## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN DELIK AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

## THE POLICY OF CRIMINAL LAW FORMULATION CONCERNING ERADICATION OF RELIGIOUS OFFENSE IN ORDER OF CRIMINAL LAW REFORMATION

## Idi Amin
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : aminidi@yahoo.com
Naskah diterima : 27/08/2014; revisi : 26/10/2014; disetujui : 30/10/2014

## A bstrAct
Indonesia is the country that believes in God and having a philosophy of divinity, therefore, the tranquility of religious life is of a legal matter as well as public interest that should be  protected. Therefore , since the legal protection on the legal matter is for all citizens, the stipulation of religion offense must be regulated and protected within criminal law. Based on the above consideration there are several problems to be formulated. These are what is the formulation policy of the available criminal law in  overcoming the religious offense. And, how the  formulation policy of criminal law in the future in overcoming of religious offense in terms of the renewal of criminal law in Indonesia ?. This research is an analytical descriptive  research with normative juridical approach. The data is a secondary data derived from primary, secondary, and tertiary law materials that are obtained through bibliography and documentary studies from secondary data that have been analyzed.  The research concluded that a criminal law that is currently used to overcome religious offense is Criminal Code (KUHP) but still with several weaknesses that this offense is considered as the crime over public interest. There is disharmony between status and explanation of offense by either text or formulation. The religious offense within Criminal Code concept 2005 is formulated as Criminal Act for religion and relating to either religion or religious life. The formulation of criminal law in the future should consider the integrating of religion offense in Criminal Code concept 2005 by considering several things as follows: 1). harmonization of criminal act matter, 2). formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal and criminalizing systems.

## Keywords : Formulation Policy, Religion Offense, and Law Renewal

## A bstrAk
Indonesia adalah negara ber-Tuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan oleh karena itu mewujudkan ketentraman hidup beragama merupakan suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum yang sudah sepatutnya dilindungi. Dengan demikian perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara, maka ketentuan tentang delik agama harus diatur dan dilindungi dalam hukum pidana. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan delik agama. Dan bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan delik agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun mengandung beberapa kelemahan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan ada ketidakharmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik. Upaya penanggulangan delik agama dalam konsep KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Formulasi hukum pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang delik agama seyogyanya dirumuskan dengan mempertimbangkan pengintegrasian delik agama dalam konsep KUHP 2005 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) harmonisasi materi/substansi tindak pidana, 2) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, dan 3) kebijakan formulasi sistem pidana dan pemidanaan.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Delik Agama, Pembaharuan Hukum.
ciptaan Tuhan. 2 Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut aga- ma dan kepercayaannya itu.
Jaminan akan kebebasan beragama ke- mudian dinyatakan dalam UU No. 39 Ta- hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yai- tu dalam Pasal 22 (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk aga- manya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya berarti setiap orang berhak untuk beragama menurut keyaki- nannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) juga dinyatakan: “Negara menja- min kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk berib- adat menurut agamanya dan kepercayaan- nya itu”.
Dari adanya ketentuan tersebut di atas maka nyatalah bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengand- ung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat
2 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985, Hlm.96

## PENDAHULUAN
s ila p ertama p aNcasila adalah Ketu- hanan Yang Maha Esa, yang berarti Negara Indonesia adalah negara yang menempat- kan agama sebagai sendi utama dalam ke- hidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “ Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa ” yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya mas- ing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ”. 1
Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena ke- bebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makluk
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 526~537
publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggara- nya penghormatan,  perlindungan, dan pe- negakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 yang menegaskan bah- wa “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerin- tah ”.
Dalam rangka memberikan perlindun- gan hukum atas adanya kepentingan hu- kum bagi setiap warga negara tersebut, ma- ka ketentuan tentang delik agama harus diatur dalam dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai delik agama harus direkonstruksi dan di reeval- uasi kembali sehingga delik agama dapat ditangani secara profesional dan propor- sional oleh aparat penegak hukum. Den- gan demikian negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat ter- hindar dari hal-hal menghancurkan khu- susnya konflik-konflik antar umat beraga- ma. 3 Berdasarkan uraian di atas maka dis- impulkan agama dengan segala perangkat- nya merupakan suatu kepentingan hukum yang besar. Untuk itu diperlukan pen- gaturan tindak pidana terhadap agama ( of- fenses against religion ), dan tindak pidana yang berkaitan dengan agama ( offenses re- lated religion ). 4
Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pokok permasalahan difokuskan pada masalah menetapkan dan merumuskan delik agama dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan peny-
3 F Sugianto Sulaiman, Penodaan Agama, Suatu Delik Pidana , http://us.click.yahoo.com/lMct6A/Vp3LAA/ i1hLAA/b0VolB/TM
4 Muladi, “Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia”, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2-1988, hlm.25
empurnaan atau penyusunan kembali ke- bijakan legislatif yang akan datang.
Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan dalam beberapa hal di bawah ini, yaitu Pertama , Bagaimanakah kebija- kan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan delik agama serta Kedua , Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang terhadap penanggulangan delik agama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## PEMBAHASAN
A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Delik Agama di Indonesia.
Upaya penangulangan delik agama di Indonesia pada saat ini di Indonesia masih menggunakan KUHP (WvS). Pilihan un- tuk menggunakan KUHP untuk melaku- kan penanggulangan terhadap delik agama tersebut merupakan langkah kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.
1. Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam KUHP
Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana atau tercelanya suatu perbuatan adalah menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas legalitas, merupakan tolok ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
Perumusan tindak pidana agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau di- gunakan untuk menjangkau delik agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pas- al 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terha- dap Ketertiban Umum. Dimasukkannya delik agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum terse- but karena delik agama secara umum dini- lai bertentangan atau melanggar memba- hayakan kepentingan umum/masyarakat. Singkatnya kejahatan terhadap agama ada- lah kejahatan terhadap ketertiban umum.
Ditinjau dari segi materi ataupun pelak- sanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap “golongan pen- duduk”, atau dengan kata lain; pasal ini menghendaki perlindungan terhadap “ ora- ng ”, baik orang itu termasuk dalam “ golon- gan ” yang diakui sah menurut undang-un- dang negara, maupun karena golongan menurut “agamanya”. Objek yang dilind- ungi adalah “ orang ”, yang dilindunginya adalah bukan fisiknya, tetapi rasa kehor- matan diri orang itu. Serangan terhadap harga diri orang itu yang tergabung dalam suatu golongan mengakibatkan “ gang- guan ” terhadap orang itu yang kemudian menjurus kepada terganggunya “ketertiban umum” dengan asumsi dilakukan depan umum. Maka, suatu pernyataan perasaan dimuka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan aga- ma, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP. 5 Adapun ketentuan dalam Pas- al 156 a KUHP selengkapnya berbunyi seb- agai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun,  barang siapa dengan sengaja di muka umum me- ngeluarkan perasaan atau melakukan per- buatan;
a.  yang ada pada pokoknya bersifat per- musuhan, penyalahgunaan atau pe-
5 Oemar Seno Adji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Jakarta: Erlangga, 1981,  hlm.298
nodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Untuk mengetahui lebih lanjut dari kelemahan yang terdapat dalam perumu- san dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP per- lu disimak beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhaya S Pradja dan Ahmad Syihabuddin yaitu seb- agai berikut:
Pertama , dalam Pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang “delik agama”. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang “de- lik agama” tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini; “orang” atau “agama”. Di dalam kasus Soetisna, kita menemukan adanya perlindungan terh- adap golongan agama yang tergabung dalam suatu golongan menurut ket- atanegaraan, perlindungan mana untuk melindunginya dari “penghinaan”, ‘ke- bencian” golongan seagamanya tapi dari golongan yang berbeda menurut golon- gan susunan ketatanegaraan. Masuknya pasal ini dalam Bab Kejahatan terhadap ketertiban umum, punya konsekuensi bahwa penghinaan terhadap suatu golongan agama salah satu sebab tim- bulnya kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat dipidana.
Kedua , Pasal 156 KUHP ini, perlu dijelaskan lebih terperinci mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran islam merupakan pasal yang me- nyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran islam “penghinaan itu tidak diisyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbua- tan itu “mengganggu ketertiban umum” bahkan menurut ajaran islam, bila ses- eorang dihina, dan tidak memberikan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
526~537
reaksi apa-apa demi memelihara kehor- matannya, ia adalah berdosa.
Ketiga , tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana “ relatif ”, maksudnya, perbuatan itu dapat diper- ingan yang seolah dapat memperboleh- kan perbuatan itu, bila dilakukan seperti dalam “masa kampanye”. Ini ber- tentangan dengan asas hukum “ menge- nai “larangan berbuat kejahatan ”. Bagai- manapun bentuknya dan di manapun dilakukan, tetap dilarang. Karena nega- ra kita berdasarkan kepada “Ketuhanan yang Maha Esa”. Tuhan melarang ber- buat jahat.
Keempat , Pasal 156 a KUHP yang dituangkan di dalam Undang-undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965, menghen- daki adanya “ delik agama ”, secara umum; perlindungan terhadap agama- agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun demikian, pasal ini menjadi kurang berbobot den- gan  adanya  kalimat; “ dimuka umum ”, yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156 KUHP. Jadi di sini akan lebih dominan “kepentingan umum” daripa- da “ kepentingan agama ”. Lain daripada itu bentuk perbuatan yang dapat dikate- gorikan ke dalam “ penodaan agama ” itupun masih bersifat umum. Ini me- mungkinkan adanya penafsiran-penfa- siran yang ber beda, menurut pandangan agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Pasal ini pun belum mampu untuk melindungi agama dari “ penyalahgunaan/penyalah tafsiran atas  ajaran-ajaran agama ”. Hal ini kare- na adanya Pasal-pasal sebelum pasal ini (Pasal 4 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP) yang mengatur hal itu secara tersendiri, dan tidak dengan proses Pen- gadilan secara langsung.
2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Agama Dalam KUHP
Para ahli hukum umumnya mengidenti- fikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persolan mendasar tersebut adalah masalah per- tanggungjawaban pidana ( responsibility ). 6 Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan an- caman oleh peraturan perundang-undan- gan terhadap suatu perbuatan. Hal ini di- dasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tin- dak pidana.
Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebel- umnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana di- lakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “ tiada pidana tanpa kesalahan ”. 7 Dengan demikian dalam menentukan per- tanggungjawaban pidana maka sebelum- nya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan diperlu- kan kesalahan. Namun tidak setiap pem- buat yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal terse- but sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dipertanggungjawabkan). 8 Dengan kata lain, pembuat dapat melaku- kan tindak pidana tanpa mempunyai kes- alahan, tetapi sebaliknya pembuat tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak
6 Lihat Herbert L Packer, The Limit of The Criminal Sanction , California: Stanford University Press, 1968.p. 54. 7 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: kencana Prenada media, 2006, hlm.20. Asas ini dikenal dengan “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.153.
8 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm.155.
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
melakukan perbuatan yang bersifat mela- wan hukum.
Untuk adanya kesalahan menurut Moelyatno harus dipikirkan dua hal di samping melakukan tindak pidana, sebagai berikut:
a. adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu, dan
b. adanya hubungan yang tertentu an- tara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. 9
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyer- tai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau keal- paan. Dikatakan bahwa kesengajaan ( do- lus ) dan kealpaan ( culpa ) adalah bentuk- bentuk kesalahan ( schuldvormen ). Di luar dua bentuk ini, KUHP (dan kira-nya juga negara-negara lain) tidak mengenal macam kesalahan lain.
3.  Pemidanaan dalam KUHP.
Adresat hukum pidana adalah masyara- kat pada umumnya dan juga penguasa, dalam arti aparatur penegak hukum. 10
Aparat penegak hukum yang tergabung dalam rangkaian integrated criminal justice system merupakan pengemban hukum dalam rangka mewujudkan keseluruhan stelsel sanksi pidana.
Pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuh- kan pemidanaan oleh hakim. 11 Pasal 10
9 Ibid
10 Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.68.
11 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta:
KUHP menyebutkan dua jenis pidana yaitu:
1.  Pidana pokok;
2.  Pidana tambahan.
Menurut  Andi Hamzah dan Siti Raha- yu, “pidana pokok dan pidana tam bahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut berlaku juga bagi delik-delik dalam perundang-undangan khusus terse- but yang berada diluar KUHP, kecuali di- tentukan lain dalam peraturan perundang- undangan khusus tersebut. 12
Adanya pengaturan pedoman pemidan- aan secara eksplisit, misalnya dalam Buku I maupun dalam penjelasan KUHP, menu- rut penulis pada dasarnya tidak menjadi- kan pengertian pedoman pemidanaan han- ya sebatas pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pedoman pemidanaan saja, karena pada dasarnya secara umum atau keseluruhan ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Un- dang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pemidanaan.
Sebagai catatan hendaknya dalam men- genakan pidana hendaknya perlu dipahami tentang hakekat/tujuan pemidanaan seb- agai dasar legitimasi untuk mencegah ter- jadinya kejahatan ( crminaliteits preventie ) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat ( social defence ) sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial ( social wel- fare ). Alasan pembenar adanya pidana juga terlihat dari pernyataan Roeslan Saleh bah- wa “pidana adalah reaksi atas delik, dan berujud suatu nestapa yang dengan senga- ja ditimpakan negara pada pembuat delik”. 13 Masalah pemidanaan juga mendapat perhatian Plato dan Aristoteles yang mengatakan “pidana itu dijatuhkan
Akademika Pressindo, 1981, hlm.28
12 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem ... ibid, hlm.45
13 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara baru, 1978, hlm.5.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
526~537
bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat kejahatan”. 14
Namun sangat disayangkan di dalam KUHP ketentuan mengenai tujuan dan pe- doman pemidanaan tidak dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I KUHP. Tidak dicantumkannya secara tegas/eksplisit ma- salah tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam KUHP membawa akibat yang cende- rung destruktif. Hal tersebut seperti din- yatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa seringkali tujuan pemidanaan dilupakan dalam praktek atau putusan pengadilan. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tu- juan pemidanaan sangat fundamental karena tujuan inilah yang merupakan ji- wa/roh/spirit dari sistem pemidanaan 15
Oleh karena itu, maka pemidanaan juga harus merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pemidanaan harus diarah- kan untuk tercapainya tujuan pemidanan. Menurt  WHM Jonkers tujuan-tujuan pemidanaan sebagai berikut: 16
1. tujuan untuk mempengaruhi peri- laku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam meng- golongkan tujuan ini dapat dibeda- kan antara pengaruh ditujukan ke- pada para delinkuen dan perilaku orang-orang lainnya.
2. tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang dit- imbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.
‘Cara melakukan tindak pidana’, ‘pan- dangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan’ dan ‘apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana’, adalah hal-
14 W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan-G hlmia Indonesia, 1997, hlm.
15 Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007
16 Loeby Luqman, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Data Com, 2001, hlm.16.
hal yang berhubungan dengan ‘keseriusan’ suatu tindak pidana. Hal ini lebih banyak menentukan sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pem- buat, hanya dapat terbentuk jika yang ber- sangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengingat kesalahan pem- buat, hanya dapat terbentuk jika yang ber- sangkutan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ditetapkannya kesalahan sebagai ‘pedoman pemidanaan’ telah mencakup hal-hal terse- but. Artinya kesalahan harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum perbuatan. Melawan hukum adalah bagian dari kes- alahan pembuat. Atau dengan kata lain ‘ti- ada kesalahan tanpa tindak pidana yang melawan hukum’. Sementara itu motif dan tujuan melakukan tindak pidana’, dan si- kap batin pembuat tindak pidana’, merua- pkan hal-hal yang menentukan bentuk- bentuk kesalahan.
Dengan demikian, asas tiada pertang- gungjawaban pidana tanpa kesalahan ber- fungsi untuk menentukan apakah pembuat dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana. Dapat dipidan- anya pembuat, yang ‘terbatas’ pada pem- buat yang melakukan tindak pidana den- gan kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar dapat dipidananya pembuat secara proporsional dalam arti ‘pidana hanya dapat dijatuhkan sebanding dengan kesala- han pembuat’. Asas proporsionalitas seb- agai asas dan dasar dalam pembatas penge- naan pidana. Artinya penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana tidak akan dipidana lebih daripada kesalahan yang dilakukan.
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Upaya Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
1.  RUU KUHP 2005
1). Kriminalisasi Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005
Dari perumusan-perumusan dalam beberapa RUU KUHP tampak, bahwa usaha-usaha pembaharuan tersebut di samping berusaha untuk menyerap pe- mikiran-pemikiran nasional serta nilai- nilai sosial budaya atas dasar manusia, alam dan tradisi Indonesia yang tercer- min dari Pancasila dan UUD 1945, juga harus berusaha menyesuaikan diri den- gan kecenderungan-kecenderungan uni- versal/internasional. Dengan demikian materi RUU KUHP (sistem hukum pidana dan asas-asasnya), ingin difor- mulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar sebagaimana diungkapkan pada pemba- hasan sebelumnya.
RUU KUHP diformulasikan ber- dasarkan pada ide keseimbangan mono- dualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan indivi du/ perorangan, perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, fak- tor objektif dan subjektif, kriteria formil dan materiel, kepastian hukum dan ke- adilan, dan nilai-nilai nasional dan ni- lai-nilai global/universal. Nilai-nilai ke- se imbangan  tersebut  kemudian  di   wu   judkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu tindak pida na, pertang- gungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan.
2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005
Rancangan KUHP, menurut Barda Nawawi Arief yang direncanakan berto- lak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, artinya mempertim- bangkan keseimbangan dua kepentin- gan masyarakat dan kepentingan indivi- du dan pandangan inilah yang dikenal dengan prinsip “ daad-dader strafrecht ”
yang memperhatikan baik segi perbua- tan (obyektif) maupun pelakunya (sub- yektif). Perumusan tersebut memper- luas eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Per- luasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pe- mikiran untuk mewujudkan dan se- kaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan ke- pentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan. 17
Dengan pertimbangan bahwa aga- ma merupakan kepentingan hukum yang cukup besar maka dalam Konsep RUU KUHP pengaturan tentang delik agama diatur secara tersendiri yaitu dalam Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Be- ragama, yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Bagian Kesatu yang mengatur Tin- dak Pidana terhadap Agama yang terdi- ri dari dua paragraf yaitu Paragraf 1 ten- tang Penghinaan terhadap Agama yang terdiri dari Pasal 341 sampai dengan Pasal 344 dan Paragraf 2 tentang Peng- hasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama diatur dalam Pasal 345 Konsep RUU KUHP. Sedangkan pada Bagian Kedua yaitu Tindak Pidana terh- adap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yang terdiri dari dua Paragraf. Paragraf 1 tentang Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan yaitu dalam Pasal 346 dan Pasal 347 dan Paragraf 2 tentang Peru- sakan Tempat Ibadah yaitu Pasal 348 Konsep RUU KUHP.
Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan-pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tin-
17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., op.cit, hlm.108
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
526~537
dak pidana umum tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur diluar KUHP. Menurut Muladi 18 crime stipula- tion policy dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen) cukup kom- pleks. Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keaman- an dan perkembangan teoritis dan em- piris dalam bidang hukum pidana. As- pek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderun- gan-kecenderungan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Selan- jutnya dikatakan bahwa perhatian terh- adap tindak pidana di luar KUHP san- gat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai perkembangan.
3) Sistem Perumusan Pertanggungjawa- ban Pidana Dalam RUU KUHP 2005
Kebijakan  pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggung- jawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentu- kan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya se- seorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kes- alahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasar- kan kesalahan, pada prinsipnya ses- eorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk me-
18 Muladi, Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/PTS Se Indonesia 1993, hlm.2
nentukan jenis-jenis pidana dan jum- lah pidananya.

## 4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana,
Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan La- manya Pidana Tindak Pidana Agama Dalam RUU KUHP 2005
Perumusan sanksi pidana bagi kor- porasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat ku- mulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggu- naan sistem dua jalur ( doubel track sys- tem ) ini akan lebih efektif dalam per- tanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-mo- tif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diter- apkan sanksi pidana yang bersifat ekon- omis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menye- babkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan san- gat tidak efektif untuk korporasi.
5) Pedoman Pemidanaan dalam RUU KUHP 2005.
Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh  Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain su- dah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. 19 Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarto,  Roeslan Saleh mengemukakan “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpak- an negara pada pembuat delik itu”. 20 Oleh karena itu bagian terpenting suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
19 Sudarto, yang dikutip dalam Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Akademika Presindo, jakarta: 1993. hlm.27
20 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1978 hlm.5
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
(KUHP) adalah stelsel pidananya. Stel- sel tersebut mencakup pengaturan ten- tang jenis-jenis pidana ( strafsoord ), be- rat ringanya pidana ( strafmaat ), dan cara bagaimana pidana dilaksanakan ( strafmodus ). Pemahaman akan penting- nya stelsel tersebut menurut Muladi di- dasarkan atas pendirian, bahwa stelsel pidana suatu KUHP pada hakikatnya merupakan pencerminan nilai-nilai sos- ial budaya suatu bangsa. 21 Oleh kare- nanya pembaharuan hukum pidana (KUHP) dapat dipahami sebagai usaha mewujudkan sistem hukum pidana seb- agai satu kesatuan sistem yang bertu- juan ( purposive system ) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. 22
B. Perbandingan Dengan Berbagai Negara.
Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legisla- tor) hendaknya melakukan kajian per- bandingan dengan negara-negara lain. Menurut  Rene David dan Brierley 23 , man- faat dari perbandingan hukum adalah :
a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum na- sional kita sendiri;
c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubun- gan/suasana yang baik bagi perkemban- gan hubungan-hubungan internasional.
Pada umumnya dihampir semua negara di dunia agama merupakan suatu kepent-
21 Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1988, hlm.21.
22 Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004, hlm.17
23 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.18;
ingan hukum yang wajib dilindungi. , se- hingga setiap negara yang menggunakan internet pasti akan terkena dampak negat- ifnya, termasuk delik agama. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif penyebaran delik agama melalui internet.
Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan delik agama di Indonesia memerlukan kajian perband- ingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan delik agama , baik melalui kebijakan kebi- jakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masu- kan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, je- nis sanksi pidana dan lain sebagainya. Se- lain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan yang bersa- ranakan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para leg- islator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat In- donesia, karena hukum merupakan kebu- tuhan masyarakat dan akan diterapkan ke- pada masyarakat.

## KESIMPULAN
Hukum pidana saat ini yang digunakan dalam upaya penanggulangan delik agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun mengandung be- berapa kelemahan atau kekurangan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Adanya perumusan tersebut me- nitikberatkan perlindungan terhadap ke- tentraman orang beragama bukan agama yang dijadikan sebagai objek perlindun- gan. Namun jika dilihat secara redaksional terlihat bahwa perumusan dalam KUHP menghendaki perlindungan terhadap aga-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
526~537
ma. Artinya agama dipandang sebagai ke- pentingan hukum atau objek yang wajib dilindungi. Dengan demikian ada ketidak harmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik.
Dalam upaya penanggulangan delik aga- ma khususnya yang berkaiatan dengan ke- bijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggu- langan delik agama dalam RUU KUHP 2005 dirumuskan sebagai tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. formulasi hukum pidana yang akan datang khusunya yang mengatur ten- tang delik agama juga seyogyanya dapat di- rumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :
Pertama, kebijakan formulasi tindak pidana, meliputi pengintegrasian delik aga- ma, subjek tindak pidananya terdiri dari orang dan/atau korporasi, rumusan tindak pidananya bersifat khusus/eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis delik agama yang terjadi, serta perumusan bentuk perbuatan delik agama
secara kongkrit sebagai unsur tindak pidana dalam RUU KUHP 2005.Kedua, ke- bijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawa- ban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), prinsip pertanggungjawaban yang ketat (strict liability) dan prinsip per- tanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Adanya penetapan korporasi se- bagai subyek tindak pidana hendaknya di- sertai dengan sistem perumusan pertang- gungjawaban korporasi yang jelas dan rinci.Ketiga, kebijakan formulasi sistem pidana dan pemidanaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif -alternatif, sistem peru- musan lamanya pidana menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus, jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang/ kor- porasi, baik secara fisik/nyata maupun vir- tual/ dunia maya. Formulasi sistem pidana dan pemidanaan ini disertai dengan peru- musan pedoman dan aturan pemidanaan yang berorientasi pada orang dan kor- porasi.

## Daftar Pustaka
Bonger, W. A. Pengantar Tentang Kriminologi , Jakarta: PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1997
Hamzah, Andi, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 1981
Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: kencana Prenada media, 2006
Luqman, Loeby, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta: Data Com, 2001
Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Muladi, “ Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas di Indonesia ”, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 2-1988
Muladi, Perkembangan Tindak Pidana dalam KUHP Mendatang, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Nasional
Idi Amin| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam ........
Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-Dosen PTN/ PTS Se Indonesia 1993
Nawawi Arief, Barda, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP , Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007
Packer, Herbert L. The Limit of The Criminal Sanction , California: Stanford University Press, 1968
Pradja, Juhaya S dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia , Bandung: Angkasa
Saleh, Roeslan. Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
Seno Adji, Oemar. Hukum Pidana Pengembangan , Jakarta: Erlangga, 1985
________, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik , Jakarta: Erlangga, 1981
Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Peran Universitas Diponegoro Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
Sulaiman, F Sugianto. Penodaan Agama, Suatu Delik Pidana , http:// us.click.yahoo.com/lMct6A/Vp3LAA/i1hLAA/b0VolB/TM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007.