Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda (Studi Kasus Pasal 17 tentang Ikrar Wakaf)
Ana Rosida 1 , Moh. Mahrus 2 , Aulia Rachman 3 1,2,3 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

## annarosida97@gmail.com

## Abstrak
Wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan sebagian harta benda miliknya agar digunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan beribadah atau kesejahteraan umum lainnya. Ikrar wakaf  merupakan  suatu  pernyataan  yang  diucapkan  atau  dituliskan  oleh  seorang  wakif kepada nazhir, yang bertanggungjawab sebagai pengelola harta benda wakaf  tersebut. Pada penelitian  ini  fokus  untuk  mengetahui  implementasi  wakaf  yang  ada  di  Kelurahan  Handil Bakti  Kecamatan  Palaran  dan  kendala  apa  yang  dihadapi  pada  pelaksanaan  wakaf  di kelurahan  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  pada  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  kendala  yang  menghambat pelaksanaan  wakaf  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran  adalah  masih  minimnya pelaksanaan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  KUA  tentang  sertifikasi  wakaf  kepada masyarakat,  kurangnya  anggaran  dalam  pembiayaan  proses  wakaf,  lamanya  respon  dari pihak  BPN  dan  proses  pengumpulan  berkas  pendaftaran  wakaf  yang  cukup  lambat  oleh wakif. Sedangkan implementasi Pasal 17 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Handil  Bakti  cukup  baik, dimana  dari 19 lokasi  wakaf, 18 diantaranya telah  melaksanakan  ikrar  wakaf  di  depan  PPAIW  yang  dilakukan  dengan  lisan  dan dituangkan ke dalam tulisan oleh pihak PPAIW dan 1 diantaranya belum melaksanakan ikrar wakaf sesuai dengan Pasal 17 disebabkan wakif hanya melaksanakan ikrar secara lisan dan tidak  mendaftarkan  aset  tersebut  sebab  beliau  berpendapat  jika  pelaksanaan  wakaf dilakukan guna mencari ridho Allah Swt.
Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang Undang Waqaf, Implementasi Waqaf Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta, dimana semua  bentuk  kekayaan  pada  hakikatnya  adalah  milik  Allah  Swt.  demikian  juga  harta benda yang berada di alam semesta ini, yang telah dianugerahkan untuk semua manusia. Sesungguhnya kekayaan itu merupakan pemberian dari Allah Swt kepada manusia untuk dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  bagi  kesejahteraan  seluruh  umat  manusia  sesuai dengan kehendak Allah Swt. (Subhan ZA, 2016)
Dalam hukum Islam ada satu kegiatan yang sangat di anjurkan untuk dilakukan oleh umat  Islam,  yaitu  wakaf.  Wakaf  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan  harta  benda  kepada  seseorang  atau  lembaga  secara  sah  dengan  cara menahan hartanya dan mengambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupun merusak aspek dari harta wakaf tersebut, dan hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Swt. Islam mendorong pemberdayaan wakaf untuk peningkatan kepentingan umat

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
di  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Maka  dari  itu  adanya  bentuk  penahanan harta  benda  wakaf  tersebut  sangat  penting  untuk  meningkatkan  pemberdayaan kesejahteraan umat. (Samingan, 2017)
Adapun yang mendasari pelaksanaan wakaf dalam Islam sesuai dengan ayat-ayat al- Qur’an  yang  memerintahkan  orang  berbuat  kebaikan  di  masa  hidupnya  dan  salah  satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 267 yang dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa  Allah  Swt  memerintahkan  agar  manusia  menafkahkan  hartanya  pada  jalan kebaikan,  dan  salah  satu  jalan  untuk  menafkahkan  harta  pada  jalan  kebaikan  adalah wakaf,  maka  dari  itu  ayat  ini  digunakan  sebagai  dalil  yang  menganjurkan  untuk melaksanakan wakaf. (Rozalinda, 2015)
Dalam  menyikapi  pelaksanaan  perwakafan  di  Indonesia  ada  tiga  pedoman  yang digunakan  untuk  mengatur  permasalahan  perihal  wakaf,  yaitu  :  Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004.  (Marjudi,  2014)  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf.  (Al-Alabij,  1992)  Keberadaan  Undang-Undang  tentu  berbeda  dengan peraturan pendahulunya tentang wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya perkembangan pemikiran untuk harta benda wakaf, dimana pada peraturan sebelumnya  membatasi  hanya  untuk  benda  tidak  bergerak  (tanah)  tetapi  setelah munculnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dapat  dilakukan  menggunakan  benda  bergerak  seperti  uang  tunai,  logam  mulai,  surat berharga  dan  benda  bergerak  lainnya.  (Wadjdy  &  Mursyid,  2007)  Dengan  adanya peraturan tentang wakaf tersebut maka proses praktik wakaf akan semakin terorganisir dengan  baik  dan  benar sehingga  dapat sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia dan  sesuai  dengan  ketentuan  secara  hukum  Islam.  Sehingga,  pengaplikasiannya  pada masyarakat juga dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Perwakafan  tanah  yang  ada  di  Indonesia  juga  tercantum  kedalam  hukum  Agraria, yaitu  perangkat  peraturan  yang  mengatur  tentang  bagaimana  penggunaan  dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa,  untuk kesejahteraan bersama seluruh  rakyat Indonesia.  Oleh  sebab  itu  perwakafan  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  Pasal  49  Ayat  3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  dalam  yang  berbunyi:  “Perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah”. (Departemen Kementerian Agama RI, 2007) Pendaftaran  tanah  adalah  salah  satu  upaya  dari  pemerintah  untuk  mencegah timbulnya  persengketaan  tanah,  sebab  di  Indonesia  tanah  memiliki  kedudukan  yang sangat  penting  bagi  setiap  manusia.  Sehingga  dengan  diselenggarakannya  pendaftaran tanah ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui tentang status tanah mereka atau  kedudukan  hukum  tentang  tanah  yang  mereka  miliki.  (Widodo,  2008)  Bahkan didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 menyatakan bahwa adanya pendaftaran  tanah  itu  berguna  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum bagi pemegang tanah tersebut, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang  berkepentingan  agar  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  informasinya,  dan  untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (Pemerintah RI, 1997) Dalam perwakafan adapun tugas dari seorang nazhir adalah melaksanakan proses pengadministrasian aset wakaf kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar aset  wakaf  dapat  memiliki  kekuatan  hukum,  sehingga  dapat  meminimalisir  akan terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri  Agama  Nomor  1  Tahun  1978  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa Kepala Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW) dan administrasi perwakafan diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama
(KUA)  Kecamatan.  (Anshor,  2011)  Ketentuan  untuk  kepastian  hukum  terhadap  tanah wakaf  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  dimana  pada peraturan  tersebut  telah  disebutkan  syarat-syarat  administrasi  serta  pelaksanaannya, khususnya  yang  telah  mempunyai  sertifikat  tanah.  Tanah  wakaf  tersebut  dapat dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  serta  dapat  dikembangkan.  (Departemen Kementerian  Agama  RI,  2007)  Jika  tanah  wakaf  tersebut  tidak  mempunyai  kepastian hukum  (tidak  memiliki  sertifikat  tanah)  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977,  tanah  tersebut  dapat  menjadi  sengketa  dan  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara semestinya.
Berdasarkan  data  yang  ada  di  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  untuk  perhitungan presentase tanah wakaf yang memiliki sertifikat tanah adalah 62% dari 420 ribu hektar tanah  wakaf  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  disebabkan  karena  keterbatasan kompetensi  dari  pengelola  wakaf  atau  nazhir.  (Aria,  2020)  Sedangkan  hasil  data  yang peneliti  peroleh  mengenai  jumlah  tanah  wakaf  yang  ada  di  Kalimantan  Timur  untuk bagian Kota Samarinda dalam urusan pendaftaran tanah wakaf sudah cukup tinggi, hal ini dapat  dilihat  dari  data  yang  ada  di  website  Sistem  Informasi  Wakaf  yang  dikelola  oleh pihak Kementerian Agama. (Kementerian Agama Kaltim, 2020)
Berdasarkan  hasil  penelitian  Yatini  yang  berjudul “Pelaksanaan  Sertifikasi  Tanah Wakaf  di  Kalimantan  Timur” menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf belum  sepenuhnya  maksimal    dikarenakan  ada  beberapa  tanah  wakaf  yang  terdaftar  di Kementerian Agama belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Adapun kendala pendaftaran tanah  wakaf  yang  dikemukakan  dalam  penelitiannya  disebabkan  oleh  kurang  efektifnya Surat  Keputusan  Bersama  Menag.  RI  dan  KBPN  Nomor  422/2004  dan  Nomor 3/SKB/BPN/2004  Tanggal  19  Oktober  2004.  Adapun  hal  lain  yang  menyebabkan pendaftaran  tanah  wakaf  terkendala  adalah  proses  pendaftaran  yang  terjadi  di  Kantor Pertanahan yang sangat lamban. (Yatini, 2012) Setelah mengamati penelitian yang telah dilakukan  oleh  Yatini  peneliti  bisa  melihat  kendala  apa  saja  yang  terjadi  sehingga menyebabkan  adanya  tanah  wakaf  yang  belum  bisa  memiliki  sertifikat  tanah  di  daerah Kalimantan Timur.
Dalam  jurnal  penelitian  milik  Moh.  Mahrus  dan  Aulia  Rachman  yang  berjudul “ Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda” menjelaskan jika mayoritas harta benda wakaf yang ada di Samarinda telah memiliki kekuatan hukum, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Samarinda.  Dalam  jurnal  ini  juga  dipaparkan mengenai kendala dalam melaksanakan legalitas aset wakaf adalah kurangnya kesadaran hukum  dari  masyarakat  dan  juga  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  menangani permasalahan perwakafan khususnya di pihak Kementerian Agama dan KUA. (Mahrus & Rachman, 2019)
Tabel I Jumlah Data Wakaf Kua Kecamatan Palaran No. Kelurahan Sudah Sertifikat Sudah AIW dan APAIW Jumlah Sudah Belum 1. Rawa Makmur 30 29 - 59 2. Handil Bakti 6 11 - 17 3. Bukuan 21 25 - 46 4. Bantuas 6 11 - 17 5. Simpang Pasir 10 1 - 11 JUMLAH 73 77 - 150 *Sumber: Data KUA Kecamatan Palaran Tahun 2020
Sedangkan  untuk  data  perwakafan  yang  ada  di  Kelurahan  handil  bakti  adapun jumlah  seluruh  aset  wakaf  adalah  19  aset  wakaf,  7  lokasi  aset  wakaf  telah  terdaftar  di Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  telah  memiliki  sertifikat  wakaf,  11  lokasi  aset wakaf hanya memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 1 lokasi aset wakaf hanya melakukan penyerahan secara lisan saja.  (Maulin, 2020). Jika diselaraskan dengan peraturan Pasal 32 Undang-Undangan  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  bahwa  PPAIW  atas  nama nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Instansi yang berwenang setelah diucapkannya atau ditandatangainya ikrar wakaf tersebut.  (Pemerintah  RI,  2004)  Tetapi  pada  kenyataannya  jika  diteliti  lagi  terhadap uraian  di  atas,  ada  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  semestinya sehingga  menyebabkan  kurang  produktifnya  pemanfaatan  dalam  harta  benda  wakaf tersebut.
Adapun  hasil  kegiatan  observasi  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Pejabat  Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  Kecamatan  Palaran  menyatakan  bahwa  selama  ini  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) hanya membantu dalam proses pencatatan Akta Ikrar Wakaf  (AIW)  saja,  dan  selebihnya  tentang  urusan  mendaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan dan  mendapatkan  sertifikat  tanah  wakaf  dilakukan  secara  mandiri  oleh  setiap  nazhir. (Maulin,  Wawancara  Pelaksanaan  Wakaf  di  KUA  Palaran,  2020)  Seperti  yang  berada  di Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran,  dimana  peneliti  menemukan  adanya  tanah wakaf  yang  belum  mendapatkan  sertifikat  wakaf  atau  belum  memiliki  bukti  nyata  Akta Ikrar  Wakaf  (AIW).  Bahkan  ada  beberapa  yang  telah  mendapatkan  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW)  tapi  belum  diproses  untuk  mendapatkan  sertifikat  wakaf  tersebut.  Dengan munculnya  kendala  untuk  mendaftarkan  tanah  wakaf  seperti  ini  ditakutkan  dapat menimbulkan  suatu  masalah  dikemudian  hari  yang  disebabkan  oleh  tanah  wakaf  itu sendiri,  karena  tanah  adalah  salah  satu  aset  keluarga  yang  biasanya  diwariskan  secara turun  temurun  oleh  generasi  ke  generasi.  Oleh  sebab  itu  pentingnya  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW)  adalah  untuk  menjadi  bukti  bila  kelak  terjadi  persengketaan  pada  tanah  wakaf tersebut. Dapat dipahami jika kendala yang terjadi dalam pendaftaran tanah wakaf adalah faktor  pembiayaan  dalam  proses  sertifikasi  wakaf,  dimana  dalam  proses  administrasi tersebut belum mendapatkan bantuan biaya dari pihak pemerintah, khususnya dari pihak Departemen  Agama.  Memang  untuk  anggaran  bantuan  sertifikasi  selalu  diajukan  tetapi karena adanya keterbatasan anggaran negara sehingga belum mendapatkan alokasi dana untuk membantu pendaftaran aset wakaf tersebut. (Departemen Kementerian Agama RI, 2007)
Maka  pada  penelitian  ini  peneliti  mencoba  untuk  meneliti  apakah  pelaksanaan perwakafan  yang  terjadi  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran  telah  sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkhusus untuk aspek legalitas  dan  pelaksanaan  praktek  yang  terjadi  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan Palaran. Sehingga untuk mendapatkan jawaban atas masalah di atas peneliti harus melihat dan meneliti apakah peraturan dalam Undang-Usndang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  telah  terimplementasi  dengan  baik  atau  tidak  dalam  proses  pelaksanaan perwakafan  yang  terjadi  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran.  Jadi  untuk menyikapi hal ini peneliti akan menyesuaikan fakta yang telah terjadi di lapangan dengan Pasal  17  Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  dalam  pasal  ini disebutkan  bahwa  ayat  1  berbunyi  Ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh  wakif  kepada  nazhir dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua) orang  saksi  dan  ayat  2  berbunyi  ikrar  wakaf  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW). Kemudian  nanti  peneliti akan  melihat dan memilah dimana saja aset wakaf yang telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil akhir yang akan didapatkan apakah Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
ini  telah  terimplementasi  dengan  baik  atau  tidak  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan Palaran ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam hukum Islam wakaf adalah salah satu ibadah yang dapat dikategorikan sebagai ibadah sosial, sebab manfaat dari harta benda wakaf tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak.  (Departemen  Kementerian  Agama  RI,  2003)  Menurut  pengertian  secara  bahasa, perkatan “ waqf ” berasal dari kata bahasa arab “ waqofa-yaqifu-waqfa ” yang berarti ragu - ragu,  berhenti,  memperlihatkan,  memperhatikan,  meletakkan,  mengatakan,  mengabdi, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. (Manan, 2006) Kata “ al-waqf ” dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yaitu:
ا ُ فْقَول ُُ ُملْيمبْسَّتلاَوُمسْيمبْحَّتلاُ َنَْعَمبِ
Artinya: ” Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”
Adapun tafsir dari ayat di atas adalah menahan harta yang diwakafkan oleh seorang wakif tanpa harus melakukan perpindahan kepemilikan, sebab diambil dari harta benda wakaf  tersebut  adalah  manfaatnya  bukan  harta  benda  tersebut.  (Departemen Kementerian  Agama  RI,  2006).  Dalam  pengertian  istilah  umum,  wakaf  adalah  sejenis pemberian  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  jalan  menahan  (pemilikan)  asal ( tahbisul  ashli ), lalu menjadikan manfaatnya untuk  kepentingan  umum.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan “tahbisul  ashli” ialah  menahan  barang  yang  diwakafkan  itu  agar  tidak diwariskan,  disewakan,  dan  digadaikan  kepada  orang  lain.  Pengertian  dari  “cara pemanfaatannya”  adalah menggunakan  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf  (wakif) tanpa  imbalan.  (Manan,  2006)  Secara syara’ wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat diambil manfaatnya tanpa harus mengurangi ataupun merusak barang tersebut, dan harta tersebut  dimanfaatkan  pada  jalan  kebaikan.  (Al-Alabij,  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia: dalam  teori  dan  praktek.  Ed.  I,  Cet.  2,  1992).  Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  guna  keperluan  ibadah  dan kesejahteraan  umum  secara  syari’ah. (Pemerintah  RI,  2004)  Menurut  Adrian  Sutedi perwakafan  tanah  adalah  suatu  perbuatan  seseorang  atau  badan  hukum  memisahkan sebagian  harta  atau  tanah  miliknya  dan  melembagakan  selama-lamanya  untuk kepentingan  peribadatan  atau  kepentingan  umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran  agama Islam. (Sutedi, 2009)
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ulama  terdahulu  dan  ulama  kontemporer,  peneliti menyimpulkan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang bernilai sosial sebab pemanfaatan dari  harta  benda  wakaf  tersebut  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar.  Sedangkan untuk  definisi  wakaf  adalah  menahan  harta  benda  yang  diwakafkan  tanpa  merusak ataupun menjualnya dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan secara syariat.
Adapun  kriteria  harta  benda  wakaf  yang  disyaratkan  menurut  Pasal  1  Angka  5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya  tahan  lama  atau  manfaat  jangka  panjang  serta  memiliki  nilai  ekonomi  menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif. (Pemerintah RI, 2004) Selain menjaga dan menahan harta wakaf tanpa harus merusaknya, ternyata wakaf juga memiliki keistimewaan lainnya, yaitu sebagai salah satu metode alternatif yang dapat digunakan untuk melestarikan suatu harta benda dari kemusnahan, sehingga harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya untuk orang-orang  banyak  yang  lebih  membutuhkan  dan  untuk  generasi  yang  akan  datang. (Djalaludin, 2007)
Dalam proses menjaga aset wakaf bagi generasi yang akan datang diperlukan legalitas hukum untuk aset wakaf yang di kelola, hal ini dilakukan guna melindungi dan mencegah jika suatu saat nanti dapat terjadi sengketa dengan aset wakaf tersebut. Adapun kegiatan yang  harus  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  tersebut  adalah  dengan  cara mendaftarkan aset wakaf tersebut secara resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

## Dasar Hukum Wakaf
Pada  dasarnya  ajaran  tentang  wakaf  adalah  suatu  produk ijtihad dari  para  ulama, sebab  di  dalam  al-Quran  tidak  pernah  dijelaskan  secara  jelas  tentang  perkara  wakaf. (Departemen  Kementerian  Agama  RI,  2008)  Sehingga  pengambilan  dasar  hukum pelaksanaan  wakaf  dalam  Islam  menggunakan  ayat-ayat  al- Qur’an  yang  memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Hal ini sesuai dengan surat Ali- Imran ayat 92, yaitu:
ُْنَلُُ
(ٌُمْيملَعُمهمبَُاللهَُّنماَفٍءْيَشُْنمماْو قمفْن  تُاَمَوَُنْوُّ بم تُاَّممِاْو قمفْن  تُ َّتََّحَّمبِْلااو لاَنَ ت

## ۹۲ ُُ)
Terjemahnya: “Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu  menginfakkan sebagian harta yang kamu cari. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.” (Q.S. Ali-Imran: 92)
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kita  akan  memperoleh  suatu kebaikan jika kita menginfakan sebagian dari harta yang kita cari untuk kebaikan di jalan Allah  Swt,  dan  sesunggunya  Allah  Swt  maha  mengetahui  apa  yang  dilakukan  hambanya dan akan menggangantinya dengan sebuah pahala yang berlipat ganda. Dalam ayat ini pun tak dijelaskan secara rinci mengenai hukum wakaf, tetapi kita dapat mengambil kesamaan dalam hal memberikan barang untuk kepentingan umat.
Adapun ayat lain yang menjelaskan mengenai keutamaan untuk menginfaqkan harta dijalan Allah Swt dan kita tidak akan merasa dirugikan karenanya, yaitu: ُ قمفْن  تُاَمَوُْم كمس فْ نَملَِفٍُْيَْخُْنممُاْو قمفْن  تُاَمَوُ ءاَشَيُْنَمُْيمدْهَ يَُاللهَُّنمكَلَوُْم هاَد هَُكْيَلَعَُسْيَل ُْم كْيَلمإَُّفَو  يٍْيَْخُْنممُاو قمفْن  تُاَمَوُماللهُمهْجَوَُءاَغمتْباَُّلامإَُنو
َُُنو مَلْظ تَلاُْم تْ نَأَوُ
( ٢٧٢ ) Terjemahnya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki- Nya.  Dan  apa  saja  harta  yang  baik  yang  kamu  nafkahkan  (di  jalan  Allah), maka  pahalanya  itu  untuk  kamu  sendiri.  Dan  janganlah  kamu membelanjakan  sesuatu  melainkan  karena  mencari  keridhaan  Allah.  Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya  dengan  cukup  sedang  kamu  sedikitpun  tidak  akan  dianiaya (dirugikan).” (Q. S. al-Baqarah: 272)
Dari  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  menjadikan  orang  yang  musyrik  untuk masuk Islam bukanlah kewajiban dari Nabi Muhammad Saw. sebab kewajibannya hanya memberi petunjuk dan penjelasan. Maka yang berkewajiban untuk memberikan petunjuk adalah  Allah  Swt.  Apa  pun  harta  yang  nanti  kamu  infaqkan  semata-mata  hanya  karna mencari ridho Allah  maka segala kebaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan bagi yang melaksanakan tidak akan pernah merasa dirugikan karenanya.

## Rukun dan Syarat Wakaf
Menurut  ajaran  Islam  rukun  adalah  hal  yang  paling  mendasar  dan  tidak  boleh ditinggalkan,  sebab  rukun  adalah  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu perbuatan.  (Wikipedia,  2020)  Sehubungan  dengan  rukun  wakaf,  menurut  Abdul  Wahab Khallaf rukun wakaf ada empat macam,(Manan, 2006) yaitu:
1. Wakif (Orang yang berwakaf)
2. Mauquf alaih (Tujuan Wakaf)
3. Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)
4. Sighat Wakaf (Ikrar Wakaf)
Adapun  rukun  yang  harus  dipenuhi  jika  akan  melakukan  wakaf  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Wakif
b. Nazhir
c. Harta benda wakaf
d. Ikrar wakaf
e. Peruntukkan harta benda wakaf
f. Jangka waktu wakaf
Sedangkan untuk syarat ataupun kriteria yang harus dipenuhi  dalam melaksanakan wakaf  adalah  benda  wakaf  tersebut  harus  memiliki  nilai  ekonimis.  Dalam  pelaksanaan wakaf sebaiknya rukun dan syarat tersebut seharusnya dapat dipenuhi, sebab itu adalah ketentuan agar wakaf tersebut dapat sah sesuai ajaran agama Islam.

## Macam-macam Wakaf
Terdapat berbagai macam jenis wakaf, hal ini dapat dilihat dari aspek yang terdapat dalam  wakaf  seperti  tujuan  dan  pemanfatannya,  batasan  waktu  untuk  wakaf,  dan  segi ekonomisnya.
1. Dari sisi segi tujuan dan fungsinya, wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Wakaf khusus atau biasa disebut dengan wakaf ahli atau wakaf dzurri . Definisi dari wakaf  ini  adalah  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu  keluarga  dari wakif atau pihak lain, seorang atau lebih. Adapun contoh untuk wakaf dzurri adalah jika  ada  seorang  keluarga  yang  ingin  mewakafkan  buku  kepada  anak,  cucu  atau kerabat lainnya yang mampu untuk menggunakannya.
b. Wakaf umum atau wakaf khairi , yaitu wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum  dan  untuk  kemaslahatan  umum,  tidak  dikhususkan  untuk  seseorang  atau kelompok  tertentu,  seperti  masjid,  tempat  pendidikan,  dan  lain-lain.  (Samingan, 2017)
c. Wakaf gabungan ( musytarak ), yaitu wakaf yang dilakukan untuk tujuan kepentingan keluarganya dan kepentingan umum. (Hana, 2015)
2. Wakaf  ditinjau  dari  segi  batasan  waktu.  Terdapat  dua  jenis  macam  wakaf  dari  segi batasan waktu yaitu wakaf berjangka dan wakaf abadi, yaitu:
a. Wakaf  berjangka/  sementara  yaitu  wakaf  yang  harta  bendanya  berupa  harta  yang bisa rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak  atau  termasuk  benda  abadi  tetapi  wakif  memiliki  batasan  waktu  dalam penggunaannya, seperti: wakaf mobil untuk keperluan di Puskesmas. (Lestari, 2012)
b. Wakaf  abadi  yaitu  harta  benda  wakaf  yang  bentuk  barangnya  bersifat  abadi, contohnya seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.
3. Wakaf dilihat dari segi pemanfaatanya, yaitu:
a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
b. Wakaf  secara  tidak  langsung,  yaitu  hasil  dari  harta  yang  digunakan  untuk kepentingan  produksi  yang  manfaatnya  bukan  dari  harta  benda  wakaf  tersebut secara  langsung  melainkan  dari  keuntungan  hasil  pengembangan  wakaf  yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini adalah harta yang diwakafkan tidak akan berkurang tetapi hasil dari produksi wakaf tersebut dapat diambil secara terus-menerus.
c. Wakaf tunai, yaitu biasanya berupa wakaf uang. (Samingan, 2017)

## Pelaksanaan Wakaf
Pada perkembangannya, wakaf telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Islam, hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat ibadah, lembaga keagamaan, tempat umum lainnya  seperti  sekolah  dasar  ataupun  rumah  sakit  yang  dibangun  di  atas  tanah  wakaf. Jika  dilihat  dari  belakang  hingga  saat  ini  kemajuan  wakaf  yang  ada  di  Indonesia  telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini terbukti dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang Wakaf.   Setelah  diresmikannya Undang-undang  tersebut dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang akan secara khusus untuk mengelola segala aset wakaf secara nasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan  di  ibukota  dan  untuk  mempermudah  dalam  proses  pengembangan  atau pengelolaannya  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  juga  membentuk  perwakilannya  di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhannya. (Hazami, 2016) Prosedur adalah  suatu  langkah  atau  tahap  dalam  kegiatan  yang  harus  dilakukan  untuk menyelesaikan suatu masalah. (KBBI, 2020) Dalam setiap kegiatan ada tahapan-tahapan yang  harus  dilakukan,  begitu  juga  dengan  wakaf.  Ada  beberapa  tahapan  yang  harus dilakukan untuk membuat aset wakaf tersebut menjadi legal secara hukum, salah satunya adalah mendaftaran tanah wakaf tersebut kepada pihak yang bersangkutan.
Pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  Pemerintah secara  terus  menerus,  secara  berkesinambungan  dan  teratur,  hal  ini  meliputi  kegiatan pengumpulan,  pengelolaan,  pembukuan,  penyajian,  dan  pemeliharaan  data  secara  fisik dan  yuridis.  (Pemerintah  RI,  1997)  Adapun  tujuan  terpenting  dalam  pendaftaran  tanah adalah  guna  mencegah  dan  melindungi  aset  wakaf  tersebut  dari  terjadinya  sengketa  di kemudian  hari  dengan  cara  memberikan    kepastian  hukum  berupa  sertifikat  tanah. (Anggriani  &  Muin,  2015)  Maka  dari  itu  dalam  proses  pendaftaran  wakaf  ada  beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:
1. Calon  wakif  datang  ke  KUA  terdekat  dengan  membawa  surat  kelengkapan  berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimiliki.
2. Wakif melakukan ikrar wakaf kepada nazhir di depan PPAIW dengan disaksikan dua orang atau lebih.
3. PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan.
4. Salinan akta ikrar wakaf diberikan kepada wakif dan nazhir .
5. Nazhir  melakukan  pendaftaran  atas  tanah  wakaf  ke  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN). (Kumparan.com, 2020)
Adapun  proses  selanjutnya  yang  akan  dilakukan  setelah  selesai  melakukan pendaftaran  di  KUA  setempat  adalah  mendaftarkannya  di  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN),  hal  ini  dilakukan  guna  mendapatkan  sertifikat  tanah  yang  akan  menjamin kepastian hukum dari aset wakaf tersebut. Pendaftaran  tanah ini pun meliputi kegiatan pengukuran,  pemetaan,  dan  pembukuan  tanah.  Pemberian  surat-surat  adalah  salah  satu hak yang bersifat kuat dan sebagai tanda bukti bagi pemegang aset tersebut. (Pemerintah RI, 1960)
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  RI Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria.,  bahwa  sertifikat adalah  surat  tanda  bukti untuk  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak milik atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pemerintah RI, 1960) Sedangkan sertifikat tanah wakaf adalah proses penerbitan surat legalitas tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  setelah  adanya  pengajuan  pendaftaran  tanah  wakaf  oleh nazhir.  Oleh  karena  itu  aturan  hukum  tentang  sertifikasi  tanah  merupakan  bentuk peraturan  pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  mengenai sertifikat tanah wakaf dan mengatur cara organisasi negara untuk ikut serta dalam urusan masyarakat tentang urusan tersebut. (Islamiyati, 2019)
Dalam prosedur pendaftaran tanah wakaf ada dua macam keadaan tanah wakaf yang nanti akan ditemui, yaitu:
1. Status tanah yang sudah bersertifikat
Status  tanah  yang  sudah  bersertifikat  adalah  sebuah  tanah  yang  diwakafkan  tetapi tanah tersebut telah memiliki sertifikat secara resmi tetapi atas kepemilikan pribadi oleh wakif  tersebut.  Adapun  persyaratan  dan  prosedur  yang  harus  dilakukan  untuk mendaftarkan  tanah  wakaf  yang  telah  bersertifikat  adalah  sebagai  berikut:  (Kemenag Daerah, 2020)
a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
1) Sertifikat  Hak  aatas  tanah  yang  telah  dicek  keasliannya  dari  Badan  Pertanahan Nasional (BPN).
2) Surat  Keterangan  dari  Desa  bahwa  tanah  tidak  dalam  sengketa  yang  di  ketahui oleh Camat.
3) Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  dari  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).
4) Wakif menghadap langsung ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
5) Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  meneliti  nazhir,kemudian menerbitkan surat pengesahan nazhir.
6) Wakif  mengikrarkan  wakaf  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW), nazhir, dan dua orang saksi atau lebih.
7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam jumlah rangkap 3.
b. Prosedur sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1) Sertifikat Tanah yang bersangkutan.
2) Ikrar Wakaf.
3) Akta Ikrar Wakaf.
4) Surat Pengesahan nazhir.
5) Surat permohonan sertifikat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
6) Membayar  biaya  pendaftaran  sertifikat  sebesar  Rp.  50.000,-  (Lima  puluh  ribu rupiah).
7) Sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2.  Status tanah yang belum bersertifikat
Status tanah yang belum bersertifikat adalah status tanah yang akan diwakafkan tetapi belum memiliki legalitas tanah secara resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang  dimiliki  oleh  wakif  secara  pribadi.  Adapun  persyaratan  yang  diperlukan  untuk mendaftarkannya adalah sebagai berikut:
a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
1) Surat-surat kepemilikan tanah.
2) Surat Keterangan dari Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat.
3) Surat  Keterangan  Kepala  BPN  setempat  yang  menyatakan  Hak  atas  Tanah  itu belum mempunyai sertifikat.
4) Wakif menghadap langsung ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
5) Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  meneliti  nazhir,  kemudian menerbitkan surat pengesahan nazhir.
6) Wakif  mengikrarkan  wakaf  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW), nazhir, dan dua orang saksi atau lebih.
b. Prosedur sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1) Sertifikat Tanah yang bersangkutan.
2) Ikrar Wakaf.
3) Akta Ikrar Wakaf.
4) Surat Pengesahan nazhir .
5) Surat permohonan sertifikat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
6) Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif.
7) Apabila persyaratan tidak memenuhi konversi, maka melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif.
8) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik atas nama nazhir.
9) Bagi  konversi  yang  dilaksanakan  melalui  prosedur  pengakuan  hak  penerbitan sertifikat  langsung  dilaksanakan  pencatatan  sebagaimana  Peraturan  Mendagri Nomor 6 Tahun 1977 mengenai Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
10) Sertifikat wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jika  dipahami  dari  prosedur  pendaftaran  wakaf  di  atas  bahwa  proses  pendaftaran wakaf  tidaklah  mudah,  banyak  sekali  berkas-berkas  yang  harus  disiapkan terutama  jika tanah  wakaf  yang  akan  diwakafkan  tersebut  belum  memiliki  sertifikat  resmi  secara pribadi.  Tetapi  meskipun  proses  pendaftarannya  begitu  rumit  dan  tidak  mudah,  hal  ini seharusnya tidak menyurutkan rasa kesadaran nazhir atau wakif untuk mendaftarkan aset wakaf tersebut agar bisa mendapatkan legalitas secara resmi, hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  yuridis  empiris.  Alasan  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  proses  pelaksanaan  perwakafan, kendala apa saja yang dialami dalam proses persertifikatan tanah wakaf dan implementasi dalam  Undang-undang  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  di  Kelurahan  Handil Kecamatan  Palaran.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Handil  Bakti Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda  dan  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  nazhir  dan  wakif.  Dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Uji keabsahan  menggunakan  metode triangulasi data  dan  sumber.  Teknik  analisis  yang digunakan  adalah  pemeriksaan  data,  penandaan  data  ( coding ),  sistematisasi  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memiliki  dua  fokus  penelitian,  yang  pertama  membahas  mengenai kendala  apa  saja  yang  menghambat  pelaksanaan  wakaf  dan  yang  kedua  bagaimana implementasi wakaf di Kelurahan Handi Bakti apakah telah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun  2004  tentang  wakaf.  Berdasarkan  pelaksanaan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan mengenai  kendala  apa  saja  yang  menghambat  pelaksanaan  wakaf  di  kelurahan  Handil Bakti adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan wakaf sudah ada sejak sebelum terbentuknya Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Dalam  proses  pelaksanaan  administrasi  wakaf  untuk  mendapatkan  legalitas  hukum dilakukan  secara  mandiri  oleh  pihak  nazhir,  pihak  KUA  setempat  hanya  membantu dalam  mengarahkan  apa  saja  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  mendaftarkan wakaf.
3. Mayoritas  wakif  melaksanakan  wakaf  pertama  kali  menggunakan  ikrar  secara  lisan kepada  nazhir  lalu  mendafatarkan  ke  KUA  dan  BPN  jika  ada  yang  secara  langsung mendaftarkan aset wakaf guna mendapatkan sertifikat tanah.
4. Ada beberapa kendala dalam pendaftaran aset wakaf sehingga tidak sempurna secara administrasinya, yaitu: kurangnya biaya atau anggaran dalam pendaftaran aset wakaf dan  kurangnya  sikap  kesadaran  diri  dari  pihak  KUA  dalam  melakukan  sosialisasi
terhadap masyarakat  sehingga  ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  tahu  mengenai proses pendataran wakaf.
5. Beberapa kendala lainnya yang dialami para nazhir dalam proses pendaftaran tanah wakaf memiliki kesamaan yaitu mengalami kesulitan pada saat pendaftaran di Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  ada  juga  wakif  yang  mengalami  kesulitan  dalam mengumpulkan data aset wakaf tersebut.
Pendaftaran  wakaf  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  agar  aset  wakaf  yang dikelola mendapatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Melalui observasi dan wawancara dipahami jika proses pendaftaran wakaf sebagian besar  dilakukan  secara  mandiri  oleh  nazhir.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  11  huruf  a Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  bahwa  salah  satu  tugas  seorang nazhir adalah melakukan pengadministrasian wakaf. (Pemerintah RI, 2004)
Dalam  awal  proses  kegiatan  perwakafan  ada  suatu  langkah  atau  tahap  yang  harus dilakukan  oleh  seorang  wakif  kepada  nazhirnya,  yaitu  proses  penyerahan  pada  saat pertama kali mengamanahkan aset wakaf tersebut. Sesuai proses awal perwakafan yang terjadi  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran,  peneliti  dapat  memahami  jika proses yang dilakukan di Kelurahan tersebut telah  sesuai dengan prosedur administrasi yang seharusnya, dimana para wakif melakukan akad penyerahan aset wakaf dengan cara lisan dan selanjutnya melakukan proses ikrar wakaf secara tulisan ketika berada di KUA setempat  atau  secara  langsung  mengikrarkan  di  KUA,  hal  ini  diperlukan  guna mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang nantinya dapat dijadikan pegangan atau bukti bagi  nazhir  tersebut  jika  aset  wakaf  tersebut  telah  sah  di  wakafkan  untuk  kepentingan umum.  Pada proses pelaksanaan wakaf ini telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pada pasal itu disebutkan jika pelaksanaan  ikrar  wakaf  yang  dilakukan  oleh  wakif  kepada  nazhir  dapat  dinyatakan secara lisan atau tulisan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang nanti akan  dituangkan  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  Pasal  1  ayat  6 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  bahwa  akta  ikrar  wakaf  adalah  suatu  bukti pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan kedalam akta. (Pemerintah RI, 2004)
Adapun  proses  penyerahan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  wakif  kepada  nazhir  di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dihadiri oleh wakif , nazhir , dan sekurangnya 2 (dua) orang saksi. Proses pelaksanaan wakaf seperti ini telah sesuai dengan prosedur atau tahap yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ada di pasal 17 ayat 1, dimana dijelaskan bahwa ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif  kepada  nazhir  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dengan disaksikan oleh dua orang saksi. (Pemerintah RI, 2004)
Dalam proses pendaftaran wakaf  yang terjadi di kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran,  ada beberapa proses pendaftaran ke KUA setempat yang diwakilkan oleh lurah setempat atau pihak lainnya, hal ini diperbolehkan tetapi harus dikuatkan dengan adanya surat  kuasa  dan  pernyataan  2  (dua)  orang  saksi.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  adanya jurnal milik Junaidi Abdullah yang menyatakan jika tata cara wakaf dilaksanakan dengan cara membuat akta ikrar wakaf dahulu yang langsung dilakukan di hadapan PPAIW secara langsung  tetapi  jika  wakif  tidak  dapat  menghadirinya  dapat  disiasati  dengan  cara memberikan surat kuasa atau mendatangkan dua orang saksi dan bisa juga dengan cara membuat  akta  pengganti  akta  ikrar  wakaf  jika  wakif  tersebut  telah  meninggal  dunia. (Abdillah, 2018). Proses pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan di KUA tersebut masih termasuk  tahap  awal  untuk  mendapatkan  legalitas  hukum  secara  sah,  sebab  setelah proses  di  KUA  tersebut  selesai  ada  proses  selanjutnya  dimana  seorang  nazhir  dapat mendaftarkan  aset  wakaf  tersebut  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  guna
mendapatkan sertifikat wakaf yang nanti dapat menjadi bukti yang sangat kuat jika terjadi sengketa.  Dengan  adanya  legalitas  yang  sah  tersebut  juga  dapat  mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan bagi aset wakaf tersebut tanpa rasa takut jika kelak aset wakaf tersebut dipertanyakan oleh ahli waris wakif tersebut.
Proses pendaftaran wakaf kepada pihak Badan Pertanahan Nasioanl dilakukan secara mandiri oleh pihak nazhir dan pihak KUA pun tidak memiliki hubungan kerjasama secara langsung dengan pihak Badan Pertanahan Nasional ataupun pihak Notaris sehingga pihak KUA  tidak  dapat  membantu  secara  penuh  dalam  melaksanakan  pendaftaran  aset  wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak KUA hanya membantu mengarahkan kepada  nazhir  yang  bersangkutan  saja.  Beberapa  proses  yang  harus  dilalui  untuk mendaftaran  aset  wakaf  tersebut  adalah  dengan  cara  mendapatkan  Akta  Ikrar  Wakaf terlebih dahulu dari KUA setempat lalu pihak nazhir menyiapkan berkas berupa sertifikat tanah  kepemilikan  oleh  wakif,  ikrar  wakaf,  akta  ikrar  wakaf  dan  surat  permohonan pengajuan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam  pelaksanaan  wakaf  pasti  ada  proses  penyerahan  aset  wakaf  dari  wakif terhadap nazhir , baik secara tertulis ataupun secara lisan, diikrarkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Maka hal ini telah  sesuai dengan Pasal  17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan proses pelaksanaan wakaf yang ada di Kelurahan Handil Bakti ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang terjadi tetapi hal ini tidak mempengaruhi  pelaksanaan  perwakafan  di  Kelurahan  Handil  Bakti  tersebut.  Sehingga dapat  disimpulkan  jika  di  Kelurahan  Handil  Bakti  prosedur  pelaksanaan  pada  Pasal  17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.
Pada  hasil  wawancara  mengenai  fokus  pembahasan  kedua  tentang  implementasi Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  di  Kelurahan  Handil  Bakti, menyatakan  bahwa  kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  wakaf  cukup  tinggi terbukti  dari  sebelum  adanya  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, masyarakat  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan  Palaran  telah  menjalankan  kegiatan wakaf. Namun dalam proses pelaksanaannya ada juga beberapa orang yang masih kurang memiliki  pemahaman  yang  cukup  mengenai  peraturan  wakaf  yang  telah  sesuai  dan berlaku  pada  saat  ini,  sehingga  menyebabkan  mereka  mengabaikan  pentingnya mendaftarkan  tanah  wakafnya  untuk  mendapatkan  legalitas  hukum.  Hal  ini  dikuatkan dengan  penelitian  Nining  Anggriani  dan  Firman  Muin  menjelaskan  bahwa  tingkat kesadaran hukum dalam mengurus sertifikat tanah wakaf masih tergolong rendah. Hal di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, sosialisasi hukum dan waktu pembuatan sertifikat tanah yang cukup lama. (Anggriani & Muin, 2015)
Adapun  sistem  yang  digunakan  dalam  pengelolan  aset  wakaf  adalah  menggunakan sistem  kepengurusan,  hal  ini  dilakukan  guna  mensiasati  jika  kelak  ada  seorang  nazhir yang  meninggal  dunia  atau  mengundurkan  diri. 43 Maka  pihak  nazhir  meminta  untuk beberapa orang sekaligus yang akan disahkan untuk menjadi nazhir . Sistem kepengurusan seperti ini juga telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang menyatakan  bahwa  nazhir  perseorangan  harus merupakan suatu  kelompok  yang  terdiri dari  paling  sedikit  3  orang  yang  salah  satunya  ditunjuk  sebagai  ketua.  (Pemerintah  RI, 2006).  Sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  dimana  seorang nazhir  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  berupa  pengelolaan,  pengembangan  dan melindungi  aset  wakaf  seharusnya  mendapatkan  pembinaan  dari  Menteri  dan  Badan Wakaf  Indonesia,  tetapi  jika  dipahami  dari  wawancara  di  atas  bahwa  pembinaan  yang
43 Pasal  5  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
didapatkan oleh nazhir masih kurang hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan pihak KUA tidak rutin dijadwalkan, sehingga tidak semua nazhir paham mengenai wakaf. Dalam  kegiatan  sosialisasi  selama  ini  pun  pihak  KUA  hanya  mengikuti  kegiatan  yang diadakan oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) saja. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini diperkuat oleh berita yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia cabang Samarinda, bahwa  edukasi  dan  literasi  wakaf    perlu  ditingkatkan  karena  dalam  wakaf  terdapat potensi  yang  sangat  besar,  dan  banyak  penyuluh  agama  yang  tidak  paham  mengenai wakaf,  padahal  penyuluh  agama  memiliki  peran  yang  sangat  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat ataupun wakaf. (Pemerintah RI, 2006)

## Tabel II
Jumlah Nazhir Yang Mengetahui Tentang Uu Wakaf
Sumber: Data observasi penelitian di Kelurahan Handil Bakti tahun 2020.
Total jumlah aset wakaf yang ada di Kelurahan Handil Bakti adalah 19 aset wakaf dan peneliti mengambil 10 orang untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, 10 orang yang menjadi sampel ini memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu 1 orang sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  1  orang  sebagai  wakif  dan  8  diantaranya seorang nazhir. Dapat disimpulkan dari hasil tabel di atas bahwa dari 8 orang nazhir yang mengetahui dan memahami mengenai peraturan wakaf berjumlah 3 orang dan status dari aset  wakaf  yang  dikelola  telah  bersertifikat,  sedangakan  dari  5  orang  lainnya  hanya sekedar mengetahui mengenai peraturan tersebut namun belum menerapkannya secara keseluruhan  dan  status  aset  wakaf  yang  dikelola  hanya  memiliki  AIW  saja  yaitu  berupa legalitas yang hanya di kelurkan oleh pihak KUA setempat saja.
Adapun  lokasi  aset  wakaf  yang  telah  melaksanakan  peraturan  dan  menerapkan proses administrasi legalitas secara sempurna berjumlah 3 lokasi aset wakaf, yaitu: Masjid as-Syuhada,  Masjid  Umi  Muslimah  dan  Masjid  as- Sa’adah.  Sedangkan  untuk  lokasi  aset wakaf yang telah menerpakan pasal 17 dimana ikrar dituangkan ke dalam tulisan di depan PPAIW dan belum sempurna secara administrasi legalitas berjumlah 5 lokasi aset wakaf, yaitu Langgar Nurul Huda, Masjid al-Makmur, Masjid al-Falah, Masjid Ikhsanul Muslimin dan  sebuah  TPA.  Adapun  alasan  kenapa  lokasi  ini  dikatakan  belum  sempurna  secara administrasi legalitas karena aset wakaf pada lokasi ini belum melaksanakan pendaftaran legalitas aset wakaf yang mereka miliki kepada pihak BPN untuk mendapatkan sertifikat
No.  NAMA MENGETAHUI YA TIDAK 1. Ludi Suprapto ✓ 2. Lasimun ✓ 3. M. Arsyad ✓ 4. Hasyim ✓ 5. Darsiah ✓ 6. Saidun ✓ 7. Badarudin ✓ 8. Nasir ✓
tanah wakaf. Untuk lokasi yang belum melaksanakan peraturan perwakafan sama sekali berjumlah  1  lokasi  aset wakaf,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  pihak  wakif  menganggap  jika perbuatan wakaf yang dilakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Swt.  Jika dilihat  dari  tabel  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  meskipun  beberapa  nazhirnya  telah mengetahui  mengenai  peraturan  perwakafan  ini  tetapi  peraturan  belum  sepenuhnya terimplementasi  dengan  baik  sebab  banyak  nazhir  yang  hanya  mengetahui  tetapi  tidak memahaminya  secara  mendalam  dan  beberapa  juga  mengetahui  dan  mereka menerapkannya  tetapi  hanya  beberapa  saja  dan  itu  hanya  pada  bagian  pendaftarannya saja.  Beberapa  nazhir  mengetahui  jika  pelaksanaan  wakaf  telah  mempunyai  peraturan yang  membuatnya  kuat  secara  hukum,  tetapi  mereka  tidak  memahami  apa  saja  isi  dari peraturan  wakaf  tersebut.  Hal ini serupa  dengan  penelitian Nining  Angriani  dan  Firman Muin  dimana  pengetahuan  hukum  yang  dimiliki  pihak  nazhir  mengenai  peraturan perwakafan masih sangat kurang tetapi sikap yang dimiliki penerima wakaf sudah cukup baik, sehingga beberapa pengelolaan yang mereka terapkan telah cukup baik. (Anggriani & Muin,  2015).  Permasalahan  wakaf  yang  terjadi  di  Kelurahan  Handil  Bakti  Kecamatan Palaran dari segi kesadaran hukumnya sudah termasuk tinggi, hal ini dapat dipahami dari beberapa aset wakaf yang sudah mendapatkan legalitas hukum dan tata cara pelaksanaan wakaf pun telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf.  Meskipun  kesadaran  hukum  sebagian  masyarakatnya  telah  cukup tinggi  tetapi  pada  bagian  pelaksanaan  perwakafannya  belum  sepenuhnya  terlaksana dengan sempurna secara administrasi, hal ini disebabkan masih banyak aset wakaf yang hanya  memiliki  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  saja  jadi  belum  sepenuhnya  memiliki  sertifikat tanah yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sedangkan  untuk  penerapan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf inipun telah terimplementasi dengan baik, sebab telah ada 18 aset wakaf yang  pada  saat  melaksanakan  peralihan  wakaf  mereka  melaksanakannya  dengan disaksikan  oleh  para  saksi  wakaf  dan  dilaksanakan  di  hadapan  PPAIW,  hal  ini  sesuai dengan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf. Selanjutnya pada saat peralihan aset wakaf ikrar juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yaitu  menyatakan  ikrar secara  lisan  atau  tulisan,  dan  hal  ini  dilakukan  oleh  setiap  wakif  yang  melakukan  ikrar secara  lisan  kepada  nazhir  lalu  dituangkan  kedalam  tulisan  oleh  PPAIW  yang  bertugas pada saat itu. Dengan kata lain Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah terimplementasi dengan baik pada mayoritas penduduk di Kelurahan handil bakti  ini,  dan  tidak  terlaksana  secara  maksimal  pada  minoritas  penduduk  lainnya.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf telah telaksana dengan baik pada 18 lokasi aset wakaf (7 telah bersertifikat dan 11 telah memiliki AIW), sebab pada 18 lokasi tersebut telah melakukan ikrar secara lisan atau tulisan yang dituangkan ke dalam tulisan oleh  pihak PPAIW  dan 1 lokasi aset wakaf belum terlaksana sebab mereka belum menerapkan peraturan wakaf sama sekali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dipaparkan  oleh  peneliti  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:Beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan wakaf adalah kurangnya biaya atau anggaran dalam pendaftaran aset  wakaf  dan  kurangnya  sikap  kesadaran  diri  dari  pihak  KUA  dalam  melakukan sosialisasi  terhadap  masyarakat  sehingga  ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  tahu mengenai proses pendataran wakaf. Beberapa kendala lainnya yang dialami para nazhir dalam  proses  pendaftaran  tanah  wakaf  memiliki  kesamaan  yaitu  mengalami  kesulitan pada  saat  pendaftaran  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  ada  juga  wakif  yang mengalami  kesulitan  dalam  mengumpulkan  data  aset  wakaf  tersebut.Jika  dilihat  dari tertib administrasinya, penerapan yang ada di Kelurahan Handil Bakti belum sepenuhnya
terlaksana  dengan  baik,  sebab  dari  19  lokasi  aset  wakaf  1  belum  melaksanakan  proses administrasi  sama  sekali  dan  11  diantaranya  hanya  memiliki  AIW  dan  belum mendaftarkan aset wakaf tersebut ke pihak BPN, sedangkan 7 lokasi aset wakaf  lainnya telah  sempurna  secara  administrasinya  dimana  lokasi  tersebut  telah  memiliki  legalitas berupa  AIW  ataupun  sertifikat  wakaf  dari  pihak  BPN.  Namun  jika  dilihat  dari  segi penerapan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaanya sudah cukup baik, dimana dari 19 lokasi aset wakaf, 18 diantaranya telah melaksanakan proses tersebut, yaitu melaksanakan ikrar di depan PPAIW yang dilakukan dengan lisan atau tulisan dan dituangkan ke dalam tulisan oleh pihak PPAIW, dan 1 diantaranya belum melaksanakan Pasal 17 tersebut dikarenakan wakif hanya melaksanakan ikrar secara lisan dan tidak mendaftarkan aset tersebut sebab beliau  berpendapat jika pelaksanaan wakaf dilakukan guna mencari ridho Allah Swt.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, J. (2018). Tata Cara Wakaf Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Zakat dan Wakaf . Al-Alabij, A. (1992). Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek, Ed. I, Cet. 2.
Jakarta: Rajawali.
Al-Alabij, A. (1992). Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan praktek. Ed. I, Cet. 2. Jakarta: Rajawali.
Anggriani,  N.,  &  Muin,  F.  (2015).  Kajian  tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam Pengurusan  Seritifikat  Tanah  di  Desa  Dwi  Tiro  Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten Bulu Kumba. Tomalebbi .
Anshor, R. (2011). Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  (Studi  Kasus  PPAIW  Kecamatan  Kebayoran Baru). Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Aria,  P.  (2020,  April  06). Kurang  Produktif,  baru  62%  tanah  wakaf  di  Indonesia  punya sertifikat . From http://katadata.co.id. Departemen  Kementerian  Agama  RI.  (2003). Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia. Jakarta:  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji.
Departemen  Kementerian  Agama  RI.  (2006). Fiqih  Wakaf. Jakarta:  Direktorat  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
Departemen  Kementerian  Agama  RI.  (2007). Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Departemen Kementerian Agama RI. Departemen  Kementerian  Agama  RI.  (2008). Paradigma  Wakaf  di  Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarkat Islam.
Djalaludin,  A.  (2007).  Legitimasi  Fiqih  Bagi  Optimilisasi  dan  Pendayagunaan  Wakaf.
Iqtishoduna . Hana, S. (2015). Wakaf Saham Dalam Prespektif Hukum Islam. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah , 15.
Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Analisis , 11.
Islamiyati.  (2019).  Analisis  Hukum  Administrasi  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah Mengenai  Pembebasan  Biaya  Sertifikasi  Tanah  Wakaf. Administrative  Law  & Govermance Jurnal .
KBBI. (2020, September 07). Pengertian Prosedur . From https://kbbi.web.id/prosedur Kemenag  Daerah.  (2020,  September  15). Prosedur  Sertifikasi  Tanah  Wakaf .  From https://kalbar.kemenag.go.id/
Kementerian  Agama  Kaltim.  (2020,  April  06). Jumlah  tanah  wakaf  di  Kalimantan  Timur . From http://siwak.kemenag.go.id
Kumparan.com. (2020, Agustus 31). Syarat, Prosedur dan Contoh Surat Wakaf Tanah . From https://kumparan.com
Lestari,  M.  P.  (2012).  Praktik  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf Produktif di KUA Keacamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004. Skripsi . Surakarta: IAIN Surakarta. Mahrus, M., & Rachman, A. (2019). Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda. Fenomena . Manan, H. A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ed. I, Cet. 1. Jakarta: Kencana.
Marjudi.  (2014).  Pelaksanaan  Wakaf  Menurut  Fuqaha  dan  Perundang-undangan  di Indonesia. Al-Qanun , 6.
Maulin. (2020, Juli 15). Data aset wakaf Kelurahan Handil Bakti. Maulin. (2020, Juli 15). Wawancara Pelaksanaan Wakaf di KUA Palaran. Pemerintah  RI.  (1960).  Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jakarta: JDIH BPK RI.
Pemerintah RI. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: JDIH BPK RI.
Pemerintah  RI.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Jakarta:
JDIH BPK RI.
Pemerintah RI. (2006). Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004. Jakarta: JDIH BPK RI.
Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers. Samingan.  (2017).  Presepsi  Tokoh  Masyarakat  Desa  Tirtamulya  Kecamatan  Air  Sugihan Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Tentang  Tanah  Wakaf  Yang  Tidak  Tercatat  Oleh PPAIW. Skripsi . Palembang: UIN Raden Fatah. Subhan ZA, M. A. (2016). Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam. Akademika . Sutedi, A. (2009). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. Wadjdy,  F.,  &  Mursyid.  (2007). Wakaf  dan  Kesejahteraan  Umat  (Filantropi  Islam  yang Hampir Terlupakan), Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Widodo,  M.  S.  (2008).  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  (Studi  Tentang  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Terhadap  Sertifikasi  TanahWakaf  di  Kecamatan  Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Skripsi . Universitas Muhamadiyah Surakarta. Wikipedia. (2020, Juli 24). Pengertian Rukun . From http://id.m.wikipedia.org Yatini. (2012). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kalimantan Timur. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum , 14.
Copyright Holder :
© Ana Rosida, Moh. Mahrus, Aulia Rachman (2022).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: