## PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang email : eugene_r03@yahoo.com
disampaikan 29/5/18 – di -review 3/6/18 – diterima 25/6/18 DOI: 10.25123/vej.2917

## Abstract
There is a need to conduct business transactions rapidly and in a quick  perfunctory manner.  At the same time arose also the need to develop and implement a quick, simple and cost efficient business dispute  settlement  procedure.    In  response  to  this  need,  the  Indonesian  Supreme  Court  issued regulation  no.  2  of  2015  re.  procedure  for  filing  simple  civil  claims.  The  legal  issue  to  be  discussed here,  using  a  juridical  normative  or  dogmatic  approach,  is  whether  this  regulation  succeed  in fulfilling  its  promise  to  provide  for  a  quick,  simple  and  cost  efficient  civil  claim  examination procedure?  The  answer  to  this  question  is  sought,  in  addition  to  the  method  mentioned  above,  by comparing the procedure provided by the Supreme Court regulation with the existing model of civil claim court examination procedure.  By virtue of this comparison the strength and weakness of the Supreme Court dispute settlement model can be analyzed.
Keywords:
Simple civil claim procedure, the principle of quick, simple and cost efficient judiciary

## Abstrak
Sekarang ini muncul kebutuhan untuk melakukan transaksi bisnis dengan cara cepat dan cermat. Sekaligus  muncul  kebutuhan  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  prosedur  dan  model penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, sederhana dan murah.  Untuk memenuhi kebutuhan ini, Mahkamah  Agung  menerbitkan  PerMa  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana.  Permasalahan  hukum  yang  akan  ditelaah  di  sini,  melalui  metoda  pendekatan  yuridis normatif  atau  dogmatik,  ialah:  apakah  PerMa    No.  2  tahun  2015  tersebut  berhasil  mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan?  Jawaban atas pertanyaan ini, selalu ditelaah dengan metoda di atas juga dilakukan dengan membandingkan prosedur yang diatur di dalam PerMa No. 2 tahun  2015  dengan  model  gugatan  perdata  umum.  Dengan  cara  ini  dapat  dilakukan  analisis kekuatan maupun kelemahan proses yang dibuka oleh PerMa no. 2 tahun 2015.
Kata Kunci:
Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

## Pendahuluan
Dalam  pergaulan  bisnis  yang  dilakukan,  baik  oleh  Negara  maupun  orang per  orangan  dan  entitas  bisnis  lainnya,  akan  selalu  ada  kemungkinan  terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu
menuntut  pemecahan  dan  penyelesaian  secara  cepat  dengan  hasil  penyelesaian yang mampu memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak.
Pada  dasarnya,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  bisnis,  dapat  dilakukan baik melalui pengadilan maupun melalui proses di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien, tidak menghasilkan kepastian  hukum  serta  ada  kalanya  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan,  terlebih lagi  kredibilitas  para  pelaku  bisnis  juga  akan  tercoreng  dengan  tereksposnya pemeriksaan  peradilan  tersebut.  Bagi  pelaku  bisnis  yang  menganut  asas time is money ,  proses  peradilan  yang  lambat  dan  berbelit-belit  tentunya  bukan  menjadi pilihan  yang  baik.  Lambatnya  proses  peradilan  adalah  dikarenakan  sistem peradilan  kita  yang  berjenjang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Bank  Dunia  ( The world  Bank-International  Finance  Corporation-Doing  Business 2011)  tentang ‘Lambatnya Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia’ dinyatakan bahwa terdapat beberapa sebab, sebagai berikut : 1
a.    Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien b.   Jangka waktu penyelesaian yang lama
c.    Biaya perkara yang tinggi
d.   Serta biaya pengacara yang tinggi
Bertitik tolak pada pemaparan di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa  khususnya bisnis, seperti yang dikenal di negara-negara  yang  menganut  sistem common  law dengan  memberikan kewenangan  pada  pengadilan  untuk  menyelesaikan  perkara  didasarkan  pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa (bisnis) secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court .
Selain alasan di atas Small Claim Court sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa  yang  timbul  dalam  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  pengusaha mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Perkembangan  UMKM  di  Indonesia  yang terus  meningkat  serta  krisis  keuangan  global  menyebabkan  intensifnya  fokus
1 Bustamar, Small Claim Court dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, diakses tanggal 15 Maret 2017, pukul 14.30 WIB.
kebijakan  pada  usaha  kecil  dan  menengah  sebagai  penggerak  pertumbuhan ekonomi.
Menyikapi  kondisi  tersebut  Mahkamah  Agung  (MA)  telah  menerbitkan Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  atau  disebut Small  Claim  Court, gugatan  perdata  ringan  dengan  proses  penyelesaian  cepat. Terbitnya PERMA ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015  yang  diprediksi  akan  banyak  menimbulkan  sengketa  perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.
Ketua  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  PERMA  ini  terbit  untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya  ringan.  Hal  tersebut  dikarenakan,  selama  ini  masyarakat  pencari  keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.   Indonesia menjadi sorotan  masyarakat  ekonomi  dunia  karena  tidak  memiliki small  claim  court . Karena  itu,  MA  menerbitkan  PERMA Small  Claim  Court ini  dalam  upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat  pencari  keadilan. 2 Terbitnya  PERMA  ini  juga  salah  satu  cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.
Akan tetapi secara substansi ada beberapa permasalahan dalam norma ini. Beberapa hal tidak diatur secara jelas hukum acaranya atau bahkan menyimpangi asas  yang  selama  ini  lazim  digunakan  dalam  hukum  acara  perdata.  Misalnya terkait  dengan  ketentuan  bahwa  untuk  suatu  perkara  bisa  diselesaikan menggunakan  mekanisme  gugatan  sederhana,  maka  para  pihak,  Penggugat  dan Tergugat harus tinggal dalam satu wilayah/yuridiksi Pengadilan yang sama. Hal ini akan  mempersulit  para  pihak  yang  kebetulan  tidak  tinggal  di  wilayah  hukum Pengadilan  yang  sama  akan  tetapi  secara  substansi  lainnya  seharusnya  perkara mereka bisa diselesaikan secara sederhana.  Perma ini juga memangkas beberapa tertib acara persidangan yang bisa menimbulkan potensi berkurangnya hak para pihak.  Bertitik  tolak  dengan  keadaan  tersebut  maka  penulis  dalam  penelitian  ini ingin mengkaji dan menelaah lebih jauh substasi dalam Perma No. 2 Tahun 2015
2 Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court , Hukumonline.com, diakses  pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.30 WIB.
ini serta relevansinya dengan asas Persidangan Seerhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dalam tulisan ini akan dipermasalahkan apakah Gugatan sederhana sebagaimana diatur  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  telah  mencerminkan  asas  peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia? Serta apakah kelemahan substansi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 ?

## Pembahasan
Perma  2  Tahun  2015  Tentang  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Salah  Satu Instrumen Dalam Menerapkan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.

## Analisis Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan
Asas ( principle )  merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar,  sebagai  tumpuan,  sebagai  pokok  pangkal,  sebagai  fundamen.  Asas ( principle )  adalah  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  alas,  sebagai  tempat  untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.
Dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan Kehakiman selain melaksanakan fungsinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga dilakukan dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan  bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasannya diuraikan bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan  yang  selalu  menghendaki  peradilan  dilakukan  dengan  sederhna,  cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan terkadang sampai harus dilanjutkan oleh ahli waris para pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilan.
Sederhana  bermakna  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  dilakukan dengan  cara  efisien  dan  efektif  dengan  cara  atau  prosedur  yang  jelas,  mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di  pengadilan  semakin  baik.  Banyaknya  formalitas  dan  tahapan-tahapan  yang
harus  ditempuh  yang  sulit  untuk  dipahami  akan  menimbulkan  berbagai penafsiran  atau  pendapat  yang  tidak  seragam,  sehingga  tidak  akan  menjamin keragaman  atau  kepastian  hukum  yang  ada  pada  gilirannya  akan  menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 3
Keserdehanaan  beracara  dan  kesederhanaan  peraturan-peraturan  hukum acara  akan  mempermudah,  sehingga  akan  mempercepat  jalannya  peradilan. Kesederhanaan  berarti  kesederhanaan  prosedur  peradilan  yang  tidak  berbelit- belit  atau  formalitas-formalitas.  Kesederhanaan  rumusan  berarti  rumusan peraturan  yang  menggunakan  bahasa  hukum  yang  sederhana  dan  mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.
Prosedur menurut Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten  (RBg)  tidaklah  menghendaki  syarat- syarat  yang  berat  bagi  suatu  perumusan  tuntutan,  tidak  diliputi  formalitas. Prosedur  HIR  dan  RBg  dapat  dikatakan  sederhana  dan  memperhatikan  tingkat kecerdasan  mereka  yang  hendak  menuntut  keadilan,  sehingga  dengan  tuntutan yang  sifatnya  sederhana  pun  cukup,  sebagaimana  yang  pernah  diputus  oleh hakim,  yang  dianggap  memenuhi  syarat-syarat,  suatu  perumusan  tuntutan  yang berbentuk  hanya  kata-kata  “mohon  keadilan” 4 .  Hal  ini  tidak  mengherankan, ditinjau dari sudut Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 RBg, yang memberikan kewajiban  kepada  hakim,  dalam  bermusyawarah  dan  sebelum  mengambil keputusan,  menambah  dan  mempertimbangkan  suatu  perkara,  dasar-dasar hukum  yang  dikemukakan  oleh  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar-dasar  hukum lain yang tidak dikemukakan oleh orang-orang yang berperkara.
M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut beliau, yang dicita- citakan  dari  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  suatu  proses
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 154
4 Dwi  Rezki  Sri  Astarini,  Mediasi  Pengadilan,  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 56.
pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. 5
Proses  beracara  dan  pemeriksaan  di  Pengadilan  harus  berjalan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  rinngan,  tetapi  tidak  boleh  mengurangi  ketepatan pemeriksaan  dan  penilaian  terhadap  hukum  dan  keadilan.  Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membengkokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum.
Penggugat  yang    ingin  mengajukan  perkara  Gugatan  Sederhana, sebagaimana  dalam  perkara  perdata  pada  umumnya,  wajib  mendaftarkan  ke kepaniteraan  di  Pengadilan.  Berbeda  dengan  perkara  perdata  umumnya,  dalam gugatan  sederhana,  Penggugat  cukup  mengisi  form  yang  sudah  disediakan  di pengadilan. Form tersebut berisikan:
1. Identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Penjelasan ringkas duduk perkara;
3. Tuntutan Penggugat.
“Biaya  ringan”    adalah  biaya  perkara  yang  serendah  mungkin,  sehingga dapat  dipikul  oleh  masyarakat.  Meskipun  demikian,  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaiaan  perkara tidak mengorbankan  ketelitian  dalam mencari  kebenaran dan keadilan.
Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di  pengadilan,  mengenai  biaya  ringan  dalam  berperkara  merupakan  hal  yang diidam-idamkan oleh para pihak. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai  dengan  asas  bahwa  berperkara  harus  dikenai  biaya,  akan  tetapi  jika disesuaikan  dengan  asas  biaya  ringan,  maka  seyogyanya  Pengadilan  juga  tidak menetapkan  biaya  perkara  yang  sangat  tinggi.  Karena  biaya  perkara  yang  tinggi akan  menyebabkan  kebanyakan  pihak  yang  berkepentingan  enggan  untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.
5 Yahya  Harahap,  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama,  Pustaka  Kartini,  Jakarta 1993, hlm. 54.
“Peradilan  Cepat”  adalah  menyangkut    jalannya  peradilan  dengan  ukuran waktu  atau  masa  acara  persidangan  berlangsung.  Hal  ini  berkaitan  dengan masalah  kesederhanaan  prosedur  atau  proses  persidangan  diatas.  Apabila prosedurnya  terlalu  rumit  akan  berakibat  memakan  waktu  yang  lebih  lama. Penyelesaian  perkara  yang  memakan  waktu  terlalu  lama  berpotensi  akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek  sengketa  yang  tentunya  akan  membawa  pengaruh  pada  saat  eksekusi dilakukan nantinya.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  6  Tahun  1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21  Oktober  1992,  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  R.I,  tenggang  waktu penyelesaian  paling  lambat  6  (enam)  bulan  dengan  ketentuan  apabila  tenggang waktu  tersebut  terlampaui  harus  melaporkan  keterlambatan  kepada  Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I.
Jangka waktu yang pantas, artinya bahwa hakim menjaga agar tidak terjadi keterlambatan  yang  tidak  pantas  atau  pelaksanaan  prosedur,  maka  atas permintaan  para  pihak  atau  atas  dasar  jabatannya,  hakim  dapat  mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat prosedur yang dimaksud.
Asas-asas  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  dan  diimplementasikan  oleh Mahkamah  Agung  melalui  Perma  Gugatan  Sederhana,  sejatinya  sejalan  dengan hasil konsorsium tentang “ International Framework of Court ” yang menghasilkan 7 (tujuh)  bidang  keutamaan  di  antaranya  point  ke-3  adalah  “ Court  Proccedings ”, dimana dimaknai bahwa peradilan yang unggul adalah:
“ fair,  effective  dan  efficient  court  proceeding  are  indicators  is  court excellence. Efficient and court proceeding also require a sound division of  labour  between  judges  and  court  staff.  Excellent    courts  have  fair, efficient and effective court proceedings ”
Adil,  tepat  guna,  dan  berdaya  guna  merupakan  ciri-ciri  peradilan  yang unggul,  hal  ini  sejalan  dengan  asas-asas  peradilan  yang  baik  dalam  sistem peradilan  di  Indonesia  yang  menyatakan  setiap  orang  berkedudukan  sama  di depan hukum, peradilan dilaksanakan secara tepat waktu, terjadwal dengan baik,
tidak berbelit-belit sehingga bisa menghindari pemborosan biaya.  Meskipun tidak disebut dengan kata cepat, makna kata tepat efektif dan efisien adalah tepat waktu dan  tepat  guna  dengan  kata  lain  tidak membuang  kesempatan  lain,  selain  untuk proses  persidangan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  juga  menjadi  hemat,  tidak mahal dan terjangkau.

## Analisis Perma No. 2 Tahun 2015 Sebagai Salah Satu Instrumen Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.
Pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menyatakan  bahwa  Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015, menjadi salah satu terobosan Mahkamah Agung  dalam mengurangi penumpukan  perkara.  Selain  itu  Mahkamah  Agung  juga  menyempurnakan prosedur  mediasi  di  Pengadilan  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Perma  Nomor  1 Tahun  2008,  saat  ini  sudah  diperbaharui  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016. Berikut  beberapa  karakter  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  yang  berbeda dengan Gugatan Perdata Umum, antara lain:
1) Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  yang  diselesaikan dengan  tata  cara  dan  pembuktian  yang  sederhana.  Penyelesaian  dengan gugatan  sederhana  hanya  bisa  digunakan  untuk  perkara  ingkar  janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 6 Namun demikian, tidak  semua  perkara  ingkar  janji  dan  PMH  dapat  diselesaikan  melalui penyelesaian  gugatan  sederhana.  Perkara  yang  tidak  dapat  diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain: 7
a) Perkara  yang  penyelesaian  sengketanya  dilakukan  melalui  pengadilan khusus  sebagaimana  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,
6 Lihat  pasal  3  ayat  (1)  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana.
7 Lihat  Pasal  3  ayat  (2)  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana.
seperti  persaingan  usaha  sengketa  konsumen  dan  penyelesaian perselisihan hubungan industrial
b) Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah
2) Pemeriksaan  gugatan  sederhana  dilakukan  oleh  hakim  tunggal  sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
3) Para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  tidak  boleh  lebih  dari  satu  dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. 8
Para Pihak dalam gugatan sederhana harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Masing-masing  satu  penggugat  dan  tergugat  yang  merupakan  orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama; 9
b. Terhadap  Tergugat  yang  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  tidak  dapat diajukan melalui gugatan sederhana
c. Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama
4) Pemeriksaan  gugatan  sederhana  hanya  dalam  tempo  25  hari 10 oleh  hakim tunggal dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pendaftaran;
Gugatan  didaftarkan  di  kepaniteraan  pengadilan  di  daerah  hukum para  pihak,  yang  dibuktikan  dengan  kartu  tanpa  penduduk  (KTP). Penggugat  wajib  memastikan  bahwa  pihak  Tergugat  berada  di  daerah hukum  yang  sama  dengan  Penggugat  dan  jelas  alamat  tempat  tinggalnya. Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  mandiri  dengan  mengisi blanko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana sebagaimana terdapat dalam  Lampiran  3 11 Formulir  Gugatan  Sederhana  yang  tersedia  di kepaniteraan  pengadilan  negeri  setempat.  Selain  mengisi  blanko  gugatan,
8 Lihat  Pasal  4  ayat  (1)  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana
9 Yang dimaksud dengan kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara  sesama  Penggugat  atau  Tergugat.  Sebagai  contoh,  dalam  perjanjian  kredit,  suami  yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengeketa perdata tersebut.
10 Lihat pasal 5 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
11 Lihat lapiran 3 Formulir Gugatan Sederhana
Penggugat  juga  sudah  harus  siap  dengan  bukti  surat  yang  sudah dilegalisasi.  Setelah  gugatan  didaftarkan,  maka  para  pihak  menunggu panggilan  dari  pengadilan.  Petugas  pengadilan  akan  mencatat  gugatan tersebut dalam buku register khusus gugatan sederhana.
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
c. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
Setelah dicatatkan, berkas gugatan yang dimaksud akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara aquo.
d. Pemeriksaan pendahuluan;
Apabila  hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  tidak  termasuk  dalam gugatan  sederhana,  maka  hakim  mengeluarkan  penetapan  yang menyatakan  bahwa  gugatan  bukan  gugatan  sederhana,  mencoret  dari register  perkara  dan  memerintahkan  pengembalian  sisa  biaya  perkara setelah  dipotong  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  di antaranya,  biaya  panggilan  dan  biaya-biaya  lainnya  yang  sudah dikeluarkan kepada Penggugat.
Jika  gugatan  dinyatakan  bukan  gugatan  sederhana,  bukan  berarti hak  Penggugat  untuk  mendapatkan  keadilan  menjadi  hilang.  Penggugat dapat  mengajukan  gugatan  ke  dalam  gugatan  biasa.  Apabila  hakim berpendapat  bahwa  gugatan  yang  diajukan  penggugat  adalah  gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama.
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
Pihak  (penggugat  dan  tergugat)  berdasarkan  data  yang  ada  dalam Formulir Gugatan Sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur dan alamat tergugat terisi dengan lengkap.
Panggilan  dilakukan  oleh  jurusita  ke  alamat  yang  tertera  di  dalam formulir  gugatan.  Pemberitahuan  terkait  informasi  sidang  dapat  juga
dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik ( e-mail ) yang dicantumkan dalam formulir gugatan.
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
Dalam  persidangan  hari  pertama,  hakim  akan  mengupayakan perdamaian  antara  para  pihak.  Perdamaian  adalah  ketika  penggugat  dan tergugat  mencapai  kesapakatan  penyelesaian  perkaranya  secara  sendiri oleh  pihak,  tanpa  diputuskan  oleh  hakim.  Apabila  perdamaian  tercapai, maka hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian. Terhadap Putusan Akta  Perdamaian  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  baik  tergugat  ataupun penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.
Apabila  perdamaian  tidak  tercapai,  maka  hakim  akan  mulai mendengarkan  gugatan  yang  disampaikan  oleh  penggugat  dan  jawaban dari  tergugat.  Apabila  tergugat  tidak  membantah  gugatan  yang  diajukan, maka  tidak  akan  ada  proses  pembuktian.  Hakim  akan  memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh penggugat.
Apabila  tergugat  membantah  apa  yang  diajukan  oleh  penggugat, maka akan dilanjutkan dengan pembuktian. Hakim tidak akan mendukung salah  satu  pihak,  dalam  artian  hakim  memberikan  informasi  secara seimbang kepada kedua belah pihak.
g. Pembuktian;
Pembuktian  dilakukan  dengan  cara  sederhana.  Dalam  Perma  ini tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  apa  yang  dimaksud  dengan  pembuktian sederhana.  Pembuktian  adalah  upaya  yang  dilakukan  para  pihak  dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh  para  pihak.  Penggugat  dapat  mengajukan  alat  bukti  yang  sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam tahap pembuktian, para pihak khususnya Penggugat  harus  menjelaskan  mengapa  alat  bukti  yang  diajukan  itu penting.
Tahapan  pembuktian  ini  yang  akan  menentukan  putusan  yang dibuat  oleh  hakim.  Berbeda  dengan  pemeriksaan  gugatan  perdata  umum, dimana para pihaklah yang menentukan apa yang hendak dibukikan, dalam
Perma ini di tahap pembuktian, hakim dapat menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak hanya perlu  untuk  mempersiapkan  apa  saja  yang  diminta  oleh  hakim  untuk dibuktikan.
h. Putusan;
Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan membuat putusan. Putusan diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  yang sama  dengan  pembuktian  atau  pada  persidangan  berikutnya.  Setelah mengucapkan  putusan,  hakim  akan  memberitahukan  hak-hak  para  pihak antara lain menerima atau menolak putusan.
5) Pemeriksaan gugatan sederhana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan. Pasal 11 gugatan sederhana mengatur tentang pemeriksaan pendahuluan.
Pemeriksaan pendahulun tidak dikenal dalam perkara perdata, dimana dalam mekanisme  gugatan  sederhana  tahap  inilah  yang  menentukan  suatu  perkara itu  dapat  dikategorikan  gugatan  sederhana  atau  tidak.  Hakim  memeriksa pokok  perkara  atau  materi  gugatan  sederhana  dengan  instrumen  yang  telah ditetapkan  dalam  pasal  3  dan  4.  Dalam  tahapan  ini  juga  hakim  menentukan sederhana  atau  tidaknya  pembuktian.  Jika  hakim  melalui  pemeriksaan  ini berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak termasuk gugatan sederhana, maka  Hakim  mengeluarkan  penetapan  yang  menyatakan  bahwa  gugatan bukan  gugatan  sederhana,  kemudian  mencoretnya  dari  register  perkara  dan memerintahkan  pengembalian  uang  panjar  perkara  yang  sudah  dibayarkan oleh  Penggugat.  Terhadap  penetapan  ini  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum apapun.  Sebaliknya,  jika  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  yang  diajukan Penggugat  masuk  dalam  kategori  gugatan  sederhana,  maka  Hakim menetapkan hari sidang pertama.
Pemeriksaan  pendahuluan  biasanya  dikenal  di  Persidangan  pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Istilah yang digunakan untuk tahapan ini dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara disebut Pemeriksaan Persiapan. Pemeriksaan  Persiapan  di  PTUN  wajib  dilakukan.    Pemeriksaan  ini  dihadiri oleh  Penggugat  dan  Tergugat.  Adapun  tujuan  dari  pemeriksaan  ini  adalah
untuk menyempurnakan penyusunan surat gugatan. Di pihak Penggugat, hadir untuk memperbaiki gugatannya dan jika diperlukan menambahkan data-data. Sedangkan  di  pihak  Tergugat,  hadir  untuk  memberikan  keterangan  yang diminta  oleh  Majelis  Hakim  dan  memberikan  data  yang  tidak  dimiliki  oleh Penggugat.    Majelis  Hakim  PTUN  tidak  dapat  menjatuhkan  putusan menyatakan bukan sengketa Tata Usaha Negara meskipun dalam pemeriksaan itu ditemukan hal demikian.
Hal  inilah  yang  membuat  pemeriksaan  pendahuluan  dalam  gugatan sederhana  berbeda.  Dalam  pemeriksaan  pendahuluan  gugatan  sederhana, pemeriksaan  hanya  dilakukan  sendiri  oleh  Hakim,  tidak  dihadiri  oleh Penggugat  dan  Tergugat.  Hakim    hanya  memeriksa  berdasarkan  berkas  yang ada.  Jika  Hakim  berpendapat  bahwa  perkara  yang  diajukan  tidak  termasuk gugatan  sederhana,  maka  Hakim  berhak  mengeluarkan  penetapan  yang menyatakan gugatan bukan termasuk gugatan sederhana.
6) Perma 2/2015 mengesampingkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (3), yaitu pemeriksaan gugatan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 25  hari.  Oleh  karenanya  upaya  perdamaian  dalam  Perma  ini  mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.  Dalam  hal  tercapai  perdamaian,  Hakim  membuat  Putusan  Akta Perdamaian  yang  mengikat  para  pihak.  Terhadap  Putusan  Akta  Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar  persidangan  dan  perdamaian  tersebut  tidak  dilaporkan  kepada  Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.
7) Para  pihak  tidak  dapat  mengajukan  provisi,  eksepsi,  rekonvensi,  intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.
Dalam  pasal  17  diatur  Dalam  proses  pemeriksaan  gugatan  sederhana,  tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

## 8) Upaya hukumnya adalah keberatan.
Upaya  hukum  terhadap  putusan  gugatan  sederhana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  20  adalah  dengan  mengajukan  keberatan.  Keberatan diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  dengan  menandatangani  akta  pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya. 12
Permohonan  keberatan  diajukan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah putusan  diucapkan  atau  setelah  pemberitahuan  putusan.  Permohonan keberatan  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  dengan  mengisi  blanko permohonan  keberatan  yang  disediakan  di  kepaniteraan.  Permohonan keberatan  yang  diajukan  melampaui  batas  waktu  pengajuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dengan  penetapan ketua  pengadilan  berdasarkan  surat  keterangan  panitera. 13 Pemberitahuan keberatan  beserta  memori  keberatan  disampaikan  kepada  pihak  termohon keberatan  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  sejak  permohonan  diterima  oleh Pengadilan.  sedangkan  Kontra  memori  keberatan  disampaikan  kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. 14
Ketua  Pengadilan  menetapkan  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan memutus  permohonan  keberatan,  paling  lambat  1  (satu)  hari  setelah permohonan  dinyatakan  lengkap.  Pemeriksaan  keberatan  dilakukan  oleh Majelis  Hakim  yang  dipimpin  oleh  Hakim  senior 15 yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan. 16 Segera  setelah  ditetapkannya  Majelis  Hakim,  dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: 17
a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
c. kontra memori keberatan.
12 Lihat Pasal 21 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
13 Lihat Pasal 22 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
14 Lihat Pasal 24 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
15 Hal  ini  akan  menghindari  dari  kesan “ewuh  pakewuh” ketika  ternyata  dalam  pemeriksaan keberatan tersebut hakim bertentangan keputusannya.
16 Lihat Pasal 25 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
17 Lihat Pasal 26 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Bagian Keempat  Putusan  Keberatan  Pasal  27  Putusan  terhadap  permohonan keberatan  diucapkan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  penetapan Majelis Hakim.
Berbeda  dengan  upaya  hukum  dalam  pemeriksaan  perdata  umum, dimana tersedia upaya hukum banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi dan  kasasi  yang  diajukan  pada  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  memberikan kontribusi  lambatnya  penangan  perkara  di  Indonesia,  terutama  jika  para pemangku profesi hukum seperti hakim dan advokat ikut bermain dalam suatu jalannya persidangan.

## Karakteristik Hakim dalam Gugatan Sederhana
1) Dalam peradilan umum, asasnya Hakim bersifat pasif dan menunggu
Dalam  hukum  acara  perdata,  dikenal  beberapa  asas  umum  antara  lain hakim bersifat menunggu dan hakim bersifat pasif. Hakim Bersifat Menunggu, artinya dalah bahwa pelaksanaanya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak  diserahkan  sepenuhnya  kepada  yang  berkepentingan.Kalau  tidak  ada tuntutan hak atau penuntutan, tidak ada hakim ( nemo judex sine actore ).Akan tetapi  sekali  perkara  diiajukan  kepadanya,  hakim  tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang  jelas. 18 Larangan  untuk  menolak  memeriksa  perkara  disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya ( ius curia novit ).
Sedangkan Hakim Pasif artinya dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif  dalam  arti  kata  bahwa  ruang  lingkup  atau  luas  pokok  sengketa  yang diajukan  kepada  hakim  untuk  diperiksa  pada  asasnya  ditentukan  oleh  para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Kedua asas ini wajib dipegang teguh,  meskipun  dalam  beberapa  tahapan,  hakim  tetap  dituntut  untuk bersikap aktif, misalnya ketika hakim wajib mengupayakan perdamaian.
18 Lihat Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2) Karakteristik Hakim dalam Gugatan Sederhana
Berbeda dengan karakteristik Hakim dalam gugatan perdata umum, dalam gugatan  sederhana  hakim  wajib  berperan  aktif  dalam  persidangan.  Hal tersebut  secara  eksplisit  tertuang  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Perma  Nomor 2/2015,  yang  menyatakan  bahwa  dalam  menyelesaikan  gugatan  sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
a) Memberikan  penjelasan  mengenai  acara  gugatan  sederhana  secara berimbang kepada para pihak.
Hal ini wajib dilakukan, mengingat bahwa Perma ini masih belum banyak dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Selain  itu  banyak  prosedur  hukum  acara yang ditentukan Perma ini yang menyimpangi prosedur hukum acara yang biasa, bahkan tidak menutut kemungkinan terdapat beberapa advokat yang masih belum memahami seluk beluk acara gugatan sederhana.
b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Yang  perlu  diingat  dalam  memimpin  tahapan  ini  adala  hakim memperhatikan  jangka  waktu  perdamaian  yang  menyimpangi  jangka waktu  mediasi  yang  diatur  dalam  Perma  Mediasi.  Selain  itu,  hakim  tidak terikat  pada  perdamaian  yang  dilakukan  diluar  sidang  sepanjang perdamaian itu tidak dilaporkan kepada hakim.
c) Menuntun para pihak dalam pembuktian
Peran aktif hakim juga dituntut dalam tahapan pembuktian, dimana hakim diwajibkan  mengarahkan  para  pihak  terhadap  apa  saja  yang  harus dibuktikan,  karena  hal  tersebut  akan  meminimalisir  terbuangnya  waktu karena  ketidak  siapan  para  pihak  dalam  menyiapkan  alat  bukti.  Serta mengefektifkan waktu agar para pihak dapat memberikan alat bukti yang releva terhadap pokok perkara.
d) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Jika  dalam  persidangan  gugatan  biasa,  sifat  pasif  hakim  ditunjukkan dengan  hakim  tidak  boleh  mengatur  atau  menentukan  bahwa  para  pihak akan  mengajukan  banding  atau  tidak.  Dalam  gugatan  sederhana,  hakim
wajib  memberi  penjelasan  tentang  upaya  hukum  keberatan  yang  bisa diajukan para pihak ketika tidak puas terhadap isi putusan.

## Analisis  Kelemahan  PERMA  Nomor  2  tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Gugatan  sederhana  merupakan  kewenangan  Peradilan  Umum,  dalam Perma  No.  2  Tahun  2015,  sudah  memberikan  limitasi  kategori  Gugatan  Perdata yang dapat diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan 4, yang dapat disimpulkan:
1. Sengketa  cidera  janji/wanprestasi  dan  atau  Gugatan  Perbuatan  Melawan Hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 200 juta.
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus
3. Bukan sengketa hak atas tanah.
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
5. Tempat tinggal tergugat diketahui
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan limitatif, sehingga ketika satu syarat tidak dipenuhi maka perkara tersebut niscaya tidak akan bisa diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.
Selain  syarat  tersebut  yang  sering  menjadi  kendala  penerapan  gugatan sederhana  dalam  praktek,  penulis  menyimpulkan  terdapat  beberapa  kelemahan norma yang terdapat dalam Perma tersebut, antara lain:
a. Kendala  terkait  dengan  kedudukan  para  pihak  yang  tidak  berada  dalam domisili hukum yang sama.
Seperti yang telah penulis uraian sebelumnya, syarat untuk suatu perkara bisa dikategorikan  sebagai  perkara  sederhana  adalah  bersifat  fakultatif  dari beberapa  syarat  yang  sudah  ditentukan  oleh  Perma  ini  salah  satunya  adalah para  pihak tidak boleh berada  dalam  yuridiksi  Pengadilan  yang  berbeda.  Hal ini  menimbulkan  hambatan  bagi  para  pihak yang  kebetulan  memilik perkara
dengan  nilai  gugatan  200  juta  akan  tetapi  kebetulan  pihaknya  berada  dalam wilayah pengadilan yang berbeda.
b. Dalam  mengajukan  gugatan  sederhana,  para  pihak  bisa  diwakili  oleh  kuasa hukum.
Hal ini berpotensi menimbulkan kendala atau permasalahan, karena bisa jadi, biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh para pihak sebagai honorarium kuasa hukum tidak sebanding dengan nilai gugatan. Hal tersebut akan secara tidak langsung mengurangi esensi gugatan sederhana.
c. Ruang  lingkup/yurisdiksi  gugatan  sederhana  hanya  pada  peradilan  umum, tidak menjangkau Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan  yang mengemban fungsi kekuasaan  kehakiman  untuk  menyelenggarakan  penegakkan  hukum  dan keadilan  masyarakat,  antara  orang–orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  ekonomi syariah.  Kompetensi  terakhir  inilah  yang  kemudian  bisa  menimbulkan ketimpangan  ketika  perkara  ekonomi  syariah  dengan  nilai  dibawah  200  juta tidak  bisa  ditangani  dengan  gugatan  sederhana  karena  tunduk  pada kompetensi pengadilan khusus.
d. Kedudukan hakim tunggal.
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur  bahwa  pemeriksaan  dilakukan  dengan  hakim  majelis,  hal  ini  salah satunya  bertujuan  untuk  menjaga  obyektifitas  dalam  putusan  hakim  dan diharapkan agar putusan yang dihasilkan telah disertai pertimbangan hukum yang  cermat  dan  hati-hati.  Sedangkan  dalam  gugatan  sederhana  hakimnya merupakan hakim tunggal. Di satu sisi, hal ini akan menyederhanakan proses pemeriksaan,  tetapi  disisi  lain  juga  berpotensi  menimbulkan  putusan  yang kurang  memenuhi  asas  keadilan  ketika  subyektivitas  lah  yang  dikedepankan oleh hakim yang bersangkutan dalam memeriksa perkara.
Masalah-masalah peradilan yang cepat biaya ringan mengatur tentang hal- hal yang sifatnya eksteren, tidak berhubungan dan tidak menyentuh isi serta inti perkara itu sendiri. Sebagaimana yang penulis sudah nyatakan di atas, sifat
pemeriksaan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tidak  boleh mengorbankan kecermatan serta ketelitian penanganan suatu perkara. Pasal 1 Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  menentukan  bahwa  kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  gula  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hukum  hanya  bisa ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di depan  pengadilan  dilakukan  dengan  kecermatan  dan  ketelitian,  sehingga dihasilkan putusan yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  menurut  Henc  van  Maarseveen,  adalah hakim memperhatikan asas-asas umum peradilan yang baik, khususnya dalam 2 (dua) asas sebagai berikut: 19

## 1) Sikap Cermat dan Hati-hati
Dituntut  pada  seorang  hakim  suatu  upaya  untuk  bertindak  cermat  dan hati-hati ( zorgvuldig handelen ). Sikap cermat serta hati-hati meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, memperhatikan hak-hak untuk pembelaan  diri,  mencegah  penyalahgunaan  hukum  acara,  upaya  untuk menjatuhkan  putusan  tepat  pada  waktunya,  upaya  untuk  bersikap  tidak memihak/parsial,  serta  tidak  menguntungkan  salah  satu  pihak  yang berperkara.
2) Hakim  harus  memberikan  pertimbangan  yang  cukup  dalam  setiap putusannya.
Dalam  membuat  putusan,  Hakim  disyaratkan  memberikan  argumentasi bagi yang jelas pada putusannya, tidak berlaku otoriter. Argumentasi yang jelas  dan  sistematis  bagi  para  pihak  maupun  pencari  keadilan  pada umunya,  tentang  apa  alasan  dia  memutus  demikian  serta  mengapa  dia tidak  memberi  putusan  yang  berbeda  dengan  putusan  yang  dia  jatuhkan. Hal ini dikenal dengan istilah motiveringsplicht.
19 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Jakarta, 1992, hlm.427.
Motiveringsplich yang  dasar-dasarnya  diletakkan  oleh  Pasal  23  Undang- Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  telah  dikukuhkan  oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, yang menyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  yang  kurang  cukup  dipertimbangkan ( onvoldoende gemotiveerd ) harus dibatalkan.
e. Dalam Perma tidak diatur tentang konsekuensi ketika putusan melebihi waktu 25 hari.
Sehingga  akan  memungkinkan  terjadinya  ketidak  pastian  hukum  apa  yang akan terjadi terhadap putusan ketika melewati jangka waktu 25 hari. Apakah putusan batal demi hukum, hal tersebut tidak diatur dalam Perma.
f. Pembuktian sederhana dalam Perma.
Pada dasarnya hukum acara perdata adalah hukum formil yang kental dengan prosedur  yang  sifatnya  rigid  dan  terkadang  tidak  bisa  disimpagi.  Demikian juga  pada  saat  tahapan  pembuktian.  Perma  menentukan  bahwa  pemeriksaan dilakukan  dengan  pembuktian  sederhana,  akan  tetapi  di  dalam  perma  tidak dijelaskan  tentang  pembuktian  sederhana  yang  bagaimana  yang  dimaksud. Selama ini pembuktian sederhana dikenal dalam lapangan hukum kepailitan.
Pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan,  terdapat  dalam  Pasal  8  ayat  (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:
“Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  jelas  bahwa  yang  harus  dibuktikan secara  sederhana  adalah  syarat  kepailitan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang Kepailitan, yaitu:
1.   Ada  dua  atau  lebih  kreditor.  Kreditor  adalah  orang  yang  mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.  "Kreditor"  di  sini  mencakup  baik  kreditor  konkuren,  kreditor separatis maupun kreditor preferen.
2.   Ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  yang  tidak  dibayar lunas  oleh  debitor.  Artinya  adalah  ada  kewajiban  untuk  membayar  utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau  denda  oleh  instansi  yang  berwenang,  maupun  karena  putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
Yang  dimaksud  dengan  "fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara sederhana"?  Yang  dimaksud  dengan  "fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana"  adalah  adanya  fakta  dua  atau  lebih  kreditor  dan  fakta utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar.  Sedangkan  perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
Dengan  tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  pembuktian sederhana,  para  pihak  kemudian  tergantung  sepenuhnya  pada  arahan hakim untuk menentukan alat bukti apa yang seyogyanya diajukan.
g. Mengingat  singkatnya  jangka  waktu  pemeriksaan  gugatan  sederhana,  maka dalam  Perma  ini  melarang  para  pihak  mengajukan  tuntutan  provisi,  eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.
Hal  ini  akan  menimbulkan  persoalan  khususnya  dengan  dilarang diajukannya  eksepsi  oleh  Tergugat.  Sifat  larangan  ini  bisa  menciderai  hak Tergugat. Sebagaimana diketahui eksepsi adalah bantahan Tergugat yang tidak terkait  dengan  pokok  perkara.  Jika  Tergugat  beranggapan  bahwa  gugatan bukan  merupakan  kategori  gugatan  sederhana,  melainkan  harus  diperiksa dalam  proses  gugatan  biasa,  maka  Tergugat  seyogyanya  membuktikan  hal tersebut  dan  memberi  bantahan.  Misalnya  terkait  dengan error  in  persona maupun  tidak  terpenuhinya legal  standing Penggugat.  Sedangkan  untuk gugatan  provisi,  gugatan  rekovensi,  replik,  duplik  dan  kesimpulan,  Penulis sepaham untuk acara ini ditiadakan, karena seringkali dalam pratek digunakan para  pihak  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  sengaja  mengulur-ulur jalannya persidangan.

## h. Tidak diatur mengenai sita jaminan
Dalam  gugatan  sederhana  sekalipun  ada  kemungkina  pihak  Tergugat memiliki  itikad  buruk  mengalihkan  aset  selama  pemeriksaan.  Dengan  tidak diaturnya  keberadaan  sita  jaminan,  maka  hal  ini  menimbulkan  persoalan, apakah diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara, yang akan menilai relevansi  permohonan  sita  jaminan  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain  Hakim menundukkan diri pada hukum acara perdata yang berlaku secara umum.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Perma  No.  2  Tahun  2015  sebagai  salah  satu  instrumen  penerapan  asas peradilan  sederhana,  cepat,  biaya  ringan.  Hal tersebut  ditandai  dengan beberapa pengaturan yang mebedakan dengan gugatan perdata umum, antara lain  :  Pemeriksaan  gugatan  sederhana  dilakukan  oleh  hakim  tunggal,  para pihak dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, pemeriksaan gugatan sederhana hanya dalam tempo  25  hari.    Dalam  gugatan  sederhana  hakim  wajib  berperan  aktif dalam persidangan.
2. Di sisi lain, Perma Nomor 2 Tahun 2015 memiliki beberapa kelamahan norma antara lain: Kendala terkait dengan kedudukan para pihak yang tidak berada dalam domisili hukum yang sama, dalam mengajukan gugatan sederhana, para pihak  bisa  diwakili  oleh  kuasa  hukum,  ruang  lingkup/yurisdiksi  gugatan sederhana hanya pada peradilan umum, tidak menjangkau Pengadilan Agama, kedudukan  hakim  tunggal  berpotensi  mempengaruhi  subyektifitas  hakim, tidak  diatur  tentang  konsekwensi  ketika  putusan  melebihi  waktu  25  hari, belum  ada  ketentuan  yang  jelas  mengenai  Pembuktian  sederhana,  tidak diperkenankannya eksepsi serta belum ada ketentuan mengenai sita jaminan. Hal  tersebut  akan  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  dalam  penerapan gugatan sederhana.

## Saran
1. Salah  satu  penyebab  masih  belum  optimalnya  Perma  Nomor  1  Tahun  2015 adalah  kurangnya  sosialisasi  keberadaan  Perma  ini  kepada  masyarakat,  oleh sebab  itu  maka  pihak-pihak  terkait  seyogyangnya  lebih  mengoptimalkan sosialisasi dengan harapan masyarakat mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian gugatan sederhana.
2. Mahkamah  Agung  harus  mulai  mengkaji  kembali  beberapa  syarat  gugatan sederhana antara lain syarat mengenai domisili para pihak yang harus berada dalam  wilayah  hukum  yang  sama  serta  apakah  perma  ini  juga  dapat diberlakukan pada sengket syariah di pengadilan agama.
3. Bagi para advokat, hendaknya mengoptimalkan peranannya dalam melakukan pendampingan  gugatan  sederhana  tanpa  mengedepankan  unsur  materi  yang berlebihan.
4. Bagi  hakim  yang  memutus  perkara  sederhana,  hendaknya  menjalankan pemeriksaan  dengan  tetap  mengedepankan  kecermatan  dan  pertimbangan yang cukup guna memenuhi asas keadilan bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Anita  D.A.  Kolopaking,  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Melalui Arbitrase, Alumni, Jakarta, 2013.
Bambang  Sutiyoso,  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis;  Solusi  dan  Antisipasi  bagi Peminat  Bisnis  dalam  Menghadapi  Sengketa  Kini  dan  Mendatang,  Citra Media, Yogjakarta, 2006.
D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung, 2010. Efa  Laela  Fakhriah,  Bukti  Elektronik  dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata,  Alumni, Bandung, 2011.
Efa  Laela  Fakhriah,  Perbandingan  HIR  dan  RBG  Sebagai  Hukum  Acara  Perdata Positif di Indonesia, Keni Media, Bandung, 2015.
M. Yahya Harahap, Kekuasan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
……………………..,  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Rahmadi  Usman,  Mediasi  di  Pengadilan  Dalam  Teori  dan  Praktik,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012.
…………………,  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Setiawan,  Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata,  Alumni,  Jakarta, 1992.
Sophar  Maru  Hutagalung,  Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Sudiarto,  Negosiasi,  Mediasi  dan  Arbitrase,  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  edisi  keenam,  Liberty, Yogyakarta, 2006.
………..……………….,  Hukum  Acara  Perdata-Edisi  Revisi,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2010.
Suyud  Margono,  “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Alternatif  Dispute  Resolution (ADR),  Teknik  &  Strategi  dalam  Negosiasi,  Mediasi  &  Arebitrase”,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR).
Peraturan  Mahmakah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## Jurnal:
Efa Laila Fakhriah,  Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan , Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013.
Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common  Law  System, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014.
Internet: Urgensi  Terbitnya  Perma Small  Claim  Court ,  Hukumonline.com,  diakses  pada tanggal 15 Maret 2017.
Bustamar, Small Claim Court dalam  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia,  diakses tanggal 15 Maret 2017.