## KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENJAMIN SIMPANAN NASABAH PERBANKAN

## Andriyanto Adhi Nugroho Sugianto
Fakultas Huk:um Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jakarta Email: andriyanto.adhi@yahoo.com

## Abstrak
Peran dan fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)  dalam  mengamankan simpanan nasabah  perbankan sangat penting dalam perbankan karena bisa membuat nasabah merasa aman di simpanan mereka serta menjaga sistem perbankan yang stabil. Tujuan dari pembentukan LPS tidak hanya untuk menjamin deposit nasabah.  LPS  secara aktif menjaga stabilisasi sistem perbankan berdasarkan  otoritas.  Bagaimanapun LPS juga berguna untuk melindungi  nasabah pada bank-bank yang kolaps.
Kata kunci :  Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan

## Abstract
The role and function of Deposit Guarantee Institution (LPS) in securing  the banking customers deposit is very important in banking because it can make custumers feel secure on their deposit and keep the banking system stable . The purpose of establishing LPS is not only to guarantee the customer ' s  deposit and to actively and strongly keep the stabilization of banking system based on authority , however, it is also to protect the collapse banks .
Key Words : customers , deposit guarantee

## A. PENDAHULUAN
Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang melanda Indonesia ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada system perbankan dan bahkan menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi beban fiscal yang harus ditanggung oleh pemerintah. Untuk: krisis di Asia, Hasono , dkk  mengemukakan perkiraan biaya untuk  mengatasi krisis perbankan antara lain Thailand , Korea Selatan dan Malaysia mencapai kisaran 5 % -  7% dari Gross Development Product (GDP) dan untuk: Indonesia sekitar 58 % dari GDP. Memperhatikan besaran biaya dalam mengatasi krisis perbankan di Indonesia yang mencapai 58 % dari GDP merupakan biaya krisis tertinggi di seluruh Negara, besamya biaya tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek mulai  dari terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi , pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan  pengangguran. 1
Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan  dalam  Keputusan Presiden Nomor 26  Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang  jaminan terhadap kewajiban pembayaran
1 Hosono,Kaoru , Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru, Banking Crises, Deposit Insurance and Market Discipline ; Lesson from the  Asian  Crises , RIETI D i scussion Paper Series  05-E-029 , 2005
bank perkreditan rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali  kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya peralihan ( moral hazard) baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa  arnan  bagi nasabah penyimpanan serta menjaga stabilitas system perbankan , program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan system penjaminan yang terbatas. Fuentes dan Ahumada (2003), C. Maclahan (2003), Kwan (2001), menegaskan tidak pelu adanya keraguan bahwa lembaga penjarnina simpanan ( deposit insurance corporation) dapat memperkecil dampak yang merugikan atas terjadinya krisis perbankan.
Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan  pembentukan suatu Lembaga Penjarninan Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat dan pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalarn memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya . Undang-undang ini belaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan Lembaga Penjamin Simpanan resrni beroperasi. Dalarn konteks ini , penulisan hanya akan menfokuskan kepada peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan .

## B.  PEMBAHASAN
Menurut Krisna Wijaya menyatakan bahwa studi mengenai lembaga penjarnin simpanan banyak dilakukan mulai dari  Marton (1978) , Busaer  dkk (1981),  Diamond dan Dybvig (1983), Chari dan Jagannathan (1988), Kane (1995), Calorniris (1996),  Allen dan Gate (1998) dan terakhir adalah dilakukan oleh Kunt dkk (2007). Pada umumnya mereka mempunyai kesarnaan pendapat bahwa keuntungan suatu Negara memiliki LPS adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya likuidasi suaru bank gagal. 2
Pada umunya para peneliti sepakat bahwa keberadaan LPS  yang  dikaitkan dengan peranannya dalarn menjaga stabilitas perbankan masih menjadi kajian yang menimbulkan pro dan kontra.Timbulnya pro dan kontra pada umumnya tidak terlepas dari sudut pandang bahwa adanya penjaminan simpanan bisa  menimbulkan  ganguan pada disiplin pasar dan adanya moral hazar. Demirguc-Kunt dan Detragianche (2002) menyatakan bahwa desain sebuah LPS akan memberikan pengaruh terhadap disiplin pasar . 3 Vasso P Ioannidou dan Jan de Dreu yang meneliti  kasus LPS di Bolivia periode 1998  -  2003 berpendapat bahwa LPS akan mengurangi insentif pada penabung untuk  turut serta mengawasi bank disaat bank menawarkan tingkat  suku  bunga yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan  bank  dalam  mengelola usahanya . 4
Dalam kajian, Ioannidou dan Jan de Dreu menyimpulkan bahwa adanya LPS secara signifikan menurunkan disiplin pasar dengan argumentasinya  bahwa  bila simpanan dij arnin, ada kecenderungan pihak bank untuk  meningkatkan  daya  tarik produk simpanannya dengan cara menaikan suku bunga yang jauh berbeda  dengan tingkat  bunga di pasar. 5 Hal ini mempunyai  implikasi  semakin tingginya  resiko  karena akan meningkatkan biaya dana yang pada akhimya menyebabkan tingginya tingakt suku bunga pinjaman. Tingginya tingkat suku
2 Krisna Wijaya, Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan, disampaikan pada seminar Jaring Pengamanan Sektor Keuangan , Bank Indonesia, Jakarta 16 Juni 2007
3 Demirguc Kunt, Edward J Kane dan Luc Laeves , Deposit Insurance Design and Implementation; Policy Lesson from Reaserch and Practice, World Bank Policy Research Working Paper No. 3969 , 2006
4 Vasco P Ioannidou dan Jan de Dreu, The Impact of E x plicit Deposit Insurance on Market Discipline, Tilburg University , Ceneter Discussion Paper No. 2005-05,  2006
5 Ibid
bunga merupakan refleksi bahwa bank akan menanggung resiko yang lebih tinggi. Dari sisi aktiva akan mempengaruhi kemampuan membayar para nasabah kredit, sedangkan dari sisi pasiva akan menaikan  biaya  dana.
Dalam analisanya Ioannidou dan Jan de Dreu menggunakan kriteria yang dapat menilai tingkat disiplin pasar melalui beberapa indicator kinerja perbankan seperti leverage ratio , non performing loan , loan loss reserve dan overhed expenses . 6 Meningkatnya rasio- rasio tersebut mereflesikan semakin tingginya tingkat resiko suatu mekanisme suku bunga , maka cenderung  untuk menurunkan  disiplin pasar.
Salah satu kesimpulan yang menarik untuk diketahui adalah yang disampaikan oleh Hosono dimana untuk kasus di Indonesia menyatakan bahwa  perlindungan  simpanan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menghasilkan  tingkat  kredibilitas yang tinggi. Kesimpulan tersebut tentunya harus diterjemahkan  hati-hati  mengingat untuk kasus di Indonesia penjaminan simpanan baru dilakukan setelah krisis terjadi dan oleh sebab itu Hosono memberikan pendapatnya bahwa adanya LPS terbatas  yang  disertai dengan keterbukaan informasi mengenai penjaminan simpanan sangat penting dalam rangka meningkatkan disiplin pasar 7 dan  selanjutnya  Cull  menjelaskan  bahw . a LPS secara ekspl i sit memang akan mempengaruhi totalitas  system  keuangan  apabila suatu Negara memiliki system kelembagaan  keuangan yang lemah. 8
Sejalan dengan apa yang dikemukakan, maka disiplin pasar sangat penting berkaitan dengan probabilitas kegagalan bank dan kemampuan LPS  dalam menanganinya. Untuk itu bank harus dapat memberikan informasi secara jelas  dan terbuka berkaitan dengan status keuangan bank kepada public agar pasar dapat meresponnya dengan tepat dan disamping itu pula untuk memperkecil moral  hazard dapat diatasi melalui pelaksanaan good corporate governance (GCG) yang efektif , terbentuknya  disiplin pengawasan  serta melalui berbagai regulasi .
Semakin baik regulasi perbankan, maka keberadaan LPS akan meningkatkan stabilitas perbankan dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal sistematik yang harus dilikuidasi atau bank gagal sistemik yang harus  diselamatkan. Pada umumnya semua LPS yang ada diberbagai Negara memiliki kewenangan melakukan resolusi suatu bank.
Beck dan Laeven menganilisis proses resolusi bank di 57 (lima puluh tujuh) Negara dengan menggunakan data lebih dari 1.700 bank. Hasil  studi  menjelaskan  bahwa LPS dapat menjaga tingkat disiplin pasar dan meminimalkan moral  hazard apabila  masalah  yang dihadapi  bank  dapat  ditangani  secara  cepat  melalui intervensi langsung  dari LPS dalam menanganinya . 9
Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal  tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS , 10 salah satunya pertimbangannya didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan , sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan , Gubemur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner. LPS selanjutnya
6 Ibid
7 Kaoru  Hosono,  Market  Discipline  to  Bank  in  Indonesia,  Korea , Malaysia  and  Thailand;  ADBI Confference,  January 20-21, 2005   http: www . adbi.org/files/2005.01.21.cpp . market.discipline.banks.pdf
8 Robert Cull, et. Al., Deposit Insurance and  Financial Development. Journal of Money, Credoit and Banking No. 37 , 2005
9 ThorstenBeck dan Luc Laeven , Resolution of Failed bank by Deposit Insures; Cross-Country Evidence , World BankPolicy  Research  Working Paper 3920 , 2006
10 Peraturan Lembaga Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal  yang tidak berdampak  sistemik, Nomor 4/PLPS/2006,  pasal 3
bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan  bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.
Dalam upaya penyelarµatan bank gagal , LPS  mempunyai  kewenangan  antara lain mengambilalih   dan  menjalankan   segala  hak  dan  wewenang   pemegang  saham termasuk RUPS; menguasai, mengelola dan menjual/mengalihkan aset  bank, melakukan peneyrtaan modal sementara serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. 11 LPS mempunyai   jangka waktu   penyelamatan   paling   lama  4   tahun   untuk   bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal  yang  berdampak  sistemik. Selanjutnya LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara secara terbuka dan transparan.
Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanai1 nasabah bank yang dicabut  izinnya , LPS  mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpanan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank.  Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjamin simpanan dapat terns dijaga. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut  aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya . 12 Fungsi penjaminan diwujudkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan  atas  simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut , sedangkan fungsi berikutnya adalah turut aktif memelihara stabilitas system perbankan yang diwujudkan dalam  bentuk  upaya penyelamatan atau penyehatan bank gagal yang tidak berdampak sistematik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (bank  resolution). Dasar pengaturan , yaitu (1) Undang-undang No . 10  tahun  1998  tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), (3) Peraturan Presiden  No.  43 tahun 2005 tentang pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban  pembayaran bank umum dan bank perkreditan rakyat. Tugas Lembaga Penjaminan Simpanan , (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, (2) melaksanakan  penjaminan simpanan, (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas  system  perbankan,  (4)  merumuskan , menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal  yang  tidak berdampak sistemik , dan (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah, (6) menetapkan syarat , tata cara dan ketentuan  pembayaran klaim, (7) menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak  lain  untuk  bertindak bagi  kepentingan  dan/atau  atas nama LPS  guna melaksanakan  sebagian  tugas tertentu , melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan (9) menjatuhkan  sanksi administratif. 13

## 1. Kepesertaan
Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Indonesia tidak termasuk dalam  penjaminan.
Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan, apabila tidak dipenuhi maka tidak menggugurkan kepesertaannya, namun dikenakan sanksi adminstratif, denda dan
11 Indonesia,  UU No . 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 19
12 Ibid , pasal 5
13 Ibid, pasal 6

## pidana.

## 2. Simpanan yang  Dijamin
Simpanan yang dijamin meliputi giro , deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi: (1) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah, (2) Tabungan berdasarkan Prinsip wadiah, (3) tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah  muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank , dan (5) simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan  (LPP).
Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank maksimal  sebesar  Rp. 2 Milyar. 14

## 3. Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang  Dijamin
Rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin , apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data  nasabah penyimpanan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan: (1) Simpanan yang layak dibayar , dan (2) simpanan yang tidak layak dibayar.
LPS dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secar bertahap bedasarkan rekening yang lebih mudah  diverifikasi.Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi  diselesaikan paling lambat  90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi,  pegawai  bank,  Direksi, Komisaris, dan pemegang Saham Bank yang dicabut izin  usahanya  wajib  membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS,   yaitu:    (1)  Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank , (2)  Daftar  Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo  dan  atau gagal bayar, (3) Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk dihapus  bukukan oleh bank, (4) Standard Operating Procedure(SOP) internal bank yang  berkenaan  dengan simpanan nasabah, (5) Susunan direksi, omisaris , dan  pemegang saham  bank,  dan (6) Neraca dan rinciannya, data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan  LPS.
Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh LPS atau pihak yang  ditunjuk  LPS berdasarkan  data nasabah penyimpanan dan informasi lain yang  diperoleh  dari  bank  yang dicabut  izin  usahanya . Dalam  hal  diperlukan   LPS,  rekonsiliasi   dan  verifikasi dilakukan berdasarkan  data dan informasi  yang diperoleh dari pihak lain.

## 4. Pengajuan klaim
LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.  Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaiakan dengan ketentuan: (1) Pengumuman tahap  pertama  dilakukan  paling lambat  5  (lima)   hari  kerja  setelah  rekonsiliasi    dan verifikasi dimulai, dan (2) Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (Sembilan  puluh) hari kerja
14 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, pa s al 1
terhitung  sejak izin usaha bank dicabut. 15
Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpanan keada LPS sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpanan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. 16 Dalam hal nasabah penyimpanan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpanan untuk  memperoleh  pembayaran  klaim dari   LPS   menjadi    hilang. Nasabah    penyimpanan    yang   hilang   haknya  tersebut diperlakukan sama dengan nasabah penyimpanan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan  berdasarkan mekanisme likuidasi.

## 5. Pembayaran Klaim Penjaminan
Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpanan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada nasabah  penyimpanan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Pembayaran klaim atas  simpanan  yang  layak dibayar  mulai  dilakukan  paling  lambat 5 (lima)  hari kerja setelah   tanggal   rekonsiliasi dan   verifikasi   dimulai. 17 Dalam   hal   terdapat   nasabah penyimpanan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah simpanan yang  dijamin. LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan  rekening  nasabah penyimpan tersebut  kepada  bank pembayar.  Dalam  hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.
Dalam hal nasabah penyimpanan pada saat yang bersamaan  mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar, maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set  off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.Namun, ketentuan  ini  tidak  berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpanan  kepada  bank  telah dikategorikan  macet berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
LPS dapat menunda pembayaran kepada  nasabah  penyimpanan  yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum  jatuh  tempo  sampai dengan nasabah tersebut melunasi  kewajibannya.
Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan basil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: (1) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, (2) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak  wajar,  dan (3) Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi  tidak sehat 18 . ·
Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila, (1) dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah
15 Indonesia (I), Op . Cit , Pasal 16 ayat 3 16 Ibid, Pasal 16 ayat 7
17 Ibid , Pasal 16 ayat 4
18 Ibid, Pasal 19 ayat 1
penyimpanan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis;   dan (2) terdapat   bukti  aliran  dana   yang  menunjukan keberadaan simpanan tersebut 19 .
Nasabah penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan: a. Tingkat bunga tersebut berlaku 1 (satu) bulan, dan b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 ( dua) hari kerja sebelum diberlakukan. Suatu pihak  dinyatakan  termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c UU No. 24 tahun 2004, apabila pihak yang  bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.
Dalam hal nasabah penyimpan yang merasa dirugikan karenan simpanan tidak layak dibayar, maka nasabah dimaksud dapat (1) mengajukan keberatan kepada LPS  yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, dan (2) melakukan upaya hukum melalui pengadilan 20 .
Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah  status  simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan nasabah yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan  berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak  dibayar  sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh  LPS.
Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Keberadaan LPS harus memenuhi syarat  sebagai  berikut; (1) harus  terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis  yang dijamin, (2) keanggotaan  bersifat wajib, (3) harus terbuka sehingga semua pihak bisa mempecayai, (4) melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan,  dan (5) independen dalam membuat  keputusan . 21
Sistematik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan  roda perekonomian. Sementara yang tidak sistematik tetntunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.
Dalam hal suatu bank pada akhimya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan asset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan asset masih belum mencukupi , maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham  lama.

## C. SIMPULAN
Peran LPS menciptakan stabilitas sistem perbankan nasional yang  kuat  dan fungsi LPS menjamin nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan.Berkaitan  dengan menciptakan stabilitas perbankan melalui disiplin pasar dan meminimalkan moral  hazard jelas tidak bisa hanya bergantwig kepada LPS, diperlukan adanya sinergi yang efektif dengan kelembagaan terkait. Dalam rangka membangun LPS yang dipercaya, diperlukan penerapan system good corporate governance dan adanya ketersediaan informasi yang memadai sehingga selalu dapat menghasilkan  keputusan  yang relevan dan berkualitas.
19 Munawar Kholil, Lembaga Penjamin  Simpanan,  Bahan Ajar, e-mail: kholil@uns.ac.id
20 Ibid
21 Ibid

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Beck, Thorsten dan Luc Laeven (2006), Resolution of failed bank by deposit insures; Cross- Country  Evidance, World Bank Policy Research Working Paper 3920
Cull, Robert, Lemma W, Senber dan Marco Sorge (2005), Deposit Insurance and Financial Development.  Journal of Money, Credit and Banking No. 37
Fuentes, J Rodrigo dan Luis Antonio Ahumada (2003), Banking Industry and Monetary policy; an overview central Bank of Chielie Working Paper  No. 240
Hosono, Kaoru, Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru (2005). Banking Crises, Deposit Insurance and Market Discipline; Lesson from the Asian Crises,  RIETI Discussion Paper Series 05-E-029
Hosono, Kaoru, (2005) Market Discipline to Bank in  Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand;  ADBI  Confference,  January  20-21  2005,  http:/www.adbi.org/files /2005.01.21.cpp.market.    discipline.banks.pdf
Ioannidou, Vasso P dan Jan de Dreu (2006).The Impact of Explicit  Deposit  Insurance  on Market Discipline.  Tilburg University, Center Discussion  Paper No. 2006-05
Kunt, Asli Demirgue, Edward J Kane dan Luc Laeven  (2006),  Deposit  Insurance  Design and implementation; Policy Lesson from Research and Practice, World Bank Policy Research  Working paper No. 3969
Khalil, Munawar, Lembaga Penjamin Simpanan, Bahan Ajar, e-mail: kholil@uns.ac.id
Krisna  Wijaya,  Penjaminan   Simpanan  dan  Stabilitas   Perbankan,  disampaikan  pada seminar  Jaring  Pengaman  Sektor  Keuangan,  Bank  Indonesia,  Jakarta  16 Juni 2007

## Peraturan
Indonesia,  UU No. 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
. , Peraturan  Pemerintah No. 66 tahuri  2008 tentang  Besaran Nilai  Simpanan Yang Dijamin Lembaga  Penjaminan Simpanan
. ,Peraturan Lembaga  Simpanan  Tentang  Penyelesaian    Bank Gagal  yang tidak berdampak  sistemik, Nomor 4/PLPS/2006