PERLINDUNGAN HAK BURUH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN
Nanda Arni Arisanti, Syofyan Hadi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya| nnda.aa1405@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  bagi  buruh penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas juga sudah di muat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas.  Namun  semenjak adanya  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  Cipta  Kerja  ada  banyak  pergantian,  penghilangan substansi  hingga  tumpeng  tindih  antara  pasal  satu  dengan  pasal  lainnya  yang  merugikan pekerja/buruh penyandang  disabilitas  pada  Pasal  154A  yang  menyebutkan  “Bahwa  pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan” hal ini kemudian men uai kontra di kalangan pekerja sebab pasal 154A sebelumnya tidak tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Dengan  2  rumusan  masalah  sebagai  berikut  :  Pengaturan  hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dalam  Hukum Nasional dan Internasional, dan Mengapa  pengaturan  perubahan  persyaratan  pemutusan  hubungan  kerja  bagi  buruh  penyandang disabilitas Pasal 154 A tidak sesuai dengan hak untuk memperoleh pekerjaan . Hasil penelitian bahwa substansi pada pasal 154A UU Cipta Kerja ini kurang memberikan sisi kemanfaatan kepada para buruh sehingga  menyebabkan  banyak  para  buruh  menolak  adanya  UU  Cipta  kerja  karena  bertentangan dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.    Jenis  penelitian  normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya “negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Se lain itu, UUD 1945 menyatakan, “ Bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rule of law), bukan hanya kekuasaan (power state), maka negara tidak boleh beroperasi atas dasar kekuasaan belaka. hukum itu.” Se gala bentuk hukum Indonesia harus  dapat  melindungi  hak  asasi  semua/warga  negaranya.  Berdasarkan  hal  yang  telah dimaksudkan maka tindakan pemerintah dan warga negara untuk menjalankan segala misi harus didasari oleh hukum, tidak boleh sewenang-wenang, dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan  yang  ada  atau  yang  berlaku.  Negara  Konstitusi  harus  menjamin kesetaraan  semua  individu,  termasuk  kebebasan  untuk  menggunakan  hak  asasinya.  Ini merupakan  prasyarat  jika  negara  hukum  dianggap  muncul  sebagai  perjuangan  individu untuk melepaskan diri dari ikatan otoritas dan kesewenang-wenangan. Norma-norma yang terkandung  dalam  UUD  memiliki  dua  kedudukan:  sebagai  pedoman  atau  pendukung orientasi  hukum  positif  untuk mewujudkan  cita-cita  perlindungan  hak  asasi manusia,  dan sebagai  norma  pengujian  norma  hukum  positif  yang  sesuai  dengan  hak  asasi manusia.  Di Negara Indonesia sendiri, hak asasi setiap manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari filosofi yang sudah lama ada di dalam Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). "Kemerdekaan adalah hak semua bangsa Indonesia." Deklarasi ini memuat pengakuan hukum yang jelas atas hak asasi manusia yang  terkait  dengan  kemerdekaan,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1
1 A.Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Utama, Bogor, (2005), h. 20
Penyandang  disabilitas  biasanya  membutuhkan  keterlibatan  orang  lain  dan  bantuan khusus  yang  dirancang  untuk  memfasilitasi  kehidupan  sehari-hari  para  penyandang disabilitas.  Di  balik  pembatasan  tersebut,  setiap  penyandang  disabilitas  memang  memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, namun cara yang digunakan berbeda dengan rata-rata orang. Penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik jangka panjang yang dapat berinteraksi dengan lingkungan akibat sulitnya berpartisipasi secara penuh dan efektif  dengan  warga  negara  lain  berdasarkan  disabilitas  dan  benturan  persamaan  hak Termasuk  penyandang  disabilitas  dengan  keterbatasan  mental,  intelektual,  dan/atau sensorik. Secara tegas, peraturan Indonesia melindungi hak disabilitas, termasuk disabilitas fisik.  Penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  kesamaan  hak  harus  mendapatkan perlakuan  khusus.  Perlakuan  khusus  yang  dimaksud  adalah  bentuk  perlindungan  dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
Semuanya diperlakukan sama dalam hukum, masyarakat, ekonomi dan budaya. Semua itu, termasuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang- Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945: “Semua  warga  negara  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. ” dalam Pasal dan Pasal 28H (2), yang menyatakan bahwa  “setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  dalam  suatu  hubungan  kerja  dan  memperoleh imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  merata”.  “Setiap  orang  berhak  atas  fasilitas  dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan  dan  keadilan.”  Di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hak  asasi  manusia merupakan dasar individu dan kelompok kekuasaan. Jelas dilindungi oleh undang-undang, bukan karena kemauan. Artinya, UUD 1945 memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas dan non-diskriminatif untuk bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan  non-diskriminasi  untuk  menjamin  keberlangsungan  kehidupan  yang  damai  dan  adil. Selama  ini  sarana  dan  upaya  hukum  untuk  melindungi  status,  hak,  kewajiban,  dan  peran penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai undang-undang tentang ketenagakerjaan, pendidikan nasional, dan kesehatan. .. .. Kesejahteraan, transportasi, jalan, kereta api, transportasi, udara, transportasi bea cukai. Semua pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama atau denominasi politik,  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama,  termasuk  perlakuan  yang  sama  bagi penyandang disabilitas, tergantung pada minat dan kemampuan pekerja yang terlibat. Pasal 13-5  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tahun  2003  menyatakan  bahwa  "setiap  pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi." Hak atas pekerjaan  merupakan  hak  fundamental  bagi  setiap  orang,  namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa sebagian warga masih belum dapat menikmatinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan fisik individu, yang membuatnya sulit untuk bersaing dengan mereka  dalam  kondisi  kerja  normal.  Sepintas  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan  dari Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2013 tentang  Ketenagakerjaan,  namun  jika  dilihat  lebih dekat telah menghilangkan duplikat konten antara Pasal 1 dan pasal lain yang berlaku untuk pekerja.Ada banyak perubahan mengenai. Pekerja yang merugikan/cacat karena amandemen UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara bagi pengusaha untuk menertibkan kesejahteraan pekerja/pekerja penyandang disabilitas. Jumlah ketentuan UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 27 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  umat  manusia." Pekerja/pekerja yang sakit atau cacat lebih lama di tempat kerja menderita kecelakaan dan tidak  dapat  lagi  melakukan  pekerjaannya  setelah  jangka  waktu 12  bulan.  Hal  ini  tentunya
menghalangi  penyandang  disabilitas  untuk  memberikan  mereka  kesempatan  untuk memberikan perawatan dan menjadi bagian dari pembangunan yang komprehensif di semua bidang kehidupan.
Persyaratan PHK bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas dirasakan sangat berat dan diskriminatif, mengingat Undang-undang Cipta Kerja mensyaratkan PHK bagi buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Ketentuan tersebut tentu menghambat hak bagi pekerja/buruh  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  kesempatan  mengakses  pasar kerja, syarat PHK tersebut menimbulkan diskriminatif karena hanya non disabilitas yang dapat  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Undang-undang  Penciptaan Ketenagakerjaan  yang  baru  diratifikasi  bertujuan  untuk  memudahkan  perusahaan  dalam melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  atau  pemecatan  karyawan.  Hal  ini  telah menghilangkan kerugian antar pekerja/karyawan. Pasalnya, UU Cipta Kerja memuat pasal baru  yang  sebelumnya  tidak  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tentang Ketenagakerjaan  Tahun  2003.  Pekerja/Pekerja  penyandang  disabilitas  juga  berhak diberhentikan  atau  tidak  diberhentikan  karena  disabilitasnya.  Hal  ini  karena  penyandang disabilitas  di  dunia  kerja  harus  diikutsertakan  dalam  Program  Reintegrasi  Pekerja/Pekerja Penyandang Disabilitas. Karena kecelakaan di tempat kerja, Anda tidak akan dapat bekerja setelah 12 bulan.
Substansi  undang-undang  hak  cipta  juga  bermasalah  dan  bisa  berdampak  buruk, terutama  bagi  karyawan/pekerja  penyandang  disabilitas.  Perspektif  substantif  UU Pengadaan  Ketenagakerjaan  tidak  lagi  dilandasi  semangat  mendahulukan  kepentingan wirausaha  dan  melindungi  pegawai/pegawai  disabilitas  yang  lemah  seimbang.  Jika masyarakat  semakin  dihadapkan  pada  ancaman  pandemi  yang  tidak  terpengaruh  oleh depresi,  maka  pekerja/buruh  akan  kehilangan  pendapatan  dan  harus  mengurangi  gaji bulanannya mulai dari berakhirnya hubungan kerja hingga daya belinya menurun.
B. Rumusan Masalah :
1. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan
2. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  serangkaian  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  oleh  seorang peneliti  berdasarkan  metode,  sistem,  atau  pemikiran  tertentu  ketika  melakukan  penelitian hukum melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum. Untuk dapat menulis disertasi yang baik  dan  benar,  diperlukan  metode  standar  penelitian  hukum  yang  diakui  oleh  para  ahli hukum.  Metode  survei  yang  digunakan  dalam  survei  ini  terdiri  dari:  Hasil  penelitian  ini dimaksudkan untuk memberikan resep untuk merumuskan masalah yang diajukan. Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  “Penyelidikan  hukum  adalah  salah  satu  proses  menemukan supremasi hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab pertanyaan hukum” . 2
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.1  Pengaturan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Untuk  Memperoleh  Pekerjaan  Dalam Hukum Nasional.
2 Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Revisi (KENCANA PRENADA MEDIA GROP, 2005). h. 35
Dalam hukum positif nasional pengaturan dalam penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

## 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi semua orang untuk mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya  di  hadapan  hukum  (Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu  keseimbangan  kepentingan  pribadi).  Di  Indonesia, konsep hak asasi setiap manusia diakui dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam  masyarakat.  Hak  seorang  pekerja  adalah  hak  untuk  melakukan  pekerjaan  yang layak bagi umat manusia, dan keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hak konstitusional, yang berupa undang-undang oleh negara (kebijakan legislatif). Atau berarti tidak boleh diundangkan dalam  bentuk  penegakan  aturan  (birokrasi  kebijakan)  dengan  tujuan  mengurangi substansi  hak  konstitusional.  Bahkan  dalam  konstitusi  modern  (welfare  state),  negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak dasarnya.
Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 norma :
a) Tiap manusia mendapat pekerjaan yang layak
b) Tiap manusia mendapat penghidupan yang layak
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan perubahan UUD 1945 menyatak an bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Menurut penjelasan UUD 1945, Pasal 27 (2) secara khusus mengatur tentang hak-hak sipil. Di dalam  pasal 27 ayat 2 dapat di ketahui 2 hal penting yaitu :
a) Setiap orang mendapat pekerjaan yang layak. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas dan semua penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan yang layak.
b) Setiap orang memiliki kehidupan yang layak. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kehidupan yang layak.
Dengan demikian, pasal ini mewajibkan negara untuk tidak melakukan kecurangan dalam menciptakan karya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan kata lain, intimidasi, tekanan, dan sikap politik tidak boleh diganggu atau dipaksakan di luar kehendak orang lain demi mempertahankan kesempatan kerja.. 3
Pasal 28D ayat 2  UUD 1945 norma:
a) Tiap manusia berhak mendapatkan pengakuan
b) Tiap manusia berhak mendapatkan jaminan
c) Tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan
d) Tiap manusia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil
e) Tiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum
Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  &  kepastian  aturan  yang  adil  dan perlakuan yang sama pada hadapan aturan. Di dalam pasal 28D ayat 1 dapat diketahui 5 hal penting yaitu:
a) Setiap  orang  berhak  untuk  mengakui.  Artinya,  mereka  bebas  dan  berhak  untuk diakui oleh semua warga negara penyandang disabilitas.
3 RV. Inestiara Chintariani NPM, ‘Pemenuhan Hak -Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Klaten’, 2021.
b) Setiap orang berhak atas jaminan. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas jaminan.
c) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan.  Artinya,  semua  warga  negara  penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas perlindungan.
d) Setiap  orang  berhak  atas  kepastian  hukum  yang  adil.  Artinya,  semua  warga  negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kepastian hukum yang adil.
e) Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Artinya, semua warga negara  tanpa  disabilitas,  tanpa  memandang  agama,  ras,  kedudukan,  dsb.,  berhak  atas perlakuan yang sama di bawah hukum.
Norma Konstitusi 1945:
a) Setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima pembayaran
b) Dalam hubungan kerja, setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak. Perlakuan yang adil dan tidak memihak.”
Pasal 28D (2) memiliki dua hal penting:
a) Setiap orang berhak dan mendapat imbalan untuk bekerja. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, memiliki hak dan penghargaan untuk bekerja.
b) Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya, semua warga negara tanpa dan penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja mereka.
Hal ini karena negara Indonesia pada dasarnya menjamin hak-hak pekerja nasional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, hal ini bukanlah alasan mengapa pengusaha menentang dan tidak menegakkan peraturan pemerintah yang menegakkan hak atas pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas .
Pasal 28H Ayat 2 Norma Konstitusi 1945:
a) Setiap orang berhak atas kenyamanan
b) Setiap orang berhak atas perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan
c) Setiap  orang  berhak  menikmati  manfaat  yang  sama  untuk  mencapai  persamaan  dan keadilan.  Pasal  28H  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945). keadilan.
Paragraf 2 Pasal 28I mengungkapkan tiga hal penting.
a) Setiap orang berhak atas fasilitas tersebut. D. H. Semua warga negara, baik penyandang disabilitas maupun disabilitas, berhak atas fasilitas tersebut
b) Setiap  orang  berhak  atas  perlakuan  khusus  untuk  mendapatkan  kesempatan.  Artinya, semua warga negara tanpa disabilitas dan penyandang disabilitas berhak atas perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan.
c) Setiap orang berhak atas manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Artinya,  semua  warga  negara  tanpa  dan  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  atas manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Setiap orang mendapat fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan  dan  keadilan.  Mengikuti  penjelasan  UUD  1945,  khususnya  Pasal  28H  ayat  2, menjamin hak asasi manusia secara utuh. Negara memberikan kepada rakyat hak atas fasilitas
dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28 Ayat 2 Norma Konstitusi 1945:
a) Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
b) Setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif.
Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pasal 28 Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan. Diskriminasi” diperlakukan dengan segala alasan dan diperlakukan secara diskriminatif. memiliki hak untuk melindungi. Ada dua hal penting dalam Pasal 28I, Ayat 2
a) Setiap orang berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas perlakuan non-diskriminasi.
b) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminatif.  Artinya,  semua warga  negara  penyandang  disabilitas,  yang  bukan  penyandang  disabilitas,  berhak atas perlindungan dari  perlakuan  diskriminatif.  Perlakuan  khusus  setidaknya  memiliki  dua arti. Pertama, perlakuan khusus ini sebagai upaya perlindungan dari berbagai tindakan diskriminatif,  khususnya  berbagai  pelanggaran  HAM.  Perlakuan  khusus  ini  dianggap sebagai  upaya  untuk  memaksimalkan  penghormatan,  pemajuan,  perlindungan,  dan kinerja hak asasi manusia global.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentu  memiliki  banyak  undang-undang  yang melindungi hak asasi manusia, terutama hak semua warga negara. Indonesia sendiri sudah memiliki UU HAM No. 39 Tahun 1999. Pasal 1 UU 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghormati negara, hukum, pemerintah dan  semuanya.  Ini  adalah  hadiah  dari.  Itu  harus  dibudidayakan  dan  dilindungi  untuk perlindungan kehormatan dan martabat manusia.
Pasal 2 Tahun 1999 UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia
a) Negara Republik Indonesia mengakui dan mendukung hak asasi manusia
b) Setiap  orang  memiliki  hak  kodrat  yang  unik  bagi  setiap  orang  dan  harus  dilindungi, dilindungi dan dihormati. Inseparable people "Hak yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, dan mendukung mereka. Kebahagiaan, kecerdasan, keadilan.
Dalam Pasal 2, kita dapat mempelajari dua hal penting.
a) Negara Republik Indonesia mengakui dan mendukung hak asasi manusia. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengakui dan mendukung semua hak asasi manusia.
b) Setiap orang mempunyai hak kodrat yang melekat pada diri semua manusia yang harus dilindungi, dilindungi dan dihormati. Artinya, semua warga negara Indonesia memiliki hak kodrati untuk dilindungi, dilindungi dan dihormati setiap saat. Oleh karena itu, pasal ini  menyatakan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  mengakui  dan menjunjung tinggi hak-hak kodrati semua warga negara serta melindungi, melindungi, dan menghormatinya guna meningkatkan harkat dan martabat semua warga negara.Saya tekankan.
Pasal 38 Ayat 1 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia
a) Setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan  yang  layak  sesuai  dengan  bakat, keterampilan,  dan  kemampuannya.  Pasal  38  (1)  Undang-undang  nomor.  39  Tahun 1999 tentang  Hak Asasi  Manusia  “Setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, keteramp ilan, dan kemampuannya.”
Ada satu hal penting dalam Pasal 38 (1). Setiap orang berhak melakukan pekerjaan yang layak  sesuai  dengan  bakat,  keterampilan,  dan  kemampuannya.  Artinya,  semua  warga negara  penyandang  disabilitas  dan  semua  penyandang  disabilitas  berhak  melakukan pekerjaan  yang  layak  sesuai  dengan  bakat,  keterampilan,  dan  kemampuannya.  Oleh karena itu, pasal ini menekankan bahwa "setiap orang" berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal  ini  menyatakan  bahwa  semua  warga  negara  Indonesia,  termasuk  warga  negara penyandang  disabilitas,  berhak  atas  pekerjaan  tanpa  kecuali.  Hak  asasi  manusia dilindungi dan dijamin bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  semua  pegawai  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  jenis  kecacatan, derajat kecacatan, kemampuan pegawai penyandang cacat, dan kewajiban untuk melindungi pemberi kerja/pekerja perusahaan. orang. Penyandang Disabilitas Menurut Jenis dan Derajat Disabilitas Angkatan Kerja UU No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang kesempatan yang sama bagi  semua  pekerja,  terutama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  dan  6.  Penghapusan diskriminasi  oleh  pekerja  di  tempat  kerja,  termasuk  aplikasi  untuk  pekerja  penyandang disabilitas.
Pasal 13 UU 2003 Pasal 5 Norma:
a) Setiap orang berhak atas kesempatan kerja yang sama
b) Setiap  orang,  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  suku,  ras  atau  agama,  berhak  atas kehidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.
Pasal  13  UU  2003  Pasal  5  “Semua  pekerja  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi” Pasal 5 menunjukkan dua hal penting.
a) Setiap orang berhak atas kesempatan untuk bekerja secara setara. Artinya, semua warga negara penyandang disabilitas, tanpa disabilitas, berhak atas kesempatan untuk bekerja secara setara.
b) Setiap  orang,  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  suku,  ras  atau  agama,  berhak  atas kehidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.
Dengan  kata  lain,  warga  negara  tanpa  disabilitas  dan  semua  warga  negara  penyandang disabilitas  berhak  untuk  hidup  layak  tanpa  pembedaan.  Termasuk  perlakuan  yang  sama terhadap gender, suku, ras, agama, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika pasal tersebut menyampaikan pentingnya perlindungan, maka semua pekerja, tanpa memandang jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama  atau  denominasi  politik,  akan  bekerja,  tergantung  pada perhatian dan kemampuan pekerja yang terlibat. kesempatan hidup yang layak. Termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas.
Pasal 6 UU No. 13/2003
a) Semua  pekerja/buruh  berhak  atas  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi oleh  majikannya  Pasal  6  Tahun  2 003  UU  No  13  tentang  Pekerja  “Semua pekerja/pekerja adalah oleh majikan Anda berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
Ada satu hal yang penting hal yang harus diperiksa dalam Pasal 6.
a) Semua  pekerja/buruh  berhak  atas  perlakuan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  dari majikannya. Artinya, semua pekerja/buruh berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari majikannya. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa semua pekerja memiliki kesempatan untuk menerima pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh majikannya.

## 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Pengertian  penyandang  disabilitas  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut: Kesulitan berpartisipasi aktif dalam
a) Pasal  5  Ayat  1  Huruf  f  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  Setiap  orang,  termasuk  penyandang  disabilitas,  juga  berhak  atas  pekerjaan. Pasal  5  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:
Dalam Pasal 5 (1) (f), satu hal penting dapat diketahui.
a) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja,  termasuk  penyandang  disabilitas.  Artinya,  warga negara tanpa disabilitas dan semua warga negara penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan. Oleh karena itu, pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk warga negara penyandang disabilitas, berhak atas pekerjaan.
Pasal 11 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 8 tentang Norma Bagi Penyandang Disabilitas: Semua pekerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  swasta  tanpa  diskriminasi  dapat  menyebutkan delapan hal penting.
1) Semua  pekerja  penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan  pekerjaan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  swasta  tanpa  diskriminasi. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja tanpa disabilitas. dari. Pemerintah terorganisir. , Non-diskriminasi sektor lokal atau swasta
2) Semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak atas upah yang sama dengan pekerja non-disabilitas  dalam  jenis  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  yang  sama.  Artinya,  semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak atas upah yang sama dengan pekerja tanpa disabilitas. Hambatan dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama
3) Semua pekerja penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses akomodasi kerja yang  layak.  Artinya,  semua  pekerja  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  untuk mendapatkan akomodasi dalam pekerjaan yang tepat.
4) Semua  pekerja  penyandang  disabilitas  berhak  untuk  tidak  diberhentikan  karena disabilitasnya. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas berhak diberhentikan atau tidak diberhentikan karena disabilitasnya.
5) Semua pekerja penyandang disabilitas berhak atas program reintegrasi. Artinya, semua pekerja penyandang disabilitas berhak atas program reintegrasi akibat kecelakaan kerja.
6) Semua  pekerja  penyandang  disabilitas  berhak  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  adil, layak dan bermartabat. 4
3.1.2  Pengaturan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Untuk  Memperoleh  Pekerjaan  Dalam Hukum Internasional.
4 Ismail Shaleh, ‘Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang’, Kanun Jurnal Imu Hukum , 20.1 (2018), 63 – 82.
Dalam  hukum  positif  internasional  pengaturan  dalam  penyandang  disabilitas  untuk memperoleh pekerjaan.
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pengakuan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan persetujuan atas hak asasi manusia. Dinyatakan bahwa pengakuan hak asasi manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Ia menjelaskan bahwa  hak  asasi  manusia  harus  dilindungi  oleh  hukum  untuk  menciptakan  kebebasan berbicara dan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebutuhan masyarakat. Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:
a) Setiap orang berhak untuk bekerja
b) Setiap orang berhak memilih karir
c) Mendapat jaminan bahwa tidak seorang pun akan menganggur
Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, , menyatakan: Dalam Pasal 23, kita dapat mengidentifikasi tiga hal penting:
a) Setiap orang berhak untuk bekerja. D. H. Semua warga negara berhak untuk bekerja. D. H. Untuk upah yang sama dengan pekerja tanpa disabilitas, jika sifat dan tanggung jawab pekerjaannya sama.
b) Setiap orang berhak memilih profesi. Artinya, setiap warga negara berhak memilih profesi yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
c) Menjamin tidak ada yang menganggur. Artinya, negara menjamin bahwa semua warga negara tidak akan menganggur.
Oleh  karena  itu,  dalam  pasal  ini  seseorang  juga  berhak  atas  jaminan  upah  yang  akan menjamin penghasilan atas pekerjaannya. Ini adalah hidupnya dan kehidupan keluarganya dan  dia  memiliki  hak  untuk  bergabung  dengan  serikat  pekerja  untuk  melindungi kepentingannya. Hak untuk bekerja tanpa diskriminasi juga diatur dalam Pasal 23 Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia,  tetapi  satu-satunya  perbedaan  adalah  bahwa  Pasal  23  (4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk mendirikan dan berserikat. sedang melakukan. Pentingnya melindungi. 5

## 2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  yaitu  konvensi  tentang  Hak-hak Difabel/Penyandang  Disabilitas,  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Republik  Indonesia  dalam Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 2011  (selanjutnya  disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  merupakan  instrument  HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument).
Pasal  27  dari CRPD  mengatur  hak  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  “bekerja,  setara dengan orang lain; termasuk hak atas kesempatan mendapatkan penghidupan dengan bekerja sesuai dengan pilihan sendiri atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif  dan  dapat  diakses  oleh  semua  orang  termasuk  penyandang  disabilitas”. Pasal ini melarang diskriminasi atas dasar disabilitas pada semua tahapan pekerjaan misalnya ketika perekrutan, pemekerjaan, pensiun, dll.
5 Majelis Umum PBB, ‘Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia’, Indonesian Journal of International Law , 4.1 (1948), 133 – 68.

## 3.2 Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Dalam Perspektif Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan

## 3.2.1 Norma 154 A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Undang-Undang Cipta
Kerja
Pasal  172  Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal  154  A  Undang- Undang Cipta Kerja Isi Pasal Pekerja/buruh yang mengalami  cacat  akibat kecelakaan  kerja  dan  tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui  batas  12  bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja Pekerja/buruh  mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan Alasan PHK Cacat  akibat  kecelakaan kerja Cacat  akibat  kecelakaan kerja Hak Pekerja Dapat mengajukan Pemutusan hubungan kerja - Hak Perusahaan 1. Kewenangan  untuk menentukan PHK ada di tangan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja 2. Bahwa  pemutusan hubungan kerja tidak dapat  terjadi  karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah  melampaui batas 12 bulan 1. Kewenangan  untuk menentukan PHK berpindah ke tangan pengusaha 2. Bahwa  Pemutusan Hubungan Kerja atau  PHK  dapat terjadi karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah  melampaui batas 12 bulan
Perbandingan  yang  mencolok  dari  kedua  rumusan  dalam  pasal  tersebut  adalah penghilangan kalimat "Anda dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja". Hal ini mau tidak mau menyebabkan terjadinya perpindahan wewenang untuk melakukan pemutusan  hubungan  kerja.  Berdasarkan  Pasal  172  KUHP,  jika  seorang  pekerja  yang mengalami  kecacatan  akibat  kecelakaan  berhak  untuk  diberhentikan  hingga  Pasal  154  A Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan, wewenang tersebut dialihkan kepada pemberi kerja. Hal ini tentunya akan turut merasakan ketidakadilan pekerja penyandang disabilitas
akibat kecelakaan kerja. Di sisi lain, Pasal 11 (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak akan diberhentikan karena memiliki alibi disabilitas. Persyaratan baru adalah Pasal 11d dan e Undang-Undang Disabilitas, karena pemutusan hubungan kerja tidak berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi atas inisiatif pemberi kerja dengan alibi disabilitas pekerja. .. Selain itu, uang pesangon yang dibayarkan lebih rendah dari jumlah uang pesangon berdasarkan Pasal 172 Kode Perburuhan.
3.2.2  Pasal  154  A  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Dalam  Undang-Undang  Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 172 melindungi hak pekerja penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja. Namun, atas permintaan pekerja penyandang disabilitas, hubungan kerja dapat diputuskan dan pekerja tersebut berhak atas uang pesangon dua kali lipat. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa status cacat tidak dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Hak ini juga diatur dalam Pasal 11  (d)  UU  Penyandang  Disabilitas.  Selain  itu,  Pasal  172  KUHP  dapat  diartikan  sebagai perlindungan  hak  pekerja  untuk  kembali  bekerja  setelah  mengalami  kecacatan  akibat kecelakaan  kerja.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  11  (e)  Undang-Undang  Disabilitas,  yang mengatur  hak  pekerja  penyandang  disabilitas  untuk  kembali  bekerja.  Dengan  adanya ketentuan Pasal 172 KUHP dan penegasan Pasal 11 d dan e UU Penyandang Disabilitas, maka kebijakan hukum yang kuat dilemahkan oleh UU Cipta Kerja yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1. Hukum pribadi 172. Penghapusan Pasal 172 KUHP terjadi karena adanya ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja, dan Pasal 154A (1) Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). , Ini tidak dihitung sebagai perlindungan pekerja. Perubahan ini tidak sesuai dengan  Undang-Undang  Disabilitas,  yang  bekerja  sama  secara  penuh  dan  efektif  dengan warga  negara  lain  atas  dasar  persamaan  hak.  Fungsi  hukum  untuk  melindungi  hak-hak pekerja dan menempatkan mereka pada posisi yang seimbang dengan majikan mereka hilang. Perubahan  ini  tidak  sejalan  dengan  semangat  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang inklusif. Pengusaha sekarang memiliki pilihan untuk memutuskan hubungan kerja mereka karena disabilitas, sehingga ada kekhawatiran bahwa upaya untuk mempromosikan program reintegrasi akan ditinggalkan. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan  masyarakat  lainnya  dalam  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional  hak-hak penyandang  disabilitas.  Persoalannya,  ketentuan  pemutusan  hubungan  kerja  bagi  pekerja penyandang  disabilitas  tidak  sepenuhnya  ditegakkan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan.  UU  Penciptaan  Lapangan  Kerja  tidak  mempertimbangkan  hak-hak penyandang disabilitas, sehingga hambatan untuk mengakses layanan ketenagakerjaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyandang disabilitas.
Perubahan  ini  tidak  sejalan  dengan  semangat  mewujudkan  warga  negara  Indonesia  yang utuh, karena tujuan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan membangun posisi yang seimbang bagi pekerja terhadap pengusaha telah hilang. .. Untuk meminimalisir kelemahan UU  Pengadaan  Tenaga  Kerja,  masyarakat  perlu  berpartisipasi  dalam  penyusunan  RUU tersebut. Upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas untuk menjamin  persamaan  hak  dan  kelangsungan  hidup  penyandang  disabilitas  yang  memiliki peran  hukum dan  hak  asasi  manusia  yang  sama dengan warga  negara Indonesia.  .  Secara teoritis,  isi  Pasal  154A  UU  Cipta  Kerja  tidak  memberikan  manfaat  bagi  pekerja,  sehingga banyak  pekerja  yang  menolak  keberadaan  undang-undang  tersebut.  Harus  ada  undang-
undang  yang  membuat  masyarakat  pada  umumnya  merasa  berguna.  Karena  misi  hukum adalah  melindungi  kebaikan  dan  mencegah  kejahatan.  Menurut  Jeremy  Bentham,  hukum harus terlebih dahulu membuat individu bahagia. Warga umumnya mengharapkan manfaat dalam penerapan hukum. Hukum yang muncul dalam masyarakat harus dapat berbagi satu atau  lebih  kepentingan.  Jangan  sampai  penegakan  hukum,  menimbulkan  keresahan  di kalangan  warga  sendiri.  Bentham  juga  berkomentar  bahwa  Bentham  melaporkan  bahwa Mohammad  Ainu  Rohim  hanya  diperbolehkan  sebagai  undang-undang  jika  membagikan keuntungan sebanyak mungkin kepada orang sebanyak mungkin. Senada dengan itu, John Stuart Mill berkomentar bahwa tindakan atau pedoman dianggap benar jika mengutamakan kebahagiaan dan salah jika cenderung mengurangi kebahagiaan. 6
1. Hak Pekerjaan Merupakan Hak Konstitusional
2. Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Tidak Diskriminasi
3. Penyandang Disabilitas Berhak Untuk Memperoleh Pekerjaan
4. Hak Affirmative Penyandang Disabilitas
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan  telah  diatur  dan  dilandasi dalam  hukum  nasional  dan  internasional.  Dalam  hukum  nasional  pengaturan  tersebut dalam (Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2, Pasal 28H Ayat 2, Pasal 28I Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia).  (Pasal  2,  Pasal  38  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia).  (Pasal  5,  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). (Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas).  Dalam hukum internasional pengaturan tersebut dalam (Pasal 23 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi  Manusia).  (Pasal  27  Pekerjaan  dan  Lapangan  Kerja  Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilies). Pasal 6 ILO (International Labour Organization.
2. Pasal 154A UU 13/2003 dalam UU 11/2020 yang mengatur bahwa pengusaha dapat mem- phk  karena  alasan  cacat  akibat  kecelakaan  kerja,  tidak  sesuai  dengan  hak  penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

## 4.2 Saran
Terkait dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan PHK penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
2. DPR dan presiden perlu melakukan penghapusan terhadap pasal 154A huruf f uu 13/2003 dalam uu 11/2020 karena setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak :
1) Hak Pekerjaan Merupakan Hak Konstitusional
2) Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Tidak Diskriminasi
3) Penyandang Disabilitas Berhak Untuk Memperoleh Pekerjaan
4) Hak Affirmative Penyandang Disabilitas

## Daftar Pustaka
A.Masyhur  Effendi,  Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Dan  Proses Dinamika    Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Utama, Bogor, (2005), h. 20
6 Karen Leback, (2015), Teori-Teori Keadilan, Bandung, Nusamedia, hlm 14.
Agustin Erna Rochmawati, Sonhaji, a nd Solechan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan Di  Kabupaten  Semarang’, Diponegoro  Law Review , 5 (2016), 1 – 20 <https://media.neliti.com/media/publications/19148-ID- perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas-dalam-pemenuhan- hak.pdf>.
Alia Harumdani  Widjaja,  Winda  Wijayanti, and  Rizkisyabana  Yulis tyaputri,  ‘Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan’, Jurnal Konstitusi , 17.1 (2020), 197 <https://doi.org/10.31078/jk1719>. Darji  Darmodiharjo,  (2008),  Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Jakarta,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, hlm. 118.
Eta uni  Lestari,  Sumarto  Slamet,  and  Isdaryanto  Noorochmat,  ‘Pemenuhan  Hak  Bag i Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten  Semarang  Melalui  Implementasi  Convention  on  the Rights of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan’, Integralistik , 1 (2017), 1 – 9.
Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro, and  Jl  Prof  Soedarto,  ‘Perlindungan  Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia’, Masalah-Masalah Hukum , 43.4 (2014), 468 – 77 <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.468-477>.
Geminastiti  Purinami  A,  Nurliana  Cipta  Apsari,  and  Nandang  Mulyana,  ‘Penyandang Disabilitas  Dalam  Dunia  Kerja’, Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial ,  1.3  (2019),  234 <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>.
Istifarroh Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, ‘Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara’, Mimbar Keadilan , 12.1 (2019), 21 <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>.
Ismail Shaleh, ‘Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang’, Kanun Jurnal Imu Hukum , 20.1 (2018), 63 – 82. Karen Leback, (2015), Teori-Teori Keadilan, Bandung, Nusamedia, hlm 14. Majelis  Umum  PBB,  ‘Deklarasi  Universal  Hak - Hak  Asasi  Manusia’, Indonesian  Journal  of International Law , 4.1 (1948), 133 – 68.
Mohamad Aunurrohim, (2016), Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 20 Desember 2021, hlm. 7 Petunjuk  Penulisan  Skripsi,  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14
Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Revisi  (KENCANA  PRENADA  MEDIA GROP, 2005). h. 35
Pemerintah  Republik  Indonesia,  ‘Naskah  Akademis  RUU  Cipta  Kerja’, Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53.9 (2019), 1689 – 99.
Rahayu  Repindowanty  dan  Bustanuddin,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang Disabilitas  Menurut Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disability (CRPD)’  VIII  Jurnal Inovatif , (2016), h. 11
RV.  Inestiara  Chintariani  NPM,  ‘Pemenuhan  Hak -Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kabupaten Klaten’, 2021.
Rahayu  Repindowaty  Harahap  and  Bustanuddin,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Menurut  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD)’, Jurnal Inovatif , VIII.1 (2015), 17 – 29 <https://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>.
Sugiono,  Ilhamuddin  dan  Arief  Rahmawan,  ‘Klasterisasi  Mahasiswa  Difabel  Indonesia Berdasarkan Background Historis dan Studying Performance’ Journal Of Disability Studies 20,21 Indonesia, (2014), h. 15
Sudikno  Mertokususmo,  (2005),  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta,  Liberty, hlm. 160
Yuni Ratnasari and MSPD Salain, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan’, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 4.03 (2016), 1 – 5.