Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI WHATSAPP DALAM KEWAJIBAN PENYERAHAN DATA PRIBADI
Yusqi Alfan Thoriq 1 , Dipo Wahyoeono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Alfanthoriq8@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berkonsen pada aplikasi Whatsapp, Whatsapp adalah salah satu telekomunkasi pesan singkat yang berbasis aplikasi internet yang mana di era digital sekarang ini sebagaian orang tentunya sudah  banyak  yang  mengetahui  tentang  Whatsapp,contoh  hal  yang  nyata  dan  hingga  kini  masih sering  terjadi,  adalah  kebocoran  data  pribadi  yang  dialami  oleh  seseorang  atau  pun  kelompok- kelompok masyarakat, pada akhirnya kebocoran data Penelitian ini dibuat mempergunakan metode Riset Hukum Normatif. Sampai saat ini Belum terdapat suatu peraturan perundangan yang secara konkret mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Negara Indonesia. Sehingga menyebabkan suatu kekosongan norma hukum. Masih minimnya pengawasaan dari Pemerintah terkait data pribadi yang  dikelolah  oleh  website  atau  aplikasi  yang  berasal  dari  luar  Indonesia.Pemerintah  bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  hendaknya  segera  mengesahkan  Undang-Undang  Perlindungan  Data Pribadi,  agar  tidak  terjadi  kekosongan  Norma  Hukum.  Pemerintah  Harus  meningkatkan  kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses pengumpulan dan pengelolahan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran data pribadi
Kata Kunci : Whatsapp , kebocoran data pribadi

## Abstract
This  research  focuses  on  the  Whatsapp  application,  Whatsapp  is  one  of  the  short  message telecommunications based on internet applications which in today's digital era most people certainly know a lot about Whatsapp, an example of a real thing and is still often the case, is the leakage of personal data. experienced by a person or community groups, in the end the data leakage This research was made using the Normative Legal Research method. Until now there has been no legislation that concretely regulates the protection of personal data in the State of Indonesia. Thus causing a vacuum of  legal  norms.  There  is  still  a  lack  of  supervision  from  the  Government  regarding  personal  data managed by websites or applications originating  from  outside  Indonesia.  The  government  and  the House of Representatives should immediately ratify the Personal Data Protection Law, so that there is no legal norm vacuum. The government must improve the quality of human resources in the process of collecting and managing personal data so that there is no leakage of personal data.
Keywords : Whatsapp, personal data leakage

## PENDAHULUAN
Whatsapp mengeluarkan sebuah aturan yang mewajibkan penggunanya untuk setuju dengan  kebijakan  baru  yang  mereka  buat  terkait  data  pribadi,  Para  pengguna  diwajibkan untuk  menyerahkan  data  pribadi  nya  berupa  riwayat  pencarian,  lokasi,  dan  nomor  kontak dalam handphone kita.  Data  yang  sudah  dihimpun  oleh  pihak Whatsapp kemudian,  akan disebarkan  lagi  ke  pihak  ke  3  selaku  pemilik  saham Whatsapp yaknikepada Facebook ,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kemudian facebook akan mendistribusikan lagi data yang berhasil di dapat dari whatsapp ke produk  dari facebook antara  lain  ( Messenger,  Instagram (melingkupi  aplikasi  misalnya Boomerang),  perangkat  bermerek  portal,  Produk Oculus (ketika  mempergunakan  akun Facebook ), Spark  AR,  Facebook  Shops,  aplikasi  NPE  Team,  Audience  Network )  Tujuan  dari Facebook untuk  menyebarluaskan  ke  produk  miliknya  semata  hanya  kepentingan  iklan mereka,dan juga untuk mengetahui setiap minat dari pengguna terhadap suatu produk yang cukup popular. Serta dengan mendapat akses lokasi dari pengguna whatsapp, facebook jadi dapat  mengetahui suatu daerah  cenderung  berpotensi  terhadap produk  tertentu sehingga facebook dapat memasarkan produk miliknya di daerah tersebut.
Kalau menilik dari tujuan ini facebook telah memberikan ancaman kepada privasi data pribadi. Terlebih lagi pengguna tidak memiliki akses untuk mengetahui kepada siapa saja data mereka dibagikan.Kemajuan di bidang teknologi dan informasi ini bagai pisau bermata dua, karena disamping mempunyai efek yang positif juga memiliki beberapa efek yang negatif juga, tergantung  bagaimana  dalam  menyikapinya  dan  memanfaatkan  kemajuan  ini.  Salah  satu dampak positif yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung antara lain adalah semakin cepatnya informasi berkembang dan juga jarak yang memisahkan bukan menjadi halangan dalam  berkomunikasi,  Hal  ini  sangat  berguna  di  Negara  Indonesia  mengingat  wilayah  dari Negara  Indonesia  ini  terbentang  sangat  luas  dari  sabang  sampai  merauke.  Selain  adanya dampak positif  ada juga efek buruknya, sebuah efek buruk yang saat ini menjadi ancaman nyata yakni tentang kebebasan atau hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kerap kali data pribadi yang dimiliki bocor dan dapat disalahgunakan oleh  pelaku untuk menjalankan aksinya, selain itu Kobocoran data ini juga kerap kali sangat menggangu pengguna, gangguan yang kerap kali dirasakan yaitu mendapat telepon atau sms dari nomer yang tidak di kenal, nomer-nomer ini kerap kali menawarkan berbagai iklan dari suatu produk tertentu, mungkin bagi  sebaian  orang  menjadi  hal  yang  lumrah,  akan  tetapi  bagi  sebagian  orang  itu  sangat mengganggu, mengganggu karena dapat mengurangi kenyamanan mereka, terlebih lagi kalau pengguna sedang beristirahat atau saat berkendera, Apalagi nomer-nomer ini bukan sekali atau  dua  kali  dalam  melakukan  panggilan,  karena  data  pribadi  yang  kita  miliki  sifatnya  di sebarkan dari satu produk ke produk yang lainya sehingga kemungkinan untuk ditelepon dan di sms lebih besar.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Salah  satu  contoh  hal  yang  nyata  dan  hingga  kini  masih  sering  terjadi,  adalah kebocoran  data  pribadi  yang  dialami  oleh  seseorang  atau  pun  kelompok-kelompok masyarakat, pada  akhirnya  kebocoran data  ini berujung  masuk  dalam  suatu  tindak  pidana penipuan  ataupun  tindak  pidana  kejahatan  pornografi,  hal  ini  semakin  membuat  betapa urgensinya  perlindungan  data  pribadi. Pengumpulan  dan  publikasi  data  pribadi  termasuk suatu  pelanggaran  atas  privasiseorang  individu  dikarenakan  hak  privasi  melingkupi  hak menetapkan  memberi  atau  tidak  memberi  data  pribadi.Data  pribadi  termasuk  sebuah komoditas  ataupunaset  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  Masalah  perihal  krusialnya perlindungan data pribadi diawali dengan munculnya seiring dengan terjadi peningkatan total pengguna telepon seluler dan Internet.
Di berbagai Negara sudah mengakui bahwa perlindungan data ini bagian dari hak yang telah  dimiliki  oleh  semua  orang  dan  melekat  di  dalamnya.  Serta  telahmenjadi  hak konstitusional setiap warga Negara, Dengan kata lain, seseorang berhak atas keamanan data dan  membuktikan  kewajarannya  Ketika  ditemukan  kesalahan  dalam  datanya.  Di  Indonesia kasus  yang  banyak  ada  ialah  jual  beli  data  pelanggan.  Konsumen  yang  datanya  sukses didapatkan menjadi sasaran pasar sebuah produk perseorangan dan perusahaan. Dan banyak pula  pengguna  internet  memberikan  penawaran  jasa  jual-beli  pengikut  danakun.  Dalam faktanya praktik tersebut menyebabkan adanya penyalahgunaan data seorang individu dalam menjalankan kejahatan.
Tanpa  adanya  Pengesahaan  dari  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  dari  Pemerintah, usaha untuk menjaga dan mengamankan data pribadi yang selama ini dilakukan oleh pihak berwenang beserta instansi terkaitakan kurang maksimal, hal ini dikarenakan payung hukum atau  dasar  dalam  melakukan  setiap  tindakan  hukum  kurang  maksimal  dan  menimbulkan suatu kekosongan norma hukum. Wujud lainnnya dari pengabaian perlindungan atas privasi ialah timbulnya suatu pesan berisikan iklan yang umumnya dikatakan dengan Location-Based Messaging . Pesan itu akan dikirim otomatis atas seorang individu bila rada di lokasi tertentu. Padahal, belum pasti bahwa yang dikirim pesan tersebut pernah menyepakati dalam sebuah perjanjian  dengan  provider  dan  mengijinkanya  untuk  melakukan  perekaman  pada  tiap kegiatannya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Untuk itu penelitian ini diperlukan untuk mengkaji tentang fenomena dan kasus yang ada di masyarakat serta untuk memberikan masukan bagi Pemerintah dan penegak hukum dalam membuat dan menegakan peraturan tentang perlindungan data pribadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibuat mempergunakan metode Hukum Normatif, Metodelogi Hukum Normatif digunakan untuk memcahakan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, penelitian ini berfokus terhadap peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait dengan Perlindungan data Pribadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pengguna Whatsapp
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  upaya proteksi atau  benteng  dalam mempertahankan suatu hak  yang telah dimiliki setiap orang yang mana hal itu sudah dijamin oleh hukum, agar setiap orang dapat menikmati haknya. Dalam arti singkat Perlindungan ini adalah  upaya  tindakan  yang  harus  dilakukan  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  dalam rangkah menciptakan rasa aman dan nyaman dan terbebas dari semua gangguan-gangguan yang  ada.  Perlindungan  hukum  adalah  Suatu  Upaya  dalam  melakukan  perlindungan  atau memberikan  suatu    bantuan  terhadap  subjek  hukum  dengan  melalui  perangkat-perangkat yang  ada  di  dalam  hukum.  Senada  dengan  Philipus  M.Hadjon,  C.S.T  Kansil  juga  memiliki pendapat tersendiri mengenai perlindungan hukum, C.S.T Kansil Berpendapat bahwa Aparat Penegak  hukum  harus  melakukan  kewajiban untuk  dapat  menjamin  dan  memberikan  rasa aman,  ketentraman  kepada  semua  subjek  hukum,  baik  itu  secara  langsung  maupun  tidak langsung, rasa aman dari semua ancaman dari pihak manapun. Setelah membaca pengertian para ahli tentang perlindungan hukum maka dapat ditarik garis besar atau kesimpulan bahwa Negara harus hadir dan memberikan rasa aman terhadap semua warga negaranya, melalui alat  Negara  maupun  melalui  undang-undang.  Indonesia  dalam  hal  ini  mewujudkan perlindungan  hukum  melalui  di  bentuknya  lembaga-lembaga  Negara  dalam  penegakan hukum  seperti  Pengadilan,Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Lembaga-Lembaga  ini  adalah  wujud konsistensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Yang mana semua aspek dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berkehidupan  dan  berbangsa  diatur  dan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku,sehingga hukum hadir di dalam sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Untuk  itu  dengan  adanya  Perlindungan  Hukum  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  untuk memberikan keadilan, khususnya keadilan terkait dengan data pribadi.
Dalam perlindungan hukum itu sendiri di bedakan menjadi 2 jenis, antara lain :
a) Perlindungan Hukum Preventif
Bentuk  perlindungan  ini  adalah  suatu  upaya  dari  pemerintah  dalam  rangkah pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, Perlindungan ini biasanya dapat dijumpai dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, selain perlindungan berupa hak terdapat juga pedoman untuk melakukan suatu kewajiban dalam bentuk batasan-batasan.
b) Perlindungan Hukum Represif
Bentuk  perlindungan  represif  ini  adalah  berupa  denda,sanksi,  dan  penjara,  Hal  ini merupakan suatu wujud nyata dari adanya suatu aturan dan perundang-undanganan, siapa pun yang telah melanggar akan mendapatkan ganjaran atas perbuataanya.
Untuk Menjadi suatu Negara yang modern dan maju dalam hal digital Indonesia perlu untuk melindungi dan menjamin setiap data pribadi milik rakyat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya  kebocoran  data  pribadi,  data pribadi  sendiri sangatlah  penting  mengingat  berisi tentang hal-hal yang mencakup semua identitas baik berupa foto, nomor telephone, alamat rumah dan sebagainya.  Apalagi sekarang telah memasuki era 4.0 yang mana semua sendi- sendi kehidupan berubah menjadi digital.Selain dampak positif digitalisasi ternyata juga ada dampak negatif yang ditimbulkanya antara lain adalah pelanggaran yang menyangkut tentang data pribadi, baik milik perorangan maupun milik kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sangat tidak  baik  mengingat  data  pribadi  yang  isinya  menyangkut  kerahasian  seseorang  atau kelompok  dan  bukan  untuk  menjadi  konsumsi  publik.Untuk  mewujudkan  bahwa  Negara Indonesia adalah Negara hukum , untuk itu dalam penegakan Perlindungan Data Pribadi di Negara ini telah diatur di dalam kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dari semua peraturan baik itu perundang-undangan maupun peraturan lainya belum secara signifikan  mengatur  secara  detail  serta  masih  banyak  sekali  kekurangan  dalam  penegakan hukum  di  dalamnya,  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  sedianya telah dirumuskan sejak lama hingga kini masih belum juga selesai.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Data  Pribadi  adalah  sebuah  data  yang  berisikan  identitas  pemiliknya,  dan kerahasianya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang Harus di simpan dan  kerahasian harus dilindungi. Berikut adalah beberapa contoh data pribadi yang harus dilindungi, antara lain adalah;
1. Nama Lengkap
Sangatlah  penting  untuk  melindungi  dan  menjaga  nama  lengkap,  karena  nama merupakan  harga  diri  dan  kehormatan  yang  harus  di  jaga  serta  jangan  sampai  orang  lain memanfaatkan  nama  untuk  berbuat  kejahatan  dan  mengatasnamakan  nama  orang-orang tertentu.
2. Alamat Pribadi
Setelah Nama Pribadi, berikutnya yang tidak kalah penting untuk dilindungi dan dijaga kerahasianya adalah alamat pribadi, jika alamat pribadi ini disalah gunakan oleh orang-orang yang hendak berbuat kejahatan maka sangatlah mudah untuk melancarkan aksi teror, maka dari itu jangan sembarangan untuk mencantumkan alamat pribadi sembarangan.
3. NIK KTP
Nomor Induk Kependudukan yang berada di dalam sebuah KTP adalah sebuah data peibadi yang sangat dijaga dan dilindungi kerahasian nya karena di dalam NIK ini berisikan semua  informasi  pribadi  yang  bersifat  penting  dan  jangan  sampai  sembarangan  dalam memberikan NIK KTP, karena jika jatuh ditangan yang salah dapat dapat dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan.
4. Nomor Telepon
Di  era  yang  sudah  serba  digital  ini  semua  orang  yang  memiliki  dan  menggunakan smartphone akan diwajibkan mempunyai nomer telepon, nomer telepon ini sebagai identitas dalam menggunakan layanan provider, sebelum dapat menggunakan pelayanan dari provider maka  operator  seluler  akan  mewajibkan  pengguna  untuk  registrasi  terlebih  dahulu,  dalam registrasi ini, pengguna diharuskan untuk mengisi data pribadi berupa NIK KTP dan Nomor KK, maka dari itu Nomer telepon ini juga tidak kalah penting kerahasianya. Jangan mudah untuk memberikan nomor telepon ke siapapun dan juga menyertakan nomor telepon ini untuk login dalam media sosial, karena sangatlah rentan untuk di bobol dan jangan juga meminjamkan nomor telepon kepada orang lain untuk kebutuhan apapun, karena nomor telepon ini sifatnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sangat rahasia. Jangan sampai menjadi korban dari kejahatan akibat dari sembarangan dalam memberikan nomor telepon.

## 5. Email Pribadi
Sama  Halnya  dengan  nomor  telepon,  alamat  email pribadi  juga  tidak  kalah penting yang  harus dijaga  kerahasianya,  karena untuk bisa  menikmati  layanan  ini  setiap pengguna diwajibkan untuk menyertakan identitas pribadi antara lain Nama, jenis kelamin, asal Negara, dan  juga  tanggal  lahir.  Sekarang  juga  jika  ingin  menggunakan  aplikasi  media  sosial,  setiap pengguna  akan  diwajibkan  untuk  menyertakan  emailnya,  maka  untuk  itu  jangan sembarangan dalam memberikan alamat email dan jangan juga meminjamkan alamat email kepada pihak manapun.
6. Nomor Kartu ATM & Kode OTP
Ketika   menjadi nasabah  suatu bank,  maka  bank  tersebut  juga akan  meminta   data pribadi nasabahanya, mulai dari nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat rumah, nama ibu kandung dan sebagainya, Hal ini diwajibkan untuk semua nasabah, pihak bank meminta semua identitas nasabah dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan perbankan, nantinya setiap nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan juga kartu atm setelah aktif tabungan yang dimilikinya. Tentu saja Nomor ATM ini sangatlah bersifat rahasia dan tidak boleh untuk diberitahukan kepada pihak manapun, mengingat di dalam kartu ATM terdapat identitas diri, OTP atau one time password juga melekat di dalam nomor kartu atm. Akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan pihak tertentu dengan maksud dan tujuan untuk meminta nomor  ATM  beserta  Kode  OTP.  Kode  OTP  Dan  Nomor  ATM  tidak  boleh  diberikan  dan disebarluaskan kepada pihak lain, agar terhindar dari kejahatan penipuan serta tidak menjadi korban.

## Peraturan Perundang-undangan dalam perlindungan data pribadi.
Dinegara  Indonesia  Belum  terdapat  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang secara  langsung  mengatur  dan  memberikan  perlindungan  kepada  pemilik  data  pribadi,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
khususnya  kepada  pemilik  data  pribadi  yang  datanya  dikumpulkan  dan  dibawa  Keluar Indonesia,  karena  ketiadaan  aturan  hukum,  menyebabkan  terjadinya  kekosangan  norma sehingga perlindungan kepada pemilik data pribadi tidak akan maksimal dan cendrung tidak ada perlindungan dari Negara.
Berikut adalah beberapa Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan dalam perlindungan data pribadi :

## A. UUD 1945 PASAL 28 G
Negara  Republik  Indonesia  telah  memiliki  Beberapa  aturan  perpu  yang  melakukan pengaturan perlindungan data pribadi, peraturan itu antara lain:
UUD Republik Indonesia pasal 28 G Ayat (1)
UUD  Tahun  1945  Pasal  28  huruf  G  Ayat  (1)mempunyai  makna  tiap  warga  negara mempunyai hak terhadap perlindungan dari Negara baik untuk keluarga, pribadi, martabat atau  kehormatan  dan  aset  yang  dimiliki  dibawah  kepemilikannya.Setiap  orang  berhak terhadap  perlindungan  dan  rasa  aman  dari  terdapanya  ancaman  dalam  bertindak  atapun berbuat yang tidak sejalan dengan HAM. Sebagai Warga Negara juga mempunyai hak agar terbebas  dan  terhindardari  tindakan  persekusi  dan  tikdakan  yang  dapat  merendahkan martabat  dan  derajat  manusia  juga  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  warganya. Maka  dari  itu  Negara membentuk  bada pada bidang  hukum  dalam  menanggulangi  adanya perihal yang tidak dikehendaki berbentuk tindakan kejahatan dam kekerasan dimasyarakat. Namun pada UUD RI tidak mencantumkan sanksi yang di dapat akibat dari pelanggaran yang di  lakukan  sehingga  UU  ini  hanya  memberikan  aturan  mengani  Hak  saja  dan  tidak  ada mekanisme pengaturan di dalamnya.
B. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Di Negara Indonesia memang belum tercantum peraturan perlindungan data pribadi dengan khusus. Akan tetapi pada ketetapan, ada Pasal 26 ayat (1) dan penjabaran UU No. 19 Tahun 2016 UU No. 19 Tahun 2016, yangberisi:
Pasal 26 ayat (1) UU 19 Nomor Tahun 2016:
“Terkecuali ditetapkan lainnya oleh aturan unda ng-undang, pemakaian tiap informasi dengan media elektronik yang berkenaan data pribadi seorang individu perlu dilaksanakan terhadap kesepakatan pihak terkait.”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Penjabaran dari pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 ialah seperti dibawah ini:
Perlindungan data pribadi pada  pemanfaatan  teknologi  informasi  termasuk  sebuah  bagian dari privacy rights atau hak pribadi. Pribadi terkandung definisi: Aku pribadi ialah hak dalam menikmati agar dapat melakukan komunikasi dengan pihak lainnya tanpa ada yang memata matai.  Pribadi  termasuk  hak  untuk  memberikan  pengawasan  terhadap  akses  informasi mengenai dan data seseorang dan kehidupan pribadinya. Apabila terdapat pemakaian data pribadi  seorang  individu  tanpa  adanya  izin  dari  orang  tersebut  sehingga  orang  tersebut melakukan pelanggaran hak dan memberikan gugatan terhadap kerugian yang diakibatkan. Sementara hal yang berkenaan dengan penjelasan mengenai data elektronik pribadi pada UU informasi dan transaksi elektronik pemakaian kata data pribadi oleh Cracker dengan tujuan seperti yang termaksud digolongkan selaku bentuk pelanggaran berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Karena pengertian data  pribadi  tersebut  sebelumnya  Berdasarkan  pengamatan  penulis  belum  dapat menjabarkan  pengertian  data  pribadi.Sikap  cracking  dapat  dinyatakan  tergolong  tindakan pada Pasal 30 ayat (3) UU Nomor. 19 Tahun 2016,yang berisi seperti dibawah ini:
“Pada  tiap  individu  tanpa  hak  dan  dengan  sengaja  atau  bertentangan  dengan  hukum melakukan  akses  Sistem  Elektronik  dan/atau  Komputer  dengan  terknis  apa  pun  dengan menerobos,  melanggar,  menjebol  atau  melampaui,  sistem  pengamanan.  Terhadap tindakannya,  cracker  denda  paling  banyak  Rp800  juta  dapat  dan/atau  dihukum  pidana penjara paling l ama 8 tahun.”
Penjelasan dari pasal ini yakni: pasal ini mengatur Bahwa Data pribadi termasuk sebuah aset penting yang harus dijaga dan di lindungi kerahasianya, sehingga pelaku cracking yang dengan tertangkap  dan  terbukti  melakukan  pencurian  dan  mengakses  data  pribadi  secara  illegal dapat dijatuhi hukuman denda paling banyak Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan penjara paling lama 8 tahun
Tindakan Cracking ataupun pencurian data pribadi yang termaksud pada pasal 30 ayat  (3) UU No. 19 Tahun 2016, selanjutnya di jelaskan lagi unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana cracking  pada  Pasal  32  UU  No.  19  Tahun  2016,  isi  dari  Pasal  32  UU  No.  19  Tahun  2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ialah seperti di bawah ini:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dijelaskan dari pasal pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 adalah Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dan memenuhi unsur yang telah diatur pada pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016  ayat  (1)  Menyebabkan  terbukanya  sebuah  dokumen  elektronik  atau  informasi elektronik yang memiliki sifat rahasia dan dapat diakses oleh semua orang dengan keutuhan data yang tidak seharusnya.
Kemudian  Sanksi  terhadap  pelanggaran  ini  diatur  pada  pasal  48  UU  No.  19  Tahun 2016.Apabila terdapat ketidakberhasilan pada perlindungan atas data pribadi yang dikelola maka  penyediaan  sistem  elektronik  harus  menginformasikan  dengan  tertulis  pada  pemilik data. Kegagalan tersebut ialah berhentinya seluruh atau sebagian fungsi sistem yang sifatnya esensial  maka  sistem  elektronik  tidak  memiliki  fungsi  sebagaimana  seharusnya.  Apabila adanya gagal sistem dapat dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya sering terjadi ialah cyber crime. Ditinjau dari jenis kegiatannya cybercrime dapat berbentuk identity theft,cracking, phising, hacking, dan lainnya. Akibat lain dari kerugian yang muncul diantaranya bocornya data pribadi, kerusakan sistem, pelanggaran privasi, manipulasi data, dan lainnya.
C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Isi pada Pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi seperti dibawah ini:
Pasal 3 huruf d UU No. 8 tahun 1999
“membangun sistem perlindungan pelanggan yang tercantum unsur keterbukaan informasi dan kepastia n hukum serta akses dalam memperoleh informasi.”
Penjelasan  dari  pasal  3  huruf  d  UU  No.  8  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  setiap konsumen mempunyai hak memperoleh tentang informasi dan kepastian hukum. Konsumen dalam hal ini adalah pengguna aplikasi whatsapp yang menyerahkan data pribadinya kepada whatsapp , dan informasi yang dimaksudkan adalah terkait dengan penggunaan data pribadi milik pengguna aplikasi whatsapp itu, data yang mereka miliki tujuan dan diperuntukan untuk apa  juga  harus  jelas,  sehingga  menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  pengguna  aplikasi whatsapp.
Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 juga berkorelasi dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, di dalam pasal 4 berisikan mengenai tentang hak yang dimiliki oleh pengguna barang ataupun jasa, di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dalam hal ini yang dimaksud adalah pengguna aplikasi whatsapp , Isi dari pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 ialah seperti dibawah ini:
Pasal 4
“Hak  konsumen  ialah  :  a.  hak  dalam  melakukan  pemilihan  jasa  dan/atau  barang  dan memperoleh  jasa  dan/atau  barang  tersebut  sejalan  dengan  kondisi  dan  nilai  tukar  serta jaminan yang disepakati; b. hak terhadap keselamatan keamanan, dan kenyamanan, untuk melakukan konsumsi jasadan/atau barang;c. hak dalam didengar keluhan  dan pendapatnya terhadap jasa dan/atau barang yang dipergunakan;d.hak terhadap informasi yang jelas, jujur dan benar, perihal keadaan dan jaminan jasadan/atau barang; e. hak dalam dilayani atau diperlakukan  dengan  jujur  dan  benar  serta  tidak  diskriminatif;g.  hak  dalam  memperoleh perlindungan,  advokasi,  dan  usaha  penuntasan  persengketaan  perlindungan  konsumen dengan patut; f. hak dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan pelanggan; h. Berbagai hak  yang  diatur  pada  ketetapan  aturan undang-undang  lain.hak  dalam memperoleh  ganti rugi  kompensasi,  dan/atau  penggantian,  jika  jasa  dan/atau  barang  yang  diterima  tidak sejalan dengan kesepakatan ataupun tidak seperti seharusnya.”
Penjelasan  dari  pasal  4  Undang-Uncdang  nomor  8  Tahun  1999  adalah  Konsumen  maupun pengguna dipandang sebagai pihak yang lemah, oleh sebab itu pemerintah melalui undang- undang  ini  memberikan  perlindungan  akan  hak-hak  dari  pengguna  barang  maupun  jasa. Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  Konsumen  barang  ataupun  pengguna  jasa  adalah pengguna  dari whatsapp yang  diwajibkan  oleh  pemilik whatsapp untuk  setuju  terhadap kebijakan untuk menyerahkan data pribadi mereka, Untuk itu pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna whatsapp yang berasal dari Negara Indonesia. Di dalam Memberikan Perlindungan akan data pribadi.

## D. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik
Sebenarnya  Negara  Indonesia  memiliki  peraturan  yang  mengatur  bahwa  setiap  aplikasi maupun website harus memiliki pusat data atau server di Negara Indonesia, Peraturan itu ada didalam  Peraturan  Mentri  Komunikasi  Dan  Informatika  No.  20  Tahun  2016  Menganai Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Transaksi  Elektronik  Pasal  17  ayat  (1)  sampai  (4)  yang berisikan sebagai berikut:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
“(1)  Data  center(Pusat  data)  dan  disaster  recovery  center(pusat  pemulihan  bencana) Penyediaan  Sistem  Elektronik  dalam  layanan  publik  yang  dipergunakan  dalam  tahapan perlindungan  Data  Pribadi  seperti  termaksud  pada  Pasal  3  wajib  diposisikan  pada  daerah negara  Indonesia.  (2)  Data  center(Pusat  data)  seperti  termaksud  dalam  ayat  (1)  termasuk sebuah  saran  yang  dipergunakan  dalam  memposisikan  Sistem  Elektronik  dan  unsur didalamnya  berkenaan  dalam  kebutuhan  penempatan,  pengolahan  data,  dan penyimpanan.(3) disaster recovery center(Pusat pemulihan bencana) seperti yang termaksud dalam  ayat  (1)  termasuk  sebuah  sarana  yang  dipergunakan  dalam  memulihkan  kembali informasi  atau  data  serta  berbagai  fungsi  penting  Sistem  Elektronik  yang  rusak  atau terganggu  karena  bencana  yang  diakibatkan  oleh  manusiadan/atau  alam.  (4)  Ketetapan selanjutnya  perihal  kewajiban  pemposisian  pusat  pemulihan  bencana  dan  pusat  data  di daerah  Indonesia  seperti  yang  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  oleh  Pengatur  Sektor  dan Instansi  Pengawas  terkaitansejalan  dengan  ketetapan  aturan  undangundangsesudah terkoordinasi dengan Menteri.”
Penjelasan  dari  Permen  Kominfo  Nomor 20  Tahun  2016  adalah setiap  pengelolah  maupun penyedia  teknologi  dan  informasi  yang  menyediakan  layananya  di  Negara  Indonesia seharusnya menempatkan pusat data ( Data server) Di wilayah Negara Indonesia.Pusat data ini  di  dalamnya  berisikan  semua  data  dan  informasi  pengunanya,  sehingga  pemerintah Negara  Indonesia  akan  mudah  dalam  melakukan  pengawasan  dan  memastikan  keamanan data-data ini, akan tetapi di dalam Peraturan Perundangan ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi apabila pengelolah dan penyedia tidak mematuhi aturan ini, sehingga banyak dari  pengelolah  dan  penyedia  layanan  Teknlogi  dan  Informasi  yang  tidak  mematuhinya, termasuk  juga Whatsapp yang  menempatkan  pusat data atau  ( Data  Server) mereka  untuk kawasan  Asia  Tenggara  di  Negara  Singapura.  Sehingga  Bila  terjadi  kebocoran  data  pribadi maupun  pencurian  data  pribadi  pengguna,  Pemerintah  Negara  Indonesia  Akan  kesulitan dalam mengusut dan menangani kasus ini.
Peraturan ini merupakan aturan turunan dari UU No. 19 tahun 2016 yang memberikan aturan perihal  perlindungan  data  pribadi  pada  sistem  elektronik.  Berbagai  norma  hukum  yang tercantum pada peraturan ini diantaranya. Pada Peraturan Kominfo ini tercantum juga perihal pengenaan  sanksi  administratif  bila  tiap  orang  yang  mengumpulkan,  mendapatkan,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mengirimkan,  menampilkan,  menyebarluaskan,menyimpan,dan/atau  mengumumkan,  data pribadi  tanpa  hakatau  tidak  sesuai  dengan  atuarn  tersebut.  Hukuman  administratif  yang termaksud berbentuk:
a. Peringatan tertulis;
b. Peringatan lisan;
c. Pengumuman di website online (situs dalam jaringan)
d. Pemberhentian sementara aktivitas.

## E. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun tahun 2019 memberikan suatu devinisi tentang data  pribadi,  devinisi  yang  dimaksud  di  dalamperaturan  pemerintah  ini  terdapat  di  dalam pasal 1 angka 29 yang berisikan sebagai berikut:
“Data Pribadi ialah tiap data mengenai seorang individu baik yang dapat diidentifik asi dan/atau  teridentifikasi  dengan  dikombinasi  atau  tersendiri  dengan  informasi  lain  baik dengan langsung ataupun tidak langsung dengan nonelektronikdan/atau Sistem Elektronik.”

## 4.1.1 Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi
Kerugian sendiri berasal dari suku  kata rugi, bilamana dicari padanan katanya memiliki arti serta  terjemahan  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  situasi  disaat  seeorang mengalami kondisi yang tidak baik dan kurang menguntungkan, sedangkan jika pengertian kerugian jika mencari di kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi yang  tengah dialami berpotensi  membuat  merugi  dan  menanggung  penderitaan.  Apabila  Dikaitkan  dengan penelitian ini yang dimaksudkan merugi yaitu apabila data pribadi itu megalami kebocoran dan disalahgunakan, dan pada  akhirnya menanggung kerugian atas kebocoran data pribadi itu.Kerugian  bukan  hanya  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  saja,  akan  tetapi  juga  tentang kepentingan-kepentingan  yang  lainya  dari  Manusia  sebagai  Subjek  hukum.  Kerugian  yang dialami  dan  di  derita  oleh  pengguna  pada  saat  data  mereka  bocor  atau  sengaja  untuk disebarluaskan untuk perbuatan yang tidak baik antara lain sebagai berikut  :
1. Penipuan
Pada  era  digitalisasi  pada  saat  ini  pelaku  penipuan  semakin  canggih  dalam  melihat celah  dan  kelengahan,  pelaku  penipuan  dapat  menggunakan  data  pribadi  milik  orang  lain
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang  mereka  dapatkan  di  Internet  ataupun  meraka  peroleh  dengan  cara  membobol  atau menghack  suatu  sistem  telekomunikasi,  Pelaku  penipuan  kerap  kali  menghubungi  korban dengan dalih telah memenangkan hadiah undian lalu pelaku penipuan mememinta korban untuk mentransfer sejumlah uang agar dapat memperoleh hadiah itu, selain dengan iming- iming  telah  memenangkan  hadiah  pelaku  penipuan  biasanya  juga  menghubungi  korban dengan alasan kerabat atau saudara   mereka tertimpa musibah missal kecelakaan dan harus segera mendapatkan penangan lebih lanjut di rumah sakit, Kemudian pelaku memanfaatkan kepanikan korban dengan cara meminta transferan sejumlah uang .

## 2. Spaming Iklan
Selain  Penipuan  kerugian  apabilah data pribadi  bocor dan  tersebar  adalah spaming iklan, spaming iklan ini dapat merugikan pengguna, antara kerugian itu adalah berkurangnya kenyamanan,  dan  juga  spaming  iklan  ini  juga  berakibat  membuat    gawai  atau  alat telekomunikasi menjadi lemot dengan adanya pesan atau sms berisi spaming iklan,dampak yang  lain  akibat  dari  spaming  adalah  pengguna  harus  meluangkan  waktu  untuk  sekedar menghapus spam iklan yang ada di gawainya.
3. Dijaminkan untuk kontak darurat pinjaman online
Kerugian ini sangat sering dialami oleh sebagaian pengguna, data pribadi yang mereka meliki  kerapkali  dijadikan  untuk  kontrak  darurat  oleh  orang  yang  tidak  dikenal,  efeknya pemilik data pribadi akan di telepon terus menerus oleh penagih hutang untuk mengingatkan melunasi hutang  yang  bukan  miliknya,  hal  ini  sangat mengganggu dalam segi  kenyamanan terlebih lagi penagih hutang menggunakan tutur bahasa yang kurang sopan dan cenderung mengancam serta kasar.
4. Dipergunakan untuk tujuan politik
Data Pribadi yang telah bocor dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pelaku untuk membuat profil palsu di media sosial, hal ini bertujuan untuk menarik simpatisan dan mencari pendukung  terhadap  politik  tertentu.data  pribadi  yang  biasanya  dimanfaatkan  antara  lain adalah foto.
5. Membobol akun Media Sosial.
Data  pribadi  yang  telah  bocor  ataupun  di  retas,  pelaku  dapat  dengan  leluasa membobol media sosial  milik korban, lalu pelaku dapat menggunakan media sosial ini untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tujuan  yang  tidak  baik,  jika  korban  mau  akun  media  sosialnya  kembali  maka  pelaku  akan meminta sejumlah uang.

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengguna Whatsapp
Pengguna  yang  merasa  menderita  kerugian  akibat  dari  kebocoran  data  oleh aplikasi  whatsapp  dapat  melakukan  penuntutan  ganti  rugi,  hal  ini  sudah  diamanatkan  di dalam pasal 26 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 mengenai perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Isi dalam undang-undang ini adalah ialah seperti dibawah ini
“ Pada  tiap  individu  yang  dilanggar  haknya  seperti  termaksud  dalam  ayat  (1) dapat mengajukan gugatan  terhadap kerugian yang diakibatkan menurut  Undang-Undang ini.”
Sesuai dengan Peraturan UU No. 19 tahun 2016 mengenai amandemen atas UU No. 11 tahun 2008  mengani  informasi  dan  transaksi  elektronikamanat  pasal  26  ayat  (2),  maka  setiap pengguna  yang  merasa  dirugikan  mengenai  hak  data  pribadinya  dapat  melakukan penuntutan  ganti  rugi  ke  pengadilan.  Namun  pasal  26  ayat  (2)  ini  tidak  menjelaskan  dan memberikan pengertian  batasan   negatif  saja  yang  dapat  dilakukan penuntutan  ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Penyelesaian  kerugian  yang  diderita  pengguna  whatsapp  akibat  kebocoran  data  pribadi, selain dengan jalur litigasi melalui peradilan dapat juga melalui jalur nonlitigasi, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Yang whatsapp akan berikan adalah sebagai berikut apabila ada gugaatan ganti rugi :

## Ganti Rugi
Bila  siapapun  membawa  klaim  ( “ Klaim  Pihak  Ketiga ” )  yang  diperuntukan  pada  kami berkenaan dengan sikap, konten atau informasi, Anda di WhatsApp , ataupunpemakaian lain terhadap Layanan kami oleh Anda, sehingga Anda akan, sejauh yang dapat diusahakan oleh hukum yang ada, memberikan ganti rugi dan memberikan kebebasan pada Pihak WhatsApp dari  seluruh  kerusakan,  kewajiban,  pengeluaran,  dan  kerugian  pada  wujud  apapun (diantaranya  pengeluaran  seperlunya  dalam  biaya  hukum)  yang  berkenaan  dengan  atau muncul  dari,  ataupun  berkenaan  perihal  apa  pun  dengan  yang  berikut:  (a)  akses  Anda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
ataupunpemakaia  Anda  terhadap  Layanan  kami,  diantaranya  konten  dan  informasi  yang diberipada kaitannya  yang terdapat didalamnya; (b) pelanggaran Anda  terhadap ketetapan kami atau hukum yang ada ; atau (c) representasi yang tidak benar yang dilaksanakan oleh Anda. Kami memberikan kewajiban bagi Anda dalam melakukan kerja sama dengan penuh pada perkara  penyelesaian  atau  pembelaan  damai  Klaim  Pihak  Ketiga.  Hak-hak  Anda  yang berkenaan  dengan  WhatsApp  tidak  akan  diubah  oleh  ganti  rugi  sebelumnya  bila hukum  di wilayah atau negara tempat tinggal Anda, berlaku selaku hasil dari pemakaian Anda terhadap Layanan kami, tidak memberbolehkannya.

## Batasan Pertanggungjawaban
“Pihak whatsapp tidak  akan  bertanggung  jawab  atas  konsumeb  terhadap  kerugian  atau kehilangan keuntungan konsekuensial, hukuman, khusus, 199egative199latau tidak langsung, yang berkenaan dengan, dalam cara apa pun atau muncul dari, berkaitan dengan ketetapan kami, kami, atau pelayanan Whatsapp (apapun penyebabnya dan mengenai teori tanggung jawab  apapun,  ialah  kelalaian),  bahkan  bila  pihak whatsapp telah  mengenail  mungkinnya kerugian  tersebut.  Tanggung  jawab  agregat  whatsapp  yang  berkenaan  dengan,  terjadi dikarenakan,  ataupunpada  teknis  yang  berkenaan  dengan  ketetapan whatsaap ,  ataupun layanan kami tidak akan lebih dari 199egative dolar ($100) ataupuntotal yang telah pelanggan bayarkan pada whatsapp pada dua belas bulan paling akhir. Penafian sebelumnya mengenai ganti  rugi  tertentu  dan  batasan  pertanggungjawaban  akan  ada  dengan  maksimal  yang diizinkan  oleh  UU  yang  ada.  Aturan  yurisdiksi  atau  sebagian  negara  bagian  mungkin  tidak mengizinkan  batasan  atau  pengecualian  gantirugi  tertentu,  maka  semua  atau  beberapa batasan  dan  pengecualian  yang  ditentukan  diatas  mungkin  tidak  ada  kembali  untuk pelanggan. Walaupun terdapat hal yang berlainan pada ketetapan pelanggan, pada kasus itu, kewajiban pihak whatsapp akan dibatasi sepanjang yang diperbolehkan oleh UU yang ada .” Jika di kurskan di dalam mata uang Rupiah, maka 100 USD hanya senilai Rp.1.440.800, Nilai yang terbilang kecil untuk kerugian yang diderita oleh pengguna whatsapp, terlebih lagi jika kerugian  itu  dirasakan  terus  menerus  misalnya  pengguna  dirugikan  apabila  mendapatkan terror akibat data pribadi yang dimiliki missal nomor telefon bocor dan 199ega diketahui oleh banyak  orang,  maka  privasi  dan  kenyaman  nilainya  lebih  dari  itu.  Sehingga  Peran  aktif Pemerintah  diperlukan  dalam  kasus  tersebut.  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
harus  secepatnya  melegalkan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi,  agar  Perlindungan  Hukum mengenai data pribadi 200ega dilakukan dan ditegakan secara optimal.

## Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi
Kerugian yang dialami dan di derita oleh pengguna pada saat data mereka bocor atau sengaja untuk disebarluaskan untuk perbuatan yang tidak baik antara lain sebagai berikut  :
a) Penipuan
Pada  era  digitalisasi  pada  saat  ini  pelaku  penipuan  semakin  canggih  dalam  melihat celah  dan  kelengahan,  pelaku  penipuan  dapat  menggunakan  data  pribadi  milik  orang  lain yang  mereka  dapatkan  di  Internet  ataupun  meraka  peroleh  dengan  cara  membobol  atau menghack  suatu  sistem  telekomunikasi,  Pelaku  penipuan  kerap  kali  menghubungi  korban dengan dalih telah memenangkan hadiah undian lalu pelaku penipuan mememinta korban untuk mentransfer sejumlah uang agar dapat memperoleh hadiah itu, selain dengan iming- iming  telah  memenangkan  hadiah  pelaku  penipuan  biasanya  juga  menghubungi  korban dengan alasan kerabat atau saudara   mereka tertimpa musibah missal kecelakaan dan harus segera mendapatkan penangan lebih lanjut di rumah sakit, Kemudian pelaku memanfaatkan kepanikan korban dengan cara meminta transferan sejumlah uang .
b) Spaming Iklan
Selain  Penipuan  kerugian  apabilah data pribadi  bocor dan  tersebar  adalah spaming iklan, spaming iklan ini dapat merugikan pengguna, antara kerugian itu adalah berkurangnya kenyamanan,  dan  juga  spaming  iklan  ini  juga  berakibat  membuat    gawai  atau  alat telekomunikasi menjadi lemot dengan adanya pesan atau sms berisi spaming iklan,dampak yang  lain  akibat  dari  spaming  adalah  pengguna  harus  meluangkan  waktu  untuk  sekedar menghapus spam iklan yang ada di gawainya.
c) Dijaminkan untuk kontak darurat pinjaman online
Kerugian ini sangat sering dialami oleh sebagaian pengguna, data pribadi yang mereka meliki kerapkali dijadikan untuk kontrak darurat oleh orang yang tidak dikenal, efeknya pemilik data pribadi  akan  di  telepon  terus menerus oleh penagih  hutang untuk  mengingatkan melunasi hutang yang bukan miliknya, hal ini sangat mengganggu dalam segi kenyamanan terlebih lagi penagih hutang menggunakan tutur bahasa yang kurang sopan dan cenderung mengancam serta kasar.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## d) Dipergunakan untuk tujuan politik
Data  Pribadi  yang  telah  bocor  dapat  dimanfaatkan  dan  digunakan  oleh  pelaku  untuk membuat profil palsu di media sosial, hal ini bertujuan untuk menarik simpatisan dan mencari pendukung  terhadap  politik  tertentu.data  pribadi  yang  biasanya  dimanfaatkan  antara  lain adalah foto.
e) Membobol akun Media Sosial.
Data  pribadi  yang  telah  bocor  ataupun  di  retas,  pelaku  dapat  dengan  leluasa membobol media sosial  milik korban, lalu pelaku dapat menggunakan media sosial ini untuk tujuan  yang  tidak  baik,  jika  korban  mau  akun  media  sosialnya  kembali  maka  pelaku  akan meminta sejumlah uang.

## Penyelesaian Kasus Kebocoran Data Pribadi.
Dalam  Hal  penyelesaian  kasus  kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia  belum  terdapat  Perpu yang secara khusus mengatur dan menjadi pedoman dalam menyelesaiakan kasus kebocoran data  sehingga  membuat  hakim  harus  melakukan  penemuan  hukum.  Dasar  hukum  positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa:
“ Kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  dalam  melaksanakan peradilan supaya menegakkan keadilan dan hukum menurut Pancasila untuk terlaksananya NKRI. ”
UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) mengani Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Pengadilan mengadili  berdasarkan  hukum  dengan  tidak melakukan  perbedaaan terhadap orang. Ini bermakna bahwa hakim secara mendasar perlu senantiasa terdapat didalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, maka perlu menemui hukumnya . ”
UU No. 48 tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:
“Pengadilan  dilarang melakukan  penolakan  dalam  memutus,mengadili,  dan  memeriksa, sebuah  perbuatan  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  kurang  jelasatau  tidak  ada, namun harus untuk mengadilidan memeriksa nya”.
Sehingga dapat  terpahami bahwa  yang  termaksud  penemuan  hukum  yakni  tahapan  dalam membentuk hukum oleh hakim, dimana hakim tersebut tidak hanya meninjau dalam dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
arti dan konteks tekstual hanya dari UU saja, akan tetapi dapat juga dari sumber hukum yang lainnya. Kesimpulan atas analisa perlindungan hukum data pribadi dari peraturan perundang- undangan diatas belum menunjukan kepastian hukum yang jelas, dikarenakan peraturan yang ada belum menjelaskan secara signifikan bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna whatsapp serta  penyelesaian-penyelesaian  apabila  terjadinya  kasus  kebocoran data  pribadi,  Apabila  terjadi  kasus  kebocoran  data  pribadi  maka  penyelesaianya menggunakan  penemuan  hukum  oleh  Hakim,  yang  mana  putusan  hakim  satu  dan  lainya berbeda, hal tersebut belum menggambarkan suatu kepastian hukum.

## RUU Perlindungan Data Pribadi
Kehadiran  Rancangan  Undang-undang  Perlindungan  Data  pribadi,  kehadiranya  sangat dinantikan,  Karena  dengan  adanya  RUU  PDP  ini  pemilik  data  pribadi  akan  mendapat perlindungan akan data pribadi yang dimilikinya, sehingga pemilik data pribadi tidak merasa was-was dengan data pribadinya. RUU PDP ini merupakan sebuah produk hukum yang dicita- citakan dimasa depan atau Ius constituendum . Sebagaian Aturan-Aturan yang ada di dalam RUU  PDP.Dengan  adanya ancaman  pidana  di  dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi,  maka diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik dari Undang-undang yang ada saat ini, dan juga diharapkan memberikan suatu langkah hukum agar pelaku mengurungkan niat  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Pada  RUU  PDP  Penyelesaian  sengketa  sudah  diatur dengan  jelas,  sehingga  terdapat  kepastian  hukum  bagi  pemilik  data,  hal  ini  tidak  ada  atau belum  diatur dalam  hukum  positif  mengenai perlindungan data pribadi  yang  berlaku  pada saat ini, sehingga para pemilik data yang dirugikan akan data pribadinya merasa kebingungan jika ingin melakukan penuntutan ganti rugi.
Dengan adanya aturan di dalam pasal 49 RUU PDP merupakan langkah yang signifikan dalam memberikan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dimaksudkan agar  penyedia  jasa  layanan  yang  beroperasi  di  Negara  Indonesia  tidak  seenaknya  sendiri dalam  mengumpulkan  dan  membawa  data  pribadi  milik  warga  Negara  Indonesia,  karena mayoritas penyedia jasa layanan telekomunikasi dan informasi baik itu berupan website dan aplikasi maupun dalam bentuk lainya, mayoritas berasal dari luar negeri, sehingga data-data ini  akan  di  proses  dan  dikumpulkan  menjadi  satu  bukan  di  wilayah  Negara  Indonesia, melainkan akan di kumpulkan di Negara pemilik jasa layanan itu.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Kelebihan RUU Perlindungan Data Pribadi:
1. Pemilik  data  pribadi  mempunyai hak  melakukan pemilihan  informasi  apa  saja yang dapat dihimpun oleh aplikasi internet atau laman
Pada aturan RUU PDP ini mengacu dari aturan General Data Protection Regulation, regulasi di  Uni  Eropa  yang  saat  ini  sebagai  pedoman  untuk  banyaknya  regulasi  proteksi  informasi pribadi, pengendalian informasi wajib memberi opsi ini pada yang memiliki informasi apakah mereka hendak memberi datanya. Pemilik data tidak harus proaktif dalam meminta.
2. Pemilik  data  pribadi  mempunyai  hak  menghilangkan  informasi  individu  yang dijaga oleh lembaga atau perpanjangannya
GDPR  yang  sebagai  rujukan  dalam  penyususan  RUU  Perlindungan  informasi  pribadi  nanti, telah  mengatur  kemungkinan  pemilik  menghilangkan  informasi  pribadi  yang  dijaga  oleh lembaga atau perpanjangannya. Ini ialah ketetapan baku yang diberi pada regulasi proteksi informasi individu.
3. Memberikan  perlindangan  pemilik  pada  saat  bersengketa  dengan  negative besar
Dampak  lain  yang  akan  dirasakan  langsung  oleh  pemilik  informasi  pribadi  ialah  saat melakukan  penuntutan  hak-haknya  ketika  melakukan  interaksi  dengan  pengendali  data misalnya marketplace ,  media  sosial, yakni facebook dan whatsapp ,  lalu  aplikasi  multi  guna misalnya  Ojek Online,hingga  Lembaga  Publik  yang  menghimpun  informasi  penduduk.  Pada hubungan  kuasa  yang  tidak  merata  itu,  masyarakat  dapat  saja  tidak  diuntungkan  dengan tingginya peluang 203egative yang dilaksanakan berbagai industry besar tersebut. Perihal ini tentunya memerlukan perilaku yang tegas, adil, dan transparan dari pemerintah.

## KESIMPULAN
Menurut riset dan hasil penemuan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:
Belum terdapat suatu peraturan perundangan yang secara konkret mengatur tentang perlindungan  data  pribadi  di  Negara  Indonesia,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  suatu kekosongan norma hukum. Masyarakat Indonesia masih minim kesadaran akan pentingnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjaga data pribadi yang dimiliki, hal ini dapat dibuktikan, di dalam aktivitas bersosial media, masih  banyak  dari  masyarakat  yang  mengupload  dokumen  yang  sifatnya  pribadinya  di platform sosial media,dan masih minimnya pengawasaan dari Pemerintah terkait data pribadi yang dikelolah oleh website atau aplikasi yang berasal dari luar Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheny  Berlian,  “KEJAHATAN  SIBER  YANG  MENJADI  KEKOSONGAN  HUKUM,” JOURNAL EQUITABLE , 5.2 (2021) <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2532>
Hatane, Karina, Saartje Sarah Alfons, dan Merlien Irene Matitaputty, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid- 19,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1.3 (2021) Hertianto, M Rafifnafia, “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” Kertha Patrika , 43.1 (2021)
<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p07>
Kusnadi,  Sekarin g  Ayumeida,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  HAK
PRIVASI,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2.1 (2021)
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
Mahira, DF, dan Emilda Y Lisa, “Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data
Pribadi Kons umen Melalui Collaboration Concept,” Legislatif , 3.2 (2020)
Natamiharja, R N Rudi, dan ..., “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI  TERHADAP  PELAKSANAAN  PELAYANAN  JASA  TELEKOMUNIKASI  PT. TELEKOMUNIKASI …,” Prodigy Jurnal … , 2019 Niffari, Hanifan, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS  PERLINDUNGAN  DIRI  PRIBADI  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan  Peraturan Perundang- Undangan  Di  Negara  Lain,” Jurnal  Hukum  dan  Bisnis  (Selisik) ,  6.1  (2020) <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
Ningtias, Suisno, Ayu Dian, “Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal Independent , 8.1 (2020) <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.112>
Nurmalasari,  Nurmalasari,  “Urgensi  Pengesahan  Rancangan  Undang -Undang  Perlindungan Data  Pribadi  Demi  Mewujudkan  Kepastian  Hukum,” Syntax  Idea ,  3.8  (2021) <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>
P, Fanny, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum (Jatiswara, 2019),
XXXIV
Pramudito, Anjas Putra, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia,” Jurist- Diction , 3.4 (2020) <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>
Sinaga,  Erlina  Maria  Christin,  dan  Mery  Christian  Putri,  “ FORMULASI  LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” Jurnal Rechts Vinding:
Media Pembinaan Hukum Nasional , 9.2 (2020)
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
Suharyanti, N P N, dan N K Sutrisni, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat,” Prosiding Seminar Nasional … , 2021
Widiastuti, Anita Indah, “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah
Pandemi COVID- 19,” Universitas Negeri Semarang , 6.1 (2020)
Wulansari,  Eka  Martiana ,  “Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Aspek  Fundamental
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Norm  dalam  Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Privasi  Seseorang  di  Indonesia,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 7.2 (2020)