## PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN “KOLEKTIF” OLEH KEPOLISIAN

## THE SETTLEMENT OF THE DISPUTE OF “COLLECTIVE” VIOLENCE BY THE POLICE
M. Yusran Mahasiswa Program Magister Ilmu HukumUniversitas Mataram Email : yus_travis@yahoo.co.id
Naskah diterima : 23/08/2013; direvisi : 13/09/2013; disetujui : 25/10/2013

## A bstrAct
Indonesia Republic State Police is a tool that plays a role in maintaining state security and public order, enforce the law and provide protection, guidance, and service to the community within the framework of maintaining internal security “. According to Police Act Number 2 of Year 2002 in Article 18 explained that the police were given the authority under certain circumstances to do according to his own judgment or be known as a functional discretionary powers which puts persons of police as a central factor in law enforcement. Discretion is the authority of the police to make a decision or choose different actions in resolving issues of law or violation of criminal cases are handled. Police discretion is an authority given to the police, to make decisions in certain situations that require separate consideration and involves moral issues and lies within the boundary line between the legal and the moral. One of the scope of police discretion is collective violence. Collective violence is violence committed by a group of people who performed together , this collective violence associated with irrationality, emotionality and impersonation individuals who escape the social restrictions of a social organization. Individuals who are in a group / crowd considered mimic each other, so that mutually reinforce and enlarge emotionality and irrationality of others
Keywords : Policing , Discretion , Collective Violence

## A bstrAk
Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Menurut UU kepolisian No. 2 tahun 2002 dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan menurut penilaiannya sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Salah satu ruang lingkup diskresi kepolisian adalah kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama, kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Individu-individu yang berada dalam suatu kelompok/ crowd dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya.
Kata Kunci: Kepolisian, Diskresi, Kekerasan Kolektif
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 523~535

## PENDAHULUAN
i nstitusi P olri tidAk pernah terlepas dari sorotan Publik karena memiliki Tugas Po- kok, Fungsi, Peran dan Wewenang, sebagai salah satu bagian dari Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dalam Negeri/Kamtibmas, Aparatur Pen- egak Hukum, Pelindung, Pengayom, Pelay- an kepada masyarakat, sehingga Kinerja Polri tidak pernah luput dari penilaian ma- syarakat khususnya menyangkut komplain dari Masyarakat atau Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Polri terutama menyang- kut sikap Perilaku Anggota.
Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bi- dang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung- jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertah- anan Keamanan Tentara Nasional Indone- sia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2 Th 2002).
Dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.2 Th 2002 bahwa:
“tujuandibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayo- man dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi ma- nusia”.
Berdasarkan Pasal di atas, sesuai dengan Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002 maka: “Ke- polisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keaman- an dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada ma- syarakat dalam rangka terpeliharanya ke- amanan dalam negeri”.
Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pen- gayoman dan pelayanan kepada masyara- kat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selaku penegak hukum bersama- sama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja lang- sung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan, karena sering di jumpai  kasus-kasus di tengah masyara- kat khususnya perkara kekerasan kolektif yang penyelesaian perkaranya tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh kepolisian. Kemerosotan citra Polri di mata masyara- kat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membe- lenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pen- gayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akunt- abilitas tidak diwujudnyatakan dalam  sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam men- jalankan tugas dan wewenang sehari-hari. 1
1 Fenomena yang demikian itu sebagaimana per- nah diungkapkan oleh Budayawan Jaya Suprana dalam sebuah Seminar Nasional Polisi di Semarang, bahwa “Nyaris tidak ada Surat Kabar yang tidak memuat ar- tikel mengkritik polisi, mulai dari yang beralasan ilmiah sampai emosional pribadi. Tidak ada mulut yang tidak
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian .....................................................
Terkait dengan tugas dan wewenang polri sudah diatur didalam peraturan pe- rundang-undangan, dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas men- gatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyara- kat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur juga dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hu- kum, memberikan perlindungan, pengayo- man dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.
Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia ti- dak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. 2
Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses pen- egakan hukum, POLRI diberi wewenang se- bagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU N0.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu:
1) Untuk kepentingan umum pejabat ke- polisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di- maksud dalam ayat (1) hanya dapat di-
mengomeli polisi” (Jaya Suprana, “Polisi dan Pelayanan Masyarakat”, Makalah Seminar Nasional Polisi I, dis- elenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, hlm. 1).
2 Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, [Erlyn Indarti, Diskresi Po- lisi.Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000, hlm. 46.
lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-un- gangan dan kode etik Polri.
Terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian di atas, dalam implementasin- ya sering disalahgunakan oleh kepolisian, sering terjadi kasus di masyarakat yang se- harusnya diselesaikan sesuai aturan yang berlaku namun polisi mengabaikan aturan tersebut dengan alasan demi kepentin- gan para pihak yang bersengketa, namun hal tersebut bertentangan dengan konsep kepastian yang merupakan tujuan utama dari hukum karena dengan kepastian akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
Salah satu contoh kasus yaitu terhadap kekerasan kolektif dalam konflik-konflik di tengah masyarakat, perkelahian antar kam- pung, kekerasan yang dilakukan oleh para pendemo yang anarki, demo anarki meru- pakan suatu tindakan bersama dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, demo anarki sebenarnya merupakan prilaku bersama- sama atau kolektif. Beranjak dari latar be- lakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terkait  dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam men- gatasi kasus dan perkara yang terjadi dalam masyarakat, adapun judulnya adalah ”Peny- elesaian Perkara Kekerasan “Kolektif” Oleh Kepolisian”. Dari  uraian  di atas, maka pen- ulis memokuskan kajian terhadap  dasar ke- wenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara kekerasan kolektif, jenis-jenis tin- dak pidana yang dapat diselesaikan meng- gunakan diskresi, serta a kriteria tindak pidana dalam penggunaan diskresi.

## PEMBAHASAN
A. Dasar Kewenangan Kepolisian Dalam Me- nyelesaikan Perkara Kekerasan Kolektif
1.  Kewenangan Kepolisian Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 2 tahun 2002
Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ke-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 523~535
polisian Negara Republik Indonesia, menye- butkan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas….. memelihara ketertiban dan men- jamin keamanan umum”. Jadi Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan dasar hukum bagi “kewajiban umum kepolisian” dan menjadi acuan penggunaan “asas ke wajiban” ( pli- chtmatigheid beginsel ) bagi para pejabat ke- polisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau disebut juga dengan istilah “diskresi”.
Kewajiban umum kepolisian yang di- maksud adalah bahwa tugas untuk meme- lihara ketertiban dan keamanan adalah merupakan tugas polisi yang universal atau mendasar. Seperti yang dijadikan semboyan kepolisian diseluruh dunia yaitu Serve and Protect atau tugas melayani dan melindungi yang didalamnya terkandung maksud ter- ciptanya ketertiban dan tegaknya hukum ( law and order ), bahwa tujuan dari diskresi kepolisian mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka memeli- hara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat secara umum yang mengand- ung arti bahwa polri berkewajiban melind- ungi dan melayani bukan untuk berkuasa atau sewenang-wenang, maksudnya ke- wenangan kepolisian yang melekat pada setiap anggota polri lahir karena kewajiban- nya melindingi seseorang atau masyarakat dari ancaman bahaya sehingga masyarakat merasa aman, oleh karena itu penggunaan kewenangan kepolisian yang dikaitkan den- gan kekuasaan kadangkala mengenyamp- ingkan peraturan yang ada demi kepentin- gan umum.
Sedangkan berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum seb- agaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan wewenang khusus antara lain me- liputi : kewenangan sesuai peraturan pe- rundang-undangan (Pasal 15 ayat 2) dan wewenang penyelidikan atau penyidikan
proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang No. 2 Ta- hun 2002 tentang Kepolisian Negara Re- publik Indonesia.
Kewenangan dalam melakukan tinda- kan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re- publik Indonesia, dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik dengan tolak ukur sebagai berikut :
a.  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilaku- kan;
c.  Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d.  Pertimbangan yang layak berdasarkan ke- adaan yang memaksa; dan
e.  Menghormati hak asasi manusia.
Pasal 18 menyebutkan bahwa :
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indo- nesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertin- dak menurut penilaiannya sendi- ri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukandalam ke- adaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perun- dang -undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ten- tang Kepolisian Negara Republik Indone- sia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian ..................................................... sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat di lakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul un- tuk kepentingan umum.
Rumusan kewenangan Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ten- tang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umum- nya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tu- gas kewajiban. Pembahasan substansi Pas- al 18 ayat (1) undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, cukup panjang karena sub- stansi ini merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenankan walau- pun didalam kenyataan pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari selalu digunakan.
Seorang petugas Kepolisian Negara Re- publik Indonesia yang bertugas ditengah- tengah masyarakat, harus mampu mengam- bil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan kemanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ket- ertiban dan keamanan umum.
2. Kewenangan Kepolisian dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Wewenang polri menurut undang-un- dang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku penyelidik sebagaima- na tercantum dalam Pasal 5 yaitu:
a.  Penyelidik karena kewajibannya mempu- nyai wewenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang buk- ti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menururt hukum yang bertanggung jawab.
b.  Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penagkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyi- taan.
2.  Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan se- orang pada penyidik.
5. Penyelidik membuat dan menyam- paikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat (1) huruf a an- gka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari peny- elidik untuk kepentingan penyelidikan den- gan syarat :
1.  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 523~535
3.  Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatan- nya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasar- kan keadaan memaksa.
5.  Menghormati hak asasi manusia.
Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.  menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.  memanggil orang untuk didengar dan di- periksa sebagai tersangka atau saksi;
h.  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.  mengadakan penghentian penyidikan;
j.  mengadakan tindakan lain menurut hu- kum yang bertanggung jawab.
Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-mas- ing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan peny- idik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Ayat (3) Dalam melakukan tugasnya se- bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.Dengan penjelasan dalam Pasal 7 dari ayat (1) sampai dengan huruf h, cukup jelas.Sedangkan huruf I seb-
agaimana bunyi Pasal 109 ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Huruf j lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, ayat (2) yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, ayat (3) cukup jelas.
3.  Kewenangan Dalam Peraturan KAPOL- RI
1.  Protap /01/x/2010
Dalam Protap/01/x/2010 Tentang pen- anggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal: 3
1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukanya tinda- kan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrim ti- dak cukup untuk mencapai tujuan- tujuan.
Berdasarkan protap di atas, maka petu- gas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan
3 Patriatama, Profesionalisme Polri Dalam Kon- teks Perubahan Sosial, http://jonoindarto.wordpress. com/2009/01/25/profesionalismeA-polri-dalam-kon- teks-perubahan-sosial/ diakses Juni 2013.
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian .....................................................
tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti:
1.  Perkelahian massal;
2. Pembakaran
3. Pengrusakan
4. Pengancaman
5. Penganiayaan
6. Pemerkosaan
7.  Penghilangan nyawa seseorang
8. Penyanderaan 9. Penculikan 10.Pengroyokan 11.Sabotase 12.Penjarahan 13.Perampasan
14.Pencurian
15.Melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tampa menggu- nakan alat dan/senjata.
2.  Standar Operasional Prosedur
Standar operasional prosedur meru- pakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga atau institusi untuk menga- tur lingkup internal lemabaga tersebut, hal ini ditujukan untuk mempermudah setiap pelayanan publik oleh suatu lembaga.
Dalam kaitanya dengan tugas kepoli- sian, juga terdapat beragam SOP sesuai dengan maksud dan tujuan atau sesuai dengan jenis tindakan apa yang perlu diatur dalam SOP. Salah satunya adalah mengenai tindakan cepat pejabat kepolisian dalam menangani suatu perkara di masyarakat.
Dalam SOP tersebut diberikan we- wenang kepada petugas kepolisian untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan perintah undang-undang untuk menjaga
keamanan dan ketertiban dalam negeri dari setiap gangguan anarki atau kekerasan lain.
Latar belakang dibentuknya SOP men- genai tindakan cepat anggota kepolisian ini adalah karena kemanan dan ketertiban merupakan syarat utama untuk pemban- gunan suatu Negara,tanpa adanya suatu lingkungan yang aman dan kondusif maka mustahil untuk bisa melakukan pemban- gunan di segala sector, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi POLRI menerbitkan suatu SOP tentang tindakan cepat petugas kepolisian guna mencip- takan ketertiban dalam masyarakat.
Dalam SOP tersebut juga terdapat suatu Komando dari pimpinan yang berbunyi: 4 1). Saya selaku petugas Kepoli- sian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar menghentikan anarki; 2). Apabila tidak mengindahkan perintah akan dilakukan tindakan tegas.
B. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Disele- saikan Menggunakan Diskresi
1.  Tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Dalam Pasal 128 ayat 2 dan 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi- kan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut: a). pecandu nar- kotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 tidak dituntut pidana, b). pecandu nar- kotika yang telah cukup umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
Selanjutnya dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4 Ibid.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 523~535
bahwa: Pemerintah dan lembaga negara lainya dan bertanggung jawab untuk memberikan prlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiaktif lain- nya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak pe- nyandang cacat dan anak korba perlakuan salah dan penelantaran.
Dalam Pasal 65 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgu- naan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2.  Tindakan Anarki/Kekerasan Kolektif
Anarki yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekacauan (di suatu negara), seringkali menjadi bentuk dasar pelegalan tindakan kekerasan oleh penegak hukum. 5 Pengertian anarkis se- cara umum berarti tindakan yang identik dengan elemen kekerasan (anarki). Logika hukumnya adalah tanpa kekerasan, polisi tak boleh bersikap keras.
Berbagai penyebab kekerasan kolektif dalam masyarakat dapat pula berupa kes- enjangan sosial ekonomi, antipati terha- dap kemapanan, SARA yang sangat peka, hingga karena tersumbatnya saluran sosial politis. 6
Kekerasan kolektif primitif pada um- umnya bersifat non politis. Ruang lingk-
5 Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Sura- baya: Pustaka Dua), hlm. 19
6 Artikel, oleh Ronny Rachman Nitibraskara, judul: Kekerasan Massa dan Tugas Polisi, hlm. 4. diakses tan- ggal 25 juli 2013
upnya terbatas pada suatu komunitas lokal. Kekerasan kolektif reaksioner umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata- mata berasal dari suatu komunitas lokal melainkan siapa saja yang merasa berke- pentingan dengan tujuan kolektif yang me- nentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Sedangkan kekerasan kolektif modern merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik. 7
Oleh karena itu kepolisian republik in- donesia membentuk suatu prosedur tetap yang khusus menangani masalah tinda- kan anarki atau kekerasan kolektif yaitu protap 01/2010 tentang penanggulangan anarki, dalam protap tersebut polri boleh melakukan diskresi dalam hal:
1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukanya tinda- kan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan- tujuan.
Berdasarkan protap di atas, maka petu- gas kepolisian diperbolehkan mela kukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata  seperti: Perkelahian mas- sal, Pembakaran, Pengrusakan, Penganca- man dan sebagainya.
7 Ibid .
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian .....................................................
3.  Pelanggaran Lalu Lintas
Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradi- lan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hu- kum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan dis- kresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. 8
Dasar pertimbangan yuridis atau hukum dari polisi dalam menyelesaikan perkara lalu lintas secara diskresi oleh Penyidik yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dengan memper- hatikan dan menyimak tentang apa-apa yang digariskan hukum tentang diskresi. Hal ini dapat kita lihat pada Undang– undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan Pasal 19 ayat 1. Serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penjelasan Pasal 5 ayat 1a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j, sebagaimana yang telah di uraikan dalam Landasan Hukum Diskresi. 9
Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis adalah dengan memperhatikan hal- hal di luar hukum yang bersifat umum seperti, polisi ingin mengurangi berbagai masalah lalu lintas serta ingin mewujud- kan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berbagai urusan yang menyangkut dengan lalu lintas, serta perkara-perkara yang masuk cepat selesai prosesnya dan tidak menimbulkan konflik baru antar pihak yang berperkara. Sedan- gkan hal-hal di luar hukum yang bersifat khusus, adalah dasar pertimbangan oleh polisi penyidik dengan memperhatikan latar belakang si penyidik itu sendiri
8 R. Abdussalam, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pera- dilan Pidana Di Indonesia, Dinas Hukum Polri, Cetakan II, 1997.hlm. 2
9 Ibid , hlm. 3
untuk berbuat demikian seperti faktor ekonomi atau faktor kewajiban penyidik untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan kebutuhan pribadi. 10

## C. Kriteria Tindak Pidana Dalam Peng-
gunaan Diskresi
1.  Kriteria Obyektif
Dalam suatu peraturan perundang- undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moel- jatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.
Dalam suatu tindak pidana, dikenal ada unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun Unsur Obyektif adalah: 11
a.  Perbuatan orang
b. Akibat yang kelihatan dari perbua- tan itu.
c.  Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “ open- baar ” atau “dimuka umum”.
2.  Kriteria Subyektif
Kriteria subyektif yaitu kriteria suatu tindak pidana di lihat dari orang atau pelaku tindak pidana tersebut, apakah memenuhi syarat untuk melakukan pertanggungjaw- aban pidana atau belum, diantara kriteria subyektif adalah sebagai berikut :
1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (dollus atau cul- pa) . Perbuatan harus dilakukan den- gan kesalahan.
3. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau
10 Ibid ,hlm..4
11 Ibid , hlm. 2.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 523~535
dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
Sementara menurut   Moeljatno  unsur- unsur  perbuatan pidana : per buatan (ma- nusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur- unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : 12
a.  Kelakuan dan akibat
b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di- bagi menjadi unsur subyektif atau pribadi, unsur obyektif atau non pri- badi, Keadaan tambahan yang mem- beratkan pidana, Unsur melawan hukum.
D. Kriteria Tindak Pidana Melalui Diskresi
1.  Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian
Kejahatan penipuan ( bedrog ) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemah- kan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Tresna menyebutkannya berki- cau. Perkataan penipuan itu sendiri mem- punyai dua pengertian, yakni : Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .
Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang bi- asa disebut dengan oplichting. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan
12 Christiari, Artikel Perkembangan Hukum Pidana, http//Klinik Hukum Online.com. diakses November 2013.
yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.
Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam praktik. Sep- erti rumusan Pasal 378 disebut dalam Pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a yang di sebut dalam praktik dikenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai flessentrekerij (penarikan botol-botol) yang oleh Prod- jodikoro (1980:44) disebutnya dengan ngemplang.
Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian pe- nipuan ( oplichting ) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada pe- nipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan me- makai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerak- kan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu,
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian .....................................................
dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsurunsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntung- kan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.
2.  Pelanggaran Sebagaimana Diatur Dalam Buku Ketiga KUHP
Buku ketiga dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana membahas secara khusus tentang pelanggaran-pelangaran ringan yang penyelesaianya bisa diselesa- iakan melalui diskresi atau penyelesaian di luar pengadilan. Untuk lebih jelasnya menegenai pelanggaran yang ada dalam buku ketiga KUHP, maka akan dijelaskan secara detail sebagai berikut :
a. Bab I Tentang Pelanggaran Keaman- an Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan.
b. Ketentuan dalam Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum
c. Ketentuan dalam Bab III menge- nai pelanggaran terhadap penguasa umum
d. Bab IV Pelanggaran Mengenai Asal- Usul Dan Perkawinan
e.  Ketentuan dalam Bab V pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
f.  Bab vi pelanggaran kesusilaan
g.  Bab vii pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan
h.  Bab viii pelanggaran jabatan
i.  Bab ix pelanggaran pelayaran
3.  Tindak pidana ringan di ancam dengan penjara atau kurungan paling lama 3 bulan
Jenis tindak-tindak pidana ringan yang hampir semuanya dapat dikenali lang- sung dari penyebutannya dalam KUHP itu adalah sebagai berikut:
Pasal 302 :
(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan pen- ganiayaan ringan terhadap hewan.
Pasal 315 (ditambahkan kemudian):
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
4. Tindak Pidana Ringan atau Kejahatan Ringan (lichte musjdriven)
Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri me- lainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal- Pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :
1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUH- Pidana)
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPi- dana)
5.  Penggelapan ringan (Pasal 373)
.6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPi- dana)
7. Perusakanringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 8.  Penadahan ringan (Pasal 482)

## KESIMPULAN
Dasar kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara kekerasan kolektif adalah Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re- publik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Protap /01/x/2010 Tentang Penanganan Tinda- kan Anarki, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indone- sia;
Jenis tindak pidana yang dapat dis- elesaikan menggunakan diskresi adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Tindakan Anarki yang dilakukan oleh masa dalam jumlah banyak, Pelanggaran Lalu Lintas, Tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila (tidak waras);
Kriteria tindak pidana dalam penggu- naan dikresi adalah kasus penipuan  dengan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian, pelanggaran se- bagaimana diatur dalam buku ketiga KU- HAP, tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan pal- ing lama 3 bulan, kejahatan ringan seperti penganiayaan ringan terhadap hewan, pen- ganiayaan ringan terhadap manusia, pencu- rian ringan, penipuan, penadahan ringan, penadahan ringan, penghinaan ringan. Dari simpulan ini hendaknya.  Polisi harus obyektif dalam menerapkan diskresi kepoli- sian sehingga rasa keadilan di masyarakat bisa tercapai, dan dalam menerapkan dis- kresi pada kekerasan kolektif pihak kepoli- sisan harus lebih serius dan teliti dalam proses penyidikan sehingga tidak terkesan kepolisian seolah-olah membiarkan ke- kerasan kolektif terjadidengan alasan jum- lah masa yang terlalu banyak.

## Daftar Pustaka
A. Buku dan Artikel :
Christiari, Artikel Perkembangan Hukum Pidana, http//Klinik Hu- kum Online.com.
Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia , Surabaya: Pustaka Dua.
Jaya Suprana, “Polisi dan Pelayanan Masyarakat”, Makalah Seminar Nasional Polisi I , diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995.
Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Er- lyn Indarti, [Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000.
Patriatama, Profesionalisme Polri Dalam Konteks Perubahan Sosial, http://jonoindarto.wordpress.com/2009/01/25/profesional- isme-polri-dalam-konteks-perubahan-sosial/
Ronny Rachman Nitibraskara,judul: Kekerasan Massa dan Tugas Polisi
R. Abdussalam, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di In- donesia , Dinas Hukum Polri, Cetakan II, 1997.
B. PeraturanPerundang-Undangan
M. Yusran | Penyelesaian Perkara Kekerasan  “Kolektif” Oleh Kepolisian .....................................................
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.