Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp.173-193.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance

## Criminal Accountability for Credit Marketing Supervisors at the
Finance Company
Iskandar
Dewan Kehormatan dan Kode Etik Dosen Universitas Halu Oleo E-mail: iskandar.007@yahoo.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com
Abstract: Ratio  decidendi  as  stated  in  the  decision  139/Pid.b/2104/PN.  Kendari. That the judge handed down the verdict to the defendant with the consideration that the defendant had committed fraudulent payments from the consumer and harmed the  company.  The  defendant  was  charged  with  Article  374  of  the  Criminal  Code because  his  actions  fulfilled  the  following  elements:  Who,  and  the  element  of embezzlement committed by the person holding the goods and dealing with work or position and the defendant received a salary from his work. Criminal Responsibility of  Supervisors  of  Credit  Market  in  Finance  Companies  in  criminal  acts  of  fraud because work relations are considered as criminal acts of embezzlement should be by weighting. The act of the defendant is a criminal act of concorsus because it has fulfilled the requirements of the concorsus criminal offense or more than one criminal act  and  judges  the  judge  in  imposing  a  sentence  of  4  months  in  prison  to  the defendant for not being right.
Keyword: ratio decidendi; supervisor of credit marketing; embezzlement crime Abstrak: Ratio  decidendi  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan  pertimbangan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  penggelapan  uang angsuran  yang  konsumen  dan  merugikan  perusahaan.  Terdakwa  dijerat  dengan pasal  374  KUHPidana  karena  perbuatannya  memenuhi  unsur:  Barang  siapa,  dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya. Pertanggungjawaban  Pidana  Pengawas  Pemasaran  Kredit  Pada  Perusahaan
Finance dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak  pidana  penggelapan  seharusnya  dengan  pemberatan.  Perbuatan  terdakwa merupakan tindak pidana concorsus karena telah memenuhi syarat tindak pidana concorsus atau lebih dari satu tindak pidana dan menilai hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara kepada terdakwa kurang tepat. Kata kunci: Rasio Decidendi; Pengawas Pemasaran Kredit; Pidana Penggelapan

## PENDAHULUAN
Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja, wujud penyimpangan  kewenangan  itu  salah  satunya dapat mengarah  kepada  tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan  perusahaan.  Kerugian financial yang  terjadi  adalah  pengusaha  atau  pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan  karena adanya  penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya.
Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana yang dapat dituntut di muka pengadilan. Dalam Pasal 374 menyebutkan penggelapan yang dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena ada hubungan  kerja atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun . 1
Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh  bidang  usaha  lembaga  pembiayaan  biasanya  disebut  perusahaan  pembiayaan, serta termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha ( leasing ), penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara proses seleksi calon konsumen dalam memberikan kredit terhadap konsumen,  perusahaan Finance dalam menjalankan roda perusahaannya membutuhkan karyawan dengan maksud memberikan kemudahan Dalam kesepakatan kredit antara konsumen dan  perusahaan. Keuntungan yang didapat oleh  konsumen  atau  nasabah  ialah  mendapatkan  pencairan  dana  atau  mendapatkan kendaraan dari perusahaan pembiayaan yang dapat dipakai untuk kepentingan maupun kebutuhannya  sesuai  dengan  pembayaran  pengajuan  pinjaman  dana  dan  kemampuan bayarnya, Sedangkan bagi perusahaan, apabila konsumen memperoleh keuntungan dari
kredit  angsuran  konsumen  yang  membayar  angsurannya  tiap  bulannya  sesuai  dengan kesepakatan  kreditnya  yang  telah  disepakati  dalam  Surat  perjanjian  kredit  antara perusahaan dan konsumen.
Perusahaan/lembaga/institusi finance ( consumer financing institution) menggunakan  jasa  tenaga  kerja  yang  disebut  supervisor  yang  merupakan  pengawas permasalahan dan kredit, dan di tiap-tiap perusahaan finance supervisor memiliki istilah yang  berbeda  beda  antara  satu  perusahaan  dengan  perusahaan  lainya  akan  tetapi tanggung jawabnya tetap sama, Namun banyak terjadi kejahatan  yang  dilakukan justru oleh pengawas pemasaran kredit itu sendiri sebagai orang yang memiliki jabatan.
Jabatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana 2 , sejalan dengan hal itu, David P. Biaco mengatakan Embezzlement is a form of fraud that involves misappropriation of money or property by someone who has been entrusted with it by virtue of their position or employment . “Penggelapan adalah bentuk penipuan yang melibatkan penyalahgunaan uang atau properti oleh seseorang yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan  posisi  atau  pekerjaan  mereka. 3 Seperti  halnya  pada  putusan  No. 139/Pid.B/2014/PN  Kendari  dimana  dalam  putusan  tersebut  pelaku  kejahatan merupakan  supervisor  atau  pengawas  permasalahan  kredit  dari  itu  sendiri.  Hal  ini menarik  dikaji  lebih  jauh  karena  ada  hubungan  antara  kejahatan  penggelapan  yang dilakukan individu/supervisor sebagai bagian dari perusahaan dan konsumen pengguna jasa perusahaan Pembiayaan ( finance ). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan  dua  rumusan  masalah  yakni  Apakah ratio  decidendi tentang pertanggungjawaban pidana pada perkara pada perkara No 139/Pid.B/2014/PN Apakah bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pengawas  pemasaran  kredit  pada  perusahaan finance.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  normatif.  Adapun  penelitian  hukum  ( legal research )  adalah  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum  sesuai dengan Norma hukum dan adakah Norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai
2 Herman. Upaya  Non  Penal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Halu  Oleo  Law  Review (HORLEV),  Volume  2  Issue  1,  March  2018 . http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/ view/4192/3255, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.
3 David P. Bianco Embezzlement ,  Reference  for  Business, https://www.referenceforbusiness.com/ encyclopedia/Eco-Ent/Embezzlement 2019, diakses tanggal 2 Maret 2019.
dengan  prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  Norma hukum  atau  prinsip  hukum. 4 Dengan  menggunakan  pendekatan  Kasus,  Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ratio decidendi Pada Perkara Nomor 139/PID. B/2014/PN. Kendari
Secara  konsep,  undang-undang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  hakim  untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 5 . Terdakwa dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan di mana terdakwa melakukan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan karena terdakwa di percayakan secara sah mengambil angsuran dari konsumen namun uang angsuran tersebut terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan  tersebut.  Jika  dikaitkan  pendapat  Lamintang  yang  menyatakan  arti  tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang  yang  mana  kepercayaan  tersebut  diperolehnya  tanpa  adanya  unsur  melawan hukum. 6 Menurut  Lamintang,  dengan  penyebutan  penyalahgunaan  hak  atau penyalahgunaan  kepercayaan  akan  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  orang  untuk mengetahui  perbuatan  apa  sebenarnya  yang  dilarang  dan  diancam  pidana  dalam ketentuan tersebut.
Dakwaan penuntut umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Pasal  374, Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada  dakwaan  primair  bahwa  terdakwa  menggelapkan  angsuran  konsumen,  terdakwa merupakan karyawan, dan terdakwa menyebabkan kerugian  PT. Nusantara Surya Cipta Dana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4045.000.-(empat juta empat  puluh lima ribu  rupiah).  Seluruh  dakwaan  jaksa  penuntut  hanya  menitik  beratkan  pada  kerugian perusahaan yang dilakukan oleh karyawannya, tanpa melihat kerugian yang dialami oleh konsumen itu sendiri. Pada putusan Majelis hakim menetapkan dengan pidana penjara 4
4 Peter Mahmud Marsuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 47.
5 Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus , Jurnal  Ius  Constituendum  Volume  2  Nomor  2  Tahun  2017,  http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/ article/view/663/427, diakses tanggal 28 Februari 2019, hlm.11.
6 P.A.F  Lamintang-C.Djisman  Samosir, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  yang  Ditujukan  Terhadap  Hak  Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik , Bandung; Nuasa Aulia, 2010, hlm. 109.
bulan dikurangi masa-masa tahanan yang dijalankan selama proses perkara berlangsung. Dan ditetapkan beberapa barang bukti dan denda kepada terdakwa.
Pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  terhadap  terdakwa  selama empat  (4)  bulan  penjara,  hal  ini  karena  terdakwa  secara  sah  dan  terbukti  melakukan penggelapan uang angsuran konsumen yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan dan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  di  depan  persidangan.  yang  mana  pidana penjara merupakan  salah  satu  bentuk  dari pidana perampasan  kemerdekaan.  Pidana penjara,  hal  ini  karena  perbuatan  terdakwa  dianggap  melawan  hukum,  Sifat  melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan  tindak  pidana.  Sifat  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  adalah mengambil angsuran kredit kendaraan dari empat orang konsumen.
Unsur  sifat  melawan  hukum  terdakwa,  terdakwa  melakukan  penggelapan  yang dimana  terdakwa  memiliki  hubungan  kerja  dan  menerima  gaji/upah  dari  perusahaan, terdakwa juga merupakan orang yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan dalam hal ini  melanggar  pasal  374  “ Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya terhadap  barang  disebabkan  karena ada  hubungan  kerja atau  karena  pencarian  atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sehingga  pasal  ini  biasa  disebut  dengan  Penggelapan  dengan  Pemberatan,  di  mana pemberatannya adalah dalam hal:
a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya  ( persoonlijke  dienstbetrekking ),  misalnya  perhubungan  antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb. menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.
Dari ketentuan pasal di atas, terdakwa memenuhi unsur pasal 374 KUHPidana yang meliputi 3 unsur:
1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya ( persoonlijke dienstbetrekking) .
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya. Bahwa benar terdakwa memegang  uang  itu  berhubungan  dengan  pekerjaannya  atau  jabatannya sebagai Pengawas Pemasaran Kredit pada PT. Nusantara Surya Cipta Dana.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang). Terdakwa adalah karyawan  di  PT.  Nusantara  Surya  Cipta  Dana  sebagai  karyawan  yang mempunyai jabatan Pengawas Pemasaran Kredit dan mendapatkan upah/gaji setiap bulan.
Artinya  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana  apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum, dan oleh karena sifat melawan hukum  ini  pula  yang  menjadikan  pelakunya  dapat  dijatuhi  pidana.  Majelis  Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam KUHP dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman  penjara  dan  hukuman  kurungan.  Lamanya  hukum  penjara  adalah  sekurang- kurangnya  (minimum)  satu  hari  dan  selama-lamanya  Lima  belas  tahun,  sedangkan lamanya hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu  tahun.  Dengan  penjatuhan  hukuman  terhadap  terdakwa  penggelapan  angsuran cenderung tidak memuat gabungan pemidanaan  karena gabungan pemidanaan menitik beratkan pada unsur pembalasan. Hal ini dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan menilai  hanya  dari  satu  sisi  yakni  hanya  menilai  dari  sisi  kerugian  perusahaan  PT. Nusantara Surya Cipta Dana, tanpa menilai kerugian yang dialami oleh . Konsumen sebagai pengguna  jasa  perusahaan  yang  berakibat  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap perusahaan.  Menurut  Mackenzie,  ada  beberapa  teori  atau  pendekatan  yang  dapat dipergunakan  oleh  hakim  dalam  mempertimbangkan  penjatuhan  putusan  dalam  suatu perkara, yaitu 7
Pertama keseimbangan  di  sini  adalah  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang  tersangkut  atau  berkaitan  dengan perkara,  yaitu  antara  lain  seperti  adanya  keseimbangan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat,  kepentingan  terdakwa  dan  kepentingan  korban,  atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.
Kedua Penjatuhan  hukuman  oleh  hakim  merupakan  kewenangan  dari  hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan
dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara  perdata,  dan  pihak  terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dalam  perkara  pidana. Pendekatan  seni  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  penjatuhan  suatu  putusan,  lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
Ketiga Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan  putusan-putusan  terdahulu  dalam  rangka  menjamin  konsistensi  dari  putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus  dilengkapi  dengan  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  juga  wawasan  keilmuan  hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
Keempat, Pengalaman  dari  seorang  hakim  merupakan  hal  yang  dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan  pengalaman  yang  dihadapinya,  seorang  hakim  dapat  mengetahui  bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat,  ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara  perdata  yang  berkaitan  pula  dengan  pihak-pihak  yang  berperkara  dan  juga masyarakat.
Kelima  Ratio  decidendi hal  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar, yang  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan,  kemudian  mencari  Perundang-Undangan  yang  relevan  dengan  pokok perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
Mengenai ratio  decidendi : Ratio  decidendi adalah  keputusan  dewan  hakim  yang disadarkan  fakta-fakta  materi. 8 Artinya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  putusan 139/Pid.b/2104/PN.  Kendari.  Bahwa  hakim  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen  sebesar  Rp.  4.045.000.  Dengan  dakwaan  alternatif  yang  diajukan  jaksa
8 I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia , Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.
penuntut  umum  melanggar  pasal  372  KUHPidana  dan  374  KUHPidana.  Majelis  hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHPidana karena memenuhi unsur: Barang siapa, dan  unsur  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  yang  memegang  barang  dan  berhubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan  dan  terdakwa  mendapat  upah  dari  pekerjaannya. Terpidana dipidana dengan hukuman 4 bulan penjara.
Dalam  memutus  suatu  perkara  pidana,  seorang  hakim  harus  memutus  dengan seadil-adilnya  dan  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Menurut  Van  Apeldoorn, hakim haruslah. 9 Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian- kejadian konkret dalam masyarakat, Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim  mutlak  dibutuhkan  terutama  untuk  menjamin  keobjektifan  hakim  dalam mengambil  keputusan.  Menurut  Soedarto,  hakim  memberikan  keputusannya  mengenai hal-hal sebagai berikut: 10
a) Keputusan  mengenai  peristiwanya,  yaitu  apakah  terdakwa  telah  melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b) Keputusan  mengenai  hukumnya,  yaitu  apakah  perbuatan  yang  dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian  negatif  ( negative  wetterlijke ),  yang  pada  prinsipnya  menentukan  bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat- alat  bukti  menurut  undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  hakim  yang  dilandasi dengan integritas moral yang baik.
Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai teori pemidanaan, terlebih dahulu kita mengetahui  tindak pidana itu sendiri. Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana.
9 E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 204.
10 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 74.
Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata,  yakni straf , baar dan feit . Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai  pidana  dan  hukuman.  Perkataan baar diterjemahkan  dengan  dapat  dan  boleh, sedangkan  untuk  kata feit diterjemahkan  dengan  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  dan perbuatan. 11 Menurut  Pompe 12 perkataan stafbaar  feit itu  secara  teoritis  dapat dirumuskan sebagai:
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun  tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzjin.
Sedangkan  Van  Hamel 13 menguraikan  tindak  pidana  ( straafbaar  felt )  itu  sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan ( en aan schuld te witjen ). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ Strafbaar feit ” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Strafbaar feit itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata delictum. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik ( Strafbaar feit ) memuat beberapa unsur yakni:
1) Suatu perbuatan manusia.
2) Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan. Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP.
Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  KUHP  memiliki  unsur-unsur  yang  terkandung  dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur- unsur  lahiriah  (fakta)  oleh  perbuatan  adanya  kelakuan  serta  akibat  yang  ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat. 14
11 Adami Chazawi. Pengantar Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 69.
12 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 182.
13 Zainal Abidin. Analisis Eksistensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 225
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm. 64-69
Andi  Hamzah  secara  tegas  memberi  pengertian  pemidanaan,  adalah: “Penghukuman  itu  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten). 15 Menurut Loebby Loqman,  terdapat  tiga  kemungkinan  dalam  perumusan  tindak  pidana: pertama, tindak pidana dirumuskan dalam perumusan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua , adalah tindak  pidana  yang  hanya  dirumuskan  unsurnya  saja.  dan ketiga ,  tindak  pidana menyebutkan  namanya  saja  tanpa  menyebutkan  unsur  -  unsurnya.  Bagi  tindak  pidana yang  tidak  menyebutkan  unsur-unsurnya  atau  tidak  menyebut  namanya,  maka  serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin. 16
Teori  tujuan  sebagai Theological  Theory dan  teori  gabungan  sebagai  pandangan integratif  di  dalam  tujuan  pemidanaan  beranggapan  bahwa  pemidanaan  mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan  Utilitarians  yang  menyatakan  bahwa  tujuan pemidanaan  harus  menimbulkan  konsekuensi  bermanfaat  yang  dapat  dibuktikan  dan pandangan retributivis t  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  dapat  dicapai  apabila  tujuan yang Theological  tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  ukuran  prinsip-prinsip keadilan. 17
Kesimpulannya Ratio  decidendi dalam  putusan  139/Pid.b/2104/PN.  Kendari. Bahwa  hakim  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa  dengan  pertimbangan  bahwa terdakwa  telah  melakukan  penggelapan  uang  angsuran  yang  konsumen  sebesar  Rp. 4.045.000. Dengan  dakwaan  alternatif  yang diajukan jaksa  penuntut  umum  melanggar Pasal  372  KUHPidana  dan  374  KUHPidana.  Majelis  hakim  menjerat  terdakwa  dengan Pasal  374  KUHPidana  karena  memenuhi  unsur:  Barang  siapa,  dan  unsur  penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang  barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan  dan  terdakwa  mendapat  upah  dari  pekerjaannya.  Terpidana  dipidana  dengan hukuman 4 bulan penjara.
Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  di  mana  terdakwa  melakukan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan karena terdakwa di  percayakan  mengambil  angsuran  dari  konsumen  namun  uang  angsuran  tersebut terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan tersebut hal ini sesuai pendapat Lamintang
15 Tolib Setiady. Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia . Jakarta: Alfabeta. 2010, hlm. 21.
16 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. hlm. 99-100
17 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung: Alumni, 2002, hlm. ?.
yang  menyatakan:  arti  tindak  pidana  penggelapan  adalah  penyalahgunaan  hak  atau penyalahgunaan  kepercayaan  oleh  seorang  yang  mana  kepercayaan  tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.
Selanjutnya  Pemidanaan  terhadap  terdakwa  dalam  hal  ini  pelaku  penggelapan dinilai  berdasarkan  teori  absolut  bahwa  penjatuhan  hukum  yang  diberikan  kepada terdakwa berasal dari kejahatan penggelapan itu sendiri yang menimbulkan penderitaan. Penderitaan dalam hal akibat adanya kerugian pada perusahaan dan konsumen, terdakwa dalam putusan ini di berikan penderitaan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa selama 4 bulan penjara karena penggelapan  angsuran  cenderung  tidak  memuat  teori  gabungan  pemidanaan  karena gabungan  pemidanaan  dikarenakan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  menilai  hanya dari satu sisi yakni hanya menilai dari sisi kerugian perusahaan tanpa menilai kerugian yang  dialami  oleh  konsumen  yang  dapat  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Nusantara Surya Cipta Dana.
berdasarkan  teori  relatif  dalam  konsep  pemidanaan  yang  di  kemukakan  oleh Leonard  bahwa  tujuan  pemidanaan  yang  di  jatuhkan  oleh  terdakwa  akibat  kejahatan penggelapan  uang  angsuran  konsumen,  tidak  sejalan  dengan  teori  ini  karena  pada dasarnya  tujuan  dari  teori  relatif  adalah  untuk  mencegah  perbuatan  dan  melindungi kepentingan masyarakat dengan rendahnya putusan ini peneliti menilai tidak ideal karena terdakwa  telah  merugikan  dua  pihak  yakni  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  dan perusahaan sebagai menyedia jasa.
Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance Karena  diawali  dengan  adanya  perjanjian  konsumen  dengan  perusahaan.  Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dalam hal ini pengawas pemasaran kredit menimbulkan beberapa kerugian selain kerugian yang dialami perusahaan kerugian juga dialami oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen ialah karena tanggung jawab terhadap angsuran tetap berjalan serta mengenai denda akibat adanya keterlambatan angsuran juga tetap berjalan. Sementara kerugian bagi perusahaan selain kerugian materi akan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut dan Penggelapan
oleh pengawas pemasaran kredit yang didakwa dengan pasal 374 KUHPidana seharusnya tidak  diputus  hanya  dengan  pidana  penjara  4  bulan  karena  penggelapan  tersebut merupakan penggelapan dengan pemberatan dan selain merugikan pihak perusahaan dan juga merugikan konsumen.
Pada kasus penggelapan uang angsuran kendaraan roda dua yang dilakukan oleh karyawan pada PT. Nusa Surya Cipta Dana tersebut memenuhi unsur pokok berupa unsur kesengajaan  pelaku  untuk  menggelapkan  barang  milik  orang  lain  atau  instansi  terkait (lembaga  pembiayaan)  yang  dirumuskan  dalam  pasal  Undang-undang  melalui  kata “dengan sengaja”. Adanya pembuktian unsur subyektif di dalamnya berupa kesengajaan pelaku penggelapan dan benar melahirkan implikasi-implikasi berdasarkan fakta hukum:
1. Menghendaki”  atau  “bermaksud”  menguasai  uang  angsuran  secara  melawan hukum.
2. “Mengetahui” / “menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah angsuran milik konsumen yang akan di setorkan ke perusahaan.
3. Mengetahui” / “menyadari” bahwa angsuran tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
4. Mengetahui” bahwa angsuran tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
Dari  semua  kasus  yang  melanggar  ketentuan  dari  pihak leasing terfokus  pada penyelesaian penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dimana kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum dan  dapat  pula kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian dengan laporan penggelapan untuk memberikan keefektivitasan  terhadap  suatu  Undang-Undang  guna  menerapkan  unsur  pidana  pada kasus tersebut.
Proses  yang  dilakukan  PT.  Nusa  Surya  Cipta  Dana  sebagai  mana  yang  telah dijalankan  dan  di  atur  sesuai  peraturan  terhadap  suatu  perusahaan,  pada  awalnya perusahaan  mungkin  menurunkan  beberapa  karyawan  untuk  melakukan  penagihan angsuran terhadap konsumen tentang kejelasan suatu barang yang telah di miliki dengan itikad  baik,  dan  ternyata  konsumen  sudah  menyerahkan  angsuran  tersebut  kepada karyawan namun tidak langsung di serahkan ke kasir perusahaan, maka perkara tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib sebagai laporan tindak  pidana penggelapan dengan tuduhan  pasal  372  dan  374  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  cara  ini  dilakukan dengan  harapan  agar  polisi  dapat  menyita  kendaraan  tersebut,  cara  ini  cukup  ampuh mengingat dengan dipanggil oleh polisi melalui surat panggilan yang menuduhkan tindak
pidana  sesuai  prosedur  yang  memerlukan  penetapan/persetujuan  Pengadilan  Negeri, sehingga  si  pelaku  dapat  dipidanakan  sesuai  dengan  ketetapan  sanksi  yang  telah disebutkan.
Kasus  tersebut  masuk  pada  klasifikasi  hukum  penggelapan  dengan  pemberatan dengan jelas di atur adanya tindak pidana penggelapan pada Pasal 374 dengan diyakini secara yuridis delik penggelapan dengan unsur untuk menguasai benda secara melawan hukum dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).
Pada  Pasal  374  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  penggelapan  tetapi  dalam konteks perbuatan dan niat yang berbeda dengan pasal 372 pembedanya terdapat atas dasar suruhan orang lain guna mendapatkan upah ataupun atas dasar kerja sama dengan pihak  perusahaan  atau  orang  dalam  karyawan  untuk  keuntungan  bersama,  jadi  secara jelas pasal 372 tidak dapat digunakan pada kasus penggelapan uang angsuran yang terjadi di  perusahaan  PT.  Nusa  Surya  Cipta  Dana  melainkan  pasal  374  yang  secara  jelas mengandung unsur tindak pidana penggelapan tersebut.
Kesimpulan mengenai Analisa hukum terhadap tindakan pidana penggelapan uang angsuran Konsumen di perusahaan  PT. Nusa Surya Cipta Dana oleh karyawan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja di PT. Nusa Surya Cipta Dana dan karyawan itu sendiri. Pelaku atau karyawan tersebut dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang sepatutnya diketahuinya guna mendapatkan keuntungan  secara  pribadi,  tindakan  tersebut  masuk  pada  tindak  pidana  penggelapan dengan pemberatan yang diatur pasal 374 dinilai sudah tepat karena isi dari pasal tersebut berupa  ketentuan-ketentuan  yang  berbeda  pada  penggelapan  yang  dilakukan  oleh karyawan, rumusan pada pasal 374 sendiri berupa tindakan penggelapan yang didasarkan atas  adanya  hubungan  kerja  dimana  pelaku  merupakan  karyawan  pada  PT.  Nusantara Surya Cipta Dana.
Pertanggungjawaban  pidana  mengandung  makna  bahwa  setiap  orang  yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.  Dengan  kata  lain  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan mempertanggung  jawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai
kesalahan,  seseorang  mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu  melakukan  perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. 18
Roscoe Pound dalam Romli Atmasasmita mengatakan pertanggungjawaban pidana dalam  bahasa  asing  di  sebut  sebagai toereken-baarheid,  criminal  reponsibilty,  criminal liability .  Pertanggungjawaban  pidana  di  sini  di  maksudkan  untuk  menentukan  apakah seseorang  tersebut  dapat  di  pertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau  tidak  terhadap tindakan yang dilakukannya itu. 19
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan oleh nilai Deontologis bahwa suatu kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban begitu pun sebaliknya, sehingga asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada nilai keadilan harus disandingkan dengan asas legalitas yang didasari pada  nilai  kepastian.  Menurut  Titik  Triwulan  pertanggungjawaban  harus  mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk memberi pertanggungjawabannya. 20
Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  memenuhi  syarat  bahwa  tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang- Undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya  tindakan  yang  dilarang,  seseorang  akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat  dipertanggungjawabkan
18 Moeljatno. Op.cit., . hlm. 41
19 Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2000. hlm. 65
20 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. hlm.
atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan  hukum  tergantung  dari  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ia  mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Andi  Hamzah  menjelaskan  bahwa  pembuat  ( dader) harus  ada  unsur  kesalahan  dan  bersalah  yang  harus  memenuhi  unsur  yaitu: Pertama Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat. Kedua Adanya kaitan  psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan  dalam  arti  sempit  ( culpa) Pelaku  mempunyai  kesadaran  yang  mana  pelaku seharusnya dapat mengetahui Akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketiga Tidak  adanya  dasar  peniadaan  pidana  yang  menghapus  dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 21
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya  tersebut  telah  sesuai  dengan  rumusan  dalam  undang-undang  hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.
Agar  seseorang  dapat  dijatuhi  pidana,  harus  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni: 22
1) Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada  pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2) Kesengajaan  dengan  Keinsafan  Pasti  Kesengajaan  ini  ada  apabila  si  pelaku (doer or dader) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan ( Dolus Eventualis) Kesengajaan ini  juga  disebut  kesengajaan  dengan  kesadaran  kemungkinan,  bahwa seseorang  melakukan  perbuatan  dengan  tujuan  untuk  menimbulkan  suatu
21 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 130
22 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: S. Grafrika. 2005. hlm. 15
akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin Akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.
Lebih  lanjut  Leden  Marpaung  menjelaskan  bahwa  pada  umumnya,  kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2 yaitu: 23
1) Kelalaian  dengan  kesadaran  ( bewuste  schuld) Dalam  hal  ini,  si  pelaku  telah membayangkan atau menduga Akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2) Kelalaian tanpa kesadaran ( onbewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga Akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam  hukuman  oleh  Undang-Undang.  Sedangkan  dia  seharusnya memperhitungkan Akan timbulnya suatu akibat.
Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (Actrus Reus ) dan keadaan sifat batin pembuat ( mens rea ). Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.
Dalam  kasus  ini  perbuatan  terdakwa  melakukan  penggelapan  unsur  perbuatan terdakwa (actrus Reus) diikuti dengan keadaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas  angsuran  atau  dengan  adanya  kewenangan  sebagai  bagian  dari  perusahaan. Mengenai keadaan sifat batin si pembuat (mens rea) terdakwa memang telah mengetahui secara pasti jika perbuatan penggelapan itu dilakukan akan merugikan perusahaan dan konsumen.
Perbuatan tersebut juga dilakukan secara beruntun dan dalam rentan waktu yang tidak  terlalu  lama.  Sehingga  terdakwa  sebagai  bagian  dari  perusahaan  merugikan perusahaan  dan  merugikan  konsumen  dan  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya.
Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang
telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana  pengawas pemasaran kredit sebagai  orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang KUHPidana pasal 374 maka  orang  tersebut  patut  mempertanggungjawabkan  perbuatan  sesuai  dengan kesalahannya karena  adanya  perbuatan, Dengan  kata lain pengawas  pemasaran kredit yang melakukan perbuatan penggelapan angsuran perusahaan akan mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila  mempunyai kesalahan, Tanggung jawab tersebut akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan  sengaja . Yaitu  melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa  sehingga  merugikan perusahaan  atau  mengetahui  bahwa  apa  yang  dilakukan  pelaku  akan  mengakibatkan kerugian.
Adakalanya  seseorang  melakukan  beberapa  perbuatan  sekaligus  sehingga menimbulkan  masalah  tentang  penerapannya.  Kejadian  yang  sekaligus  atau  serentak tersebut  disebut  perbarengan  yang  dalam  bahasa  Belanda  juga  disebut samenloop van strafbaar  feit atau  disebut  juga  dengan concursus .  perlu  diketahui  bahwa  berbicara mengenai adanya suatu samenloop van strafbaar feit , apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka  waktu  tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi  hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan.
Sebagaimana di ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan  berlanjut”  ( voortgezette  handeling), tercantum  dalam  BAB  VI  tentang Perbarengan  ( concursus ).  Dimana  dalam  KUHP  tidak  dijelaskan  mengenai  arti  dari perbarengan  itu  sendiri,  tetapi  dari  rumusan  pasal-pasal  63  s/d  71  KUHP  diperoleh pengertian concursus adalah  dalam  bentuk  perbarengan  peraturan  ( concursus  idealis ), perbuatan  berlanjut  ( voortgezette  handeling )  dan  perbarengan  perbuatan  ( concursus realis ).
Ketentuan  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  menyatakan Jika  antara  beberapa  perbuatan, meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya
dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:
1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu  perbuatan  berlanjut  oleh  karena  Untuk  melaksanakan  kejahatan- kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan. Dan untuk membuat  keputusan-keputusan  seperti  itu  dan  untuk  melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.
Berdasarkan  memori  penjelasan  tersebut  maka  secara  teoritis  dikatakan  ada perbuatan  berlanjut  apabila  ada  seseorang  melakukan  beberapa  perbuatan,  perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan  antara perbuatan- perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah Harus ada satu keputusan kehendak, Masing -masing perbuatan harus sejenis dan Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.
Hal  pertama  yang  harus  dibuktikan  adalah  adanya  beberapa  perbuatan  berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam  pencurian  dari  yang  teringan  sampai  yang  terberat,  penggelapan  dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan  meliputi  semua  bentuk  penganiayaan,  dari  penganiayaan  ringan  sampai penganiayaan  berat. 24 Jika  dikaitkan  putusan  terdakwa  dalam  hal  penggelapan  uang angsuran  kendaraan  milik  konsumen  pada  PT.  Nusantara  Surya  Cipta  Dana  harusnya tercermin concursus berlanjut,  hal  ini  dikarenakan  terdakwa  telah  beberapa  kali mengambil  uang  setoran  angsuran  konsumen  namun  tidak  di  serahkan  kepada perusahaan  yakni  PT.  Nusantara  Surya  Cipta  Dana,  dan  terdakwa  mengetahui
24 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap , Bogor: Politea, 1978, hlm. ?.
perbuatannya tersebut akan merugikan perusahaan dan konsumen, perbuatan terdakwa adalah mengelapkan uang angsuran pembayaran kendaraan bermotor konsumen pertama pada tanggal 26 November 2013,uang  angsuran konsumen kedua tanggal 28 November 2013, uang angsuran konsumen ketiga yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa pada tanggal  24  Januari  2014  dan  uang  angsuran  konsumen  pada  tanggal  28  Januari  2014. Penulis  menilai  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  selama  4  bulan  penjara  kepada terdakwa kurang tepat karena hanya menilai berdasarkan kerugian material yang dialami oleh perusahaan tidak menilai kerugian yang dialami konsumen sebagai pengguna layanan jasa perusahaan.

## KESIMPULAN
Ratio decidendi sebagaimana yang tertuang dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa  hakim  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa  dengan  pertimbangan  bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen dan  merugikan perusahaan  sebesar  Rp.  4.045.000.  Dengan  dakwaan  alternatif  yang  diajukan  jaksa penuntut umum melanggar pasal 374 KUHPidana dan 372 KUHPidana. Dan Majelis hakim menjerat terdakwa dengan pasal 374 KUHPidana karena memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang  memegang barang  dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya.
Pertanggungjawaban  Pidana  Pengawas  Pemasaran  Kredit  Pada  Perusahaan Finance dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak pidana  penggelapan  dengan  pemberatan.  Ketentuan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana  penggelapan  dalam  hubungan  kerja  sebagai  Pengawas  Pemasaran  Kredit  sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana, di antara unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah  dan  meyakinkan  adalah  Pasal  374  KUHPidana  karena  terdakwa  dalam  melakukan tindak  pidana  penggelapan  merupakan  karyawan  yang  bertugas  sebagai  Pengawas Pemasaran Kredit yang bertugas menagih uang angsuran barang pada konsumen.
Sebagaimana di ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan  berlanjut”  ( voortgezette  handeling), tercantum  dalam  BAB  VI  tentang Perbarengan  ( concursus). Dimana  dalam  KUHP  tidak  dijelaskan  mengenai  arti  dari perbarengan  itu  sendiri,  tetapi  dari  rumusan  Pasal  63  sampai  dengan  Pasal  71  KUHP
diperoleh pengertian concursus adalah dalam bentuk perbarengan peraturan ( concursus idealis ),  perbuatan  berlanjut  ( voortgezette  handeling )  dan  perbarengan  perbuatan ( concursus  realis ). Ketentuan Pasal  64  ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan,  meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  di  pandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abidin, Zainal. Analisis Eksistensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Atmasasmita,  Romli. Perbandingan  Hukum  Pidana, Cetakan  II,  Bandung:  Mandar  Maju, 2000.
Chazawi, Adami. Pengantar Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: Grafindo, 2002.
Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan .
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Lamintang,  P.A.F.,  C.Djisman  Samosir, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  yang  Ditujukan Terhadap Hak Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik , Bandung; Nuasa Aulia, 2010.
Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: S. Grafrika. 2005.
Marsuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VII, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung: Alumni, 2002.
Ranuhandoko, I.P.M, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia , Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia . Jakarta: Alfabeta. 2010.
Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap , Bogor: Politea, 1978.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
Triwulan,  Titik  dan  Shinta  Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2010.
Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

## e-Jurnal dan Situs Internet
Bianco, David P. Embezzlement , Reference for Business, https://www.referenceforbusiness.com/ encyclopedia/Eco-Ent/Embezzlement 2019, diakses tanggal 2 Maret 2019.
Haris, Oheo K., Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana  Khusus ,    Jurnal  Ius  Constituendum  Volume  2  Nomor  2  Tahun  2017, http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427, diakses tanggal 28 Februari 2019.
Herman. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi , Halu Oleo Law
Review (HORLEV), Volume 2 Issue 1, March 2018 . http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192/3255,  diakses  pada Tanggal 28 Februari 2019