Literasi UU Harmonisasi Peraturan Pepajakan Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak
Makaryanawati*, Aulia Azzardina Universitas Negeri Malang; Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, (0321) 551312 Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang
Corresponding email: makaryanawati.fe@um.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  telah  merumuskan  kebijakan  baru  dalam  perpajakan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Berdasarkan  analisis  situasi,  masih  banyak UMKM  yang  belum  mengerti  adanya  perubahan  peraturan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  pengabdian  ini melibatkan  pelaku  UMKM  di  kota  Malang  sebagai  partisipan  dengan  menghadirkan  narasumber  dari  Kantor Konsultan  Pajak.  Tahapan  dalam  kegiatan  ini  dimulai  dari  analisis  situasi  partisipan,  kajian  dan  perumusan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan pengabdian, dan pemberian feedback kepada partisipan. Berdasarkan hasil  pengabdian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  perubahan  terkait  peraturan  perpajakan menjadikan  kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  ini  penting.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM selaku wajib pajak terkait perubahan peraturan perpajakan yang ada.
Kata kunci — Pengabdian Masyarakat, UMKM, UU HPP

## Abstract
The  government  has  formulated  a  new  policy  on  taxation  as  stipulated  in  Law  Number  7  of  2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Based on the situation analysis, there are still many MSMEs who do not understand the changes to these regulations. Therefore, this service activity involves MSMEs actors in the city of Malang as participants by presenting resource people from the Tax Consultant Office. The stages in this activity start with analyzing the participant's situation, reviewing and formulating activities, socializing activities, implementing community service, and providing feedback to participants. Based on the results of the service that has  been  carried  out,  it  can  be  concluded  that  changes  related  to  tax  regulations  make  this  socialization  and training activity important. It aims to increase the knowledge of MSMEs actors as taxpayers regarding changes to existing tax regulations.
Keywords— Community Service, MSMEs, HPP Law

## 1.  PENDAHULUAN
eningkat  atau  menurunnya  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  salah  satunya  keterlibatan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Hal ini  karena  UMKM  sebagai  penyumbang  produk domestik  bruto  (PDB)  Nasional  memiliki  peran penting  bagi  pemulihan  ekonomi  Indonesia (Firmansyah  dkk.,  2019).  Sesuai  dengan  UUD  1945 pasal  33  ayat  4,  UMKM  merupakan  bagian  dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian  dan  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (BKPM, 2022).  Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  bulan  Maret  2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi
terhadap  Produk  Domestik  Bruto  sebesar  61,07 persen  atau  senilai  Rp8.573,89  triliun.  UMKM mampu  menyerap  97  persen  dari  total  tenaga  kerja yang  ada,  serta  dapat  menghimpun  sampai  60,42 persen  dari  total  investasi  di  Indonesia  (Kemenkeu, 2021).  Artinya,  jumlah  UMKM  yang  banyak berbanding  lurus  dengan  banyaknya  lapangan pekerjaan  di  Indonesia  sehingga  UMKM  memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Tingginya  jumlah  UMKM  di  Indonesia  tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  telah memberikan  banyak  dampak  negatif  bagi  UMKM mulai  dari  masalah  tenaga  kerja  (BKPM,  2022), distribusi  produk  yang  terhambat  (Amri,  2020) hingga  kesulitan  untuk  mendapatkan  bahan  baku produksi  (Anggraeni  dkk.,  2021).  Di  samping  itu,
M
pandemi  Covid-19  mendorong  perubahan  pada  pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi  transformasi  digital  (BKPM,  2022). Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung  UMKM  agar  mampu  bertahan, berkembang,  dan  bertumbuh  di  tengah  tantangan pandemi dan transformasi digital saat ini. Salah satu upaya  pemerintah  dalam  meringankan  beban ekonomi akibat pandemi bagi UMKM adalah melalui Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) (Wakhyuni  dkk.,  2021),  yang  menyentuh  berbagai aspek.  Melalui  berbagai  kebijakannya,  pemerintah berusaha meringankan beban ekonomi UMKM, yang salah  satunya  dengan  meringankan  beban  pajak UMKM.
Sebagai  upaya  untuk  meminimalisir  beban pajak  UMKM,  Pemerintah  terus  melakukan pembenahan  dengan  menetapkan  berbagai  kebijakan yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  (Asadi  dkk.,  2022).  Adanya  insentif  pajak bagi UMKM dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang  melakukan  pembayaran  pajak.  Hal  ini menandakan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak  (Putra  &  Supartini, 2019).  Respons  positif  wajib  pajak  atas  kebijakan insentif, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan  menyesuaikan  kondisi  perekonomian. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  (Mohklas  dkk., 2022)  yang  disahkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal 29 Oktober 2021.
Mengutip dari laman resmi DJP, UU HPP turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan  asas  keadilan,  kesederhanaan,  efisiensi, kepatuhan  hukum,  kemanfaatan,  dan  kepentingan nasional  (Nurillah  &  Andini,  2022).  Sedangkan tujuan  disusunnya  UU  HPP  ini  yaitu  untuk meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian  di  saat  masa  pandemi  Covid-19.  UU HPP  memuat  enam  klausul  perubahan,  yaitu Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP), Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  Pajak  Karbon,  Program  Pengungkapan Sukarela,  dan  UU  Cukai  (Rahmadi  &  Wahyudi, 2022).  Keenam  klausul  perubahan  ini  diberlakukan pada waktu yang berbeda-beda.
Penelitian sebelumnya telah menyoroti implementasi  UU  HPP  dengan  memberikan  edukasi melalui kegiatan pengabdian yang serupa. Apip dkk. (2022) melakukan sosialisasi UU HPP pada UMKM di  Wilayah  Sambiroto  Semarang.  Hasilnya masyarakat UMKM mendapatkan informasi, pengetahuan  bagaimana  keberpihakan  pemerintah terhadap  UMKM  melalui  kebijakan  Fiskal.  Lebih lanjut,  Okfitasari  dkk.  (2022)  juga  melakukan
pengabdian  terkait  UU  HPP  di  PBMTI  MPD  Kab Wonogiri.  Kegiatan  PKM  dilakukan  melalui  metode ceramah,  diskusi,  simulasi,  pelatihan  dan  juga pendampingan  yang  diikuti  oleh  para  manajer  dan accounting anggota  PBMTI  MPD  Kabupaten Wonogiri.  Selama  kegiatan  pengabdian,  partisipan menunjukkan sangat antusias dengan penjelasan dan pendampingan  yang  diberikan  oleh  tim  pengabdian. Hasilnya  partisipan  mendapatkan  peningkatan pengetahuan  perpajakan  terbaru  dan  kompetensi perhitungan  pajak  dengan  tarif  baru  baik  secara manual  maupun  secara  online.  Mengingat  bahwa keberlakuan  UU  HPP  adalah  di  seluruh  wilayah Indonesia,  maka  penting  untuk  melakukan  kegiatan edukasi  melalui  sosialisasi  terkait  UU  HPP  di keseluruhan  wilayah  Indonesia  dengan  melibatkan banyak pelaku usaha.
Berdasarkan  analisis  situasi,  masih  banyak UMKM  yang  belum  mengerti  adanya  perubahan peraturan  ini.  Sosialisasi  yang  disampaikan Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  website  ataupun media  massa  tidak  selalu  sampai  ke  wajib  pajak, khususnya  UMKM.  Di  samping  itu,  sering  kali informasi  terkait  perubahan  peraturan  perpajakan tidak  mudah  dipahami  oleh  UMKM,  sehingga  tidak dilakukan  penerapan  di  dalam  menghitung  pajak terutang.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Maxuel  dan  Primastiwi  (2021); Nurcahyono  dan  Subki  (2021);  Nurkholik  dkk. (2021)  bahwa  pengetahuan  WP  dapat  meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan demikian, maka sangat perlu memberikan sosialisasi penerapan UU  HPP  kepada  UMKM.  Sosialisasi  perpajakan yang  ditujukan  kepada  wajib  pajak  UMKM  dalam hal pemberian informasi seputar perpajakan meliputi peraturan  perpajakan  dan  mekanisme  perpajakan. Peraturan  perpajakan  yang  disampaikan  disesuaikan dengan  kebutuhan  UMKM  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakan.  Peraturan  yang  disampaikan pada  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  peraturan  yang banyak diterapkan oleh UMKM, meliputi KUP, PPh, dan  PPN.  Tujuan  dari  sosialisasi  antara  lain  adalah memberikan  edukasi  mengenai  UU  HPP  dan memotivasi wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan  insentif  yang  diberikan  pemerintah pada masa COVID 19.

## 2.  METODE
Bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan  adalah  memberikan  edukasi  kepada masyarakat yang tujuannya adalah mengembangkan, menyebarluaskan,  dan  menerapkan  IPTEKS  untuk peningkatan  sumber  daya  manusia  sehingga  dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya.    Mitra  dalam  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  adalah  wajib  pajak  UMKM
yang berada di Kota Malang. Pemilihan wajib pajak UMKM  sebagai  mitra  dikarenakan  banyaknya UMKM yang belum memahami peraturan perpajakan (Hendri,  2016)  dan  jumlah  UMKM  di  Indonesia cukup  besar  mencapai  99,99%  dari  jumlah  pelaku usaha di Indonesia (Sasongko, 2020), yang memiliki potensi dalam menyumbang penerimaan negara.
Tahapan  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini terdiri  dari  analisis  situasi  partisipan,  kajian  dan perumusan kegiatan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan  pengabdian,  dan  pemberian feedback kepada  partisipan  (lihat  Gambar  1).  Kegiatan pengabdian  ini  diawali  dengan  melakukan  analisis situasi  partisipan.  Dalam  tahap  tersebut,  dilakukan observasi  atas  permasalahan  wajib  pajak  UMKM  di kota  Malang.  Pada  tahap  ini  dilakukan  wawancara untuk  mengetahui  permasalahan  dan  kebutuhan  dari mitra.  Hasil  dari  tahap  analisis  situasi,  selanjutnya digunakan  sebagai  bahan  kajian  dalam  tahapan perumusan kegiatan. Pada tahap perumusan kegiatan ini,  dilakukan brainstorming dengan  berbagai stakeholder terkait,  baik  akademisi  maupun  praktisi. Setelah menetapkan gambaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan  sosialisasi  kegiatan  kepada  calon partisipan.
Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian
Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan  pada  tanggal  26  September  2022 dengan  melibatkan  Mitra  Departemen  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Negeri Malang  yaitu  kantor  Konsultan  Pajak  Wajib  Pajak Indonesia,  yang  dalam  kegiatan  pengabdian  ini sebagai pemateri sosialisasi. Selain itu, sosialisasi ini menghadirkan 45 pelaku usaha yang tergabung pada organisasi  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN), selaku  partisipan  sosialisasi.  Dalam  hal  ini,  setelah pelaksanaan  sosialisasi  melalui  forum  seminar, pelaksana  pengabdian  memberikan  kesempatan kepada  partisipan  untuk  mendapatkan  penjelasan lebih  lanjut  melalui  sesi  tanya  jawab.  Selain  itu, sebagai  bahan  evaluasi  atas  pelaksanaan  kegiatan, pelaksana pengabdian melakukan interview beberapa partisipan untuk mendapatkan saran dan masukan.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  perpajakan  sering  kali  mengalami perubahan  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang terjadi.  Namun,  perubahan  peraturan  tersebut  tidak selalu  direspons  dengan  cepat  oleh  wajib  pajak.  Hal tersebut  terjadi  salah  satunya  karena  keterbatasan informasi  maupun  pemahaman  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak.  Dalam  hal  ini,  salah  satu  upaya  yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi terkait  perpajakan  terkini  yang  dilakukan  oleh  pihak yang memiliki kompetensi bidang perpajakan. Dalam pengertian sederhana, sosialisasi perpajakan merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  pajak  (DJP)  untuk  memberikan  informasi guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Andini dkk.,  2018).  Namun,  dalam  kesempatan  kali  ini, sosialisasi  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  kepada Masyarakat Departemen Akuntansi FEB UM kepada UMKM  dengan  mengangkat  judul  “Sosialisasi  dan Pelatihan  UU  No.7/2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  Guna  Mewujudkan  UMKM Taat  Pajak”.  Dalam  sosialisasi  tersebut,  narasumber memaparkan  beberapa  materi  seperti  fasilitas  pajak bagi  UMKM,  Pajak  Penghasilan  menurut  UU  HPP, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

## Fasilitas Pajak bagi UMKM
Fasilitas  pajak  bagi  UMKM  merupakan  topik pertama  yang  disampaikan  oleh  narasumber  dalam kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  tersebut.  Namun, sebelum  masuk  pada  topik  tersebut,  narasumber terlebih  dahulu  menjelaskan  arti  dari  UMKM. UMKM diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh badan  usaha  atau  perorangan  yang  produktif  serta memenuhi  kriteria  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang.  UMKM  merupakan  wajib  pajak  yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto s.d Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Hal tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)
Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto  Tertentu.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  wajib  pajak  yang  masuk  dalam  kategori UMKM,  yaitu  yang  memiliki  peredaran  usaha  tidak melebihi Rp 4,8 Milyar setahun akan dikenakan tarif pajak  final  0,5%.  Namun,  tidak  semua  penghasilan akan  dikenakan  tarif  tersebut.  Ada  beberapa penghasilan  yang  dikecualikan  dari  ketentuan  ini seperti penghasilan yang diterima wajib pajak terkait pemberian  jasa  pekerjaan  bebas,  penghasilan  dari luar  negeri  yang  sudah  dipotong  pajak,  penghasilan yang dikenai PPh final berdasarkan aturan yang lain, dan  penghasilan  yang  bukan  objek  pajak.  Artinya tidak  semua  penghasilan  wajib  pajak  akan diperhitungkan  untuk  dikenakan  pajak  menurut ketentuan tersebut.
Lebih  lanjut,  narasumber  juga  menyampaikan bahwa  penerapan  tarif  pajak  final  0,5%  memiliki batasan  jangka  waktu  yang  berbeda-beda.  Untuk wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif pajak 0,5% dengan jangka waktu 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berstatus Perseroan Terbatas (PT)  adalah  3  tahun,  dan  untuk  CV,  firma,  atau koperasi adalah selam 4 tahun. Jangka waktu tersebut terhitung sejak tahun pajak peraturan tersebut berlaku untuk wajib pajak lama, sedangkan untuk wajib pajak baru  terhitung  sejak  tahun  pajak  terdaftar.  Namun demikian, untuk UMKM mendapat kebebasan dalam menentukan  apakah  memilih  tarif  PPh,  pajak  final 0,5%, atau tarif PPh normal (progresif) sesuai dengan Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  Pasal  17  ayat  (2a),  atau Pasal  31E  UU  PPh.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  wajib  pajak  UMKM  harus  mengajukan  surat pemberitahuan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  atas pilihan tarif pajak yang akan digunakan.

## Gambar 3. Ilustrasi Perhitungan Fasilitas Pajak
Sehubungan  dengan  fasilitas  tarif  pajak, pemberlakuan  UU  HPP  pada  akhir  tahun  2021 memberikan kebijakan baru. Berdasarkan pemaparan materi  yang  diberikan  oleh  narasumber  disebutkan bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  merupakan pelaku  UMKM  akan  mendapatkan  fasilitas  berupa adanya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),
sampai omzet kumulatif mencapai Rp 500 juta pada suatu  tahun  pajak.  Namun,  jika  omset  wajib  pajak tersebut  sudah  melebihi  Rp  500  juta  maka  akan dikenakan  pajak.  Artinya,  wajib  pajak  orang  pribadi pelaku UMKM tersebut tidak perlu membayar pajak, sedangkan  yang  omzetnya  sudah  melebihi  Rp  500 juta  maka  akan  dikenakan  pajak  final  0,5%.  Bila ditelaah,  penyusunan  kebijakan  batasan  bruto  tidak kena  pajak  memenuhi  kerangka  strategis  karena memiliki dampak publik untuk menciptakan keadilan antar  wajib  pajak  dengan  penghasilan  setara  tanpa memandang  profesi  (Wahyudi  &  Wijaya,  2022). Kebijakan  baru  tersebut  dibuat  dalam  rangka  untuk memulihkan  perekonomian  Indonesia  terlebih  lagi akibat terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan baru yang  ada  dari  implementasi  UU  HPP  memberikan ruang  baru  bagi  wajib  pajak  tersebut  untuk  bisa menikmati fasilitas pajak yang diberikan.

## Pajak Penghasilan menurut UU HPP
Topik kedua yang dipaparkan oleh narasumber adalah  terkait  Pajak  Penghasilan  (PPh).  UU  HPP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan.  Salah  satu  perubahan  yang  terdapat  di dalam  UU  HPP  berhubungan  dengan  lapisan penghasilan  yang  dikenai  Pajak  Penghasilan (Pramudita  &  Okfitasari,  2022).  Berdasarkan pemaparan  dari  narasumber,  pengaturan  kembali Pajak Penghasilan tersebut berlaku untuk wajib pajak orang  pribadi  dan  wajib  pajak  badan  mulai  tahun pajak  2022.  Lebih  lanjut,  narasumber  menjelaskan bahwa  lapisan  tarif  PPh  untuk  wajib  pajak  orang pribadi  pada  awalnya  hanya  terdapat  empat  lapisan dengan  tarif  tertinggi  yaitu  30%.  Namun,  setelah adanya UU HPP, lapisan tarif PPh untuk wajib pajak orang  pribadi  menjadi  lima  lapisan  dengan  tarif tertinggi  yaitu  35%.  Selain  adanya  tambahan  tarif sampai  lima  lapisan,  UU  HPP  menambah  rentang penghasilan  sampai  Rp  60.000.000  pada  lapisan pertama  yang  dikenai  tarif  5%.  Sebelum  UU  HPP, lapisan tarif 5% dikenakan pada penghasilan sampai dengan  Rp  50.000.000.  Penambahan  rentang penghasilan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  berpihak kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah (Kurnianingsih,  2021).  Pemerintah  menganggap bahwa ketentuan terkait lapisan PPh yang baru dirasa lebih  adil  daripada  ketentuan  tarif  PPh  sebelum  UU HPP.  Kenaikan  tarif  dan  penambahan  lapisan diperlukan  karena  pemajakan  orang  kaya  yang kurang  maksimal  karena  adanya  pengaturan  terkait fringe  benefit (natura)  (Lokadata,  2021).  Sedangkan untuk  wajib  pajak  badan  dalam  negeri  dan  bentuk usaha  tetap  dikenakan  tarif  pajak  sebesar  22%. Adapun  rincian  dari  perubahan  lapisan  PPh  wajib pajak  orang  pribadi  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 berikut.
ISSN: 1978-1520
Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Menurut UU HPP Lapisan Tarif Rentang Penghasilan Tarif I Rp0 - Rp60.000.000 5% II >Rp60.000.000 - Rp250.000.000 15% III >Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25% IV >Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000 30% V >Rp 5.000.000.000 35%
Berkaitan  perubahan  pada  lapisan  PPh tersebut,  narasumber  memberikan  ilustrasi  berupa contoh  perhitungan  PPh  untuk  wajib  pajak  orang pribadi.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  agar seluruh  partisipan  sosialisasi  dapat  dengan  mudah memahami  bagaimana  cara  menghitung  PPh  untuk wajib  pajak  orang  pribadi  dan  apa  implikasi perbedaan perhitungan PPh tersebut dengan sebelum dan  sesudah  adanya  UU  HPP.  Adapun  contoh tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Ilustrasi Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  UU  HPP menghasilkan PPh terutang wajib pajak orang pribadi yang  lebih  rendah  daripada  menggunakan  UU sebelum  UU  HPP.  Hal  tersebut  terjadi  karena perubahan rentang penghasilan pada lapisan tarif 5% dan 10%, sehingga membuat perbedaan PPh terutang antara  sebelum  dan  sesudah  diberlakukannya  UU HPP.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Diterbitnya  UU  HPP  tidak  hanya  memberikan perubahan  terhadap  PPh  tetapi  juga  terhadap  PPN (Nurillah  &  Andini,  2022).  PPN  merupakan  pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau  jasa  dalam  peredarannya  dari  produsen  ke konsumen. PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi, dengan demikian maka  pembagian  beban  pajak  akan  lebih  merata karena  setiap  produk  yang  dijual  dari  berbagai industri  dikenakan  tarif  pajak  yang  sama  (Utari, 2008). Berdasarkan UU HPP mengamanatkan bahwa ada  kenaikan  pada  tarif  PPN.  Kenaikan  tersebut dilakukan  secara  bertahap  yaitu  dari  10%  menjadi
11%  yang  berlaku  pada  tanggal  1  April  2022. Kemudian  menjadi  12%  yang  berlaku  paling  lambat mulai  dari  1  Januari  2025.  Kenaikan  tarif  PPN tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Selain itu, kenaikan PPN juga ditujukan untuk meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat  saat  ini  yaitu  dalam  rangka mengatasi  dampak  pandemi  Covid-19  dalam  bentuk vaksin,  bantuan  sosial,  dan  lain-lain.  Meskipun demikian  pemerintah  juga  tetap  mempertimbangkan kondisi  masyarakat  dan  kegiatan  usaha  yang  masih dalam  masa  pemulihan  pasca  pandemi  COVID-19, sehingga  kenaikannya  diatur  dalam  dua  tahap  dan tidak dalam waktu dekat.

## 4.  SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  dengan  judul  Sosialisasi dan  Pelatihan  UU  No.7/2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  Guna  Mewujudkan  UMKM Taat Pajak telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan pemaparan  materi  yang  diberikan  oleh  narasumber dapat  disimpulkan  bahwa  UU  HPP  memberikan beberapa  kebijakan  baru.  Yang  pertama  yaitu, fasilitas  berupa  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP)  sampai  omzet  kumulatif  Rp  500  juta  bagi wajib  pajak  orang  pribadi.  Kedua,  penambahan lapisan tarif untuk wajib pajak orang pribadi menjadi lima lapisan dengan tarif tertinggi yaitu 35%. Ketiga, kenaikan  pada  tarif  PPN  yang  dilakukan  secara bertahap  yaitu  dari  10%  menjadi  11%  kemudian menjadi 12%.
Partisipan  sosialisasi  yang  mana  merupakan pelaku  UMKM  memberikan  respons  positif  yang ditunjukkan  dengan  antusiasme  partisipan  selama kegiatan  berlangsung.  Antusias  tersebut  ditunjukkan salah  satunya  dari  keinginan  partisipan  untuk diberikan pendampingan serta konsultasi lebih lanjut dalam  melakukan  perhitungan  pajak.  Melalui  sesi wawancara  di  akhir  acara,  partisipan  menyampaikan terima  kasih  karena  kegiatan  yang  dilakukan memberikan  banyak  pengetahuan  bagi  pelaku UMKM  terkait  perpajakan.  Pelaku  UMKM  yang sebelumnya  merasa  bingung  dengan  ketentuan perpajakan  merasa  terbantu  dengan  kegiatan  ini. Selain  itu,  partisipan  juga  memberikan  saran  agar kegiatan  serupa  dapat  diadakan  kembali  baik berbayar  maupun  tidak  berbayar.  Oleh  karena  itu, kegiatan  pengabdian  selanjutnya  disarankan  untuk kembali  dilakukan  dengan  melibatkan  lebih  banyak pelaku  usaha  dengan  narasumber  lebih  dari  satu pemateri.  Selain  itu,  pengabdian  selanjutnya  dapat memberikan sesi praktik menghitung pajak sederhana dengan dipandu langsung oleh narasumber.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada Universitas  Negeri  Malang  yang  telah  mendanai penelitian  melalui  hibah  penelitian  kompetitif  untuk Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat (LPPM) Tahun 2022.

## DAFTAR RUJUKAN
Amri,  A.  (2020).  Dampak  Covid-19  terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Brand , 2 (1), 123–
130.
Andini,  P.,  Riyadi,  S.,  Lestari,  S.  D.,  &  Yuwono.
(2018). Law enforcement, taxation socialisation,  and  motivation  on  taxpayer compliance  with  taxation  knowledge  as moderating  variable. Pertanika  Journal  of Social Sciences and Humanities , 26 (T), 77–87. Anggraeni,  C.  W.,  Ningtiyas,  W.  P.,  &  Alimah,  N.
M.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  dalam pemberdayaan  UMKM  di  masa  pandemi. Journal of Government and Politics , 3 (1), 47–
65.
Apip,  Muid,  D.,  Ekaristi,  C.  Y.  D.,  &  Hamdani. (2022).  Sosialisasi  UU  No  7  Tahun  2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada UMKM  Di  Wilayah  Sambiroto  Semarang. Reputasi , 3 (1).
Asadi, A., Sularsih, H., Wibisono, S. H., & ... (2022).
Kebijakan  insentif  pajak  UMKM  Di  Masa Pandemi  Covid-19. …  Industri  dan  Moneter ,
10 (2), 85–90. https://online- journal.unja.ac.id/pim/article/view/19636
BKPM. (2022). Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia . Bkpm.go.id.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/ber ita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan- umkm-indonesia
Firmansyah,  A.,  Arham,  A.,  &  M.  Elvin  Nor,  A. (2019).  Edukasi  akuntansi  dan  bimbingan teknis  penyusunan  laporan  keuangan  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah. Wikrama Parahita :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat ,
3 (2), 57–63. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766 Hendri, N. (2016). Faktor-faktor yang memepengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak pada UMKM Di Kota Metro.
Akuisisi:  Jurnal  Akuntansi , 12 (1),  1–15. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88
Kemenkeu. (2021). Pemerintah Terus perkuat umkm melalui berbagai bentuk bantuan . https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah- terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk- bantuan Lokadata.  (2021). Sri  Mulyani  akan  pajaki  orang
super kaya 35 persen . Lokadata.Id. https://lokadata.id/artikel/sri-mulyani-akan- pajaki-orang-super-kaya-35-persen
Maxuel,  A.,  &  Primastiwi,  A.  (2021).  Pengaruh sosialisasi  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  e- commerce. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan
Bisnis , 16 (1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369
Mohklas,  N.  L.  P.,  Yulianti,  E.,  &  Ratnasari,  D.
(2022).  Sosialisasi  dan  implementasi  undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Jurnal  Bdimas  Indonesia , 2 (3),  316– 323.
Nurcahyono,  N.,  &  Subki,  M.  (2021).  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak: studi KPP Kota Semarang. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 233–242.
Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU HPP  (Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan) Pasca  PP  23  Pada  UMKM  di  masa  Pandemi Covid – 19. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (7), 3195–3216.
https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767
Nurkholik,  Hajar,  N.,  &  Apriani,  I.  C.  P.  (2021).
Pengaruh  penerapan  e-billing,  sosialisasi perpajakan,  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (studi empiris  pada  WPOP  yang  terdaftar  di  kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan  Kabupaten  Kendal. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS , 590–612.
Okfitasari,  A.,  Suprihatin,  Rohmah,  S.  N.,  & Restiana,  D.  (2022).  Peningkatan  Kompetensi Perpajakan Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan  Di  PBMTI  MPD  Kab  Wonogiri Antin. Wasana  Nyata :  Jurnal  Pengabdian Pada Masyarakat , 6 (1), 90–96. Pramudita,  G.,  &  Okfitasari,  A.  (2022).  Analisis perbandingan  pajak  penghasilan  bagi  wajib pajak  orang  pribadi  sebelum  dan  sesudah  UU No.  7  Tahun  2021. Jurnal  Bismak , 2 (2),  24– 32.
Putra,  R.  J.,  &  Supartini.  (2019).  Pengaruh implementasi  penurunan  tarif  pajak  UMKM Terdadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM dengan Patriotisme. Jurnal Akuntansi
Manajerial , 4 (2), 1–9. Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi kehadiran  Undang-Undang  Hpp  dan  insentif. Jurnal Rekaman , 6 (1), 33–41. Sasongko.  (2020). UMKM  Bangkit,  Ekonomi Indonesia  Terungkit .  Djkn.Kemenkeu.Go.Id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/ 13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia- Terungkit.html
Utari,  W.  (2008).  Analisis  fundamental  ekonomi makro serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak  pertambahan  nilai. Jurnal  Berkala  Ilmu Ekonomi , 2 (1), 1–16.
Wahyudi,  W.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Isu  keadilan dalam  batasan  bruto  tidak  kena  pajak  atas pajak penghasilan orang pribadi. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 6 (1), 122– 129. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1648