Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 67-92
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR DI DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA PROVINSI ACEH

## Raihan
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: raihan2000@gmail.com

## Abstrak
Mohammad  Natsir  merupakan  salah  seorang  tokoh  dakwah  yang  pemikirannya meliputi  berbagai  bidang.  Ia  adalah  pendiri  DDII (Dewan  Da ‘ wah  Islamiyah Indonesia) yang dinilai konsisten melaksanakan aktifitas dakwah Islam sampai akhir hayatnya. Sebagai buah  perjuangan Mohammad  Natsir, maka berkaitan dengan visi dan  misi  yang dikembangkan  oleh  DDII  Aceh  seharusnya  tidak  banyak  berbeda dengan  yang  ditetapkan  oleh  pusat.  Namun  kenyataannya,  jika  dilihat  dari  aspek aktifitas  yang  dilakukan  belum  sepenuhnya  dapat  diaplikasikan  oleh  DDII  Aceh. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagai  buah  perjuangan  Mohammad  Natsir serta  perpanjangan  kepengurusan  dari  pusat,  maka  berkaitan  dengan  visi  dan  misi yang dikembangkan oleh DDII Provinsi Aceh tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh  pusat.  Demikian  pula  dengan  sebagian  besar  program  yang ditetapkan  DDII Aceh  yang  memiliki  persamaan  dengan  aktifitas dakwah yang  telah  dilaksanakan oleh  Mohammad  Natsir  ketika  memimpin  DDII,  yaitu  melakukan  pengkaderan  dan pengajian rutin, membangun masjid, menghambat upaya pendangkalan akidah serta program  lain  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu dakwah islamiyah.  Hanya saja,  kinerja  DDII  Provinsi  Aceh  masih  terkesan  kurang  produktif  disebabkan  oleh keterlibatan  sebahagian  pengurus  yang  kurang  fokus  pada  aktifitas dakwah  yang dilaksanakan  DDII.  Di  samping  itu,  DDII  Aceh  mengalami  kekurangan  dana operasional  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan,  sehingga  sebahagian  program organisasi tersebut mengalami penundaan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Kata kunci: Strategi Dakwah; Akidah Islam; Dewan Dakwah Islam Indonesia

## Abstract
Mohammad Natsir was one of the da’wa figure where his thoughts covered various fields. He was the  founder  DDII  (Dewan  Da'wah  Islamiyah  Indonesia) who  was assessed  consistently  carried  out  the  Islamic  da’ wa  until  the  end  of  his  life.  As  the result of his struggle, related to the vision and mission of the center of DDII, DDII Aceh should not be much different from that set by the center. But in reality, when it is  seen  through  the aspect  of  the  activities being carried  out  have  not  been  fully applied by Aceh DDII. The result of this study shows that the struggle of Mohammad Natsir as well as the extension of the center management is related to the vision and the mission developed by the Aceh Provincial DDII is not different from that being set by the center. Similarly, the majority of programs are set by Aceh DDII has much in common with the da’wa activities that had been carried out by Mohammad Natsir when leading DDII, namely to conducted promoting and routine qur’anic recitation, building  mosques,  hampering the  effort  to  silt  the  creed  as  well  as other  programs aimed  at  improving  the Islamic  da’wa quality. However,  the  performance of  Aceh DDII is still  seemed less  productive  due  to  the  involvement  of  management which
some  still focus on  less  da’wa activities. In  addition,  the Aceh DDII is  lack  of operational funds in carrying out various activities which bring about some programs have been delayed, or even failure in its implementation.
Keywords: Da’wa Strategies ; Creed Silt; Indonesi a Da’wa Council
ﺺﺨﻠﻣ
تﻻﺎ ا ﻒﻠﺘﳐ ﰱ ﻩرﺎﻜﻓأ تﺮﺸﺘﻧا ﺚﻴﺣ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﺎﺑ ةﺎﻋﺪﻟا مﺪﻗا ﻦﻣ ﺪﺣاو ﲑﺴﺗﺎﻧ ﺪﻤﳏ نﺎﻛ
. ناﻮﻳد ﺲﺳﺆﻣ  نﺎﻛو ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ) DDII .( ﻪﺗﺎﻴﺣ لﻮﻃ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺬﻔﻧ ﺪﻗو . ﻰﻐﺒﻨﻴﻓ ةﻮﻋﺪﻟا ناﻮﻳﺪﻟ ﻪﺘﻟﺎﺳرو ﻪﺘﻳؤر ﺐﺳﺎﻨﺗ نا ﻪﻴﺸﺗﺄﺑ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺰﻛﺮﳌا ﺎﻬﻌﺿو ﱵﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﺎﺗﺮﻛﺎﲜ . ﻦﻣ ةﺮﻈﻧ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﰲ ﻦﻜﻟو نﺎﻛ ﺖﻳﺮﺟأ ﱵﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺐﻧاﻮﺟ DDII ءﺎﺟﺮﻟا اﺬﻫ ﻞﻤﻜﻳ ﱂ ﻪﻴﺸﺗا .
ﺔﻟﺎﺳرو ﺔﻳؤر نأ ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﻬﻇأو ﺰﻛﺮﻣ ﺎﻬﻌﺿو ﺔﻟﺎﺳرو ﺔﻳؤر ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺪﻗ ﻪﻴﺸﺗﺄﺑ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ناﻮﻳد
DDII ﺎﺗﺮﻛﺎﲜ . نﺎﻛ ﻚﻟاﺬﻛو ﻢﻈﻌﻣ ﺞﻣاﺮﺑ

## DDII
دﺎﻗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﲑﺴﺗﺎﻧ ﺪﻤﳏ ﺎﻫﺬﻔﻧ ﱵﻟا ﻢﺳاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﲑﺜﻜﺑ ﺎﻳوﺎﺴﺘﻣ ﻪﻴﺸﺗا DDII
و ﺔّﻴﺑﱰﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا ﺞﻣﺎﻧﱪﻟا و ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﺪﻴﻘﻌﻟا فﺎﻌﺿإ تﺎﻃﺎﺸﻧ ﻞﻜﻟ ﺔﻌﻳرﺬﻟا ﺪﺳو ،ﺪﺟﺎﺴﳌا ءﺎﻨﺑو ،ﺪﻳﺪﳉا ءﺎﻀﻋﻸﻟ ﻦﻳﺮﻤﺘﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻴّﻤﻛ ﺔّﻴﻗﺮﺗ ﱃإ فﺪ  ﱵﻟا . ﻢﻴﻠﻗإ نﺈﻓ

## DDII
ةرادإ طرﻮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ﻞﻗأ وﺪﺒﻳ لاﺰﻳ ﻻ ﻪﻴﺸﺗأ
تﺬﻔﻧ  ﱵﻟا  ﺔﻴﺋﺎﻋﺪﻟا  ﺔﻄﺸﻧﻷا  ﱃا DDII . نﺎﻛ  ،  ﻚﻟذ  ﱃإ  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو DDII لاﻮﻣﻷا  ﻦﻣ  ﺎﻧﺎﺼﻘﻧ  ﻪﻴﺸﺗا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟا ةﲑﺜﻜﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﳌا و . ﻰﺟﺮﻳ ﺎﻤﻛ ﻼﻣﺎﻛ ىﺮﳚ ﻻ ﻪﳎﺎﻧﺮﺑ ﺾﻌﺑ نﺎﻛ لﻮﺼﶈا ﻦﻤﻓ
. ﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔ: ةﻮﻋﺪﻟا ﰱ ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا ; ﺔّﻴﻣﻼﺳﻹا ةﺪﻴﻘﻌﻟا ; ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻷا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺲﻠﳎ

## A. Pendahuluan
Mohammad Natsir adalah salah seorang putra Indonesia yang dikenal sebagai birokrat, politisi dan juga sebagai d a ‘i ternama. Sewaktu menjadi ketua Masyumi, ia dikenal  dengan  kegigihannya  memperjuangkan  aspirasi  Islam  melalui  Konstituante. Namun sangat disayangkan, aspirasinya yang dikenal sebagai dakwah Islam melalui kekuatan  politik  tersebut  gagal,  bahkan  partai  Masyumi  yang  dipimpinnya dibubarkan  oleh  kekuasaan  Soekarno  pada  bulan  Desember  1960.  Sebagai  akibat pembubaran  partai  Islam  tersebut,  sebahagian  dari  tokoh-tokohnya  berpencar mencari  posisi  pada  ormas-ormas  Islam  lainnya.  Ada  yang  bergabung  dengan Muhammadiyah  seperti  Mohammmad Kasman  Singodimedjo  serta  ada pula  yang bergabung  dengan  NU  seperti  Idham  Khalid  dan  Masykur.  Mereka  kemudian menjadi pemimpin puncak pada ormas tersebut pada periode berikutnya. 1
Mohammad  Natsir  tidak  mengikuti  jejak  rekan-rekannya  untuk  bergabung dengan  ormas  lain. Menurutnya,  berkecimpung  di  lapangan  politik  merupakan
1 Thohir Luth, M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya (Jakarta: Gema Insani,1999), 10.
bagian dari ibadah dan dakwah. Akan tetapi, bila ia  tidak lagi mendapat kesempatan untuk  berkiprah  di  lapangan  politik,  jalan  ibadah  dan  dakwah dalam  bentuk  lain masih  terbuka  sangat  lebar.  Ia    kemudian  mengubah  jalur dakwahnya.  Dengan demikian sesuai dengan mottonya,  yaitu bila dulu ia menjalani “dakwah lewat jalur politik,”  maka  sekarang    ia  “berpolitik  lewat  jalur  dakwah.”  Untuk  mewujudkan tujuan dakwahnya, ia mendirikan organisasi dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). 2
Selama  hidupnya  Mohammad  Natsir  benar-benar  mencurahkan  seluruh tenaganya  demi  dakwah  islamiyah.  Karena  jasanya,  ia  tidak  hanya  dikenal  di Indonesia  saja  tetapi  juga  sampai  ke  luar  negeri.  Namanya  mulai  dikenal  di  dunia internasional  sejak  ia  menjabat  Menteri  Penerangan  RI  selama  tiga  periode  serta menjadi  Perdana  Menteri  pertama  setelah  Indonesia  merdeka.  Tahun  1952  ia  mulai bersentuhan  dengan  dunia  internasional.  Saat  itu  ia  mengunjungi  Pakistan  atas undangan  Pakistan  Institut  of  Pakistan  Affair.  Ia  juga  mendapat  undangan  untuk mengunjungi  pemerintah  Kashmir,  Irak,  Iran,  Libanon,  Mesir,  Turki,  Arab  Saudi, India dan Burma. 3
Sepeninggal  Mohammad  Natsir,  DDII  Pusat  terus  melakukan  berbagai kegiatan dakwah, di antaranya melaksanakan berbagai pelatihan dan kursus dakwah, program  bantuan  sosial,  pembangunan  masjid  di  seluruh  Indonesia  dan  sebagainya. DDII Pusat juga menaungi ribuan d a ‘i yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berada  di  daerah  perkotaan  sampai  ke  pedalaman  atau daerah  terpencil.  Saat  ini, DDII  Pusat  telah  menyelesaikan  Gedung  Menara  Dakwah    di  Jalan  Keramat  Raya 45, Jakarta Pusat. Gedung yang dibangun setinggi delapan lantai tersebut difungsikan untuk  perkantoran DDII Pusat, ruang kuliah SDIT Mohammad Natsir, perpustakaan, pusat multimedia dan sebagainya. 4
DDII Provinsi Aceh pertama sekali dibentuk pada bulan Mei 1991 di rumah Abdur Rani Rasyidi (Kuta Alam)  yang menetapkan Ali Sabi sebagai ketua perdana dan Muhammad Yus sebagai sekretarisnya. Penetapan pengurus DDII Provinsi Aceh itu dihadiri dan diprakarsai oleh Husein Umar sebagai utusan dari Jakarta.
2 Wildan Hasan, Berdirinya Dewan Dakwah  Islamiyah Indonesia, http//www.dewandakwah .com, diakses tanggal 20 September 2009.
3 Ahmad Tirmidzi, “Asing di Negeri Sendiri Terkenal di Luar Negeri, ” Majalah Al-Mujtama Edisi  Seabad M.Natsir (Jakarta: 2008), 49.
4 Andy Hariyono, Profil Dewan Dakwah  Islamiyah Indonesia,Http/www. mail-archive.com, diakses tanggal 11 Agustus 2011.
Penelitian ini mengkaji tentang aktifitas dakwah DDII Provinsi Aceh, karena sepeninggal Mohammad Natsir kinerja DDII Provinsi Aceh terlihat  kurang produktif dan dinilai  agak  pasif sehingga  terkesan  cenderung  untuk  kurang  mengikuti  pola pemikiran  dakwah  Mohammad  Natsir. Dengan  melihat  kenyataan  tersebut,  maka penelitian  ini  mencoba  mengkaji  kiprah  dakwah DDII  Provinsi  Aceh sebagai  buah perjuangan Mohammad Natsir.

## B. Pembahasan
Agar  dapat  memahami  riwayat  hidup  dan  pemikiran dakwah Mohammad Natsir  diperlukan  beberapa  kajian  yang  meliputi  biografi,  pemikiran dakwah serta konsep  kepemimpinan dakwah Mohammad  Natsir  yang  akan  dijabarkan  sebagai berikut.

## 1. Biografi Mohammad Natsir
Mohammad  Natsir  dilahirkan  pada  hari  Jumat,  tanggal  17  Juli  1908  yang bertepatan  dengan  tanggal  17  Jumadil  Akhir  1326  H    di  Jembatan  Berukir  Alahan Panjang,  Kabupaten  Solok  Sumatera  Barat.  Kedua  orang  tuanya  berasal  dari Maninjau.  Ibunya  bernama  Khadijah  dan  ayahnya  bernama  Mohammad  Idris  Sutan Sarapido,  seorang  pegawai  pemerintah  yang  pernah  menjadi  Asisten  Demang  di Bonjol.  Ia  adalah  anak  ketiga  dari  empat  bersaudara.  Mereka  dibesarkan  di  tengah- tengah  keluarga  muslim  yang  taat  beragama.  Bila  ditinjau  dari  asal-usulnya,  ia berasal  dari  keturunan  ulama.  Kakeknya  termasuk  salah  seorang  ulama  di Minangkabau. 5 Di  tempat  kelahirannya,  Mohammad  Natsir  melewati  masa-masa sosialisasi  keagamaan  dan  intelektualnya  yang  pertama.  Dia  kemudian  diangkat menjadi penghulu  atau  kepala  suku  Piliang  dengan  gelar  Datuk  Sinaro  Panjang  di Pasar Maninjau. 6
Ketika  berusia  8  tahun,  Mohammad  Natsir  mulai  sekolah  di  Holladsch Inlandsche School (HIS) Adabiyah Padang. HIS adalah  sejenis Sekolah Dasar pada masa  Belanda.  Hanya  beberapa  bulan  bersekolah  di  HIS  Adabiyah,  ia  dipindahkan oleh  ayahnya  ke  HIS  Solok. 7 Ketika  di  Solok,  setiap  pagi  hari  ia  masuk  sekolah umum  (HIS),  sore  harinya  ia  mempelajari  Al- Qur’ a n  dan  ilmu  Islam  lainnya  di
5 ST. Rais Alamsjah, Sepuluh Orang Terbesar Sekarang (Jakarta: Bintang Mas, 1952), 80.
6 Shofwan  Karim, Mohammad  Natsir 1908-1993,    http://heriman.wordpress.com, diakses tanggal 7 Maret 2010.
7 M.  Dzulfikriddin, Mohammad  Natsir  dalam  Sejarah  Politik  Indonesia (Bandung:  Mizan, 2010), 19.
sekolah  agama  (Madrasah  Diniyah)  yang  dipimpin  oleh  Tuanku  Mudo  Amin. Di samping belajar, ia juga  mengajar dan menjadi guru bantu kelas pada sekolah  yang sama. 8
Setelah  tamat  dari  HIS,  pada  tahun  1923,  Mohammad  Natsir  meneruskan pendidikannya  di Meer  Uitgebreid  Lager  Ordewijs (MULO)  Padang,  yaitu sejenis Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang  bersifat  ekstrakulikuler.  Ia  kemudian  bergabung  menjadi  anggota  Pandu Nationale  Islamietische  Pavinderij  dari  perkumpulan  JIB  (Jong  Islamieten  Bond) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane. 9 Pada tahun 1927 ia meneruskan pendidikan formalnya ke Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung dan memilih jurusan Kesusasteraan  Barat  Klasik.  Namun,  sesuatu  yang  tidak  terlepas  dari  semangat jiwanya adalah keinginannya untuk mendalami Islam. Di Bandung, minatnya tentang agama  berkembang.  Ia  kemudian  bergabung  dengan  Persis  (Persatuan  Islam) Bandung dan mengikuti pengajian-pengajian  yang disampaikan oleh Ahmad Hasan, tokoh  pendiri  Persis  tersebut. 10 Dia  juga  belajar  pada  Ahmad Soorkati  dan  A.M. Sangaji yang merupakan tokoh-tokoh Islam terkemuka saat itu. 11
Satu  tahun  setelah  bergabung  dengan  Persis, Mohammad  Natsir  kemudian bergabung dengan JIB (Jong Islamieten Bond) cabang Bandung yang didirikan oleh Agus  Salim.  Selama  di JIB, ia  banyak  bergaul  dengan  tokoh-tokoh  nasional  seperti Mohammad  Hatta,  Prawoto  Mangunsasmito,  Sjafruddin  Prawiranegara,  Jusuf Wibisono,  Tjokroaminoto  dan  Mohammad  Roem.  Pada  Tahun  1928  Mohammad Natsir terpilih menjadi ketua cabang JIB Bandung. 12
Setelah  belajar  di  AMS,  Mohammad  Natsir  sebenarnya  mempunyai kesempatan  untuk  meneruskan  pendidikannya  ke  Rechts  Hogeschool  (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke Handels Hogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Akan tetapi ia memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, melainkan mengikuti kursus guru. 13 Ia kemudian mengajar pelajaran agama di beberapa sekolah menengah, seperti di sekolah MULO Javastraat Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari Lembang. Hal ini merupakan panggilan
8 Yusuf  A.  Puar,  dalam  Thohir  Luth, M.  Natsir  Dakwah    dan  Pemikirannya (Jakarta:  Gema Insani, 1999),  23.
9 Yusuf A. Puar, dalam Thohir Luth, M. Natsir …, 23.
10 George  Mc.T.  Kahin,  dalam  Waluyo, Dari  ‘Pemberontak’  Menjadi  Pahlawan  Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2009), 20.
11 Shofwan Karim, 200 7, “ Mohammad Natsir …, diakses tanggal  7 Maret 2010.
12 Yusril Ihza Mahendra  dalam Thohir Luth, M. Natsir …, 23 -24.
13 ST. Rais Alamsjah, Sepuluh Orang …, 80.
jiwanya untuk mengajarkan agama yang pada masa itu dirasakan belum memadai. Ia lalu  mendirikan  Pendis  (Pendidikan  Islam),  yaitu  suatu  bentuk  pendidikan  modern yang  mengkombinasikan  kurikulum  pendidikan  umum  dengan  pendidikan pesantren. 14
Mohammad  Natsir  menikah  dengan  Noer  Nahar  pada  tanggal  22  Oktober 1934 di Bandung. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai enam orang anak yaitu Siti Muchlisah (lahir tanggal 20 Maret 1936), Abu Hanifah (lahir tanggal 29 April 1937), Asma  Farida  (lahir  tanggal  17 Maret  1939),  Hasnah  Faizah  (lahir  tanggal  5  Mei 1941), Asyatul Asyrah (lahir tanggal 20 Mei 1942) dan Ahmad Fauzi (lahir tanggal 26 April 1944). 15
Pada  tahun  1938  ia  bergabung  dengan  PII  (Partai  Islam  Indonesia)  cabang Bandung.  Ia  menjadi  ketua  PII  Bandung  pada  tahun  1940  dan  bekerja  di pemerintahan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung serta merangkap sekretaris  STI  (Sekolah  Tinggi  Islam)  di  Jakarta. 16 Kegiatan  politiknya  menonjol sesudah  dibukanya  kesempatan  mendirikan  partai  Masyumi  bersama  tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan  Mohammad Roem pada bulan November 1945. Ia  juga  menjadi  anggota  KNIP  (Komite  Nasional  Indonesia  Pusat)  dan  anggota Badan  Pekerja  KNIP.  Dalam  kabinet  Syahrir  I  dan  II  (1946-1947)  serta  dalam kabinet Hatta (1948), Mohammad Natsir ditujuk sebagai Menteri Penerangan. Ketika terbentuknya negara RIS sebagai hasil perjanjian KMB pada akhir Desember 1949, ia mengajukan Mosi Integral kepada parlemen RIS. Mosi itulah yang memungkinkan Indonesia  yang  sebelumnya  menjadi  17  negara  bagian  kembali  menjadi  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide ini tercapai dengan dibentuknya Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950. Atas jasanya, ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama sejak Indonesia menjadi negara kesatuan oleh Soekarno. 17
Saat  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri  di  Indonesia,  Mohammad  Natsir menyatakan bahwa Islam sebagai dasar negara. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa  “Pancasila  tidak  patut  dijadikan  ideologi  negara,  karena  sila -sila  itu  relatif, baik  sila-sila  itu  sendiri  maupun  hubungan  satu  dengan  yang  lainnya.  Berbeda dengan Pancasila, Islam mempunyai hukum-hukum yang diberikan kepada manusia oleh  Tuhan  melalui  wahyu  yang  memberikan  ukuran  mutlak  untuk  mengatur
14 Thohir Luth, M. Natsir …, 23 -24.
15 Thohir Luth, M. Natsir …, 27.
16 Thohir Luth, M. Natsir …, 23 -24.
17 ST. Rais Alamsjah, Sepuluh Orang …, 90.
persoalan- persoalan  manusia.”  Pernyataan  tersebut  tern yata  ditentang  oleh Soekarno. 18 Sejak  saat  itu,  ia  dan  Soekarno  semakin  sering  berbeda  pendapat. Soekarno  semakin  perkasa  di  puncak  kekuasaan  dan  akrab  dengan  PKI  (Partai Komunis  Indonesia),  sementara  Mohammad  Natsir  memimpin  fraksi  Masyumi  di parlemen di samping menjadi anggota Konstituante (1956-1958). Perselisihan antara keduanya  semakin  memuncak  ketika  Soekarno  secara  sepihak  menguburkan  semua partai  melalui  Demokrasi  Terpimpin.  Kebijakan  Soekarno  tersebut  mengakibatkan situasi  politik  pada  masa  itu  menjadi  semakin  memanas.  Di  saat  yang  sama,  PKI semakin berkembang dan berjaya. Kondisi tersebut memaksanya beserta rekan-rekan dan  keluarga  menyingkir  ke  Sungai  Dereh,  Padang  dan  bergabung  dengan Pemerintah  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI).  Keputusan  tersebut diambilnya sebagai tindakan agar Soekarno kembali ke konstitusional dalam rangka menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia. 19
Pada  tanggal  17  Agustus  1959  Soekarno  membubarkan  Masyumi  dan memaklumatkan  pengampunan  kepadanya.  Maklumat  tersebut  mendorong Mohammad Natsir dan  rekan-rekannya untuk kembali ke Jakarta. Namun setibanya di  Jakarta  ia  ditangkap  kemudian  diasingkan  sebagai  karantina  politik  di  Batu Malang,  Jawa  Timur  (1960-1962).  Ia  kemudian  dipindahkan  ke  Rumah  Tahanan Militer  Jakarta  (1962-1966).  Mohammad  Natsir  dibebaskan  oleh  pemerintahan Soeharto  pada  Juli  1966,  tanpa    melalui  proses  pengadilan  dan  satu  tuduhanpun kepadanya. 20 Harapannya  menghidupkan  kembali  Masyumi  tidak  terwujud.  Karena tidak mungkin lagi terjun ke politik, ia mengalihkan jalur dakwahnya dan mendirikan sebuah  yayasan  dakwah  yang  bernama  Dewan  Dakwah    Islamiyah  Indonesia (DDII). 21 Namun  kebebasannya  hilang  kembali  karena  ia  ikut  bergabung  dengan kelompok  Petisi  50  yang  mengkritik  kepemimpinan  Soeharto  pada  tahun  1980. Ia dicekal dalam semua kegiatan, termasuk bepergian ke luar negeri. Sejak itu ia hanya aktif  memimpin  kegiatan dakwah di  kantor  DDII  Salemba  Jakarta  yang  sekaligus berfungsi sebagai masjid dan pusat kegiatan diskusi. Perjuangannya yang “berpolitik
18 Andy  Sulistiyanto,  “Mujahid  Dakwah  Yang  Tak  Kenal  Lelah”  dalam Sabili  Edisi  Khusus 100 Tahun M. Natsir (Jakarta: t.tp, 2008),  58.
19 Abibullah  Djaini,  “Pengantar,”  dalam  Anwar  Harjono.  dkk, Pemikiran  dan  Perjuangan Mohammad Natsir (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996),  xi.
20 Thohir Luth, M. Natsir …, 25.
21 Wildan Hasan,
Sejarah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, http//wildanhasan.blogspot.com, diakses tanggal 20 Januari 2010.
lewat dakwah ”  m elalui DDII ia  lakukan  sejak  awal  pemerintahan  Soeharto  (Orde Baru) sampai akhir hayatnya. 22

## 2. Pemikiran Dakwah Mohammad Natsir
Teori dakwah Mohammad  Natsir  diawali  dengan  penjelasan  bahwa  Islam adalah  agama  dakwah. 23 Islam  mengakui  adanya  hak,  nafsu,  akal dan  rasa  dengan fungsinya  masing-masing,  mengarahkan  panca  indra,  menggugah  akal  dan  kalbu, menyambung  jangkauan  untuk  hal-hal  yang  tidak  tercapai  oleh  mereka  sendiri, sehingga  manusia  tidak  lagi  meraba  ke  sana-sini  dan  terus  salah  meraba  dalam mencari  Tuhannya  seperti  yang  tersebut  dalam  lelucon  sedih  tentang  nasib  lima orang buta yang meraba-raba dengan tangan untuk mengetahui bentuk gajah. 24
Berdasarkan  konsep  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  ia  menempatkan  posisi dakwah  Islam  sebagai  hal  yang  penting  karena hal  tersebut  akan  ikut  menentukan jatuh bangunnya suatu masyarakat dalam suatu bangsa.
Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjadi muridnya mengemukakan bahwa kiprah  Mohammad  Natsir  sebagai  tokoh  intelektual,  politikus,  pemimpin  negara, maupun  tokoh  dunia  Islam  yang  terkemuka  di  abad  ini  merupakan  pribadi  yang penuh  pesona. Padahal  dari  segi  asal-usul  dan  fisiknya,  ia  hanyalah  orang  biasa dengan  temperamen  yang  lemah  lembut,  namun  teguh  memegang  prinsip-prinsip keislaman.  Dalam  hal  ini,  Yusril  Ihza  Mahendra mengungkapkan  tentang  kesannya terhadap Mohammad Natsir.
“Suatu  hal  yang  kiranya  patut  menjadi  teladan  dari  kehidupan  Natsir  adalah pribadinya  yang  sederhana  dan  jauh  dari  kecintaan  terhadap  harta  benda. Kesederhanaan  hidup  memang  telah  dijalaninya  semenjak  kecil  ketika  ia masih  tinggal  di  Tanah  Minang.  Kesederhanaan  itu  terus  berlanjut  hingga akhir  hayatnya.  Selama  terlibat  dalam  dunia  politik,  Natsir  memang  tidak pernah  terfikir  untuk  ‘memperkaya  diri,’  apalagi  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  yang  memang ada  di  tangannya.  Ketika  ia  menjadi  Menteri Penerangan,  ia  pergi  ke  kantor  dengan  menaiki  sepeda  dan  memakai  baju dengan  tambalan  karena  tuanya  umur  baju  itu  hingga  sobek  disebabkan
22 Shofwan Karim, Mohammad Natsir …, diakses tanggal 7 Maret 2010.
23 Adapun  yang  dimaksud  dengan  agama  dakwah  adalah  agama  yang  di  dalamnya  terdapat usaha  menyebarluaskan  kebenaran  serta  mengajak  orang-orang  yang  belum  mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya atau oleh para penggantinya. Semangat memperjuangkan kebenaran  itulah  yang  tidak  kunjung  padam  dari  jiwa  para  penganutnya,  sehingga  kebenaran  itu terwujud  dalam  fikiran,  kata-kata  dan  perbuatan.  Semangat  itu  juga  yang  membuat  penganutnya merasa tidak puas sampai berhasil menanamkan nilai kebenaran itu ke dalam jiwa setiap orang hingga apa yang diyakininya sebagai kebenaran diterima oleh seluruh manusia. (Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah  Islam, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Widjaya, 1979, 1).
24 M. Natsir, Fiqhud Dakwah , cet 10 (Jakarta: Capita Selecta, 1996), 26.
benangnya  yang  telah  rapuh…Di  masa  tua,  Natsir  tetap  menempati  rumah yang nampak  sederhana  dengan  perabotan  ala  kadarnya.  Tak  ada  yang menyangka kalau itu rumah seorang mantan Perdana Menteri…” 25
Dari  ungkapan  di  atas  dapat  dinilai  bahwa    kesederhanaan  dan  kejujuran merupakan  modal  bagi  Mohammad  Natsir  dalam  memimpin.  Ungkapan tentang kesahajaan tokoh ini tidak hanya diapresiasikan oleh tokoh yang berasal dari dalam negeri  saja,  tetapi  juga  diakui  oleh  George  Mc.  T.  Kahin,  salah  seorang  professor yang  berasal  dari  Cornell  University  Amerika  Serikat  yang  melakukan  penelitian pada  masa-masa  awal  revolusi  kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1948.  Ia  menilai bahwa Mohammad Natsir adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Kesan itu didapat  ketika  ia  menyaksikan  Mohammad  Natsir  saat  menjabat  sebagai  Perdana Menteri memakai kemeja yang penuh dengan tambalan. 26
Dengan  demikian dapat  dipahami  bahwa  kesederhanaan,  kejujuran, ketekunan dan keikhlasan merupakan karakter Mohammad Natsir sebagai pemimpin dakwah.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  kemunculan  kepemimpinan 27 dapat  dipahami bahwa  kepemimpinan  Mohammad  Natsir  timbul  karena  keimanan  serta ketaqwaannya  kepada  Allah  di  samping  adanya  kemampuan  dan  bakat-bakat kepemimpin  yang  dimilikinya.  Kepemimpinannya  juga  muncul  karena  situasi  dan kondisi  dakwah  Islam  Indonesia  pada  masa Orde  Lama  yang  tidak  stabil  sehingga menuntut  diadakannya  reformasi  untuk  memilih  seorang  pemimpin  dakwah  baru yang  diharapkan  dapat  menjadi  figur  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan- permasalahan  dakwah  Indonesia  yang  tengah  dihadapi. Sedangkan  bila  dilihat  dari gaya  kepemimpinannya  yang  bersahaja,  ia  cenderung  bertipe kharismatik.  Dalam kepemimpinan dakwah,  tampaknya  tipe  ini  lebih  dibutuhkan  mengingat  pemimpin yang  memiliki  kharisma  dan  beriman,  senantiasa  menyadari  dan  mensyukuri kelebihan  dalam  kepribadiannya  sebagai  pemberian  Allah.  Anugerah  yang dimilikinya  menjadi  “modal”  yang  dapat  dipergunakannya  untuk  mengajak  serta mendorong orang-orang yang dipimpinya untuk berbuat sesuatu yang diridhai Allah dalam rangka memakmurkan bumi, sebagai tugas kekhalifahannya.
25 Yusril Ihza Mahendra, “Pendahuluan,” dalam Anwar Harjono. dkk, Pemikiran dan …, 6. 26 Kesaksian George Mc. T. Kahin ini ditulis dalam rangka menyambut 70 tahun Mohammad Natsir  dalam  Majalah  Suara  Mesjid  sebagaimana  yang  dikuti p  kembali  oleh  Artawijaya,  “M.  Natsir Maestro Dakwah Yang Tak Pernah Lelah,”  dalam Majalah Al- Mujtama‘ …, 21.
27 Lihat  teori  kemunculan  kepemimpinan  dalam  buku  karangan  Hamzah  Yaqub, Publistik Islam, (Bandung:  Diponegoro,  1981)  serta  dalam  buku  karangan RB.  Khatib  Pahlawan  Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah (Jakarta: Amzah, 2005).
Mohammad  Natsir  mengemukakan  bahwa  kepemimpinan  bukanlah  milik pribadi yang harus dikuasai sendiri. Ia mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan yaitu:
a. Pemimpin  harus  menyadari  bahwa  jabatan  kepemimpinannya  merupakan amanah yang suatu ketika akan diserahkan pada orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin harus memahami kekuatan dan kekurangan yang ada pada dirinya, kekuatan yang dihadapinya serta mampu membawa umat pada kesadaran tersebut.
b. Mengatur  usaha  perjuangan  secara  sistematis  dengan  program  yang  baik dan  sungguh-sungguh.  Dengan  demikian,  sebagai  seorang  pemimpin,  ia harus  berusaha  untuk  mendidik    kader-kader  dengan  serius  agar  dapat memangku amanah tersebut di masa yang akan datang. 28
Berdasarkan  dua  aspek  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kaderisasi  dan program  yang  sistematis  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Dalam kesempatan lain ia juga mengungkapkan:
“Memimpin  adalah  memegang  untuk  dap at  melepaskan.  Bukan  kemegahan yang hakiki bagi pemimpin, apabila selama ia ada, pimpinan berjalan dengan baik  sehingga  nama  dan  usaha  yang  dipimpinnya  berjalin  di  hati  rakyat. Tetapi  tatkala  pada  suatu  saat  ia  tidak  ada  lagi,  segala  sesuatunya  menjadi berantakan  dan  kacau  balau,  umat  yang  dipimpinnya  dihinggapi  penyakit bingung dan kuatir.” 29
Dari  ungkapan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa upaya  mempersiapkan  kader pemimpin  dibutuhkan  karena  seorang  pimpinan  pasti  akan  harus  mengakhiri kepemimpinannya baik cepat ataupun lambat. Ketika seorang pemimpin mengakhiri kepemimpinannnya, pada saat itulah diperlukan calon pemimpin pengganti yang sulit dipenuhi bila tidak pernah dilakukan kaderisasi sebelumnya.
Proses  kaderisasi  kepemimpinan  dakwahnya dimulai  dengan  pembinaan akidah. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin dakwah, para d a ‘i harus mencontoh jejak  dakwah  para  Nabi  dengan  meletakkan  tauhid  sebagai  batu  pertama  karena tauhid  merupakan  landasan  dalam  beragama  dan  beramal.  Tauhid  yang  benar  akan mampu  membebaskan  manusia  dari  berbagai  ketergantungan  kepada  selain  Allah. Tauhid  juga  akan  memunculkan    pengabdian  atau  penyembahan  yang  benar-benar murni  dan  ikhlas  semata-mata  kepada  Allah.  Dengan  semua  bentuk  ibadah  yang dilakukan  secara  benar;  landasan,  motivasi  dan  tata  caranya,  maka  akan  mampu
28 M. Natsir, Capita Selecta 2 … , 333-334.
29 M. Natsir, Capita Selecta …, 318.
memberikan  kekuatan  dalam  jiwa  seseorang  untuk  mengendalikan  diri,  sehingga tidak terbawa oleh pengaruh hawa nafsu dalam segala bentuknya. 30
Dalam  kepemimpinan dakwah, ia  juga  mengumpamakan  para d a ‘i sebagai seorang  yang  berjuang di  medan  perang,  di  mana  ia  harus  mengetahui  kekuatan musuh.  Demikianlah  dengan  seorang d a ‘i yang  “berjuang  melawan  kemunkaran” harus  pula  mengetahui    tipe-tipe  objek dakwah yang  akan  dihadapinya.  Jika  orang yang akan berangkat ke medan perang harus lengkap dengan perbekalan, maka d a ‘i yang berjuang melawan “musuh non fisik” juga memerlukan perbekalan yang cukup. Kedua-duanya  merupakan  prajurit jih a d  fi  sab i lill a h,  hanya  saja  bidangnya  yang berlainan.  Mohammad  Natsir  menyebutkan  ada  tiga  persiapan d a ‘i dalam dakwahnya,  yaitu  persiapan  mental,  persiapan  ilmiah  dan  persiapan  kaifiat  (cara) serta adab dakwah. 31
Mohammad  Natsir  tidak  memberikan  penjelasan  yang  lebih  rinci  tentang bagaimana  mengaplikasikan  ketiga  persiapan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Thohir  Luth dalam  bukunya  yang  berjudul Mohammad  Natsir, Dakwah dan  Pemikirannya menjelaskan bahwa persiapan mental menyangkut ketenangan batin, stabilitas emosi dan  kemampuan  mengendalikan  diri  dalam  melaksanakan  tugas.  Persiapan  ilmiah mengharuskan  seorang d a ‘i membekali  diri  dengan  ilmu  dan  teknologi.  Sedangkan persiapan  yang  menyangkut  cara  dan  adab dakwah adalah  persiapan  yang berhubungan dengan etika berdakwah, baik yang menyangkut dengan pribadi d a ‘i itu sendiri maupun yang menyangkut dengan interaksi d a ‘i dengan masyarakat. 32
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mohammad Natsir memandang bahwa dakwah adalah  seruan  yang  sifatnya far d u  ‘ i n.  Ia tidak  hanya  memahami dakwah  hanya  sebagai tabl i gh dalam  makna  sempit,  namun  merupakan  sebuah sistem  yang  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  dengan  meningkatkan seluruh aspek-aspek kehidupan manusia sebagai kelanjutan risalah Nabi Muhammad baik  di  bidang  politik,  ekonomi,  pendidikan  serta  bidang  lainnya. Dalam  hal  ini,  ia mempergunakan  ‘kendaraan  politik’  dalam  pen gembangan dakwahnya.  Di  sisi  lain, menurutnya,  keberhasilan dakwah juga  terletak  pada  profesionalisme  seorang d a ‘i dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itulah diperlukan beberapa persiapan bagi d a ‘i dalam dakwahnya, yaitu persiapan mental, persiapan ilmiah, persiapan metode serta
30 M. Natsir, Fiqhud Dakwah …, 33 -34.
31 M. Natsir, Fiqhud Dakwah …, 133.
32 Thohir Luth, M. Natsir …, 76.
adab dakwah.  Ia    mengemukakan  bahwa  dalam  melaksanakan dakwah,  tantangan dan  hambatan  akan  selalu  dihadapi  dalam  setiap  aktifitas.  Maka d a ‘i sebagai pemimpin dalam dakwah harus memberi pengertian kepada masyarakat bahwa tugas dakwah merupakan far d u ‘ i n (kewajiban  individu)  bagi  setiap  muslim.  Oleh  sebab itu,  proses  pengkaderan d a ‘i merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  Islam.  Untuk itulah,  sebagai  pemimpin dakwah, seorang d a ‘i harus  dibina secara  intensif agar dapat memahami Islam dengan baik serta memiliki akhlak yang mulia.
DDII merupakan buah perjuangan Mohammad Natsir yang telah menyebar ke sebahagian  besar  provinsi  di  Indonesia,  termasuk  di  Aceh.  Untuk  dapat  memahami implementasi  pemikiran  Mohammad  Natsir  di  DDII  Aceh  diperlukan  beberapa kajian  yang  meliputi  sejarah  dan  perkembangan,  program  serta  aktifitas  dakwah DDII Aceh yang akan dijabarkan sebagai berikut.

## A. Sejarah dan Perkembangan DDII Provinsi Aceh
DDII  Aceh  pertama  sekali  dibentuk  pada  bulan  Mei  1991  di  rumah  Abdur Rani Rasyidi (Kuta Alam). Pembentukan cabang DDII di Provinsi Aceh merupakan inisiatif Mohammad Natsir, mengingat Provinsi Aceh merupakan daerah yang lekat dengan  nuansa  keislaman,  sehingga  dapat  menunjang  pelaksanaan  dakwah  Islam  di Indonesia. Pembentukan DDII di Provinsi Aceh pada saat itu dihadiri dan diwakili oleh  Husein  Umar  sebagai  utusan  dari  DDII  Pusat,  di  Jakarta.  Saat  itu  Mohammad Natsir tidak dapat ke Provinsi Aceh karena dalam keadaan sakit dan kondisi fisiknya yang  mulai  melemah.  Pertemuan  tersebut  menetapkan  Ali  Sabi  sebagai  ketua perdana  dan  Muhammad  Yus  sebagai  sekretarisnya,  yang  kemudian  dilantik  oleh Mohammad Natsir di Jakarta. 33
Terhitung  dari  kelahiran  pertamanya,  DDII  Provinsi  Aceh    berturut-turut dipimpin oleh Ali Sabi dalam masa dua periode (1991-1996) dan kemudian beralih ke  tangan  Muhammad  Yus  selama  dua  periode  berikutnya  (1997-2002).  Estafet kepengurusan  DDII  Provinsi  Aceh    berikutnya  dikendalikan  oleh  Muhmmad  AR pada periode 2003-2006. Saat ini (periode 2007-2011) kepemimpinan DDII Provinsi Aceh berada di tangan HasanuddinYusuf Adan. 34
Adapun dasar peraturan yang dilaksanakan oleh DDII Provinsi Aceh periode ini (2007-2011) merujuk kepada Anggaran Dasar Yayasan DDII Pusat. Oleh karena
33 Hasil  wawancara  dengan  Ali  Sabi,  mantan  ketua  Dewan  Dakwah    Islamiyah  Indonesia provinsi Aceh, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 di Banda Aceh.
34 Profil  Dewan  Dakwah    Islamiyah  Indonesia  Provinsi  Nanggro  Aceh  Darussalam (Aceh: Dewan Dakwah NAD, 2008), 1.
itu,  berkaitan  dengan  visi,  misi,  program  serta  aktifitas yang  dikembangkan  oleh DDII    Provinsi  Aceh  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  ditetapkan  pusat.  Demikian pula  dengan  kebijakan  yang  ada  di  DDII  tingkat  kabupaten/kota  yang  merupakan perpanjangan tangan dari kepengurusan DDII Aceh tingkat provinsi. Hanya saja, ada penekanan  dalam  program  DDII  Aceh  berupa  percepatan  pelaksanaan  Islam  secara kafah  dengan  membangun  jaringan  kemitraan  bersama  Dinas  Syari‘at  Islam  dan lembaga terkait lainnya. 35
DDII Provinsi  Aceh mempunyai  visi  untuk  “mewujudkan  tatanan kehidupan  yang  Islami  dengan  menggiatkan  dan  meningkatkan  mutu dakwah di Indonesia  berasaskan  Islam,  taqwa  dan  keridhaan  Allah.” Berdasarkan  visi  di  atas, maka disusun misi DDII Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut.
1. Menanamkan aq i dah s a hih ah (akidah yang benar).
2. Menyebarkan  pemikiran  Islam  yang  bersumber  dari  Al  Qur- ’ a n  dan Sunnah dalam rangka mewujud kan tatanan masyarakat yang Islami.
3. Membendung  pemurtadan, ghazwu  al-fikri (perang  pemikiran)  dan al- h arakah al-haddamah (gerakan yang merusakkan).
4. Menyiapkan du‘ a t untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan.
5. Menyediakan  dan  meningkatkan  sarana  untuk  peningkatan  kualitas dakwah.
6. Membina dan meningkatkan kemandirian umat.
7. Menyadarkan umat akan kewajiban dakwah.
8. Mengembangkan  jaringan  kerjasama dakwah dan  ekonomi  serta koordinasi ke arah realisasi amal jama‘ i .
9. Membangun  solidaritas  Islam  Internasional  dalam  rangka  turut  serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. 36
Berdasarkan  visi  dan  misi  DDII  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  keberadaan DDII  Aceh  saat  ini  adalah  dalam  rangka  mengupayakan percepatan  pelaksanaan Islam  secara  kafah  dengan  cara meningkatkan  mutu dakwah di  Aceh. Di  sisi  lain, DDII Provinsi Aceh juga ingin memperluas ruang geraknya sehingga lebih maksimal dalam mewujudkan  tatanan  masyarakat  yang  islami dengan  membangun  jaringan kemitraan bersama Dinas Syari‘at Islam serta lembaga terkait lainnya.
Program yang ditetapkan oleh DDII Aceh saat ini ada pula yang agak berbeda dengan  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  Mohammad  Natsir  ketika  memimpin DDII.  Pada  masa  Mohammad Natsir,  DDII  lebih  bersikap  independen  dari pemerintah.  Sebaliknya,  DDII  Aceh  pada  saat  ini  cenderung  membina  ‘keakraban’ dengan  pemerintah.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya  program  ‘ memperkokoh
35 Ibid.
36 Ibid.
silaturahmi  dengan  pihak  Pemda  Provinsi  Aceh.’ Namun  demikian  program  yang ditetapkan oleh DDII Aceh tentulah dimaksudkan dalam rangka memajukan dakwah di Aceh. Dapat dipahami bahwa para penerus Mohammad Natsir di DDII, khususnya di  Aceh  tentunya  memiliki  alasan  tersendiri  dalam  membuat  setiap  kebijakan  yang dianggap strategis ketika berhadapan dengan pemerintah.
Program  kerja  tersebut  di  atas  ada  yang  telah  diaplikasikan  dalam  berbagai aktifitas  oleh  DDII  Provinsi  Aceh,  tetapi  ada  pula  yang  sampai  saat  ini  masih terkendala  dalam  pelaksanaannya.  Di  antara  yang  menjadi  kendala  terbesar  dalam pelaksanaan program tersebut di atas adalah karena keterbatasan dana dan kurangnya komitmen sebagian besar pengurus DDII yang mau bekerja. Hal ini disebabkan oleh kesibukan  pengurus  dengan  aktifitas  pribadi  mereka. 37 Namun  demikian,  pada periode  2007-2011  DDII  Provinsi  Aceh  telah  berhasil  melaksanakan  dua  macam aktifitas  utama  DDII,  yaitu  dengan  melaksanakan    pembinaan    dan  pembelaan terhadap Islam. 38
Secara  umum,  metode dakwah yang  dijalankan DDII  Provinsi  Aceh tidak hanya  dengan  lidah  (al-lis a n)  atau  tulisan-tulisan  (bi  al-kit a bah)  di  berbagai  media saja,  tapi    juga  diaplikasikan  dengan  kepribadian  mulia  secara  nyata  (bi  al- ha l). Adapun uraian tentang metode dan objek dakwah DDII  Aceh adalah sebagai berikut.
Dakwah yang  diaplikasikan  oleh  Mohammad  Natsir  mencakup  berbagai bidang,  yaitu  politik,  sosial,  pendidikan  dan  ekonomi.  Namun  bila  ditinjau  dari aktifitas  dan  wacana dakwahnya,  maka  bentuk dakwah DDII  Provinsi  Aceh  lebih cenderung mengarah ke  politik dan pendidikan, walaupun dalam  aplikasinya belum dapat dicapai secara nyata, misalnya dengan membangun lembaga pendidikan Islam. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  keterbatasan  dana  yang  dimiliki DDII  Provinsi  Aceh. Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  penjelasan  bentuk dakwah yang  diaplikasikan  oleh DDII Aceh.

## B. Hambatan dan strategi
Dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  selalu  ditemukan  tantangan  atau hambatan. Demikian pula halnya dalam aktifitas dakwah DDII Aceh. Secara umum
37 TOR  (Term  Of  Reference)  Kegiatan  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan  DDII  Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, http://www.ddii.acehprov.go.id, diakses tanggal 19 April 2010.
38 Hasil wawancara penulis dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah  Dewan Dakwah  Islamiyah Indonesia  Provinsi Aceh, tanggal 28 Agustus 2010 di Banda Aceh.
hambatan dakwah DDII Aceh dapat dibagi kepada dua, yaitu hambatan yang berasal dari dalam (internal) dan hambatan yang berasal dari luar (eksternal) organisasi.
1. Hambatan internal
a. Kurangnya komitmen dan keaktifan pengurus
Kurangnya  komitmen  dan  keaktifan  pengurus  merupakan  persoalan  yang dihadapi  oleh  DDII  Aceh  pada  periode ini.  Kepengurusan  DDII  Aceh  yang  telah dibentuk  di  tingkat  provinsi  serta  di  kabupaten/kota  tidak  semuanya  aktif.  Pada tataran  individu  kader,  DDII  Aceh  juga  menghadapi    persoalan,  di  antaranya kesibukan  pengurus  akibat  rangkap  jabatan  serta  komitmen,  kapasitas  dan  minat mereka bergabung dengan DDII yang masih menjadi tanda tanya. 39 Kondisi tersebut di  atas  disebabkan  karena  kesibukan  masing-masing  pengurus  harian  DDII  Aceh, yang  sebahagian  besar  dari  mereka  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Hal  ini  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  program  yang  telah  disusun  oleh Pengurus  Wilayah  DDII  Aceh,  sehingga  sebahagian  dari  program  DDII  Aceh mengalami  penundaan,  bahkan  kegagalan  dalam  pelaksanaannya,  baik  yang berhubungan  dengan  program  jangka  pendek, program  jangka  menengah,  program jangka panjang, program internal maupun program eksternal DDII. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh DDII tingkat provinsi, namun juga di kabupaten. 40
Berdasarkan  masalah  di  atas,  DDII  Aceh  mengharapkan  kepada  pengurus harian yang selama ini dinilai kurang aktif untuk lebih ikhlas, serius dan bersemangat agar perpartisipasi  dalam setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh DDII Aceh, karena walau bagaimanapun tidak mungkin hanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum saja yang akt if bekerja untuk ‘menggarap’ seluruh wilayah dakwah di Provinsi Aceh. 41 b. Keterbatasan dana
Keterbatasan  dana  juga  merupakan  penyebab  tertundanya  pelaksanaan program  DDII  Aceh.  Akibat  dari  keterbatasan  dana  ini,  banyak  dari  aktifitas  DDII yang  tidak  dapat  berjalan  secara  maksimal.  Keterbatasan  dana  ini  tidak  hanya dirasakan oleh DDII tingkat provinsi saja, namun juga di tingkat kabupaten. Selama ini    DDII  Aceh  memang  telah  menerima  bantuan  dana  dari  Pengurus  DDII  Pusat, sumbangan  para  donatur,  infak  pengurus serta  dari  bantuan  Pemerintah  Daerah
39 TOR  (Term  Of  Reference) Kegiatan  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan  DDII  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, http://www.ddii.acehprov.go.id, diakses tanggal 19 April 2010.
40 Hasil wawancara penulis dengan Abdullah AR, Ketua  Umum …, tanggal 26  Agustus 2010 di Banda Aceh.
41 Hasil  wawancara  dengan  Hasanuddin  Yusuf  Adan,  Ketua  Umum  …,  tanggal  23  Agustus 2010 di Banda Aceh.
Provinsi  Aceh    sebagai  biaya  operasional dakwah DDII,  namun  dana  yang  tersedia tetap saja belum cukup untuk seluruh wilayah dakwah yang dilaksanakan DDII. 42
Sebagai  upaya  menyelesaikan  persoalan  dana  tersebut,  DDII  Provinsi  Aceh berusaha  untuk  melakukan  pemberdayaan  di  bidang  ekonomi  yang  hasilnya  dapat dipergunakan sebagai penopang dakwah DDII. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menyusun  program  untuk membuka  lembaga-lembaga  keuangan  produktif  seperti usaha  toko  buku,  foto  copy,  biro  jasa  haji,  percetakan  spanduk/reklame  dan sebagainya  di  DDII  Aceh,  yang  sampai  saat  ini  belum  dapat  direalisasikan  karena kurangnya  tenaga  yang  berkompeten  di  bidang  bisnis.  Di sisi lain,  DDII  Aceh  juga pernah mengelola  bantuan  yang  telah  diberikan  oleh  KOMPAK  (Komite Penanggulangan  Krisis)    Dewan  Dakwah      Pusat,  yaitu  berupa  modal  usaha  untuk diaktifkan  di  beberapa  tempat  yang  berlokasi  di  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.  Di antara modal usaha tersebut meliputi usaha peternakan di Limpok Darussalam, usaha perdagangan  di  Darussalam,  usaha  pertukangan  di Gampong Lambhuk,  usaha menjahit di Gampong Mibo dan berbagai home industri lainnya di beberapa daerah binaan  DDII.  Namun  karena  tenaga  kader  yang  kurang  memadai  khususnya  di bidang  bisnis,  peternakan  dan  industri,  seluruh  modal  dan  badan  usaha  yang  telah dimiliki  tersebut  akhirnya  habis  dan  mengalami  kegagalan.  Saat  ini,  badan  usaha yang  masih  dikelola  oleh  DDII  Provinsi  Aceh  adalah  usaha  kios  pulsa  yang merupakan bantuan dari lembaga Ashila, namun karena hasil keuntungannya sedikit, tetap saja tidak memadai untuk menopang perekonomian DDII Aceh. 43

## 2. Hambatan eksternal
a. Kurangnya dukungan pemerintah
Berdasarkan  dialog  yang  telah  dilakukan  dengan  pemerintah,  DDII  Provinsi Aceh  menilai  bahwa  selama  ini  pemerintah  terkesan  kurang  mendukung  dan memperhatikan  jalannya  pelaksanaan  syariat  Islam  yang  diterapkan  di  Provinsi  ini. Akibatnya, penerapan qanun syariat Islam yang telah ditetapkan sejak delapan tahun yang  lalu  pun  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu,  DDII Provinsi Aceh menghimbau  untuk mencapai kelancaran pelaksanaan syariat Islam di Provinsi  Aceh,  penguasa  perlu  memperhatikan  dan  bekerjasama  dengan  para d a ‘i
42 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Murdani  Amiruddin,  Ketua  Biro…,  tanggal    20  Agustus 2010 di Banda Aceh.
43 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Said  Azhar,  Sekretaris  Umum…,  tanggal    28  Agustus 2010 di Banda Aceh.
dalam rangka memastikan syariat Islam berjalan dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan  tanpa  adanya  kerjasama  dan  partisipasi  yang  serius  dari  pemerintah, pelaksanaan  syariat  Islam  akan  sulit  dijalankan  dan  pada  gilirannya,    proses penerapan syariat Islam yang kini sedang gencar dilaksanakan di Provinsi Aceh akan terancam  gagal.  Dengan  demikian,  untuk  memastikan  agar  syariat  Islam  berjalan lancar  di  Provinsi  Aceh,  maka  DDII  mengharapkan  agar  pemerintah  lebih mengedepankan  upaya-upaya  pemantapan akidah dan akhlak sebagai  langkah ‘pembumian’ syariat Islam di Aceh. 44
b. Kristenisasi
Masalah kristenisasi, pemurtadan, pedangkalan akidah umat adalah hambatan yang  dihadapi  oleh  Pengurus  Daerah  DDII  Aceh,  khususnya  bagi  DDII  Kabupaten Singkil,  DDII  Kabupaten  Subulussalam  dan  DDII  Kabupaten  Kotacane.  Menurut penjelasan  ketua  Umum  DDII  Kabupaten  Singkil,  pihak  Nasrani  mengembangkan missi  kristenisasi  tidak  semata-mata  melalui  gereja,  tetapi  juga  melalui  kegiatan pembangunan dan pengembangn masyarakat. Mereka mampu memasukkan dana dari sumber luar negeri dengan mengatasnamakan pembangunan sehingga tidak dilarang pemerintah.  Di  antara  cara  yang  mereka  lakukan  adalah  dengan  menyusup  ke lembaga  pemerintahan  di  semua  bidang,  baik  di  tingkat  daerah  sampai  ke  tingkat desa,  memberi  bantuan  kemanusiaan  kepada  masyarakat,  pengobatan  gratis,  modal usaha  serta  menyekolahkan  anak-anak  yang  kurang  mampu  sehingga  menimbulkan ‘hutang  budi’  antara  mereka  dan  masyarakat  yang  menerima  bantuan.  Di  samping itu,  pihak  Nasrani  juga  mulai  ‘berani’  membuka  tempat  ibadah  dan  mendirikan gereja-gereja illegal. 45

## C. Analisis Kritis
Setelah  melakukan  penelaahan,  penulis  menemukan  perbandingan  antara pemikiran dakwah Mohammad  Natsir  dengan  praktek dakwah yang  diaplikasikan DDII  Aceh.  Secara  teoritis,  pemikiran dakwah Mohammad  Natsir  telah  berusaha diterapkan  oleh  DDII  Aceh.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  semua  aktifitas  DDII Aceh  yang sesuai dengan AD/ART, Khittah Dakwah dan Shibghah Dakwah yang telah ditetapkan oleh DDII Pusat sebagai buah perjuangan Mohammad Natsir. Di sisi
44 Tim redaksi, “Pemerintah Aceh Diminta Perhatik an Tugas Para Da‘i, ” dalam Surat Kabar Serambi Indonesia (Aceh: Rabu, 2 April 2008), 4.
45 Hasil wawancara penulis dengan Abdul Mukhri, Wakil Ketua …, tanggal 29 Januari 2011 di Banda Aceh.
lain,  implementasi  pemikiran dakwah Mohammad Natsir  di  DDII  Aceh  juga  dapat dilihat  dari  tujuan dakwah,  bentuk dakwah,  metode dakwah, objek dakwah, karakteristik  kepemimpinan,  sudut  pandang  serta    penetapan  program    yang dijalankan  DDII  Aceh  memiliki  kesamaan  dengan  pemikiran  dan  aktifitas Mohammad Natsir  di  DDII  semasa  hidupnya,  yaitu  menjadikan  dakwah  sebagai idiologi dalam rangka memberlakukan syariat Islam dan peningkatan mutu dakwah. Namun  demikian,  terdapat  pula  perbedaan  dalam  kebijakan  yang  diterapkan  oleh DDII Aceh pada periode ini, khususnya tentang sikap DDII Aceh dalam menghadapi pemerintah.
1. Kelebihan DDII Aceh
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis  menyimpulkan bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  merupakan  kelebihan  DDII  Aceh.  Kelebihan tersebut dapat ditinjau dari:
a. Konsolidasi DDII yang telah tersebar di Provinsi Aceh. Penyebaran ini telah meluas sampai ke seluruh  kabupaten dan kota di Aceh.
b. Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  di  mana  kader  DDII  Aceh terdiri dari orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan. Hal tersebut dapat  dilihat  dalam  SK  kepengurusan,  di  mana  sebahagian  besar  para pengurus harian DDII Aceh adalah lulusan S1, S2 bahkan S3.
c. Membina hubungan baik dengan segala pihak.
d. Mengaplikasikan berbagai macam metode dakwah.
e. Berupaya melakukan pembendungan kristenisasi di Aceh.
f. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
2. Kekurangan
a. Keterlibatan kader yang dinilai kurang fokus pada aktifitas dakwah
Amrullah  Ahmad  mengemukakan  bahwa  terbentuknya  lembaga dakwah berangkat  dari  kesadaran  individual  untuk  melaksanakan tabl i gh yang  berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk melaksanakan dakwah dalam suatu sistem tertentu dalam  lembaga dakwah.  Profesionalisme  lembaga dakwah sangat  tergantung  pada keterlibatan  para d a ‘i dalam  mengelola  sistem dakwah di  lembaga  tersebut bukan sebagai  pekerjaan  sambilan,  namun  sebagai  aktifitas  utama,  sehingga  seluruh keterampilan  dan  intelektualitas  yang  dimiliki  dapat  dikerahkan  untuk  untuk
memfungsikan  sistem dakwah tersebut. 46 Berangkat  dari  pendapat  tersebut  dapat dipahami  bahwa  kunci keberhasilan dakwah Mohammad  Natsir  terletak  pada keseriusan  dan  ketekunannya  dalam dakwah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari keberhasilan dakwah Mohammad  Natsir  yang  dapat  dicapai  karena  kesungguhan serta kesinambungan dalam melaksanakan dakwah Islam sampai akhir hayatnya.
Sebaliknya, dakwah belum  bersifat  professional  bila  keterlibatan d a ‘i dalam mengelola organisasi dakwah adalah sebagai pekerjaan sambilan sehingga tidak ada konsistensi  dalam  mengamati  permasalahan,  menyusun  program  pemecahan, melaksanakan dalam kenyataan dan mengevaluasi kegiatan  yang telah dilaksanakan secara  berkelanjutan.  Sehingga  untuk  mencari  sistem  informasi  dalam  lembaga- lembaga dakwah misalnya saja, peta dakwah belum dapat dijumpai karena memang tidak ada yang menggarap secara serius sistem informasi tersebut. 47
Hal  inilah  yang  agaknya  dihadapi  oleh  DDII  Aceh,  di  mana  sebahagian program  tertunda  bahkan  mengalami  kegagalan  karena  masing-masing  pengurus harian  memiliki  kesibukan,  tanggung  jawab  dan  aktifitas    pribadi,  selain  mengelola dakwah di  DDII  Aceh.  Kesibukan  pengurus  akibat  rangkap  aktifitas  ini menyebabkan  kerja dakwah DDII  Aceh  menjadi  kurang  maksimal.  Sementara  itu, bila  pelatihan  dan  evaluasi dakwah telah  selesai  dilakukan,  itu  tidak  berarti  bahwa seluruh  kegiatan  selesai.  Sebab,  penyelenggara  pelatihan dakwah masih  dituntut untuk  ‘mendampingi’  kader  sampai  mereka  berhasil  menerapkan  hal -hal  yang diperoleh  selama  latihan  ke  tengah-tengah  masyarakat  dengan  mengadakan follow up. Hal inilah yang agaknya kurang diaplikasikan oleh DDII Aceh. Kurangnya follow up ditandai dengan kurangnya pembinaan serta pengawasan   yang intensif terhadap seluruh kader setelah daurah dilaksanakan.  Di samping itu, DDII  Aceh juga dinilai belum  optimal  dalam  membuat data  base kader  pasca daurah secara  lebih  lengkap dan teratur. Padahal, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kader DDII Aceh secara keseluruhan, baik jumlah kader  yang aktif maupun jumlah kader yang  kurang  aktif  agar  lebih  mudah  dalam  memantau  dan  mendistribusikan d a ‘i ke depan.
Banyak  tekhnik  yang  dapat  dipakai  untuk  melakukan follow  up.  Aep Kusnawan  dan  Aep  Sy  Firdaus  mengemukakan,  di  antara  teknik  yang  dapat
46 Amrullah Achmad, “Dakwah Islam dan Perubahan Sosial Suatu Keran gka Pendekatan dan Permasalahan,”  dalam    Amrullah  Achmad    (ed), Dakwah  Islam  dan  Perubahan  Sosial  Seminar  dan Diskusi (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), 8.
47 Amrullah Achmad, “Dakwah Islam …, 8.
dilaksanakan  adalah  dengan  mengadakan  pertemuan  berkala  alumni  pelatihan, kunjungan  antar  alumni,  surat-menyurat  dan menerbitkan  bahan  bacaan  tentang perkembangan alumni pelatihan. 48
b. Kurang memaksimalkan dakwah ekonomi
Pengembangan  ekonomi  diperlukan  dalam  sebuah    organisasi  karena  dalam konteks lembaga dakwah, kemandirian lembaga merupakan hal yang penting karena dapat menopang  aktifitas dakwah.  Hal  inilah  yang  dilaksanakan  oleh  Mohammad Natsir  dalam  DDII.  Semasa  hidupnya,  ia  melakukan  berbagai  inovasi  dalam  upaya pengembangan perekonomian DDII yang dipimpinya ke depan. Di antara yang telah dilaksanakannya adalah dengan mendirikan berbagai instrument yang bersifat bisnis di  DDII  Pusat  yang  hasilnya  dapat  dipergunakan  sebagai  pemenuhan  biaya operasional dakwah DDII baik secara internal maupun eksternal. Adapun hasil yang dapat  dicapai  dari  kerja  keras  tersebut  adalah  kemandirian  DDII  Pusat  dari  segi finansial, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan segala kreativitas dakwah. Hal inilah  yang  perlu  ditingkatkan  oleh  DDII  Aceh  mengingat  DDII  Aceh  mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan.
Anwar sebagaimana  yang  dikutip oleh Ahmad  Fauzi mengemukakan bahwa pendanaan  dalam  lembaga  memiliki  empat  permasalahan  yang  dihadapi,  yaitu: kemampuan  manajemen,  peningkatan  kualitas,  kesinambungan  dan  akuntabilitas. 49 Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Manfred  Oepen  menyebutkan  bahwa  permasalahan dana dalam lembaga dapat diatasi dengan cara:
(1) mengadopsi manajemen modern;
(2) membuat wirausaha;
(3) melakukan pelatihan perusahaan;
(4) membuat network ekonomi;
(5) teknologi tepat guna, perkoperasian dan pengembangan industri kecil yang dapat meningkatkan pendapatan. 50
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  upaya  pengembangan  perekonomian  yang agaknya belum optimal dilaksanakan oleh DDII Aceh adalah :
48 Aep Kusnawan dan Aep Sy Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 220.
49 Anwar, dalam Ahmad Fauzi, “Penerapan Fungsi -Fungsi Manajemen dalam Mengembangkan Dana dan Sumber Dana di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo,” dalam Jurnal Pendidikan Islam Nizamia, Volume 10, Nomor 1 ( Surabaya:  Fakultas Tarbiyah  IAIN Sunan Ampel, 2007), 3.
50 Manfred Oepen,  dalam Ahmad Fauzi, “Penerapan Fungsi…, 3.
(1) Keseriusan  dalam  mengelola  seluruh  sumber  daya  organisasi  yang  ada, baik yang bersifat harta (lahan dan hewan ternak) maupun modal usaha (hibah dana).
(2) Peningkatan keterampilan kader dalam mengelola bisnis praktis  yang dapat menopang perekonomian organisasi.
(3) Penguatan  jaringan  dan  penguatan  kesamaan  wawasan/visi  dan  misi antara  DDII  Aceh  dengan  masyarakat  serta  lembaga-lembaga ekonomi  terkait  lain  khususnya  di  bidang  permodalan  (net  working) yang  dinilai  produktif,  seperti  bank,  toko  buku,  operator  seluler  dan lain sebagainya. Kerjasama ini dapat berupa investasi atau permintaan tenaga  instruktur untuk  mengisi  pelatihan  yang  diadakan  oleh  DDII Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi dan bisnis di DDII Aceh.
(4) Pendampingan  yang  intensif  terhadap  badan  usaha  yang  telah dikembangkan.
Sikap  independen  dan  kemandirian  inilah  yang  agaknya  menjadikan  DDII pada  masa  kepemimpinan  Mohammad  Natsir  menjadi  lembaga  yang  eklusif  dan disegani,  sehingga  menjadi  salah  satu  dasar  keberhasilan  Mohammad  Natsir  dalam mengembangkan dakwahnya.
Bila  dibandingkan  dengan  kondisi  tersebut,  DDII  Aceh  agaknya  mengambil sikap yang berbeda dalam berhadapan dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sikap DDII Aceh yang mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah dalam setiap program  dan  aktifitasnya,  baik  yang  bersifat  moril  maupun  materi  (dana). Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dinilai bahwa kepemimpinan di DDII Provinsi Aceh saat ini  agaknya telah mengambil sikap yang berbeda dari Mohammad Natsir, khususnya  ketika  lembaga  ini  berhadapan  dengan  pemerintah.  Perubahan  orientasi DDII  yang  awalnya  independen  menjadi  ‘bermitra’  d engan  pemerintah  agaknya disebabkan  oleh  iklim  perpolitikan  Indonesia  yang  saat  ini  lebih  terbuka  dan ‘bersahabat’  dengan  organisasi  keislaman  sehingga  mempengaruhi  perubahan orientasi politis DDII ketika berhadapan dengan pemerintah, dari sikap yang ‘keras’ pada  masa  Mohammad  Natsir  menjadi  ‘moderat’  pada  masa  kepemimpinan setelahnya, khususnya di DDII Aceh.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sepeninggal  Mohammad  Natsir, DDII  Aceh  terus  berkiprah  dalam  menyebarkan  ajaran  Islam,  sebagai  upaya meningkatkan  mutu dakwah dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan  syariat  Islam
secara  kafah  di  Aceh  melalui  dua  macam  aktifitas  utama  DDII,  yaitu  dengan melaksanakan  pembinaan  dan pembelaan  terhadap Islam. Walaupun timbul kesan adanya perubahan dalam kebijakan DDII Aceh ketika berhadapan dengan pemerintah yang awalnya ‘keras’ menjadi ‘lunak,’ sehingga  dapat dikatakan bahwa penerusnya memang tidak ‘sehebat Natsir.’ Namun demikian, mereka telah berusaha keras dalam memajukan  lembaga dakwah tersebut  ke  depan.  Dapat  dipahami  bahwa  para penerusnya di DDII Aceh tentunya memiliki alasan tersendiri dalam membuat setiap kebijakan  yang  dianggap  strategis  ketika  berhadapan  dengan  pemerintah.  Dengan demikian,  di  balik  kelebihan  dan  kekurangannya,  DDII  Aceh  telah  berupaya  keras untuk  ‘mengeliat  bangkit  dari  keterpurukan’  setelah  peristiwa  konflik  yang berkepanjangan  dan  bencana  tsunami  yang  melanda  Aceh.  DDII  Aceh  bekerjasama membangun jaringan kemitraan bersama Dinas Syari‘at Islam beserta segenap aktifis dakwah dan  lembaga  terkait  lainnya  untuk  memasyarakatkan dakwah sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing umat, khususnya di Aceh.

## C. Penutup
Mohammad Natsir memahami dakwah tidak hanya bermakna tabl i gh, namun merealisasikan  ajaran  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia,  baik  dalam bidang  politik,  pendidikan,  sosial,  ekonomi  dan  budaya;  dengan  menempatkan dakwah politik, dakwah pendidikan dan dakwah ekonomi sebagai prioritas.
Berangkat  dari  kinerja  DDII  Provinsi  Aceh  yang  terkesan  kurang  produktif disebabkan  karena  keterlibatan  sebahagian  pengurus  yang  kurang  fokus  pada aktifitas dakwah,  karena  keterlibatan  kader dalam  mengelola  DDII  adalah  sebagai ‘pekerjaan  sambilan’  karena  masing -masing  pengurus  harian  memiliki  kesibukan, tanggung  jawab  dan  aktifitas    pribadi,  selain  mengelola dakwah di  DDII  Aceh. Kesibukan  pengurus  akibat  rangkap  aktifitas  ini  ternyata    menyebabkan  kerja dakwah DDII  Aceh  menjadi  kurang  maksimal,  sehingga  kurang  konsisten  dalam mengamati  permasalahan,  menyusun  program  pemecahan,  melaksanakan  program dalam  kenyataan  dan  mengevaluasi  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  secara berkelanjutan. Hal  inilah  yang  agaknya  menyebabkan  sebahagian  program  DDII Aceh tertunda bahkan mengalami kegagalan. Di samping itu, DDII Aceh mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Referensi dari Buku dan Karya Ilmiah Lain
Abdullah. Wawasan Dakwah Kajian Epistemologi, Konsepsi Dan Aplikasi Dakwah. Medan: IAIN Press, 2002.
Aep Kusnawan dan Aep Sy Firdaus. Manajemen Pelatihan Dakwah. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Ahmad Fauzi. “Penerapan Fungsi -Fungsi Manajemen dalam  Mengembangkan Dana dan  Sumber  Dana  di  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Sukorejo  Situbondo,” Jurnal Pendidikan Islam Nizamia. Volume 10, Nomor 1, Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007.
Ahmad  Tirmidzi.  “Asing  di  Negeri  Sendiri  Terkenal  di  Luar  Negeri, ” Majalah  Al- Mujtama Edisi Seabad Mohammad Natsir. Jakarta: 2008.
________.  “Membela  Palestina,” Majalah  Al- Mujtama‘  Edisi  Seabad  Mohammad Natsir. Jakarta: 2008.
Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: t. tp, 1984.
Al- Qur’ a n dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
Alwahidi lyas. Manajemen Dakwah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Amien Rais, M. Hubungan Antara Politik dan Dakwah, Berguru Kepada M. Natsir. Bandung: Mujahid Press, 2004.
Amrullah Achmad. (ed.). Dakwah Islam dan Perubahan Sosial Seminar dan Diskusi. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
________.  “Mohammad  Natsir  Muslim  Teolog -Intelektual-Ideo-Praxis  dalam Dakwah Islam,” dalam Lukman Hakim (ed.). 100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai Dengan Sejarah. Jakarta: Republika, 2008.
Andy Sulistiyanto. “Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah,” Majalah Sabili Edisi Khusus 100 Tahun M. Natsir, Jakarta: 2008.
Anhar  Gonggong. “M.  Natsir dalam Sejarah NKRI: Pergulatan Mencari Demokrasi di Tengah Krisis (Sebuah Pengantar),” dalam Waluyo, Dari ‘Pemberontak’ Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2009.
Anwar  Harjono  dkk. Pemikiran  dan  Perjuangan  Mohammad  Natsir.  Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1996.
Arief  Hisbullah  Sualman.  “Muhammad  Natsir  (1980 -1993):  His  Role  In  The Development  Of  Islamic  Dakwah    In  Indonesia,” Tesis. Kuala  Lumpur: Faculty of Islamic Revealed Knowledge And Human Science,  IIUM, 1995.
Arnold, Thomas W. Sejarah Dakwah  Islam, terj. Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaya, 1979
Asna  Husein.    “Philosophical  and  Sociological  Aspects  of  Dakwah  :  A  Study  of Dewan  Dakwah    Islamiyah  Indonesia,” Disertasi.  Amerika  Serikat: Columbia University, 1998.
Burhan  Bungin  (ed.). Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005.
Dzulfikriddin,  M. Mohammad  Natsir  dalam  Sejarah  Politik  Indonesia.  Bandung: Mizan, 2010.
Ernita Dewi. Menggagas Kriteria Pamimpin Ideal. Yogyakarta: AK Group Bekerja Sama dengan Ar-Raniry Press, 2004.
Hamzah Yaqub. Publistik Islam. Bandung: Diponegoro, 1981.
Hadari  Nawawi. Kepemimpinan  Menurut  Islam.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press, 1993.
Iskandar,  M.  dkk. Muatan  Lokal  Ensiklopedia  Sejarah  Dan  Budaya Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Lentera Abadi, 2009.

## Lukman Hakiem. Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan Biografi DR. Anwar
Harjono, S.H. Jakarta: Media Dakwah , 1993.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya, 1989.

## Kartini  Kartono. Pemimpin  dan  Kepemimpinan:  Apakah  Kepemimpinan  Abnormal
Itu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Mahmud  Saleh.  ”Pemikiran  Mohammad  Natsir  Dan  Hasan  Al  Banna  Tentang Negara,” Tesis. Banda  Aceh:  Program  Pascasarjana  Institut  Agama  Islam Negeri Ar-Raniry, 1995.
Masdar  Hilmy.  “Muslims’  Approaches  To  Democracy:  Islam  And  Democracy  In Contemporary  Indonesia,” Journal  Of  Indonesian  Islam.  Surabaya:  IAIN Sunan Ampel, 2007.
Miftah  Thoha. Kepemimpinan  Dalam  Manajemen.  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2006.
Munir, M.  dan  Wahyu Ilaihi. Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana, 2006.
Nana  Sujana  dan  Ibrahim. Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan.  Bandung:  Sinar Baru,1990.
Natsir, M. Capita Selecta 1. Bandung: Sumur Bandung, 1961.
________. Capita Selecta 2.  Jakarta: Pustaka Pendis, t.t.
________. Fiqhud Dakwah. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 1996.
________. Kebudayaan Islam dalam Perspektif  Sejarah. Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988.
________. “Masjid adalah Sarana Pembinaan Umat,” Majalah Suara Masjid. No. 199, Jakarta: 1991.
________. “Dakwah  Ilallah,” Majalah Suara Masjid. No. 202, Jakarta: 1991.
Nina  M.  Armando  dkk,  (ed.). Ensiklopedi  Islam.  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2005.
Nur Syam. Metodologi Penelitian Dakwah. Solo: Ramadhani, 1991.
Quraish Shihab, M. Membumikan Al- Qur’an . Bandung:Mizan, 1992.
Rais Alamsjah, ST. Sepuluh Orang Terbesar Sekarang. Jakarta: Bintang Mas, 1952.
RB.  Khatib  Pahlawan  Kayo. Kepemimpinan  Islam  dan  Dakwah.  Jakarta:  Amzah, 2005.
Sulthon, M. ”Polemik Soekarno Dan M. Natsir Analisis Terhadap Topik Hubungan Agama  Dan  Negara,” Tesis. Banda  Aceh:  Program  Pascasarjana  Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 1996.
Sulthon, M. Desain Ilmu Dakwah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Sondang P. Siagian. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
Syuhada  Bahri.  “ Dakwah    Ilallah ,  Pesan  Terakhir  Natsir,” Majalah  Al- Mujtama‘ Edisi  Seabad M.Natsir. Jakarta: 2008.
Tim Penyunting. “Generator  Lapangan Dakwah,” dalam Seri  Buku Tempo Natsir: Politik Santun Diantara Dua Rezim.  Jakarta: Gramedia, 2011.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Thoha Yahya Oemar. Ilmu Dakwah . Jakarta: Wijaya, 1971.
Thohir Luth. M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya. Jakarta: Gema Insani, 1999.
Veithzal  Rivai. Kepemimpinan  Dan  Perilaku  Organisasi.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2003 .
Waluyo. Dari ‘Pemberontak’ Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2009.
Wardi Bachtiar. Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta: Logos, 1997.
Zaini  Muhtarom. Dasar-Dasar  Manajemen  Dakwah.  Jakarta:  Al- Amin  dan  IKFA, 1996.