## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENETAPAN UMK DI WILAYAH BARLINGMASCAKEB
Ghonimah Zumroatun Ainiyah 1 , Dwi Adiyasha 2
STIE TamansiswaBanjarnegara Jl. Mayjend Panjaitan No. 29 Banjarnegara Email : eny.wsb@gmail.com 1 , dwiady26@gmail.com 2

## ABSTRACT
The objective of this research was to find out the effect of Adequate Standard of Living (KHL), Consumer Price Index (IHK), and Gross Regional Domestic Product on the decision to determine regencies minimum wage (UMK) in Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and Kebumen (Barlingmascakeb). The data were taken from the Indonesian Center for Statistics (BPS).
This study used quantitative research. The data used in this research was secondary data. The population in this study was people from the Barlingmascakeb area with observational methods from 2010-2016. Saturated samples technique used in this research. Data analysis in this study used panel data regression analysis with SPSS 24 software.
The result showed that based on regional panels, KHL partially has a positive and significant effect on the decision to determine regencies minimum wage in the Barlingmascakeb area. Whereas the IHK and PDRB have  a  negative  and  not  significant  effect  on  the  decision  to  determine  regencies  minimum  wage  in  the Barlingmascakeb area. Based on the time area, partially the KHL and PDRB have a positive and significant effect on the decision the determine regencies minimum wage in the Barlingmascakeb area. While IHK has a negative  and  not  significant  effect  on  the  decision  to  determine  regencies  minimum  wage  in  the Barlingmascakeb area.
Keywords: Adequate Standard of Living (KHL), Consumer Price Index (IHK), and Gross Regional Domestic Product, Regencies Minimum Wage (UMK)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ketenagakerjaan menjadi salah satu permasalahan penting yang perlu diperhatikan  di  setiap  negara,  khususnya di  Indonesia.  Selama  ini  pemerintah memandang  masalah  ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah  angkatan  kerja  yang  semakin meningkat namun kesempatan kerja yang
tersedia  sangatlah  terbatas.  Akan  tetapi masih banyak lagi permasalahan- permasalahan  tentang  ketenagakerjaan lainnya.  Salah  satunya  adalah  masalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Panorama dan Lemiyana (2014) mendefinisikan  upah  sebagai  imbalan yang  diterima  selama  sebulan  oleh buruh/karyawan  baik  berupa  uang  atau barang yang dibayarkan
MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis https://tambara.e-journal.id/medikonis/index Analisis Faktor-Faktor Yang …………............. ISSN (Online): 2723-648X
perusahaan/kantor/majikan. Upah minimum  adalah  upah  bulanan  terendah yang  terdiri  atas  upah  pokok  termasuk tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Di Indonesia, masing-masing daerah  menetapkan  upah  minimum  yang berbeda-beda.  Hal  tersebut  tergantung pada  karakteristik  dari  masing-masing daerah  yang  berbeda-beda.  Beberapa daerah yangproduktif dalam sektor industri akan menetapkan upah minimum yang  tinggi,  karena  disesuaikan  dengan karakteristik  dan  pertumbuhan  ekonomi dari  daerah  tersebut  dan  juga  faktor lainnya.
Dalam  penetapan  upah  minimum, pemerintah menggunakan beberapa indikator  sebagai  dasar  pertimbangan. Salah  satu  indikator  penetapan  Upah Minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Menurut  Keputusan  Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012, standar KHL  yang  digunakan  untuk  penetapan upah  minimum  terdiri  dari  beberapa komponen  yaitu  makanan  dan  minuman (11  unit),  sandang  (13  unit),  perumahan (26 unit), pendidikan (2 unit), kesehatan (5 unit),  transportasi  (1  unit),  dan  rekreasi dan  tabungan  (2  unit).  Indikator  lain dalam  penetapan  upah  minimum  adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurut
Macroeconomic  (2017),  Indeks  Harga Konsumen adalah indeks perubahan biaya hidup. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari suatu waktu tertentu ke waktu yang lainnya tidak berlaku secara seragam Sulistiyo  dan  Insukindro  (2009) mendefinisikan PDRB sebagai nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh  berbagai  kegiatan  ekonomi  di  suatu daerah  dalam  suatu  periode  tertentu. Produk domestik suatu wilayah merupakan  nilai  seluruh  produk  dan  jasa yang  di  produksi  di  wilayah  tersebut. Kenaikan  PDRB  akan  menyebabkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi meningkat.  Hal  tersebut  akan  berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  pada  daerah  tersebut  karena perusahaan  akan  membayar  pajak  yang lebih  tinggi.  oleh  karena  itu  selayaknya upah  para  pekerja  juga  akan  meningkat. Karena  hal  tersebut,  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  menjadi  salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah  minimum  di  suatu  daerah.  Berikut adalah daftar UMK 5 (lima)
kota/kabupaten  yang  berada  di  wilayah Barlingmascakeb tahun 2016-2019.

## Tabel 1
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (rupiah)
Sumber:Disnakertrans Provinsi Jateng, 2020.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa  semenjak  tahun  2016-2019  untuk wilayah Barlingmascakeb yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Banjarnegara menjadi  kabupaten/kota  yang  memiliki Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK) terendah di daerah Barlingmascakeb
Terdapat  banyak  penelitian  yang telah dilakukan, dimana penelitian tersebut menggunakan faktor-faktor  yang mempengaruhi keputusan penetapan nilai upah  minimum.  Seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Eka  Nursakinah  (2017), yang menunjukkan bahwa variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penetapan  upah  minimum,  artinya  KHL atau  kebutuhan  hidup  masyarakat  dari waktu  ke  waktu  selalu  mengalami
kenaikkan,  untuk  itu  pemerintah/dewan pengupahan berupaya meningkatkan upah minimum agar masyarakat dapat mememnuhi  kebutuhan  hidup  sehari- harinya.  Hasil  penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh Armidi (2018) menyatakan bahwa  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  penetapan  upah  minimum, artinya  bahwa  tinggi  rendahnya  IHK memiliki pengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi sedangkan hasil penelitian  berbeda  dilakukan  oleh  Eka Nursakinah  (2017)  memperlihatkan  hasil bahwa  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) tidak  berpengaruh  terhadap  penetapan upah minimum. Hal tersebut dikarenakkan apabila IHK terjadi fluktuasi,  upah  minimum  di  Jabodetabek tetap mengalami kenaikkan.
Adapula  penelitian  lainnya  yang dilakukan  oleh  Ilham  Kristanto  (2013) menunjukkan  bahwa  variabel  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penetapan upah minimum artinya  dengan  kenaikkan  PDRB  yang juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat,  maka  akan  meningkatkan pendapatan per kapita. Sehingga kenaikkan  upah  minimum  Kabupaten Jember akan terus berlanjut. Hasil berbeda
ditunjukkan  oleh  Nurtiyas  (2016)  yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh  terhadap  penetapan  nilai upah  minimum  provinsi.  Hal  tersebut dikarenakan penelitiannya dilakukan dengan  jangka  waktu  yang  pendek,  yaitu lima tahun.
Berdasarkan uraian di  atas,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul “Analisis  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Wilayah Barlingmascakeb”.

## Perumusan Masalah
Besar kecilnya suatu Upah
Minimum Kabupaten/Kota dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),  Indeks Harga  Konsumen  (IHK),  dan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah  Kebutuhan  Hidup  Layak (KHL) berpengaruh terhadap keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  Wilayah Barlingmascakeb?
2. Apakah  Indeks  Harga  Konsumen (IHK) berpengaruh terhadap
keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  Wilayah Barlingmascakeb?
3. Apakah  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  berpengaruh  terhadap keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  Wilayah Barlingmascakeb?
4. Apakah  Kebutuhan  Hidup  Layak (KHL),  Indeks  Harga  Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  berpengaruh  terhadap
Keputusan Penetapan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Wilayah Barlingmascakeb?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah yang  telah  dikemukakan  di  atas,  adapun tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian ini, antara lain :
1. Untuk mengetahui pengaruh Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) terhadap  keputusan  penetapan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Wilayah Barlingmascakeb.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  Indeks Harga  Konsumen  (IHK)  terhadap keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  Wilayah Barlingmascakeb.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  Produk
Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) terhadap  keputusan  penetapan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Wilayah Barlingmascakeb.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL), Indeks  Harga  Konsumen  (IHK)  dan
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) terhadap Keputusan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  Wilayah Barlingmascakeb.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara.  Alamat  Jl.  Selamanik
No.33, Kutabanjarnegara, Kec.
Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53415.  Data  yang  digunakan  yaitu  data KHL,  IHK  dan  PDRB  dari  tahun  2010- 2016  untuk  wilayah  Barlingmascakeb (Kabupaten  Banjarnegara,  Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten  Cilacap,  dan  Kabupaten Kebumen).
Data diambil dari www.bps.go.id
Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data kuantitatif
Variabel Penelitian a Variabel bebas ( independent variable :  Kebutuhan  Hidup  Layak (X 1 ),  Indeks  Harga  Konsumen  (X 2 ) dan Produk Domestik Regional Bruto (X 3 )
b Variabel terikat ( dependent variable ):
Upah Minimum Kabupaten/Kota (Y)
Definisi Konsep  dan Operasional Variabel
a. UMK
Definisi  konsep  :  upah  minimum  adalah upah  bulanan  yang  dibayarkan  kepada pekerja  oleh  pemberi  pekerja  yang bertujuan  untuk  memenuhi  Kebutuhan hidup  tenaga  kerja  dan  mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja.
b. KHL
Definisi konsep : KHL adalah kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang dijadikan  dasar  dalam  penetapan  upah minimum
c. IHK
Definisi  konsep  :  Upah  minimum ditetapkan  dengan  mempertimbangkan harga  kebutuhan  pokok  yang  tercemin dalam IHK.
d. PDRB
Definisi konsep : PDRB digunakan untuk mengukur  produktivitas  tenaga  kerja, apabila  terjadi  kenaikan  maka  upah minimum selayaknya ditingkatkan
Populasi, Sampel dan Teknik Sampel
a. Populasi penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah  Barlingmascakeb,  yang  terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten  Cilacap,  dan  Kabupaten Kebumen  dengan  metode  pengamatan mulai dari tahun 2010 hingga 2016.
b. Sampel Penelitian
Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah wilayah
Barlingmascakeb,  yang  terdiri  dari Kabupaten  Banjarnegara,  Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten  Cilacap,  dan  Kabupaten Kebumen.
c. Teknik Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan metode sampel jenuh

## Teknik Analisis Data
Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Uji  asumsi  klasik  (uji  normalitas,  uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas
dan  uji  autokorelasi),  uji  regresi  linier berganda dan uji hipotesis (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Tabel 2 Uji Kolmogorov-Smirnov
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  bahwa  ( Asymp.  Sig.2- tailed )  sebesar  0,200  yang  berarti  nilai signifikansi > 0,05 sehingga nilai residual berdistribusi secara normal.
b. Uji heterokedastisitas
Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Dari  tabel  di  atas  masing-masing variabel  memiliki  nilai  signifikan  >0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas .

## c. Uji multikolonieritas
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan  tabel  di  atas  masing- masing variabel memiliki nilai tolerance >
0,100 dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan  bahwa  nilai tolerance dan VIF diatas tidak terjadi multikolinieritas.

## d. Uji autokorelasi
Tabel 5 Uji Autokorelasi
Sumber:Data sekunder yang diolah, 2020 Berdasarkan  nilai  hitung  di  atas, dapat  dinyatakan  bahwa  penelitian  ini bebas dari masalah autokorelasi.

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Y=-1.284.577,065+0,941*(KHL)- 501,078*(IHK)+0,000*(PDRB)+e
Berdasarkan persamaan diatas maka dapat  kita  interpretasikan  beberapa  hal antara lain sebagai berikut :
a. Persamaan  regresi  di  atas  dapat dijabarkan sebagai berikut :
Nilai  konstanta  sebesar  -1.284.577,065 artinya  UMK  dengan  mengesampingkan besarnya  KHL,  IHK  dan  PDRB  adalah sebesar -1.284.577,065.
b. Y=0,941 KHL
Artinya  variabel  KHL  memiliki nilai  koefisien  regresi  linier  positif sebesar  0,941,  artinya  bahwa  KHL terhadap peningkatan UMK berpengaruh positif.  Hal  ini  menggambarkan  apabila terjadi  kenaikkan  nilai  KHL  sebesar  1% maka akan menyebabkan kenaikkan nilai UMK  sebesar  0,941  dengan  asumsi variabel  independen  lainnya  dianggap tetap.
c. Y=-501,078 IHK
Artinya  nilai  koefisien  regresi  IHK negatif  sebesar  -501,078  menunjukkan bahwa  IHK  terhadap  peningkatan  UMK berpengaruh negatif.
Hal ini menggambarkan apabila terjadi penurunan  nilai  IHK  sebesar  1%  maka akan  menyebabkan  penurunan  UMK sebesar  501,078  dengan  asumsi  variabel inedependen lainnya dianggap konstan. d. Y=0,000 PDRB
Artinya  tidak  ada  perubahan  dari variabel  PDRB  terhadap  UMK.    Nilai koefisien  tersebut  menunjukkan  bahwa tidak adanya kenaikkan maupun penurunan (stagnan) terhadap nilai UMK.
Hasil Uji Hipotesis
a. Uji t
Tabel 7 Hasil Uji t
1. Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Keputusan  Penetapan
Upah  Minimum  Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb.
Variabel KHL memiliki nilai t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansi <0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  Ha  diterima  dan  Ho ditolak. Sehingga, hipotesis yang berbunyi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Keputusan  Penetapan  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  di  Wilayah Barlingmascakeb diterima.
H 1 :  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Keputusan  Penetapan  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  di  Wilayah Barlingmascakeb.
2. Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) berpengaruh positif dan  signifikan terhadap  Keputusan  Penetapan Upah  Minimum  Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb.
Variabel IHK memiliki nilai t hitung <t tabel dan  nilai  signifikansi  >  0,05. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima. Sehingga, hipotesis yang berbunyi Indeks Harga  Konsumen  (IHK)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb ditolak.
H 2 : Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  Keputusan  Penetapan  Upah Minimum  Kabupaten/Kota  di  Wilayah Barlingmascakeb.
3. Produk  Domestik  Regional  Bruto
(PDRB)  berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  Keputusan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah

## Barlingmascakeb
Variabel  PDRB  memiliki  nilai t hitung <t tabel dan  nilai  signifikansi  >  0,05.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak. Sehingga, hipotesis yang berbunyi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Penetapan Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di Wilayah Barlingmascakeb diterima. H 3 :  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  tidak  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  Keputusan
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah
Barlingmascakeb.
b. Uji F
Tabel 8 Hasil Uji F
H 4 :  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL), Indeks  Harga  Konsumen  (IHK)  dan Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  berpengaruh  secara  simultan dan  signifikan  terhadap  Keputusan
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah
Barlingmascakeb.
Berdasarkan Tabel hasil Uji F diatas menunjukkan  bahwa  F hitung >  F tabel dan tingkat  signifikan  <  0,05  maka  dapat dikatakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  secara  bersama-sama  (simultan) mempengaruhi Keputusan Penetapan Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di Wilayah Barlingmascakeb.
c. Uji koefisien determinasi
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,987 (98,7%). Hal
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel  Independen  (KHL,  IHK  dan PDRB)  dalam  menjelaskan  besarnya pengaruh  terhadap  variabel  dependen UMK selama 7 tahun (2010-2016) adalah sebesar  (98,7%),  sedangkan  sisanya sebesar  1,3%  dipengaruhi  oleh  variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh KHL
terhadap Keputusan  Penetapan  UMK  di Wilayah Barlingmascakeb
KHL  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  keputusan  penetapan UMK  di  wilayah  Barlingmascakeb.  Hal tersebut karena berdasarkan UU Ketenagakerjaan  No  13  Tahun  2003  dan PP  tentang  Pengupahan  No  78  Tahun 2015.  Pemerintah  menetapkan  standar Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Sehingga apabila terjadi peningkatan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  masyarakat  maka  akan  diikuti dengan peningkatan upah minimum untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat tersebut.
Hasil  ini  konsisten  dan  sejalan dengan  penelitian  dari  ilham  Kristanto (2013) yang berjudul “Analisis Penetapan
Upah  Minimum  Kabupaten  di  Jember” bahwa KHL berpengaruh secara signifikan  dan  memiliki  koefisien  positif terhadap  upah  minimum  Kabupaten Jember periode 1990 – 2011.
Dengan adanya penelitian ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya nilai/taraf kebutuhan hidup layak  yang  terjadi  di  kalangan/pekerja, maka  akan  diikuti  kenaikkan  nilai  upah minimum  kabupaten/kota  di  wilayah Barlingmascakeb pada tahun berikutnya.
Variabel  KHL  berpengaruh  positif dan signifikan dikarenakan variabel KHL merupakan  variabel  utama  atau  sebagai dasar  pertimbangan  dalam  menetapkan nilai  upah  minimum  kabupaten/kota  di wilayah Barlingmascakeb.
2. Pengaruh IHK terhadap Keputusan  Penetapan  UMK  di Wilayah Barlingmascakeb
IHK  tidak  berpengaruh  dan  tidak signifikan  terhadap  keputusan  penetapan UMK di wilayah Barlingmascakeb.
Hasil  ini  sama  seperti  penelitian dari Eka Nursakinah (2017) yang berjudul “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum di  Jabodetabek  tahun  2007-2016”  bahwa IHK tidak berpengaruh terhadap penetapan upah minimum di Jabodetabek.
Dengan  adanya  penelitian  ini
membuktikan bahwa Indeks Harga Konsumen atau disingkat IHK yang mana menjadi tolak ukur inflasi tidak berpengaruh  negatif  terhadap  keputusan penetapan UMK di wilayah Barlingmascakeb. Hal tersebut dibuktikan apabila  terjadi  fluktuasi  harga  barang, upah minimum kabupaten/kota di wilayah Barlingmascakeb tetap meningkat.
3. Pengaruh PDRB terhadap Keputusan  Penetapan  UMK  di Wilayah Barlingmascakeb
PDRB tidak berpengaruh dan tidak signifikan  terhadap  keputusan  penetapan UMK  di  wilayah  Barlingmascakeb. Selanjutnya penelitian ini juga membuktikan  bahwa  apabila  PDRB mengalami kenaikkan maupun penurunan tidak  berpengaruh  terhadap  keputusan penetapan
UMK di wilayah Barlingmascakeb.
Hasil  ini  sama  seperti  penelitian
dari Eka Nursakinah (2017) yang berjudul “Analisis
factor-faktor yang
mempengaruhi penetapan upah minimum di  Jabodetabek  tahun  2007-2016”  bahwa PDRB  berpengaruh  positif  terhadap penetapan upah minimum di Jabodetabek.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan teori  yang  dinyatakan  oleh  Gaol  dalam Kristanto (2013) yang menyatakan bahwa
apabila  terjadi  peningkatan  produktivitas tenaga kerja yang dapat dilihat dari output PDRB  maka  upah  minimum  selayaknya ditingkatkan.  Ketika  PDRB  mengalami kenaikkan,  maka  akan  diikuti  juga kenaikkan nilai UMK di wilayah Barlingmascakeb.  Tetapi  saat  PDRB mengalami  penurunan,  nilai  UMK  tidak mengalami penurunan.
4. Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),
Indeks  Harga  Konsumen  (IHK) dan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) berpengaruh simultan  dan  signifikan  terhadap
Keputusan Penetapan
Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah Barlingmascakeb.
Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL), Indeks  Harga  Konsumen  (IHK)  dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Keputusan  Penetapan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota di Banjarnegara.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :
a. Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  keputusan  penetapan  UMK di  wilayah  Barlingmascakeb.  Hal tersebut  karena  berdasarkan  UU Ketenagakerjaan  No  13  Tahun  2003 dan  PP  tentang  Pengupahan  No  78 Tahun 2015. Pemerintah menetapkan standar  Kebutuhan  Hidup  Layak (KHL)  sebagai  dasar  pertimbangan dalam  penetapan  upah  minimum.
Sehingga apabila terjadi peningkatan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat maka akan diikuti dengan peningkatan  upah  minimum  untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut.
b. IHK  tidak  berpengaruh  dan  tidak signifikan terhadap keputusan penetapan UMK di wilayah Barlingmascakeb. Hal tersebut dikarenakan  ketika  Indeks  Harga Konsumen (IHK) yang menjadi tolak ukur  inflasi  mengalami  fluktuasi (kenaikkan/penurunan  harga  barang dan jasa), upah minimum kabupaten/kota di wilayah
Barlingmascakeb tetap meningkat.
c. PDRB  tidak  berpengaruh  tidak signifikan terhadap keputusan penetapan UMK di wilayah Barlingmascakeb. Artinya ketika PDRB  mengalami  kenaikkan,  maka akan  diikuti  juga  kenaikkan  nilai
UMK  di  wilayah  Barlingmascakeb. Tetapi saat PDRB mengalami penurunan, nilai UMK tidak mengalami  penurunan.  Hal  tersebut menunjukkan  produktivitas  tenaga kerja/buruh di wilayah Barlingmascakeb mengalami
peningkatan di setiap tahunnya.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran  – saran  yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik yaitu :
1. Pemerintah diharapkan memperhatikan nilai Kebutuhan
Hidup  Layak  (KHL)  di  setiap kabupaten/kota  untuk  meningkatkan UMK di daerah tersebut.
2. Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  data  dengan  bantuan  SPSS, diharapkan pada penelitian selanjutnya  menggunakan  bantuan program Eviews 8 agar mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan  melakukan  penelitian dengan menambahkan periode jangka waktu penelitiannya. Dan diharapkan pula  untuk  menambahkan  variabel
lain seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, inflasi dan
Pendapatan per Kapita.

## Daftar Pustaka
Armidi, (2018). Pengaruh Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  dan Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Jambi.
Bersales, Lisa Grace. (2014).Determinant of  Regional  Minimum  Wage  in the Philippines , Statistics
Journal : Philippines.  School  of
Statistic , University of the Philippines Diliman.
Eka Nursakinah, (2017). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan  Upah  Minimum  Di Jabodetabek Tahun 2007 – 2016. Skripsi:  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Islam , UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
Febrika Nurtiyas, (2016). Analisis Faktor
–  Faktor  Yang  Mempengaruhi Upah  Minimum  Provinsi  Di
Pulau Jawa Tahun 2010  – 2014.
Skripsi: Fakultas Ekonomi , Univeritas Negeri Yogyakarta.
Gaol  S.  Lumban,  2009.  Aplikasi  Faktor Pertimbangan  Dalam  Penetapan
Upah Minimum. Makalah dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan, Wisma Karya Jasa, Bogor.
Gujarati,  Damodar  N,  Dawn  C.  Porter. 2013. Dasar-Dasar
Ekonometrika, Jakarta : Salemba Empat.
https://www.hukumonline.com/klinik/det ail/ulasan/lt4c85f88b626af/langk ah-hukum-jika-upah-di-bawah- standar-minimum/ di  akses  pada tanggal 28 Desember 2019 https://www.hestanto.web.id/ketenagaker jaan/ di akses pada 12 Januari 2020
Ilham Kistanto. (2013). Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember, Skripsi: Jember, Fakultas Ekonomi , Universitas Jember.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  17 tahun 2005.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  13
tahun 2012. Mankiw, N. Gregory.
(2013).
Macroeconomics .  Cetakan  8, New York: Worth Publishers.
Mankiw,  N.  Gregory,  Quah,  Euston  dan Wilson, Peter. (2012). Pengantar Ekonomi  Makro .    Edisi  Asia, Jakarta: Salemba Empat.
Merdekawaty  Rahmah,  dkk,  (2016). Analisis    Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Upah  Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model  Spatial  Autoregressive (SAR). Jurnal: GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Halaman  525-534 .  Universitas Diponegoro, Semarang.
Maya  Panorama  dan  Lemiyana  (2014). Pengaruh  Upah  Minimum  Kota (UMK)  Terhadap  Kesempatan Kerja  Dan  Pengangguran  Di Kota  Palembang  tahun  2004-
2014. Jurnal  :  I-Finanance  Vol. 3. No. 2. Desember 2017 Pasal 88 Undang – Undang Ketenagakerjaan  No.  13  tahun 2003. Peraturan  Presiden  No.  78  tahun  2015
tentang Pengupahan.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaaan  No. 21 tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  No.  7  tahun  2013 tentang Upah Minimum.
Rusli, Hardijan. (2011). Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sofyan  Yamin,  Lien  A,  Rachmach,  Heri Kurniawan.  2010 .  Regresi  dan Korelasi Aplikasi dengan Software SPSS, EVIEWS, MINITAB, dan STATGRAPHICS . Jakarta :
Salemba Empat.
Sadono Sukirno.( 2013). Makro Ekonomi
Teori  Pengantar  Edisi  Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Todaro.  (2011). Pembangunan  Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Sugiyono,  (2011 ).  Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta.