peristiwa  hukum  yang  dialami  oleh  pemohon. Apabila  dirasa  perlu  oleh  panitia  adjudikasi  untuk  seorang  penguasa  fisik melakukan/memenuhi  ketentuan  penguasaan,  hal  tersebut  dapat  dicantumkan dalam surat pernyataan tersebut.
Surat  pernyataan  fisik  bidang  tanah  merupakan  alas  hak  yang  diakui pemerintah  dan  dapat  digunakan  salah  satu  bukti  tambahan  pengajuan  sertipikat bagi  pemegang  hak.  Mengenai  kedudukan  hukumnya,  surat  pernyataan  fisik bidang  tanah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  walaupun  sudah  diakui oleh pemerintah, karena surat ini dapat dipalsukan dengan mudah, apabila sistem adminsitrasi  desa  dalam  pengarsipan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang tanag  tidak  berjalan  dengan  baik,  maka  dapat  terjadi  tumpeng  tindik  surat  yang sebelumnya  mungkin  sudah  pernag  diterbitkan  atau  yang  akan  diterbitkan dikemudian  hari. 21 Namun,  setelah  terbit  PP  Nomor  18  tahun  2021  jo  Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021, menempatkan Surat Penguasaan Fisik bidang tanah sebagai alas hak yang kuat dan berlaku untuk pengurusan hak atas tanah, hal ini dapat ditemui dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dan Permen ATR/KBPN Nomor 18  Tahun  2021  angka  1  huruf  b,  dalam  pasal  ini  menunjukan  bahwa  surat penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi alas untuk permohonan semua jenis hak atas tanah. 22
3.3 Tolak  Ukur  Pemenuhan  Penguasaan  Fisik  atas  Tanah  melalui  Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Konsep penguasaan fisik diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 jo. Permen ATR/KBPN Nomor 18 tahun 2021. 23 Penelitian ini mengangkat sebuah kasus dari Putusan Mahkamah Agung No 3044 K/Pdt/2020, perkara PT Fajar Agro Sejahtera (PT FAS) dan Kepala Desa Karang Liwar selaku berturut-turut pemohon kasasi I
19 Suhardi, “Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas Tanah Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah.”
20 Suhardi.
21 Ario Aditia Pratama, “Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Surat, Fisik Bidang Tanah Sebagai  Pengganti  Tanah,  Keterangan  Tanah  Dalam  Pendaftaran  Lengkap,  Sistematis  (Studi  Di  Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)” (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018).
22 Gunanegara, “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah,” Law Review XXI, no. 3 (2022): 341.
23 Gunanegara.
serta  Pemohon  Kasasi  II  (semula  tergugat  serta  turut  Tergugat  III)  menggugat Mondes  Sembiring  dkk.  selaku  para  Termohon  Kasasi  (semula  Para  Penggugat) dan Bupati Kabupaten Kotabaru dkk. selaku para turut Termohon Kasasi (semula para  turut  Tergugat),  Adapun  duduk  perkara  dari  Kasus  PT  FAS  menunjukkan bahwa  semula  para  Penggugat  memiliki  tanah  yang  dibuktikan  dengan  masing- masing surat penguasaan fisik bidang tanah, di mana semula Tergugat in casu PT FAS dianggap telah menempati, memanfaatkan dan atau menguasai secara tanpa hak  tanah  milik  semula  para  penggugat.  Majelis  Hakim  pun  menyatakan  dalam amar putusannya bahwa semula pihak tergugat telah membuat perbuatan melawan hukum  ( onrechtmatige  daad )  sebab  sudah  menempati,  memanfaatkan  serta  atau menguasai secara tanpa hak tanah milik semula para penggugat.
Menurut  Mahkamah  Agung,  objek  sengketa  dalam  Kasus  PT  FAS  adalah milik semula  para Penggugat  yang dibeli  dari semula Turut  Tergugat  V  ( in  casu Najamuddin)  sampai  dengan  semula  turut  Tergugat  XIII  ( in  casu Ijuh)  pada tanggal  23  April  2013.  Lalu,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  penguasaan atas  objek  sengketa  itu  dibuktikan  berdasarkan  pada  surat  pernyataan penguasaan/kepemilikan  fisik  bidang  tanah  yang  dikeluarkan  Kepala  Desa Bangkalaan  Melayu  pada  tanggal  2  Mei  2013,  sedangkan  surat  pernyataan penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang  disodorkan  oleh  semula  tergugat  masih bersifat pernyataan sepihak dan hanya diketahui oleh Kepala Desa Karang Liwar tanggal 4 November 2013. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan  tergugat  menguasai  objek  sengketa  dan  melakukan  usaha  perkebunan kelapa sawit di atasnya tanpa sepengetahuan serta seizin semula pihak penggugat termasuk perbuatan menentang hukum.
Merujuk  pada  pertimbangan  Mahkamah  Agung  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  yang  dibuat  sepihak,  meski  telah diketahui  oleh  kepala  desa,  tidaklah  cukup  dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan penguasaan yang sah menurut ketentuan hukum agraria. 24 Sesuai penjelasan surat pernyataan  penguasaan  fisik  di  atas  sebelumnya,  surat  pernyataan  penguasaan fisik  dapat  dikatakan  telah  memenuhi  syarat  apabila  telah  melengkapi  (i)  syarat minimal  dua  puluh  tahun  ataupun  lebih  penguasaan  secara  berkesinambungan lewat  iktikad  baik  dan  tanpa  penolakan  dari  masyarakat  setempat,  (ii) keterangan/kesaksian dari minimal 2 saksi serta kepala desa, serta (iii) syarat tidak ada pemalsuan terhadap surat penguasaan fisik serta (iv) syarat keadaan bangunan diatas tanah yang bisa memberikan pertanda atas kebenaran penguasaan fisik. 25
Kasus Putusan MA 3044 K/2020, PT FAS  yang menguasai objek sengketa dianggap  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  karena  perbuatan  itu  dilakukan terhadap  tanah  yang  telah  sebelumnya  dikuasai  secara  fisik  oleh  semula  turut
24 Pratama,  “Kedudukan  Hukum  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Surat,  Fisik  Bidang  Tanah  Sebagai Pengganti Tanah, Keterangan Tanah Dalam Pendaftaran Lengkap, Sistematis (Studi Di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat).”
25 Suhardi, “Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas Tanah Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah.”
e-ISSN : 2621-4105
Tergugat  V  sampai  dengan  turut  Tergugat  XIII  sebagaimana  dibuktikan  melalui surat  pernyataan  penguasaan  fisikal  bidang  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa  Bangkalaan  Melayu  pada  tanggal  2  Mei  2013.  Adapun  perbedaan pertimbangan  Mahkamah  Agung  terhadap  surat  pernyataan  dari  semula  para Penggugat  dengan  terhadap  surat  pernyataan  dari  semula  tergugat  terlihat  dari bagaimana  surat  pernyataan  itu  dibuat.  Pada  kasus,  surat  pernyataan  penguasaan fisik  dari  semula  para  penggugat  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Bangkalaan Melayu, sedangkan surat pernyataan semula tergugat hanya dibuat sepihak dengan diketahui Kepala Desa Karang Liwar.
Jika  dilihat  dari  pertimbangan  Mahkamah  Agung,  dapat  dipahami  bahwa kesaksian dari kepala desa saja tidaklah cukup untuk menjadikan surat pernyataan penguasaan fisik menjadi bukti kepemilikan penguasaan yang sah menurut hukum agraria  Indonesia, maka  dari itu  sesuai dengan Pasal  76 ayat (1) dan (2)  Permen Agraria/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997,  selain  dengan  kesaksian  dari  kepala  desa, juga  dibutuhkan  surat  pernyataan  dari  pemohon  yang  memuat  hal-hal  :  (i) pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih, (ii) dilakukan dengan iktikad baik (iii) tidak pernah diganggu gugat (iv) tidak dalam sengketa. Pasal ini dapat menjadi tolak ukur pemenuhan penguasaan fisik  tanah.  Lebih  lanjut,  diketahui  bahwa  surat  pernyataan  dari  semula  para penggugat  juga  dikeluarkan  langsung  oleh  kepala  desa  sehingga  tersirat interpretasi  bahwa  surat  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  langsung memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan surat pernyataan yang ‘dibuat sepihak’ oleh semula tergugat. Terkait dengan hasil putusan, Hakim pada tingkat kasasi menguatkan putusan-putusan sebelumnya. Namun, Pengadilan Tinggi  Banjarmasin  tidak  menguraikan  pertimbangan  hukumnya  mengenai  tolak ukur pemenuhan persyaratan surat penguasaan fisik tanah dan hanya menguatkan apa yang menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama.
4. PENUTUP
Surat  pernyataan  penguasaan  fisik  yang  hanya  disusun  sepihak  dengan memperhatikan syarat yang dimuat Perkaban 3/1997 masih dapat dianggap kurang cukup  oleh  pengadilan  apabila  terdapat  pihak  penguasa  lain  yang  dapat menunjukkan  adanya  bukti  kepemilikan  fisik  berdasarkan  surat  pernyataan  yang langsung  diterbitkan  kepala  desa  setempat.    Adanya  Putusan  Mahkamah  Agung 3044  K/2020  menjadi  putusan  penting  ( landmark  decision) untuk  melindungi pihak pemegang hak tanah yang menguasai lahan secara fisik serta tidak memiliki bukti kepemilikan hak tertulis, tetapi memiliki surat pernyataan penguasaan fisik, yang  tengah  menghadapi  permasalahan  dengan  pihak  lain  yang  juga  memiliki surat pernyataan penguasaan fisik. Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Lahan yang mengatur pada Pasal 26 bahwa, surat pernyataan penguasaan  fisik  menjadi  bukti  alternatif  apabila  tidak  terdapat  alat  pembuktian yuridis.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Dono  Doto  Wasono.  “  Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah (SKPT) Sebagai  Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota  Pontianak).” Jurnal  Nestor .  Universitas  Tanjungpura,  2017. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22568.
Gunanegara. “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah.” Law Review XXI, no. 3 (2022): 341. Hasanah,  Ulfia.  “Status  Kepemilikan  Tanah  Hasil  Konversi  Hak  Barat
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1030. Maufiroh, Putri, Bagus Renata Rachman, and Ety Purnaningrum. “Kajian Hukum Terhadap  Inkonsistensi  Vertikal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021.” Jurnal  Education  and  Development,  Institut  Pendidikan  Tapanuli Selatan 9, no. 4 (2021): 191–96. https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3101.
Muh  Zein  Thalib.  “Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  Yang  Dibuat  Kepala  Desa Sebagai Alas Hak Dalam adjRangka Pendaftaran Tanah.” Jurnal Yustisiabel 3, no. 1 (April 30, 2019): 91–105. https://doi.org/10.32529/Yustisiabel.V3I1.325.
Pratama,  Ario  Aditia.  “Kedudukan  Hukum  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Surat, Fisik  Bidang  Tanah  Sebagai  Pengganti  Tanah,  Keterangan  Tanah  Dalam Pendaftaran  Lengkap,  Sistematis  (Studi  Di  Kabupaten  Ketapang,  Provinsi Kalimantan Barat).” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018.
Ramasari, Risti Dwi, and Shella Aniscasary. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat  Tanah  Elektronik  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021.” Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan 2, no. 1 (2022): 186–99.
Ronsumbre, Markus Metusalach. “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk  Pembangunan  Kantor  Bupati  Di  Kabupaten  Biak  Numfor  Provinsi Papua.” Atmajaya Yogyakarta, 2013.
Salim,  Agus.  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Penerbitan  Sertifikat Ganda  Completion  of  Legal  Disputes  Against  Holders  of  Certificate  of Rights Certificate With Double.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019):
174–87. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269. Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah .  Jakarta:  Penerbit Kencana, 2005.
———. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Kencana . Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
Saskara,  Komang  Deva  Aresta,  and  I  Gede  Pasek  Eka  Wisanjaya.  “Penguasaan
Fisik Bidang Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah.” Kertha Semaya 9, no. 6 (2021): 961–72.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p05.
Septiawan,  Rakhmat.  “Karakter  Hukum  Surat  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah Sebagai  Dasar  Pendaftaran  Tanah  Menurut  Surat  Edaran  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1756/15.  I/IV/2016.” Sriwijaya, 2019.
Simarmata, Yustisia Setiarini. “Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak  Atas  Tanah  Terkait  Proses  Peralihan  Hak  Yang  Belum  Sempurna.”
Indonesian Notary 3, no. 2 (2021). Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1989. Suhardi.  “Kedudukan  Hukum  Surat  Pengakuan  Hak  (SPH)  Atas  Tanah  Sebagai Bukti Awal Proses Pendaftaran Tanah.” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 4 2 (2018).
Susanto,  Bronto.  “Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 20 (2014). https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.359.
Veronika,  Tesya,  and  Atik  Winanti.  “Keberadaan  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  Ditinjau  Dari  Konsep  hak  Menguasai  Oleh Negara.” Humani 11, no. 2 (2021): 305–17. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.
Wibawa, Raden Ari Setya. “Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf  Yang  Berstatus  Letter  C  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  274. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.