Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 2 Nomor 1 April 2019 . Hal 45-53. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah ( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo)
A.Dahri Adi Patra Ls 1) , Andika Rusli 2)
Email: dahri8595@gmail.com 1) , dhycka99@gmail.com 2)
1,2 Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo
©2019 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak dan kemampuan aparat pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Palopo pasca pengalihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kuantitatif  dan  kualitatif.    Analisis  kuantitatif  dilakukan  untuk menganalisis  potensi  obyek  pajak,  tingkat  efektifitas  serta  proporsi  dan  kontribusi  penerimaan  PBB-P2 terhadap  total  pajak  daerah,  selanjutnya    analisis  kualitatif  digunakan  untuk    mendeskripsikan  dan menjelaskan  bagaimana  upaya  pajak  dan  kemampuan  aparat  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  PBB-P2 dengan menggunakan analisis upaya pajak ( tax effort) dan kombinasi analisis tipologi klassen dengan matriks Boston  Consulting  Group  (BCG). Hasil  pelitian  ini  menunjukan  bahwa    potensi  penerimaan  PBB-P2  Kota Palopo masih sangat rendah, pada sisi lain kemampuan aparat dalam mengelola PBB sangat efektif (tinggi), dengan demikian peran dan dominasi PBB-P2 Kota Palopo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat potensial untuk dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang.
Kata kunci: Potensi, efektivitas, upaya pajak dan matriks BCG .

## PENDAHULUAN
Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan beberapa  jenis  pajak  lainnya    sebagai  pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  merupakan  suatu bentuk  tindak  lanjut  kebijakan  otonomi  dan desentralisasi fiskal dengan tujuan (i) meningkatkan  akuntabilitas  penyelenggaraan otonomi  daerah,  (ii)  memberikan  peluang  baru kepada  daerah  untuk  mengenakan  pajak  baru, (iii)  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar dalam  perpajakan  dan  retribusi  daerah  dengan memperbarui basis pajak daerah, (iv)
memberikan  kewenangan  kepada  daerah  dalam penetapan  pajak  daerah  dan  (v)  menyerahkan fungsi  pajak  sebagai  instrumen  penganggaran dan pengaturan daerah. Secara normatif Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  memberikan kewenangan  dan  kesempatan  yang  lebih  besar kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan ekstensifikasi  sumber-sumber  PAD  yang  masih potensial  termasuk  penerimaan  PBB-P2  yang seluruhnya  (100  %)  merupakan  hak  pemeritah daerah  sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD).
Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan memberikan implikasi  yang  berbeda  antar  pemerintah
( Diterima : 20 Februari 2019; di revisi: 12 Maret -2019; dipublikasikan : 10 April-2019)
Kabupaten/  kota  sesesuai  kondisi  dan  potensi masing-masing  daerah  dalam  bentuk  peluang dan ancaman sebagai potensi untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.    Bagi pemerintah kabupaten kota yang obyek PBB-nya besar  tentunya  akan  menjadi  peluangkarena seluruh penerimaan PBB 100 % merupakan hak daerah  sebagai  pendapatan  asli  daerah  (PAD), sebaliknya  bagi  kabupaten  /  kota  yang  obyek PBB-nya rendah, hal ini dapat menjadi ancaman karena  berkurangnya  sumber  PAD  dari  bagi hasil  pemerataan  dan  insentif  PBB  dari pemerintah  pusat  yang  jumlahnya  jauh  lebih besar  dari  potensi  obyek  PBB  yang  dimiliki. Dengan  demikian  pada  Pengalihan  PBB  -  P2 sebagai  pajak  daerah  didalamnya  terdapat  tiga isu  penting  yaitu;  (i)  peningkatan  potensi  obyek pajak  (ii)  kemampuan  aparat  daerah  mengelola pajak Bumi dan Bangunan serta (iii) upaya pajak untuk meningkatkan PAD.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis memilih  judulAnalisis  Potensi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB-P2)  Pasca  Pengalihan  Dari Pajak  Pusat  Menjadi  Pajak  Daerah,  dengan masalah  pokok;  1)  Bagaimana  Potensi  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB-P2)  Kota  Palopo Pasca pengalihan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah.  2).  Bagaimana  Kemampuan  Aparat Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam mengelola  PBB-P2  pasca  pengalihan  sebagai pajak  daerah.  3)  Bagaimana  upaya  pajak  ( tax effort) Pemerintah Kota Palopo untuk mengoptimalkan  penerimaan  PBB-P2  sebagai sumber PAD.

## Tinjauan Pustaka

## Potensi Pendapatan dan PBB-P2
Potensi  adalah  sesuatu  yang  sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu,  misalnya  untuk  potensi  sumber  daya alam  tambang  perlu  upaya  eksplorasi  dan eksploitasi,  untuk  potensi  pajak  perlu  dilakukan upaya  pajak  ( Tax  Effort) .  Menurut  Mardiasmo (2013),  Potensi  pendapatan  daerah  adalah kekuatan  yang  ada  di  satu  daerah  untuk menghasilkan  sejumlah  tertentu.  Karena  potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi,  maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  adalah  pajak  atas  bumi  dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan, kecuali  warisan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.Halim (2014).Pada awalnya PBB- P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  sedangkan seluruh  penerimaannya  dibagikan  ke  daerah dengan  proporsi  tertentu.  Untuk  meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah khususnya  dari  penerimaan  PBB  maka  paling lambat  tanggal  1  Januari  2014  seluruh  proses pengelolaan  PBB-P2  akan  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  Pajak Negara  yang  dikenakan  terhadap  bumi  dan  atau bangunan. Namun demikian dalam
perkembangannya  PBB  sektor  perdesaan  dan perkotaan  menjadi  pajak  daerah  sebagaimana
yang  diatur    dalam  Undang-  Undang  Nomor  28 tahun  2009  tentang  pajak  deerah  dan  retribusi daerah  (PDRD).  Menurut  Hartoyo  Harry  dan Supradi  Untung  (2010  )  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  masyarakat  karena  telah memiliki,  menguasai  atau  mendapatkan  manfaat dari suatu tanah dan / atau bangunan tertentu.
Konsep  analisis Tipologi  Klasen dan  Matriks
Boston Consulting Group (BCG)
Tipologi  Klassen adalah  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  gambaran  tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah. Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  pendapatan per  kapita  daerah.  Dengan  menentukan  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  sebagai  sumbu  vertikal dan  rata-rata  pendapatan  per  kapita  sebagai sumbu  horizontal,  daerah  yang  diamati  dapat dibagi  menjadi  empat  klasifikasi,  yaitu:    (i) daerah  cepat  maju  dan  cepat-tumbuh  ( high growth  and  high  income), (ii)  daerah  maju  tapi tertekan  ( high  income  but  low  growth ),  (iii) daerah  berkembang  cepat  (high  growth  but  low income),  dan    (iv)  daerah  relatif  tertinggal  (low growth  and  low  income),  (Kuncoro  2005). Matriks  BCG  merupakan  konsep  matriks  yang lahir  dari  dunia  bisnis,tetapi  dapat  juga diaplikasikan  pada  sektor  publik,terutama  jika dikombinasikan dengan analisis tipologi klassen.Matriks  BCG  mengklasifikasikan  suatu unit  bisnis  atau  lini  produksi  kedalam  empat kategori  yaitu;  (i)  berkembang  ( growth) yang dinotasikan    dengan  tanda  tanya  (ii)  unggul  dan perlu  dipertahankan (hold ),  dinotasikan  dengan
tanda bintang , (iii) potensial, dinotasikan dengan sapi  perah    dan  (iv)  terbelakang  sehingga mungkin  perlu  dilepas  ( divest) ,  dinotasikan dengan gambar anjing yang kurus .

## METODE

## Fokus Penelitian
Variabel  penelitian  yang  diamati  dalam penelitian ini adalah;
a. Variabel  Potensi  Pajak  Bumi  dan Bangunan ,  menganalisis  potensi  Pajak Bumi  dan  Bangunan,        dengan  indikator  : (i)  Jumlah  data  potensi  obyek  Pajak  PBB- P2 sebelum dan sesudah Pengalihan sebagai pajak  daerah  dan  (ii)    Prosentase  jumlah SPPT  yang  diterbitkam  sebelum  dan sesudah pengalihan sebagai pajak daerah.
b. Variabel  Upaya  Pajak  Daerah  ( tax effort) , menganalisis  upaya  pajak  daerah dengan
indikator;
(i) Rasio perbandingan antara laju pertumbuhan  PDRB  dengan    pertumbuhan penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB-P2,  dan  (ii)  Hubungan  elastisitas pertumbuhan  penerimaan  PBB-P2  dan PDRB
c. Variabel  Kemampuan  Aparat  Pemda dalam  Mengelola  Sistem  Administrasi  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  dengan  Indikator:  (i). Proporsi  penerimaan  PBB-P2  dibanding dengan  rata-rata  penerimaan  10  jenis  pajak lainnya, dan (ii) Tingkat pencapaian (realisasi)  penerimaan  PBB-P2,  dan  (iii) Kontribusi penerimaan pajak daerah  terhadap PAD

## Metode Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif dari data primer dan data sekunder. Analisis kuantitatif dalam  hal  ini  menganalisis  tingkat  potensi, upaya  pajak  dan  dan  kemampuan  aparat pengelola,  dari  data  sekunder  berupa  data potensi  obyek,    laporan  realisasi    penerimaan dan pertumbuhan pajak daerah,dengan menggunakan formula:
1. Prosentase Potensi Obyek PBB P2
Jumlah SPPT Jumlah Obek Pajak PBB P2 x 100 %
2. Kontribusi Penerimaan PBB P2
Realisasi Penerimaan PBB−P2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah x 1 00 %
3. Proporsi Penerimaan PBB P2
Realisasi Penerimaan PBB P2 Penerimaan rata−rata Pajak Daerah x 100 %
4. Efektifitas Penerimaan PBB-P2 Realisasi  Penerimaan PBB−P2 target penerimaan PBB−P2 x 100 %
5. Upaya Pajak /Elastisitas Pajak Daerah

## Pertumbuhan Pajak Daerah Pertumbuhan PDRB
Selanjutnya  analisis  kualitatif  digunakan untuk  mendeskripsikan  bagaimana  upaya  pajak dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengelola PBB-P2 sebagai pajak daerah  dengan menggunakan  alat  analisis tax  effort yang dikombinasikan  tipologi  klassen  dengan  matriks Boston Consulting Group (BCG).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  pemikiran  dan  alasan  pokok pengalihan  PBB-P2  dari  pajak  pusat  menjadi pajak  daerah  sebagaimana  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah    antara  lain: pertama berdasarkan teori, PBB-P2 bersifat local origin dan  visibilitas  obyek  pajak  tidak berpindah-pindah ( immobile) dan terdapat hubungan  erat  antara  yang  membayar  pajak  dan yang  menikmati  pajak    ( the  benefit  tax-link principle) ; kedua pengelolaan PBB-P2 diharapkan  dapat  meningkatkan  PAD  dan sekaligus  memperbaiki  struktur  APBD; ketiga untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat ( public  service) akuntabilitas  dan  transparansi dalam pengelolaan PBB-P2; keempat berdasrkan praktik  dibeberapa  Negara,  PBB-P2  atau property tax termasuk dalam jenis local tax.
Pengalihan  PBB-P2  sebagai  pajak  daerah berdasarkan  pasal  180  angka  5  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  adalah  sejak  1  Januari 2010  sampai  dengan  31  Desember  2013,  untuk Pemerintah  Kota  Palopo  implemnetasi  PBB-P2 sebagai  pajak  daerah  dimulai  tahun  2014,  dan telah  ditetapkan  sebagai  salah  satu  sumber  PAD APBD  2014  dalam  kelompok  penerimaan  Pajak Daerah.  Sebelum  pengalihan  sebagai  pajak daerah oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  RI melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber  Daya  Manusia  aparat pengelola  PBB-P2  yang  dikelompokkan  ke dalam  3  (tiga)  fungsi  pokok  meliputi:  (i)  fungsi pendataan  dan  penilaian  (ii)  fungsi  penagihan dan  penerimaan  (iii) fungsi  manajemen  (IT)  dan pengawasan.
Dengan  demikian  tingkat  kemampuan aparat  pengelola  PBB  P2  dalam  melaksanakan ketiga  fungsi  pokok  tersebut,  dapat  dilihat  pada; (i)  peningkatan potensi obyek  dan  jumlah  SPT
PBB  yang  diterbitkan  setiap  tahunnya  (ii) realisasi  dan  pertumbuhan  penerimaan,  (iii) tingkat  proporsi  penerimaan  PBB-P2  dibanding dengan  rata-rata  penerimaan  masing-masing jenis  pajak  daerah  serta  (iv)  kontribusi  PBB  P2 terhadap  total  penerimaan  Pajak  daerah  dan Pendapatan Asli Daerah,

## 1. Potensi Obyek PBB-P2
Pendataan  dan  pendaftaran  obyek  pajak, merupakan  fungsi  yang  sangat  strategis  dan teknis  untuk  dapat  meningkatkan  potensi penerimaan  PBB-P2  yang  ada  sehubungan dengan  pengalihan  PBB-P2  sebagai  pajak daerah.
Strategis  dan  teknis  dimaknai  bahwa sekalipun  seluruh  aparat  pengelola  pajak  daerah sudah  mempunyai  keterampilan,  pengetahuan dan pengalaman yang cukup dibidang administrasi  penetapan  dan  penagihan  PBB, tetapi tidak didukung dengan keterampilan teknis dalam  melakukan  pendataan  obyek  pajak  secara valid, maka pemerintah daerah masih sulit untuk mengoptimalkan  potensi  penerimaan    pajak daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.
Adapun jumlah Potensi Obyek penerimaan PBB-P2  Kota  Palopo  Pasca  pengalihan  dari pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Jumlah  obyek  PBB-P2  Kota  Palopo  sebelum pengalihan  (Tahun  2013)  sebanyak  50.455, setelah  pengalihan  (tahun  2014)  sebanyak 50.455  obyek  pajak,  dan  pada  tahun  2017 sebanyak 50.453 atau dengan kata lain dalam kurung  waktu  4  tahun  setelah  peralihan sebagai  pajak  daerah  (2014  sd  2017)  jumlah obyek  PBB-P2  cenderung  statis  bahkan mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan  penerbitan  SPPT,    Jumlah  SPPT sebelum  pengalihan  (Tahun  2013)  sebanyak 40.172  dan  setelah  pengalihan  (tahun  2014  ) sebanyak  40.475  dan  pada  tahun  2017 sebanyak  40.379,  dengan  demikian  jumlah SPPT  sebelum  dan  sesudah  pengalihan cenderung statis bahkan pada tahun 2015 dan 2016 lebih rendah dari jumlah SPPT sebelum pengalihan.
Keadaan diatas menggambarkan bahwa jumlah  SPPT  yang  diterbitkan    setiap  tahun hanya  sekitar  75  –  80  %    dari  jumlah  obyek pajak,    padahal  idealnya  potensi  tersebut mendekati 100 % yang artinya seluruh potensi obyek    pajak  telah  diterbitkan  SPPT-nya. Ketidaksesuaian  antara  jumlah  obyek  pajak dan  SPPT,  memberikan  indikasi  bahwa pengelolaan  potensi  PBB-P2  Kota  palopo belum  sepenuhnya  didukung  oleh  data  yang
valid.Lemahnya kualitas data dan kemampuan teknis  aparat  dalam  melaksanakan  pendataan disebabkan karena jumlah staf/personil Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Palopo  khususnya bidang  pendataan  yang  berjumlah  21  orang, bertugas menangani seluruh aktivitas pendataan  potensi  pendapatan  daerah  baik pajak  maupun  retribusi  daerah.  Idealnya kegiatan  pendaftaran,  pendataan,  penetapan, penagihan dan penatausahaan Pajak Bumi dan bangunan  dikelola  tersendiri  sebagaimana  diatur  dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP). Pendataan obyek dan subyek PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda/BPKAD.
Kondisi  tersebut  diatas  juga  menunjukkan bahwa  jumlah  ketetapan  PBB-P2  sebelum pengalihan  (tahun  2013)  sebesar  Rp  2.3  Milyar yang  menjadi  hak  pemda  dari  bagi  hasil  pajak sebesar  64,8  %    atau  sekitar  Rp  1,5  milyar, setelah pengalihan (tahun 2014) jumlah ketetapan  PBB-P2  mencapai  Rp  2.6  milyar  dan pada  tahun  2015  mencapai  Rp.  3,4  milyar,  serta tahun  2017  mencapai  Rp.  3.8  milyar    dan seluruhnya masuk sebagai komponen Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini  menginformasikan bahwa  kenaikan  nilai  ketetapan  pajak  tersebut disebabkan  adanya  penyesuaian  Zona  Nilai Tanah  (ZNT)  terhadap  beberapa  bangunan  baru, baik  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun  oleh pengembang ( developer).

## 2. Kemampuan Aparat Pengelola PBB
Kemampuan  pemerintah  daerah    dalam mengelola  PBB-P2  khususnya  untuk  fungsi penetapan  dan  penagihan, peneliti  menggunakan pendekatan;  (i)  analisis  proporsi  penerimaan PBB-P2  yang  dibandingkan  dengan  rata-rata
penerimaan  10  jenis  pajak  lainnya,  (ii)  tingkat pencapaian (realisasi) penerimaan PBB-P2, serta (iii) analisis pertumbuhan dan kontribusi PBB-P2 penerimaan  pajak  daerah  terhadap  PAD,  dengan asumsi  bahwa  jika  kemampuan  aparat  semakin baik  (tinggi),  maka  proporsi  penerimaan  PBB- P2, realisasi pencapaian penerimaan dan kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap PAD semakin  meningkat (tinggi).
a. Proporsi Potensi PBB-P2 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014:93) menyatakan bahwa klasifikasi  potensi    penerimaan  pajak  dapat digolongkan  menjadi  :  (i) Prima: Pajak  daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima  jika rasio  tambahan    (pertumbuhan)  lebih  besar  atau sama  dengan  satu;  (ii)  Penerimaan  Potensial: Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasiotambahan (pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan satu dan  rasio  proporsi  atau  sumbangannya  terhadap rata-rata  total  penerimaan  pajak  atau  retribusi daerah  lebih  besar  atau  sama  dengan  satu;    (iii) Berkembang:  Pajak  daerah  yang  termasuk klasifikasi  berkembang  jika  rasio  tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya  terhadap rata-rata  total  penerimaan  pajak  daerah  lebih besar atau sama dengan satu;  (iv) Terbelakang : Pajak daerah yang termasuk klasifikasi terbelakang  jika  rasio  tambahan  (pertumbuhan) atau  sumbangannya  terhadap  rata-rata  total penerimaanpajak  daerah  lebih  kecil  atau  sama dengan satu, selanjutnya untuk melihat bagaimana peran dan dominasi penerimaan PBB- P2 terhadap penerimaan total pajak daerah dapat
digunakan rumus kontribusi dan proporsi sebagai berikut:
Rasio Kontribusi
sebesar 19%
menggambarkan besarnya peran PBB-P2 terhadap  pembentukan  pajak  daerah.  hal  ini seiring dengan ratio proporsi  sebesar 194% lebih tinggi  dari  rata-rata  sepuluh  (10)  jenis  pajak daerah  yang  dikelola  Pemerintah  Kota  Palopo Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Besaran rasio proporsi rata-rata diatas 100% menunjukkan  penerimaan  PBB-P2  Kota  Palopo sangat  dominan  dan  potensial  jika  dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya.
b. EfektifitasPenerimaan PBB-P2
Kemampuan  aparat  pengelola  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dalam  melakukan  penetapan dan  penagihan  pajak,  dapat  diukur  dengan melihat  efektifitas  penerimaan  atau  prosentase realisasi  pencapaian  penerimaan  dibanding dengan  target,    dengan  asumsi  bahwa  semakin tinggi  realisasi  penerimaan  berarti  aparat semakin  mampu  melakukan  penagihan  PBB secara  efektif  sebagaimana  yang  digambarkan pada tabel berikut:
Kemampuan  pemerintah  kota  Palopo melakukan penetapan dan penagihan Pajak bumi dan  bangunan  semakin  meningkat,  yakni realisasi  penerimaan  pada  tahun  2013  (sebelum Pengalihan)  sebesar  Rp.  1.503.360.000,  naik menjadi  Rp.  3.005.199.489  (Sesudah  peralihan) mengalami  kenaikan  100%,  demikian  pula dengan  kemampuan  merealisasikan  target  juga semakin  baik  yakni  pada  tahun  2013  sebesar 64,8%  dan  pada  tahun  2014  mencapai  93,91% dan pada tahun 2017 mencapai 106,25%.
c. Upaya Pajak  Daerah ( tax effort )
Analisis upaya pajak memberikan gambaran  hubungan  elastisitas  pertumbuhan ekonomi  dan  pertumbuhan  pajak  daerah  apakah elastis  atau  inelastis  dengan  kriteria  ;  (a)  Jika pertumbuhan  pajak  daerah  lebih  besar  dari pertumbuhan ekonomi atau E > 1 berarti elastis, (b)  Jika   pertumbuhan pajak daerah lebih kecil dari    perumbuhan    ekonomi  atau  E  <  1  berarti inelastis, dan (c)  jika pertumbuhan pajak daerah sama  dengan  pertumbuhan  ekonomi  atau  E  =  1 berarti unitary elasticity.
Upaya  pajak  daerah  Kota  Palopo  pasca pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Dari  tabel  di  atas  menggambarkan  upaya  pajak ( tax  effort) Pemerintah  Kota  Palopo  semakin baik,  artinya  aparat  pengelola  pajak  daerah mampu  memanfaatkan  setiap  peluang    dari pertumbuhan ekonomi, yakni dalam kurun waktu 2014 – 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo rata-rata  7,36  %    dan  pertumbuhan  pajak  18,44 %        dengan  tingkat  elastisitas  2,54    (E  >  1) artinya    pengaruh  pertumbuhan  PDRB  sangat peka  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis;  potensi  obyek  pajak, efekifitas pajak, proporsi dan kontribusi PBB-P2 serta  analisis  elastisitas  dan  upaya  pajak  daerah Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut;
a) Potensi objek pajak dan bangunan perdesaan dan  perkotaan  (PBB-P2)  Kota  Palopo  pasca pengalihan  sebagai  pajak  daerah  masih relatif  rendah,  diukur  dengan  data  potensi objek PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan  dan    Surat  Penetapan  Objek Pajak  (SPOP)    yang  diterbitkan  setiap tahunnya  berada  pada  kisaran  75%  -  80% dari data objek pajak yang ada.
b) Kemampuan  aparat  pengelola  PBB-P2  di kota  Palopo  cukup  baik,  diukur  dengan tingkat  efektifitas  dalam  merealisasikan penagihan  pajak  daerah  melebihi  angka
90%,  bahkan  pada  tahun  2017  efektifitas pajak daerah kota palopo mencapai
106,25% atau sangat efektif.
c) Peran  dan  dominasi  PBB-P2  sebagai  salah satu  sumber  PAD  cukup  tinggi,  diukur dengan tingkat proporsi penerimaan PBB-P2 lebih  tinggi  dibanding  dengan  rata-rata  10 jenis  pajak  lainnya,  demikian  pula  tingkat kontribusi  penerimaan  PBB-P2  terhadap pajak  daerah  lebih  tinggi  dibanding  dengan kontribusi penerimaan pajak lainnya.
d) Upaya  pajak  ( tax  effort )  pemerintah  Kota
Palopo  cukup  baik,  dilihat  dari  elastisitas pertumbuhan  pajak  daerah  mencapai  2,54 kali  artinya  Pemerintah  Kota  Palopo  telah melakukan    upaya  yang  cukup  baik  dalam memanfaatkan  peluang  yang  ada  pada pertumbuhan ekonomi/PDRB, sehingga pertumbuhan  penerimaan  PBB-P2  2,5  kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Atau E > 1 (Sangat Elastis).
e) Potensi  obyek  PBB-P2  dan  kemampuan aparat  pengelola  yang  dipadukan  dengan menggunakan  analisis  kombinasi  matrix Boston  Consulting  Group dan  analisis tipolog  Klassen, maka  penerimaan  PBB-P2 Kota  Palopo  tergolong  “Potensial”  artinya sangat  berpotensi  untuk  dikembangkam sebagai  salah  satu  sumber  PAD  yang dominan pada masa yang akan datang. Memperhatikan banyaknya tahapan dan kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  Sistem Informasi  Obyek  pajak  (SISMIOP)  mulai  dari kegiatan  pendaftaran,  pendataan,  Penetapan, penagihan dan penatausahaan penerimaan PBB, maka disarankan
a) Organisasi  pengelola  PBB-P2  sebaiknya dibentuk sebagai kantor atau Unit Pelaksana Teknis  tersendiri  yakni  Kantor  Palayanan PBB  Kota    Palopo  atau  berbentuk  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  dibawa  Badan Pengelola  Pendapatan  Daerah,  tidak  lagi bercampur  dengan  bidang-bidang  lain  yang menangani  semua  jenis  penerimaan  daerah sebagaimana yang diterapkan selama ini.
b) Untuk  mengoptimalkan  potensi  obyek  PBB-
P2  pasca  pengalihan,  maka  perlu  dilalukan pemutakhiran  data  objek  PBB-P2  dan peningkatan  keterampilan  teknis  aparat khususnya  dalam  melaksanakan  pendaftaran dan pendataan objek pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Fitri Kurniawaty . 2014. Dampak Pengalihan  PBB-P2 terhadap  Penerimaan  Pajak  Bumi      dan Bangunan di Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan  Sail  Kota  Pekan  Baru, Jurnal Ekonomi,  Volume  22  nomor  1,    Maret. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Halim Abdul .200. ,  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Penerbit Salemba Empat, edisi 3, Jakarta
Hartoyo Harry,  Supardi  Untung.  2010.  Membedah Pengelolaan  Administrasi  PBB  &  BPHTB  – Pengalaman  di  Pemerintah  Pusat,  Referensi untuk  Implementasi  Pajak  Daerah,  Mitra Wacana Media, Jakarta.
Keputusan  Dirjen  Pajak ,  Kep-533/PJ/2000,  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek PBB  Dalam  Rangka  Pembentukan  dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen
Informasi Obyek Pajak (SISMIOP), Jakarta.
Kementerian  Keuangan  RI , Dirjen  Perimbangan
Keuangan 2014 , Pedoman Umum Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kuncoro.2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran. Restu Agung, Bandung
Mahmudi.  2009. Manajemen  Keuangan  Daerah, Erlangga, Jakarta .
Mahmudi .2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah,  Edisi  ke  dua,  UPP STIM YKPN, Yogyakarta .
Mardiasmo.  2013.Perpajakan  Edisi  Revisi    Penerbit Andi, Yogyakarta
Meta  Ayu  Ida,  dkk  .2015. Analisis  Strategi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Serta Efekifitivitas  Penerimaanna  di  Pemerintah Kota  Denpasar  Tahun  2013-2014, e-Jornal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan  Akuntansi  Program  S1  (Volume  3, No 1 )
Munawaroh  Siti  dkk  2014.  . Dampak  Pengalihan PBB-P2  menjadi  Pajak  daerah  Peluang  dan Tantangan,  Jurnal  Riset  Manajemen  dan Akuntansi, Vo;  02 No. 01, Februari
Nur  Riza  Utiarahman  dkk.  2016. Analisis  Efektivitas Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (Pbb- P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad)  Kota  Tomohon, Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 02
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan  Keuangan  antarPusat  dan Daerah
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  198 5  Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Wahyudi  Eddi,  Soesanto  Eko  Mamik  .2010. Pajak- Pajak  Properti  Untuk  Professional,  Mitra Wacana Media, Jakarta.
Widodo, dkk. 2010 . Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi , Mitra Wacana Media, Jakarta.