Vol. 2, No. 2, Desember 2021
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN RUMAH SWADAYA (BRS) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA
Eka Vylawati 1
1 Pemda Kabupaten Kayong Utara Korespondesi Penulis Utama: eka.vylawati@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aimed  to  describe  and  analyze  the  policy  implementation  process  of  Self-Supporting House Aid at Sukadana District of Kayong Utara Regency in 2020. Based on the result of this study, it was known that the purpose and mechanism of the implementation of Self-Supporting House Aid at Sukadana District of Kayong Utara Regency was not in line with the purpose and mechanism arranged by  Ministry  of  Public  Works  and  Public  Housing  Number  07/PRT/M/2018,  quality  and  quantity  of human resources, facilities and infrastructures of Public Housing Office of Kayong Utara Regency as the implementer of the program was still low, and there were also political policies which could hamper the  program,  and  the  lack  of  understanding  of  the  implementer  towards  this  program.  Based  on  the background  above,  the  researcher  recommends  that  the  policy  implementation  of  Self-Supporting House Aid program at Sukadana District of Kayong Utara Regency can run maximally as the Public Housing  Office  to  obey  the  Ministry  of  Public  Works  and  Public  Housing  regulation  Number 07/PRT/M/2018  and  its  attachment  on  Circular  Letter  from  General  Director  of  Home  Provision Number 12/SE/Dr/2018 in implementing the program’s policy, to support the quality improvement and the resource quantity by adding technical personnel and supporting budget, to socialize thoroughly to the  society,  to  increase  effective  communication  among  stakeholders,  and  to  arrange  Standar Operasional Prosedur (SOP)

## Keywords: Implementation, Policy, Self-Supporting House Aid

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  implementasi  kebijakan Bantuan  Rumah  Swadaya  (BRS)  di  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara  Tahun  2020. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  tujuan  dan  mekanisme  pelaksanaan  Bantuan  Rumah Swadaya (BRS) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 belum sesuai dengan tujuan  dan  mekanisme  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor 07/PRT/M/2018,  kualitas  dan  kuantitas  sumberdaya  manusia,  sarana  dan  prasarana  Disperkim-LH Kabupaten  Kayong  Utara selaku  pelaksana  BRS  masih  rendah,  adanya  kebijakan  politis  yang  dapat menghambat  pelaksanaan  BRS  dan  masih  kurangnya  pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan BRS. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merekomendasikan agar implementasi kebijakan BRS di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara dapat berjalan lebih maksimal antara lain Disperkim- LH  Kabupaten  Kayong  agar  mempedomani  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  07/PRT/M/2018  dan Lampiran  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Penyediaan  Perumahan  Nomor:  12/SE/Dr/2018  dalam implementasi kebijakan BRS, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Disperkim- LH dengan penambahan tenaga teknis dan anggaran penunjang BRS, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh  kepada  masyarakat,    meningkatkan  komunikasi  yang  efektif  antara  s takeholder ,  perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Rumah Swadaya (BRS).

## JPASDEV
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
1. PENDAHULUAN
Kebijakan Bantuan Rumah Swadaya (BRS)  merupakan  upaya  yang  dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan dengan mendorong pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak  dalam  lingkungan  yang  sehat  dan aman secara swadaya. Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor:  07/PRT/M/2018  tentang Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya. Disebutkan bahwa Bantuan Stimulan
Perumahan  Swadaya  (BSPS)  merupakan program  pemerintah  berupa  bantuan  yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk  mendorong dan  meningkatkan  keswadayaan  dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana,  saran  dan  utilitas  umum. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan keswadayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat termotivasi untuk membangun dan memperbaiki rumah yang layak huni pada
lingkungan  yang  sehat  serta  aman dan  harmonis.  Sasaran  dari  program  ini yaitu  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah  dan  memiliki  rumah  tidak  layak huni.
Tingkat  keberhasilan  pelaksanaan Kebijakan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di  Kab.  Kayong  Utara  termasuk  di Kecamatan Sukadana masih belum maksimal. Terdapat beberapa permasalahan dalam  Implementasi  BRS  di  Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara diantaranya  yaitu  pelaksanaan  perbaikan rumah  yang  tidak  dilakukan  dengan  cara swadaya, atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Kondisi seperti ini tidak lepas dari minimnya pendampingan
dan  pengawasan  dari  fasilitator  dan  tim teknis.  Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya implementor  serta  kurangnya  komunikasi antar  pelaksana  program  juga  menjadi penyebab  masyarakat  penerima  bantuan masih kurang paham terhadap bantuan yang akan  mereka  terima,  yang  pada  akhirnya mengakibatkan  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan kebijakan yang termuat dalam isi  kebijakan  BRS  menjadi  sulit  untuk dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan  menganalisis  pelaksanaan  kebijakan Bantuan  Rumah  Swadaya  (BRS)  di Kecamatan  Sukadana  kabupaten  Kayong

## JPASDEV
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Utara,  dikaji  melalui  aspek  standar  dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana,  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi  dan  kecenderungan  pelaksana ( disposision ).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan  di  Kecamatan  Sukadana, Kabupaten  Kayong  Utara,  pada  bulan Februari  sampai  dengan  Mei  tahun  2021. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yaitu teknik penentuan  sumber  informasi  berdasarkan penilaian penulis mengenai siapa saja yang memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  sampel, sedangkan penentuan jumlah informan yang berasal dari masyarakat penerima bantuan di Kec. Sukadana menggunakan teknik snowball yakni menentukan informan dalam jumlah  kecil,  kemudian  membesar  jika informan  yang  telah  ditentukan  belum memberikan  informasi  atau  data  yang dibutuhkan oleh penulis, sampai adanya titik jenuh dimana informasi dirasa cukup .
Adapun  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi,  dengan  instrument  penelitian
berupa  pedoman  wawancara  dan  alat-alat dokumentasi.  Sedangkan  uji  kredibilitas data  pada  penelitian  ini  menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa  sumber  dan  triangulasi  metode yaitu adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan  dengan  cara  mengecek  data sejenis  tetapi  menggunakan  teknik  atau metode  pengumpulan  data  yang  berbeda, Sedangkan  teknik  anaisis  data  yang digunakan adalah analisis data induktif yaitu penarikan  kesimpulan  yang  berangkat  dari fakta-fakta  khusus,  untuk  kemudian  ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah- langkah  untuk  menganalisis  data  dalam penelitian ini antara lain meliputi pengumpulan  data,  reduksi  data  ( Data Reduction ) dengan memilah dan merangkum  data,  penyajian  data  ( Data Display ), verifikasi dan pengambilan kesimpulan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mencoba menganalisis kesesuaian implementasi Kebijakan Bantuan  Rumah  Swadaya  (BRS)  di Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Kayong Utara  tahun  2020  menggunakan  teori  Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan teori Van

## JPASDEV
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Meter  dan  Van  Horn  (Winarno  2012:161) terdapat  enam  variabel  yaitu  standar  dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi,  sikap  pelaksana  dan  kondisi sosial, politik dan ekonomi.

## 3.1. Standar dan Tujuan Kebijakan
Standar  dan  tujuan  kebijakan merupakan  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi  kinerja  implementasi kebijakan.  Apabila  standar  dan  tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi  dan  mudah  menimbulkan konflik diantara para agen  implementasi. Standar  atau  tujuan  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana
Kabupaten
Kayong Utara adalah Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum dan Perumahan
Rakyat  Nomor  07/PRT/M/2018  tentang Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya sedangkan dalam pelaksanaannya mengacu  kepada  Surat  Edaran  Nomor 12/SE/Dr/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan  Dana  Alokasi  Khusus Bidang  Perumahan  dan  Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya yang telah memiliki  ukuran  yang  jelas  yaitu menurunkan  angka  rumah  tidak  layak huni  secara  swadaya.  Tujuan  Bantuan stimulan  Perumahan  Swadaya  ialah untuk memberdayakan Masyarakat
Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  agar mampu  membangun  dan  meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.
Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat  Nomor  29/Prt/M/2018  Tentang Standar  Teknis  Standar  Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat  disebutkan  bahwa untuk  dapat  disebut  rumah  layak  huni, maka harus mempertimbangkan berbagai  aspek  seperti  keselamatan bangunan,  kecukupan  minimum  luas bangunan  serta  kesehatan  penghuni. Sementara  menurut  Peraturan  Menteri Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah  Tidak  Layak  Huni  Dan  Sarana Prasarana  Lingkungan  menyebutkan bahwa  kriteria  Rumah  tidak  layak  huni (Rutilahu) adalah sebagai berikut :
a. Dinding  dan/atau  atap  dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
b. Dinding  dan/atau  atap  terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
c. Lantai terbuat dari tanah, papan,

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
d. Tidak  memiliki  tempat  mandi, cuci, dan kakus;
e. Luas  lantai  kurang  dari  7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
Masyarakat Berpenghasilan Rendah  yang  telah  ditetapkan  menjadi penerima bantuan kemudian membentuk Kelompok  Penerima  Bantuan  (KPB) yang  terdiri  dari  7  atau  sampai  11, dengan harapan mereka yang tergabung didalam  KPB  tersebut  dapat  saling membantu  dalam  proses  pelaksanaan BRS mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Dengan  kata  lain  pembangunan  rumah swadaya juga turut  membangun budaya gotong royong dimasyarakat agar kembali   kuat.  Penulis  melihat  bahwa implementor program ini belum memiliki ketegasan dengan membiarkan masyarakat  bekerja  secara  individual. Implementor baik dari Dinas Perumahan Rakyat,  Kawasan  Permukiman  dan Lingkungan  Hidup  Kab.  Kayong  Utara maupun  fasilitator  belum  mampu  untuk mengajak  masyarakat  sadar   dan  paham dengan  konsep  pemberdayaan  yang
melekat didalam kebijakan BRS. Kurangnya  kesadaraan  KPB  dalam melaksanakan pembangunan rumah secara  swadaya  tentunya  dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan  tujuan  dari  pelaksanaan  kebijakan BRS  itu  sendiri,  namun  demikaian pembangunan  BRS  di Kecamatan Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara periode  2020  telah  seluruhnya  selesai dan dapat dihuni oleh masyarakat.
Berdasarkan  pedoman  teknis dalam pelaksanaan BRS Lampiran Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Penyediaan Perumahan Nomor: 12/SE/Dr/2018
tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang  Rumah  Swadaya,  verifikasi usulan dilakuakan untuk menilai kelayakan usulan agar dalam pengimplementasian BRS dapat mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dan lebih  tepat  sasaran.  Adapun  verifikasi yang  dilakukan  dalam  implementasi BRS di Kecamatan Sukadana tahun 2020 tidak melibatkan keseluruhan tim teknis kegiatan  dan  hanya  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dan  tenaga  fasilitator lapangan hal ini tentunya akan berpengaruh  terhadap  tingkat  kesalahan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
dalam  melakukan  verifikasi.  Pemilihan pihak  ketiga  sebagai  penyedia  bahan bangunan  juga  ditetapkan  terpusat. Pemilihan pihak ketiga haruslah memperhatikan aspek lokasi, jarak toko bangunan  sebagai  penyedia  bahan bangunan  dengan  desa  lokasi  penerima bantuan  tentunya  akan  berpengaruh terhadap proses distribusi barang, ditambah  lagi  dengan  kendala  cuaca serta  kendala  sarana  dan  prasarana tentunya  akan  berpengaruh  terhadap proses penyelesaian rumah.
Kendala  dalam  impelementasi BRS  di  Kecamatan  Sukadana  adalah mencapai  target  pelaksanaan,  yaitu pembangunan rumah harus selesai dalam waktu  sekitar  3  bulan.  Hal  ini  dapat terjadi  dikarenakan  oleh  kendala  cuaca seperti hujan sehingga penyedia kesulitan  mengantar  bahan  bangunan. Pencapaian  tujuan  kebijakan  BRS  di Kecamatan  Sukadana,  yaitu  untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang ada  di  Kab.  Kayong  Utara  sudah terpenuhi,  tetapi  tujuan  keswadayaan masyarakat  belum  tercapai.  Hal  ini dikarenakan  pelaksanaan  isi  kebijakan berdasarkan  penilaian  penulis  belum memenuhi  tujuan-tujuan  kebijakan  atau belum  sesuai  dengan  ukuran-ukuran
dasar  kebijakan,  namun  masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik kebijakan BRS untuk melakukan perbaikan  rumah berdasarkan ketentuan menjadi  rumah  layak  huni,  yakni perbaikan atap, lantai dan dinding.

## 3.2. Sumber Daya
Sumber  daya  menjadi  hal  yang penting  dalam  implementasi  sebuah kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada sejauh mana ketersediaan sumber  daya  mampu  mengalokasi standar dan sasaran kebijakan. Untuk itu, Van  Meter  dan  Van  Horn  membagi sumberdaya  menjadi  dua  yaitu  sumber daya  manusia  ( human  resources )  dan sumber  daya  non-manusia  ( non-human resources ) ( Winarno 2012:161 ).

## 3.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang dimaksud dalam implementasi kebijakan BRS di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong  Utara  tahun  2020  adalah  Tim Teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan serta  pegawai  di  Disperkim-LH  yang ditetapakan  dengan  Keputusan  Bupati Kayong  Utara  Nomor:  149.A/PKLH- I/II/2020  tentang  Tim  Teknis  Kegiatan Bantuan  Rumah  Swadaya  dan  Bantuan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Bahan  Bangunan  Untuk  Rehab  Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  Kawasan  Permukiman dan Lingkungan Hidup,
2. Kabid Perumahan dan Kawasaan Permukiman,  Sekretaris  Dinas Perumahan  Rakyat,  Kawasan Permukiman  dan  Lingkungan Hidup,
3. Kasi  Pembangunan  Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kasi Prasarana dan Utilitas Umum,
4. Kasi Perekonomian Sumber Daya  Alam  Infrastruktur  dan Kewilayahan II,
5. Kepala  Bidang  Cipta  Karya, Kepala  Bagian  Hukum  Setda KKU,
6. Camat, dan
7. Kepala desa.
Tim Teknis dibantu oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat  penerima  bantuan.  Tenaga Fasilitator Lapangan direkrut dari masyarakat  yang  memiliki  pendidikan minimal  D3  melalui  tes  dan  ditetapkan dengan  Surat  Perintah  Tugas  Kepala
Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan Permukiman  dan  Lingkungan  Hidup Nomor: 800/006.1/PKLH.I. Pembentukan  Tim  Teknis  dan  TFL  ini dimaksudkan  agar  pelaksanaan  dari kebijakan  BRS  dapat  berjalan  secara optimal.  Didalam  Surat  Edaran  Nomor 12/SE/Dr/2018  sudah  diatur  bahwa  1 (satu) orang Tenaga Fasilitator Lapangan dalam mendampingi masyarakat  dibatasi  maksimal  50  (lima puluh) orang  MBR, oleh karena jumlah MBR yang menjadi penerima bantuan di Kecamatan  Sukadana  berjumlah  35 orang  (35  unit  rumah)  maka  cukup  1 (satu)  orang  Tenaga  Fasilitor  Lapangan di Kecamatan Sukadana.
Sumberdaya  manusia  di  Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Disperkim-LH  Kab.  Kayong  Utara masih  kurang  secara  kuantitas  maupun kualitas. Dikatakan kurang secara kuantitas  karena  jumlah  pegawai  yang ada  masih  sangat  kurang.  Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukaiman memiliki 8 (depan) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2  (dua)  orang  Kepala  Seksi,  dan  4 (empat) orang staf , dan  dengan jumlah pegawai  tersebut  tentunya  tidak  dapat secara  maksimal  menjalankan  seluruh

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
kegiatan yang ada di Bidang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman.  Dikatakan kurang  secara  kualitas  karena  dari  8 (delapan)  orang  pegawai  yang  ada  di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukaiman  hanya  ada  3  (tiga)  orang staf laki-laki yang mampu melakasanakan  monitoring  pelaksanaan pembangunan  BRS  secara  maksimal sedangkan 5 (lima) orang pegawai yang lainnya  yang  merupakan  perempuan tidak mampu secara maksimal melaksanakan  monitoring  pelaksanaan pembangunan BRS. Staf Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman yang berjumlah 4 (empat) orang, hanya 1  (satu)  orang  yang  mampu  menangani semua  aplikasi  yang  ada  di  Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukaiman sekaligus  merangkap  sebagi  petugas  E- Mon DAK.
Kurangnya sumber daya manusia yang  ada  di  Bidang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  tentunya  sangat mempengaruhi kinerja di Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukaiman, termasuk  dalam  proses  implementasi BRS  di  Kecamatan  Sukadana  Kab. Kayong Utara tahun 2020.
3.2.2. Sumber Daya Non-Manusia
Sumber daya finansial merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan. Anggaran pelaksanaan BRS di Kabupaten Kayong Utara yang tertuang didalam  Draft  Rencana  Kegiatan  DAK Fisik  TA.  2020  adalah  sebesar  Rp. 5.425.028.000 (lima milyar empat  ratus dua  puluh  lima  juta  dua  puluh  delapan ribu  rupiah),  terdiri  dari  kegiatan  fisik afirmasi  sebesar  Rp.  5.126.500.000 (lima milyar seratus dua puluh enam juta lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  bantuan Pembangunan Baru (PB) dan
Peningkatan Kualitas (PK), dan kegiatan penunjang afirmasi sebesar Rp.
262.528.000 (dua ratus enam puluh dua juta  lima  ratus  dua  puluh  delapan  ribu) atau  5%  dari  total  anggaran  BRS  tahun 2020  yang  terdiri  dari  honorarium fasilitator  dan  perjalanan  dinas  untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan.
Pada  tahun  2020  Kecamatan
Sukadana Kab. Kayong Utara
mendapatkan anggaran BRS sebesar Rp. 612.500.000  (enam  ratus  dua  belas  juta lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  rincian kegiatan  berupa  bantuan  Peningkatan Kualitas (PK) secara swadaya. Anggaran

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
tersebut untuk 35 (tiga puluh lima) unit rumah bantuan dan sudah termasuk jasa tukang bangunan.  Anggaran BRS untuk 1  (satu)  unit  rumah  adalah  sebesar Rp.17.500.000  (tujuh  belas  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  yang  terdiri  dari Rp.15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah) berupa  bantuan  bahan  bangunan  dan disesuaikan  dengan  rencana  anggaran belanja yang tertuang didalam proposal. Proposal  itu  sendiri  memuat  bahan bangunan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat  untuk  membangun  rumah mereka  dan  disusun  oleh  masyarakat dengan bantuan tenaga fasilitator lapangan. Sedangkan anggaran
sebesasar  Rp.2.500.000  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  sisanya  adalah  untuk jasa tukang bangunan.
Dapat dikatakan bahwa implementasi BRS di Kecamatan
Sukadana  mengalami  kendala  yang besar  pada  sumber  daya  baik  sumber daya  manusia  maupun  sumberdaya  non manusia. Sumber daya manusia khususnya  di  Bidang  Perumahan  dan Kawasan  Permukaiman  masih  kurang secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjadi  kendala dalam proses Implementasi  BRS,  dan  kondisi  ini diperparah  dengaan  minimnya  sarana
dan  prasara  serta  anggaran  penunjang BRS yang ada di Bidang Perumahan dan
Kawasan
Permukiman yang mengakibatkan  implemantasi  BRS  baik dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengawasan  dilakukan  dengan kurang maksimal.

## 3.3. Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi antar organisasi umumnya  dapat  berupa  koordinasi,  ini merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan agar  kebijakan  dapat  berjalan  dengan lancar.  Adapun  Instansi  yang  terlibat dalam  proses  implementasi  kebijakan BRS mencakup Dinas PUPR, Inspektorat, Bappedalitbang, Badan Keuangan  Daerah,  Bank  penyalur, pemerintah  desa  yang  mengusulkan penerima BRS, tenaga fasilitator lapangan  (TFL),  koordinator  di  tingkat Kabupaten/Kota,  dan  toko  pemasok bahan bangunan yang ditunjuk. Diketahui  bahwa  ada  OPD  yang  tidak dilibatkan secara langsung oleh Disperkim-LH Kab. Kayong Utara yaitu Kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum dalam  implementasi  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana tahun 2020. Faktor keterbatasan sumberdaya manusia menjadi penyebab kurangnya

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
komunikasi  antara  Dinas  Perumahan Rakyat,  Kawasan  Permukiman  dan Lingkungan  Hidup  Kab.  Kayong  Utara dengan stakeholder .  Untuk  mendukung keberhasilan  proses  implementasi  BRS komunikasi  dilakukan  secara  tidak lansung  atau  melalui  media  online seperti WhatsApp (WA)  dan  melalui telepon.
Proses  penyiapan  masyarakat penerima bantuan yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, pelatihan,
rembug  warga  yang  didampingi  oleh TFL  diatur  didalam  lampiran  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Penyediaan Perumahan Nomor: 12/SE/Dr/2018
tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang  Rumah  Swadaya.  Hal  ini dimaksudkan  agar  masyarakat  siap menerima  program  dan  bertanggung jawab  terhadap  pemanfaatan  bantuan yang diberikan.
Berbeda dengan komunikasi dengan OPD, komunikasi yang dilakukan  Disperkim-LH  Kab.  Kayong Utara  dengan  pemerintah  desa  yang dalam hal ini adalah desa Harapan Mulia sebagai  lokasi  penerima  BRS  di Kecamatan  Sukadana  dilakukan  secara
intensif  agar  pemerintah  desa  terlibat secara aktif dalam implementasi BRS di Kecamatan Sukadana. Komunikasi antar organisasi  dapat  dilihat  pula  dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim  teknis  kegiatan  BRS  Kecamatan Sukadana  yang  diwakili  oleh  Kepala Desa Harapan Mulia dengan didampingi oleh  fasilitator  lapangan  Kecamatan Sukadana dalam menentukan dan memverifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Disperkim-LH  Kab.  Kayong  Utara melalui  pemerintah  desa  dirasakan kurang  maksimal sehingga  sangat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat mengenai BRS. Masyarakat mengharapkan  adanya  sosialisasi  awal mengenai BRS untuk seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang ada  di  Kecamatan  Sukadana.  Sehingga masyarakat Kecamatan Sukadana memiliki  pemahaman  yang  sama  dan menghindari  multi  persepsi  terhadap masyarakat  yang  ditetapkan  menjadi penerima bantuan.

## 3.4. Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik  badan  pelaksana adalah  mencakup  struktur  birokrasi,

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
norma-norma  dan  pola-pola  hubungan yang  terjadi  dalam  birokrasi,  yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi  suatu  kebijakan.  Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan  dapat  diketahui  bahwa  harus adanya mekanisme implementasi kebijakan  yang  jelas  dan  terarah. Mekanisme  implementasi  kebijakan biasanya  ditetapkan  melalui  prosedur kerja  yang  disebut  sebagai Standard
Operating Procedure (SOP).
Disperkim-LH Kab. Kayong
Utara  belum  menyusun  SOP  sebagai langkah operasional yang bisa
dijadikan pedoman kerja untuk memudahkan, merapihkan, dan
membuat pekerjaan menjadi lebih tertib.
Tanpa adanya standar baku, pengelolaan, pengawasan dan monitoring  serta  evaluasi  pelaksanaan kegiatan menjadi sulit dilakukan. Adapun aktifitas pelaksanaan kegiatan di Disperkim-LH  Kab.  Kayong  Utara hanya  disesuaikan  dengan  tugas  dan fungsi  jabatan  yang  tertuang  didalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan  Permukiman  dan  Lingkungan
Hidup Kabupaten Kayong Utara. Disperkim-LH Kabupaten Kayong Utara khususnya Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman dalam  melaksanakan  kegiatan  tanpa menggunakan  SOP  dan  cenderung mengabaikan  Lampiran  Surat  Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 12/SE/Dr/2018.
Pelaksanaan kegiatan ditugaskan lansung  oleh  kepala  Bidang  Perumahan dan Kawasan Permukaiman dan khusus untuk staf yang ditunjuk sebagai petugas e-Mon  mendapatkan  tugas  tambahan untuk  mengelola  semua  aplikasi  yang berhubungan  dengan  DAK  dan  BRS. Hal  ini  tentunya  sangat  berpengaruh pada  pencapaian  suatu  kegiatan  karena semua kegiatan operasional dapat terkendali  dan  terpantau  dengan  baik apabila  memiliki  SOP  atau  mengikuti aturan-aturan  yang  berlaku,  karena penerapan SOP yang mengikuti peraturan  akan  berdampak  pada  kinerja yang  baik,  karena  seluruh  rangkaian kegiatan  operasional  yang  dilaksanakan akan berjalan dengan semestinya.
3.5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Implementasi  kebijakan  publik

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
tidak  hanya  dipengaruhi  faktor  internal dalam  suatu  organisasi  saja,  faktor eksternal juga dapat memberikan dampak  terhadap  keberhasilan  suatu implementasi.  Faktor  eksternal  ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan,  kondisi  sosial  dan  kondisi politik.  Kondisi  ekonomi  masyarakat Kabupaten  Kayong  Utara  khususnya
Kecamatan
Sukadana sangat
mempengaruhi implementasi BRS
Tahun 2020.  Sebagian besar masyarakat di  Kecamatan  Sukadana  bekerja  pada sektor pertanian, dan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tingginya  jumlah  MBR  (masyarakat berpenghasilan rendah) berbanding lurus dengan tingginya jumlah calon penerima bantuan. Oleh karena itu pemilihan calon penerima bantuan diserahkan sepenuhnya  kepada  Kepala  desa  dan TFL  agar  lebih  tepat  sasaran  dan  untuk menghindari  konflik  antar  Disperkim- LH Kab. Kayong Utara dengan masyarakat kecamatan Sukadana dikemudian hari.
Tidak  hanya  kondisi  ekonomi masyarakat  saja  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  BRS,  tetapi diketahui  bahwa  kebijakan  BRS  di Kecamatan  Sukadana  juga  memberikan
dampak terhadap perekonomian masyarakat. Walaupun pada tahun 2020 terjadi  pandemi  Covid-19  hal  tersebut tidak mempengaruhi implementasi kebijakan BRS di Kecamatan Sukadana, bahkan  dengan  adanya  Kebijakan  BRS pada  masa  pandemi  Covid-19  dapat membantu  perekonomian  masyarakat yang  ada  di  Kabupaten  Kayong  Utara terutama  bagi  masyarakat  yang  bekerja sebagai tukang bangunan dan masyarakat  yang  menyediakan  bahan- bahan bangunan.
Kondisi  sosial  masyarakat  di Kecamatan  Sukadana  pada  tahun  2020 tidak mempengaruhi implementasi kebijakan BRS secara signifikan. Hal ini dikarenakan Disperkim-LH Kab. Kayong  Utara  telah  mengantisipasi terjadinya konflik dengan cara menyerahkan segala urusan yang berhubungan  dengan  masyarakat  secara lansung seperti pemilihan calon penerima  bantuan  dan  verifikasi  calon penerima  bantuan  kepada  pemerintah desa  dan  Tenaga  Faslitator  Lapang (TFL)  agar  pemilihan  calon  penerima lebih  tepat  sasaran  karena  pemerintah desa yang lebih mengetahui secara pasti kondisi masyarakatnya.

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Selain  kondisi  ekonomi  dan kondisi  sosial,  faktor  eksternal  yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan  BRS  adalah  kondisi  politik. Kondisi  politik  erat  kaitannya  dengan badan  legislatif  daerah  Kabupaten
Kayong
Utara. Namun dalam implemantasi  kebijakan  BRS  anggota legislatif  tidak  terlalu  memberikan pengaruh,  hal  ini  dikarenakan  Bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukaiman juga  melaksankan  kegiatan  bantuan perumahan yang sama dengan BRS yaitu Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS).  Kegiatan  ini  bersumber  dana dari  APBN  dan  merupakan  wadah  bagi aspirasi  anggota  legislatif.  Kondisi politik tidak hanya berhubungan dengan anggota legislatif tetapi
juga
berhubungan dengan
kebijakan-
kebijakan  yang  diambil  oleh  pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan BRS, diantaranya yaitu masih ada kebijakan meloloskan calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persayaratan  sebagai  penerima  BRS dikarenakan  calon  penerima  tersebut adalah  keluarga  atau  kerabat  dari pemangku  kepentingan  sehingga  nama penerima  yang  sebelumnya  sudah terpilih  terpaksa  harus  diganti  sebelum
dikeluarkannya SK penetapan penerima BRS. Bahkan setelah SK ditetapkanpun nama  penerima  masih  diusulkan  oleh Kepala Desa untuk diganti dengan alasan penerima tersebut mengundurkan diri.
Pengaruh  politik  tidak  hanya digunakan  dalam  penentuan  penerima BRS  tetepi  juga  pada  saat  proses pembangunan rumah. Masih ada oknum pemangku  kepentingan  yang  mencari keuntungan dari implementasi kebijakan BRS  dengan  menjadi  penyedia  kayu bangunan. Dampak dari kebijakan yang bermuatan  politis  ini  menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan rumah bantuan  juga  mengalami  hambatan karena penyedian bahan baku bangunan tidak  berasal  dari  toko  (penyedia)  yang sah.
3.6. Kecenderungan Pelaksana (disposision)
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal  yang  penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang  akan  mempengaruhi  kemauannya untuk  melaksanakan  kebijakan,  kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
menunjukkan  bahwa  sikap  pelaksana menjadi  variabel  penting  dalam  proses implementasi kebijakan.
Adapun respon implementor yang  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Disperkim-LH Kabupaten Kayong Utara terhadap  kebijakan  BRS  sangat  baik, bukan hanya implementor tetapi masyarakat  Kabupaten  Kayong  Utara juga menyambut baik  adanya kebijakan BRS.  Sejalan  dengan  hal  tersebut implementor  juga  memiliki  preferensi nilai yang baik terhadap kebijakan BRS, hal  tersebut  diketahui  dengan  melihat antusiasme implementor dalam mengusulkan BRS ke kementrian PUPR dan  berusaha  agar  bantuan  yang  di berikan  kepada  Kab.  Kayong  Utara setiap  tahunnya  meningkat.  Namun respon  yang  baik  serta  semangat  dalam mengimplementasikan  kebijakan  BRS tersebut  belum  sejalan  dengan  kognisi atau  pemahaman  implementor  terhadap kebijakan BRS. Kurangnya pemahaman pegawai Bidang Perumahan dan Kawasan  Permukaiman  tidak  terlepas dari  kualitas  sumberdaya  yang  ada  di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukaiman.
Pelaksanaan kebijakan BRS diatur  sepenuhnya  oleh  kepala  bidang
Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kab. Kayong Utara yang tentunya sangat mempengaruhi  kondisi  kerja  karena tidak  menutup  kemungkinan  dapat memicu  konflik  internal.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  pemahaman Kepala bidang mengenai aturan tersebut dan  pentingnya  melaksanakan  kegiatan dengan  mengikuti  aturan.  Adapun penyebab kurangnya pemahaman mengenai  aturan  dalam  pelaksanaan BRS  lainnya  adalah  karena  kurangnya pegawai Bidang Perumahan dan Kawasan  Permukiman  Kab.  Kayong Utara  yang  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  atau  bimbingan  teknis  terkait pelaksanaan BRS.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan  yang  diuraikan,  diketahui bahwa implementasi kebijakan Bantuan Rumah  Swadaya  (BRS)  di  Kecamatan Sukadana  Kab.  Kayong  Utara  tahun 2020 belum dilaksanakan secara maksimal,  dan  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan antara lain :
1. Implementasi  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara  tahun  2020  dilihat  dari

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Standar dan tujuan kebijakan belum berjalan  sebagaimana  diharapkan. Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari proses  impelementasi  BRS  di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara tahun 2020 yang belum secara maksimal mengikuti standar
pelaksanaan  kebijakan  BRS  yang tertuang  didalam  Lampiran  Surat Edaran Direktur Jenderal
Penyediaan  Perumahan  Nomor:
12/SE/Dr/2018.
2. Implementasi  kebijakan  BRS  di
Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara  tahun  2020  dilihat  dari sumber  daya  mengalami  kendala yang  besar.  Sumber  daya  manusia khususnya  di  Bidang  Perumahan dan  Kawasan  Permukaiman  masih kurang  secara  kualitas  maupun kuantitas, dan kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana serta anggaran penunjang BRS yang ada di Bidang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  yang mengakibatkan  implementasi  BRS baik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan kurang maksimal.
3. Implementasi  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong
Utara  tahun  2020  dilihat  dari komunikasi  antar  organisasi  yang dilakukan oleh Disperkim-LH Kab. Kayong Utara dengan Stakeholders dan  Tenaga  Fasilitator  Lapangan masih  belum  maksimal.  Kendala sumberdaya  manusia  dan  anggaran menjadi  tantangan  bagi  Disperkim- LH Kab. Kayong Utara.
4. Implementasi  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara  tahun  2020  dilihat  dari karakteristik badan pelaksana dapat dikatakan belum mampu mendukung implementasi kebijakan BRS  di  Kecamatan  Sukadana  Kab. Kayong Utara tahun 2020
dikarenakan  pelaksanaan  kegiatan yang  tidak  menggunakan  SOP  dan cenderung mengabaikan aturan yang  termuat  di  dalam  Lampiran Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Penyediaan  Perumahan  Nomor: 12/SE/Dr/2018.
5. Implementasi  kebijakan  BRS  di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara  tahun  2020  dilihat  dari kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi yaitu pada kondisi ekonomi, tingginya jumlah MBR yang ada di Kecamatan
Sukadana sangat

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
berpengaruh  terhadap  tingginya jumlah  calon  penerima  bantuan, namun kebijakan BRS memberikan dampak yang positif  terutama  pada masa  pandemi  Covid-19  karena dapat membantu perekonomian masyarakat dengan membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Kab. Kayong Utara. Adapun kondisi sosial di Kecamatan Sukadana tidak memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  implementasi kebijakan  BRS,  berbeda  halnya dengan  kondisi  politik,  dimana masih ada kebijakan-kebijakan yang pada  akhirnya  meloloskan  calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima  BRS,  serta  masih  ada oknum pemangku kepentingan yang mencari keuntungan
dari
implementasi kebijakan BRS.
6. Implementasi  kebijakan  Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara  tahun  2020  dilihat  dari kecenderungan pelaksana ( disposision )  yaitu  implementor memiliki preferensi  nilai yang baik terhadap kebijakan BRS, namun hal tersebut  belum  sejalan  dengan
kognisi atau pemahaman implementor  terhadap  kebijakan
BRS.

## 4.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  disimpulkan  tersebut,  maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi antara lain:
1. Disperkim-LH  Kabupaten  Kayong Utara sebagai leading sector implementasi  kebijakan  BRS  agar mempedomani  Peraturan  Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 dan Lampiran  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Penyediaan  Perumahan Nomor: 12/SE/Dr/2018 dalam implementasi  kebijakan  BRS  di Kab. Kayong Utara.
2. Pemerintah  Daerah  Kab.  Kayong Utara  agar  dapat  bekerjasama dalam  mendukung  implementasi kebijakan BRS dengan
menempatkan sumberdaya
manusia  yang  mumpuni  dibidang teknis  dan  penambahan  anggaran kegiatan pendukung BRS. Memberikan  sanksi  yang  tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas petunjuk pelaksanaan program BRS,  bila  perlu  sanksi  tegas

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
tersebut  bisa  berupa  penegakan hukum.
3. Disperkim-LH  Kabupaten  Kayong Utara hendaknya membagun
komunikasi yang lebih baik kepada
s takeholder .
4. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada  seluruh  masyarakat  desa, sebelum penetapan penerima
bantuan agar tidak terjadi
keselahpahaman mengenai
Implementasi kebijakan BRS.
5. Disperkim-LH  Kabupaten  Kayong
Utara  hendaknya  Menyusun  SOP (Standar  Operasional  Prosedur)
kegiatan agar pelaksanaan kegiatan terarah, lebih mudah untuk dipantau dan dilakukan evaluasi.
6. Disperkim-LH  Kabupaten  Kayong
Utara  dapat  menugaskan  atau mengikut sertakan seluruh pegawai Bidang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  dalam  rapat-rapat koordinasi  dan  sosialisasi,  serta pelatihan dalam rangka peningkatan  pemahaman  terkait implementasi kebijakan BRS.
Referansi Buku:
Penulis Tunggal
AG. Subarsono.( 2006). Analisis Kebijakan
Publik: Konsep Teori dan
Aplikasi .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar Agustino, . (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta . Budiharto, W. (2010). Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta  : Penerbit Andi
Islamy,  M.  I.  (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, L J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung :Remaja Rosakarya
Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Publik  di Negara-Negara Berkembang . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Pasolong,  H.  (2011). Teori  Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif .  Bandung : Alfabeta. ________. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif .  Bandung : Alfabeta.
Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Surakarta: UNS.
Sumaryadi. (2005). Perencanaan Pembangunan  Daerah  Otonom dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama Wahab, S.H. (2004). Analisis Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. ___________________.  2012. Analisis kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.

## JPASDEV
Vol. 2, No. 2, Desember 2021
Winarno, B. (2008). KebijakanPublik Teori dan Proses . Jakarta : PT Buku Kita.
___________________. (2012). Kebijakan Publik,  Teori,  Proses,  dan  Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta : CAPS.

## Penulis Dua atau Tiga
Agus,  E.W.  dan  Dyah,  R.  (2012). Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava
Media
Artikel Jurnal Bawenti. JR, S. F, K. A. (2019).
Implementasi  Program  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya
Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan  Kabupaten  Halmahera Timur .  ejournal.  unsrat.  ac.id.
Eksekutif: https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/ jurnaleksekutif/article/view/27034
Farida,  I .  (2020). Implementasi  Kebijakan
Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya  (Bsps)  Pada  Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang .  Dinamika:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
jurnal.unigal.ac.id.https://jurnal.un
igal. ac .id/index.php/dinamika/arti cle/view/3132
Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019  tentang  Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan  Perolehan  Rumah Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah
Lampiran  Surat  Edaran Direktur Jenderal
Penyediaan  Perumahan  Nomor: 12/SE/Dr/2018  tentang  Pedoman
Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus  Bidang  Perumahan  dan
Permukiman  Sub  Bidang  Rumah
Swadaya