## KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

## Jundiani
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mobile Phone : 081803814060 E-mail : jundis3@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD 1945. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum-normatif  dengan menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  adanya  perubahan  mendasar  terkait  dengan pola pembagian kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan ; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga berwenang dalam pembuatan UU, lembaga eksekutif  tetap dalam tugas pemerintahan dan    lembaga  yudisial  telah  memperkuat  fungsi  dan  peranannya  di  bidang  peradilan  dengan membentuk institusi baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini mempunyai kewenangan melakukan  uji  materi  (judicial  review)  UU  atas  UUD, yang  sebelumnya  menjadi tugas dari MA.
The objective of  this research is to systematically describe aspects relating to the authority of  state instrumentalities after the amandment of  UUD 1945. The method of  this research is normative- legal research using conceptual legislation approaches. The result reveals a fundamental changing on authority distribution pattern within three authority branches: legislative, executive and judicative. The legislative body of  the state holds an authority to dispense regulations, while the executive body is responsible for running the governance, and the judicial body strengthens its function and its role in court system and possesses authority to form new institution namely Constitutional Court. This institution has the authority to undertake judicial review on the Constitution which is used to be the responsibility of  Supreme Court.

## Kata Kunci: Kewenangan Kelembagaan Negara, Perubahan UUD 1945

## Pendahuluan
UUD  1945  sebagai  sebuah  konstitusi negara Indonesia ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersifat sementara dan dibuat dalam keadaan tergesa- gesa. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum,  tetapi  juga  mengandung  aspek  lain seperti;  pandangan  hidup,  cita-cita,  dan falsafah  yang  merupakan  nilai  luhur  bangsa
dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Di dalam UUD 1945 juga terkandung konsep  bahwa  negara  Indonesia  menganut paham  konstitusionalisme,  konsep  negara hukum, dan prinsip demokrasi.
Perubahan  UUD  1945  yang  dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selain  merupakan  perwujudan  tuntutan reformasi,  juga  sejalan  dengan  pidato  Ir. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun UUD 1945
2    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 1-11
dalam Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyatakan antara lain bahwa, UUD 1945 adalah bersifat sementara dan  kilat,  serta  merupakan  revolutiegrondwet. Dari  pernyataan  itu  tersirat  adanya  pesan kepada  bangsa  Indonesia  untuk  melakukan penyempurnaannya di kemudian hari.
Selain itu, perubahan UUD 1945 memenuhi sila  keempat  Pancasila,  yang  penerapannya berlangsung di dalam sistem perwakilan atau permusyawaratan.  Orang-orang  yang  duduk dalam  lembaga  tersebut  merupakan  hasil pemilihan  umum.  Hal  itu  selaras  dengan perubahan  UUD  1945  mengenai  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  serta  anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.
Dengan perubahan UUD 1945, masyarakat Indonesia  meneguhkan  diri  sebagai  negara yang  menganut  demokrasi  konstitusional dengan  meletakkan  kedaulatan  tetap  berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut UUD  1945,  pengaturan  presiden/wakil presiden  dan  wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih melalui  pemilu,  penegasan  sebagai  negara hukum,  dan  adanya  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka.  Perubahan  tersebut  juga mempertegas  pembagian  kekuasaan  antar lembaga  negara  dengan  sistem  saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances),  mempertegas  sistem  pemerintahan presidensial dengan meniadakan istilah kepala negara  dan  kepala  pemerintahan,  dan  tetap mempertahankan NKRI.
Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan UUD  1945  sebagai  sumber  hukum  tertinggi memiliki  sifat  yang  supel  (elastis),  karena hanya memuat hal-hal pokok yang pengaturan lebih rinci diserahkan kepada undang-undang dengan  mengedepankan  semangat  para penyelenggara  negara  dan  para  pemimpin pemerintahan yang baik dalam praktiknya.
Sifat UUD 1945 yang supel tersebut dalam praktiknya  telah  menimbulkan  berbagai penafsiran terhadap rumusan pasal-pasal yang dikandungnya.  Pengutamaan  semangat  para penyelenggara  negara  dan  para  pemimpin pemerintahan  ternyata  belum  cukup,  karena
tidak  didukung  dengan  ketentuan  konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan  rakyat,  penghormatan  HAM, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
Dasar  pemikiran  yang  melatarbelakangi dilakukannya  perubahan  UUD  1945,  antara lain sebagai berikut:
1.  Terbentuknya  struktur  ketatanegaraan yang  bertumpu  pada  kekuasaan  tertinggi di  tangan  MPR  yang  sepenuhnya melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Hal  itu berakibat  pada  tidak  terjadinya  saling mengawasi  dan  saling  mengimbangi (checks  and  balances)  pada  institusi-institusi ketatanegaraan.
2.  UUD  1945  memberikan  kekuasaan  yang sangat  besar  kepada  pejabat  eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1945  adalah  dominan  eksekutif  (executive heavy,  executive  power),  yakni  kekuasaan dominan berada di tangan Presiden.
3.  UUD Dasar 1945 memberikan
kewenangan  kepada  kekuasaan  Presiden untuk  mengatur  hal-hal  penting  dengan undang-undang.
4.  Rumusan  UUD  1945  tentang  semangat penyelenggara negara belum  cukup didukung  ketentuan  konstitusi  yang memuat  aturan  dasar  tentang  kehidupan yang  demokratis,  supremasi  hukum, pemberdayaan  rakyat,  penghormatan  hak asasi manusia, dan otonomi daerah.
Dengan demikian tujuan perubahan UUD 1945  adalah  untuk  menyempurnakan  aturan dasar  mengenai  jaminan  dan  pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat  agar  sesuai  dengan  perkembangan paham  demokrasi;  dan  menyempurnakan aturan  dasar    penyelenggaraan  negara  secara demokratis  dan  modern,  antara  lain  melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan
Jundiani, Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945 |    3
pembentukan  lembaga-lembaga  negara  yang baru  untuk  mengakomodasi  perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas,  maka fokus kajian penelitian ini adalah kewenangan  kelembagaan  negara  setelah perubahan  UUD  1945.  Tujuan  penelitian ini  adalah  menggambarkan  secara  sistematis hal-hal berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD 1945. Penelitian  ini dari segi hukum bersifat eksploratif  dan  dikaji  dari  segi  teori  hukum ketatanegaraan.

## Teori Perubahan Undang-Undang Dasar
Moh. Mahfud 1 dalam bukunya “Amandemen  Konstitusi  Menuju  Reformasi Tata  Negara”,  mempertanyakan  mengapa UUD  1945  selalu  melahirkan  pemerintahan yang otoriter dan korup. Pada bagian lain, ia juga  menyangsikan  bahwa  negara  Indonesia yang berdasar konstitusi tertulis, UUD 1945, tidak  pernah  melahirkan  pemerintahan  yang demokratis  atau  tidak  pernah  melahirkan pemerintahan  yang  konstitusional.  Beberapa alasannya  dikemukakan  yaitu  karena  UUD 1945 tidak memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada setiap konstitusi,  yakni  perlindungan  hak  asasi manusia  dan  pembatasan  kekuasaan  bagi penyelenggara  negara.  Secara  lebih  rinci  jika kajian atas isi UUD 1945 didekati dengan studi socio  legal  tentang  sejarah  konstitusionalisme, HAM,  dan  demokrasi  tampak  bahwa  UUD 1945  memang  tidak  memenuhi  syarat sebagai aturan main politik yang (seharusnya) mewadahi konstitusionalisme.
Dalam  konteks  pertanyaan  di  atas, Adnan  Buyung  Nasution 2 berpendirian bahwa  pemerintahan  yang  konstitusional  itu bukan  pemerintahan  sekedar  sesuai  dengan bunyi  pasal-pasal  konstitusi,  melainkan
1 Moh.  Mahfud,    Amandemen  Konstitusi  Menuju Reformasi  Tatanegara. (Yogyakarta: UII Press,  1999), h. 54 dan 62.
2 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional  di  Indonesia  (Terjemahan  oleh  Sylvia Tiwon,  Jakarta: Graﬁ ti Press, 1995), h. 119.
pemerintahan  yang  sesuai  dengan  bunyi konstitusi  yang  memang  menurut  esensi- esensi konstitusionalisme.
Ketidakberhasilan  UUD  1945  sebagai penjaga  dari  pelaksanaan  prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokratis di atas,  hambatan  terbesarnya  ada  pada  sifat UUD  1945,  yang  lebih  berorientasi  kepada penguatan  negara  (state  oriented),  sehingga rakyat  berada  dalam  posisi  subordinat  atau bahkan termarjinalkan.
Menurut  Bagir  Manan 3 ,  “pembaruan” UUD adalah memperbarui UUD dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang  lebih  tegas.  Kata  “pembaruan”  di  sini termasuk  pula  memperkukuh  sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar  negara,  bentuk  negara  kesatuan,  dan bentuk pemerintahan republik.

## Konsep Konstitusi dan Konstitusionalisme
Berlakunya  suatu  konstitusi  sebagai hukum  dasar  yang  mengikat  didasarkan  atas kekuasaan  tertinggi  atau  prinsip  kedaulatan yang  dianut  dalam  suatu  negara.  Jika  negara menganut  paham  kedaulatan  rakyat,  maka sumber  legitimasi  konstitusi  adalah  rakyat. Hal  ini  yang  disebut  oleh  para  ahli  sebagai constituent power 4 yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang  diaturnya.  Karena  itu,  di  lingkungan negara-negara  demokrasi,  rakyatlah  yang dianggap  menentukan  berlakunya  suatu konstitusi.
Dengan  dikembangkannya  pengertian constituent  power  berkaitan  pula  dengan pengertian  hirarki  hukum  (hierarchy  of  law). Konstitusi  merupakan  hukum  yang  lebih tinggi  atau  bahkan  paling  tinggi  serta  paling fundamental  sifatnya,  karena  konstitusi  itu sendiri  merupakan  sumber  legitimasi  atau landasan  otorisasi  bentuk-bentuk  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang
3 Bagir  Manan,  Pembaruan  UUD  1945(Jurnal Magister Hukum: Vol. 2 No.1, Pebruari 2000), h. 12.
4 Lihat  juga  Brian  Thomson,  Textbook  on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3 (London: Blackstone Press Ltd., 1997), h. 5.
4    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 1-11
lain.  Sesuai  dengan  prinsip  hukum  yang berlaku  universal,  maka  agar  peraturan  yang tingkatannya  berada  di  bawah  UUD  dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum yang lebih tinggi tersebut.
Dasar  yang  paling  tepat  dan  kokoh bagi  sebuah  negara  demokrasi  adalah sebuah  negara  konstitusional  (constitusional state)  yang  bersandar  pada  sebuah  konstitusi yang  kokoh  pula.  Konstitusi  yang  kokoh hanyalah yang jelas paham konstitusinya atau konstitusionalismenya,  yaitu  yang  mengatur secara  rinci  batas-batas  kewenangan  dan kekuasaan  lembaga  legislatif,  eksekutif  dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta memberikan jaminan yang  cukup  luas  dalam  arti  penghormatan (to  respect),  perlindungan  (to  protect),  dan pemenuhan  (to  fulﬁ ll)  hak  warga  negara dan  hak  asasi  manusia.  Dengan  kata  lain, konstitusionalisme  adalah  paham  mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. 5
Konsensus  yang  menjamin  tegaknya konstitusionalisme  di  jaman  moderen  pada umumnya  dipahami  bersandarkan  pada  tiga elemen kesepakatan (concensus), yaitu: 6
a.  Kesepakatan  tentang  tujuan  atau  cita-cita bersama  (the  general goals  of  society  or general acceptance of the some philosophy of agreement).
b.  Kesepakatan  tentang  the  rule  of  law sebagai  landasan  pemerintahan  atau penyelenggaraan  negara  (the  basis  of government).
c.  Kesepakatan  tentang  bentuk  institusi- institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan  (the  form  of  constitutions  and procedures).
Kesepakatan (concensus) yang pertama, yaitu berkenaan  dengan  cita-cita  bersama  yang
5 A.  Mukthie  Fadjar,  Hukum  Konstitusi  & Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 34-35.
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiytusi RI, 2006), h. 25-27.
sangat  menentukan  tegaknya  konstitusi  dan konstitusionalisme  di  suatu  negara.  Karena cita-cita  bersama  itulah  yang  pada  puncak abstraksinya  paling  mungkin  mencerminkan kesamaan-kesamaan  kepentingan  diantara sesama  warga  masyarakat  yang  dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.
Kesepakatan  kedua  adalah  kesepakatan bahwa  basis  pemerintahan  didasarkan  atas aturan  hukum  dan  konstitusi.  Kesepakatan kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap  negara  harus  ada  keyakinan  bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks  penyelenggaraan  negara  haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama.  Istilah  yang biasa  digunakan  untuk itu adalah rule of law yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Istilah rule of law jelas berbeda dengan istilah rule by the law. Dalam istilah yang kedua ini  kedudukan  hukum  (law)  digambarkan hanya sekedar bersifat instrumentalis atau alat, sedangkan  kepemimpinan  tetap  berada  di tangan  orang  atau  manusia,  yaitu  “the  rule  of man by law”.
Kesepakatan  ketiga  adalah  berkenaan dengan: (a) bangunan organ negara dan  prosedur-prosedur  yang  mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu sama lain, serta (c) hubungan antara organ-organ negara dengan warganegara. Dengan  adanya  kesepakatan  itu,  maka  isi konstitusi  dapat  dengan  mudah  dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan  dan  mekanisme  ketatanegaraan yang  hendak  dikembangkan  dalam  kerangka kehidupan  negara  berkonstitusi  (constitutional state).  Kesepakatan-kesepakatan  itulah  yang dirumuskan  dalam  dokumen  konstitusi  yang diharapkan  jadi  pegangan  bersama  untuk kurun waktu yang cukup lama.

## Konsep Negara Hukum
Dalam  Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum”  (rechtstaat)  yang  dilawankan  dengan negara  kekuasaan,  (machtstaat)  dirumuskan
Jundiani, Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945 |    5
sebagai berikut:
Negara hukum (bahasa
Belanda: rechtstaat):  negara  bertujuan  untuk  untuk menyelenggarakan  ketertiban  hukum,  yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang  terdapat  pada  rakyat.  Negara  hukum menjaga  ketertiban  hukum  supaya  jangan sampai terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. 7
Negara  kekuasaan  (bahasa  Belanda: machtstaat):  negara  yang  bertujuan  untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics,  antara  lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “Eine  Organisation  der  herrschaft  einer  Minoritar uber eine Majotaritat” (Organisasi dan kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya,  hukum  berdasarkan  ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat. 8
Untuk mengkualiﬁ kasi apakah suatu negara termasuk  tipe  negara  hukum  atau  bukan, perlu  diselidiki  apakah  di  dalam  konstitusi/ UUD  negara  tersebut  tercantum  penegasan, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa negara  tersebut  menyatakan  dirinya  sebagai suatu negara hukum atau bukan. Di samping itu,  perlu  diselidiki  juga  apakah  di  dalam konstitusi/UUD  tersebut  atau  peraturan perundang-undangan lainnya termuat ketentuan mengenai ciri-ciri atau unsur-unsur yang penting bagi sebuah tipe negara hukum.
Kalau  dicermati,  UUD  1945  berbeda dengan  dua  konstitusi  lainnya  yang  pernah berlaku di Indonesia, yaitu konstitusi RIS  dan UUDS  1950,  yang  baik  dalam  Mukadimah maupun  Batang  Tubuhnya,  menegaskan secara  ekplisit    bahwa  negara  Indonesia merupakan  sebuah  negara  hukum  yang demokratis.  Sedangkan  dalam  UUD  1945 penegasan  tersebut  tidak  ada,  akan  tetapi setelah dilakukan perubahan pada tahap ketiga menjadikan Pasal 1 berbunyi:
1.  Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
7 Negara  Hukum,  Ensiklopedia  Indonesia  (N-Z),
(N.V.W Van Hoeve), h. 983.
8 Ibid., h. 984.
2.  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan    menurut  Undang-Undang Dasar;
3.  Negara Indonesia adalah negara hukum. Meskipun  demikian,  sejak  Orde  Baru bangsa  Indonesia  telah  menyepakati  negara Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945 adalah sebuah tipe negara hukum meskipun dengan ciri khasnya yang bercorak keindonesiaan.
Sejak  berdirinya  negara  Indonesia,  para pendiri  bangsa  (the  founding  fathers)    telah mengkonsepsikan  bahwa  negara  Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara  yang  demokratis  (berkedaulatan rakyat),  berdasarkan  Ketuhanan  YME,  dan berkeadilan  sosial.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan theo-demokratische-sozial-rechtstaat. 9
Perumusan yang  dipakai oleh pembentuk UUD  1945,  yaitu  “Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  atas  hukum”  dengan rumusan “rechtstaat” diantara dua tanda kutip, menurut  Padmo  Wahyono, 10 menunjukkan bahwa  pola yang diambil  tidak  menyimpang dari  konsep  negara  hukum  pada  umumnya (genusbegrip),  namun  disesuaikan  dengan kondisi  Indonesia  atau  digunakan  dengan ukuran pandangan hidup ataupun pandangan bernegara kita.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep  negara  hukum  Indonesia  menurut UUD  1945  ialah  negara  hukum  Pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus  memenuhi  kriteria  dari  konsep  negara hukum  pada  umumnya  (yaitu  ditopang  oleh tiga  pilar:  pengakuan  dan  perlindungan  hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun  material).  Sedangkan  di  lain  pihak diwarnai  oleh  aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. 11
9 A.  Mukthie  Fadjar,  Konsep  Negara  Hukum  dan Pembangunan, (Thesis, 1985).
10 Padmo  Wahyono,  Indonesia  Negara  Berdasar  Atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 7.
11 A.  Mukthi  Fadjar,  Tipe  Negara  Hukum,
(Malang: Bayumedia Publishing,  2005), h. 86.
Konsep  negara  hukum  berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945  dapat  dirumuskan baik  secara  material  maupun  yuridis  formal. Rumusan  secara  material  negara  hukum Pancasila  didasarkan  pada  cara  pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang  bersifat  integralistik  khas  Indonesia, yaitu  asas  kekeluargaan  yang  maknanya ialah  bahwa  yang  diutamakan  adalah rakyat  banyak,  namun  harkat  dan  martabat manusia  tetap  dihargai,  dan  paradigma  kita tentang  hukum  yang  berfungsi  pengayoman yaitu  menegakkan  demokrasi  termasuk mendemokratisasikan  hukum,  berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan. 12
Atas  dasar  paradigma  bangsa  Indonesia tentang  negara  dan  hukum  itu,  rumusan secara  materiil  negara  hukum  Pancasila menurut  Padmo  Wahyono 13 adalah  sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia,  atas  berkat  rahmat  Allah  Yang Mahakuasa  dan  didorong  oleh  keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang  bebas  dalam  arti  merdeka,  berdaulat, bersatu,  adil,  dan  makmur,  yang  didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan  dengan  fungsi  pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.
Sedangkan  secara  yuridis  formal,  dengan memperhatikan  ketentuan  dalam  pasal-pasal UUD  1945  dan  dengan membandingkannya dengan  konsep  negara  hukum  liberal    (yang menurut  F.  Julius  Stahl  mengandung  empat unsur yaitu: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,  pembagian  kekuasaan  negara, pemerintahan  berdasarkan  undang-undang, dan peradilan administrasi) dan konsep rule of law  (yang  menurut  A.V.  Dicey  mengandung tiga unsur yaitu: supremation of law, equality before the law, dan the constitution based on the individual rights), negara hukum Pancasila mengandung lima unsur sebagai berikut: 14 12 Padmo  Wahyono,  Pembangunan  Hukum  di Indonesia, (Jakarta: Indo-Hill Co., 1989), h. 153-155.
13 Ibid., h.156.
14 Ibid., h.156-158.
1.  Pancasila merupakan sumber dari segala  sumber  hukum,  yang  berarti  kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang  dibangun  atas  dasar  wawasan kebangsaan,  wawasan  nusantara,  dan wawasan Bhineka Tunggal Ika;
2.  MPR  adalah  lembaga  negara,  yang berwenang  mengubah  dan  menetapkan UUD  yang  melandasi  segala  peraturan perundang-undangan lainnya, di mana  undang-undang  dibentuk  oleh DPR  bersama-sama  Presiden.  Hal  ini menunjukkan  prinsip  legislatif  yang khas Indonesia, kekeluargaan, atau kebersamaan;
3.  Pemerintahan berdasarkan sistem
konstitusi, yaitu suatu sistem yang tertentu yang  pasti  dan  yang  jelas  dimana  hukum yang  hendak  ditegakkan  oleh  negara  dan yang    membatasi  kekuasaan  penguasa/ pemerintahan agar pelaksanaannya teratur dan  tidak  simpang  siur  harus  merupakan satu  tertib  dan  satu  kesatuan  tujuan. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar dalam bernegara dimana semua peraturan hukum  (baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan itu berbeda dengan rumusan rechtstaat atau rule of law yang lebih menekankan rumusan negara berdasarkan atas hukum atau negara yang bermanfaat jadi lebih luas.
4.  Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya  [pasal 27 ayat (1) UUD 1945]. Prinsip itu lebih jelas dan lengkap daripada prinsip equalitiy before the law dalam konsep rule  of  law,  karena  selain  menyangkut persamaan  dalam  hak-hak  politik,  juga menekankan persamaan dalam kewajiban.
5.  Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan yang  merdeka,  artinya  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Prinsip  itu  dimaksudkan  terutama  untuk menjamin  adanya  suatu  peradilan  yang benar-benar  adil  dan  tidak  memihak  (fair
Jundiani, Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945 |    7
tribunal and independence yudiciary). Prinsip itu juga merupakan salah satu prinsip negara hukum Indonesia seperti yang disimpulkan dalam  Simposium  Negara  Hukum  tahun 1966, juga menjadi prinsip rule of law yang dikembangkan oleh International Commission of Jurist.
Operasionalisasi konsep yuridis formal  negara  hukum  Indonesia  itu  harus dimanifestasikan dalam kegiatan pembentukan hukum,  penerapan  dan  pelayanan  hukum, penegakan  hukum,  serta  pengembangan hukum di Indonesia.

## Pembahasan
Perubahan  UUD  1945  yang  sudah berlangsung dalam  empat  tahap yaitu ; tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  Perubahan  tersebut    meliputi sistem  pelembagaan  dan  hubungan  tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif,  dan  yudisial),  sistem  pemerintahan lokal,  pengaturan  jaminan  perlindungan  hak asasi manusia  yang lebih rinci.
Perubahan yang sangat mendasar itu juga mempengaruhi  struktur  dan  mekanisme struktural  organ-organ  negara  RI  yang  tidak dapat  lagi  dijelaskan  menurut  cara  berpikir lama.  Banyak  pokok-pokok  pikiran  baru yang  diadopsikan  ke  dalam  kerangka  UUD 1945  itu,  diantaranya  adalah:  (a)  penegasan dianutnya  cita  demokrasi  dan  nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip  “checks  and  balances’  (c)  pemurnian sistem  pemerintahan  presidensial;  dan  (d) penguatan  cita  persatuan  dan  keragaman dalam wadah NKRI.
Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip ‘Checks and Balances’
Prinsip  kedaulatan  yang  berasal  dari rakyat  tersebut  selama  ini  hanya  diwujudkan dalam  MPR  yang  merupakan  penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan
rakyat,  dan  yang  diakui  sebagai  lembaga tertinggi  negara  dengan  kekuasaan  yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat  itu  dibagi-bagikan  secara  vertikal  ke dalam  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut  disebut  sebagai  prinsip  pembagian kekuasaan  (distribution  of  power). 15 Akan tetapi,  dalam  UUD  hasil  perubahan,  prinsip kedaulatan  rakyat  tersebut  ditentukan  dan dibagikan  secara  horizontal  dengan  cara memisahkannya  (separation  of  power)  menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain  berdasarkan  prinsip  ‘checks  and  balances’. Cabang  kekuasaan  legislatif  tetap  berada  di MPR, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan  yang  sederajat  dengan  lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas  pengawasan,  disamping  lembaga legislatif  dibentuk  pula  BPK.  Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan  Wakil  Presiden.  Untuk  memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Presiden.  Sedangkan  cabang  kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA dan MK. MPR tetap  merupakan  rumah  penjelmaan  seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua  kamar 16 ,  yaitu  DPR    dan  DPD  .  Oleh karena  itu,  prinsip  perwakilan  daerah  dalam DPD harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan  rakyat  dalam  DPR.  Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan ke dalam MPR yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan MPR yang terdiri dari  dua  lembaga  perwakilan  itu  itu  adalah sederajad  dengan  Presiden,  MA  dan  MK. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan  yudisial  itu  sama-sama  sederajat  dan
15 Jimly  Asshiddiqie,  Struktur  Ketatanegaran Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat  UUD  Tahun  1945. Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan Hukum  Nasional  VIII,  Penegakan  Hukum  dalam Era  Pembangunan  Berkelanjutan,    Badan  Pembinaan Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  Hak asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
16 Ibid.
saling  mengontrol  satu  sama  lain  sesuai dengan  prinsip  ‘Check  and  balances’.  Dengan adanya  prinsip  ‘Check  and  balances’  ini,  maka kekuasaan  negara  dapat  diatur,  dibatasi  dan bahkan  dikontrol  dengan  sebaik-baiknya, sehingga  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi- pribadi  yang  kebetulan  sedang  menduduki jabatan  dalam  lembaga-lembaga  negara  yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan  perubahan tersebut antara  lain  adalah  perubahan  ketentuan pasal  5,  terutama  ayat  (1)  juncto  pasal  20 ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  yang  secara jelas  menentukan  bahwa  fungsi  legislatif ada  pada  DPR,  sedangkan  Presiden  adalah kepala  eksekutif.  Disamping  itu,  ada  pula ketentuan  mengenai  kewenangan MPR  yang tidak  lagi  dijadikan  tempat kemana  Presiden harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggung-jawaban jabatannya. Selain itu,  ketentuan  mengenai  MK  yang  diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas UU terhadap UUD seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas  pemisahan  kekuasaan  dan prinsip  ‘check and balances’ antara cabang kekuasaan legislatif dan yudisial. Ketiga ketentuan itu memastikan tafsir berkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR  dari  kedudukannya  sebagai  lembaga tertinggi  menjadi  lembaga  yang  sederajat dengan  Presiden  berdasarkan  pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and balances’.

## Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam  sistem  ini,  terdapat  lima  prinsip penting, yaitu:
a.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  merupakan satu  institusi  penyelenggara  kekuasaan eksekutif  negara  yang  tertinggi  di  bawah UUD.  Dalam  menjalankan  pemerintahan negara,  kekuasaan  dan  tanggungjawab politik berada ditangan Presiden
(concentration  of  power  and  responsibility  upon the President);
b.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh
rakyat secara langsung dan karena itu secara politik  tidak  bertanggungjawab  kepada MPR  atau  lembaga  parlemen,  melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya;
c.  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat dimintakan pertanggungjawabannya
secara  hukum  apabila  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  melakukan  pelanggaran hukum  konstitusi.  Dalam  hal  demikian, Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat dituntut  pertanggungjawabannya  oleh DPR untuk disidangkan dalam MPR, yaitu sidang  gabungan  antara  DPR  dan  DPD. Namun,  sebelum  diberhentikan,  tuntutan pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  yang  didasarkan  atas  tuduhan pelanggaran  atau  kesalahan,  terlebih  dulu harus  dibuktikan  secara  hukum  melalui proses  peradilan  di  MK.  Jika  tuduhan bersalah itu dapat dibuktikan secara hukum oleh  MK,  barulah  atas  dasar  itu,  MPR bersidang  dan  secara  resmi  mengambil putusan pemberhentian;
d.  Para  Menteri  adalah  pembantu  Presiden, Menteri  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden  dan  karena  bertanggung- jawab  kepada  Presiden,  bukan  dan  tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Kedudukannya  tidak  tergantung  kepada parlemen.
e.  Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya  dalam  sistem  presidensial sangat  kuat  sesuai  dengan  kebutuhan untuk  menjamin  stabilitas  pemerintahan, ditentukan  pula  bahwa  masa  jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

## Perubahan Struktur dan Sistem Perwakilan dan Kekuasaan Legislatif
Setelah  perubahan  UUD  1945,  struktur dan sistem lembaga perwakilan di Indonesia adalah sebagai berikut:
a.  MPR :
-  Tidak  lagi  berkedudukan  sebagai
Jundiani, Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945 |    9
lembaga  tertinggi  negara  pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat;
-  Keanggotaannya  terdiri  dari  seluruh anggota  DPR  dan  DPD  yang  dipilih melalui pemilu [Pasal 2 ayat (1)];
-  Kewenangannya  hanya  menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden  dan  Wakil  Presiden  [Pasal
3  ayat  (1)  dan  (2)],  memberhentikan Presiden  dan  Wakil  Presiden  menurut ketentuan  UUD  [Pasal  3  ayat  (3)  jo. Pasal 7A dan Pasal 7B], memilih Wakil Presiden dan calon yang diajukan oleh Presiden  apabila  terjadi  kekosongan Wakil  Presiden  [Pasal  8  ayat  (2)], memilih  Presiden  dan  wakil  Presiden jika keduanya berhalangan tetap secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].
b.  DPR :
-  Anggotanya  dipilih  melalui  pemilu [Pasal 19 ayat (1)];
-  Memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 ayat (1)];
-  Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20 A ayat (1)];
-  Mempunyai kewenangan: mengusulkan pemberhentian  Presiden  dan  atau Wakil  Presiden  kepada  MPR  setelah ada  putusan  MK  [Pasal  7  ayat  (1)], memberhentikan persetujuan atas UU  bersama  Presiden  [Pasal  20  ayat (2)],  pernyataan  perang,  membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan negara  lain  yang  dilakukan  Presiden (Pasal  11),  persetujuan  calon  Hakim Agung  atas  usulan  Komisi  Yudisial, memberikan  pertimbangan  kepada Presiden atas pengangkatan duta [Pasal 13  ayat  (2)],  menerima  penempatan duta negara lain [Pasal 13 ayat (3)], dan pemberian  amnesti  dan  abolisi  [Pasal 14  ayat  (2)],  memilih  calon  anggota Badan  Pengawas  keuangan  (BPK) [Pasal 23 F ayat (1)], dan mengusulkan 3 orang calon Hakim Konstitusi kepada Presiden [Pasal 24 C ayat (3].
c.  DPD :
-  Anggotanya  mewakili  setiap  propinsi yang  dipilih  melalui  pemilu  [Pasal  22 C  ayat  (1)]  dan  semua  anggotanya otomatis  adalah  anggota  MPR  [Pasal 2  ayat  (1)],  jumlah  anggota  setiap propinsi  sama  dan  secara  keseluruhan tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR [Pasal 22 ayat (2)];
-  Mempunyai kewenangan untuk mengusulkan  kepada  DPR  [Pasal  22 D ayat (2) RUU yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah, memberikan pertimbangan kepada  DPR  atas  RUU  APBN  dan RUU  yang  berkaitan  dengan  pajak, pendidikan dan agama [Pasal 22 D ayat (2)], serta pemilihan anggota BPK [Pasal 23  F  ayat  (1)],  dan  dapat  melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan  sumber daya alam dan sumber daya ekonomin lainnya,  pelaksanaan  APBN,  pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22 D ayat (3)].
Dengan demikian, dalam sistem perwakilan dan kekuasaan legislatif telah terjadi perubahan yang sangat signiﬁ kan sebagai berikut:
a.  Tidak ada lagi supremasi MPR,  melainkan adanya kecenderungan dianutnya teori trias politika dengan prinsip checks and balances;
b.  Pergeseran  dari  sistem  unikameral  ke sistem  semi-bikameral  dengan  adanya DPD meskipun dengan peran yang sangat terbatas, dan hilangnya sistem perwakilan fungsional  dengan  hapusnya  utusan golongan di MPR;
c.  Pergerseran  kekuasaan  membentuk  UU dari Presiden ke DPR.

## Perubahan Kekuasan Eksekutif
Sesuai  dengan  prinsip  perubahan  UUD 1945 untuk mempertegas sistem presidensial dan  dianutnya  pemisahan  cabang-cabang kekuasan  negara  yang  utama  dengan  prinsip checks  and  balances,  maka  dengan  perubahan UUD  1945  berimplikasi  pula  perubahan  di bidang kekuasaan eksekutif (Presiden) sebagai berikut:
a.  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan eksekutif  [Pasal  4  ayat  (1)]  tidak  lagi memegang  kekuasaan  membentuk  UU yang telah bergeser ke tangan DPR [Pasal 20  ayat  (1)],  melainkan  hanya  berhak mengajukan  RUU  ke  DPR  [Pasal  5  ayat (19)],  memberikan  persetujuan  bersama dengan  DPR  dan  mengesahkan  RUU menjadi UU [Pasal 20 ayat (2) dan (4)];
b.  Presiden dan wakil Presien tidak lagi dipilih oleh  MPR,  melainkan  dipilih  oleh  rakyat secara  langsung  secara  berpasangan  dari calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A);
c.  Masa  jabatan  Presiden  selama  5  (lima) tahun  secara  tegas  dibatasi  untuk  dua periode (Pasal 7);
d.  Ditentukan  syarat-syarat  yang  lebih  rinci untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6);
e.  Ditentukannya  mekanisme  impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan DPR, MK, dan MPR (Pasal 7A dan 7B);
f.  Penegasan  bahwa  Presiden  tidak  dapat membubarkan DPR (Pasal 7C);
g.  Pelaksanaan  hak-hak  prerogatif  Presiden sebagai  kepala  negara  harus  dengan persetujuan atau pertimbangan DPR;
h.  Pengangkatan pejabat-pejabat publik,
seperti  anggota  BPK  (Pasal  23F),  Hakim Agung [Pasal 24A ayat (3)], anggota Komisi Yudisial  [Pasal 24B ayat (3) harus dengan persetujuan DPR;
i.  Presiden  berwenang  membentuk  dewan pertimbangan (Pasal 16) sebagai pengganti DPA yang dihapuskan;
j.  Dalam  pembentukan,  pengubahan  dan pembubaran  kementerian  harus  diatur dengan UU [Pasal 17 ayat (4)], tidak bebas seperti sebelumnya.

## Sistem Kekuasaan Kehakiman (Kekuasaan Yudisial)
Di  bidang  kekuasaan  kehakiman (kekuasaan  yudisial)  perubahan  UUD  1945 telah menentukan hal-hal sebagai berikut:
a.  Penegasan tentang
independensi kekuasaan  kehakiman  ([Pasal  24  ayat  (1)
UUD 1945], sedangkan sebelumnya hanya dalam Penjelasan (ini sebagai konsekuensi dihapusnya  bagian  Penjelasan  UUD 1945);
b.  Kekuasan  kehakiman  tidak  lagi  hanya monopoli  MA  dengan  badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, melainkan juga oleh MK [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945];
c.  Adanya  Komisi  Yudisial  yang  bersifat mandiri  yang  berwenang  mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim (Pasal 24B);
d.  Kehadiran  MK  dengan  9  (sembilan) hakim konstitusi (tiga orang usulan DPR, tiga  orang  usulan  MA,  dan  tiga  orang usulan  Presiden)  yang  mempunyai  empat kewenangan  dan  satu  kewajiban  (Pasal 24C UUD 1945):
e.  Menguji UU terhadap UUD 1945;
f.  Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;
g.  Memutus pembubaran partai politik;
h.  Memutus perselisihan hasil pemilu;
i.  Wajib  memutus  pendapat  DPR  tentang impeachment  terhadap  Presiden.  Semua peradilan  untuk  empat  kewenangan tersebut di atas merupakan peradilan tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  ﬁ nal.  Sedangkan  putusan  untuk kewajiban MK masih akan ditentukan oleh
mekanisme  putusan  politik  di  DPR  dan MPR [vide pasal 7B ayat (5), (6), dan (7)];
j.  Penegasan  tentang  judicial  review,  yaitu bahwa  pengujian  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU oleh  MA.  Sedangkan  untuk  pengujian konstitusionalitas UU oleh MK.
Khusus  untuk  MK  yang  kemudian diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK  (LN RI Th. 2003 No. 98, TLN RI No. 4316)  dalam  usia  genap  satu  tahun  (resmi berdiri 13 Agustus 2003) telah melaksanakan dua kewenangannya, yaitu melakukan pengujian  konstitusionalitas  sekitar  24  UU dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilu  (44 permohonan  Pemilu  Legislatif  dan  satu permohonan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden).

## Penutup
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa,  ada  perubahan  yang  mendasar  pada kewenangan  kelembagaan  negara  setelah perubahan  UUD  1945  terkait  dengan  pola pembagian  kekuasaan  pada  tiga  cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudisial). Pada lembaga  legislatif ada pembagian tugas yang  jelas  terutama  dalam  pembuatan  UU, karena UUD 1945 telah menentukan bahwa lembaga  pembentuk  UU  adalah  DPR  .  Di sisi  lain,  lembaga  yudisial  telah  memperkuat fungsi  dan  peranannya  di  bidang  peradilan dengan membentuk institusi baru yaitu MK. Lembaga ini berwenang melakukan uji materi (judicial review) UU atas UUD, yang sebelumnya menjadi tugas dari MA.
Dengan demikian dapat dapat disarankan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  1) Perlu  adanya  konsistensi  pembagian  tugas di  masing-masing  lembaga-lembaga  negara sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UUD  1945; 2)  Perlu  ditingkatkan  saling  koordinasi  dan mengawasi    antar  lembaga  baik  dalam  garis vertikal  maupun  horizontal;  3)  Membangun paradigma  baru  untuk  menegakkan  konsep negara  hukum  sebagai  perwujudan  cita-cita Bangsa Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Azhary,  Muhammad  Tahir.  2004.  Negara
Hukum  (Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini). Jakarta:  Prenada Media.
Churchill,  Greory.  1991.  Petunjuk  Penelusuran
Literatur  Hukum  Indonesia.  Jakarta:
Fakultas Hukum UI.
Fadjar,  A.  Mukthie.  2004.  Negara  Hukum. Malang: Bayumedia.
Locke,  John.  2002.  Kuasa  Itu  Milik  Rakyat (Esai  Mengenai  Asal  Mula  Sesungguhnya, Ruang  Lingkup,  dan  Maksud  Tujuan Pemerintahan Sipil), Terjemahan.
Yogyakarta: Kanisius.
Mahfud,  Moh.  1999.  Amandemen  Konstitusi
Menuju Reformasi Tatanegara, Yogyakarta:
UII Press.
Manan,  Bagir,  2000.  Pembaruan  UUD  1945,
Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No.1.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005.  Penelitian
Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Nasution,  Adanan  Buyung,  1995.  Aspirasi Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia (Terjemahan  Sylvia  Tiwon).  Jakarta: Graﬁ ti Press.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  2006.  Panduan Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat). Jakarta: Sekjen MPR RI.
-------------,  2006.  Bahan  Tayangan  Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jakarta: Sekjen MPR RI.
Sinaga,  Budiman,  2005.  Hukum  Konstitusi, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
Syahuri,  Tauﬁ qurrohman.  2004.  Hukum Konstitusi  (Proses  dan  Prosedur  Perubahan UUD  di  Indonesia  1945-2002,  Serta Perbandingannya dengan Konstitusi
Negara  Lain  di  Dunia).  Bogor:  Ghalia
Indonesia.