Citimerli simarmata, Evan Federico Siregar (2023) Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari Kuhperdata dan Uu Ite, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7 No. 10 Oktober 2022

## ASPEK  HUKUM  PERJANJIAN  PINJAMAN  ONLINE  DITINJAU  DARI KUHPERDATA DAN UU ITE

## Citimerli Simarmata, Evan Federico Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: citimerlisimarmata@gmail.com, evanfederico@gmail.com

## Abstrak
Pinjaman  meminjam  berbasis  online  dan  transaksi  elektronik  bertujuan  untuk membantu perkembangan perekonomian masyarakat terutama UMKM, informasi dan transaksi elektronik merupakan pengumpulan data elektronik baik akun sosial media,  nomor  hanphone,  berupa  identitas  pengguna  yang  dapat  teridentifikasi secara  sah  dan  kebenaran  dijaga,  dirahasiakan  demi  keamanan  dan  kenyamanan pengguna  media  elektronik  terutama  transaksi  elektronik  dan  pengaturan  hukum informasi dan transaksi elektronik indonesia memiliki UU khusus yaitu cyber law (UU  ITE)  No.11/2008  dan  Peraturan  kominfo  No.20/2016  perlindungan  data pribadi dan sistem elektronik. Fintech lending  (pinjaman online) secara legal dan disaksikan PT.digital indonesia yang dimana sudah diawasi dan tunduk akan hukum Rebublik  Indonesia,  penyediaan  layanan  otoritas  keuangansecara  sukarela meminjamkan  dana  secara  legal  dan  menggunakan  dana  secara  legal,  apabila diketahui  penggunaan  secara  ilegal  maka  berhak  melaporkan  dan  bertanggung jawab atas tindakan pengguna. Pengaturan penyedia layanan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  mengarah  pada  sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yuridis normatif yang dimana perolehan data penelitian dari buku-buku, undang-undang, kamus hukum, perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi pasal 4 UU perlindungan hukum konsumen  No.8/1999  bagian  pertama  dan  kreditur  dmendapatkan  perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi pasal 51 UU No.5/1960 dan UU No.4/1996 serta kreditur dapat memberikan sanski kepada debitur wanprestasi pasal 20 ayat (1) UU hak tanggungan.
Kata kunci: Infomasi dan Trasaksi Elektronik; Internet; Fintech Lending P2p.

## Abstract
Online-based  borrowing  loans  and  electronic  transactions  aim  to  help  the community's economic development, especially MSMEs. Information and electronic transactions are the collections of electronic data, both social media accounts and mobile phone numbers, in the form of user identities legally identified. The truth is kept  confidential  for  the  safety  and  convenience  of  electronic  media  users, especially  electronic  transactions  and  legal  arrangements  for  information  and electronic transactions. Indonesia has particular regulations or UU, namely cyber
law (UU ITE) No. 11/2008 and Kominfo Regulation No. 20/2016, for personal data and  electronic  systems  protection.  Fintech  lending  (loans  online)  is  done  legally and witnessed by PT. Digital Indonesia. It has been supervised and subjected to the laws of the Republic of Indonesia. The provision of volunteered authority finance services lends legal funds and uses the funds legally. If it is found to be illegal, it is entitled to report it and take responsibility for user actions. The service provider settings of financial services authority No.77/POJK.01/2016, an engagement born of an agreement led to the validity of an agreement article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata).  The  research  data  was  through  normative  juridical  research methods from books, laws, legal dictionaries. Legal protection for debtors’default was within Article 4 of the Law on consumer legal protection No. 8/1999 part first. And creditors get legal assurance if the debtor defaults in Article 51 of Law No. 5/1960  and  Law  No.  4/1996.  Also,  creditors  may  give  sanctions  to  debtors  for default in Article 20 paragraph (1) of the Law on Rights dependents.
Keywords: Electronic Information and Transaction; Internet; Fintech Lending P2p.

## Pendahuluan
Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, perkembangan teknologi informasi semakin  melesat  dan  meninggkat  diseluruh  dunia  setiap  tahunnya,  di  era  globalisasi menjadi  pendorong  lahirnya  teknologi  informasi  (information  tecnology)  fenomena perkembangan merebak keseluruh dunia (Maskun, 2017).
Indonesia  sendiri  telah  memiliki  undang-undang  khusus  mengenai  transaksi berbasis  elektronik  yaitu  UU  ITE  (Cyber  Law)  No.11/2008  tentang  informasi  dan transaksi  elektronik  (Riwanto,  2016).  Sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  ITE No.19/2016 serta peraturan kominfo No.20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik (PM 20/2016) serta tercantum saksi dan pelanggar.
Informasi elektronik merupakan sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak tebatas  suara,  gambar  dan  lain  sebagainya  yang  apabila  dalam  setiap  akun  yang membutukan data dan informasi yang telah didaftarkan berbagai media elektronik yang memiliki arti penting yang dapat dipahami orang yang mampu memahaminya (Winullah, 2016).  Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  berjalannya  waktu  teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping perkembangan teknologi informasi tanpa batas (bordeless) dan menyebakan perubahan sosial secara signifikan dan berkembang sangatlah cepat, internet salah satu bukti perkembangan teknologi informasi yang telah menciptakan dunia baru (cyberspace)  merupakan  komunikasi  berbasis  komputer  (computer  mediated communication) yang menawarkan realitas vitual (virtual reality) (Maskun, 2017).
Dengan  adanya  internet  yang  semakin  melekat  dengan  kehidupan  manusia perkembangan  yang  semakin  cepat  pinjam  meminjam  sudah  bisa  dilakukan  dengan menggunakan applikasi  yang  bisa  menggunakan  jaringan  internet,  penyediaan layanan otoritas  jasa  keuangan  yang  sudah  memiliki  izin  OJK,  pinjam  meminjam  tidak  lagi dipersulit  karena  dengan  adanya  pinjaman  online  atau  pinjaman  berbasis  elektronik (fintech peer to peer lending) pinjaman online beda jauh dengan meminjam langsung ke Bank,  pinjaman  online  berkembang  dan  diketahui  sejak  tahun  2016,  membantu  sekali bagi usaha micro kecil dan menegah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis maupun usaha kecil tanpa adanya agunan atau jaminan proses yang sangat cepat, pengajuan bisa
dilakunkan  dengan  mudah  dan  bisa  membantu  nasabah  dalam  menyelesaikan  masalah finansial nya, pinjaman online juga banyak dijadikan sebagai tempat alternatif bagi para investor atau pemberi pinjman dana dengan return yang menarik (Santi et al., 2017).
Fintech  lending  juga  sangat  mudah  diakses  seperti  aplikasi  www.adakami.com pinjaman  yang  sudah  diawasi  dan  memiliki  izin  OJK  No.Registrasi  KEP- 128/DO.05//2019,  dengan  ciciclan  hingga  6  bulan  berlangsung  dan  proses  pengajuan yang cepat paling lama 1-2 hari bagi peminjam awal dengan bunga 0.05% dan apabila sudah  sering  melakukan  peminjaman  dengan  mencapai  prestasi  maka  limit  pinajaman akan lebih dinaikan dan proses pencairan cepat, pembayaran fleksibel dan bisa dilakukan Transfer  antar  Bank,  Alfamart,  Alfamidi  dan  masih  banyak  lagi  pinjam  meminjam semakin  mudah  oleh  layanan  penyediaan  jasa  keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016.  7 Pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 buku ke III BW.
Dasar hukum pinjaman online atau fintech lending diatur dalam peraturan otoritas jasa  keuangan  NO.77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  berbasis teknologi  elektronik  dan  peraturan  Bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017  tentang penyelenggara  teknologi  finansial,  kedua  aturan  dibentuk  dengan  sangat  cepat. Sedemikian  juga  kredit  berbasis  teknologi  elektronik  seluruh  perjanjian  yang  dibuat kedua pihak kreditur dan debitur telah diatur dalam kontrak dan sudah adanya perikatan yang  didasari  dengan  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  pasal  1  angka  17  UU  ITE (Falahiyati,  2020).  Asas  kebebasan  berkontrak  dengan  menyatakan,  bahwa  semua perjanjian  yang  dimuat  secara  sah  mengikat  sebagai  undang-undang  sebagaimana dimaksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Demikian kami uraikan penjelasan dilatar belakang supaya penulis lebih mendalami makna penting maka penulis berniat untuk mengangkat judul “Aspek hukum perjanjian pinjaman online ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE”.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu; 1)  Bagaimana  keabsahan  hukum  perjanjian  pinjaman  online  ditinjau  dari  KUHPerdata dan UU ITE. 2) Bagaimana  perlindungan  hukum perjanjian pinjaman online terhadap  para  pihak.  3)  Bagaimana  penyelesaian  hukum  jika  para  pihak  wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.
Tujuan dari penelitian ini adalah; a) Guna mengetahui keabsahan hukum perjanjian pinjaman  online  ditinjau  KUHPerdata  dan  UU  ITE.  b)  Guna  mengetahui  perlidungan hukum perjanjian pinjaman online terhadap para pihak. c) Guna penyelesaian hukum jika para pihak wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.

## Metode Penelitian
Penelitian yuridis normatif yang mana sebagian besar diambil dari buku-buku ilmu hukum,  kamus  hukum,  pustaka  hukum,  perundang-undangan,  dan  pendekatan  yang didasarkan  untuk  mengkaji  dan  membahas  aturan-aturan  hukum, asas-asas  dalam ilmu hukum dan tulisan terkait kepustakaan (Muhammad Syahrum, 2022).
Bahan  hukum  bersumber  sebagian  besar  dari  data  sekunder  yang  dperoleh  dan mengumpulkan  tulisan  terkait  yang  ada  sebelumnya  yaitu  buku-buku  ilmu  hukum, perundang-undangan,  serta  dari  media  internet  yang  sudah  diatur  didalam  perundang undangangan.
a.Bahan  hukum  primer.  (a)  KUHPerdata  (BW).  (b)  UU  ITE  No.19/2016  tentang informasi dan transaksi elektronik. (c) UU No.20/2016 tentang perlindungan data pribadi. (d)  Peraturan  otoritas  jasa  keuangan  No.77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam meminjam berbasis online.
b. Bahan hukum sekunder. Yaitu merupakan suatu penjelasan dari bahan hukum seperti undang-undang, buku-buku ilmu hukum, dan sebagian dari tulisan yang terkait dengan kepustakaan hukum.
c.  Bahan  hukum  tersier,  Yaitu  penjelasan  dan  petunjuk  bahan  hukum  Primer  dan Sekunder, dengan mengumpulkan bahan hukum, buku-buku,dan lain sebagainya.
Teknik  Pengumpulan  data,  Yaitu  perolehan  data  dengan  mempelajari  buku-buku ilmu hukum, internet, tulisan yang terkait dan mengganalisis bahan-bahan pustaka terkait dengan kepustakaan hukum. Analisis data, Merupakan data kualitatif dimana diperoleh dari  pendapat  dan  jawaban  yang  dapat  memecahkan  masalah  yang  bersumber  pustaka hukum,  buku-buku,  media  internet,  aturan-aturan  hukum,wawancara  dan  berkaitan dengan kepustakaan hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## Keabsahan Hukum Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau KUHPerdata dan UU ITE
Perikatan lahir dari perjanjian yang dimana perikatan bersifat abstrak yang dimana hubungan hukum dalam harta kekayaan dan dilakukan dua orang atau lebih tidak berlaku tunggal  karena  perjanjian  tersebut  melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang  mana  akan diperoleh  kedua  belah  pihak  dan  mengikat  diri  sebagaimana  diamaksud  pasal  1233 KUHPerdata (Muljadi, 2008).
Perikatan yang dilahirkan kontrak dan perjanjian yang dimana suatu perjanjian itu dilakukan  dua  orang  atau  lebih  baik  perjanjian  tersebut  lisan  atau  pun  tulisaan  dengan mengikatkan diri ssudah mengkehendaki hak masing-masing pihak begitu juga dengan kewajiban  setiap  pihak atau  orang  yang  sudah  mengikatkan  diri  perjanjian  baik  dalam bentuk  ucapan,  tindakan  secara  fisik,  dengan  adanya  suatu  perbuatan,  lebih  dari  dua orang,  dan  mengikatkan  diri,  sebagaimana  dimaksud  pasal  1313  KUHPerdata (Fahriansyah, 2019) .
Kesepakatan  setiap  pihak  yang  sudah  mengikatkan  diri  dan  sudah  membuat perjanjian  baik  lisan  ataupun  berupa  tulisan  sudah  mengikatkan  diri  sehingga  timbul kesepakatan  bersama  untuk  mencapai  tujuan,  dan  prestasi  yang  baik,  saling menguntungkan  (Wauran,  2020). Demikian  dalam  pinjam  meminjam  harus  adanya kesepakatan untuk melahirkan perjanjian yang mengikatkan diri sebagai berikut:
1. Para pihak bersepakat dua orang lebih pasal 1340.
Penyediaan  pinjam  meminjam  merupakan  transaksi  berbasis  online  dimana peminjam  atau  sebagai  objek  dari  perjanjian  dan  penyediaan  layanan  pinjaman  online sebagai kreditur yang dimana sebagai subjek perjanjian (Muljadi, 2008).
2. Terdapat perjanjian dan persetujuan.
Kreditur  dan  debitur  setuju  adanya  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  diawali dengan  informasi  yang  jelas  baik  secara lisan,  tulisan  dengan  menyiapkan  dana  sesuai
perjanjian  pinjam  meminjam  ataupun  pinjam  pakai  yang  dibutuhkan  atau  ingin dipinjamkan  kepada  debitur  dengan  begitu  perjanjian  akan  mengarah  dengan  jangka waktu  pengembalian  dan  bunga  yang  ditangguhkan  kepada  pihak  debitur  dan  sepakat untuk  mengembalikan  sejumlah  barang  pinjam  pakai  dan  yang  menghabis  (Utomo, 2012).
Adapun beberapa unsur-unsur dikelompokan 3 bagian sebagai berikut: (1) Unsur utama (essensialia) persetujuan yang dimana tidak mungkin terjadi apabila tidak adanya kesepakatan kedua pihak. (2) Unsur  naturalia  merupakan  unsur  oleh  perundang- undangan  ditentukan  sebagai  peraturan  bersifat  mengatur.  (3)  Unsur  aksidentalia parapihak yang ditambahkan dalam persetujuan dimana UU tidak mengatur.
Sebagaimana yang dijelaskan pasal 1754 KUHPerdata yaitu membedakan kriteria pinjam  meminjam  dengan  pinjam  pakai  dimana  pinjam  meminjam  menghabis  karena pemakaian (Subekti, 2005). Perjanjian pinjam meminjam harus didasari dan disepakati orang atau pihak yang langsung sebagai pihak objek dan subjek hukum perjanjian yang dimana pihak peminjam merusak atau memusnakan barang yang dipinjamkan maka atas tanggungannya  sebagaimana  dimaksud  pasal  1755  KUHPerdata,  Bunga  diperbolehkan memberikan bunga pinjaman sesuai yang diperjanjian uang atau barang yang menghabis sesuai pemakaian (R Subekti, 2021).
Mengenai pinjam meminjam berbasis teknologi elektronik peraturan otoritas jasa keuangan  No.77/pojk.01/2016  tentang  layanan  pinjaman  online  dan  peraturan  Bank indonesia No.19/12/PBI2017 tentang penyelenggaraan finansial diaman perjanjian tetap mengarah pada pasal 1320 KUHPerdata dimana kesepakatan pihak debitur dan kreditur pinjam meminjam untuk kepentingan bersama.
Penggunaan  internet  punya  aturan-aturan  hukum  yang  dimana  memiliki  undang- undang khusus mengenai transaksi UU ITE No.11/2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana terdiri 13 bab, 54 pasal, lengkap dengan aturan hukum dunia maya didalamnya  (Maskun,  2017).  Pada  tahun  2019  telah  diubah  dengan  aturan  hukum  UU No.19/2019  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  peraturan  kementerian teknologi informasi No.20/2016.
Keuntungan bagi masyarakat yang menggunakan pinjaman meminjam online atau trasaksi elektronik yaitu: 1) Pinjaman tanpa agunan atau jaminan. 2) KTP. 3) Perjanjian yang disepakati secara elektronik. 4) Pencairan Dana dan proses cepat. 5) Bunga sesuai pemakaian. dan lain sebagainya (Mailanti, 2020).
Perjanjian  pendana  dan  penerima  dana  disaksikan  oleh  PT  pembiayaan  digital indonesia  yang  didirikan  perseroan  terbatas  dan  tunduk  pada  hukum  negara  republik indonesia disebut sebagai fasilitator memiliki hak untuk mengelolah platform dan aplikasi seluler  secara  legal  untuk  meminjamkan  secara  sukarela  kepada  peminjam  yang menginginkan dana melalui aplikasi seluler yang beritikad baik dan adanya kesepakatan bersama mengenai pinjaman. Pembayaran secara normal apabila peminjam membarkan pokok sesuai dengan pokok dan bunga pinjaman peminjam secara tegas menyetujui dan mengakui  untuk  digunakan  dengan  legal  yaitu  untuk  biaya  pendidikan,  modal  usaha bukan untuk biaya ilegal seperti, perjudian apabila peminjam menggunakan dana tidak
dengan legal maka fasililator harus melaporkan kepada pihak berwajib dan bertanggung jawab (Azhari, 2018).

## Perlindungan hukum perjanjian pinjaman online terhadap para pihak.
Data pribadi yang dimaksud identitas milik sendiri yang dimana kerahasian dijaga, disimpan  sebaik  mungkin  dan  kebenaranya.  mengenai  perlindungan  data  pribadi pengguna internet UU ITE belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus namun dalam ketentuannya terdapat pada pasal 26 ayat (1) dan Penjelasan UU19/2016, dalam  pemamfaatan  teknologi  informasi perlindungan  data  pribadi  yang termasuk  hak pribadi  sebagai  berikut.  1)  Untuk  menikmati  kehidupan  pribadi.  2)  Berkomunikasi dengan siapa pun atau pihak manapun tanpa diawasi. 3) Untuk mengakses informasi lebih banyak baik diri sendiri dan orang lain.
Sedangkan yang berkaitan dengan penjelasan tentang data elektronik pribadi. UU ITE  mengutaakan  dalam  peraturan  pemerintah  No.71/2019 mengenai  penyelenggaraan transaksi  elektronik  pasal  1  angka  29  PP  PSTE  sebagai  berikut: 1)  Data  pribadi merupakan data yang sudah teridentifikasi dan diajukan atas persetujuan pihak sendiri- sendiri  baik  elektronik  maupun  tidak. 2)  Peretasan  akun  atau  hacking  merusak  sistem elektronik dengan membajak akun bentuk pelanggaran pasal 26 ayat (1) UU 19/2016.
Privacy rights pasal 84 ayat (1) UU 24/2013 merupakan keterangan diri sendiri dan kelayakannya,  bentuk  wajah,  adapun  data  dan  informasi  yang  wajib  dirahasiakan sebagaimana  yang  diatur  dalam  surat  edaran  otoritas  jasa  keuangan  No 14/SEOJK.07/2014  mengenai  kerahasian,  keamanan,  atau  informasi  data  pribadi pelanggan  atau  peminjam  misalnya:  perseorangan  yaitu  data  pribadi  atau  identitas lengkap pengguna aplikasi atau platform yang tidak digunakan tanpa adanya ksepakatan mengenai  data  atau  identitas  pengguna. Apabila  terjadi  perbuatan  curang  diluar  dari kesepakatan  ataupun  perjanjian  merupakan  tindakan  pidana  atau  perbuatan  melawan hukum  sesuai  dengan  KUHPertata  dan  tindakan  kriminal  tentunya  HAM  penggunaan privacy rights dan hak seseorang diatur pasal 1 angka 2 UU No 82/2012.
Adapun  resiko-resiko  karena  pinjam  meminjam  secara  online  atau  transaksi elektronik semua data yang terkait adalah atas persetujuan debitur mengajukan pinjaman.
1)  Bocornya  no.handphone  pengguna.  2)  Terus-menerus  dihubungi  penyedia layanan pinjaman online. 3) Menerima pesan berupa sms dari pihak penyedia pinjaman online. 4) Bunga pinjaman akan meningkat apabila keterlambatan. 5) Membayar biaya layanan  pinjaman  minimal  3%  dari  pinjaman  perbulannya.  6)  Jangka  waktu  pelunasan sesuai dengan waktu pinjaman. 7) Limit pinjaman sesuai dengan pendapatan. 8) Semua biaya timbul berdasarkan perjanjian yang disepakat secara online.

## Penyelesaian  hukum  jika  para  pihak  wanprestasi  dalam  perjanjian  pinjaman online.
Wanprestasi merupakan tindakan tidak terpuji yang dimana salah satu pihak ingkar janji  seperti  halnya  tidak  memenuhi  perjanjian  sesuai  kesepakan  bersama  baik  secara sengaja maupun tidak sengaja menghindari kewajibannya, kelalaian, dan kecacatan itikat
baik.  30  Perjanjian  pinjam  meminjam  didasari  dengan  kesepakatan  dimaksud  dengan pasal 1320 KUHPerdata.
Menurut yurisprudensi putusan MARI/993/ Pid/1994 tanggal 28 agustus mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan cek atau tidak dengan memberikan uang  yang  dibutuhkan  peminjam  merupakan  tindakan  melawan  hukum,  apabila  tidak terbukti bersalah dimaksud pasal 387 KUHPidana dan perbedaan yurisprudensi MARI dalam  perkara  MARI/  411K/Pid/1992  tanggal  28  1994  tidak  terbukti  bersalah sebagaimana  dimaksud  dengan  pasal  378  KUHPidana,  tetapi  terdadakwa  terbukti melakukan wanprestasi (Yahman, 2014).
Namun pinjam meminjam berbasis online atau transaksi online mengacu terhadap KUHPerdata  mengenai  perjanjian  untuk  kesepakatan  mencapai  prestasi  sebagaimana diamaksud pasal 1320, kesepakatan didasari dua orang atau lebih tidak dengan adanya paksaan  satu  pihak  dan  dilakukan  dengan  kesadaran  dan  itikad  baik  tanpa  adanya penipuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 1321.cakap diatur dalam pasal 1329- 1331 KUHPerdata.
Wanprestasi  yaitu  domain  hukun  diatur  pasal  1328  BW  tindakan  penipuan  pasal 378 KUHPidana namun keduanya sulit untuk menentukan batasan perbuatanya. Pinjam meminjam  berbasis  transaksi  elektronik  (  pinjaman  online)  tanpa  agunan  dan  jaminan terkadang  tidak  sesuai  dengan  teori  lapangan  dengan  suku  bunga  yang  memberatkan penerima,  biaya  layanan  yang  tinggi  hampir  20%  dari  jumlah  pinjaman  tidak  sesuai dengan yang disepakati bersama sebagaimana diamaksud pasal 1131.
Apabila  debitur  terdapat  atau  dengan  sengaja  inkar  janji  tidak  sesuai  dengan diperjanjikan  sesuai  kesepakatan  atau  dengan  sengaja  wanprestasi,  kelaian  melakukan tugasnya  maka  kreditur  berhak,  sebagai  berikut;  1)  Meminta  membayarkan  biaya keterlambatan sesuai pinjaman pokok dan bunga. 2) Kreditur akan terus memantau dan pengawasi pergerakan peminjan 1 kali 24 jam seperti halnya menelepon terus menerus debitur. 3) Meminta mengganti semua kerugian yang diakibatkan peminjam atau debitur. 4) Membayarkan biaya pinjaman pokok dan bunga akibat keterlambatan dan kelalaian peminjam. 5) Kreditur berhak menuntut dan apabila  sampai kejalur hukum peminjam atau debitur akan membayarkan biaya perkara. kreditur dilindungi hukum apabila debitur wanprestasi  sesuai  pasal  51  UU  No.5/1960  dan  UU  No.4/1996  kreditur  dapat memberikan sanski kepada debitur wanprestasi pasal 20 ayat(1) UU hak tanggungan.
Oleh  sebab  itu  pinjam  meminjam  berbasis  transaksi  elektronik  seharusnya  sudah sangat  dimengerti  dan  memiliki  pengalaman  untuk  menghindari  tindakan  melawan hukum,  wanprestasi  salah  satu  itikad  tidak  baik  karena  merugikan  pihak  lain.  Pinjam meminjam berbasis transaksi elektronik bukan hal baru bagi masyarakat, sudah ada sejak tahun 2016 tetap mengarah dan didasari asas perjanjian yaitu : asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepribadian, dimana adanya perjanjian atas dasar  kesepakatan  bersama  tanpa  adanya  paksaan  atau  dalam  kondisi  tidak  sadar merupakan  tindakan  penipuan  sebab  perjanjian  harus  dengan  sadar  dan  beritikad  baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 11321 perjanjian tidak sah apabila adanya paksaan.
Sebelum  memenuhi  perjanian  terlebih  dahulu  kesepakatan  mengacu  pada  pasal  1320, 1321-1328, 1329-1331, maka sah suatu perjanjian.
Perjanjian  merupakan  kesepakatan  antara  dua  pihak  subjek  dan  objek  peminjam berbasis  online  dan  didasari  dalil  hukum  apabila  pihak  subjek  terbukti  melakukan wanprestasi sebagai mana yang dimaksud pasal 378 KUHPidaa dengan itikad baik maka akan mencapai prestasi baik, akibat wanprestasi akan merugikan sepihak apabila terbukti dengan  sengaja  lalai  dalam  tugas  maka  akan  dikenakan  sanski  berupa:  denda, membayarkan semua kerugian sifat tidak terduga.
Debitur  wajib  membayarkan  kerugian  yang  diderita  kreditur,  perikatan  tetap berlaku selama adanya perjanjian, beban resiko bunga dan pokok wajib dibayarkan sesuai perjanjian  yang  disetujui  bersama  secara  online  (pasal  1243),  perikatan  berdasarkan perjanjian  kedua  pihak  kreditur  dapat  membebaskan  diri  dari  kewajiban  (pasal  1266) memberi  kontrak  prestasi,  peralihan  resiko  ganti  rugi  pabila  terjadi  wanprestasi  (pasal 1237),  biaya  perkara  apabila  sampai  kejalur  hukum  dipengadilan,  atau  dimuka  hakim (pasal  181  ayat(1)  HIR.  37  Perlindungan  hukum  terhadap  debitur  wanprestasi  pasal  4 undang-undang  perlindungan  konsumen  No.8/1999  bagian  pertama  yang  mengatur konsumen.

## Kesimpulan
Cyber  law  (UU  ITE)  undang-undang  elektronik  yang  sudah  disahkan  yaitu  UU No.11/2008  tentang  teknologi  dan  transaksi  elektronik.  Dan  telah  diubah  dengan  UU No.19/2016  UU  ITE,  Serta  peraturan  kominfo  No.  20/2016  tentang  perlidungan  data pribadi dan sistem elektronik dan lengkap dengan sanski pelanggaran pengguna informasi elektronik.
Pinjam meminjam sangat lah tidak mudah dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama  UMKM  metode  pinjaman  online  membantu  perekonomian  masyarakat. Perlindungan hukum bagi kreditur UU No.4/1996 dapat memberikan sanski bagi pihak debitur  apabila  wanprestasi  dan  sudah  terbukti  dan  perlindungan  hukum  bagi  debitur sudah diatur dalam UU No.8/1999 perlindungan hukum konsumen yang mana mengatur hak konsumen.

## BIBLIOGRAPHY
Azhari, T. I. (2018). Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada uangteman. com) .
Fahriansyah, A. Z. (2019). Asas Keseimbangan Para Pihak Terhadap Perjanjian Bisnis yang Dilakukan Secara Lisan . Untag 1945 Surabaya.
Falahiyati,  N.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Kontrak  Elektronik  Dalam  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Transaksi  Peer  To  Peer  Lending). Jurnal Justiqa , 2 (1), 1–11.
Mailanti,  A.  F.  (2020). Dampak  Pinjaman  Berbasis  Online  Di  Kota  Bengkulu  Dalam
Tinjauan  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Masyarakat  Kelurahan  Pagar  Dewa  Kota Bengkulu) . UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Maskun, S. H. (2017). Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Vol. 1). Keni Media.
Muhammad  Syahrum,  S.  T.  (2022). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis . CV. Dotplus Publisher.
Muljadi, K. (2008). Perikatan yang lahir dari perjanjian . R Subekti, S. H. (2021). Aneka perjanjian .
Riwanto,  A.  (2016).  Menganalisis  Kesiapan  Indonesia  dalam  Penanggulangan  dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC .
Santi,  E.,  Budiharto,  B.,  &  Saptono,  H.  (2017).  Pengawasan  otoritas  jasa  keuangan terhadap  financial  technology  (peraturan  otoritas  jasa  keuangan  nomor  77/pojk. 01/2016). Diponegoro Law Journal , 6 (3), 1–20.
Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh .
Utomo, S. T. (2012). Wansprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang Antara Koperasi Dengan Anggotanya Di Yogyakarta .
Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. Lex Privatum , 8 (4).
Winullah, R. (2016). Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .
Yahman, K. W. (2014). Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.
Prenadamedia Group, Jakarta .

## Copyright holder:
Citimerli simarmata, Evan Federico Siregar  (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: