Situasi Pangan Kedepan dan Kebijakan

## Ketahanan Pangan
Oleh:
M. Fadhil Hasan dan Ahmad Erani Yustika

## RINGKASAN
Era pangan murah telah berlalu sejak melonjaknya harga pangan akhir-akhir ini. Kompetisi pangan (food), pakan (feed), dan energi (fuel) mendorong peningkatan harga produkpertanian. Kondisi ini diperparah dengan masalah perubahan iklim yang semakin tidak bersahabat bagi kegiatan pertanian. Walaupun dalam publikasi FAO baru-baru ini, Indonesia bukan termasuk sepuluh negara paling rawan pangan di dunia dan juga Asia, namun dengan mempertimbangkan berbagai realitas pertanian yang membujur mulai hulu sampai dengan hilir, kelangkaan pangan sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia masih belum menampakkan hasil yang memadai. Komitmen pemerintah untuk betul-betul mengembangkan sektor pertanian belum tampak, bahkan cenderung semakin turun dari waktu ke waktu. Kenaikan harga pangan saat ini seharusnya menjadi berkah bagi Indonesia yang dikenal memilikisumber daya pertanian cukup melimpah dan bukannya menjadi beban dan masalah. Pengelolaan yang diiringi dengan strategi kebijakan yang tepat menjadi kunci bagi persoalan pertanian saat ini.
Berpijak pada realitas tersebut, tulisan ini mencoba menggambarkan perkembangan sektor pertanian selama ini, sekaligus menawarkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan integral bagi perbaikan arah pembangunan sektor pertanian sekarang dan ke depan. Tujuannya supaya ketahanan pangan nasional bisa terealisir, tidak hanya pada tingkatan tercukupinya produksi pangan tetapi juga dari sisi aksesibilitas dan stabilitas harga.

## I. PENDAHULUAN
Banyak pihak yang sekarang meyakini bahwa harga produk pertanian dan pangan dalam jangka menengah akan tetap tinggi di atas tingkat keseimbangan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. Perubahan struktural dalam harga komoditas pangan telah terjadi. akibat meningkatnya permintaan di satu sisi, dan relatif lambatnya kenaikan pasokan karena kesalahan dalam reformasi kebijakan di masa
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/20O8
sebelumya. Dengan begitu, era pangan murah telah berlalu dan kini ditemukan a harsh new reality tentang harga pangan.
Ada beberapa penjelasan terkait
fenomena meningkatnya harga pangan saat ini. Pertama, kenaikan harga minyak bumi menyebabkan
meningkatnya biaya transportasi, processing, pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Kedua, kenaikan harga minyak dunia juga mendorong penggunaan energi
PANGAN
alternatif, di antaranya bio-energi. Kompetisi pangan (food), pakan (feed), dan energi (fuel) mendorong peningkatan harga produk pertanian. Ketiga, pertumbuhan ekonomi China dan India, dua negara dengan jumlah penduduk terbesar menyebabkan peningkat an permintaan yang luar biasa terhadap bahan pangan. Keempat, pertumbuhan penduduk dunia cukup tinggi, sementara terobosan teknologi pertanian yang mampu melipat- gandakan produktivitas belum sepenuhnya terjadi. Peningkatan produktivitas berkat Revolusi Hijau yang dimulai pada tahun 1960- an belum terjadi lagi di banyak negara. Kelima, perubahan iklim menyebabkan masa tanam dan masa panen susah diprediksi, ditambah lagi meningkatnya risiko kegagalan akibat kekeringan maupun kebanjiran.
Dalam publikasi FAO (2008) disebutkan bahwa saat ini terdapat beberapa negara di dunia yang memiliki kerawanan pangan paling kritis. Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa instabilitas pangan dengan ditandai langkanya pasokan dan juga melambungnya harga .pangan global yang terjadi saat ini bisa menjadi pemicu penting konflik sosial yang berujung kepada instabilitas ketahanan negara. Walaupun dalam publikasi tersebut Indonesia bukan termasuk sepuluh negara paling rawan pangan di dunia dan juga Asia, namun dengan mempertimbangkan berbagai realitas pertanian yang membujur mulai dari hulu sampai dengan hilir, kelangkaan pangan sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Berpijak pada realitas tersebut, pembangunan pertanian yang dilakukan saat ini dan ke depan bukan semata hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga didasari kesadaran untuk memperkokoh ketahanan nasional dan kemandirian bangsa.

## II. DAMPAK KENAIKAN HARGA PANGAN
Pengamatan terhadap kenaikan harga pangan menunjukan bahwa persoalan ini merupakan fenomena jangka menengah- panjang. Diperkirakan harga akan terus tetap tinggi sampai tahun 2009 dan mulai menurun pada tahun selanjutnya. Namun akan tetap di atas tingkat keseimbangan harga pada tahun
PANGAN
2004 - 2015 sebagaimana diproyeksikan oleh berbagai lembaga kajian di berbagai negara dan lembaga multilateral (ADB. IMF dan World Bank, 2008). Kenaikan harga pangan dunia memberikan besaran dampak yang berbeda- beda terhadap masing-masing negara. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti infrastruktur dan kebijakan stabilisasi yang berbeda, serta kondisi makroekonomi yang berlainan. Namun, hal yang sama adalah bahwa kenaikan harga pangan telah memacu inflasi di berbagai negara (Tabel 1). Bahkan di beberapa negara inflasi harga pangan lebih tinggi dibandingkan inflasi secara keseluruhan dan sudah mengganggu stabilitas makro
ekonomi.
Tabel 1. Kenaikan Harga Pangan Domestik

## Maret 2007-Maret 2008 (dalam %)
Negara Afghanistan Beras
70 Gandum 16 Daging 30
Bangladesh 10C 74 60 Kamboja 100 45 China 6 7 2 India 9.3 -2.5 Indonesia 8.7 Kirqizstan 100 Mongolia 40 Nepal 20 Pakistan 60 38 Filipina 40 ' 30 Sri Lanka 55 36 Tajikistan 100 50 Vietnam 17 Sumber: ADB/Media Indonesia. 7 Mei 20O8 Kenaikan harga
pangan juga menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin, terutama di daerah perkotaan (urban areas) yang merupakan penduduk dengan status net consumer. Namun status net consumer juga dimiliki oleh para produsen (petani) yang memiliki penguasaan lahan relatif sempit. Jadi belum tentu kenaikan harga pangan ini memberikan dampak positif bagi
Edisi No. 51/XVIL'Juli-September/2008
para produsen. Sebagian besarpengeluaran penduduk miskin adalah untuk makanan dan kenaikan harga pangan secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin. Penduduk yang nearpoorakan langsung jatuh pada kategori miskin. Dalam kasus Indonesia, kemiskinan merupakan fenomena perdesaan dibandingkan perkotaan, dengan demikian kenaikan harga pangan juga membuat kemiskinan di perdesaan yang sebagian besar adalah para produsen bahan pangan justru menjadi lebih parah.
Dilihatdari aspek sosial dan politikakibat kenaikan harga pangan ini, Indonesia masih beruntung, setidaknya dalam jangka pendek tidak mengalami krisis yang parah sebagaimana dialami oleh negara-negara lain seperti di Haiti, Mesir, Senegal, Bangladesh dan Filipina. Benar bahwa tekanan inflasi meningkat dipicu kenaikan harga pangan. Juga secara keseluruhan neraca pangan Indonesia masih defisit. Tetapi, terutama dalam dua tahun terakhir ini, setidaknya ditinjau dari sisi produksi, terdapat peningkatan produksi bahan pangan utama seperti padi yang cukup signifikan. Demikian pula untuk bahan pangan lainnya, walau masih impor, terdapat kecenderungan perbaikan dari sisi produksi.
Namun, jika digunakan pengertian ketahanan pangan yang lebih luas lagi, maka sebenarnya Indonesia belum memiliki ketahanan pangan yang kuat dan dapat diandalkan. Akses masyarakat terhadap pangan masih sangat timpang. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi kalori kurang dari 2,150 kilo kalori (kkal) mencapai 56 persen; proporsi penduduk dengan konsumsi protein kurang dari 45 gram mencapai 8 persen; indeks Gini food gap konsumsi energi dan protein tercatat
0.36 dan 0.39: koefisien variasi konsumsi energi dan protein mencapai 28 dan 34 persen. Pada tahun 2005 jumlah energi yang dikonsumsi sebesar 1989 kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan baru akan mencapai 1994 kkal/kapita/hari masih di bawah rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII.
Edisi No. 51/XVn/Juli-September/2008
Indikator lain, seperti yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), juga masih belum terpenuhi walau telah meningkat setiap tahunnya. Kasus kekurangan gizi dan busung lapar masih sering terjadi di beberapa daerah. Data peta kerawanan pangan (food security atlas) yang diterbitkan Deptan (2007) menunjukkan bahwa dari 265 kabupaten yang disurvei pada 2004 terdapat 40 kabupaten yang termasuk kategori agak rawan (15,09%); 30 kabupaten termasuk kategori daerah rawan pangan (11,32%); dan 30 kabupaten masuk kategori daerah sangat rawan pangan (11,2%).
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapatnya persoalan kerentanan pangan dalam masyarakat. Dengan demikian setidaknya dalam jangka pendek dilihat dari ketersediaan, terutama dalam tingkat makro, seperti dicerminkan dalam produksi, persoalan ketahanan pangan di Indonesia relatif lebih ringan dibanding negara-negara lain di tengah kenaikan harga pangan sekarang ini. Sungguh pun begitu, dilihat dari aspek akses dan ketersediaan dalam tingkat rumah tangga, ketahanan pangan di Indonesia masih dapat digolongkan rapuh dan rentan.
Dalam jangka menengah-panjang, Indonesia masih mungkin mengalami krisis pangan jika dari sekarang tidak memiliki dan menjalankan strategi/kebijakan serta program ketahanan pangan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, di tengah kenaikan harga pangan yang diperkirakan merupakan fenomena jangka menengah- panjang, ketahanan pangan masih dan akan tetap merupakan persoalan yang mendesak untuk segera diatasi. Kemandirian pangan merupakan agenda utama pembangunan bangsa sekarang dan di masa mendatang.

## III. PENDEKATAN YANG KOMPREHENSIF

## DAN INTEGRAL
Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disebutkan bahwa ketahanan pangan setidaknya memiliki dua aspek, yaitu ketersediaan (availability) dan akses (access). Pada tahun 1960-an, dunia mengalami excess demandterhadap pangan
PANGAN
yang menyebabkan kenaikan harga dan krisis pangan. Konsep food security muncul menjawab tantangan tersebut dengan memberikan perhatian pada ketersediaan pangan dengan meningkatkan produksi pangan. Ternyata peningkatan produksi tidak sepenuhnya menjawab persoalan ketahanan pangan, yang kemudian menggeser perhatian pada akses terhadap pangan. Terakhir berkembang pengertian right to food (hak atas pangan). Hak atas pangan ini menyuratkan tiga kewajiban, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban untuk menghormati diartikan sebagai keharusan memberikan akses yang memadai terhadap pangan sebagaimana disyaratkan. Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara menjamin individu dan enterprises tidak merampas akses individu lain terhadap pangan. Terakhir, kewajiban memenuhi adalah kewajiban negara untuk secara aktif menjalankan kegiatan yang dapat memperkuat akses setiap individu terhadap pangan. Selanjutnya, dalam kasus di mana individu tidak dapat memperoleh hak atas pangan yang cukup, maka negara wajib menyediakan hak tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas upaya peningkatan ketahanan pangan pertama-tama dan yang utama adalah menjadi tugas negara. Negara yang memiliki kewajiban untuk menjamin warga negaranya memiliki akses terhadap pangan yang memadai. Hal ini penting untuk dikemukakan di tengah derasnya arus pemikiran yang mencoba meyakinkan negara-negara berkembang untuk melakukan liberalisasi secara berlebihan dalam sektor pangan. Dalam pandangan liberalisasi ini, sektor pangan diperlakukan sama dengan sektor ekonomi lain. Jika perlu pasar dalam negeri dibuka seluas-luasnya bagi kehadiran swasta terutama multinational corporations. Perdagangan bebas dan investasi menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Di sisi lain, harmonisasi atau penyeragaman produk pangan diberlakukan atas nama kepentingan bersama. Pada kenyataannya, ini merupakan upaya untuk menghambat pengembangan
PANGAN
produk pangan dari negara-negara berkembang.
Keharusan memiliki strategi. kebijakan. dan program ketahanan pangan yang sistematis dan berkelanjutan semakin relevan ketika dunia dihadapkan dan dikejutkan dengan melonjaknya harga berbagai komoditi pangan secara cepat dan drastis, yang pada gilirannya telah menimbulkan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara. Kebijakan pangan kini dan mendatang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terdiri dari rumpun kebijakan sebagai berikut. Pertama, kebijakan peningkatan produksi pangan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan kunci dari ketahanan dan kemandirian pangan. Kedua, kebijakan terkait dengan reformasi agraria yang memungkinkan pertumbuhan produksi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para produsen. Ketiga, kebijakan diversifikasi pangan baik produksi dan konsumsi berbasis sumber daya lokal. Keempat, kebijakan terkait dengan intervensi yang menjamin ketahanan pangan bagi setiap keluarga, terutama yang belum memiliki akses terhadap pangan yang memadai (targeted safety nets). Kelima, kebijakan harga yang mampu mengakomodasi kepentingan produsen dan konsumen melalui program stabilisasi harga.
Di samping itu juga diperlukan kebijakan lain yang terkait dengan enam rumpun kebijakan tersebut, yakni kebijakan makro ekonomi yang kondusif yang tercermin antara lain dari inflasi yang rendah dan nilai tukar petani yang terus meningkat dan tingkat suku bunga riil yang rendah; kebijakan anggaran yang memihak sektor pangan dan pertanian yang dicerminkan dari memadainya anggaran bagi sektor pangan disertai tersedianya insentif fiskal yang menarik bagi sektor pangan; dan kebijakan infrastruktur yang mendorong perkembangan sektor pangan seperti irigasi, pembangunan lahan, jalan di daerah produksi pangan (farm roads). Lebih lanjut, khusus untuk infrastruktur irigasi nampak sampai dengan tahun 2007 secara
Edisi No. 51/XVII/Juli-Septembcr/2008
keseluruhan hampir 20% irigasi di Indonesia mengalami kerusakan (Tabel 2).
Kebijakan jangka menengah-panjang dalam meningkatkan ketahanan pangan bertumpu kepada upaya meningkatkan

## Tabel 2. Kondisi Infrastruktur Irigasi di Indonesia Tahun 2007
Prasarana Terbangun Jumlah Unit Kondisi Keandalan Air Rusak Berat Rusak Ringan Waduk Non Waduk Jaringan Irigasi Bendungan
Waduk 6.771,83 1.154 273 Km lokasi lokasi 341,33 (0,05%) 1
(0,24%)
14
(5,1%)
1.178,55
(17,4%)
5 (1,8%)
719,17 (10,62) 6.052.65
(89,38)
Sumber: Departemen Pertanian: dalam Bl, 2008 : 62
Kebijakan ketahanan pangan juga dapat dibagi dalam perspektif jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Kebijakan jangka pendek lebih diarahkan kepada upaya memberikan bantuan dan perlindungan bagi kelompok konsumen, terutama yang miskin akibat kenaikan harga pangan ini. Beberapa langkah yang termasuk dalam kebijakan dimaksud adalah pemberian bantuan langsung bersyarat yang well targeted. Beberapa negara telah menjalankan program tersebut dengan sukses. Program ini memiliki keunggulan, di mana bantuan yang diberikan tersebut tidak mendistorsi insentif bagi para produsen dan tanpa mengurangi penghasilan para penjual makanan skala kecil. Di samping itu, penghilangan pajak impor bahan pangan merupakan salah satu solusi jangka pendek yang bermanfaat bagi masyarakat. Bank Dunia memberikan gambaran lebih spesifik efektivitas dari kebijakan yang diambil dalam jangka pendek untuk mengurangi tekanan dan ancaman dari krisis pangan akibat kenaikan harga pangan (Tabel 3).
Edisi No. 5l/XVII/Juli-September/2008

## produksi dan produktivitas pangan secara
berkelanjutan. Kenaikan harga pangan di satu sisi merugikan dalam jangka pendek, namun juga merupakan kesempatan untuk mendorong produksi dan mengembangkan peranan sektor pertanian dalam ekonomi. Beberapa negara telah berhasil menggunakan kesempatan ini dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya dan melakukan investasi besar-besaran di sektor pertanian sehingga memperoleh manfaat dari adanya kenaikan harga pangan ini. Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak bisa melakukan hal yang serupa, terlebih dengan kondisi sumber daya alam dan potensi pertanian yang dimilikinya.

## Tabel 3. Ringkasan Efektifitas Kebijakan
Targeted to Vulnerable Groups
Preserves
Incentives (E.L. abor/ Production Costs Limited Within National Borders Easy to Emplement /Introduce Limited Manage ment ^Governance Concerns Cash transfers (targeted / conditional) V \S \ / x/
Food for work
s/ v" s / Food aid x/ s / s / Feeding / nutrition programs •y x/ Policies to reduce domestic food prices Reducing import tariffs and VAT s / x/ x/ x/ Targeted consumer subsidies / rations x/ y/ x/ Using buffer stocks to increase supply x/ x/ Generalized consumer subsidies x/ x/ Export bans / restrictions x/
Producer price
controls
Sumber: World Bank. 2008:11

## IV. PERKEMBANGAN SEKTOR PER

## TANIAN
Sudah lebih dari dua dekade ini, dapat dikatakan eksistensi sektor pertanian dan kehutanan di Indonesia terasa kian terpinggirkan. Pada level makro, realitas tersebut bukan saja bisa dilihat dari konstribusinya terhadap pendapatan nasional yang semakin mengecil, tetapi juga kerusakan alam akibat eksploitasi yang berlebihan,
PANGAN
khususnya di sektor kehutanan. Sedangkan pada level mikro, hubungan antarpelaku ekonomi di sektor pertanian dan kehutanan lebih banyak meninggalkan luka bagi pelaku ekonomi di sektor hulu (petani, peternak, nelayan, dan masyarakat di sekitar hutan) karena pembagian nisbah ekonomi yang timpang. Dalam situasi seperti ini, bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan masyarakat desa apabila kantung-kantung
Edisi No. 51/XVIi/Juli-September/20O8

## Tabel 4. Pertumbuhan dan Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB (%)
Keterangan 2004 2005 2006 2007 2007 1 II III IV
Pertumbuhan (%)
Distribusi Terhadap PDB (%) 2,8 14,9 2,7 14,5 3,4 14,2 -1,7 13.8 4,7 14,4 7.6 15,1 3,1
11,9 3,5 13,8
Sumber: BPS; dalam Bl. 2008:34
kemiskinan di Indonesia lebih banyak berada di wilayah perdesaan, terutama yang selama ini bergelut di sektor pertanian dan kehutanan.
Dilihat dari struktur sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), data-data yang tersedia memperlihatkan bahwa kontribusi sektor pertanian terus turun terhadap PDB. Proses ini telah berlangsung selama puluhan tahun, tanpa ada tanda-tanda bisa dihentikan. Bahkan, setidaknya dalam empat tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB secara konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2004, kontribusi sektor pertanian
sebesar 14,9%, kemudian tiga tahun selanjutnya berturut-turut turun menjadi 14,5%, 14,2%, dan 13,8%.
Selain itu. dilihat dari sisi pertumbuhan nampak bahwa walaupun pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2007 lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ini masih relatif rendah. Pada tahun 2007 sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5%, sedangkan tiga tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 2,8%, 2,7%, dan 3,4% (Tabel 4). Dari tabel tersebut disimpulkan sebuah kenyataan pahit bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian masih sebatas tataran retorika.

## Tabel 5. Kinerja Sektor Pertanian (persen per tahun)
Tahapan Kinerja Pangan dan Holtikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Pertanian Agregat Revolusi 1945-1965 2,38 1,90 - - 2,40 Konsolidasi 1967-1978 3.58 4,53 2,02 3,44 3,39 Tumbuh tinggi 1978-1986 4.95 5,85 6,99 5.15 5,72 Dekonstruksi 1986-1997 1.90 6,23 5,78 5.36 3,38 Krisis ekonomi 1997-2001 1,62 1.29 -1,92 5,45 1,57 Desentralisasi 2001-2004 2,81 5,85 5,19 4,59 3,83 Revitalisasi 2005-2009?
2,95
6.30 4,38
"
3,79
Sumber: Kalkulasi Bustanul Arifin berdasarkan data BPS dan FAO; dan Departemen Pertanian. 2007
Keterangan:
- Angka pertumbuhan pada periode revolusi (1945-1965) diambil dan berbagai sumber seperti Booth (1998), untuk pangan. perkebunan. dan FAO untuk total pertanian
- Angka pertumbuhan pada periode modern (1967-2004) dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian. publikasi BPS, dan FAO (berbagai tahun)
- Subsektor kehutanan dikeluarkan dari perhitungan karena perbedaan karakterislik yang mencolok
- Data 2005-2009 diambil dari Rencana Strategis DeDartemen Pertanian
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/2008
Selain itu, apabila kinerja tersebut dikomparasikan dengan kinerja sektor pertanian paska kemerdekaan menampakkan bahwa selain periode tahun 1978 - 1986, kinerja pertanian hanya tumbuh di kisaran 2% - 3,8% (Tabel 5).
Sebenarnya potensi sektor pertanian bagi Indoensia cukup menjanjikan walaupun
Jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga yang memiliki karakteristik perekonomian hampir sama dengan Indonesia, yakni Filipina, Malaysia, dan Thailand terlihat bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap PDB (2006) di Indonesia lebih tinggi daripada di Malaysia dan Thailand. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sektor

## Tabel 6. Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2004 - 2009
(dalam ribuan ton)
Komoditas 2004 2005 2006 2007 2008*) 2009*) Growth (%)2004-2009 Pangan Nabati 1. Padi 54.088 53.985 55.717 58.183 60.500 63.525 3,29 2.Jaqunq 11.225 12.014 - 2.-45 13.532 16.200 19.440 11,81 3. Kedelai 723 797 327 950 1.300 1.800 20,84 4. Kacanq tanah 837 838 898 926 954 984 3,31 5. Ubi kayu 19.425 19.459 "9.653 19.745 19.815 19.898 0,48 6. Ubi jalar 1.902 1.840 1.890 1.960 1.904 1.913 0,16 7. Sayur-sayuran 11.790 11.893 15.372 20.628 29.118 43.293 30,83 8. Buah-buahan 10.656 11.266 12.942 13.436 13.978 14.455 6,37 9. Minyak sawit 13.097 14.336 16.182 16.500 17.400 19.442 8.30 10. Minyak qorenq 3.054 3.096 3.157 3.208 3.259 3.310 1.62 11.Gula 2.051 2.242 2.267 2.660 2.740 3.300 10,24 Pangan Hewani 1. Daqinq sapi dan kerbau 426 438 450 463 475 488 2.75 2. Daqinq Unqqas 1.396 1.524 1.654 1.781 1.991 2.014 7.61 3. Te ur 1.051 1.141 '.240 1.350 1.468 1.598 8.74 4. Susu 596 656 723 798 880 971 10.25 Sumber: Deparlemen Pertanian, 2007 (diolah)
') data proyeksi
ditengah kondisi dimana keberpihakan pemerintah masih relatif lemah. Ini terbukti dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas pangan penting di Indonesia antara tahun 2004-2009 (tabel 6). Terlihat bahwa komoditas jagung, kedelai, sayur-sayuran, minyak sawit, gula dan susu merupakan komoditas pangan penting yang mengalami pertumbuhan bagus dalam periode 2004- 2009. Beberapa komoditas penting tersebut mengalami pertumbuhan produksi lebih dari 10 persen per tahun, terutama sayur-sayuran dan kedelai.
10 Pangan
pertanian sangat penting dalam perekonomian Indonesia, walaupun secara umum kontribusi sektor pertanian tetap kalah dibandingkan dengan sektor industri dan jasa (seperti halnya di negara tetangga itu). Masalahnya. proporsi sumbangan sektor pertanian tersebut tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya. Di Indonesia, pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,8% tetapi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 41,23% dari total tenaga kerja. Hal ini artinya, kue yang sedikit dibagi orang banyak sehingga secara rata-rata
Edisi No. 5l/XVIl/Juli-Septcrnbcr/2()08
pendapatan tenaga kerja sektor pertanian sangat kecil. Sebaliknya, di Malaysia sumbangan sektor pertanian terhadap PDB memang lebih kecil dari Indonesia (8,7%), namun menyerap tenaga kerja hampir proporsional (15% dari total tenaga kerja) sehingga bisa dikatakan petani di Malaysia
Indonesia adalah gagasan yang sebagian besar ahli menyetujuinya. Namun, melihat keadaan sektor pertanian saat ini. barangkali jalan ke arah sana masih sangat jauh. Setidaknya dua masalah mendasar masih menggantung pada sektor pertanian di
Indonesia (Yustika, 2002:132-133). Pertama,

## Tabel 7. Beberapa Indikator Sosial Ekonomi
Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand Tahun 2007*
Keterangan Negara Filipina Indonesia Malaysia Thailand Penduduk (juta'oranqi 87.0 219.2 26,64 65,23 PDB/Kapita (US$'i 4.700 (2005) 1.947,3 12.000 (2005) 8.600 (2005) Pertumbuhan PDB.thn (%) 7,3 (2007) 6.3 6,3 (2007) 4,8 (2007) PDB/Sektor (%): 1. Pertanian 2. Industri 3. Jasa 14.2 31,6
54,2 13,8 27,4 9,3 8,7 49,9
43,5 10,7 44,6 44,7 Angkatan Kerja (%) 1. Pertanian 2. Industri 3. Jasa 36 10
54
41,28 12,38
12,03
15
21
65
41 15
45
Produk Pertanian Utama Ekspor (S mtlyar FOB)
Padi. jagung. ketela, pisang, tebu, kelapa, nanas, Mangga,
daging sapi, ikan, telur, dan daging bab
46.2
Padi, kacang- kacangan, ketela,
karet, coklat, kopi.
kelapa sawit, kopra, ayam, sapi, dan telur
118,01 Padi, karet, kelapa sawit, coklat, dan rempah 160,7
Padi, ketela,
jagung, tebu, kelapa, kedele. dan karet
128.2
Imoor (S milvar FOB) 53.1 84.93 123.9 113.4
Sumber: Diolah dari berbagai sumber dalam Soekartawi. 2006:2Avww.adb.org
' Keterangan:
• • Selain Indonesia, data-data negara lain di atas merupakan data tahun 2006, kecuali untuk pertumbuhan PDB - ' Untuk data PDB/kapila (US$) Filipina, Malaysia dan Thailand masih menggunakan data tahun 2005
relatif makmur. Sedangkan struktur sektor pertanian (ditinjau dari sumbangan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja) di Filipina dan Thailand mirip Indonesia (negara-negara lain menggunakan data 2006) [Tabel 7].

## V. KESEJAHTERAAN PETANI
Ide yang meyakini bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pilihan paling rasional yang harus dikembangkan oleh
Edisi No. 51/XVU/Juli-September/2008
kepemilikan lahan yang luar biasa sempit.Jika pada tahun 1980-an, Hayami dan Kikuchi melaporkan bahwa kepemilikan lahan rata- rata di Jawa kurang dari 0,5 hektar, maka sekarang ini rata-rata kepemilikan lahan tinggal 0,3 hektar saja. Dengan struktur kepemilikan lahan yang seperti ini, atribut- atribut semacam efisiensi dan produktivitas sungguh jauh dari kenyataan. Salah satu sebab kian mengecilnya rata-rata kepemilikan
PANGAN 11
lahan tersebut disebabkan oleh konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain (pabrik, real estate, pusat perbelanjaan, unit perkantoran, dan Iain-Iain), khususnyadi Pulau Jawa. Pada tahun 2003, misalnya, dibandingkan 4 tahun sebelumnya (1999) di Indonesia lahan pertanian telah berkurang sekitar 423 ribu hektar (Tabel 8). Kedua, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian (petani) selama ini sebagai pihak
Kemudian mengenai kondisi yang selalu kurang memihak petani, Deere & Janvry (dalam Ellis, 1988:55-56) mengidentifikasi tujuh mekanisme yang membuat petani terjerembab secara mengenaskan, yakni: (i) rent in labour services, di mana hal ini menggambarkan adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses layanan tenaga kerja; (ii) rentin kind, misalnya sewa bagi hasil (share-cropping) yang dalam praktiknya
Tabel 8. Neraca Lahan Sawah di Indonesia, 2003
Wilayah Luas Lahan Baku 1999 (Juta ha) Luas Pengurangan (Ribu ha) Luas Penambahan (Ribu ha) Luas Konversi (Ribu ha) Persentase Konversi (persen) Jawa 3,38 167,2 18,0 -149,1 -4,42 Luar Jawa 4,73 396.0 121.3 -274,7 -5.81 Indonesia 8,11 563,2 139.3 -423,9 -5.23
Sumber: BPS, Potensi Desa Hasil Sensus Pertanian 2003
yang selalu kalah dan tersingkirkan. Berhadapan dengan alam, teknologi, dan kelembagaan; sektor pertanian selama ini hampir selalu berada pada situasi subordinate terdesak secara mengenaskan.
Soal sempitnya kepemilikan lahan merupakan ironi yang sangat memilukan. Beberapa studi mengenai rumah tangga petani menunjukkan realitas bahwa sebagian besar petani memang memiliki lahan yang sangat sempit, bahkan banyak di antaranya yang tidak punya sepetak lahan pun sehingga mereka hanya menjadi buruh tani. Dengan kondisi semacam itu, sering kali pekerjaan pertanian lebih banyak ruginya. Akhirnya, tidak ada cara lain bagi rumah tangga petani untuk menyiasati pemenuhan kebutuhan ekonominya selain dengan cara mencari sumber pendapatan di luar sektor pertanian (non-farm). Bahkan, bagi petani yang memiliki lahan kurang dari satu hektar, proporsi pendapatan yang berasal dari non-farm mencapai 80% (Yustika, 2003:56). Langkah ini merupakan akrobat umum yang biasa dilakukan rumah tangga petani untuk mengatasi kehidupannya yang serba subsisten.
12 PANGAN
menunjukkan kedaulatan tuan tanah (landlord) dalam memutuskan porsi bagi hasil; (iii) rent in cash, di mana petani harus menyewa secara tunai untuk mendapatkan akses mengolah lahan; (iv) appropriation of surplus value via the wage, di mana terdapat pengambilan surplus atas produksi dengan jalan pemberian upah standar; (v) appropriation via prices, di mana petani dirugikan akibat harga output yang anjlok dipasaran atau harga input yang membumbung, atau akibat keduanya sekaligus; (vi)appropriation via usury, di mana pendapatan petani direnggus akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar dari harga pasar nasional maupun internasional: dan (vii) peasant taxation, di mana negara biasanya memajaki secara tidak langsung terhadap produk pertanian. Pajak ekspor untuk komoditi pertanian, misalnya, merupakan mekanisme umum yang menyebabkan terjadinya transfer pendapatan dari petani ke negara.
Jika dilihat secara lebih mendalam, tiga masalah peminggiran pertama itu ditempuh lewat mekanisme sewa, kemudian tiga berikutnya melalui pasar, dan satu karena faktor negara. Ketujuh mekanisme tersebut
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/2008
hampir seluruhnya bisa dijumpai dalam realitas pertanian di Indonesia, sehingga agenda yang mendesak sebelum membicarakan tentang pembangunan sektor pertanian adalah menyelesaikan problem mendasar tersebut.
Salah satu dampak dari mekanisme sistem ekonomi yang kurang memihak petani tersebut adalah nilai tukar petani (NTP), yakni instrumen yang mengukur rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, terus menurun setiap tahunnya. Ini artinya, tingkat kesejahteraan petaniterus merosot. Nilai tukar petani sempat melonjak cukup tajam antara tahun 1997 - 1999sebagai respons kejutan atas terjadinya krisis ekonomi, sehingga membuat harga- harga produk pertanian menjadi sangat tinggi. Namun situasi itu tidak bertahan lama, sehingga sejak tahun 1999 NTP menuju ke lereng negatif hingga kini. Fakta ini dengan sendirinya terus mengumandangkan adanya sinyalemen bahwa pemerintah memangtidak benar-benar serius memikirkan pembangunan sektor pertanian.
Melihat situasi yang semacam itu, sebetulnya ruang gerak kebijakan bagi pemerintah untuk memecahkan kemelut sektor pertanian tidak terlalu luas. Dari sisi substantif, soal strategis yang harus diperbincangkan adalah masalah reformasi kepemilikan lahan (land reform). Selama ini, pendekatan tersebut kelihatannya sulit ditempuh karena adanya hambatan psikologis dan politis. Walaupun kesan itu tidak bisa dipungkiri, tetapi ada baiknya mulai dibicarakan dan dihitung secara cermat biaya ekonomi, politik, dan sosialnya. Beberapa pengalaman negara lain yang pernah melakukan kebijakan land reform, terbukti dapat mengatasi persoalan sempitnya kepemilikan lahan tersebut.

## VI ARAH DAN KEBIJAKAN PEM BANGUNAN PERTANIAN
Isu pangan sangat serius di Indonesia karena proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan pada dekade 1980-an mencapai 70% dan sekarang sudah menurun menjadi 50%. Walaupun penurunan
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/2008
ini cukup berarti, tetapi secara umum masih cukup besar, karena separuh pendapatan habis digunakan untuk konsumsi pangan. Hal ini tentu berbeda dengan, misalnya, AS yang warga negaranya pada tahun 2003 hanya membelanjakan sekitar 10% pendapatan riilnya (disposable income) untuk konsumsi pangan (food). Angka ini merupakan yang terendah di AS sejak tahun 1929, apalagi jika dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 1933 yang mencapai 25,2%. Secara keseluruhan, sejak tahun-tahun itu sampai kini persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan di AS terus merosot. Menariknya, dalam situasi seperti itu pemerintah AS tetap memberlakukan kebijakan pangan murah (cheap food) meskipun proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan tidak besar.
Kebijakan pangan murah an sich seperti di AS, tanpa diimbangi dengan kebijakan lainnya (seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus) tidak menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan. Lebih dari itu, kebijakan pangan murah di negara berkembang, seperti di Indonesia, selalu bertendensi subsidi kepada kelompok kaya yang tinggal di perkotaan (urban bias) sehingga menindih petani (orang desa) dalam dua hentakan sekaligus. Pertama, petani dirugikan karena insentif laba menjadi sangat kecil akibat kebijakan pangan murah. Kedua, petani harus membayar harga yang mahal untuk membeli komoditas nonpertanian karena pemerintah menyerahkan mekanisme penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar. Sungguh tidak sulit untuk memahami perkara sederhana ini,namun dalam sejarahnya sukar untuk mengimplementasikan pondasi kebijakan ini karena kuatnya aspek politik yang bermain dalam arena pengambilan keputusan.
Tampaknya, kebijakan harga pangan murah juga bukan solusi yang baik bagi Indonesia karena menjadikan petani sebagai korban (victim of development). Namun, meniadakan sama sekali kebijakan tersebut juga bermasalah karena proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap pangan masih cukup
PANGAN 13
besar (50%) dan pendapatan per kapita penduduk rendah pula. Di sinilah diperlukan kebijakan ganda (dualpolicies) sebagai jalan kompromi untuk menyatukan dua kepentingan tersebut. Pertama, subsidi harga produk dihilangkan (khususnya dalam jangka menengah/panjang) untuk diganti subsidi input (bibit, pupuk, penyuluhan, irigasi, dan Iain- lain). Kedua. stabilitas pasar harus dibangun untuk menjamin kepastian bagi konsumen komoditas pangan.
Khusus untuk kebijakan stabilitas pasar (market stability) dapat dicapai melalui perubahan struktural sehingga mampu memperbaiki sektor pertanian dengan cara: (i) peningkatan diversifikasi konsumsi pangan sehingga tidakterkonsentrasi pada komoditas tertentu (misalnya beras); (ii) penyebaran surpluskomoditas pangan ke tempat lain yang mengalami defisit; dan (iii) interaksi strategis antara sektor publik dan swasta untuk mencegah instabilitas pasar dan krisis pangan. Secara spesifik. soal diversifikasi konsumsi pangan memang penting karena
mempermudah proses penguatan kedaulatan pangan. Jadi, pemerintah harus merintis program diversifikasi pangan mulai sekarang juga. Dengan jalan inilah kedaulatan pangan bisa terwujud dan bukan sebatas sebagai retorika politik.
Selain dua hal khusus tersebut, memang banyak jalan keluar yang bisa dilakukan oleh pemerintah, namun salah satu yang dapat diupayakan saat ini adalah dengan melakukan proses transformasi sektor pertanian secara utuh. Proses transformasi itu sendiri bisa diletakkan dalam tiga level. Pertama, pemerintah menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan pertanian, misalnya pengadaan jalan terutama farm road, jembatan, sistem irigasi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan (tentu saja) reformasi tanah. Kedua, memperkuat pasar sebagai media yang akan mempertemukan transaksi antara sektor hulu dan hilir di sektor pertanian. Pada level ini setidaknya terdapat tiga pekerjaan yang harus dilakukan oleh

## Bagan 1: Fase Kebijakan untuk Menopang Tranformasi Pertanian
Fase 1 Pemapanan Basis/pondasi
Fase 2
Memperkuat Pasar
Fase 3 Eksekusi

## Jalan/sistem irigasi/riset/penyuluhan
(reformasi tanah)
Keuangan musiman Sistem pasokan input Pasar output lokal
Pasar sektor swasta yang efektif Sumber: Dorward. et. al.. 2003:5 14 PANGAN
Produktivitas pertanian yang rendah I
Teknologi intensif, ketidak cukupan keuangan, pasar input dan output

## I
Permintaan input petani dan surplus produksi

## T
Volume keuangan yang besar, permintaan input dan pasokan produksi, Keterkaitan pertumbuhan non-pertanian
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/2008
pemerintah yakni : mendesain sistem keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku di sektor pertanian (musiman); sistem pasokan input; dan pasar output lokal. Ketiga, menggandeng pelaku ekonomi swasta (private sector) untuk mengeksekusi kegiatan lanjutan di sektor pertanian, khususnya pemasaran dan pengolahan komoditas pertanian sehingga memiliki keterkaitan dengan sektor non-pertanian (Bagan 1).
Sedangkan dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, secara umum ada dua poros strategi kelembagaan yang bisa diupayakan untuk memajukan sektor pertanian (sekaligus menjadi landasan program revitalisasi sektor pertanian). Pedama, kebijakan tidak langsung (indirect policies) dengan jalan membenahi infrastruktur sektor pertanian yang tidak laik. Pengertian infrastrukturyang tidak layak di sini adalah situasi ketidaksepadanan antarpelaku ekonomi, baik oleh karena kemampuan nilai tawar yang berbeda maupun kepemilikan aset produktif yang tidak proporsional. Dengan begitu, beberapa agenda jalur politik yang dapat dikerjakan adalah: (a) menerbitkan statuta hubungan antarpelaku ekonomi yang lebih menjanjikan kesetaraan (misalnya kasus petani penggarap dan tuan tanah dalam hubungan sharecropping. dan relasi peternak susu-tengkulak-pemilik toko); (b) menata kembali kepemilikan aset produktif yang sudah sangat timpang, yakni lewat kebijakan land reform;' dan (c) transparansi dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak terbuka kesempatan bagi pemilik modal (pelaku ekonomi skala besar) menelikung kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemerintah. Melalui upaya-upaya inilah diharapkan
Pendeotan reformasi lanah ini memang Kelihatannya sulit ditempuh karena adanya hambatan psiko;ogis dan pol tis. Walaupun kesan itu tidak bisa dipungkin, tetapi ada baiknya muiai dibicarakan dan dihitung umung ruginya jika dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan lainnya. Beberapa pengalaman negara lainyang pernah melakukannya terbukti dapat mengatasi persoalan kepemiiikan ahan tersebut. Di Jepang misalnya. reformasi tanah sjdah dilakukan seusai Perang Djnia II dan berhasil memengaruhi pemeralaan pendapatan. Program reformasi lanah di Jepang ini berhasil karena terdapat dua titik temu. disatu sisi rakyat menuntut dengan kuat dan di sisi lain pemerintah mempunyai kemauan politik yang fidak kalah kukuh. Lihat Yujiro Hayami. Develomenl Economics: From the Poverty to tne Wealth ol Nations, Oarendon Press. Oxford, f 997, Hal. 175
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/2008
pencapaian pertumbuhan sektor pertanian ekonomi lebih dapat diprediksi dan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor hulu lebih bisa dipastikan.

## VII. PENUTUP
Tidak ada ungkapan yang lebih baik untuk menggambarkan hubungan yang kuat antara pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keberlangsungan bangsa ini selain yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno ketika meletakkan batu pertama pembangunan Kampus Baranangsiang (dulu Fakultas Pertanian Ul, kini IPB) pada tahun 1952 menyatakan: penyediaan makanan rakyat bagi kita adalah soal hidup matinya bangsa ini. Presiden Soekarno sadar dan tahu persis bahwa kelangsungan hidup bangsa ini ditentukan oleh sampai sejauh mana negara dapat menyediakan dan mencukupi kebutuhan pangan secara memadai dan mandiri.
Uraian di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia masih belum menampakkan hasil yang memadai.
Komitmen pemerintah untuk betul-betul mengembangkan sektor pertanian belum tampak, bahkan cenderung semakin turun dari waktu ke waktu. Indonesia yang dulu merupakan produsen besar untuk beberapa komoditas pangan, seperti gula, kedelai, dan beras, saat ini justru menjadi importir. Hampir sebagian besar produk penting di sektor pertanian sekarang harus diimpor karena produksi domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, akses masyarakat terhadap pangan belum juga sepenuhnya terpecahkan. Masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan dan beberapa daerah masih mengalami kerawanan pangan.
Ironisnya, kenaikan harga ini menjadi beban bagi Indonesia yang dikenal memiliki sumber daya pertanian yang cukup melimpah. Seharusnya jika negara mampu mengelola sumber daya"pertanian dengan baik, keadaan ini menjadi berkah bagi bangsa ini, bukan sebaiknya menjadi beban dan masalah. Oleh karena itu, jika masalah ini tidak segera
ditangani akan membuat ketersediaan pangan di Indonesia menjadi semakin rawan. Implikasinya, sebagian besar masyarakat pasti akan juga kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Apabila hal ini yang terjadi, maka masalah pangan bisa berubah menjadi krisis ketahanan nasional karena kebutuhan yang paling mendasar warga negara tidak dapat dicukupi oleh pemerintah. Semua pemimpin di negeri ini perlu menyadari bahaya tersebut agar Indonesia tidak terjerembab menjadi negara yang gagal.

## daftar pustaka
Arifin, Bustanul. (2005). Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi,
PT Grasindo: Jakarta Badan Pusat Statistik, (2006). Berita Resmi Statistik, No. 39/IX/1 Agustus 2006. Jakarta
Badan Pusat Statistik, (2006). Berita Statistik Resmi,
No. 40/IX/14 Agustus 2006. Jakarta
Bank Indonesia, (2008). Laporan Perekonomian Tahun 2007: Menjaga Stabilitas. Mendukung Pembangun Ekonomi Negeri, Jakarta
Deparlemen Pertanian, (2007). Rencana Strategis
Departemen Pertanian 2005-2009, Jakarta Dorward, Andrew, et. Al, (2004). "A Policy Agenda tor
Pro-Poor Agricultural Growth", World Development, 32 (1):73-89 Ellis, Frank. (1988). Peasant Economics Farm Households and Agrarian Development, Cambridge University Press: Cambridge Hayami, Yujiro Hayami, (1997). Develoment Economics:
From the Poverty to the Wealth of Nations,
Clarendon Press: Oxford Sasisliya, Reva, (2008). "Secercah Harapan dari ADB".
Media Indonesia, 7 Mei 2008 Soekartawi. (2006). "Konstruksi Politik Pertanian di Negara Asia Tenggara: Pengalaman Empiris di Filipina. Indonesia. Malaysia, dan Thailand', Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Rekonstruksi Politik Pertanian Indonesia, diselenggarakan oleh PERHEPI dan Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian - Universitas Brawijaya, Malang 19 Desember 2006. Tidak dipuolikasikan
World Bank. (2008). "Rising food prices: Policy options and World Bank response", Website:hffp:/-' siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/ Developmentcommittee (diakses 15 Juni 2008) Yustika, Ahmad Erani, (2002). Pembangunan dan Krisis:
Memetakan Perekonomian Indonesia, PT Grasindo: Jakarta , (2003). Economic Analysis of Small Farm Households, Brawijaya University Press: Malang
BIODATA PENULIS :
Mohamad Fadhil Hasan Ketua Peneliti Senior Kelompok Perdagangan Internasional, Pemasaran, Kebijakan Pertanian dan Perbankan, Institute for De velopment of Economics and Finance (INDEP) Pendidikan terakhir PhD. dari Department of Agricultural Economics, University of Kentucky. Lex ington. KY, USA. Lulus : 2000 E-mail: indef@indo.net. id

## Ahmad Erani Yustika Direkur Eksekutif Ekonomi
Kelembagaan Institute for Development of Econom ics and Finance (INDEF) Pendidikan terakhir Ph. D dari University of Gottingen (Georg-August-Universitat Gottingen),
Jerman Lulus : 2005
Edisi No. 5l/XVll/Juli-September/2008