## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
TINJAUAN  YURIDIS  UU  No  5  TAHUN  2018  PELAKSANAAN  DAN KENDALA DERADIKALISASI SEBAGAI

## UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME
Rekky Wicaksono a , Nyoman Serikat Putra Jaya b , a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia b Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

## Abstrak
Deradikalisasi  merupakan  usaha  preventif  untuk  menanggulangi  terorisme.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui,  mengkaji  dan  menjelaskan  Landasan  hukum  pelaksanaan Deradikalisasi  di  Indonesia,  Pelaksanaan  Deradikalisasi  sebagai  upaya  penanggulangan terorisme.    Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif.    Hasil Penelitian sebagai berikut.  Penaggulanan terorisme dengan deradikalisasi diamanatkan dalam Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang  Undang  (UU  Pemberantasan  Terorisme)  Bagian  Keempat  Deradikalisasi Pasal  43D  ayat  1  sampai  dengan  7.  Pemerintah  membentuk  BNPT  berdasar  Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliputi  kemampuan  deteksi  dini,  cegah  dini,  penanggulangan,  pengungkapan,  rehabilitasi akibat  teror,  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  deradikalisasi.  Secara  resmi,  kebijakan pemerintah  dalam  pemberantasan  terorisme  dititikberatkan  kepada  dua  hal,  yaitu:  Upaya penegakan  hukum  secara  adil  dan  transparan;  dan Counter-radicalism (program deradikalisasi)  untuk  menetralisir  ideologi  radikal  yang  menjadi  pemicu  utama  terjadinya  aksi terorisme.  Pelaku  utama  pelaksanaan  kegiatan  radikalisme  yaitu  Institusi  Lembaga Pemasyarakatan,  Polri,  BNPT,  dan  Lembaga  informal  masyarakat  seperti  tokoh-tokoh masyarakat,  agama  dan  sebagainya.    Dalam  melaksanakan  deradikalisasi  tersebut  para pelaku utama menghadapi kendala antara lain berupa : Faktor Sarana dan Prasarana, Petugas Minim  dan  Sifat  tidak  kooperatifnya  narapidana,  ex  narapidana  atau  kelompok  masyarakat radikal.
Kata Kunci : Kegagalan Bangunan, Kontrak Konstruksi, Pertanggungjawaban Perdata

## Abstract
Deradicalization  is  a  preventive  effort  to  tackle  terrorism. This  study  aims  to  determine, study  and explain the  legal  basis for the implementation  of Deradicalization  in  Indonesia, the Implementation of  Deradicalization  as  an  effort  to  combat  terrorism.  The  research  method  used  is  the  normative juridical  research  method.  The  research  results  are  as  follows.  The  counter-terrorism  by deradicalization  is  mandated  in  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  concerning  Eradication  of Terrorism  Crimes  Act  (Act  Eradication  of  Terrorism)  Part  Four  Deradicalization  Article  43D Paragraphs  1  through  7.  The  Government  forms  BNPT  based  on  Peraturan  Presiden  Nomor  46 Tahun  2010.  Deterrence  and  Counter-Terrorism  Act  terror  prevention,  including  among  others  the ability  of  early  detection,  early  prevention,  prevention,  disclosure,  rehabilitation  due  to  terror,  and what  is  also  important  is  deradicalization.  Officially,  government  policy  in  combating  terrorism  is emphasized on two things, namely: Efforts to enforce the law fairly and transparently; and Counter- radicalism (deradicalization program) to neutralize radical ideologies which are the main triggers for acts  of  terrorism.  The  main  actors  in  carrying  out  radicalism  activities  are  the  Penitentiary Institutions, the National Police, the BNPT, and informal community institutions such as community leaders, religion and so on. In carrying out de-radicalization, the main actors faced obstacles include Facilities and Infrastructure Factors, Minimum Officers and the non-cooperative nature of prisoners, ex-convicts or radical community groups.
Keywords: Building Failure, Construction Contracts, Liability.
Penulis : a rekiiwcsn@gmail.com
ISSN: 2355-1550c(online) , 1858-0246(Print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v17i1.1390 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## LATAR BELAKANG
Pada  pertengahan  tahun  2018  DPR  dan  Pemerintah  mengesahkan  berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme).  UU Pemberantasan Terorisme ini menjadi dasar pijakan dalam penanggulangan  terorisme.    Salah  satu  kegiatan  penanggulangan  terorisme  yaitu deradikalisasi.
Kebijakan  memerangi  terorisme  harus  senantiasa  berdasarkan  2  prinsip  yaitu  :  (1) perlindungan  kebebasan  sipil  serta  penghargaan  dan  perlindungan  hak-hak  individu. Pembatasan  terhadap  hak-hak  demokratik  seperti  itu  hanya  dapat  dilakukan  terhadap hak yang  tidak  termasuk  ke  dalam  nonderogable  rights  (hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam  keadaan  apapun), dalam  jangka  waktu  sementara dan untuk  kepentingan publik. (2) pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan  dengan  menerapkan  sepenuhnya  prinsip  checks  and  balances  dalam  proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.
Pada dasarnya deradikalisasi adalah  suatu usaha  untuk  mengajak  para  teroris  dan para  pendukungnya  untuk  meninggalkan  penggunaan  kekerasan.  Seperti  usaha  diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”. 1 Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada  memodifikasi  interpretasi  naskah-naskah  religius,  memberi  jarak  atau  melepaskan ikatan  ( disengagement )  seseorang  dari  kelompok  jihad  tertentu,  atau  dukungan  untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat. 2 Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan disengagement  berkonsentrasi  pada  memfasilitasi  perubahan  perilaku,  melepaskan  ikatan ( disengage ) dan menolak penggunaan kekerasan.
Deradikalisasi terorisme dapat diwujudkan dalam bentuk program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat  lain  bagi  mereka  yang  berpotensi  terlibat  terorisme  maupun  bagi  simpatisan. Oleh  sebab  itu  dalam  rangka  memformalkan  program-program  tersebut  diperlukan  suatu payung regulasi hukum.

## PERMASALAHAN
1.  Apakah landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia ?
2.  Bagaimana  tinjauan  yuridis  pelaksanaan  deradikalisasi  sebagai  upaya penanggulangan terorisme ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Dikarenakan permasalahan yang diteliti berkisar pada Undang-Undang No 5 Tahun 2018  yaitu  hubungan  peraturan  satu  serta  peraturan  lainnya  serta  kaitannya  dengan penerapannya dengan praktek.
1 International Crisis Group (ICG). Deradicalisation and Indonesian Prisons . Asia Report No. 142. 2007. Hlm 1.
2 Ibid . Hlm 7 .

## PEMBAHASAN

## 1. Landasan Hukum Pelaksanaan Deradikalisasi Di Indonesia Penaggulanan terorisme dengan derdikalisasi diamanatkan dalam
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme) Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1 sampai dengan 7 sebagai berikut :
“Pasal 43D :
1)  Deradikalisasi  merupakan  suatu  proses  yang  terencana,  terpadu, sistematis,  dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan  untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
2)  Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: tersangka;  terdakwa;  terpidana;  narapidana;  mantan  narapidana Terorisme; atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal   Terorisme.
3)  Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah  yang  dikoordinasikan  oleh  badan  yang  menyelenggarakan urusan  di  bidang  penanggulangan  terorisme  dengan  melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
4)  Deradikalisasi  terhadap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial.
5)  Deradikalisasi  terhadap  orang  atau  kelompok  orang  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: (a)  pembinaan  wawasan  kebangsaan;  (b)  pembinaan  wawasan keagamaan; dan/atau (c) kewirausahaan.
6)  Pelaksanaan  deradikalisasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai  pelaksanaan  deradikalisasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.”
Pemberantasan  terorisme  minitik  beratkan  pada  hukuman  pidana,  mengingat  hukum pidana  bagian  dari  hukum,  maka  sudah  sepatutnya  hukum  pidana  mengabdi  pada  tujuan hukum yakni, ketertiban. Hukum pidana bagian dari lapangan hukum publik memiliki fungsi mengatur  hubungan  antara  warga  negara  dan  negara,  dalam  hal  ini  mencakup  hubungan individu  dan  masyarakat.  Melalui  kewenangan  dan  kekuasaan  yang  ada  padanya,  negara dapat menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
tertentu, yang ditetapkan sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam ketentuan perundang- undangan 3
Deradikalisasi  merupakan  perubahan  pola  dalam  penanganan  terorisme  saat  ini. Deradikalisasi  yang  menjadi  formula  terbaru  untuk  mengatasi  ancaman  terorisme  memiliki kaitan  dengan  deideologisasi.  Kata  deradikalisasi  diambil  dari  istilah  bahasa  Inggris deradicalization dengan  kata  dasar radical . 4 Deradikalisasi  terorisme  diwujudkan  dengan program  reorientasi  motivasi,  re-edukasi,  resosialisasi,  serta  mengupayakan  kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris.
Dalam Black’s  Law  Dictonary ,  menjelaskan  suatu  upaya  untuk  memperbaiki  tingkah laku narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak terlibat kejahatan. KUHAP yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan penyelidikan, dan penuntutan, hingga penjatuhan putusan dalam Pasal 1 KUHAP, definisi rehabilitasi adalah:
“Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkan  menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia, tidak dapat terwakili dengan baik oleh terminologi rehabilitasi. Pada kenyataannya, deradikalisasi terorisme,  tidak  terbatas  pada  perlakuan  yang  diberikan  pada  napi,  tetapi  juga  mencakup keluarga narapidana, hingga masyarakat luas. Begitu pula dalam menanggapi definisi dalam KUHAP, upaya rehabilitasi di sini bukanlah suatu pemulihan hak-hak individu.
Deradikalisasi  terorisme  dilakukan  untuk  melampaui  keterbatan  hukum  pidana  itu sendiri.  Bahkan  individu  dalam  tingkatan  tersangka  program  deradikalisasi  sudah  dapat diberikan  kepada  mereka,  karena  program  ini  berupaya  memberikan  pencerahan  dan pemaknaan  yang  baik  dan  benar,  tanpa  harus  bertabrakan  dengan  penegakan  hak  asasi manusia. Sehingga bila digunakan terminologi rehabilitasi dalam menjelaskan deradikalisasi terorisme  yang  diberikan  dan  dijalani  bagi  individu  pada  tingkatan  penyidikan  hingga pemeriksaan  di  pengadilan,  akan  menimbulkan  kerancuan  makna,  dan  rawan  salah pengertian.  Menurut Petrus Reinhard Golose, menyatakan: 5
“Untuk  mengatasi  keterbatasan  terminologi  rehabilitasi  meng-  uraikan  upaya deradikalisasi  terorisme  yang  dilaksanakan  di  Indonesia,  yaitu  reorientasi  motivasi  dan  re- edukasi. Memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum,  merupakan hal  sangat  vital. Perilaku agresif dan  destruktif dalam  diri  mereka  perlu
3 Petrus Reinhard Golose. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentyh Akar Rumput. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Hlm 67
4 KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . [Online] at: http://kbbi.web.id/pusat,
5 Petrus Reinhard Golose. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentyh Akar Rumput . Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009. Hlm 75
diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain  memberikan  mereka  pendidikan  baik  itu  pendidikan  agama  maupun  pengetahuan  lain yang  akan  membuka  cakrawala  berpikir  mereka,  sekaligus  memberikan  mereka  kema- ndirian”.
Pemerintah  melalui  Polri  menggalakan  upaya  deradikalisasi  terorisme.  Upaya  ini ditujukan  untuk  mengimbangi  upaya  pemberantasan  terorisme  melalui  cara  konvensional, misalnya  penggerebekan,  penang-kapan,  sampai  dengan  penghentian  aksi  teror. Deradikalisasi terorisme ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini, sehingga mematahkan potensi  berkembangnya  gerakan  terorisme  tersebut.  Upaya  ini  dapat  berjalan  dengan penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat dan penguatan masyarakat, sehingga masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pencegahan  terorisme.  Upaya  deradikalisasi terorisme  merupakan  upaya  persuasif  kepada  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak tersesat  dalam  pemahaman  yang  salah,  apalagi  sampai  berpartisipasi  dalam  kelompok teroris. Konsep deradikalisasi sejatinya berbeda dengan konsep terorisme dalam perspektif hukum.
Deradikalisasi perlu dipahami masyarakat sipil karena terorisme sebagai kejahatan luar biasa,  tidak  dapat  hanya  dihadapi  dengan  pendekatan hard  approach tetapi  juga soft approach . Hard  approach adalah  suatu  cara  yang  dilakukan  menggunakan  tindakan penyergapan,  penangkapan,  penyerangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara  terhadap kelompok teror. Pendekatan hard approach jelas pelakunya adalah aparat penegak hukum. Sementara  pendekatan soft  approach menggunakan  cara  seperti  melakukan  penyuluhan, pembimbingan,  pengajaran,  persuasi  terhadap  kelompok  teror  aktif  maupun  yang  sudah insaf. Soft approach ini juga dapat dilakukan dengan menyasar masyarakat luas agar tidak terperangkap masuk ke dalam ajaran-ajaran radikal. Pendekatan soft approach , yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah  arti  penting  dari  deradikalisasi  dan  dengan  cara  ini  pula  masyarakat  sipil  Indonesia dapat berperan.

## 2.  Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Deradikalisasi  sebagai  upaya  Penanggulangan Terorisme
Kendala yang dihadapi menurut DEPUTI Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Brigjen  Hendri Paruhuman  Lubis  mengatakan  “Program  deradikalisasi  terhadap  pelaku  tindak  pidana terorisme  dan  radikalisme  tidak  mudah.  Kendalanya  ada  terpidana  yang  tidak  mau mengikuti program itu. Tidak semua mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP) mau. Bahkan sampai keluar dari penjara, ada yang tidak ikut," 6
Maka  Dalam  rangka  untuk  mengkoordinasikan  seluruh  potensi  negara  untuk menangkal  dan  menanggulangi  radikalisme  dan  terorisme  di  Indonesia,  pemerintah membentuk  BNPT  berdasar  Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010.  Kegiatan penangkalan  dan  penanggulangan  teror,  antara  lain  meliputi  kemampuan  deteksi  dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah pentingnya  adalah  deradikalisasi.  Secara  resmi,  kebijakan  pemerintah  dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu:
6 Media Indonesia, Deradikalisasi Masih Alami Kendala , Diakses pada tanggal 14 Januari 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/288662-deradikalisasi-masih-alami-kendala
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
a.  Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan; dan
b. Counter-radicalism (program  deradikalisasi)  untuk  menetralisir  ideologi  radikal  yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme.
Strategi  pencegahan  berhubungan  dengan  tindakan  preventif  atau  deteksi  dini sebelum  aksi  teror  terjadi.  Sedangkan  strategi  penindakan  dilakukan  setelah  aksi  teror terjadi. Strategi ini berupa penangkapan dan penyidikan terhadap orangorang yang diduga pelaku terorisme. Dalam proses peradilan hingga mendapat keputusan hukum tetap dan menjalani proses pemidanaan (sebagai napi), BNPT tidak lagi bertanggung jawab terhadap pelaku  terorisme  tersebut.  Deradikalisasi  tahap  pencegahan  ini  sangat  penting  dan memegang  kunci  bagi  keberhasilan  penanggulangan  atau  penghentian  radikalisme  di Indonesia.  Jika  tahap  ini  berhasil,  maka  deradikalisasi  pada  tahap  berikutnya  tidak dibutuhkan  lagi.  Asumsinya,  jika  radikalisme  beragama  tidak  berkembang,  maka kemungkinan besar tidak ditemukan lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Sejalan dengan itu,  strategi  penindakan  juga  tidak  dibutuhkan,  begitu  pula  dengan  deradikalisasi  di Lembaga Pemas-yarakatan. 7
Sasaran  dan  target  deradikalisasi  tahap  pencegahan  adalah  masyarakat  luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme.  Dengan  menggandeng  banyak  pihak,  baik  lembaga  negara  maupun  peran serta  masyarakat,  program  deradikalisme  ini  sangat  positif.  Deradikalisasi  tahap penindakan lebih banyak berkaitan dengan wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT, kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan perkara terorisme. Tahap ini lebih banyak mengandalkan show of force dari aparat untuk menjaga kewibawaan negara. Sekalipun dapat dikatakan terlambat karena radikalisme sudah berbuah teror dalam bentuk nyata,  upaya  deradikalisasi  tetap  dilakukan  sekalipun  dengan  sasaran  terbatas,  yaitu pelaku  teror  dan  jaringannya.  Di  sela-sela  menjalani  proses  hukum,  tersangka  atau terdakwa  dapat  disentuh  hatinya  agar  menyadari  kekeliruan  dalam  tindakan  teror  yang dilakukan. Program deradikalisasi adalah keharusan agar yang radikal menjadi moderat ( curative  deradicalization ),  dan  yang  moderat  tidak  menjadi  radikal  ( preservative  and preventive deradicalization ).
Program  deradikalisasi  yang  dilakukan  pemerintah  bisa  menjadi  ujung  tombak dalam  sosialisasi  dan  antisipasi  bahaya  radikalisme  dan  terorisme  di  Indonesia. Deradikalisasi  dapat  dimulai  langsung  dari  akar  radikalisme  yang dimaksudkan  sebagai deradikalisasi  pencegahan  dan  pemeliharaan.  Dengan  model  ini,  deradikalisasi  bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Deradikalisasi merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar  radikalisme paham  radikal.  Oleh  karena  itu,  setiap pelaku  radikalisme  bersifat  unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menyusun  modul  deradikalisasi  paham  radikal  yang  lebih  komprehensif  dan  aplikatif. Modul  ini  akan  menjadi  panduan  bagi  kerja  deradikalisasi,  baik  untuk  deradikalisasi pencegahan maupun penyembuhan.
Pendekatan  kombinasi hard  approach dan soft  approach yang  mulai  dijalankan pemerintah  saat  Reformasi  melalui  BNPT  selaku  lembaga  koordinator  juga  memiliki kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihannya  adalah  kebijakan  yang  lebih  melindungi  hak asasi  manusia  melalui  deradikalisasi  kepada  narapidana  terorisme,  mengutamakan penyelesaian  jalur  hukum,  melibatkan  masyarakat  dalam  pengendalian  terorisme,  dan berperan dalam pencegahan sekaligus penyelesaian akar masalah terorisme.
7 Abu  Rokhmad, Pandangan  Kiai  Tentang  Deradikalisasi  Paham  Islam  Radikal  di  Kota Semarang , Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01 Juni 2014.  Hlm 64.
Pendekatan hard approach sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi pemberantasan  terorisme.  Prestasi  pendekatan hard  approach ini  juga  sudah  banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya  menuju  tindak  terorisme  ini  tidak  hanya  memerlukan  pendekatan  “keras”  saja. Pendekatan “lunak” ( soft approach ) juga dibutuhkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politk, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga  pendekatan  “lunak”  ini  menjadi  begitu  penting  untuk  menetralisasi  pengaruh ideologi  radikal,  yang  khususnya  mengatasnamakan  agama.  Melihat  perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menajadi makin penting. Meski  pentolan-pentolan  kelompok  teror  banyak  yang  sudah  tertangkap  atau  tewas, namun  kaderisasi tidak  lah berhenti dan  yang paling akhir adalah  munculnya  dukungan terhadap  ISIS  dari  kelompok-kelompok  radikal.  Melalui  pendekatan  netralisasi  ideologi, penanggulangan  terorisme  akan  dapat  lebih  mendalam  dan  berimplikasi  jauh,  karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.
Deradikalisasi  yang  diwujudkan  melalui  suatu  program  memiliki  kesamaan karakteristik  di  beberapa  negara.  Persamaan  program  tersebut  diketahui  oleh Counter- Terrorism Implementation Task Force (CTITF) ada sebelas jenis, yakni:
a.  Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum;
b.  Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
c.  Program pendidikan;
d.  Pengembangan dialog lintas budaya;
e.  Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;
f.  Pengawasan terhadap cyber terorisme;
g.  Perbaikan perangkat perundang-undangan;
h.  Program rehabilitasi;
i.  Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
j.  Pelatihan  serta  kualifikasi  para  agen  yang  terlibat  di  dalam  melaksanakan  kebijakan kontra radikalisasi 8
Pada  dasarnya  deradikalisasi  merupakan  proses  meyakinkan  kelompok  radikal  untuk meninggalkan  penggunaan  kekerasan  dalam  bertindak.  Deradikalisasi  dapat  berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “ root causes ” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama)  tidak  boleh  menggunakan  cara  yang  tidak  baik  (kekerasan).  Kekerasan  atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme. 9
Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi, harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi  (radikalisme)  terorisme”  yang  melembaga  (dan  membudaya)  dalam kehidupan  masyarakat  sampai  pada  lapisan  paling  terbawah.  Konsep  deradikalisasi  perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.
Program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah, pelibatan masyarakat  sipil  Indonesia  berperan  dan  berfungsi  terutama  dalam  sistem  masyarakat
8 Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), First Reprot of the Working Group Redicalisation and Extremism that Lead to Terorrism , Inventory of State Program, 2008. Hlm 5
9 Hendropriyono., A.M, Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam , Kompas, Jakarta, 2009. Hlm.34
demokratis.  Masyarakat  sipil  dapat  menjadi  mitra  penting  bagi  pemerintah  dan  melakukan berbagai  kegiatan  yang  tidak  mungkin  dilakukan  pemerintah  dan  aparatnya.  Organisasi masyarakat  sipil  memiliki  kapasitas  dalam  mengomunikasikan  dan  menyosialisasikan gagasan,  pengalaman  dan  inovasi  secara  lebih  intensif.  Aktivitas  ini  akan  lebih  mudah diterima  sesama  warga  masyarakat  dibanding  jika  pemerintah  yang  melakukan.  Program deradikalisasi  adalah  program  yang  unik  dan  dipercaya  mampu  menanggulangi  terorisme namun  dibutuhkan  komitmen,  tenaga,  biaya  dan  waktu  untuk  menjadikannya  mendekati sempurna.
Presiden  Joko  Widodo  baru-baru  ini  sudah  memberi  sinyal  sebagai  bentuk  komitmen pemerintah  dengan  mengajak  berbagai  ormas  untuk  bergabung  dalam  program deradikalisasi. 10 Karena menekan atau bahkan menghapus suatu ideologi radikal bukanlah perkara  mudah.  Berpikir  secara  radikal  mustahil  untuk  dihalangi  tapi  bagaimana  cara meminimalkan  ideologi  radikal  berkembang  bebas  dan  meluas  di  dalam  kehidupan bermasyarakat, dapat dilakukan bersama.
Manfaat  atau  keuntungan  yang  didapat  dari  program  deradikalisasi  adalah counter terorisme ,  cegah  radikalisme,  perbandingan  faham,  mengelak  dari  provokasi  kebencian, permusuhan  atas  nama  agama,  cegah  masyarakat  dari  indoktrinasi,  dan  partisipasi masyarakat tolak terorisme. Program deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas. Terutama upaya untuk mendukung pembentukan payung hukum dalam melaksanakan program deradikalisasi teroris  di  Indonesia.  Basis  pola  penanganan  terorisme  yang  dilakukan  lewat  program deradikalisasi di Indonsia, tentunya memiliki dasar pemikiran yang telah jelas serta melewati proses  pengkajian  secara  insentif.  Polri  sejak  tahun  2000  telah  banyak  melakukan penangkapan terhadap pelaku teror. Akan tetapi semakin hari angka penangkapan tersebut secara terus-menerus semakin meningkat, karena yang dihadapi oleh jajaran penegak hukum adalah  jaringan  yang  didasarkan  atas  ideologi  radikal  atau  keyakinan  keagamaan  yang disesatkan.
Pelaksanaan program deradikalisasi yang semakin efektif dan mampu untuk memberikan kontribusi  signifikan  bagi  penaggulangan  terorisme  harus  terus  menerus  dievaluasi  dan dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan baik dalam tataran konseptual dan kebijakan publik. Kelompok terorisme yang selalu melakukan penyesuaian dan perubahan strategi dan taktik di berbagai negara tidak mungkin hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang stagnan oleh  negara  dan  masyarakat  internasional.  Dalam  hal  ini,  yang  patut  diawasi  pemerintah Indonesia  adalah  kemungkinan  semakin  berkembangnya  ajaran-ajaran  radikal  di  masing- masing  Lembaga  Pemasyarakatan  Indonesia.  Pelaku  teror  yang  sudah  dikenakan  sanksi hukuman  penjara  nyatanya  tidak  berdiam  diri.  Mereka  bahkan  menulis  dan  menyebarkan pemikiran-pemikiran radikal di balik jeruji dan tetap mendapatkan simpatisan-simpatisan dari para  pendukungnya.  Melihat  hal  ini,  Pemerintah  perlu  melakukan  program  radikalisasi terhadap  napi  dan  mantan  teroris.  Deradikalisasi  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kesadaran  bagi  para  napi  dan  mantan  teroris untuk tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme.
Program  deradikalisasi  yang  persuasif  dapat  mengatasi  keterbatasan  hukum  pidana. Program  tersebut  juga  tidak  akan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah dilindungi  oleh  hukum  nasional  atau  internasional.  Program  yang  sifatnya  sosial  dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat  yang  menjadi  simpatisan  dan  belum  terlibat  aksi  terorisme  atau  anggota organisasi  teroris  itu  sendiri.  Mereka harus  segera dilibatkan dalam program deradikalisasi
10 Muhammad  A.S  Hikam,  Deradikalisasi:  Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia  Membendung Radikalisme, Kompas, Jakarta 2016, Hlm 85
terorisme,  hal  ini  menjadi  penting  untuk  mengeliminasi  bahaya  laten  terorisme.  Program reorientasi motivasi dan re-edukasi dapat dilakukan lewat dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau  kelas  khusus  untuk  penanganan  secara  intensif.  Perbaikan  manajemen  Lembaga Pemasyarakatan  menjadu  penting  karena  memiliki  fungsi  agar  penjara  tidak  lagi  dapat dijadikan  sebagai  tempat  sekolah  teroris bagi napi  non  teroris atau  napi  terorisme  menjadi semakin  radikal. Perbaikan  manajemen  kemudian  ditingkatkan  seperti  halnya  menerapkan fokus penanganan terpadu terhadap napi terorisme.

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
Berdasarkan  pembahasan  di  muka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  : Penaggulanan terorisme dengan deradikalisasi diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Bagian  Keempat  Deradikalisasi  Pasal  43D  ayat  1  sampai  dengan  7.    Materi  kegiatan deradikalisasi  terorisme  terdiri  atas  :  pembinaan  wawasan  kebangsaan,  pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau, dan  kewirausahaan.  Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan  program  reorientasi  motivasi,  re-edukasi,  resosialisasi,  serta  mengupayakan kesejahteraan  sosial atau  kesetaraan  dengan  masyarakat  lain bagi  mereka  yang pernah terlibat  terorisme  maupun  bagi  simpatisan,  sehingga  timbul  rasa  nasionalisme  dan  mau berpartisipasi layaknya Warga Negara Indonesia. Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010.  Secara  resmi,  kebijakan  pemerintah  dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan kepada dua hal, yaitu: Upaya penegakan hukum secara  adil  dan  transparan;  dan  Counter-radicalism  (program  deradikalisasi)  untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme.  Sasaran dan  target  deradikalisasi  tahap  pencegahan  adalah  masyarakat  luas,  baik  yang  sudah mengidap  virus  radikalisme  dan  terutama  yang  belum  terkena  pengaruh  radikalisme. Dengan  menggandeng  banyak  pihak,  baik  lembaga  negara,  program  deradikalisme  ini sangat positif.

## b.  Saran
1. Diharapkan Pemerintah melalui BNPT dan Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme  dengan  upaya  deradikalisasi  ini  ditujukan  untuk  mengimbangi  upaya pemberantasan  terorisme  melalui  cara  konvensional,  misalnya  penggerebekan, penangkapan, sampai dengan penghentian aksi teror.
2. Di  Indonesia  agama  merupakan  isu  yang  sensitif,  tidak  jarang  terjadi  konflik horisontal  akibat  kesalahpahaman  dalam  kehidupan  beragama.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan ekstra kehati-hatian ekstra dalam menangani kejahatan terorisme yang bermotivasi agama. Diharapkan Pemerintah terus memberikan penegasan melalui program deradikalisasi, sehingga pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai pemberantasan terhadap suatu umat agama tertentu.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Rokhmad. 2014. Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang , Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01.
Farid  Septian.  2010. Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang , Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1
Wulandari,  S.  2019. Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pemberian  Remisi  Bagi Narapidana. Jurnal SPEKTRUM HUKUM, 14(1), 83-95 .
Basrief  Arief.  2013. Panduan  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Terorisme .  Jakarta. Kejaksaan Agung RI.
Counter-Terrorism  Implementation  Task  Force (CTITF).  2008. First  Reprot  of  the  Working Group Redicalisation and Extremism that Lead to Terorrism . Inventory of State Program.
Hendropriyono.,  A.M.  2009. Terorisme  Fundamentalisme  Kristen  Yahudi  Islam .  Jakarta. Kompas.
International Crisis Group (ICG). 2007. Deradicalisation and Indonesian Prisons . Asia Report No. 142.
Muhammad  A.S  Hikam,  2016, Deradikalisasi:  Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia Membendung Radikalisme , Jakarta, Kompas.
Nanik Widiyati dan Panji Anoraga. 2017. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya. Jakarta. Pradya Pratama.
Petrus  Reinhard  Golose.  2009. Deradikalisasi  Terorisme,  Humanis,  Soul  Approach,  dan Menyentyh Akar Rumput . Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang Undang (UU Pemberantasan Terorisme).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).