Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
EFEKTIVITAS PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI

## RESIDIVE NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG
Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Made Sugi Hartono 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: niluhputuwahyuniyustisiadewi09, sariadnyani@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui dan menganalisa  efektivitas Pasal 144 Undang-Undang  No. 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terhadap  penanggulangan residive narkotika  di  Kabupaten  Buleleng,  serta  (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam  menekan  jumlah  jumlah residive narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  yang  selalu  meningkat  setiap  tahun. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian dilaksanakan  di    Kabupaten  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumen, observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah non  probability  sampling dan penentuan  obyeknya  dengan purposive  sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)    Efektivitas  Pasal  144  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor  kesadaran  hukum  di  masyarakat  yang  masih  sangat  rendah  sehingga  tidak  mampu  menunjang  sinergi hukum  dan  penegakan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Serta,  (2)    Upaya  yang dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  dalam  rangka  menekan  jumlah  angka residive di Kabupaten  Buleleng  adalah  melakukan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  pendidikan  seperti  sekolah  dan kampus,  memberikan  sosialisasi  terhadap  siswa  dan  mahasiswa  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng.  Kemudian bekerjasama  dengan  desa-desa  guna  membatasi  ruang  gerak  peredaran  narkotika  dalam  ruang  lingkup masyarakat terkecil serta membentuk klinik rehabilitasi untuk membantu pengurangan kecanduan terhadap obat- obatan.
Kata Kunci : Pemasyarakatan, Narkotika , Residive .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  identify  and  analyze  the  effectiveness  of  Article  144  of  Law  No.  35  Year  2009  about narcotics in relation to criminal conviction for drug recidivists in Buleleng Regency, and (2) identify and analyze the  efforts  made  by  the  National  Narcotics  Agency  (BNN)  of  Buleleng  Regency  in  reducing  the  number  of narcotics recidivists in Buleleng Regency which always increases every year. This empirical law research was carried out in Buleleng Regency. The data were collected through several techniques namely, document study, observation,  and  interviews.  The  sampling  technique  used  was  non-probability  sampling  and  the  object  was determined by purposive sampling technique. The data were procceded and analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the effectiveness of Article 144 of Law No. 35 Year 2009 about narcotics in overcoming drug  recidivists  in  Buleleng  Regency  has  not  run  optimally  due  to  the  low  law  awareness  factor  in  the community  hence  it  is  not  able  to  support  the  law  synergy  and  enforcement  that  has  been  carried  out  by  the authorities;    (2)  Efforts  made  by  the  National  Narcotics  Agency  of  Buleleng  Regency  in  order  to  reduce  the number  of  recidivist  in  Buleleng  Regency  are  collaborating  with  educational  institutions  such  as  schools  and campuses  by  providing  socialization  to  students  and  university  students  in  Buleleng  Regency.  Moreover,  the agency also cooperates with villages to limit the space for narcotics circulation in the smallest community and establishes a rehabilitation clinic to reduce the addiction to drugs.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Keywords: Correctional, Narcotics, Recidivists.

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  saat  ini menjadi  suatu  masalah  yang  semakin kompleks.  Penyalahgunaan  narkotika  dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan negara (Sanger, 2013  :  3).  Penyalahgunaan  narkotika  tersebut akan  sangat  merusak  perkembangan  jiwa  dari pelaku. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi  diri  sendiri  juga  masalah  bagi  kemajuan bangsa.  Masalah  tersebut  telah  menimbulkan banyak  korban  dan  juga  bukan  hanya berdampak  negatif  terhadap  diri  pelaku penyalah  guna,  tetapi  lebih  luas  lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga  dan  masyarakat,  perekonomian, kesehatan  nasional  (HIV  dan  hepatitis), mengancam  dan  membahayakan  keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan  terjadinya  biaya  sosial  yang tinggi (social  high  cost) dan  generasi  yang hilang (lost generation) . Meningkatnya penyebaran narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh   jumlah  populasi  penduduk  Indonesia yang besar. Indonesia menjadi salah satu pasar yang  luar  biasa  menjanjikan  bagi  para  mafia narkotika  untuk  memasukkan  barang  haram tersebut  ke  wilayah  Nusantara.  Pengguna narkotika  di  Indonesia  yang  terbanyak  dari tahun ke tahun masih di dominasi oleh pelajar, dalam  hal  ini  mahasiswa  dan  anak-anak sekolah khususnya tingkat SMA dan SMP. Indonesia menjadi sasaran bagi pengedar narkotika  karena  di  Indonesia  pengedar narkotika  bisa  menjual  barang  haram  tersebut dengan  mudah  karena  masih  lemahnya pengawasan.  Penyalahgunaan  narkotika  serta peredarannya  yang  telah  mencapai  seluruh penjuru  daerah  dan  tidak  lagi  mengenal  strata sosial  masyarakat.  Penyalahgunaan  narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi penyalahgunaan  narkotika  telah  menyebar  di semua  kalangan  bahkan  sampai  kalangan berpendidikan  (Bayu,  2018  :  202).  Peredaran narkotika  yang  dilakukan  dengan  teknik canggih  telah  merambah  seluruh  Indonesia. Jenis  psikotropika  sudah  tidak  diimpor  lagi tapi  sudah  bisa  diproduksi  sendiri.  Pengadaan
bahan  baku,  peracikan  hingga  perekrutan orang  terkait  pembagian  tugas  dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik (Lisa, 2013 : 2).
Proses  perubahan  sosial  yang  tengah berlangsung  di  Indonesia  menandai  pula perkembangan  kota-kota  dengan  kompleksitas fungsinya  yang  tidak  lagi  hanya  mempunyai fungsi  administratif  dan  komersial,  melainkan tumbuh  sebagai  simpul  interaksi  sosial  yang mempengaruhi  sistem  nilai  dan  norma  serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan  hadir  dimana  hukum berfungsi  sebagai  pengendali  sosial  ( social control ),  memaksa  warga  masyarakat  untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Undang-undang  yang  mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati,  karena  dibentuk  atas  kerjasama  antara wakil-wakil  rakyat  dengan  pemerintah.  Ini artinya  telah  ada  kesepakatan  antara  rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika,  yang  sama-sama  harus  ditaati  oleh semuanya.  Adapun  tujuannya,  agar  hukum dapat  diberlakukan  dengan  lancar  sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  Tentang  Narkotika  ini  diatur  juga  peran BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  yang ditingkatkan  menjadi  Lembaga  Pemerintah Non  Kementerian  (LPNK)  dan  diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan.  BNN  (Badan Narkotika  Nasional)  berkedudukan  dibawah Presiden,  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan  kabupaten/kota  sebagai  instansi  vertikal (Badan  Narkotika  Provinsi  atau  Badan Narkotika  Kota).  Serta  mengatur  peran masyarakat  dalam  usaha  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika  dan prekursor  narkotika  termasuk  pemberian penghargaan  bagi  anggota  masyarakat  yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor narkotika.  Kejahatan  narkotika  merupakan kejahatan  International (International  Crime ), kejahatan  yang  terorganisir  ( Organize  Crime ), mempunyai  jaringan  yang  luas,  mempunyai dukungan  dana  yang  besar  dan  sudah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menggunakan teknologi yang canggih. Narkotika  mempunyai  dampak  negatif  yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial,  budaya,  hankam,  dan  lain  sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi  dengan  baik,  maka  akan  rusak bangsa  dan  negara  ini.  Oleh  karena  itu, diperlukan  kerja  sama  yang  baik  dari  seluruh komponen  bangsa  untuk  penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
Bali  sebagai  daerah  tujuan  wisata  yang telah  mendunia  sangat  rentan    terhadap penyebaraan  narkotika  dan  bahan  berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder dalam  menekan  dan memberantas  ruang  gerak  pengedar  narkotika, baik  yang  bersekala  besar  maupun  bersekala kecil.    Walaupun  menurut  Kepala  BNN Republik  Indonesia  Komjen  Polisi  Heru Winarko  bahwa  Bali  sesungguhnya  memiliki ketahanan  paling  baik  terhadap  peredaran narkotika,  namun  antisipasi  terus  dibutuhkan melalui kerja sama dengan masyarakat melalui desa adat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh  Bapak  Made  Dwi  Widya  Saputra  selaku Kasubbag  Perencanaan  Bagian  Umum  dari Kantor  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Bali  menyatakan  pada  tahun  2019  Kabupaten Badung sebagai peringkat pertama , Kabupaten Buleleng  di  peringkat  kedua  dan  Kota Denpasar  di  peringkat  ketiga  dengan  jumlah yang  terus  meningkat  setiap  bulannya mengenai  kasus  tindak  pidana  narkotika.  Data sementara  tahun  2020  masih  pada  peringkat kedua  namun  masih  belum  dirilis  karena  data final akan dirilis pada Januari 2021.
Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten  Buleleng  bernama  Gede  Astawa membenarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh BNN Provinsi Bali. Tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng memang selalu meningkat setiap  tahun  bahkan  setiap  bulannya  selalu terjadi  penambahan  kasus  meskipun  tengah dilanda  masa  pandemi  Covid-19.    Kabupaten Buleleng terletak di bagian utara Provinsi Bali. Peredaran  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng meningkat  setiap  tahunnya.    Kabupaten Buleleng  saat  ini  dikenal  sebagai  kota Pendidikan.  Banyak  pendatang-pendatang yang  berasal  dari  luar  kabupaten  bahkan  juga dari  luar  provinsi.  Hal  ini  juga  bisa  menjadi faktor yang menyebabkan meluasnya peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng.
Maraknya kasus peredaran dan
penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng merupakan ancaman bagi perkembangan  generasi  muda  terutama  kaum pelajar  yang  saat  ini  sedang  menempuh pendidikan  di  Kabupaten  Buleleng.  Data Kepolisian  Reserse  Kabupaten  Buleleng bagian  Satuan  Reserse  Kriminal  Narkotika menunjukkan  peningkatan  tindak  pidana narkotika  yang  terjadi  setiap  tahun  dalam jangka  waktu  2018  –  Oktober  2020  dan diperkirakan  akan  terus  meningkat  yang diuraikan pada tabel di bawah ini :
Tabel  1.  Kasus  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng 2018-2020
Tahun Jumlah Kasus Residive 2018 55 2 2019 47 5 2020 56 13
Sumber  :  Satuan  Reserse  Kriminal  Narkotika Polres Buleleng.
Data pada tabel di atas disampaikan oleh Bapak Choiril Aman Soleh selaku Kepala Unit Penyidikan  Satuan  Reserse  Narkotika  Polres Buleleng.  Beliau  menambahkan  adanya residive narkotika yang meningkat setiap tahun berasal  dari  pecandu  narkotika  yang  memang sudah  ketergantungan.  Jumlah  pemakai  yang ada di tabel di atas terdiri atas pemakai murni dan  pengedar  sekaligus  pemakai.  Kemudian untuk  jumlah residive rata-rata  merupakan seorang  pemakai  yang  sudah  ketergantungan. Dalam  penanganan residive juga  berdasarkan atas orang atau pelaku tersebut memiliki tujuan memiliki, menyimpan, memakai dan menguasai barang tersebut pasti akan diproses. Terkait  dengan  ancaman  dan  putusan  yang akan  dikenakan  adalah  kewenangan  dari Pengadilan  Negeri.  Polres  hanya  akan melakukan assessment atau  penilaian  apakah pelaku ketergantungan secara fisik dan mental atau  terlibat  dalam  jaringan  pengedar narkotika.
Dalam  UU  Narkotika,  penjatuhan hukuman  kepada  pengguna  narkotika  dijerat dengan  Pasal  54 Juncto pasal  127  diamana pengguna narkotika dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
1. Pecandu  narkotika  yaitu  orang  yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan hukum.
Sedangkan  untuk  pengedar  sendiri  dalam  UU Narkotika  dijerat  menggunakan  Pasal  111 sampai  dengan  Pasal  127  UU  Narkotika. Pengaturan  mengenai  penjatuhan  hukuman pidana kepada residive tercantum dalam Pasal 144  UU  Narkotika  yang  menyatakan  sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  yang  dalam  jangka  waktu  3 (tiga)  tahun  melakukan  pengulangan tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  111,  Pasal  112,  Pasal  113,
Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal  126,  Pasal  127  ayat  (1),  Pasal  128 Ayat  (1),  dan  Pasal  129  pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang dijatuhi  dengan  pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Dengan  adanya  penambahan  kasus  narkotika setiap  tahunnya  serta  peningkatan residive narkotika  maka  menimbulkan  pertanyaan mengenai  penerapan  serta    efektivitas  dari Pasal  144  Undang-Undang  Narkotika  dalam hal penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  efektivitas  Pasal  144  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive narkotika  di  Kabupaten  Buleleng
?
2. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten  Buleleng  dalam  menekan angka  jumlah residive narkotika  di
Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian yuridis empiris Adnyani, N. K. S. (2021 : 140). Yang pada dasarnya menggunakan
perbandingan  antara  kesenjangan  norma  ( das sollen dengan realita hukum ( das sein ) (Ishaq, 2017 : 29) untuk menggambarkan secara nyata terkait  efektivitas  Pasal  144  Undang-Undang Narkotika  terhadap  penjatuhan  pidana  bagi residive narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  berasal  dari  data  primer  yang  terdiri  dari hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang dilakukan di BNNP Bali dan BNNK Buleleng. Kemudian data sekundernya berasal dari studi pustaka  terhadap  literatur-literatur,  karya ilmiah,  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan narkotika.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik observasi  dan  teknik  wawancara  Adnyani,  N. K.  S.  (2021  :  58).  Selanjutnya  teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah teknik non  probability  sampling dengan metode purposive sampling (Amirudin, 2016 : 106).  Data  penelitian  yang  telah  dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif Adnyani, N. K. S. (2021 : 465),  yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pasal  144  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Terhadap
Penanggulangan Residivis Narkotika di Kabupaten Buleleng Pemberantasan narkotika memiliki energi  yang  sama  dengan  pemberantasan korupsi.  Tindak  pidana  narkotika  telah dikategorikan  sebagai ektraordinary  crime (kejahatan  luar  biasa)  bahkan  juga  dikatakan sebagai  tindak  pidana  khusus  (Sujono,  2011  : 32).    Tindak  pidana  narkotika  merupakan bagian tindak pidana yang diatur sendiri dalam undang-undang  khusus  yaitu  UU  Narkotika. Dalam  UU  Narkotika  juga  tersirat  mengenai adanya  lembaga superbody untuk  membantu penegakan  hukumnya  seperti  kepolisian  dan kejaksaan  dalam  pemberantasan  korupsi  dan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana narkotika (Syamsudin, 2011 : 32).
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundangundangan,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Mengenai  penyelidikan,  Undang-Undang  No 35  Tahun  2009  tidak  mengatur  secara  khusus pengertian  penyelidikan  dan  penyidikan.  Oleh karena  itu,  harus  kembali  mengacu  ke  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  dan  Undang-undang  No  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian.  Menurut  Pasal  1 angka  5  KUHAP juncto Pasal  1  angka  9 Undang-Undang No Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang No  2  Tahun  2002,  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyidikan  adalah  “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya”. Proses penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  tindak pidana  narkotika  di  wilayah  hukum  BNNK Buleleng.
Ketentuan  Pasal  71  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika diatur  bahwa  “Dalam  melaksanakan  tugas pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika, BNN  berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  g dilakukan  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  surat penangkapan  diterima  penyidik.  Penangkapan dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  (tiga kali  dua  puluh  empat)  jam.  Penyadapan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  i dilaksanakan  setelah  terdapat  bukti  permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan  terhitung  sejak  surat  penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan  atas  izin  tertulis  dari  ketua pengadilan.  Penyadapan  dapat  diperpanjang  1 (satu)  kali  untuk  jangka  waktu  yang  sama. Dalam  keadaan  mendesak  dan  Penyidik  harus melakukan  penyadapan,  penyadapan  dapat
dilakukan  tanpa  izin  tertulis  dari  ketua pengadilan  negeri  lebih  dahulu.  Dalam  waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam,  penyidik  wajib  meminta  izin  tertulis kepada  ketua  pengadilan  negeri  mengenai penyadapan  (Syamsuddin,  2011  :  40).  Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan  di  bawah  pengawasan  dilakukan oleh  Penyidik  atas  perintah  tertulis  dari pimpinan.
Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dan  penyidik  BNN  berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan  Undang-undang  No  35  Tahun 2009  tentang  narkotika.    Penyidik  dapat melakukan  kerja  sama  untuk  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan  prekursor  narkotika,  penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memberitahukan secara  tertulis  dimulainya  penyidikan  kepada penyidik  BNN  begitu  pula  sebaliknya.  Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor narkotika,  penyidik  pegawai  negeri  sipil tertentu  berkoordinasi  dengan  penyidik  BNN atau  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sesuai  dengan  Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
Penyidik  dapat  memperoleh  alat  bukti selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Alat bukti berupa
a. Informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. Data  rekaman  atau  informasi  yang  dapat dilihat,  dibaca,  dan/atau  didengar,  yang dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas  kertas,  benda  fisik  apa  pun  selain kertas  maupun  yang  terekam  secara elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada:
1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2) Peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya; atau
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
3) Huruf,  tanda,  angka,  simbol,  sandi, atau  perforasi  yang  memiliki  makna dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu membaca atau memahaminya. Penyalahgunaan  narkotika  bukanlah  hal yang  asing  bagi  masyarakat  mengingat kejadian ini sudah sering dimuat dalam media, surat  kabar  dan  lain-lain.  Status  hukum  bagi pecandu  narkotika  sampai  saat  ini  menjadi perdebatan  khususnya  dalam  pemberian rehabilitas  baik  secara  medis  maupun  secara sosial,  ataupun  pemberian  sanksi  pidana kepada penyalahguna narkotika karena dianggap sebagai perbuatan pidana. Kejahatan narkotika  sudah  sedemikian  rupa  sehingga perlu  pengaturan  yang  sangat  ketat  bahkan cenderung  keras,  perumusan  tindak  pidana berkaitan  dengan  pemberatasan  tindak  pidana narkotika  dengan  prekursor  narkotika  telah dirumuskan  sedemikian  rupa  dengan  harapan akan  efektif  serta  mencapai  tujuan  yang dikehendaki (Mahrus, 2011
: 224). Residive/ pengulangan  tindak  pidana  diartikan sebagai  seorang  melakukan  kejahatan  dan sudah  dikenakan  hukuman  penjara  dengan jangka  waktu  tertentu  seseorang  melakukan tindak  pidana  lagi,  tidak  melihat  tindakan  itu sama  atau  tidak  dengan  perbuatan  yang pertama,  sama  atau  tidaknya  tindakan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana,  tetap  disebut residive /pengulangan tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  pengulangan tindak  pidana  narkotika  yang  pemidanaannya akan  ditambahnya  sepertiga  dari  hukuman yang  dijatuhkan  yaitu  dalam  Pasal  144  UU Narkotika.
Efektivitas  Pasal  144  UU  Narkotika  di Kabupaten  Buleleng  akan  dipertanyakan mengingat  meningkatnya  jumlah residive narkotika  setiap  tahunnya.  Pada  dasarnya efektivitas  merupakan  tingkat  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan.  Efektivitas  adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Dalam  sosiologi  hukum,  hukum  memiliki fungsi  sebagai a  tool  of  social  control yaitu upaya  untuk  mewujudkan  kondisi  seimbang dalam  masyarakat  yang  bertujuan  terciptanya suatu keadaan yang serasi Antara stabilitas dan perubahan  di  dalam  masyarakat.  Selain  itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a  tool  of  social  engineering yang  maksudnya adalah  sebagai  sarana  pembaharuan  dalam
masyarakat.  Hukum  dapat  berperan  dalam mengubah  pola  pemikiran  yang  tradisional  ke dalam  pola  pemikiran  yang  rasional  atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang  bertujuan  agar  supaya  hukum  berlaku efektif  (Priambodo, Jurnal  Kertha  Wicara , 2013 : 56). Seorjono Seokanto memberikan 5 (lima) tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yaitu :
1. Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata, sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan  undang-undang  saja  maka  ada kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak  tercapai. Maka  ketika  melihat  suatu  permasalahan mengenai  hukum  setidaknya  keadilan menjadi  prioritas  utama  karena  hukum tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  hukum tertulis  saja.  Secara  hukum  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  yang  utamanya dalam Pasal 144 Undang-Undang tersebut.
2. Faktor Penegakan Hukum Dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang baik,  ada  masalah.  Selama  ini  ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat  untuk  mengartikan  hukum sebagai  petugas  atau  penegak  hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya  sering  timbul  persoalan karena  sikap  atau  perlakuan  yang dipandang  melampaui  wewenang  atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan  citra  dan  wibawa  penegak hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas rendah  dari  aparat  penegak  hukum tersebut. Penegakan hukum yang dilaksanakan  oleh  instansi-instansi  yang berwenang dalam penanggulangan narkotika  seperti  BNN,  Kepolisian  dan
Petugas Lapas sudah sesuai dengan aturan- aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam penanggulangan narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  adalah BNNK Buleleng.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat keras,  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa penegak  hukum  tidak  dapat  bekerja dengan  baik  apabila  tidak  dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau  fasilitas  mempunyai  peranan  yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak  akan  mungkin  penegak  hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya dengan  peranan  yang  aktual.  Sarana  dan prasana  pendukung  sudah  dilengkapi  oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Faktor Masyarakat Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum. Persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang  tinggi,  sedang  ataupun  kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat  terhadap  hukum  merupakan salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum yang bersangkutan. Masyarakat Kabupaten Buleleng  mendukung  adanya  Gerakan pemberantasan
narkotika terutama generasi muda dan juga instansi pendidikan yang turut membantu.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang berlaku,  nilai-nilai  mana  yang  merupakan konsepsi-konsepsi  yang  abstrak  mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan  apa  yang  dianggap  buruk  (sehingga dihindari)  maka,  kebudayaan  Indonesia merupakan  dasar  atau  mendasari  hukum adat  yang  berlaku.  Disamping  itu  berlaku pula  hukum  tertulis  yang  dibentuk  oleh golongan  tertentu  dalam  masyarakat  yang mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang untuk  itu.  Hukum  perundang-undangan tersebut  harus  dapat  mencerminkan  nilai-
nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat agar  hukum  perundang-undangan  tersebut berlaku  secara  aktif.  Kebudayaan  disini adalah  kesadaran  hukum  dari  masyarakat yang  kurang.  WBP  yang  diwawancarai mengaku tidak mengetahui adanya penambahan hukuman apabila dia melakukan pengulangan tindak pidana.
Berdasarkan  kelima  faktor  efektivitas  hukum dari  Soerjono  Soekanto  diatas  mengenai efektivitas Pasal 144
Undang-Undang Narkotika  terhadap  penanggulangan residive narkotika di Kabupaten Buleleng tidak berjalan efektif karena adanya faktor kebudayaan yang tidak dapat terpenuhi dimana WBP yang sudah menjalani  masa  pidananya  atau  telah melakukan  tindak  pidana  tidak  memiliki kesadaran hukum atau tidak mendapat jera dari hukumannya  sehingga  mengulangi  tindak pidananya.
Upaya  yang  Dilakukan  Oleh  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Kabupaten Buleleng  Dalam  Menekan  Jumlah  Angka Residive Narkotika di Kabupaten Buleleng
Narkotika  atau  yang  lebih  dikenal dengan sebutan narkotika tidak selalu diartikan sebagai  sesuatu  yang  bersifat  negatif,  dalam ilmu  kedokteran  narkotika  dengan  dosis  yang tepat  dapat  digunakan  sebagai  obat  bagi pasien. Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa  Yunani Narke ,  yang  berarti  terbius sehingga  tidak  merasa  apa-apa.  Narkotika dapat  mengakibatkan  ketidaksadaran  atau pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut bekerja  dengan  cara  mempengaruhi  susunan saraf pusat (Siregar, 2017 : 184).
Narkotika merupakan suatu obat atau zat alami,  maupun  sintesis  yang  menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran, menghilangkan atau  mengurangi  nyeri  dan  perubahan kesadaran  yang  menimbulkan  ketergantungan akan  zat  tersebut  secara  terus  menerus.  Yang dimaksud  dengan Narcotic adalah a  drug  that dulls  the  sense,  relieves  pain,  induces  sleep, and can produce addiction in varying degrees . Karena itu, penggunaan narkotika diluar tujuan pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan (Tarigan, 2017 : 28).
Narkotika  merupakan  sejenis  zat  yang apabila  disalahgunakan  akan  membawa  efek dan pengaruh tertentu pada tubuh dan psikis si pemakai  seperti  mempengaruhi  kesadaran  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
perilaku.  Pengaruh  yang  ditimbulkan  dapat berupa penenang,
perangsang serta menimbulkan  rasa  berhalusinasi  (Siswanto, 2008 : 7).
Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu  global.  Sekitar  17  tahun  yang  lalu,  dalam sidang  umum International  Criminal  Police Organization  (ICPO) yang  ke-66  pada  tahun 1997 di India yang diikuti oleh seluruh anggota yang  berjumlah  177  negara  dari  Benua Amerika,Asia,  Eropa,  Afrika  dan  Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara- negara  yang  menjadi  sasaran  peredaran  obat- obatan  terlarang  narkotika  yang  disejajarkan dengan  Jepang,  Thailand,  Malaysia,  Fhilipina dan Hongkong. Pada sidang tersebut diungkapkan  juga  bahwa  narkotika  khususnya jenis  ekstasi  yang  semula  hanya  populer  di Eropa  terutama  di  Negeri  Belanda  sekarang telah  meluas  ke  seluruh  dunia  termasuk Indonesia (Makaro, 2013 : 32).
Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang  antara  Benua  Asia  dan  Australia  serta antara  Samudra  Pasifik  dan  Hindia  juga sebagai  negara  yang  memiliki  sejumlah  pulau besar  dan  garis  pantai  yang  panjang menyebabkan  Indonesia  menjadi  sasaran peredaran  narkotika.  Kondisi  ini  ditambah dengan jumlah penduduk yang besar mencapai lebih  dari  237  juta  jiwa  lebih  dengan  40% diantaranya  adalah  generasi  muda  yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan  narkotika.  Banyaknya  pintu masuk (entry  point )  yang  masih  kurang terawasi  terutama  bandara  dan  pelabuhan  peti kemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur  penyeludupan  narkotika  di  Indonesia (Makaro, 2013 : 34).
Pada  dasarnya  peredaran  narkotika  di Indonesia  apabila  ditinjau  dari  aspek  yuridis adalah  sah  keberadaannya.  Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.  Keadaan  yang  demikian  ini  dalam tataran  empirisnya,  penggunaan  narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.  Akan  tetapi  jauh  dari  pada  itu, dijadikan  ajang  bisnis  yang  menjanjikan  dan berkembang  pesat,  yang  mana  kegiatan  ini berimbas  pada  rusaknya  fisik  maupun  psikis mental  pemakai  narkotika  khususnya  generasi muda.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) menyatakan  bahwa  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika di masyarakat menunjukkan  peningkatan  dengan  meluasnya korban  akibat  narkotika.  Merujuk  data  BNN pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan  narkotika  di  13  ibu  kota provinsi  di  Indonesia  mencapai  angka  3,2 persen  atau  setara  dengan  2,29  juta  orang. Penyalahgunaan  narkotika  meningkat  dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan  gelap  narkotika.  Nilai  transaksi maupun  jenis  yang  diperdagangkan  juga meningkat.  Menghadapi  ancaman  tersebut pemerintah  telah  mengeluarkan  Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi  nasional  pencegahan  dan  pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( Sujono, 2011 : 27).
Melihat  kenyataan  yang  terjadi  dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika di  Indonesia  akan  sangat  besar  di  masa  yang akan  datang  maka  semua  elemen  bangsa seperti  pemerintah,  aparat  penegak  hukum, institusi  pendidikan,  masyarakat  dan  lain sebagainya  melakukan  gerakan  memerangi narkotika  secara  serius  dan  terus  menenus, baik  dengan  pendekatan  preventif  maupun represif  sehingga  upaya  pencengahan  dan penanggulangan  narkotika  ini  dapat  berjalan efektif  (Wijayanti,  2016  :  78).  Dalam  rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  narkotika  maka  dibentuklah Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sendiri berdasarkan  atas  landasan  hukum  yang  telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden
Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No.  83  Tahun 2007  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang  berkedudukan  di  bawah  presiden  dan bertanggungjawab  kepada  presiden.  Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen  diharapkan  dapat  bekerja  lebih baik  serta  transparan  dan  akuntabel  dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika  Nasional  juga  diharapkan  dapat optimal  dalam  memberikan  perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
kerjasama internasional agar jaringan narkotika  transnasional  dapat  dihancurkan. Dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan wewenang  BNN  di  daerah,  BNN  memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam  Pasal  70  UU  Narkotika  dan Pasal 2 Ayat (1) PP Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan fungsi, tugas dan wewenang dari BNN  Kemudian dalam Pasal 2 Ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No.  23  Tahun  2010  Tentang  Badan Narkotika Nasional diatur bahwa “sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  BNN juga  bertugas  menyusun  dan  melaksanakan kebijakan  nasional  mengenai  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  psikotropika,  prekursor,  dan  bahan adiktif  lainnya  kecuali  bahan  adiktif  untuk tembakau dan alkohol”.
Dalam  Pasal  4  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomot  23  Tahun  2010 Tentang  Badan  Narkotika  Nasional  diatur mengenai  wewenang  BNN  yaitu  “dalam melaksanakan
tugas pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  BNN berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Dalam  Pasal  31  Ayat  (1)  dan  (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2010  Tentang  Badan  Narkotika diatur tentang instansi vertikal yaitu :
1) Instansi  vertikal  adalah  pelaksana  tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah.
2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
a. BNN  Provinsi  yang  selanjutnya disebut dengan BNNP dan;
b. BNN
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan
BNNK/Kota
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) berkedudukan  di  ibukota  provinsi,  berada  dan bertanggungjawab  kepada  Kepala  BNN. BNNP  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas, fungsi  dan  wewenang  BNN  dalam  wilayah Provinsi.  Dalam  Pasal  34  PP  Tentang  BNN diatur  susunan  organisasi  BNNP  terdiri  dari Kepala  BNNP,  satu  Bagian  Tata  Usaha  yang membawahkan  sebanyak-banyaknya  empat. Subbagian  dan  sebanyak-banyaknya  lima bidang  dan  setiap  bidang  membawahkan
sebanyak-banyaknya  lima  seksi.  Kemudian BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota,  berada  dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  BNNP.  BNNK/Kota mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas,  fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.  Dalam  Pasal  37  PP  tentang BNN  diatur  susunan  organisasi  BNNK/Kota terdiri  dari  Kepala  BNNK/Kota,  satu subbagian tata usaha dan sebanyak-banyaknya lima seksi.
Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan  dua  sarana  yakni  menggunakan penal atau  sanksi  pidana  dan  menggunakan sarana non  penal yaitu  penanggulangan kejahatan  tanpa  menggunakan  sanksi  pidana. Penegakan  hukum  mempunyai  sasaran  agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap  hukum  disebabkan  oleh  3  hal  yaitu (Ali, 2012 : 87):
1) Takut berbuat dosa.
2) Takut  karena  kekuasaan  dari  pihak penguasa  berkaitan  dengan  sifan  hukum yang bersifat imperatif.
3) Takut karena malu berbuat jahat.
Penegakan  hukum  dengan  sarana non  penal mempunyai  sasaran  dan  tujuan  untuk kepentingan  internalisasi  (Sunarso,  2014  : 142).  Penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  narkotika  telah  banyak  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dan  telah  banyak mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian, penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu manjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta
peredaran narkotika.
Namun, dalam
kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat  pula  peerdaran  serta  perdagangan narkotika  tersebut.  Ketentuan  perundang- undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika telah  disusun  dan  diberlakukan,  namun demikian  kejahatan  yang  menyangkut  tentang narkotika  belum  dapat  diredakan.  Dalam banyak  kasus  terakhir,  banyak  bandar-bandar dan  pengedar  yang  tertangkap  dan  mendapat sanksi  berat,  namun  pelaku  lain  seperti  tidak mengacuhkannya  bahkan  lebih  cenderung untuk memperluas daerah operasinya (Kaligis, 2012 : 260).
Berdasarkan  data  dari  BNN  Provinsi  Bali yang  beralamat  di  Jalan  Kamboja,  Nomor  8  Dauh Puri  Kangin  Denpasar  untuk  kasus  narkotika
sepanjang tahun 2020 telah mencapai sebanyak 618 kasus  meningkat  drastis  dibandingkan  tahun  2018 dan  2019.  Kemudian  untuk  data  sementara  yaitu data  Tahun  2019  dengan  temuan  sebanyak  472 Kasus  dan  yang  divonis  penjara  sebanyak  343 sementara  sisanya  diupayakan  untuk  rehabilitasi. Adapun  3  lokasi  dengan  kasus  tertinggi  adalah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng menduduki peringkat  kedua  tertinggi  di  Provinsi  Bali. Hal ini menandakan  bahwa  pemberantasan  narkotika di  Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  secara maksimal.
BNN  Kabupaten  Buleleng  mengambil tindakan dengan melakukan sosialisasi mengenai  peredaran,  penyalahgunaan  dan bahaya  narkotika  serta  proses  rehabilitasi. Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  BNN Kabupaten  Buleleng  Bapak  Made  Astawa menyebutkan  bahwa  peredaran  narkotika  di Buleleng  saat  ini  sangat  memprihatinkan hingga  menyasar  masyarakat  ke  pelosok- pelosok desa sehingga dibutuhkan pengawasan mulai  dari  tingkat  bawah  hingga  tingkat  atas. Beliau menyambungkan pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelematkan anak bangsa.  selain  itu  menurut  beliau  juga mencegah  lebih  baik  dari  pada  harus merehabilitasi  mereka  yang  telah  kecanduan narkotika.  Penuturan  dari  Kepala  BNN Kabupaten Buleleng sejalan dengan kerjasama BNN  dengan  desa-desa  untuk  pemberantasan narkotika  salah  satunya  desa  Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng.
BNN  Kabupaten  Buleleng  melakukan sosialisasi  terlebih  dahulu  di  Desa  Pakraman Pancasari  Kecamatan  Sukasada  mengingat bahwa  desa  wisata  sangat  rentan  dengan peredaran  gelap  narkotika.  Setelah  itu mengadakan  rapat  dengan  prajuru  desa  untuk membuat  suatu  Pararem  tentang  narkotika demi  mencegah  dan  memberantas  peredaran serta  penyalahgunaan  narkotika  di  desa tersebut.  Pembentukan pararem ini  juga dimaksudkan untuk
mengefektifkan
pengawasan  dimulai  dengan  ruang  lingkup masyarakat terkecil sehingga
dapat mempersempit peluang peredaran dan penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten Buleleng. Pembentukan pararem ini merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan  oleh pihak  BNN  Kabupaten  Buleleng  yang bekerjasama  dengan  desa  untuk  melakukan
pencegahan  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika.
Selain  desa  di  Kecamatan  Sukasada, seluruh desa di Kabupaten Buleleng diharapkan mau ikut berpartisipasi untuk dapat bekerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng untuk berperang melawan narkotika. Selain itu upaya  preventif  lainnya  dikatakan  bahwa BNNK  Buleleng  sering  mengadakan  sidak pada  tempat-tempat  hiburan  di  Kabupaten yang berpotensi terjadinya peredaran narkotika di  Kabupaten  Buleleng.  Hambatan  yang ditemui  dalam  menekan  jumlah residive di Kabupaten  yaitu  kurangnya  kesadaran  serta kepedulian  masyarakat  tentang  sekitar  dan sikap  masyarakat  yang  memberikan labeling terhadap  WBP  serta  susah  diterima  di masyarakat membuat WBP merasa diasingkan dan  dapat  tergiur  kembali  untuk  melakukan tindak pidana kembali.

## SIMPULAN DAN SARAN
Efektivitas  Pasal  144  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika terhadap penanggulangan residive di Kabupaten  Buleleng  belum  berjalan  maksimal yang  dikarenakan  faktor  kesadaran  hukum  di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak  mampu  menunjang  sinergi  hukum  dan penegakan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh pihak yang berwenang. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Buleleng dalam rangka menekan jumlah angka residive di Kabupaten Buleleng adalah dengan sarana penal yaitu memberi sanksi pidana dan non  penal tidak  menggunakan  sanksi  pidana tetapi  pencegahan  terjadinya  kejahatan  seperti P4GN,  upaya  preventif  melakukan  sidak  ke tempat  hiburan  di  Buleleng,  sosialisasi, bekerjasama dengan desa pakraman, membentuk  klinik  rehabilitasi,  upaya  represif menahan pelaku dan barang buktinya.
Masyarakat seharusnya dapat mendukung  gerakan  pemberantasan  narkotika dengan  saling  mendukung  dan  mengingatkan kesadaran hukum sehingga mampu menunjang sinergi  hukum  dan  penegakan  hukum  yang telah  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang. Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  harus  lebih mengencarkan  lagi  dan  mendukung  instansi penanggulangan narkotika agar dapat menekan pertumbuhan  angka residive narkotika  di Kabupaten Buleleng.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## DAFTAR PUSTAKA BUKU:
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human  Rights.
International Journal of Social
Science and Business , 5 (1).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Pembangunan Kawasan  Sempadan  Pantai  Amed dengan  Pelibatan  Elite  Desa  Adat Kajian Penguatan Identitas Kelembagaan  Lokal. Jurnal  IKA , 19 (1), 58-69.
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Pengakuan  Atas
Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat  Hukum  Adat  Kajian Pengaturan  Subak  Dalam  Perspektif Hukum  Negara. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha , 9 (2), 463-473. Amiruddin. 2016, Pengantar Metode
Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Ishaq,  2017, Metode  Penelitian  Hukum , Bandung : Alfabeta.
Kaligis, OC & Associates, 2012, Narkoba dan Peradilannya  di  Indonesia ,  Reformasi Hukum  Pidana  Melalui  Perundangan dan Peradilan, Alumni : Bandung.
Lisa,  Julianan,  2013, Narkotika,  Psikotropika dan Gangguan Jiwa , Yogyakarta : Nur Medika.
Mahrus,  Ali.  2011, Dasar-dasar  Hukum Pidana, Sinar Grafika :  Jakarta. Makaro,  Moh.  Taufik,  2013, Tindak  Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia : Jakarta. Siswanto,  2018, Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika ,  Rineka Cipta : Jakarta. Sujono, AR dan Bony Daniel, 2011, Komentar &  Pembahasan  UU  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika : Jakarta Timur.
Sunarso, Siswantoro, 2014, Penegakan Hukum Dalam  Kajian  Sosioplogis ,  Raja Grafindo Persada : Bandung. Syamsuddin,  Aziz,  2011, Tindak  Pidana Khusus , Sinar Grafika : Jakarta.
Tarigan,  Iwan  Jasa.  2017. Narkotika  dan Penanggulangannya. Yogyakarta  : Deepublish.
Wijayanti,  Dani.  2016, Revolusi  Mental  Stop Penyalahgunaan  Narkoba ,  Cetakan ke-1, Yogyakarta : Indoliterasi.

## ARTIKEL DALAM JURNAL:
Hartiyanto,  Bayu  Puji.  Pencegahan  dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia, Jurnal  Daulat  Hukum , Volume 1 No.1 Maret 2018.
Priambodo,  Fredyan  dan  Ida  Ayu  Sukihana, 2013,  Pidana  dan  Tindakan  Terhadap Tindak  Pidana  Narkotika  Yang Dilakukan  Oleh  Anak, Jurnal  Kertha Wicara, Volume 01, No. 3.
Sanger,  Elrick  Chistovel.  2013.  Penegakan Hukum  terhadap  Peredaran  Narkotika Di  Kalangan  Generasi  Muda. Lex Crimen , Volume II, Nomor 3. Siregar,  AE,  M  Ablisar,  M  Mulyadi,  M
Marlina .2017. Penjatuhan Sanksi
Pidana  Dibawah  Batas  Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika . USU  Law Journal , vol 5, No. 2. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,
Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  143,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia    Nomor 5062).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor  96,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5419).