JURNAL MASYARAKAT MARITIM (JMM) PROGRAM STUDI SOSIOLOGI URL : https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmm Sosiologi

## Gerakan  Buruh  Di  Indonesia  Dalam  Analisis  Teori  Perjuangan  Kelas Karl Mark

## Rahma Syafitri
Dosen Sosiologi Universitas Maritim Raja  Ali Haji, Tanjungpinang Email : rahmasyafitri@umrah.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRACT
Article history: Dikirim tanggal: 27 November 2019 Revisi pertama tanggal: 28 November 2019 Diterima tanggal: 28 November 2019 Tersedia online tanggal: 29 November  2019
Peringatan hari buruh internasional merupakan moment yang selalu  dimanfaatkan  oleh  gerakan  buruh  untuk  melakukan perjuangan untuk kepentingan kesejahteraan buruh diseluruh kalangan.  Di  Indonesia  sendiri  setiap  adanyaperingatana  hari buruh  dilakukan  aksi  demontrasi  damai  yang  dilakukan  oleh semua buruh untuk menyuarakan tuntutan tentang perbaikan kehidupan  mereka.  Upaya  ini  sejalan  dengan  yang disampaikan  oleh  Karl  Mark  bahwasanya  perjuangan  kelas harus dilakukan oleh buruh sebagai bagian dari kelas ploretat. Perjuangan kelas diperuntukkan agar ada bargaining position sehingga  kesenjangan  antara  kelas  atas  dengan  kelas  bawah semakin hilang dan mencapai harapan yaitu tiada perbedaan kelas.
Kata Kunci : Buruh , Perjuangan Kelas, Kesejahteraan
JMM Vol 3 No 2, pp 36-49,2019 ® 2019 FISIP UMRAH. All right reserved ISSN :2580-7439
Koresponden : +62 - 13-4545-1233; email: rahmasyaitri@umrah.ac.id

## PENDAHULUAN
Hari Buruh hampir selalu diperingati dengan  sejumlah  aksi.  Aksi  buruh  tidak hanya mengkritisi kebijakan mikro perusahaan tetapi juga regulasi ketenagakerjaan  yang  ada.  Sekalipun tuntutan  buruh  pada  Hari  Buruh  tidak selalu  terpenuhi  tetapi  aksi-aksi  buruh mampu memberikan wacana bahwa buruh merupakan salah satu aktor produksi dan politik  yang  patut  diperhitungkan  dalam arena  politik  resmi.  Hari  Buruh  dan  aksi buruh telah mampu menjadi embrio bagi pencerahan nasib buruh. Pada tahun 2013 pada hari buruh tanggal 1 November ada aksi mogok buruh di seluruh Indonesia.
Tuntutan utamanya meminta adanya pemberian upah buruh yang lebih baik  dan  penghapusan  pekerja  kontrak. Berdasarkan  analisis  teori  perjuangan kelas  Karl  Mark  maka  aksi  buruh  dalam mogok nasional merupakan upaya memperjuangkan  nasib  buruh  agar keberadaan  mereka  didengar  dan  bisa mengupayakan  kehidupan  yang  lebih baik.

## Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia
Data  BPS  per  Februari  2013 menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka  di  Indonesia  mencapai  5,92 persen. Padahal, angka ini telah menurun dibanding  Agustus  2012  sebesar  6,14 persen,  dan  Februari  2012  sebesar  6,32 persen.Sementara, jumlah angkatan
kerja  di  Indonesia  pada  periode  Februari 2013  mencapai  121,2  juta  orang,  atau bertambah  sebanyak  3,1  juta  orang dibanding  Agustus  2012  sebanyak  118,1 juta  orang.  Jumlah  penduduk  yang bekerja  di  Indonesia  pada  Februari  2013 mencapai  114,0  juta  orang,  atau bertambah  3,2  juta  orang  dibanding Agustus 2012 sebanyak 110,8 juta orang ( BPS  2013) . Selama  setahun  terakhir (Februari  2012-Februari  2013),  jumlah penduduk yang bekerja meningkat.
Terutama  disektor  perdagangan sebanyak  790  ribu  orang  (3,29  persen), konstruksi 790 ribu orang (12,95 persen), serta  industri  570  ribu  orang  (4,01 persen).  Selanjutnya,  sektor-sektor  yang mengalami  penurunan  adalah  pertanian dan  lainnya.  Jumlah  penduduk  bekerja masing-masing  turun  3,01  persen  dan 5,73  persen  (BPS  2013).  Sedangkan  data jenjang  pendidikan  yang  diperoleh pekerja  Pada  Februari  2013  sebagai berikut,  penduduk  bekerja  pada  jenjang pendidikan  SD  ke  bawah  masih  tetap mendominasi,  yaitu  sebanyak  54,6  juta orang (47,90 persen).
Sementara  itu,  penduduk  bekerja dengan pendidikan diploma sebanyak 3,2 juta  orang  (2,82  persen),  dan  penduduk bekerja  dengan  pendidikan  universitas hanya  7,9  juta  orang  (6,96  persen)  (BPS 2013). Kemudian  data  statistik  di  atas menggambarkan  jumlah  ketegakerjaan Indonesia  saat  ini  yang  berjumlah  114,0
juta  orang  yang  bersatus  pekerja.  Dari seluruh  pekerja  tersebut  semuanya merupakan  kaum  buruh.  Namun  buruh yang  sering  melakukan  aksi  mogok  kerja dan  melakukan  aksi  turun  kejalan biasanya  dari  kalangan  industri.  Karena berdasarkan  beberapa  pemberitaan  di media  para  buruh  ini  turun  kejalan karena  upah  yang  belum  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh.
Apalagi  sekarang  perusahaan  yang melaksakan  perekrutan  pekerja  kontrak yang  upahnya  juga  semakin  murah.  Oleh sebab  itu  setiap  tahun  para  buruh berupaya  agar  suara  mereka  di  dengar oleh  para  pengusaha  dan  pengambil kebijakan dengan selalu mengadakan aksi buruh Nasional pada hari buruh Internasional  yaitu  pada  tanggal  1 November. Aksi  mogok  buruh  Nasional akan  sangat  terlihat  dampaknya  pada kota-kota  yang  memiliki  industri  yang besar. Kota-kota besar pada hari itu akan sangat  macet  karena  para  buruh  mogok dari semua tempat kerjanya atau bahkan memang ada perusahaan yang
memberikan  hari  cuti  bagi  para  buruh untuk ikut dalam aksi demontrasi. Berdasarkan  berita-berita  lewat media
online seperti Vivanews,
Kompas.com  dan  Liputan  6.com,  kota Jakarta  dipenuhi  kaum  buruh  pada peringatan  hari  buruh  Internasional  yang diperingati  pada  tanggal  1  November setiap  tahunnya.  Walaupun  kota-kota
besar  lain  juga  mengadakan  aksi  mogok yang  sama,  tapi  jumlah  massa  terbesar kaum  buruh  berada  di  Jabodetabek  yang merupakan  kawasan  industri  terbesar  di Indonesia.

## Hubungan Industrial di Indonesia
Dasar  dari  hubungan  industrial adalah  adanya  suatu  perjanjian  kerja. Kesepakatan  yang  dituangkan  dalam perjanjian kerja inilah yang menimbulkan suatu  hubungan  kerja.  Hubungan  kerja terjadi  setelah  diadakan  perjanjian anatara  buruh  dan  majikan,  dimana buruh menyatakan kesanggupannnya untuk  bekerja  pada  majikan  dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya  untuk  memperkerjakan buruh  dengan  membayar  upah  (Yulianto: 2012 :104).
Menurut  Iman  Soepomo,hubungan kerja  adalah  hubungan  suatu  hubungan anatara  seorang  buruh  dan  seorang majikan,  dimana  hubungan  kerja  itu terjadi  setelah  adanya  perjanjian  kerja anatara  kedua  belah  pihak.  Mereka terikat  dalam  suau  perjanjian,  di  satu pihak  pekerja/  buruh  bersedia  bekerja dengan  menerima  upah  dan  pengusaha memperkerjakan  pekerja/buruh  dengan memberi upah (Soepomo,1987).
Sedangkan  dalam  Undang-Undang
Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  dengan hubungan  antara  pengusaha  dengan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian
kerja yang akan ditetapkan oleh pekerja/ buruh  dan  pengusaha  tidak  boleh bertentangan  dengan  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  yang  telah  dibuat  oleh pengusaha  dengan  serikat  pekerja/buruh atau  peraturan  perusahaan  yang  dibuat oleh pengusaha.
Perjanjian  kerja  adalah  antar pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kepada seluruh pihak.  Pada  pasal  1601a  KHUP  perdata menyebutkan  bahwa  perjanjian  kerja adalah  suatu  persetujuan  bahwa  pihak kesatu  yaitu  buruh  mengikatkan  diri untuk  menyerahkan  tenaganya  kepada pihak  lain,  yaitu  majikan  dengan  upah selama  waktu  tertentu  (Yulianto:  2012 :105).  Hubungan  kerja  tidaklah  terbatas hanya  hubungan  antara  pekerja/  buruh dan  pengusaha  saja,  tetapi  perlu  adanya campur tangan pemerintah.
Pemerintah  sebagai  regulator  atau pembuat  kebijakan  yang  mempunyai kepentingan dalam rangka untuk menciptakan  hubungan  industrial  dalam rangka  mencari  keseimbangan  antara kepentingan  pekerja/buruh,  pengusaha dan  pemerintah.  Maka  pada  pelaksanaan hubungan  industrial  harus  berdasarkan Undang-undang.  Seperti  yang  tertulis pada  pasal  1  angka  16  UU  No.13  tahun 2003 Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa  hubungan  industrial  adalah  suatu sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara pelaku  dalam  proses  produksi  barang
dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha,  pekerja  /  buruh,  dan pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai- nilai  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Perkembangan dunia usaha sangat bergantung  kepada  adanya  hubungan industrial yang baik, karena semakin baik hubungan  industrial  maka  akan  semakin baiknya perkembangan dunia usaha.

## Fakta Sosial Tentang Perjuangan Buruh
Berdasarkan  berita  dari  VIVAnews, pada  hari    Kamis  31  Oktober  2013, sejumlah  serikat  pekerja  memulai  aksi mogok nasional. Aksi mogok itu direncanakan  hingga  1  November  2013, dan  menjadi  rangkaian  unjuk  rasa  buruh sejak  awal  pekan  ini.Mereka  menuntut kenaikan upah minimum, dan menghapuskan  sistem  kerja  alih  daya alias  outsourcing.  Untuk  wilayah  Jakarta dan  sekitarnya,  mereka  meminta  upah minimum Rp3,7 juta pada 2014.
Jika  tuntutan  itu  dipenuhi,  upah buruh  bakal  naik  68  persen,  bila dibandingkan  2013  sebesar  Rp2,2  juta. Tuntutan  ini  mereka  nilai  wajar,  karena komponen  standar  Kebutuhan  Hidup Layak  (KHL)  buruh  di  Jakarta  saat  ini setara Rp3,7 juta. Komponen hidup layak merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi  seorang  pekerja  atau  buruh lajang  untuk  dapat  hidup  layak  secara fisik,  non  fisik,  maupun  sosial  selama sebulan.  KHL  kemudian  ditetapkan
sebagai  dasar  dalam  penetapan  upah minimum.
Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah Federasi  Serikat  Pekerja  Metal  Indonesia DKI  Jakarta,  Winarso,  mengatakan,  aksi ini  dilakukan  setelah  pengajuan  angka KHL  ditolak  Dewan  Pengupahan.  Mereka mengklaim  kenaikan  yang  diusulkan sudah sesuai penghitungan dan kebutuhan buruh.  Dengan  mogok  nasional,  dia mengklaim, akan terlihat eksistensi buruh sebagai  suatu  kelas  yang  punya  peran  di Indonesia.  "Kami  akan  terus  berjuang, kami  tidak  mau  mati  dalam  kemiskinan," ucapnya. (Vivanews.com)
Upaya  buruh  untuk  mendapatkan gaji  yang  lebih  layak  diwujudkan  dalam aksi  demo  besar-besaran  juga  di beritakan  oleh  Liputan  6.  Buruh  kali  ini sekitar  100  ribu  buruh  di  Tangerang berencana melakukan unjuk rasa
menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah
disahkan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Aksi  akan  dipusatkan  pada sekitar  pintu  tol.  Mulai  dari  di wilayah  Kota  Tangerang  dan Kabupaten Tangerang," kata perwakilan  buruh,  Koswara,  di Tangerang, Banten, Selasa (3/12/2013). Koswara  menuturkan,  aksi  akan dilakukan hingga kepala daerah
mengeluarkan rekomendasi untuk merevisi UMK yang dianggap tidak sesuai dengan  aspirasi  buruh.  Gubernur  Banten Ratu  Atut  Chosiyah  telah  menetapkan
UMK  tahun  2014  dalam  Surat  Keputusan Gubernur  Banten  No  151/Kep.582- Huk/2013  tanggal  22  November  2013. Dalam  surat  keputusan  Gubernur  Banten tersebut,  UMK  2014  Kabupaten  Lebak ditetapkan Rp 1.490.000, Kota Serang Rp 2.166.000,  Kabupaten  Pandeglang  Rp
1.418.000,  Kota  Tangerang  Selatan  Rp 2.442.000,  Kabupaten  Tangerang  Rp
2.442.000,  Kota  Cilegon  Rp  2.443.000, dan  Kota  Tangerang  Rp  2.444.301 (Liputan 6.Com) .
Selain  itu  unjuk  rasa  buruh  juga  di lakukan  sehari  sebelumnya,  sekitar 100.000  buruh  di  seluruh  kawasan industri  Kota  Tangerang  dan  Kabupaten Tangerang,  Banten  ikut  terlibat  dalam aksi  ini.  Aksi  itu  untuk  menuntut  revisi Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK) oleh  Walikota  Tangerang  dan  Bupati Tangerang  "Diperkirakan  ada  60  ribu buruh  dari  Kota  Tangerang  dan  40  ribu dari Kabupaten Tangerang.
Dimulai  jam  7  pagi  di  wilayah industri masing-masing. Mogok daerah ini 3  hari,  dari  3-5  Desember.  Bila  hingga tengah  hari  belum  juga  ada  tanggapan dari pemerintah kota maupun kabupaten, ujar  Sunarno,  massa  akan  beralih menutup  akses  jalan  Tol  Tangerang- Merak. Tak hanya itu, akses jalan menuju Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta juga  rencananya  ikut  ditutup  sebagai bentuk  protes  para  buruh,"  ungkap Kordinator  Lapangan  Aksi  Mogok  Daerah itu,  Sunarno,  saat  berbincang  dengan
Liputan6.com, Jakarta, Senin
(2/12/2013) malam.
Ia  mengatakan  aksi  ini  merupakan yang  ke-15  kali  setelah  para  buruh  terus berupaya  menuntut  dilakukannya  revisi UMK  Tangerang  menjadi  Rp  2.605.000 kepada  Dewan  Pengupahan,  Disnaker, DPRD,  bupati,  dan  walikota.  Sebab  nilai UMK yang ditetapkan pemerintah Tangerang  pada  22  November  2013  lalu sebesar  Rp  2.044.301  dianggap  belum dapat  memenuhi  Kebutuhan  Hidup  Layak (KHL),  terutama  untuk  buruh  di  daerah tersebut.
Sunarno menuturkan, pihaknya awalnya  menuntut  UMK  setara  dengan Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  secara nasional  yaitu  Rp  3,7  juta.  Namun kemudian  diturunkan  menjadi  Rp  3,1 juta.  Hanya,  baik  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo)  maupun  pemerintah Tangerang  tidak  juga  memberi  respons atas  tuntutan  tersebut.  Buruh  lalu melakukan  diskusi  bersama  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans) Tangerang  dan  nilai  Rp  2,6  juta  pun keluar  sebagai  angka  UMK  yang  akan dituntut.
"Itu  nilai  yang  menurut  kami  masih realistis. KHL Kota Tangerang itu Rp 2.310.000.  Nah,  kalau  ditambah dengan nilai inflasi dan
pertumbuhan ekonomi sebesar 16,88 persen,  maka  angka  yang  paling sesuai itu ya Rp 2,6 juta," jelasnya.
Berita  dari  Kompas.com  juga menggambarkan  aksi  gerakan  buruh memperjuangkan  hak-hak  kaum  pekerja
harus bebas dari kekerasan dan intimidasi.  Aksi  serikat  buruh  berjalan tertib  tanpa  penyisiran  pabrik  di  dalam kawasan  industri  untuk  memaksa  buruh yang  bekerja  supaya  ikut  berunjuk  rasa. Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea  dan  Presiden  Konfederasi  Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Mudhofir  menegaskan  hal  ini  di  Gedung Joang 45 di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Andi mengklaim KSPSI memiliki sedikitnya 3,7 juta anggota dan Mudhofir mengklaim KSBSI beranggotakan 1 juta buruh.
Mudhofir mengatakan, sebagai komitmen dan solidaritas, KSBSI menghargai  mogok  nasional.  Namun,  dia menyesalkan  masih  ada  aksi  intimidasi anggota  serikat  buruh  lain  terhadap anggota  KSBSI  dalam  setiap  unjuk  rasa.
Presiden  KSPI  Said  Iqbal,  dalam  siaran persnya,  meminta  Gubernur  DKI  Jakarta Joko  Widodo  dan  Wakil  Gubernur  Basuki Tjahaya  Purnama  tidak  bersikap  arogan dan  ragu  untuk  merevisi  kenaikan  upah minimum  provinsi  2014  sebesar  Rp  2,4 juta.
Padahal dua Gubernur
DKI sebelumnya,  yaitu  Fauzi  Bowo  dan Sutiyoso,  pernah  merevisi  penetapan UMP.  Bahkan,  Fauzi  Bowo  yang  anti- perubahan  pernah  merevisi  penetapan UMP sampai dua kali. Menurut Iqbal, saat ini,  buruh  tidak  lagi  meminta  angka kenaikan  Rp  3,7  juta,  tetapi  angka berkisar  Rp  3  juta  (Kompas.com).  Dari
berbagai  fenomena di atas  yang dikabarkan  oleh  media  massa  memang menggambarkan  upaya  buruh  untuk memperjuangkan kelas.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Perjuangan Kelas
Pandangan  Marx  yang  dianggap penting  oleh  pendukung  aliran  Marxisme adalah  teori  perjuangan  kelas  ( Struggle of  Classess )(  Ismail  &    Bashir  2012).
Sebenarnya,  Marx  bukanlah  orang  yang pertama  melakukan  kajian  tentang konsep kelas-kelas sosial. Bertahun-tahun sebelumnya, para sejarawan borjuis telah melakukan  kajian  mengenai  konsep tersebut.  Di  antara  sejarawan  itu  yang terkemuka  adalah  Babeuf.  Ia  melakukan studi dalam konteks perjuangan kelas dan proses berkembangnya kapitalisme dalam masyarakat  Eropa.  Ia  telah  melakukan studi yang mendalam mengenai pertarungan  antara  kelas  yang  tertindas (mayoritas)  dengan  kelas  kapitalis  yang kaya (minoritas) ( Suhelmi. 2012).
Kelas  merupakan  sebuah  konsep yang  menentukan  kedudukan  sosial manusia dari segi kepemilikan benda atau harta  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari konsep  ekonomi.  Kecenderungan  Marx untuk  menganalisis  ide-ide  tentang  teori kelas  ditonjolkan  dalam  bagian  akhir karyanya  yaitu  Das  Capital.  Secara umum, konsep kelas sosial yang diutarakan oleh Marx telah
diterjemahkan dalam versi sistem
ekonomi  kapitalisme.  Dalam  karyanya tersebut,  Marx  telah  membagi  tiga  kelas utama dalam struktur masyarakat kapitalis, yaitu kelas buruh upahan (Wage Labourers),  kelas  kapitalis,  dan  kelas pemilik tanah (Landowner).
Walau perkembangan struktur industri  yang  bersifat  kapitalisme  hanya memperkenalkan  dua  jenis  kelas  saja, yaitu  borjuis  dan  proletar.  Semua  kelas buruh  upahan  akan  diklasifikasikan sebagai  kelas  proletar.  Sedangkan  kelas kapitalis  dan  pemilik  tanah  dimasukkan dalam  kelas  borjuis.  Namun  kedua  kelas yang  diklasifikasikan  dalam  kelas  borjuis tersebut bersaing ketat dalam memperoleh  dan  merebut  keuntungan atau  kekayaan.  Dan  mereka  yang  ‘kalah’ akan diletakkan di posisi kelas proletar.
Kelas  proletar  dan  borjuis  memiliki peran  dan  fungsi  yang  berbeda.  Kelas borjuis  memiliki  dan  menguasai  alat-alat produksi serta menguasai seluruh rangkaian  sistem  produksi,  sedangkan kelas  proletar  dijadikan  sebagai  tenaga kerja  yang  bekerja  untuk  kelas  borjuis dalam  rangkaian  proses  produksi.  Kelas proletar  seringkali  dianggap  sebagai kelasnya orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja.
Mereka  tak  memiliki  apapun  selain tenaga  yang  mereka  gunakan  untuk bekerja.  Sebagai  imbalannya,  mereka menerima  gaji  dari  kaum  borjuis  dengan jumlah yang sangat rendah. Ini tentu saja tidak adil bagi mereka. Jurang perbedaan
antara  kedua  kelas  inilah  yang  menyulut perjuangan  dan  penentangan  antara kelas-kelas  sosial.  Marx  menyebutkan bahwa  sejarah  manusia  adalah  sejarah pertentangan antara kelas yang menindas dan  kelas  yang  tertindas.  Ia  mengatakan bahwa  pertentangan  tersebut  kadang kala  dapat  dilihat  secara  tersembunyi, tetapi  terkadang  juga  dapat  berlaku  dan dilihat secara terbuka.
Marx  diasah  oleh  analisisnya  yang semakin matang terhadap sistem kapitalisme dini di awal Revolusi Industri di  Inggris.  Marx  menaruh  perhatian  yang mendalam
terhadap fenomena dehumanisasi  kaum  pekerja,  termasuk buruh  perempuan  dan  anak-anak.  Kelas buruh  yang  diperas  tenaganya  dengan imbalan  upah  yang  jauh  di  bawah  nilai jual komoditi yang dihasilkannya, sementara  nilai  lebih  (surplus  value) komoditi-komoditi  yang  dihasilkan  oleh kaum buruh memperkuat sistem produksi kapitalis  dan  menguntungkan  kaum borjuis ( Kristeva : 2011).
Setelah  menyadari  bahwa  sistem ekonomi  merupakan  pondasi,  yang  di atasnya  superstruktur  politik  didirikan, Marx  mencurahkan  perhatiannya  untuk mempelajari  sistem  ekonomi  ini  (  Sayyid dan  Kristeva.  2011).  Das  Capital,  karya Marx  yang  paling  monumental  telah menbuktikan  bahwa  Marx  adalah  orang yang  konsisten  dalam  studi  mengenai sistem ekonomi modern, yakni kapitalisme,  ekonomi  politik  klasik,
sebelum  Marx,  yang  berkembang  di Inggris,  negeri  yang  paling  maju  saat  itu (Sayyid  dan  Kristeva.  2011).  Adam  Smith dan  David  Richardo,  dengan  studi mendalamnya  tentang  sistem  ekonomi, meletakkan  dasar-dasar  dari  teori  nilai kerja.  Mereka  menganggap  bahwa  nilai suatu  komiditi  ditentukan  oleh  kuantitas waktu  kerja  yang  digunakan  untuk memproduksi komoditi itu.
Eksploitasi  terhadap  kaum  proletar sangat  menarik  perhatian  Marx  di  mana buruh  diharuskan  bekerja  dalam  rentang waktu  yang  sangat  lama  dengan  upah yang  tidak  sebanding  dengan  hasil kerjanya.  Jika  para  ahli  ekonomi  borjuis melihat  hubungan  pertukaran  antar komiditi  Marx  justru  memperhatikan hubungan antar-manusia.
Modal  (kapital)  memperlihatkan sebuah fenomena hubungan yang menarik bagi Marx : tenaga kerja manusia menjadi sebuah  komoditi.  Para  pekerja  upahan menjual  tenaganya  kepada  para  pemilik tanah,  pabrik,  dan  alat-alat  kerja. Seorang  pekerja  menggunakan  sebagian besar  waktunya  untuk  bekerja  demi menutupi biaya hidupnya dan keluarganya  dengan  upah  yang  sangat minim.  Sedangkan  sebagian  waktunya yang  lain  digunakan  untuk  bekerja  tanpa mendapat  upah,  semata-mata  hanya mendatangkan  nilai  lebih  untuk  para pemilik modal.
Nilai lebih (surplus value) merupakan  sumber  keuntungan  dan
sumber  kemakmuran  bagi  kelas  pemilik modal (kapitalis). Modal menjadi sesuatu yang menghantam para pekerja, menghancurkan para pemilik modal kecil, dan menciptakan banyak sekali kelompok pengangguran.  Dalam  bidang  pertanian, misalnya, para petani yang tidak memiliki modal  besar  untuk  membeli  mesin pertanian  yang  canggih  akan  kalah bersaing  dengan  orang  yang  memiliki modal besar dan sanggup membeli mesin pertanian yang canggih.
Kondisi  ini  akan  menghancurkan para pemodal kecil dalam kompetisi yang berbasis  modal.  Penurunan  bahkan kehancuran pemodal kecil akan membuka peluang  monopoli  komoditi  oleh  para pemodal  besar.  Tak  hayal,  rakyat  kecil akan  semakin  tertindas  oleh  kaum-kaum kapitalis.  Kapitalisme  telah  menang  di seluruh  dunia.  Tetapi  kemenangan  itu hanyalah  menjadi  sebuah  awal  dari kemenangan  para  pekerja  terhadap penindasan  modal  yang  membelenggu mereka. Dengan semakin kuatnya belenggu  penindasan  terhadap  kelas proletar,  Marx,  dalam  bukunya  yang
berjudul
Poverty of Philosophy, menegaskan  bahwa  skenario  eksploitasi kelas telah melahirkan unsur ‘antagonisme  kelas’  yang  merangsang keinginan  para  kaum  proletar  untuk bebas dari belenggu penindasan.
Keinginan untuk bebas dari penindasan  tersebut  menjadi  penggerak utama  mereka  untuk  membentuk  sistem
sosial  yang  baru  (Ismail  &  Bashir;2012). Kelas tersebut akan mendesak perubahan struktur sosial dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman seperti perampasan  kekuasaan  secara  revolusi (dengan  cepat).  Ini  merupakan  harapan Marx  agar  kelas  proletar  menjadi  kelas penguasa  apabila  mampu  merampas kekuasaan  dan  kedudukan  kelas  borjuis dan  memusatkan  seluruh  peralatan- peralatan  produksi  dalam  tangan  kaum proletar.
Sistem  sosial  baru  yang  akan didirikan  kaum  proletar  tidaklah  sama seperti kelas feodalisme atau kapitalisme.  Kaum  proletar,  justru sebaliknya,  akan  mengimplementasikan sebuah  kondisi  sosial  yang  tanpa  kelas. Masyarakat  tanpa  kelas  merupakan manifestasi dari perjuangan kaum
proletar untuk menghapus jurang pemisah  di  antara  kelas  sosial.  Dengan terwujudnya  kondisi  tersebut,  sistem kekuasaan  tidak  lagi  berfungsi  sebagai alat  untuk  menindas  suatu  golongan masyarakat.  Perjuangan  kelas  seperti  itu hanyalah  berakhir  melalui  penghapusan sistem  kapitalisme  dan  terwujudnya masyarakat tanpa kelas (komunisme).
Kaum  buruh  sebagai  kaum  proletar untuk  memenangkan  revolusi  sosialis salah  satu  syarat  pokok  menurut  dalil Marxis adalah mayoritas daripada penduduk  harus  terdiri  atas  proletariat. Dan  oleh  sebab  itu,  di  negeri  di  mana proletariat belum cukup berkembang dan
belum  merupakan  mayoritas  daripada penduduk, kemenangan sosialisme tidaklah  mungkin.  Taktik  perjuangan kelas  yang  digunakan  Marx  seringkali menjadi isu perdebatan di antara pemikir -  pemikir  Marxisme  setelahnya.  Taktik tersebut merujuk kepada konsep diktator proletariat.
Konsep  tersebut  menjadi  kunci utama  dalam  memahami  teori  Marx berkenaan  bentuk  masyarakat  komunis dan  fungsi  negara  proletariat.  Marx  dan Engels  dalam  karyanya  The  Communist Manifesto  (1970:  74)  mengemukakan Political  Rule  of  Proletariat  yang menyarankan  agar  golongan  proletariat menaklukkan  penguasaan  negara  agar mereka bisa memanfaatkan kuasa politiknya  untuk  merampas  semua  modal dari  cengkaman  golongan  borjuis  dan memusatkan  semua  alat  produksi  di bawah  kekuasaan  negara  yang  dikuasai oleh golongan proletariat sendiri.
Ini  dapat  dilihat  sebagai  usaha kaum  proletar  untuk  memusnahkan keistimewaan-keistimewaan  yang  dimiliki oleh  golongan  borjuis.  Menurut  Marx, proses  perubahan  sejarah  bergerak melalui  komunisme  primitif,  feodalisme, kapitalisme,selanjutnya  melalui  sejarah sosialisme, dan berakhir dengan komunisme.  Setiap  transformasi  sejarah tersebut  dicapai  melalui  revolusi  kaum buruh (proletariat) yang mewakili
inspirasi seluruh manusia. Melalui revolusi,  kebebasan  bersifat  ‘universal’
akan  dapat  dicapai  oleh  kelas  buruh, sekaligus  mewakili  semua  umat  manusia yang  mau  melepaskan  diri  dari  belenggu perhambaan ( Ismail &  Bashir 2012).
Perjuangan untuk mewujudkan revolusi  tersebut  akan  gagal  manakala kelas proletariat tidak memiliki kekuasaan  dalam  negara  sebagai  ‘alat’ untuk  menggulingkan  sistem  kapitalisme. Oleh karenanya, Marx sangat menekankan bahwa  untuk  menghapus  kapitalisme, yang menjadi syarat mutlak adalah kaum proletar  harus  bisa  merebut  kekuasaan negara  lalu  menguasainya.  Marx  tidak sepakat dengan pendirian tokoh anarkisme seperti Michael Bakunin (1814-
1876)  dan  Josep  Proudhon  (1809-1865) yang menginginkan sistem negara dihapuskan secara total.
Sebaliknya,  Marx  merasakan  bahwa negara  yang  sangat  berguna  untuk merealisasikan diktator proletariat, meskipun  pada  awal  negara  difungsikan sebagai  mekanisme  penindasan  sesama kelas  sosial.  Ini  kerana  Marx  meletakkan fungsi negara untuk tujuan peralihan saja terutama  usaha  yang  menjurus  ke  arah sistem  egalitarian  yaitu  sistem  tanpa kerajaan, kelas, dan harta (Marx & Engels 1976: 237).
Walaupun Marx menganggap kekuasaan negara hanya bersifat sementara,  tetapi  negara  digunakan  atas kepentingan  kelas  buruh  yang  mau memperjuangkan  persamaan  hak  dalam kepemilikan harta ( Ismail &  Bashir 2012)
Marx mengatakan bahwa sejarah perjuangan  manusia  merupakan  sejarah perjuangan  kelas  dan  negara  hanya merupakan  alat  yang  digunakan  oleh kelas  berkuasa  untuk  menindas  seluruh kelas  bawahan.  Konsep-konsep  dominasi akan  berakhir  dengan  penghapusan sistem  kapitalisme,  dan  itu  merupakan tanda  bahwa  kelas  proletariat  yang dipelopori  oleh  kaum  buruh  telah menang.
Keberhasilan sebuah revolusi dalam perjuangan  meruntuhkan  pemerintahan lalu  menguasainya  hanya  bergantung kepada sikap  diktator proletariat yang di manifestasikan  dalam  bentuk  perjuangan kelas. Sikap diktator itu sendiri diartikan sebagai  ‘alat’  dalam  tahap  peralihan  ke arah pemusnahan semua
kelas masyarakat  (classless),  yaitu  tranformasi dari  masyarakat  kapitalis  ke  masyarakat komunis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Gerakan  Buruh  Di  Indonesia Berdasarkan teori Perjuangan Kelas
Gerakan  kaum  buruh  di  Indonesia berdasarkan  teori  perjuangan  kelas merupakan  upaya  yang  dilakukan  bagi kelas  buruh  (ploretat)  untuk  berjuang membebaskan  dirinya  dari  tekanan  kelas borjuis  (pengusaha).    Berdasarkan  teori perjuangan kelas Karl Mark pada dasarnya pada  masyarakat  industri  akan  terdiri dari  dua  kelas  yaitu  borjuis  dan  proletar (buruh).  Dari  kedua  kelas  tersebut  ada
eksploitasi  terhadap  kaum  proletar,  di mana  buruh  diharuskan  bekerja  dalam rentang  waktu  yang  sangat  lama  dengan upah  yang  tidak  sebanding  dengan  hasil kerjanya. Modal (kapital) menurut Marx : tenaga  kerja  manusia  menjadi  sebuah komoditi.  Para  pekerja  upahan  menjual tenaganya  kepada  para  pemilik  tanah, pabrik,  dan  alat-alat  kerja.  Seorang pekerja  menggunakan  sebagian  besar waktunya  untuk  bekerja  demi  menutupi biaya  hidupnya  dan  keluarganya  dengan upah  yang  sangat  minim.  Sedangkan sebagian  waktunya  yang  lain  digunakan untuk  bekerja  tanpa  mendapat  upah, semata-mata  hanya  mendatangkan  nilai lebih untuk para pemilik modal.
Nilai lebih (surplus value) merupakan  sumber  keuntungan  dan sumber  kemakmuran  bagi  kelas  pemilik modal  (kapitalis).  Kondisi  buruh  di Indonesia  juga  sama  dengan  gambaran buruh  dalam  pemikiran  Karl  Mark.  Buruh di  Indonesia  mereka  juga  merupakan pekerja  dengan  rentang  waktu  yang cukup  panjang  dan  mendapatkan  upah yang  tidak  sebanding  dengan  pekerjaan mereka  yang  terkadang  berat  dan berisiko.  Banyak  buruh  di  Indonesia  yang bekerja  di  pabrik  atau  pada  bangunan yang  beresiko  tinggi  tidak  mendapatkan jaminan keselamatan lewat asuransi jiwa dan peralatan pengamanan yang lengkap.
Ada juga buruh anak dan perempuan  yang  tidak  diperhatikan  hak- hak kehidupannya, namun tetap
dipekerjakan karena menguntungkan kaum  borjuis  dan  para  pemilik  modal. Sehingga  eksploitasi  pada  para  buruh sangat  terasa,  banyak  para  buruh  yang penting cukup makan untuk satu hari saja asalkan bisa tetap bisa bekerja.
Dengan  semakin  kuatnya  belenggu penindasan  terhadap  kelas  proletar, Marx,  dalam  bukunya  yang  berjudul Poverty  of  Philosophy ,  menegaskan bahwa  skenario  eksploitasi  kelas  telah melahirkan  unsur  ‘antagonisme  kelas’ yang  merangsang  keinginan  para  kaum proletar  untuk  bebas  dari  belenggu penindasan.  Keinginan  untuk  bebas  dari penindasan  tersebut  menjadi  penggerak utama  mereka  untuk  membentuk  sistem sosial yang baru (Ismail & Bashir;2012).
Kelas  tersebut  akan  mendesak perubahan  struktur  sosial  dengan  cara- cara  kekerasan  dan  kekejaman  seperti perampasan  kekuasaan  secara  revolusi (dengan  cepat).  Ini  merupakan  harapan Marx  agar  kelas  proletar  menjadi  kelas penguasa  apabila  mampu  merampas kekuasaan  dan  kedudukan  kelas  borjuis dan  memusatkan  seluruh  peralatan- peralatan  produksi  dalam  tangan  kaum proletar.
Sistem  sosial  baru  yang  akan didirikan  kaum  proletar  tidaklah  sama seperti  kelas  feodalisme  kapitalisme. Kaum  proletar,  justru  sebaliknya,  akan mengimplementasikan  sebuah  kondisi sosial yang tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas merupakan manifestasi dari
perjuangan kaum proletar untuk menghapus  jurang  pemisah  di  antara kelas  sosial.  Dengan  terwujudnya  kondisi tersebut,  sistem  kekuasaan  tidak  lagi berfungsi  sebagai  alat  untuk  menindas suatu golongan masyarakat.
Perjuangan kelas seperti itu hanyalah  berakhir  melalui  penghapusan sistem  kapitalisme  dan  terwujudnya masyarakat  tanpa  kelas  (komunisme). Kaum buruh sebagai kaum proletar untuk memenangkan revolusi  sosialis salah satu syarat pokok menurut dalil Marxis adalah mayoritas  daripada  penduduk  harus terdiri  atas  proletariat.  Dan  oleh  sebab itu,  di  negeri  di  mana  proletariat  belum cukup berkembang dan belum merupakan mayoritas dari pada penduduk.
Kemenangan  sosialisme  tidaklah mungkin.  Maka  buruh  Indonesia  juga menyadari  atas  kondisi  mereka  yang sering  mendapatkan  penindasan  dan kesewang-wenangan  kaum  borjuis  dan terkadang  didukung  oleh  pemerintah. Maka  para  buruh  di  Indonesia  sekarang sudah memiliki perserikatan pekerja yang tujuan  utamanya  untuk  menuntut  dan meminta agar pengusaha dan pemerintah memperhatikan hak-hak mereka.
Mulai  dari  meminta  upah  yang memadai  untuk  bisa  menghidupi  diri  dan keluarganya.  Menghapuskan  penindasan dan  eksploitasi  pada  para  pekerja. Mendapatkan  jaminan  keselamatan  dan kesehatan. Upaya tersebut terus diupaykan  baik  melalui  dialog  dan
langsung  bernegosiasi  langsung  pada pengusaha dan pemerintah maupun lewat aksi-aksi  turun  ke  jalan.  Dari  dua  cara yang  dilakukan  kelas  buruh  untuk mendapatkan  hak-hak  dan  memperbaiki kondisi  kehidupannya  cara  yag  dirasa masih aktif adalah dengan turun ke jalan. Upaya turun ke jalan dengan mengerahkan massa yang sebesar- besarnya sangat beresiko.
Pengusaha tentu saja akan mengalami  kerugian  jika  para  buruh mogok  dan  kemudian  beraksi  turun  ke jalan. Banyak dampak sosial dan ekonomi jika  para  buruh  turun  ke  jalan.  Maka mengetahui  kekuatan  tersebut  para buruh  akan  bisa  mendapatkan  dan meminta  tuntutan  mereka  dipenuhi. Namun  aksi  demontrasi  kaum  buruh  di Indonesia saat ini masih dikendalikan oleh pemerintah  yang  masih  merupakan pendukung  pengusaha.  Tuntutan  buruh seperti seperti sekarang untuk menaikkan upah justru telah ditetapkan bahkan aksi buruh tidak merubah keputusan tersebut. Hal  ini  karena  buruh  belum  mayoritas  di Indonesia dan belum dengan cara revolusi yang  langsung  mengambil  kekuasaan negara.  Maka  kondisi  buruh  di  Indonesia masih  harus  terus  berjuang  untuk mendapatkan kesejahteraan dan kesetaraan.

## Kesimpulan
Buruh merupakan kelas bawah yang selalu  menjadi  korban  kepentingan  bagi
pengusaha.  Hal  ini  terjadi  karena memang  di  masyarakat  seseorang  akan mendapatkan  status  yang  tinggai  ketika dia memiliki modal dan mampu mengakses sumber daya. Sebaliknya para buruh  pekerja  di  Indonesis  seperti  buruh pabrik,  buruh  tambang,  buruh  bangunan dan  lain-lain,  mereka  memiliki  modal tenaga  dan  keahlian  untuk  bekerja  tapi tidak  memiliki  modal.  Oleh  karena  itu para  buruh  sangat  menggantungkan kehidupannya  pada  para  pengusaha  yang memberi  upah  pada  mereka  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Kondisi ketergantungan para buruh pada pekerjaan  yang  mendapatkan  upah  dari pengusaha  menyebabkan  mereka  secara tanpa sadar dieksploitasi.
Hal  ini  terjadi  karena  jumlah  jam kerja  dan  pengorbanan  untuk  bekerja terkadang  tidak  sebanding  dengan  upah yang  memadai.  Bahkan  banyak  buruh yang bekerja tanpa mendapatkan perlindungan dan keamanan karena tanpa alat  yang  memadai  sedangkan  pekerjaan itu  beresiko.  Oleh  karena  itu  pandangan Karl  Mark  untuk  memperjuangkan  kelas merupakn  kritik  sosial  dari  melihat kehidupan  para  buruh  dalam  kondisi kehidupannya sehari-hari.
Kondisi  buruh  di  Indonesia  saat  ini masih terbelenggu dan ditekan oleh kelas atas  yaitu  pengusaha  dan  pemerintah. Buruh  harus  berjuang  sendiri  untuk mendapatkan  kesetaraan  dan  keadilan dalam relasi antar kelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismail, I. & Bashir, M. Z. K., (2012). Karl Marx  dan  Konsep  Perjuangan  Kelas Sosial. International  Journal  of
Islamic Thought , Vol.1, pp.28-33 Kristeva,  N.  S.  S.,  (2011). Negara  Marxis dan Revolusi Proletariat . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Marx,  K.  (1955). The  Poverty  of
Philosophy .  Brussels  :  Progress
Publishers
Soepomo,  I.  (1987). Hukum  Perburuhan Jakarta : Djambatan
Suhelmi,  A.  (2001). Pemikiran  Politik
Barat .  Jakarta  :  PT  Gramedia
Pustaka Utama
Syam, F. (2010). Pemikiran Politik Barat :
Sejarah,  Filsafat,  Ideologi,  dan
Pengaruhnya  Terhadap  Dunia  ke-3 .
Jakarta : PT Bumi Aksara Yulianto,  T.  (2012).  Hukum  Sebagai Sarana Untuk Melindungi Pekerja/Buruh  Dalam  Hubungan Industrial. Jurnal  Orbith . 8 (2) pp.104-108
Internet www.kompas.com www.liputan6.com www.vivanews.com

## Dokumentasi
Badan  Pusat  Statistik.  2013  .  Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2013. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  No  13  tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.

## How to Cite Articel :
Syafitri, R.  (2019).  Gerakan Buruh Di Indonesia Dalam Analis Teori Perjuangan Kelas Karl Mark. Jurnal Masyarakat Maritim , 3 (2), 36-49.