## ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM BELT AND ROAD INITIATIVE
Riza Iskandar 1 , Ambarwati 2 , Muhammed Irwiyana Tri Putra 3
1 Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina rizaiskandar.ri@gmail.com
2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya
Ambarwati@jayabaya.ac.id
3 Program Studi Sosiologi Pembangunan, Universitas Negeri Jakarta bayubiru10@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  Indonesia's  foreign  policy  strategy  during  2014- 2019 toward the Belt and Road Initiative (BRI) initiated by China’s Xi Jinping. The study focuses on how  Indonesia defends its national interests, that is to become  the  Global  Maritime  Fulcrume  (PMD).  Under  the  administration  of President Joko Widodo, PMD's vision has been translated into efforts to build infrastructure  and  enforce  the  law  in  Indonesian  waters,  one  of  which  is  to eradicate  illegal  fishing.  The  results  of  the  study  found  that  the  policy triggered  positive  and  negative  responses  from  China.  Regarding  the opportunity  to  invest  in  Indonesia's  infrastructure  development,  China responded  enthusiastically.  However,  in  the  context  of  eradicating  its  state- owned fishing vessels, China has tried to use various means, including using its investment as an instrument to influence Indonesian policies.
Keywords: Belt  and  Road  Initiative,  Global  Maritime  Fulcrume,  Foreign  Policy, National Interest.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  pidato  pelantikannya  pada  2014,  Presiden  Joko  Widodo menyatakan bahwa visi pembangunan Indonesia di bawah pemerintahannya  adalah  menjadi  Poros  Maritim  Dunia.  Pernyataan  ini dapat  dipahami  bahwa  PMD  menjadi  kepentingan  nasional  yang mengarahkan  setiap  kebijakan  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo, termasuk salah satunya adalah kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, salah
satu  strategi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  untuk  mewujudkan  PMD adalah bergabung ke dalam BRI.
BRI  merupakan  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  dunia  yang diinisiasi  oleh  pemerintah  Tiongkok.  Konsep  ini  memuat  perencanaan Tiongkok  dalam  mengembangkan  sebuah  jaringan  infrastruktur  yang kompleks.  “Belt”  merujuk  pada  pembangunan  infrastruktur  jalur  darat, sedangkan  “Road”  merujuk  pada  pembangunan  fasilitas  jalur  maritim (perairan).  Kedua  jalur  tersebut  secara  garis  besar  akan  menghubungkan China  dengan  kawasan  Asia,  Afrika,  dan  Eropa.  Proyek  infrastruktur  yang menjadi  perhatian  BRI  sebagian  besar  terdiri  dari  pelabuhan,  rel  kereta, jembatan, jalan tol, dsb (He, 2020).
Bagi  Indonesia,  BRI  yang  digagas  Tiongkok  telah  selaras  dengan  ide PMD.  Di  samping  itu,  keikutsertaan  Indonesia  dalam  BRI  sangat dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap investasi Tiongkok untuk membangun  infrastruktur  yang  menjadi  prioritas  Indonesia  dalam mewujudkan  visi  PMD.  Untuk  memperoleh  keuntungan  yang  optimal melalui  kerja  sama  dalam  BRI,  Indonesia  pun  perlu  menerapkan  strategi kebijakan luar negeri tertentu.
Strategi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  BRI  telah  dikaji  oleh Sari  (2018).  Dalam  kajiannya,  ia  menemukan  bahwa  aktivitas  eksternal Indonesia  terkait  kerja  sama  BRI  adalah  mengupayakan  keuntungan  yang optimal  seraya  memitigasi  risiko-risiko  yang  muncul.  Sari  kemudian menyatakan  bahwa hedging adalah  teori  yang  relevan  untuk  menjelaskan strategi kebijakan luar negeri yang diterapkan Indonesia dalam kerja sama BRI (Sari, 2018).
Kajian  Pratiwi  (2020)  merekomendasikan  kebijakan  apa  yang seharusnya  diterapkan  oleh  Indonesia  terkait  kerja  sama  dalam  BRI. Menurutnya, setelah mencermati isu-isu yang muncul di tengah kerja sama Indonesia-Tiongkok,  Indonesia  perlu  mengutamakan  dua  hal  dalam kebijakannya.  Pertama,  Indonesia  harus  memastikan  setiap  proyek  BRI dilaksanakan  secara  transparan  (misalnya,  ada  studi  kelayakan  yang
dilakukan oleh lembaga internasional independen). Kedua, Indonesia harus memastikan  setiap  proyek  BRI  melibatkan  masyarakat  Indonesia  secara signifikan (Pratiwi, 2020).
Di  samping  itu,  Hermaputi  et  al.,  (2017)  juga  merekomendasikan kebijakan yang menurutnya dapat membuat BRI memberikan keuntungan, baik  bagi  Indonesia  maupun  Tiongkok.  Menurutnya,  kedua  negara  dapat mengoptimalisasikan  kerja  sama  BRI  dengan  mengambil  keuntungan  dari adanya China-ASEAN  Free Trade  Zone dan  Asian  Infrastructure  Investment Bank  (AIIB).  Kajian  tersebut  berfokus  pada  proyek-proyek  BRI  berupa pembangunan pelabuhan di Indonesia (Hermaputi et al., 2017).
Yudilla  (2019)  menjelaskan  bahwa  BRI  berpeluang  menguntungkan kedua  negara  karena  sebelumnya  Indonesia-Tiongkok  telah  lama  menjalin kerja  sama  dalam  kerangka  saling  ketergantungan  ( interdependence ).  Di samping  peluang,  ia  juga  menyebutkan  ancaman  berupa  “jebakan  utang” atau debt-trap  diplomacy yang  timbul  dari  investasi  Tiongkok  ke  negara- negara  BRI  (Yudilla,  2019).  Sedangkan  menurut  penelitian  Wijaya  (2020) fokus pada pemanfaat kerjasama One belt and One Road (sebelum dirubah menjadi  BRI)  untuk  pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta  Bandung  yang nanatinya  diharapkan  akan  mendukung  daya  saing  Indonesia  di  kancah internasional (Wijaya, 2020).
Kajian-kajian  di  atas  telah  membahas  strategi/tujuan,  rekomendasi kebijakan, dan peluang dalam konteks kerja sama BRI Indonesia-Tiongkok. Namun,  sejumlah  kajian  tersebut  belum  sepenuhnya  menghubungkan antara strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks mempertahankan  kepentingan  nasionalnya  selama  bekerja  sama  dengan Tiongkok  di  bawah  payung  BRI.  Padahal,  menurut  peneliti,  memosisikan kepentingan  nasional  untuk  menganalisis  kebijakan  luar  negeri  Indonesia sangat  perlu  dilakukan  guna  menjelaskan  dinamika  kerja  sama  Indonesia- Tiongkok  dalam  BRI.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka
mempertahankan  kepentingan  nasional  PMD  selama  menjalin  kerja  sama dengan Tiongkok di bawah payung BRI.

## Landasan Teori

## Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  merupakan  aktivitas  dan  hubungan  eksternal yang  direncanakan  oleh  pimpinan  dalam  pemerintahan  sebuah  negara untuk  memenuhi  kepentingan  nasionalnya.  Kebijakan  luar  negeri melibatkan  strategi  karena  setiap  negara  pada  dasarnya  berkeinginan untuk  melibatkan  diri  dalam  pergaulan  internasional  yang  pada  dasarnya tidak bisa mereka kendalikan secara penuh (Carlsnaes, 2012).
Pelaksana  utama  kebijakan  luar  negeri  adalah  pimpinan  dalam pemerintahan sebuah negara, misalnya presiden, perdana menteri, menteri luar  negeri,  menteri  pertahanan,  dll.  Dalam  merumuskan  kebijakan  luar negeri, mereka umumnya berangkat dari tujuan atau masalah yang sedang dihadapi  dan  strategi  apa  yang  tepat  untuk  diterapkan  (Jackson  & Sørensen,  2013). Dalam  merumuskan  strategi  kebijakan  luar  negeri, pemerintahan  sebuah  negara  umumnya  memiliki  tujuan  instrumental, yakni berlandaskan pada kalkulasi untung-rugi ( cost and benefit ).
Kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konteks atau isu tertentu di dunia internasional. Di samping itu, kebijakan luar negeri sebuah negara juga dilatarbelakangi oleh konteks historis. Kedua faktor ini melatarbelakangi  munculnya  tujuan  yang  ingin  diperoleh  oleh  sebuah negara.  Dalam  kajian  kebijakan  luar  negeri,  tujuan-tujuan  ini  sering  kali dikenal dengan kepentingan nasional.
Dalam tradisi klasik studi kebijakan luar negeri, Jackson & Sørensen (2013)  mengemukakan  bahwa  para  ahli  umumnya  menggunakan pendekatan  tertentu  untuk  menganalisis  kebijakan  luar  negeri.  Pertama, memahami  latar  belakang  dan  sejarah  sebuah  negara  yang  mendorong lahirnya  kebijakan  luar  negerinya.  Kedua,  menguraikan  fokus  dan kepentingan  nasional  negara  tersebut  secara  komprehensif.  Ketiga,
menjelaskan  bagaimana  negara  tersebut  menerapkan  strateginya  untuk mempertahankan  kebijakan  luar  negerinya.  Terakhir,  memperlihatkan konsekuensi (positif dan negatif) yang muncul dari implementasi kebijakan luar negeri tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  kepentingan nasional  merupakan  perangkat  utama  untuk  menganalisis  kebijakan  luar negeri  sebuah  negara.  Dalam  hal  ini,  kepentingan  nasional  lahir  dari sebuah  konteks  historis  tertentu,  yang  kemudian  mempengaruhi  lahirnya sebuah  kebijakan  luar  negeri.  Untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dari kepentingan nasionalnya, sebuah negara akan merumuskan strategi dalam kebijakan  luar  negeri.  Dari  seluruh  mekanisme  tersebut  kemudian  dapat terlihat  konsekuensi-konsekuensi  yang  lahir  dalam  kebijakan  luar  negeri yang sedang diimplementasikan.

## Kepentingan Nasional
Sebagian  besar  ahli  menilai  bahwa  kepentingan  nasional  memiliki definisi  yang  kompleks.  Hal  ini  disebabkan  makna  dari  “nasional”  atau nation yang terus berkembang sepanjang sejarah. Konsep nation pada masa kerajaan  akan  berbeda  dengan  konsep nation dalam  sebuah  negara demokrasi.  Louis  XIV,  misalnya,  menyatakan ‘L’état,  c’est  moi’ (negara adalah saya). Pernyataan ini menghasilkan konsekuensi bahwa kepentingan nation atau  negara  adalah  sama  dengan  kepentingan  raja.  Namun,  setelah revolusi Perancis, Rousseau mengidentifikasi nation sebagai people (rakyat). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemaknaan terhadap nation akan membentuk kepentingan nasional tertentu dalam sebuah negara.
Dalam  kajian  hubungan  internasional,  Burchill  (2005)  menyebutkan bahwa kepentingan nasional umumnya digunakan untuk dua tujuan:
1) Membentuk  perilaku  politik  sebuah  negara.  Perilaku  politik  ini dapat berbentuk mempertahankan ( defending ), melawan ( opposing ), dan mengusulkan ( proposing ) sebuah kebijakan.
2) Menjadi  perangkat  analisis  kebijakan  luar  negeri.  Dalam  hal  ini, kepentingan nasional digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan,  dan  mengevaluasi  kebijakan  luar  negeri  sebuah negara.
Meskipun demikian, sejumlah ahli masih memperdebatkan kepentingan  nasional  sebagai  sebuah  perangkat  analisis  kebijakan  luar negeri  mengingat  sulitnya  mendefinisikan  konsep  tersebut.  Secara  umum, mereka  mempersoalkan  tiga  hal.  Pertama,  sejauh  mana  kepentingan nasional  bisa  dijadikan  pedoman  riil  dalam  kebijakan  luar  negeri  (Clark, 2008;  Kratochwil,  1981;  Rourke  &  Boyer,  2010).  Kedua,  apakah kepentingan nasional mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat atau hanya  kepentingan  sekelompok  orang  (Russett  &  Starr,  1992).  Ketiga, kepentingan nasional kerap digunakan sebagai justifikasi atau pembenaran perilaku  negara  sehingga  sulit  dijadikan  landasan  analisis  terhadap kebijakan luar negeri (Rourke, 1989).
Di  waktu  yang  sama,  Burchill  (2005)  berupaya  menjawab  ketiga persoalan  di  atas.  Menurutnya,  untuk  menggunakannya  sebagai  alat analisis,  kita  harus  membangun  dahulu  kerangka  konseptual  kepentingan nasional.  Dengan  demikian,  lanjut  Burchill,  kita  dapat  memperoleh panduan  yang  tepat  dari  kepentingan  nasional  untuk  menganalisis kebijakan luar negeri.
Burchill  memulainya  dengan  memetakan  tiga  asumsi  dasar  yang terkandung  di  dalam  konsep  kepentingan  nasional.  Tiga  asumsi  dasar  itu dapat dirangkum melalui tabel di bawah ini.

## Tabel 1. Tiga Asumsi Dasar Kepentingan Nasional
No.  Asumsi Dasar Penjelasan 1. Kepentingan nasional lahir
dari kepentingan bersama
( common interest ) yang dimiliki oleh masyarakat sebuah negara.
Masyarakat dalam sebuah negara pada dasarnya memiliki kepentingan bersama ( common interest ). Contohnya, masyarakat memiliki kepentingan bersama untuk menjaga kedaulatan teritorial wilayah mereka.
Kepentingan ini kemudian mendorong munculnya kebijakan keamanan nasional.
2. Kepentingan nasional bersifat permanen. Ia terus menjadi agenda dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya dalam sebuah negara. 3. Kepentingan nasional diinterpretasikan dan diartikulasikan oleh agen (pemerintah). Pemerintah merupakan agen utama dari kepentingan nasional. Mereka memiliki hak kedaulatan dan kekuatan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari kepentingan nasional sebuah negara. Namun, mereka juga dapat menolak upaya-upaya alternatif yang diusulkan oleh masyarakat. Jadi, apakah kebijakan pemerintah telah sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat selalu menjadi diskursus dalam dunia politik.
Sumber: diolah dari Burchill (2005).
Bull  (1977)  menambahkan  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  suatu kebijakan  termasuk  dari  kepentingan  nasional  sebuah  negara  maka  kita harus  mengidentifikasi  apa  saja  hasil  akhir  yang  mereka  kejar. Menurutnya,  tanpa  mengetahui  apa  yang  diinginkan  dan  (seharusnya) dituju  sebuah  negara,  konsep  kepentingan  nasional  hanya  akan  menjadi sebuah  panduan  yang  hampa.  Dengan  kata  lain,  Bull  ingin  mengatakan bahwa kepentingan nasional hanya dapat dijelaskan sepanjang tujuan dari sebuah kebijakan telah disepakati dan didefinisikan (Bull, 1977).

## Analisis SWOT
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  umumnya memiliki  tujuan  instrumental,  yakni  didasari  oleh  kalkulasi  untung-rugi ( cost  and  benefit ).  Bagi  sebuah  negara,  kalkulasi  untung-rugi  dalam kebijakan luar negeri yang diambil ini sangat berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.  Pemerintah  sebuah  negara  mempertimbangkan  sejauh  mana opsi-opsi  kebijakan  yang  tersedia  memberikan  konsekuensi  (keuntungan dan  kerugian)  bagi  kepentingan  nasionalnya.  Oleh  karena  itu,  teknik analisis yang paling tepat digunakan adalah teknik analisis SWOT.
Teknik  analisis  SWOT  terdiri  dari  empat  komponen  utama,  yaitu kekuatan ( strength ), kelemahan ( weakness ), kesempatan ( opportunities, ) dan ancaman ( threats ). Variabel kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal
dan  kondisi  saat  ini  dari  sebuah  organisasi  (dalam  hal  ini  negara). Kesempatan dan ancaman adalah faktor eksternal dan probabilitas keadaan masa  depan  (Gürel,  2017).  Lebih  dari  itu,  faktor  internal  (kekuatan  dan kelemahan)  adalah  variabel  yang  dapat  dikendalikan,  sedangkan  faktor eksternal  adalah  variabel  yang  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  negara. Thompson  (2020)  menjelaskan  bahwa  SWOT  adalah  teknik  analisis  yang sederhana,  namun  sangat  berguna  untuk  mengukur  kapasitas  sebuah organisasi, termasuk mengidentifikasi kekurangannya, melihat kesempatan yang tersedia, dan membaca ancaman di masa depan.

## PEMBAHASAN
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pendekatan  yang digunakan  oleh  studi  kebijakan  luar  negeri  umumnya  meliputi  empat  hal. Pertama,  memahami  latar  belakang  dan  sejarah  sebuah  negara  yang mendorong  lahirnya  kebijakan  luar  negerinya.  Kedua,  menguraikan  fokus dan  kepentingan  nasional  negara  tersebut  secara  komprehensif.  Ketiga, menjelaskan  bagaimana  negara  tersebut  menerapkan  strateginya  untuk mempertahankan  kebijakan  luar  negerinya.  Terakhir,  memperlihatkan konsekuensi (positif dan negatif) yang muncul dari implementasi kebijakan luar negeri tersebut.
Kepentingan  nasional  Indonesia  dalam  BRI  adalah  mempromosikan visi  PMD.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  MoU  antara pemerintah  Indonesia  dan  Tiongkok  pada  2018  lalu.  Indonesia,  demikian disebutkan  dalam  MoU,  “Menyambut  dan  mendukung  prakarsa  Tiongkok untuk  bersama-sama  mempromosikan  Sabuk  Ekonomi  Jalur  Sutra  dan Prakarsa Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (selanjutnya disebut sebagai Belt and Road Initiative ) dan visi Indonesia tentang Poros Maritim Dunia (PMD).” MoU  tersebut  turut  menjelaskan  bahwa  kedua  negara  akan  bekerja  sama mendorong  pertukaran  barang,  teknologi,  dan  SDM  melalui  konektivitas bersama. Selain itu, MoU tersebut juga mengungkapkan bahwa kerja sama BRI  Indonesia-Tiongkok  akan  melibatkan  negara-negara  lain  yang  ingin mempromosikan  BRI  dan  PMD.  Pada  akhirnya,  tujuan  besar  dari  kerja
sama  tersebut  adalah  mewujudkan  pembangunan  komunitas  masa  depan bersama bagi umat manusia.

## Latar Belakang Lahirnya Visi Poros Maritim Dunia
Sejak  terpilih  pada  2014,  Presiden  Joko  Widodo  dan  jajaran pembantunya  telah  menetapkan  agenda  pembangunan  Indonesia  dengan penekanan pada bidang kemaritiman. Salah satu hal yang melatarbelakangi tujuan  pembangunan  ini  adalah  sejarah  bangsa  Indonesia,  khususnya ketika  masa  pemerintahan  kerajaan  Sriwijaya  dan  Majapahit  yang mencapai puncak kejayaan melalui kekuatan maritimnya. Setelah Sriwijaya dan Majapahit mengalami kemunduran, terutama ketika era pemerintahan kolonial  Spanyol,  Portugis,  dan  Belanda,  Indonesia  mengalami  pergeseran paradigma pembangunan. Perhatian pembangunan pada bidang kemaritiman memudar (Nainggolan, 2015).
Setelah  memproklamasikan  kemerdekaan  pada  1945,  paradigma pembangunan yang berfokus pada bidang kemaritiman tetap tidak menjadi prioritas rezim orde lama dan orde baru. Namun, perhatian tersebut sempat muncul  kembali—meskipun  tidak  dicanangkan  secara  tegas—ketika pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie,  Abdurrahman  Wahid,  hingga Megawati.  Pada  era  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY), bidang kemaritiman kembali tidak menjadi prioritas. Pada akhirnya, ketika  Presiden  Joko  Widodo  memulai  pemerintahannya,  paradigma pembangunan Indonesia dikembalikan kepada fokus di bidang kemaritiman.
Gagasan  PMD  mulai  dikembangkan  sebelum  Joko  Widodo  terpilih sebagai  presiden.  Dalam  hal  ini,  konsep  PMD  secara  sengaja  dipersiapkan oleh tim ahli Joko Widodo ketika dirinya mencalonkan diri menjadi presiden ketujuh  Indonesia.  Saat  itu  para  tim  ahli  membahas  tentang  bagaimana merumuskan  konsep  baru  kebijakan  luar  negeri  Indonesia yang  pada  satu sisi  dapat  menjadi  sumber  kekuatan,  namun  di  sisi  lainnya  tetap  realistis sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Hasil dari diskusi
itulah  yang  melahirkan  terminologi  Poros  Maritim  Dunia  yang  selanjutnya disebut  pertama  kali  pada  acara  debat  ketiga  calon  presiden  pada  22  Juni 2014 (Keliat, 2009; Wijayanto, 2015)
Setelah  terpilih  sebagai  presiden,  konsep  PMD  ini  kemudian  menjadi topik utama dalam pidato pelantikan Joko Widodo di Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Pidato  tersebut  pada  intinya  menegaskan bahwa  kembalinya  paradigma  pembangunan  Indonesia  berbasis  pada  laut (kemaritiman). Dalam pidato tersebut, Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia  memiliki  potensi  kelautan  karena  memiliki  13.466  pulau,  luas perairan  5,8  juta  kilometer  persegi,  dan  dikelilingi  oleh  195.181  kilometer garis pantai. Namun, potensi itu tak dapat dioptimalkan karena paradigma pembangunan  yang  terlalu  berfokus  pada  daratan.  Oleh  karenanya, pemerintahan Joko Widodo mengembalikan paradigma pembangunan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, yakni kemaritiman (Dahuri, 2014).

## Poros Maritim Dunia sebagai Kepentingan Nasional Indonesia
Pada  satu  sisi,  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dapat  dikatakan lebih  tegas  dibandingkan  pemerintahan-pemerintahan  sebelumnya  dalam memosisikan  bidang  kemaritiman  sebagai  paradigma  pembangunan Indonesia.  Sebab,  paradigma  ini  telah  diterjemahkan  sebagai  visi pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  pada  2014-2019  dan  tetap dipertahankan  pada  pemerintahan  periode  kedua  (2019-2024).  Presiden Joko  Widodo  selanjutnya  mendirikan  kementerian  koordinator  (kemenko) yang  bertugas  untuk  mengurus  persoalan  kemaritiman.  Saat  ini, kementerian itu dikenal dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi  (Kemenko  Marves).  Di  samping  itu,  Presiden  Joko  Widodo berupaya  memperkenalkan  konsep  PMD  di  kalangan  internasional,  yakni ketika  menghadiri  KTT  APEC  di  Beijing,  2014  dan  KTT  ASEAN  di Naypyidaw, 2014.
Pemerintahan  Joko  Widodo  terus  berupaya  mengelaborasi  konsep PMD.  Hasil  dari  elaborasi  ini  salah  satunya  tampak  dari  dirumuskannya lima pilar yang menopang konsep PMD. Lima pilar tersebut terdiri dari:
a. Pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
b. Pilar  kedua:  komitmen  untuk  menjaga  dan  mengelola  sumber  daya laut dengan fokus pada kedaulatan pangan laut melalui pengembangan  industri  perikanan.  Pilar  ini  memosisikan  nelayan sebagai fokus utama.
c. Pilar  ketiga:  komitmen  mendorong  pengembangan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim  dengan  membangun  tol  laut,  pelabuhan  laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
d. Pilar  keempat:  diplomasi  maritim  untuk  mengajak  semua  mitra Indonesia bekerja sama dalam bidang kelautan.
e. Pilar kelima: membangun kekuatan pertahanan maritim.
Jika dicermati, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pemerintahan Joko  Widodo  terkait  PMD  adalah  pembangunan  infrastruktur.  Dalam  hal ini,  pembangunan  infrastruktur  akan  berimplikasi  kepada  pertumbuhan ekonomi,  konektivitas,  pertahanan,  dan  budaya  (sumber  daya  manusia) Indonesia.  Pengembangan  infrastruktur  utamanya  adalah  membangun pelabuhan-pelabuhan  sehingga  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  di dalam  negeri.  Infrastruktur  pelabuhan  juga  dinilai  dapat  mewujudkan konektivitas  laut  yang  tanpa  hambatan  (tol  laut)  dari  dan  menuju  jalur pelayaran internasional. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dalam konteks konsep PMD akan membangun suatu sistem interaksi antarnegara dan  institusi-institusi  lainnya  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan politik  dan  pertahanan/keamanan  di  masa  mendatang  (Kusumastanto, 2010).
Konsep  PMD  melalui  pengembangan  konektivitas  jalur  pelayaran internasionalnya  juga  diharapkan  menguntungkan  Indonesia  secara geopolitik  dan  geostrategis.  Pasalnya,  Indonesia  memiliki  letak  geografis yang  strategis,  yakni  diapit  oleh  dua  benua:  Asia  dan  Australia;  diapit  dua
benua:  Samudera  Pasifik  dan  Hindia.  Indonesia  juga  memiliki  kepulauan yang berada di posisi silang antara selat dan laut yang penting, yakni Selat Sunda,  Selat  Malaka,  Laut  Tiongkok  Selatan,  Selat  Lombok,  dan  Selat Makassar  yang  dibutuhkan  untuk  jasa  angkutan  logistik  yang  efisien. Keuntungan  geografis  ini  dapat  membuka  peluang  Indonesia  untuk beraliansi dengan kekuatan Indo-Pasifik (Munaf & Susanto, 2014).

## Gambar 1. Skema Poros Maritim Dunia
Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo (2017)

## Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia
Secara  garis  besar,  peneliti  menemukan  dua  komponen  utama  yang mendasari strategi kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan  visi  PMD.  Dua  komponen  itu  adalah  1)  upaya  memperoleh investasi  (asing)  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  2)  upaya penegakan hukum untuk kedaulatan perairan Indonesia.

## Strategi Memperoleh Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
Sejak  diutarakan  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  Tiongkok  merupakan salah  satu  negara  yang  cukup  antusias  dalam  merespon  visi  PMD Indonesia.  Sikap  ini  lahir  karena  pemerintah  Indonesia  dan  Tiongkok
merasa  memiliki  kesamaan  ide  tentang  membangun  sektor  kemaritiman. Bagi  Tiongkok,  Indonesia  merupakan  mitra  strategis  bagi  kepentingan nasional Tiongkok dalam BRI.
Dalam  konteks  Asia  Tenggara,  Indonesia  merupakan  negara  dengan wilayah  terbesar  dan  strategis  bagi  perdagangan  dunia.  Selain  itu, Indonesia  terletak  di  persilangan  antara  benua  Asia  dan  Australia. Indonesia  berada  di  wilayah  Indo-Pasifik  dan  Laut  Cina  Selatan  yang merupakan  arena  perebutan  hegemoni  antara  Amerika  Serikat  dan Tiongkok.  Indonesia  juga  diberkahi  dengan  kekayaan  sumber  daya  alam (bumi  dan  laut)  yang  sangat  melimpah  dengan  beberapa  komoditas  yang dibutuhkan Tiongkok, seperti hasil laut, tambang, kopi, dan minyak kelapa sawit (CPO).
Antusiasme  Tiongkok  dalam  merespon  PMD  dinyatakan  dengan komitmen  investasi  sebesar  2  miliar  dolar  AS  (Nainggolan,  2015).  Di samping itu, setelah menghadiri BRI Summit di Beijing pada 2017, Presiden Joko  Widodo  menginstruksikan  Menteri  Koordinator  Maritim  Luhut  B. Panjaitan  untuk  memimpin  tim  mempersiapkan  daftar  proyek  yang  akan diprioritaskan dalam BRI. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Ekonomi, BAPPENAS, BPKM, dan sejumlah kementerian terkait lainnya.
Berdasarkan  daftar  proyek  yang  dibuat  oleh  BPKM,  terdapat  empat lokasi  utama,  yaitu  Sumatera  Utara,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara, dan Bali yang diidentifikasi berpeluang memperoleh investasi dari BRI. Dari daftar  proyek,  terdapat  tiga  proyek  pelabuhan  yang  diajukan,  yakni  Kuala Tanjung,  Bitung,  dan  Bali.  Dalam  hal  ini,  Kuala  Tanjung dan  Bitung memang  sudah  lama  didesain  untuk  menjadi  pelabuhan  penghubung Indonesia  di  masa  depan.  Dua  pelabuhan  ini  juga  diharapkan  mendukung promosi Indonesia di bidang maritim dan konektivitas antarpulau (Negara & Suryadinata, 2018).
Namun  demikian,  visi  Poros  Maritim  Indonesia  tidak  terlalu  terlihat hubungannya dengan rencana pembangunan regional dalam BRI. Interseksi yang  memungkinkan  hanya  terlihat  di  sekitar  Pulau  Natuna  dan  Zona
Ekonomi  Khusus  Sei  Mangkei,  Sumatera  Utara.  Lebih  dari  itu,  ketika Indonesia  ingin  mengundang  Tiongkok  untuk  berinvestasi  di  keempat wilayah tujuan tersebut, Indonesia belum memiliki proyek yang spesifik dan jelas.  Pada  waktu  yang  sama,  Beijing  meminta  proposal  proyek  yang  jelas dari pemerintah Indonesia (Negara & Suryadinata, 2018).

## Tabel 2. Daftar Proposal Proyek Indonesia untuk BRI
No.   Sektor Lokasi Provinsi 1 Pariwisata Danau Toba Sumatera Utara 2 Kawasan industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung Sumatera Utara 3 Pelabuhan, tol, rel kereta Dalam konfirmasi Sumatera Utara 4 Perkebunan Dalam konfirmasi Kalimantan Utara 5 Kawasan industri, alumina Dalam konfirmasi Kalimantan Utara 6 Onshore mini LNG Dalam konfirmasi Kalimantan Utara 7 Pariwisata Manado-Bitung Sulawesi Utara 8 Kawasan industri, agro industri, logistik, dan perikanan Bitung Sulawesi Utara 9 Pelabuhan, tol, rel kereta Dalam konfirmasi Sulawesi Utara 10  Pariwisata Ubud, Kuta, Nusa Dua, Nusa Bali Penida, Tanjung Benoa 11 Pelabuhan, tol, bandara, rel kereta Dalam konfirmasi Bali
Sumber: BKPM dalam Negara & Suryadinata (2018)

## Strategi Penegakan Hukum untuk Kedaulatan Kelautan
Upaya  penegakan  hukum  yang  segera  diterapkan  oleh  Indonesia untuk  mewujudkan  visi  PMD  adalah  dengan  memberantas  penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ). Implementasi penegakan hukum terhadap illegal  fishing ini  sempat  ramai  dalam  pemberitaan  media.  Pasalnya, pemberantasan illegal  fishing yang  dikomandoi  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  Susi  Pudjiastuti  mempertontonkan  penenggelaman  kapal asing  yang  telah  terbukti  oleh  pengadilan  mencuri  ikan  di  perairan
Indonesia.  Upaya  ini  sekaligus  mengejutkan  kalangan  internasional, khususnya Tiongkok.
Terhadap pemberantasan illegal fishing yang dilakukan Indonesia ini, Tiongkok  memberikan  respon  yang  berbeda  dibandingkan  dengan  ketika merespon  prospek  investasi  pembangunan  infrastruktur  Indonesia.  Dalam konteks  pemberantasan illegal  fishing, Tiongkok  justru  beberapa  kali menunjukkan  respon  keberatan  dan  kewaspadaan.  Misalnya,  Tiongkok mengajukan  nota  protes  kepada  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  terkait keputusan  Indonesia  menembak,  membakar,  dan  menenggelamkan  kapal- kapal  milik  Tiongkok.  Lebih  dari  itu,  Kedubes  Tiongkok  mengaitkan persoalan  ini  dengan  prospek  investasi  yang  sangat  besar  di  Indonesia. Menurutnya,  Indonesia  semestinya  lebih  memprioritaskan  investasi pembangunan  infrastruktur  untuk  mewujudkan  visi  PMD  dibandingkan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan tersebut (Nainggolan, 2015).
Pihak  Tiongkok  juga  dilaporkan  pernah  berkunjung  ke  KBRI  Beijing untuk meminta discreet negotiation . Tujuannya adalah meminta Kementerian  KKP  untuk  tidak  menenggelamkan  kapal  Hai  Fa  dan  kapal- kapal  Tiongkok  lainnya  yang  tertangkap  dalam  kasus  pencurian  ikan. Namun demikian, permintaan itu ditolak oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti (Nainggolan, 2015).
Setelah  gagal  dengan discreet  negotiation ,  Tiongkok  berupaya melakukan pendekatan ke pihak di luar negara, yakni pengusaha Indonesia Tommy  Winata.  Dalam  hal  ini,  pihak  Tiongkok  meminta  kesediaan  Tommy untuk  menemui  Menteri  KKP  Susi  Pudjiastuti  agar  tidak  menenggelamkan kapal-kapal  Tiongkok  yang  tertangkap illegal  fishing. Namun,  upaya  ini gagal karena Winata pada akhirnya justru mendukung kebijakan Indonesia dalam memberantas illegal fishing. Pihak Tiongkok, melalui kedutaannya di Jakarta,  akhirnya  juga  memahami  bahwa  kebijakan  pemberantasan illegal fishing tersebut  merupakan  hak  Indonesia  untuk  menjaga  kedaulatan perairannya.

## Konsekuensi Positif dan Negatif
Untuk  mewujudkan  kepentingan  nasional  PMD,  Indonesia  melalui pemerintahan  Joko  Widodo  berupaya  membangun  infrastruktur  dan menegakkan  hukum  di  kelautan.  Kebutuhan  membangun  infrastruktur selanjutnya  mendorong  pemerintah  Indonesia  mencari  investasi  dari sejumlah  negara  di  dunia.  Terhadap  kebutuhan  investasi  dalam pembangunan  infrastruktur  Indonesia,  Tiongkok  adalah  salah  satu  negara yang  paling  antusias.  Bagi  Tiongkok,  bekerja  sama  (berinvestasi)  dalam pembangunan infrastruktur Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional mereka  dalam  BRI.  Oleh  karenanya,  keselarasan  kedua  negara  dalam  hal kepentingan  nasional  masing-masing  berpeluang  memberikan  keuntungan kerja sama yang optimal.
Sikap  Tiongkok  berubah  tatkala  menghadapi  kebijakan  penegakan hukum di perairan Indonesia, yakni pemberantasan illegal fishing. Tiongkok merasa  keberatan  terhadap  kebijakan  Kementerian  KKP  yang  menembak, membakar, dan menenggelamkan kapal-kapal milik Tiongkok yang terbukti melalui  pengadilan  melakukan  penangkapan  ikan  di  perairan  Indonesia. Tiongkok  pun  berupaya  memprotes  dan  melobi  pemerintah  Indonesia  agar menghentikan  kebijakan  tersebut.  Namun,  dari  segala  upaya  yang dilancarkan,  hal  yang  perlu  diperhatikan  lebih  serius  adalah  pernyataan Kedubes  Tiongkok  di  Jakarta  yang  mengaitkan  investasi  Tiongkok  dengan penenggelaman  kapal  pencuri  ikan.  Pasalnya,  ini  mengindikasikan  bahwa Tiongkok  sedang  berupaya  menjadikan  investasinya  sebagai  instrumen untuk  mempengaruhi  atau  menekan  kepentingan  nasional  Indonesia. Meskipun  pada  akhirnya  pihak  Tiongkok  telah  menyatakan  bahwa Indonesia  memiliki  hak  untuk  menjaga  kedaulatan  lautnya,  patut  diduga metode  semacam  ini  akan  digunakan  lagi  oleh  Tiongkok  dalam  persoalan lainnya di masa depan.

## Analisis SWOT
Strategi  Indonesia  untuk  mewujudkan  kepentingan  nasional  PMD memiliki  sejumlah  kekurangan  dan  kelebihan.  Untuk  memperoleh gambaran  yang  lebih  jelas,  peneliti  akan  menggunakan  teknik  analisis SWOT. Tujuan utama analisis SWOT ini adalah untuk menilai apa saja segi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  yang  terkandung  dalam pelaksanaan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam BRI, khususnya dalam hal mempertahankan kepentingan nasional PMD.
a. Identifikasi Kekuatan ( Strength ):
a. Keselarasan ide antara PMD dan BRI
i. Keselarasan ide antara PMD dan BRI dapat menjadi dasar kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya untuk merealisasikan kepentingan nasional masing-masing negara.
b. Identifikasi Kelemahan ( Weakness ):
a. Perbedaan asumsi dan strategi dalam merumuskan kepentingan nasional
i. Meskipun  memiliki  keselarasan  ide,  pada  dasarnya Indonesia  dan  Tiongkok  memiliki  perbedaan  asumsi  dan pendekatan dalam merumuskan kepentingan nasionalnya.  Indonesia,  misalnya,  menerjemahkan  visi PMD  dalam  dua  kebijakan  prioritas,  yakni  membangun infrastruktur  dan  menegakkan  hukum  kelautan.  Bagi Indonesia,  keduanya  penting  untuk  dicapai,  sementara Tiongkok  memandang  bahwa  upaya  penegakan  hukum kelautan  Indonesia  dengan  cara  menenggelamkan  kapal pencuri ikan semestinya tidak menjadi prioritas.
c. Identifikasi Peluang ( Opportunities ):
a. Penandatanganan MoU
i. Penandatangan  MoU  antara  Indonesia-Tiongkok  untuk sama-sama mempromosikan PMD dan BRI dapat menjadi peluang  untuk  memperoleh  kesepahaman  dalam  hal mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara.
b. Realisasi  sejumlah  kerja  sama  pembangunan  infrastruktur Indonesia
i. Kerja  sama  pembangunan  (investasi)  yang  telah  terjalin antara  Indonesia  dan  Tiongkok  berpeluang  untuk  saling menguntungkan dan mewujudkan kepentingan nasional.
d. Identifikasi Ancaman ( Threat ):
a. Investasi  digunakan  Tiongkok  sebagai  instrumen  untuk mengintervensi kebijakan Indonesia
i. Gejala  menggunakan  investasi  untuk  mengintervensi kebijakan  Indonesia  telah  diperlihatkan  oleh  Tiongkok. Hal  ini  dapat  menjadi  ancaman  bagi  kerja  sama  kedua negara.  Selain  itu,  bagi  Indonesia,  intervensi  Tiongkok terhadap  kebijakan  penegakan  hukum  kelautan  akan berdampak  buruk  bagi  kedaulatan  Indonesia  dan kepentingan nasional PMD secara umum.
b. Agen non-negara digunakan Tiongkok untuk melobi pemerintah Indonesia
i. Strategi diplomasi Tiongkok dengan mendekati agen non- negara  (pengusaha)  dapat  mengancam  keberlanjutan kerja  sama  kedua  negara.  Pasalnya,  agen-agen  non- negara tersebut belum tentu merepresentasikan kepentingan nasional kedua negara.

## Tabel 3. Matriks SWOT
Internal Eksternal Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) S-O Keselarasan ide PMD dan BRI berpotensi menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. W-O Indonesia perlu menerjemahkan kepentingan nasionalnya dalam konteks BRI, sementara Tiongkok perlu menerjemahkan kepentingan nasionalnya dalam konteks PMD. Ancaman (T) S-T Kedua negara harus membedakan antara konteks kerja sama investasi dan kepentingan menjaga kedaulatan perairan. W-T Kesepahaman antara kedua negara untuk membedakan antara kerja sama dan kepentingan menjaga kedaulatan perairan akan mendorong hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Sumber: diolah oleh peneliti (2022).

## KESIMPULAN
Hasil  dari  analisis  SWOT  menunjukkan  bahwa  terdapat  kelebihan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam BRI.  Kelebihan  yang  utama  adalah  Indonesia  memiliki  keselarasan  ide dalam  hal  kepentingan  nasional  PMD  dengan  kepentingan  nasional Tiongkok  dalam  BRI.  Selain  memiliki  keselarasan  ide,  kedua  negara  juga telah  menyatakan  komitmen  melalui  penandatanganan  MoU  untuk  sama- sama  mempromosikan  kepentingan  nasional  masing-masing.  Dalam konteks  Indonesia,  keikutsertaan  dalam  BRI  dapat  mendukung  visi  PMD, khususnya mendapatkan investasi untuk pembangunan infrastruktur. Bagi Tiongkok,  keterlibatan  Indonesia  tersebut  telah  sesuai  dengan  visi  BRI, khususnya untuk merintis integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Meskipun  tampak  selaras  dalam  visi,  kerja  sama  kedua  negara memiliki  kelemahan  dalam  hal  asumsi  dan  strategi  kebijakan.  Selain membutuhkan  investasi  untuk  membangun  infrastruktur,  Indonesia  juga menginginkan  kedaulatan  di  wilayah  perairannya  kembali  ditegakkan.
Salah  satu  strateginya  adalah  dengan  menangkap  dan  menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing.
Strategi  penegakan  hukum  tersebut  direspon  secara  negatif  oleh Tiongkok. Terkait kapal-kapal milik negaranya yang hendak ditenggelamkan,  Tiongkok  melancarkan  berbagai  strategi.  Salah  satu  yang perlu  diperhatikan  adalah  strategi  menggunakan  investasi  Tiongkok  yang besar  untuk  menekan  pemerintah  Indonesia  menghentikan  kebijakan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Menurut hemat peneliti, tindakan ini  akan  semakin  mengancam  Indonesia  apabila  nantinya  sejumlah  proyek (investasi) BRI telah direalisasikan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu  memikirkan  sekali  lagi  sebuah  strategi  untuk  memperoleh  investasi Tiongkok seraya tetap menjaga kedaulatan negara.
Dalam  uraian  di  atas  juga  dijelaskan  bahwa  Tiongkok  melakukan pendekatan  kepada  agen  non-negara  untuk  mempengaruhi  kebijakan  luar negeri  Indonesia.  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  melakukan  evaluasi kebijakan  luar  negeri.  Pertama,  peneliti  menyarankan  agar  pemerintah Indonesia  mengidentifikasi  siapa  saja  agen  yang  bertanggungjawab mewakili  Indonesia  dalam  persoalan  BRI  dan  PMD.  Kedua,  dengan memetakan  agen-agen  tersebut,  pemerintah  Indonesia  dapat  mengevaluasi komitmen  mereka  terhadap  kepentingan  nasional.  Dengan  cara  demikian, Indonesia  diharapkan  dapat  membangun  kerja  sama  dengan  Tiongkok sambil terus mempertahankan kepentingan nasionalnya.

## REFERENSI
Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dan Tim Komunikasi  Pemerintah  Kemkominfo.  (2017,  April  28).  Pemerintah Optimistis
Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia.
https://maritim.go.id/pemerintah-optimistis-kembalikan-kejayaan- maritim-indonesia/
Bull,  H.  (1977).  The  Anarchical  Society.  Macmillan  Education  UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24028-9
Burchill, S. (2005). The National Interest in International Relations Theory. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230005778
Carlsnaes,  W.  (2012).  Foreign  Policy.  In  Handbook  of  International Relations. SAGE Publications.
Clark,  J.  F.  (2008).  Evaluating  The  Efficacy  of  Foreign  Policy:  An  Essay  on The  Complexity  of  Foreign  Policy  Goals.  Southeastern  Political  Review, 23(4), 559–579. https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.1995.tb00076.x
Dahuri, R. (2014). Road Map Pembangunan Kelautan untuk Pengembangan Daya  Saing  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Berkualitas  Menuju  Indonesia yang  Maju,  Adil-Makmur,  dan  Berdaulat.  In  Jalan  Kemandirian Bangsa. Gramedia Pustaka Utama.
Gürel,  E.  (2017).  SWOT  Analysis:  A  Theoretical  Review.  Journal  of
International Social Research, 10(51), 994–1006.
https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832
He,  A.  (2020).  The  Belt  and  Road  Initiative:  Motivations,  financing, expansion  and  challenges  of  Xi’s  ever-expanding  strategy.  Journal  of Infrastructure, Policy and Development, 4(1), 139.
https://doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1180
Hermaputi, R. L., Jiajia, G., & Chen, H. (2017). Review of “The Chinese Belt and  Road  Initiative”:  Indonesia-China  Cooperation  and  Future Opportunities  for  Indonesia’s  Port  Cities  Development.  Journal  of Regional and City Planning, 28(3), 161.
https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.1
Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). Introduction to International Relations (Fifth Edit). Oxford University Press.
Keliat,  M.  (2009).  Keamanan  Maritim  dan  Implikasi  Kebijakannya  Bagi Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  13(1),  111–129. https://core.ac.uk/download/pdf/294858489.pdf
Kratochwil,  F.  (1981).  Alternative  criteria  for  evaluating  foreign  policy.
International Interactions, 8(1–2), 105–122.
https://doi.org/10.1080/03050628108434571
Kusumastanto, T. (2010). Kebijakan Tatakelola Kelautan Indonesia. Institut Pertanian Bogor.
Munaf,  D.  R.,  &  Susanto.  (2014).  Geopolitik  dan  Geostrategi:  Keamanan dan Kedaulatan Laut. Gramedia Pustaka Utama.
Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. Politica, 6(2).
Negara,  S.  D.,  &  Suryadinata,  L.  (2018).  Indonesia  and  China’s  Belt  and Road  Initiatives:  Perspectives,  Issues  and  Prospects.  In  Indonesia  and
China’s  Belt  and  Road  Initiatives  (pp.  VII–VIII).  ISEAS  Publishing. https://doi.org/10.1355/9789814818605-002
Pratiwi,  I.  F.  (2020).  China  Belt  and  Road  Initiatives  (BRI)  in  Indonesia’s Socio-Economic Security Challenges: A Policy Recommendation (Special Edition 2020). https://www.researchgate.net/publication/343547889
Rourke,  J.  T.  (1989).  International  Politics  On  The  World  Stage. Brooks/Cole.
Rourke,  J.  T.,  &  Boyer,  M.  A.  (2010).  International  Politics  On  The  World Stage. McGraw-Hill Higher Education.
Russett,  B.,  &  Starr,  H.  (1992).  World  Politics :  The  Menu  For  Choice (Fourth). W H Freeman & Co.
Sari,  G.  P.  (2018).  Hedging:  Understanding  Indonesia’s  Foreign  Policy Towards Chinas’s Belt And Road Initiative.
Thompson,  A.  A.  (2020).  Crafting  &  Executing  Strategy:  Concepts  and Cases. . McGraw-Hill Education.
Wijaya,  H.  (2020).  Aktualisasi  Kebijakan  China  One  Belt  And  One  Road  di Indonesia  Melalui  Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung.
Jurnal Dinamika Global, 5(01), 109–122.
https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.160
Wijayanto,  A.  (2015).  Penanggulangan  Maritime  Transnational  Organized Crimes Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Yudilla, A. (2019). Artha Yudilla Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt And Road  Initiative  Analisa  Peluang  Dan  Ancaman  Untuk  Indonesia. Journal  of  Diplomacy  and  International  Studies,  2(1),  52–65. https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index