## PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MEMERIKSA TINDAK PIDANA BERITA PALSU(HOAX) DI KOTA MAKASSAR
Mardianto 1 , Andi Safriani 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar antomardi700@gmail.com

## Abstrak
Hoax adalah  berita  bohong  atau  berita  tidak  bersumber.  Hoax  adalah  adalah  informasi  yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan  melalui  informasi  media  cetak  maupun  media  elektronik,  diera  globalisi  seperti  media  sosial merupakan  sarana  pengakses  berita  termudah,  dengan  kebebasan  akses  internet  penyebaran  berita  cenderung tidak  terbatas  namun  juga  tidak  dapat  disaring  kebenarannya.  Maka  inilah  yang  menjadi  dasar  permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan  masalah  yaitu :  Bagaimana peranan kepolisian dalam  mencegah tindak pidana  penyebaran  berita  bohong  ( hoax ).?  Dan  Bagaimanakah  penyebaran  berita  bohong  di  kota  Makassar. Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  Kualitatif.  Yang  dilaksanakan  dengan  cara mengumpulkan  sejumlah  data  malalui  wawancara  langsung  terhadap  masyarakat  setempat  meliputi  bahan pustaka  yang  bersumber  dari  buku-buku,  serta  inventarisasi  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan penyebaran berita (hoax). Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong ( hoax ) salah  satunya    membentuk  tim  pengawasan  yang  ciber  hoax,  yang  kerap  melakukan  patrol  di  media  sosial, kemudian  mengonfirmasi  kebenaran  dibalik  berita  bohong  tersebut  dan  memberi  sanksi  kepada  para  pembuat maupun penyebar berita bohong.
Kata Kunci: Pencegahan, Kepolisian, Hoax

## Abstract
Hoax is fake news or news that is not sourced. Hoax is information that is not true, but is made as if it is true.  Hoax  aims  to  make  public  opinion  conveyed  through  printed  and  electronic  media  information,  in  a globalized  era  such  as  social  media  is  the  easiest  news  access  tool,  with  freedom  of  internet  access  to  spread news  tends  to  be  unlimited  but  the  truth  cannot  be  filtered  either.  So  this  is  the  basis  of  the  problem  that  the writer puts in the formulation of the problem, namely: What is the role of the police in preventing criminal acts of spreading hoaxes? And how is the spread of fake news in the city of Makassar. The research conducted in this study is qualitative research. Which is carried out by collecting a number of data through direct interviews with the  local  community  including  library  materials  sourced  from  books,  as  well  as  an  inventory  of  regulations relating  to  news  dissemination  (hoaxes).  The  role  of  the  police  in  preventing  criminal  acts  of  spreading  fake news (hoax), one of which is to form a team of monitoring ciber hoaxes, which often conduct patrols on social media, then confirm the truth behind the fake news and impose sanctions on fake news creators and spreaders. Keywords: Prevention, Police, Hoax

## PENDAHULUAN
Kepolisian  merupakan  salah  satu  unsur  negara  yang  berperan  penting  menjaga keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Terbentuknya  kepolisian  republik  indonesia pada  tanggal  1  juni  1946  yang  merupakan  hari  lahirnya  kepolisian  di  indonesia.  Dalam peraturan  perundang-undangan  kepolisian  republik  indonesia  di  atur  dalam  undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolian republik indonesia yang mengatur segala pengaturan serta pengertian kepolisian, dan tugas seorang polisi dalam menjalankan tugasnya.
Peraturan  perundang-undangan  ini  mengatur  seorang  polisi  dalam  menjalankan tugasnya, dalam mengayomi masyarakat serta menjamin keamanan melalui perintah undang-
undang  di  berbagai  aspek  kehidupan  baik  aspek  hukum,  sosial  dan  ekonomi  dengan  asas kepastian hukum, maka maka setiap tindak pidana yang terjadi harusnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Penyidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  melakukan  penyidikan 1 dan  penyelidikan  dalam  tahap  ini polisi berwenang mengasut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut merupakan  suatu  tindak  pidana.  Setelah  terbukti,  maka  polisi  berwenang  melakukan pencarian serta penyitaan barang bukti.
Asas  legalitas  sebagai  akumulasi  pradigma  supermasi  hukum  dalam  undang-undang secara  tegas  dinyatakan  secara  tegas  perincian  kewenangan  kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  yaitu  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya asas legalitas  tersebut  maka  polisi  berwenang  melakukan  berbagai  macam  penyidikan  terhadap tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana  dalam  dunia  nyata  atau  secara  langsung  maupun kejahatan  dunia  maya.  Kejahatan  dunia cyber dikenal  beberapa  kejahatan  seperti  penipuan, melacur,  pembullyan  serta  menyebar  berita  bohong/ hoax yang  menimbulkan  keresahan  di dalam masyarakat.
Ancaman  pidana  bagi  penyebar  berita hoax ,  antara  lain  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE berbunyi:
setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.
Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi:
setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditunjukan menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama,ras dan antar golongan (SARA).
Aturan tercantum jelas rincian pidana penyebar berita bohong/ hoax , Pasal 45 UU ITE berbunyi:
setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar. 2
Aturan perundang- undangan ini harapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku  tindak  pidan  penyebar  berita hoax yang  tiap  harinya  meresahkan  masyarakat, meraknya  pemberitaan  bohong  di  masyarakat  hingga  mengakibatkan  kepanikan  dan kekhawatiran  di  masyarakat  seperti  kasus  pemberitaan  penjualan  organ  tubuh  yang  dimuat
1 Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian  Kepolisian Republik Indonesia
2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
dikoran  manado  pos.  Pemberitaan  ini  membuat  masyarakat  merasa  khawatir  dan  panik namun  hal  ini  di  telah  dikonfirmasi  oleh  kepala  kepolisian  menjelaskan  bahwa  hal  tersebut merupakan berita hoax 3 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  Kualitatif.  Yang dilaksanakan  dengan  cara  mengumpulkan  sejumlah  data  malalui  wawancara  langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (hoax).
Pendekatan  penelitian  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan historis  dan  pendekatan  kasus.  Adapun  langkah  pertama  yang  dilakukan  penelitian  hukum tersebut  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu  interventarisasi  peraturan- peraturan  yang  berkaitan  dengan  instrument  Undang-Undang  tentang  Penyebaran  berita bohong  .  Selain  itu  mempergunakan  bahan-bahan  tulisan  yang  berhubungan  dengan persoalan  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang  jelas  dan  akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Kepolisian dalam mencegah Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong
1. Upaya Polrestabes makassar
Beberapa  peran  polrestabes  Makassar  dalam  mencegah  kasus  berita  bohong diantaranya:
a. Membentuk tim pengawasan
Pihak polrestabes Makassar membentuk tim pengawasan berita yang disebut tim patrol media. Cara kerjanya yaitu dengan mengawasi berita-berita yang ada disosial media. Jika ada yang  terindikasi  mengeluarkan  berita  bohong  maka  pihak  potroli  ini  langsung  mengambil tindakan.  Kemudian  tim  ini  selalu  beroperasi  selama  24  jam,  para  petugas  bergantian mengawasi media.
3 Ika Pomud , Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3 Tahun 2015, Hlm. 1
b. Memberikan konfirmasi benar tidaknya berita tersebut
Selain  itu  pihak  patrol  ini  juga  melakukan  konfirmasi  terhadap  berita  tersebut.  Jika berita tersebut terindikasi berita bohong maka puhak patroli ini akan memberikan konfirmasi kepada masyarakat.
c. Memberikan sanksi kepada pelaku penyebar berita bohong
Jika sudah mengetahui bahwa berita tersebut bohong, maka pihak patrol akan langsung melaksanakan  penyelidikan  serta  memberi  sanksi  secara  pidana  jika  benar  menyebarkan berita bohong.
Selain  cara-cara  diatas  pihak  polrestabes  jiga  sering  melaksanakan  seminar  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  penangkalan  berita  bohong  sebagai  bentuk kepedulian Polrestabes Makassar terhadap tingkat peredaran berita bohong. Polrestabes kota Makassar  melakukan  sosialisasi  diberbagai  daerah  maupun  dengan  cara  langsung  ataupun melalui media seperti.
1. Sosialisasi Kesekolah-sekolah
Salah  satu  contohnya  pihak  polrestabes  Makassar  melakukan  seminar  dengan  tema pencegahan berita bohong diberbagai sekolah, ini bertujuan agar para siswa mampu membedakan ataupun menyaring berita-berita yang tersebar dimedia sosial..
2. Sosial media
Tidak bisa dipungkiri sosial medialah tempat berkembang pesatnya berita bohong. Jika ada  berita  bohong  yang  didapat  secepat  mungkin  pihak  polrestabes  mebgkonfirmasi kebenarannya
Kemudian pihak polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti:
a. Tokoh pendidikan
Tokoh  pendidikan  tidak  kalah  penting  dalam  membantu  Polrestabes  Makassar menyelesaikan  permasalahan  penyebaran  berita  bohong.  Dimana  pembinaan  karakter  yang baik dapat dilakukan disekolah untuk mencegah terjadinya peredaran berita bohong dilingkup pendidikan..
b. Masyarakat
Partisipasi  dan  kolaborasi  segenap  masyarakat  adalah  strategi  yang  sangat  diperlukan untuk  merespon  secara  multi  disiplin  pada  permasalahan  penyebaran  berita  bohong  yang sangat  kompleks  bahkan  mampu  memecah  belah  masyarakat.  Dengan  kenyataan  ini, sepertinya  tidak  ada  satu  sistem  atau  kelompok  pun  yang  bisa  memberantas  dan  mencegah
sendiri penyebaran berita bohong. Pihak polrestabes Makassar dan Pemerintah saja tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah ini tanpa respon yang baik dari masyarakat.
c. Pemerintah
Pemerintah  adalah  elemen  penting  dalam  membantu  pihak  kepolisian  dalam memberantas  penyebaran  berita  bohong.  Sikap  pemerintah  dalam  fenomena  berita  hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak  hanya  itu,  penyebar  berita  hoax  juga  dapat  dikenakan  pasal  terkait  ujaran  kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.
Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya  telah  memiliki  payung  hukum  yang  memadai.  Pasal  28  ayat  1  dan  2  UU  No.  11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta  UU  No.  40  tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskiriminasi  Ras  dan  Etnis  merupakan beberapa  produk  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  memerangi  penyebaran  hoax.  Selain produk hukum,  pemerintah juga sedang menggulirkan kembali  wacana pembentukan Badan Siber  Nasional  yang   dapat  menjadi  garda  terdepan  dalam  melawan  penyebaran  informasi yang  menyesatkan,  selain  memanfaatkan  program  Internetsehat  dan  Trust+Positif  yang selama  ini  menjalankan  fungsi  sensor  dan  pemblokiran  situs  atau  website  yang  ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## B. Penyebaran Berita Bohong Dikota Makassar
Pada  kemajuan  teknologi  informasi  komunikasi  saat  ini  tidak  hanya  memberikan dampak  yang  positif  tetapi  juga  memberikan  dampak  yang  buruk.  Penyampaian  akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi  yang  begitu  cepat  tersebut  melalui  beberapa  media  sosial  seperti facebook, twitter, ataupun  pesan  telpon  genggam  seperti, whatsapp dan  lain  sebagainya  yang  tidak dapat difilter dengan baik.
Informasi  yang  dikeluarkan  baik  orang  perorang  maupun  badan  usaha  melalui  media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi,  perasaan,  pikiran   bahkan  tindakan  seseorang  atau  kelompok.  Sangat  disayangkan apabila  informasi  yang  disampaikan  tersebut  adalah  informasi  yang  tidak  akurat  terlebih informasi  tersebut  adalah  informasi  bohong  (hoax)  dengan  judul  yang  sangat  provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian  yang  diterima  dan  menyerang  pihak  ataupun  membuat  orang  menjadi  takut,
terancam  dan  dapat  merugikan  pihak  yang  diberitakan  sehingga  dapat  merusak  reputasi dan  menimbulkan kerugian materi.
Penyebaran berita palsu yang marak terjadi ini jika dikaitkan dengan etika pada internet adalah penyalahgunaan freedom of speech . Freedom of speech ini berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal yang menyalahkan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat mengemukakan  pendapat,  menyalahkan  seseorang,  memuji  seseorang  dll  sebebas-bebasnya pada suatu komunitas.
Dengan berkembangnya media sosial  yang dapat melintasi antar negara atupun benua, masing-masing  budaya  dan  tradisi  tidak  akan  berperan  dalam  hal  pembatasan  penyebaran informasi  ini.  Berawal  dari  biasnya  budaya  tersebut,  hak Freedom  of  Speech seringkali disalahartikan  dan  salahgunakan  untuk  menciptakan  berita hoax yang  bertujuan  memang untuk  membuat  sensasi  pada  media  sosial  tersebut  atau  memang  sengaja  agar  pengguna internet  dapat  mampir  pada  website  sang  pembuat  berita  hoax  tersebut  agar  meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada websitenya .
1. Cara berita bohong bekerja
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  ada  dua  faktor  yang  dapat  menyebabkan seseorang  cenderung  mudah  percaya  pada hoax . Orang  lebih  cenderung  percaya  hoax  jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikiContohnya jika seseorang penganut paham  bumi  datar  memperoleh  artikel  yang  membahas  tentang  berbagai  teori  konspirasi mengenai  foto  satelit  maka  secara  naluri  orang  tersebut  akan  mudah  percaya  karena mendukung  teori  bumi  datar  yang  diyakininya.  Secara  alami  perasaan  positif  akan  timbul dalam  diri  seseorang  jika  opini  atau  keyakinannya  mendapat  afirmasi  sehingga  cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi  yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar  hoax  memiliki  pengetahuan  yang  kurang  dalam  memanfaatkan  internet  guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.
Terdapat empat mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet, diantaranya adalah:
a. Undirected viewing
Pada undirected viewing , seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya.
b. Conditioned viewing
Pada conditioned viewing , seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, Pencarian informasinya sudah mulai terarah.
c. Informal search
Mode informal search , seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya  untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Dalam tipe ini pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran yang dilakukan hanya bertujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya.
d. Formal search
Pada formal search , seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran adalah untuk memperoleh informasi secara detail guna memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi

## C. Ayat Al-Quran Tentang Berita Bohong
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak jelas asal- usulnya. Kadang dari suatu peristiwa kecil, tetapi dalam pemberitaannya, peristiwa itu begitu besar  atau  sebaliknya.  Terkadang  juga  berita  itu  menyangkut  kehormatan  seorang  muslim. Bahkan  tidak  jarang,  sebuah  rumah  tangga  menjadi  retak,  hanya  karena  sebuah  berita  yang belum tentu benar. Bagaimanakah sikap kita terhadap berita yang bersumber dari orang yang belum kita ketahui kejujurannya?
Dalam  naskah  berikut  ini,  penulis  menjelaskan  kepada  kita,  bagaimana  seharusnya sikap seorang muslim terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya itu.
Allah berfirman,
اَهُّيَأاَي ََنيِذَّلا اوُنَماَء نِإ َ مُكَءآَج َُُُقِساَف َ إَبَنِب اوُنَّيَبَتَف نَأ اوُبي ِصُت اًم  وَق َ ةَلاَهَجِب اوُحِب صُتَف ىَلَع َ مُت لَعَفاَم ََنيِمِداَن
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  jika  datang  kepadamu  orang  fasik  membawa  suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu  kaum  tanpa  mengetahui  keadaannya  yang  menyebabkan  kamu  menyesal  atas perbuatanmu itu”. [Al Hujurat : 6].
Dalam  ayat  ini,  Allah  melarang  hamba-hambanya  yang  beriman  berjalan  mengikut desas-desus.  Allah  menyuruh  kaum  mukminin  memastikan  kebenaran  berita  yang  sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua  berita yang  terucapkan  itu  sesuai  dengan  fakta.  (Ingatlah,  pent.),  musuh-musuh  kalian  senantiasa mencari kesempatan untuk menguasai kalian. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, hingga kalian bisa mengetahui orang yang hendak menebarkan berita yang tidak benar.

## KESIMPULAN
Peranan  kepolisian  dalam  mencegah  tindak  pidana  penyebaran  berita  bohong  ( hoax ) salah satunya  membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media  sosial,  kemudian  mengonfirmasi  kebenaran  dibalik  berita  bohong  tersebut  dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong
Sulawesi Selatan yang meupakan daerah yang besar juga kerap menjadi tempat yang strategis dalam penyebaran berita bohong. Di kota makassar contohnya, telah terjadi penyebaran berita bohong soal penculikan anak dimana kejadian sebenarnya bukan terjadi di kota makassar akan tetapi pelaku penyebar hoax menyebarkan berita tersebut seakan-akan kejadianya terjadi di kota makassar sehingga membuat masyrakat menjadi cemas dengan berita tersebut. padahal sebenarnya berita tersebut hanya kebohongan yang di sebarkan oleh 2 pelaku atas nama nurmiyati (25) dan usman (28), dimana keduanya bertempat tinggal di kota makassar. Menurut keterangan dari pihak kabid humas polres makassar Kombespol Dicky Sondani.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press. Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) Ali. Achmad, Menguak tabir hukum , Jakarta : PT TOKO GUNUNG  AGUNG, 2002.
Asyhadie. Zaeni, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
Ash-Shof, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Asiki Zainal, Amiruddin, Pengantar Metode Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2016.
Chasawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
Bassar.  Soedrajat. Tindak-Tindak  Pidana  dalam  Hukum  KUHP. Bandung:  Remaja  Karya.
1984.
Hiariej,  Eddy. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, Yogyakarta  :  Universitas  Atmajaya Yogyakarta, 2016.
Jayadi.  Ahkam, Memahami tujuan penegakan hukum, Yogyakarta :Genta press, 2015.
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Manan. Abdul, Aspek-aspek pengubah hukum . Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
Purnomo. Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Dhalia Indonesia. 1995.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Soekanto, Soerjono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984. Soedrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidan Tertentu, Bandung: Ghalia, 1999.
Soerodibroto.  Soenarto, KUHP  dan  KUHAP  Yurisprudensi  Makhkamah  Agung  dan  Hooge Raad , PT RajaGrafindo persada , Jakarta.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Peneliltian  Hukum. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada.
2015.
Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 1990.
Sianturi S.R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Jakarta: Ahaem-
Petehaem, 1996.
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah: Makalah,  Skripsi,  Tesis, Desertasi,  dan  Laporan Penelitian Makassar:Alauddin  Press, 2013.
http://teknologi.news.viva
Asiki Zainal, Amiruddin, Pengantar Metode Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.