## LABEL  HALAL  DAN HUKUM ASAL  BAHAN PANGAN Oleh: Arif Al Wasim
Dosen  Program  Studi  Ilmu  Qur’an  dan  Tafsir Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UNSIQ
Email:  masasim_088@yahoo.com

## Abstract
The  consumption  of  halal  is  one  of  the  important  suggestions  of  the  Sharia  for Muslims. Nowadays, public awareness of  the importance of halal consumption  is increasing. The guarantee of foodstuffs in Indonesia is halal certificates and labels as  regulated  in Undang-Undang  No.  33  tahun  2014 on  Guarantee  of  Halal Products. Not all of food products circulating and distributed in Indonesia has halal certificates and labels. This study was conducted to assess the assurance of halal food  that  does  not  have  halal  certificates  and  labels,  and  how  to  consume  it  in dealing  with  the  law  of  sharia.  The  study  was  conducted  with  approach  of Jurisprudential  Rules (Qawâ’id  Fiqhiyyah) ,  focusing  the  discussion  of  the  status of "legal origin" and it’s continuity of the validity on the foodstuffs, and to what extent the effectiveness of the halal certificates and labels toward the guarantee of halal food.  Conclusions  from  the  study  shows  that  the  “legal  origin”  of  food  is halal and it is still valid as long as no valid and explicit information nor indications that  is  prohibited.  In  case  of  consuming  foods  that  are  halal  in  origin,  but  it  is unknown the halal assurance, no need to complicate by questioning the validity and legality  of  its  halal  status.  By  affirming  the  confidence  and  steadiness  and accompanied  by  reading Basmalah is  enough  to  be  a  halal  guarantee  of  food consumed .
Keywords: Foodstuffs,  Halal,  Legal  Origin

## A. Pendahuluan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan  primer  manusia,  disamping sandang dan papan. Dalam kesehariannya,  manusia  tidak  dapat  lepas dari  aktifitas  konsumsi,  terlebih  konsumsi bahan  pangan.  Konsumsi  bahan  pangan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi  manusia  sebagai  mahluk  hidup. Syari’at  memandang  bahwa  konsumsi bahan  pangan  dalam  batas  minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan  kehidupan  merupakan  suatu
kewajiban,  terlebih  jika  motifasi  dan tujuan  konsumsi  bahan  pangan  untuk memunculkan  energi  guna  melakukan ritual-ritual ibadah  syari’at  (Wahbah Zuhaili,  1985:  3/505)
Konsumsi  halal  merupakan  salah satu  anjuran  syari’at  bagi  umat  Islam. Dalam  Al-Qur’an,  kata  halal  terulang sebanyak  enam  kali,  dua  di  antaranya adalah  kecaman  atas  orang-oang  yang mencampur-adukkan  yang  halal  dengan yang  haram.  Empat  kata  halal  yang  lain mempunyai  ciri  yang  sama,  yaitu  dalam
konteks  perintah  makan  (konsumsi),  dan berbarengan  dengan  kata Thayyib .  Kata makan  dalam  Al-Qur’an  sering  diartikan “melakukan  aktivitas  apapun”.  Hal  ini agaknya  disebabkan    bahwa  makan merupakan  sumber  utama  asupan  energi untuk  menghasilkan  aktivitas  (Quraish Shihab,  2002:  320).
Seiring perkembangan zaman kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya konsumsi  halal  semakin  meningkat.  Hal tersebut  tidak  lepas  dari  peranan  berbagai pihak dalam mengembangkan dan meningkatkan awareness terhadap konsumsi halal. Kampanye terhadap konsumsi halal dapat dijumpai di berbagai media, baik media cetak maupun  media  elektronik.  Hal  ini  sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen di Indonesia. Peraturan hukum terhadap konsumsi halal  telah  tertuang  dalam Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal.
Dewasa  ini  konsumsi  bahan  pangan halal  tidak  hanya  menjadi  kesadaran konsumen, produsenpun berlomba- lomba menawarkan beragam jenis produk  halal  kepada  konsumen.  Dari sudut  pandang  ekonomi  dan  bisnis, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi  halal  di  Indonesia  membuka ruang  tersendiri  bagi  perkembangan  dan pertumbuhan  pasar  dan  peluang  usaha.
Produsen  dan  distributor  produk-produk konsumsi semakin berlomba-lomba
dalam menyediakan produk-produk yang terjamin kehalalannya, bukan hanya  bahan  pangan,  produk-produk fashion dan jasa bersertifikat dan berlabel  halal pun semakin banyak meramaikan  pasar  barang  dan  jasa  di Indonesia.
Membanjirnya
produk-produk
berlabel  halal  di  masyarakat  merupakan hal positif yang patut disyukuri. Sayangnya,  sertifikat  dan  label  halal hanya  menjangkau  produk-produk  dari industri  besar,  sementara  industri  kecil dan  rumah  tangga  masih  banyak  yang belum  memiliki  sertifikat  dan  label  halal, terlebih  produk-produk  rumah  tangga yang  beredar  di  pasar-pasar  tradisional. Hal ini kemudian menimbulkan
pertanyaan bagaimanakah jaminan kehalalan  bahan  pangan  yang  tidak memiliki  sertifikat  dan  label  halal?  Dan bagaimana hukum mengkonsumsinya? Tulisan  ini  akan  mengangkat  pertanyaan tersebut,  dan  mengkaji  kehalalan  bahan pangan dengan pendekatan qa’idah fiqhiyah .  Pembahasan  difokuskan  pada status  “hukum  asal”  dan  kontinuitas keberlakuannya  terhadap  bahan  pangan, dan  sejauh  mana  efektifitas  label  halal terhadap jaminan kehalalan bahan pangan.

## B. Hasil Temuan  dan Pembahasan
1. Dinamika  Fiqih  dan  Qawa’id Fiqhiyyah
Syari'at dapat diartikan sebagai Canon  Law  of  Islam, keseluruhan
perintah Allah. Perintah
tersebut dinamakan hukum (jamak: aḣkâm ), sedangkan fiqih ,  atau  hukum  Islam adalah  pengetahuan  tentang  hak-hak  dan kewajiban seseorang, sebagaimana diketahui  dalam  Al-Qur'an  dan as- Sunnah,  atau  yang  disimpulkan  dari keduanya,  atau  tentang  apa  yang  telah disepakati oleh para ulama dan intelektual  muslim  (Cik  Hasan  Basri, 2003:  3).  Hukum  Islam  memiliki  fungsi ganda,  yaitu  fungsi  syari'ah  dan  fungsi fiqih. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan  yang  diperintahkan  Allah untuk  dipatuhi  sepenuhnya,  atau  intisari dari  petunjuk  Allah  untuk  perseorangan dalam  mengatur  hubungannya  dengan Allah,  sesama  muslim,  sesama  manusia, dan  semua  makhluk  Allah  yang  ada  di dunia ini. Fiqih merupakan usaha
manusia yang dengan
daya
intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan  prinsip-prinsip  syari'ah  secara sistematis (Hammudah Abd al-'Ati,
1984:  16).
Fiqih  diidentikkan  sebagai  salah  satu dimensi  hukum  Islam,  yakni  produk penalaran fuqaha yang  dideduksi  dari  Al- Qur'an  dan  as-Sunnah,  yang  secara
empiris  dijadikan  hukum  terapan  oleh umat  muslim  di  berbagai  tempat.  Hukum Islam  mencakup  berbagai  dimensi,  mulai dari  yang  abstrak  sampai  kepada  yang kongkret,  antara  lain  dimensi  syari'ah, dimensi fiqih, dimensi qanun, dan dimensi  amal.  Dimensi  syari'ah  bersifat abstrak,  dalam  wujud  segala  perintah  dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan dimensi amal bersifat kongkret  (terukur  dan  teramati  dalan wujud  perilaku  aktual  di  kalangan  umat Islam  sebagai  upaya  untuk  melaksanakan perintah  Allah  dan  Rasul-Nya,  baik individual  maupun  kolektif  (Cik  Hasan Basri,  2003: 4).
Hukum-hukum  syari'at  yang  tertuang dalam  Al-Qur'an  dan  Sunnah  Rasul dinyatakan  dengan  penunjukan  yang  pasti ( qaṭ'i )  dan  dugaan  ( ẓanni ).  Selain  nash- nash  di  dalam  hukum-hukum  syari'at, tersirat pula petunjuk-petunjuk yang dapat dipahami dengan istiqra ` (pengkajian  mendalam  dan  menyeluruh) yang dijalin menjadi qaidah-qaidah hukum  dalam  pembinaan  hukum  Islam (Rachmat Djantnika dalam Amrullah
Ahmad  (ed), 1996: 108).
Qaidah Fiqhiyah adalah kaidah hukum  yang  bersifat  umum  yang  meliputi seluruh  cabang  masalah-masalah  fiqih yang menjadi pedoman untuk menetapkan  hukum  setiap  peristiwa  fiqih atau  kasus  hukum,  baik  yang  ditunjuk
oleh  nash  yang  sharih,  maupun  yang  tidak ditemukan  nashnya  sama  sekali.  Qaidah- qaidah  fiqhiyah  berisikan  prinsip-prinsip umum  yang  bisa  menampung  berbagai ketentuan  yang  sifatnya  terinci.  Artinya, suatu  kaidah  umum  ( kulli )  bisa  mencakup sekian  banyak  kaidah-kaidah  tertentu ( juz`i )  yang  lebih  terinci.  Kaidah-kaidah itu  dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip umum  yang  terdapat  dalam  sejumlah nash,  baik  ayat-ayat  Al-Qur`an  maupun hadis  Nabi.

## 2. Bahan Pangan  Halal
Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim
dalam konsumsi bahan pangan.
Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai  jaminan  keamanan  ruhani  bagi konsumsi  bahan  pangan,  sehingga  untuk kebutuhan  fisik  jasmani  tetap  harus memperhatikan  keamanan  dan  kesehatan ( hygiene ) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan  bahwa  bahan  pangan  yang dikonsumsi  terbebas  dari  bahan-bahan beracun,  bibit  penyakit,  atau  bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh.
Kesehatan  pangan  merupakan  kecukupan nutrisi  yang  dibutuhkan  tubuh  dalam bahan  pangan.  Dengan  memperhatikan kehalalan  dan  keamanan  pangan  tentu seorang  muslim  akan  menjadi  individu yang sehat ruhani dan jasmaninya,
sehingga  mampu  berperan  dengan  baik sebagai  hamba  Tuhan  maupun  sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung  arti  “keburukan  budi  pekerti dan kebobrokan moral”. Sehingga apabila  Al-Qur’an  menyebut  makanan tertentu  dan  menilainya  dengan rijs maka makanan  tersebut  dapat  menimbulkan efek  negatif  terhadap  budi  pekerti  dan moral  yang  mengkonsumsinya.
Bertolak  dari  Q.S.  Al-Baqarah  29; dan  Q.S.  Al-Jatsiyah  13;  para  ulama berkesimpulan  bahwa  pada  prinsipnya segala  sesuatu  yang  ada  di  alam  raya  ini adalah  halal  untuk  digunakan,  sehingga makanan  yang  terdapat  di  dalamnya  juga halal.  Karena  itu  dengan  tegas  Al-Qur’an mengecam orang-orang yang mengharamkan  rizqi  yang  telah  Allah hamparkan  untuk  manusia.  Pengharaman segala  sesuatu  harus  bersumber  dari Allah,  baik  melalui  Al-Qur’an  maupun Rasul.  Pengharaman  timbul  dari  kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan  yang  dapat  memberi  dampak negatif terhadap jasmani manusia (Quraish  Shihab,  2002:  184-186).
Ketentuan  hukum  syari’at  adalah  hak prerogatif  Allah  SWT.  Demikain  juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman,  atau  barang-barang  konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi  terhadap  eksistensi  akal  dan rasionalitas, Allah SWT menetapkan
hukum-hukum
syari’at berdasarkan alasan-alasan  yang  rasional  ( ma’qûl ).
Makanan  yang  halal  adalah  makanan yang  baik  dan  bermanfaat,  sebaliknya makanan  yang  haram  adalah  makanan yang  buruk  dan  berbahaya.  Demikain juga  jika  di  dalam  bahan  makanan terdapat  manfaat  dan  bahaya,  maka  perlu dikaji proporsi atau perbandingan manfaat  dan  bahayanya,  jika  manfaatnya lebih  besar  maka  hukumnya  halal,  jika bahayanya  lebih  besar  maka  hukumnya haram.  (Yusuf  Qardhawi,  1980: 28).
Al-Ghazali  (Tt:  2/92)  menjelaskan bahwa  secara  umum  sumber  bahan makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
golongan,  yaitu  (1)  sumber  bahan  pangan yang dihasilkan dari bumi secara langsung,  dalam  hal  ini  air  yang  memang keluar  dari  tanah;  (2)  sumber  bahan pangan nabati, yang berasal dari tetumbuhan;  dan  (3)  sumber  bahan pangan  hewani,  yang  berasal  dari  hewan yang  berupa  susu,  telur,  dan/atau  olahan daging dan produk sampingannya.
Semua jenis bahan pangan yang bersumber  dari  bumi  secara  langsung jelas  kehalalannya.  Bahan  pangan  dari tetumbuhan  tidak  diharamkan  kecuali jenis-jenis tetumbuhan yang membahayakan,  dalam  hal  ini yang dapat menghilangkan kesadaran,
menghilangkan nyawa, atau merusak kesehatan.
Jenis-jenis  binatang  yang  dagingnya boleh  dimakan  terdiri  atas  dua  kelompok, yaitu  :  (1)  Binatang  yang  boleh  dimakan tanpa  melalui  proses  penyembelihan,  yaitu belalang  dan  semua  jenis  ikan;  dan  (2) Binatang  yang  hanya  boleh  dimakan melalui  proses  penyembelihan,  seperti binatang  ternak  pada  umumnya,  selain babi.  Binatang-binatang  laut  berstatus hukum  halal  dan  boleh  dikonsumsi, sedangkan  binatang  darat  memiliki  status hukum  berbeda-beda.  Dari  semua  jenis binatang  darat,  Al-Qur’an  menyebutkan secara  gamblang  4  (empat)  bahan-bahan hewani yang diharamkan untuk dikonsumsi,  yaitu  bangkai,  darah,  daging babi,  dan  binatang  yang  disembelih  bukan karena  Allah  SWT.  Dengan  demikian, semua  deferensiasi  produk  olahan  pangan yang  berasal  dari  keempat  bahan-bahan hewani  tersebut  adalah  haram.
Quraish  Shihab  (2002:  185-188) menyatakan bahwa pengharaman terhadap  beberapa  jenis  hewan  darat merupakan  perbedaan  pendapat  para ulama.  Bahkan  pengharaman  ini  bukan dari Al-Qur’an, tetapi berdasarkan riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah  SAW.  Keharaman  binatang- binatang  darat  didasarkan  pada  beberapa hal,  yaitu:
1) Adanya  nash  yang  secara ṣarîh melarang  konsumsi  daging  binatang tersebut. Binatang yang termasuk dalam  kategori  ini  adalah  babi  dan anjing.  Pengaharaman  daging  babi disebutkan  dalam  al-Qur’an  (Q.S.  Al- Maidah:  3).  Sedangkan  pengharaman anjing  bedasarkan  ayat  (Q.S.  Al-A’raf: 157)    dan  hadits  Riwayat  Muslim  dari Rafi’  ibn  Khudaij.
2) Binatang  buas  bertaring  atau  berkuku tajam  yang  digunakan  untuk  melawan manusia  seperti  serigala,  singa,  macan tutul,  harimau,  beruang,  kera  dan sejenisnya.  Hal  ini  berdasarkan  hadits riwayat  Muslim  Dari  Abu  Hurairah dari  Nabi  saw  bersabda:  “Setiap binatang  buas  yang  bertaring  adalah haram  dimakan”  (HR.  Muslim  no.
1933)
3) Burung  yang  berkuku  tajam.  Hal  ini berdasarkan kepada keumuman redaksi  hadits  :  Dari  Ibnu  Abbas berkata:  “Rasulullah  melarang  dari setiap  hewan  buas  yang  bertaring  dan berkuku  tajam”  (HR  Muslim  no.
1934)
4) Khimâr  ahliyyah (keledai  jinak).  Hal ini  berdasarkan  hadits:  “Dari  Jabir berkata:  “Rasulullah  melarang  pada perang  khaibar  dari  (makan)  daging khimar  dan  memperbolehkan  daging kuda”.  (HR  Bukhori  no.  4219  dan Muslim  no. 1941).
Dalam  hadits  tersebut  terdapat  dua masalah:  (1)  Haramnya  keledai  jinak, dimana  hal  ini  merupakan  pendapat jumhur  ulama  dari  kalangan  sahabat, tabi’in  dan  ulama  berdasarkan  hadits tersebut.  Adapaun  keledai  liar,  maka hukumnya halal, sesuai dengan kesepakatan  para  ulama  fiqih;  dan  (2) Halalnya  daging  kuda.
5) Al-jallâlah ,  yaitu  setiap  hewan  baik hewan  berkaki  empat  maupun  berkaki dua  yang  makanan  pokoknya  adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manuasia, hewan dan sejenisnya.
(Muhammad Rawwas  Qal’aji &
Hamid  Shadiq  Qunaibi,  1988:  165). Sebab  diharamkannya jallâlah adalah perubahan  bau  dan  rasa  daging  dan susunya.  Apabila  pengaruh  kotoran pada  daging  hewan  yang  membuat keharamannya  itu  hilang,  maka  tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya  halal.  Hal  ini  berdasarkan hadits  :  “Dari  Amr  bin  Syu’aib  dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah  melarang  dari  keledai  jinak dan jallâlah ,  menaiki  dan  memakan dagingnya”  (HR  Ahmad  (2/219)  dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam  Fathul  Bari  9/648).
Menghukumi suatu hewan yang memakan  kotoran  sebagai jallâlah perlu  diteliti.  Apabila  hewan  tersebut memakan kotoran hanya bersifat
kadang-kadang, maka ini tidak
termasuk  kategori  jallâlah  dan  tidak haram  dimakan,  seperti  ayam  dan sejenisnya. (Al-Baghawi 3891, 11/254)
6) Aḍ-ḍab (hewan  sejenis  biawak)  bagi yang merasa jijik terhadapnya.
Berdasarkan  hadits:  “Dari  Abdur Rahman  bin  Syibl  berkata:  Rasulullah melarang  dari  makan ḍab (hasan.  HR Abu  Daud  (3796).  Adapun  jika  tidak measa  jijik  maka  boleh  memakannya. Hadits  Abdullah  bin  Umar  secara marfu’  (sampai  pada  nabi)  “Dhab, saya  tidak  memakannya  dan  saya  juga tidak mengharamkannya.” (HR
Bukhari  no.5536  dan  Muslim  no. 1943).
7) Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Berdasarkan hadits “Dari  Aisyah  berkata: Rasulullah bersabda:  Lima  hewan  fasik  yang hendaknya  dibunuh,  baik  di  tanah halal  maupun  haram  yaitu  ular,  tikus, anjing  hitam.  ”  (HR.  Muslim  no.  1198 dan  Bukhari  no.  1829  dengan  lafadz kalajengking’  sebagai  ganti  dari  lafadz “ular”).
Setiap binatang yang diperintahkan  oleh  Rasulullah  supaya dibunuh  maka  tidak  berlaku  hukum sembelihan, karena Rasulullah
melarang  membunuhnya  baik  dalam
keadaan ihram ataupun tidak.
Seandainya binatang-binatang
tersebut halal dagingnya tentu dialarang membunuhnya dalam keadaan ihram.
8) Hewan  yang  dilarang  untuk  dibunuh.
Berdasarkan  hadits  “Dari  Ibnu  Abbas berkata: Rasulullah melarang
membunuh  4  hewan  :  semut,  tawon, burung  hud-hud  dan  burung  surad.  ”
(HR Ahmad (1/332,347). Setiap
hewan  yang  dilarang  dibunuh  berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya  boleh  dimakan,  tentu  tidak akan dilarang  membunuhnya.
Untuk  mendapatkan  produk  pangan halal yang berasal dari daging, disyaratkan  agar  daging  yang  menjadi bahan  baku  produk  olahan  harus  benar- benar  daging  yang  halal. Kehalalan daging dapat diperoleh dengan melakukan  prosedur  pemotongan  hewan yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan syari’at. Dalam melaksanakan penyembelihan  Yusuf  Qardhawi  (1980: 55-57) menjelaskan bahwa
penyembelihan  menurut  syari’at  harus memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:
1) Binatang  tersebut  harus  disembelih atau  ditusuk  ( naḣr )  dengan  suatu  alat yang  tajam  yang  dapat  mengalirkan darah  dan  mencabut  nyawa  binatang tersebut,  baik  berupa  senjata  tajam, batu,  ataupun  kayu.
2) Penyembelihan  atau  penusukan  ( naḣr ) itu  harus  dilakukan  di  leher  binatang
tersebut,  kematian  binatang  tersebut benar-benar disebabkan
oleh
terputusnya urat nadi dan/atau kerongkongannya. Penyembelihan yang paling sempurna adalah penyembelihan yang
meutuskan kerongkongan,  tenggorokan  dan  urat nadi.  Persyaratan  ini  dapat  gugur apabila  penyembelihan  itu  ternyata tidak  dapat  dilakukan  pada  tempatnya yang  biasa,  misalnya  karena  binatang tersebut  jatuh  dalam  sumur,  sedang kepalanya  berada  di  bawah  dan  tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyembelihan  pada  lehernya;  atau karena  binatang  tersebut  berontak  dan menyerang.  Jika  hal  ini  terjadi,  boleh diperlakukan  seperti  binatang  buruan, yang  cukup  dilukai  dengan  alat  yang tajam di bagian manapun yang mungkin.
3) Tidak  disebut  selain  asma'  Allah;  ini merupakan  konsensus  semua  ulama. Hal  ini  disebabkan  karena  kebiasaan
orang-orang jahiliah melakukan pemujaan kepada Tuhan dan
berhalanya  dengan  cara  menyembelih binatang,  yang  ada  kalanya  mereka sebut berhala-berhala itu ketika menyembelih, dan ada kalanya penyembelihannya  itu  diperuntukkan kepada  sesuatu  berhala  tertentu.  Untuk itulah  maka  al-Quran  melarang  hal tersebut.
4) Harus disebutnya nama Allah (membaca basmalah) ketika
menyembelih.  Ini  menurut  zahir  nash al-Quran  yang  menyatakan:
" Makanlah dari apa-apa yang disebut asma' Allah atasnya, jika kamu benar- benar beriman kepada ayat-ayatNya ."
(al-An'am:  118)
" Dan  janganlah  kamu  makan  dari apa-apa  yang  tidak  disebut  asma' Allah  atasnya,  karena  sesungguhnya dia  itu  suatu  kedurhakaan ."  (al- An'am:  121)
Sebagaian ulama ada yang berpendapat,  bahwa  penyebutan  asma' Allah (membaca basmalah) merupakan  suatu  keharusan,  akan tetapi  tidak  harus  dilakukan  ketika proses  penyembelihan  itu,  penyebutan asma'  Allah  dapat  juga  dilakukan ketika  hendak  mengkonsumsinya.
3. Sistem jaminan  halal
Penjaminan bahan pangan yang berlaku  di  Indonesia  adalah  sertifikat dan  label  halal  pada  produk-produk bahan  pangan.  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal  telah  mengatur  mekanisme  untuk menjamin
penyediaan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Halal. Undang-
Undang tersebut diantaranya dilatarbelakangi  oleh  masih  banyaknya produk  bahan  pangan  yang  beredar  di
masyarakat yang belum terjamin kehalalannya. Jaminan produk halal dapat  diketahui  oleh  masyarakat  dalam bentuk  sertifikat  halal  dan  label  halal yang  terdapat  pada  kemasan  produk. Untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  dari Lembaga Penyelenggara
Jaminan
Produk  Halal,  Pelaku  Usaha  dapat mengajukan  permohonan  sertifikat  halal, selanjutnya  akan  dilakukan pengujian terhadap  produk  yang  didaftarkan.  Jika produk yang didaftarkan lulus uji kehalalan, maka Lembaga
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal akan menerbitkan sertifikat halal, sebaliknya jika produk yang tidak didaftarkan  tidak  lulus  uji  halal,  maka berkas  permohonan  sertifikat  halal  akan dikembalikan  kepada  pemohon  dengan disertai  alasan.
Dengan  adanya  sertifikat  halal  dan label  halal  pada  kemasan  produk,  dapat diperoleh  jaminan  dan  kepastian  hukum bahwa  produk  yang  dimaksud  adalah halal.  Namun  demikian  tidak  serta  merta dapat  diasumsikan  bahwa  produk  yang tidak  memiliki  sertifikat  halal  dan  label halal  pada  kemasannya  adalah  produk yang  haram  dikonsumsi.  Implikasi  logis yang  muncul  dari  penerapan  peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa bahan pangan yang telah mendapatkan  sertifikat  dan  label  halal merupakan  bahan  pangan  yang  sudah
benar-benar terjamin kehalalannya. Adapun bahan pangan yang tidak bersertifikat  dan  berlabel  halal,  memiliki 2  (dua)  kemungkinan,  yaitu  (1)  bahan pangan  yang  tidak  didaftarkan  oleh produsennya untuk mendapatkan sertifikat  dan  label  halal;  atau  (2)  bahan pangan  yang  tidak  lulus  dalam  uji  halal. Khusus  untuk  bahan  pangan  yang  dalam proses  produksi  atau ingredients -nya mengandung  bahan-bahan  yang  haram, Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 mengharuskan pencantuman informasi mengenai  kandungan ingredients atau proses  produksi  yang  haram,  sehingga konsumen muslim dapat menghindari konsumsi  bahan  pangan  tersebut.

## 4. Hukum  Asal Bahan Pangan
Ketika  menjumpai  bahan  pangan yang  tidak  bersertifikat  dan  berlabel halal  (dalam  hal  ini  produk  industri rumahan yang tidak didaftarakan sertifikat  dan  label  halal,  atau  jajanan tradisional) kita dihadapkan kepada
kemungkinan-kemungkinan hukum yang  dikandung  oleh  bahan  pangan tersebut. Keterbatasan
informasi mengenai ingredients bahan pangan produk  industri  rumah  tangga, atau jajanan  tradisional  tersebut  sering  kali mengaburkan  status  kehalalannya.
Dalam kajian fiqih mubâḣ didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  boleh
dilakukan  atau  dijauhi  oleh mukallaf. Sesuatu  yang  memiliki  hukum  mubah tidak  memiliki  konsekuensi  dosa  atau pahala  jika  dilakukan  atau  ditinggalkan. Ketetapan  hukum  mubah  dapat  berasal dari  hukum  asalnya,  atau  indikasi  dalam nash yang menggunakan redaksi
“boleh”,  “tidak  ada  dosa”  (Wahbah Zuhaili,  1986:  88).
Istishab adalah
kontinuitas pemberlakuan hukum asal terhadap sesuatu  sampai ada dalil-dalil yang merubah  status  hukumnya.  Jika  tidak  ada nash atau  indikasi  hukum  yang  merubah status  hukum  sesuatu  maka  hukum  yang berlaku adalah tetap pada hukum asalnya,  dalam  hal  ini  jika  hukum asalnya  boleh  maka  kebolehan  itulah status  hukum  yang  berlaku.  Namun  jika terdapat nash yang mengindikasikan haram,  maka  dengan  sendirinya  status hukum  asal  terhapus  oleh  nash  tersebut. Sebagai contoh adalah keharaman daging  babi  yang  disebutka  secara  jelas di  dalam  Al-Qur`an.  Dengan  adanya nash  keharaman  “ lahm  al-khinzîr ”  maka status  hukum  asal  terhadap  daging  babi tidak  dapat diterapkan.
Dalam  hal  hukum  asal  sesuatu, ulama-ulama  pemuka  mazhab  berbeda pendapat.  Imam  Syafi’i  berpendapat bahwa  hukum  asal  sesuatu  adalah  boleh,
sementara Imam Abu Hanifah
berpendapat  bahwa  hukum  asal  segala
sesuatu  adalah  haram  (as-Suyuti,  1990: 60).  Namun  demikian  pendapat  Imam Abu  Hanifah  tersebut  tidak  populer, ulama-ulama  Hanafiyah  lebih  cenderung kepada  pendapat  bahwa  hukum  asal segala  sesuatu  adalah  boleh  (Ali  Burnu, 1996:  194).
Landasan argumen yang dikemukakan  oleh  para  ulama  mengenai hukum  asal  sesuatu  adalah  boleh,    adalah sebagai  berikut  (Ali  Burnu,  1996:  190- 193):
1) QS. Al-Baqarah  [2] : 29
ﯳ  ﯲ  ﯱ  ﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ   ﯬ “ Dan  Dialah  Allah  yang telah menciptakan  segala  sesuatu  di  muka bumi untukmu sekalian ”
Partikel iḍâfah yang  terdapat  dalam ayat  tersebut  adalah  lam  (dalam  lafadz lankum ) yang  mengandung  faidah  makna kepemilikan  atau  kemanfaatan.  Konteks yang  dikandung  ayat  tersebut  adalah kasih  sayang  Allah  SWT.  kepada  umat manusia, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan
adalah kebolehan
memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan  oleh  Allah  SWT.
2) QS. Al-A’raf  [7] :  32
ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨ   ﭧ  ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ
ﭭ  ﭬ ﭮ
" Katakanlah:Siapakah  yang  berani mengharamkan perhiasan  Allah  yang telah  dikeluarkan  untuk  hambaNya dan rezeki-rezeki yang baik itu ?"
3) Q.S. Al-An’am  [6]:  145
ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ
ﮫ  ﮪ  ﮩ  ﮨ  ﮧ   ﮦ  ﮥ    ﮤ  ﮣ
ﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ     ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ  ﮬ
ﯖ ﯗ
ﯠ  ﯟ   ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ   ﯙ  ﯘ ﯡ
" Katakanlah!  Aku  tidak  menemukan tentang sesuatu yang telah diwahyukan  kepadaku  soal  makanan yang  diharamkan  untuk  dimakan, melainkan  bangkai,  atau  darah  yang mengalir,  atau  daging  babi;  karena sesungguhnya  dia  itu  kotor  (rijs), atau binatang yang disembelih  bukan karena  Allah.  Maka  barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa dengan tidak  sengaja  dan  tidak  melewati batas,  maka  sesungguhnya  Tuhanmu Maha  Pengampun  dan  Maha  Belas- kasih ."
4) Hadits  riwayat  Bukhari  dan Muslim.
ْمَّل  ٍءْ َّشَ ْن َّع  َّلَّأ َّس ْن َّم ا ًم ْر ُج َّين ِمِل ْس ُم ْ لا َّ مَّظ ْعَّأ َّ نِإ ِهِتَّلَّأ ْسَّم  ِل ْجَّأ ْنِم َّ م ِ رُحَّف ، ْم َّ ر َّحُي “ Sesungguhnya kecelakaan  terbesar kaum muslimin adalah ketika
seseorang  mempertanyakan  sesuatu yang  tidak  diharamkan,  kemudian menjadi diharamkan karena pertanyaannya  itu ”.
5) Hadits  riwayat  Abu  Daud,  Al-Bazzar,
dan Thabrani.
َّ م َّ رَّح اَّم َّو ٌ ل َّلََّح  َّوُهَّف ُ َّ لّلا  َّ لَّحَّأ اَّم اَّم َّو ٌما َّ رَّح  َّوُهَّف
َّ نِإَّف ُهَّتَّيِفا َّع ِ َّ لّلا ْنِم اوُل َّ ب ْ قاَّف ، ٌو ْ ف َّع  َّوُهَّف ُه ْن َّع  َّتَّك َّس اًئْي َّش ى َّس ْ ن َّ يِل ْنُكَّي ْمَّل َّ َّ لّلا
" Apa saja yang  Allah halalkan  dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia
itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu).  Oleh  karena  itu  terimalah dari  Allah  kemaafannya  itu,  sebab sesungguhnya  Allah  tidak  bakal  lupa sedikitpun ."
6) Hadits riwayat Daraquthni, yang dihasankan  oleh  an-Nawawi.
ِإ َّ ن َّ لّلا َّف َّ ر َّض َّف َّلَ ُُ َّض ِ ي ُع ْو َّه َّ و ،ا َّ َّ ن َّع ى ْن َّأ ْ ش َّ ي َّ ءا َّف َّلَ َُّ ْن ِ َّت ُك ْو َّه َّو ،ا َّح َّ د ُح ُد ْو َّف ًاد َّلَ َُّ ْع َّت ُد ْو َّه َّو ،ا َّس َّك َّت َّع ْن َّأ ْ ش َّ ي َّ ءا ِم ْن َّغ ِ ْ ي ِن ْس َّ ي ٍنا َّف َّلَ َُّ ْب َّح ُث ْو َّع ا َّ ْن ا " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan  beberapa  kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan
Allah  telah  memberikan  beberapa batas, maka jangan kamu langgar dia; dan  Allah  telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan  dia;  dan  Allah  telah mendiamkan  beberapa  hal  sebagai tanda  kasihnya  kepada  kamu,  Dia tidak  lupa,  maka  jangan  kamu perbincangkan dia."
7) Hadits  riwayat  Tarmizi  dan  lbnu Majah
َّأ َّ ن َّ ر ُس ْو َّل ِ  لّلا َّص َّ ل ُ لّلا َّع َّل ْي ِه َّ و َّس َّ ل َّ م ِئُس َّل َّع ْن ْ لا َّ و بنج َّ سلا َّم ِن َّ و ْ لا َّف َّ ر ِءا َّف ، َّق َّلا : ( َّا ْ ل َّح َّلَ ُل َّم َّأ ا َّح َّ ل ُ لّلا ِف ِِ َّت ِبا ِه َّ و ، ْ لا َّح َّ ر ُ ما َّم َّح ا َّ م َّ ر ُ لّلا ِفِ َّتِ ِبا ِه . َّ و َّم ا َّس َّك َّت َّع ْن ُه  َّف ُه َّ و ِم َّ م َّع ا َّف َّع ا ْن ُه
" Rasulullah  s.aw.  pernah  ditanya tentang  hukumnya  keju,  samin,  dan keledai  hutan,  maka  jawab  beliau: “Apa  yang  disebut  halal  ialah: sesuatu  yang  Allah  halalkan  dalam kitabNya;  dan  yang  disebut  haram ialah:  sesuatu  yang  Allah  haramkan dalam kitabNya;  sedang  apa  yang  Ia diamkan,  maka  itu  merupakan  salah satu  yang  Allah  maafkan  untuk kamu ."
Qaidah  keberlakuan hukum asal boleh  tersebut  mengikat  segala  sesuatu, termasuk  di  dalamnya  adalah  bahan pangan baik bahan pangan nabati
maupun bahan pangan hewani. Demikian  juga  keberlakuan  hukum  asal tersebut  berlaku  tetap  selama  tidak  ada dalil atau indikasi-indikasi yang merubah status hukumnya. Dalil-dalil yang  merubah  status  hukum  tersebut adalah  dalil-dalil  nash.  Disamping  itu, status  hukum  dapat  berubah  menjadi terlarang  jika  terdapat  indikasi  adanya bahaya,  dalam  hal  ini  berubahnya  hukum tidak  disebabkan  oleh  indikasi  bahaya tersebut secara langsung, tetapi bergesernya  hukum  asal  yang  diterapkan dimana hukum asal sesuatu yang berbahaya  adalah  terlarang.
Pemberlakuan  qaidah  hukum  asal terhadap  bahan  pangan,  khususnya  bahan pangan  hewani  juga  dibatasi  oleh  qaidah yang  lain  yang  menyatakan  :
َّا َّ ْ ل ْص ُل ِف َّ ذا َّب ِئا ِح َّ تلا ْح ِر ُ ْي
“ Hukum asal binatang sembelihan adalah haram. ”
Pada  dasarnya  hukum  asal  daging binatang  yang  boleh  dikonsumsi  adalah halal apabila telah melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan  syari’at.  Dengan  kata  lain  hukum asal  daging  adalah  haram,  status  hukum haram  tersebut dapat berubah jika
binatang penghasil daging tersebut disembelih  dengan  penyembelihan  yang syar’i .  Penyembelihan  atau  pemotongan adalah  alur  proses  untuk  memproduksi daging  yang  aman  dan  halal.  Daging  yang aman  berarti  aman  untuk  dikonsumsi  dan tidak mengandung bahan berbahaya, sedangkan  halal  berarti  kejelasan  dan kepastian  hukum  bahwa  daging  tersebut benar-benar  halal  baik  zat/substansinya ataupun  cara  penyembelihannya.  Dengan demikian  hukum asal yang berlaku terhadap  produk-produk  pangan  yang berasal  dari  olahan  daging  adalah  haram, selama  tidak  ada  jaminan  bahwa  daging sebagai  bahan  baku  produk  diperoleh dengan  metode  dan  sistem  yang  halal, namun  jika  ada  jaminan  kehalalan  maka status  hukumnya  berubah menjadi  halal.
Dalam  hal  Bacaan  basmalah  dalam penyembelihan terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Ibnu Rusyd    (2001:  2/211)  menjelaskan perbedaan-perbedaan  pendapat  tersebut sebagai  berikut:
1) Bacaan basmalah dalam penyembelihan  binatang  wajib  secara mutlak, jika penyembelih tidak membaca  basmalah,  maka  binatang sembelihan  haram  dikonsumsi.
2) Basmalah wajib dibaca ketika penyembelih  dalam  keadaan  ingat, ketika terlupa maka kewajiban tersebut  gugur.  Konsekuensi  hukum
yang  ditimbulkan  adalah  jika  sengaja tidak membaca basmalah maka binatang sembelihan haram dikonsumsi,  namun  jika  timbul  dari ketidaksengajaan maka binatang sembelihan  halal  dikonsumsi.
3) Bacaan basmalah sunah pada penyembelihan. Artinya adalah bahwa motivasi penyembelihan adalah benar-benar karena Allah SWT, meskipun dalam pelaksanaannya tidak membaca
basmalah.  Dalam  hal  ini  konsekuensi hukumnya lebih ringan, binatang
sembelihan halal dikonsumsi sepanjang proses penyembelihan dilakukan karena Allah, bukan dengan  motif  yang  lain.

## 5. Kemudahan  dalam  Islam.
Syari’at  diturunkan  oleh  Allah  SWT senantiasa  memperhatikan  aspek-aspek keseimbangan. Salah satu aspek keseimbangan dalam syari'at adalah keseimbangan tasyri' ,  dimana  penentuan halal  dan  haram  yang  selalu  mengacu kepada  asas  manfa'at-madharat,  suci- najis,  dan  bersih-kotor.  tolok  ukur  yang digunakan  dalam  penentuan  halal-haram adalah  mashlahat,  yang  dalam  bahasa qaidah  fikih  menggunakan  redaksi jalbu al-maṣâliḣ wa dar`u al-mafâsid .
Keseimbangan  dalam  Islam  menyiratkan kelapangan.  Sejarah  pensyari'atan  Islam
mendokumentasikan bukti kongkrit bahwa tasyri' senantiasa dilandasi prinsip kemudahan. Dua prinsip kemudahan  yang  dapat  ditelusuri  dalam jejak-jejak  pensyari'atan  hukum  Islam adalah  menghilangkan  kesukaran  ( 'adam al  ḣaraj )  dan  penahapan  pensyari'atan ( at-tadarruj  fî  at-tasyrî' ).  (Zainal  Abidin
Amir,  2004:  48-50)
Tujuan hukum Islam adalah
mencegah  kerusakan  pada  manusia  dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka;  mengarahkan  mereka  kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta  menerangkan  jalan  yang  harus ditempuh  manusia.  Tujuan  pensyari’atan hukum Islam adalah pemeliharaan terhadap  5  (lima)  hal  yang  penting,  yang berdasarkan  skala  prioritas  diurutkan antara  (1)  agama;  (2)  jiwa;  (3)  akal;  (4) keturunan;  dan  (5)  harta.  pengertian pemeliharaan  mencakup  dua  aspek,  yaitu (1)  memperkuat  unsur-unsurnya  yang mengokohkan  landasannya  ( hifẓ  min jânib  al-wujûd ),  dan  (2)  mengantisipasi agar hal-hal yang dipelihara tidak terganggu  dan  tetap  terjaga  ( hifẓ  min jânib  al-‘adam ).  Dalam  menggali  dan mencari  hukum  untuk  masalah  yang belum  ada  nash-nya,  umat  Islam  harus berpegang  pada  prinsip  berfikir  dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/ kesejahteraan hamba di dunia dan
akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang  ada  asas-asa  hukum  Islam, yaitu  (1)  meniadakan  kepicikan;  (2) tidak  memperbanyak  beban;  dan  (3) menempuh  jalan  pentahapan  ( tadarruj ) (Rachmat Djatmika, dalam Ahmad Amrullah,  1996:  106-107) Allah SWT dalam menurunkan hukum-hukum syari’at
menghendaki kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hamba-Nya. Dalam praktik dan kesehariannya, Rasulullah senantiasa memilih hal-hal yang  lebih  mudah  di  antara  hal-hal lainnya selama tidak berdosa dan bertentangan  dengan  nilai-nilai  syari'at. Selama  proses  pewahyuan  Al-Qur'an, umat Islam dilarang bertanya-tanya tentang  sesuatu  yang  apabila  dijawab justru akan memberatkan mereka, sebagaima  tercermin  dalam  Q.S.  Al- Ma`idah  [5]:  101).
ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ   ﯓ  ﮱ  ﮰ  ﮯ  ﮮ ﯡ  ﯠ  ﯟ   ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙ  ﯘ
ﯤ  ﯣ  ﯢ ﯥ ﯨ  ﯧ  ﯦ
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  menanyakan ( kepada Nabimu ) hal-hal  yang diterangkan kepadamu, ( justru ) menyusahkan  kamu. Jika  kamu  menanyakannya  ketika  Al- Qur`an  sedang  diturunkan, ( niscaya ) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan ( kamu ) tentang hal itu.  Dan Allah Maha Pengampun,
Maha Penyantun”.
Dalam beberapa kejadian, ada sebagaian orang yang karena kekhawatirannya  kemudian  mencari-cari masalah  syubhat  hingga  permasalahan- permasalahan  yang  sangat  detil,  sehingga ditemukan  hal-hal  yang  mengindikasikan keharaman.  Hal  tersebut  justru  akan mempersempit ruang gerak yang sebenarnya  diluaskan  oleh  Allah  SWT. dan  mempersulit  dirinya  sendiri.  Dalam hal  mengkonsumsi  makanan  yang  status hukum  asalnya  adalah  halal,  namun  tidak diketahui  jaminan  kehalalannya,  tidak perlu  mempertanyakan  keabsahan  dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan  keyakinan  dan  kemantapan hati  dan  diiringi  bacaan Basmalah, cukup menjadi  jaminan  kehalalan  bahan  pangan yang  dikonsumsi.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  landasan  Hadits  riwayat  Bukhari dan Muslim  dari  Umar  bin  Abi  Salamah:
َّكيِلَّي اَّ مِم ْ لُِ َّو ،َّ َّ لّلا  ِ م َّس
“sebutlah nama Allah dan makanlah” .
Imam  Ibnu  Hazm  mengambil  hadits ini  sebagai  suatu  kaidah  :  suatu  perkara yang  tidak  ada  pada  kami,  maka kami tidak akan menanyakannya.
Diriwayatkan  bahwa  Umar  r.a.  bersama seorang rekannya pernah melintasi sebuah  jalan,  kemudian  ia  tersiram  air dari  saluran  air  rumah  seseorang.  Maka kawannya  berkata  “hai  pemilik  saluran air,  airmu  ini  suci  atau  najis?”  kemudian
Umar  berkata  “Hai  pemilik  saluran  air, jangan  beri  tahu  kami  karena  kami
dilarang mencari-cari
masalah”
(Nadirsyah  Hosen,  2015: 15).

## C. Simpulan
Kehalalan merupakan jaminan
ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan.
Penjaminan  bahan  pangan  yang  berlaku di  Indonesia  adalah  sertifikat  dan  label halal  pada  produk-produk  bahan  pangan. Sertifikat  halal  dan  label  halal  pada kemasan  produk  merupakan jaminan bahwa  produk  yang  dimaksud  adalah halal.  Namun  demikian  tidak  serta  merta dapat  diasumsikan  bahwa  produk  yang tidak  memiliki  sertifikat  halal  dan  label halal  pada  kemasannya  adalah  produk yang  haram  dikonsumsi.
Hukum    Asal  dari  bahan  pangan adalah halal. Berdasarkan prinsip kontinuitas ( istiṣḣâb ) status hukum halal  tersebut  tetap  berlaku  selama  tidak ada  informasi  yang  valid  dan  gamblang atau indikasi yang menunjukkan keharaman atau larangan untuk mengkonsumsi. Dalam hal
mengkonsumsi makanan yang status hukum  asalnya  adalah  halal,  namun  tidak diketahui  jaminan  kehalalannya,  tidak perlu  mempersulit  diri  sendiri  dengan mempertanyakan  keabsahan  dan  legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan  dan  kemantapan  hati  dan diiringi  bacaan Basmalah cukup  menjadi jaminan  kehalalan  bahan  pangan  yang dikonsumsi.
***

## DAFTAR  PUSTAKA
Abd  al  'Ati,  Hammudah.  1984. The Family Structure in Islam .
Diterjemahkan  oleh  Anshari  Thayib.
Keluarga  Muslim .  Surabaya:  Bina Ilmu.
Al-Baghawi,  Abu  Muhammad  al-Husain bin  Mas’ud.  1983. Syarḣ  as-Sunnah . Beirut:  al-Maktab  al-Islami.  Cet. II.
Ali  Burnu,  Muhammad  Shidqi.  1996. Al- Wajîz  fî  Iḍâḣ  Qawâ’id  al-Fiqh  al- Kulliyah. Beirut  :  Muassasah  ar- Risalah.  Cet. IV.
Amir, Zainal Abidin. 2004. Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman  Islam  sebagai  Agama Universal. Yogyakarta:  LkiS.  Cet I.
Arifi, Ahmad. 2008. Pergulatan Pemikiran  Fiqih  "Tradisi"  Pola Madzhab . Yogyakarta: Bidang Akademik  UIN SUKA.
Basri, Cik Hasan. 2003: Model Penelitian  Fiqih .  Jakarta:  Prenada Media.
Djatnika,  Rachmat.  1996.  Jalan  Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad. dalam Ahmad, Amrullah (et.al).
1996.  Dimensi  Hukum  Islam  dalam Sistem  Hukum  Nasional:  Mengenang
65  tahun  Prof.  Dr.  H.  Busthanul Arifin,  S.H . Jakarta:  Gema  Insani Press.  Cet I.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad  bin Muhammad.  Tt. . Iḣyâ`  ‘ulûm  ad-Dîn. Juz III. Beirut:  Dar Ihya`  al-Kutub.
Hasan, Muhammad Thalhah. 2005: Ahlussunnah  wal  Jama'ah  dalam Persepsi  dan  Tradisi  NU .  Jakarta: Lantabora  Press.
Hosen,  Nadirsyah.  2015. Dari  Hukum Makanan  tanpa  Label  Halal  hingga Memilih Mazhab yang Cocok. Bandung  2015. Ibnu Rusyd, Muhammad bin Muhammad. 2004. Bidâyat al- Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid . Juz II. Cairo:  Dar al-Hadits.
An-Nawawi,  Yahya  bin  Syaraf.  Tt. Kitâb al-Majmû’ Syarḣ al-Muhażżab . Jeddah:  Dâr al-Irsyâd.
Qal’aji,  Muhammad  Rawwas  dan  Hamid Shadiq Qunaibi. 1988. Mu’jam Lughat Fuqahâ` .  Tp:  Dar  an-Nafais  li  aṭ- Ṭab’ah  wa an-Nasyr  wa at-Tauzi’
Qardhawi,  Yusuf.  1980. Al-Halâl  wa  al- Harâm  fi  al-Islâm. Beirut:  al-Maktab al-Islami.  Cet XIII.
Quraish  Shihab.  2002. Wawasan  Al- Qur’an. Tafsir Tematik atas  Pelbagai Persoalan Umat . Bandung:  Mizan.
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun  2014 Az-Zuhaili,  Wahbah.  1985. al-Fiqh  al- Islâm wa `Adillatuhu, Juz III. Damascus:  Dar al  Fikr. Cet II.
________________.  1986. Uṣûl  al-Fiqh al-Islâmi.  Juz  I. Damascuss:  Dar  al- Fikr.