## URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE INTERNASIONAL

## The Urgency to Form Law on International Commercial Arbitration

## Huala Adolf
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran email: hualaadolf@yahoo.com

## Abstract
The  Law  No  30  of  1999  on  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution contains  provisions  primarily  on  domestic  arbitration.  The  provisions  on international  arbitration  is  scarce:  it  contains  only  5  (five)  articles  which mostly regulate the international arbitration awards. This article suggested that Indonesia need a Law on International Commercial Arbitration.
Keywords: Law, International Arbitration

## Abstrak
UU  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  sebagian  besar  mengenai arbitrase  nasional.  Ketentuan  mengenai  arbitrase  internasional  hanya ditemukan  di  dalam  5  (lima)  pasalnya  yaitu  ketentuan  mengenai  putusan arbitrase internasional. Tulisan ini menyarankan agar Indonesia perlu segera membuat UU Arbitrase Internasional.
Kata Kunci: Undang-Undang, Arbitrase Internasional

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  (UU)  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Artbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  suatu  produk  hukum  nasional  RI yang  penting  di  bidang  arbitrase. 1 UU  ini  lahir  sewaktu  RI  sedang mengalami  krisis  moneter.  Krisis  yang  lahir  di  tahun  1998  menyebabkan
1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
cukup  banyak  dunia  usaha  mengalami  kesulitan  keuangan.  Krisis  ini  telah pula melahirkan berbagai sengketa dagang yang sebagian besar karena tidak dipenuhinya  kewajiban  keuangan  atau  karena  tidak  dilaksanakannya kewajiban  suatu  pihak  akibat  terjadinya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar yang tiba-tiba meningkat tinggi.
Data  yang  penulis  peroleh,  sengketa-sengketa  akibat  krisis  moneter cukup  banyak  diserahkan  kepada  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI). Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, UU diuji di dalam praktik. Hasil  pengamatan  yang  penulis  lakukan,  penerapan  UU  ini  untuk menyelesaikan  sengketa  dagang  di  antara  pengusaha  Indonesia  oleh  BANI umumnya dapat diterima dengan baik. Hal ini menunjukkan, ketentuan UU dapat  mengakomodir  kebutuhan  dunia  usaha  di  Indonesia  untuk menyelesaikan sengketanya.
UU terdiri atas 11 Bab, 82 (delapan dua) pasal. Dari ketentuan pasal- pasalnya,  dapatlah  kita  amati  bahwa  sebagian  besarnya  mengatur pelaksanaan  arbitrase  di  dalam  negeri.  Sebagian  kecil  ketentuan  pasalnya mengatur  arbitrase  internasional.  Bab  VI  bagian  kedua  berada  di  bawah judul  “Arbitrase  Internasional”,  memuat  5  (lima)  pasal:  Pasal  66  hingga Pasal 70.
Kelima  pasal  itu  pun  mengatur  pelaksanaan  putusan  arbitrase internasional di Indonesia. Kelima pasal mengatur:
(1) kewenangan  pengadilan  dalam  permohonan  pelaksanaan  putusan arbitrase asing (Pasal 65);
(2) syarat-syarat permohonan pelaksanaan putusan (Pasal 66),
(3) persyaratan pendaftaran putusan (Pasal 67),
(4) tertutupnya  upaya  banding  terhadap  putusan  pengadilan  negeri yang  mengabulkan  permohonan  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing (Pasal 68), dan
(5) kewenangan ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan perintah eksekusi (Pasal 70).
Tulisan  ini  membahas,  apakah  pengaturan  mengenai  pelaksanaan arbitrase  internasional  cukup  diatur  di  dalam  ketentuan  UU  No  30  Tahun 1999?  Atau,  apakah  perlu  diatur  secara  khusus  mengenai  arbitrase internasional ini?

## B. Pembahasan
1. Pengertian Sistem Pemilihan dan Model Sistem Pemilihan
a. Pendahuluan
UU Nomor 30 tahun 1999 mengandung sejumlah ketentuan-ketentuan yang  khas  mengenai  arbitrase.  Khas  karena  ketentuan  di  dalamnya mengandung  ketentuan  yang  tidak  terdapat  di  dalam  ketentuan  pasal-pasal atau  UU  mengenai  arbitrase  di  berbagai  negara  di  dunia.  Kekhasan  ini
dapatlah  disebut  sebagai  “kekuatan”  UU  ini.  Kekhasan  UU  mencakup  dua hal berikut.
Pertama ,  UU  Arbitrase  menentukan  batas  waktu  proses  arbitrase: majelis  arbitrase  atau  arbiter  diberi  waktu  selama  180  (seratus  delapan puluh) hari sejak susunan majelis terbentuk untuk mengeluarkan putusannya (Pasal 48 UU). 2
Penentuan  jangka  waktu  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  cukup positif baik bagi majelis arbitrase maupun para pihak. Bagi majelis, adanya batas  waktu  ini  mendorong  mereka  untuk  segera  memeriksa  dan  membuat putusan atas sengketa. Bagi para pihak, jangka waktu yang relatif singkat ini penting karena pada pandangan mereka, semakin cepat sengketa diselesaikan semakin baik bagi perusahaan.
Ketentuan perundang-undangan nasional di dunia termasuk UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985 dan Revisi 2006) tidak memuat jangka waktu ini. Bagi kalangan pengamat asing, jangka  waktu  waktu  180  hari  untuk  menyelesaikan  sengketa  adalah  jangka waktu  yang  relatif  pendek  atau  singkat.  Biasanya,  majelis  arbitrase membutuhkan  waktu  sekitar  antara  2  hingga  3  tahun  untuk  mengeluarkan putusannya.
Kedua , UU Arbitrase mewajibkan majelis arbitrase atau arbiter untuk terlebih  dahulu  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian. Pasal 45 UU menyatakan:
(1)  Dalam  hal  para  pihak datang  menghadap  pada  hari  yang  telah ditetapkan,  arbiter  atau  majelis  arbitrase  terlebih  dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam  berbagai  peraturan  arbitrase  di  dunia,  tidak  ditemukan ketentuan seperti Pasal 45 ini. Tampaknya ketentuan pasal ini tidak terlepas dari  pengaruh  atau  iklim  penyelesaian  sengketa  damai  (musyawarah  untuk mufakat) yang telah dikenal lama. Semangat pasal ini juga mengedepankan perdamaian.  Sifat  seperti  ini  dapatlah  dipandang  sebagai  kekuatan berarbitrase di Indonesia.

## b. Muatan UU
UU  mengatur  secara  komprehensif  pelaksanaan  arbitrase:  mulai  dari perjanjian  arbitrase,  sengketa  yang  dapat  diarbitrasekan,  pendaftaran  atau permohonan  arbitrase,  syarat  arbiter  dan  pembentukan  majelis  arbitrase, hingga  pendaftaran,  prosedur  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase,  baik
2 Meskipun dalam ayat 2 Pasal 48 ini dimungkinkan perpanjangan waktu dari batas waktu 180 hari ini.
arbitrse  nasional  atau  arbitrase  internasional.  Berikut  uraian  mengenai beberapa hal cukup penting yang termuat dalam UU.

## 1) Perjanjian Arbitrase
UU  meletakkan  sejumlah  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  suatu perjanjian arbitrase. Pertama, perjanjian harus dalam bentuk tertulis . Kedua perjanjian  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak. 3 Jika  perjanjian  dilakukan melalui telex, telegram, facsimile, email atau cara-cara lain, masing-masing pihak  diwajibkan  untuk  membuat  salinan  penerimaan  sebagai  bukti  bahwa perjanjian arbitrase telah disetujui.
Perjanjian  arbitrase  mengikat  para  pihak  yang  menandatanganinya. UU  arbitrase  secara  jelas  menentukan  bahwa  Pengadilan  Negeri  tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bila para pihak terikat perjanjian arbitrase. 4
Ketentuan  hukum  ini  telah  lama  dipraktikkan  di  Indonesia sebagaimana  ditunjukkan  dalam  beberapa  putusan  Mahkamah  Agung. Antara  lain  dalam  putusan  kasus PT.  Metropolitan  Timbers  melawan  PT Gaphi Trading (19/6) 5 ; PT. Baru Mulia Utama melawan Sainrapt et Brice- Societe  Auxiliare  e’Enterprises/Societe  Routiere  Colas  (1985) 6 ;  dan  AHJU Forestry Company Ltd. melawan PT. Balapan Jaya (1987). .7

## 2) Sengketa Arbitrase
Tidak  semua  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase.  Menurut UU  Arbitrase  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanyalah sengketa dagang (Pasal 5). UU tidak memberi batasan pengertian atau ruang lingkup  sengketa  dagang.  Praktik  dan  doktrin  menunjukkan  pengertian sengketa  dagang  diartikan  secara  luas,  yaitu  segala  transaksi  di  bidang perdagangan.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  sengketa  jual  beli,  sewa menyewa, leasing, usaha patungan, konstruksi, penanaman modal, dan lain- lain. 8
3 Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase
4 Pasal 3 dan 7 ayat (2) UU Arbitrase
5 Putusan Mahkamah Agung No 225 K/Sip/1976, tanggal 8 Februari 1982.
6 Putusan Mahkamah Agung No 3992 K/Sip/1985 tanggal 4 Mei 1988.
7 Putusan Mahkamah Agung No 2924/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982.
8 Lihat  misalnya:  Abdurrasyid,  Priyatna.  (2011). Arbitrase  &  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar , ed.2. Jakarta: Fikahati Aneska, p. 3.

## 3) Syarat Arbiter
UU  Arbitrase  tidak  menentukan  siapa  yang  dapat  menjadi  arbiter. Tetapi  Pasal  12  UU  Arbitrase  menentukan  beberapa  persyaratan  untuk menjadi arbiter. Persyaratan tersebut antara lain:
a) Memiliki kapasitas yang diakui oleh hukum Indonesia
b) Minimum berumur 35 tahun
c) Tidak memiliki hubungan apapun dengan para pihak, termasuk hubungan keluarga atau keuangan dan
d) Harus memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidangnya.
UU  Arbitrase  menentukan  bahwa  hakim,  jaksa,  panitera  dan  pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (Pasal 12 ayat 2).
Persyaratan arbiter dalam Pasal 12 ayat 1 di atas tidaklah ditemukan di dalam UU negara lain. Tentang syarat ini, ada pertanyaan yang dilontarkan terhadap  ketentuan  pasal  ini.  Misalnya,  bagaimana  mengukur  syarat  nomor 2),  yaitu  minimum  berusia  35  tahun.  Apakah  syarat  minimum  berumur  35 tahun  ini  tidak  terlalu  muda  bagi  seseorang  untuk  menjadi  seorang  arbiter? Begitu  pula  untuk  syarat  nomor  4),  yaitu  pengalamanan  selama  15  tahun. Bagaimana atau kriteria apa yang digunakan untuk menentukan pengalaman selama 15 tahun ini.

## 4) Hukum Acara Arbitrase
Pada  dasarnya  para  pihak  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan hukum acara arbitrase ( Arbitration Rules ). Jika tidak ditentukan para pihak, badan  arbitrase  dapat  menentukannya.  Umumnya,  hukum  acara  yang  akan diterapkan adalah hukum acara yang telah ada dalam lembaga arbitrase yang bersangkutan. 9
Ketentuan lain dalam prosedur arbitrase yang digambarkan dalam UU, yakni:
a) Prosedur arbitrase harus dilakukan secara tertutup; 10
9 Lihat misalnya Pasal 1 Rules Arbitrase BANI.
“Apabila  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  atau  transaksi  bisnis  secara  tertulis  sepakat membawa  sengketa  yang  timbul  diantara  mereka  sehubungan  dengan  perjanjian  atau transaksi  bisnis  yang  bersangkutan  ke  arbitrase  di  hadapan  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI),  atau  menggunakan  Peraturan  Prosedur  BANI,  maka  sengketa  tersebut diselesaikan  dibawah  penyelenggaraan  BANI  berdasarkan  Peraturan  tersebut,  dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan  BANI.  Penyelesaian  sengketa  secara  damai  melalui  Arbitrase  di  BANI dilandasi  itikad  baik  para  pihak  dengan  berlandaskan  tata  cara  kooperatif  dan  non- konfrontatif.”
10 Pasal 27 UU Arbitrase.
b) Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia,
kecuali apabila disepakati lain oleh para pihak; 11
c) UU menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk didengarkan dalam proses arbitrase; 12
d) Pihak ketiga dapat ikut serta dalam arbitrase jika ia memiliki kepentingan dalam sengketa dan diijinkan oleh arbiter. 13

## 5) Putusan Provisionil (Sela)
Pasal  32  menyatakan  bahwa  jika  diminta  salah  satu  pihak,  majelis arbitrase  dapat  membut  putusan  provisionil  termasuk,  penyitaan  atau pelelangan  barang.  Putusan  ini  dikeluarkan  untuk  memastikan  ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Pasal 32 ini menyatakan:
(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk  mengatur  ketertiban  jalannya  pemeriksaan  sengketa termasuk  penetapan  sita  jaminan,  memerintahkan  penitipan barang  kepada  pihak  ketiga,  atau  menjual  barang  yang  mudah rusak.
(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

## 6) Hukum Yang Berlaku
Pasal  56  UU  ini  menyatakan  bahwa  para  pihak  dapat  memutuskan hukum  yang  berlaku  untuk  suatu  sengketa  yang  sedang  atau  akan  terjadi. Namun  apabila  tidak  ditentukan,  arbiter  harus  menentukan  hukum  mana yang akan diberlakukan berdasarkan keadilan dan kepatutan. 14
Dalam  praktik,  cukup  sering  ditemukan  bahwa  para  pihak  pun menghendaki majelis arbitrase memutus sengketanya berdasarkan pertimbangan  keadilan.  Permohonan  seperti  ini  biasa  disebut  pula  dengan penerapan keadilan (atau kepatutan) yang disebut dengan ex aequo et bono . Penerapan ex  aequo  et bono hanya  dapat  diperkenankan  apabila  para pihak (kedua pihak) dengan tegas menyatakan permohonannya ini.
11 Pasal 28 UU Arbitrase.
12 Pasal 29 UU Arbitrase.
13 Pasal 30 UU Arbitrase.
14 Prinsip ex aequo et bono (Pasal 56 UU Arbitrase).

## 7) Putusan Arbitrase
Menurut  Pasal  54  UU,  putusan  arbitrase  harus  memuat  syarat-syarat sebagai berikut:
a) Kepala  putusan  berbunyi  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b) Nama lengkap dan alamat para pihak;
c) Deskripsi sengketa (pokok sengketa);
d) Pendirian para pihak;
e) Nama dan alamat arbiter;
f) Pertimbangan  dan  kesimpulan  arbiter  atau  majelis  arbitrase  mengenai keseluruhan sengketa;
g) Pendapat  tiap-tiap  arbiter  dalam  hal  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam majelis arbitrase;
h) Amar putusan;
i) Tempat dan tanggal putusan dikeluarkan;
j) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
UU  menyaratkan  bahwa  putusan  harus  ditandantangani  oleh  semua arbiter.  Ketiadaan  tanda  tangan  arbiter,  karena  sakit  atau  meninggal  dunia tidak  mempunyai  pengaruh  kekuatan  mengikat  hukum  suatu  putusan. Namun  alasan  ketiadaan  tanda  tangan  harus  disebutkan  dalam  putusan. Putusan  harus  menyebutkan  di  mana  atau  batas  waktu  putusan  harus dilaksanakan.
Komentar umum yang dikemukakan oleh para pengamat atau praktisi arbitrase  (asing)  adalah  syarat  (a)  di  atas  yaitu  adanya  irah-irah  berbunyi: “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Persoalannya adalah  adanya  irah-irah  ini  tidak  ada  dan  tidak  disyaratkan  dalam  putusan arbitrase di mana pun juga. Kekhasan ini mungkin hanya ada di Indonesia.
Sepengetahuan penulis, irah-irah ini penting dicantumkan dalam suatu putusan yang sifatnya “judisial”. Irah-irah ini merupakan syarat yang harus ada  dalam  setiap  putusan  pengadilan  agar  dapat  memperoleh  kekuatan eksekutorial seperti halnya suatu putusan pengadilan.
Selanjutnya, komentar lain yang dilontarkan adalah bunyi “Ketuhanan Yang  Maha  Esa.”  Bagi  kita,  dapatlah  dimaklumi  pengertian  ini  karena pandangan  hidup  bangsa  yang  tercantum  dalam  sila  pertama  Pancasila. Namun  bagi  pengamat  atau  praktisi  asing,  persyaratan  ini  dipandang  agak janggal. 15
15 Ketua  BANI,  Husseyn  Umar,  pernah  mengungkapkan  hal  ini  dalam  suatu  percakapan  di sekitar tahun 2014-2015. Beliau melontarkan pertanyaan pihak asing terhadap irah-irah ini, yaitu Tuhan yang mana yang dimaksud dalam irah-irah itu?

## 8) Pelaksanaan Putusan

## a) Arbitrase Nasional
Dalam  kaitannya  mengenai  putusan  yang  dapat  dilakukan,  putusan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Putusan  arbitase  yang  asli  harus  dilampirkan  dan  didaftarkan  ke  panitera pengadilan negeri di mana Termohon berdomisili.
Arbiter  atau  kuasa  para  pihak  harus  menyertakan  juga  putusan  dan surat  penunjukan  asli  dirinya  sebagai  arbiter  atau  salinan  yang  dilegalisir kepada panitera pengadilan negeri. Kesalahan dalam memenuhi persyaratan ini akan membuat putusan tidak dapat dilaksanakan (' null and void ').
Salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  ketua pengadilan  negeri  untuk  melaksanakan  putusan.  Perintah  eksekusi  harus dibuat  dalam  waktu  30  hari  sejak  permohonan  didaftarkan  di  pengadilan negeri.
Sebelum memberikan perintah, ketua pengadilan negeri harus menguji apakah  putusan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  moral  atau  ketertiban umum.  Jika  bertentangan,  ketua  pengadilan  negeri  harus  menolak  perintah eksekusi, dan tidak ada banding untuk putusan tersebut.
Ketua pengadilan negeri boleh menguji alasan hukum arbiter. Perintah ketua  pengadilan  negeri  harus  ditulis  dalam  dokumen  otentik  (resmi)  atau salinan  putusan  arbitrase  yang  disahkan.  Perintah  tersebut  harus  dieksekusi dengan cara sebagaimana ditentukan oleh pengadilan negeri.

## b) Arbitrase Internasional
Menurut Pasal 65, pengadilan negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya pengadilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menangani  persoalan  tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asing).
Dalam  UU  arbitrase,  putusan  arbitrase  internasional  dilaksanakan  di Indonesia, jika:
a) Negara di mana putusan arbitrase dibuat juga menjadi anggota perjanjian bilateral  atau  multilateral  dengan  Indonesia  tentang  Pengakuan  dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
b) Putusan  tersebut  haruslah  mengenai  bidang  hukum  dagang  menurut hukum Indonesia;
c) Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
d) Putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan  hanya  jika  telah  mendapat  perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat. 16
16 Pasal 66 UU Arbitrase. Ketentuan ini sesuai dengan reservasi Indonesia terhadap Konvensi New  York  1958  dan  Surat  Edaran  MA  No  1  tahun  1990  tentang  Pelaksanaan  putusan arbitrase asing.
Jika salah satu pihak adalah negara Indonesia, maka putusan itu harus dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi dari Mahkamah Agung. Perintah eksekusi  kemudian  digunakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk melaksankaan putusan arbitrase.
Itu juga berarti bahwa permintaan pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya  akan  dilaksanakan  hanya  setelah  putusan  arbitrase  itu  didaftarkan  di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Permohonan pelaksanaan putusan harus dilampirkan dengan:
a) Putusan  asli  (otentik)  atau  salinan  putusan  yang  telah  dilegalisir  dan diterjemahkan resmi dalam bahasa Indonesia;
b) Dokumen  resmi  atau  salinan  dokumen  perjanjian  arbitrase  dan diterjemahkan resmi dalam bahasa Indonesia;
c) Pernyataaan  dari  perwakilan  diplomatik  Indonesia  di  negara  di  mana putusan  itu  dibuat  bahwa  permohonan  pihak  yang  mengajukan  terikat secara  bilateral  atau  multilateral  terhadap  pengakuan  dan  pelaksanaan putusan asing di mana Indonesia juga merupakan pihak (peserta). 17
Dari uraian di atas, tampak bahwa ketentuan-ketentuan di atas berbeda dengan  ketentuan  yang  ada  atau  dikenal  dalam  masyarakat  umumnya.  Hal ini menurut penulis menunjukkan atau memperkuat asumsi bahwa pertama, memang  UU  Nomor  30  Tahun  1999  memuat  ketentuan  arbitrase  yang sifatnya nasional atau domestik.
Kedua, persyaratan dalam UU yang mensyaratkan adanya “Pernyataan dari  perwakilan  diplomatik  Indonesia  di  negara  di  mana  putusan  dibuat” adalah  persyaratan  yang  dianggap  cukup  memberatkan.  Dalam  berbagai seminar  mengenai  hukum  arbitrase  Indonesia,  persyaratan  ini  dianggap membebani  suatu  pihak  yang  menang,  suatu  syarat  yang  seharusnya  tidak perlu ada. 18
Ketiga,  asumsi  ini  diperkuat  dengan  adanya  ketentuan  mengenai pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  (dalam  Pasal  66  hingga  70). Dalam  bagian  ini  UU  secara  spesifik  menyantumkan  kata  internasional untuk menunjukkan suatu putusan arbitrase internasional (bukan domestik).
17 Pernyataan  tersebut  sifatnya  adalah  memaksa  menurut  hukum  Indonesia,  meskipun Konvensi New York 1958 tidak menentukan demikian.
18 . Pasal III Konvensi New York 1958 melarang suatu Negara untuk meletakkan syarat yang memberatkan  di  dalam  suatu  pihak  memohon  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di  suatu Negara. Pasal ini menyatakan:
“Each  Contracting  State  shall  recognize  arbitral  awards  as  binding  and  enforce  them  in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more  onerous  conditions  or  higher  fees  or  charges  on  the  recognition  or  enforcement  of arbitral  awards  to  which  this  Convention  applies  than  are  imposed  on  the  recognition  or enforcement of domestic arbitral awards.” (Cetak miring oleh penulis) .
Hal ini juga menunjukkan bahwa UU ini memberi petunjuk mana ketentuan domestik,  meski  tidak  dicantumkan  secara  eksplisit,  dan  mana  yang internasional (karena dicantumkan secara tegas).

## 2. UU dalam Praktik

## a. Batasan Arbitrase Internasional
Satu  hal  yang  menarik  perhatian  dari  UU  Nomor  30  tahun  1999  ini adalah  bahwa  UU  tidak  memberi  batasan  secara  khusus  arti  arbitrase internasional.  UU  hanya  memberi  batasan  putusan  arbitrase  internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 terdapat dua alternatif pengertian putusan arbitrase internasional:
“Putusan  Arbitrase  Internasional  adalah  putusan  yang  dijatuhkan oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perorangan  di  luar wilayah  hukum  Republik  Indonesia,  atau  putusan  suatu  lembaga arbitrase  atau  arbiter  perorangan  yang  menurut  ketentuan  hukum Republik  Indonesia  dianggap  sebagai  suatu  putusan  arbitrase internasional.”
Dari  pengertian  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  terdapat  2  (dua) pengertian alternatif terhadap putusan arbitrase internasional, yaitu:
1) Putusan  arbitrase  yang  dibuat  oleh  suatu  lembaga  arbitrase  atau  arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia; atau;
2) Putusan  suatu  lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perorangan  yang  menurut ketentuan  hukum  Republik  Indonesia  dianggap  sebagai  suatu  putusan arbitrase internasional.
Permasalahan  timbul  mengenai  alternatif  kedua.  Alternatif  pertama cukup jelas, yaitu putusan arbitrase (yang terlembaga atau ad hoc ) sepanjang dibuat di luar wilayah hukum Indonesia . Sedangkan alternatif kedua, “yang menurut  ketentuan  hukum  Republik  Indonesia  dianggap  sebagai  suatu putusan  arbitrase  internasional”  sangat  potensial  menimbulkan  multi- interpretasi.  Permasalahannya  adalah  hukum  Republik  Indonesia  apa  atau yang  mana tidak secara jelas disebutkan. Dalam penjelasan ketentuan pasal ini hanya disebutkan bahwa pengertian pasal ini sudahlah jelas.

## b. Sengketa Acuan : PT Lirik melawan PT Pertamina
Dalam  sengketa  sekarang  ini,  PT  Lirik  Petroleum  adalah  sebuah perusahaan  swasta  nasional  yang  bergerak  di  bidang  perminyakan. Sedangkan  PT  Pertamina  adalah  suatu  BUMN  yang  bergerak  di  bidang perminyakan.  Kedua  pihak  menandatangani  suatu  perjanjian  berjudul    the Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract pada tanggal 29 Maret 1991. Perjanjian  dibuat  dalam  bahasa  Inggris.  Mata  uang  yang  digunakan adalah  dollar  AS.  Hukum  yang  berlaku  (dipilih  oleh  para  pihak)  adalah
hukum  RI.  Forum  penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  adalah  arbitrase menurut  hukum  acara  badan  arbitrase  internasional  ICC  ( International Chamber of Commerce ). Tempat arbitrase adalah Jakarta. Sengketa kemudian timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian EOR.  Badan  arbitrase  ICC  dibentuk  untuk  menangani  sengketa.  Arbiter untuk  Majelis  Arbitrase  terdiri  atas  dua  orang (WN)  Indonesia  dan  seorang warga asing.
Dalam  putusannya,  Majelis  Arbitrase  memutuskan  bahwa  Pertamina telah  melanggar  kontrak  (perjanjian).  Majelis  memerintahkan  Pertamina untuk membayar ganti rugi. 19 Pertamina mengajukan banding ke Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Pertamina  memohon  pembatalan  putusan  arbitrase internasional ICC.
Salah  satu  masalah  yang  terangkat  dalam  kaitannya  dengan  putusan arbitrase ICC adalah apakah putusan arbitrase internasional ICC yang dibuat di Jakarta dapat dianggap sebagai arbitrase domestik (dalam negeri)?
Pertamina  berpendapat,  karena  arbitrase  dilangsungkan  di  Indonesia, maka menurut UU RI, putusan tersebut adalah putusan domestik. Karena itu, putusannya  pun  harus  dianggap  atau  dipandang  sebagai  putusan  arbitrase nasional. Dasar hukum Pertamina untuk mendukung dalilnya adalah Pasal 1 (9) UU Nomor 30 Tahun 1999.
Sebagai suatu putusan arbitrase domestik (nasional), putusan tersebut telah  melanggar  persyaratan  pendaftaran.  Pendaftaran  putusan  arbitrase harus  dilaksanakan  tidak  lebih  dari  30  hari  sejak  putusan  diberikan  atau ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999.
Pihak  PT  Lirik  Petroleum  menolak  dalil  Pertamina.  PT  Lirik berpendapat,  putusan  arbitrase  dalam  sengketa  ini  memperlihatkan  aspek- aspek internasional dari suatu putusan. Menurut PT Lirik, untuk menentukan apakah  suatu  putusan  arbitrase  adalah  putusan  arbitrase  internasional  harus dipertimbangkan adanya hubungan yang terkait dengan arbitrase, yaitu:
1) Pilihan  forum  yaitu  forum  arbitrase  ICC  yang  tunduk  pada  aturan arbitrase ICC yang telah para pihak sepakati;
2) Mata uang yang digunakan dalam kontrak adalah mata uang dollar AS;
3) Ketika  menandatangani  perjanjian  EOR  antara  Pertamina  dan  PT  Lirik pada  tahun  1991  di  Indonesia,  Pertamina  sejak  semula  telah  bermaksud menggunakan lembaga arbitrase yang bukan badan arbitrase nasional
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  putusannya  menyatakan bahwa  putusan  badan  arbitrase  ICC  yang  dibuat  di  Indonesia  adalah  suatu putusan  arbitrase  internasional.  Karena  itu,  meskipun  majelis  arbitrase dilaksanakan di wilayah Indonesia, putusan tersebut harus dipandang sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
19 Award of the ICC Arbitration No. 14387/JB/JEM.
Dalam  pertimbangannya,  Pengadilan  Negeri  mengemukakan  hal-hal berikut:
1) Sejak  semula  para  pihak  telah  sepakat  bahwa  sengketa  mereka  akan diselesaikan oleh badan arbitrase ICC yang akan dilaksanakan di Jakarta sesuai dengan Bagian XII Perjanjian EOR;
2) Bahwa sengketa para pihak telah diselesaikan oleh Majelis Arbitrase ICC yang  putusannya  dibuat  pada  tanggal  22  September  2008  (Putusan
Sebagian atau partial award ) dan 27 Februari 2009 ( Putusan Akhir );
3) Bahwa  putusan  arbitrase  ICC  telah  didaftarkan  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2009.
Atas  dasar  fakta-fakta  tersebut,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat berpendapat  bahwa  pihak  pemohon  pembatalan  putusan  (Pertamina)  sejak awal  sudah  menyadari  bahwa  ketika  perjanjian  ditandatangani,  pemohon telah  menyadari  bahwa  Majelis  Arbitrase  ICC  adalah  sebuah  lembaga arbitrase internasional. Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa pemohon telah sepakat untuk menerapkan aturan arbitrase ICC. Karena itu pengadilan negeri  berpendapat  bahwa  putusan  arbitrase  ICC  adalah  suatu  putusan arbitrase internasional.
Seperti  tampak  dalam  pertimbangannya,  pengadilan  negeri  tidak menyandarkan  secara  verbatim  pengertian  putusan  arbitrase  internasional sesuai  dengan  Pasal  1  angka  (9)  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  yaitu  suatu pendekatan  yang  menggunakan  wilayah  negara  (Indonesia)  sebagai  kriteria untuk  menentukan  suatu  putusan  sebagai  putusan  arbitrase  internasional yaitu putusan yang dibuat di luar wilayah Indonesia.
Terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah  Agung.  Dalam  putusannya  Mahkamah  Agung  menguatkan putusan PN.
Sengketa  PT  Lirik  melawan  PT  Pertamina  menggambarkan bagaimana  ketentuan  atau  pengertian  putusan  arbitrase  internasional menimbulkan  permasalahan  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena pendekatan  yang  ditempuh  oleh  UU  Nomor  30  tahun  1999  menggunakan kriteria  tempat,  bukan  menggunakan  kriteria  yang  telah  umum  diterima masyarakat  internasional  sebagaimana  yang  termuat  di  dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration .
Di samping itu, UU No. 30 tahun 1999 ini kurang atau tidak mengatur aspek-aspek yang mengatur arbitrase internasional yang penyelenggaraannya dilaksanakan di Indonesia.
Dampak  atau  implikasi  dari  tidak  lengakapnya  atau  kurangnya pengaturan  mengenai  arbitrase  internasional  adalah timbulnya  keengganan terhadap pihak asing (investor atau pelaku perdagangan internasional) untuk menyelesaikan  sengketanya  melalui  arbitrase  di  Indonesia.  Mereka  tidak mau  terulang  kembali  permasalahan  mengenai  terhalangnya  pelaksanaan
putusan  arbitrase  seperti  tampak  dalam  sengketa  PT  Lirik  melawan  PT Pertamina  di  atas  semata-mata  karena  putusan  dibuat  di  Indonesia.  Di kalangan  dunia  arbitrase,  cukup  banyak  pengamat  yang  memandang Indonesia sebagai negara yang „ unfriendly ‟ (tidak ramah) terhadap arbitrase. Putusan  MA  sudah  tepat  mengenai  pengertian  putusan  arbitrase internasional. Sampai sejauh mana putusan ini akan diikuti oleh pengadilan- pengadilan  selanjutnya  masih  perlu  dibuktikan  dalam  praktik.  Namun demikian,  akan  jauh  lebih  baik  apabila  rumusan  Pasal  1  angka  (9)  tersebut direvisi  sesuai  dengan  kriteria  yang  umum  berlaku.  Dengan  revisi  ini permasalahan  mengenai  penafsiran  terhadap  pengertian  putusan  arbitrase internasional dapat dihindari.

## 3. Mengapa Perlu UU Arbitrase Internasional

## a. Pengantar
Dari uraian di atas tampak bahwa UU memiliki ketentuan khas. Dari fakta  ini  tampak  bahwa  muata  UU  ini  tidak  mengikuti  ketentuan  yang diterima  umum  dalam  masyarakat  arbitrase  internasional.  Pedoman  yang digunakan  dewasa  ini  adalah  UNCITRAL  Model  Law  on  International Commercial Arbitration 1985.
Di  samping  UU  tersebut,  perlu  pula  dikemukakan  bahwa  Indonesia terikat  oleh New  York  Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of Foreign Arbitral Awards of 1958 (Konvensi New York 1958) sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Indonesia juga  merupakan  anggota Washington  Convention  on  the  Settlement  of Investment  Disputes  between  States  and  National  of  Other  States  of  1965 diratifikasi dengan UU No 5 Tahun 1968 . 20

## b. Alasan  UNCITRAL  Model  Law  on  International  Commercial Arbitration
Sudah  diakui  umum  bahwa  UU  arbitrase  internasional  mengacu  atau berkiblat kepada UNCITRAL Model Law mengenai Arbitrase Internasional
20 Keppres No. 34 Tahun 1981 hanya memuat pasal-pasal yang menyatakan bahwa RI terikat oleh  Konvensi  New  York.  Di  dalam  pelaksanaannya,  muatan  Konvensi  atau  bahkan terjemahan  mengenai  muatan  Konvensi  tidak  pernah  dilakukan  sampai  sekarang.  Karena itulah, konvensi yang penting ini yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, acapkali  menemui  permasalahan  khususnya  ketika  lahir  permohonan  dari  pihak  asing kepada  pengadilan  RI  untuk  melaksanakan  putusan  arbitrase  asing.  Masalahnya  adalah,  di dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  hakim  biasanya  menyandarkan  dirinya  kepada  aturan- aturan  hukum  tertulis  yang  berlaku  menurut  hukum  Indonesia,  yaitu  ketentuan  hukum perundang-undangan  positif.  Selama  Konvensi  belum  diterjemahkan  dan  diundangkan sebagai UU, sulit bagi pengadilan untuk menyandarkan pada pekerjaannya pada Konvensi ini.
(Model Law). Model Law dirancang berdasarkan diskusi ekstensif di antara para  ahli  arbitrase  ternama.  Hasil  rumusan  ketentuannya  telah  pula  disertai dengan konsultasi dengan berbagai lembaga arbitrase internasional di dunia.
Adalah badan kelengkapan utama PBB, yaitu Majelis Umum ( General Assembly ) yang  mengesahkan UNCITRAL Model Law mengenai Arbitrase Komersial  (Dagang)  Internasional.  Ketika  mengesahkan  Model  Law  ini dalam  Resolusi  Nomor  40/72  tanggal  11  Desember  1985,  Majelis  Umum menyatakan beberapa hal berikut:
1) Negara-negara  anggota  PBB  menyadari  arti  penting  arbitrase  sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di bidang perdagangan internasional;
2) Menyadari  bahwa  pembentukan  suatu  Model  Law  (Model  atau  acuan perundang-undangan) lebih mudah diterima negara-negara di dunia yang memiliki  sistem  hukum,  sosial  dan  ekonomi  yang  berbeda-beda  guna terciptanya suatu hubungan ekonomi internasional yang harmonis;
3) Menimbang  bahwa  UNCITRAL  telah  membuat  Model  Law  mengenai Arbitrase  Perdagangan  Internasional  ini  pada  sidangnya  yang  ke-18 setelah  mengadakan  konsultasi  dan  pembahasan  yang  ekstensif  dengan berbagai  lembaga  arbitrase  di  dunia  dan  dengan  para  pakar  arbitrase  di dunia;
4) Berkeyakinan bahwa Model Law beserta Konvensi mengenai Pengakuan dan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  (Konvensi  New  York  1958) dan Aturan Arbitrase yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB adalah  sumbangan  berharga  bagi  terciptanya  suatu  kerangka  hukum untuk tercapainya penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang adil dan efisien.
5) Meminta  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  menyebarluaskan  teks pasal-pasal  Model  Law  Arbitrase  Perdagangan  Internasional  kepada seluruh negara anggota PBB;
6) Menganjurkan  kepada  semua  negara untuk  mempertimbangkan  Model Law  mengenai  Arbitrase  Perdagangan  Internasional  karena  (telah) terdapatnya  keseragaman  pengaturan  mengenai  hukum  arbitrase  dan adanya  kebutuhan  khusus  praktik  arbitrase  perdagangan  internasional. (Cetak miring oleh kami).
Sebanyak  71  negara  (dengan  101  Jurisdiksi)  telah  mengadopsi UNCITRAL  Model  Law  on  International  Comemrcial  Arbitration.  Ke-71 negara ini termasuk negara maju maupun negara berkembang. Negara maju, antara  lain:  Australia,  Austria,  Belgia,  Jepang,  Jerman,  Norwegia,  Selandia Baru,  Inggris,  Amerika  Serikat.  Sedangkan  negara  berkembang  yang
mengadopsi UNCITRAL Model Law antara lain adalah Bhutan, Bangladesh, Iran, India, Mesir, Nigeria, Sri Lanka, Turki, Zambia,  Zimbabwe, dll. 21
Di  ke-10  negara  anggota  ASEAN,  hanya  6  (enam)  negara  telah mengadopsi  UNCITRAL  Model  Law  on  International  Commercial Arbitration  ke  dalam  peraturan  perundang-undangannya  adalah:  1)  Brunei Darussalam,  2)  Filipina,  3)  kamboja,  4)  Malaysia  5)  Singapura,  6) Thailand. 22 Negara  anggota  ASEAN  yang  tidak  atau  belum  mengadopsi adalah Indonesia, Laos, Myanmar dan Vietnam.

## C. Penutup
1. Simpulan
Bardasarkan uraian tulisan di atas, dapat ditarik kesimpulan analisa di atas tampak bahwa:
a. Dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional,  arbitrase  mendapat pengaturan yang khusus yang pelaksanaannya harus dituangkan ke dalam bentuk UU.
b. Kajian  terhadap  UU  Nomor  30  tahun  1999  mengenai  arbitrase internasional  menunjukkan  bahwa  dengan  status  pengaturan  sekarang secara teknis yuridis formal, setiap putusan arbitrase yang dibuat di dalam wilayah  Indonesia,  sedikit  banyak  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan eksekusi atau pelaksanaan putusannya di luar negeri.

## 2. Saran
a. Dari  analisis  di  atas,  tampak  bahwa  Indonesia  saat  ini  sangat membutuhkan  suatu  peraturan  khusus  mengenai  arbitrase  internasional. Kehadiran  suatu  undang-undang  khusus  akan  memberi  kenyamanan pihak asing untuk menyelesaikan sengketanya di Indonesia.
b. Pemerintah  perlu  segera  mengadopsi  UNCITRAL Model  Law  on International  Commercial  Arbitration ke  dalam  peraturan  perundang- undangan RI yang khusus mengatur arbitrase internasional di Indonesia.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Abdurrasyid, Priyatna. (2011). Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar , ed.2. Jakarta: Fikahati Aneska
21 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status. html.
22 Ibid.
Cheng,  Chia-Jui.  (1986). Basic  Documents  on  International  Trade  Law , Martinus Nijhoff Publishers. David,  Rene.  (1985). Arbitration  in  international  Trade, Netherlands: Kluwer. Doore,  Isaak  I,  (1986). Arbitration  and  Conciliation  under  the  UNCITRAL Rules: A Textual Analysis , Boston: Martinus Nijhoff Publishers. Elkouri,  Frank  dan  Edna  Asper  Elkouri,  (1982). How  Arbitration  Works, Washington D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 2d.ed. Adolf,  Huala.  (1993). Arbitrase  Komersial  Internasional, Jakarta:  Rajawali Pers, cet. 2.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Agoes,  Etty  R.  (2003). Pengantar  Hukum Internasional , Bandung: Alumni. Oehmke,  Thomas,  (1987). Commercial  Arbitration, the  Lawyer  Co- operative Publishers Co.
Redfern,  Alan  dan  Hunter,  Martin.  (1986). Law  and  Practice  of International Commercial Arbitration, London: Sweet and Maxwell. Rubino-Sammartano, Mauro. (1990). International Arbitration Law, Kluwer. Sanders,  Pieter  (General  Editor).  (1984). International  Handbook  on Commercial  Arbitration,  National  Reports:  Basic  Legal  Texts, International  Council  for  Commercial  Arbitration,  The  Netherlands: Kluwer,– sekarang (diperbaharui setiap tahun). _____________.  (1992). International  Law  Handbook  on  Commercial
Arbitration (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers. Sudargo,  Gautama.  (1975). Kontrak  Dagang  Internasional (Himpunan Ceramah dan Prasaran), Bandung: Alumni. UN  Secretary  General.  (1966). Steps  to  be  Taken  for  the  Promoting  the Harmonisation  and  Unification  of  the  Law  of  International Commercial  Arbitration:  Report  of  the  Secretary  General  of  the United Nations .
UNCITRAL Secretariat, Explanatory Note by the UNCITRAL secretariat on the  1985  Model  Law  on  International  Commercial  Arbitration  as amended in 2006.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
UUD 1945 UU Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal
UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternaif  Penyelesaian
Sengketa
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Keputusan  Presiden  Nomor  34  tahun  1981  tentang  Pengesahan Mengesahkan  "Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of ForeignArbitral Awards.”
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Surat  Edaran  MA  No  1  tahun  1990  tentang  Pelaksnaan  Putusan  Arbitrase Asing
C. Sumber Lain http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_
arbitration_status.html.
Award of the ICC Arbitration No. 14387/JB/JEM. Konvensi New York 1958. Putusan Mahkamah Agung No 225 K/Sip/1976, tanggal 8 Februari 1982. Putusan Mahkamah Agung No 3992 K/Sip/1985 tanggal 4 Mei 1988. Putusan Mahkamah Agung No 2924/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982. Kantaatmadja,  Komar.  (1989). Beberapa  Hal  Tentang  Arbitrase, Kertas Kerja pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Universitas Utrecht.