## KEDEWASAAN WANITA DALAM PEMIKIRAN HUKUM TENTANG POSISI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN ( KAjIAN AL-FIQH ‘ALA AL-MADHAHIB AL-ARBA’AH )
Hisbulloh Hadziq
Fakultas Syariah IAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 9 Ngronggo Kediri hadziq@iainkediri.ac.id
Abstract
This article studies the opinion of fuqaha on the role of guardians in marriage. Some scholar consider it as an obligation, while others do not argue that it should be in marriage. And what is the relationship between the guardian with the readiness/maturity of the bride candidate.Although the marriage was only performed by both brides, but to start with it, the involvement of others is required, such as guardians. This article is a literal study where data is obtained through the exploration of the classical books in four popular madhhabs.These datas are then analyzed using acomparative approach.The results concluded that the existence of the guardian is closely related to the maturity of the prospective bride to establish a marriage.
Keywords: womans maturity, marriage guardian, four fiqh of madzhab

## A. Pendahuluan
Pernikahan bukanlah kontrak sesaat yang  boleh  dihentikan  sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak pelakunya. Ia merupakan akad yang disebut sebagai mi > tha > qan ghal > ida, sebuahperjanjian kuat yang didasarkan atas kerelaan atau kesukaan kedua belah pihak.Disamping penunaian pernikahan merupakan ibadah,ia  juga  bertujuan  membina  dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga. Satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi teman dalam menjalani roda kehidupan yang bahagia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sekaligus untuk memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani keberlangsungan hidup.
Oleh karena itu kesiapan kedua calon mempelai menjadi hal yang mutlak diperhitungkan. Karena kesiapan akan mendukung keberhasilan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga kemungkinan buruk terjadinya perceraian di tengah
jalan akan bisa diminimalisir atau bahkan dihindari.  Maka  menjadi  hal  yang  wajar, jika dalam pernikahan melibatkan wali.  Sebab  keberadaan  wali  dengan pengalamanhidupnya maupun kasih sayangnyaterhadap  anak  perwaliannya akan menjadi semacam pelindung yang mampu memperkirakan baik buruknya pernikahan yang akan dijalani oleh anak perwaliannya.
Terdapat banyak dalil baik dari al- quran maupun hadis yang digunakan oleh ulama sebagai rujukan dalampembahasan wali  maupun  saksi.  Namun  demikian ulama memahami secara berbeda terhadap hukumnya.  Ada  yang  berpendapat  wajib hukumnya,  namun  ada  juga  sebagian dari  mereka  yang  berpandangan  bahwa wali  tidak  harus  ada  dalam  pernikahan. Perbedaan pandangan ulama fikih ini pada dasarnya berangkat dari satu kenyataan sejauh mana kepatutan atau kelayakan seorang wanitadalam melangkahkan kaki menuju kehidupan berumah tangga. Masalah  wali  nikah  adalah  salah satu  di  antara  sekian  kajian  fiqih  yang mengundang perdebatan di kalangan
pemikir kontemporer dalam kajian isu- isu keislaman. Sebagian memandang penetapan  wali  nikah  sebagai  bentuk diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan, karena di dalamnya terdapat unsur pembatasan kebebasan terhadap hak kaum perempuan. Berbeda halnya dengan kaum laki-laki yang diberi kebebasan menentukan  pilihannya  sendiri.  Belum lagi  adanya  adanya  kewenangan  wali yang memiliki hak ijbar (memaksa anak perempuannya menikah), tentunya hal ini akan semakin mempertajam pembedaan terhadap kedua insan yang berlainan jenis tersebut.
Pada  dasarnya  persoalan  wali  nikah, sudah dibahas di dalam puluhan naskah ( turath ) fiqih sejak lama. Ragam pendapat para ahli fiqih yang ada sebenarnya cukup mewakili berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul belakangan. Tapi rasanya itu belum cukup memuaskan keingintahuan lebih dalam tentang adanya hakikat dan  hikmah  dibalik  wali  nikah.  Sebab permasalahan  wali  nikah  pada  dasarnya bukan hanya penjelasan mengenai rasionalisasi  hukum  Islam  tentang  wali. Namun di dalamnya juga ada realitas sosial yang mempraktikkan ketentuan tersebut. Bahkan efek sosial inilah sebenarnya yang memicu adanya pembahasan lebih dalam mengenai wali nikah.
Tulisan ini merupakan catatan deskriptif yang bertujuan untuk  membuat gambaran  secara  sistematis,  faktual, danakuratterhadap pandangan para fuqaha’  tentang  wali  dalam  pernikahan. Tulisan ini termasuk dalam jenis telaah  pustaka,  karena  data-data  yang dikumpulkan merupakan data pustaka yang diambil dari kitab-kitab klasik dalam  lingkup  fiqih  yang  kemudian dikomparasikan untuk ditemukan arah pemahaman yang utuh sebagai satu visi pokok  dari  keragaman  pendapat  fikih mengenai perwalian.
Ketika seorang perempuan belum mencapa  level  cakap,  ia  belum  bisa dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam kehidupannya dia masih membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai pelindung sekaligus  sebagai  penanggung  jawab urusannya. Oleh karena itu kecakapan seorang wanita baik dalam mengurus diri sendiri ataupun mengelola harta bendanya menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam memutuskan apakah ia layak menangani pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya. Hakikat  perwalian  bisa  dipahami sebagai  satu  bentuk  kewenanganorang dewasa  yang  memiliki  kecakapan  untuk bertindak menangani urusan orang lain  di  bawah  pengampuannya  yang memiliki  kekurangan,  baik  dalamsikap dan kepribadian maupun dalam hal pengelolaan  harta  benda.  Kewenangan ini menjadi wujud adanya sebuah bentuk hubungan pertalian yang diikat olehasas kemaslahatan dan kepercayaan. Oleh  karenanya  sangat  wajar  jika kemudian ulama fikih dari empat madzhab mengeluarkan pendapat yang beragam tentang  masalah  wali  nikah.  Keempat madzhab  fikih  yang  populer  tersebut memberikan rumusan yang berbeda terkait  hukum  perwalian.  Sebagian menempatkannya sebagai syarat sah pernikahan, sementara sebagian yang lain hanya menempatkannya sebagai syarat kelengkapan saja.Tentunya hal ini tidak terlepas dari tinjauan mereka atas sejauh mana batas kecakapan dan keahlian wanita  untuk  menjalani  kehidupan berumah tangga yang dalam tulisan ini diistilahkan  dengan  kedewasaan  wanita ( woman’s maturity ). Wali  dengan  keragaman  hukumnya, menunjukkan adanya sebuah dinamika
pemikiran  dalam  fikih  Islam  yang membedakannya dengan materi-materi hukum lain.Dinamika ini menjadi gambaran paradigma fikih yang memiliki  karakteruniversal,  dinamis  dan elastis. Keragamannya  merupakan  wujud potensinya dalam mengakomodasi seluruh permasalahan umat manusia dalam situasi dan lingkungan yang berbeda-beda.
Berkaitan  dengan  ini,  wanita  tidak terlahir  dengan  membawa  derajat maupun kecakapan yang sama. Satu sama lain memiliki batasan derajat dan kedewasaannya  sendiri.  Oleh  karena  itu adanya ikhtilaf madzhab-madzhab  fikih dalam  menetapkan  wali  adalah  bentuk keluwesan pemikiran hukum Islam dalam memberikan perlakuan terhadap beragam wanita sesuai dengan karakter pribadinya. Sehingga sangat tepat jika perbedaan pandangan para ahli fiqih disebut sebagai sebuah rahmat yang diperuntukkan bagi umat  manusia,  tak  terkecuali  wanita dalam pembahasan wali nikah.
Tulisan ini merupakan catatan deskriptif yang bertujuan untuk  membuat gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat terhadap pandangan para fuqaha’ tentang  wali  dalam  pernikahan.  Tulisan ini  termasuk  dalam  jenis  telaah  pustaka, karena data-data yang dikumpulkan merupakan data pustaka yang diambil dari kitab-kitab klasik dalam lingkup fiqih yang kemudian dikomparasikan untuk ditemukan arah pemahaman yang utuh sebagai satu visi pokok dari keragaman pendapat fikih mengenai perwalian.
Ketika seorang perempuan belum mencapa  level  cakap,  ia  belum  bisa dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam kehidupannya dia masih membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai pelindung sekaligus  sebagai  penanggung  jawab urusannya. Oleh karena itu kecakapan seorang wanita baik dalam mengurus diri
sendiri ataupun mengelola harta bendanya menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam memutuskan apa- kah ia layak menangani pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya. Hakikat  perwalian  bisa  dipahami sebagai  satu  bentuk  kewenanganorang dewa sa  yang  memiliki  kecakapan  untuk bertindak menangani urusan orang lain  di  bawah  pengampuannya  yang memiliki  kekurangan,  baik  dalamsikap dan kepribadian maupun dalam hal pengelolaan  harta  benda.  Kewenangan ini menjadi wujud adanya sebuah bentuk hubungan pertalian yang diikat olehasas kemaslahatan dan kepercayaan. Oleh  karenanya  sangat  wajar  jika kemudian ulama fikih dari empat madzhab mengeluarkan pendapat yang beragam tentang  masalah  wali  nikah.  Keempat madzhab  fikih  yang  populer  tersebut mem berikan rumusan yang berbeda terkait  hukum  perwalian.Sebagian  me- nem patkannya sebagai syarat sah pernikahan, sementara sebagian yang lain hanya menempatkannya sebagai syarat kelengkapan saja.Tentunya hal ini tidak terlepas dari tinjauan mereka atas sejauh mana batas kecakapan dan keahlian wanita  untuk  menjalani  kehidupan berumah tangga yang dalam tulisan ini diistilahkan  dengan  kedewasaan  wanita ( woman’s maturity ). Wali  dengan  keragaman  hukumnya, menunjukkan adanya sebuah dinamika pemikiran  dalam  fikih  Islam  yang  mem- bedakannya dengan materi-materi hu- kum lain.Dinamika ini menjadi gam ba ran paradigma  fikih  yang  memiliki  karak- teruniversal,  dinamis  dan  elastis. Kera- gamannya  merupakan  wujud  potensinya dalam mengakomodasi seluruh perma- salahan umat manusia dalam situasi dan lingkungan yang berbeda-beda.
Berkaitan  dengan  ini,  wanita  tidak terlahir  dengan  membawa  derajat maupun kecakapan yang sama. Satu sama lain memiliki batasan derajat dan kedewasaannya  sendiri.  Oleh  karena  itu adanya ikhtilaf madzhab-madzhab  fikih dalam  menetapkan  wali  adalah  bentuk keluwesan pemikiran hukum Islam dalam memberikan perlakuan terhadap beragam wanita sesuai dengan karakter pribadinya. Sehingga sangat tepat jika perbedaan pandangan para ahli fiqih disebut sebagai sebuah rahmat yang diperuntukkan bagi umat  manusia,  tak  terkecuali  wanita dalam pembahasan wali nikah.

## B. Metode Penelitian
Untuk  menyajikan  aspek  kebenaran dalam pemikiran hukum Islam yang masih ‘tersembunyi’maka  diperlukan  langkah- langkah ilmiah untuk menjelaskannya agar  dapat  tersajikan  secara  naratif  dan meluas.Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalahdalam kategori riset  kualitatif  yang  mana  tujuan utamanya adalah untuk memahami ( to understand )  fenomena  atau  gejala  sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Sehingga harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang  fenomena  untuk  selanjutnya dihasilkan sebuah teori. 1 Menurut  Eko Sugiarto, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik- kontekstual melalui pengumpulan data dari  latar  alami  dengan  memanfaatkan
1 Mudjia  Rahardjo,  “Jenis  dan  Metode  Penelitian Kualitatif” dalam https://www.uin-malang. ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif. html diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 01.51
diri peneliti sebagai instrumen kunci. 2 Secara lebih spesifik, penelitian kualitatif ini masuk dalam ranah penelitian hukum normatif.  Menurut  Johnny  Ibrahim, penelitian  hukum  normatif  adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya. Sisi  normatif  disini  tidak  sebatas  pada peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud,  penelitian  hukum  adalah penelitian  normatif  namun  bukan  bukan hanya meneliti hukum positivis. 3 Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji naskah para ulama fikih klasik yang tersaji dalam kitan-kitab salaf ( tura > th ) dari empat madzhab. Studi dokumen dikelompokkan ke dalam tiga kategori sumber data. Pertama  adalah  sumber  hukum  primer, yakni merupakan bahan bacaan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya Kitab-kitab fikih dari empat madzhab.yang kedua sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan  hukum  data  primer.  Misalnya adalah  kitab-kitab  syarah  hadis,  hasil penelitian dan karya ilmiah dari para sarjana dan sedangkan sumber hukum tersier diambilkan dari bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum  primer  dan  sekunder.  Contohnya adalah  kamus  bahasa  arab,  ensiklopedi fikih, jurnal-jurnal ilmiah dan internet.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis konten ( content analysis ). Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai
2 Eko  Sugiarto,  Menyusun  Proposal  Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), H. 8
3 Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yurudis,” dalam https://business- law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum- normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/  diakses  pada 27 November 2019 pada pukul 02.12
isi  teks,  dan  di  sisi  lain  analisis  isi  juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Dalam pandangan  Holsti,  metode  analisis  isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan  dengan  mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif  berarti  menurut  aturan  atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten,  meliputi  penjaminan  seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. 4 Karena penelitian ini adalah termasuk library research maka lokasi penelitian yang  diambil  adalah  perpustakaan, seperti perpustakaan kampus IAIN Kediri maupun perpustakaan-perpustakaan yang sifatnya  online.Agar  tahapan  penelitian menunjukkan  proses  yang  jelas,  maka langkah-langkah yang digunakan penulis dalam pendekatan analisis isi ini adalah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi masalah yang dalam tulisan ini ditunjukkan mengenai kedewasaan wanita. b. Melibatkan diri pada proses penelaahan terhadap isi kitab-kitab salaf yang berkaitan dengan masalah wali nikah.
c. Melakukan  pengujian  isi  dengan menelaah data dari beberapa naskah madzhab fikih.
4 Cokro  Aminoto,” Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Kualitatif ,”  dalam  http://www. menulisproposalpenelitian.com/2011/01/analisis-isi- content-analysis-dalam.html diakses pada tanggal 27 November 2019 pada pukul 02.58
d. Penentuan sampel serta koleksi data dengan menentukan istilah-istilah yang digunakan dalam maskah-naskah tersebut mengenai kedewasaan wanita dan  wali  nikah  untuk  memperoleh pemahaman makna-makna serta maksud yang ditonjolkan dari istilah- istilah tersebut.
e. Membuat  kategori  dan  melakukan komparasi dengan membandingkan pendapat para fuqaha dan istilah yang terdapat dalam naskah-naskah dari keseluruhan empat madzhab.
f. Mengintegrasikan  semua  temuan data dengan interpretasi periset dan konsep-konsep kunci dalam draft atau format yang berbeda

## g. Membuat kesimpulan

## C.   Pembahasan

## 1. Status Wali Nikah Dalam Madzhab Empat
a. Madzhab Hanafi
Diterangkan dalam kitab Fath al-Qadir , bahwa  madzhab  Hanafi  membedakan perwalian ( wilayah ) ke dalam dua macam: wilayah istihbab atau nadb dan wilayah ijbar. Wilayahistihbab atau perwalian yang dihukumi sunah adalah perwalian terhadap wanita  yang  sudah  dewasa  dan  berakal, baik gadis maupun janda. Sedangkan wilayah ijbar adalah bentuk perwalian yang mana  wali  berhak  menikahkan  anaknya tanpa  seizin  yang  bersangkutan.Bentuk perwalian  ini  berlaku  pada  pernikahan seorang anak yang masih kecil, baik gadis maupun  janda  atau  perkawinan  orang dewasa namun kurang akalnya. 5 Jika  ditelaah  mendalam,  bisa  disim- pulkan bahwa madzhab Hanafi cenderung mendasarkan pemilahan perwalian ( wilayah ) dengan melihat keahlian (kompe- tensi) yang dimiliki oleh seorang wanita. Bukan melihat dari statusnya sebagai gadis
5 KamaluddinMuh } ammad, SharhFathul Qadir ,Juz  6 (Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), VI, H.459.
ataupun janda. Hal ini terlihat dari kriteria kecakapan wanita yang ditetapkan untuk memisahkan antara wilayah istihbab dan wilayah  ijbar ,  yakni;  dewasa  dan  berakal ( balighah ‘aqilah ). Hal ini sebagaimana bisa dilacak dalam kitab al-Durr al-Mukhtar:
غولبلاب ةيلولا عاطقنل )حاكنلا لع ركبلا ةغلابلا بجت لو( Wanita gadis yang sudah dewasa tidak diboleh  dipaksa  untuk  menikah,  karena hak  perwalian  sudah  berhenti  ketika wanita tersebut telah dewasa. 6 Dengan  kedewasaan  usia  dan  kesem- purnaan  akalnya,  wanita  dipandang cukup memiliki komitmen dan kemam- puan dalam mengurus harta ( ahliyat al- tasarruf ).  Sehingga  dalam  pernikahan, dia pun dianggap tidak lagi perlu bergan- tung  pada  seorang  wali.  Dia  boleh bertindak sendiri untuk menikah atau bahkan mewakilkannya kepada orang lain sekalipun  tanpa  ada  wali  ataupun  tidak diizini olehnya. Oleh karenanya penetapan wali  atas  wanita  yang  telah  memenuhi kriteria demikian hanya dihukumi sunnah saja. Wanita  yang  sudah  dewasa  dan sempurna akalnya tidak boleh dihalangi melakukan pernikahan kecuali bila dia bermaksud menikah dengan laki-laki yang tidak se kufu (sepadan). Dan bila pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu itu terjadi, maka wali berhak untuk menghalangi terjadinya pernikahan.
Oleh  karenanya  kewenangan  yang diberikan kepada wanita dewasa ini dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan dirinya sehingga tidak boleh dipaksa ( ijbar ) untuk menikah dengan seseorang tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini adalah senada dengan yang ditulis oleh Khoiruddin yang dikutipnya dari kitab al-Mabsut } bahwa  menurut  Abu  Hanifah
6 Muhammad Ibn Ali al-Hanafi al-H } as } kafy, Al-Durr al-Mukhta > r (Beirut: Da > r al-Kutub al-Ilmiyyah,t.th) , Juz 3,
H. 64
perkawinan  tanpa  wali  (menikahkan  diri sendiri) atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda,  sekufu  atau  tidak  adalahboleh. Hanyasaja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak i’tirad ). 7 Sementara  itu  menurut  Muhammad ibn  al-Hasan  al-Syaibani  (w.189/805) } , muridterdekat  Abu  Hanifah,  status perkawinannya  boleh  kalau  sekufu  dan tidak  boleh  kalautidak  sekufu.  Sedang menurut  Abu  Yusuf  (w.182/795)  – seorang  muridAbu  Hanifah  yang  lain- adaperkembanganide.  Awalnya,  beliau berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau  masih  mempunyai  wali,  baik  calon mempelai  laki-lakinya  sekufu  atau  tidak. Kemudian  pemikirannya  berkembang, sehingga ia mengatakan boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak. 8
Sebaliknya jika wanita tersebut masih kecil ( shaghirah )  ataupun  sudah  dewasa namun kurang akalnya ( ma’tuhah ),  maka dia tidak boleh bertindak menikahkan diri sendiri  atau  bahkan  menikahkan  wanita lain. Persoalan pernikahannya menjadi urusan  dan  wewenang  wali.Kedudukan wali disini bukan lagi mustahabb (sunah), tapi lebih dari itu, dia memiliki hak ijbar terhadap wanita tersebut. Di sini eksistensi wali  menampakkan  peran  pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap  anak  perwaliannya  dengan menikahkannya pada laki-laki yang layak. Pendapat di atas merupakan pemikiran ijtihad Imam Abu Hanifah yang dianggap merepresentasikan madzhab Hanafi.Sebab dalam pendapat lain yang juga dinisbatkan kepada  Abu  Hanifah  melalui  riwayat  al- Hasan, dikatakan bahwa jika laki-lakinya adalah orang yang sekufu (sederajat) maka dia boleh melakukan pernikahan tanpa
7 Khoiruddin  Nasution,  “ Wali  Nikah  menurut Perspektif Hadis ”, Miqot Vol. 30, No. 2. H. 205 (Desember 2009) 8 Khoiruddin Nasution, H. 203
wali,  sedangkan  bila  tidak  sekufu  maka pernikahannya dianggap tidak sah.
Pendapat ini adalah qaul yang dipilih oleh  beberapa  ulama  hanafiyah  untuk digunakan berfatwa, seperti Thahir Ahmad dalam Khulashat al-Fatawa nya,as-Sarkhasi dan lain-lainnya.Pertimbangannya adalah banyak dari para wali yang tidak memiliki keahlian dalam melaporkan perkara jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Disamping itu banyak juga para hakim- hakim pengadilan yang tidak bisa bersikap adil dalam memutuskan sengketa. 9 Sehingga menguatkan pernikahan dengan wali  merupakan  suatu  keputusan  yang baik.
Berbeda  halnya  dengan  saksi  nikah, karena tidak adanya keterkaitan secara langsung dengan kecakapan ( ahliyah ) wanita  sebagaimana  dalam  masalah perwalian maka tidak ada alasan logis yang mengharuskan saksi itu bisa ditiadakan selayaknya  wali.  Sehingga  dalam  kondisi bagaimanapun  saksi  tetap  wajib  ada dalam akad nikah. Saksi adalah salah satu rukun yang apabila dihilangkan maka pernikahan menjadi tidak sah.
b. Madzhab Maliki
Tentang  perwalian,  terdapat  dua pendapat  berbeda  yang  diriwayatkan dari Imam Malik. Pendapat pertama adalah pendapat yang mirip dengan pendapat Imam  Syafi’i.Pendapat  ini  diriwayatkan oleh Asyhab dan diikuti para pengikut madzhab  Maliki  dari  Baghdad.  Dalam riwayat  tersebutdikatakan  bahwa  wali merupakan bagian yang harus ada dalam pernikahan karena ia merupakan salah satu rukun nikah.Sehingga akad nikah yang  dilangsungkan  tanpa  wali  akan menjadi akad yang tidak sah. 10
9 Abdul  Ghani  al-Ghunaymi, al-Lubab  fi  Syarh  al- Kitab, (Damasykus: Maktabat al-‘Umariyah, 2003), H.414
10 Ibnu  Rushd, Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  al- Muqtashid, (Darus Salam, 1995), III:H.1428
Status wali dalam madzhab malikiyah dibedakan dari status saksi atau ishha > d (penyaksian atas terjadinya pernikahan). Keberadaan saksisama sekali tidak ada pengaruhnyaterhadap sah tidaknya akad  nikah, karena  saksi  hanya difungsikan  sebagai shart } al-dukhul (syarat mengumpuli isteri) dan bukan sebagai syarat sahnya akad nikah. 11
Pendapat ini nampak pada rukun- rukun nikah yang ditetapkan oleh para pengikut madzhab malikiyah yang dikumpulkan dalam satu nadzam berikut:
ِناــَكْرَ ْلأا ُةَـلْمُج ُّ ِلَوْلا َّمُ� ِناَجْوَّزلاَو َةَغي ِّصلاَو ُرْهَمْلاَو Maskawin, shighot, suami istri kemudian wali, adalah rukun-rukun nikah
Tidak ada penyebutan saksi di dalam bait syi’ir tersebut. Hanya saja menurut Abu  al-Hasan  Ali,  ulama  malikiyah memberikan istilah yang berbeda- beda dalam menyebut rukun-rukun itu. Penulis kitab al-Shamil menamainya dengan  syarat.  Sedangkan  Ibnu  Mahraz menyebutsuami dan isteri sebagai rukun. Adapun wali, maskawin dan saksi sebagai syarat.Namun perbedaan penyebutan ini tidaklah menimbulkan perbedaan yang esensial  dalam  pengertiannya.  Rukun dan syarat terkadang memang digunakan secara bersamaan untuk menyebut satu sama lain. 12
Dalam hal ini salah satu sebab yang menjadikan  seseorang  menjadi  wali adalah adanya hubungan kebapakan ( ubuwwah ) dengan seorang wanita. Adanya hubungan tersebut memunculkan sebuah kewenangan pada wali untuk menikahkan anak  wanitanya  walaupun  tanpa  ada persetujuan darinya ( wilayat  al-ijbar ). Hanya saja hak memaksa ( ijbar ) ini hanya berlaku  bagi  wali khas (bapak) terhadap
11 Abdul  Majid  ibn  Ibrahim, Taqrib  al-Ma’ani  ‘ala matn al-risalah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998),
H. 134 12 Abu  al-Hasan  Ali, al-Bahjah  fi  Syarh  al-Tuhfah (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), I:H. 376
wanita  yang  masih  kecil  ( shaghirah ) dan masih gadis ( bikarah ) dan tidak berlaku bagi selain wali khash. Adapun wanita yang sudah dewasa dan sudah tidak gadis tidak boleh di ijbar oleh walinya. Artinya,  seorangwali khas boleh menikahkan secara ijbar terhadap anak  wanitanya  yang  masih  kecil, belum mencapai usia baligh sekalipun pada kenyataannya sudah menjanda. Sebagaimana ia juga boleh meng ijbar anak wanita yang masih gadis walaupun sudah berusia  dewasa.  Hanya  saja  pada  gadis yang  sudah  berusia  dewasa  ( balighah ), disunnahkan  kepada  walinya  untuk meminta izin terlebih dahulu. Adapun wanita  yang  usianya  sudah  melampaui batas usia muda atau perawan tua ( ‘anis ), ulama  malikiyah  masih  khilaf  tentang berlaku tidaknya ijbar pada  wanita tersebut.
Kendati demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi wali  mujbir itu.  Menurut  Imam Malik,  yang  dapat  menjadi wali  mujbir hanyalah  bapak  saja,  sedangkan  Imam Syafi’i  memasukkan  kakek  sebagai wali mujbir . Sementara itu Imam Abu Hanifah memandang semua orang yang masih berada dalam garis asabah dapat menjadi wali mujbir . 13 Pendapat kedua adalah yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  al-Qasim  dari Imam  Malik  di  mana  pendapat  ini mengatakan  bahwa  persyaratan  wali dalam pernikahan hanya bersifat sunnah saja,  bukan  wajib.  Bahkan  bagi  wanita biasa yang tidak memiliki derajat sosial yang tinggi diperbolehkan memasrahkan pernikahannya kepada orang laki-laki manapun yang dia inginkan. Sebaliknya bagi  wanita  yang  memiliki  derajat  sosial yang tinggi ( syarifah ) atau memiliki harta kekayaan yang banyak maka ia
13 Abdul  Wahhab  al-Maliki, al-Isyraf  ‘ala  Nukati Masaili al-Khilaf (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), II:689
diharuskan menikah dengan adanya seorang wali. Adapun wanita yang sudah janda disunnahkan untuk menyerahkan akad nikahnya kepada walinya. Jika dilihat lebih dalam pada riwayat kedua ini, akan ditemukan bahwa sepertinya Imam Malik memandang  wali  hanya  sebagai  syarat kelengkapan saja, bukan syarat sah dalam pernikahan. 14 Pendapat  Imam  Malik  yang kedua inilebih dekat dengan pendapat pertama  Imam  Abu  Hanifah  yang  tidak mensyaratkan  adanya  wali  bagi  wanita yang  dewasa  dan  berakal.  Walaupun kedua pendapat tersebut dibangun diatas dua alasan yang berbeda.

## c. Madzhab Syafi’i
Ketika mengutip ayat 232 dari surat  al-Baqarah,  Imam  Syafi’i  dalam al-Umm mengatakan bahwaayat tersebutmerupakan petunjuk paling jelas dalam al-Quran yang menerangkan bahwa seorang wali memiliki hak terhadap wanita dalam  perwaliannya  secara  bersamaan dengan  hak  wanita  terhadap  dirinya sendiri. Dan dia tidak boleh menghalangi wanita yang ingin melakukan pernikahan secara  ma’ruf  jika  yang  bersangkutan telah menunjukkan kerelaan. Keterangan ini juga didukung beberapa dalil dari hadis Rasulullah saw. 15
Artinya  Imam  Syafi’i  memandang bahwa  wali  memiliki  peran  yang krusial dalam lembaga pernikahan. Keberadaannya menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad. 16 Seorang wanita tidak bisa bertindak secara mandiri dalam melakukan pernikahan baik dengan  seizin  wali  atau  tanpa  seizinnya. Sebab perkataan seorang wanita ( ‘ibarat al- mar’ah ) dianggap tidak berlaku baik dalam
14 Rushd, Bidayat al-Mujtahid., III:H.1248 15 Muhammad ibn Idris al-Sha > fi’i, al-Umm (Dar al- Wafa, tt), VI: H.32
16 Umar Nawawi, Qut al-Habib al-Gharib (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), H.311
melakukanpenyerahan ( ijab ) ataupun penerimaan ( qabul ) akad nikah. 17 Kendati  perannya  yangdemikian  itu, pemberian  kuasa  kepada  wali  bukanlah dalam pengertian yang tak terbatas. Oleh  karena  itu,  jika  ada  seorang  wanita berencana untuk melakukan pernikahan dengan cara yang ma’ruf, maka  wali tidak  boleh  menghalanginya.  Bahkan penghalangan ( ‘adal ) itu jika dilakukan maka dia dihukumi ma’siyat. Dan hakim diberi  wewenang  untuk  menindaknya dengan  memerintah  walisupaya  bersedia menikahkan wanita tersebut. Dan apabila masih  tetap  enggan,  maka  hakim  dapat bertindak sendiri sebagai wali‘amm ataupun  mewakilkannya  kepada  orang lain dalam menikahkan wanita tersebut. Dengan  begitu,  andaikan  pilihan wanita  telah  jatuh  pada  laki-laki  yang sudah sepadan atau bahkan lebih darinya,  maka  ia  tidak  boleh  dihalangi untuk  melakukan  pernikahan,  sekalipun oleh  walinya  sendiri.  Sebab,  walaupun perwalian  merupakan  hak  istimewa seorang bapak yang tidak bisa berpindah ke tangan orang lain selama dia masih ada ( la wilayata li ahadin ma’a abin ), namun hal itu tidak serta merta bisa diartikan bahwa  wali  boleh  bertindak  melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan naqs atau mad } arat terhadap anaknya. Wali boleh meng ijbar hanya kepada anaknya yang masih  gadis,  itupun  juga  harus  dengan laki-laki  yang  sepadan.Bahkan  Imam Syafi’i tidak menganggap sah seorang wali yang memaksakan anaknya menikah pada orang yang tidak sepadan, karena itu akan menimbulkan naqs (sesuatu yang kurang) terhadap anaknya.
Hanya  saja  jika  wali  tersebut mengutarakan alasan ad } al nya, maka hakim juga harus mempertimbangkan duduk permasalahannya.  Dia  harus  melihat,
17 Zakariya ibn Sharaf an-Nawawi, Raud } at al-Talibin (Arab Saudi: Daru ‘Alam al-Kutub, 2003), V:H.397
jika pilihan wanita tersebut adalah orang yang sepadan ( sekufu )maka ia tidak boleh menghalanginya,  meskipun  wali  telah memiliki pilihan calon yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika pilihannya tersebut tidak se kufu ,  maka  hakim  tidak  diperbolehkan menikahkannya selama wali masih belum memperlihatkan persetujuannya. 18

## d. Madzhab Hambali
Berdasarkan fatwa Ahmad ibn Hambal yang  diriwayatkan  oleh  putera  beliau yang  bernama  Abdullah,  dikatakan bahwa  seorang  laki-laki  yang  menikahi seorang  wanita  tanpa  wali  adalah  tidak diperbolehkan walaupun dihadiri saksi. 19 Demikian pula salah satu hal yang termasuk dianggap sebagai syarat sah adalah  adanya  kerelaan  wanita  dan laki-laki sebagai calon mempelai untuk menikah. Artinya memaksakan seorang wanita  untuk  menikah  adalah  tidak  sah. Oleh  karena  itu  bisa  disimpulkan  bahwa kalangan Hanabilah juga memandang keberadaan  wali  sebagai  bagian  penting dari  pernikahan  sebagaimana  Syafi’iyyah dan Malikiyyah, hanya saja mereka tidak mengkategorikannyasebagai rukun, melainkan sebagai syarat sah saja. Di samping itu mereka juga berbeda dalam menetapkan  jumlah  rukun  nikah.  Mar’i ibnu  Muhammad  dalam Dalil al-Talib li Naili al-Mat } alib menyebutkan rukun nikah hanya  ada  dua,  yaitu  Ijab  dan  Qabul. Sedangkan menurut Mansur ibnu Yunus al- Bahuty, rukun nikah ada tiga, yaitu suami atau isteri yang terbebas dari penghalang nikah, ijab dari  wali dan  qabul dari laki- laki. 20 Kiranya perbedaan penyebutan istilah rukun dan syarat tersebut hanya terkait penggunaan bahasa saja. Karena
18 al-Shafi’i, al-Umm, VI:H.35. 19 Zuhair  al-Syawis, Masailu al-Imam Ahmad ibn Hanbal  Riwayatu  ibnih  Abdillah  ibni  Ahmad (Beirut  :  al- Maktab al-Islamy, 1981), H.319
20 Mans|ur  ibnu  Yunus  al-Bahu > ty, Raudl  al-Murbi’ (Da > r al-Mu’ayyad: Muassasah al-Risalah,t.t), 511
sejauh  ini  efek  hukum  yang  ditimbulkan juga tidak jauh berbeda.
Kedudukan  wali  sebagai  syarat  sah, artinya jika ada seorang wanita bertindak menikahkan diri sendiri atau orang lain adalah tidak sah, walaupun dilakukan atas seizin walinya. Karena, yang dipentingkan di sini bukan hanya persetujuan wali saja, melainkan ungkapannya yang disampaikan ketika melakukan penyerahan dalam akad.
Dalam  masalah  ini,  perlakuan  wali adalah  didasarkan  pada  keadaan  wanita itu  sendiri.  Jika  wanita  tersebut  masih kecil dan masih gadis ( al-bikr al-saghirah ), maka  wali  berhak  menikahkannya walaupun  tanpa  minta  izin  terlebih dahulu  kepada  wanita  tersebut.  Hal  ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar  ketika  menikahkan  Aisyah  dengan Nabi  Muhammad  SAW.  dengan  tanpa meminta persetujuan darinya. Kemudian jika  wanita  tersebut  sudah  menjanda dan  dewasa  ( al-thayyib  al-kabirah ) maka dia tidak boleh dinikahkan dengan tanpa seizinnya. Sedangkan bagi wanita dewasa namun masih gadis ( al-bikr  al-balighah ) maka terdapat dua riwayat, yang pertama mengatakan boleh di ijbar sedangmenurut pendapat kedua harus dengan izin darinya.  Dan  jika  wanita  tersebut  masih kecil namun sudah menjanda ( al-thayyib al- shaghirah ), baik dengan jalan halal maupun haram,  maka  terdapat  dua  pendapat, pertama boleh menikahkannya dan kedua mengatakan tidak boleh menikahkannya (tanpa seizinnya). 21
Namun dalampendapat lain yang juga  diriwayatkandari  Imam  Ahmad  ibn Hanbal, dikatakan bahwa seorang wanita yang  memerdekakan  budak  wanita diperbolehkan  bertindak  menjadi  wali nikah  dari  budak  tersebut.Berdasarkan riwayat initimbul satu pemahamanbahwa dalam madzhab hambali wanitajuga boleh
21 Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi, al-Ka > fi (Kairo: Dar Hajar, 1997), IV:245
bertindak menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain sebagai wakil atas seizin wali.
Pendapat ini terdukung dengan hadis riwayat ‘Aisyah:
ٍةَأَرْما اَ ُّيَأ  َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا  َّل َص ِهَّللا  َلو ُسَر َّنَأةَشِئاَع ْنَع اَهُحاَكِنَف  ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف  ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذِإ ِ ْيرَغِب  ْتَحَكَن ْنِإَف اَهِجْرَف  ْنِم  َّلَحَت ْسا اَ ِب  ُرْهَمْلا اَهَلَف اَهِب  َلَخَد  ْنِإَف  ٌلِطاَب
22 )يذمترلا هاور( ُهَل َّ ِلَو  َل ْنَم ُّ ِلَو ُناَطْل ُّسلاَف اوُرَجَتْشا Dari  Aisyah  bahwa  Rasulullahshallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang  menikah  tanpa  seizing  walinya  maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah  yang  menjadi  wali  atas  orang yang tidak punya wali.”
Pada intinya hadis tersebut menunjukkan  bahwa  suatu  pernikahan bisa dianggap batal jika tak ada izin wali ( اَهِّيِلَو   ِنْذِإ   ِ ْيرَغِب ). Mafhum nya jika pernikahan itu  atas  persetujuan  wali  maka  dapat dihukumi  sah  (walaupun  dia  bertindak sendiri dalam melakukan akad). Sebab restu wali sudah menggugurkan haknya  atas  wanita  yang  berada  dalam perwaliannya  itu.  Diantara  dua  riwayat tersebut yang dipilih adalah riwayat yang pertama, karena menyerahkan persoalan pernikahan  kepada  wanita  itu  sendiri ibarat orang yang menyia-nyiakan harta. 23 Mengenai kafa’ah, walaupun  tidak ditetapkan  sebagai  syarat  pernikahan, namun bagi wanita yang dinikahkan dengan orang  yang  tidak  sekufu,dirinya  maupun walinya  berhak  untuk  membatalkan pernikahantersebutselamaia belum menunjukkan kerelaan baik secara lisan maupun perbuatan. Akan tetapi jika ketiadaan kafa’ah itu muncul setelah
22 Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi, Sunan at Tirmidzy (Riyadl: Maktabat al-Ma’arif, t.th)
23 Qudamah al-Maqdisi, al-Kafi, IV:H.223
selesainya  akad,  maka  yang  berhak membatalkan hanyalah wanita itu sendiri, bukan walinya. 24 Dari paparan pendapat empat madzhab di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa  sesungguhnya  Shafi’iyyah  dan Malikiyyah  memandang  keberadaan  wali sebagai  rukun  dalam  akad  nikah,  yang artinya suatu pernikahan tidak sah tanpa ada  seorang  wali.  Ketika  seorang  wanita masih berstatus gadis namun sudah baligh dan berakal, maka hak menikahkan dirinya ada pada wali.
Sedangkan  jika  ia  sudah  menjanda, maka  hak  itu  ada  pada  keduanya.  Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya demikian pula janda tersebut juga tidak boleh menikahkan dirinya  sendiri  tanpa  restu  dari  wali. Namun,  pengucapan  dalam  akad  tetap menjadi  hak  wali.  Akad  yang  diucapkan hanya  oleh  wanita  dianggap  tidak  sah, walaupun  akad  itu  sendiri  memerlukan persetujuannya.
Sedangkan kalangan Hanabilah dan Hanafiyah memandang wali nikah sebagai syarat saja. Hanya saja dalam madzhab Hambali, syarat yang dimaksudkan adalah syarat sah, yang berlaku terhadap wanita yang  masih  kecil  ataupun  wanita  yang kurang  waras  akalnya.  Adapun  wanita dewasa maka menurut pendapat yang satu boleh di ijbar, sedangmenurut pendapat yang lain harus ada izin darinya . Sementara itu menurut madzhab Hanafi,  wanita  yang  telah  baligh  dan berakal sehat boleh memilih sendiri dan boleh  melakukan  akad  nikah  sendiri, baik masih gadis ataupun sudah janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang  atas  dirinya  atau  menentang pilihannya,  dengan  syarat  orang  yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar
24 Mar’i  ibn  Yusuf  al-Karami  al-Hambali, Dalil al- Thalib li Naili al-Mathalib (Muassasah al-Risalah,tt), H.394
mithl (nominal mahar pada umumnya wanita  dalam  kelasnya) . Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se kufu dengannya  maka  walinya  boleh menentangnya,  dan  meminta  kepada hakim untuk membatalkan akad nikah tersebut.  Kalau  wanita  tersebut  kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mithl, hakimboleh membatalkan akadnya bila mahar mithl itu tidak dipenuhi oleh suaminya. 25

## 2. Dalil-Dalil Perwalian
Perbedaan pendapat para tokoh madzhabmengenai  perwalian  adalah berangkat daripemahaman yang tidak samadalam memaknai dalil-dalil yang ada. Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rushd  dalam al-Bidayah wa al-Nihayah , bahwa  perbedaan  pendapat  tersebut disebabkan tidak adanya ketegasan makna yang mensyaratkan adanya wali baik dari dalil yang diambil dari Al-Quran maupun Hadis. Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang  mensyaratkan  adanya  wali  tidak terlepas  dari  sifat ihtimal (bermakna dua),  sebagaimana  ketidak  tegasan makna dalil yang yang digunakan oleh orang-orang tidak mensyaratkannya. Ambiguitas pemaknaan dalil sunnah yang dipakai oleh kedua kelompok jugasemakin melemah keadaannya dengan adanya perselisihan mengenai kualitas kesahi- hannya. Kecuali sebuahhadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam hal ini Khoiruddin Nasution mengatakan  bahwa  sunnah-sunnah  Nabi Muhammad  SAW  yang  menerangkan perwalian dapat dikelompokkan menjadi  tiga.  Pertama,  sunnah  yang mengharuskan  ada  wali  nikah.  Kedua, Sunnah yang mendukungpandangan kemungkinan  nikah  tanpa  wali.  Ketiga,
25 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fikih  Lima Madzhab (Jakarta: Lentera, 2011), H. 374-375
Sunnah yang menuntut harus adakerelaan dan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. 26

## a. Dalil yang Menyaratkan Wali:
Dalil dari al-Quran adalah:
َنْحِكنَي نَأ  َّنُهوُل ُضْعَت َلاَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف َءا َسِّنلا  ُمُتْقَّلَط اَذِإَو ﴾232 :ةرقبلا﴿ ِفوُرْعَمْلاِب مُهَنْيَب اْو َضاَرَت اَذِإ َّنُهَجاَوْزَأ Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin lagi  dengan  bakal  suaminya,  apabila  telah terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan cara yang ma›ruf. 27
Khitab pada ayat َّنُهوُل ُضْعَت َلاَف adalah ditujukan  kepada  para  wali.  Andaikata para  wali  itu  tidak  memiliki  hak  dalam perwalian  nikah  tentunya  mereka  tidak akan dilarang oleh syara’ untuk bersikap ‘adal (menghalangi mawla ‘alaih nya untuk melangsungkan pernikahan) . Sebab mafhum nyalarangan itu akan menjadi tidak  bermaknajika  wali  dianggap  tidak memiliki  peran  yang  signifikan  dalam pernikahan  (perwalian).  Quraisy  Syihab juga memberikan komentar serupa dalam membarika  penafsiran  terhadap  ayat tersebut, beliau mencatat bahwa sekiranya wali tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232 itu menjadi tidak ada artinya. 28
Disamping itu sebab diturunkannya ayat tersebut adalah bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma`qil bin Yasar, sebagaimana
26 Khoiruddin  Nasution,  “ Wali  Nikah  menurut Perspektif Hadis ”, Miqot Vol. 30, No. 2. H. 205 (Desember
2009) 27 Q.S. Al-Baqarah: 232
28 M.  QuraishShihab, Wawasan  al-Qur’an:  TafsirMau dhu‘iatasPelbagaiPersoalanUmmat (Bandung: Mizan, 1996), H. 203
diriwayatkan oleh Hakim. 29
Pemaknaan yang serupa ( khitab ditujukan kepada para wali) juga terdapat pada ayat berikut:
30 ﴾١22 :ةرقبلا﴿اوُنِمْؤُي  ٰىَّتَح َينِكِ ْشُمْلااوُحِكنُت َلو Dan  janganlah  kamu  kawinkan  laki-laki musyrik sebelum mereka beriman.
Sedangkan dalil dari hadis yang menurut al-Tirmidzi berkualitas hasan adalah:
ٍةَأَرْما اَ ُّيَأ  َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا  َّل َص ِهَّللا  َلو ُسَر َّنَأةَشِئاَع ْنَع اَهُحاَكِنَف  ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف  ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف اَهِّيِلَو ِنْذِإ ِ ْيرَغِب  ْتَحَكَن ْنِإَف اَهِجْرَف  ْنِم  َّلَحَت ْسا اَ ِب  ُرْهَمْلا اَهَلَف اَهِب  َلَخَد  ْنِإَف  ٌلِطاَب )يذمترلا هاور( ُهَل َّ ِلَو  َل ْنَم ُّ ِلَو ُناَطْل ُّسلاَف اوُرَجَتْشا Dari  Aisyah  bahwa  Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang  menikah  tanpa  seizing  walinya  maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, Karen suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah  yang  menjadi  wali  atas  orang yang tidak punya wali.”

## b. Dalil Yang Tidak Menyaratkan Wali
Sebagaimana dalil-dalil di atas yang  mensyaratkan  adanya  wali  dalam pernikahan,  dalil-dalil  di  bawah  berikut ini merupakan dasar yang digunakan oleh  para  ulama  yang  tidak  mewajibkan adanya  wali  nikah.  Bahkan  sebagaimana dinyatakan  oleh  Tali  Tulab  bahwa  teks- teks yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan  adalah  sifatnya dhanniy al- dilalah sebagaimana tampak pada adanya berbagai interpretasi ulama sejak zaman dulu. 31 Oleh  karena  itu,  jika  teks-teks tersebut ditelaah melalui metode istinba }
29 Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain (t.tp)tt. H.37 30 QS. Al-Baqarah: 221
31 Tali Tulab, “ Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis ,” Ulul Albab Vol. 1, No. 1, H.
152-164 (Oktober 2017)
usul  fiqh  maka  masih  terbuka  peluang adanya pemahaman yang berbeda.
:ةرقبلا﴿ ِفوُرْعَمْلاِب  َّنِهِسُفنَأ   ِف  َنْلَعَف   َميِفْمُكْيَلَعَحاَنُج َلاَف ﴾٤32 Maka  tiada  dosa  bagi  kamu  membiarkan mereka berbuat pada diri mereka secara baik- baik
Dalil diatas menyiratkan bahwa orang perempuan bisa bertindak untuk dirinya sendiri dalam pernikahan.
ُّقَحَأ ُمِّيَ ْلأا  َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا  َّل َص  َّيِبَّنلانأ سابع نبا نع َلاَق اَهُت َم ُص اَهُنْذِإَو اَهِسْفَن  ِف ُنَذْأَت ْسُت ُرْكِبْلاَو اَهِّيِلَو ْنِم اَهِسْفَنِب
32 )ملسم هاور( ْمَعَن Dari Ibnu Abbas bahwa Nabishallallahu ‘alaihiwasallam  telah  bersabda:  “Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya,  sedangkan  anak  gadis  harus dimintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya”? Dia menjawab; “Ya.”
c. Ambiguitas Pemaknaan Dalil Larangan pada ayat َنْحِكنَي نَأ َّنُهوُل ُضْعَت َلاَف dapat dimaknai hanya sekedar menunjukkan pelarangan  terhadap  kerabat  wanita dan saudaranya yang berada dalam garis asabah untuk  tidak  menghalangi  wanita tersebut melangsungkan pernikahan.
Menurut Ibnu Rushd, dipandang dari metode-metode pemaknaan dalil yang ada, dilalah larangan adal dalam ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya keharusan meminta persetujuan dari para wali  untuk  melangsungkan  pernikahan, baik dalam pengertian secara haqiqi maupun majazi .  Bahkan  ayat  tersebut malah  bisa  dimaknai  sebaliknya,  yakni para  wali  tidak  memiliki  jalan  apapun
32 Hadis ini bersumber dari ‘Abd Allah ibn ‘Abbas, dalam  Muslim, Shahih Muslim ,  “Kitabal-Nikah,”  hal. 2545-2546;  al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi ,  “Kitab  al- Nikah,”  hal.  1026;  al-Nasa’i, Sunan  al-Nasa’i ,  “Kitab  al- Nikah,” hal. 3208-3210; Abu Daud, Sunan Abi Daud, “Kitab al-Nikah,”hal. 1795; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah , “Kitab al-Nikah,” hal. 1860; Ahmad, Musnad Ahmad , h.1790 dan 2055. Al-Sarakhsi, al-Mabsuth , H. 12
untuk membatasi mawla ‘alaih nya dalam hal pernikahan. Demikian juga pada ayat َينِكِ ْشُمْلااوُحِكنُت َلَو اوُنِمْؤُي   ٰىَّتَح ,  menurutnya,  mengarahkan khitab pada ayat tersebut kepada ulil amri atau seluruh umat Islam lebih tepat daripada mengarahkannya kepada para  wali.Walaupun khitab tetap bisa ditujukan kepada para wali, namundalam pemaknaannya masih tetap terjadi ihtimal antara wali atau ulil amri. Adapun  hadis  riwayat  Aisyah  adalah hadis yang masih mukhtalaf tentang kewajiban  mengamalkannya.  Karena menurut  hanafiyah  hadis  tersebut  tidak terlepas  dari  adanya  kecacatan.  Bahkan semua hadis yang makna lahirnya menunjukan  pensyaratan  adanya  wali hanyalah berlaku pada wanita kecil yang belum ahli tasharruf. Dan ulama tidak mewajibkan  mengamalkan  hadis  yang masih diperselisihkan kesahihannya. Kalaupun hadis tersebut dianggap shahih, maka perintah yang bisa difaham dari hadis tersebut adalah pensyaratan meminta  persetujuan  wali  bagi  wanita yang  masih  mempunyai  wali,  yakni bagi wanita yang berada  di  bawah  kekuasaan wali. Dan kalaupun hadis tersebut disepakati berlaku umum bagi seluruh wanita, itupun tidak  berarti  bahwa  seorang  wanita tidak boleh melakukan akad nikah atas dirinya. Bahkan pengertiannya yang lebih nampak  adalah  bahwa  apabila  wali  telah memberikan  persetujuan,  maka  wanita tersebut boleh melakukan sendiri akad nikahnya  tanpa  harus  dihadiri  oleh  wali untuk mengesahkannya.
Ketidak tegasan maknadari dalil yang  digunakan  oleh  fuqaha  yang  tidak mensyaratkan  wali  juga  nampak  dalam memahami ayat berikut:
:ةرقبلا﴿ ِفوُرْعَمْلاِب  َّنِهِسُفنَأ   ِف  َنْلَعَف   َميِفْمُكْيَلَعَحاَنُج َلاَف
33 ﴾٤32 Maka  tiada  dosa  bagi  kamu  membiarkan mereka berbuat pada diri mereka secara baik- baik
Firman  Allah  swt  tersebut  memberi mafhum larangan  mencela  wanita  yang melakukan suatu perbuatan tanpa ada persetujuan  dari  wali.  Dalam  hal  ini perbuatan yang dimaksud tiada lain adalah akad nikah. Maka berdasarkan ayat ini, terkandung pengertian bahwa wanita boleh  melakukan  akad  nikah  sendiri, sedang  wali  boleh  membatalkan  akad tersebut jika akad terlaksana dengan cara yang  tidak  ma’ruf.  Hanya  saja  tidak  ada satupun ulama yang memaknai demikian.
Ketiga,  mengenai  hadis  Ibnu  Abbas ra,  maka  yang  terlihat  jelas adalah p e m b e d a a n   a n t a r a   j a n d a   d e n g a n gadis. Karena tiap-tiap dari kedua-dua wanita  ini  diminta  persetujuannya, kemudian  wali  melakukan  akad  nikah untuk mereka,  maka  untuk  apakah dinyatakan  bahwa  para  janda  itu  lebih berkuasa terhadapdirinya dibandingkan walinya.
3. Perlindungan terhadap mawla‘alaih Terciptanya keharmonisan rumah tangga yang langgeng dan lahirnya anak- anak yang cerdas merupakan salah satu tujuan  pernikahan.  Karenanya,  kehati- hatiandalam memilihcalon suami atau isteri  merupakan  langkah  awal  yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga selanjutnya.
Olehkarena  itu,  syariat  melibatkan walidalam lembaga pernikahan.Penetapan wali  dalam  akad  nikah,  secara  tidak langsung merupakan bentuk pengakuan syar’i adanya hubungan yang tidak
terpisahkan antara wali dan wanita yang diampu  perwaliannya  ( mawla ‘alaih ). Sebuah bentuk hubungan yang berasaskan rasa kasih sayang agar satu sama lain bisa saling menjaga. Ada dampak psikologis yang  dirasakan  oleh  seorang  wanita tatkala pernikahan yang dijalaninya mendapatkan restu dan persetujuan dari walinya.
Abdullah  Kelib  mengatakan  bahwa adanya  wali  nikah  dalam  perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya. 34
Walaupun  empat  madzhab  telah membahas  hukum  wali  nikah  secara tuntas melaluimetode istinbat nyadari dalil-dalil al-Quran dan al-sunnah. Sebagian mengharuskan adanya wali dan sebagian yang lain tidak mengharuskan adanya  wali,namun  di  sisi  lainkita  tidak bisa mengenyampingkan adanya realitas hikmah  dan  tujuan  ditetapkannya  wali dalam pernikahan.
Dalam  membidik  perwalian  sebagai pembahasan,  maka  ada  dua  sudut pandang yang bisa digunakan sebagai pendekatan.  Pertama,  perwalian  penuh (mutlak).Kedua,  perwalian  relatif.Dengan dua  bentuk  pendekatan  ini,kita  dapat mendeskripsikan bentuk hubungan antara wali dengan wanita yang diampunya. 35

## a. Perwalian Mutlak Atau Penuh
Dalam  kapasitasnya  yang  demikian, wali  memiliki  kekuasaan  penuh  untuk menikahkan atau membatalkan secara sepihak terhadap pernikahan yang dilakukan oleh mawla ‘alaih. Wewenang penuh  ini  dianugerahkan  kepada  wali, bukan sebagai bentuk penindasan atau pengekangan atas kebebasan mawla alaih, namun karena ada unsur ketidak cakapan atau keterbatasan pada dirinya . Sehingga 34 Abdullah Kelib, Hukum Islam , (Semarang:TuguMuda Indonesia, 1990). H.11
35 Baca dalam Ibnu Rushd,juz: 3. H. 1248
hak perwalian itu diberikan secara penuh kepada  waliuntuk  menutupi  kekurangan wanita  sebab  keterbatasan  dan  ketidak cakapannya.
Para tokoh madzhab kemudian berbeda pendapat  dalam  menafsirkan  wujud keterbatasan ini. Imam Abu Hanifah, yang sering dianggap berseberangan dengan pendapat jumhur dalam menetapkan wali,  melihat  bahwa  unsur  keterbatasan itu  ditinjau  dari  sifat shigharah (masih berusia  belia/kanak-kanak)dan ma’tu > hah (kurang  waras  akalnya).  Adapun  wanita dewasa yang berakal sehat dianggap tidak memerlukan  wali,  kecuali  karena  faktor eksternal,  yaitu  tidak  sepadannya  calon laki-laki ( ‘adamul kafa > ’ah ). Menurut  pendapat  Malikiyah  dan Hanabilah, bentuk keterbatasan itu adalah sifat  keperawanan  ( bika > rah ) dan usia kanak-kanak ( shagha > rah ) yang ada pada wanita. Namun menurut pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Malik, unsur ‘kelemahan’  yang  mewajibkan  adanya wali  adalah  derajat  sosial  wanita  yang tinggi ( shari > fah ).  Unsur  yang  terakhir  ini lebih berfungsi untuk melindungi wanita dari godaan kaum adam yang cenderung melihat  wanita  dari  ketinggian  derajat sosial maupun melimpahnya harta benda yang dimilikinya.
Sedangkan menurut pendapat Sha > fi’iyyah, keterbatasan itu berakar pada sifat keperawanan saja. Namun demikian, harus dilengkapi dengan syarat-syarat eksternal  yang  mendukungnya,  seperti tiadanya permusuhan antara wali dengan mawla ‘alaih dan calon laki-laki adalah orang yang sepadan.

## b. Perwalian Relatif
Perwalian  relatif  adalah  kekuasaan seorang wali yang dimiliki secara bersama- sama dengan mawla ‘alaih nya dalam porsi yang  sama.Kekuasaan  yang  dimiliki  wali atas mawla ‘alaih tidak berlaku penuh
sebagaimana kekuasaan mawla ‘alaih atas dirinya sendiri yang juga tidak berlaku penuh. Perwalian  ini  adalah  perwalian seorang wali terhadap wanita dewasa yang berakal sehat ( balighah ‘aqilah ).  Menurut mayoritas  ulama  selain  Abu  Hanifah, wanita  dewasa  yang  berakal  sehat  tidak bisa bertindak mandiri menikahkan dirinya,  melainkan  harus  melibatkan keturut  sertaan  wali  mulai  dari  saat memilih calon pendamping. Dan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, barulah wali bertindak sendiri dalam melafadzkan sighat ijab dalam akad. Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah, wanita dewasa yang sempurna akalnyaboleh secara mandiri memilih calon pendampingnya.  Bahkan  diperbolehkan pula melaksanakan akad nikah meski tanpa  seijin  dari  wali.  Hanya  saja  untuk pelafalan sighat ijab disunnahkan baginya untuk mewakilkannya kepada wali. Walaupun  demikian  jika  wanita balighah ‘aqilah itu memilih calon yang tidak se kufu ,  maka  di  sinilah  peran  wali kembali diperlukan. Wali bisa mengajukan keberatan dan membatalkan pernikahan yang dilaksanakan. Dengan demikian jelas  sudah  bahwa  baik  madzhab  yang menetapkan  wali  sebagai  bagian  dari rukun  atau  tidak  menetapkannya,  sama- sama  berangkat  dari  asas  yang  sama, yaitu memandang kualifikasi kedewasaan seorang wanita yang diampu perwaliannya .

## D. Kesimpulan
Dari uraian deskripsi serta komparasi terhadap  pandangan  para  fuqoha  empat madzhab dalam menetapkan apakah wali itu  harus  ada  dalam  pernikahan,  dapat ditarik sebuah makna pokok yang menjadi muara perbedaan pendapat di kalangan mereka. Muara itu bersumber dari tinjauan mereka terhadap sejauh mana kelayakan, kecakapan,  dan  kematangan  seorang

## wanita untuk menjalani kehidupan rumah
tangga.
Hal ini sangat erat kaitannya dengan keadaan  sosial  dimana  wanita  itu menjalani kehidupannya. Tidak semua wanita terlahir dengan kondisi sosial yang sama. Sehingga merekapun berbeda dalam banyak  hal,  terutama  pandangan  hidup. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap sejauh mana kemandirian yang  telah  dicapainya,  dan  sejauh  mana pula pengalaman yang diperolehnya. Kemandirian dan pengalaman ini sangat menentukan bagaimana ia akan menjalani kehidupan barunya kelak.
Kenyataan yang demikian ini pada dasarnya  sudah  difahami  secara  baik oleh  para  fuqaha  sejak  ratusan  tahun yang lalu melalui catatan-catatanyang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Munculnya madzhab fikih dengan ragam keputusannya dalam menentukan status hukum  seorang  wali  adalah  bukti  nyata yang  menunjukkan  adanya  respon  fikih terhadap kehidupan sosial seorang wanita. Keragaman pendapat dalam menentukan status  hukum  wali  adalah  berbanding lurus dengan keragaman kondisi sosial wanita.
Dalam pernikahan, tidak semua wanita di sama ratakan dalam hal perlakuan ataupun  dalam  hal  penentuan  wali. Sangat kurang pas, jika wanita yang sudah berpengalaman disamakan dengan wanita yang kurang memiliki pengalaman hidup. Misalkan  wanita  yang  masih  berstatus gadis ( bikr ),  tentu  saja  akan  berbeda dengan wanita yang sudah janda ( thayyib ). Pengalaman  wanita  yang  masih  kecil ( saghirah )  tentu  berbeda  dengan  wanita dewasa  ( kabirah ).  Bahkan  dalam  kondisi sosial  tertentu,  wanita  dari  kalangan strata sosial yang tinggi akan berbeda dengan wanita dari golongan masyarakat biasa. Karena hal ini terkait dengan besar tidaknya ketertarikan lawan jenis. Dan ini
sangat erat dengan hal keamanan seorang wanita. Suasana  psikologis  wanita  yang berbeda-beda inilah yang menjadi pijakan para  fuqaha  dalam  memutuskan  status hukum  seorang  wali.  Wanita  dengan kondisi  psikologis  yang  belum  matang, belum bisa dipandang sebagai seorang subyek yang bisa bertindak hukum secara mandiri. Ia masih dipandang menjadi satu bagian dari orang-orang disekitarnya yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga, melindungi dan mengantarkan dirinya pada kesiapan menjalani khidupan yang  baru,  sehingga  dia  harus  ada pendampingan seorang wali.
Sedangkan  wanita  yang  sudah memiliki kematangan psikologis, maka ia dipercaya mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri. Karena pengalaman dan pengetahuannya sudah bisa menjadi bekal bagi dirinya untuk menempuh kehidupan yang baru.
Madzhab Hanafi melihat kematangan wanita  dari  aspek  kecukupan  usia  dan akalnya.  Sehingga  wanita  yang  sudah baligh dan akaldipandang mampu untuk menjalankan urusannya sendiri. Sehingga peran seorang wali tidak menjadi hal yang mendesak untuk diadakan, namun hanya bersifat anjuran semata.
Tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafi,  didalam  madzhab  Maliki usia masih dipandang menentukan kematangan  seorang  wanita.  Hubungan baik antara seorang gadis kecil dengan ayahnya adalah hubungan dalam bentuk kasih sayang. Sehingga perannya dalam pernikahan anak gadisnya yang masih kecil sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan dari anak gadis tersebut. Namun,  sebaliknya  jika  anak  gadisnya telah berusia dewasa maka ia tidak boleh melakukan pemaksaan kepada anak gadisnya untuk menikah.
Sedangkan  dalam  madzhab  syafi’i, kematangan itu dilihat dari status wanita tersebut masih gadis atau sudah janda. Wanita  yang  masih  gadis  tidak  seperti wanita  yang  sudah  pernah  menikah. Dia belum bisa memberikan penilaian secara  baik  terhadap  lawan  jenisnya, karena  belum  mengerti  keadaan  fisik maupun karakternya. Oleh karena itu penentuan  wali  juga  didasarkan  pada hal ini. Sebab pernikahan merupakan proses  mempertemukan  dengan  lawan jenis untuk kemudian menjalani hidup bersama.  Bahkan  ketika  anak  gadisnya sudah menjatuhkan pada pilihan yang sekufu  maka  wali  tidak  boleh  enggan untuk menikahkannya.
Adapun dalam madzhab hambalipertimbangan kematangan wanita  selain  bersandar  pada  status kegadisannnya juga berpijak pada kedewasaannya. Sehingga para ulama yang mengikuti  madzhab  hanafi  ini  memiliki pandangan berbeda terkait kematangan wanita janda namun masih kecil ataupun gadis tapi sudah berumur. Ditinjau dari kematangannya  maka  kedewasaan  bisa dilihat dari usia, adapun jika ditinjau dari pengalaman  maka  wanita  yang  sudah pernah menikah (janda) lebih memiliki pengalaman. Sehingga dalam kasus seperti ini berbeda pendapat mengenai penetapan status wali nikahnya.
Sebagai penutup dapat di ikhtishar kan bahwa  pendalaman  kajian  pemikiran hukum Islam ‘ala  al-madhahib  al-arba’ah mengenai  perwalian  ini  memberikan kontribusi  positif  bagi  para  penentu kebijakan,  baik  dalam  ranah  sosial, pendidikan maupun ranah hukum yang berkaitan  dengan  tema  pernikahan,  di antaranya adalah:
1. Dalam ranah sosial, sebagai pertimbangan wali dalam menjodohkan anaknya ataupun memberikan restu kepadanya untuk
melangsungkan pernikahan agar memperhatikan aspek psikologis anak
perwaliannya.
2. Dalam  ranah  hukum,  sebagai pertimbangan hakim, terutama dalam kasus penetapan ke ad } al an wali, sehingga  ia  mengetahui  referensi primer mengenai pandangan pemikiran  fuqaha  empat  madzhab, dan akhirnya dapat digunakan sebagai bahan memutuskan apakah wali sudah layak dianggap adal atau belum.
3. Dalam  ranah,  pendidikansebagai acuan bagi para pengkaji isu- isu keislaman untuk lebih bijak melakukan pembacaan terhadap hukum-hukum Islam dengan melihat kergaman pendapat yang ada sebagai kesatuan yang utuh yang memiliki visi  yang  sama  dalam  mewujudkan maqasid syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Abu al-Hasan. al-Bahjah fi Sharh al-Tuh } fah .  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah, 1998.
al-Bahuty, Manshur ibnu Yunus Raudl al- Murbi’. Dar  al-Mu’ayyad:  Muassasah al-Risalah, t.th.
al-Ghunaymi,  Abdul  Ghani. al-Lubab  fi Syarh al-Kitab. Damasykus:  Maktabat al-‘Umariyah, 2003.
al-Hambali, Mar’i ibn Yusuf al-Karami. Dalil al-Thalib li Naili al-Mathalib. Muassasah al-Risalah, t.th.
al-Maqdisi,  Ibnu  Qudamah. al-Kafi . Kairo: Dar Hajar, 1997.
al-Nawawi,  Zakariya  ibn  Syaraf. Raudlat al-Thalibin . Arab Saudi: Daru ‘Alam al- Kutub, 2003.
al-Syawis,  Zuhair. Masailu al-Imam Ahmad
ibn Hanbal Riwayatu ibnihi Abdillah ibni Ahmad .  Beirut  :  al-Maktab  al-Islamy. 1981. al-Syafi’i,  Muhammad  ibn  Idris. al-Umm. Dar al-Wafa, t.th. Kelib, Abdullah. Hukum Islam ,.  Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990. Majid ibn Ibrahim, Abdul. Taqrib al-Ma’ani ala matn al-risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Tirmidhi, Sunan at Tirmidzy . Riyadl: Maktabat al- Ma’arif,t.th. Muhammad,  Abi  Abdillah  Ibn  Yazid  al- Quzwayni, Sunan Ibn Majah . Daru Ihyai al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th. Mughniyah, Muhammad Jawad. Fikih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera, 2011. Muslim,  Abu  al-Husain  ibn  al-Hajjaj  ibn Muslim  al-Qushairi, al-Jami’  al-Shahih, Kitabu al-Masajid wa Mawadi’ al-salat juz 3. Riyadl: Dar al-Salam, tth. Muh } ammad,  Kamaluddin Sharh Fathul Qadir ,  Juz  6  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2002), VI, 459. Nasution, Khoiruddin “ Wali Nikah menurut Perspektif Hadis ”, Miqot Vol. 30, No. 2. (Desember 2009). Nawawi,  Umar. Qut al-Habib al-Gharib. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998. Rusyd, Ibnu. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid , t.tp: Darus Salam, 1995. Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘iatasPelbagaiPersoalanUmmat. Bandung: Mizan, 1996. Tulab,  Tali.  “Tinjauan  Status  Wali  dalam Perkawinan  Berdasar  Pendekatan Feminis,” Ulul Albab Vol. 1, No. 1, h., 152-164 (Oktober 2017). Terjemah  Tafsir  Jalalain,  http://myface- online.blogspot.com Wahhab  al-Maliki,  Abdul. al-Ishra > f ‘ala Nukati Masaili al-Khilaf. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999. -

## PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL MAHAKIM
Berikut panduan penulisan naskah jurnal Mahakim disajikan dalam bentuk gambaran artikel yang sudah jadi, dimulai dari judul sampai dengan Daftar Pustaka. JUDUL WAJIB BERBAHASA INGGRIS TIDAK BOLEH MELEBIHI 20 KATA (Times New Roman 14, Bold, 1 Spasi & UPPERCASE) 1 Nama Penulis, 2 Nama Penulis Kedua, 3 dst... (Times New Roman 12, Tanpa Gelar, Bold, Center) Nama Lembaga Penulis Pertama Alamat Lembaga Penulis Pertama Email: Email penulis yang telah terdaftar di Google Schoolar (Times New Roman 12, Center, 1 spasi) Abstract (Times New Roman 12, bold, italic, 1 spasi) Abstract dibuat dalam bahasa Inggris (Wajib) dan/atau Bahasa Indonesia. Abstract memuat Ikhtisar atau ringkasan dari sebuah artikel dari hasil penelitian. Abstract dalam bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract setidaknya harus memuat tujuan, metode singkat, dan temuan penting. Abstract dibuat hanya satu paragraf yang terdiri dari 200 s/d 250 kata. Abstrak ini ditulis menggunakan 1 spasi dengan font: Times New Roman dengan ukuran 12pt. Awal paragraf dimulai dari 5 ketukan. Abstract dibuat dengan ringkas, jelas, utuh, tidak ada acuan pustaka, gambar, dan tabel, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Tidak disarankan diterjemahkan dengan Google Translate.
Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, dst... (Kata kunci / Keyword: merupakan kata baku yang dipilih secara cermat supaya mampu mencerminkan konsep artikel terkait. Kata kunci berfungsi untuk mempermudah akses artikel yang bersangkutan oleh mesin pencari) Abstrak (Times New Roman 12, bold, italic, 1 spasi) Abstrak dalam bahasa Indonesia TIDAK dicetak miring. Abstrak setidaknya harus memuat tujuan, metode singkat, dan temuan penting. Abstrak dibuat hanya satu paragraf yang terdiri dari 200 s/d 250 kata. Abstrak ini ditulis menggunakan 1 spasi dengan font: Times New Roman dengan ukuran 12pt. Awal paragraf dimulai dari 5 ketukan. Abstrak dibuat dengan ringkas, jelas, utuh, tidak ada acuan pustaka, gambar, dan tabel, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3, dst...

## A. Pendahuluan
Berisi uraian singkat terkait dengan latar belakang masalah penelitian rumusan masalah, dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam artikel.