Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171

## Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri
Wiwiek Kusumaning Asmoro Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri Kediri, Indonesia
wiwikasmoro@gmail.com Novie Astuti Setianingsih Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri Kediri, Indonesia
viecoll@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan  antara  penerapan  akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan dana Prodamas terhadap Good Government Governance . Akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan  dana  Prodamas  merupakan  upaya  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang baik dimulai   dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban terutama di tingkat kelurahan, karena kelurahan merupakan penerima dan pengelola dana Prodamas untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi-Sosial.Penelitian ini  merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan  menggunakan  metode  survey. Populasi pada penelitian ini adalah 46 kelurahan di Pemerintahan Kota Kediri dengan teknik pengambilan sampel dilakukan  dengan  teknik area  sampling. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penyebaran kuesioner  yang  diberikan  kepada  aparatur  kelurahan,  dan  pihak  Rukun  Tetangga  (RT)  sebagai pelaksana  kegiatan  Prodamas.  Penelitian  menunjukkan  hasil  korelasi  terdapat  hubungan  yang  kuat atas  variabel  transparansi,  akuntabilitas  dan Good  Government  Governance .Berdasarkan  hasil penelitian,  maka tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan  Pemerintahan Kota Kediri  adalah baik karena telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Prodamas, Good Government Governance

## I. PENDAHULUAN
Prodamas  menurut  Peraturan  Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 merupakan program dari  Pemerintah  Kota  Kediri  yang  digunakan untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah  Rukun  Tetangga  sebagai  upaya mewujudkan  kemampuan  dan  kemandirian masyarakat  dalam  pembangunan  infrastruktur, peningkatan  ekonomi  masyarakat,  dan  sosial kemasyarakatan.
Pemberian  dana  Prodamas  ini  mempunyai tujuan  utama  adalah  upaya  percepatan  dan pemerataan  pembangunan  di  seluruh  wilayah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri
memberikan  dana  sebesar  Rp.50  Juta  kepada setiap  RT,  dengan  komposisi  pembangunan 60%  untuk  bidang  Infrastruktur  (fisik),  40% bidang Ekonomi dan Sosial. Program Prodamas adalah disebut juga dengan program Rp. 50 juta pertahun tiap Rukun Tetangga (RT) di era tahun 2015  sampai  2018.  Saat  ini  Prodamas mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  100  juta pertahun yang disebut dengan “Prodamas Plus” di  tahun  2019  yang  akan  di  fokuskan  pada peningkatan  kesehatan  dan  pendidikan.  (Radar Kediri, 2018)
Kota Kediri terdapat tiga Kecamatan yaitu Kecamatan  Kota,  Kecamatan  Mojoroto  dan Kecamatan  Pesantren.  Berikut  adalah  jumlah data Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
Rukun  Tetangga  (RT)  pada  masing-masing kecamatan. Keseluruhan berjumlah 46 di tingkat Kelurahan,  319  di  tingkat  RW  dan  1395  di tingkat  RT.  Jika  dana  Prodamas  diberikan  Rp. 50 juta di tiap-tiap RT yang berjumlah 1395 unit satuan  kerja,  maka  total  dana  yang  dikucurkan oleh Pemerintah Kota Kediri  adalah berjumlah Rp.  69.750.000.000,-  (Enam  Puluh  Sembilan Milyar  Tujuh  Ratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah). Meskipun  hibah  tersebut  untuk  RT,  namun faktanya  mereka  tak  memiliki  kewenangan mengelola  anggaran.  Seluruh  bantuan  tersebut dikelola  dan  dilaksanakan  oleh  Kelurahan berdasarkan  usulan  dari  RT.  Usulan  warga  ini kemudian  ditindaklanjuti  oleh  pendamping untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja  (RAB)  dan  pelaksanaannya,  dengan ketentuan tetap melibatkan Ketua RT dan tokoh masyarakat  dalam  proses  belanja  barang  , (Tempo,  2017).  Kucuran  dana  Prodamas  yang tidak  sedikit  tentu  saja  sangat  rawan  untuk penyelewengan sehingga di perlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan  dana  pada  pihak-pihak  penerima dan  pengguna  dana  guna  terwujudnya Good Government  Governance .  Akuntabilitas  yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana Prodamas
kepada masyarakat. Transparansi  yaitu  terbukanya  akses  bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Prodamas. Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan  dana  dimana  tanggung  jawab utamanya adalah pada Kelurahan
Mengingat pentingnya dana Prodamas yang dikucurkan  tidak  sedikit,  maka  Akuntabilitas dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Prodamas sangat  diperlukan  guna  terwujudnya Good Government Governance , maka peneliti merumuskan “Apakah terdapat hubungan antara penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  dana  Prodamas  terhadap Good Government  Governance di  tingkat  Kelurahan Pemerintahan  Kota  Kediri.  Alasan  pemilihan kasus di Kelurahan karena kelurahan merupakan  penerima  dan  mengelola  dana Prodamas untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi-Sosial.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Akuntabilitas
Akuntabilitas disebut dengan accountability yang  bisa  diartikan  dengan  “yang  dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut accountable . Banyak
yang mengidentikkan
accountability
dan responsibility ,  secara  umum  responsibility adalah  tugas  yang  diberikan  atasan  kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya (Susanto, 2015)
Albugis  (2017)  Manfaat  akuntabilitas  upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan  untuk:
1. Memulihkan  dan  memelihara  kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
2. Mendorong  terciptanya  transparansi  dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi  secara  efisien,  efektif,  ekonomis dan responsife terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong  terciptanya  iklim  kerja  yang sehat  dan  kondusif  serta  peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Menurut  Hopwood  dan  Tomkins  (1984)
dan  Elwood  (1993)  dalam  Susanto  (2015) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
2. Akuntabilitas Manajerial.
3. Akuntabilitas Program.
4. Akuntabilitas Kebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial.

## 2.2. Transparansi
Transparansi memberikan informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan            pertimbangan bahwa     masyarakat     memiliki    hak    untuk mengetahui            secara      terbuka      dan menyeluruh          atas    pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepadanya  dan ketaatannya pada  peraturan  perundang-undangan.  (SAP, 2010).  Transparansi  adalah  keterbukaan  antara pemegang  keputusan  dengan  para  pemegang
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
kepentingan  untuk  mendapatkan  akses  yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang  didapatkan  dan  digunakan  oleh  suatu organisasi.  Transparansi  memudahkan  bagi masyarakat  atau  pemegang  kepentingan  untuk mencari  informasi  terkait  kebijakan  pemegang keputusan. (Lukito,2014). Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah: 1. Informativeness (informatif). Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,  prosedur,  data,  fakta,  kepada stakeholders  yang  membutuhkan  informasi secara jelas dan akurat.
2. Openess (keterbukaan).
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di  badan  publik,  dan  menegaskan  bahwa setiap  informasi  publik  itu  harus  bersifat terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap pengguna  informasi  publik,  selain  dari informasi  yang  dikecualikan  yang  diatur oleh Undang-Undang.
3. Disclusure (pengungkapan) Pengungkapan  kepada  masyarakat  atau publik  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial.
Pengungkapan  sendiri  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  pengungkapan  wajib  dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sendiri  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu pengungkapan  wajib  dan  pengungkapan sukarela.  Pengungkapan  sukarela  adalah pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan diluar  apa  yang  diwajibkan  oleh  standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.
2.3. Program  Pemberdayaan  Masyarakat
(Prodamas) Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah suatu program  dari  pemerintah  Kota  Kediri  yang digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan
masyarakat ditingkat
kelurahan  yang  berbasis  di  wilayah  Rukun Tetangga  (RT)  sebagai  upaya  mewujudkan kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. (Prodamas,  2015). Berikut adalah  bagan  alur  struktur  pelaksanaan Prodamas  menurut  Peraturan  Walikota Kediri No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Fasilitas
Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)  : Gambar1.Bagan  Alur  Struktur  Pelaksanaan Prodamas
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan prodamas  setiap  RT  sebesar  Rp  50.000.000,- (lima  puluh  juta)  per  tahun  dan  dialokasikan melalui  Belanja  Langsung  yang  dituangkan melalui  Belanja  Langsung  yang  dituangkan dalam  kode  rekening  belanja  program  dan kegiatan  dalam  RKA/DPA  SKPD  kelurahan yang  terinci  per-RT  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1.Bidang infrastruktur/lingkungan Digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana  dan  prasa-rana  umum  minimal  60% (enam puluh persen) dari pagu dana Prodamas dalam  skala  kecil  dan  non  bantuan  langsung tunai yaitu antara lain: Jembatan kecil/gorong- gorong, Pengerasan jalan skala kecil, Semenisasi jalan gang/lorong, Pembuatan dan atau  perbaikan  selokan/drainase  lingkungan (parit). Pengecualian dari ketentuan mi-nimal 60% bagi kegiatan bidang infrastruktur adalah untuk  lingkung-an  RT  yang  sarana  dan prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.
2.Bidang Ekonomi
Kegiatan  bidang  ekonomi  digunakan  untuk penyediaan  sarana  dan  prasarana  ekonomi untuk  kelompok  usaha  bersama  dalam  skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu: a. Penyediaan sarana dan pra-sarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan
b. Pelatihan  berbagai  jenis  ke-trampilan usaha dalam skala kecil
c. Pengadaan  bibit  tanaman  sa-yuran  dan palawija,  bibit  ter-nak  dan  benih  ikan dalam skala kecil
3.Bidang Sosial
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
Kegiatan  bidang  sosial  digunakan  untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukungkegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan lang-sung tunai, yaitu:
a. Pemberian  santunan  bantuan  makanan kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil
b. Peralatan  kegiatan  seni  dan  budaya  lokal dalam skala kecil
c. Peralatan  kegiatan  bulan  bakti  gotong- royong masya-rakat ditingkat RT
d. Peralatan kegiatan keagama-an dan peringatan  hari  besar  nasional  (PHBN) ditingkat RT
e. Peralatan  kegiatan  pertemu-an-pertemuan ditingkat RT
4.Bidang Operasional
a. Biaya operasional untuk kegiatan
Prodamas  di  kelurahan  dialokasikan anggaran  tersendiri  di  masing-masing SKPD kelurahan
b. Biaya  operasional  untuk  tim  koordinasi
Prodamas  tingkat  Kota  dan  tenaga pendamping dialokasikan anggaran tersendiri
pada
SKPD kantor pemberdayaan masyarakat c. Besaran alokasi biaya opera-sional sebagaimana  dimak-sud  ditentukan  untuk kelurahan  sekota  Kediri  maksimal  5,5%
(lima koma lima persendari pagu anggaran Pro-damas se- Kota Kediri
2.4. Good Government Governance Menurut  Thomas  (dalam  Rompas,dkk  , 2010) Good  Governance merupakan  tuntutan imperatif,  yang  harus  dilaksanakan,  terutama dengan  berlangsungnya  kompetisi  ekonomi global  yang  semakin  ketat.  Bila good governance tidak   menjadi   kerangka   acuan dalam  praktek  penyelengaraan  pemerintah, maka  negara itu akan tetap berada   di   posisi pinggiran   ( periphery )   dan   selalu   tergantung dengan  negara  lain, karena  good     governance identik dengan keunggulan kompetitif ( competitive  advantage )  ditingkat  global  dan berkembangnya masyarakat sipil.
Good  Government  Governance sering diartikan  sebagai  kepermerintahan  yang  baik. Good  Government  Governance sebagai  suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan yang  solid dan bertanggungjawab  yang  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang
efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara politik  maupun  administratif  menjalankan disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political  framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas usaha. Good  Government  Governance lebih terfokus  pada  sektor  publik  yang  bersinergis untuk  mengelola  suatau  Negara  dengan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  secara  efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi keinginan atau  kehendak  rakyat  bersama  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  serta  menghindari kepentingan  pribadi  yang  akan  merugikan masyarakat luas. (Sulistiyani,2017)
Kepemerintahan harus mampu menjalankan pelayanan yang baik, dan  disebut sebagai “ good governance ” di tandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, ketiga  pilar  dimaksud  adalah  (Sedarmayanti, 2012):
1. Transparansi (Keterbukaan)
2. Partisipatori (Peran serta masyarakat)
3. Akuntabilitas (Terukur semua kinerja kepemerintahan)
Tata        kelola    pemerintahan      yang      baik
( Good  Governent  Governance )      merupakan issue  yang        paling      mengemuka    dalam pengelolaan  administrasi        publik        dewasa ini.  Tuntutan    gencar    yang  dilakukan          oleh masyarakat kepada pemerintah untuk
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang     baik    adalah     sejalan dengan  meningkatnya  tingkat      pengetahuan masyarakat  di    samping    adanya        pengaruh globalisasi..    Oleh   karena   itu   tuntutan   itu merupakan      hal      yang  wajar  dan  sudah seharusnya    direspon oleh pemerintah dengan melakukan          perubahan  yang  terarah      pada terwujudnya  penyelenggaraan      pemerintahan yang  baik.

## 2.3. Pengembangan Hipotesa
Menurut penelitian terdahulu yaitu penelitian  dari  Gayatri  dan  Ni  luh  (2017) menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas terhadap  pengelolaan  keuangan  dana  desa  dan terdapat  hubungan  yang  kuat.  Hasil  atas variabel      transparansi,      akuntabilitas      dan pengelolaan  keuangan dalam pengelolaan dana desa  menunjukkan  tatakelola  keuangan  desa yang baik.
Penelitian  diatas  sejalan  dengan  penelitian
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Setiawan,dkk (2017) yang menghasilkan akuntabilitas  dan  transparansi  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan good governance.
Berdasarkan penelitian terdahulu serta rumusan  masalah,  maka  hipotesa  dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  dana  Prodamas  terhadap Good Government Governance ”

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan metode survei. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: pertama , transparansi yaitu terbukanya  akses  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  mengenai  perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Prodamas; kedua , akuntabilitas  yaitu  pertanggungjawaban  tim pelaksana  pengelolaan  dana  Prodamas  kepada masyarakat; ketiga, Good Government
Governance yaitu  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  mengenai  pengelolaan dana Prodamas apakah sudah baik atau belum. Penanggung  jawab  utama  pengelolaan  dana Prodamas adalah lurah.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas sedangkan variabel  terikatnya  adalah Good  Government Governance .  Transparansi  dan  akuntabilitas dijabarkan  dalam  empat  tahap  yaitu  tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan  dan  tahap  pertanggungjawaban, sedangkan Good  Government  Governance menggunakan  indikator  kinerja  tim  pelaksana pengelola dana Prodamas.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kelurahan  di  Pemerintahan  Kota  Kediri  yang berjumlah  46  kelurahan.  Teknik  pengambilan sampel dilakukan dengan teknik area sampling yaitu  teknik  sampling  yang  dilakukan  dengan cara mengambil wakil
dari setiap
daerah/wilayah  geografis  yang  ada  menurut Riduwan (2015). Besarnya sampel yang diambil menggunakan rumus
slovin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah  tertutup  yaitu  responden  menjawab
pertanyaan  dengan  memilih  jawaban  yang sudah  disediakan.  Beberapa  alternatif  jawaban yang  terdapat  dalam  kuesioner  kemudian diberikan  skor  dengan  menggunakan  skala Likert  5.  Jawaban  a  diberi  skor  5,  jawaban  b diberi skor 4, jawaban c diberi skor 3, jawaban d diberi skor 2 dan jawaban e diberi skor 1.
Teknik  pengolahan  data  dilakukan  dalam tiga  tahap  yaitu:  pengeditan,  koding,  dan tabulasi  data.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  statistik deskriptif  yaitu  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku umum  (Sugiyono,  2010).  Jawaban  dalam pengukuran  transparasi  pengelolaan  dana Prodamas  menggunakan  skala  likert  dengan kategori  sebagai berikut: tidak transparan (TT) diberi  angka  1,  kurang  transparan  (KT)  diberi kode  2,  cukup  transparan  (CT)  diberi  kode  3, transparan  (T)  diberi  kode  4,  dan  sangat transparan  (ST)  diberi  kode  5.  Jawaban  dalam pengukuran  akuntabilitas  pengelolaan  dana Prodamas  menggunakan  skala  likert  dengan kategori adalah sebagai berikut: tidak baik (TB) diberi kode 1, kurang baik (KB) diberi kode 2, cukup baik (CB) diberi kode 3, baik (B) diberi kode  4,  dan  sangat  baik  (SB)  diberi  kode  5. Kemudian  dilakukan  penghitungan  rata-rata hasil  penelitian,  menghitung  persentase,  dan pengujian  instrumen  penelitian  yaitu  uji validitas  dengan  metode  korelasi product moment dan uji realibilitas dengan metode alpha cronbach .  Untuk  mencari  hubungan  antara transparansi dan akuntabilitas  pengeloaan dana Prodamas terhadap Good Government Governance digunakan rumus koefsien korelasi tau kendall.
n = Jumlah subyek ∑s = Jumlah ranking
= Koefisien korelasi kendall’s tau
Pengujian  terhadap  koefisien  korelasi rangking
Kendall’s tau menggunakan
pendekatan statistic uji z yaitu :
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
= Harga koefisien korelasi  kendall’s tau n = Jumlah sampe l
Analisis kolerasi kendall’s tau memiliki rentang angka  korelasi  yang  mempunyai  interval  -1 sampai +1, adalah sebagai berikut:
Angka 0 - 0,5 = Korelasi  lemah Angka > 0,5 - 0,7                 = Korelasi kuat Angka > 0,7- mendekati 1= Korelasi sangat kuat Signifikansi hasil korelasi berdasarkan probabilitas : Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
Kaidah  pengambilan  kesimpulan:  Tolak  H0 jika  z  >  z0.025 atau berdasarkan probabilitas H0 ditolak jika untuk  uji  dua  sisi,  artinya  terdapat  hubungan antara
penerapan transparansi
dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas terhadap Good Governance Goverment.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan Pemerintahan  Kota  Kediri,  dengan  jumlah kelurahan yang menerima  alokasi  dana Prodamas  sebanyak 46 Kelurahan yang tersebar di  3  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan teknik area  sampling ..  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner yang diberikan kepada  aparatur kelurahan, dan pihak Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana kegiatan Prodamas. Setiap kelurahan disebarkan 20  kuesioner.  Dari  920  kuesioner  yang dibagikan,  ada  821  kuesioner  yang  kembali. Kemudian  dari  jumlah  tersebut,  seluruh kuesioner  diisi  secara  lengkap,  sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisa data Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment . Uji validitas dilakukan  terhadap  variabel  bebas  X1,  X2  dan Variabel  terikat  Y.  Kriteria  keputusan  jika validitas hitung > r tabel maka valid.
Uji      reliabilitas      dalam      penelitian   ini menggunakan alpha cronbach . Suatu instrumen dikatakan  reliabel  jika  nilai alpha  Cronbach > 0,6. Uji reliabilitas terhadap instrumen akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas  (X1) dengan 9 pertanyaan menunjukkan nilai 0,712 > 0,6,  terhadap  transparansi  pengelolaan  dana
Prodamas (X2) dengan 9 pertanyaan menunjukkan nilai 0,826 > 0,6, terhadap Good Government  Governance (Y)  dengan  9 pertanyaan  menunjukkan  nilai  0,829  >  0,6. Sehingga  semua  instrumen  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
Tabel 1. Descriptive Statistics
Tabel 2. Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Pengamatan  sebanyak  821  yang  telah  lolos uji validitas dan uji reliabilitas, diperoleh nilai statistik deskriptif untuk menghitung rata- rata yang disajikan dalam tabel 1.
Hasil  penelitian  variabel  akuntabilitas pengelolaan  dana  Prodamas  (X1)  dalam  821 responden  diperoleh  nilai  terendah 2.52  dan nilai tertinggi 4.76 sehingga rentang nilai 2.24. Rata-rata  diperoleh  3,8472  dengan  standar deviasi  0,41992.  Hasil  penelitian  variabel transparansi pengelolaan dana Prodamas (X2) diperoleh nilai terendah 2.84 sedangkan nilai tertinggi 5 sehingga rentang nilai 2.16. Rata- rata  diperoleh  3,9218 dengan standar deviasi 0,52381.Hasil  penelitian  variabel Good Government  Governance (Y)  diperoleh  nilai terendah  3,01  dan  nilai  tertinggi  5  sehingga
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
rentang nilai 1,99. Rata- rata diperoleh 3,8521 dengan  standar  deviasi  0,43262.  Untuk menguji    hipotesis    dalam  penelitian ini menggunakan korelasi  kendall’s  tau  atau uji z  dengan  taraf  signifikansi  5%.  Berdasarkan atas    hasil    analisis    dalam tabel 2 menunjukkan  terdapat  hubungan  antara penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  dana  Prodamas  terhadap Good Governance Government dengan nilai
signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  hipotesis diterima.  Untuk  melihat  keeratan  hubungan antar  variabel  dibuktikan  dengan    nilai correlation    coeficient terhadap  variabel akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas adalah 0,586 dan 0,571, variabel transparansi pengelolaan dana Prodamas adalah 0,586 dan 0,506,  dan  variabel Good  Government Governance sebesar 0,571 dan 0,506. Rentang angka  korelasi  antara  0,5  sampai  0,7 menunjukkan  hubungan  yang  kuat  diantara variabel.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan pada penelitian ini bahwa terdapat hubungan  antara  penerapan  tranparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas terhadap Good Government Governance . Hasil korelasi  menunjukkan  terdapat  hubungan  yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan Good  Government  Governance .  Berdasarkan hasil penelitian, maka tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri adalah  baik  karena  telah  akuntabel  dan transparan  dalam  pengelolaan  dana  Prodamas. Penyebaran  kuesioner  pada  penelitian  ini terbatas  pada  pihak  pengelola  Prodamas  di kelurahan  dan  RT  saja.  Penyebaran  kuesioner tidak dilakukan terhadap warga yang merasakan dampak  dari  kegiatan  Prodamas  yaitu  berupa program fasilitas yang diberikan guna peningkatan  sosial,ekonomi  dan  infrastruktur pada  daerah  warga  tersebut. Saran  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  dapat  diperluas dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner terhadap  warga  sekitar  sehingga  dapat  dibuat suatu  generalisasi  atas  penerapan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas atau dana hibah pemerintah daerah lainnya guna mengetahui tingkat Good Government
Governance di pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Dwiyanto. 2006. Mewujudkankan Good Governance  melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: UGM Press.
Albugis,  Febriana  F.  2016  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam Mewujudkan Tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurna l EMBA, Vol.4,No.2 Tahun 2016 .
Gayatri,  Made  Yeni  Latrin;  Ni  Luh  Sari
Widhiyani.2017.Transparansi dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2 Agustus 2017 Lukito, Penny, Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas  Kinerja  Sektor  Publik: Tantangan Demokrasi Ke depan . Jakarta:
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
Prodamas,  2015, Buku  Saku  Program
Pemberdayaan  Masyarakat,  Kota  Kediri Peaturan Walikota Kediri, 2015, Pedoman Pelaksanaan Pro-gram Fasilitasi Pemerdayaan  Ma-syarakat  (Prodamas) . Kantor  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota
Kediri
Perwali  Nomor  40  Tahun  2014  Kota  Kediri tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program Fasilitasi Pemberdayaan MasyarakatPemerintah Kota Kediri 2015.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.
Peraturan
Pemerintah Kota Kediri. 2015. Data Kecamatan  dan  Kelurahan  Kota  Kediri .
(Online):https://kedirikota.go.id/halaman/ kelurahan. Diakses tanggal 20 Juni 2018.
Radar Kediri, Jawa Pos. 2018. Pemkot Siapkan Tambahan Tiga Bidang ProdamasPlus .(Online):https://radarkediri. jawapos.com/read/pemkot-siapkan- tambahan-tiga-bidang- prodamas-plus. Diakses tanggal 2 Agustus 2018
Riduwan  (2015). Dasar-Dasar  Statistika . Bandung: Alfabeta
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
Rompas;Tomo;Dasril  Munir.2010. Kreasi Good Governance Suatu Eksoterik Mutlak . Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia
Sugiyono.  2010. Metode  penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D , Bandung: ALFABETA
Sugiyono.2012. Memahami
Penelitian
Kuantitatif . Bandung : ALFABETA Susanto,  Hari.  2015.  Pengaruh  Akuntabilitas
Dan  Transparansi  Terhadap  Kinerja    Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Pada  Pnpm  Mandiri  Perdesaan  Di Kabupaten  Situbondo. Tesis .  Universitas Jember.
Sulistiani,  Dwi.  2017.  Good  Government Governance  Menuju  Pemerintah  yang Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN). Jurnal El-Muhasaba, Vol. 8, No. 1 ,
Januari 2017
Setiawan  MW,  Atmajaya  AT,  Sulindawati.
2017. Analisis
Transparansi
dan
Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana Desa. Jurnal Akuntansi Vol.7,No.1 . Universitas Pendidikan Ganesha
Sedarmayanti     2012. Good    Government Governance      (Kepemerintahan            yang baik)    dan  Good  Corporate Governance) . Bandung: Mandar Maju
Tempo.  Co.  2017. Audit  Lemah,  Program Rp50  Juta  per  RT  Dinilai  Rawan Bocor .( Online ):https://nasional.tempo.co/r ead/903385/audit-lemah-program-rp50- juta-perrtdinilairawanbocor/full&view. Diakses 2 Agustus 2018