Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2 (1), 2020: 30 – 47
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://dx.doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.3002
email koresproden: oppimutamar@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jl. A. Yani No.40A, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126 )
Abstrak:
Dalam  ekonomi  Islam,  zakat  merupakan  salah  satu  instrumen yang  mempunyai  implikasi  terhadap  perekonomian.  Namun ada  bentuk  non  zakat  yang  mempunyai  implikasi  terhadap perekonomian yaitu  infaq, sedekah dan wakaf.   Infak, sedekah maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Tulisan ini  mencoba menyajikan uraian terkait  implikasi  instrument  non  zakat  dalam  dalam perkembangan hukum ekonomi syariah terhadap perekonomian mengunakan metode deskriptif analisis. Dengan adanya  instrumen  infak,  sedekah  maupun  wakaf  berarti kekayaan  itu  didistribusikan  dari  kalangan  orang-orang  kaya kepada  orang-orang  fakir.  Hasil  pengelolaan  dana  infak, sedekah  maupun  wakaf  dalam  bentuk  yang  produktif  dapat dimanfaatkan  secara  lebih  luas  dalam  rangka  kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program-program pemberdayaan  umat,  pengentasan  kemiskinan,  pendidikan, kesehatan  dan  lain-lain.  [In  Islamic  economics,  zakat  is  an instrument that has implications for the economy. But there are non-zakat  forms  which  have  implications  for  the  economy, namely  infaq,  alms  and  endowments.  Infaq,  alms  and endowments  are  efforts  to  realize  economic  justice  outside  of zakat.  This  paper  tries  to  present  a  description  related  to  the implications  of  non-zakat  instruments  in  the  development  of sharia economic law on the economy using descriptive analysis methods.  With  the  infaq,  alms  and  endowments  instruments means  that  wealth  is  distributed  from  among  the  rich  to  the needy.  The  results  of  the  management  of  infaq,  alms  and endowment  funds  in  a  productive  form  can  be  utilized  more broadly in the context of the welfare of the community at large and  can  be  applied  as  economic  development  including
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah
programs  to  empower  people,  alleviate  poverty,  education, health and others.]
Kata Kunci: Implikasi; Non-Zakat; Hukum; Ekonomi

## Pendahuluan
Perekonomian  merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi seseorang  maupun  lembaga  atau  instansi  pemerintah  dalam kehidupan.
Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian  seseorang  biasanya  taraf  kehidupan  seseorang tersebut  juga  tinggi.  Dengan  demikian,  dalam  kehidupan  ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi  selalu  tidak  pernah  habisnya  untuk  dibahas  karena berhubungan  dengan  angka  kemiskinan.  Kemiskinan  menjadi hal  yang  sangat  ditakuti  oleh  setiap  orang  karena  kemiskinan berdampak  kepada  permasalahan  multidimensional  berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik.
Permasalahan  ekonomi  adalah  hal  yang  krusial  bagi kehidupan  baik  secara  individu,  masyarakat  dan  negara. Kesejahteraan  dan  ketenteraman  hidup  suatu  negara  dapat dilihat  dari  gambaran  ekonomi  masyarakatnya.  Dalam perekonomian  tidak  jauh  dari  kata-kata  keuangan.  Keuangan merupakan  alat  yang  sangat  vital  bagi  kehidupan  seseorang. Biasanya  keuangan  identik  dengan  harta  dan  dengan  harta identik  dengan  sudut  pandang  orang  yang  menilai  miskin ataupun  kaya.  Biasanya  kaum  yang  tidak  bisa  mencukupi kehidupannya  disebut  duafa  atau  fakir  miskin.  Dalam  hal  ini sangat  mendorong  seseorang  yang  berlebihan  harta  untuk berbagi dengan orang lain. 1
Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat
1 Muhammad, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah ,  (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2009), hlm. 58.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
melalui  infak,  sedekah,  dan  wakaf.  Cara  ini  merupakan  salah satu  instrumen  yang  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengurangi masalah  perekonomian  seperti  kemiskinan.  Oleh  karena  itu, tulisan  ini  akan  membahas  tentang  implikasi  infaq,  sedekah, dan wakaf terhadap perekonomian. 2
Penelitian  ini  merupakan  riset  kepustakaan  ( library research ).  Dalam  hal  ini,  peneliti  berbicara  banyak,  berdialog banyak  dengan  buku-buku,  arsip-arsip,  dokumen-dokumen, jurnal,  catatan-catatan,  dokumentasi-dokumentasi,  surat-surat, dan  lain-lain. 3 Adapun  dalam  menganalisis  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Analisis deskripsi  bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari  kelompok  subyek  yang  diteliti.  Data-data  yang  diperoleh kemudian  penulis  analisis  dengan  mengaitkan  antara intstrumen non zakat dan implikasinya terhadap perekonomian.
Implikasi Infaq-Sedekah-Wakaf terhadap Perekonomian Sebagai  salah  satu  pilar  dalam  perekonomian  infak, sedekah dan wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan  ekonomi.  Ini  tercermin  pada dua  konsep  utama, yaitu  pertumbuhan  ekonomi  berkeadilan  dan  mekanisme sharing dalam  perekonomian.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa . Pada jangka pendek, kebutuhan kaum duafa dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. 4 Dalam
2 M.  Haris  Hidayatullah, Peran  Zakat  dan  Pajak  dalam  Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia , Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 117. 3 Bungaran  Antonius  Simanjutak, Metode  Penelitian  Sosial  (Edisi Revisi) (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8.
4 Nazlah  Khairina,  Analisis  Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Dan  Sedekah (ZIS)  Untuk  Meningkatkan  Ekonomi  Duafa  (Studi  Kasus  di  Lembaga  Amil Zakat  Nurul  Hayat  Cabang  Medan  ) Jurnal  At-Tawassuth Volume  IV  No.  1 Januari-Juni 2019, hlm. 172.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah
Undang-undang  dinyatakan  bahwa  infak  adalah  harta  yang dikeluarkan  oleh  seseorang  atau  badan  usaha  di  luar  zakat untuk  kemaslahatan  umum.  Sedangkan  sedekah  adalah  harta atau  non  harta  yang  dikeluarkan  oleh  seseorang  atau  badan usaha  di  luar  zakat  untuk  kemaslahatan  umum. 5 Shadaqah dalam  konsep  Islam  konsep  Islam  mempunyai  arti  yang  luas, tidak  hanya  terbatas  pada  pemberian  sesuatu  yang  sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan. 6
Infaq dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas, dan lebih fleksibel. Infaq dan sedekah bukan saja diberikan kepada orang miskin muslim tetapi juga orang miskin non muslim, dan selain bisa digunakan untuk membantu kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat digunakan  untuk  kegiatan  produktif.  Infaq dan  sedekah  dapat memberi  mereka  peluang  kerja  berupa  bantuan  modal/ peralatan  kerja,  bantuan  pendidikan,  bantuan  fasilitas kesehatan,  dan  sebagainya  sehingga  nantinya  mereka  lebih produktif.  Jika  dikelola  dengan  baik  maka  akan  mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan  etos dan  etika  kerja,  serta  sebagai  institusi  pemerataan  ekonomi. Sehingga  dimungkinkan  untuk  mengisi  kekurangan,  atau sebagai  salah  satu  alternative  dalam  menanggulangi keterbatasan dana pemerintah. 7
Dengan  demikian,  infaq,  sedekah  maupun  wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat.  Ketika  masyarakat  Islam  telah  makmur,  kaya,  maka mereka  bisa  membangun  infrastruktur  seperti  lembaga pendidikan,  pusat-pusat  pelatihan,  sarana  ibadah,  sarana
5 Muhammad  Amin  Suma,  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah:  Modal  dan Model Ideal, Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 2, Juli 2013, hlm. 257.
6 Elsi  Kartika  Sari, Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf (Jakarta:  PT Grasindo, 2007), hlm. 5.
7 Multifiah, ZIS  Untuk  Kesejahteraan  Umat (Malang:  Ub  Press,  2011), hlm.6.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
industri dan lain-lain. Ketika ekonomi kuat, maka negara dapat makmur  dan  sebaliknya  apabila  terjadi  ketidakadilan  ekonomi dapat  mengakibatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  sejati  tidak terwujud dan dapat menimbulkan kekacauan dimana-mana.
Dampak  ZIS  atas  kemaslahatan  masyarakat  dan perekonomian  Islam  sangatlah  jelas.  Karena  dalam  ZIS  itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir,  disamping  mewujudkan  kepentingan  yang  bersifat umum.  Ini  dapat  dilihat  secara  jelas  dari  pos-pos pendistribusian  ZIS.  Dengan  ZIS  berarti  kekayaan  itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang- orang  fakir.  Dengan  cara  seperti  ini,  maka  terdapat  unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak
menggelembung  di  pihak  tertentu,  sementara  masih  adanya kemelaratan di pihak lain.
Kemudian  pembahasan  lebih  lanjut  tentang  wakaf  yang merupakan  salah  satu  amal  jariyah  yang  memiliki  peranan penting  dalam  bidang  keagamaan  sebagai  bentuk  ketaatan kepada  Allah  SWT.  Di  samping  itu,  wakaf  juga  merupakan salah  satu  pranata  keagamaan  yang  mampu  untuk mensejahterakan  apabila  dikelola  secara  profesional  sesuai dengan  peruntukan  wakaf.  Adapun  keutamaan  wakaf  yaitu dapat  menanamkan  sifat  zuhud  dan  melatih  menolong kepentingan  orang  lain.  Selain  itu  wakaf  juga  dapat menghidupkan  lembaga-lembaga  sosial  dan  keagamaan  demi syiar  Islam  dan  keunggulan  kaum  muslimin. 8 Saat  ini  wakaf mempunyai  potensi  besar  dalam  membangun  perekonomian negara  karena  harta  wakaf  berbentuk  sesuatu  yang  bersifat produktif sehingga kegunaannya dapat dirasakan hingga masa yang  akan  datang.  Khususnya  dalam  hal  pengentasan kemiskinan,  pemerataan  pendidikan,  mengurangi  kesenjangan sosial  dan  perbaikan  perekonomian.  Dengan  membaiknya
8 Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah
perekonomian  maka  akan  berimbas  pada  perbaikan  kualitas hidup.
Berkaca  dari  Negara  Singapura  yang  telah  berhasil memajukan  komunitas  muslimnya  melalui  pengelolaan  wakaf yang  professional  dengan  total  asset  mencapai  SG$  500  milyar (Rp 3,5 trilyun). MUIS, lembaga wakaf di Singapura mengelola asset  wakaf  dengan  membuat  perumahan,  perkantoran,  pusat bisnis,  hingga  serviced  apartement  yang  hasil  keuntungannya dijadikan sumber pendanaan kegiatan sosial MUIS, diantaranya adalah  kegiatan  pembiayaan  operasional  masjid,  pembelian lahan  kuburan  dan  lain  sebagainya. 9 Indonesia  dinilai  mampu melebihi Singapura karena luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia  yang  jauh  lebih  luas  dan  besar  dibandingkan Singapura.  Jumlah  penduduk  kelas  menengah  Indonesia  yang tidak sedikit merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan. Jika  setiap  orang  sadar  akan  pentingnya  wakaf,  maka  wakaf dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  maslah kemiskinan di Indonesia.
Dalam perkembanganya wakaf juga mempunyai bentuk lain  yaitu  wakaf  tunai.  Wakaf  tunai  adalah  penyerahan  hak milik  berupa  uang  tunai  kepada  seseorang,  kelompok  orang atau  lembaga  nadzir  untuk  dikelola  secara  produktif  dengan tidak mengurangi atau menghilangkan „ ain asset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya  oleh maukuf alaih sesuai dengan permintaan  wakif  yang  sejalan  dengan  syariat  Islam. 10 Wakaf tunai ini agar sesuai dengan harapan yang akan dicapai, maka implikasi penbelanjaan hasil wakaf mempunyai tiga efek: 11
9 Fatkur Rohman ( Ed ), Wakaf Membangun Negeri (Bali: Madani, 2012), hlm. 3.
10 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 325.
11 M.A.  Mannan, Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen Keuangan  Islam ,  Terj.  Agus  Mijanto  dan  Rozi  Diyanti  (Depok:  Ciber  PKTTI- UI, 2000), hlm. 43.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
1. Efek  “good  deed”,  yaitu  hasil  wakaf  hanya  diserahkan  dan dianggap sebagai amal baik.
2. Efek  “Free  rider”,  yaitu  hasil  wakaf  tidak  ada  pembedaan antara orang kaya dan orang miskin.
3. Efek  “Income  Redistribution”,  operasionalisasi  wakaf  akan diperoleh  sebuah  realita  bahwa  telah  terjadi  distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain.
Pada  dasarnya  pengelolaan  wakaf  tunai  secara  efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan opersionalnya. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf  tunai  tersebut  tidak  hanya  untuk  kepentingan  yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepantingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan.

## Implikasi Infaq-Sedekah pada Penerimaan Negara
Dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  memiliki  potensi yang  sangat  luar  biasa.  Sebagai  ilustrasi,  untuk  Indonesia  saja dengan  penduduk  Muslim  sekitar  212,5  juta  (85  %)  dari keseluruhan  penduduk  Indonesia  yang  berjumlah  250  jutaan jiwa  (pada  tahun  2013),  dalam  satu  malam  takbir  (malam  Idul Fitri)  diper-kirakan  akan  mampu  mengumpulkan  dana  zakat fitrah sekira 5,3 triliun rupiah, sebagai perkiraan dari perkalian jumlah penduduk Muslim sebanyak 212,5 juta jiwa itu dikalikan dengan Rp 25.000 untuk seharga 2,5 kilogram beras bagi setiap orang. Belum termasuk dana zakat mal , infak, sedekah dan lain- lain (fidyah,  kaffarah, dan  sebagainya)  yang  hampir  dapat
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah
dipastikan  jumlahnya  lebih  banyak  lagi  dari  itu.  Berdasarkan riset BAZNAS, IDB, dan IPB beberapa waktu yang lalu, potensi ZIS Indonesia tahun 2011 saja bisa mencapai 217 triliyun rupiah. Ini menunjukkan bahwa potensi ZIS di Indonesia sesunguhnya sangat besar. 12
Dengan  potensi  tersebut,  manajemen  keuangan  publik terdiri  dari  zakat,  infak  dan  sedekah  harus  dilakukan  dengan cermat,  tepat  dan  hati-hati.  BAZNAS  harus  mampu  menjamin dan  memberi  kepastian  seluruh  dana  masyarakat  dengan  baik sehingga  akan  semakin  mendapat  amanah  dan  kepercayaan dari  masyarakat  untuk  mengelola  dana  ZIS  yang  merupakan sumber-sumber  keuangan  Islam.  Sejarah  mencatat  bahwa  ZIS merupakan  salah  satu  instrument  penting  pembangunan pemerintahan  Islam.    Banyak  program  pemerintah  dapat menggunakan  dana  ZIS,  diantaranya  program-program pemberdayaan  umat,  pengentasan  kemiskinan,  pendidikan, kesehatan  dan  pembangunan  masjid. 13 Infaq,  sedekah  dan wakaf  merupakan  pemberian  sukarekla  dari  rakyat  demi kepentingan  umat  untuk  mengharapkan  ridha  Allah  SWT semata. Pada kondisi keimanan rakyat yang begitu baik, maka dapat  saja(besar  kemungkinannya)  penerimaan  negara  yang berasal dari variabel sukarela ini akan lebih besar dibandingkan dengan  variabel  wajib,  sepanjang  factor-faktor  produksi digunakan pada tingkat yang maksimal. 14
Dengan demikian, bisa dilakukan integrasi dana ZIS dan APBN  dalam  membiayai  pembangunan.  Sinergi  pemerintah dan  lembaga  ZIS  akan  membuat  penyaluran  ZIS  lebih  efektif. Lembaga  ZIS  akan  berbagi  dengan  pemerintah  dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Jika potensi dana
12 Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak, dan Sedekah, hlm. 271.
13 Tika  Widiastuti, Potensi  Zakat  untuk  APBN dalam  www.koran- jakarta.com, di akses 6 Desember 2019.
14 Nurul  Huda,  dkk., Keuangan  Publik  Islam:  Pendekatan  Teoretis  dan Sejarah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 216.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
38
ZIS  itu  bisa  dimaksimalkan,  pemerintah  akan  sangat  terbantu membiayai pembangunan. Ini utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

## Implikasi Wakaf pada Investasi
Dalam  kajian  menegenai  ekonomi  Islam,  secara  umum dapat kita katakana bahwa wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal ( tahbisul ashli ),  lalu  menjadikan    manfaat  dari  benda  tersebut  untuk kemaslahatan umat. 15 Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan  seseorang  dengan  mendonasikan  sejumlah  hartanya untuk  dikelola  sedemikian  rupa.  Pengeloalaan  atas  harta  yang telah  didonasikan  tersebut  bertujuan  untuk  menghasilkan keuntungan  atau  manfaat  yang  tidak  hanya  akan  dinikmati untuk  kepentingan  keagamaan,  tetapi  dapat  pula  untuk aktivitas ekonomi dan sosial yang luas. Wakaf merupakan suatu bentuk  investasi  yang  dapat  diarahkan  untuk  aktivitas  dan kebermanfaatan,  baik  dari  sisi  religious,  ekonomis,  maupun sosial.  Optimalisasi  wakaf  akan  memiliki  implikasi  positif terhadap investasi. Apabila diarahkan pada aktivitas produktif dan  bernilai  ekonomis,  wakaf  akan  dapat  menunjang  investasi dan  pemerataan  pendapatan.  Oleh  karena  itu  ajaran  wakaf mengharuskan penjagaan atas pokok harta, penggunaan pokok harta pada aktivitas produktif, serta distribusi keuntungan dan manfaat  kepada  masyarakat,  khususnya  kaum  miskin  yang membutuhkan. 16 Sehingga  wakaf  yang  diberikan  oleh masyarakat  tidak  hanya  dalam  bentuk  tanah  (harta  tidak bergerak).  Dengan  bentuk  harta  yang  tidak  bergerak  tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut.
Di Indonesia sendiri, peraturan perwakafan diatur dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan
15 Hujriman, Hukum Perwakafan , hlm. 2. 16 Pratiwi  Utami,  dkk., Indonesia  2045  Pemikiran  Terbaik  Putra-Putri
Bangsa untuk Ibu Pertiwi (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018), hlm. 20-21.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.  Hadirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang wakaf  memberikan  pijakan  hukum  yang  pasti,  kepercayaan publik,  serta  perlindungan  terhadap  aset  wakaf.  Pengesahan undang-undang  ini  merupakan  langkah  strategis  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum,  meningkatkan  peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki  kekuatan  ekonomi  yang  potensial  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Di  samping  itu,  dengan  disahkannya undang-undang  ini,  objek  wakaf  lebih  luas  cakupannya  tidak hanya  sebatas  benda  tidak  bergerak  saja,  tapi  juga  meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. 17
Harta  wakaf  dapat  digunakan  lebih  produktif  sebab  di dalamnya  terkandung  pemahaman  dan  pola  managemen pemberdayaan  potensi  wakaf  yang  lebih  modern.  Dengan diaturnya  wakaf  dalam  bentuk  undang-undang,  maka  sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat  pengelolaan  dan  pengembangan harta  wakaf  bisa  dilakukan  secara  produktif.  Konsep  wakaf produktif ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia.
Wakaf produktif adalah wakaf yang bersifat memberikan dampak  nilai  yang  panjang  dan  luas.  Maksud  dari  panjang adalah  dilihat  dari  sisi  waktu  pahala  yang  bisa  didapat  oleh wakif dan juga manfaat yang bisa diperoleh oleh para penerima manfaat. Sedangkan maksud dari luas adalah dilihat dari tidak terbatasnya  wilayah  penerima  manfaatnya  dan  nilai kemanfaatannya. Salah satu contoh asset wakaf produktif yang telah  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  umum  adalah tanah  wakaf  beserta  gedung  yang  berdiri  di  atasnya  yang
17 Bashlul  Hazami,  Peran  dan  Aplikasi  Wakaf  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Jurnal Analisis , Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 186-187.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
diserahkan seorang donatur kepada Yayasan Sosial Madani Bali tahun  2006.  Pemanfaatan  tanah  wakaf  ini  sempat  kurang optimal  pada  awalnya  dan  hanya  digunakan  sebagai  Taman Pengajian  Al  Qur‟an  bagi  anak-anak  yang  tinggal  di  daerah sekitar  pada  hari  tertentu.  Pada  awal  2010  pemanfaatan  tanah wakaf  ini  lebih  optimal  dengan  digunakan  sebagai  layanan kesehatan  yang  bernama  Rumah  Sehat  Madani.  Respon  yang diberikan  masyarakat  terhadap  unit  program  rumah  sehat madani  ini  cukup  besar  terutama  bagi  kaum  dhuafa  yang memiliki  keterbatasan  mengakses  layanan  kesehatan  dasar. 18 Mengingat  luasnya  jangkauan  penerima  manfaat  wakaf produktif,  maka  sudah  selayaknya  wakaf  produktif  untuk disosialisasikan  dikarenakan  memberikan  manfaat  yang  lebih besar kepada masyarakat.
Sosialisasi  pengenalan  bentuk  wakaf  lain,  berupa  wakaf tunai,  menjadi  peristiwa  cukup  penting.  Wakaf  tunai mempunyai  peluang  bagi  terciptanya  investasi  di  bidang keagamaan,  pendidikan,  dan  pelayanan  sosial.  Di  negara- negara muslim yang  pengelolaan wakafnya lebih  maju seperti, Mesir,  Yordania,  Saudi  Arabia,  Turki  dan  Bangladesh,  wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan  dalam  bentuk  produktif.  Selain  sarana  dan prasarana  ibadah  dan  pendidikan  wakaf  juga  dikembangkan dalam  bentuk  tanah  pertanian,  perkebunan,  uang,  saham,  dan lain-lain,  sehingga  hasilnya  benar-benar  mampu  mewujudkan kesejahteraan umat. 19 Dengan demikian, diharapkan dari harta wakaf  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan materiil dengan tujuan pada kesejahteraan dunia dan akhirat.
18 Fatkur Rohman ( Ed ), Wakaf Membangun Negeri , hlm. 8.
19 Darwanto,  “Wakaf  Sebagai  Alternatif  Pendanaan  Penguatan Ekonomi  Masyarakat  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi Terapan , vol 3 no. 1 Mei 2012, hlm. 7-8.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah

## Korelasi Keimanan dan Kinerja Ekonomi
Iman  dan  amal  (kerja)  tidak  dapat  dipisahkan, sebagaimana  halnya  lahir  dan  bathin.  Demikianlah  sehingga kita  selalu  menemukan  kata  yang  bergandengan  dalam  Al- Qur‟an  antara  kata  iman  dan  amal  shalih.  Hubungan  antara keduanya  ibarat  matahari  dengan  pancaran  sinarnya,  yaitu iman yang benar harus memancarkan amal shalih yaitu bekerja. Dan  sebaliknya  pekerjaan  yang  terbaik  harus  memancar  dari iman  yang  benar. 20 Toto  Tasmara  telah  menjelaskan  dalam bukunya “Etos  Kerja  Pribadi  Muslim” bahwa  kelezatan  iman akan terasa  jika  dimanifestasikan  dalam  bentuk  amal  shalih yaitu  suatu  bukti  wujud  aktivitas  kerja  kreatif,  yang  ditempa oleh  semangat  dan  motivasi  tauhid  untuk  mewujudkan identitas  dan  cita-citanya  yang  luhur  sebagai  umat  yang terbaik. 21
Menurut  bahasa,  amal  shalih  tersebut  dapat  diartikan sebagai perbuatan atau pekerjaan yang baik. Dengan dorongan- dorongan  tersebut,  maka  sudah  seyogyanya  umat  Islam menjadi  umat  yang  paling  ulet,  berbuat  kebaikan  dan  rajin bekerja. Semua itu tentu dilakukan dalam rangka mendapatkan ridha  Allah  SWT. 22 Oleh  karena  itu,  maka  umat  Islam  secara keseluruhan dan bahkan yang memiliki keimanan tinggi sudah seharusnya  melakukan  kerja  dengan  rajin  dan  sungguh- sungguh.  Sebagai  umat  Islam  tentu  segala  sesuatu  yang dilakukan  harus  sesuai  dengan  pedoman  Islam,  begitupun dalam  bekerja.  Bekerja  yang  merupakan  fitrah  manusia terutama  umat  Islam  harus  dijalankan  dengan  pondasi  nilai- nilai keimanan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan
20 Hamzah Ya‟qub, Etos Kerja Islami; Petunjuk Pekejaan yang Halal dan Haram dalam Syari’at Islam (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 3.
21 Toto Tasmara , Etos Kerja Pribadi Muslim (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 1.
22 Hamzah Ya‟qub, Etos Kerja Islami , hlm. 3.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
As-Sunnah.  Bekerja  dengan  pondasi  keimanan  inilah  yang dinamakan dengan etos kerja Islami.
Problem terbesar pada dunia perekonomian adalah pada pengabaian  nilai-nilai  etika  dalam  mencari  harta.  Pola  hidup hedonis  (glamor)  menumbuhkan  sikap  berlebihan  dalam menggunakan sarana kesenangan yang beraneka ragam . Pada posisi  ini  kemewahan  sudah  ditempatkan  sebagai  kebutuhan. Pada  saat  itu  hilangnya  nilai  moral  dan  mendominasinya  nilai material.  Sirkulasi  dari  aspek  produksi,  konsumsi  serta distribusi  hanya  berkutat  pada  pemenuhan  kebutuhan  yang serba prestise .  Orang  lupa  akan  batasan-batasan  berekonomi, akhlak  di  kesampingkan  karena  menjadi  penghalang  dalam memenuhi  kebutuhan.  Pandangan  skeptis  terhadap  nilai-nilai moral  ini  mestinya  disingkirkan  dari  karakter  orang  yang berbudi  dan  beriman.  Karena  harta  bukan  semata  ukuran  dari kesejahteraan,  walaupun  di  sana  terdapat  unsur  tersebut, namun  terpenting  adalah  terwujudnya  keseimbangan  dan ketenangan  jiwa  tanpa  mengabaikan  nilai  uluhiah.  Telah menjadi  kesadaran  orang  mukmin  bahwa  harta  adalah  titipan Allah  dan  manusia  hanya  mengelola  sebagai  sarana  beribadah kepadaNya. 23 Materi dan moral merupakan sesuatu yang tidak dapat  dipisahkan  karena  memang  demikian  yang  seharusnya menjadi  prinsip.  Abdullah  Zaky  Al  Kaff  menyebutkan  materi dan  moral  haruslah  berjalan  secara  bersama  agar  terwujud ekonomi-sosial yang sehat dan teratur. Apabila materi berjalan secara  menyendiri  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  dan hubungan  manusia  hanya  diukur  dengan  harta  semata  maka yang terjadi suasana yang kapitalis. Begitu pula sebaliknya jika hanya  dengan  aspek  moral  saja  tanpa  materil,  hilanglah kebutuhan  dunia  yang  sangat  dibutuhkan  guna  menciptakan kesejahteraan hajat dunia.
23 Bustanul  Karim, Prinsip  Pembangunan  Ekonomi  Umat  (Upaya Menggali  Petunjuk  Al  Qur’an  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 199.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Syariah
Berikut  beberapa  etika  moral  yang  perlu  diperhatikan dalam menjalankan transaksi ekonomi: 24 Pertama , Amanah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata  amanah  diartikan  dengan  sesuatu  yang  dipercayakan kepada  orang,  keamanan  atau  ketentraman.  Amanah merupakan  sikap  yang  ada  pada  diri  seseorang  yang dengannya orang yang mempercayai merasa aman dan tentram atas  sesuatu  yang  dikuasakan  kepada  orang  yang  memiliki sikap  ini.  Islam  mengajarkan  kepada  kaum  muslimin  untuk berlaku  konsekuen  terhadap  apa  yang  telah  menjadi keputusannya.  Sesuatu  yang  menjadi  keputusannya  harus dijalankan  sesuai  prosedur  dan  tidak  menyalahi  syariat. Keputusan untuk terjun dalam bidang ekonomi, mengharuskan setiap orang di dalamnya menjalankan segala aktivitas ekonomi dengan  baik.  Sikap  amanah  disini  menjadi  patokan berlangsungnya  system  ekonomi  yang  bersih.  Prinsip  amanah ini hanya akan terwujud pada diri mereka yang merasa bahwa apa  yang  sedang  dijalankanya  seperti  wirausaha,  bisnis, maupun  bekerja,  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus dijalani  sesuai  dengan  prosedur.  Ia  sadar  bahwa  yang  sedang dijalankannya  ada  pada  pengawasan,  baik  pengawasan manusia  lebih-lebih  pengawasan  yang  memberikan  amanah yakni Allah SWT.
Kedua ,  Profesional.  Upaya  mencari  harta  dibutuhkan banyak  skill  dan  keahlian  yang  bisa  mendukung terselesaikannya  pekerjaan  dengan  baik.  Bachtiar  Ali mengungkapkan  bahwa  professional  merupakan  pekerjaan yang  menuntut  pendidikan  keahlian,  intelektualitas  dan tanggungjawab  etias  yang  mandiri  dalam  prakteknya.  Sikap professional  dalam  bekerja  diapresiasi  nabi  dalam  sabdanya “sungguh  Allah  senang  jika  salah  seorang  dari  kalian mengerjakan  suatu  pekerjaan  ia  kerjakan  secara  itqan  (tepat, terarah  dan  tuntas)”.  Begitu  ajaran  Islam  telah  mengarahkan
24 Ibid ., hlm. 201-213.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
manusia untuk menjadi pribadi yang professional. Profesi yang unggul disertai sikap yang berlandaskan keikhlasan bekerja dan berusaha  sebagai  mencari  ridha  Allah  akan  menumbuhkan semangat  etos  kerja,  sikap  ini  akan  menciptakan  orang  lain tertarik dan menghargai usahanya.
Ketiga , Tanggungjawab. Sikap tanggungjawab merupakan prinsip bagi seseorang dalam berekonomi. Sikap ini menjadikan  seseorang  disegani  dan  dipercaya.  Seorang pekerja/ pengusaha bekerja bukan hanya mencari harta semata. Memang mendapatkan upah adalah konsekuensi logis dari apa yang  diupayakannya  namun  jika  hasil  yang  diperoleh  sebatas mendapatkan  uang  tanpa  mengindahkan  pertanggungjawaban dalam kerjanya, maka hal ini adalah kezaliman.
Setiap  muslim  tidaklah  akan  bekerja  hanya  sekedar untuk bekerja, asal mendapat gaji atau bahkan sekedar menjaga gengsi  supaya  tidak  disebut  sebagai  penganggur.  Melainkan kesadaran  bekerja  secara  produktif  serta  dilandasi  semangat tauhid  dan  nilai-nilai  keimanan  inilah  yang  merupakan  salah satu ciri yang khas dari karakter seorang muslim. 25 Kedudukan bisnis dalam Islam juga sangat penting. Ayat-ayat al Qur‟an dan Hadits  banyak  memuat  tema  bisnis  sebagai  kegiatan  ekonomi yang  tidak  lepas  dari  kriteria  agama  itu  sendiri.  Islam  sangat menekankan perdagangan yang jujur dan adil sebagai kegiatan mencari keuntungan, karena hal tersebut merupakan cerminan umat  dalam  merefleksikan  agamanya. 26 Dengan  demikian menegakkan  nilai-nilai  etika  dalam  berekonomi  sangatlah penting,  agar  terwujud  kesejahteraan  sosial,  saling  bahu membahu,  bukan  penindasan  satu  sama  lain.  Dengan  ini perlunya perhatian manusia terhadap etika dan keimanan guna menjadi  pencegah  terjadinya  kerusakan  dalam  melakukan
25 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, hlm. 4.
26 Achmad  Sobirin,  Relevansi  Ajaran  Agama  dalam  Aktivitas Ekonomi  (Studi  Komparatif  Antara  Ajaran  Islam  dan  Kapitalisme) Jurnal Iqtisad Vol. 3 No. 1 Maret 2002, hlm. 23.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah
aktivitas  ekonomi  yang  ditimbulkan  dari  sikap  manusia  yang cenderung egois.
Oleh  karena  itu  dapat  diberikan  kesimpulan  sederhana bahwa  umat  Islam  yang  memiliki  keimanan  dalam  dirinya, maka  sudah  selayaknya  akan  mengaplikasikan  keimanannya dalam  bentuk  amal  shalih,  yaitu  salah  satunya  dengan  bekerja atau  berbisnis.  Sehingga  dengan  keimanan  itulah  umat  Islam akan  melakukan  pekerjaan  dengan  karakter  Islam  atau  yang disebut etos kerja Islami.

## Kesimpulan
Dalam  perekonomian,  infak,  sedekah  maupun  wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat.  Dengan  adanya  infak,  sedekah  maupun  wakaf  berarti kekayaan  itu  didistribusikan  dari  kalangan  orang-orang  kaya kepada  orang-orang  fakir.  Dengan  cara  seperti  ini,  maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung  di  pihak  tertentu,  sementara  masih  adanya kemiskinan  di  pihak  lain.  Hasil  pengelolaan  dana  infak, sedekah  maupun  wakaf  dapat  dimanfaatkan  secara  lebih  luas dalam  rangka  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  bisa diaplikasikan  sebagai  pembangunan  ekonomi  meliputi program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain-lain.  Adapun upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  optimalisasi implikasi  infak,  sedekah  dan  wakaf  tersebut  terhadap perekonomian  yaitu  dengan  memaksimalkan  sosialisasi instrumen  non  zakat  tersebut,  dimana  instrumen  non  zakat tersebut  diarahkan  menjadi  bentuk  yang  produktif  sehingga mempunyai manfaat yang lebih luas untuk kemaslahatan umat.

## Nufi Mu’tamar Almahmudi
46

## Daftar Pustaka
Darwanto,  “Wakaf  Sebagai  Alternatif  Pendanaan  Penguatan Ekonomi  Masyarakat  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Manajemen Dan Akuntansi Terapan , vol 3 no. 1 Mei 2012. Hazami,  Bashlul.  Peran  dan  Aplikasi  Wakaf  dalam Mewujudkan  Kesejahteraan  Umat  di  Indonesia, Jurnal Analisis , Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.
Hidayatullah,  M.  Haris, Peran  Zakat  dan  Pajak  dalam
Menyelesaikan  Masalah  Perekonomian  Indonesia ,  Volume  1 Nomor 2 Tahun 2019.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal. Lembaga  Keuangan  Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis . Jakarta: Kencana. 2010.
Huda, Nurul, dkk. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah . Jakarta: Kencana. 2012. Hujriman. Hukum  Perwakafan  di  Indonesia .  Yogyakarta: Deepublish. 2018.
Karim,  Bustanul. Prinsip  Pembangunan  Ekonomi  Umat  (Upaya Menggali  Petunjuk  Al  Qur’an  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan . Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018. Khairina,  Nazlah.  Analisis  Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Dan Sedekah  (ZIS)  Untuk  Meningkatkan  Ekonomi  Duafa (Studi  Kasus  di  Lembaga  Amil  Zakat  Nurul  Hayat Cabang  Medan  ) Jurnal  At-Tawassuth Volume  IV  No.  1 Januari-Juni 2019.
Mannan,  M.A. Sertifikat  Wakaf  Tunai  Sebuah  Inovasi  Instrumen Keuangan  Islam ,  Terj.  Agus  Mijanto  dan  Rozi  Diyanti. Depok: Ciber PKTTI-UI. 2000.
Muhammad. Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah .  Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
Multifiah. ZIS  Untuk  Kesejahteraan  Umat .  Malang:  Ub  Press. 2011.
Rohman,  Fatkur  ( Ed ). Wakaf  Membangun  Negeri .  Bali:  Madani. 2012.
Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf . Jakarta: PT Grasindo. 2007.
Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah
Simanjutak,  Bungaran  Antonius. Metode  Penelitian  Sosial  (Edisi Revisi) . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sobirin,  Achmad  Relevansi  Ajaran  Agama  dalam  Aktivitas Ekonomi  (Studi  Komparatif  Antara  Ajaran  Islam  dan Kapitalisme) Jurnal Iqtisad Vol. 3 No. 1 Maret 2002.
Suma,  Muhammad  Amin.  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah:  Modal dan Model Ideal, Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No. 2, Juli 2013. Tasmara , Toto. Etos  Kerja  Pribadi  Muslim .  Jakarta:  PT.  Dana Bhakti Wakaf. 1994.
Utami, Pratiwi dkk. Indonesia 2045 Pemikiran Terbaik Putra-Putri Bangsa  untuk  Ibu  Pertiwi. Yogyakarta:  Bentang  Pustaka,
2018.
Widiastuti, Tika. Potensi Zakat untuk APBN dalam www.koran- jakarta.com, di akses 6 Desember 2019.
Ya‟qub, Hamzah. Etos Kerja Islami; Petunjuk  Pekejaan yang Halal dan Haram dalam Syari’at Islam. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1992.