## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEPASTIAN  HUKUM  PENDAFTARAN  HAK  TANGGUNGAN  BERDASARKAN PERATURAN  MENTERI  AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/KEPALA  BADAN PERTANAHAN  NASIONAL  5  TAHUN  2020  TENTANG  PELAYANAN  HAK TANGGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Ni  Putu  Yunika  Sulistyawati,  Sang  Ayu  Made  Ary  Kusumardhani,  I  Komang Indra Witara Murti
Universitas Dwijendra E-mail : putu_yunika@yahoo.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Legal Assurance, Registration, Collateral, Electronics Mortgage  registration  is  a  procedure  and requirement  that  must  be  passed  by  the  registrant until  it  is  realized  by  the  issuance  of  a  mortgage certificate. The problem of this research is how is the legal  certainty  of  electronic  mortgage  registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs  and  Spatial  Planning/Head  of  the  National Land  Agency  Number  5  of  2020  concerning Electronically  Integrated  Mortgage  Services. Electronically  Integrated  Mortgage  Services  called the HT-El System is a service process mortgage rights in the context of maintaining land registration data organized  through  an  integrated  electronic  system. The  legal  certainty  of  Electronic  Mortgage registration based on the Regulation of the Minister of  Agrarian  and  Spatial  Planning  /  Head  of  the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services guarantees legal  certainty  for  both  Mortgage  Providers, Mortgage  Recipients  and  third  parties.  The implementation  follows  the  rules  in  the implementation of electronic mortgage registration in  accordance  with  the  provisions  of  Article  10 regarding the role of land certificate making officials (PPAT)  in  the  electronic  mortgage  registration process, for the sake of the integrity and authenticity
of  electronic  documents,  the  mortgage  certificate issued by the electronic mortgage system is marked electronic hand used as a means of verification and authentication.  Of  course,  legal  certainty  is guaranteed  for  all  parties,  both  the  official  for making  land  deeds  (PPAT),  and  the  Agrarian  and Spatial Planning Office/National Land Agency. Abstrak Kata kunci:
Kepastian Hukum, Pendaftaran, Hak Tanggunan, Elektronik
Corresponding Author: Ni Putu Yunika Sulistyawati Pendaftaran hak tanggungan merupakan prosedur dan persyaratan yang harus dilalui oleh pendaftar hingga diwujudkan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah Bagaimanakah  kepastian  hukum  pendaftaran  Hak Tanggungan  secara  Elektronik  berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020 Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara  Elektronik  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut Sistem HT -El adalah  proses  pelayanan  hak  tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang  diselenggarakan  melalui  sistem  elektronik yang  terintegrasi.  Kepastian  hukum  pendaftaran Hak  Tanggungan  secara  Elektronik  berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik menjamin kepastian hukum baik bagi  pemberi  Hak  Tanggungan,  Penerima  Hak Tanggungan maupun pihak ketiga. Penyelenggaraannya  mengikuti  aturan  dalam pelaksanaan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara Elektronik  sesuai  ketentuan  Pasal  10  mengenai peran pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) dalam proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara Elektronik,  demi  keutuhan  dan  keautentikan dokumen  elektronik  maka  sertipikat  Hak Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  sistem  Hak Tanggungan  Elektronik  diberikan  tanda  tangan elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi dan  autentifikasi.  Tentunya  kepastian  hukum terjamin bagi semua pihak baik, pejabat pembuatan akta  tanah  (PPAT),  dan  Kantor  Agraria  dan  Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Dengan  meningkatnya  kegiatan  pembangunan,  meningkat  juga  keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan (Adrian Sutedi: 2010). Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi yaitu menghimpun
dana  yang  berasal  dari  masyarakat  yang  sedang  kelebihan  dana  dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail : 2010). Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan  dari  bank  sebagai  salah  satu  sumber  dana  untuk  mendukung peningkatan usahanya. Sehingga bank sangat strategis perannya dalam masyarakat, menghimpun  dana  dari  masyarakat  baik  dalam  bentuk  tabungan,  deposito,  atau lainnya  dan  menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  penyaluran  kredit  kepada masyarakat.
Pihak  bank  dalam  menyalurkan  dananya  dalam  bentuk  kredit  kepada masyarakat  sangat  mementingkan  adanya  penyerahan  jaminan  (agunan)  guna memperkecil  risiko  dalam  menyalurkan  kredit.  Jaminan  adalah  sesuatu  yang diberikan debitur kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: 2003). Jaminan kredit berfungsi  untuk  mengamankan  pelunasan  kredit  ketika  debitur  cidera  janji  atau disebut  wanprestasi.  Dalam  praktik  perbankan  jaminan  kredit  yang  digunakan umumnya  jaminan  khusus  yaitu  jaminan  kebendaan  berupa  tanah  (Herowati Poesoko: 2008).
Tanah  merupakan  benda  tidak  bergerak  yang  bisa  dijadikan  jaminan  dan sangat  diminati  oleh  pihak  bank  dalam  memberikan  dana  pinjaman  kepada masyarakat  yang  menjadi  hak  milik  kreditur.  Hak  milik  dalam  ilmu  hukum merupakan  hak  privat/  perdata  yang  bersifat  mutlak/absolut,  terletak  pada  hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang. Hak kebendaan dibedakan atas barang berwujud  dan  barang  tidak  berwujud  (I  Dewa  Gede  Atmaja,  I  Nyoman  Putu Budiartha:  2019).  Jaminan  tanah  sering  digunakan  untuk  agunan  kepada  pihak bank,  karena  pada  umumnya  tanah  mudah  dijual  dan  harga  tanah  dari  tahun  ke tahun terus mengalami peningkatan, selain itu tanah juga memiliki tanda bukti hak yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan  dengan  tanah  sebagai  obyeknya  (J.Satrio  :  1997).  karena  memberikan kedudukan  yang  lebih  tinggi  (didahulukan)  bagi  kreditur  pemegang  Hak Tanggungan  dibandingkan  dengan  kreditur  lainnya.  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah  selanjutnya  disebut  dengan  (UUHT)  merupakan  wujud kepastian  hukum  dalam  pengikatan  jaminan  atas  benda-benda  yang  berkaitan dengan tanah (Suyatno Anton : 2016).  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  disebutkan  pengertian  Hak  Tanggungan adalah :
“Hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  yang dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960  tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,
yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur- kreditur lain.”
Sifat  yang  melekat  pada  Hak  Tanggungan  adalah  tidak  dapat  dibagi-bagi, artinya tetap melekat pada seluruh benda yang dijadikan obyek hak sebagian dari hutang yang dilunasi oleh debitur (Suyatno Anton : 2016). Dalam kondisi hutang yang dimiliki oleh debitur belum dilunasi secara keseluruhan maka debitur tidak berhak  meminta  agunan  yang  telah  dijaminkan,  kreditur  selaku  pemegang  Hak Tanggungan tetap mempunyai hak untuk menahan benda yang menjadi objek Hak Tanggungan karena hutang debitur baru dibayarkan sebagian.

## METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum empiris. Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan dan  menganalisis  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  kemudian disempurnakan dengan data sekunder baik dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder maupun tersier serta pengumpulan data.

## PEMBAHASAN
Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tangggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  adanya  perjanjian  pokok, yakni perjanjian utang piutang (Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja : 2006).  Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  yaitu  pemberian  Hak Tanggungan dilakukan dengan penandatanganan akta pemberian Hak Tanggungan oleh  pejabat  pembuatan  akta  tanah  (PPAT)  yang  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  untuk  berlakunya  suatu  Hak Tanggungan telah diatur didalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan dengan  tanah  yakni  pemberian  Hak  Tanggungan  wajib  didaftarkan  pada  kantor pertanahan. Dari kedua peraturan tersebut diatas sudah merupakan syarat mutlak bagi  kreditur  yang  dalam  hal  ini  adalah  bank  dalam  memberikan  kredit  kepada debitur dengan jaminan Hak Tanggungan, maka harus dibuatkan akta pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur dikemudian hari dimana kreditur dalam hal ini bank mempunyai hak didahulukan ( preferen ) dari kreditur- kreditur lainnya.
Asas  publisitas  yakni  “pengumuman”  kepada  masyarakat  mengenai  status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah,  sedangkan  pengumuman  benda  bergerak  melalui  penguasaan nyata benda itu. Asas publisitas membawa pengaruh penting terhadap perjanjian jaminan  kebendaan  yang  dibuat  oleh  debitur  dan  kreditur.  Pemenuhan  asas publisitas  mengakibatkan  bahwa  perjanjian  jaminan  kebendaan  tersebut  tidak sekedar  berlaku  dan  mengikat  para  pihak  saja,  tetapi  juga  akan  mengikat  pihak ketiga sehingga ada suatu kewajiban yang terpikul di pundaknya yakni keharusan menghormati hak kebendaan yang dimaksud. Asas publisitas ini menjadi penting agar supaya perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat oleh kreditur dan debitur,
juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (Isnaeni Moch : 2016) Atas  ketentuan  tersebut  diatas,  pendaftaran  Hak  Tanggungan  agar  memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan sehingga perlu dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan oleh pihak kreditur.
Pendaftaran  terhadap  objek  jaminan  Hak  Tanggungan  pada  kantor pertanahan  selanjutnya  akan  menerbitkan  sertipikat  Hak  Tanggungan.  Sertipikat Hak  Tanggungan  memuat  irah- irah  dengan  kata  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Sertipikat  Hak  Tanggungan  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  (Salim  Hs,  2004)  Artinya pemegang  Hak  Tanggungan  sekaligus  bisa  melakukan  eksekusi  atas  objek  Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi. Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah , kantor pertanahan akan melakukan pendaftaran apabila semua  surat-surat  lengkap  dan  apabila  hari  ketujuh  libur  maka  buku  tanah diberikan pada hari kerja berikutnya. Kenyataannya sangat sulit memberikan hak prioritas kreditur karena waktu yang cukup lama.
Adanya  keluhan  dari  lembaga  keuangan  terkait  pendaftaran  Hak Tanggungan  secara  manual,  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional membuat terobosan baru agar pendaftaran Hak Tanggungan dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi dengan  meluncurkan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  yang  terintegrasi  secara elektronik sebagai pengganti sistem manual.
Pada tanggal 21 Juni 2019 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah resmi menerbitkan Sistem Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  pelayanan  Hak Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  yang  dilakukan  secara  digital  ( Online System ) dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik,  tidak  lama  kemudian  karena  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan Hak  Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  masih  terdapat  kekurangan  dan kelemahan,  maka  pada  bulan  April  2020  kembali  diterbitkan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang  pelayanan  Hak  Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  yang  berlaku mulai tanggal 8 April 2020 dan secara resmi pendaftaran Hak Tanggungan secara manual ditutup.
Adanya  perubahan  terhadap  sistem  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara manual  menjadi  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  elektronik  tentu  saja  tidak hanya  memberikan  perubahan  pelaksanaan  di  lapangan  saja,  melainkan  juga memberikan  perubahan  terhadap  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  didalamnya. Kepastian  hukum  itu  sendiri  adalah  alat  atau  syarat  untuk  memberikan perlindungan bagi mereka yang berhak.
Selain itu, pelaksanaan suatu program maupun pelayanan yang melibatkan banyak  pihak,  ditambah  lagi  sebagai  layanan  yang  baru  dilakukan  oleh  Kantor
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tentunya tidak bisa terlepas dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan maupun prosedurnya. Bagaimanakah  kepastian  hukum  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik .
Dengan  kata  lain  Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA (Suardi: 2005). Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut, yaitu:
1. Hak Tangungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang.
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.
3. Hak  Tanggungan  dapat  dibebankan  atas  tanahnya  (hak  atas  tanah)  saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
4. Hutang yang dijamin harus suatu hutang tertentu.
5. Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Sebagai bagian dari Hak Jaminan, Hak Tanggungan memberikan kedudukan diutamakan  kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur  lainnya  ( droit  de preference ), Hak Tanggungan mempunyai beberapa ciri-ciri pokok, yaitu (Waskito: 2018):
1. Memberikan kedudukan diutamakan (preferensi) kepada kreditur-kreditur nya.
2. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun berada.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.
4. Mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya.
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pembebanan hak tanggungan (APHT)  oleh pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  membuat  akta  pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya  ditetapkan,  sebagai  bukti  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  tanah  yang  terletak  dalam  daerah  kerjanya  masing-masing  (Arie  S Hutagalung: 2002).
Pejabat  umum  adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  dengan tugas  dan  kewenangan  memberikan  pelayanan  kepada  umum  dibidang  tertentu. Kegiatan tertentu yang dimaksud salah satunya adalah untuk membuat akta otentik. Pejabat  pembuatan  akta  tanah (PPAT)  adalah  pejabat  yang  berwenang  membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan  sesuatu  hak  baru  atas  tanah,  menggadaikan  tanah  atau  meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan (Effendi Perangin :2007).
Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut:
“Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT,  adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun”.
Menurut Pasal 1 angka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik menyebutkan:
“Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  selanjutnya  disingkat  PPAT  adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas  tanah,  akta  pembebanan  hak  atas  tanah,  dan  akta  pemberian  kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Pembuatan akta tanah (PPAT) mendapatkan satu dari sekian kewenangan yaitu  terkait  dengan  Hak  Tanggungan.  Jenis  jasa  pejabat  pembuatan  akta  tanah (PPAT)  antara  lain  membuat  akta  terkait  tanah  dan  bangunan  seperti:  jual  beli, hibah, pemasukan kedalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan diatas hak milik, pemberian hak pakai diatas hak milik, dan tukar menukar (Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel: 2018)
Penjelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik bahwa pejabat pembuatan akta tanah (PPAT)  sebagai salah satu pengguna layanan Hak Tanggungan Secara elektronik. Sebagai  pihak  yang  berwenang  menjalankan  proses  pendaftaran  layanan  Hak Tanggungan secara elektronik,  pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) diwajibkan terdaftar  dalam  Aplikasi  Mitra  Kerja  yaitu  aplikasi  yang  digunakan  oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dengan pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) sebagai mitra kerjanya.
Pasal  10  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik memberikan penjelasan sebagai berikut:
(1) PPAT  menyampaikan  akta  dan  dokumen  kelengkapan  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT- el.
(2) Penyampaian dokumen dilengkapi dengan Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban  keabsahan  dan  kebenaran  data  Dokumen Elektronik yang diajukan.
(3) Seluruh  dokumen  kelengkapan  persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh PPAT.
(4) Format  Surat  Pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Meski  demikian,  berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  merupakan  upaya  pemerintah  untuk memudahkan masyarakat. Peraturan Menteri HT -el ini mengatur pendaftaran Hak
Tanggungan  dapat  dilakukan  oleh  perorangan  atau  lembaga  pembiayaan  (badan hukum).  Jika  sebelumnya  pendaftaran  Hak  Tanggungan  banyak  dilakukan  oleh pejabat  pembuat  akta  tanah  (PPAT),  maka  dalam  Peraturan  Menteri  HT -el ini, kreditur  yang  sudah  diverifikasi,  dapat  melakukan  pendaftaran  Hak  Tanggungan secara elektronik.
Pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik  dilakukan  oleh  pejabat pembuatan  akta  tanah  (PPAT)  dan  kreditur  dengan  kewenangan  yang  dimiliki. pejabat  pembuatan  akta  tanah  (PPAT)  yang  dapat  menggunakan  sistem  Hak Tanggungan Elektronik ini adalah pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) yang sudah terdaftar  di  aplikasi  mitra  kerja  pejabat  pembuatan  akta  tanah  (PPAT)    pada http://www.mitra.atrbpn.go.id dan  sudah  melakukan  validasi  data  serta  telah diverifikasi  oleh  kantor  pertanahan  setempat.  Selanjutnya  kreditur  yang  dapat menggunakan sistem Hak Tanggungan Elektronik adalah kreditur yang terdaftar di aplikasi  mitra  jasa  keuangan  pada http://www.mitra.atrbpn.go.id dan  sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “ acte ” atau “akta” dana  dalam  bahasa  Inggris  d isebut  “ act ”  atau  “ deed ”.  Akta  menurut  Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Sudikno Mertokusumo : 2006). Akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat  dan mempunyai peranan penting, karena melalui akta autentik ini ditentukan secara jelas hak  dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan juga diharapakan untuk menghindari adanya sengketa. Menurut pasal 1868 KUH Perdata menyatakan :
“Suatu  akta  autentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, maka ada tiga unsur akta autentik, yaitu :
a. Dibuat dalam bentuk tertentu;
b. Di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan
c. Tempat dibuatnya akta.
Akta  autentik  tidak  saja  dapat  dibuat  oleh  notaris  tapi  juga  oleh  pejabat pembuatan  akta  tanah  (PPAT),  Pejabat  Lelang  dan  Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil. Autentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan  pejabat  umum  saja.  Namun  membuat  akta  autentik  haruslah  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Suatu  akta  yang  dibuat oleh  seorang  pejabat  tanpa  ada  wewenang  dan  tanpa  adanya  kemampuan  untuk membuatnya  atau  tidak  memenuhi  syarat,  tidaklah  dapat  dianggap  sebagai  akta autentik.
Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan
kekuatan  pembuktian  materiil  (Salim  HS,  2016).  Ketiga  hal  tersebut  dijelaskan sebagai berikut :
1. Kekuatan Pembuktian Lahir
Akta  itu  sendiri  mempunyai  kemampuan  untuk  membuktikan  dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan  ini  tidak  dapat  diberikan  kepada  akta  yang  dibuat  dibawah tangan.
2. Kekuatan Pembuktian Formal
Dalam  arti  formal,  akta  itu  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang disaksikan,  yakni  yang  dilihat,  didengar,  dan  juga  dilakukan  oleh  Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin kebenaran tanggal akta itu, kebenaran yang terdapat dalam akta itu, kebenaran  identitas  dari  orang-orang  yang  hadir  dan  kebenaran  tempat dimana akta di buat.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil
Isi dari akta dianggap sebagai benar terhadap setiap orang. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.
Dalam  bidang  pemerintahan,  internet  memicu  tumbuhnya  transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Banyak inovasi yang  dilakukan pemerintah, di antaranya  melalui e-government dan  birokrasi  digital.  Layanan online ini  akan memaksa  birokrasi  berlaku  transparan  dan  akuntabel,  ini  juga  akan  membantu terbentuknya  budaya  berbagai  data  dan  informasi  di  antara  instansi  pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tak hanya transparansi, ini juga menjadi perbaikan dan penyempurnaan layanan publik untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi (Yasonna  H.  Laoly  :  2019).  Dalam  proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  juga  tak luput  merasakan  perubahan  tersebut,  dimana  sekarang  ini  tata  cara  pendaftaran Hak  Tanggungan  sudah  beralih  dari  yang  dulunya  dilakukan  secara  manual  atau konvensional menjadi secara elektronik atau online system .
Dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  secara  Elektronik,  bahwa  pelayanan  hukum  khususnya pendaftaran Hak Tanggungan sudah meninggalkan cara manual dan sekarang sudah beralih  secara  elektronik  ( Online  System ),  banyak  anggapan  bahwa  beralihnya pendaftaran Hak Tanggungan yang semula dilakukan secara manual menjadi secara Elektronik  tidak  hanya  akan  memberikan  perubahan  terhadap  pelaksanaan  di lapangan  saja  namun  juga  berpengaruh  pada  kepastian  hukum  bagi  para  pihak didalamnya.  Peraturan  ini  tentunya  kepastian  hukum  tetap  dijamin  baik  itu  bagi pemberi Hak Tanggungan, penerima Hak Tanggungan, dan bagi pihak ketiga.
Memberikan  kepastian  hukum  sebagai  tujuan  dari  dilakukannya pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  elektronik,  maka  proses  mengenai pendaftaran  Hak  Tanggungan  dibedakan  atau  dipisahkan  antara  permohonan pendaftaran diajukan oleh kreditur, sedangkan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran disampaikan oleh pejabat pembuatan akta tanah (PPAT)  dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional,  sebelum  adanya  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik kedua kegiatan tersebut  dilakukan  oleh  pejabat  pembuatan  akta  tanah  (PPAT),  namun  dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ini dipisahkan kedua kegiatan tersebut menjadi :
1. Penyampaian  akta  dan  dokumen  kelengkapan  kepada  kantor  pertanahan tetap  menjadi  tugas  pejabat  pembuatan  akta  tanah  (PPAT),  dimana  akta pembebanan  hak  tanggungan  (APHT)  berbentuk  dokumen  elektronik disampaikan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem  Hak  Tanggungan  Elektronik  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan.
2. Permohonan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  menjadi  kewajiban kreditur,  sehingga  apabila  kreditur  lalai  dalam  pendaftarannya  atau  tidak mendaftarkannya  ke  sistem  mitra  kerja,  maka  segala  risiko  dan  akibat hukumnya  terhadap  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  tersebut  tidak memberikan  hak-hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Hak Tanggungan.
Pembuatan  akta  pembebanan  hak  tanggungan  (APHT)  seperti  yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996 tentang Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah, tidak  mencantumkan  antara  lain  nama  pemberi  dan  penerima  Hak  Tanggungan, domisili  pihak-pihak  (termasuk  domisili  pilihan),  penunjukan  secara  jelas  utang, atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian secara jelas mengenai obyek  Hak  Tanggungan.  Ketentuan  ini  merupakan  isi  yang  sifatnya  wajib  untuk sahnya  akta  pembebanan  hak  tanggungan  (APHT).  Tidak  dicantumkan  secara lengkap  hal-hal  seperti  disebutkan  maka  akan  mengakibatkan  akta  pembebanan hak tanggungan (APHT)-nya batal demi hukum, karena syarat ini untuk memenuhi syarat spesialitas dari Hak Tanggungan yang bersangkutan, baik mengeni subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.
Terkait  dalam  lebih  jelasnya  kepastian  hukum  dari  masing-masing  pihak, pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) dan kreditur yang akan melakukan proses pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dengan melakukan pendaftaran ke sistem mitra kerja, pejabat pembuatan akta tanah (PPAT)  melakukan penginputan akta  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  sesuai  dengan  semua  kelengkapan  dan kebenaran  data,  kreditur  akan  melakukan  akses  permohonan  pendaftaran  dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan kebenaran data debitur.
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  berbunyi  : “Hasil  Pelayanan  HT - el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  diberi  kewenangan,  untuk menjaga keutuhan dan keautentikan Dokumen Elektronik”.
Untuk  menjaga  keutuhan  dan  keautentikan  dokumen  elektronik,  sertifikat Hak  Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  sistem  Hak  Tanggungan  Elektronik diberikan  tandatangan  elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentifikasi.  Tanda  tangan  elektronik  tersebut  digunakan  untuk  memberikan persetujuan  dan/atau  pengesahan  suatu  dokumen  elektronik  pertanahan  dalam
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang /  Badan Pertanahan Nasional.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik,  pengguna  tanda  tangan  elektronik memiliki  kekuatan  dan  akibat  hukum  yang  sah.  Bentuk  sertipikat  HT- el berupa lembar print out yang terdapat tanda tangan elektronik dan Qrcode (barcode) untuk membuktikan  keautentikannya,  yang  dapat  dicetak  sendiri  oleh  kreditur.  Untuk membuktikan kebenaran sertipikat HT- el maka dilakukan scan pada kode barcode dan  akan  muncul  konfirmasi  dari  BSSN  (Badan  Siber  dan  Sandi  Negara)  bahwa benar  sertipikat  HT- el diterbitkan  dan  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Badan Pertanahan Nasional. Waktu penerbitannya juga sudah dipastikan, yakni pada hari ketujuh  setelah  pendaftaran  terkonfirmasi.  Konfirmasi  atas  penerbitan  sertipikat Hak  Tanggungan  Elektronik  ini  disampaikan  melalui  domisili  elektronik  ( e-mail ) pemohon.
Pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik  tentunya  dapat  dengan mudah  mengetahui  informasi  mengenai  objek  yang  dibebani  Hak  Tanggungan, peringkat Hak Tanggungan, nama pejabat pembuatan akta tanah (PPAT), nilai total Hak Tanggungan, nama kreditur, dan kedudukan kreditur sesuai dengan akta yang dibuat pejabat pembuatan akta tanah (PPAT)  dalam dokumen elektronik. Selain itu dengan  disahkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan beralihnya pendaftaran hak tanggungan ke sistem  elektronik  semakin  menandakan  pemerintah  selalu  mengupayakan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik menjamin kepastian hukum baik bagi pemberi  Hak  Tanggungan,  penerima  Hak  Tanggungan  maupun  pihak  ketiga. Penyelenggaraannya  mengikuti  aturan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  Hak Tanggungan secara Elektronik sesuai ketentuan Pasal 10 mengenai peran pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik, demi keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik maka sertipikat Hak  Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  sistem  Hak  Tanggungan  Elektronik diberikan tanda tangan.

## PENUTUP Simpulan
Kepastian  hukum  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik menjamin kepastian hukum baik bagi pemberi Hak Tanggungan, Penerima  Hak Tanggungan  maupun  pihak ketiga.  Penyelenggaraannya  mengikuti aturan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik sesuai ketentuan Pasal 10 mengenai peran pejabat pembuatan akta tanah (PPAT)  dalam proses  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik,  demi  keutuhan  dan keautentikan  dokumen  elektronik  maka  sertipikat  Hak  Tanggungan  yang
diterbitkan  oleh  sistem  Hak  Tanggungan  Elektronik  diberikan  tanda  tangan elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentifikasi.  Tentunya kepastian hukum terjamin bagi semua pihak baik  , pejabat pembuatan akta tanah (PPAT), dan Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

## Saran
Besar  haparan  melalui  penelitian  Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak Tanggungan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tangggungan Terintegrasi Secara Elektronik menjadi pedoman serta acuan untuk menegetahui kepastian hukum pendaftaran hak tanggungan sebagai dokumen elektronik maka sertipikat  Hak  Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  sistem  Hak  Tanggungan Elektronik diberikan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2010. Hukum Hak Tanggungan , Sinar Grafika, Jakarta.
Arie S Hutagalung. 2002. Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi , Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Depok.
Effendi  Perangin.  1991. Praktek  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Jaminan  Kredit , Rajawali pers, Jakarta.
I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiartha. 2019. Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok , Cet.1, Setara Press, Malang.
Ismail.  2010. Manajemen  Perbankan  dan  Teori  Menuju  Aplikasi ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Isnaeni Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan , PT. Revka Petra Media.
J.Satrio.  1997. Hukum  Jaminan,  Hukum  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim Hs. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suardi. 2005. Hukum Agraria , Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel. 2018. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah , Mitra Wacana Media, Jakarta.
Suyatno  Anton.  2016. Kepastian  Hukum Dalam  Penyelesaian  Kredit Macet  Melalui Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  Tanpa  Proses  Gugatan  Pengadilan ,  PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
Waskito. 2018. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang , Kencana, Surabaya.
Yasonna H. Laoly. 2019. Birokrasi Digital , PT. Pustaka Alvabet, Jakarta.
Peraturan Perundang - Undangan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.