## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2804/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi
Muhammad Irfan Djamzuri 1 , Agung Putra Mulyana 2
1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta
Article Info Abstract Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 Netflix as one of the world's video streaming service media for films and television series has an  impact on  human film  culture.  According  to  research  published by  Media  Partners  Asia (MPA) Publishing that premium video platforms, such as Netflix, Viu, WeTV, iQIYI and Vidio get 10% share / share of Share Of Video Streaming Minutes In SEA in Q1 2021 (Q1 2021).
From  Share  Premium  Video  Streaming  in  SEA,  Netflix  has  led  premium  video  with  a  40% share, broadening the appeal of its international catalog. The massive and escalative use of Netflix  in  Indonesia has been  provided by  the  Ministry of  Communications  and  Informatics as  an  addition  from  the  Indonesian  regulator/government.  This  study  uses  a  descriptive approach  to  the  concept  of  cyber-ethics.  Researchers  understand  Netflix  as  an  entity  that forms a film platform Using Richard A. Spinello's explanation of Cyber-ethics and Richard A. Spinello's arguments regarding Governing and Regulating the Internet published in the 2000 ACM SIGCAS Computers and Society article entitled Excerpts from CyberEthics : Morality and  Law in  Cyberspace.  Film and  Television  can  be discussed from  various aspects.  In  the context  of  Indonesia,  the  regulations  produced  to  regulate  Film and Television,  namely  the Broadcasting Law No. 32 of 2002 and Law no. 33 Films in 2009. Netflix is a Premium Video Streaming Platform which is indicated to contain elements of ponography, SARA, LGBT, and sadism. However, Netflix cannot be regulated by the Broadcasting Law No. 32 of 2002 and Law No. 33 of Filming of 2009. But it uses Law No. 36 of 1999 on Telecommunications. By regulation,  Netflix  must  comply  with  the  Telecommunications  Law.  Understanding  cyber ethics  is  an  important  discussion  and  must  be  able  to  study  appropriate  moral,  legal,  and social  issues  as  a  means  of  interaction  between  humans.  Based  on  Excerpt  From CyberEthics:  Morality  and  Law  in  Cyberspace,  there  is  a  solution  offered  by  Richard  A.
Spinello  (2014)  which  is  Internet  Governance.  In  addition  to  conducting  Direct  State Intervention, the state can also create literacy to build cyber-ethics awareness. Cyber-ethics understanding can be grown by understanding cyber wellness.
Keywords:
Cyber-ethics cyber-wellness communication and Netflix
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima 05 Januari 2022 Publis 08 Januari 2022
Netflix  sebagai  salah  satu  media  layanan  streaming  video  film  dan  serial  televisi  dunia memberikan  dampak  kepada  budaya  perfilman  umat  manusia.  Menurut  penelitian  yang diterbitkan oleh Media Partners Asia (MPA) Mempublikasi bahwa platform video premium, seperti Netflix, Viu, WeTV, iQIYI dan Vidio mendapatkan 10% share /bagian dari Share Of Video Streaming Minutes In SEA di Q1 2021 (triwulan 1 tahun 2021). Dari Share Premium Video  Streaming  in  SEA, Netflix  telah  memimpin  konsumsi  video  premium  dengan  pangsa 40%, didorong oleh  luas  daya  tarik  katalog  internasionalnya.  Besarnya  pemanfaatan  Netflix yang  begitu  masif  dan  eskalatif  di  Indonesia,  telah  diantisipasi  oleh  Kementerian  Kominfo sebagai perpanjangan dari regulator/ pemerintah RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  tentang  konsep  Etika  maya/  cyber-ethics.  Peneliti  mencoba  memahami Netflix  sebagai  entitas  bentuk  platform  film  Menggunakan  penjelasan  Richard  A.  Spinello mengenai Etika Maya ( cyber-ethics ) dan argumen Richard A. Spinello terkait Governing and Regulating  the  Internet yang  dipubikasikan  pada  Artikel  ACM  SIGCAS  Computers  and Society  tahun  2000  dengan  judul  Excerpt  from  CyberEthics:  Morality  and  Law  in Cyberspace. Film  dan  Televisi  dapat  dibahas  dari  berbagai  aspek.  Dalam  konteks  di Indonesia,  regulasi  yang  dihasilkan  untuk  mengatur  Film  dan  Televisi,  yaitu  lahirnya Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 33 Perfilman Tahun 2009. Netflix merupakan Platform Premium Video Streaming terindikasi mengandung unsur ponografi,  SARA,  LGBT,  dan  sadisme.  Namun  Netflix  tidak  bisa  diregulasi  oleh Undang- Undang  Penyiaran  No.32  Tahun  2002  dan  Undang-Undang  No.  33  Perfilman  Tahun  2009. Tetapi menggunakan  UU  Nomor  36  Tahun 1999  tentang  Telekomunikasi.  Secara  Regulasi netflix  harus  tunduk  dengan  aturan  UU  Telekomunikasi.  Pemahaman  cyber-ethics  menjadi pembahasan  yang  penting  dan  harus  mampu  mengkaji  perilaku  yang  sesuai  moral,  hukum, dan  isu-isu  sosial  sebagai  alat  interaksi  antar  manusia.  Berdasarkan  Excerpt  From CyberEthics:  Morality  and  Law  in  Cyberspace  ada  solusi  yang  ditawarkan  oleh  Richard  A. Spinello (2014) adalah Internet Governance / Tata Kelola Internet.  Selain melakukan Direct
State  Intervention ,  negara  juga  bisa  membuat  literasi  terhadap  membangun  kesadaran cyber-ethics. Pemahaman Cyber-ethics dapat ditumbuhkan dengan memahami cyber wellness This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Irfan Djamzur Program Studi Ilmu Komunikasi Email : Irfan.mir@bsi.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Netflix  sebagai  salah  satu  media  layanan  streaming  video  film  dan  serial  televisi  dunia memberikan dampak kepada budaya perfilman umat manusia. Penggunaan netflix menjadi sebuah new  habits /kebiasaan  baru  dalam  menikmati  film-film  terbaru  baik  lokal  maupun  film  import. Masifnya gawai telepon pintar menjadikan streaming video on demand (SVoD) sebagai alternative baru pengalaman menonton bioskop di genggaman tangan, tanpa harus ke bioskop konvensional.
Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Media Partners Asia (MPA) dalam laporan triwulan yang  berjudul  Southeast  Asia  Online  Video  Consumer  Insights  &  Analytics:  A  Definitive  Study. Menggunakan  AMPD  Research  milik  MPA  untuk  mengukur  ekonomi  (SVoD)  di  lima  pasar Southeast  Asian  (SEA):  Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura  dan  Thailand.  Mempublikasi bahwa  platform  video  premium,  seperti  Netflix, Viu,  WeTV,  iQIYI  dan  Vidio  mendapatkan  10% share/bagian dari Share Of Video Streaming Minutes In SEA di Q1 2021 (triwulan 1 tahun 2021).
Share of Video Streaming Minutes In SEA terbesar dikuasai oleh Youtube 68% share, diikuti oleh TikTok 21% Share, kemudian Premium Video Streaming 10% share dan Game Streaming 1% Share.  Dari  Share  Premium  Video  Streaming  in  SEA  terbesar  dikuasai  oleh  Netflix  40%,  diikuti oleh  Viu  15%,  kemudian  WeTV  sebesar  13%,  iQIYI  sebesar  10%,  Vidio  sebesar  9%  sedangkan sisanya  seperti  Disney+Hotstar  /  Disney,  LineTV,  dan  Other  berjumlah  11%.  Menurut  laporan tersebut, Netflix telah memimpin konsumsi video premium dengan pangsa 40%, didorong oleh luas daya tarik katalog internasionalnya.
Pada  pemberitaan  lokal  Netflix  seperti  yang  dilakukan  bisnis.tempo.co,  memunculkan sebuah  wacana  yang  pro  dan  kontra  bagi  industri  film  lokal,  seperti  pada  pemberitaan  10  januari 2016  bahwa  Netflix  mengancam  TV  berlangganan  dan  Industri  Film  lokal,  dan  pemberitaan  30 maret 2019 bahwa Netflix dan Hooq dianggap bangkitkan industry Film RI.
Menurut  Direktur  Eksekutif  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  Institute, Heru  Sutadi  mengatakan  bahwa  Netflix  yang  baru  masuk  Indonesia  bisa  menjadi  ancaman  serius bagi  pebisnis  TV  berlangganan.  Selain  lebih  murah  dari  segi  harga  dibandingkan  dengan  TV berlangganan.  Netflix  menjadi  ancaman  bagi  industry  film  lokal,  dan  penyedia  bioskop konvensional.  Sedangkan  dari  penggunaan  aspek  teknologi,  seperti  peralatan  produksi  film, Indonesia secara umum masih jauh tertinggal dari industri film luar negeri.
Dewan  Penasehat  Asosiasi  Produser  Film  Indonesia  (Aprofi),  Sheila  Timothy  menyatakan bahwa  Netflix  dan  layanan  streaming  lainnya  justru  membuka  harapan  bagi  para  pembuat  film untuk  memperluas  distribusi produk mereka ke berbagai  media. Jika dahulu  film  Indonesia hanya tayang  di  bioskop  konvensional,  maka  layanan  streaming  seperti  Netflix  dan  Hooq  justru  dapat diakses oleh masyarakat dunia. Pada prakteknya layanan streaming tersebut membeli hak siar film- film  produksi  dalam  negeri.  Bahkan  platform  tersebut  dipercaya  dapat  mengurangi  situs-situs penyedia film illegal yang masih bisa diakses oleh masyarakat melalui jaringan internet.
Besarnya  pemanfaatan  Netflix  yang  begitu  masif  dan  eskalatif  di  Indonesia,  sehingga  di prediksi dapat menguasai pasar layanan konten Internet streaming video on demand (SVoD/VoD) atau  biasa  disebut  konten  melalui  Internet  (Over  The  Top-OTT),  telah  diantisipasi  oleh Kementerian Kominfo sebagai perpanjangan dari regulator/ pemerintah RI.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Kominfo  No.3  Tahun  2016  tentang  penyedia  layanan  aplikasi dan/atau  Konten  melalui  Internet  (Over  The  Top)  harus  tunduk  terhadap  ketentuan  perundang- undangan. Layanan OTT yang memiliki muatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD dilarang beroperasi di Indonesia.
Masyarakat  memiliki  banyak  pilihan  untuk  mengakses  konten  dan  film,  terutama  yang berbasis  pada  jaringan  internet.  Kekhawatiran  muncul  di  masyarakat,  bahwa  internet  akan memberikan  lebih  dampak  negatif,  ketimbang  dampak  positifnya.  Kenyataan  yang  harus  diterima bahwa  dengan  adanya  layanan  Over  the  Top  (OTT)  maupun  streaming  video  on  demand (SVoD/VoD),  film-film  yang  ada  didalamnya  belum  semua  melalui  proses  penyensoran  yang dilakukan oleh LSF (Lembaga Sensor Film).
Sedangkan  untuk  tanyangan  live,  KPI  (Komisi  Penyiaran  Indonesia)  tidak  bisa  mengatur konten-konten  OTT.  Ada  upaya  dari  RCTI  dan  iNews  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Berkas  judicial  review  menyebutkan  bahwa  menuntut  adanya perluasan makna penyiaran hingga ke platform Internet. Sehingga tayangan OTT juga diawasi oleh KPI/Komisi penyiaran Indonesia.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  perlu  dilakukan  pembahasan  secara  holistic/menyeluruh mengenai  Netflix.  Dari  Pendekatan  Komunikasi,  mampu  menjelaskan  bagaimana  memahami Netflix sebagai bagian dari komunikasi massa? Dari pendekatan Industri Film, bagaimana industry film  lokal  mengantisipasinya?  Dari  pendekatan  Relugasi,  bagaimana  kinerja  lembaga  sensor  film terhadap film-film di Netflix?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sugiyono  (2017)  menjelaskan tujuan  penelitian  kualitatif  ialah  untuk  menemukan,  mengembangkan  dan  membuktikan pengetahuan.  Tujuan  penelitian  kualitatif  diharapkan  untuk  menemukan  sesuatu  yang  terbarukan. Menemukan  berarti  sebelumnya  belum  pernah  ada  atau  dilakukan.  Metode  kualitatif,  mendorong peneliti untuk  menemukan pemahaman mendalam  dan luas terhadap konteks sosial  yang semakin kompleks,  serta  memahami  berbagai  interaksi  didalamnya  hingga  memunculkan  hipotesis  yaitu pola  hubungan  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  berbagai  teori.Etika  maya  (cyber-ethics) Menurut  Richard  A.  Spinello  (2004),  etika  maya  didefinisikan  sebagai  terapan  etika  yang menjelaskan tentang moral, hukum, dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi maya/ cyber-technology.
Peneliti  mencoba  memahami  Netflix  sebagai  entitas  yang  ada  di  internet  sebagai  bentuk platform yang menaungi film-film dan sensor film sebagai cara pemerintah untuk meregulasi film di  masyarakat.  Kemudian  pendekatan  ilmu  komunikasi  menjelaskan  bahwa  etika  maya  dalam teknologi  komunikasi  memberikan  arti  secara  menyeluruh  mengenai  teknologi  itu  sendiri. Menggunakan penjelasan Richard A. Spinello mengenai Etika Maya (cyber-ethics) termasuk dalam kajian  etika  terapan  atau  etika  khusus.  Menggunakan  Argumen  Richard  A.  Spinello  terkait Governing and Regulating the Internet yang dipubikasikan pada Artikel ACM SIGCAS Computers and Society tahun 2000 dengan judul Excerpt from CyberEthics: Morality and Law in Cyberspace.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Film dan  Televisi  dapat  dibahas  dari  berbagai  aspek,  jika  kita  menggunakan  persektif  ilmu komunikasi, film merupakan bagian dari komunikasi massa. Film merupakan media massa, karena memiliki  kemampuan  dalam  menjangkau  populasi  yang  besar  dengan  cepat.  (McQuail,  2012:35). Film  selain  memiliki  aspek  teknologi  dan  kepentingan  politis,  Secara  psikologis  film  memiliki kemampuan untuk memenuhi keubutuhan individu. Khalayak film dapat kabur sejenak dari realita yang membosankan, seperti merasakan apa yang dirasakan pemeran utama. Bahkan film sangat erat dengan  aspek  semiotika,  karena  film  dapat  dibahas  dengan  multitafsir  karena  adanya  pemaknaan
mendalam mengenai  konsep film  dan tentunya tanda tanda  yang bertebaran didalamnya (Budi  P., Arief, 2019:42). Bahkan teknologi juga mampu merubah kebiasaan  yang bisa membentuk budaya seperti yang di tulis didalam jurnal  yang berjudul " Dukungan Teknologi  DTMF  Sebagai  Bentuk Determinisme  Teknologi  Dalam  Budaya  Koordinasi  "  dimana  teknologi  mampu  merubah  pola kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah kelompok.
Pada zaman komunikasi massa. Film di bioskop dan televisi memberikan peran dalam aspek teknologi.  Selain  dapat  dilihat  dari  penemuan  teknologi  telegram  hingga  akhirnya  film  dan tayangan  live  di  internet  berupa  streaming  mampu  mengubah  cara  hidup  bermasyakarat  dan bernegara. Sepanjang decade abad ke-20 istilah motion picture (film bioskop dan televisi)  menjadi sebuah  media  hiburan  keluarga  (nurudin,  2015:  59).  Sebelunya  perkembangan  televisi  telah mengalami titik jenuh dan kembali hidup dengan adanya tv kabel di era 1960-an.
Kemudian  Era  teknologi  alat  komunikasi  massa  dipaksa  berkembang  pesat  dengan  adanya jaringan  internet  yang  menjadi  bagian  dari  media  massa.  Dalam  konteks  di  Indonesia,  Pada  Orde Lama  dan  Orde  Baru  alat  komunikasi  massa  seperti  Radio  dan  Televisi  menjadi  media  rezim berkuasa  dan  puncaknya  dikendalikan  ketat  oleh  Departemen  Penerangan  RI.  Periode  ini  sering disebut  sebagai  periode  otoritatrian  dalam  kebebasan  informasi  (Redi,  2015:77)  Media  massa menjadi  menarik  sejak  pemerintah  pasca  reformasi  (1998-sampai  sekarang)  karena  mampu melahirkan Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 33 Perfilman Tahun 2009.
Netflix merupakan Platform Premium Video Streaming/ platform layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan anggotanya menonton acara TV dan Film tanpa iklan di perangkat yang  terhubung  ke  Internet,  tanpa  harus  ke  bioskop  konvensional.  Beberapa  macam  jenis  konten, antara lain Netflix Original, acara TV, film, dokumenter pemenang penghargaan dan lain-lain. User / pengguna dapat menonton Netflix melalui perangkat  yang terhubung ke Internet seperti Aplikasi Netflix  (smart  TV,  konsol  game,  pemutar  media  streaming,  dekoder,  smartphone,  dan  tablet)  dan Browser Internet.

## Fenomena Netflix terhadap regulasi di Indonesia
Fenomena Netflix bagaikan “Badai Hiburan Film” berisi ribuan film, memanfaatkan jaringan internet secara berbayar dan menyajikan daftar menu pilihan bagi penggunanya. Netflix salah satu dari SVoD/VoD yang beroperasi di Indonesia.
Berdasarkan  jurnal  yang  dibuat  oleh  Ahmad  Budiman,  Pengawasan  layanan  penyebaran siaran  VoD,  menjelaskan  bagaimana  Netflix  terindikasi  mengandung  unsur  ponografi,  SARA, LGBT,  dan  sadisme.  Berdasarkan  regulasi  yang  ada,  Kemenkominfo  dapat  memblokir  layanan VoD jika ditemukan indikasi melanggar aturan.
Sistem  Pengawasan  layanan  SVoD  berbeda  seperti  layanan  televisi-radio,  telekomunikasi, atau film. Penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu semua  siaran  melalui  spektrum  frekuensi  radio  melalui  sarana  kabel,  parabola,  atau  terestrial. Sedangkan  SVoD  tidak  mengunakan  spektrum  frekuensi  radio,  tetapi  mengunakan  jaringan internet.  Sarana  penerimaannya  bisa  menggunakan  handphone  atau  komputer  untuk  menyaksikan acara tersebut.
Sehingga  layanan  VoD  tidak  masuk  dalam  ketentuan  perizinan  lembaga  penyiaran  yang diatur oleh UU Penyiaran. Sehingga KPI belum  bisa melakukan pengawasan konten-konten VoD, KPI  hanya  mengawasi  tayangan  TV  konvensional.  VoD  memanfaatkan  jaringan  internet  yang merupakan bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana  diatur dalam UU Nomor 36 Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi.  Secara  Regulasi  VoD  harus  tunduk  dengan  aturan  UU Telekomunikasi.  Pemerintah  dapat  memblokir  layanan  internet  yang  akan  digunakan  VoD  dari KPI.
Disisi lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam diskusi bertema Polemik Netflix. Mendesak Kemenkominfo untuk mengatasi konten-konten negatif. Menurut Sudaryatmo mewakili
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia,  Netflix  seharusnya  mengikuti  regulasi  di  Indonesia  dan menghargai norma-norma yang berlaku. Polemik Netflix dimulai dari menolak membayar pajak di Indonesia,  hingga  terkait  muatan  pornografi  dan  LGBT  yang  ada  di  konten-konten  Netflix. Keberadaan  Netflix  dan  platform  streaming  lainnya  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi Respecting  copyright/  penghormatan  kepada  hak  cipta.  Namun  pada  saat  yang  bersamaan  Netflix terindikasi  mengandung  unsur  ponografi,  SARA,  LGBT,  dan  sadisme,  sehingga  perlu dipertanyakan kembali etika maya dalam penggunaan internet yang baik aman dan santun.

## Konsep Cyber-Ethics dan Internet Governace
Berdasarkan  jurnal  Fenomena  Cyber-Bullying  yang  dibahas  oleh  Irfan.  Pemahaman  cyber- ethics  menjadi  pembahasan  yang  penting  ketika  dihadapkan  oleh  dari  penggunaan  internet  yang begitu  massif.  Pada  gilirannya  Etika  internet  harus  mampu  mengkaji  perilaku  yang  sesuai  moral, hukum, dan isu-isu sosial sebagai alat interaksi antar manusia.
Etika  maya  (cyber-ethics)  Menurut  Spinello  (2004),  cyber-ethics  dapat  dijelaskan  sebagai penerapan etika  yang menjelaskan tentang  hukum, moral dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan  teknologi  maya/  cyber-technology.  Cyber-ethics  seharusnya  membahas  tentang  tata cara  menggunakan  internet  yang  aman,  baik  dan  santun.  Etika  internet  juga  dapat  mengkaji permasalahan moral, hukum, dan isu sosial.
Jika  mengacu  pada  KBBI,  pengertian  kata  Etika  adalah  apa  yang  baik  dan  yang  buruk, tentang hak dan moral. Kata etika berakar pada kata ethos yang dalam bahasa Yunani adalah suatu adat,  pola  bertindak,  tempat  tinggal  dan  kebiasaan.  Etika  juga  merupakan  cabang  filsafat mempelajari  makna  baik  dan  buruk,  benar  dan  salah,  serta  kewajiban  moral.  Etika  juga  dapat diartikan  pada  perilaku  seorang  manusia  yang  aktual,  peraturan  dan  sesuatu  ideal  yang  dapat memerintahnya.  (Lavine,1984)  Etika  dapat  dipahami  sebagai  ajaran  tentang  seni  hidup  yang bijaksana.
Etika  memberikan  jawaban  atas  manusia  agar  hidupnya  bermakna.  Sedangkan  Etik  yang berasal  dari  kata  Etiket  dalam  bahasa  prancis,  etiquette.  Etiket  berkaitan  perilaku  atau  langkah- langkah  perbuatan,  peraturan  sopan  santun  dalam  kehidupan  pribadi,  pergaulan  dan  masyarakat (Mangunhardjana, 2001).
Berdasarkan  Excerpt  From  CyberEthics:  Morality  and  Law  in  Cyberspace  ada  solusi  yang ditawarkan  oleh  Richard  A.  Spinello  (2014)  adalah  Internet  Governance/  Tata  Kelola  Internet. Internet telah menciptakan banyak peluang untuk berbagi data dan perdagangan elektronik, mereka juga menimbulkan beberapa masalah yang berat bagi pembuat undang-undang pemerintah nasional. Internet secara tradisional telah melakukan decentralized dan self-governing, dan telah begitu jauh menghindari peraturan yang ketat atau sistemik.
Internet selalu menjadi anarchic technology disana akan selalu menjadi kebutuhan. Minimal, harus  ada  central  body  untuk  mengelola  distribusi  nama  domain  Internet  dan  untuk  menangani sengketa  merek.  Akhirnya  kita  harus  mempertimbangkan  kemungkinan  dasar  untuk  Internet regulation.  Setidaknya  ada  tiga  dasar  top-down  models  yang  memiliki  beberapa  masuk  akal  dan layak ditinjau sepintas:
a. Intervensi Negara Langsung:
Hukum  yang  ada  masing-masing  bangsa  dapat  mengatur  Internet;  dengan  demikian negara dapat  mengubah atau memperluas undang-undangnya saat ini sehingga berlaku untuk kegiatan terkait di dunia maya (the U.S. recent Communications Decency Act Legislation ini adalah contoh dari pendekatan ini).
b. Intervensi Internasional Terkoordinasi:
Organisasi  baru  antar  pemerintah  yang  terdiri  dari  perwakilan  dari  negara-negara  yang menggunakan  Internet dapat membuat aturan baru dan regulasi untuk dunia maya  yang akan bertaraf internasional yurisdiksi.
c. Self-Governance:
Jaringan  akan  berkembang  sendiri  struktur  politik  semi-resmi;  itu  akan  diatur  oleh  piagam yang ditetapkan oleh organisasi nirlaba yang mewakili pemangku kepentingan Internet.

## Direct State Intervention/ Intervensi Negara Langsung
Intervensi  dapat  dilakukan  Negara  untuk  Undang-undang  penyiaran,  perfilman  dan telekomunikasi. Namun upaya yan bisa dilakukan saat ini adalah membuat MoU/nota kesepahaman antara LSF dan KPI. Pada hari kamis, 8 oktober 2020, LSF dan KPI melakukan perpanjangan Mou lembaga  tersebut.  Adanya  kemiripan  dalam  menciptakan  tayangan  yang  baik,  berkualitas  dan mendidik  dan  membuat  kesepakatan  agar  tidak  saling  tumpang  tindih  dalam  kinerjannya.  Ruang lingkup  MoU  meliputi  kerjasama  pemantauan  dan  pengawasan  isi  siaran.  Menggabungkan pemahaman tentang Siaran Baik dan Sensor Mandiri. Pembinaan pemangku kepentingan perfilman dan  penyiaran.  Dinamika  perkembangan  media  baru,  serta  Pembenahan  ekosistem  industri perfilman dan televisi.
Selain  melakukan  Direct  State  Intervention,  negara  juga  bisa  membuat  literasi  terhadap membangun  kesadaran  cyber-ethics  /etika  maya  masyarakatnya.  Pemahaman  Cyber-ethics  dapat ditumbuhkan  dengan  memahami  cyber  wellness,  contoh  yang  dapat  ditemukan  seperti  yang dilakukan oleh Ministry of Education (MOE) Government of Singapore. Dengan membuat program Practising  Cyber  Wellness.  Pendidikan  Cyber  Wellness  berfokus  untuk  membantu  anak  Anda menjadi  pembelajar  digital  yang  bertanggung  jawab.  Program  Cyber  Wellness  (CW)  dalam Pendidikan  Karakter  dan  Kewarganegaraan  (CCE)  berfokus  pada  kesejahteraan  siswa  kami  saat mereka menavigasi dunia maya. Kurikulum bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan  keterampilan  untuk  memanfaatkan  kekuatan  TIK  untuk  tujuan  positif,  mempertahankan kehadiran  positif  di  dunia  maya  dan  menjadi  pengguna  TIK  yang  aman  dan  bertanggung  jawab. Ada 3 Prinsip  dari cyber wellness,  prinsip  utama ini akan memandu pengambilan keputusan anak Anda dan menopang kesejahteraan mereka:
a. Menghargai diri sendiri dan orang lain.
b. Penggunaan yang aman dan bertanggung jawab.
c. Pengaruh teman sebaya yang positif. Adapun sekilas kurikulum cyber wellness yang ditawarkan MOE
a. Cyber use
-Maintaining a healthy balance of online and offline activities
b. Cyber identity
- Developing a healthy online identity
- Appropriate online expression
c. Cyber relationships
- Netiquette
- Cyber bullying
- Developing safe, respectful and meaningful online relationships
d. Cyber Citizenship
- Understanding the cyber world
- Handling online content and behaviour
- Having a positive presence in the cyber community
e. Cyber Ethics
- Creating and sharing of online content in a responsible manner
- Respecting copyright

## 4. SIMPULAN
Pendekatan  Ilmu  Komunikasi  dalam  memahami  fenomena  Netflix  sebagai  platform  video streaming sangat diperlukan untuk memperkaya khasanah penelitian teknologi media baru. Dengan
memahami konsep cyber etik diharapkan dapat menjawab bagaimana menerapkan konsep tersebut terhadap regulasi yang ditentukan oleh stakeholder industri perfilman, penyiaran di Indonesia.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana menata kelola Internet bagi pembuat  undang-undang  pemerintah  nasional.  Internet  selalu  menjadi  anarchic  technology Minimal, harus ada central body dan harus mempertimbangkan kemungkinan dasar untuk Internet regulation. Negara diharapkan membuat literasi terhadap membangun kesadaran cyber-ethics /etika maya masyarakatnya.
Pemahaman  Cyber-ethics  dapat  ditumbuhkan  dengan  memahami  cyber  wellness, menerapkan  sebuah  pada  kurikulum  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  membekali  siswa  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  memanfaatkan  kekuatan  TIK  untuk  tujuan  positif, mempertahankan  kehadiran  positif  di  dunia  maya  dan  menjadi  pengguna  TIK  yang  aman  dan bertanggung jawab.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  Ahmad  (2020)  Pengawasan  Layanan  Siaran  Video  On  Demand,  Info  Singkat  Puslit Badan Keahlian DPR RI Vol. XII No. 3/1/Puslit/Februari/2020
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari- 2020-181.pdf
http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/176/49 https://help.netflix.com/id/node/412 https://lsf.go.id/#dflip-df_686/24/ https://lsf.go.id/semangat-baru-langkah-baru/ https://www.media-partners-asia.com/AMPD/Q1_2021/PR.pdf https://www.tek.id/tek/ylki-seharusnya-netflix-ikuti-regulasi-indonesia-b1ZG19gCV Irfan,  Muhammad  (2020)    Fenomena  Cyber-Bullying  Dalam  Teknologi  Media  Baru  (Instagram)
Perspektif Ilmu Komunikasi Jurnal Public Relations (J-PR) Vol.1 April 2020 No.1 Layanan "streaming", tantangan dan peluang perfilman Indonesia https://www.antaranews.com/berita/1776245/layanan-streaming-tantangan-dan-peluang- perfilman-indonesia#.YZyyS_JO494.whatsapp Layanan "streaming", tantangan dan peluang perfilman Indonesia
https://www.antaranews.com/berita/1776245/layanan-streaming-tantangan-dan-peluang- perfilman-indonesia#.YZyyS_JO494.whatsapp
Majalah Sensor Film Edisi III Tahun 2020 McQuail, Denis (2012). Teori Komunikasi Massa McQuail. Salemba Humanika. Jakarta MPA  REPORT:  PREMIUM  VIDEO  CAPTURES  10%  OF  TOTAL  VIDEO  STREAMING MINUTES  IN  SOUTHEAST  ASIA;  SVOD  PLATFORMS  ADD  5  MILLION  NEW SUBSCRIBERS IN Q1 2021
Mulyana,  A.  P.,  &  Irfan,  M.  (2020).  Dukungan  Teknologi  DTMF  Sebagai  Bentuk  Determinisme
Teknologi Dalam Budaya Koordinasi. Jurnal Akrab Juara, 5(4), 68–79. Netflix dan Hooq Dianggap Bangkitkan Industri Film RI https://bisnis.tempo.co/read/1190670/netflix-dan-hooq-dianggap-bangkitkan-industri-film- ri#.YZywh1scfLU.whatsapp Netflix Mengancam TV Berlangganan dan Industri Film Lokal
https://bisnis.tempo.co/read/734612/netflix-mengancam-tv-berlangganan-dan-industri-film- lokal#.YZyx-EnxQMY.whatsapp
Nurudin (20175). Pengantar Komunikasi Massa, Rajawali
Panuju, Redi (2017). Sistem Penyiaran Indonesia. Kencana. Jakarta Prasetya,  Arif B. (2019). Analisis Semiotika Film dan Komunikasi. Intrans. Malang SIARAN PERS LAPORAN KINERJA LSF 2020 Nomor : 001/Sipres-LSF/K1/II/2021
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung Surat  Edaran  Menkominfo  No.  3  Tahun  2016  ttg  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan  atau  Konten melalui internet
YLKI: Seharusnya Netflix ikuti regulasi Indonesia