## RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI LANGKAH MENUJU PENEGAKAN HUKUM PIDANA MODERN DAN BERKEADILAN
Hendrich Juk Abeth Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda hendrich.ja@gmail.com
Naskah diterima: 24 Mei 2017; revisi: 14 Oktober 2017; disetujui: 23 Oktober 2017
Abstract
Although in the positive law in Indonesia the process of settlement of crimi- nal  cases  can  not  be  completed  outside  the  court  does  not  mean  that  in certain cases not possible implementation. Restorative Justice is a process of settlement that is conducted outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, communities, and parties with an interest in a crime committed to reach an agreement. In this case  the  criminal  justice  process  focused  on  criminal  prosecution  is  tran- sformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a more fair and balanced criminal prosecution for the perpetrator and the victim.
Keywords: restorative justice, law enforcement, modern penal law.

## I.  LATAR BELAKANG
Para pendahulu dan pejuang-pejuang Republik Indonesia telah mencita-citakan Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  (Rechtstaat)  bukan  kekuasaan (Machtstaat),  konstitusi  kita,  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  pun  telah  menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat  juga  harus  berada  dalam  koridor  hukum,  artinya  dalam  masyarakat mutlak  diperlukan  hukum  untuk  mengatur  hubungan  antara  warga  masyarakat  dan hubungan antara masyarakat dengan negara.
Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam  wacana  hukum  di  Indonesia.  Bagaimana  tidak,  di  dalam  hukum  pidana  itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dila- kukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana  dapat  dijatuhkan  (Moeljatno,  1993:1).  Aktor-aktor  utama  yang  peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri adalah hakim, jak- sa,  pengacara  dan  polisi.  Para  penegak  hukum  ini  dapat  dilihat  pertama-tama  sebagai orang  atau  unsur  manusia  dengan  kualitas,  kualifikasi,  dan  kultur  kerjanya  masing- masing.
Penegakan  hukum  oleh  Penegak  hukum  pada  prinsipnya  harus  dapat  memberi manfaat atau berdaya guna ( utility ) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kenda- tipun  demikian  tidak  dapat  kita  pungkiri,  bahwa  apa  yang  dianggap  berguna  (secara sosiologis)  belum  tentu  adil,  begitu  juga  sebaliknya  apa  yang  dirasakan  adil  (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.
Dewasa  ini  kita  semakin  sering  melihat,  mendengar  dan  menyaksikan  sendiri bagaimana penegak-penegak hukum di Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang- undang  memperdagangkan  dan  memperjualbelikan  bahkan  memaksakan  kewenangan- nya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan yang mempermainkan kewenangan penag- guhan penahanan yang diberikan oleh undang-undang, memperdagangkan dan memak- sakan  tuntutan,  demikian  pula  hakim yang bersama dengan penasihat hukum terdak- wa memperjualbelikan dan melacurkan putusan agar terdakwa di vonis ringan atau bah- kan bebas. Fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui proses hukum formal telah dimanfaatkan oleh penegak hukum tersebut diatas tentunya tidak dapat di pungkiri dan terkesan  mahal  dan  melelahkannya  proses  hukum  pidana  bahkan  ternyata  dilapa-ngan hanya  menimbulkan  persoalan  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotime  yang  membuat  masya- rakat jenuh.
Untuk  mencegah  dan  menaggulangi  adanya  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepostime dalam penegakan hukum pidana Indonesia memicu pemikiran penulis untuk melakukan penulisan  guna  menjawab  ketidakpuasan  terhadap  hukum  pidana  dan  hukum  acara pidana dengan solusi alternatif restorative justice.
Bagir  Manan,  dalam  tulisannya  menguraikan  tentang  substansi  “ restorative justice ” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: “Membangun partisipasi bersama antara pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  sebagai  “ stakeholders ”  yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solutions ) (United Nations, 2006:6). Restorative justice ini juga  pernah  dikemukan  dan  tawarkan  oleh  Jim  Consedine  (1996:11)  sebagai  pelopor Keadilan restorative dimana beliau berpendapat bahwa:
“Konsep  keadilan  retributive  dan  restibutif  yang  berlandaskan  hukuman,  balas dendam  terhadap  pelaku,  pengasingan  dan  perusakan  harus  digantikan  oleh keadilan restorative yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan”.
Meskipun dalam hukum positif di Indonesia proses penyelesaian perkara pidana tidak  dapat  di  selesaikan  diluar  pengadilan  bukan  berarti  dalam  hal  perkara  tertentu tidak  dimungkinkan  pelaksanaannya.  Dalam  praktiknya  penulis  sering  jumpai  bahwa penegakan  hukum  dalam  perkara  pidana  di  Indonesia  juga  sering  diselesaikan  di  luar persidangan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum  sekalipun  penyelesaian  perkara pidana  di  luar  pengadilan  belum  memiliki  landasan  formal.  Berdasarkan  pemaparan tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah
aspek  keadilan  dan  keseimbangan restorative  justice bagi  pelaku  dan  korban?  dan apakah  manfaat  langsung restorative  justice bagi  negara?.  Penulisan  ini  dimaksudkan untuk  mencari  pedoman  dasar  di  dalam  mencapai  keadilan  yang  dilakukan  oleh  para pihak  diluar  peradilan  karena  merupakan  dasar  proses  perdamaian  dari  pelaku  tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  data  baik  primer  berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, maupun data sekunder berupa literatur dari buku-buku, internet, dan makalah.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Aspek Keadilan dan Keseimbangan Restorative Justice bagi Pelaku dan Korban Restorative  Justice merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sis- tem  peradilan  pidana  ( criminal  Justice  System )  dengan  melibatkan  korban,  pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan (Marlina, 2009:23). Dalam hal ini proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas  penyeleisaian  perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan pihak korban.
Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  diluar  peradilan  karena  merupakan  dasar proses  perdamaian  dari  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  dan  korban  (keluarganya) akibat  timbulnya  korban/kerugian  dari  perbuatan  pidana  tersebut.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa Restorative  Justice mengandung  prinsip-prinsip  dasar  meliputi (lentera.com):
1. Mengupayakan  perdamaian  di  luar  pengadilan  oleh  pelaku  tindak  pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan  permasalahan  hukum  pidana  yang  terjadi  diantara  pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, semen- tara  pelaku  didorong  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai  sebuah  langkah  dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun
sistem  nilai  sosialnya.  Keterlibatan  komunitas  secara  aktif  memperkuat  komunitas  itu sendiri  dan  mengikat  komunitas  akan  nilai-nilai  untuk  menghormati  dan  rasa  saling mengasihi  antar  sesama.  Peranan  pemerintah  secara  substansial  berkurang  dalam memonopoli  proses  peradilan  sekarang  ini. Restorative  justice membutuhkan  usaha- usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kon- disi  dimana  korban  dan  pelaku  dapat  merekonsiliasikan  konflik  mereka  dan  memper- baiki luka-luka mereka (Prayogo Kurnia, 2015:1948). Sehingga tidak semata-mata bah- wa  hukum  Pidana  hanya  dapat  menghukum  pelaku  perbuatan  dan  tidak  tidak  dapat mengembalikan  kerugian  bagi  korban  tetapi  hukum  pidana  justru  sebagai  alternatif penyelesaian bagi korban kejahatan agar korban dapat pemulihan.
B. Restorative Justice Mengurangi Anggaran Biaya Negara Selama  ini  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dalam  kenyataannya  masih  me- nganut keadilan retributif saja yakni menekankan keadilan pada pembalasan dan sistem Hukum pidana terkadang telah mengenyampingkan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. Sehingga tak jarang hukum pidana hanya di jadikan sebagai alat  atau  ajang  menghukum  pelaku  dengan  pemidanaan  berupa  pengekangan  terhadap badan  pelaku.  Sedangkan  ganti  kerugian  terhadap  korban  tindak  pidana  di  lakukan melalui  jalur  hukum  perdata,  sehingga  untuk  meperoleh  pemulihan  hak-haknya  tak jarang para korban tindak pidana menempuh jalan yang berliku-liku dan tak jarang me- reka juga tak dapat memperoleh ganti rugi apa-apa setelah pelaku terbukti melakukan tindak pidana.
Seorang pelaku tindak pidana yang dihukum dengan pemidanaan berupa penge- kangan  badan  sebenarnya  akan  menjadi  beban  negara,  karena  selama  proses  hukum berjalan  dan  pelaku  menjalani  hukuman  tentunya  menjadi  kewajiban  negara  untuk memberikan biaya hidup pelaku selama menjalani hukuman sebagaimana Pasal 14 ayat (1)  huruf  d  UU  Pemasyarakatan,  yakni  narapidana  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  2009  yang  menegaskan  setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  makanan  dan minuman  sesuai  dengan  jumlah  kalori  yang  memenuhi  syarat  kesehatan.  Dengan demikian segala biaya kehidupan bagi naraidana menjadi beban negara. Adanya beban negara kepada para narapidana maupun tanahan dalam perkara pidana sepenuhnya hal ini juga dapat dilihat dari lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-172.Pl.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penga- daan  Bahan  Makanan  Bagi  Narapidana,  Tahanan,  Dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara  Di  Lingkungan  Kemen- terian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Bab  II  huruf  a,  sehingga  dapat  disim- pulakan  bahwa  pemerintah  harus  memiliki  anggaran  yang  cukup  untuk  dialokasikan guna  kepentingan  para  pelaku  tindak  pidana,  demikian  pula  biaya-biaya  yang  dike- luarkan untuk kepentingan penuntutan pelaku di persidangan tentunya menjadi kewaji- ban dan beban negara seperti halnya biaya akomodasi dan transportasi Saksi atau ahli yang  landasannya  adalah  Pasal  229  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (“KUHAP”) berbunyi
“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi- kan  keterangan  di  semua  tingkat  pemeriksaan,  berhak  mendapat  penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  sangatlah  jelas  terlihat  bahwa  untuk memidanakan  seseorang  tentunya  negara  harus  memiliki  dan  mengeluarkan  biaya. Betapa  mirisnya  jika  kita  masih  mempertahankan  keadilan  retributif  yang  ujung- ujungnya hanya menjadikan beban negara semakin besar. Terlebih yang masih menjadi kendala  yang  dihadapi  oleh  pemasyarakatan  untuk  melayani  hak-hak  warga  binaan pemasyarakatan adalah menyangkut sarana dan prasarana termasuk biaya, yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif (didin Sudirman, 2008:18).
Seorang  penegak  hukum  yang  hanya  berpikir  menjalankan  perkara  pidana dengan keadilan retributif saja dimana pada akhirnya menjadi beban biaya negara yang dikeluarkan untuk proses dan menjalankan putusan tersebut, maka secara tanpa disadari penegak hukum tersebut telah menegakkan hukum dengan membabi buta tanpa melihat aspek-aspek  lainnya  diantaranya  beban  biaya  negara  dalam  penegakan  hukum.  Untuk itu restorative  justice menurut  hemat  penulis  adalah  salah  satu  hal  yang  pantas  untuk ditawarkan dalam setiap proses perkara pidana untuk mengurangi beban negara.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  pokok  permasalahan  adalah Restorative justice telah menjadi suatu kebutuhan daam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan system formal yang  ada  sehingga  dampak  dari  putusan  yang  dihasilkan  pun  akan  sangat  berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif  atau  pun  negatif).  Meskipun  dalam  beberapa  hal  tersebut  diatas,  keberadaan lembaga  ini  dalam  masyarakat  masih  tetap  menjadi  pilihan  karena  tujuan  akhir  yang tidak dapat diperoleh bila suatu perkara diselesaikan melalui system peradilan pidana, seperti:
- Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik korban, pelaku maupun masyarakat umum.
Bentuk-bentuk  ganti  rugi  yang  nyata  dalam  bentuk  pengembalian  barang yang  dicuri,  perbaikan  kendaraan  hingga  pemberian  uang  duka  dalam  hal korban meninggal dunia, menjadi realita.
- Mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative justice memberikan peran masyarakat yang lebih luas.
Dalam  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan resto- rative justice , maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk
menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  pendekatan  ini.  Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban sebagaimana contoh yang ada diberbagai negara. Meman- tau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud barbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenu- han  denda  adat  dan  lain  sebagainya.   Proses  penanganan  perkara  dengan pendekatan restoratif justice dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Karena tidak  melalui  prosedur  birokrasi  yang  berbelit-belit  maka  proses  penyele- saian perkara pidana terutama yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan baik didalam sistem peradilan pidana maupun penyelesaian oleh masyarakat sendiri atau bahkan oleh lembaga adat dapat dilakukan dengan singkat
Berangkat dari evaluasi atas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip  yang  ada  dalam restorative  justice sebagai  ukuran  dalam  menilai  kasus-kasus tersebut, sedikit banyak nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara pidana telah diterapkan meskipun dengan sejumlah kelemahan yang timbul atas pema- haman  suatu  pendekatan restorative  justice yang  belum  menyeluruh  seperti  pelibatan pelaku  dan  korban,  asas  pra  duga  tak  bersalah,  persamaan  dalam  pencapaian  proses penyelesaian  dan  upaya  pencapaian  penyelesaian  yang  mengacu  kepada  tujuan  dari restorative  justice yaitu  mengacu  kepada  kebutuhan  pelaku,  korban  dan  masyarakat dalam memperbaiki relasi sosial antara mereka.
Dalam  berbagai  asas  dan  model  pendekatan restorative  justice ,  proses  dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan  ini.  Dialog  langsung  antara  pelaku  dan  korban  menjadikan  korban  dapat mengungkapkan  apa  yang  dirasakannya,  mengemukakan  harapan  akan  terpenuhinya hak-hak  dan  keinginan-keinginan  dari  suatu  penyelesaian  perkara  pidana.  Melalui proses  dialog  juga  pelaku  diharapkan  tergugah  hatinya  untuk  mengoreksi  diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat  turut  serta  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  hasil  kesepakatan  dan  memantau pelaksanaannya

## V. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  penulis  dapat  merekomendasikan  2 (dua) hal penting sebagai berikut:
1. Seharusnya  prinsip restorative  justice menjadi  pilihan  yang  ideal  untuk masa  sekarang  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  sehingga  para  penegak hukum  konsisten  dalam  menjalankan  prinsip  tersebut,  oleh  karena  prinsip tersebut  meng-utamakan  kepentingan  korban  dan  memperhatikan  hak-hak pelaku.
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Seharusnya  dalam  proses  penegak  hukum  proses  dialog  antara  pelaku  dan korban  merupakan  moral  dasar  dan  bagian  terpenting  dari  penegakan hukum, karena penerapan keadilan menjadi salah satu kunci utama dari tiga tujuan utama hokum yang menjadi cita-cita.

## DAFTAR PUSTAKA
Didin  Sudirman, Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Pera- dilan Pidana Di Indonesia , Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebi- jakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.
Jim Consedine, Restorative Justice Healing the Effect of Crime , Lyttelton: Plough- shares Publication, 1996.
Lenteracom, Restorative  (Pengertian,  Prinsip  dan  keberlakuannya  dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia , http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restora tive-justice-pengrtian-prinsip.html, diakses 09 Maret 2017, Pukul 02:00 WITA. Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2009. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Prayogo  Kurnia,  dkk, Penegakan  Hukum  Melalui  Restorative  Justice  yang  Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban , Fakultas Hukum Universi- tas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
United  Nations, Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes ,  New  York:  United Nations Publication, 2006.