## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP HARGA REALISASI PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR  (TBS) KELAPA SAWIT  DI TINGKAT PETANI  SWADAYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

## GOVERNMENT POLICY ANALYSIS OF  SALES REALIZATION AT THE INDEPENDET FARMER PRICE OF FFB  IN WEST SUMATERA PROVINCE
Lisa Nesti 1)* , Firwan Tan 2) , Endrizal Ridwan 2) , Rika Ampuh Hadiguna 2)
1) Politeknik ATI Padang, Bungo Pasang Tabing 25171 Email : lisa_nesti@yahoo.com
2) Universitas Andalas Padang, Limau Manis Padang 25175
Makalah: Diterima 21 Agustus 2018; Diperbaiki 27 November 2018; Disetujui 15 Desembers 2018

## ABSTRACT
Palm  oil  is  the  number  one  estate  commodity  and  contributes  the  largest  Gross  Domestic  Regional Bruto  in  West  Sumatera  Province.  The  current  problem  is  the  frequent  occurance  over-supply  of  fresh  fruit bunches  of  palm  oil  owned  by  smallholders  that  exceed  the  demand  from  palm  oil  processing  factories.  The purpose of this research isto analyze the realization price of FFB sales at the collecting level, the realization of export sales prices of Crude Palm Oil (CPO), realization of kernel sales prices and government policies on the realization  of  FFB  sales  prices  at  smallholder  and  the  Government  policy  in  the  future  to  increase  the bargaining power of farmer of FFB in West Sumatra. Two data sources used are primary and secondary data. Primary  data  is  obtained  directly  from  independent  smallholders  and  other  stakeholders,  the  instruments  that researchers use are direct interviews, questionnaires, field observations and focus group discussions. Secondary data used is time series data using the Error Correction Model (ECM) analysis method. The results show that the variable realization price of FFB sales at the Gatherer level, the realization price of export and local CPO sales,  the  realization  of  export  and  local  kernel  sales  prices  proved  to  have  a  significant  effect  on  the  price realization  of  FFB  sales  at  independent  farmers  but  government  policies  related  to  FFB  pricing  have  not significantly  affected  prices  sales  realization  at  the  level  of  independent  smallholders.  Through  the  process  of monitoring and evaluation of policies that have been established before and determine the right strategy in the future, is one way that can be done by the government to improve the bargaining power  farmer of FFB in West Sumatra province.
Keywords: error correction model, goverment regulation, palm oil, farmer

## ABSTRAK
Kelapa  sawit  merupakan  komoditi  perkebunan  yang  menduduki  peringkat  pertama  dan  memberikan kontribusi  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  terbesar  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Masalah  yang  dihadapi saat ini yakni sering terjadinya over supply Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit  milik petani swadaya yang melebihi permintaan  dari pabrik pengolahan kelapa sawit.  Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis harga realisasi penjualan TBS ditingkat pengumpul, harga realisasi penjualan ekspor Crude Palm Oil (CPO),  realisasi harga  penjualan  kernel  dan    kebijakan  pemerintah  terhadap  harga  realisasi  penjualan  TBS  ditingkat  petani swadaya beserta kebijakan  yang dilakukan pemerintah kedepan untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya TBS di Provinsi Sumatera Barat. Dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh  langsung  dari  petani  swadaya  dan stakeholder lainnya,  instrumen  yang  peneliti  gunakan  adalah wawancara langsung, kuisioner, observasi lapangan dan FGD.  Data sekunder yang digunakan adalah data time series dengan    menggunakan  metode  analisis Error  Correction  Model  (ECM) .  Hasil  menunjukkan  bahwa variabel   harga   realisasi penjualan TBS ditingkat Pengumpul, harga realisasi penjualan CPO ekspor dan lokal, harga realisasi penjualan kernel ekspor dan lokal terbukti berpengaruh nyata terhadap penetapan harga realisasi penjualan TBS ditingkat petani swadaya namun kebijakan pemerintah terkait penetapan harga TBS belum begitu berpengaruh  terhadap  harga  realisasi  penjualan    ditingkat  petani  swadaya.    Melalui  proses  monitoring  dan evaluasi kebijakan  yang telah ada serta menentukan  strategi yang tepat kedepannya,  merupakan salah satu cara yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  daya  tawar    petani  kelapa  sawit  swadaya  di  provinsi Sumatera Barat.
Keywords : error correction model, kebijakan pemerintah, TBS, petani swadaya

## PENDAHULUAN
Dengan diberlakukannya kebijakan masyarakat  ekonomi  ASEAN  (MEA)  semenjak
tahun2015,  berarti  perdagangan  bebas  antar  negara- negara  anggota  ASEAN  telah  diberlakukan.  Bagi Indonesia,  diharapkan  dapat  mengambil  manfaat
Jurnal Teknologi Industri Pertanian 28 (3):342-352 (2018) Nomor DOI: 10.24961/j.tek.ind.pert.2018.28.3.342 ISSN: 0216-3160    EISSN: 2252-390
Terakreditasi Peringat 2 Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan No 30/E/KPT/2018 Tersedia online http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin
sebesar-besarnya  dari  kebijakan  ekonomi  tersebut sehingga    menjadi  sumber    devisa  yang  lebih  besar bagi Indonesia.  Khusus di sektor agroindustri  perlu mendapatkan  perhatian,  mengingat  sebagian  besar penduduk  Indonesia  sampai  saat  ini  masih tergantung  pada  lapangan  usaha  di  sektor  pertanian, kehutanan dan perikanan.
Dari  sub  sektor  tanaman  perkebunan    yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah komoditi  kelapa  sawit.  Dilihat  dari  luas  tanam  dan produksi  tanaman  perkebunan  di  Sumatera  Barat Tahun  2016,  kelapa  sawit  menduduki  peringkat pertama  jika  dibandingkan  dengan  tanaman    lain yakni  karet  dan  kakao.  Kelapa  sawit  memiliki  rata- rata  luas  tanam  dan  produksi  terbesar  dengan    total luas tanam sebesar 384.237,68 Ha dan total produksi sebesar  1.184.692,79  Ton  yang  menyebar  hampir diseluruh  kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Sumatera Barat (BPS, 2017).
Meskipun secara teoritis hasil-hasil pertanian, kehutanan dan perikanan akan memberikan  nilai  tambah  dan  berdaya  saing  jika berada  dalam  kondisi  bekerjanya  pasar  persaingan sempurna  ( perfect  competition  market )  yang diindikasikan  interaksi  antara  kekuatan  permintaan dan  penawaran  berada  dalam  kondisi  keseimbangan ( equilibrium price dan equilibrium quantity ), dimana semua  barang  yang  dihasilkan  oleh  perekonomian pasti  terserap  oleh  masyarakat,  namun  dalam kenyataan  kehidupan  sehari-hari  kondisi  yang demikian  ini  tidak  pernah  terwujud  sepenuhnya dimana  permintaan  dan  penawaran  selalu  berada dalam  posisi  ketidakseimbangan.    Hal  ini  berlaku pula  pada  perkebunan  kelapa  sawit  di  Provinsi Sumatera  Barat  saat  ini.    Meskipun  kelapa  sawit menduduki  peringkat  pertama  sebagai  tanaman perkebunan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang memberikan  kontribusi  PDRB  terbesar,  namun interaksi  antara  pasokan  TBS  ( supply )  khususnya pasokan  TBS  petani  swadaya  dengan  permintaan TBS  ( demand )  dari  pabrik  pengolahan  kelapa  sawit tidak  pernah  sama,    sering  terjadinya over  supply TBS  dari  petani  swadaya,  selain  mutu  TBS  yang dihasilkan  oleh  petani  swadaya  dianggap  belum sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  pabrik pengolahan  kelapa  sawit  (PKS).  Kondisi  lain sebagaimana  penelitian    Nesti et  al. (2018) menyatakan  bahwa  praktik  pemasaran  kelapa  sawit di  Sumatera  Barat  belum  efisien  karena  harga  beli yang  diterima  petani  kelapa  sawit  rendah,  tidak memadai, dan monopsonik.
Pabrik  pengolahan  kelapa  sawit  (PKS)  di Sumatera  Barat    secara  rata-rata  telah  memiliki kebun  sendiri  (kebun  inti),  sehingga  pabrik  PKS akan  memprioritaskan    pasokan  TBS  untuk pabriknya  berasal dari kebun  milik  sendiri (sebesar 80%) dan sisanya barulah diambil dari petani plasma (sebesar  15%)    dan  petani  swadaya  (sebesar  5%), sehingga  TBS  dari  petani  swadaya  hanya  sebagai
tambahan saja jika TBS dari kebun inti  dan plasma tidak mencukupi pasokan TBS di pabrik. Sementara itu  permintaan  dunia  yang  tinggi  terhadap  CPO Indonesia  ini  ditandai    dengan  tingginya  harga  jual CPO ke luar negri mengikuti kenaikan harga minyak mentah  dipasar  internasional,  sehingga    harga  CPO yang  tinggi  di  luar  negeri  ini  telah  dinikmati  oleh eksporter Indonesia dari tahun ke tahun,  oleh sebab itu  selayaknya  kenaikan  harga  CPO  di  luar  negri, berdampak juga pada kenaikan harga jual TBS milik petani swadaya.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur rantai  pasok  kelapa  sawit  sangat  diperlukan  dalam rangka  memajukan  pertanian  dan  mengusahakannya agar lebih produktif sehingga pada  gilirannya  dapat meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Dabukke dan Iqbal . (2014)  menyatakan  bahwa  kebijakan  salah satua  spek  yang  dapat  meningkatkan  dayasaing komoditas  pertanian  suatu  negara.  Intervensi kebijakan  yang  efektif  dan  efisien  memerlukan pengetahuan  rinci  tentang  pasokan  dan  permintaan bersama  dengan  efek  dan  biaya  (Basiron,  2002). Kebijakan  pemerintah  pada  sektor  pertanian  dan perkebunan   mencakup  kebijakan penyediaan bahan baku  untuk  keperluan  industri,  kebijakan  penetapan harga  dalam  negri  dan  kebijakan  mengatur  volume ekspor.
Khusus  untuk  komoditi  kelapa  sawit, beberapa  penelitian  sudah  banyak  dibahas  antara lain:  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Bisuk,  2009) tentang elastisitas transmisi harga CPO Internasional terhadap harga TBS di Kab. Padang Lawas, (Azwar, 2015) tentang dampak perubahan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia terhadap volume ekspor komoditas kelapa sawit dan perekonomian Indonesia, (Hariyanto,  2008)  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  harga domestik  minyak  sawit (CPO) di  Indonesia  tahun  1980-2007.  Selain  penelitian tentang  harga  komoditi  kelapa  sawit,  ada  juga penelitian yang mengkaji tentang rantai pasok kelapa sawit  yang  dilakukan  oleh  (Jakfar et  al .,  2015); (Jelsma et al ., 2017); (Hidayat et al ., 2014).  Namun masih sedikit yang membahas kebijakan pemerintah terkait  komoditi  kelapa  sawit  tersebut,  seperti penelitian  (Turnip et  al .,  2016);  (Arfah,  2016); (Munadi, 2007) tentang penurunan pajak ekspor dan dampaknya  terhadap  ekspor  minyak  kelapa  sawit Indonesia  ke  India.  Penelitan  lain  juga  dilakukan oleh  Arfah,  2016;  Syahyuti et  al .,    2014;  Iqbal, 2013  yang  menyatakan  harus  ada    tanggung  jawab bersama dalam politik pangan, semangat nasionalisme,  dan  kebijakan  yang  berpihak  kepada petani  dan  produksi  dalam  negeri.  Beberapa penelitian  seperti  Iqbal,  2013;  Arti,  2011;  Munadi, 2007;  Dabukke  dan    Iqbal,  2014  telah  melakukan analisis  terhadap  sejumlah  kebijakan  pemerintah terkait  industry  minyak  kelapa  sawit  Indonesia terutama  yang  terkait  dengan  pajak  ekspor. Selanjutnya  penelitian  Nesti et  al. (2018)  yang menyatakan  bahwa  ada  satu  aktor  yang  terlibat  di
dalam  rantai  pasok  kelapa  sawit  yang  memiliki kekuatan  dominan  dalam  mempengaruhi  harga  jual TBS  sehingga  dia  bisa  mengatur  harga  jual  petani TBS  sehingga  kondisi    ini  menjadi  penyebab inefisiensi di pasar integrasi vertikal.
Beberapa  kebijakan  pemerintah  terkait penyediaan bahan baku telah diatur dalam   Peraturan Menteri  Pertanian  No.33/Permentan/05/06  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  No.117/PMK/12/06 tentang  program    revitalisasi  perkebunan  namun pemanfaatannya  belum  maksimal.  Selain  itu, Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia Nomor  21/Permentan/Kb.410/6/2017  Tahun  2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan    bahwa  usaha  Pengolahan  Hasil Perkebunan  harus  memenuhi  sekurang-kurangnya 20%  dari  keseluruhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan berasal dari kebun inti, sedangkan kekurangan bahan baku harus dipasok dari perkebunan milik masyarakat
melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan  bahan  baku,  terbentuknya  harga  pasar yang  wajar,  dan  terwujudnya  peningkatan  nilai tambah  secara  berkelanjutan  bagi  pekebun.  Namun pada  kenyataannya  masih  banyak  ditemui  adanya pabrik  PKS  yang  tidak  memiliki  lahan  sendiri  dan tidak bermitra dengan petani.
Kebijakan  penetapan  harga  dalam  negri untuk  komoditi  TBS    kelapa  sawit  sebagaimana terdapat dalam  Peraturan Menteri  Pertanian Nomor : 14 /permentan / OT. 140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan  Harga  Pembelian  Tandan  Buah  Segar Kelapa  Sawit  Produksi  Pekebun,  kebijakan  ini dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjaga  kestabilan harga  TBS  milik  petani.    Khusus  di  Provinsi Sumatera  Barat,  sudah  dikeluarkan  Peraturan Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  :  40  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penetapan  Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Barat, namun dalam prakteknya  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, harga  ditingkat  petani  masih  jauh  berada  diharga standar  yang  berlaku,  sehingga  kebijakan  ini  masih dinilai belum efisien.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis harga realisasi penjualan TBS ditingkat pengumpul,  harga  realisasi  penjualan  ekspor Crude Palm  Oil (CPO),    realisasi  harga  penjualan  kernel dan    kebijakan  pemerintah  terhadap  harga  realisasi penjualan  TBS  ditingkat  petani  swadaya  beserta usaha  yang  semestinya  dilakukan  pemerintah  untuk meningkatkan  daya  tawar  petani  swadaya  kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  selain  menggunakan  kajian deskriptive  kuantitatif,  juga  menggunakan  model regresi  ECM  ( Error  Correction  Model )  dalam menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah
terhadap komoditi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat.  Populasi  penelitian  ini  adalah  pelaku  rantai pasok  kelapa  sawit  di  Sumatera  Barat  yang  terdiri dari  petani  sawit  swadaya,  pengumpul  kecil, pengumpul  besar,    industri  pengolah  kelapa  sawit dan  eksporter.    Pengambilan  sampel  ditetapkan secara  purposif  sebanyak  150  orang    responden petani  sawit  swadaya  di  Provinsi  Sumatera  Barat dengan  rincian  :  pengumpul  kecil  ditetapkan sebanyak  30  orang  responden,    untuk  pengumpul besar  ditetapkan    15  responden,  sedangkan  untuk eksporter  sekaligus  pemilik  pabrik  pengolahan kelapa  sawit  diambil  sampel  berjumlah  masing- masing  5  perusahaan,  adapun  penetapan  teknik sampling  secara  purposive  ini  didasari  oleh pertimbangan  peneliti  dalam  menentukan  responden yang akan diambil melihat dari scope pekerjaan yang mereka  lakukan  saat  ini  yakni  sebagai  pelaku  di sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder.    Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  langsung kepada  sampel  petani  kelapa  sawit  sejumlah, pengumpul, pabrik PKS yang berada di tiga wilayah tersebut.    Selain  itu  juga  dilakukan  wawancara dengan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)  dan  Gabungan  Pengusaha  Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).  Data sekunder diperoleh melalui  pihak  /  instansi  yang  terkait  yakni  Dinas Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Perkebunan Provinsi  Sumatera  Barat,  Dinas  Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi. Sumatera Barat, BPS, Pelindo, Bank Indonesia Perwakilan  Sumatera Barat  dan juga melalui penelaahan pustaka.  Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data bulanan  mulai  tahun  2010  sampai  bulan  Juli  2017 dari empat variabel bebas yakni harga TBS realisasi penjualan    tingkat  pengumpul  harga  CPO  realisasi penjualan  ekspor  (FOB)  dan  lokal,  harga  Kernel realisasi  penjualan    ekspor  (FOB)  dan  lokal  dengan menggunakan kebijakan pemerintah sebagai variabel dummy, variabel respon berupa  harga TBS realisasi penjualan  ditingkat Petani Swadaya.
Adapun  metode  analisis  yang  dilakukan adalah sebagai berikut:

## Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasikdigunakan  untuk melihat  apakah  model  yang  digunakan  terdapat multikolinearitas,  memiliki  varian  yang  sama  (uji heteroskedastisitas),  terdapat  korelasi  antar  anggota observasi  (uji  autokorelasi),      dan  apakah  residual berdistribusi  normal  (uji  normalitas),  dan  sudah linier (uji linieritas).

## Pengujian Stasioner Data dan Uji Kointegrasi
Pengujian stasioner data dan uji kointegrasi yang mencakup :
a. Analisis  stasioner  data  dengan  uji  akar  unit
dengan  model  ADF  ( Augmented  Dickey  Fuller ). Jika hasil dari uji stasioner tersebut :
 Stasioner  :  maka  dapat  langsung  dilakukan analisis terhadap model estimasi yang dibentuk
 Jika tidak stasioner maka dilakukan diferensiasi  sampai  data  stasioner  untuk kemudian dilakukan analisis bentuk diferensiasi  terhadap  model  estimasi  yang dibentuk.
b. Apabila  pada  uji  akar  unit  data  deret  waktu tersebut belum stasioner maka langkah berikutnya adalah  melakukan  uji  derajat  integrasi  untuk mengetahui  pada  derajat  integrasi  ke  berapa  data akan stasioner.

## Uji Kointegrasi
Uji  kointegrasi untuk  menentukan  apakah data  dalam  model  terkointegrasi.  Uji  yang  sering dipakai  adalah  uji  Engle-Grager,  data  yang  akan digunakan  harus  sudah  berintgrasi  pada  drajat  yang sama.  Jika dari hasil pengujian dinyatakan tolak HO berarti adanya kointegrasi. Hasil dari uji tersebut :
 Jika  tidak  terdapat  kointegrasi  maka  dilakukan analisis bentuk direfensiasi  model estimasi
 Jika  terdapat  kointegrasi  maka  dapat  dilakukan price relationship equation
dengan menggunakan koreksi kesalahan ( Error Correction model)
Jika dari hasil pengujian terdapat kointegrasi  dalam  model  maka  selanjutnya  akan diuji  dengan  menggunakan price  relationship equation  model dengan  koreksi  kesalahan  ( Error Correction  Model ).    Pada  regresi  ECM  ini,  akan diuji  dan  dianalisis  hubungan  fungsional  secara serentak untuk melihat  keterlibatan eksporter dalam mengontrol  harga  TBS  dalam  jangka  pendek  dan jangka  panjang  dengan menggunakan  empat variabel bebas, dengan model ECM :
∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑝 𝑡 = 𝛼 0 +   𝛼 1 ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑘 𝑡
+ 𝛼 2 ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑎 𝑡 +𝛼 3 ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑒 𝑡 + 𝛼 4 𝐷 𝑡 + 𝛼 5 𝐸𝐶 𝑡 +   𝜀 𝑡
dengan  :
𝐸𝐶 𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑝 𝑡−1 − 𝛽 0 − 𝛽 1 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐾 𝑡−1 − 𝛽 2 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑎 𝑡−1 − 𝛽 3 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑒 𝑡−1 − 𝛽 4 𝐷 𝑡−1
dimana :
∆𝑃𝑝 𝑡 = Difference dari harga TBS realisasi  penjualan  di  tingkat petani        swadaya, 𝛼 1 , ∝ 2 , ∝ 3 = Koefisien jangka pendek, 𝛽 1 = Koefisien  jangka  panjang, 𝛼 4 = Koefisien koreksi ketidakseimbangan ∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑒 𝑡 = Difference log Harga realisasi penjualan ekspor CPO (FOB)
∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝐾 𝑡 = Difference logHarga realisasi penjualan  Kernel (FOB)
∆𝑙𝑜𝑔𝑃𝑎 𝑡 = Difference logHarga realisasi penjualan  TBS di tingkat  Agen 𝜀 𝑡 = Error term
Nilai efisiensi (elastisitas) ditunjukkan pada masing-masing  koefisien    regresi  pada  persamaan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan estimasi ECM, dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  yang  mencakup uji  multikolinearitas data,  uji heteroskedastisitas,  uji autokorelasi, uji normalitas dan uji liniaritas.

## Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian  ini  digunakan  mengetahui  ada atau  tidaknya  penyimpangan  dari  asumsi  klasik, meliputi : uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Pengolahan data menggunakan program  Eviews  dan  diperoleh  hasil  bahwa  pada pengujian  multikolinearitas,  nilai  koefisien  korelasi parsial  antar  variabel  bebas  relatif  rendah  yakni dibawah  0,8.  Angka  tersebut  menunjukkan  tidak adanya gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Pada      pengujian  Breusch-Pagan-Godfrey  diperoleh nilai  Obs*R-square  sebesar  7,749412  lebih  besar dari  α=5%,  nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  model regresi  yang  digunakan  tidak  terdapat  masalah heteroskedastisitas.
Hasil  pengujian  autokorelasi  diperoleh nilai  probabilitas  Chisqure  sebesar  0,1680  >taraf nyata 5% maka disimpulkan bahwa model dikatakan tidak  mengandung  autokorelasi.    Uji  normalitas memperlihatkan  data  telah  berdistribusi  normal  dan uji  linieritas  memperlihatkan  nilai  F  statistiknya sebesar 0,6704 lebih besar dari taraf nyata 5% berarti dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang  digunakan sudah  tepat  mempresentasikan  pengaruh  harga  TBS realisasi penjualan ditingkat Pengumpul, harga CPO realisasi    penjualan  ekspor  (FOB)  dan  lokal,  harga kernel  realisasi    penjualan  ekspor  (FOB)  dan  lokal terhadap  harga  TBS  realisasi penjualan    ditingkat Petani Swadaya di provinsi Sumatera Barat.

## Pengujian  Stasioneritas,  Uji  Derajat  Integrasi Dan Uji Kointegrasi
Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, selanjutnya  dilakukan  pengujian  terhadap  masing- masing  variabel  pembentuk  model,  yakni  uji stasioneritas  data,  uji  derajat  intergrasi  dan  uji kointegrasi.

## Uji  Akar  Unit  (Unit  Root  Test)  dan  Uji  Derajat Integrasi
Pengujian  akar  unit  dimulai  pada  tingkat level,  ternyata  pada  variabel  harga  jual  kernel  dan
harga jual tingkat petani swadaya (Prob > 0,05) tidak stasioner  sehingga  diulangi  pengujian  stasioner untuk diferensiasi pertama.
Dari  pengujian  akar  unit  dengan  metode Augmented  Dickey  Fuller  1 st Difference ,  semua variabel  sudah  stasioner  pada  taraf  nyata  5% sehingga  dinyatakan  bahwa  data  stasioner  pada differensiasi  pertama  dan  pengujian  dilanjutkan dengan uji Kointegrasi (Tabel 1).

## Uji Kointegrasi
Hasil  uji  kointegrasi  didapatkan  dengan membentuk  residual  yang  diperoleh  dengan  cara meregresikan  variabel  independen  terhadap  variabel
dependen secara OLS dengan syarat bahwa residual tersebut  harus  stasioner  pada  tingkat  level  untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi
Hasil regresi secara OLS untuk membentuk residual  dilihat  pada  Tabel  2.    Dari  persamaan regresi  tersebut,  lalu  diambil  residualnya  dan memberi  nama  ECT  ( Error  Correction  Term ), selanjutnya  uji  akar  unit  dengan  metode Augmented Dickey  Fuller pada  tingkat  level,  residual  tersebut harus  stasioner  pada  tingkat  level  untuk  dapat dikatakan  memiliki  kointegrasi.    Hasil  pengujian akar  unit  pada  tingkat  level  terhadap  ECT  dapat dilihat pada Tabel 3.
.
Tabel 1. Uji akar unit masing-masing variabel model
Variabel Uji Akar Unit Level 1 st Difference ADF Prob ADF Prob Log(Pa) -3,80 0,0041 -11,76 0,0001 Log(Pe) -3,13 0,0278 -9,97 0,0000 Log(Pk) -2,35 0,1581 -8,74 0,0000 Log(Pp) -2,37 0,1520 -8,09 0,0000
Sumber : Data diolah sendiri (2017)
Keterangan :  Pp = Harga TBS realisasi penjualan  ditingkat Petani Swadaya (Rp/Kg), Pa = Harga TBS realisasi penjualan  tingkat Agen/Pengumpul (Rp/Kg), Pe = Harga CPO realisasi  penjualan ekspor (FOB) dan lokal (Rp/Kg) Pk = Harga Kernel realisasi penjualan  ekspor (FOB) dan lokal (Rp/Kg)
Tabel 2. Regresi OLS untuk membentuk residual
Dependent Variable: Log(Pp) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0,502135 0,142680 -3,519315 0,0007 Log(Pe) 0,557426 0,065259 8,541796 0,0000 Log(Pa) 0,288554 0,054524 5,292272 0,0000 Log(Pk) 0,158987 0,019351 8,215769 0,0000 R-squared 0,949122 Mean dependent var 3,170926 F-statistic 534,7780 Durbin-Watson stat 1,665979 Prob(F-statistic) 0,000000 Sumber : Data diolah sendiri (2017)
Tabel 3. Pengujian akar unit ECT pada tingkat level
Null Hypothesis: ECT has a unit root
t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -9,105131 0,0000 Test critical values: 1% level -3,507394 5% level -2,895109 10% level -2,584738 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ECT(-1) -0,988284 0,108541 -9,105131 0,0000 C 6,02E-05 0,003157 0,019075 0,9848 R-squared 0,493757 Mean dependent var 0,000194 F-statistic 82,90340 Durbin-Watson stat 1,965353 Prob(F-statistic) 0,000000
Sumber : Data diolah sendiri (2017)
Dari  hasil  pengujian  akar  unit  untuk  ECT didapat  bahwa  residual  stasioner  pada  tingkat  level yang dinyatakan oleh nilai Prob < 5% (Prob 0,0000), dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  data tersebut  terkointegrasi.  Jika  telah  dibuktikan  bahwa ECT  telah  stasioner  pada  tingkat  level,  dengan demikian  pembentukan  persamaan  regresi  dinamis ECM dapat dilanjutkan.

## Model Regresi ECM
Pada  penelitian    ini  menggunakan  empat variabel  bebas  yaitu  harga  TBS  realisasi  penjualan tingkat  agen/pengumpul,  harga  CPO  realisasi penjualan  ekspor  (FOB)  dan  lokal,  harga  kernel realisasi  penjualan    ekspor  (FOB)  dan  lokal  serta variabel  dummy  berupa  kebijakan  pemerintah dengan  variabel  respon    harga  TBS  realisasi penjualan  ditingkat petani swadaya.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor:  14  /permentan  /  OT.  140/2/2013  Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar  Kelapa  Sawit  Produksi  Pekebun  yang  mulai diberlakukan  sejak  tahun  2013,  maka  pengacu  pada peraturan  tersebut,  pada  penelitian  ini  ditetapkan dummy  variabel  dengan  D=  1  untuk  periode  mulai tahun  2013  sedangkan  D=0  untuk  periode  sebelum tahun  2013.  Sehingga  perancangan  model  ECM berikut  ini  melihat  pengaruh  harga  TBS  realisasi penjualan ditingkat  pengumpul, harga CPO realisasi penjualan  ekspor  (FOB)  dan  lokal,  harga  kernel realisasi  penjualan  ekspor  (FOB)  dan  local  serta kebijakan  pemerintah  terhadap  harga  TBS  realisasi penjualan  ditingkat  petani  swadaya  di  provinsi Sumatera Barat. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4.
Pada  Tabel  4  diperoleh    hasil  pengujian model  regresi  ECM  dengan    uji  F    dinyatakan signifikan  pada  taraf  α  =  5%.  Selanjutnya  untuk pengujian masing-masing variabel dengan menggunakan  uji-t  diperoleh  hasil  bahwa  semua variabel  telah  signifikan  pada  taraf  nyata  α  =  5% kecuali variabel kebijakan pemerintah tidak signifikan  dengan  nilai  probability  sebesar  0,2619. Nilai R 2 diperoleh sebesar 73,7% menyatakan bahwa variabel  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  ini cukup  baik  dalam  menjelaskan  variabel  terikat, hanya  30,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  dalam model.
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  harga  TBS realisasi penjualan ditingkat Pengumpul, harga CPO realisasi    penjualan  ekspor  (fob)  dan  lokal,  harga kernel  realisasi    penjualan  ekspor  (fob)  dan  lokal berpengaruh terhadap penetapan harga TBS realisasi penjualan    ditingkat  Petani  Swadaya  di  provinsi Sumatera  Barat  tapi  variabel    kebijakan  pemerintah tidak  berpengaruh  nyata  terhadap  harga  TBS realisasi  penjualan    ditingkat  Petani  Swadaya  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Kebijakan  pemerintah yang telah dibuat terkait penetapan harga TBS petani
ternyata tidak berdampak pada harga jual TBS petani swadaya,  masih  tetap  berada  dibawah  harga  yang telah ditetapkan pemerintah sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani swadaya saat ini.
Jika  dikaitkan  dengan  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  :  14  /permentan  /  OT.  140/2/2013 Tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah  segar  kelapa  sawit  produksi  Pekebun  yang mulai  diberlakukan  sejak  tahun  2013  tersebut, seharusnya berdampak  langsung terhadap harga jual TBS  petani  swadaya,  namun  kondisinya  tidak demikian,  hanya  berdampak  kepada  harga  jual  TBS petani  plasma  saja,  Sehingga  kebijakan  pemerintah tersebut  dinilai  belum  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan  petani  kelapa  sawit,  khususnya  petani swadaya di Provinsi Sumatera Barat.

## Kondisi  Petani  Swadaya  Di  Provinsi  Sumatera Barat
Harga yang diterima oleh petani swadaya di Provinsi  Sumatera  Barat    dalam  penjualan  TBS  nya ke  pengumpul  berdasarkan  patokan  harga  yang ditetapkan  oleh  pengumpul.    Petani  tidak  dapat melakukan  tawar  menawar  dengan  pengumpul, harga  yang  ditetapkan  pengumpul  harus  diterima oleh petani.  Sementara itu pengumpul mendapatkan informasi  harga  beli  TBS  ditingkat  pabrik  melalui informasi yang diumumkan oleh pabrik yang dikenal dengan harga kaca. Disini pengumpul membeli TBS petani  swadaya  lebih  rendah  daripada  harga  beli TBS ditingkat pabrik untuk mendapatkan keuntungan.
Pada  Gambar  2  merupakan  data  hasil survey  harga  beli  TBS  Petani  Swadaya  di  Provinsi Sumatera  Barat    Tahun  2010  sampai  bulan  April 2017, memperlihatkan fluktusi, meskipun terdapatnya  peningkatan  harga  beli  TBS  namun peningkatannya  tidak  signifikan,  dan  berada  pada kisaran  rata-rata  Rp  1300,-/  Kg.    Jika  dibandingkan dengan  harga  beli  TBS  petani  plasma  yang  berada pada  kisaran  rata-rata  Rp  1700/Kg,  maka  harga harga beli TBS petani swadaya di Provinsi Sumatera Barat  berada  jauh  dibawah  harga  beli  TBS  petani plasma.    Kondisi  inilah  yang  menyebabkan  tingkat kesejahteraan  petani  swadaya  masih  jauh  dibawah tingkat  kesejahteraan  petani  plasma.    Jika  ditelusuri yang  menjadi  penyebabnya  karana  rendahnya  daya tawar TBS petani swadaya.
Dilihat  dari    produksi  ( supply )  Tandan Buah Segar (TBS) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013  sebesar  1.022.332  Ton,  yang  berasal  dari perkebunan petani sebesar 426.477 Ton, perkebunan negara  sebesar  27.998  Ton  dan  dari  perkebunan swasta  sebesar  567.857  Ton.    Sementara  itu, permintaan  ( demand )  TBS  dari    pabrik  pengolahan kelapa sawit (PKS) tiap tahun secara rata-rata hanya sebesar    172.800  Ton  dengan  kapasitas  terpasang rata-rata 50 Ton / jam dari total  27 pabrik PKS yang berada di  Provinsi Sumatera Barat.

## Tabel 4 . Koefisien regresi ECM pada harga TBS dan CPO di Provinsi  Sumatera Barat dengan memasukkan kebijakan pemerintah
Dependent Variable: D(Log(Pp)) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0,000681 0,001665 0,408975 0,6836 D(Log(Pa)) 0,174881 0,036226 4,827548 0,0000 D(Log(Pe)) 0,356261 0,067789 5,255475 0,0000 D(Log(Pk) 0,217073 0,040669 5,337516 0,0000 D(dummy) -0,017677 0,015647 -1,129794 0,2619 ECT(-1) -0,413968 0,107484 -3,851432 0,0002 R-squared 0,737387 Mean dependent var 0,001615 Adjusted R-squared 0,721374 S.D. dependent var 0,029382 F-statistic 46,04926 Durbin-Watson stat 2,135713 Prob(F-statistic) 0,000000
Sumber : Data diolah sendiri (2017)
Gambar 2. Harga beli TBS petani swadaya di Sumbar Tahun 2010-April 2017
Hal  ini  menunjukkan  perbandingan  antar supply TBS  dari  kebun  milik  swasta,  kebun  milik pemerintah  dan  kebun  milik  petani  (kebun  rakyat) dengan demand TBS dari pabrik PKS memperlihatkan    adanya  kelebihan  pasokan  TBS ( over  supply ).  Sehingga  dengan  adanya  over  supply dari  TBS  petani  swadaya  menjadi  alasan  utama banyaknya  TBS    petani  swadaya  ditolak  pabrik, disamping  mutu  TBS  dari  petani  swadaya  rata-rata masih  berada  dibawah  standar  pabrik.    Kondisi  ini rata-rata  terjadi  hampir  disemua  daerah  di  Provinsi Sumatera  Barat,  seperti  di  Kabupaten  Pasaman Barat,  Dharmasraya  dan  Pesisir  Selatan  dalam sebagai daerah penelitian.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  penetapan harga  pembelian  TBS  yang  dilakukan  oleh  tim perumusan  harga  yang  difasilitasi  oleh  Dinas Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Perkebunan Provinsi  Sumatera  Barat  terhadap  perusahaan  yang bermitra  dengan  KUD  Plasma  pada  wilayah  yang telah  ditentukan  yang  dilakukan  setiap  2  minggu. Terlihat  bahwa  penentuan  harga  TBS  sangat dipengaruhi  oleh  harga  rata-rata  CPO  tertimbang realisasi  penjualan  ekspor  (FOB)  disamping  juga dipengaruhi  oleh  harga  rata-rata  CPO  tertimbang
realisasi penjualan lokal masing-masing perusahaan, seperti  diuraikan  sebelumnya  bahwa  perusahaan yang  melakukan  ekspor  CPO  di  Sumatera  Barat merupakan  10  diantara  13  perusahaan  ekspor tergabung dalam Grup Incasi Raya, sehingga dengan sendirinya  harga  realisasi  penjulan  ekspor  CPO perusahaan  eksporter  yang  tergabung  dalam  Grup Incasi  Raya  ini  sangat  dominan  dalam    penentu harga  CPO realisasi penjulan  ekspor dan juga  harga jual TBS petani.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  monitoring  oleh pemerintah  terhadap  kebijakan    terkait  penetapan harga  TBS  di  Provinsi  Sumatera  Barat  saat  ini terutama  penetapan  harga  TBS  oleh  pihak  pabrik yang dilakukan secara sepihak  terhadap TBS petani swadaya.  Jika  kondisi  ini  terus  berlangsung,  akan melemahkan gairah petani swadaya untuk memproduksi TBS dimasa yang akan datang. Proses monitoring  dan  evaluasi  kebijakan  yang  telah diterapkan  sebelumnya  merupakan  salah  satu  cara untuk meningkatkan daya tawar  petani kelapa sawit swadaya  di  provinsi  Sumatera  Barat  saat  ini. Disamping  itu  diperlukan  beberapa  kebijakandan strategi  kedepan  yang  tepat,  seperti  jaminan keamanan, penyediaan sumber dana yang
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l Ju li O k to b er Jan u ar i A p ri l 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 Ha rg a T B S Pe ta n i sw a d a y a ( R p /Kg ) Bulan/tahun
memadaisertakejelasantataniagaTBSdanCPO.  Salah satu  kebijakan  jangka  pendek  yang  dinilai  perlu penanganan  segera  adalah  petapan  harga  terendah TBS  petani  swadaya  yang  adil  ( fair  price) oleh Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat,  untuk  jangka menengah  berupa  pendampingan  dan  penguatan SDM  petani  swadaya,  sedangkan  kebijakan  jangka panjang  berupa  peningkatan  produktivitas  lahan petani  swadaya  dengan  cara  pembentuka  koperasi kelompok tani swadaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kondisi  saat  ini  dimana  pasokan  TBS  petani swadaya  dengan  permintaan  TBS    dari  pabrik pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat sering  terjadinya over  supply TBS.  oleh  sebab  itu PKS dapat menekan harga jual TBS petani swadaya. Dengan  menggunakan Error  Correction  Model (ECM)  dinyatakan  bahwa  harga  TBS  realisasi penjualan ditingkat Pengumpul, harga CPO realisasi penjualan  ekspor  dan  lokal,  harga  kernel  realisasi penjualan  ekspor  dan  lokal  terbukti  berpengaruh nyata  terhadap  penetapan  harga  TBS  realisasi penjualan    ditingkat  petani  swadaya  tapi    kebijakan pemerintah  terkait  penetapan  harga  TBS  belum berpengaruh nyata terhadap harga realisasi penjualan ditingkat Petani Swadaya. Perlunya  monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya dan    diperlukan  beberapa  kebijakandan  strategi kedepan  yang  tepat,  kebijakan  jangka  pendek  yang dinilai perlu penanganan segera adalah petapan harga terendah  TBS  petani  swadaya  yang  adil  ( fair  price) oleh  Pemerintah,  untuk  jangka  menengah  berupa pendampingan dan penguatan SDM petani swadaya, sedangkan kebijakan jangka panjang berupa peningkatan  produktivitas  lahan  petani  swadaya dengan  cara  pembentukan  koperasi  kelompok  tani swadaya.

## Saran
Pada penelitian yang akan datang perlu dikaji lebih dalam lagi tentang kebijakan terkait pembentukan  koperasi  kelompok  tani  swadaya kelapa sawit agar dapat memenuhi permintaan sesuai dengan  persyaratan  pabrik  sehingga  tidak  terjadi over  supply TBS  beserta  teknis  pembentukan koperasi  yang  dapat  bersaing  dengan  koperasi plasma  dan perlu juga mengkaji tentang menetapkan persyaratan  untuk    mendirikan  pabrik  kelapa  sawit yang dapat meningkatkan daya tawar petani.

## DAFTAR  PUSTAKA
Arfah  SYC.  2016.  Pengaruh  kebijakan  pemerintah terhadap  daya  saing  komoditas  kakao  di sulawesi  tengah.  [Thesis].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor
Arti    DB.  2011.  Analisis  strategi  kebijakan
pemerintah  terkait  dengan  perkembangan industri  kelapa  sawit  nasional.  [Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
Azwar.  2015.  Dampak  perubahan  harga  crude  palm oil  (CPO)  dunia  terhadap  volume  ekspor komoditas  kelapa  sawit  dan  perekonomian indonesia (pendekatan
vector autoregression analysis ). Jurnal Info Artha Sekolah  Tinggi  Akuntansi  Negara  (STAN). 1(13): 1-20
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2017. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Basiron Y. 2002. Palm oil and its global supply and demand  prospects. Oil  Palm  Industry Economic Journal , 2 (1): 1–10.
Bisuk  P.  2009.  Analisis  tataniaga  dan  elastisitas transmisi harga CPO internasional terhadap harga  TBS  kelapa  sawit  (studi  kasus  Desa Mananti Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas). [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Dabukke  FBM  dan  Iqbal  M.  2014.  Kebijakan pembangunan  pertanian  Thailand,  India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. IAARD  E-Journal , 12 ,  87–101. http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.p hp/akp/article/download/3859/3206
Darbandi  E.  2018.  Price  transmission  analysis  for Nicaragua rice market. International Journal Of Food And Agricultural Economics  Price  Transmission  Analysis For  Nicaragua  Rice  Market  University  of Kentucky,  Dept.  of  Agricultural  Economics Price Transmission Analysis for Nicaragua , 6 (1): 85–94.
Hariyanto.  2008.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi harga  domestik  minyak  sawit    (CPO)  di Indonesia tahun 1980-2007.[Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor Hidayat S, Nurhasanah N,  dan Prasongko RA. 2014. Formulasi  nilai  tambah  pada  rantai  pasok minyak  sawit. Optimasi  Sistem  Industri , 13 (1), 576–587.
Saptana, Iqbal M, dan Makky A.  2013.  Evaluation of seven revitalization policies in agricultural  development. Jurnal  Litbang Pertanian .11(2): 107–127.
Jakfar  F,  Nurcholis  N,    dan  Romano  R.  2015. Pengelolaan  rantai  pasok  dan  daya  saing kelapa  sawit  di  Aceh. Journal  of Agribusiness and Rural Development Research. 1(2), 108–113.
Jelsma  I,  Schoneveld  GC,  Zoomers    A,    Westen
ACM.  2017.  Land  use  policy  unpacking
Indonesia’s independent oil palm smallholders :  An  actor-  disaggregated approach  to  identifying  environmental  and social  performance  challenges. Land  Use Policy , 69 (July): 281–297. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.0
8.012
Turnip  SML,  Suharyono,  Kholid  M,    Mawardi. 2016.  Analisis  daya  saing  crude  palm  oil (CPO)  Indonesia  di  pasar  Internasional. Jurnal Administrasi Bisnis . 39 (1):185-194 Munadi    E.  2007.  Penurunan  pajak  ekspor  dan dampaknya  terhadap  ekspor  minyak  kelapa sawit  Indonesia  ke  India  (pendekatan  error correction model). Jurnal Pertanian . 16(2):1019–1036.
Nesti L, Tan F dan Ridwan E.  2018. The efficiency of  palm  oil  fresh  fruit  bunches  in  West Pasaman,
Indonesia (2009-2017).
International  Journal  on  advaced  Science Engineering  Information  Technology .  8 (4):1113-1125.
Nesti  L,  Tan  F,  Ridwan  E,  Hadiguna  RA.  2018.
Vertical integration market analysis of palm oil  Fresh  bunches  in  West  Sumatera Indonesia. International Journal
Engineering  dan  Technology. 7(4.9):  250- 254.
Sujai  M.  2011.  Dampak  kebijakan  fiskal  dalam upaya  stabilisasi  harga  komoditi  pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian . 9 (4) : 297–312.
Syahyuti,  Wahyuni  S,  Suhaeti  RN,    Zakaria    AK.
2014.  Arah  kebijakan  pasca  revisi  undang- undang  perlindungan  dan  pemberdayaan petani. Analisis Kebijakan  Pertanian. 12(2): 157–174.