Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 95-112. Copyright © 2020 Halu Oleo Law  Review.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Peranan Kearifan Lokal Nelayan sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing
The Role of Fishermen's Local Culture as an Effort to Overcome Illegal Fishing
Amaliyah 1 , Resky Amalia Syafiin 2 , Monica 3
1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: amaliyah.recht26@gmail.com
2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: sykiki62@gmail.com
3. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: monicacharolina@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Local culture; Fishermen; Illegal Fishing This research is located in Barru Regency, South Sulawesi Province. This study aims to determine the form and intensity of illegal fishing activities that occur in Siddo Village in Barru District, examine the role of local fishermen's culture in  efforts  to  tackle  illegal  fishing  in  Siddo  Village  in  Barru  District,  and increase  the  government's role  in  following up  on  illegal  fishing actions in Siddo Village in Barru District. This type of research is socio-legal research that  is  described  in  a  descriptive  qualitative  manner.  Data  collection techniques  used  were  observation,  in-depth  interviews  (indepth  interview), and  literature  study.  Interviews  were  conducted  with  Barru  District  Court Judges,  Barru  District  Fisheries  Service  Staff,  Soppeng  Riaja  District  office staff, Siddo Village office staff, and fishermen. Literature search is conducted to obtain secondary data such as supporting documents, research papers and other reference materials related to research. The research results obtained that in 2018 there was only one fishery case that was decided by the Barru District  Court.  Siddo  village  fishermen  also  still  uphold  the  values  of  local culture in fishing activities. The fishermen use a trawl ring with a large 1-inch mesh net. Public awareness and not be tempted or interested in using modern technology still survive with whatever results are obtained to preserve the sea.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Kearifan Lokal; Nelayan; Illegal Fishing Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten  Barru  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  dan  intensitas  kegiatan illegal  fishing yang  terjadi  di  Desa  Siddo  Kabupaten  Barru,  menelaah peranan kearifan lokal nelayan dalam upaya penanggulangan illegal fishing di  Desa  Siddo  Kabupaten  Barru,  dan  meningkatkan  peranan  pemerintah dalam  menindaklanjuti  tindakan illegal  fishing di  Desa  Siddo  Kabupaten Barru.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  sosio-legal  yang dijabarkan  secara  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ), dan  studi  kepustakaan.  Wawancara  dilakukan  dengan  Hakim  Pengadilan Negeri Barru, Staf Dinas Perikanan Kabupaten Barru, staf kantor Kecamatan Soppeng  Riaja,  staf  kantor  Desa  Siddo,  dan  nelayan.  Penelusuran  pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder seperti dokumen pendukung,
makalah hasil penelitian serta bahan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  pada  tahun  2018  hanya ada  satu  kasus  perikanan  yang  di  putus  oleh  Pengadilan  Negeri  Barru. Nelayan  desa  Siddo  juga  masih  memegang  teguh  nilai-nilai  kearifan  lokal dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Para nelayan menggunakan pukat  cincin  dengan  besar  mata  jaring  1  inci.  Kesadaran  masyarakat  dan tidak tergiur atau tertarik menggunakan teknologi modern tetap bertahan dengan hasil apa pun yang diperoleh untuk menjaga kelestarian laut.

## 1. Pendahuluan
Secara geografis Indonesia membentang dari 6 LU o sampai 11 LS o dan 92 o sampai 142 o BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Tiga perempat wilayahnya adalah laut, dengan panjang  garis  pantai  99.093  km,  terpanjang  kedua  setelah  Kanada.  Melalui  deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan,  telah  diakui  dunia  internasional  melalui konvensi hukum laut PBB  ketiga, United Nation Convention  on the  Law of the Sea 1982 (UNCLOS  1982),  kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang-Undang  No.17 Tahun  1985.  Berdasarkan  UNCLOS  1982,  total  wilayah  laut  Indonesia  menjadi  5,9  juta km 2 , terdiri atas 3,2 juta km 2 perairan teritorial dan 2,7 juta km 2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif,  luas  perairan  ini  belum  termasuk  landas  kontinen  ( continental  shelf ).  Hal  ini menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  ( the  biggest Archipelago in the World ). 1
Kekayaan laut merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) dengan berbagai manfaat dan  kegunaannya.  Kekayaan  sumber  daya  perikanan  Indonesia  meliputi,  perikanan tangkap  di  perairan  umum  seluas  54  juta  hektar  dengan  potensi  produksi  0,9  juta ton/tahun.  Tidak  hanya  itu,  budidaya  laut  yang  terdiri  dari  budidaya  ikan  (antara  lain dengan kakap, kerapu, dan gobia), budidaya rumput laut dan budidaya air payau (tambak) memiliki  potensi  lahan  pengembangan  yang  mencapai  sekitar  913.000  ha.  Total keseluruhan luas laut di Indonesia dan potensi sumber daya lautnya merupakan aset besar bagi bangsa ini.
Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia (LIPI) menyebutkan perkiraan nilai potensi laut Indonesia  berdasarkan  potensi  kekayaan  alamnya  sampai  Maret  2019  senilai  1.772 Triliun. Jumlah tersebut terpetakan dari hasil perikanan sebanyak 312 Triliun, terumbu karang 45 Triliun, mangrove 21 Triliun, lamun 4 Triliun, 560 Triliun dari kekayaan pesisir, 400 Triliun dari bioteknologi, 20 Triliun dari wisata bahari, 210 Triliun dari minyak bumi, dan  200  Triliun  dari  transportasi  laut.  Dimana  angka  tersebut  menyamai  93%  total pendapatan APBN Indonesia tahun 2018. Adapun untuk jenis ikan di wilayah perairan laut Indonesia  terdapat  beberapa  jenis  yang  bernilai  ekonomis  tinggi  antara  lain  tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang,
1 Ridwan  Lasabuda,  “Pembangun an  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  dalam  Perspektif  Negara  Kepulauan Republik Indonesia,” Jurnal Ilmiah Platax 1, no. 2 (2013): 93.
udang  barong/lobster),  ikan  hias  dan kekerangan  termasuk  rumput  laut. 2 Potensi  ikan yang besar tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk menggantungkan hidup dari hasil menangkap ikan yaitu dengan menjadi nelayan.
Berbagai  metode  diterapkan  oleh  nelayan  guna  memeroleh  hasil  tangkapan  yang maksimal, mulai dari cara konvensional hingga modern. Bahkan tidak sedikit nelayan yang menerapkan  metode  menangkap  ikan  yang  justru  memberikan  dampak  buruk  bagi ekosistem  laut.  Nelayan  cenderung  melakukan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  ( illegal fishing), misalnya penangkapan secara destruktif guna memeroleh hasil yang melimpah. Penangkapan destruktif ialah jenis kegiatan pengambilan ikan dengan cara atau metode yang ilegal dan juga berdampak negatif pada populasi ikan dan habitat tempat tinggal ikan. Bom ikan, dinamit, racun ikan, pukat harimau adalah beberapa dari sekian banyak jenis metode  penangkapan  destruktif  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  terancamnya kelestarian  sumber  daya  hayati  laut.  Pada  umumnya  alat-alat  ataupun  cara  yang digunakan  dalam  melakukan  penangkapan  ikan  yang  tanpa  mempertimbangkan ekosistem didominasi oleh alat tangkap modern.
Keberadaan  alat-alat  penangkapan  yang  modern  menjadikan  masyarakat  dapat menangkap  ikan  lebih  banyak  lagi  dengan  intensitas  waktu  yang  dibutuhkan  relatif singkat dibandingkan menggunakan cara-cara tradisional. 3 Meskipun demikian, teknologi modern tersebut tidak sepenuhnya dikembangkan oleh nelayan dalam perspektif positif karena  beberapa  penggunaan  alat  tangkap  yang  modern  tidak  mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi terkait kelestarian kekayaan bahari.
Praktik illegal  fishing dalam  hal  ini  penangkapan  destruktif  yang  terjadi  di  perairan Indonesia menurut perhitungan Mantan Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, akibat illegal fishing , kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun. 4 Hal ini sangat disayangkan, mengingat besarnya potensi laut seharusnya dapat memberikan keuntungan yang sebanding pula bagi negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah dilakukannya penangkapan secara destruktif oleh nelayan, yaitu dengan menggunakan  alat  tangkap  yang  ramah  lingkungan  laut  dan  tidak  dilarang  dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia.
Masyarakat  nelayan  yang  patut  dijadikan  contoh  dalam  menerapkan  metode penangkapan  ikan  adalah Masyarakat  Desa  Siddo  yang  terletak  di  Kabupaten  Barru, Provinsi  Sulawesi  Selatan. Letak  geografis  Sulawesi  Selatan  antara  0°12′– 8°  Lintang Selatan  dan  116°48′–122°36′  Bujur  Timur.  Secara  administratif  berbatasan  d engan Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  Sulawesi  Tengah  di  sebelah  Utara,  Sulawesi  Tenggara  di
2 Husni  Mangga  Barani,  “Pemikiran  Percepatan  Pembangunan  Perikanan  Tangkap  Melalui  Gerakan Nasional,”  last  modified  2004,  diakses  Oktober  15,  2019,  http://www.rudyct.com/PPS702 - ipb/07134/husni_mb.pdf.
3 Robi Cahyadi, “Perancangan Alat Bantu Penangkap Ikan (Fishing Deck Machinery) untuk Peningkatan Produktifitas Nelayan,” Prosiding Semnastek (2017): 2.
4 “Menteri  Susi:  Kerugian  Akibat  Illegal  Fishing  Rp  240  Triliun,” Detikcom ,  diakses  Oktober  10,  2019, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal- fishing-rp-240-triliun.
sebelah  Timur,  sedangkan  di  sebelah  Barat  dan  Selatannya  berbatasan  dengan  Selat Makassar dan Laut Flores. Posisi strategis yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada persimpangan jalur lalu lintas penumpang, perdagangan barang dan jasa dari kawasan  barat  Indonesia  (KBI)  ke  kawasan  timur  Indonesia  (KTI).  Provinsi  yang  juga dikenal  dengan  nama  Gerbang  Kawasan  Timur  Indonesia  ini  membagi  wilayahnya menjadi 21 wilayah kabupaten dan 3 kota (Makassar, Palopo, Parepare).
Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan kalkulasi berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, data Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar, menyatakan volume  ekspor  produk  perikanan  Sulawesi  Selatan  mengalami  peningkatan  signifikan pada  periode  Mei  2019  yang  tercatat  sebesar  15.089  ton  dengan  nilai  mencapai  444,1 Miliar.  Salah  satu  wilayah  yang  turut  andil  dalam  peningkatan  volume  ekspor  produk perikanan Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Barru. Terkait wilayah kelautan Indonesia, Barru merupakan wilayah yang potensial. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan lokal.
Kabupaten Barru memiliki garis pantai sepanjang 78 km dengan kekayaan biota laut yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadikan sektor Perikanan/Perairan sebagai salah satu
No. Nama Daerah Luas Wilayah (Km2) Jumlah Ibu Kota Kec. Kel. Desa 1. Kepulauan Selayar 1.357,03 10 7 67 Benteng 2. Bulukumba 1.284,63 10 27 99 Bulukumba 3. Bantaeng 395,83 8 21 46 Bantaeng 4. Jeneponto 706,52 10 28 85 Jeneponto 5. Takalar 566,61 9 20 57 Takalar 6. Gowa 1.883,32 18 44 123 Sungguminasa 7. Sinjai 798,96 9 13 67 Sinjai 8. Bone 4.559,00 27 39 333 Watampone 9. Maros 1.619,12 14 23 80 Maros 10. Pangkajene Kepulauan 1.132,08 12 37 65 Pangkajene 11. Barru 1.174,71 7 14 40 Barru 12. Soppeng 1.557,00 8 21 49 Watansoppeng 13. Wajo 2.504,06 14 48 128 Sengkang 14. Sidenreng Rappang 1.883,23 11 38 67 Sidenreng 15. Pinrang 1.961,67 12 39 65 Pinrang 16. Enrekang 1.784,93 11 17 95 Enrekang 17. Luwu 3.343,97 21 15 177 Belopa 18. Tana Toraja 1.990,22 19 44 115 Makale 19. Luwu Utara 7.502,58 11 4 167 Masamba 20. Luwu Timur 6.944,88 11 - 99 Maili 21. Toraja Utara 1.215,55 21 43 108 Rantepao 22. Makassar 199,26 14 143 - Makassar 23. Parepare 99,33 4 22 - Parepare 24. Palopo 252,99 9 48 - Palopo Sulawesi Selatan 46.717,48 300 755 2.132 Makassar
potensi penunjang kehidupan masyarakatnya, baik perikanan laut, pesisir, dan perikanan darat. Potensi pasar pun mendukung dengan peluang pasar ekspor maupun kebutuhan konsumsi ikan pada kebutuhan pangan masyarakat Barru.
Masyarakat  Desa  Siddo  patut  menjadi  acuan  dalam  penggunaan  metode  penangkapan ikan dikarenakan masih mempertahankan tradisi penangkapan ikan yang bisa di anggap semi-tradisional untuk mencari tangkapan yaitu dengan menggunakan alat yang disebut Pa’gae atau pukat cincin. Tim peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kearifan lokal nelayan  yang  ada  di  Desa  Siddo  kaitannya  peranan  pemerintah  daerah  dalam menanggulangi  kegiatan illegal  fishing agar  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  lautan dapat  dipergunakan  secara  berkelanjutan  dalam  menunjang  pembangunan perekonomian di Indonesia.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian sosio-legal yang  dijabarkan  secara deskriptif kualitatif. Penelitian sosio-legal , yaitu penelitian normatif yang didukung oleh data  lapangan  sebagai  bahan  pendukung,  akan  tetapi  tetap  merupakan  studi  terhadap norma-norma  hukum  tertulis. 5 Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Barru.  Tempat penelitian,  yaitu  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Barru,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Barru,  Kantor  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru,  Desa  Siddo Kabupaten Barru, dan masyarakat nelayan Desa Siddo.
Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. 6 Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima kategori, yaitu hakim yang pernah mengadili dan memutus perkara illegal fishing di Pengadilan Negeri Barru, Kepala Bidang Perizinan dan Pengaduan Dinas Perikanan yang menangani pelaporan di Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Kepala Seksi Perekonomian dan  Pembangunan  di  Kantor Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru,  Kepala  Seksi Pelayanan Kantor Desa Siddo Kabupaten Barru, dan beberapa kelompok nelayan-nelayan Desa Siddo.
Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data yang  diperoleh  akan  dikategorikan  sesuai  jenis  datanya.  Kemudian  data  tersebut  akan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh akan  dipaparkan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan  menguraikan,  menjelaskan,  dan menggambarkan  sesuai  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Penarikan  kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari data wawancara mendalam ( Indepth Interview )
5 Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 177.
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 122.
dan data kepustakaan dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap informasi yang diperoleh.
3. Bentuk dan Intensitas Illegal Fishing di Desa Siddo Kabupaten Barru
Secara umum, definisi illegal fishing adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh  armada  penangkapan  asing  atau  armada  nasional  di  wilayah  teritorial  atau  Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  tanpa  izin  atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa illegal fishing berarti penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. 7 Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penangkapan ikan adalah metode dan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip perikanan yang rasional dan bertanggung jawab.
Provinsi  Sulawesi  Selatan  menjadi  salah  satu  wilayah  yang  memikat  untuk  melakukan illegal fishing dengan potensi sumber kekayaan laut yang sangat melimpah. Cukup banyak kasus illegal fishing yang telah ditangkap basah oleh pihak berwajib. Beragam kasus illegal fishing terjadi, mulai dari pengeboman ikan, penggunaan bahan berbahaya, dan tindakan tak  bertanggungjawab  lainnya  yang  masih  kerap  ditemukan.  Salah  satu  faktor  yang melatarbelakangi  kasus illegal  fishing adalah  sifat  tamak  manusia  untuk  menguras kekayaan  laut  tanpa  mempertimbangkan  imbas  dari  kerusakan  lingkungan  yang ditimbulkan.
Data  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Sulawesi  Selatan  dari  tahun  2009  sampai  2016, menunjukkan  angka illegal  fishing yang  kian  meningkat  setiap  tahunnya.  Meski  telah ditangani oleh pihak berwajib, tetapi pemerintah masih berhasil dikelabuhi oleh pihak- pihak tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat diketahui dengan, melihat diagram di bawah ini:
Gambar 1. Diagram Kasus Illegal Fishing Sulawesi Selatan Tahun 2009-2016.
7 Arifin Neka, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara” (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010), 10.
0 5 10 15 20 25 30 2009 (Pangkep, Bone, Luwu, Sinjai, Makassar, Takalar,
Bulukumba) 2010 (Bone, Luwu, Toraja, Makass 2011 (Luwu Utara, Luwu, Bone, Sinjai, Jeneponto, Pangkep, Wajo, Bulukumba) 2012 (Pangkep, Pinrang, Palopo, Luwu, Selayar) 2013 (Pangkep, Sinjai, Takalar, Jeneponto, Selayar) 2014 (Bone, Bantaeng, Lutra, Sinjai, Pinrang, Pangkep) 2015 (Makassar, Bone, Wajo) 2016 (Makassar, Takalar, Wajo, Pangkep, Bone, Pinrang, Sinjai) Bahan Peledak Sianida Lain-Lain
Terlihat fluktuasi kegiatan illegal fishing yang terjadi di Sulawesi Selatan berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang dihimpun dari hasil pengungkapan yang dilakukan pihak berwajib. Data yang tertera di atas hanya merupakan bagian kecil kasus yang terungkap, masih banyak kasus kejadian lainnya yang tidak ditemukan. Upaya pihak  berwajib  telah  dioptimalkan,  namun  ternyata  penanganan  kasus illegal  fishing memang cukup sulit. Beberapa faktor yang menjadi alasan terkendalanya penanganan di antaranya adalah kurangnya alat bukti, ataupun faktor pelaku kejahatan yang sulit untuk ditangkap  dan  telah  melakukan  upaya  pelarian  diri  sebelum  pihak  berwajib  berhasil menangkapnya.  Selain  faktor  yang  berasal  dari  aparat  keamanan,  faktor  lain  seperti kurangnya  pemahaman  nelayan  soal  batas  jalur  tangkap  juga  menjadi  alasan  kasus  ini terus menerus menjadi mata rantai tanpa putus.
Salah satu bentuk illegal fishing yang kerap terjadi adalah penggunaan metode dan/ atau teknologi  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  misalnya  penggunaan  bahan  peledak, sianida, pukat harimau, dan bahan-bahan lain yang menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Undang-Undang sebenarnya secara tegas telah melarang penggunaan alat tangkap tersebut, namun adanya payung hukum saja ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada  pelaku.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  pentingnya  menjaga keanekaragaman hayati laut diduga menjadi pemicu masih banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi.
Beberapa  daerah  di  Sulawesi  Selatan  menjadi  sasaran  strategis  untuk  melancarkan kegiatan illegal fishing , salah satunya Kabupaten Pangkep. Berdasarkan data di atas setiap tahunnya Kabupaten Pangkep hampir tidak pernah absen dalam menangani kasus illegal fishing .  Bahkan  pemerintah  terkesan  gagal  dalam  memberikan  contoh  kepada  pelaku kejahatan illegal  fishing lainnya  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  melanggar  hukum tersebut.
Berbeda halnya dengan Kabupaten Barru yang juga terletak di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi  salah  satu  wilayah  yang  memiliki  tingkat  kasus  terendah  atau  sangat  kecil.  Di antara  21  wilayah  dan  3  kota,  Kabupaten  Barru  menjadi  salah  satu  wilayah  rendah terhadap  catatan  kasus illegal  fishing dibandingkan  dengan  beberapa  wilayah  lainnya yang  tercatat  sering  mendapat  kasus  praktik illegal  fishing di  perairannya.  Hal  ini  pun sejalan dengan masyarakat Barru bermata pencaharian nelayan yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan leluhurnya dalam pengaplikasian penangkapan ikan.
Salah satu wilayah di Kabupaten Barru yang minim tindakan illegal fishing adalah Desa Siddo.  Kearifan  lokal  menjadi  cara  melaut  tradisional  yang  hingga  kini  masih  terus dipertahankan  secara  turun-temurun.  Nelayan  mencari  nafkah  dengan  memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Secara sederhana nelayan melakukan penangkapan ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam ruang lingkup keluarganya. Hal inilah yang diharapkan dapat menjadi prinsip yang juga ditekankan oleh nelayan-nelayan lain untuk menghindari tindakan illegal fishing yang akhirnya merugikan bagi kelestarian lingkungan.  Tim  peneliti  mengambil  sampel  daerah  pesisir  pantai  di  Desa  Siddo Kecamatan Soppeng Riaji Kabupaten Barru sebagai objek sasaran penelitian ini. Desa ini
dapat dijadikan contoh minimnya praktik illegal fishing dengan kearifan lokal yang masih diterapkan.
Narasumber  yang  menjadi  responden  peneliti  ialah  3  komunitas  nelayan  yang menggunakan  metode  penangkapan  ikan  dengan  memakai  pukat  cincin,  bertempat tinggal di pesisir pantai Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Beberapa responden yang memberikan keterangan menyatakan bahwa mereka berprofesi sebagai seorang  nelayan  bukan  karena  bertempat  tinggal  di  pesisir  pantai.  Melainkan  pilihan tersebut secara sukarela mereka lakukan sebagai bentuk meneruskan tradisi orang tua yang telah turun temurun berprofesi sebagai seorang nelayan di daerah tersebut.
Warga  juga  menuturkan  hambatan  yang  kerap  dihadapi  saat  hendak  melaut  terutama mengenai cuaca. Berbagai kerusakan alam yang mengakibatkan bergesernya musim dan cuaca,  menyebabkan  musim  kian  sulit  diprediksi.  Menurut  kesaksian  nelayan  di  Desa Siddo  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  yang  juga  bergantung  pada  musim menyatakan  jadwal  melautnya.  Biasanya  pada  musim  hujan  yang  disertai  angin  barat, yang berlangsung antara bulan November hingga Januari, hasil tangkapan sangat kurang. Pada  masa  ini,  nelayan  biasanya  melaut  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah tangganya, mengingat risiko yang dibawa oleh musim penghujan kepada nelayan yang  tetap  pergi  melaut  sangat  berbahaya.  Antara  bulan  Juni  sampai  dengan  Oktober, terutama  ketika  malam  gelap  setelah  bulan  purnama,  hasil  tangkapan  melimpah.  Pada masa  ini,  angin  berhembus  dari  timur  sehingga  laut  relatif  tenang  dan  juga  intensitas turunnya hujan akan lebih berkurang atau bahkan tanpa hujan. Ketika malam gelap tanpa bulan,  lampu  yang  berada  bagan  betul-betul  efektif  menarik  ikan  untuk  berkumpul  di sekitarnya. Antara Februari hingga Mei hasil tangkapan berada pada tingkat rata-rata.
Kegiatan Illegal Fishing di Kabupaten Barrumasih sangat minim tidak sebanyak daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan sepanjang tahun 2018 hanya ada satu kasus perikanan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Barru, yakni kasus dengan Nomor  Putusan  13/Pidsus/2019.  Kasus  posisinya  adalah  penangkapan  ikan  dengan menggunakan thrawl yang dilakukan oleh oknum nelayan di Desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau 8 .
Dalam menghadapi atau menangani kasus Illegal Fishing, Pengadilan Negeri Barru tidak memiliki  panduan  khusus  institusi  pengadilan  yang  dikeluarkan  secara  resmi  oleh lembaga.  Semua  berpatokan  pada  aturan  perundang-undangan  terkait  perikanan  dan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan sebagai bahan pertimbangan. Aturan terkait Illegal  Fishing dianggap  sudah  cukup  memadai  hanya  perlu  rutin  dilakukan sosialisasi  agar  informasi  ini  sampai  kepada  masyarakat  nelayan.  Selama  ini,  nelayan hanya tahu bahwa aktivitas Illegal Fishing dilarang namun hanya sedikit yang memahami adanya ancaman pidana yang diberikan jika melakukan hal tersebut 9 .
8 Hasil wawancara dengan Bapak Arief Fatony selaku Hakim di Pengadilan Negeri Barru
9 Ibid.
Pada tanggal 11 Desember 2018 terjadi kegiatan illegal fishing di wilayah Desa Lasitae Kabupaten Barru. Kegiatan illegal fishing ini dilakukan oleh bapak (U) dan anak (D) yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Terdakwa menggunakan trawl yang tergolong kecil dengan jaring berukuran 15 meter dan 2 buah pemberat berukuran panjang 1 M dan lebar 50 cm. Larangan penggunaan trawl telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 karena dapat merusak terumbu karang dan biota laut lainnya  sehingga  ekosistem  laut  dapat  terganggu.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  langsung ditindak tegas oleh pihak kepolisian setempat dan dituntut 5 bulan penjara berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:
“ Setiap  orang  dengan  sengaja  memiliki,  menguasai,  membawa  dan  atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak  sesuai  dengan  persyaratan,  atau  standar  yang  ditetapkan  untuk  tipe  alat tertentu,  dan  atau  alat  penangkap  ikan  yang  dilarang  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)”.
Dalam  acara  pemeriksaan,  terdakwa  mengakui  menggunakan trawl untuk  menangkap ikan. Cara penggunaannya dengan melempar jaring yang di bawahnya diberi pemberat berupa  kayu  dan  di  atasnya  diberi  kayu  sebagai  pelampung  kemudian  ditarik  dengan perahu dan dibiarkan selama 2 (dua) jam. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan tangan  dan  ikannya  diambil.  Akan  tetapi,  terdakwa  menyatakan  bahwa  ia  tidak mengetahui  bahwa  penggunaan trawl dilarang  sehingga  ia  masih  menggunakannya. Alasan  ketidaktahuan  terdakwa  tentang  pelarangan  penggunaan trawl tidak  dapat dibenarkan berdasarkan asas fiksi hukum 10 untuk itu terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan nelayan kecil yang tidak masuk dalam kelompok nelayan, kapal yang digunakan termasuk kapal kecil berukuran 10 x 1,8 M serta alat tangkap berupa trawl mini sehingga hasil tangkapan ikan yang didapatkan tidak banyak dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan juga kecil maka majelis hakim Pengadilan Negeri Barru memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara kepada terdakwa. Kemudian alat tangkap yang digunakan berupa trawl dirampas untuk dimusnahkan sementara kapal dikembalikan kepada terdakwa.
Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan ketua komunitas nelayan bahwa mereka  tidak  pernah  memiliki  hubungan  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai nelayan. Pernyataan ini juga diakui oleh beberapa nelayan  yang  turut  kami  wawancarai  bahwa  mereka  hanya  berkomunikasi  dan berkoordinasi  dengan  pihak  instansi  pemerintah  apabila  hal  itu  terkait  kegiatan sosialisasi di bidang perikanan ataupun ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
10 Asas fiksi hukum menyatakan  bahwa semua orang dianggap tahu hukum (presumptio iures de iure) artinya meskipun seseorang belum pernah membaca suatu aturan hukum tetapi ketika ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maka ketidaktahuannya tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakannya.
4. Peranan Kearifan Lokal Nelayan Dalam Upaya Penanggulangan Illegal Fishing

## di Desa Siddo Kabupaten Barru
Kebudayaan Pa’gae adalah teknik penangkapan ikan secara tradisional yang telah turun temurun  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Siddo  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten Barru. Teknik ini di Indonesia pada umunya disebut pukat cincin, tetapi bagi masyarakat desa  Siddo  sendiri  teknik  ini  disebut Pa’gae . Sebutan  “ gae” adalah  sebutan  akrab  yang mengartikan pukat cincin untuk wilayah perairan pantai barat Sulawesi Selatan bagian utara. Kebudayaan ini telah dilakukan sejak tahun 1970-an oleh masyarakat desa Siddo yang  merupakan  modernisasi  dari  teknik  penangkapan  sebelumnya  yang  hanya menggunakan  jala.  Pukat  cincin  adalah  salah  satu  alat  tangkap  ikan  yang  digolongkan dalam kelompok jaring lingkar ( surrounding nets).
Secara umum Pa’gae sangat ramah lingkungan dan menjaga kelangsungan plasma nutfah di  wilayah  perairan  laut  desa  Siddo,  karena  dari  ukuran  jaring  yang  digunakan  hanya mampu menangkap ukuran ikan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan dan  Permen  Kelautan  dan  Perikanan  No.42/PERMEN-KP/2014  Tentang  Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Alat tangkap tersebut dioperasikan menggunakan motor temel dan body sebagai sarana pelengkap,  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penangkapan.  Maka  dalam pengoperasian  pukat  cincin  ini  biasanya  menggunakan  cahaya  dan  rumpon  untuk mengumpulkan  ikan  pada  area  penangkapan. 11 Alat  tangkap  pukat  cincin  ini  dapat menangkap ikan hingga kedalaman 150 meter tergantung ukuran dan konstruksi jaring. Secara garis besar alat ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu jaring, pelampung, pemberat, cincin,  dan  tali  temali.  Konstruksi  jaringnya  berbeda  yang  terdiri  dari  bagian  kantong, bahu  dan  sayap.  Ukuran  mata  jaringnya  berbeda  yaitu  berupa  tali  pelampung  dan pemberat yang digunakan untuk memasang pelampung, tali ris atas dan tali  ris bawah yang terletak di atas dan di bawah jaring serta tali cincin yang biasa dikenal dengan tali kolor yang terdapat di dalam cincin. Apabila ditarik maka cincin akan terkumpul sehingga jaring mengerut membentuk kantong dan mengurung gerombolan ikan. 12
11 A.U. Ayodhyoa, Metode Penangkapan Ikan (Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981), 97.
12 Martha Masrun, Nurdin Jusuf, dan Otniel Pontoh, “Kontribusi Usaha Pukat Cincin (Purse Seine) terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Kelurahan  Tumumpa  Dua  Kecamatan  Tuminting  Kota  Manado  Provinsi Sulawesi Utara,” AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan 5, no. 9 (2017): 565.
Gambar 2. Ilustrasi Pukat Cincin.
Para  nelayan  di  Desa  Siddo  ketika  ingin  melaut  memperhatikan  kondisi  bulan  untuk menentukan  waktu  yang  tepat  memasangkan Pa’gae -nya.  Ketika  kondisi  bulan  dalam keadaan  purnama,  hasil  tangkapan  para  nelayan  tidak  sebanyak  ketika  kondisi  bulan dalam keadaan tidak purnama karena ketika intensitas cahaya terang, ikan dapat melihat dengan  jelas  kondisi  di  bawah  air  sehingga  dapat  menghindari Pa’gae yang  disebar nelayan. Para nelayan mulai turun melaut menggunakan Pa’gae ketika anak buah kapal mencukupi minimal 15 orang karena penggunaan Pa’gae itu memerlukan banyak tenaga dalam penggunaannya.
Pertama,  para  nelayan  mempersiapkan  bekalnya  masing-masing  sebelum  melakukan penangkapan karena waktu yang cukup lama berada di lautan. Pada musim panen sesuai yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya nelayan berangkat ke laut pada pukul 15.00 – 16.00 Wita sampai pada pukul 04.00 – 05.00 Wita menggunakan 2 kapal, yakni kapal induk sebagai  tempat  transportasi  awak  kapal  dalam  melakukan  penangkapan  dan  kapal sampan yang dipenuhi dengan lampu sebagai kapal penarik perhatian ikan yang di letakan di tengah bagan Rambo.
Kedua,  setelah  merasa  sudah  cukup  jauh  dari  bibir  pantai,  terlebih  dahulu  melakukan eksplorasi  lingkungan  perairan  guna  menentukan  lokasi  yang  tepat  untuk  menebar bagannya.  Dalam  menebarkan  bagan  mereka  mulai  bekerja  sesuai  dengan  pembagian pekerjaan yang telah dibagikan, antaranya:
1. Menebar  jaring  sekitar  10-15  orang  dengan  tingkat  kerapatan  jaring  >  1  inci berukuran bagan 20 x 20 meter persegi berbentuk lingkaran.
2. Memasang  lampu  penerangan  (dulunya  menggunakan  lampu petromax , dimodernisasi  dengan  menggunakan  lampu  berenergi  genset)  di  tiap  titik – titik strategis diwilayah bagan guna memancing ikan ke arah bagan.
3. Yang membawa kapal sampan 2 orang, yang akan membawa kapal tersebut ke tengah bagan yang telah disebar.
4. Sebagai pengarah dalam hal ini adalah punggawa kapal.
Secara konsepsional kearifan lokal yang berkembang di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan  Hak  Ulayat  Laut  (HUL)  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris, sea  tenure . Seorang pakar kelautan, Laundsgaarde menyebutkan bahwa istilah sea tenure mengacu
kepada  seperangkat  hak  dan  kewajiban  timbal  balik  yang  muncul  dalam  hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Selanjutnya Sudo (1983) mengatakan bahwa sea tanure merupakan suatu sistem, di mana beberapa orang atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasinya termasuk melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan ( over exploitation ). Oleh karena itu melengkapi batasan Sudo, Akimido (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan ( property rights ), mempunyai konotasi sebagai memiliki ( to own ), memasuki ( to access ), dan memanfaatkan ( to use ).
Kearifan  lingkungan  dapat  diwujudkan  dalam  nilai  sosial,  norma  adat,  etika,  sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataannya  terbukti  efektif  menjaga  kelestarian  lingkungan,  serta  menjamin kelestarian lingkungan sosial. Konotasi semacam ini tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan  ( fishing  ground ),  tetapi  juga  mengacu  pada  teknik-teknik  penangkapan, peralatan penangkapan, teknologi yang digunakan bahkan sumber daya yang ditangkap dan dikumpulkan.
Dalam  konteks  hukum  nasional,  pengelolaan  perikanan  berbasis  kearifan  lokal mendapatkan pengakuan secara nyata dalam perundang-undangan, di antaranya 13 :
Tabel 2. Peraturan Pengakuan Hak Ulayat dalam Pengelolaan Perikanan.
Peraturan Perihal UU  No.  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan Pasal 6 ayat (2) : pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan  pembudidayaan  ikan  harus  mempertimbangkan  hukum  adat  dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat .
Pasal  52 :  pemerintah  mengatur,  mendorong,  dan  /atau  menyelenggarakan penelitian  dan  pengembangan  perikanan  untuk  menghasilkan  pengetahuan dan  teknologi  yang  dibutuhkan dalam pengembangan  usaha  perikanan  agar lebih  efektif,  efisien,  ekonomis,  berdaya saing  tinggi, dan  ramah  lingkungan, serta menghargai kearifan/tradisi budaya lokal.
UU  No.  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal  7  ayat  (3) :  pelibatan  masyarakat  berdasarkan  norma,  standar,  dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.
Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 60 ayat (1) butir c, Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), dan Pasal 64 butir 2. PP  60  Tahun  2007  tentang Konservasi Sumber daya Ikan Penetapan  kawasan  konversi perairan harus dilakukan  berdasarkan  kriteria yang salah satunya adalah kearifan lokal serta adat istiadat. Permen  KP  No.  17  Tahun 2008 tentang Kawasan Konversasi  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 8 ayat (1) : KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat ditetapkan  sebagai  daerah  perlindungan  adat  maritim  apabila  memenuhi kriteria:
a. Wilayah  pesisir  dan/atau  pulau  kecil  yang  memiliki  kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan Lembaga adat yang masih berlaku;
b. Mempunyai  aturan  lokal/kesepakatan  adat  masyarakat  yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
c. Tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Pa’gae sendiri terus dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat desa Siddo selain karena  sebagai  teknik  penangkapan  ikan  yang  digunakan  oleh  masyarakat  setempat
13 Luky Adrianto, Konstruksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia (Bogor: IPB Press, 2011), 12 – 15.
dalam mencari nafkah, Pa’gae juga dijadikan oleh masyarakat desa Siddo sebagai alat guna mempererat  silaturahmi  antar  masyarakat,  yang  dapat  ditunjukkan  dari  sikap  gotong royong  serta  merangkul  masyarakat  sekitar  sebagai  sumber  tenaga  kerja  yang diperbantukan nelayan-nelayan desa Siddo. Bisa dilihat dari kebutuhan ABK dari setiap kapal ketika ingin melaut membutuhkan sedikitnya 10 orang ABK yang ditugaskan untuk menebar  dan  mengangkat  jaring  dengan  kerapatan>1  inci  seluas  20x20  meter  persegi berbentuk  lingkaran.  Penggunaan  kerapatan  jaring  ini  sesuai  dengan  kriteria  alat penangkapan ikan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan  No.42/PERMEN- KP/2014 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat  Bantu  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia 14 sehingga  menjamin  kelestarian  plasma  nutfah  di  dalamnya  tetap  terjaga, karena ikan berukuran kecil yang merupakan cadangan ketersediaan ikan dimasa yang akan datang, tidak ikut terjaring.
Gambar 3. Alat Penangkapan Ikan Pukat Cincin.
Penggunaan pukat cincin diakui nelayan masih tergolong ramah lingkungan karena tidak merusak karang dan adanya selektivitas jaring dalam menangkap ikan. Hanya ikan besar saja yang bisa masuk dalam jaring 15 . Data ini sejalan dengan analisis tingkat keramahan penggunaan  pukat  cincin  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  GTO  yang menunjukkan indikator sebagai berikut:

## 1. Selektivitas mata jaring
Alat tangkap pukat cincin ( purse seine ) hanya ramah pada ikan selar dan ikan layang.
2. Penggunaan BBM Penggunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM)  pada  pukat  cincin  ( purse  seine )  masih tergolong sedang.
3. By-catch ( discards ) rendah
Jumlah discards pada  pukat  cincin  ( purse  seine )  sangat  rendah  yaitu  1%,  sehingga purse seine tergolong ramah terhadap lingkungan.
14 Pasal  22  (1)  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  42/PERMEN-KP/2014  Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
15 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Arif, Nelayan Desa Siddo.

## 4. Hasil tangkapan segar
Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan dari alat tangkap purse seine masih tergolong segar.
5. Tidak merusak habitat Dampak  alat  tangkap purse  seine terhadap  habitat,  dikategorikan  ramah  terhadap lingkungan.  Karena  alat  tangkap purse  seine tidak  mengganggu  habitat,  khususnya habitat karang.
Minimnya  dampak  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  pukat  cincin  sebagai  metode penangkapan  ikan  oleh  masyarakat,  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  acuan referensi oleh nelayan lainnya untuk menggunakan metode yang sama. Bahwasanya pukat cincin  pun  tidak  menimbulkan kerugian  pada  nelayan,  yang  mana  nelayan  dapat  tetap beroperasi  dengan  sistem  yang  tentunya  telah  dilegalkan  perundang-undangan  di Indonesia, dan selain itu tetap ramah lingkungan. Sehingga secara tidak langsung andil dari nelayan yang menggunakan metode ramah lingkungan dalam menangkap ikat turut serta melestarikan kearifan lokal serta menjaga ekosistem tetap seimbang tanpa adanya perusakan alam.
Nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi masyarakat Nelayan Siddo membuat para nelayan tidak tergiur untuk melakukan cara-cara yang ilegal dalam menangkap ikan. Misal menggunakan, tharwl , bom ikan dan sejenisnya. Nelayan sadar bahwa cara ini akan merusak ekosistem laut yang akan berdampak pada penghasilan mereka juga nantinya. Sehingga nelayan di desa Siddo tetap memilih menggunakan pukat cincin sebagai metode dalam menangkap ikan.
Cara berpikir yang mungkin dikategorikan sebagai metode tradisional, nyatanya didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  No.71/PERMEN-KP/2016  Tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 6. Aturan hukum di Indonesia telah menimbang dan menimang dari berbagai sisi positif maupun negatif kebijakan yang nantinya menguntungkan bagi bangsa dan Negara Indonesia.
Nelayan Desa Siddo ternyata selain dapat mempererat silaturahmi antar masyarakatnya dengan Pa’gae juga  memiliki  ritual  adat  sendiri  dalam  menangkap  ikan. Maccera  Tasi’ adalah  sebuah  tradisi  dimana  nelayan  memotong  hewan  yang  kemudian  dimasak  dan diolah. Hasil masakan dibawa melaut dan dimakan secara bersama-sama di laut. Tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan dan berharap semoga ekosistem laut senantiasa terjaga sehingga nelayan mendapatkan ikan yang melimpah 16 .
Pada  sistem  kearifan  lokal  nelayan  desa  Siddo  tidak  ada  aturan  yang  tertulis  antara nelayan  dan  pemerintah  setempat,  namun  mayoritas  nelayan  Siddo  memahami  bahwa dalam  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan  tidak  diperbolehkan  menggunakan  bom
16 Hasil Wawancara dengan Muis, Nelayan Desa Siddo
ikan, trawl , pukat harimau dan alat lain yang bisa merusak dan mengganggu ekosistem laut. Mencari rezeki dengan memperhatikan lingkungan sekitar sudah menjadi salah satu adat/kebiasaan  yang  mereka  lestarikan.  Meskipun  dijelaskan  di  atas  dengan  latar belakang pendidikan rendah, bahkan buta akan hukum terkait sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap aktivitas laut yang merusak, masyarakat desa Siddo nyatanya telah menggunakan  hukum-hukum  tersebut  jauh  dari  kata  mengetahui  hukum  yang  sedang berlaku.
Realitasnya  kini  masyarakat  meski  dibentengi  dengan  norma-norma  dan  hukum  yang menjulang tinggi, tetapi ketamakan menjadi faktor utama pendorong masyarakat tersebut untuk  tidak  mematuhi  hukum.  Meski  demikian,  masyarakat  desa  Siddoro menggambarkan  hal  yang  sebaliknya.  Walaupun  memang  nyatanya  buta  akan  hukum yang  tengah  mengatur  seputar  kegiatannya,  tetapi  dengan  kesadaran  akan  kebutuhan pada alam yang tidak akan pernah berhenti baik bagi dirinya sampai dengan keturunan selanjutnya,  sehingga  memberikan  sensitivitas  untuk  peduli  terhadap  lingkungan  yang mereka naungi. Kesadaran masyarakat nelayan desa Siddo yang tidak tergiur atau tertarik menggunakan teknologi modern yang dilarang, tetap bertahan dengan hasil apa pun yang diperoleh menjadi salah satu wujud peranan kearifan lokal dalam menanggulangi Illegal Fishing.
5. Peran Pemerintah dalam menindaklanjuti Illegal Fishing di Desa Siddo Kabupaten Barru
Pemberantasan illegal fishing adalah salah satu upaya penyelamatan Sumber Daya Ikan (SDI)  di  laut.  Kegiatan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  laut,  sangat  rentan  akan rusaknya lingkungan laut yang mana hal ini dapat disebabkan oleh cara penangkapan yang merusak atau tidak ramah lingkungan dan segala aktivitas lainnya yang merugikan belum lagi  kondisi  seperti  ini  akan  menciptakan  munculnya  konflik-konflik  sosial  dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi atau aturan yang mengatur yang dibuat oleh negara dalam hal ini pemerintah.
Regulasi  atau  aturan  negara  tersebut  telah  menjadi  hukum  sebagai  pranata  kehidupan sosial  masyarakat  atau  sebagai  suatu  institusi  yang  berlangsung  dalam  masyarakat, menerima  asupan-asupan  (sengketa  atau  konflik)  dari  bidang  ekonomi,  politik  dan budaya  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  dengan  kata  lain  hukum  tersebut  mempunyai makna sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:
“Setiap  orang  dilarang  memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau  menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia.  Apabila  diketahui  dan  didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan
ikan  dengan  cara  merusak,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar”
Berkaitan  dengan  aturan  penggunaan  alat  penangkap  ikan  juga  ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 9  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  Perikanan yang menyebutkan bahwa:
“Setiap  orang  dilarang  memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau  menggunakan alat  penangkapan dan/atau alat bantu  penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di  wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”
Tidak  hanya  itu,  pemerintah  juga  mengeluarkan  pengaturan  alat  penangkapan  ikan sebagai berikut:
Tabel 3. Peraturan Alat Penangkapan Ikan. Tanggal Peraturan 11 Januari 2010 KEPMEN  No.KEP.06/MEN/2010  tentang  Alat  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 31 Januari 2011 PERMEN  No.PER.02/MEN/2011  tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan  Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI yang diubah sebanyak 5 kali 8 Januari 2015 PERMEN  No.2/PERMEN-KP/II/2016  tentang  Larangan  Penggunaan  Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( Trawls ) dan Pukat Tarik ( Seine Nets ) di WPPNRI 25 Juni 2015 Rekomendasi Ombudsman No.0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 tentang memberikan masa waktu transisi implementasi peraturan pada poin 3 sekurang-kurangnya dua tahun 11 Februari 2016 Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI → sampai Desember 2016 30 Desember 2016 PERMEN  No.71/  PERMEN-KP/2016  tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI 3 Januari 2017 Surat  Edaran  No.B.1/SJ/PL.610/I/2017  tentang  Pendampingan  Penggantian Alat  Penangkapan Ikan  yang Dilarang  Beroperasi  di  WPPNRI → s/d  30  Juni 2017 19 Juni 2017 Surat Edaran No.664/DJPT/PI/VI/2017 tentang Perpanjangan Peralihan API Pukat Hela dan Pukat Tarik di WPPNRI → s/d 31 Desember 2017 (kapal, ≤ 10 GT)2 Tanggal Peraturan 11 Januari 2010 KEPMEN  No.KEP.06/MEN/2010  tentang  Alat  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Direktur  Kapal  Perikanan  dan  Alat  Penangkapan  Ikan  telah  mengatur  kriteria  alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan antara lain: memiliki selektivitas tinggi, hasil tangkapan  sampingan  ( By-Catch) rendah,  hasil  tangkapan  berkualitas  tinggi,  tidak merusak  habitat/lingkungan  (destruktif),  mempertahankan  keanekaragaman  hayati, tidak  menangkap  spesies  yang  dilindungi/terancam  punah,  pengoperasian  api  tidak membahayakan  keselamatan,  tidak  melakukan  penangkapan  di  daerah  terlarang,  dan diterima secara sosial.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi Illegal Fishing di Kabupaten Barru dapat dilihat dari langkah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barru. Dalam kurun waktu 2017-2019, sebanyak 58 kali telah dilakukan sosialisasi tentang illegal fishing . Sosialisasi
ini  memberikan  pemahaman  kepada  nelayan  di  Kabupaten  Barru  tentang  alat  tangkap yang  dilarang  dan  diperbolehkan.  Tidak  hanya  itu,  nelayan  juga  diberi  pemahaman tentang alasan larangan penggunaan alat tangkap yang illegal seperti trawl , bom ikan, dan sejenisnya.
Masih  berpegangnya  nelayan  Siddo  pada  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam  melakukan penangkapan  ikan  memudahkan  dinas  perikanan  kabupaten  Barru  dalam  melakukan pengawasan  terkait illegal  fishing. Jika  ada  yang  melakukan  kegiatan illegal  fishing biasanya bukan berasal dari nelayan Kabupaten Barru tetapi dari luar wilayah Barru yang masuk dan menangkap ikan di wilayah perairan Kabupaten Barru.

## 6. Kesimpulan
Intensitas kegiatan Illegal Fishing yang terjadi Kabupaten Barru tergolong rendah karena sepanjang tahun 2018 hanya ada satu  kasus perikanan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri  Barru.  Nilai  kearifan  lokal  yang  masih  dipegang  erat  oleh  Nelayan  Desa  Siddo Kabupaten  Barru  memberikan  dampak  positif,  yaitu  minimnya  kegiatan illegal  fishing . Masyarakat  nelayan  Desa  Siddo  memiliki  kesadaran  bahwa  melakukan  aktivitas penangkapan  ikan  dengan  cara  ilegal  hanya  akan  merusak  ekosistem  laut.  Pemerintah dalam  hal  ini  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Barru  telah  melakukan  upaya  dalam menanggulangi Illegal  Fishing dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  penggunaan  alat tangkap yang dilarang dan melakukan pendampingan kepada nelayan.
Bagi  masyarakat,  agar  kiranya  turut  serta  mengambil  andil  dalam  menumbuhkan kesadaran  tentang  pentingnya  menjaga  ekosistem  laut  dengan  tidak  melakukan Illegal Fishing Dibentuk  sebuah  lembaga  masyarakat  untuk  melestarikan  dan  menjaga  tradisi pagae serta upacara macera tasi’ agar kearifan lokal dapat dipertahankan secara turun- temurun. Bagi pemerintah, agar kiranya dapat terus melakukan upaya preventif berupa sosialisasi tentang Illegal Fishing dan melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan aktivitas Illegal Fishing.

## Daftar Pustaka
Adrianto,  Luky. Konstruksi  Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  di  Indonesia .  Bogor:  IPB Press, 2011.
Ayodhyoa, A.U. Metode Penangkapan Ikan . Bogor: Yayasan Dewi Sri, 1981.
Barani, Husni Mangga. “Pemikiran Percepata n Pembangunan Perikanan Tangkap Melalui Gerakan  Nasional.”  Last  modified  2004.  Diakses  Oktober  15,  2019. http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/07134/husni_mb.pdf.
Cahyadi, Robi. “Perancangan Alat Bantu Penangkap Ikan (Fishing Deck Machinery) untuk Peningkatan P roduktifitas Nelayan.” Prosiding Semnastek (2017).
Irianto,  Sulistyowati,  dan  Sidharta. Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
Lasabuda, Ridwan. “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Nega ra
Kepulauan Republik Indonesia.” Jurnal Ilmiah Platax 1, no. 2 (2013): 92 – 101.
Masrun, Martha, Nurdin Jusuf, dan Otniel Pontoh. “Kontribusi Usaha Pukat Cincin (Purse Seine) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting  Kota Manado  Provinsi  Sulawesi  Utara.” AKULTURASI:  Jurnal  Ilmiah Agrobisnis Perikanan 5, no. 9 (2017).
Neka, Arifin. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara.” Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
“Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun.” Detikcom . Diakses Oktober 10,  2019.  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri- susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun.