## Jurnal Restoratif Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MERAUKE

## LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN MERAUKE DISTRICT
Yusril Arba Saputra 1 , Rudini Hasyim Rado 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: yusrilarba10@gamil.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Musamus , Email: rado-fh@unmus.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor.  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Merauke.  Dan  untuk mengetahui  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur serta melihat fakta  dan  fenomena  di  lapangan.  Hasil  penelitian  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten ini adalah pihak kepolisian melakukan penanganan cepat untuk ditindaklanjuti, upaya rehabilitasi terhadap anak korban, upaya perlindungan identitas dari  pemberitaan  melalui  media  massa,  dan  penyediaan  jaminan  keselamatan  bagi  anak korban  sesuai  dengan  undang-undang.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga penulis berpendapat, perlu adanya  rumah  aman  (shelter)  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual.  Serta  perlunya penambahan  petugas  di  lembaga  perlindungan  anak  khususnya  di  wilayah  Kabupaten Merauke.

## Kata kunci: perlindungan hukum, Anak, Kekerasan Seksual

## Abstract
Protection of sexual violence for children is regulated in Law Number. 35 of 2014 on amendments to Law Number. 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. And to find out the inhibiting factors in the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in Merauke Regency. This study uses an empirical juridical method that uses laws and regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field. The results of research on Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in the Regency are that the police carry out fast handling to be followed  up,  rehabilitation  efforts  for  children  as  victims,  efforts  to  protect  identity  from  reporting through the mass media, and providing safety guarantees for child victims in accordance with the Law. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection. The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence needs to be supported with adequate facilities and infrastructure. So the authors argue, that it is necessary to have a safe house (shelter) for children who are victims of sexual violence. As well as the need for additional officers in child protection institutions, especially in the Merauke Regency area.
Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence

## Pendahuluan
Anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Untuk dapat bertanggung  jawab  atas  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  anak harus memiliki kesempatan sebaik mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  dalam  rangka mencapai kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak- haknya tanpa diskriminasi. 1 Dalam mewujudkan tujuan Negara perlu adanya suatu  perlindungan  terhadap  anak,  sebab  pada  saat  pertumbuhan  serta perkembangannya  anak  memerlukan  perlindungan  serta  perhatian  penuh dari kedua orang tua, masyarakat sekitar lingkungan dan juga oleh Negara. Kegiatan perlindungan anak mempunyai pengeruh terhadap hukum tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis,  karena  hukum  adalah  penunjang  bagi kegiatan  perlindungan  anak.  Berbicara  tentang  korban  kekerasan  seksual maka  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  korbannya  adalah  anak  yang menjadi incaran pelaku saat ini. 2
Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan masalah anak  sangat  jelas,  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi  Undang- Undang . Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Peraturan  lain  mengikuti sebagai  akibat  dari  kepedulian  terhadap  anak-anak.  Di  antaranya  adalah Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  yang menekankan  pentingnya  pengenaan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 . Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2 Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. 3
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak,  secara  substansial  telah  memberikan  perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 Ayat  (1)  bahwa:  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan Perlindungan  Khusus  kepada  Anak.”  Di  antara  Pasal  59  dan  Pasal  60 disisipkan menjadi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A, yang berbunyi;
Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan kesehatan lainnya;
b. Pendampingan . psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. Pemberian  bantuan  sosial  bagi  anak  yang  berasal  dari  keluarga  tidak mampu;
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

## Permasalahan
1. Bagaimana bentuk . perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupatan Merauke?
2. , Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Merauke?

## Metode Penelitian
Metode penelitian penulis adalah penelitian yuridis empiris, di mana penulis mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  dan pedoman,  serta  perilaku,  untuk  mengetahui  fakta-fakta  yang  terjadi  di lapangan. Dan pendekatan kasus digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. (Case Approach).

## Pembahasan
Bentuk . Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di . Kabupatan Merauke.
3 https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_Terh adap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual diakses .hari sabtu, 23 september 2022 07.30 wit
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  secara  substansial  telah  memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada  Anak.”  Perlindungan  khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemulihan  sosial,  serta  kesehatan  fisik  dan  mental.  Proses  ini  ditawarkan kepada korban kekerasan seksual dan tujuan utamanya adalah menormalkan kembali kondisi korban atau mengembalikan kondisi korban ke fungsi sosial, siap kembali ke masyarakat dan bebas dari segala bentuk kekerasan. 4
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Secara subtansial telah tertulis secara jelas tentang pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan  juga  korban  pemerkosaan,  sebagaimana  di  atur  pada  Pasal  1  ayat  (18) “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban  yang  wajib dilaksanakan  oleh  LPSK  atau  lembaga  lainnya  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan”. 5
Mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa  pada anak bukanlah hal  yang  baru  lagi  di  kehidupan  masyarakat  sekarang  ini,  dengan  berbagai penyebab  yang  beragam,  salah  satunya  ialah  kurangnya  pemahaman mengenai nilai-nilai sosial dan juga norrma-norma yang ada.
Menurut Brigpol. Tualita Saragih S.H, 6 yang khusus menangani kasus kekerasan  seksual  pada  anak  dan  lainnya  yang  berhubungan  dengan perempuan dan anak dibagian Unit Perlindungan Perempan dan Anak (PPA) di  kantor  Kepolisian  Resor  Merauke,  mengatakan  bahwa  sebagian  besar penyebab  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  dilaporkan  disebabkan
4 Putra,  A.  (2020).  Restoratif  Justice  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Restorative Justice, 4(1), 1-10. 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6 Hasil wawancara Polisi yang bertugas di Unit PPA, Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022
oleh  suka  sama  suka  dan  juga  iming-imingan  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Akibatnya,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kabupaten  Merauke ditangani langsung oleh pihak berwenang yang berwenang menangani kasus tersebut,  sehingga  kasus  tersebut  akan  dialihkan  ke  unit  pelayanan perempuan dan anak Polres Merauke, disingkat unit PPA.
Kemudian  yang  disampaikan  juga  oleh  Brigpol.  Taulita  Saragih  S.H mengatakan bahwa. 7
Ketika kasus atau laporan sampai ke SPKT, polisi mengajukan laporan terkait  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  dilaporkan  oleh pelapor  dan  mengeluarkan  surat  perintah  penyidikan  (Sprindik) Selanjutnya, Kapolres akan mengarahkan penyidik di unit PPA yang bertugas  pada  saat  menangani  kasus  tersebut,  dan  penyidik  yang bertugas menangani kasus tersebut akan mengeluarkan pemberitahuan dimulainya  penyidikan  (SPDP)  sesuai  dengan  Pasal  109  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut hasil penelitian di Kepolisian resor Merauke (Polres Merauke), Data  yang  masuk  dari  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022  mengalami kenaikan pada tahun 2021 atau dilaporkan ke bagian Unit PPA cukup relatif tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan berbagai penyebab dan juga kesempatam yang ada pada pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut ke pada korban.
Tabel 4.1 .
Data Jumlah . Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Satuan Reserse
Kriminal Kepolisian Resor Merauke No.  Tahun Persetubuhan Terhadap Anak Pencabulan Terhadap Anak Jumlah Kasus 1 2020 22 5 27 2 2021 28 6 34 3 2022 24 10 34 Jumlah 74 21 95
7 Hasil  Wawancara  Polisi  yang  bertugas  di  Unit  PPA,  Polres  Merauke  Pada  Tanggal  2 Desember 2022

## Sumber data : Data diolah dari data primer Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke 2022
Dari data kasus yang ada dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  dikarenakan  kasadaran  masyarakat  yang  merasa dirugikan  dengan  kasus  yang  di  alami  korban  maupun  keluarga  korban. Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  ibarat  fenomena  gunung  es,  yakni yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian. Masyarakat lebih memahami untung-rugi dari melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Di mana, akan lebih baik rugi apabila suatu kasus tidak dilaporkan. Dengan melapor korban dan keluarga mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk terlepas dari beban yang  ada.  Dengan  melapor  pula,  korban  bisa  mendapatkan  bantuan  untuk pengobatan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan yang diterima. Dampak tersebut  dapat  berupa  fisik  maupun  psikis.  Korban  dapat  dibantu  dan didukung oleh pihak-pihak yang kompeten.
Selain  penelitian  yang  dilakukan  di  Polres  Merauke,  Penulis  juga melakukan  penelitian  di , Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Merauke  dan  Mewawancarai  Ibu  Agustina  kambayong  S.SiT, M.Kes 8 Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang juga menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari beberapa  fakta  yang  ditemukan  dari  wawancara  bersama  petugas  P2TP2A fakta penyebab yang sering muncul dalam pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah keluarga yang broken home. Keluarga broken home inilah yang  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pengawasan kepada anak dan juga pertumbuhan anak harus di perhatikan dimana telah di ataur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Dapat  dilihat  dari  data  tabel  dibawah  ini  yang  penulis  dapatkan  di Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut:
Tabel 4.2
8 Agustina  Kambayong,  Petugas  Bidang . Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  wawancara dengan penulis, Pusat Pelayanan . Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022
Data  Jumlah  Kasus . Kekerasan  Seksual  Terhadap . Anak  Pada , Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga . Berencana Tahun 2020 - 2022 No Tahun Jumlah Kasus 1 2020 11 2 2021 23 3 2022 32 Total 66
Sumber  data  :  Data  diolah  dari  Data  Primer  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Merauke 2022
Pada tabel tersebut menyampaikan bahwa di P2TP2A kasus , Kekerasan Seksual terhadap anak pada tahun 2020 berjumlah 11 kasus, dengan rincian 3 kasus  dalam  proses  penyelesaian,  1  Kasus  sudah  diselesaikan,  7  kasus dilanjutkan ke kepolisian..
Pada tahun 2021 di dinas P2TP2A kasus Kekerasan Seksual terhadap anak sebanyak 23 kasus, dengan rincian 12 kasus sudah diselesaikan, 4 Kasus dalam  proses  penyelesaian,  4  kasus  dilanjutkan  ke  kepolisian,  3  kasus  di lanjutkan memalui jalur hukum.
Pada  tahun  2022  di  P2TP2A  kasus  Kekerasan  Seksual  terhadap  anak sebanyak  32  kasus,  dengan  rincian  11  kasus  sudah  diselesaikan,  6  Kasus dilanjutkan  ke  kepolisian,  5  kasus  dilanjutkan  melalui  jalur  hukum,  dan  8 kasus dalam proses penyelesaian.
Oleh sebab itu, Landasan dasar perlindungan  hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, dalam  hal  bentuk  perlindungan  hukum,  salah  satunya  rehabilitasi.  Proses rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan kondisi korban lainnya setelah mengalami trauma akibat tindak pidana.

## Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
Rehabilitasi  adalah  pemulihan  kemampuan  individu  sebelumnya. Seseorang  yang  kehilangan  kemampuannya  sebagai  akibat  dari  peristiwa yang  terjadi  padanya,  dan  kemudian  kemampuan  yang  hilang  ini  harus dipulihkan  agar  kondisinya  kembali  normal.  Secara  umum,  rehabilitasi merupakan  suatu  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  melakukan  tindakan pencegahaan  agar  tidak  semakin  parah  yang  diderita  seorang  korban . dan bagian  dari  suatu  penyembuhaan,  serta  memulihkan  bagi  individu , yang membutuhkan pelayanan khusus. 9
Semua korban tindak pidana yang membutuhkan pemulihan fisik dan mental harus menerima rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan tanpa diskriminasi kepada  seluruh  korban,  dan  lembaga  perlindungan  anak  harus  lebih  aktif dalam memberikan pendampingan berupa rehabilitasi korban sesuai dengan peraturan yang ada. 10
Undang-Undang . Nomor  11    Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak Pasal 90 dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang rehabilitasi sosial menjelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk direhabilitasi oleh pemerintah di semua tingkatan : secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Informasi pribadi mereka juga harus dilindungi, dan korban memiliki hak untuk mengetahui status kasus mereka setiap saat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  penyidik  di  Unit  PPA  Polres Merauke  Brigpol. Tualita Saragih S.H mengatakan bahwa:
“Setiap  kasus  kekersan  seksual  terhadap  anak  maupun  perempuan harus  mendapatkan  bentuk  perlindungan  yaitu  rehabilitasi,  dimana telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90. Dalam hal ini begitu ada laporan terkait kasus kekerasan seksual tersebut pihak kami langsung bekerja  sama  dengan  P2TP2A  dalam  upaya  merehabilitasi  korban tersebut.” 11
Petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  atau  P2TP2A,  pusat  kegiatan  terpadu  yang  memberikan  pelayanan
9 Tarrmansyah, , Rehabilitasi  Dan  Terapi  Untuk  Individu  Yang  Membutuhkan    Layanan Khusus, Depdikns, Padang,2003. Hal. 21.
10 Didik M. Arif Mansur . Dan Elisatris Gultom, Urgensi , Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 28.
11 Brigpol  Tualita  Saragih  S.H,  Hasil  Wawancara  Polisi  yang  bertugas di  Unit  Reskrim  PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.
kepada  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  seksual,  memberikan rehabilitasi di Kabupaten Merauke.
Tujuan  P2TP2A  adalah  untuk  melindungi  anak  korban  kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual. Dari hasil wawancara dengan ibu Agustina  Kambayong  S.SiT.,MKes  petugas  dibidang  perlindungan perempuan dan anak menyampaikan :
“Proses . pemulihan  atau  rehabilitasi  bagi  korban  tindak  pidana persetubuhan atau kekerasan seksual oleh petugas P2TP2A dilakukan oleh  psikolog  dengan  cara  yaitu  mengembalikan  keadaan  mereka seperti  sediakala.  Dalam  hal  tahapan  penyembuhan  dari  trauma, Petugas P2TP2A harus berusaha keras untuk memulihkan jiwa korban ; namun,  jika  korban  menderita  trauma  berkepanjangan,  petugas P2TP2A harus terus membimbing korban sampai korban benar-benar sembuh dan pulih dari trauma. Sejauh ini Kami belum memiliki klien anak yang mengalami trauma parah berkepanjangan.” 12
Berikut  sampel  kasus  Kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang menjadi  korban  dilihat  dari  3  (tiga)  tahun  terakhir  terjadi  di  Kabupaten Merauke  yang  mendapatkan  rehabilitasi,  Kejadian  pertama  terjadi  di  jalan Natuna  Merauke,  dengan  pelaku  berusia  kurang . (35)  tahun,  sekitar  pukul 16.30 WIT pada 23 Desember 2021 . dirumah kos pelaku. Adapun korban yang masih berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu, kasus kedua kekerasan seksual terhadap anak terjadi dikampung wendu oleh pelaku berinisial ISPSK (27) tahun dimana, pelaku tersebut melakukan rayuan terhadap  korban  yang  masih  berusia  16  tahun  dengan  iming-iming  akan dikasih uang sebesar 50 ribu rupiah. Korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut kemudian diarahkan oleh petugas PPA dari polres Merauke untuk mendapatkan rehabilitasi pada P2TP2A Kabupaten Merauke. Unit PPA Polres Merauke telah bekerja sama dengan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan  seksual,  P2TP2A  bertugas  membantu  penyidik  dalam  proses penyidikan dengan melakukan rehabilitasi kepada korban agar trauma yang dialami  korban  bisa  berkurang  dan  korban  dapat  menceritakan  kejadian tersebut pada penyidik.
12 Agustina  Kambayong,  Petugas  Bidang , Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  wawancara dengan penulis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan ; Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022.
Perlindungan m Hukum m Terhadap m Anak , dalam . Publikasi Identitas , di Media Massa
Perlindungan identitas korban dari pemberitaan melalui media masa. Hal  ini  diupayakan  agar  identitas  anak  korban  atau  keluarga  korban  tidak diketahui  orang  lain,  untuk  melindungi  nama  baik  korban  dan  keluarga. Media  masa  memiliki  hak  menyebarluaskan  informasi  tetapi,  memiliki batasam-batasan  tertentu  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat salah  satunya  batasan  mengenai  larangan  yaitu  mempublikasikan  identitas anak  yang  menjadi  korban  kekerasan m seksual  dalam  pemberitaan  media masa.
Anak-anak yang telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual harus  dilindungi  dari  media.  Banyak  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak yang diberitakan di media. Identitas anak yang menjadi korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  berdampak  pada  anak  itu  juga diungkap  wartawan.  Masalahnya  adalah  perlindungan  hukum  terhadap korban kekerasan seksual anak dalam pemberitaan media massa, yang sering ditemukan di media yang memuat berita tentang anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.. 13
Ketika  ada  laporan  ke  polisi,  menyembunyikan  identitas  korban bertujuan  untuk  memberikan  keamanan,  kenyamanan,  dan  kelangsungan hidup bagi korban saat mengalami penanganan kekerasan seksual. Dari hasil wawancara dengan Brigpol. Tualita Saragih S.H di Unit Reskrim PPA Polres Merauke:
“Setiap anak yang dikenai hukum atau yang berkonflik dengan hukum wajib dilindungi dari siaran media massa karena, jika tidak dilindungi identitasnya maka korban akan berdampak beban mentalnya apalagi korban  tersebut  adalah  korban  kejahatan  seksual.  Biasanya  di  media masa hanya menyebutkan nama anak korban dengan tulisan inisial dari nama korban saja.” 14

## Pemberian Jaminan Keselamatan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
Diharapkan  dengan  melindungi  anak  korban  kekerasan  seksual  dari ancaman  pihak-pihak  tertentu,  proses  perkara  berjalan  lancar.  Aspek  yang
13 Http://www.kpai.go..id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban- kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-masa, diakses pada tanggal 14 januari 2023.
14 Brigpol  Tualita  Saragih  S.H,  Hasil  Wawancara  Polisi  yang  bertugas di  Unit  Reskrim  PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.
paling  penting  untuk  dipertimbangkan  adalah  keselamatan  dan  bantuan korban dalam kasus kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual  atau  keluarga  yang  mengetahui  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan seksual wajib segera melapor, namun yang terjadi di lapangan adalah mereka yang mengetahui atau merasakan kejahatan tersebut tidak berani dan takut serta malu untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pihak berwajib, baik  kepada  polisi,  lembaga  hukum,  atau  lembaga  swadaya  masyarakat setempat. .
Ketidakberanian anak korban kekerasan seksual untuk melaporkan ke keluarga terdekat yaitu keluarganya sendiri karena takut Jika identitas korban diketahui oleh orang lain. Ada rasa (khawatir), malu, yang berdampak pada psikis korban dan rasa trauma yang berkepanjangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum mengenai apa yang harus dilakukan korban ketika kasus  pidana  terjadi  di  keluarga  mereka,  mengakibatkan  laporan  atau pengaduan baru sampai ke pihak berwenang ketika korban atau anak telah mengalami trauma berat.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Brigpol Tualita Saragih S.H  di Unit PPA Polres Merauke menyatakan bahwa:
“Sejak  laporan  atau  pengaduan  masuk  ke  kepolisian,  maka dilaksanakannya  pemberian  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual  dilakukan,  kemudian  memberikan perlindungan  bagi  keselamatan  pribadi  korban  dan  keluarga,  selain memberikan  perlindungan  kepada  korban,  keluarga  juga  harus dilindungi agar terhindar dari ancaman pelaku.” 15
Polres Merauke, khususnya Unit Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memberikan jenis perlindungan sebagai berikut:
a. Preventif Menurut hasil wawancara penulis, tindakan yang dilakukan kepolisian
Unit Reskrim PPA Polres Merauke adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada  pihak  yang  mengundang,  misalnya  tempat  keagamaan  memiliki kegiatan  tertentu,  sehingga  diajak  untuk  melakukan  sosialisasi  dan penyuluhan.  Dalam  hal  ini  pihak  dari  Unit  Reskrim  PPA  Polres  Merauke sendiri harus lebih aktif lagi dalam melakukan penyuluhaan tidak hanya di
15 Brigpol  Tualita  Saragih  S.H,  Hasil  Wawancara  Polisi  yang  bertugas di  Unit  Reskrim  PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.
tempat  kecil  ataupun  dalam  perkumpulan  tertentu  tetapi  juga  bagi  banyak orang  atau  khalayak  ramai.  Upaya  preventif  ini  sangat  mempunyai  peran penting dalam hal pencegahaan,  oleh sebab itu alangkah baiknya setiap tahun dari pihak Unit Reskrim PPA Polres Merauke bekerjasama dengan lembaga P2TP2A  untuk  mengadakan  suatu  kegiatan  rutin  tahunan  terkait  sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.
b. Represif
Penegakan  hukum  dan  pengenaan  sanksi  hukuman  adalah  tindakan yang  dilakukan  setelah  terjadinya  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Tindakan yang dilakukan adalah menghukum pelaku atas apa yang telah dilakukannya dan  memperbaikinya  kembali  dengan  memberikan  saran  dan  pemahaman bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  merupakan  pelanggaran  hukum  yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Faktor m Penghambat m Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai m Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke.

## Hambatan Perlindungan pada Kepolisian Resor Merauke Unit PPA
Dalam dunia kepolisian, salah satu kendala yang paling umum adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni selama proses penyidikan. Pelaksanaan  pemberian  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  mengalami kekerasan  seksual  terhambat  oleh  kurangnya  sumber  daya  manusia,  baik petugas  maupun  korban,  serta  lembaga  perlindungan  anak  di  Kabupaten Merauke.
Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sering kali mendapat hambatan saksi korban yang merupakan anak yang masih dibawah umur, hal inilah  yang  menjadi  masalah  penyidik  untuk  berkomunikasi  dangan  anak dikarenakan  rasa  takut  dan  malu  untuk  berbicara  memberikan  keterangan yang dialaminya. Anak tersebut tidak terbuka dalam memberikan kesaksian selama pemeriksaan, sehingga menyulitkan penyidik anak untuk mengetahui kejadian yang dialami anak korban kekerasan seksual. Ini karena anak takut untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kejadiaan yang menimpanya.
Hambatan selanjutnya yang dialami pihak penyidik  adalah identitas anak sebagai korban kekerasan seksual. Permasalahan yang terjadi dilapangan dalam proses pengambilan atau pengumpulan alat bukti, identitas anak harus adanya  data  otentik  seperti  akta  kelahiran  dan  kartu  keluarga  untuk memudahkan  dalam  pengambilan  identitas  anak,  namun  terkadang ditemukan  dalam  pengambilan  data  otentik  pihak  anak  yang  menjadi m
korban  kekerasan  seksual  tidak  memiliki  akta  kelahiran  maupun  kartu keluarga. Secara umum fenomena faktor penghambat yang timbul dari korban sebagai berikut: 16
1) Terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak lebih banyak diketahui oleh  pelaku  dan  korban  saja,  sehingga  kurang  adanya  saksi  maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP.
2) Pihak  korban  enggan  melaporkan  kasusnya  karena  merasa  tabu  dan beranggapan  akan  membuka  aib  keluarga  sendiri  terutama  terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3) Keterlambatan pelaporan dari korban Kekerasan dalam rumah tangga akan  meningkatkan  kesulitan  penyidik,  khususnya  dalam mengumpulkan saksi dan bukti.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Brigpol Tualita Saragih S.H  Unit Reskrim PPA Polres Merauke mengatakan bahwa:
“Kami kesulitan mendapatkan identitas anak sebagai korban kekerasan seksual selama proses pemeriksaan karena anak tersebut tidak memiliki akta  kelahiran  atau  kartu  keluarga.  Selain  itu,  karena  ketakutan  dan rasa malu anak, anak merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya.” 17
Walaupun  didalam  Unit  PPA  sudah  tersedianya  pelayanan  khusus diruangan khusus pemeriksaan terlepas dari upaya petugas dari Unit Reskrim PPA  masih terdapat kendala karena kurangnya psikolog di Polres Merauke, meskipun  kedua  korban  anak  yang  pernah  mengalami  kekerasan  seksual, fisik,  dan  psikologis  niscaya  memerlukan  layanan  konseling  dari  seorang psikolog, baik berupa konseling maupun rehabilitasi yang dapat menjelaskan awal terjadinya suatu tindak pidana,  dalam hal ini kekerasan seksual. Unit Reskrim  PPA  di  sisi  lain  selalu  mengupayakan  dengan  melakukan pendampingan oleh petugas psikolog yang ada di P2TP2A.
Hambatan  pada  Pusat m Pelayanan  Terpadu m Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan m Anak
16 Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127. 17 Brigpol  Tualita  Saragih  S.H,  Hasil  Wawancara  Polisi  yang  bertugas di  Unit  Reskrim  PPA Polres Merauke Pada Tanggal 2 Desember 2022.
Dalam sebuah Lembaga perlindungan sosial juga pasti membutuhkan sarana  prasarana  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  sosial  namun,  terdapat kendala  dalam  penyediaan  sarana  prasarana  dari  Pemerintah  seringkali terbatas  dibandingkan  dengan  jumlah  kasus  yang  ditemui,  dan  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Serta  Pelindungan  Anak (P2TP2A) di Kabupaten Merauke mengalami kendala keuangan operasional dan sopir untuk melindungi anak-anak yang telah dilecehkan secara seksual. Kami  memiliki  keterbatasan  dana  dan  driver,  namun  perlu  kami  ketahui bahwa Kabupaten Merauke mencakup 46.791,63 km2 dan terbagi menjadi 20 kecamatan, 11 kelurahan, dan 179 kelurahan n dengan kondisi geografis yang bervariasi.  Wilayah  Kabupaten  Merauke  juga  memiliki  akses  jalan  dalam kunjungan distrik-distrik yang sulit di jangkau.
Hal  ini  yang  membuat  penambahan  biaya  dan  juga  tidak  bisa menggunakan  pesawat  dan  harus  membutuhkan  sopir  untuk  mendatangi langsung tempat kejadian. "Keberadaan pekerja sosial di Kabupaten Merauke masih  sangat  kecil,  sehingga  menjadi  kendala  dalam  menerapkan perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban.  Faktanya,  hanya  ada  dua pekerja sosial hingga saat ini.” 18
Karena  sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten  Merauke  tidak menyadari keberadaan pekerja sosial, maka menjadi hambatan atau halangan karena pekerja sosial tidak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial yang tidak memadai dalam hal kehadiran pekerja sosial di Kabupaten Merauke. Selain itu juga, kendala lain datang dari penjangkauan korban yang berada di pedesaan atau perkampungan yang ada di Kabupaten Merauke, hal ini yang menyebabkan keselamatan pekerja sosial tidak terjamin dalam menjangkau korban yang sangat jauh. Ditambah lagi dari sumber dana yang  harus  dipakai  untuk  menjangkau  korban  masih  sangat  minim. Akibatnya,  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  telah  mengalami kekerasan  seksual  dapat  dikatakan  kurang  efektif  karena  masih  adanya kelangkaan  tenaga  ahli  dalam  menangani  korban.  Kendala  yang  dihadapi lembaga perlindungan anak di Kabupaten Merauke dalam menangani anak sebagai  korban  kekerasan  seksual  terus  memberikan  perlindungan  hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
18 Agustina  Kambayong,  Petugas  Bidang . Perlindungan  Perempuan  dan  Anak,  wawancara dengan  penulis,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten Merauke, 08 Desember 2022.

## Kesimpulan
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual  dilakukan  dengan  cara  rehabilitasi  korban,  perlindungan  dari pemberitaan identitas di media massa, dan memberikan jaminan keamanan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi anak yang telah dilecehkan secara seksual diberikan melalui tindakan preventif dan represif.  Diharapkan  kepada  para  orang  tua  agar  lebih  meningkatkan kewaspadaan  dan  pengawasan  kepada  anaknya  karena  seringnya  terjadi kekerasan seksual yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan.
Faktor  penghambat  untuk  pelaksanaan  pemberian  perlindungan hukum  pada  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  yaitu,  sarana  dan prasarana dengan belum adanya rumah aman , (shelter). Dan masih kurangnya sumber daya manusia petugas profesional untuk  memberikan perlindungan hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  dan  proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Unit PPA terkadang juga terhambat karena berasal dari korban itu sendiri yakni, susahnya menemukan identidas korban  kerena  tidak  memiliki  data  otentik  dan  anak  tersebut  susah menjelaskan apa saja yang di lakukan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan seksual  terhadap  korban.  Diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai untuk  mendukung  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai korban kekerasan seksual, khususnya kebutuhan akan rumah aman  (shelter) bagi  anak  korban  kekerasan  seksual.  Serta  lebih  memperhatikan  lagi  dalam memberikan  berbagai  penyuluhan  kepada  masyarakat  terkait  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak kemudian juga menjelaskan mengenai hak-hak  korban  ketika  mereka  megalami  kekerasan  seksual,  serta  perlunya penambahaan  petugas  ahli  yang  ada  di  lembaga  kesejahteraan  anak, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke.

## Daftar Pustaka
Putra,  A.  (2020).  Restoratif  Justice  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Restorative Justice, 4(1), 1-10.
Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127 .
Didik  M.  Arif  Mansur  Dan  Elisatris  Gultom,  (2007),  Urgensi  Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Rajawali Pers, Jakarta.
Tarrmansyah,  (2003),  Rehabilitasi  Dan  Terapi  Untuk  Individu  Yang Membutuhkan  Layanan Khusus, Depdiknas, Padang.

## Website
https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan _Hukum_Terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual  diakses  .hari sabtu, 23 september 2022 07.30 wit
Http://www.kpai.go..id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap- anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-masa, diakses pada tanggal 14 januari 2023.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Tentang  Perlindungan  Anak  Undang-Undang  Nomor 35.Tahun 2014
Republik  Indonesia,  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022