## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 66 - 76
http://www.jpeb.dinus.ac.id

## PENGARUH PDRB, UMK, JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2017
Niken Dwi Lestari 1 dan Nenik Woyanti 2*
1,2 Program Studi IESP, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia
* Corresponding Author: neniwoyanti346@gmail.com
Diterima: Juni 2019; Direvisi: Desember 2019; Dipublikasikan: Maret 2020

## ABSTRACT
Economic growth can be used as a benchmark of the success of a region’s economic development. This study aims to analyze the effect of GRDP, minimum wage districs / cities, population and inflation variables on the number of unemployment in 35 districs / cities in Central Java Province in 2011-2017.The method which is used in this study is the panel data method, that is cross section data as many as 35 districts / cities and 7 years time series  data  with  Random  Effect  Model  (REM)  approach.  The  type  of  data  used  is  secondary  data  and  data processing tools used are Eviews 9. The results of this study indicate that the gross regional domestic product (GRDP) variable has a positive and significant effect on the number of unemployment. The minimum wage districs / cities variable has a negative and significant effect on the number of unemployment. The variable number of population has a positive and significant effect on the number of unemployment. The inflation variable has a positive and insignificant effect on the number of unemployment.
Keywords : Number Of Unemployment; GRDP; Minimum Wage Districts / Cities; Population; Inflation

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PDRB, upah minimum kabupaten/kota, jumlah penduduk dan inflasi tehadap jumlah pengangguran di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  panel  data  yaitu  data  cross  section  sebanyak  35 kabupaten/kota dan data runtut waktu 7 tahun dengan pendekatan Random Effect Model (REM) . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan alat pengolah data yang digunakan adalah Eviews 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  jumlah  pengangguran.  Variabel  upah  minimum  kabupaten/kota  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Variabel inflasi  memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhdap jumlah pengangguran.
Kata Kunci: Jumlah Pengangguran; PDRB; Upah Minimum Kabupaten / Kota; Jumlah Penduduk; Inflasi

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  proses  multidimensional  yang  melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan  (Todaro,  2011).  Pembangunan  ekonomi  sebuah  negara  dapat  dilihat  dari indikator-indikator  perekonomian,  salah  satu  diantaranya  ialah  tingkat  pengangguran. Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pengangguran  merupakan  penduduk  yang  sedang tidak  bekerja  dan  sedang  mencari  pekerjaan  atau  sedang  menyiapkan  usaha  baru  atau penduduk yang sedang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.
Pengangguran sendiri tidak dapat dihindari karena kondisi perekonomian memang selalu tidak tetap atau berubah-ubah. Adakalanya ketika terjadi suatu perubahan pekerjaan tersedia di beberapa perusahaan, namun dihilangkan di beberapa perusahaan lain. Akibatnya adalah produktivitas dan standar hidup yang lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu para pekerja dari industri yang tengah merosot akan kehilangan pekerjaan dan akan mencari pekerjaan di tempat lain. Pasang surut angkatan kerja ini sebenarnya normal terjadi namun juga tidak dapat terhindari efeknya akan menimbulkan pengangguran.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  produk  domestik regional  bruto  (PDRB),  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK),  jumlah  penduduk  dan inflasi terhadap jumlah pengangguran di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011- 2017. Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah pengangguran  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah  dan  sebagai  referensi  bagi  pihak-pihak  yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama di kemudian hari.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Supply Tenaga Kerja
Supplay (penawaran) tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja dalam hal ini perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan kombinasi antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dengan tingkat upah tertentu.
Gambar 1. Kurva Penawaran Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja W 1 L 1 Upa h Supply Tenaga Kerja
Kurva penawaran tenaga kerja tersebut memiliki kemiringan ( slope) positif, yang berarti jika terjadi kenaikan terhadap upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap upah yang ditawarkan maka akan berpengaruh terhadap penurunan penawaran jumlah tenaga kerja.

## Teori Demand Tenaga Kerja
Demand (permintaan) tenaga kerja berhubungan antara tingkat upah dan tenaga kerja yang  diinginkan  oleh  pengusaha  untuk  dipekerjakan.  Kurva  permintaan  tenaga  kerja menggambarkan jumlah maksimal tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada waktu tertentu pada berbagai tingkat upah.

## Gambar 2. Kurva Permintaan Tenaga Kerja
Kurva permintaan tenaga kerja tersebut memiliki kemiringan ( slope ) negatif. Artinya setiap terjadi kenaikan tingkat upah maka akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat upah maka akan berpengaruh pada kenaikan permintaan tenaga kerja.

## Teori Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja
Pada pasar tenaga kerja, keseimbangan pasar akan tercapai apabila jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah upah yang diminta sama dengan jumlah upah yang ditawarkan.
Gambar 3. Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja
Demand Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja W L Upah
Demand Tenaga Jumlah Tenaga Kerja W L Upah h Supply Tenaga Kerja

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  PDRB,  UMK,  jumlah  penduduk  dan  inflasi terhadap  jumlah  pengangguran  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  tahun  2011-2017. Variabel  jumlah  pengangguran  merupakan  variabel  dependen,  sedangakn  PDRB,  UMK, jumlah penduduk dan inflasi merupakan variabel independen. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan data time series dan data cross-section. Selanjutnya, analisis menggunakan metode regresi dan panel dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi  jumlah  pengangguran  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengh  tahun 2011-2017.

## Definisi Operasional

## 1. Pengangguran (JP)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran merupakan penduduk yang sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang menyiapkan usaha baru atau penduduk yang sedang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Badan Pusat Statistik (2006) definisi Produk Domestik Regional Bruto ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah akhir seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, sedangkan PDRB atas  dasar  harga  berlaku  menunjukkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung menggunakan harga pada tiap tahun.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh pemilik usaha atau pemberi kerja kepada pekerja  atau  karyakan  atas  pekerjaan  atu  jasa  yang  telah  dilakukan.  Upah  minimum merupakan  standar  minimum  yang  digunakan  oleh  para  pemilik  usaha  untuk memberikan upah atau gaji kepada pekerja di lingkungan kerjanya.
4. Jumlah Penduduk (PEND)
Badan  Pusat  Statistik  menjelaskan  bahwa  penduduk  merupakan  semua  orang  yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
5. Inflasi (INF)
Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi adalah presentase kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 1994).

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  lain  misalnya  dari  badan  statistik,  dokumen- dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. Data yang digunakan adalah data Panel (pooled data) yang merupakan gabungan data secara runtut  waktu (time  series) 2011-2017  dan  data  populasi (cross-section  data) meliputi  35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Seluruh data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Stastistik (BPS) Jawa Tengah.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka  merupakan  teknik  pengumpulan  data  atau  informasi  melalui  catatan,  literatur, dokumentasi, publikasi atau sumber lain yang relevan.

## Alat Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  panel  data (pooled  data) dan  sebagai  alat  pengolah  data  menggunakan  program  Eviews  9.  Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan untuk memilih model  yang  paling  tepat  untuk  digunakan,  yaitu pooled  least  square (PLS), fixed  effect model (FEM), dan random effect model (REM). Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan, perlu dilakukan uji spesifikasi model yaitu uji Chow dan uji Hausman. Dalam uji Chow dasar penolakan terhadap hipotesis nol adalah dengan melihat Prob chi 2 . Apabila dari hasil uji spesifikasi Uji Chow menunjukkan Prob chi 2 lebih besar dari alfa maka model yang harus digunakan adalah fixed effect model. Pada uji Hausman dilihat dari Prob Chi 2 , jika hasil uji Hausman menunjukkan Prob Chi 2 lebih besar dari alfa, maka regresi data panel berbaik yang digunakn adalah random effect model.
Jumlah  pengangguran  (JP)  digunakan  sebagai  variabel  dependen,  selanjutnya produk  domestik  regional  bruto  (PDRB),  upah  minimum  kab/kota  (UMK),  jumlah penduduk  (PEND),  inflasi  (INF)  dan  variabel  dummy  (D)  digunakan  sebagai  variabel independen. Model regresi data panel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
JP = β 0 + β 1 PDRB it + β 2 UMK it + β 3 PEND it + β 4 INF it + γD( γ0 D 0 +...+ γ34 D 34 ) + ε it

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Data Panel
Setelah  dilakukan  uji  statistik  data  panel  denga  menggunakan  uji  Chow  dan  uji Hausman, diperoleh model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model (REM). Berdasarkan hasil regresi random effect model diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Variabel Independen Coefficient t-Statistic Prob. C 10167.06 2.890033 0.0042 PDRB 0.000122 1.948693 0.0525 UMK -0.013338 -7.909989 0.0000 PEND 0.030855 9.763470 0.0000 INF 24.87968 0.129577 0.8970 R 2 0.473831 F-statistik 54.03190 Prob (F-statistik) 0.000000
Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan pada Tabel 1 maka diperoleh persamaan sebagai berikut :
TP  = 10167.06  + 0.000122 PDRB - 0.013338 UMK + 0.030855 PEND + 24.87968 INF + Dummy Variabel
Variabel  PDRB  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  jumlah pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,000122 yang berarti jika terjadi  peningkatan  PDRB  sebesar  1%  ,  maka  menyebabkan  peningkatan  pada  jumlah pengangguran sebesar 0,000122%. Begitu pun sebaliknya.
Variabel  UMK  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  jumlah pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar -0,013338 yang berarti jika  terjadi  peningkatan  UMK  sebesar  1%  maka  pengangguran  akan  menurun  sebesar 0,013%. Begitu pun sebaliknya.
Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  koefisien  regresi  sebesar  0,030855  yang  berarti setiap pertambahan jumlah peduduk sebesar 1% maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0,030%. Begitu pun sebaliknya.
Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terlihat dari koefisien variabel inflasi yang bertanda positif sebesar 24.87968 dengan nilai t- statistik sebesar 0.129577 diperoleh signifikansi sebesar 0,8970 lebih besar dari alpha. Hasil estimasi  ini  berarti  bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang  nyata  antara  inflasi  dengan  tingkat pengangguran.

## Uji F
Berdasarkan Tabel 1 diketahui nilai F hitung 54.03190, sedangkan F tabel = 2,40 yang  berarti  F  hitung  >  F  tabel.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kabupaten/kota (UMK), jumlah penduduk (PEND) dan inflasi (INF) secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel jumlah penduduk secara signifikan.

## Uji t
Berdasarkan Tabel 1 maka dapat dijelaskan hasil uji sebagai berikut :
1. Variabel  PDRB  memiliki  nilai  t-statistik  sebesar  1.948693  sedangkan  nilai  t  tabel adalah  1.65251,  maka  t-statistik  >  t  tabel.    Artinya,  variabel  PDRB  secara  individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.
2. Variabel  UMK  memiliki  nilai  t-statistik  sebesar  -7.909989  sedangkan  nilai  t  tabel adalah  1.28580,  maka  t-statistik  <  t  tabel.  Artinya,  variabel  UMK  secara  individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.
3. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai t-statistik sebesar 9.763470 sedangkan nilai t tabel  adalah  1.28580,  maka  t-statistik  >  t  tabel.  Artinya,  variabel  jumlah  penduduk secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.
4. Variabel inflasi memiliki nilai t-statistik sebesar 0.129577 sedangakn nilai t tabel adalah 1.65251  maka  t-statistik  <  t  tabel.  Artinya,  variabel  inflasi  secara  individu  tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran.
Goodness Of Fit (R 2 )
Hasil regresi Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0,473831. Hal ini berarti  bahwa  variabel  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  (UMK),  jumlah  penduduk  (JP)  dan  inflasi  (INF)  mampu  menjelaskan variansi jumlah pengangguran sebesar 47%, sedangkan sisanya  dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Dari data yang ada dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Random Effect Model. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari PDRB, UMK, jumlah
Niken  Dwi  Lestari  dan  Nenik  Woyanti  :  Pengaruh  PDRB,  UMK,  Jumlah  Penduduk  Dan  Inflasi  Terhadap Jumlah Pengangguran Di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2017
penduduk dan inflasi terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Persamaan model diperoleh dari estimasi pengaruh PDRB, UMK, jumlah penduduk dan inflasi terhadap jumlah pengangguran pada persamaan (2) merupakan persamaan regresi utama yang belum dimasukkan  koefisien  dummy  wilayah  sebagai  karakteristik  pembeda  masing-masing wilayah dalam hal ini kabupaten/kota. Berikut pada Tabel 1.2 merupakan data mengenai dummy  effect disetiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan Random  Effect Model.
Tabel 2. Koefisien Dummy Dummy Kabupaten/Kota Koefisien D0 Kabupaten Cilacap 1.356.710 D1 Kabupaten Banyumas -5.897.023 D2 Kabupaten Purbalingga -6.681.972 D3 Kabupaten Banjarnegara -3.297.779 D4 Kabupaten Kebumen -7.435.632 D5 Kabupaten Purworejo -3.274.847 D6 Kabupaten Wonosobo -8.082.565 D7 Kabupaten Magelang -8.023.734 D8 Kabupaten Boyolali -4.174.035 D9 Kabupaten Klaten -4.849.702 D10 Kabupaten Sukoharjo -2.707.823 D11 Kabupaten Wonogiri -9.270.128 D12 Kabupaten Karanganyar -4.223.013 D13 Kabupaten Sragen 1.279.391 D14 Kabupaten Grobogan -5.072.191 D15 Kabupaten Blora -1.122.269 D16 Kabupaten Rembang 4.854.603 D17 Kabupaten Pati 7.486.406 D18 Kabupaten Kudus -7.794.862 D19 Kabupaten Jepara -4.623.078 D20 Kabupaten Demak 3.631.469 D21 Kabupaten Semarang -5.460.080 D22 Kabupaten Temanggung -5.899.892 D23 Kabupaten Kendal 4.034.172 D24 Kabupaten Batang 3.932.632 D25 Kabupaten Pekalongan -3.962.161 D26 Kabupaten Pemalang 1.118.548 D27 Kabupaten Tegal 9.431.322 D28 Kabupaten Brebes 16324.46 D29 Kota Magelang 4.247.069 D30 Kota Surakarta 1.789.743 D31 Kota Salatiga 4.650.067 D32 Kota Semarang 2.152.771 D33 Kota Pekalongan 3.224.040 D34 Kota Tegal 5.261.168
Persamaan pada penelitian ini setelah adanya penambahan  koefisian dummy adalah sebagai berikut :
TP  = 10167.06 + 0.000122 PDRB – 0.013338 UMK + 0.030855 PEND + 24.87968 INF + 1.356.710 D0 - 5.897.023 D1 - 6.681.972 D2 - 3.297.779 D3 - 7.435.632 D4 -3.274.847 D5  -  8.082.565  D6  -  8.023.734  D7  -  4.174.035  D8  -  4.849.702  D9  -  2.707.823  D10  - 9.270.128  D11  -  4.223.013  D12  +  1.279.391  D13  -  5.072.191  D14  -  1.122.269  D15 + 4.854.603  D16  +  7.486.406  D17  -  7.794.862  D18  -  4.623.078  D19  +  3.631.469  D20  - 5.460.080  D21  -  5.899.892  D22  +  4.034.172  D23  +  3.932.632  D24  -  3.962.161  D25  + 1.118.548  D26  +  9.431.322  D27  +  16324.46  D28  +  4.247.069  D29  +  1.789.743  D30  + 4.650.067 D31 + 2.152.771 D32 + 3.224.040 D33 + 5.261.168 D34
Interprestasi dari hasil persamaan di atas ialah sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  produk  domestik  regional  bruto (PDRB)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi sebesar 0,000122 yang berarti jika peningkatan produk domestik  regional  bruto  (PDRB)  sebesar  1%  menyebabkan  peningkatan  pada  jumlah pengangguran sebesar 0,000122%. Hasil ini berbeda dengan Teori Okun’s Law. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hartanto dan Masjkuri (2017), variabel laju pertumbuhan PDRB menunjukkan  arah  positif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  jumlah pengangguran  yang  disebabkan  karena  laju  PDRB  di  daerah  penelitian  tersebut berorientasi pada padat modal bukan padat karya yaitu penggunaan modal yang lebih besar dan penggunaan teknologi yang lebih modern daripada menggunakan sumber daya manusia atau labor intensive.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  UMK  secara  parsial  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2011-2017.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  koefisien  regresi sebesar  -0,013338  yang  berarti  jika  terjadi  peningkatan  UMK  sebesar  1%  maka pengangguran  akan  menurun  sebesar  -0,013%.  Hasil  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh A. W Phillips yang disebut Teori Kurva Phillips. Teori Kurva Phillips menjelaskan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif pada peningkatan tingkat upah atau inflasi pada jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tengkoe  Sarimuda  RB  dan  Soekarno  (2014)  dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang sama yaitu upah minimum memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. Kenaikan UMK mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan  dan  begitu  pun  pada  sektor  usaha,  menyikapi  kenaikan  UMK  dengan  tidak mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  tetapi  dengan  menjadikan  kenaikan  UMK  sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja para pekerja, mendorong peningkatan kelangsungn hidup  satuan  kerja,  terwujudnya  visi  misi  dan  untuk  mencapai  target  kerja  melalui produktivitas yang tinggi yang akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  jumlah  penduduk  secara  parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan  kota  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2011-2017.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  koefisien regresi sebesar 0,030855 yang berarti setiap pertambahan jumlah peduduk sebesar 1% maka  akan  meningkatkan  pengangguran  sebesar  0,030%.  Hasil  ini  sesuai  dengan pendapat Malthus, bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitartono dan Hayati (2012) menunjukkan  hasil  yang  sama  bahwa  jumlah  penduduk  dan  jumlah  pengangguran
Niken  Dwi  Lestari  dan  Nenik  Woyanti  :  Pengaruh  PDRB,  UMK,  Jumlah  Penduduk  Dan  Inflasi  Terhadap Jumlah Pengangguran Di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2017
memiliki hubungan yang positif dan signifikan, artinya jumlah penduduk yang bertambah akan diikuti dengan penambahan jumlah pengangguran.
4. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  inflasi  secara  parsial  memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhdap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Hal ini terlihat dari koefisien variabel inflasi yang  bertanda  positif  sebesar  24.87968  dengan  nilai  t-statistik  sebesar  0,129577  dan diperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,8970 yang lebih besar dari taraf signifikansi 10 persen. Hasil estimasi ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan  jumlah  pengangguran  di  kabupaten/kota  provinsi  Jawa  Tengah  selama  tahun 2011  –  2017. Penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Hajji  dan Nugroho (2013) menunjukkan variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat inflasi yang terjadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan agregat yang bermutiflier efek terhadap peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja sehingga akhirnya mengurangi  jumlah  pengangguran.  Namun  inflasi  yang  terjadi  lebih  disebabkan  oleh faktor-faktor  lain  yang  tidak  berefek  kepada  penyerapan  tenaga  kerja,  yaitu  adanya kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang  berdampak  pada  kenaikan  harga barang dan jasa, krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian secara negatif sehingga  menaikkan  tingkat  inflasi,  kenaikan  Tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  yang  berefek pada  meningkatnya  biaya  produksi  sehingga  dampaknya  produsen  menaikkan  harga- harga  barang,  perubahan  nilai  kurs  asing,  kenaikan  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) menyebabkan  produsen  menaikkan  harga  barang  dan  jasa  dan  anomali  iklim  serta bencana  alam  yang  berdampak  pada  gagal  panen  dan  berkurangnya  pasokan  bahan kebutuhan pokok.

## Individual Effect
Nilai individual  effect dari  masing-masing  kabupaten/kota  akan  ditambah  dengan intersep hasil regresi yaitu sebesar 10167,06. Berdasarkan hasil individual effect + intersep Kabupaten Semarang sebagai benchmark memiliki nilai negatif sehingga dapat diperoleh : a. Kabupaten Wonogiri  mempunyai nilai individual effect negatif tertinggi (lebih tinggi dibanding Kabupaten Semarang). Ketika diasumsikan PDRB, UMK, jumlah penduduk dan  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah  pengangguran  maka  rata-rata  jumlah pengangguran lebih rendah dari Kabupaten Semarang sebagai benchmark .
b. Kabupaten Tegal  mempunyai nilai individual effect positif tertinggi. Ketika diasumsikan PDRB,  UMK,  jumlah  penduduk  dan  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah pengangguran  maka  rata-rata  jumlah  pengangguran  lebih  tinggi  dari  Kabupaten Semarang sebagai benchmark .
c. Individual effect yang terjadi apabila ada perubahan jumlah pengangguran, PDRB, UMK, jumlah  penduduk  dan  inflasi  untuk  Kabupaten  Semarang  menunjukkan  nilai  yang negatif.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penurunan  rata-rata  jumlah  pengangguran  di Kabupaten Semarang.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  seperti  berikut  : Variabel  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  memiliki  hubungan  positif  dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017. Peningkatan PDRB akan meningkatkan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan  negatif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah  pengangguran  di  Provinsi Jawa  Tengah  pada  tahun  2011-2017.  Peningkatan  UMK  akan  menurunkan    jumlah
pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017. Variabel jumlah penduduk memiliki  hubungan  positif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah  pengangguran  di Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2011-2017.  Peningkatan  jumlah  penduduk  akan meningkatkan  jumlah  pengangguran  di  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2011-2017. Variabel  inflasi  memiliki  hubungan  positif  dan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017. Artinya, tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan jumlah pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011 – 2017.
Saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  penelitian  ini  antara  lain:  strategi pembangunan  ekonomi  di  masing-masing  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  seharusnya berorientasi pada sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti : sektor  pertanian,  industri  pengolahan  dan  perdagangan,  hotel  dan  restoran.  Dalam menentukan upah minimum, pemerintah diharapkan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja tetapi tidak membebani pihak perusahaan. Untuk pihak Perusahaan agar lebih  memperhatikan  kesejahteraan  pekerja,  yaitu  dengan  cara  memberikan  tunjangan ataupun  bonus  serta  kenaikan  upah  yang  sesuai  dan  untuk  pekerja  harus  meningkatkan produktifitasnya sehingga perusahaan tidak merasa terbebani. Peningkatan penduduk perlu dikendalikan  untuk  mengantisipasi  peningkatan  angkatan  kerja,  sehingga  jumlah pengangguran  tidak  semakin  bertambah.  Langkah  kebijakan  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi masalah pengangguran di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara  meningkatkan  kualitas  SDM  melalui  pendidikan  dan  latihan  kerja  sehingga  tercipta tenaga kerja yang berkualitas. Serta perluasan kesempatan kerja agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Data  Kebutuhan  Hidup  Layak  dan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011- 2017. Jawa Tengah
. 2017. Data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2011-
2017. Jawa Tengah
.  2017.  Data  Angkatan  Kerja  di  Provinsi  Jawa  Tengah  2011-2017. Jawa Tengah
.  2017.  Data  IHK  dan  Inflasi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah 2011 2017. Jawa Tengah
. 2017. Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah 2011-2017. Jawa Tengah
Gujarati, Domdar dan Porter. Dawn. 2003. Dasar-Dasar Ekonometrika I . Jakarta: Salemba Empat.
Hajji. M.S dan Nugroho. S.B.M. 2013. Analisis PDRB. Inflasi. Upah Minimum Provinsi. dan  Angka  Melek  Huruf  terhadap  Tingkat  Pengngguran  Terbuka  di  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 1990-2011 . Diponegoro Journal of Economics . 2(3): 1-10 Hartanto. T.B dan Masjkuri. S. U. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah  Minimum  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap  Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan . 02 (1)
Pitartono. R. dan Hayati. B. 2012. Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2010. Diponegoro Journal of Economics. 1(1):1-10 Samuelson.  P.A  dan  Nordhaus.  W.D.  2010. Economics. New  York:  McGrawHill International Edition.
Niken  Dwi  Lestari  dan  Nenik  Woyanti  :  Pengaruh  PDRB,  UMK,  Jumlah  Penduduk  Dan  Inflasi  Terhadap Jumlah Pengangguran Di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2017
Sarimuda RB, Tengkoe dan Soekarnoto. 2014. Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap  Pengangguran  Terbuka  di  Kab/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2007- 2011. Jurnal Ekonomi dan Bisnis . 2.