## Volume 5, Nomor 2, September 2015
ISSN 2088-2556 AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman
Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy )

## Muhammad Aziz
Dialek dan Bacaan dalam Al-Quran: Mengurai Perbedaan Antara Sab'ah Ahruf dan Qira'ah Sab'ah Khozainul Ulum
Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia Fathonah
Implikasi  Yuridis  Kekaburan  Makna  Kepentingan  Umum  dalam  Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Muwahid
Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia M. Yusuf Aminuddin

## Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman
Zakiyah Kholidah

## Maskawin dalam Perkawinan: Perspektif Islam

## Syaikhul Hakim
Analisa Penerapan Good Corporarte Govarnance di Perbankan Syariah Joko Hadi Purnomo
Upaya  Menanggulangi  Kenakalan  Remaja  Secara  Preventif,  Refresif,  Kuratif  dan Rehabilitasi Nurotun Mumtahanah
Komite  Sekolah:  Peran,  Posisi  Serta  Partisipasinya  dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu Lembaga Pendidikan Islam Prastyawan

## Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. E-mail: staialhikmahtuban@yahoo.com
Volume 5, Nomor 2, September 2015                                               ISSN 2088-2556

## AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman

## Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat
Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM. Aminul Wahib,

## MM

## Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas
Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M.
Ag Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam

## Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara
Drs. H. Muslich, M. Ag Peranan Potensi Kreatifitas Mental
Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional
Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd
Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia Achmad Faqeh, M.HI
Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy ) Muhammad Aziz
Dialek  dan  Bacaan  dalam  Al-Quran:  Mengurai  Perbedaan  Antara Sab'ah Ahruf dan Qira'ah Sab'ah
Khozainul Ulum
Realita Taghyir Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di
Indonesia

## Fathonah
Implikasi  Yuridis  Kekaburan  Makna  Kepentingan  Umum  dalam  Undang- Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Muwahid
Kebijakan  Menteri  Agama  A.  Mukti  Ali  terhadap  Kemajuan  Pendidikan Islam di Indonesia M. Yusuf Aminuddin

## Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman
Zakiyah Kholidah
Maskawin dalam Perkawinan : Perspektif Islam

## Syaikhul Hakim
Analisa Penerapan Good Corporarte Govarnance di Perbankan Syariah Joko Hadi Purnomo
Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi Nurotun Mumtahanah
Komite  Sekolah:  Peran,  Posisi  Serta  Partisipasinya  dalam  Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam
Prastyawan

## Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. E-mail : staialhikmahtuban@yahoo.com

## AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman
Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM.
Aminul Wahib, MM
Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas Drs. H. Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M. Ag
Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara
Drs. H. Muslich, M. Ag
Peranan Potensi Kreatifitas Mental
Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional
Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd
Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia Achmad Faqeh, M.HI
Jurnal  yang  terbit  dua  kali  setahun  ini,  bulan  Maret  dan  September,  berisi  kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

## Ketua Penyunting
Muhammad Aziz

## Wakil Ketua Penyunting
Mujib Ridlwan

## Penyunting Pelaksana
Prastyawan, Fathonah, M. Yusuf Aminuddin

## Penyunting Ahli
Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan) Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang) Imam Fuadi (IAIN Tulungagung) M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

## Tata Usaha
Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo
Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban  Jl. PP.  Al  Hikmah  Binangun  Singgahan  Tuban  Jawa  Timur  62361  Telp.  (0356)  7033241.  e- mail : jurnalalhikmahtuban@gmail.com
Penyunting  menerima  tulisan  yang  belum  pernah  diterbitkan  oleh  media  cetak  lain.  Naskah diketik  dengan  spasi  1,5  cm  pada  ukuran  A4  dengan  panjang  tulisan  antara  20-25  halaman (ketentuan  tulisan  secara  detail  dapat  dilihat  pada  halaman  sampul  belakang).  Naskah  yang masuk dievaluasi oleh dewan peyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

## AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman
Imam Dan Taqwa Dalam Perspektif Filsafat Prof. Dr. KH. Achmad Mudlor, SH
Menelusuri Iman Manusia Drs. HM. Aminul Wahib, MM
Orientasi Sistem Berpikir Dalam Dunia Kreatifitas Drs. H.
Abu Azam Al-Hadi, MM
Mengenal Dunia Kreatifitas Drs. Akhmad Najikh, M. Ag

## Islam dan Etos Kerja
Drs. Ahmad Sodikin. S.Pd., M. Ag
Pencermatan Paradigma Nilai-Nilai Luhur Islam Dalam Tata Hidup Bermasyarakat dan Bemegara
Drs. H. Muslich, M. Ag
Peranan Potensi Kreatifitas Mental Dalam Meningkatkan Argumentasi Berfikir Rasional
Drs. KH. Ahmad Lazim, M .Pd
Dialog Fiqh dan Tasawuf Di Indonesia Achmad Faqeh, M.HI

## DAFTAR ISI
Muhammad Aziz Prinsip  Pengelolaan  Zakat  Menurut  Al-Qur’an  (Kajian
pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili dan Pendekatan Fiqhy ) 131-149 Khozainul Ulum Dialek dan Bacaan dalam Al-Quran: Mengurai Perbedaan Antara Sab'ah Ahruf dan Qira'ah Sab'ah 150-161 Fathonah Realita Taghyir  Al-Jins dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia 162-188 Muwahid Implikasi  Yuridis  Kekaburan  Makna  Kepentingan  Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 189-200 M. Yusuf Aminuddin Kebijakan  Menteri  Agama  A.  Mukti  Ali  terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia 201-218 Zakiyah Kholidah Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman 219-237 Syaikhul Hakim Maskawin dalam Perkawinan : Perspektif Islam 238-246 Joko Hadi Purnomo Analisa  Penerapan Good  Corporarte  Govarnance di Perbankan Syariah 247-262 Nurotun Mumtahanah Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi 263-281 Prastyawan Komite Sekolah: Peran, Posisi  Serta Partisipasinya  dalam Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam 282-296

## ANALISA  PENERAPAN GOOD CORPORARTE GOVARNANCE DI PERBANKAN SYARIAH
Joko Hadi  Purnomo 1
Abstract: A  good  corporate  governance  (GCG)  is  a  structure  in  which stakeholders,  shareholders,  commissioners  and  managers  make  up  the company's  goals  in  addition  to  monitoring  performance.  The  system  of governance  in  Islamic  banks  could  bridgea  wide  range of efforts in addressing the  shared  interest  through  the  so-called  Governance  Committee.  Thus,  the implementation  of  good  corporate  governance  in  Islamic  banks  rests  on  five main  pillars  namely  transparency,  responsibility,  accountability,  fairness,  and independency.
Keywords: governance, responsibility,  fairness

## Pendahuluan
Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan  umat,  terutama  perbankan  syariah,    baik  melalui  proses  intermediasi  kegiatan penghimpunan,  maupun  penyaluran  dana  serta  penyediaan  jasa  keuangan  lainnya  yang berlandaskan  kepada  prinsip-prinsip  syariah.  Pada  saat  sistem  keuangan  konvensional mengalami  kekacauan  karena  krisis  moneter  dan  memerlukan  biaya  yang  begitu  besar  untuk mempertahankan  eksistensinya,  perbankan  syariah  justru  mampu  menyelamatkan  sebagian ekonomi  umat.
Berdasarkan  data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  tabel  1  di  bawah,  menunjukkan lembaga  perbankan  syariah  secara agregat mengalami  kenaikan  jumlahnya.
Tabel 1.

## Jaringan  Kantor  Perbankan  Syariah
Indikator 2011 2012 2013 2016 2015 Keterangan
Bank  Umu m  Syari ah Islamic  Commer c ia l  Bank - Number  of  Banks - Number  of  Offices Islamic   Business  Unit - Number of Conventional Banks that have Islamic Business    Unit - Number  of  Offices Islamic  Rural  Bank - Number  of  Banks - Number  of  Offices -   Jum lah B ank 11 11 11 12 12 -     Jumlah  Kantor 1.401 1.745 1.998 2.151 2.145 Unit   Usaha  Syariah -      Jumlah  Bank  Umu m     Konvensi on al 24 24 23 22 22 yang  memi li ki  UUS -     Jumlah  Kantor 336 517 590 320 322
Bank  Pembia y aa n  Rakyat   Syariah -   Jum lah B ank
155 158 163 163 164 -     Jumlah  Kantor 364 401 402 439 477
Total  Kantor 2.101 2.663 2.990 2.910 2.944 Total  Numb er  of  Offi c es
Sumber  :  statistik  perbankan  syariah  Islamic  banking  statistics,  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).
Data  lain  sebagaimana  hasil  penelitian  dan  laporan  dari  Bank  Dunia  dan  ADB  krisis perbankan  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  keruntuhan  perusahaan-  perusahaan  besar  dunia disebabkan  oleh  karena  buruknya  pelaksanaan  praktik-  praktik Good  Corporate  Governance (GCG). 2 Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir     ini     dari     aktivitas     perbankan
1 Sekolah  Tinggi Ilmu  Agama Islam  Al  Hikmah  Tuban, e-mail:  joko.hpurnomo@gmail.com
2 Riau  Pos.co.,  “Tata  Kelola  Bank  Dalam  Islam”,  dalam  dari  http://m.riaupos.co/1836-opini-tata- kelolaInternational-bank-dalam-isla m.ht ml  (12  Maret 2016).
syariah  menuntut  segera  diimplementasikannya  praktik-praktik  GCG  dalam  pengelolaan perbankan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  yang  maksimum  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan  dalam stakeholder , terutama  nasabah  atau  deposan.
GCG  ( Good  Corporate Governance)  pertama  kali  dikenalkan  di  Indonesia  oleh  IMF ( International  Monetary  Funds )  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  pasca  krisis. 3 Krisis  yang melanda  Asia  Timur  pada  waktu  itu  juga  berdampak  besar  pada  Indonesia,  salah  satu penyebabnya  adalah  tidak  adanya good  corporate  governance di  dalam  pengelolaan perusahaan,  dalam  kajian  yang  dilakukan      oleh  Booz-Allen  &  Hamilton  pada  tahun  1998, index  good  corporate  governance Indonesia  adalah  yang  paling  rendah  dibandingkan  dengan negara  lain  di  kawasan  tersebut.  Kajian  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh McKinsey  tahun  1999  yang  meneliti  tentang  praktek good  corporate  governance pada perusahaan-perusahaan  di  Indonesia. 4
Dalam    dunia    perbankan    yang    semakin    kompetitif    membutuhkan    suatu  informasi yang  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  kinerja  perusahaan.  Untuk  mengetahui  sejauh mana  keberhasilan  perusahaan  tersebut,  diperlukan  suatu  penilaian  atau  pengukuran  kinerja yang  telah  dilakukan  perusahaan  dalam  melaksanakan  strategi  yang  telah  ditetapkan. Pengukuran  kinerja  perbankan  saat  ini  menuntut  suatu  pengukuran  kinerja  dari  aspek keuangan  dan  aspek  non-  keuangan.  Selain  itu,  maju  tidaknya  kegiatan  operasional  suatu  bank sangat  tergantung  dengan  kemampuan  dari  manajemen  dalam  mengelola  banknya  masing- masing.  Di  samping  itu,  peran  dari  pemilik  bank  itu  sendiri  juga  cukup  besar  dalam berkontribusi  untuk  memilih  manajemen  yang  bagus.
Kebutuhan good  corporate  governance yang  tadinya  timbul  berkaitan  dengan principal- agency theory,  yaitu  untuk  menghindari  konflik  antara principal dan  agennya.  Konflik muncul  karena  perbedaan  kepentingan  tersebut  haruslah  dikelola  sehingga  tidak  menimbulkan kerugian  pada  para  pihak.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  pemahaman  yang  memadai  tentang corporate governance .
Corporate  governance dapat  dipahami  melalui agency  theory , agency  theory hadir setelah  fenomena  terpisahnya  kepemilikan  perusahaan  dengan  pengelolaan  perusahaan. Pengelola  perusahaan  bertindak  sebagai  agen  dari  pemilik  perusahaan  itu  sendiri.  Para pemilik perusahaan (prinsipal) akan mencari informasi, memberikan insentif untuk memastikan  tanggung  jawab para agen  terhadap  pemilik  perusahaan.
Agency  theory menjawab  dengan  memberikan  gambaran  hal-hal  apa  saja  yang berpeluang  akan  terjadi  antara  agen  dengan  prinsipal.  Dalam  hubungan  agensi  antara  prinsipal dengan  agen. Agency  theory merujuk  pada  tiga  unsur  yang  dapat    mengekang    perilaku menyimpang    dari      agen,      yakni    bekerjanya        pasar  tenaga  kerja  manajerial,  bekerjanya pasar  modal  dan  bekerjanya  pasar  bagi  keinginan  menguasai  dan  memiliki  atau  mendominasi kepemilikan  perusahaan. 5
Namun,  sering  kali  penerapan Good  Corporate  Governance dinilai  masih  lemah  yaitu ditandai  dengan  adanya  perilaku  manajemen  yang  mulai  mementingkan  kepentingan  sendiri, dan  ternyata  hal  itu  merugikan  perusahaan.  Dalam    hal    ini    maka    terdapat    perbedaan
3 Muh.  Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan    Implementasi (Jakarta: Salemba Empat,  2009),   7.
4 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar  Grafika,  2011),  68.
5 Ibid ., 17.
kepentingan    antara    manajemen        dan  pemegang  saham.  Permasalahan  ini  dianggap  sebagai agency  problem ,  dan corporate  governance inilah  yang  dianggap  dapat  membantu mengendalikan  perilaku  manajemen  dalam  mengelola  perbankan,  yaitu  memaksimalkan kemakmuran  pemegang  saham.
Dalam agency  problem terdapat  pengawasan  bank.  Pengawasan  bank  merupakan  sarana untuk  mencegah  dan  memberantas  kejahatan  perbankan.  Pengawasan  ini  terdiri  dari  tiga unsur,  yaitu  pengawasan eksternal oleh  regulator,  pengawasan  internal  oleh  komisaris, direksi,  manajemen,  dan  pengawasan  oleh  masyarakat  ( market  discipline ).  Pengawasan eksternal  yang  menjadi  tugas  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral,  dilaksanakan  melalui regulasi,  perijinan  dan  pengawasan  internal  dilakukan  melalui  penerapan good  corporate governance ,  kepatuhan  dan  prinsip know  your  customer ,  sedangkan  pengawasan  oleh masyarakat  melalui  keterbukaan.
Dalam  dunia  perbankan,  penerapan Good  Corporate  Governance telah  diatur  dalam Pedoman Good Corporate Governance Perbankan  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Komite Nasional  Kebijakan Corporate  Governance pada  Januari  2004,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia perihal  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  No.  9/12/DPNP  tanggal 30  Mei  2007  yang  menetapkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/4/PBI/2006  tanggal  30 Januari  2006  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  dan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/14/PBI/2006  tanggal  5  Oktober  2006  tentang  Perubahan atas      Peraturan        Bank        Indonesia        Nomor      8/4/PBI/2006    tentang  pelaksanaan Good Corporate  Governance bagi  Bank  Umum,  serta  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/33/PBI/2009  Tanggal  7  Desember  2009  tentang  pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  bank umum  syariah  dan  unit  usaha  syariah.
Konsep corporate  governance diajukan  guna  peningkatan  kinerja  perusahaan  melalui supervisi  atau monitoring kinerja  manajemen  serta  menjamin  akuntabilitas  manajemen terhadap stakeholder dengan  mendasarkan  pada  kerangka  peraturan. 6 Sistem corporate governance memberikan  perlindungan  efektif  bagi stockholder dan stakeholder sehingga mereka  akan yakin  memperoleh  imbal  hasil  atas investasinya  dengan  benar. 7
Tata  kelola  perusahaan  juga  mencakup  hubungan  antara  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder )  yang  terlibat  serta  tujuan  pengelolaan  perusahaan.  Pelaksanaan Good  Corporate Governance pada  industri  perbankan  syariah  harus  berlandaskan  kepada  lima  prinsip  dasar yaitu transparansi ( transparancy ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ),  profesional  ( proffesional ),  kewajaran  ( fairness ).  Selain  itu,  khusus  dalam perbankan  syariah  dikenal  juga  adanya  prinsip-prinsip  syariah  yang  mendukung  bagi terlaksananya  prinsip  GCG  yang  dimaksud,  yakni  keharusan  bagi  subjek  hukum  termasuk bank  untuk      menerapkan      prinsip      kejujuran (shiddiq) ,      edukasi      kepada  masyarakat (tabligh),  kepercayaan (amanah) ,  dan  pengelolaan    secara    professional    ( fathanah ). 8 Perbedaan  GCG  syariah  dan  konvensional  terletak  pada shariah  compliance yaitu  kepatuhan
6 M. Nasution dan D. Setiawan,  Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba  di industri perbankan indonesia (Makassar: Simposium  Nasional Akuntansi X, 2007):  2.
7 David Tjondro dan R. Wilopo, “Journal of Business & Banking:  Pengaruh Good    Corporate Governance  (GCG)  Terhadap  Profitabilitas  Dan  Kinerja  Saham  Perusahaan  Perbankan  Yang  Tercatat  Di  Bursa Efek  Indonesia”, Volume  I, no.1 (May 2011),  1-14.
8 good  corporate  gavornance  dalam  http://tulisanwinahmengenaibepwinah.blogspot.com/2010/12/penerapan - good-corporate-governance-di.html?m=1  (12  Maret 2016).
pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan  merupakan  prinsip  universal  yang  juga  terdapat  dalam  aturan  GCG konvensional.
Mekanisme good  corporate  governance memiliki  beberapa  indikator  yang  berupa komite  audit,  ukuran  dewan  komisaris,  dewan  direksi,  proporsi  komisaris  independen,  dan latar  belakang  pendidikan  komisaris.  Khusus  untuk  perbankan  syariah,  maka  indikator tersebut  ditambah  oleh  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  bertugas  untuk mengawasi  kegiatan  perbankan  yang  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  ( shariah compliance ).  Indikator-indikator  tersebut  dikenal  juga  dengan  istilah Regulatory  Framework , di  mana  indikator  tersebut  yang  berpengaruh  terhadap Good  Corporate  Governance dan Good Corporate Governance yang  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  suatu  bank.
Dalam  mengelola  perusahaan  menurut  kaedah-kaedah  umum  GCG,  peran  Komisaris Independen,  sangat  diperlukan.  Komisaris  Independen  dapat  berfungsi  untuk  mengawasi jalannya  perusahaan  dengan  memastikan  bahwa  perusahaan  tersebut  telah  melakukan  praktek- praktek  transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas  dan  praktek  keadilan  menurut  ketentuan  yang berlaku  di suatu  sitem  perekonomian  (negara).
Implementasi Good  Corporate  Governance pada  lembaga  perbankan  khususnya perbankan  syariah  menjadi  sebuah  keharusan  karena  aset  fisik  dari  bank  adalah  nasabahnya, sehingga  bank  harus  menjaga  kepercayaan  nasabahnya  bahwa  dana  yang  tersimpan  akan dikelola  dengan  baik  dan  aman.  Kepercayaan  tersebut  bisa  tetap  terjaga  apabila  bank  dalam kondisi  yang  sehat.  Kondisi  perbankan  yang  sehat  dapat  tercapai  apabila  bank  memiliki sistem  yang  baik,  sehingga  bank  dapat  melayani  nasabah  semaksimal  mungkin  dalam  kondisi yang  sehat.

## Definisi Good Corporate Governance (GCG)
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance )  merupakan  struktur yang  oleh  stakeholder,  pemegang  saham,  komisaris  dan  manajer  menyusun  tujuan  perusahaan dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan  mengawasi  kinerja  (OECD,  2003). 9 Sedangkan  Forum Corporate  Governance  in Indonesia  (FCGI)  mendefinisikannya  sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus/pengelola  perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta  pemegang  saham, kepentingan  internal  dan  eksternal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban mereka  atau  dengan  kata  lain  yaitu  sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan. Tujuan  Corporate  Governance  ialah  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan  ( stakeholders )”.
Sedangkan Wahjudi prakarsa,  mendefinisikan Corporate  Governance sebagai: mekanisme  administratif  yang  mengatur  hubungan-hubungan  antara  manajemen  perusahaan, komisaris,  direksi,  pemegang  saham  dan  kelompok-  kelompok  kepentingan  ( stakeholders ) yang  lain.  Hubungan-hubungan  ini  dimanifestasikan  dalam  bentuk  berbagai  aturan  permainan dan  sistem  insentif  sebagai  framework  yang  diperlukan  untuk  menentukan  tujuan-tujuan perusahaan  dan  cara-cara  pencapaian  tujuan-tujuan  serta  pemantauan    kinerja  yang dihasilkan. 10
9 Moh.  Wahyudi  Zarkasi,  Good  Corporate  Governance  pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan  dan  Jasa Keuangan Lainnya (Bandung: CV.  Alfabeta, 2008),  35.
10 Wahjudi Prakarsa,“Jurnal Reformasi Ekonomi:
Corporate Governance: Suatu
Secara  definisi, Corporate  Governance merupakan  proses  dan  struktur  yang  digunakan untuk  mengarahkan  dan  mengelola  bisnis  dan  urusan-urusan  perusahaan  dalam  rangka meningkatkan  kemakmuran  bisnis  dan  akuntabilitas  perusahaan  dengan  tujuan  utama mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  stakeholders        yang  lain.  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance )  merupakan  struktur  yang  oleh  stakeholder,  pemegang  saham,  komisaris,  dan manajer  menyusun  tujuan  perusahaan  dan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan mengawasi  kinerja. 11
GCG  pada  dasarnya  merupakan  suatu  sistem  (input,  proses,  output)dan  seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang  berkepentingan (stakeholders ) terutama  dalam  arti  sempit  yaitu  hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan dewan  direksi  demi  tercapainya  tujuan  perusahaan.  GCG  dimaksudkan  untuk  mengatur hubungan-hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya  kesalahan-kesalahan  signifikan      dalam strategi      perusahaan      dan      untuk      memastikan            bahwa  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi dapat diperbaiki  dengan  segera. 12
Sedangkan  menurut  Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  No.Kep  117  /  M- MBU/2002  tanggal  1  Agustus  2002, Corporate  Governance adalah  :  “Suatu  proses  dan struktur  yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang dengan    tetap  memperhatikan  kepentingan  stakeholder  lainnya,  berlandaskan  Peraturan Perundangan  dan nilai-nilai  etika.” 13
Terwujudnya Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam  organisasi  merupakan  salah satu  penjabaran  dari  terlaksananya  mekanisme  pengelolaan  resiko  organisasi  melalui  sistem yang  dirancang  dalam  rangka  mengidentifikasi  dan  menganalisa  resiko  yang  mungkin  terjadi, baik  yang  timbul  karena  faktor  eksternal  maupun  faktor  internal  yang  berpotensi  menghambat pencapaian  tujuan.
Dengan  berbagai  pengertian  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa good  corporate governance (GCG)  pada  dasarnya  merupakan  suatu  system  (input,  proses,  output)  dan seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders )  terutama  dalam  arti  sempit  hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan komisaris,  dan  dewan  direksi  demi  tercapainya  tujuan  perusahaan.  GCG  dimasukkan  untuk mengatur  hubungan-hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya  kesalahan-  kesalahan  signifikan dalam  strategi  perusahaan  dan  untuk  memastikan  bahwa  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi dapat diperbaiki  dengan  segera.
Tujuan  dan  Manfaat Good Corporate Governance
Menurut  Mr.  Wolfensohn,  Presiden  Bank  Dunia,  telah  menyimpulkan  bahwa    tujuan GCG    adalah    untuk    mewujudkan    keadilan,    transparansi,  dan  akuntabilitas. 14 Jadi  dapat
Keniscayaan”, Volume  I,  no 2 (Oktober-Desember  2000),  20.
11 Organization  for  economic  coperation  and  development  (OECD).  The  OECD  principles  of  corporate governance, 2004,  diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 melalui  http://www.oecd.org
12 Jurnal   Penerapan   Prinsip-Prinsip    Good   Corporate   Governance   (Gcg)    Pada    Dunia Perbankan. dalam http://lismaaja.blogspot.com/2011/12/jurnal-penerapan-prinsip-prinsip-good.html (12 Maret 2016).
13 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik  Negara No.Kep 117  / M-MBU  / 2002.
14 Financial  Times,  21  Juni  1999,  diambil  dari  The  Encyclopedia  of  Corporate  Governance  dalam  artikel  yang
dikatakan  bahwa  tujuan  GCG  adalah  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh stakeholders melalui penciptaan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  benar.  Keadilan  bagi stakeholders juga  bisa diindikasikan  dengan  peningkatan  nilai  yang  wajar  atas penyertaan  mereka.
Implementasi  GCG  juga  banyak  memberikan  manfaat  baik  bagi  bank  syariah  maupun bagi  pihak  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dan  tak  langsung  dengan  bank  syariah. Bagi  bank syariah,  keuntungan  yang  diperoleh  dari  penerapan  GCG diantaranya  adalah:
a. Meminimalkan  kerugian  akibat  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Direksi  ( agency  coat )  dan penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan.
b. Meningkatkan  kepercayaan  investor  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  pula  nilai  saham perusahaan.
c. Dengan    adanya    peningkatan  kinerja  perusahaan    akan  meningkatkan  pula shareholders value dan dividen.
d. Praktek  good  corporate  governance  menempatkan  karyawan  sebagai  salah  satu stakeholders  yang  harus  dikelola  dengan  baik.  Pengelolaan  yang  baik  akan  meningkatkan motivasi  dan  kepuasan  kerja  karyawan.  Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  produktivitas perusahaan.
e. Meningkatkan  citra  positif  perusahaan  sekaligus  coat  akibat  tuntutan  stakeholder  kepada perusahaan.
Forum Corporate Governance  in  Indonesia (FCGI)  berpendapat  bahwa  penerapan prinsip-prinsip  dasar GCG dapat memberikan  manfaat  sebagai  berikut: 15
a. Meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  terciptanya  proses  pengambilan  keputusan  yang lebih  baik,  meningkatkan  efisiensi  operasional  perusahaan  serta  lebih  meningkatkan pelayanan  kepada stakeholders.
b. Mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan  yang  lebih  murah  dan  tidak rigid (karena faktor  kepercayaan)  yang  pada akhirnya  akan meningkatkan corporate value.
c. Mengembalikan  kepercayaan  investor  untuk  kembali  menanamkan  modalnya  di Indonesia.
d. Pemegang  saham  akan  merasa  puas  dengan  kinerja  perusahaan  karena  sekaligus  akan meningkatkan stakeholders  value dan  dividen,  khusus  bagi  BUMN  akan  dapat  membantu penerimaan  bagi  APBN terutama  bagi  APBN terutama  dari  hasil  privatisasi.
Untuk  itu,  tujuan Good Corporate Governance (GCG)  adalah  untuk  mewujudkan keadilan,  transparansi,  dan  akuntabilitas  perusahaan  dan Good  Corporate  Governance (GCG) bermanfaat  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  demi  menjaga  loyalitas  investor  dan nasabah.

## Prinsip  Dasar Good Corporate Governance
Good Corporate Governance diperlukan  untuk  mendorong  terciptanya  pasar  yang efisien,  transparan,  dan  konsisten  dengan  peraturan  perundang-  undangan.  Penerapan Good Corporate  Governance perlu  didukung  oleh  tiga  pilar  yang  saling  berhubungan,  yaitu  negara dan  perangkatnya  sebagai  regulator,  dunia  usaha  sebagai  pelaku  pasar,  dan  masyarakat
berjudul  “What  Corporate  Governance”  (www.encycogov.com),  11  Juli  2001,  1  dikutip dari M. Umer Chapra & Habib Ahmed, 18.
15 Forum  For Corporate Governance in Indonesia, dikutip dari Johanes Ibrahim, 74-75.
sebagai  pengguna      produk      dan      jasa      dunia      usaha. 16 Prinsip   dasar   yang      harus dilaksanakan  oleh  masing- masing  pilar  adalah  :
a. Negara  dan  perangkatnya  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  yang  menunjang iklim  usaha  yang  sehat,  efisien  dan  transparan,  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  dan penegakan  hukum  secara konsisten  ( consistent law enforcement ).
b. Dunia  usaha  sebagai  pelaku  pasar  menerapkan  GCG  sebagai  pedoman  dasar  pelaksanaan usaha.
c. Masyarakat  sebagai  pengguna  produk  dan  jasa  dunia  usaha  serta  pihak  yang  terkena dampak  dari  keberadaan  perusahaan,  menunjukkan  kepedulian  dan  melakukan  kontrol sosial  ( social  control ) secara objektif  dan bertanggung  jawab.
Dalam  dunia  perbankan,  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  dan  lembaga  kepercayaan, dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya  bank  harus  menganut  prinsip  keterbukaan ( transparancy ),  memiliki  ukuran  kinerja          dari  semua  jajaran  bank  berdasarkan  ukuran- ukuran  yang  konsisten  dengan corporate values,  sasaran  usaha  dan  strategi  bank  sebagai pencerminan  akuntabilitas  bank  ( accountability ),  berpegang  pada prudential  banking practices dan  menjamin  dilaksanakannya  ketentuan  yang  berlaku  sebagai  wujud  tanggung jawab  bank  ( responsibility ),  objektif  dan  bebas  dari  tekanan  pihak        manapun        dalam pengambilan        keputusan        ( independency ),    serta  senantiasa  memperhatikan  kepentingan seluruh  stakeholders  berdasarkan  azas  kesetaraan  dan kewajaran  ( fairness ). 17
Dalam  hubungan  dengan  prinsip  tersebut  bank  perlu  memperhatikan  5  (lima)  prinsip GCG diatas  sebagai  berikut:
a. Keterbukaan  ( Transparancy ).
1) Bank  harus  mengungkapkan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat,  dan dapat diperbandingkan  serta mudah  diakses  oleh  stakeholders  sesuai  dengan  haknya.
2) Informasi  yang  harus  diungkapkan  meliputi  dan  tidak  terbatas  pada  hal-hal  yang bertalian  dengan  visi,  misi,  sasaran  usaha  dan  strategi  perusahaan,  kondisi  keuangan, susunan  dan  kompensasi  pengurus,  pemegang  saham  pengendali, cross  shareholding , pejabat  eksklusif,  pengelola  risiko  ( risk  management ),  sistem  pengawas  dan pengendalian  intern,  status  kepatuhan,  sistem  dan  pelaksanaan  GCG  serta  kejadian penting  yang  dapat mempengaruhi  kondisi  bank.
3) Prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh  bank  tidak  mengurangi  kewajiban  untuk memenuhi  ketentuan  rahasia  bank  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  rahasia  jabatan,  dan hak- hak pribadi.
4) Kebijakan  bank  harus  tertulis  dan  dikomunikasikan  kepada  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders ) dan yang  berhak memperoleh  informasi  tentang  kebijakan  tersebut.
Transparancy berhubungan  dengan  kualitas  informasi  yang  disampaikan  perusahaan. Kepercayaan  investor  akan  sangat  tergantung  dengan  kualitas  informasi  yang disampaikan  perusahaan.  Oleh  karena  itu  perusahaan  dituntut  untuk  menyediakan informasi  yang  jelas,  akurat,  tepat  waktu  dan  dapat  dibandingkan  dengan  indikator- indikator  yang  sama.  Penyampaian  informasi  kepada  publik  secara  terbuka,  benar, kredibel,  dan  tepat    waktu    akan    memudahkan    untuk    menilai    kinerja    dan    risiko  yang
16 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, d an Jasa Keuangan lainnya, cet.I (Bandung: Alfabeta, 2008),  36.
17 Forum  For Corporate Governance in Indonesia, dikutip dari Johanes Ibrahim, 74-75.
dihadapi  perusahaan  serta mencegah  terjadinya fraud . 18
b. Akuntabilitas  ( Accountability )
1) Bank  harus  menetapkan  tanggung  jawab  yang  jelas  dari  masing-  masing  organ organisasi  yang  selaras  dengan  visi,  misi,  sasaran  usaha  dan strategi  perusahaan.
2) Bank  harus  menyakini  bahwa  semua  organ  organisasi  bank  mempunyai kompetensi  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  dan  memahami  perannya  dalam pelaksanaan  GCG.
3) Bank  harus  memastikan  terdapatnya check  and  balance  system dalam  pengelolaan bank.
4) Bank  harus  memiliki  ukuran  kinerja  dari  semua  jajaran  bank  berdasarkan  ukuran- ukuran  yang  disepakati  konsisten  dengan  nilai  perusahaan  ( corporate  values ), sasaran  usaha  dan strategi  bank serta memiliki rewards dan punishment system .
Akuntabilitas  berhubungan  dengan  adanya  sistem  yang  mengendalikan  hubungan  antara organ-organ  yang  ada  di  perusahaan.  Akuntabilitas  diperlukan  sebagai  salah  satu  solusi mengatasi agency  problem yang  timbul  antara  pemegang  saham  dan  direksi  serta pengendaliannya  oleh  komisaris.
c. Tanggung  Jawab ( Responbility )
1) Untuk  menjaga  kelangsungan  usahanya,  bank  harus  berpegang  pada  prinsip  kehati- hatian  ( prudential  banking  practices )  dan  menjamin  dilaksanakannya  ketentuan  yang berlaku
2) Bank  harus  bertindak  sebagai good  corporate  citizen (perusahaan  yang  baik)  termasuk peduli  terhadap  lingkungan  dan melaksanakan  tanggung  jawab sosial.
d. Independensi  ( independency )
1) Bank  harus  menghindari  terjadinya  dominasi  yang  tidak  wajar  oleh  stakeholder manapun  dan  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  sepihak  serta  bebas  dari  benturan kepentingan  ( conflict of interest ).
2) Bank  dalam  mengambil  keputusan  harus  obyektif  dan  bebas  dari    segala  tekanan  dan pihak  manapun.
e. Kewajaran  ( fairness )
1) Bank  harus  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholders berdasarkan azas  kesetaraan  dan kewajaran  ( equal treatment ).
2) Bank  harus  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh stakeholders untuk  memberikan masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi  kepentingan  bank  serta  mempunyai  akses terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan.
Dengan  demikian  kesimpulannya  bahwa  prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG) ada  5  (lima)  yaitu  keterbukaan  ( transparency ),  akuntabilitas  (accountability),  tanggung jawab ( responbility ),  independensi  ( independency ), dan  kewajaran  ( fairness ).

## Good Corporate Governance dalam  Perspektif  Islam
Islam  mempunyai  konsep  yang  jauh  lebih  lengkap  dan  lebih  komprehensif  serta akhlaqul  karimah  dan  ketaqwaan  pada  Allah  SWT  yang  menjadi  tembok  kokoh  untuk  tidak terperosok  pada  praktek  ilegal  dan  tidak  jujur  dalam  menerima  amanah.  Tata  kelola
18 Bismar  Nasution,  “Jurnal  Hukum  Bisnis:  Prinsip  Keterbukaan  dalam  Good  Corporate  Governance”,  Volume XXII,  no 6 ( 2003),  5.
perusahaan  yang  baik,  yang  dalam  terminologi  modern  disebut Good  Corporate  Governance. Corporate Governance berbicara  mengenai  bagaimana  perusahaan  melaksanakan  tanggung jawabnya  kepada  pemegang  saham  ( shareholders )  dan  pemegang  amanah  ( stakeholders ) lainnya. Corporate  Governance pada  dasarnya  merupakan  mekanisme  bagaimana  sumber daya perusahaan  dialokasikan  menurut  suatu  aturan  „hak‟  dan „kuasa‟  tertentu.
Sebutan Good  Corporate  Governance merupakan  sebutan  baru  baik  bagi  ilmu  maupun agama  manapun  termasuk  ajaran  Islam  yang  telah  muncul  sebelum  kehidupan  modern. Namun  nilai,  isi,  dan  tujuan Good  Corporate  Governance telah  dibicarakan  dalam  bentuk  Al- qur’an  dan  Hadith.  Pembicaraan  sumber-sumber  Islam  itu  tentu  saja  tidak  terhimpun  menjadi satu,  akan  tetapi  terpencar-pencar  seperti  dalam  Alqur‟an.  Meskipun  begitu,  ajaran  moral  Al- qur’an  yang  terpencar-pencar  itu  tidak  saling  bertentangan    satu  sama  lain  melainkan  saling menjelaskan  dan mendukung.
Jadi,  keunggulan  utama corporate  governance dalam  perspektif  Islam  yaitu  orientasi utama  pertanggungjawaban  manajemen  perusahaan  adalah  Allah  sebagai  pemilik  alam  beserta isinya.  Penerapan  etika  Islam  dalam  berbisnis  yang  menjamin  perlakuan  jujur,  adil  terhadap semua  pihak  yang  menjadi  acuan  utama  pengelolaan  perusahaan  yang  baik.
Jadi,  dengan  demikian Good  corporate  governance dijalankan  tidak  hanya  sebagai pertanggungjawaban  manajemen  terhadap  pemilik  modal,    tetapi  lebih  pada  kebutuhan  dasar keyakinan  kepada  Allah  maka good  corporate  governance akan  memotivasi  transaksi  bisnis yang  jujur,  adil  dan akuntabel.
Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Dalam  bank  syariah,  pelaksanaan  good corporate  governance (GCG)  yang  pada dasarnya bertumpukan kepada  lima  pilar  utama  yaitu transparency,  responbility, accountability,  fairness, dan independency merupakan  hal  yang  seharusnya  dilakukan sehingga  merupakan  budaya  kerja  yang  islami,  sebagaimana    dikemukakan    oleh    Umar Chapra  bahwa   stakeholders     utama  keuangan  Islam  adalah  Islam  itu  sendiri. 19
Dengan  demikian,  bank  syariah  dituntut  untuk  melakukan  kinerja  yang  baik    sebagai cerminan    dari    kegiatan    yang    islami.    Dalam    Islam,        terdapat  beberapa  konsep  yang relevan  dengan  GCG  yaitu  idarah  (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), akhlaq (moral), ijabiyah (berfikir  positif), hurriyah (independensi  dan  kebebasan yang bertanggungjawab), adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas‟uliyah (akuntabilitas), raqabah (pengawasan), qira‟ah dan ishlah (organisasi  yang  terus  belajar), amanah (pemenuhan  kepercayaan), shiddiq (jujur), fathanah (pengembangan  diri  untuk cerdas), tabligh (keterbukaan), ihsan (profesional),  dan wasatha (kewajaran). 20
Konsep Good  Corporate  Governance adalah  konsep  yang  universal  namun  untuk penerapannya  sangat  tergantung  pada  budaya  atau  sistem  nilai  yang  ada  di  suatu  perusahaan yang  menjadi  bagian  dari  transformasi  korporasi. 21
Governance  pada  institusi    bank    syariah    memiliki    keunikan  tersendiri  dibandingkan
19 Dhani  Gunawan  Idat,  “Perbankan  Syariah  Menghadapi  2005-2008”,  dalam  www.e-syariah.com  (12  Maret 2016)
20 Ibid.
21 Djokosantoso  Moeljono,  “Good  Corporate  Culture  Sebagai  Inti  Dari  Good  Corporate  Governance”  (Jakarta: Penerbit PT. Elox  Media Komputindo, 2005),  20.
dengan  governance  pada  perusahaan  non-bank  syariah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh kehadiran  deposan  sebagai  suatu  kelompok stakehoholders yang  kepentingannya  harus diakomodir  dan  dijaga.  Namun,  keberadaan  kelompok  deposan  pada  perbankan  konvensional tidaklah  terlalu  banyak  mempengaruhi  struktur governance bank.  Alasannya  adalah:  pertama, secara  akad  bank  telah  menetapkan  jaminan  untuk  membayar  penuh  simpanan  nasabah; kedua,    penerapan  skema  penjaminan  baik    oleh  lembaga      penjamin  simpanan  maupun pemerintah;  dan  ketiga  penerapan  secara  ketat  sejumlah  rambu-rambu  dalam  bentuk ketentuan  kehati-hatian  perbankan  oleh  otoritas  pengawasan  perbankan.  Faktor-faktor  inilah yang  melindungi  kepentingan  nasabah  deposan  terhadap  kepentingan  stakeholder  lainnya dalam  bank, sehingga   mengurangi   desakan  perlunya  struktur governance yang khusus  untuk  melindungi  para  deposan  bank.  Sementara  bagi  bank  syariah,  baik  pemegang saham  maupun  pemilik  rekening  ( investment  account  holders )  merupakan  pihakyang      sama- sama  dijamin  keberadaannya  dan perlu   diakomodasi  keberadaannya.
Sistem governance pada  bank  syariah menjembatani kepentingan keduanya melalui  keberadaan Komite  Governance .  Jadi,  implementasi good  corporate  governance pada bank  syariah  bertumpu  pada lima  pilar utama
yaitu transparency, responbility,  accountability, fairness, dan independency.
Lima  pilar  tersebut  merupakan  budaya  kerja  yang  islami  untuk  menghasilkan  kinerja yang  baik.  Governance  pada  institusi  bank  syariah  berbeda  dengan  governance  pada perusahaan  non-  bank  syariah.  Pada  bank  syariah,  kehadiran  deposan  adalah  sebagai  suatu kelompok stakehoholders yang  kepentingannya  harus  diakomodir  dan    dijaga.
Namun,  keberadaan  kelompok  deposan  pada  perbankan  konvensional  tidak  terlalu banyak  mempengaruhi  struktur governance bank.
Pengawasan  penerapan   Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada  perbankan  Syariah Pengawasan  meliputi  segala  kegiatan  penelitian,  pengamatan,  dan  pengukuran  terhdap jalannya  operasi  berdasarkan  rencana  yang  telah  ditetapkan,  penafsiran  dan  perbandingan hasil  yang  dicapai  dengan  standar  yang  diminta,  melakukan  tindakan  koreksi  penyimpangan, dan  perbandingan  antara  hasil  (output)  yang  dicapai  dengan  masukan  (input)  yang digunakan. 22
Dari  pengertian  diatas  maka  menurut  prosesnya,  pengawasan    meliputi  kegiatan- kegiatan  sebagai  berikut:
1. Menentukkan  standar  sebagai  ukuran  pengawasan.
2. Pengukuran dan  pengamatan terhadap  jalannya operasi berdasarkan rencana  yang  telah  ditetapkan.
3. Penafsiran  dan perbandingan  hasil  yang  dicapai  dengan  standar  yang  diminta.
4. Melakukan  tindakan  koreksi  terhadap  penyimpangan.
5. Perbandingan  hasil  akhir  (output)  dengan  masukan  (input)  yang  digunakan.
Peran  pengawasan  bank  adalah  memastikan  apakah  bank  memliki  kebijakan,  prosedur, dan pedoman  penilaian  kredit,  serta menguji  konsistensi  pelaksanaannya.
Pengawasan  bank  syariah  pada  dasarnya  memiliki  dua  sistem,  yaitu  sistem  pengawasan internal,  yang  memiliki  unsur-unsur:  RUPS,  Dewan  Komisaris,  Dewan  Audit,  Dewan
22 Zainul Arifin,  Dasar-Dasar Manajemen Bank  Syariah. Ed. Rev.  Cet. 7 (Jakarta:  Azkia  Publisher, 2009),  135.
Pengawas  Syariah  (DPS),  Direktur  Kepatuhan,  SKAI-Internal  Syariah  Reviewer  dan  sistem pengawasan    eksternal  terdiri  dari  unsur  Bank  Indonesia  (BI),  Akuntan  Publik,  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Stakeholders/masyarakat  pengguna  jasa.  Secara  umum  peran  dan tanggung  jawab  BI  lebih  kepada  pengawasan  aspek  keuangan,    sedangkan    jaminan pemenuhan   prinsip   syariah   adalah  tanggung  jawab dan kewenangan  DSN dengan  DPS. 23 Mekanisme  pengawasan  DPS  terhadap  bank  syariah  yaitu  dengan  mengadakan  analisis operasional  bank  syariah  dan  mengadakan  penilaian  kegiatan  maupun  produk  dari  bank tersebut  yang  pada  akhirnya  dewan  pengawas  syariah  dapat  memastikan  bahwa  kegiatan operasional  bank  syariah  telah  sesuai  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN,  memberikan opini  dari  aspek  syariah  terhadap  pelaksanaan  operasional  bank  dan  produk  yang  dikeluarkan, mengkaji  produk dan jasa baru  yang  belum  ada    fatwanya,   dan  akhirnya  menyampaikan laporan hasil pengawasan syaraih  sekurang-  kurangnya  6  (enam)  bulan  sekali  kepada direksi,  komisaris,  DSN dan BI. 24
Dengan  demikian  mekanisme  pengawasan  bank  syariah  memiliki  dua  unsur  yaitu pengawasan  internal  yang  terdiri  dari  RUPS,  Dewan  Komisaris,  Dewan  Audit,  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS),  Direktur  Kepatuhan,  SKAI-  Internal  Syariah  Reviewer  dan pengawasan  eksternal  yang  terdiri  dari  unsur  Bank  Indonesia  (BI),  Akuntan  Publik,  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  dan  Stakeholders/masyarakat  pengguna  jasa.  Kedua  unsur  ini bertujuan  memastikan  apakah  bank  memliki  kebijakan,  prosedur,  dan  pedoman    penilaian kredit,  serta  menguji  konsistensi  pelaksanaannya.

## 1. Dewan Komisaris
Pengertian  dewan  komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan    anggaran  dasar  serta  memberi nasihat  kepada direksi.
Dewan  komisaris  memegang  peranan  penting  dalam  implementasi good  corporate governance,  karena  dewan  komisaris  merupakan  inti  dari corporate  governance yang  bertugas untuk  menjamin  pelaksanaan  strategi  perusahaan,  mengawasi  manajemen  dalam  mengelola perusahaan,  serta  mewajibkan  terlaksananya  akuntabilitas.  Dalam  prakteknya,  di  Indonesia sering  terjadi  anggota  dewan  komisaris  sama  sekali  tidak  menjalankan        peran pengawasannya  yang  sangat  dasar  terhadap  dewan  direksi.  Dewan  komisaris  seringkali  tidak dianggap  tidak  memiliki  manfaat,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  fakta  bahwa  banyak  anggota dewan  komisaris  tidak  memiliki  kemampuan  dan tidak  menunjukkan  indepedensinya.
Secara  hukum  dewan  komisaris  bertugas  melakukan  pengawasan  dan  memberikan nasehat  kepada  direksi.  Dewan  komisaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  mampu menguasai  dipenuhinya  kepentingan  semua stakeholders berdasarkan  atas  kesetaraan.  Bagi bank  sebagai  lembaga  intermediasi  dan  lembaga  kepercayaan  yang  “ highly  regulated ”.  Jadi, tugas  dan fungsi  dewan  komisaris  yaitu:
a. Dewan  komisaris  wajib  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  prinsip GCG.
b. Dewan  komisaris  wajib  melakukan  pengawasan  atas  terselenggaranya  pelaksanaan  GCG
23 Harisman,  “Pelaksanaan  Pengawasan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia”  dalam www.pemikirangado- gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-  pengawasan-perbankan.html (12  Maret 2016).
24 Sri  Dewi  Anggadini.  “Jurnal  Majalah  Ilmiah Unico m: Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah”, Volume  X11,  no. 1 (2014).
dalam  setiap  kegiatan  usaha  BUS pada seluruh   tingkatan  atau  jenjang  organisasi.
c. Dewan  komisaris  wajib  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab direksi,  serta  memberikan  nasihat  kepada direksi.
d. Dewan  komisaris  bertanggung  jawab  terhadap  terlaksananya  tugas  secara  efektif  dan efisien  serta  terpeliharanya  efektifitas  komunikasi  antara  dewan  komisaris  dengan  direksi, auditor  eksternal  dan Otoritas  Pengawasan  Bank
e. Dewan  komisaris  berkewajiban  melakukan  tindak  lanjut  dari  hasil  pengawasan  dan rekomendasi  yang  diberikan  terutama  dalam  hal  terjadi  penyimpangan  dari  ketentuan perundang-undangan,  anggaran  dasar, dan prudential banking practices
f. Dewan  komisaris  wajib  memiliki  Tata  Tertib  Kerja  yang  mengikat  dan  ditaati  oleh  semua anggotanya.
g. Anggota  dewan  komisaris  bank  dilarang  memanfaatkan  bank  untuk  kepentingan  pribadi, keluarga,  perusahaan  atau  kelompok    usahanya  dengan  semangat  dan  cara  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  kewajaran  di  bidang  perbankan.
h. Dewan  komisaris  dilarang  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  kegiatan  operasional BUS,  kecuali  pengambilan  keputusan  untuk  pemberian  pembiayaan  kepada  direksi sepanjang  kewenangan  dewan  komisaris  tersebut  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar BUSatau  dalam  Rapat Umum  Pemegang  Saham.
i. Anggota  dewan  komisaris  secara  hukum  bertanggung  jawab  kepada  bank,  dengan ketentuan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  atau  Undang-  Undang  yang  berlaku  bagi pendirian  bank  bersangkutan,  Undang-Undang  Perbankan  dan Anggaran  Dasar Bank.
j. Anggota  dewan  komisaris  wajib  menyediakan  waktu  yang  cukup  untuk  melaksanakan tugas  dan tanggung  jawabnya  secara optimal.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  dewan  komisaris  adalah  organ  perusahaan  yang  bertugas dan  bertanggung  jawab  secara  kolektif  untuk  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  nasihat kepada  direksi  serta  memastikan  sebuah  bank  melaksanakan  GCG  pada  seluruh  tingkatan  dan jenjang  organisasi.

## 2. Dewan Direksi
Pengertian  dewan  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  sesuai  dengan  maksud dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar.
Direksi  sebagai  organ  perusahaan  bertugas  dan  bertanggung  jawab  secara kolegal dalam mengelola  perusahaan.  Masing-masing  anggota  direksi  dapat  melaksanakan  tugas  dan mengambil  keputusan  sesuai  dengan  pembagian  tugas  oleh  masing-masing  anggota  direksi tetap  merupakan  tanggung  jawab  bersama.  Kedudukan  masing-masing  anggota  direksi termasuk  direktur  utama  adalah  setara.  Dengan  demikian,  tugas  dan  fungsi  dewan  direksi adalah  sebagai  berikut:
a) Direksi  bertanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan  pengelolaan  BUS  berdasarkan  prinsip kehati-hatian  dan prinsip  syariah.
b) Direksi  wajib  mengelola  BUS  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya sebagaimana  diatur  dalam  Anggaran  dasar BUS dan perundang-  undangan  yang  berlaku.
c) Direksi  wajib  menindaklanjuti  temuan  audit  dan/atau  rekomendasi  dari  hasil pengawasan  Bank  Indonesia,  auditor  intern,  DPS dan/atau  audit  ekstern.
d) Direksi  berhak  dan  berkewajiban  untuk:  (a)  Melakasanakan  ketentuan    yang tercantum  dalam  anggaran  dasar  bank;  (b)  Mengimplementasikan  visi,  misi,  strategi, sasaran  usaha  serta  rencana  jangka  panjang  dan  jangka  pendek;  (c)  Menjalankan prinsip  perbankan  yang  sehat,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  manajemen  risiko dan sistem  pengendalian  internal  ( internal control system ).
e) Direksi  harus  memiliki  Tata  Tertib  Kerja  yang  mengikat  dan  ditaati  oleh  semua anggotanya.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  dewan  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar.

## 3. Komite-Komite
Sebagai  bagian  dari  implementasi  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance ,      dewan komisaris      telah      membentuk      komite      audit,      komite  pemantau  risiko  serta  komite remunerasi  dan  nominasi  dalam  rangka  mendukung  efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab  dewan  komisaris.  komite  audit  dan  komite  pemantau  risiko  diketuai  oleh seorang  komisaris  independensi  dan  2  (dua)  orang  anggota  komite  yang  berasal  dari  pihak independensi.  Keberadaan  komisaris  independensi  dan  pihak  independen  agar  tercipta check and balance .
a) Komite  Audit
1) Komite  Audit  bertugas  membantu  dewan  komisaris  untuk  memastikan  bahwa:  (a) laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum,  (b)  struktur  pengendalian    internal  perusahaan  dilaksanakan  dengan  baik,  (c) pelaksanaan  audit  internal  maupun  eksternal  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  audit yang  berlaku,  dan (d) tindak  lanjut  temuan  hasil  audit  dilaksanakan  oleh  manajemen;
2) Komite  audit  memproses  calon  auditor  eksternal  termasuk  imbalan  jasanya  untuk disampaikan  kepada dewan  komisaris;
3) Jumlah  anggota  komite  audit  harus  disesuaikan  dengan  kompleksitas  perusahaan dengan  tetap memperhatikkan  efektifitas  dalam  pengambilan  keputusan.
b) Komite  Nominasi  dan Remunerasi
Komite  nominasi  dan  remunerasi  bertugas  membantu  dewan  komisaris  dalam menetapkan  kriteria  emilihan  calon  anggota  dewan  komisaris  dan  direksi  serta  sistem remunerasinya.
Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris mempersiapkan  calon  anggota  dewan  komisaris  dan  direksi  dan  mengusulkan  besaran remunerasinya.  dewan  komisaris  mengajukan  calon  tersebut  dan  remunerasinya  untuk memperoleh  keputusan  rups dengan  cara sesuai  ketentuan  Anggaran  Dasar.

## c) Komite  Kebijakan  Resiko
Komite  kebijakan  resiko  bertugas  membantu  dewan  komisaris  dalam  mengkaji sistem  manajemen  resiko  yang  disusun  oleh  direksi  serta  menilai  toleransi  resiko  yang dapat diambil  oleh perusahaan.
Anggota  komite  kebijakan  resiko  terdiri  dari  anggota  dewan  komisaris,  dan  memiliki tugas  dan  fungsi  melakukan  evaluasi  tentang  kebijakan  manajemen  risiko,  melakukan evaluasi  tentang  kesesuaian  antara  kebijakan  manajemen  risiko  dengan  pelaksanaan
kebijakan  tersebut,  serta  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  komite  manajemen  risiko dan satuan  kerja manajemen  risiko.
Dengan  demikian  komite  audit,  komite  pemantau  risiko  serta  komite  remunerasi  dan nominasi  dibentuk  dalam  rangka  mendukung  efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab dewan  komisaris.
2. Penilaian Self  Assesment  Good  Corporate  Governance Bank  Umum  Syariah  di Indonesia
Self  assesment  GCG merupakan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  prinsip-prinsip  GCG, yang  berisikan  sebelas  Faktor  Penilaian  Pelaksanaan  GCG.  Berdasarkan  peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No. 12/13/DPbS  perihal  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG)  Bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  dan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelaksanaan  GCG  di seluruh  tingkatan  dan  jenjang  organisasi  perusahaan,  Bank  Umum  Syariah  setiap  tahun melakukan self  assesment secara  komprehensif  terhadap  kecukupan  pelaksanaan  GCG  dalam faktor-faktor  sebagai  berikut:
a. Pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab Dewan Komisaris
b. Pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab Dewan Direksi
c. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  Tugas  Komite
d. Pelaksanaan  tugas  dan tanggung  jawab Dewan  Pengawas  Syariah
e. Pelaksanan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana dan  penyaluran  dana serta pelayanan  jasa
f. Penanganan  benturan  kepentingan
g. Penerapan  fungsi  kepatuhan  bank
h. Penerapan  fungsi  audit  intern
i. Penerapan  fungsi  audit  ekstern
j. Batas  maksimum  penyaluran  dana
k. Transparansi  kondisi  keuangan  dan non  keuangan  bank
Dengan  demikian,  berdasarkan  peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009 dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.  12/13/DPbS  perihal  Pelaksanaan Good Corporate  Governance (GCG)  Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, self assesment dinilai  secara  komprehensif  terhadap  kecukupan  pelaksanaan  GCG  berdasarkan sebelas  faktor  yang  tersebut  di  atas.

## Penutup
Good Corporate governance dalam  perspektif  Islam  yaitu  orientasi  utama pertanggungjawaban  manajemen  perusahaan  adalah  Allah  sebagai  pemilik  alam  beserta isinya.  Penerapan  etika  Islam  dalam  berbisnis  yang  menjamin  perlakuan  jujur,  adil  terhadap semua  pihak  yang  menjadi  acuan  utama  pengelolaan  perusahaan  yang  baik
Pelaksanaan  good corporate  governance (GCG)  bertumpukan  kepada  lima  pilar  utama yaitu transparency,  responbility,  accountability,  fairness, dan independency yang  relevan dengan idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), akhlaq (moral), ijabiyah (berfikir  positif), hurriyah (independensi  dan  kebebasan  yang  bertanggungjawab), adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), masuliyah (akuntabilitas), raqabah
(pengawasan), qira‟ah dan ishlah (organisasi  yang  terus  belajar), amanah (pemenuhan kepercayaan), shiddiq (jujur), fathanah (pengembangan  diri  untuk  cerdas), tabligh (keterbukaan), ihsan (profesional),  dan wasatha (kewajaran).
Pengawasan  dilakukan  oleh  organ  perusahaan  meliputi  segala  kegiatan  penelitian, pengamatan,  dan  pengukuran  terhadap  jalannya  operasi  berdasarkan  rencana  yang  telah ditetapkan
Self  assesment  GCG merupakan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  prinsip-prinsip  GCG, berdasarkan  Faktor tertentu  yang  ditetapkan  oleh  regulator

## Daftar Rujukan
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press,
2001.
Arifin,  Zainul. Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah  Ed.  Rev.  Cet.  7 ,  Jakarta:  Azkia Publisher,  2009.
Daniri,  Mas  Achmad. Good  Corporate  Governance: Konsep  dan  Penerapan  dalam  Konteks Indonesia, Jakarta:  Triexs  Triamarindo,  2005.
Effendi,  Muh.  Arif. The  Power  of  Good  Corporate  Governance:  Teori  dan  Implementasi, Jakarta:  Salemba  Empat,  2009.
Moeljono,  Djokosantoso. Good  Corporate  Culture  Sebagai  Inti  Dari  Good    Corporate Governance, Jakarta:  Penerbit  PT. Elox  Media  Komputindo,  2005.
Prasetyantoko. Corporate  Governance;  Pendekatan  Institusional, Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama,  2008.
Sutedi,  Adrian. Good Corporate Governance, Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011. Zarkasyi,  Moh.  Wahyudin. Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya , cet.I, Bandung:  Alfabeta,  2008. Harisman, “Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia”,
www.pemikirangado- gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan- perbankan.html
Organization  for  economic  coperation  and  development  (OECD).  The  OECD  principles  of corporate governance,  2004, http://www.oecd.org
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  Tanggal  7  Desember  2009  Tentang Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah
Anggadini,  Sri  Dewi.  “Jurnal  Majalah  Ilmiah  Unicom;  Mekanisme  Pengawasan  Dewan Pengawas  Syariah  dan  Bank  Indonesia  Terhadap  Bank  Syariah”,  Volume  X11,  NO.  1 (2014).
Prakarsa,  Wahjudi.  “Jurnal  Reformasi  Ekonomi:  Corporate  Governance:  Suatu  Keniscayaan.”
Volume  I. No. 2 (Oktober-Desember  2000).
Nasution,  Bismar. “  Jurnal  Hukum  Bisnis:  Prinsip  Keterbukaan  dalam  Good  Corporate Governance.” Volume  XXII. No 6 ( 2003).
Tjondro,  David  dan  R.  Wilopo, “Journal  of  Business  &  Banking:  Pengaruh Good Corporate Governance  (GCG)  Terhadap  Profitabilitas  Dan  Kinerja  Saham  Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa  Efek Indonesia” , Volume  I, no.1, May 2011 Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002

## PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL STUDI KEISLAMAN AL HIKMAH
1. Artikel  merupakan  tulisan konsepsional  atau hasil  penelitian studi keislaman  yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  baku  dengan  spasi  1,5  cm  pada  kertas  ukuran  A4 dan  dikirim  ke  alamat  email:  jurnalalhikmahtuban@gmail.com.  Panjang  tulisan  20-25 halaman  atau  7000  s.d  9000  kata.  Artikel  diserahkan  paling  lambat  dua  bulan  sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama  penulis  artikel  (tanpa  gelar  akademik,  jabatan,  atau  kepangkatan)  dicantumkan disertai alamat kotrespondensi, alamat e-mail, dan atau nomor telepon kantor, rumah atau telepon seluler.
4. Artikel  konsepsional  atau  hasil  penelitian  memuat  judul,  nama  dan  identitas  penulis, abstrak  (±  250  kata),  kata  kunci,  pendahuluan,  isi  atau  pembahasan,  penutup,  daftar rujukan.
5. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
6. Penulisan cacatan kaki/ footnote dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui.
a. Catatan  kaki/ footnote. Teknik  penulisan  catatan  kaki  sebagai  berikut  :  Nama Pengarang, Koma, Judul Rujukan (dengan huruf miring/ italic), Kurung Buka, Tempat Terbit,  Titik  Dua,  Nama  Penerbit,  Koma,  Tahun  Penerbit,  Kurung  Tutup,  Koma, Nomor Halaman.
1 Hasan  Langgulung, Beberapa  Pemikiran  tentang  Pendidikan  Islam (Bandung:  Al Ma’arif, 2000), 215.
2 Philip K Hitti, History of the Arab (London: the Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
b. Daftar Rujukan Langgulung,  Hasan. Beberapa  Pemikiran  tentang  Pendidikan  Islam, Bandung:  Al Ma’arif, 2000.
Hitti, Philip K. History of the Arab, London: the Macmillan Press Ltd., 1970.
Al Hikmah Volume 5 Nomor 2 Halaman 131-296 Tuban September 2015 ISSN 2088-2556