## ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)
Irfan Harmoko, SE.I, MM. infan.harmoko@gmail.com
Abstrak:
Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  cukup  signifikan,  hal  ini  ditandai  dengan  semakin banyaknya lembaga bank syariah yang berdiri. Dari sejumlah produk bank syariah  yang paling banyak  digunakan  adalah  produk  pembiayaan  murabahah.  Penerapan  denda  keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan dianggap sudah tepat. Hal  tersebut  berdampak  bagi  pihak  bank  syariah  yaitu  pada  peningkatan  kewaspadaan  dalam mengelola pembiayaan murabahah, dan bagi nasabah penerapan denda pembiayaan murabahah berfungsi  edukatif  dan  preventif.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dengan sumber data sekunder berupa buku, artikel serta dokumen dari internet baik dari situs OJK atau sumber lain yang valid.
Abstract: The growth of sharia banking in Indonesia is significant, it’s signed by more of sharia banking institution  was  build.  One  of  sharia  banking  product  which  most  usely  is  murabahah.  In  the practice of fines payment delays in installments which reffering to Fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000  was  right.  Thats  have  an  impact  to  increasing  prudential  for  sharia  banking  and  for customer that have an impact to educative and preventif. This article use a descriptive analityc method and use secondary data source like book, article and other document from OJK’s website or other valid sources.
Key words: morals, business, profit

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  bisa  dikatakan  cukup  berkembang. Salah  satu  indikatornya  dapat  dilihat  dari semakin  banyaknya  lembaga  keuangan  baik bank  maupun  non  bank  yang  menerapkan prinsip  syariah.  Berkembangnya  jumlah lembaga  keuangan  syariah  tersebut  bukan semata  –  mata  trend  bisnis  yang  bersifat temporal.  Akan  tetapi  eksistensi  lembaga
keuangan syariah dipandang sebagai kebutuhan  bagi  masyarakat,  terlebih  bagi mereka yang beragama Islam.
Profesionalisme  dalam  pengelolaan lembaga  keuangan  syariah  dipandang  sangat penting.  Hal  ini  dikarenakan  lembaga keuangan  syariah  dipercaya  oleh  masyarakat luas  (muslim  dan  non  muslim)  sebagai  mitra dalam urusan bisnis dan jasa keuangan. Maka dari  itu,  lembaga  keuangan  syariah  harus
JANUARI - JUNI 2019
mampu mengakomodasi
kebutuhan masyarakat  tersebut  dalam  produk  atau  jasa layanan keuangan yang unggul.
Diantara  sekian  banyak  lembaga keuangan  syariah,  berbicara  mengenai  bank syariah  cukup  menarik.  Hal  ini  karena  bank syariah  dianggap  sebagai  representasi perkembangan  ekonomi  syariah.  Masyarakat pengguna  jasa  layanan  bank  syariah  cukup banyak  dan  luas  dibanding  dengan  jumlah pengguna  produk  keuangan  syariah  lain seperti  asuransi  syariah,  rekasadana  syariah, atau  pasar  modal  syariah,  pun  kegiatan tersebut  juga  melibatkan  jasa  layanan keuangan  bank  syariah.  Maka  dari  itu, mengukur  perkembangan  ekonomi  syariah dapat dilakukan dengan melihat perkembangan  bank  syariah,  baik  dari  segi jumlah asset ataupun market share nya.
Sementara  itu,  bahasan  yang  cukup mendapat  perhatian  adalah  perihal  produk
bank syariah. Baik itu produk penghimpunandana ataupun
produk penyaluran  dana.  Sebagaimana  diketahui, produk  bank  syariah  cukup  variatif,  berbeda dengan produk perbankan konvensional  yang hanya berbasis interest.
Mengkaji  produk  bank  syariah  bukan berarti  berbicara  bahwa  produk  tersebut unggul semata tanpa kekurangan sama sekali, tentu hal ini absurd . Akan tetapi kajian akan produk dan jasa bank syariah dilakukan justru
sebagai upaya penyempurnaan, sehingga bank syariah  benar  –  benar  mampu  menunjukkan kelebihan  prinsip  serta  manfaat  produk tersebut  dibanding  sekedar  berbicara  hanya pada tataran normatif.
Dalam tulisan ini, akan mengkaji perihal produk  pembiayaan  perbankan  syariah  yaitu murabahah . Produk ini sudah tidak asing lagi bagi  masyarakat  luas,  mengingat  sebagian besar  produk  pembiayaan  perbankan  syariah adalah  berbasis  pada  akad  murabahah. Adapun yang membedakan tulisan ini dengan yang  lain  adalah  dalam  tulisan  ini  akan mengkaji  secara  mendalam  perihal  denda keterlambatan  dalam  pembayaran  angsuran akad  murabahah.  Apakah  denda  diterapkan serta  merta  pada  nasabah  yang  memiliki tunggakan angsuran, ataukah ada klausul lain dalam  penerapannya.  Dan  tentunya  dalam pandangan  Hukum  Islam  dibenarkan  ataukah tidak.
Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini  adalah  apakah  penerapan  denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasar fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan sudah tepat ataukah justru tidak  perlu  diterapkannya  denda  dalam  hal tersebut.
Dalam pandangan penulis, masih sedikit karya tulis  yang mengkaji denda pembiayaan di  bank  syariah,  baik  dari  sudut  pandang
JANUARI - JUNI 2019
hukum  Islam  ataupun  sisi  manajemen  bisnis. Sehingga diharapkan dari tulisan ini nantinya dapat berkontribusi pada khazanah pengetahuan  khususnya  di  bidang  hukum ekonomi  syariah.  Metode  analisis  dalam tulisan  ini  menerapkan  metode  deskriptif, yaitu  menjelaskan  secara  rinci  mengenai penerapan  denda  pada  akad  pembiayaan murabahah  secara  umum.  Sumber  data diambil  dari  referensi  utama  berupa  buku, artikel  ataupun  jurnal  ilmiah  terkait  dengan perbankan  syariah.  Data  pendukung  lainnya diambil  dari  internet  seperti  website  Bank Indonesia,  OJK  serta  sumber  berita  online yang kredibel.

## KARAKTERISTIK BANK SYARIAH
Dalam pandangan prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,  bahwa  berdirinya  bank  syariah tidak terlepas dari penafsiran sempit mengenai riba 1 . Praktik nyata riba pada era sekarang ini adalah  praktik  pembungaan  uang  seperti halnya  dalam  perbankan  konvensional.  Maka dari  itu  ada  suatu  keterdesakan  bagi  umat Islam  khususnya,  untuk  mendirikan  atau menggunakan  sistem  perbankan  yang  bebas dari  praktik  pembungaan  uang  tersebut. Sehingga  muncul  sistem  perbankan  syariah seperti sekarang ini.
Untuk  mengetahui  hal  yang  mendasari berdirinya  bank  syariah,  dapat  diketahui  dari
1 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek Hukumnya , (Jakarta : Prenadamedia Group,2015) hal. 31.
tujuan  berdirinya  bank  syariah  itu  sendiri. Dalam  pandangan  penulis,  hal  ini dikelompokkan  menjadi  tiga.  Pertama  adalah pandangan  normatif.  Yaitu  pandangan  yang menyatakan  bahwa  tujuan  berdirinya  bank syariah  tiada  lain  adalah  untuk  menghindari sistem  perbankan  berbasis  bunga.  praktik pembungaan  uang  dianggap  sebagai  riba yang notabene larangan bagi umat Islam pada khususnya.  Dalam  pandangan  ini,  berdirinya bank syariah untuk mengakomodasi kebutuhan  masyarakat  Islam  yang  menolak prinsip  bank  konvensional  yang  berbasis bunga.
Kedua  adalah  pandangan  praktis.  Para bankir muslim berpendapat bahwa perbankan syariah  adalah  sebuah  institusi  bisnis  atau komersil  yang  menggunakan  instrument keuangan  non  bunga  yang  bertujuan  untuk memperoleh  keuntungan. 2 Pandangan  ini cukup  realistis  tanpa  ada  kesan  menutup  – nutupi, bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah  adalah  dalam  rangka  motif  bisnis, namun  secara  operasional  mengikuti  aturan atau  tatacara  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Karena  sangat  tidak  logis  apabila menyebut  lembaga  perbankan  sebagai lembaga sosial murni.
Ketiga  adalah  pandangan  moderat. Disebut  moderat  karena  keberadaan  bank syariah memiliki visi  yang luas. Tidak hanya
2 Ibid, hal. 33.
JANUARI - JUNI 2019
berorientasi  pada  masyarakat  muslim  saja. Dalam  Pasal  3  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan  syariah  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan, dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam pasal  tersebut,  tersirat  bahwa  perbankan syariah dianggap mampu memiliki kontribusi yang  lebih  luas.  Perbankan  syariah  dianggap mampu  menjadi  pendorong  terciptanya pembangunan masyarakat melalui keunggulan sistem  perbankan  syariah  yang  dimiliki,  dan bermuara  pada  tercapaianya  kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata.
Pandangan  moderat  dianggap  mewakili konteks  bahwa  Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  alamin ,  daripada  pandangan normatif dan praktis diatas.
Memahami  bank  syariah  secara mendalam tidak bisa terlepas dari pemahaman pada definisi bank syariah itu sendiri. Banyak pakar  atau  ahli  ekonomi  syariah  dan perbankan  syariah  yang  memberikan pendekatan pada definisi bank syariah, antara lain :
1. Menurut Muhamad, dalam bukunya yang  berjudul  Manajemen  Dana Bank Syariah, bahwa Bank Syariah disebut  pula  dengan  sebutan  bank Islam,  atau  bank  tanpa  bunga. Yaitu, bank yang beroperasi dengan
tidak  mengandalkan  pada  bunga, akan tetapi produknya
dikembangkan  berlandaskan  pada Al – Quran dan Hadis Nabi SAW 3 . Muhamad  memberi  penjelasan, bahwa  bank  dalam  kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal  –  hal  sebagai  berikut,  (1). Memindahkan uang, (2). Menerima dan  membayarkan  kembali  uang dalam  rekekning  Koran,  (3). Mendiskonto  surat  wesel  maupun surat  berharga,  (4).  Membeli  dan menjual cek, surat wesel dan surat – surat berharga lainnya, (5).Memberi jaminan bank 4 .
2. M.  Syafi’I  Antonio,  menjelaskan bahwa,  Bank  Syariah  adalah  bank yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip  –  prinsip  syariah  Islam. Lebih jauh dijelaskan, bahwa Bank Syariah  merupakan  bank  yang  tata cara  beroperasinya  mengacu  pada ketentuan  –  ketentuan  Al-Quran dan  Hadis,  atau  prinsip  –  prinsip syariah  Islam,  khususnya  yang menyangkut  tata  cara  bermuamalat secara islami 5 .
3. Heri  sudarsono  menjelaskan,  bank syariah  adalah  sebuah  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya
3 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah , (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 2.
4 Muhamad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer , (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal.63
5 Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta : PT. Dana
Bhakti Wakaf,1997),hal.1
JANUARI - JUNI 2019
memberikan  pembiayaan  dan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah 6 .
4. Dalam  Undang  –  Undang  No.  21 tahun  2008  tentang  perbankan syariah,  telah  dijelaskan  bahwa bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah,  dan menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 7 .
Dari  definisi  diatas,  semuanya  sepakat bahwa  perbankan  syariah  secara  operasional adalah  lembaga  keuangan  atau  perbankan yang  dikelola  dan  mengacu  pada  ketentuan syariat Islam. Penjelasan mengenai tata kelola perbankan syariah tersebut mengacu pada UU No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.  Tidak  hanya  itu,  ketentuan  lain mengenai  aturan  syariat  Islam  dalam  tata kelola  perbankan  syariah  juga  diatur  dalam Dewan  Syariah  Nasional  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia.
Maka, dapat dipahami bahwa perbankan syariah  disatu  sisi  harus  tunduk  dan  patuh pada  syariat  Islam  juga  harus  tunduk  dan
6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta : Ekonosia,2004), hal. 27 7 “UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “, 03 Desember 2013. ( http://www.ojk.go.id,diakses pada 18 Agustus 2019).
patuh  pada  hukum  positif,  yaitu  Undang  – Undang.
Berikut prinsip usaha bank syariah yang diperbolehkan  menurut  UU  No.  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
a. Menghimpun  dana  dalam  bentuk Simpanan  berupa  Giro,  Tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan akad  Wadi’ah  atau  akad  lain  yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
b. Menghimpun  dana  dalam  bentuk investasi  berupa  Deposito,Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
c. Menyalurkan  pembiayaan  bagi  hasil berdasarkan  akad  Mudharabah,  akad Musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Murabahah,  akad  Salam,  akad Istishna’  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh  atau  akad lain  yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
f. Menyalurkan  pembiayaan  persewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak
JANUARI - JUNI 2019
kepada  nasabah  berdasarakan  akad Ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk Ijarah  Muntahiya  Bitamlik  atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah.
g. Melakukan  pengambilalihan  utang berdasarkan  akad  Hawalah  atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah.
h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah.
i. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko  sendiri  surat  berharga  pihak ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi  nyata  berdasarkan  prinsip syariah,  antara  lain,  seperti  akad Ijarah,Musyarakah, Mudharabah,
Murabahah, Kafalah, atau Hawalah.
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan prinsip  syariah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
Kegiatan usaha tersebut dapat diklasifikasikan menjadi :
1. Kegiatan  penghimpunan  dana,  yaitu melalui  produk  Giro,  Tabungan    dan Deposito  yang    diaplikasikan  dengan prinsip  Wakalah  dan  atau    prinsip Mudharabah.
2. Kegiatan  penyaluran  dana  atau pembiayaan, yang diaplikasikan
dengan prinsip syariah sebagai berikut :
a. Transaksi  bagi  hasil  dalam bentuk Mudharabah dan
Musyarakah.
b. Transaksi  sewa  –  menyewa dalam  bentuk  Ijarah  dan  sewa beli  dalam  bentuk  Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.
c. Transaksi jualbeli dalam bentuk  piutang  Murabahah, Salam, Istishna’.
d. Transaksi  pinjam  meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
3. Kegiatan  jasa  layanan  perbankan dalam bentuk Hawalah, Kafalah, Sharf dan Rahn.
4. Kegiatan fungsi sosial, yakni menerima  dana  yang  berasal  dari zakat, infak sedekah, hibah, atau dana sosial  lainnya  dan  menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat.
Dari  penjelasan  mengenai  karakteristik bank syariah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa  bank  syariah  secara  operasional memiliki  kedudukan  dan  motif  yang  sama dengan  perbankan  konvensional.  Dikatakan sama, karena baik bank syariah ataupun bank konvensional  adalah  sama  –  sama  lembaga perbankan  yang memiliki motif bisnis ( profit oriented )  serta  berfungsi  sebagai financial intermediary yang  tunduk  dan  patuh  pada
JANUARI - JUNI 2019
Undang  – Undang  yang berlaku. Akan tetapi juga  terdapat  perbedaan  mendasar  mengenai prinsip  tata  kelolanya,  yang  mana  bank syariah  terikat  dengan  hukum  atau  aturan syariat  Islam,  sedangkan  bank  konvensional tidak.

## PEMBAHASAN

## A. KONSEP  AKAD  PEMBIAYAAN MURABAHAH
Seperti  telah  dijelaskan  diawal, mengapa  akad  pembiayaan  murabahah  lebih banyak  dikaji  dalam  perbankan  syariah.  Hal ini  dikarenakan  komposisi  akad  pembiayaan murabahah  cukup  mendominasi  dari  sekian banyak variatif akad pembiayaan yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Alasanya  adalah  karena  penerapan  dalam akad  pembiayaan  ini  memiliki  risiko  yang lebih  rendah  daripada  akad  pembiayaan mudharabah  dan  musyarakah 8 .  Pihak  bank syariah  lebih  memiliki  kendali  dalam  artian bisa  melakukan  estimasi  atas  sejumlah keuntungan  yang  akan  diperoleh  dari pembiayaan  yang  disalurkan.  Disamping  itu, akad pembiayaan murabahah cukup sederhana, dan mudah diaplikasikan.
Murabahah  berasal  dari  kata  (Arab) rabaha  –  yurabihu  -  murabahatan ,  yang berarti untung atau menguntungkan,
Murabahah juga berasal dari kata ribhun atau
8 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah , (Yogyakarta : UNISNUPRESS,
2017), hal. 209.
rubhun yang berati tumbuh, berkembang, dan bertambah 9 .
Para fuqaha mensifati  murabahah sebagai  bentuk  jual  beli  atas  dasar kepercayaan (dhaman buyu‟ al-amanah). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang  diwujudkan  dengan  menginformasikan harga pokok barang  yang  akan dijual berikut keuntungannya  kepada  pembeli 10 .  Dalam pendapat  lain,  murabahah  merupakan transaksi  jual  beli  dengan  prosedur  penjual menyatakan  modal  pembelian  barang, kemudian  menentukan  margin  profit  ( ribh ) yang disepakati dari modal 11 . Menurut jumhur ulama’,  ba’I  murabahah  hukumnya  sah diperbolehkan. 12
Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  penjelasan pasal  19  ayat  (1)  huruf  d,  yang  dimaksud dengan  murabahah  adalah  akad  Pembiayaan suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli,  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  beli  ditambah margin  keuntungan  yang  telah  ditentukan kepada penjual.
Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari  pembiayaan 9 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah , ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 108 10 Ibid, hal. 109.
11 Tim Laskar Pelangi, metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, (Kediri : Lirboyo Press, 2013) hal.16
12 Ibid.
JANUARI - JUNI 2019
murabahah  oleh  bank  syariah  kepada nasabahnya.  Dalam  operasionalnya  akad pembiayaan  murabahah  melibatkan  pihak ketiga sebagai supplier atau penyedia barang.
Hal  ini  dikarenakan  dalam  praktik pembiayaan  murabahah  khususnya  di Indonesia,  bank  syariah  tidak  menyediakan sendiri  barang  –  barang  yang  menjadi  objek jual  beli  murabahah.  Pihak  bank  syariah hanya  menyediakan  fasilitas  pembiayaannya. Adapun  sistem  pembayaran  angsuran pembiayaan  murabahah  adalah  dilakukan dengan  cara  cicilan  yang  dibayar  tiap  bulan selama  jangka  waktu  pembiayaan.  Jumlah angsuran  yang  dibayar  tiap  bulan  besarnya sama  mulai  dari  awal  sampai  dengan  akhir atau  jatuh  tempo  pembiayaan.  Model  sistem pembayaran cicilan inilah yang mana apabila terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaraanya, maka si nasabah akan dikenai denda.
Terdapat  catatan  menarik  mengenai pembiayaan  murabahah,  sehingga  penting untuk disampaikan, sebagaimana  yang ditulis oleh  Prof.  Dr.  Sutan  Remi  Sjahdeini,  yang dikutip  dari  pendapat  Maulana  Taqi  Usmani, bahwa  murabahah  tidak  dapat  digunakan sebagai mode pembiayaan selain untuk tujuan nasabah  memperoleh  dana  guna  membeli barang atau komoditas yang diperlukan. Lebih jauh dijelaskan,suatu misal nasabah mengajukan  pembiayaan  untuk  pembelian kapas  sebagai  bahan  baku  pembuatan  kain,
maka  objek  pembiayaan  murabahah  adalah komoditas kapas tersebut. Tidak diperkenankan  untuk  membiayai  barang  lain diluar kesepakatan perjanjian akad murabahah seperti  mesin  produksi  atau  lainnya.  Juga tidak  diperkenankan  dana  pembiayaan murabahah  tersebut  digunakan  untuk  tujuan lain  seperti  membayar  gaji  pegawai  atau tagihan  listrik  dan  sebagainya  (diluar  objek akad  perjanjian  murabahah  yang  disepakati antara bank syariah dengan nasabah) 13 .
Penulis  sepakat  dengan  pandangan diatas.  Pemanfaatan  dana  pembiayaan  dari akad  murabahah  apabila  digunakan  untuk kepentingan  diluar  objek  pembiayaan  maka dampak  hukum  yang  terjadi  adalah  tidak sahnya akad perjanjian tersebut. Sebagaimana diketahui  terdapat  tiga  rukun  jual  beli  yaitu (1) aqidain (2) ma’qud alaih / objek jual beli (3) shighah / akad. Agar tercapai sahnya jual beli,  termasuk  mode  jual  beli  dalam  akad murabahah, harus memenuhi ketiga rukun jual beli tersebut.
Berakhirnya akad perjanjian murabahah dapat  ditentukan  karena  sebab  –  sebab berikut;
1. Berakhirnya Masa Berlaku Akad
Dalam  suatu  perjanjian  telah ditentukan  saat  kapan  suatu  perjanjian
13 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek Hukumnya , (Jakarta : Prenadamedia Group,2015) hal. 205.
JANUARI - JUNI 2019
akan  berakhir,  sehingga  dengan berjalannya  waktu,  maka  secara otomatis  perjanjian  akan  berakhir  atau selesai 14 .  Dasar  hukum  tentang  hal  ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9): 4, yang  artinya:  “Kecuali  orang-orang musyrik  yang  telah  mengadakan perjanjian  dengan  kamu  dan  mereka sedikit  pun  tidak  mengurangi  (isi perjanjian)  dan  tidak  (pula)  mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu,  maka  terhadap  mereka  itu penuhilah  janjinya  samapai  batas waktunya.  Sungguh,  Allah  menyukai orang-orang  yang bertakwa.sesuatu pun (dari  isi  perjanjian)mu  dan  tidak  (pula) mereka  membantu  seseorang  yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu  penuhilah  janjinya  sampai  batas waktunya.  Sungguh,  Allah  menyukai orang-orang yang bertaqwa.” 15
2. Dibatalkan  oleh  Pihak  yang  Berakad atau  Terjadinya  Pembatalan  atau Pemutusan Akad (Fasakh)
Hal ini terjadi jika salah satu pihak telah  melanggar  ketentuan  perjanjian atau  salah  satu  pihak  mengetahui  jika dalam  pembuatan  perjanjian  terdapat
14 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 38.
15 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 54
unsur  kekhilafan  atau  penipuan. Kekhilafan  bisa  menyangkut  objek perjanjian  (error  hin  objecto),  maupun mengenai orangnya (error in persona) . 16
Hal  ini  didasarkan  kepada  ketentuan alquran di antaranya QS. At-Taubah (9): 7,  yang  artinya  “Bagaimana  mungkin ada  perjanjian  (aman)di  sisi  Allah  dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik,  kecuali  dengan  orang  -  orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah),  maka  selama  mereka berlaku  jujur  terhadapmu,  hendaklah kamu  berlaku  jujur  (pula)  terhadap mereka.  Sungguh,  Allah  menyukai orang-orang yang bertaqwa”. 17.
3. Salah  Satu  Pihak  yang  Berakad Meninggal Dunia
Hal  ini  berlaku  pada  perikatan
untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal  memberikan  sesutu,  katakanlah dalam  bentuk  uang/barang  maka perjanjian  tetap  berlaku  bagi  ahli warisnya.  Sebagai  contohnya  ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian  meninggal  maka  kewajiban
16 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 70.
17 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 67.
untuk  mengembalikan  utang  menjadi kewajiban ahli waris 18 .
Maka  pihak  bank  memberikan syarat  bahwa  dalam  pembiayaan nasabah  diminta  untuk  turut  serta mengasuransikan jiwanya pada asuransi jiwa  pembiayaan.  Sehingga  jika  terjadi risiko  gagal  bayar  sebab  nasabah meninggal  dunia,  ahli  waris  tidak dibebani untuk membayar sisa angsuran yang  belum  terbayar,  karena  telah tercover oleh pihak asuransi.
4. Jika  Ada  Kelancangan  dan  Bukti Pengkhianatan (Penipuan) Jika  dalam  suatu  perjanjian terbukti  adanya  penipuan,  maka  akad tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  pihak yang  tertipu. 19 Hal  ini  berdasarkan kepada  firman  Allah  swt  QS.  Al-Anfal (8):  58,  yang  artinya:  ”dan  jika  engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan  dari  suatu  golongan, maka  kembalikanlah  perjanjian  itu kepada mereka dengan  cara  yang jujur. Sungguh,  Allah  tidak  menyukai  orang yang berkhianat. 20

## B. KONSEP  DENDA  DALAM  AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
18 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia,..hal.73 19 Ibid . 20 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya Terjemahan, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 17
Secara  umum,  denda  adalah  bentuk hukuman  yang  melibatkan  uang  yang  harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling  umum  adalah  uang  denda  yang jumlahnya  tetap,  dan  denda  harian  yang dibayarkan  menurut  penghasilan  seseorang. 21
Denda  merupakan  salah  satu  jenis  dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u , yang artinya  menolak  dan  mencegah.  At-ta’zir adalah  larangan,  pencegahan,  menegur, menghukum,  mencela  dan  memukul. Hukuman  yang  tidak  ditentukan  (bentuk  dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala  bentuk  maksiat  yang  tidak  termasuk hudud dan kafarat, baik  pelanggaran  itu menyangkut  hak  Allah  SWT  maupun  hak pribadi. 22
Menurut  Wahbah  Al-Zuhaili  dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh , sanksi- sanksi  ta’zir  adalah  hukum-hukuman  yang secara  syara’  tidak  ditegaskan  mengenai ukurannya.  Syariat  Islam  menyerahkannya kepada  penguasa  negara  untuk  menentukan sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang sesuai  dengan  kejahatannya.  Sanksi-sanksi ta’zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Denda , diakses 18 Agustus 2019. 22 http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/penge rtian-denda-dalam-perspektif-islam.html. diakses 18 Agustus 2019.
JANUARI - JUNI 2019
dan  kondisi  masyarakat,  taraf  pendidikan masyarakat,  dan  berbagai  keadaan  lain manusia  dalam  berbagai  masa  dan  tempat 23 .
Di  karenakan  ta’zir  tidak  ditentukan  secara langsung  dalam  Alquran  dan  hadis  (terlebih dalam konteks pembiayaan murabahah), maka ini  menjadi  kompetensi  penguasa  setempat (bisa lembaga pemerintah melalui fatwa DSN – MUI). Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi  ta’zir,  harus  tetap  memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum 24 .
Ta’zir  memiliki  syarat  dan  tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut, 25
1. Preventif  (pencegahan).  Ditujukan  bagi orang  lain  yang  belum  melakukan jarimah.
2. Represif  (membuat  pelaku  jera). Dimaksudkan  agar  pelaku  tidak mengulangi perbuatan jarimah
(perbuatan  –  perbuatan  yang  dilarang oleh syara’) di kemudian hari.
3. Kuratif  (perbaikan).  Ta’zir  harus mampu  membawa  perbaikan  perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif  (pendidikan).  Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.
23 M. Nurul Irfan, dan Masyofah, Fiqh Jinayah , ( Jakarta : AMZAH, 2013), hal. 139.
24 Ibid, hal. 140
25 Ibid, hal. 142.
Hukum  syara’  tidak  menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta’zir,  tetapi  menyebutkan  sekumpulan hukuman,  dari  yang  paling  ringan  sampai yang  paling  berat.  Hakim  diberi  kebebasan untuk  memilih  hukuman  mana  yang  sesuai. Dengan  demikian,  sanksi  ta‟zir  tidak mempunyai batas tertentu.
Ta’zir  berlaku  atas  semua  orang  yang melakukan  kejahatan.  Syaratnya  adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki- laki  maupun  perempuan,  dewasa  maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang  yang  melakukan  kemungkaran  atau mengganggu  pihak  lain  dengan  alasan  yang tidak  dibenarkan,  baik  dengan  perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta’zir agar tidak mengulangi perbuatannya. 26 Untuk mempersempit batasan mengenai kajian denda dalam  pembiayaan,  maka  rujukan  yang dipakai  adalah  fatwa  DSN  –  MUI,  yaitu: Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.
Untuk  menghindari  hal-hal  tidak diinginkan  dalam  pembayaran  denda  maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu  yang  menunda-nunda  pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini:
a. Pertama: Ketentuan Umum
1. Sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa ini  adalah  sanksi  yang  dikenakan
26 Ibid. hal. 143
JANUARI - JUNI 2019
LKS kepada nasabah yang mampu membayar,  tetapi  menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar  disebabkan force majeur tidak  boleh  dikenakan sanksi.
3. Nasabah  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran  dan/atau  tidak mempunyai  kemauan  dan  itikad baik  untuk  membayar  boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi  didasarkan  pada  prinsip ta’zir, yaitu  bertujuan  agar nasabah  lebih  disiplin  dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi  dapat  berupa  denda sejumlah  uang  yang  besarnya ditentukan  atas  dasar  kesepakatan dan dibuat saat akad
ditandatangani.
6. Dana  yang  berasal  dari  denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
b. Kedua :  Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  diantara  kedua belah  pihak,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi Syari‟ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
c. Ketiga: Fatwa  ini  berlaku  sejak
tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya. 27
Hal  mendasar  yang  menjadi  alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap  melakukan  cidera  janji  atau wanprestasi. Cidera  janji  yang  dimaksud adalah  bahwa  nasabah  tidak  mampu melakukan  pelunasan  atau  pembayaran angsuran  sesuai  dengan  jatuh  temponya.  Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor,
1. Nasabah secara sengaja tidak melakukan  pembayaran  angsuran karena tidak memiliki itikad baik .  Nasabah  kategori  ini  secara financial  dipandang  mampu,  artinya kondisi  keuangan  nasabah  tersebut dalam keadaan lapang atau cukup. Jika dilihat  dari  kondisi  usaha,  nasabah kategori  tersebut  tidak  mengalami kendala  dalam  usaha  nya.  Secara umum  usaha  tetap  berjalan  normal, bahkan  mengalami  perkembangan. Begitu juga dengan omset usaha serta keuntungan  yang  diperoleh.  Yang menarik  untuk  dipahami  adalah mengapa  nasabah  yang  secara ekonomi atau finansial mampu, tiba – tiba melakukan tindakan wanprestasi.
JANUARI - JUNI 2019
Dalam  pandangan  penulis, tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  nasabah  kategori  ini  pada awalnya  adalah  karena  kesalahan dalam  mindset  atau  cara  pandang nasabah itu sendiri mengenai hubungan kerja antara nasabah dengan bank.  Nasabah  bertindak  sembrono atau bisa dikatakan sedikit
menganggap  remeh  perihal  kewajiban nya  yaitu  melakukan  pembayaran angsuran.
Hasil  usaha  yang  dijalankan tidak  dicadangkan  untuk  persiapan pembayaran  angsurannya,  akan  tetapi lebih  digunakan  untuk  kepentingan lain  yang  sebetulnya  tidak  perlu. Misalnya,  nasabah  tertarik  dengan bisnis lain. Di era informasi yang serba mudah  ini,  karena  adanya  fasilitas internet,  seseorang  dapat  dengan
mudahnya
mengetahui aneka informasi  dibelahan  wilayah  maupun Negara  lain.  Orang  awam  cenderung ingin  mengetahui  dan  penasaran dengan  hal  –  hal  tersebut,  pun  juga dalam hal bisnis atau usaha.
Contoh  riil  dalam  hal  ini adalah,  hasil  usaha  utama  (yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank  syariah)  digunakan  untuk mengembangkan  bisnis  baru  yang
tidak  ada  kaitannya  dengan  bisnis utama.  Motif  nasabah  melakukan demikian  karena  nasabah  tertarik setelah mendapat informasi bahwa ada orang  yang  menjalani  bisnis  X (misalnya)  telah  sukses  dan  kaya. Kemudian  nasabah  tersebut  berniat untuk  melakukan  bisnis  X  tersebut, dan  modal  yang  dgunakan  adalah sumber dana dari usaha utama.
Tindakan  yang  lebih  rawan lagi,  nasabah  enggan  melakukan pembayaran (sengaja menunda) karena uang  dari  usaha  utama  tersebut digunakan  untuk  kepentingan  lain diluar  usaha,  bahkan  tidak  ada kaitannya  dengan  usaha  atau  bidang produktif,  misalnya  rekreasi,  membeli barang mewah, dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  pembiayaan murabahah, yang notabene pengembaliannya  dilakukan  dengan cara pembayaran sistem angsuran atau dicicil  setiap  bulannya,  bagi  sebagian nasabah  seperti  kategori  diatas dianggap  ringan,  terlebih  jika  omset usahanya  terus  naik.  Kelonggaran finansial  yang  dimiliki  nasabah menjadikan  nasabah  sedikit  abai  pada tanggung  jawabnya,  yang  pada akhirnya  nasabah  memilih  untuk membelanjakan  uangnya  di  hal  lain
JANUARI - JUNI 2019
yang tidak berhubungan dengan usaha utama atau kewajiban angsurannya.
Hal ini bersifat kasuistik, atau tidak  berlaku  secara  general,  bahwa nasabah  dengan  tingkat  likuiditas tinggi cenderung abai akan kewajibannya.  Maka  dari  itu,  sesuai dengan pendapat diatas, bahwa kondisi seperti ini adalah perihal mindset atau pola  pikir  nasabah,  dan  menjadi tanggung  jawab  pihak  bank  untuk melakukan kontrol.
Bagi  sebagian  nasabah  yang lain,  sistem  angsuran  tetap  atau flat,
dianggap  cukup    berat,  terutama  bagi nasabah  yang  mengalami  penurunan omset  bisnis.  Dalam  keadaan  seperti ini,  lazim  terjadi  keterlambatan  atau mundur  jatuh  tempo  pembayaran angsuran,  sehingga  pihak  bank  harus betul  –  betul  jeli  dalam  penerapan denda pada nasabah.
2. Nasabah secara sengaja tidak melakukan  pembayaran  angsuran karena  tidak  mampu  secara  financial atau ekonomi
Berbeda dengan nasabah pada kategori pertama. Nasabah kategori ini benar  –  benar  secara  sengaja melakukan cidera janji
atau wanprestasi  berupa  tidak  melakukan pembayaran  angsuran  pembiayaan
atau  melakukan  pelunasan  karena desakan  atau  faktor  ekonomi.  Hal  ini dapat  diketahui  dari  kegiatan  usaha nasabah  yang  telah  mengalami penurunan  baik  dari  segi  omset ataupun keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Terdapat banyak faktor  yang  menyebabkan  terjadinya menurunnya  usaha  nasabah.  Antara lain;
a. Force majeur (bencana alam)
Keadaan  ini  dapat  menimpa siapapun    dan  dalam  kondisi apapun. Bencana alam merupakan satu  hal  yang  menyebabkan kerusakan  yang  datangnya  sulit untuk  diperkirakan  sebelumnya. Banjir,  gempa  bumi,  gunung meletus,  tsunami,  tanah  longsor dan  sebagainya,  adalah  sebagian dari  contoh  bencana  alam. Bencana  alam  merupakan  faktor diluar  kendali  manusia,  sekalipun terdapat  metode  atau  rekayasa teknologi yang mampu memprediksi kedatangannya.
Akan  tetapi  sampai  dengan  detik ini  belum  ada  teknologi  yang mampu  menghentikan  terjadinya bencana alam.
b. Kerugian    yang  tidak  di  inginkan yang melibatkan faktor manusia
JANUARI - JUNI 2019
Kejadian ini dapat dijelaskan dengan contoh
misalnya  kebakaran  rumah  atau pabrik  karena  arus  pendek  listrik, kecelakan  saat  berkendara,  tindak kejahatan  yang  menyebabkan hilangnya  harta  atau  nyawa,  dan sebagainya.  Kejadian  diatas  tentu setiap orang tidak ingin mengalami,  akan  tetapi  terkadang hal  –  hal  tersebut  masih  juga terjadi. Faktor ini jelas berpengaruh  negatif  pada  seorang nasabah dalam
mengelola usahanya.  Dampaknya  adalah nasabah  mengalami  kerugian  dan atau  penurunan  kualitas  usaha yang  pada  akhirnya  bangkrut. Dalam  kondisi  ini,  nasabah  tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atau
pelunasan pembiayaan.
Dalam  konteks  pembiayaan murabahah,  terasa  cukup  berat  bagi nasabah  apabila  dengan  keadaan ekonomi  yang  demikian  ia  tetap berkewajiban  membayar  angsuran murabahah dengan jumlah tetap setiap bulannya.  Terlebih  lagi  besaran angsuran  tersebut  dihitung  pada  saat dahulu nasabah mengajukan
pembiayaan  dan  disetujui.  Tentu  ada pertimbangan  ekonomi  baik  secara capital atau capacity pada  analisa pembiayaan  sebelumnya.  Yang  mana kondisi ekonomi nasabah saat itu jauh lebih  baik  sehingga  dianggap  layak mendapat pembiayaan menurut pendapat pihak bank.

## C. ANALISIS  PENERAPAN  DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYAARAN ANGSURAN PADA AKAD

## PEMBIAYAAN MURABAHAH  berdasarkan  Fatwa
No. 17/DSN-MUI/IX/2000
Merujuk  pada  fatwa  No.  17/DSN  – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu  yang  menunda  –  nunda  pembiayaan pada  ketentuan  umum  yang  pertama,  bahwa sanksi  dikenakan  LKS  (Lembaga  Keuangan Syariah)  kepada  nasabah  yang  mampu membayar tapi menunda – nunda pembayaran dengan  sengaja.  Dalam  ketentuan  ini,  sanksi berupa  denda  dapat  diterapkan  kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar. Parameter kemampuan membayar disini  harus  dijelaskan  terlebih  dahulu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dalam pandangan  penulis,  kemampuan  membayar nasabah  dalam  fatwa  ini  adalah  diukur  pada kondisi riil saat ini.
Jika  melihat  ukuran  mampu  membayar secara  umum,  tentu  semua  nasabah
JANUARI - JUNI 2019
pembiayaan pada awalnya dipandang mampu dan layak oleh pihak bank syariah, maka dari itu lolos uji capacity, sehingga pembiayaannya  disetujui.  Namun  setelah berjalannya  waktu,  tidak  semua  nasabah mengalami  perkembangan  usaha  sesuai dengan  yang  diinginkan.  Faktanya,  ada nasabah  yang  secara  ekonomi  semakin  baik dan ada yang semakin jatuh atau bangkrut.
Penerapan  denda  atau  sanksi  pada nasabah yang memiliki kemampuan membayar  dan  menunda  membayar  karena dana  digunakan  untuk  hal  lain,  adalah  tepat. Dan  menurut  hemat  penulis  sifatnya  harus. Hal  ini  kembali  pada  tujuan  awal  penerapan denda  sebagai  unsur  preventif,  sehingga nasabah  jera  untuk  melakukan  wanprestasi, terlebih dia mampu membayar. Disamping itu penerapan  denda  atau  sanksi  telah menjalankan  fungsi  edukatif,  yaitu  mendidik nasabah agar tertib, bahwasanya kewajibannya membayar angsuran adalah hal yang  utama  dan  harus  diselesaikan  terlebih dahulu.
Dalam  praktiknya,  tidak  mudah mengetahui motif nasabah memilih melakukan  penundaan  pembayaran  angsuran pembiayan. Pihak bank syariah harus mampu melakukan identifikasi tiap – tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan bisnis.
Atau  justru  tidak  diterapkan  pada  nasabah yang  mampu  melakukan  pembayaran  akan tetapi  sengaja  menunda  dengan  alasan  yang tidak mampu di identifikasi oleh pihak  bank. Sehingga  unsur  edukatif  dan  preventif  pada penerapan  denda  tidak  mampu  merubah kebiasan buruk nasabah.
Penerapan  denda  atau  sanksi  harus dijelaskan dengan sebaik – baiknya oleh pihak bank  kepada  nasabah.  Dalam  fatwa  No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah  mampu  yang  menunda  –  nunda pembiayaan,  tidak  dijelaskan  secara  rinci berapa nilai denda yang boleh diambil. Hal ini dikembalikan  kepada  wewenang  dan kebijakan  bank  syariah  sendiri  dalam menetapkan  besaran  denda.  Dalam  fatwa tersebut  dapat  dipahami  bahwa  memungut sejumlah  uang  dengan  nominal  tertentu sebagai  pembayaran  atas  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  nasabah  perihal  pembayaran angsuran adalah boleh, asal memenuhi syarat tertentu.
Poses  identifikasi capacity nasabah tidak cukup dilakukan hanya pada proses pra pembiayaan.  Pihak  bank  syariah  perlu melakukan  monitoring  pembiayaan  nasabah secara  rutin.  Hal  ini  dilakukan  bukan  hanya untuk  memastikan  bahwa  kondisi  ekonomi nasabah baik – baik saja. Namun juga sebagai langkah  preventif  agar  nasabah  tidak melakukan  wanprestasi  disebabkan  karena
lalai dari kewajibannya. Monitoring pembiayaan  setidaknya  dilakukan  satu  bulan sekali  melalui  kunjungan  rutin  pihak  bank syariah kepada nasabah. Hal ini penting untuk menggali  informasi  mengenai  kondisi  usaha nasabah  serta  membangun  kedekatan emosional  nasabah  yang  bermuara  pada loyalitas.
Maka  dari  itu,  proses  monitoring pembiayaan  penting  dilakukan  dalam  rangka pelaksaan  fatwa  No.  17/DSN  –  MUI/IX  / 2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah  mampu yang  menunda  –  nunda  pembiayaan.  Karena mengkategorikan  nasabah  tertentu  mampu atau  tidak  mampu  secara  ekonomi  sebagai dasar penetapan denda tidaklah mudah.
penerapan  fatwa    No.  17/DSN  – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu  yang  menunda  –  nunda  pembiayaan akan menimbulkan dampak tertentu baik bagi pihak bank syariah dan juga nasabah.
Bagi  pihak  bank  syariah,  penerapan fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda  pembiayaan,  secara  langsung  tidak menambah  keuntungan  secara  ekonomis. Karena  dana  yang  terkumpul  dari  denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan  bank  syariah.  Akan  tetapi  masuk dalam  kategori  dana  sosial,  penggunaannya diperuntukkan  sebagai  dana  sosial  (sesuai fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang
Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan poin enam).
Meskipun  demikian,  dengan  penerapan fatwa  ini,  secara  tidak  langsung  membantu pihak  bank  untuk  melakukan  screening  pada nasabah  –  nasabah  yang  berpotensi melakukan wanprestasi. Sehingga pihak bank syariah  mampu  menyediakan  langkah  – langkah  peventif  terjadinya  pembiayaan bermasalah,  khususnya  pada  pembiayaan murabahah yang notabene merupakankategori pembiayaan dengan angsuran tetap.
Bagi  nasabah,  penerapan  fatwa  ini berdampak  pada  perilaku  disiplin  atau  tertib dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan murabahah.

## KESIMPULAN
1. Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan memiliki  peran  yang  cukup  luas  dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional,  karena  eksistensi  bank  syariah adalah wujud  rahmatan  lil  alamin ,  yang tidak  secara  khusus  diperuntukkan  bagi umat Islam saja.
2. Murabahah  sebagai  mode  pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembiayaan yang  paling  banyak digunakan  oleh  bank  syariah,  hal  ini karena  mode  pembiayaan  murabahah dipandang berisiko rendah dengan jumlah pendapatan  yang  dapat  ditentukan sebelumnya.
JANUARI - JUNI 2019
3. Penerapan fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah mampu  yang  menunda  –  nunda pembiayaan,  dipandang  tepat,  bahkan harus  dipertegas  dalam  aplikasinya, karena  dampak  dari  penerapan  fatwa  ini cukup  baik  bagi  pihak  bank  syariah, yakni sebagai warning terhadap  nasabah –  nasabah  yang  berpotensi  wanprestasi. Bagi  nasabah  penerapan  fatwa  ini memilki  peran  edukatif  agar  nasabah lebih  tertib  dan  bertanggung  jawab  atas fasilitas  pembiayaan  murabahah  yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,M. Yazid. 2009. Fiqh Muamalah Dan Implementasinya  Dalam  Lembaga Keuangan Syariah .Yogyakarta : Logung Pustaka.
Departemen Agama RI.2010 . Al-Qur‟an Dan Tafsirnya  Terjemahan. Jakarta:  Lentera Abadi.
Djamil,  Fathurrahman  .2013. Penerapan Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta  : Sinar Grafika.
http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/ 11/pengertian-denda-dalam-perspektif- islam.html. diakses 18 Agustus 2019.
http://www.ojk.go.id. “UU No. 21 tahun 2008
Tentang  Perbankan  Syariah  “,  03
Desember  2013.  Diakses  pada  18 Agustus 2019).
Irfan,  M.  Nurul  dan  Masyofah,  2013. Fiqh Jinayah ,Jakarta : AMZAH, 2013.
Mardani,  2013. Hukum  Perikatan  Syariah  di Indonesia .Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Muhamad,2017. Manajemen Dana  Bank Syariah .Depok : Raja Grafindo Persada.
Muhamad.  2000. Lembaga  Keuangan  Umat Kontemporer .Yogyakarta : UII Press.
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  M.  Syafi’I
Antonio.  1997. Apa  dan  Bagaimana Bank  Islam. Yogyakarta  :  PT.  Dana Bhakti Wakaf.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.2015. Perbankan
Syariah  Produk  –  Produk  dan  Aspek Hukumnya .  Jakarta  :  Prenadamedia Group.
Sudarsono,  Heri.2004. Bank  dan  Lembaga keuangan  Syariah  :  Deskripsi  dan Ilustrasi . Yogyakarta : Ekonosia.
Susilo,  Edi.2017. Analisis  Pembiayaan  dan Risiko Perbankan Syariah .Yogyakarta :
UNISNUPRESS.
Tim  Laskar  Pelangi,  2013. metodologi  Fiqih Muamalah  Diskursus  Metodologis Konsep  Interaksi  Sosial  Ekonomi , Kediri : Lirboyo Press, 2013.