STUDI PENERAPAN KEARIFAN LOKAL SISTEM BAGI HASIL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JAGUNG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

## STUDY OF LOCAL WISDOM OF INCOME SHARING FOR AGRIBUSINESS DEVELOPMENTIN THE NORTH LOMBOK REGENCY
Tajidan, Halil, Efendy dan Asri Hidayati PS. Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram e-mail: m.tajidan@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah:  (1)  mengetahui  pernjanjian  yang  disepakati  antara  pemilik  lahan pertanian dan pemilik modal operasional dengan petani penggarap; (2) mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan mengetahui balas jasa atau imbalan yang diberikan  oleh  petani  penggarap  kepada  pemilik  modal  operasional;  (3)  mengetahui  penerapan  sistem bagi  hasil  antara  para  pihak  yang  mendukung  pengembangan  agribisnis  jagung.  Lokasi  penelitian  di Kecamatan  Bayan  dan  Kecamatan  Kayangan  yang  merupakan  sentra  produksi  jagung  di  Kabupaten Lombok  Utara.  Pemilihan  responden  dilakukan  dengan  teknik  sampling  terbuka  dengan  jumlah minimum 40 responden petani penggarap. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, desk study dan observasi.  Analisis data dan informasi menggunakan  analisis  isi,  deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif  serta  deskriptif  narasi.  Hasil  penelitian menujukkan bahwa:
1.  Perjanjian  yang  disepakati  dan  ditaati  antara  pemilik  lahan  pertanian  dengan  petani  penggarap adalah:
a. Pada lahan sawah, bagi hasil mertelu, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 2 (dua)  bagian  untuk  petani  penggarap  dengan  perjanjian  seluruh  biaya  produksi  usahatani  dari pengolahan  tanah  sampai  dengan  tanaman  siap  panen  ditanggung  oleh  petani  penggarap, sementara  biaya  panen,  pascapanen  dan  pengolahan  hasil,  pengangkutan  (transport)  dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
b. Pada lahan ladang, bagi hasil merampat, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3  (tiga)  bagian  untuk  petani  penggarap  dengan  perjanjian  semua  biaya  usahatani  mulai  dari pengolahan  tanah  sampai  dengan  tanaman  siap  dipanen  menjadi  tanggungan  petani  penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Perjanjian  kerja  sama  antara  pemilik  modal  operasional  dengan  petani  pemilik  penggarap  adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga flat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik  modal  operasional  dan  50%  bagian  petani  pemilik  penggarap  tidak  dapat  diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
3. Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
4. Balas  jasa  atau  imbalan  yang  diberikan  oleh  petani  penggarap  kepada  pemilik  modal  operasional pada sistem kredit dengan bunga plat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
5. Penerapan sistem bagi hasil berkontribusi dalam memperluas lahan usahatani jagung seluas 17,19%, serta meningkatkan produktivitas usahatani jagung antara 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha, serta KUR dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pada pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.
______________________ Kata kunci: gadai, kredit usaha rakyat, luas usahatani, maro, mertelu, merapat

## ABSTRACT
The objectives of the study were: (1) to know the agreement between the landowner and the working  capital  owner  with  the  farmers;  (2)  to  know  the  proportion  of  income  sharing between the landowner and the farmer and to know the remuneration or remuneration given by  the  tiller  to  the  owner  of  the  operational  capital;  (3)  to  know  the  application  of  income- sharing  system  between  the  parties  supporting  the  development  of  corn  agribusiness.  The research location in Bayan and Kayangan sub-districts is the corn production center in North Lombok  Regency.  Selection  of  respondents  was  done  by  open  sampling  technique  with  a minimum  number  of  40  respondents  of  farmers.  Data  collection  was  done  by  structured interview,  in-depth  interview,  focus  group  discussion,  desk  study  and  observation.  Data  and information analysis using content analysis, descriptive quantitative and qualitative as well as descriptive narration. The results showed that:
1. Agreements agreed upon and adhered to between the landowner and the farmer are:
a. In  paddy  fields,  the  share  of  mertelu,  which is  1  (one)  part  for  the  owner  of agricultural  land  and  2  (two)  parts  for  the  farmer  with  the  agreement  of  all  farm production  cost  from  the  processing  of  the  soil  until  the  crop  ready  for  harvest  is borne  by  the  farmer,  while  the  cost  of  harvest,  postharvest  and  processing  results, transport (transport) and sales are borne with landowners and smallholders.
b. In the field of land, the profit share is 1 (one) part for the land owner and 3 (three) parts  for  the  farmer  with  the  agreement  of  all  farming  costs  starting  from  the processing of the soil until the crop is ready to be harvested to the dependent of the farmer,  postharvest,  processing,  transportation  and  sales  costs  shall  be  borne  with landowners and smallholders.
2.  Cooperation  agreement  between  the  operational  capital  owner  and  the  farmer  owner  is  a capital loan (credit) system with a flat interest rate, while the profit sharing system is 50% share  of  the  operational  capital  owner  and  50%  share  of  the  farmer  owner  can  not  be realized as expected, because there are parties who suffered losses.
3.  Proportion  of  profit  sharing  between  farmers  and  farmers  in  the  profit-sharing  system  is landowners  obtaining  a  proportion  of  41.50%  in  Bayan  Sub-district  and  55.52%  in Kecamatan  Kayangan,  while  the  share  of  farmers  is  58.50%  in  Kecamatan  Bayan  and 44.48% in Kecamatan Kayangan.
4.  Remuneration  or  remuneration  given  by  the  farmer  to  the  owner  of  operational  capital in the credit system with the interest of plate 4.5% per semester of 5.2% of the gross margin of corn farming.
5. Implementation of profit sharing system contributed to the expansion of corn farming area of 17.19%, and increased productivity of maize farming between 0.168 ku/ha to 0.193 ku/ ha,  and  KUR  considered  able  to  meet  the  financing  needs  in  the  development  of  corn agribusiness in North Lombok.
______________________
Keywords: mortgage, business credit, wide farming, maro, mertelu, dock.

## PENDAHULUAN
Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Utara tidak seluruhnya dimiliki oleh penduduk setempat,  sebagian  dari  lahan  pertanian  yang  ada  dimiliki  oleh  penduduk  dari  luar  kecamatan  bahkan dari  luar  kabupaten.  Pemilik  lahan  tidak  menggarap  sendiri  lahan  pertaniannya,  tetapi  menyerahkan penggarapannya  kepada  orang  lain  dengan menyewakan,  menyakapkan,  atau  menggadaikan  kepada penduduk  lokal  yang  bersedia  sebagai  penggarap.  Tidak  seluruh  petani  penggarap  mampu  menyewa atau menggadai lahan pertanian, sebagian dari petani penggarap mendapatkan hak garap dengan sistem sakap.  Bagi  petani  penggarap,  akses  terhadap  lahan  pertanian  merupakan  persoalan  yang  perlu dicarikan solusinya (Tajidan, et al., 2016a)
Lahan bagi sebagian besar petani penggarap merupakan aset langka yang tidak mudah diakses. Untuk  mendapatkan  hak  garap,  petani  penggarap  harus  mengeluarkan  biaya  dan/atau  tenaga.  Bagi petani penggarap yang memiliki modal dalam jumlah terbatas, mereka menerapkan sistem bagi hasil.
Sistem  bagi  hasil  telah  dikenal  di  masyarakat  Kabupaten  Lombok  Utara  yang  mengacu  pada adat atau kebiasaan sebagai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun antar generasi. Ada berbagai formula  sistem  bagi  hasil  yang  telah  dikenal  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Pada diskusi  kelompok  terarah  (focus  group  discussion)  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2016  terungkap bahwa sistem bagi hasil yang lazim diterapkan adalah (Tajidan, et al., 2016b):
1. Maro  (bagi  dua)  adalah  sistem  bagi  hasil  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap yang mana biaya mengolah tanah, iuran irigasi, biaya sarana produksi, dan upah panen ditanggung bersama;
2. Mertelu (bagi tiga) adalah  sistem bagi  hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap yang mana seluruh biaya usahatani ditanggung oleh penggarap. Bila biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka proporsi bagi hasilnya adalah 2 (dua) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap.
Dari  sistem  bagi  hasil  yang  mengacu  pada  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Lombok  Utara  dapat dipahami bahwa para pemilik sumber daya memperoleh haknya atas hasil pertanian, yaitu 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik lahan, 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik modal operasional, dan 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik tenaga kerja.
Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa bagi hasil antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  adalah  50%  bagian  untuk  pemilik  lahan  pertanian  dan 50%  bagian untuk  petani  penggarap  setelah  seluruh  biaya  usahatani  dikurangi,  artinya  yang  dibagi adalah  hasil  bersih  (Anam,  2010).  Dengan  demikian,  maka  yang  memperoleh  hak  atas  sumber  daya adalah  pemilik  lahan  dan  pemilik  tenaga  kerja  saja,  sementara  pemilik  modal  operasional  tidak memperoleh bagian atas pendapatan usahatani, sehingga patut diragukan keadilannya.
Variasi  dalam  perjanjian  bagi  hasil  antara  para  pihak  yang  terlibat  terjadi  di  banyak  daerah, tergantung  pada  adat  kebiasaan,  kesuburan  lahan,  jenis  tanaman  yang  diusahakan,  hubungan kekerabatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, kepercayaan / atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal istilah maro (1:1) dan mertelu (1:2); sementara di Jawa Barat dikenal istilah nengah (1:1) dan jejuron (1:2).
Sistem  bagi  hasil  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  berlaku  pada  berbagai komoditas  pertanian  baik  yang  semusim  maupun  tahunan  dengan  nisbah  yang  bervariasi.  Nisbah tersebut merupakan variabel yang dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi permintaan dan penawaran faktor produksi dan jenis komoditas yang diusahakan.
Dari  berbagai  jenis  komoditas  yang  diusahakan  di  Kabupaten  Lombok  Utara,  yang  sedang mendapat perhatian adalah komoditas jagung, sebab pengembangan agribisnis jagung  merupakan satu diantara program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Program Pijar (sapi jagung dan rumput laut).
Berkembangnya teknologi pertanian, khususnya pada pengembangan agribisnis jagung, terutama setelah diterapkannnya penggunaan benih unggul hibrida dan sarana produksi pertanian modern (pupuk kimia,  pupuk  organik,  dan  pestisida)  berdampak  pada  meningkatnya  kebutuhan  biaya  operasional usahatani jagung di satu sisi dan meningkatnya ketergantungan petani terhadap penggunaan input yang bersumber dari luar di sisi lain (Tajidan, et al., 2016b).  Salah satu ukuran yang menggambarkan nilai ekonomi  dari  sumber  pembiayaan  (modal)  adalah  besarnya  balas  jasa  yang  diberikan  kepada  pemilik modal  berupa  tingkat  suku  bunga  atau  proporsi  bagi  hasil.  Dalam  rangka  mendukung  pengembangan agribisnis  jagung,  maka  diperlukan  rekonstruksi  sistem  bagi  hasil  yang  mampu  mengakomodasi
kepentingan  pemilik  lahan  pertanian,  pemilik  modal  operasional,  dan  pemilik  tenaga  kerja,  sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh para pihak yang terlibat. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan  studi  penerapan  kearifan  lokal  sistem  bagi  hasil  dalam  upaya  pengembangan  agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam  rangka  mendukung  Pengembangan  Agribisnis  Jagung  (PAJ),  maka  salah  satu  unsur penting yang perlu diperhatikan adalah masalah sistem bagi hasil antar para pihak yang terlibat dalam usahatani jagung tersebut, yaitu pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja  (petani  penggarap),  yaitu bagaimana  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh  masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara mampu mendukung pengembangan agribisnis jagung, yaitu sistem  bagi  hasil  yang  dapat  diterima  oleh  pemilik  lahan  pertanian,  pemilik  modal  operasional  dan pemilik tenaga kerja.
Tujuan  umum  penelitian  adalah  mengetahui  sistem  bagi  hasil  yang  mampu  mengakomodasi kepentingan para pihak (pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional, dan pemilik tenaga kerja atau petani penggarap) yang mendukung pengembangan agribisnis jagung.
Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:
1. Mengetahui pernjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
2. Mengetahui perjanjian  yang disepakati antara pemilik  modal operasional dengan petani  penggarap dan proporsi imbalan bagi hasil;
3. Mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
4. Mengetahui  penerapan  sistem  bagi  hasil  antara  para  pihak  dalam  upaya pengembangan  agribisnis jagung.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Dari  5  (lima)  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Lombok  Utara  dipilih  dua  kecamatan  yang  memiliki  lahan  usahatani  jagung  terluas,  yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan.
Di  Kecamatan  Bayan  dipilih  dua  desa  yaitu  desa  Akar-akar  dan  Karang  Bajo,  sementara  di Kecamatan  Kayangan  dipilih  dua  desa  yaitu  desa  Selengen  dan  desa  Sesait  dengan  pertimbangan bahwa desa-desa tersebut merupakan sentra usahatani jagung di masing-masing kecamatan.

## Pemilihan Sampel
Pemilihan  sampel  menggunakan  teknik  sampling  terbuka,  yaitu  pemilihan  sampel  dilakukan dalam  beberapa  tahap.  Tahap  pertama  adalah  mengambil  10  orang  petani  penggarap  pada  tiap-tiap desa,  sehingga  seluruhnya  berjumlah  40  orang  petani  penggarap.  Dari  40  orang  petani  penggarap tersebut  diidentifikasi  proporsi  bagi  hasil  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap,  selanjutnya jumlah responden ditambah secara bertahap sampai diperolehnya proporsi bagi hasil yang stabil. Oleh karena  proporsi  bagi  hasil  sudah  mencapai  stabil,  maka  jumlah  responden  dinilai  cukup  representatif untuk digunakan untuk penarikan kesimpulan.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik, yaitu:
a. Teknik survei yaitu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur dengan responden pemilik lahan pertanian, petani penggarap dan pemilik modal operasional.
b. Teknik  wawancara  mendalam  (indepth  interviewe)  pengumpulan  data  dilakukan  dari  narasumber (key  informan)  yang  memahami  tentang  sistem  bagi  hasil  dan  sistem  bagi  untung  yang  berlaku  di lokasi penelitian.
c. Diskusi  kelompok  terarah  (focus  group  discussion)  yaitu  pengumpulan  data dilakukan  dengan teknik  diskusi  antara  tim  pelaksana  dengan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sistem  bagi  hasil  dan merekonstruksi  sistem  bagi  hasil  yang  dapat  disepakati  dan  diterima  bersama  dalam  upaya pengembangan agribisnis jagung.
d. Observasi atau  pengamatan  langsung  di  lokasi  usahatani  jagung  tentang  praktik  penyelenggaraan sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap pengembangan agribisnis jagung.
e. Desk study atau penelaahan pustaka dan data-data sekunder dari hasil penelitian dan laporan dinas instansi yang terkait dengan topik penelitian.
Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan analisis data dan informasi sebagai berikut:
a. Untuk  mencapai  tujuan  ke-1  yaitu  mengetahui  perjanjian  yang  disepakati  antara  pemilik  lahan pertanian  dengan  petani  penggarap    dan  tujuan  ke-2  yaitu  mengetahui  perjanjian  yang  disepakati antara  pemilik  modal  operasional  dengan  petani  penggarap  menggunakan  analisis  isi  (content analysis).
b. Untuk mencapai tujuan penelitian ke-3 dan ke-4 yaitu mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan  pertanian  dengan  petani  penggarap  dan  mengetahui  balas  jasa  atau  imbalan  yang  diberikan oleh  petani  penggarap  kepada  pemilik  modal  operasional  menggunakan  analisis  deskriptif kuantitatif (rata-rata) dan kualitatif (persen).
c. Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ke-5  yaitu  mengetahui  penerapan  sistem  bagi  hasil  antara  para pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan agribisnis jagung menggunakan analisis komparatif menggunakan grafik batang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Petani Responden Usahatani Jagung
1. Status Lahan Usahatani Jagung
Pendapat    bahwa tidak  ada petani penggarap di  Kabupaten  Lombok  Utara  adalah  ternyata kurang  tepat,  sebab  dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  fakta  bahwa  terdapat  sejumlah  petani  yang menggarap  lahan  usahatani  milik  orang  lain  baik  di  Kecamatan  Bayan  maupun  di  Kecamatan Kayangan.  Secara  umum  diakui bahwa  jumlah  rumah  tangga  petani  pemilik  penggarap  lebih  banyak daripada  rumah  tangga  petani  penyakap  atau  bagi  hasil.  Dari  keseluruhan  responden  yang  diteliti diketahui bahwa jumlah rumah tangga petani penyakap sebanyak 12 rumah tangga atau 45% terdiri dari 10  %  penyakap  dan  35%  pemilik  penyakap  (bagi  hasil).  Jumlah  tersebut  cukup  signifikan  dalam pengembangan agribisnis jagung pada aspek on farm.
Fakta  lapangan  membuktikan  bahwa  proporsi  petani  yang  memperluas  lahan  usahataninya dengan  cara  menyewa  dan gadai  lebih  banyak  jika  dibandingkan  dengan  cara  sakap  atau  bagi  hasil. Fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  nilai-nilai  sosial  budaya  dalam masyarakat  petani,  yaitu  berubahnya  hubungan  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  dari hubungan  tuan-hamba  menjadi  hubungan  bisnis  yang  rasional.  Dalam  sistem  bagi  hasil  sangat  jelas hubungan antara tuan – hamba (patron-klien). Para penggarap menghambakan diri kepada para pemilik tanah  untuk  mendapatkan  sebidang  lahan  usahatani  sebagai  tempat  bercocok  tanam  atau  memelihara ternak dengan segala konsekuensi hubungan timbal balik yang bersifat sosial budaya daripada traksaksi ekonomi semata.
Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Petani Menurut Status Lahan Usahatani No
Status Lahan Kecamatan (RT) Jumlah (RT) Bayan Kayangan 1 Sewa 5 1 6 2 Gadai 0 3 3 3 Bagi Hasil 0 4 4 4 Milik dan Sewa 7 1 8 5 Milik dan Gadai 5 5 10 6 Milik dan Bagi Hasil 3 5 8 7 Milik dan Sewa dan Bagi Hasil 0 1 1 Jumlah 20 20 40
Status  lahan  usaha  tani  sewa dan  gadai  mendominasi  hubungan  antara  pemilik  lahan  dengan petani  yaitu  m 56,07%  artinya  pemilik  lahan  lebih banyak memilih  menyewakan  atau  menggadaikan lahannya  daripada  memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk  menggarap  lahannya  dengan sistem  bagi hasil. Bagi  pemilik  lahan  yang  membutuhkan  uang  dalam  jumlah  relatif  besar  lebih memilih menggadaikan lahan miliknya, berikutnya menyewakan.  Perubahan sosial budaya yang terjadi
di Lombok Utara mirip dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini di daerah lain, antara lain sistem bagi  hasil  mertelu  di  Desa  Blagungan  Kabupaten  Seragen  sudah  ditinggalkan,  karena  pemilik  tanah tidak bersedia menanggung biaya usahatani (Tri Purnawi, 2012).
Fenomena ini berkembang sebagai akibat desakan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi biaya- biaya  yang  mesti dikeluarkan oleh pemilik lahan,  misalnya untuk  membiayai  sekolah atau  membiayai pernikahan  atau  membayar  hutang.  Kasus  yang  sering  dijumpai  adalah  untuk  memenuhi  kewajiban membayar  hutang-hutang  yang  sudah  jatuh  tempo.  Tidak sedikit  juga  bertumpuknya  hutang-hutang karena akumulasi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Status Penguasaan Lahan
No Status Kecamatan Jum -lah Bayan Kayangan % 1 Milik Sendiri 15 12 27 39,70 2 Sewa 12 4 16 23,53 3 Gadai 5 7 12 17,65 4 Bagi Hasil 3 10 13 19,12 Jumlah 35 33 68 100,00
Dari  40  rumah  tangga  yang  diwawancarai  sebagian  besar  memperluas  lahan  usahataninya dengan  cara  menyewa,  menggadai  dan  menyakap  (bagi  hasil).  Dari  40  orang responden,  terdapat  27 rumah  tangga  sebagai  petani  pemilik dan  memperluas  lahan  usahatani  dengan  mengusahakan  lahan milik  orang  lain,  diantaranya  ada  yang  merangkap  menyewa,  menggadai,  dan  menyakap.  Fakta  ini memberi  indikasi  bahwa  lahan  yang  dimiliki  oleh rumah  tangga  petani  relatif  sempit  dan  terbatas, sehingga luas kepemilikan lahan  merupakan  kendala bagi  petani dalam  meningkatkan pendapatannya, di samping kendala tenaga kerja dalam keluarga dan modal sendiri.
Lahan usahatani di Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh lahan kering berupa ladang, tegal dan kebun (Tajidan, et al., 2016a). Khusus bagi petani responden sebagian besar jenis lahannya berupa tegal,  sisanya  berupa  sawah  irigasi  dan  sawah  tadah  hujan.  Luas  rata-rata  kepemilikan  lahan  di Kecamatan Bayan  adalah  1,14  hektar,  di  Kecamatan  Kayangan  0,47  hektar.  Dengan  memperhatikan luas  kepemilikan  lahan  tersebut  patut  diduga  bahwa  kondisi  sosial  ekonomi  petani  berada  di  bawah kecukupan  hidup  layak (Tajidan,  2014),  sehingga  perlu  dikembangkan  sistem  pertanian  yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan, seperti integrasi jagung dengan ternak.
Tabel 3. Luas dan Jenis Lahan Milik Sendiri
No Jenis Lahan Kecamatan (ha) Jumlah Bayan Kayangan 1 Sawah Irigasi 0 4,65 4,65 2 Sawah Tadan Hujan 0,40 1,00 1,40 3 Ladang 13,25 0,00 13,25 Jumlah 13,65 5,65 19,30
Pemanfaatan lahan milik orang lain merupakan solusi bagi pengembangan agribisnis jagung ke depan  dari  aspek  on  farmnya.  Dengan  demikian  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  bahwa sistem  bagi hasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan agribisnis jagung, khususnya pada aspek on farm, sekaligus dapat diangkat sebagai hipotesis bahwa sistem bagi hasil berkontribusi dalam pengembangan luas areal usahatani jagung.
Tabel 4. Luas dan Jenis Lahan Dengan Status Penguasaan Lahan Bagi Hasil
No Status Bayan (ha) Kayangan (ha) Jumlah (ha) 1 Sawah Irigasi 0 2,50 2,50 2 Sawah Tadan Hujan 0,40 5,50 5,90 3 Ladang 4,00 0,00 4,00 Jumlah 4,40 8,00 12,40
Dari keseluruhan status penguasaan lahan dan jenis irigasi, tampak bahwa sebagian besar berupa ladang, selanjutnya  sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Gambaran status penguasaan lahan  menurut
jenis lahan mencerminkan kondisi riil di Kabupaten Lombok Utara pada umumnya dan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan khususnya. Dari jumlah keseluruhan luas lahan yang dikuasai petani tampak  bahwa  sebagian  besar  luas  lahan  terletak  di  Kecamatan  Bayan,  selebihnya  terletak  di Kecamatan Kayangan.
Tabel 5. Luas Lahan Menurut Jenis Lahan Usahatani Jagung di Kecamatan Bayan dan Kayangan
No Jenis Lahan Bayan Kayangan Agregat 1 Sawah Irigasi 0 10,70 10,70 2 Sawah Tadan Hujan 9,00 11,40 16,80 3 Ladang 44,65 0 44,65 Jumlah 53,65 22,10 72,15
Berdasarkan  data  tahun  2014,  bahwa  luas  sawah 8.304  hektar  dan  bukan  sawah  41.875  hektar (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015). Dengan demikian bahwa dari keseluruhan lahan pertanian yang ada,  luas  sawah  kira-kiranya  1/5  (20%)  dari  luas  lahan  bukan  sawah (ladang,  tegal  dan  kebun). Dibandingkan  dengan data  primer  bahwa  bahwa  komposisi lahan  sawah irigasi  10,70%  dan  sawah tadah  hujan 16,80%  dari  luas  penguasaan  lahan  petani  responden (Tabel 6) selebihnya  berupa  ladang 44,62%, artinya proporsi luas sawah lebih besar dari 20%.
Tabel 6. Kombinasi Jenis Lahan dan Status Penguasaan Lahan Usahatani
No Jenis Lahan Status Penguasaan Lahan (ha) Jumlah MS SW GD BH (ha) % 1 Sawah Irigasi 4,65 2,25 1,30 2,50 10,70 14,83 2 Sawah Tadah Hujan 1,40 0,50 9,00 5,90 16,80 23,28 3 Ladang 13,25 27,40 - 4,00 44,65 61,89 Jumlah 19,30 30,15 10,30 12,40 72,15 100,00 Persentase 26,75 41,79 14,28 17,19 100,00 -
Seiring  dengan  kondisi  makro  bahwa  sebagian  besar  lahan  usahatani  yang  di  Kabupaten Lombok  Utara  adalah  lahan  kering,  maka  data  primer juga  menunjukkan  hal  yang  sama,  yang  mana sebagian besar dari lahan yang dikuasasi petani jagung berupa ladang dan lahan tadah hujan, sementara lahan irigasi sekitar 15% dari luas lahan keseluruhan yang dikuasai petani pemilik penggarap maupun peteni penggarap.

## Pengembangan Agribisnis Jagung
1. Luas Areal Usahatani Jagung
Dari 27 rumah tangga petani responden memiliki lahan usahatani seluas 19,30 ha (26,75%) atau rata-rata 0,75 hektar per rumah tangga. Dengan luas usahatani kurang dari 1,00 hektar per rumah tangga sudah  dapat  dipastikan  bahwa  mereka  akan  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  layak, terutama  lahan  yang  dimiliki  berupa  lahan  sawah  tadah  hujan  dan  ladang,  sementara  lahan  irigasi sangat terbatas.
Bagi  petani  yang  memiliki  kemampuan  menabung  dan  memiliki  harta  lancar,  maka  salah  satu upaya  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangganya  adalah  dengan  memperluas  areal  usahataninya dengan  cara  menyewa,  menggadai  atau  menyakap  (bagi  hasil).  Dari  hasil  investigasi  di  lapangan memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar  luas  lahan  usahatani  yang  diusahakan  oleh  petani  responden merupakan hasil pengembangan luas lahan usahatani dengan cara menyewa, menggadai dan menyakap sebesar  73,25%,  suatu  angka  yang  pantatis  sebagai  strategi  pengembangan  usahatani  dan mengupayakan  luas  lahan  usahatani  mencapai  luasan  di  atas  kebutuhan  hidup  layak.  Secara  spesifik bahwa sistem bagi  hasil telah menambah luas lahan  usahatani sebesar 12,40 hektar atau berkontribusi sebesar 17,19% dari luas lahan usahatani keseluruhan yang dikuasai oleh responden. Dengan demikian, maka  sistem  bagi  hasil  telah  mampu  mengembangkan  luas  areal  usahatani  (agribisnis)  jagung  pada subsistem on farm atau budidayanya.
Tabel 7. Jumlah dan Persentase Luas Lahan Usahatani Jagung Menurut Status Lahan No Status Lahan Luas ha) % Bayan Kayangan Jumlah 1 Milik Sendiri 13,65 5,65 19,30 26,75 2 Sewa 27,90 2,25 30,15 41,79 3 Gadai 4,10 6,20 10,30 14,28 4 Bagi Hasil 4,40 8,00 12,40 17,19 Jumlah 50,05 22,10 72,15 100,00
Berdasarkan  data  pada  Tabel 7 di  atas  diketahui  bahwa  kontribusi  sistem  sewa  menempati ranking teratas  dari  pada  sistem  lainnya,  sementara  sistem gadai menempati  ranking terendah, sementara sistem bagi hasil menempati ranking dua. Sistem sewa dan gadai semakin diminati terutama oleh para pemilik lahan. Status sosial pemilik lahan dalam sistem bagi hasil semakin tergeserkan oleh kepentingan  ekonomi  rasional.  Hal  ini  seiring  dengan  bergesernya  nilai  sosial  budaya  dalam masyarakat  di  Kabupaten  Lombok  Utara  yang  semakin  terbuka  terhadap  nilai-nilai  baru  yang  datang dari luar.
Tekanan  ekonomi  diduga  sebagai  penyebab  kuat  bergesernya  kearifan  lokal  yang  sebelumnya dijunjung  atau  ditaati  oleh  masyarakat  atau  karena  semakin  sempitnya  luas  kepemilikan  lahan  akibat pembagian warisan, sehingga kedudukan tuan tanah dalam masyarakat semakin lemah digantikan oleh sistem upah.
Tabel 8. Rata-rata  Luas Lahan Menurut Status Penguasaan Lahan
No Status Pengu- asaan Lahan Luas (ha/KK) Bayan Kayangan 1 Milik Sendiri 1,14 (n=15) 0,47 (n=12) 2 Sewa 1,86 (n=12) 0,56 (n= 4) 3 Gadai 2,05 (n= 5) 0,77 (n= 7) 4 Bagi Hasil 2,40 (n= 3) 0,88 (n=10)
Rata-rata  luas  lahan  menurut  status  penguasaannya  relatif  lebih  luas  di  Kecamatan  Bayan daripada di Kecamatan Kayangan. Rata-rata luas penguasaan lahan di Kecamatan Bayan di atas 1 (satu) hektar,  sementara  di  Kecamatan Kayangan  kurang  dari  1  (satu)  hektar.  Lebih  dari  separuh    rumah tangga  petani,  yaitu  ¾  (tiga  per  empat)  di  Kecamatan  Bayan  dan  3/5 (tiga  per  lima)    di  Kecamatan Kayangan  merupakan  rumah  tangga  petani  pemilik  yang  merangkap  sebagai  petani  penggarap  lahan milik  orang  lain,  sementara  rumah  tangga  yang  menggarap  lahan  milik  orang  lain  adalah  ¼  (satu  per empat) di Kecamatan Bayan dan 2/5 (dua per lima) di Kecamatan Kayangan.
Gambar 1. Perkembangan Rata-rata Luas Usahatani Jagung
(ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Bayan 2015 2016 2017 1.59 1.74 1.62
Gambar 2. Perkembangan Rata-rata Luas Usaha Tani Jagung (ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Kayangan
Pengembangan usahatani jagung dapat dilihat secara keseluruhan (makro) dan dapat pula dilihat dari rata-rata luas usahatani jagung per rumah tangga (mikro). Secara makro, pengembangan agribisnis jagung (PAJ) tampak nyata yang ditunjukkan oleh perluasan lahan usahatani jagung dari tahun ke tahun sebagai mana tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Tingginya peningkatan luas areal usahatani jagung pada tahun 2016 disebabkan adanya program swasembada  jagung  yang  digelontorkan  oleh  pemerintah,  yaitu  Program  Bantuan  Langsung  Benih Unggul  (BLBU)  dan  Program  Bantuan  Langsung  Pupuk  Bersubsidi  yang  diintegrasikan  dengan Program  Pajale  (Padi  Jagung  dan  Kedele)  yang  dicanangkan  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun 2017.
Dengan  demikian,  bahwa  pengembangan  agribisnis  jagung  lebih  didominan disebabkan  oleh adanya Program Pajale daripada disebabkan oleh sistem bagi hasil. Bantuan pemberian sarana produksi gratis  dari  pemerintah  tampak  siginifikan  pengaruhnya  terhadap  perluasan  areal  budidaya  jagung. Berkurangnya  bantuan  langsung  tersebut  berdampak  langsung  terhadap  luas  usahatani  jagung.  Dari uraian di atas tampak sekali bahwa kendala dalam pengembangan agribisnis jagung adalah modal yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan usahatani.
2. Penggunaan Input Pertanian
a. Benih
Melalui  Program  Bantuan Langsung  Benih  Unggul  dalam  Program  Pajale  bahwa  penggunaan benih telah terjadi peningkatan dari 11,55 kg/ha menjadi 15,71 kg/ha pada tahun 2016 dan 15,02 kg/ha pada tahun 2017. Penggunaan benih  unggul  meningkat sekitar 4 kg/ha di Kecamatan Bayan (Gambar 3);  sementara  di  Kecamatan  Kayangan  menurun  pada  tahun  2016  dan  meningkat  pada  tahun  2017 (Gambar 4)
Gambar 3. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan
2015 2016 2017 1.11 1.21 1.18 2015 2016 2017 11.54 15.71 15.02
Gambar 4. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Kayangan
Melalui analisis prediksi penggunaan benih dengan biaya minimum dicapai pada penggunaan 12 kg/ha, sementara untuk menghasilkan produktivitas fisik maksimum dicapai pada penggunaan benih 15 kg/ha.  Oleh  karena  itu  penggunaan  benih  sudah  melampui  kuantitas  benih  optimal  di  Kecamatan Bayan, sementara di Kecamatan Kayangan berkisar di atas biaya  minimal dan di bawah produktivitas fisik maksimal.
Meskipun jumlah penggunaan benih di Kecamatan Kayangan tampak menurun pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 namun masih di atas jumlah yang direkomendasikan sebesar 12 kg/ha, disebabkan belum sepenuhnya petani menerapkan jarak tanam jajar legowo 4:1 maupun 2:1 di samping masih dijumpai petani yang menggunaan benih lebih dari 1 (satu) biji per lubang tanam.
Penggunaan  benih  unggul  secara  umum  menunjukkan  tren  yang  meningkat  dari  tahun  2015 sampai  dengan  2017.  Namun  karakteristik  wilayah  menyebabkan  perbedaan  dosis  penggunaan  benih, yaitu penggunaan  benih  di  Kecamatan  Bayan  lebih  tinggi  daripada  penggunaan  benih  di  Kecamatan Kayangan,  selain  karena  faktor  jernis  lahan,  kondisi  pengairan,  dan  juga  disebabkan  oleh  luas penguasaan lahan.
b. Pupuk
Selain sarana produksi benih, sarana produksi penting atau esensi lainnya adalah pupuk.
Gambar 5. Perkembangan  Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan
Tanaman jagung merupakan satu jenis tanaman yang rakus terhadap unsur hara, terutama jagung benih unggul seperti Bisi, NK, dan Pioner (Tajidan, 2014). Hal ini dapat dilihat dari dosis pupuk yang digunakan  oleh  petani  maupun  yang  direkomendasikan  oleh  Penyuluh  Pertanian  Lapangan. Penggunaan  pupuk  urea  di  atas  275  kg/ha  dari  yang  direkomendasikan  300  kg/ha;  sementara penggunaan  pupuk  NPK  di  atas  400  kg/ha  dari  yang  direkomendasikan  300  kg/ha.  Jenis  pupuk  NPK yang digunakan adalah Ponska. Pada tahun 2016 penggunaan pupuk NPK lebih dari 500 kg/ha, suatu dosis yang tinggi.
Dari  hasil  analisis  efisiensi  penggunaan  pupuk  urea  dan NPK  mengindikasikan  bahwa penggunaan  pupuk  urea  masih  berpeluang  untuk  ditambah,  sementara  penggunaan  pupuk  NPK
2015 2016 2017 13.60 13.17 14.02 2015 2016 2017 276.67 309.73 278.24 440.01 510.65 423.15 Urea NPK
sebaiknya  dikurangi,  sebab sudah  mengarah  pada  capaian  produk  marjinal  yang  negatif  (decreasing return).  Untuk  diketahui  bahwa  dalam  pupuk  urea terkandung  unsur  hara  nitrogen  (N),  dan  di  dalam pupuk NPK juga terdapat unsur hara N. Oleh karena itu penggunaan pupuk NPK yang melampau 300 kg/ha merupakan suatu pemborosan.
Gambar 6. Perkembangan Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada UT Jagung di Kecamatan Kayangan.
Mengingat  kondisi  lahan  yang  poros  dengan  struktur  tanah  berpasir  serta  kandungan  bahan organik  yang  rendah  (Kusumo, et  al.,  2017)  maka  yang  dibutuhkan  untuk  peningkatan  produktivitas usahatani  jagung  adalah  penggunaan  pupuk  organik  atau  pupuk  kompos  untuk  memperbaiki  struktur tanah  dan  meningkatkan  absorpsi unsur  hara  khususnya  nitrogen.  Selain  itu  dibutuhkan  tambahan karbon melalui penggunaan biochart (pemberian karbon secara berangsur dengan membenamkan arang aktif ke dalam tanah).
Data pada Gambar 6 memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang antara penggunaan NPK di Kecamatan  Kayangan  dihadapkan  pada  penggunaan  NPK  di  Kecamatan  Bayan. Penggunaan  NPK  di Kecamatan Kayangan relatif rendah yaitu kurang dari 300 kg/ha, jauh di bawah dosis yang dianjurkan sebesar  300  kg/ha,  sementara  penggunaan  urea  masih  sesuai  dengan  rekomendasi  sebesar  300  kg/ha. Kondisi  tanah  yang  lebih  subur  (sawah  irigasi  dan  sawah  tadah  hujan), ketersediaan  air  sepanjang tahun, dan pengalaman petani dalam berusahatani serta luas lahan usahatani diduga menjadi faktor yang saling  terkait  dengan  produktivitas  usahatani  jagung.  Walau  penggunaan  pupuk  NPK  relatif  sedikit, namun  produktivitas  usahatani  jagung  di  Kecamatan  Kayangan  hampir  2  (dua)  kali  lebih  tinggi daripada di  Kecamatan  Bayan,  artinya  pengurangan  penggunaan  pupuk  NPK  tidak  menjadi  penyebab berkurangnya produksi jagung, karena pada lahan irigasi cukup tersedia unsur hara pospat dan kalium yang terkandung dalam air irigasi.
Gambar 7. Perkembangan Penggunaan Urea (kg/ga) pada PAJ di Kecamatan Bayan dan Kayangan
2015 2016 2017 309.53 308.14 313.94 85.87 105.56 78.28 Urea NPK 2015 2016 2017 276.67 309.73 278.24 309.53 308.14 313.94 Bayan Kayangan
Penggunaan  pupuk  urea  di  Kecamatan  Kayangan  relatif  lebih  tinggi  daripada  di  Kecamatan Bayan, kecuali pada tahun 2016 yang menujukkan bahwa penggunaan urea di Kecamatan Bayan lebih tinggi daripada di Kecamatan Kayangan, namun masih dalam dosis kisaran 300 kg/ha. Biaya minimum penggunaan  pupuk  urea  adalah  300  kg/ha.  Dari  hasil  analisis  prediktif  memungkinkan  dilakukan penambahan  penggunaan  pupuk  urea  untuk  memperoleh  produktivitas  fisik  maksimum. Produktivitas fisik maksimum dicapai apabila penggunaan pupuk urea 500 kg/ha.
Gambar 8. Perkembangan Penggunaan NPK (kg/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan
3. Produktivitas Usahatani Jagung
Pengembangan agribisnis jagung dapat ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi  adalah  perluasan  areal  usahatani  jagung  dengan  memanfaatkan  lahan  tidur  atau  lahan yang diterlantarkan oleh pemiliknya. Melalui berbagai stimulasi atau program, maka lahan yang tadinya terlantar  atau  tidak  produktif  dimanfaatkan  sebagai  lokasi  lahan  usahatani  jagung.  Sementara intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produksi pada lahan pertanian yang sudah biasa diusahakan tanaman jagung dengan meningkatkan penggunaan sarana produksi baik kuantitas maupun kualitasnya serta  menggantikan  teknologi  pertanian  dengan  teknologi  pertanian  modern  yang  mampu melipatgandakan produktivitas.
Dalam  program  intensifikasi,  produktivitas  menjadi  parameter  penting dalam  pengukuran tingkat  keberhasilan  pembangunan  pertanian.  Program  intensifikasi  menjadi  program  andalan  apabila lahan  menjadi  kendala,  sementara  metode  produksi,  teknologi  mekanik,  dan  pengaturan  jarak  tanam, tenaga  kerja  dan  modal  masih  dimungkinkan  untuk  ditingkatkan  sampai  mencapai leveling  off (optimal).    Intensifikasi  adalah  suatu  upaya  peningkatan  produksi  melalui  peningkatan  produktivitas lahan dengan mengubah teknologi. Dalam konteks ini, peranaan penelitian dan pengembangan menjadi penentu  keberlanjutan  pembangunan  pertanian  melalui  berbagai  perubahan  metode  dan  teknik budidaya.  Dalam  paragraf  berikut  akan  diuraikan  tentang  kontribusi  produktivitas  dalam pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.
Gambar 9. Perkembangan Produktivitas Usahatani Jagung (ku/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan
2015 2016 2017 440.01 510.65 423.15 85.87 105.56 78.28 Bayan Kayangan 2015 2016 2017 28.50 35.54 34.08 67.58 70.56 66.71 Bayan Kayangan
Produktivitas usahatani jagung menunjukkan tren yang meningkat di kecamatan Bayan, namun menurun  di  Kecamatan  Kayangan.  Peningkatan  produktivitas  usahatani  jagung  cukup  signifikan  di Kecamatan  Bayan  yaitu  dari  28,50  ku/ha  pada  tahun  2015  menjadi  34,08  ku/ha  pada  tahun  2017. Penurunan  produktivitas  tahun  2017  dibandingkan  tahun  2016  disebabkan  oleh  menurunnya penggunaan pupuk (Gambar 9) dan menurunnya penggunaan benih (Gambar 3).
Produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Kayangan hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan Kecamatan  Bayan,  sebabnya  adalah  perbedaan  jenis  lahan,  yaitu  di  Kecamatan  Kayangan,  jagung diusahakan di lahan sawah, sementara di Bayan di usahakan di ladang. Pengusahaan jagung di ladang sangat  bergantung  pada  curah  hujan  dan  distribusi  hari  hujan  yang  tidak  dapat  dikontrol  oleh  petani. Risiko  mengusahakan jagung di ladang lebih tinggi bila dibandingkan di lahan  sawah, sebab di lahan sawah dapat diatur pengairannya sesuai kebutuhan. Di Kecamatan Kayangan, jagung diusahakan pada musim kemarau ke-1, sementara di Bayan diusahakan pada musim penghujan. Perbedaan produktivitas sebagai  mana  tampak  pada  Gambar 9 di  atas  merupakan  suatu  keniscayaan,  karena  perbedaan lingkungan  agronomis  yang  berpengaruh  langsung  atau  ttdak  langsung  terhadap  produktivitas,  di samping faktor sosial ekonomi petani selaku pengelola usahatani.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap produktivitas  usahatani,  disamping  faktor  luas  lahan  dan  penggunaan  pupuk.  Berikut  ini  disajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung.
Tabel 9. Analisis Varians (Anova)
No Model Sum of Square df Mean Square F Sig. 1 Regression 10.648,287 4 2.662,072 45,176 0,000 2 Residual 1.885,644 32 58,926 3 Total 12.533,930 36
Berdasarkan  hasil  analisis  varians  menunjukkan  bahwa  satu  atau  lebih  variabel  independen berpengaruh  nyata terhadap  variabel  dependen  yang  ditunjukkan  oleh  peluang  kekeliruan  mendekati Nol, artinya peluang kekeliruan apabila Ho ditolak adalah hampir tidak ada, sehingga yang berpeluang untuk diterima adalah Hi, yaitu satu atau lebih dari satu variabel independen pengaruh terhadap variabel dependen,  yaitu  salah  satu  dari  variabel  luas  lahan,  jumlah  benih,  jumlah  pupuk  urea,  jumlah  pupuk NPK berpengaruh terhadap produkvitas usahatani jagung. Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh  terhadap  produktivitas  usahatani  jagung,  maka  dilanjutkan  dengan  analisis  koefisien regresi sebagai berikut.
Tabel 10. Analisis Koefisien Regresi
N o Variabel Independen Koef. Regresi Standar Deviasi Sd Koef. Regresi t Sig. 1 Konstanta* 26,740 10,908 2,451 0,020 2 Luas Lahan UT 1,274 2,005 0,052 0,635 0,530 3 Benih 0,110 0,447 0,019 0,245 0,808 4 Pupuk Urea* 0,149 0,025 0,481 5,923 0,000 5 Pupuk NPK* -0,071 0,008 -0,679 -9,209 0,000
Keterangan : Variabel dependen = produktivitas usahatani jagung (ku/ha) * Signifikan
Setelah  dilakukan  analisis  koefisien  regresi  parsial  menunjukkan  bahwa  di  antara  variabel independen  yang  berpengaruh  terhadap  produktivitas  adalah  pupuk  urea  dan  pupuk  NPK,  sementara luas  lahan  dan  benih  tidak  berpengaruh.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  penggunaan  benih  per  hektar hampir  sama  antar  setiap  petani.  Yang  bervariasi  adalah  penggunaan  pupuk  urea  dan  pupuk  NPK. Tampak  bahwa  penggunaan  pupuk  NPK  sudah  melampaui  titik  optimal  yang  ditunjukkan  oleh koefisien  regresi  yang  negatif,  yaitu  penambahan  pupuk  NPK  mengakibatkan  menurunnya produktivitas usahatani jagung khususnya di Kecamatan Bayan yang menunjukkan penggunaan NPK- nya sangat tinggi.
Dari  hasil  analisis  regresi tersebut di  atas  diketahui  pula  bahwa  luas  lahan  usahatani  tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas, namun ada tendensi bahwa peningkatan luas lahan usahatani masih  memungkinkan  meningkatkan produktivitas  yang ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  yang
bertanda  positif,  artinya  apabila  luas  areal  ditambah  masih  ada  peluang  meningkatkan  produktivitas dengan peluang kekeliruannya cukup besar yaitu mencapai 5,3%.
Tabel 11. Analisis Excuded Variables
a. Pupuk NPK Konstan
No Variabel Koefisien Regresi t Sig Kete- rangan 1 Luas Lahan UT -0,299 -3,606 0,000 * 2 Benih 0,121 1,363 0,176 NS 3 Pupuk Urea 0,204 2,421 0,017 * 4 Bagi Hasil 0,193 2,138 0,035 * b. Pupuk NPK  dan Luas Lahan Usahatani Konstan No Variabel Koefisien Regresi t Sig Kete- rangan 1 Benih 0,041 0,466 0,643 NS 2 Pupuk Urea 0,104 1,172 0,244 NS 3 Bagi Hasil 0,168 1,957 0,053 *
Untuk memperoleh informasi pengaruh sistem bagi hasil terhadap produktivitas, maka data bagi hasil dimasukkan sebagai variabel dummy (boneka) dengan asumsi variabel jumlah pupuk NPK konstan dan/atau  luas  lahan  konstan,  yaitu  dengan  cara  pengeluarkannya  dari  model.  Hasil  analisis excluded variabeles sebagai berikut.
Hasil analisis Excuded Variables pada Tabel 11 di atas  memperlihatkan suatu interaksi antar variabel independen sebagai berikut:
1) Bagi  hasil  berpengaruh  nyata  terhadap  produktivitas  usahatani,  yaitu  meningkatkan  kinerja usahatani jagung dengan menggunakan indikator produktivitas. Pengelolaan usahatani melalui bagi hasil meningkatkan produktivitas usahatani sebesar 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha.
2) Bagi  hasil  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  produktivitas  melalui  luas  lahan  usahatani.  Bagi hasil  yang  berdampak  langsung  terhadap  peningkatan  luas  lahan  usahatani,  dan  berdampak  tidak langsung  terhadap  peningkatan  produktivitas  usahatani  melalui  luas  areal  usahatani.  Untuk memperoleh  akurasi  yang  tepat  pengaruh  langsung  dan  tak  langsung  dari  variebel  bagi  hasil terhadap produktivitas, maka sebaiknya dilakukan analisis menggunakan structure equation model (SEM) Amos.
3) Kuantitas  penggunaan  pupuk  urea  berinteraksi  dengan  kuantitas  penggunaan  pupuk  NPK,  hal  ini dapat dimaklumi, sebab pupuk urea mengandung unsur hara N dan pupuk NPK juga mengandung unsur  hara  N.  Penambahan  penggunaan  pupuk  NPK  berdampak  pada  meningkatnya  kandungan unsur  hara  N  dalam  tanah.  Apabila  penggunaan  pupuk  NPK  bertambah  semestinya  penggunaan pupuk  urea  di  kurangi  dan  sebaliknya.  Penggunaan  pupuk  NPK  yang  berlebihan  merupakan pemborosan.  Biaya  minimal  penggunaan  urea  adalah  300  kg/ha,  sementara  penggunaan  pupuk NPK minimum 100 kg/ha.
Kesepakatan Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap dan  Penerapannya
Untuk mengetahui kesepakatan antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, maka terlebih dahulu dipahami beberapa konsep yang terkait dengan  status penguasaan lahan usahatani. Ada 4 (empat) status penguasaan petani atas lahan usahataninya, yaitu:
a. Milik Sendiri, yaitu pemilik lahan menggarap sendiri lahan usahatani miliknya, sehingga tidak ada kewajiban  baginya  untuk  memberikan  sebagian hasil  usahataninya  kepada  pihak  lain,  kecuali berupa iuran penggunaan air (ipair) dan pajak bumi dan bangunan.
b. Sewa,  yaitu  pemilik  lahan  tidak  menggarap  lahan  usahatani  miliknya sendiri,  melainkan menyerahan  penggarapannya  kepada  pihak  lain dengan  imbalan berupa  sewa  yang  dibayar  di muka. Besarnya sewa yang diterima oleh pemilik lahan merupakan biaya yang dibebankan kepada petani penggarap.
c. Gadai, yaitu pemilik lahan  meminjam sejumlah uang atau barang dari penggarap dengan jaminan lahan usahatani milik peminjam, sementara lahan usahataninya diserahkan kepada penggarap untuk
diusahakan, lahan usahatani tersebut dikembalikan kepada pemiliknya apabila uang yang dipinjam oleh pemilik dikembalikan kepada penggarap.
d. Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana sebagian dari tanaman, produksi atau nilai produksi disharing di antara mereka.
Dari empat status penguasaan lahan usahatani di atas masing-masing memiliki kesepakatan yang berbeda antara pemilik lahan dengan petani penggarap sebagaimana diuraikan di atas. Pada status milik sendiri, seluruh manfaat atas penguasaan lahan menjadi hak pemilik sepenuhnya.
Pada  lahan  usahatani  sewa,  pemilik  hanya  berhak menerima  imbalan sebesar  nilai  sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap, dan pemilik lahan hanya berhak sebesar sewa yang diterimanya dari petani penggarap. Uang sewa diterima di muka sebelum lahan usahatani diusahakan oleh penggarap.
Pada sistem gadai, juga tidak ada sharing tanaman, produksi ataupun nilai produksi antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Pemilik lahan berhak meminjam sejumlah uang dari petani penggarap dengan perjanjian dikembalikan apabila jatuh tempo atau lahan usahatani dikembalikan kepada pemilik lahan apabila uang pinjaman telah mereka kembalikan kepada petani penggarap.
Jadi dalam sistem gadai menganut azas pinjam uang dan pinjam lahan pertanian. Pemilik lahan boleh memanfaatkan uang yang dipinjamnya dari petani penggarap, sementara petani penggarap boleh memanfaatkan lahan pertanian dan mengambil hasilnya selama masih dalam penguasaannya.
Pada  sistem  bagi  hasil,  pemilik  lahan  menyerahkan  pengelolaan  lahannya  kepada  petani penggarap tanpa uang jaminan. Kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan  atas  saling  percaya  satu  dengan  lainnya,  yang  membedakannya  pada  kedudukan  sosial,  di mana  pemilik  lahan  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  kuat  daripada  petani  penggarap.  Dalam  kondisi posisi  tawar  yang  lebih  kuat,  pemilik  lahan  sewaktu-waktu  dapat  mencabut  hak  penguasaan  lahannya dari  petani  penggarap,  sementara  petani  penggarap  memiliki  kedudukan  sosial  yang  lebih  lemah, sehingga  apabila  pemilik  lahan  mencabut  hak  penguasaan  lahannya,  maka  petani  penggarap  tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya.
Posisi  tawar  tersebut  berimplikasi  pada  aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya  dalam  masyarakat pertanian  di  wilayah  perdesaan,  yaitu  petani  pemilik  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  dalam mengeksploitasi  petani  penggarap  dalam  membantu  berbagai  kegiatan  adat. Seseorang  yang  memiliki lahan  yang  luas  dan  memiliki  banyak  petani  penggarap  berkedudukan  sosial  yang  tinggi  dalam masyarakat. Setiap titahnya pada penggarap senantiasa dipatuhi dengan hormat.
Seiring dengan perkembangan zaman  yang  mana luas lahan  yang dimiliki  semakin  menyempit akibat pembagian warisan, maka terjadi perpecahan dan pemencaran lahan pertanian, maka dewasa ini hampir  sulit  ditemukan  seseorang  dengan  luas  lahan  yang  luas  dengan  jumlah  petani  penggarap  yang banyak.  Dampaknya adalah  terjadi  pergeseran  nilai-nilai  dalam  masyarakat  dari  hubungan  sosiologis menjadi hubungan ekonomi rasional. Sesuai dengan topik penelitian yaitu sistem bagi hasil, maka fokus pembahasan pada sub bab ini adalah mengungkapkan tentang kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada sistem bagi hasil.
Dalam literatur dikenal berbagai variasi sistem bagi hasil, yaitu (Anan, 2010):
a. Maro  adalah  sharing  tanaman,  produksi  atau  nilai  produksi  50%  bagian  pemilik  lahan  dan  50% bagian petani penggarap. Yang dibagi bisa rumpun tanaman ketika menjelang panen di sawah, atau hasil produksi ketika panen, atau hasil penjualan produksi pasca panen. Sistem  maro berlaku pada lahan  sawah  irigasi  teknis  yang  biasanya  diusahakan  tanaman  padi.  Pada  sistem  maro  ini  seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap, kecuali benih yang ditanggung oleh pemilik lahan.
b. Pada  lahan  kering  berlaku  mertelu.  Mertelu  adalah  sharing  tanaman,  produksi  atau  nilai  produksi dimana 1/3 menjadi hak pemilik lahan, dan 2/3 menjadi hak petani penggarap. Hal ini berlaku pula pada  tanaman  palawija  yang  diusahakan  pada  musim  kemarau.  di  mana  seluruh  biaya  ditanggung oleh penggarap.
c. Pada  lahan  kering  atau  ladang  berlaku  merempat,  yaitu  pembagian  hasil  antara  pemilik  lahan dengan petani penggarap yang mana petani pemilik memperoleh hak atas hasil pertaniannya sebesar ¼, sementara petani penggarap berhak ¾ dari seluruh tanaman, produksi atau nilai produksi. Dalam  sistem  bagi  hasil  terkandung  makna  sharing  pembiayaan,  yaitu  mengangkat  nilai-nilai positif  dari  kearifan  budya  lokal  yang  disempurnakan  dengan  konsep  syari”ah  yang  mengharamkan rente dan menghlkan muzarra’ah dan muzaqqah (Andi Sri Wahyuni, 2013; Yahya dan Agunggunanto, 2011;  Ani  Susana  dan  Annisa  Prasetyanti,  2010).  Sistem  bagi  hasil  memberikan  efek  kesejahteraan yang lebih baik kepada petani penggarap daripada sistem sewa, khususnya peningkatan peluang bekerja bagi petani miskin (dv IAEF, 2012).
Beberapa kondisi sosial yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
a. Pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  saling  kenal  sebelumnya,  karena  kekerabatan  ataupun persahabatan.  Dari  aspek  kekerabatan,  pemilik  lahan  merupakan  keluarga  dekat  dari  petani penggarap,  misalnya  saudara  sepupu,  ponakan  atau  paman,  atau  sepupu  2  (dua)  dan  seterusnya. Biasanya mereka memiliki hubungan darah satu dengan lainnya, sehingga hubungan mereka lebih mengarah pada saling tolong menolong. Persahabatan terjadi secara turun temurun dari generasi ke generasi,  yaitu  karena  orang  tua mereka  telah  menggarap  lahan  usahatani,  dan  ketika  orang  tua meninggal  dunia,  maka  status  penggarap  diwariskan  kepada  anak  keturunannya,  sehingga kesepakatan berlanjut dari orang tua kepada anak.
b. Hubungan  antara  pemilik lahan  dengan  penggarap  dilatarbelakangi  karena  saling  membutuhkan, yaitu pemilik lahan membutuhkan orang yang bersedia menggarap lahan miliknya, maka dicarilah orang  yang  bersedia  melalui  perkenalan  atau  diperkenalkan  oleh  perantara.  Sementara  calon penggarap  juga  membutuhkan  lahan  usahatani  yang  akan  menjadi  lahan  usahataninya. Pemilik lahan maupun petani penggarap umumnya mereka saling kenal satu dengan lainnya. Apapun latar belakang  hubungan  antara  kedua  belah  pihak  didahului  oleh  kepercayaan  pemilik  lahan  kepada petani penggarap bahwa petani penggarap bersedia merawat lahan usahataninya.
Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen disebut muzarra’ah atau diidentikkan dengan mikhabarah (Dian Eko Riatun, 2012).
Kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dengan  petani  penggarap  pada  sistem  bagi  hasil di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:
a. Pemilik  lahan  menyerahkan  lahan  miliknya  untuk  diusahakan tanaman  pangan  atau  hortikultura pada  musim  tanam penghujan  dan/atau  musim  tanam  kemarau,  sementara  petani  penggarap bersedia mengusahakan lahan usahatani tersebut dengan tanaman pangan atau hortikultura.
b. Petani penggarap menanggung seluruh biaya usahatani berupa biaya tenaga kerja, sarana produksi, iuran  pembangunan  daerah  atau  pajak  bumi  dan  bangunan,  serta  pengeluaran  lain  yang  terkait dengan kegiatan usahatani pada lahan tersebut seperti biaya air, bahan bakar, listrik atau keperluan lainnya.
c. Petani  penggarap  berkewajiban  menginformasikan  waktu  atau  hari  akan  dilakukan  panen  untuk menyaksikan  hasil  panen  yang  diperoleh  di  lahan  usahatani,  termasuk  menyaksikan penimbangannya.  Waktu  atau  hari  panen  harus  mendapat  persetuuan  dari  pemilik  lahan.  Petani penggarap tidak dibenarkan melakukan panen sebelum mendapat persetujuan dari pemilik lahan.
d. Hasil  panen  berupa  jagung  gelondongan  atau  jagung  pipil  dibagi  antara  pemilik  lahan  dengan petani penggarap. Dalam kontek sharing hasil ini ada perbedaan yang berlaku antara lahan sawah dan ladang. Pada lahan sawah irigasi atau tadah hujan yaitu 1/3 (satu per tiga) bagian pemilik lahan dan  2/3  (dua  per  tiga) bagian  petani  penggarap,  sementara  pada  jenis  lahan  berupa  ladang  sistem bagi  hasil  diatur  ¼  (satu  per  empat)  bagian  pemilik  lahan,  dan  ¾  (tiga  per  empat)  bagian  petani penggarap. Petani pemilik dapat menitipkan untuk dijualkan bagian hasil panen yang diterimanya dari  petani  penggarap;  sementara  petani  penggarap  menyerahkan  nilai  penjualan  tersebut  setelah dibayar oleh pembeli (pedagang pengumpul).
Seluruh  kesepakatan  sebagai  mana diuraikan di atas telah  menjadi hukum adat atau lebih tepat disebut sebagai kesepakatan adat yaitu sebagai konsesus yang berlaku umum dalam masyarakat agraris di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Karena  telah  menjadi  bagian  dari  perilaku  yang  mengikat,  maka perjanjian dilakukan secara lisan melalui kesepakatan yang dibuat bersama.
Pelanggaran atas kesepakatan tersebut diselesaikan secara adat, yaitu mencabut hak penguasaan lahan oleh pemilik lahan dari pengelolaan petani penggarap. Sanksi yang dijatuhkan pun adalah sanksi adat  yaitu  hilangnya  atau  berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaku  kecurangan. Pelanggaran  yang  dilakukan  berupa  sharing  bagi  hasil  kepada  pemiliki  tidak  sesuai  dengan  isi perjanjian,  maka  petani  penggarap  akan  kehilangan  hak  penguasaan  atas  lahan  garapannnya.  Sanksi yang  diberikan  oleh  pemilik  lahan  kepada  petani  penggarap  berupa  pemutusan  hubungan  kerja  sama, merupakan sanksi yang berefek jera, sehingga tidak dijumpai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petani penggarap.
Pada beberapa paragraf berikut akan diuraikan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada yang berlaku antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
Tabel 12. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap No Kecamatan Bayan (Ladang) Kayangan (Sawah) 1 Pemilik Lahan 1/4 (25%) 1/3 (33,33%) 2 Petani Penggarap 3/4 (75%) 2/3 (66,67%) 3 Kasus (orang) 3 10
Penerapan  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  sebagai mana  ditampilkan  pada  Tabel 18  terjadi variasi  antara wilayah,  yaitu  di  Kecamatan  Bayan  yang  dibagi  adalah  tanaman  yang  siap  dipanen dan/atau  hasil  produksi  berupa  jagung  yang  masih  dalam  bentuk  gelondongan  atau  berupa  tongkol. Bagi  yang  membagi  tanaman,  maka  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  memanen  sendiri atau menanggung  biaya  panen  dan  pengangkutan  masing-masing,  serta  biaya  pemipilan  dan  biaya penjemuran.  Bila  yang  dibagi  berupa  hasil  panen  dalam  bentuk  jagung  tongkol,  maka  ongkos  panen ditanggung  bersama  antara  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap.  Sharing  biaya  bisanya  dibicarakan setiap  ada  perubahan  kesepakatan  dari  yang  lazim  berlaku  dalam  masyarakat  agraris  di  Kabupaten Lombok Utara.
Perjanjian  bagi  hasil  sebagai  mana  yang  berlaku  di  Kabupaten  Lombok  Utara  hampir  sama dengan yang terjadi di daerah lain sebagai mana diungkapkan oleh Anan (2010) bahwa pada usahatani jagung berlaku sistem bagi hasil mertelu (1:2), yaitu satu bagian untuk pemik lahan pertanian; dan dua bagian  untuk  petani  penggarap  di  mana  seluruh  biaya  usahatani  dari  upah  tenaga  kerja  dan sarana produksi menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen  dan ongkos angkut hasil panen menjadi tanggungan masing-masing secara proporsional.
Di  Kecamatan  Kayangan  yang  dibagi  adalah  hasil  penjualan  kotor  atau  penerimaan  kotor, setelah  dikurangi  dengan  biaya  panen,  biaya  pemipilan,  biaya  pengeringan,  dan  ongkos  angkut  dari sawah  ke  pinggir  jalan  atau  ke  lantai  jemur  atau  di  tempat  jagung  ditimbang  oleh  pembeli,  sebab seluruh produksi jagung yang dihasilkan dijual kepada pedagang pengumpul, tidak ada yang disimpan untuk kebutuhan sendiri.
Apabila  dicermati  materi  perjanjian  dalam  sistem  bagi  hasil  terfokus  pada  pembagian  biaya panen,  pascapanen,  pengolahan  dan  pengangkutan  hasil  panen  serta  biaya  penjualan;  sementara  biaya yang dikeluarkan selama proses produksi on farm hampir tidak berubah, yaitu seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap.

## Perjanjian Antara Pemilik Modal Operasional Dengan Petani Penggarap dan Proporsi Bagi Hasil
Kendala yang kerap dijumpai di wilayah perdesaan adalah terbatasnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan  modal untuk  membiayai usahataninya.  Akibat petani  setiap  kali  musim  tanam dihadapkan  pada  kesulitan  pembiayaan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  yang  setiap  tahun meningkat  akibat  kenaikan  upah  dan  harga  input  atau  sarana  produksi  pertanian.  Solusi  yang  biasa diambil  oleh  petani  adalah  meminjam  pada  pelepas  uang  atau  para  pedagang  pengumpul  di  desa. Biasanya mereka menjual hasil tanaman sebelum tiba waktu panen dengan harga murah.
Di  antara  20  orang  petani  responden  8  (delapan)  orang  atau  40%  diantaranya  di  Kecamatan Kayangan  hanya  menguasai lahan  garapan  milik orang lain, sementara 12 (dua belas) orang (60%) di samping memiliki lahan usahatani, juga menggarap lahan milik orang lain melalui sistem sewa, gadai dan bagi hasil. Sementara 4 (orang) atau 20% hanya menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi  hasil.  Bagi  petani  penggarap  yang  memiliki  lahan  usahatani  memiliki  kesempatan  atau  akses meminjam  uang  dari  lembaga  keuangan  formal  seperti  bank  atau  koperasi,  sementara  bagi  petani penggarap  hampir  tidak  memiliki  peluang  untuk  mendapatkan  pelayanan  pembiayaan  dari  lembaga formal,  karena  tidak  memiliki  jaminan  (agunan)  baik  agunan  fisik  maupun  agunan  kepercayaan, sehingga  bagi  petani  penggarap  hanya mengandalkan  lembaga  keuangan  non  formal  seperti  para pengijon atau pelepas uang, serta keluarga dekat atau ke pemilik lahan.
1. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Formal
Lembaga  Keuangan  Formal  yang  menfasilitasi  petani  dalam  memperoleh  modal  adalah  PT Bank NTB, yaitu skim Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelayanan KUR sudah dilaksanakan sejak 10 tahun  terakhir,  namun  belum  banyak  dimanfaatkan  oleh  petani.  Penggunaan  KUR  oleh  petani marak  terjadi  sejak  tahun  2016  melalui  paket  kemitraan  antara  Unram,  Sygenta,  Bank  NTB  dan Petani dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
Tanggungjawab dan pelayanan masing-masing pihak yang bermitra sebagai berikut: a. Universitas  Mataram  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada Masyarakat (LPPM). Tanggungan LPPM adalah:
1) Memberikan  pembinaan  dan  pendampingan  teknologi  yang  meliputi  teknis  budidaya, panen dan pascapanen;
2) Pembinaan kelembagaan kelompok tani;
3) Fasilitasi pertemuan dan kerjasama.
b. Sygenta  adalah  perusahaan  penyedia  sarana  produksi  pertanian.  Sygenta  bertugas menyediakan pasokan benih, pupuk, pestisida, dan bahah-bahan lain yang dibutuhkan petani. Tanggung jawab Sygenta antara lain:
1) Memasok  kebutuhan  input  (sarana  produksi)  pertanian  yang  dibutuhkan  petani  sesuai paket teknologi yang direkomendasikan oleh tenaga ahli LPPM Universitas Mataram;
2) Melayani transportasi sarana produksi ke lokasi tempat tinggal petani;
3) Bekerjasama  dengan  tenaga  ahli  dari  LPPM Universitas  Mataram untuk  melakukan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada petani dan kelompok tani.
4) Menerima  pembayaran  dari  petani  atas  pasokan  sarana  produksi  yang  diterima  oleh masing-masing petani.
c. PT Bank NTB sebagai penyandang dana pembiayaan,  yaitu  menyediakan skim Kredit  Usaha Rakyat  (KUR) untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiyaan  usahatani. Tanggung jawab  PT  Bank NTB adalah:
1) Melayani penyuluhan skim KUR kepada anggota Kelompok Tani;
2) Melayani administrasi kontrak kredit kepada petani;
3) Menyalurkan dana KUR kepada petani
4) Memungut  pengembalian  pinjaman  dari  petani  yang  terdiri  atas  pokok  dan  jasa  modal (bunga) yang besarnya 4,5% per 6 (enam) bulan.
d. Petani atau Kelompok Tani
Petani  atau  kelompok  tani  yang  bersedia  bekerjasama dengan  Universitas  Mataram  memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1) Menerapkan paket teknologi yang dianjurkan mulai dari persiapan lahan, budidaya, panen dan pascapanen sesuai yang dianjurkan oleh petugas lapang;
2) Menerima pelayanan pinjaman modal paket KUR dari PT Bank NTB;
3) Membayar kepada Sygenta sarana produksi yang diperolehnya;
4) Mencari dan mendapatkan pembeli dengan harga yang kompetitif;
5) Mengembalikan  KUR  kepada  PT  Bank  NTB  yang  terdiri  atas  pokok  pinjaman  dan bunganya.
Harga paket teknologi yang diajurkan adalah Rp7.000.000/hektar kepada petani pemilik maupun kepada  petani  penggarap.  Jumlah  harga  paket  teknologi  tersebut  dijadikan  dasar  oleh  PT  Bank  NTB untuk  menyalurkan  skim  KUR.  Petani akan  menerima  kredit  sebesar  Rp7.000.000/hektar,  apabila petani  memiliki  lebih  dari  1  (satu)  hektar,  maka  besar  kreditnya  disesuaikan  yaitu  berkorelasi  dengan luas  lahan  atau  bergabung  dengan  petani  lain  sehingga  mendapatkan  kelipatan  per  hektarnya.  Misal Petani  A dengan  luas lahan 1,5 ha, sementara petani B dengan luas 0,5 (setengah)  ha,  maka petani  A dan Petani B bergabung, sehingga luas lahan menjadi 2 (dua) ha. Dengan demikian kontrak dua petani tersebut menjadi 2 (dua) hektar dengan jumlah pinjaman Rp 14.000.000.-
Besar beban biaya modal yang dibebankan kepada petani adalah 9%/tahun atau 4,5%/semester. Seorang  petani  yang  meminjam  modal  Rp  7.000.000,  maka  pada  akhir  musim  tanam  akan mengembalikan pokok pinjaman dan imbalan jasa modal yang besarnya adalah: a. Pokok Pinjaman = Rp 7.000.000,- b. Jasa Modal (bunga)
= 4,5% x Rp 7.000.000,-
= Rp    315.000,- Jumlah pengembalian = Rp 7.315.000,-
Mengingat bahwa besarnya luas lahan usahatani petani responden bervariasi antara Kecamatan Bayan  dan  Kecamatan  Kayangan,  maka  besarnya imbalan  yang  diterima  oleh  pemilik  modal operasional atas pemanfaatan modal sebagai berikut:
Tabel 13. Besarnya Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung di Kecamatan Bayan dan Kayangan No Uraian Bayan Kayangan 1 Luas Lahan Milik (ha)* 13,65 5,65 2 Paket KUR (Rp/ha) ** 7.000,000 7.000.000 3 Besar Kredit 94.990.000 39.550.000 4 Bunga 4,5%/semester 4.274.550 1.779.750 5 Jumlah pengembalian 99.264.550 41.329.750
Sumber *) Data Primer **)  PT Bank NTB
Bank NTB selaku pelaksana  KUR  memberikan  kredit sesuai kebutuhan petani dalam berusaha tani  jagung  atau  sesuai  rekomendasi  dari  tenaga  ahli  Universitas  Mataram.  Besar  paket  kredit  yang direkomendasikan  adalah  Rp . 7.000.000  untuk  memenuhi  kebutuhan  sarana  produksi  benih,  pupuk, herbisida, pestisida, dan lainnya.  Besar kebutuhan kredit bagi rumah tangga petani pemilik disesuaikan dengan paket teknologi yang disepakati antara Pembina Lapang (PL) dengan petani.
Tabel  14. Rata-rata  Imbalan  Jasa  Penggunaan  Modal  Operasional  pada  Usahatani  Jagung  Per  Rumah
Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan No Uraian Bayan Kayangan 1 Luas Lahan Milik*) 1,14 0,47 2 Paket KUR **) 7.000.000 3.500.000 3 Bunga 4,5%/smt 315.000 157.500 4 Jumlah 7.315.000 3.657.500 Sumber *) Data Primer **)  PT Bank NTB
Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat diketahui jumlah bagian  yang diterima oleh pemilik  modal atau  PT  Bank  NTB,  yaitu  sebesar  4,5%  per  semester.  Besarnya  bunga  modal  atau  balas  jasa  atas penggunaan modal dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman dengan bunga modal.  Jumlah bunga modal yang harus dibayar merupakan bagian yang harus dibayar oleh pemilik usahatani kepada pemilik modal operasional.
Pada Tabel 15 diketahui bahwa proporsi imbalan yang diterima oleh pemilik modal operasional atas  marjin  kotor  usahatani  adalah  11,63%  di Kecamatan  Bayan  dan  2,47%  di  Kecamatan  Kayangan atau  secara  keseluruhan  5,20%  per  musim  tanam  yang  dihitung  selama  6  (enam)  bulan  atau  1  (satu) semester.
Tabel  15. Proporsi  Imbalan  Jasa  Penggunaan  Modal  Operasional  pada  Usahatani  Jagung  Per  Rumah
Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan No Uraian Bayan Kayangan 1 Marjin Kotor 2.708.600 6.382.200 2 Imbalan Pemilik Modal 315.000 157.500 3 Imbalan Petani Milik 2.393.600 6.224.700 4 Imbalan Pemilik Modal 11,63% 2,47% 5 Proporsi Imbalan Petani 88,37% 97,53%
Proporsi  imbalan  yang  dibayar  petani  pemilik  relatif  lebih  kecil  bila  dibandingkan  dengan sumber pembiayaan lainnya,  misalnya  kredit komersial  yang bunganya dari 12% sampai dengan 18% per tahun. Rendahnya biaya modal yang dikeluarkan petani disebabkan karena skim KUR mendapatkan subsidi  bunga  dari  pemerintah,  artinya  sebagian  dari  beban  bunga  dibayar  oleh  pemerintah  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Non Formal
Petani  telah  menjalin  kerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  non  formal  sebagai  nasabah maupun  sebagai mitra  kerja  sama.  Sebagai  nasabah,  petani  meminjam  modal  pada  Lembaga Keuangan  Mikro  Bumdes  (LKM-Bumdes);  sementara  sebagai  mitra  bekerjasama  dengan  PT  Asia Crops Solution (PT-ACS). a. LKM – Bumdes LKM  Bumdes  memberikan  pinjaman  kepada  petani  maupun  kepada  pengusaha  mikro  kecil. Dari  40  orang  responden  yang  diwawancarai,  tak  seorang  pun  yang  pernah  memanfaatkan LKM – Bumdes  sebagai  sumber  pembiayaan,  sehingga  tidak  dapat  dihitung  proporsi  bagian
yang  diterima  oleh  pemilik  modal  operasional  maupun  proporsi  bagian  yang  diterima  oleh petani.
b. PT ACS
Pada  tahun  2015,  PT  ACS  telah  menjalin  kemitraan  dengan  sejumlah  petani  di  Kecamatan Bayan  dan  Kecamatan  Kayangan. Sebagai  wilayah  sasarannya  adalah  Desa  Akar-akar  dan Mumbul  Sari  Kecamatan  Bayan,  dan  Desa  Selengen,  Desa  Gumantar  dan  Desa  Sesait Kecamatan  Kayangan. PT  ACS  bertindak  selaku  avalis  dengan  menyediakan  pembiayaan usahatani, juga sebagai pemasok sarana produksi pertanian, serta membeli hasil panen petani. Nilai paket sarana produksi yang disediakan oleh PT ACS sebesar Rp 7 s.d. Rp 9 juta per hektar, tergantung  pada  jumlah  pengambilan  sarana  produksi.  Pada  saat  panen,  petani  wajib  menjual hasil  produksi  jagung berupa  jagung tongkol  kering  panen  kepada  PT  ACS dan  nilai penjualannya  langsung  dipotong  sebagai  pengembalian  pinjaman  ditambah  bagian  keuntungan untuk PT ACS sebesar 50% dari gross marjin.
Informasi yang diperoleh dari Ketua Kelompok Tani Pade Mele Maju desa Mumbul Sari bahwa dari 10 orang anggota kelompok tani   yang bekerjasama dengan PT ACS, 5 (lima) orang diantaranya yang melunasi kreditnya, sementara 5 (lima) orang lainnya hanya mengembalikan sebagian dari jumlah pinjamannya.  Sistem  kemitraan  yang  dilakoni  oleh  PT  ACS  dengan  kelompok  tani  tidak  mencapai harapan,  sehingga  tidak  dapat dilanjutkan,  karena  PT  ACS  mengalami  kerugian,  yaitu  petani  tidak mengembalikan  semua  pembiayaan  yang  telah  diterimanya,  karena  mengalami  kerugian  yaitu  tidak mencapai target  produktivitas  dan  harga  yang  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  harapan  petani.  Untuk kasus  kemitraan  PT  ACS  dengan  petani  tidak  dapat  dihitung  proporsi  bagian  yang  diterima  oleh pemilik  modal  operasional  maupun  proporsi  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  petani,  karena  ketika penelitian ini dilaksanakan, kemitraan antara PT ACS dan Petani tidak berlanjut.

## Proporsi Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap
Yang  dimaksud  dengan  proporsi  bagi  hasil  adalah  persentase  bagian  yang  diterima  oleh pemilik  lahan  pertanian  dan  persentase  bagian  yang  diterima  oleh  petani  penggarap  terhadap keseluruhan nilai produksi yang dihasilkan dari usahatani jagung setelah dikurangi dengan tanggungan biaya masing-masing pihak yaitu pada sistem sewa, gadai dan bagi hasil.
Sebelum  dilakukan  perhitungan  proporsi  bagi  hasil  tersebut,  terlebih  dahulu  dihitung  jumlah bagian  bersih  yang  diterima  masing-masing  pihak  dari  gross  margin  (marjin  kotor).  Marjin  kotor usahatani  jagung  pada  kasus  lahan  sewa  sebesar  Rp15.320.000  dengan  nilai  sewa  sebesar  Rp 2.680.000/luas  lahan  garapan  di  Kecamatan  Bayan  dan  Rp  15.533.000  dengan  nilai  sewa  Rp 6.000.000/luas lahan garapan di Kecamatan Kayangan.
Tabel 16 Jumlah  Bagian  Yang  Diterima  Pemilik  Lahan  Per  Luas  Lahan  Garapan  Per  Musim  Tanam
Tahun 2016/2017 No Status  Penguasaan Lahan Bayan (Rp) Kayangan (Rp) 1 Sewa 2.680.000 6.000.000 2 Gadai 2.149.800 2.445.000 3 Bagi Hasil 7.200.000 9.550.000
Rata-rata  luas  lahan  garapan  pada  status  sewa  1,86  ha  di  Kecamatan  Bayan,  sementara  di Kecamatan  Kayangan  0,56  ha.  Dengan  demikian,  maka  nilai  sewa  lahan  per  hektar  di  Kecamatan Bayan adalah Rp1.440.000/ha/musim tanam; sementara sewa lahan per hektar di Kecamatan Kayangan adalah Rp10.714.000/ ha/tahun.
Marjin  kotor  pada  kasus  lahan  gadai  Rp10.840.000/luas  lahan  garapan  di  Kecamatan  Bayan dan Rp 18.895.700 di Kecamatan Kayangan. Perbedaan ini disebabkan jenis lahan di Kecamatan Bayan umumnya  berupa  ladang,  sedangkan  di  Kecamatan  Kayangan  berupa  lahan  sawah.  Bagian  yang diterima oleh pemilik lahan disetarakan dengan bunga pinjaman modal pada bank sebesar 12%/tahun. Dari  perhitungan  diketahui  bahwa  biaya  modal  yang  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  merupakan bagian yang diterima oleh pemilik lahan. Rata-rata uang gadai di Kecamatan Bayan Rp17.915.000/luas lahan  garapan  (Rp  8.739.000/ha/tahun),  dan  di  Kecamatan  Kayangan  Rp  20.375.000 (Rp . 26.461.000/ha/tahun).    Dengan  mengurangi  marjin  kotor  pada  kasus  lahan gadai dengan  biaya modal dan biaya  usahatani  yang  mesti dikeluarkan,  maka diperoleh jumlah bagian  yang diterima oleh
petani penggarap, yaitu Rp 8.091.000 (Rp3.947.000/ha/tahun) di Kecamatan Bayan dan Rp16.440.700 (Rp  21.352.000/ha/tahun)  di  Kecamatan  Kayangan  (Tabel 17).  Dari  berbagai  alternatif  jenis penguasaan  lahan,  tampak  bahwa  sistem gadai lahan  di  Kecamatan  Kayangan paling  prospektif  bila dibandingkan  dengan  Kecamatan  Bayan,  karena  selain  faktor  kesuburan  lahan  dan  produktivitas usahatani  jagung  yang  yang telatif  tinggi  (70,56 ku/ha)  di  Kecamatan  Kayangan,  sementara produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Bayan sebesar 35,54 ku/ha.
Tabel 17. Jumlah Bagian Yang Diterima Petani Penggarap Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam
Tahun 2016/2017 No Status  Pengu- asaan Lahan Bayan (Rp) Kayangan (Rp) 1 Sewa 12.640.000 9.533.000 2 Gadai 8.091.000 16.440.700 3 Bagi Hasil 10.150.000 7.650.000
Sewa  lahan  di  Kecamatan  Bayan  relatif  murah,  karena  lahan  yang  disewa  berupa  ladang dengan risiko usahatani jagung yang relatif tinggi. Pemilik lahan memperoleh proporsi bagi hasil yang relatif kecil (17,49%), sementara di Kecamatan Kayangan proporsi bagi hasilnya adalah 38,63%. Oleh karena  itu,  menyewa  lahan di  Kecamatan  Bayan  paling  prospektif  bila  dibandingkan  di  Kecamatan Kayangan.  Bagi  petani  yang  tinggal  di  Bayan  lebih  efisien  memilih  menyewa  ladang,  sementara  bagi petani yang tinggi di Kecamatan Kayangan lebih efisien memilih menggadai sawah.
Tabel 18. Proporsi Bagian Yang Diterima Pemilik Lahan Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam
Tahun 2016/2017 No Status Pengu- asaan Lahan Bayan (%) Kayangan (%) 1 Sewa 17,49 38,63 2 Gadai 20,99 12,95 3 Bagi Hasil 41,50 55,52
Proporsi  bagian  yang  diterima  oleh  pemilik  lahan  pada  sistem  bagi  hasil  tampak  pada  Tabel 23, sementara  yang  diterima  oleh  petani  penggarap  tampak  pada  Tabel 18 Proporsi  bagian  yang diterima oleh pemilik lahan berikisar antara 41,50% sampai dengan 55,52%, sebaliknya proporsi bagian yang  diterima  oleh  penggarap  berkisar  58,50%  sampai  dengan  44,48%. Petani  penggarap  menerima proporsi  bagi  hasil  di  atas  50%  di  Kecamatan  Bayan  dan  kurang  dari  50%  di  Kecamatan  Kayangan. Dibandingkan  dengan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  yang mengatur  tentang  sistem  bagi  hasil  50%  bagian  yang  diterima  pemilik  lahan  dan  50%  bagian  yang diterima  oleh  petani  penggarap  dari  pendapatan  bersih  usahatani  (Anan,  2010)  tampak  belum  sesuai dengan  materi  undang-undang  tersebut,  namun  aspirasi  atau  ide  dasarnya  telah  memenuhi  rasa keadilan.  Fakta  di  lapangan  membuktikan  bahwa  tiap-tiap  wilayah  memiliki  kearifan  lokal  tersendiri yang sulit diseragamkan di semua wilayah. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal  istilah  maro  (1:1)  dan  mertelu  (1;2)  sementara  di  Jawa  Barat  dikenal  istilah  nengah  (1:1)  dan jejuron (1:2).
Tabel  19. Proporsi  Bagian  Yang  Diterima  Petani  Penggarap  Per  Luas  Lahan  Garapan  Per  Musim
Tanam Tahun 2016/2017 No Status Pengu- asaan Lahan Bayan (%) Kayangan (%) 1 Sewa 82,51 61,37 2 Gadai 79,01 87,05 3 Bagi Hasil 58,50 44,48
Data pada Tabel 19 memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil  merupakan sistem  yang paling rendah proporsi bagian yang diterima oleh petani penggarap dibandingkan dengan sewa maupun gadai. Seiring  dengan  proporsi  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  petani penggarap  mencerminkan  posisi  tawar (bargaining posision) petani penggarap pada sistem bagi hasil relatif rendah bila dibandingkan dengan petani penyewa maupun petani penggadai. Petani penggarap yang menyewa lahan atau yang menggadai lahan  relatif  lebih  baik  kedudukan  sosial  ekonominya  dibandingkan  petani  penggarap yang  berstatus
sebagai  penyakap.  Sistem  bagi  hasil  memberikan  keuntungan  bagi  buruh  tani  yang  tidak  memiliki modal usaha, sebab sostem bagi hasil (sakap) tidak membutuhkan agunan atau pun jumlah biaya untuk memperoleh hak atas lahan usahatani.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Perjanjian  yang  disepakati  dan  ditaati  antara  pemilik  lahan  pertanian  dengan  petani  penggarap adalah:
a. Pada lahan sawah, bagi hasil mertelu, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 2 (dua)  bagian  untuk  petani  penggarap  dengan  perjanjian  seluruh  biaya  produksi  usahatani  dari pengolahan  tanah  sampai  dengan  tanaman  siap  panen  ditanggung  oleh  petani  penggarap, sementara  biaya  panen, pascapanen  dan  pengolahan  hasil,  pengangkutan  (transport)  dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
b. Pada lahan ladang, bagi hasil merampat, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3  (tiga)  bagian  untuk  petani penggarap  dengan  perjanjian  semua  biaya  usahatani  mulai  dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap dipanen menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
2.  Perjanjian  kerja  sama  antara  pemilik  modal  operasional  dengan  petani  pemilik  penggarap  adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga flat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik  modal  operasional  dan  50%  bagian  petani  pemilik  penggarap  tidak  dapat  diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
3. Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
4. Balas  jasa  atau  imbalan  yang  diberikan  oleh  petani  penggarap  kepada  pemilik  modal  operasional pada sistem kredit dengan bunga plat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
5. Penerapan sistem bagi hasil berkontribusi dalam memperluas lahan usahatani jagung seluas 17,19%, serta meningkatkan produktivitas usahatani jagung antara 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha, serta KUR dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pada pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

## Saran
1.    Sistem  bagi  hasil  memberikan  imbalan  proporsi  bagi  hasil  yang  lebih  besar  kepada  pemilik  lahan pertanian  daripada  sewa  dan/atau gadai.  Bagi  para  pemilik  lahan  dianjurkan  untuk  menerapkan sistem  bagi  hasil,  sementara bagi  petani  penggarap  lebih  menguntungkan  bila  menerapkan  sistem sewa.
2. Bagi pemerintah  didorong untuk  memberikan  kemudahan  dan  fasilitas  kredit  kepada  para  petani untuk  menyewa  lahan  usahatani  dan  menyediakan  kredit  pembiayaan  operasional  dengan memperluas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3.  Dianjurkan  kepada  para  petani  untuk  mengurangi  penggunaan  pupuk  NPK  hingga  mencapai  100 kg/hektar  untuk  menekan  biaya  produksi,  sementara  penggunaan  pupuk  urea  dipertahankan  300 kg/hektar.  Dalam  penggunaan  pupuk hendaknya  memperhatikan  kebutuhan  tanaman  dan  kondisi unsur hara tersedia dalam tanah.
4. Dianjurkan  kepada  para  petani  yang  menggunakan  benih  unggul  hibrida antara  12  kg/ha  sampai dengan 15 kg/ha.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Sri  Wahyuni,  2013.  Penyesuaian Konsep  Bagi  Hasil  Adat  Syari’ah.  Jurnal  Akuntansi Multipardigma.  Volume  4  Nomor  3  Tahun  Bulan  Desember  2013.  Universitas  Diponegoro. Semarang. p. 467-478.
Ani Susana dan Annisa Prasetyanti, 2010. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Al Mudharrabah Pada Bank Syari ’ah.  Jur nal  Keuangan  dan  Perbankan.  Volume  15  No.3  Tahun  2011.  Universitas Merdeka. Malang.. p.466-478.
Anam, R. K., 2010. Usahatani dan Teknis Bagi Hasil Tanaman Jagung di  Desa  Sukoreno Kecamatan Sentolo.
BPS,  2015.  Kabupaten  Lombok  Utara  Dalam  Angka  Tahun  2014.  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Lombok Utara.
Diah  Eko  Riatun,  2012.  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian:  Studi  Kasus  di  Desa  Kalisoro Kabupaten Karang Anyar. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
Tajidan,  2014.  Manajemen  Rantai  Pasok  dan Integrasi  Proses  Bisnis  Dalam  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 336 p.
Tajidan,  Abdullah  Usman,  Halil,  IGL  Partha  Tanaya,  dan  Wuryantoro,  2015.  Kajian  Luas  Lahan Pertanian Minimum  Dalam  Upaya  Mempetahankan  Ketahanan  Pangan Wilayah  di  Kota Mataram. Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 47 p.
Tajidan,  Hirsanuddin,  Kisman,  Lalu  Sukardi  dan  Sofwan,  2016a.  Naskah  Akademis  Perda  Lahan Pertanian  Berkelanjutan  Kabupaten  Lombok  Utara.  Kerja  sama  DKKPP  Kabupaten  Lombok Utara dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 102 p.
Tajidan,  I  Ketut  Budastra  dan  M.Dahlan,  2016b.  Penerapan  Yang  Baik  (Built  Up)  Kolaborasi  Rantai Pasok  Jagung Pada  Pengembangan  Agribisnis  Jagung  di  Kabupaten  Lombok  Utara. Universitas Mataram. Mataram. 70 p.
Tri  Purnami,  2012.  Pelaksanaan  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian Di  Desa  Blagungan  Kabupaten  Sragen. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
Yahya dan Agunggunanto, 2012. Teori Bagi Hasil (Profit Sharing dan Loss Sharing) Dalam Perbankan Syaria’ah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Juli 2011.