Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540

## Analisis Lingkungan Pengendalian Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Nagekeo
Andreas Corsini Mosa Leke 1* , R. Ira Irawati 2 , Candradewini 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  Universitas Padjajaran Bandung 1,2,3 andreas19004@mail.unpad.ac.id , ira.irawati@unpad.ac.id , candradewini@unpad.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 11 Nopember 2021 Disetujui : 22 Nopember 2021 Dipublikasi
: 1 Januari 2022

## ABSTRACT
The control environment is a crucial object in the whole control activities carried out, thus without an effective  control environment, internal control  will not  work effectively. The Inspectorate  of Nagekeo Regency  as  an  institution  that  assists  the  Regent  in  supervising  the  implementation  of  regional Government by conducting inspections, studies,  evaluations, and other supervisory activities at other government  institutions  within  the  Scope  of  Government  of  Nagekeo  Regency,  have  to  have  an adequate  control  environment  in  support  of  effective  internal  control  activities.  The  used  object  of research  in  this  study  is  the  control  environment  built  by  the  Regency  Inspectorate  Employees  who taken  by  purposive  sampling  technique.  This  measure  is  used  as  a  comparison  in  the  control environment  assessment  category.  This  study  uses  a  quantitative-descriptive  technique  with  a  field research approach at the Inspectorate of Nagekeo Regency. The variables of this study are the control environment sub-elements with eight variables which include the enforcement of integrity and ethical values,  commitment  to  competence;  Conducive  leadership;  Establishment  of  organizational  structure as needed; Appropriate delegation of authority and responsibility; Formulation and implementation of sound  human  resource  development  policies;  The  realization  of  the  role  of  an  effective  government internal  control  apparatus;  and  good  working  relationship  with  relevant  Government  Agencies.  In general,  the  eight  variables  of  the  Nagekeo  Inspectorate  get  a  score  of  2.25  with  quite-adequate predicate. However, two of them that still get the inadequate predicate, including the Enforcement of Integrity and Ethics; Formulation and implementation of human resource development policies, need to get attention.
Keywords : Control Environment; Government Internal Control System; Internal Control

## PENDAHULUAN
Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan dasar dari sistem tata kelola yang berfungsi dengan  baik  dan  penting  untuk  kelangsungan  hidup  organisasi  manapun  (Ayagre  2018).  Tujuannya adalah  untuk  mengidentifikasi  kelemahan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  untuk  menjamin akuntabilitas,  dan  kepatuhan  terhadap  undang-undang.  Salah  satunya  adalah    akuntabilitas  terhadap pengelolaan keuangan (Fathiyah and Putriana 2020). Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan hal  krusial  yang  harus mendapat perhatian  yang tinggi  (Thoha 2008), (Suwanda et al. 2019). Artinya bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memastikan bahwa pemerintahan yang dijalankan baik dan bersih dari praktik penyelewengan dan korupsi (Mardiasmo, 2018: 40). Pengendalian internal disini menjadi sebuah tindakan preventif dan early warning system guna mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan  keuangan  dan  asset  daerah  (Kurniawan;  Izzaty,  2019). Pelaksanaan  sistem  pengendalian intern harus bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang telah dibangun dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku dalam organisasi (Sari, Ghozali, and Achmad 2017).
Dalam upaya  untuk mencapai pengelolaan  keuangan  negara yang  efektif, efisien,  transparan, dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
akuntabel,  pemerintah  wajib  melakukan  pengendalian  atas  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan (Aditya  and  Surjono  2017).  Untuk  itu  lahirlah  Undang  -Undang  No  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  yang  di  dalamnya  mengamanatkan  bahwa  pemerintah  harus  membangun sistem  pengendalian  internal  yang  memadai  (pasal  58  ayat  1).  Untuk  mengoperasionalkannya dikeluarkanlah PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peningkatan sistem pengawasan  dan  pengendalian  ini  dimaksudkan  untuk  dalam  memberikan  jaminan  akan keberlangsungan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akuntabel  (Sari  et  al.  2017)  (Negara  et  al., 2018).  PP  60  tahun  2008,  tentang  SPIP  mencakup  lima  Unsur  yakni  Lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian  informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan  merupakan  cara organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuannya (Suwanda et al, 2019:112).
Namun  lingkungann  pengendalian  di  sini  merupakan  obyek  yang  sangat  vital  dalam  keseluruhan kegiatan pengendalian yang dilakukan. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif empat komponen lainnya  tidak  mungkin  menghasilkan  pengendalian  internal  yang  efektif  (Arens  et  al.,  2016:  340). Lingkungan  pengendalian  mencerminkan  keseluruhan  sikap,  kesadaran,  dan  tindakan  pimpinan organisasi,  manajemen,  dan  pihak  lain  mengenai  pentingnya  pengendalian  internal  dalam  organsiasi (Moeller,  2011  :159).  Lingkungan  pengendalian  dalam  perspektif  SPIP  di  sini  dapat  menciptakan atmosfir yang baik dan menjadi konduktor dalam penerapan pengendalian internal yang efektif (Salam, Tugiman,  and  Dedik  N.Y  2017).  Lingkungan  pengendalian  yang  mendapatkan  porsi  terbesar  dalam proses  pengendalian  internal  itu  sendiri  harus  digunakan  sebagai  dasar  dalam  membangun  integritas, kompetensi  komitmen  dari  setiap  unsur  di  pemerintahan  untuk  mewujudkan  pengendalian  internal yang  efektif  (Hindriani,  Hanafi,  and  Domai  2012).  Dalam  upaya  menginternaliasasi  dan mengaktualisasikan  SPIP  membutuhkan  lingkungan  pengendalian  yang  kondusif  dan  memadai (Andhika  2017),  melalui  pendekatan  yang  tepat  oleh  BPKP    sebagai  Pembina  maupun  Inspektorat sebagai pelaksana di masing masing Instansi (Danang 2016).
Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo  sebagai  sebuah  lembaga  yang  bertugas  membantu  Bupati  dalam mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Nagekeo, tentunya  harus  mempunyai  lingkungan  pengendalian  yang  memadai,  dalam  mendukung  kegiatan pengendalian  internal  yang  efektif  (Haris  and  Kusmanto  2016).  Jika  ditinjau  dari  sisi  pelaksanaan system pengendalian internal, berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas SPIP  Inspektorat Nagekeo tahun 2017 sampai saat ini baru mencapai level 2 (dua) dari (5) lima level yang dijadikan standar maturitas SPIP (BPKP Perwakilan NTT 2017)(BPKP Perwakilan NTT 2020), (PP 60, 2008). Sedangkan  untuk mencapai tujuan organsisai, pemerintah melalui Inspektoarat harus membangun pengendalian internal yang  baik  (Badara  and  Saidin  2013).  Inspektorat  sebagai  Lembaga  pengawas  yang  ada  di  tingkat daerah  harus  membangun  lingkungan  pengendalian  yang  memadai.  Pengendalian  internal  ini  yang pada  akhirnya  dapat  membantu  perangkat  daerah  lainnya  yang  menjadi  mitra  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan (Kewo and Afiah 2017).
Jika ditinjau dari opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Nagekeo menunjukan hasil yang berbeda – beda, walaupun terdapat perbaikan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2009 s/d 2010 Kabupaten Nagekeo  sempat  mendapatkan  catatan  buruk  dari  BPK  dengan  memberikan  opini  disclaimer. Sedangkan  pada  kurun  waktu  8  tahun  setelahnya  yakni  dari  tahun  2011  s/d  2018  Pemerintah Kabupaten  Nagekeo  konsisten  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP).  Baru  pada tahun  laporan  keuangan  TA  2019  dan  2020  Kabupaten  Nagekeo  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian.
Opini  yang  bertahan  dari  tahun  ke  tahun  ini  tidak  terlepas  dari  temuan  berulang  atas  system pengendalian  internal  (SPI),  tentang  pengelolaan  asset  daerah  dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir. Pengelolaan  asset  tetap  yang  terus  bermasalah  ini  meliputi  penelusuran  asset  yang  belum  dapat diketahui  keberadaannya,  penilaian  yang  belum  dilakukan  atas  asset  yang  digunakan,  maupun perbaikan yang harus dilakukan untuk melengkapi pencatatan asset dalam KIB secara rinci akurat dan mutakhir. Akibatnya aset yang seharusnya dikuasai daerah menjadi sumber pendapatan daerah menjadi permaslahan baru di kemudian hari. Selain itu, BPK RI Perwakilan NTT juga menyoroti permaslahan masih  terdapatnya  kesalahan  klasifikasi  penganggaran  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja  modal. Permasalahan  SPI  lainnya  adalah  pengelolaan  pengeluaran  kas  pada  Pemkab  Nagekeo  yang  belum memadai secara aturan yang berlaku, maupun standar akuntansi pemerintahan (BPK RI 2020).
Hal  lain  yang  dapat  dilihat  adalah  sorotan  hasil  evaluasi  akuntabilitas  oleh  Kementerian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PAN  RB)  melalui  Laporan  Akuntabilitas Instansi  Pemerintah  (LAKIP).  Ada  beberapa  rekomendasi  yang  menjadi  catatan  bagi  Kabupaten Nagekeo terutama terkait dengan masih timpangnya efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu, ada sorotan mengenai peran pengendalian internal yang dilakukan khusus untuk evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat. Menurut Kementerian  PAN  RB,  Inspektorat  sebagai  penanggungjawab  program  kegiatan  evaluasi  SAKIP belum  mampu  untuk  memperbaiki  kualitas  pelaksanaan  maupun  hasil  program,  terutama  program lintas perangkat daerah serta penerapan anggaran yang berbasis kinerja pada masing–masing perangkat daerah (Nagekeo 2021)
Peran  Sistem  Pengendalian  Internal  akan  berjalan  beriringan  dan  saling  melengkapi  satu  dengan yang lain dalam pemenuhan tujuan organisasi. Sedangkan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,  keandalan  laporan  keuangan,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta pengamanan  asset  negara  merupakan  titik  akhir  dari  tujuan  pengimplementasian  SPIP.  Terciptanya Lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif kemudian akan memberikan kontribusi yang besar terhadap  keberhasilan  implementasi  SPIP  di  pemerintah  daerah  (Yurniwati  and  Rizaldi  2015). Faktanya, hampir setiap organisasi memiliki struktur prosedur pengendalian yang kompleks. Selain itu, prosedur  pengendalian  mungkin  agak  berbeda  di  masing-masing  level  dan  komponen.  Tingkatan manajemen  yang  berbeda  di  organisasi  ini  akan  memiliki  perspektif  perhatian  pengendalian  yang berbeda  (Moeller  2011).  Penyelenggaraan  pemerintahan  akan  terhambat  efektivitasnya  dan  terancam keberlanjutannya jika tidak melakukan mekanisme  kontrol internal dengan baik  (Afiaha and Azwarib 2015).  Sedangkan  organisasi  yang  baik  bisa  dipastikan  mempunyai  lingkungan  pengendalian  yang terus berkembang (Barišić and Tušek 2016).

## STUDI LITERATUR
Beberapa  penelitiaan  terdahulu  mengenai  penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah khususnya  dalam  penerapan  lingkungan  pengendalian  yang  efektif  telah  dilakukan  oleh  banyak peneliti. Seperti penelitian  yang dilakukan oleh  Alizah Zulkhaidah  Salam, Hiro Tugiman, Dedik N.Y (2017)  misalnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mementukan  kondisi  lingkungan  pengendalian  dalam SPIP berasarkan delapan sub unusur pengendalian internal yang termuat dalam PP 60 tahun 2008 pada Pemerintah  Kabupaten  Takalar.  Dengan  menggunakan  Teknik purposive  sampling mereka menemukan  bahwa  sub  unsur  dari  lingkungnan  pengendalian  yang  paling  berperan  penting  dalam pengembangan SPIP adalah Perwujudan Peran APIP yang Efektif.  Sedangkan upaya perlu dilakukan oleh pimpinan APIP dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang positif (Salam et al. 2017).
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Afdhal  Rizaldi  dan  Yurniwati  Mengenai  Analisis  Lingkungan Pengendalian ( Control Environment ), Studi Kasus pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota  Padang  Panjang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  lingkungan  pengendalian dalam  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  berdasarkan  instrumen  uji  roster  yang dilampirkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008.  Data  diperoleh dari  persepsi  individu  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner  dan  wawancara  mendalam  kepada Aparatur  Sipil Negara. Aparatur (ASN) di Kota Padangpanjang yang dipilih dengan teknik purposive sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Lingkungan  Pengendalian  di  Padang  Panjang  berada pada zona kuning, artinya masih memiliki kelemahan dan perlu perbaikan. Sub komponen yang paling berpengaruh  di  Padangpanjang  adalah  penegakan  nilai-nilai  integritas  dan  etika  serta  kepemimpinan yang  kondusif.  Oleh  karena  itu,  pengambil  kebijakan  di  Padangpanjang  perlu  mengambil  tindakan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif dengan memastikan komitmen Walikota  terhadap  pelaksanaan  komponen  lingkungan  pengendalian  secara  keseluruhan,  melakukan mutasi  pegawai  yang  sehat  dan  transparan,  penguatan  tim  SPIP  di  SKPD,  serta  sebagai  optimalisasi peran Inspektorat dalam memantau dan mengevaluasi SPIP (Rizaldi and Yurniwati 2015).
Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Ivana Barišić & Boris Tušek (2016) yang mengkaji pentingnya  dukungan  dari  lingkungan  pengendalian  untuk  menjamin  efektivitas  audit  internal  yang dilakukan  di  perusahaan  di  Croasia.  Dengan  menggunakan  penelitian  kuantutatif  melalui  kuesioner, mereka  mendapatkan  bahwa  lingkungan  pengendalian  mendukung  efektivitas  kegiatan  audit  internal. Organisasi  dengan  audit  internal  yang  efektif,  rata  -rata  memiliki  kinerja  lingkungan  pengendalian yang  mendukung.  Kemudian  organisasi  yang  memiliki  lingkungan  pengendalian  yang  berkembang,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
kesadaran akan pentingnya analisis risiko, kepemimpinan, dan etika  (Barišić and Tušek 2016). Selain itu,  penelitian  mengenai  peran  inspektorat  dalam  melakukan  pengendalian  internal  dengan  tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien telah dilakukan banyak peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Lelli Kewo dan Nunuy Nur Afiah menganalisis pengaruh system pengendalian intern dan audit intern  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dari  hasil  penelitian  ini,  mereka  menemukan bahwa penerapan system pengendalian internal dan audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Kewo and Afiah 2017).

## METODE
Obyek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Lingkungan  pengendalian  yang dibangun  oleh  Pegawai  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo  yang  merupakan  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah.  Ukuran  yang  digunakan  sebagai  pembanding  adalah  kategori  penilaian  lingkungan pengendalian.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan pendekatan field  research di  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah pegawai  Inspektorat  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  menyebarkan  angket,  observasi  dan  wawancara.  Angket  yang  digunakan diadopsi dari penilaian oleh BPKP terhadap lingkungan pengendalian Inspektorat.  Variabel penelitian ini adalah sub unsur dari lingkungan pengendalian dengan delapan variabel yang meliputi Penegakan integritas  dan  nilai  etika,  Komitmen  terhadap  kompetensi;  Kepemimpinan  yang  kondusif; Pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan;  Pendelegasian  wewenang  dan tanggung  jawab  yang  tepat;  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan sumber  daya  manusia;  Perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang  efektif;  serta Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  Instansi  Pemerintah  terkait.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistic  deskriptif,  dimana  peneliti  menggambarkan  hasil penelitian  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan.  Proses  pelaksanaan  penelitian  ini  dengan  cara memberikan  skor pada setiap  jawaban  responden kemudaian menghitung skor pada setiap  sub unsur. Jawaban dari responden dalam bentuk pulihan ganda dengan skor masing – masing jawaban berada di kisaran 1 s/d 4. Setelah hasil perhitungan dihasilkan, dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks dan membandingkan  dengan  kategori  penilaian  lingkungan  pengendalian.  Setelah  angka  sebagai pembanding dihasilkan kemudian dilakukan analisis berdasarkan  kategori penilaian seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Kategori Penilaian Lingkungan Pengendalian Klasifikasi Nilai Interval Nilai Presentase Indeks Tidak Memadai Nilai <1,0 0% - 25% 0 – 0,25 Kurang Memadai 1,0≤ Nilai < 2,0 25,01 % - 50% 0,251 – 0,50 Cukup Memadai 2,0≤ Nilai < 3,0 50,01% - 75% 0,501 – 0,75 Memadai 3,0≤ Nilai < 4,0 75,01% - 100% 0,751 - 1 Sumber: (Sugiyono 2017), (BPKP 2021)

## HASIL
Penilaian  ini  berdasarkan  jawaban  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  APIP  di  Inspektorat Kabupaten Nagekeo dengan  pertanyaan  seputar lingkungan pengendalian.  Dari  hasil pengolahan data yang  telah  dikumpulkan  dapat  menggambarkan  keadaan  lingkungan  pengendalian  berdaearkan klasifikasi  nilai  dengan  membuat  perkalian  sederhana  antara  bobot  dengan  hasil  penilaian  dari lingkungan  pengendalian.  Interval  nilai  berkisar  antara  1  s/d  4  dengan  pilihan  sangat  tidak  setuju dengan  nilai  1,  tidak  setuju  dengan  nilai  2  setuju  dengan  nilai  3  serta  sangat  setuju  dengan  nilai  4. Kemudian  berdasarkan  kategori  penilaian  dibuat  klasifikasi  dengan  interval,  presentase  dan  indeks yang  ditetaokan  sebagaimana  terdapat  pada  table  1.  Berdasarkan  hasil  analisis  pada  angket  yang disebarkan  pada  44  APIP  yang  ada  pada  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo  menghasilkan  penliaian lingkungan pengendalian sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
Tabel 2

## Hasil Penliaian Lingkungan Pengendalian Internal
No Sub Unsur Lingkungan Pengendalian Bobot Hasil Penilaian Skor Klasifikasi Nilai 1 Penegakan integritas dan nilai etika 12.5% 1 0.125 Tidak Memadai 2 Komitmen terhadap kompetensi 12.5% 2 0.25 Kurang Memadai 3 Kepemimpinan yang kondusif 12.5% 3 0.375 Cukup Memadai 4 Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 12.5% 3 0.375 Cukup Memadai 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 12.5% 2 0.25 Kurang Memadai 6 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia 12.5% 1 0.125 Tidak Memadai 7 Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 12.5% 3 0.375 Cukup Memadai 8 Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 12.5% 4 0.5 Cukup Memadai 100% 2.375 Cukup Memadai
Sumber: Data penelitian, diolah (2021)
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa  Inspektorat Kabupaten Nagekeo harus memberikan intensitas yang lebih pada sub unsur penegakan integritas dan nilai etika serta penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia masih tergolong tidak memadai dengan indeks 0,125. Sedangkan pada sub unsur komitmen terhadap kompetensi dan pendelegasian wewenang juga masih dikategorikan kurang memadai karena masing – masing sub unsur ini mendapatkan indeks 0,25.  Kemudian  sub  unsur  laiinya  diklasifikasikan  sebagai  sub  unsur  yang  cukup  memadai  karena mendapatkan indeks 0,375.
Secara  umum  pelaksanaan  lingkungan  pengendalian  dalam  pelaksanaan  SPIP  di  Inspektorat Kabupaten Nagekeo dikategorikan cukup memadai dengan  nilai 2,75. Masih belum memadainya nilai ini tidak terlepas dari ketimpangan yang terjadi antarsub unsur yang terjadi. Perhatian lebih dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Nagekeo adalah meningkatkan indeks dari sub  unsur  yang  masih  dikategorikan  tidak  memadai  dan  kurang  memadai.  Harapannya  adalah  setiap sub unsur ini mencapai indeks yang paling tinggi dengan kategori memadai.

## PEMBAHASAN
Lingkungan  pengendalian  sangat  menentukan  keberhasilan  pengendalian  internal  secara keseluruhan. Lingkungan pengendalian yang baik dapat mengatur ritme kegiatan pengendalian internal dengan  menciptakan  perilaku  yang  positif  (Salam  et  al.  2017).  Perilaku  positif  dapat  dicapai  secara individual. Ketika etika yang merupakan landasan untuk mencapai integritas diperhatikan dengan baik. Tingkatannya  terbagi  atas  lima  yakni  perilaku  etis,  akuntabilitas,  manajemen  pengelolaan  keuangan, penghargaan, dan rasa hormat (Strickland and Vaughan 2008). Sedangkan secara organisasi integritas merupakan  nilai  inti  yang  dapat  meningkatkan  efektifitas  dan  pencapaian  organisasi.  Integritas berdampak  pada  motivasi  kinerja,  dan  kreativitas  dalam  lingkungan  pekerjaan  (Tasdoven  and  Kaya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
2014). Dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, tentunya membutuhkan integritas dan  nilai  etika  yang  tinggi.  Pengembangan  nilai  etika  dapat  berfungsi  sebagai  pengendali,  pedoman dan pengelolaan yang masing-masing dari itu terdapat mekanisme akuntabilitas yang efektif, nilai-nilai dan  standarisasi  professional,  dalam  mengelola  birokrasi  untuk  mencapai  pengelolaan  pelayanan publik  yang  berintegritas  (Sedarmayanti  and  Nurliawati  2012).  Bertolak  pada  hasil  penelitian, Penegakan  nilai  integritas  dan  etika  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  pimpinan  beserta jajaran pada Inspektorat kabupaten Nagekeo. Dari hasil penilaian terhadap dimensi integritas dan nilai etika  mendapatkan  hasil  yang  tidak  memadai.  Alasannya  adalah  masih  belum  memadainya  aturan perilaku  yang  mengatur  APIP  dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  maupun  perilaku  sehari  -hari sebagai  ASN.  Aturan  perilaku  yang  dimaksud  adalah  SOP  dan  perangkat  peraturan  lainnya  yang kemudian  diturunkan  dalam  peraturan  Internal  Inspektorat  untuk  dipedomani  bersama.  Selain  aturan perilaku,  perlu  diperhatikan  juga  mekanisme reward  and  punishment terhadap  APIP  agar  tidak terdistraksi  dengan  tawaran  lainnya  yang  mengancam  integritas  dan  etika  pengawasan.  Penekanan pada  dimensi  penegakan  integritas  dan  nilai  etika  merupakan  hal  fundamental  dalam  mendukung keberlangsungan lingkungan pengendalian yang baik dan efektif.
Selain  penegakan  integritas  dan  etika,  yang  tidak  kalah  pentingnya  dari  unsur  lingkungan pengendalian adalah komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi itu sendiri merupakan pembelajaran kolektif  dalam  organisasi  terutama  dalam  mengelola  beragam  keterampilan,  kreativitas,  kemudian mengintegrasikan  ke  dalam  pekerjaan  dengan  menggunakan  berbagai  teknologi  (Le  Deist  and Winterton 2005). Menurut Spencer dan Spencer dalam Faturochman (2007) kompetensi dapat ditinjau dari  dua  kategori  yakni  kemampuan  dan  karakter  yang  menonjol  dan  wajib  dimiliki  oleh  setiap individu dan faktor yang menjadi pembeda antara orang yang berkinerja tinggi dengan yang berkinerja rendah  (Fathurrochman  2017).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  elemen  komitmen  terhadap  kompetensi mesih  dikategorikan  kurang  memadai.  Perhatian  yang  besar  harus  ditujukan  pada  pemantauan kompetensi  SDM,  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  evaluasi  kompetensi  APIP  harus  terus dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya. Kaderisasi staf yang kompeten dan penilaian kompetensi harus didokumentasikan dan dilakukan secara periodic. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal maupun  pengawas  pemerintahan  lainnya  di  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo  wajib  memiliki  karakter dan  kemampuan  yang  menjadi  pembeda  dengan  ASN  non  pengawas  pada  instansi  lainnya.  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  harus  memperhatikan  bagaimana  penempatan  pegawai  sesuai dengan  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki.  Selain  itu,  strategi  yang  digunakan  dalam mengidentifikasi  maupun  menganalisis  pengembangan  kompetensi  harus  tepat  dan  merata  sehingga ketika dilakukan pendidikan maupun pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pimpinan  dalam  organisasi  pengawas  internal  juga  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam lingkungan  pengendalian.  Pimpinan  mempunyai  kewajiban  dalam  menjamin  keberlangsungan lingkungan  pengendalian  serta  bertanggungjawab  terhadap  keseluruhan  kegiatan  pengendalian (Koutoupis  and  Malisiovas  2021).  Kepemimpinan  tentunya  mempunyai  gayanya  karakteristik tersendiri.  Faktor  yang  juga  penting  menentukan  gaya  kepemimpinan  adalah  hubungan  pemimpin dengan anggota, struktur  kepemimpinan dan  tugasnya serta kekuatan  yang melegitimasi dalam posisi memimpin  (Yurniwati  and  Rizaldi  2015).  Dari  hasil  penelitian,  pada  elemen  ini  mendapatkan klasifikasi cukup memadai dengan indeks 0,375. Pemimpin dalam hal ini Inspektur harus mempunyai gaya yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Warna kepemimpinan yang kondusif ini harus dirasakan baik di dalam maupun di luar instansi yang dipimpin. Apalagi jika kita  merujuk  pada  Inspektorat  yang  bertugas  mengawasi  jalannya  kepemerintahan.  Inspektur  harus memiliki  integritas  dan  etika  yang  mumpuni  sehingga  dapat  mempengaruhi  organisasi  secara menyeluruh. Inspektur  harus  selalu  menjaga tone kepemimpinan  dengan  cara  selalu mengkomunikasikan  tujuan  pengendalian,  dan  selalu  menjaga  itegritas  melalui  perkataan  dan perbuatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal.
Secara kolektif struktur  organisasi juga merupakan  hal yang penting dalam pengendalian internal dan  mempengaruhi  lingkungan  pengendalian.  Struktur  organisasi  dapat  menentukan  persepsi, tindakan,  dan  kinerja  maupun  perubahan  inovasi  dalam  suatu  organisasi  (Jung  and  Kim  2014). Organisasi dapat mengatur secara formal prosedur maupun regulasi yang berkenaan dengan pekerjaan masing–masing  individu  dalam  organisasi.  Sebaliknya  deskripsi  pekerjaan  juga  dapat  menentukan posisi individu dalam struktur organisasi (Johari and Yahya 2019). Pada kasus Inspektorat Kabupaten
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
Nagekeo,berdasarkan  hasil  penelitian  pada  sub  unsur  struktur  organisasi  yang    sesuai  dengan kebutuhan  mendapatkan  klasifikasi  cukup  memadai  dengan  indeks  0,375.  Hal  yang  mempengaruhi indeks ini adalah struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya, sesuai  dengan Peraturan  Bupati  Nagekeo  Nomor  13  Tahun  2020 tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo.  Dampaknya  adalah kemudahan  dalam  penyampaian  informasi  pengawasan  kepada  setiap  bagian  yang  adal  di  dalam Inspektorat.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  unit  organisasi  pada  badan  struktur  menyusun  rencana kegiatan pengawasan berikut risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Tujuannya agar mempermudah  koordinasi,  baik  dari  segi  penyusunan  laporan  maupun  penyampaian  informasi  antar unit  organisasi.  Struktur  organisasi  yang  baik  juga  harus  sering  dievaluasi  dari  informasi  yang dihasilkan melalui proses validasi, keandalan keakuratan, kelengkapan serta ketepatan waktu.
Implikasi  dari  koordinasi  yang  dilakukan  adalah  pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung  jawab yang  tepat.  Pendelegasian  kewenangan  ini  berkaitan  erat  dengan  penentuan  deskripsi  pekerjaan  dan tanggung  jawab  yang  diemban  pada  posisi  jabatan  tertentu  dalam  struktur  organisasi.  Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab merupakan kegiatan pembagian tugas dan atau mengalihkan tanggung jawab  dari  pimpinan  tingkat  atas  atau  menengah  kepada  staf  yang  secara  struktural  berada  di  bawah koordinasi mereka (Chen 2021). Porsi pendelegasian wewenang sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang  diemban.  Legitimasi  yang  diberikan  harus  cukup  dan    relevan  dengan  insentif  yang  dapat memaksimalkan  kinerja  sesuai  dengan  beban  kerja  (Malmi  et  al.  2020).  Pada  konteks  lingkungan pengendalian,  pimpinan  selalu  mengawasi  setiap  proses  pengendalian  intern  yang  dilakukan  oleh jajarannya  sesuai dengan  kewenangan yang  didelegasikan. Batasan  kewenangan  harus selalu dikawal melalui aturan formal yang telah didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pendelegasian  wewenang  yang  dipraktikan  di  Inspektorat  Kabupaten Nagekeo  mendapatkan  indeks  0,25  atau  masih  dalam  klasifikasi  kurang  memadai.  Hal  yang  menjadi penyebab  akan  hal  ini  adalah  masih  kurangnya  penetapan  aturan  pendelegasian  kewenangan  yang dibuat secara formal, sehingga terjadi bias pada batasan kewenangan yang didelegasikan.
Pendelegasian  wewenang  yang  diberikan  tentunya  sangat  memperhatikan  sumber  daya  manusia yang  andal  dan  cakap.  Oleh  karena  itu  Instansi  pengawas  membutuhkan  kebijakan  dan  prosedur pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Pengembangan  sumber  daya  aparatur  bertujuan membentuk kemampuan dan kompetensi yang menunjang kegiatan pengendalian  (Tefa and Hasibuan 2020).  Pengelolaan  sumberdaya  manusia  harus  terencana  dengan  baik  sesuai  dengan  manajemen Aparatur  Sipil  Negara  yang  tentunya  melalui  pengembangan  kompetensi,  pola  karier  mutasi  dan promosi  (Sultoni  2020).  Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  penentu  keberhasilan organisasi  untuk  itu  dibutuhkan  kualitas  SDM  yang  kompetitif  dan  mumpuni  dalam  menjalankan pengendalian  internal  (Armel,  Nasir,  and  Safitri  2017).  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  elemen  ini masih mharus mendapatkan perhatian yang besar karena masih mendapatkan indeks yang rendah yakni 0,125  dengan  klasifikasi  tidak  memadai,  Kebutuhan  sumberdaya  manusia  di  Inspektorat  Kabupaten Nagekeo  harus  memperhatikan  beberpa  faktor  mulai  dari  prosedur  pengelolaan  yang  lengkap  mulai dari rekruitmen sampai pada pemberhentian pegawai. Selain itu Program pelatihan pegawai khususnya dalam hal  teknis pengawasan  harus menekankan pada program pelatihan berbasis analisis kebutuhan, pemerataan  kesempatan  mendapatkan  Pendidikan  dan  pelatihan  serta  alokasi  anggaran  yang  cukup. Hal  yang  juga  menjadi  penyebab  rencahnya  elemen  ini  adalah  masih  kurangnya  Kegiatan  evaluasi kinerja  pegawai  dan  kompetensi  dibangun.  Pendekatan reward  and  punishment atas  produktivitas kinerja  pengawasan  yang  dilakukan  serta  pelaksanaannya  merupakan  hal  yang  penting  untuk diperhatikan agar menjamin kegiatan pengendalian yang baik.
Ukuran keberhasilan sebuah  Lembaga pengawas internal pemerintah daerah dapat diukur  melalui peranan  dan  fungsi  APIP  dalam  mencegah,  mendeteksi,  dan  menidentifikasi  kecurangan  yang  terjadi melalui  pemberian  jasa  penjamin (assurance) dan  atau konsultasi (consulting) (Rustendi  2017).  Data Penelitian  menunjukan  bahwa  pada  elemen  APIP  yang  efektif  mendapatkan  skor  3  dengan  indeks 0,375  atau  dengan  klasifikasi  cukup  memadai.  Hal  yang  menjadi  alsan  penilaian  ini  adalah  pada pelaksanaan  tugas  pengawasan  APIP  berperan  dalam  memfasilitasi  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan di OPD lain sebagai mitra pengawasan. Tindaklanjut hasil pemeriksaan juga merupakan hal yang patut disorot dalam menilai efektifitas  kerja  APIP  Inspektorat Kabupaten Nagekeo.  Hal lainnya adalah  pelaksanaan  pengawasan  berbasisi  risiko,  dan  pengujian  keuangan  secara  periodic  melalui
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
kegiatan  audit  turut  menjadi  variable  penunjang.  Inspektorat  sebagai leading  sector dalam  hal pengawasan  harus  benar-benar  mengawal  jalannya  kegiatan  pengendalian  internal  yang  baik  melalui SPIP  (Salam  et  al.  2017).  Kapabilitas  APIP  merupakan  hal  yang  mendasar  dari  keabsahan pengendalian  internal  dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  (Fitriana  and  Basuki  2015).  Dalam menjalankan  tugasnya  APIP  harus  mempunyai  kemampuan  untuk  menjalankan  tugas  pengawasan dengan  memperhatikan  kewenangan,  kapasitas,  kewenangan  serta  kompetensi  sumberdaya  yang dimiliki  (Kurniawan  2018).  Peran  dan  layanan  yang  dimaksud  harus  bisa  melayani  kegiatan pengawasan  dalam  bentuk  audit  kinerja,  pelayanan  konsultasi,  maupun  menyatakan  secara  tertulis dalam  piagam Audit  Charter untuk  menjamin  ruang  lingkup  pengawasan  yang  dilakukan.  Dari  sisi pengelolaan  SDM  APIP  harus  mengembangkan  program  sertifikasi  auditor  agar  menjamin  APIP memiliki  kompetensi  dasar  pengendalian  internal.  Hal  yang  menjadi  penting  ialah  kompensasi  yang diberikan oleh Negara atau Daerah melalui reward and punishment terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan. Jika hukuman yang diberikan tidak cukup untuk menekan kinerja yang buruk makan perlu dilakukan  rotasi  internal  dalam  upaya  untuk  memperbaiki  kinerja  APIP.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjamin  keberlangsungan  peraktik  pengawasan  yang  professional,  akuntabilitas  terhadapa manajemen  kinerja  pengawasan  serta  menjaga  keberlangsungan  hubungan    organisasi  dan  budaya dalam struktur tata Kelola pengawasan (Masdan, Ilat, and Pontoh 2017).
Pada  akhirnya  untuk  menjamin  keberlangsungan  lingkungan  pengendalian  yang  kondusif  harus membangun koordinasi yang baik dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Nagekeo.  Hubungan  yang  baik  antarinstansi  dapat  memberikan  angin  segar  terhadap  pengendalian internal yang kondusif (Indika, Jaya, and Afrianti 2020). Dari delapan sub unsur yang menjadi elemen dari  lingkungan  pengendalian  SPIP  di  Inspektorat  Kabupaten  Nagekeo,  elemen  hubungan  kerja  yang baik  dengan  instansi  pemerintah  terkait  yang  mendapatkan  skor  4  dengan  indeks  0,5.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  terjalinnya  hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi  yang  memiliki  keterkaitan  serta dengan instansi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan seperti BPKP dan BPK.

## KESIMPULAN
Lingkungan  pengendalian  merupakan  faktor  utama  yang  dapat  menentukan  keberhasilan pengendalian internal secara keseluruhan.  Secara umum dari kedelapan variabel Inspektorat Nagekeo mendapatkan  skor  2,75  atau  bisa  dikatakan  dengan  predikat  cukup  memadai.  Namun  yang  perlu diperhatikan  adalah  faktor  yang  masih  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  atara  lain  Penegakan Integritas dan Nilai Etika dan  Integritas dan  Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia karena masih mendapatkan predikat tidak memadai. Nilai etika yang diemban  dalam  lembaga  baik  secara  kolektif  ataupun  individual  merupakan  hal  fundamental  yang harus  dijamin  oleh  APIP  disertai  kemampuan  dan  kompetensi  yang  dimiliki  dalam  membangun integritas  lembaga.  Dalam  hal  ini  peran  pimpinan  sebagai  pemberi  warna  dalam  proses  kegiatan pengendalian harus menjamin kontinuitas serta bertanggungjawab dalam kegiatan pengendalian secara keseluruhan.  Pimpinan  sebagai  pucuk  dari  struktur  organisasi  Inspektorat  harus  memastikan  bahwa kegiatan  pengendalian  dilakukan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  di  masing-masing  unit organisasi. Salah  satunya dengan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan  yang dianggap layak dan cakap dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu perlu juga diciptakan mekanisme reward and  punishment atas  produktivitas  kinerja  pengawasan  yang  dilakukan.  Untuk  menjamin keberlangsungan  pengendalian  intern  yang  efektif  perlu  juga  dibangun  pola  hubungan  yang  baik dengan instansi terkait baik itu sebagai pembina seperti BPKP maupun Instansi lainya yang berkaitan erat dengan kegiatan pengendalian internal.

## REFERENSI
Aditya, Oka Reza, and Welly Surjono. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 2(1):49. doi: 10.32897/sikap.v2i1.64.
Afiaha, Nunuy Nur, and Peny Cahaya *. Azwarib. 2015. “The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
District, City, And Provincial Government In Sou.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 811 – 818 211:811–18. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.172.
Andhika, Pratama Tirta Wijaya. 2017. “Pengaruh Efektivitas Lingkungan Pengendalian Terhadap Pendeteksian Indikasi Fraud Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar).” Universitas Andalas.
Armel, R., A. Nasir, and D. Safitri. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai).” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4(1):105–19.
Ayagre, Philip. 2018. “Public Sector Mergers and Internal Control Systems of Public Sector Organisations: Evidence from Ghana.” African J. of Accounting, Auditing and Finance 6(2):109. doi: 10.1504/ajaaf.2018.10013533.
Badara, Mu’azu Saidu, and Siti Zabedah Saidin. 2013. “Impact of the Effective Internal Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government Level.” Journal of Social and Development Sciences 4:16–23.
Barišić, Ivana, and Boris Tušek. 2016. “The Importance of the Supportive Control Environment for Internal Audit Effectiveness - The Case of Croatian Companies.” Economic Research- Ekonomska Istrazivanja 29(1):1021–37. doi: 10.1080/1331677X.2016.1211954.
BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 .
BPKP. 2021. “Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.”
BPKP Perwakilan NTT. 2017. Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupatrn Nagekeo .
BPKP Perwakilan NTT. 2020. “Laporan Kinerja Tahun 2020.” 53(9):1689–99. Chen, Yifan. 2021. “The Impact of Responsibility Delegation on Policy and Practice Implementation: A Contingency Approach.” Public Performance and Management Review 44(4):842–67. doi: 10.1080/15309576.2021.1918188.
Danang, Suryatmodjo. 2016. “Pengaruh Peran Pembinaan BPKP Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Lingkungan Pengendalian SPIP Pada Pemerintah Daerah Di Jawa Barat.” Universitas Padjajaran.
Le Deist, Françoise Delamare, and Jonathan Winterton. 2005. “What Is Competence?” Human Resource Development International 8(1):27–46. doi: 10.1080/1367886042000338227.
Fathiyah, Fathiyah, and Marissa Putriana. 2020. “Analyzing the Role of Internal Control System in Maintaining Unqualified Opinion (WTP) in Local Government Financial Statements: Case Study in Jambi Province.” TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan 12(2):156–66. doi: 10.33701/jtp.v12i2.878.
Fathurrochman, Irwan. 2017. “Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.” Manajer Pendidikan 11(21):120–29. Fitriana, Lila, and Hardo Basuki. 2015. “Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo).” Accounting and Business Information Systems Journal 3(3). doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Haris, Abdul, and Heri Kusmanto. 2016. “Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.” Jurnal Administrasi Publik 6(1):75–86.
Hindriani, Nuning, Imam Hanafi, and Tjahjanulin Domai. 2012. “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun).” Wacana: Jurnal Sosial Dan Humaniora 15(3):1–9.
Indika, Miki, Abdika Jaya, and Ninik Afrianti. 2020. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.” Jurnal Akuntansi STIE (JAS) 6(1):37–51. Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
Johari, Johanim, and Khulida Kirana Yahya. 2019. “Organizational Structure, Work Involvement, and Job Performance of Public Servants.” International Journal of Public Administration 42(8):654– 63. doi: 10.1080/01900692.2018.1498106.
Jung, Chan Su, and Seok Eun Kim. 2014. “Structure and Perceived Performance in Public Organizations.” Public Management Review 16(5):620–42. doi: 10.1080/14719037.2012.743576. Kewo, Cecilia Lelly, and Nunuy Nur Afiah. 2017. “Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control System and Internal Audit ?” Internasional Journal Of Economics and Financial 7(2):568–73.
Koutoupis, Andreas G., and Theodore Malisiovas. 2021. “The Effects of the Internal Control System on the Risk, Profitability, and Compliance of the U.S. Banking Sector: A Quantitative Approach.” International Journal of Finance and Economics (January):1–15. doi: 10.1002/ijfe.2498.
Kurniawan, Andre Rahmat. 2018. “Pengaruh Karakteristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Jurnal Akuntansi 6. Kurniawan, Pratomo Cahyo, and Khairina Nur Izzaty. 2019. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud.” ECONBANK: Journal of Economics and Banking 1(1):55–60. doi: 10.35829/econbank.v1i1.2.
Malmi, Teemu, David S. Bedford, Rolf Brühl, Johan Dergård, Sophie Hoozée, Otto Janschek, Jeanette Willert, Christian Ax, Piotr Bednarek, Maurice Gosselin, Michael Hanzlick, Poul Israelsen,
Daniel Johanson, Tobias Johanson, Dag Øivind Madsen, Carsten Rohde, Mikko Sandelin, Torkel Strömsten, and Thomas Toldbod. 2020. “Culture and Management Control Interdependence: An Analysis of Control Choices That Complement the Delegation of Authority in Western Cultural Regions.” Accounting, Organizations and Society 86(xxxx). doi: 10.1016/j.aos.2020.101116. Mardiasmo. 2018. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah . 3rd ed. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Masdan, Susan Rabbany, Ventje Ilat, and Winston Pontoh. 2017. “Analisis Kendala-Kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” 8(2):150–59. doi: 10.35800/jjs.v8i2.17780.
Moeller, Robert R. 2011. Enterprise Risk Management : Establishing Effective Governance, Risk, And Compliance Processes . 2nd ed. New Jersey: Wiley & Sons, Inc. Nagekeo, Pemerintah Kabupaten. 2021. “Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten Nagekeo Tahun 2020.Pdf.”
Negara, I. G. B. Surya, Didik Susetyo, Syamsurijal Abdul Kadir, and Saadah Yuliana. 2018. “Effect of Commitment, Internal Audit, and Financial Management on Local Government Performance in South Sumatra.” International Journal of Economics and Financial Issues 8(4):327–34.
Rizaldi, Afdhal, and Yurniwati. 2015. “Analisis Lingkungan Pengendalian (Control Environment),
Studi Kasus Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Padang Panjang.”
University of Andalas, Padang, Indonesia 1–31. Rustendi, Tedi. 2017. “Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi.” Jurnal Akuntansi 12(2):111– 26.
Salam, Alizah Zulkhaidah, Hiro Tugiman, and Dedik N.Y. 2017. “Analisis Unsur Lingkungan Pengendalian Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kabupaten Takalar.” 4(2):1516–20.
Sari, Novita, Imam Ghozali, and Tarmizi Achmad. 2017. “The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability: The Emperical Study in Indonesia State Universities.” International Journal of Civil Engineering and Technology 8(9):157–66. Sedarmayanti, and Nita Nurliawati. 2012. “Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan.” Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 9(3):16–20.
Strickland, Ruth Ann, and Shannon K. Vaughan. 2008. “The Hierarchy of Ethical Values in Nonprofit Organizations: A Framework for an Ethical, Self-Actualized Organizational Culture.” Public Integrity 10(3):233–52. doi: 10.2753/PIN1099-9922100303.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org / 10.33395/owner.v6i1.540
Sultoni. 2020. “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Analisis Kebutuhan Diklat Di BPSDM Provinsi Jambi.” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 1(3):211–17. doi: 10.31933/JIMT. Suwanda, Dadang, Burdan Ali Junjunan, Affandi Azhar, and Ellen Rusliati. 2019. Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Dan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tasdoven, Hidayet, and Mikail Kaya. 2014. “The Impact of Ethical Leadership on Police Officers’ Code of Silence and Integrity: Results from the Turkish National Police.” International Journal of Public Administration 37(9):529–41. doi: 10.1080/01900692.2013.865649.
Tefa, Gradiana, and Alpius Natanael Jhonhannes Hasibuan. 2020. “Pengembangan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 7(2):91–102. doi: 10.33701/jmsda.v7i2.1148. Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Yurniwati, and Afdhal Rizaldi. 2015. “Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 211(September):844–50. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.111.