## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: December 20, 2020; Reviewed: April 28, 2021; Accepted: May 20, 2021.
To cite this article: Hekmatyar V & Adinugraha AG. 2021. Ancaman Keberfungsian Sosial Pada Masyarakat Di Dalam Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7 (1), 28-41.
DOI: 10.31292/bhumi.v7i1.464
Copyright: ©2021 Versanudin Hekmatyar, Anggiana Ginanjar Adinugraha. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Regular Research Article
ANCAMAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PADA MASYARAKAT DI DALAM KAWASAN KONSERVASI: STUDI KASUS DESA RANUPANI DI TAMAN NA - SIONAL BROMO TENGGER SEMERU
Versanudin Hekmatyar 1* & Anggiana Ginanjar Adinugraha 2
1 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2 FORCI Development

## *Koresponden E-mail: versahekmatyar@poltekesos.ac.id
Abstract : The objective of this study is to describing the social functioning of the community in the Bromo Tengger Semeru National Park area. Qualitative approach was used to collect the data to be descriptively presented. Social functioning is an important field of life quality measures related to the fulfillment of basic needs. The results show that the threat of social functioning in the Ranupani Village community was influenced by (1) the ability of the community to meet basic needs, (2) the ability to carry out social roles, (3) the adaptability of the community in facing changes, and (4) the integration capabilities in social systems. In the end, community as the main actor will try to maintain and improve its position and role by constructing and acting to reproduce the position in that social environment.
Keywords : Social functioning, Access, National Parks, Bromo Tengger Semeru, Ranupani Village
Intisari : Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan keberfungsian sosial masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Keberfungsian sosial adalah bidang penting dari ukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ancaman keberfungsian sosial pada masyarakat Desa Ranupani dipengaruhi oleh (1) kemampuan komunitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) kemampuan dalam menjalankan peran sosial, (3) kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan, dan (4) kemampuan integrasi dalam sistem sosial. Pada akhirnya, masyarakat sebagai aktor utama akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan posisi dan perannya dengan mengkonstruksi dan bertindak untuk mereproduksi posisi dalam lingkungan sosial tersebut.
Kata Kunci : Keberfungsian sosial, Akses, Taman Nasional, Bromo Tengger Semeru, Desa Ranupani

## A. Pendahuluan
Salah satu lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sering mengalami benturan kepentingan antara otorita taman nasional dan masyarakat adalah di Desa Ranupani, sebuah desa yang terletak di tengah kawasan konservasi ( enclave ) dan berada pada lembah di kaki Gunung Semeru yang padat penduduk dan hanya memiliki sedikit lahan kosong. Secara umum, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi area seluas 50.276,20 Ha yang merupakan bagian dari empat wilayah administratif, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Sebagian besar kawasan berupa hutan, sementara sisanya adalah kaldera, lautan pasir, dan pegunungan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati menyebutkan bahwa taman nasional adalah “kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”. Pada aspek ekologis, taman nasional dianggap sukses dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, namun di sisi lain menemui kebuntuan pada aspek sosial ekonomi. Salah satu kebuntuan pada aspek sosial ekonomi tersebut adalah persoalan tekanan mata pencaharian masyarakat. Kebijakan konservasi pada taman nasional yang berusaha untuk menjaga ekosistem lingkungan secara langsung telah menghilangkan aktivitas manusia dalam kawasan dan membawa implikasi pada pembatasan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di dalam kawasan taman nasional.
Perbedaan pemaknaan dalam melihat sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tersebut menimbulkan cara pengelolaan yang berbeda pula, bahkan seringkali perbedaan pemaknaan tersebut berujung pada benturan antara pemerintah dan masyarakat di dalam kawasan taman nasional. Ditinjau dari sisi sejarah, terdapat kontinuitas maupun perubahan kebijakan sejak masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan berlanjut pada era reformasi. Kebijakan konservasi alam yang berkembang di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kebijakan konservasi pada zaman Hindia Belanda. Demikian pula, rezim konservasi pada kawasan hutan Bromo Tengger Semeru memiliki sejarah panjang sejak masa pemerintah Hindia Belanda antara periode 1920-an sampai periode 1930-an. Perubahan-perubahan tersebut secara langsung ikut berkontribusi terhadap masalah tenurial di kawasan Bromo Tengger Semeru. Penguasaan tanah, alienasi, dan perampasan telah memainkan perannya sejak era klasik hingga kontemporer dalam bentuk akumulasi primitif pada hampir semua bentuk dan tingkatan (Peluso & Lund, 2011). Sehingga, untuk memahami bagaimana permasalahan sistem tenurial yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tidak bisa dilepaskan dari konteks kontinuitas maupun perubahan kebijakan penguasaan tanah yang berlaku di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Secara administratif, Desa Ranupani terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa  Timur.  Terletak  pada  posisi  geografis  antara  08°  00’  20.4583”  LS  dan  112°  55’  51.6481”  BT  serta ketinggian 2200 mdpl ( upland ) di lereng Gunung Semeru dengan suhu berkisar -4°C sampai dengan 24 °C. Luas Desa Ranupani sekitar 3.578,75 ha terdiri atas, lahan milik seluas 318,40 ha (8,9%) dan 3.260,35 (91,10%) diantaranya termasuk kawasan hutan negara ( state property ) dengan fungsi konservasi.
Desa Ranupani dengan posisi berada di dalam taman nasional menjadikannya terkepung, sehingga terjadilah pembatasan hak-akses atas berbagai manfaat kawasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga (kayu bakar dan tentu lahan untuk usaha pertanian lahan kering seiring perkembangan jumlah penduduk), dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat komunal, antara lain kebutuhan untuk ritual dan upacara adat (bambu dan daun pisang) dan lahan untuk fasilitas umum (pemakaman, dan tempat pembuangan sampah). Kondisi ini merupakan pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat di dalam kawasan taman nasional untuk menjalankan keberfungsian sosialnya. Sebagai bagian dari Suku Tengger, komunitas masyarakat Desa Ranupani mempraktikkan sistem pertanian skala kecil yang memiliki ketergantungan pada hutan, gunung dan danau. Mereka membangun
relasi ekologis antara manusia dan sumber daya alam (lahan, hutan, dan air) sehingga membentuk pola adaptasi, dan resiliensi sekaligus mempengaruhi kerentanan masyarakat.
Gambar 1 Peta kerja Resort PTN wilayah G.Pananjakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Sumber : https://bromotenggersemeru.org/static/upload/2019/04/10/20190410_145830_1301.jpg
Persoalan pengelolaan kawasan hutan selalu menjadi hal rumit dan sulit untuk diurai karena banyaknya dimensi yang melekat di dalamnya. Kebijakan pada kawasan hutan, khususnya atas pengukuhan status tanah di dalam taman nasional, tidak selalu dapat mengatasi masalah tenurial secara menyeluruh, terlebih jika hanya dilihat sebagai masalah legalistik formal. Pada satu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara cenderung lemah dalam operasionalnya, sementara di sisi lain sistem yang berlaku dan diatur secara tradisional (adat) tidak mendapat pengakuan secara hukum formal (Nurrochmat et al., 2014; Sylviani & Hakim, 2014). Atas dasar tersebut, konteks masalah tenurial (penguasaan atas lahan dan sumber daya alam) di dalam kawasan hutan, khususnya persoalan ketegangan antara aspek de jure dan de facto perlu mendapatkan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Singkatnya, terdapat kesenjangan antara apa yang dinyatakan oleh kebijakan dalam peraturan undang-undangan dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan ancaman terhadap keberfungsian sosial pada masyarakat di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Corcoran & Roberts (2015) menjelaskan dalam menghadapai kondisi lingkungan dan struktur sosial yang menghimpit dan mengancam keberfungsian sosial, beberapa orang menguatkan diri dan memobilisasi kekuatan, sedangkan sebagian yang lain menginternalisasi himpitan tersebut dan mengubahnya menjadi perilaku yang merusak. Williams et al., (1989) mengembangkan sistem Person-In-Environment (PIE)  berusaha  memberikan  penjelasan,  klasifikasi,  dan  pengkodean  untuk menggambarkan masalah keberfungsian sosial dan hubungannya dengan permasalahan lingkungan. Penggunaan sistem PIE dijelaskan dalam instruksi manual, yang membutuhkan deskripsi dan pengkodean masalah individu dalam keberfungsian sosial sebagaimana tercermin dalam kinerja peran
sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan. Melengkapi hal tersebut, pendekatan ekologis digunakan dalam membantu mencapai tujuan sosial dan mempromosikan lingkungan responsif yang mendukung pemenuhan, dan kepuasan dalam menjalankan peran dan fungsi sosial individu di masyarakat (Germain & Knight, 2021; Gitterman & Germain, 2008).
Mencermati hal tersebut, untuk memperoleh gambaran keberfungsian sosial masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, penting untuk dilihat beberapa hal berikut. (1) Adaptasi ekologis sebagai dasar keberfungsian sosial masyarakat Desa Ranupani. Respon dinamis pemanfaatan sumberdaya yang berlangsung di dalam sistem sosial mendorong interaksi antara proses-proses sosial yang mensyaratkan adanya inovasi dan peralihan sosial, ekologi, serta teknologis menuju keberlanjutan (Scoones, 2015). (2) Sistem tenurial masyarakat Desa Ranupani, sistem tenurial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, jika terdapat perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan pola pada bagian lain yang merangsang tercapainya sebuah adaptasi. (3) Penetapan taman nasional dan ancaman akses masyarakat Desa Ranupani. Perubahan akses dapat dilihat sebagai dilema ketidaksesuaian pengaturan dan tata kelola sumberdaya antara keadaan yang sedang berlangsung di lapangan dan keadaan yang seharusnya. Konsep akses selanjutnya digunakan untuk melihat siapa-siapa yang mendapat manfaat dari berbagai hal (Ribot & Peluso, 2003) dan melalui proses apa mereka mampu menjalankan peran dalam kaitanya dengan keberfungsian sosial di masyarakat. Akses dapat dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang tumpang tindih, termasuk di dalamnya akses atas teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, serta relasi sosial (Scoones, 2015). Hal ini penting untuk dilakukan karena akses dapat mempengaruhi peran dan keberfungsian seseorang dalam komunitas masyarakat. (4) posisi aktor di dalam konflik masyarakat Desa Ranupani dan otorita taman nasional dengan asumsi bahwa aktor merupakan realitas individu sebagai agen yang menjadi bagian dari sistem yang memiliki kepentingan dan tujuan untuk dicapai. Pada kondisi ini, kepentingan dari berbagai pihak dan posisi mereka diuji. Sistem tindakan pada individu berhubungan dengan fungsi adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada satu bagian dalam masyarakat yang tidak memiliki peran dan fungsi di dalam sistem masyarakat. Dengan mengetahui keempat hal tersebut, diharapkan dapat tergambarkan keberfungsian sosial masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara lebih jelas dan lengkap. Berkaitan dengan hal tersebut, artikel ini akan memberikan perhatian dan penekanan pada sistem sosial masyarakat dalam kerangka keberfungsian sosial.

## B. Metode
Penelitian yang mendasari artikel ini dilakukan pada periode Januari sampai dengan Februari tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Desa Ranupani. Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  spesifik  dari  para  partisipan,  menganalisis  data  secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Kompleksitas persoalan yang mencoba untuk diterjemahkan pada artikel ini adalah tentang ancaman keberfungsian sosial pada masyarakat di dalam kawasan konservasi: studi kasus Desa Ranupani di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selanjutnya, proses deskripsi dilakukan untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan akan menjadi bahan analisa untuk dapat memperoleh penggambaran yang lengkap (Neuman, 2014) tentang kondisi aktual keberfungsian sosial pada masyarakat di dalam kawasan konservasi.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive sampling sesuai dengan kebutuhan data penelitian, kemudian dilakukan triangulasi data dengan membandingkannya dengan hasil penelusuran dokumen, dan observasi. Rubin & Babbie (2016) menjelaskan, purposive sampling dapat digunakan untuk memilih informan dari pemimpin masyarakat, ahli, dan profesional yang dikenal karena pekerjaan dan keahlian mereka dalam masalah yang sedang diteliti di lokasi penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian yang mendasari artikel ini, terdiri dari pemuka adat, warga desa, pemandu wisata, pegawai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mantan pegawai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Pemilihan Desa Ranupani sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) merupakan desa di dalam kawasan taman nasional ( enclave ); (2) memiliki konteks historis pada perubahan status dan fungsi kawasan; dan (3) lokasi penelitian ini menggambarkan terjadinya pergulatan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

## C.  Adaptasi Ekologis sebagai Dasar Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Ranupani
Persoalan yang dibahas pada artikel ini adalah bagaimana keberfungsian sosial masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Untuk sampai pada pembahasan keberfungsian sosial masyarakat, penting untuk berangkat dari teori fungsionalis terkait syarat-syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau sistem sosial untuk tetap bertahan sebagai suatu sistem yang hidup dan menjalankan fungsi-fungsinya (Johnson, 1986). Karena sistem sosial terbentuk dari individu-individu, maka satu syarat umum dari keberfungsian sosial adalah menjamin kebutuhan dasar para individu dapat dipenuhi.  Williams et al.,  (1989)  mendefinisikan  keberfungsian  sosial  sebagai  kemampuan  individu untuk menyelesaikan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari (seperti mendapatkan makanan, tempat berteduh, dan transportasi) dan untuk memenuhi peran sosial utamanya seperti yang digambarkan oleh subkultur atau komunitas tertentu. Hal ini juga didefinisikan dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menyebutkan, keberfungsian sosial sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Hal ini menempatkan individu sebagai subjek, dimana ia memiliki otonomi di dalam dirinya, dimana individu bukan semata-mata sebagai produk sosial yang tidak mampu memberikan pertimbangan pribadi terhadap pengaruh sosial sebagai struktur objektif (Takwin, 2009).
Konseptualisasi adaptasi ekologis sebagai dasar keberfungsian sosial masyarakat menempatkan keduanya dalam kerangka linier yang dimulai dengan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berlanjut secara kausal dari pemenuhan hak dasar kemudian akhirnya ke status ketahanan pada goncangan serta tekanan lingkungan. Oleh karena itu, akses untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sejauh mana hal itu, dapat diterjemahkan sebagai posisi individu dalam hubungan kelembagaan, kekuasaan, struktur sosial dan keragaman dalam tata kelola sumber daya alam sangat menentukan akses dan manfaat sumber daya alam lainnya (Mutea et al., 2020).
Perlu dingat bahwa pada tingkat individu, budaya dan struktur sosial terdapat harapan-harapan yang berbeda, sehingga perlu adanya integrasi untuk menjamin kesesuaian dan terhindar dari kerawanan dan ancaman pada keberfungsian sosial. Kerawanan keberfungsian sosial digambarkan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi goncangan serta tekanan lingkungan. Ketidakpastian untuk menjamin keberfungsian sosial masyarakat selanjutnya penting dilihat sebagai keterkaitan hubungan antara aktivitas manusia, kebudayaan, dan proses alam tertentu sebagai bentuk adaptasi ekologi dan mengelaborasi ke dalam unit analisis ekosistem (Geertz, 2016; Steward, 1972). Pendekatan ekologi kebudayaan umumnya
menekankan pada sebuah keseimbangan antara sistem sosial dan ekosistem. Dengan demikian, adanya ancaman terhadap keberfungsian sosial masyarakat di dalam kawasan konservasi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang ditandai oleh adanya gejala alam (ekosistem) dan gejala sosial. Gejala alam dapat berupa banjir, kekeringan, longsor, naiknya suhu permukaan, degradasi kesuburan lahan, erosi, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan gejala sosial dapat dilihat dari munculnya kemiskinan, ketimpangan, berkurangnya lapangan pekerjaan, mobilitas penduduk, kriminalitas, atau bahkan penindasan. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi untuk mengontrol komponen- komponen pembentuk masyarakat. Akhirnya adaptasi ekologi kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada kedalam bentuk stabilitas dengan menyiapkan norma dan nilai yang mendorong masyarakat untuk beraktivitas.
Pada kondisi demikian, respon manusia terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam atau sosial menentukan sejauh mana adaptasi sedang berlangsung. Artinya, perubahan pada kondisi ekologi mendorong pada perubahan respon yang memungkinkan manusia untuk menata ulang sistem- sistem tindakan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis. Hasil dari mekanisme ini untuk selanjutnya dikenal sebagai adaptasi ekologi, yaitu proses penyesuaian diri secara berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan sebagai usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya (Steward, 1972). Meski penjelasan ini terlihat bekerja secara abstrak, namun fleksibilitasnya memungkinkan untuk diuji dalam berbagai setting budaya yang berbeda untuk melihat hubungan dialektis antara struktur dan agen di dalam arena pertarungan sehingga menghasilkan strategi sebagai sebuah praktik sosial. Strategi ini bekerja dalam kerangka logika praktik untuk tujuan mendapatkan pengakuan, legitimasi, aset/modal, dan akses pada aset/modal yang membentuk dan mempengaruhi penghidupan (Harker et al., 2009). Pada konteks keberfungsian sosial masyarakat, perlu untuk melampaui tindakan-tindakan individu dan menariknya ke tingkat struktur sosial, sehingga tindakan yang diharapkan akan dilakukan oleh individu merupakan komitmen nilai umum yang dianut bersama sebagai tanggungjawab suatu peran di dalam organisasi/kelembagaan yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban. Pada akhirnya, relasi-relasi sosial dan politis cenderung lebih mempengaruhi bagaimana individu berperilaku memainkan peran dan posisinya di dalam struktur sosial.

## D.  Sistem Tenurial Masyarakat Desa Ranupani
Hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial yang mengatur akses dan tata kelola terhadap lahan dan sumber daya alam. Akses dan kontrol atas sumberdaya menjadi titik fokus untuk melihat peran dan tanggungjawab individu dan komunitas pada pembentukan identitas di dalam struktur sosial (Goldman et al., 2016). Sebagai desa dengan status enclave, Desa Ranupani yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan total luas wilayah desa mencapai 3.578,75 ha, terdiri dari 318,40 ha (8,9%) lahan milik dan 3.260,35 ha (91,10%) kawasan hutan negara (state property) dengan fungsi konservasi. Sebaran lokasi lahan milik masyarakat Desa Ranupani terdapat di dua dusun yaitu, Sidodadi (dusun atas) dan Besaran (dusun bawah). Mayoritas masyarakat Desa Ranupani mengusahakan sumber penghidupan pada sektor pertanian, sehingga lahan pertanian menjadi penting di dalam perekonomian keluarga. Tanah merupakan sumber penting sebagai faktor produksi perdesaan sekaligus pembentuk identitas individu dan komunitas (Goldman et al., 2016; Massey, 1994). Hal ini secara simultan menempatkan lahan pertanian pada posisi penting. Berdasarkan luas wilayah Desa Ranupani, luasan lahan pertanian hanya 203,94 ha (5,69%) dari 3.578,75 ha total wilayah Desa Ranupani, 65,66 ha (1,83,%) berupa pemukiman (pekarangan dan rumah), dan sisanya sekitar 48,8 ha (1,36%) sebagai fasilitas umum (jalan, tempat ibadah, pemakaman, dan tempat pemujaan), sehingga secara nyata dapat terlihat bahwa terdapat kelangkaan terhadap sumberdaya lahan, terutama yang diperuntukan untuk pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
Desa Ranupani tidak memiliki tanah kas desa dan tanah bengkok sebagai aset desa. Secara ringkas, pemanfaatan lahan di Desa Ranupani disajikan pada tabel 2 berikut.

## Tabel 1 Pemanfaatan lahan di Desa Ranupani
Penggunaan Lahan Keterangan Pertanian lahan kering (topografi datar) •  Pola pertanian campuran, atau pada setiap bedeng tanam ditanami berbagai jenis sayuran. •  Komoditas utama yaitu, kentang, bawang daun, kubis dan jagung putih.
•  Gubuk kerja dibangun di atas lahan untuk tempat istirahat serta gudang input pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obat kimia.
•  Beberapa petani membangun embung buatan untuk penampung air.
Pertanian lahan kering (topografi miring) •  Pola pertanian dengan satu jenis tanaman (monokultur) pada setiap bedeng tanam yang dibuat searah kontur dan tanpa terasering
•  Komoditas utama yaitu, kentang, bawang daun, kubis, dan jagung putih
•  Gubuk kerja dibangun di atas lahan untuk tempat istirahat serta gudang input pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obat kimia.
•  Beberapa petani membangun embung buatan untuk penampung air.
Pemukiman •  Pemukiman terletak di lahan datar yaitu, lembah-lembah di antara lereng perbukitan.
•  Pola pemukiman berderet memanjang sepenjang jalan desa dan terkonsentrsi di Dusun Besaran (daerah bawah berdekatan dengan Ranupani) serta Dusun Sidodadi (daerah atas).
•  Rumah-rumah masyarakat dominan berbahan tembok, dan beberapa rumah mempertahankan tradisi Suku Tengger yaitu, bagian depan rumah terpisah dengan dapur (pawon).
Fasilitas umum •  Jalan, tempat ibadah, pemakaman, dan tempat pemujaan

## Sumber: diolah dari hasil wawancara dan profil Desa Ranupani (2016)
Petani pemilik lahan di Desa Ranupani dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu, petani yang pengerjaan lahannya mengandalkan tenaga kerja dari anggota keluarga inti, dan petani yang pengerjaaan lahannya mengandalkan buruh tani. Berdasarkan temuan lapang, terdapat sebagian buruh tani yang masih memiliki lahan pertanian dengan luasan <0,25 ha. Beberapa diantaranya yang tidak memiliki lahan pertanian menggantungkan kehidupan pada sektor wiraswasta/jasa dengan profesi sebagai pemandu wisata/porter, mengusakan penginapan/ homestay , dan/atau berjualan dengan membuka toko/warung. Fakta ini selanjutnya menghasilkan bentuk tindakan dan strategi perjuangan yang berbeda pada setiap kelompok terkait penghidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memainkan peran dan posisi dalam struktur masyarakat. Secara lengkap, struktur mata pencaharian penduduk Desa Ranupani dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Struktur mata pencaharian penduduk Desa Ranupani
No Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 1 Petani Pemilik Lahan 168 2 Buruh Tani 114 3 Buruh Bangunan 23 4 Wiraswasta/Jasa 57 5 Pegawai Negeri Sipil 3 6 Pegawai Swasta 11 7 Pensiunan 6
Sumber: diolah dari profil Desa Ranupani (2016) dan hasil wawancara
Komoditas utama pertanian di Desa Ranupani adalah kentang, daun bawang, dan kubis. Diantara ketiga komoditas tersebut, kentang merupakan komoditas utama yang paling banyak dibudidayakan. Hal ini secara logis dipilih karena kentang memiliki nilai ekonomi lebih baik dan masa simpan yang lebih lama jika dibanding dengan dua komoditas lain, yaitu kubis dan daun bawang. Secara umum, lahan yang dikuasai masyarakat berstatus hak milik dan tidak termasuk ke dalam kawasan hutan negara dimana hak atas kepemilikan tanah di Desa Ranupani didasarkan atas letter C desa yang hanya boleh
dimiliki atau diwariskan kepada orang “asli” yaitu yang lahir di desa atau keturunan dari penduduk Desa Ranupani. Beberapa sistem peralihan hak dan distribusi manfaat atas tanah di masyarakat Desa Ranupani sesuai norma (adat) dan aturan legal formal yang berlaku terdiri atas; 1) Waris, 2) jual-beli, 3) bagi hasil, 4) gadai, 5) sewa, dan 6) hibah.
Adat istiadat dan tradisi sangat memengaruhi hak penguasaan lahan formal melalui sistem waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa pola pembagian waris tidak diatur dalam aturan legal-formal tetapi telah menjadi “norma” yang dilakukan secara turun-temurun dengan masing-masing anak memiliki hak yang sama/setara atas tanah waris orang tua mereka. Pembagian waris yang demikian, dipraktikkan di seluruh Desa Ranupani. Distribusi tanah berupa “waris” dapat dilakukan dalam sebuah sistem kekeluargaan atau hubungan perkawinan dengan tetap mengacu kepada orang “asli” seperti yang disebutkan di atas. Untuk anak hasil dari hubungan darah atau keturunan memiliki hak atas waris tanpa membedakan tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Bahkan, untuk menghindari  konflik  hak  waris  di  dalam  keluarga,  umumnya  sebelum  orang  tua  meninggal  sudah dilakukan pembagian hak waris atas tanah kepada masing-masing anak/ahli waris.

## E.  Penetapan Taman Nasional dan Ancaman Akses Masyarakat Desa Ranupani
Secara historis, sebelum adanya penetapan taman nasional, hutan di sekitar kawasan yang saat ini menjadi taman nasional bersifat common-pool resources (Ostrom, 2002). Sejarah panjang dimana akses masyarakat atas tanah dan hutan dibatasi dimulai pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Melalui kebijakan formal sebagai taktik tata kelola, pondasi awal pembentukan hutan negara mulai dibangun sejak tahun 1808 (Soemarwoto, 2004). Pada masa tersebut, Gubernur Jenderal Daendels, mengeluarkan maklumat dan peraturan tentang tatakelola kehutanan dengan menerbitkan dua peraturan yaitu, 1) Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa, 2) pembentukan Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan) dengan tujuan untuk mengatur eksploitasi hutan jati Jawa (Peluso, 2006).
Terdapat dua tonggak awal pembentukan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tonggak pertama rezim konservasi pada kawasan hutan negara di pegunungan Bromo Tengger Semeru dimulai pada masa pemerintah Hindia Belanda antara periode 1920-an sampai periode 1930-an, ditandai dengan kebijakan yang mengarah pada upaya perlindungan jenis ( species conservation ) dan diwujudkan dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka alam atau suaka margasatwa, salah satunya melalui Penetapan CA Ranupani dan Ranu Regulo seluas 96 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 25 Stbl. 1922 No.765. Kemudian tonggak kedua penguatan rezim konservasi Bromo Tengger Semeru, terjadi pasca Kongres CNPPA ( Commission on National Parks and Protected Areas ) atau Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali tahun 1982 (Dunggio & Gunawan, 2009). Deklarasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 pada tanggal 14 Oktober 1982. Kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai salah satu rencana pembangunan 11 Taman Nasional Prioritas se-Indonesia (Soemarwoto, 2004). Secara ringkas kronologis perubahan status dan fungsi, serta praktik kelembagaan kawasan disajikan pada tabel 3 berikut.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021

## Tabel 3. Kronologis perubahan status dan fungsi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Tahun Deskripsi Kronologis 1919 Penetapan CA Laut Pasir Tengger Semeru seluas 5.250 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 6 Stbl. 1919 No.90 1922 Penetapan CA Ranupani dan Ranu Regulo seluas 96 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 25 Stbl. 1922 No.765 1936 Penetapan CA Ranu Kumbolo seluas 1340 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 18 Stbl. 1936 No.209
1981 •  Perubahan status CA Laut Pasir Tengger Semeru menjadi Taman Wisata seluas 5.250 ha (SK Mentan No.198. Kpts/Um/5/1981) •  Penunjukan Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380 ha (SK Mentan No. 508/Kpts/Um/6/1981) •  Perubahan status CA Ranupani & Ranu Regulo menjadi Taman Wisata seluas 2,67 ha (SK Mentan No.198. Kpts/Um/5/1981) 1982 •  Deklarasi pernyataan dataran tinggi Bromo-Tengger-Semeru sebagai Taman Nasional (SK No. 736/ Mentan/X/1982) •  Wilayah yang dideklarasikan sebagai Taman Nasional termasuk hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani Unit II Jawa Timur seluas 43.210,20 ha
1983- 1986 •  Pengukuran tata batas calon Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Perhutani dan BKSDA IV (luas penataan 50.276,20 ha) 1984- 1992 •  Kawasan dikelola oleh BKSDA IV (Proyek Pengembangan Suaka Alam dan Hutan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) 1992- 1996 •  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (pengelolaan kawasan) menjadi tanggung jawa UPT Dirjen PHPA (SK Menhut No.1049/Kpts-II/1992) 1996- 1997 •  Rekonstruksi batas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru •  Penunjukan kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (SK Menhut No. 278/Kpts-VI/1997) •  Perubahan struktur pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi Balai Taman Nasional BTS (SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997) 1998 Pengaturan zonasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (SK Dirjen PHPA No. 68/Kpts/DJ-VI/1998) 2000 Pengukuran batas fungsi oleh Perhutani dan BTNBTS 2005 Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (SK Menhut No. 178/Menhut-II/2005 2006 Perubahan struktur BTNBTS menjadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
2009 Berita Acara serah terima pengelolaan kawasan HL dan HPT yang telah dirubah menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari Perhutani Kepada Dept. Kehutanan.
Sumber: diolah dari berbagai sumber dokumen praktik kelembagaan TNBTS
Pada periode 1960-an, sebelum penetapan taman nasional, masyarakat Desa Ranupani telah mengakui bahwa di sekitar dusun terdapat wilayah yang diklaim sebagai hutan negara. Secara umum masyarakat mengakui klaim negara atas wilayah hutan selama tidak ada pembatasan akses terhadap manfaat hasil hutan. Adapun pemanfaatan utama dalam kawasan hutan yang dilakukan masyarakat antara lain untuk keperluan; 1) kayu bakar, 2) hijauan pakan ternak, 3) tanaman obat, 4) pemanfaatan air, dan 5) bahan ritual/upacara adat.
Pembatasan akses terhadap hutan mulai dirasakan masyarakat pada tahun 1970-an ketika Perhutani hadir. Rezim common-pool resources kemudian berubah menjadi rezim state property , terutama ketika Perhutani sebagai representasi negara mulai intensif mengelola hutan di sekitar wilayah Ranupani, khususnya hutan lindung dan hutan produksi serta memberlakukan larangan untuk memasuki hutan dan mengambil manfaat dari hutan. Pemanfaatan lahan dibatasi pada lokasi-lokasi tertentu atau plot program tumpangsari yang dilakukan Perhutani. Kendati demikian, kuasa Perhutani tidak berlangsung lama karena selanjutnya pemerintah mendeklarasikan kawasan Pegunungan Bromo Tengger Semeru sebagai taman nasional yang sekaligus membawa konsekuensi pada status dan fungsi kawasan hutan.
Pembentukan taman nasional berakibat langsung terutama pada pembatasan akses masyarakat di kawasan konservasi. Akses oleh Ribot dan Peluso (2003) dimaknai sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari suatu hal. Dengan demikian, pembatasan akses masyarakat di kawasan
konservasi tidak hanya menentukan pemanfaatan kawasan, tapi membawa konsekuensi terhadap keberfungsian sosial masyarakat untuk memainkan perannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengalami kerentanan dan kesulitan atau tidak mampu mengembangkan keberfungsian sosial secara optimal karena mengalami situasi krisis yaitu kekhawatiran ataupun ancaman keterbatasan akses pada sumberdaya hutan. Hal ini sekaligus menandai munculnya ketegangan atau ketidaksesuaian antara keadaan yang terjadi dengan yang diinginkan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Pihak otorita yang ditunjuk Pemerintah Pusat mulai menata batas-batas kawasan konservasi dengan tanah milik masyarakat di wilayah Desa Ranupani. Hal ini ditandai dengan pemasangan tapal batas kawasan konservasi. Semenjak periode 2000-an, Balai Taman Nasional mulai benar- benar memberlakukan larangan secara ketat terkait aturan penggunaan kawasan sesuai batas zonasi pengelolaan melalui Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Penetapan zonasi membawa dampak pada boleh-tidaknya aktivitas dilakukan dalam kawasan konservasi. Untuk setiap bentuk akses memungkinkan, saling melengkapi dengan mekanisme akses lainnya sekaligus memungkinkan adanya pertentangan sehingga menghasilkan pola distribusi manfaat sosial yang kompleks. Dominasi otorita taman nasional seringkali dianggap negatif oleh mayarakat, sedangkan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, masyarakat membutuhkan akses dan ruang untuk bersosialisasi, memainkan peran sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Probosiwi, 2018). Perubahan akses masyarakat terhadap kawasan pasca penetapan taman nasional diantaranya, meliputi; 1) pemanfaatan lahan dalam kawasan konservasi, dan 2) pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu).

## F.  Konflik Masyarakat Desa Ranupani dan Otorita Taman Nasional
Bagian ini berusaha menjelaskan distorsi pembangunan (Midgley, 2013) sebagai hasil yang tidak diharapkan dalam  proses  penetapan  kawasan  taman  nasional dengan  justifikasi  untuk  tujuan memperbaiki (Li, 2012) justru membawa dampak yang dianggap negatif oleh masyarakat dalam proses tersebut. Kontradiksi tersebut berlangsung melalui sejumlah pengaturan khas rezim konservasi (zonasi), yang sesungguhnya mempertegas batas dan menempatkan aktor pada posisi yang berseberangan kepentingan. Sebagai aktor kunci, seharusnya masyarakat menjadi perhatian dalam mendesain dan menjalankan pengelolaan hutan (Ekawati, 2019).
Pembahasan terkait posisi aktor hadir sebagai realitas individu sebagai agen yang tergantung terhadap sistem sosial. Pilihan-pilihan individu secara normatif diatur dan dikendalikan oleh orientasi subjektif berupa nilai dan standar normatif bersama (Johnson, 1986). Oleh karenanya, keberfungsian sosial masyarakat untuk menjalankan perannya terkait erat dengan keterlibatan para pihak berkepentingan terutama dengan level yang lebih tinggi. Pemerintah melalui otorita taman nasional menganggap persoalan taman nasional sebagai masalah teknis, padahal persoalan tersebut memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan bahkan politik (Soemarwoto, 2004) yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat di dalam kawasan. Masyarakat pada umumnya telah membangun interaksi dan mempunyai ikatan sejarah panjang yang berlangsung dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Dengan demikian, ruang sosial juga hendaknya dilihat pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi sebagai sebuah arena kekuasaan (Harker et al., 2009).
Di bawah rezim konservasi, adanya tarik ulur relasi kuasa antara otorita taman nasional dan masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Benturan kepentingan di taman nasional terjadi salah satunya karena praktik pengelolaan taman nasional tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari hutan serta cenderung lebih mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. Implikasi persoalan ini adalah masyarakat semakin terpinggirkan dan tidak mampu menjalankan keberfungsian sosialnya untuk mengakses dan mengambil manfaat dari

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021
sumberdaya hutan, sedangkan ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap sumberdaya tersebut sangat tinggi. Hal ini selanjutnya menentukan perangkat-perangkat yang digunakan oleh aktor untuk mencapai tujuan, dan juga memenuhi kebutuhan dasar dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
Kedua pihak memiliki klaim untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Meskipun sebelum penetapan Taman Nasional, masyarakat Ranupani telah mengakui bahwa di sekitar dusun terdapat wilayah yang diklaim sebagai hutan negara, dengan adanya penetapan kawasan taman nasional membuat akses masyarakat terhadap hutan semakin terbatas. Larangan untuk memasuki kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai taman nasional membuat warga sulit untuk mencari rumput, kayu bakar, tamanan obat dan akses manfaat lain dari hutan. Hal ini menimbulkan ketegangan-ketegangan masyarakat dengan pihak otorita Balai Taman Nasional dan menjadi potret sehari-hari di Desa Ranupani. Ketegangan tersebut bersumber dari pendekatan keamanan (security approach) (Soemarwoto, 2004) dalam pengelolaan kawasan dan pembatasan akses terhadap kawasan konservasi tersebut. Secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat Ranupani melakukan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi, misalnya penggarapan lahan di dalam kawasan dan pengambilan kayu untuk kayu bakar, meskipun hal tersebut termasuk kegiatan ilegal menurut aturan legal formal. Hal ini menegaskan kembali perlunya mempertimbangkan implikasi politik dari kebijakan penguasaan lahan. Bagaimanapun kebutuhan lahan menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Ranupani yang mayoritas adalah petani dan buruh tani. Rumah tangga pedesaan dimana ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi, kemiskinan dicirikan dengan kurangnya luas lahan pertanian yang dimiliki dan tidak menentunya pendapatan (Hekmatyar & Nugroho, 2018). Kebutuhan akan lahan pertanian sebagai sarana memenuhi kebutuhan dasar hidup menjadi alasan kuat masyarakat untuk memanfaatkan lahan (Cahyono & Lastiantoro, 2019).
Hal ini menimbulkan konsekuensi pada persoalan-persoalan dalam kawasan taman nasional yang sampai saat ini belum terpecahkan, diantaranya; sengketa tapal batas, perambahan kawasan, illegal logging dan perburuan, serta kurangnya dukungan dari stakeholders. Ketegangan semakin nyata terlihat saat musim pendakian, ketika dari pihak Taman Nasional menarik tiket masuk kawasan kepada wisatawan, sementara masyarakat hanya mendapatkan kebisingan, polusi, dan sampah dari wisatawan. Kondisi ini menciptakan respon masyarakat dengan ikut melakukan penarikan tiket untuk wisatawan yang masuk Desa Ranupani. Fakta ini menunjukan bahwa ketegangan di tingkat tapak, bukan lagi hanya sebatas pertarungan gagasan, namun sudah sampai pada vis a vis antara masyarakat Desa Ranupani dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dalam hal ini adalah Resort PTN Ranupani. Permasalahan tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa, seringkali terhubung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan taman nasional yang rendah.
Pihak Taman Nasional pada dasarnya juga merasakan adanya ketegangan-ketegangan dengan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk diskresi pemanfaatan kawasan konservasi bagi masyarakat adalah sistem zonasi. Istilah zonasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari istilah teritorialisasi yang digunakan Peluso (2006). Teritorialisasi didefinisikan sebagai proses yang dibuat negara untuk mengontrol orang dan  tindakannya dengan  menarik  batas di sekeliling suatu  ruang geografis, yang melarang orang untuk masuk ke dalam ruang tersebut, dan memperbolehkan atau melarang kegiatan- kegiatan tertentu dalam batas tersebut (Mahmud et al., 2016). Upaya yang dilakukan oleh pihak dari Taman Nasional untuk meredakan ketegangan tersebut antara lain dengan strategi sosialisasi, perekrutan masyarakat setempat menjadi pegawai tidak tetap Taman Nasional, dan dalam kondisi tertentu dilakukan perubahan zonasi. Terkait dengan berbagai upaya Taman Nasional tersebut, berikut beberapa pandangan dari penduduk Desa Ranupani yang menjadi informan pada penelitian ini:
1.  Sosialisasi: penyelenggaraan sosialisasi hanya berpusat pada seputar pemahaman atas kaidah pandangan mainstream konservasi produk sains modern beserta aturan-aturan yang
mendukungnya. Masyarakat cenderung hanya diberikan informasi tentang “apa yang boleh dan tidak boleh” (batas dan zonasi kawasan), tanpa banyak membahas terkait solusi alternatif dari problem-problem masyarakat sendiri, misal tentang pemenuhan kebutuhan kayu bakar, lahan garapan dan fasilitas umum.
2.  Perekrutan: pengalaman sebagian masyarakat Ranupani yang pernah bekerja di taman nasional merasakan dilematis ketika menjalankan tugas sebagai pegawai taman nasional. Pada satu sisi, kaidah pengelolaan “kawasan konservasi” harus mereka jalankan, sementara pada sisi lainnya kaidah itu berdampak pada terbatasnya akses masyarakat Ranupani terhadap kawasan. Hal ini justru dianggap mempertentangkan antar sesama masyarakat. Pada akhirnya, situasi yang demikian menjadikan mereka tidak bertahan lama dan memilih mengundurkan diri sebagai pegawai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
3.  Perubahan zonasi: terjadi perubahan zonasi yang dilakukan untuk mengakomodir perlindungan tempat-tempat suci adat Tengger di dalam kawasan (zona religi). Pada kasus Ranupani, zona pemanfaatan telah dipromosikan sejak 2010-an. Pada zona pemanfaatan, manfaat yang dapat diakses masyarakat merupakan pemanfaatan tanaman bawah (rumput dan obat-obatan), dan sumber mata air, sedangkan untuk pemanfaatan lahan dan hasil hutan lainnya (kayu bakar) masih sangat terbatas.

## G.  Menata Ulang Relasi Masyarakat dan Otorita Taman Nasional
Berdasarkan pembahasan di atas, persoalan pengelolaan hutan sebagai sumberdaya alam terkait erat dengan tarik ulur relasi kuasa antara otorita taman nasional dan masyarakat setempat, yang seringkali menimbulkan distorsi pada pembangunan (Midgley, 2013). Relasi kuasa yang tidak setara sering berkaitan dengan konflik akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang beragam (Bryant, 1998). Pada dasarnya, tarik ulur relasi kuasa antara otorita taman nasional dan masyarakat tersebut berlatar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara otorita dan masyarakat dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Akibat dari kondisi tersebut, membuat kontestasi semakin meluas dan ancaman pada keberfungsian sosial masyarakat meningkat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hak, peran dan tanggungjawab masyarakat atas sumber daya hutan dan mempertegas posisi masyarakat yang berhadapan langsung dengan klaim otorita taman nasional sebagai representasi dari negara.
Dengan demikian, intervensi negara sangat penting untuk memahami pola relasi yang terjadi di dalam arena konservasi. Arena konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memuat sistem relasi objektif kekuasaan yang terbagi-bagi diantara posisi sosial yang berkorespondensi diantara titik modal dan titik simbolik. Pada satu tingkat, kekuasaan tercermin dalam kemampuan satu aktor dalam hal ini negara untuk mengontrol akses dan manfaat atas sumberdaya hutan. Pengendalian semacam ini ditanamkan melalui perubahan status, fungsi, kelembagaan, dan sebagainya. Sebaliknya, kontrol negara atas sumberdaya hutan tersebut direspon masyarakat sebagai bentuk ancaman atas keberfungsian sosialnya untuk mengakses dan mengambil manfaat dari sumberdaya hutan. Masyarakat membutuhkan ruang untuk memainkan peran sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Tarik ulur relasi kuasa yang dinamis memperlihatkan hubungan bersesuaian dengan kepentingan yang sedang diperjuangkan masing-masing aktor. Oleh karenanya, perlu untuk melihat lebih jauh bagaimana sumberdaya, dan strategi yang tercipta mendapatkan fasilitasi atau sebaliknya oleh faktor-faktor struktur yang lebih luas. Strategi dan perjuangan secara logis bekerja untuk mendapatkan pengakuan, legitimasi, aset/modal, dan akses pada arena konservasi sebagai struktur objektif. Pada akhirnya, penataan ulang relasi antara masyarakat dan otorita taman nasional memiliki makna untuk menata ulang relasi yang tidak setara untuk membuka ruang negosiasi terkait distribusi sumber penghidupan demi tercapainya konsensus pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Masing-masing aktor perlu dilibatkan melalui peningkatan level partisipasi, secara khusus masyarakat untuk memainkan perannya dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif.

## Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 Mei 2021

## H. Kesimpulan
Keberfungsian sosial adalah bidang penting dari ukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan harus dipertimbangkan tidak hanya sebagai tujuan dari pembangunan, tetapi juga sebagai titik akhir di mana agen mampu melaksanakan tugas dan peranan sosialnya untuk menjalankan pengelolaan hutan, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya secara mandiri. Para agen akan berusaha mengkonstruksi lingkungan sosialnya dan bertindak untuk mereproduksi posisi dan mendapatkan posisi serta peran dalam lingkungan sosial tersebut. Pada konteks ini, di mana masyarakat sebagai aktor utama akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan posisi dan perannya, sehingga kapabilitas masyarakat perlu diperkuat dan hutan sebagai basis dasar penghidupan harus dipertahankan. Meskipun demikian, penting untuk membuka ruang alternatif bagaimana posisi dan peran masyarakat dalam lingkungan sosial dinegosiasikan dalam konteks struktur yang lebih besar terkait akses dan kontrol sumberdaya alam sebagai arena pertarungan. Praktik demikian, sangat bergantung pada kemungkinan objektif, posisi aset/modal, dan kondisi instrumen produksi, sebagaimana adat istiadat, otoritas, akses kesempatan kerja, sistem tenurial, sistem pendidikan, dan sebagainya yang memungkinkan untuk secara sah mempertahankan posisi dan perannya di dalam lingkungan sosial.

## Daftar Pustaka
Bryant, R. L. (1998). Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. Progress in Physical Geography: Earth and Environment , 22 (1), 79–94. https://doi.org/10.1177/030913339802200104 Cahyono, S. A., & Lastiantoro, C. Y. (2019). Konflik Tenurial di Taman Nasional Meru Betiri. In S. Ekawati,
D. Suharjito, & S. Anwar (Ed.), Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi ( 57–78). PT. Kanisius.
Corcoran, K. J., & Roberts, A. R. (2015). Social workers’ desk reference. In Oxford University Press . Oxford University Press, USA.
Creswell, J. W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Desa Ranupani. (2016). Profil Desa Ranupani Tahun 2016 .
Dunggio, I., & Gunawan, H. (2009). Telaah sejarah kebijakan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 6 (1), 43–56.
Ekawati, S. (2019). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi. In S. Ekawati, D.
Suharjito, & S. Anwar (Ed.), Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi (hal. 25–42). PT. Kanisius.
Geertz, C. (2016). Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia . Komunitas Bambu. Germain, C., & Knight, C. (2021). The life model of social work practice . Columbia University Press.
Gitterman, A., & Germain, C. B. (2008). The life model of social work practice: Advances in theory and practice . Columbia University Press.
Goldman, M. J., Davis, A., & Little, J. (2016). Controlling land they call their own: access and women’s empowerment in Northern Tanzania. Journal of Peasant Studies , 43 (4), 777–797. https://doi.org/ 10.1080/03066150.2015.1130701
Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). Posisi teoritis dasar. In R. Harker, C. Mahar, & C. Wilkes (Ed.), (Habitus x modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Jalasutra.
Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Pola penguasaan tanah dan distribusi kesejahteraan rumah tangga di pedesaan Jawa Timur. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (1), 39–52. https://doi. org/10.31292/jb.v4i1.222
Johnson, D. P. (1986). Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, jilid 2, Jakarta: PT . Gramedia. Li, T. M. (2012). The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia . Marjin Kiri.
Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2016). Zonasi konservasi untuk siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , 18 (3), 237. https://doi. org/10.22146/jsp.13141
Massey, D. (1994). Space, Place, and Gender (NED-New). University of Minnesota Press. http://www. jstor.org/stable/10.5749/j.cttttw2z Midgley, J. (2013). Social Development: Theory and Practice . SAGE Publications Ltd.
Mutea, E., Rist, S., & Jacobi, J. (2020). Applying the theory of access to food security among smallholder family farmers around North-West Mount Kenya. Sustainability (Switzerland) , 12 (5), 1–14. https:// doi.org/10.3390/su12051751
Neuman, W. L. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches . Pearson. Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ruchjadi, D. (2014). Rekonstruksi sistem tenurial kehutanan.
Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan , 1 (1), 24–29. https://doi.org/https://doi.org/10.29244/ jkebijakan.v1i1.10275
Ostrom, E. (2002). Chapter 24 Common-pool resources and institutions: Toward a revised theory. In
Handbook  of  Agricultural  Economics (Vol, 2, 1315–1339). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574- 0072(02)10006-5
Peluso, N. L. (2006). Hutan kaya, rakyat melarat: Penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa . Khopalindo. Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. Journal of Peasant Studies ,
38 (4), 667–681. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692
Probosiwi, R. (2018). Keberfungsian sosial masyarakat di daerah rawan konflik di Kabupaten Lumajang.
Sosio Konsepsia , 8 (01), 30–44. https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1488
Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. Rural Sociology , 68 (2), 153–181. https://doi. org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x
Rubin, A., & Babbie, E. R. (2016). Research Methods for Social Work . Cengage Learning. Scoones, I. (2015). Sustainable livelihoods and rural development . Practical Action Publishing. Soemarwoto, O. (2004). Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan . Djambatan.
Steward, J. H. (1972). Theory of culture change: The methodology of multilinear evolution . University of Illinois Press.
Sylviani, & Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 11 (4), 29125. https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.14
Takwin, B. (2009). Proyek intelektual Pierre Bourdieu: melacak asal-usul masyarakat, melampaui oposisi biner dalam ilmu sosial. In R. Harker, C. Mahar, & C. Wilkes (Ed.), (Habitus x modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu . Jalasutra.
Williams, J. B. V., Karls, J. M., & Wandrei, K. (1989). The person-in-environment (PIE) system for describing problems of social functioning. Hospital and Community Psychiatry , 40 (11), 1125–1127. https://doi.org/10.1176/ps.40.11.1125

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (1990).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, (2019). Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, (2015).