## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 17-30 https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum
Ahmad Fachri Faqi a *, Muh. Hasrul b , Amaliyah Amaliyah c , Ismail Iskandar d , M. Aris Munandar e
Universitas Hasanuddin. Kampus Tamalanrea, Makassar 90245, Indonesia a fahrifaqi.marsuki@unhas.ac.id ; b luluhukum@gmail.com; c amaliyah@unhas.ac.id; c ismailiskandar@unhas.ac.id; d m.arismunandar@unhas.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak :  Praktik  politik  uang  oleh  sebagian  pihak  telah  dianggap  normal  dalam  Pemilu  di  Indonesia. Pembahasan  tentang  politik  uang  telah  banyak  dibahas  dalam  literatur  mengenai  perilaku  pemilih  di Indonesia,  baik  dari  perspektif  politik,  sosiologis,  psikologis,  dan rationale  choice (ekonomi  politik). Terdapat juga studi yang memberikan perhatian kepada pengaruh politik uang dalam Pemilu. Penjelasan akademis  mengenai  dampak  elektoral  dari  praktik  politik  uang  dibahas  juga  dalam  beberapa  riset international.  Pemilih  pemula  merupakan  salah  satu  segmen  pemilih  dimana  mereka  disebut  sebagai kelompok  sosial  yang  lebih  rasional  dan  tidak  pragmatis  serta  memiliki  kesadaran  tentang  pentingnya penyelenggaraan  Pemilu  yang  berintegritas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi mahasiswa  sebagai  pemilih  pemula  terhadap  normalisasi  politik  uang  dalam  Pemilu.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deksriptif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara terstruktur menggunakan kuisioner dan data sekunder. Hasil penelitian  menunjukkam  bahwa  mayoritas  responden  mengetahui  prevalensi  dan  bentuk/jenis  politik uang. Responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik  uang  merupakan  praktik  yang  normal  dalam  Pemilu  di  Indonesia.  Faktor  yang  mempengaruhi persepsi  responden  meliputi  faktor  pada  diri  responden;  faktor  pada  sasaran  atau  objek;  dan  faktor situasi/konteks.
Kata Kunci: Mahasiswa; Pemilih Pemula; Pemilu; Politik uang
How to Cite : Faqi, A. F., Hasrul, M., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). Student perceptions  as  beginner  voters  against  the  normalization  of  money  politics  in  general elections. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 17-30. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.981

## Pendahuluan
Karakteristik negara hukum ialah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini tertu- ang dalam Paragraf ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan demokrasi Pancasila menjadi roh dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Raharja & Setiabudhi,  2020).  Konsep  demokrasi  pada  hakikatnya  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan konsep Pemilu (Mubarok, 2021). Indonesia akan menyelenggarakan kembali Pemilu pada tahun 2024, dimana sebelumnya Pemilu telah diadakan sebanyak 12 kali, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Paska reformasi tahun 1998, Pemilu tahun 2024 merupakan Pemilu kali pertama yang diselenggarakan secara serentak.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) meng- atur bahwa salah satu tujuan dari pengaturan UU Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil  dan  berintegritas.  UU  Pemilu  telah  mengatur  ancaman  pidana  terhadap  praktik  koruptif dalam Pemilu yang dapat merusak integritas penyelenggaraan Pemilu, salah satunya diantaranya adalah ancaman pidana untuk praktik politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) s/d. ayat (3) UU Pemilu. Tetapi fakta empiris menunjukkan bahwa prevalensi praktik politik uang masih  terjadi  di  Indonesia.  Survei  yang  dilakukan  oleh  Burhanuddin  Muhtadi  melalui  Lingkar Survei Indonesia bekerjasama dengan Australian National University telah menguraikan secara sistematik  berapa  banyak  pemilih  di  Indonesia  yang  terpapar  dengan  politik  uang.  Survey tersebut menemukan bahwa praktik politik uang pada Pemilu tahun 2019 sedikit lebih rendah dibanding pada Pemilu tahun 2014 (Muhtadi, 2019b, 2019a).
Pada satu sisi, intensitas politik uang meningkat paska penggunaan sistem proporsional ter- buka karena para calon legislatif akan menghalalkan segala cara dalam rangka meraih suara ter- banyak di partainya. Pada sisi yang lain, pemilih tidak segan mengakui telah terpapar malpraktik politik uang. Praktek budaya politik uang secara langsung berakibat pada lunturnya nilai-nilai demokrasi (Erviantono, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang bukanlah suatu hal tabu  sebagaimana  dibayangkan  dan  telah  menjadi  praktik  normal  baru  ( new  normal )  yang menentukan irama permainan dalam kompetisi elektoral di Indonesia. Publik juga memplesetkan istilah "NPWP" menjadi "Nomer Piro, Wani Piro" (nomor urut di kertas suara dari calon legislatif dan  yang  bersangkutan  berani  membayar  berapa  rupiah).  Istilah  GOLPUT  juga  diplesetkan menjadi "Golongan Penerima Uang Tunai".
Tokoh agama sekalipun menjustifikasi politik uang yang sebenarnya haram, bahwa berdasar prinsip keadilan praktik tersebut dibolehkan agar tercipta lapangan permainan yang rata ( a level playing field ) bagi seluruh calon legislatif. Burhanuddin Muhtadi selanjutnya merujuk pendapat beberapa ahli. Corstange (2017) menyebut bahwa Pemilu adalah ajang "panen uang". Kerkvliet (1995)  menjelaskan  bahwa  Pemilu  adalah  kesempatan  yang  jarang  orang  biasa  miliki  untuk “menghukum” dan mengambil kembali hak atau dana publik yang dicuri oleh politisi. Schaffer dan Schedler  (2007)  membahasakan  bahwa  para  penerima  politik  uang  menganggap  uang  atau hadiah  yang  mereka  terima  sebagai “amends  for  [politicians’]  wrongdoings  [committed against them] in the past" . Sehingga banyak pemilih yang menganggap politik uang sebagai rutinitas dalam Pemilu di Indonesia (Muhtadi, 2019a).
Pembahasan politik uang telah banyak dibahas dalam literatur mengenai perilaku pemilih di Indonesia,  baik  dari  perspektif  politik,  sosiologis,  psikologis,  dan rationale  choice (ekonomi politik). Terdapat juga studi yang memberikan perhatian kepada pengaruh politik uang dalam Pemilu,  misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhtadi  (2013);  Virananda  et  al.  (2021). Penjelasan akademis mengenai dampak elektoral dari praktik politik uang dibahas juga dalam Riset International Foundation for Electoral Systems tentang Money Politics: Regulation of Political Finance  in  Indonesia (International  Foundation  for  Electoral  System,  1999).  Oleh  karena  itu, penelitian tentang persepsi Mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap fenomena normasilasi praktik politik uang menjadi menarik untuk dilakukan.
Pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih di Indonesia. Jumlah Pemilih Pemula yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 sekitar 5 juta orang atau 2,5% dari total pemilih. Preferensi memilih dari kelompok pemilih pemula ini dipengaruhi oleh isu keseharian seperti isu kemacetan, banjir, ketersediaan bahan pokok, dan layanan publik, serta isu di media sosial (Jati, 2019).  Pemilih  pemula  merupakan  segmen  pemilih  yang  memiliki  keunikan  sebab  perilaku mereka dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, serta tipis akan kadar polusi pragmatisme (Sofyaningsih, 2014; Wardhani, 2018).
Pemilih  Pemula  disebut-sebut  dapat  menjadi  penentu  dalam  Pemilu  2024  yang  membuat mereka  menjadi  ceruk  suara  yang  sangat  menjanjikan  (Dwi,  2022).  Pemilih  Pemula  sebagai kelompok sosial yang lebih rasional dan tidak pragmatis seyogyanya memiliki kesadaran tentang pentingnya  penyelenggaraan  Pemilu  yang  berintegritas.  Asumsi  tersebut  menjadi  patut  diuji mengingat  praktik  politik  uang  telah  menjadi  rutinititas  normal  dalam  Pemilu.  Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam Pemilu, yang belum pernah dilakukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## Tinjauan Pustaka

## Persepsi
Menurut Robbins dan Judge (2017), persepsi adalah proses di mana seseorang mengatur dan menafsirkan  kesan  sensorik  untuk  memberi  makna  pada  lingkungan  sekitarnya.  Apa  yang seseorang rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Hal tersebut membuat sangat  sulit  menemukan  kesepakatan  universal  terhadap  sesuatu  hal  di  antara  setiap  orang. Banyak faktor yang membentuk dan bahkan terkadang mendistorsi persepsi. Faktor-faktor ini dapat  berada  pada  diri  perseptor,  objek  atau  sasaran  yang  dirasakan,  atau  situasi  di  mana
persepsi tersebut dibuat. Robbins dan Judge (2017)selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang membentuk suatu persepsi, sebagai berikut (Gambar 1).

## Gambar 1 . Faktor-faktor yang membentuk persepsi
Faktor pertama yang membentuk suatu persepsi berada pada diri seorang perseptor. Ketika seseorang  melihat  sasaran,  maka  interpretasi  terhadap  apa  yang  dilihat  dipengaruhi  oleh karakteristik  pribadi  si  perseptor  tersebut  baik  sikap,  kepribadian,  motif,  minat,  pengalaman masa  lalu,  dan  harapannya.  Dalam  beberapa  hal,  seseorang  mendengar  apa  yang  dia  ingin dengarkan dan melihat apa yang ingin dia lihat, bukan karena itu adalah kebenaran tetapi karena itulah yang sesuai dengan pemikiran dia.
Faktor kedua adalah karakteristik dari objek atau sasaran yang juga mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang tidak melihat sasaran secara terpisah, melainkan hubungan sasaran dengan latar  belakangnya.  Hal  tersebut  mempengaruhi  pembentukan  persepsi,  misalnya  seseorang cenderung mengelompokkan karakteristik yang dekat dan serupa secara bersamaan. Seseorang juga bisa melihat jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, atau anggota kelompok mana pun secara berbeda berdasarkan karakteristik yang serupa, meskipun seringkali tidak relevan.
Situasi atau konteks juga menjadi faktor yang penting. Waktu di mana seseorang melihat suatu objek  atau  peristiwa  dapat  mempengaruhi  perhatian  orang  tersebut,  seperti  halnya  lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional. Misalnya, seorang siswa berdandan dan berpakaian sangat formal untuk menghadiri perkuliahan di kampus akan menarik perhatian setiap orang karena hal tersebut  tidak  lazim.  Seseorang  biasanya  tidak  menyadari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  mereka  tentang  realitas.  Kesadaran  dan  tindakan  objektif  dapat  mengurangi  distorsi persepsi seseorang. Misalnya, ketika seseorang lebih sadar mengenai bias ras, maka mereka dapat mengendalikan prasangka-prasangka (Robbins & Judge, 2017).

## Mahasiswa & Pemilih Pemula
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi.  Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan mahasiswa sebagai peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Lisa Dwi Lastary dan Anizar Rahayu mengutip pendapat Damar Adi Hartaji menjelaskan bahwa Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani  pendidikan  pada  salah  satu  bentuk  Perguruan  Tinggi,  baik  Akademik,  Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Siswoyo juga mendefinisikan bahwa Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga  lain  setingkat  Perguruan  Tinggi.  Mahasiswa  dinilai  memiliki  tingkat  intelektualitas tinggi,  kecerdasan  dalam  berpikir  dan  perencanaan  dalam  bertindak.  Berpikir  kritis  dan
bertindak  dengan  cepat  dan  tepat  merupakan  sifat  yang  cenderung  melekat  pada  diri  setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi (Lastary & Rahayu, 2018).
Berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu, ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka jelas bahwasanya pemilih yang dimaksud dalam UU Pemilu adalah mereka yang sudah berumur 17 (tujuh  belas) tahun atau lebih dan seterusnya.  Secara umum jenis pemilih di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: (Sijabat et al., 2021); (1) Pemilih rasional adalah pemilih yang benar-benar  memilih  partai  berdasarkan  penilaian  dan  analisis  mendalam;  (2)  Pemilih  kritis emosional  adalah  pemilih  yang  masih  idealis  dan  tidak  kenal  kompromi;  (3)  Pemilih  pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.
Wasisto Raharjo Jati menjelaskan beberapa karakteristik pemilih pemula di Indonesia, antara lain (Jati, 2019): (1) Voluntarisme, yakni anak muda yang tidak menyukai hierarki dan institusi kerap memilih untuk terlibat dalam gerakan relawan ketimbang partai politik; (2) Kelogialitas, yakni suara dan sikap mereka tidak mewakili suara per individu, tapi suara kelompok; (3) Apolitis dan Apatis. Perbedaan faktor sosial ekonomi dan sosial politik, misalnya ketersediaan lapangan kerja dan aksesibilitas informasi. Keduanya berdampak pada pembentukan karakter apolitis yang lebih  didorong  faktor  pragmatis;  rezim  berganti  atau  bertahan  tidak  mempengaruhi  langsung kehidupan mereka.

## Politik Uang
Dalam  beberapa  literatur,  politik  uang  atau money  politic acapkali  disebut  sebagai  korupsi elektoral. Dalam sosiologi istilah politik uang ini biasa disebut dengan venality (Hariyanto, 2021). Menurut  Eward  Aspinall  dan  Mada  Sukmajati  mendefinisikan  politik  uang  sebagai  pembelian suara ( vote buying ) (Wardhana, 2020). Selain itu, menurut Pahlevi politik uang menjadi corong utama  dalam  menghasilkan  seorang  pemimpin  yang  pro  terhadap  kepentingan  individu  serta kelompok  (Atmojo  &  Pratiwi,  2022).  Praktik  politik  uang  disebut  semakin  marak  pada penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu spaska era reformasi.
Menurut Hariman Satria, politik uang tidak sejalan dengan 3 (tiga) tujuan penyelenggaraan Pemilu.  Pertama,  Politik  uang  tidak  akan  pernah  memperkuat  sistem  ketatanegaraan  karena demokrasi  dibajak  melalui  korupsi  elektoral.  Kedua,  secara  mutatis  mutandis  tidak  dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Ketiga, politik uang akan mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Praktik tersebut pada akhirnya menjadi antitesa  dari  tujuan  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia  (Satria,  2019).  Praktik  Politik  uang merupakan kejahatan dalam Pemilu dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam  Pasal  523  UU  Pemilu.  Topo  Santoso  dan  Ida  Budiati  menjelaskan  bahwa  tindak  pidana Pemilu adalah setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan- tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam UU Pemilu (Susanti, 2021).  Soal  ketaatan  seseorang  terhadap  aturan  hukum  terkait  larangan  praktik  politik  uang dalam UU Pemilu, sesungguhya tidak terlepas dari etika berpolitk dan moral (Kasim & Supriyadi, 2021).
Burhanuddin  Muhtadi  telah  mengumpulkan  kerangka  teoritis  yang  menjelaskan  latar belakang  fenomena  politik  uang  (Muhtadi,  2013).  Menurutnya  banyak  ahli  ilmu  politik  yang percaya bahwa patron-klien merupakan penyebab merebaknya praktik politik uang di negara- negara berkembang. Burhanuddin Muhtadi membagi tiga aliran literatur kesarjanaan dalam studi klientelisme.  Pertama  adalah  aliran  determinis  yang  paralel  dengan  teori  modernisasi. Klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial-politik. Patron- klien dinilai sebagai bagian intrinsik Dunia Ketiga yang relatif masih miskin dengan tingkat buta huruf  yang  tinggi.  Fokus  kubu  intelektual  ini  adalah  konseptualisasi  dan  studi  kasus.  Asumsi teoretik  yang  dibangun  adalah  patron-klien  dapat  diatasi  jika  negara  itu  sudah  modern,  baik ekonomi maupun politik. Tidak mengherankan apabila praktik jual beli suara menjadi endemik karena  jaringan  patron-klien  berjasa  menyuburkan  dan  memelihara  politik  uang  demi keberlangsungan status quo.
Aliran kedua adalah argumen kebudayaan. Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya yang mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu ( patrons ) memberikan uang atau keuntungan  sebagai imbalan  atas  loyalitas  pengikutnya  ( client s). Klientelisme  dianggap  bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga sebuah “political sub -cultures" . Aliran intelektual kedua ini potensial terjebak dalam esensialisme, sebuah tendensi keyakinan bahwa budaya klientelisme itu bersifat unik, tetap, dan tak berubah. Sehingga aliran ini cenderung mengabaikan perkembangan sosial,  budaya,  dan  politik.  Akibatnya,  politik  uang  dan  korupsi  mustahil  dihilangkan  karena dianggap  bagian  integral  dari  budaya  itu  sendiri.  Padahal  studi  di  negara  Swedia  dan  Inggris menunjukkan hal sebaliknya.
Aliran  intelektual  yang  ketiga  dalam  studi  klientelisme  adalah  pendekatan  institusionalis. Kubu ini menekankan desain institusi politik memiliki peran dalam menyebarkan praktik patron- klien, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multi partai yang ditengarai menjadi penyebab maraknya  patronase  politik  baik  dalam  sistem  Pemilu  yang  terdesentralisasi  maupun  proses pengambilan keputusan, baik di legislatif maupun eksekutif. Bagi aliran ini, patron-klien makin menarik bagi politisi di negara yang integrasi sistem politiknya masih buruk, pembelahan etnik yang kuat, dan performa ekonomi yang lemah. Argumen institusionalis ini rentan terjatuh pada “mana dahulu apakah telur atau ayam”, atau dilema kausalitas di antara patron -klien dan institusi politik yang menjadi penyebab bagi yang lain. Kelemahan pendekatan institusionalis yang lain adalah terlalu kritis dan kurang simpatik terhadap patron-klien.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deksriptif.  Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan dan menentukan jawaban  atas  masalah  yang  diajukan.  Menurut  Vanderstoep  dan  Johnson  (2008)  karakteristik pendekatan kualitatif adalah berupa penjelasan fenomena secara naratif, merupakan identifikasi topik yang bersifat umum, luas, dan tematik. Sudjarwo menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah  penelitian  berpola  menggambarkan  sesuatu  yang  terjadi  di  lapangan  dan  berupaya menggambarkan data secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta  sifat-sifat  tertentu,  atau  mencoba  menggambarkan  fenomena  secara  detail  (Sudjarwo, 2001). Penelitian ini oleh karenanya akan memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa sebagai  pemilih  pemula  terhadap  fenomena  normalisasi  politik  uang  di  dalam  Pemilu  untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  langsung  dari  objeknya  yang  bersumber  dari  data  hasil wawancara peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain yang telah ada sebelumnya seperti buku, hasil penelitian, jurnal  ilmiah,  bahan-bahan  yang  tersedia  di  Internet.    Pemilihan  responden  dalam  penelitian menggunak teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang diberikan oleh  peneliti, yaitu mahasiswa  Universitas  Hasanuddin  yang  berasal  dari  15  (lima  belas)  Fakultas  dan  sedang menempuh  jenjang  studi  pada  program  sarjana  (S1).  Berdasarkan  kriteria  yang  ditentukan tersebut, terpilih 142 orang mahasiswa sebagai responden penelitian.
Berdasarkan formulasi sampel minimum berdasarkan metode Slovin, didapatkan sampel mini- mum dengan jumlah populasi mahasiswa Universitas Hasanuddin sebanyak 21,554 dan tingkat kesalahan sampling sebesar 10% ialah sebesar:
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒 2 = 21554 1 + (21554) ∗ (0.1) 2 = 99.5
Jumlah sampel minimum didapatkan sekitar 100. Oleh karena itu, jumlah sampel sebanyak 142 responden yang digunakan penelitian ini secara umum sudah  memenuhi jumlah  sampel mini- mum. Tabel 1 merupakan demografi responden. Peneliti menggunakan metode wawancara ter- struktur ( structured interviews ) dengan kuisioner ( questionnaires ) untuk memperoleh data pene- litian. Wawancara terstruktur merupakan prosedur sistematis untuk menggali informasi menge- nai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah
disiapkan  oleh  pewawancara  dan  jawabannya  dicatat  dalam  bentuk  yang  terstandardisasi. Pengambilan data dengan wawancara terstruktur menggunakan kuisioner dipilih dengan pertim- bangan agar pertanyaan lebih fokus dan memiliki relevansi. Peneliti menyusun kuisioner berba- hasa Indonesia menggunakan layanan Google Form . Kuisioner Google Form kemudian disebarkan kepada  responden  menggunakan  tautan  web https://forms.gle/qKcfRnqcjgeLmzPw5 atau https://bit.ly/pankas_acs2022 . Peneliti selanjutnya menggunakan fitur pada Google Form untuk mengidentifikasi dan memetakan pola jawaban dari responden. Peneliti kemudian menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mendeskripsikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram.
Tabel 1. Demografi Responden Asal Fakultas Jenis Kelamin Usia (Tahun) P W Tidak Menjawab 18 19  20  21  22  23  24  25 Fakultas Teknik 7 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 Fakultas FEB 4 6 0 1 1 1 3 1 1 2 0 Fakultas Hukum 16 15 0 10 5 4 4 5 1 2 0 Fakultas FIB 3 3 0 2 1 1 1 1 0 0 0 Fakultas FKIP 3 4 0 0 0 1 2 3 0 0 1 Fakultas FISIP 7 21 0 4 3 11 3 4 2 1 0 Fakultas Kedokteran 0 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 Fakultas FKG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Fakultas Kehutanan 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Fakultas FKM 1 34 0 12 9 10
2 3 2 0 0 Fakultas MIPA 2 4 0 0 1 0 4 1 0 0 0 Fakultas Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Total 45 94 3 30 22  32  23  20 6 5 4
Mengingat bahwa responden penelitian tidak bersifat homogen, maka peneliti memilih karak- teristik responden berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas responden agar sumber informasi pada penelitian dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan. Alasan pertama memilih karak- teristik  responden  berdasarkan  usia  adalah  untuk  mengetahui  persepsi  dari  responden  yang pernah dan belum pernah memberikan hak suara pada pemilihan umum. Alasan kedua memilih karakteristik  responden  berdasarkan  gender  adalah  karena  dalam  melihat  realitas  responden Pria lebih mengandalkan kemampuan motorik (panca indera) sedangkan responden Wanita lebih mengedepankan memori ingatan dan keadaan sosial. Alasan terakhir memilih karakteristik res- ponden berdasarkan asal fakultas adalah terkait dengan materi perkuliahan yang relevan dengan objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh melalui jawaban kuisioner semi terstruktur ( semi-structured questionnaire ), terdapat 4 (empat) rubrik utama yang akan dilaporkan dalam penelitan ini (Tabel 2).  Rubrik  pertama,  yaitu  berhubungan  dengan  partisipasi  responden  dalam  Pemilu.  Rubrik kedua  berkaitan  dengan  pengetahuan  responden  terhadap  prevalensi  praktik  politik  uang  di Pemilu di Indonesia. Rubrik ketiga tentang pengetahuan responden terhadap bentuk/jenis politik uang dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana/kejahatan Pemilu. Rubrik terakhir adalah mengenai persepsi responden terhadap praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia.

## Partispasi Responden dalam Pemilu
Berdasarkan  rubrik  pertama,  ditemukan  data  mengenai  responden  yang  telah  dan  belum memberikan  hak  suara  pada  Pemilu  sebelumnya.  Sebanyak  84  responden  (94,4%)  telah memberikan hak suara dalam Pemilu tahun 2019 dan sebanyak 5 responden (5,6%) dalam Pemilu tahun 2014, sehingga total responden yang telah memberikan hak suara dalam Pemilu adalah sebanyak 89 responden (62,6%). Rata-rata sebanyak 56 responden (62,9%) dari kelompok ini telah berpartisipasi pada seluruh tingkat Pemilu baik Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif  (DPR/DPD/DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota),  maupun  Pemilu  Kepala  Daerah
(Gubernur/Walikota/  Bupati).  Responden  sisanya  hanya  berpartisipasi  pada  satu  atau  dua tingkat Pemilu.
Responden yang belum pernah memberikan hak suaranya dalam Pemilu adalah sebanyak 53 responden  (37,3%).  Ketidakikutsertaan  responden  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor sebagai berikut: (1) Faktor Administratif (tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau tidak mendapatkan  kartu  pemilihan  atau  tidak  memiliki  KTP)  =  41  responden  (77,4%);  (2)  Faktor internal (alasan kesehatan, kesibukan, atau memilih bersikap golput) = 4 responden (7,6%); (3) Faktor lain (kurangnya sosialisasi) = 3 responden (5,7%); dan (4) Tidak bersedia memberikan alasan  =  5  responden  (9,4%).  Sehubungan  dengan  partisipasi  responden  untuk  Pemilu selanjutnya, ditemukan juga data (Tabel 2).
Tabel 2. Partisipasi Responden dalam Pemilu Tahun 2024 Akan memberikan hak suara Tidak akan memberikan hak suara Ragu-ragu memberikan hak suara Pernah memberikan hak suara (2014/2019) 77 responden - 12 Belum pernah memberikan hak suara 50 responden - 3 TOTAL 127 responden - 15 responden
Pengetahuan Responden terhadap Prevalensi Praktik Politik Uang ( Money Politics )
Data pertama yang dikumpulkan dari rubrik kedua adalah mengenai pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang di dalam Pemilu di Indonesia. Mayoritas 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mereka mengetahui praktik politik uang seringkali terjadi di dalam Pemilu di Indonesia. Sedangkan 4 responden (2,8%) menyatakan tidak dan 5 responden (3,5%) menyatakan ragu-ragu.
Data kedua dalam rubrik kedua adalah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pengetahuan responden  terhadap  prevalensi  praktik  politik uang.  Mayoritas  responden menyatakan  bahwa mereka mengetahui prevalensi praktik politik uang berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut: (1) Responden pernah mendengar dari orang lain tentang praktik politik uang; (2) Responden memiliki  pengalaman  pribadi  baik  pernah  mendapatkan  penawaran/terlibat  dalam  praktik politik uang ataupun melihat sendiri praktik politik uang tersebut; (3) Responden pernah mem- baca  literatur, mengikuti sosialisasi,  dan memperoleh  infomasi  dari media (cetak/penyiaran/- berbasis internet) terkait dengan maraknya praktik politik uang.

## Pengetahun Responden tentang Bentuk/Jenis Politik Uang dan Hal Tersebut Merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan Pemilu
Rubrik  ketiga  terkait  pengetahuan  responden  mengenai  bentuk/jenis  politik  uang  dan  hal tersebut  merupakan  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  Pemilu.  Mayoritas  responden  atau sebanyak 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mengetahui bentuk/jenis politik uang, se- dangkan sisanya 9 responden (6,3%) menyatakan tidak mengetahui. Adapun bentuk/jenis politik uang yang diketahui oleh responden, sebagai berikut: (1) pemberian uang tunai/barang/hadiah langsung  kepada  calon  pemilih;  (2)  pelayanan  dan  aktivitas  sosial  disertai  dengan  pemberian uang tunai dan materi lainnya; (3) pemberian uang tunai atau barang kepada kelompok/komuni- tas/asosiasi dari masyarakat tertentu; dan (4) proyek-proyek Pemerintah menjelang Pemilu atau janji-janji proyek.
Mayoritas responen atau sebanyak 123 responden (86,6%) selanjutnya juga mengetahui bah- wa  praktik  politik  uang  adalah  tindakan  yang  dilarang  dan  merupakan  suatu  tindak  pidana/- kejahatan dalam Pemilu. Sedangkan sisanya, yaitu 13 responden (9,2%) menyatakan ragu-ragu dan 6 responden (4,2%) menyatakan tidak mengetahui bahwa adalah tindakan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana.

## Persepsi Responden terhadap Praktik Politik Uang
Rubrik  terakhir  yang  akan  dilaporkan  adalah  terkait  dengan  persepsi  responden  terhadap politik  uang  yang  dianggap  sebagai  praktik  normal  dalam  Pemilu  di  Indonesia  dan  persepsi
responden mengenai praktik politik uang dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia. Data pertama dalam rubrik ini adalah persepsi responden terhadap politik uang yang dianggap sebagai praktik normal dalam Pemilu di Indonesia, sebagai berikut:
Gambar 2. Persepsi Responden bahwa Politik Uang Merupakan Praktik yang Normal dalam Pemilu di
Indonesia
Gambar 3. Persepsi Responden Bahwa Praktik Politik Uang dapat Menciderai Integritas Pemilu di

## Indonesia
Selanjutnya,  sebanyak 53 responden (37,3%) bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut  terkait  persepsi  mereka  terhadap  praktik  politik  uang  di  Pemilu  di  Indonesia.  Setelah dilakukan reduksi data, berikut beberapa penjelasan dari responden: Pertama , Praktik politik uang  masih  saja  terjadi  bahkan  secara  terang-terangan  dilakukan  di  lingkungan  masyarakat; Kedua , Dalam kehidupan masyarakat di daerah  saya,  money politics dilihat sebagai hal wajar karena adanya pandangan masyarakat sebaiknya kita ambil uangnya karena siapapun yang kita pilih  atau  naik  sebagai  pemenang  pemilu  tetap  tidak  akan  mengubah  kehidupan  kita; Ketiga , Money  politics  telah  menjadi  praktik  yang  normal  dilakukan  dalam  Pemilu  khususnya  di Indonesia yang dapat kita terima beritanya di media sosial mulai dari tingkatan pemilihan daerah hingga  yang  lebih  tinggi; Keempat ,  karena  di  kehidupan  nyata  setiap  tahun  saya  mendengar cerita dari tetangga sekitar di setiap RT/RW/ kecamatan ada uang sogokan untuk memilih calon A  (misalnya); Kelima ,  Kasus  ini  sering  terjadi  di  daerah  seperti  kabupaten  saat  pemilihan gubernur, dimana suara masyarakat kebanyakan dibeli; Keenam , Hal ini sudah menjadi tradisi budaya  mendekati  pemilu  bahkan  sudah  mendarah  daging  di  kalangan  masyarakat,  dan  pasti setiap  ada  pemilu  ataupun  pilkada  maupun  pileg,  selalu  ada  unsur  money  politics; Ketujuh , Kebanyakan juga masyarakat memilih untuk mengambil uang tersebut bahkan di jadikan lahan bisnis untuk mereka sendiri; Kedelapan , karena sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali diadakan  pemilu,  tidak  heran  mengapa  terjadi  banyak  kasus  korupsi; Kesembilan ,  Pernah
32% 15% 23% 23% 7% Tidak Setuju (45 Responden) Kurang Setuju (22 Responden)
Netral (32 Responden)
Setuju (33 Responden)
Sangat Setuju (10 Responden)
5% 2% 8% 27% 58% Tidak Setuju (7 Responden)
Kurang Setuju (3 Responden) Netral (12 Responden) Setuju (38 Responden)
Sangat Setuju (82 Responden)
mendapatkan  penawaran.  Praktik  money  politics  ini  terkesan  sudah  lumrah  di  masyarakat. Praktik money politics ini sangat structural jadi cukup sulit untuk dihilangkan; Kesepuluh , Sejak SD, guru saya memberitahu tentang bagaimana politik uang itu sering terjadi dimana saat itu saya tidak tahu tentang hal-hal tentang Pemilu. Hingga saat sekarang ini, saya sudah melihat langsung di lingkup masyarakat sekitar saya bagaimana politik uang ini sering terjadi; Kesebelas , Karena menurut saya sudah bukan rahasia umum lagi bahwa para pejabat sekarang itu berhasil terpilih dari hasil membeli suara rakyat; Keduabelas , karena kenyataannya di Indonesia sudah banyak praktik politik uang terjadi dan orang sudah biasa dengan hal itu sehingga dipandang normal; dan Ketigabelas , Sebagai pemilih perdana pada 2019 yang lalu saya sudah sering mendengar terkait suatu istilah yang namanya serangan fajar, istilah ini sudah sangat umum digunakan sebelum saya menjadi pemilih.

## Analisis
Penelitian  sebelumnya  telah  menemukan  bahwa  praktik  politik  uang  merupakan  rutinitas dalam Pemilu di Indonesia. Teori patron-klien menjelaskan penyebab maraknya praktik politik uang di negara-negara berkembang karena akibat warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial- politik  (aliran  determinis),  atau  bagian  sosial  budaya  masyarakat  (aliran  budaya),  atau  akibat desain  institusi  politik  (pendekatan  institusionalis).  Penelitian  menemukan  bahwa  prevalensi praktik  politik  uang  diketahui  oleh mayoritas  133  responden  (93,7%) dimana  mereka menyatakan mengetahui  terjadinya  politik  uang di  dalam  Pemilu  di  Indonesia.  Selain  itu, sebanyak 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mengetahui bentuk/jenis politik uang.
Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data terkait pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang berdasarkan usia, gender, dan. asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengetahuan Responden terhadap Prevalensi Praktik Politik Uang Berdasarkan Usia, Gender, dan
Asal Fakultas Ya Mengetahui Ragu-Ragu Tidak Mengetahui Usia: 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 28 (21,5%) 19 (14,29 %) 29 (21,80%) 23 (17,29%) 20 (15,04%) 6 (4,51%) 5 (3,75%) 3 (2,25%) 0 (0%) 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (20%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Gender: Pria Wanita Memilih tidak menjawab 43 (32,33%) 87 (65,41%) 3 (2,25%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 %) Asal Fakultas: Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum
Fakultas Ilmu Budaya
Fakultas FIKP Fakultas Ilmu Sosial Politik
Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Kehutanan Fakultas FKM Fakultas Matematika dan IPA Fakultas Pertanian 7 (5.26%) 9 (6.76%) 30 (22.56%) 5 (3.75%)) 7 (5.26%) 26 (19.55%) 5 (3.75%) 0 (0%) 1 (0.75%) 35 (26.32%) 6 (4.51%) 2 (1.50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%)
Selain itu setelah  dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data terkait dengan pengetahuan responden bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana berdasarkan usia, gender, dan. asal fakultas dari responden, diperoleh juga hasil seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengetahuan Responden Bahwa Politik Uang Merupakan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Usia,
Gender, dan Asal Fakultas Ya Mengetahui Ragu-Ragu Tidak Mengetahui Usia: 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 26 (22.03%) 20 (16.95%) 25 (21.19%) 20 (16.95%) 16 (13.56%) 4 (3.39%) 4 (3.39%) 3 (2.54%) 2 (20%) 2 (20%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33.33%) 2 (33.33%) 2 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Gender: Pria Wanita Memilih tidak menjawab 35 (29.66%) 80 (67.80%) 3 (2.54%) 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (50%) 0 (0%) Asal Fakultas: Fakuktas Teknik Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum
Fakultas Ilmu Budaya Fakultas FIKP Fakultas Ilmu Sosial Politik Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Kehutanan
Fakultas FKM Fakultas Matematika dan IPA Fakultas Pertanian 5 (4.23%) 9 (7.62%) 26 (22.03%) 6 (5.08%) 5 (4.23%) 21 (17.80%) 4 (3.39%) 1 (0.84%) 1 (0.84%) 33 (27.97%) 5 (4.23%) 2 (1.69%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (16.67%) 0 (0%) 2 (33.33%) 0 (0%) 1 (16.67%) 1 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%)
Berdasarkan data pada Tabel 4, ditemukan bahwa responden berjenis kelamin Wanita lebih banyak yang menjawab tidak mengetahui atau ragu-ragu bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana dibandingkan responden berjenis kelamin Pria. Apabila dilihat berdasarkan asal fakultas, maka responden yang berasal dari fakultas ilmu sosial lebih mengetahui bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana dibandingkan responden yang berasal dari fakultas ilmu sains. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa materi perkuliahan pada fakultas ilmu sosial membahas mengenai pemilihan umum, misalnya ilmu politik dan hukum tata negara.
Mengenai persepsi responden bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam Pemilu di  Indonesia,  ditemukan  hasil  bahwa  45  responden  (31,6%)  menyatakan tidak  setuju ;  22 responden (15,46%) menyatakan kurang setuju ; 32 responden (22,5%) menyatakan netral ; 33 responden (23,2%) menyatakan setuju ; dan 10 responden (7,04%) menyatakan sangat setuju . Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data mengenai persepsi responden bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di indonesia berdasarkan usia, gender, dan. asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.
Berdasarkan data pada Tabel 5, ditemukan bahwa ternyata terdapat responden yang berumur relatif  lebih  muda  (dibawah  23  tahun)  yang  berpandangan  bahwa  politik  uang  telah  menjadi praktik  normal  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Apabila  dilihat  dari  gender,  responden berjenis kelamin Wanita lebih banyak yang berpandangan tidak setuju atau kurang setuju bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam pemilihan umum dibandingkan responden yang berjenis kelamin Pria. Selain itu, responden yang berasal fakultas ilmu sains sebagian besar iuga berpandangan  bahwa  politik  uang  telah  menjadi  praktik  normal  dalam  pemilihan  umum, dibandingkan responden yang berasal dari fakultas ilmu sosial.
Tabel 5. Persepsi Responden Bahwa Politik Uang ( Money Politics ) Merupakan Praktik yang Normal dalam Pemilu di Indonesia Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas
Tidak Setuju  Kurang Setuju Netral Setuju Sangat Setuju Usia: 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 10 (22.2%) 6 (13.33%) 13 (28.8%) 4 (8.88%) 6 (13.33%) 4 (8.88%) 0 (0%) 2 (4.44%) 4 (18.18%) 4 (18.18%) 3 (13.64%) 2 (9.09%) 3 (13.64%) 2 (9.09%) 3 (13.64%) 1 (4.54%) 5 (15.62%) 5 (15.62%) 7 (21.88%) 8 (25%) 5 (15.62%) 0 (0%) 2 (6.25%) 0 0%) 8 (24.24%) 7 (21.21%) 7 (21.21%) 6 (18.18%) 4 (12.12%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3.03%) 3 (30%) 0 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Gender: Pria Wanita Memilih tidak menjawab 14 (31.1%) 30 (66.7%) 1 (2.22%) 6 (27.2%) 16 (72.7%) 0 (0%) 7 (21.88%) 24 (75%) 1 (3.12%) 13 (39.3%) 19 (57.5%) 1 (3.03%) 5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) Asal Fakultas: Fakultas Teknik Fakultas FEB Fakultas Hukum Fakultas Ilmu Budaya Fakultas FIKP
Fakultas FISIP Fakultas Kedokteran
Fakultas KG Fakultas Kehutanan Fakultas FKM Fakultas MIPA Fakultas Pertanian 4 (8.88%) 1 (2.22%) 10 (22.2%) 3 (6.66%) 2 (4.44%) 9 (20%) 0 (0%) 1 (2.22%) 0 (0%) 15 (33.3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (9.09%) 5 (22.73%) 0 (0%) 1 (4.54%) 4 (18.18%) 1 (4.54%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (27.27%) 2 (9.09%) 1 (4.54%) 1 (3.12%) 4 (12.50%) 5 (15.62%) 2 (6.25%) 2 (6.25%) 7 (21.88%) 1 (3.12%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (21.88%) 3 (9.37%) 0 (0%) 2 (6.06%) 3 (9.09%) 8 (24.24%) 1 (3.03%) 1 (3.03%) 5 (15.15%) 2 (6.06%) 0 (0%) 1 (3.03%) 8 (24.24%) 1 (3.03%) 1 (3.03%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%)
Persepsi responden bahwa politik uang dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia ada- lah 7 responden (4,92%) menyatakan tidak setuju ; 3 responden (2,11%) menyatakan kurang setuju ; 12 responden (8,45%) menyatakan netral ; 38 responden (26,76%) menyatakan setuju ; dan 82 responden (57,74%) menyatakan sangat setuju. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap  data  mengenai  persepsi  responden  bahwa  politik  uang  dapat  menciderai  integritas Pemilu di Indonesia berdasarkan usia, gender, dan. asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 6.
Teori patron-klien sebagai produk sosial-budaya menjelaskan tentang latar belakang praktik politik uang. Patron-klien dianggap sebagai produk sosial-budaya ketika kelompok yang mempu- nyai keistimewaan tertentu ( patrons ) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya ( clients ). Klientelisme dianggap bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga sebuah “political  sub -cultures" .  Mayoritas  responden  menyatakan  bahwa  mereka  mengetahui telah terjadi politik uang, dan mengetahui bentuk/jenis politik uang, serta mengetahui bahwa hal tersebut  merupakan  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  Pemilu.  Hasil  tersebut  menunjukkan pada satu  sisi bahwa praktik politik uang memang telah menjadi rutinitas di dalam Pemilu di Indonesia. Responden juga menyatakan bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Meskipun pada sisi yang lain responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia dan hal tersebut dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia.
Merujuk  teori  persepsi  menurut  Stephen  P.  Robbins  dan  Timothy  A.  Judge,  maka  faktor pertama  yang  mempengaruhi  persepsi  responden  adalah  faktor  pada  diri  responden,  yaitu pengalaman responden terhadap praktik politik uang, yakni pernah mendengar dari orang lain dan  pernah  mengalaminya  sendiri  seperti  mendapatkan  penawaran/terlibat  dalam  praktik politik uang atau pernah melihat sendiri praktik politik uang tersebut. Faktor kedua adalah terkait dengan  sasaran  atau  objek  (maraknya  praktik  politik  uang),  yaitu  adanya  faktor  kesamaan dimana  mayoritas  responden  mengetahui  terjadinya  politik  uang  dalam  Pemilu  di  Indonesia.
Faktor  situasi/konteks  juga  mempengaruhi  persepsi  responden  karena  sebagian  responden meyakini bahwa praktik politik uang marak terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.
Tabel 6. Persepsi Responden Bahwa Praktik Politik Uang ( Money Politics ) dapat Menciderai Integritas Pemilu di Indonesia Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas
Tidak Setuju  Kurang Setuju Netral Setuju Sangat Setuju Usia: 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 2 (28.57%) 1 (14.29%) 1 (14.29%) 0 (0%) 2 (28.57%) 1 (14.29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (16.67%) 2 (16.67%) 5 (41.67%) 1 (8.333%) 2 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (23.68%) 7 (18.42%) 10 (26.3%) 5 (13.16%) 3 (7.89%) 0 (0%) 4 (10.53%) 0 (0%) 17(20.7%) 10 (12.2%) 16 (19.5%) 16 (19.5%) 13 (15.8%) 5 (6.09%) 1 (1.22%) 4 (4.87%) Gender: Pria Wanita Memilih tidak menjawab 1 (14.29%) 6 (85.71%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 5 (41.67%) 7 (58.33%) 0 (0%) 8 (21.05%) 29 (76.3%) 1 (2.63%) 31 (37.8%) 49 (59.7%) 2 (2.43%) Asal Fakultas: Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum
Fakultas Ilmu Budaya Fakultas FIKP Fakultas FISIP Fakultas Kedokteran Fakultas FKG
Fakultas Kehutanan Fakultas FKM Fakultas MIPA Fakultas Pertanian 0 (0%) 0 (0%) 3 (42.86%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (28.57%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (28.57%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (16.67%) 0 (0%) 3 (25%) 1 (8.33%) 0 (0%) 3 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.63%) 2 (5.26%) 8 (21.05%) 2 (5.26%) 2 (5.26%) 10 (26.3%) 2 (5.26%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (21.05%) 2 (5.26%) 1 (2.63%) 4 (4.87%) 7 (8.53%) 17 (20.7%) 3 (3.65%) 4 (4.87%) 12 (14.6%) 3 (3.65%) 1 (1.22%) 1 (1.22%) 25 (30.4%) 4 (4.87%) 1 (1.22%)

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  penelitian,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia sebagai berikut: Pertama , Mayoritas responden mengetahui telah terjadi politik uang, mengetahui  bentuk/jenis  politik  uang,  dan  mengetahui  bahwa  hal  tersebut  merupakan  suatu tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Responden menganggap bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi responden meliputi faktor pada diri responden (pengalaman responden terkait politik uang); faktor pada sasaran atau objek (kesa- maan pengetahun responden tentang praktik politik uang); dan faktor situasi/konteks (politik uang  marak  terjadi  pada  saat  Pemilu); Kedua ,  Responden  memiliki  persepsi  yang  cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam  Pemilu  di  Indonesia  dan  apakah  hal  tersebut  dapat  menciderai  integritas  Pemilu  di Indonesia. Hal ini menunjkkan bahawa masih terdapat responden dengan umur yang relatif lebih muda (di bawah 23 tahun) yang menganggap bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam pemilihan umum di Indonesia meskipun mereka menyadari hal tersebut dapat menciderai integritas pemilihan umum di Indonesia.

## Saran atau Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat di implemen- tasikan sebagai sebuah solusi, antara lain: Pertama , Universitas merupakan tempat pengembang- an potensi Mahasiswa  agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya.  Oleh  karena  itu,  Universitas  perlu  mengembangkan  Kurikulum  Pendidikan
Antikorupsi  khususnya  pendidikan  mengenai  Pemilu  yang  berintegritas,  misalnya  dalam Pendidikan Kewarganegaraan; Kedua , Para pemangku kepentingan lain ( stakeholders ) misalnya KPK,  Komisi  Pemilu,  Badan  Pengawas  Pemilu  perlu  lebih  aktif  melaksanakan  sosialisasi  atau workshop  bagi  pemilih  pemula  khususnya  Mahasiwa  terkait  Pemilu  yang  berintegritas  dalam upaya meminimalisir praktik politik uang di masa akan datang.

## Referensi
Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan desa anti politik uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Abdimas BSI , 5 (1), 107 – 119. https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829.g5246 Corstange, D. (2017). Clientelism in competitive and uncompetitive elections. Comparative Political Studies , 51 (1), 76 – 104. https://doi.org/10.1177/0010414017695332 Dwi, A. (2022). Jumlahnya sangat signifikan pada 2024, wajar milenial jadi incaran parpol . Republik Merdeka. https://politik.rmol.id/read/2022/07/12/539967/jumlahnya-sangat- signifikan-pada-2024-wajar-milenial-jadi-incaran-parpol
Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. Jurnal Transformative , 3 (2), 60 – 68. https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/144
Hariyanto, H. (2021). Politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu.
Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 11 (2), 360 – 379. https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4057
International Foundation for Electoral System. (1999). Money politics: Regulation of political finance in Indonesia . Ifes.Org. https://www.ifes.org/publications/money-politics- regulation-political-finance-indonesia-1999
Jati, W. R. (2019). Pemilih pemula dalam Pilpres 2019, bagaimana karakter mereka di tengah menguatnya konservatisme . The Conversation. https://theconversation.com/pemilih- pemula-dalam-pilpres-2019-bagaimana-karakter-mereka-di-tengah-menguatnya- konservatisme-114624
Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money politics pada Pemilu 2019. Jurnal Adhyasta Pemilu , 2 (1),
19 – 33. https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36
Kerkvliet, B. J. T. (1995). Toward a more comprehensive analysis of Philippine politics: Beyond the patron-client, factional framework. Journal of Southeast Asian Studies , 26 (2), 401 – 419. Lastary, L. D., & Rahayu, A. (2018). Hubungan dukungan sosial dan self efficacy dengan prokrastinasi akademik mahasiswa perantau yang 1 2 berkuliah di Jakarta. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 2 (1), 17 – 23. https://journals.upi- yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/70
Mubarok, M. H. (2021). Tindak pidana politik uang di Indonesia pada saat pemilu perspektif fiqh jinayah dan hukum positif. Rechtenstudent , 2 (2), 223 – 233. https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67
Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. Jurnal Penelitian Politik , 10 (1), 41 – 58. https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217
Muhtadi, B. (2019a). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 55 – 74. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413 Muhtadi, B. (2019b). Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery . Springer Nature.
Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. Jurnal Kertha Wicara , 9 (6), 1 – 9. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education Limited.
Satria, H. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.
Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342 Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). What is vote buying. In Elections for sale: The causes and consequences of vote buying (pp. 17 – 30). Lynne Rienner Boulder, CO.
Sijabat, L., Alhusni, A., & Najib, K. (2021). Pengaruh kesadaran partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019 [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7017 Sofyaningsih, V. (2014). Pandangan pemilih pemula pelajar SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 1 Patuk terhadap bakal calon presiden versi media masa pada pilpres 2014 [Universitas Negeri Yogyakarta]. https://eprints.uny.ac.id/23767/
Sudjarwo, H. (2001). Metodologi penelitian sosial . Mandar Maju.
Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. Jurnal Lex Renaissance , 6 (3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10 Vanderstoep, S. W., & Johnson, D. D. (2008). Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches . John Wiley & Sons.
Virananda, I. G. S., Dartanto, T., & Wijaya, B. D. (2021). Does money matter for electability? Lesson learned from the 2014 legislative election in Indonesia. SAGE Open , 11 (4), 215824402110544. https://doi.org/10.1177/21582440211054492
Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. Journal of Islamic and Law Studies , 4 (2). https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154 Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407