PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KPR SYARIAH SUBSIDI DENGAN KPR SYARIAH PLATINUM DI BTN SYARIAH PROBOLINGGO

## Maryani, Faizatul Badriyah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Email: Maryani140982@gmail.com; faizatul.badriyah07@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study  was to determine the pattern of distribution procedures for subsidized Sharia mortgages and Platinum Sharia mortgages at Bank BTN Syariah Probolinggo and to determine the level of  effectiveness  of  distribution  of  Islamic  mortgage  financing  at  Bank  BTN  Syariah  Probolinggo.  The subject of this research are subsidized and platinum mortgage financing customers at Bank BTN Syariah Probolinggo.  Measuring  the  level  of  financing  effectiveness  using  the  effectiveness  measure  of  all indicators that have been described in the discussion of research methods in the article. The results of the effectiveness  of  subsidized  Syariah  KPR  financing  in  Probolinggo  Regency  are  more  effective  than Platinum  Syariah  KPR  financing  because  in  terms  of  the  inefficient  capacity  and  productivity  of Probolinggo Regency customers. So that this review is taken in terms of margins, guarantees, and so on in  accordance  with  the  requirements  for  submitting  a  Sharia  mortgage  at  BTN  Syariah  Probolinggo. With  the  data  requirements  that  have  been  collected,  the  Bank  conducts  observations  and  interviews about the eligibility of customers to apply for Sharia mortgage financing. The data that has been entered at the KCPS (Sharia Sub-Branch Office) is then inputted to the KC (Branch Office) and the central party to determine the feasibility of applying for the Sharia mortgage financing.
Keywords: Effectiveness, Subsidized Syariah KPR, Platinum Syariah KPR

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pola  prosedur  penyaluran  pembiayaan  KPR  Syariah  bersubsidi  dan  KPR Syariah  Platinum  pada  Bank  BTN  Syariah  Probolinggo  dan  mengetahui  tingkat  efektivitas  penyaluran pembiayaan  KPR  Syariah  di  Bank  BTN  Syariah  Probolinggo.  Subjek  penelitian  ini  merupakan  nasabah pembiayaan  KPR  Syariah  bersubsidi  dan  platinum  pada  Bank  BTN  Syariah  Probolinggo.  Mengukur  tingkat efektivitas  pembiayaan  menggunakan  ukuran  efektivitas  seluruh  indicator  yang  sudah  di  paparkan  dalam pembahasan metode penelitian dalam artikel. Adapun hasil efektivitas pembiayaan KPR Syariah bersubsi di di kabupaten Probolinggo lebih efektif daripada pembiayaan KPR Syariah Platinum karena di tinjau dari segi kapisitas dan  produktifitas  nasabah  Kabupaten  Probolinggo  yang  belum  efisien.  Sehingga  tinjauan  ini  di  ambil  dari  segi margin,  jaminan,  dan  lain  sebagainya  sesuai  dengan  syarat-syarat  pengajuan  KPR  Syariah  di  BTN  Syariah Probolinggo.  Dengan  adanya  data  persyaratan  yang  sudah  di  kumpulkan,  pihak  Bank  melakukan  observasi  serta interview  tentang  kelayakan  nasabah  untuk  melakukan  pengajuan  pembiayaan  KPR  Syariah.  Data-data  yang  telah masuk di KCPS (Kantor Cabang Pembantu Syariah) kemudian di input ke pihak KC (Kantor Cabang) maupun pihak pusat untuk mengetahui kelayakan pengajuan pembiayaan KPR Syariah tersebut.
Kata Kunci: Efektivitas, KPR Syariah Subsidi dan KPR Syariah Platinum

## PENDAHULUAN
Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  paling  penting  dalam  kehidupan  manusia,  sama halnya dengan makanan dan pakaian. Bagi setiap keluarga, rumah memiliki arti penting karena merupakan kebutuhan dasar tempat  berkumpulnya keluarga. Rumah juga merupakan salah satu jenis  investasi,  hal  ini  yang  pada  akhirnya  membuat  rumah  banyak  dipilih  sebagai  instrumen investasi yang menguntungkan.
Survei  Harga  Properti  Residensial  Bank  Indonesia  mengindikasikan  akselerasi  kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Harga Properti Residensial  (IHPR)  triwulan  I  2019  sebesar  0,49%  (qtq),  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kenaikan  pada  triwulan  sebelumnya  sebesar  0,35%  (qtq).  Pada  triwulan  II  2019,  IHPR diperkirakan  meningkat  sebesar  0,52%  (qtq),  terutama  disebabkan  oleh  kenaikan  harga  bahan bangunan dan upah tenaga kerja. Pada triwulan I 2019, penjualan properti residensial meningkat sebesar  23,77%  (qtq),  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  penjualan  pada  triwulan  sebelumnya yang  menurun  5,78%  (qtq).  Peningkatan  penjualan  terjadi  pada  semua  tipe  rumah,  dengan kenaikan penjualan tertinggi pada rumah tipe kecil.
Hasil  survei  juga  mengindikasikan  bahwa  mayoritas  konsumen  masih  mengandalkan pembiayaan  perbankan  dalam  membeli  properti  residensial.  Persentase jumlah  konsumen  yang menggunakan  fasilitas  KPR  dalam  pembelian  1  properti  residensial  sebesar  74,16%.  Sejalan dengan kenaikan penjualan properti residensial, penyaluran KPR dan KPA pada triwulan I 2019 juga  meningkat  menjadi  4,02%  (qtq)  dari  1,14%  (qtq)  pada  triwulan  sebelumnya (digilib.uns.ac.id).
BTN  merupakan  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan  produk  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  yang  telah  lama  dikenal  luas  oleh  masyarakat.  Kredibilitas  BTN menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memilih BTN dalam mengelola kredit perumahan sejak tahun 1976 sampai saat ini. Perwujudan komitmen BTN sebagai bank fokus dalam pembiayaan perumahan  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  pelepasan  sebagian  sahamnya  melalui  pasar  modal atau go public , yang bertujuan dengan proses IPO (Initial Public Opening) ini bank BTN dapat menambah modalnya sehingga dapat meningkatkan pembiayaan perumahan.
Bank  di  Indonesia  tentunya  banyak  memiliki  program  rumah  untuk  masyarakat,  yang menawarkan  produk  rumah  dengan  menawarkan  KPR  bersubsidi.  BTN  Syariah  sebagai  bank yang  berkonsentrasi  dalam  menawarkan  kredit  rumah  bersubsidi  maupun  tidak  bersubsidi (platinum) serta menjadi solusi dari permintaan rumah yang meringankan dan sesuai syariah, hal
ini  akan  membuat  masyarakat  mudah  untuk  mendapatkan  kredit  rumah  dengan  berbagai prosedur sebagai tahapan dalam memiliki rumah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
BTN memiliki produk KPR BTN Platinum yang merupakan KPR non subsidi sehingga jumlah  maksimal  kredit  lebih  besar  dan  tidak  dibatasi  untuk  masyarakat  yang  belum  pernah memiliki  rumah.  KPR  BTN  Platinum  memberikan  keleluasaan  bagi  nasabah  untuk  membeli rumah  baru  atau second, belum  jadi  ( indent) ,  maupun take  over kredit  dari  perbankan  lainnya baik  dari developer maupun non  developer .  Untukimendukung  kelancaran  proses  kredit  dan pemenuhan  kebutuhan  debitur  akan  KPR  BTN  Platinum  dari  segi  pelayanannya,  BTN  perlu menerapkan suatu sistem yang dipandang efektif.
BTN  menjadi  pemimpin  pasar  pembiayaan  perumahan  di  Indonesia  dengan  penguasaan pangsa  pasar  total  KPR  sebesar  35,23%.  Peran  bank  BTN  sangat  dominan  dengan  menguasai pangsa pasar lebih dari 98% dari total penyaluran FLPP tahun 2017,2018 dan 2019. Total KPR yang  sudah  disalurkan  bank  BTN  sejak  1976  sampai  dengan  2019  berjumlah  sekitar  Rp150 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3,5 juta masyarakat Indonesia (BTN, 2019).
Dalam  sistem  pembiayaan  KPR  pada  dasarnya  banyak  hal  yang  terkait  yang  mencakup mekanismenya.  Melalui  fasilitas  KPR  dapat  diketahui  sejauh  mana  efektivitas  sistem pembiayaan  sehingga  di  masa  datang  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  untuk  menentukan sistem  tersebut.  Sebuah  kondisi  yang  mencerminkan  hasil  penilaian  dengan tolak ukur  tertentu adalah efektivitas (BTN, 2019).

## KAJIAN TEORI

## A. Efektifitas
Efektivitas  mempunyai  kata  dasar  “efektif”.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, efektif  memiliki  arti  “ada  efeknya  seperti  akibatnya,  pengaruhnya,  kesannya.  Efektivitas  dapat memberikan  hasil  atau  berhasil  guna  tentang  usaha  atau  tindakan”  (KBBI,  2018).  Efektivitas pembiayaan di Bank ternyata belum dapat memenuhi target dan sasaran program. Karena masih terdapat perbankan yang belum menunjang efektivitas  pembiayaannya.
Siskawati  mengemukakan  bahwa  “Efektivitas  pembiayaan  dapat  dinyatakan  sebagai tingkat  keberhasilan  dalam  usaha  untuk mencapai  tujuan  atau  sasaran”.  Peneliti  berkesimpulan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  mendekati  sasaran,  maka  akan  semakin  tinggi  efektivitasnya. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembiayaan, yaitu mencakup kegunaan, ketepatan  sasaran,  ruang  lingkup,  efektivitas  pembiayaan,    dan    ketepatan    waktu.  Indikator
72│ Perbandingan Efektivitas Penerapan Sistem Penyaluran Kpr Syariah Subsidi Dengan Kpr Syariah Platinum Di Btn Syariah Probolinggo

## Maryani, Faizatul Badriyah
efektivitas pembiayaan dalam KPR syariah bersubsidi meliputi beberapa hal yaitu:

## 1. Kegunaan
Indikator  kegunaan  dipakai  sebagai  bagian  dasar  dalam  penentuan  efektif    tidaknya pelaksanaan  sistem  pembiayaan  yang  selalu  dibicarakan  oleh  pihak  bank.  Kegunaan  tersebut ditujukan  agar  masyarakat  mudah  menjangkau  KPR  Subsidi  baik  dari  segi  penghasilan  dan kemudahan  prosedur  pengajuan  pembiayaan  KPR  syariah  bersubsidi  sebagai  bagian  dari  suatu sistem  pembiayaan  yang  benar  dan  tepat,  sehingga  para  nasabah  akan  mudah  memahaminya. Kemudahan  akan  bisa  tercapai  manakala  kita  mampu  menerapkan  dari  pola  indikator  yang sudah  ditentukan  secara  benar  dan  tepat  dalam  penyelesaian  sehingga  kegunaan  dalam pelaksanaan pembiayaan akan berdampak positif terhadap pembiayaan yang muncul di prosedur KPR syariah bersubsidi secara maksimal.

## 2. Ketepatan Sasaran
Program  KPR  syariah  bersubsidi  bagi  masyarakat  yang  akan  mengambil  harus  tepat sasaran dalam kepemilikan rumah bila tidak tepat sasaran maka apa yang menjadi tujuan utama akan sangat menyimpang. Kemudahan yang disampaikan pihak bank dalam pengambilan rumah bersubsidi  harus  sampai  pada  masyarakat  sebagai  nasabah  sehingga  masyarakat  akan  merasa nyaman akan informasi yang di dapat secara tepat. Masyarakat berpenghasilan rendah pun akan dimudahkan  dalam  pemberian  suatu  prosedur  pengambilan  rumah  bersubsidi  melalui  proses yang  sesuai  dari  Bank  BTN Syariah.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup KPR syariah bersubsidi meliputi kemudahan dalam persyaratan pengajuan. Masyarakat  berpenghasilan  rendah  akan  turut  memperhatikan  beberapa  prosedur  dalam pengambilan  rumah  bersubsidi  sehingga  termudahkan  dan  yang  paling  utama  adalah  nasabah akan  berpeluang  bila  dalam  pekerjaannya  ada  kemapanan  sehingga  masyarakat  yang  akan mengambil  KPR  Subsidi  harus  memenuhi  persyaratan  yang  tentunya  sudah  diverifikasi  secara koperatif yang tertuang dalam peraturan kementerian perumahan rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 Pasal 54 ayat (5) (Ravianto J, 2014).

## B. Efektivitas Biaya
Efektivitas  biaya  dalam  KPR  syariah  bersubsidi  selayaknya  akan  diperuntukan  kepada masyarakat  berpenghasilan  rendah  tetapi  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  syaratnya  seperti  slip gaji  penghasilan  minimal,  KTP,  kartu  keluarga,  tabungan,  sehingga  persyaratan  akan
administrasi  menjadi  efektif  terhadap  biaya  administrasi  yang  dikenakan  nasabah  sesuai kemampuan  nasabah,  biaya  tidak  tiba-tiba  akan  muncul  di  nasabah  akan  tetapi  ada  penetapan besaran  margin  pada  Bank  BTN  Syariah  yaitu  5%  sesuai  dengan  peraturan  kementerian perumahan  rakyat  Nomor  10/PRT/M/2019  Pasal  54  ayat  (5)  (BTN,  2019),  sehingga  nasabah akan menjadi mengerti akan penetapan biaya-biaya yang muncul saat akad kredit.

## 1. Ketepatan Waktu
Dokumen yang lengkap dan tepat waktu akan semakin jelas bila diproses untuk pencairan dana  atau  KPR  syariah  bersubsidi  secara cepat  tanpa ada  kendala  bila  nasabah  memperhatikan akan  prosedur  dan  persyaratan  secara  baik  maka  ketepatan  waktu  pencairan  pembiayaan  KPR syariah  bersubsidi  membutuhkan  waktu dalam  proses  pembiayaannya.  KPR  syariah  bersubsidi perlu waktu yaitu proses waktu yang tidak lama yaitu 1-2 hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan biaya disampaikan. Untuk pembayaran angsuran nasabah diberikan keringanan sesuai dengan aturan yang berlaku pada bank sehingga untuk membayar perlu waktu dalam jangka 15 tahun – 20 tahun.

## 2. Pembiayaan
Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dalam  pasal  1  nomor  12:  “Pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  bisa  masyarakat  umum  maupun  pada  nasabah  yang  akan diberikan suatu pembiayaan  yang mewajibkan pihak  yang dibiayai dapat mengembalikan uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil  hal  ini berdasar  pada  suatu  kesepakatan  dan  pola  pembiayaannya  jelas,  transparan  dan  tepat  dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  bila  tidak  ada  kejelasan  maka  proses  ini  akan  menjadi kurang pas jadi proses pembiayaan akan menjadi baik manakala prosesnya jelas” (BTN, 2017).

## C. KPR Syariah Bersubsidi
Pembiayaan  KPR  Syariah  bersubsidi  pada  bank  BTN  Syariah  Cirebon  umumnya menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  antara  kedua  belah  pihak,  dimana  penjual menjelaskan  terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada  pembeli.  Salah  satu  produk  pembiayaan yang  menggunakan  akad  murabahah  yaitu  produk  kredit  pemilikan  rumah  (KPR).  Pembiayaan pemilikan  rumah  kepada  perorangan  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  rumah  dengan menggunakan  prinsip  jual  beli  (murabahah).  Pembayaran  yang  dilakukan  secara  angsuran
Maryani, Faizatul Badriyah
dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan di awal dan dibayar setiap bulan.
Pertumbuhan ekonomi  bukan  hanya  melibatkan  unsur  ekonomi  secara makro akan  tetapi secara  mikro  harus  diperhatikan,  seperti  halnya  kebutuhan  akan  KPR  Syariah  bersubsidi  yang didalamnya  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  akan  pertumbuhan  ekonomi.  Secara Islam  bukan  tinggi  nya  barang  dan  jasa  tetapi  dari  semua  aspek  pemenuhan  primer  harus terpenuhi.
KPR  Subsidi  adalah  suatu  kredit  yang  diperuntukkan  pada  masyarakat  berpenghasilan rendah  (MBR)  yang  disubsidikan  khusus  oleh  pemerintah  yang  bekerja  sama  dengan Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan perumahan. Berdasarkan peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU)  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor21/  PRT/M/2016  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapatkan dukungan kepemilikan atas rumah melalui kebijakan kemudahan, bantuan pembangunan dan perolehan rumah.

## D.   Syarat Pembiayaan KPR Syariah Subsidi
1) Persyaratan Umum
a) Buka rekening tabungan mudharabah BTN Ib
b) Maksimal  pembiyaan  90%  dari  harga  jual  untuk  rumah  baru,  80%  untuk  rumah second.
c) Aplikasi permohonan
d) Copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai
e) Pasphoto 3x4 pemohon dan pasangan (suami/istri) yang terbaru 1 lembar.
f) Copy rekening tabungan /giro batara syariah/bank lain (min 3 bln terakhir)
g) NPWP
h) Copy legalitas objek rumah yang di beli (sertifikat, IMB, PBB)
i) Form  rumah bersubsidi
j) Pemohon wajib terdaftar di aplikasi PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan) yaitu SIKaSep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan)
k) Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sebelumnya
2) Persyaratan Fix Income
a) Slip Gaji atau surat keterangan penghasilan 3 bulan terakhir yang di sahkan oleh instansi yang berwenang
b) Surat keterangan bekerja dari perusahaan calon nasabah bekerja/SK pengangkatan terakhir
c) Total penghasilan pemohon dan pasangan maksimal 8,5 juta
3) Persyaratan Non Fix Income (Wiraswasta)
a) Copy akta perusahaan, ijin usaha, SIUP, TDP, NPWP (untuk wiraswasta)
b) Laporan keuangan/catatan keuangan min 3 bulan terakhir (untuk wiraswasta)
c) Izin praktek (untuk dokter/profesi lainnya)
d) Pemohon  memliki  surat  pemberitahuan  tahunan  (SPT)  dan  Pajak  Penghasilan (PPh) (BTN Probolinggo).

## E.    KPR Syariah Platinum
BTN  memiliki  produk  KPR  BTN  Platinum  yang  merupakan  KPR  non  subsidi  sehingga jumlah  maksimal  kredit  lebih  besar  dan  tidak  dibatasi  untuk  masyarakat  yang  belum  pernah memiliki  rumah.  KPR  BTN  Platinum  memberikan  keleluasaan  bagi  nasabah  untuk  membeli rumah  baru  atau  second,  belum  jadi  (indent),  maupun  take  over  kredit  dari  perbankan  lainnya baik  dari  developer  maupun  non  developer.  Untukimendukung  kelancaran  proses  kredit  dan pemenuhan  kebutuhan  debitur  akan  KPR  BTN  Platinum  dari  segi  pelayanannya,  BTN  perlu menerapkan suatu sistem yang dipandang efektif.
Pembiayaan  KPR  Syariah  Platinum  yang  diperuntukan  kepada  para  calon  nasabah perorangan dengan berdasarkan akad jual beli atau murabahah untuk pembelian properti seperti rumah  toko,  rumah  kantor,  rumah  susun,  atau  bangunan  apartemen  baik  dalam  kondisi  masih baru  maupun  kondidi  bekas  atau second yang  dinilai  layak  oleh  pihak bank  Pembiayaan  KPR Platinum iB merupakan salah produk yang tergolong ke dalam pembiayaan konsumer.
Pembiayaan  konsumer  merupakan  pembiayaan  yang  diperuntukan  untuk  nasabah perseorangan, dalam kegiatan pembiayaan konsumer ini melibatkan tiga pihak diantaranya pihak Debitur atau konsumen yaitu pihak yang membutuhkan jasa pembiayaan dari multifinance serta sebagai  pihak  yang  pembeli  barang  dari  pihak developer ,  kemudian  bank  atau  Perusahaan Pembiayaan  ( multifinance )  yaitu  pihak  yang memberikan jasa pembiayaan kepada debitur , dan developer yaitu pihak penyedia atau penjual barang dibutuhkan debitur atau  konsumen sebagai pembeli barang dari developer .
Dalam  sistem  pembiayaan  KPR  pada  dasarnya  banyak  hal  yang  terkait  yang  mencakup mekanismenya.  Melalui  fasilitas  KPR  diketahui  sejauh  mana  efektivitas  sistem  pembiayaan sehingga di masa datang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan sistem tersebut.

## Maryani, Faizatul Badriyah
Sebuah  kondisi  yang  mencerminkan  hasil  penilaian  dengan  tolak  ukur  tertentu  adalah efektivitas.

## F. Syarat Pembiayaan KPR Syariah Platinum
1) Persyaratan Umum
a. Buka rekening tabungan Mudharabah BTN Ib
b. Maksimal pembiyaan 90% dari harga jual untuk rumah baru, 80% untuk rumah second.
c. Aplikasi permohonan
d. Copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai
e. Pasphoto 3x4 pemohon dan pasangan (suami/istri) yang terbaru 1 lembar.
f. Copy rekening tabungan /giro batara syariah/bank lain (min 3 bln terakhir)
g. NPWP
h. Copy legalitas objek rumah yang di beli (sertifikat, IMB, PBB)
i. Rumah second (KTP, KK, Penjual)
j. Format pernyataan A, B, C (Untuk FLPP)
k. Rencana anggaran biaya (renovasi rumah)
2) Persyaratan Fix Income
a. Slip Gaji atau surat keterangan penghasilan 3 bulan terakhir yang di sahkan oleh instansi yang berwenang
b. Surat keterangan bekerja dari perusahaan calon nasabah bekerja/SK pengangkatan terakhir
3) Persyaratan Non Fix Income (Wiraswasta)
a. Copy akta perusahaan, ijin usaha, SIUP, TDP, NPWP (untuk wiraswasta)
b. Laporan keuangan/catatan keuangan min 3 bulan terakhir (untuk wiraswasta)
c. Izin praktek (untuk dokter/profesi lainnya) (BTN Probolinggo).

## G.   Prosedur Pemberian kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum
Dalam  pengajuan  kredit  pemilikan  rumah  di  PT  Bank  Tabungan  Negara  (persero),  Tbk kantor  cabang  pembantu  klender  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  nasabah. Indikator-indikator dalam pengajuan kredit pemilikan rumah antara lain sebagai berikut :
1. Pengenalan Produk
Pihak  bank  mengenalkan  macam-macam  produk  kredit  yang  dimiliki  oleh  pihak  bank kepada  calon  debitur agar  calon  debitur dapat  mengetahui  keunggulan  dan  kekurangan  produk yang  ditawarkan  untuk  dijadikan  dasar  memiliki  produk  kredit  yang  akan  diambil  sesuai kebutuhan dan kemampuan.
2. Persyaratan Tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum
Dalam  pengajuan  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  Platinum,  Sebelumnya  nasabah  harus mengetahui mengenai syarat dan ketentuan pengajuan kredit KPR Platinum terlebih dahulu yang di jelaskan oleh Loan Service Analyst. Loan Service Analyst yakni orang yang bertugas melayani nasabah dalam hal pengajuan pembiayan baik dari pengajuan berkas sampai menganalisa apakah nasabah  tersebut  layak  untuk  pengajuan  Kredit  Pemilikan  Rumah  atau  tidak  (BTN  Syariah Probolinggo).

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  suatu  kelompok  manusia,  suatu  objek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang (Nazir,  2015).  Dalam  penelitian  ini  akan  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  permasalahan efektivitas  penyaluran  pembiayaan  KPR  Syariah  bersubsidi  dan  Platinum  pada  Bank  BTN Syariah Probolinggo.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  dan  penelitian lapangan.    Studi  pustaka  yang  dilakukan  adalah  menganalisa  penelitian  terdahulu  sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian  lapangan  merupakan  suatu  teknik  penelitian  langsung  dilakukan  ditempat  penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi.
Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode  triangulasi. Triangulasi  adalah  proses  validasi  yang  harus  dilakukan  dalam  penelitian  untuk  menguji keabsahan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya (Moleong, 2016). Subjek penelitian yang  dituju  yaitu  nasabah  pembiayaan  KPR  syariah  bersubsidi  dan  Platinum  pada  Bank  BTN Syariah Probolinggo, agar mempermudah penelitian penulis mengambil dari nasabah perumahan melalui  persentase  jumlah  nasabah  serta  rata-rata  per  unit  KPR  bersubsidi  dan Platinum.Prosedur  penyaluran  pembiayaan  KPR  Syariah  Subsidi  dan  Platinum  memiliki beberapa  indikator-indikator  efektivitas  serta  alur  pengajuan  KPR  Syariah  yang
berkesinambungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BTN  merupakan  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan  produk  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR)  yang  telah  lama  dikenal  luas  oleh  masyarakat.  Kredibilitas  BTN menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memilih BTN dalam mengelola kredit perumahan sejak tahun 1976 sampai saat ini. Perwujudan komitmen BTN sebagai bank fokus dalam pembiayaan perumahan  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  pelepasan  sebagian  sahamnya  melalui  pasar  modal atau go public, yang bertujuan dengan proses IPO ( Initial Public Opening ) ini bank BTN dapat menambah modalnya sehingga dapat meningkatkan pembiayaan perumahan.
Kelompok  sasarannya  adalah  keluarga  atau  perorangan  baik  yang  berpenghasilan  tetap maupun  tidak  tetap,  tidak  memiliki  rumah  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  dari  yang bersangkutan  dan  diketahui  oleh  kepala  desa/lurah  setempat,  belum  pernah  menerima  subsidi KPR  dari  pemerintah,  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  termasuk  kelompok masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  berpenghasilan  perbulan  maksimal  sebesar  Rp 4.000.000 (BTN, 2017).
Bank Syariah mampu mewujudkan secara nyata suatu sistem yang sangat kompleks yaitu mampu  berkompetitif,  efisien,  serta  memenuhi  prinsip  kehatian melalui  kegiatan  pembiayaan berbasis  bagi  hasil  dan  transaksi  rill  dalam  kerangka  berkeadilan  menuju  kebaikan  dalam mencapai kemaslahatan masyarakat.
KPRS  bersubsidi  dan  non  subsidi  (platinum)  mempunyai  suatu  masalah  yaitu  timbulnya penunggakan  penyaluran  pembayaran  angsuran  yang  dapat  menyebabkan  kredit macet.  Hal  ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pihak bank, sedangkan faktor eksternal yaitu pihak debitur. Faktor internal biasanya terjadi karena kelalaian dari pihak bank, sedangkan faktor eksternal terjadi karena kesengajaan  yang dilakukan pihak debitur atau biasanya  saat  sudah  melakukan  kredit  pihak  debitur  mengalami  kondisi  penurunan  keuangan sehingga  yang  awalnya  mampu  untuk  menyetor  tagihan  sekarang  tidak  mampu  lagi.  Ketidak mampuan dalam angsuran terkendala berkaitan dengan faktor pekerjaan maupun lainnya.
Unit  KPRS  bersubsidi  sebanyak  5.108  di  Bank  BTN  Syariah  belum  dimanfaatkan  oleh debitur atau pemilik asli. Rumah-rumah tersebut tidak dihuni, dialihkan atau proses dialihkan ke pada  pihak  lain  dan  masih  belum tersalurkan  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah  secara merata, sehingga masih belum efektifnya program KPR bersubsidi dari pemerintah. Masyarakat
berpenghasilan  rendah  dihadapkan  pada  terbatasnya  akses  mereka  untuk  menjangkau  fasilitas KPR  yang  disediakan  perbankan.  Keterbatasan  tersebut  menyebabkan  penyediaan  KPRS bersubsidi  terkadang  kurang  tepat  sasaran,  yaitu  jatuh  pada  kelompok  masyarakat berpenghasilan menengah atau tinggi (Arum, Astuti & Gilang, 2011)..
Kumpulan  dari  elemen-elemen  KPR  Syariah  Platinum  secara  sistem  sederhana diantaranya:
1) Input (masukan)
2) Output (keluaran)
3) Process (pengolah)
4) Sasaran atau tujuan
Sasaran atau tujuan sistem adalah bagian lain dari elemen sistem yang paling penting dan harus ada dikarenakan tujuan inilah yang akan menjadi termotivasi untuk mengarahkan sistem. Sistem  menjadi  tak  terarah  dan  tak  terkendali  tanpa  adanya  tujuan.  Suatu  sistem  dikatakan berhasil  karena  sangat  menentukan  sekali  masukan  yang  dibutuhkan  sistem  dan  keluaran  yang akan dihasilkan sistem bila mengenai sasaran atau tujuannya.
Sistem  di  atas  terdiri  atas  jaringan  prosedur.  Implementasi  dari  prosedur  ini  akan memudahkan proses kegiatan suatu usaha dan berguna untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan  jika  sistem  yang  terdiri  dari  prosedur-prosedur  efektif.  Sebagai  bentuk  perwujudan dari  tujuan  BTN,  salah  satu  caranya  adalah  dengan  mengevaluasi  sistem  dan  prosedur penyaluran  kredit  yang  selama  ini  diterapkan  BTN  cabang  Malang,  selanjutnya  melihat efektivitas dari penerapan sistem dan prosedur tersebut. Kemudian hasil dari analisa efektivitas ini  dapat  digunakan  sebagai  umpan  balik  (feedback)  dari  penerapan  sistem  tersebut  yakni sebagai bahan evaluasi atau perbaikan sistem yang dirasa akan dapat memberi sumbangan pada tercapainya tujuan perusahaan.
Kriteria  dari  penyaluran  kredit  yang  efektif  yakni  ketersediaan  sumber  daya,  kemudahan mekanismenya,  keterjangkauan,  ketepatan  sasaran,  dan  kemampuannya  dalam  memecahkan masalah dari output sistem yang digunakan akan mempengaruhi kinerja dari sistem ini tentunya akan  berpengaruh  juga  pada  performance  perusahaan  khususnya  jika  dilihat  dari  sisi manajemennya (Irham, 2010).
Adapun ketentuan KPR Platinum adalah sebagai berikut :

## a. Agunan
Agunan adalah jaminan yang digunakan nasabah untuk mengajukan kredit. Jaminan akan diambil alih  pihak  bank  apabila  nasabah  tidak  dapat  membayar  angsuran  kredit.  Agunan  dapat  berupa  sertifikat
Maryani, Faizatul Badriyah
dan izin mendirikan bangunan (IMB).
b. Jangka waktu maksimal kredit
KPR BTN ini memberikan jangka waktu yang sangat panjang hingga 25 tahun.

## c. Maksimal kredit 70-80% sesuai luas rumah
Untuk maksimum plafon pinjaman dari harga rumah adalah 80% dari harga asset jika luas rumah lebih  kecil  dari  70  meter  persegi  dan  70%  jika  luas  rumah  lebih  besar  dari  70  meter  persegi,  sehingga harus membayarkan penalty sebesar 20 atau 30 persen tergantung luas rumah.

## d. Usia minimum
Pemohon  harus  WNI  berusia  lebih  21  tahun  atau  telah  menikah,  dan  maksimum  usia  adalah  65 tahun  untuk  bisa  mengajukan  KPR  BTN  Platinum.  Calon  peminjam  juga  harus  telah  bekerja  selama  1 tahun.

## e. Alokasi Kredit
Kredit ini lebih cocok untuk pembelian rumah, rumah toko dan rumah kantor.
f. Biaya Proses :
1.Provisi : 1% dari maksimal kredit 2. Notaris : Rp 250.000 3. Asuransi : a. Jiwa : Sesuai maksimal kredit b. Kebakaran         : Sesuai maksimal kredit dan harga bangunan g. Tabungan mengendap : Rp 50.000 h. Biaya administrasi : Rp 400.000 i. Standar minimum penghasilan perbulan : Rp 4.000.000
Kelebihan Dan Kekurangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum
 Berdasarkan  data  yang  diproleh  adapun  Kelebihan  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR) Platinum, yaitu :
1. Ada bantuan/subsidi untuk uang muka, baik melalui jamsostek, bapertarum, atau yang lainnya.
2. Cicilan akan besar jumlahnya di awal, namum berikutnya akan turun jumlahnya.
3. Semakin  besar  uang  muka  ataupun  semakin  lama  jangka  waktu  pembayaran, umumnya uang cicilan akan menjadi semakin lebih murah
4. Nilai kredit bebas
5. Uang muka ringan

## 6. Proses cepat dan mudah
7. Jangka waktu kredit s.d 25 tahun
8. Dana hibah kompetitif
9. Kredit di-cover dengan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
 Adapun kekurangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum pada Bank Tabungan Negara KCP Klender, yaitu:
1. Semakin lama jangka waktu pembayaran, semakin besar bunga yang akan dibayarkan.
2. Kemungkinan ada Developer nakal pada saat cicilan lunas, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seharusnya diterima jadi tidak diterima. (KPR BTN).

## 1. Alur Pengajuan Pembiayaan KPR Syariah
Pengajuan  pembiayaan  KPR  Syariah  yang  terdapat  pada  bagan  di  bawah  ini  merupakan awal  mula  seorang  nasabah  datang  ke  bank  untuk  melakukan  pengajuan  pembiayaan  KPR Syariah  subsidi  maupun  platinum  dengan  membawa  data  diri  sesuai  persyaratan  yang  telah  di atur  dan  di  sah  kan  oleh  pihak  bank,  setelah  nasabah  ke  bank  akan  di  arahkan  langsung  ke Financing  Servis  (FS)  suatu  devisi  yang  meng  handle  segala  hal  pembiayaan  di  antaranya pembiayaan  KPR  Syariah,  dari  Financing  Servis  (FS)  akan  di  arahkan  untuk  mengisi  form pendaftaran dll, setelah itu terjadilah wawancara atau interview antara FS dengan nasabah terkait pengajuan  pembiayaan  KPR  Syariah  di  situlah  mulailah  FS  menjelaskan  step  by  step  prosedur pembiayaan KPR Syariah yang ada di Bank.
Berjalannya interview yang di lakukan oleh FS dengan nasabah kemudian berkas yang di ajukan  oleh  nasabah  ke  FS  akan  di  berikan  kepada  Operation  untuk  melakukan  observasi  ke tempat  nasabah  apakah  sesuai  dengan  data  diri  nasabah  yang  di  ajukan  kemudian  Operation memberikan berkas yang sudah di obsevasi ke bagian DEO (Data Entri Operation) untuk di cek dan  di  BI  Cheking  agar  mengetahui  nasabah  pernah  berhubungan  atau  melakukan  pembiyaan dengan  aplikasi  dan  pihak  Bank  mana  saja  sebelum  mengajukan  pembiayaan  KPR  Syariah  di BTN Syariah Probolinggo.
Menindak lanjuti perihal pemeriksaan data diri nasabah yang sudah di cek oleh pihak bank data tersebut akan di scand berupa file pdf untuk di setorkan ke pihak analis yang ada di Bank Kantor  Cabang  untuk  di  analisis  seberapa  akurat  data  yang  di  ajukan  serta  seberapa  cocok nasabah tersebut untuk mengambil pembiayaan KPR syariah. Data yang sudah di cek oleh analis akan  di  berikan  kembali  ke  pihak  Bank  serta  akan  di  beritahukan  kelayakan  nasabah  untuk
Maryani, Faizatul Badriyah
melakukan  pembiayaan  KPR  syariah  tersebut,  jika  nasabah  tersebut  layak  melakukan pembiayaan  KPR  Syariah  maka  berkas  tersebut  langsung  di  setujui  dan  di  tanda  tangani  oleh SBH  (Sub  Branch  Head)  kemudian  berkas  yang  sudah  di  TTD  akan  di  serahkan  ke  Financing Servis (FS) serta mengkonfirmasi ke nasabah bahwasanya beliau layak melakukan pembiayaan KPR Syariah dan begitupun sebaliknya jika nasabah tidak layak melakukan pembiayaan KPR di KCPS BTN Syariah Probolinggo.

## 2. Perbandingan Efektivitas KPR Syariah Bersubsidi dengan KPR Syariah Platinum
Subjek yang di ambil untuk mengukur perbandingan efektifitas KPR Syariah Subsidi dan Platinum yaitu  nasabah  yang  layak  untuk  mengajukan  pembiayaan  KPR  syariah  bersubsidi  dan  Platinum  pada Bank  BTN  Syariah  Probolinggo,  agar  mempermudah  penelitian  penulis  mengambil  dari  nasabah  yang layak  untuk  melakukan  KPR  Syariah  melalui  persentase  jumlah  nasabah  serta  rata-rata  per  unit  KPR bersubsidi dan Platinum.
Dari  tinjauan  gambar  bagan  di  bawah  ini  sudah  sangat  jelas  bahwasanya  KPR  Syariah  Subsidi lebih  efektif  di  bandingkan  KPR  Syariah  Platinum  di  cakupan  Probolinggo.  Karena  keluarga  atau perorangan  masyarakat  Probolinggo  berpenghasilan  rendah  yang  berpenghasilan  perbulan  maksimal
Nasabah Finansing Servis (FS) Operation DEO (Data Entri Operation) Analis SBH (Sub Branch Head) Financing Servis (FS)
sebesar  Rp  4.000.000  baik  yang  berpenghasilan  tetap  maupun  tidak  tetap,  dan  tidak  memiliki  rumah sebelumnya.
Persentase  Jumlah  Nasabah  maksudnya  ialah  persentase  jumlah  nasabah  yang  layak  atau  bisa mengambil pembiayaan KPR Syariah Subsidi kira-kira kurang lebih 80% dan persentase jumlah nasabah yang layak atau bisa mengambil pembiayaan KPR Syariah Platinum di kira-kirakan sekitar kurang lebih 20%  perseorang  atau  keluarga  dimana  yang  di  ketahui  dalm  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Probolinggo  yang  jumlah  total  penduduk  masyarakatnya  sekitar  1.152.537  jiwa  pada  tahun  2020  (BPS Kab. Probolinggo, 2021).
Rata-rata per unit dalam pengambilan KPR Syariah Subsidi dan Platinum di hitung dalam 1 bulan sekali yang nominal nya sudah ada pada gambar di bawah maksudnya ialah perhitungan tersebut di ambil pada nasabah perorangan atau keluarga yang  mengambil 1 unit perumahan untuk di ajukan pembiayaan KPR  Syariah  Subsidi  dan  Platinum  ke  KCPS  BTN  Syariah  Probolinggo.  Contohnya  :  Dalam  bagan tersebut  di  bulan  januari  terdapat  40  unit  berarti  dari  40  unit  itu  termasuk  jumlah  nasabah  yang mengambil pembiayaan KPR Syariah Subsidi dan Platinum dimana perhitungan nya bisa hitung manual ialah :
KPR Subsidi   : persentase x jumlah rata-rata per unit di bulan januari
: 80% x 40 = 32
KPR Platinum : persentase x jumlah rata-rata per unit di bulan januari
: 20% x 40 = 8
Jadi  setiap  bulan  januari  nasabah  perorangan  atau  keluarga  melakukan  pembiayaan  KPR  Syariah Subsidi sebesar 32 unit sedangkan nasabah perorangan atau keluarga yang melakukan pembiayaan KPR platinum sebesar 8 unit saja.
Berikut  bagan-bagan  persentase  jumlah  nasabah  dan  rata-rata  per  unit  KPR  Syariah  Subsidi  dan Platinum :
Maryani, Faizatul Badriyah

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat  di  sampaikan  beberapa kesimpulan  yang  berkaitan  ialah  sebagai  berikut  : Pertama, Tingkat  efektivitas  pembiayaaan  KPR Syariah  Bersubsidi  dengan  KPR  Syariah  Platinum  pada  KCPS  BTN  Syariah  Probolinggo  dilihat  dari
KPR Subsidi 80% KPR Platinum 20%

## Persentase Jumlah Nasabah
KPR Subsidi KPR Platinum 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2020 2021

## Rata – rata per unit rumah dalam Pengambilan KPR Syariah Subsidi dan Platinum
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
hasil penelitian yang didapatkan pada masing-masing indikator kegunaan mendapatkan hasil yang sangat efektif  yang  di  tinjau  dari  kapasitas  dan  produktivitas  nasabah  probolinggo,  dan  jika  di  presentasekan senilai  80%  :  20%  nasabah  peminat  pembiayaan  KPR  Syariah  Subsidi  dan  KPR  Syariah  Platinum. Kedua, Prosedur  pemberian  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  BTN  Syariah  Subsidi  dan  Platinum  pada KCPS  BTN  Syariah  Probolinggo,  dimulai  dari  pengajuan  permohonan  kredit  dari  nasabah,  melengkapi persyaratan  yang  diberikan  oleh  Bank,  pengecekan  berkas,  wawancara,  On  The  Spot  dan  persetujuan sesuai dengan alur yang sudah di sertakan pada uraian di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  M.,  Azid  ,  T.,  &  Azrin  Hj,  M.  H.  (2016).  Efficiency,  Effectiveness  and  Performance Profile  of  Islamic  and  Conventional  Banks  in  Pakistan. Jurnal  Humanomics ,  Vol.  32, No. 1, 4. Retrieved April 6, 2020, from www.emeraldinsight.com
Arum Novia W, Astuti W, & Galeng Y. (2011). Efektifitas Program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi Dalam Penyediaan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perumahan Bumi Rejo Damai Pekalongan. Jurnal Region , 4 (1).
BTN.  (2017).  KPR  Bersubsidi  untuk  Keluarga  Indonesia  yang  Sejahtera.  Retrieved  from btn.co.id.
BTN. (2019). Profil BTN Syariah. Retrieved from btn.co.id.
Irham,  Fahmi.  2010.  Pengantar  Manajemmen  Perkreditan.  Bandung:  Alfabeta.  Task  : https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+KPR+subsidi +dan+KPR+platinum&oq=penger#d=gs_qabs&u=%23p%3D0kulXi5HweoJ
“KPR Dilahirkan oleh BTN”, http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Info/Berita- BTN/KPR- Dilahirkan-oleh-BTN-28-10-09-11-50-44
digilib.uns.ac.id KBBI, (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Moleong, Lexy J, (2016). Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rosda Karya
Nazir, Moh., (2015). Metode Penelitian , Bogor:Ghalia Indonesia
Maryani, Faizatul Badriyah