## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2, September 2017, 37-49 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.144.37-49

## PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ADAT DI KOTA DENPASAR
A A NGR Raka Dani Wiryantha 1 I Made Suwitra 2 I Made Sepud 3 Universitas Warmadewa rakadani1@gmail.com
Abstrak
Perlindungan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah adat di Denpasar masih begitu tidak jelas di masyarakat  dan  sedikit  atau  tidak  menimbulkan  masalah  seperti:  1)  Bagaimana  perlindungan hukum  dalam  pendaftaran  tanah  adat  oleh  BAL,  2)  Bagaimana  Implikasinya  Konflik  dalam pendaftaran  tanah  adat  di  Denpasar.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, pendekatan  legislasi,  konsep,  analitik,  kasus,  dan  hukum  pembanding,  bahan  yang  digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi. Studi tersebut  menemukan  bahwa  perlindungan  hukum  dalam  pendaftaran  tanah  adat  sesuai  dengan UUPA  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  pendaftaran  tanah  yang  ditujukan  untuk memberikan perlindungan  dan  kepastian hukum,  karena  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997, urutan pasal 19 UU pertanahan. Implikasi konflik dalam pendaftaran tanah adat di Kota Denpasar karena hak ulayat mereka atas kontrol individu atau individu yang mengarah pada konflik tanah, yang membuat pendaftaran tanah menjadi terhambat, konflik tanah diselesaikan oleh Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sementara  resolusi  konflik  tanah  di  luar pengadilan  yang  harus  dilakukan  adalah  negosiasi,  konsensus  dan  mediasi.  Negosiasi  dilakukan dengan cara dimana pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama untuk menemukan cara terbaik untuk  menyelesaikan  konflik  dengan  prinsip  bahwa  penyelesaian  tersebut  bukanlah  pihak  yang dirugikan (win-win), kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Konflik Implikasinya.

## Abstract
Legal protection in the registration of indigenous land rights in Denpasar still so unclear in the public and  little  or  not  cause  problems  such  as:  1)  How  does  the  legal  protection  in  the  registration  of customary  land  by  BAL,  2)  How  Implications  Conflict  in  the  registration  of  customary  land  in Denpasar. This type of research is research of normative law, the approach to legislation, Concepts, Analytical,  Case,  and  Comparative  Law,  Materials  used  in  the  form  of  primary  legal  materials, secondary,  tertiary,  and  then  analyzed  by  Technical  Interpretation.  The  study  found  that  the  legal protection  in  the  registration  of  customary  land  according  to  the  BAL  described  in  Article  3  and Article 4 of the registration of the land on which rang to provide protection and legal certainty, as the enactment of Government Regulation No. 24 of 1997, the order of article 19 of Law land laws. The implications of conflict in the registration of customary land in the city of Denpasar because of their customary land rights of control in an individual or individuals who aims into the land conflicts, which make  land  registration  becomes  blocked,  land  conflicts  resolved  by  the  General  Court  and  the Administrative  Court.  While  the  land  conflict  resolution  outside  the  court  to  do  is  negotiation, consensus  and  mediation.  Negotiations  carried  out  by  way  of  which  the  conflicting  parties  to  sit together  to  find  the  best  way  of  resolving  conflicts  with  the  principle  that  the  settlement  was  no injured party (win - win), the two sides no one feels aggrieved.
Keywords : Legal Protection, Right to Land, the Land Registry, Implications Conflict.

## PENDAHULUAN
Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial,  pemanfaatan  tanah  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  merupa- kan  suatu condition  sine  qua  non .  Untuk  mencapai  tujuan  itu  diperlukan,  campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah khususnya mengenai la- hirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah di lingkungan hukum adat, campur  tangan  itu  dilakukan  oleh  kepala  berbagai  persekutuan  hukum,  seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah  adat  ini,  maka  pengurus-pengurus  yang  telah  ada  itulah  yang  akan  me- nyelesaikanya.  Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaidah-kaidah hukum, kese- luruha kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam pergaulan hidup an- tar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat dengan pemanfataan tanah sebaik-baiknya sekaligus menghindari perselisihan, hal inilah yang diatur di dalam hukum  tanah  adat.  Dari  ketentuan-ketentuan  hukum  tanah  ini  akan  timbul  dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah.
Hukum  tanah  di  Indonesia  dari  zaman  penjajahan  terkenal  bersifat  “dualisme” yang  dapat  diartikan  bahwa  status  hukum  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh  hukum Eropa di satu pihak, dan yang dikuasai oleh hukum adat, di pihak lain. 1 Dualisme dalam  hukum  pertanahan  juga  mengakibatkan  dualisme  dalam  penyelenggaran dan  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah.  Untuk  itulah  diperlukan  unifikasi  hukum pertanahan  yang  bersifat  Nasional.  Oleh  sebab  itu,  pada  tanggal  24  september 1960  lahir  undang-undang  pokok  agraria  nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan dasar  pokok-pokok  agraria.  Dengan  berlakunya    undang-undang  pokok  agraria, maka  hukum  agraria  lama  lebih  condong  untuk  kepentingan  penjajah  dihapuskan dan digantikan dengan hukum agraria baru yang bersifat Nasional.
Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa UUPA tersebut adalah untuk meletakkan landasan  yang  kuat  guna  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  hak- hak atas tanah yaitu dalam hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah.
Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 mengharuskan pemerintah menyeleng- garakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentu- an  yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  ini, telah diterbitkan peraturan pemerintah  Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah  yang  kemudian  pada  tanggal  8  juli  19997  dituduh  dengan  peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 19997 tentang Pendaftaran Tanah.
Menurut  Boedi  Harsono,  „Pendaftaran  tanah  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan  keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah  tertentu  yang ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajianya  bagi kepentinagan  rakyat,  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bi- dang pertanahan, termasuk penerbutan tanda buktinya dan pemeliharaannya. 2 Dengan  terdaftarnya  hak-hak  atas  tanah  atau  diberikannya  hak-hak  atas  tanah kepada  semua  objek  hak  untuk  dimanfaatkan  tanah  tersebut  sesuai  dengan  pe- runtukannya,  maka  akan  terciptalah  jaminan  kepastian  hukum.    Pemberian  hak atas  tanah  merupakan  wewenang  Negara  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah dengan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini pem- berian hak atas tanah tidak dimungkinkan lagi dilakukan oleh lembaga lain seperti lembaga peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 584,pasal 610 dan pasal
1 Ahmad Fauzie Ridwan, Hukum Tanah Adat - Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila , Dewaruci Press, Jakarta,1982, Hal. 12
2 Ibid , Hal.72
1010  KUH  Perdata  yang  dikenal  dengan uitwijzing - prosedure ,  dalam  sistem  oem- berian hak atas tanah.
Dengan demikian pemberian hak atas tanah harus dapat dilakukan oleh Negara melalui pemerintah, sehingga setiap perselisihan maupun persengketaan hak atas tanah merupakan pula sebagian dari tugas pemerintah di dalam fungsi administra- si. 3
Terhadap pemberian hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masa- lah  pertanahan  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  pemberian  jaminan kepastian  hukum  bagi  pemegang  haknya.  Bukti  hak  atas  tanah  disebut  juga dengan  sertifikat,  jadi  sertifikat  merupakan  hasil  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah yang  merupakan  realisasi  dari  tujuan  Undang-undang  Pokok  Agraria,  dimana kegiatan  pendaftaran  tanah  akan  menghasilkan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang disebut dengan sertifikat. 4
Jadi  baik  di  dalam  sistem  pendaftaran  akta  maupun  sistem  pendaftaran hak,setiap pemberian atau penciptaan hak baru, serta pemindahan dan pembeba- nannya dengan hak lain. Kemudian harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam ak- ta tersebut dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan mengenai apa berbuatan hukumnya,  haknya  penerima  haknya,  dan  hak  apa  yang  di  bebankan,  yang kemudian akta di daftar oleh pejabat pendaftaran Tanah. Di dalam sistem pendafta- ran hak, dikenal juga Torrens System , bukan aktanya yang di daftar, tetapi haknya yang  diciptakan  dan  perubahan-perubahannya  kemudian,  meskipun  akta  tetap merupakan sumber datanya.
Dengan  demikian  penelitian  tesis  ini  akan  menerapkan  beberapa  data  kasus pendaftaran  hak  tanah  adat    yang  ada  di  Kota  Denpasar  Provinsi  Bali,  Berdasar pemaparan  pada  bagian  pendahuluan  tersebut  terdapat  banyak  permasalahan yang  mesti  diinventarisasi  untuk  diketahui  dan  disimak  dengan  lebih  mendalam. Dalam rancangan penelitian tesis ini diangkat dua permasalahan sebagai berikut.
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  adat  yang  telah didaftarkan menurut UUPA ?
2. Bagaimana  implikasi  konflik  terhadap  pendaftaran  tanah  adat  di  Kota Denpasar ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  berupa penelitian hukum normatif  yang  meng- gambarkan  mengenai  pendaftaran  hak  atas  tanah  adat  di  Kota  Denpasar.  Pen- daftaran tanah adalah merupakan upaya yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang hak-hak atas tanah akan menghasilkan kepastian  bukti  hak  atas  tanah.  Dengan  adanya  bukti  hak  atas  tanah,  maka seseorang  dapat  mempertahankan  haknya  dan  mempergunakan  hak  tersebut sesuai  dengan  kepentinganya,  misalnya  dalam  melakukan  peralihan  hak  atas tanah maupun untuk keperluan pemasangan hak tanggungan.
Sedangkan  kebanyakan  masyarakat  kebingungan  dalam  melakukan  pendafta- ran  tanah  tersebut  dan  bagaimanakah  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah  adat yang  telah  didaftarkan,  banyak  implikasi  konflik  terhadap  pendaftaran  tanah  adat maka  Oleh  karna  itu  penelitian  normatif  akan  di  pergunakan  dalam  penyelesaian kasus  ini,  dikarenakan  belum  adanya kejelasan  antara  norma-norma  hukum  yang dimaksud  kekaburan  norma-norma  untuk  menyelesaikan  Pendaftaran  hak  atas
3 Rusmadi Murad, Penyelesaian sengketa hak atas tanah , Alumni, Bandung, 1991, Hal 14.
4 Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan mplementasi, Jakarta, Buku Kompas, 2001, Hal 81
tanah adat di Kota Denpasar.
Sumber Bahan hukum  yang digunakan yakni sumber bahan Hukum primer dan sumber  Bahan  hukum  sekunder.  Sumber  Bahan  Hukum  primer  digunakan  untuk mendapatkan  bahan  hukum  yang  terdapat  di  masyarakat  atau  badan  hukum, ( fieldresearch ), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapan- gan yang berasal dari  badan hukum seperti BPN Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri  Denpasar.  Berkaitan  dengan  data  sekunder,  untuk  mendapatkan  data sekunder  dilakukan  penelitian  pustaka (library  research) ,  yaitu  pengumpulan berbagai  sumber  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  menelaah  literature,  majalah ilmiah,  jurnal  di  bidang  ilmu  hukum  guna  menemukan  teori  yang  relevan  dengan permasalahan yang dibahas
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempela- jari  dan  mendalami  bahan-bahan  hukum  primer,  skunder,  dan  tersier  yang  terkait dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  yang  diperoleh,  dikumpulkan  dengan menggunakan sistem kartu dengan teknik bola salju.
Menjurut Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, dikenal 2 macam kartu yakni: 1. Kartu  kutipan  yang  dipergunakan  untuk  mencatat  atau  mengutip  data beserta  sumber  darimana  data  tersebut  diperoleh  (nama  pengarang/ penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya).
2. Kartu  biblografi  dipergunakan  untuk  mencatat  sumber  bacaan  yang  di- pergunakan.  Kartu  ini  sangat  penting  dan  berguna  pada  waktu  peneliti menyusun  daftar  kepustakaan  sebagai  bagian  penutup  dari  laporan penelitian yang ditulis atau disusunya.
Dari  model  tersebut,  dilakukan  pencatatan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap penting  dan  berguna  pada  waktu  penelitian  yang  sedang  dilakukan  dari  informasi yang sedikit sampai sebanyak-banyaknya. Hal ini akan memudahkan peneliti guna menelusuri  kembali  bahan  hukum  yang  diperoleh  pada  waktu  pengelolaan  dan penulisan laporan penelitian.

## PEMBAHASAN Perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  adat  yang  telah  didaftarkan menurut UUPA
Sebagai konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh  orang  atau  badan  hukum,  maka  Negara  berkewajiban  memberikan  jaminan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  tersebut,  sehingga  setiap  orang  atau badan  hukum  yang  memiliki  hak  tersebut  dapat  mempertahankan  haknya  dan dapat  jaminan  hukum  untuk  mempertahankan  haknya,  akan  tetapi  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  diberikan  negara  berdasarkan  UUPA, terbatas pada tanah-tanah yang telah didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan.
Pendaftaran itu  diwajibkan bagi  para  pemegang hak yang bersangkutan, Pasal 23, 32 dan 38 UUPA  menyatakan bahwa pendaftaran tanah  untuk hak-hak itu di- tunjukan  kepada  para  pemegang  hak  agar  menjadikan  kepastian  hukum  bagi mereka  sendiri,  oleh  karena  pendaftaran  atas  setiap  peralihan,  penghapusanya dan pembebananya, demikian pendaftaran yang pertama kali ataupun pendaftaran karena  konversi,  ataupun  pembebasanya  akan  banyak  menimbulkan  komplikasi hukum  jika  tidak  didaftarkan  padahal  pendaftaran  tersebut  merupakan  bukti  yang kuat bagi pemegang haknya.
Dari penjelasan PP 24 Tahun 1997, dinyatakan sebagai berikut: dalam peraturan pemerintah yang menyempurnakan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 ini,
tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya su- dah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Pokok  agraria  yaitu  bahwa  pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bi- dang pertanahan dan bahwa sistem  hukum publikasi adalah sistem negatif, tetapi yang  mengandung unsur positif, karena  menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  seperti  yang  dinyatakan  dalam pasal 19 ayat 2huruf c, pasal 23 ayat 2, pasal 32 ayat 2, pasal 38 ayat 2 UUPA.
Kepastian  dari  hak-hak  dari  seseorang  yang  tanahnya  telah  terdaftar  tersebut bebas  dari  segala  gugatan  orang  lain  dan  demikian  pula  menghindari  suatu adagium yang di kenal yaitu nemo dat quod non habe t. 5
PP  24  tahun  1997  sangat  diperhatikan  aspek  penguasaan  secara  terus  mene- rus ,disebutkannya pada pasal 24 bahwa telah menguasai dengan itikad baik suatu bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pen- daftaran tanah yang dikuasainya tersebut.
Untuk  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  berdasarkan UUPA,  Pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah  kepada  pihak  ketiga.  Produk  akhir  pendaftaran  tanah  adalah  sertifikat  hak atas  tanah.  Sertifikat  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  utama,  yaitu  sebagai  alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas  tanah  dan  sertifikat  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  di  dalam bukti pemilikan. Menurut Adrian Sutedi, dalam bukunya berjudul “Kekuatan Hukum Berlakunya  Sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak  atas  Tanah”,  sertifikat  hak  atas tanah berfungsi :
“Untuk menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepa- da orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain”. 6
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  setiap  pemegang  hak  atas  tanah merupakan  konsekuensi  terhadap  pendaftaran  tanah  yang  melahirkan  sertifikat. Untuk  itu  setiap  orang  atau  badan  hukum  wajib  menghormati  hak  atas  tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan  tanah  milik  orang  atau  badan  hukum  lain,  wajib  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  pada  dasarnya  tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Walaupun  UUPA  belum  memberikan  pengaturan  mengenai  perlindungan  dan kepastian  hukum  atas  tanah-tanah  adat  yang  belum  terdaftar,  tetapi  apabila dikaitkan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD  1945,  maka  sebagai  salah  satu  hak  dasar  manusia,  kepemilikan  atas  suatu harta  benda  termasuk  tanah,  harus  tetap  mendapat  perlindungan  dan  jaminan hukum kepada pemiliknya.
5 A.P parlindungan, 1999, Pendaftaran tanah di Indonesia, Mandar maju, Bandung, Hal 10.
6 Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah, Bina Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 23
Pendaftaran  tanah  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  atas  tanah  dalam  sejarah pertanahan  di  Indonesia,  yang Uniform dan  berlaku  secara  nasional,  sebagai konsekuensi  berlakunya  peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  L.N.  1997 no  59,  tanggal  8  Juli  1997  dan  baru  berlaku  8  Oktober  1997  (pasal  66),  sebagai perintah dari pasal 19 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hokum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetakan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c.  Pemberian  surat-surat  tanda  bukti-hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuk- tian yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyeleng- garaannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  1  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.
Apa yang telah diperintahkan ayat 1 pasal 19 tersebut, maka oleh Pemerintah telah  diterbitkan    PP  24  Tahun  1997  telah  diatur  lebih  lanjut  sebagai  penegasan tentang hak tersebut (pasal 3) sebagai berikut:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak lain  yang terdaftar agar dengan  mudah dapat membuktikan didrinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  ter- masuk  pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diper- lukan dalam mengadakan pembuatan hukum memhenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c.  Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.
Sehingga jelaslah PP 24 tahun 1997 ini telah memperkaya ketentuan pasal 19 UU- PA, yaitu:
a. Bahwa  dengan  diterbitkanya  sertifikat  hak  atas  tanah  maka  kepada  pem- iliknya diberikan kepastian hukum dan diberikan perlindungan hukum.
b. Dizaman informasi ini maka kantor Pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah  terpelihara  dengan  baik  setiap  informasi  yang  diperlukan  untuk sesuatu  bidang  tanah,  baik  untuk  pemerintah  sendiri  sengga  dapat  me- rencanakan pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri itu pent- ing untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya termasuk untuk satuan rumah susun informasi tersebut  bersifat  terbuka  untuk  umum  artinya  dapat  diberikan  informasi  apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/ bangunan yang ada.
c.  Sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal yang wajar.
Jadi  pada  hakikatnya  sudah  ditetapkan  dalam  UUPA  yaitu  bahwa  pendaftaran tanah  diselenggarakan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum dibidang  pertanahan  dan  bahwa  system  publikasi  adalah  sistem  negatif,  tetapi yang mengandung unsur positif, dikarena akan menghasilkan surat-surat bukti hak
yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  seperti  yang  dinyatakan  dalam pasal  19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32  ayat (2) dan Pasal  38 ayat (2).
Kekuatan berlakunya sertifikat telah ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dan  Pasal  32  ayat  (1)  PP.  No.  24  Tahun  1997,  yaitu  sertifikat  merupakan  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai degan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dengan  adanya  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan,  maka  pemegang  hak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dari segala tinda- kan atau perbuatan pihak ketiga yang mengancam kepemilikan tanahnya. Kepatian hukum tersebut berkenaan dengan kepastian mengenai subjek hak atas tanah dan kepastian mengenai status hak atas tanah. Khusus mengenai kepastian objek hak atas  tanah,  secara  teknis  hal  ini  menuntut  adanya  sifat  keunikan  setiap  bidang tanah  yang  bersangkutan.  Keunikan  inilah  yang  menghindari  dari  berbagai sengketa  tanah  yang  bersumber  pada  batas-batas  dan  letak  bidang  tanah.  Oleh karena itu, kepastian mengenai objek ini harus  mampu menunjukkan secara jelas kepada  semua  pihak  tentang  batas,  luas  dan  letak  dari  bidang  tanah  yang  ber- sangkutan. Menurut teori perlindungan hukum hak atas tanah, hak atas tanah dilin- dungi secara hukum bila telah dilakukan pendaftaran haknya. Pendaftaran hak ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hokum mengenai haknya.

## Implikasi konflik terhadap pendaftaran tanah adat di Kota Denpasar
Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar da- lam  melakukan  pendaftaran  tanah.  Dalam  Pasal  2  PP  no  24  Tahun  1997  dinya- takan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, muktahir, dan terbuka.
Sejalan  dengan  asas  yang  terkandung  dalam  Pendaftaran  tanah,  maka  tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 3 PP nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan:
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  ha  katas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak lain  yang terdaftar agar dengan  mudah dapat  membuktikan didrinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  ter- masuk  pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diper- lukan dalam mengadakan pembuatan hukum memhenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran tanah, juga dapat berimplikasi menimbulkan konflik. Dikonsepsikan sebagai yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Sedangkan berimplikasi berarti mempunyai hubungan keterlibatan.  Sedangkan da- lam konteks tulisan ini, implikasi dimaknai sebagai akibat yang  dapat terjadi namun sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan terjadi, seperti sengketa terhadap klaim pemilikan  tanah  adat  yang  telah  disertipikatkan  oleh  satu  warga  desanya  contoh- contoh kasus di Denpasar yaitu, Desa pekraman Denpasar Kesiman adanya  tanah
plaba pura yang dikuasai pihak lain. 7
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum sekaligus perlindungannya kepada setiap orang atau badan yang menguasai dan memiliki ha katas tanah. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat dijadikan referensi un- tuk  ditaati  manakala  menginginkan  kepastian  akan  penguasaan  dan  kepemilikan hak  atas  tanah.  Regulasi  pendaftaran  tanah  setelah  merdeka  baru  diadakan  me- lalui PP Nomor 10 Tahun 1961 dan yang kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997.
Secara sosiologis kepastian hukum hak milik atas tanah memiliki data dimensi, yaitu  berupa  proses  penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  oleh  institusi  per- tanahan  dan  kedua,  berupa  proses  pengujian  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  di Lembaga  Peradilan  yang  berfungsi  sebagai  penyaring.  Oleh  karena  itu  lembaga peradilan dapat berfungsi sebagai penyaring kepastian hukum hak milik atas tanah melalui  putusan  hakim  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  maupun  pengadilan umum.
Proses  pendaftaran  tanah  dimulai  dengan  proses  administrasi  penelitian  bukti- bukti pemilikan dan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam permo- honan  hak  milik  atas  tanah.  Selanjutnya  Kantor  Pertanahan  secara  operasional melakukan pengukuran dan pemetaan untuk mengidentifikasi data fisik tanah sep- erti  letak,  batas-batas  dari  para  pemilik  yang  bersebelahan  serta  kebenaran  dari data yuridis yang disertakan dalam proses permohonan hak atas tanah.
Proses administrasi berikutnya penerbitan surat penetapan hak, dan selanjutnya pembuatan hak atas tanah dalam Buku Tanah yang memuat data yuridis dan data fisik  bidang  tanah  yang  bersangkutan,  kemudian  diterbitkan  salinan  yang  disebut Sertipikat Hak Atas Tanah. Proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah meru- pakan hasil berfungsinya struktur hukum, substansi hukum dan kuktur hukum. Da- lam  hal  ini  struktur  hukum  mencakup  keadaaan  institusi  pelaksana  dan  aparat pelaksana  kegiatan  pendaftaran  tanah,  sedangkan  substansi  hukum  meliputi pengaturan  perundangan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  kebijakan,  sistem, tujuan pendaftaran dan ketatalaksanaannya.
Sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan, dalam realitasnya mengandung kelemahan  terhadap  kepastian  haknya  karena  masih  dapat  dipersoalkan  oleh masyarakat  di  lembaga  peradilan.  Oleh  karena  itu,  sertipikat  hak  milik  atas  tanah memiliki kekuatan hukum pasti setelah memperoleh putusan hakim.
Kultur hukum dalam masyarakat meliputi kesadaran hukum masyarakat dan re- alitas  sosial  berpengaruh  dalam  proses  penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah dan  proses  pengujian  kepastian  hukum  di  Lembaga  Pengadilan.  Dalam  proses penerbitan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah,  kultur  hukum  masyarakat  berperan  da- lam  memberikan  Keterangan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah.  Kultur hukum masyarakat juga berperan dalam proses peradilan sebagai tempat mencari keadilan.
Menurut Gustav  Radbruch ,  ada  dua  konsep  tentang  kepastian  hukum,  yaitu kepastian  hukum  oleh  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam  atau  dari  hukum. 8 Hukum  yang  berhasil  menjamin  banyak kepastian  hukum  dalam  masyarakat  ada- lah  hukum  yang  berguna.  Kepastian  hukum  oleh  karena  hukum  memberi  tugas hukum  yang  lain,  yaitu  keadilan  hukum  serta  hukum  harus  tetap  berguna.  Se- dangkan  kepastian  hukum  dalam  hokum  tercapai  apabila  hukum  itu  sebanyak-
7 I wayan sukarma, Edhoniedo.blogspot.co.id, Makalah, Desa pakraman system social masyarakat Bali , diunggah Rabu 17, agustus, 2016, pukul 08.00. wita.
8 R. Soeroso, 2001, Pengantar ilmu hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hal 35
banyaknya  dalam  undang-undang.  Dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  ke- tentuan-ketentuan  yang  bertentangan  (undang-undang  berdasarkan  suatu  system yang  logis  dan  praktis).  Undang-undang  dibuat  berdasarkan rechtswerkeliheid (Keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-undang tersebut tid- ak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.
Dalam  pengertian  ini  bermakna  keamanan  hukum,  yakni  mengandung  perlin- dungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sew- enang-wenang.  Sedangkan  kepastian  oleh  karena  hukum  dimaksudkan,  bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.  Tugas hukum  menjamin  kepastian  hukum  dalam  hubungan-hubungan  yang  kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.
Pada prinsipnya sertipikat sebagai bukti pemilikan bersifat kuat, namun dengan sistem negatif bertendensi positif yang dianut oleh sistem hukum Agraria Nasional incasu PP  24  Tahun  1997,  ketika  terjadi  proses  pendaftaran  tanah  oleh  subjek yang pada dasarnya tidak berhak atas objek yang didaftarkan sebagai hak milik in- dividu penuh,  tanah adat akan berimplikasi menimbulkan konflik ketika suatu saat diketahui oleh masyarakat adat terjadi peralihan tanah eks adat kepada orang lain yang bukan sebagai warga desa adat melalui hukum Negara ( state law ). 9 Oleh ka- rena  itu  lagi-lagi  diperlukan  “kejujuran”  dalam  proses  pendaftarannya,  sehingga ketika tanah dimaksud bukan sebagai objek yang dapat didaftarkan sebagai tanah individu  penuh  karena  masih  dalam  ikatan  komunal  dan  hukum  adat  masyarakat tidak  dipaksakan  atau  tidak  direkayasa  untuk  didaftarkan  sebagai  tanah  individu penuh,  sehingga  relevan  dengan  Konsep  CBPR  ( Community - Based  Property Rights ) atau hak kepemilikan berbasis komunitas, yang pada dasarnya diciptakan dengan  tujuan  untuk  masyarakat  lokal,  dan  membantu  masyarakat  lokal  untuk melindungi  hak  masyarakat  lokal  dalam  mengatur  dan  mengontrol  (mengawasi) sumber daya alamnya.
Implikasi konflik dalam pendaftaran tanah tampak dapat dihindari dengan  men- goeksistensikan antara hukum Negara (state law) dengan hukum adat atau hukum rakyat (folks law), karena tanah-tanah yang dikuasai secara individual di Bali dalam wilayah  desa  adat  sebagian  telah  tunduk  pada  UUPA  dan  sebagian  besarnya masih berstatus tanah adat dengan jenisnya di bawah penguasaan desa adat. 10 Hak  menguasai  dari  desa  adat  berupa  kewenangan  untuk  mengurus  dan mengatur “ druwe desa ” seperti tanah hanya di bidang “ ayahan ”  yang masih mele- kati tanah dimaksud dan memimpin pengaturannya kembali ketika tanah dimaksud tidak lagi dikuasai secara individual atau kembali menjadi tanah komunal. Di sinilah dapat  diletakan  benang  merah  antara  hukum  adat  sebagai  pelengkapan  dari  UU- PA, di mana hukum adat dan UUPA dapat berdampingan dalam upaya mencapai harmonisasi hukum dan kehidupan masyarkat. Adalah relevan dengan pendekatan semi - autonmous  social  field yang  diungkapkan  Moore  yang  pada  intinya  disebut- kan,  bahwa  masyarakat  lokal  dapat  menghasilkan  aturan-aturan  dan  adat  kebia- saan  yang  dapat  memaksa  anggota  untuk  mentaatinya,tetapi  di  lain  pihak  juga rentan  terhadap  aturan-aturan  dan  keputusan-keputusan  dan  kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya.
Jadi  desa  adat  berwenang  membuat  aturan  tersendiri  dalam  mengatur  tanah ulayatnya yang disebut “ druwe ”, namun dalam kerangka yang lebih luas (nasional) tidak dapat melepaskan diri dari aturan hukum Negara (UUPA).
9 I Made Suwitra, 2014, Konflik dalam pendaftaran hak atas tanah adat di Bali, Pidato pengukuhan jabatan guru besar bidang ilmu hokum program studi magister ilmu hukum, Hal 20
10 I Made Suwitra,Ibid, Hal 20

## SIMPULAN
Perlindungan hak atas tanah adat yang telah didaftarkan menurut UUPA adalah dengan  adanya  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan,  maka  pemegang  hak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dari segala tinda- kan atau perbuatan pihak ketiga yang mengancam kepemilikan tanahnya. Kepatian hukum tersebut berkenaan dengan kepastian mengenai subjek hak atas tanah dan kepastian  mengenai  status  hak  atas  tanah.  Dengan  demikian  Pendaftaran  Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan Hak atas Tanah dalam sejarah pertanahan  di Indo- nesia, yang Uniform dan berlaku secara nasional, dipaparkan dalam Pasal 3 dan pasal  4  tentang  pendaftaran  tanah  dimana  berbunyi  untuk  memberikan  perlin- dungan  dan  kepastian  hukum,  sebagai  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997, perintah dari pasal 19 Undang-undang peraturan agraria.
Implikasi  konflik  dalam  pendaftaran  tanah  adat  di  Kota  Denpasar  yaitu  dikare- nakan adanya hak menguasai tanah adat dalam perseorangan atau individu yang bertuju  menjadi  konflik  tanah  tersebut,  yang  membuat  pendaftaran  tanah  menjadi terhambat, Pendaftaran tanah dalam UUPA sebagai hukum agraria Nasional yang memungkinkan  didaftarkanya  tanah  adat  sebagai  tanah  ulayat  terutama  yang dikuasai secara individual melalui ketentuan konversi, mempunyai potensi dan ber- implikasi  menimbulkan  konflik  sebagai  adanya  struktur  hukum  administrasi  yang hanya mendasar dari pada UUPA sebagai hukum Negara dalam proses Pendafta- ran tanah adat di Kota Denpasar.
Konflik  pertanahan  yang  ada  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Umum  dan  Pen- gadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan  peradilan  tersebut,  banyak  yang  diselesaikan  dengan  hasil  yang  kurang memuaskan,  sehingga  berkembanglah  pandangan  di  masyarakat  bahwa  badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, ra- sa keadilan dan kepastian  hukum  yang diharapkan masyarakat tersebut tidak ter- penuhi,  bahkan  yang  ada  hanyalah  persoalan  baru  yang  dampaknya  justru  mem- perburuk kondisi yang ada.
Pola-pola  penyelesaian  konflik  pertanahan  di  luar  pengadilan  yang  dilakukan adalah  negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi.  Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang  dirugikan  (win-win  solution),  kedua  pihak  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan. Win-win  solution  adalah  upaya  untuk  mempermudah  akomodasi  dari  beragam kepentingan yang bersengketa agar tidak jatuh konflik yang memakan korban dan merugikan kedua belah pihak, begitu juga dengan contoh kasus di Kota Denpasar.
Diharapkan  nantinya  pemegang  serifikat  dapat  memperoleh  kepastian  hukum secara  mutlak  sejak  di  terbitkan  sertifikat  tanah,  sehingga  akan  memberikan  rasa aman bagi pemegang sertifikat sejak diterbitkannya sertifikat tersebut. Sertifikat hak atas tanah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah  yang  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang sertifikat hak atas tanah karena dengan dilakukannya pendaftaran tanah berarti  akan  terciptanya  kepastian  hukum,  kepastian  hak  serta  tertib  administrasi pertanahan sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertif- ikat,  pemegang  ha  katas  tanah,  pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara.
Implikasi  yang  menimbulnya  konflik  dalam  pendaftaran  tanah  adat  di  Kota Denpasar  dikarenakan  penguasaan  hak  atas  tanah  adat/ulayat  yang  dilakukan
secara  individu  dan  komunal  dalam  prespektif  UUPA  masih  gamang  atau  kabur. Selain  itu  timbulnya  konflik  penguasaan    hak  atas  tanah  terjadi  karena  beberapa factor  seperti  :  faktor  ekonomi,  faktor  ketidak  seimbangan  sistem  hukum  dalam masyarakat.  Selain  itu,  juga  disebabkan  kultur  hukum  masyarakat  dalam  masa transisi  yang  memandang    sistem  pendaftaran  tanah  yang  dianut  UUPA  bersifat mutlak  dalam  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  klaim  pemilikan  hak  atas tanahnvya  melalui  pemilikan  sertifikat  dengan  menafsirkan  unsur  keadilan  dalam melakukan    klaim  hak  atas  tanah.  Oleh  karena  itu  diperlukan  „kejujuran‟  bagi struktur hukum, juga ada pemahaman akan makna nilai keadilan sebagai keseter- aan  ( Justice as fairness) dalam masyarakat  sebagai  kultur  hukum  ketika  mengimplementasikan  hukum  pen- daftaran  tanah  dalam  system  yang  dianut  UUPA.  Jadi  diharapkan    agar  struktur hukum  ekstra  cermat  dalam  menghadapi  pendaftaran  hak  atas  tanah,  lebih-lebih terhadap tanah adat di Kota Denpasar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada reviewer dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Achmad Sodiki, 2013, Politik hukum Agraria, Konstitusi press, Jakarta . AgusSantoso ,2006, Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajianfilsafat Hukum , Kencana Predana Groub, Jakarta Amiruddin,  dan  H.Zainal  Asikin,2009 ,Pengantar  metode  penelitian  hukum ,  Pt  Raja Grafindo Persada,Jakarta
Amirudin dan ZainalAsikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ali, Zainudin, 2009, Metode penelitian Hukum , sinar grafika, Jakarta. Ali, Chidir,2011, Badan Hukum Alumni , Bandung. Alting, Husen, 2010, Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan Hak masyraka- thukum  adat  atas  tanah  (  masalalu,kini  dan  masa  mendatang) ,  Laksbangpresindo, Yogyakarta.
Amirudin dan ZainalAsikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja GrafindoPer- sada, Jakarta, Hal. 84
Abdul Kadir, Muhamad.2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra AdityaBakti, Bandung. Bruggink, J.J.H. 1999. Refleksi Tentang Hukum , Alih Bahasa Oleh AriefSidharta, PT Citra AdityaBakti, Bandung.
Budiarjo, Miriam. 1982. Dasar - dasar Ilmu Politik . Gramedia Jakarta. Boedi Harsono,2007, Menuju penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Universitas Trisak- ti,Jakarta,
BurhanAshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta. Darmadha, I Nyoman. 2012, “ Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Bangsa Indonesia oleh Pihak Asing ”, Tesis , Pro- gram Pascasarjana S-2 Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar Daliyo, J.B dan kawan-kawan, 2010, Hukum agrarian I, Cet ke-5, Prehalindo, Jakarta. Dirjosisworo,Soedjono, 2010, Pengantar Ilmu Hukum . PT Raja Grafindo, Jakarta. Eliana dalam IrawanSoerodjo, 1997, Kepastian Hukum Hak atas tanah di Indonesia , Ce- takan pertama, arloka, Surabaya.
Hadikusuma, H Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Ban-
dung. Harsono,  Boedi,  2003,  Hukum agraria  nasional,  sejarah  pembentukan  Undang - undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya , Djambatan, Jakarta. Haryanto 1981 , Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah , Usaha Nasional, Sura- baya.
Hidayat Imam, 1981, Hukum Adat SketsaAsas , Cet Ke-2, Liberty, Yogyakarta. Huijbers, Theo, 1982 Filsafat hukum Dalam lintasan Sejarah , Kanisius Yogyakarta. Hadjon, PhilipusM.eta 2005, Pokok - pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Ma- lang.
Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansisnya , Kanisius Yogyakarta Liliweri, alo,2005 , Persangkadan koflik, Komunikasi lintass Budaya Masyarakat Multikultur , cetakan pertama, Lkis Yogyakarta, Yogyakarta.
Moh.Nazir,1985, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta Timur. Parlindungan, A.P, 1999, Pendaftaran tanah di Indonesia, (berdasarkan PP 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah, PP 37 tahun 1998 , Mandar maju, Bandung. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , PT. Bina Ilmu, Su- rayaba..
Peter Machmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , KencanaPrenada Media Group,Jakarta, 2008.
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogjakarta. 1993. Yuridika,  2004, PengantarHukum  Perizinan ,  Surabaya  .Marbun,S.F.Dkk.,Dimensi-dimensi Pemikiran
Rahardjo, Satjipto. 2009, Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Genta Pub- lishing, Yogyakarta.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta. Supradi, 2009, Hukum Agraria, Sinar Grafika , Jakarta. Soeroso R, 2011 , Pengantar Ilmu hukum , Sinar Grafika, Jakarta SuwitraI  Made  ,  2010, Eksistensi  Hak  Penguasa  dan  Pemilikan  Atas  Tanah  Adat  di  Bali dalam prespektif hukum agrarian nasional ,Bandung. Suasthawa  Dharmayudha  I  Made,  2001  , Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Provinsi Bal i, PtUpada sastra, Denpasar
SoetantoSoepiadhy, Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, RabuPon , 4 April 2012. SoerjonoSoekanto,  1982, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum, Jakarta,  Radjawali Press.
SoerjonoSoekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, CetakanKedelapan, PT. Raja GrafindoPersada,  Jakarta. Soekanto,  Soerjono.  dan  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif, PT.  Raja GrafindoPersada, Jakarta..
Waluyo, Bambang. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta,

## DOKUMEN DAN PUBLIKASI ILMIAH
Alit  puspadmaI  Nyoman, Pengaturan  Hak  atas  tanah  Menurut  Undang - undang  Pokok Agraria (UUPA) ditinjau dari prinsip konsistensi , Jurnal Hukum Persada,2014 Aguschistianto, 2015,.blogspot.com,Makalah, mencegah terjadinya konflik tanah , Ianbachruddin,  blogspot.com,  makalah ,  Hukum  adat  mengenai  tanah ,  Laba,  I  nengah, 2015, peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli  di  desa  adat  tengananpegering- singankarangasem ,  jurnal  hukum  prasada,Prpgramstudimagister  ilmu  hukum  pas- casarjanauniversitaswarmadewa,
Suwitra  I  Made,  2014, Konflik  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  adat  di  Bali, Pidato pengukuhan  jabatan  guru  besar  bidang  ilmu  hukum  pada  fakultas  hukum  program studi magister hukumPascasarjanauniversitaswarmadewa,Denpasar.
Serbaserbipro, blogspot.com, Makalah, Hak - Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok agrarian.
Srikandirahayu ,blogspot.com, Artikel, seputar pengertian perlindungan hukum , sukarma I wayan, Edhoniedo.blogspot.co.id, Makalah, Desa pakraman system social masyara- kat Bali ,

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945, Tentang Perlindungan Hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Tentang Hak-hak atas tanah Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum,
Peraturan  perundang-undangan  daerah  Denpasar.Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Awig-awig Desa Pakeraman Denpasar, Tahun 2000, Tentang Druwe Desa.