Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 1-12. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea

## The Concept of Communal Rights Area Management for Moronene Hekaea
Laea Community

## Jabalnur 1
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jabalnur821@gmail.com

## ARTICLE INFO
ABSTRACT Keywords: Concept; Management; Customary Rights Area This  research  is  aimed  at  exploring,  analyzing,  and  discovering  customary laws governing the concept of forest management in the area of customary land  rights  of  the  Moronene  Hukae  Laea  community,  and  uses  normative empirical data with a philosophical approach. This research concludes that the Moronene Hukaea Laea Indigenous Law Community in managing their customary land rights by dividing eight traditional territories consisting of 1. Inalahi pue , 2. Inalahi popalia , 3. Inalahi peuma , 4. Olobu , 5. Kura . 6. Lueno . 7. Bako . 8. Bolo / peo of the eight indigenous territories cannot all be managed by indigenous peoples, because the unmanaged areas are a prohibited forest which  constitutes the  occupation  of  the Enteiwonua Deity  of  the  Land  and Forest which protects the indigenous territories of the Moronene Hukaea Laea Indigenous Peoples. Has a connection with the belief system of the customary law  community  of  Moronene  in  terms  of  land  ownership  according  to  the belief system of the customary law community of Moronene is the property of the gods ( Nteiwonua ), who inhabit the land/forest. To get the rights to the land, then humans must perform the ritual of " Mooli " (buying. In the marriage law  of  the  Moronene  customary  law  community  related  to  forest management, a man must surrender langa to the bride and groom's family. Langa form is: 1 ax, 1-piece machete, and 1 spear in managing cultivation in the turtle and inalahi peuma areas there are 6 (six) main stages of cultivation.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Konsep; Manajemen; Wilayah Hak Ulayat Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menggali,  menganalisis,  dan  menemukan hukum adat yang mengatur konsep pengelolaan hutan dalam wilayah hak ulayat  masyarakat  Moronene  Hukae  Laea.  Penelitian  ini  menggunakan normatif  dengan  data  empiris dengan  pendekatan  filosofis yakni  mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip atau asas-asas serta hakikat nilai filosofis dari  kearifan  masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukaea  Laea.  Serta mengungkap fakta sosiologis bekerjanya hukum dalam masyarakat hukum adat, khususnya berkaitan dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam  pengelolaan  hutan.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  yaitu Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak Ulayatnya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari 1. Inalahi pue , 2. Inalahi popalia , 3. Inalahi peuma , 4. Olobu , 5. Kura . 6. Lueno .
7. Bako . 8. Bolo / peo dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola  oleh  masyarakat  adat,  sebab  wilayah  yang  tidak  bisa  dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan  bersemayamnya Enteiwonua Dewa  Tanah  dan  Hutan  yang  menjaga  wilayah  adat  Masyarakat  Adat Moronene  Hukaea  Laea.  Memiliki  keterkaitan  dengan  sistem  kepercayaan masyarakat  hukum  adat  Moronene  dalam  hal  pemilikan  tanah  menurut sistem  kepercayaan  masyarakat  hukum  adat  Moronene  adalah  hak  milik para  dewa  ( Nteiwonua ).  yang  mendiami  tanah/hutan  itu.  Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual “ Mooli ”  (membeli.  Dalam  hukum  perkaw inan  masyarakat  hukum  adat Moronene  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  adalah  seorang  lelaki  harus menyerahkan langa kepada  keluarga  calon  mempelai  perempuan.  Berupa Langa yaitu:  1  buah  kapak,  1  buah  parang,  dan  1  buah  tombak.  Dalam pengelolaan perladangan di wilayah kura dan inalahi peuma dikenal ada 6 (enam) tahapan utama perladangan.

## 1. Pendahuluan
Kemerdekaan  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  diraih  adalah  merupakan  hasil perjuangan dan cita-cita masyarakat hukum adat yang terkenal dengan Sumpah pemuda. Bangsa  Indonesia  dibangun  di  atas  fondasi  Masyarakat  Hukum  adat  olehnya  itu  maka keberadaan  Masyarakat  Hukum  adat  di  Indonesia  di  akui  melalui  pasal  18  Undang- Undang Dasar 1945. Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap  masyarakat adat  pun  tidak  hilang  setelah  UUD  1945  diamendemen  dimana  pengakuan  dan perlindungan terhadap masyarakat adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.
Pengakuan  terhadap  eksistensi  masyarakat  Hukum  adat  di  Indonesia  berarti  juga mengakui  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia,  Namun  demikian,  teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat masih menyisakan dua  persoalan  pokok. Pertama, pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  diletakkan  pada syarat-syarat  sepanjang  masih  hidup,  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada  pengakuan  dan  perlindungan  keberadaan  hak-hak  masyarakat  adat,  karena  frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”  tersebut  dalam  kenyataannya menyebabkan  upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan  tersebut. 1 Kedua ,  sepanjang  mengikuti  perkembangan  jaman, Ketiga ,  tidak  bertentangan  dengan  NKRI  dan  yang keempat ,  sepanjang  diatur  dalam perundang-undangan. Beberapa undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak  memiliki  kesamaan  indikator  untuk  menerjemahkan  syarat-syarat  konstitusional keberadaan masyarakat adat.
1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang -Undang Tentang Masyarakat Adat” (2017), http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171106-094054-1309.pdf.
Masyarakat Hukum adat Moronene berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat  Moronene  di  Hukaea  Laea  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  diakui  sebagai Masyarakat hukum adat. Namun, walaupun lahir Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat  Moronene  di  Hukaea  Laea.  Perda  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  karena disebabkan oleh adanya Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dalam pengaturan beberapa pasal beberapa kebijakan yang  salah  satunya  pembatasan  kewenangan  pengelolaan  Hutan  menyebutkan  taman nasional kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli, dikelola sistem zonasi yang dimanfaatkan  untuk  tujuan  Penelitian,  Ilmu  Pengetahuan,  Pendidikan,  menunjang budidaya,  pariwisata  dan  rekreasi.  Sehingga  berdasarkan  pasal  33  ayat  1  setiap  orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat 2. Bahwa perubahan terhadap zona keutuhan inti taman nasional,  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  meliputi,  mengurangi,  menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang  tidak  asli.  Maka  dikenakan  pasal  40  ayat1  bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap  pasal  19  dan  pasal  33  ayat1  dan  2  maka  diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda dua ratus juta.
Di  sisi  lain  masyarakat  hukum  adat  Hukaea  Laea  dalam  menjalankan  kehidupannya  di wilayah adat mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip kearifan lokal mereka yang diatur  menurut  hukum  adat.  salah  satunya  adalah  dalam  membuka  lahan  perkebunan secara  berpindah-pindah  diatur  dalam  peraturan  adat.  Pengelolaan  lahan  dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya dilakukan secara tradisional berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan menjadi kebiasaan yang dianut dalam masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea.
Mengingat  karakteristik  masyarakat  Hukum  adat  Moronene  tersebut  di  atas  dalam pengelolaan  hutan  yang  mengakomodasi  aspek  sosial  budaya  masyarakat  adat,  maka perlu dilakukan penulisan tentang perlindungan hak masyarakat adat Moronene Hukaea Laea dalam wilayah konservasi taman nasional Rawa Aopa. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi legal issues 2 dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan wilayah hak ulayat serta pengelolaan dan pengaturannya dalam masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea?

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  Normatif  atau  doktrinal  dilengkapi  pula dengan  data  empirik,  yang  akan  mengkaji  dan  menganalisis  perlindungan  hukum masyarakat hukum adat  Moronene dalam wilayah konservasi. Tipe penelitian normatif
2 Kajian terhadap “ legal issues ” dapat dilihat pada Joanne Banker Hames and Yvone Ekern, Legal Research, Analysis, and Writing, An Integrated Approach , 2nd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2006), 43.
meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif. 3

## 3. Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laela
Masyarakat  Hukum  adat  Moronene  dalam  pembagian  19  wilayah  hukum  adat  yang didasarkan  atas  pengklasifikasian  berdasarkan  bahasa-bahasa  adat  yang  digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia oleh Van Vollenhoven adalah wilayah hukum adat Daerah/Tanah  Toraja  yang  terdiri  dari  wilayah  Sulawesi  bagian  Tengah,  Toraja,  orang Toraja  berbahasa  Baree,  Toraja  Barat,  Sigi,  Kaili,  Tawaili,  Toraja  Sadan,  To  Mori,  To Lainang,  Kepulauan  Banggai 4 .  Klasifikasi  Masyarakat  Hukum  Adat  Moronene  ke  dalam wilayah  adat  Tanah  Toraja  didasarkan  pada  Klasifikasi  To  Mori  yang  merupakan serumpun dengan Suku Moronene yaitu Rumpun bahasa Bungku-Tolaki yang merupakan grup bahasa yang dituturkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah dan di Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Masyarakat Hukum Adat Moronene atau masyarakat adat Moronene Menurut Tarimana, adalah  masyarakat  adat  yang  pertama  kali  berimigrasi  dan  mendiami  wilayah  daratan Sulawesi Tenggara, sebelum suku Tolaki datang dari Andolaki 5 . Kelompok etnik Moronene yang diduga datang dari India Belakang secara berangsur dalam 3 (tiga) gelombang di daratan  Sulawesi.  Pada  mulanya  bermukim  di  sekitar  Danau  Matana.  Berdasarkan hipotesis Danau Matana, bahwa suku Moronene datang dari negeri asalnya, diduga pernah bermukim di sekitar Danau Matana (daerah  perbatasan Sulawesi Selatan  dan Sulawesi Tenggara). Dari sini mereka menuju ke Selatan dan tiba di Unaaha (Kabupaten Konawe).
Sebahagian  dari  mereka  meneruskan  perjalanan  ke  arah  barat,  memasuki  wilayah Kabupaten Kolaka. Beberapa bukti antropologi dijumpai di kedua daerah tersebut, seperti, nama- nama kampung di daerah Konawe dan Mekongga menggunakan “bahasa daerah” Moronene,  sampai  sekarang  diabadikan  oleh  Pemerintah  lokal,  sebagai  nama-nama kampung  dan  atau  desa-desa  resmi  di  kedua  wilayah  tersebut,  seperti  di  Konawe  ada kampung:  Rano’ea,  Pohara,  Motu’i,  Moramo,  Motaha  dan  lain -lain.  Demikian  juga  di Kolaka, ada kampung seperti: Watuliandu, Towua’ Watalara, Baula, Pomala’a, Wolulu (Eo Bolulu), Watubangka, dan lain-lain. Di Kolaka Timur, ada Kecamatan Lambandia, adalah kampung asalnya suku Moronene yang disebut to mandia yang sekarang ada di Kecamatan Rarowatu, dan masih banyak lagi yang lain. Semua nama kampung tersebut di atas diambil dari “bahasa daerah Moronene ”. Dari wilayah Konawe dan Mekongga tersebut, kemudian mereka  meneruskan  perjalanan  sampai  akhirnya  menetap  di  wilayah  Moronene  yaitu
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 44.
4 Irmawan  Hadi  Saputra,  “Van  Vollenhoven:  19  Wilayah  Hukum  Adat  Indonesia,” Plengdut.Com ,  last modified  2019,  accessed  January  7,  2020,  https://www.plengdut.com/2019/09/van-vollenhoven-19- wilayah-hukum-adat-indonesia.html.
5 H.  Rustam  E.  Tamburaka, Sejarah  Sulawesi  Tenggara  Dan  45  Tahun  Sultra  Membangun (Kendari: Universitas Haluoleo, 2010), 19.
sekitar  Bukit  Wawolesea  sekarang  masuk  dalam  wilayah  Desa  Pangkuri  Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana di sekitar sungai Moronene ( Laa Moronene ).
Pada  saat  pertama  tiba  diwilayah  adat  Moronene  masyarakat  adat  Moronene  telah memiliki  pemerintahan  sendiri  yang  dipimpin  oleh  Raja  Dendeangi  dengan  gelar “ Tongkimpu’u  Wonua ” , 6 yang  berkedudukan  di  Bukit  Wawolesea  (di  Desa  Pangkuri sekarang).
Pada  abad  XIV “Kerajaan Moronene ”,  terbagi  menjadi  3  wilayah  yaitu :  (1)  Kerajaan Rumbia  (yang  dahulu  disebut  Keuwia  di  Tisarahi,  ibukotanya  Taubonto;  (2)  Kerajaan Polea,  ibukotanya  Toburi; dan  (3)  Kerajaan  Kotu’a ibukotanya  Tangkeno. 7 Keberadaan ketiga  kerajaan  tersebut  berakhir  Pada  masa  pemerintahan  Belanda,  setelah  wilayah kerajaan Moronene digabungkan dalam pemerintahan Kesultanan Buton dengan status daerah Otonom dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton.
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  Moronene  setelah  digabungkan  ke  dalam  sistem pemerintahan  Kesultanan  Buton  tetap  tidak  menghilangkan  eksistensinya  sebagai masyarakat hukum adat hal ini terbukti keberadaan  Lembaga adat Masyarakat Hukum adat Moronene Hake-ea La-Ea dipimpin oleh seorang Puutobu atau dikenal dengan istilah Totongano Wonua Tobu ( Puutobu ). Kapala Kambo atau Totongano Wonua Tobu diangkat berdasarkan keturunan dari Puutobu dari garis patrineal (Bapak) yang saat ini di pimpin oleh Mansur Lababa, (55 tahun) dengan jabatan Kapala Kampo merangkap Ketua Adat. Pengangkatan Mansur Lababa, menjadi Ketua Adat adalah berdasarkan asas keturunan, di mana Mansur Lababa adalah  putra tertua dari Bapak Karuru yang menjadi Mokole I di Kampung Huka’ea.

## 4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukae Laea
4.1. Hak ulayat masyarakat hukum adat Moronene Hukae Laea dalam pengelolaan hutan adat
Menurut Suriyaman Mustari Pide, 8 Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut dalam kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan  antara  masyarakat  adat  dengan  wilayahnya.  Dalam  hal  ini,  hak  ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek haknya dimana hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai.
6 Rekson Solo Limba et al., Sejarah Peradaban Moronene (Yogyakarta: Lukita, 2015), 13.
7 Ibid., 296.
8 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang , 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015),
123 – 124.
Hak ulayat selain merupakan miliki bersama dapat juga dimiliki secara pribadi atau orang perorangan yang merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat. Konsepsi magis religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Dasar pemahaman ini adalah bahwa pada  mulanya semua tanah  dikuasai oleh  masyarakat  hukum  adat adalah  milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Kemudian dari kepemilikan  bersama  lahir  hak-hak  pribadi  dengan  cara  perolehan  yang  diatur  dalam hukum adatnya sendiri. 9
Kami sependapat dengan Farida Patittingi mengenai pernyataan yang mengatakan pada mulanya semua tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat adalah milik bersama dari masyarakat hukum adat tersebut yang disebut hak ulayat. Dalam masyarakat hukum adat Hukaea Laea sampai saat ini masih menganggap semua wilayah adat masyarakat hukum adat Hukaea Laea adalah hak ulayat kepemilikan bersama. Artinya di dalam masyarakat hukum adat Hukaea Laea peran dari lembaga adat masih sangat kuat, dikarenakan masih ditaatinya aturan adat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum adat Hukaea Laea.
Di  dalam  hukum  adat,  masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukaea  Laea,  pada  mulanya pemilikan tanah adalah hak milik para dewa ( Nteiwonua ), 10 yang mendiami tanah/hutan itu. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual “ Mooli ”  (membeli) 11 dan  siapa  yang  paling  pertama  melaksanakan  ritual Mooli maka dianggap  sebagai  pemilik  selanjutnya  tanah/kawasan  itu.  Di  dalam  hukum  adat masyarakat  hukum  adat  Moronene,  orang  yang  pertama mooli /mendiami wilayah/kawasan  tanah/hutan  disebut Tonomotuo sekaligus  nenek  moyang  dari masyarakat hukum adat di kawasan itu. Seorang Tonomotuo otomatis menjadi kepala adat ( Tobu )  di  tempat  itu  dan  akan  digantikan  oleh  anak  tertuanya  kalau  suatu  saat  nanti meninggal dunia sekaligus penerus penguasaan hak atas tanah/kawasan yang telah dibeli melalui ritual Mooli . Limbo hanya mempunyai hak pakai ( wita Inimo ) yang berlaku turun- temurun  dan  dapat  diwariskan,  tidak  dapat  dijual.  Penduduk  dapat  membuka perladangan/persawahan  dengan  sekuat  kemampuannya  dengan  ketentuan  tanaman keras di atas tanah tersebut adalah milik Masyarakat hukum adat Moronene, setiap orang yang ingin memanfaatkan tanah diwajibkan mendapat persetujuan dari Tobu /ketua adat dan  setiap  penjualan  hak  atas  tanaman  yang  ditanam  harus  diketahui  oleh  ketua  adat ( Tobu ). untuk itu yang bersangkutan memberikan suatu pertanda berupa hasil dari atau peliharaan atau uang tunai (tidak ada ketentuan).
9 Farida Patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia: Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 76.
10 Rekson Solo Limba, “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene, Pola Konservasi Hutan Dalam Sistem Pertanian  Ladang.  Studi  Kasus  Di  Kampung  Hukae-Laea,  Desa  Watuwatu  Kecamatan  Lantarai  Jaya Kabupaten Bombana” (Universitas Halu Oleo, 2016), 260.
11 Proses ritual ( mo’ooli ) transaksi atau ritual penebusan tanah dilakukan secara oleh seseorang Pembue’a atau Wolia atau Tompuroo (dukun  tani)  dengan  cara  menyerahkan  sesajen  kepada  para  dewa ( Nteiwonua ) sebagai penghuni yang menjaga dan mengontrol kawasan hutan dari perlakuan manusia dengan tujuan tidak mendapat gangguan dari makhluk halus atau Nteiwonua (pemilik negeri).
Hak bersama atas tanah disebut “ Wita ni Mbue ”. Wita ni Mbue termasuk juga hutan yang berdekatan dengan kampung, dimana kayu-kayunya tidak boleh diambil oleh penduduk kecuali untuk keperluan kampung itu umpamanya untuk balai desa, lumbung desa atau untuk  rumah  penduduk  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  ulayat  dengan  persetujuan ketua lembaga adat atau ketua adat.
Seorang anggota masyarakat yang membuka perladangan diberikan hak atas pemakaian tanah ladang yang disebut “ wita inimo ” hak pakai tanah ladang tersebut dapat diwariskan kepada  keturunannya.  Tanah  ladang  yang  telah  selesai  dipanen  dan  ditinggalkan  oleh peladangnya untuk disuburkan disebut ana Homa . Akan tetapi, kalau tanah perladangan ( ana Homa ) tersebut ditelantarkan atau tidak diolah lagi dalam 4 kali siklus perladangan, maka  tanahnya  akan  kembali  kepada  masyarakat  Hukum  Adat  melalui  ketua  adatnya ( Puutobu ).  yang  kemudian  dapat  memberikannya  kepada  orang  lain  yang memerlukannya.  Sebagai  catatan,  bahwa  tanaman-tanaman  keras  biasanya  tidak  boleh ditanami di sini, agar pada waktunya (secara rotasi) dapat kembali berladang ke daerah kawasan hutan perkampungan ini, kecuali di tepi gubuk ladang.
Dalam hal perladangan tersebut oleh Kepala Adat ( Puutobu ) diberikan kepada orang lain, oleh  karena  pemegang  hak  pakai  semula  tidak  memerlukannya,  maka  tanam-tanaman keras  tadi  (biasanya  pohon  durian  dan  Kelapa)  oleh  si  pemakai  yang  memperoleh kemudian  itu,  harus  membersihkan  sekeliling  tersebut  jelasnya  lingkungan  tanaman- tanaman itu tidak turut boleh diperladanginya dan diberi ganti kerugian.
Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Hukaea Laea di Kabupaten Bombana,  Pasal  6  mengatur  pemerintah  daerah  mengakui  wilayah  Adat  masyarakat Moronene  Hukaea  Laea,  wilayah  Adat  masyarakat  Moronene  Hukaea  Laea  adalah keseluruhan yang meliputi darat dan perairan berdasarkan hak-hak komunal masyarakat.
Wilayah Adat Kampo Hukaea Laea seluas 26.295,32 hektar. Luasan tersebut merupakan hasil identifikasi dan hasil dari proses hasil pemetaan partisipasi masyarakat pada tahun 2002 dan diperbaharui pada bulan Juni tahun 2004. Keseluruhan wilayah adat tersebut berada dalam kawasan TNRAW dengan klasifikasi tata kelola sebagai berikut: 12
1. Inalahi pue (hutan inti);
2. Inalahi popalia (hutan penyangga);
3. Inalahi peuma (hutan perkebunan);
4. Olobu (hutan kecil);
5. Kura (perladangan);
6. Leumo (padang sabana);
7. Bako (hutan bakau);
12 Jabalnur and Nur Intan, “Management Model With by in Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana,” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 160.
8. Bolo / peo (tambak ikan dan garam).
Dari delapan wilayah adat di atas tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat yaitu inalahi  pue , inalahi  popalia ,  sebab  wilayah  yang  tidak  bisa  dikelola  merupakan  hutan larangan  yang  merupakan  bersemayamnya Enteiwonua Dewa  Tanah  dan  Hutan  yang menjaga  wilayah  adat  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea.  Memiliki  keterkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene dalam hal pemilikan tanah menurut sistem kepercayaan masyarakat hukum adat  Moronene adalah hak milik para dewa ( Nteiwonua). yang mendiami tanah/hutan itu.
4.2. Hukum  adat  perkawinan  masyarakat  adat  Moronene  kaitannya  dengan pengelolaan hutan
Salah satu keunikan masyarakat adat Moronene adalah “sistem adat perkawinannya” yang memiliki keterkaitan filosofi dengan “budaya pertanian/pengelolaan hutan”. Hukum Adat perkawinan Moronene mensyaratkan adanya alat-alat pertanian sebagai Langa (mahar) yang  harus  ditunaikan  oleh  pihak  orang  tua  calon  mempelai  laki-  laki  pada  saat berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu kedua hal tersebut memiliki makna filosofi yang mendasar dan karena keduanya tidak dapat dipisahkan.
Secara  adat-istiadat,  penerapan  nilai-nilai  strata  sosial  tersebut  di  dalam  kehidupan bermasyarakat,  dijumpai  di  dalam  proses- proses  sosial,  misalnya  dalam  “perjanjian - perjanjian sosial” yang menyangkut hak -hak golongan seperti dalam urusan perkawinan adat. Jika proses pernikahan anggota keluarga Moronene yang menggunakan prosesi adat, maka  unsur  pokok  yang  menjadi  kewajiban  pihak  calon  mempelai  laki-laki  adalah membayar Langa .
Di dalam kebudayaan  Moronene, adat  bertani ladang merupakan salah satu jenis mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga. Sementara adat perkawinan  adalah  sarana  untuk  mengantarkan  peralihan  status  seseorang  dari  hidup membujang kepada hidup berumah tangga. Pelaksanaan ritual adat perkawinan bagi MAM merupakan  sesuatu  yang  sakral  terutama  dalam  acara  ritual  sumpah  adat  ( mompindai sincu ), suatu ritual peralihan dari masa hidup membujang kepada hidup berumah tangga. Dalam acara sumpah adat tersebut kedua calon pengantin menginjakkan kaki kanannya masing-masing  ke  dalam  sebuah  wadah  yang  disebut sincu yang  di  dalamnya  berisi ramuan (obat) yang terdiri dari sebuah kapak, padi dengan bulirnya, daun kumapu , daun olondoro .  Sumpah  adat  tersebut  doanya  dipimpin  oleh Tolea ,  yaitu  seorang  ahli  adat perkawinan.
Hubungan antara budaya pertanian dengan adat perkawinan adalah hubungan simbolik yang  terletak  pada  makna  filosofi,  bahwa  sebagai  syarat  seseorang  Moronene  untuk memulai  kehidupan  berumah  tangga  harus  melalui  proses  adat  perkawinan,  yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Persyaratan pertama dan utama di dalam adat perkawinan Moronene adalah membayar Langa yaitu ketentuan adat yang paling mendasar untuk melaksanakan suatu perkawinan secara  adat.  Pengertian Langa adalah  seperangkat  benda-benda  adat  yang  wajib hukumnya untuk diserahkan secara tunai oleh orang tua laki-laki kepada orang tua wanita pada saat atau sebelum acara pernikahan berlangsung. Adapun jenis dan jumlah Langa tersebut, adalah: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan 1 buah tombak. Ketiga jenis benda adat yang merupakan syarat dalam melangsungkan perkawinan atau yang harus diserahkan kepada  keluarga  mempelai  perempuan  adalah  merupakan  simbol  budaya  pertanian Masyarakat hukum adat Moronene dalam pengelolaan hutan.
Dengan  masuknya  unsur  budaya  pertanian  di  dalam  ketentuan  adat  perkawinan Moronene  yang  bersifat  sakral  tersebut,  menunjukkan  betapa  pentingnya  budaya pertanian  di  dalam  filosofi  kehidupan  masyarakat  Moronene.  Secara  filosofi,  selain pengertian langa tersebut,  ada  nilai  sosial  yang  sangat  mendasar,  bahwa langa pada hakikatnya  adalah polilino  wotolu ,  yaitu  personifikasi  atau  pengganti  diri  dari  seorang anak gadis yang akan meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya karena harus pergi mengikuti suaminya.

## 4.3. Hukum adat dalam bercocok tanam
Salah satu Hukum adat Masyarakat adat Moronene dalam upaya konservasi hutan adalah melalui  “sistem  pertanian  ladang”.  Bertani  ladang  adalah  salah  satu  mata  pencaharian utama  bagi  masyarakat  hukum  adat  Moronene  sejak  dahulu.  Menurut  Hukum  adat Masyarakat adat Moronene Hukaea Laea, pelaksanaan sistem pertanian ladang dilakukan pada kawasan hutan Inombo , yaitu suatu kawasan hutan adat yang dikhususkan menjadi areal  perladangan/atau  perkebunan  masyarakat  umum  dalam  komunitas  Moronene. Selain,  penentuan  lokasi  perladangan  Hukum  adat  Masyarakat  Hukum  adat  Moronene dalam  membuka  perladangan  melakukan  proses  dan  tahapan-tahapan  yang  dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) tahapan utama: 13 (1) tahap persiapan ( mo’oonto wita ); (2)  tahap  pembukaan  lahan  ( mobelai  wita );  (3)  tahap  penanaman,  meliputi  kegiatan mombula puhu , dan motasu (tanam jagung dan tanam padi); (4) tahap perawatan tanaman ( mododongani uma ); (5) tahap panen ( mepuhu dan mongkotu ); dan (6) pesta panen akhir tahun ( mewuwusoi )
Tahap  Persiapan  Sistem  Pertanian  Ladang  ( mo’oonto  wita );  Dalam  tahap  persiapan pekerjaan bertani ladang, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, adalah Kegiatan  Mencari  Lokasi  Perladangan  ( mo’oonto  wita ) dan  “penetapan  lokasi” perladangan.  Menurut  hukum  adat  Moronene  Kegiatan  Mencari  Lokasi  Perladangan ( mo’oonto wita ) dan “penetapan lokasi” perladangan, baik yang dilakukan sendiri maupun secara kelompok harus dipandu oleh Tokoh adat yang disebut weweu atau pesuri , supaya
13 Meo,  63  tahun, Tompuroo (dukun  tani),  dan  Bakati,  70  tahun,  (petani  ladang/tokoh  masyarakat, (Wawancara, tanggal 15 Januari, 2019).
lokasi perladangan hanya pada kawasan hutan Inombo , bukan pada hutan larangan (hutan popalia ). 14
Penetapan  Lokasi  Perladangan  terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  dipertimbangkan secara  bijaksana  dalam  pemilihan  lokasi  perladangan,  salah  satunya  adalah  kondisi kesuburan tanah yang dilihat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitarnya, selain itu lokasi  perladangan  tidak  dilakukan  oleh  selain  pemilik  eks  ladang  (Kura)  yang ditinggalkan  untuk  tujuan  menyuburkan  tanah.  Kegiatan  menyuburkan  tanah  dalam siklus perladangan masyarakat hukum adat Moronene termasuk salah satu kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. menurut Fox Masa bera atau lama waktu tanah diistirahatkan untuk tidak diolah, antara  7-10 tahun. Semakin lama masa bera tersebut semakin baik untuk mencapai kualitas kesuburan tanah. Setelah itu, tanah dibera untuk tidak diolah dalam  periode  yang  panjang  untuk  memungkinkan  terjadinya  suksesi  alami  yang menghasilkan hutan sekunder.
Tahap  selanjutnya  dalam  hukum  adat  tentang  pembukaan  hutan  untuk  perladangan dalam kaitannya pengelolaan hutan adat adalah tahap Pembukaan Lahan ( Land Clearing ), atau mobelai wita yaitu proses “penghormatan” terhadap “tanah” yang akan digunakan sebagai  tempat  mencari  nafkah  oleh  para  petani.  Selain  itu,  ritual mobelai  wita juga bermakna sebagai simbol “permintaan izin” kepada Dewa Tanah, dengan harapan agar para  petani  di  dalam  mengolah  tanah  dan  hutan  di  wilayah  tersebut,  mendapat keselamatan dan memperoleh hasil yang melimpah.
Tahap selanjutnya adalah Mewala (Membuat Pagar Kebun) adalah salah satu syarat dalam hukum  adat  Moronene  dalam  pembukaan  ladang  yang  memiliki  keterkaitan  dalam pengelolaan hutan adat. Tujuan mewala adalah untuk mengamankan tanaman di ladang dari serangan hama, (binatang liar seperti babi hutan, rusa/kijang) dan lain-lain. Dengan mewala atau  membuat  pagar  maka  akan  tercapai  kehidupan  yang  seimbang  antara manusia dengan makhluk hidup lainnya karena dalam kepercayaan masyarakat hukum adat  Moronene  kegiatan  membunuh  binatang  misalnya  babi  dengan  tujuan  untuk mengurangi  hama  tanaman  di  ladang  justru  akan  mengakibatkan  bertambahnya  hama dimaksud  sehingga  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  peladang.  Demikian  halnya terhadap  hama  tikus  dan  hama  lainnya  yang  tidak  bisa  ditangkal  dengan  pagar  maka sistem kearifan lokal masyarakat/hukum adat Masyarakat hukum adat Moronene untuk menangkalnya  dilakukan  dengan  mantra  sebab  jika  diberantas  akan  bertambah  ganas. Untuk monyet ( Nndoke ) dilakukan dengan cara penjagaan ladang dan mengusir langsung. Hama  monyet  tersebut  hanya  ada  pada  siang  hari.  kegiatan  penting  lainnya  dalam pengelolaan  Hutan  adat  adalah  penyediaan  lumbung  padi  sebagai  tempat  menyimpan padi  sambil  menunggu  musim  tanam  di  ladang  Kemudian,  untuk  mengamankan  padi dalam lumbung dari serangan tikus, maka diharuskan memasang papan yang disebut tura di  bawah  dudukan  badan  lumbung  atau  di  antara  ujung/kepala  tiang  dengan  badan
14 Menurut Lahia (82 tahun), Wawancara, tanggal 15 Januari, 2019.
lumbung padi. Tura adalah salah satu peralatan “teknologi tradisional” yang digunakan, untuk menghalangi tikus agar tidak dapat memanjat/masuk ke dalam lumbung padi.

## 5. Kesimpulan
Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak Ulayatnya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari 1. Inalahi pue ; 2. Inalahi popalia ; 3. Inalahi peuma ; 4. Olobu ; 5. Kura ; 6. Lueno ; 7. Bako ; 8. Bolo / peo dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan bersemayamnya Enteiwonua Dewa Tanah dan Hutan yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat  Moronene Hukaea Laea. Memiliki  keterkaitan  dengan  sistem  kepercayaan  masyarakat  hukum  adat  Moronene dalam  hal  pemilikan  tanah  menurut  sistem  kepercayaan  masyarakat  hukum  adat Moronene  adalah  hak  milik  para  dewa  ( Nteiwonua). yang  mendiami  tanah/hutan  itu. Untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  tersebut  maka  Manusia  harus  melakukan  ritual “ Mooli ” (membeli) . Dalam hukum perkawinan masyarakat hukum adat Moronene terkait dengan  pengelolaan  hutan  adalah  seorang  lelaki  harus  menyerahkan langa kepada keluarga calon mempelai perempuan. Berupa Langa yaitu: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan  1  buah  tombak.  Ketiga  jenis  benda  adat  yang  diserahkan  adalah  alat  untuk melaksanakan perladangan dalam kaitannya pengelolaan hutan adat. Dalam pengelolaan perladangan  di  wilayah  kura  dan inalahi  peuma dikenal  ada  6  (enam)  tahapan  utama perladangan.

## Daftar Pustaka
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. “ Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-
Undang Tentang Masyarakat Adat ” (2017). http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20171106-094054-1309.pdf.
Hames,  Joanne  Banker,  and  Yvone  Ekern. Legal  Research,  Analysis,  and  Writing,  An Integrated Approach . 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
Jabalnur,  and  Nur  Intan. “ Management  Model  With  by  in  Model  Pengelolaan  Dengan Pelibatan  Masyarakat  Adat  Pada  Kawasan  Taman  Nasional  Rawa  Aopa  Kabupaten Bombana. ” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 149 – 168.
Limba, Rekson Solo. “ Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene, Pola Konservasi Hutan Dalam  Sistem  Pertanian  Ladang.  Studi  Kasus  Di  Kampung  Hukae-Laea,  Desa Watuwatu  Kecamatan  Lantarai  Jaya  Kabupaten  Bombana. ” Universitas  Halu  Oleo, 2016.
Limba,  Rekson  Solo,  Basrin  Melamba,  Zainudin  Tahiyas,  and  Anton  Ferdinan. Sejarah Peradaban Moronene . Yogyakarta: Lukita, 2015.
Patittingi, Farida. Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia: Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah . Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Pide,  Suriyaman  Mustari. Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang .  2nd  ed.  Jakarta: Kencana, 2015.
Saputra,  Irmawan  Hadi. “ Van  Vollenhoven:  19  Wilayah  Hukum  Adat  Indonesia. ” Plengdut.Com . Last modified 2019. Accessed January 7, 2020. https://www.plengdut.com/2019/09/van-vollenhoven-19-wilayah-hukum-adat- indonesia.html.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1986.
Tamburaka, H. Rustam E. Sejarah Sulawesi Tenggara Dan 45 Tahun Sultra Membangun . Kendari: Universitas Haluoleo, 2010.