Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 1 TADAYUN :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

## PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF: PENDEKATAN PRAKTIS
Syaakir Sofyan 1 A. Syathir Sofyan 2
1 UIN Datokarama Palu 2 UIN Alauddin Makassar baangsofyan@gmail.com
Abstract
Productive  waqf  land  management  is  one  of  the  main  concerns  in  an  effort  to increase the contribution of waqf in the community economy. This study aims to analyze the utilization of productive waqf land in the form of rice fields managed by the village imam together with the community and to learn how to maintain waqf  assets  in  order  to  contribute  to  the  community.  The  approach  used  is qualitative with a case study research type. The interview technique became the primary data source with a semi-structured technique. The results showed that waqf land in the form of rice fields is essentially intended for the village priest (akkinanrengenna imangnge) as a living so that the village priest has the right to utilize the waqf land. In its management, the Imam appoints cultivators as land managers on the basis of kinship and has expertise, but has economic limitations.
Land management cooperation will be implemented if both parties have agreed on their respective rights and obligations as well as the distribution of the harvest. This research contributes to research on the theme of productive waqf, practically and theoretically it will be very important for stakeholders.
Keywords: Cooperation; Land management; Productive waqf land.

## Abstrak
Pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi salah satu perhatian utama dalam  upaya  meningkatkan  kontribusi  wakaf  dalam  perekonomian masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf  produktif  berupa  sawah  yang  dikelola  oleh  imam  desa  bersama masyarakat dan mempelajari cara mempertahankan aset wakaf agar dapat berkontribusi  kepada  masyarakat.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Teknik  wawancara  menjadi  sumber data primer dengan teknik semiterstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf berupa sawah hakikinya diperuntukkan untuk imam desa  (akkinanrengenna  imangnge)  sebagai  nafkah  sehingga  imam  desa memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  tanah  wakaf  tersebut.  Dalam pengelolaannya, Imam menunjuk penggarap selaku pengelola lahan atas dasar kekerabatan serta memiliki keahlian, namun memiliki keterbatasan
TADAYUN
ekonomi. Kerjasama pengelolaan lahan akan telaksana bila kedua belah pihak  telah  sepakat  akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  serta pembagian  hasil  panen.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  untuk penelitian dengan tema wakaf produktif secara praktis dan teoritis akan sangat penting bagi para pemangku kepentingan.
Kata Kunci : Kerjasama; Pengelolaan lahan; Tanah wakaf produktif.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga wakaf ialah sebuah organisasi ekonomi dan sosial dalam Islam yang mendorong orang-orang Muslim untuk menjadi lebih kreatif dan  inovatif  dalam  menghasilkan  pendapatan  serta  menyediakan berbagai produk dan jasa untuk masyarakat Muslim. 1 Konsep wakaf dalam Islam didasarkan pada ideologi yang sangat kuat dan konsisten dengan ajaran tauhid yang disertai dengan kesadaran akan keadilan sosial. Wakaf merupakan  bentuk  ibadah  maliyah  yang  terkait  erat  dengan pembangunan  kesejahteraan  umat  manusia,  serta  memiliki  dimensi sosial-ekonomi yang jelas, seperti yang terbukti dalam sejarah Islam pada masa pertengahan. 2
Wakaf  telah  digunakan  secara  luas  dalam  histori  Islam  untuk menyediakan  berbagai  jenis  layanan,  termasuk  layanan  keagamaan, sosial,  ekonomi,  lingkungan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  layanan kemanusiaan. 3 Namun,  wakaf  mengalami  kemunduran  serius  di  bawah kolonialisme, di mana penjajah kolonial berusaha untuk menghancurkan wakaf atau mereduksinya menjadi lembaga sempit yang hanya berkaitan dengan beberapa aspek ritual keagamaan tanpa kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial ekonomi. 4
1 M.I. Abdel Mohsin, “Financing through Cash -Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 6, no. 4 (2013): 304 – 21.
2 Ahmad  Furqon,  “Model - Model  Pembiayaan  Wakaf  Tanah,” Economica:  Jurnal Ekonomi Islam V, no. 1 (2014): 1 – 20.
3 T. Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System,” Law and Society Review 35, no. 4 (2001): 841 – 98. M. Haneef, “Waqf as a Socio - Economic Institution,” Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 31, no. 2 (2018): 71 – 78, https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5.
4 Abdullahi  Abubakar  Lamido  and  Mohamed  Aslam  Haneef,  “  Shifting  the Paradigms in Waqf Economics: Towards Renewed Focus on Socioeconomic Development
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 3
TADAYUN
Selain itu, permasalahan internal turut hadir dalam lembaga wakaf yang  dihadapkan  pada  sebuah  paradoks.  Meskipun  lembaga  tersebut memiliki sejumlah besar harta benda wakaf yang berlokasi di tempat yang strategis,  banyak  dari  aset  tersebut  tidak  produktif  dan  dibiarkan menganggur. 5 Hal  ini  telah  menarik  perhatian  berbagai  pihak  untuk mengubah  aset  wakaf  yang  tidak  produktif  menjadi  properti  yang berkualitas  tinggi  dan  mampu  menghasilkan  pendapatan.  Kini,  seruan untuk  membangkitkan  wakaf  dan  kesadaran  publik  yang  baru  tentang wakaf menjadi faktor penting bagi kemajuan sektor filantropi Islam.
Banyak studi sebelumnya telah mencoba menyelesaikan masalah tanah  wakaf  yang  tidak  produktif.  Para  ahli  telah  membagi pengembangan  tanah  wakaf  menjadi  metode  klasik  dan  modern.  Salah satu  metode  klasik  yang  pertama  kali  diperkenalkan  adalah al-ibdal (pertukaran)  dan istibdal (penggantian)  untuk  mengembangkan  tanah wakaf  yang  tidak  produktif.  Namun,  metode  ini  menghadapi  kendala persetujuan  dari  para  ahli  hukum  dari  mazhab  yang  berbeda,  yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Salah satu cara tradisional lainnya adalah hikr (sewa jangka panjang dengan pembayaran di  muka  dalam  jumlah  besar)  dan ijarah (sewa),  yang  digunakan  untuk memperbaiki  harta  benda  wakaf.  Namun,  menurut  Kahf  sebagaimana yang  dikutip  oleh  kedua  metode  tersebut  memiliki  kelemahan  karena penyewa  memiliki  hak  yang  hampir  abadi  untuk  memanfaatkan  harta benda wakaf dan dapat menjadi korban penipuan dan korupsi, terutama dalam  hal  penggunaan  keuntungan  dari  penjualan  hak  sewa  jangka panjang. 6
Fokus  studi  tentang  wakaf  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah  tanah  wakaf.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  hubungan  manusia dengan tanah sangat erat dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan  akan  tanah  sebagai  sumber  kehidupan  yang  mendasar
,” Islamic  Economic Studies 29,  no.  1  (2021):  18 – 32,  https://doi.org/10.1108/ies-04-2021- 0014.
5 Syahnaz  Sulaiman  et  al.,  “Proposed  Models  for  Unit  Trust  Wa qf  and  the Parameters for Their Application,” ISRA International Journal of Islamic Finance 11, no. 1 (2019): 62 – 81, https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019.
6 A.A. Pichay et al., “Cooperative -Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia,” ISRA International Journal of Islamic Finance 10, no. 2 (2018): 225 – 36,
https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012.
TADAYUN
sangatlah universal, dan memiliki arti yang penting bagi semua orang, di mana pun mereka berada. Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang tanah  menjadi  sangat  penting  terutama  ketika  berhubungan  dengan pertumbuhan penduduk saat ini. Masalah penyediaan tanah, baik untuk tempat  tinggal,  pertanian,  maupun  pembangunan,  menjadi  isu  yang sangat sensitif dan selalu menjadi masalah sosial utama. Oleh karena itu, pemberdayaan  wakaf  tanah  secara  ideologis  menjadi  sangat  penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
Wakaf  tanah  adalah  bagian  dari  instrumen  ekonomi  yang berdimensi  sosial  dan  juga  berkonsekuensi  logis  dari  sistem  pemilikan dalam  Islam.  Sebagaimana  dalam  firman- Nya  “Kepunyaan  Allah -lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 7 Tanah wakaf yang dikelola secara produktif dapat  dilaksanakan  berbagai  bidang  seperti  perkantoran,  pusat perbelanjaan,  dan  gedung  pertemuan.  Penentuan  tersebut  sangat tergantung kepada pemangatan situasi aset wakaf secara cermat.
Menyadari  potensi  yang  sangat  menjanjikan,  terutama  melalui observasi pengelolaan wakaf di beberapa negara lain, dapat disimpulkan bahwa  pengelolaannya  dapat  pula  diterapkan  di  Indonesia.  Alasannya adalah  negara-negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim  telah mengembangkan wakaf sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Menurut data terakhir Badan Wakaf Indonesia  pada  tahun  2019,  terdapat  124.237  bidang  tanah  wakaf  yang telah  bersertifikat  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dengan  luas 111.481.173  m 2 . 8 Besarnya  tanah  wakaf  yang  tersebar  di  Indonesia memberikan  peluang  menjadikan  wakaf  sebagai  instrumen  sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peneliti  memilih  untuk  meneliti  tentang  wakaf  dari  berbagai institusi  dan  instrumen  ekonomi  Islam,  karena  mereka  menyadari minimnya kontribusi ilmiah dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf  di  Indonesia,  khususnya  melalui  pendekatan  praktis.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  tanah  wakaf  yang diperuntukkan sebagai  nafkah untuk imam desa. Berdasarkan jenisnya,
7 QS. Al-Maidah/5: 120.
8 Badan Wakaf Indonesia, “Data Tanah Wakaf Bersertifikat Di Indonesia,” BWI, 2023, https://www.data.bwi.go.id/.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 5
TADAYUN
tanah wakaf tersebut tergolong wakaf khusus yang diperuntukkan untuk orang tertentu. Meski demikian, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak hanya dirasakan oleh imam desa, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan wakaf melalui kerjasama.
Salah  satu  daerah  yang  memiliki  karakteristik  seperti  yang dikemukakan  adalah  tanah  wakaf  yang  terdapat  di  Kabupaten  Bone. Wakaf  di  Kabupaten  Bone  cukup  besar serta  mempuyai  potensi,  hal  ini dapat  dilihat  dari  tersebarnya  997  lokasi  wakaf  di  seluruh  wilayah Kabupaten Bone. 9 Dari seluruh kecamatan yang ada, hanya di Kecamatan Tellu  Siattinge  yang  memiliki  aset  wakaf  berupa  tanah  wakaf  yang berbentuk  sawah.  Hal  inilah  yang  menarik  peneliti  untuk  mengangkat tema dengan pemanfaatan tanah wakaf produktif.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  bertujuan untuk mengumpulkan data dari observasi langsung di lapangan dengan mengacu  pada  catatan  lapangan  yang  telah  dibuat  sebelumnya  secara rinci. 10 Metode  penelitian  ini  juga  termasuk  dalam  kategori  penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati. 11 Pendekatan  studi  kasus  digunakan dalam  penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk  memahami  individu  secara menyeluruh  dan  terintegrasi  dengan  melakukakan  mencara  secara mendalam. 12 Selain itu, juga bertujuan untuk menggambarkan situasi dan peristiwa secara sistematis, yang disajikan secara utuh dan aktual, serta menjelaskan faktor dan sifat yang saling mempengaruhi dalam masalah yang diteliti.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  artikel  ini  bertujuan untuk  menganalisis  pemanfaatan  tanah  wakaf  produktif  berupa  sawah
9 Hamzah  Hamzah, “Problematika Pengoptimalan Potensi  Wakaf Produktif Di Kab upaten Bone,” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 18, no. 1 (2019): 741 – 52, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.362.
10 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2017), 4.
11 Moleong, 5.
12 Steven  J.  Taylor,  Robert  Bogdan,  and  Marjorie  L.  Devault, Introduction  to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016), 102.
TADAYUN
yang dikelola oleh imam desa bersama masyarakat dan mempelajari cara mempertahankan  aset  wakaf  agar  dapat  berkontribusi  kepada masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat  dalam  pengelolaan  aset  wakaf  agar  kemanfaatannya  berlangsung secara kontinu.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Histori Tanah Wakaf
Sebelum  membahas  tentang  pemberdayaan  tanah  wakaf  perlu dikemukakan  terlebih  dahulu  tentang  histori  tanah  wakaf  yang  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini.  Urgensitas  memahami  histori  dari objek wakaf sangat penting untuk memahami alasan pemanfaatan objek wakaf yang dilaksanakan oleh pengelola wakaf. 13
Sebagaimana  yang  dipaparkan  bagian  pendahuluan,  bahwa terdapat  3  tanah  wakaf  yang  seluruhnya  berada  di  Kecamatan  Tellu Siattingnge  dalam  bentuk  sawah.  Tanah  wakaf yang  pertama  berada  di Desa  Pattangnga  Kecamatan  Tellu  Siattinge.  Mulanya  tanah  tersebut berlokasi  di  Kampung  Patangnga,  namun  setelah  terjadi  pemekaran Kampung  Patangnga  menjadi  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Tellu Siattinge.  Menurut  Akta  Pengganti  Akta  Ikrar  Wakaf,  tanah  tersebut diwakafkan oleh Hawang pada tahun 1905 untuk nafkah Imam Kampung Patangnga.
Tanah wakaf kedua yaitu tanah wakaf yang terletak di Desa Lappae yang juga merupakan wilayah yang mengalami pemekaran yang awalnya adalah bagian dari Desa Lanca. Tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang secara turun temurun dikelola oleh Imam Desa Lanca, meski terjadi pemekaran  tanah  tersebut  tetap  dikelola  oleh  Imam  Desa  Lanca. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  tanah  tersebut  dikelola  oleh Imam  Desa  Lanca  secara  turun  temurun  sebagai  bentuk  upah/imbalan atas pekerjaannya sebagai imam dari penguasa terdahulu.  Tanah wakaf yang ketiga terletak di Desa Waji. Histori tanah merupakan tanah milik adat  yang  secara  turun  temurun  dan  dikelola  oleh  Imam  Desa  Waji, sebagai upah atas pekerjaannya sebagai imam oleh penguasa terdahulu.
13 Junarti  Junarti  et  al.,  “Sustainability  of  Waqf  Muhammadiyah:  A  Historical Study from Past to Present,” The International Journal of Business Review (The Jobs Review) 4, no. 1 (2021): 41 – 54, https://doi.org/10.17509/tjr.v4i1.36486.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 7
TADAYUN
Berdasarkan histori dari ketiga  tanah wakaf di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga tanah wakaf tersebut hakikinya diperuntukkan untuk  imam  desa  atau  dalam  istilah  yang  digunakan  oleh  masyarakat setempat  yaitu akkinanrengenna  imangnge. Tanah  tersebut  merupakan tanah  yang  diwakafkan  oleh  raja  (penguasa  terdahulu)  untuk dimanfaatkan  oleh  imam  desa  untuk  memperoleh  hasil  sebagai  bentuk imbalan atas pengabdian dalam urusan keagamaan. Imam desa diberikan hak untuk mengelola tanpa merubah bentuk tanah.
Sebagaimana  penelusuran  peneliti  ditemukan  bahwa  umumnya individu  yang  menduduki  jabatan  dalam  kerajaan  akan  mendapatkan tanah untuk dimanfaatkan dan dikelola agar dapat menghasilkan, karena zaman dahulu belum dikenal dengan istilah gaji ataupun tunjangan atas jabatan  yang  diduduki.  Namun,  pada  selanjutnya  para  imam  desa  juga menuntut untuk diberikan karena posisi sebagai imam juga merupakan posisi  penting  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  dan  kegiatan yang bersifat keagamaan sehingga setara dengan tugas pejabat kerajaan lainnya. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, kemudian raja/penguasa saat itu memberikan tanah kepada imam desa untuk dikelola.
Dalam prakteknya, siapapun yang menduduki sebagai imam desa maka  dirinyalah  yang  berhak  memanfaatkan  tanah  tersebut.  Bila  masa jabatan  individu  telah  berakhir  maka  pemanfaatan  tanah  tersebut  juga telah  berakhir  dan  tidak  boleh  dialihkan  sebagai  hak  milik,  namun diserahkan  kepada  individu  lain  yang  menduduki  imam  desa.  Dengan demikian,  pemanfaatan  tanah  tersebut  hanya  diperuntukkan  kepada siapa saja yang menduduki posisi sebagai imam desa. Hal ini sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang menyebutkan bahwa ketiga tanah tersebut diperuntukkan sebagai nafkah imam desa.
Berdasarkan tinjauan historis atas ketiga tanah wakaf di atas, maka tanah yang berlokasi di Desa Patangga bersumber dari tanah hak  milik sedangkan tanah yang terletak di Desa Lappae dan Waji merupakan tanah adat. Berdasarkan hak-hak yang berkenaan dengan tanah dalam hukum adat, tanah tersebut termasuk kategori hak perseorangan yang diberikan kepada  imam  desa  untuk  memperoleh  hasil  akibat  dari  jabatan  yang disematkan kepada individu yang dengan istilah ambtelijk profijtrech. 14 Hal ini diberikan kepada seseorang yang menjadi pengurus masyarakat untuk
14 C.  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia;  Suatu  Pengantar (Bandung:  Refika Pratama, 2010), 80-88. Secara umum hak berkenaan dengan tanah dalam hukum adat (ulayat) terbagi atas hak perseorangan atas tanah dan hak masyarakat atas tanah.
TADAYUN
memiliki hak atas tanah selama ia menduduki jabatan tersebut dan habis masanya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.
Sebelum masa kemerdekaan, bentuk seperti ini sebenarnya telah sering  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Hal  ini merupakan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan Islam yang berdiri di  Indonesia.  Meski  lembaga  perwakafan  bersumber  dari  Islam,  akan tetapi  seolah-olah  menjadi  kesepakatan  dari  para  ahli  hukum  bahwa lembaga seperti ini termasuk dalam hukum adat Indonesia karena telah menjadi kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat. 15
Sangat penting untuk menjaga keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf  yang  sesuai  dengan  adat  dan  tradisi  setempat.  Hal  ini  penting dilakukan karena tanah wakaf yang merupakan tanah adat memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang  baik  dan  sesuai  dengan  adat  dan  tradisi  setempat  juga  dapat membantu  menjaga  kesinambungan  keberadaan  tanah  wakaf  sebagai warisan  bagi  generasi  selanjutnya.  Selain  itu,  pengelolaan  tanah  wakaf yang  baik  dan  sesuai  dengan  adat  dan  tradisi  setempat  juga  dapat membantu  mendorong  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Misalnya, dengan  menggunakan  tanah  wakaf  untuk  kegiatan  produktif  seperti pertanian  atau  peternakan,  dapat  membantu  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Meski terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan tanah wakaf  yang  merupakan  tanah  adat,  seperti  perubahan  tata  guna  lahan atau  konflik  antara  pihak  yang  mengelola  dan  pihak  yang  memiliki kepentingan  lain.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  antara masyarakat setempat, pihak pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf yang merupakan tanah adat  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi  masyarakat setempat dan generasi selanjutnya.

## 2. Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif
Sebagaimana  pembahasan  sebelumnya  bahwa  tanah  wakaf tersebut  berupa  sawah  yang  diperuntukkan  imam  desa  sebagai  nafkah dan hal ini sesuai dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Ditinjau dari
15 Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Direktorat Pemberdayaan  Wakaf, Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 2-5.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 9
TADAYUN
Hasil panen akan dibagi berdasarkan jumlah karung beras yang diperoleh dengan perbandingan 1:1
aspek  manajemen  wakaf,  maka  imam  desa  termasuk  pada  nazhir perseorangan  sebagai  implikasi  dari  posisi  sebagai  imam  desa.  Ditinjau dari cakupan tujuannya, ketiga tanah wakaf tersebut adalah wakaf khusus sebagai  implikasi  sebagai  tanah akkinanrengnge  imangnge yang menunjukkan khusus untuk imam desa sebagai nafkah.
Bentuk  pengelolaan  tanah  tersebut  dilakukan  oleh  imam  desa dengan melibatkan pihak lain yaitu penduduk yang ditunjuk oleh imam desa sebagai penggarap. Imam desa cenderung memilih anggota kelurga yang  dianggap  kurang  mampu  dan  memiliki  keahlian  namun  memiliki keterbatasan  ekonomi.  Adapula  yang  menunjuk  bukan  dari  unsur keluarga namun atas dasar keterbatasan ekonomi dan memiliki keahlian yang ditunjuk oleh imam desa sebagai penggarap.
Dalam  pelaksanaannya,  sistem  pengelolaan  lahan  pertanian dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang disebut dengan matturi galung yang telah lama dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Pada prinsipnya, matturi galing lebih didasarkan kepada pembagian hasil yang  diperoleh  dari  produksi  lahan  pertanian.  Dalam  pelaksanaanya, pembagian  hasil  dari  kesepakatan matturi  galung terbagi  atas  dua  yaitu mabbagi tellu dan mabbagi dua. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar yang menjelaskan tentang skema pertama terkait kerjasama pengelolaan lahan persawahan:
Gambar 1 Pola Kerjasama dengan Skema Mabbagi Dua
Sumber: Diolah penulis, 2023.
Imam desa dan penggarap bersepakat untuk melakukan kesepakatan
Menyerahkan pupuk, benih, peralatan dan perlengkapan, serta biaya lainnya Penggarap akan mengelola lahan sesuai periode yang ditentukan dengan keahlian dan tenaga kerja.
Skema di atas menunjukkan tentang alur kerjasama mabbagi dua yang  dilakukan  bila  modal  kerja  dibebankan  kepada  imam  desa.  Imam desa akan menunjuk calon penggarap dan bila calon penggarap bersedia mengelola lahan dan memahami hak dan kewajibannya maka tercapailah kesepakatan.  Selanjutnya,  imam  desa  sesuai  dengan  skema  di  atas menyediakan benih, pupuk, peralatan dan perlengkapan serta biaya-biaya yang  diperlukan  dalan  pengelolaan  lahan.  Selanjutnya  penggarap  akan mengelola  lahan  sesuai  dengan  periode  masa  tanam.  Hasil  pengelolaan lahan dengan hasil berupa beras akan dibagi berdasarkan jumlah karung yang dihasilkan dengan perbandingan 1:1 atau 50:50. Mabbagi dua berarti hasil panen yang diperoleh akan dibagi dua atau sama rata antara imam desa  dan  penggarap.  Inti  dari  skema  ini  adalah  modal  kerja  bersumber dari imam desa, sementara penggarap hanya menyertakan keahlian dan tenaga kerja.
Adapun  skema  kedua  yaitu mabbagi  tellu yaitu  bila  modal  kerja berupa  pupuk,  benih,  termasuk  peralatan  dan  perlengkapan  dan  biaya lainnya  dibebankan  kepada  penggarap  dan  imam  desa  hanya  bersedia menyediakan  lahan  persawahan.  Bila  skema  ini  disepakati  oleh  kedua belah  pihak,  maka  penggarap  akan  menyediakan  seluruh  yang dibutuhkan  dan  mengelola  lahan  sesuai  periode  masa  tanam.  Hasil pengelolaan lahan dengan hasil berupa beras akan dibangi berdasarkan jumlah karung yang dihasilkan dengan berbandingan 1:2 (1 untuk imam desa dan 2 untuk penggarap). Inti dari skema mabbagi tellu adalah hasil panen  yang  diperoleh  dalam  kuantitas  berbentuk  jumlah  karung  yang akan dibagi tiga dimana komposisinya yaitu satu untuk pemilik lahan dan dua untuk penggarap.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 11
TADAYUN
Hasil panen akan dibagi berdasarkan jumlah karung beras yang diperoleh dengan perbandingan 1: 2
Gambar 2 Pola Kerjasama dengan Skema Mabbagi Tellu
Sumber: Diolah penulis, 2023.
Matturi galung merupakan salah dari sekian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bentuk kegiatan ekonomi seperti ini merupakan  bagian  dari  kearifan  lokal  yang  memiliki  nilai-nilai  dan berkaitan  dengan  lingkungan  setempat  yang  kemudian  menjadi  norma atau  prinsip  hukum. 16 Praktik  ekonomi  berbasis  kearifan  lokal  di Indonesia 17 sangat  banyak  yang  diturunkan  dari  generasi  sebelumnya hingga yang memiliki nilai-nilai seperti tolong menolong dan kerjasama yang didasari oleh ikatan kekerabatan. 18
16 C.M.  Rogerson,  “Local  Economic  Development  in  Midrand,  South  Africa’s Ecocity,” Local Economic Development in the Changing World: The Experience of Southern Africa 14,  no.  2  (2018):  231 – 51,  https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-003-0011-z. Akhmad  Mujahidin,  “Peranan  Kearifan  Lokal  (Local  Wisdom)  Dalam  Pengembangan Ekonomi  Dan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 15,  no.  2 (2017):  153 – 68,  https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496.  Fitriani  and  Rina  Marlina,
“Implementasi  Akad  Muzara’ah  Dan  Mukhabarah  Serta  Pengaruhnya  Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone,” Al-Kharaj 2, no. 2 (2022): 167 – 80, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3223..
17 Fitriani and Marlina, “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Ser ta Pengaruhnya  Terhadap  Pendapatan  Masyarakat  Desa  Melle  Kecamatan  Palakka Kabupaten Bone.”
18 Khoirunurrofik,  “Correction  to:  Local  Economic  Structure,  Produ ctivity Growth, and Industry Life Cycle: Evidence from Indonesia,” Asia-Pacific Journal of Regional Science 2, no. 2 (2018): 453 – 75, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41685-018-0074-
4.
Imam desa dan penggarap bersepakat untuk melakukan kesepakatan Menyerahkan hak pengelolaan Lahan Penggarap menyediakan bibit, pupuk, peralatan, serta biaya lainnya.
TADAYUN
Bila  diperhatikan  secara  seksama,  skema  kerjasama  yang diterapkan  dalam  pengelolaan  tanah  berupa  persawahan  pada  skema pertama yaitu menggunakan akad muzara’ah. Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan kesepatakan bagi hasil yang  jumlah  berdasarkan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  dan benih (bibit) tanaman disediakan oleh pemilik tanah. 19 Berdasarkan rukun dan  syarat muzara’ah juga  telah  terpenuhi  dan  berdasarkan  pembagian akad muzara’ah yang diklasifikasikan Abu Yusuf dan Muhammad masuk dalam  kategori  ketiga  dan  dibolehkan,  dimana  tanah,  alat  dan  benih disediakan  oleh  satu  pihak  yaitu  pemilik  tanah,  sedangkan  tenaga (pekerjaan)  bersumber  dari  pihak  lain  yaitu  penggarap.  Status  pemilik tanah  sebagai  penyewa  terhadap  penggarap  dengan  imbalan  sebagian hasilnya. 20
Adapun  pada  skema  kedua  menggunakan  akad mukhabarah , dimana  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  pemilik  tanah  dan penggarap  dengan  kesepakatan  bahwa  hasil  yang  diperoleh  kemudian hari  akan  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama,  dimana  pemilik  tanah menyediakan  lahan  sedangkan  biaya  dan  benih  bersumber  dari penggarap. 21 Adapun syarat dan rukun berdasarkan akad mukhabarah juga terpenuhi. 22
Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan  penggunaan  tanah  wakaf  agar  dapat  memberikan
19 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 114. Lihat pula: A. Widiana and A. Annisa, “Menilik Urgensi  Penerapan  Pembiayaan  Akad  Salam  Pada  Bidang  Pertanian  Di  Lembaga Keuangan  Syariah Di  Indonesi,” Muqtashid 8,  no.  2  (2017):  88 – 101.  M.  Obaidullah, “Enhancing  Food  Security  with  Islamic  Microfinance:  Insights  from  Some  Recent Experiments,” Agricultural Finance Review 75, no. 2 (2015): 142 – 68.
20 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 400.
21 Ghazaly,  Ihsan,  and  Shidiq, Fiqh  Muamalat, 117.  Lihat  pula  Muslich, Fiqh Muamalat ,  394; A.  Asnawi,  A.  A.  Amrawaty,  and  N.  Nirwana,  “Mukhabarah  as  Sharia Financing  Model  in  Beef  Cattle  Farm  Entreprise,” IOP  Conference  Series:  Earth  and
Environmental Science 119, no. 1 (2018), https://doi.org/10.1088/1755- 1315/119/1/012068..
22 Fitriani and Marlina, “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya  Terhadap  Pendapatan  Masyarakat  Desa  Melle  Kecamatan  Palakka Kabupaten Bone.”
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 13 TADAYUN
manfaat  yang  maksimal  bagi  masyarakat. 23 Wakaf  sendiri  merupakan amanah  atau  harta  yang  diberikan  oleh  seseorang  untuk  dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan umum. Tanah wakaf adalah salah satu jenis  wakaf  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mengembangkan ekonomi masyarakat.
Pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  dilakukan  dengan  cara mengoptimalkan  penggunaannya  sehingga  dapat  menghasilkan pendapatan  yang  optimal.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengembangkan  usaha  produktif  seperti  pertanian,  perkebunan, peternakan,  industri  kecil,  dan  usaha  jasa  lainnya. 24 Dengan  demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Keputusan imam desa yang menunjuk orang sekitar yang dianggap kurang  mampu  merupakan  keputusan  tepat  karena  pemanfaatan  aset wakaf  tersebut  tidak  hanya  sebagai  nafkah  imam  desa,  namun memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Pengelolaan  tanah  wakaf produktif  memiliki  banyak  manfaat  penting  bagi  masyarakat  dan ekonomi  Diantaranya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar.  Dengan  demikian,  pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  dapat membantu  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 25
Selain itu, juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberikan  akses  ke  tanah  wakaf  produktif,  para  petani  dapat  dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian  ekonomi  masyarakat  serta  dapat  membantu  menciptakan stabilitas ekonomi pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan memberikan  sumber  daya  yang  dapat  diandalkan  dan  berkelanjutan, pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  dapat  membantu  menciptakan
23 Elza  Syarief,  “Optimization  of  Waqf  Land  Management  in  Indonesia,” International Journal of Research in Business and Social Science 10, no. 2 (2021): 270 – 83.
24 Hasyeilla Abd Mutalib and Selamah Maamor, “Utilization of Waqf Property: Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges in Management Practices,” International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. 7 (2016): 36 – 41.
25 I. Hakim and M. Sarif, “The Role of Productive Waqf in Community Economic Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East Java, Indonesia,” Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics 34, no. 2 (2021): 41 – 54.
14 | Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023
TADAYUN
lingkungan usaha yang stabil dan berkelanjutan. 26
Dengan  demikian,  pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  sangat penting  dalam  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, membangun  kemandirian  ekonomi,  meningkatkan  pendidikan  dan kesehatan, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, harus ada  upaya  untuk  meningkatkan  pengelolaan  tanah  wakaf  produktif  di seluruh dunia agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang.

## C. KESIMPULAN
Tanah wakaf hakikinya diperuntukkan kepada imam desa sebagai nafkah  atas  pengabdiannya  dalam  urusan  keagamaan.  Imam  desa  juga sebagai  pengelola  aset  wakaf  melakukan  kerjasama  dengan  penggarap untuk mengelola lahan berupa sawah. Kesepakatan yang dilakukan terdiri atas  dua  skema  dengan  menggunakan  akad muzara’ah dan mukhabarah . Keputusan  imam  desa  untuk  mempekerjakan  masyarakat  sekitar  dapat membantu perekonomian rumah tangga masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf  produktif  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat  diambil  guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat

## REFERENSI
Ascarya,  A.,  Hosen,  M.  N.,  &  Rahmawati,  S.  (2022).  Designing  simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems , 38 (3), 380 – 401.
Asnawi, A., Amrawaty, A. A., & Nirwana, N. (2018). Mukhabarah as Sharia Financing  Model  in  Beef  Cattle  Farm  Entreprise. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , 119 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/119/1/012068
Badan  Wakaf  Indonesia.  (2023).  Data  Tanah  Wakaf  Bersertifikat  di Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif  Strategis .  Jakarta:  Kementerian  Agama  Republik Indonesia.
26 A.  Ascarya,  M.N.  Hosen,  and  S.  Rahmawati,  “Designing  Simple  Productive Waqf Models for Indonesia,” International Journal of Ethics and Systems 38, no. 3 (2022): 380 – 401.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 15
TADAYUN
Fitriani,  &  Marlina,  R.  (2022).  Implementasi  akad  muzara’ah  dan mukhabarah serta pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat Desa  Melle  Kecamatan  Palakka  Kabupaten  Bone. Al-Kharaj , 2 (2), 167 – 180. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3223
Furqon,  A.  (2014).  Model-model  Pembiayaan  Wakaf  Tanah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , V (1), 1 – 20.
Ghazaly,  A.  R.,  Ihsan,  G.,  &  Shidiq,  S.  (2015). Fiqh  Muamalat .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Hakim, I., & Sarif, M. (2021). The Role of Productive Waqf in Community Economic  Empowerment:  A  Case  Study  of  Muhammadiyah Regional  Board  of  Lumajang,  East  Java, Indonesia. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics , 34 (2), 41 – 54.
Hamzah, H. (2019). Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan ,
18 (1), 741 – 752. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.362
Haneef,  M.  (2018).  Waqf  as  a  socio-economic  institution. Journal  of  King Abdulaziz University: Islamic Economics , 31 (2),
71 – 78. https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5
Junarti, J., Alhabshi, S. M., Mardika, I. H., & Anwar, S. (2021). Sustainability of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study from Past to Present. The International Journal of Business Review (The Jobs Review) , 4 (1), 41 – 54. https://doi.org/10.17509/tjr.v4i1.36486
Khoirunurrofik.  (2018).  Correction  to:  Local  economic  structure, productivity  growth,  and  industry  life  cycle:  evidence  from Indonesia. Asia-Pacific  Journal  of  Regional  Science , 2 (2),  453 – 475. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41685-018-0074-4
Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: origins, impact, and limitations of the waqf system. Law and Society Review ,
35 (4), 841 – 898.
Lamido,  A.  A.,  &  Haneef,  M.  A.  (2021).    Shifting  the  paradigms  in  waqf economics:  towards  renewed  focus  on  socioeconomic development  . Islamic  Economic  Studies , 29 (1),  18 – 32. https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014
Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance  different  needs. International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management , 6 (4), 304 – 321.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Mujahidin,  A.  (2017).  Peranan  Kearifan  Lokal  (Local  Wisdom)  Dalam
Pengembangan  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 15 (2), 153 – 168. https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496
Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah.
Mutalib,  H.  A.,  &  Maamor,  S.  (2016).  Utilization  of  waqf  property:
Analyzing  an  institutional  Mutawalli  challenges  in  management practices. International Journal of Economics and Financial Issues , 6 (7),
36 – 41.
Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: Insights from some recent experiments. Agricultural Finance Review ,
75 (2), 142 – 168.
Pichay, A. A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle  waqf  lands  in  Malaysia. ISRA  International  Journal  of  Islamic Finance , 10 (2), 225 – 236. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012
Rogerson, C. M. (2018). Local economic development in Midrand, South Africa’s  ecocity. Local Economic Development in the Changing World:
The Experience of Southern Africa , 14 (2), 231 – 251.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-003-0011-z
Sulaiman,  S.,  Hasan,  A.,  Mohd  Noor,  A.,  Ismail,  M.  I.,  &  Noordin,  N.  H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. ISRA International Journal of Islamic Finance , 11 (1),
62 – 81. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019
Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land  management in Indonesia.
International Journal of Research in Business and Social Science , 10 (2),
270 – 283.
Taylor, S. J., Bogdan, R., & Devault, M. L. (2016). Introduction to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Widiana, A., & Annisa, A. (2017). Menilik urgensi penerapan pembiayaan akad salam pada bidang pertanian di lembaga keuangan syariah di Indonesi. Muqtashid , 8 (2), 88 – 101.
Wulansari, C. D. (2010). Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar . Bandung: Refika Pratama.