e-ISSN 2528-2581
Vol 4 No 2, Juli 2019

## Daftar Isi
Vinsensius Analisis  Aktivitas  Kerja  dan  Angsuran  Pinjaman  yang Mempengaruhi Kemajuan Usaha ....................................... 1-12 Abid Muhtarom Analisis  Daya  Tarik,  Persepsi  Pembelian  dan  Pemasaran Terhadap Ekowisata Kuliner Nasi Boranan Lamongan....................................................................... 13-28 Musthafa Afifi Audit Keuangan PPIU: Untuk Penyelenggaraan Umrah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, & Bersyariat .................... 29-48 Frida Fanani Rohma Analisis Biaya dan Manfaat Aliran Kas Investor: Telaah Kewajaran dari Nilai Wajar.................................................... 49-65 Citra Surya Kartika Ratri Pengaruh  Kondisi  Keuangan  terhadap  Praktik    Manajamen Laba ………........................................................................... 66-84 Setiadi Sistem  Informasi  Akuntansi  Pada  Penjualan  &  Penerimaan Kas Pada PT. Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan .......... 85-94 Dyah Ayu Paramitha Peran  Pasar  Kaget  Terhadap  Pemberdayaan    Masyarakat Desa.......................................................................................

## Anita, Ari Dewi Cahyati
Pengaruh  Profitabilitas,  Solvabilitas,  Dan  Opini  Auditor Terhadap Audit  Delay Dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai Variabel Pemoderasi..................................................... 95-105 106-127
Vol. 4 No. 2 Juli 2019 Hal 29 - 48
AUDIT KEUANGAN PPIU: UNTUK PENYELENGGARAAN UMRAH YANG PROFESIONAL,  TRANSPARAN,  AKUNTABEL,  & BERSYARIAT
Musthafa Afifi Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto
Surel: musthafa.afifi@gmail.com
Abstrak . Audit  Keuangan  PPIU:  Untuk  Penyelenggaraan  Umrah  Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, & Bersyariat. Penelitian ini bertujuan untuk  mendiskusikan  mengenai:  (1)  mengapa  pengaturan  bisnis  jasa penyelenggaraan umrah ini  penting?;  (2)  fenomena fraud dalam  pelaksanaan penyelenggaraan  umrah;  (3)  peran  audit  keuangan  dalam  pencegahan fraud dan  pengendalian  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Umrah  (PPIU);  dan  (4) implementasi audit keuangan PPIU.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  studi dokumen/literatur melalui pendekatan interpretive textual analysis , dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur, text book , jurnal, dan artikel-artikel terkait, untuk membentuk pemahaman subjektif Peneliti.
Peneliti  berharap  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  bagaimana  audit keuangan  dapat  menjadi  media  atau  sarana  pengendalian  dan  pengawasan pada  bisnis  penyelenggaraan  umrah  di  Indonesia.  Implementasi  audit keuangan  ini  menjadi  krusial  dalam  pengawasan  bisnis  ini,  yang  semakin pesat  perkembangannya  dan  model  bisnisnya  memiliki  kemiripan  dengan lembaga  keuangan  dalam  konteks  penghimpunan  dana  dari  masyarakat. Audit keuangan diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan umrah yang berdasarkan  prinsip  profesionalitas,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  syariat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Kata Kunci: audit keuangan; interpretive textual analysis; PPIU
Abstract.  PPIU  Financial  Audit:  For  The  Professional,  Transparent, Accountable, & Sharia  Umrah Implementaion. This study aims to discuss: (1) why is  the  regulation  of  the  umrah  business  important?;  (2)  fraud  phenomena  in  umrah business; (3) The role of the financial audit in the prevention of fraud and the control of  the  Operator  of  Umrah  Worship  Travel  (PPIU);  and  (4)  the  implementation  of PPIU's financial audit.
This  research  is  qualitative  research  by  conducting  document/literature  studies
through  an  interpretive  textual  analysis  approach,  by  collecting  and  analyzing literature, text books, journals, and related articles, to form a subjective understanding of researcher.
The researcher hopes to provide an overview of how financial audits can be a tools of control  and  supervision  in  umrah  operations  in  Indonesia.  The  implementation  of financial  audits  is  crucial  in  the  supervision  of  this  business,  which  is  rapidly developing  and  its  business  model  has  similarities  with  financial  institutions  in  the context of raising funds from the public. Financial auditing is expected to be  able to create  an  organization  of  umrah  based  on  the  principles  of  professionalism, transparency, accountability, and sharia as mandated in Article 2 of the Minister of Religion Regulation Number 8 Year 2018 concerning the Implementation of Umrah Worship Travels.
Keywords: interpretive textual analysis; financial audit; PPIU
Umrah  sering  disebut  sebagai haji  kecil  karena  syarat-syarat  dan ketentuan  pelaksanaannya  mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wuquf di  Arafah,  mabit  di  Mina  dan melempar jumrah (Al-Albani, 1994). Di samping perbedaan ritual tersebut,  waktu  pelaksanaan  haji dan  umrah  juga  berbeda.  Ibadah haji  tidak  bisa  dikerjakan  di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja,  pada  waktu  tertentu  (bulan Dzulhijah).  Sebaliknya,  ibadah umrah  bisa  dikerjakan  kapan  saja tanpa ada ketentuan waktu.
Animo  masyarakat  Indonesia untuk  melaksanakan  ibadah  haji terus meningkat. Namun demikian, kuota haji yang disediakan  setiap  tahunnya  tidak sebanding  dengan  membludaknya jumlah  pendaftar  haji  yang  ada. Kondisi  ini  menimbulkan  adanya fenomena  daftar  tunggu  (antrian) haji, yang setiap tahunnya semakin
banyak.  Saat  ini,  antrian  haji paling  cepat  saja  adalah  kurang- lebih  11  tahun  (untuk  daerah tertentu).  Untuk  antrian  terlama, bisa  mencapai  39  tahun.  Karena waktu tunggu untuk dapat melaksanakan  ibadah  haji  begitu lama,  serta  biaya  yang  dibutuhkan cukup tinggi, maka umrah menjadi opsi  “alternatif”  bagi  masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, walaupun secara syariat tidak dapat menggantikan haji.
Saat ini, pelaksanaan penyelenggaraan umrah sepenuhnya  dikelola  pihak  swasta melalui  Penyelenggara  Perjalanan Ibadah  Umrah  (PPIU).  Hal  ini berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang memang dominan dikelola  oleh  Kementerian  Agama melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk  penyelengggaraan  umrah, Kementerian Agama hanya sebagai  pengawas  dan  pembina saja  sebagaimana  diatur  dalam
Afifi
Peraturan  Menteri  Agama  (PMA) Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah  Umrah  (PPIU)  sebagai revisi  dari  Peraturan  Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Umrah  menjadi  alternatif  bagi masyarakat muslim untuk beribadah di tanah suci, mengingat untuk  menunaikan  haji  harus mengunggu antrean bertahun- tahun.  Karena  animo  masyarakat yang  besar,  hal  ini  memicu perkembangan  biro  penyelenggara umrah  dan  haji  plus  yang meningkat  secara  signifikan  setiap tahun.
Namun  patut  disayangkan, tumbuhnya usaha penyelenggaraan umrah  dan  haji  plus  tidak  seiring dengan ketersediaan SDM profesional  baik  dalam  proses pembimbingan ataupun  manajerial pengelolaan  usaha  tersebut  serta pengawasannya.  Hal  ini  bisa dilihat  dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan umrah oleh agen/biro perjalanan umrah swasta. Masalah dalam penyelenggaraan umrah tidak hanya disebabkan oleh faktor SDM saja, namun juga persaingan usaha diantara  penyelenggara  umrah yang  juga  memicu  permasalahan lain  seperti  harga  perjalanan  yang dibuat sangat murah untuk memikat  banyak  jamaah.  Harga yang sangat murah bahkan jauh di bawah  standar  berdampak  pada buruknya  layanan  yang  diberikan kepada jamaah.
Langkah Kemenag
meningkatkan  pengawasan  travel umrah  melalui  revisi  PMA  dan sistem  informasi  online,  memang sebuah  upaya  perbaikan.  Namun demikian,  ada  beberapa  catatan yang  layak  untuk  juga  dilakukan Kemenag. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai  revisi  PMA  dan  sistem informasi  online  masih  belum cukup  menjamin,  bahwa  kasus kecurangan  yang  dilakukan  PPIU tidak  terulang  lagi  ke  depannya. Selain itu, YLKI juga menekankan perlunya  audit  keuangan  terhadap PPIU  yang  ada  guna  menjamin pengelolaan  keuangan  dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menutup peluang perbuatan kecurangan ( fraud ). Belajar  dari  kasus fraud atau penipuan  yang  terjadi  di  bisnis travel  umrah  akhir-akhir  ini, Kemenag dinilai belum cukup aktif dalam  melakukan  audit  keuangan. Kemenag  baru  melakukan  audit setelah muncul laporan kecurangan atau korban (Gumiwang, 2018).
Dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan tersebut,  makalah  ini  bertujuan untuk mendiskusikan mengenai:
1. Mengapa  pengaturan  industri jasa  penyelenggaraan  umrah  ini penting?
2. Fenomena fraud dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah. 3. Peran  audit  keuangan  dalam pencegahan fraud dan pengendalian PPIU.
Afifi
4. Implementasi  audit  keuangan PPIU. Penelitian ini memfokuskan dalam ruang lingkup pembahasan mengenai peran dan harapan yang ditawarkan  audit  keuangan  dalam penyelenggaraan umrah oleh PPIU.

## TELAAH LITERATUR
MENGAPA PENGATURAN BISNIS PENYELENGGARAAN UMRAH INI PENTING? Gambaran Umum Bisnis Penyelenggaraan Umrah di Indonesia Dengan  jumlah  penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia  merupakan  pasar  bisnis umrah  yang  sangat  potensial. Animo masyarakat untuk menunaikan  ibadah  umrah  setiap tahunnya selalu meningkat. Umrah menjadi  alternatif  bagi  masyarakat muslim  untuk  beribadah  di  tanah suci, mengingat untuk menunaikan haji  harus  mengunggu  antrean bertahun-tahun.
Dengan ketentuannya  lebih  mudah  dan kuota  yang  besar,  berbondong- bondong orang menjalankan ibadah  umrah  setiap  waktu,  dan jumlahnya meningkat hingga
berlipat-lipat.  Nilai  bisnis  dari umrah  melibatkan  nominal  besar. Bisnis  ini  selalu  ramai  peminat, bisa dilakukan setiap bulan, karena segmen pasarnya sudah jelas.
Pada  tahun  2012,  jumlah jemaah  umrah  dari  Indonesia sekitar  260.000  jamaah.  Hal  ini
meningkat  drastis  dari  tahun  2011 yang  hanya  berjumlah  180.000 jamaah,  dan  jumlahnya  naik  lagi tahun  2013  berjumlah  280.000 jamaah.  Peningkatan  ini  tentunya membuat  jumlah  perusahaan  agen travel haji dan umrah di Indonesia pun terus bertambah. Jemaah umrah Indonesia memang  merupakan  salah  satu yang  terbesar  di  dunia.  Menurut Kementerian  Haji  dan  Umrah Arab  Saudi,  jumlah  visa  umrah yang  telah  dikeluarkan  untuk Indonesia  pada  2016  mencapai 699,6 ribu jemaah, meningkat 7,2% dari  tahun  sebelumnya.  Angka  ini menjadikan  Indonesia  sebagai negara  dengan  jumlah  jemaah umrah  terbesar  ketiga  di  dunia. Adapun  visa  umrah  terbanyak yang  diterbitkan  Pemerintah  Arab Saudi  pada  2016  kepada  Mesir dengan  jumlah  1,3  juta  jemaah, naik  17%  dari  tahun  sebelumnya sebanyak 1,1 juta jemaah. Sementara di urutan kedua
Pakistan  dengan  jumlah  visa mencapai  991  ribu  jemaah,  juga naik  29%  dari  tahun  sebelumnya sebanyak  703,85  ribu  jemaah. Total  visa  umrah  yang  telah diterbitkan  pada  2016  mencapai 6,39  juta  jemaah,  naik  7,5%  dari tahun  sebelumnya  sebanyak  5,9 juta jemaah (katadata.co.id, 2017).
Melihat  banyaknya  jemaah umrah  dan  pesatnya  peningkatan setiap  tahunnya,  membuat  potensi bisnis dari penyelenggaraan jasa ini sangat  besar.  Bisnis  travel  umrah memang  menjanjikan.  Apalagi  di
Afifi
Indonesia,  sebagai  salah  satu negara  dengan  jumlah  Muslim terbanyak  di  Dunia,  permintaan untuk  umrah  sangatlah  besar. Jumlah  penyelenggara  perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar  di  Kementerian  Agama meningkat  setiap  tahunnya,  dan saat  ini  mencapai  1014  PPIU. Namun, jumlah PPIU kemungkinan  besar  lebih  dari  itu mengingat masih ada biro perjalanan  yang  tidak  berizin. Dalam beberapa kasus, Kementerian  Agama  (Kemenag) menemukan banyak biro travel haji dan umrah beroperasi secara ilegal atau tanpa izin.
Ketentuan Kementerian Agama Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan  revisi  aturan  baru, yaitu  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah  Umrah  sebagai  pengganti dari  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  18  Tahun  2015.  Dengan beleid tersebut, cakupan pengawasan  Kementerian  Agama menjadi  lebih  luas,  yaitu:  (1) pendaftaran; (2) pengelolaan keuangan;  (3)  rencana  perjalanan; (4) kegiatan operasional pelayanan jemaah;  (5)  pengurusan  dan penggunaan  visa;  (6)  indikasi penyimpangan  dan/atau  kasus tertentu; dan (7) ketaatan terhadap ketentuan  peraturan  perundang- undangan  (Pasal  32  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  8  Tahun 2018).
Berikut ini merupakan ketentuan  pokok  lainnya  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Agama  Nomor  8  Tahun  2018 tersebut, antara lain:
1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah  Umrah  dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. (Pasal 2) 2. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah  Umrah  dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. (Pasal 5 ayat (1)) 3. Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  biro perjalanan wisata harus memenuhi  persyaratan,  antara lain: i. memiliki laporan keuangan  perusahaan  2  (dua) tahun  terakhir  dan  telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian  Keuangan  dengan opini  wajar  tanpa pengecualian. (Pasal 5 ayat (2))

## FENOMENA  FRAUD  DALAM PENYELENGGARAAN UMRAH
Fraud
Menurut  Tuanakotta  (2013), fraud adalah  perbuatan  yang disengaja  oleh  satu  atau  lebih anggota manajemen, atau
pengelola,  atau  karyawan,  atau pihak  ketiga,  melalui  penipuan untuk  memperoleh  keuntungan yang  tidak  sah  atau  melawan hukum.  Oleh  Association  of
Certified Fraud Examiners
(ACFE), internal  fraud (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau lembaga) dikelompokan  menjadi  tiga  jenis, yaitu:
1. Penyalahgunaan  Aset  ( Asset
Misappropriation ), merupakan penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan. Asset misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam, yaitu: (a) cash misappropriation ( fraud atas  aset yang  berupa  kas)  dan  (b) non- cash  misappropriation ( fraud atas aset yang berupa non-kas).
2. Pernyataan  Palsu  atau  Salah Pernyataan ( Fraudulent Statement ),  meliputi  tindakan yang  dilakukan  oleh  pejabat atau  eksekutif  suatu  perusahaan atau  instansi  pemerintah  untuk menutupi  kondisi  keuangan yang sebenarnya dengan melakukan  rekayasa  keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Fraudulent statement terbagi menjadi  dua  macam,  yaitu:  (a)
financial dan (b) non-financial .
3. Korupsi
(Corruption), merupakan  jenis fraud yang paling  sulit  dideteksi  karena menyangkut  kerjasama  dengan pihak  lain  dimana  hal  ini merupakan  jenis  terbanyak  di negara-negara berkembang yang memiliki  penegak  hukum  yang lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik.

## Fraud Triangle
Cressey (1953) mengemukakan gagasan fraud  triangle ,  menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud . Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tekanan  ( pressure ),  yaitu  yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan fraud . Menurut  SAS  No.  99,  terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi  pada pressure yang  dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu financial  stability , external pressure , personal  financial need , dan financial  targets .  Tekanan dapat  muncul  dalam  bentuk kesulitan  keuangan  atau  dalam beberapa  kasus  berasal  dari keserakahan.
Sebagaimana dikutip Antarwiyati & Purnomo (2017),  Sriyana,  Yogi,  dan Syamsudin (2014) mengemukakan  bahwa  simbol dari  keserakahan  misalnya  gaya hidup  mewah  yang  dapat dikenali dari perbandingan antara  aset  pribadi  seseorang dengan  potensi  pendapatan miliknya.  Di  samping  itu, tekanan  dari  luar  ( external pressure )  terbukti  berpengaruh positif  signifikan  terhadap fraud pada laporan keuangan (Yesiariani dan Rahayu, 2017).
2. Kesempatan  ( opportunity ),  yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi (Arens et al., 2017).  Menurut  Albrecht  et  al.
Afifi
(2012),  sedikitnya  ada  enam faktor utama yang dapat meningkatkan  kesempatan  yang dimiliki seseorang untuk melakukan fraud yaitu pengendalian internal yang lemah,  ketidakmampuan  dalam menilai  kualitas  kerja,  tidak adanya  sanksi  yang  tegas, kurangnya akses terhadap informasi, pengabaian dan sikap apatis,  dan  kurangnya  upaya untuk  melakukan  jejak  audit. Diantara  elemen fraud  triangle yang lain, opportunity merupakan  elemen  yang  paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud .
3. Rasionalisasi ( rationalization ), yaitu  adanya  sikap,  karakter,
atau  serangkaian  nilai-nilai  etis yang  membolehkan  pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang  yang  berada  dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi  tindakan fraud (Arens  et  al.,  2012).  Menurut
Yesiariani  dan  Rahayu  (2017), rasionalisasi juga terbukti berpengaruh  positif  terhadap terjadinya fraud pada  laporan keuangan. Asimetri Informasi Asimetri  informasi  adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan  informasi  antara pihak yang memiliki atau menyediakan  informasi  dengan pihak yang membutuhkan informasi  (Scott, 2003).  Organisasi yang  memiliki  asimetri  informasi yang  tinggi  antara  pihak  pengelola dengan  pihak  yang  membutuhkan dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan kecurangan yang semakin tinggi. Penyataan tersebut didukung  dengan  hasil  penelitian Aranta  (2013)  dan  Antarwiyati  & Purnomo (2017) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap motivasi melakukan fraud .
Untuk  mengurangi  asimetri informasi  ini,  dalam  konteks pengawasan  ke  PPIU,  Kemenag juga  akan  meluncurkan  Sistem
Informasi  Pengawasan  Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH).  Dengan  sistem  itu, Kemenag  akan  mengawasi  PPIU secara  online.  Sistem  ini  memuat informasi tentang pendaftaran jemaah  umrah,  paket  perjalanan tawaran  PPIU,  penyediaan  tiket yang  terintegrasi  dengan  maskapai penerbangan, dan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi. SIPATUH  juga  memuat  informasi alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi, validasi identitas jemaah  yang  terintegrasi  dengan Ditjen Dukcapil, serta data keberangkatan  dan  kepulangan jemaah  yang  terintegrasi  dengan pihak  imigrasi.  Melalui  sistem  ini, jemaah  akan  memperoleh  nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran
telah  sesuai  peraturan.  Dengan nomor  itu,  jemaah  bisa  memantau persiapan  yang  dilakukan  PPIU,
mulai dari pengadaan tiket,
akomodasi, hingga penerbitan visa.
Fraud di Indonesia ACFE Indonesia Chapter dalam  “Survai  Fraud  Indonesia 2016“ menemukan bahwa:
1. Pihak  yang  paling  dirugikan dengan  adanya  korupsi  adalah pemerintah,  dalam  hal  ini adalah  perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebanyak 58.8%.  Hal  ini  berbeda  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh ACFE (2016) yang menempatkan industri keuangan  dan  perbankan  pada posisi  pertama  organisasi  yang dirugikan  akibat fraud dengan persentase 16.8%. Dalam Survai
Fraud  Indonesia  2016,  industri keuangan dan perbankan menjadi  industri  yang  paling dirugikan kedua dengan persentase  15.9%.  Sehingga terjadi vice  versa mengenai  jenis industri  yang  paling  dirugikan oleh fraud antara  survai  ACFE Indonesia  Chapter  dan  ACFE (2016).
Gambar  1.  Industri  yang  Dirugikan  oleh
Fraud
Sumber:  Survai  Fraud  Indonesia  2016 (ACFE Indonesia Chapter)
2. Metode  pencegahan fraud yang paling  baik  dan  efektif  adalah melalui mekanisme whistleblowing hotline .  Namun sampai  dengan  saat  ini  media ini  belum  banyak  digunakan oleh perusahaan dan juga belum banyak diterapkan. Pada perusahaan yang telah menerapkan whistleblowing hotline belum merasakan efektivitasnya. Hal ini dikarenakan belum adanya perlindungan  atau  dasar  hukum bagi whistleblower . Oleh karenanya  di  Indonesia  perlu keberadaan Undang-Undang tersebut.
Gambar 2. Anti Fraud Control
Sumber:  Survai  Fraud  Indonesia  2016 (ACFE Indonesia Chapter)
3. Para responden sepakat Laporan  menjadi  media  atau sarana  utama  ditemukannya fraud di  Indonesia,  dan  audit eksternal menempati posisi kedua  sebagai  media/sarana
Afifi
ditemukannya fraud . Laporan di sini  merupakan  informasi  dari pihak  internal  yaitu  karyawan perusahaan  tersebut.  Hal  ini berarti  diperlukan  sistem  yang membuat  masyarakat  berani untuk  mengungkapkan  adanya fraud . Pada beberapa lembaga di Indonesia, sistem ini sudah ada, namun  payung  hukum  berupa UU belumlah ada.
Gambar 3. Media ditemukannya Fraud
Sumber:  Survai  Fraud  Indonesia  2016 (ACFE Indonesia Chapter)
Fraud  yang  dilakukan  PPIU  di Indonesia
Mengingat besarnya perputaran  uang  dalam  bisnis penyelenggaraan umrah, sayangnya  memang,  ada  potensi penyelenggaraan umrah dimanfaatkan untuk mencari untung  semata  dan  mengarah kepada  penipuan.  Kejadian  gagal berangkat  umrah  hingga  penipuan oleh  biro  perjalanan  umrah  akhir- akhir  ini  semakin  marak.  Satu- persatu, bos travel umrah ditangkap  aparat.  Kasus  yang paling  menyedot  perhatian  adalah First Travel. Pada 2015, pendapatannya  ditaksir  mencapai
47  juta-60  juta  dolar  AS  atau dengan kurs Rp12.700/USD setara
Rp597  miliar-Rp762  miliar.  Ia mampu  melahap  6%  pasar  umrah
dari total 649 ribu orang Indonesia yang pergi umrah pada 2015.
Berdasarkan  putusan  Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk,  majelis hakim  Pengadilan  Negeri  (PN) Depok memvonis bos First Travel, Andika  Surachman  dan  Anniesa Hasibuan  hukuman  20  tahun penjara  dan  18  tahun  penjara  dan pidana  denda  kepada  masing- masing  terdakwa  sebesar  Rp10 miliar.  Kedua  bos  First  Travel  itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena menipu calon jemaah umrah. Uang  yang  berasal  dari  calon jemaah  hanya  digunakan  untuk memberangkatkan  sekitar  28.000 jemaah dan kepentingan operasional perusahaan First Travel.  Namun,  sekitar  63  ribu calon jemaah tidak bisa berangkat. Majelis beranggapan perilaku terdakwa  telah  merugikan  jemaah hingga Rp905 miliar.
Selain  First  Travel,  masih  ada biro  perjalanan  umrah  dan  haji yang  terbukti  melanggar  aturan. Pada  tahun  ini,  sebanyak  empat biro  perjalanan  umrah  dan  haji telah  dicabut  izin  usahanya  oleh Kementerian  Agama.  Empat  biro itu  antara  lain  PT  Amanah Bersama  Ummat  (Abu  Tours), SBL, Mustaqbal Prima Wisata dan Interculture  Tourindo.  Khusus Abu  Tours,  SBL  dan  Mustaqbal Prima Wisata, izin mereka dicabut karena  gagal  memberangkatkan jemaahnya (Gumiwang, 2018).
PERAN AUDIT KEUANGAN DALAM  PENCEGAHAN  FRAUD

## DAN PENGENDALIAN PPIU
Auditing
Menurut Arens, et al. (2017:4):
“ Auditing  is  the  accumulation  and evaluation of evidence about information to determine and report on the  degree  of  correspondence  between the  information  and  established criteria.  Auditing  should  be  done  by  a competent, independent person .”
Menurut American Accounting  Association  (AAA) dalam  A  Statement  of  Basic
Auditing  Concept  (ASOBAC): “ Auditing  is  a  systematic  process  of objectively  obtaining  and  evaluating evidence  regarding  assertions  about economic  actions  and  events  to ascertain  the  degree  of  correspondence between those assertions and established criteria  and  communicating  the  results to interested users .” Mulyadi (2014), auditing merupakan “suatu proses sistematik  untuk  memperoleh  dan mengevaluasi  bukti  secara  objektif mengenai  pernyataan-pernyataan tentang  kegiatan  dan  kejadian ekonomi  dengan  tujuan  untuk menetapkan  tingkat  kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria  yang telah ditetapkan,  serta  penyampaian hasil-hasilnya  kepada  pemakai yang berkepentingan.”
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka karakteristik audit  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:  (1)  suatu  proses  yang sistematis;  (2)  mengumpulkan  dan mengevaluasi bukti mengenai informasi secara objektif; (3) untuk membandingkan dan menilai kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria  yang telah ditetapkan;  (4)  dilakukan  oleh orang yang kompeten dan independen; dan (5) dikomunikasikan  hasilnya  kepada pengguna yang berkepentingan. Berdasarkan definisi dan karakteristik di atas, dapat disimpulkan  bahwa  secara  umum, tujuan audit adalah untuk menentukan keandalan dan integritas  informasi  keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana,  prosedur,  hukum,  dan regulasi;  serta  pengamanan  aktiva. Menurut  Arens,  et  al.  (2017), tujuan audit adalah untuk menyediakan  pemakai  laporan keuangan  suatu  pendapat  yang diberikan  oleh  auditor  tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,  sesuai  dengan  kerangka kerja  akuntansi  keuangan  yang berlaku.  Pendapat  auditor  ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.
Menurut  Abdul  Halim  (2015), manfaat audit dari sisi pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Preventive Control , tenaga akuntansi  akan  bekerja  lebih berhati-hati  dan  akurat  bila mereka menyadari akan diaudit;
Afifi
2. Detective Control , suatu penyimpangan  atau  kesalahan yang  terjadi  lazimnya  akan dapat  diketahui  dan  dikoreksi melalui suatu proses audit; dan
3. Reporting Control , setiap kesalahan perhitungan, penyajian  atau  pengungkapan yang  tidak  dikoreksi  dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Menurut Mulyadi (2014), auditing  umumnya  digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: 1. Audit Laporan Keuangan
( Financial Statement Audit ) Audit  laporan  keuangan  adalah audit  yang  dilakukan  oleh auditor  independen  terhadap laporan keuangan yang disajikan  oleh  kliennya  untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran  laporan  keuangan tersebut.
2. Audit  Kepatuhan  ( Compliance
Audit ) Audit  kepatuhan  adalah  audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit  sesuai  dengan  kondisi atau peraturan tertentu.
3. Audit  Operasional  ( Operational
Audit ) Audit  operasional  merupakan review secara sistematik kegiatan  organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya  dengan  tujuan tertentu. Auditor  sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit. Standar auditing  merupakan  salah  satu ukuran kualitas pelaksanaan audit. Di  Indonesia,  standar  auditing terdiri  dari  sepuluh  standar  yang ditetapkan  dan  disahkan  oleh Institut  Akuntan  Publik  Indonesia (IAPI),  yang  diaktegorikan  dalam
3 kelompok standar, yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan,  dan  standar  pelaporan beserta interpretasinya.

## IMPLEMENTASI
AUDIT KEUANGAN PPIU Sistem Pengendalian Internal Pengendalian internal
merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  suatu  perusahaan. Demikian  pula  dunia  usaha mempunyai  perhatian  yang  makin meningkat  terhadap  pengendalian internal, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional  perusahaan,  sehingga perusahaan memerlukan
pengendalian  intern  yang  baik dalam menjalankan tugasnya.
Menurut  Tuanakotta  (2014), pengendalian  internal  merupakan proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG  (Those  Charged  With Governance),  manajemen,  dan karyawan  lain  untuk  memberikan asurans  yang  memadai  tentang tercapainya tujuan entitas mengenai  keandalan  pelaporan keuangan,  efektif  dan  efisiennya operasi  dan  kepatuhan  terhadap
hukum  dan  ketentuan  perundang- undangan.  Dari  definisi  tersebut, pengendalian  internal  bertujuan untuk: (1) strategis, sasaran-sasaran utama  (high-level  goals)  yang mendukung  misi  entitas;  (2) pelaporan keuangan  (pengendalian internal  atas  pelaporan  keuangan);
(3) operasi (pengendalian operasional);  dan  (4)  kepatuhan terhadap  hukum  dan  ketentuan perundang-undang.
Berdasarkan  PSA  No.  69 tentang Pertimbangan atas Pengendalian  Intern  dalam  Audit Laporan  Keuangan,  pengendalian internal  adalah  suatu  proses  yang dijalankan  oleh  dewan  komisaris manajemen,  dan  personel  lain entitas yang didesain untuk memberikan  keyakinan  memadai tentang  pencapaian  tiga  golongan tujuan  berikut  ini:  keandalan pelaporan  keuangan,  efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku  (Ikatan
Akuntan Indonesia, n.d.).
Sebagaimana dikutip Antarwiyati  dan  Purnomo  (2017), Delfi  et  al.  (2014)  mengemukakan bahwa  pengendalian  internal  yang efektif  dapat  melindungi  dari pencurian,
penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak  tepat  serta  memberikan jaminan  yang  wajar  terhadap informasi  bisnis  yang  akurat  demi keberhasilan  perusahaan.  Apabila suatu  perusahaan  sudah  memiliki pengendalian  yang  efektif,  maka pengendalian internal tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir  tindak  kecurangan yang  hendak  dilakukan  oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Di  samping  itu,  Hamdani  dan Albar  (2016)  menemukan  bahwa pengendalian  internal  yang  lemah telah diidentifikasi dapat mengakibatkan  terjadinya fraud . Penyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Yendrawati dan  Paramitha  (2014),  Delfi  et  al. (2014),  dan  Puspitadewi  dan
Irwandi  (2012)  yang  menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan kecurangan.

## Ketentuan Perseroan Terbatas
Pasal  68  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang
Perseroan Terbatas mengatur  bahwa  Direksi  wajib menyerahkan  laporan  keuangan
Perseroan  kepada  akuntan  publik untuk  diaudit  apabila  antara  lain: a. kegiatan  usaha  Perseroan adalah  menghimpun  dan/atau mengelola dana masyarakat; dan e. Perseroan mempunyai aset dan/atau  jumlah  peredaran  usaha dengan  jumlah  nilai  paling  sedikit Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh miliar rupiah).
Penjelasan  atas  Pasal  tersebut menyatakan  bahwa:  “Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan  kepada  akuntan  publik untuk  diaudit  timbul  dari  sifat Perseroan yang bersangkutan.
Kewajiban  untuk  menyerahkan
laporan keuangan kepada pengawasan  ekstern  dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya  dengan  Perseroan  yang untuk pembiayaannya mengharapkan  dana  dari  pasar modal.”
Shadow Banking Sistem shadow  banking adalah istilah  untuk  praktik  pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank yang menyediakan  layanan  yang  mirip dengan  bank  komersial  tradisional tetapi  tidak  diatur  oleh  peraturan atau  pengawasan  yang  sama (layaknya  pada  sebuah  bank).
Shadow  banks dapat  mencakup lembaga keuangan seperti reksadana pasar uang, hedge fund, perusahaan pembiayaan, dan broker/dealer. Mantan pejabat Federal Reserve  Amerika  Serikat,  Ben Bernanke (2013) memberikan definisi terkait shadow banking :
“ Shadow  banking,  as  usually  defined, comprises  a  diverse  set  of  institutions and markets that, collectively, carry out traditional banking functions — but do so  outside,  or  in  ways  only  loosely linked  to,  the  traditional  system  of regulated depository institutions. Examples  of  important  components  of the  shadow  banking  system  include securitization  vehicles,  asset-backed commercial  paper  [ABCP]  conduits,
money  market  funds,  markets  for
repurchase  agreements,  investment banks, and mortgage companies ". Financial Stability Board (FSB)  dalam  laporannya  “ Global
Shadow  Banking  Monitoring  Report 2017 ”,  menyebutkan  bahwa  dana yang  dihimpun  melalui shadow banking (yang  terindikasi  kuat) diperkirakan  mencapai  US$41 triliun  di  seluruh  dunia.  Terdapat tiga  bentuk  lembaga  keuangan non-bank  yang  dua  diantaranya menunjukkan indikasi kuat adanya praktik shadow banking , yaitu:
1. MUNFI  (Monitoring  Universe of Non-Bank Financial Intermediation,  juga  disebut sebagai lembaga perantara keuangan non-bank), merupakan lembaga intermediasi  keuangan  non- bank, yang terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun,  perantara  keuangan lainnya  (OFI)  dan  bantuan keuangan.  MUNFI  tumbuh pada  tahun  2016  pada  tingkat yang sedikit lebih cepat daripada tahun  2015  menjadi  total  $160 triliun,  mencapai  porsi  48% dalam  aset  keuangan  global, meningkat  untuk  lima  tahun berturut-turut.
2. OFI (Other Financial Intermediaries) terdiri dari semua  lembaga  keuangan  yang bukan  bank  sentral,  bank, perusahaan asuransi, dana pensiun,  lembaga  keuangan publik,  atau  lembaga  keuangan tambahan.  Aset  OFI  secara keseluruhan  naik  8,0%  menjadi
Afifi
$99  triliun  pada  tahun  2016, lebih  cepat  dari  aset  bank, perusahaan  asuransi,  dan  dana pensiun,  tetapi  tidak  secepat bank sentral. Aset OFI sekarang mewakili  30%  dari  total  aset keuangan global, yang merupakan  level  tertinggi  sejak 2002. 3. “Lembaga” yang paling mendekati praktik shadow banking (atau  “ narrow  measure ”) termasuk  jenis  entitas  keuangan non-bank yang telah dinilai oleh otoritas sebagai perantara dalam intermediasi  kredit  yang  dapat menimbulkan  risiko  stabilitas keuangan,  berdasarkan  pada metodologi dan panduan klasifikasi FSB. “ Narrow measure ” shadow banking tumbuh sebesar  7,6%,  menjadi  $45,2 triliun  pada  2016  untuk  29 yurisdiksi,  mewakili  28%  dari MUNFI dan 13% dari total aset keuangan  global.  Lebih  dari 75%  dari  aset  yang  termasuk dalam  “ narrow  measure ” shadow banking berada di enam yurisdiksi.
Gambar 3. FSB Monitoring
Sumber: Global Shadow Banking Monitoring Report 2017 (FSB) Dengan semakin diperketatnya aturan  pada  industri  perbankan, hal  tersebut  terbukti  semakin meningkatkan pula penetrasi lembaga-lembaga shadow  banks . Lembaga-lembaga shadow  banks beroperasi  dengan  memanfaatkan celah belum diregulasinya peraturan-peraturan  bagi  lembaga- lembaga  yang  tergolong  sebagai kelompok shadow  banking .  Dengan adanya  peluang  penetrasi  bagi lembaga-lembaga shadow  banks tanpa  diikuti  dengan  regulasi  dan supervisi  yang  ketat,  hal  tersebut dapat  memicu  tekanan  terhadap stabilitas perkonomian negara (Rachmawati,  2012).  Salah  satu hal  yang  perlu  diwaspadai  adalah platform financial technology (fintech)  yang  saat  ini  berkembang pesat.  Otoritas  terkait  harus  dapat mengatur  lembaga-lembaga  ini melalui peraturan yang mengakomodasi perkembangan teknologi dalam bidang ini.
Bank  Indonesia,  dalam  Kajian Stabilitas  Keuangan  No.  31  Edisi September  2018  mengemukakan bahwa  shifting  pembiayaan  dari sektor  perbankan  ke  industri keuangan non-bank (IKNB) menimbulkan  potensi  pergeseran risiko  ke  sektor  non-bank.  Selain itu,  pengaturan  di  sektor  IKNB yang  belum  berkembang  sepesat pengaturan  di  sektor  perbankan menimbulkan  potensi  regulatory arbitrage yang pada akhirnya dapat menimbulkan  transmisi  risiko  ke sistem  keuangan  secara  luas.  Di area  ini,  Bank  Indonesia  bersama
Afifi
OJK  terus  berpartisipasi  dalam Global Shadow Banking Monitoring Exercise yang dilaksanakan secara tahunan untuk memantau  perkembangan  sektor
shadow  banking ,  serta  memperkuat asesmen IKNB.
Operasional usaha yang dilakukan PPIU memiliki kemiripan  dengan  apa  yang dilakukan lembaga keuangan, yakni  menghimpun  dana  dari masyarakat, yang jumlahnya cukup  besar.  Praktik  ini  sangat identik  dengan shadow  banking . Karena ada jeda waktu yang cukup lama  (biasanya  hitungan  bulan) antara  waktu  penyetoran  uang (dana)  pendaftaran    dengan  waktu keberangkatan  umrah,  maka  ada potensi penyalahgunaan dana tersebut. Dalam banyak kasus fraud PPIU,  penyalahgunaan  dana  ini menjadi praktik utama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan  melakukan  studi dokumen/literatur.
Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu,  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau karya-karya monumental dari seseorang.  Studi  dokumen  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretive textual analysis , dengan cara mengumpulkan  dan  menganalisis literatur, text  book ,  jurnal,  dan artikel-artikel
terkait, untuk
membentuk  pemahaman  subjektif Peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan  Umrah  di Indonesia Bisnis  penyelenggaraan  umrah di  Indonesia  menjadi  sangat penting  ke  depannya  secara ekonomi  dan  Pemerintah  harus memberikan  perhatian  dalam bentuk regulasi yang mengakomodasi perkembangannya. Regulasi yang  ada,  pada  beberapa  aspek tertentu sebenarnya sudah cukup  mengakomodasi  kondisi yang ada, hanya saja pelaksanaan  dan  penegakan peraturannya masih belum maksimal. 2. Fenomena Fraud Dalam Penyelenggaraan Umrah Praktik fraud PPIU di Indonesia sebagian  besar  terjadi  dalam bentuk asset  misappropriation ,
berupa penggelapan/penyelewengan dana  dari  calon  jemaah  untuk kepentingan pribadi. Didasarkan  pada  teori fraud triangle , fraud yang  dilakukan PPIU  di  Indonesia  karena adanya pressure (seperti: tekanan gaya  hidup  dan  keserakahan pribadi  pemilik  agen/biro)  dan
opportunity (seperti: pengendalian internal yang lemah,  pengawasan  eksternal yang  tidak  ketat,  asimetri informasi/tidak adanya
Afifi
tranparansi,  dan  model  bisnis yang melibatkan idle  cash dalam jangka waktu lama, dll). Fenomena  ini  sejalan  dengan penelitian-penelitian  terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya.  Indikasi  ini,  dan saran  untuk  dilakukannya  audit eksternal,  dikuatkan  dengan laporan ACFE Indonesia Chapter  dalam  “Survai  Fraud Indonesia 2016“ yang menyatakan bahwa: a. Industri yang paling dirugikan  dengan  adanya fraud setelah Pemerintahan/BUMN adalah industri keuangan dan perbankan,  yang  memiliki kemiripan  model  dengan bisnis  PPIU  dalam  hal penghimpunan  dana  dari masyarakat.
b. Metode  pencegahan fraud
yang  paling  baik  dan  efektif setelah mekanisme whistleblowing , adalah audit/pemeriksaan mendadak dan audit eksternal atas laporan keuangan. c. Media  atau  sarana  utama ditemukannya fraud di Indonesia,  setelah  laporan whistleblowing adalah  audit eksternal.
d. Dengan  demikian,  fenomena ini  mengerucut  dalam  (selain mekanisme whistleblowing ) pemikiran diperlukannya audit eksternal yang mewakili pengawasan yang handal. 3. Peran  Audit  Keuangan  dalam Pencegahan Fraud dan Pengendalian PPIU Audit keuangan PPIU memberikan  harapan  bahwa dengan pelaksanaan yang benar,
dengan  segala  karakteristiknya, audit  dapat  membawa  peran pengawasan  yang  lebih  ketat. Dengan  fenomena fraud PPIU yang terjadi, manfaat audit akan sangat terasa dalam pencegahan ( preventive  control ),  pendeteksian ( detective  control ),  dan  laporan tindak  lanjut  ( reporting  control ) fraud .  Tujuan  tersebut  dapat dicapai  dengan  pelaksanaan standar auditing yang benar dan dilakukan  oleh  akutan  publik bersertifikat/ berijin sesuai ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
4. Implementasi  Audit  Keuangan PPIU
Implementasi  audit  keuangan bagi  PPIU  harus  mencakup beberapa aspek berikut ini: a. Perbaikan sistem pengendalian  internal  yang berkelajutan, terutama perbaikan pengelolaan/ manajemen bisnis PPIU. b. Perlu  adanya  regulasi  yang jelas mengenai lembaga shadow  banking dan  lembaga yang  memiliki  kemiripan operasional  dengan shadow banking (termasuk di dalamnya lembaga non- keuangan  non-bank,  seperti PPIU), sehingga ada kesamaan pemahaman,
pembentukan  lembaga  yang berwenang  mengawasi,  dan ketentuan  tata  kelola  bisnis ini.
c. Adanya upaya sinergi dengan pihak  pengawasan  eksternal lain,  seperti  Kementerian Agama,  OJK,  PPATK,  dan Lembaga Sertifikasi, mengingat model bisnis PPIU erat kaitannya dengan pelayanan jasa kepada publik (masyarakat)  dan  melibatkan model bisnis layaknya lembaga keuangan yang berpotensi  terjadinya fraud dan praktik shadow banking .
d. Pemerintah  diharapkan  hadir dalam permasalahan ini terutama  penegakan  yang tegas atas peraturan/ ketentuan mengenai kewajiban PPIU untuk diaudit laporan keuangannya, sebagaimana  diatur  dalam Pasal  68  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (2) huruf  i  Peraturan  Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. KESIMPULAN Bisnis  penyelenggaraan  umrah menjadi sangat penting ke depannya  dan  Pemerintah  harus memberikan perhatian dalam bentuk regulasi yang mengakomodasi perkembangan bisnis  ini,  mengingat  Indonesia berpenduduk  muslim  terbesar, animo  masyarakat  yang  semakin meningkat, indikasi pesatnya peningkatan jumlah jemaah umrah dan jumlah PPIU, serta melibatkan perputaran  uang  dalam  jumlah yang  masif,  sehingga  memberikan potensi peningkatan ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia.
Fenomena  praktik fraud yang dilakukan  PPIU  di  Indonesia sejalan  dengan  hasil  penelitian- penelitian terdahulu dan dikuatkan dengan  laporan  ACFE  Indonesia Chapter  dalam  “Survai  Fraud Indonesia  2016“.  Fenomena  ini mengerucut dalam pemikiran diperlukannya audit eksternal yang mewakili pengawasan yang handal. Peran audit akan sangat terasa dalam pencegahan ( preventive control ), pendeteksian ( detective control ),  dan  laporan  tindak  lanjut ( reporting  control ) fraud .  Tujuan tersebut  dapat  dicapai  dengan pelaksanaan  standar  auditing  yang benar  dan  dilakukan  oleh  akutan publik  bersertifikat/berijin  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi  audit  keuangan bagi  PPIU  harus  mencakup beberapa  aspek  berikut  ini,  yaitu: perbaikan  sistem  pengendalian internal yang terus menerus; upaya sinergi  dengan  pihak  pengawasan eksternal lain, seperti  Kementerian Agama,  OJK,  PPATK,  dan
Lembaga Sertifikasi; dan Pemerintah diharapkan hadir
Afifi
dalam  permasalahan  ini  terutama penegakan yang tegas atas peraturan/ketentuan mengenai kewajiban  PPIU  untuk  diaudit laporan keuangannya.
Dengan  implementasi  audit keuangan yang sesuai standar audit dan  ketentuan  yang  berlaku, diharapkan penyelenggaraan umrah yang profesional, transparan,  akuntabel,  dan  sesuai syariat dapat tercapai sebagaimana diamanatkan  Pasal  2  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  8  Tahun 2018  tentang  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul,  H.  (2015). Auditing  (Dasar- dasar Audit Laporan Keuangan),
Jilid 1 (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Al-Albani,  M.N.  (1994). Haji  dan Umrah Seperti Rasulullah . Jakarta: Gema Insani.
Albrecht, W.S., et al. (2012). Fraud Examination .  South-Western:
Cengage Learning. American Accounting Association. (1972). “A Statement of Basic Auditing Concepts”. Accounting  Review ,  Suplement to Volume XLVII, pp. 15-76.
Antarwiyati,  Prapti  dan  Purnomo,
R.E. (2017). “Motivasi Melakukan Fraud dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya”. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 21(2) Desember 2017. Aranta,  P.  Z.  (2013).  “Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri  Informasi  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  (Studi  Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto)”. Jurnal Akuntansi 1, (1):160.
Arens, et  al .  (2017). Auditing  and Assurance Services: An Integrated Approach (16 th Edition).  New Jersey:  Pearson  Education, Inc.
Association  of  Certified  Fraud
Examiners.  (2012). Global Fraud  Study:  Report  to  the Nations  on  Occupational  Fraud and  Abuse .  Diunduh  23  April 2019, www.acfe.com/uploadedFiles /ACFE_Website/Content/rtt n/2012-report-to-nations.pdf
Association  of  Certified  Fraud Examiners.  (2016). Survay Fraud  Indonesia .  Diunduh  23 April 2019, https://acfe- indonesia.or.id/wp- content/uploads/2017/07/SU RVAI-FRAUD- INDONESIA-2016_Final.pdf
Bank  Indonesia.  (2018). Kajian
Stabilitas  Keuangan ,  No.  31 September 2018. Diunduh  23 April 2019, https://www.bi.go.id/id/publ ikasi/perbankan-dan- stabilitas/kajian/Pages/KSK_
3118.aspx
Bernanke,  Ben  S.  (2012).  “Some Reflections  on  the  Crisis  and the  Policy  Response”. Speech at  the  Russell  Sage  Foundation and  The  Century  Foundation
Afifi
Conference on "Rethinking Finance" , New York.
Cressey, D. R. (1953). Others People Money,  A  Study  in  The  Social Psychology  of  Embezzlement .
Montclair: Patterson Smith. Delfi,  T.,  Anugerah,  R.,dan  A.  A. A. (2014). “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi (Survey pada Perusahaan  BUMN  Cabang Pekanbaru)”. JOM  FEKON, 1 (2): 1–17.
Financial  Stability  Board  (FSB). (2018). Global  Shadow  Banking Monitoring Report 2017 . Diunduh  23  April  2019, https://www.fsb.org/2018/03
/global-shadow-banking- monitoring-report-2017/
Hamdani,  R.  dan  Albar,  A.R. (2016).  “Internal  Controls  in Fraud  Prevention  Effort:  A Case  Study  of  An  Islamic Finance Bank”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 20 (2): 127–135. Kementerian  Agama.  (2019). Data
PPIU .  Diakses  23  April  2019, https://simpu.kemenag.go.id/ home/travel Menteri Agama Republik Indonesia.  (2018). Peraturan Menteri  Agama  Nomor  8  Tahun 2018  tentang  Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah . Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Kementerian Agama.
Mulyadi. (2014). Auditing (Edisi ke- 6). Jakarta: Salemba Empat.
Pemerintah  Republik  Indonesia. (2007). Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Pemerintah  Republik  Indonesia. (2011). Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  2011  tentang  Akuntan Publik .  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Puspitadewi,  P.  dan  Irwandi,  S.A. (2012).  “Hubungan  Keadilan Organisasional dan Kecurangan  Pegawai  Dengan Moderating Kualitas Pengendalian  Internal”. The Indonesian Accounting Journal , 2
(2): 159–172.
Rachmawati, I.R. (2012). Penetrasi Praktik  ‘Shadow  Banking’  di Indonesia. Jurnal  Akuntansi Unesa , Vol.1 No.1. Scott,  W.R.  (2003). Financial Accounting Theory (3rd Edition).  Toronto:  Prentice Hall.
Sriyana,  J.,  Yogi,  H.,  dan
Syamsudin,  M.  (2014).  “The budget misallocation mechanism  in  Indonesia's bureaucracy”. International Journal of Business and Management  Study ,  1  (2):  26–
30.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
Gumiwang,  R.  (2018,  April  6). Pentingnya  Mencegah  Penipuan dengan  Audit  Travel  Umrah .
Afifi
Diakses  23  April  2019, https://tirto.id/pentingnya- mencegah-penipuan-dengan- audit-travel-umrah-cHkw
Tuanakotta,  T.  M.  (2013). Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing) . Jakarta: Salemba Empat. Yendrawati, R., dan Paramitha, K. A. (2014). “Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Motivasi Melakukan Kecurangan  Dengan  Kualitas Pengendalian Internal Sebagai Variabel  Moderating”. Inovasi dan  Kewirausahaan ,  3  (1):  49–
59.
Yesiriani,  M.  dan  Rahayu,  I. (2017).  “Deteksi  Financial Statement  Fraud:  Pengujian Dengan  Fraud  Diamond”. Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing Indonesia, 2 (1): 49-60.