## ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KESAKSIAN WANITA DALAM PIDANA ZINA
Oleh : Mukhsin Nyak Umar
Guru Besar Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
Abstract .  Testimony  is  valid  evidence  to  obtain  legal  certainty.  Of  proof  in  criminal adultery  with  a  request  for  information  made  four  male  witnesses  as  represented  in  the texts of the Koran. Ibnu Hazm practice texts generality arba'ati syuhadâ include men and women and reject  hadis  munqathi‟ basis for  justification of  testimony limited to  the male gender only. This argument is the basis for Ibn Hazm allow women to testify in a criminal adultery  while  guided  by  the  principle  of  equality  of  men  and  women.  In  addition,  Ibnu Hazm  also  rejected  the  psychological  condition  of  women  as  a  reason  for  refusing  the testimony of  women in  certain fields.  This  condition  can be anticipated by the number  of witnesses  more  women  than  men,  because  the  Qur'an  clearly  define  terms  that  are  fair witness is owned by men and women.
Kata Kunci: Saksi, Wanita, Pidana Zina.

## A. Pendahuluan
Ajaran Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum amaliyah telah dibahas dan diformulasikan  sedemikian  rupa  oleh  ulama  klasik  dan  kontemporer,  baik  yang menyangkut  tentang  ibadat  maupun  bidang  perdata  dan  pidana.  Salah  satu  tema  bahasan adalah  masalah  kesaksian. 1 Di  samping  merupakan  salah  satu  sarana  pembuktian  yang dibutuhkan di pengadilan juga merupakan unsur yang diperlukan dalam aqad atau transaksi yang terjadi dalam masyarakat.
Permasalahan  hukum  tidak  akan  pernah  terhenti,  akan  tetapi  tetap  berkembang seiring  dengan  waktu  dan  perkembangan  pemikiran  manusia.  Persoalan  tentang  konsep
1 Dalam istilah fiqh, kesaksian dikenal dengan kata-kata al-syahadah (dalam bentuk tunggal) atau al- syahadât (dalam  bentuk  jamak).  Secara  etimologi  mempunyai  beberapa  arti,  diantaranya  keterangan  ( al- bayân ). Dikatakan demikian karena seorang saksi melalui kesaksiannya akan dapat menerangkan yang benar dan  yang  tidak  benar.  Abd  al-Fattâh  Muhammad  Abû  al-„Aini, al-Qadhâ‟  wa  al-Itsbât fi  al-Islâmî ,  (Kairo: Dâr  al-Kutub,  1983),  h.  121.  Menurut  istilah,  al-Dardîr,  pengikut  Mâlikiyyah  mendefinisikan  kesaksian sebagai  pemberitaan  orang  yang  adil  kepada  hakim  tentang  sesuatu  yang  diketahuinya,  walaupun menyangkut  masalah  yang  umum  agar  dapat  ditetapkan  hukum  sesuatu  dengan  tuntutan  yang  dikehendaki berita itu. Ahmad al-Dardîr, al-Syarh al-Shaghîr , Juz V, (Bayrût: Maktab Muhammad „Alî Syubaihi wa ad- Dîni, t.th.), h. 27.
hukum  akan  muncul  bila  terdapat  benturan  antara  ketentuan  nash  (nilai  yang  menjadi landasan hukum yang terkandung dalam teks al-Qur‟an dan hadis) yang bersifat universal dan  permanen  dengan  nilai  budaya  dan  peradaban  manusia  yang  bersifat  lokal  dan kontemporer,  termasuk  di  dalamnya  permasalahan  kesaksian  dalam  tindak  pidana  zina. Zina  merupakan  perbuatan  yang  sangat  hina  dan  dibenci  Allah  Swt,  karena  dapat merendahkan  kehormatan  manusia.  Dalam  menetapkan  seseorang  melakukan  zina  harus mempunyai alat bukti berupa saksi, seperti ditegaskan dalam surat an-Nur ayat 4:
Banyak  permasalahan  yang  timbul  berkenaan  dengan  kesaksian,  misalnya  saja mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis saksi apakah laki-laki  atau  wanita.  Menyangkut  kesaksian  wanita  nampaknya  merupakan  salah  satu masalah yang hangat untuk dibicarakan dalam berbagai literatur fiqh khusunya keberadaan wanita sebagai saksi hanya dalam bidang perdata saja atau lebih luas dari itu.
Ulama Syâfi‟iyah, Hanafiyah, Mâlikiyah maupun Hanabilah berpendapat sekalipun dalam  bahasa  yang  beragam  bahwa  kesaksian  wanita  terbatas  pada  masalah-masalah perdata, tidak dalam masalah-masalah pidana. 2 Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut,  tindak  pidana  dalam  hukum  Islam  dapat  dibedakan  dalam  tiga  hal,  yaitu  tindak pidana  dalam  bentuk had atau hudûd ,  dalam  bentuk qishâsh-diyât serta  dalam  bentuk ta‟zîr .  Ulama  Syafi‟iyah  sama  sekali  tidak  menerima  kesaksian  wanita  dalam  masalah pidana,  hal  tersebut  terlihat  dari  perkataan  Syâfi‟i  yang  kemudian  diikuti  pula  oleh pengikutnya,  tidak  diterima  kesaksian  wanita  dalam  masalah hudûd ,  perwalian,  wasiat, serta tidak pula dalam bidang yang bukan bersifat harta benda. 3 Penolakan ini tidak hanya ketika  wanita  memberi  kesaksian  tanpa  laki-laki  melainkan  juga  mereka  menolak kesaksian yang diberikan wanita bersama laki-laki. Ketentuan ini juga berlaku pada pidana zina  menjadi  bagian  dari  pidana hudûd .  Berbeda  dengan  Ibnu  Hazm  telah  menempatkan kesaksian  wanita  pada  bidang-bidang  yang  lebih  luas  dari  bidang  yang  diberikan  oleh ulama  Syâfi‟iyah.  Kesaksian  wanita  dalam  pandangan  Ibnu  Hazm  tidak  terbatas  pada masalah-masalah perdata melainkan juga mencakup masalah-masalah pidana. 4
Ibnu Hazm menerima kesaksian wanita dalam masalah pidana, baik pidana hudûd , qishâsh maupun ta‟zîr . Ibnu Hazm berpendapat jika kesaksian dalam pidana zina diberikan
2 Ibn  Rusyd, Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid ,  Juz  II,  (Semarang:  Maktabah  Usaha Keluarga, t.th.), h. 384.
3 „Abd Allâh Muhammad Ibn Idrîs al-Syâfi‟î, al-Umm , Juz VII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 50.
4 Ibnu Hazm, al-Muhalla , Tahqîq Muhammad Munîr al-Dimasqi, Juz IX, (Mesir: Idârât al-Thaba‟a al-Munîriyah, 1351 H), h. 394.
oleh  wanita  bersama  laki-laki,  maka  jumlah  saksi  haruslah  tiga  orang  laki-laki  dan  dua orang  wanita,  atau  dua  orang  laki-laki  dan  empat  orang  wanita,  atau  satu  orang  laki-laki dan  enam  orang  wanita.  Apabila  kesaksian  terdiri  dari  wanita  saja  tanpa  laki-laki,  maka ketentuan jumlah saksi wanita harus mencapai delapan orang. 5
Jika  dilihat  fenomena  dalam  masyarakat  kita  sekarang  dimana  wanita  tidak  hanya beraktivitas  di  bidang  domestik  saja,  namun  mereka  telah  aktif  dalam  berbagai  kegiatan keagamaan,  sosial,  budaya,  politik  dan  lain-lain.  Melalui  proses  modernisasi  yang berlangsung  dewasa  ini  tercatat  bahwa  tingkat  partisipasi  wanita  di  sektor  publik  cukup menakjubkan  sekaligus  mencemaskan,  partisipasi  wanita  telah  meruntuhkan  mitos-mitos tentang  sosok  wanita  yang  hanya  memiliki  1  %  akal,  selebihnya  adalah  emosi  dan perasaan.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  wanita  yang  mempunyai  pendidikan  tinggi dan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat.
Fakta  demikian  memberikan  gambaran  dinamika  wanita  dalam  masyarakat kontemporer  dan  partisipasi  mereka  bukanlah  sesuatu  yang  dilematis,  dengan  demikian tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menyaksikan berbagai persoalan termasuk persoalan-persoalan  pidana,  sehingga  terkadang  kita  dihadapkan  kepada  dua  alternatif, yaitu  menerima  kesaksian  mereka  atau  membiarkan  pelaku-pelaku  kejahatan  bebas  tanpa ada penyelesaian hukum. Persoalan di atas menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut tentang pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita dalam tindak pidana zina. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui kekuatan dalil-dalil yang dijadikan argumen oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum.

## B. Dasar Hukum Kesaksian Zina
Dalam ajaran Islam, kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana zina. Alat bukti yang dijadikan dasar penetapan hukuman bagi pezina adalah pengakuan si tertuduh dan atau kesaksian orang lain. Dasar penetapan saksi sebagai alat bukti berpedoman pada surat An-Nur ayat 4:


   



 
5 Ibid., h. 495-496.


 

 


## 
Artinya:  Dan  orang-orang  yang  menuduh  wanita-wanita  yang  baik-baik  (berbuat  zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh  itu)  delapan  puluh  kali  dera,  dan  janganlah  kamu  terima  kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
Selanjutnya surat An-Nur ayat 6 dan 7:

 
    
  

  
    .    
   
 .
Artinya:  Dan  orang-orang  yang  menuduh  isterinya  (berzina),  padahal  mereka  tidak  ada mempunyai  saksi-saksi  selain  diri  mereka  sendiri,  maka  persaksian  orang  itu ialah  empat  kali  bersumpah  dengan  nama  Allah.  Sesungguhnya  dia  adalah termasuk  orang-orang  yang  benar.  Dan  (sumpah)  yang  kelima  bahwa  la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Surat an-Nur ayat13 :
   
    
 
   
Artinya:  Mengapa  mereka  (yang  menuduh  itu)  tidak  mendatangkan  empat  orang  saksi atas  berita  bohong  itu.  Oleh  karena  mereka  tidak  mendatangkan  saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta.
Surat an-Nisa‟ ayat 15 :



          
  
   


## 
Artinya:  Dan  (terhadap)  para  wanita  yang  mengerjakan  perbuatan  keji,  hendaklah  ada empat  orang  saksi  diantara  kamu  (yang  menyaksikannya).  Kemudian  apabila mereka  telah  memberi  persaksian,  maka  kurunglah  mereka  (wanita-wanita  itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya
Di samping itu hadis Rasulullah Saw. berasal dari Abî Hurairah r.a:
لاق جداثع ٍت ذعس ٍع جشيشْ يتأ ٍع : لاجس يذأ شيإ عي خذجٔ ٌإ الله لٕسس اي
. ّهـٓيأأ لاق ،ءاذٓش حعتسأت ٗذأ ٗرح : ىعَ . ( ىهسي ِأس ) 6
Artinya:  Dari Abû Hurairah, bahwa „Sa‟d bin Ubâdah bertanya kepada Rasulullah  Saw.
Ya Rasulullah, jika aku menemukan isteriku bersama laki-laki, apakah aku harus menangguhkannya  hingga  aku  mendatangkan  empat  orang  saksi.  Rasulullah menjawab: ya. (HR. Muslim).
Keberadaan  saksi  dalam  proses  pembuktian  tindak  pidana  zina  menjadi  penting serta membutuhkan ketelitian dan kehati-haitan. Kesaksian yang diberikan seseorang yang telah  memenuhi  syarat  bersifat  pasti  dan  meyakinkan  serta  mempunyai  kekutan  hukum, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Keterangan yang diberikan saksi jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya akan menyebabkan saksi diancam dengan hukuman qadzaf . Menuduh orang berzina merupakan perbuatan  yang dapat memberi efek negatif  terhadap kehormatan diri orang yang dituduh, keturunannya dan keluarganya.

## C. Syarat Saksi dalam Pidana Zina
Para  fuqahâ‟  telah  sepakat  dalam  menetapkan  persyaratan  umum  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  saksi,  yaitu Islam,  adil,  baligh dan berakal .  Namun  demikian  Ibnu Hazm  berbeda  pendapat  dengan  ulama  lain  dalam  menetapkan  persyaratan  khusus  yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dalam tindak pidana zina.
a. Jumlah Saksi
6 Muslim, Shahih Muslim , (terj. Adib Bisri Musthofa), Jilid II, (Semarng: As-Syifa‟, 1993), h. 958.
Dalam  menetapkan  jumlah  saksi  dalam  tindak  pidana  zina,  para  ulama  sepakat berhujjah  berdasarkan  surat  an-Nur  ayat  4,  mereka  berbeda  dalam  menafsirkan  makna empat orang saksi dalam ayat tersebut, dan siapa yang akan dijatuhi hukuman qadzaf jika bilangan  saksi  tidak  terpenuhi.  Demikian  pula  terhadap  keputusan  Umar  dalam  kisah Mughîrah bin Syu‟bah. 7
Menurut Mâlik, Abû Hanîfah dan ulama Zaydiyah apabila saksi kurang dari empat orang maka kesaksian tidak diterima dan dijatuhi hukuman had qadzaf bagi saksi tersebut, demikian pula pendapat yang rajih dalam mazhab Syâfi‟î dan Ahmad. 8 Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Umar menghukum dengan hukuman qadzaf tiga orang saksi karena tidak sempurna atau tidak mencukupi jumlah empat orang.
Berbeda  dengan  pemahaman  ulama  Zhâhirî  dan  Ibnu  Hazm,  para  saksi  pada dasarnya  tidak  dihukum  dengan  hukuman qadzaf baik  ada  saksi  lain  atau  tidak  ada, persyaratan had al-qadzaf ditujukan kepada orang yang menuduh bukan kepada saksi atau orang  yang  memberikan  keterangan,  karena  al-Qur‟an  dan  Sunnah  telah  membedakan antara saksi ( ذٓشنا ) , keterangan ( حُيثنا ) , dan penuduh ( فراقنا ) . Oleh karena itu tidak dapat disamakan hukumnya. Menurut Ibnu Hazm saksi adalah orang yang melihat suatu kejadian namun  ia  tidak  mengumumkan  atau  membicarakan  hal  yang  dilihatnya  kecuali  setelah diminta untuk itu, sedangkan penuduh adalah orang yang menyebabkan berita satu dengan yang  lainnya. 9 Sedangkan  penuduh  adalah  orang  menyebarkan  berita  atau mengumumkannya tanpa diminta untuk  itu. Walaupun demikian menurut  beliau penuduh bisa menjadi saksi dengan menghadirkan empat orang saksi lain yang dapat membenarkan keterangannya. 10 Dengan  kata  lain  menghadirkan  empat  orang  saksi  selain  penuduh merupakan suatu keharusan.
Menyangkut keputusan Umar,  yang menjadi hujjah bukan ditujukan kepada saksi, tetapi tiga saksi yang dihukum itu bukan saja bermaksud memberi kesaksian, namun sudah dapat  dikategorikan sebagai  penuduh. 11 Selain surat  an-Nur di  atas,  Ibnu  Hazm  beralasan
7 M. „Alî al-Sâyis, Tafsîr Ayît al-Ahkâm , Jilid III, (t.p.: t.tp., t.th, h. 127.
8 Dikutip  dari  Abd  al-Qâdir  „Awdah, al-Tasyrî‟  al-Jinâ‟î  al-Islâmî:  Muqâranah  bi  al-Qânûn  al- Wadh‟î, Jilid II, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), h. 418.
9 Ibid. , h. 419.
10 Ibnu Hazm, al-Muhalla , Juz XII, h. 212.
11 Ibid. , h. 211.
bahwa  Rasulullah  pernah  bersabda  kepada  seorang  penuduh  “anda  harus  mendatangkan bukti, kalau tidak anda akan dihukum”. 12

## b. Menyaksikan Langsung
Menurut  Syâfi‟î,  saksi  harus  melihat  sendiri  kejadian  tersebut  secara  langsung, ulama  Syâfi‟iyah  membolehkan  kesaksian  orang  buta  dalam  perkara  nasab  dan  maut karena  dengan  cara  mendengar  sama  dengan  seorang  saksi  melihat.  Tetapi  mereka  tidak membolehkan  dalam  perkara hudûd karena  akan  mengakibatkan  keraguan. 13 Menurut Syâfi‟iyah jika kesaksian diberikan sebelum ia buta, dengan kata lain dia melihat kejadian perzinaan  kemudian  terjadi  kebutaan  terhadap  dirinya,  maka  kesaksian  orang  tersebut sebelum  ia  buta  dapat  diterima.  Adapun  bila  kesaksian  itu  setelah  kebutaannya  maka kesaksian itu tidak diterima, demikian pula pendapat ulama Hanafiyah. 14 Menurut Syâfi‟î, seorang  saksi  harus  benar-benar  yakin  apa  yang  ia  lihat  dengan  mengatakan  bahwa  kami telah  melihat  zakarnya  berada  dalam  farajnya  (wanita),  seperti  timba  yang  jatuh  dalam sumur. 15 Sedangkan ulama Zhâhirî dan Ibnu Hazm menerima kesaksian orang buta secara mutlak, 16 baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau kesaksian  yang diberikan pada saat  sebelum  atau  sesudah  kebutaannya,  tetapi  mereka  menolak  bila  kesaksian  itu diragukan  karena  tidak  dibolehkan  kesaksian  kecuali  dengan  apa  yang  diyakini  dan menjadi sangkaan berat. 17

## c. Tempat dan Waktu Kesaksian
Dalam masalah tempat kesaksian ini ulama Syâfi‟iyah, ulama Zhâhirî dan Zaydiyah tidak mensyaratkannya, menurut mereka sama saja saksi datang untuk memberi kesaksian di pengadilan secara terpisah atau bersama-sama atau bahkan kesaksian itu diajukan dalam pengadilan  yang  sama  atau  lebih  dari  satu  pengadilan.  Hal  ini  dikarenakan  Allah  tidak menyebutkan  tentang  majelis  tersebut  tetapi  hanya  masalah  kesaksian  itu  sendiri. 18
12 Ibid.
13 ‟Abd al-Qâdir ‟Awdah, al-Tasyrî‟ al-Jinâ‟îy al-Islâmîy ..., h. 401.
14 ‟Abd al-Rahmân al-Jazirî, al-Fiqh ‟Alâ Madzâhib al-Arba‟ah , Juz V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 74.
15 Ibnu  Qudâmah, al-Mughnî  al-Syarh  al-Kabîr ,  Juz  XII,  (Makkah:  Maktabah  al-Tijârah,  t.th.),  h. 364.
16 Ibnu Hazm, al-Muhallah , Juz IX, h. 433-434.
17 ‟Abd al-Qâdir Awdah, al-Tasyri‟ al-Jina‟îy al-Islamîy ..., h. 401.
18 Ibid.
Sebaliknya  imam  Mâlik,  Abû  Hanîfah  dan  Ahmad  kesaksian  itu  harus  diberikan  dalam satu  majelis,  mereka  juga  mensyaratkan  bahwa  keempat  orang  saksi  harus  memberikan kesaksian dalam waktu yang bersamaan bila tidak mau saksi dijatuhi hukuman qadzaf . 19

## d. Meyakinkan Hakim
Setiap yang diputuskan di pengadilan harus bersifat pasti dan meyakinkan, karena hukum  tidak dapat  ditetapkan berdasarkan keraguan seperti adanya  perbedaan keterangan antara  satu  saksi  dengan  saksi  lainnya.  Masalah  tempat  dan  waktu  ketika  peristiwa perzinaan  itu  mereka  saksikan,  para  ulama  berbeda  pendapat  apakah  dapat  diterima  atau tidak  seperti  dua  orang  saksi  mengatakan  ia  menyaksikan  perzinaan  adalam  satu  rumah, sedangkan saksi lain mengatakan di rumah yang lain, atau berbeda negara atau hari, bulan, bahkan  tahun  terjadinya  perzinaan.  Menurut  Mâlik  sebagian  dari  ulama  Syâfi‟iyah  dan Ahmad  para  saksi  dijatuhi  hukuman qadzaf ,  tetapi  sebaliknya  Abû  Hanîfah  dan  sebagian dari ulama Syâfi‟iyah serta Ahmad tidak dijatuhi had atas saksi tersebut karena kesaksian mereaka  telah  sempurna  empat  orang. 20 Selain  itu  saksi  harus  memberikan  keterangan yang jelas kepada hakim dengan bahasa yang jelas, bukan kinâyah atau sindiran. 21 Pelaku zina  harus  diketahui  siapa  orangnya,  tidak  cukup  hanya  disebutkan  dengan  kata “seseorang” tanpa diketahui secara jelas yang mana pelakunya.

## e. Kadaluarsa
Kadaluarsa  yang  dimaksudkan  disini  adalah  ada  atau  tidak  adanya  tempo  waktu untuk  tetap  berlakunya  kesaksian  terhadap  suatu  peristiwa  tindak  pidana  zina.  Menurut Mâlik,  Syâfi‟î,  ulama  Zhâhirî  dan  Zaydiyah,  tidak  adanya  kadaluarsa  dalam  menerima kesaksian  yang  sudah  berlangsung  lama, 22 sedangkan  ulama  Hanafiyah  memberlakukan syarat ini kecuali bila keterlambatan itu disebutkan oleh berjatuhan dengan hakim sehingga terdapat kesulitan untuk hal tersebut. 23
Dari  sekian  persyaratan  kesaksian  yang  diberikan  ulama  baik  syarat  saksi  secara umum  maupun  kesaksian  dalam  tindak  pidana  zina  secara  khusus,  ada  hal  yang  sangat menarik yang perlu dicermati bahwa salah satu syarat kesaksian zina yang harus dipenuhi
19 ‟Abd al-Rahmân al-Jazirî, al-Fiqh ‟Alâ Madzâhib al-Arba‟ah ..., h. 71.
20 ‟Abd al-Qâdir ‟Awdah, al-Tasyrî‟ al-Jina‟îy al-Islâmîy ..., h. 427.
21 ‟Abd al-Rahmân al-Jazirî, al-Fiqh ‟Alâ Madzâhib al-Arba‟ah ..., h. 74.
22 ‟Abd al-Qâdir ‟Awdah, al-Tasyrî‟ al-Jinâ‟îy al-Islâmî ..., h. 417.
23 T. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 487.
adalah saksi itu haruslah seorang laki-laki. Jumhur ulama sepakat untuk menolak kesaksian wanita  dalam  masalah hudûd termasuk  dalam  hal  kesaksian  zina.  Namun  demikian  Ibnu Hazm menerima kesaksian seorang wanita hanya saja jumlah yang berbeda yaitu dua kali jumlah saksi laki-laki.

## D. Kesaksian Wanita dalam Pandangan Ibnu Hazm
Dalam menetapkan hukum kesaksian zina, Ibnu Hazm dan ulama lainnya berhujjah dengan surat an-Nur ayat 4 serta ayat-ayat lain yang berhubungan dengannya. Akan tetapi terdapat  perbedaan  dalam  mengistinbathkan  hukum  serta  memahami  dalil-dalil  tentang kesaksian  menjadikan  produk  ijtihadnya  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya.  Bagi  Ibnu Hazm,  tidak  ada  alasan  mendasar  menolak  kesaksian  wanita  dalam  pidana  zina,  sebab Allah dan RasulNya telah memberikan legalitas terhadap keabsahan wanita dalam masalah ini.  Kata ( ءاذٓش حعتسا ) yang  terdapat  dalam  surat  an-Nur  ayat  4  diartikan  Ibnu  Hazm sebagai  saksi  secara  umum  baik  laki-laki  maupun  wanita,  karena  itu  kata-kata  tersebut dapat  bermakna  empat  orang  laki-laki  dan  tidak  pula  menutup  kemungkinan  untuk menerima kesaksian wanita.
Sementara  ulama  Syâfi‟iyah  memahami  kata ( ءاذٓش حعتسا ) adalah  saksi  laki-laki saja. 24 Pendapat  ini  dukuatkan  pula  oleh  pendapat  Ibnu  Qudâmah,  lafazh ( حعتسا ) dalam surat an-Nur ayat 4 merupakan isim ( ىسا ) untuk bilangan jama‟ mudzakkar ( شكزي عًج ) yang menghendaki  kepada  mencukupkan  empat  orang  saksi.  Tidak  dapat  diartikan  makna
( حعتسا ) sebagian  daripadanya  (saksi)  adalah  wanita,  bila  ada  yang  mengartikan  demikian, maka  menyalahi  nash  dan  karena  itulah  kesaksian  wanita  dapat  digolongkan  kepada syubhat. 25 Penolakan terhadap kesaksian wanita ini berdasarkan pada hadis dari al-Zuhri:
لأ دٔذحنا ٗف ءاسُنا جدآش صٕجي لا َّا ىهس ٔ ّيهع الله ٗهص الله لٕسس ٍي حُسنا دضي قلاطنا ٗف لأ حاكُنا ٗف
26
24 Al-Mâwardî, al-Hâwî al-Kabîr , Juz XVII, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 6.
25 Ibnu Qudâmah, al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr , Juz XII, (Mekah: Maktabah al-Tijârah, t.th.), h. 6.
26 Al-Mâwardî, al-Hâwî al-Kabîr… , h. 9.
Artinya:  Telah  berlaku  sunnah  di  masa  Rasulullah  Saw  bahwa  tidak  membolehkan kesaksian wanita dalam masalah hûdûd, nikah dan thalâq.
Imâm  al-Mâwardî  mengatakan  hadis  ini  adalah  hadis mursal dan  menjadi hujjah syar‟iyyah dikalangan  Syâfi‟iyah,  hadis  yang  demikian  oleh  sebagian  ulama  disebut  juga hadis munqathi‟ . 27
Dalam  hal  ini  nampaknya  Ibnu  Qayyim  sejalan  dengan  pendapat  Ibnu  Hazm,  ia membantah  orang-orang  yang  memandang  lafazh  yang  terdapat  dalam  al-Qur‟an  yang berkenaan  dengan  kesaksian  terbatas  pada  laki-laki  saja,  tidak  untuk  wanita.  Al-Qur‟an menyebutkan  hukum-hukum  dengan  lafaz mudzakkar ( شكزي ) secara  mutlak  serta  tidak diiringi  dengan muannats ( ثَؤي ) ,  maka  hukum-hukum  tersebut  mencakup  laki-laki  dan wanita. 28
Pandangan  Ibnu  Qayyim  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  perintah  dan  larangan yang  terdapat  di  dalam  al-Qur‟an  menggunakan  lafaz mudzakkar ( شكزي ) .  Hal  ini  tidak berarti bahwa perintah atau larangan itu hanya ditujukan kepada laki-laki saja. Contohnya perintah  shalat,  puasa  dan  haji  kesemuanya  itu  menggunakan  lafaz mudzakkar ( شكزي ) , padahal  yang  dimaksud  disini  adalah  seruan  bagi  keduanya;  laki-laki  maupun  wanita. Sesuatu  yang  penting  untuk  diperhatikan  bahwa  kata  ganti  ( dhamîr )  Allah  selalu menggunakan dhamîr  mudzakkar ,  jika  itu  menunjukkan  jenis  kelamin,  maka  itu  adalah sesuatu  kekeliruan  besar.  Dengan  demikian  lafazh mudzakkar ( شكزي ) tidak  berarti mengutamakan laki-laki dan memojokkan wanita.
Keabsahan  kesaksian  wanita  terhadap  pidana  zina  sesuai  pula  hadis  Nabi  riwayat Abî Sa‟îd al-Khudri:
الله لٕسس اي ٗهت اُهق ؟ مجشنا جدآش فصَ مثي جأشًنا جدآش سينأ 29
Artinya:  Bukankah  kesaksian  wanita  itu  seperti  separuh  dari  kesaksian  laki-laki?,  kami menjawab, benar ya Rasulullah.
Dalam hadis tersebut tidak ditemukan sebuah ukuran di bidang apa saja ketentuan kesaksian  wanita  setengah  dari  kesaksian  laki-laki,  dengan  demikian  ketentuan  ini  juga
27 Hadis munqathi‟ atau  mursal  adalah  hadis  yang  tidak  disebutkan  oleh  tabi‟i  nama  sahabat  yang meriwayatkannya. Abû Zahrah, Ushûl Fiqh , (Kairo: Dâr al-Fikr al-‟Arabî, t.th.), h. 86.
28 Ibnu Qayyim al-Jawziyah, I‟lâm al-Muwaqqi‟în , Juz I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 92.
29 Al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî , (Riyâdh: Dâr al-Salâm, t. th), h. 529.
berlaku dalam masalah pidana. Ibnu Hazm terlihat mengamalkan keumuman hadis tersebut sehingga kesaksian wanita dapat diterima dalam berbagai hal baik hudûd , qishâsh maupun ta‟zîr ,  hanya  saja  kesaksian  wanita  setara  dengan  setengah  dari  laki-laki  sebagaimana dijelaskan  dalam  hadis  di  atas.  Dengan  demikian  jumlah  saksi  wanita  dibedakan  antara kesaksian wanita bersama laki-laki dengan kesaksian yang diberikan oleh wanita saja.
Jika dalam kasus pidana zina terdapat saksi wanita bersama laki-laki, maka jumlah saksi  haruslah  tiga  orang  laki-1aki  dan  dua  orang  wanita,  atau  dua  orang  laki-laki  dan empat  orang  wanita,  atau  satu  orang  laki-laki  dan  enam  orang  wanita.  Adapun  apabila kesaksian itu diberikan oleh wanita semuanya tanpa laki-laki, maka ketentuan jumlah saksi wanita  itu  haruslah  delapan  orang. 30 Bagi  Ibnu  Hazm  penetapan  jumlah  saksi  demikian sesuai  dengan  ketentuan  nash  al-Qur‟an  maupun  hadis.  Kesaksian  dalam  tindak  pidana zina  dapat  pula  diberikan  oleh  wanita  saja,  dengan  ketentuan  kesaksian  wanita  dua  kali lebih banyak dari pada kesaksian laki sebagaimana ketentuan hadis.
Adapun mengenai ketentuan jumlah saksi wanita pada kesaksian selain pidana zina, Ibnu Hazm telah merincikan dalam kitabnya al-Muhalla bahwa tidak dapat diterima kesaksian  dalam  semua  hukum  baik hudûd (selain  zina),  pertumpahan  darah, qishâsh , nikah, thalâq , rujû‟ dan semua masalah harta benda, melainkan apabila diberikan oleh dua orang  laki-laki  yang  adil  atau  seorang  laki-laki  bersama  dengan  dua  orang  wanita,  atau semuanya  wanita  sebanyak  empat  orang. 31 Pandangan  yang  diberikan  oleh  Ibnu  Hazm, mengindikasikan  wanita  juga  dapat  berperan  dalam  memberikan  kesaksian  selain  kasus tindak pidana zina, termasuk  masalah perkawinan  yang menurut kebanyakan ulama tidak diterima  dengan  kesaksian  wanita.  Kendati  demikian,  Ibnu  Hazm  membedakan  jumlah saksi sesuai dengan kasus yang terjadi:
1. Bidang pidana zina, maka berlaku jumlah saksi seperti yang telah diuraikan di atas
2. Bidang perdata selain menyusui, melihat bulan dan masalah pidana zina dengan jumlah saksi  dua  orang  laki-laki  atau  satu  orang  laki-laki  dan  dua  orang  wanita  atau  empat orang wanita.
3. Bidang perdata mengenai menyusui dan melihat bulan, dengan jumlah saksi satu orang laki-laki atau satu orang wanita.
30 Ibnu Hazm, al-Muhalla... , Juz IX, h. 195-196.
31 Ibid.
Ibnu  Hazm  menilai  semua  kasus  pada  dasarnya  berlaku  dua  banding  satu  dengan berpedoman  pada  hadis  dari  Abî  Sa‟îd  al-Khudri  di  atas.  Berkaitan  keabsahan  kesaksian wanita dalam masalah penyusuan dan hilal  terdapat  nash khusus  yang membicarakannya. Masalah  penyusuan  telah  dijelaskan  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  dari  „Uqbah  Ibn Hârits, 32 sedangkan  dalam  masalah  hilal  dijelaskan  melalui  hadis  yang  diriwayatkan  dari Ibnu  „Umar  r.a. 33 ketentuan  hadis  ini  menjadi  sebab  khusus  yang  berlaku  padaa  kasus menyusui  daan  hilal,  sehingga  jumlah  saksi  wanita  dan  laki-laki  berbanding  dua  seperti ditetapkan  ayat  al-Qur‟an  tidak  daapat  diberlakukan  dalam  kasus  menyusi  dan  melihat hilâl.
Dalam  mempertahankan  pendapatnya,  Ibnu  Hazm  mengkritik  argumentasi  ulama Syâfi‟iyah yang disandarkan kepada perkataan a1-Zuhri dengan mengatakan:
Adapun khabar yang bersumber dari perkataan a1-Zuhri yang mengatakan bahwa dalam  tradisi  Rasulullah,  Abû  Bakar  dan  „Umar  tidak  menerima  atau  tidak membolehkan  kcsaksian  wanita  dalam  masalah  thalâq,  nikah  dan  hudûd,  maka penolakan  itu  adalah  buruk,  karena  khabar  tersebut  tergolong  kepada  munqathi‟ dari jalur sanad Ismâ‟îl bin „Iyâs dan dha‟îf pula dari al-Hajjâj ibn Arthah. Maka menerimanya adalah sesuatu kebinasaan . 34
Ibnu  Hazm  menilai  khabar  yang  bersumber  dari  al-Zuhri  merupakan  hadits munqathi‟ atau  tidak  bersambung  sanadnya  sampai  kepada  Rasulullah.  Berbeda  dengan ulama  Syâfi‟iyah  yang  menerima  hadis munqathi‟ sebagai hujjah syar‟iyyah .  Ibnu  Hazm menolak secara mutlak hadis munqathi‟ seperti diungkapkan dalam kitab ushûl fiqh nya “al- Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm” ,  bahwa  hadis munqathi‟ atau mursal adalah  hadis  yang  gugur salah seorang perawinya, atau seorang diantara Rasulullah Saw, maka hadis yang demikian tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah syar‟i karena hadis tersebut diriwayatkan oleh  orang  yang  tidak  diketahui  ( majhûl ).  Sekalipun  hadis  tersebut  diriwayatkan  oleh perawi  adil  atau tsiqah ,  tetap  saja  hadis  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Tidak  tertutup kemungkinan ada perawi yang tsiqah , tetapi tidak diketahui tentang penjarahannya. Dalam memberi  penilaian  kualitas  sebuah  hadis,  Ibnu  Hazm  lebih  mengutamakan penjarahan perawinya dari pada penta‟dilan . 35
32 Ibid. , h. 402-403.
33 Ibid., h. 236.
34 Ibid. , h. 403.
35 Ibnu Hazm, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , Juz II, (Kairo: Maktabah „Atif al-Azhâr, 1978), h. 169.
Kritikan  semacam  ini  dapat  diterima  mengingat  perlunya  penilaian  yang  selektif sehingga  dasar  penetapan  hukum  benar-benar  bersumber  dari  nash-nash  yang  kuat  dan dapat  dipertanggungjawabkan.  Penolakan  terhadap  kehujjahan  hadis munqathi‟ ini  bukan saja  dilakukan  oleh  Ibnu  Hazm,  bahkan  al-Syawkânî  dalam  kitabnya Irsyâd  al-Fuhûl . 36 Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar al-„Atsqalânî dalam kitabnya Tahdzîb al-Tahdzîb ,  bahwa  hadis  Hajjâj  ibn  Arthah  didominasi  oleh  putusnya  sanad  ( irsâl ),  cacat ( tadlîs ) serta perubahan lafazh ( taghyîr al-lafzh ). 37
Kelemahan riwayat tersebut justru tidak berada pada al-Zuhri sendiri, tetapi dengan melihat rentetan sanad sebelum sampai padanya. Menurut Ibnu Hazm dalam rentetan sanad hadis  tersebut  terdapat  nama  Hajjâj  bin  Arthah,  sebagaimana  diketahui  sebelumnya  Ibnu Hazm  menilai  Hajjâj  sebagai  orang  yang  cacat  dalam  meriwayatkan  hadis,  kritikan terhadap hadis ini juga terdapat dalam kitab al-Jarh wa al-Ta‟dîl yang menyatakan bahwa al-Hajjâj  tidak  pemah  bertemu  dengan  al-Zuhri,  sangat  musthail  jika  al-Hajjâj  dapat meriwayatkan hadis dari al-Zuhri. 38
Penolakan  terhadap  kesaksian  wanita  dengan  alasan  syubhat  tidak  dapat  diterima oleh lbnu Hazm. Al1ah telah menjelaskan dalam a1-Qur‟an bahwa kesaksian zina dengan kata-kata ( ءاذٓش حعتسا ) yang menurut beliau bisa laki-laki maupun wanita, dan ini sejalan dengan sunnah yang tidak mengkhususkan dalam bidang tertentu, tentu bila dalilnya sudah jelas tidak dapat dikatakan kepada syubhat. Menurut beliau yang dinamakan syubhat yaitu sesuatu  yang  belum  jelas  kehalalannya  atau  keharamannya  sesuai  hadis  Rasulullah  Saw bersabda:
سٕيأ آًُيتٔ ٍيت واشحنا ٔ ٍيت للاحنا صلى الله عليه وسلم ٗثُنا لاق ُّع الله ٗضس شيشت ٍت ٌاًعَ ٍع
حٓثرشي ( ٖساخثنا ِأس ) 39
Artinya:  Dari Nu‟man bin Basyir ra., bersabda Rasulullah Saw : yang halal im jelas, dan apa-apa yang haram itu juga jelas. Antara dua perkara itu ada beberapa perkara yang samar (yakni tidak jelas halal dan haramnya) (HR. Bukhari).
36 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul , (Surabaya: Serikat Maktabah Ahmad bin Sa‟id bin Nabhan, t.th.), h. 154-156.
37 Ibnu Hajar al-„Atsqalânî, Tahdzîb al-Tahdzîb , Juz. II, (t.p.: Dâr al-Fikr, 1984), h. 173.
38 „Abd al-Rahmân al-Râzî, aI-Jarh Wa al-Ta'dîl , Jilid III, (t.p.: t.tp, 1952), h.
39 Al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî..., h. 198.
Ibnu  Qayyim  turut  menepis  adanya  anggapan  yang  merendahkan  kaum  wanita adalah  tidak  wajar,  apabila  wanita  berakal  kuat  ingatannya,  agamanya  dan  dapat dipercayai,  segala  tujuan  akan  dapat  tercapai  melalui  keterangannya.  Kesaksian  wanita tanpa  laki-laki  dapat  diterima  pada  banyak  tempat. 40 Lebih  lanjut  Ibnu  Qayyim mengatakan  bahwa  seandainya  kesaksian  wanita  tidak  dapat  diterima  tentulah  banyak hukum akan lenyap dan terabaikan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim tidak banyak berkomentar sehingga tidak bisa dipastikan apakah ia menerima atau tidak. Terlepas dari menerima atau tidak,  sedikit  banyaknya  pendapat  Ibnu  Qayyim  sejalan  dengan  pendapat  Ibnu  Hazm, sehingga  pendapatnya  ini  membuka  peluang  untuk  kemungkinan  dapat  menerima kesaksian perempuan dalam tindak pidana zina ini.
Pandangan  Ibnu  Hazm  yang  menerima  kesaksian  wanita  dalam  berbagai  bidang hukum  termasuk  tentang  kesaksian  zina  bukanlah  merupakan  pendapat  yang  baru  dan asing dalam khazanah pemikiran Islam, karena ada ulama lain yang berpendapat demikian seperti disebutkan dalam riwayat dari Sufyân bin „Uyaynah, dari Abî Thâriq dari seorang wanita,  bahwa  seorang  wanita  mengajak  seorang  anak  laki-laki  berzina  dengannya  lalu anak itu dibunuhnya, setelah itu empat orang saksi wanita bersaksi atas perbuatan tersebut dan ‟Alî bin Abî Thâlib mengesahkan kesaksian mereka. 41
Pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita selain dalam maslah pidana zina  telah  dikedepankan  oleh  seorang  ulama  kontemporer  yang  hidup  di  abad  dua  puluh, yaitu  Muhammad  al-Ghazali.  Ia  berkomentar  terhadap  pendapat  yang  menolak  kesaksian wanita  bahwa  telah  timbul  penyimpangan  dalam  pemikiran  muslim  yang  sama  sekali menjauhkan  kaun  wanita  dari  kesempatan  memberikan  kesaksiannya  dalam  berbagai bidang peradilan yang amat penting, yakni dalam tindak pidana qishas dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia. 42
Harus diakui, dari satu sisi ada hal-hal yang menjadikan seorang wanita itu lemah, menurut  penelitian  Muhammad  a1-Ghazali,  perubahan-perubahan  yang  dialami  oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu seperti menstruasi dapat mempengaruhi perasaan atau organ tubuhnya, sehingga pada saat demikian wanita mudah dilanda kebingungan dan
40 Ibnu Qayyim, I‟lâm al-Muwaqqi‟în , Juz I, h. 95.
41 Muhammad  A1-Ghazali, Studi  Kritis  alas  Hadils  Nabi, (terj.  Muhammad  Al-Baqir),  (Bandung: Mizan, 1998), h. 76.
42 Ibid., h. 74.
kekurangan  dalam  berfikir  atau  bertindak,  sedangkan  kemantapan  dalam  memberikan kesaksian merupakan suatu keharusan. 43
Di  balik  kelemahan  tersebut  banyak  hal  yang  harus  diperhatikan  demi kemaslahatan dan kehormatan diri manusia dengan melihat kondisi objektif yang terjadi di dalam  masyarakat.  Dilihat  dari  segi  jumlah  penduduk  dunia  sekarang  ini,  jumlah  wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga tidak mengherankan bila Muhammad al-Ghazali mengatakan  bila  jumlah  kaum  muslim  di  seluruh  dunia  mencapai  lebih  dari  satu  milyar, patutkah  kita  melemparkan  kehormatan  lima  ratus  juta  wanita  muslim  demi  mengikuti pandangan seseorang.  Dengan demikian pertimbangan kemaslahatan merupakan hal  yang sangat mendasar dalam menetapkan hukum.

## E. Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm
Perbedaan  pendapat  dalam  menetapkan  hukum  yang  menjadi  lapangan  ijtihad merupakan sesuatu yang wajar. Tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan itu disebabkan oleh metode-metode  ijtihad  yang  mereka  gunakan,  karena  setelah  wafatnya  Rasulullah  Saw, ajaran  Islam  tidak  hanya  merujuk  kepada  al-Qur‟an  dan  sunnah,  tetapi  sangat  beralasan bila disebut bermuatan historis , sosiologis , dan antropologis , sehingga penafsiran terhadap nash·nash syar‟i sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.
Mengenai  perkataan  a1-Zuhri  tentang  tradisi  Rasulullah  dan  para  sahabat  tidak dapat  menerima  kesaksian  wanita  dalam  masalah hudûd ,  sejauh  ini  hadis  tersebut  hanya ditemukan dalam kitab-kitab fiqh bukan dalarn kitab-kitab hadis yang mu‟tabar. Selain itu lafazh-lafazhnya pun berbeda-beda seperti yang terdapat dalam kitab a1-Tasyrî‟ a1-Jinâ‟îy a1-Islâmîy .
لاق َّا بآش ٍتا ٍع جأطسأ ٍت جاجحنا ٍع شايع ٍت ميعاًسا ٍع ةْٔ ٍتا ٍع :
جدآش صٕجذ لا َّا ِذعت ٍي ٍيرفيهخنا ٔ ىهس ٔ ّيهع الله ٗهص الله لٕسس ٍي حُسنا دضي
دٔذحنا ٔ قلاطنا ٔ حاكُنا ٗف ءاسُنا ( ٌُٕحس ) ٍع ثيهنا اضيأ ِشكر ٔ ةْٔ ٍتا ٍع
ٍيرفيهخنا ٔ ىهس ٔ ّيهع الله ٗهص الله لٕسس ٍي حُسنا حضي لاق َّأ بآش ٍتا ٍع ميقع شكزي ىن ميقع ٌا لاإ دٔذحنا ٔ قلاطنا ٔ حاكُنا ٗف ءاسُنا جدآش صٕجذ لا َّا ِذعت ٍي
43 Ibid.
ٍيرفهخنا ( ةْٔ ٍتا )

## صٕجذلا لاق َّأ ةيسًنا ٍتا ٍع بآش ٍتا ٍع ذيضي ٍت سَٕي ٍع
مرقنا ٗف لأ قلاطنا ٗف لأ دٔذحنا ٗف ءاسُنا جدآش ( لاق ) كنزت حُسنا دضي بآش ٍتا
دٔذحنا ٔ قلاطنا ٔ حاكُنا ٔ مرقنا ٗف مجشنا عي ٍيذأشيا جدآش صٕجذلا ٌات . 44
Artinya:  Dari Ibnu Syihâb berasal dari Ismâ‟îl bin „Iyâs dari Hajjâj bin Arthah dari Ibnu Syihâb bahwa ia berkata: telah berlaku sunnah Rasulullah Saw dan dua khalifah sesudah beliau untuk tidak membolehkan kesaksian wanita dalam masalah nikah, thalâq  dan  hûdûd.  (berkata  Sahnun)  dan  Ibnu  Wahâb  demikian  pula  al-Layts yang  berasal  dari  „Uqail  dari  Ibnu  Syihâb,  ia  berkata:  telah  berlaku  sunnah Rasulullah  Saw  dan  dua  khalifah  sesudah  beliau,  tidak  dibolehkan  kesaksian wanita  dalam  masalah  nikah,  thalak  dan  hûdûd,  kecuali  dari  „Uqail  tidak disebutkan  "dua  khalifah".  Berkata  Ibnu  al-Musayyab,  ia  berkata:  tidak dibolehkan  kesaksian  wanita  dalam  masalah  hudûd,  nikah  dan  pembunuhan. Berkata Ibnu Syihâb: Telah berlaku sunnah untuk tidak menerima kesaksian dua orang  wanita  bersama  satu  orang  laki-laki  dalam  masalah  pembunuhan,  nikah, thalâq dan hûdûd.
Adanya  lafazh  hadis  yang  sangat  bervariasi  dalam  satu  jalur  sanad  hadis, disebutkan dalam satu jalur sanad bahwa tidak diterima kesaksian wanita adalah dalam hal nikah, thalâq dan hudûd . Dalam jalur yang lain kesaksian yang tidak diterima adalah dalam masalah hudûd ,  thalâq  dan  pembunuhan,  bahkan  ada  yang  menyebutkan  penolakan kesaksian  wanita  dalam  tradisi  dua  khalifah  sesudahnya  dan  ada  pula  yang  menyebutkan hanya pada masa Rasulullah saja.
Bila  dicermati  dengan  seksama  kutipan  hadis  di  atas,  hadis  yang  dikutip  oleh  al- Mâwardî di dalam kitabnya al-Hâwî al-Kabîr adalah hadis  yang diriwayatkan dari „Uqail dan  Ibnu  Syihâb  (al-Zuhri)  karena  dikatakan  disini  bahwa  „Uqail  tidak  mengatakan penolakan  kesaksian  wanita  dalam  masalah  nikah, thalâq dan hudûd juga  berlaku  pada masa dua Khalifah sesudahnya.
Dari  jalur  sanad  yang  lain  terdapat  pula  nama  Ibnu  al-Musayyab  seorang  Tabi‟i yang  terkenal  dalam  periwayatan  hadis,  bahwa  ulama  Syâfi‟iyah  menerima  hadis  mursal ( munqathi‟ ) bila disandarkan kepada tabi‟i yang telah dikenal keadaannya seperti Ibnu al- Musayyab. Meskipun hadis dari jalur sanad Ibnu al-Musayyab ini terdapat tambahan dalam masalah pembunuhan, mereka terlihat tidak terpengaruh dengan perbedaan lafazh tersebut karena  hadis  dari  Ibnu  al-Musayyab tidak bertentangan dengan lafazh  hadis  yang mereka tulis dalam kitab fikih mereka.
44 Muhammad  „Athâ‟  al-Sayyid  Sid  Ahmad, al-Tasyrî'  al-Jinâ‟îi  al-Islâmîy ,  (Malaysia:  Pustaka Negara Malaysia, 1995), h. 148.
Di dalam kitab-kitap fikih ucapan al-Zuhri langsung dinisbahkan kepada Rasulullah tanpa  menyebutkan  nama  sahabat  yang  pernah  berjumpa  dengan  beliau,  sehingga  tidak dapat  dipastikan  bahwa  pada  masa  Rasulullah  Saw  benar-benar  tidak  diterima  kesaksian wanita dalam masalah pidana. Seandainya dikatakan bahwa al-Zuhri mengetahui langsung dari para sahabat seperti Abû Bakar atau „Umar ra. tentulah tidak logis karena al-Zuhri saja baru lahir pada tahun 50 H, 45 tentunya mustahil ia mengetahui langsung dari para sahabat.
Kiranya  dengan  melihat  bermacam  kritikan  para  ulama  dan  ahli  hadits  terhadap hadis  dari  al-Zuhri  ini,  tidak  mengherankan  bila  Ibnu  Hazm  tidak  menerimanya  sebagai pentakhsis  bagi  keumuman  hadis  yang  diriwayatkan  dari  Abî  Sa‟îd  al-Khudri.  Perbedaan pendapat di antara para ulama ini bukan hanya berpatokan kepada teori hukum, akan tetapi lebih  cenderung  kepada  kesesuaian  makna  lafaz  yang  terdapat  dalam  al-Qur‟an,  dimana masing-masing  mengambil  hadis  yang  lebih  tepat  dengan  pemahaman.  Bila  lafazh muzakkar  selalu  diartikan  sebagai  laki-laki  akan  menutup  kesempatan  bagi  wanita  untuk ikut  menegakkan  kebenaran  dan  memberantas  kemungkaran  seperti  yang  diperintahkan oleh Allah.
Bila  kesaksian  wanita  setengah  dari  kesaksian  laki-laki  merupakan  legitimasi terhadap  kesyubhatan  kesaksian  wanita,  tentulah  kesaksian  mereka  tidak  diterima  dalam masalah  apapun.  Hal  itu  sebagai  antisipasi  al-Qur‟an  terhadap  kemungkinan  lupa  atau ragu-ragu,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pada  masa-masa  tertentu  seperti menstruasi seorang wanita hampir menyerupai orang yang sakit. Hal ini tidak berarti harus meniadakan  kesaksian  mereka,  tetapi  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak  mereka  dapat saling mengingatkan.
Permasalahan  disini  bukanlah  melihat  kelebihan  atau  kekurangan  yang mengakibatkan pelecehan terhadap kaum wanita, sebab menstruasi merupakan kodrat yang tak dapat dielakkan oleh kaum wanita, karena tidak sedikit pula wanita yang jujur atau kuat ingatannya apalagi dengan status pendidikan seperti yang terjadi dewasa ini.
Perlu  pula  diluruskan  bahwa  diterimanya  kesaksian  wanita  bukan  untuk menonjolkan  pemikiran  tentang  kesetaraan  (equalitas),  karena  masalah  seperti  ini  hanya dikenal  dalam  pemikiran  barat  yang  dilatar  belakangi  oleh  penindasan  terhadap  kaum
45 Khudhari  Beyk, Tarikh  al-Tasyri`al-Islami ,  (terj.  Muhammad  Zuhri),  (Indonesia:  Darul  lhya`, t.th.), h. 307.
wanita.  Islam  hanya  mengenal  istilah  taklif  atau  pembebanan  dan  hukum  syari‟at merupakan  solusi  bagi  aktifitas  manusia.  Pemecahan  ini  hanyalah  didasarkan  kepada perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu dan dalam jumlah tertentu, sebab tidak  semua  persoalan  hukum  mengharuskan  pemecahan  yang  sama,  pemecahah  atas mereka  akan  sama  jika  memang  tabiat  keduanya  sama,  sebaliknya  pemecahan  yang diberikan kepada keduanya  akan berbeda jika memang  watak atau tabi‟at salah satu  dari keduanya menuntut adanya perbedaaan.

## F. Penutup
Ibnu  Hazm  mengembangkan  makna  kesaksian  zina  kepada  nash  lain  tentang kesaksian  yang  menggunakan lafazh  mudzakkar ,  karena  kebanyakan  nash  al-Qur‟an menggunakan lafazh  mudzakkar .  Pemberlakuan  keumuman lafazh  mudzakkar bukan sebagai pengkhususan saksi bagi laki-laki saja, sehingga lafazh ( ءاذٓش حعتسا ) mengandung arti sebagai saksi laki-laki dan wanita. Selain itu kondisi psikologis yang dijadikan alasan menolak kesaksian wanita dapat diantisipasi dengan jumlah saksi wanita lebih banyak dari laki-laki,  bukan  menolak  kesaksian  secraa  total  karena  Allah  mensyaratkan  saksi  harus bersifat  adil  dan  dimiliki  oleh  wanita.  Di  samping  itu  Ibnu  Hazm  tidak  menerima  hadis munqathi‟  sebagai  hujjah  sehingga  hadis  tersebut  tidak  dapat  men takhshîsh keumuman hadis Abî Sa‟îd al-Khudri. Dalam pandangannya, hadis Abî Sa‟îd al-Khudri sangat sesuai dengan  kandungan  surat  an-Nur  ayat  4,  sehingga  ketentuan  umum  kesaksian  wanita dengan laki-laki adalah dua banding satu dan dapat diberlakukan dalam tindak pidana zina
Dengan  melihat  kondisi  objektif  masyarakat  kontemporer  sekarang  ini,  kiranya tidak  berlebihan  bila  dikatakan  bahwa  pendapat  Ibnu  Hazm  yang  menerima  kesaksian wanita  tersebut  mempunyai  makna  dan  peran  strategis  dalam  menyahuti  permasalahan hukum tentang kesaksian zina pada hari ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A1-Ghazali,  Muhammad. Studi  Kritis  Atas  Hadils  Nabi. (terj.  Muhammad  Al-Baqir), Bandung: Mizan, 1998.
Ahmad,  Muhammad  „Athâ‟  al-Sayyid  Sid. al-Tasyrî'  al-Jinâ‟îy  al-Islâmîy .  Malaysia: Pustaka Negara Malaysia, 1995.
al-„Aynî, „Abd al-Fatâh Muhammad Abû. al-Qadhâ‟ wa al-Itsbât fî al-Islâmîy . Kairo: Dâr al-Kutub, 1983.
al-„Asqalânî, Ibnu Hajar. Tahdzîb al-Tahdzîb . Juz. II, t.p.: Dâr al-Fikr, 1984.
Al-Bukhârî. Shahîh Bukhârî . Riyâdh: Dâr al-Salâm, t. th.
al-Dardîr, Ahmad. al-Syarh al-Shaghîr . Juz V, Bayrût: Maktab Muhammad „Alî Syubaihi wa al-Dîn, t.th.
al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. I‟lâm al-Muwaqqi‟în . Juz I, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
al-Jazirî, „Abd al-Rahmân. al-Fiqh ‟Alâ Madzâhib al-Arba‟ah . Juz V, Bayrût: Dâr al-Fikr,
t.th.
Al-Mâwardî. al-Hâwî al-Kabîr . Juz XVII, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
al-Râzî, „Abd al-Rahmân. aI-Jarh Wa al-Ta'dîl . Jilid III, t.p.: t.tp, 1952.
al-Sâyis, Muhammad „Alî . Tafsîr Ayât al-Ahkâm . Jilid III, t.p.: t.tp., t.th.
al-Syâfi‟î, „Abd Allâh Muhammad Ibn Idrîs. al-Umm . Juz VII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
Al-Syaukani. Irsyad al-Fuhul . Surabaya: Serikat Maktabah Ahmad bin Sa‟id bin Nabhan, t.th.
Ash-Shiddieqy,  T.  Muhammad  Hasbi. Hukum-Hukum  Fiqh  Islam .  Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 1997.
„Awdah,  „Abd  al-Qâdir. al-Tasyrî‟  al-Jinâ‟îy  al-Islâmîy ,  Jilid  II,  Bayrût:  Muassasah  al- Risâlah, 1982.
Beyk,  Khudhari. Tarikh  al-Tasyri`al-Islami .  (terj.  Muhammad  Zuhri),  Indonesia:  Darul lhya`, t.th.
Ibnu Hazm. al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm . Juz II, Kairo: Maktabah „Atif al-Azhâr, 1978.
------------. al-Muhalla .  Tahqîq  Muhammad  Munîr  al-Dimasqi,  Juz  IX,  (Mesir:  Idârât  al- Thaba‟a al-Muniriyah, 1351 H.
Ibnu Qudâmah. al-Mughnî al-Syarh al-Kabîr . Juz XII, (Makkah: Maktabah al-Tijârah, t.th.
Ibnu Rusyd. Bidayat  al-Mujtahid  wa Nihayah al-Muqtashid . Juz II, Semarang:  Maktabah Usaha Keluarga, t.th.
Muslim. Shahih Muslim . Jilid II, (terj. Adib Bisri Musthofa), Semarng: As-Syifa‟, 1993.
Zahrah, Abû. Ushûl Fiqh . Kairo: Dâr al-Fikr al-„Arabî, t.th.