DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8661
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 3 Juni 2020; Direvisi: 15 Agustus 2020; Disetujui: 17 Agutus 2020

## JUSTICIABELEN: PENEGAKAN HUKUM DI INSTITUSI PENGADILAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

## Azis Ahmad Sodik
Advokat dan Konsultan Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia Email: azisahmads@gmail.com

## ABSTRACT
The Epidemic of Covid-19 which has  hit Indonesia has a very worrying impact, not only in the socio- economic sector, but also affects to all sectors, including the structure of the justice system in Indonesia. The  policy  of  Government  in  dealing  with  this  pandemic  is  the  implementation  of  Large-Scale  Social Restrictions  as  regulated  in  Government  Regulation  No.  21  of  2020  concerning  Large-Scale  Social Restrictions. This is one of the efforts to reduce the spread rate of covid-19. This is a big challenge for the holding of justice, especially for justice seekers who need legal certainty, because if it continues, there is a risk of contracting  the Covid-19  virus, whereas if  the  trial is postponed, it will result in losses for the community of justice seekers (justiciabelen), because of their status and their fate is still unclear. This study aims  to  find  out  how  law  enforcement  in  court  institutions  during  a  pandemic.  The  method  for  this research is normative juridical analysis, Qualitative approach and literature study. From this research, it is known that in efforts to enforce law in a court in a pandemic situation it must meet at least 5 (five) factors: (1) Legal Instrument Factors, (2) Law Enforcement Factors, (3) Facilities Factors, (4) Community Social Factors (5) Cultural Factors.
Keywords: Covid-19, Judicial System, Justiciabelen, Law Enforcement

## ABSTRAK
Wabah covid-19 yang telah melanda Indonesia, telah memberi dampak yang sangat mengkhawatirkan, tidak hanya pada sektor sosial ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor, termasuk pada tatanan sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam megahadapi pandemi ini yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini merupakan salahsatu upaya  untuk  menekan  angka  penyebaran  dari  covid-19.  Hal  ini  menjadi  tantangan  besar  bagi terselengaranya peradilan, terutama bagi para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum, karena  apabila  persidangan  tetap  dilaksanakan,  maka  beresiko  terdampak  virus  Covid-19,  sedangkan apabila  persidangan  ditunda,  maka  mengakibatkan  kerugian  bagi  masyarakat  para  pencari  keadilan (justiciabelen), karena status dan nasib mereka masih belum diputuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  penegakan  hukum  di  institusi  pengadilan  pada  saat  pandemi.  Metode  untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif  serta data di peroleh dengan studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam upaya penegakan hukum di  pengadilan  dalam  keadaan  pandemi  ini  setidaknya  harus  memenuhi  5  (lima)  faktor:  (1)  Faktor Instrumen  Hukum,  (2)  Faktor  Penegak  Hukum,  (3)  Faktor  Sarana  serta  Fasilitas,  (4)  Faktor  Sosial Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.
Kata Kunci: Covid-19,  Justiciabelen, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan

## PENDAHULUAN
Kondisi  penyebaran  dari  virus  covid-19  sudah  sangat  mengkhawatirkan.  Di  Indonesia  sendiri terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020, Pukul 20.51 WIB data yang sudah terkonfirmasi positif sebanyak 14.749 orang (Gugus Tugas Percepatan Penangana COVID-19, 2020), artinya virus ini sudah memasuki tahap darurat, dan angka kematiannya setiap hari terus meningkat dan hal ini berdampak pada seluruh aspek,  baik  aspek  sosial,  politik,  budaya,  ekonomi,  keamanan,  pertahanan,  kesejahteraan,  bahkan  tak terkecuali berdampak pada tatanan sistem peradilan di Indonesia .
Pada 30 Maret 2020 media mainstream telah memberitakan, bahwa dalam upaya menghadapi pandemi yang disebabkan oleh covid-19 ini, Presiden akan menggunakan Perppu Tentang Darurat Sipil (Danu, 2020).  Hal Ini merujuk  kepada  Perppu  No 23 tahun 1959. Namun hal tersebut  menimbulkan respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat, sebagian dari masyarakat mengatakan agar dalam menangani pandemik ini pemerintah menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Repulik  Indonesia  Tahun  2018,  No  128),    yang ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  7  Agustus  2018,  sebagian  dari  masyarakat  tidak menerima Perppu tersebut karena dinilai Perppu tersebut kurang tepat untuk penangan covid-19 ini karena karena latar belakang dari perppu tersebut adalah Perppu yang menjelaskan mengenai kondisi dalam Keadaan Bahaya (Handayanto & Herlawati, 2020).
Pada pekan terakhir dibulan maret, tertanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini diharapkan dapat mengurangi resiko terdampak penularan virus Covid-19 atau  bahkan  dapat  memutus  rantai  penyebaran,  serta  diharapkan  dapat  mengurangi  pengurangan kerumunan  massa  dalam  satu  tempat,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan  persidangan  di pengadilan yang dilakukan secara langsung.
Adanya adagium fiat justitia ruat coelum (keadilan tetap ditegakan meski langit runtuh) menjadi salahsatu dasar penegakan hukum bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini. Namun masalah mulai  muncul  sejalan  dengan  diberlakukannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  apakah pemenuhan hak-hak terhadap para pencari keadilan dapat terpenuhi? Sedangkan apabila persidangan tetap dilaksanakan seperti biasa akan sangat beresiko terhadap penyebaran Covid-19, sedangkan apabila persidangan  ditunda  akan  mengakibatkan  kerugian  terhadap  hak-hak  para  pencari  keadilan,  karena status serta nasib para pencari keadilan yang belum jelas dari pengadilan (Anggraeni, 2020; Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi, & Nurwahyuningsih, 2020).
Konsep  penegakan  hukum  di  Indonesia  merupakan  serangkaian  dari  proses mengimplementasikan  gagasan  dan  tujuan  hukum  yang  memuat  struktur  nilai  yang  di  dalamnya mengandung  rasa  keadilan  serta  kebenaran  yang  hakiki,  dalam  pelaksanaanya  tentu  memerlukan instrumen penegakkan hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaaan, serta lembaga pengadilan sebagai salahsatu unsur yang telah menjadi doktrin dalam sistem hukum indonesia, dan bisa dikatakan bahwa inti dari penegakan hukum adalah supremasi nilai yang di dalamnya mengandung rasa keadilan (Rahardjo, 2009). Secara konsepsi umum, maksud dari penegakan hukum yaitu bentuk dari pengejawantahan nilai dari hasil penjabaran kaidah-kaidah dan sikap untuk membentuk, menjaga, serta memelihara kedamaian dalam lingkungan, oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwa dalam penegakan hukum hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja (Husein Maruapey, 2017).
Dilihat  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  yaitu  Adlin  &  Yusri  (2020)  mengenai  penegakan hukum pemerintahan di pekanbaru terhadapat covid-19 yang menghasilkan penyebab surat edaran ini sulit  dipaksakan  berlakunya  karena  edaran  walikota  ini  tidak  memuat  sanksi  bagi  pelanggarnya,
rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat. Hidayat  (2020) mengenai Angkah – Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarkatan Indonesia menghasilkan bahwa Kementrian Hukum dan Ham telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid- 19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  melalui  keputusan  Menteri  dan  penelitian  oleh  Syamsiah  (2020) Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19 yang menghasilkan  Keadaan  atau  peristiwa  tersebut  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada  debitur, sehinnga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Dari  beberapa penelitian terdahulu belum ada yang khusus melihat bagaimana keadilan untuk pencari keadilan, disini penulis melihat dari sudut pandang berbeda dari lainnya yaitu melihat bagaimana kondisi pandemic covid-19 pada pengeakan hukum dari fenomena pencari keadilan.
Dalam hal kaitannya dengan penegakan hukum di Lembaga pengadilan dalam keadaan pandemi ini, Mahkamah Agung harus melakukan inovasi serta penyesuaian, paling tidak harus dapat menutup tiga persoalan  klasik  yang  selama  ini  menjadi  permasalahan  para  pencari  keadilan,  yaitu  persoalan keterlambatan (delay), persoalan akses atau keterjangkauan (acess to justice) , dan persoalan integritas (integrity) (Rifqi, 2020). Dalam rangka membenahi masalah tersebut, Mahkmah Agung harus melakukan perubahan dan Inovasi di bidang administrasi serta teknis peradilan, sehingga masyarakat yang sedang dihadapkan  dengan  permasalahan  hukum  akan  tetap  mendapatkan  pemenuhan  hak-haknya  serta mendapatkan kepastian hukum, meskipun sedang dihadapkan dengan krisis kesehatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode untuk membahas penelitian ini, yaitu dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penegakan hukum di pengadilan dalam  keadaan  pandemi.  Analisis  pembahasannya  yaitu  dengan  studi  kepustakaan (library  research) terhadap peraturan-peraturan hukum dan karya ilmiah lainnya yang dikaji untuk memberikan penjelasan ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan serta menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegak mempunyai arti “ orang yang menegakan atau mendirikan, Sedangkan makna dari Penegak hukum adalah seseorang atau lebih yang menegakkan hukum, dalam doktrin hukum di Indonesia berarti advokat atau pengacara, hakim, jaksa, serta polisi. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah sebuah konsep normatif, yang mana di dalamnya setiap  elemen  masyarakat  hanya  tinggal  menerapkan  apa  yang  termaktub  di  dalam  undang-undang (Rahardjo, 2009). Menurut Bardan Nawawi terpetik dari bukunya Didik S, pada hakikatnya penegakan hukum adalah  konsepsi mengenai  perlindungan atas hak  asasi  manusia, dan tegaknya keadilan serta inegritas,  serta  tidak  adanya  kesemana-menaan  atas  kekuasaan  serta  adanya  praktek  memberikan perlakuan istimewa atau bahkan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok (favoritism) yang mana hal tersebut telah diwujudkan  dalam seluruh aturan atau  norma  yang telah berada dalam tatanan hidup masyarakat (Suparman, 2016).
Pada  sistem  hukum  di  indonesia  lahirnya  penegakan  hukum  ditujukan  agar  ketertiban  dapat ditingkatkan  serta  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  para  pencari  keadilan,  Hal tersebut dapat  dilakukan setidaknya dengan menjalankan tugas pokok beserta fungsi masing-masing lembaga penegakan hukum yang sesuai dengan proporsi yang didasarkan atas sinergitas dari  lembaga terkait.
Dalam tatanan sosial di Indonesia, terdapat masyarakat  yang multikultural,  yang mana tingkat perkembangannya berbeda, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pola penegakan norma itu sendiri, karena dalam tatanan masyarakat yang modern, orang-orang lebih rasional serta tiap individu memiliki tingkat  diferensiasi  serta  spesialisasi  yang  tinggi,  oleh  karenanya  pengorganisasian  penegakan hukumnyapun sangat birokratis dan semakin kompleks (Arliman, 2019).
Doktrin yang berkembang di Indonesia, bahwa elemen penegakan hukum adalah advokat atau pengacara,  hakim,  jaksa  serta  kepolisian,  namun  diluar  institusi  tersebut  masih  ada  institusi  lain, diantaranya  Direktorat  Jendral  Pajak,  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai,  serta  Direktorat  Jendral  Imigrasi (Juwana, 2005). Secara teoritis pembahasan mengenai penegakan hukum di Indonesia akan dikatakan efektif  apabila  5  (lima)  faktor  ini  dapat  terpenuhi,    yaitu:  (1)  faktor  mengenai  instrumen  hukum (peraturan), (2) faktor dari aparat penegak hukumnya, (3) faktor tersedianya sarana dan fasilitas, (4) faktor  sosial  masyarakat,  (5)  faktor  kebudayaan.  Artinya, acces  to  justice para  pencari  keadilan  pada institusi pengadilan setidaknya dalam kondisi pandemi ini, ke lima elemen tersebut harus berjalan dengan baik.

## Faktor Instrumen Hukum
Secara  konkret,  pelaksanaan  penyelenggaraan  hukum  pada  tatanan  masyarakat  seringkali dihadapkan dengan pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, suatu kebijakan atau keputusan  yang  tidak  berlandaskan  kepada  ketentuan  hukum  memang  dibenarkan,  selama  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun bagaimana jika penyelenggaran hukum tersebut dihadapkan dengan kondisi darurat, dalam kondisi ini adanya wabah pandemi covid-19, dimana yang menjadi pertentangan adalah antara kepastian hukum dengan keselamatan warga negara.
Namun, masalah mulai muncul ketika Presiden Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2020  yang  mengatur  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  dimana pemenuhan  hak-hak  terhadap  para  pencari  keadilan  menjadi  terhambat,  karena  apabila  persidangan tetap dilaksanakan seperti biasa akan sangat beresiko terhadap penyebaran Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda akan mengakibatkan kerugian terhadap hak para pencari keadilan. Tidak hanya itu, jumlah perkara yang diterima oleh suatu pengadilan seperti di Pengadilan Agama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) terus meningkat (Ramdani Wahyu, 2017), tentu hal tersebut menjadi pekerjaan  besar  Mahkamah  Agung,  sehingga  perlu  pendekatan  serta  penanganan  yang  sitematis  dan bertahap,  agar  tidak  terjadi  penumpukan  perkara  serta  terhalangnya  hak-hak  masyarakat  pencari keadilan, terlebih pada prinsipnya pengadilan dilarang untuk menolak penerimaan perkara (UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).
Dalam menyikap hal tersebut, Mahkamah Agung harus membuka kembali produk hukum yang sebelumnya  pernah  dikeluarkan,  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Lahirnya  PERMA  ini  merupakan  upaya Mahkamah  Agung  untuk  mewujudkan  pelayanan  pengadilan  yang  modern,  dan  hal  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  telah  termaktub  dalam  cetak  biru  pembaharuan  peradilan  tahun  2010-2035  yaitu salahsatu bentuk usaha dalam upaya mengelola institusi peradilan dengan lebih baik, dengan harapan agar tumbuh kepercayaan pada masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan serta hak-hak para pencari keadilan (Mahkamah Agung, 2010).
PERMA  ini  sangat  tepat  untuk  di  implementasikan  dalam  kondisi  adanya  pandemi  ini,  karena proses berperkara di pengadilan bisa dilakukan secara elektronik (e-court) , serta proses administrasi dan persidangan  bisa tercover dengan  aplikasi  ini,  dimulai  dari  proses  pendaftaran  perkara  atau  dikenal
Azis Ahmad Sodik
dengan istilah (e-filling), kemudian proses pembayaran perkara atau dikenal dengan istilah (e-payment), serta  proses  pemanggilan  para  pihak  atau  dikenal  dengan  istilah (e-summon) ,  serta  dalam  proses persidanganpun bisa dilakukan secara elektronik atau biasa dikenal dengan istilah (e-litigasi) , hal tersebut juga dikuatkan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor No 1 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang mana  Surat Edaran tersebut berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 yang bersisi tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah.
Dalam PERMA tersebut, secara Teknik proses administrasi serta persidangan secara elektronik bisa  dilakukan  oleh  Pengacara  serta  masyarakat  yang  telah  terdaftar  dan  terverifikasi  sebelumnya. Administrasi  perkara  secara  elektronik  ini  meliputi  seluruh  proses  administrasi  dalam  persidangan, dimulai dari penerimaan surat gugatan atau permohonan, proses jawab menjawab, proses melakukan bantahan atau perlawanan, proses memberikan kesimpulan, proses pembayaran, proses penyampaian serta pengelolaan dokumen-dokumen perkara, seperti pada perkara Perdata, Perdata Agama, PTUN, serta pada perkara di Pengadilan Militer
Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya adminisrasi perkara  secara  elektronik,  dan  seyogyanya  harus  dimaksimalkan,  karena  proses  administrasi  serta pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara efektif dan efesien, bahkan dengan adanya PERMA ini memungkikan menggelar persidangan secara teleconference terutama dilingkungan Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan.

## Faktor Para Penegak Hukum
Penegakan  hukum  pada  tatanan  masyarakat,  selain  tergantung  pada  aturan  yang  telah  ada sebelumnya juga akan sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, agar penegakan hukum  dapat  berjalan  dengan  baik,  terlebih  lagi  jika  terdapat  oknum  penegak  hukum  yang  tidak menjalankan fungsinya, maka hal tersebut dapat menurunkan citra institusi, dan tentunya hal tersebut merupakan contoh tidak baik terlebih jika terjadi pada institusi pengadilan.
Pengadilan sebagai institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak bisa lepas dari peraturan atau hukum yang telah tertuang dalam undang-undang. Peran Lembaga peradilan dalam upaya untuk mewujudkan pengadilan yang mandiri, efektif dan efisien belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kesiapan para penegak hukum dalam menghadapi era digitalisasi harus dibarengi dengan meningkatnya kemampuan penyesuaian para penegak hukum, terlebih dimasa pandemi ini para penegak hukum harus bekerja keras, karena sejalan dengan Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 telah menjadi dasar hukum untuk  pelaksanaan  adminisrasi  perkara  secara  elektronik,  terlebih  setelah  dikeluarnya  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 mutlak harus dilakukan, agar persidangan dapat tetap berjalan dengan menetapkan skala prioritas penanganan perkara.
Tidak hanya berbicara mengenai hal prinsipil yang melekat pada penegak hukum, dalam kondisi pandemi ini juga mengaharuskan para penegak hukum harus menguasai sistem digitalisasi pengadilan dalam  pelaksanaan  kerja  serta  berkomunikasi,  sedangkan  kendala  utama  adalah  berbedanya  tingkat pemahaman  serta  kemampuan  aparat  pengadilan,  terkhusus  bagi  hakim  serta  tenaga  teknis  lainnya, sehingga perlu adanya percepatan pelatihan tekait penggunaan digitalisasi sistem ini.

## Sarana serta Fasilitas Pendukung
Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  teknis  lembaga  peradilan,  integritas  serta  kemandirian merupakan modal utama untuk mendapatkan kepercayaan publik. Tentu disamping kepastian hukum serta kualitas putusan yang mana hal tersebut merupakan core bussines peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi pengadilan yang mana di dalamnya termasuk penguatan sarana dan fasilitas yang mendukung, adalah syarat mutlak agar pelayanan kepada masyarat bisa dilakukan dengan lebih optimal.
Dua misi penting  yang telah tercanang dalam cetak  biru peradilan 2010-2035, yaitu (1) Dapat memberikan advis hukum yang optimal serta berkepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan (2) Meningkatkan  kepercayaan  publik  serta  transparansi  institusi  pengadilan  (Mahkamah  Agung,  2010), tuntutan modernisasi peradilan serta handalnya teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien menjadi alasan bagi Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019, dan ini menjadi program prioritas dari Mahkamah Agung dalam rangka menyambut era digitalisasi 4.0 yang terpadu.  Bahkan  pemerintah  telah  menggelontorkan  anggaran  tambahan  kepada  Mahkamah  Agung untuk mendukung program tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 413.000.000.000 (empat ratus tiga belas miliar rupiah) yang mana anggaran tersebut dikucurkan lewat Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) (Nofriandi, 2020). Adanya penambahan anggaran tersebut akan diperuntukan untuk penunjang sarana dan prasarana serta memastikan kesiapan satuan kerja pengadilan dalam penerapan aplikasi elektronik ini, bahkan Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran sebesar 70% dari total anggaran  atau  sekitar  Rp.  293.000.000.000  (dua  ratus  sembilan  puluh  tiga  miliar  rupiah)  untuk mendukung program ini (Nofriandi, 2020).
Dengan melihat keseriusan pemerintah dalam menghadapi era digitalisasi di lingkungan peradilan ini, seharusnya sarana dan  prasarana sudah tidak menjadi permasalahan, terlebih  ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini, karena perencanaan anggaran serta penambahan anggaran dari pemerintah sendiri mulai efektif per tanggal 01 Juni 2019 (Nofriandi, 2020). Semakin besar alokasi yang disediakan untuk  anggaran  komputerisasi  pengadilan (court  computerization), maka  proses  persidangan  akan semakin cepat. Investasi ini mendorong produktifitas hakim yang terukur dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan (Ramdani Wahyu, 2018).
Penyesuaian sistem administrasi di institusi pengadilan ini harus dibarengi dengan standar fasilitas yang  mendukung,  dengan  adanya  pandemi  ini  pengadilan  harus  dapat  memaksimalkan  sarana  dan prasarana  yang  telah  tersedia,  seperti  dengan  pemberian  informasi  persidangan  dengan  daring  atau dengan  menggunakan  telpon,  memaksimalkan  informasi  pada  media  sosial  serta  website, memaksimalkan adanya call center pengadilan, mengarahka semua  layanan dengan  menggunakan e- court.  Dengan  memaksimalkan  sarana  dan  fasilitas  ini  akan  dapat  membantu  masyarakat  untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## Faktor Sosial Masyarakat
Pada dasarnya setiap elemen masyarakat atau kelompok berperan penting dalam membangun penegakan hukum yang optimal.  Persoalan  yang seringkali muncul adalah taraf dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat yang berbeda. Adanya nilai derajat dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat  menjadi  indikator  penting  berfungsinya  hukum.  Semakin  baik  tingkat  pemahaman  serta kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  akan  semakin  baik  juga  penegakan  hukum  tersebut,  sebaliknya semakin  rendahnya  tingkat  pemahaman  serta  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  penegakan hukumpun akan semakin sulit. Kesadaran hukum tersebut diantaranya meliputi tentang pengetahuan hukum, ketaatan terhadap hukum, serta penghayatan terhadap fungsi-fungsi hukum.
Azis Ahmad Sodik
Dari sudut sosial, masyarakat Indonesia digolongkan menjadi masyarakat yang majemuk serta multkultural. Seorang penegak hukum harus dapat melihat perbedaan masyarakat beserta tatanan status atau kedudukan yang tumbuh di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, dalam penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh kondisi serta keadaan sosial masyarakat. Masyarakat yang tumbuh dan hidup dibawah penegakan  hukum  yang  otoriter,  maka  akan  memposisikan  penerapan  norma  hukum  yang  berbeda dengan keadaan masyarakat yang tumbuh dan hidup dalam penegakan hukum yang terbuka atau egaliter. Artinya, penegakan hukum yang hakiki tidak hanya semata-mata ditentukan oleh penegak hukumnya, melainkan akan ditentukan oleh kehendak serta partisipasi masyakarat di dalamnya.
Dalam  kondisi  pandemi  ini  tentu  perlu  adanya  nalar  yang  baik  dari  masyarakat,  serta  peran pemerintah dalam memberikan edukasi juga harus dimaksimakan, karena tidak hanya kepastian hukum yang menjadi tujuan, namun keselamatan serta keberlangsungan hidup warga negara juga harus dijaga. Oleh  karenanya  pengaturan  mengenai  standar  protokol  covid-19  dalam  menjalani  proses  penegakan hukum di pengadilan harus disampaikan dan dijalankan dengan baik.

## Faktor Kebudayaan
Peran  dari  kebudayaan  sangat  besar  untuk  tatanan  hidup  masyarakat  baik  secara  perorangan ataupun kelompok, yaitu untuk mengatur bagaimana manusia dapat berhubungan dengan sekitarnya, yang mana fugsinya agar manusia lebih faham serta mengerti bagaimana seharusnya melakukan suatu perbuatan,  melakukan  sebuah  tindakan,  serta  menentukan  sikap  pada  lingkungan  sosial (Soekanto, 2011). Kebudayaan adalah sebuah abstraksi dari suatu nilai yang melekat pada norma, nilai-nilai yang mencakup konsepsi mengenai hal yang dianggap patut dan baik sehingga diikuti oleh masyarakat, serta nilai mana yang dianggap tidak baik sehingga dihindari dan tidak di indahkan oleh masyarakat. Budaya kompromitis seringkali menjadi problem, karena di dalam kebudayaan yang menjadi faktor utama adalah nilai, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan atau norma masih rendah.
Para penegak hukum dalam menghadapi pandemi ini tentu harus melihat faktor sosial budaya, dalam penanganan wabah ini tidak cukup hanya melibatan aspek dari medis saja, karena antara wabah penyakit dengan aspek masyarakat serta budaya adalah dua mata koin yang tidak dapat terpisah (Febby Febiandi, 2020) satu sisi, penyakit akan mudah menyebar karena budaya tertentu dalam masyarakat, atau setidaknya  cara-cara  hidup  masyarakat  menjadi  faktor  penyebabnya.  Oleh  karenanya,  hal  tersebut menjadi salahsatu dasar pertimbangan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2020, maka perlu dilakukannya penyesuaian sitem kerja, yang mana hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian serta diharapkan dapat mengurangi penyebaran dari covid-19 di masyarakat, yang mana diantaranya:
1. Penyesuaian sistem kerja hakim dan aparatur pengadilan dengan menjalankan tugas kedinasan di rumah (work from home)
2. Pemanfaatan aplikasi e-court pelaksanaan pelaksanaan persidangan dengan e-litigasi
3. Mengatur sistem pelaksanaan tugas agar layanan masyarakat tidak terhambat
4. Pemberlakuan social distancing dan menggunakan alat pelindung (masker, sarung tangan medis) ketika mendapat giliran bekerja
5. Menyidiakan hand sanitizer dan alat pendeteksi suhu badan di setiap satuan kerja
6. Pembatasan pelaksanaan tugas kedinasan bagi hakim dan aparatur peradilan
Dalam  penegakan  hukum,  tentu  dalam  realitasnya  kelima  faktor  tersebut  akan  saling berkesinambungan dan mempunyai kaitan yang erat, hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum masing-masing  faktor  tersebut  akan  saling  mempengaruhi.  Kurang  maksimalnya  penegakan  dalam
menjalankan satu faktor akan berdampak terhadap yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi faktor utama dan penting dalam penegakannya, terutama ketika dihadapkan dengan kondisi pandemi ini.

## SIMPULAN
Kondisi  penyebaran  covid-19  di  Indonesia  sudah  sangat  memprihatinkan,  dan  kondisi  ini berdampak sangat besar terhadap penegakan hukum di institusi pengadilan. Dalam kondisi pandemi ini institusi pengadilan harus tetap berjalan, agar pemenuhan hak-hak para pencari keadilan dapat terpenuhi. Dalam upaya penegakan hukum di pengadilan dalam keadaan pandemi covid-19 ini setidaknya harus memenuhi 5 (lima) faktor: (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, (4) Faktor Sosial Masyarakat, dan (5) Faktor Kebudayaan. Serta dalam penegakan hukum di institusi pengadilan ini harus tetap menegakan standar protokol covid-19, agar tingkat penyebaran serta keselamatan para pencari keadilan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlin,  A.,  &  Yusri,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pemerintahan:  Kekuasaan  Walikota  Pekanbaru Memberlakukan  Beleidsregels  Guna  Memutus  Penyebaran  Virus  Covid-19  di  Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora , 4 (2), 71 – 81.
Anggraeni,  R.  R.  D.  (2020).  Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara Elektronik. ’ADALAH , 4 (1).
Arliman,  L.  (2019).  Surat  Dakwaan  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Sebagai  Bentuk  Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia. Kosmik Hukum , 19 (1).
Danu,  D.  (2020).  Penjelasan  soal  Darurat  Sipil  yang  Akan  Diambil  Jokowi  untuk  Lawan  Corona. Retrieved  May  13,  2020,  from  Detik.com  website:  https://news.detik.com/berita/d- 4958409/penjelasan-soal-darurat-sipil-yang-akan-diambil-jokowi-untuk-lawan-corona.
Gugus  Tugas  Percepatan  Penangana  COVID-19.  (2020).  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19.
Handayanto, R. T., & Herlawati, H. (2020). Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota  Bekasi  Dalam  Mengatasi  COVID-19  dengan  Model  Susceptible-Infected-Recovered (SIR). Jurnal Kajian Ilmiah , 20 (2), 119 – 124.
Hidayat, R. H. (2020). Langkah-Langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarkatan Indonesia. Jurnal Pendidikan Kesehatan , 9 (1), 43 – 55. Husein Maruapey, M. (2017). PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 7 .
Joharudin,  A.,  Septiadi,  M.  A.,  Maharani,  S.,  Aisi,  T.  D.,  &  Nurwahyuningsih,  N.  (2020).  PANIC SYNDROM  COVID-19:  PENEKANAN  TERHADAP  KEBIJAKAN  YANG  DIBERIKAN. Jurnal Perspektif , 4 (1), 44 – 53.
Juwana, H. (2005). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. Indonesian J. Int’l L. , 3 , 212.
Mahkamah Agung, R. I. (2010). Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI .
Nofriandi,  P.  (2020).  PEROLEH  TAMBAHAN  ANGGARAN  LEWAT  BA  BUN,  MA  PRIORITASKAN IMPLEMENTASI  E-COURT  DAN  PERUMAHAN  HAKIM.  Retrieved  May  20,  2020,  from Mahkamah Agung website: https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3567/peroleh- tambahan-anggaran-lewat-ba-bun-ma-prioritaskan-implementasi-e-court-dan- perumahan-hakim
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik . Penerbit Buku Kompas. Ramdani  Wahyu,  S.  (2018). Darurat  Perceraian  dalam  Keluarga  Muslim  Indonesia .  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 7 (1), 70 – 83. Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10). Jakarta: PT Raja GrafindoPersada .
Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Suparman,  H. A.  (2016).  Penegakan  Hukum terhadap  penyelenggaraan pelayanan  publik. Jurnal Wawasan Yuridika , 31 (2), 177 – 182.
Syamsiah,  D.  (2020).  PENYELESAIAN  PERJANJIAN  HUTANG  PIUTANG  SEBAGAI  AKIBAT  FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 306 – 313.