Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani

## PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI
Oleh : Ruslan Abdul Gani 

## ABSTRAK
Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana  di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan  hakim  mengenai  suatu  persoalan  di  bidang tertentu,  yang  memang  hanya  bisa  dijelaskan  oleh  ahli  di bidang  yang  bersangkutan, karena    tidak  semua  persoalan- persoalan  yang  menyangkut    teknis    dikuasai  oleh  hakim maupun  jaksa  penuntut  umum  seperti  keterangan ahli  di bidang  perbankan, ahli  di  bidang  Administrasi  Negara, keterangan  ahli    dibidang  audit  keuangan,  kebijakan  publik,
ahli  balistik  dan  lain-lain. Karena    sebagai    hakim,  maupun jaksa  penuntut  umum,    mereka    tentunya    memiliki pengetahuan  yang  terbatas.
Kata Kunci: Peranan Keterangan Ahli, Proses Perkara Pidana

## A. Pendahuluan
Sebagaimana    diketahui    bahwa    negara  kita  adalah negara  yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan  atas kekuasaan.  Dalam  Negara  hukum  menghendaki  agar  hukum ditegakkan, artinya baik oleh warga masyarakat, maupun oleh penguasa  negara  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan dan sebagainya.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
Sebagai  negara  hukum  yang  bertujuan  menciptakan ketertiban,  keamanan  dan  kesejahteraan,  maka  setiap  warga negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan tanpa pandang status sosial seseorang apakah  orang kaya, miskin maupun sebagai pejabat. Kitapun menyadari dimana dalam kehidupan sehari- hari tidak terlepas dari perbuatan hukum baik kita sadari atau tanpa  kita  sadari.  Perbuatan  yang  kita  lakukan  tersebut kadang  kala  sering  menjadi  pokok  pertengkaran  atau perselisihan  yang  kalau  tidak  hati-hati  dapat  menimbulkan perbuatan  pidana. Perbuatan  pidana  disebut  pula  dengan tindak  pidana,  pristiwa  pidana  dan  sebagainya  atau  dalam ba hasa asingnya disebut dengan istilah “ Straaf baar feet ” . 1
Seseorang itu baru dapat di katakan telah melakukan tindak  pidana  jika  ada  vonis  hakim  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  pasti  dan  terlebih  dahulu  ia  harus memperhatikan  alat-alat  bukti  yang  ada, sebagaimana  yang telah ditentukan  oleh Pasal  183  KUHAP yang  berbunyi:
“ Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya”.
1 Bambang  Poernomo,  S.H. ,  Azas-azas  Hukum  Pidana, Yogyakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1999. hlm. 91.
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
Dari  bunyi  Pasal  183  KUHAP  tersebut  di  atas, dapatlah dipahami bahwa alat bukti memegang peranan yang sangat  penting  bagi  hakim  dalam  memutuskan  perkara terhadap  terdakwa  di  sidang  pengadilan. Satu  alat  bukti  saja tanpa  di  perkuat  dengan  keterangan  lain/saksi-saksi  lain, tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu bersalah.
Mengenai alat-alat bukti ini di dalam KUHAP telah di atur,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal  184  KUHAP antara lain sebagai berikut :
(1) Alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa
(2) Hal  yang  secara  umum  sudah  di  ketahui  tidak  perlu
dibuktikan.
Terhadap  alat-alat  bukti  tersebut  di  atas,  dimana hakim  tidak  sepenuhnya  mengakui kebenarannya.  Hal  ini tergantung  kepada  keyakinan  hakim  dalam  mengadakan penilaian  terhadap  alat-alat  bukti  tersebut. Hakim  dalam menilai kebenaran terhadap kesaksian / pembuktian, di dalam RIB di kenal dengan 3 sistim pembuktian antara lain :
1. sistim bebas (Vrij Bewijk)
2. sistim positif wettellijk
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
3. sistin negatif wettellijk
Dari  ketiga  sistim  pembuktian  tersebut,  ternyata  di dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistim yang ketiga yaitu  “ Sistim  Negatif  Wettellijk ”  yaitu  hakim  untuk menyatakan  seseorang  itu  bersalah  dan  di  hukum  harus  ada keyakinan  pada  hakim,  dan  keyakinan  itu  harus  didasarkan atas alat-alat bukti yang sah. 2
Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Pasal 294 RIB yang berbunyi :
1. Tidak  seorangpun  boleh  dikenakan  hukuman,  selain jika  hakim  mendapat  keyakinan  dengan  alat  bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dapat di hukum  dan  bahwa  orang  yang  telah  di  tuduh  itulah yang salah tentang perbuatan itu.
2. Atas  sangka  saja  atau  keterangan  yang  tidak  cukup,
tidak seorangpun boleh di hukum.
Dari  uraian  yang di  atas,  jelaslah  bahwa  keterangan ahli  merupakan  salah  satu  di antara  alat  bukti memegang peranan cukup penting sebagaimana  yang telah diatur dalam Pasal  184  KUHAP.  Keterangan  ahli  tersebut  dapat  berupa keterangan  Saksi  ahli  Identifikasi,  keterangan  ahli Autopsy (pemeriksaan  mayat),  keterangan  Dokter  ahli  (foriensik)  dan
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan KUHAP,  Jakarta,  Sinar Grafika, 1990, hlm. 229.
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
termasuklah  keterangan Visum  et  Refertum Dokter  dan sebagainya.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  kemukakan  di atas,  sehingga        penulis        tertarik      untuk  menulis jurnal ilmiah ini dengan  judul: Peranan  Keterangan  Ahli  Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri.

## B. Permasalahan
Keterangan  Ahli,  merupakan  keahlian  yang  hanya dimiliki  oleh  orang-orang  tertentu  saja  sesuai  dengan pengetahuan  yang  dimilikinya. Karena  tidak  sembarangan orang  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  seorang  saksi  Ahli. 3
Keterangan  Ahli  tersebut  bermacam  bidangnya  ada  yang dapat  berupa  keterangan  Dokter  Ahli  atau  lazim  disebut dengan Visum  Et  Revertum,  Keterangan  Ahli  Laboratorium Kriminal,  keterangan  Ahli Ilmu  Senjata  Api  (Balistik) Keterangan    ahli  dibidang    Kibijakan  Moneter,  di  bidang Kebijakan Publik dan sebaliknya.
Berdasarkan  penjelasan    di  atas,  maka  permasalahan dirumuskan sebagai  berikut:
1. Bagaimana    Peranan  Keterangan  Saksi  Ahli  Dalam
Proses Perkara pidana  di Pengadilan Negeri ?
3 Sherodji    Hari, Pokok-Pokok  Kkriminalogi.  Jakarta,  Aksara baru, 2010. hlm.  14.
2. Hambatan  Apa  Saja  yang  di  Temui  Dalam
Pemeriksaan Saksi Ahli di Pengadilan Negeri ?

## C. Pembahasan
1. Keterangan Ahli Dalam  Proses  Perkara  Pidana  di

## Pengadilan Negeri
Merujuk  pada    ketentuan    Pasal  1  butir    28    Kitab Undang-Undang    Hukum  Acara    Pidana  disebutkan,  bahwa yang  dimaksud  dengan  keterangan ahli adalah:  Keterangan yang  diberikan  oleh  seseorang    yang  memiliki    keahlian khusus  tentang  hal yang diperlukan  untuk membuat  terang suatu perkara  pidana guna  k epentingan pemeriksaan”.
Seseorang    dikatakan    memiliki  atau  mempunyai keahlian  khusus,  dalam hal  ini  merupakan  sebuah  konsep yang    sifatnya    masih    abstrak.  Walau  pun  memiliki  konsep yang abstrak, namun  dalam  hal ini keterangan  ahli  sangat dipentingkan  dalam    rangka    membantu    aparat    penegak hukum  terutama    hakim    di  sidang  pengadilan    guna mencegah    terjadinya    suatu  peradilan  yang error,  baik kesalahan    dalam    subjek,  objek    maupun    penerapan hukumnya    dalam  proses      pemeriksaan      dan peradilan pidana.
Keahlian    khusus  yang    disebutkan    dalam    Pasal    1 butir  28 KUHAP  tersebut,  dalam hal ini  dapat  ditafsirkan berkaitan    dengan    kemampuan    untuk  menjelaskan    atau
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu  dalam rangka membantu  proses    peradilan  pidana.  Kemampuan    di  sini menurut  hemat  penulis    seperti  berdasarkan  pengalaman, keahlian  atau  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki    oleh  saksi. Istilah  “Pengalaman”  lazimnya    dilekatkan  pada    dunia empiris,    dan    sebaliknya    istilah    “pengalaman”  lazimnya diletakkan  pada    ranah  teoritis,  namun    tidak  menutup kemungkinan    seseorang    dapat    saja    dikatakan  sebagai
mempunyai “keahlian khusus” karena memang
menyandang    dua    profesi  sekaligus,  yaitu    sebagai    teoritis sekaligus juga  sebagai praktisi.
Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan  peradilan  menangani  seorang  korban  baik  luka, keracunan  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang merupakan  tindak  pidana,  ia  berwenang  mengajukan permintaan  keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya  sebagai  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter atau  ahli  lainnya  wajib  memberikan  keterangan  ahli  demi keadilan.
Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya  yang  dimaksud  “ahli  kedokteran  kehakiman  ialah ahli  forensik  atau  ahli  bedah  mayat”.  Akan  tetapi  pasal  itu
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.
Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan  dicermati  dimana KUHAP  tidak  mengatur  khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam  pemeriksaan  di  pengadilan.  Adapun  yang  disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.
Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah  sumpah  dalam  persidangan  tentang  hal  yang diketahui menurut pengalamnnya dan pengetahuannya. 4
Kehadiran  seorang  ahli  di  persidangan dapat  diminta oleh  Terdakwa,  maupun  Jaksa  Penuntut    Umum. Selain  itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang  ahli  untuk  memberikan  keterangan  baik  dengan  surat maupun  tulisan,  yang  dikuatkan  dengan  sumpah  atau  janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan
pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk
menambah  keyakinan  hakim  mengenai  suatu  persoalan  di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di  bidang  yang  bersangkutan,  umpamanya  ahli  di  bidang
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta, liberty, 1998, hlm. 165.
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
perbankan,  ahli  di  bidang Administrasi  Negara,  ahli balistik dan lain-lain.
Proses    pemeriksaan    terhadap    saksi  ahli  di  depan pengadilan  pada prinsipnya  tidak  ada  perbedaan    dengan saksi  lainnya,  dimana    sebelum  memberikan  keterangan    di depan  pengadilan,  terhadap  saksi  ahli  terlebih  dahulu disumpah    sesuai    dengan  agama    dan  kepercayaan  yang sanksi  anut.  Di  dalam  Pasal  265  ayat  3  HIR  pernah pernah diberlakukan  menjelaskan :  “Bahwa  setiap  kesaksian  harus diberikan  atas  sumpah,  dan  Hakim  tidak  berwenang  untuk mendengar  seorang  saksi  di luar  sumpah  kecuali  dalam  hal yang nyata-nyata ditentukan undang- undang”.
Adapun  bunyi  sumpah    saksi    yang  beragama  Islam bunyi :  “Bismillah  hirrohman    Nirrohim,  Demi  Allah  Saya Bersumpah  akan  memberikan    keteragan  yang    benar  dan tidak  lain    dari    yang    sebenarnya sesuai    dengan    keahlian yang  saya  miliki.”
Tujuan  saksi ahli tersebut    disumpah    sama    halnya dengan  keterangan  saksi pada  umumnya yakni, agar  saksi memberikan  keterang   yang  benar sesuai  dengan  keahlian yang  ia  miliki, dan apabila  keterangan  yang  diberikannya tersebut ternyata   tidak benar, maka  saksi yang bersangkutan dapat  dikenakan dengan sumpah palsu.
Berdasarkan penjelasan    di  atas  dapatlah    dipahami bahwa  sebelum keterangan  ahli (saksi  Ahli)  memberikan
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
keterangannya di sidang pengadilan maka  kepada saksi yang bersangkutan  terlebih  dahulu  diambil  sumpahnya  sesuai dengan  agama  dan  kepercayaannya  masing. Tujuannya adalah agar keterangan yang saksi berikan dapat
dipertanggung  jawabkan.  Apabila  ternyata  dikemudian  hari keterangan tersebut tidak benar,maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan
sumpah/keterangan palsu.
Bila  dilihat dari keterangan  ahli  dengan  saksi  biasa hal ini dapat kita  lihat  antara  lain:
Keterangan saksi
a. Seorang  (beberapa)  saksi  di  panggil  kemuka pengadilan  untuk  mengemukakan  keterangan  tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri
b. Keterangan  saksi  harus  lisan,  bila  tertulis  maka  jadi alat bukti tertulis
c. Kedudukan  saksi  tidak  boleh  diganti  dengan  saksi lain  kecuali  sama-sama  melihat,  mendengar  dan menyaksikan peritiwa itu
Sedangkan Keterangan Ahli a. Seorang  (beberapa)  saksi  ahli  dipanggil  kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa b. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis
c. Kedudukan  seorang  ahli  dapat  diganti  dengan  ahli
yang lain yang sesuai dengan keahliannya.

## C. Hambatan yang  di  Temui  Dalam  Pemeriksaan  Saksi Ahli di Pengadilan Negeri
Keterangan  ahli  sangat    dibutuhkan    sekali    dalam penangan  suatu    perkara    secara    umum  dan  khususnya dalam  pemeriksaan  perkara  pidana.    Tidak    semua    penegak hukum      seperti    Kepolisian,  Kejaksaan    dan    Pengadilan mereka  menguasai  semua persoalan/peristiwa  pidana   yang terjadi di tengah masyarakat, seperti  dalam kasus pemalsuan, masalah  kasus  penganiayaan  yang    menggunakan  sajam, pemalsuaan  uang   atau pemalsuan surat dan sebagainya.
Untuk    menutupi    keterbatasan    ilmu    pengetahuan yang  dimiliki oleh  aparat  penegak hukum tersebut, tentunya mereka  dapat  menggunakan  orang-orang   yang   memiliki keahlian  khusus  sesuai    dengan    profesi/keahlian    yang dimilikinya.  Hal    ini    gunanya  untuk  membantu    dalam memecahkan persoalan atau persoalan hukum  yang  terjadi.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang    Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  secara    tegas    dikatakan    Hakim    dalam memutus    suatu    perkara  yang    dihadapi    minimal    harus bedasarkan  dua  alat bukti sebagaimana  di atur  dalam Pasal 184  KUHAP. Bila   kita  lihat  bukti – bukti  yang  terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP  tersebut  meliputi:
a. Keterangan  saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat .
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa
Dalam  Pasal    224    KUHAP    menjelaskan  bahwa: Barang  siapa  yang  dipanggil  sebagai  saksi, ahli  atau  juru bahasa    menurut    undang-undang    dengan    sengaja    tidak memenuhi    kewajiban    berdasarkan    undang-undang yang harus    dipenuhinya,  diancam  1.  dalam    perkara    pidana dengan pidana penjara paling  lama  sembilan bulan. 2. dalam perkara  lain,  dengan  pidana    penjara      paling  lama    enam bulan”.
Bertitik  tolak    dari    ketentuan    Pasal  224  KUHP tersebut   di atas, dapat  dipahami dimana  seseorang   yang telah    dipanggil    sebagai  saksi    oleh  aparat  penegak  hukum merupakan  suatu  kewajiban  hukum  bagi orang  yang  telah dipanggil.  Karena    sebelum  aparat    penegak  hukum melakukan pemanggilan  terhadap seseorang, secara   yuridis normatif sudah  tersedia  format pemanggilan saksi. Apakah saksi  biasa  atau  sebagai  saksi  ahli  yang  diperlukan    dan dibutuhkan  atau  tidak.  Konsekuensi  dari  seseorang  yang tidak    datang    memenuhi  panggilan    merupakan    suatu perbuatan  pidana  dan    dapat    dipidana.  Karena    itu    dalam pemanggilan    terhadap    seseorang    menurut    hemat    penulis
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
dalam surat panggilan tersebut harus jelas  dan tegas  dalam kapasitas    apa    seseorang    dipanggil,    sehingga    tidak menjadikan    orang    yang    dipanggil    menjadi    tersangka mana  kala  yang  bersangkutan    tidak  memenuhi  surat panggilan    tersebut.  Sehingga    tidak  menjadikan    seseorang itu    sebagai    tersangka  manakala    yang  bersangkutan    tidak memenuhi    surat    panggilan,  sekaligus    menghindari kemungkinan   terjaninya erro in persona.
Permasalahan  lain   yang terdapat  di dalam Pasal 224 KUHP  adalah,  dimana      aturan    tersebut    hanya mementingkan      kepentingan    hukum  sebelah  pihak  saja,  di sisi  lain  kepentingan  hukum    pihak    yang    dipanggil    tidak diperhatikan.  Artinya      dalam  pemanggilan  yang    dilakukan oleh  pihak    yang  berwenang    tanpa  diimbangi    dengan    hak bagi seseorang  yang  dipanggil baik  sebagai  saksi maupun sebagai ahli. Secara  empiris  bagaimanapun juga  seseorang yang    dipanggil    untuk menghadap,  maka    seseorang      itu pasti    akan  mengorbankan    waktu    dalam  hal  ini    yang bersangkutan  meninggalkan  pekerjaannya  dan  biaya    untuk datang  memenuhi panggilan tersebut.
Memang  kalau  di  perhatikan  ketentuan  dalam  Pasal 229  KUHAP  diatur    tentang hak    bagi    orang    yang dipanggil,  yang selengkapnya  berbunyi: (1) Saksi  atau  ahli yang    telah    hadir    memenuhi  panggilan    dalam    rangka memberikan    keterangan  di  semua    tingkat    pemeriksaan,
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
berhak  mendapatkan  pengantian biaya  menurut   peraturan perundang-undangan  yang    berlaku.  (2)  Pejabat    yang melakukan    pemanggilan  wajib    memberitahukan  kepada saksi  atau  ahli  tentang    haknya    sebagaimana    dimaksud dalam ayat (1).
Ketentuan    tersebut    di  atas,  menurut    hemat  penulis tentunya    sangat  wajar,  karena      setiap  orang    yang memenuhi  pemanggilan  tentu    telah  mengorbankan    waktu, maupun  biaya,  namun    dalam  kenyataannya    setiap    orang yang    dipanggil  sebagai  saksi  tidak    pernah  mendapatkan pengantian   terhadap biaya   yang  telah  mereka  keluarkan baik  biaya    perjalanan,  biaya  meninggalkan  pekerjaan  yang seharusnya  dalam  sehari  tersebut  bila  yang bersangkutan bekerja    mendapatkan  upah  harian,  makan  selama  selama dalam perjalanan atau sewaktu menunggu proses
persidangan,  namun  hak  tersebut    tidak  pernah  mereka dapatkan.  Belum  lagi    keselamatan    jiwa,  keluarga      setelah saksi    memberikan  kesaksian  juga    tidak    pernah  mendapat perhatian  aparat aparat yang berwenang. Begitu  juga  saksi ahli    yang    dipanggil    juga    tidak    mendapat  jaminan pengantian    biaya    dari    negara.  Seharusnya    Pasal    229 KUHAP tersebut hendaknya   dibarengi   dengan  peraturan pelaksana.
Di  satu    pihak    tuntutan    yang  dikehendaki  oleh negara    terhadap  saksi    terutama    saksi    ahli  agar
Peranan Keterangan Ahli ... – Ruslan Abdul Gani
memberikan  keterangan    yang    berkualitas  dan  mampu membantu  aparat penegak  hukum dalam mengungkap kasus yang  dihadapi, namun  sangat  disayangkan  keinginan  dari aparat    penegak    hukum  tersebut      tidak    diimbangi    dengan bantuan  biaya  yang    telah        telah    dikeluarkan  oleh  saksi. Jadi    dengan  tidak    dibarengi  dengan  bantuan  biaya  bagi seorang  saksi    mana  mungkin  mendapatkan  saksi  ahli    yang berkualitas.
Kalau    memang    negara    tidak    punya    dana    untuk membayar    biaya  yang    telah    dikeluarkan  oleh  saksi/ahli pada  umumnya,    seharusnya  ketentuan        Pasal  224  KUHP hendaknya  dikaji ulang  artinya  kata-kata “wajib   datang menghadap .......” dihilangkan  dan diganti  dengan “setiap orang    yang  ditunjuk  sebagai  saksi/ahli    dapat memberikan  keterangan  bila  aparat  penegak  hukum mendatanginya. Jadi  aparat  penegak  hukum    sebaiknya mendapatangi saksi/ahli untuk meminta  keterangan.

## D.  Penutup
1. Keterangan  saksi  Ahli  dalam  proses  perkara  pidana    di
pengadilan  negeri  sangat diperlukan sekali
untuk
menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang  tertentu,  yang  memang  hanya  bisa  dijelaskan  oleh ahli  di  bidang  yang  bersangkutan, karena    tidak  semua persoalan-persoalan  yang  menyangkut    teknis    dikuasai
oleh  hakim  maupun  jaksa  penuntut  umum  seperti keterangan ahli  di  bidang  perbankan,  ahli  di  bidang Administrasi  Negara, keterangan  ahli    dibidang  audit keuangan,  kebijakan  publik, ahli  balistik  dan  lain-lain. Karena    sebagai    hakim,  maupun    jaksa  penuntut  umum, mereka  tentunya  memiliki  pengetahuan  yang  terbatas.
2. Hambatan  yang  di  temui  dalam  pemeriksaan  saksi Ahli di Pengadilan Negeri, sulitnya   mendatangkan   saksi ahli dikarenakan  uang  untuk    akomodasi    cukup    besar, sedangkan      dana    untuk    pemanggilan    sanksi  belum dianggarkan  oleh pihak pemerintah.

## E. Rekomendasi
1. Diharapkan    pemerintah    menganggarkan    dana    untuk keperluan akomodasi  bagi saksi  maupun ahli, sehingga dapat  membantu  bagi  hakim  dalam    proses  pembuktian di persidangan.
2. Kepada    Pemerintah    hendaknya      mencabut    kalimat “wajib datang  menghadap ” sebagai  mana  tercantum dalam    Pasal 224  KUHP  bila    tidak  dibarengi    dengan kontribusi  kepada    saksi  selama    saksi  taat  memenuhi pemanggilan.
3. Kepada  saksi  maupun  ahli,  yang    ditunjuk  oleh  aparat
penegak  hukum  hendaknya    bila    tidak    berhalangan tetap,  hendaknya    dapat  hadir  guna    memberikan
keterangan  yang  sangat    diperlukan  guna    mengungkap pakta  yang  sebenarnya.

## F. Daftar  Pustaka
Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Yogyakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1999.
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Jakarta, 1996. M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan  KUHAP, Jakarta,    Sinar  Grafika, 1990. R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang    Hukum  Pidana    Dan Penjelasannya  Pasal  Demi  Pasal, Jakarta, Politeia Bogor, 2000. Sherodji Hari, Pokok-Pokok  Kkriminalogi.  Jakarta,  Aksara baru, 2010. Sherodji Hari, Pokok-Pokok  Kkriminalogi.  Jakarta,  Aksara baru, 2010. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta, liberty, 1998. __________ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
No.8 Tahun 1981.