## ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP)

## Analysis of The Development Marine and Fisheries Welfare Community Index (IKMKP)
*Yayan Hikmayani 1 , Irwan Muliawan 1 dan Tukul Rameyo Adi 2
1 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
2 Kementerian Koordinator Kemaritiman Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Indonesia Diterima tanggal: 8 April 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Nopember 2018 Disetujui terbit: 26 Desember 2018
* email: yayanhikmayani@yahoo.ca

## ABSTRAK
Analisis terhadap perkembangan nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2016. Permasalahan penentuan tingkat kesejahteraan dengan menyusun indikator yang mengarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara sektoral dan menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penting. Tujuan penulisan makalah ini untuk melihat kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.  Metode penelitian menggunakan metode desk study . Data terdiri data sekunder yang meliputi data ekonomi dan sosial kelembagaan yang dikumpulkan dan diperoleh dari Eselon 1 lingkup KKP. Verifikasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus yang dihadiri oleh pengambil kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 sebesar 48,33. Nilai dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan nilai dimensi ekonomi sebesar 43,27. Daerah yang memiliki Nilai IKMKP terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai sebesar 100.  Sementara itu, daerah yang memiliki nilai IKMKP paling kecil yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 0,00. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dialokasikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan sebaliknya untuk Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraaanya.  Adapun dari analisa faktor penimbang, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan akan lebih efektif jika semakin banyak jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) yang terfasilitasi permodalan dan tidak terjadi perubahan komposisi pada struktur ongkos usaha perikanan.

## Kata Kunci: indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; pelaku utama kelautan dan perikanan

## ABSTRACT
Analysis of the development of Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) has been carried out since 2014 until 2016.  It is important to determine the welfare level by formulating indicators to the development of the marine and fisheries sector through Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The purpose of this paper is to measure the performance of marine and fisheries development based on fisheries businessmen welfare indicators. The research used desk study method and secondary data of economic and social institutional which are collected from Echelon-1 of MMAF. Data were verified in focus group discussions among policy makers of MMAF and were analyzed using quantitative descriptive approach. The results showed that Marine and Fisheries Community Welfare Index (IKMKP) value in 2016 was 48.33. The value of social and institutional dimensions is 43.31 and value of economic dimension is 43.27. Regions that have the highest IKMKP value is West Nusa Tenggara Province with a value of 100. Meanwhile, Central Kalimantan Province has the lowest IKMKP
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
value of 0.00. These results indicate that government programs has contributed to the improvement of welfare in West Nusa Tenggara Province, meanwhile, it has not contributed to the welfare in Central Kalimantan Province. Based on weighted factor analysis, the welfare of marine and fisheries community will be more effective if there are more number of Community Resilience Institutions (MFIs) facilitated by capital and there is no changes in the structure of fisheries business costs.
Keywords: marine and fisheries community welfare index; marine and fisheries main actors

## PENDAHULUAN
Kerangka ‘Pembangunan Manusia’ berisi beberapa gagasan yang sangat besar. Pemikiran utuh ( Joined-up thinking ) tidak dibatasi dalam kotak ekonomi nasional ataupun disiplin ilmu tertentu, namun menyangkut perasaan tergabung ( Joined-up  Feeling) , simpati, perhatian, dan komitmen global (Gasper & Truong, 2010). Seiring pendapat tersebut, program-program terkait dengan peningkatan pembangunan manusia melalui kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian penting setiap pemerintahan baru. Isu tentang kesejahteraan memang selalu menjadi perhatian dan sebagai pertanda sukses tidaknya pembangunan yang dilakukan. Demikian juga dengan Kementerian kelautan dan Perikanan, isu kesejahteraan menjadi prioritas penting dalam menentukan capaian pembangunan kelautan dan perikanan dari tahun 2015-2019.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun  2015-2019 menempakan kesejahteraan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Dalam dokumen Renstra tersebut, di targetkan capaian indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (IKMKP) pada tahun 2015 sebesar 40,5 dan sampai tahun 2019 sebesar 51 (KKP, 2015). Tentunya target yang sudah ditetapkan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.  Untuk melihat capaian nilai IKMKP setiap tahun harus dilakukan pengukuran dan penghitungannya.  Sebelumnya belum ada metode untuk mengukur dan menghitung IKMKP tersebut.
Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan/tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk
melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dalam arti lebih sempit, dapat digunakan IMH (Indeks Mutu Hidup) karena indikator IMH hanya mempertimbangkan variabel-variabel sosial saja ( United Nations Development Programme (UNDP), 2004).
Konsep pengukuran kesejahteraan masyarakat yang sudah diketahui yaitu Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). Penghitungan dan analisis IKraR tersebut sudah dapat melihat kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia baik secara nasional maupun per lokasi provinsi dan kabupaten.  Hasil analisis yang dilakukan dapat digunakan sebagai acuan porsi alokasi anggaran pembangunan dan perhatian lebih besar kepada wilayah-wilayah yang nilai IKraR nya masih rendah dan masuk pada kategori tidak sejahtera.   Masyarakat kelautan dan perikanan dengan karakteristik yang spesifik  membutuhkan  rumusan  konsep  yang bersifat  spesifik  untuk  menghitung  Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.  Sementara itu, pengukuran kesejahteraan yang sifatnya spesifik tersebu sampai saat ini masih belum ada metodenya. Untuk itu, IKMKP dirumuskan dan mengacu pada konsep IKraR yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) merupakan suatu gagasan baru untuk menghitung sejauh mana program-program KKP yang disampaikan kepada masyarakat berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Berbeda dengan indeks kesejahteraan lainnya, IKMKP merupakan model indeks yang mempertimbangkan kinerja program- program yang berbasis pada pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan usaha-usaha sektor kelautan dan perikanan. Indeks ini pun dirancang lebih sektoral untuk kepentingan sektoral sehingga dapat digunakan untuk memberi gambaran kondisi kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan. Indeks ini dapat memberi peluang secara terstruktur dan cukup jelas kepada pengambil kebijakan sektor KP untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan kesejahteraan berdasarkan indikator sosial dan ekonomi.
Penulisan makalah ini bertujuan menyajikan hasil pengukuran dan penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) pada tahun 2014 sampai 2016. Diharapkan dari hasil penghitungannya tersebut diperoleh gambaran secara nasional capaian dari target pembangunan.  Disamping itu juga diperoleh gambaran keberhasilan program pembangunan yang dilakukan untuk setiap provinsi serta perkembangannya selama tiga tahun.
Penelitian dilakukan pada tahun 2014-2016 di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jenis data yang digunakan untuk menghitung IKMKP yaitu data sekunder.  Data yang digunakan adalah data indikator pada dimensi ekonomi dan dimensi sosial kelembagaan. Masing-masing dimensi dibentuk dari 11 indikator.  Kelembagaan
pelaku utama merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan KP.  Peningkatan kelas kelembagaan pelaku utama merupakan dampak positif adanya program pembangunan. Dalam kasus perikanan tangkap, Wiyono dan Mustaruddin (2016) menyatakan bahwa faktor (variabel utama) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah kelembagaan.
Dalam analisis ini penentuan indikator kelembagaan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.  Indikator adalah sesuatu yang memberikan kunci untuk pemahaman kompleks atau masalah yang lebih penting, bisa membuat jelas suatu kecenderungan atau fenomena yang tidak segera terdeteksi (De Wel, 1995), sedangkan dimensi adalah kumpulan indikator yang menjadi unit dalam pengelompokan indikator.
Data dimensi dan indikator pembentuk IKMKP serta sumber data dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

## Tabel 1.  Indikator Penyusun Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Tahun 2016.
Table  1.    Indicator  of  Welfare  Index  for  Marine  and  Fisheries  People  for  Social  and  Institutional Dimension of 2016.
Dimensi dan Atribut/ Dimensions and Atributs Sumber/
Sources
Skor/ Score XS 1 Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap (KUB)/ The number of growth and development of capture fisheries business institutions BRSDMKP/ Agency of Research and Human Resources of Marine and Fisheries 1.  Jika proporsi perintis /if proportion of pioneers = 75%
2.  Jika proporsi perintis/ if proportion of pioneers = 50-75% 3.  Jika proporsi perintis/ if Proportion of Pioneers= < 50% XS 2 Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha budidaya ikan (Pokdakan)/ The number of growth and development of culture fisheries business institutions BRSDMKP/ Agency of
Research and Human Resources of Marine and Fisheries XS 3 Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pemasaran perikanan (Poklasar)/ The number of growth and development of fisheries marketing institutions BRSDMKP/ Agency of Research and Human
Resources of Marine and Fisheries

## XS 4
Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat (Kugar)/ Number of growth and development of community salt bussiness
BRSDMKP/ Agency of Research and Human Resources of Marine and Fisheries
XS 5 Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)/ number of growth and institutional development of community surveilance group
BRSDMKP/ Agency of Research And Human Resources of Marine and Fisheries
Dimensi dan Atribut/ Dimensions and Atributs Sumber/ Sources Skor/ Score XS 6 Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi/yang mendapatkan bantuan fasilitas/ Number of business institutions that are monitored and evaluated/who received facility assistance DJ-PT/ Directorate General of Capture Fisheries,
DJ-PB/ Directorate General of Culture Fisheries,
DJ-PDSPKP/ Directorate General of Product Improvement and Competitiveness
1. Tidak termanfaatkan/ Not
Utilized
2. Termanfaatkan sebagian/
Partially Utilized
3. termanfaatkan keseluruhan/ Utilized entirely
XS 7 Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi/ The number of indigenous, traditional and local communities being revitalized DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1. Tidak terevitalisasi/ Not revitalized 2. Terevitalisasi sebagian/ Partially revitalized
3. Terevitalisasi seluruhnya/ Revitalized entirely
XS 8 Jumlah LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau kecil/ Number of coastal microfinance institutions facilitated by capital in coastal areas and small islands/
DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1. Tidak terfasilitasi /Not facilitated
2. Terfasilitasi sebagian/ Partially facilitated
3. Terfasilitasi seluruhnya/
Facilitated entirely
XS 9 Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/
Number of independent micro business actors in coastal areas and small islands
DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1. Tidak ada yang mandiri/ Not Independent 2. Mandiri sebagian/ Partially independent
3. Mandiri seluruhnya/ Independent entirely
XS 10 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh/ The number of embedded principal/business actors and improved in class
BRSDMKP/ Agency of Research and Human Resources of Marine and Fisheries 1. Tidak ada peningkatan kelas/ Fail to upgrade
2. Ada peningkatan kelas sebagian/ Upgrade partially
3. Peningkatan kelas seluruhnya/
Upgrade entirely XS 11 Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan/ The number of embedded groups supports the governance of competent and sustainable KP resource utilization
BRSDMKP/ Agency of Research and Human Resources of Marine and Fisheries 1.  Disuluh tidak mendukung/ Embedded and not supportive 2.  Disuluh dan sebagian mendukung/ Embedded and partially supportive
3.  Disuluh dan mendukung/
Embedded and supportive
Sumber: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (2015)/ Source: Research Center for Marine and Fisheries Socio Economic (2015)

## Lanjutan Tabel 1/ Continues Table 1

## Tabel 2. Indikator Penyusun Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Dimensi Ekonomi Tahun 2016.
Table 2.   Indicator of Welfare Index for Marine and Fisheries People  for Economic Dimension 2016.
Dimensi dan Atribut/ Dimensions and Atributs Sumber/Sources Skor/Score XE 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)/ Fisher's terms of trade (FTT) DJ-PT/ Directorate General of Capture Fisheries, 1.  NTN/ FTT < 100 2.  NTN/ FTT = 100 3.  NTN/ FTT > 100 XE 2 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)/
Fish farmer’s terms of trade (FFTT) DJ-PB/ Directorate General of
Culture Fisheries,
1.  NTPi/ FFTT < 100 2.  NTPi/ FFTT = 100 3.  NTPi/ FFTT > 100 XE 3 Nilai Tukar Pengolah (NTPo)/ Fish product processor’s terms of trade (FPTT) DJ-PDSPKP/ Directorate
General of Product Improvement and Competitiveness 1.  NTPo/ FPTT < 100 2.  NTPo/ FPTT = 100 3.  NTPo/ FPTT > 100 XE 4 Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)/ Salt farmer’s terms of trade (SFTT)
DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1.  NTPg/ SFTT < 100 2.  NTPg/ SFTT = 100 3.  NTPg/ SFTT > 100
XE 5 Rata-rata pendapatan nelayan per bulanbulan/ Average fisher's income per months DJ-PT/ Directorate General of Capture 1.  Di bawah UMR per bulan/ Under the Regional Minimum Wage per month
2.  Sama dengan UMR per bulan/
Equal to the RegionalMinimum Wage per month
3.  Diatas UMR per bulan/ Above the Regional Minimum Wage per month
XE 6 Rata-rata pendapatan pembudidaya per bulan/ Average fish farmers income per months DJ-PB/ Directorate General of Culture Fisheries, 1.  Di bawah UMR per bulan/ Under the Regional Minimum Wage per month
2.  Sama dengan UMR per bulan/
Equal to the Regional Minimum Wage per month
3.  Di atas UMR per bulan/ Above the Regional Minimum Wage per month
XE 7 Rata-rata pendapatan pengolah perikanan per bulan/ Average fish product processor income per months DJ-PDSPKP/ Directorate General of Product Improvement and Competitiveness 1.  Di bawah UMR per bulan/ Under the Regional Minimum Wage per month
2.  Sama dengan UMR per bulan/
Equal to the RegionalMinimum Wage per month
3.  Di atas UMR per bulan/ Above the Regional Minimum Wage per month
XE 8 Rata-rata pendapatan petambak garam/bulan/ Average salt farmers income per months
DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1.  Dibawah UMR per bulan/ Under the Regional Minimum Wage per month
2.  Sama dengan UMR per bulan/
Equal to the Regional Minimum Wage per month
3.  Diatas UMR per bulan/ Above the Regional Minimum Wage per month
XE 9 Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan/ Number of marine tourism areas developed
DJ-PRL/ Directorate General of Marine Spatial Management 1. Terjadi penurunan jumlah kawasan/ Decrease in the number of areas 2. Jumlah kawasan tetap/ The number of areas has not changed
3. Terjadi peningkatan jumlah kawasan/ Increase in the number of areas
Dimensi dan Atribut/ Dimensions and Atributs Sumber/Sources Skor/Score XE 10 Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan/ The proportion of food expenditure on total income BPS/ Central Bureau of Statistics 1.  Proporsi pengeluaran pangan diatas 60% dari total pendapatan/ Proportion of food expenditure above 60% of total income
2.  Proporsi pengeluaran pangan sama dengan non pangan/ The proportion of food expenditure is the same as non-food 3.  Proporsi pengeluaran pangan lebih kecil dari non pangan/ The proportion of food expenditure is smaller than non-food XE 11 Struktur ongkos usaha perikanan/ Cost structure of fishery BRSDMKP / Agency of Research and Human Resources of Marine and Fisheries 1. Jika terjadi komposisi terbesar pada biaya tertentu/ If there is greatest composition at a certain cost 2. Jika tidak terjadi perubahan komposisi/ If there is no change of composition 3. Jika terjadi komposisi yang berimbang pada biaya tertentu/ If there is a balanced composition at a certain cost
Sumber: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (2015)/ Source: Research Center for Marine and Fisheries Socio Economic (2015)
Lanjutan Tabel 2/ Continues Table 2
Metode pengambilan data dilakukan melalui  wawancara langsung dengan bagian statistik setiap direktorat teknis lingkup KKP yaitu Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direkorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Badan Riset dan SDM, dan Direkorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.  Selain wawancara pengambilan dan verifikasi data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).  Adapun tahapan metode analisis yang digunakan adalah, sebagai berikut:

## 1) Perapihan Data
Data yang berhasil dikumpulkan sebagian besar belum dalam bentuk sesuai dengan yang didefinisikan untuk keperluan penyusunan kategori di masing-masing indikator. Oleh karena itu dilakukan perapihan dan penyesuaian. Perapihan data dalam proses penyusunan IKMKP ini dilakukan untuk dimensi sosial dan kelembagan dan dimensi ekonomi.
2)  Penyusunan Model
Penyusunan model untuk IKMKP berdasarkan kesepakatan hasil Focus Group Discusion terdiri
dari 60% faktor sosial dan 40% faktor ekonomi. Faktor social dianggap lebih dominan disbanding factor ekonomi.  Penghitungan IKMKP masing- masing provinsi dihitung dengan rumus sebagai berikut:
ketersediaan data indikator yang ada maka indeks yang akan diperoleh untuk dimensi sosial dan kelembagaan (IXS) adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Sosial dan Kelembangaan:
��� � = � � ��1 � + � � ��2 � + ⋯ … … … … … + � �� ��11 � Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan

## IXSosi = (IXSi– IXS min)/( IXSmax- IXSmin) x 100
Selanjutnya  indeks  yang  akan  diperoleh  untuk  dimensi  ekonomi  (IXE)  adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Ekonomi
���� = w � ��1 � + w � ��2 � + ⋯ … … … … + w �� ��11 �
Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan
IXEkoi = (IXEi – IXE min)/( IXE max- IXE min) x 100
Dalam  rumus  tersebut  w  dan � merupakan  penimbang  yang  diperoleh analisiskomponen utama (principal component analysis). Penimbang w dan � masing- masing adalah koefisien dari koefisien principal component pertama yang diasumsikan dapat mewakili kondisi sosial dan kelembagaan dan kondisi ekonomi.
Skor untuk masing-masing indikator merupakan hasil kompilasi dari kelompok data perkembangan dari tiap indikator itu sendiri. Skor telah ditetapkan terbagi menjadi tiga nilai skor, sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2. Kategorisasi skor pada dilakukan menyesuaikan perkembangan indikator tersebut di tiap kabupaten.

## 3)  Penentuan penimbang indeks
Penentuan  penimbang  indeks  indikator  menggunakan  metode  statistik  Analisis FaktorUtama/Principal  Component  Analysis  (PCA).    PCA  dilakukan  dalam  setiap dimensi  IKMKP  yaitu  dimensi  sosial  dan  kelembagaan,  dan  dimensi  ekonomi.
Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam menyusun dimensinya. Penimbang w dan � adalah nilai bobot berdasarkan nilai dari indikator baik indikator  dari  dimensi  ekonomi  maupun  indikator  dari  dimensi  sosial  kelembagaan.
Secara teknis metoda penentuan bobot yang digunakan dalam PCA adalah teknik Eigen (Eigen Method) sebagaimana banyak dilakukan penentuan bobot prioritas(Saaty, 1993).

## 4)  Penghitungan IKMKP
Penghitungan  IKMKP  menggunakan  analisis faktor  terhadap  seluruh  indikator yang masuk ke dalam dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Secara teoritis  analisis  faktor  termasuk  dalam  analisis  multivariate  yang  secara  umum
ketersediaan data indikator yang ada maka indeks yang akan diperoleh untuk dimensi sosial dan kelembagaan (IXS) adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Sosial dan Kelembangaan:
��� � = � � ��1 � + � � ��2 � + ⋯ … … … … … + � �� ��11 � Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan

## IXSosi = (IXSi– IXS min)/( IXSmax- IXSmin) x 100
Selanjutnya  indeks  yang  akan  diperoleh  untuk  dimensi  ekonomi  (IXE)  adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Ekonomi
���� = w � ��1 � + w � ��2 � + ⋯ … … … … + w �� ��11 � Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan IXEkoi = (IXEi – IXE min)/( IXE max- IXE min) x 100
Dalam  rumus  tersebut  w  dan � merupakan  penimbang  yang  diperoleh analisiskomponen utama (principal component analysis). Penimbang w dan � masing- masing adalah koefisien dari koefisien principal component pertama yang diasumsikan dapat mewakili kondisi sosial dan kelembagaan dan kondisi ekonomi.
Skor untuk masing-masing indikator merupakan hasil kompilasi dari kelompok data perkembangan dari tiap indikator itu sendiri. Skor telah ditetapkan terbagi menjadi tiga nilai skor, sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2. Kategorisasi skor pada dilakukan menyesuaikan perkembangan indikator tersebut di tiap kabupaten.
3)  Penentuan penimbang indeks
Penentuan  penimbang  indeks  indikator  menggunakan  metode  statistik  Analisis FaktorUtama/Principal  Component  Analysis  (PCA).    PCA  dilakukan  dalam  setiap dimensi  IKMKP  yaitu  dimensi  sosial  dan  kelembagaan,  dan  dimensi  ekonomi. Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam menyusun dimensinya. Penimbang w dan � adalah nilai bobot berdasarkan nilai dari indikator baik indikator  dari  dimensi  ekonomi  maupun  indikator  dari  dimensi  sosial  kelembagaan. Secara teknis metoda penentuan bobot yang digunakan dalam PCA adalah teknik Eigen (Eigen Method) sebagaimana banyak dilakukan penentuan bobot prioritas(Saaty, 1993). 4)  Penghitungan IKMKP
Penghitungan  IKMKP  menggunakan  analisis faktor  terhadap  seluruh  indikator yang masuk ke dalam dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Secara teoritis  analisis  faktor  termasuk  dalam  analisis  multivariate  yang  secara  umum
9

## Dimensi dan Atribut/

## Dimensions and Atributs

## Sumber/Sources
Skor/Score
2. Jika tidak terjadi perubahan komposisi/If there is no change of composition
3. Jika terjadi komposisi yang berimbang pada biaya tertentu/If there is a balanced composition at a certain cost
Sumber:  Balai  Besar  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  Perikanan/Source:  Research  Center  for Marine and Fisheries Socio Economic (2015)
Metode  pengambilan  data  dilakukan  melalui    wawancara  langsung  dengan bagian statistik setiap direktorat teknis lingkup KKP yaitu Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap,  Direkorat  Jenderal  Perikanan  Budidaya,  Direktorat  Jenderal  Peningkatan Daya Saing, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Badan Riset dan SDM, dan Direkorat  Jenderal  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  Dan  Perikanan.    Selain wawancara pengambilan dan verifikasi data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).  Adapun tahapan metode analisis yang digunakan adalah, sebagai berikut:
1)  Perapihan Data
Data  yang  berhasil  dikumpulkan  sebagian  besar  belum  dalam  bentuk  sesuai dengan  yang  didefinisikan  untuk  keperluan  penyusunan  kategori  di  masing-masing indikator. Oleh karena itu dilakukan perapihan dan penyesuaian. Perapihan data dalam proses  penyusunan  IKMKP  ini  dilakukan  untuk  dimensi  sosial  dan  kelembagan  dan dimensi ekonomi.

## 2)  Penyusunan Model
Penyusunan  model  untuk  IKMKP  berdasarkan  kesepakatan  hasil  Focus  Group
Discusion terdiri dari 60% faktor sosial dan 40% faktor ekonomi.  Faktor social dianggap lebih  dominan  disbanding  factor  ekonomi.    Penghitungan  IKMKP  masing-masing provinsi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

## ������ = 0,6������ + 0,4������
Subskrip i menunjukkan provinsi ke i, IXS merupakan indeks komposit dimensi sosial dan kelembagaan dan IXE adalah indeks komposit dimensi ekonomi. Data diinput dalam Microsoft  excel  untuk  selanjutnya  dilakukan  pengolahan  data  dengan  menggunakan Software  Stata  12  untuk  mendapatkan  bobot  penimbang  (w  dan  ).  Dengan melihat
Subskrip i menunjukkan provinsi ke i, IXS merupakan indeks komposit dimensi sosial dan kelembagaan dan IXE adalah indeks komposit dimensi ekonomi. Data diinput dalam Microsoft excel untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Software Stata 12 untuk mendapatkan bobot penimbang (w dan ω). Dengan melihat ketersediaan data indikator yang ada maka indeks yang akan diperoleh untuk dimensi sosial dan kelembagaan (IXS) adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Sosial dan Kelembangaan:
Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan:
IXSosi = (IXSi– IXS min)/( IXSmax- IXSmin) x 100
Selanjutnya indeks yang akan diperoleh untuk dimensi ekonomi (IXE) adalah rumus berikut:
ketersediaan data indikator yang ada maka indeks yang akan diperoleh untuk dimensi sosial dan kelembagaan (IXS) adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Sosial dan Kelembangaan:
Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan

## IXSosi = (IXSi– IXS min)/( IXSmax- IXSmin) x 100
Selanjutnya  indeks  yang  akan  diperoleh  untuk  dimensi  ekonomi  (IXE)  adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Ekonomi
���� = w � ��1 � + w � ��2 � + ⋯ … … … … + w �� ��11 � Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan

## IXEkoi = (IXEi – IXE min)/( IXE max- IXE min) x 100
Dalam  rumus  tersebut  w  dan � merupakan  penimbang  yang  diperoleh analisiskomponen utama (principal component analysis). Penimbang w dan � masing- masing adalah koefisien dari koefisien principal component pertama yang diasumsikan dapat mewakili kondisi sosial dan kelembagaan dan kondisi ekonomi.
Skor untuk masing-masing indikator merupakan hasil kompilasi dari kelompok data perkembangan dari tiap indikator itu sendiri. Skor telah ditetapkan terbagi menjadi tiga nilai skor, sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2. Kategorisasi skor pada dilakukan menyesuaikan perkembangan indikator tersebut di tiap kabupaten.
3)  Penentuan penimbang indeks
Penentuan  penimbang  indeks  indikator  menggunakan  metode  statistik  Analisis FaktorUtama/Principal  Component  Analysis  (PCA).    PCA  dilakukan  dalam  setiap dimensi  IKMKP  yaitu  dimensi  sosial  dan  kelembagaan,  dan  dimensi  ekonomi.
Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam menyusun dimensinya. Penimbang w dan � adalah nilai bobot berdasarkan nilai dari indikator baik indikator  dari  dimensi  ekonomi  maupun  indikator  dari  dimensi  sosial  kelembagaan.
Secara teknis metoda penentuan bobot yang digunakan dalam PCA adalah teknik Eigen (Eigen Method) sebagaimana banyak dilakukan penentuan bobot prioritas(Saaty, 1993).
4)  Penghitungan IKMKP
Penghitungan  IKMKP  menggunakan  analisis faktor  terhadap  seluruh  indikator yang masuk ke dalam dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Secara teoritis  analisis  faktor  termasuk  dalam  analisis  multivariate  yang  secara  umum
10
ketersediaan data indikator yang ada maka indeks yang akan diperoleh untuk dimensi sosial dan kelembagaan (IXS) adalah rumus berikut:
Penjumlahan skor dimensi Sosial dan Kelembangaan:
Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan IXSosi = (IXSi– IXS min)/( IXSmax- IXSmin) x 100
Selanjutnya  indeks  yang  akan  diperoleh  untuk  dimensi  ekonomi  (IXE)  adalah rumus berikut:

## Penjumlahan skor dimensi Ekonomi
���� = w � ��1 � + w � ��2 � + ⋯ … … … … + w �� ��11 �

## Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan Kelembangaan

## IXEkoi = (IXEi – IXE min)/( IXE max- IXE min) x 100
Dalam  rumus  tersebut  w  dan � merupakan  penimbang  yang  diperoleh analisiskomponen utama (principal component analysis). Penimbang w dan � masing- masing adalah koefisien dari koefisien principal component pertama yang diasumsikan dapat mewakili kondisi sosial dan kelembagaan dan kondisi ekonomi.
Skor untuk masing-masing indikator merupakan hasil kompilasi dari kelompok data perkembangan dari tiap indikator itu sendiri. Skor telah ditetapkan terbagi menjadi tiga nilai skor, sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2. Kategorisasi skor pada dilakukan menyesuaikan perkembangan indikator tersebut di tiap kabupaten.
3)  Penentuan penimbang indeks
Penentuan  penimbang  indeks  indikator  menggunakan  metode  statistik  Analisis FaktorUtama/Principal  Component  Analysis  (PCA).    PCA  dilakukan  dalam  setiap dimensi  IKMKP  yaitu  dimensi  sosial  dan  kelembagaan,  dan  dimensi  ekonomi.
Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam menyusun dimensinya. Penimbang w dan � adalah nilai bobot berdasarkan nilai dari indikator baik indikator  dari  dimensi  ekonomi  maupun  indikator  dari  dimensi  sosial  kelembagaan.
Secara teknis metoda penentuan bobot yang digunakan dalam PCA adalah teknik Eigen (Eigen Method) sebagaimana banyak dilakukan penentuan bobot prioritas(Saaty, 1993).
4)  Penghitungan IKMKP
Penghitungan  IKMKP  menggunakan  analisis faktor  terhadap  seluruh  indikator yang masuk ke dalam dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Secara teoritis  analisis  faktor  termasuk  dalam  analisis  multivariate  yang  secara  umum
Penjumlahan skor dimensi Ekonomi:

## Normalisasi skor dimensi dimensi Sosial dan
Kelembangaan:
IXEkoi = (IXEi – IXE min)/( IXE max- IXE min) x 100
Dalam rumus tersebut w dan 𝜔 merupakan penimbang yang diperoleh analisiskomponen utama ( principal component analysis ). Penimbang w dan 𝜔 masing-masing  adalah  koefisien  dari  koefisien principal component pertama yang diasumsikan dapat mewakili kondisi sosial dan kelembagaan dan kondisi ekonomi.
Skor untuk masing-masing indikator merupakan hasil kompilasi dari kelompok data perkembangan dari tiap indikator itu sendiri. Skor telah ditetapkan terbagi menjadi tiga nilai skor, sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2. Kategorisasi skor pada dilakukan menyesuaikan perkembangan indikator tersebut di tiap kabupaten.
3. Penentuan Penimbang Indeks
Penentuan penimbang indeks indikator menggunakan metode statistik Analisis FaktorUtama/ Principal Component Analysis (PCA). PCA dilakukan dalam setiap dimensi IKMKP yaitu dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Penimbang yang diperoleh merupakan bobot setiap indeks indikator dalam menyusun dimensinya. Penimbang w dan 𝜔 adalah nilai bobot berdasarkan nilai dari indikator baik indikator dari dimensi ekonomi maupun indikator dari dimensi sosial kelembagaan. Secara teknis metoda penentuan bobot yang digunakan dalam PCA adalah teknik Eigen ( Eigen Method ) sebagaimana banyak dilakukan penentuan bobot prioritas(Saaty, 1993).
4. Penghitungan IKMKP
Penghitungan IKMKP menggunakan analisis faktor terhadap seluruh indikator yang masuk ke dalam dimensi sosial dan kelembagaan, dan dimensi ekonomi. Secara teoritis analisis faktor termasuk dalam analisis multivariate yang secara umum dimaksudkan untuk mencari hubungan antar variabel dari berbagai variabel yang dimasukkan baik independen maupun dependen. Analisis faktor adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang jumlahnya relatif kecil yang dapat digunakan untuk menunjukkan
hubungan-hubungan antar variabel-variabel yang mempunyai kaitan satu sama lain, Norusis (1993). Kekuatan-kekuatan hubungan tersebut dinyatakan dengan intrepretasi dari interval nilai yang ditetapkan yang biasanya dinyatakan dalam kategori lemah, moderat, kuat dan amat kuat. Angka hasil penghitungan tersebut kemudian dikategorisasikan ke dalam tingkat kategori tingkat kesejahteraan tertentu, yang dilegendakan dengan warna yang berbeda.  Warna merah merupakan IKMKP terendah dan warna hijau tua menunjukan IKMKP tertinggi (Gambar  2).

## IKMKP Tinggi/
High IKMKP
IKMKP Rendah/ Low IKMKP
dimaksudkan  untuk  mencari  hubungan  antar  variabel  dari  berbagai  variabel  yang dimasukkan  baik  independen  maupun  dependen.  analisis  faktor  adalah  teknik  yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang jumlahnya relatif kecil yang dapat digunakan  untuk  menunjukkan  hubungan-hubungan  antar  variabel-variabel  yang mempunyai kaitan satu sama lain, Norusis (1993, p.47). Kekuatan-kekuatan hubungan tersebut dinyatakan dengan intrepretasi dari interval nilai yang ditetapkan yang biasanya dinyatakan  dalam  kategori  lemah,  moderat,  kuat  dan  amat  kuat.  Angka  hasil penghitungan  tersebut  kemudian  dikategorisasikan  kedalam  tingkat  kategori  tingkat kesejahteraan tertentu, yang dilegendakan dengan warna yang berbeda.  Warna merah merupakan IKMKP terendah dan warna Hijau tua IKMKP tertinggi (Gambar  2.

## IKMKP Tinggi/ High IKMKP
0 – 20 20.01 – 40 40.01 – 60 60.01 – 80 80.01 – 100 IKMKP Rendah/Low IKMKP
Gambar 2. Legenda IKMKP/Figure 2. IKMKP legend
Sumber/Source:  (Kemenkokesra/
ministry  of  people's  welfare  coordinator, 2012,
modified)

## PENGHITUNGAN  INDEKS  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP) TAHUN 2016
Penghitungan IKMKP dilakukan terhadap seluruh dimensi, baik dimensi sosial kelembagaan  dan  dimensi  ekonomi.  Hasil  analisis  PCA  untuk  dimensi  sosial  dan kelembagaan disajikan pada Tabel 3 berikut.  Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA  yang  terpilih  untuk  indikator-indikator  dalam  dimensi  sosial  dan  kelembagaan sebagai berikut:
dimaksudkan  untuk  mencari  hubungan  antar  variabel  dari  berbagai  variabel  yang dimasukkan  baik  independen  maupun  dependen.  analisis  faktor  adalah  teknik  yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang jumlahnya relatif kecil yang dapat digunakan  untuk  menunjukkan  hubungan-hubungan  antar  variabel-variabel  yang mempunyai kaitan satu sama lain, Norusis (1993, p.47). Kekuatan-kekuatan hubungan tersebut dinyatakan dengan intrepretasi dari interval nilai yang ditetapkan yang biasanya dinyatakan  dalam  kategori  lemah,  moderat,  kuat  dan  amat  kuat.  Angka  hasil penghitungan  tersebut  kemudian  dikategorisasikan  kedalam  tingkat  kategori  tingkat kesejahteraan tertentu, yang dilegendakan dengan warna yang berbeda.  Warna merah merupakan IKMKP terendah dan warna Hijau tua IKMKP tertinggi (Gambar  2.

## IKMKP Tinggi/ High IKMKP
0 – 20
20.01 – 40
40.01 – 60 60.01 – 80 80.01 – 100 IKMKP Rendah/Low IKMKP
Gambar 2. Legenda IKMKP/Figure 2. IKMKP legend
Sumber/Source:  (Kemenkokesra/ ministry  of  people's  welfare  coordinator, 2012, modified)

## PENGHITUNGAN  INDEKS  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  KELAUTAN DAN PERIKANAN (IKMKP) TAHUN 2016
Penghitungan IKMKP dilakukan terhadap seluruh dimensi, baik dimensi sosial kelembagaan  dan  dimensi  ekonomi.  Hasil  analisis  PCA  untuk  dimensi  sosial  dan kelembagaan disajikan pada Tabel 3 berikut.  Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA  yang  terpilih  untuk  indikator-indikator  dalam  dimensi  sosial  dan  kelembagaan sebagai berikut:
Gambar 2. Legenda IKMKP. Figure 2. IKMKP Legend.

## Sumber: Kemenkokesra, diolah, 2012
Source: Ministry of People's Welfare Coordinator, 2012, modified)

## PENGHITUNGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
(IKMKP) TAHUN 2016
Penghitungan IKMKP dilakukan terhadap seluruh dimensi, baik dimensi sosial kelembagaan dan dimensi ekonomi. Hasil analisis PCA untuk dimensi sosial dan kelembagaan disajikan pada Tabel  3.  Berdasarkan  output  Stata,  koefisien  dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi sosial dan kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 3.
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:

## Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 �
+ 0,3800��11 � Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870

## Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870

## Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah: ��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870
Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870
Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 �
+ 0,3800��11 �
Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870

## Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870
Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016
Table 3.  Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016 No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dan kelembagaan adalah: ��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Berdasarkan output Stata, koefisien dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien  Output  Analisis  Stata  untuk  Dimensi  Ekonomi  Penghitungan IKMKP 2016
Table 5. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870

## Tabel 3. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Sosial dan Kelembagaan Penghitungan IKMKP 2016.
Table 3. Output Coefficient Stata Analysis for Social Dimension and Institutional Calculation of IKMKP 2016.
No. Indikator/ Indicator Nilai Koefisien/ Coefficient Value 1 XS 1 0.4420 2 XS 2 0.4025 3 XS 3 0.4177 4 XS 4 0.3417 5 XS 5 0.4751 6 XS 6 0.3181 7 XS 7 0.5122 8 XS 8 0.0229 9 XS 9 0.5009 10 XS 10 0.2647 11 XS 11 0.3800
Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Berdasarkan  output  Stata,  koefisien  dari PCA yang terpilih untuk indikator-indikator dalam dimensi ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Koefisien Output Analisis Stata untuk Dimensi Ekonomi Penghitungan IKMKP 2016. Table 4. Output Coefficient Stata Analysis for Economic Dimension Calculation of IKMKP, 2016.
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 1 XE 1 0.3912 2 XE 2 0.1887 3 XE 3 0.3970 4 XE 4 0.5285 5 XE 5 0.5001 6 XE 6 0.3369 7 XE 7 0.3869 8 XE 8 0.4870 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 �
+ 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
13 No Indikator/ Indicator
Nilai koefisien/ Coefficient Value
9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 �
+ 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18 13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah: ��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 �
Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18 13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034
Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18 13 No Indikator/ Indicator
Nilai koefisien/ Coefficient Value
9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034
Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah: ��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 �
+ 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah: ��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
13
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9
0.5845
10 XE 10
0.1957
11 XE 11
0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 �
+ 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9
0.5845
10 XE 10
0.1957 11 XE 11
0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 �
+ 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845
10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18 13 No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034
Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah: ��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9
0.5845
10 XE 10
0.1957
11 XE 11
0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 �
+ 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 � Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan
IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
No Indikator/ Indicator Nilai koefisien/ Coefficient Value 9 XE 9 0.5845 10 XE 10 0.1957 11 XE 11 0.1034 Sumber: Hasil Analisis Data (2017)/ Source: Data Analyzed Result (2017)
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi ekonomi adalah:
��� � = 0,3912��1 � + 0,1887��2 � + 0,3970��3 � + 0,5285��4 � + 0,5001��5 � + 0,3369��6 � + 0,3869��7 � + 0,4870��8 � + 0,5845��9 � + 0,1957��10 � + 0,1034��11 � Dengan  demikian  rumus  untuk  penghitungan  indeks  dimensi  sosial dankelembagaan adalah:
��� � = 0,4420��1 � + 0,4025��2 � + 0,4177��3 � + 0,3417��4 � + 0,4751��5 � + 0,3181��6 � + 0,5122��7 � + 0,0229��8 � + 0,5009��9 � + 0,2647��10 � + 0,3800��11 �
Setelah  melalui  proses  normalisasi,  selanjutnya  diperoleh  hasil  penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 8
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut Provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 9.

## Tabel 9. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015
Table 9.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1  Aceh 33.12 100,00 71,94 8 2  Sumatera Utara - 33,05 3,94 33 3  Sumatera Barat 49.92 53,41 60,04 13 4  Riau 44.04 24,35 38,08 23 5  Jambi 35.50 - 16,46 30 6  Sumatera Selatan 33.57 43,43 39,76 20 7  Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8  Lampung 17.12 43,43 25,13 26 9  Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77 38,36 22 10  Kepulauan Riau 30.17 51,94 41,64 19 11  Dki Jakarta 53.33 38,43 54,44 14 12  Jawa Barat 55.42 96,43 89,71 4 13  Jawa Tengah 4.02 96,43 44,02 17 14  D I Yogyakarta 44.16 25,50 38,84 21 15  Jawa Timur 28.50 99,40 67,49 10 16  Banten 25.07 38,28 29,24 25 17  Bali 77.94 20,55 66,02 11 18  Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19  Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18 82,18 6 20  Kalimantan Barat 84.39 17,48 69,98 9 21  Kalimantan Tengah 14.62 3,65                   - 34 22  Kalimantan Selatan 42.04 36,27 43,16 18
Dengan demikian rumus untuk penghitungan indeks dimensi sosial dankelembagaan adalah:
Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan IKMKP menurut provinsi sesuai hasil analisis PCA disajikan pada Tabel 5.
Hasil penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan (IKMKP) tahun 2016 secara nasional menunjukkan angka sebesar 48,33. Dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaku utama usaha kelautan dan perikanan berada pada kondisi relatif sejahtera karena berada pada selang antara 40.01- 60. Nilai IKMKP yang dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 48,33 tersebut masih lebih tinggi dibanding target nilai indeks kesejahteraan yang sudah ditentukan untuk tahun 2016 yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KKP sebesar 42.
Nilai capaian masing-masing dimensi dengan nilai IKMKP sebesar 48,33 terdiri dari
Tabel 5. Hasil Penghitungan IKMKP menurut Provinsi Tahun 2015. Table 5.  Result of Calculation of IKMKP by Province of 2015.
No Provinsi Normalisasi Ranking IKMKP IXS IXE IKMKP 1 Aceh 33.12 100,00          71,94 8 2 Sumatera Utara - 33,05            3,94 33 3 Sumatera Barat 49.92 53,41          60,04 13 4 Riau 44.04 24,35          38,08 23 5 Jambi 35.50 -          16,46 30 6 Sumatera Selatan 33.57 43,43          39,76 20 7 Bengkulu 21.67 25,39 18,79 28 8 Lampung 17.12 43,43          25,13 26 9 Kepulauan Bangka Belitung 28.54 48,77          38,36 22 10 Kepulauan Riau 30.17 51,94          41,64 19 11 Dki Jakarta 53.33 38,43          54,44 14 12 Jawa Barat 55.42 96,43          89,71 4 13 Jawa Tengah 4.02 96,43          44,02 17 14 D I Yogyakarta 44.16 25,50          38,84 21 15 Jawa Timur 28.50 99,40          67,49 10 16 Banten 25.07 38,28          29,24 25 17 Bali 77.94 20,55          66,02 11 18 Nusa Tenggara Barat 75.94 82,63 100,00 1 19 Nusa Tenggara Timur 75.62 52,18          82,18 6 20 Kalimantan Barat 84.39 17,48          69,98 9 21 Kalimantan Tengah 14.62 3,65                  - 34 22 Kalimantan Selatan 42.04 36,27          43,16 18 23 Kalimantan Timur 26.61 6,56          12,33 31 24 Kalimantan Utara 11.78 20,75            7,33 32 25 Sulawesi Utara 22.94 67,75          44,32 16 26 Sulawesi Tengah 51.55 29,59          47,77 15 27 Sulawesi Selatan 58.34 77,90          81,63 7 28 Sulawesi Tenggara 91.90 50,19          95,50 3 29 Gorontalo 100.00 24,07          87,65 5 30 Sulawesi Barat 79.45 13,83          63,49 12 31 Maluku 93.20 48,52          95,69 2 32 Maluku Utara 10.93 38,19          16,62 29 33 Papua 26.13 24,32          22,14 27 34 Papua Barat 25.13 38,43          29,38 24 Indonesia 43,31 43.27          48,33 Keterangan: IXS=Indeks Sosial dan Kelembagaan; IXE=Indeks Ekonomi/
Remaks: IXS = Social and Institutional Index; IXE= Economic Index
dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 43,27. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dari kedua dimensi memberikan sumbangan yang hampir sama antara dimensi sosial kelembagaan dan dimensi ekonomi. Nilai IKMKP yang diperoleh tersebut juga mengindikasikan bahwa program- program pembangunan yang dilakukan oleh KKP kepada pelaku utama usaha kelautan dan perikanan telah memberikan manfaat terhadap
peningkatan kesejahteraannya. kemiskinan adalah indikator keberhasilan pembangunan.  Nilai sosial kelembagaan sebesar 43,31 tersebut sejalan dengan pernyataan Wiyono dan Mustaruddin (2016) bahwa faktor (variabel utama) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah kelembagaan.
Hasil penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan (IKMKP) tahun
2016 secara nasional menunjukkan angka sebesar 48,33. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaku utama usaha kelautan dan perikanan berada pada kondisi relatif sejahtera karena berada pada selang antara 40.01- 60. Dari nilai tersebut juga diketahui bahwa program-program bantuan pemerintah untuk masyarakat telah memberikan dampak adanya peningkatan kesejahteraan. Nilai IKMKP yang dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 48,33 tersebut masih lebih tinggi dibanding target nilai indeks kesejahteraan yang sudah ditentukan untuk tahun 2016 yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KKP sebesar 42.
Nilai capaian masing-masing dimensi dengan nilai IKMKP sebesar 48,33 terdiri dari dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 43,31 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 43,27. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dari kedua dimensi memberikan sumbangan yang hampir sama antara dimensi sosial kelembagaan dan dimensi ekonomi. Nilai IKMKP yang diperoleh tersebut juga mengindikasikan bahwa program- program pembangunan yang dilakukan oleh KKP kepada pelaku utama usaha kelautan dan perikanan telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraannya. Nilai dimensi sosial kelembagaan sebesar 43,31 menunjukkan
bahwa indikator-indikator dari dimensi social kelembagaan memberikan peran cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tertama yang mendapatkan program KKP.  Hasil tersebut sejalan dengan pernyataan Wiyono dan Mustaruddin (2016) yang menyatakan bahwa faktor (variabel utama) yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah kelembagaan.

## PERKEMBANGAN INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN  DAN PERIKANAN TAHUN 2014-2016
Penghitungan IKMKP tahun 2014-2016 dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan IKMKP selama tiga tahun terakhir apakah menurun atau meningkat dan apa yang menyebabkannya. Dari hasil penghitungan IKMKP 2014-2016 menunjukkan bahwa nilai IKMKP meningkat selama tiga tahun berturut-turut yaitu 40,52 tahun 2014, 48,15 tahun 2015 dan 48,33 tahun 2016 (Tabel 6).  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program-program KKP yang dilakukan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir.
Tabel 6.  Nilai IKMKP Tiap Provinsi Tahun 2014 – 2016. Table 6.  IKMKP Value for Each Province 2014 – 2016.
No Provinsi Tahun 2014 2015 2016 1 Aceh 64,1 100,00 71,94 2 Sumatera Utara 25,8 18,53 3,94 3 Sumatera Barat 36,6 39,23 60,04 4 Riau 58,6 55,26 38,08 5 Jambi 60,8 46,84 16,46 6 Sumatera Selatan 49,0 29,35 39,76 7 Bengkulu 29,2 18,62 18,79 8 Lampung 80,7 50,79 25,13 9 Kepulauan Bangka Belitung 25,3 24,61 38,36 10 Kepulauan Riau 55,8 62,91 41,64 11 DKI Jakarta 34,3 25,08 54,44 12 Jawa Barat 84,0 68,87 89,71 13 Jawa Tengah 33,0 48,81 44,02 14 D I Yogyakarta 100,0 79,45 38,84 15 Jawa Timur 91,1 86,49 67,49 16 Banten 66,3 54,49 29,24 17 Bali 82,7 78,16 66,02 18 Nusa Tenggara Barat 48,8 84,15 100,00 19 Nusa Tenggara Timur 73,8 94,65 82,18 20 Kalimantan Barat 44,4 59,70 69,98 21 Kalimantan Tengah 15,1 0,00 0,00 22 Kalimantan Selatan 73,2 47,14 43,16
23 Kalimantan Timur 0,0 20,27 12,33 24 Kalimantan Utara 12,2 8,20 7,33 25 Sulawesi Utara 6,7 32,48 44,32 26 Sulawesi Tengah 47,7 38,64 47,77 27 Sulawesi Selatan 82,1 76,81 81,63 28 Sulawesi Tenggara 67,4 48,30 95,50 29 Gorontalo 30,7 56,88 87,65 30 Sulawesi Barat 52,4 49,38 63,49 31 Maluku 80,2 72,14 95,69 32 Maluku Utara 41,0 12,20 16,62 33 Papua Barat 18,0 35,85 22,14 34 Papua 25,3 12,72 29,38 Jumlah/ Total 40,52 48,15 48,33 No Provinsi Tahun 2014 2015 2016

## Lanjutan Tabel 6/ Continues Table 6
Apabila dilihat berdasarkan sebaran masing-masing provinsi, nilai IKMKP terendah selama tahun 2015-2016 yaitu terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, daerah yang memiliki perbaikan kesejahteraan dapat dilihat dari perubahan nilai IKMKP sejak tahun 2014-2016 (Tabel 10).  Empat provinsi yang memiliki nilai indeks kesejahteraan yang meningkat dengan kisaran nilai 80 – 100% yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Jawa Barat. Sementara 5 (lima) provinsi yang indeks kesejahteraanya menurun dengan kisaran nilai < 20% yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Peningkatan nilai IKMKP tidak diikuti oleh peningkatan baik pada nilai dimensi sosial
kelembagaan maupun dimensi ekonominya. Perkembangan nilai IKMKP menurut masing- masing dimensinya selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Gambar 3. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa perkembangan nilai IKMKP tidak diikuti oleh peningkatan nilai untuk kedua dimensinya.  Kedua dimensi menujukkan bahwa terjadi peningkatan nilai dari tahun 2014 ke tahun 2015, namun kemudian nilainya menurun pada tahun 2016.  Terjadinya penurunan nilai-nilai pada kedua dimensi pada tahun 2016 tersebut di duga sebagai dampak dari berbagai kebijakan KKP yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang sedang memprioritaskan pemberantasan Illegal Fishing, sehingga terdapat pelaku usaha yang terdampak langsung dengan kebijakan tersebut.

## Gambar  4.  IKMKP Tahun 2014 – 2016
Figure 4. IKMKP 2014 – 2016

## Perwilayahan IKMKP menurut Provinsi
Nilai-nilai IKMKP selanjutnya dituangkan dalam informasi yang berbentuk peta, tabel dan grafik yang sudah menjadi satu kesatuan informasinya. Warna-warna legenda yang disebutkan di atas selanjutnya disajikan ke dalam warna peta yang berbeda-beda untuk setiap wilayah peta baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pewarnaan yang diambil dalam mengkategori kondisi indeks kesejahteraan rakyat adalah berbeda-beda dimana warna untuk kelompok indeks kesejahteraan rakyat terendah adalah berwarna merah tua dan warna untuk kelompok indeks kesejahteraan rakyat tertinggi adalah hijau tua.
Dari ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran IKMKP terutama untuk provinsi yang awalnya ditandai dengan warna merah kemudian berubah menjadi  kuning  dan  hijau.    Namun,  sebaliknya  juga  terdapat  wilayah  yang  awalnya ditandai  dengan  warna  hijau  atau  kuning  berubah  menjadi  merah.  Untuk  melihat kesenjangan antar wilayah dapat dilihat dengan cara membandingkan beberapa wilayah di Indonesia dari nilai IKMKP nya.  Dari data hasil perhitungan diketahui bahwa nilai IKMKP terbesar di miliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKMKP sebesar
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2014 2015 2016 IXS IXE IKMKP
Gambar  3.  IKMKP Tahun 2014 – 2016.
Figure 3. IKMKP 2014 – 2016.

## ANALISIS MENURUT SEBARAN PROVINSI
Nilai-nilai IKMKP selanjutnya dituangkan dalam informasi yang berbentuk peta, tabel dan grafik  yang  sudah  menjadi  satu  kesatuan informasinya. Warna-warna legenda yang disebutkan pada Gambar 2  selanjutnya disajikan ke dalam warna peta yang berbeda-beda untuk setiap wilayah peta baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pewarnaan yang diambil dalam mengkategori kondisi indeks kesejahteraan rakyat adalah berbeda-beda dimana warna untuk kelompok indeks kesejahteraan rakyat terendah adalah berwarna merah tua dan warna untuk kelompok indeks kesejahteraan rakyat tertinggi adalah hijau tua.
Dari ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran IKMKP terutama untuk provinsi yang awalnya ditandai dengan warna merah kemudian berubah menjadi kuning dan hijau. Namun, sebaliknya juga terdapat wilayah yang awalnya ditandai dengan warna hijau atau kuning berubah menjadi merah. Untuk melihat kesenjangan antar wilayah dapat dilihat dengan cara membandingkan beberapa wilayah di Indonesia dari nilai IKMKP nya. Dari data hasil perhitungan diketahui bahwa nilai IKMKP terbesar di miliki oleh Provinsi Nusa Tenggara
Barat dengan nilai IKMKP sebesar 100 ditandai dengan warna hijau.  Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha KP di provinsi tersebut berada  pada kondisi sangat sejahtera. Hal ini didukung dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah provinsi NTB yang menunjukkan bahwa NTN yang tinggi pada indeks 108,07 atau naik 102,92% sementara nilai tukar pembudidaya ikan pada indeks 89,71 atau tercapai 101,94% dari target tahun 2016 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017).
Sebaliknya, peringkat ke-34 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai IKMKP sebesar 0,00 dapat dikatakan tidak sejahtera dan ditandai dengan warna merah. Kondisi demikian, sejalan dengan permasalahan yang dihadapi pada sektor perikanan yaitu dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Di samping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya (Dinas KP Prov. Kalimantan Tengah 2017)
serta  mengembangkan wisata  bahari  disana.  Hal  ini  karena kedua  indikator  tersebut memiliki bobot yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator ini berguna untuk menunjukkan gambaran umum kesejahteraan hasil pelaksanan kebijakan, program dan strategi yang selama ini telah dilakukan. Manfaat nyata  terhadap  pembangunan  manusia  adalah  perhatian  plural  menyangkut  segala aspek dan membawa pada evaluasi yang terus menerus mengikuti perkembangannya terjadi (Sen, 2000)

## PENUTUP
Capaian IKMKP Tahun 2014-2016 trend meningkat dan dapat dikatakan bahwa  program  pembangunan  yang  dilakukan  sekor  KP  telah  cukup memberikan  dampak  bagi  kesejahteraan  pelaku  usahanya.  Peningkatan  nilai
serta  mengembangkan wisata  bahari  disana.  Hal  ini  karena kedua  indikator  tersebut memiliki bobot yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator ini berguna untuk menunjukkan gambaran umum kesejahteraan hasil pelaksanan kebijakan, program dan strategi yang selama ini telah dilakukan. Manfaat nyata  terhadap  pembangunan  manusia  adalah  perhatian  plural  menyangkut  segala aspek dan membawa pada evaluasi yang terus menerus mengikuti perkembangannya terjadi (Sen, 2000)

## PENUTUP
Capaian IKMKP Tahun 2014-2016 trend meningkat dan dapat dikatakan bahwa  program  pembangunan  yang  dilakukan  sekor  KP  telah  cukup memberikan  dampak  bagi  kesejahteraan  pelaku  usahanya.  Peningkatan  nilai
serta  mengembangkan  wisata  bahari  disana.  Hal  ini  karena  kedua  indikator  tersebut memiliki bobot yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator ini berguna untuk menunjukkan gambaran umum kesejahteraan hasil pelaksanan kebijakan, program dan strategi yang selama ini telah dilakukan. Manfaat nyata  terhadap  pembangunan  manusia  adalah  perhatian  plural  menyangkut  segala aspek dan membawa pada evaluasi yang terus menerus mengikuti perkembangannya terjadi (Sen, 2000)

## PENUTUP
Capaian IKMKP Tahun 2014-2016 trend meningkat dan dapat dikatakan bahwa  program  pembangunan  yang  dilakukan  sekor  KP  telah  cukup memberikan  dampak  bagi  kesejahteraan  pelaku  usahanya.  Peningkatan  nilai
Gambar 5. Peta IKMKP 2014-2016.
Figure 5. Map of IKMKP Map 2014 - 2015.
Dimensi sosial dan kelembagaan mencerminkan keadilan sosial dan kelembagaan tidak hanya menyangkut persoalan proses distribusi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan, tapi berkaitan juga dengan upaya pemenuhan kebutuhan  dasar,  serta  tindakan  afirmatif  dari KKP untuk melindungi dan memastikan setiap nelayan tradisional, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak mendapatkan kemudahan akses terhadap pemenuhan terhadap hak dasarnya, seperti pangan, papan, sandang, pelayanan publik, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
Dimensi ekonomi dalam konteks kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator- indikator yang terkait kemampuan para nelayan tradisional, pembudidaya, petambak, pengolah, dan pemasar untuk mendapatkan kemudahan akses dan aset terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya. Sedangkan untuk nilai IKMKP pada dimensi ekonomi yang yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat.  Sebagaimana diutarakan  Riyanto  (2003),  desentralisasi  fiskal dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan lebih merata. Sebagai contoh provinsi Kalimantan tengah dirangsang untuk meningkat peningkatan ekonomi mikro serta mengembangkan wisata bahari disana. Hal ini karena kedua indikator tersebut memiliki bobot yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator ini berguna untuk menunjukkan gambaran umum kesejahteraan hasil pelaksanan kebijakan, program dan strategi yang selama ini telah dilakukan. Manfaat nyata terhadap pembangunan manusia adalah perhatian plural menyangkut segala aspek dan membawa pada evaluasi yang terus menerus mengikuti perkembangannya terjadi (Sen, 2000)

## PENUTUP
Trend Capaian IKMKP pada Tahun 2014-2016 meningkat dan dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang dilakukan sekor KP telah cukup memberikan dampak bagi kesejahteraan pelaku usahanya. Peningkatan nilai IKMKP selama periode 2014 – 2016 tidak
diikuti oleh peningkatan nilai untuk masing-masing dimensinya.  Wilayah yang memiliki  perkembangan nilai IKMKP yang membaik selama tahun 2014-2016 yaitu Nusa Tenggara Barat, Gorontalo dan Jawa Barat.  Sementara wilayah dengan perkembangan yang menurun yaitu Sumatera Utara, Jambi, Banten,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara.
Hasil penghitungan IKMKP dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan khususnya KKP.  Dari hasil penghitungan tersebut beberapa hal perlu ditindaklanjuti yaitu prioritas pembangunan untuk daerah-daerah yang memiliki nilai IKMKP nya masih rendah bahkan ada yang nilainya 0,00 dan ditandai dengan warna merah  serta kuning. Penghitungan IKMKP ke depan sebaiknya juga dilakukan untuk tingkat kabupaten supaya lebih mudah menentukan daerah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berbagi tugas dengan provinsi dengan mengutamakan beberapa peningkatan nilai kesejahteraan pada dimensi ekonomi ataupun dimensi sosial kelembagaan yang dinilai kurang tinggi. KKP dapat meminta provinsi yang memiliki indeks kesejahteraan kurang tinggi melakukan pengembangan ataupun inovasi program yang sebagaimana digambarkan dari indikator IKMKP ini dengan memberi/ menyalurkan DAK bagi provinsi tersebut sesuai tingkat indikator yang rendah tersebut. Sebagai contoh provinsi Kalimantan Tengah dirangsang untuk meningkat peningkatan ekonomi mikro serta mengembangkan wisata bahari disana. Hal ini karena kedua indikator tersebut memiliki bobot yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola serta Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan kesempatan untuk menulis artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Eselon 1 Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan untuk analisis penghitumgan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan [PPSEKP]. 2015. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan: Konsep, Dimensi, dan Indikatornya. Working Paper No. 01/BBPSEKP/2015. Seri Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Refocusing). Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
De Wel, B. 1995. "Indicadores Locales de Sus. tentabilidad: un instrumento para la Gestion Ambiental descentralizada ", Instituto de Ecología Politica: Santiago.
Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016. Palangkaraya
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.2017.  Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 Palangkaraya.
Wiyono dan Mustaruddin. 2016 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Perikanan: Studi Kasus Pada Perikanan Tangkap Di Indramayu.  Marine Fisheries Vol. 7(1) Hal:
109-115
Gasper, D. and Truong, T-D. 2010. Development Ethics through the Lenses of Caring, Gender and Human Security, In Capabilities, Power and Institutions: Towards a More Critical Development Ethics, eds.  S.  Esquith  and  F.  Gifford,  Pennsylvania State Univ. Press, University Park, PA, pp. 58-95.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). 2012. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Buku 1 dan 2. Jakarta (ID): Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Musgrave, R.A. and M. Peggy. 1989. Public Finance in Theory and Practice 5 ed. Mcgraw-Hill. New York.
Norusis, M.J. (1993). SPSS for Windows : base system user's guide : release 5.0. Chicago (Ill.): SPSS.
Riyanto. 2003. Analisis Dampak Kebijakan Desen- tralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, P.T. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. F
Sen, A. 2000. A Decade of Human Development. Journal of Human Development, 1(1). Pp.17-23.
United Nations Development Programme (UNDP). 2004. Human Development Report 2004. New York: Oxford University Press
United Nations Development Programme (UNDP).
2004. Arab Human Development Report 2009 – challenges to Human Security in the Arab Countires. UNDP. New York.