## ANALISIS STRUKTURISASI KELEMBAGAAN DESA MANDIRI PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN APLIKASI METODE
INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM) DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

## INSTITUTIONAL STRUCTURING ANALYSIS OF MANDIRI VILLAGE INSTITUTION SUSTAINABLE WITH APPLICATIONS INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELING (ISM) IN BENGKULU CENTRAL

## Herri Fariadi
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu Email herrifariadi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  atribut-atribut  yang  berpengaruh  terhadap  struktur kelembagaan desa mandiri pangan berkelanjutan dan untuk merumuskan bagaimana struktur kelembagaan  yang  terlibat  dalam  pengembangan  desa  mandiri  pangan  agar  dapat berkelanjutan  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Januari-Februari  2015.  Penentuan  lokasi  penelitian  ini  dilakukan  secara  sengaja  (purposive) yakni  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dengan  pertimbangan  bahwa  Kabupaten  Bengkulu Tengah  merupakan  kawasan  yang  telah  mendapat  program  desa  mandiri  pangan,  juga didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  memiliki  potensi  untuk dikembangkan  lebih  lanjut.Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kalangan  pakar  terpilih yang  diambil  berdasarkan  kesesuaian  keahlian  dengan  struktur  dan  kelembagaan  usaha pangan.  Pada  saat  penentuan  atribut,  responden  diambil  sebanyak  17  orang,  selanjutnya dalam  metode interpretative  structural  modelling (ISM)  untuk  penentuan  struktur kelembagaan responden yang diambil sebanyak 5 orang yang berasal dari akademisi. Analisis atribut-atribut  yang  berpengaruh  terhadap  struktur  kelembagaan  desa  mandiri  pangan berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan Multi-Dimensional Scaling (MDS) yang disebut dengan pendekatan Rap-Demangan. Untuk merumuskan struktur kelembagaan menggunakan Interpretative Structural Modeling (ISM). Hasil analisis Rap-Demangan menunjukkan bahwa indeks  keberlanjutan  kelembagaan  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dengan  kategori  baik (75.6) dalam skala keberlanjutan 0–100. Hasil Output ISM-Strella, berdasarkan Reachability Matrix (RM)  Lembaga  Sosial,  berada  pada  sektor  I  (AUTONOMOUS),    sektor  II (DEPENDENT)  di  tempati  oleh  Pengolah  Hasil  Pangan,  Pemasar  Hasil  Pangan,  Kelompok Tani/Ternak/Nelayan,    Koperasi  dan  UKM,  Lembaga  Keuangan  Mikro,  Gapoktan,  KTNA, Unit  Pembenihan Rakyat,  Sedangkan  yang berada pada sektor  III  (LINKAGE)  yaitu  adalah Pembudidaya  Pangan,  Disperindag.  Pada  sektor  IV  (INDEPENDENT)  yaitu  adalah Kementrian  Pertanian,  Dinas  Teknis,  Badan  Ketahanan  Pangan,  BP4K,  Tokoh  Masyarakat, Kementrian  Kelautan  Dan  Perikanan,  Balai  Pembibitan,  Balai  Benih  Ikan,  Bappeda,  Dinas Pekerjaan Umum, Penyuluh.
Kata Kunci : struktur kelembagaan, desa mandiri pangan berkelanjutan, metode Interpretative Structural Modeling (ISM).

## ABSTRACT
This  study aims  to identify attributes that influence  the institutional  structure of  sustainable food villages and to formulate how institutional structures are involved in the development of food self-sufficient villages to be sustainable in Central Bengkulu Regency. This research was conducted in January-February 2015. The determination of the location of this research was purposive  in  Central  Bengkulu  Regency  with  the  consideration  that  Bengkulu  Tengah Regency  is  an  area  that has  got  the  self-supporting  village  program  of  food,  also  based  on the consideration that Bengkulu Tengah Regency has Potential to be developed further. The correspondents in this study were selected experts who were taken on the basis of suitability of  skills  with  the  structure  and  food  business  institutions.  At  the  time  of  determining  the attributes, respondents were taken as many as 17 people, then in the method of interpretative structural  modeling  (ISM)  for  the  determination  of  institutional  structure  of  respondents taken  as  many  as  5  people  from  academia.  The  analysis  of  attributes  that  influence  the institutional  structure  of  self-sustaining  food  village  is  done  by  Multi-Dimensional  Scaling (MDS)  approach  called  Rap-Demangan  approach.  To  formulate  institutional  structures using  Interpretative  Structural  Modeling  (ISM).  Rap-Demangan  analysis  result  shows  that institutional  sustainability  index  in  Bengkulu  Tengah  Regency  with  good  category  (75.6)  in sustainability  scale  0-100.  The  Output  Results  of  ISM-Strella,  based  on  the  Reachability Matrix  (RM)  of  Social  Institutions,  are  in  sector  I  (AUTONOMOUS),  sector  II (DEPENDENT)  is  occupied  by  Food  Processors,  Marketers,  Farmers  /  Fishermen, Cooperatives and SMEs, Micro Finance Institution, Gapoktan, KTNA, Community Hatchery Unit,  while  those  in  sector  III  (LINKAGE)  are  Food  Cultivator,  Disperindag.  In  sector  IV (INDEPENDENT)  are  Ministry  of  Agriculture,  Technical  Service,  Food  Security  Agency, BP4K, Public Figure, Ministry of Marine and Fisheries, Breeding Center, Fish Seed Center, Bappeda, Department of Public Works,
Keywords:  institutional structure, self sustainable food village, Interpretative Structural Modeling (ISM) method.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  berkelanjutan  adalah  usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  sekarang tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi yang  akan  datang  untuk  memenuhi kebutuhan mereka (Abdoellah, 2010). Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan,  ada  sejumlah  syarat  yang harus  dipenuhi.  Pertama,  peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah  lingkungan.  Kedua,  menjamin
terciptanya  kesempatan  yang  merata  dan adil  bagi  orang.  Dengan  dua  syarat tersebut, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang harus berwawasan  lingkungan  dan  sekaligus mengusahakan  pemerataan  yang  adil (Setiadi  dkk,  2008;    Dewi,  2011; Yusvianty, 2010).
Prinsip  dasar  pelaksanaan  program  desa mandiri  pangan  adalah  upaya  mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan melalui  proses  pemberdayaan  masyarakat
untuk mengenali potensi dan
kemampuannya, mencari alternatif peluang  dan  pemecahan  masalah  serta mampu  mengambil  keputusan  untuk memanfaatkan  sumberdaya  alam  secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian pangan (BKP, Kementa, 2012).
Bengkulu  Tengah  merupakan  salah  satu kabupaten  program  desa  mandiri  pangan yang  dilaksanakan  di  Provinsi  Bengkulu. Salah  satu  permasalahan  dan  tantangan dalam  ketahanan  pangan  adalah  masih terbatasnya  prasarana  dan  sarana  serta kelembagaan  usaha  di  bidang  pangan, (BKP, Kementan, 2012). Maka diperlukan kajian mengenai strukturisasi kelembagaan desa mandiri pangan berkelanjutan  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah.

## Tujuan
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi atribut-atribut  yang  berpengaruh  terhadap struktur kelembagaan desa mandiri pangan berkelanjutan dan untuk merumuskan bagaimana struktur kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan  desa  mandiri  pangan  agar dapat berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

## METODE  PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Januari-Februari  2015.  Penentuan  lokasi penelitian  ini  dilakukan  secara  sengaja (purposive) yakni di Kabupaten Bengkulu Tengah  dengan  pertimbangan  bahwa Kabupaten  Bengkulu  Tengah  merupakan kawasan  yang  telah  mendapat  program desa mandiri pangan, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

## Pengambilan Sampel
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah kalangan  pakar  terpilih  yang  diambil berdasarkan  kesesuaian  keahlian  dengan struktur  dan  kelembagaan  usaha  pangan. Responden-responden  tersebut  berasal dari  berbagai  dinas/instansi  dan  kalangan profesional, antara lain Akademisi, Badan Ketahanan  Pangan,  Dinas  Teknis  terkait, Bappeda,  PPL,  Tokoh  masyarakat  dan Gapoktan  atau  kelompok  tani  dan lembaga  lain  yang  berada  di  wilayah penelitian.  Pada  saat  penentuan  atribut yaitu  dengan  survai  pakar,  responden diambil  sebanyak  17  orang,  selanjutnya dalam  metode interpretative  structural modelling (ISM)  untuk  kelembagaan responden yang diambil sebanyak 5 orang yang berasal dari akademisi.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  diperlukan,  diambil  dari  dua sumber  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.

## Analisis Data
Untuk  mengetahui  Bagaimana  struktur kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan  desa  mandiri  pangan  agar dapat  berkelanjutan,  dilakukan  dengan analisis Interpretative Structural Modeling (ISM)  Namun  terlebih  dahulu menganalisis  atribut-atribut  yang  sensitif berpengaruh  terhadap  indeks  dan  status keberlanjutan pengembangan desa mandiri  pangan  dari  aspek  hukum  dan kelembagaan  yaitu  dengan  menggunakan analisis Multi Dimensional Scaling (MDS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Analisis  Ordinasi  dan  Analisis Leverage Kelembagaan Atribut-atribut yang memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  keberlanjutan pada  dimensi  infrastruktur  dan  teknologi terdiri  dari  (1)  sarana  dan  prasarana penyuluhan, (2) dukungan sarana prasarana  umum,  (3)  teknologi  ramah lingkungan,  (4)  sumber  air  bersih  dan ketersediaan untuk pemukiman, (5) infrastruktur penasaran produk, (6) penggunaan teknologi pengolahan
usahatani,  (7)  ketersediaan  energy  listrik, (8)  keberadaan  saluran  irigasi,  (9)  jalan penghubung antar desa dan desa kota, dan (10) jalan usahatani.
Berdasarkan  nilai  ordinasi  kelembagaan yang merupakan hasil olahan dengan Rap- Demangan diketahui nilai indeks keberlanjutan  pada  pengembangan  desa mandiri  pangan  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah  yaitu  sebesar  75,6  dalam  skala keberlanjutan 0–100 yang berarti baik.
Strukturisasi  Lembaga  yang  Terlibat dalam Pelaksanaan Pengembangan Desa  Mandiri  Pangan  di  Kabupaten Bengkulu Tengah
Hasil  identifikasi  dan  pendapat  pakar diketahui  bahwa  lembaga  yang  terlibat dalam pengembangan desa mandiri pangan  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah, adalah  :  (1)  Pembudidaya  Pangan,  (2) Pengolah Hasil Pangan, (3) Pemasar Hasil Pangan,  (4)  Balai  Pembibitan,  (5)  Unit Pembenihan  Rakyat  (UPR),  (6)  Balai Benih Ikan (BBI), (7) Kelompok
Tani/Ternak/Nelayan  (8)  Gapoktan,  (9) KTNA,  (10)  Koperasi  Dan  UKM,  (11) Lembaga Keuangan Mikro, (12) Lembaga Sosial,  (13)  Penyuluh,  (14)  Kementrian Pertanian,  (15)  Dinas  Teknis,  (16)  Badan Ketahanan  Pangan,  (17)  Bappeda,  (18) Dinas  Pekerjaan  Umum,  (19)  BP4K,  (20) Tokoh  Masyarakat,  (21)  Kementrian
Kelautan Dan Perikanan, (22)
Disperindag.
Output ISM  dari  program  ISM-Strella adalah  berupa  rangking  masing-masing subelemen  dan  plot  masing-masing  sub- elemen  kedalam  empat  sektor  berserta koordinatnya.  Adapun  letak  koordinat masing-masing  menunjukkan  plot  masing sub-elemen  ke  dalam  empat  sektor. Berdasarkan  keluaran  program,  maka dapat  digambarkan  plot  masing-masing subelemen seperti pada Gambar 1. Berdasarkan Reachability Matrix (RM) didapatkan  nilai Driver - Power (DP)  dan nilai Dependence (D)  dalam  menentukan klasifikasi  sub-elemen  dimana  klasifikasi sub-elemen  Lembaga  Sosial,  berada  pada sektor I (AUTONOMOUS) yaitu subelemen dengan daya dorong lemah dan mempunyai  ketergantungan  yang  rendah terhadap  program  ( weak  driver,  weak dependent ) (Marimin, 2004).
Untuk  sektor  II  (DEPENDENT)  yaitu sub-elemen yang mempunyai daya dorong lemah namun  mempunyai  ketergantungan yang kuat terhadap program ( weak driver, strongly  dependent )  (Marimin,  2004),  di tempati  oleh Pengolah  Hasil  Pangan,
Pemasar Hasil Pangan, Kelompok
Tani/Ternak/Nelayan,    Koperasi  dan
UKM, Lembaga Keuangan Mikro, Gapoktan,  KTNA,  Unit  Pembenihan Rakyat.
Sedangkan  yang  berada  pada  sektor  III (LINKAGE) yaitu  sub-elemen yang mempunyai daya dorong dan ketergantungan yang kuat terhadap program ( strong driver, strongly dependent ) (Marimin, 2004) adalah Pembudidaya Pangan, Disperindag.
Pada  sektor  IV  (INDEPENDENT)  yaitu subelemen  yang  mempunyai  daya  dorong yang kuat namun mempunyai ketergantungan  yang  lemah  terhadap program  ( strong  driver,  weak  dependent ) (Marimin, 2004) adalah Kementrian Pertanian, Dinas Teknis, Badan
Ketahanan Pangan, BP4K, Tokoh Masyarakat,  Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan,  Balai  Pembibitan,  Balai  Benih Ikan,  Bappeda,  Dinas  Pekerjaan  Umum, Penyuluh.
Berdasarkan rangking masing-masing sub-elemen  maka  dapat  dibuat  hierarki setiap  elemen  dimana  subelemen  dengan rangking  yang  lebih  tinggi  akan  berada pada  hierarki  yang  lebih  rendah  seperti pada Gambar 2.

## Keterangan:
Sektor I 12 : Lembaga Sosial Sektor II 2 3 7 10
11 8 9 Pengolah hasil pangan Pemasar Hasil Pangan Kelompok Tani/Ternak/Nelayan Koperasi dan UKM Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan KTNA Sektor III 1 22 Pembudidaya Pangan Disperindag Sektor IV 14 15 16 19 20
21 4 5 6 17
18 13 Kementrian Pertanian Dinas Teknis Badan Ketahanan Pangan BP4K
Tokoh Masyarakat Kementrian Kelautan & Perikanan Balai Pembibitan
Unit Pembenihan Rakya Balai Benih Ikan
BAPPEDA Dinas Pekerjaan Umum Penyuluh
Gambar 1.  Matriks driver power-dependence lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan desa mandiri pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah
Keberhasilan  desa  mandiri  pangan  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  memerlukan komitmen  yang  tegas  dari  pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melaksanakan komitmen  adalah  ditetapkannya  Undang- Undang  yang  secara  eksplisit  menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan di  Bengkulu Tengah akan terwujud berkat tugas  bersama,  pemerintah,  swasta  dan masyarakat  dari  tingkat  kabupaten  sampai
tingkat  desaa  sering  muncul  konsep.  Di daerah  telah  terbentuk  lembaga  ketahanan pangan,  namun  tampaknya  lembaga  ini masih belum berfungsi optimal dan belum belibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.  Sehingga  sering  muncul konsep  ketahanan  pangan  yang  salah dengan  menganggap  ketahanan  pangan identik dengan beras dan yang bertanggung jawab adalah Dinas Tanaman Pangan.
1, 22 2, 3, 7, 10, 11 4, 5, 6 8, 9 12 13 14 15, 16, 19, 20 17, 18 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Kementrian Pertanian Pengolah Hasil Pangan Pemasar Hasil Pangan Balai Benih Ikan Pembudidaya Pangan Disperindag Koperasi dan UKM Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Lembaga Sosial KTNA Balai Pembibitan Unit Pembenihan Rakyat Balai Benih Ikan Penyuluh Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Dinas Teknis BKP BP4K Tokoh Masyarakat Kementrian Kelautan dan Perikanan
Gambar 2.  Diagram Model Struktural Lembaga yang Terlibat dalam Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah .
Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Tengah terus berupaya mendorong mensosialisasikan  kelembagaan  tersebut dan  mendorong  keikutsertaan  swasta  dan masyarakat  agar  memiliki  kesempatan berperan seluas-luasnya mewujudkan ketahanan  pangan  di  Kabupaten  Bengkulu Tengah.  Sesuai  dengan  tugas  yang diembannya,  pemerintah  pusat  berperan memfasilitasi  penciptaan  kondisi  yang kondusif  melalui  penetapan  kebijakan makro  dengan  terwujudnya  ketahanan
pangan  nasional  serta  memberi  peluang kepada  masyarakat  dan  swasta  untuk berkiprah  dalam  pembangunan  ketahanan pangan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan  dalam  pengembangan  desa mandiri  pangan  di  kabupaten  Bengkulu Tengah pembudidaya pangan, Balai Pembibitan,  Balai  Benih  Ikan  (BBI),  Unit Pembenihan  Rakyat  (UPR),  dan  penyuluh mendapat dukungan dari Badan Ketahanan pangan (BKP) Kabupaten Bengkulu
Tengah  dalam  pengembangan  kualitas sumberdaya  manusia, pembinaan  dan penyuluhan,  subsidi  benih  dan  induk unggul  terhadap  pembudidaya  pangan, temu  usaha  pelaku  pangan  dan  berbagai lomba  variasi  makanan  untuk  mendukung ketahanan pangan.
Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  juga bekerjasama  dengan  Dinas  Teknis  seperti Dinas  Pertanian,  Dinas  Peternakan,  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  serta  Bappeda, dan  Dinas  PU  bekerjasama  dalam  bentuk Rencana  Program Jangka  Menengah (RPJM) sebagai pedoman dalam penyusunan  kegiatan  pengembangan  desa mandiri pangan. Dukungan Dinas Pekerjaan  Umum  (PU)  diwujudkan  dalam kegiatan  upaya  melaksanakan  capaian produksi dan produktivitas seperti pengembangan infrastruktur jalan (aksesibilitas  kawasan),  pengembangan manajemen  air,  peningkatan  sarana  irigasi dan  pembangunan  infrastruktur  dasar permukiman.  Namun,  hingga  saat  ini kerjasama  antar  anggota  tim  tersebut belum  berjalan  efektif.  Untuk  itu  perlu peningkatan  koordinasi  dan  sinkronisasi antar pihak yang terkait.
Di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  sebagian besar pembudidaya pangan telah tergabung dalam  kelompok  tani/ternak/nelayan  dan KTNA,  dukungan  penguatan  terhadap kelompok-kelompok ini seperti
penyuluhan, peningkatan akses pembudidaya terhadap permodalan penyediaan  benih  dan  bibit,  peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung sistem produksi,  pengolahan  dan  pemasaran masih perlu ditingkatkan dan diperkuat. Untuk  kebutuhan  bibit  dan  benih  dalam usaha pengembangan desa mandiri pangan tersedia  balai  pembibitan,  balai  benih. Kinerja  dari  balai  pembibitan  dan  balai benih ini sudah cukup bagus namun masih perlu ditingkatkan, agar dapat menyediakan  benih baik  dari  segi  jumlah, kualitas dan waktu.
Pengembangan  desa  mandiri  pangan  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah  bertumpu pada pembudidaya pangan serta kelembagaan  pembudidaya  pangan  yang kuat  dimana  antar  sub-sistem  harus berjalan  secara  sinergi.  Sebagai  sub- elemen  yang  mempunyai  daya  dorong yang  kuat,  Disperindag  sangat  dibutuhkan untuk  mendampingi  pembudidaya  pangan dalam  memfasilitasi  di  bidang  pengolahan dan pasar yaitu perindustrian dan perdagangan.
Pengolah  Hasil  Pangan,  Pemasar  Hasil Pangan,  Kelompok  Tani/Ternak/Nelayan, Koperasi  dan  UKM,  Lembaga  Keuangan Mikro,  Gapoktan,  KTNA  menurut  hasil RM (Reachability Matrix) berada  pada sektor II (DEPENDENT). Menurut
Marimin  (2004),  subelemen  yang  masuk pada  sektor  ini  merupakan  subelemen dengan  daya  dorong  yang  rendah  namun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap  program  ( weak  driver-strongly dependent ).
Pada  upaya  pengembangan  desa  mandiri pangan  permodalan  sangat  diperlukan untuk mendukung mandiri pangan.
Pengembangan  desa  mandiri  pangan  di Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  belum terlihat peran berarti dari lembaga keuangan  mikro  (perbankan)  maupun koperasi. Permodalan pembudidaya pangan  sebagian  besar  berasal  dari  modal sendiri  atau  berasal  dari  pinjaman  para tengkulak.  Hal  ini  terjadi  karena  rumitnya birokrasi  yang  harus  dilewati  dan  sulitnya persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku  usaha  pangan  untuk  mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan. Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kegiatannya masih terbatas pada peningkatan  produksi.  Dalam  kegiatan tersebut  belum  terdapat  keterkaitan  antara pembudidaya, pengolah  dan pemasar hasil pangan  secara  berkelanjutan,  hasil  pangan sebagian  besar  masih  dijual  dalam  bentuk segar.  Jumlah  produk  pangan  olahan  baik dari  jumlah  maupun  jenisnya  pun  masih sangat  sedikit.  Oleh  karena  itu,  disamping peningkatan  produktivitas  dan  produksi diperlukan  peningkatan  nilai tambah
produk pangan melaui kegiatan diversifikasi olahan berbahan dasar pangan yang berdaya saing dan berorientasi pasar. Pada  pengembangan  desa  mandiri,  belum terlihat  adanya  peran  yang  signifikan  dari Lembaga  Sosial.  Lembaga  ini  menurut hasil  olahan  RM  ( Reachability  Matrix ), berada  pada  sektor  I  (AUTONOMOUS). Sub-elemen  yang  masuk  dalam  sektor  ini merupakan sub-elemen dengan daya dorong lemah dan mempunyai ketergantungan  yang  rendah  terhadap program (Marimin, 2004). Untuk itu peran lembaga tersebut masih perlu ditingkatkan seperti  peningkatan  kerjasama  antara masyarakat  dengan  pembudidaya  pangan untuk  menghindari  terjadinya  konflik. Lembaga sosial juga dapat berperan dalam kontrol  sosial  pada  kegiatan-kegiatan pengembangan  desa  mandiri  pangan  yang bermanfaat  bagi  seluruh  pelaku  kegiatan pangan,  berdampak  positif  dari  segi  sosial dan berkelanjutan secara ekologi.
Menurut Sutoyo, (2013), dalam melaksanakan  pembangunan  ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah  (pusat  dan  daerah)  bersama- sama dengan masyarakat. Dewan ketahanan pangan memfasilitasi pemerintah daerah agar memiliki kapasitas dalam  menangkap  aspirasi  masyarakat serta memfasilitasi masyarakat agar mampu  mengembangkan  perannya  secara
maksimal  dalam  mewujudkan  ketahanan pangan.  Pada  saat  ini  sangat  diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat  secara  lebih  intensif,  sinergis dan  transparan  sesuai  dengan  tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing.

## KESIMPULAN
Hasil  olahan  dengan  Rap-Demangan diketahui  nilai  indeks  keberlanjutan  pada pengembangan  desa  mandiri  pangan  di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 75,6  dalam  skala  keberlanjutan  0–100 yang berarti baik.
Struktur  kelembagaan  lembaga yang terlibat dalam desa mandiri pangan  adalah sub-elemen  lembaga  sosial,  berada  pada sektor  I  (AUTONOMOUS),  Untuk  sektor II  (DEPENDENT),    di  tempati  oleh Pengolah  Hasil  Pangan,  Pemasar  Hasil Pangan,  Kelompok  Tani/Ternak/Nelayan, Koperasi  dan  UKM,  Lembaga  Keuangan Mikro, Gapoktan, KTNA, Unit Pembenihan  Rakyat,  Sedangkan  yang berada pada sektor III (LINKAGE) adalah Pembudidaya  Pangan,  Disperindag.  Pada sektor  IV  (INDEPENDENT)  yaitu  adalah Kementrian  Pertanian,  Badan  Ketahanan Pangan,  Dinas  Teknis,  Bp4k,  Tokoh Masyarakat,      Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan,  Balai  Pembibitan,  Balai  Benih Ikan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum.

## SARAN
Pemerintah  daerah  agar  lebih  responsif, konsisten dan berani mengambil, membuat kebijakan yang pro masyarakat pembudidaya  panagn  serta  peningkatan koordinasi antar sektor atau dinas teknis di daerah.
Pihak swasta diharapkan mampu membuka peluang  kerjasama  atau  bermitra  dengan para pembudidaya pangan yang menguntungkan dalam upaya pengembangan  desa  mandiri  pangan  yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah,
O.S. 2010. Pembangunan
Berkelanjutan
Gagasan dan Implementasi. Universitas Sumatera Utara. BKP,  Kementan.  2012. Pedoman  Umum
Program Aksi Desa Mandiri
Pangan .  Badan  Ketahanan  Pangan.
Departemen Pertanian.
Dewi I.K, 2011. Faktor-faktor yang
Berpengaruh  Terhadap  Keberlanjutan Kawasan Permukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu
Kabupaten  Bogor.  Ekologia,  Vol  11
No.1, April 2011: 12-20.
Sutoyo,  Adi.  2013.  Implementasi  program Aksi  Mandiri  Pangan  di  Propinsi Bengkulu.  DIA.  Jurnal  Administrasi Publik,  Vol  11  No.1  Tahun  2013, Hal: 93-116.
Wikipedia  Indonesia.  2012.Pembangunan Berkelanjutan .  http://humas UGM Seminar  Pemodelan  Desa  Mandiri
Pangan.pdf.  Diakses  21  Oktober 2015. Yusvianty. 2010. Perencanaan Pembangunan  Wil    ayah  Pesisir (Studi  Kasus  Kabupaten  Pesisir Selatan). Tesis.Universitas Andalas.