## MEMBANGUN KESEPAHAMAN BUDAYA INDONESIA DAN MALAYSIA MENUJU MASYARAKAT BERWAWASAN GLOBAL

## Elly Malihah
Program Studi Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

## ABSTRAK
Indonesia  dan  Malaysia  adalah  dua  Negara  tidak  saja  karena  letak geografisnya    sebagai  tetangga  melainkan  memiliki  keragaman  budaya  yang hampir  sama,  karena  memiliki  latar  belakang  ras  yang  hampir  sama  yaitu  ras Melanesia.    Karena  itu  munculnya  masalah  saling  klaim  tentang  beberapa produk  kebudayaan  (tarian,  lagu,  alat  musik)  adalah  hal  yang  wajar.  Siapa sesungguhnya pemilik sebuah produk budaya ? Jawabannya tentunya manusia dan  masyarakat  yang  membangun  dan  melestarikan  budaya  tersebutlah pemiliknya.  Karena  kebudayaan  lahir  dari  suatu  masyarakat  dan  kebudayaan akan tetap bertahan selagi masyarakat itu melestarikannya.
Kata Kunci : budaya Indonesia, Malaysia, wawasan global

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  hidup  kesehariannya  tidak  akan  lepas  dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri.  Manusia  hidup  karena  adanya  kebudayaan,  sementara  itu kebudayaan  akan  terus  hidup  dan  berkembang  manakala  manusia  mau melestarikan  kebudayaan  dan  bukan  merusaknya.  Dengan  demikian manusia  dan  kebudayaan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain,  karena dalam  kehidupannya  tak  mungkin  tidak  berurusan  dengan  hasil-hasil kebudayaan,  setiap  hari  manusia  melihat  dan  menggunakan  kebudayaan, bahkan kadangkala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan.
Hubungan  yang  erat  antara  manusia  (terutama  masyarakat)  dan kebudayaan  lebih  jauh  telah  diungkapkan  oleh Melville  J.  Herkovits dan Bronislaw  Malinowski, yang  mengemukakan  bahwa cultural  determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. (Selo Soemardjan,1964: 115).  Kemudian  Herkovits  memandang  kebudayaan  sebagai  sesuatu  yang superorganic ,  karena  kebudayaan  yang  berturun-temurun  dari  generasi  ke generasi  tetap  hidup.  Walaupun  manusia  yang  menjadi  anggota masyarakatnya sudah berganti karena kelahiran dan kematian.
Lebih jauh dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakan oleh E.B.Tylor (1971) dalam bukunya Primitive culture :  kebudayaan adalah kompleks yang mencakup  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian,  moral,  hukum,  adat istiadat,  dan  lain  kemampuan-kemampuan  serta  kebiasaan-kebiasaan  yang didapatkan  oleh  manusia  sebagai  anggota  masyarakat.  Dengan  lain perkataan,  kebudayaan  mencakup  kesemuanya  yang  didapatkan  atau dipelajari  oleh  manusia  sebagai  anggota  masyarakat.  Kebudayaan  terdiri dari  segala  sesuatu  yang  dipelajari  dari  pola-pola  perilaku  yang  normatif. Oleh  karena  itu  manusia  yang  mempelajari  kebudayaan  dari  masyarakat, bisa  membangun  kebudayaan  (konstruktif)  dan  bisa  juga  merusaknya (destruktif).
Atas  dasar  itu  sebagai  Negara  yang  bersebelahan  secara  geograifs dan  berdekatan  secara  asal-usul  ras  nampaknya  masyarakat  di  kedua Negara  tersebut  memiliki  kemiripan  produk  budaya  terutama  budaya  dalam wujud  aktivitas  seperti  kebiasaan,  keseniaan,  corak  pakaian,  bahasa. Sehingga siapa pemilik produk budaya tersebut ? jawabannya adalah kedua masyarakat  pendukungnya  tanpa  melihat  latar  belakang  secara  geografis, pollitis bahkan hukum.
Secara  umum  tulisan    ini  menjelaskan  bagaimana  kebudayaan  ada dan  hidup  di  masyarakat  dan  bagaimana  manusia  menempatkan  dirinya dalam  kebudayaan serta makna kebudayaan bagi manusia  itu  sendiri, serta arti  dan  pentingnya  kebudayaan  dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Bagi kedua bangsa bertetangga : Indonesia & Malaysia.

## MASYARAKAT, KONFLIK, DAN UPAYA MEMBANGUN WAWASAN GLOBAL/REGIONAL
Sebagai  gejala  sosial  konflik  akan  selalu  ada  pada  setiap  masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri  dan penunjang terbentuknya masyarakat.  Para  sosiolog  menyebutkan  bahwa  perbedaan  sosial  tidak mungkin  bisa  dihindari,  tidak  mungkin  ada  kelompok  lapisan  atas  tanpa  ada lapisan  menegah  dan  bawah.  Masyarakat  dalam  pandangan  Marx  terdiri  dari dua  kelas  yang  saling  berbenturan,  yaitu  masyarakat  lapisan atas  dan  lapisan bawah  atau  kaum  buruh  (proletariat)  dan  majikan  (pemilik  modal).  Meskipun ada  kelas  menengah  yang  secara  genealogis  mempunyai  afiliasi  kepentingan dengan  kedua  kelompok  di  atas,  yaitu  kelompok  pemilik  modal  dan  kelompok proletariat  sekaligus.  Posisi  kelas  tengah  ini  tidak  begitu  jelas,  bahkan  dalam bagian  tertentu  menjadi  agen  bagi  para  pemilik  modal,  tetapi  juga  sebagai mediator dan pembela kepentingan rakyat. (Jurdi, 2010 : 254)
Beberapa  pemikir  menawarkan  resolusi  konflik,  Jack  Rothman  (Jurdi, 2010  :  268)  mengatakan  bahwa  untuk  mengatasi  berbagai  konflik  yang  ada dalam  masyarakat,  maka  perlu  dilakukan  beberapa  tindakan,  yaitu  :  (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administrative, penyelesaian hukum,  tekanan  politik  dan  ekonomi.  (2)  Memberikan  insentif  seperti memberikan  penghargaan  kepada  suatu  komunitas  akan  keberhasilannya menjaga  ketertiban  dan  keharmonisan.  (3)  Tindakan  persuasive,  terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial,  politik  dan  ekonomi.  (4)  Tindakan  normative,  yakni  melakukan  proses membangun  persepsi  dan  keyakinan  masyarakat  akan  system  sosial  yang berlaku.
Dalam  kaitannya  dengan  membangun  system  sosial  yang  berlaku tersebut  agar  tidak  memicu  konflik  ,  maka  system  sosial  (baca:  masyarakat  ) Indonesia  dan  Malaysia  yang  secara  genealogis  dan  geografis  memiliki beberapa  kesamaan  yang  tercerminkan  lewat  produk  budaya  harus diselesaikan dalam pendekatan budaya pula bukan dengan pendekatan Hukum apalagi  militeristik,  karena  masalah  produk    budaya  harus  diselesaikan  oleh pemilik  budaya  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  berbeda  manakala  yang  kita selesaikan  konflik  yang  didasari  latar  belakang  luas  territorial  sebuah  wilayah Negara,  tentu  pendekatan  hukum  dan  politiklah  yang  utama  dapat menyelesaikannya.
Di  tengah  gejolak  keragaman  silang  pendapat  masyararakat  Indonesia dan  Malaysia  tentang  siapa  pemiliku  sebuah  Kebudayaan,  yang  cenderung memicu konflik, maka tindakan preventif dan represif perlu dispersiapkan sedini mungkin.  Tindakan  Preventif  paling  tidak  melalui  jalur  pendidikan  baik  formal maupun non formal, pendekatan terhadap konflik sebaiknya adalah menjadikan konflik  (atau  kecenderungan  konflik)  sebagai  hal  yang  posiitif,  karena  perlu memandang  konflik  dari  sisi  positif.  Sosiolog  Amerika  Serikat,  Lewis  Cosser (1913-2003)  ,  bertitik  berat  pada  konsekuensi-konsekuensi  terjadinya  konflik pada  sebuah  sistem  sosial  secara  keselutuhan.  Teorinya  menunjukan kekeliruan  jika  memandang  konflik  sebagi  hal  yang  merusak  sistem  sosial, karena konflik justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok.
Karena  itu  dalam  masyarakat  kedua  Negara  bertetangga  ini    penting dibangun  pendidikan  resolusi  konflik  berbasis  pendekatan  budaya  sebagai salah satu upaya membangun karakter kedua bangsa baik dilingkungan formal maupun  pada  masyaralat  luas..  Pentingnya  pendidikan  untuk  menyelesaikan konflik  dan  menciptakan  kehidupan  yang  damai  adalah  sejalan  dengan  salah satu  pilar  pendidikan  atau  pilar  belajar  yang  dinyatakan  oleh  UNESCO  yaitu learning  how  to  live  together  in  harmony .  Pentingnya  pendidikan  menuju perdamaian  ini  sebenarnya  sudah  dikemukakan  sejak  tahun  1920-an  oleh  Ki Hajar  Dewantara.  Beliau  menekankan  tentang  pentingnya  pendidikan  yang didasarkan  pada  asas  tertib  dan  damai.  Tampaknya  tertib  dan  damai  yang dimaksud  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  adalah  damai  yang  dinamis  yang  berarti suatu  kedamaian  yang  juga  bebas  dari  tindakan  ketidak  adilan.  Pendidikan resolusi  konflik  berbasis  budaya  sejalan  dengan  kedudukan  dan  peran siswa/mahasiswa  sebagai  generasi  muda  yang  diharapkan  menjadi  warga negara dan waerga dunia yang baik dan bertanggung jawab.
Program  pendidikan  resolusi  konflik  berbasis  budaya    adalah  suatu program  yang  mendidik  para  siswa  atau  mahasiswa  juga  masyarakat  luas untuk  mamahami  konflik  budaya  dengan  lebih  baik,  mampu  mengendalikan emosi  dan  mempunyai  keterampilan  untuk  memecahkan  konflik  secara konstruktif. Pendidikan resolusi konflik berbasis budaya  harus sejalan dengan pengembangan  kecerdasan  emosional  yang  memainkan  peranan  penting dalam  pengembangan  kepribadian  siswa/mahasiswa  yang  terpadu,  dan masyarakat umumnya dengan pendekatan andragogi.
Alasan-alasan  untuk  mengadakan  program  pendidikan  resolusi  konflik berbasis  budaya  di  sekolah  digambarkan  secara  rinci  oleh  David  dan  Porter (Dalam  Maftuh,  2008  :54)  dan  dapat  diadaptasi  dengan  pendidikan  resolusi konflik  untuk  masyarakat  luas  (di  luar  pendidikan  formal)  untuk  membangun karakter  bangsa  dan  mengukuhkan  wawasan  kebangsaan  di  kedua  Negara yang sudah lama bersaudara dan bersahabat ini sebagai berikut,
1) Konflik merupakan sifat manusia yang alami dan dapat menjadi kekuatan yang konstruktif bila didekati dengan keterampilan.
2) Proses  pemecahan  masalah  pada  resolusi  konflik  dapat  meningkatkan iklim sekolah.
3) Strategi resolusi konflik dapat mengurangi kekerasan, vandalisme, ketidak hadiran di sekolah yang parah, dan skorsing.
4) Pelatihan  resolusi  konflik  membantu  siswa  dan  guru  memperdalam pemahaman  mereka  tentang  diri  mereka  sendiri  dan  orang  lain  serta
mengembangkan keterampilan hidup yang penting.
5) Pelatihan  dalam  negosiasi,  mediasi  dan  pengambilan  keputusan  secara konsesnsus mendorong kegiatan warga Negara pada tingkat tinggi.
6) Mengalihkan  tanggung  jawab  kepada  siswa  untuk  memecahkan  konflik tanpa kekerasan berarti membebaskan orang dewasa untuk berkonsentrasi  lebih  banyak  pada  mengajar  dan  lebih  sedikit  pada masalah disiplin.
7) Sistem  manajemen  perilaku  yang  lebih  efektif  daripada  penahanan, penskorsingan atau pengusiran diperlukan untuk mangatasi konflik dalam ajang sekolah.
8) Pelatihan resolusi konflik meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan,  berpikir  kritis,  keterampilan  memecahkan  masalah  yang menjadi dasar bagi semua pembelajaran.
9) Pendidikan resolusi konflik menekankan keterampilan untuk melihat sudut pandang  orang  lain  dan  menyelesaikan  perbedaan  secara  damai  yang membantu seseorang untuk hidup dalam suatu dunia yang multicultural.
10)  Negosiasi  dan  mediasi  merupakan  alat-alat  pemecahan  masalah  yang sangat  cocok  dengan  masalah-masalah  yang  dihadapi  generasi  muda dan  orang-orang  yang  dilatih  dalam  pendekatan-pendekatan  ini  sering menggunakannya  untuk  memecahkan  masalah  tanpa  mencari  bantuan orang dewasa.
Pendidikan  Resolusi  Konflik  berbasis  budaya  baik  dalam  lingkup pendidikan formal maupun pada masyarakat luas, adalah dapat dijadikan upaya pencegahan  konflik  sebagai  dampak  hubungan  antar  bangsa  masyarakat bertetangga,  sehingga  pendidikan  resolusi  konflik  berbasis  budaya  dapat menjadi  sinergi  positif  membangun  masyarakat  bertetangga  secara  aman sejahtera  berwawasan  Global,  karena  Budaya  sebenarnya  lahir  untuk memanusiakan  manusia  bukan  untuk  menjadi  lahan  pemicu  konflik  manusia. Jadi  siapa  pemilik  produk  budaya  khususnya  dalam  wujud  aktifitas  seni, kebiasaan dan bahasa  adalah mereka masyarakat  yang  mau melestarikannya tanpa melihat batas Negara.
Adalah tepat untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam komunitas  regional  Indonesia  Malaysia  seperti  yang  disebutkan  oleh  Talcott Parsons  (1985-1986)  bahwa  setiap  masyarakat  harus  dipandang  secara integratif, dan perilaku sosial suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebudayaannya.  Nilai  kebudayaan  dan  pola-pola  lain  dapat  menjiwai kepribadian,  sehingga  mempengaruhi  struktur  kebutuhan  yang  selanjutnya menentukan  kehendak  seseorang  atau  kelompok  menerapkan  peranan sosialnya. Dalam pandangan Parsons bahwa setiap orang atau kelompok akan dihadapkan  kepada  variabel  pola  dikotomis,  yaitu  :  (1)  afektivitas-netralitas,(2) perluasan-kekhususan, (3) universalisme-partikularisme, (4) pribadi-kolektivitas.
Karena  itu,  perlu  dibangun  kembali  wawasan  regional  kebangsaan sebagai  cara  pandang  bangsa  Indonesia  dan  Malaysia  (kawasan  regional ASEAN) terhadap diri sendiri (ada keanekaragaman) yang berhadapan dengan lingkungan  (dari  dalam  sebagai  sebuah  bangsa)  dan  lingkungan  luar  (dalam masyarakat  global)  untuk  mencapai  kebersamaan  dalam  berbudaya    (bukan penyeragaman) tetapi integrasi dalam keberagaman.
Karena  itu  perlu  sinergi  positif  antar  komponen  masyarakat  dalam  dua
bangsa  ini,  sehingga  produk  budaya  yang  dilestarikan  bukanlah  penyebab konflik  melainkan  sebagai  sebuah  kekayaan  yang  dimiliki.,  sebagi  sunatullah dan  mengandung  hikmah  didalamnya.  Dengan  demikian,  membangun kesepahaman  budaya  dalam  masyrakat  kedua  negara  untuk  memperkokoh wawasan regional maka diperlukan cara sebagai berikut,
1)  Masyarakat  pentingnya  menyadari  bahwa  di  kedua  Negara  terdapat keberagaman (multikultur) sebagai sunatullah dan ada hikmah didalamnya.
2)  Pentingnya sociability. Sociability (kecakapan  bermasyarakat) adalah  suatu kemampuandari individu-individu di dalam masyarakat untuk menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewajiban  sosial  dalam  segala tindakannya,  sehingga  menghasilkan  aktivitas  untuk  kebaikan  bersama dalam  wujud  organisasi  kemasyarakatan  yang  dibentuk  secara  sukarela tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Kemampuan  berorganisasi  yang merupakan collective  intelegence  of  society ini  perlu  dikembangkan. Kegagalan  dan  keberhasilan  pembangunan  politik  dan  ekonomi  suatu Negara  akan  ditentukan  oleh  kekayaan  atau  kemiskinan  sociability  yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan (Wirutomo, 2001 : 22)
3)  Pendidikan Resolusi Konflik berbasis Budaya. Sebagaimana telah diuraikan diatas,  pendidikan  resolusi  konflik  berbasis  budaya  adalah  sebagai  upaya membangun  sinergi  positif  dalam  masyarakat  bertetangga,  karena  dalam pendidikan  ini  tidak  mengajarkan  apa  itu  konflik  tetapi  bagaimana  konflik dapat  diselesaikan  dengan  damai  dan  edukkatif  terlebih  didekati  dalam perspektif budaya.
4)  Kesepahaman,  Komunikasi  antar  budaya,  serta  keterbukaan  dialog. Kesepahaman  dan  komunikasi  antar  budaya  diharapkan  agar  tidak terjadinya  prasangka  ras  yang  dapat  menimbulkan culture  shock dan memicu  konflik.    Sebagaimana    Suradinata  (2008:257),  menyebutkan perlunya  keterbukaan  untuk  membuka  perspektif  dan  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  bangsa  ,  sikap  keterbukaan  semakin  bermakna  baik masyarakat yang majemuk, pluralistik terutama untuk menumbuhkan saling pengertian,  menghormati,  keterbukaan  dialog  dan  kerjasama  yang berkualitas antar  budaya.
5)  Membangun Pikiran Positif ( be positive thinking), melalui: a) minimalisir sifat etnosentrisme/chauvinisme, suudzon; b) minimalisir arogansi kekuasaan; c) tumbuhkan sifat menghargai diri sendiri dan orang lain; d) tumbuhkan sikap reaktif  terhadap  penyelesaian  masalah  secara  damai;  e)  tumbuhkan kemampuan empati dan simpati, toleransi

## PENUTUP
Membangun  kesepahaman  budaya  dalam  masyarakat  bertetangga bukanlah  persoalan  mudah,  memerlukan  tanggung  jawab  bersama  semua komponen bangsa yang ada di tiap Negara. Konflik  akan teratasi manakala kita dapat  mencapai  kesepahaman  dan  kebersamaan,  serta  peduli  menyelesaikan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi sebagai sebuah bangsa.
Akhirnya,  diandaikan  bahwa  kehidupan  di  dunia  ini  mengandung dualisme yang bisa saja berbenturan, tapi juga saling mengisi. Yang diharapkan tentunya ialah dualisme bisa dipersatukan sedemikian rupa dalam bentuk saling
kerjasama.  Melalui kerjasama dan penuh pengertian keduabelah bangsa yang secara  kulturil  sebenarnya  dapat  dipersatukan  ini  kiranya  proses  saling memanfaatkan  dan  saling  menutupi  akan  dimungkinkan.  Persoalannya  adalah adakah  kemauan  masing-masing  komponen  kedua  bangsa  untuk  merasakan dan  berintropspeksi  bahwa  dalam  dirinya  terdapat  kekurangan  dan  kemudian dengan  ikhlas  mau  nenerima  kelebihan  yang  dimiliki  orang  lain  sehingga terjadilah kerjasama yang sinergis ?
Selanjutnya,  marilah  kita  lakukan  pendekatan  berfikir  positif  untuk membangun  kedua  bangsa  ini  akan  terhindari  konflik  destruktif  sehingga menjadi  bangsa  yang  berwawasan  global/regional  :  bahwa  produk  budaya adalah  hasil  sebuah  masyarakat  dan  milik  masyarakat  yang  mau melestarikannya  secara  arif  untuk  memaknai  hakikat  budaya  itu  sendiri.  Oleh karena  itu  memahami  konflik  produk  budaya  dapat  didekati  dekan  pendidikan resolusi koflik berbasis budaya.
Allah SWT dalam Alquran sebenarnya telah menegaskan bahwa Ia telah menciptakan  manusia  berbangsa-bangsa,  beranekaragam  untuk  saling mengasihi  dan  bersaudara.  Masalah  tidak  akan  selesai  dengan  jalan  anarkis, karenanya  mencari  solusi  terbaik  adalah  dengan  Kesepahaman  bersama masyarakat  kedua  bangsa.  Akhirnya,  Semoga  kedua  Negara  bertetangga  dan bersahabat  serta bersaudara ini memiliki jalan keluar terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bangkit. (2008). Jakarta : Kompas   Gramedia. Jurdi,  Syarifuddin.  (2010). Sosiologi  Islam  &  Masyarakat  Modern. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Maftuh, Bunyamin. (2008). Pendidikan Resolusi Konflik . Bandung : PPS UPI Shepherd, Peter. (2009). The Positive Approach . Yogyakarta : Rumpu. Syam, Nur. (2007). Madzhab-madzhab Antropologi . Yogyakarta: LKIS. Suradinata, Ermaya, Membangun Daerah menuju Indonesia. Wirutomo, Paulus. (2001). Membangun Masyarakat Adab. Jakarta : UI.