E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi
Sukrisno 1 , Marsudi Dedi Putra 2 * 1,2 Universitas Wisnuwardhana Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: marsudiputra1976@gmail.com

## Abstrak
Kekuasaan  kehakiman  bersifat  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya tidak boleh dibiarkan  tanpa  kontrol.  Bahkan  pengawasan  modern  dibutuhkan  agar  tidak memunculkan  penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  yang  pernah  terjadi.  penelitian  ini mencari terobosan baru sebagai langkah yang diperlukan dalam melakukan pengawasan eksternal bagi perilaku Hakim Konstitusi. Tipe penelitian ini termasuk yuridis normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Sedangkan  analisis  yang digunakan yuridis analitis serta diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) langkah  yang  dapat  ditempuh  untuk  mengawasi  perilaku  Hakim  Konstitusi  dengan melakukan  perubahan  UUD  1945  dan/atau  membentuk  undang-undang;  (2)  konstruksi pengaturan  lembaga  negara  yang  paling  tepat  untuk  mengawasi  perilaku  Hakim Konstitusi  ialah  Komisi  Yudisial  selain  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Komisi Ombudsman.  Oleh  karena  itu  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan merumuskan  solusi  terhadap  permasalahan  tersebut,  dengan  tujuan  akhir  menjaga integritas dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.
Kata kunci: pengawasan eksternal, hakim konstitusi, komisi yudisial

## Abstract
Judicial  power  is  independent  in  administering  justice  to  uphold  law  and  justice. However,  the  exercise  of  his  powers  must  not  be  left  uncontrolled.  In  fact,  modern supervision is needed to prevent abuse of power as has occurred. This article seeks new breakthroughs as necessary steps in carrying out external supervision of the behavior of Constitutional  Justices.  This  type  of  research  includes  normative  juridical  with  a statutory and conceptual approach. Meanwhile, the analysis used is analytical juridical and described qualitatively descriptively. Research results: (1) steps that can be taken to monitor  the  behavior  of  Constitutional  Judges  by  making  changes  to  the  1945 Constitution  and/or  forming  laws;  (2)  the  most  appropriate  construction  of  state institutions to supervise the behavior of Constitutional Judges is the Judicial Commission apart from the Financial Audit Agency and the Ombudsman Commission. Therefore, this writing aims to explore and formulate solutions to these problems, with the ultimate aim of  maintaining  the  integrity  and  authority  of  the  Constitutional  Court  and  ensuring compliance with law and justice in the judicial system.
Keywords: external supervision, constitutional judge, judicial commission
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 03, March 2024

## PENDAHULUAN
Pemikiran  dari  aspek  filosofis,  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  tidak  dapat dibiarkan begitu saja tanpa kontrol atau pengawasan. Ketidakmampuan pengawasan atau adanya pengawasan yang hanya bersifat internal belum berjalan secara optimal dan masih memiliki potensi untuk terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi demikian dibutuhkan karena  kemerdekaan  dan  kemartabatan  perilaku  hakim  merupakan  syarat  mutlak tegaknya hukum dan keadilan. Diharapkan bahwa hal tersebut akan memperkuat proses pembangunan  hukum  dan  pada  akhirnya  dapat  menciptakan  masyarakat  yang  patuh terhadap  hukum.  Untuk  menjaga  tegaknya  hukum  dan  keadilan  di  lembaga  peradilan, diperlukan hakim yang secara konsisten mengasah kepekaan moral, menjaga integritas, meningkatkan  kecerdasan  moral,  dan  memperbaiki  profesionalisme  mereka.  Hakim dituntut untuk senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan keyakinan pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Antikowati  &  Handono,  2018),  tidak  terkecuali  Hakim Konstitusi.
Mempersiapkan hakim yang luhur nan bermartabat ternyata bukanlah persoalan yang  gampang.  Berbagai  kebijakan  telah  dilakukan  oleh  negara  dalam  mewujudkan perilaku  hakim  yang  bersih  dalam  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan.  Satu diantara  kebijakan  Pemerintah  ialah  dengan  adanya  keberadaan  Komisi  Yudisial  yang diatur secara tegas dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial.  Kendati  demikian,  Komisi  Yudisial  dalam menjalankan  wewenangnya  menemui  banyak  hambatan,  salah  satu  hambatan pelaksanaan  wewenangnya  adalah  munculnya  resistensi  dari  kalangan  hakim  yang menjadi objek pengawasan. Perdebatan hukum yang muncul adalah batasan wewenang Komisi  Yudisial  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  hakim  agung  dan  hakim konstitusi  (Suharto,  2011).  Resistensi  tersebut  berpuncak  pada  diajukannya  uji  materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, oleh 31 hakim agung kepada Mahkamah Konstitusi yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2006. Pada saat itulah menjadi awal hari yang buram pengawasan eksternal yang dimiliki Komisi Yudisial.
Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Putra, 2021), setidaknya  sampai  pada  saat  ini  masih  menimbulkan  isu  hukum  yang  belum  terjawab dengan tuntas yakni terjadi kekaburan norma ( vague norm ) dengan tafsir yang berbeda- beda  sehingga  menimbulkan  perdebatan  ( despute )  (Mahfud,  2007),  dalam menerjemahkan  makna  kata  hakim  dalam  wewenang  Komisi  Yudisial  dalam  menjaga dan  menegakkan  perilaku  hakim.  Tidak  adanya  persamaan  konsep  hakim  dalam  Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun dengan konsep hakim dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menjadi persoalan dalam pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi perilaku hakim. Kekaburan
norma  demikian  menyebabkan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  dan  penafsir UUD NRI Tahun 1945 sampai saat ini tidak memiliki lembaga pengawas eksternal.
Tiadanya lembaga pengawas eksternal menjadi persoalan cukup serius, khususnya terkait  dengan  penerapan  teori  pemisahan  kekuasaan  dan checks  and  balances yang berkaitan dengan tidak adanya pengawasan kode etik Hakim Konstitusi yang dilakukan lembaga pengawas eksternal. Dalam hal ini, telah terjadi kekosongan lembaga pengawas eksternal yang mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Sistem checks and balances atau pengawasan  dan  keseimbangan  dapat  diartikan  dimana  setiap  cabang  kekuasaan  dapat mengawasi  dan  mengimbangi  setiap  cabang  kekuasaan  lainnya.  Inti  dari  dari  sistem checks and balances adalah tidak adanya lembaga pemerintahan yang supreme (Kusuma, 2011). Checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan yang ada, dan menghindari tindakan hegemonik, tirani, dan menghindari kekuasaan (Anshori, 2014).
Kebutuhan  pengawas  eksternal  perilaku  Hakim  Konstitusi  menjadi  sangat mendesak  dalam  memenuhi  kebutuhan  jangka  panjang  agar  kewibawaan  Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan para pencari keadilan harus tetap terjaga. Menyikapi desakan adanya wacana kehadiran pengawas eksternal perilaku Hakim Konstitusi harus disikapi  dengan  arif  dan  bijaksana  bahwa  tujuannya  adalah  agar  marwah  Mahkamah Konstitusi  tetap  terjaga.  Kehadiran  lembaga  pengawas  eksternal  juga  bertujuan  untuk menghindari kekuasaan yang absolut. Ketentuan demikian tentu sangat tepat dengan dalil yang termashur dari Lord Acton, seorang ahli sejarah Inggris menyatakan “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang  mempunyai  kekuasaan  tak  terbatas  pasti  akan  menyalahgunakannya  secara  tak terbatas pula” ( power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely ).
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan  sebagai  berikut:  (1)  Apa  kemendesakan  perlunya  pengawasan  eksternal terhadap  perilaku  Hakim  Konstitusi  (2)  Bagaimana  konstruksi  pengaturan  ideal pengawasan eksternal perilaku Hakim Konstitusi di masa datang.
Dalam  konteks  pengawasan  kekuasaan  kehakiman,  terutama  terkait  dengan perilaku Hakim Konstitusi, diperlukan pemahaman filosofis yang mendalam. Kehadiran lembaga  pengawas  eksternal  menjadi  krusial  dalam  menjaga  kemerdekaan  dan kemartabatan perilaku hakim, yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Namun, kendala dan perdebatan terkait batasan wewenang lembaga pengawas eksternal,  seperti  Komisi  Yudisial,  menunjukkan  kompleksitas  dalam  menjaga  checks and balances. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan konstruksi ideal pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Konstitusi di masa mendatang. Oleh karena  itu,  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  merumuskan  solusi terhadap permasalahan tersebut, dengan tujuan akhir menjaga integritas dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research )  (Soekanto,  2007)  menjadi pilihan  dalam  penelitian  ini,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual. Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan  hukum  primer  yaitu  norma  dasar  atau  kaidah  atau  peraturan  dasar  serta  berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperlukan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa buku hukum, jurnal hukum, dan penelitian hukum sebelumnya  yang  masih  relevan  dengan  penelitian  ini.  Analisis  dilakukan  secara deskriptif kualitatif dalam melakukan pembahasan sesuai dengan rumusan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemendesakan  Pengaturan  Pengawasan  Eksternal  Terhadap  Perilaku  Hakim Konstitusi
Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945)  memiliki  substansi  penting  berkenaan dengan  kelembagaan  negara,  dengan  lahirnya  lembaga  baru  dalam  rumpun  kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial. BAB IX Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menentukan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Makna  yang  terkandung  pasal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Komisi  Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri artinya mengatur dan mengurus diri sendiri tanpa  ada  campur  tangan  pihak  lain.  Komisi  Yudisial  mengemban  2  (dua)  wewenang penting  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan  kehakiman,  yakni: pertama ,  Komisi Yudisial  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung. Kedua ,  menjaga  dan menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim  merupakan wewenang. Wewenang dari kalimat “menjaga” berarti mencegah terjadinya pelanggaran etika perilaku hakim. Sedangkan kalimat “menegakkan” mengandung maksud menindak dan memberi sanksi bagi hakim yang melanggar etika perilaku.
Mendasarkan  pada  wewenang  Komisi  Yudisial  di  atas,  maka  menjadi kemendesakan agar kiranya kewenangan Komisi Yudisial dapat ditinjau kembali sebagai pengawas  eksternal  perilaku  Hakim  Konstitusi.  Kemendesakan  kehadiran  Komisi Yudisial  sebagai  lembaga  pengawas  eksternal  didasari    pemikiran  bahwa  hakim  harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, amanah, jujur, adil, dan memegang teguh nilai-nilai moralitas dalam rangka menegakkan kode etik dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara konstitusional Komisi Yudisial berada pada  posisi  yang  sangat  dipercaya  dan  penting,  bukan  hanya  mencetak  hakim  yang bermartabat  dan  beretika,  tetapi  juga  sebagai  lembaga  yang  memerangi  bahaya  laten korupsi dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum badan peradilan.
Hakim  Konstitusi  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  mempunyai posisi  istimewa,  karena  pada  hakikatnya  hakim  konstitusi  merupakan  wakil  Tuhan  di
bumi untuk mengkonkritisasi hukum yang abstrak (Sirajuddin, 2007). Namun demikian, Hakim Konstitusi yang seharusnya memiliki nurani yang mulia sebagai jelmaan Tuhan di  bumi  dalam  beberapa  kasus  justru  melakukan  pelanggaran  etika  perilaku,  yang mengakibatkan  runtuhnya  martabat  penegak  hukum  dan  terciderainya  rasa  keadilan hukum masyarakat. Salah satu sebab terjadinya pelanggaran etik oleh hakim konstitusi dikarenakan belum adanya pengaturan pengawasan eksternal yang mampu menjangkau dan menyentuh hakim konstitusi.
Argumentasi  terjadinya  pelanggaran  hukum  oleh  Hakim  Konstitusi  didukung dengan sejumlah fakta hukum. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi, setidaknya sudah ada 3 (tiga) ketua Mahkamah Konstitusi, dan 1 (satu) Hakim Konstitusi (Justicia, n.d.), telah  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  kode  etik  hakim,  menunjukkan  pengawasan internal  terhadap  hakim  konstitusi  tidak  berjalan  secara  efektif.  Mahkamah  Konstitusi yang dipandang publik sebagai peradilan yang independen, berintegritas sebagai puncak pencari keadilan, ternyata dalam realitasnya tidak steril dari perilaku menyimpang, tidak mampu menjaga mahkota keadilan dan tidak dapat lepas dari mafia peradilan. Perilaku Hakim  Konstitusi  yang  korup  dalam  praktik  sangat  menciderai  nilai  keadilan  dengan memperdagangkan  perkara  sehingga  muncul  istilah  mafia  peradilan  (Zakiyah,  2016). Mafia  peradilan  adalah  salah  satu  yang  merusak  sistem  tujuan  negara  Indonesia  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  untuk memperoleh keadilan (Pasca, 2018). Dalam rangka menjaga marwah lembaga peradilan perlu  ada  pengawasan  Hakim  Konstitusi  secara  eksternal  yang  diharapkan  mampu mengawasi Hakim Konstitusi secara lebih objektif dan independen.
Maraknya praktik korupsi peradilan disebabkan pengawasan secara internal yang masih  ada  tidak  efektif  dan  tidak  berjalan  secara  optimal.  Salah  satu  alasannya  adalah dikarenakan adanya semangat kesatuan ( esprit de corps ) yang demikian kuat dan proses koordinasi  antar  lembaga  dalam  mekanisme  pengawasan  tidak  berjalan  dengan  baik (Syaukani,  2011).  Jika  pengawasan  hanya  dilakukan  oleh  internal  lembaga  peradilan, maka akan menimbulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Sementara  keberadaan  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  eksternal  yang  ada selama ini ternyata tidak dapat menyentuh Hakim Konstitusi, sehingga merasa bahwa apa yang  dilakukan  oleh  Hakim  Konstitusi  tidak  akan  ada  yang  berani  menyentuh  dan mengganggu. Merasa pengawasan tumpul, menyebabkan perilaku yang  melanggar etika dan  hukum  itu  semakin  berani  yang  akhirnya  dalam  sejarah  terdapat  oknum  ketua Mahkamah  Konstitusi  tertangkap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Kejadian  yang harusnya tidak boleh terjadi dua kali, ternyata terulang dengan adanya Hakim Konstitusi yang melanggar hukum, dan ada juga ketua Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika perilaku hakim. Praktis sudah ada 3 (tiga) ketua Mahkamah Konstitusi dan satu Hakim Konstitusi yang menciderai keadilan. Menyikapi hal tersebut sudah saatnya Mahkamah Konstitusi membuka diri dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan perilaku hakim yang melanggar etika dan melanggar hukum. Komitmen itu tidak hanya retorika, tetapi dengan  kesediaan  menerima  Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  negara  pengawas eksternal yang berwenang mengawasi semua hakim termasuk Hakim Konstitusi.
Komisi  Yudisial  dibentuk  sebagai  konsekuensi  politik  hukum  ( legal  policy ) untuk membangun sistem saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum dengan modal  dasar  sebagai  lembaga  konstitusi  ( constitutional  body )  (Falaakh,  2006).  Negara hukum menghendaki kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi  dan  kekuatan  kaidah-kaidah  hukum  positif  dalam  konkretisasi  oleh  hakim  pada putusan-putusannya (Ariyanti, 2019).
Putusan hakim dimaknai sebagai putusan yang adil manakala dinilai telah sesuai dengan  kepentingannya,  sebaliknya  dimaknai  tidak  adil  manakala  tidak  sesuai  dengan kepentingannya. Terdapat adagium summum ius summa iniuria bahwa keadilan tertinggi hakikatnya adalah sebagai ketidakadilan yang tertinggi pula. Padahal seharusnya dalam setiap putusan pengadilan yang terpenting adalah bagaimana hakim memberikan keadilan kepada  mereka  yang  memang  berhak  untuk  mendapatkannya,  sebagaimana  adagium suum  cuique  triburere (Moechthar,  2020).  Hakim  tidak  hanya  dituntut  memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi diharapkan juga memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu hakim bahkan harus mempunyai kadar  iman  dan  taqwa  yang  tinggi,  mampu  berkomunikasi  dengan  baik,  di  samping sanggup menjaga peran, wibawa, dan statusnya di hadapan masyarakat.
Hakim  yang  baik  dihasilkan  melalui  proses  rekrutmen  dan  seleksi  yang  ketat, transparan,  objektif,  terukur,  berdasarkan  standar  tinggi,  yang  dilakukan  oleh  lembaga yang  kredibel.  Selanjutnya  untuk  memastikan  agar  tidak  terjadi  praktik  penyimpangan dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  hakim  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim,  maka  diperlukan adanya  pengawasan  secara  berkelanjutan  terhadap  hakim  baik  melalui  pengawasan internal  maupun  pengawasan  eksternal.  Hakim  adalah  aktor  utama  dalam  proses peradilan  senantiasa  dituntut  untuk  mengasah  kepekaan  nurani,  kecerdasan  moral,  dan profesional  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam  wujud  putusannya (Mappiasse, 2017).
Keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat, khususnya mereka yang mencari keadilan. Putusan hakim yang  tidak  independen,  menunjukkan  tanda-tanda  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme (KKN), kurang profesional, tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, serta tidak dapat dieksekusi, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan merusak reputasi pengadilan.  Pengadilan  yang  memiliki  wibawa  adalah  pengadilan  yang  independen, netral,  kompeten,  transparan,  dan  akuntabel,  yang  mampu  menegakkan  kewibawaan hukum,  memberikan  perlindungan  hukum,  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan, yang merupakan prasyarat bagi negara berdasarkan hukum.
Pejabat  yang  memimpin  persidangan,  seorang  hakim  harus  memiliki  integritas tinggi, moral etika yang lebih baik. Di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Pentingnya etika perilaku hakim, juga menjadi ketentuan bagi hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (5) menyatakan “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  serta  tidak  merangkap  sebagai  pejabat negara”.
Perilaku  hakim  dalam  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsinya  dituntut  untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Bahkan khusus Hakim Konstitusi agar lebih konsentrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi harus  seorang  negarawan  yang  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaran  dan  dilarang merangkap jabatan apapun. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,  jujur,  adil,  profesional  dan  berpengalaman  dibidang  hukum  merupakan konsekuensi  logis  untuk  mendukung  independensi  seorang  hakim.  Perlunya  undang- undang  yang  berkaitan  pengawasan  seorang  hakim  dengan  tujuan  untuk  memperkuat kewenangan  yang  sudah  dimiliki,  termasuk  juga  usulan  diterimanya  Komisi  Yudisial sebagai  pengawas  eksternal  bagi  Hakim  Konstitusi  berfungsi  sebagai  penyeimbang. Namun  demikian  baik  UUD  NRI  Tahun  1945,  maupun  peraturan  perundangan  di bawahnya tidak mengatur secara jelas mengenai sistem pengawasan eksternal terhadap Hakim  Konstitusi.  Padahal  naluri  hakim  sebagai  manusia  pada  umumnya  pasti  punya perilaku yang tidak jauh beda dengan manusia pada umumnya (salah dan khilaf). Lord Acton  (Pimpinan,  2015),  menyatakan  bahwa  pada  diri  manusia  itu  tanpa  terkecuali melekat banyak kesalahan.
Terdapat  kebenaran  pengawasan  hakim  yang  terlalu  ketat  dianggap  bisa mengganggu  hakim  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Paradigma  tersebut seharusnya disikapi dengan berusaha tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar etika dan juga hukum. Memang tidak mudah, apalagi oknum hakim yang memang sejak awal terbiasa dengan perilaku yang cenderung melanggar aturan yang ada, pasti berusaha menghalang-halangi  dengan  berbagai  argumen  yang  ujung-ujungnya  enggan  diawasi dengan  alasan  bahwa  hakim  memiliki  independensi  dalam  melakukan  tugasnya,  tidak boleh ada orang yang mengawasinya.
Langkah untuk menjaga integritas profesi hakim, maka perilaku hakim dibingkai dengan  kode  etik  hakim,  yang  menjadi  acuan  dan  pedoman  perilaku  hakim  dalam memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Oleh karena itu keberadaan kode etik hakim sebagai pedoman perilaku hakim sangat penting dan  mutlak  keberadaannya.  Berkaitan  dengan  etika  hakim,  secara  umum  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  yang  berlaku  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  tertuang  di  dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang sampai saat ini ketetapan MPR tersebut masih berlaku (Kaelan & Proses Reformasi, 2010).
Etika kehidupan berbangsa bertujuan untuk membantu memberikan penyadaran tentang  arti  penting  tegaknya  etika  dan  moral  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Dalam  etika  terkandung  prinsip-prinsip  dasar  pembenaran
dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, dan dapat digunakan untuk memberikan predikat seorang hakim disebut susila atau bijak dan juga sebaliknya menjadi tidak susila atau tidak bijak (Kaelan & Proses Reformasi, 2010).
Hakim sebagai pelaksana badan peradilan sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan internal dengan tugas mengawasi hakim agar tidak melanggar kode etik yang telah ada. Namun sebagai norma etik tentunya berfungsi sama dengan norma-norma yang lain,  kecenderungan  dilanggar  sangat  mungkin  terjadi.  Sehubungan  dengan  itu, seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  pengawal  konstitusi  dan  penafsir konstitusi diawasi oleh pengawas eksternal yang memiliki kesetaraan kewenangan, dan memiliki  kesetaraan  wibawa,  serta  kesetaraan  kedudukan  agar  pengawasan  dapat dilakukan secara efektif. Urgensi kehadiran lembaga pengawas eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang bersifat mandiri atau independen terhadap hakim menjadi kebutuhan yang cukup mendesak dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Komisi  Yudisial  dari  sudut  pandang  yuridis,  mempunyai  wewenang  untuk mengawasi semua hakim mempunyai dasar yang kuat dan tidak salah (Nasution, 2022). Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 kemudian disusunlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Indriati, 2007).
Dasar  pertimbangan  tersebut  merupakan  konsekuensi  dianutnya  negara  hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsideran tersebut juga merupakan upaya memperkuat  kekuasaan  kehakiman  dengan  independensinya  dalam  struktur ketatanegaraan  Indonesia,  yang  dituangkan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Makna  yang terdapat  dalam  pasal  tersebut  adalah  adanya  korelasi  antara  negara  hukum  dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena hanya di  dalam negara hukum  kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan jaminan.
Peranan  Komisi  Yudisial  dalam  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka, dilakukan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim. Bab III wewenang dan tugas,  Pasal  13  huruf  a  dan  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang Komisi  Yudisial,  mengatur  wewenang  Komisi  Yudisial  (Indriati,  2007).  Apabila dicermati terdapat  reduksi  rumusan Pasal  24B  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan: “...wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat,  dan  perilaku  hakim”.  Namun  dalam  Pasal  13  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  dinyatakan:  “menegakkan kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim”.  Dengan  demikian ada kalimat “menjaga” yang tidak diakomodasi, padahal kalimat tersebut memiliki makna yang  cukup  berbeda,  yakni  kalimat  “menjaga”  berarti  bersifat  preventif,  sedangkan
kalimat  “menegakkan”  berarti  bersifat  represif  atau  berada  pada  ranah  penindakan (Rahmi, 2023).
Ketentuan  Pasal  13  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang Komisi Yudisial, menyebut dengan tegas “perilaku hakim”, berarti hal ini sama dengan yang  terdapat  dalam  Paal  24B  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pengertian  hakim kemudian diterjemahkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang  Komisi  Yudisial  yang  menyatakan:  “Hakim  adalah  Hakim  Agung  dan  hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta  Hakim  Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Dengan  mencermati  pasal  tersebut,  dapat  diartikan bahwa hakim yang menjadi objek pengawasan eksternal Komisi Yudisial adalah Hakim Agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Konstitusi (Wajdi & Hasanuddin, 2022).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berturut-turut menyebut Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan eksternal Komisi Yudisial. Pasal tersebut meliputi Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi  Yudisial.  Pasal  23  mengatur  tentang  usulan  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim yang  melibatkan  Mahkamah  Konstitusi.  Pasal  24  mengatur  tentang  pemberian penghargaan  kepada  hakim,  dan  Pasal  25  mengatur  mengenai  pengambilan  keputusan oleh Komisi Yudisial.
Pengaturan wewenang Komisi Yudisial yang diletakkan dalam UUD NRI Tahun 1945,  dan  dioperasionalisasikan  melalui  instrumen  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial  sudah  cukup  benar  dan  tepat  untuk  menjalankan pengawasan eksternal terhadap semua hakim termasuk hakim konstitusi dalam menjawab dan menyelesaikan amanah rakyat sesuai tuntutan reformasi dibidang penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Namun pada tanggal 23 Agustus 2006 menjadi awal hari yang buram pengawasan eksternal yang dimiliki Komisi Yudisial, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  005/PUU-IV/2006  (Putra,  2021).  Kesimpulan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa (Huroiroh & Roychan, 2023):
1. Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian “hakim” yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi  dilakukan  oleh  Majelis  Kehormatan  yang  tersendiri  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagai pelaksanaan  Pasal  24C  ayat  (6)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dengan  demikian, kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  pemutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945, termasuk  sengketa  yang  melibatkan  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah  Agung, tidak  lagi  terganggu  sebagai  akibat  diperluasnya  pengertian  “hakim”  yang meliputi hakim konstitusi.
2. Dalam hal undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian  “hakim”  yang  perilaku  etiknya  diawasi  Komisi  Yudisial  secara
eksternal,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan UUD  1945.  Dengan  demikian,  hal  itu  berpulang  kepada  pembentuk  undang- undang, yaitu DPR bersama Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Paal 24B ayat (1) UUD 1945.
3. Mengenai prosedur pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:
a. Perumusan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 Undang-undang Komisi Yudisial mengenai wewenang lain Komisi Yudisial sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan perumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormaannya dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid );
b. Undang-Undang  Komisi  Yudisial  terbukti  tidak  rinci  mengatur  mengenai prosedur  pengawasan,  tidak  jelas  dan  tegas  menentukan  siapa  subjek  yang mengawasi,  apa  objek  yang  diawasi,  instrumen  apa  yang  digunakan,  serta bagaimana  proses  pengawasan  itu  dilaksanakan.  Hal  tidak  jelas  dan  tidak rincinya  pengaturan  mengenai  pengawasan  dalam  Undang-Undang  Komisi Yudisial serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (1) menyebabkan semua ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan  menjadi  kabur  ( abscuur )  dan  menimbulkan  ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ) dalam pelaksanaannya;
c. Konsepsi  pengawasan  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah- olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan “ checks and balances ” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power )  sehingga  menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, segala hal ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan  harus  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  karena  terbukti  menimbulkan ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ).
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU-IV/2006,  yang menyatakan  bahwa  sepanjang  menyangkut  perluasan  pengertian  hakim  menurut  Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut mengakibatkan penyempitan objek pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  eksternal,  sempat  muncul  kembali  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  yang  salah satunya  mengamanatkan  agar  Mahkamah  Konstitusi  bersama-sama  dengan  Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang  berisi  norma  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  Hakim  Konstitusi.  Namun  Komisi
Yudisial yang didesain ikut serta sebagai pengawas eksternal terhadap Hakim Konstitusi tidak  dapat  lagi  berfungsi,  dengan  dikabulkannya  permohonan  pengujian  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2014  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  oleh  Mahkamah Konstitusi. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, yang sempat mengadopsi  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawasan  eksternal,  maka  sistem  etik  Hakim Konstitusi  kembali  hanya  pengawasan  yang  bersifat  internal  (Wiryanto,  2016),  dan selanjutnya  berlakunya  kembali  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  berarti kembali  pula  tidak  diakomodirnya  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  eksternal. Penegakan  pelanggaran  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  Konstitusi  dalam undang-undang  ini  dilakukan  oleh  sebuah  organ  yang  bernama  Majelis  Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Sorik, Nasution, & Nazaruddin, 2018).
Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diatur mengenai kontruksi Dewan Etik yang otomatis  berada  dalam  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi.  Dewan  Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama 3 (tiga) tahun yang terdiri atas: (1) satu orang mantan hakim konstitusi, (2) satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan (3) satu orang tokoh masyarakat. Apabila melihat komposisi seluruh keanggotaan  Dewan  Etik,  maka  kualifikasi  Dewan  Etik  adalah  lembaga  pengawas eksternal (di luar Mahkamah Konstitusi) (Sorik, 2017).
Pembentukan  Dewan  Etik  bersifat  tetap  dan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc , dapat diketahui bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi masih membutuhkan lembaga pengawas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi yakni lembaga pengawas eksternal Komisi  Yudisial  (Wiryanto,  2016).  Masuknya  Komisi  Yudisial  dalam  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah Konstitusi, semakin membuktikan bahwa diakuinya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi Hakim Konstitusi, walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi.

## Konstruksi Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi
Pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi yang selama ini sudah dilakukan oleh  Dewan  Etik  dan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  dirasa  tidak  efektif, dengan  kenyataan  bahwa  pengawasan  internal  Mahkamah  Konstitusi  mengalami kesulitan. Berbagai kesulitan itu antara lain kewenangan yang diberikan tidak memadai untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan Hakim Konstitusi. Keadaan terburuk ketika Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga dan menafsirkan Undang-Undang Dasar ternyata tidak memiliki pengawas eksternal. Untuk itu  sangat  penting  kehadiran  pengawas  eksternal  di  lembaga  Mahkamah  Konstitusi. Kehadiran  lembaga  pengawas  eksternal  akan  membantu  dalam  menegakkan  marwah
Mahkamah  Konstitusi,  membantu  menegur  Hakim  Konstitusi  agar  tidak  melakukan pelanggaran  etika  dan/atau  pelanggaran  hukum.  Keterbatasan  hakim  sebagai  manusia yang tidak sempurna menjadi alasan kehadiran lembaga pengawas eksternal. Untuk itu perlu adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan atau menormakan pengawasan eksteral Hakim Konstitusi (Zulmi, 2020).
Adapun  konstruksi  sebagai  gagasan  pengaturan  pengawas  eksternal  yang dianggap relevan untuk mengawasi Hakim Konstitusi sebagai berikut:
1. Komisi Yudisial
Komisi  Yudisial  adalah  lembaga  tinggi  negara  yang  dibentuk  berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Walaupun secara fungsional  kedudukan Komisi  Yudisial  tidak sama dengan Mahkamah Konstitusi,  namun  dengan  melihat  kedudukan  yang  begitu  kuat  tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan secara kelembagaan sejajar dengan lembaga tinggi  negara  lain  maka  sangat  layak  apabila  Komisi  Yudisial  juga  dapat menjadi pengawas eksternal Hakim Konstitusi.
2. Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan kewenangan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) dan (2),  Pasal  23F  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  23G  ayat  (1)  dan  (2).  Kehadiran  BPK diharapkan menjadi alat kontrol yang efektif dalam rangka checks and balances untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi.
3. Komisi Ombudsman Nasional
Melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  dibentuklah  lembaga independen  yang  diberi  nama  Komisi  Ombudsman  Nasional.  Komisi  ini mempunyai  tujuan  untuk  membantu  menciptakan  dan  atau  mengembangkan kondisi  yang  kondusif  dalam  melaksanakan  pemberantasan  KKN  serta melindungi hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan  kesejahteraan  secara  lebih  baik.  Lembaga  negara  ini  dapat  mengawasi jalannya pelayanan publik untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik ( clean and good governance ). Selain itu pembentukan Komisi ini dalam rangka meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara.
Mengenai  prosedur  pengaturan  pembentukan  pengawas  eksternal  bagi  Hakim Konstitusi dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945
Pentingnya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan manusia yang terus  berubah  dengan  berbagai  tuntutan  dan  tantangannya.  Sebagai  hukum  dasar  yang dijadikan patokan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan mengatur negara tentu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Setiap zaman tentu muncul tantangan yang berbeda. Perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu. Namun dalam melakukan proses perubahan  tentu  ada  prosedur  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, tidak boleh sekehendak hati.
Hal-hal  yang  patut  diperhatikan  mengenai  ukuran  pengembangan  bidang  hukum sebagai berikut:
(a) ukuran  keperluan  yang  mendesak  ( urgent  need )  kadang  dihadapkan  pada pilihan  terdesak  untuk  segera  melakukannya  tanpa  kesempatan  memilih dalam arti yang sebenarnya;
(b) feasibility ,  hukum  yang  mengandung  banyak  halangan  ditangguhkan  dan dipilih  bidang-bidang  yang  tak  ada  komplikasi  kultural,  keagamaan,  dan sosiologis;
(c) perubahan  pokok  ( fundamental  change ),  disinilah  perubahan  (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan politis, ekonomi, dan atau sosial (Hakiki, 2018).
Dalam hal pembentukan lembaga pengawas eksternal terhadap Hakim Konstitusi, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat penting, mengingat satu-satunya lembaga  negara  yang  dapat  melakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  yakni  MPR. Ketentuan ini secara limitatif terdapat dalam BAB II tentang MPR dalam Pasal 3 ayat (1) yang  menegaskan  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berwenang  mengubah  dan menetapkan  Undang-Undang  Dasar”.  Makna  dari  pasal  tersebut  MPR  memang  tidak memiliki kewenangan mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi, namun MPR memiliki kewenangan mengadakan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan pasal yang  berkaitan  dengan  lembaga  pengawas  eksternal  perilaku  Hakim  Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Pembentukan Undang-Undang
Peranan  DPR  dan  Presiden  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  yang terkait  dengan  pengawasan  eksternal  perilaku  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  sangat diperlukan.  Prosedur  pembentukan  undang-undang  dapat  berasal  dari  Presiden, sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  yang  menegaskan  “Presiden  berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya Pasal  20  ayat  (1)  menegaskan  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan membentuk undang-undang”.
Kewenangan  yang  dimiliki  DPR  dalam  fungsi  pengawasan  terhadap  Hakim Konstitusi berkaitan dengan penggunaan anggaran dan fasilitas negara, bukan mengawasi etika Hakim Konstitusi. Pelanggaran etika Hakim Konstitusi ditangani Dewan Etik dan Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi.  Namun  demikian  tidak  menutup kemungkinan bagi DPR dengan persetujuan bersama Presiden atas dasar politik hukum tertentu  membentuk  undang-undang  yang  materi  muatannya  tentang  pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Konstitusi.

## KESIMPULAN
Pengawasan  eksternal  terhadap  perilaku  Hakim  Konstitusi  mendesak  dilakukan  untuk tujuan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran lembaga pengawas eksternal dimaksudkan memurnikan, menjaga marwah dan keluhuran martabat hakim khususnya Hakim  Konstitusi.  Dalam  upaya  mewujudkan  lembaga  pengawas  eksternal  perilaku
Hakim Konstitusi diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dengan menormakan secara eksplisit dalam pasal tertentu yang memberikan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim, hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

## BIBLIOGRAFI
Anshori,  Imam.  (2014). Konsep  Pengawasan  Kehakiman:  Upaya  Memperkuat Kewenangan  Konstitusional  Komisi  Yudisial  dalam  Pengawasan  Peradilan . Malang: Setara Press.
Antikowati,  A.,  &  Handono,  Mardi.  (2018).  Reinforcement  of  Judicial  Supervision Function  by  Judicial  Commission  and  Supreme  Court  as  a  Form  of  Shared Responsibility System. Sociological Jurisprudence Journal , 1 (2), 137–141.
Ariyanti, Vivi. (2019). Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 162–174.
Falaakh, Muhammad Fajrul. (2006). Beberapa Pemikiran Untuk Revisi Undang-undang Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Dalam  BungaRampai  Refleksi  Satu  Tahun Komisi Yudisial .
Hakiki,  Yuniar  Riza.  (2018). Desain  Gagasan  Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan .
Huroiroh, Ernawati, & Roychan, Wahidur. (2023). Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Kostitusi  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  56/PUU-XX/2022. Sosio  Yustisia:  Jurnal  Hukum  Dan  Perubahan Sosial , 3 (2), 137–158.
Indriati,  Maria  Farida.  (2007).  Perubahan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2004 Tentang Komisi Yudisial. Jurnal Hukum PRIORIS , 1 (2), 65–72.
Justicia, Dewan Mahasiswa. (n.d.). Mahkamah Konstitusi, Berbenahlah!
Kaelan, M. S., & Proses Reformasi, U. U. D. (2010). Negara Amandemen 2002 Pancasila sebagai  sistem  filsafat  pancasila  sebagai  etika  politik  paradigma  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Edisi Kesembilan, Paradigma, Yogyakarta .
Kusuma,  Ananda  B.  (2011). Sistem  pemerintahan"  pendiri  negara"  versus  sistem presidensiel"  orde  reformasi" .  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia.
Mahfud,  Moh.  (2007). Perdebatan  hukum  tata  negara  pasca  amandemen  konstitusi . Lp3es.
Mappiasse, Syarif. (2017). Logika hukum pertimbangan putusan hakim . Prenada Media.
Moechthar,  Oemar.  (2020). Eksistensi,  Fungsi,  Dan  Tujuan  Hukum:  Dalam  Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum . Prenada Media.
Nasution,  Muhammad  Alfariji.  (2022). Analisis  Yuridis  Tentang  Pengawasan  Hakim Oleh  Komisi Yudisial  Dalam  Prespektif  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU- IV/2006) . Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
PASCA, HAKIM. (2018). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Prilaku. Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan , 10 (2), 117.
Pimpinan,  M.  P.  R.  (2015).  Tim  kerja  sosialisasi  MPR  RI  periode  2009-2014. Materi Sosialisasi Empat Pilar, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta .
Putra,  Ida  Bagus  Gede  Ekapratama.  (2021).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  005/PUU-IV/2006  Terhadap  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Mengawasi Hakim Konstitusi. Lex administratum , 9 (6).
Rahmi,  Siti.  (2023). Analisis  Hukum  Ambang  Batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum . UIN Ar-Raniry.
Sirajuddin, Zulkarnain. (2007). Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan . Malang Coruption Watch (MCW)-YAPPIKA, Malang.
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Sorik,  Sutan.  (2017). Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  01/MKMK/X/2013) .  Universitas Sumatera Utara.
Sorik,  Sutan,  Nasution,  Mirza,  &  Nazaruddin,  Nazaruddin.  (2018).  Eksistensi  Majelis Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (Studi  Keputusan  Majelis  Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). Jurnal Konstitusi , 15 (3), 666– 687.
SUHARTO, Rakhmat Bowo. (2011). Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menuju  Keberlanjutan  Ekologi .  Program Pascasarjana Undip.
Syaukani, Imam. (2011). Dasar-dasar politik hukum .
Wajdi,  Farid,  &  Hasanuddin,  Muhammad  Ilham.  (2022). Pengawasan  hakim  dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial . Sinar Grafika.
Wiryanto, Wiryanto. (2016). Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat
Hakim Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 720–742.
Zakiyah, Wasingatu. (2016). Menyingkap mafia peradilan . Setara Press.
Zulmi,  Dukatis.  (2020). Mekanisme  Pemberhentian  Hakim  Mahkamah  Konstitusi (Analisis  Keputusan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 01/MKMK/X/2013) . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Copyright holder:
Sukrisno1, Marsudi Dedi Putra2* (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: