PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
¹ The Province and Func on of Law
Julius Stone, , Sydney, Associated General Publica ons Pty.Ltd, 1946, hlm. 421-
422. ² Great Jurists of the World John Macdonell and Edward Manson (eds.), , Boston, Li le Brown and Company, 1914,
hlm. 573.
³  Gustav Hugo (1764-1844) adalah pendiri dari pendekatan modern terhadap sejarah Hukum Romawi Modern.

## Khazanah

## FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY
Friedrich  Karl  von  Savigny  (1779-1861)  adalah  ahli  hukum  Jerman  yang  juga dianggap sebagai salah satu Bapak hukum Jerman. Savigny adalah tokoh mazhab sejarah yang  dikembangkannya  pada  paruh (historical  school  jurisprudence) pertama  abad  ke-19.  Dia  juga  dianggap  sebagai  pelopor  kajian  mengenai  relasi antara  perkembangan  hukum  dan  sosial.   Sebagai  seorang  pemikir  hukum  yang ¹ senan asa  krea f  dalam  membuat  terobosan-terobosan (trail-blazing  legal scien st) ,  Savigny  memberikan  kontribusi  pen ng  dalam  perkembangan  ilmu hukum dan bahkan terhadap ilmu sosial. Dari sekian banyak kontribusinya antara lain teorinya mengenai kon nuitas antara ins tusi hukum saat ini dengan ins tusi hukum masa lalu, meletakkan fondasi bagi kajian sosiologi hukum, dan menegaskan mengenai urgensi metode historis dalam kajian hukum.²
Savigny dalam beberapa hal terpengaruh oleh pemikiran ﬁlsuf Inggris Edmund Burke (1729-1797). Dalam bukunya, Reﬂec ons on the Revolu on in France (1790) Burke menggunakan pendekatan yang konserva f terhadap perubahan sejarah di Prancis dan menekankan pen ngnya keberlanjutan historis dan meyakini bahwa masyarakat  dak akan bisa mewariskan sesuatu kepada generasinya apabila  dak pernah  menoleh  kepada  jejak  historis  leluhurnya.  Johann  Go ried  von  Herder (1744-1803) ﬁlsuf dan sejarawan Jerman lainnya menekankan pen ngnya tradisi atau tradisi kultural. Dalam konteks ini pemikiran Savigny disinyalir sebagai adonan dari  pemikiran  Gustav  Hugo³  mengenai  pendekatan  sejarah  terhadap  hukum, pendekatan poli k konserva f dari Burke, dan gagasan Herder mengenai budaya bangsa. Atas dasar itu, Savigny kemudian melahirkan penger an tentang hukum yang terkenal sampai saat ini yaitu, “Das Recht wird nicht gemacht est ist und wird mit dem volke” (hukum itu  dak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa).
Law...is ﬁrst developed by custom and popular faith, next by judicial decisions - everywhere, therefore, by internal, silently opera ng powers, not by the arbitrary will of a law-giver. F.K. von Savigny .
Mazhab  sejarah  yang  kemudian  menjadi  sangat  lekat  dengan  Savigny  dak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang sta s atau bahkan ke nggalan zaman (old fashion) . Hukum senan asa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa  yang  senan asa  berubah  dan  dinamis.  Bagi  Mazhab  sejarah,  hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bo om up (dari bawah ke atas), bukan top down (atas ke bawah). Hukum adalah bagian dari sejarah. Hukum adalah nilai yang berakar  dari  jiwa  suatu  bangsa.  Hukum  bukan  nilai  yang  dicangkokkan  secara arbitrer (semena-mena). Atas dasar itulah Savigny melontarkan konsep volksgeist (jiwa  bangsa)  ke ka  menggali  hukum  suatu  bangsa.  Dengan  demikian,  mazhab sejarah  seja nya  bukan  ekslusif  milik  Jerman.  Mazhab  sejarah  ada  di  Inggris, Amerika, dan juga Indonesia dan Savigny adalah tokoh dan bapak mazhab sejarah hukum Jerman.

## 1. Sketsa Biograﬁs
Secara  genealogis  Savigny  adalah  keturunan  dari  keluarga  bangsawan  Huguenot dari Lorraine, Prancis yang hijrah ke Jerman pada tahun 1730 karena menghindari intoleransi  kaum  Katolik.  Nama  keluarga  Savigny  diturunkan  dari  nama  sebuah kas l, “Castle of Savigny” di lembah sungai Moselle, Jerman. Savigny lahir pada 21 Februari  1779  di  Frankfurt  dari  ayah  seorang  Lutherian  dan  ibu  yang  seorang Calvinist.  Pada  usia  13  tahun  Savigny  telah  menjadi  ya m  piatu  yang  kemudian dibesarkan  oleh  walinya  yang  bernama  M.  De  Neurath  yang  juga  merupakan sahabat baik ayahnya, seorang pengacara Jerman terkenal pada masanya. Pada usia 15 tahun Savigny dan anak dari walinya dimasukkan ke lembaga pendidikan yang sangat disiplin untuk belajar ilmu hukum, hukum internasional, hukum Romawi dan hukum Jerman.⁴
Pada tahun 1795 Savigny kuliah di University of Marburg dan lulus tahun 1800. Savigny melanjutkan kuliah di beberapa universitas di Jerman seper  Jena, Leipzig, dan Halle, sebelum kemudian akhirnya kembali ke Marbug University dimana dia meraih gelar doktornya pada tahun 1800. Savigny kemudian mengajar di Marburg University dan pada tahun 1803 dia mempublikasikan bukunya yang berjudul “Das Recht  des  Besitzes” (Hak  Milik)  yang  mendapat  pujian  dari  Prof.  Thibaut  dan dianggapnya  sebagai  salah  satu  dari  karya  pen ng  Savigny.  Pada  tahun  1810, Savigny diangkat sebagai Professor Hukum Romawi di University of Berlin yang baru didirikan  atas  permintaan  Wilhelm  von  Humboldt.  Savigny  membantu pengembangan universitas baru tersebut khususnya pendirian fakultas hukum dan bahkan kemudian ia diangkat sebagai Rektor yang pertama.⁵
⁴ Ibid ., hlm. 561-570. Lihat juga Luis Kutner, “Savigny: German Lawgiver”, Marqua e Law Review , Vol. 55, Issue 2
Spring, 1972, hlm. 280-283.
⁵ Ibid.
Savigny mewariskan beberapa karya ilmiah hukum yang sangat berpengaruh dalam  perkembangan  ilmu  hukum  dunia,  diantaranya: Das  Recht  des  Besitzes (Hukum  tentang  Hak  Milik)  yang  ditulis  pada  tahun  1803  dan Geschichte  des romischen Recht im Mi elalter (Sejarah Hukum Romawi pada Abad Pertengahan) sebanyak 6 volume yang ditulis antara tahun 1815 – 1831. Dia juga menulis System des  Heu gen  Romischen  Rechts (Sistem  Hukum  Romawi  Modern)  sebanyak  8 volume  yang  ditulisnya  antara  tahun  1840-1849, Vermischte  Schri en (Bunga Rampai)  sebanyak  5  volume  yang  ditulis  pada  tahun  1850,  dan Das Obliga onenrecht (Hukum  Kontrak)  sebanyak  2  volume  yang  ditulis  pada  tahun 1851-1853.⁶  Produk vitas  Savigny  diakui  dan  diapresiasi  oleh  berbagai  kalangan sebagaimana terlihat dari pengakuan Milton Konvitz sebagai berikut:
“His massisve works on Roman Law in the Middle Ages became the source of  subjects  for  countless  historical  monographs.  His  students,  and  their students in turn, dominated historical and legal scholarship and teaching for several genera ons, and he was universally acknowledge as one of the most inﬂuen al and scholars of the nineteenth century” .⁷

## 2. Volksgeist
Volksgeist merupakan  konsep  utama  dari  bangunan  pemikiran  hukum  Savigny. Konsep  ini  dikembangkan  oleh  ﬁlsuf  Jerman  Herder  (1744-1803)  dan  kemudian dipopulerkan oleh murid Savigny yang terkenal yaitu Georg Friedrich Puchta (1798- 1846).  Terminologi volksgeist atau volksseele , na onalgeist , geist  der  na on , volkscharakter atau dalam bahasa Inggris adalah na onal character secara harﬁah bermakna jiwa atau spirit bangsa. Menurut Herder, volksgeist adalah manifestasi spirit suatu masyarakat dan  sekaligus yang menjadi nyawa masyarakat tersebut. Masyarakat  adalah  sesuatu  yang  bersifat  empirik,  berbeda  satu  dengan  yang lainnya.  Se ap  masyarakat  memiliki  kekhasan  tersendiri. Volksgeist merupakan terminologi yang  bermakna psikologis dan spritual yang inheren dan beroperasi di berbagai en tas yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk bahasa, folklor, adat is adat, dan juga ter b hukum. Dengan perkataan lain, masyarakat ( volk ) adalah semacam surat wasiat keluarga dalam potret besar.
Menurut  Savigny,  hukum  adalah  bagian  atau  manifestasi  jiwa  suatu  bangsa. Hukum lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang berbentuk tradisi,  kebiasaan (habit) ,  prak k-prak k  kemasyarakatan  dan  keyakinan  bangsa tersebut.  Dalam  konteks  ini,  maka  apa  yang  disebut  sebagai  hukum  Jerman, menurut Savigny  dak lain adalah manifestasi dari spirit dan jiwa bangsa Jerman.⁸
⁶ Ibid.
⁷  Sebagaimana  diku p  oleh  Andrew  Hamilton,  “Savigny:  The  Volksgeist  &  Law”,  h p://www.counter- currents.com/2011/05/savigny-the-volksgeist-and-law/print/. Diakses pada tanggal 25/05/2015, hlm. 3.
⁸  Mathias Reimann, The Historical School Against Codiﬁca on: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil
Code , American Journal of Compara ve Law , Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.
Pada era Savigny hukum dipahami dan dikonstruksi sebagai sesuatu yang berasal dari  alam,  sesuatu  yang  rasional,  atau  yang  dalam  paham  posi visme  dimaknai sebagai sesuatu yang merupakan kehendak negara. Savigny keluar dari pandangan arus  utama  tersebut  dan  menegaskan  bahwa  hukum  adalah  reﬂeksi  jiwa  suatu bangsa. Hukum bukan kehendak negara atau sesuatu yang didasarkan atas hukum Tuhan  atau  hukum  alam  melainkan  sesuatu  yang  dapat  ditelusuri  dalam  denyut kehidupan masyarakat. Tidak ada bentuk dan substansi khusus dari hukum. Hal itu semua tergantung dari perkembangan yang ada di masyarakat.⁹
Savigny menolak ajaran hukum alam. Menurut Savigny, hukum adalah bagian dari budaya suatu masyarakat. Hukum bukan produk yang secara arbitrer dibuat oleh  para  legislator,  melainkan  berkembang  sebagai  respon  terhadap  kekuatan impersonal yang ditemukan dalam spirit dan jiwa masyarakat tersebut. Hukum itu ditemukan,  bukan  dibuat.  Konsep volksgeist berifat  khas,  asasi  dan  seringkali merupakan realitas mis s yang menurut Savigny terkait dengan warisan biologis suatu masyarakat. Savigny berhasil menggunakan teori volksgeist untuk menolak Hukum Perancis (French Code) dan berhasil melakukan kodiﬁkasi hukum Jerman. Sampai dengan tahun 1900, hukum Jerman adalah adaptasi dari hukum Romawi dengan  memasukkan  beberapa  nilai  lokal  kedalamnya.  Savigny  bukan  hanya seorang ﬁlsuf hukum tapi juga sejarawan, sehingga cukup berhasil mengiden ﬁkasi perkembangan  hukum  Romawi  dari  sejak  jaman  kuno  yang  kemudian  menjadi fondasi bagi hukum sipil Eropa kontemporer. Atas dasar itu, Savigny membangun hipotesis bahwa semua sistem hukum berasal atau bersumber dari kebiasaan dan dalam  perkembangannya  kemudian  hukum  dihasilkan  lewat  ak vitas  dan  kreasi pembuat hukum.¹⁰
Menurut Savigny, suatu bangsa dan negaranya seper  sebuah organisme hidup yang  lahir,  dewasa,  tua,  dan  kemudian  ma .  Hukum  adalah  salah  satu  bagian terpen ng dari organisme tersebut. Hukum tumbuh seiring dengan pertumbuhan suatu bangsa dan menguat sering dengan kuatnya suatu bangsa dan akan lenyap manakala eksistensi suatu bangsa juga menurun dan bahkan lenyap. Jiwa bangsa adalah  hukum  yang  sebenarnya.  Dalam  redaksi  yang  berbeda,  Karunamay  Basu mengatakan “...law grows with a na on, increases with it and dies at its dissolu on and is a characteris c of it” .¹¹ Menurut Savigny, hukum dan masyarakat berkembang dalam  ga tahap. Pertama adalah perkembangan melalui pembentukan elemen- elemen  poli k (poli cal  elements) yaitu  prinsip-prinsip  hukum  yang  dak ditemukan  dalam  undang-undang,  melainkan  merupakan  bagian  dari  keyakinan dan  spirit  masyarakat  tersebut (volksglauben). Tahap  kedua  adalah
⁹  Hari Chand, Modern Jurisprudence , Petaling Jaya, Interna onal Law Book Services, 2005, hlm. 125. ¹⁰  Kutner, Op.cit ., hlm. 283. ¹¹  Karunamay Basu, The Modern Theories of Jurisprudence , Calcu a, University of Calcu a, 1925, hlm. 161.

## Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny
mentransformasikan  elemen-elemen  poli k  menjadi  elemen  teknis  hukum (technical  elements  of  juris c  skill). Pada  periode  ini  masyarakat  berada  pada puncak sebuah budaya hukum dan merupakan saat yang tepat untuk melakukan kodiﬁkasi  hukum.  Tahap  ke ga  ditandai  dengan  menurunnya  eksistensi  suatu masyarakat/bangsa. Pada tahap ini hukum  dak lagi menjadi nafas dan denyut nadi kehidupan suatu masyarakat, melainkan hanya menjadi aset dan hegemoni para ahli hukum. Apabila situasi ini hadir, maka hakikatnya masyarakat tersebut telah kehilangan iden tasnya dan dengan sendirinya hukum pun  dak lagi memiliki peran yang berar .¹²

## 3. Mazhab Sejarah
Proyek  kodiﬁkasi  hukum  Jerman  yang  diinisiasi  oleh  Prof.  Thibaut  seorang mahaguru Hukum Romawi di Universitas Heidelberg menjadi salah satu momen pen ng yang menggerakkan Savigny untuk sampai pada pemikiran bahwa hukum adalah  salah  satu  bagian  pen ng  dari  perjalanan  suatu  bangsa.  Pemikiran  ini dikemudian  hari  dikenal  sebagai  mazhab  sejarah.  Thibaut  menulis  buku  dengan judul Civilistesche Abhandlungen pada tahun 1814 yang menjelaskan pen ngnya Jerman  memiliki  satu  sistem  hukum  yang  harus  dicapai  lewat  mekanisme kodiﬁkasi.¹³  Proyek  kodiﬁkasi  ini  diluncurkan  pasca  kekalahan  Napoleon  yang sebelumnya menduduki Jerman. Kekalahan ini memunculkan gerakan penolakan yang cukup masif dari masyarakat terhadap penerapan hukum Perancis di Jerman, karena  dianggap  sebagai  elemen  asing  yang  dipaksakan  untuk  diterima  oleh masyarakat Jerman.¹⁴ Kri k yang sama juga ditujukan kepada Hukum Romawi yang diajarkan  hampir  di  semua  universitas  di  Jerman  dan  juga  mendominasi  sistem administrasi hukum dan peradilan Jerman. Masyarakat Jerman mempertanyakan bagaimana mungkin Hukum Romawi kuno yang dibuat pada abad ke-5 sebelum masehi dan dimodiﬁkasi pada abad ke-6 masehi akan diterapkan pada masyarakat Jerman yang hidup pada abad ke-19 masehi. Masyarakat Jerman menginginkan agar “hukum asing” itu digan  oleh sistem hukum yang asli dan bernuansa Jerman.¹⁵
Merespon perkembangan ini, Savigny menulis sebuah buku dengan judul “ Vom Beruf  unsrer  Zeit  fur  Gesetzgebung  und  Rechtswissenscha ” .  Buku  ini  secara khsusus ditujukan untuk merespon proyek kodiﬁkasi Thibaut, namun secara umum buku  tersebut  memberikan  landasan  fundamental  bagi  lahirnya  mazhab  sejarah hukum (historical theory of law) . Savigny kemudian menyodorkan sebuah hipotesis dasar bahwa hukum harus dipahami sebagai salah satu aspek dari kehidupan sosial. Hukum adalah bagian dari jejak kehidupan dan sekaligus manifestasi karakter suatu
¹²  Leopold Pospisil, Anthropology of Law: A Compara ve Theory , USA, Willey, 1971, hlm. 142. ¹³  Julius Stone, Social Dimensions of Law and Jus ce , USA, Stevens, 1966, hlm. 94.
¹⁴  Stone, The Province and Func on of Law, Op.cit ., hlm. 424.
¹⁵ Ibid.
bangsa. Selanjutnya Savigny menegaskan bahwa hukum bukan merupakan sebuah fenomena dari sekumpulan formula verbal yang berdiri sendiri dari sejumlah nilai- nilai ideal universal atau sebuah proposisi natural.¹⁶ Penolakan Savigny atas klaim universalisme hukum dari mazhab hukum alam dinarasikan dengan baik oleh Julius Stone  sebagai  berikut: “To  assume  that  law  was  'universal’,  as  the  natural-law philosophers had, would, in Savigny's mind, be fallacious and illusionary. Thus, in opposing  codiﬁca on,  Savigny's  historical  jurisprudence  also  a acked  the philosophy of natural law” .¹⁷
Mazhab sejarah menekankan kepada penggalian dan kajian yang mendalam mengenai asal mula hukum dan transformasinya. Savigny meyakini bahwa hukum memiliki  sejarah  dan  tahap-tahap  pertumbuhannya  sendiri.¹⁸  Atas  dasar  ini, mazhab sejarah mengklaim bahwa hukum adalah sesuatu yang senan asa berubah dan  berevolusi.  Apa  yang  benar  menurut  hukum  juga  benar  menurut  sejarah hukum.¹⁹  Pada  tahap  perkembangannya  hukum  terekspresikan  secara  spontan sebagai  ide  bebas  mengenai  hak  yang  didasarkan  kepada  kebiasaan  dan  tradisi dimana  se ap  orang  menaa nya.  Oleh  karena  itu  bagi  mazhab  sejarah,  sumber hukum  hakiki  adalah  kebiasaan (custom) .²⁰  Hukum  hanya  akan  berevolusi  yang berawal dari spirit dan jiwa bangsa, pergerakannya akan terlihat lambat dan hampir dak  terlihat  pertumbuhannya,  hukum  adalah  produk  dari  kesunyian,  hukum adalah kekuatan yang anonim, dan bukan hasil dari sebuah keputusan arbitrer dan dipaksakan.²¹ Selanjutnya Savigny mengatakan sebagai berikut:
“The motley world of legal norms....does not evolve in virtue of deliberate natural  reﬂec on  or  reasoned  considera ons  of  u lity,  it  springs  rather from the common convic on of the people, from the like feeling of inner necessity which excludes all thought of fortuitous and arbitrary origin ”.²² Pendekatan  sejarah  hukum  telah  menyelamatkan  Savigny  dari  kegagalan proyek  kodiﬁkasi  hukum  Jerman  yang  dipelopori  oleh  Thibaut,  karena  proyek tersebut mengandung sejumlah kemustahilan poli k dan salah satu yang terpen ng adalah fakta pada saat itu Jerman belum memiliki lembaga legisla f yang memiliki kapasitas  untuk  melaksanakan  proyek  kodiﬁkasi.  Meskipun  demikian  perjalanan sejarah  Savigny  menghadirkan  situasi  yang  ironis,  karena  dua  dekade  kemudian Savigny  yang  dipercaya  untuk  melaksanakan  proyek  kodiﬁkasi,  namun  sayang
¹⁶ Ibid ., hlm. 430-431. ¹⁷  Stone, Social Dimension of Law and Jus ce , Op.cit ., hlm. 88-89, 95. ¹⁸  Jeremy Hall, Readings in Jurisprudence , UK: The Bobbs Merrils Company, 1938, hlm. 87. ¹⁹  Stone, The Province and Func on of Law, Op.cit ., hlm. 421.
²⁰  Alf Ross, On Law and Jus ce , USA: The Lawbook Exchange Ltd., 1959, hlm. 38.
²¹  Stone, The Province and Func on of Law, Op.cit ., hlm. 431. Hans kelsen , What Is Jus ce?, USA, University of
California Press, 1957, hlm. 299. ²²  Hienrich Rommen, The Natural Law: A Study in Legal Social History and Philosophy , (Transt; Thomas Hanley),
Indianapolis: Liberty Fund, 1936, hlm. 116.

## Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny
proyek tersebut  dak pernah terlaksana. Savigny sebenarnya  dak secara mutlak menolak kodiﬁkasi, tapi menolak kodiﬁkasi dilaksanakan pada periode tersebut.²³ Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bagi  Savigny,  kodiﬁkasi  hukum  dak  lain  adalah penggalian nilai dan spirit bangsa bukan penetapan hukum secara arbitrer oleh para legislator yang bebas lepas dari spirit dan jiwa bangsa.
Proposal  Savigny  untuk  pengembangan  hukum  Jerman  berisi  ga  elemen pen ng  yaitu: pertama, hukum  Romawi  yang  dimaksudkan  sebagai  landasan historis  dan  model  teknis  bagi  para  ahli  hukum  ke ka  hukum  Jerman  disusun, Savigny menekankan pen ngnya kebiasaan yang sudah mapan sebagai sumber dan landasan ke ka memahami atau menginterpretasi sebuah doktrin agar berada pada jejak historis yang tepat; kedua, keberlanjutan pengalaman, dalam hal ini adalah kurangnya  materi  hukum  Jerman  yang  betul-betul  terkait  dengan  masyarakat Jerman; ke ga, modiﬁkasi dari dua sumber utama yaitu hukum Romawi dan lokal. Savigny menekankan bahwa ahli hukum harus membuang materi-materi hukum yang  tercipta  karena  ke daktahuan,  kelalaian,  dan  dak  memper mbangkan bahwa materi tersebut  dak diperlukan dalam kebutuhan prak k. Apabila hal ini dilakukan,  maka  sistem  hukum  Jerman  yang  terbentuk  adalah  sistem  hukum Jerman yang kuat,  dak semata-mata imitasi asal-asalan dari hukum Romawi.²⁴

## 4. Savigny dan Kontroversi Kodiﬁkasi Hukum Jerman
Kodiﬁkasi hukum telah diprak kkan oleh berbagai negara ke ka menyusun sistem hukumnya. Model kodiﬁkasi yang paling terkenal dan berpengaruh adalah apa yang dilakukan oleh Napoleon di Perancis yang terkenal dengan sebutan Code Napoleon (1804).  Sistem  kodiﬁkasi  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  pembentukan  sistem hukum Eropa kon nental dan Amerika La n.²⁵
Perbedaan antara sistem hukum Eropa kon nental (Civil Law) dengan Common Law bersifat  ideologis. Common  Law didasarkan  kepada doctrine  of  precedent , bersifat  gradual,  dan  menyeimbangkan  antara  tradisi  dan  nalar (tradi on  and reason). Sementara sistem civil law yang direpresentasikan oleh Code Napoleoan di Perancis  bersifat  radikal  dan  utopis hyper -rasionalis.  Dalam  konteks  ini  Perancis secara radikal menghapus sistem hukum lama dengan hukum yang benar-benar baru  yang  dikemas  dalam  bentuk  kodiﬁkasi  hukum.  Sejarah  dianggap  sebagai sesuatu  yang  dak  relevan  dalam  memformulasikan,  menafsirkan,  dan mengaplikasikan hukum Perancis. Hukum harus secara murni berasal dari pikiran manusia (pure reason).
²³  Kutner, Op.cit., hlm. 289-290. ²⁴  Stone, The Province and Func on of Law, Op.cit ., hlm. 435-437. ²⁵  Hamilton, Op.cit ., hlm.5.
Sebuah maksim radikal yang senan asa diku p adalah: “ I know nothing of the civil law: I know only the Code Napoleon” .²⁶ Secara teori s, kodiﬁkasi hukum ala Code  Napoleon bersifat  komplit,  koheren,  dan  secara  nyata  mereduksi  hukum menjadi  hanya  hukum  tertulis.  Hal  tersebut  dikarenakan  kewenangan  membuat hukum hanya diberikan secara ekslusif kepada badan legisla f, hakim  dak dapat melihat  hukum  di  luar  undang-undang.  Fungsi  dan  tugas  hakim  menjadi  benar- benar bersifat mekanis.
Merespon perkembangan di Jerman, Prof. Thibaut Guru Besar hukum Romawi dan  juga  mantan  murid  Immanuel  Kant  mengajukan  proposal  untuk  melakukan uniﬁkasi  hukum  Jerman  dengan  menggunakan  model Code  Napoleon .  Savigny menolak  gagasan  ini  dengan  alasan  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Thibaut sebagai  mentalitas  hukum  yang  rasionalis,  arogan,  dan  dangkal  secara ﬁlsuﬁs . Hukum  menurut  Savigny  dak  boleh  berasal  dari  kreasi  individual  yang  bersifat sesaat, tapi ia harus merupakan kreasi masyarakat sebagai ekspresi dari spirit dan jiwa masyarakat tersebut (volksgeist). Lebih lanjut Savigny menegaskan: “It is grave error to try to conciously construct and ideal, all-encompassing legal code, to which everyone  is  compelled  to  submit.  Intellectuals  lacked  the  ability  to  construct humane, workable legal system sin such a manner” .²⁷

## 5. Savigny dan Hukum Romawi
Proposal dan pembelaan Savigny terhadap ide volksgeist -nya dalam beberapa hal menjadi sesuatu yang paradoks, karena kenyataannya Savigny adalah seorang yang sangat terpengaruh oleh ajaran hukum Romawi. Dengan perkataan lain, ia adalah seorang Romanist . Dengan konsep volksgeist -nya Savigny meyakinkan masyarakat Jerman mengenai relasi dan interaksi antara hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum Jerman harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat Jerman dan menolak hukum asing. Namun pada saat yang sama Savigny justru berpaling dan  memilih  hukum  Romawi  sebagai  basis  nilai  dalam  pengembangan  hukum Jerman  dengan  alasan  karena  di  dalam  sistem  hukum  Romawi  terdapat  ruang kosong  yang  dapat  diisi  dengan  sistem  nilai  masyarakat  Jerman.  Argumentasi Savigny diungkapkan dengan baik oleh Vaughan Hawkins sebagaimana diku p oleh Charles Cur s sebagai berikut: “...Savigny was said to have preferred the Roman Law because it was ‘neither too plain nor too osbcure, but expressed in a sort of middling obsurity’... ‘auf einem schmalen Raume mi lemassiger Dunkelheit’” ²⁸ (pada ruang sempit kegelapan pun  dak terlalu besar).
²⁶ Ibid . ²⁷ Ibid ., hlm. 6.
²⁸  Charles P. Cur s, It's Your Law , USA: Harvard University Press, 1956, hlm. 61.

## Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny
Pada  tahun  1815  Savigny  mempublikasikan  volume  pertama  bukunya  yang berjudul Geschichte des Römischen Rechts im Mi elalter (Sejarah Hukum Romawi pada  Abad Pertengahan). Volume ke-6 dan  terakhir buku ini  dak pernah terbit sampai tahun 1831, karena Savigny sakit.²⁹ Isu utama yang diangkat dalam buku ini adalah apakah hukum Romawi yang akan diadaptasi kedalam hukum Jerman itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Jerman. Savigny melakukan penelusuran terhadap  perkembangan  hukum  Romawi  kuno  sampai  kemudian  diadaptasi  ke dalam  hukum  Eropa  modern.  Dia  bermaksud  untuk  membuk kan  bahwa transformasi  hukum  Romawi  ke  dalam  hukum  Jerman  harus  ditelusuri  sampai kepada akar sejarahnya dengan menelusuri sejarah perkembangan hukum Romawi sejak  awal.  Savigny  juga  memperlihatkan  bahwa  ak vitas  para  ahli  hukum merupakan salah satu komponen pen ng dalam sejarah hukum dan oleh karenanya terdapat hubungan yang erat antara sejarah hukum dengan sejarah masyarakatnya. Dalam  hal  ini  Savigny  sangat  menekankan  kajiannya  pada  keberlanjutan  sejarah suatu doktrin hukum daripada hubungan antar doktrin hukum.³⁰
Selanjutnya  Savigny  menulis  buku System  des  Heu gen  Römischen  Rechts (Sistem  Hukum  Romawi  Modern)  yang  berisi  teori  Savigny  mengenai  hukum perdata internasional. Namun, buku ini  dak hanya berisi teks hukum Romawi saja, tapi juga sistem hukum yang telah diadaptasi untuk masyarakat Jerman dan telah dimodiﬁkasi  oleh  ins tusi-ins tusi  Jerman.  Dengan  usahanya  ini  Savigny  hendak membuk kan bahwa hukum Romawi berakar dan tumbuh dalam masyarakat Eropa modern. Singkat kata, apa yang dikerjakan Savigny  dak lain adalah usahanya untuk menjadikan  hukum  kebiasaan  Romawi (Roman  Gemeinsrecht) sebagai  hukum Jerman.³¹

## 6. Savigny dan Undang-Undang
Undang-undang  atau  tepatnya  Kitab  Undang-Undang (Code) sebagaimana  yang diprak kkan oleh Perancis yang disebut dengan Code Napoleon menurut Savigny adalah sesuatu yang sia-sia, barang mentah, dan berbahaya. Untuk menyusun suatu kitab  undang-undang,  diperlukan  keahlian  dalam  bidang  hukum (legal  skill), memerlukan kehadiran para profesional bidang hukum yang pada saat itu belum dimiliki oleh Jerman. Legislasi dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi hukum kebiasaan  yang  telah  mapan.  Savigny  menolak  reformasi  hukum  hanya  untuk memenuhi hasrat penguasa. Hukum menurut Savigny bukan berasal dari penguasa tapi dari rakyat. Para guru besar hukum pas  senang apabila mereka diberi peran untuk  mengembangkan  hukum  masyarakat  dimana  mereka  berkiprah.  Fakultas
²⁹  Stone, The Province and Func on of Law, Op.cit ., hlm. 437. ³⁰ Ibid ., hlm. 428. ³¹  Kutner, Op.cit., hlm. 293.
Hukum,  kata  Savigny,  dapat  berperan  sebagai  pengadilan  banding.  Para  hakim sangat  senang  apabila  diskresinya  dak  dibatasi  oleh  aplikasi  teknis  undang- undang,  tapi  justru  mereka  diberi  ruang  dan  keleluasaan  untuk  melaksanakan diskresinya.³²
Savigny  memberikan  tempat  terhormat  kepada  hukum  kebiasaan  karena  ia tumbuh  secara  alamiah  dan  mencerminkan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat. Oleh karenanya, Savigny  dak memberikan prioritas kepada sistem legislasi karena ia bersifat man-made dan untuk itu ia memilih hukum kebiasaan. Adalah benar ada banyak  elemen  dalam  pembentukan  suatu  sistem  hukum  dan  elemen  tersebut dak  boleh  diletakkan  dalam  ruang  yang  terisolasi.  Montesquieu  telah menda arkan kurang lebih 14 elemen yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum,  namun  Savigny  tetap  memilih  spirit  dan  jiwa  bangsa  sebagai  elemen utama.³³

## 7. Kri k
Mazhab sejarah yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Savigny mendapat respon yang luas dan beragam termasuk yang mengkri knya. Konsep “custom” (kebiasaan) misalnya yang merupakan salah satu penopang utama dari bangunan pemikiran hukum Savigny diberi catatan cukup kri s oleh para pakar. Catatan kri snya antara lain  adalah  fakta  bahwa  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  dak  sepenuhnya didasarkan dan mencerminkan hak dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya, perbudakan adalah kebiasaan yang lahir dari kebutuhan kaum elit yang memegang kuasa, bukan reﬂeksi dari perilaku dan kebutuhan mayoritas anggota masyarakat.³⁴ Kebiasaan meniscayakan spirit dan prak k mayoritas, namun dalam kasus perbudakan yang terjadi adalah sebaliknya.
Savigny  juga  dak  menjelaskan  apakah  masuknya  hukum  asing  dan  juga terbentuknya  suatu  kebiasaan  dilakukan  secara  damai (peaceful  penetra on) . Kesadaran  atau  aspirasi  masyarakat  bukan  sesuatu  yang  sama  sekali  bebas  dari sentuhan  faktor  eksternal,  karena  masyarakat  sebetulnya  sangat  rentan  untuk menjadi  sasaran  propaganda  media  yang  pada  umumnya  terkonsentrasi  dan dikendalikan  oleh  lapisan  elit  masyarakat.  Jadi volksgeist yang  esensinya  adalah spirit  dan  jiwa  bangsa  sebagaimana  di  klaim  oleh  Savigny  dak  sepenuhnya independen.  Hakim  misalnya,  apakah  sepenuhnya  ia  merupakan  kepanjangan tangan  dari  kesadaran  hukum  masyarakat?  Hakim  sangat  mungkin  dalam putusannya  justru  mendasarkan  sepenuhnya  kepada  keyakinanya  sendiri,  bukan keyakinan masyarakat.
³²  Chand, Op.cit ., hlm. 127. ³³ Ibid . ³⁴ Ibid .
Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny
Savigny mengklaim untuk  mengetahui  spirit dan  jiwa  bangsa  Jerman adalah dengan  memahami  hukum  Romawi.  Klaim  ini  tentunya  merupakan  sebuah paradoks, karena mengingkari thesisnya sendiri bahwa hukum itu iden k dengan volksgeist . Mengenai fungsi legislasi, Hegel seorang ﬁlsuf Jerman kenamaan juga mengkri k Savigny, karena dengan menihilkan fungsi legislasi secara  dak langsung Savigny  telah  merendahkan  bangsa  dan  para  ahli  hukumnya.  Dalam  konteks  ini, mazhab sejarah dinilainya  dak mendorong lahirnya energi krea f yang mengarah kepada  reformasi  hukum.  Ehrlich  mengkri k  mazhab  Sejarah  karena ke dakmampuannya menghasilkan usaha krea f untuk melahirkan hukum.
Secara  implisit  konsep volksgeist meminimalkan  pen ngnya  peran  individu. Dalam konteks ini peran individu hanya menjadi sosok adap f bukan sosok yang krea f,  padahal  perubahan  justru  dilakukan  oleh  sosok  individu-individu  krea f termasuk  Savigny  sendiri.  Banyak  lembaga  masyarakat  tumbuh  bukan  dalam bingkai volksgeist ,  melainkan  lahir  dan  berkembang  dalam  kenyamanan  sistem oligarkhi,  contohnya  adalah  perbudakan.  Teori  hukum  Savigny  juga  dianggap nega f,  kabur,  dan  bertendensi  sektarian.  Savigny  menentang  kodiﬁkasi  hukum, padahal kodiﬁkasi diakui sebagai metode legislasi modern yang banyak diadaptasi oleh  banyak  negara.  Sikap  an   kodiﬁkasinya  ini  menyebabkan  perkembangan hukum di Jerman ter nggal beberapa dekade. Roscoe Pound juga mengkri k teori hukum Savigny, karena dianggap menghambat reformasi dan modernisasi hukum atas nama volksgeist .

## 8. Kontribusi
Salah satu kontribusi pen ng dari teori hukum Savigny adalah dia menemukan jalan baru atau tawaran baru dalam perkembangan hukum yang keluar dan memisahkan diri dari dominasi aliran hukum alam dan posi visme. Savigny  dak sepenuhnya an kodiﬁkasi,  tapi  dia  menginginkan  kodiﬁkasi  yang  dilakukan  secara  gradual  dan par sipa f dengan didahului oleh pengkajian yang mendalam terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Bagi Savigny kodiﬁkasi itu harus berjalan secara alamiah  sebagaimana  layaknya  perkembangan  manusia  yang  juga  berkembang lewat tahapan biologis yang natural. Savigny menawarkan pendekatan yang bersifat bo om  up dan  berusaha  untuk  meninggalkan  pendekatan  yang  berkarakter top down .
Pada akhir abad ke 19 mazhab sejarah melebarkan sayap pengaruhnya bukan saja di kawasan Eropa bahkan sampai ke Amerika Serikat baik dikalangan akademisi maupun  peradilan.³⁵  Sistem  hukum  Amerika  yang  mengadopsi  sistem  hukum Inggris dalam beberapa hal bernuansa Savignyan atau paling  dak cukup ramah
³⁵  Roscoe Pound, Interpreta on of Legal History , New York, Macmillan Company, 1923, hlm. 10.
terhadap mazhab sejarah, misalnya dalam penggunaan doktrin precedent . Doktrin ini  di  satu  sisi  mencerminkan  penerapan  prinsip  hukum  alam,  karena  doktrin precedent mengakui prinsip keumuman hukum (the principle of the generality of law) atau dalam is lah hukum Inggris dinarasikan dengan frase “like cases should be decided  alike”. Pada  sisi  yang  lain,  doktrin precedent juga  mengadopsi  ajaran posi visme yaitu prinsip objek vitas hukum (the principle of the objec vity of law) . Dengan  menggunakan  prinsip  ini,  dalam  memutuskan  suatu  perkara  pengadilan dak  boleh  hanya  berdasarkan  kepada  interpretasi  atau  hanya  menerapkan undang-undang produk badan legisla f, tapi dalam hal  dak ada undang-undang yang mengaturnya pengadilan harus menggunakan juga sumber hukum lain seper hukum kebiasaan atau prinsip hukum umum. Dalam konteks ini, doktrin precedent tampaknya merupakan anak kandung dari aliran hukum alam dan aliran posi visme hukum.  Doktrin precedent juga  bernuasa Savignyan ,  karena  putusan  pengadilan sebenarnya  memiliki  makna  norma f  yang  kemudian  akan  dijadikan  salah  satu materi  ke ka  menentukan  apa  yang  disebut  dengan  hukum.  Inilah  yang  dalam sistem  hukum  Inggris  disebut  dengan doctrine  of  precedent ,  suatu  doktrin  yang mengharuskan pengadilan untuk memutuskan dengan putusan yang sama untuk perkara yang sama di kemudian hari.
A p La pulhayat
Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny