## ATRIUM: JURNAL ARSITEKTUR
ISSN: 2442-7756 E-ISSN: 2684-6918 atrium.ukdw.ac.id
Penataan Kampung Kota Melalui Pendekatan Partisipatif di Bantaran Sungai Code, Yogyakarta
Studi Kasus: Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta
| Diterima pada 27-01-2022 | Disetujui pada 29-03-2022 | Tersedia online 20-08-2022 | | DOI https://doi.org/10.21460/atrium.v8i2.165 |
Febriatmo Teguh Prakoso 1 , Paulus Bawole 2
1, 2. Magister Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 – 25, Yogyakarta
Email: febriatmoteguh@gmail.com

## Abstrak
Permukiman  di  bantaran  sungai  Code,  Kelurahan  Suratmajan  mengalami  berbagai  permasalahan  mulai dari  kepadatan  penduduk  yang  tinggi,  bangunan  yang  tidak  teratur,  persoalan  drainase  permukiman,  dan potensi  bencana  lainnya.  Program  PLPBK  (Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas) berupaya  mengatasi  permasalahan  tersebut  dengan  pendekatan  partisipatif.  Penelitian  ini  betujuan  untuk menjelaskan  pelaksanaan  program  penataan  permukiman  melalui  paritisipasi  masyarakat  di  bantaran sungai  Code,  Kampung  Gemblakan  Bawah,  Kelurahan  Suryatmajan,  Yogyakarta.  Konsep  penataan permukiman,  pembangunan  berkelanjutan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  digunakan sebagai  pisau  analisis  dalam  mencapai  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  data  primer  dari  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  program  PLPBK  melalui  pendekatan  partisipatif  tidak  hanya  menghasilkan perubahan infrastruktur tetapi berdampak pula pada perubahan pola pikir dan perilaku. Dampak penataan permukiman ini mengarah pada aspek sosial lingkungan, dan ekonomi. Pada pelaksanaan program, unsur- unsur  partisipasi  terpenuhi.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  program  tersebut  ialah  partisipasi ontentik dengan tingkatan supporting in dependent community interest.
Kata kunci : penataan kampung kota, partisipasi masyarakat, bantaran sungai, Yogyakarta.

## Abstract
Title:  Urban  Kampung    Re-Arrangement  in  Code  Riverbank    Yogyakarta  through  Participatory Approach;  Case  Study:  Kampung  of  Gemblakan  Bawah,  Suryatmajan  Sub-district,  Yogyakarta City
Sub-district  Suryatmajan  is  one  of  the  slum  areas  in  Yogyakarta.  The  settlements  along  the  Code riverbanks,  Suratmajan  Sub-district  have  various  problems  such  as  high  population  density,  irregular buildings  setting,  environment  drainage/sewerage,  being  prone  to  fire,  flood,  cold  lava  overflow  from Merapi  Volcano,  and  other  disasters.  The  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Masyarakat (PLPBK)  program,  continued  with  the  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  program,  as  attempts  to  overcome these  problems  with  participatory  approach.  This  study  aims  to  explain  the  implementation  of  the settlement  re-arrangement  program  through  community  participation  along  the  Code  Riverbank, Kampung Gemblakan Bawah, Suryatmajan Sub-district, Danurejan District, Yogyakarta. The concepts of settlement re-arrangement, sustainable development, and community participation are the analytical tools for  achieving  the  research  objectives.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study  with  primary  data from  interviews,  observations,  and  documentation,  supported  by  some  secondary data.  The  results  of  the PLPBK  program,  followed  by  the  Kotaku  program  through  a  participatory  approach,  can  be  seen  in infrastructure changes and changes in mindset and behavior. The impact of this settlement re-arrangement related to socio-cultural, environmental, and economic aspects. In the implementation of the program, the elements  of  participation  are  fulfilled.  The  form  of  community  participation  in  the  program  is  authentic participation  with  a  level  of  support  for  independent  community  interests.  Furthermore,  the  concept  of
communication that is carried out in stages through the role of leaders and the community participation in submitting opinions can be seen as the participatory approach of this program.
Keywords: urban kampung re-arrangement, community participation, riverbanks, Yogyakarta.

## Pendahuluan
Tempat  tinggal  merupakan  kebutuhan yang  utama  bagi  manusia.  Demi mewujudkan  kebutuhan  ini,  manusia akan  berusaha  sekuat  mungkin  untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk
menginvasi  tempat-tempat  sisa  yang tak  berpenghuni  seperti  pinggiran sungai      di  Kampung  Gemblakan Bawah  ini.  Dari  tahun  ke  tahun penghuni  bantaran  sungai  ini  semakin bertambah,  invasi  semakin  meluas sehingga
permasalahan
akan perumahan  semakin  serius  ditambah dengan ancaman bencana alam.
Pertumbuhan permukiman
di sepanjang  tepi  sungai  ini  sudah berjalan  sejak  sebelum  Indonesia merdeka  dan  pada  waktu  itu  tidak  ada kontrol  dari  pemerintah  daerah  untuk mengamankan  tepi  sungai  sebagai kawasan  hijau  atau  biasa  dikenal dengan green  belt. Dari  ketiga  sungai tersebut,  Sungai  Code  merupakan sungai  yang  hulunya  berada  pada puncak  Gunung  Merapi  yang  ada  di sebelah utara. Dengan demikian bahaya banjir dan tanah longsor sering terjadi  pada  aliran  Sungai  Code terutama  pada  saat  musim  hujan  yang mengalirkan  lahar  dingin  dari  puncak Gunung Merapi.
Banjir yang seringkali menyapu bantaran  Code  bila  musim  hujan, terkadang  disertai  banjir  lahar  dingin dari Gunung Merapi membuat wilayah ini tidak aman. Sementara itu kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh banjir  membuat  kerugian  yang  tidak
sedikit. Walaupun demikian masyakarat  masih  bersikeras  untuk tetap  tinggal  di  bantaran  Sungai  Code. Keadaan  ini  membuat  area  tepi  sungai menjadi kumuh dengan fasilitas infrastruktur  yang  sangat minim. Limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai. Demikian juga  dengan  sampah  padat  yang diproduksi masyarakat setempat.
Kondisi  ini  dirasakan  masyarakat  di kawasan  kumuh  Kampung  Gemblakan Bawah,  Kota  Yogyakarta.  Sebagian besar  wilayah  tersebut  terletak  di bantaran  sungai  Code  yang  masuk dalam  kategori  rentan  banjir  menurut pembagian  kelas  tingkat  kerentanan banjir  (Nurhadi  et  al.,  2016:  75-86). Permasalahan  kumuh  di  Suryatmajan meliputi  kepadatan  bangunan  yang cukup  tinggi,  bangunan  yang  tidak teratur,  tidak  tersedianya  drainase  di permukiman, saluran air limbah tercampur dengan saluran air hujan, air minum  tidak  layak  konsumsi,  serta kurangnya  proteksi  kebakaran.  Selain banjir bencana gempa bumi, kebakaran,  bahkan  bencana  sosial  pun merupakan  ancaman  yang  besar  bagi kelompok  rentan  ini.  Bila  bencana  ini terjadi  kelompok  masyarakat  ini  akan mengalami  kesulitan  yang  hebat, karena mereka tidak memiliki kesiapan untuk  menghadapi  bencana  alam maupun  bukan  bencana  alam  yang kemungkinanan bisa terjadi.
Kampung  Gemblakan  Bawah  ini pernah  diterjang  banjir  lahar  dingin pada tahun 2010 (Kompas, 2010) serta banjir  pada  tahun  2015.  Sebagian rumah warga yang berada di sepanjang
bantaran  sungai  mengalami  kerusakan dan kerugian  yang  tidak  sedikit.   Pada tahun  2014,  Dirjen  Cipta  Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan  dana  sebesar  1  miliar rupiah kepada BKM (Badan Keswadayaan  Masyarakat)  Mataram, Kelurahan Suryatmajan melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).  Melalui  program  ini,  RW 07,  08,  dan  09  Kampung  Gemblakan dibantu  dalam  mengatasi  berbagai permasalahan permukiman yang ada di wilayahnya.
Penataan lingkungan permukiman yang dimaksud adalah penataan permukiman yang prosesnya melibatkan masyarakat secara partisipatif  terutama  dalam  menggali permasalahan  dan  potensi  wilayah untuk pengembangan wilayah permukimannya.  Menurut  Abdulsyani
(1994)  terdapat  4  fungsi  dari  struktur sosial  yaitu  mempertahankan  pola, integrasi,  pencapaian  tujuan,  dan adaptasi.  Struktur  sosial  yang  ada memberikan  semacam  arahan  bagi pelaksanaan program, membuat masyarakat menjadi terkoordinir dalam program,  memobilisasi  masyarakat dalam  penentuan  dan  pencapaian tujuan  yang  harus  dilaksanakan  dalam program, serta hubungan yang didasarkan pada struktur sosial mampu menjadi  sarana  masyarakat  dalam menyesuaikan  terhadap  apa  yang  akan terjadi  ke  depan  pada  lingkungannya. Menurut Indriati (2017: 30-37) diketahui  bahwa  sumber  daya  dan aturan  sosial  yang  berada  dalam struktur sosial dapat menjadi pendorong  atau  penghalang  dalam melakukan tindakan.
Dalam  praktiknya,  program  PLPBK tidak  mudah  dilaksanakan.  Hal  ini sangat  membutuhkan  kekuatan  sosial
termasuk struktur sosial dalam masyarakat  yang  sangat  mendukung proses  perancangan  yang  bersifat partisipatif. Peran partisipasi seseorang atau  kelompok  masyarakat  dalam pembangunan  dapat  terbagi  menjadi empat kategori, yaitu partisipasi dalam pengambilan  keputusan,  partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi  dalam  pemantauan  dan evaluasi  pembangunan,  dan  partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.  Dalam  melaksanakan partisipasi pembangunan, ada 5 tingkatan partisipasi di dalam masyarakat  menurut  Wilcox  (Ariesta PP  &  Wijaya,  2014:  382-391)  yaitu memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama,
bertindak  bersama,  dan  memberikan dukungan.
Struktur  sosial  yang  berkembang  di masyarakat  memiliki  fungsi  untuk mempertahankan  pola,  sebagai  fungsi integrasi,  sebagai  fungsi  pencapaian tujuan dan fungsi adaptasi (Abdulsyani, 1994). Pengelola komunitas  yang  mulai  dibentuk  pada tahun 2017 ini berperan sebagai motor dalam  terwujudnya  0%  kumuh  di Kampung Gemblakan Bawah. Program
PLPBK sudah dilaksanakan di Kelurahan  Suryatmajan  dilanjutkan dengan  program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku)  yang  mempunyai  target untuk  100%  akses  pada  air bersih,  0% kawasan  kumuh,  dan  100%  akses terhadap sanitasi pada tahun 2019.
Dimulai  dengan  adanya  kegiatan membersihkan sungai, kemudian mitigasi  bencana  sekaligus  membuat suasana  kampung  menjadi  semakin asri.  Kegiatan  ini  melibatkan  seluruh lapisan  masyarakat  mulai  dari  anak- anak  sampai  dewasa.  Berdasarkan data-data  dan  permasalahan  yang  ada, penelitian bertujuan untuk menjelaskan
pelaksanaan program penataan permukiman  kumuh  melalui  paritipasi masyarakat  di  bantaran  Sungai  Code, Kampung Gemblakan Bawah
Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  Menurut  Sugiyono (2016)  metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  yang  digunakan  untuk meneliti  kondisi  objek  yang  alamiah dengan  peneliti  sebagai  instrumen kunci.  Sedangkan  deskriptif  yaitu mempunyai deskripsi bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu  variabel  atau  lebih  (independen) tanpa  membuat  perbandingan,  atau menghubungkan  dengan  variabel  yang lain yang berupaya menjelaskan realita sosial  yang  menjadi  obyek  penelitian, yakni penataan permukiman di bantaran  Sungai  Code,  Kampung Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta. Lokasi penelitian  difokuskan  pada  lingkup kawasan RW 07 Kampung Gemblakan
Bawah  yang  sering  terdampak  banjir maupun lahar dingin.
Peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu  teknik  pengambilan sampel  sebagai  informan  dengan tujuan  tertentu  (Sugiyono,  2016). Kriteria yang ditentukan peneliti
sebagai informan
yaitu warga
Kampung  Gemblakan  Bawah  yang terlibat  aktif  dalam  aksi  program penataan  permukiman.  Selain  warga, data-data  penelitian  juga  didapat  dari penyelenggara PLPBK.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Sementara data sekunder dalam  penelitian  didapatkan  dari  studi
pustaka dan beberapa dokumen laporan  pelaksanaan  program  yang sudah berjalan. Validitas  data  diuji  dengan  teknik triangulasi,  yaitu  triangulasi  sumber dan  triangulasi  teknik  pengumpulan data.  Selanjutnya,  teknik  analisis  data kualitatif menerapkan langkah-langkah Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) meliputi  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Penataan Permukiman
Kota  Yogyakarta  adalah  ibu  kota Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Kota  ini  dilalui  3  sungai  besar  yaitu sungai Winongo, Code, dan Gajahwong  (Gambar  1).  Di  sepanjang tepi ketiga sungai tersebut berkembang permukiman informal yang
dikembangkan  oleh  masyarakat  secara spontan.
Gambar 1. Kawasan permukiman kumuh yang berkembang di bantaran tiga sungai besar di Kota Yogyakarta. Sumber: SK Walikota Yokyakarta No. 216,
Tahun 2016 Kawasan bantaran Sungai Code, khususnya  pada  RW  07  Kampung Gembalakan Bawah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi
terlihat  dari  jarak  antar  rumah  yang sesak  dengan  beberapa  area  umum  di lingkungan  sebagai  tempat  ekspansi kegiatan  sehari-hari  seperti  mandi  dan menjemur  pakaian.  Kampung  ini dikenal  sebagai  kawasan  kumuh  dan tidak  ramah  bagi  siapa  saja  yang berkunjung  ke  Kampung  Gemblakan Bawah.  Hal  yang  menjadi  catatan, bahwa wilayah tersebut
rawan terhadap  bencana  alam,  baik  banjir maupun  dampak  lahar  dingin  dari erupsi Merapi (Gambar 2).
Gambar 2. RW 07 Kampung Gemblakan Bawah
Sumber: https://goo.gl/maps/Fgz6TNdUsiUiaZ298, diakses dan diolah penulis 2019
Melihat  dari  potensi  bencana  alam yang mengancam dan citra lingkungan yang  tidak  ramah,  pemerintah  melalui Ditjen  Cipta  Karya  melalui  program PLPBK mencoba menata kampung ini. Berdasarkan  data  kondisi  lapangan, skenario  penanganan  daerah  kumuh dan pengembangan kawasan di Kelurahan Suryatmajan mengarah pada penataan  permukiman,  infrastruktur,
bantaran  sungai  dan  mitigasi  bencana (Gambar 3).

## Gambar 3. Gang RW 07 Kampung
Gemblakan Bawah Sumber : Dokumentasi penulis, 2019 Pada  tahun  2014  dimulailah  penataan lingkungan dengan konsep yang diangkat  adalah Mundur,  Munggah, Madhep  Kali (M3K)  yang  berarti memundurkan  rumah  untuk  memberi sempadan sungai, naik, dan berorientasi atau menghadapkan rumah ke  arah kali (sungai  dalam  bahasa Jawa).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mendapatkan  ruang  publik  yang  layak untuk  aktivitas  sehari-hari  warga  dan juga  menumpuhkan  kepedulian  warga dalam  merawat  sungai.  Ketika  rumah menghadap  ke  sungai,  kebersihan sungai akan menjadi wajah bagi rumah warga.    Pada  program  M3K  ini bangunan  yang  dekat  dengan  sungai dipotong  1,5  meter  menjauh  dari  tepi sungai sesuai dengan sempadan sungai antara  3  sampai  5  meter  dari  tanggul. Keadaan  ini  juga  bertujuan  untuk mengamankan  rumah  tinggal  dari terjangan banjir.
Upaya  ini  dilakukan,  mengingat  ruang publik  merupakan  bagian  penting  dari permukiman.  Adanya  ruang  publik dapat  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  (Mastutie  et  al.,  2016). Pada  kawasan  padat  penduduk,  ruang publik  yang  terbuka  merupakan  satu hal  yang  sangat  dibutuhkan.  Oleh karena  itu,  M3K  diterapkan  dalam penataan  permukiman,  salah  satunya
untuk  mengembalikan  ruang  bersama bagi interaksi dan aktivitas warga.
Di  samping  M3K,  program  PLPBK juga mengajak masyarakat berkontribusi dalam penataan permukiman.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  berdirinya  posko  tanggap bencana  oleh  warga  sendiri.  Posko tersebut  berisi  alat-alat  keselamatan, dan  peta  wilayah  berisiko  bencana, juga  sudah  adanya  jalur  evakuasi  bila sewaktu-waktu  diperlukan  saat  terjadi bencana.
Awalnya, pemerintah mengalami
kesulitan  dalam  pelaksanaan  program PLPBK,  namun  dengan  komunikasi yang  baik  antara  pihak-pihak  yang terkait seperti pemerintah kota, kelurahan, hingga fasilitator dan masyarakat,  maka  program  ini  dapat berjalan  dan  mendapat  apresiasi  dari banyak pihak. Fasilitator sebagai orang yang memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat bekerja dengan baik. Masyarakat  juga  dapat  menyampaikan kontribusi  yang  baik  demi  tercapainya program ini. Warga kampung Gemblakan Bawah bersama-sama berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan kampung. Desain
penataan  kampung,  jalur  evakuasi bencana,  serta  kegiatan  kampung dirancang bersama-sama dengan warga secara partisipatif.
Melalui  pengamatan  di  lapangan, diketahui bahwa
telah terjadi perubahan.  Sebuah  wilayah  yang sebelumnya kumuh  dan termarjinalkan menjadi  sebuah  tempat  yang  tertata dengan mengedepankan nilai-nilai keselamatan, kenyamananan dan ikatan  sosial  yang  baik.  Hasil  dari kolaborasi  antara  pemerintah,  warga, dan fasilitator membuahkan hasil yang membanggakan bagi warga. Kehidupan  yang  semakin  layak  serta
wilayah  dengan  predikat  ramah  anak membuat  kehidupan  warga  semakin bersemangat untuk selalu menjaga dan mengembangkan  potensi  yang  sudah ada (Gambar 4, 5 dan 6).
Gambar 4. Talud penahan banjir Sumber: Dokumentasi penulis, 2019
Gambar 5. Posko bencana dan penunjuk arah jalur evakuasi
Sumber: Dokumentasi penulis, 2019
Gambar 6. Pengadaan hidran kering Sumber: Dokumentasi penulis, 2019
Melalui peningkatan pengetahuan, pembenahan  lingkungan  yang  baik, serta  pengelolaan  terhadap  mitigasi
bencana membuat kampung ini menjadi  lebih  kuat  terhadap  bencana, baik  bencana  banjir  maupun  bencana non  banjir.  Kampung  Gemblakan
Bawah, khususnya RW 07, merupakan wilayah permukiman padat yang berpotensi dengan banjir dan kebakaran.  Dengan  potensi  bencana tersebut,  kapasitas  masyarakat  terus berkembang,  terlebih  dengan  adanya bantuan  melalui  program  PLPBK. Peninggian  talud,  konsep  M3K,  dan pengadaan  hidran  kering,  merupakan cara  yang  digunakan  untuk  menekan risiko kebencanaan. Pelatihan- pelatihan serta kegiatan sosial merupakan  kapasitas  utama  yang dimiliki wilayah ini. Dalam penataan permukiman, diterapkan konsep sustainable development , yakni pembangunan yang mengkompromikan generasi yang akan datang. Parameter urban sustainable  settlement ini  meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Latif,  2020).  Pada  aspek  lingkungan,
penataan  permukiman  menitikberatkan pada bagaimana cara untuk mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan padat penduduk,  infrastruktur permukiman, dan penanggulangan bencana.  Penanganan  wilayah  kumuh yang  dilakukan  ialah  pembuatan  jalan beton,  perbaikan  rumah  tidak  layak huni  dan  perbaikan  drainase  (BKM- Mataram, 2020).
Pada aspek sosial, penataan permukiman mengarah pada perubahan sosial  terkait  dengan  pendidikan. Dengan  tersedianya  ruang  publik,
masyarakat  dapat  beriteraksi  dan memanfaatkannya
untuk tempat berkumpul  serta  kegiatan  rutin  seperti bermain  dan  belajar  bersama  bagi anak, pengajian, maupun kegiatan rutin masyarakat lainnya.
Dengan  penataan  permukiman  M3K, warga  yang  memiliki  usaha  warung atau  menghasilkan  produk  industri lokal kacang bawang sepanjang bantaran  sungai  mengalami  dampak positif.  Masyarakat  lebih  nyaman  dan percaya untuk membeli produk tersebut.  Dengan  kondisi  seperti  ini maka diharapkan akan ada peningkatan secara  ekonomi,  dengan  demikian parameter  pada  aspek  ekomoni  dapat tercapai.
Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Penataan  permukiman  di  Kampung Gemblakan Bawah menerapkan pendekatan  partisipatif.  Partisipasi  dan kontribusi  masyarakat  menjadi  kunci dalam pelaksanaan program. Partisipasi  masyarakat  adalah  ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat,  dalam  hal  ini  warga Kampung  Gemblakan  Bawah  dalam pembangunan  untuk  menentukan  arah dan tujuan proyek yang akan dilaksanakan  di  wilayah  mereka  serta secara  mandiri  melestarikan  serta mengembangan hasil proyek tersebut.
Nabila  &  Yuniningsih  (2016:  1-20), terdapat  3  unsur  dalam  partisipasi masyarakat,  yaitu  adanya  kemauan masyarakat  untuk  berperan  mandiri dalam program, masyarakat menjalankan  program  untuk  mencapai tujuan  bersama,  serta  pelaksanaan program  melalui  manajemen  yang sistematik meliputi perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Berkaitan dengan  hal  itu,  penataan  pemukiman memenuhi unsur partisipasi
masyarakat.  Bentuk  partisipasi  yang dilakukan  oleh  warga  Gemblakan Bawah adalah partisipasi otentik. Partisipasi otentik ini berupa kontribusi masyarakat dalam penataan pemukiman. Warga memberikan kontribusi  waktu,  tenaga,  dan  gagasan
terkait  kegiatan-kegiatan  yang  akan dilaksanakan.  Selain  itu  warga  ikut serta  dalam  pengambilan  keputusan melalui  rembug  warga,  musyawarah, dan pertemuan-pertemuan untuk membahas  mengenai  aksi  program. Partisipasi  otentik  dari  warga  ini berimbas  pada  penerimaan  manfaat yang merata pada program.
Berdasarkan  tingkat  partisipasinya, dalam  program  PLPBK  ini,  partisipasi warga berada pada tingkatan supporting  in  dependent  community interests .  Hal  ini  merupakan  tingkatan tertinggi  dalam  partisipasi  masyarakat. Pada  tingkatan  tersebut  masyarakat diberi  kekuasaan  untuk  menentukan apa  yang  mereka  inginkan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  prakarsa  warga untuk  mendirikan  posko  bencana  di wilayahnya.  Tingkat  partisipasi  ini telah melalui tahapan tingkat
information,  consultation,  deciding together, dan acting  together (Ariesta PP  &  Wijaya,  2014).  Masyarakat berpartisipasi  bukan  hanya  dalam pengambilan  keputusan,  tetapi  juga dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,  serta  pemanfaatan  hasil pembangunan. Proses pendekatan partisipatif dalam penataan permukiman  tidak  dengan  mudah sampai pada tahap tersebut. Mengubah pola pikir warga bantaran Sungai Code yang  sudah  bertahun-tahun  tinggal dalam kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang awal dan utama dalam program ini. Pendekatan partisipatif  memerlukan  waktu  untuk sampai pada aksi skenario penanganan masalah yang telah direncanakan.
Pada praktiknya, konsep aliran komunikasi  bertahap  ganda  ( two  step flow  communication ) menjadi  model yang  relevan  diterapkan  dalam  proses pertemuan  dan  diskusi,  terutama  pada proses  awal  pendekatan  partisipatif.
Pada  model  ini,  pesan  dan  informasi mengalir  dua  tahap,  melalui  pemuka pendapat  ( opinion  leader ),  selanjutnya ke  partisipan  komunikasi  yang  dituju, yaitu seluruh warga. Pemuka pendapat yang dimaksud ialah orang-orang yang dapat  memengaruhi  pendapat,  sikap, keyakinan,  hingga  perilaku  kelompok masyarakat  tertentu  (Jaya  &  Silviani, 2020: 6-16).
Pemuka  pendapat  merupakan  aktor komunikasi yang berperan besar dalam divusi  inovasi  produk,  teknologi, maupun  dalam  program  pemerintah (Sidabutar,  2020).  Ketua  RW  07  di Kampung Gemblakan menjadi pemuka pendapat  aktif  yang  memiliki  posisi strategis di masyarakat. Pemuka pendapat ini memahami kondisi masyarakat  dan  memiliki  penguasaan informasi  yang  baik  mengenai  situasi kampung  Gemblakan.  Dalam  forum- forum pertemuan dengan warga, pemuka pendapat tersebut yang membuka  diskusi  dan  secara  informal menyebarkan informasi kepada masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Setelah pelaksanaan program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas, program penanganan permukiman kumuh  di  kota  Yogyakarta  dilanjutkan dengan  program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku)  yang  menargetkan  setiap wilayah  di  Indonesia  harus  100% mendapatkan  akses  air  bersih,  0% kawasan kumuh, dan 100% mempunyai  akses  terhadap  sanitasi. Program Kotaku yang diimplementasikan pada setiap kelurahan di wilayah kota mewajibkan BKM untuk membuat Rencana Penataan  Lingkungan  Permukiman (RPLP) yang mengevaluasi perkembangan pembangunan di wilayah kelurahan setiap tahun.
Perkembangan  pembangunan  tersebut dilakukan  baik  dengan  dana  dari pemerintah  daerah,  swasta  (CSR), maupun dana swadaya dari masyarakat sendiri. Program Kotaku memberikan pendanaan  pada  wilayah  kelurahan dengan  skala  lingkungan  dan  skala kawasan. Pada skala kawasan, pembangunan dilakukan lintas wilayah kelurahan  maupun  kecamatan  dengan tema  pembangunan  yang  sama  untuk mengurangi  kekumuhan.  Sedangkan skala  lingkungan  pembangunan  yang ditangani  berada  dalam  satu  wilayah kelurahan  saja.  Sedangkan  dana  yang diturunkan  untuk  program  Kotaku cukup  bervariasi  kurang  lebih  antara
Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00. Kekuatan
program  Kotaku  adalah  berusaha melakukan  pendanaan  kolaborasi  baik dari  pemerintah  pusat,  daerah,  swasta maupun  dari  swadaya  masyarakat.
Oleh  sebab  itu  untuk  implementasi program  Kotaku  seringkali  dana  yang dikeluarkan  lebih  dari  dana  yang dihibahkan pada satu wilayah kelurahan.
Pada  tahun  2017,  program  Kotaku skala lingkungan di wilayah Kelurahan Suryatmajan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan dana kolaborasi sebesar Rp347.475.000,00 dengan rincian Bantuan  Dana  Investasi  (BDI)  dari program Kotaku sebesar Rp345.000.000,00 dan Swadaya masyarakat  sebesar  Rp2.475.000,00 (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Data kegiatan infrastruktur skala lingkungan tahun 2017
Lokasi Detail Komponen Volume Satuan Biaya Kode Jenis BDI Swadaya Jumlah RT004- RW002 Gumreget 6 L-021 Drainase lingkungan 179.00 meter 60.925.000 - 60.925.000 RT006- RW002 Gumreget 6 L-021 Drainase lingkungan 43.00 meter 14.635.000 - 14.635.000 RT006- RW002 Gumreget 6 L-055 Septictank komunal 1.00 unit 17.244.000 - 17.244.000 RT004- RW002 Gumreget 6 L-017 Jalan paving block 179.00 meter 51.762.000 1.225.000 52.987.000 RT006- RW002 Gumreget 6 L-017 Jalan paving block 43.00 unit 12.434.000 - 12.434.000 RT005- RW002 Gumreget 7 L-021 Drainase lingkungan 113.00 meter 37.300.000 - 37.300.000 RT005- RW002 Gumreget 7 L-017 Jalan paving block 82.00 meter 28.332.000 550.000 28.882.000 RT005- RW002 Gumreget 7 L-025 Pedestrian 41.00 meter 17.368.000 - 17.368.000 RT001- RW002 Gumreget 7 L-032 Saluran tertutup 44 meter 20.052.000 - 20.052.000 RT001- RW002 Gumreget 8 L-025 Pedestrian 33.5 meter 14.103.000 - 14.103.000 RT001- RW002 Gumreget 8 L-022 Jalan paving block (min. lebar perkerasan 1.5 m) 188.5 meter 48.663.000 700.000 49.363.000 RT001- RW002 Gumreget 8 L-082 Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) seperti prasarana olah raga, 64 m 2 22.182.000 - 22.182.000
sarana bermain, dll.
345.000.000 2.475.000  347.475.000
Sumber:  Program  Kotaku  Yogyakarta  (Paparan  profil  kawasan  Kelurahan  Suryatmajan,  Kota Yogyakarta), 2019
Pelaksanaan  program  Kotaku  skala lingkungan dilakukan untuk membangun jaringan drainase lingkungan, septictank komunal, pedestrian,  saluran  tertutup,  ruang terbuka hijau, dll (Kotaku-Yogyakarta, 2019). Proses pelaksanaan pembangunan  skala  lingkungan  di wilayah Kelurahan Suryatmajan dilakukan untuk mengurangi prosentase kumuh di wilayah kelurahan.  Berdasarkan  data  hasil survey tim fasilitator yang mendampingi  program  Kotaku  di wilayah Kelurahan Suryatmajan, penanganan kawasan kumuh di
wilayah  ini  mencapai  luasan  8,39  Ha.
Dengan kata lain, secara skor kekumuhan  yang  ditetapkan  oleh program  Kotaku,  wilayah  kumuh  pada Kelurahan  Suryatmajan  menjadi  0  Ha. (lihat Gambar 7).
Gambar 7. Grafik capaian pengurangan kawasan kumuh di Kelurahan Suryatmajan Sumber: Program Kotaku Yogyakarta: paparan profil kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, 2019
Pelaksanaan program Kotaku di wilayah  ini dilaksakan oleh Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  yang dibentuk  oleh  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM) di wialayah Kelurahan Suryatmajan. Proses pelaksanaan  pembangunan  mulai  dari perencanaan sampai dengan implementasinya  pihak  BKM  dan KSM  didampinbgi  oleh  tim  fasilitator yang  dibentuk  oleh  pihak  pemerintah daerah. Salah satu proses pembangunan  program  Kotaku  untuk membangun septictank komunal menyerap dana sebesar Rp7.527.000,00  dengan  rincian  dana BDI  sebesar  Rp7.244.000,00  dan  dana swadaya masyarakat sebesar Rp283.000,00.  Proses  pembangunan septictank komunal  dapat  dilihat  pada serial  foto  pelaksanaan  pembangunan di bawah ini (lihat Gambar 8).
Gambar 8. Kegiatan pembangunan septictank komunal di wilayah Kelurahan Suryatmajan Sumber: Program Kotaku Yogyakarta: Profil Kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, 2019.
Meskipun secara skor wilayah Kelurahan Suryatmajan sudah dinyatakan  0  ha,  secara  realistis  masih banyak spot-spot wilayah yang terlihat kumuh (lihat Tabel 2). Tabel 2. Data kegiatan infrastruktur skala lingkungan tahun 2017 ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE) NUMERIK SATUAN PERSEN (%) NILAI 1. Kondisi bangunan gedung a. Ketidakteraturan bangunan 136 Unit 25.90% 1 b. Kepadatan bangunan 1.15 Ha 26.61% 1 c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan 12 Unit 2.29% 0 Rata-rata kondisi bangunan gedung 17.50% 2. Kondisi jalan lingkungan a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan 0 Meter 0.00% 0 b. Kualitas permukaan jalan lingkungan 10 Meter 1.42% 0 Rata-rata kondisi jalan lingkungan 0.00% 3. Kondisi penyediaan air minum a. Ketersediaan akses aman air minum 368 KK 53.08% 3 b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 19 KK 2.80% 0 Rata-rata kondisi penyediaan air minum 26.54% 4. Kondisi Drainase a. Ketidakmampuan pengaliran limpasan air 0 Ha 0.00% b. Ketidaktersediaan drainase 455 Meter 12.82% 0 c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota 0 Meter 0.00% 0 d. Tidak terpeliharanya drainase 185 Meter 5.21% 0 e. Kualitas konstruksi drainase 45 Meter 1.27% 0 Rata-rata kondisi drainase lingkungan 0.00% 5. Kondisi pengelolaan air a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis 89.11 KK 12.84% 0 b. Prasarana dan saraa pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan 182.94 KK 26.36% 1 Rata-rata kondisi penyediaan air limbah 13.18% 6. Kondisi pengelolaan persampahan a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan 231 KK 33.29% 1 b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 134 KK 19.31% 0 c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 262 KK 37.75% 1 Rata-rata kondisi pengelolaan persampahan 23.68% 7. Kondisi proteksi kebakaran a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 150 Unit 28.57% 1 b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 282 Unit 53.71% 3 Rata-rata kondisi pengelolaan persampahan 41.14% Total Nilai 12 Tingkat kekumuhan Tidak Kumuh Rata-rata kekumuhan sektoral 17.43%
Sumber : Program Kotaku Yogyakarta: Profil Kawasan Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta,
2019
Dengan  demikian  pembangunan  di wilayah  Suryatmajan  masih  terus dilakukan.
Pada tahun-tahun berikutnya  pelaksanaan  pembangunan di  wilayah  Kelurahan  Suryatmajan mendapatkan  dana  pembangunn  dari Musrenbang pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  dan  dana  swadaya dari masyarakat. Pihak BKM
didampingi  fasilitator,  setiap  tahun
melakukan review RPLP untuk memonitor perkembangan pembangunan  di  wilayah  Kelurahan Suryatmajan. Dengan berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  2015-2019  dan dimulainya  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  tahun 2020-2024,  maka  dilakukan  penataan
kembali  data  dan  indikator  yang  akan digunakan  dalam  proses  perencanaan, monitoring  dan  evaluasi.  Perubahan signifikan  yang  akan  dilakukan  adalah dengan mengubah pendekatan indikator dari yang sebelumnya berbasis keluaran/ output , menjadi berbasis hasil/ outcome (BKM- Mataram, 2020). Keadaan ini disesuaikan dengan konsep  SDGs  2030 yang juga menjadi tujuan pemerintah Indonesia, yaitu:
• Pembangunan    yang    berusaha menjaga  peningkatan  kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. • Pembangunan  yang    difokuskan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan  sosial masyarakat.
• Pembangunan  yang    diarahkan untuk  menjaga   kualitas  lingkungan hidup.
• Pembangunan yang menjamin keadilan    dan  terlaksananya  tata kelola,  yang  mampu  meningkatan kualitas hidup dari  satu generasi  ke generasi    berikutnya;  Indonesia berkomitmen  melaksanakan  SDGs untuk transformasi peradaban global  yang  lebih  adil,  damai, sejahtera dan berkelanjutan.
Komitmen  Pemerintah  Indonesia  ini diwujudkan  dengan  Perpres  No.  59 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan
Pencapaian SDGs (17 tujuan).
Penanganan  kumuh  yang  berorientasi SDGs, dapat dilihat pada:
• Tujuan  ke-6  (air  bersih  dan  sanitasi layak).
• Tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan). • Tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
• Tujuan ke-13 (penanganan
perubahan iklim).
• Tujuan  ke-14  (ekosistem  lautan) dan tujuan ke-15 (ekosistem daratan). Data review RPLP  terakhir  yang dilakukan  oleh  BKM  dan  fasilitator dibuat  tahun  2020.  Berdasarkan  skor hasil review Rencana  Penataan Lingkungan  Permukiman  Tahun  2020, kawasan Gemblakan Bawah di Kelurahan  Sorosutan  sudah  tidak kumuh lagi. Walupun demikian, masih terdapat kumuh sektoral yang terdeteksi  dengan  prosentase  sebesar 17,43%.  Dengan  demikian  proses pembangunan  di  wilayah  Kelurahan Suryatmajan  harus  terus  dilakukan dengan  berpegang  pada  hasil review
RPLP  yang  dilaksanakan  setiap  tahun oleh BKM Mataram, Kelurahan Suryatmajan,  Kecamatan  Danurejan, Yogyakarta. Pada review RPLP tahun 2020 Tim Inti Perencanaan Partisipatif BKM Mataram  merencanakan  dua  program pembangunan  yang  harus  dilakukan pada  masa  yang  akan  datang.  Kedua program tersebut masing-masing adalah pengembangan kawasan bantaran sungai dan kawasan kampung sayur.  Untuk  pengembangan  kawasan bantaran  sungai,  program  yang  harus direncanakan adalah (Gambar 9):
• Penataan  bantaran  sungai  harus dilakukan dengan tetap melaksanakan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali). • Membuka  akses  kawasan  bantaran dengan akses kota, sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan  aktivitas  keseharian  dan perekonomiannya.
• Memanfaatkan sungai sebagai
penunjang  perekonomian  dengan budidaya air tawar dengan karamba.
Gambar 9. Kawasan bantaran Sungai Code yang perlu dijaga kelestariannya dengn
program M3K Sumber: Review RPLP tahun 2020  (BKM- Mataram, 2020) Untuk  pengembangan  kampung  sayur beberapa program yang sudah dilaksanakan dan diinsiasi oleh kelompok  masyarakat  harus  tetap direncanakan adalah (Gambar 10):
• Pengembangan kampung sayur yang  sudah  diinisiasi  di  Kampung Gemblakan  Bawah  harus  tetap dilestarikan dan terus mengembangkan  akses  pemasaran produk  yang  dihasilkan.  Untuk  itu perlu  pendampingan  masyarakat terkait pemasaran.
• Karakter wilayah yang padat permukiman  dengan  ruang  terbuka yang  minim,  mau  tidak  mau  harus memanfaatkan  lahan  yang  tersedia untuk  menanam  tanaman  sayur sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.
Gambar 10. Kawasan kampung sayur yang dikunjungi Wakil Walikota Yogyakarta.
Sumber: Review RPLP tahun 2020

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Program  PLPBK  yang  dilanjutkan dengan  program  Kotaku  di  bantaran Sungai  Code,  Kampung  Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta  berdampak  luas  pada pembangunan wilayah dan masyarakatnya.  Melalui    pendekatan partisipatif, program-program ini menghasilkan  perubahan  fisik  fasilitas insfrastruktur yang kemudian berimbas pada  perubahan  pada  aspek  sosial- budaya, lingkungan, dan perekonomian masyarakatnya. Program ini melingkupi penataan pemukiman, infrastruktur, penanganan permasalahan  bantaran  sungai,  dan mitigasi bencana. Pendekatan partisipatif sangat tepat dalam mengatasi  permasalahan  permukiman kumuh  yang  berkembang  di  tengah kota. Pada pelaksanaan kedua program tersebut, semua unsur partisipasi dapat terpenuhi.
Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam program  tersebut  ialah  partisipasi otentik  dengan  tingkatan supporting independent community interest . Masyarakat  secara  mandiri  mangambil keputusan untuk membangun wilayahnya, terutama pada aksi mitigasi  bencana  dengan  pendirian posko  bencana.  Selanjutnya,  konsep aliran komunikasi bertahap ganda ( two step  flow  communicationi ) melalui peran  pemuka  pendapat  tampak  dalam pendekatan  partisipatif  ini. Opinion leader ini  menjadi  kunci  dalam penyebaran informasi dan membangun keyakinan masyarakat.

## Saran/Rekomendasi
Penelitian  ini  membahas  mengenai penataan  permukiman  dan  pendekatan partisipatif  di  dalamnya,  tetapi  belum
menjelaskan  mengenai  keberlanjutan program, khususnya tentang kemandirian masyarakat pasca program berjalan. Harapan dari program dengan pendekatan partisipatif  ini  adalah  agar  masyarakat dapat  secara  mandiri  merawat  serta mengembangkan
hasil penataan pemukiman  tersebut.  Aspek  ini  dapat dibahas oleh peneliti selanjutnya.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani. (1994). Sosiologi: skematika,  teori,  dan  terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Ariesta  PP,  E.,  &  Wijaya,  H.  (2014). Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  daur  ulang  sampah di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Jurnal  Teknik  PWK, 3 (3), 382-391. https://ejournal3.undip.ac.id/inde x.php/pwk/article/view/5612 BKM-Mataram.  (2020). Review  RPLP 2020  Keluarahan  Suryatmajan. Yogyakarta: Unpublished Document. Indriati,  I.  (2017).  Formasi  spasial permukiman  kumuh  kota  (studi kasus:  perubahan  pola  ruang bermukim  pada  lahan  di  Jalan Sersan  Sani  Palembang. Jurnal Arsitektur  Arsir,  1 (1),  30-37. DOI:
https://doi.org/10.32502/arsir.v1i 1.855
Jaya,  A.,  &  Silviani,  I.  (2020).  Peran komunikasi opinion leader dalam meningkatkan  elektabilitas  calon kepala daerah di Sumatera Utara. Message:  Jurnal  Komunikasi, 9 (1), 6-16. https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/messageilmukomunika si/article/view/677/593 Kompas.  (2010,  November  7).  Banjir lahar dingin di Code. Kompas.com. https://amp.kompas.com/bola/rea
d/2010/11/07/02564041/banjir- lahar-dingin-di- code?amp=1&page=1 Kotaku-Yogyakarta.  (2019). Paparan profil kawasan permukiman Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta. Yogyakarta: Unpublished Report. Latif,  M.  (2020). Penataan  kawasan permukiman kumuh di Kelurahan  Semanggi  dengan konsep urban sustainable settlement (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Tidak dipublikasikan). Mastutie,  F.,  Supardjo,  S.,  &  Prijadi, R.  (2016).  Model  ruang  publik pada  permukiman  padat  kota  di kawasan. Temu  Ilmiah  IPLBI 2016, Malang:  26-28  Oktober
2016. Hal. 065-072.
Nabila,  A.,  &  Yuniningsih,  T.  (2016). Analisis  partisipasi  masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata  Kadri  Kota  Semarang.
Journal  of  Public  Policy  and Management  Review,  5 (3),  1-20.
DOI: https://doi.org/10.14710/jppmr.v 5i3.12543 Nurhadi, Sumunar, D.R.S., & Khotimah,  N.  (2016).  Analisis kerentanan banjir dan penanggulangan  bencana. Jurnal Penelitian Saintek,, 21 (2), 75-86.
https://journal.uny.ac.id/index.ph p/saintek/article/download/10553 /pdf Sidabutar, W. (2020). Analisis jaringan komunikasi pada efektivitas komunikasi, informasi, dan  edukasi  (KIE)  mengenai
alat/metode kontrasepsi di Kampung  Keluarga  Berencana (KB)  Keluarahan  Gaharu  Kota Medan. (Tesis  S2,  Universitas Sumatera  Utara,  2020.  Tidak dipublikasikan). Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.