## TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DI BIDANG PANGAN TERHADAP KONSUMEN
Dezonda R Pattipawae Universitas Pattimura, Maluku pattipawaeonda@gmail.com
Abstract : Practically consumer protection is one of the legal developments which are part of national development. The key point of the issue of consumer protection is that consumers  and  producers  (product  distributor  or  employers)  need  each  other. Production  is  meaningless  if  nobody  mengkonsumsikannya  and  products  are consumed  safely  and  satisfactorily,  in  turn,  is  free  promotion  for  employers.  rule  of law  is  very  important  in  order  to  protect  consumers.  In  sustaining  the  economy  of consumers occupy an important position, but ironically as one of the economic actors are  very  weak  position  of  the  consumer  in  terms  of  legal  protection.  In  Indonesia, consumers  who  had  been  in  a  weak  position  impression  of  only  being  an  object businesses  promotion  tips,  as  well  as  the  sale  of  a  very  expansive  way.  Weak consumer's  position  caused  partly  still  low  awareness  and  consumer  education  in Indonesia.
Keywords : Responsibilities Manufacturers, Consumer Protection
Abstrak: Secara  praktis  perlindungan  konsumen  adalah  salah  satu  perkembangan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Titik kunci dari masalah perlindungan  konsumen  adalah  bahwa  konsumen  dan  produsen  (distributor  produk atau pengusaha) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya jika tidak ada yang mengkonsumsikannya  dan  produk  yang  dikonsumsi  secara  aman  dan  memuaskan, pada  gilirannya,  adalah  promosi  gratis  bagi  para  majikan.  supremasi  hukum  sangat penting  untuk  melindungi  konsumen.  Dalam  mempertahankan  ekonomi  konsumen menempati  posisi  yang  penting,  tetapi  ironisnya  sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi adalah  posisi  yang  sangat  lemah  dari  konsumen  dalam  hal  perlindungan  hukum.  Di Indonesia,  konsumen  yang  selama  ini  memiliki  kesan  posisi  lemah  hanya  menjadi obyek tips promosi bisnis, serta penjualan dengan cara  yang sangat ekspansif. Posisi konsumen  yang  lemah  sebagian  disebabkan  masih  rendahnya  kesadaran  dan pendidikan konsumen di Indonesia.
Kata kunci: Tanggung Jawab Produsen, Perlindungan Konsumen
Pendahuluan Hukum senantiasa
berkembang dinamis  dalam  masyarakat, yang tentunya sesuai atau merupakan hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai dengan  pencerminan  dari  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang bertujuan  untuk  menjadi  dasar  dan memelihara  ketertiban,  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat. Hukum juga berfungsi mengabdi kepada masyarakat dalam hal ini mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku  masyarakat  sesuai  dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi  hukum.  Jika  perkembangan masyarakat  bertambah,  maka  harus diikuti  pula  dengan  perkembangan hukum,  sehingga  kebutuhan  akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  sejalan dengan perkembangan pembangunan. 1
Perlindungan konsumen merupakan  salah  satu  perkembangan hukum  yang  merupakan  bagian  dari pembangunan  nasional.  Kunci  pokok terhadap masalah perlindungan konsumen  adalah  bahwa  konsumen dan  produsen  (pengedar  produk  atau
1 Gunawan Widjaya dan  Ahmad Yani,  2000, Hukum  Tentang  Perlindungan Konsumen ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, hlm. 8
pengusaha) saling membutuhkan. Produksi  tidak  ada  artinya  kalau  tidak ada  yang  mengkonsumsikannya  dan produk  yang  dikonsumsi  secara  aman dan  memuaskan  pada  gilirannya  akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.  Dalam  mencapai  tujuan inilah  peranan  hukum  sangat  penting dalam  usaha  melindungi  konsumen. Sebagai contoh kita semua berkepentingan akan suatu perlindungan hukum sehubungan dengan  kualitas  maupun  kuantitas  dari individi maupun publik. 2
Hukum  konsumen  merupakan sarana  perlindungan  bagi  konsumen karena  dapat  meningkatkan  posisi tawar  konsumen  ketika  berhubungan dengan pelaku usaha/produsen.
Kehadiran  produk  hukum  tentang perlindungan  konsumen  bukan  pula berguna bagi konsumen. Hukum konsumen  penting  pula  bagi  pelaku usaha.  Para  pelaku  usaha  dituntut untuk  memperbaiki  produk  dan  tetap menjaga  tanggung  jawabnya  atas setiap komoditi yang dihasilkan ( Product  liability ).  Dengan  demikian para  pelaku  usaha  yang  berhasil menjaga dan mempertahankan
2 Adrian Sutedi, 2006, Tanggung Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen Ghalia  Indonesia  anggota  IKAPI, Jakarta,  hlm.  V
mutunya  akan  memperoleh  tempat  di hati  komsumen.  Produknya akan mendapat pasar yang baik dan konsumen  selalu  rindu  pada  kualitas produk  yang  lebih  mengutamakan kepentingan konsumen. 3
Dalam  menjaga  kelangsungan roda perekonomian konsumen menduduki  posisi  cukup  penting, namun  ironisnya  sebagai  salah  satu pelaku  ekonomi  kedudukan  konsumen sangat  lemah  dalam  hal  perlindungan hukum. 4 Di Indonesia, konsumen yang selama  ini  berada  pada  posisi  lemah terkesan  hanya  menjadi  obyek  pelaku usaha  kiat  promosi,  maupun  cara penjualan  yang  sangat  ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya  kesadaran  dan  pendidikan konsumen di Indonesia.
Lemahnya  posisi  konsumen menyebabkan  hukum  konsumen  ikut menjadi lemah. Sebelum diterbitkannya
Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  penegakan hukum  untuk  mengawasi  produsen sangat  sulit  dilakukan,  terutama  dalam kaitannya  dengan  pengajuan  gugatan atas  kerugian  yang  diderita  oleh
3 N.H  T  Siahaan,  2005, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung  Jawab Produk , Panta  Rei,  Jakarta, hm.  xviii
4 Gunawan Widjaya dan  Ahmad Yani, Op Cit, hlm.  12
konsumen.  Kesulitan-kesulitan  dalam melakukan  gugatan  terhadap  pelaku usaha yang telah merugikan konsumen adalah dimana setiap penggugat haruslah  dapat  membuktikan,  bahwa pihak  pelaku  usaha  sebagai  tergugat telah  melakukan  kesalahan.  Dengan demikian  setiap  pihak  mendalilkan tersebut  haruslah  dapat  membuktikan kesalahan pihak yang digugat.
Hal  ini  tentu  menyulitkan konsumen untuk membuktikan
kesalahan produsen sebagai pihak yang bertindak sebagai pelaku usaha.
Kalaupun dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha dengan berbagai alasan, pihak pengusaha acap menghindar.  Dalam  banyak  kasus, saling  melemparkan  tanggung  jawab antara  produsen,  penyalur  dan  penjual sering  terjadi.  Dalam  prakteknya, pihak  penjuallah  yang  lebih  banyak disalahkan.  Kesalahan  penjual  tidak mempengaruhi  ganti  rugi  terhadap konsumen.                          Hal  tersebut mengalami kendala yuridis dan psikologis.
Kendala yuridis menyangkut jangkauan
dan pemahaman  hukum,  misalnya  sebagai contoh seseorang membeli produk susu merek  tertentu,  baru  diketahui  susu tersebut  sudah  kedaluwarsa  setelah kaleng  susu  itu  dibuka  baru  diketahui oleh  pembeli  bahwa  susu  yang  dibeli
itu  sudah  rusak,  sementara  struk pembelian  barang  sudah  dibuang,  sulit untuk  dikomplain,  bahwa  barang tersebut dibeli pada toko yang menjual susu itu.
Dari  aspek  hukum  hal  tersebut sulit  ditangani  karena  pihak  penjual pasti menuntut tanda bukti pembayaran dari pembeli. Hal  yang lebih sulit lagi, jika  toko  yang  menjual  produk  itu adalah  toko  kecil  (warung)  yang  tidak menggunakan  dokumen  jual  beli, secara psikologis, ada keengganan dari pihak pembeli untuk menuntut  penjual produk  yang  sudah  kedaluarsa  karena ada  perasaan  yang  tidak  mengenakkan jika  tuntutan  penggantian  barang ditolak oleh penjual. 5
Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik pelaku  usaha  pabrikan  dan  atau distributornya,  perusahaan  periklanan, maupun  kegiatan  yang  terkait  dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen berada  pada  posisi  yang  secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen  semata-mata  tergantung pada  informasi  yang  diberikan  dan disertai  dengan  edukasi  akan  kurang dirasakan  manfaatnya.  Hal  ini  antara
lain  dilakukan  pemasangan  label  atau pelabelan atau standarisasi mutu. 6
Teori  sistem  hukum  yang dikembangkan  oleh  Friedman  tentang tanggungjawab,  terdapat  tiga  substansi hukum  tanggung  jawab  produk  yang menjadi  dasar  tuntutan  ganti  kerugian konsumen  adalah  tuntutan  karena kelalaian ( negligence ), tuntutan karena wanprestasi  atau  ingkar  janji  ( breach of  warannty )  dan tuntutan berdasarkan teori  tanggung  jawab  mutlak  ( strick product  liability ). 7 Hal  ini  dilakukan karena  secara  alamiah  kedudukan  atau posisi  konsumen  tidak  sama  dengan produsen sebagai pelaku usaha.
Hukum perlindungan
konsumen  timbul  akibat  adanya  posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapatkan
perlindungan  hukum.  Salah  satu  sifat, sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah memberikan perlindungan dan
pengayoman kepada masyarakat.
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen  yang  memuat  asas-asas  dan kaidah-kaidah,  dan  bersifat  mengatur
6 Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  Grasindo,
Jakarta, hlm. 45
7 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm.  45
dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan  konsumen  tidak  dapat berdiri  sendiri  sebagai  suatu  sistem tetapi  harus  terintegrasi  juga  ke  dalam suatu  sistem  perekonomian,  yang  di dalamnya  terlibat  juga  para  pelaku usaha.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen  adalah  tingkat  kesadaran konsumen  akan  haknya  masih  rendah. Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,
Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan menjadi  landasan  hukum  yang  kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat  untuk  melakukan  upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan  dan  pendidikan  konsumen. Upaya  pemberdayaan  ini  penting karena  tidak  mudah  mengharapkan kesadaran  pelaku  usaha  yang  pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah  mendapat  keuntungan  yang semaksimal  mungkin  dengan  modal seminimal  mungkin.  Prinsip  ini  sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 8
8 Sentosa  Sembiring,  2006,
Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan
Salah  satu  bentuk  kejahatan bisnis  yang  dilakukan  oleh  sebagian pengusaha  yang  tidak  bertanggung jawab adalah memproduksi,
mengedarkan dan menawarkan produk-produk  yang  berbahaya  bagi kesehatan  manusia  (konsumen).  Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan  akibat  bagi  konsumen tersebut  telah  menelan  banyak  korban. Sebagai  contoh  adalah  ditemukannya beberapa  pabrik  makanan  (biskuit) yang ternyata tidak memiliki laboratorium.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa  pengusaha/perusahaan  tersebut lalai dalam melakukan proses produksi dan mengabaikan kepentingan konsumen yang seringkali kita saksikan dibanyak tempat dan aktivitas adalah  penyajian  informasi  yang  tidak benar dan menyesatkan dalam periklanan.  Praktik-praktik  pemberian keterangan  yang  tidak  benar  dalam periklanan, baik dalam bentuk pernyataan yang berul-betul menyesatkan  jelas  sangat  berbahaya bagi kepentingan konsumen.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah tanggung jawab produsen  di  bidang  pangan  sebagai pelaku usaha terhadap konsumen ?
Perundang-Undangan  Yang  Terkait ,  Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 35
Tindakan apakah yang diambil produsen sebagai pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian ?

## Pembahasan
Sanksi Pelanggaran Hak Konsumen
Pelaku  usaha  yang  melanggar  hak-hak konsumen  dikenakan  sanksi.  Pada dasarnya,  hubungan  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  adalah  hubungan hukum  keperdataan,  tapi  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana  disebutkan  dalam  UU Perlindungan  Konsumen  pasal  45  ayat
3, “Penyelesaian sengketa luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada  ayat  2  tidak  menghilangkan tanggung  jawab  pidana  sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Berikut adalah sanksi-sanksi yang bisa dikenakan:
a. Sanksi administratif
Sebagaimana  diatur  dalam  UU Perlindungan  Konsumen  pasal 60, BPSK (Badan Penyelesaian
Sengketa  Konsumen)  berhak menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19
ayat 2 dan 3, pasal 20, pasal 25, dan  pasal  26,  berupa  denda
uang maksimum
Rp.
200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah)
b. Sanksi Pidana Pokok
Tiga  sanksi  pidana  sebagai berikut:
1. Sanksi kurungan
a) Penjara  5  tahun  atau denda  Rp.  200.000.0000 (Pasal 8,9,10,13 ayat (2), 15,  17  ayat  (1)  huruf  a,
b, c, dan e, dan pasal 18)
b) Penjara  2  tahun  atau denda  Rp.  500.000.000 (pasal  11,  12,  13,  ayat (1),  14,  16  dan  17  ayat
(1) huruf d dan f)
2. Sanksi pidana di luar ketentuan  UU  Perlindungan Konsumen  jika  konsumen mengalami  kematian,  cacat berat,  sakit  berat  atau  luka berat (Pasal 62 ayat 3) c. Sanksi Pidana Tambahan Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya
sanksi  pidana  tambahan  di  luar sanksi                 pidana pokok yang  dijatuhkan  berdasarkan Pasal 62. Sanksi-sanksi tersebut berupa :
1) Perampasan barang tertentu
2) Pengumuman keputusan hakim
3) Pembayaran ganti rugi
4) Pencabutan izin usaha
5) Dilarang memperdagangkan barang/jasa
6) Wajib menarik barang/jasa dari peredaran dan
7) Hasil  pengawasan  disebarkan kepada masyarakat umum Sebenarnya sanksi tersebut sudah  cukup  berat.  Namun,  faktanya masih banyak ditemukan praktik pelanggaran  hak  konsumen.  Kasus peredaran  obat  ilegal  dan  makanan berbahaya  bagi  konsumen  yang  setiap tahun  selalu  marak  terjadi  ternyata disebabkan banyak putusan pengadilan yang memberikan sanksi ringan kepada pelaku usaha. 9
Penegakan hukum
perlindungan  konsumen  hanya  bisa berjalan jika didukung dengan perangkat  aparat  hukum  yang  tegas dalam  memberikan  sanksi/hukuman terhadap  para  pelaku  usaha  yang melanggar hak-hak konsumen.
Penegakan
hukum
perlindungan  konsumen  hanya  bisa berjalan jika didukung dengan perangkat  aparat  hukum  yang  tegas dalam  memberikan  sanksi/hukuman terhadap  para  pelaku  usaha  yang melanggar hak-hak konsumen.
9 Kompas, Jakarta, 8 Februari 2005
Pelanggaran  terhadap  hak-hak konsumen  perlu  dibuktikan  secara hukum.  Berdasarkan  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  Pasal  22, penegak  hukum  diberikan  beban  dan tanggung  jawab  pembuktian  pidana atas  kesalahan  beban  dan  tanggung jawab pembuktian pidana atas kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha.  Pembuktian  tersebut  juga  dapat dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum. BPSK  sendiri  sebenarnya  memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha.  Dalam  hal  ini, BPSK  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen.  Disamping  sanksi  perdata, ada  juga  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  bagi  pelaku  usaha  yang melanggar hak-hak konsumen.
Pembuktian terhadap perbuatan pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab dan melanggar hak-hak konsumen,  diatur  dalam  KUH  Perdata Pasal  1865  dan  HIR  Pasal  163 10 . Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat mendalilkan adanya suatu  hak  yang  dirugikan,  maka  pihak konsumen perlu membuktikan:
10 Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata , Pasal 1865 dan HIR Pasal 163
1. Konsumen  secara  aktual  telah mengalami kerugian
2. Konsumen juga harus
membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  terjadi  sebagai  akibat dari  penggunaan,  pemanfaatan, atau  pemakaian  barang/jasa tertentu, yang tidak layak.
3. Bahwa kelayakan dari penggunaan,  pemanfaatan  atau pemakian dari barang/jasa tersebut  merupakan  tanggung jawab dari pelaku usaha tertentu
4. Konsumen  tidak  berkontribusi, baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  atas  kerugian yang dideritanya tersebut.
Tanggung Jawab Produsen Di Bidang  Pangan  Terhadap  Kerugian Yang Dialami oleh Konsumen
Kesadaran  untuk  meletakkan kepentingan  masyarakat  sebagai  pusat perhatian  terus  meningkat  di  negara miskin dan negara yang mulai berkembang. Sebagai contoh dalam hal obat-obatan,  banyak  obat  yang  dijual dengan tanpa petunjuk atau peringatan, padahal sangat penting untuk konsumen. Oleh karena
itu, perlindungan  konsumen  dari product liability selaku pelaku usaha atas suatu produk yang dibuat yang menyebabkan
kerugian  kepada  konsumen  pemakai produk tersebut sangat perlu dilindungi. Pelaku usaha yang bersangkutan  harus  digugat  karena produk tersebut menimbulkan kerugian kepada  konsumen.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 belum memberikan perlindungan hukum yang memadai  dan  undang-undang  tersebut masih  belum  dapat  berjalan  secara efektif  dan  dalam  peraturan  belum dapat menyebutkan secara jelas tentang perlindungan konsumen, khususnya konsumen obat.
Tanggung jawab produk adalah istilah  yang  dialihbahasakan  dari product  liability ,  berbeda  dengan ajaran  pertanggungjawaban  hukum pada  umumnya  dimana  tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu product (cacat atau membahayakan  orang  lain)  adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan strict liability .
Sering  dihadapi  perusahaan- perusahaan yang ada berusaha meningkatkan  minat  beli  konsumen atas  hasil  produk  yang  dihasilkan. Banyak  sarana  yang  tersedia  untuk memperkenalkan  hasil  produksinya kepada  konsumen.  Dari  sekian  sarana yang pada akhirnya banyak perusahaan memilik  iklan  sebagai  alat  promosi untuk  memperkenalkan  produknya.
Iklan  sebagai  sumber  informasi  dan sarana  pemasaran  produk  barang  dan jasa  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  konsumen.  Oleh  karena itu, iklan harus menyampaikan informasi  yang  jelas,  jujur  dan  tidak menyesatkan.  Kenyataannya,  banyak iklan yang tidak mengindahkan norma- norma  yang  ada,  menjanjikan  manfaat tertentu,  informasi  yang  tidak  jelas, bahkan mengarah pada unsur penipuan ( fraudulent  misrepresentation )  yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi  konsumen,  terutama  iklan  yang dikemas secara menarik yang ditayangkan televisi.
Sebelum  ada  peraturan  khusus mengenai iklan yang membawa kerugian kepada para konsumen, dapat merujuk  beberapa  ketentuan  yang dapat  digunakan  untuk  mengetahui dasar hukum periklanan itu,
sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 1473, 1474, 1491, 1504 KUHPerdata,  KUH  Pidana  Pasal  382
bis  Pasal  386  ayat  (1),  Pasal  13 Undang-Undang  Pokok  Pers.  Baru kemudian diberlakukan Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Dengan diberlakukannya
undang-undang tersebut  setidaknya  dapat  menekan terjadinya pelanggaran mengenai kerugian yang diderita akibat
mengkonsumsi  barang/jasa  melalui iklan  yang  menginformasikan  produk yang  tidak  benar.  Kehadiran  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  setidaknya dapat membawa masyarakat/konsumen dari  hal  yang  tidak  diinginkan  (dari iklan  yang  memberi  informasi  tidak benar.  Ini  disebabkan  oleh  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  memberi ketentuan  tentang  hak-hak  konsumen dan  kewajiban  dari  para  pelaku  usaha, sehingga  dengan  demikian  sulit  bagi produsen/pelaku  usaha  mengiklankan produknya terhadap masyarakat/konsumen  dengan  jalan sewenang-wenang  tanpa  memikirkan akibat hukumnya.
Kriteria  iklan  yang  dilarang pengoperasiannya di Indonesia, diantaranya  adalah  kriteria  iklan  yang dilarang  dalam  Undang-Undang  No.  8 tahun  1999  (hal  ini  dirumuskan  dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  f,  pasal  9  ayat (1)  dan  (2),  pasal  10,  pasal  12,  pasal 13, dan pasal  17  ayat  (1) dan (2) serta kriteria  iklan  yang  dilarang  oleh tatakrama  dan  tata  cara  periklanan Indonesia yang disempurnakan.
Kriteria  iklan  yang  dilarang  ini dimaksudkan  agar  tujuan  dan  fungsi periklanan  terhadap  konsumen  dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan  kedua  belah  pihak
(produsen  dan  konsumen).  Salah  satu keuntungannya  adalah  dengan  iklan masyarakat  mengetahui  macam  ragam produk  yang  ada  dan  pada  akhirnya masyarakat/konsumen  tertarik  untuk membeli  (mengkonsumsi).  Sedangkan dari  segi  fungsinya,  iklan  berfungsi untuk  memperluas  alternatif  pilihan pada  konsumen  di  samping  untuk menanamkan kepercayaan pada konsumen.
Setiap  aktivitas  bisnis  tentunya akan  melibatkan  pihak-pihak  dalam mengadakan suatu transaksi. Kaitannya dengan
periklanan,
didalamnya terdapat empat pihak yang terdiri atas pihak-pihak berikut
1) Produsen  selaku  pelaku  usaha.
Dalam  kinerjanya  produsen mempunyai hak dan kewajiban. Hak  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, kewajiban
dirumuskan  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  Perlindungan Konsumen
2) Perusahaan  Periklanan.  Secara definitive istilah ini tidak
tercantum  dalam  aturan  tata krama  dan  tata  cara  periklanan Indonesia  yang  disempurnakan maupun dalam Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang perlindungan
Konsumen.  Walupun  secara definitif istilah perusahaan periklanan  ini  tidak  terdapat  di kedua peraturan tersebut, tetapi tentang  hak  dan  kewajibannya dirumuskan  dalam  ketentuan tata  karma  dan  tata  cara periklanan Indonesia yang
disempurnakan  yang  terdapat dalam Bab III huruf c
3) Media  massa,  hal  ini  diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang- Undang  No.  40  Tahun  1999 tentang  Pers  dan  Pasal  13 tentang larangan membuat iklan
4) Konsumen, pengertian konsumen diatur dalam
Undang-Undang  Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 Dari empat pihak yang terdapat dalam periklanan, ternyata yang paling bertanggung  jawab  atas  kesalahan  dan kerugian  yang  diderita  konsumen adalah  produsen/pelaku  usaha.  Dari sekian  kesalahan  atas  informasi  iklan yang  tidak  benar  konsumen  dapat mengalami  kerugian,  baik  itu  materiil maupun imaterial.
Ada  beberapa  prinsip  tanggung gugat  yang  perlu  diperhatikan  oleh para  pihak  dalam  melakukan  kegiatan bisnis. Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan  Konsumen  Indonesia
mengemukakan  secara  umum  prinsip tanggung gugat berikut: 11
1) Kesalahan  ( liability  based  on fault )
2) Praduga  selalu  bertanggung jawab ( Presumption of liability )
3) Tanggung  jawab  mutlak  ( strict liability ) dan
4) Pembatasan tanggung jawab
Berangkat  dari  prinsip  tersebut dalam  terminology  ilmu  hukum  dalam tanggung  gugat  dibagi  menjadi  dua, yaitu tanggung gugat akibat melanggar hukum  dan  tanggung  gugat  akibat melanggar perjanjian. Kedua tanggung gugat  ini  dirumuskan  dalam  ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1235 KUH perdata. Bagi pihak yang merasa dirugikan haknya akibat adanya pelanggaran  hukum  atau  perjanjian,  ia berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan, baik secara pribadi maupun kelompok, dengan menyertakan  alat  bukti  yang  dapat menyakinkan  pengadilan,  sehingga pelanggaran  ini  dapat  diselesaikan secara  benar  sesuai  dengan  undang- undang yang berlaku. 12
Mekanisme  bertanggung  gugat di pengadilan maupun di luar pengadilan  (BPSK)  dapat  dilakukan dengan  cara  gugatan  personil  maupun
11 Adrian Sutedi, loc It , hlm. 81 12 Ibid , hlm. 81-82
gugatan class  action/ kelompok,  yaitu dalam  hal  adanya  konflik,  sengketa  di dunia  usaha. Class  action ,  dalam sengketa  konsumen,  pada  umumnya korban  bersifat  masal.  Secara  teknis, agak  susah  bagi  konsumen  yang dirugikan  apabila  mengajukan  gugatan perdata. Dalam class action , para pihak yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga yang berwenang  atau  dengan  menggunakan jalan  pintas  yaitu  dengan  jalan  damai diantara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  sebagimana  dirumuskan dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, yaitu dalam bab X pasal 45, 46, 47. 13
Di  Indonesia,  tanggung  jawab produsen untuk produk yang menyebabkan sakit, cidera atau matinya  konsumen  pemakai  produk tersebut,  dapat  diterapkan  ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  1367  ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan:
“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan  karena  perbuatannya sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya,  atau  disebabkan oleh  barang-barang  yang  berada di bawah pengawasannya.”
13 Ibid , hlm.  82
Pertanggungjawaban
yang ditentukan  dalam  Pasal  1367  ayat  (1) KUH Perdata ini mewajibkan produsen sebagai  pihak  yang  menghasilkan produk  untuk  menanggung  segala kerugian  yang  mungkin  disebabkan
oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Produsen, menurut hukum, bertanggung jawab dan
berkewajiban mengadakan pengawasan  terhadap  produk  yang dihasilkannya.  Pengawasan  tersebut harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak, produsen selaku pihak yang menghasilkan produk  dapat  dianggap  lalai  dan kelalaian itu kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera, atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk  yang  dihasilkannya,  maka produsen harus dapat mempertanggung-jawabkannya.
Kerugian  yang  dialami  oleh seseorang  pemakai  produk  cacat  atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi  korban,  merupakan  tanggung jawb  mutlak  produsen  atau  yang dipersamakan  dengannya.  Dalam  hal ini, produsen berarti sebagai berikut;
1) Pembuat produk
2) Produsen  bahan-bahan  mentah atau komponen dari produk
3) Setiap  orang  yang  memasang merek,  nama  atau  memberi
tanda  khusus  untuk  pembeda produknya dengan orang lain
4) Tanpa  mengurangi  tanggung jawab  pembuat  produk,  setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan atau dipasarkan
5) Setiap pemasok produk, apabila produk  tidak  diketahui  atau pembuat produk diketahui, tetapi pengimpornya tidak diketahui.
Dengan diterapkannya tanggung  jawab  mutlak  ini,  produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian  kepada  konsumen  akibat produk  cacat  bersangkutan,  kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian  itu  bukan  disebabkan  oleh produsen.  Pada  umumnya  ganti  rugi karena  cacat  barang  itu  sendiri  adalah tanggung jawab penjual.
Pasal 1504 KUH Perdata mewajibkan  penjual  untuk  menjamin cacat  yang  tersembunyi  yang  terdapat pada  barang  yang  dijualnya.  Cacat  itu harus  cacat  yang  sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan  barang  itu  tidak  dapat dipergunakan  dengan  sempurna  sesuai dengan  keperluan  yang  semestinya dihayati  oleh  benda  itu  sendiri  atau cacat  itu  mengakibatkan  berkurangnya
manfaat  benda  tersebut  dari  tujuan pemakaian yang semestinya.
Terhadap  adanya  cacat-cacat yang  tersembunyi  pada  barang  yang dibeli,  pembeli  (konsumen)  dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan hak  tersebut  dimajukan  dalam  waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang  ditentukan  pasal  1508  KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
1) Kalau cacat tersebut dari semula  diketahui  oleh  pihak penjual,  maka  penjual  wajib mengembalikan harga penjualan  kepada  pembeli  dan ditambah  dengan  pembayaran ganti  rugi  yang  terdiri  atas ongkos kerugian dan bunga 2) Kalau  cacat  itu  benar-benar memang  tidak  diketahui  oleh penjual,  maka  penjual  hanya berkewajiban  mengembalikan harga  penjualan  serta  biaya- biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli  waktu  pembelian  dan penyerahan barang).
3) Kalau barang yang dibeli musnah  sebagai  akibat  yang ditimbulkan  oleh  cacat  yang tersembunyi, maka penjual
tetap  wajib  mengembalikan harga penjualan kepada
pembeli.  Terkecuali  apabila
penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung  sesuatu  apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi  pada  barang  yang dijualnya  (pasal  1506),  maka hal  itu  berarti  bahwa  adanya cacat  tersembunyi  pada  barang yang  dibeli  menjadi  resiko pembeli sendiri.
Dalam  hal  adanya  jaminan kecocokan  atau  kelayakan,  maka biasanya dituntut agar barang itu dalam kondisi sebagai berikut:
a) Sama dengan barang yang pada umumnya disebut sebagai
barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya)
b) Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak
c) Layak  dipakai  untuk  keperluan biasa
d) Harus  dibungkus  dan  diberi label yang memadai. Barang itu harus sesuai dengan keterangan yang terdapat
pada
pembungkus atau labelnya. Seringkali  konsumen  terbentur
pada adanya pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengusaha (produsen dan penjual) atas kerugian  yang  dideritanya,  seperti termuat  dalam  clause  yang  terdapat dalam  perjanjian-perjanjian  baku  yang
dibuat  oleh  pengusaha.  Sebagaimana dikemukakan  diatas  adanya  clause seperti yang tertera pada bon pembayaran,  baru  diketahui  setelah barang  diterima  pembeli.  Oleh  karena itu,  menurut  Mariam  Darus,  adanya klausul (seperti yang terdapat pada bon pembayaran tersebut) tidak mencerminkan  aspirasi  kepentingan konsumen,  tetapi  hanya  kepentingan pengusaha.
Berkenaan  dengan  ganti  rugi terhadap cacat produk (barang),
KUH Perdata telah mengatur di  dalam beberapa  pasal-pasalnya,  antara  lain sebagai berikut:
1) Pasal 1365 menyebutkan: “ Tiap perbuatan  melanggar  hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut.”
Tanggung  jawab  penjual  juga berlaku  untuk  kerugian  yang disebabkan  oleh  perbuatannya atau  oleh  orang-orang  yang menjadi  tanggungannya  berada di bawah pengawasannya akibat kelalaiannya atau kurang hati-hatinya, sebagaimana  yang ditegaskan  dalam  pasal  1366. Perbuatan itu juga bukan hanya diakibatkan  oleh  dirinya,  tetapi
juga  oleh  orang-orang  yang
berada di bawah pengawasannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1367. 2) Pasal 1491 menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi  kewajiban  si  penjual terhadap  si  pembeli  adalah untuk  menjamin  dua  hal,  yaitu pertama penguasaan benda yang  dijual  secara  aman  dan tentram, kedua terhadap adanya cacat  barang  yang  tersembunyi atau  yang  sedemikian  rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan
pembeliannya
3) Pasal  1504  menyebutkan:  “Si penjual diwajibkan menanggung  terhadap  cacat tersembunyi  pada  barang  yang dijual,  yang  membuat  barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui  cacat  itu,  ia  sama sekali  tidak  akan  membeli barangnya,  atau  tidak  akan membelinya, selain dengan harga yang kurang ” . Kemudian dilanjutkan  dengan  pasal  1505 sampai  dengan  pasal  1511,
yang isinya mengenai kewajiban  si  penjual  untuk memberikan ganti  kerugian kepada  pembeli  karena  adanya cacat  pada  barang,  baik  cacat tersembunyi maupun cacat yang tidak tersembunyi.
4) Pasal 1865 menyebutkan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai  sesuatu  hak  atau
guna, meneguhkan haknya
sendiri  maupun  membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya  hak  atau  peristiwa tersebut.” Dalam hal ini ditekankan adanya kesalahan produsen. Pasal 1365 KUH  Perdata  tidak  membedakan  hal kesengajaan  dari  hal  kurang  berhati- hati,  melainkan  hanya  mengatakan bahwa  harus  ada  kesalahan  di  pihak pembuat  perbuatan  melanggar  hukum agar  si  pembuat  itu  diwajibkan menanggung/membayar ganti
kerugian. 14 Dalam hukum pembuktian dikenal  suatu  prinsip  yang  disebut prinsip bewijsleer atau ajaran pembuktian  yang  menyatakan  bahwa
14 Ibid , hlm. 87
barang siapa  yang mendalilkan itu ada kewajiban  untuk  membuktikan  dalil dan  peristiwa  dimaksud.  Terutama dalam  kasus  tentang  barang  yang diproduksi secara masal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan  bahwa  produk  yang dimaksud dibeli dari produsen tersebut, siapa  yang  bertanggung  jawab  atas tindakan  yang  lalai  tersebut,  serta tindakan  itu  merupakan  tindakan  yang melanggar  hukum  dan  ada  unsur kesalahan  serta  adanya  hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian dimaksud. 15
Pekerjaan pembuktian ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi  bagi  seorang  konsumen  yang awam  hukum.  Membuktikan  bahwa meninggalnya  atau  menjadi  sakitnya seseorang karena suatu makanan misalnya,  memerlukan  pemeriksaan laboratorium.  Ini  tentunya  memakan biaya,  waktu  dan  tenaga  yang  tidak sedikit, oleh karena itu, pembuktian ini sama sekali tidak mudah atau sederhana. 16
Ketentuan  tentang  pembuktian terbalik  ini  juga  diatur  dalam  KUH Perdata  seperti  yang  terdapat  pada Pasal 1244. Dengan menerapkan dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan”
15 Ibid, hlm. 88
16 Ibid , hlm. 89
( Presumption  of  default )  maka  beban pembuktian  adanya  kesalahan  menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan untuk  membuktikan  tidak  adanya kesalahan  padanya.  Jadi,  berdasarkan teori  ini  diterapkan  beban  pembuktian terbalik kepada produsen selaku tergugat  dalam  pembuktian  tidak adanya kesalahan padanya dan bilamana  ia  gagal,  harus  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul  dari produknya.
Namun
demikian, penggugat/konsumen dalam hal adanya perbuatan  melanggar  hukum  ini  tetap
diwajibkan untuk membuktikan adanya:
1) Sifat melanggar hukum
2) Kerugian yang dideritanya
3) Kausalitas antara  pengguna barang yang dikonsumsi itu dan kerugian yang dideritanya.
Pertanggungjawaban  produsen atas produk dimaksud dapat dilenyapkan  atau  dikurangi  apabila penderitaan  kerugian  tersebut  sama sekali  atau  sebagian  disebabkan  oleh faktor-faktor yang membebaskan produsen  dari  tanggung  jawab  atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun  hal  tersebut  timbul  akibat
cacat  pada  produk,  yaitu  antara  lain sebagi berikut: 17
1) Produk  tersebut  sebenarnya tidak untuk diedarkan
2) Kerugian disebabkan oleh kesalahan si
penderita/konsumen
3) Hal/cacat  yang  menimbulkan kerugian  dimaksud  timbul  di kemudian hari
4) Cacat  timbul  setelah  produk  di luar kontrol produsen
5) Barang  yang  diproduksi  secara individual tidak untuk keperluan industri 6) Cacat timbul akibat ditaatinya  ketentuan  yang ditetapkan oleh pemerintah Dari  uraian  di  atas  pada umumnya
dikenal pertanggung
jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya,  tidak  berbuat,  kelalaian atau  kekurang  hati-hatiannya  pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab itu  tergantung  pada  apakah  dalam peristiwa  itu  (yang  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain  itu)  terdapat kesalahan  orang  tersebut  sehingga  ia harus membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
Pertanggungjawaban penjual adalah  menyangkut  tanggung  jawab karena  tidak  berfungsinya  barang/jasa yang diperjualbelikan itu sendiri (cacat tersembunyi).  Sedangkan  tanggung jawab  produsen  adalah  menyangkut tanggung  jawab  atas  kerugian  lain (harta,  kesehatan  tubuh,  atau  jiw pengguna  barang/jasa)  yang  terjadi akibat  penggunaan  produk  tersebut. Sesuai  dengan  judul  perlindungan konsumen, maka yang berhak mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  adalah konsumen.
Dalam aspek keperdataan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1365 KUH Perdata adalah  ganti rugi  berupa biaya,  kerugian,  dan  bunga  yang diderita  konsumen.  Mengenai  cacat tersembunyi,  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen menegaskan dalam pasal 11 huruf  b  yang  melarang  pelaku  usaha menjual barang-barangnya yang dilakukan  dengan  cara  obral  atau lelang yang menyatakan bahwa barang atau jasa seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
Kemudian Undang-Undang No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen juga telah mengatur tanggung  jawab  produk  secara  tegas- tegas yang dinyatakan dalam Pasal 19.
Ketentuan  pasal  menyebutkan  sebagai berikut:
1) Pelaku usaha bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian  barang  dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan yang berlaku
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah transaksi 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila
pelaku usaha dapat membuktikan  bahwa  kesalahan tersebut  merupakan  kesalahan konsumen.
Dalam Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  juga  terdapat  pengecualian tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas produk  yang dijual  atau  disediakannya sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 27.                                      Ketentuan  Pasal  27 menyebutkan :
Pelaku usaha yang memproduksi  barang  dibebaskan dari  tanggung  jawab  atas  kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a) Barang tersebut terbukti
seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan
b) Cacat  barang  timbul  pada kemudian hari
c) Cacat  timbul  akibat  ditaatinya ketentuan  mengenai  kualifikasi barang
d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
e) Lewatnya jangka waktu penuntutan  4  (empat)  tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka  waktu  yang
diperjanjikan
Dalam  hal  pembuktian  unsur kesalahan,  Pasal  28  Undang-Undang
No.  8  Tahun  1999  memuat  ketentuan yang menyebutkan: “Pembuktian terhadap  ada tidaknya unsur kesalahan dalam  gugatan  ganti  rugi  sebagimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22, dan  Pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung jawab pelaku usaha”. Hal ini berarti  ketentuan  Pasal  28,  konsumen tidak perlu membuktikan unsur kesalahan  untuk  mendapatkan  ganti rugi  dari  pelaku  usaha,  tetapi  pelaku usahalah  yang  harus  membuktikan kesalahannya  dalam  gugatan  ganti rugi. Beban pembuktian ini merupakan suatu hal yang wajar, karena konsumen tidak mengetahui tentang proses pembuatan  produk  barang  dan  yang diperlukan  dalam  proses  produk  serta pendistribusiannya.  Karena  itu,  sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan  sesuatu  kesalahan  atau cacat  produk  yang  dilakukan  oleh produsen atau distributornya.
Oleh karena ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan
gugatan perdata,  maka  berdasarkan  ketentuan Pasal  60  ayat  (1)  lembaga  yang menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran pasal  19  adalah  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Dalam hubungannya dengan sengketa
konsumen berdasarkan Pasal 52, maka BPSK dalam melaksanakan
penyelesaian sengketa konsumen lebih menekankan kepada mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah  biaya  tinggi,  mudah,  cepat dan  sederhana,  dibandingkan  dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam menangani sengketa konsumen majelis BPSK wajib memutuskan  perkara  dalam  21  hari kerja terhitung saat diterimanya gugatan  konsumen.  Sementara  itu, pelaku usaha yang dipersalahkan wajib memenuhi  putusan  dalam  jangka waktu  tujuh  hari  (Pasal  56  ayat  1). Sesuai  Pasal  54  ayat  (3),  putusan BPSK bersifat “final dan mengikat.
Disamping  itu,  juga  berfungsi sebagai  lembaga masyarakat  di  bidnag perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pembinaan dan Perlindungan
Konsumen  di  Semarang  yang  berdiri sejak  1988  yang  kemudian  pada  tahun 1990  bergabung  dengan  Consumers International  (CI),  Yayasan  Lembaga Bina Konsumen Indonesia di Bandung, dan  perwakilan  YLKI  di  berbagai provinsi  di  Indonesia.  Peranan  media elektronik  dan  media  cetak  juga  turut membantu untuk mengupayakan
permasalahan  konsumen  yang  ada dalam masalah product liability .
Dalam ketentuan Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  ada kelemahan,  yakni  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  (BPKN)  hanya bertugas mengembangkan upaya perlindungan  konsumen  yang  bersifat advisory  (Pasal  33),  buan  merupakan executing agency yang diperlukan bagi penegakan
Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen.  Ini  berarti BPKN  hanya  berwenang  memberi saran kepada pemerintah bukan memutuskan. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar.
Informasi ini diperlukan agar konsumen  tidak  sampai  mempunyai gambaran  yang  keliru  atas  produk barang  atau  jasa.  Dalam  penyampaian informasi ini, salah satu caranya adalah melalui iklan di berbagai media. 18
Jika  dikaitkan  dengan  hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk  yang  mengandung  resiko terhadap  keamanan  konsumen,  wajib disertai  informasi  berupa  petunjuk pemakaian  yang jelas. Sebagai contoh, iklan  yang  secara  ideal  diartikan sebagai  sarana  pemberi  informasi
18 Shidarta, Op Cit , hlm. 19
kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. 19
Jika  iklan  memuat  informasi yang  tidak  benar,  maka  perbuatan  itu memenuhi  kriteria  kejahatan  yang lazim disebut
fraudulent misrepresentation .  Hal  ini  ditandai oleh: 20
1) Pemakaian  pernyataan  yang salah ( false statement )
2) Pernyataan  yang  menyesatkan ( mislead )
Dalam perkembangannya dewasa  ini,  pengaturan  periklanan dalam rangka perlindungan konsumen, telah  mengenal  suatu  prinsip  yang baru,  yaitu  bahwa  iklan  mengikat sebagaimana layaknya perjanjian ( principle  of  contractually  binding advertising ). Hal ini telah diterapkan di Brazil  dalam Consumer  Protection Code (CPC). 21
Berdasarkan  prinsip  itu  maka klaim  dalam  iklan  memiliki  dampak yang  bersifat  kontraktual.  Bila  prinsip ini dilanggar maka konsumen memiliki tiga  cara  utnuk  pemulihan  haknya
19 Ibid , hlm. 19-20
20 Op . Cit ., Shidarta, hlm. 20
21 Antonio Herman V. Benjamin, 1994, The  Brazilian  Consumer  Protection
Code,  dalam  Developing  Consumer  Law  In Asia ,  Editor  S.  Sothi  Rachagan,  Faculty  of Law  University  of  Malaya,  Kuala  Lumpur, hm.  42
secara  hukum  ( legal  remedies ),  yaitu sebagai berikut: 22
1) Meminta produsen untuk memenuhi janjinya sebagaimana  terdapat  dalam iklan
2) Menerima  penggantian  berupa produk atau jasa yang sama
3) Bila  terjadi  penandatanganan perjanjian, maka perjanjian tersebut  batal  dan  produsen harus  mengembalikan  uang yang telah diterima dari konsumen  serta  memberikan pembayaran atas kerugian yang diderita.
Pengaturan  mengenai  larangan iklan  menyesatan  dalam  kaitannya dengan  hak  atas  informasi  bagi konsumen  dalam  instrumen  Hukum Perlindungan  Konsumen,  setidaknya memiliki  4  tujuan,  yaitu  sebagai berikut:
1) Memastikan konsumen
menerima informasi yang benar dan  tepat  mengenai  suatu produk barang atau jasa
2) Melindungi konsumen dari iklan  yang  menyesatkan  atau berisi  informasi  yang  tidak benar
22 Ibid , hlm. 44
3) Memastikan bahwa pelaku usaha  memberikan  informasi yang jujur dan benar berkenaan dengan  iklan  mengenai  produk atas  jasa  yang  ditawarkan kepada konsumen
4) Melindungi kepentingan konsumen secara  umum  dalam  kaitannya
dengan pelaksanaan hak-hak konsumen  yang terkait dengan hak atas  informasi,  seperti  hak  untuk memilih  ( right  to  choice )  dan  hak untuk memperoleh pendidikan konsumen  ( right  to  consumer education )
Secara  teknis,  dalam  rangka pelaksanaan  perlindungan  terhadap konsumen  atas  informasi  dan  juga merupakan  cara  pemulihan  terhadap hak  tersebut,  maka  hal  tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut: 23
1) Menghilangkan hambatan informasi ( removing information restrain ).
Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengubah  hambatan  informasi
yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta kepada  kebebasan  informasi
swasta ( free flow of
information ). Hal ini mengingat hambatan  seperti  ini  akan
23 Ibid , hlm.  514-521
menciptakan monopoli dan
mengurangi  persaingan,  disatu sisi hal ini cenderung menimbulkan kerugian. Contoh hambatan  seperti  ini  adalah larangan  resmi  untuk  tidak melakukan  pengiklanan  bagi profesi tertentu, seperti pengacara dan dokter.
2) Pelarangan terhadap klaim yang  menyesatkan  ( prohibiting misleading claims ).
Hal ini dilakukan dengan mengurangi total informasi yang  tersedia  bagi  konsumen. Dasar pemikirannya adalah bahwa klaim yang menyesatkan ini  lebih  banyak  merugikan daripada  menguntungkan.  Oleh karena cara ini dilakukan dengan cara membatasi informasi yang dikomunikasikan pada konsumen, maka larangan seperti  ini  harus  dilakukan secara hati-hati.
3) Meningkatkan  informasi  bagi konsumen
( increasing consumer information )
Hal ini dilakukan dengan melakukan keterbukaan (tranparansi) terhadap informasi tambahan yang
terkait  dengan  produk.  Hal  ini
merupakan  cara  memperoleh dan  pemulihan  informasi  yang efektif.
Cara  ini  juga  digunakan  untuk mengoreksi  klaim  yang  tidak  tepat dengan  yang  diharapkan  konsumen. Berkaitan  dengan  hal  ini  terdapat  tiga cara  yang  dilakukan,  yaitu  sebagai berikut: 24
a) Bentuk  sistem skoring ( scoring system ) yang mengatur kualitas satu  atau  lebih  atribut  produk dalam  bentuk  merek.  Hal  ini digunakan agar konsumen dapat  melihat  jumlah  total atribut  yang  ada  antara  produk yang satu dan yang lain
b) Penerapan persyaratan
keterbukaan oleh lembaga pemerintah  berkenaan  dengan informasi  sekitar  produk  yang dicantumkan  pada  label  dan iklan
c) Pendidikan konsumen
( costumer  education ),  hal  ini
merupakan cara pemulihan dan perolehan informasi yang efektif mengingat melalui
pendidikan,
konsumen memperoleh  informasi  yang baru. Keuntungan lain dari cara ini  adalah  bahwa  pendekatan
24 Ibid , hlm. 101
dengan  keterbukaan  terhadap informasi produk dapat menargetkan dengan tepat siapa saja yang perlu informasi ini. Beberapa kasus yang menyesatkan adalah produsen minuman isotonik berpengawet produknya  telah  ditarik  oleh  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Pelaku  usaha  ini  telah membohongi  publik,  yakni  tidak  ada kesesuaian  antara  label  dan  fakta. Produk  bermasalah  itu  antara  lain minuman  ringan  merek  Mogu-Mogu produksi  PT  CSF  Sukabumi,  Zporto produksi  PT  TUMT  Jakarta,  Jungle Juice produksi PT DP. Selain itu, Zeast Tea  produksi  PT  TM  Bogor  dan Mizone  produksi  PT  TI  Pasuruan. Label komposisi kelima produk tersebut tidak mencantumkan kandungan bahan pengawet,
diantaranya  natrium  benzoate  dan kalium sorbet. 25
Kasus  ini  menyiratkan  upaya perlindungan konsumen perlu ditegakkan.  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  merupakan  salah  stau perangkat  untuk  memperjuangkan  hak konsumen  dalam  kasus  ini.  Pasal  4 ayat  (3)  Undang-undang  tersebut mengatur hak dan kewajiban
25 Ibid , hlm. 101
konsumen.  Adalah  hak  konsumen untuk  mendapatkan  informasi  yang benar,  jelas,  jujur  mengenai  kondisi dan  jaminan  barang  atau  jasa  yang dittawarkan.
Pasal 7 Undang-undang perlindungan Konsumen
mengamanatkan,  kewajiban  pelaku usaha  untuk  memberikan  informasi yang  benar,  jelas,  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  atau  jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan
perbaikan,
dan pemeliharaan.  Bahkan  Pasal  8  ayat  1 mengatur  tentang  perbuatan  yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  atau produsen,  yaitu  jika  produsen  tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan,  gaya  atau  penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam  label  atau  keterangan  barang atau jasa tersebut.
Selain Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  produsen
minuman berpengawet yang melakukan  kebohongan  publik,  juga melanggar  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1996  tentang  Pangan.  Pasal  33 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan,  setiap  label  dan/atau iklan tentang pangan yang
diperdagangkan harus memuat
keterangan  mengenai  pangan  dengan benar dan tidak menyesatkan.
Pelanggaran atas ketentuan ini diancam  sanksi  pidana  penjara  paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600 juta.
Dibidang administrasi,
menghentikan  izin  operasional  yang bersangkutan adalah hal yang dimungkinkan, selain juga bisa mengajukan  gugatan  perdata  oleh masyarakat  dan  lembaga  konsumen. Bila  masyarakat  merasa  dirugikan, mereka  dapat  mengajukan  gugatan perwalian ( class action ).
Suka  atau  tidak,  dalam  dunia  modern saat  ini  kita  tidak  bisa  menolak kehadiran  bahan  tambahan  pangan (BTP) dalam produk makanan. Sebenarnya  yang  dimasukkan  pada produk  makanan  bukan  hal  baru. Bahkan  penggunaan  BTP  sudah  diatur sejak tahun 1988.
Melalui peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/1988  yang diperkuat dengan Permenkes 1168/Menkes/1999 antara lain
disebutkan  bahwa  yang  termasuk  BTP adalah  pewarna,  pemanis  buatan, pengawet,  antioksidan,  antikempal, penyedap  dan  penguat  rasa,  pengatur keasaman.  Pemutih  dan  pematang tepung, pengemulsi, pengental, pengeras, dan sekuastran (untuk memantapkan warna dan tekstur makanan).
Permasalahan yang timbul adalah tidak sedikit produsen makanan dan minuman menggunakan BTP tidak sesuai  dengan  batas  maksimum  yang boleh  digunakan.  Alasannya  bisa beragam.  Mereka  tidak  atau  belum mengetahui  peraturan  tersebut  atau aturan  penggunaannya  masih  belum diatur  dengan  jelas  atau  mereka melanggar ketentuan itu karena hasilnya  akan  memberikan  banyak keuntungan, baik secara teknis maupun ekonomis.
Mengingat  fungsi  perbaikan karakter yang dimilikinya, BTP merupakan salah satu langkah teknologi yang diterapkan oleh industri pangan  berbagai  skala.  Sebagaimana langkah  teknologi  lain,  maka  resio- resiko  kesalahan  dan  penyalahgunaan tidak dapat dikesampingkan.
Penyimpangan atau pelanggaran
penggunaan BTP yang sering dilakukan  oleh  produsen  pangan, antara lain menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya  untuk  makanan  atau pun menggunakan BTP melebihi dosis yang  diizinkan.  Penggunaan  bahan tambahan yang beracun atau BTP yang melebihi  batas  akan  membahayakan kesehatan  masyarakat,  apalagi  jika produk  itu  banyak  dikonsumsi  anak- anak.  Tentu  hak  itu  akan  berbahaya
bagi pertumbuhan generasi mendatang. 26 Produsen  pangan  perlu mengetahui mengenai peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penggunaan BTP.  Sebab,  jika  kondisi  ini  terus berlangsung, kesehatan konsumen dalam jangka panjang akan dipertaruhkan.
Untuk  itu  penjelasan  yang berimbang  antara  manfaat  dan  resiko merupakan  suatu  keharusan.  Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  antara  lain memuat  hak-hak  konsumen,  selain juga  kewajiban  konsumen.  Terdapat pula  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha. Produsen, tanggung jawab serta sanksi jika terjadi pelanggaran oleh produsen. Untuk itu, hak konsumen atas informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur harus ditegakkan. 27
Perlu ditekankan kepada produsen  bahwa  setiap  produk  yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, jelas dan jujur.  Informasi  ini  diperlukan  agar konsumen  tidak  sampai  mempunyai gambaran yang keliru atas produk yang dikonsumsi. Informasi ini dapat disampaikan  dengan  berbagai  cara, seperti lisan kepada konsumen melalui
26 Ibid , hlm. 103
27 Ibid , hlm. 103
iklan diberbagai
media atau mencantumkan dalam kemasan produk (komposisi,  cara  pemakaian,  selain batas waktu kedaluwarsa).
Semua  itu  harus  disampaikan dengan jelas. Jangan sampai mencantumkan  indikator  yang  tidak jelas  berupa  pernyataan  yang  jelas- jelas  salah,  seperti  tanpa  bahan pengawet,  tanpa  penambahan  zat-zat lain, ataupun pernyataan yang menyesatkan,  seperti  menyebutkan adanya  khasiat  tertentu,  padahal  tidak. Organisasi  pangan  dunia  (FAO)  dan Organisasi  Kesehatan  pangan  (WHO) dalam kongresnya di Roma pada tahun 1956,  mengamanatkan,  penggunaan BTP  pada  produk  pangan  yang  terikat pada norma-norma yang harus dipatuhi secara moral. Hal itulah yang seharusnya  dituntut  lewat  itikad  baik dan  rasa  tanggung  jawab  dari  pihak produsen.
Dalam  kasus  iklan  Ajinomoto yang akan diperhatikan adalah informasi  yang  menyesatkan  dalam iklan yang diakibatkan proses produksi yang  tidak  sesuai  yang  digambarkan dalam  iklan  dan  bagaimana  tanggung jawab  pelaku  usaha  semestinya  dalam hal  ini. 28 Skandal  penggunaan  enzim yang  berasal  dari  babi  ( bacto  zoyton )
28 Ibid , hlm.  104
dalam monosodium  glutamate (MSG) Ajinomoto pada dasarnya isu itu terkait dengan product  liability . 29 Hal  ini terkait  dengan  status  halal  dari  produk ini.  Yang  menjadi  masalah  kemudian adalah  adanya  perbedaan  penilaian mengenai  kandungan bacto  zoyton dalam MSG Ajinomoto tersebut antara LPOM-MUI  (Lembaga  Pengawasan Obat  dan  Makanan  Majelis  Ulama Indonesia) dan BPOM. 30
Berdasarkan  hasil  penelitian
LPOM-MUI,
komisi fatwa
memutuskan  keharaman  MSG  yang menggunakan bacto zoyton . Alasannya adalah  bakteri  dalam  pembuatan  MSG sudah  terkena  najis,  karena  diberi media  pertumbuhan  dengan bacto zoyton yang dibuat  dari  enzim porcine yang  ada  dalam  pancreas  babi  yang menyatu  sedemikian  rupa  dan  tidak pernah  ada  proses  penyucian  dengan cara  yang  diajarkan  dalam  agama Islam. 31
Hal ini juga didasari pengertian najis  dalam  ajaran  agama  Islam.  MUI megklasifikasikan  kadar  haram  bukan
29 Kompas,  2001, Sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen  Lewat  Kasus  Ajinomoto ,  Senin,  8 Januari hlm. 4 30
Kompas, 2001, Kasus
Ajinomoto  Dihentikan ”,  Kamis,  9  Agustus 2001,  Hal.  10.  Lihat  juga Kompas ,  “MSG Ajinomoto  Dipastikan  Tidak  Mengandung
Babi”, Kamis, 11 Januari 2001, hlm. 10 31 Kompas , Ibid , “Kasus
Ajinomoto Dihentikan”.
saja  diakibatkan  karena  mengandung suatu  hal  yang  dianggap  najis  atau yang  terlarang  menurut  ajaran  agama Islam, tetapi tercampur dengan sesuatu yang  dianggap  haram  dan  najis  pun sudah dianggap haram.
Sedangkan BPOM
mengasumsikan  halal  tidaknya  suatu produk hanya didasarkan pada kandungan yang ada pada produk yang telah jadi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari  hasil  pemeriksaan  mereka  yang menyatakan bahwa residu enzim porcine tidak  terdeteksi  pada  bumbu masak  Ajinimoto.  Hal  ini  didasarkan atas  dasar  pendapat  Umar  Anggono Jenie, yang menyatakan enzim porcine yang merupakan campuran enzim yang diekstrak  dari  pangkreas  babi  tersebut hanya  berfungsi  mempercepat  reaksi pemecahan  protein  kedelai  menjadi peptone  (protein)  yang  kemudian enzim tersebut diendapkan dan disaring  hingga  tidak  masuk  dalam struktur produk. 32
Bila diperhatikan iklan tersebut dari  aspek  hukum  terkait  dengan perlindungan  konsumen  maka  hal  ini selain  mengacu  pada  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
juga
mengacu pada ketentuan dalam
32 Ibid
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan
Peraturan Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan.  Hal ini  mengingat  MSG  pada  dasarnya merupakan  bahan  makanan.  Oleh karena  itu,  MSG  Ajinomoto  dapat dikatakan sebagai Iklan Pangan sebagaimana  dikenal  dalam  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1996  dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.
Pada  kedua  ketentuan  iklan pangan  sebagai  setiap  keterangan  atau pernyataan  mengenai  pangan  dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan. 33 Dalam  kaitannya  dengan syarat halal  suatu  produk yang dinyatakan  dalam  iklan,  baik  pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor 69  Tahun  1999,  terdapat  ketentuan yang  menyatakan  sebagai  berikut: 34 “ Setiap  orang  yang  menyatakan  dalam label  atau  iklan  bahwa  pangan  yang diperdagangkan  adalah  sesuai  dengan
33 Undang-Undang  No.  7  Tahun 1996  tentang Pangan ,  Pasal  1  angka  6,  Lihat juga  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
34 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1996,  Pasal  34  ayat  (1)  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Pasal 46
persyaratan  atau  kepercayaan  tertentu bertanggung  jawab  atas  kebenaran pernyataan  berdasarkan  persyaratan agama atau kepercayaan tersebut”.
Ketentuan  lain  yang  terkait dengan  hak  ini  adalah  ketentuan  yang terdapat pada pasal 33 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:
1) Setiap  label/atau  iklan  tentang pangan  yang  diperdagangkan harus memuat keterangan
mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan
2) Setiap orang dilarang memberikan  keterangan  atau pernyataan tentang pangan yang  diperdagangkan  melalui, dalam  dan/atau  dengan  label atau  iklan  apabila  keterangan atau  pernyataan  tersebut  benar dan/atau menyesatkan Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban  para  pihak  yang terkait dengan iklan ini maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan sebagai berikut:
1) Setiap  iklan  tentang  pangan yang  diperdagangkan  wajib memuat  keterangan  mengenai pangan  secara  benar  dan  tidak menyesatkan, baik dalam bentuk  gambar  dan/atau  suara,
pernyataan,  dan/atau  bentuk apa pun lainnya
2) Iklan  pangan  yang  diproduksi di Indonesia atau produksi yang dimasukkan  ke  dalam  wilayah Indonesia tidak boleh
memberikan  keterangan  yang tidak benar dan menyesatkan.
3) Penerbit,  pencetak,  pemegang izin  siaran  radio  atau  televisi, agen  dan/atau  medium  yang dipergunakan untuk
menyebarkan iklan, turut bertanggung jawab terhadap isi iklan  yang  tidak  benar,  kecuali yang bersangkutan tidak
mengambil tindakan yang
diperlukan untuk meneliti kebenarang  isi  iklan  yang bersangkutan.
Dalam lingkup
Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  ketentuan yang  terkait  dengan  iklan  dengan  latar belakang kondisi dalam kasus ini maka yang  patut  diperhatikan  di  sini  adalah ketentuan  Pasal  10  huruf  c  dan  pasal 17  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c  dan  ayat  (2). Berdasarkan kriteria pada pasal 17 ayat (1)  suatu  iklan  dapat  dikatakan menyesatkan  bila  ternyata  mengelabui
konsumen, 35 yaitu memberikan konsumen dalam segmen pasar tertentu dengan  kesan  atau  keyakinan  yang berbeda  dengan  yang  sebagaimana diharapkan  dan  kesan  tersebut  adalah tidak benar atau memiliki kecenderungan untuk menyesatkan. 36
Iklan  pada  dasarnya  adalah suatu  informasi  yang  menyatakan sesuatu dan bentuk pernyataan tersebut tidak harus dalam bentuk verbal, tetapi juga bentuk-bentuk lain, seperti animasi  kartun  dan  gambar.  Bentuk- bentuk ini tidak luput dari kemungkinan untuk menampilkan informasi  yang menyesatkan dan tidak benar. 37 Hal  ini  juga  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  45  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.
Dalam  kasus  ini,  penyebab iklan tersebut menjadi bersifat
mengelabui  adalah  karena  apa  yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan  yang  terdapat  dalam  proses produksinya.  Pernyataan  salah  ini dibentuk melalui gambaran dan situasi
35 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen , Pasal 17 ayat (1)
36 Definisi deceptive (mengelabui)  dalam  Federal,  1980, Trade Commission Improvement Act of 37 Sallie  Spilsbury,  1998, Guide to  Advertising  And  Sales  Promotion  Law Cavendish Publishing Limited,  London,  hlm.
yang dikondisikan dalam iklan tersebut,  yang  dalam  hal  ini  adalah bahwa  produk  tersebut  halal  menurut ajaran Islam, tetapi ternyata bila dilihat dalam  perspektif  agama  Islam  produk tersebut  tidak  dapat  dikatakan  halal karena  dalam  proses  produksinya terjadi percampuran antara bahan MSG dengan  material  yang  dinilai  haram, yaitu bacto zoyton .
Dalam  kaitannya  dengan  iklan menyesatkan, pada Pasal 17
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui  bahwa  kriteria  iklan  dapat dikatakan menyesatkan bila: 38
a) Mengelabui
konsumen
mengenai  kualitas,  kuantitas, bahan,  kegunaan,  harga  barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan  waktu  penerimaan barang dan/atau jasa
b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
c) Membuat informasi yang keliru
, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
d) Tidak memuat informasi mengenai  resiko  pemakaian barang dan/atau jasa.
38 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,
Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c
Tanggung  jawab  pelaku  usaha terhadap  iklan  menyesatkan  juga terkait dengan kewajiban pelaku usaha terhadap  pemenuhan  hak  konsumen atau informasi yang benar atau jujur, di dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban kewajiban sebagai berikut:
1) Memberi informasi yang benar, jelas,  dan  jujur,  mengenai kondisi jaminan barang dan/aau jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan (pasal 7 huruf b)
2) Tidak  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan dalam label, etiket,  keterangan, iklan,  atua  promosi  penjualan barang  dan/atau  jasa  tersebut (Pasal 8 huruf f)
3) Tidak memberikan pernyataan  yang  tidak  benar atau menyesatkan dalam
menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa  yang ditujukan untuk diperdagangkan, berkenaan dengan pasal:
a) Harga  atau  tarif  suatu barang dan/atau jasa
b) Kegunaan  suatu  barang dan/atau jasa
c) Kondisi, tanggungan, jaminan,  hak  atau  ganti rugi  atas  suatu  barang dan/atau jasa
d) Tawaran  potongan  harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa 4) Dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan  suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif  khusus  dalam  waktu  dan jumlah  tertentu,  jika  pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk  melaksanakannya  sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,  dipromosikan,  atau diiklankan (pasal 12)
5) Dilarang menawarkan, mempromosikan, atau
mengiklankan  suatu barang dan/atau  jasa  dengan  cara menyajikan  pemberian  hadiah berupa  barang  dan/atau  jasa lain  secara  cuma-cuma  dengan maksud  tidak  memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana  yang  dijanjikan
(pasal 133 ayat (1))
6) Dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan,
akat kesehatan dan jasa pelayanan  kesehatan  dengan cara  menjanjikan  pemberian hadiah  berupa  barang  dan/atau jasa lain (Pasal 13 ayat (2)). Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut,  pada  Pasal  19  Undang  - Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  ditentukan sebagai berikut: 39 Pelaku usaha
bertanggung jawab memberi ganti rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  /atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Ganti  rugi  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  ini dapat berupa: 40
a) Pengembalian uang
b) Penggantian  barang  dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya
c) Perawatan kesehatan
39 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen , Pasal 19 ayat (1) 40 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen , Pasal  19 ayat (2)
d) Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Bentuk upaya  perlindungan konsumen  terhadap  tindakan  pelaku usaha yang dirugikan adalah disediakannya  pilihan  penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 45 ayat (2)
Undang-undang Perlindungan Konsumen,  yakni  melalui  pengadilan (litigasi)  maupun  di  luar  pengadilan (nonlitigasi)  berdasarkan  kesukarelaan dalam pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan pembuktian (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  jo.  Pasal  163  HIR).  Upaya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, baik yang dilakukan secara negosiasi,  mediasi  atau  arbitrase  atau melalui Badan Penyelesaian Konsumen  (BPSK)ataupun  melalui lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya  Masyarakat  (LPKSM),  maka harus terlebih dahulu ditempuh sebelum melalui jalur litgasi (pengadilan),  karena  dipandang  lebih efektif  dan  efisien  dalam  hal  tenaga, biaya, serta waktu yang dikeluarkan.

## Kesimpulan
Sistem product
liability
memiliki sistem yang protektif terhadap kepentingan konsumen.
Pelaku usaha harus bertanggung jawab tanpa  dasar  kesalahannya  ( liability without  fault )  atas  defektivitas  barang atau  jasa  dan  atas  segala  hal  yang membuat konsumen menderita. Pelaku usaha harus pula menanggung pembuktian terbalik atas suatu tuntutan yang ditujukan kepadanya. Tampaknya sistem product  liability dalam  hukum konsumen  sebagaimana  diatur  pada UUPK,  dapat  ditarik  pada  dua  sisi penerapan  yuridis.  Sistem  ini  bukan saja dapat diterapkan kepada pertanggungjawaban perdata ( civil liability ), tetapi juga terhadap pertanggungjawaban  pidana  ( criminal liability ).  Pertanggungjawaban  pidana konsumen  diperluas,  dan  bergeser  dari doktrin lama kepada
aspek
kriminalisasi  yang mencakup segi-segi kepentingan  publik.  Dalam  hal  ini, selain  dikenal  delik  kesalahan  yakni aspek pertanggungjawaban pidana
tanpa  kesalahan,  juga  dikenal  delik korporasi.  Lebih  jauh  lagi,  melalui UUPK,  telah  diberlakukan  pula  sistem pembuktian terbalik.
Daftar Pustaka Buku :
Adrian Sutedi, 2006, Tanggung Jawab
Produk Dalam Hukum Perlindungan  Konsumen , Ghalia  Indonesia  anggota
IKAPI, Jakarta.
Antonio  Herman  V.  Benjamin,  1994, The  Brazilian  Consumer Protection  Code,  dalam Developing  Consumer  Law
In  Asia ,  Editor  S.  Sothi Rachagan,  Faculty  of  Law University of Malaya, Kuala Lumpur. Gunawan  Widjaya  dan  Ahmad  Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan  Konsumen , Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2000. Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan  Penerapan Tanggung  Jawab  Mutlak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta. N.H T Siahaan, 2005, Hukum
Konsumen Perlindungan Konsumen  dan  Tanggung Jawab  Produk ,  Panta  Rei,
Jakarta.
Sallie  Spilsbury,  1998, Guide  to Advertising And Sales Promotion  Law Cavendish Publishing Limited, London. Sentosa  Sembiring,  2006, Himpunan
Undang-Undang  Tentang
Perlindungan Konsumen dan  Peraturan  Perundang-
Undangan  Yang  Terkait , Nuansa Aulia, Bandung.
Sidharta,  2000, Hukum  Perlindungan Konsumen
Indonesia , Grasindo, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1996

## tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang  Label  dan Iklan Pangan
Lain-Lain :
Definisi deceptive (mengelabui) dalam Federal, 1980, Trade
Commission Improvement Act of. Kompas,  2001, Sosialisasi  Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen Lewat  Kasus  Ajinomoto , Senin, 8 Januari, Jakarta. --------, “Kasus Ajinomoto Dihentikan”,  Kamis,  9 Agustus  2001,  Hal.  10. Lihat  juga Kompas ,  “MSG Ajinomoto Dipastikan Tidak  Mengandung  Babi”,
Kamis, 11 Januari 2001
--------, Jakarta, 8 Februari 2005