## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN BANTUAN KREDIT OLEH PERBANKAN

## Wadjedah Nursyamsi
Email : wadjedah@gmail.com
Irwansyah
Email : irwansyahrawydharma@yahoo.com
Nurfaidah Said
Email : nurfaidahsaid@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis melindungi lingkungan hidup melalui pemberian  bantuan  kredit  dan  pengawasan  pemberian  bantuan  kredit  oleh perbankan  untuk  melindungi    lingkungan  hidup.Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif  empiris.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Secara  preventif  pihak  bank  dalam  membuat  perjanjian kredit  dengan  memasukkan  klausul-klausul  pencegahan  pencemaran  lingkungan hidup  yang  harus  dilakukan  oleh  debitor.  Sementara  secara  represif,  Bank  wajib memperhatikan  hasil  penilaian  PROPER  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan syarat wajib bagi industri untuk mengajukan kredit  perbankan  2)  Bentuk  pengawasan  OJK  terhadap  pemberian  kredit  yang berwawasan  lingkungan  oleh  perbankan  yaitu  dengan  memerintahkan  seluruh aktifitas  LJK  untuk  menetapkan  sistem  keuangan  berkelanjutan  yang  mana keuangan  berkelanjutan  didefenisikan  sebagai  dukungan  menyeluruh  dari  sektor jasa  keuangan  untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Kata Kunci : Lingkungan hidup, Perbankan, Kredit.

## Abstract
This study aims to analyze protect the environment through the provision of credit assistance and supervision of credit granting by banks to protect the environment. This research is done by using empirical normative research method The results of this study indicate that: 1) Prevention of the bank in making credit agreements by including  clauses  prevention  of  environmental  pollution  must  be  done  by  the debtor.  While  repressively,  the  Bank  is  obliged  to  pay  attention  to  the  results  of the  PROPER  assessment  issued  by  the  Ministry  of  Environment  which  is  a mandatory  requirement  for the industry to  apply  for banking credit 2) OJK form of supervision on the provision of environmentally sound credit by the banks by ordering  all  LJK  activities  to  establish  sustainable  financial  system  in  which sustainable finance is defined as the overall support of the financial services sector to  create  sustainable  economic  growth  by  harmonizing  economic,  social  and environmental interests.
Keywords : Environment, Banking, Credit
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk ciptaan  Tuhan  dengan  segala  fungsi dan  kekuatannya  akan  berinteraksi dengan  alam  dan  lingkungan  tempat hidupnya dalam sebuah suatu hubungan  timbal  balik  baik  secara positif maupun negatif. Antara manusia  dan  lingkungan  memiliki hubungan ketergantungan yang
sangat erat, manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan  di  mana  manusia  itu berada. Lingkungan hidup mencakup keadaan  alam  yang  luas.  Dalam lingkungan  alamnya  manusia  hidup dalam  sebuah  ekosistem  yakni  suatu unit  atau  satuan  fungsional  dari makhluk-makhluk hidup dengan
lingkungannya. Sikap terhadap
lingkungan merupakan masalah yang dihadapi  manusia  saat  ini.  Sikap yang mengabaikan lingkungan adalah sikap yang tidak
menceriminkan suatu kepedulian bagi  masa  depan  karena  lingkungan dapat  mengalami  suatu  perubahan dalam  proses  interaksi  dengan  hidup manusia.  Perubahan  yang  terjadi pada  lingkungan  hidup  manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena
berkurangnya  fungsi  dari  sebagian komponen  lingkungan.  Perubahan lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut, serta berdampak negatif  berarti  tidak  baik  dan  tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong  kehidupannya  maupun merugikan manusia.
Berbicara tentang  lingkungan  hidup 1 itu  tidak terlepas  dari  pembicaraan  terkait pembangunan karena lingkungan dan pembangunan  adalah  satu  kesatuan utuh  yang  tidak  dapat  dipisahkan antara keduanya. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan  oleh  manusia  dengan
1 Secara konseptual bahwa lingkungan terdiri atas  sumber  daya  insani  (manusia),  sumber daya alam, dan sumber daya buatan/ budaya sebagai interaksinya. Manusia dan aktivitasnya  memengaruhi  lingkungan,  pun sebaliknya,  manusia  juga  dipengaruhi  oleh lingkungannya.  Begitupula  halnya  dengan jasad-jasad  hidup  lainnya,  oleh  sebab  itu, apa  yang  dimaksudkan  dengan  lingkungan bukan  hanya  lingkungan  fisik  dan  biologi melainkan meliputi lingkungan sosial, ekonomi,  budaya,  politik  dan  pertahanan keamanan.  Manusia  dan  aktivitasnya  yang mempengaruhi  lingkungan  sebagai  suatu interaksi memunculkan sumber daya budaya/  buatan.  Dikutip  dalam  Maret Priyanta.  "Pembaruan  dan  Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan  dan  Penataan  Ruang  Menuju Pembangunan  Berkelanjutan." Hasanuddin Law Review 1.3 (2015). hlm 334.
tujuan guna mencapai suatu
kehidupan  yang  lebih  baik  untuk memenuhi  kesejahteraan  manusia. Wawasan lingkungan hidup tersebut, secara  teoritis  merupakan  suatu kebutuhan dalam melaksanakan
pembangunan  yang  tidak  dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa  ini.  Esensi  dari  prinsip  ini adalah  berupaya  untuk  memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan  sebagai  dua  hal  yang tidak  dapat  terpisahkan  satu  sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. 2
Instrumen hukum dalam hal ini Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya  disebut  UUPPLH)  telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan  represif  terhadap  kelangsungan lingkungan  hidup  dari  ancaman  dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat  atau  pelaku  usaha  dalam melaksanakan  aktivitas  ekonominya.
Adanya kerusakan hutan di
2 Mukhlish  dan  Mustafa  Lutfi, Ekologi Konstitusi:  Antara  Rekonstruksi,  Investasi Atau  Eksploitasi  Atas  Nama  NKRI Jurnal Konstitusi,  Volume  8,  Nomor  3,  Juni  2011
hlm 172.
Kalimantan Timur (2004-2008),
yang  menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Wahana  Lingkungan Hidup (WALHI) tahun 2008, merupakan puncak terjadinya kerusakan  lingkungan  hidup di
Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa tidak jarang perbankan memberikan  bantuan  kepada  pelaku usaha  tanpa  memerhatikan  unsur lingkungan  hidup  yang  seharusnya diperhatikan  oleh  pelaku  usaha. Perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari
persoalan meningkatnya  degradasi  lingkungan hidup,  karena  dengan  memberikan pinjaman  atau  pembiayaan  kepada nasabahnya,  bank  dapat  menjadi pemicu  bagi  kegiatan-kegiatan  yang berdampak pada lingkungan. 3
3 Kemerosotan mutu lingkungan mengancam hak  hidup  manusia (right to  life).  Right  to life ini dijamin dalam Kovenan Internasional tentang  Hak-hak Sipil  dan  Politik  (Pasal  4). Hal  ini  diperkuat  dengan  Pasal  9  Ayat  1 UndangUndang  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Dengan demikian,  terjadinya  degradasi  lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.  Dengan  demikian,  secara  normatif, UUPPLH  sudah  sejalan  dengan  atau mengadopsi  Prinsip  10  Deklarasi  Rio  1992, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya  demokratisasi  dan  peranserta masyarakat  dalam  pengelolaan lingkungan hidup. Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti, dengan  hak  atas  lingkungan  yang  baik dan
Kredit  yang  diberikan  oleh bank  mempunyai  pengaruh  yang sangat  penting  dalam  kehidupan perekonomian  suatu  negara  karena kredit  yang  diberikan  secara  selektif dan  terarah  oleh  bank  kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan  masyarakat.    Dalam hal  pemberian  kredit,  bank  dituntut agar  dapat  memperoleh  keyakinan tentang kemampuan nasabah sebelum menyalurkan kreditnya,
maka  faktor  melakukan  penilaian secara  cermat  dan  seksama  terhadap watak,  kemampuan,  modal,  agunan, dan  prospek  usaha,  debitor  wajib meyakinkan  bank.  Dalam  penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja,  dan  kemampuan  membayar debitor. Mengingat pentingnya upaya memelihara lingkungan hidup, dalam penilaian  prospek  usaha,  bank  perlu memperhatikan  pula  upaya  yang dilakukan  debitor  dalam  rangka
sehat,  perlu  dimengerti  secara  yuridis  dan diwujudkan  melalui  saluran  sarana hukum, sebagai  upaya  perlindungan  hukum  bagi warga  masyarakat  di  bidang lingkungan hidup.  Dikutip  dalm  Irwansyah,  2015. Hak Atas Lingkungan . USAID, the United States Government, Asia Foundation and Kemitraan. hlm 113.
memelihara lingkungan hidup.
Perbankan  sendiri  ketika  hendak memberikan bantuan kredit/dana kepada para pelaku usaha sebelumnya  wajib  untuk  melakukan analisis  terhadap  usaha  pelaku  usaha yang akan dibiayainya untuk mencegah terjadinya kredit
bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan  persetujuan  terhadap suatu  permohonan  kredit  dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.
Sistem lembaga keuangan ramah  lingkungan  hidup  adalah sistem  lembaga  keuangan  yang menerapkan persyaratan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  kebijakan pembiayaan  dan  praktik  sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan  nonbank.  Pelaku  usaha dalam  menjalankan  usahanya  justru mengabaikan  kelestarian  lingkungan hidup  sehingga  sudah  seharusnya sistem perbankan lebih menempatkan perlindungan lingkungan  hidup  sebagai  indikator penting sebelum memberikan bantuan  kredit  terhadap  pelaku usaha,  nilai-nilai  penghormatan  dan
perlindungan lingkungan hidup karena  merupakan  hak-hak  warga yang  bermukim  di  wilayah  negara Indonesia  sebagaimana  disematkan dalam  UUD  NRI  1945.  Selain  itu, harus  dibarengi  pula  dengan  adanya upaya  yang  sungguh-sungguh  dari negara dalam melakukan law enforcement terhadap  para  pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan  adanya  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup. 4
Dalam tulisan ini, penulis membahas terkait :
1. Bagaimanakah melindungi lingkungan hidup melalui pemberian bantuan kredit  ?
2. Bagaimanakah pengawasan pemberian  bantuan  kredit  oleh perbankan  untuk  melindungi lingkungan hidup ?

## B. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  Penelitian  hukum normatif-empiris ( applied law
research ),  menggunakan  studi  kasus
4 Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy,
Hukum  dan  Lingkungan  Hidup  Indonesia , Program  Pascasarjana,  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2001,  hlm 28.
hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, yaitu dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap  lingkungan  hidup  melalui pemberian bantuan kredit oleh perbankan dan pengawasan pemberian bantuan kredit oleh perbankan untuk melindungi lingkungan  hidup.  Pokok  kajian Penelitian  hukum  normatif  empiris adalah  pelaksaan  atau  implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara  faktual  pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyakarat  guna  mencapai  tujuan yang  telak  ditentukan.  Penelitian hukum  normatif-empiris  (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif  tertulis  yang  diberlakukan pada  peristiwa  hukum in  concreto dalam masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ),  diperlukan  guna mengkaji  lebih  lanjut  mengenai landasan  hukum  dengan  menelaah Undang-Undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani yaitu mengenai “Perlindungan Lingkungan
Hidup  Melalui  Pemberian  Bantuan Kredit  Oleh  Perbankan”,  serta pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam
ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi .
3. Bahan Hukum
Bahan  hukum  dikelompokkan
ke dalam:
1. Bahan  hukum  primer  yang dimaksud dalam bentuk
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang- undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
2. Bahan  hukum  sekunder  berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus  hukum,  jurnal- jurnal  hukum,  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan.
4. Analisis Bahan Hukum
Begitu  isu  hukum  ditetapkan, perlu  dilakukan  penelusuran  untuk mencari  bahan-bahan  hukum  yang relevan  terhadap  isu  yang  dihadapi. Bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang
digunakan.  Dalam  penelitian  ini, yang  digunakan  adalah  pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dengan pendekatan konseptual bahwa
dilakukan  penelusuran  buku-buku hukum  ( treatises ).  Di  dalam  buku- buku hukum itulah banyak terkandung  konsep-konsep  hukum.
Sedangkan dari pendekatan perundang-undangan,  yang  harus dilakukan  di  dalam  penelitian  ini adalah mencari peraturan perundang- undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Perundang-undangan  dalam  hal  ini meliputi  baik  berupa legislation
maupun regulation bahkan  juga delegated  legislation dan delegated regulation .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Perlindungan Lingkungan Hidup  Melalui  Pemberian Bantuan Kredit Oleh

## Perbankan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal
28  H  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  yang menyatakan  bahwa  Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UUD NRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  merupakan  hak  asasi  dan  hak konstitusional  bagi  setiap  warga negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu, negara,  pemerintah,  dan  seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk  melakukan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup  dalam pelaksanaan
pembangunan
berkelanjutan  agar  lingkungan  hidup
Indonesia dapat tetap menjadi sumber  dan  penunjang  hidup  bagi
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga “Hak atas lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan  melalui  saluran  sarana hukum,  sebagai  upaya  perlindungan hukum  bagi  warga  masyarakat  di bidang  lingkungan  hidup.” 5 Selain UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 65, Pasal  67, Pasal  68 dan Pasal  70 ayat (1) UU PPLH.  Berdasarkan Pasal 65 UU  PPLH  yang  menyatakan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai bagian  dari  hak  asasi  manusia. Menurut  Pasal  67  dan  Pasal  68  UU PPLH  tersebut  menyatakan  bahwa setiap  orang  bukan  saja  mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan  Pasal  70  ayat  (1)  UU PPLH  menyatakan  bahwa  dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya  sebagaimana  dalam Pasal  65  dan  Pasal  67  UU  PPLH, masyarakat  memiliki  kesempatan
5 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Airlangga  University  Press,  Surabaya,  hlm. 275.
yang luas untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Berlakunya  ketentuan  dalam UU  PPLH  tersebut  telah  mendapat penekanan  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana  telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan  (selanjutnya disingkat  UU  Perbankan) yaitu
dalam  Penjelasan  Pasal  8  UU Perbankan tersebut. Menurut
penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan, bank  dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah  harus  pula  memperhatikan hasil  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan (AMDAL) bagi
perusahaan  yang  berskala  besar  dan atau  beresiko  tinggi  agar  proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Kebijakan
perbankan merupakan  tanggung  jawab  Bank Indonesia  sebagai  otoritas  moneter yang  antara  lain  bertugas  mengatur dan  mengawasi  bank  sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 8 huruf  c  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU BI).
Sebelum  berlakunya  UU  BI  tersebut di  atas,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  21/9/UKU  Perihal Kredit  Investasi  dan  Penyertaan Modal  yang  antara  lain  menentukan tentang keharusan bank untuk memperhatikan  Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam  pemberian  kreditnya.  Bank
Indonesia telah mengeluarkan
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
(selanjutnya  disingkat  PBI  Nomor
7/2/PBI/2005)  yang  pelaksanaannya diatur  dengan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  7/3/DPNP  Kepada
Semua Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Perihal Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank Umum.  Terakhir,  Bank  Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum  (selanjutnya  disingkat  PBI
Nomor 14/15/PBI/2012) serta
pelaksananya  pada  Surat  Edaran
Nomor  15/28/DPNP  Kepada  Semua
Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Secara  Konvensional  Di Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 ayat
(1) huruf e PBI Nomor 14/15/PBI/2012  yang  menyatakan bahwa upaya  yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya,
dalam Surat Edaran Nomor 15/28/DPNP  tersebut  di  atas  telah
diberikan  petunjuk  atau  ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal bank melakukan  penilaian  prospek  usaha debitor  dalam  rangka  upaya  yang dilakukan  oleh  debitor  dalam  rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya  debitor  berskala  besar dan/atau beresiko tinggi dalam
rangka menjaga
kelestarian
lingkungan  hidup,  yang  dibuktikan dengan AMDAL.
Dalam  Surat  Edaran  tersebut
dinyatakan bahwa ketentuan mengenai  hal-hal  yang  menyangkut pengelolaan  lingkungan  hidup  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Bank
Indonesia  dan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  di  atas  adalah  sejalan  atau merupakan pelaksanaan dari Penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan, yang  antara  lain  menyatakan  bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan  dalam  penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  bagi  perusahaan  yang berskala  besar  dan  atau  beresiko tinggi.  Di  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia tersebut  dinyatakan bahwa kewajiban Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  ini juga tercantum dalam UU PPLH dan PP  Izin  Lingkungan.  Pernyataan yang  dicantumkan  dalam  Surat Edaran  Bank  Indonesia  tersebut merupakan pernyataan kesadaran dan pengakuan  serta  penegasan  bahwa kewajiban yang tercantum dalam UU PPLH  juga  merupakan  kewajiban bank yang harus dipatuhi.
Selanjutnya  sebagaimana  telah diterangkan di muka bahwa penjelasan  Pasal  8  UU  Perbankan telah mendapat penekanan pengaturan  lebih  lanjut  dalam  PBI Nomor  14/15/PBI/2012  yang  antara lain  mengatur  tentang  perlunya  bank umum  untuk  memperhatikan  upaya
yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup, hal ini dapat  dilihat  pada  Pasal  11  ayat  (1), yang menyatakan bahwa:
(1) Penilaian terhadap prospek usaha  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  10  huruf  a meliputi  penilaian  terhadap komponen-komponen  sebagai berikut:
a. Potensi pertumbuhan usaha;
b. Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan;
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. Upaya  yang  dilakukan  debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
Kegiatan  usaha  bank  perlu disempurnakan terutama yang
berkaitan  dengan  penyaluran  dana termasuk  di  dalamnya  peningkatan peranan  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan
(AMDAL) bagi
perusahaan  berskala  besar  dan  atau beresiko  tinggi.  Selanjutnya  dalam Penjelasan  Umum  Angka  5  pada Pasal  8  ayat  (1)  UU  Perbankan menyatakan  bahwa  “Disamping  itu bank  dalam  memberikan  kredit  atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  harus  pula  memperhatikan hasil  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan  yang  berskala  besar  dan atau  beresiko  tinggi  agar  proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Dari penjelasan ketentuan tersebut di atas, ternyata UU Perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban  perbankan  di  Indonesia untuk  melaksanakan  perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  terhadap bantuan kredit perbankan
Menurut Taufik Ariesta
Ardhiawan,  Manager  Bagian  Analisi Bank  Indonesia,  perbankan  berperan serta  dan  bertanggungjawab  dalam pelestarian  fungsi  lingkungan  guna melaksanakan pembangunan
berwawasan  lingkungan.  Dengan mengenyampingkan aspek lingkungan justru dapat
mengakibatkan  resiko  menurunnya tingkat  kesejahteraan  rakyat.  Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kredit oleh perbankan disamping  harus  mempertimbangkan faktor-faktor  ekonomis,  juga  perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu masalah lingkungan hidup.
Kegiatan operasional perbankan tersebut  yang  terutama  berkaitan dengan  pemberian  kredit  kepada nasabahnya.  Bank  (kreditor)  dalam memberikan  kredit  kepada  debitor selalu  memakai  perjanjian  kredit, dalam  arti  dibuat  secara  tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas UU Perbankan  tidak  mengatur  bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian  tertulis.  Menurut  isi  Pasal 1338  KUHPerdata,  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  bersangkutan (debitor  dan  kreditor)  merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan,  dimana  untuk  sahnya perjanjian  harus  memenuhi  syarat materiil  dan  formal.  Salah  satu manifestasi  dari  isi  Pasal  1338 KUHPerdata, perjanjian kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak.  Artinya  bahwa  apa  yang akan  dicantumkan  dalam  perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak. Namun  demikian,  meskipun  isi perjanjian  kredit  diserahkan  kepada para  pihak  yang  bersangkutan  atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih
banyak ditentukan oleh bank sendiri,
artinya debitor tidak diberi
kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut.
Klausul-klausul  apa  saja  yang harus  ada  dalam  perjanjian  kredit yang  dicantumkan  sebagai  upaya preventif atau upaya dalam
mencegah  terjadinya  pencemaran lingkungan  hidup  sebagai  bentuk perlindungan hukum melalui pemberian bantuan kredit oleh
perbankan. Sebagai bahan perbandingan  dapat  kita  lihat  di Amerika  Serikat,  dimana  klausul- klausul  yang  harus  ada  dicantumkan dalam perjanjian kredit yang berkaitan  dengan  kewajiban  debitor untuk  memelihara  lingkungan  hidup antara lain: 6 Borrower promises it to, dimana  debitor  (peminjam)  berjanji untuk:
a. Pay  for  an  initial  and  annual environmental audit that satisfies  the  requirements,  as set  forth  in  the  lender’s environmental  policy,  attached hereto as exhibit…., and;
(Bersedia membayar biaya audit  awal  lingkungan  dan tahunan  yang memenuhi syarat terlampir,  seperti  yang  tertera dalam kebijakan kreditor
6 Erman Rajagukguk, Op. Cit., , hlm. 318.
(pemberi  pinjaman)  tentang lingkungan, sebagai tanda
jadi…., dan)
b. Allow  the  bank  and  its  agents
access  to  the  property  for purposes of conducting environmental investigation, (Mengizinkan  pihak  bank  dan agen-agennya  untuk  memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan). Pencantuman klausul pencegahan  pencemaran  lingkungan hidup  dalam  praktek  perbankan terdapat  dalam  klausul affirmative covenants. Klausul ini adalah hal-hal yang  diwajibkan  terhitung  sejak tanggal  Perjanjian  sampai  dengan dilunasinya  kewajiban  yang  terutang oleh  debitor  kepada  bank  (kreditor) berdasarkan  perjanjian  kredit. 7 Hal ini  terjadi  karena  sampai  saat  ini belum  ada  petunjuk  dari  instansi terkait (Bank Indonesia) untuk mengeluarkan  petunjuk  pelaksanaan pencantuman  klausul  pencegahan pencemaran lingkungan hidup  dalam perjanjian kredit. 8 Guna mengarahkan kebijaksanaan 7 Ibid. 8 Ibid.
perkreditan yang berwawasan lingkungan,  contoh  ketentuan  yang harus  diajukan  kepada  calon  debitor dalam proses pemberian dan persetujuan kreditnya yaitu: 9
a. AMDAL  sebagai  persyaratan perizinan  atas  setiap  kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan/lingkungan hidup. b. Keputusan  persetujuan  atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat.
c. Surat  pernyataan  lingkungan dari perusahaan/calon debitor.
d. Internal monitoring , yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitor secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian  dan  pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya  secara  berkala, baik kepada pemerintah maupun bank.
e. Inspection/trade checking,
yaitu kegiatan pemantauan
9 H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi,  The  Bankers  Book, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 154.
yang  dilakukan  oleh  bank untuk  melihat  sejauh  mana ketaatan  dan  pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh aparat perkreditan  hal  ini  dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur. Selain  itu,  sebagai  bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan  hidup  melalui  pemberian bantuan  kredit  oleh  perbankan, dimana  seperti  disebutkan  dalam pembahasan  di  atas  dalam  Surat Edaran  Nomor  15/28/DPNP  Kepada
Semua Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Secara  Konvensional  di  Indonesia bahwa  dalam  melakukan  kualitas kredit,  khususnya  pada  prospek usaha  debitor,  bank  harus  tetap memperhatikan hasil Penilaian Program  Kinerja  Perusahaan  dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan
bahwa  Program  Penilaian  Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya  disebut  Proper  adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  dibidang pengendalian  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup,  serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Mengenai hasil penilaian peringkat Proper dinyatakan di dalam Pasal 12 Ayat (6) dan Pasal 13 Ayat (6)  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  Nomor  3  Tahun 2014  tentang Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: Pasal 12 (6) Peringkat ketaatan
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) terdiri dari:
a. Biru  untuk  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang telah melakukan upaya pengelolaan  lingkungan  hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
Undangan;
b. Merah untuk penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan; dan c. Hitam untuk penanggung
jawab  usaha  dan/atau  kegiatan yang sengaja melakukan
perbuatan atau melakukan
kelalaian  yang  mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang- Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Pasal 13 (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) menjadi dasar penetapan:
a. Peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  yang  telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan  melalui  pelaksanaan
sistem  manajemen  lingkungan,
pemanfaatan
sumberdaya
secara  efisien  dan  melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; b. Kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  yang  telah secara  konsisten  menunjukkan keunggulan  lingkungan  hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Program  Kinerja  Perusahaan dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup  (PROPER)  adalah  merupakan syarat  wajib  bagi  industri  untuk mengajukan kredit perbankan. Menurut  Tuti  Hendrawati  Mintarsih sebagai  Dirjen  Pengelolaan  Sampah Limbah  dan  B3  KLHK  menyatakan bahwa  Proper  menjadi  salah  satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi  dalam  pelaksanaan  kredit modal  perbankan. 10 Ditambahkan bahwa, bagi industri yang mendapatkan  Proper  hitam  dan merah atau kategori sangat buruk dan
10 KLHK, Proper Jadi Syarat Kredit Perbankan Bagi Industri, http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kl hk-proper-jadi-syarat-kredit-perbankan-
bagi-industri, Diakses  Pada  Tanggal  5 Oktober 2017.
buruk akan sulit melakukan kredit di bank.  Industri  kategori  hitam  sudah punya  IPAL  (Instalasi  Pengelolaan Limbah) tetapi tidak difungsikan dan yang  pasti  belum  ramah  lingkungan. Industri yang memiliki Proper merah dan Proper hitam menurutnya bahwa jika mengajukan kredit bisa dilakukan tetapi bunganya pasti akan tinggi. 11 Sedangkan  industri  yang memiliki Proper biru sudah merupakan industri ramah
lingkungan  dan  memenuhi  standar. Proper biru merupakan syarat minimal  agar  dapat  mengajukan kredit perbankan dengan bunga lebih rendah. 12
Selain  hal  tersebut,  sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan  hidup  melalui  pemberian bantuan  kredit  oleh  perbankan, Menurut  Fuad,  karyawan  Bank Tabungan  Negara,  terdapat  analisis resiko  lingkungan  dan  sosial  yang memiliki tujuan membantu mengenal lebih  dalam  mengenai  potensi  risiko lingkungan  dan  sosial  yang  dihadapi oleh debitor dalam hal bantuan kredit oleh  perbankan.  Analisis  resiko lingkungan dan sosial tersebut
11 Ibid.
dinamakan Enviromental  And  Social Risk  Analysis (ESRA)  atau  Analisis Risiko  Lingkungan  dan  Sosial  yang merupakan  salah  satu  alat  atau metodologi  yang  dibuat  oleh  UNEP- FI  dan  Edgar  Rojas  ( Ecobanking Project ) untuk mengidentifikasi, mengukur  dan  melakukan  tindakan dalam rangka mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh kegiatan debitor yang berdampak  negatif  bagi  debitur  itu sendiri,  lingkungan  dan  masyarakat serta financier (bank  dan  lembaga pembiayaan lain). 13
Dengan demikian dapat dimaknai  bahwa  ESRA  ataupun namanya merupakan metodologi singkat  untuk  membantu  petugas atau  analis  bank  (departemen  kredit korporat/komersial dan risiko) dalam mempermudah  pemetaan  risiko  dan sekaligus  mengambil  tindakan  yang diperlukan  untuk  mengelola  bisnis debitor yang sensitif terhadap lingkungan  dan  sosial.  Untuk risk
acceptance criteria , dapat
13 Leonard  Tiopan  Panjaitan.  2015, Bank Ramah Lingkungan, Panduan Keberlanjutan (sustainability ),  Penebar  Plus,  Jakarta.  hlm 109.
mengakomodir  beberapa  hal  sebagai berikut 14 :
1. Perusahaan tidak sedang menghadapi  tuntutan  hukum dari  pihak  ketiga/pemogokan karyawan/ permasalahan
dengan masyarakat sekitar (permasalahan  batas  lahan/isu lingkungan dan lain-lain), yang dapat  berdampak  signifikan kepada operasional/kinerja
keuangan perusahaan.
2. Apakah  debitur  atau  klien memiliki  fasilitas  pengelolaan limbah  yang  memadai  dan standard  operating  procedure yang  jelas  serta  tertulis  untuk manajemen limbah yang
dihasilkan.
3. Perusahaan tidak sedang berada dalam daftar merah atau hitam  dari  Daftar  PROPER (Peringkat  Kinerja  Manajemen Lingkungan Perusahaan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) B. Pengawasan Pemberian Bantuan Kredit Oleh Perbankan Untuk Melindungi Lingkungan Hidup
Pengawasan terhadap pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan  adalah  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  lembaga  jasa keuangan dalam hal ini bank sebagai lembaga jasa keuangan terkait kebijakan pemberian kredit.
Sehingga dari landasan aturan melalui  undang-undang  ini  dapat dilihat  bahwa  yang  memiliki  tugas untuk melakukan pengawasan terhadap  jasa  keuangan  disektor perbankan secara keseluruhan adalah Otoritas  Jasa  Keuangan  (disingkat OJK) yang oleh karena itu penerapan pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan pada bank terkait pelaksanaanya  menjadi  tugas  OJK untuk melakukan pengawasan.
Pengawasan terhadap pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan  pada  dasarnya  dilakukan bukan  karena  bahwa  hal  tersebut dicantumkan  kedalam  aturan  saja namun  lebih  dari  itu  yang  mana pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan dilakukan untuk penetapan  kualitas  kredit  dengan melakukan  analisis  terhadap  faktor penilaian  yang  meliputi  prospek usaha,  kinerja  debitor,  kemampuan membayar dan upaya yang dilakukan
debitor  dalam  rangka  memelihara lingkungan hidup. OJK selaku pengawas  dibidang  sektor  keuangan perbankan haruslah menjadikan pengawasan terhadap pemberian kredit  yang  berwawasan  lingkungan sebagai salah satu prioritas mengingat kredit yang tidak diberikan  secara  cermat  oleh  bank dapat  mendorong  eksploitasi  pada lingkungan  yang  berujung  pada kerusakan  lingkungan  yang  semakin parah.  Sehingga  kebijakan  yang  ada terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan  akitivitas  ekonomi, sosial  dan  lingkungan  dan  serta untuk mencapai tujuan itu diperlukan pengawasan yang baik yang terlegitimasikan melalui aturan hukum agar tercipta kepastian melalui hukum.
Bentuk  pengawasan  lain  OJK terkait pemberian kredit yang
berwawasan lingkungan yaitu memerintahkan  kepada  LJK  untuk membuat laporan keberlanjutan yang mana laporan keberlanjutan ( Sustainability  Report )  yaitu  laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang  memuat  kinerja  ekonomi,
keuangan,  sosial,  dan  Lingkungan Hidup  suatu  LJK,  Emiten,  dan
Perusahaan
Publik dalam menjalankan  bisnis  berkelanjutan selain  laporan  keberlanjutan  ini menjadi wajib untuk dibuat kewajiban  lain  yang  menyertainya juga  yaitu  laporan  keberlanjutan  ini wajib  diberikan  kepada  OJK  oleh LJK  tiap  tahunnya  hal  ini  sejalan dengan  POJK  51/2017  Pasal  10  ayat (1),  (2),  dan  (3)  yang  menyatakan bahwa:  Rencana  aksi  keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan  merupakan  instrumen pengawasan  yang  dilakukan  oleh OJK  terhadap  aktifitas  keuangan yang dilakukan oleh LJK yang dalam hal  ini  bank  sebagai  badan  dan lembaga yang menerapkan pemberian  kredit  dimana  prosedur pelaksanaanya yaitu
dengan mengirimkan dokumen tersebut kepada  OJK  dengan  cara  luring ( offline ) kepada Otoritas Jasa Keuangan  hal  ini  ditetapkan  dengan peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  51  Tahun  2017  Pasal  11 huruf a, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan  bahwa:  Pengawasan  OJK didasarkan
atas
keuangan berkelanjutan dimana untuk
menjamin  keuangan  berkelanjutan tersebut dilakukan berdasarkan metode  pengawasan  dengan  cara membuat  rencana  aksi  keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan bagi LJK untuk melihat sejauh mana tingkat
pelaksanaan  bank  terkait  kepedulian bank  terhadap  lingkungan  serta pelaksanaan konsep keselarasan kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  hidup  sudah  tercapai ataukah tidak, hal ini sejalan sebagaimana tujuan keuangan keberlanjutan itu sendiri. Pengawasan terkait pemberian kredit yang berwawasan lingkungan sangatlah  diperlukan  untuk  menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemberian kredit  yang  berwawasan  lingkungan berjalan  sesuai  dengan  perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pengawasan  dari  OJK  terkait terhadap  pemberian  kredit  yang berwawasan  lingkungan  yang  tidak efektif  dapat  menyebabkan  kerugian kepada  lingkungan  dan  kepada keungan  Negara  karena  keuangan Negara  akan  digunakan  lagi  untuk menalangi kegiatan dari pelaku usaha yang industrinya merusak
lingkungan.  Pengawasan  Kegiatan yang dilakukan OJK terkait pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan  secara  tidak  langsung membatu  pemerintah  dalam  hal menjalankan  tugas  untuk  menjaga dan  melestarikan  lingkungan  dimana pengawasan  pemberian  kredit  yang berwawasan  lingkungan  secara  tidak langsung membantu tugas pemerintah memantau, mengevaluasi penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  dibidang  pencemaran  dan perusakan lingkungan hidup, pemberian  kredit  yang  berwawasan lingkungan  hadir  sebagai  upaya preventif terkait
dengan pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan  yang  merupakan  fungsi dari  sistem  pemberian  kredit  yang berwawasan lingkungan.
Berdasarkan  POJK  51/2017 yang menyatakan bahwa jika dilapangan OJK melakukan pengawasan dan ditemukan ketidaksesuaian  antara  aturan  dan praktiknya di lapangan oleh lembaga jasa  keuangan,  prilaku  menyimpang tersebut  akan  dikenakan  sanksi dimana  sanksi yang  diterapkan
adalah  sanksi  administrasi  hal  ini sejalan  dengan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  51  Tahun 2017  Pasal  13  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa LJK yang melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8  ayat  (1),  Pasal  10,  dan/atau  Pasal 12  dikenakan  sanksi  administratif berupa  teguran atau  peringatan tertulis. OJK dari perspektif ini dapat dikategorikan sebagai pengawas fungsional  yang  mana  pengawas fungsional  adalah  pengawas  yang merupakan  lembaga/badan/unit  yang mempunyai  tugas  dan  juga  fungsi dalam melakukan pengawasan fungsional  melalui  auditor,  dan penilaian  untuk  menjamin  agar penyelenggaraan  pemberian  kredit yang  berwawasan  lingkungan  dapat sesuai dengan rencana dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sehingga  dengan  pengawasan
yang dilakukan oleh OJK
memberikan  kepastian  bahwa  ketika dilapangan  pemberian  kredit  yang berwawasan lingkungan tidak diterapkan  akan  berdampak  sanksi bagi  lembaga  jasa  keuangan,  serta pengawasan  ini  juga  memberikan
jaminan  bahwa  akan  dilaksanakan perlindungan  terhadap  lingkungan hidup dengan maksimal selain sebagai amanah peraturan, atas dasar bahwa memperoleh lingkungan hidup  yang  baik  merupakan  bagian dari  hak  asasi  manusia,  sehingga semua  lembaga  terkait  yang  dapat mendukung  lingkungan  dalam  hal menjaga kelestarian lingkungan haruslah  semaksimal  dan  seefisien mungkin  untuk  memberikan  tugas dan  bantuan  sebagai  perwujudan amanah  UUD  NRI  1945  Pasal  28  H ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehar  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## D. Kesimpulan
Dari pembahasan di  atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bank melakukan penilaian prospek usaha debitor, khususnya debitor berskala besar  dan/atau  beresiko  tinggi dalam rangka menjaga
kelestarian  lingkungan  hidup yang dibuktikan dengan
AMDAL. Secara preventif
pihak  bank  dalam  membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausul-klausul
pencegahan pencemaran lingkungan  hidup  yang  harus dilakukan  oleh  debitor  dalam menjalankan  usahanya  atau secara umum dimasukkan klausul-klausul lingkungan
hidup (environmental provisions). Sementara  secara
represif dalam melakukan penilaian kualitas kredit,
khususnya prospek usaha debitor, Bank wajib memperhatikan  hasil  penilaian PROPER  yang  dikeluarkan oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  yang  merupakan  syarat wajib bagi industri  untuk mengajukan kredit perbankan.
2. OJK sebagai pengawas aktivitas perbankan menetapkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  51 Tahun  2017  tentang  Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.  Bentuk  pengawasan OJK terhadap pemberian kredit
yang  berwawasan  lingkungan
oleh  perbankan  yaitu  dengan memerintahkan seluruh aktifitas LJK untuk menetapkan  sistem  keuangan berkelanjutan yang diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1)  POJK
51 Tahun 2017 yang menentukan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib  menerapkan  Keuangan Berkelanjutan  dalam  kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan  Publik  yang  mana keuangan berkelanjutan didefenisikan sebagai
dukungan menyeluruh dari sektor  jasa  keuangan  untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi  berkelanjutan  dengan menyelaraskan kepentingan
ekonomi, sosial, dan
lingkungan  hidup.  Penerapan keuangan berkelanjutan ini pada  LJK  dalam  hal  ini  bank sebagai lembaga yang memberikan kredit ini terepresentasikan dengan dibuatnya rencana aksi
keuangan  berkelanjutan  yang wajib  dilaporkan  kepada  OJK tiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdulkadir Muhammad. 2004.
Hukum  dan  Penelitian  Hukum.
Cet.1. PT.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
H.R.  Daeng  Naja.  2005.  Hukum Kredit  dan  Bank  Garansi.  The Bankers  Book.  Citra  Aditya Bakti. Bandung.
Leonard  Tiopan  Panjaitan.  2015. Bank Ramah Lingkungan. Panduan Keberlanjutan (sustainability).  Penebar  Plus. Jakarta. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi Cetakan ke-9. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. Siti  Sundari  Rangkuti.  1996.  Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga  University  Press.
Surabaya.

## B. Jurnal
Maret  Priyanta.  "Pembaruan  dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang  Menuju  Pembangunan Berkelanjutan." Hasanuddin Law Review 1.3 (2015). Mukhlish dan Mustafa Lutfi. Ekologi Konstitusi: Antara
Rekonstruksi.  Investasi  Atau
Eksploitasi  Atas  Nama  NKRI
Jurnal  Konstitusi.  Volume  8. Nomor 3. Juni 2011

## C. Hasil Penelitian
Erman  Rajagukguk  dan  Ridwan Khairandy.  2001. Hukum  dan
Lingkungan  Hidup  Indonesia. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia. Jakarta.
Irwansyah. 2015. Hak Atas Lingkungan . USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan.

## D. Internet
KLHK. Proper  Jadi  Syarat  Kredit Perbankan Bagi Industri. http://kominfo.jatimprov.go.i d/read/umum/klhk-proper- jadi-syarat-kredit-perbankan-
bagi-industri