Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah
Benedicta Adinsa Bella Savira a , Indira Januarti b a BCA, Surabaya, Indonesia; benedictaadinsa@gmail.com
b Fakultas Ekonomika & Bisnis; Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; ienjanuarti@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 05-09-2019 Revised 03-11-2019 Artikel diterima 15-11-2019

## Keywords:
Audit, asset, liability, liquidity, members
Kata Kunci:
Audit, aset, liabilitas, likuiditas, anggota

## A B S T R A C T
Cooperatives’ executives rely on audited financial statements as a form of accountability to their members. The number of savings and loan cooperatives ( KSP – Koperasi Simpan Pinjam ) in Indonesia is growing  rapidly.  However,  the  issue  of  audit  demands  by cooperatives in Indonesia is still relatively understudied. Thus, this study  seeks  to empirically  investigate the  effects  of cooperatives’ size (number of members and total assets) and financial indicators (liquidity and liabilities) on audit demands. The research sample is 108 primary cooperatives in Central Java Province generated from the  Provincial  Office  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium Entreprises  (SMEs)  of  Central  Java  that  have  savings  and  loans units. The logistic regression analysis demonstrates that number of members, total assets, and liabilities positively affect audit demand. However, liquidity ratio does not affect audit demand.
A B S T R A K Audit laporan keuangan diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap Anggota. Jumlah koperasi simpan  pinjam  di  Indonesia  tumbuh  dengan  pesat.  Masih  sangat jarang penelitian yang meneliti mengenai audit yang dilakukan oleh koperasi, oleh sebab itu penelitian ini perlu dilakukan, Tujuan dari penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  memberikan  bukti  empiris pengaruh  besaran  koperasi  (jumlah  anggota  dan  total  aset)  dan aspek keuangan (likuiditas dan kewajiban) terhadap permintaan jasa audit. Penelitian ini menggunakan koperasi primer tingkat provinsi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang  ada di Dinas Koperasi dan UMKM  Jawa Tengah  yang  memiliki  Unit  Simpan  Pinjam  (USP). Sampel  108  koperasi  yang  ditentukan  menggunakan  metode convenience sampling. Alat analisis menggunakan regresi logistik. Hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  anggota,  total  aset,  dan jumlah  kewajiban  berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  jasa audit.  Variabel  rasio  likuiditas  tidak  berpengaruh  terhadap permintaan jasa audit.

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  badan  usaha  yang  beranggotakan  perseorangan  dan dikelola oleh pengurus yang ditunjuk anggota koperasi. Dalam menjalankan usahanya,
koperasi berasaskan kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dalam Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia Pasal 37, pengurus  koperasi  diwajibkan  memberikan  pertanggungjawaban  atas  mandat  yang diberikan anggota koperasi di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam hal ini, laporan keuangan yang disajikan harus relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, lengkap, mempunyai  daya  banding,  dan  disajikan  tepat  waktu  agar  tidak  menyesatkan pemakainya.
Pengambilan  keputusan  ekonomi  bermanfaat  jika  informasi  akuntansi memenuhi kriteria relevansi dan reliabitas. Untuk memenuhi dua kriteria di atas maka perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan koperasi oleh pihak independen, dalam hal ini akuntan publik. Audit atas laporan keuangan koperasi dikuatkan oleh Undang- undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia pasal 40, bahwa laporan keuangan koperasi dapat diaudit oleh auditor eksternal. Permintaan jasa audit eksternal penting  dilakukan  untuk  menghindari  konflik  yang  dapat  terjadi  antara  pengguna (anggota,  pihak  ketiga)  dengan  pembuat  laporan  keuangan  (pengurus)  serta  untuk meningkatkan keandalan fungsi laporan keuangan (Januarti & Nasir, 2006).  Berbagai kasus yang terjadi pada koperasi (Koperasi Cipaganti, Pandawa) mengingatkan para pemilik  koperasi  bahwa  audit  atas  laporan  keuangan  menjadi  penting.  Banyaknya kasus  yang  terjadi  dalam  koperasi  menunjukkan  tata  kelola  koperasi  belum dilaksanakan  secara  optimal.  Tata  kelola  seharusnya  diimplementasikan  untuk membangun  budaya  dan  memotivasi agent (pengurus  atau  pengelola)  agar memerhatikan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan anggotanya (Pradnyaswari & Putri, 2016).
Tata  kelola  yang  baik  sangat  diperlukan  di  koperasi.  Peningkatan profesionalitas  dan  akuntabilitas  di  koperasi  bertujuan  agar  tidak  merugikan  pihak manapun.  Profesionalitas  dan  akuntabilitas  dapat  diterapkan  dengan  memanfaatkan jasa audit atas laporan keuangan. Audit bertujuan untuk memberikan pernyataan atas kewajaran, dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan kerangka Standar Audit 200 (IAPI, 2013).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengelolaan  koperasi  harus  mempertahankan prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  koperasi  dengan  salah  satu  cara  adalah  melakukan permintaan jasa audit eksternal. Audit laporan keuangan di koperasi sifatnya sukarela, kecuali untuk koperasi dengan nilai omset di atas Rp5.000.000.000,00. Hal ini sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  No.  2  tahun  2012  tentang  Pedoman Pengelolaan Koperasi pasal 36 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib diaudit oleh akuntan publik. Beberapa faktor yang diduga mampu  mempengaruhi  permintaan  jasa  audit  terhadap  koperasi,  yakni:  jumlah anggota, jumlah aset, jumlah kewajiban, dan rasio likuiditas (Januarti & Nasir, 2006; Utaminingsih & Hidayah, 2012).
Jumlah  anggota  yang  besar  di  koperasi  mengindikasikan  kepercayaan
masyarakat  terhadap  koperasi  tersebut,  sehingga  tuntutan  untuk  menjadi  koperasi akuntabel sangat  besar. Penelitian   Ardiansah (2012);  Januarti & Nasir (2006); Lisa (2013);  Utaminingsih  &  Hidayah  (2012);  Wahyuningsih  &  Jumawan  (2009) memberikan  bukti  empiris  bahwa  banyaknya  anggota  berpengaruh  positif  terhadap permintaan  audit.  Sedangkan  hasil  negatif  dan  tidak  signifikan  diperoleh  dari penelitian  (Utama, 2019).
Aset  yang  besar  di  koperasi  menunjukkan  besarnya  kekayaan  yang  dimiliki koperasi  yang membuat  tuntutan semakin  tinggi  untuk  mengelola aset  dengan baik. Hal ini membuat audit menjadi salah satu sarana untuk memberikan keyakinan kepada anggota  bahwa  laporan  keuangan  sudah  secara  wajar  menyajikan  nilai  aset.  Hasil penelitian  Ardiansah  (2012)  menggunakan  ukuran  pertumbuhan  untuk  besaran koperasi  memberikan  hasil  yang  positif  terhadap permintaan  audit.  Sary,  Agusti,  & Safitri (2014); Imam & Alfurkaniati (2014);  Putra, Julianto, & Sujana (2017); Utama (2019)  juga  memberikan  hasil  positif  untuk  ukuran  koperasi.  Namun  penelitian Januarti &  Nasir (2006);  Lisa (2013);  Utaminingsih  & Hidayah (2012) memberikan hasil yang bertentangan.
Koperasi  yang  mempunyai  jumlah  liabilitas  tinggi  menunjukkan  bahwa koperasi tersebut dipercaya untuk diberi pinjaman. Oleh sebab itu, audit menjadi salah satu sarana terbaik untuk meyakinkan kepada pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan dikelola dengan baik. Penelitian Putra et al. , (2017); Imam & Alfurkaniati (2014); Ardiansah (2012);   Januarti & Nasir (2006) memberikan bukti empiris bahwa liabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  audit,  sedangkan  hasil  yang bertentangan diperoleh dari penelitian Lisa (2013); Wahyuningsih & Jumawan (2009). Hasil  dari  Wahab et  al. (2018)  bahwa  rasio gearing negatif  dan  tidak  signifikan terhadap permintaan audit.
Rasio likuiditas yang baik menunjukkan aktivitas operasional koperasi berjalan dengan  baik.  Rasio  likuiditas  menunjukkan  kemampuan  koperasi  untuk  membayar kewajiban  jangka  pendeknya.  Untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai,  maka audit atas laporan keuangan menjadi bentuk akuntabilitas koperasi. Ardiansah (2012); Utaminingsih  &  Hidayah  (2012);  Wahyuningsih  &  Jumawan  (2009)  memberikan bukti bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap permintaan audit. Hasil yang negatif  dan  tidak  signifikan  diperoleh  dari  penelitian  Sary et  al .  (2014),  Imam  & Alfurkaniati (2014); Wahab et al . (2018) serta Utama (2019).
Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ardiansah (2012) yang menggunakan sampel  koperasi  di  Kotamadya  Semarang  tahun  2004-2005  danWahyuningsih  & Jumawan  (2009)  yang  meneliti  koperasi  di  Kabupaten  Kampar  tahun  2009.  Secara lebih  rinci,  penelitian  ini  menggunakan  sampel  koperasi  simpan  pinjam  di  Jawa Tengah tahun 2017 karena pertumbuhan koperasi jenis ini sangat pesat dibandingkan dengan jenis koperasi  lainnya. Berdasarkan data triwulan IV tahun 2017 dari  Dinas Koperasi Jawa Tengah dari 153.171 koperasi yang ada di Indonesia 21.455 ada di Jawa
Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  masih  sedikitnya  penelitian tentang  akuntabilitas  koperasi,  maka  penelitian  ini  bertujuan  memberikan  bukti empiris mengenai  pengaruh  besaran koperasi  (jumlah anggota dan jumlah aset) dan komponen  keuangan  (jumlah  kewajiban,  rasio  likuiditas)  terhadap  permintaan  jasa audit.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  gambaran  mengenai  audit  laporan keuangan yang dilakukan koperasi sebagai salah satu bentuk penerapan akuntabilitas untuk  mencapai Good  Corporate  Governance ( GCG ),  serta  memberikan  masukan kepada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  agar  selalu  memberikan  bimbingan  kepada koperasi yang belum melakukan audit untuk meningkatkan akuntabilitasnya .

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Menurut Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia pasal  1,  koperasi  didefinisikan  sebagai  “suatu  badan  hukum  yang  didirikan  oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan perolehan modal untuk menjalankan usaha  berdasarkan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya”.  Berdasarkan  Undang- undang  No  17  tahun  2012  tentang  perkoperasian  Indonesia  pasal  5  “Koperasi mempunyai  nilai-nilai  yang  mendasari  kegiatan  perkoperasian,  yaitu:  kekeluargaan, menolong  diri  sendiri,  bertanggung  jawab,  demokrasi,  persamaan,  berkeadilan,  dan kemandirian
Pemegang  saham  di  koperasi  adalah  anggota,  sedangkan  pengelola  koperasi adalah pengurus yang dibantu manajemen. Pengurus koperasi ditunjuk oleh anggota koperasi  pada  saat  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT).  Sesuai  dengan agency  theory, pengurus  bertindak  sebagai  agen  sedangkan  anggota  sebagai  pemilik.  Dalam pelaksanaan  kegiatan  koperasi,  dimungkinkan  timbul  asimetri  informasi  antara pengurus dengan anggota koperasi.
Kasus  yang  terjadi  dalam  koperasi  disebabkan  oleh  lemahnya  implementasi tata kelola ( corporate governance ). Maka dari itu, penerapan tata kelola pada koperasi penting untuk diperhatikan. Definisi corporate governance ( CG ) adalah “seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengelola  perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  para  pemegang kepentingan  tersebut. CG diharapkan  dapat  memberikan value  added untuk  semua pihak yang terkait (FCGI, 2003).
Prinsip GCG dibutuhkan  supaya  tercapai  kesinambungan  koperasi  dengan tetap  memperhatikan  kesejahteraan  anggota.  Prinsip-prinsip GCG menjadikan koperasi akuntabel, transparan, dikelola secara profesional, efisien dan efektif. Dengan menerapkan  prinsip-prinsip GCG ,  koperasi  dapat  memiliki  keunggulan  komparatif yang dapat mengungguli unit usaha lain. Dengan demikian, diharapkan koperasi dapat
mempertahankan perannya yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia.
Saat  ini  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )  tengah  banyak diperbincangkan salah satunya oleh Kementerian Negara Koperasi  dan Usaha Kecil dan  Menengah.  Koperasi  bersaing  dengan  unit  usaha  untuk  melayani  anggotanya. Untuk  itu  koperasi  harus  memiliki  keunggulan  komparatif  (Iskandar  &  Suryono, 2015).  Pelayanan  prima  dan  kesejahteraan  bersama  harus  menjadi  fokus  utama koperasi.  Tuntutan  ini  dianggap  wajar  dan  sudah  seharusnya  mendapat  respon  dari pengurus koperasi agar dapat terwujud penyelenggaraan koperasi yang baik.
Setiap tahun pengurus diminta mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan koperasi dengan membuat laporan keuangan. Untuk menilai apakah laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus andal, maka diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu auditor sebagai pihak eksternal yang memberikan jasa audit. Audit tersebut merupakan salah  satu  dari  fungsi corporate  governance .  Hasil  audit  laporan  keuangan  tersebut dipertanggungjawabkan  dalam  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  setiap  tahunnya. Standar  Audit  200  menjelaskan,  tujuan  audit  atas  laporan  keuangan  memberikan “pendapat  tentang  kewajaran,  dalam  semua  hal  yang  material,  posisi  keuangan, perubahan  ekuitas,  hasil  usaha,  dan  arus  kas  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Keuangan di Indonesia” (IAPI, 2013). Audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

## Jumlah Anggota Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit
Good  Corporate  Governance  Theory sejalan  dengan  prinsip  koperasi  yang tercantum dalam Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia, khususnya Pasal 6 Ayat 1 tentang prinsip koperasi (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012).  Pengelolaan  koperasi  dan  penyampaian  pendapat  dalam  Rapat  Anggota Tahunan  (RAT)  dilakukan  dengan  cara  demokratis,  maksudnya  satu  anggota memperoleh satu suara. Anggota koperasi mempunyai latar belakang yang beragam, sehingga memiliki pemikiran yang berbeda dalam menyampaikan pendapat. Jumlah anggota  mempunyai  peranan  penting  terhadap  permintaan  jasa  audit  eksternal.  Jika jumlah  anggota  semakin  banyak,  maka  perbedaan  pendapat  antar  anggota  akan semakin banyak juga. Oleh karena itu, kemungkinan koperasi melakukan permintaan audit sebagai penengah perbedaan pendapat tersebut akan semakin besar. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi maka para anggota akan meminta pengurus koperasi  untuk  melakukan  audit  atas  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban. Paramita & Hidayanti (2014) memberikan bukti bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap permintaan audit.
Selain itu, seiring dengan bertambahnya jumlah anggota maka bertambah juga modal  koperasi  (Lisa,  2013).  Modal  yang  bertambah  membuat  koperasi  semakin berkembang, demikian juga dengan masalah yang dihadapi koperasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus diaudit, maka hipotesis pertama adalah:
H1 :  Jumlah  anggota  berpengaruh  positif  terhadap  kemungkinan  permintaan jasa audit.

## Besaran Koperasi Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit
Semakin besar skala koperasi, maka potensi masalah yang kompleks semakin besar  (Januarti  &  Nasir,  2006).  Skala  koperasi  yang  semakin  besar  sering  diikuti dengan transaksi keuangan yang semakin tinggi (Utaminingsih & Hidayah, 2012) yang dapat  memunculkan  potensi  kesalahan  yang  besar  dalam  pencatatan  transaksi. Kesalahan dalam pencatatan transaksi akuntansi dapat menyebabkan informasi dalam laporan keuangan kehilangan keandalannya (Utaminingsih & Hidayah, 2012). Untuk tetap  mempertahankan  prinsip  profesionalitas  dan  akuntabilitas  dari  kompleksitas transaksi yang tinggi, audit atas laporan keuangan koperasi sangat diperlukan (Utama, 2019). Oleh sebab itu, semakin besar ukuran koperasi, maka koperasi semakin dituntut untuk  melakukan  audit.  Nugrahani  &  Sabeni  (2013);  Hasan  (2017);  Januarti  & Wiryaningrum  (2018)  memberikan  bukti  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh positif  terhadap  biaya  audit.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam,  yang mewajibkan audit untuk  koperasi  dengan  nilai  omset  di  atas  Rp5.000.000.000,00.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua adalah:
H2 : Besaran koperasi berpengaruh positif terhadap kemungkinan permintaan jasa audit eksternal.

## Jumlah Liabilitas Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit
Dana yang digunakan koperasi untuk melaksanakan kegiatannya dapat berasal dari  pinjaman  pihak  ketiga  atau  kreditur  serta  anggota  koperasi.  Koperasi  berusaha mempertahankan  prinsip GCG dengan  meyakinkan  kreditur  bahwa  dana  yang dipinjam oleh koperasi telah digunakan sebagaimana mestinya. Semakin banyak dana koperasi yang berasal dari pinjaman kreditur, maka semakin banyak dana yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya  (Utama, 2019). Cara yang dapat  digunakan untuk meyakinkan kreditur bahwa dana pinjamannya telah dikelola dengan benar dan aman yaitu dengan meminta audit kepada eksternal auditor (Januarti & Nasir, 2006). Dengan demikian, semakin banyak koperasi mempunyai utang kepada pihak ketiga, maka kemungkinan besar harus melakukan audit atas laporan keuangannya. Pengurus koperasi  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  pinjaman  dengan transparan dan pihak kreditur juga percaya bahwa dananya telah dikelola dengan benar dan  aman.  Selain  itu,  koperasi  harus  melampirkan  laporan  keuangan  yang  diaudit untuk  memperoleh  pinjaman  dari  bank  (Januarti  &  Nasir,  2006).  Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga adalah:
H3 :  Liabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  kemungkinan  permintaan  jasa audit eksternal.

## Rasio Likuiditas Berpengaruh Positif terhadap Permintaan Jasa Audit
Koperasi memerlukan dana untuk menjalankan kegiatannya untuk operasional kegiatannya yang berasal dari anggota yang menginvestasikan dananya dan kreditur yang  meminjamkan  dana  (Januarti  &  Fitrianasari,  2008).  Sebelum  memberikan pinjaman  dana  kepada  koperasi,  kreditur  akan  mengevaluasi  terlebih  dahulu kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Koperasi  dikatakan  mempunyai  rasio  likuiditas  yang  tinggi  jika  koperasi  tersebut mempunyai  aset  lancar  yang  memadai  untuk  membayar  liabilitas  jangka  pendek dengan tepat waktu (Utama, 2019).
Koperasi  dengan  rasio  likuiditas  yang  tinggi  berusaha  untuk  membuktikan kepada  kreditur  bahwa  koperasi  tersebut  benar-benar  mampu  untuk  membayar kewajiban  jangka  pendeknya  dengan  tepat  waktu (Utaminingsih  &  Hidayah,  2012). Oleh  sebab  itu,  semakin  besar  likuiditas  koperasi  maka  semakin  mampu  untuk membiayai audit atas laporan keuangannya. Hal ini didukung oleh (Ardiansah, 2012) yang  menunjukkan  bahwa  likuiditas  berpengaruh positif  terhadap  permintaan  audit. Atas dasar penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat adalah:
H4 :  Likuiditas  berpengaruh  positif  terhadap  kemungkinan  permintaan  jasa audit eksternal.
Gambar 1 Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah 250 koperasi primer tingkat provinsi di wilayah
Jumlah Anggota (+) H1 Besaran Koperasi (+) H2 Permintaan Jasa Audit
Jumlah Kewajiban (+)
H3
Rasio Likuiditas (+)
H4
Jawa  Tengah  yang  terdaftar  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Jawa  Tengah  yang mempunyai  Unit  Simpan  Pinjam  (USP)  dan  yang  telah  membuat  laporan  keuangan tutup buku 2017, serta melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Metode pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode convenience  sampling dengan memilih  koperasi  simpan  pinjam.    Sampel  penelitian  tersebar  di  berbagai  jenis koperasi,  seperti  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP),  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS),  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI),  dan Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Tabel  1  berikut menyajikan jumlah sampel berdasarkan jenis koperasi.
Tabel 1 Sampel Penelitian Jenis Koperasi Jumlah Koperasi KSP 48 KSPPS 43 KSU 15 KPRI 2 Jumlah 108 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Laporan keuangan koperasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak 108, dengan rincian 65 laporan keuangan koperasi telah diaudit dan 43 laporan keuangan koperasi belum diaudit. Artinya, laporan keuangan koperasi yang telah diaudit sebanyak 60,19 persen.

## Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel  dependen  adalah  permintaan  jasa  audit.  Permintaan  jasa  audit didefinisikan  sebagai  permintaan  koperasi  kepada  ekternal  auditor  untuk  mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat. Skor 1 diberikan untuk laporan keuangan yang diaudit dan skor 0 jika laporan keuangan tidak diaudit.
Jumlah  anggota  merupakan  banyaknya  anggota  yang  telah  membayar simpanan  pokok  di  koperasi.  Variabel  jumlah  anggota  ini  diukur  dengan  nilai logaritma natural dari jumlah anggota koperasi yang bersangkutan. Besaran koperasi yang  dijadikan  kriteria  didasarkan  pada  total  aset.  Variabel  ini  diukur  dengan  nilai logaritma  natural  dari  aset  koperasi.  Jumlah  liabilitas  yaitu  nilai  logaritma  natural jumlah  hutang  jangka  pendek  dan  hutang  jangka  panjang  koperasi.  Rasio  likuiditas menunjukkan kemampuan koperasi menyediakan aset lancar untuk membayar hutang jangka  pendeknya.  Variabel  rasio  likuiditas  diukur  dengan  membagi  aset  lancar dengan hutang jangka pendek

## Metode Analisis Data
Alat analisis yang digunakan regresi logistik, karena variabel dependen pada penelitian  ini  adalah dummy (Ghozali,  2016).  Adapun  persamaan  regresi  logistik adalah:
𝐏 (𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭) 𝟏−𝐏 (𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭) =   𝛃 𝟎 + 𝛃 𝟏 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 + 𝛃 𝟑 𝐒𝐈𝐙𝐄 + 𝛃 𝟒 𝐋𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 + 𝛃 𝟐 𝐋𝐈𝐐_𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎 .......................  1
Keterangan:
P = Koperasi yang diaudit 1 – P = Koperasi yang tidak diaudit MEMBER = Jumlah Anggota SIZE = Besaran Koperasi LIABILITY = Jumlah Kewajiban LIQ_RATIO = Rasio Likuiditas β = Koefisien parameter regresi logistik

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel  2  menunjukkan  median  jumlah  anggota  untuk  koperasi  yang  diaudit (7.641)  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  koperasi  yang  tidak  diaudit  (704).  Rata- rata  ( mean )  besaran  ( size ),  jumlah  liabilitas  ( liability )  koperasi  yang  diaudit mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  koperasi  yang  belum  diaudit. Sedangkan untuk rasio likuditas justru koperasi yang diaudit (1,56 persen) mempunyai rasio likuiditas yang lebih rendah dibandingkan koperasi yang tidak diaudit (2,79).
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Ketera ngan Audit (N =65) Tidak Audit (N=43) Keseluruhan (N=108) MEMBER Min Max Median Std. Dev 655 45.401 7.641,00 8.916,77 202 5.026 704,00 1.044,05 202 45.401 3.885,00 8.336,25 SIZE Min Max Mean Std. Dev 1.355.351.535 381.913.563.227 54.334.216.837,04 69.442.976.289,51 82.902.750 20.250.707.338 3.889.966.922,06 4.257.337.317,08 82.902.750 381.913.563.227 34.249.932.148,67 59.247.595.972,71 LIABI- LITY Min Max Mean Std. Dev 980.226.000 807.551.398.987 50.930.837.380,04 104.434.801.388,38 185.853.500 14.816.298.683 2.790.823.705,52 3.591.101.335,79 185.853.500 807.551.398.987 31.763.980.083,71 84.197.189.443,96 LIQ_RA- TIO Min Max Mean Std. Dev 0,29 8,61 1,56 1,19 0,00* 17,37 2,79 3,49 0,00* 17,37 2,05 2,45
Sumber : Data diolah *) 0,0001

## Uji Multikolinearitas
Tabel  3  menunjukkan  nilai tolerance dari  masing-masing  variabel  bebas nilainya  >  0,1  dan  nilai  VIF<10,  sehingga  disimpulkan  bebas  dari  masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF MEMBER 0,49 2,06 SIZE 0,17 6,03 LIABILITY 0,24 4,22 LIQ_RATIO 0,97 1,03 Sumber : data diolah

## Overall Model Fit
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai -2LL Block Number = 0 yang nilai yang lebih besar daripada  -2LL Block Number = 1, artinya model layak untuk digunakan (Ghozali, 2016).

## Tabel 4
Overall Model Fit (-2LL) Block Number = 0
Mempunyai nilai 145,21
(-2LL) Block Number = 1
Mempunyai nilai 45,43
Sumber : data diolah
Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat ketepatan peramalan model sebesar 90,7 persen yang berarti bahwa ketepatan variabel-variabel bebas (jumlah anggota, besaran koperasi, jumlah kewajiban, dan rasio likuiditas) yang digunakan untuk memprediksi permintaan audit sebesar 90,7 persen.

## Tabel 5
Classification Table Observed Predicted Audit demand Percentage Correct Tidak Audit Audit Step 1 Audit Demand Tidak Audit 39 4 90,7 Audit 6 59 90,8 Overall Percentage 90,7 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Nilai Nagelkerke  R  Square yang  merupakan  hasil  modifikasi  dari Cox  dan Snell’s  R  Square 0,82.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  82  persen  dari  variabilitas variabel terikat bisa dijelaskan oleh variabilitas variabel bebas.

## Tabel 6 Nagelkerke R Square
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 45,43 a 0,60 0,82 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Uji Kelayakan Model Regresi Logistik
Tabel  7  berikut  dapat  digunakan  untuk  menguji  kelayakan  model  regresi ( Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test ).
Tabel 7 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square Df Sig. 1 1,81 8 0,99 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Dari  hasil  pengolahan  data,  diperoleh  informasi  bahwa  nilai Chi  Square sebesar  1,81  dengan  probabilitas  signifikansi  sebesar  0,99.  Hasil  probabilitas signifikansi yang jauh di atas 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat diterima dan layak digunakan untuk  analisis selanjutnya, karena model mampu memprediksi nilai  observasi  (Ghozali,  2016).  Sementara  itu,  Tabel  8  menunjukkan  nilai wald member 12,60 (signifikan 0,00), size 5,44 (signifikan 0,03), liability 4,96 (signifikan 0,02), rasio likuiditas 0,02 (tidak signifikan 0,90).
Tabel 8 Uji Wald B S.E. Wald df Sig. Exp(B) simpulan MEMBER 0,00 0,00 12,60 1 0,00*** 1,001 Diterima SIZE 0,00* 0,00 5,44 1 0,02 1,00 Diterima LIABILITY 0,00** 0,00 4,96 1 0,03 1,00 diterima LIQ_RATIO -0,022 0,18 0,02 1 0,90 0,98 ditolak Constant -3,45 0,89 14,94 1 0,00 0,03 Sumber : Hasil Pengolahan Data *) 2,214 -10 **) 3,423 -10 ***) 0,000385

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  model  regresi  logistik mendukung  hipotesis  1  (sig.  0,00).  Jumlah  anggota  berpengaruh  positif  terhadap permintaan jasa audit karena arah koefisien positif. Hal ini diperkuat dengan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 2 bahwa median jumlah anggota koperasi yang telah  melakukan  audit  lebih  besar  (7.641)  dibandingkan  dengan  median  jumlah anggota  koperasi  yang  belum  melakukan  audit  (704).    Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan Good Corporate Governance Theory yang berpendapat bahwa setiap anggota koperasi dapat menggunakan haknya dalam hal penyampaian pendapat. Bertambanya jumlah anggota dalam koperasi berpotensi mengakibatkan semakin banyak perbedaan pendapat  anggota.  Perbedaan  pendapat  antar  anggota  yang  terjadi  dapat  ditengahi, salah  satunya  dengan  cara  melakukan  permintaan  jasa  audit.  Selain  itu,  semakin banyak jumlah anggota dikoperasi mengakibatkan semakin tingginya tuntutan anggota yang  ingin  mengetahui  kinerja  pengurus  koperasi.  Dalam  hal  ini,  laporan  keuangan yang  telah  diaudit  dapat  dijadikan  bentuk  pertanggungjawaban  kinerja  pengurus koperasi  dalam  mengelola  koperasi.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Ardiansah (2012); Januarti & Nasir (2006); Lisa (2013); Paramita & Hidayanti (2014); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahyuningsih & Jumawa (2009).  Namun temuan
ini  bertentangan  dengan  Utama  (2019);  Imam  &  Alfurkaniati  (2014);  Sary et  al .,
(2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota tidak signifikan hasilnya.
Hipotesis  2  juga  didukung  (sig.  0,02),  yang  berarti  bahwa  besaran  koperasi berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  jasa  audit.  Uji wald pada  Tabel  8 memperlihatkan  bahwa  variabel  besaran  koperasi  memiliki  arah  koefisien  positif sebesar 2,214-10. Hal  ini diperkuat  dengan analisis statistik deskriptif pada  Tabel  2 bahwa rata – rata besaran koperasi yang diaudit   lebih besar (Rp 54.334.216.837,04) dari  rata-rata  besaran  koperasi  yang  tidak  melakukan  audit  (Rp  3.889.966.922,06). Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan Good  Corporate  Governance  Theory yang menjelaskan  bahwa  prinsip  profesionalitas  dan  akuntabilitas  diperlukan  dalam menjalankan suatu organisasi, termasuk koperasi. Semakin besar skala suatu koperasi, maka  semakin  besar  potensi  munculnya  masalah  yang  kompleks.  Agar  dapat mempertahankan  prinsip  profesionalitas  dan  akuntabilitas  di  tengah  semakin kompleksnya  permasalahan  yang  muncul  karena  potensi  yang  semakin  besar, dibutuhkan jasa audit dari pihak eksternal koperasi supaya koperasi dapat menyajikan laporan  keuangan  yang  memenuhi  kriteria  relevan  dan  reliabel.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  Utama    (2019);  Januarti  &  Wiryaningrum  (2018);  Sary et al. ,(2014) ; Imam & Alfurkaniati (2014); Hasan (2017); Putra et al ., (2017).   Tetapi temuan  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Paramita  &  Hidayanti  (2014)  yang menunjukkan besaran koperasi tidak signifikan.
Berdasarkan Tabel 8, hipotesis 3 yang memprediksi bahwa liabilitas koperasi berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit  didukung (sig. 0,03). Uji wald di Tabel  8  memperlihatkan  bahwa  variabel  jumlah  liabilitas  koperasi  memiliki  arah koefisien  positif  sebesar  3,423-10.  Arah  positif  diperkuat  dengan  hasil  uji  analisis statistik deskriptif pada tabel 2, bahwa jumlah kewajiban koperasi yang telah diaudit nilai  rata–ratanya  Rp  50.930.837.380,04  lebih  besar  dibandingkan  rata-rata  jumlah liabilitas koperasi yang tidak diaudit (Rp 2.790.823.705,52). Hasil penelitian ini sesuai dengan Good Corporate Governance Theory yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dan  transparansi  harus  dipertahankan  dan  dijaga  dalam  menjalankan  koperasi. Koperasi yang mendapat pinjaman dana dari kreditur untuk melaksanakan kegiatannya termotivasi untuk meyakinkan kreditur bahwa pinjaman yang diberikan telah dikelola sesuai  dengan  peruntukannya.  Semakin  banyak  dana  koperasi  yang  berasal  dari pinjaman  kreditur,  maka  semakin  banyak  dana  yang  harus  dipertanggungjawabkan pengelolaannya,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  audit  terhadap  laporan keuangan  koperasi.  Koperasi  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana pinjaman  dengan  transparan  dan  pihak  kreditur  juga  percaya  bahwa  dananya  telah dikelola dengan benar dan aman. Hasil penelitian mendukung penelitian  Januarti & Nasir  (2006);  Imam  &  Alfurkaniati  (2014);  Putra et  al .,  (2017),  tetapi  bertentangan dengan penelitian Paramita & Hidayanti (2014); Wahab et al . (2018).
Rasio  likuiditas  koperasi  tidak  berpengaruh  terhadap  permintaan  jasa  audit (hipotesis  4  ditolak)  dengan  nilai  signifikansi  0,9.  Uji wald pada  Tabel  8
memperlihatkan  bahwa  variabel  rasio  likuiditas  koperasi  memiliki  arah  koefisien negatif sebesar -0,022. Nilai koefisien negatif dijelaskan dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 bahwa likuiditas koperasi yang diaudit mempunyai nilai rata - rata rasio lebih kecil (1,56) dibandingkan nilai rata-rata rasio likuiditas koperasi yang tidak  diaudit  (2,79).  Tidak  sesuainya  hipotesis  dengan  hasil  penelitian  disebabkan kemungkinan  karena  adanya  simpanan  sukarela  yang  berasal  dari  anggota dikelompokkan  ke  dalam  liabilitas  jangka  pendek  karena  dapat  diambil  sewaktu- waktu. Hal tersebut mengakibatkan liabilitas jangka pendek lebih banyak berasal dari anggota  koperasi  daripada  berasal  dari  kreditur. Ketika  hutang  berasal  dari  anggota sendiri, tuntutan atas audit laporan keuangan tidak begitu besar dibandingkan kalau hutang  berasal  dari  pihak  eksternal.  Rasio  likuiditas  tidak  berpengaruh  terhadap permintaan  jasa  audit.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Utama  (2019); Utaminingsih & Hidayah (2012); Wahab et al. (2018).

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota,  besaran  koperasi,  dan jumlah  liabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  audit.  Sedangkan  rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap permintaan audit di koperasi.
Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  permintaan  jasa  audit  di koperasi  simpan  pinjam  dipengaruhi  oleh  faktor  permintaan  anggota,  besaran  aset koperasi, dan liabilitas yang dimiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut  berusaha  untuk  menunjukkan  tanggungjawab  yang  telah  diberikan  kepada anggota  dan  kreditur  dengan  menggunakan  jasa  pihak  yang  independen  dan menjalankan corporate governance dengan baik.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  yaitu  banyak  koperasi  simpan  pinjam  yang tidak bersedia sebagai responden, sehingga belum dapat menggambarkan seluruh jenis koperasi yang ada. Untuk itu penelitian ini menyarankan penelitian mendatang untuk memperluas daerah sampel penelitian sehingga dapat dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam yang ada di Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansah,  M.  N.  (2012).  Pengaruh  karakteristik koperasi  terhadap  permintaan  jasa audit: studi empiris koperasi di Kota Semarang. Jurnal Dinamika Akuntansi , 1 (1), 6–13. https://doi.org/10.15294/jda.v1i1.1907
FCGI.  (2003).  Peranan  dewan  komisaris  dan  komite  audit  dalam  pelaksanaan corporate  governance  (tata  kelola  perusahaan  ).  In Forum  for  Corporate Governance in Indonesia . Retrieved from https://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf
Ghozali, I. (2016). Aplikasi  analisis multivariate dengan program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
Hasan,  M.  A.  (2017).  Pengaruh  kompleksitas  audit,  profitabilitas  klien,  ukuran perusahaan  dan  ukuran  kantor  akuntan  publik  terhadap  audit  fee. Pekbis Jurnal , 9 (3), 214–230.
IAPI. (2013). Standar Pemeriksaan Akuntan Publik . Jakarta: Institute Akuntan Publik Indonesia.
Imam,  A.,  &  Alfurkaniati.  (2014).  Pengaruh  jumlah  anggota,  besaran,  gearing  dan likuiditas terhadap permintaan jasa audit eksternal pada koperasi diKabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ekonomi, Majamemen Dan Akuntansi , 22 (1), 93–105. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Iskandar,  B.  K.,  &  Suryono,  B.  (2015).  Analisa  penerapan  prinsip-prinsip  good corporate dan pengendalian internal. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4 (10), 1–
18.
Januarti,  I.,  &  Fitrianasari,  E.  (2008).  Analisis  Rasio  Keuangan  dan  Rasio  Non Keuangan  yang  Mempengaruhi  Auditor  dalam  Memberikan  Opini  Audit Going Concern pada Auditee (Studi mpiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2005). MAKSI , 8 (1), 43–58.
Januarti,  I.,  &  Nasir,  H.  M.  (2006).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  permintaan audit  pada  KPRI  di  Jawa  Tengah. Jurnal  Manajemen,  Akuntansi  &  Sistem Informasi , 6 (2), 175–186.
Januarti,  I.,  &  Wiryaningrum,  M.  S. (2018).  The Effect  of  Size, Profitability,  Risk,
Complexity,  and  Independent  Audit  Committee  on  Audit  Fee. Jurnal Dinamika Akuntansi , 10 (2), 136–145.
https://doi.org/10.15294/jda.v10i2.16607
Lisa,  O.  (2013).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  permintaan  jasa  audit eksternal pada koperasi di Jawa Timur. Jurnal WIGA , 3 (1 (Maret)), 1–11.
Nugrahani, N. R., & Sabeni, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan fee audit eksternal pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Diponegoro Journal of Accounting , 2 (2), 1–11.
Paramita, R. W. D., & Hidayanti, E. (2014). Pengaruh anggota, skala koperasi, jumlah kewajiban  terhadap  permintaan  audit  eksternal  (studi  pada  koperasi  se- Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 3 (2), 1071– 1088.
Peraturan Daerah koperasi dan usaha kecil menengah Jawa Tengah No. 2 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam , (2012).
Pradnyaswari,  L.,  &  Putri,  I.  (2016).  Pengaruh  prinsip-prinsip  good  corporate governance  pada  kinerja  keuangan  koperasi  di  Kabupaten  Klungkung. E- Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1064–1091.
Putra,  P.  W.  N.,  Julianto,  P.,  & Sujana,  E.  (2017). Pengaruh  skala  koperasi,  jumlah kewajiban dan biaya audit terhadap permintaan audit eksternal koperasi (Studi empiris  pada  koperasi  se  Kabupaten  Badung). E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–11.
Sary, R., Agusti, R., & Safitri, D. (2014). Pengaruh jumlah anggota, volume usaha dan likuiditas koperasi terhadap permintaan jasa audit pada koperasi di Kabupaten Kampar. JOM FEKON , 1 (2), 1–15.
Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Indonesia . , (2012).
Utama, F. R. (2019). Pengaruh jumlah anggota koperasi, size, likuiditas, solvabilitas (leverage), dan rentabilitas koperasi terhadap permintaan jasa audit eksternal. Jurnal Akuntansi Indonesia , 8 (2), 125–140.
Utaminingsih, N. S., & Hidayah, R. (2012). Pengaruh jumlah anggota, volume usaha dan  likuiditas  koperasi  terhadap  permintaan  jasa  audit. Jurnal  Dinamika Akuntansi , 3 (1), 51–59. https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1944
Wahab, W., Hasan, A., & Andreas. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit akuntan publik pada koperasi di Kabupaten Siak. Pekbis Jurnal , 10 (3, November), 188–200.
Wahyuningsih,  E.,  &  Jumawan,  Y.  (2009).  Pengaruh  jumlah  anggota  ,  besaran  , gearing, dan likuiditas terhadap permintaaan jasa audit eksternal pada koperasi di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 15 (1), 33–44.