Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan SPBU Panton Labu Aceh Utara

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Suriana 1 , Dian Purnama Sari 2 1,2 Fakultas Ekonomi Universitas Al Wasliyah
Email Corespondent : suriana7771@gmail.com
Abstract: The purpose of this study was to add references related to the role of  corporate  governance  on  tax  avoidance  that  occurs  in  the  company. Payment  of  taxes  to  the  state  treasury  is  the  obligation  of every  citizen  that must be obeyed. Tax payments will also have an impact on reducing company profits.  The  implementation  of  a  self-assessment  system  as  a  tax  collection system in Indonesia is indicated to provide an opportunity for companies to take tax avoidance actions. Corporate governance is believed to be used as a way  to  reduce  tax  avoidance.  The  results  of  this  study  found  that  the corporate governance variable has a significant influence either partially or simultaneously  on  tax  avoidance.  The  implementation  of  good  corporate governance is believed to be able to minimize tax avoidance actions that are often carried out by management.
Keywords : Tax avoidance, Corporate Governance
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  dilakukan untuk  menambah  referensi  terkait peran  corporate  governance  terhadap  penghindaran  pajak  yang  terjadi  di perusahaan.  Pembayaran  pajak  ke  kas  negara  merupakan  kewajiban  setiap warga  negara  yang  harus  ditaati.  Pembayaran  pajak  juga  akan  berdampak terhadap  pengurangan  laba  perusahaan.  Adanya  penerapan  self  assesment system  sebagai  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  diindikasikan memberikan  kesempatan  kepada  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan penghindaran pajak. Corporategovernance diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak tersebut. Hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  variabel  corporategovernance memiliki  pengaruh  yang  signifikan  baik  secara  parsial  maupun  simultan terhadap penghindaran pajak. Penerapan corporate governance dengan baik diyakini  dapat  meminimalisir  tindakan  penghindaran  pajak  yang  sering dilakukan manajemen
Keywords : Penghindaran Pajak, Corporate Governance
JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS Volume  23, Nomor 1, APRIL  2022 P-ISSN : 1412-968X E-ISSN : 2598-9405
Suriana 1 , Dian Purnama Sari 2

## PENDAHULUAN
Organisasi adalah suatu pendirian yang dikoordinasikan  untuk  menciptakan  keuntungan atau  manfaat.  Organisasi  memiliki  kapasitas mendasar  untuk mencapai  tujuan,  kapasitas penciptaan,  kapasitas  promosi,  kapasitas  keuangan dan  kapasitas  tenaga  kerja,  yang  merupakan kapasitas  yang  saling  terkait.  Besarnya  manfaat yang  diperoleh  organisasi  biasanya  merupakan bagian dari pencapaian administrasi dalam berurusan  dengan  organisasi,  didukung  oleh kemampuan  eksekutif  untuk  melihat  hasil  yang mungkin  dan  pintu  terbuka  yang  berharga  di kemudian hari.
Untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh  oleh  organisasi,  situasi  yang  tidak  dapat didamaikan  sering  muncul  di  antara  atasan  dan pemilik  teman  yang  biasanya  disebut  sebagai bentrokan  kantor,  di  mana  para  eksekutif  biasanya memiliki  tujuan  yang  berbeda  yang  mungkin  unik dan tidak sesuai dengan tujuan dasar organisasi. Hal ini  terjadi  dengan  alasan  bahwa  administrator sebagai  kepala  organisasi  secara  teratur  berfokus pada  kepentingan  pribadi  dalam  menentukan pilihan  dalam  menyelesaikan  latihan  bisnis, misalnya,  dengan  paksa  menjauh  dari  tugas perusahaan  tanpa  sering  memikirkan  bahaya  atau hasil  yang  mungkin terjadi dari kegiatan ini,  sekali lagi investor juga mengharapkan tingkat perpajakan yang lebih tinggi.
Salah satu cara  yang dibebankan  kepada dewan harus  dimungkinkan  adalah  dengan  melakukan penghindaran  beban  di  mana  organisasi  mencoba untuk  menurunkan  tarif  perpajakannya  secara  sah dan  tidak  berjuang  dengan  undang-undang  yang bertanggung  jawab  atau  juga  dapat  dikatakan mengeksploitasi  kekurangan  dalam  undang-undang pengeluaran  yang  bersangkutan.  Terlepas  dari penghindaran  pajak,  biaya  eksekutif  juga  dibawa keluar  melalui  penghindaran  pajak  di  mana penghindaran  pajak  melanggar  hukum  untuk dilakukan karena
pelanggaran tersebut membebankan undang-undang dan pedoman (Reza, 2012) Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang
imenjelaskan  hubungan  antara  beberapa  sistem ikontrol administrasi perusahaan
pada ipenghindaranibiaya perusahaan. (Sabli dan
iNoor,2012)
dalamieksplorasi mereka imenemukan  ibahwaitempat  lembaga  terkemuka hakim  sebagai  delegasi  dari  penawaran,  kelompok pejabat terkemuka akan memiliki investor, khususnya  meningkatkan  kelimpahan  organisasi yang tidak diatur oleh tuduhan.
Maria  Meilinda  (2013)  mengungkapkan  bahwa ada  pengaruh  signifikan  antara  jumlah  dewan
komisaris  dengan  manajemen  pajak.  Minnick  dan Noga (2010) juga menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris  yang  kecil  akan  lebih  fokus  dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam hal pengelolaan pajak.
Berawal  dari  uraian  diatas,  peneliti  ingin mengetahui  lebih  dalam  mengenai  corporate governance dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang sudah go publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Corporate Governance
Sesuai  Forum  untuk  Tata  Kelola  Perusahaan  di Indonesia  (FCGI,  2004),  corporate  governance adalah  sekumpulan  pedoman  yang  menentukan hubungan antara investor, dewan, bank, perwakilan pemerintah  dan  mitra  dalam  dan  luar  lainnya  yang sebanding  dengan  hak  istimewa  dan  komitmen mereka,  atau  disebut  juga  merupakan  suatu  sistem yang mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi.

## Manajemen Pajak
(Winata,  2014)  menyatakan  bahwa  manajemen pajak  adalah  cara  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  secara  tepat,  namun  berapa  banyaknya pajak  yang  disetorkan  dapat  ditekan  serendah mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas yang diharapkan.
Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Beberapa  para  ahli  mengemukakan  pendapatnya mengenai  pajak.  Setiap  warga  negara  yang membayarkan  sejumlah  uang  ke  kas  negara  yang besarnya  ditentukan  oleh  undang-undnga  dan  tidak secara  langsung  mendapatkan  jasa  timbal  balik disebut  dengan  pajak.  Menurut  Pohan  (2011) menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  yang  berusaha menghindari  membayar  pajak  dengan  cara  yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan perpajakan, dengan memakai teknik kelemahan dari aturan  perpajakan  tersebut,  hal  itu  disebut penghindaran pajak.

## Pengaruh  Kepemilikan  institusional  terhadap Penghindaran Pajak
Menurut  Pratomo (2018), kepemilikan institusional memiliki nilai yang signifikan. adanya kepemilikan institusional dalam suatu organisasi dapat membangun  pengawasan  secara  lebih  baik  karena dianggap  sebagai  alat  untuk  memeriksa  setiap pilihan yang diambil oleh direksi.
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H1: Diduga  Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  terhadap Penghindaran Pajak
(Annisa,  2008)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran  pajak.  Ini  menunjukkan  bahwa semakin  menonjol  kepemilikan  saham  oleh  para pemimpin,  semakin  sedikit  penghindaran  pajak dalam  organisasi.  Tinjauan  ini  juga  sesuai  dengan penelitian  yang  dipimpin  oleh  Fadhilla,  (2018), Boussaidi  dan  Hamed,  (2015),  yang  menyatakan bahwa  kepemilikan  manajerial  memiliki  pengaruh pada penghindaran pajak.
H2:  Diduga  kepemilikan  manajerial  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak Mulyadi (2002) menyatakan bahwa dewan komisaris  merupakan  agen  dari  investor  yang mempunyai  kapasitas  untuk  mengawasi  kinerja organisasi  dan  mencegah  kelebihan  kendali  yang dlakukan  manajemen  perusahaan.  Coles  dkk. (2008)  juga  mengamati  bahwa  jumlah  dewan komisaris  yang  ideal  berfluktuasi  tergantung  pada atribut organisasi yang sebenarnya. Organisasi yang berukuran  sangat  besar  dan  memiliki  struktur  yang lebih rumit akan semakin meningkat kinerja mereka jika  jumlah  dewan  komisarisnya  banyak.  Hal  ini terjadi  karena  semakin  besar  organisasi,  semakin banyak konselor yang dibutuhkan. Dewan komisairis  adalah  agen  investor.  Jadi  wajar  jika kelompok  hakim  terkemuka  dapat  memperluas manfaat  dengan  mengurangi  tarif  perpajakan organisasi.  Peningkatan  jumlah  dewan  komisaris diyakini  akan  meningkatkan  penghindaran  pajak perusahaan.
H3:  Diduga  jumlah  dewan  komisaris  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Dewan Komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak
Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakin besar  jumlah  komisaris  independen  pada  dewan komisaris,  maka  semakin  baik  mereka  bisa memenuhi  peran  mereka  di  dalam  mengawasi  dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif.
(Minnick  &  Noga,  2010)  menjelaskan  bahwa adanya  nilai  positif  terhadap  nilai  perusahaan setelah  pajak,  yang  kemudian  meningkatkan kekayaan  pemegang  saham  serta  memberikan pendorong  yang  signifikan  dari  kinerja bottom line. Komisaris independen memiliki lebih banyak
kesempatan  untuk  mengontrol  dan  menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung  dari  tanggung  jawab  mereka  sebagai direktur dan diperbesar oleh  posisi equity  mereka. Oleh  karena  itu,  komisaris  independen  dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam  meningkatkan  efektivitas  dewan  komisaris (Mangel dan Singh,1993).
H4: Diduga Jumlah Komisaris Independen berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran pajak .

## METODE PENELITIAN

## Data
Data  yang dipakai dipenelitian ini  yaitu perusahaan manufaktur  yang  menyajikan  laporan  keuangan  secara lengkap pada periode pengamatan yaitu dari tahun 2017- 2019  yang berjumlah 99 perusahaan.

## Operasionalisasi Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  Corporate  Governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan  manajerial,  jumlah  dewan  komisaris, dan  jumlah  dewan  komisaris  independen  sebagai variabel  independen  dan  Penghindaran  Pajak sebagai  variabel  dependen.  Pengukuran  tiap variabel disajikan yaitu:
1. Kepemilikan  Institusional (X1)  merupakan kepemilikan  saham  oleh  publik  yang  dihitung dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan  saham  publik  dibagi  total  saham beredar.
KI = % Saham Publik : Tot. Saham beredar  (1)
2. Kepemilikan  Manajerial  (X2).  Indikator  yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial  adalah  persentase  jumlah  saham yang  dimiliki  pihak  manajemen  dari  seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

## KM = ∑ Saham yg Dimiliki Mnj : ∑ saham beredar
(2)
3. Jumlah  Dewan  Komisaris  (X3).  variabel  ini diukur  secara  numeral,  yaitu  dilihat  jumlah nominal  dari  anggota  yang  tergabung  dalam dewan komisaris sesuai penelitian Subramaniam et al (2009).
JDK= Jumlah Dewan Komisaris (3)
4. Jumlah Dewan Komisaris Independen.

## INDEP  =  Jlh  DK  Independen  :  Jlh  Anggota  DK
(4)

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan    analisis  regresi linier  berganda  dengan  model  persamaan  sebagai berikut :
CETR = α 0 +β 1 KI+β 2 KM+β 3 JDK+β 4 INDEP+e Dimana: CTER  = Penghindaran Pajak a =  Konstanta b =  Koefisien regresi KI = Kepemilikan Institusional KM = Kepemilikan Manajerial
JDK
= Jlh Dewan Komisaris
INDEP   = Jlh Dewan Komisaris Independen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  data  dianalisis,  data  tersebut  telah dilakukan  pengujian  kenormalan  data.  Berdasarkan hasil uji normalitas,didapat bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil analisis regresi linier berganda terhadap  variabel  penelitian  menunjukkan  hasil sebagai berikut pada Tabel berikut:

## Tabel: 1 Hasil Regresi Linier Berganda
Variable Coefficient t-Statistic Sig. (Constant) 0,136 1,097 0,000 KI 0,326 2,489 0,015 KM 0,195 2,275 0,25 JDK 0,102 2,206 0,30 INDEP 0,100 2,249 0,27 Sumber : Data diolah (2021) Hasil Pengujian Hipotesis kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  regresi pada  variabel  Kepemilikan  Institusional  diatas diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,489  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,015  (p<  0,05),  serta  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,326.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Sunarsih & Oktaviani, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh  negatif  pada  penghindaran  pajak. Penelitian itu membuktikan semakin besar
kepemilikan  institusi  maka  semakin  baik  kualitas Corporate Governance dan semakin kecil
kemungkinan  adanya  penghindaran  pajak  karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Hasil Pengujian Hipotesis kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  regresi pada  variabel  Kepemilikan  Manajerial  pada  tabel 5.3 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,275 dan nilai signifikansi sebesar 0,025 (p< 0,05), serta nilai koefisien  regresi  sebesar  0,195.  Hasil  perhitungan regresi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis kedua diterima.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Annisa, 2008) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan  manajerial  berpengaruh  negatif  pada penghindaran  pajak.  Penelitiannya  membuktikan bahwa  semakin  besar  konsentrasi  pemilikan  saham oleh  eksekutif  maka  semakin  kecil  kemungkinan adanya penghindaran pajak.

## Hasil  Pengujian  Hipotesis  Dewan  Komisaris terhadap Penghindaran Pajak.
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel  Jumlah  Dewan  Komisaris  pada  tabel  5.3 diatas  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,206  dan nilai signifikansi sebesar 0,030 (p< 0,05), serta nilai koefisien  regresi  sebesar  0,102.  Jika  dilihat berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  diatas  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Coles et  al.  (2008)  menyatakan  bahwa  jumlah  dewan komisaris  yang  optimal  berbeda-beda  tergantung pada besar kecilnya perusahaan tersebut. Organisasi yang  berukuran  besar  dan  memiliki  desain  yang rumit akan  meningkatkan performa  mereka dengan asumsi  jumlah  dewan  komisaris  yang  semakin meningkat.  Hal  ini  terjadi  karena  semakin  besar organisasi,  semakin  banyak  pula  jumlah  dewan komisaris  yang  dibutuhkan.  Dengan  keberadaan dewan  komisaris  dapat  meningkatkankeuntungan perusahaan  dengan  menurunkan  jumlah  pajak organisasi.

## Hasil  Pengujian  Hipotesis  Dewan  Komisaris Indepnden terhadap Penghindaran Pajak.
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada variabel Jumlah Dewan Komisaris Independen pada tabel  5.3  diatas  diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar 2,249 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 (p< 0,05), serta  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,100. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat
disimpulkan  bahwa  hipotesis  ke  empat  diterima. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  dewan komisaris  independen  dalam  perusahaan  dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi  jumlah  dewan  komisaris  independen  yang dimiliki  perusahaan  diyakini  akan  semakin  efektif kinerja  mereka  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  kinerja  direksi  atau  manajer dalam mengelola perusahaan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian  ini,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Corporate Governance mampu mempengaruhi penghindaran  pajak  pada  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

## Saran
Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel  lainnya  dan  data  laporan  keuangnanya lebih  lama  lagi  sampai  5  tahun  terakhir  agar nantinya  hasil  penelitian  menjadi  lebih  maksimal. Selain  itu,  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan menambah  variabel  independen  yang  lain  yang lebih banyak lagi,  sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.
.

## REFERENSI
Annisa, N. A. (2008). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret . 123–136.
Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management?
Journal of Corporate Finance , 16 (5), 703–718. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005
Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia .
Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax
Avoidance. Etikonomi , 15 (2), 85–96. https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541
Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax & Accounting Review , 4 (1) (1), 1–11.