## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.129

## Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

## Tri Putri Natalia
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Correspondence email: putrynataliasimanjuntak@gmail.com
Abstrak. Pemprov Jabar berupaya untuk membantu kemandirian desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan mencanangkan  program  OVOC.  Dasar  hukum  mengenai  program  OVOC  terangkum  dalam  suatu  kesepakatan  bersama  yang dibentuk antara Pemprov Jabar dengan Bank BJB. Penulisan ini akan mengkaji bagaimana tanggung jawab Pemprov Jabar sebagai pemangku  kepentingan  terhadap  pelaksanaan  program  OVOC.  Permasalahan  hukum  yang  selanjutnya  adalah  mengenai pertanggungjawaban sosial lembaga perbankan melalui program OVOC ditinjau dari kesepakatan bersama yang telah terbentuk. Terdapat beberapa ketimpangan antara isi kesepakatan bersama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, salah satunya dana yang masih  tersendat  di  Pemprov  Jabar  untuk  BUMDes  di  Jawa  Barat.  Hasil  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  audit  mutu  hukum terhadap kesepakatan bersama mengenai program OVOC harus dilaksanakan mengingat terdapat 7 (tujuh) kriteria mutu yang harus diperhatikan untuk kepentingan para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam keterkaitannya dengan lembaga perbankan, seharusnya lembaga perbankan turut andil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, dan pemanfaatan fasilitas layanan perbankan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas program OVOC.
Kata Kunci : One Village One Company, Kesepakatan Bersama, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Lembaga Perbankan.
Abstract. West Java Provincial Government seeks to help the independence of the village in order to improve the economy of rural communities by launching the OVOC program. The legal basis for the OVOC program is summarized in a joint agreement formed between the West Java Provincial Government and the BJB Bank. This writing will examine the responsibilities of the West Java Provincial  Government  as  a  stakeholder  in  the  implementation  of  the  OVOC  program.  The  next  legal  issue  is  the  social responsibility of banking institutions through the OVOC program in terms of the mutual agreement that has been formed. There are some gaps between the contents of the joint agreement with the reality that is happening on the ground, one of which is funds that are still stalled in the West Java Provincial Government for BUMDes in West Java. The results of this paper indicate that a legal quality audit of a joint agreement regarding the OVOC program must be carried out bearing in mind there are 7 (seven) quality criteria that must be considered for the interests of the parties involved in it. In its relationship with banking institutions, banking institutions should contribute to the implementation of capacity building, technical assistance, and utilization of banking service facilities as a form of social responsibility for the OVOC program.
Keywords: One Village One Company, Joint Agreement, Village-Owned Enterprises, West Java Provincial Government, Banking Institutions.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya membantu kemandirian desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu langkah yang dilakukan diantaranya mencanangkan program One  Village  One  Company (OVOC).  Menurut  Gubernur Jabar,  Ridwan Kamil, inisiatif  munculnya  program  OVOC adalah  akibat  daripada  masih  terjadinya  ketimpangan  antara  desa  dengan  kota  Jabar.  Tidak  tergalinya  potensi  desa membuat  warga  desa  lebih  memilih  pergi  ke  kota  untuk  mencari  pekerjaan.  Bilamana  di  setiap  desa  sudah  terdapat minimal satu perusahaan yang memanfaatkan potensi desa tersebut, tentu hal ini akan sangat membantu warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Pada dasarnya desa sudah memiliki BUMDes, tetapi hal ini tidak akan menjadi permasalahan karena konsep antara BUMDes dengan OVOC itu berbeda, OVOC disini akan mencari pasar terlebih dahulu sehingga produk yang dihasilkan akan mudah terjual. 1
Pengertian  dari  OVOC  sendiri  adalah  payung  program  yang  bertujuan  untuk  memandirikan  desa  dengan optimalisasi  potensi  sumber  daya,  baik  manusia  dan  alamnya,  melalui  pemanfaatan  BUMDes.  OVOC  berusaha menggeser pola pikir pembinaan menjadi pendampingan desa dan penguatan sinergi multi-stakeholder desa, agar desa mendayagunakan  potensinya  untuk  kemandirian  desa.  Dalam  pencapaiannya,  visi  OVOC  terdiri  dari  Patriot  Desa, Pendampingan BUMDes, dan Sekolah CEO. 2
1 “ One Village One Company ” (2019) <https://ovoc.jabarprov.go.id/?route=moreart&artid=12> [25 September 2019].
2 “ One Village One Company” (2019) <https://ovoc.jabarprov.go.id/?route=tentang> [25 September 2019].
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
Mengatasi permasalahan ekonomi makro dapat dilakukan melalui program OVOC. Peneliti akan menjabarkan setiap permasalahan ekonomi makro dimulai dari inflasi, yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. 3 Menurut opini Penulis, keadaan inflasi dapat dihapus melalui program OVOC dengan alasan bahwa program OVOC menghasilkan produk-produk berkualitas dan dibutuhkan setiap saat oleh masyarakat banyak, sehingga pendapatan masyarakat yang dihasilkan berbasis program OVOC tidak akan terhambat, justru akan menciptakan peningkatan efisiensi ekonomi, pun memberikan peluang untuk masyarakat dalam hal perekonomian.
Selanjutnya persoalan kedua, yaitu masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. 4 Ketika penduduk di suatu desa bergabung dengan program OVOC, secara otomatis mereka akan dituntut untuk mencipatakan suatu usaha yang sederhana namun bernilai. Biasanya, mereka memiliki usaha berbasis kearifan lokal, dimana memang di daerah tersebut terdapat faktor alam yang kiranya  cocok  untuk  dijadikan  produk  yang  nantinya  akan  diperjualbelikan  dalam  cakupan  pasar  yang  lebih  luas. Dengan demikian, permasalahan pengangguran akan lekas berkurang.
Berjalan lancarnya program OVOC tidak terlepas dari bantuan lembaga perbankan untuk desa-desa dibawah BUMDes Pemprov Jabar, dimana desa yang bersangkutan adalah desa yang sudah maju dan berkembang. Dasar hukum yang  menjadi  acuan  untuk  melaksanakan  program  OVOC  adalah  Kesepakatan  Bersama  Antara  Pemerintah  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  dengan  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan  Banten,  TBK.  Tentang  Percepatan Peningkatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Perekonomian  Masyarakat  Melalui  Pemanfaatan  Fasilitas  Layanan Perbankan  Nomor:  119/17/DPM-DESA/008/NK/DIR-INS/2018  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar dengan Bank BJB).
Penulis menemukan beberapa persoalan hukum berdasarkan seluruh fakta yang telah terangkum diatas. Yang pertama, Penulis akan mengkaji bagaimana tanggung jawab Pemprov Jabar sebagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program OVOC. Persoalan hukum yang selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban sosial lembaga perbankan  melalui  program  OVOC  ditinjau  dari  pengaturan  terhadap  Kesepakatan  Bersama  antara  Pemprov  Jabar dengan  Bank  BJB,  yang  diantaranya  adalah  peningkatan  kapasitas  melalui  pelatihan  pengelolaan  bisnis  penguatan Lembaga  Perekonomian  Masyarakat  oleh  Bank  BJB  dan  pendampingan  teknis  penguatan  Lembaga  Perekonomian Masyarakat oleh Bank BJB. Hasil wawancara Penulis dengan salah satu staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Desa Jabar adalah BUMDes belum bisa mendapatkan penyertaan modal berupa aliran dana karena belum memenuhi persyaratan dalam proposal, seperti tidak bisa membuat rincian keuangan dengan benar. Oleh karena itu, DPM Desa Jabar merasa khawatir terhadap BUMDes dalam mengelola keuangan, karena desa dianggap belum berkompeten dalam menerima modal.
Penulis melihat adanya ketimpangan antara isi Kesepakatan Bersama dengan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini terdapat ketimpangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi pada kenyataannya), sehingga diperlukannya audit mutu hukum sebagai bentuk dari efektivitas BUMDes yang didukung program OVOC dengan  tujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  akibat  dari  ketimpangan  tersebut.  Audit  mutu  hukum merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengedit atau merevisi hukum. 5 Lazimnya, audit mutu hukum digunakan untuk masalah keuangan, sehingga yang akan lebih spesifik dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai karakter  pertanggungjawaban  sosial  Bank  BJB  yang  diarahkan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan.  Seharusnya,  Bank BJB ikut berperan dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi. Penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait kebutuhan apa saja yang kiranya dibutuhkan BUMDes diluar pengaturan Kesepakatan Bersama yang telah terbentuk dan melihat pandangan dari lembaga perbankan terkait program OVOC. Setelah mengaudit Kesepakatan Bersama tersebut, Peneliti akan  menganalisis  permasalahan  yang  terjadi  dan  menuangkannya  ke  dalam  Perjanjian  dalam  bentuk  Kesepakatan Bersama sebagai perbaikan dari pengaturan kesepakatan yang sebelumnya.
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  sebagai pemangku  kepentingan  terhadap pelaksanaan program One Village One Company (OVOC)?
2. Bagaimanakah pengaturan terhadap Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB dalam hal pertanggungjawaban sosial lembaga perbankan melalui program One Village One Company (OVOC) ditinjau dari Audit Mutu Hukum?
3 Priyono Teddy Chandra, Esensi Ekonomi Makro, Surabaya: Zifatama Publisher, 2016, hlm. 5.
4 Ibid, hlm. 6.
5 Tarsisius  Murwaji,  “Audit  Mutu  Hukum  dan  Mitigasi  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Petani  sebagai  Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area”, LITIGASI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, Oktober 2012, hlm. 1439.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program One Village One Company (OVOC) dan untuk mengkaji dan mengevaluasi bagaimana pengaturan terhadap Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB dalam hal pertanggungjawaban sosial lembaga perbankan melalui program One Village One Company (OVOC) ditinjau dari Audit Mutu Hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 6 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan perbandingan  hukum. 7 Secara  spesifik  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach ) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8 Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, teori-teori, dan konsep- konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat di BUMDes Jabar dan UMKM yang telah atau sedang melaksanakan program OVOC dan tetap dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut bertujuan untuk meneliti penerapan aspek-aspek hukum dalam tanggung jawab pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan BUMDes Jabar dan UMKM yang  melaksanakan  program  OVOC,  serta  pelaksanaan  pertanggungjawaban  sosial  lembaga  perbankan  terhadap BUMDes Jabar  dan  UMKM  yang  terlibat  dalam  program  OVOC  diaudit  dari  Perjanjian Kerjasama  antara  Pemprov Jabar dengan Bank BJB.

## Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  yuridis  normatif,  dilakukan  terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan  (terutama)  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang  bahan-bahan  tadi  mengandung  kaidah- kaidah hukum.
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini  hukum  normatif  yang  digunakan  pada  rancangan  kegiatan  yang dilakukan oleh Peneliti yaitu dalam hal mengevaluasi pengaturan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar dengan Bank  BJB  dalam  hal  pertanggungjawaban  sosial  lembaga  perbankan  adalah  Undang-Undang  Perbankan,  Undang- Undang UMKM, Peraturan Menteri Desa, dan Audit Mutu Hukum.

## Bahan dan Alat Utama

## Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan diantaranya:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  dan  Banten,  TBK.  Tentang  Percepatan  Peningkatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Perekonomian Masyarakat  Melalui  Pemanfaatan  Fasilitas  Layanan  Perbankan  Nomor  :  119/17/DPM-DESA/008/NK/DIR- INS/2018.
7. Peraturan lain yang relevan dengan penelitian.

## Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 3.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015, hlm. 114.
8 Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
2. Makalah-makalah tentang Perbankan, Badan Usaha Milik Desa, Audit Mutu Hukum, dan Omnibuslaw.

## Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  akan  digunakan  Penulis  dalam  mendukung  bahan  hukum sekunder, yakni:
1. Kamus Hukum ( Black’s Law Dictionary ).
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Ensiklopedia.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan awal data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, buku, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Setelah  itu,  Peneliti  akan  melakukan  observasi  lapangan  di  BUMDes  Pemprov  Jabar,  Kota  Bandung  untuk  mencari gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti. Serta, Peneliti juga mengikuti rapat di BUMDes Pemprov Jabar terkait program OVOC tersebut.
Setelah  melakukan  observasi,  Peneliti  melaksanakan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  BUMDes  Pemprov Jabar yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar mengenai tata cara yang didasari dengan pandangan pihak  terkait  tentang  pelaksanaan  program  OVOC  ditinjau  dari  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemprov  Jabar  dengan Bank BJB, dimana akan diteliti pula mengenai pertanggungjawaban sosial lembaga perbankan terhadap BUMDes Jabar dan UMKM yang terlibat di dalamnya agar program OVOC tersebut dapat terealisasikan sesuai dengan tujuan yang ada demi terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik.
Pada tahap akhir, Peneliti melakukan penelusuran dokumen baik secara on-line dan/atau off-line yang berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Penelusuran  secara on-line dilakukan  dengan  membuka  ( browsing )  situs  internet, berkomunikasi  melalui elektronik  mail ( e-mail ),  melalui  pesan  singkat  ( short  message  service ),  dan/atau  melalui jaringan  telekomunikasi.  Sedangkan  penelusuran  secara off-line dilakukan  dengan  berkunjung  untuk  membaca  dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, meminjam literatur, dan meminta data-data yang diperlukan dari BUMDes Pemprov Jabar. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut diidentifikasi terhadap bahan hukum yang  relevan  dengan  permasalahan.  Bahan  hukum  tersebut  diolah  dengan  membaca,  membuat  catatan  kutipan,  dan mengumpulkannya menjadi satu untuk kemudian menjadi data sekunder yang valid.

## Teknis Analisis Data
Teknik analisis data di dalam penulisan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mencari unsur-unsur yang terdapat di dalam fakta hukum  yang telah ada dan yang  menjadi kendala, yaitu kepastian mengenai sudah sejauh mana tanggung jawab sosial lembaga perbankan terhadap BUMDes Jabar dan UMKM yang telah melaksanakan program OVOC. Setelah itu, Peneliti akan mencari korelasi dalam fakta di lapangan dengan undang- undang atau dasar hukum yang mengaturnya, dalam hal ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jabar dengan Bank  BJB  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Pada  tahap  terakhir,  Peneliti  akan menganalisis permasalahan yang ada dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang telah diperoleh layak dianggap lengkap dan dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Sebagai  Pemangku  Kepentingan  Terhadap Pelaksanaan Program One Village One Company (OVOC)
Pemprov  Jabar  melalui  BUMDes  Jabar  merupakan  salah  satu  badan  usaha  andalan  pemerintah  dalam meningkatkan  kemandirian  perekonomian  di  desa  yang  bergantung  pada  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. BUMDes berjalan dengan metode menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, akan tetapi berdasarkan pada potensi asli desa. Saat ini total desa di Jawa Barat mencapai 5.300 desa dengan bentang dan potensi alam yang berbeda. Dengan kondisi itu, negara wajib hadir dengan menggelontorkan suntikan modal, untuk membantu optimalisasi kekayaan di desa tersebut melalui program OVOC. 9 Visi  OVOC  dalam  usaha  pencapaiannya,  terdiri  dari  program  Patriot  Desa,  Pendampingan  BUMDes,  dan Sekolah CEO yang akan diuraikan oleh Peneliti sebagai berikut: 10
9 “Berdayakan Desa dengan Program OVOC”, < https://ovoc.jabarprov.go.id/?route=moreart&artid=10> [11 Januari 2020].
10 “ One Village One Company ”, < https://ovoc.jabarprov.go.id/> [11 Januari 2020].
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

## 1. Patriot Desa
Program Patriot Desa Jawa Barat merupakan bagian OVOC dalam rangka merintis BUMDes berbasis potensi desa. Untuk  mencapai  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat,  kehidupan  sosial  budaya  dan  pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat, program Patriot Desa menghadirkan pemuda-pemudi yang akan melalui proses  seleksi  dan  pembakalan  untuk  menjadi  fasilitator  lapangan  yang  bertugas  melaksanakan  pendampingan dengan skema live-in di desa-desa penempatan yang belum memiliki BUMDes yang aktif. 2. CEO BUMDes
Program  CEO  BUMDes  Juara  merupakan  bagian  OVOC  dalam  rangka  mengembangkan  BUMDes  berbasis karakteristik dan kebutuhan. Melalui pendampingan, mentoring, fasilitasi, stimulasi modal, dan bimbingan teknis diharapkan  CEO  BUMDes  Juara  dapat  meningkatkan  jumlah  dan  skala  usahanya  sehingga  dapat  memberikan dampak pada ekonomi desa secara berkelanjutan.
Tanggung jawab BUMDes Pemprov Jabar sebagai badan yang membawahi dan bertanggungjawab atas seluruh perusahaan, baik berupa koperasi atau UMKM yang menjalankan program OVOC wajib menyusun program rencana kerja  kedepan  agar  perusahaan-perusahaan  tersebut  mampu  mencapai  target  yang  ditetapkan  oleh  Pemprov  Jabar. 11 Rencana  program  yang  disusun  oleh  Pemprov  Jabar  setiap  tahunnya,  diantaranya  yang  pertama  pada  tahun  2019 tersusun Building  Foundation .  Pada  tahun  2020,  rencana  program  yang  akan  dilaksanakan  adalah Starting  Up . Selanjutnya pada tahun 2021, rencana program yang akan dilaksanakan adalah Acceleration . Pada tahun 2022, rencana program selanjutnya adalah Scale Up .
Dengan  menjalankan  beberapa  rencana  program  yang  telah  dipaparkan  diatas,  Penulis  mengutip  dari  hasil diskusi dengan BUMDes Pemprov Jabar, perkiraan omset yang didapatkan adalah 10 (sepuluh) juta sampai dengan 1 (satu) miliar per tahun. Jenis usaha yang akan dikembangkan melalui program OVOC adalah kuliner (0,58%), simpan pinjam (12,31%), perdagangan (65,32%), pertanian (12,58%), wisata (2,25%), agen (5,58%), transportasi (0,78%), pasar desa (1,18%), dan kerajinan (0,94%). 12
Finalisasi konsep OVOC menekankan sasaran pada desa yang belum dan telah memiliki BUMDes. Desa yang belum memiliki BUMDes diamanatkan sebuah konsep melalui program Patriot Desa agar melahirkan CEO BUMDes lokal dengan kedudukan “milenial” yang artinya memiliki modal yang cukup besar, memiliki pola pikir yang kreatif, dengan  ilmu  pengetahuan  yang  baik, fresh  graduate, dan  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman  yang  ada  di  era globalisasi sekarang ini melalui penelusuran potensi desa. Sedangkan desa yang  telah memiliki BUMDes, diberikan konsep  melalui  CEO  BUMDes  Juara  dengan  mengembangkan  BUMDes  melalui  mentoring,  pendampingan,  serta stimulasi modal yang didapatkan dari berbagai pihak terutama dalam hal ini adalah lembaga perbankan. Perlu diketahui bahwa aktivitas program CEO BUMDes untuk program OVOC melalui mentoring oleh CEO BUMDes harus memenuhi kriteria  diantaranya  telah  berpengalaman  dalam  dunia  bisnis  dan  manajemen,  memahami  bisnis  BUMDes  sekaligus berpotensi  untuk  mengembangkan  jejaring  BUMDes.  CEO  BUMDes  dalam  hal  ini  pun  harus  mengidentifikasi kebutuhan pengembangan BUMDes dan menyusun rencana bisnis bagi setiap usaha yang berada dibawah naungannya. CEO  BUMDes  kerap  juga  memberikan  pendampingan  stimulasi  permodalan  dengan  nilai  100  (seratus)  juta  dan mendampingi  pelaksanaan  kegiatan  secara  berkala.  Proses  yang  dilakukan  oleh  CEO  BUMDes  untuk  menciptakan keadaan BUMDes yang baik adalah dengan mengaktifkan kembali atau mengganti kepengurusan didalam  BUMDes terkait, dan kemudian selalu melaporkan perkembangan target kinerja CEO BUMDes dalam proses pencairan gaji. 13 Stimulasi modal dalam pengembangan BUMDes merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan BUMDes melalui bantuan keuangan yang diatur dengan tujuan memperkuat kapasitas kelembagaan, akses permodalan, dan pemasaran.
Tanggung jawab Pemprov Jabar sebagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program OVOC melalui CEO BUMDes bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk desa yang lebih maju,  menjaga  kerjasama  antar  desa  agar  turut  aktif  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  CEO  BUMDes memberikan arahan dalam hal pengembangan setiap BUMDes agar dapat menjalankan program OVOC dengan sukses, serta  memfasilitasi  pembangunan  berskala  lokal  desa.  Program  OVOC  juga  memberikan  percepatan  dalam  akses keuangan desa, yaitu seluruh transaksi bisnis dan jual beli telah dimodernisasi melalui Internet Corporate Banking dan Rekening  Tabungan  Masyarakat.  Serta  permodalan  dari stakeholder pun  dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap  desa  untuk perluasan bisnis yang berbentuk kredit atau pembiayaan usaha.
Setiap desa tidak dapat berdiri dan bergerak sendiri, melainkan harus ditunjang oleh sebuah badan usaha yang akan mengelola dan melaksanakan kegiatan dari program OVOC ini, yaitu BUMDes. Pendampingan BUMDes melalui program OVOC berfungsi sebagai upaya mendorong desa di Jawa Barat agar mampu  mandiri dalam mengelola dan mendayagunakan  potensi  desa  untuk  membangun  desa  dan  memberdayakan  masyarakat  desa.  Program  OVOC menggeser  pemikiran  dari  pola  pembinaan  menjadi  pola  pendampingan.  Berdasarkan  program  OVOC,  BUMDes
11 Pasal 5 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB.
12 Hasil Diskusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat Mengenai Program One Village One Company .
13 Ibid.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
Pemprov  Jabar  senantiasa  wajib  membantu  seluruh  BUMDes  dibawahnya  untuk  memberikan  penyuluhan, mendampingi  saat  pelaksanaan  kegiatan,  dan  mengawasi  jalannya  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
Sebelum masuk pada tahap penyuluhan, BUMDes Pemprov Jabar harus melakukan penilaian terhadap desa- desa di Jawa Barat dengan klasifikasi desa yang telah cukup baik dan desa yang masih kurang baik dalam hal kesiapan untuk melaksanakan program OVOC ini. Desa yang tergolong pada klasifikasi kurang baik, akan diberikan penyuluhan secara  berkala  oleh  BUMDes  Pemprov  Jabar  kepada  BUMDes  desa  terkait.  Sedangkan  desa  yang  sudah  tergolong sebagai desa yang baik, akan melanjutkan tahap pelaksanaan kegiatan dengan tetap dibantu oleh perwakilan pusat. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir sebuah kesalahan yang dilaksanakan oleh BUMDes, serta menciptakan sebuah efisiensi waktu dengan terdapatnya penggolongan desa tersebut.
Pengawasan merupakan salah satu elemen yang sangat penting sebagai wujud implementasi dari pelaksanaan program OVOC. Pengawasan dilakukan oleh BUMDes Pemprov Jabar dengan cara melihat laporan yang diberikan oleh desa-desa di Jawa Barat. Laporan tersebut berupa laporan keuangan, neraca laba dan rugi, laporan praktik kegiatan di lapangan,  serta  analisis  manfaat  dan  dampak  yang  dirasakan  oleh  desa  dalam  menjalankan  kegiatan  berdasarkan program OVOC. Jika program OVOC berjalan sesuai dengan visi yang telah dikemas oleh pemerintah, masyarakat akan tetap tinggal di desa dengan pekerjaan yang baik dan menjamin, karena program OVOC dibentuk untuk memangkas ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan. 14
BUMDes Pemprov Jabar memang memiliki hak dan kewajiban sebagai Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program  OVOC  dengan  membawahi  desa-desa  di  Jawa  Barat,  akan  tetapi  ketika  mereka  tidak  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan/atau kesepakatan yang berlaku (jika mereka membentuk perjanjian dengan para  pihak),  mereka  akan  tetap  mendapatkan  sanksi  atau  hukuman.  Sanksinya  adalah  melepaskan  hak  administrasi BUMDes Pemprov Jabar sebagai Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan terhadap desa-desa di Jawa Barat dalam hal pelaksanaan program OVOC. 15
Pengaturan Terhadap Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB dalam  Hal  Pertanggungjawaban  Sosial  Lembaga  Perbankan  Melalui  Program  One  Village  One  Company (OVOC) Ditinjau dari Audit Mutu Hukum
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus terus berjalan dimana dalam hal ini pemerintah melalui BUMDes dan lembaga perbankan turut menyikapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia terutama masyarakat pedesaan dengan mencanangkan program OVOC yang telah terkemas dalam suatu Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar dengan Bank BJB. Program OVOC pasti tetap menuai pro dan kontra walaupun telah dikonsepkan  sebaik  mungkin,  sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan  forum  yang  terdiri  dari  berbagai  pihak  dan  sudut pandang yang berbeda agar menghasilkan suatu solusi yang efektif dan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. Pada  dasarnya,  forum  ini  bertujuan  untuk  mengaudit  atau  memeriksa  Kesepakatan  Bersama  yang  telah  dipaparkan sebelumnya agar tetap saling menguntungkan para pihak yang terlibat di dalamnya serta CEO BUMDes berhasil untuk mengembangkan desa yang terkait dengan cara menggali SDA dan SDM yang dimiliki.
Beberapa  badan  usaha  seperti  BUMDes,  koperasi,  ataupun  UMKM  yang  tidak  memiliki  dana  berlebih  dan ditinjau dari Kesepakatan Bersama harus diberikan kemudahan yang salah satunya mendapatkan dana atau kredit dari lembaga perbankan agar mereka tidak kesulitan untuk mengembangkan usaha, bukan hanya untuk di daerah tertentu saja,  tetapi  mereka  harus  memiliki  prospek  usaha  yang  jelas  dengan  target  penjualan  sampai  pada  bertaraf  nasional bahkan  internasional.  Lembaga  perbankan  pun  dalam  hal  ini  harus  berpartisipasi  dalam  memasarkan  produk  yang dihasilkan oleh para pelaku usaha yang menjalankan program OVOC, dengan dalih bahwa ketika lembaga perbankan bekerja dalam hal pemasaran, BUMDes, koperasi, atau UMKM dapat menjadi nasabah pada lembaga perbankan terkait, sehingga terjadilah hubungan timbal balik yang menguntungkan dan efektif bagi kedua belah pihak.
Pelaksanaan program OVOC salah satunya diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar dengan Bank BJB. Dalam Pasal 4 tentang Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama memuat aturan mengenai layanan keagenan Laku Pandai, penyaluran fasilitas kredit dan pengelolaan keuangan desa melalui Bank BJB. Dimana, pendanaan yang diberikan oleh Bank BJB masih tersendat atau dalam kata lain belum disalurkan lebih lanjut kepada desa-desa dibawah Provinsi Jabar.  Hal  tersebut  terjadi  karena  BUMDes Pemprov  Jabar  masih  ragu  untuk  menyalurkannya  saat  melihat bahwa  desa-desa  tersebut  tidak  dapat  memenuhi  kriteria  untuk  mendapatkan  penyertaan  modal,  karena  keseluruhan BUMDes tidak lolos dalam membuat proposal. Mereka membuat proposal yang sama sekali tidak memenuhi kriteria, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak lengkap, tanda tangan tidak resmi yang hanya berbentuk scan , tidak membuat rincian keuangan, dan lebih tidak masuk akal lagi mereka tidak mendeskripsikan tentang business plan mengenai  rencana  usaha  yang  akan  mereka  jalankan.  Oleh  karena itu,  DPM  Desa Jabar  cenderung  merasa  khawatir
14 Hasil wawancara oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat.
15 Ibid.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
terhadap BUMDes dalam hal mengelola keuangan, karena desa dianggap belum berkompeten dalam menerima modal. Seharusnya  Bank  BJB  sebelum  memberikan  modal  ikut  turut  andil  melakukan  pendampingan  teknis  secara  berkala kepada setiap BUMDes dan memberikan pelatihan dan pengelolaan bisnis untuk mengembangkan potensi mereka  agar dapat  mengikuti  perkembangan  globalisasi.  Selain  yang  telah  dipaparkan  diatas,  Peneliti  menemukan  adanya ketidakpastian  hukum  dalam  isi  Kesepakatan  Bersama  antar  Pemprov  Jabar  dengan  Bank  BJB,  yaitu  belum tercantumnya program OVOC beserta aturan-aturan hukumnya.
Menurut  pemikiran  Peneliti,  dengan  mengaudit  pengaturan  terhadap  Kesepakatan  Bersama  antara  Pemprov Jabar dengan Bank BJB, akan  menemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki kedepannya dengan tujuan menunjang keberlanjutan program OVOC tanpa ada ketimpangan antara aturan yang telah dibentuk dengan kenyataan yang ada. Serta memperbaiki beberapa poin dari perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya agar tidak ada kerancuan dan berbagai pihak jelas dalam melaksanakan perjanjian tesebut.
Forum CSR ini akan membahas mengenai konsep quadruple helix, dimana konsep ini merupakan model inovasi yang  menekankan  pada  kerjasama  antara  4  (empat)  unsur  yaitu  pemerintah  daerah  atau  otoritas  publik,  industri, universitas atau sistem pendidikan, dan komunitas masyarakat atau pengguna. Empat unsur tersebut bekerjasama secara dinamis dan membentuk helix yang saling berdampingan menuju ke arah pengembangan daerah. Model quadruple helix dapat digunakan sebagai model inovasi daerah dengan konsep kustomisasi disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri. 16
Penerapan konsep quadruple helix dalam program OVOC sangat diperlukan mengingat peran dan pemikiran pemerintah daerah, BUMDes, koperasi, ataupun UMKM, lalu korporasi dalam hal ini adalah lembaga perbankan, serta masyarakat perlu disatukan untuk kepentingan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan  karakteristik  audit  mutu  hukum,  sejatinya  program  OVOC  harus  mengikuti  alur  dari  7  (tujuh) kriteria yang akan dijelaskan sebagai berikut: 17
1. Mutu Produk ( quality of product )
Mutu produk hukum atau produk jasa hukum dengan simbol (q). Sebagai gambarannya: mutu produk berupa jasa dari pembuat peraturan perundang-undangan dikatakan bermutu apabila peraturan yang telah dibuat dan disahkan tidak  ada  atau  sedikit  pihak  yang  memprotes  atau  mendesak  dicabutnya  sehingga  peraturan  tersebut  berlaku  dan kurun waktu yang lama.
2. Biaya Minimal ( cost )
Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, dengan simbol (c). Larangan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk tidak melakukan rapat di hotel merupakan kebijakan pemerintah yang sudah berwawasan mutu karena akan mengurangi biaya rapat. Para pembuat undang-undang dan anggota DPR atau DPRD akan menghemat biaya yang tinggi jika dalam menyusun suatu peraturan dilaksanakan di kantornya dan bukan di hotel.
3. Ketersediaan atau Akses ( delivery )
Kemudahan  akses  untuk  mendapatkan  pelayanan  secara  mudah,  efektif  dan  efisien,  dengan  simbol  (d).  Akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan hukum merupakan salah satu indikator mutu. Permasalahan akses ini menjadi permasalahan yang penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang luas.
4. Keamanan ( safety )
Produk hukum harus aman dan tidak menimbulkan kesengsaraan, dengan simbol (s). Hukum harus netral, bukan dibentuk  untuk  kepentingan  pembuat  undang-undang  atau  pesanan  kelompok  tertentu  tetapi  harus  berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh elemen negara, termasuk warga negara.
5. Pelayanan yang Baik ( mores )
Saling menghargai antara penyedia jasa dan penyedia jasa, kemudian penyedia jasa dengan pengguna jasa, dengan simbol (m). Dalam teori hukum, memang tidak dibahas tentang keramahan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.  Seringkali  polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara,  dan  pejabat  publik  kurang  memperhatikan  pelayanan  yang ramah sehingga terkesan hukum itu kejam atau tidak bersahabat. Dalam perkuliahan di fakultas hukum perlu dibahas tentang “ budaya mutu ” yang salah satu unsurnya adalah pelayanan yang ramah sehingga terkesan hukum itu kejam atau tidak bersahabat. Dalam perkuliahan di fakultas hukum perlu dibahas tentang “ budaya mutu ” yang salah satu unsurnya adalah pelayanan yang ramah.
6. Sistemik ( systemic )
Perlu dibentuk sistemnya, dengan simbol (s). Sistem hukum yang dimaksud disini adalah suatu tatanan hukum dalam suatu ilmu atau aturan yang berlaku.
7. Mengikuti Perkembangan atau Trend Masyarakat ( Environment )
16 Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat, Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur), Universitas Langlangbuana, Bandung.
17 Tarsisius Murwadji, “Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum POSITUM , Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 156-158.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat
Mengikuti  perkembangan  masyarakat  atau environment diwakilkan  dengan  simbol  (e).  Sistem  Hukum  Nasional harus  mengikuti  perkembangan  hukum  global,  oleh  karena  itu  pemerintah  Indonesia  harus  aktif  mengikuti pertemuan-pertemuan  Internasional  sehingga  pembaharuan  hukum  dapat  dilakukan  secara  terus  menerus.  Secara teoritis, dengan demikian untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan aspiratif, yang salah satunya harus dipilih dengan mekanisme yang baik disertai dengan syarat yang ketat.
Program OVOC adalah sebuah stigma utama dimana pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai cara melalui program-program  yang  turut  berkembang  dibawahnya.  Beberapa  program  dibawah  program  OVOC  yakni  meliputi Patriot Desa, CEO BUMDes Juara, serta Program Talisah yang sudah berjalan selama setahun terakhir ini. Landasan hukum bagi suatu kegiatan, terlebih dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah program pemerintah sangat penting untuk dirumuskan. Satu aturan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu program, dan untuk membentuk suatu sistem hukum yang efektif dan efisien, pemerintah mencanangkan konsep omnibus law. Konsep  penyederhanaan  regulasi  melalui omnibus  law dilakukan  dengan  mencabut  beberapa  regulasi  dan menyusunnya  kembali  dalam  satu  undang-undang  secara  menyeluruh,  komprehensif,  dan  sederhana.  Dalam  sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimungkinkan perubahan substansi dan pencabutan undang- undang  oleh  undang-undang  baru.  Menurut  pendapat  Jimly  Asshiddiqie, omnibus  law dapat  dilakukan  melalui kodifikasi hukum, baik terhadap undang-undang  maupun peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidang hukum dapat dibukukan dalam 1 naskah yang terpadu. 18
Berdasarkan  seluruh  pemaparan  diatas,  yang  akan  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  hukum  atas Kesepakatan  Bersama  yang  dibentuk  oleh  BUMDes  Pemprov  Jabar  dengan  Bank  BJB  adalah  cidera  janji  atau wanprestasi antar para pihak. Salah satu contohnya adalah kebijakan lembaga perbankan dalam membantu sosialisasi atau pendampingan terhadap BUMDes untuk menunjang pelaksanaan program OVOC ini. Hal ini dapat terjadi apabila desa-desa yang melaksanakan program OVOC tidak tertib dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan  dan/atau  kesepakatan  yang  berlaku,  sehingga  lembaga  perbankan  ditakutkan  akan  mundur  ketika  melihat tidak terdapat perkembangan pesat program OVOC dalam praktiknya di lapangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  Penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  pemangku  kepentingan  terhadap  pelaksanaan program  OVOC.  Visi  OVOC  dalam  usaha  pencapaiannya,  terdiri  dari  program  Patriot  Desa,  Pendampingan BUMDes, dan Sekolah CEO. Tanggung jawab Pemprov Jabar sebagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program OVOC melalui CEO BUMDes bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk desa yang lebih maju, menjaga kerjasama antar desa agar turut aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya,  CEO  BUMDes  memberikan  arahan  dalam  hal  pengembangan  setiap  BUMDes  agar  dapat  menjalankan program  OVOC  dengan  sukses,  serta  memfasilitasi  pembangunan  berskala  lokal  desa.  Program  OVOC  juga memberikan percepatan dalam akses keuangan desa, yaitu seluruh transaksi bisnis dan jual beli telah dimodernisasi melalui Internet  Corporate  Banking dan  Rekening  Tabungan  Masyarakat.  Rencana  program  yang  disusun  oleh Pemprov  Jabar  setiap  tahunnya,  diantaranya  yang  pertama  pada  tahun  2019  tersusun Building  Foundation .  Pada tahun 2020, rencana program yang akan dilaksanakan adalah Starting Up . Selanjutnya pada tahun 2021, rencana program yang akan dilaksanakan adalah Acceleration . Pada tahun 2022, rencana program selanjutnya adalah Scale Up .
2. Pengaturan terhadap Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB dalam hal  pertanggungjawaban  sosial  lembaga  perbankan  melalui  program  OVOC  ditinjau  dari  Audit  Mutu  Hukum. Beberapa badan usaha seperti BUMDes, koperasi, ataupun UMKM yang tidak memiliki dana berlebih dan ditinjau dari  Kesepakatan  Bersama  harus  diberikan  kemudahan  yang  salah  satunya  mendapatkan  dana  atau  kredit  dari lembaga perbankan agar mereka tidak kesulitan untuk mengembangkan usaha, bukan hanya untuk di daerah tertentu saja, tetapi mereka harus memiliki prospek usaha yang jelas dengan target penjualan sampai pada bertaraf nasional bahkan internasional. Lembaga perbankan pun dalam hal ini harus berpartisipasi dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha yang menjalankan program OVOC, dengan dalih bahwa ketika lembaga perbankan bekerja  dalam  hal  pemasaran,  BUMDes,  koperasi,  atau  UMKM  dapat  menjadi  nasabah  pada lembaga  perbankan terkait, sehingga terjadilah hubungan timbal balik yang menguntungkan dan efektif bagi kedua belah pihak.
18 Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI. No. 23, Desember, 2019, hlm. 3.
Tri Putri Natalia, Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016. Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005 Priyono Teddy Chandra, Esensi Ekonomi Makro, Surabaya: Zifatama Publisher, 2016. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK. Tentang Percepatan Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian  Masyarakat  Melalui  Pemanfaatan  Fasilitas  Layanan  Perbankan  Nomor:  119/17/DPM- DESA/008/NK/DIR-INS/2018.
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Ekonomi Kerakyatan.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

## Internet/Jurnal
Diskusi Antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Mengenai Program “ One Village One Company untuk Desa Perbatasan”.
“ One Village One Company ”, https://ovoc.jabarprov.go.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
Tarsisius Murwadji, “Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.
1, No. 2, Juni 2017.
Tarsisius  Murwaji,  “Audit  Mutu  Hukum  dan  Mitigasi  terhadap  Badan  Usaha  Milik  Petani  sebagai  Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area”, LITIGASI Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 13, No. 2, Oktober 2012. Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat, Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur), Universitas Langlangbuana, Bandung. Sulasi  Rongiyati. Menata  Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Omnibus  Law. Jakarta:  Pusat  Penelitian  Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI No. 23, Desember, 2019.