## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 83-89 E-ISSN: 2776-6284
Received 6 Juni 2024●Revised 26 Juni 2024●Accepted 28 Juni 2024

## Menganalisis "Blusukan" sebagai Strategi dan Metode Komunikasi Kampanye Politik
Ahmad Rasyid Ritonga 1* , Surya Yudha Regif 2
1 Program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor
ahmad4004233022@uinsu.ac.id
* Email Korespondensi: ahmad4004233022@uinsu.ac.id

## Abstract
This article explores the phenomenon of "blusukan" as a communication strategy and style in political campaigns  in  Indonesia.  "Blusukan",  which  literally  means  'going  inside'  or  'diving  in',  refers  to unannounced visits by politicians to specific locations to interact directly with the public. This method has  become  popular  among  Indonesian  politicians,  especially  after  it  was  used  effectively  by  Joko Widodo during his Jakarta gubernatorial campaign and later in the presidential election. This research seeks to understand how "blusukan" can influence public perception and support the success of political campaigns. The results show that blusukan is able to enhance the image of politicians as leaders who are populist, transparent, and responsive to the needs of the community. Direct interaction with citizens allows politicians to build emotional closeness and obtain direct input from their constituents. However, the  article  also  reveals  some  challenges  and  criticisms  of  the  blusukan  method.  Some  argue  that blusukan can be symbolic and not always followed by real substantive actions. In addition, the use of social media to publicize blusukan activities often focuses more on imagery than concrete solutions to problems faced by the community. This article concludes that while blusukan has great potential as an effective political campaign strategy, its success depends largely on the authenticity of the politician's intentions  and  follow-through.  Blusukan  conducted  sincerely  and  followed  by  concrete  actions  can increase public trust and strengthen political support. Conversely, if it is only used as an image tool, blusukan risks generating skepticism and distrust among voters.
Keywords: Blusukan; Political Communication; Leadership

## Abstrak
Dalam artikel ini,  fenomena "blusukan" dibahas  sebagai strategi  dan pendekatan komunikasi dalam kampanye  politik  di  Indonesia.  "Blusukan",  yang  secara  harfiah  berarti  "masuk"  atau  "menyelam", merujuk  pada  kunjungan  cepat  oleh  politisi  ke  lokasi  tertentu  untuk  berinteraksi  langsung  dengan orang-orang  di  sekitar  mereka. Metode ini menjadi  populer di  kalangan politisi  Indonesia, terutama setelah digunakan oleh Joko Widodo selama kampanye Gubernur  DKI Jakarta dan kemudian dalam pemilihan  presiden.  Bagaimana  "blusukan"  dapat  mempengaruhi  persepsi  publik  dan  mendukung kampanye  politik  adalah  tujuan  penelitian  ini.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  blusukan  dapat meningkatkan citra politisi sebagai orang yang ramah, jujur, dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Dengan berinteraksi secara langsung dengan warga, politisi dapat menciptakan hubungan emosional dan  mendapatkan  umpan  balik  langsung  dari  konstituen  mereka.  Tetapi  artikel  ini  juga  membahas beberapa masalah dan kritik terhadap metode blusukan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa blusukan  hanya  dapat  bersifat  simbolis  dan  tidak  selalu  diikuti  dengan  tindakan  nyata.  Selain  itu, blusukan  yang  dipublikasikan  di  media  sosial  seringkali  berpusat  pada  pencitraan  daripada menyelesaikan  masalah  sebenarnya  yang  dihadapi  masyarakat.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa meskipun blusukan dapat menjadi strategi kampanye politik yang luar biasa, keberhasilannya sangat bergantung  pada  niat  sebenarnya  dari  politisi  dan  tindakan  lanjut  mereka.  Dimungkinkan  untuk meningkatkan dukungan politik dan meningkatkan kepercayaan publik jika blusukan dilakukan dengan tulus dan diikuti dengan tindakan nyata. Sebaliknya, blusukan berisiko menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan di kalangan pemilih jika hanya digunakan sebagai alat pencitraan.
Menganalisis “Blusukan” Sebagai Strategi dan Gaya Komunikasi Dalam Kampanye Politik
Kata Kunci : Blusukan; Komunikasi Politik; Kepemimpinan

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  dinamika  kampanye  politik  di  Indonesia  mengalami perubahan signifikan. Salah satu fenomena menarik yang muncul adalah praktik “blusukan”, sebuah  istilah  lokal  yang  berarti  kunjungan  mendadak  ke  tempat-tempat  tertentu,  biasanya untuk  berinteraksi  langsung dengan masyarakat.  Fenomena ini semakin dikenal  luas setelah diterapkan secara efektif oleh Joko Widodo (Jokowi) selama masa jabatannya sebagai Walikota Solo,  Gubernur  DKI  Jakarta,  dan  akhirnya  sebagai  Presiden  Indonesia.  Blusukan  menjadi strategi  yang  menonjol  dalam  lanskap  politik  Indonesia  dan  memicu  diskusi  mengenai efektivitas serta dampaknya terhadap persepsi publik dan hasil pemilu.
Blusukan sebagai strategi kampanye politik menawarkan pendekatan yang berbeda dari metode  konvensional.  Dalam  konteks  politik  Indonesia  yang  seringkali  ditandai  dengan kampanye  besar-besaran  dan  seremonial,  blusukan  memberikan  nuansa  yang  lebih  personal dan  langsung.  Politisi  yang  melakukan  blusukan  biasanya  mengunjungi  pasar  tradisional, pemukiman  padat,  atau  fasilitas  publik  lainnya  tanpa  pengawalan  ketat,  sehingga memungkinkan  interaksi  yang  lebih  akrab  dengan  warga.  Pendekatan  ini  dianggap  mampu menjembatani  kesenjangan  antara  politisi  dan  masyarakat,  serta  memberikan  kesan  bahwa politisi tersebut benar-benar peduli dan memahami kebutuhan rakyat.
Keberhasilan  blusukan  Jokowi  menarik  perhatian  banyak  politisi  lain  yang  kemudian mengadopsi  metode  ini  dalam  kampanye  mereka.  Namun,  popularitas  blusukan  juga menimbulkan  pertanyaan  kritis  mengenai  autentisitas  dan  efektivitasnya.  Beberapa  pihak meragukan apakah blusukan benar-benar dilakukan atas dasar kepedulian tulus atau sekadar strategi  pencitraan.  Selain  itu,  ada  kekhawatiran  bahwa  fokus  pada  kegiatan  blusukan  bisa mengalihkan  perhatian  dari  penyelesaian  masalah  yang  lebih  substansial  dan  sistemik  yang dihadapi masyarakat.
Dalam  kajian  ini,  penting  untuk  memahami  konteks  sosial  dan  politik  yang melatarbelakangi munculnya blusukan sebagai strategi kampanye. Indonesia, sebagai negara dengan  populasi  besar  dan  beragam,  menghadapi  berbagai  tantangan  sosial,  ekonomi,  dan politik. Dalam lingkungan seperti ini, pendekatan kampanye yang dapat menjangkau berbagai lapisan  masyarakat  dan  menciptakan  kedekatan  emosional  dengan  pemilih  menjadi  sangat penting.  Blusukan  menawarkan  cara  untuk  mencapai  hal  tersebut,  dengan  menghadirkan politisi secara langsung di tengah-tengah masyarakat dan memperlihatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu lokal.
Selain  itu,  perkembangan  teknologi  dan  media  sosial  memainkan  peran  kunci  dalam popularitas blusukan. Dokumentasi kegiatan blusukan yang disebarluaskan melalui platform media sosial dapat memperluas jangkauan pesan kampanye dan membangun citra positif secara lebih efektif dan efisien. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi manipulasi pencitraan, di mana kegiatan blusukan dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan perhatian media dan simpati publik tanpa disertai dengan komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  blusukan  sebagai  strategi dan gaya komunikasi dalam kampanye politik. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana blusukan mempengaruhi persepsi publik, apa saja faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan  metode  ini,  serta  bagaimana  politisi  dan  tim  kampanye  memanfaatkan  blusukan dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Dengan  analisis  yang  mendalam,  diharapkan  penelitian  ini dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif  mengenai  peran  blusukan  dalam dinamika  politik  Indonesia,  serta  implikasinya  terhadap  praktik  kampanye  politik  di  masa depan.
Memahami  blusukan  dalam  dimensi  yang  lebih  luas  juga  berarti  melihat  bagaimana praktik ini mencerminkan hubungan antara politisi dan masyarakat, serta bagaimana strategi komunikasi politik dapat berkembang untuk menjawab kebutuhan dan harapan pemilih yang terus  berubah.  Dengan  demikian,  kajian  ini  tidak  hanya  relevan  untuk  memahami  konteks politik saat ini tetapi juga penting untuk merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif dan autentik di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka sebagai metode  penelitian  kualitatif.  Istilah  "studi  pustaka"  juga  berarti  kajian  literatur,  tinjauan literatur,  kajian  teoritis,  landasan  teori,  tinjauan  literatur,  dan  tinjauan  teoritis.  Penelitian kepustakaan  terdiri  dari  karya  tertulis,  termasuk  temuan  penelitian  yang  telah  maupun  yang belum  dipublikasikan.  Penelitian  dengan  studi  literatur  tidak  perlu  turun  ke  lapangan  dan bertemu  dengan  responden,  meskipun  itu  adalah  penelitian.  (GA  Bowen,  2020)  Data  yang diperlukan  untuk  penelitian  dapat  diperoleh  dari  dokumen  atau  sumber  pustaka.  Penelitian pustaka,  atau  penelusuran  pustaka,  adalah  proses  yang  melibatkan  memanfaatkan  sumber- sumber perpustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain data, penelitian ilmiah juga memerlukan hal lain, seperti rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.  Studi  literatur  sama  dengan  penelitian  lainnya  dalam  hal  sumber  dan  metode pengumpulan data, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kajian Tentang Blusukan
Menurut  Novitasari  dan  Harsanti  (2019),  blusukan  berarti  bertemu  secara  langsung. Namun, disebut sebagai komedi (Lestari & Johar, 2016). Bahkan Jakarta membahas blusukan itu  dengan  Jokowi  saat  Zuckerberg  mengunjungi  Tanah  Abang.  Ini  adalah  pilihan  politisi karena  dekat  dan  menghibur  pemilih.  memberikan  "kebanggaan"  yang  tidak  nyata  kepada masyarakat  dan  cukup  murah.  Tiga  disertasi  melihat  blusukan  sebagai  komponen  politik (Oktavia,  2014;  Suntama,  2016;  Muttaqin,  2016).  terlepas  dari  satu  penelitian  (Kokarkin, 2018). Blusukan memiliki banyak subjek penelitian. bahkan dalam hal penentuan awal bulan qamariah  (Hamdun,  2014).  Sejak  Jokowi  tinggal  di  Solo,  blusukan  menjadi  kebiasaan komunikasi  politik.  Apakah  ini  terjadi  sejak  pencalonan  walikota  atau  setelah  menjadi walikota, harus ditentukan. Namun, Soeharto dan SBY juga melakukannya untuk kunjungan langsung ke masyarakat. dilabeli dengan istilah "blusukan", yang mengacu pada Jokowi. Ini kemudian  diadaptasi  di  Solok  (Hawa,  Naryoso,  Yulianto,  Gono,  &  Ayun,  2016),  Batu (Novitasari & Harsanti, 2019), dan Surabaya (Fachrudin & Yuwono, 2017).
Secara etimologis, istilah "blusukan" berasal dari bahasa Jawa, dari kata dasar "blusuk", yang  berarti  "pintu  masuk,"  dan  "sufiks-an",  yang  berarti  "memasuki  suatu  tempat  untuk mengetahui  sesuatu."    "Blusukan"  adalah  istilah  yang  mengacu  pada  perilaku  keluar  masuk atau  mengenali  kondisi  alamiah  atau  budaya  suatu  tempat.  Seseorang  yang  melakukan perjalanan  ke  tempat-tempat  di  mana  ada  masalah  yang  belum  terungkap  disebut  blusukan. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui situasi nyata di lapangan.   Raja Surakarta,  Raja  Paku  Buwono  V.,  memulai  istilah  blusukan.  Menurut  Gama  et  al.  (2019), blusukan  merupakan  bagian  dari  identitas  etnis  orang  Jawa  dan  merupakan  simbol  budaya, bahasa,  organisasi,  dan  ideologis  yang  harus  diikuti  oleh  masyarakat  Jawa  agar  dapat berinteraksi  satu  sama lain.  Para politisi  memanfaatkan blusukan sebagai  metode kampanye untuk mendapatkan simpati masyarakat.
Secara signifikan, arti blusukan yang dilakukan oleh para politisi selama masa kamapnye politik  telah  berubah  dari  tujuan  blusukan  yang  digagas  oleh  Raja  Paku  Buwono  V  untuk mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya. Misalnya, lusukan menjelang pemilihan bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendapatkan  simpati  dari  calon  pemilih.  Melalui  kegiatan  ini,  kandidat  dapat  berinteraksi dengan  masyarakat  secara  interpersonal,  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan publik.   Profil kandidat dapat dilihat secara langsung melalui komunikasi interpersonal ini. Ini termasuk  aspek  seperti  bentuk  tubuh,  pakaian,  gaya  bicara,  bahasa  yang  digunakan,  dan karakteristik lainnya.
Salah satu cara untuk berkomunikasi adalah blusukan. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dua arah yang terbuka melalui diskusi yang lebih dekat, atau, dalam istilah Barat, mengelola  dengan  berjalan-jalan.  Perspektif  lokal  menunjukkan  bahwa  orang  Jawa menganggap  blusukan  sebagai  bagian  dari  percakapan  langsung  atau  secara  pribadi  antara kandidat  dan  pendukungnya.  Dibangunnya  kedekatan  personal  ini  menghasilkan  kedekatan psikologis  yang  dikenal  sebagai  "sambung  roso"  atau  "sambung  rasa  dari  hati  ke  hati."  Ini menciptakan ikatan emosi (empati) yang kuat sebagai perwujudan prinsip kebersamaan yang tidak membedakan status atau manunggaling kawula lan Gusti.
Karena adanya prinsip kebersamaan tanpa membedakan status antara komunikator dan komunikan, ikatan emosi yang dibangun melalui blusukan terbukti mampu mendekatkan jarak psikologi.    Metode  gethok  tular  atau  perkataan  lisan  adalah  cara  pesan  disampaikan. Mengambil contoh dari model pemasaran ekonomi, word of mouth memiliki keuntungan, yaitu menyebarkan  informasi  secara  luas  lebih  cepat  dan  lebih  terpercaya.      Sebagai  dasar  untuk membangun platform materi kampanye dan meningkatkan kepercayaan publik, kandidat dapat melakukan  kunjungan  langsung  ke  masyarakat  atau  konstituennya  melalui  blusukan. Dimungkinkan  blusukan  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  kritis  terhadap  model kepemimpinan dominasi politik saat ini, yang dianggap lambat, birokratis, dan jauh dari rakyat. Politisi biasanya menggunakan media sosial sebagai cara untuk melakukan blusukan digital. Media sosial yang dimaksud adalah Instagram atau Twitter.
Meskipun  strategi  ini  memasukkan  budaya  Jawa,  masyarakat  sangat  senang  dengan model kampanye ini. Dalam prinsip Jawa, dikenal dengan istilah "nguwongke", yang berarti "memanusiakan  manusia".    Memanfaatkan  identitas  budaya  lokal  untuk  menarik  perhatian masyarakat  adalah  bagian  dari  pilihan  strategi  ini.  Dalam  konteks  politik  lokal, mengidentifikasi  diri  sebagai  bagian  dari  etnis  lokal  sangat  penting  agar  kandidat  dapat diterima  oleh  masyarakat  umum,  yang  pada  gilirannya  mengarahkan  pilihan  masyarakat kepada  kandidat.    Strategi  ini  sangat  didukung  oleh  simbol  identitas  yang  identik,  seperti pakaian,  bahasa,  dan  perilaku.      Ini  dilakukan  untuk  mendorong  pemilih  untuk  mendukung politisi. Sebagai contoh, Gibran melakukan blusukan di tahun 2020, mengenakan baju lurik, pakaian  adat  daerah,  saat  berkampanye  untuk  menarik  simpati  publik.    Pakaian  ini  adalah representasi nyata dari konsep, nilai, dan standar yang mengatur dan menggerakkan masyarakat dalam budaya tertentu. Dalam komunikasi nonverbal, orang tidak menggunakan kata-kata lisan atau  tulisan.      Dalam  pemilihan  kepala  daerah,  pakaian  yang  dikenakan  juga  merupakan kampanye pemasaran yang mudah dilihat dan dianggap membedakannya dari kandidat lainnya.

## Blusukan, Pemilihan Kepala Daerah, dan Demokrasi Lokal
Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ideal, format pemilihan kepala daerah langsung memberikan legitimasi yang kuat  bagi  kandidat pemenang Pilkada.  Selain itu, pemilihan langsung dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih diakui dan bertanggung jawab kepada rakyat. Selain itu, ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat di  tingkat  lokal  dan  meningkatkan  demokratisasi  lokal.  Dalam  kenyataannya,  muncul hubungan  yang  berbanding  lurus  antara  desentralisasi  dan  demokrasi  di  tingkat  lokal,  yang ditandai  oleh  peningkatan  kekuatan  lokal,  atau  lokal  bossisme.          Studi  John  T.          Sidel menunjukkan  bahwa  kecenderungan  ini  terkait  dengan  perkembangan  politik  saat  yang menunjukkan adanya peran elit lokal sebagai broker politik yang berani yang memiliki kontrol monopoli. Aktor negara formal yang bergabung, membentuk jaringan yang mengakar sampai ke tingkat regional terendah, dan berusaha memonopoli kekuasaannya di tingkat lokal dikenal sebagai bossisme lokal. Menurut Romadhan et al. (2019)
Pada  akhirnya,  keadaan  di  atas  menghasilkan  raja-raja  kecil  yang  menguasai  wilayah dengan kekuasaan politik melalui parlemen, partai politik, dan eksekutif dan yudikatif lokal,
serta akses ke sumber ekonomi melalui militer dan kepolisian, serta organisasi militer. Dengan perkembangan  politik  elektoral,  fenomena  orang  kuat  lokal  ini  semakin  berkembang  dan menguat.  Akibat  fenomena  ini,  pembangunan  demokrasi  melalui  Pilkada  hanyalah  proses. Demokrasi nasional bergantung pada demokrasi lokal (Ahmad, 2019). Perbaikan demokrasi di tingkat lokal akan mendorong demokrasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, masalah seperti sengketa Pilkada, kasus korupsi, dan penggunaan kekuasaan harus segera diselesaikan.
Hasil  pemilu  2014  dan  2019,  serta  beberapa  pemilihan  kepala  daerah,  seperti  di  Kota Solo,  menunjukkan  bahwa  blusukan  memengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  politisi. Umumnya, pemilih dari berbagai kelompok masyarakat melihat blusukan sebagai tanda bahwa politisi benar-benar peduli dengan masalah-masalah lokal. Banyak orang mengapresiasi politisi yang berani turun ke lapangan dan berbicara dengan warga karena menunjukkan keberanian dan keinginan untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah  Jokowi,  yang  dianggap  berhasil  menggunakan  blusukan  untuk  menciptakan  citra sebagai  pemimpin  yang  merakyat  dan  responsif.  Orang-orang  yang  ditemui  saat  blusukan cenderung  merasa  lebih  dihargai  dan  dihormati,  yang  menyebabkan  mereka  mendukung politisi yang relevan.
Salah satu contoh nyata adalah Ridwan Kamil, yang menggunakan blusukan secara luas selama  kampanyenya  untuk  menjadi  gubernur  Jawa  Barat.  Ridwan  Kamil  dapat memperkenalkan diri dengan masyarakat umum dan mendengarkan langsung aspirasi warga melalui  blusukan  yang  dia  lakukan  di  berbagai  kota  dan  desa  di  Jawa  Barat.  Hal  ini meningkatkan popularitasnya dan akhirnya membuatnya menang dalam pemilihan tersebut.
Strategi  blusukan  yang  digunakan  oleh  pasangan  Gibran-Teguh  dalam  Pilwalkot  Solo tahun 2020 merupakan contoh tambahan. Selain dihubungkan dengan inovasi metode blusukan yang digunakan dalam Pilkada yang relatif baru, juga dikaitkan dengan gagasan familisme dan dinasti  politik,  yang  menjadi  perhatian  berbagai  pihak  yang  berharap  pasangan  ini  menang. Inovasi blusukan yang dimaksud adalah kampanye bertatap muka lewat layar yang dibawa oleh relawan pasangan Gibran-Teguh ke kampung-kampung atau daerah di sekitar Surakarta untuk bertemu langsung dengan anggota komunitas mereka.  Metode ini merupakan model kampanye baru yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Ini menggabungkan strategi blusukan, yang dipopulerkan oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka, sebagai strategi lama.
Blusukan  yang  dilakukan  adalah  blusukan  digital,  menggunakan  virtual  box  sebagai sarana kampanye online. Kabinet virtual yang dimaksud terdiri dari layar monitor 49 inci yang dilengkapi dengan kamera circuit TV yang menggunakan jaringan internet dan mikrofon. Tim yang sukses membawa virtual box ini ke rumah-rumah penduduk untuk menyambut mereka dan berinteraksi dengan mereka. Tidak seperti slogan Gibran, "Pemilune slamet, wargane iso ngeliwet" (Pemilunya selamat, warganya bisa makan), warga dapat menyampaikan keluhannya secara langsung pada kesempatan ini tanpa menimbulkan kerumunan. Akibatnya, interaksi dua arah dapat terjadi melalui kotak virtual tersebut.
Dimungkinkan untuk menganggap blusukan sebagai metode komunikasi politik sebagai upaya  untuk  meningkatkan  demokrasi  lokal  dengan  mendekatkan  politisi  kepada konstituennya.  Demokrasi  lokal  memungkinkan  politisi  langsung  menjadi  bagian  dari masyarakat,  meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam  proses  politik  dan  meningkatkan akuntabilitas  pemimpin  mereka.  Politisi  dapat  mendapatkan  masukan  langsung  dari  warga dengan  bertemu  dengan  mereka.  Pertemuan  langsung  juga  menunjukkan  bahwa  mereka terbuka terhadap kritik dan keinginan masyarakat. Namun, blusukan harus lebih dari sekadar simbol  atau  alat  pencitraan  untuk  benar-benar  memperkuat  demokrasi  lokal.  Dibutuhkan komitmen  nyata  dari  politisi  untuk  menindaklanjuti  temuan  dan  masukan  yang  diperoleh selama blusukan untuk kebijakan dan program yang nyata. Untuk menjaga kepercayaan publik, juga penting untuk menjadi jujur tentang hasil blusukan dan tindakan yang diambil

## Alat Pencitraan vs Alat Partisipasi
Blusukan  yang  digunakan  sebagai  alat  partisipasi  berbeda  dengan  blusukan  yang digunakan sebagai alat pencitraan dalam hal niat dan tindak lanjutnya. Sebagai alat pencitraan, blusukan biasanya berkonsentrasi  pada mengumpulkan liputan media dan menciptakan citra yang  positif  tanpa  berkomitmen  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  warga.  Untuk saat  ini,  blusukan  digunakan  sebagai  alat  partisipasi  untuk  melibatkan  warga  dalam  proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka diperhatikan dan didengar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisi  yang telah memiliki sejarah menyelesaikan masukan dan  temuan  warga  biasanya  melakukan  blusukan  dengan  sukses.  Misalnya,  Joko  "Jokowi" Widodo terkenal bukan hanya karena blusukannya, tetapi juga karena melakukan hal-hal nyata untuk  memperbaiki  layanan  publik  dan  infrastruktur  berdasarkan  masukan  warga. Kepercayaan meningkat sebagai hasilnya, dan hal ini mendukung demokrasi partisipatif.
Namun  demikian,  blususkan  memiliki  beberapa  konsekuensi  bagi  praktik  kampanye politik di Indonesia. Pertama, blusukan menunjukkan bahwa politisi harus lebih proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendengarkan secara langsung aspirasi mereka. Metode yang  lebih  intim  dan  langsung  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik  dan  membantu kampanye politik berhasil. Kedua, politisi harus memastikan bahwa tindakan nyata diikuti oleh blusukan. Tidak menanggapi masukan warga dapat merusak reputasi politisi dan menimbulkan ketidakpercayaan.  Oleh  karena  itu,  transparansi  dan  akuntabilitas  sangat  penting  dalam menyampaikan  hasil  blusukan  serta  tindakan  yang  diambil.  Ketiga,  blusukan  dapat  dibantu oleh teknologi informasi dan media sosial. Politisi dapat membangun lebih banyak interaksi dengan  masyarakat  dan  menyebarkan  pesan  mereka  melalui  media  sosial.  Namun,  politisi harus berhati-hati agar tidak terlalu berkonsentrasi  pada pencitraan dan  mengabaikan tujuan sebenarnya dari blusukan.
Blusukan  telah  mengalami  pergeseran  makna,  yaitu  sebagai  jenis  kampanye  dan  alat untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan dalam kampanye, kandidat memberikan janji- janji  kepada  masyarakat  untuk  mendukungnya  saat  blusukan,  yang  merupakan  bagian  dari pencitraan  politik,  menunjukkan  kepedulian  terhadap  masalah  masyarakat,  mendengarkan keluhan, dan membantu menyelesaikan masalah.   Oleh karena itu, blusukan sebagai kekuatan politik  adalah  lebih  dari  sekadar  pertemuan  antara  calon  politik  dan  masyarakat;  itu  juga memiliki unsur-unsur politik sebagai taktik untuk menang dalam pemilihan kepala daerah.

## KESIMPULAN
Memanfaatkan  blusukan  sebagai  metode  komunikasi  dan  strategi  kampanye  politik memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  demokrasi  lokal  di  Indonesia.  Blusukan  dapat menjadi  alat  yang  berguna  untuk  membangun  kepercayaan  dan  mendukung  akuntabilitas pemimpin lokal dengan mendekatkan politisi kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik. Namun, blusukan sangat bergantung pada komitmen politisi untuk mengambil tindakan berdasarkan temuan dan masukan warga. Menurut artikel ini, blusukan bukan hanya tentang tampil di depan umum, tetapi juga tentang mendengarkan dan bertindak atas  keinginan  masyarakat.  Dalam  situasi  seperti  ini,  blusukan  yang  tulus  dan  diikuti  oleh kebijakan  dan  program  konkret  dapat  memperkuat  hubungan  antara  politisi  dan  masyarakat serta mendukung praktik demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, N. (2019). Political Dynasties and Political Competition in Pakistan Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M., 2015. Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. Japanese Journal of Political Science, 16(1), pp.5–32. Aspinall, E., & Uhaib, M., 2016. Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia. pp. 1–16.
Bó, E.D., Cattaneo, M., Tella, R., Di-Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K., 2007. Dal Bó, Dal Bó y Snyder. Political Dynasties. The Review of Economic Studies, 76(1), pp.115–142.
D.A.C.I., 2020. Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi di Pilkada. Cnn. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204144401-134-578031/media- asing-soroti-dinasti-politikkeluarga-jokowi-di-pilkada
D.A.C.I., 2021. Dadang-Sahrul Gunawan Ditetapkan Pemenang Pilkada Bandung. Cnn Indonesia.
Djati, W.R., 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. 18, pp. 203–231.Hee-Park, T., 2004. The Influences of Familism on Interpersonal Trust of Korean Public Officials. International Review of Public Administration, 9(1), pp.121–135.
Kreuzer, P., 2005. Political Clans and Violence in the Southern Philippines. 71, pp.46. Kurtz, D.M., 1989. The Political Family: A Contemporary View. Sociological Perspectives, 32(3), pp.331–352.
Moleong, L.J., 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi rev). PT. Remaja Rosdakarya Riyansah, A., 2021. Dynasty Control of the Process of Forming a Coalition of Political Parties in the 2020 Cilegon Local Leaders Election. 3(3), pp.244–257. Sisca, S.P., 2020. No Title. Kompas.Com, 9 December 2020. https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata- media-asing-dinasti-politikjokowi-jadi-sorotan
Studi, P., Administrasi, I., Administrasi, F.I., Madura, U., 2015. (PILKADES) Serentak Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 pp.25–34.
Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
https://kota-surakarta.kpu.go.id/2020/12/18/rapat-pleno-rekapitulasi-penghitungan-suara- tingkat-kota-surakarta-dalam-pilwalkot-surakarta-tahun-2020/
https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media- asing-dinasti-politik-jokowi-jadi-sorotan?page=all#page2)