## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.336

## Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Abraham Radja 1 , Imam Haryanto 2
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Rs. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450 Correspondence email: abrahamradja20@gmail.com, Imam.upns1@gmail.com
Abstrak. Penulisan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perbuatan  curang  yang  dilakukan  pelaku  usaha  pada  masa  pandemi  dan bagaimana akibat hukum  yang timbul dari perbuatan curang tersebut. Penelitian  ini secara  yuridis  normative dengan pendekatan undang-undang  dengan  menggunakan  jenis  data  bersifat  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Dari  penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa posisi dominan, penetapan harga, dan penimbunan merupakan suatu bentuk perbuatan curang yang  saling  berkaitan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  dalam  masa  pandemi  yang  terjadi  sekarang  ini.  Pemberian  sanksi administratif,  pidana  denda,  pidana  kurungan  pengganti  denda  ataupun  pidana  tambahan  apabila  memenuhi  ketentuan  yang berlaku bagi para pihak yang melakukan beberapa bentuk kecurangan selama masa pandemic.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Perbuatan Curang, Pandemi
Abstract.  This  writing  is  written  to  find  out  the fraudulent  acts committed by  business actors during  the pandemic and  how the legal consequences arise from these fraudulent acts. This research is a juridical normative type with a statutory approach using secondary data collected through literature study. From this writing, it can be concluded that dominant position, Price fixing, and hoarding are a form of fraudulent and interrelated acts committed by business actors in the current pandemic era. Administrative sanctions, fines, imprisonment or additional penalties are given to comply with the applicable provisions for parties who commit several forms of fraud during the pandemic period.

## Keyword: Legal Consequences, Fraud, Pandemic

## PENDAHULUAN
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  h  ukum  negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  usaha  dalam bidang ekonomi. 1 Dalam setiap kegiatan pelaku usaha ini tentu adanya tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan contohnya  seperti  melakukan  persaingan  usaha  secara  tidak  sehat  yang  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  yang dilakukan antar para pelaku usaha dalam kegiatan usaha produksi maupun kegiatan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan  secara  tidak  jujur  dan  menghambat  kegiatan  dari  masing-masing  pelaku  usaha.  Menurut  Undang-Undang No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  persaingan  usaha  tidak sehat dapat diartikan sebagai Persaingan usaha tidak sehat  adalah “persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” 2 Dalam kegiatan usaha ini harus adanya pihak lain yang dapat membuat kegiatan  pelaku  usaha  menjadi  berguna  dan  mencapai  tujuannya,  pihak  tersebut  merupakan  pihak  konsumen. Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 3
Henry Clay (1832) mengungkapkan bahwa: “Off all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition, (Dari semua kekuatan manusia yang beroperasi pada urusan umat manusia, tidak ada yang  lebih  besar  dari  persaingan)”  untuk  menjelaskan  mengenai  arti  penting  dari  persaingan  untuk  umat  manusia. Bahkan  adanya  kemungkinan  sejak  dimulainya  peradaban  dan  selama  masih  akan  ada  peradaban  persaingan  tidak akan  pernah  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia. 4 Persaingan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dalam  usaha  mereka,  setiap  orang  bersaing  untuk  mencapai  apa  yang  mereka harapkan atau cita-citakan, dikarenakan hal tersebut terkadang seseorang menghalalkan beberapa cara untuk mencapai
1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf E
2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf F
3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2
4 Ditha  Wiradiputra,  S.H.  (Staf  Pengajar  FHUI,  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Kajian  Persaingan  dan  Kebijakan  Usaha FHUI),  Modul  untuk  Retooling  Program  under  Employee  Graduates  at  Priority  Disiciplines  under  TPSDP  (Technology  and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI., Jakarta. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia. 2004.
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
hal  tersebut,  entah dengan melakukan kecurangan maupun memanfaatkan  kekuasaan mereka akan suatu barang atau jasa  demi  melancarkan  kegiatan  usaha  mereka.  Oleh  karena  itu  pentingnya  suatu  hukum  yang  dapat  mengikat  dan mengatur  kegiatan  usaha  mereka  agar  meminimalisir  atau  menghilangkan  kegiatan  kecurangan  mereka,  contohnya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan juga  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  kedua  undang-undang  tersebut  sangat  berperan dalam lancarnya kegiatan ekonomi. Tetapi dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukannya konsumen demi tercapainya suatu kegiatan ekonomi yang baik dan seimbang oleh karena itu pentingnya juga untuk setiap pelaku usaha memahami dan menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan terhadap konsumen masih dianggap remeh oleh beberapa oknum maupun kelompok pelaku usaha yang dimana para konsumen tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang mengatur dan menegaskan hak dan wewenang yang dimiliki pelaku usaha serta penegakkan  akan  kegiatan  pelaku  usaha  yang  dilarang  dalam  proses  usahanya  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  sehingga  menciptakan  suatu  usaha  yang  sehat.  Dalam  masa-masa  pandemi  masih  adanya  para  pelaku  usaha yang memanfaatkan kondisi dan kemampuan mereka untuk melakukan kecurangan dalam melakukan proses usahanya beberapa  kecurangan  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  penimbunan  barang,  permainan  harga,  sehingga ketersediaan  barang  menjadi  langka  selain  itu  juga  dengan  melakukan  kenaikan  harga  secara  tidak  wajar  setiap  hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Praktek Monopoli dan perdagangan karena melanggar beberapa ketentuan  dalam  Undang-undang  tersebut,  serta  berkaitan  juga  dengan  Undang-undang  perlindungan  konsumen dikarenakan  kewajiban  sebagai  seorang  pelaku  usaha.  Bukan  hanya  hal  tersebut  beberapa  pelaku  usaha  juga  masih belum  memehami  tentang  kewajiban  dan  hak  yang  ia  miliki  sebegai  pelaku  usaha  sehingga  tidak  melakukan  proses usahanya  secara  maksimal,  bahkan  masih  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  mengetahui  apa  yang  dilarang  dalam melakukan proses usahanya. setiap kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan pasti akan memiliki hubungan dengan Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai akibat hukum perbuatan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha selama masa pandemi.

## METODE
Jenis  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  dengan  jenis  yuridis  normatif. Pendekatan  perundang-undangan,  jenis  data  yang  dikumpulkan  bersifat  sekunder,  dengan  demikian  maka  cara pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  sesuai  dengan  yang  terkait  masalah  yang  diteliti  yakni tentang akibat hukum pengusaha melakukan perbuatan curang pada masa pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbuatan curang pada masa pandemi dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku
Sebelum  membahas  mengenai  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dan  pelaku  usaha  perlu  kita ketahui  terlebih  dahulu  mengenai  KPPU  (Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha).  KPPU  merupakan  suatu  lembaga independent  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  jalannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  mereka  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  presiden  dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Untuk membahas mengenai perbuatan curang kita perlu mengetahui mengenai apa  yang  dimaksud dengan hal tersebut. Perbuatan curang merupakan tindakan ketidak jujuran atau dengan kelicikan dilakukan secara sengaja tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk dirinya sendiri.
Perbuatan  curang  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  lagi,  perbuatan  curang  ini  biasa  terjadi  pada  suatu  kegiatan usaha  maupun  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  mereka  secara  egois  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang signifikan.  Dalam  masa  pandemi  yang  terjadinya  banyaknya  para  pelaku  usaha  atau  pengusaha  yang  melakukan kegiatan  usaha  mereka  secara  curang  (P olda  Sulsel  Bongkar  Penyalahgunaan  Perdagangan  22  Ribu  Masker  di Makassar) 5 kegiatannya  merupakan  menguasai  suatu  produk  sehingga  mendapatkan  posisi  dominan  dan Price  fixing (penetapan harga) salah satu contoh tersebut.

## Posisi dominan
Posisi dominan menurut KBBI secara harfiah memiliki arti kata “posisi” adalah kedudukan (orang atau barang) sementara  arti  kata  “dominan”  adalah  bersifat  sangat  menentukan  karena  kekuasaan,  pengaruh,  tampak  menonjol. Posisi dominan subsatansinya diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut pasal tersebut posisi dominan adalah “keadaan dimana pelaku  usaha  tidak  mempunyai  pesaing  yang  berarti  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  pangsa  pasar  yang
5 https://humas.polri.go.id/download/polda-sulsel-bongkar-penyalahgunaan-perdagangan-22-ribu-masker-di-makassar/ (diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 20.00)
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  diantara  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan dengan  kemampuan  keuangan,  kemampuan  akses  pada  pasokan  atau  penjualan,  serta  kemampuan  untuk menyesuaikan  pasokan  atau  permintaan  barang  atau  jasa  tertentu”.  Poisi  dominan  juga  dapat  diartikan  “sebagai kemampuan  untuk  menguasai  atau  untuk  mempertahankan  posisi  di  pasar  bersangkutan  juga  bisa  dilakukan  melalui kegiatan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Umpamanya,  pelaku  usaha,  baik  secara  sendiri  maupun  bersama-sama, menciptakan  hambatan  persaingan  (competition  restraint)  bagi  pesaingnya  maupun  pesaing  potensialnya,  seperti menghambat  masuknya  pesaing  potensial,  membatasi  produksi  pesaing,  menghambat  perkembangan  pasar  serta teknologi dan berbagai perilaku yang unfair lainnya. Berkurangnya persaingan yang diakibatkan dari tindakan ini bisa berakibat pada konsumen yang dapat merugikan mereka.”

## Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
“(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan  atau  menghalangi  konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. membatasi pasar dan  pengembangan  teknologi;  atau  c.  menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar bersangkutan. (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a.  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  50%  (lima  puluh  persen)  atau  lebih  pangsa pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu;  atau  b.  dua  atau  tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”
Perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  dalam  pasar  pada  suatu  kegiatan  usaha  biasa  disebut  sebagai  Perusahaan dominan. Perusahaan yang dianggap memiliki posisi dominan juga dapat mengendalikan kegiatan pasar dan memiliki pesaing  yang  tidak  mempunyai  kekuatan  ataupun  dampak  besar  pada  kegiatan  pasarnya.  Perilaku  penyalahgunaan oleh  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  dalam  kegiatan  pasar  yang  bersangkutan  memiliki  kemungkinan untuk  melakukan  perbuatan  anti-persaingan  lainnya.  Pelaku  usaha  dapat  menggunakan  posisi  dominan  karena memiliki  bargaining  position  yang  mempengaruhi  persaingan  juga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  penyalahgunaan. 6 Dengan posisi dominan yang mereka miliki mereka bisa melakukan rencana ataupun strategi yang bersifat privat atau independen  dan  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  pesaing  maupun  konsumen  mereka.  Dengan  kekuatan  mereka  pada pangsa pasar tersebut mereka dapat menggendalikan pangsa pasar dengan keinginan mereka.
Posisi  dominan  sendiri  bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  hal  ini  terjadi  tidak  hanya  ketika  ada  atau  tidaknya pandemi.  Posisi  dominan  sendiri  umum  terjadi  dan  bukan  berarti  posisi  dominan  merupakan  tindakan  yang  salah melainkan bagaimana mereka melakukan kegiatan pasar mereka sebagai perusahaan yang memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang menjadi permasalahan mengenai posisi dominan adalah apakah perusahaan tersebut dalam usaha mencapai posisi tersebut melakukan kecurangan dan setelah mencapai posisi dominan  apakah  mereka  melakukan  penyalahgunaan  itu  untuk  mempertahankan  keuntungan  mereka  itu.  apabila perusahaan melakukan penyalahgunaan kekuatan mereka ini baru bisa dikatakan telah melanggar pasal 25 ini.
Secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  tindakan  dari  perusahaan  yang  memiliki  posisi  dominan  berkaitan dengan  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  mengenai  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

## Pasal 6 tentang diskriminanasi harga
Perusahaan  yang  memiliki  posisi  dominan  mempunyai  kekuatan  untuk  mempengaruhi  dengan  mengajukan penetapan kebijakan harga melalui perjanjian.

## Pasal 17
Perusahaan  dengan  posisi  dominan  memiliki  ciri  khas  dalam  kekuatan  untuk  melakukan  monopoli  yang menghambat pesaingnya untuk berkembang.

## Pasal 19
Perusahaan  yang  memiliki  posisi  dominan  berkemampuan  untuk  menguasai  kegiatan  pasar  sehingga  dapat melakukan diskriminasi terhadap pesaingnya.

## Pasal 20
6 Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Abuse of Dominance and Monoplisation. 1996. hlm 9.
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku

## Perusahaan yang memiliki posisi dominan medapatkan kekuatan untuk melakukan penjualan dengan harga yang rendah untuk menyingkirkan para pesaingnya
Perusahaan  atau  pelaku  usaha  posisi  dominan  yang  memiliki  kekuatan  terbesar  dalam  pasar  bukanlah  suatu masalah. Posisi dominan tidak menjadi suatu permasalahan ketika hal tersebut dicapai melalui persaingan yang sehat diraih melalui efisiensi kerja mereka, inovasi atau ide dan strategi usaha yang mengungguli para pesaingnya. Efisiensi serta inovasi yang dicoba oleh industri dominan tersebut hendak diterjemahkan dalam wujud harga yang lebih murah serta mutu benda yang lebih baik. Perkara tersebut akan timbul apabila tidak menghasilkan kondisi pasar seperti yang diharapkan.
Penyalahgunaan  posisi  dominan  umumnya  bisa  dilihat  dari  sikap  strategis  industri  atau  strategic  behavior. Strategic  behavior  merupakan  suatu  konsep  bagaimana  suatu  usaha  dapat  mengurangi  tingkatan  persaingan  yang berasal  dari  pesaing  yang  telah  ada  ataupun  pesaing  potensial  yang  baru  memulai  di  pasar  yang  pada  dasarnya diperuntukan  untuk  tingkatkan  profit  perusahaan.  Sikap  ini  tidak  hanya  dipusatkan  pada  penetapan  harga  ataupun kuantitas. Namun lebih mengejar kondisi pasar, memperlebar  kapasitas, sampai mempersempit ruang gerak pesaing. Perusahaan  atau  pelaku  usaha  posisi  dominan  dalam  masa  pandemi  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk melakukan hal-hal tersebut dengan strategi menimbun produk mereka seperti masker, hand sanitizer dan obat-obatan penjaga imun sehingga para pesaingnya tidak memiliki kekuatan dalam kepemilikian produk memaksa mereka harus mengikuti  atau  bahkan  menurunkan  harga  mereka  untuk  dapat  mengikuti  persaingan  di  pasar  dan  menyempitkan pergerakan  mereka  sebagai  pesaing.  Ketika  para  pesaing  mereka  telah  terperangkap  dalam  strategi  itu  maka  dapat terjadi monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan. Oleh karena itu persaingan menjadi tidak  seimbang  dan  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Selain  strategic  behavior  dalam  penyalahgunaan posisi dominan juga ada predatory pricing di mana perusahaan menjual produk mereka dengan harga di bawah biaya produksi sehingga para pesaing kecil mereka dapat tersisihkan dan tidak mampu untuk bersaing. Tetapi selama masa pandemi  perusahaan  tidak  melakukan  predatory  pricing  dikarenakan  kelangkaan  terhadap  barang  sehingga  tidak perlunya melakukan penurunan harga tetapi dengan menguasai produk dagang yang bersangkutan.
KPPU dalam pembuktian dugaan penyalahgunaan posisi dominan, menggunakan pendekatan yang dapat dibagi ke dalam tiga-tahap (3 step process), yaitu:
a. “Pendefinisian pasar bersangkutan;
b. Pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan;
c. Pembuktian  apakah  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  tersebut  telah  melakukan  penyalahgunaan  posisi dominan;” 7

## Price fixing
Price  fixing atau  penetapan  harga  adalah  perjanjian  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha dalam hal menetapkan harga atas kualitas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen atau pelanggan  dalam  pasar  yang  memiliki  keterkaitan.  Kegiatan  ini  sangatlah  dilarang  dalam  persaingan  usaha  karena dapat  menghasilkan  kenaikan  harga  yang  tidak  normal.  Bersumber  pada  Undang-Undang  nomor  5  tahun  1999 Menurut  pasal  1  ayat  7  “perjanjian  didefenisikan  bagaikan  suatu  perbuatan  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan  diri  terhadap  satu  ataupun  lebih  pelaku  usaha  lain  dengan  nama  apapun,  baik  tertulis  ataupun  tidak tertulis” Perjanjian penetapan harga/ Price fixing tercantum di dalam jenis perjanjian yang dilarang yang diatur dalam Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8  UU  nomor  5  Tahun  1999  yang  terdiri  dari  perjanjian  penetapan  harga  ( Price  fixing Agreement), diskriminasi harga (Price Discrimination), harga pemangsa ataupun jual rugi (predatory pricing). 8 Dalam  pasal  8  UU  Nomor  5  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat  persyaratan  bahwa  penerima  barang  dan  atau  jasa  tidak  akan  menjual  atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat.”  Selain  itu,  perjanjian  yang dilakukan pelaku usaha telah memenuhi unsur daripada ketentuan Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, “yang menentukan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  tau  secara  singkat  pelaku  usaha  tidak  diperbolehkan  melakukan  perjanjian dengan pesaingnya yang berkaitan dengan penerimaan barang atau jasa, menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari perjanjian.
Diskriminasi harga merupakan penawaran/pembebanan harga yang berbeda terhadap masing-masing konsumen. Biasanya  kegiatan  ini  dapat  terjadi  pada  pasar  persaingan  tidak  sempurna,  yang  lebih  khusus  lagi  pasar  monopoli  di
7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 25 Tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8 Fahmi, Andi. Hukum Persaingan Usaha:Antara Teks & Konteks, Indonesia. 2009.
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
mana  perusahaan  atau  pelaku  usaha  memiliki  kekuatan  mutlak  atas  harga,  kuantitas  dan  kualitas  dari  produk. Diskriminasi  harga  ini  memang  sulit  terjadi  dikarenakan  perlunya  unsur  yang  menguatkan  agar  hal  tersebut  terjadi seperti dalam pasar monopoli atau hanya ada satu penjual dalam pasarnya dan minimnya informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu diskriminasi harga ini sangat jarang terjadi bahkan dalam masa pandemi tidak terlihatnya suatu kegiatan diskriminasi harga.
Harga  pemangsa  ataupun  jual  rugi  merupakan  suatu  bentuk  penetapan  harga  dengan  cara  menurunkan  harga dari  suatu  barang  atau  jasa  di  bawah  harga  normal  yang  bertujuan  untuk  menarik  pelanggan,  menghalangi  para pesaing baru dan menyingkirkan para pesaingnya. Predatory pricing ini biasa bertujuan untuk meningkatkan penjual sehingga  menarik  konsumen  dalam  jumlah  besar  untuk  melakukan  pembelian  hanya  ke  penjual  yang  melakukan predatory  pricing.  Ketika  ada  perusahaan  yang  melakukan  predatory  pricing,  konsumen  merupakan  salah  satu  pihak yang sangat diuntungkan, tetapi jika predatory pricing tersebut berhasil dan menyingkirkan seluruh pesaingnya yang tidak  dapat  bersaing  maka  ketika  seluruh  pesaingnya  telah  mundur  dari  pasar,  perusahaan  atau  pelaku  usaha  yang melakukan  predatory  pricing  akan  mendapatkan  penguasaan  yang  mutlak  akan  pasar  yang  menciptakan  persaingan tidak sempurna dan pihak perusahaan dapat melakukan penetapan harga secara tinggi dikarenakan hanya perusahaan tersebut  yang  menjadi  satu-satunya  perusahaan  yang  masih  bertahan  dalam  pasar.  Predatory  pricing  selama  masa pandemi tidak terlihat secara signifikan dikarenakan selama masa pandemi para perusahaan atau pelaku usaha dalam bidang  penjualan  masker,  hand  sanitizer  dan  obat-obatan  mengalami  kewalahan  dikarenakan  kondisi  yang memaksakan oleh konsumen melakukan pembelian secara besar dan para konsumen tidak memikirkan masalah harga karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang menyangkut kelangsungan hidup mereka.
Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut:
1. “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan harga  atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”
2. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk:
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.”
Price  fixing atau  penetapan  harga  ini  sendiri  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999  memiliki  keterkaitan  dengan beberapa pasal di dalamnya yaitu: 9

## Pasal 8
Dalam  pasal  ini  pengaturan  Price  fixing  sendiri  berlaku  secara  horizontal  maupun  vertikal,  apabila  secara horizontal berkaitan dengan pesaingnya dalam bidang yang sama, apabila vertikal berkaitan dengan perusahaan yang berada di atas maupun di bawahnya entah sebagai produsen maupun distributor.

## Pasal 16
Menurut pasal ini para pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Seperti perjanjian dengan produsen ataupun importir dari luar negeri, yang dapat menghampat kelancaran pasar.
Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjain  dengan  pelaku  usaha  persaingan  yang  bertujuan  untuk  membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 10
Terdapat  beberapa  hal  juga  yang  harus  dicermati  dalam  menilai  apakah  pelaku  usaha  melakukan Price  fixing atau tidak. Apabila tidak adanya perjanjian antara sesama pelaku usaha dalam kesamaan harga jual atau hanya sekedar ketidak sengajaan tanpa adanya bukti perjanjian maka tidak dapat disebut sebagai penetapan harga.
Menurut  Pedoman  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  oleh  KPPU  “Secara  umum  bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada):
a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
b. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011. Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
10 Febrina,  Rezmina,  “Dampak  Kegiatan  Jual  Rugi  (Predatory  Pricing)  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha  Dalam  Perspektif Persaingan Usaha”, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, Jurnal Selat.
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;”
Yang  diperlukan  dalam  pembuktian  dugaan  penetapan  harga  adalah  bukti  bahwa  penetapan  harga  keduabelah pihak  para  pelaku  usaha  mematuhi  kesepakatan  itu. 11 Bukti-bukti  yang  di  haruskan  berupa  Bukti  Langsung  (Hard evidence)  dan  Bukti  tidak  langsung  (Circumstantial  evidence)  “Di  dalam  Lampiran  Peraturan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pasal  5  Undang-Undang  Anti  Monopoli  yang  bertujuan dari  pembuktian  dengan  bukti  yang  tidak  langsung  dengan  menggunakan  bukti  ekonomi  adalah  usaha  untuk mengesampingkan suatu terjadinay penetapan harga yang independent.” 12
Membahas  mengenai  perjanjian  penetapan  harga  para  pelaku  usaha  berkoordinasi  untuk  menaikkan  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sangat  tinggi,  ketika  seluruh  penjual  maupun  produsen  melakukan  kenaikan  harga barang  ataupun  jasa  yang  mereka  berikan  bersifat  sangat  penting  dan  esensial  seperti  yang  terjadi  dalam  masa pandemi di mana masker, hand sanitizer dan obat-obatan menimbulkan harga dari barang tersebut melambung tinggi menciptakan  pasar  yang  tidak  stabil.  Apabila  para  pelaku  usaha  yang  sudah  merencanakan  strategi  tersebut  maka mereka akan mencoba untuk menguasai kuantitas barang tersebut sehingga mereka mendapatkan keuntungan sebagai pelaku  usaha  dalam  posisi  dominan  yang  dapat  memainkan  harga  sesuai  dengan  keinginan.  Memang  kegiatan  dari Price fixing yang terjadi pada masa pandemi ini tidak dapat terlepas dari posisi dominan, perjanjian antar pelaku usaha yang saling berkaitan dan juga memanfaatkan kondisi yang terjadi di mana para masyarakat yang panik akan keadaan melakukan panic buying (situasi dimana masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk mengantisipasi bencana),  Direktur  Eksekutif  Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF)  Enny  Sri  Hartanti “mengatakan, perilaku ini dipicu oleh factor psikologis terjadi akibat informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima  oleh  masyarakat.  Pada  akhirnya,  masyarakat  menjadi  khawatir  sehingga  timbullah  respons  berupa  belanja secara pasif dalam upaya penyelamatan diri”. 13 Apabila secara keseluruhan panic buying dan kelangkaan barang telah terjadi maka para pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menaikkan harga barang jauh dari biaya produksi maupun biaya  beli  sebagai  distributor  untuk  mencapai  dan  mempertahankan  keuntungan  mereka.  Apabila  para  pelaku  usaha menyetujui dan melakukan tindakan tersebut maka mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding pesaing  mereka  yang  tidak  melakukan Price  fixing .  Dampak  panic  buying  sendiri  sangat  besar  dalam Price  fixing dalam  masa  pandemi  karena  ketika  banyak  pelaku  usaha  yang  telah  kehabisan  barang  dagang  maka  barang  tersebut menjadi  langka  dan  sulit  untuk  didapatkan,  dikarenakan  kelangkaan  barang  tersebut  maka  harga  akan  naik  (ketika permintaan  memuncak  tetapi  kuantitas  barang  tidak  memadai  permintaan  maka  akan  terjadi  kenaikan  harga  yang dikarenakan kelangkaan barang tersebut) ketika kelangkaan tersebut muncul para pelaku usaha yang masih memiliki barang  dagang  tersebut  akan  menaikkan  harga  barang,  karena  barang  yang  diperjualbelikan  adalah  masker,  hand sanitizer  dan  obat-obatan  merupakan  barang  penting  dan  menyangkut  kelangsungan  hidup  manusia  sehingga  para konsumen  tidak  ragu  untuk  melakukan  pembelian  dan  para  pelaku  usaha  juga  memanfaatkan  kondisi  untuk  meraup untung  yang  maksimal.  Yang  menjadi  permasalahan  dengan Price  fixing yang  terjadi  ketika  pandemi  adalah munculnya para panic buyer yang berubah menjadi penjual dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang dapat diraih dari  menjual  barang  tersebut  dan  menjualnya  kembali  dengan  menaikkan  lagi  harga  yang  telah  meninggi  sehingga menimbulkan  suatu  siklus  perdagangan  yang  tidak  sehat.  Para  panic  buyer  melakukan  penjualan  kembali  karena kepemilikan barang mereka  terhadap suatu barang  yang langka sangatlah banyak dan melirik  keuntungan  yang akan mereka dapatkan ketika menjual barang-barang tersebut kembali. Dikarenakan hal tersebut pasar untuk masker, hand sanitizer dan obat-obatan mencapai harga yang tidak normal kenaikan yang terjadi bisa mencapai 10x lipat dari harga normal.
Untuk melancarkan kegiatan para pelaku usaha  yang  curang mereka dengan melakukan penimbunan sehingga posisi dominan ini dengan mudah dicapai, dikarenakan semakin besar dan dominan kepemilikian suatu produk barang maka mereka juga dapat mengatur kegiatan yang terjadi di pasar dan mendapatkan kekuatan untuk mengatur ataupun
11 Rachmadi Usman. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. hal 231. 2013.
12 Dewi, A.A Ayu Wulan Ratna. Sarajana, I Made. Mudana, I Nyoman. Pelanggaran Penetapan Harga Oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Pesaing (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-I/2016), Kertha Semaya. 2018
13 Indriani, Anggy Lia, “dampak covid-19 terhadap penimbunan barang (panic buying)”, UIN Antasari, 2020
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
mengkontrol pesaing mereka. secara hukum penimbunan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  Mengenai  Perdagangan,  yang  dimana  menurut  pasal  tersebut  “dilarang  menyimpan  kebutuhan  pokok/barang penting dengan jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan pada lalu  lintas  perdagangan  barang”. 14 Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  dan Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting  tidak  menyebutkan  bahwa  barang  yang  langka  ataupun kebutuhan pokok yang muncul pada saat pandemi, seperti masker, hand sanitizer dan obat-obat penjaga imun. Tetapi harus  kita  pahami  lagi  bahwa  kebutuhan  pokok  merupakan  barang  yang  menyangkut  kehidupan  dan  sangat dibutuhkan  sebagai  faktor  pendukung  kesehatan  orang  banyak.  Karena  itu  masker,  hand  sanitizer  dan  obat-obatan penjaga  imun  dapat  dijadikan  sebagai  kebutuhan  pokok  selama  masa  pandemi  karena  menyangkut  kelangsungan hidup orang banyak. Harus  kita pahami juga  bahwa dalam pasal 2 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dijelaskan bahwa jenis barang kebutuhan pokok/barang penting dapat diubah berdasarkan usulan menteri perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementrian terkait. Menteri Perdagangan bapak Agus  Suparmanto  mengimbau  para  pelaku  bisnis  untuk  tidak  melakukan  penimbunan  barang  kebutuhan  pokok  dan produk  kesehatan  seperti  masker.  Karena,  menurut  dirinya,  barang-barang  tersebut  diperlukan  oleh  masyarakat  di tengah keresahan yang diakibatkan merebaknya wabah virus corona Covid-19. "Imbauan ini akan dilanjutkan dengan peringatan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku penimbunan barang yang tidak bertanggung jawab," kata  Agus dalam keterangan tertulis Kamis, 5 Maret 2020. 15 Memang dalam kondisi saat ini terjadinya kekacauan dan kegagalan dalam pasar oleh karena itu pentingnya peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan yang mutlak untuk menjerat pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan Price fixing . Selain menjerat pihak-pihak tersebut, perlunya juga untuk memberikan peraturan secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga  dapat  memberikan  peringatan  bahwa  kegiatan  usaha  mereka  dapat  menganggu  kelancaran  pasar  dan memberikan sanksi yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku.
Posisi dominan, Price fixing dan penimbunan merupakan tiga perilaku kecurangan pelaku usaha yang berkaitan satu sama lain selama masa pandemi. Apabila pelaku usaha melakukan penimbunan dan  menguasai barang sehingga terjadinya kelangkaan di pasar menghasilkan perusahaan berada dalam posisi dominan, ketika perusahaan atau pelaku usaha telah mencapai posisi dominan ia dapat melakukan Price fixing untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain  itu  perusahaan  dalam  posisi  dominan  melakukan  penimbunan  untuk  melemahkan  pesaingnya  yang  memiliki keterkaitan sehingga mereka mendapatkan penguasaan pasar secara mutlak.

## Bagaimana akibat hukum terhadap pengusaha yang melakukan kecurangan tersebut selama masa pandemi Akibat hukum jika terjadi Penyalahgunaan Posisi dominan dalam keadaan Pandemi
Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  memiliki  arti  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dalam  posisi dominan  yang  melanggar  dan  menyalahgunakan  hal  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Apabila  perusahaan  atau  pelaku  usaha terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan dapat dikenakan beberapa sanksi yaitu:

## Pasal 47 Tindakan Administratif Ayat 2
Huruf b “Perintah  kepada  pelaku  usaha untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan atau  menyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  atau  merugikan  masyarakat;  dan  atau”.  Apabila penyalahgunaan  posisi  dominan  tersebut  terbukit  maka  pelaku  usaha  tersebut  wajib  menghentikan  kegiatan penyalahgunaan tersebut karena menimbulkan persaingan usha tidak sehat dan merugikan masyarakat.
Huruf e “Penetapan  pembayaran  ganti  rugi  dan  atau”.  Pelaku  penyalahgunaan  posisi  dominan  diharuskan  melakukan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan oleh kegiatan usahanya
Huruf f
“Pengenaaan  denda  serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000.00  (satu  milyar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp 25.000.000.000.00  (duapuluh  milyar  rupiah)”.  Pelaku  penyalahgunaan  posisi  dominan  dapat  dikenakan  denda sebesar  satu  miliyar  rupiah  dan  setinggitingginya  dua puluh  milyar  rupiah apabila  terbukti  melakukan  tindakan tersebut.
14 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
15 https://bisnis.tempo.co/read/1316131/mendag-ancam-cabut-izin-pelaku-usaha-penimbun-masker/full&view=ok  (diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.00 WIB)
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Pasal 48 Pidana Pokok ayat 1 “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal  25,  Pasal 27,  dan  Pasal 28  diancam pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp  25.000.000.000,00  (dua puluh lima  miliar  rupiah) dan  setinggitingginya Rp  100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.”
Pihak  yang  terbukti  melanggar  Pasal  25  mengenai  posisi  dominan  dapat  dikenakan  pidana  denda  serendah- rendahnya dua puluh lima miliar rupiah dan  setinggi-tingginya seratus miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enak bulan.
Pasal 49 Pidana Tambahan huruf a & c “Dengan  menunjuk  ketentuan  Pasal  10  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  terhadap  pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”
Merujuk  pada  pasal  10  KUHP  di  mana  terdapatnya  pidana  tambahan,  maka  dalam  persaingan  usaha  juga terdapat  pidana  tambahan  seperti  pencabutan  izin  ataupun  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh perusahaan atau pelaku usaha.

## Price fixing
Peraturan mengenai Price fixing sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:
Pasal 47 Sanksi administratif huruf a, c, f & g a. “penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau”
c. “perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau”
Dalam huruf a dijelaskan bahwa apabila terjadinya Price fixing agreement para pihak yang bersangkutan wajib membatalkan  kewajiban  mereka.  Dikarenakan Price  fixing menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  maka  dapat dikenakan sanksi administratif seperti pada pasal 47 ini, dan dapat dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah sampai dua puluh lima miliar rupiah.

## Pasal 48 Pidana Pokok ayat 2
“(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24,  dan  Pasal  26  Undang-undang  ini  diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp  5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.”
Menururt  pasal  48  pihak  yang  terbukti  melakukan Price  fixing dalam  bentuk  apapun  diancam  pidana  denda sebesar  lima  miliar  rupiah  dan  setinggi-tingginya  dua  puluh  lima  miliar  rupiah/pidana  kurungan  pengganti  denda selama lima bulan.

## Pasal 49 Pidana Tambahan
“Dengan  menunjuk  ketentuan  Pasal  10  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  terhadap  pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki  jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  selama-lamanya  5  (lima) tahun; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”
Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  (hal.  36)  menjelaskan  bahwa  “selain  hukuman  pokok,  maka  dalam  beberapa  hal  yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan.” Oleh karena
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku
itu pihak yang terbukti melakukan Price fixing dapat dikenakan pidana tambahan. Contoh pemberian pidana tambahan kepada  para  pelaku  kecurangan  yaitu  dapat  berupa  pencabutan  hak  melakukan  usaha  ataupun  penyitaan  terhadap barang dagangannya.

## Penimbunan
Pihak  yang  melakukan  penimbunan  barang  terhadap  barang  pokok  dan  barang  penting  maka  dapat  dijerat dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berisi:
“Pelaku  Usaha  yang  menyimpan  Barang  kebutuhan  pokok  dan/atau  Barang  penting  dalam  jumlah  dan  waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  1  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”
Apabila  pelaku  tersebut  juga  melakukan  perjanjian  penimbunan  barang  atau  perjanjian  penguasaan  terhadap suatu produksi yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi:
“(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Dapat dikenakan pasal 47 Tindakan Administratif. Sanksi administratif tersebut adalah a. Pembatalan perjanjian para pihak yang menjadi dasar perbuatan mereka
b. Menghentikan kegiatan mereka yang dapat menganggu persaingan usaha dan/atau merugikan masyarakat
c. Penetapan ganti rugi
Pasal 48 Pidana Pokok ayat 1
Diancam denda paling rendah dua puluh lima miliar rupiah dan paling tinggi sebesar seratus miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan.
Pasal 49 Pidana Tambahan a. Pencabutan izin usaha
b. Pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  dilarang  untuk  menduduki  jabatan  direksi/komisaris  sekurang-kurangnya  2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau
c. Menghentikan kegiatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## SIMPULAN
Perbuatan  curang  berupa  posisi  dominan,  penetapan  harga,  dan  penimbunan  adalah  suatu  bentuk  perbuatan curang yang saling berkaitan  yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam masa pandemi yang terjadi sekarang ini. Para  pelaku  usaha  melakukan  penimbunan  barang-barang  pokok  pada  masa  pandemi  seperti  masker,  hand  sanitizer, dan  obat-obatan.  Penimbunan  barang  ini  mengakibatkan  terjadinya  kelangkaan  pada  pasar,  dengan  demikian  para pelaku  usaha  dapat  mencapai  posisi  dominan.  Pelaku  usaha  yang  sudah  berada  dalam  posisi  dominan  dengan mudahnya dapat memainkan harga sesuai keinginan dengan melakukan perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha, hal ini menyebabkan harga dari barang-barang yang dibutuhkan pada saat pandemi melambung tinggi sehingga pasar menjadi tidak stabil. Perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha pada masa pandemi ini juga terjadi karena adanya  suatu  keadaan  dalam  masyarakat  yang  dinamakan panic  buying yang  timbul  sebagai  upaya  untuk menyelamatkan diri khususnya dalam situasi pandemi. Panic buying ini menyebabkan kelangkaan pada suatu barang sehingga para pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut untuk menaikkan harga barang dengan tinggi.

## DAFTAR PUSATAKA

## Buku
Ditha  Wiradiputra,  S.H..  2004.  (Staf  Pengajar  FHUI,  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Kajian  Persaingan  dan  Kebijakan Usaha  FHUI),  Modul  untuk  Retooling  Program  under  Employee  Graduates  at  Priority  Disiciplines  under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI. Tanggal 14 September 2004, Jakarta. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia Fahmi, Andi. Hukum Persaingan Usaha:Antara Teks & Konteks, Indonesia. 2009. Rachmadi Usman. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. 2013.
Abraham Radja dan Imam Haryanto, Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan Barang Penting
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## Jurnal
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  2010.  Pedoman  Pasal  25  Tentang  Larangan  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan Berdasarkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011. Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. Abuse of Dominance and Monoplisation. 1996. Dewi,  A.A  Ayu  Wulan  Ratna.  Sarajana,  I  Made.  Mudana,  I  Nyoman.  2018.  “Pelanggaran  Penetapan  Harga  Oleh Pelaku  Usaha  Dengan  Pelaku  Usaha  Pesaing  (Studi  Kasus  Putusan  Kppu  Nomor  04/Kppu-I/2016)”.  Vol.  01, No. 12, November 2013. Kertha Semaya. Universitas Udayana.
Dewi, Ni Putu Tryana Tresna. Westra, I Ketut. “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Putusan Kppu Perkara Nomor 14/Kppu-I/2014” Vol 7 No 9 2019. Kertha Semaya. Universitas Udayana.
Febrina, Rezmina. “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”. Volume. 4 Nomor. 2. Mei 2017. Jurnal Selat.
Indriani,  Anggy  Lia.  “Dampak  Covid-19  Terhadap  Penimbunan  Barang  (Panic  Buying)”.  2020. Kuliah,  Mata,  and Etika Bisnis Islam. UIN Antasari

## Website
https://humas.polri.go.id/download/polda-sulsel-bongkar-penyalahgunaan-perdagangan-22-ribu-masker-di-makassar/ (diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 20.00) https://bisnis.tempo.co/read/1316131/mendag-ancam-cabut-izin-pelaku-usaha-penimbun-masker/full&view=ok (diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.00 WIB)