## KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA FASILITAS UMUM PENUNJANG PARIWISATA DI TELUK MANADO
(Study on  Public Facilities Zone Development Strategy asTourism Support in Manado Bay)
Ronald S. A. Posundu 1 , Rene Charles Kepel 2 , Stephanus V. Mandagi 2 , Flora Pricilla Kalalo 3 , Carolus P. Paruntu 2 , Winda Mingkit 2 , Farnis B. Boneka 2
Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115.
Email: rposundu@gmail.com
2 Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115.
3 Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115.

## ABSTRACT
Four  urban  villages  in  the  administrative  area  of  Tuminting  District,  i.e. Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria and Maasing based on North Sulawesi  Provincial  Regulation  Number  1  of  2017  concerning  Coastal  Zone Zoning Plans and Small Islands (RZWP-3-K) of Prov. North Sulawesi 2017-2037, will  be  used  as  a  location  to  establish  tourism  supporting  infrastructures.  The purpose of this study is to determine the key factors for the success of the strategy for public facilities zone construction in Manado Bay, by taking into account the environmental,  economic  and  social  aspects.  The  study  was  conducted  from September 2018 to March 2019. Data collection was carried out through in-depth interviewing  techniques  to  15  key  people  selected  based  on  pentahelix.  Data analysis employed SWOT and Strategic Analysis and Choice (SAC) to determine the  alternative  strategy.  The  results  found  six  priority  strategies  as  follows:  (1) synchronizing the regulations for Coastal Zone spatial planning, (2) evaluating the coastal  spatial  planning  regulations  with  regional  development  planning documents, (3) conducting socialization for coastal communities, (4) increasing the prosperity through small-scaled fishermen empowerment ( 5) developing 3A (increase, accessibility, and amenity) to support the tourism by increasing tourists’ visit, and (6) Improving the quality of human resources.
Key words: RZWP-3-K, Public Facilities Zone, Pentahelix, SWOT.

## ABSTRAK
Empat  kelurahan  yang  masuk  dalam  wilayah  administrasi  Kecamatan Tuminting yaitu: Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, dan Maasing berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP-3-K) Prov. Sulut Tahun 2017-2037, akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk menentukan faktor- faktor  kunci  keberhasilan  sebagai  strategi  prioritas  untuk  pembangunan  zona fasilitas umum penunjang pariwisata di Teluk Manado,  dengan memperhatikan aspek  lingkungan,  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial.  Penelitian  dilakukan  dari bulan September 2018 sampai Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam ( in depth interview ) kepada 15 key persons dipilih berdasarkan pentahelix . Metode analisis data untuk menentukan strategi alternatif dengan menggunakan SWOT dan Strategic Analysis and Choice (SAC). Hasil  penelitian  menunjukan  ada  enam  strategi  prioritas  yaitu:  (1)  melakukan
sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  bidang  penataan  ruang  daerah pesisir,  (2)  melakukan  sinkronisasi  peraturan  penataan  ruang  daerah  pesisir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, (3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, (4) meningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan  nelayan  kecil,  (5)  meningkatkan  3A  (atraksi,  aksesibilitas,  dan amenitas)  sebagai  penunjang  pariwisata  untuk  meningkatkan  kunjungan wisatawan, (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kata Kunci: RZWP-3-K, Zona Fasilitas Umum, Pentahelix , SWOT.

## PENDAHULUAN
Sumberdaya wilayah pesisir
memiliki  daya  tarik  tersendiri  karena keunikan  dan  keindahannya,  sehingga banyak pihak yang ingin memanfaatkan potensi  tersebut.  Menurut  Dahuri dkk ., (2008)  wilayah  pesisir  dan  lautan Indonesia  memiliki  berbagai  macam jasa lingkungan (environmental service) yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan
kelangsungan  hidup  manusia.  Tempat rekreasi  dan  pariwisata  merupakan kegiatan dan salah satu jasa lingkungan dalam  fungsi  kawasan  pesisir  dan lautan.
Kota  pantai  atau  dikenal  dengan istilah waterfront  city adalah  konsep pengembangan  pantai  atau  wilayah pesisir yang dapat memberikan kontribusi  di  segala  sektor,  dengan mengedepankan penataan wilayah pesisir dengan perpaduan konsep bisnis dan  pariwisata.  Kota  Manado  sebagai ibu  kota  Provinsi  Sulawesi  Utara merupakan kota pantai yang berkembang pesat secara ekonomi. Pembangunan yang memanfaatkan  lahan  reklamasi  di  Kota Manado dikenal dengan  kawasan
Boulevard yang  berada  di  jalan  Pierre Tendean , oleh Pemerintah Kota
Manado  menamainya  kawasan  B  on  B ( Business  on  Boulevard ).  Menurut Sjafi’i., dkk (2001) wilayah pesisir Teluk
Manado dimulai dari Kecamatan
Malalayang  sampai  Kecamatan  Molas Kelurahan  Tongkaina  telah  banyak dibangun  fasilitas  penunjang  untuk pariwisata  yang  menggunakan  lahan reklamasi
seperti contoh
hotel, restaurant,  dan  pusat  perbelanjaan. Kawasan ini merupakan pusat
perdagangan  tersibuk  dan  menjadi pusat  perkembangan  Kota  Manado moderen.  Lokasi  yang  strategis  berada di pesisir pantai melihat dan menikmati keindahan  laut  dan  matahari  terbenam ( sunset ) serta ditunjang dengan fasilitas yang  cukup  lengkap,  seperti:  pusat perbelanjaan  moderen  sebagai  objek wisata  belanja,  aneka  ragam  kuliner, sejumlah  hotel  berbintang,  kafe,  toko dan ruko.
Selain  itu  Kota  Manado  memiliki pulau  Bunaken  sebagai  objek  wisata bahari  yang  memiliki  keindahan  bawah laut,  sehingga  menjadi  daya  tarik  bagi wisatawan  lokal  maupun  mancanegara (wisman)  dan  pelaku  bisnis  untuk berkunjung  ke  Kota  Manado.  Namun, satu saat kurangnya infrastruktur pariwisata  akan  membuat  wisatawan menjadi jenuh karena tidak ada alternatif wisata  untuk  dinikmati.  Untuk  menjaga dan meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya dari mancanegara, perlu peningkatan
infrastruktur  pariwisata,  seperti  olah raga air ( water sport ), marine water park dan fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara mendukung penuh pembangunan fasilitas  penunjang  sektor  pariwisata yang  memanfaatkan  wilayah  pesisir, melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  Nomor  1  Tahun  2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Provinsi
Sulawesi  Utara  Tahun  2017-2037. Peraturan tersebut menjelaskan  bahwa pesisir  pantai  yang  terletak  di  keempat kelurahan  yaitu  Kelurahan  Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karangria, dan Maasing, masuk di wilayah administrasi  Kecamatan  Tuminting  dan
berada  dalam  zona  fasilitas  umum. Zona tersebut dapat dimanfaatkan untuk direklamasi  sebagai  salah  satu  proses dalam
pembangunan infrastruktur penunjang  pariwisata,  dan  bentuk perhatian  pemerintah  provinsi  untuk pemerataan pembangunan
dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat.
Namun  rencana  pembangunan tersebut berpotensi munculnya masalah yang  serius  terkait  isu  kerusakan lingkungan perairan pesisir dapat berdampak pada sumber daya kelautan dan perikanan yang disebabkan aktivitas  reklamasi,  Di  era  globalisasi kemajuan  ekonomi  dan  pembangunan adalah  hal  yang  sangat  penting  dan lingkungan menjadi korban demi kegiatan pembangunan untuk kemajuan ekonomi,  sehingga  pembangunan  dan lingkungan  sudah  dipandang  sebagai dua  hal  yang  selalu  bertentangan (Kalalo, 2015).
Isu  lain  dari  aktivitas  reklamasi adalah membatasi hak-hak masyarakat pesisir  terhadap  akses  pantai  bahkan menutup wilayah penangkapan ikan dan terancam kehilangkan tambatan perahu, sehingga sangat rentan berdampak  negatif  pada  kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang didominasi  nelayan  kecil.  Menurut Kalalo (2016) sejalan dengan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, peran masyarakat  sangat  minim  bahkan terabaikan  padahal  masyarakat  pesisir merupakan komunitas masyarakat yang paling utama
untuk
menguasai lingkungan  dan  sumber  daya  alam  di daerah  pantai  dan  laut.  Untuk  itu  hak- hak masyarakat pesisir harus dilindungi.
Untuk  menjawab  isu  tersebut, dibutuhkan  data  dan  informasi  yang komprehensif  dari stakeholder yang disebut pentahelix untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Menurut Kalalo (2015) pembangunan berkelanjutan  membutuhkan  hubungan antara  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan
kabupaten  /  kota  dalam  pengelolaan lingkungan sehingga tidak lagi didasarkan pada hierarki, tetapi
berdasarkan  pada  sinergitas  antara pemerintah,  pemerintah  dengan  sektor swasta,  akademisi,  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM),  dan  organisasi masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk merumuskan strategi prioritas pembangunan  zona  fasilitas  umum penunjang pariwisata di Teluk Manado, dengan
memperhatikan aspek lingkungan,  aspek  ekonomi  dan  aspek sosial masyarakat.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  wilayah pesisir  Kota  Manado  bagian  utara tepatnya  di  Kelurahan  Sindulang  Satu, Sindulang  Dua,  Bitung  Karangria,  dan Maasing. Kelurahan-kelurahan tersebut masuk  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan Tuminting (Gambar 1).

## METODE PENELITIAN
Metode
pengumpulan data dilakukan  dengan  teknik  wawancara secara  mendalam  ( in  depth  interview ) kepada 15 (lima belas) key persons dari berbagai institusi terkait rencana pengembangan melalui reklamasi dimulai  September  2018  sampai  Maret 2019. Key  person dipilih  berdasarkan pentahelix yaitu:  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Daerah  Prov.  Sulut,  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah Prov. Sulut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  Daerah  Prov.  Sulut, Dinas  Pariwisata  Daerah  Prov.  Sulut, Biro  Perekonomian  dan  Sumber  Daya Alam  Sekretariat  Daerah  Prov.  Sulut, Badan  Perencanaan  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  Kota  Manado,
Masyarakat (tokoh masyarakat, nelayan, masyakarat lokal non nelayan,
pemilik rumah makan atau restoran dan wisatawan lokal), akademisi Universitas Sam  Ratulangi,  wirausaha,  dan  media online.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian Pengumpulan  informasi  selama wawancara dilakukan perekaman menggunakan  alat  perekam (recorder) . Target informasi adalah semua masukan dan saran terkait pembangunan  zona  fasilitas  umum penunjang pariwisata di Teluk Manado. Kemudian dilakukan
wawancara dengan wisatawan secara terbuka agar mendapatkan masukan dan saran.
Pertanyaan-pertanyaan  meliputi  3 aspek yaitu: (1) pemanfaatan ruang dan lingkungan  meliputi:  pengembangan destinasi
pariwisata yang baru,
pembangunan infrastruktur,  fasilitas
umum  dan  dampak  pembangunan terhadap  sumber  daya  kelautan  dan perikanan; (2) ekonomi meliputi: kemudahaan  mendapatkan  pekerjaan, kesempatan  membuka  usaha  baru, peningkatan  penghasilan  masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah  (PAD)  dan  (3)  sosial  meliputi: persaingan  kesempatan  kerja,  dampak terhadap nelayan, relokasi pemukiman, menaikan  taraf  hidup  masyarakat, mengurangi angka kemiskinan.
Selanjutnya  untuk  memperoleh informasi dan gambaran terkait pemanfaatan ruang wilayah pesisir oleh nelayan,  kegiatan  di  wilayah  pesisir, aktivitas  sosial  ekonomi  masyarakat  di sekitar  lokasi  rencana  pengembangan kawasan  pariwisata  bahari  dilakukan dengan  observasi  secara  terstruktur. Menurut  Sugiyono  (2017)  observasi terstruktur  dirancang  secara  sistematis tentang  hal  yang  diamati,  waktu  dan tempatnya.
Observasi terstruktur dilakukan apabila telah diketahui secara pasti  tentang  variabel  yang  diamati. Data sekunder diperoleh melalui publikasi  jurnal  penelitian,  peraturan perundang-undangan,  dan  dokumen resmi instansi pemerintah.

## Analisis Data
data dianalisis menggunakan metode  SWOT  ( strength,  weaknesses, opportunities, threats ) untuk
merumuskan  strategi  alternatif  terkait pembangunan  zona  fasilitas  umum penunjang pariwisata di Teluk Manado.
Analisis
SWOT digunakan untuk
merumuskan  strategi  prioritas  dengan mengidentifikasi
dan menentukan berbagai faktor secara sistematis berdasarkan  asumsi  (Rangkuti,  2015;
Paruntu dan Rumengan, 2018) Hasil Dan Pembahasan

## Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Secara geografis Kelurahan Sindulang Satu terletak diposisi 1.49941 LU, 124.84276 BT , Kelurahan Sindulang  Dua  1.50594 LU,  124.84436 BT, Kelurahan Bitung Karangria 1.51016  LU,  124.84498  BT,  Kelurahan Maasing  1.51778  LU,  124.84605  BT (BPS Manado, 2017). Secara administrasi  Kelurahan  Sindulang  Satu sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kecamatan  Wenang  tepat  berada  di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS)
Tondano,  yang  merupakan  salah  satu daerah  aliran  sungai  di  Kota  Manado (BPS Manado, 2017). Untuk menghubungkan  Kecamatan  Wenang dengan bagian pesisir pantai di Kecamatan Tuminting terdapat Jembatan  Sukarno  yang  telah  menjadi salah  satu  ikon  pariwisata  di  Kota Manado.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah
Kota  Manado  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034, keempat kelurahan yang menjadi lokasi penelitian masuk dalam bagian rencana pengembangan penyelesaian
pembangunan  akses  jalan Boulevard tahap kedua    dan  sistem jaringan jalan bebas hambatan dalam kota tepatnya di kawasan pesisir Sungai Tondano.
Hasil pengamatan secara visual di lokasi penelitian nampak jelas
perbedaan aktivitas di jalan Boulevard II dibandingkan  dengan jalan Boulevard I yang  merupakan  pusat  kegiatan  bisnis Kota  Manado,  dimana  aktivitas  pada pagi  hari  didominasi  oleh  kegiatan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai  nelayan  tradisional  ataupun nelayan kecil yang menggunakan mesin katintinting  untuk  menangkap  ikan  dan memperbaiki  alat  tangkap  mereka. Menjelang  siang  sampai  malam  hari
lokasi penelitian
khususnya di Kelurahan  Sindulang  Satu,  Sindulang Dua  dan  Bitung  Karangria  banyak dikunjungi karena terdapat restoran/rumah makan seafood , warung kecil dan jenis kuliner lainnya.

## Kondisi Pesisir
Kondisi  pesisir  pantai  dilokasi penelitian  didominasi  oleh  sedimen pasir dan lumpur, yang nampak apabila air  laut  surut  dan  juga  terdapat  limbah dalam  bentuk  sampah  pastik,  botol, kaleng  dan  sampah  rumah  tangga lainnya.
Menurut Tilaar (2014) banyaknya  limbah  di  pesisir  Teluk Manado  khususnya  muara  sungai Tondano disebabkan
karena berdekatan  dengan  kegiatan  pasar tradisional  bersehati,  dimana    limbah yang  diproduksi  langsung  dibuang  ke sungai dan aktivitas pelabuhan kalimas serta  adanya  pemukiman  penduduk  di bantaran sungai .
Dampak  tersebut  menyebabkan penurunan  kualitas  perairan  pesisir  di Teluk Manado khususnya yang menjadi lokasi
penelitian. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun 2001 Sungai Tondano tidak cocok untuk peruntukan  sarana  prasarana  rekreasi air  berdasarkan  parameter  oksigen terlarut  (BOD 5 )  (Lasut  dan  Tarigan, 2014).  Menurut  Tilaar  (2014)  Hasil  uji kandungan Timbal (Pb) di muara Sungai Tondano  telah  melewati  kadar  yang ditetapkan  dan  telah  melewati  kadar yang ditoleransi.
Terjadinya  pencemaran  perairan di bagian utara Teluk
Manado berdampak  pada  beberapa  jenis  ikan, karena  telah  ditemukan  terkontaminasi logam berat jenis merkuri (Hg) meskipun masih  bisa  di  toleransi  berdasarkan standar  yang  ditetapkan  oleh World Health Organization (Narasiang dkk. 2015).
Strategi Pembangunan Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata di Teluk Manado Pencermatan  Lingkungan  Internal dan Eksternal
Identifikasi SWOT berdasarkan pengamatan  dan  wawancara  dengan responden,  kemudian  dikelompokan dalam  faktor  strategi  internal  berupa kekuatan  dan  kelemahan  serta  faktor strategi eksternal yang yang merupakan peluang dan ancaman. Menurut Rangkuti (2015) analisis SWOT digunakan  untuk  merumuskan  strategi pengembangan  melalui  identifikasi  dan evaluasi berbagai faktor internal
( strength,  weakness )  dan  eksternal
( opportunities,
threats ) secara sistematis. Sedangkan menurut Paruntu dan Rumengan (2018) untuk mendapatkan  strategi  yang  tepat  dan valid  perlu  didasarkan  pada  suatu analisis lingkungan strategi, yang didalamnya melalui tahapan pencermatan lingkungan untuk mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan internal  dan  memahami  peluang  dan tantangan eksternal. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE)
Kekuatan ( Strengths) Kelemahan ( Weakness ) P L I 1.  Aspek kesesuaian ruang dan lingkungan: a.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara; b.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi
Utara  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau  Kecil  Provinsi  Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.
2.  Aspek ekonomi: a.  Pelaksanan  iven meeting,  incentive, convention and exhibition (MICE); b.  Bantuan peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan.
3.  Aspek sosial: Pelaksanaan  program  operasi  daerah selesaikan kemiskinan (OD-SK) salah satu prioritas adalah nelayan;
1.  Aspek  Kesesuaian  Ruang  dan Lingkungan
a.  Belum  dilakukan  sosialisasi secara  menyeluruh  kepada masyarakat pesisir;
b.  Kondisi lingkungan pesisir belum tertata dengan baik 2.  Aspek Ekonomi a.  Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata b.  Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang belum memadai 3.  Aspek Sosial Kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) yang belum memadai. Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats ) P L E 1.  Aspek Kesesuaian Ruang dan Lingkungan a.  Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia  Nomor  116  Tahun 2017  tentang  Koordinasi  Penataan Ruang Daerah; b.  Peningkatan infrastruktur
untuk penunjang kegiatan pariwisata.
2.  Aspek ekonomi: a.  Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara akan semakin meningkat; b.  Peningkatan ekonomi masyarakat
pesisir  melalui  penciptaan  lapangan kerja baru. 3.  Aspek sosial: a.  Dukungan masyarakat jika pembangunan memperhatikan
penghidupan masyarakat lokal;
b.  Adanya  kompensasi  bagi  masyarakat yang  terkena  dampak  pembangunan khususnya nelayan kecil.
1.  Aspek  Kesesuaian  Ruang  dan Lingkungan
a.  Akses  publik  terhadap  laut
akan  tertutup  khususnya  bagi nelayan; b.  Isu lingkungan terkait gangguan keseimbangan ekosistem  mangrove,  lamun dan terumbu karang. 2.  Aspek ekonomi:
a.  Kemampuan modal usaha yang terbatas
b.  Tingkat kesejahteraan nelayan
yang masih rendah
3.  Aspek sosial:
a.  Penolakan  masyarakat  yang berpotensi
menggangu keamanan; b.  Reklamasi  dapat  berdampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan kecil.
Setelah  tahapan  pencermatan lingkungan,  maka  dilakukan  evaluasi dengan dibuat pembobotan untuk mencapai  faktor-faktor  utama  yang sangat berpengaruh atau yang menjadi prioritas  terhadap  lingkungan  internal (Tabel  2)  dan  lingkungan  eksternal
(Tabel 3)

## Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Internal
Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot X Rating Prioritas Kekuatan 1.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Nomor  3  Tahun 2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara; 10 3 30 II 2.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  Nomor  1  Tahun 2017  tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037. 15 4 60 I 3.  Pelaksanan  iven meeting,  incentive,  convention  and exhibition (MICE); 8 3 24 4.  Bantuan peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan 10 2 20 5.  Pelaksanaan program operasi daerah selesaikan kemiskinan (OD-SK) salah satu prioritas adalah pemberdayaan nelayan; 10 4 40 III Total 174 Kelemahan 1.  Belum  dilakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh  kepada masyarakat pesisir; 15 4 60 I 2.  Kondisi lingkungan pesisir belum tertata dengan baik 5 2 10 3.  Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata 8 3 24 III 4.  Sarana  dan  prasarana  penangkapan  ikan  yang  belum memadai 7 3 21 5.  Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. 12 4 48 II Total 100 163

## Tabel 3. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal
Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot X Rating Prioritas Peluang 1.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 116  Tahun  2017  tentang  Koordinasi  Penataan  Ruang Daerah; 10 4 40 I 2.  Peningkatan infrastruktur untuk penunjang kegiatan pariwisata. 7 3 21 3.  Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara akan semakin meningkat; 7 4 28 III 4.  Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja baru. 7 3 21 5.  Masyarakat  setuju  jika  pembangunan  memperhatikan penghidupan masyarakat lokal; 12 4 48 II 6.  Adanya kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan khususnya nelayan; 6 3 18 Total 176 Ancaman 1.  Akses  publik  terhadap  laut  akan  tertutup  khususnya  bagi nelayan; 7 2 14 2.  Isu lingkungan terkait dampak negatif dari reklamasi. 12 4 48 I 3.  Kemampuan modal usaha yang terbatas 5 2 10 4.  Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah 10 4 40 II 5.  Penolakan masyarakat yang berpotensi menggangu keamanan; 7 3 21 6.  Reklamasi dapat berdampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan kecil 10 3 30 III Total 100 138
Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 maka  faktor-faktor  utama  yang  sangat berpengaruh dari masing-masing faktor adalah  (1)  kekuatan  utama  meliputi: Peraturan  Daerah  Sulawesi  Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Tahun  2017-2037,  Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016- 2021, program operasi daerah
selesaikan  kemiskinan  (OD-SK)  salah satu  prioritas  adalah  pemberdayaan nelayan; (2) kelemahan utama meliputi: belum  dilakukan  sosialisasi  secara menyeluruh kepada masyarakat pesisir, kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM) yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata;  (3)  peluang  utama  meliputi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  116  Tahun 2017  tentang  Koordinasi  Penataan Ruang  Daerah,  masyarakat  setuju  jika pembangunan
memperhatikan
penghidupan  masyarakat  lokal,  jumlah wisatawan  domestik  dan  mancanegara akan  semakin  meningkat;  (4)  ancaman utama:  isu  lingkungan  terkait  dampak negatif
reklamasi,
kesejahteraan nelayan  yang  masih  rendah,  reklamasi dapat berdampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan kecil.
Setelah  dilakukan  evaluasi  faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya berdasarkan pembobotan diperoleh data sebagai berikut:
1. Kekuatan – kelemahan = 174 – 163 = 11 (X);
2. Peluang – ancaman = 176 – 163 = 13 (Y).
Hasil evaluasi menunjukan bahwa pembangunan  zona  fasilitas  umum sebagai  penunjang  pariwisata  di  Teluk Manado  adalah  berada  pada  posisi kuadrant  I  yang  mendukung  strategi agresif. Menurut Rangkuti (2015) untuk mendukung tindakan yang agresif perlu dioptimalkan kekuatan
dan memanfatkan  peluang  secara  efektif.
(Gambar 2).
Gambar 2. Analisis SWOT: Matriks Space
Matriks SWOT ( Strenght, Weakness, Opportunity , Threats ) Untuk merumuskan strategi
prioritas  maka  dibuat  matriks  SWOT yang  merupakan  hasil  analisis  faktor internal  dan  faktor  eksternal  yang didalamnya  terdapat  faktor  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman, dapat dilihat Tabel 4.   Menurut Rangkuti (2015)  terdapat  empat  strategi  utama yaitu:  SO,  WO,  ST  dan  WT,  dimana setiap  strategi  memiliki  karakteristik sehingga yang diharapkan dalam implementasi strategi dapat dilaksanakan  secara  bersama-sama dan  saling  mendukung.  Sedangkan menurut Paruntu dan Rumengan (2018) untuk menentukan faktor kunci
keberhasilan  sebagai  strategi  prioritas, maka harus menentukan asumsi- asumsi  strategi  yang  bersumber  dari hasil  evaluasi  faktor  internal  dan eksternal.

## Penentuan Strategi Prioritas.
Penentuan strategi prioritas dihubungkan  dengan  visi  dan  misi rencana pembangunan jangka
menengah  Sulawesi  Utara  2016-2021 yaitu:  “Terwujudnya  Sulawesi  Utara Berdikari  dalam  Ekonomi,  Berdaulat dalam Politik, dan Berkepribadian dalam Budaya”.  Untuk  mewujudkan  visi tersebut  maka  dapat  dijabarkan  dalam misi  pembangunan  sebagai  berikut:  1) Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan  memperkuat  sektor  pertanian dan  sumberdaya  kemaritiman  serta mendorong  sektor  industri  dan  jasa;  2) Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian  dan  berdaya  saing;  3) Mewujudkan  Sulawesi  Utara  sebagai destinasi  investasi  dan  pariwisata  yang berdaya saing; 4) Mewujudkan pemerataan  kesejahteraan  masyarakat yang  adil,  mandiri  dan  maju;  5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan; 6) Mewujudkan  Sulawesi  Utara  sebagai pintu  gerbang  Indonesia  di  kawasan timur;  7)  Mewujudkan  Sulawesi  Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk dapat mewujudkan kegiatan visi  dan  guna  melaksanakan  kegiatan berdasarkan  misi,  beberapa  nilai  yang harus dikembangkan dan mendapatkan perhatian khusus berdasarkan konsepsi good  governance. Prinsip-prinsip good governance yang  dimaksud  menurut Bintaro  (2002)  dalam  Paruntu  dan Rumengan  (2018)  sebagai  berikut:  (1) akuntabilitas ( accountability ), (2) aturan hukum ( rule of law ), dan (3) keterbukaan ( openness ).
Setelah menentukan visi, misi dan nilai,  selanjutnya  memberikan  nilai keterkaitan pada masing-masing strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi yang  mempunyi  total  nilai  keterkaitan tertinggi,  merupakan  strategi  yang menjadi prioritas (Tabel 5).
Tabel 4. Matriks Analisis SWOT
IFE EFE Kekuatan ( Strengths ) Kelemahan ( Weakness ) 1.  Peraturan Daerah Sulawesi Utara  Nomor  1  Tahun  2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  (RZWP-3-K)  Tahun 2017-2037; 2.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah    (RPJMD)  Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021; 3.  Pelaksanaan  program  operasi daerah  selesaikan  kemiskinan (OD-SK)  salah  satu  prioritas adalah pemberdayaan nelayan. 1.  Belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat pesisir; 2.  Kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) yang belum memadai; 3.  Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Peluang ( Opportunities ) Strategi SO Strategi WO 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang  Koordinasi  Penataan Ruang Daerah; 2.  Masyarakat setuju jika pembangunan memperhatikan  penghidupan masyarakat setempat;
3.  Jumlah  wisatawan  domestik dan mancanegara akan semakin meningkat; 1.1.  Melakukan sinkronisasi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang daerah  pesisir; 1.2.  Melaksanakan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Tahun 2017-2037 untuk kesejahteraan masyarakat pesisir; 1.3.  Melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk pembangunan  pariwisata  yang berdampak  pada  peningkatan kunjungan wisatawan; 2.1.  Melaksanakan sinkronisasi peraturan  tentang  penataan ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2.2.  Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; 2.3.  Mengoptimakan rencana pembangunan sektor pariwisata untuk  peningkatan  kunjungan wisatawan; 3.1.  Memanfaatkan  peraturan  untuk memberikan ruang kepada nelayan  guna  meningkatkan kesejahteraan; 3.2.  Mengoptimalkan program pengentasan  kemiskinan  bagi nelayan  yang  berada  di  lokasi pembangunan; 3.3.  Memberdayakan nelayan sebagai  salah  satu  penunjang pariwisata  untuk  meningkatkan kunjungan wisatawan. 1.1.  Memanfaatkan peraturan perundang-undangan  sebagai dasar untuk melaksanakan sosialisasi  kepada  masyarakat pesisir; 1.2.  Memanfaatkan sosialisasi untuk  menjelaskan  peran  dan manfaat yang diperoleh masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan; 1.3.  Memanfaatkan sosialisasi untuk menjelaskan tentang peran masyarakat pesisir sebagai  upaya  peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
1.1.  Memanfaatkan peraturan untuk peningkatan kualitas SDM yang tinggal di wilayah pesisir;
1.2.  Memberdayakan masyarakat pesisir melalui peningkatan kualitas SDM;
1.3.  Meningkatkan  kualitas  SDM untuk  meningkatan    kunjungan wisatawan;
3.1.  Memanfaatkan peraturan untuk meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata; 3.2.  Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta memberdayakan masyarakat pesisir; 3.3.  Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang  pariwisata  untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Tabel  5.  Penetapan  Urutan  Asumsi  Strategi  Pilihan  Untuk  Faktor  Kunci Keberhasilan(FKK)
Asumsi Strategi Keterkaitan dengan Urutan pilihan asumsi Visi Misi Nilai-Nilai 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 A.  Strategi SO 1.1.  Melakukan singkronisasi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang  yang  menjadi  dasar pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  penataan ruang daerah  pesisir; 4 4 3 2 1 4 2 3 4 4 2 33 (I) 1.2.  Melaksanakan  Peraturan  Daerah  Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP- 3-K Tahun 2017-2037 untuk kesejahteraan masyarakat pesisir; 4 3 2 1 4 2 2 3 4 4 3 32
Ancaman ( Threats ) Strategi ST Strategi WT 1.  Isu lingkungan terkait dampak negatif reklamasi;
2.  Kesejahteraan  nelayan  kecil yang masih rendah;
3.  Reklamasi  dapat  berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan kecil. 1.1.  Memanfaatkan  peraturan  untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, akibat reklamasi ; 1.2.  Memanfaatkan peraturan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan kecil; 1.3.  Memanfaatkan  peraturan  untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari reklamasi, sehingga  nelayan  kecil  tidak terganggu mata pencahariannya; 2.1.  Memanfaatkan  RPJMD  untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, akibat reklamasi; 2.2.  Memanfaatkan  RPJMD  untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil; 2.3.  Memanfaatkan  RPJMD  melalui program  pemberdayaan  untuk nelayan  kecil  yang  terkena dampak reklamasi; 3.1.  Mengoptimalkan  program  OD- SK  melalui kegiatan  rehabilitasi lingkungan, dengan mendayagunakan nelayan kecil; 3.2.  Memanfaatkan program OD-SK untuk meningkatkan kesejahteraan  nelayan  melalui bantuan  sarana  penangkapan ikan 3.3.  Memanfaatkan program OD-SK untuk memberikan insentif kepada  nelayan  kecil  yang terkena dampak reklamasi. 1.1.  Memanfaatkan sosialisasi untuk  menyampaikan  program rehabilitasi  lingkungan  akibat dampak reklamasi; 1.2.  Memanfaatkan sosialisasi untuk  menyampaikan  program peningkatan kesejahteraan bagi nelayan kecil; 1.3.  Memanfaatkan sosialisasi terkait  manfaat reklamasi untuk pembangunan yang berdampak positif bagi nelayan kecil;
2.1.  Meningkatkan  kualitas  SDM terkait  pemahaman  tentang pengelolaan  lingkungan  dan cara merehabilitasi lingkungan;
2.2.  Meningkatkan  kualitas  SDM untuk
meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil;
2.3.  Meningkatkan  kualitas  SDM untuk meningkatkan ketrampilan nelayan kecil sebagai upaya mata pencaharian alternatif; 3.1.  Meningkatkan sarana dan prasarana  pariwisata    melalui kegiatan rehabilitasi lingkungan, dengan melibatkan nelayan kecil; 3.2.  Meningkatkan sarana dan prasarana  pariwisata    dengan melibatkan  nelayan  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan; 3.3.  Meningkatkan sarana dan prasarana  pariwisata  dengan melibatkan nelayan kecil sebagai upaya alternatif terhadap dampak dari kegiatan reklamasi.
1.3.  Melaksanakan peraturan perundang- undangan  untuk    pembangunan  pariwisata yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan; 2 2 1 4 1 2 3 2 2 4 2 25 2.1.  Melaksanakan singkronisasi peraturan tentang  penataan  ruang  dengan  dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2 1 1 3 1 3 3 3 4 4 3 28(II) 2.2.  Melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; 4 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 26 2.3.  Mengoptimakan  rencana  pembangunan sektor pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan; 3 2 1 4 2 2 3 2 2 1 2 24 3.1.  Memanfaatkan peraturan untuk memberikan  ruang  kepada  nelayan  guna meningkatkan kesejahteraan; 4 2 1 1 4 3 2 2 2 2 2 25 3.2.  Mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan  bagi  nelayan  yang  berada  di lokasi pembangunan; 4 1 2 2 4 1 2 2 1 1 3 23 3.3.  Memberdayakan  nelayan  sebagai  salah satu penunjang pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 3 2 2 4 3 1 2 1 1 1 1 21 B.  Strategi ST 1.1.  Memanfaatkan  peraturan  untuk  mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, akibat reklamasi ; 3 1 1 2 1 3 2 2 4 4 3 26 1.2.  Memanfaatkan  peraturan  sebagai  upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan kecil; 4 1 2 1 4 1 2 3 4 4 2 28 (III) 1.3.  Memanfaatkan  peraturan  untuk  mencegah dampak  yang  ditimbulkan  dari  reklamasi, sehingga  nelayan  kecil  tidak  terganggu mata pencahariannya; 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 26 2.1.  Memanfaatkan  RPJMD  untuk  mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, akibat reklamasi; 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 2 20 2.2.  Memanfaatkan RPJMD untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil; 3 1 2 1 4 1 2 1 3 2 2 22 2.3.  Memanfaatkan  RPJMD  melalui  program pemberdayaan  untuk  nelayan  kecil  yang terkena dampak reklamasi; 3 1 2 1 4 2 2 1 3 3 2 24 3.1.  Mengoptimalkan  program  OD-SK  melalui kegiatan  rehabilitasi  lingkungan,  dengan mendayagunakan nelayan kecil; 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 21 3.2.  Memanfaatkan  program  OD-SK  untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui bantuan sarana penangkapan ikan; 4 4 2 1 4 2 1 1 2 2 2 25 3.3.  Memanfaatkan  program  OD-SK  untuk memberikan  insentif  kepada  nelayan  kecil yang terkena dampak reklamasi. 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 17

## C.  Strategi WO
1.1.  Memanfaatkan peraturan perundang- undangan  sebagai  dasar  melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir; 4 2 1 1 2 3 1 2 4 4 4 28 (IV) 1.2.  Memanfaatkan sosialisasi untuk menjelaskan  peran  dan  manfaat  yang diperoleh  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan; 4 1 1 2 3 2 1 2 2 2 4 24 1.3.  Memanfaatkan sosialisasi untuk menjelaskan  tentang  peran  masyarakat pesisir  sebagai  upaya  peningkatan  jumlah kunjungan wisatawan; 4 2 3 3 2 2 1 2 1 1 4 25
2.1.  Memanfaatkan peraturan untuk peningkatan  kualitas  SDM  yang  tinggal  di wilayah pesisir; 4 1 4 2 2 1 2 1 2 3 1 23 2.2.  Memberdayakan masyarakat pesisir melalui peningkatan kualitas SDM; 4 1 4 4 3 1 2 1 2 2 1 25 (VI) 2.3.  Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan  kunjungan wisatawan; 4 1 4 2 3 1 2 1 1 1 1 21 3.1.  Memanfaatkan peraturan untuk meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata; 4 1 1 4 1 3 1 1 3 2 2 23 3.2.  Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta memberdayakan masyarakat pesisir; 4 1 2 4 2 3 1 1 1 1 1 21 3.3.  Meningkatkan  pembangunan  sarana  dan prasarana  penunjang  pariwisata  untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 4 2 1 4 1 4 2 1 3 2 2 26 (V) D.  Strategi WT 1.1.  Memanfaatkan sosialisasi untuk menyampaikan program rehabilitasi lingkungan akibat dampak reklamasi; 4 1 1 1 1 3 1 2 1 2 4 21 1.2.  Memanfaatkan sosialisasi untuk menyampaikan program peningkatan kesejahteraan bagi nelayan kecil; 4 3 1 1 4 1 1 2 2 2 4 25 1.3.  Memanfaatkan  sosialisasi  terkait  manfaat reklamasi untuk pembangunan yang berdampak positif bagi nelayan kecil; 4 3 2 1 3 2 1 2 1 2 4 25 2.1.  Meningkatkan kualitas SDM terkait pemahaman tentang pengelolaan lingkungan dan cara merehabilitasi lingkungan; 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 19 2.2.  Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil; 4 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 21 2.3.  Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan  ketrampilan  nelayan  kecil sebagai upaya mata pencaharian alternatif; 4 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 21
3.1.  Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata    melalui  kegiatan  rehabilitasi lingkungan,  dengan  melibatkan  nelayan kecil; 4 2 1 4 1 3 1 1 2 1 2 22
3.2.  Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata    dengan  melibatkan  nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan; 4 2 1 4 3 1 1 1 2 1 2 22
3.3.  Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dengan melibatkan nelayan kecil sebagai  upaya  alternatif  terhadap  dampak dari kegiatan reklamasi. 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 20

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penetapan faktor-faktor  kunci  keberhasilan,  maka diperoleh strategi prioritas untuk pembangunan  zona  fasilitas  umum sebagai  penunjang  pariwisata  di  Teluk Manado sebagai berikut:
1.  Melakukan sinkronisasi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang  yang  menjadi dasar  pelaksanaan  kegiatan  di bidang  penataan  ruang  daerah pesisir; 2.  Melaksanakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang  penataan  ruang  dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3.  Memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai
upaya  peningkatan  kesejahteraan melalui pemberdayaan nelayan kecil; 4.  Memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir; 5.  Meningkatkan 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenitas) sebagai penunjang pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; 6.  Memberdayakan masyarakat pesisir melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saran Untuk lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan zona
fasilitas  umum  sebagai  penunjang pariwisata  di  Teluk  Manado,  harus melibatkan stakeholder ( pentahelix ) dan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  mendasari  tahapan perencanaan sampai pada
pembangunan  dan  pemanfaatannya, sehingga  tujuan  dapat  tercapai  dan memberikan manfaat yang positif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima kasih  kepada  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan ijin  belajar  dan  dukungan  dari  Dinas
Kelautan dan Perikanan
Daerah sebagai instansi tempat penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  2017. Kecamatan Tuminting Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kota Manado. Dahuri,  R.,  Rais,  J.,  Ginting,  S.  P.,  & Sitepu,  M.  J.  2008.  Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Kalalo.  P.  F.,  2015.  ‘Environmental Management and Sustainable Development: Enviromental Protection toward the Globalization’. Macrothink Institute,  Volume.  4:  (2),  June 2015. ISSN: 2164-7682.
Kalalo, P. F., 2016. Hukum Lingkungan dan  Kebijakan  Pertanahan  di Wilayah  Pesisir.  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Lasut. T.  M., Tarigan.  A.,  2014.  “Water quality status of river in the coastal city  of  Manado,  North  Sulawesi Province, Indonesia’, Aquatic Science  &  Management ,  Edisi Khusus  2,  8-14.  Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, viewed  on  19  Januari  2019,  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/jasm/article/view/7296 .
Narasiang, A. A., Lasut, T. M., Kawung.
J.  N.,  2015.  Akumulasi  Merkuri (Hg)  Pada  Ikan  di  Teluk  Manado. Jurnal  Pesisir  dan  Laut  Tropis.
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015. Paruntu, P. C & Rumengan, P. A., 2018. Panduan Praktis Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan. Manado: Unsrat Press. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara  Nomor  1  Tahun  2017.
Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Tahun 2017-2037.  Gubernur  Sulawesi Utara.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Rencana Tata  Ruang  Kota  Wilayah  Kota Manado tahun 2014-2034. Walikota Manado.
Rangkuti,  F.  2015.  Analisis  SWOT: Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis (Cara  Perhitungan  Bobot,  Rating, dan OCAI). PT Gramedia. Jakarta.
Sjafi’i,  E.  I.  B.,  Bengen.  G.  D.,  dan
Gunawan. I. 2001. Analisis Pemanfaatan  Ruang  Kawasan Pesisir  Teluk  Manado,  Sulawesi Utara.  Jurnal  Pesisir  dan  Lautan.
Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir
dan  Lautan  (PKSPL)  IPB,  Bogor,
Vol. 4. No. 1, 2001.
Sugiyono,  2017.  Metode  Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfa Beta. Bandung. Tilaar,  S.,  2014.  Analisis  Pencemaran Logam  Berat  di  Muara  Sungai Tondano dan Muara Sungai Sario Manado  Sulawesi  Utara,  Jurnal
Ilmiah  Platax,  Volume.  2:(1), Januari 2014. ISSN: 2302-3589