Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No.1 (2022): 115-135

## Perbandingan Hukum Mengenai Pagar Pembatas Bandar Udara Menurut Hukum Penerbangan Internasional dan Nasional
Muhammad Addin Nur Prasatia; Novianti; Budi Ardianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author : addin.prasatia01@gmail.com
Submission : 26 Mei 2021 Revision : 14 Februari 2022 Publication : 18 Februari 2022
Abstract. Aviation is one method of transportation that is quite widely used by humans in carrying out activities related to the movement of people and goods. This article discusses the comparison of the suitability of legal aspects  regarding  guardrails  at  airports  in  Law  Number  1  of  2009 concerning  Aviation  as  the  legal  basis  for  aviation  in  Indonesia  with Annex XIV Aerodromes International Civil Aviation Organization as a technical rule of Article 37 Convention on International Civil Aviation. Aviation  1944  as  an  international  legal  standard  regarding  airport security  as  part  of  the  aviation  element  in  the  world.  The  research method used is a normative juridical research type. The results showed that there was a discrepancy between the provisions regarding airport guardrails in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation as a national legal product and Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization as an international legal product.
Keywords: airport perimeter fences;  aviation; legal comparation
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)

## Abstrak
Penerbangan merupakan salah satu metode transportasi yang cukup banyak digunakan oleh manusia di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan orang maupun barang. Artikel ini membahas mengenai perbandingan  kesesuaian aspek-aspek hukum mengenai  pagar  pembatas  pada  bandar  udara  di  dalam  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  sebagai  dasar hukum  penerbangan  di  Indonesia  dengan  Annex  XIV  Aerodromes International  Civil  Aviation  Organization  sebagai  aturan  teknis  dari Article  37  Convention  on  International  Civil  Aviation  1944  sebagai suatu  standar  hukum  internasional  mengenai  keamanan  bandar udara  sebagai  bagian  dari  unsur  penerbangan  di  dunia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif. Hasil  penelitian  menunjukan  adanya  ketidakselarasan  antara ketentuan mengenai pagar pembatas bandar udara di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai produk hukum  nasional  dengan  Annex  XIV:  Aerodromes  International  Civil Aviation Organization sebagai produk hukum internasional.
Kata  Kunci:  pagar  pembatas  bandar  udara;  penerbangan; perbandingan hukum

## A. Pendahuluan
Penerbangan merupakan salah satu metode transportasi yang  cukup  banyak  digunakan  oleh  manusia  di  dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan orang  maupun  barang.  Selain  hal  tersebut,  penerbangan  juga merupakan salah satu bentuk dari inovasi terbarukan di dalam memudahkan kehidupan manusia di bidang transportasi, selain menggunakan  transportasi  darat  ataupun  transportasi  laut (pelayaran).
Penerbangan  sipil  memiliki  fungsi  yang  sangat  vital  di dalam  dunia  penerbangan,  selain  berhubungan  dengan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
pengangkutan  orang  dan  barang,  penerbangan  sipil  juga berperan penting di dalam mengakomodasi laju mobilitas yang cukup  di  suatu  wilayah  negara.  Apabila  dilihat  melalui perspektif  hukum,  penerbangan  termasuk  di  dalam  ruang lingkup hukum udara sebagai suatu aturan hukum yang relatif baru di dalam hukum internasional maupun hukum nasional. 1
Hukum udara sendiri dapat didefinisikan sebagai serangkaian ketentuan  nasional  dan  internasional  mengenai  pesawat, navigasi  udara,  pengangkutan  udara  komersial  dan  semua hubungan  hukum,  publik  ataupun  perdata,  yang  timbul  dari navigasi udara domestik dan internasional 2 . Oleh sebab itulah tiap–tiap negara di dunia memiliki urgensitas masing–masing di dalam membuat ketentuan hukum mengenai penerbangan di negaranya.
Selain  berdasarkan  yuridiksi  nasional,  aturan  hukum mengenai  penerbangan  juga  diatur  menurut  hukum internasional, yaitu di dalam Convention on International Civil Aviation  1944  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Chicago Convention  1944  yang  diprakarsai  oleh  Amerika  Serikat.
Konvensi ini juga menjadi acuan dari banyak negara di dalam menentukan  yuridiksi  nasional  terhadap  penyelenggaraan penerbangan  sipil.  Sebagai  suatu  ketentuan  hukum internasional  mengenai  penerbangan  sipil.  Konvensi  ini
1 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2009. hal. 192.
2 Syahmin,  et  al,  Hukum  Udara  Dan  Luar  Angkasa  (Air  And Outer Space Law). Palembang: Unsri Press. 2012. hal. 9.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menjamin  keselamatan penumpang,  awak  pesawat  udara,  pesawat  udara  maupun barang–barang  yang  diangkut  termasuk  fasilitas  pendukung aktivitas penerbangan seperti bandar udara. 3 Konvensi ini juga memberikan  kesempatan  bagi  negara-negara  peserta  untuk berhak atas perumusan dan penetapan peraturan perundang- undangan  mengenai  operasi  penerbangan  domestik  maupun internasional dari ataupun menuju ke negara tersebut. 4
Menurut yurisdiksi nasional Indonesia, penyelenggaraan penerbangan  sipil  diatur  di  dalam  Undang–Undang  Nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan.  Undang–undang  ini mempertimbangkan  bahwa  penerbangan  merupakan  bagian dari  sistem  transportasi  nasional  yang  mempunyai  waktu bergerak  dalam  waktu  cepat,  menggunakan  teknologi  tinggi, padat  modal,  manajemen  yang  andal,  serta  memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, serta perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta  membantu  terciptanya  pola  distribusi  nasional  yang mantap dan dinamis. 5 Di dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwasanya keamanan penerbangan merupakan suatu
3 Daisy  Puji  Gayatri,  Agus  Pramono,  &  Joko  Setiyono. Implementasi  Konvensi  Penerbangan  Sipil  Internasional  Dalam Pengaturan  Aspek  Keselamatan  dan  Keamanan  Penerbangan  di Indonesia. Diponegoro Law Review, Vol. 3, No. 2. 2014. hal. 5.
4 Agus  Pramono,  Dasar-Dasar  Hukum  Udara  dan  Ruang Angkasa. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. hal. 17.
5 Lihat pertimbangan pengesahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hukum  melalui keterpaduan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 6
Sebagai suatu negara kepulauan, sektor penerbangan di Indonesia  merupakan  salah  satu  sistem  transformasi  yang berperan  di  dalam  menghubungkan  suatu  wilayah  dengan wilayah  lainnya  yang  terdiri  atas  pulau-pulau.  Sektor penerbangan  juga  mendukung  proses  percepatan  mobilitas masyarakat  maupun  barang  antar  wilayah  secara  yang berdampak  terhadap  kenaikan  produktivitas  dan  efisiensi produksi dalam suatu pembangunan. 7 Berdasarkan pertimbangan  terhadap  aspek  keselamatan  dan  keamanan tersebut,  tentunya  Undang-Undang  ini  harus  mampu  dalam berakselerasi  terhadap  ketentuan  hukum  yang  terdapat  di dalam  Convention  on  International  Civil  Aviation  1944 khususnya mengenai standar internasional penerbangan yang secara  spesifik  diatur  di  dalam  Chapter  VI  International Standard and Reccomended Practices yang terdapat pada Article 37 telah dirumuskan bahwasanya;
6 I  Gusti  Agung  Ayu  Mas  Oka,  M.  Erawan  Destyana,  &  Yulis Bhanu,  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pelatihan  Security Awarness  bagi  Unit  Penyelenggara  Bandar  Udara  Ranai-Natuna. Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan, Vol. 1, No. 1. 2020. hal. 2.
7 Agus  Susanto,  Agus  Sutrisno,  Analisa  Standar  Keamanan Terhadap  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  Komodo Labuan  Bajo.  Airman:  Jurnal  Teknik  dan  Keselamatan  Transformasi, Vol. 1, No. 1. 2018. hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
“Each  contracting  State  undertakes  to  collaborate  in securing  the  highest  practicable  degree  of  uniformity  in regulations, standarts, procedures, and organization in relation to  aircraft,  personnel,  airways,  and  auxillary  services  in  all matters in which such uniformity will facilitate and improve air navigation.” 8
Berdasarkan  rumusan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwasanya setiap negara pihak berjanji untuk meningkatkan tingkat keseragaman secara praktis dalam peraturan, standar, prosedur, dan organisasi sehubungan dengan pesawat terbang, personel, jalur udara dan layanan tambahan dalam semua hal di mana  keseragaman  tersebut  akan  memfasilitasi  dan meningkatkan  navigasi  udara,  termasuk  di  dalamnya standarisasi atas keamanan dan keselamatan bandar udara.
Salah  satu  hal  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah ketentuan hukum  mengenai  bandar  udara  atau  selanjutnya  disebut bandara.  Dalam  hal  penerbangan  domestik  maupun internasional,  bandara  merupakan  salah  satu  aspek  yang terpenting  sebagai  salah  satu  fasilitas  yang  berfungsi  sebagai tempat  dimana  pesawat  udara  dapat  melandas  maupun mendarat.  Selain  berfungsi  terkait  hal  tersebut,  bandara  juga memiliki  fungsi  di  dalam  proses  pengangkutan  penumpang
8 Lihat  Article  37  Convention  on  International  Civil  Aviation 1944.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
ataupun barang baik turun ataupun naik, bongkar muat barang, maupun tempat perpindahan antarmoda transportasi. 9
Bandara  juga  merupakan  sarana  pokok  sektor transportasi  udara  sebagai  tempat  dalam  menyelenggarakan pelayanan  jasa  angkutan  udara,  sehingga  di  dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya, harus dilakukan penataan baik secara yuridis maupun praktis yang mempertimbangkan aspek–aspek  tatanan  kebandarudaraan  nasional,  keamanan dan keselamatan penerbangan, perkiraan jasa angkutan udara, serta pedoman dan kriteria penyelenggaraannya. 10
Berdasarkan hal tersebut, maka bandara merupakan hal yang harus diatur secara seksama dan rinci di dalam ketentuan hukum  penerbangan,  baik  di  dalam  hukum  internasional maupun  yuridiksi  nasional.  Berdasarkan  ketentuan  yang terdapat di dalam Article 37 Chapter VI: International Standards and Recommended Practices di dalam Chicago Convention 1944 ditentukan  mengenai  ketentuan  hukum  terkait  standar internasional  penerbangan  yang  harus  terpenuhi  di  dalam menentukan  kebijakan  maupun  yuridiksi  hukum  nasional tentang  penerbangan  adalah  mengenai  Characteristics  of
9 Felicia Geiby Dondokambey, dkk. Perencanaan
Pengembangan Bandar Udara  (Studi Kasus: Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. Jurnal Sipil Statik, Vol. 1, No.4. 2013. hal. 271.
10 Ghazy Cakrawartya, HM Kabul Supriyadi, & Agus Pramono. Tinjauan Umum Keamanan Bandara di Indonesia: Studi Kasus pada Mario Penyusup Roda Pesawat Garuda Indonesia GA177 Boeing 737- 800 pada April 2015. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3. 2016. hal. 2.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
Airports  and  Landing  Areas  (Karakteristik  Bandar  Udara  dan Area Pendaratan). 11
Di  dalam  menentukan  standar  internasional  yang  telah ditetapkan  menurut  pasal  tersebut,  ketentuan  hukum mengenai  bandar  udara  secara  spesifik  diatur  lebih  lanjut  di dalam  Annex  14  International  Civil  Aviation  Organization: Aerodromes  sebagai  aturan  pelaksana  daripada  standar internasional penerbangan yang memuat tentang bandar udara di  dalam  Article  37  Chapter  VI:  International  Standards  and Recommended  Practices  di  dalam  Convention  on  International Civil  Aviation  1944.  Salah  satu  indikator  daripada  standar internasional yang ditetapkan di dalam article tersebut adalah mengenai pagar pembatas bandar udara sebagai bagian yang penting di dalam menjamin aspek keamanan dan keselamatan bandar udara.
Keberadaan  pagar  pembatas  (perimeter  fence)  pada bandar udara juga memiliki fungsi di dalam hal keamanan yang lebih  intens  dari  suatu  bandar  udara,  yakni  dalam  hal pengamanan  area  ground  traffic  dan  manouvering  area sehingga  mempermudah  kinerja  petugas  keamanan  bandar udara  dalam  hal  pengamanan  kedua  area  tersebut  sehingga apabila  tidak  terdapatnya  suatu  pagar  pembatas di  sekeliling bandar udara, maka akan menyebabkan terganggunya sistem
11 Article  37  Chapter  VI:  International  Standards  and Recommended  Practices  dalam  Convention  on  International  Civil Aviation 1944.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
keamanan di kawasan bandar udara, terutama pada kawasan landasan  pacu,  ground  area,  maupun  maneuvering  area. 12
Ketersediaan  dari  pagar  pembatas  (perimeter  fence)  yang memenuhi standar menurut hukum penerbangan internasional sendiri  menjadi  salah  satu  aspek  pendukung  bagi  personel bandar  udara  di  dalam  melaksanakan  tugas  pengamanan  di bandar  udara  sendiri  sebagaimana  ketersediaan  fasilitas keamanan  bandar  udara  lainnya  seperti  explosive  detector, mobil patrol, dan walk trough metal detector. 13
Adanya  perbedaan  di  dalam  menentukan  rujukan terhadap  landasan  hukum  secara  internasional  maupun nasional  terkait  pagar  pembatas  bandar  udara  yang  masing- masing saling berhubungan mengindikasikan suatu perbandingan hukum mengenai ketetapan yang diatur di dalam Annex 14 International Civil Aviation Organization: Aerodromes sebagai aturan pelaksana dari standar internasional yang telah ditetapkan di dalam Chicago Convention 1944 maupun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Adapun  pendekatan  perbandingan  hukum  yang digunakan  di  dalam  jurnal  ini  dapat  diartikan  sebagai  suatu perbandingan hukum yang bersifat terapan yang  mempunyai
12 Irfan, Kinerja Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Manouvering  Area  Bandara  Udara  Juwata  Tarakan.  Jurnal Keselamatam Transportasi Jalan, Vol. 6, No. 1. 2019. hal. 57.
13 Smeilyn  Dapar,  Dientje  Rumimpunu,  &  Yumi  Simbala, Pemberlakuan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Mengoperasikan  Bandar Udara  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan. Lex Crimen Vol. 10, No. 4. 2021. hal. 196.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
sasaran tertentu 14 guna meneliti kesesuaian antara ketentuan hukum  mengenai  pagar  pembatas  bandar  udara  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan sebagai  yuridiksi  penerbangan  nasional  dengan  Annex  14 International  Civil  Aviation  Organization:  Aerodromes  sebagai produk  hukum  penerbangan  internasional  yang  diakui Indonesia sebagai negara peserta.

## B. Pembahasan
1. Ketentuan  Hukum  Mengenai  Pagar  Pembatas  Bandar Udara  Menurut  Annex  XIV:  Aerodromes  International

## Civil Aviation Organization
Keberadaan  Article  37  pada  Chapter  VI:  International Standard  and  Reccomended  Practices  di  dalam  International Civil  Aviation  1944  sendiri  menjadi  landasan  utama  terhadap contracted  states  di  dalam  mengimplementasikan  hukum nasional  nya  yang  berkenaan  dengan  standar–standar operasional  dan  kebijakan  hukum  terhadap  hal-hal  yang berkaitan dengan mengenai bandar udara, salah satunya adalah mengenai pagar pembatas bandar udara. Dalam menyelenggarakan  ketentuan–ketentuan  mengenai  Standards and  Reccomended  Practices  (SARPs)  di  dalam  Article  37 tersebut,  masing–masing  kategori  yang  terdapat  di  dalamnya memiliki  Annex  masing–masing  sebagai  aturan  teknis  dalam pelaksanaan  implementasi  hukum  terhadap  standar–standar
14 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi. Surabaya: Kencana. 2019. hal. 172.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
tersebut dan Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization  merupakan  aturan  teknis  dari  SARPs  yang berkaitan dengan bandar udara dan kebandarudaraan.
Salah  satu  yang  diatur  di  dalam  Annex  tersebut  yakni mengenai  keamanan  dan  aksesibiltas  menuju  bandar  udara, sebagaimana yang termuat di dalam Chapter 9 di dalam Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization yang berbunyi:
“A fence or other suitable barrier should be provided on an aerodrome to deter the inadvertent or premeditated acces of an authorized person onto a non-public area of the aerodrome.” 15
Berdasarkan  article  tersebut,  telah  ditentukan sedemikian  rupa mengenai  hakikat  daripada  pagar  pembatas sebagai bagian dari keamanan dari bandar udara sendiri, yang berfungsi dalam mencegah masuknya orang–orang yang tidak berkepentingan  untuk  memasuki  ataupun  merencanakan untuk memasuki kawasan–kawasan yang berada pada bandar udara.
Fungsi  daripada  pemasangan  pagar  di  kawasan  bandar udara  tersebut  juga  berkaitan  mengenai  aspek–aspek keselamatan  penerbangan  sendiri  guna  menghindari  insiden dan  kecelakaan  yang  diakibatkan  dari  kelalaian  dari penyelenggara  kegiatan  penerbangan  akibat  tidak  adanya pemasangan pagar pembatasan di kawasan bandar udara. Oleh
15 Lihat  Annex  XIV:  Aerodromes  International  Civil  Aviation Organization Chapter 9
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
sebab  itu,  maka  komponen  pemasangan  pagar  pembatas tersebut menjadi hal yang bersifat penting untuk dimasukkan ke  dalam  yuridiksi  nasional  mengenai  penerbangan  di  suatu negara. 16
Ketentuan teknis mengenai pemasangan pagar pembatas menurut article tersebut juga diatur di dalam International Civil Aviation Organization Document 8973 yang menentukan bahwa pagar  pembatas  dan  yang  berfungsi  sebagai  penghalang  dan pembatas  harus  cukup  tinggi  dan  kuat  agar  tidak  mudah dipanjat,  tidak  mudah  melengkung,  dan  mencegah  untuk mudah  digali  guna  menghindari  kemungkinan  terjadinya rencana  sabotase  maupun  kegiatan–kegiatan  lain  di  suatu bandar  udara. 17 Adapun  tinggi  minimal  dari  pagar  pembatas (perimeter  fence)  menurut  dokumen  tersebut  adalah setidaknya  2,13  meter  dalam  kondisi  aman  yang  bebas  dari penghalang.
Aturan teknis lainnya di dalam document tersebut adalah mengenai jalur yang berada di sepanjang pagar pembatas harus memungkinkan agar bebas dari penghalang seperti tiang listrik, pohon,  tempat  penumpukan  peralatan,  kendaraan  maupun penghalang  lainnya,  jika  tidak  memungkinkan  dalam
16 Febilita Wulan Sari. Ketentuan Annex XIV Konvensi Chicago 1944  Mengenai  Standar  Internasional  Bandar  Udara  Bagi Keselematan  Penerbangan  Dan  Implementasinya  Dalam  Hukum Udara Nasional. Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 14, No. 2. 2016. hal. 323.
17 Lihat  International  Civil  Aviation  Organization  Document 8973 ( 4.10.9 )
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
membebaskan jalur pembatas dari penghalang tersebut, maka diharuskan adanya peningkatan ukuran tinggi terhadap pagar pembatas  hingga  ketinggian  2,44  meter  dari  penghalang– penghalang tadi dalam rangka keperluan pengawasan. 18
2.  Ketentuan  Hukum  Mengenai  Pagar  Pembatas  Bandar
Udara  Menurut  Undang–Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan
Undang–Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  merupakan  yurisdiksi  nasional  penerbangan yang dimiliki oleh Indonesia, dimana sebagian besar ketentuan- ketentuan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  produk  hukum  ini merupakan  hasil  adopsi  tidak  langsung  dari  aturan-aturan hukum  internasional  mengenai  penerbangan,  salah  satunya adalah  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Annex  XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization Chapter 9 pada bagian yang mengatur tentang fencing. Aspek keamanan yang berkaitan dengan annex tersebut terdapat di dalam Pasal 208 Ayat (1) yang berbunyi:
“Untuk  mendirikan,  mengubah,  atau  melestarikan bangunan,  serta  menanam  atau  memelihara  pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan tidak  boleh  melebihi  batas  ketinggian  kawasan keselamatan operasi penerbangan.” 19
18 Lihat  International  Civil  Aviation  Organization  Document 8973 ( 4.10.10 )
19 Lihat Pasal 208 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan hukum yang terdapat di dalam Pasal 208 Ayat (2) yang berbunyi:
“Pengecualian terhadap ketentuan
mendirikan, mengubah,  atau  melestarikan  bangunan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  mendapat  persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Merupakan  fasilitas  yang  mutlak  diperlukan  untuk operasi penerbangan;
b. Memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
c. Sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.” 20
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  pasal tersebut,  ketentuan  mengenai  pemasangan  pagar  pembatas yang telah diatur di dalam Annex XIV: Aerodromes International Civil  Aviation  Organization  Chapter  9  tidak  disebutkan  secara eksplisit  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan, namun hal–hal yang berkenaan dengan penghalang  secara  tegas  telah  dibatasi  menurut  dalam  pasal tersebut.
Namun  jika  dilihat  secara  seksama,  pemasangan  pagar pembatas  merupakan  salah  satu  hal  yang  diprioritaskan  di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, hal itu bisa dilihat daripada ketentuan yang diatur di dalam opsi (a) Pasal 208  Ayat  (2).  Berdasarkan  fungsinya,  secara  internasional, pagar  pembatas  di  dalam  kawasan  bandara  memiliki  peran keamanan  di  kawasan  bandar  udara,  yang  mana  hal  ini  juga
20 Lihat Pasal 208 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
sesuai  dengan  ketentuan  opsi  di  dalam  pasal  tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut  pula,  pagar  pembatas  di  dalam kawasan  merupakan  fasilitas  yang  mutlak  diperlukan  untuk operasi penerbangan, yang berkaitan dengan keamanan serta menghindari insiden maupun kecelakaan yang menganggu dari aktivitas penerbangan sendiri.
Polemik lain yang berkaitan dengan pemasangan pagar pembatas muncul di dalam frasa “Sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus  mendapat  persetujuan  Menteri”  dimana  frasa tersebut  menjelaskan  bahwa  pemasangan  pagar  pembatas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri. Sebab apabila diperhatikan kembali mengenai fungsi dari pagar pembatas  bandar  udara  sebagai  salah  satu  komponen keamanan utama suatu bandar udara terutama bagi keamanan landasan  pacu,  ground  traffic,  dan  maneuvering  area,  pagar pembatas  bandar  udara  merupakan  suatu  keharusan  yang memang harus ada pada setiap bandar udara demi keamanan dan keselamatan penerbangan di kawasan tersebut.
Frasa tersebut secara eksplisit menjadi suatu hambatan tersendiri  di  dalam  pemasangan  pagar  pembatas  di  kawasan bandara  karena  dalam  memberikan  persetujuan  terhadap pemasangan  pagar  pembatas  yang  tergolong  fasilitas  yang mutlak  diperlukan  di  dalam  operasi  penerbangan,  harus didasari  pada  syarat–syarat  tertentu  sebelum  mendapatkan persetujuan menteri serta aspek–aspek lain yang berhubungan dengan  urusan  administrasi  yang  tidak  praktis.  Proses  yang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
harus  ditempuh  melalui  persetujuan  menteri  terkesan mengabaikan  fungsi  keamanan  dari  pagar  pembatas  di kawasan bandar udara.
Namun kesesuaian terhadap penerapan aspek keamanan terhadap bandar udara dan kebandarudaraan antara Pasal 208 (1) dengan International Civil Aviation Organization Document 8973    sebagai  landasan  hukum  terhadap  pembatasan  dalam mendirikan,  mengubah,  melestarikan  suatu  bangunan  serta menanam atau merawat pepohonan sebagai penghalang. Kedua aturan hukum tersebut juga secara bersama–sama menentukan frasa “batasan” di dalam kawasan suatu bandar udara sendiri, walaupun  di  dalam  yuridiksi  pasal  tersebut  tidak  ditemukan suatu nilai mutlak dari batasan tersebut.
Pasal 210 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga dinilai memiliki kesesuaian terhadap Annex XIV:  Aerodromes  International  Civil  Aviation  Organization Chapter  9,  dimana  di  dalam  pasal  tersebut  secara  tegas melarang setiap orang tanpa seizin dari otoritas bandar udara untuk  memasuki,  membuat  halangan,  maupun  melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan. 21
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  keselamatan  dan  keamanan penerbangan,  dimana  kegiatan  yang  disebutkan  dapat membahayakan kedua aspek penerbangan tersebut. Ketentuan
21 Lihat  Pasal  210  Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang Penerbangan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
hukum  tersebut memiliki  fungsi  yang  sama  dari  fungsi  pagar pembatas di kawasan bandar udara.
Adapun  kekurangan  yang  terdapat  di  dalam  aturan hukum  nasional  mengenai  pagar  pembatas  (perimeter  fence) sebagai  bagian  dari  aspek  keamanan  dari  bandar  udara mempengaruhi  beberapa  kondisi  dari  pagar  pembatas (perimeter  fence)  dari  beberapa  bandar  udara  yang  ada  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  Bandar  Udara  Adi  Sucitjipto yang  terdapat  di  Yogyakarta.  Pada  kawasan  bandar  udara tersebut,  kondisi  dari  pagar  pembatas  (perimeter  fence)  yang tersedia  masih  belum  dapat  melingkupi  wilayah  steril  yang harus  dipagari  dengan  masih  terdapatnya  bangunan  ataupun objek  lain  pada  kawasan  yang  seharusnya  menjadi  wilayah steril  seperti  restoran  yang  menggunakan  peralatan  yang membahayakan  keamanan  dan  keselamatan  penumpang pesawat terbang. 22
Selain  Bandar  Udara  Adi  Sutjipto,  Bandar  Udara  Abdul Rachman  Saleh  di  Malang  juga  belum  memenuhi  syarat  dari ketentuan pagar pembatas (perimeter fence) dari suatu bandar udara.  Adapun  ketinggian  dari  pagar  pembatas  (perimeter fence)  yang  terdapat  di  Bandar  Udara  Abdul  Rachman  Saleh hanya setinggi 1,8 meter. 23
22 Lolo  Kustoro.  Kinerja  Peralatan  Keamanan  Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Warta Ardhia: Jurnal Penelitian Perhubungan Udara. Vol. 38, No. 1. 2012. hal. 17.
23 Zulaichah,  Faridha  Nahar,  Sistem  Pengelolaan  Keamanan Penerbangan Untuk Mendukung Rencana Peningkatan Status Bandar
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)

## C. Penutup
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation  Organization  maupun  Undang–Undang  Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah mengatur sedemikian rupa  mengenai  pagar  pembatas  bandar  sebagai  bagian  yang penting  sebagai  salah  satu  keamanan  dan  keselamatan  di kawasan  bandar  udara  di  dalam  dunia  penerbangan.  Kedua aturan  hukum  tersebut  juga  sama–sama  menekankan urgensitas terhadap aspek keamanan dari suatu bandar udara guna menghindari adanya bentuk sabotase maupun kegiatan- kegiatan  lain  yang  dapat  menganggu  jalannya  penerbangan hingga  memicu  terjadi  insiden  berskala  besar  di  kawasan bandar  udara.  Namun  jika  dilihat  secara  seksama  mengenai keserasian aturan hukum di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai yurisdiksi nasional Indonesia  terkait  penerbangan,  masih  banyak  aspek-aspek yang  saling  bertolak  belakang  dengan  ketentuan  yang  telah diatur  di  dalam  Annex  XIV:  Aerodromes  International  Civil Aviation  Organization  Chapter  9  mengenai  ketentuan pemasangan pagar atau  fencing guna menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan bandar udara.
Udara  Menjadi  Bandar  Udara  Internasional  (Studi  Kasus  di  Bandar Udara  Abdulrachman  Saleh  –  Malang).  WARTA  ARDHIA:  Jurnal Perhubungan Udara. Vol. 39, No. 3. 2013. hal. 200.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Ketentuan  hukum  mengenai  aspek  keamanan  dari bandar  udara  dan  kebandarudaraan  yang  terdapat  di  dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan masih belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization Chapter 9  sebagai aturan pelaksana daripada Article 37 Chapter VI:  International  Standards  and  Recommended  Practices.  Hal tersebut  bisa  dilihat  beberapa  ketentuan  yang  telah  dibahas dalam  bagian  pembahasan  kedua  sehingga  penulis  dapat berkesimpulan  bahwasanya  aturan  hukum  yang  mengatur tentang  pagar  pembatas  bandar  udara  di  dalam  Undang– Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  belum memenuhi standar  yang  sudah  ditetapkan  di  dalam  konvensi tersebut sehingga harus diadakan adanya perubahan terhadap undang  -  undang  tersebut  ataupun  pembuatan  Peraturan Pemerintah (PP) di dalam melaksanakan ketentuan mengenai pagar pembatas bandar udara yang terdapat di dalam undang- undang tersebut.
Adapun kesesuaian yang ditemukan antara kedua produk hukum  tersebut  dapat  dijadikan  suatu  pedoman  guna menghasilkan  produk  hukum  nasional  yang  mampu mengakomodir  standar-standar  dalam  hukum  internasional mengenai  pagar  pembatas  bandar  udara  sebagaimana  yang telah diatur di dalam Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation  Organization  Chapter  9  dalam  hal  meningkatkan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1  (2022)
keamanan  dan  keselamatan  bandar  udara  sebagai  fasilitas utama dari aktivitas penerbangan di Indonesia.
Selain  mengakomodir  standar-standar  dalam  hukum internasional,  produk  hukum  nasional  yang  mengatur  secara khusus  ketentuan  tentang  pagar  pembatas  (perimeter  fence) sendiri juga dapat menjadi acuan bagi setiap bandar udara di Indonesia untuk membangun pagar pembatas (perimeter fence) menurut  standar-standar  hukum  yang  telah  diatur  dan  juga sesuai  dengan  hukum  Internasional  guna  meningkatkan keamanan dari masing-masing bandar udara.

## Referensi
Annex XIV: Aerodromes International Civil Aviation Organization Cakrawartya, Ghazy., HM Kabul Supriyadi, dan Agus Pramono.
Tinjauan  Umum  Keamanan  Bandara  di  Indonesia:  Studi Kasus  pada  Mario  Penyusup  Roda  Pesawat  Garuda Indonesia  GA177  Boeing  737-800  pada  April  2015. Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3. 2016. Convention of International Civil Aviation 1944 Dapar,  Smeilyn.,  Dientje  Rumimpunu,  &  Yumi  Simbala, Pemberlakuan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Mengoperasikan Bandar  Udara  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lex Crimen Vol. 10, No. 4. April 2021.
Felicia Geiby Dondokambey, dkk. Perencanaan Pengembangan Bandar  Udara  (Studi  Kasus:  Bandar  Udara  Sepinggan Balikpapan. Jurnal Sipil Statik, Vol. 1, No. 4. Maret 2013. Gayatri,  Daisy  Puji.,  Agus  Pramono,  &  Joko  Setiyono.
Implementasi  Konvensi  Penerbangan  Sipil  Internasional dalam  Pengaturan  Aspek  Keselamatan  dan  Keamanan Penerbangan di Indonesia. Diponegoro Law Review. Vol. 3, No. 2. 2014.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Indonesia.  Undang–Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan.  Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956.

## International Civil Aviation Organization Document 8973
Irfan.  Kinerja  Keamanan  dan  Keselamatan  Penerbangan  di Manouvering Area Bandara Udara Juwata Tarakan. Jurnal Keselamatam Transportasi Jalan, Vol. 6, No. 1. 2019. Kustoro, Lolo. Kinerja Peralatan Keamanan Bandara Adisutjipto
Yogyakarta. WARTA ARDHIA: Jurnal Penelitian Perhubungan Udara. Vol. 38, No. 1. 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi.
Surabaya: Kencana. 2019
Oka, I Gusti Agung Ayu Mas, M. Erawan Destyana, & Yulis Bhanu,
Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Pelatihan  Security Awarness  bagi  Unit  Penyelenggara  Bandar  Udara  Ranai- Natuna.  Darmabakti:  Jurnal  Inovasi  Pengabdian  dalam
Penerbangan, Vol. 1 No. 1. Desember 2020.
Pramono, Agus. Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
Sari,  Febilita  Wulan.  Ketentuan  Annex  XIV  Konvensi  Chicago 1944 Mengenai Standar Internasional Bandar Udara bagi Keselematan  Penerbangan  dan  Implementasinya  dalam Hukum Udara Nasional. Majalah Ilmiah Unikom. Vol. 14, No. 2. 2016.
Sefriani,  Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua.
Yogyakarta: Rajawali Pers. 2009.
Susanto,  Agus,  Agus  Sutrisno,  Analisa  Standar  Keamanan Terhadap  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara Komodo  Labuan  Bajo.  Airman:  Jurnal  Teknik  dan Keselamatan Transformasi Vol. 1 No. 1.  Juni 2018.
Syahmin, et al, Hukum Udara Dan Luar Angkasa (Air And Outer
Space Law). Palembang: Unsri Press. 2012.
Zulaichah,  Faridha  Nahar,  Sistem  Pengelolaan  Keamanan Penerbangan  Untuk  Mendukung  Rencana  Peningkatan Status Bandar Udara Menjadi Bandar Udara Internasional (Studi  Kasus  di  Bandar  Udara  Abdulrachman  Saleh– Malang). WARTA ARDHIA: Jurnal Perhubungan Udara, Vol. 39, No. 3. 2013.