Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)

## Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
Ritmon Amala, Abdul Rauf Mayang 1
IAIN Sultan Amai Gorontalo ritmonamala@yahoo.co.id

## Abstract
Differences  in  the  level  of  development  will  increase  the  level  of  speed  between regions, which in turn causes greater regional disparities. Sulawesi Island has six provinces where  each  province  has  different  economic  growth.  The  push  of  the  economy  in  every province  in  Sulawesi  Island  in  it  shows  a  positive  trend.  This  study  aims  to  examine  the inequality  of  economic  development  between  regions  in  North  Sulawesi  (2000–2013).  The data used uses GRDP time series data, Population and Per Capita Revenue from 2000-2013. The analysis process used is Williamson Index Analysis. The results showed that the GDP per capita  index  between  provinces  in  Sulawesi  Island  during  the  period  2000-2013  averaged 0.167  with  a  positive  trend.  The  region  that  has  the  highest  Williamson  Index  for  South Sulawesi  Province is  (0.32) with a positive trend, and the lowest  is  West  Sulawesi  Province (0.08) with a positive trend. As a whole, the provinces in Sulawesi are in the crestieria: CVw <0.35 = Low level unity. But if the higher Williamson Index means to connect between large regions, it must be immediately sought to reduce the economic level caused by the economy between regions left to be higher, can cause social, economic and political consequences that occur in the sense of national unity, can issue the country's economic stability
Keywords: Inter-regional Economic Growth Gaps, Williamson Index

## PENDAHULUAN
Ketimpangan  yang  besar  dalam  distribusi  pendapatan  atau  kesenjangan  ekonomi merupakan  masalah  besar  di  banyak  negara  berkembang  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Di Indonesia  pada  awal  orde  baru  para  pembuat  kebijaksanaan  dan  perencana  pembangunan masih  sangat  percaya  bahwa  proses  pembangunan  ekonomi  yang  pada  awalnya  terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan hanya di sektor-sektor tertentu saja. Hal ini  terjadi  apabila  dilihat  dari  skala  yang  lebih  kecil,  misalnya  dalam  lingkup  provinsi  se Sulawesi,  beberapa  provinsi  di  dalamnya  mencapai  pertumbuhan  yang  cepat,  sementara beberapa  Provinsi  lainnya  mengalami  pertumbuhan  yang  lambat.  Tiap-tiap  Provinsi  tersebut
1 Lecturer at State Islamic Institutet of Sultan Amai Gorontalo, Indonesia.

## Volume. 14, Nomor 2, Desember 2018
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
tidak  mengalami  kemajuan  yang  sama,  hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  sumber- sumber  yang  di  miliki.  Di  samping  itu,  banyak  investor  dan  penanaman  modal  yang  lebih ingin  menanamkan  modalnya  pada  suatu  daerah  yang  telah  terpenuhi  fasilitasnya,  karena dengan  berbagai  pertimbangan,  termasuk  dalam  menunjang  kemudahan  usahanya.  Sehingga bagi  daerah-daerah  yang  belum  terjangkau  fasilitas-fasilitas  tersebut  dimungkinkan  akan relatif lebih tertinggal, hasilnya akan menyebabkan ketimpangan antar Provinsi semakin besar yang akan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan antar Provinsi tersebut.
Upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi  yang   tinggi  dan terus meningkat tidak secara otomatis  menghilangkan  ketimpangan  dalam  pembangunan  (disparity).  Ketimpangan ekonomi  yang  paling  jelas  terlihat  adalah  pada  aspek  pendapatan  yang  menimbulkan golongan  kaya  dan  miskin,  aspek  spasial  yang  mengakibatkan  adanya  wilayah  maju  dan tertinggal serta aspek sektoral yang menyebabkan adanya sektor unggulan dan non unggulan.
Menurut  Rustiadi,  kesenjangan  antar  wilayah  telah  banyak  menimbulkan  permasalahan sosial,  ekonomi  dan  politik.  Untuk  itu  dibutuhkan  kebijakan/program  yang  dapat  mengatasi permasalahan  kesenjangan  antar  wilayah,  dan  perencanaan  yang  mampu  mewujudkan pembangunan  yang  berimbang.  Kesenjangan  ekonomi  adalah  terjadinya  ketimpangan  dalam distribusi  pendapatan  antar  kelompok  masyarakat  berpenghasilan  tinggi  dan  kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 2
Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi  dan  semakin  kecilnya  ketimpangan  pendapatan  antarpenduduk,  antardaerah  dan antarsektor.  Beberapa  daerah  dapat  mencapai  pertumbuhan  yang  signifikan,  sementara beberapa  daerah  lainnya  mengalami  pertumbuhan  yang  lambat.  Perbedaan  tingkat pembangunan  akan  membawa  dampak  perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antardaerah  yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar.
Pulau  Sulawesi  memiliki  enam  (6)  Provinsi  dimana  setiap  Provinsi  memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  berbeda-beda.  Dilihat  dari  perekonomian  nasional  nya  dalam setiap  Provinsi  di  Pulau  Sulawesi  didalamnya  menunjukan  trend  positif  dan  meningkat meskipun terdapat dua Provinsi baru di dalamnya yaitu Provinsi Gorontalo yang di mekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi Sulawesi Barat  yang baru dari tahun  2004 di mekarkan.
2 Rustiadi,  Ernan  dan  Sugimin  Pranoto.  2007.  Agropolitan,  membangun  ekonomi  perdesaan.  Crestpent  Press. Bogor

## Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
Pada  hakekatnya  pembangunan  daerah  di  anjurkan  tidak  hanya  memutuskan  perhatian pada  pertumbuhan  ekonomi  saja  namun  juga  mempertimbangkan  bagaimana  kemiskinan yang di hasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Para ahli ekonomi percaya bahwa  cara  terbaik  untuk  mengejar  keterbelakangan  ekonomi  adalah  dengan  meningkatkan laju  pertumbuhan  penduduk.  Dengan  cara  tersebut  angka  pendapatan  per  kapita  akan meningkat  sehingga  secara  otomatis  terjadi  pada  peningkatan  kemakmuran  masyarakat.
Pertumbuhan  penduduk  yang  juga  mengakibatkan  pertumbuhan  penduduk  umur  produktif meskipun  dengan  tenggang  waktu  secara  tradisional  di  anggap  merupakan  faktor  positif dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita.  Jelaslah  bahwa  hal  ini akan  tergantung  pada  kemampuan  sistem  ekonomi  untuk  menyerap  dan  memperkejakan secara produktif tenaga kerja tambahan itu, suatu kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan  tingkat  dan  jenis  akumulasi  modal  dan  tersedianya  faktor-faktor  lain  yang  terkait seperti keterampilan manajerial dan administrasi (Todaro 2000;84)

## Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi 2000-2010 2010-2015 Sulawesi Utara 1,28 1,15 Sulawesi Tengah 1,95 1,69 Sulawesi Selatan 1,17 1,12 Sulawesi Tenggara 2,08 2,18 Gorontalo 2,26 1,64 Sulawesi Barat 2,68 1,94
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 3
Berdasarkan  tabel  1.2  diatas  bahwa  jumlah  penduduk  ke  enam  Provinsi  se  Sulawesi dari ke dua tahun dasar 2000 dan 2010 bergerak fluktuatif namun cenderung baik dari tahun ke  tahun.  Jumlah  penduduk  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  merupakan permasalah  mendasar.  Karena  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkendali  dapat mengakibatkan  tidak  tercapainya  tujuan  pembangunan  ekonomi  yaitu  kesejahteraan  rakyat serta menekan angka kemiskinan.
Dengan  adanya  6  Provinsi  Gorontalo  yang  terdapat  pada  Pulau  Sulawesi  banyak kekayaan  akan  sumber  daya  alam,  kualitas  sumber  daya  manusia,  pendapatan,  serta perkembangan yang berbeda antar tiap daerah. Dimana tiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, sehingga kekayaan yang dimiliki tiap Provinsi pun berbeda-beda. Dalam artian tidak  terjadi  pemerataan  pembangunan,  dimana  menyebabkan  tidak  terjadinya  pertumbuhan
3 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
ekonomi  yang  seimbang.  Dilihat  dari  kesenjangan  antar  wilayah  se  Sulawesi,  penulis  ingin menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan,  sehingga  penelitian  ini berjudul  “Analisis  Kesenjangan  Pertumbuhan  Ekonomi  Antar  Wilayah  Se  Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013).

## KAJIAN TEORI

## 1. Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa  yang  sering  diukur  dengan  tinggi  rendahnya  rill  per  kapita.  Tujuan  pembangunan ekonomi  disamping  untuk  menaikkan  pendapatan  nasional  rill  juga  untuk  meningkatkan produktivitas  ( todaro ),  jadi  dalam  ekonomi  pembangunan  tidak  hanya  menggambarkan jalannya  perkembangan  ekonomi  saja,  tapi  juga  menganalisis  hubungan  sebab  akibat  dari faktor-faktor perkembangan tersebut. 4
Pertumbuhan  digunakan  sebagai  ungkapan  umum  yang  menggambarkan  tingkat perkembangan  suatu  negara  yang  di  ukur  melalui  persentase  pertambahan  pendapatan nasional  rill.  Pembangunan  ekonomi  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  di  ikuti  oleh perubahan  dalam  struktur  dan  corak  kegiatan  ekonomi.  Para  ahli  ekonomi  mempunyai keterkaitan terhadap masalah perkembangan pendapatan nasional rill. Masalah mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dan  masalah  pemerataan  pembagian  pendapatan.  Pembangunan ekonomi  selalu  di  ikuti  oleh  peningkatan  pendapatan  per  kapita  secara  terus  menerus.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu di ikuti kenaikan pendapatan perkapita. 5
Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  terjadi  ketika  terdapat  lebih  banyak  output dan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien. Pembangunan ekonomi terjadi  saat  terdapat  lebih  banyak  output  juga  perubahan-perubahan  dalam  kelembagaan  dan pengetahuan tekhnik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan ekonomi menunjukkan  perubahan-perubahan  dalam  struktur  output.  Pada  umumnya  pembangunan selalu  disertai  dengan  pertumbuhan.  Tetapi  pertumbuhan  belum  tentu  disertai  dengan pembangunan, 6
4 Todaro, M.P. dan Stephen C. S. 2006. Pembanguna  Ekonomi di Dunia Ketiga . Erlangga, Jakarta
5 Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta Kencana
6 Ibid.,

## Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
Menurut  Boediono  Pertumbuhan  ekonomi  adalah  kenaikan  output  per  kapita  dalam jangka panjang. Jadi  persentase pertumbuhan output  itu haruslah lebih tinggi  dan persentase pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan  ada  kecenderungan  dalam  jangka  panjang  bahwa pertumbuhan ini akan berlanjut. 7

## 2. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Sjafrizal menyatakan kesenjangan ekonomi antar wilayah  merupakan  aspek  yang  umum  terjadi  dalam  kegiatan  pembangunan  ekonomi  suatu negara.  Terdapat  kecenderungan  bahwa  kebijakan  pembangunan  yang  dirancang  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  justru  memperburuk  kondisi  kesenjangan  ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antar wilayah sering menjadi permasalahan serius karena beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami  pertumbuhan  lambat.  Hal  ini  dapat  memicu  migrasi  penduduk  dari  wilayah terbelakang ke wilayah maju sehingga timbul permasalahan sosial ekonomi di wilayah maju. Selain  itu,  kemajuan  perekonomian  yang  tidak  sama  di  setiap  wilayah  dapat  menimbulkan kecemburuan  sosial  yang  memicu  terjadinya  konflik  antar  wilayah.  Apabila  dibiarkan semakin  parah,  dapat  mengganggu  kestabilan  perekonomian  negara  Secara  teoritik, permasalahan  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  dapat  dijelaskan  menggunakan  Hipotesis Neoklasik. 8
Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara,  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  cenderung  meningkat.  Proses  ini  akan  terjadi sampai  kesenjangan  tersebut  mencapai  titik  puncak.  Bila  proses  pembangunan  berlanjut, maka  secara  berangsur-angsur  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  akan  menurun.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  waktu  proses  pembangunan  baru  dimulai  di  NSB,  peluang pembangunan  yang  ada  umumnya  dimanfaatkan  oleh  daerah-daerah  yang  kondisi pembangunan  sudah  lebih  baik.  Sedang  daerah  yang  tertinggal  tidak  mampu  memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM. Karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang  terbelakang  tidak  banyak  mengalami  kemajuan  maka  kesenjangan  ekonomi  antar wilayah cenderung meningkat. Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi
7 Boediono, 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta BPFE
8 Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
daerahnya  umumnya  dalam  kondisi  yang  lebih  baik  dari  segi  sarana  dan  prasarana  serta kualitas  SDM.  Dalam  kondisi  demikian,  setiap  peluang  pembangunan  dapat  dimanfaatkan secara  lebih  merata  antar  daerah.  Akibatnya,  proses  pembangunan  pada  negara  maju  akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
Bort (1960)  menjadi  pelopor  yang  mendasarkan  analisisnya  pada  teori  ekonomi Neoklasik,  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  daerah  tersebut  untuk  meningkatkan  kegiatan  produksinya.  Sedangkan  kegiatan produksi  pada  suatu  daerah  tidak  hanya  ditentukan  oleh  potensi  daerah  yang  bersangkutan, tetapi  ditentukan  pula  oleh  mobilitas  tenaga  kerja  dan  mobilitas  modal  antar  daerah. Bort menyatakan  pada  awal  pembangunan  suatu  negara,  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) kurang  berjalan  lancar.  Dampaknya  modal  dan  tenaga  kerja  akan  terkonsentrasi  di  daerah yang  lebih  maju  sehingga  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  melebar  ( divergen ).  Bila pembangunan  terus  berlanjut,  dengan  semakin  baiknya  fasilitas  maka  mobilitas  faktor produksi  semakin  lancar  sehingga  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  akan  berkurang ( convergen ).  Kondisi  tersebut  dapat  digambarkan  dalam  kurva  kesenjangan  ekonomi  antar wilayah yang berbentuk U terbalik. 12 Kesenjangan ekonomi antar wilayah .
Gambar 2.2 Kurva U terbalik 9
Kebenaran Hipotesis Neoklasik ini diuji kebenarannya oleh Jefrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah pada negara maju dan negara  sedang  berkembang  dengan  menggunakan  data  time  series  dan  cross  section.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Hipotesis  Neoklasik  yang  diformulasikan  secara teoritis  ternyata  terbukti  benar  secara  empiris.  Ini  berarti  bahwa  proses  pembangunan  suatu
9 Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Padang
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
negara  tidak  otomatis  menurunkan  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah,  tetapi  pada  tahap permulaan justru terjadi sebaliknya.

## a. Indikator Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
Tingkat  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  dapat  diukur  menggunakan  perhitungan indeks  ketimpangan  regional  Williamson.  Istilah  indeks  Williamson  muncul  sebagai penghargaan  kepada Jeffrey  G.  Williamson yang  mula-mula  menggunakan  teknik  ini  untuk mengukur  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  pada  negara  maju  dan  negara  sedang berkembang. Secara statistik, indeks Williamson ini adalah coefficient of variation yang biasa digunakan  untuk  mengukur  perbedaan.  Indeks  ini  menggunakan  PDRB  per  kapita  sebagai data  13  dasar  karena  yang  diperbandingkan  adalah  tingkat  pembangunan  antar  wilayah  dan bukan  tingkat  kemakmuran  antar  kelompok.  Hal  yang  dipersoalkan  bukan  antara  kelompok kaya  dan  miskin,  tetapi  antara  daerah  maju  dan  terbelakang.  Dari  indeks  Williamson  dapat diketahui  kesenjangan  ekonomi antar  wilayah  yang terjadi  semakin melebar  atau berkurang. Jika  semakin  tinggi  nilai  indeks  Williamson,  berarti  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah semakin besar, dan sebaliknya.
Apabila  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  dalam  suatu  negara  masih  tergolong dalam  kesenjangan  taraf  tinggi,  maka  harus  segera  dicari  solusi  untuk  mengurangi  tingkat kesenjangan  ekonomi  tersebut  karena  apabila  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  dibiarkan semakin  tinggi,  dapat  menimbulkan  konsekuensi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang mengancam  rasa  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  bahkan  dapat  mengganggu  kestabilan perekonomian negara.

## b. Strategi Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
Adanya  indikasi  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  menandakan  terdapat  beberapa daerah  yang  lebih  cepat  tumbuh,  sedangkan  beberapa  daerah  lain  mengalami  pertumbuhan ekonomi  lambat.  Dalam  rangka  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  tersebut, maka  pemerintah  dapat  menyusun  prioritas  untuk  lebih  membangun  daerah-daerah  yang tertinggal.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  identifikasi  wilayah  mana  saja  yang  masuk  dalam kategori  daerah  yang  tertinggal.  Setelah  diketahui  daerah-daerah  tertinggal.  Kemudian dilakukan  analisis  faktor-faktor  yang  mampu  memacu  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah tertinggal  tersebut.  Sehingga  pemerintah  dapat  membuat  kebijakan  yang  tepat  untuk
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
memajukan  perekonomian  daerah-daerah  yang  tertinggal  tanpa  menghambat  pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sudah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dikurangi

## METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  kesenjangan  wilayah  se  Sulawesi.  Wilayah Sulawesi sengaja  di ambil sebagai objek penelitian karena berdasarkan perkembangan actual perekonomian regionalnya,dimana terdapat ketimpangan jumlah PDRB yang dihasilkan  oleh 6  (enam)  Provinsi  yang  ada  di  wilayah  Sulawesi  tersebut.  Sedangkan  jangka  waktu  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  lima  belas  tahun  (2000-2015).  Gini  ratio  se  Sulawesi beberapa tahun terakhir meningkat maupun nasional. Meskipun perekonomian nasional dalam ke 6 Provinsi tersebut terdapat 2 Provinsi baru yaitu Gorontalo merupakan Provinsi baru yang dimekarkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat yang baru dimekarkan sejak tahun 2004, tetapi  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  didalamnya  menunjukan trend positif  dan  meningkat. ini dikarenakan banyaknya pembangunan yang bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai  kaitan  erat  dengan  masalah  kemiskinan.  Substansi  kesenjangan  adalah ketidakmerataan  akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi.  Apabila  berbicara  mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlaksedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan  secara  relatif  ( Sudibyo,1995 ).  Dalam  suatu  masyarakat  mungkin  tidak  ada  yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.
Data  yang  dipakai  menggunakan  data  time  series  PDRB,  Penduduk  dan  Pendapatan tahun  2000-2013.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  Indeks  Williamson. Batasan untuk tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah, yaitu:
√∑ ( ) ⁄ atau [∑ ( ) ]
Keterangan :
IW = Indeks Williamson
y i = PDRB perkapita provinsi i
ӯ = Rata-Rata PDRB Perkapita Seluruh Provinsi (Nasional)
A i = Jumlah Penduduk Di Provinsi i
A tot = Jumlah Penduduk Di Seluruh Provinsi Indonesia.
Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
dengan krtieria :
CVw < 0,35        = Kesenjangan taraf rendah
0,35 ≤ CVw ≤ 0,5 = Kesenjangan taraf sedang
CVw > 0,5 = Kesenjangan taraf tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan Kondisi Makroekonomi Indonesia
Perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang cukup menarik.Pertumbuhan  ekonomi  pada  awal  tahun  1960  tercatat  2%  per  tahun  dan  kemudian mengalami  peningkatan  di  atas  6%  per  tahun  pada  periode  1984-1993.  Dari  tahun  2000 sampai 2004, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,6% per tahun dan pada tahun 2005 sampai 2009 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,8% per tahun.
Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya diterpa oleh krisis  ekonomi  yang  parah,  sehingga  pada  tahun  1998  Indonesia  mengalami  penurunan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  13,1%.  Krisis  ekonomi  di  negara-negara  Asia  pertama  kali dimulai  dengan  terdepresiasinya  mata  uang  Bath  (Thailand).  Kemudian  depresiasi  ini merembes dan menulari negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Sehingga kondisi perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas moneter  di  Indonesia,  berusaha  untuk  ”mengobati”  kondisi  perekonomian  Indonesia  yang sedang  sakit.  BI  berusaha  menekan  laju  inflasi  pada  tahun  1998  sebesar  77,6%  dengan menekan  jumlah  uang  beredar  di  masyarakat  melalui  kenaikan  tingkat  suku  bunga  SBI. Kesenjangan  wilayah  se  Sulawesi  Pendapatan  Perkapita  se  sulawesi  disajikan  dalam  tabel berikut:

## Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Pendapatan Perkapita
Tahun Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Barat 2000 176758 532084 0 2001 182273 536115 0 2002 189614 546222 0 2003 198029 556050 0 2004 206954 572098 0 2005 216822 595043 304223 2006 227405 620735 316601 2007 239037 652472 331181
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
2008 251891 714282 361463 2009 264940 760650 373315 2010 279235 805345 407330 2011 295650 854291 440687 2012 313233 910316 471152 2013 332111 967114 495251 Tahun Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara 2000 393799 405537 317223 2001 409247 417733 326056 2002 420722 432464 340424 2003 438188 450284 358476 2004 455608 472985 377330 2005 477475 497093 396447 2006 503505 522594 418017 2007 529235 549737 442010 2008 563950 579391 464550 2009 592289 613971 489620 2010 633857 655113 519432 2011 674078 702734 553442 2012 722527 755901 597764 2013 769269 815616 627562 Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi. 10
Dari gambar 3 diketahui bahwa tren rata-rata PDRB per kapita di Pulau Sulawesi terus mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Data  ini  mengindikasikan  bahwa  seiring  dengan pertumbuhan PDRB per kapita, produktivitas penduduk di Sulawesi lebih besar dibandingkan dibandingkan  pertumbuhan  penduduknya.  Sementara  untuk  laju  pertumbuhan  PDRB  per kapita  sendiri,  capaian  pertumbuhan  tertinggi  Meskipun  menunjukkan  peningkatan  yang positif, masih terlihat terjadinya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi yang sangat timpang.  Salah  satu  alasan  rendahnya  capaian  PDRB  tersebut  adalah  skala  industri,  dimana provinsi  lain memiliki industri skala besar dan modern  yang lebih banyak. Sementara untuk sektor  pertanian,  meskipun  merupakan  salah  satu  penyokong  utama  merupakan  provinsi dengan  kontribusi  di  sektor  pertanian,  peternakan,  kehutanan,  dan  perikanan  yang  paling besar.
Pulau  Sulawesi  memiliki  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,74%  per  tahun.
Tingginya  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  ini  tidak  terlepas  dari  kontribusi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi rata-rata
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
provinsi di pulau Sulawesi dapat dikatakan relatif merata yakni berkisar antara nilai rata-rata pertumbuhan 5,52% sampai dengan 7,79%.

## 2. Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  bangsa  yang  mendesak  dan  memerlukan langkah-langkah  penanganan  dan  pendekatan  yang  sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh, dalam  rangka  mengurangi  beban  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  secara  layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang  bermartabat.  Kesenjangan  antara  region  di  Indonesia  (antar  provinsi,  antar  pulau maupun  antar  kawasan)  tidak  saja  terlihat  dari  nilai  pertumbuhan  ekonomi  namun  juga kesejahteraan  masyarakat  atau  kemiskinan  di  setiap  daerah.  Berdasar  data  yang  dikeluarkan oleh  Badan  Pusat  Statistik,  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  selama  periode pengamatan cenderung  menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat.
Penurunan  persentase  penduduk  miskin  di  sebagian  besar  daerah  berdampak  secara akumulatif  pada  persentase  penduduk  miskin  secara  nasional.  Persentase  penduduk  miskin (penduduk  yang  berada  di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di  Indonesia  pada  periode  2001-2011 rata-rata  sebesar  16,13%.  Periode  2001-2004  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia cenderung  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2001  persentase  penduduk  miskin  sebesar 18,40%  (37,9  juta  jiwa)  dan  pada  tahun  2004  menjadi  16,66%  (34,15  juta  jiwa).  Periode 2005-2006  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  cenderung  mengalami  peningkatan yakni masing-masing 16,69% (36,80 juta jiwa) dan 17,75% (39,30 juta jiwa).
Faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  angka  kemiskinan  pada  tahun  2006  antara lain disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi umum sebesar 17,95 persen pada Februari 2005 hingga Maret 2006. Selanjutnya periode 2007-2011 persentase penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar  17%  (38,39  juta  jiwa)  atau  menurun  sebesar  0,75%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada tahun  2011  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  menjadi  12,36%  (29,79  juta  jiwa). Adapun data kemiskinan pulau Sulawesi disajikan dalam tabel berikut ini.

## Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)

## Tabel 4.2 Data Angka Kemiskinan se Sulawesi
Tahun Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Barat 2000 33,87 12,03 0 2001 32,01 11,76 0 2002 32,12 11,22 0 2003 29,25 11,01 0 2004 29,00 9,79 0 2005 29,05 9,34 23,87 2006 29,13 11,54 20,74 2007 27,35 11,42 19,03 2008 20,47 9,08 16,73 2009 18,34 9,32 15,29 2010 16,55 9,59 13,58 2011 18,02 8,46 13,64 2012 17,22 7,63 13,01 2013 18,00 8,05 12,23 Tahun Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara 2000 15,90 25,90 25,97 2001 15,01 25,07 25,04 2002 14,30 24,89 24,22 2003 14,50 23,56 24,72 2004 13,60 23,42 24,00 2005 14,98 22,17 23,11 2006 14,57 21,16 20,98 2007 14,11 20,13 17,72 2008 13,41 18,07 17,30 2009 11,93 16,90 16,01 2010 11,40 16,07 15,69 2011 10,27 15,83 14,61 2012 9,46 14,94 13,05 2013 10,32 14,32 13,73
Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.
Kemiskinan  identik  dengan  kemampuan  penduduk  dalam  memenuhi  konsumsi kebutuhan  dasar.  Semakin  miskin  penduduk  pengeluaran  konsumsinya  juga  semakin berkurang,  begitu  pula  sebaliknya.  Tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  sampai  dengan  tahun 2010  mencapai  13,33  persen,  menurun  dibandingkan  dengan  tahun  2009  sebesar  14,15 persen. Kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan  masyarakat  pedesaan  yang  masih  mengandalkan  sektor  pertanian  tradisional sebagai mata pencaharian. Pola kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun diikuti pula oleh pola peningkatan konsumsi rumahtangga.
3. Kesenjangan antar wilayah se Sulawesi

## Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
Pembangunan  daerah  diarahkan  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan  secara  optimal.  Setiap  daerah  pada  dasarnya  mengalami  pertumbuhan  ekonomi yang  berbeda  antar  wilayah  satu  dengan  yang  lainnya.  Perbedaan  pertumbuhan  tersebut disebabkan  karena  adanya  perbedaan  potensi  yang  ada  pada  tiap  daerah  seperti  sumberdaya alam  maupun  sumberdaya  manusianya.  Sehingga  mengakibatkan  adanya  ketimpangan  antar wilayah  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  terjadinya  disparitas  pendapatan  dan merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
Ketimpangan antar wilayah ( regional disparity ) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan  antar  wilayah yaitu  adanya  wilayah  yang  maju  dengan  wilayah  yang  kurang  maju.  Adanya  desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar.
Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketimpangan antar provinsi di Sulawesi menggunakan indeks Williamson.

## Tabel 4.3 Kesenjangan antar wilayah se Sulawesi
Tahun Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Barat 2000 0,05 0,15 0 2001 0,12 0,15 0 2002 0,12 0,15 0 2003 0,12 0,16 0 2004 0,12 0,16 0 2005 0,12 0,16 0,12 2006 0,12 0,16 0,12 2007 0,12 0,16 0,12 2008 0,12 0,15 0,12 2009 0,12 0,16 0,12 2010 0,12 0,16 0,13 2011 0,12 0,16 0,13 2012 0,12 0,16 0,13 2013 0,12 0,16 0,13 Tahun Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara 2000 0,33 0,17 0,16 2001 0,3 0,17 0,16 2002 0,33 0,17 0,16 2003 0,33 0,17 0,16 2004 0,33 0,17 0,17 2005 0,33 0,17 0,17 2006 0,31 0,17 0,18 2007 0,31 0,17 0,16 2008 0,3 0,17 0,16
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
2009 0,31 0,17 0,16 2010 0,31 0,16 0,17 2011 0,31 0,18 0,17 2012 0,31 0,18 0,17 2013 0,31 0,18 0,17
Sumber: Data di Olah. indeks Williamson (2018)
Masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi tersebut memiliki latar belakang perbedaan antar  wilayah.  Perbedaan  ini  berupa  perbedaan  karakteristik  alam,  sosial,  ekonomi,  dan sumber  daya  alam  yang  penyebarannya  berbeda  di  setiap  kabupaten/kota.  Perbedaan  antar wilayah  tersebut  yang  menjadi  hambatan  dalam  pemerataan  pembangunan  ekonomi dikarenakan  terkonsentrasinya  suatu  kegiatan  perekonomian  yang  berdampak  pada meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  dibeberapa  wilayah  yang  memiliki  sumber  daya  alam melimpah.  Kekayaan  alam  yang  dimiliki  seharusnya  dapat  menjadi  nilai  tambah  dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.
Hasil  analisis  menunjukkan  indeks  ketimpangan  PDRB  per  kapita  antara  Provinsi  di Pulau  Sulawesi  selama  periode  2000-2013  rata-rata  sebesar  0,167  dengan  trend  positif.
Wilayah yang mempunyai Indeks Williamson tertinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu (0,32)  dengan  trend  positif,  dan  terendah  yaitu  Provinsi  Sulawesi  Barat  (0,08)  dengan  trend positif. Secara keseluruhan wilayah  Provinsi  di  Sulawesi berada pada  krtieria :  CVw < 0,35
=  Kesenjangan  taraf  rendah.  Namun  jika  semakin  tinggi  nilai  indeks  Williamson, berarti  kesenjangan  ekonomi  antar  wilayah  semakin  besar  maka  harus  segera  dicari  solusi untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi tersebut karena apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dibiarkan semakin tinggi, dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik  yang  mengancam  rasa  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  bahkan  dapat  mengganggu kestabilan perekonomian negara

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuatlah kesimpulan untuk mencapai rumusan masalah sebagai berikut:
Hasil  analisis  menunjukkan  indeks  ketimpangan  PDRB  per  kapita  antara  Provinsi  di  Pulau Sulawesi  selama  periode  2000-2013  rata-rata  sebesar  0,167  dengan  trend  positif.  Wilayah yang  mempunyai  Indeks  Williamson  tertinggi  untuk  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yaitu  (0,32) dengan trend positif, dan terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat (0,08) dengan trend positif.
(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)
Secara  keseluruhan  wilayah  Provinsi  di  Sulawesi  berada  pada  krtieria  :  CVw  <  0,35  = Kesenjangan taraf rendah.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka  penulis  memberikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Pemerintah  perlu  memperhatikan  sektor  yang  menyerap  tenaga  kerja  sebagai penyumbang  pertumbuhan  ekonomi.  Perlunya  Pemberdayaan  masyarakat  kecil  ada dan harus lebih digiatkan lagi.
2. Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  dan  kemiskinan terhadap  kesenjangan  wilayah  se  Sulawesi,  tapi  tidak  diuji  pengaruh  kesenjangan pendapatan  dan  kemiskinan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  menganalisis  keterkaitan  ini  karena  ketimpangan  dan  kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono, 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta BPFE.
BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Gorontalo.
BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Barat
BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan .
BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah .
BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS (2000-2013). Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara .
BPS (2017), Data PDRB Se Sulawesi. BPS Pusat.
BPS (2017). Gini Ratio Se sulawesi tahun 2000-2015. BPS Pusat.
BPS (2017). Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2000-2015. BPS Pusat.
Simreg.bappenas.go.id data PDRB kab/kota Provinsi Se Sulawesi .
Sjafrizal. 1997. PertumbuhanEkonomidanKetimpangan Regional Wilayah
Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta Kencana
Todaro,  M.P.  dan  Stephen  C.  S.  2006. Pembangunan  Ekonomi  di  DuniaKetiga .Erlangga, Jakarta.