Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
Diplomasi Publik Cina Sebagai Upaya Mendukung One China Principle Rizal Budi Santoso 1 , Windy Dermawan 2 budisantosorizal@gmail.com, windy.dermawan@unpad.ac.id 1 Alumni Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Peminatan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.
2 Dosen Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Politik Peminatan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.15124

## Abstract
This article aims to explain the Chinese public diplomacy towards the Taiwanese public as an effort to support one China principle. Researchers see that this one China  principle  is  a  stepping  stone  for  China  and  Taiwan  in  establishing interactions based on the 1992 consensus. In analyzing, the researcher used the concept of Mark Leonard with the aim to find out how Chinese public diplomacy towards the Taiwanese public was in an effort to support one China principle. The  research  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method  that  is supported by collecting data through literature studies and also reducing the data in conducting data analysis. The results of this study indicate that Chinese public diplomacy towards Taiwan as an effort to support one China principle has gained support for this one China principle coming from the Kuomintang Party and Taiwanese businessmen based on the 1992 consensus.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  mengenai  diplomasi  publik  Cina  terhadap publik  Taiwan  sebagai  upaya  untuk  mendukung one  China  principle. Peneliti melihat bahwa one China principle ini merupakan batu pijakan bagi Cina dengan Taiwan dalam menjalin interaksi yang berasaskan pada konsensus 1992. Dalam menganalisa,  peneliti  menggunakan konsep dari Mark Leonard dengan tujuan untuk  mengetahui  bagaimana  diplomasi  publik  Cina  terhadap  publik  Taiwan sebagai upaya untuk mendukung one China principle . Metode riset yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga dilakukan reduksi data dalam melakukan  anlisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa diplomasi publik Cina terhadap Taiwan sebagai upaya untuk mendukung one China principle telah mendapatkan dukungan  terhadap one  China  principle ini  datang  dari  Partai  Kuomintang  dan pengusaha Taiwan yang berasaskan konsensus 1992.

## Keywords
China, One China Principle, Public Diplomacy, Taiwan
Article History Received January 6, 2021 Revised February 9, 2021 Accepted April 23, 2021 Published April 26, 2021

## Corresponding Author
Rizal Budi Santoso Jl. Marjuk, Gg. Marjuk Rt01 Rw05 Kel. Pasirkaliki, Kec
Cicendo, Bandung Jawa Barat
Kode Pos 40171 082219325484

## Pendahuluan
Sebagai  upaya  untuk  menghadirkan  pemaparan  yang  komprehensif  terkait  diplomasi publik  Cina  terhadap  publik  Taiwan,  diperlukan  penggalian  yang  mendalam  terhadap  catatan sejarah yang menjadi fondasi dasar dalam menjelaskan interaksi antara Cina dan Taiwan. Diawali dengan  kekalahan  Kuomintang  (KMT)  dalam  perang  saudara  terhadap  Partai  Komunis  Cina (PKC) yang memaksa KMT dengan para pendukungnya yang diperkirakan berjumlah 1 juta orang pindah ke pulau Taiwan (Wang, 2014). Sejak saat itu, hadirlah larangan dari Pemerintah Taiwan untuk  berinteraksi  dengan  Cina  melalui  penerbitan  undang-undang.  Namun,  pada  tahun  1987 Pemerintah Taiwan melegalkan interaksi dengan Cina dengan mencabut undang-undangnya yang mengizinkan  publik  Taiwan  untuk  mengunjungi  kerabat  dan  keluarganya  yang  berada  di  Cina ataupun untuk berkunjung ke kota kelahirannya (Lin, 2016).
Terbukanya  pintu  relasi  sosial  diantara  publik  kedua  belah  pihak  telah  menciptakan peningkatan interaksi lebih lanjut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Jiang (2017) memaparkan bahwa  peningkatan  interaksi  ini  juga  menciptakan  masalah  seperti  penyelundupan,  sengketa penangkapan ikan, dan penyeberangan perbatasan secara illegal yang perlu diselesaikan segera oleh Cina dan Taiwan. Karenanya pada tahun 1991, Taiwan dan Cina mendirikan organisasi semi resmi,
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
yaitu Straits Exchange Foundation (SEF) dari Taiwan dan the Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS) dari Cina untuk melakukan kontak terbatas dan membangun koordinasi dalam menangani masalah perbatasan. Pada tahun 1992 SAF dan ARATS mengadakan KTT non-politik yang  menghasilkan  kesepakatan  mengenai one  China  principle meskipun dengan  perbedaan interpretasi dari kedua pihak. Kesepakatan tersebut lebih dikenal dengan “ Konsensus 1992” . Poin terpenting dari Konsensus 1992 ini adalah bahwa Taiwan dan Cina sepakat bahwa hanya ada satu Cina tetapi juga setuju bahwa masing-masing pihak dapat memiliki interpretasi sendiri tentang apa arti “ one China ” berdasarkan one China principle sehingga mereka dapat terus melakukan pekerjaan fungsional tanpa dipengaruhi oleh kontroversi tentang kedaulatan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemaparan  Kang  (2003)  mengenai  karakteristik  dari one  China principle dari pemerintah Cina adalah “hanya ada satu Cina di dunia dan Ta iwan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Cina, dan pusat pemerintahan Cina adalah di Beijing”. Atas dasar tersebut, Cina bersikeras bahwa penyatuan kembali hanya dapat dilakukan ketika Taiwan menerima status  otonomi  khusus  dari  Cina  yang  dise but  “ one  country,  two  systems ”.  Sementara  itu,  dalam pandangan Taiwan mengenai One China merupakan suatu kondisi untuk masa depan yang artinya belum  dapat  ditentukan  kepastiannya.  Hal  ini  dikarenakan  Cina  masih  terbagi  antara People’s Republic of China dan Republic of China (Taiwan). Sementara itu, Taiwan juga menegaskan bahwa Republic of China merupakan entitas politik yang mempunyai status yang setara dengan status dari People’s Republic of China dan penyatuan kembali hanya dapat dicapai melalui cara damai dan pada saat sistem pemerintahan di Cina berubah menjadi demokrasi.
Penerapan diplomasi yang dilakukan oleh Cina sebagai upaya penyatuan kembali dengan Taiwan  merupakan  langkah  yang  krusial  untuk  menghindari  penggunaan  militer  mengenai permasalahan  Cina  dengan  Taiwan.  Publik  Taiwan  bagi  Cina  merupakan  publik  asing  karena wilayah  Taiwan  itu  sendiri  memiliki  pemerintahan,  rakyat,  wilayah  dan  kedualatannya  sendiri. Karenanya  akan  sangat  sulit  bila  Cina  memaksa  untuk  membawa  Taiwan  kembali  bergabung dengan Cina meskipun dengan menggunakan kekuatan militer. Terlebih sulitnya Cina melakukan interaksi  dengan  Taiwan  dengan  model government-to-government .  Karenanya  Cina  menargetkan publik Taiwan sebagai target diplomasi publiknya dengan cara memulai komunikasi baik secara government-to-people ataupun people-to-people .
Penelitian  mengenai  penggunaan  diplomasi  publik  Cina  terhadap  publik  Taiwan  belum banyak dikaji. Penelitian terdahulu yang terkait dibagi kedalam beberapa ketegori yang sebagian besar membahas tentang hubungan Cina dengan Taiwan, praktik diplomasi publik Cina, diplomasi publik  Cina  terhadap  Taiwan.  Kategori  pertama  merupakan  penelitian  terdahulu  mengenai hubungan Cina dan Taiwan khususnya dalam sektor ekonomi melalui perdagangan dan investasi (Lee & Yin, 2017; Y. Lin & Hsieh, 2016; Matsuda, 2015; Weng, 2017). Interaksi ekonomi dalam hubungan lintas-selat telah menguat secara signifikan dengan disepakatinya the Economic Cooperation Framework  Agreement (ECFA)  pada  tahun  2010,  yang  kemudian  menjadi  tonggak  penting  dari perkembangan ekonomi lintas-selat yang dapat berkembang menjadi perjanjian perdagangan bebas lintas-selat.
Kategori kedua merupakan penelitian terdahulu mengenai praktik diplomasi publik Cina (Hartig,  2015;  Lan,  2017;  Rawnsley,  2012;  Theo  &  Leung,  2018).  Dalam  melakukan  praktik diplomasi publik, Cina mendirikan pusat budaya dan Bahasa, Konfusius Institut, yang bertugas untuk menyebarkan budaya dan bahasa Cina ke seluruh dunia. Konfusius Institut ini merupakan salah satu instrumen diplomasi publik Cina dalam memberikan pemahaman mengenai Cina yang sebenarnya sehubungan dengan permasalahan dalam negeri Cina agar persepsi mengenai perilaku internasional Cina ini dapat berubah terutama mengenai hak asasi manusia dalam permasalahan Tibet,  Xinjiang,  dan  Hongkong.  Kategori  yang  ketiga  adalah  penelitian  terdahulu  mengenai diplomasi  publik  Cina  terhadap  Taiwan  (Hung,  2017;  Santoso,  Surya,  Hidayat,  &  Dermawan, 2020). Diplomasi publik Cina berisi elemen komunikasi timbal balik untuk mendorong pertukaran dalam  hal  ekonomi  dan  sosial.  Diplomasi  publik  Cina  terhadap  Taiwan  ini  juga  seringkali
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
menggunakan imbalan ekonomi dalam menarik hati dan pikiran dari publik Taiwan untuk dapat mempengaruhi elit politik Taiwan dalam tindakannya terkait dengan Cina.
Tiga kategori penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan telah  memperlihatkan  bahwa  penggunaan  instrumen  ekonomi  telah  memberikan  dampak  pada hubungan sosial publik Cina dengan Taiwan. Artinya adalah pemaparan penelitian terdahulu secara umum bermuara pada instrumen ekonomi dari diplomasi publik Cina. Secara khusus penelitian terdahulu belum membahas mengenai penggunaan diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam  mendukung one  China  principle .  Dalam  tema  yang  diangkat  ini,  selain  untuk  mengisi kekosongan  literatur  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  juga  memiliki  urgensi  untuk  melihat bagaimana  sebuah  praktik  dari  diplomasi  publik  mampu  mengambil  peran  dalam  upaya penyelesain masalah kedaulatan diantara dua entitas yang meyakini identitas dan kedaulatannya masing-masing,  terutama  dengan  cara-cara  perdamaian  dimana  model  penggunaan  kekuatan militer merupakan opsi yang paling tidak diharapkan dan model diplomasi government-to-government tidak menunjukan efektifitasnya.
Atas dasar tersebut, tulisan ini mengangkat pertanyaan “bagaimana diplomasi publik Cina terhadap  publik  Taiwan  dalam  mendukung one  China  principle ?”. Guna  menjawab  pertanyaan penelitian yang diajukan, tulisan ini menggunakan konsep diplomasi publik sebagai alat analisis. Secara  umum,  terdapat  cukup  banyak  upaya  pendefinisian  mengenai  apa  itu  diplomasi  publik. Edmund  Gullion  pertama  kali  memperkenalkan  konsep  diplomasi  publik  yang  didefinisikan sebagai  “proses  yang  berkaitan  dengan  pengaruh  sikap  publik  terhadap  pembentukan  dan pelaksanaan kebijakan luar negeri  (Cull, 2009) ”. Menurut Hans Tuch, definisi diplomasi publik adalah “proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya mewujudkan pemahaman tentang gagasan dan cita-cita nasional, lembaga dan budayanya, serta tujuan nasional dan kebijakan saat  ini  (Tuch,  1990) ”.  Berbagai  macam  metode  yang  ada  melalui  mana  kepentingan  nasional ditransmisikan  kepada  publik  asing,  seperti  acara  budaya,  pertukaran  pendidikan,  siaran internasional, dan interaksi akademik, konferensi, dan publikasi.
Penting juga untuk memahami bahwa diplomasi publik hanya berfungsi dalam dua arah, yang dengannya diplomasi publik dipahami sebagai “proses di mana hubungan langsung dengan orang-orang di suatu negara diupayakan untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai mereka  yang  diwakili (D’Hooghe,  2011)”.  Definisi  ini  melampaui  diploma si  tradisional  yang menggambarkan diplomasi publik sebagai proses komunikasi yang berpusat pada negara dengan audiens asing. Dengan kata lain, diplomasi publik adalah proses di mana pemerintah suatu negara memengaruhi opini publik di negara lain untuk mengubah kebijakan negara yang dituju menjadi keuntungan.
Cull (2009) menambahkan bahwa diplomasi publik dapat digambarkan sebagai keterlibatan dan komunikasi suatu negara dengan publik asing demi mengomunikasikan narasi dan gambaran tertentu dari negara tersebut, yang terkait dengan kepentingan nasional. Instrumen untuk mencapai tujuan  tersebut  termasuk  mendengarkan  dan  advokasi,  penyiaran  internasional  dan  pertukaran internasional, diplomasi budaya, dan aspek komunikasi strategis lainnya seperti perang media / psikologis. Sementara Jan Melissen meneg askan bahwa diplomasi publik “ditujukan untuk publik asing,  dan  strategi  untuk  berurusan  dengan  publik  seperti  itu  harus  dibedakan  dari  sosialisasi diplomasi  dalam  negeri” (Melissen,  2005).  Publik  dipandang  sebagai  target  dan  instrumen kebijakan luar negeri dan upaya untuk menargetkan publik secara lebih efektif (Hocking, 2005). Dalam  bentuk  diplomasi  publik  tradisional  ini,  sifatnya  lebih  kompetitif  dimana  kebijakan merupakan bagian dari strategi diplomasi bilateral, yang melayani kepentingan nasional dan yang bersaing dengan strategi negara lain (Pamment, 2013).
Leonard (2002) telah mengkategorikan kegiatan diplomasi publik kedalam tiga dimensi. Pertama, news  management yang  bereaksi  terhadap  peristiwa-peristiwa  dalam  berita  yang  terjadi dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategis sebuah negara. Kedua, strategic communications yang secara  proaktif  membuat  agenda  berita  melalui  kegiatan  dan  acara  yang  dirancang  untuk
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
memperkuat pesan inti dan mempengaruhi persepsi publik asing. Ketiga, relationship building yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan individu-individu atau kelompok-kelompok kunci melalui  beasiswa,  pertukaran,  pelatihan,  seminar,  konferensi,  membangun  jaringan  nyata  dan virtual, dan memberi orang akses ke saluran media.
Tiga dimensi diplomasi publik yang dinyatakan oleh Leonard (2002); news managemet, strategic communications, dan relationship building akan digunakan sebagai panduan untuk menganalisis upaya yang  dilakukan  oleh  Cina.  Sebagai  bentuk  persuasi  terhadap  publik  Taiwan,  Cina  menjalin hubungan  baik  dengan  Partai  Kuomintang  (PKC)  dan  kelompok  pengusaha  asal  Taiwan  yang memiliki bisnis di Cina secara jangka Panjang, dengan tujuan utama untuk mendukung one China principle . Disisi lain, hubungan baik yang dibangun oleh Cina ini seringkali membawa pesan-pesan strategis Cina yang disiarkan melalui media-media di Taiwan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut.  Berangkat  dari  hal  diatas,  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Leonard  tersebut  tentunya relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian berikutnya tulisan ini akan memaparkan metode penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang analisis dari diplomasi publik Cina terhadap  publik  Taiwan  sebagai  upaya  untuk  mendukung one  China  principle .  Bagian  akhir  ialah kesimpulan.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  teknik  atau  strategi  pengumpulan  dan analisis data mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik. Menurut Lamont (2015), metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita,  dan  dengan  demikian  mengharuskan  kita  untuk  fokus  pada  makna  dan  proses  yang membentuk politik internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur pada jurnal ilmiah, buku, laporan, media cetak dan  publikasi data, dengan penelusuran  berbasiskan  pada  internet  yang  berkaitan  dengan  teori  diplomasi  publik  dan  data mengenai diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam upaya untuk mendukung one China principle .  Rentang  waktu  pengumpulan  data  dalam  analisis  penelitian  adalah  pada  2016-2019. Metode triangulasi data digunakan untuk menilai validitas data yang dikumpulkan.
Pembahasan Perumusan one  China  principle merupakan  sebuah  pesan  yang  ingin  disampaikan  oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) kepada pemerintah semua negara di dunia, “Pemerintah ini adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh rakyat Republik Rakyat Cina. Pemerintah  siap  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  semua  pemerintah  asing  yang  bersedia mematuhi  prinsip-prinsip  kesetaraan,  saling  menguntungkan  dan  saling  menghormati  untuk integritas dan kedaulatan wilayah masing- masing” (Jiang, 2017). Tak lama setelah itu, Pemerintah Cina mengir im telegram ke PBB, mengumumkan bahwa pihak berwenang KMT telah “kehilangan semua basis, baik de jure dan de facto , untuk mewakili rakyat Cina”, dan karena itu tidak memiliki hak untuk mewakili Cina sama sekali. Salah satu prinsip yang mengatur pembentukan hubungan diplomatik Cina dengan negara asing adalah bahwa ia mengakui pemerintah RRC sebagai satu- satunya  pemerintah  yang  sah  yang  mewakili  seluruh  Cina,  menutup  atau  menahan  diri  dari membangun hubungan diplomatik dengan pihak berwenang Taiwan.
One China principle adalah batu fondasi bagi Pemerintah Cina dalam membuat kebijakan mengenai  Taiwan.  Sejak  1979,  pemerintahan  Deng  Xiaoping  telah  mengadopsi  kebijakan penyatuan  kembali  secara  damai  dan  secara  bertahap  mengembangkan  konsep  “ one  country,  two systems ”. one China principle pada dasarnya mengacu pada prinsip dasar “reunifikasi damai, dan one country, two systems ”. Poin utama dari prinsip dasar ini dan kebijakan yang relevan adalah Cina akan melakukan  yang  terbaik  untuk  mencapai  penyatuan  kembali  secara  damai,  tetapi  tidak  akan berkomitmen untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan; akan secara aktif mempromosikan pertukaran people-to-people dan pertukaran ekonomi dan budaya antara kedua sisi Selat Taiwan, dan
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
memulai perdagangan langsung, layanan pos, udara dan pengiriman sesegera mungkin, mencapai penyatuan kembali melalui negosiasi damai dan, berdasarkan one China principle , masalah apa pun dapat dinegosiasikan.
Dreyer (2008) menilai bahwa Jika Taiwan selalu menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina, maka  pastinya  pemerintah  Republik  Rakyat  Cina  memiliki  hak  untuk  “menyatukan  kembali” wilayah  Taiwan  dengan  Republik  Rakyat  Cina,  meskipun  Republik  Rakyat  Cina  tidak  pernah menggunakan otoritas apa pun atas Taiwan. Dengan demikian, one China principle mendasari klaim kuat terhadap Taiwan yang luas, jika tidak secara universal, diakui oleh komunitas internasional. Menurut Huang (2017), Presiden Xi Jinping telah mengajukan beberapa persyaratan politik khusus untuk interaksi dengan Taiwan, termasuk memperkuat confidence building , mempromosikan interaksi  positif,  mengoptimalkan  kepentingan  bersama,  dan  bersikap  pragmatis.  Esensinya, Presiden Xi Jinping menekankan, untuk mengkonsolidasikan dan melindungi kemajuan strategis Republik Rakyat Cina berdasarkan one China principle , yang harus disepakati dalam hubungan lintas- Selat.  Xi  mengemukakan  gagasan  bahwa  “kedua  sisi  Selat  merupakan  satu  keluarga”.  Saat  Xi menekankan,  kedua  belah  pihak  harus  menghargai  kesempatan  historis  ini,  mempertahankan momentum pengembangan hubungan damai di Selat Taiwan, dan memperkuat rasa saling percaya politik, sehingga meletakkan fondasi politik.

## Relationship Building Diplomasi Publik Cina Melalui Forum PKC-KMT
Dengan adanya one China principle ini, Cina menyadari bahwa relationship building merupakan hal yang krusial dalam pemeliharaan hubungan positif dalam struktur sosial dengan publik Taiwan untuk  menyelesaikan  masalah  komunikasi  demi  memajukan  tujuan  politik.  Dalam  konteks relationship  building menurut  Leonard  (2002),  ini  memandang  komunikasi  sebagai  masalah hubungan,  baik  hubungan  yang  tegang  ataupun  dalam  kerenggangan.  Dalam  menyelesaikan masalah komunikasi ini haruslah menemukan sumber ketegangannya terlebih dahulu dan berusaha menyembuhkan, melindungi, dan menjaga hubungan agar dapat segera memulihkan harmonisasi dalam berinteraksi.
Relationship  building dalam diplomasi  publik Cina  terhadap  publik Taiwan  sebagian  besar berada pada level platform the party-to-party antara Partai Komunis Cina dengan Kuomintang. Pada tahun 2005, ketika hubungan Cina dengan Taiwan turun ke titik terendah sepanjang masa selama pemerintahan Democratic  Progressive  Party (DPP),  ketua  kehormatan  Kuomintang  (KMT),  Lien Chan, memimpin delegasi KMT untuk mengunjungi Cina. Mereka mengadakan pertemuan resmi dengan Partai Komunis Cina (PKC), termasuk dengan Hu Jintao. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan dengan level tertinggi pasca perang saudara tahun 1945. Setelah pertemuan itu, KMT mengumumkan lima poin kompromi:
1. Baik PKC dan KMT setuju untuk mendukung “konsensus 1992”.
2. Untuk  mengakhiri  permusuhan  di  Selat  Taiwan  dan  mempromosikan  perjanjian perdamaian.
3. Untuk membangun mekanisme untuk mempromosikan kerja sama ekonomi.
4. Untuk mempromosikan negosiasi tentang partisipasi internasional Taiwan
5. Untuk membentuk platform komunikasi KMT-PKC Forum yang bersifat the party-to-party untuk dialog di masa depan (Beckershoff, 2014:214). Relationship  building sebagai  fondasi  yang  lebih  kuat,  entitas  politik  seringkali  dapat memajukan  tujuan  politiknya  dengan  lebih  mudah  dan  menonjolkan  hubungan  yang  positif. Relationship  building ini  dapat  tercermin  dalam  forum  yang  dibentuk  oleh  kedua  partai  yang berdasarkan platform the party-to-party . Pada awal pembentukannya, platform ini terdiri dari dua forum, masing-masing bergantian lokasi antara Cina dan Taiwan: forum lintas-selat ekonomi, perdagangan dan  budaya,  yang  akhirnya  dilaksanakan,  dan  forum  perdamaian  lintas  selat,  yang  seharusnya membahas masalah politik. Forum Perdamaian pertama akan diadakan di Taiwan, tetapi karena otoritas  Taiwan  menolak  aplikasi National  Policy  Foundation (NPF)  untuk  mengundang  delegasi
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
Cina,  gagasan  itu  dibatalkan  dan  hanya  forum  ekonomi,  perdagangan  dan  kebudayaan  yang dipertahankan (Beckershoff, 2014:220-221).
Bagi  peneliti, relationship  building yang  dibentuk  antara  PKC  dengan  KMT  merupakan tahapan awal menuju kampanye politik melalui strategic communications dan news management, yang lebih  jauh  bertujuan  meinngkatkan  hubungan  dan  interaksi  ekonomi  dan  sosial  melalui pengembangan  kebijakan  Cina  terhadap  Taiwan,  agar  dapat  mendukung one  China  principle . Pernyataan  peneliti  ini  didukung  oleh  pernyataan  dari  Lin  (2019)  yang  melihat  bahwa kepemimpinan  Presiden  Ma  Ying-jeou  selama  periode  2008-2016  telah  menunjukkan kepercayaannya yang tumbuh dalam situasi yang berkembang baik di dalam dan di sekitar Taiwan. Penerimaan  pemerintahan  Ma  atas  konsensus  1992  dan  kesediaannya  untuk  menormalkan hubungan lintas-Selat Taiwan tanpa de-Signifikasi telah membebaskan Cina dari konflik dengan Taiwan sejak era pemerintahan Chen Shui dan Lee Teng-hui dari DPP, yang keduanya mempunyai arah kebijakan untuk merdeka dari Cina. Perubahan kebijakan di pihak Taiwan, dari perspektif Cina,  berasal  dari  pengalaman  panjang  konfrontasi  melawan  Cina  sebelum  2008  seperti  isolasi secara diplomatik dalam dunia internasional. Hal ini juga dibentuk oleh peningkatan keunggulan komparatif yang didapat oleh Cina dalam hal pertumbuhan ekonomi dan integrasi dengan pasar global.
Salah satu momen paling penting dalam interaksi KMT dengan PKC ini terjadi pada tahun 2015 dimana dilakukan pertemuan antara pemimpin partai di Singapura, KMT diwakili oleh Ma Ying-jeou,  sementara  PKC  diwakili  oleh  Xi  Jinping.  Meskipun  dalam  pertemuan  ini  tidak menghasilkan perjanjian formal, namun Cina berhasil memberikan pesan kepada dunia dengan menunjukan inisiatif dalam membangun perdamaian dengan berbagai pihak termasuk Taiwan.
Relationship  building melalui  Forum  PKC  dan  KMT  ini,  merupakan  bentuk  dari  jaringan aktor  politik  yang  membentuk  saluran  komunikasi  dan  kerjasama  lebih  lanjut  tanpa  adanya perjanjian formal antara kedua pemerintah. Dalam konteks diplomasi public, Tindakan yang telah diambil oleh PKC dan KMT telah dapat dikategorikan sebagai upaya atau tindakan “ relationship building ” yang didasarkan pada kebutuhan yang sama menunjukan berkembangnya komunikasi dan kebersamaan.  Untuk  melaksanakan  hasil  negosiasi,  Forum  PKC-KMT  menggunakan  dua instrumen  utama,  yang  disebut  “rekomendasi  bersama  ( joint  recommendations )”  (atau  proposal bersama)  dan  langkah-langkah  sepihak  (atau  kebijakan  unilateral  ( unilateral  policies ).  Selain  itu, kunjungan provinsi juga dianggap sebagai perpanjangan dari Forum. Rangkaian praktik spesifik ini berasal dari keadaan historis dan sosial-politik di mana forum muncul dan dapat dikaitkan dengan karakter transnasional dari pengaturan tersebut.
Dalam  pandangan  peneliti, relationship  building melalui  forum  PKC-KMT  yang  dilakukan oleh  Cina  terhadap  publik  Taiwan  dalam platform  the  party-to-party telah  memenuhi  syarat  dalam pembangunan hubungan dan menumbuhkan kepercayaan yang kuat demi mendukung one China principle . Relationship building secara tradisional telah dilihat sebagai proses yang harus dilakukan tatap muka dan pada tingkat pribadi. Instrumen yang paling efektif untuk membangun hubungan yang positif adalah melalui kunjungan dan program pertukaran lainnya yang memerlukan perencanaan dan administrasi yang detail, panjang dan disertai dengan biaya satuan yang tinggi.
Program pertukaran ini dapat dilihat pada tahun 2016 melalui pertemuan antara KMT yang diwakili oleh Hung Hsiu-chu dengan PKC yang diwakili oleh Yu Zhengsheng di Beijing, Cina (Xiaowei & Baiting, 2016). Pertemuan ini membuat beberapa proposal, termasuk proposal yang keduanya  harus  mematuhi  konsensus  1992  dan  menentang  kemerdekaan  Taiwan.  Selain  itu pertemuan  ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kerjasama  dalam  mempromosikan  interaksi ekonomi, seperti industri dermaga dan pelabuhan,  serta  merilis informasi tentang lebih dari 40 proyek pertukaran di tahun 2017. Sementara untuk interaksi sosial dalam interkoneksi infrastruktur dan  transportasi  dalam  mempromosikan  pertukaran people-to-people antara  Cina  dan  Taiwan khususnya anak muda, dan mencari model-model baru dalam industri film dan televisi. Meskipun
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
KMT menjadi oposisi pemerintahan setelah pada pemilihan presiden dan legislatif dikalahkan oleh DPP, KMT tetap menjalankan pertemuan dengan PKC.
Pada tahun 2017, proyek kerja sama riset lintas-selat ilmiah, “ National Science Foundation of the Mainland and Fujian Province ” bersama - sama mendirikan “Dana Sains untuk Kerjasama Lintas - Selat Sains dan Teknologi”, yang akan menginvestasikan uang sebesar RMB 48,75 juta yang dimulai pada  tahun  2018  (Xiaowei  &  Baiting,  2016).  Pemberian  dana  ini  bertujuan  untuk  mendorong kolaborasi  diantara  mahasiswa  Cina  dengan  Taiwan  dalam  proyek  pembuatan  aplikasi.  Forum KMT-PKC  ini  juga  memfasilitasi  anak  muda  Cina  dan  Taiwan  untuk  saling  berinteraksi  dan berkolaborasi dengan menyediakan proyek inovasi kewirausahaan untuk pemuda Cina dan Taiwan, pertukaran program magang di perusahaan Cina dan Taiwan, dan mendorong para sarjana Cina dan Taiwan untuk melakukan riset bersama. Kolaborasi antar individu ini telah menjadi alat yang efektif dalam diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan khususnya bagi pelajar Taiwan dalam membentuk  hubungan  yang  kuat  diantara  sesama  pelajar.  Cina  juga  mengundang  mahasiswa Taiwan untuk magang di Institut Akademi Ilmu Pengetahuan Cina melaui “Proyek Tai Ching” selama 6 sampai 12 bulan untuk kolaborasi riset.
Melalui forum KMT-PKC ini juga mempromosikan pertukaran lintas selat city-to-city antara Taipei dengan Shanghai yang pertama kali di lakukan pada  tahun 2010. Pada 2018, pertukaran lintas selat city-to-city kembali dilakukan di Taipei. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh wakil walikota Shanghai,  Zhou Bo  dengan  membawa  135  orang  delegasi  yang  terdiri  dari  akademisi, perwakilan industri, dan pejabat kota. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh walikota Taipei Ko Wen-je berfokus pada masalah ekonomi. Dalam forum Twin City ini, kedua pihak memegang teguh prinsip kesetaraan dan berfokus pada pertukaran ekonomi, budaya dan sosial  (Pei-chih, Tsung- han, & Huang, 2018).
Pertukaran  lintas  selat city-to-city difokuskan  pada  perdagangan  produk  pertanian  dan perikanan dari Taipei ke Shanghai, promosi pariwisata dan menarik investasi  (Aspinwall, 2018). Shanghai juga mempresentasikan rencananya untuk memposisikan kota Shanghai sebagai pusat global di sektor keuangan, perkapalan, dan teknologi inovasi pada tahun 2035 dan menantikan Taipei dan mitranya untuk berbagi pengalaman dan bekerjasama dalam pembangunan perkotaan (Pei-chih et al., 2018). Pertukaran tingkat kota memungkinkan pemerintah kota untuk memotong sentimen tingkat nasional terkait isu anti Cina dan menguatkan hubungan dengan Cina sebagai mitra dagang individu terbesar di Taiwan. Pertemuan ini juga kemudian menargetkan pembahasan yang lebih luas dalam beberapa hal seperti pengembangan budaya, perlindungan lingkungan, dan renovasi kota, serta kedua kota juga akan menandatangani tiga nota kesepahaman  baru tentang kerja sama.
Peneliti melihat bahwa pertukaran yang dilakukan oleh Cina dengan publik Taiwan ini baik yang berupa riset bersama, proyek pembangunan, pertukaran people-to-people , dan kerjasama city-to- city melalui  forum  PKC-KMT  ini  merupakan  bentuk relationship  building yang  kuat  dengan komunikasi interpersonal antara Cina dengan publik Taiwan. Dalam relationship building , komunikasi interpersonal  merupakan  media  yang  paling  ideal  meskipun  bukan  media  paling  efisien,  tetapi menjadi media yang paling efektif dan disukai untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Forum  PKC-KMT  memunculkan  kredibilitas  dan  beresonansi  positif  dengan  sifat  partisipatif antar Cina dengan publik Taiwan. Tujuan yang sama ini membawa perspektif dan saran yang baru dan berbeda, menciptakan lingkungan yang ideal untuk kerjasama yang efektif dalam komunikasi dan membangun kepercayaan bersama.
Dalam perspektif diplomasi publik, peran yang dimainkan oleh PKC sebagai aktor negara yang dapat melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan KMT  dalam  menanggapi  isu-isu  tertentu  mengenai  hubungan  Cina  dengan Taiwan.  Diplomasi publik  Cina  terhadap  publik  Taiwan  dalam  forum  PKC-KMT  secara  tradisional  merupakan serangkaian  kegiatan  untuk  membangun relationship  building yang  kuat  dengan  diawali  dengan menemukan kesamaan dan kepentingan bersama antar pihak demi memajukan kepentingan politik
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
bersama, yaitu penyatuan kembali antara Cina dengan Taiwan. Posisi KMT pada tahun 2016-2018 ini merupakan non-state actor , dimana menjadi oposisi pemerintahan yang dipimpin oleh Tsai Ing- wen dari DPP, karenanya forum ini merupakan mekanisme government-to-people . Diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam relationship building yang mengarah ke koordinasi yang mengandalkan strategi relationship building dimana dengan bekerja antar pihak dalam mendefinisikan,  merancang,  mengimplementasikan,  dan  memonitor  program  pertukaran  untuk membangun hubungan yang kuat dengan publik Taiwan khususnya KMT yang didasarkan pada kebersamaan dan timbal balik. Para pihak ikut serta dalam menentukan dan mengendalikan aspek- aspek  program.  Grunig  dan  Hon  (1999) menyebut  ini  “kontrol  mutualitas”.  Persyaratan  ini digemakan  dalam  literatur  diplomasi  publik  dalam  deskripsi  mutualitas  dan  pembangunan kepercayaan, perencanaan bersama untuk keuntungan bersama.
Dalam pandangan peneliti, diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan dalam relationship building ini  dapat  mengubah  perilaku  dari  publik  Taiwan  khususnya  Partai  KMT  dan  para pendukungnya. Relationship  building yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Cina  ini  merupakan  upaya pendekatan  secara  damai  yang  dilandasi  dengan  adanya  kebutuhan  dan  kepentingan  bersama berdasarkan one China principle. Selain itu upaya ini dapat dipandang secara spesifik sebagai cara untuk  membentuk  opini  publik  Taiwan  agar  meninjau  dan  merekontruksi  kembali  kebijakan mengenai  Cina  selama  masa  pemerintahan  Presiden  Ma  serta  keterlibatan  KMT  itu  sendiri. Akhirnya  tujuan  adanya  forum  PKC-KMT  ini  bukan  untuk  melakukan  persuasi  bagi  Cina, melainkan  untuk  membangun  dan  memelihara  kembali  hubungan  antara  PKC  dan  KMT  agar menciptakan rasa saling percaya berdasarkan one China principle .
News  Management  dan  Strategic  Communications  Diplomasi  Publik  Cina  terhadap Publik Taiwan
Hubungan media adalah aspek penting dari inisiatif berbasis informasi karena pemerintah atau entitas politik harus mengandalkan apa yang pada dasarnya adalah perantara pers dan media untuk  menyampaikan  informasi  kepada  publik.  Kegiatan  yang  membantu  memfasilitasi  akses media ke informasi dan distribusi informasi termasuk melakukan briefing pers dan konferensi pers, memberikan wawancara, mengajukan pertanyaan dan permintaan media, dan menyebarkan siaran pers dan dokumen lainnya (Zaharna, 2010).
Bagi  Cina,  menggunakan  media  masa  untuk  melakukan news  management dalam memproyeksikan citra nasionalnya agar dapat meningkatkan pengaruh globalnya dan menunjukan perilaku  yang  menjaga  perdamaian  sebagai  salah  satu  dari  kekuatan  global.  Dalam  konteks diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan entitas swasta  dari  Taiwan.  Di  Taiwan,  Cina  menggunakan  pengusaha  Taiwan  sebagai  sarana  dalam melakukan news management dan strategic communications . Want Want Holdings Limited adalah contoh utama dari jenis kegiatan news management dan strategic  communications ini. Want  Want  Holdings  Limited ( Want  Want  Holdings )  dimulai  sebagai perusahaan  makanan  Taiwan  yang  memproduksi  makanan  ringan  dan  minuman.  Perusahaan berinvestasi  di  Cina  pada  tahun  1992.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  perusahaan  ini  telah meraup untung besar dalam industri makanan. Setelah rekonsiliasi Cina dan Taiwan pada masa pemerintahan  Presiden  Ma  tahun  2008,  pemilik Want  Want  Holdings , Tsai  Eng-Meng,  membeli perusahaan media Taiwan yang berpengaruh, China Times Group , dan stasiun televisi afiliasinya, termasuk China Times , the Commercial Times , China Times Weekly , CTI Television , dan the China Television Company .  Tsai  menggabungkan Want  Want  Holdings dan China  Times  Group menjadi Want  Want China Times Media Group ( Want Want China Times ), dan pada tahun 2009 mulai menerbitkan Want Daily , sebuah surat kabar yang terutama meliput berita mengenai Cina dan hubungan Cina dengan Taiwan sambil berusaha mendorong orang Taiwan untuk belajar tentang Cina “dengan benar”. Menurut  Leonard  ( et  al, 2002) News  management dalam  hal  ini  merupakan  manajemen komunikasi  pada  masalah  sehari-hari  yang  mencerminkan  meningkatnya  kebutuhan  untuk
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
menyelaraskan  komunikasi  dengan  diplomasi  tradisional  melalui  media. Strategic  communications merupakan serangkaian kegiatan yang lebih mirip kampanye politik yang menetapkan sejumlah pesan  strategis,  dan  merencanakan  serangkaian  kegiatan  selama  setahun  atau  lebih  untuk memperkuatnya.
Diplomasi  publik  Cina  terhadap  publik Taiwan  dalam  mendukung one  China  principle ini melalui news management dan strategic communications seringkali dilakukan secara bersamaan dengan memanfaatkan media-media yang dimiliki oleh Tsai Eng-meng. Hioe (2019) menyatakan bahwa, CTI News yang merupakan anak perusahaan dari Want Want China Times Media Group menjadi media Taiwan  yang  seringkali  memberikan  berita  yang  mendukung  Taiwan  untuk  bergabung  kembali dengan  Cina.  Seperti  pada  Mei  2018 CTI  News melakukan  siaran  berita  dengan  peta  Cina  dan Taiwan yang di lapisi warna bendera Cina sebagai latar belakang berita dengan memberikan judul “ Look  at  New  China ”. Hal  ini  kemudian  memancing  kemarahan  masyarakat  Taiwan  dengan melaporkan  kejadian  tersebut  kepada the  National  Communications  Commission (NCC)  dengan mengatakan bahwa peta tersebut tidak mencerminkan situasi politik aktual dan bahwa CTI News menyajikan pandangan yang bias.
CTI  News ini  memiliki  sudut  pandang  yang  memang  mengarah  pada  upaya  untuk mendukung one China principle dan menjadi aktor utama dalam melakukan news management . Menurut Hioe  (2019), CTI  News ini  membayar  sejumlah  kafe  dan  restoran  yang  ada  di  Taiwan  untuk menayangkan siaran CTI News tanpa henti untuk memastikan bahwa sudut pandang politik CTI News ini tersebar di kalangan publik Taiwan. Pada September 2018, NCC mengirim surat kepada CTI News untuk mengadakan pertemuan komite disiplin dan etika internal yang mengarah pada upaya  pemeriksaan  eksternal.  NCC  juga  mengindikasikan  pada  saat  itu  bahwa  mereka  akan menggunakan kasus ini sebagai referensi untuk evaluasi CTI News di masa depan. Selain itu juga CTI News memberikan berita mengenai kegagalan dari pemerintahan Tsai Ing-wen, dengan tujuan untuk merusak reputasi pemerintahan Tsai dan secara politis mendukung KMT. Demikian juga dengan pemberitaan dari walikota Kaohsiung, Han Kuo-yu dari KMT.
Selain  itu, News  management yang  dilakukan  Cina  kepada  media-media  Taiwan  ini  juga bertujuan membangun strategic communications dalam kampanye politik untuk mendukung one China principle . Dalam wawancara Financial Times dengan jurnalis yang bekerja di China Times dan CTI Televisions mengatakan  bahwa  manajer  editorial  selalu  menerima  instruksi  langsung  dari  Kantor Urusan Taiwan ( the Taiwan Affairs Office ), yang merupakan sebuah badan dari pemerintah Cina yang menangani  masalah  Taiwan.  Pejabat  pemerintahan  Cina  akan  mengatur  liputan  mengenai Cina dengan menugaskan cerita dan posisi editorial kepada koresponden media Cina yang berbasis di Cina (Hille, 2019). The Taiwan Affairs Office pada 2018 membayar 30.000 yuan ($ 4.300) kepada lima media Taiwan untuk dua berita mengenai upaya Cina dalam mempromosikan insentif ekonomi yang disediakan oleh pemerintah Cina untuk menarik pebisnis Taiwan menanamkan modalnya di Cina.  Menurut  laporan  itu,  TAO  menelepon  harian China  Times untuk  mengatur  hal  tersebut termasuk penempatan berita pada halaman depan. TAO pada dasarnya tidak ikut campur dalam semua pemberitaan, tetapi hanya dengan berita yang berkaitan dengan hubungan Cina dan Taiwan.
Upaya Cina mempengaruhi publik Taiwan melalui news management ini kembali berlanjut pada pemilihan presiden Taiwan tahun 2020. Menurut Hioe (2019) pada 17 Februari 2019, 57% dari semua berita utama, ditemukan pemberitaan tentang Han Kuo-yu (calon presiden dari KMT). CTI News bahkan juga didenda 400.000 NT karena mengeluarkan cerita yang mengklaim bahwa adanya “awan keberuntungan” berbentuk seperti burung “phoenix” telah muncul di atas acara yang dihadiri oleh Han, bersama dengan sesama walikota KMT Lu Shiow-yen dan Hou You-yi. Burung “Phoenix” dalam kepercayaan kultural masyarakat Cina diartikan sebagai makhluk mitologi yang memiliki  banyak  arti  simbolik,  salah  satu  yang  utamanya  adalah  sebagai  simbol  kehangatan, kedamaian dan kemakmuran. Burung ini juga diyakini hanya hadir dan menunjukan dirinya pada kekuasaan  yang  dipegang  penguasa  yang  berbudi  luhur  (Robert,  2010).  Pemberitaan  terkait hadirnya  awan  keberuntungan  berbentuk  burung “Phoenix” ini  jelas  memiliki  tujuan  untuk
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
mempopulerkan tokoh-tokoh KMT, yang tentu saja diharapkan membawa keuntungan bagi KMT, serta juga Cina disisi lain yang memiliki hubungan yang cukup kuat dengan KMT.
Hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam upaya untuk mendorong one China principle , Cina menggunakan disinformasi baik dalam pemilihan lokal pada tahun 2018, maupun pemilihan presiden pada Januari 2020. Dengan hubungan yang baik dengan KMT saat ini tentu saja akan memberikan  keuntungan  bagi  Cina  terhadap one  China  principle apabila  KMT  menjadi  partai penguasa kembali. Strategic communications yang disisipkan dalam news management merupakan upaya disinformasi untuk mempengaruhi pemilih dari publik Taiwan yang menjadi salah satu bagian dari kampanye politik pemerintah Cina dengan KMT. Secara lebih umum, Cina menggunakan strategic communications disinformasi  untuk  melemahkan  publik  Taiwan,  termasuk  dengan  melemahkan institusi  Taiwan,  membuang  kepercayaan  publik  pada  para  pemimpinnya,  menurunkan  moral warganya, dan menyebabkan kebingungan.
Dengan  terjalinnya strategic  communications antara  Pemerintah  Cina  dengan  sektor  swasta Taiwan, dalam contoh kasus adalah Want Want China Times Media Group telah menimbulkan efek diplomasi publik yang dilakukan oleh Want Want China Times Media Group melalui media-media yang dimilikinya. Secara diplomasi publik Cina melalui news management dalam pemberitaan yang dilakukan oleh media yang dimiliki Want Want China Times Media Group telah memberikan dampak atau telah mempengaruhi publik Taiwan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan yang dimiliki oleh Cina yang dianggap sebagai promosi dari kebijakan diplomasi publik Cina untuk mendukung one China principle . Aliran informasi melalui media masa yang dimiliki Want Want China Times Media Group pada  dasarnya  bersifat  satu  arah  dari  satu  sumber  komunikasi  tunggal  ke  audiensi  yang banyak. Audiens ini merupakan jaringan semua saluran untuk menyampaikan pesan dan informasi dari media masa. Kombinasi media massa dan jaringan semua-saluran audiens dapat memperkuat pesan media untuk mendukung one China principle .
Kesimpulan
Diplomasi  publik  Cina  terhadap  publik Taiwan  dalam  mendukung one  China  principle ini secara  aktif  terus  berupaya  mempengaruhi  dan  membentuk  opini  dari  publik  Taiwan  melalui relationship building yang dibangun melalui relasi antara PKC dengan KMT, dan telah memberikan harmonisasi kepada Cina dalam melakukan diplomasi publik kepada publik Taiwan sehingga KMT dapat mendukung one China principle . Sementara itu adanya pengusaha Taiwan yang sikap politiknya mengacu kepada Cina membuat Cina mendapatkan keuntungan dengan bekerjasama menyebarkan diplomasi publik Cina terhadap publik Taiwan. Dalam penelitian ini mengambil kasus Want Want China  Times  Media  Group yang  bekerjasama  dengan  pemerintah  Cina  dalam  melakukan news management untuk  membentuk  persepsi  dan  opini  publik  Taiwan  mengenai  bagaimana  setiap individu di Taiwan dapat memahami isu dan peristiwa sesuai dengan keinginan Cina. Selain itu dengan  adanya  sumber  daya  dalam  hal  media  masa  di  Taiwan  ini,  Cina  melakukan strategic communications melalui  kampanye  politik  untuk  mendukung  KMT  menjadi  penguasa  kembali  di Cina.
Referensi Aspinwall,  N.  (2018).  Taipei-Shanghai  Forum  Puts  Ko  Wen- je’s  China  Views  Into  Focus. Retrieved
November 16, 2019, from The Diplomat website: https://thediplomat.com/2018/12/taipei-shanghai-forum-puts-ko-wen-jes-china-views- into-focus/
Beckershoff,  A.  (2014).  The  KMT-CCP  Forum:  Securing  Consent  for  Cross-Strait Rapprochement. Journal of Current Chinese
Affairs , 43 (1), 213 – 241. https://doi.org/10.1177/186810261404300108
Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of a Phrase. In N. Snow & P.
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
M. Taylor (Eds.), Routledge Handbook of Public Diplomacy . New York: Routledge.
D’Hooghe, I. (2011). The Expansion of China’s Pubblic Diplomacy System. In J. Wang (Ed.), Soft Power  in  China,  Public  Diplomacy  through  Communication (pp.  19 – 36).  New  York:  Palgrave Macmillan.
Dreyer, E. L. (2008). The Myth of “One China.” In P. C. Y. Chow (Ed.), The One China Dilemma . New York: Palgrave Macmillan.
Hartig, F. (2015). Communicating China to the World: Confucius Institutes and China’s Strategic Narratives. Politics , 35 (3 – 4), 245 – 258. https://doi.org/10.1111/1467-9256.12093
Hille,  K.  (2019).  Taiwan  primaries  highlight  fears  over  China’s  political  influence.  Retrieved
November 28, 2019, from Financial Times website: https://www.ft.com/content/036b609a-a768-11e9-984c-fac8325aaa04
Hioe,  B.  (2019).  The  Return  of  Media  Monopoly?  Retrieved  February  8,  2020,  from newbloommag.net  website:  https://newbloommag.net/2019/04/03/media-monopoly- return/
Hocking, B. (2005). Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy. In The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations (pp. 28 – 45). New York: Palgrave Macmillan.
Hon,  Linda  C.,  &  Grunig,  James  E.  (1999).  Guidelines  for  Measuring  Relationships  in  Public Relations. Institute For Public Relations.
Huang, J. (2017). Xi Jinping’s Taiwan Policy: Boxi ng Taiwan In with the One-China Framework Chapter. In Taiwan and China (pp. 239 – 248). California: University of California Press. Hung, T.-C. (2017). Rethinking Public Diplomacy : A Study of China Exerting its Influence on Taiwan by Tzu-Chieh  Hung  to  A  Thesis  Submitted  to  the  Graduate  Scholl  of  Asian-Pacific  Studies  of  Waseda University , in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doc (the Graduate Scholl of Asian- Pacific
Studies of Waseda University). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/159504351.pdf
Jiang, Y. (2017). Taiwan’s National Identity and Cross -Strait Relations. In L. Dittmer (Ed.), Taiwan and China (p. 29). California: University of California Press.
Kang, J. Y. (2003). From “Creeping Independence” to Reluctant Realis m? China-Taiwan Relations under the DPP. International
Area Studies Review , 6 (2), 21 – 42. https://doi.org/10.1177/223386590300600202
Lamont, C. (2015). Research Methods In International Relations . London: Sage Publications Ltd. Lan, T. J. (2017). Confucius Institue at Universitas Al Azhar, Jakarta: The unseen power of China.
Wacana , 18 (1), 148 – 182. https://doi.org/10.17510/wacana.v18i1.576.Thung
Lee, C. Y., & Yin, M. X. (2017). Chinese investment in Taiwan: A challenge or an opportunity for Taiwan? Journal of Current Chinese Affairs , 46 (1), 37 – 59. Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Public Diplomacy . London: Foreign Policy Centre. Lin, G. (2019). Taiwan’s Party Politics and Cross -Strait Relations in Evolution (2008 – 2018) . New York: Palgrave Macmillan.
Lin, S. S. (2016). Taiwan’s China Dilemma Contested Identities and Multiple Interests in Taiwan’s Cross - Strait Economic Policy . California: Stanford University Press.
Lin, Y., & Hsieh, J. F. sheng. (2016). Change and Continuity in Taiwan’s Public Opinion on the Cross-Strait  Economic  Interactions. Journal  of  Asian  and  African  Studies , 52 (8),  1103 – 1116. https://doi.org/10.1177/0021909616649210
Copyright © 2021, Rizal Budi Santoso, Windy Dermawan This is an open access article under the CC – BY-SA license
Matsuda,  Y.  (2015).  Cross-Strait  Relations  under  the  Ma  Ying-jeou  administration:  From Economic  to  Political  Dependence? Journal  of  Contemporary  East  Asia  Studies , 4 (2),  3 – 35. https://doi.org/10.1080/24761028.2015.11869083 Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations . New York: Palgrave Macmillan.
Pamment, J. (2012). New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice. In New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice . https://doi.org/10.4324/9780203096734
Pei-chih, L., Tsung-han, M., & Huang, F. (2018). Twin-city forum to focus on economic issues: Taipei  mayor  |  Cross-Strait  Affairs  |  FOCUS  TAIWAN  -  CNA  ENGLISH  NEWS. Retrieved
November 29, 2019, from focustaiwan.tw website: http://focustaiwan.tw/news/acs/201812190010.aspx
Rawnsley, G. (2012). Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan. Journal of International
Communication , 18 (2),
121 – 135. https://doi.org/10.1080/13216597.2012.695744
Robert, J. (2010). Chinese Mythology A to Z. New York: Chelsea House.
Santoso, R. B., Surya, A., Hidayat, T., & Dermawan, W. (2020). China ’ s Public Diplomacy in Taiwan. Atlantis Press , 391 , 52 – 55. Theo, R., & Leun g, M. W. H. (2018). China’s Confucius Institute in Indonesia: Mobility, frictions and local surprises. Sustainability (Switzerland) , 10 (2). https://doi.org/10.3390/su10020530 Tuch, H. (1990). Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas . New York: St. Martin’s Press.
Wang, N. T. (2014). Taiwan ’ s Economic Relations with Mainland. Asain Affairs , 18 (2), 99 – 119. Weng, L. C. D. (2017). Can economic profit influence public opinion? Observing generational change on cross-strait relations in Taiwan. Asian Journal of Comparative Politics , 2 (4), 362 – 384. https://doi.org/10.1177/2057891116687878
Xiaowei, L., & Baiting, C. (2016). The Cross-Strait Peace Development Forum is closed, and the Qing  Lu  will  recruit  260  Taiwanese  teachers.  Retrieved  November  16,  2019,  from chinatimes.com  website:  https://www.chinatimes.com/newspapers/20161104000368- 260108?chdtv
Zaharna, R. S. (2010). Battles to Bridges, U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11 Studies (R. S. Zaharna, Ed.). New York: Palgrave Macmillan.