## Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum
Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio- legal

## Fachrizal Afandi
Fakutas Hukum Universitas Brawijaya fachrizal@ub.ac.id

## Abstract
How to position the socio-legal studies concept within legal research is to cause heated debate in Indonesia and other countries. One of the leading scholars in the fi eld who is widely recognised as a socio-legal theorist and has dedicated his time to answering this inquiry is Professor Reza Banakar. He is a scholar and researcher who has intensively published his works on socio-legal theory and methodology. As Banakar believed, at the theoretical level, it is necessary to emphasise the need to consider and integrate internal legal views with external legal views where the lawyers’ perspective must be integrated with the social environment. Besides, the need for a more re fl ective perspective of legal scholars on the law. Both of which must be able to transcend the dichotomy between law and society. Considering that only a few legal scholars understand how to conduct empirical research, Banakar offers eight-point guidelines for designing socio-legal research. Starting from how to determine research topics, write the literature review, formulate problems, write theoretical frameworks, research methods, research ethics, collect and analyse data and draw conclusions.
Keywords : legal research; interdisciplinary; justice; research design; socio- legal.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 231-255, DOI: 10.22437/ujh.5.1.231-255

## Abstrak
Pertanyaan tentang bagaimana seharusnya memosisikan konsep dasar studi sosio-legal di antara aras penelitian hukum telah menjadi perdebatan yang telah lama terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Salah satu nama besar dalam dunia akademik hukum yang dikenal luas sebagai akademisi dan teoretisi terkemuka yang mendedikasikan waktunya untuk menekuni perdebatan ini adalah Profesor Reza Banakar. Dia dikenal sebagai penulis dan peneliti yang secara intensif memublikasikan karya- karyanya yang fokus pada metodologi dan teori sosio-legal. Dalam tataran teoretis, menurutnya perlu ditekankan pentingnya mempertimbangkan dan memadukan pandangan hukum internal dengan pandangan hukum eksternal di mana perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial selain juga perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih re fl ektif yang keduanya harus mampu melampaui batasan dikotomi antara hukum dan masyarakat. Menyadari bahwa tidak banyak penstudi hukum yang memahami bagaimana melakukan penelitian empiris, Banakar menawarkan delapan poin panduan untuk merancang penelitian sosio-legal. Dimulai dari bagaimana menentukan topik penelitian, tinjauan pustaka, merumuskan permasalahan, menulis kerangka teori, menulis metode penelitian, pentingnya etika penelitian, data serta menulis analisis dan kesimpulan yang baik.
Kata kunci : penelitian hukum; interdisipliner; keadilan; desain riset; sosio- legal.

## A. Pendahuluan
Artikel ini menampilkan tokoh Reza Banakar dan mengulas pemi- kirannya tentang penelitian sosio-legal. Pembahasan ini menjadi perlu karena Banakar dikenali sebagai salah satu tokoh yang mene kuni dan mempromosikan penelitian sosio-legal. Di sisi lain, penelitian sosio-legal juga disadari sebagai pendekatan penelitian yang kurang populer, terlebih dalam tradisi penelitian hukum di Tanah Air, 1 dan
1  Penelitian sosio-legal menjadi populer di Indonesia terutama setelah diperkenalkan oleh Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Universitas Leiden melalui serangkaian workshop intensif pada program Building Block for the Rule of Law pada 2009-2012 (https://www.universiteitleiden. nl/en/research/research-projects/law/building-blocks-for-the-rule-of-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
karenanya dirasa perlu untuk membahas seluk-beluknya terlebih dari tokoh yang memang menekuni dan mengembangkannya.
Dalam beberapa literatur tentang metode penelitian hukum yang beredar di Tanah Air, penelitian sosio-legal seringkali dikategorikan sebagai penelitian non-doktriner. 2 Pandangan ini menjadi wajar jika dikaitkan dengan tradisi sosiologi hukum yang terlebih dahulu muncul di Indonesia yang dipelopori oleh antara lain Soerjono Soekanto, Soetandyo Wignjosoebroto, dan Satjipto Rahardjo; beberapa tokoh generasi awal yang menekuni kajian sosiologi hukum. Dalam perkembangannya, muncul para ahli hukum yang mempromosikan pendekatan sosio-legal sebagai perluasan dari pendekatan doktriner, dengan tetap melakukan kajian dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang kemudian ditambah dengan analisa dan tambahan data yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, tidak hanya sosiologi, namun juga antropologi, psikologi, sejarah, politik dan lainnya. 3
law), di mana karya Banakar menjadi salah satu rujukan wajibnya. Namun demikian, jauh sebelumnya para akademisi hukum di Indonesia sebetulnya telah lama menekuni kajian interdisipliner hukum yang biasa disebut sebagai penelitian yuridis empiris. Beberapa di antaranya menitikberatkan kajiannya pada sosiologi hukum dan antropologi hukum. Bila ditelusuri lebih ke belakang, kajian interdisipliner hukum ala sosio-legal dapat dibaca dalam karya Daniel S. Lev sejak 1950-an dan juga karya murid Van Vollenhoven seperti Mr. Soepomo dan Mr. Tirtawinata.
2  Lihat misalnya Johnny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 57; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 87; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 15.
3  Lihat antara lain: Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal,” https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_ cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, 2011; Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Re fl eksi , ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 173- 90; Rikardo Simarmata, “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner ke Interdisipliner,” Jurnal Risalah Hukum , 3, 1 (2007): 25-9; Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya,” https://herlambangperdana. fi les.wordpress.com/2008/06/penelitian-
Kemunculan para ahli hukum yang memandang bahwa penelitian sosio-legal sebagai penelitian interdisipliner hukum yang tetap berpijak pada penelitian doktriner ini sejalan dengan perdebatan di dunia akademik internasional terkait posisi penelitian sosio-legal dalam aras penelitian hukum. Salah satu pemikiran para sarjana hukum interdisipliner terkini yang sering dirujuk adalah buku-buku hasil pemikiran dan penelitian yang ditulis oleh oleh Profesor Reza Banakar dari Universitas Lund, Swedia. Salah satu buku yang dia editori bersama pakar sosio-legal dan peradilan pidana Max Travers dari Universitas Tasmania, Australia tentang teori dan metodologi sosio-legal 4 dipakai hingga kini menjadi salah satu bacaan wajib bagi pemerhati sosio-legal di Indonesia.
Reza Banakar merupakan salah satu penggerak sosio-legal yang mempromosikan bidang ini secara lebih luas di banyak negara. 5 Dia dikenal banyak mendiskusikan bagaimana cara melakukan penelitian sosio-legal yang kemudian berpengaruh pada banyak ilmuwan hukum yang menekuni studi sosio-legal. Banakar fokus pada kurangnya perhatian dari para ilmuwan untuk mengembangkan konsep dasar sebagai masalah yang relevan dalam kajian sosio-legal. Dia lantas memulai perdebatan produktif melalui banyak tulisannya mengenai identitas dan proyek sosiologi hukum sebagai satu objek kajian. 6
sosio-legal-dalam-tun.pdf, 2005. 4  Reza Banakar dan Max Travers, Theory and Method in Socio-Legal Research_ Oxford and Portland (Oregon: Hart Publishing, 2005).
5  Menurut Banakar, istilah ‘sosio-legal’ sendiri tergolong baru berkembang pada tahun 90-an di berbagai fakultas hukum di Inggris untuk menyebut studi interdisipliner hukum. Sebelumnya istilah yang banyak digunakan adalah ‘sosiologi hukum’ yang berakar dari tradisi keilmuan sosiologi yang dikembangkan oleh Emile Durkheim pada akhir abad 19 dan Max Weber pada awal abad 20. Istilah lain yang dikembangkan di Amerika adalah ‘hukum dan masyarakat’ yang diilhami oleh pemikiran yuris yang mengembangkan penelitian sosial dalam ilmu hukum seperti Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, dan Oliver Wendell Holmes. Menurut Banakar meskipun istilah-istilah ini memiliki perbedaan saat dan tempat perkembangannya namun sejatinya kesemuanya sama-sama berangkat dari teori dan metode yang terinspirasi dari ilmu-ilmu sosial dalam memandang isu hukum. Lihat: Reza Banakar, Normativity in Legal Sociology: Methodological Re fl ections on Law and Regulation in Late Modernity (Cham: Springer, 2015), hlm. 43-8. 6  Mariana Motta Vivian, “Law, Justice and Reza Banakar’s Legal Sociology,”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Banakar memandang tidak adanya konsensus dalam perdebatan sosiologi hukum berkaitan dengan sifat sosial dari hukum serta tidak ada penjelasan teoretis yang ditulis secara menyeluruh. Ini menunjukkan adanya kekurangan terkait paradigma dasar di mana pengetahuan dari lapangan dapat diperoleh. Oleh karenanya Banakar menyebut bahwa dalam tataran teoretis perlu ditekankan perlunya mempertimbangkan dan memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar. Dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial di samping perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih re fl ektif. Keduanya harus mampu melampaui dualitas hukum dan masyarakat. 7
Bagian pertama artikel ini menjelaskan secara singkat riwayat hidup dan karya Reza Banakar. Sebagai profesor sosio-legal, karya Banakar berkaitan dengan studi sosiologi hukum, metodologi sosio-legal, politik dan hukum. Bagian kedua artikel ini membahas tentang urgensi penelitian sosio-legal untuk memahami keadilan dalam normativitas hukum. Pada bagian terakhir tulisan dibahas bagaimana desain penelitian sosio-legal yang dirancang oleh Banakar dapat dipakai oleh para peneliti dan akademisi hukum yang akan dan telah menekuni sosio-legal di Tanah Air.

## B. Riwayat Hidup dan Karya Reza Banakar
Profesor Reza Banakar dikenal sebagai salah satu tokoh sosio- legal yang sangat berpengaruh di dunia akademik hukum secara internasional. Reza Banakar dilahirkan di Shiraz, Iran pada 1959 dan menutup usia di Lund pada 27 Agustus 2020 karena sakit. Pada awal 1970-an Banakar pergi ke Inggris dan belajar matematika di Universitas Aberystwyth di Wales. Pada 1986 ia pindah ke Lund, Swedia, untuk belajar sosiologi hukum. Dia menyelesaikan doktornya
Onati Socio-Legal Series , 11, 1 (2021), hlm. 1-29.
7  Reza Banakar, “A Passage to ‘India’: Toward a Transformative Interdisciplinary Discourse on Law and Society,” Retfærd Nordic Legal Journal , 24 (2001), hlm. 3-21.
tentang manajemen kon fl ik pada 1994. 8 Pada 1997 hingga 2002, Banakar bekerja sebagai peneliti di Pusat Studi Sosio-legal di Fakutas Hukum Universitas Oxford, Inggris. Setelah itu pada 2002, Banakar pindah ke London untuk menjadi Guru Besar Sosio-legal di Fakultas Hukum Universitas Westminster hingga 2013. Pada tahun yang sama Banakar kembali ke Swedia dan diangkat menjadi Profesor Sosiologi Hukum dan Direktur Penelitian di Departemen Sosiologi Hukum, di Universitas Lund, Swedia hingga akhir hayatnya. 9
Reza Banakar dikenal sebagai sarjana yang sangat mumpuni, produktif dan aktif di the Research Committee on the Sociology of  Law and the Socio-Legal Studies Association . Koleganya di Universitas Lund, Swedia, Ole Hammerslev menyebut pribadi Banakar sebagai guru yang loyal, seorang pembimbing yang humoris, baik hati dan perhatian karena selalu berbagi ilmu pengetahuan dan jejaring profesionalnya tanpa memandang jabatan dan latar belakang seseorang. Karakter serta kemampuan Banakar ini menurut Hammerslev menjadikannya diterima dalam pergaulan akademik internasional dan dikenang sebagai salah satu tokoh penggerak internasionalisasi sosio-legal. 10
Dengan karir yang cemerlang dan produktivitasnya dalam menelurkan karya akademik di bidang sosio-legal, wajar jika nama Banakar dikenal secara internasional sebagai salah satu tokoh besar dan berpengaruh dalam studi sosio-legal dan sosiologi hukum. Apalagi karya-karya akademiknya seputar sosio-legal dan metodologinya kerap kali dijadikan referensi oleh banyak kelompok akademisi maupun individu yang menekuni studi sosio-legal. Kontribusi yang diberikan Reza Banakar dalam dunia keilmuan sosio-legal sangat berpengaruh dan memberikan manfaat yang cukup besar. Banyak karya yang sudah diterbitkannya, setidaknya tercatat ada 21 bab buku, 26 artikel jurnal, delapan artikel review, tiga entri untuk ensiklopedia dan berbagai makalah. Mayoritas tulisannya adalah
8  Ali Gheissari, “Reza Banakar (b. Shiraz, 1959–d. Lund, 28 August 2020): Professor of Legal Sociology and Scholar of the Iranian Legal Culture,”
Iranian Studies , 53, 5-6 (2020), hlm. 1055-6.
9  Gheissari, “Reza Banakar,” hlm. 1055.
10 Ole Hammerslev, “In memoriam: Reza Banakar (1959-2020),” RCLS Newsletter , 2 (2020), hlm. 7-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
mengenai metodologi dan teori sosio-legal. Terlihat bahwa karir akademik dalam kehidupannya didekasikan untuk pengembangan keilmuan sosio-legal baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Selain itu Banakar menulis tentang konsep hukum berdasarkan novel yang ditulis oleh Franz Kafka 11 , dia juga menulis tentang budaya mengemudi di Iran dan profesi hukum (Banakar, 2015; Banakar & Keyvan, 2020), diskriminasi etnis di Swedia (Banakar, 1998a), politik, hukum dan populerisme (Banakar, 2019).
Beberapa karya Reza Banakar antara lain; artikel pada 1998 di Retfærd “The Identity Crisis of a ‘Stepchild’” yang membahas perdebatan sengit tentang status dan tujuan sosiologi hukum di kalangan ilmuwan hukum di negara-negara Nordik (Eropa Utara). Dalam artikelnya ini dia menjelaskan tahap dan karakter sosiologi hukum dalam tradisi akademik Eropa Utara. Salah satu bukunya berjudul Normativity in Legal Sociology: Methodological Re fl ection on Law and Regulation in Late Modernity menjadi salah satu buku yang paling sering dirujuk jika membahas tentang teori dan metodologi sosio- legal. Meskipun wacana, sumber, metodologi dan bidang sosiologi dan hukum secara umum sangat berbeda, sosiologi hukum perlu mempertimbangkan kembali metode dan teorinya. Oleh karenanya, untuk mengembangkan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu tertentu, sosiolog hukum harus dapat melakukan komunikasi baik dengan hukum maupun sosiologi.
Sebagai seorang keturunan Iran, Banakar tidak melupakan tanah kelahirannya. Karyanya merentang dari budaya hukum hingga profesi hukum di Iran. 12 Dalam babnya tentang profesi hukum Iran, Banakar menunjukkan bagaimana sejak revolusi 1979, rezim Mulah di Iran telah membatasi otonomi profesi hukum dengan mencegah anggota Asosiasi Pengacara Iran (IBA) memilih secara bebas Dewan Pimpinan mereka. Akibatnya, pengacara tunduk pada kontrol
11  Reza Banakar, “In Search of Heimat: A Note on Franz Kafka's Concept of
Law,” Law and Literature , 22, 3 (2005): 463-90.
12 Reza Banakar, “Double-Thinking and Contradictory Arrangements in
Iranian Law and Society,” Digest of  Middle East Studies , 27, 1 (2018): 6-33.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
politik dan agama dari negara. 13 Dalam riset-risetnya soal Iran jelas pemahaman Banakar tentang hukum negara tempat kelahirannya itu lebih dari sekadar fokus tentang black letter law namun lebih banyak mendasarkan riset empiris yang merupakan isu sensitif. 14
Banakar juga mengkaji aspek diskriminasi dan dominasi mayoritas dalam beberapa bukunya seperti Doorkeepers of  the Law: A Socio-Legal Study of  Ethnic Discrimination in Sweden pada 1998 yang diadopsi dari tesis doktoralnya di Universitas Lund, Swedia yang mengkaji tentang undang-undang dan penegakan anti-diskriminasi di Swedia. Dalam tesisnya, ia meneliti sejumlah kasus yang diproses oleh Ombudsman Swedia terkait diskriminasi etnis, dan bagaimana efektivitas Undang-Undang Swedia melawan Diskriminasi Etnis.

## C. Urgensi Penelitian Sosio-legal untuk Memahami Keadilan dan Hukum di Masyarakat
Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa ahli hukum dan sosiolog tidak sependapat dalam mendeskripsikan dan menganalisis hukum. Ahli hukum melihat hukum sebagai kumpulan aturan, prinsip, dan keputusan yang diakui otoritatif dan digunakan pengadilan untuk memutuskan perkara yang mereka tangani sementara sosiolog melihat hukum sebagai bagian integral dari proses sosial. 15 Menurut Banakar, hukum di sini mendapatkan otoritasnya dari persetujuan penguasa, yang oleh karenanya disebut sebagai hukum negara. Hukum dalam konteks ini membuat pejabat bertanggung jawab, menempatkan kewajiban pada warga negara dan menghukum mereka yang melanggar aturannya, tetapi juga memberi mereka hak untuk menjalin hubungan, seperti pernikahan, atau untuk membuat surat wasiat dan kontrak, dan untuk mengakhirinya. 16

## Banakar menyebut pemahaman terhadap hukum ini meng-
13 Reza Banakar dan Keyvan Ziaee, “The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran (April 15, 2018),” Iranian Studies, 51, 5 (2018), hlm. 731.
14  Banakar dan Ziaee, “The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran,” hlm. 718.
15 Reza Banakar, “On Socio-Legal Design,” https://lucris.lub.lu.se/ws/ fi les/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10.pdf, 2019, hlm. 19. 16  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
informasikan praktik hukum, membentuk pendidikan hukum dan sangat menentukan kontur disiplin ilmu hukum. Untuk studi hukum, pertanyaannya adalah: bagaimana hukum dapat bekerja lebih efektif dan seragam sebagai sistem normatif yang memandu perilaku individu dan perilaku lembaga, organisasi, dan asosiasi swasta dan publik? Para ilmuwan hukum, terutama mereka yang bekerja dalam studi hukum arus utama dan melakukan apa yang disebut penelitian doktrinal, memperlakukan hukum sebagai “sistem tertutup yang dapat dipelajari melalui metode yang unik untuk ‘ilmu hukum’” dan percaya bahwa “perkembangan hukum dapat ditafsirkan, dikritik, dan divalidasi dengan mengacu pada logika internal sistem tertutup ini”. 17
Meskipun aliran positivisme hukum telah lama mempromosi- kan teori “ the separation thesis” dengan memisahkan hubungan antara hukum dan moralitas untuk menyokong konsep hukum sebagai ilmu yang otonom, 18 Banakar melihat bahwa selama beberapa dekade terakhir terlihat jelas bahwa keadilan menjadi isu yang juga menjadi perhatian pemikir positivisme hukum meski belum menjadi isu yang mainstream dalam perdebatan mereka. Ini menurut Banakar menunjukkan bahwa keadilan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam masyarakat. Terlepas dari upaya positivisme hukum untuk menyangkal atau menutupi fakta ini dengan memi- sahkan unsur keadilan dalam hukum, terbukti secara empiris, keadilan masih menjadi salah satu sumber normativitas hukum. 19
The separation thesis menimbulkan kendala bagi pemahaman sosio- legal tentang hukum, moralitas, keadilan, dan keterkaitan dari ketiga hal ini. Karena secara faktual orang-orang mengalami ide-ide ini secara terhubung. Banakar menyebut baik hukum maupun keadilan merupakan “bagian integral dari konstitusi moral komunitas manu- sia” dan “dasar bagi pengelompokan sosial”. 20
17  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 2. 18  Vivian, “Law, Justice and Reza Banakar’s Legal Sociology,” hlm. 4. 19 Reza Banakar, Normativity in Legal Sociology: Methodological Re fl ections on Law and Regulation in Late Modernity (Cham: Springer International, 2015), hlm. 11. 20 Banakar, Normativity in Legal Sociology , hlm. 9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Keadilan menurut Banakar dide fi nisikan dan dialami melalui berbagai sudut pandang, yang melibatkan dimensi universal dan partikular. Klaim untuk keadilan, mungkin berbeda bergantung konteks masyarakat, atau bahkan konsteks pribadi yang berbeda, sehingga “untuk melakukan sesuatu yang adil” hukum harus mengakui dan menanggapi singularitas dan kekhususan konteks sosiokultural yang membentuk berbagai kelompok dan tindakan serta pengalaman individu. 21
Sebagaimana digambarkan oleh Mariana Motta Vivian, usulan Banakar terkait pemahaman sosio-legal tentang interkoneksi hukum dan keadilan berangkat dari asumsi bahwa tuntutan hukum dimunculkan di dalam dan di luar batas kelembagaannya. Dengan demikian, inti dari asumsi ini terletak pada dua pra-anggapan: (a) setiap pertimbangan intelektual tentang hukum yang berkaitan dengan keadilan harus mengatasi kesenjangan internal/eksternal; dan (b) pengalaman material yang konkret dari aktor sosial yang berbeda dalam konteks sosial yang beragam itu penting. Oleh karena itu, hukum harus mengatasi rasa keadilan yang dihasilkannya secara internal, baik dalam hal persamaan di depan hukum, proses hukum, atau objektivitas dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan tuntutan keadilan yang dibuat di luar batas-batasnya. 22
Jika studi doktrinal mewujudkan pandangan internal tentang bagaimana hukum harus dibangun sebagai sistem norma dan prinsip hukum, studi sosiologi hukum mewakili pandangan eksternal tentang bagaimana hukum secara de facto dihasilkan melalui praktik sosial dan bagaimana hukum beroperasi sebagai sistem sosial. Untuk tujuan ini, sosiolog menggunakan berbagai perspektif teoretis, menggambarkan dan menganalisis hukum dalam pengaturan masyarakatnya. 23
Dengan demikian, kita dihadapkan pada dua konsepsi hukum yang berbeda: satu mencerminkan pemahaman ilmuwan hukum
21 Reza Banakar, “Having One’s Cake and Eating it: The Paradox of Contextualisation in Socio-legal Research,” International Journal of  Law in
Context 7, 4 (2011), hlm. 495.
22  “Law, Justice and Reza Banakar’s Legal Sociology,” hlm. 18. 23  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang menganggap hukum sebagai alat untuk melakukan sesuatu, sementara yang lain adalah konseptualisasi sosiologi tentang hukum sebagai bagian integral dari proses sosial. Namun, ada cara ketiga untuk melihat peran hukum, yang mengakui bahwa kedua pemahaman ini, meskipun berbeda, memberikan deskripsi yang valid tentang cara hukum memanifestasikan dirinya pada tingkat realitas sosial yang berbeda dan, dengan demikian, melakukan belum tentu saling mengecualikan. 24
Setiap penelitian sosio-legal, menurut Banakar, harus mengakui sifat fenomena hukum yang dinamis dan multidimensi. Hukum dapat mengambil bentuk yang berbeda dan setiap aspeknya dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Setiap perspektif, pada gilirannya, dibentuk oleh klaim dan de fi nisi teoretis yang berbeda serta oleh praktik dan pengalaman yang berbeda. 25 Sosio-legal mencoba mencapai hal ini dengan menciptakan ruang akademik untuk pertukaran interdisipliner antara berbagai konsepsi hukum dan legalitas; ruang yang bebas dari ortodoksi metodologis yang mende fi nisikan disiplin ilmu yang mapan. Namun demikian, masih belum ada konsensus apakah ruang interdisipliner ini harus menjadi tempat peleburan teori dan metodologi yang dimiliki oleh berbagai disiplin ilmu, atau hanya menyediakan pertemuan ad hoc antara perspektif disiplin.
Secara tradisional, Banakar berpendapat, studi hukum mengem- bangkan pembagian kerja di mana sarjana hukum mempelajari hukum positif dan proses internalnya, sedangkan sosiolog hukum mempelajari hukum sebagai fenomena empiris, dan fi lsuf hukum mempelajari landasan moral hukum. 26 Oleh karena itu, menurut para ilmuwan, penelitian sosio-legal tidak boleh membatasi diri pada penelitian dimensi faktual dari fenomena hukum. Sebaliknya, ia harus berpartisipasi dalam perdebatan etis dan normatif yang dilakukan oleh disiplin ilmu lain tersebut. 27
24  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 3. 25 Reza Banakar, Merging Law and Sociology: Beyond the Dichotomies in Socio- Legal Research (Glienicke/Berlin: Galda + Wilch Verlag, 2003), hlm. 1 . 26 Banakar, Normativity in Legal Sociology , hlm. 229.
27 Banakar, Normativity in Legal Sociology , hlm. 229.
Banakar membedakan tiga jenis ideal penelitian hukum, yaitu normatif, deskriptif, dan ekspalanatoris. 28 Pertama, penelitian normatif berkaitan dengan pertanyaan yang harus atau seharusnya. Ini menggunakan standar evaluatif untuk menetapkan apakah suatu perkembangan, peristiwa atau perilaku baik atau buruk, atau alternatif itu menentukan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Penelitian normatif dalam hukum dilakukan secara top-down , dengan melihat aturan atau keputusan hukum.
Kedua, penelitian deskriptif sering kali dimulai dengan menanyakan apa atau bagaimana sesuatu itu dengan cara mengumpulkan dan menyajikan “fakta” yang relevan baik top down maupun bottom up sehingga menggambarkan fenomena, peristiwa, dan proses sosial. Penelitian top down di sini dilakukan dengan melihat fi tur- fi tur hukum yang sesuai dengan tindakan warga negara dan pejabat, serta menguji makna/arti fi tur hukum tersebut dalam pemahaman dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan pejabat. Studi dengan pendekatan ini sering memulai penelitian dengan mengeksplorasi efek “hukum” pada masyarakat, yang mereka konsepkan dalam bentuk aturan atau kebijakan positif yang diperkenalkan dari atas untuk mengubah perilaku atau mengatur aktivitas tertentu. 29 Sedangkan pendekatan bottom up berangkat dari konteks sosial dan kelembagaan di mana hukum digunakan oleh warga negara. Bagaimana hukum disebarkan dan dialami oleh berbagai kelompok dalam ruang sosial atau budaya tertentu dan apa yang dimaksud dengan “hukum” secara luas untuk mencakup “hukum yang hidup” dan “hukum”, yaitu hukum negara, bagi mereka. 30
Terakhir, penelitian eksplanatori, di sisi lain, dimulai dengan menanyakan mengapa segala sesuatunya seperti itu, sehingga mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara faktor-faktor kunci dari masalah penelitian atau mencari pemahaman yang lebih dalam
28  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 7. 29 Banakar, Normativity in Legal Sociology , hlm. 90.
30 Banakar, Normativity in Legal Sociology , hlm. 91.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
tentang mekanisme yang mendasari perkembangan sosial. 31
Pemikiran Banakar tentang bagaimana memahami keadilan dalam kajian sosio-legal ini dapat membantu para peneliti hukum di Tanah Air yang masih memperdebatkan posisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kasus-kasus konkret. Melalui penelitian sosio-legal, peneliti hukum akan dihadapkan pada fenomena hukum yang dinamis dan memiliki banyak dimensi sehingga tidak mudah menggeneralisasi bahwa keadilan harus diutamakan dari kepastian dan kemanfaatan ataupun sebaliknya. Pemahaman akan kompleksitas masyarakat di mana hukum beroperasi menjadi penting bagai pengkaji hukum saat melakukan pemetaan akan keadilan hukum yang ideal dalam suatu masyarakat.

## D. Delapan Tahapan Desain Penelitian Sosio-legal
Penelitian sosio-legal adalah pendekatan interdisipliner, yang antara lain memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan politik memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Menurut Galligan, penelitian sosio-legal harus dimulai dengan meneliti fi tur hukum yang terkait dengan tindakan warga dan pejabat negara serta menguji dan memeriksa makna yang dipahami dan tindakan yang dilakukan warga dan pejabat negara. 32 Bagi kebanyakan para penstudi hukum doktriner yang tidak terbiasa melakukan penelitian lapangan dan banyak berkutat pada studi dokumen, memulai penelitian sosio-legal pasti merupakan tantangan yang cukup sulit. Dalam hal ini penting untuk membahas salah satu sumbangan Banakar dalam merumuskan desain penelitian sosio-legal yang merujuk pada keseluruhan pendekatan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian, mulai dari bagaimana mengartikulasikan masalah penelitian hingga bagaimana melakukan tinjauan pustaka, mempersempit ruang lingkup penelitian untuk merumuskan masalah, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan, akhirnya, teori yang digunakan
31  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 7. 32 D.J. Galligan, Law in Modern Society (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 36.
untuk menganalisis data. Menurut Banakar, diperlukan delapan tahapan untuk melakukan desain penelitian sosio-legal. 33

## 1. Topik Penelitian
Topik penelitian terdiri dari peristiwa, proses, atau perkembangan sosial yang oleh peneliti diyakini penting bagi masyarakat. Peneliti tertarik dengan topik tersebut karena memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, yang mengganggu secara sosial (misalnya menyebabkan pelanggaran keamanan publik atau pelanggaran hak asasi manusia). Masalah penelitian tidak harus berkaitan dengan perkembangan sosial yang negatif tapi juga dapat fokus pada perkembangan yang menguntungkan, seperti penurunan pola kriminalitas atau bertanya mengapa beberapa orang mengikuti hukum bahkan ketika mereka tahu mereka tidak harus melakukannya.
Menurut Banakar, cara merumuskan topik dapat dilakukan dengan  menempatkan posisi kita sebagai peneliti, dengan meng- ungkapkan keterlibatan pribadi pandangan dunia dan pemahaman tentang hukum di masyarakat. Melakukan penelitian tentang isu tertentu dapat dilakukan baik secara top-down dengan memeriksa undang-undang yang ada, atau bottom-up dengan mewawancarai informan untuk melihat bagaimana mereka mengalami dan meng- gunakan hak-hak mereka.
Dengan mengartikulasikan topik penelitian ini, peneliti dapat fokus pada isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain yang tidak relevan, atau dapat menyorot satu dimensi dari suatu peristiwa dengan mengaburkan dimensi lainnya. Juga, pada tahap awal inilah penelitian diputuskan akan mengadopsi pendekatan top-down atau bottom-up. 34

## 2. Tinjauan Pustaka
Menurut Banakar, Tinjauan Pustaka membantu peneliti mendapat- kan gambaran dari penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang
33  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 8. 34  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
terkait erat secara empiris maupun teoretis dengan topik penelitian. Selain membuat peneliti familiar dengan studi yang dilakukan terkait dengan isu yang diteliti, tinjauan pustaka yang komprehensif akan memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah ada “kesenjangan pengetahuan” di antara studi sebelumnya, yaitu jika ada aspek dalam topik penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dipelajari dan dianalisis secara memadai. Jika peneliti dapat mengidenti fi kasi kesenjangan pengetahuan, selanjutnya penelitia akan dapat menggunakannya sebagai dasar yang dapat diandalkan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Dengan cara ini, tinjauan pustaka tidak hanya membantu peneliti mencari kebaruan dengan menghindari mereproduksi bagian penelitian yang telah dilakukan, tetapi juga membantu memahami perdebatan yang sedang berlangsung tentang topik penelitian. Namun demikian, cukup sah untuk menelaah kembali pertanyaan-pertanyaan lama karena kondisi sosial telah berubah.
Banakar mengingatkan bahwa tinjauan pustaka bukanlah ringkasan sederhana dari penelitian akademik sebelumnya, tetapi analisis kritis dari studi sebelumnya yang menangkap perhatian uta ma, kesepakatan dan ketidaksepakatan di antara para peneliti yang tertarik dengan isu yang sedang diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka dapat membantu peneliti untuk mempelajari teori dan metode yang telah digunakan untuk melakukan penelitian serupa. Ini, pada gilirannya, memungkinkan peneliti untuk mengidenti fi kasi dan mende fi nisikan konsep-konsep yang digunakan kita dan merenungkan bagaimana mengembangkan kerangka teoretis sendiri. 35

## 3. Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah
Penelitian yang baik membutuhkan pertanyaan yang dirumuskan dengan hati-hati terkait topik yang dibatasi dengan jelas. Dengan kata lain, rumusan masalah mempersempit ruang lingkup penelitian ke area yang sebelumnya belum pernah dipelajari atau dianalisis dengan benar. Proses ini terkait erat dengan proses penulisan Tinjauan
35  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 10.
Pustaka secara komprehensif. Dengan kata lain, tidak mungkin ada orang yang dapat membuat rumusan masalah yang layak secara empiris, yang menangkap masalah penting dan belum diteliti, tanpa terlebih dahulu melakukan studi komprehensif dari penelitian dan debat sebelumnya yang relevan. Menurut Banakar, rumusan masalah yang baik menunjukkan kesadaran akan kompleksitas sosio-legal dari isu yang spesi fi k. Dari sudut pandang teoretis, ini membahas salah satu perhatian utama penelitian sosio-legal, sementara secara empiris, ini menyoroti interaksi rumit antara faktor dan proses sosial dan hukum yang mendukung isu yang diteliti.
Penelitian sosio-legal memerlukan rumusan masalah yang mengkaji keterkaitan fenomena sosial dan hukum, atau mengeks- plorasi aturan, jejaring, dan proses informal yang menghasilkan legalitas bagi aktor dan institusi yang terlibat dalam pelaksanannya. Fakta bahwa pendekatan penelitian mungkin tumpang tindih dengan penelitian dalam disiplin lain, seperti kriminologi atau ilmu politik, bukanlah masalah. Ini menunjukkan bahwa penelitian sosio-legal adalah studi interdisipliner. 36 Dalam catatannya, Shidarta menyebut pemikiran Banakar yang mencampuradukkan penelitian sosio- legal dengan disiplin lain berpotensi menghilangkan karakterisktik penelitian sosio-legal itu sendiri. 37 Dengan mengutip Tamanaha, ia menyebut bahwa tantangan penstudi sosio-legal adalah untuk meyakinkan para pengguna dan profesional hukum bahwa kajian sosio-legal bukanlah teori yang underdeveloped melainkan berusaha terus berproses untuk membentuk ciri khas dari stusi sosio-legal yang lebih diterima oleh para pengguna hukum. 38

## 4. Kerangka Teori (atau Konseptual)
Kerangka teori mengidenti fi kasi konsep, faktor, proses dan hubungan
36  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 10. 37 Shidarta, “Epistemologi Sosio-Legal,” dalam Re fl eksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, ed. Esmi Warassih, Suteki, dan Awaludin Marwan (Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 2012), hlm. 89.
38  Shidarta, “Epistemologi Sosio-Legal,” hlm. 90.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang penting bagi penelitian. Ini mencakup beberapa asumsi dan keyakinan yang secara implisit atau eksplisit menginformasikan dan memandu jalannya penelitian. Oleh karenanya menurut Banakar, Tinjauan Pustaka memiliki peran penting dalam membangun kerangka teoretis penelitian. Ini membantu peneliti untuk meng- identi fi kasi konsep-konsep kunci, mende fi nisikannya dan menjelaskan bagaimana mereka terkait satu sama lain dalam konteks empiris penelitian. Dengan kata lain, dengan menjelaskan bagaimana konsep sentral penelitian saling terkait, kita membangun kerangka konseptual awal untuk studi dan dasar untuk mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun harus diingat ada kemungkinan penelitian harus merevisi kerangka konseptual yang digunakan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Karena revisi semacam itu dapat menjadi bagian dari hasil penelitian.
Namun, desain kerangka teoretis ini akan berbeda jika peneliti melakukan penelitian etnogra fi s yang didasarkan pada “teori yang membumi”. 39 Biasanya para etnografer tidak berangkat dengan mengartikulasikan kerangka teoretis, tetapi diawali dengan mencari kerangka yang layak secara empiris untuk membatasi studi yang dilakukan. 40

## 5. Metode Penelitian
Metode penelitian seperti survei, observasi, etnogra fi , focus group discussion , atau teknik wawancara, adalah alat untuk mengumpulkan data empiris. Kesemua ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kompleksitas proses penelitian akan menentukan metode yang akan digunakan oleh peneliti. Saat peneliti memilih teknik penelitian tertentu ini akan sama dengan memilih arah metodologis untuk penelitian yang dilakukan. Jika peneliti memilih untuk melakukan penelitian menggunakan survei, maka pilihannya adalah mengadopsi pendekatan kuantitatif di mana peneliti yakin dapat
39  Gerry Van Klinken, “Hujan Segar,” dalam Catatan dari Lapangan: Esai-Esai Re fl eksi Etnogra fi s Bidang Sosial Budaya Mahasiswa Indonesia di Leiden , ed. Wijayanto, dkk. (Serpong: Marjin Kiri, 2019), hlm. xxx. 40  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 10-1.
mengukur masalah yang diteliti dan mengukurnya secara kuantitatif. Pada gilirannya hal ini memiliki implikasi teoretis untuk penelitian, yang dirancang untuk mencari hubungan sebab akibat dan bukan untuk memahami makna yang dipahami dan dialami pada tindakan obyek sosial penelitian.
Metode penelitian yang dipilih harus dapat menemukan bebe- rapa level dalam realitas sosial yang menjadi perhatian penelitian (apakah makro, messo atau mikro), selain untuk mengumpulkan jenis data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Misalnya, jika peneliti mencoba mempelajari tingkat litigasi yang memerlukan pendekatan makro, tidak ada gunanya melakukan observasi di ruang sidang atau melakukan wawancara terbuka dengan hakim atau panitera. Mewawancarai hakim dan staf administrasi digunakan untuk mengumpulkan data di tingkat mikro, tetapi itu tidak akan membantu peneliti untuk menggambarkan tingkat litigasi di tingkat makro sistem hukum. Wawancara kualitatif semacam itu mungkin membantu dan memberi peneliti wawasan yang sangat berharga tentang apa yang dipelajari, tetapi pada akhirnya, masing- masing aparat pengadilan hanya dapat memberi tahu tentang pengalaman pribadi mereka tentang cara kerja penanganan kasus di pengadilan mereka sendiri dan bukan tentang cara kerja penanganan kasus di seluruh sistem hukum. Untuk memperoleh perspektif keseluruhan tentang tingkat litigasi, peneliti perlu mengakses statistik mentah yang dikumpulkan oleh sistem administrasi pengadilan dan mengekstrak informasi yang dibutuhkan dari mereka. Ini adalah contoh penelitian deskriptif yang jika dilakukan dengan benar biasanya akan mengarahkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lain. Setelah mengumpulkan informasi tentang tingkat litigasi di yurisdiksi tertentu, mungkin akan timbul pertanyaan tentang variasi data yang diperoleh selama periode tertentu dan apakah itu berkorelasi dengan perkembangan sosial lainnya, misalnya, organisasi pengadilan itu sendiri (jumlah hakim atau pengacara bertambah atau berkurang) atau dalam sistem ekonomi (jika ekonomi membaik atau memburuk). Untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, peneliti dapat melakukan wawancara dengan para hakim dan anggota aparat
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
penegak hukum lainnya untuk melihat bagaimana padangan mereka atau peneliti dapat mengedarkan kuesioner survei kepada aparat penegak hukum yang diteliti. 41

## 6. Etika Penelitian
Terdapat dua pengertian etika penelitian menurut Banakar yang penting dilakukan untuk penelitian yang baik. Pertama, peneliti harus memperhatikan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian dan melindungi mereka dari bahaya dan risiko, serta memastikan bahwa penelitian tidak akan melanggar martabat, privasi, dan keselamatan pribadi mereka. Sealin juga harus mempertimbangkan keselamatan bagi peneliti dan tidak boleh membahayakan posisi peneliti, apakah itu risiko bahaya politik, fi sik atau psikologis. Di Swedia, contohnya penelitian yang menyangkut isu-isu sensitif dan melibatkan pengumpulan data sensitif tentang warga negara diatur secara ketat oleh hukum dan memerlukan izin dari Otoritas Peninjauan Etika Swedia ( Etikprövningsmyndigheten ). Penelitian sarjana dan magister yang dilakukan oleh siswa dibebaskan dari persyaratan izin ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh siswa harus, bagaimanapun, mematuhi aturan penelitian yang baik yang ditetapkan oleh Dewan Penelitian Swedia.
Kedua, menurut Banakar, etika penelitian mengharuskan peneliti untuk melakukan re fl eksi total terkait penelitian yang dilakukan dengan mempertanyakan bagaimana peneliti menyusun pertanyaan dan cara peneliti bertanya saat melakukan penelitian. Peneliti harus secara kritis mere fl eksikan identitasnya, selain mempertimbangkan epistemologi penelitian dengan mempertanyakan klaim pengetahuan yang dibuat oleh penelitian dan bagaimana klaim ini berpengaruh pada pengutamaan suara kelompok satu dan mengabaikan suara kelompok lain yang menjadi perhatian penelitian. Intinya, peneliti harus mengadopsi berbagai perspektif epistemologis yang mengharuskan ilmuwan untuk menjelaskan proses penggalian
datanya dengan berbagai perspektif selama proses penelitian. 42

## 7. Data/Bahan Empiris
Data empiris memberikan informasi berdasarkan fakta tentang materi yang menjadi obyek penelitian. Desain penelitian harus memastikan bahwa, pertama, data ini menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada awal penelitian dengan cara yang memuaskan, dan kedua, peneliti lain harus dapat mereplikasi penelitian untuk menghasilkan data yang serupa. Pengecualian untuk aturan ini adalah studi etnogra fi , yang melibatkan partisipasi peneliti dalam bidang sosial tertentu yang ditentukan oleh waktu dan tempat yang sulit untuk dilakukan replikasi atau pengulangan dengan cara yang sama. 43
Metode campuran ( mixed-method ) semakin banyak digunakan dalam ilmu sosial dan peneliti harus mempertimbangkan bagaimana berbagai jenis pengumpulan data dapat saling melengkapi. Pada saat mendesain penelitian, seringkali peneliti mudah terjerumus untuk terlalu ambisius dengan mencoba menggunakan terlalu banyak metode. Untuk menghindari hal ini, peneliti harus membuat jadwal/agenda penelitian dalam hal pengumpulan data dan berusaha serealistis mungkin untuk mencari data dengan waktu terbatas yang tersedia.
Apa yang membuat sebuah penelitian dalam sosiologi hukum bersifat sosio-legal belum tentu terkait dengan jenis data empiris yang dikumpulkan. Data dapat mencakup semua jenis variabel, indikator perilaku, dan pernyataan fakta tentang dunia sosial, yang memiliki implikasi normatif atau hukum. Apa yang membuat sebuah studi yang didasarkan pada data tentang, misalnya, perilaku budaya atau transaksi ekonomi, sosio-legal, adalah kombinasi dari faktor-faktor lain seperti topik penelitian, rumusan masalah, dan kerangka teori
42  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 11-2. 43  Salah satu contoh pengalaman etnogra fi dapat dibaca di Fachrizal Afandi, “Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnogra fi dalam Studi Hukum Acara Pidana,” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies , 1, 2 (2022), hlm. 1-21.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang digunakan untuk menganalisis data. 44

## 8. Analisis dan Kesimpulan
Analisis kesimpulan membutuhkan keterkaitan antara data empiris dan kerangka teori. Analisis seharusnya tidak hanya memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi juga melampaui asumsi awal penelitian dan mengajukan pertanyaan baru. Penelitian yang baik selalu berakhir dengan pertanyaan baru yang sebelumnya “tidak terpikirkan”.
Kedelapan tahap ini mencerminkan bagaimana secara teori penelitian sosio-legal harus direncanakan. Meskipun demikian, tidak ada keharusan untuk secara ketat untuk melakukan kedelapan tahapan ini secara berurutan. Sebab, dalam praktiknya, penelitian terdiri dari beberapa proses dinamis yang berjalan secara bersamaan satu sama lain, saling mengisi dan memodi fi kasi satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Banakar wajar jika proses penelitian yang dilakukan tampak berantakan dan hanya sedikit mencerminkan kerapian tahapan yang dijelaskan di atas. Yang harus menjadi catatan setiap peneliti sosio-legal adalah kehidupan sosial di masyarakat selalu cair, kompleks, dan dinamis. Oleh karenanya peneliti harus siap dengan segala kemungkinan yang ditimbulkan dari konteks sosial yang sangat cair ini sembari terus beradaptasi.
Banakar menyebut desain penelitian yang terstruktur akan membantu peneliti untuk tetap fl eksibel dan kembali ke rencana awal. Namun, mengingat kompleksitas dan dinamisnya kehidupan sosial, peneliti sosio-legal harus selalu melakukan re fl eksi atas desain penelitian yang telah dibuat dengan melakukan beberapa modi fi kasi pada topik, rumusan masalah dan termasuk kerangka teori yang digunakan. 45 Ini termasuk bagaiamana peneliti harus siap mendapatkan beberapa kejutan saat mengetahui adanya gap antara ketentuan hukum normatif dan juga pemahaman aparat atau masyarakat saat menjalankan norma tersebut. Dengan kesiapan
44  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 12-3. 45  Banakar, “On Socio-Legal Design,” hlm. 14.
dan re fl eksi atas hasil penelitian yang diperoleh, peneliti sosio-legal setidaknya dapat mendapatkan gambaran empiris tentang keadilan yang dipahami dan dipraktikkan masyarakat.
Namun harus diakui, tidak mudah untuk melaksanakan kede- lapan tahapan langkah penelitian sosio-legal ala Banakar ini jika peneliti hukum tidak memiliki pengetahuan dasar tentang metode penelitian ilmu sosial yang cukup. Mengingat mata kuliah metode penelitian yang diajarkan di fakultas hukum di Indonesia masih minim mempelajari metodologi penelitian empiris baik secara kualitatif dan kuantitatif, ada baiknya peneliti hukum yang ingin mendalami studi sosio-legal bekerja sama dengan peneliti dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, politik, psikologi dan lainnya agar dapat menghasilkan penelitian sosio-legal yang komprehensif dan memiliki dampak yang lebih luas dan mendalam. 46

## E. Kesimpulan
Penelitian sosio-legal menurut Banakar berurusan dengan keteratur- an yang dilembagakan dan integrasi sosial atau sistem yang kesemua ini menjadi bahan studi tentang bentuk-bentuk normativitas. 47
Namun demikian, normativitas hukum yang muncul dari gagasan keadilan tergantung pada konteks yang lebih luas dari sistem hukum. Jika hukum disepakati sebagai contoh percampuran dari sebuah sistem dan dunia empiris, klaim tentang legalitas hukum hanya akan tercapai sepenuhnya setelah keadilan yang muncul dari sistem dan dunia empiris diakui sebagai faktor penting.
Banakar menunjukkan bahwa keadilan tetap menjadi keku- atan yang berpengaruh dalam masyarakat. Terlepas dari upaya positivisme hukum untuk menyangkal atau menutupi fakta ini dengan memisahkan unsur keadilan dalam hukum, terbukti secara empiris, keadilan masih menjadi isu yang berpengaruh. Penelitian sosio-legal menurut Banakar bermanfaat untuk mengidenti fi kasi keadilan sebagai salah satu sumber normativitas hukum.
46 Brian Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of  Law (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 15. 47 Banakar, Normativity in Legal Sociology, hlm. 215.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Meskipun ada keterbatasan dari penelitian sosio-legal yang tidak akan mampu mengungkapkan kebenaran moral secara universal, Banakar menyebut penelitian sosio-legal dapat mengidenti fi kasi prinsip-prinsip dan praktik moral yang mendukung kohesi sosial, yaitu, yang diperlukan untuk menstabilkan hubungan sosial pada formasi masyarakat tertentu. Sampai batas tertentu, ini akan memungkinkan sosio-legal untuk menghasilkan kriteria yang berbeda dengan menyoroti bagaimana hukum beroperasi sebagai “aspek integral dari tatanan sosial”. Pada gilirannya penelitian sosio-legal tidak akan bisa melepaskan dirinya dari studi mengenai keadilan. 48 Oleh karenanya dalam tataran teoretis perlu ditekankan untuk memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar. Dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial di samping perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih re fl ektif.

## Daftar Pustaka
Afandi, Fachrizal. “Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnogra fi dalam Studi Hukum Acara Pidana.” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies , 1, 2 (2022): 1-21.
Banakar, Reza. “A Passage to ‘India’: Toward a Transformative Interdisciplinary Discourse on Law and Society.” Retfærd.Nordic Legal Journal , 24 (2001): 3-21. Banakar, Reza. Doorkeepers of  the Law: A Socio-Legal Study of  Ethnic Discrimination in Sweden . Aldershot: Dartmouth/Ashgate, 1998. Banakar, Reza. “Double-Thinking and Contradictory Arrangements in Iranian Law and Society.” Digest of  Middle East Studies , 27, 1 (2018): 6-33.
Banakar, Reza. “Having One’s Cake and Eating it: The Paradox of Contextualisation in Socio-legal Research.” International
Journal of  Law in Context 7, 4 (2011): 487-503. DOI: 10.1017/ S1744552311000267.
Banakar, Reza. “In Search of Heimat: A Note on Franz Kafka's
48 Banakar, Law, Rights and Justice , hlm. 36.
Concept of Law.” Law and Literature , 22, 3 (2005): 463-90. Banakar, Reza. Merging Law and Sociology: Beyond the Dichotomies in Socio-Legal Research. Glienicke/Berlin: Galda + Wilch Verlag, 2003.
Banakar, Reza. Normativity in Legal Sociology: Methodological Re fl ections on Law and Regulation in Late Modernity . Cham: Springer, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-09650-6. Banakar, Reza. “On Socio-Legal Design.” https://lucris.lub.lu.se/ ws/ fi les/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10.
pdf, 2019.
Banakar, Reza. “The Identity Crisis of a ‘Stepchild’: Re fl ections on the Paradigmatic De fi ciencies of Sociology of Law”. Retfærd. Nordic Legal Journal , 21 (1998): 3-21.
Banakar, Reza dan Keyvan Ziaee. “The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran (April 15, 2018).” Iranian Studies, 51, 5 (2018):
717-46. DOI: 10.1080/00210862.2018.1467266.
Banakar, Reza dan Max Travers. Theory and Method in Socio-Legal Research . Oxford dan Portland: Hart Publishing, 2005.
Galligan, D. J. Law in Modern Society . Oxford: Oxford University Press, 2007.
Gheissari. Ali “Reza Banakar (b. Shiraz, 1959–d. Lund, 28 August
2020): Professor of Legal Sociology and Scholar of the Iranian Legal Culture.” Iranian Studies , 53, 5-6 (2020): 1055-6. DOI:
10.1080/00210862.2020.1826389.
Hammerslev, Ole. “In memoriam: Reza Banakar (1959-2020).” RCLS Newsletter, 2 (2020): 7-9. Ibrahim , Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya.” Dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Re fl eksi, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 173-90. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Irianto, Sulistyowati. “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal.” https://www.bphn.go.id/data/documents/ materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, 2011.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Simarmata, Rikardo. “Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner ke Interdisipliner.” Risalah Hukum 3, 1 (2007): 25-9. Shidarta. “Epistemologi Sosio-Legal.” Dalam Re fl eksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, diedit oleh Esmi Warassih, Suteki, dan Awaludin Marwan, 76-91. Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 2012.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif .
Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
Tamanaha, Brian Z. Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of  Law . Oxford: Oxford University Press, 1999.
Van Klinken, Gerry. “Hujan Segar.” Dalam Catatan dari Lapangan: Esai- Esai Re fl eksi Etnogra fi s Bidang Sosial Budaya Mahasiswa Indonesia di Leiden , diedit oleh Wijayanto, dkk., xxi-xxxii. Serpong: Marjin
Kiri, 2019.
Vivian, Mariana Motta. “Law, Justice and Reza Banakar’s Legal Sociology.” Onati Socio-Legal Series , 11, 1 (2021): 1-29. DOI: 10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1169.
Wiratraman, Herlambang P. “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi
Metodologisnya.” https://herlambangperdana. fi les.wordpress. com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf, 2005.