## AL-AWQAF

## Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 14, No. 1, Tahun 2021
Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Sudirman 1 , Erna Sari 2
1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sudirman@syariah.uin-malang.ac.id
2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ernasari2210@gmail.com
Abstract : Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri as the object of research for various reasons underlying this paper, including the policy of zakat institutions to receive waqf. Basically, the authority of zakat institutions is only to receive zakat infaq and shadaqah, but it is different  from  Nurul  Fikri  who  also  receives  and  manages  waqf.  Among  them productive waqf that is being managed is productive sengon tree whose initial allocation of  waqf  is  to  build  educational  institutions.  In  this  article,  it  contains  about  how  the legality  of  waqf  institution  law  has  authority  as  nadzir  waqf  and  how  to  manage  and develop productive waqf if reviewed from Law No. 41 of 2004. This type of research is empirical or field research that uses description analysis with qualitative approach. The results  showed  that  1)  Zakat  Nurul  Fikri  Institution  receives  authority  as  nadzir  waqf because of the encouragement of social factors of the community to make some of its assets,  in  addition  this  Institution  also  makes  a  program  of  the  establishment  of  an independent waqf institution and the plan is a program that will be established in 2021. 2). In developing and managing productive waqf Nurul Fikri has followed in accordance with what is intended by law No. 41 of 2004, but there are several things that need to be improved related to institutional problems.
Keywords: productive waqf, management, nadzir
Abstrak: Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Fikri  sebagai  objek  penelitian  karena  berbagai alasan  yang  mendasari  tulisan  ini,  diantaranya  adalah  karena  kebijakan  Lembaga  Zakat untuk  menerima  wakaf.  Pada  dasarnya,  kewenangan  lembaga  zakat  hanya  untuk menerima  zakat  infaq  dan  shadaqah,  namun  berbeda  halnya  dengan  Nurul  Fikri  yang juga menerima serta mengelola wakaf. Diantaranya wakaf produktif yang sedang dikelola adalah  produktif  pohon  sengon  yang  peruntukan  awal  wakaf  tersebut  adalah  untuk membangun  lembaga  pendidikan.  Dalam  hal  tersebut  pada  tulisan  ini  berisi  tentang bagaimana  legalitas  hokum  lembaga  wakaf  memiliki  wewenang  sebagai  nadzir  wakaf serta bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif jika ditinjau dari UU No.  41 Tahun  2004. Jenis penelitian  ini  adalah  jeneis penelitian  empiris  atau  lapangan yang  menggunakan  analisis  deskripsi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  1)  Lembaga  Zakat  Nurul  Fikri  menerima  kewenangan  sebagai nadzir  wakaf  karena  dorongan  faktor  sosial  masyarakat  untuk  mewakafkan  sebagian hartanya, selain itu Lembaga ini juga membuat program pembentukan Lembaga wakaf yang  independen  dan  rencana  tersebut  merupakan  program  yang  disegerakan  akan dibentuk  pada  tahun  2021.  2).  Dalam  mengembangankan  dan  mengelola  wakaf produktif  Nurul  Fikri  telah  mengikuti  sesuai  dengan  apa  yang  diperuntukkan  oleh
undang-undang  No.  41  Tahun  2004,  namun  ada  bebrapa  hal  yang  perlu  diperbaiki terkait masalah kelembagaan.
Kata Kunci: wakaf produktif, pengelolaan, nazhir
صخلم
كلذ يف امب ،ةقرولا هذه اهيلع موقت ةفلتخم بابسلأ ثحبلل ًاعوضوم يركف رون ةاكز ليمأ اغابميل : ةاكزلا يقلتل طقف يه ةاكزلا تاسسؤم ةطلس ،ساسلأا يف .فاقولأا لابقتسا يف ةاكزلا تاسسؤم ةسايس .ًاضيأ اهريديو فاقولأا ىقلتي يذلا يركف رون نع فلتخت اهنكلو ،قايدشلاو يتلا ةجتنلما فاقولأا اهنيب نمو ةدالما هذه نمضتتو .ةيميلعتلا تاسسؤلما ءانب وه فاقولأل يلولأا اهصيصخت ةجتنم نوجنيس ةرجش رادت تمت  اذإ  جتنلما  فقولا  ريوطتو  ةرادإ  ةيفيكو  ريزدان  فقو  ةطلس  فاقولأا  ةسسؤم  نوناق  ةيعرش  ةيفيك مقر نوناقلا نم هتعجارم
41
ةنسل 2004 لا اذه . مدختسي يناديم وأ يبيرجت ثحب وه ثوحبلا نم عون نأ جئاتنلا ترهظأو .يعونلا جهنلما عم فصولا ليلحت 1 فقوك ةطلسلا ىقلت  يركف لورون ةاكز اغابميل ) ةسسؤلما هذه نأ ىلإ ةفاضلإاب ،هلوصأ ضعب لعج ىلع عمتجملل ةيعامتجلاا لماوعلا عيجشت ببسب ريزدان ءاشنلإ ًاجمانرب ًاضيأ تمدق ماع يف هؤاشنإ متيس جمانرب يه ةطخلاو ةلقتسم فاقوأ ةسسؤم 2021 . 2 يف .) مقر نوناقلا بجومب دوصقم وه الم اقفو يركف لورون تعبتا دقو يجاتنلإا فقولا ةرادإو ريوطت 41 ماعل 2004
.ةيسسؤلما لكاشلماب قلعتت نيسحت ىلإ جاتحت رومأ ةدع كانه نكلو ،
تاملك ةيسيئر فقولا : يجاتنلإا ، ةرادإ ، ان ظ ر

## Pendahuluan
Pada  pengelolaan  wakaf,  hal  yang  pertama  harus  ada  adalah  badan  wakaf  yang  memiliki wewenang  menjaga,  mengelola,  serta  mengembangkan  asset  wakaf  tersebut.  Dalam pembahasan  di  Indonesia,  lembaga  wakaf  yang  berdiri  secara  independen  akan  mengelola dana  wakaf  dan  beroperasi  secara  nasional  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Badan  Wakaf Indonesia (Djunaidi, 2017).  Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 49, salah satu tugas penting dari BWI yaitu melakukan pembinaan terhadap nadzir wakaf dan melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  harta  benda  wakaf.  Sebgai  penguat  dari  UU tersebut,  pada  Peraturan  BWI  No.1  Tahun  2007  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Bada Wakaf Indonesia diantaranya yaitu: a) BWI akan melakukan pembinaan kepada nadzir pada pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf, b) BWI akan membuat sebuah pedoman yang  akan  digunakan  sebagai  acuan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf,  c) BWI  akan  melakukan  pengolahan  harta  wakaf  yang  berstandar  Nasional  bahkan Internasional.
Dalam regulasi di Indonesia jelas disebutkan bahwa keberadaan Lembaga wakaf Khususnya BWI sangatlah penting karena eksitensi BWI yang strategis untuk membantu baik terhadap hal  pembiayaan,  pembinaan  maupun  pada  pengawasan  pada  pengelolaan  wakaf  yang dilakukan secara produktif. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi peneglolaan wakaf yang ada  di  Sampit.  Berbanding  dengan  keinginan  masyarakat  yang  ingin  mewakafkan  sebagian harta  mereka,  maka  Lembaga  Zakat  Nurul  Fikri  yang  kewenangannya  dalam  bidang  zakaf, infaq dan shadaqah harus menerima dan mengelola harta benda wakaf.
Dalam  situasi  dimana  belum  dibentuk  badan  wakaf  yang  independen,  dikhawatirkan pengelolaan wakaf tersebut tidak berjalan secara optimal. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap  kinerja  nadzir  tidak  ada yang  memperhtaikan.  Sedangkan  ditangan nadzir  lah  titik
keberhasilan  dan  kegagalan  dari  pengelolaan  wakaf.  Meskipun  demikian,  berkaitan  dengan urgensi lembaga wakaf untuk pengelolaan wakaf, di Kota Sampit belum terbentuk  lembaga wakaf sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri yang notabenenya menglola zakat namun lembaga ini juga menerima  wakaf  serta  meneglolanya.  Lembaga  ini  dapat  dikatakan  melakukan  diskresi kewenangan.
Adapun  tindakan  penggunaan  diskresi  hukum  ini  berujuan  untuk  mengisi  kekososngan hukum,  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengatasi  stagnasi  pemerintah  dalam  keadaan tertentu  guna  kemanfataan  dan  kepentingan  umum  sebagaimana  tertuang  dalam  undang- undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 22 poin kedua. Tidak ada pihak yang menerima wakaf dari  wakif  baik  berupa  perorangan,  organisasi,  maupun  badan  hukum.  Oleh  karena  itu, Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Fikri  memebrikan  kontribusi  secara  maksimal  demi  melayani kepentingan  masyarakat  dengan  menerima  wakaf  yang  disalurkan  meskipun  bukan kewenangannya untuk meneglola harta benda wakaf.
Selain  itu,  factor  sosiologis  merupakan  factor  utama  penerimaan  wakaf  pada  lembaga  ini. Masyarakat  juga  memiliki  kepercayaan  untuk  menitipkan  dananya  pada  lembaga  ini.  Nurul Fikri  bukan  satu-satunya  Lembaga  Zakat  yang  menerima  wewenang  sebagai  Nadzir.  Hal serupa  juga  terjadi  pada  LAZ  Al-Hilal  di  Bandung.  LAZ  ini  melakukan  presentasi  rencana program  wakaf  uang  untuk  pengembangan  lembaga.  Al-Hilal  telah  menerima  wakaf  dalam bentuk  uang  yang  kemudian  dijadikan  asset  berupa  lahan  tanah,  bangunan  gedung  asrama, dan  saat  ini  sedang  melakukan  proyek  pembangunan  masjid  yang  dibangun  khusus    untuk anak yatim dan santri tahfidz.

## Metodologi
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  yaitu  penelitian  empiris  atau  sosiologis  yang  merupakan penelitian  dilakukan  terjun  langsung  ke  lapangan  (Prastowo:  2011).  Lebih  rincinya  jenis penelitian  yang  dimaksud  adalah  mengungkapkan  segalaimplementasi  hukum  yang  berada dalam masyarakat umum dilihat dari perbuatan ataupun tingkah laku masyarakat itu sendiri. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  riset  ini  merupakan  pendekatan  penelitian kualitatf  yang  bebararti  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menekankan  terhadap  aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Sumber data yang digunakan pada penelitian ada  dua yaitu sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Sumber  data yang primer  yang  digunakan  pada  riset  ini  mengambil  data  langsung  pada  penelitian  dengan menggali  informasi  langsung  kepada  nadzir  wakaf  produktif  di  LAZ  Nurul  Fikri  untuk mengetahui  bagaimana  pengelolaan  wakaf  produktif  dilembaga  tersebut.  Sumber  data sekunder  pada  penelitian  ini  diambil  dari  Al- Qur’an  dan  Hadis,  buku -buku  yang menyinggung  tentang  wakaf  produktif,  dan  Undang-undang  yang  menyinggung  tentang wakaf seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu;  1)  Wawancara  kepada Wirahadi,  Lc,  Zulkifli,  S.EI,  M.  Sy,  Putri  Rahayu  Ningsih,  dan  Siti  Aisyah,  S.M.  2) Dokumentasi.

## Wakaf Produktif
Segala wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dalam bidang pertanian, perindustrian,  perdagnagn  dan  jasa  yang  manfaatnya  bukan  berasal  dari  benda  secara langsung,  melainkan  berasal  dari  laba  atau  keuntungan  bersih  hasil  pengembangan  wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf merupakan penegrtian dari wakaf  produktif.  Wakaf  produktif  ini  dikelola  dan  dikembangkan  yang  kemudia  dijual  dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.
Wakaf adalah harta ataupun barang yang diserahkan kepada penerima wakaf baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum yang seketika harta tersebut diserahkan maka seketika itu pula harta tersebut menjadi milik public sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 undang- undang  41  Tahun  2004.  Lembaga  wakaf  yang  merupakan  nadzir  dalam  peruntukkan  dan pengembangan  wakaf  memiliki  fungsi  dan  tujuan  untuk  pemanfaatan,  pemberdayaan,  dan penggunaan  harta  wakaf.  Selain  itu  lembaga  wakaf juga  memiliki    fungsi  untuk  melindungi tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif.
Wakaf produktif merupakan ide atau gagasan mengenai pengelolaan donasi harta wakaf yang diterima  dari  umat,  yaitu  dengan  cara  memproduktifkan  donasi  tersebut,  sehingga  akan menghasilkan    keuntungan  atau  surplus  yang  secara  terus  menerus.  Wakaf  tersebut  diolah agar  dapat  menghasilkan  barang  ataupun  jasa  yang  kemudian  barang  atau  jasa  tersebut diperjualbelikan. Hasil dari penjualan tesebut dialihkan kepada peruntukan tujuan awal wakaf.
Terjadi selisih pendapat antar ulama yang satu dengan ulama yang lain. Adapun pengertian wakaf menurut ahli fikih yaitu : a) Wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu benda yang dalam kacamata hukum tetap milik si pewakaf dalam hal mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi tersebut maka peilik harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan  wakif  diperbolehkan  untuk  menarik  kembali  harta  wakaf  tersebut  dan  wakif  juga diperbolehkan untuk menjualnya. b) Wakaf menurut Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si pewakaf, namun wakaf tersebut  mencegah  tindakan  wakif  untuk  melakukan  hal  yang  dapat  melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan (Bakhri: 2017), c) Wakaf menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat beliau wakaf adalah  melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif  setelah  melakukan  segala prosedur wakaf dengan sempurna. Wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan (Khusaeri: 2015)

## Dasar Hukum Wakaf
Dalam  al- Qur’an  tidak  disebut  secara  eksplisit  mengenai  dasar  hukum  wak af.  Akan  tetapi, para  ulama  fikih  merujuk  kepada  ayat  yang  beririsi  tentang  perintah  untuk  mendonasikan sebagian rezeki yang diterimanya seperti halnya ayat yang menyinggung tentang kebaikan dan keutamaan shadqah, infak dan amal jariyah. Para ulama sependapat untuk menafsirkan bahwa bahasan permasalahan wakaf mencakup dalam ayat tersbut. Adapun ayat yang dimaksud yaitu “ Kalian  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna)  sebelum  kalian
menafkahkan  sebagian  harta  yang  kalian  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kalian  nafkahkan,  maka sesungguhnya Allah mengtahuinya”.
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  apabila  ingin  sampai  pada  suatu  kebaikan  yang sempurna  dapat  dilakukan  dengan  cara  mmembagikan  harta  yang  dimilikinya.  Membagikan harta  yang  dimaksud  bukanlah  secara  keseluruhan,  melainkan  sebagian  dari  harta  yang dimilikinya dan tentu harta tersebut merupakan harta yang dicintainya.
Dengan  menyisihkan  dengan  wakaf  sebagian  harta  yang  dicitainya  maka  akan  tampak keseriusan  dan  kesungguhan  untuk  berwakaf.  Sebagaimana  contohnya  yaitu  mewakafkan tanah  yang  berada  didaerah  perkotaan,  diperkirakan  tanah  tersebut  semakin  tahun  akan mengalami kenaikan harga. Akan tetapi karena untuk mengharapkan ridha Allah, seseorang tidak  akan  merasa  rugi  dan  menyesal  melainkan  merasan  mendapatkan  keuntungan  karena dapat  memberikan  kemanfaatan  untuk  kepentingan  dan  kemaslahatan  umat.  Dengan demikian terdapat kepedulian sosial dalam diri wakif. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya  “Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  ole h)  orang-orang  yang  menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipatgandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lag i Maha Mengetahui”.
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  berwakaf  yang  dimaksud  adalah  berwakaf  yang  seharusnya bertujuan  untuk  mendapatkan  ridho  Allah  SWT.  Dengan  demikian,  dapat  dianalogikan bahwa orang yang berwakaf itu serupa dengan memberikan sebutir benih, yang mana benih tersebut akan menumbuhkan tujuh butir dan setiap butirna terdapat seratus biji.

## Rukun dan Syarat Wakaf
Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan akan bernilai sah apabila telah  terpenuhi segala rukun  beserta  syaratnya.  Begitu  pula  dalam  hal  perwakafan  terdapat syarat dan  rukun  yang harus dipenuhi.
Secara  etimologi,  rukun  diartikan  sebagai  sisi  yang  terkuat.  Sedangkan  dalam  terminologi, rukun  yaitu  segala  sesuatu  yang  dianggap  umtuk  menentukan  suatu  disiplin  tertentu.  Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perselisihan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi harta benda wakaf. Para ulama Hanafiyah  berpendapat  bahwa  rukun  wakaf  hanyalah  sebatas  shighat  yang  menunjukkan makna  ataupun  substansi  itu  sendiri.  Sedangkan  menurut  pendapat  ulama  Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa rukun wakaf itu meliputi wakif, mauquf alaih, harta yang diwakafkan dan shighat. Adapun rukun wakaf  menurut fiqh mayoritas yaitu: orang yang mewakafkan atau biasa disebut dengan istilah wakif, barang yang diwakafkan atau biasa  disebut  dengan  istilah mauquf  bih, peruntukan  wakaf  atau  biasa  disebut  dengan  istilah mauquf ‘alaih, dan ikrar wakif atau biasa disebut dengan istilah shighat (Ishari, dkk: 2016).

## Jenis Wakaf
Menurut Fyzee yang mengutip dari pendapat Ameer Ali membagi wkaaf enjadi tiga bagian, yaitu:  a)  Untuk  kepentingan  yang  kaya  dan  yang  miskin  dengan  tidak  berbeda,  b)  Untuk
kepentingan  yang  kaya  dan  sesudah  itu  baru  untuk  yang  miskin,  c)  Untuk  keperluan  yang miskin semata-mata (Sari: 2007)
Jika ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf terbagi menjadi dua yaitu: a) Wakaf Ahli. Wakaf ahli  adalah  wakaf  yang  hanya  ditujukan  kepada  orrang-orang  tertentu,  baik  itu  kepada keluarga si pewakaf ataupun bukan. Wakaf jenis ini biasa dikenal dengan istilah wkafa dzurri . b)  Wakaf  Khairi.  Wakaf  khairi  adalah  wakaf  yang  secara  khusus  diperuntukkan  untuk kepentingan umum seperti keagamaan ataupun kemasyarakatan. Sebagai contoh harta wakaf yang  diperuntukkan  untuk  pembangunan  mesjid,  pendirian  sekolah,  pembuatan  jembatan, pembangunan  rumah  sakit,  pembangunan  panti  asuhan  dan  yang  lain sebagainya  (Kamelia: 2018).

## Nazhir
Menurut etimologi kata nadzir memiliki arti menjaga atau mengurus. Didalam kasus Bahasa Arab,  disebutkan  bahwa  nadzir  memiliki  arti  kata  yang  melihat,  pemeriksa  (Yunus:  1973). Dalam  artian  terminology,  kata  nadzir  memiliki  arti  pihak  tertentu  yang  melakukan pemeriksaan. Selain itu nadzir juga dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan suatu objek ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan objek yang akan  terdapat  dalam  pemeriksaannya  itu.  Dalam  literature  lain  disebutkan  bahwa  nadzir merupakan seseorang yang memiliki peran penting sekaligus orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap harta wakaf yang telah dipercayakan kepadanya, baik hal tersebut dari  segi  pemeliharaannya,  upaya  pengembangangannya  maupun  terhadap  hasil  dari  harta wakaf tersebut.
Keberadaan  nadzir  sangatlah  diperlukan,  bahkan  menempati  peran  yang  utama.  Hal  ini dikarenakan dipundak nadzirlah kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan, penjagaan serta pengembangan  wakaf  dan  penyaluran  hasil  atau  manfaat  dari  harta  benda  wakaf  kepada sasaranya. Maka didalam kekuasaan nadzir pula pemanfaatan aset wakaf bersifat konsumtif ataupun dikelola  secara produktif. Selain itu keberhasilan wakaf produktif dapat dilihat dari cara ataupun metode yang digunakan dalam mengelola serta mengembangkan wakaf tersebut.
Berbicara mengenai arti penting yang dimiliki oleh peranan seorang nadzir dalam mengelola harta  wakaf  tersebut,  para  imam  madzhab  sependapat  tentang  urgensi  nadzir  untuk memenuhi syarat adil dan mampu. Adil yang dimaksud disini adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi semua hal-hal yang telah dilarang. Sedangkan mampu disini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mentasarufkan apa yang dijaganya dana apa yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Dua  syarat  tersebut  merupakan  kunci  dari  nadzir  untuk mencapai keberhasilan dari pengelolaan wakaf produktif.
Profesionalitas dan kualitas seorang nadzir dalam meneglola harta wakaf tidak mungkin dapat terwujud  jika  dalam  hal  kesejahteraannya  tidak  terpenuh  bahkan  diabaikan.  Mereka  berhak mendapatkan gaji  sesuai dngan hasil kinerjanya yang diambil dari hasil harta wakaf tersebut dan sesuai dengan standar penggajian secara umum.
Indonesia merupakan negara hokum yang mana setiap tindakan yang akan dilakukan harus sesuaai  dengan  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Begitupun  dengan  aturan  yang
membahas mengenai wakaf produktif. Dalam regulasi Indonesia disebutkan dalam Undang- undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 dijelaskan bahwa seorang nadzir berhak menerima fee dari  hasil  bersih  atas  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  yang  dikelolanya,  yang  mana kisaran  jumlahnya  tidak  melebihi  dari  10%.  Gaji  nadzir  yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut lebih banyak dari gaji nadzir dibeberapa negara muslim didunia, seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya (Tiswarni: 2014).
Selain  itu,  untuk  kemajuan  serta  perkembangan  perwakafan  Nasional  dibentuklah  suatu lembaga  yang  berfungsi  sebagai  penyelenggara  administrasi  dalam  pengelolaan  harta  wakaf secara Nasional khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif. Adapun Lembaga tersebut dikenal dengan Badan Wakaf indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004  yang  tertuang  pada  pasal  49  BWI  memiliki  tugas  tersendiri  yaitu: 1)  BWI  melakukan pembinaan kepada nadzir dalam hal mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, 2) BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional, 3) BWI berhak memberikan persetujuan dan/aatu ijin perihal perubahan peruntukan  dan  status  harta  benda  wakaf,  4)  BWI  memiliki  kewenangan  untuk memberhentikan nadzir, 5) BWI berhak untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda  wakaf,  6)  BWI  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan (Sari: 2007)
Dalam  masa  pandemi  seperti  ini,  permasalah  ekonomi  yang  menurun  secara  drastis,  wakaf produktif  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  membantu  permasalahn  umat,  khususnya pada  bidang  social  dan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  terealisasikan  apabila  seorang  nadzir  dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Namun, pada kenyataannya, wakaf hanya dijalankan dengan  standar  miniml  sehingga  hasil  yang  diperoleh  pun  belum  maksimal  bahkan  hanya cukup untuk pengembalian modal penggarapananya saja.
Seorang nadzir yang professional akan mempunyai komitmen dalam pekerjaan yang sedang dilakukannya.  Komitmen  pribadi  yang  dimiliki  ini  lah  akan  memunculkan  sikap  tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya tersebut. Dalam literature lain disebutkan  bahwa nadzir yang  professional  merupakan    seseorang  yang  melakukan  pekerjaannya  dengan mengandalkan  segala  keterampilan  dan  keahlian  yang  dimilikinya.  Karena  keahlian  dan keterampilan  yang  dimilikinya,  maka  nadzir  tersebut  akan  mengerahkan  waktu  tenaga  dan pikirannya untuk pekerjaan yang sedang dilakukannya (Samsudin: 2011).
Berkaitan  dengan  tugas-tugas  seorang  nadzir,  Syalabi  menegmukakan  pendapatnya  bahwa kewajiban utama seorang nadzir yaitu mengelola serta memelihara harta benda wakaf. Sebab, apabila  dalam  pengelolaanya  diabaikan  maka  akan  menimbulkan  kerusakan  dan  kehilangan fungsi wakaf tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha sependapat bahwa tugas utamanya adalah untuk memelihara harta wakaf.
Dijelaskan  kembali  mengenai  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  yang tertuang pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 43 disebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir harus seuai dengan prinsip syariah dan yang dilakukan secara produktif anara lain dengan cara pengumpulan, investasi,
penanaman  modal,  produksi,  agrobosnis,  kemitraan  perdagangan,  pertambangan, pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan,  sarana  kesehatan,  dan  segala  usaha-usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan syariah.  Dalam  mengelola  dan  mengembangakan  harta  benda  wakaf  kecuali  atas  dasar  ijin tertulis (Sari: 2007).

## Alasan Lembaga Zakat Nurul Fikri Mengelola Wakaf Produktif
Untuk  mengelola  wakaf  produktif    di  Indonesia,  pertama-tama  yang  harus  ada  adalah pembentukan suatu badan atau lembaga independen untuk mengelola wakaf produktif yang ada  dan  bersifat  Nasional  atau  biasa  di  Indonesia  disebut  dengan  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI). Namun pada realita yang ada di kota Sampit, Lembaga Zakat memiliki kewenangan menjadi Nadzir untuk mengelola wakaf produktif.
Berkaitan  dengan  urgensi  lembaga  wakaf  untuk  pengelolaan  wakaf,  di  Kota  Sampit  belum terbentuk    lembaga  wakaf  sebagaimana  yang  telah  disebutkan.  Dengan  demikian  peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri yang notabenenya menglola zakat namun lembaga ini juga menerima wakaf serta meneglolanya. Lembaga ini dapat dikatakan melakukan diskresi kewenangan.
Adapun yang dimaksud dengan diskresi kewenangan sebagaimana disebutkan dalam kamus besar  bahasa  Indonesia  yaitu  kebebasan  mengambil  keputusan  sendiri  disetiap  situasi. Thomas J. Aaron memebrikan definisi diskresi merupakan suatu kekuasaan atu kewenangan yang  dilakukan    berdasarkan  hukum  atas  pertimbangan  dan  keyakinan  serta  lebih menekankan  pertimbangan-pertimbangan  moral  daripada  pertimbangan  hukum.  Pendapat lain dikemumakan oleh Mahfud MD beliau menyebutkan diskresi adalah kewenanangan yang sah  untuk  turut  campur  dalam  kegiatan  soial  guna  melaksanakan  tugas-tugas meneyelnggarakan  kepentingan  umum  (Ramadhita:  2013).  Adapun  tindakan  penggunaan diskresi  hukum  ini  berujuan  untuk  mengisi  kekososngan  hukum,  memberikan  kepastian hukum  dan  mengatasi  stagnasi  pemerintah  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfataan  dan kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 22  poin  kedua. Tidak ada  pihak yang  menerima wakaf  dari  wakif  baik  berupa  perorangan, organisasi,  maupun  badan  hukum.  Oleh  karena  itu,  Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Fikri memebrikan  kontribusi  secara  maksimal  demi  melayani  kepentingan  masyarakat  dengan menerima  wakaf  yang  disalurkan  meskipun  bukan  kewenangannya  untuk  meneglola  harta benda wakaf.
Selain  itu,  factor  sosiologis  merupakan  factor  utama  penerimaan  wakaf  pada  lembaga  ini. Masyarakat  juga  memiliki  kepercayaan  untuk  menitipkan  dananya  pada  lembaga  ini.  Nurul Fikri  bukan  satu-satunya  Lembaga  Zakat  yang  menerima  wewenang  sebagai  Nadzir.  Hal serupa  juga  terjadi  pada  LAZ  Al-Hilal  di  Bandung.  LAZ  ini  melakukan  presentasi  rencana program  wakaf  uang  untuk  pengembangan  lembaga.  Al-Hilal  telah  menerima  wakaf  dalam bentuk  uang  yang  kemudian  dijadikan  asset  berupa  lahan  tanah,  bangunan  gedung  asrama, dan  saat  ini  sedang  melakukan  proyek  pembangunan  masjid  yang  dibangun  khusus    untuk anak  yatim  dan  santri  tahfidz.  Selain  itu  al-Hilal  juga  menerima  wakaf  dalam  bentuk  fisik seperti  Al- Qur’an  ataupun  dalam  bentuk  uang  yang  kemudian  dibelikan  Al - Qur’an.  Al - Qur’an  tersebut  didistribusikan  kepada  masyarakat  yang  mengalami  bencana  alam,  masjid -
masjid dan juga Madrasah, TPA atau santri tahfidz yang memerlukan terutama dipendalaman atau  pelosok  Indonesia  (Nasfisah:  2019).  Berikut  adalah  data-data  dari  orang  yang  ingin mewakafkan sebagian dari harta mereka yaitu:

## Tabel 1 Data Orang Yang Wakaf Uang
No Kode Transaksi Id Nama Muzakki Alamat 1 SPA-1518 DN0002328 Rina Pratiwi/ Jito PT. NSP Desa Kandan 2 SPA-1515 DN0000281 Hamba Allah 3 SPA-1513 DN0000281 Hamba Allah 4 SPA-1510 DN0002666 Muhammad Tajri Jl. Ir.H. Juanda No. 19 5 SPA-1505 DN0000191 Ramadiyani,S.Pd Jl.  Sirathal  Mustaqim  Barat No. 19 6 SPA-1495 DN0002660 Alpian Jl. Gatot Subroto No. 30 7 SPA-1490 DN0002577 Agus Ardyanto Jl.Muhran Ali No.01 8 SPA-1486 DN0000281 Hamba Allah 10 SPA-195 DN0000258 Fitri Saltinah, S.Pd Jl. Sukabumi No.20 11 SPA-188 DN0000250 Erny Thoyibatun Jl. G.Arjuno 5 No.161 12 SPA-180 DN0000191 Ramadiyani,S.Pd 13 SPA-179 DN0000170 Kamariah Jl.  Metro  muara  1  no.23 Sampit Tabel 2 Data Yang Mewakafkan Tanah No  Nama Alamat Wakaf tanah 1. Enny Ekowati Lingkar utara Islamic center 2. Umi Alfiyah Bapanggang raya jalur 8 Kebun Karet 3. Idam Rismawan Jl. H.M Arsyad Km. 5 4. Julian Jl. Muchran Ali Gg. Padat Karya

## Pengelolaan Wakaf Produktif Di Nurul Fikri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  kepemilikan sumber  daya  alam  yang  sangat  kaya  dan sebagian  besar  masyarakatnya  penganut  agama  Islam,  namun  Negara  ini  termasuk  Negara yang  memiliki  struktur  ekonomi  yang  masih  timpang.  Banyaknya  kemiskinan  dan ketimpangan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  perekonomian  yang strtegis dimonopoli atau dikendalikan oleh sebagian orang yang memiliki penerapan prinsip ekonomi  ribawi.  Jumlah  tersebut  semakin  meningkat  secara  terus  menerus  dari  terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Hal ini bukan karena pertambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki, akan tetapi disebabkan oleh persoalan pendistribusian yang tidak efesien serta minimya rasa kesetiakawanan diantara sesama  anggota  masyarakat  atau  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Salah  satu  lembaga  yang sangat berkaitan erat dengan sosial ekonomi masyarakat yaitu lembaga wakaf.  Dalam Islam menawarkan  beberapa  Lembaga-lembaga  ekonomi  yang  merupakan  alternatif  lain  apabila
dikelola  secara  baik  dapat  mengatasi  segala  problematika  yang  ada  di  masyarakat.  wakaf sebagai  salah  satu  pilihan  kelembgaan  yang  memiliki  pranata  keagamaan  yang  berciri  khas ekonomis.  Oleh  karena  itu,  wakaf  baiknya  dikelola  dan  dikembangkan  secara  optimal  agar mampu  menjadi  indikator  dan  dapat  memberikan  jawaban  yang  riil  terhadap  problematika yang ada dimasyarakat, terutama dalam hal ekonomi.
Namun,  sangat  disayangkan  mengenai  pemahaman  masyarakat  tentang  wakaf  yang  hanya berkutat  dibidang  ibadah  saja.  Mereka  cenderung  berpikiran  bahwa  wakaf  hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti masjid. Seharusnya selain hal itu, wakaf juga  bisa  mengarah  pada  pemberdayaan  ekonomi  umat.  Pengetahuan  masyarakat  terhadap wakaf  perlu  dikembangakan  terutama  dalam  hal  harta  yang  akan  diwakafkan,  peruntukan harta  wakaf,  maupun  perihal  nadzir  wakaf sebagai pengelola  harta  wakaf  tersebut.  Masalah kenadziran merupakan bahasan hukum wakaf yang paling penting karena berkaitan langsung dengan persoalan perwakafan yang meliputi pemeliharaan, memproduktifkan wakaf tersebut, dan pendistribusian hasil dari pengolahan harta wakaf yang telah dilakukan untuk pihak-pihak tertentu.  Hal  ini  merupakan  poin  utama  pada  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf. Seorang nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf juga perlu memperhatikan kuantitas atau jumlah harta benda wakaf tersbut, mengani jenis-jenisnya, bagaimana pola-pola investasinya,  pendistribusiannya,  serta  bagaimana  pengawasan  yang  sesuai  dengan  kriteria lembaga  wakaf  yang  menuntut  adanya  investasi  untuk  mendapatkan  laba  atau  keuntungan (Asy ’ ari: 2016).
Wakaf adalah harta ataupun barang yang diserahkan kepada penerima wakaf baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum yang seketika  harta tersebut diserahkan maka seketika itu pula harta tersebut menjadi milik public sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 Undang- undang  41  Tahun  2004.  Lembaga  wakaf  yang  merupakan  nadzir  dalam  peruntukkan  dan pengembangan  wakaf  memiliki  fungsi  dan  tujuan  untuk  pemanfaatan,  pemberdayaan,  dan penggunaan  harta  wakaf.  Selain  itu  lembaga  wakaf juga  memiliki    fungsi  untuk  melindungi tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif.
Berkaitan  dengan  urgensi  lembaga  wakaf  untuk  pengelolaan  wakaf,  di  Kota  Sampit  belum terbentuk    lembaga  wakaf  sebagaimana  yang  telah  disebutkan.  Dengan  demikian  peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri yang notabenenya menglola zakat namun lembaga ini juga menerima wakaf serta meneglolanya. Lembaga ini dapat dikatakan melakukan diskresi kewenangan.
Adapun yang dimaksud dengan diskresi kewenangan sebagaimana disebutkan dalam kamus besar  bahasa  Indonesia  yaitu  kebebasan  mengambil  keputusan  sendiri  disetiap  situasi. Thomas J. Aaron memebrikan definisi diskresi merupakan suatu kekuasaan atu kewenangan yang  dilakukan    berdasarkan  hukum  atas  pertimbangan  dan  keyakinan  serta  lebih menekankan  pertimbangan-pertimbangan  moral  daripada  pertimbangan  hukum.  Pendapat lain dikemumakan oleh Mahfud MD beliau menyebutkan diskresi adalah kewenanangan yang sah  untuk  turut  campur  dalam  kegiatan  soial  guna  melaksanakan  tugas-tugas meneyelnggarakan  kepentingan  umum  (Ramadhita:  2013).  Adapun  tindakan  penggunaan diskresi  hukum  ini  berujuan  untuk  mengisi  kekososngan  hukum,  memberikan  kepastian hukum  dan  mengatasi  stagnasi  pemerintah  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfataan  dan
kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 22  poin  kedua.  Tidak  ada  pihak  yang  menerima  wakaf  dari  wakif  baik  berupa  perorangan, organisasi,  maupun  badan  hukum.  Oleh  karena  itu,  Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Fikri memebrikan  kontribusi  secara  maksimal  demi  melayani  kepentingan  masyarakat  dengan menerima  wakaf  yang  disalurkan  meskipun  bukan  kewenangannya  untuk  meneglola  harta benda wakaf.
Selain  itu,  factor  sosiologis  merupakan  factor  utama  penerimaan  wakaf  pada  lembaga  ini. Masyarakat  juga  memiliki  kepercayaan  untuk  menitipkan  dananya  pada  lembaga  ini.  Nurul Fikri  bukan  satu-satunya  Lembaga  Zakat  yang  menerima  wewenang  sebagai  Nadzir.  Hal serupa  juga  terjadi  pada  LAZ  Al-Hilal  di  Bandung.  LAZ  ini  melakukan  presentasi  rencana program  wakaf  uang  untuk  pengembangan  lembaga.  Al-Hilal  telah  menerima  wakaf  dalam bentuk  uang  yang  kemudian  dijadikan  asset  berupa  lahan  tanah,  bangunan  gedung  asrama, dan  saat  ini  sedang  melakukan  proyek  pembangunan  masjid  yang  dibangun  khusus    untuk anak  yatim  dan  santri  tahfidz.  Selain  itu  al-Hilal  juga  menerima  wakaf  dalam  bentuk  fisik seperti  Al- Qur’an  ataupun  dalam  bentuk  uang  yang  kemudian  dibe likan  Al- Qur’an.  Al - Qur’an  tersebut  didistribusikan  kepada  masyarakat  yang  mengalami  bencana  alam,  masjid - masjid dan juga Madrasah, TPA atau santri tahfidz yang memerlukan terutama dipendalaman atau pelosok Indonesia.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  lembaga  zakat  Nurul  fikri  yakni dengan pendanaan awal open donasi baik berupa bibit ataupun uang yang telah ditentukan oleh pihak lembaga hingga terkumpul 1200 bibit pohon sengon. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 43  ayat  1  dan  2  bahwa  seorang  nadzir  memiliki  kewajiban  untuk  mengelola  dan mengembangkan wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.
Walaupun demikian, peranan penting yang dimiliki oleh sorang nadzir dalam pelaksanaan dan prakteknya tidak selamanya akan berjalan mulus. Karena pada realitanya terapat dalam jumlah yang cukup banyak mengenai tanh-tanah wakaf yang belum terjamah maupun dikelola secara efektif  dan  efesien  apalagi  dieksekusi  untuk  dengan  pengembangan  yang  baik  agar  turut berkontribusi dalam memberikan kebermanfaatan bagi kesejahteraan umat secara universal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi sumber daya atau  profesionalitas dari nadzir, budaya masyarakat, pendanaan dan yang lain sebagainya.
Sebagaimana  permasalahan  yang  terdapat  pada  pengelolaan  wkaaf  produktif di  LAZ  Nurul Fikri  ini.  Senketa  tanah  yang  masih  belum  dapat  diselesiakan  merupakan  tugas  yang  harus segera  diselesikan  oleh  nadzir  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  lembaga  Nurul  Fikri  telah  sesuai dngan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun hal  tersebut  juga  belum  berhasil,  dan  Lembaga  Nurul  Fikri  juga  belum  menindak  lanjuti hingga ke tingkat kepengadilan karena masih menunggu hasil dari BPN yang belum diproses. Karena inilah, urgensi dari badan wakaf yang harus berdiri secara independen, agar kendala- kendala  yang  terjadi  pada  pengelolaan  wakaf  produktif  mendapat  perhatian  yang  lebih  dan cepat diselesaikan.
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan pada pasal 1 ayat 8  bahwa  Badan  Wakaf  Indonesia  merupakan  lembaga  independen  dalam  tugasnya mengembangkan  perwakafan.  Sudah  jelas  jika  keberadaan  BWI  sangatlah  penting  untuk keberlangsungan pencapaian tujuan wakaf.
Sebagai badan yang independen, maka BWI memiliki tugas dan kewajiban sebagai tumpuan dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dalam  undang-undang  No.  41  Tahun  2004  khususnya tertuang  pada  pasal  49  Berdasarkan  Pasal  49  Ayat  1  disebutkan  bahwa  kewenangan  yang dimiliki  oleh  BWI  yaitu: “membina  nadzir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta benda  wakaf,  mengelola  serta  mengembangkan  harta  benda  wakaf  berskala  nasional  dan internasional”.
Walaupun demikian, peranan penting yang dimiliki oleh sorang nadzir dalam pelaksanaan dan prakteknya tidak selamanya akan berjalan mulus. Karena pada realitanya terapat dalam jumlah yang cukup banyak mengenai tanh-tanah wakaf yang belum terjamah maupun dikelola secara efektif  dan  efesien  apalagi  dieksekusi  untuk  dengan  pengembangan  yang  baik  agar  turut berkontribusi dalam memberikan kebermanfaatan bagi  kesejahteraan umat secara universal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi sumber daya atau  profesionalitas dari nadzir, budaya masyarakat, pendanaan dan yang lain sebagainya.
Sebagaimana  permasalahan  yang  terdapat  pada  pengelolaan  wkaaf  produktif di  LAZ  Nurul Fikri  ini.  Senketa  tanah  yang  masih  belum  dapat  diselesiakan  merupakan  tugas  yang  harus segera  diselesikan  oleh  nadzir  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  lembaga  Nurul  Fikri  telah  sesuai dngan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun hal  tersebut  juga  belum  berhasil,  dan  Lembaga  Nurul  Fikri  juga  belum  menindak  lanjuti hingga ke tingkat kepengadilan karena masih menunggu hasil dari BPN yang belum diproses. Karena inilah, urgensi dari badan wakaf yang harus berdiri secara independen, agar kendala- kendala  yang  terjadi  pada  pengelolaan  wakaf  produktif  mendapat  perhatian  yang  lebih  dan cepat diselesaikan.
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan pada pasal 1 ayat 8  bahwa  Badan  Wakaf  Indonesia  merupakan  lembaga  independen  dalam  tugasnya mengembangkan  perwakafan.  Sudah  jelas  jika  keberadaan  BWI  sangatlah  penting  untuk keberlangsungan pencapaian tujuan wakaf.
Sebagai badan yang independen, maka BWI memiliki tugas dan kewajiban sebagai tumpuan dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dalam  undang-undang  No.  41  Tahun  2004  khususnya tertuang  pada  pasal  49  Berdasarkan  Pasal  49  Ayat  1  disebutkan  bahwa  kewenangan  yang dimiliki  oleh  BWI  yaitu  :  a)  Membina  nadzir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta benda wakaf, b) Mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional,  c)Menyetujui  dan  atau  memberikan  izin  terhadap  perubahan  peruntukan  dan status  harta  benda  wakaf,  d)  Memiliki  kewenangan  untuk  memberhentikan  dan  mengganti nadzir,  e)  Menyetujui  terhadap  penukaran  harta  benda  wakaf,  f)  Menyarankan  dan memebrikan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  dalam  penyusunan  kebijakan  dibidang perwakafan.
Adapun yang melatarbelakangi pemilihan pohon sengon sebagai objek wakaf produktif yaitu karena  banyaknya  keunggulan  yang  terdapat  pada  Pohon  Sengon.  Kalimantan  merupakan lahan  yang  tanahnya  berupa  tanah  gambut,  yang  mana  tidak  semua  pohon  dapat  tumbuh subur.  Beberapa  pohon  yang  banyak  ditanam  ditanah  Kalimantan  yaitu  Sawit,  Karet  dan Sengon.
Dari  beberapa  keunggulan  Pohon  Sengon  dibandingkan  dengan  Pohon  yang  lain  yaitu:  a) Pertumbuhannya Cepat. Tinggi tanaman akan bertambah 5-7 meter pertahunnya jika berada pada  kondisi  kesuburan  tanah  yang  cukup.  Jika  dibandingkan  dengan  tanaman  jati  dalam kondisi lahan yang sama hanya 1-2 meter pertahunnya. b) Masa panen pohon singkat. Untuk investasi  jangka  menengah,  budidaya  pohon  sengon  dapat  menjadi  salah  satu  alternative. Tingkat kedewasaan serta pertumbuhan pohon sengon relative lebih cepat hingga menjadikan sengon memiliki masa tebang atau paneh yang singkat. Investasi sengon hanya memerlukan 4 hingga  6  tahun  untuk  siap  panen.  Bahkan  apabila  pemeliharaan  yang  lebih  optimal,  pada umur  5  tahun  pun  sengon  sudah  siap  untuk  ditebang.  Dibandingkan  dengan  jati  yang memerlukan waktu 15 tahun. c) Budidaya yang lebih mudah. Budidaya yang mudah menjadi factor  utama  pemilihan  pohon  sengon  pada  wakaf  produktif  ini.  Setelah  penanaman  dan pemeliharaan  yang  efesien,  yang  meliputi  diantaranya  pemupukan  yang  dilakukan  di  dua tahun pertama, tidak ada pemeliharaan yang eksplisit lagi, setelah itu hanya perlu menunggu sengon  siap  tebang.  Dibandingkan  dengan  budidaya  sawit  yang  memerlukan  pemeliharaan secara intens dan pemupukan yang cukup banyak. Dapat dikatakan bahwa budidaya sengon sama halnya dengan berinvestasi, penanaman modal diawal yang kemudian hanya menunggu hasil yang besarnya berkali-kali lipat.  Sengon juga dapat ditanam diberbagai kondisi tanah. Dengan  demikian  sengon  tetap  dapat  tumbuh  meskipun  ditanam  pada  tanah  yang  kurang subur. d) Multi manfaat.
Manfaat sengon tidak hanya diambil pada batang pohon, tetapi daun hingga akarnya memiliki manfaat. Daun sengon dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Cabang dan ranting juga bisa digunakan untuk kayu bakar. Selain itu akar sengon juga banyak mengandung nitrogen yang bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan tanah. Manfaat kayu sengon layak digunakan untuk berbagai kegunaan, seperti halnya untuk bahan bangunan dan furniture. Sebagai bahan bangunan, kayu sengon termasuk kayu yang memiliki kualitas kuat dan awet. Selain itu, kayu sengon juga dapat dibuat peti kayu karena memiliki fleksibilitas yang baik.
Praktek perwakafan yang terjadi dalam masyarakat sepenuhnya belum berjalan secara tertib dan  efesien  sehingga  dalam  beberapa  kasus  banyak  harta  wakaf  yang  terlantar  dan  tidak terpelihara secara semestinya. Berbagai masalah sering muncul dalam dunia perwakafan.  Hal tersebut  menjadi  tantangan  bagi  seorang  nadzir  dalam  pengelolaan  wakaf  serta  menjadi tanggung  jawab  nadzirlah  untuk  mencari  bagaimana  penyelesaian  dan  solusi  untuk menghadapi  kendala-kendala  yang  muncul agar  tujuan  wakaf  dapat  terwujud  sesuai  dengan peruntukannya.
Dari  hasil  wawancara  dijelaskan  bahwa  kendala  utama  adalah  belum  terbentuknya  badan khusus independen yang menangani masalah perwakafan. Karena belum adanya sumber daya
manusia yang proaktif dan berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produtif,  sehingga  permasalahan  ini  tidak  mendapat  perhatian  dan  penyelesaian.  Pihak  dari Lembaga Nurul Fikri telah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di tanah wakaf tersebut. Hanya saja usaha tersebut belum membuaghkan hasil.
Berbagai  masalah  kerap  sekali  muncul  terkait  pengelolaan  wakaf,  diantaranya  seperti  tanah wakaf yang belum ataupun tidak mau disertifikasi, tanah wakaf yang masih dalam sengketa dengan  keluarganya  ataupun  pengelolaan  yang  belum  proporsional.  Hal  tersebut  menjadi tugas  tersendiri  bagi  nadzir  yang  mengelolanya  untuk  mencari  penyelesaian  ataupun  solusi agar  pengelolaan  wakaf  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Adapun beberapa problematika wakaf yaitu: a) Kurangnya sosialisasi, b) Pengelolaan dan manajemen yang  tidak  optimal,  c)  Sistem  pengawasan  yang  lemah,  d)  SDM  yang  menguasai  tentang perwakafan (Muntaqo: 2015).

## Kesimpulan
Pertama, Lembaga  Zakat  dalam  mengelola  wakaf  melakukan  diskresi  kewenagan.  Belum terbentuknya  badan  wakaf  yang  independen  menjadi  kendala  bagi  masyarakat  untuk memenuhi  kehendaknya  dalam  berwakaf.  Selain  itu,    kewenangan  yang  diperoleh  oleh lembaga  zakat  untuk  menjadi  nadzir  wakaf  dilatarbelakangi  oleh  factor  sosiologis,  yaitu banyaknya kehendak masyarakat untuk melakukan amal sholeh terutama dalam bidang wakaf. Kedua, dalam  hal  pengelolaan  wakaf  produktif  berbasis  pohon  sengon  yang  bermula  dari pendanaan,  dinyatakan  bahwa  pendanaan  awal  diperoleh  dari  open  donasi wakaf  yang  bisa berupa  uang  tunai  ataupun  bibit  pohon  sengon.  Pemilihan  Pohon  Sengon  sebagai  objek wakaf produktif adalah karena mnyesuaikan dengan keadanaa anah dipulau Kalimantan, yaitu tanah Gambut, yang mana tidak semua pohon atau tanaman bisa dibudidaya ditanah jenis ini. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah perwakafan merupakan problematika utama yang dihadapi oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif di LAZ Nurul Fikri. Hal ini terjdai karena tidak adanya SDM yang mumpuni dalam hal perwakafan sehingga perhatian terhadap bidang wakaf tidak terfokuskan dan masyarakatpun memahami masalah perwakafan dalam  hal  yang  sangat  sempit.  Walau  demikian  Lembaga  ini  melakukan  upaya  semaksimal mungkin  untuk  dapat  mengelola  wakaf  yang  telah  diterimanya.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan apa yang diperuntukkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan Pasal 43 poin (2).

## Daftar Pustaka
Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Azhary. Tahir. 2005. Hukum Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Balai  Besar  Pengkajian  dan  Pengembangan  Teknologi  Pertanian.  2008. Teknologi  Budidaya Sawit. tp: Agro Inovasi.
Direktorat  Jendral  BIMAS  dan  Penyelenggaraan  Haji.  2003. “Pedoman  Pengelolaan  dan Pen gembangan Wakaf Produktif” . Jakarta: tp. Djunaidi.  Achmad.  Thobieb  Al-Asyar.  2007. Menuju  Era  Wakaf  Produktif. Depok:  Mumtaz Publishing.
El-Madani. Tim. 2014. Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf . Yogyakarta: Medpress Digital.
Huda. Mitahul. 2015. Mengalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesi. Bekasi: Gramata Publishing.
Kamelia.  Farha.  2018. “Pengembangan  Wakaf  Produktif  Perspektif  Maqashid  Syariah  Al -Syatibi,
Skripsi. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim.
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  1  Tahun  2007  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan Wakaf Indonesia
Sari. Elsi Kartika. 2007. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-undang No. 30 Yahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yunus.  Muhammad.  1973. Kamus  Arab  Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur’an.
Asyari.  Hasan . 2016. ”Pengelolaan  dan  pengembangan  Wakaf  Pproduktif  di  Yayasan Pondok  Pesantren  Miftahul  Ulum  Al- Yasin”. Skripsi .  Malang:  UIN  Maulana  Malik Ibrahim Malang.
Ishari. Nurhafid. Nur Lailiah Sakinah. 2016. “Manajem en Wakaf Uang Tunai Dalam  Upaya Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  di  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  KCP Lumajang”. Iqtishoduna. no. 1. Khusaeri. 2015 “ Wakaf Produktif” .  Al- ‘Araf. No. 1.
Ramadhita, “Aplikasi Diskresi Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan”. Tesis . UIN Maliki Malang: 2013.
Samsudin.  2011. “Peranan  Nadzir  Dalam  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Tanah  Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At- Taqwa” . Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Muntaqo. Firman. 2015. “Problematika dan Prospek Wakaf P roduktif di Indonesia”. Jurnal Al-Ahkam, No.1. 25.
Samratul.  Nafisah.  (2019,  Dec  13).  LAZ  Al-Hilal  Mendapat  Sertificat  BWI  dan  Menjadi Nadzir  Wakaf.    https://alhilal.or.id/laz-al-hilal-mendapat-sertifikat-bwi-menjadi- nadzir wakaf/
Otak Jualan. (2019, May 20). Budidaya Pohon Sengon, Bisnis, dan Investasi Kayu Yang Kini Banyak Diminati. https://otakjualan.com/budidaya-sengon/
Admin  BWI  Tangsel.  (https://bwitangsel.or.id/Home/tugas_wewenang  ,  diakses  pada  1 September 2020.