## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2

## Hutan dan Negative Peace: Sebuah Efek bagi Perdamaian Global
Yunita Asmawati* 1 , Arry Bainus 2
1, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Palangka Raya Jl. Hendrik Timang, Palangka Raya, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
e-mail: * 1 yasmawati80@gmail.com,

## Abstract
The presence of global peace likewise the conflict could be triggered by the environment such as forest degradation of some states. As presently, climate change has been occurred all over the globe and causes conflict. However, this study used the Galtung thought of peace to discover the peace side through qualitative methodology with all the complexity. Therefore, it revealed some classifications of peace notably each characteristic of the peace as far as the metapsychology of peace. Furthermore, it showed how the environment naturally can lead to global peace.
Keywords— Deforestation, Forest degradation , Negative peace , Peace, Positive peace

## Abstrak
Kehadiran perdamaian global layaknya konflik dapat dipicu oleh lingkungan seperti degradasi hutan  dari  beberapa  negara.  Saat  ini,  perubahan  iklim  telah  terjadi  di  seluruh  belahan  dunia  dan menyebabkan  terjandinya  konflik.  Namun  penelitian  ini,  dengan  menggunakan  pemikiran  Galtung tentang perdamaian berusaha untuk menemukan sisi perdamaian melalui metodologi kualitatif dengan segala kerumitannya. Oleh karena itu pula, tulisan ini mengungkapkan beberapa klasifikasi perdamaian terutama karakter pada masing-masing klasifikasi perdamaian hingga pada metapsikologi perdamaian itu sendiri. Lebih jauh, tulisan ini menunjukkan bagaimana lingkungan secara alami dapat membawa perdamaian global.
Kata kunci — Deforestasi, Degradasi hutan, Konflik, Perdamaian, Perdamaian negatif

## 1. Pendahuluan
Perdamaian dalam konstelasi hubungan  internasional  menjadi  sebuah dinamika  yang  silih  berganti  dengan konflik.  Bahkan  banyak  kasus  intermestik
dilatarbelakangi dengan prakarsa penciptaan  perdamaian  global.  Tentunya prakarsa tersebut turut menjadi sumbangsih bagi hadirnya banyak kajian dalam disiplin Ilmu  Hubungan  Internasional.  Mulai  dari kasus-kasus hard  politic yang  mainstream

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
hingga  kasus-kasus soft  politic yang  telah menguat dan beragam.
Satu  di  antara  persoalan soft  politic yang tidak dapat terabaikan dalam beberapa dekade  ini  adalah  persoalan  lingkungan. Dinamikanya  kini  menyita  perhatian banyak  aktor,  baik  aktor  negara  maupun non  negara.  Persoalan  hutan  menjadi sebuah contoh dari sekian banyak persoalan lingkungan  yang  mengemuka.  Salah  satu wilayah  Indonesia  yang  memiliki  hutan tropis  yang  besar  adalah  di  Kalimantan Tengah. Sejauh ini, hutan dengan berbagai kerusakannya  lebih  banyak  diperhatikan untuk  melihat  eksistensi  konflik  di dalamnya.

## 1.1. Latar Belakang
Sejatinya telah jelas bahwa fenomena kerusakan  hutan  ini  membahayakan. Terlebih ketika luas tutupan hutan yang ada berdampak
negative terhadap keberlangsungan  fisik  bumi.  Seperti terjadinya  perubahan  suhu  bumi  secara signifikan hingga berdampak pada perubahan  iklim  secara  global.  Semakin meningkatnya  degradasi  hutan  tentu menambah  besar  pula  penguapan  karbon dari tumbuhan dan tanah ke atmosfer bumi.
Ketika  penguapan  terjadi,  maka sebagian panas yang dihasilkan daratan dan lautan  akan  diserap  oleh  atmosfer, termasuk  karbondioksida.  Pancaran  panas ini kemudian akan kembali diradiasikan ke bumi. Bahaya dari penguapan karbondioksida  sebagai  gas  yang  berat  di atmosfer  bumi  inilah  yang  seharusnya dihindari  karena  sangat  berdampak  besar kepada  berbagai  hal  di  bumi.  Layaknya kepada kondisi alam seperti bencana alam. Selain itu pada hakikatnya bahwa bencana alam  sangat  berkaitan  erat  dengan ketiadaan hutan sebagai sebuah penyangga bumi dari bencana.
Kemudian perubahan secara fisik pada tutupan  dan  luas  hutan  ternyata  tidak menjadi
satu-satunya persoalan intermestik.  Dampak  krusial  lain  adalah pengaruhnya  pada  perdamaian  global. Bahkan  sejak  berabad-abad  lalu  telah banyak  peperangan  dengan  latar  belakang kelangkaan  sumber  daya  alam.  Ketiadaan sumber  daya  alam  di  wilayah  kekuasan sebuah  aktor,  menjadi  alasan  untuk melakukan  ekspansi  yang  mengarah  pada peperangan.  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai  contoh  aktor  negara  yang  telah mengalami masa penjajahan tersebut pada kisaran tahun 1800an yang dilakukan oleh Belanda.  Adapun  aktor  yang  dimaksud dalam  konteks  ini  adalah  negara. Sebagaimana  pertimbangan  sejarahnya, bahwa  negara  sebagai  “sebuah  aktor” mengingat era sebelum globalisasi mengedepan  dan  mempengaruhi  banyak sisi  kehidupan,  negara  menjadi  aktor tunggal dalam konstelasi politik internsional. Perubahan  terjadi  ketika  globalisasi membawa berbagai kemajuan dan kemudahan  teknologi  yang  tidak  dapat terejawantahkan ketika tidak ada dukungan yang  sangat  besar  dari  alam.  Kemajuan tanpa batas kemudian memberikan kekhawatiran  atas  kelangkaan  hutan.
Terutama  ketika  keberlanjutannya  tidak dapat  terjamin  untuk  mampu  memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Bagaimanapun  hutan  terus  mengalami penyusutan manakala sumber daya tersebut tidak diganti atau mengalami pembenahan kembali  akibat  eksploiotasi  yang  tidak terkontrol.
Jika  sebelum  meluasnya  globalisasi, perang secara fisik lebih banyak mewarnai sejarah untuk memperluas wilayah kekuasaan  dengan  ketiadaan  sumber  daya alam.  Namun  pasca  globalisasi  perang justru  terjadi  secara  halus  dan  terstruktur. Perang menjadi cara lain dalam

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
mempertahankan politik luar negeri ketika kerusakan alam atau degradasi lingkungan terjadi  di  suatu  wilayah  yang  berdampak fatal bagi wilayah lain di muka bumi.

## 1.2. Rumusan Masalah
Fenomena semacam ini yang mengakibatkan  dinamika  perdamaian  dan konflik selalu menjadi latar belakang bagi kehidupan  sosial.  Telah  banyak  pula penelitian  terkait  konflik  dan  degradasi lingkungan. Bagaimanapun konflik dipandang  sebagai  sebuah  dinamika  yang memiliki  capaian  dan  makna  tersendiri  di setiap  perubahannya.  Oleh  karena  itu, Degradasi  lingkungan,  khususnya  hutan, kini  menjadi  pemicu  bagi  terganggunya perdamaian  di  kawasan  domestik  yang akan  dengan  mudah  juga  memberikan pengaruh  yang  sama  kepada  tataran internsional.
Sebaliknya  ‘ bagaimanakah  wujud perdamaian global yang mampu dihasilkan oleh  hutan  di  tengah  maraknya  konflik global dalam persoalan degradasi hutan? ’ Mengukuhkan perdamaian melalui pertanyaan  ini  menjadi  satu  hal  yang seharusnya  dikaji  lebih  komprehensif. Meskipun  dengan  sedikitnya  ruang  bagi perdamaian  dibandingkan  jumlah  konflik yang  kini  terlahir  atas  persoalan  hutan. Karena  kini  sejatinya  hutan  memiliki potensi  sangat  besar  bagi  terwujudnya perdamaian global.
Isu  konseptual  yang  diangkat  dalam tulisan  ini  adalah  membaca  hutan  sebagai sumbangsih  bagi  perdamaian  global. Kondisi  tersebut  dibaca  melalui  konsep perdamaian  ( peace  concept )  Webel  dan Galtung. Sehingga secara detail dipaparkan berbagai disparitas antara konsep dan fakta deforestasi  dan forest  degradations di kawasan Kalimantan Tengah.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

## 2.1. Degradasi Hutan dan Deforestasi
Memahami  konsep  degradasi  hutan dalam  beberapa  referensi  terkait  pula dengan  deforestasi.  Keduanya  memiliki kemiripan namun tetap memiliki perbedaan dalam konsepnya. Deforestasi sendiri dapat dipahami  dari  tulisan  Daguma,  Atela  dkk (Daguma  dan  Atela,  2019:  6)  bahwa: “ Deforestation is the conversion of forested areas to non-forest land use such as arable land,  urban  use,  logged  area  or wasteland ”.
Lebih  lanjut  tentang  degradasi  hutan dituliskan  Daguma,  Atela  dkk  (Daguma dan  Atela,  2019:  6)  dituliskan:  “ In developing  countries,  deforestation  and forest degradation debates attribute forest losses to the interactions between multiple factors on livelihoods and development” . Pemahaman  di  atas  dilatarbelakangi oleh fokus pemahaman REDD+ ( Reducing Emission  from  Deforestation  and  forest Degradation  Plus )  di  negara-negara berkembang.  Khususnya  bagaimana  hutan tropis ini menjadi sumber kehidupan yang sangat  besar  bagi  local  yang  mampu memberikan  inisiatif  yang  sangat  berarti bagi local hingga ke ranah global (Daguma dan Atela, 2019: 6).
Definisi lain yang juga cukup relevan dengan kondisi riil adalah yang dikemukakan  oleh  MacDicken  dari  FAO (MacDicken, 2012: 5): “ deforestation is the conversion of forest to another land use or the  long-term  reduction  of  tree  canopy cover below the 10% threshold ”.
Definisi  yang  selaras  dituliskan  oleh Tejaswi  (Tejaswi,  2007:  6)  bahwa degradasi  hutan:  ' Merupakan  sebuah proses yang mengarah kepada kemunduran massa atau struktur tutupan vegetasi atau

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
konposisi  spesies  hutan  secara  temporer atau permanen '. Sehingga
Tejaswi menuliskan secara umum bahwa degradasi hutan  merupakan reduksi  jangka  panjang pada seluruh supply keuntungan hutan yang potensial.  Termasuk  di  dalamnya  adalah reduksi kayu biodiversity dan produk atau layanan lainnya pada hutan (Tejaswi, 2007: 6).
2.2. Positive  Peace-' Strong,  or Durable Peace'
' Strong, or Durable Peace ', merupakan perdamaian  yang  sangat  kuat  atau  dapat dikatakan  mapan  dan  mampu  bertahan dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Ketika menyatakan  bahwa  kondisi  perdamaian dalam positive  peace ini  sangat  kental dengan ketidakhadirannya perang. Galtung sendiri  memaknai  ' Strong,  or  Durable Peace ' ekuivalen dengan ' Positive Peace . Strong  or  durable  peace merupakan kondisi  di  mana  perdamaian  relatif  kuat pada  keadilan,  kesetaraan  dan  kebebasan, serta  relatif  sedikitnya  korban  dan kesengsaraan  pada  level  sosial  (Webel  & Galtung, 2007: 11).
Kondisi pada positive peace masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk terjadinya kondisi yang harmoni, adil dan  setara  sebagaimana  pendapat  Galtung (Webel  &  Galtung,  20017:  6).  Meskipun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  keterlibatan aktor juga sangat beragam.
Positive  peace sendiri  menjadi  salah satu  pandangan  alternative  kaum  Realist dan  sebagaimana  permikiran  Galtung dimaknai  tidak  semata  sebagai  sebuah kondisi  dengan  absennya  peperangan  atau absennya interstate  violence (kekerasan antar  negara)  di  dalamnya.  Namun  lebih dari  itu  bahwa positive  peace merupakan kondisi  yang  merefer  kepada  sebuah kondisi  sosial  di  mana  tindakan-tindakan eksploitasi  terminimalisir  atau  bahkan
tereliminasi  dapat  dikatakan  absen. Terlebih  bahwa  absennya  kekerasan  yang dimaksud  Galtung,  tidak  semata  yang terjadi secara terbuka namun juga termasuk fenomena  yang  secara  halus  memberi fondasi  bagi  terjadinya  korban  terstruktur dalam kondisi sosial tersebut.
Adapun  Institute  for  Economics  & Peace atau IEP mengemukan setidaknya 8 pilar  yang  harusnya  telah  mengalami kemapanan dalam pertumbuhannya (Institute for Economics & Peace, 2018: 7). Kondisi  saling  mempengaruhi  tersebut tersebut  dapat  dilihat  melalui  figure  di bawah ini:

## Gambar 1. Pilar dalam Positive Peace
Sumber: Institute for Economics & Peace (2018: 7)
2.3. Negative  Peace- Weak  or  Fragile Peace
Adapun weak or fragile peace sebagai satu  kondisi  yang  berlawanan  dengan

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
strong  or durable  peace yang  dimaknai Galtung  ekuivalen  dengan positif  peace . Weak  or  fragile  peace yang  dalam formulasi  Galtung  merefer  kepada  bentuk perdamaian negative  peace. Baik  kondisi positive peace maupun Negative peace ini juga ditandai dengan absennya perang, dan tidak  terdapatnya  korban-korban  militer yang  terorganisir.  Sebagaimana  dituliskan Galtung  bahwa  “ Negative peace has historically  denoted  the ‘ absence  of  war ’ and other forms of widescale violent human conflict ”  (Webel  &  Galtung,  20017:  6). Pendapat Galtung ini sebagaimana dikutip pula  oleh  Tilahun  bahwa negative  peace menurut  Galtung  "... negative  peace  (as) the absence of violence, absence of war …" (Tilahun, 2015: 251).
Sedangkan  menurut  Global  Peace Index  (GPI,  2018:  78),  bahwa negative peace setidaknya  terdapat  tiga  domain perdamaian.  Domain  pertama, Ongoing Domestic and International Conflict, yaitu yang  berkenaan  dengan  keterlibatan  aktor dalam  konflik  di  tataran  internal  ataupun eksternal  hingga  pada  peran  dan  durasi keterlibatan  aktor  dalam  konflik  (GPI, 2018:  78).  Domain  kedua,  yang  disebut dengan Societal Safety and Security yaitu di mana  level  harmoni  atau discord dalam satu  bangsa  dievaluasi  (GPI,  2018:  78) . Sedangkan domain ketiga adalah Militarisation yang  menjadi  refleksi  atas level  keterhubungan  negara  terhadap permbangunan  militer  dan  akses  terhadap berbagai  persenjataan  dengan  level perdamaian  baik  itu  di  tataran  domestik maupun internasional (GPI, 2018: 78).
Lebih  lanjut  Galtung  mencoba mengakomodir kemunculan negative peace ini  melalui  pemikiran  di  abad  20an  oleh intelektual  Perancis  bernama  Raymond Aaron  (Barash  dan  Webel,  2002:  6-7). Perdamaian negative ini dimaknai sebagai sebuah kondisi perdamaian yang memiliki durasi perdamaian yang mampu berbtahan
lama  atau  bahkan  tidak  bertahan  lama (Barash dan Webel, 2002: 6-7).
2.4. Metapsikologi Perdamaian
Perdamaian  menjadi  latar  belakang kondisi bagi eksistensi sosial dalam sebuah kebahagiaan  baik  itu  secara  personal  dan umum  (Webel  &  Galtung,  2007:  11). Bahkan latar belakang perdamaian tersebut menjadi  sesuatu  yang taken  for  granted hingga hilangnya kondisi damai itu sendiri.
Bahkan perdamaian menjadi satu yang abadi layaknya sebuah kerajaan
perdamaian.
Sehingga sebagaimana
kondisi status  quo  ante  bellum (kondisi sebelum terjadi peperangan) hingga kondisi di  mana  manusia  sangat  mendambakan perdamaian  meskipun  harus  membayar untuk  mendapatkan  perdamaian  tersebut (Webel & Galtung, 2007: 11).
Selain membuat dua kategori perdamaian  di  atas  (sebagaimana strong dan weak  peace ),  Galtung  juga  merunut keduanya  untuk  dikembalikan  kepada beberapa pilihan spectra yang lebih besar. Setidaknya kedua kategori perdamaian baik itu yang ‘ strong or durable peace ’ maupun yang ‘ weak or fragile peace ’ dapat diteliti lebih  jauh  hingga  kepada  pilihan  tiga spectral tersebut.
The  Spectral  of  Peace atau  spektra perdamaian  tersebut  dapat  ditilik  dari  sisi metapsikologi perdamaian di mana Galtung mengadopsi  istilah  metapsikologi  ini  dari Freud (Webel & Galtung, 2007: 10). Ketiga spektra  tersebut  adalah inner  peace , outer peace dan interpersonal  peace (Webel  & Galtung,  2007:  10-11).  Ketiganya  menilik keunikan aspek psikologis dari dua kategori perdamaian  di  atas.  Merunut  lebih  jauh pada aspek psikologis ini menjadi penting untuk  mendalami  secara  detai  tentang duduknya  potensi  perdamaian  pada  hutan sebagai sebuah kapabilitas negara.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Spectra  Pertama bahwa  dorongan perdamaian  atas  berbagai  konflik  hutan berawal dari ranah inner peace sebagaimana  menurut  Galtung  (Webel  & Galtung, 2007: 10).
Baik  itu  bagi  masyarakat  di  kawasan local  hingga  masyarakat  global, inner peace ini  yang  kemudian  memberikan cerminan  atas  dorongan  yang  ada  dalam alam bawah sadar manusia.
Specta kedua ,  menurut  Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10) adalah outer sphere ,  di  mana  pada  bagian  inilah persoalan  perdmaian  bertalian  dengan persoalan ekonomi. Melaui outer sphere ini motif  berbagai  insiden  karhutla  dapat dibentangkan  bagaimana  aspek  di  luar inner space mempengaruhi sebuah keputusan.
Ketiga ,  adalah  spekta  intersubjektif atau interpersonal peace dalam pemikiran Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Kondisi  ini  menjadi  satu  cara  untuk merunut  jauh  bagaimana  pandangan intersubjektif.  Hal  ini  menurut  Galtung mampu  mempengaruhi  perilaku  manusia dalam  kehidupan  sehari-hari  hingga  pada perilaku  dalam  melakukan  perannya  di lingkungan pekerjaan.
Hal  penting  lainnya  terkait  dengan inner dan outer space ini menurut Galtung bahwa  terdapat  posisi  intersubjektif  yang menjadi median bagi inner dan outer space (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Sehingga menjadi  penting  pula  dilihat  lingkungan dan interpersonal, energi dan lembaga yang memperkuat atau menumbangkan keseimbangan psikologis, atau inner peace (Webel & Galtung, 2007: 11). Ketiga ,  adalah  spekta  intersubjektif atau interpersonal peace dalam pemikiran Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Kondisi  ini  menjadi  satu  cara  untuk merunut  jauh  bagaimana  pandangan intersubjektif.  Hal  ini  menurut  Galtung mampu  mempengaruhi  perilaku  manusia
dalam  kehidupan  sehari-hari  hingga  pada perilaku  dalam  melakukan  perannya  di lingkungan pekerjaan.

## 3. Metode Penelitian
Tulisan  ini  difondasikan  pada  desain penelitian  kualitatif  sehingga  mampu berbicara  tentang  berbagai  rangkaian teoretis  dengan  verbal  yang  lebih  detail. Secara  garis  besar,  tulisan  ini  berusaha mengelaborasi persoalan dengan membuat study  linkage antara  dua  konsep  yaitu konsep deforestasi dan forest degradations dengan konsep perdamaian dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas. Literatur  review  dimulai  dengan membawa konsep deforestasi dan degradasi hutan dalam lingkup pemahaman dari FAO (MacDicken, 2012: 5-6). Hal ini dilakukan sebagai alat untuk mendudukkan terlebih  dahulu  persoalan  deforestasi  dan forest  degradation  di  Kalimantan  Tengah. Upaya ini kemudian mampu memperlihatkan disparitas antara fakta dan konsep  tersebut.  Apa  yang  menjadi pertimbangan adalah hutan yang seharusnya  mampu  menjadi  sumbangsih bagi  perdamaian  global  menjadi  sangat samar dibandingkan rentannya kemunculan konflik bagi masyarakat global.
Sehingga  ketika  deforestasi  dan degradasi  hutan  telah  duduk,  arah pencarian bentuk perdamaian melalui hutan adalah dengan cara membuat keterhubungannya dengan konsep perdamaian. Kemudian, perdamaian diklasifikasikan ke dalam konsep perdamaian  pada  dua  kategori  menurut Webel dan Galtung yaitu strong peace dan weak peace (Webel & Galtung, 2007: 11). Satu pilihan secara teoretis dari kedua level perdamaian  tersebut  memiliki  relevansi yang kuat dengan fakta di lapangan.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Elaborasi  pilihan  tersebut  pada  tahap selanjutnya  dirunut  kembali  ke  arah  awal tentang  konsep  metapsikologi  perdamaian yang  diadopsi  dari  pemikiran  Webel  dan Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Terlebih  detail  adalah  dengan  membawa persoalan  hutan  ini  dalam  lebih  lanjut  ke ranah  metapsikologi  yang  mencakup beberapa  spektra  dalam  pemikiran  Webel dan Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10- 11).  Alur  ini  dilakukan  untuk  melihat perdamaian global yang mampu diwujudkan  dalam  persoalan  intermestik melalui eksistensi hutan tropis di Indonesia. Adapun  alur  penelitian  dapat  dilihat  pada study linkage di bawah ini:
Gambar 2. Study Linkage
Sumber: Diolah berdasarkan desain penelitian dan Kajian teoretis peneliti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Degradasi Hutan dan Deforestasi
Pemunculan  kata  “ in  developing countries “ dalam pemahaman Daguma dan Atela  di  atas  menjadi  menarik,  utamanya ketika dihadapkan kepada fakta di lapangan dengan  segenap  perdebatannya.  Bahkan ketika REDD+ belum dimunculkan sebagai sebuah  inisiatif  perlindungan  hutan  dari degradasi  dan  deforestasi.  Bahkan  negara berkembang  telah  mengedepan  sebagai satu  aktor  yang  tidak  hanya  menyediakan hutan tersebut.
Lebih  dari  itu,  dalam  bingkai  yang tidak memihak keadilan, negara berkembang  seperti  Indonesia  sekaligus diklaim  sebagai emitter terbesar  dunia. Sedangkan  emisi  terbesar  yang  dihasilkan Indonesia berasal dari hutan. Perdebatan ini terus  muncul  seiring  dengan  upaya perbaikan  pada  lahan  hutan  yang  telah mengalami pengurangan. Hal menarik ketika FAO
menyatakannya  dengan  sebuah  istilah konversi pada hutan menjadi lahan lainnya.
Kata konverdsi ini menjadi satu poin yang sangat krusial melihat berkurangnya hutan di  Indonesia  khususnya  Kalimantan Tengah.
Kalimantan  Tengah  saat  ini  telah mengalami  konversi  hutan  yang  sangat signifikan  luasnya.  Seluas  12.561.867,57 ha  berdasarkan  data  BPS  Kalimantan Tengah tahun 2016 tentang Luas Kawasan Hutan  dan  Peraian  (BPS  Provinsi Kalimantan  Tengah,  2016).  Data  tersebut mencakup  13  Kabupaten  dan  1  Kota  di Kalimantan  Tengah.  Jumlah  ini  sudah mencakup Hutan Lindung, Hutan Produksi (yang  sudah  tercakup  pula  di  dalamnya lahan  yang  masih  tetap,  terbatas  hingga yang  dapat  dikonversi).  Selain  itu  pada jumlah  di  atas  juga  sudah  pula  mencakup luasnya Suaka Alam dan Pelestarian Alam,
Deforestation & Forest Degradation Disparities Forest Concept Fact Weak Peace Building a Peace Metapsychology of  a Peace Strong Peace Spectral of Peace Outer Peace Interpersonal Peace Inner Peace
dan  hutan  pada  kawasan  Perairan. Tentunya jumlah ini tidak dapat dikatakan luas.
Jumlah  lahan  yang  dapat  dikonversi pada  luas  lahan  di  atas  2.256.739,03  ha (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Sedangkan  peristiwa  kebakaran  hulan  dan lahan  di  sepanjang  musim  kemarau  setiap tahunnya tidak hanya terjadi di lahan yang dapat  dikonversi  saja.  Inilah  yang kemudian menjadikan konversi hutan terus mengalami  peningkatan  pada  jumlahnya. Hal  ini  dapat  dibandingkan  dalam  data statistic  yang  tercatata  pada  BPS Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Luas kawasan  hutan  dan  peraian  di  tahun  2015 seluas 15.331.000 (BPS Provinsi
Kalimantan  Tengah,  2016).  Sehingga selisih  yang  ada  dapat  dikatakan  sebagai konversi  pada  hutan  yaitu  seluas 2769132.43  ha  (BPS  Provinsi  Kalimantan Tengah,  2016).  Jumlah  konversi  inilah yang  telah  terjadi  sepanjang  2015  hingga 2016  (BPS  Provinsi  Kalimantan  Tengah, 2016).
Perubahan  ini  dikaitkan  dengan kemunduran struktur dan atau massa pada tutupan  vegetasi  atau  komposisi  hutan terjadi pada atribut-atribut hutan. Sehingga hal  ini  mengarah  kepada  kapasitas pruduktif  yang  lebih  rendah  yang disebabkan  oleh  adanya  peningkatan gangguan pada hutan. Hal ini juga menjadi satu  perhatian  tersendiri  di  mana  semakin tidak  berkurangnya  kegiatan  pembakaran lahan dan hutan yang kemudian menurunkan  kemampuan  hutan  dalam berproduksi.
Adapun  yang  membahayakan  adalah proses  degradasi  hutan  itu  sendiri  ditilik dari  skala  waktunya.  Karena  proses tersebut  dapat  terjadi  dari  beberapa  tahun atau  bahkan  hingga  berdekade  lamanya. Karena  itu  pula,  pada  rentang  waktu terjadinya  kerusakan  tersebutlah  berbagai
perubahan  terjadi  secara  local  yang berimbas pada global

## 4.2. Positive Peace
Ketika  dikaitkan  dengan  ketiadaan perang,  maka  persoalan  degradasi  hutan memiliki relevansi yang cukup. Akan tetapi ketika bergerak kepada kriteria lain dalam kriteria positive  peace ,  maka  fakta  mulai menjauh  dari  gagasan  yang  diusung Galtung  tersebut . terlebih  ketika  berbagai kemapanan  berbagai  pilar  sebagaimana pemahaman  Global  Peace  Index  (GPI) yang  menjadi  gagasan  di  dalam positive peace .
Oleh  karena  itu  tidak  mudah menyandingkan  ketiadaan  perang  dengan ketiadaan  ketidakadilan  pada  pilar-pilar yang  seharusnya  mapan  dalam  lingkup positive peace terjadi bersamaan dalam satu waktu.  Terlebih  ketika  ketidakhadiran tersebut juga disandingkan kembali kepada ketidakhadiran berbagai kekerasan baik itu secara terbuka ataupun yang terjadi secara halus.  Kelangkaan  pada  sebuah  kondisi yang cukup sempurna ini dapat dilihat baik itu  di  ranah  kehidupan  manusia  di  ranah lokal maupun global.

## 4.3. Hutan dalam Batas Negative Peace
Secara  teoretis,  kondisi  absennya perang  menjadi  sangat  relevan  dengan kondisi yang dialami oleh Indonesia dalam persoalan  hutan  dan  degradasinya  terkait dengan kebakarannya. Akan tetapi disparitas berupa peristiwa kekerasan yang terjadi  secara  tidak  terstruktur  tidak  dapat dinafikan.  Meskipun  kehadiran  pihak militer dalam hal kekerasan tidak menjadi satu  tolak  ukur,  karena  konflik  kekerasan juga  melibatkan  masyarakat  tertentu dengan  kepentingan  yang  kuat  terhadap penggunaan lahan.

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
Sehingga  yang  menjadi  poin  utama pada  durasi  perdamaian  negative  terkait dengan  peristiwa  kabut  asap  atas  aktifitas karhutla  adalah  terjadinya  berbagai dinamika konflik. Dinamika konflik dalam kurun  waktu  yang  sangat  singkat  dalam setiap  tahunnya.  Bahkan  kondisi  berulang dalam beberapa dekade ini menjadikannya sangat  mapan  berada  di  kondisi negative peace .
Sebagai  satu  contoh  adalah  yang terjadi pada tahun 2016 di mana kebakaran hutan  menjadi  satu  pemicu  tensi  konflik dengan negara tetangga karena efek kabut asap  yang  tebal  (Asmawati,  2017:  151). Bahkan  kabut  asap  terekspor  hingga  ke belahan  benua  lain.  Kasus  ini  kembali mengulang di tahun 2019 di mana wilayah negara tetangga mengalami efek yang sama dengan yang di alami oleh Indonesia pada saat  kabut  asap  tebal  melanda.  Pemikiran Aaron,  sebagaimana  diungkapkan  dalam kajian  pustaka  di  atas,  memnunjukkan bahwa  perdamaian  menjadi  satu  karakter dari pandangan ( neo -) realist dalam konteks perang  dan  damai  (Barash  dan  Webel, 2002:  6).  Relevansi  yang  muncul  pada kategori  pemikiran  Aaron  ini  adalah  pada sisi  perdamaian  yang  dialami  oleh Indonesia.
Meskipun  persoalan  ini  memicu konflik  yang  tidak  sampai  memunculkan perang  fisik  secara  terbuka.  Akan  tetapi berbagai  protes  dan  kekhawatiran  negara lain tersesbut memberikan tekanan tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang seharusnya memiliki investasi sumber  daya  hutan  yang  tinggi  di  dunia. Meskipun yang patut digarisbawahi adalah bukan  karena  tekanan  dari  luar  ini  pula yang  menjadikan  berbagai  solusi  ini diupayakan di ranah domestik.
Aktifitas  alih  guna  lahan  hutan  yang dilakukan oleh nasyarakat secara senagaja atau  tidak  memberikan  dampak  besar. Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  pula
bahwa keterlibatan negara lain memberikan pula dampak besar atas peristiwa karhutla di Indonesia. Seperti kepemilikan perusahaan  asing  yang  eksistensinya  di Indonesia  cukup  besar.  Terlebih  dengan aktifitas  perusahaan  yang  sangat  erat kaitannya  dengan  penggunaan  lahan  dan produksi hasil hutan.
Sehingga  dengan  demikian,  hutan tidak  semata  menjadi  sebuah  wadah aktifitas bagi masyarakat domestik, namun juga bagi pihak asing. Hal ini terlepas dari berbagai  dinamika  perizinan  penggunaan lahan hutan Indonesia. Hal ini menunjukkan  bagaimana  keadilan  dalam masalah  pada  akses  penggunaan  hutan masih  terus  dipersoalkan.  Kondisi  ini memotret luasnya aktifitas yang ditampung oleh suatu wilayah dalam memberdayakan hutan  melampaui  kontrol  keberlanjutan lingkungan.
Maka  meskipun  perang  dan  berbagai aksi  kekerasan  yang  secara  masiv  tidak ditemukan  dalam  kondisi  perdamaian positif  negative,  namun  keadilan  menjadi persoalan  yang  serius  dalam  kondisi  ini. Karena  kembali  menurut  Galtung  bahwa ketidakadilan  dan  perselisihan  personal menjadi  karakter negative  peace ,  serta ketidakpuasan  masyarakat  global  pada managemen  pengelolaan  hutan  terjadi secara  halus.  Selain  itu  yang  menjadi  ciri dari negative  peace yaitu  bagaimana kekerasan  muncul  mengemuka  dengan skala  yang  meluas.  Adapun  salah  satu contoh kekerasan tersebut adalah persoalan konflik kemanusiaan.
Meskipun weak or fragile peace dalam pandangan Galtung menjadi satu spektrum perdamaian  yang  tidak  sempurna,  namun justru  banyak  negara  dan  budaya  yang memiliki  kondisi  ini.  Sedangkan  dalam catatan  sejarah  budaya  manusia  dan masyarakat  sangat  jarang  memiliki kualifikasi  yang  mengarah  kepada strong

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
peace tersebut  (Webel  &  Galtung  2007: 11).
Pandangan ini yang kemudian memberikan  sugesti  bahwa  perdamaian yang ada pada level positive peace ini hadir tidak  hanya  ketika  perang  absen  dalam kondisi tersebut. Secara geris besar, kondisi positive  peace ini  juga  menghindari terjadinya  kekerasan  yang  menyebabkan munculnya  korban.  Melalui  perspektif  ini pulalah  yang  kemudian  menjadi  satu peristiwa  yang  menandai  perdamaian dalam  sejarah  Pharau  Mesir.  Kejadian  di mana  pernyataan  tentang  perdamaian mengarah  kepada negative  peace atau perdamaian negatif dengan adanya tindakan  kebajikan  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  kuat  terhadap  pihak  yang lemah.
4.4. Hutan dalam

## Kerangka Metaspikologi Perdamaian Galtung
Bilah-bilah  perdamaian  ini  selaras dengan  pemikiran  Galtung. Peace dalam pemikiran Galtung dikategorikan ke dalam dua  kategori  baik  itu  yang  lebih  kuat mapupun  yang  lebih  lemah.  Galtung mengkategorikannya mulai dari 'Strong, or Durable  Peace '  hingga  pada 'weak  or fragile peace ' (Webel & Galtung 2007: 11). Ketika  persoalan  degradasi  hutan diletakkan  pada  pernyataan  Galtung  yang menyatakan  bahwa  perdamaian  menjadi latar belakang eksistensi social baik secara umum  maupun  personal,  maka  persoalan hutan  mampu  memberika  dinamika tersebut.  Hutan  dalam  batas  kritis  yang masih  mampu  memberikan  keleluasaan bagi  manusia  dalam  menghirup  udara segara tentunya berdampak positif. Baik itu bagi  lingkungan  domestik  maupun  di  luar batas  wilayah  Kalimantan  hingga  di  luar batas  Indonesia.  Dampak  tersebut  dalam tulisan  ini  berupa  perdamaian  yang  tanpa disadari mengejawantah menafikan
kehadiran  konflik.  Perdamaian  dalam  hal ini lahir dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu  melalui  hutan  dengan  kondisi  yang masih tidak banyak tereksploitasi.
Dinamika  perdamaian  yang  dianggap taken  for  granted hingga  hilangnya predamaian  dan  berubah  menjadi  warrna konflik.  Tepatnya  ketika  hutan  mulai memberikan  kekhawatiran  dan  berbagai dampak negatif. Terlihat bagaimana dalam satu  dekade  terakhir  ini  kebakaran  lahan dan hutan semakin membahayakan karena kabut  asap  yang  semakin  tebal  di permukaan bumi. Bahkan level udara yang semakin  menguning  pekat  dengan  kabut tebal asap tersebut memicu kerugian mulai dari  berbagai  kerugian  transportasi, pendidikan, ekonomi dan berbagai penyakit.  Terpenting  secara  luas  adalah bahwa peristiwa yang dalam satu decade ini terus  terjadi  di  sepanjang  musim  kemarau mampu  menjadi  pemicu  tereduksinya perdamaian di level negara.
Hal  lain  adalah  imaji  Indonesia  di kancah  global  bahwa  hutan  mampu menjadi pengikat perdamaian bagi berbagai kepentingan  negara  di  dunia.  Karena dengan memburuknya kondisi hutan sama halnya dengan memberi tensi bagi kondisi damai  di  antara  negara-negara  tersebut. Karena menurut Galtung, ketika perdamaian  telah  tereduksi  atau  hilang maka perdamaian menjadi satu yang sangat dicari  dan  tidak  mudah  diperoleh,  seperti ketika  manusia  berada  dalam  masa  krisis dan perang.
Sedangkan  pada  konteks  degradasi hutan, perang fisik sebagaimana dimaksud Galtung  tidak  sampai  terjadi.  Namun kondisi ini cukup berpotensi meningkatkan tensi  konflik  utamanya  di  negara-negara terdekat hingga negara lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap eksistensi hutan.
Negara  dalam  hal  ini  perlu  bertindak tidak  saja  melingkupi  kawasan  domestic guna  memulihkan  kondisi  hutan  untuk

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
mereduksi konflik yang
ada.
Bagaimanapun  kawasan  domestik  di wilayah  terdampak  kabut  asap  kebakaran hutan kemudian mencoba banyak hal guna memulihkan  tensi  konflik.  Salah  satunya pemerintah Indonesia bergerak untuk terus mencari hot spot Karhutla demi menyelamatkan  sumber  daya  hutan  yang terbakar tersebut. Indonesia dalam dengan demikian mengusahakan perdamaian tidak lagi dengan tanpa imbalan.
Bahkan  istilah  ‘kerajaan  perdamaian’ yang  diungkapkan  Galtung  di  sun  bab sebelumnya, dapat memberikan kemudahan bagi seisi bumi. Sebagai contoh adalah  kemudahan  yang  terjadi  ketika lingkungan  sedang  tidak  mengalami gangguan kebakaran hutan. Maka perdamaian  tersebut  menjadi  satu  yang paling  diusahakan.  Bahkan  kerugian tersebut  membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit  untuk  pemulihan  kebakaran kawasan hutan dan lahan yang didominasi oleh lahan gambut.
Sementara pada kondisi seperti status quo  ante  bellum dalam  konteks persoalan hutan di Indonesia telah pula terlibat dlam berbagai upaya yang tidak cuma-uma untuk kembali mengedepankan perdamaian global  melalui  elemen  hutan.  Hal  ini misnya dengan telah banyaknya kerjasama dan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh Indonesia  dalam  perbaikan  keberlanjutan hutan  yang  telah  rusak.  Terlebih  dengan Indonesia  sebagai  negara  dengan  hutan tropis yang luas menjadi aktor yang cukup aktif dalam menyuarakan lingkungan hidup kancah internasional Tentunya kesepakatan dan  kerjasama  ini  dilakukan  atas  dasar saling  menguntngkan  meskipun  masing- masing pihak memiliki kewajiban tertentu untuk  mencapai  tujuan  dari  kesepakatan tersebut.
Artinya  perdamaian  tidak  didapatkan dengan  cara  yang  cuma-cuma.  Meskipun demikian,  banyaknya  perjanjian  dan
kerjasama  yang  telah  diimbuhkan  dalam mendukung  pengembalian  kawasan  hutan yang terdegradasi tidak serta merta menjadi jaminan  keberlanjutan  yang  kokoh  tanpa pelanggaran. Karena layaknya mata rantai yang  telah  banyak  terputus,  meskipun perjalanan kerjasama dan berbagai perjanjian tersebut masih berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan  serius.  Maka  kemudian  sisi-sisi perdmaian terus tergerus.
Sehingga,  pada  kondisi  semacam  ini penting  untuk  merunut  kembali  kepada arah  yang  lebih  besar  bagi  kemunculan perdamaian  melalui spectra perdamaian. Spekra pertama, i nner space dalam tulisan ini  termasuk  di  dalamnya  ketika  sebuah Lembaga  memiliki  bilah  kebijakan  yang tidak menguntungkan masyarakat tertentu. Maka  persepsi  dan  dorongan  atas pentingnya  perdamaian  berkesempatan sangat besar untuk muncul dari inner space ini. Bahkan inner space ini pula yang akan memberikan  gambaran  mental  dan  emosi manusia  untuk  menyuarakan  pentingnya sebuah  kebijakan  yang  mempertegas tindakan  karhutla.  Terkait  di  dalamnya bagaimana karhutla ini menjadi sebuah hal yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat secara  luas  di  kawasan  wilayah  hutan tropis.
Kedua , pada outer space , terbakar dan dibakarnya  lahan  hutan  yang  dimulai dengan berkembangnya orientasi ekonomi tanpa  pertimbangan  sustainabilitas  hutan tentu  tidak  meninggalkan  warisan  ases hutan  bagi  generasi  berikut.  Akan  tetapi, tidak homogennya masyarakat dunia delam melihat motif kebakaran hutan ini dari sisi keuntungan  ekonomi  tentu  memberikan warna tersendiri bagi pemerhati lingkungan.
Masyarakat global melihat bagaimana kepekatan  dan  buruknya  cuaca  pada  saat kawasan  terdampak  asap.  Keuntungan secara  ekonomi  ini  kemudian  dapat

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
menjadi  boomerang  pada  saat  yang  sama. Beberapa  aktor,  di  satu  sisi,  dapat mempertimbangkan  keuntungan  secara ekonomi  atas  hasil  pembakaran  hutan. Yaitu  dengan  memanfaatkan  lebih  lanjut kawasar  terbakar  tersebut  bagi  aktifitas ekonomi.
Namun  di  sisi  lain,  aktor  lain  seperti aktor individu tidak serta merta memberika pembenaran  atas  kegiatan  tersebut. Kemudian Inner  space ,  pada  kondisi  ini, muncul sebagai sebuah keinginan manusia pada normalnya untuk tidak terimbas efek kebakarah  lahan  dan  hutan  tersebut. Melalui inner space manusia yang menjadi satu  penyeimbang  tersendiri  ketika inner space terlibat  diberlakukan  dengan kesadaran  penuh  manusia.  Yaitu  melihat alam  sebagai  bagian  dari  kapabilitas  yang mampu berpotensi besar bagi perdamaian.
Outer  sphere ini  pula  yang  mampu menekan  aktor  dalam  membuat  satu kekuatan  politik  pada  ranah  global. Tepatnya  dengan  melihat  bagaimana kelangkaan  sumber  daya  alam  hutan menjadi sebuah kemahalan di pasar global. Adapun  tekanan  aktor  yang  memiliki keselarasan persoalan keuntungan ekonomi dapat menjadi pemicu bagi tindakan tanpa adanya  kontrol  keseimbangan  alam. Bahkan hal lain adalah degan outer sphere ini  yang  kemudian  meunculkan  gambaran bagaimana  pasar  global  mampu  menjadi power-driven agents bagi pelaku karhutla. Galtung dalam
pemahamannya
merefer kepada pertalian ekonomi di dalam outer space ini pada perdamaian yang akan tercipta.  Namun  bagaimnaapun  juga kegiatan  ekonomi  yang  telah  mengglobal memberikan ketidakmampuan aktor untuk tidak  terlibat.  Hal  ini  pula  yang  akan memberikan  dampak  bagi  aspek  social politik lainnya berjalinan bersama kepentingan  ekonomi.  Sejauh  itu  pula, kepentingan ekonomi yang masih memiliki dukungan  keberlanjutan  alam  tentu  tidak
menjadi  satu  hirauan.  Persoalan  terletak ketika power-driven  agents ini  mewujud sebagai  satu  yang  berpihak  pada keuntungan ekonomi semata tanpa pertimbangan  keberlanjutan  hutan  sebagai penopang kehidupan bumi. Bahkan hingga kepada  berjalinnya  dorongan,  insting  dan perubahan atas kawasan hutan.
Ketiga, spekta  intersubjektif  atau interpersonal  peace .Persitiwa  kebakaran lahan  dan  hutan  mengalami  berbagai penilaian mulai dari penilaian yang objektif hingga kepada yang bersifat subjektif. Oleh karena itu pula, penilaian intersubjektif ini mengedepan  pada  kondisi  pembenaran pengkonversian  alam  hutan.  Secara sederhana,  aspek  intersubjektif  ini  akan memberikan  pengaruh  bagi  terwujudnya perdamaian.  Meskipun  ketika  pengaruh tersebut  dimulai  dari  sesuatu  yang  tidak subjektif.
Persoalan intersubjektif ini dapat saja berbeda,  namun  bagaimana  kekuatan perdamaian  melalui  hutan  ini  dapat dieskalasi  tentu  eksistensi  intersubjektif tidak  dapat  dinafikan.  Intersubjektif  dapat dengan  mudah  menjadi  satu  alat  untuk melihat  hutan  sebagai  satu  potensi perdamaian. Khususnya dengan menyadari kembali posisi intersubjektif yang menjadi median  bagi inner dan outer  space sebagaimnaa  menurut Galtung  (Webel  & Galtung 2007: 10-11).

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perdamaian  sendiri  bukanlah  menjadi suatu  hal  yang  harus  sempurna  dan  tanpa akhir  ( perfect  or  unending )  misnya sebagaimana  Kant  dalam  konseptualisasi perpetual  peace -nya.  Terlebih  ketika persoalan  perdamaian  ini  didudukkan dalam  konteks  degradasi  hutan  dan deforestasi.  Layaknya  berbagai  karakter

## Global Political Studies Journal
Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2019 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v3i2
yang disuguhkan di dalam bilah perdamaian positif yang sangat sempurna. Paling  tidak  eksistensi  ini  kurang  relevan terjadi  mengingat  berbagai  sifat  dan kepentingan  yang  beragam  pada  diri manusia.
Namun,  bukan  berarti  pula  bahwa perdamaian  lingkungan  yang  dipicu  oleh degradasi  hutan  itu  sebuah  hal  yang  tidak masuk  akal  atau  bahkan  tidak  menjadi bagian  dari  gen  manusia.  Karena  hutan sebagai  sebuah  kapabilitas  negara  mampu menjadi  pemicu  yang  besar  bagi menguatnya  perdamaian.  Sederhananya, hutan hanya perlu untuk tetap tumbuh tanpa menghilangkan batas konversi yang sudah dilegalkan.  Selain  itu,  hutan  hanya  perlu sustainabilitas  untuk  tumbuh  dan  menjadi aset kebutuhan bagi generasi berikutnya.
Ketika  pemikiran  tentang  pemenuhan kebutuhan  yang  menjadi branding dunia pada  perhatian  lingkungan,  maka  pada kondisi  tersebut  dimulainya  keberlanjutan hutan. Sehingga, ketika keberlanjutan akses ini  terwujud,  setidaknya  hutan  tetap potensial menumbuhkan perdamaian.
Meskipun  berada  pada  level negative peace . Mata rantai ini menjadi perlu ketika melihat  bagaimana  konflik  terus  terjadi, dan menjadikan hutan sebagai pemicu yang besar bagi konflik bahkan bencana.
Perdamaian  dalam  kasus  hutan layaknya sebuah keadilan dan kebahagiaan, yang  secara  historis  merupakan  kondisi yang silih berganti. Sebagai contoh adalah silih  bergantinya  sifat  individu  dengan kolektif,  antara  psikis  dan  kebijakan Bahkan terkadang silih bergantinya kondisi tersebut  juga  bersifat intangible (tidak nampak)  seperti  terjadinya  konflik  yang terselubung  di  kalangan  masyarakat.  Silih berganti  pula  pada  pada  catatan  sejarah lainnya  yang  mana  konflik  justru terakomodir untuk direduksi.
Selain itu, hal yang sangat mempengaruhi  terwujudnya  perdamaian
adalah hal seperti outer sphere yang dapat memunculkan  persingat  kekuatan  pasar global  hingga  memunculkan  potensi power-driven agents . Menjadikan
homogennya  pasar  global  pada  satu keinginan  yang  selaras  dengan  inner perdamaian  yang  mendunia  akan  sulit. Meskipun  hal  ini  dilaukan  tanpa menyurutkan  berbagai  kapasitas  ekonomi dan  menjadikannya  seimbang  dengan kepentingan  alam.  Tentunya  perdamaian lahir  dari  tidak  semata  absennya  perang. Bahkan  ketika  perdamaian  layaknya ‘dibeli’ dengan cara yang mahal.
Perdamaian dalam persoalan hutan pun menjadi taken  for  granted hingga  batas tertentu  yang  menghilangkan  perdamaian itu  sendiri.  Meskipun  ketiadaan  perang secara fisik masuk dlam dua kategori yang mewarnai persoalan hutan, namun berbagai perdebatan atas eksistensi perdamaian dan pencarian  solusi  konflik  menjadi  satu kondisi  perdamaian  lain  yang  hadir  bagi kehidupan sosial.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku: Barash,  David  P.  dan  Charles  P.  Webel. 2002. Peace  and  Conflict  Studies .
United  States  of  America:  Sage Publications, Inc.
Crocker,  Chester  A  dan  Fen  Osler Hampson.  2001. Turbulent  Peace; The  Challenges  of  Managing International  Conflict .  Washington DC: United States Institute of Peace Press.
Institute  for  Economics  &  Peace  (IEP).
2018. Global  Peace  Index2018;
Measuring  Peace  in  A  Complex World .  Sydney:  The  Institute  for Economics & Peace (IEP).
Institute  for  Economics  &  Peace  (IEP). 2018. Positive  Peace  Report  2018;
Analysing  The  Factors  that  Sustain Peac e.  Sydney:  The  Institute  for Economics & Peace  (IEP).
MacDicken,  Kenneth.  2012.  Forest Resources  Assessment  Working Paper; Terms and Definitions. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO).
Webel,  Charles  dan  Johan  Galtung.  2007.
Handbook  of  Peace  and  Conflict Studies . London: Taylor & Francis e- Library, Routledge.
Acuan artikel dalam Jurnal:
Tilahun, Temesgen. 2015. "Johan Galtung’s  Concept  of  Positive  and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia:  An  Appraisal",  dalam International  Journal  of  Political Science and Development. Vol. 3(6), pp. 251-258, DOI: 10.14662/IJPSD2015.033. http://www.academicresearchjournal s.org/IJPSD/Index.html [3/12/2019].
Daguma,  Lalisa  A  dan  Joanes  Atela  dkk.
2019.  “Deforestation  and  Forest Degradation  as  an  Environmental
Behavior: Unpacking Realities Shaping Community Actions”, dalam Land
2019,8,26;doi:10.3390/land8020026 www.mdpi.com/journal/land [20/9/2019].

## Acuan dari Prosiding:
Giri  Tejaswi.  20017. “ Manual  on Deforestation,  Degradation,  and Fragmentation Using Remote Sensing  and  GIS;  Strengthening Monitoring, Assessment and
Reporting  (MAR)  on  Sustainable Forest  Management  (SFM)  in  Asia ”
(GCP/INT/988/JPN) . Forest Department-Food Agriculture Organizatio of UN (Online).
[ 21 /9/ 2019 ] .

## Acuan artikel dalam website:
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2016. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (ha), 2016 dalam https://kalteng.bps.go.id/statictable/2 017/10/25/566/luas-kawasan-hutan- dan-perairan-menurut-kabupaten- kota-di-provinsi-kalimantan-tengah- ha-2016-.html.  Diakses  pada  13 Oktober 2019.
Acuan  dari  tugas  akhir,  laporan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi : Asmawati,  Yunita.  2017.  “Diplomasi
Lingkungan Indonesia kepada Norwegia dalam Menerapkan REDD+  (Reducing  Emission  from Deforestation and Forest Degradation Plus)”,  Disertasi  Ilmu  Hubungan
Internasional.  Bandung:  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia.