ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PERAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SENGKETA KONSUMEN (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)
Anthon Fathanudien 1 , Bias Lintang Dialog 2 , Dikha Anugrah 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
1 Anthonfathanudien79@gmail.com, 2 dikha@uniku.ac.id, 3 lintangdialog@uniku.ac.id

## Abstrak
Pembentukan BPSK didasarkan pada terdapatnya kehendak publik yang canggung buat beracara di pengadilan sebab posisi konsumen yang dengan cara sosial serta finansial tidak  proporsional  dengan  pelaku  usaha.  Kehadiran  BPSK  pula  diharapkan  hendak kurangi  bobot  perkara  di  pengadilan.  Yang  jadi  ringkasan  perkara  yang  awal  ialah terdapatnya  Kedudukan  BPSK  dalam  menuntaskan  perkara  sengketa  konsumen  serta perkara yang kedua ialah cara serta prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Riset ini menitikberatkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berada di Kabupaten Kuningan dengan memakai tipe serta pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini  menciptakan  serta  merumuskan  kalau  yang  amat  berguna  dari  kedudukan  BPSK merupakan  mengatasi  perkara  konsumen  lewat  mediasi,  konsiliasi,  serta  arbitrase. tatanan putusan dengan prosedur konsiliasi serta mediasi bersifat final serta mengikat, tanpa  mesti  dimintakan  fiat  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  setempat,  sementara  itu tatanan  putusan  yang  ditempuh  dengan  prosedur  arbitrase  mesti  dimintakan  fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase itu memiliki kekuatan eksekutorial.
Kata Kunci : Peran, BPSK, Sengketa Konsumen.

## Abstract
The formation of BPSK was based on the public's desire to take action in court because the position of consumers was socially and financially disproportionate to business actors. It is also hoped that the presence of BPSK will reduce the weight of cases in court. The summary of the first case is the position of BPSK in resolving consumer dispute cases and the second case is the methods and procedures for resolving consumer disputes at BPSK. This research focuses on the Consumer Dispute Resolution Agency in Kuningan Regency using normative juridical types and approaches. This research found and formulated that what is very useful about  BPSK's  position  is  resolving  consumer  cases  through  mediation,  conciliation  and arbitration.  Decision  orders  using  conciliation  and  mediation  procedures  are  final  and binding,  without  having  to  request  a  fiat  of  execution  from  the  local  District  Court, meanwhile  decisions  taken  using  arbitration  procedures  must  be  asked  for  a  fiat  of execution from the local District Court so that the arbitration decision has executorial force.
Keywords: Role, BPSK, Consumer Disputes.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah satu perkara yang pokok dari Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999( UUPK) ialah ketetapan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Guna menyelesaikan  sengketa  konsumen,  Pasal  45  Ayat(  1)  UUPK  memberikan  2  opsi merupakan  menggugat  pelaku  usaha  lewat  lembaga  yang  berperan  menyelesaikan sengketa antara konsumen serta pelaku usaha ataupun lewat peradilan yang berada di area peradilan umum.
Apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  dilakukan  di  luar  peradilan  menurut Pasal 52 UUPK adalah lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen( BPSK), dengan metode melalui mediasi, arbitrase, serta konsiliasi. Gugatan yang sudah diajukan ke BPSK mesti  ditindaklanjuti  oleh  BPSK,  serta  BPSK  mesti  memberikan  putusan.  Putusan  itu menurut Pasal 56 Ayat( 2) UUPK bersifat final serta mengikat, dengan kata lain tidak bisa dilakukan banding serta kasasi. Akan tetapi menurut Pasal 54 Ayat( 3) UUPK terhadap putusan itu bisa dimintakan upaya hukum( keberatan) ke Pengadilan Negeri.
Kesempatan  mengajukan  keberatan  bagi  putusan  BPSK  pada  Pengadilan  Negeri ialah  tatanan  campur  tangan  seperti  itu  besar  dari  lembaga  peradilan  umum  pada penyelesaian sengketa lewat BPSK. Maksudnya kekuatan putusan dari BPSK dengan cara yuridis sedang digantungkan pada kewenangan majelis hukum akibatnya tidak benar- benar  akhir.  Sebaliknya  dalam  praktek  pengajuan  keberatan  bagi  putusan  BPSK  di pengadilan  Negeri  berlaku  hukum  dengan  cara  perdata  umum,  sehingga  menambah panjang cara penyelesaian sengketa konsumen.
Perkara yang ada adalah dalam eksekusi kepada putusan BPSK, agar mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan, akan  tetapi  keputusan  tentang  susunan  metode  permohonan  eksekusi  pada  putusan BPSK itu belum ada. Menurut perihal itu, catatan ini berupaya membahas, bagaimana arti,  serta  cara  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen  bagi  UUPK,  untuk menciptakan optimalisasi perlindungan terhadap konsumen.
Eksistensi BPSK bisa jadi bagian dari pemerataan penyeimbang, amat penting guna konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha ataupun produsen, sebab sengketa di antara konsumen serta pelaku usaha ataupun produsen biasanya nominalnya kecil sehingga  tidak  bisa  jadi  mengajukan  sengketanya  di  pengadilan  karena  tidak  serupa
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
antara pengeluaran kasus dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. 1 Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada terdapatnya keinginan publik yang segan buat beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang dengan cara sosial serta finansial tidak sepadan dengan pelaku usaha 2 . Eksistensi BPSK pula diharapkan akan mengurangi beban perkara di pengadilan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dikemukakan  diatas,  sehingga  bisa diidentifikasikan  permasalahan  yang  hendak  diteliti  serta  dianalisa  ialah  Bagaimana Peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta Bagaimana Prosedur serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan pengumpulan data  primer  melalui  wawancara  dengan  sumber  terkait.  Yuridis  empiris 3 yakni  suatu pendekatan  yang  dilakukan  guna  menganalisa  mengenai  sejauh  manakah  suatu peraturan ataupun perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku dengan cara efisien. Penelitian ini memakai data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai sikap nyata) serta dari bahan pustaka. Penelitian hukum empiris mengutamakan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian kepada data primer di lapangan ataupun kepada masyarakat.
Prosedur  pendekatan  ini  dilengkapi  dengan:  kesatu,  pendekatan  perundang- undangan (statute approach), ialah pendekatan ini dipakai guna memperoleh deskripsi analisis  peraturan  hukum  yang  menyusun  mengenai  perlindungan  konsumen.  Kedua, pendekatan perkara (case approach), pendekatan ini dipakai guna mangulas kasus- kasus mengenai sengketa konsumen yang masuk BPSK. Setelah itu data yang terkumpul diolah serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif buat mendapatkan suatu kesimpulan.
1 Indah  Sukmaningsih.  (2000,  April  20).  Harapan  segar  dari  kehadiran  Undang-undang  Perlindungan Konsumen”, Kompas.
2 Sularsi.  (2001).  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Ini  Lika  Liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen (pp. 86–87). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
3 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

## PEMBAHASAN

## Peran BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
BPSK yakni lembaga non-struktural yang terletak di semua daerah kota ataupun kabupaten, dengan tujuan guna menyelesaikan permasalahan yang berlangsung antara konsumen serta pelaku usaha tanpa mesti melibatkan pengadilan. BPSK dimaksudkan untuk  membantu  para  konsumen  agar  memperoleh  hak  serta  keseimbangan  dengan teknik  yang  cepat  serta  diikuti  pengeluaran  yang  tidak  mahal.  Teknik  penyelesaian sengketa  dengan  BPSK  didahulukan  dengan  teknik  musyawarah  dengan  cara kekeluargaan  serta  tercantum  dalam  hal  persidangan,  tanpa  dukungan  pengacara. Penyelesaian  sengketa  dilakukan  lewat  jalur  mediasi,  arbitrase  serta  konsiliasi  sesuai dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen serta Tata Tertib Niaga.
A. Z. Nasution berpendapat sengketa konsumen ialah sengketa antara konsumen dengan  pelaku  usaha  (baik  dalam  hukum  publik  maupun  hukum  privat)  mengenai produk  barang  tertentu  yang  dikonsumsi  konsumen  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan produsen  maupun  pelaku  usaha 4 .  Setiap  konsumen  yang  menderita  kerugian  bisa mengajukan permohonan pengaduan ke BPSK.
Perihal  kontribusi  BPSK  dalam  menyelesaikan  kasus  konsumen,  sudah  diatur dalam Undang- Undang Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun  1999. peraturan itu mengatakan ada 2 (2) penjelasan penting BPSK merupakan:
1. Konsumen  tidak  mesti  menyelesaikan  sengketa  ataupun  permasalahan  melalui BPSK.  Meski  begitu,  putusan  BPSK  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  untuk membuat jera pelaku usaha. Selain karena hukuman berat, putusan bisa dijadikan berkas permasalahan untuk penyidik.
2. Pasal 46 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatakan jika, tindakan pelanggaran para pelaku usaha bisa digugat oleh:
a. ahli waris dari pelaku usaha ataupun konsumen yang merasa dirugikan;
b. sebagian konsumen dengan keperluan serupa;
c. LSM  yang  bekerja  di  perspektif  perlindungan  konsumen  sesuai  ketentuan undang- undang
d. pemerintah ataupun instansi terkait.
4 Adi Nugroho. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Telaga Ilmu Indonesia, hlm 3
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
BPSK  yang  bekerja  menangani  permasalahan  konsumen  serta  pelaku  usaha memiliki kedudukan sebagai berikut: 5
1. Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, serta arbitrase.
2. Membuka konsultasi perlindungan konsumen.
3. memperhatikan pencantuman klausul baku.
4. jika  ada  pelanggaran  Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen,  BPSK  patut melaporkan pada penyidik.
5. BPSK  harus  menerima  pengaduan  dengan  teknik  tertulis  ataupun  tidak  tertulis mengenai berbagai kategori pelanggaran.
6. BPSK  bertugas  melakukan  pemeriksaan  perkara  serta  penelitian  terkait  perkara perlindungan konsumen.
7. BPSK berwenang memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar Undang- undang Perlindungan Konsumen.
8. BPSK  berwenang  menampilkan  saksi  ahli,  saksi,  atau  seseorang  yang  diduga mengetahui perbuatan pelanggaran Undang- undang Perlindungan Konsumen.
9. BPSK  sanggup  meminta  dukungan  penyidik  dalam  perihal  mendatangkan  saksi, saksi ahli, serta pelaku usaha, apabila mereka tidak ingin memenuhi permohonan dari BPSK.
10. Memeriksa kebenaran alat bukti buat tujuan penyelidikan.
11. Memastikan ada maupun tidaknya kerugian di pihak konsumen.
12. BPSK  mesti  memberitahukan  setiap  putusan  atas  pelanggaran  terhadap  pelaku usaha.
13. BPSK  berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif  pada  pelaku  usaha  yang menerapkan pelanggaran.
Dalam menyelesaikan perkara  konsumen, BPSK mesti memiliki 3 prinsip  pokok. Hal  ini  senada  dengan  pemikiran  S.  Sothi  Rachagan-  Vice  the  Chancellor  of  Nilai University  yang  menyatakan  jika,  menyusun  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen tidak bisa leluasa dari prinsip berikut: 6
a. Prinsip aksebilitas. Prinsip aksesibilitas merupakan usaha guna memberitahukan lembaga  yang  berperan  menyelesaikan  perkara  sengketa  konsumen.  Prinsip  ini
5 Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
6 Abdulrrasyid,  &  Priyatna.  (2002).  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Suatu  Pengantar. Fikahati Aneka.
memutuskan  lembaga  tersebut  sanggup  diakses  masyarakat  umum.  Adapun lingkup prinsip aksebilitas, yaitu proses mudah serta sederhana, biaya terjangkau, pembuktian fleksibel, menyeluruh, bisa diakses langsung, serta ada di tempat mana pun.
b. Prinsip  fairness.  makna  prinsip  ini,  merupakan  mengusahakan  penyelesaian sengketa  bersifat  mandiri  dengan  keseimbangan  yang  lebih  didahulukan.  Dalam mengaplikasikan  prinsip  fairness,  kepastian  hukum  diabaikan.  Walaupun  begitu, penyelesaian kasus konsumen mesti memenuhi ketentuan public accountability.
c. Prinsip  efisien.  Prinsip  efisien  menentukan  suatu  badan  penyelesaian  sengketa dibatasi  lingkup  permasalahannya  tercantum  kesulitan  serta  nilai  klaim.  Jadi, seluruh berkas perkara yang masuk ke BPSK mesti dituntaskan dengan cepat tanpa membiarkan kualitas penyelesaian.
Sengketa  di  BPSK  dibedakan  menurut  kategori  produk,  merupakan  sengketa barang  serta  jasa.  Sengketa  barang.  Sebagian  kasus  yang  tercantum  dalam  sengketa barang, antara lain makanan serta minuman, berlangganan surat kabar, elektronik, dan perhiasan. Serta Sengketa jasa. Jenis sengketa jasa mencakup pemakaian jasa, antara lain asuransi, pembelian rumah, perbankan, angsuran kendaraan, telekomunikasi, listrik, air, serta PDAM. Tidak ketinggalan, jasa kartu kredit, transportasi umum, dan parkir pula tergolong dalam sengketa jasa.

## Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK
Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha baik  publik  atau  privat  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999.  Dalam peraturan  ini  dikatakan  jika,  penyelesaian  kasus  konsumen  memiliki  keistimewaan. Faktornya, pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan.
Lingkungan  peradilan tersebut mencakup, penyelesaian  di pengadilan serta  luar pengadilan.  Hal  itu  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menerangkan jika penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui cara- cara berikut ini:
1. Cara damai. Jalur damai guna menuntaskan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen serta pelaku usaha menuntaskannya dengan  cara  kekeluargaan.  Dan  penyelesaiannya  terlepas  dari  ketentuan  Pasal 1851-  1864  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Perdata.  Di  dalam  pasal  itu  terdapat
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
ketentuan  syarat-syarat,  kekuatan  hukum,  dan  perdamaian  yang  mengikat (dading).
2. Cara  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan.  Konsumen  pula  bisa  memilih penyelesaian  melalui  pengadilan.  Usaha  ini  mesti  mengikuti  aturan-aturan  di peradilan  umum.  Dan  semua  keputusannya  terletak  di  tangan  badan  yang mengatasi sengketa konsumen serta pelaku usaha.
3. Penyelesaian permasalahan melalui BPSK. Cara ketiga adalah melalui BPSK. Prosedur  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yakni sebagai berikut:
1) Tahap Pertama: Pengajuan Gugatan
Pengajuan  gugatan,  seperti  diuraikan  lebih  dahulu,  bisa  dilakukan  oleh konsumen maupun sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Lokasi BPSK umumnya di ibu Kota kabupaten ataupun kotamadya. Apabila pelanggan tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, beliau  diperkenankan  mengirim  kuasanya.  Begitu  pula  pada  saat  penggugat meninggal dunia, sakit, ataupun lanjut usia, pengaduan bisa dilakukan oleh ahli waris yang  berkaitan.  Cara  mengajukan  permohonan  gugatan  itu  bisa  dengan  cara  lisan ataupun tertulis. Apabila semua itu memenuhi ketentuan hukum.
Sesudah  menentukan  perwakilan,  kemudian  permohonan  tertulis  dikirimkan ataupun  diserahkan  ke  sekretariat  BPSK.  Sebagai  data  pernah  menerima,  biasanya BPSK  memberikan  tanda  terima  tertulis.  Sementara  itu,  khusus  permohonan  lisan, sekretariat  akan  mencatat  pengajuan  penggugat  di  suatu  formulir.  Di  formulir  itu nantinya  ada  tanggal  serta  nomor  registrasi.  Bagaimana  seandainya  berkas permohonan tidak sempurna atau keluar dari ketentuan Kemenperindag Nomor 350/ MPP/  Kep/  12/  2001.  Dalam  perkara  ini,  BPSK  berwenang  menolak  pengajuan permohonan.  Hal  itu  pula  dilakukan  ketika  permohonan  yang  diajukan  bukan wewenang BPSK. Apabila permohonan memenuhi standard, BPSK mesti memanggil tergugat (pelaku usaha). Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang  dilampiri gugatan  dari  konsumen.  Proses  pemanggilan  ini  terjadi  sangat  lama  3  hari  sejak berkas pemohon masuk serta disetujui BPSK.
2) Tahap Kedua: penetapan Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Tahap  berikutnya,  sesudah  tergugat  memenuhi  panggilan,  kedua  belah  pihak memutuskan  prosedur  penyelesaian  masalah.  Prosedur  tersebut  mesti  disetujui keduanya. Berikut ini prosedur yang bisa dipilih.
a. Mediasi.  Cara  ini  digunakan  guna  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di pengadilan melalui BPSK. kontribusi BPSK hanya sebagai advokat. Sementara itu penyelesaian permasalahan diserahkan pada pihak yang bersengketa.
b. Konsiliasi.  Prosedur  konsiliasi  digunakan  dalam  penyelesaian  permasalahan konsumen  di  luar  pengadilan.  Badan  bertugas  guna  mendamaikan  pihak  yang bersengketa. Namun, badan hanya sebagai konsiliator (pasif). Sedangkan itu, hasil putusan diserahkan terhadap pihak penggugat serta tergugat.
c. Arbitrase.  Pada  prosedur  arbitrase,  para  badan  berlaku  aktif  dalam menyelesaikan  permasalahan  pihak  yang  bersengketa.  Khusus  arbitrase, penyelesaian  permasalahan  dilakukan  melalui  pengadilan  negeri  serta  kasasi Mahkamah Agung. Sebab itu, keputusan akhir terletak di tangan MA. pengaduan dianggap selesai di tahap ini.
3) Tahap Ketiga: Putusan Sengketa Konsumen serta Pelaku Usaha.
Putusan yang diresmikan oleh lembaga BPSK terdiri dari 2 kategori berikut ini:
 Putusan BPSK guna proses penyelesaian dengan konsoliasi serta mediasi. Putusan ini  memuat  kesepakatan  damai  tanpa  diikuti  sanksi  administratif.  kesepakatan tersebut disepakati serta ditandatangani pihak yang bersengketa.
 Putusan  BPSK  guna  proses  arbitrase.  Berbeda  dengan  konsiliasi  serta  mediasi, arbitrase  memuat  putusan  masalah  perdata.  Setiap  putusan  memuat  duduk permasalahan disertai pendapat hukum.
Meski  setiap  kategori  putusan  berlainan  hasil,  BPSK  mesti  mendahulukan musyawarah  guna  meraih  mufakat.  jika  negosiasi  tidak  kunjung  tercapai,  tahap berikutnya  ialah  mengambil  suara  paling  banyak.  Itu  juga  mesti  didasarkan  pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Putusan yang dihasilkan minimal mesti membuat efek  jera  guna  pelaku  usaha  akibatnya  bersedia  bertanggung  jawab  atas  kerugian konsumen.  Serta  bersedia  mengganti  rugi  dampak  pencemaran  barang  yang diperdagangkan. Ketentuan ini juga berlaku buat produk berbentuk jasa pelayanan.
Hal yang perlu diketahui terkait ganti rugi ialah sifat kerugiannya. jika kerugian itu bersifat  nyata,  BPSK  pasti  menyepakati  permohonan  penggugat.  Sebaliknya,  Undang- undang Perlindungan Konsumen tidak mengharapkan ataupun memperbolehkan BPSK
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
buat  mengabulkan  ganti  kerugian  immaterial.  Dalam  Undang-  undang  Perlindungan Konsumen dijelaskan jika, gugatan teresbut mencakup hilangnya peluang mendapatkan keuntungan, kenikmatan, ataupun nama baik. Jadi, apa juga faktornya, pengajuan mesti bersifat nyata maka BPSK bisa menjatuhkan sanksi setimpal pada pelaku usaha.
Dalam  memberikan  putusan  akhir  sekalian  sanksi  pada  sengketa  konsumen, sebagian ketetapan ini harus dipatuhi, merupakan:
a. ketentuan mesti dikeluarkan oleh lembaga sangat pelan 21 hari kegiatan mulai petisi masuk dan didapat oleh BPSK.
b. Selesai pemberitahuan putusan BPSK, sangat lama 7 hari termasuk sejak pembacaan, pihak yang bersengketa mesti memberikan pernyataan menerima ataupun menolak. jika salah satu menolak, maka pengajuan banding sangat lama 14 hari; dimulai dari pemberitahuan putusan.
c. Putusan yang ditolak ataupun tidak dilaksanakan bisa dianggap sebagai kriminalisasi. Dalam permasalahan ini, BPSK berhak memohon dukungan penyidik buat membawa masalah  ke  Pengadilan  Negeri.  Artinya,  pengadilan  mengambil  ketentuan  menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 58 Ayat (2).
d. Jika putusan diperoleh oleh kedua belah pihak, pelaku usaha diberikan durasi 7 hari untuk melakukan putusan. Pengaduan dianggap selesai disaat pelaku usaha berhasil melakukan tugasnya dengan baik.
e. Guna  putusan  BPSK  yang  tidak  dipermasalahkan  oleh  pelaku  usaha,  mesti  segera dimintakan fiat.
f. Sangat  lambat  5  hari  selesai  pengajuan  keberatan,  pelaku  usaha  tidak  kunjung menyelenggarakan putusan, BPSK memberikan berkas permasalahan pada penyidik. Penyelesaian  sengketa  konsumen  bisa  melalui  berbagai  prosedur,  antara  lain arbitrase,  konsiliasi,  serta  mediasi.  Hasil  penyelesaian  masalah  tersebut  dicantumkan dalam  kesepakatan  tertulis.  Agar  kuat  dengan  cara  hukum,  kesepakatan  dilampirkan ketentuan  lembaga  yang  dibubuhi  tanda  tangan  pimpinan  serta  anggota  lembaga. Adapun  tatanan  putusan  lembaga  BPSK  berbentuk  perdamaian,  gugatan  dikabulkan, serta gugatan ditolak. Apa pun putusan BPSK, semua itu bersifat selesai serta memiliki kekuatan hukum. Eksekusi putusan BPSK bisa diajukan pada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang merasa dirugikan.
Peraturan  dalam  Pasal  54  Ayat  (3)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding. Hal senada pula dipandang dalam
Keputusan Menteri Perindustrian serta Perdagangan Nomor 350/ MPP/ Kep/ 12. Dalam Pasal  56  Ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Di  sana  tertulis,  jika  ada peluang  guna  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Negeri  setempat.  Pihak  yang bersengketa  diberikan  waktu  antara  14  hari  setelah  pembacaaan  putusan  BPSK. Sayangnya,  perkara  sering  muncul  efek  BPSK  tidak  menerangkan  adanya  keberatan dengan cara terbatas.
Kehadiran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  khazanah kelembagaan  hukum  di  Tanah  Air  adalah  peristiwa  yang  cukup  khusus.  Ada  yang beranggapan  jika  BPSK  ialah  serupa  small  claim  court,  meski  terdapat  yang  menolak pengkategorian  ini  karena  kata  “court”  tersebut  umum  diterjemahkan  selaku “pengadilan”. BPSK memang bukan pengadilan, melainkan badan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 49 ayat [1] Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen).  Terbebas  apakah  kita  bersedia  memahami  kata “court”  ini  dengan  cara  luas  ataupun  dengan  cara  kecil,  tidaklah  bisa  dibantah  jika keberadaan small claim court di sebagian negara sudah menginsipirasi pendapat awal pembentukan  BPSK,  sehingga  kesimpulannya  dimuat  di  dalam  Undang-  Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Timbulnya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diatur  dalam  UU Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab XI Pasal  49 hingga Pasal  58.  Pasal  49  Ayat  (1)  UUPK  menerangkan  jika  pemerintah  membuat  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Daerah  Tingkat  II  guna  penyelesaian  sengketa konsumen diluar pengadilan. lembaga ini adalah peradilan kecil (small Claim Court) yang mengadakan persidangan dengan menghasilkan ketentuan dengan cara cepat, sederhana serta  dengan  biaya  murah  sesuai  dengan  asas  peradilan.  Disebut  cepat  karena  mesti memberikan  keputusan  dalam  waktu  maksimal  21  hari  kerja  (Pasal  55  UUPK)  serta tanpa ada upaya hukum banding yang bisa memperlama prosedur penerapan ketentuan (Pasal 56 serta Pasal 58), sederhana karena cara penyelesaiannya bisa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, serta murah sebab biaya yang dikeluarkan guna menempuh prosedur persidangan sangat ringan.
Keberadaan BPSK diharapkan sebagai pilihan untuk kejenuhan serta keperihatinan masyarakat  pada  sistem  peradilan  di  Indonesia.  UUPK  tidak  dengan  cara  selesai memberikan peran pada BPSK sebagai suatu lembaga pengganti penyelesaian sengketa konsumen.  Terdapat  beberapa  kasus  dalam  penerapan  merupakan  menyangkut
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
eksistensi  dari  lembaga  BPSK.  Kasus  yang  lain  yang  berguna  adalah  menyangkut kedudukan serta wewenang BPSK. Pasal 54 ayat (3) UUPK menerangkan jika putusan BPSK  bersifat  “final  dan  mengikat”  kehilangan  makna  serta  menjadi  berarti  untuk konsumen  yang  mencari  keseimbangan  melalui  BPSK  pada  saat  dihadapkan  pada ketetapan  Pasal  56  ayat  (2)  dimana  terbukanya  peluang  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan Negeri. Sementara itu dalam sistem hukum acara di Indonesia, baik hukum acara pidana ataupun hukum acara perdata tidak memahami istilah keberatan. Dalam teknik pengajuan keberatan pada putusan BPSK tersebut.
Struktur keanggotaan BPSK, yang terdiri dari komponen pemerintah, konsumen, serta  pelaku  usaha.  Hal  ini  berbeda  dengan  KPPU  yang  menyelesaikan  sengketa bertentangan  langsung  dengan  pelaku  usaha.  KPPU  dengan  gagah  tampak  sebagai representasi dari negara dengan susunan komisioner yang dilantik serta diambil sumpah oleh pemimpin negara. jika ada pelaku usaha yang memberi tahu pelaku usaha lain ke KPPU, pihak pelapor ini tidak akan dijadikan sebagai pihak di dalam teknik penyelidikan di KPPU. lembaga KPPU mengambil alih kasus itu serta tampak, ibaratnya merangkap sebagai “penuntut biasa” serta “hakim” sekalian. BPSK tidak didesain berperan sebagai high profile semacam itu.
Terdapat  sebagian  perbandingan  lain  yang  hendak  mengambil  tempat  jika disinggung  panjang  lebar  dalam  tulisan  ini.  walaupun  begitu,  kata  “pengawas”  yang menempel pada KPPU ternyata pula dengan cara tersirat disandang oleh BPSK. Pasal 52 huruf c UUPK memberi kedudukan guna BPSK demi melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. kedudukan ini berguna, tetapi efisien tidak mungkin dapat dilakukan  oleh  BPSK,  ataupun  jika  dilakukan  tidak  bisa  maksimal  serta  efektif  sebab memang hendak bertentangan dengan kendala- kendala abstrak serta teknis.
Kewenangan  BPSK  sebetulnya  amat  terbatas,  walaupun  selalu  hal  ini  tidak dipahami  oleh  banyak  pihak,  apalagi  mungkin  oleh  anggota-anggota  BPSK  sendiri. Sebagian anggota BPSK di bermacam wilayah tidak mengetahui pengaruh dari Pasal 60 UUPK. Pasal ini mesti dibaca selaku koridor pembatas wewenang BPSK. Menurut Pasal 60  UUPK,  BPSK  berhak  menjatuhkan  hukuman  administratif  pada  pelaku  usaha  yang melanggar Pasal 19 ayat (2) serta ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UUPK.
Pasal  20  UUPK  menjadi  koridor  wewenang  BPSK  dalam  penjatuhan  hukuman administratif,  sehingga  berarti  penyelesaian  perkara  periklanan  bisa  dibaca  dalam  2 aspek  hukuman  sekaligus.  jika  hendak  dijatuhi  hukuman  pidana,  maka  pelaku  usaha
periklanan mesti dituntut di pengadilan (dalam hal ini bersumber di pengadilan negeri dalam  lingkungan  peradilan  umum),  sedangkan  itu  jika  hendak  dijatuhi  hukuman administratif, maka tempat penyelesaiannya terdapat di BPSK.
Proses  fungsi  BPSK  menggunakan  konsiliasi,  mediasi,  atau  arbitrase,  maka hukuman administratif hanya mungkin diserahkan apabila konsumen serta pelaku usaha memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka  melalui  arbitrase.  BPSK  hendak menghasilkan  putusan  serta  di  dalam  putusan  itu  bisa  diserahkan  hukuman administratif.  Besarnya  hukuman  administratif  berupa  penentuan  ganti  rugi  sungguh banyak Rp. 200 juta rupiah. Jumlah maksimal ini tidak jelas, apakah mesti dalam tatanan uang  (sebab  pelanggaran  pada  Pasal  19  terdapat  jenis  hukuman  administratifnya: pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  serta/atau  jasa  yang  serupa  ataupun setingkat  nilainya,  maupun  pemeliharaan  kesehatan  serta  atau  maupun  pemberian bantuan).
Kepada putusan melalui arbitrase ini, konsumen serta/ataupun pelaku usaha bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Sebutan “keberatan” ini terencana dipakai buat menjauhi asumsi cocok dengan “Banding”. Dapat jadi pula sebab seperti itu BPSK tidak  dianggap  sebagai  “court”,  sama  seperti  KPPU  yang  putusannya  juga  diberi kanalisasi  yang  sama  ke  pengadilan  negeri  melalui  pengajuan  keberatan  oleh  pelaku usaha. Akan tetapi, pengertian terminologi “keberatan” ini membingungkan, khusus pada tahap-tahap awal penggunaan UUPK, sebab Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan putusan lembaga BPSK bersifat final serta mengikat.
Guna mengeksekusi putusan BPSK juga ternyata tidak layak hanya berbekal iktikad baik  pelaku  usaha.  Menurut  Pasal  57,  putusan  lembaga  BPSK  senantiasa  harus dimintakan  eskekusinya  dahulu  pada  Pengadilan  Negeri  di  tempat  tinggal  konsumen. Sekalipun  tidak  terdapat  “upaya  hukum”  keberatan,  senantiasa  saja  putusan  badan arbitrase BPSK ini mesti berkaitan dengan aturan pengadilan. mungkin mengapa di satu sisi  terdapat  kemauan  mempercepat  eksekusi  (7  hari  aktivitas  setelah  pelaku  usaha menerima  putusan),  akan  tetapi  di  faktor  lain  ada  kemauan  guna  tetap  menyertakan Pengadilan negeri, yang notabene hendak membuat penyelesaian suatu perkara menjadi lebih lama.
Pasal  23  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) mengatur  jika  pelanggan  bisa  mengajukan  gugatan  pada  pelaku  usaha  melalui  badan penyelesaian sengketa konsumen ataupun ke badan peradilan. Setelah itu, bagi Pasal 52
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
UUPK, salah satu wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ialah menerima  pengaduan  baik  tertulis  ataupun  tidak  tertulis  dari  konsumen  mengenai terjadinya  pelanggaran  kepada  perlindungan  konsumen.  Jadi,  penyelesaian  sengketa konsumen melalui BPSK tidak butuh persetujuan kedua belah pihak buat memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.
Pasal 45 UUPK memang menyebutkan kalau penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh  melalui  pengadilan  ataupun  di  luar  pengadilan  bersumber  pada  pilihan sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Tetapi,  ini  tidak  berarti  dalam  mengajukan gugatan  mesti  pernah  disetujui  dulu  oleh  para  pihak.  Menurut  uraian  Pasal  45,  ini maksudnya  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahapan diusahakan buat  memakai  penyelesaian  damai  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Jadi, pengajuan gugatannya tidak mesti atas persetujuan para pihak, namun para pihak bisa bermufakat buat memilih perdamaian guna penyelesaian sengketanya.
Penyelesaian  sengketa  BPSK  yang  melalui  metode  konsiliasi  ataupun  mediasi maupun  arbitrase.  Menurut  Pasal  52  huruf  (a)  UUPK,  BPSK  berhak  guna  melakukan penanganan serta penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi maupun arbitrase atau konsiliasi. Hal mediasi, arbitrase serta konsiliasi ini setelah itu diatur lebih lanjut dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/ Mpp/ Kep/ 12/ 2001 Tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350 th 2001). Menurut Pasal 4  ayat  (1)  Kepmen  Perindag  Nomor  350/Mpp/Kep/12/2001,  penyelesaian  sengketa konsumen  oleh  BPSK  melalui  metode  konsiliasi  ataupun  mediasi  maupun  arbitrase dilakukan dengan dasar pilihan serta persetujuan para pihak yang berkaitan. Jadi, yang butuh  persetujuan  para  pihak  adalah  jika  penanganan  sengketa  konsumen  di  BPSK dilakukan dengan metode mediasi/konsiliasi/arbitrase.
Konsumen  bisa  menggugat  pelaku  usaha  ke  BPSK  ataupun  ke  badan  peradilan. Akan  tetapi,  dalam  hal  sengketa  itu  bukan  wewenang  BPSK,  Pimpinan  BPSK  mampu menolak  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (lihat  Pasal  17  Kepmen Perindag Nomor 350 tahun 2001). Dalam perihal pernah ada kesepakatan antara pelaku usaha  dan  konsumen  mengenai  forum  penyelesaian  sengketa,  sehingga  sudah sepatutnya para pihak menyerah pada klausula tersebut. Ini merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer), jika kesepakatan yang dibuat dengan
cara sah mengikat para pihaknya sebagai undang- undang. Oleh karena itu, semestinya penyelesaian sengketa dilakukan beralasan perjanjian awal.
Pasal  52  huruf  g  UUPK  memang  memberikan  wewenang  pada  BPSK  guna memanggil  pelaku  usaha  yang  diprediksi  sudah  melaksanakan  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, BPSK tidak diserahkan wewenang guna melakukan pemanggilan paksa pada pelaku usaha itu. BPSK bisa memohon dukungan penyidik buat menampilkan  pelaku  usaha  yang  tidak  mau  penuhi  panggilan  badan  penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 52 huruf i UUPK). Jadi, BPSK tidak memiliki wewenang buat melakukan pemanggilan paksa, tetapi BPSK bisa memohon dukungan pada penyidik buat menampilkan  pelaku  usaha.  Penyidik  di  silakan  merujuk  pada  Pejabat  Polisi  Negara Republik  Indonesia serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu  di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup peran serta tanggung jawabnya di sisi perlindungan konsumen (Pasal 59 ayat [1] UUPK).
Dalam  perihal  pelaku  usaha  senantiasa  tidak  memenuhi  panggilan  BPSK,  maka BPSK  dapat  mengontrol  sengketa  konsumen  tanpa  kehadiran  pelaku  usaha.  Hal  ini mengarahkan pada Pasal 36 Kepmen Perindag Nomor 350/2001, merupakan dalam hal pelaku  usaha  tidak  muncul  pada  hari  sidang  I  (awal),  majelis  hakim  BPSK  hendak memberikan  kesempatan  terakhir  kepada  pelaku  usaha  guna  tampil  pada  sidang  II (kedua) dengan membawa alat bukti yang dibutuhkan. jika pada sidang II (kedua) pelaku usaha tidak muncul, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku  usaha.  Jadi,  dalam  perihal  pelaku  usaha  tidak  menghadiri  sidang,  maka  BPSK dapat  mengabulkan  gugatan  konsumen.  Adapun  putusan  BPSK  sendiri  ialah  putusan yang final serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 54 UUPK jo Pasal 42  ayat  [1]  Kepmen  Perindag  Nomor  350  th  2001).  Final  artinya  dalam  badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada usaha banding serta kasasi (uraian Pasal 54 ayat[3]  UUPK).  Putusan  BPSK  setelah  itu  dapat  dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (Pasal 42 ayat[2] Kepmen Perindag Nomor 350 th 2001).
Salah satu kasus yang utama dari Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  ialah  ketetapan  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen. Guna  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  Pasal  45  Ayat  (1)  UUPK  memberikan  2  (2) pilihan  yakni  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  berfungsi  menuntaskan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sengketa anatara konsumen serta pelaku usaha ataupun melalui peradilan yang terdapat di lingkungan peradilan umum.
Jika penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar peradilan, menurut Pasal 52 UUPK ialah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan metode melalui mediasi, arbitrase serta konsiliasi. Gugatan yang sudah diajukan oleh BPSK mesti ditindaklanjuti oleh BPSK, serta BPSK mesti memberikan putusan. Putusan tersebut bagi Pasal 56 Ayat (2) UUPK bersifat final serta mengikat, yakni tidak dapat banding serta kasasi.  Bagi  Pasal  54  Ayat  (3)  pada  putusan  itu  dapat  dimintakan  upaya  hukum (keberatan) ke Pengadilan Negeri.
Peluang mengajukan keberatan bagi putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri ialah tatanan campur tangan dari lembaga peradilan umum pada penyelesaian konflik melalui BPSK. Artiya daya putusan dari BPSK dengan teknik yuridis masih digantungkan pada wewenang  pengadilan  akhirnya  tidak  benar-benar  berakhir.  Sementara  itu  dalam praktek  pengajuan  keberatan  menurut  putusan  BPSK  di  Pengadilan  Negeri  berlaku hukum  dengan  cara  perdata  umum,  alhasil  menambah  panjang  metode  penyelesaian sengketa konsumen. Kasus yang yang lain ialah dalam eksekusi pada putusan BPSK. Agar mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK mesti dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan,  akan  tetapi  kepastian  tentang  tatacara  permohonan  eksekusi  terhadap putusan BPSK tersebut belum ada.
Terdapat  beberapa  hambatan  yang  dirasakan  BPSK  dalam  mengaplikasikan Undang-  undang  Perlindungan  Konsumen,  antara  lain  yakni:  hambatan  kelembagaan, hambatan  pendanaan,  hambatan  sumber  daya  manusia  BPSK,  hambatan  peraturan, hambatan  pembinaan  serta  pengawasan  dan  rendahnya  koordinasi  antara  aparat penanggung jawab, hambatan  kurangnya sosialisasi terhadap  peraturan  perlindungan konsumen,  hambatan  rendahnya  repon  masyarakat  terhadap  UU  Perlindungan konsumen serta lembaga BPSK. 7
Hambatan yang timbul dalam eksekusi putusan BPSK menurut Pasal 54 Ayat (3) UUPK,  putusan  BPSK  dari  hasil  konsiliasi,  arbitrase  serta  mediasi  bersifat  final  serta mengikat.  Final  berarti  suatu  yang  harus  dijalani  para  pihak  prinsip  res  judicate  pro vitatate  habetur  ialah  suatu  putusan  yang  tidak  mungkin  lagi  buat  dilakukan  upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Putusan
7 Aries Kurniawan. (2008, August 3). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kompas, 3.
BPSK mestinya mesti dipandang selaku putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Pasal 56 Ayat (2) UUPK para pihak  ternyata masih bisa mengajukan  ‘keberatan”  ke  Pengadilan  Negeri  sangat  lambat  14  hari  setelah pemberitahuan BPSK. Perihal ini berarti bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final serta mengikat.
Hambatan  pula  muncul  pada  disaat  eksekusi.  Agar  memiliki  kekuatan  eksekusi, putusan  BPSK  mesti  dimintakan  penetapan  (eksekusi)  ke  pengadilan.  Dalam  praktek, tidak  mungkin  memintakan  penetapan  eksekusi  sebab  belum  terdapat  peraturan maupun petunjuk tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Perma Nomor 1 Tahun 2006 mengenai tata Cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK pada hakikatnya hanya menyusun tentang pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 menyusun jika yang sanggup diajukan keberatan ialah terhadap putusan arbitrase BPSK.
Dalam  tentang  sengketa  konsumen,  kehadiran  BPSK  yang  dibentuk  pemerintah, semstinya bisa menjadi bagian dari usaha perlindungan konsumen pada saat sengketa dengan  pelaku  usaha.  Pemerintah  sebagai  institusi  pembentuk  BPSK  rasanya  kurang sungguh-  sungguh  dalam  pengembangan  BPSK  maka  benar-benar  bisa  menjadi maksimal.  tanggapan  umum  yang  Nampak  positif  pemerintah  pusat  ataupun  daerah, lebih sibuk mengejar serta melayani investor dari pada mempertimbangkan keperluan masyarakat tercantum hak- hak konsumen.
Keanggotaan BPSK terdiri menurut komponen pemerintah, komponen konsumen, serta komponen pelaku usaha, yang masing-masing komponen diwakili oleh 3-5 orang, yang  diangkat  serta  diberhentikan  oleh  Menteri  (Pasal  49  Ayat  3  serta  5  UUPK). Persyaratan buat anggota BPSK yang diatur dalam Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor  301/MPP/Kep/10/2001  perihal  Pengangkatan,  Pemberhentian  Anggota  serta Sekretaris BPSK Tampak jelas mengutamakan pemikiran resmi dari kapasitas maupun kompetensinya. Misalnya saja persyaratan pangkat maupun golongan tertentu (minimal Pembina/IVa)  buat  anggota  BPSK  dari  komponen  pemerintah  kerapkali  mempersulit dalam pencarian serta perekrutan orang yang tepat. Pada umumnya pegawai pemerintah di daerah dengan golongan pangkat tersebut telah menempati jabatan yang bernilai.
Penyelesaian  kepada  kasus  tersebut  di  atas  yakni  dimana  kehadiran  BPSK  yang selama ini berfungsi selaku badan quasi peradilan di bagian sengketa konsumen tidak menjadi pilihan para pihak yang bersengketa, perihal ini dikarenakan tiap putusan BPSK
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sedang  membutuhkan  penetapan  eksekusi  (eksekusi)  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri dimana  konsumen  bertempat  tinggal,  akibatnya  masyarakat  berpendapat  jika  hal  itu membuang  campakkan  waktu  dan  pengeluaran  saja.  Untuk  mengatasi  kasus  itu  ialah butuh dihilangkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri akibatnya BPSK menjadi suatu badan peradilan yang andal, disegani dan menjadi opsi para pihak yang bersengketa.
Tidak cuma penyelesaian seperti itu di atas, penyelesaian yang lain ialah perlunya dipikirkan  terdapatnya  badan  penyelesaian  konsumen  yang  bersifat  tunggal.  Tidak seperti selama ini ada banyak badan penyelesaian konsumen yang bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa

## KESIMPULAN
Lembaga  BPSK  dimaksudkan  buat  membantu  para  konsumen  agar  memperoleh hak serta penyeimbang dengan teknik yang cepat serta disertai biaya yang tidak mahal. Teknik  penyelesaian  sengketa  dengan  BPSK  didahulukan  dengan  teknik  musyawarah dengan  cara  kekeluargaan  serta  tercantum  dalam  perihal  sidang,  tanpa  dukungan pengacara.  Penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  jalur  mediasi,  arbitrase  serta konsiliasi sesuai dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen serta Tata Tertib Niaga. Kebalikannya prosedur serta metode penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah  dengan  beberapa  tingkatan:  Pengajuan  Gugatan,  Pemilihan  Tata  cara Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Mediasi,  Konsiliasi  serta  Arbitrase),  dan  tingkatan terakhir Putusan Sengketa Konsumen serta Pelaku Usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrrasyid, & Priyatna. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar. Fikahati Aneka.
Adi  Nugroho.  (2009).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Telaga  Ilmu Indonesia.
Aries  Kurniawan.  (2008,  August  3).  Peranan  Badan  Penyelesaiab  Sengketa  Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, . Kompas, 3.
Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
Gunawan  Wijaya,  &  Ahmad  Yani.  (2003).  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Gramedia Pustaka Utama.
Indah  Sukmaningsih.  (2000,  April  20).  Harapan  segar  dari  kehadiran  Undang-undang Perlindungan Konsumen”, Kompas.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Sularsi. (2001). Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. In Lika Liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen (pp. 86–87). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.