## EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG  NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG

## PENANAMAN MODAL
Hartana
Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Direktur Utama PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera Email : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Perusahaan group adalah  suatu  susunan  dari  perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk.
Dalam  kajian  yuridis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal,  terdapat  pembatasan  ekspansi  usaha  kepada penanam modal yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas tanah.  Dalam Pasal  12,  Undang-undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal menjelaskan  bahwa  :  “Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Presiden menetapkan bidang usaha  yang  tertutup untuk penanaman modal, baik  asing maupun    dalam  negeri,  dengan  berdasarkan    kriteria    kesehatan,  moral, kebudayaan,  lingkungan    hidup,  pertahanan  dan  keamanan  nasional,  serta kepentingan nasional lainnya”.
Lebih  lanjut  bidang  usaha  ini  diatur  oleh  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada lampiran Peraturan Presiden di atas maka didapati bahwa pada Sub  Sektor  Energi  tidak  diatur  mengenai  kepemilikan  modal,  baik  modal dalam negeri maupun modal asing pada sektor pertambangan batubara.  Jenis bidang  usaha  pada  sub  bagian  Energi  hanya  mengatur  pembatasan kepemilikan modal asing pada sektor migas dan ketenagalistrikan.
Kata kunci : Perusahaan group, batubara, penanaman modal.

## ABSTRACT
Group companies are an arrangement of companies that are juridically independent  and  one  with  another  is  an  economic  entity  led  by  the  parent company.  Law  of  The  Republic  of  Indonesia  Number  25  of  2007  Concerning Investments, in Article 12 all business sectors or business types shall be open to investment  activities,  except  for  business  sectors  or  business  types  that  are declared to be closed and open with requirements, Business sectors or business types that are closed and open with requirements are provided for by Regulation of  the  President  in  a  list  based  on  the  standard  for  classification  of  business sectors or business types applicable in Indonesia, to wit classification based on Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  and/or  the  Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).
Furthermore, this business field is regulated by Presidential Regulation No. 44 of 2016 on the List of Closed Business Fields and Opened Business Fields with Requirements  in  the  Field  of  Investment.  In  the  attachment  of  the  above Presidential Regulation, it is found that the Energy Sub-Sector is not regulated on the ownership of capital, either domestic capital or foreign capital in the coal mining sector. The type of business field in the Energy sub-section only regulates restrictions on foreign capital ownership in the oil and gas and electricity sectors.
Keywords: Group companies, coal, investments.
Pendahuluan Batubara  merupakan  salah satu  komoditas  energi  penting  di Indonesia.  Penambangannya  telah berlangsung  sejak  masa  Kolonial Belanda.  Penambangan  batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau  Sumatera  yang  saat  ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia (Arif Irwandy, 2014). Perusahaan-perusahaan  yang bergerak  di  bidang  pertambangan di  Indonesia  biasanya  berbentuk group .  Tercatat  terdapat  30 group yang  bergerak  dalam  industri pertambangan Indonesia, diantaranya adalah BUMI Plc Group, ADARO  Group,  BAYAN  Group,
INDIKA  Group,  BANPU  Group,  BA Group, BORN Group, TANITO  Group, ASTRA  Group,  SINAR  MAS  Group dan  masih  banyak  yang  lainnya. Dominasi  keberadaan  perusahaan group dibandingkan  perusahaan tunggal  di  Indonesia  ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, tetapi mengunakan konstruksi perusahaan group (Sulistiowati, 2011). Perusahaan-perusahaan group tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya  di  sektor  pertambangan
batubara.  Tentu  saja  tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya  dan  memberikan sumbangan  pada  peningkatan ekonomi  dan  sosial  lingkungan yang  lebih  luas.  Untuk  mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan group tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing  yang  mempunyai tujuan  yang  sama,  dengan  produk yang  ditawarkan  serta  cara-cara yang hampir sama pula. Adapun  cara  yang  dapat digunakan untuk membentuk perusahaan group adalah  dengan melakukan merger ,  akuisisi  atau membentuk  perusahaan  baru. Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi melalui merger ,  akuisisi  atau  membentuk perusahaan  baru  dengan  maksud dapat  mengurangi  perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.  Selain  itu,  ekspansi melalui merger , akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong  perusahaan  memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.
Sebagai  salah  satu  komoditi energi  yang  bernilai  strategis  bagi kepentingan  nasional,  pengelolaan industri  pertambangan  batubara harus  mengacu  pada  Pasal  33
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang  mengamanatkan  penguasaan negara  atas  sumber-sumber  alam strategis  dan  berkaitan  dengan hajat  hidup  orang  banyak.  Ini  juga termasuk orientasi dari pemanfaatan  sumber  daya  alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan
“Cabang-cabang produksi yang penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  negara;
dan Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Akan  tetapi,  fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  pengelolaan industri  pertambangan  batubara (termasuk  sumber  daya  alam strategis)  di  Indonesia  seperti mengabaikan keberadaan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Padahal, pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para founding  fathers guna  mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti  yang  menunjukkan  hal tersebut  tampak  pada  sektor  hulu industri  pertambangan  batubara yang  dikuasai  oleh  perusahaan swasta  nasional  maupun  luar negeri,  bukan  oleh  Negara  atau perusahaan Negara (BUMN). Kementerian  ESDM  mencatat bahwa  71,7%  produksi  batubara Indonesia dikuasai oleh perusahaan  swasta  nasional  dan sisanya perusahaan asing (http://www.berdikarionline.com) .  Bila  dicermati,  tiga  angka  dalam pasal  33  UUD  1945  (pra-
amandemen  2002),  kiprah  pihak swasta  nasional  (maupun  asing) dalam  industri  strategis  negara sama sekali tidak dilarang. Namun, bila modal swasta nasional maupun asing  sudah  begitu  dominan menguasai cabang-cabang produksi  vital  negara,  hal  itulah yang melanggar pasal 33 UUD 1945 secara substansial. Perlu dipahami bahwa pasal 33 UUD  1945  merupakan  buah  pikir para pendiri negara yang menginginkan  bangsa  ini  berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan  menciptakan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  beserta seluruh  perangkatnya  dibentuk untuk  menjalankan  amanat  itu demi  tercapainya  tujuan  nasional. Sementara  itu,  perusahaan  swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud  mencari profit sebesar- besarnya  tidaklah  dapat  dipercaya untuk  mengelola  sumber-sumber ekonomi  strategis  negara  demi kemakmuran rakyat. Penguasaan pihak swasta terhadap industri batubara nasional  mengakibatkan  alokasi hasil  operasi  produksi  tambang terhitung  kecil  bagi  kepentingan nasional. Untuk itulah pada tanggal 12  Januari  2009  Pemerintah Indonesia  menerbitkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-undang                Nomor  11 Tahun  1967    tentang    Ketentuan- Ketentuan    Pokok    Pertambangan yang  dinilai  sudah  tidak  relevan lagi  untuk  digunakan.  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2009  dengan  jelas  dikatakan bahwa  sumber  daya  alam  yang telah  diambil  harus  diprioritaskan terlebih  dahulu  untuk  kebutuhan industri  pengolahan  dalam  negeri atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Domestic Market Obligation (DMO). DMO  diatur  secara  khusus dalam  Peraturan  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  No.  34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam  Negeri.  Badan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara  (BUPMB)  yang  terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian  Karya  Pengusahaan
Pertambangan  Batubara  (PKP2B), dan  Izin  Usaha  Pertambangan (IUP)  wajib  memenuhi  kebutuhan industri  pengolahan  dalam  negeri. BUPMB harus menjual mineral atau batubara yang telah diproduksinya kepada  Pemakai  Mineral  Dalam Negeri  (PMDN)  atau  Pemakai Batubara  Dalam  Negeri  (PBDN). Penanaman  Modal  adalah  segala bentuk  kegiatan  menanam  modal, baik  oleh  penanam  modal  dalam negeri  maupun  penanam  modal asing  untuk  melakukan  usaha  di wilayah Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, Penanaman Modal  Asing  pada  mulanya  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing  yang  diundangkan pada  tanggal  10  Januari  1967, pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1970  tentang  perubahan dan  tambahan,  dan  kemudian diperbaharui  lagi  dengan  Undang-
Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007, serta diatur dengan Peraturan  Presiden  No.77  tahun 2007  tentang  daftar  bidang  usaha yang  tertutup  dan  bidang  usaha yang  terbuka  dengan  persyaratan dibidang Penanaman Modal sebagaimana  Peraturan  Presiden Nomor  111  tahun  2007  tentang perubahan peraturan atas Persetujuan  Presiden  Nomor  77 tahun  2007  tentang  daftar  bidang usaha  yang  tertutup  dalam  bidang usaha  yang  terbuka  dengan persyaratan  dibidang  Penanaman Modal , berkaitan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi  Penanaman  Modal Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pedoman dan tata cara permohonan  Penanaman  Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal. Untuk  badan  usaha  yang berstatus sebagai penanaman modal  asing  ,  pembentuk  undang- undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan  Terbatas  (PT)  (Sentosa Sembiring, Hukum Investasi. Pembahasan  dilengkapi  dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam penulisan  ini  akan  di  bahas berkenaan dengan Ekspansi Perusahaan Group Dalam  Bidang
Batubara  Ditinjau  Dari  Undang- Undang    Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018

## Pengertian Perusahaan Group
Perusahaan group memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan  usaha  di  Indonesia. Perusahaan group menjadi  bentuk usaha  yang  paling  banyak  dipilih oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia.
Perusahaan group adalah  suatu susunan dari perusahaan- perusahaan  yang  secara  yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi  yang  dipimpin  oleh perusahaan  induk  (Simanjuntak, 2008). Fenomena  tentang  adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung  dan  terikat  satu  sama lain  dalam  satu consern tumbuh pada  dasawarsa  terakhir  baik dalam  skala  nasional  maupun dalam skala internasional. Perusahaan  kelompok  atau group dapat  disusun  secara  vertikal  dan horizontal. Perusahaan group disusun  secara  vertikal  dapat dikatakan ada apabila perusahaan- perusahaan  yang  terkait  di  dalam susunan itu merupakan mata rantai dari  perusahaan-perusahaan  yang melakukan  suatu  proses  produksi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing mengusahakan lanjutan  dari  usaha  perusahaan lain, misalnya perusahaan pertama memulai dari bahan baku, dilanjutkan  ke  perusahaan  lain untuk  mengolah  menjadi  bahan setengah  jadi,  dilanjutkan  lagi  ke perusahaan  lain  menjadi  produksi terakhir  untuk  konsumen  dan pemasarannya  diusahakan  oleh perusahaan lain. Semua perusahaan  yang  terkait  itu
merupakan  satu  kesatuan  dalam perusahaan group . Perusahaan group yang disusun  secara  horizontal  adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing  bergerak  dalam bidang-bidang  usaha  yang  sangat beragam.  Perusahaan-perusahaan yang  tersusun  secara  terkait  satu sama  lain  tidak  hanya  menangani produksi  tertentu  dalam  arti  satu jenis  tertentu  melainkan  berbagai jenis  produksi,  misalnya  produksi pertanian,  industri,  perdagangan, jasa angkutan perhotelan, bank dan asuransi. Jadi, terdapat diversifikasi  usaha  dan  sering dikenal dengan sebutan konglomerat. Keberadaan  dan  pengakuan yuridis terhadap perusahaan group menjadi  salah  satu  perdebatan yang  telah  berlangsung lama  serta melibatkan berbagai wilayah yuridiksi yang berbeda. Perbedaan pendapat  mengenai  pengertian yuridis  terhadap  status  badan hukum  ini  bersumber  dari  belum adanya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan group . Bahkan, realitas bisnis  terkini  yang  ditandai  oleh dominasi perusahaan group dibandingkan dengan bentuk perusahaan  yang  lain  ternyata belum  dapat  menjadi  justifikasi atas  pengakuan  yuridis  terhadap perusahaan group sebagai  suatu badan hukum tesendiri sebagaimana bentuk-bentuk organisasi  perusahaan  lain  seperti perseroan  terbatas  (Sulistiowati, 2013).
Belum  adanya  pengakuan yuridis  terhadap  status  badan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
hukum  dari  perusahaan group menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak mengatur  mengenai  konstruksi perusahaan group .  Sebaliknya, perusahaan  perundang-undangan masih  menggunakan  pendekatan perseroan  tunggal  dari  perseroan- perseroan yang menjadi konstituen perusahaan group , sehingga peraturan perundang-undangan masih mempertahankan pengakuan  yuridis  formal  dari status  badan  hukum  induk  dan anak  perusahaan.  Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan group tidak menghapuskan kemandirian yuridis  dari  status  badan  hukum induk  dan  anak  perusahaan, walaupun anak perusahaan tunduk di bawah kendali induk perusahaan (Sulistiowati, 2013;39). Apabila  dibandingkan  dengan hukum perseroan, hukum perusahaan group menangani gejala  khusus  dari  tersusunnya perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan yang erat antara satu sama lain,  sehingga  dari  sudut  pandang ekonomi  dipandang  sebagai  suatu kesatuan  yang  berada  di  bawah pimpinan  sentral.  Perusahaan group merupakan  suatu  kesatuan ekonomi  yang  tersusun  dari perusahaan-perusahaan  berbadan hukum  mandiri  yang  dipandang sebagai induk dari anak perusahaan (Sulistiowati, 2013;40). Sesuai  dengan  peruntukan hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk  perseroan  terbatas berlaku  prinsip  hukum  yang  sama dengan  perseroan  tunggal,  yaitu perseroan  sebagai  subjek  hukum mandiri  dan  berlakunya limited liability (Gazur,;1995) pada pemegang saham. Hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan  perseroan  tunggal tidaklah mengatur konstruksi perusahaan group , tetapi mengatur keterkaitan antara induk dan anak- anak perusahaan sebagai hubungan  diantara  badan  hukum mandiri. Implikasi dari digunakannya  hukum  perseroan untuk mengatur keterkaitan antara badan  hukum  induk  dan  anak perusahaan  adalah  bentuk  jamak secara  yuridis  dalam  perusahaan group .
Sebaliknya  pengakuan  yuridis terhadap  kemandirian  dari  badan hukum induk dan anak perusahaan menimbulkan komplikasi permasalahan  hukum  yang  terkait dengan perusahaan group . Kepemilikan  saham  induk  pada anak  perusahaan,  penempatan direksi  pada  anak  perusahaan, maupun kontrak bersuara menjadi alasan  keberadaan  bagi  timbulnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan.  Induk  perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral,  yang  mengendalikan  dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan  dalam  suatu  tatanan manajemen  untuk  mendukung tujuan  kolektif  perusahaan group sebagai satu kesatuan ekonomi. Kerangka pengaturan mengenai  keterkaitan  induk  dan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
anak perusahaan yang menggunakan pendekatan perseroan  tunggal  menimbulkan kontradiksi  dengan  realitas  bisnis perusahaan group yang  ditandai oleh  adanya  pengendalian  induk terhadap anak perusahaan. Penyebab  timbulnya  kontradiksi ini  adalah  legitimasi  peraturan perundang-undangan terhadap munculnya  realitas  kelembagaan perusahaan group . Peraturan perundang-undangan mengizinkan suatu perseroan melakukan perbuatan  hukum  untuk  memiliki maupun  memperoleh  saham  pada perseroan  lain,  baik  melalui pendirian perseroan lain pengambilalihan saham perusahaan lain, maupun pemisahan  usaha.  Kepemilikan saham  suatu  perseroan  pada perseroan  lain  menjadi  sebab timbulnya  keterkaitan  induk  dan anak  perusahaan  ,  sehingga  induk perusahaan  memiliki  kekuasaan untuk  bertindak  sebagai  pimpinan sentral  yang  mengendalikan  dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan  dalam  mendukung tercapainya tujuan kolektif perusahaan group sebagai  satu kesatuan ekonomi. Penjabaran di atas menunjukkan  bahwa  komplikasi permasalahan  dalam  perusahaan group bersumber dari dimasukkannya konsepsi pengendalian induk terhadap anak perusahaan ke dalam ranah hukum perseroan.  Hal  ini  menimbulkan kontradiksi dengan prinsip hukum umum  yang  berlaku  mengenai kemandirian  badan  hukum  induk dan  anak  perusahaan.  Pengakuan
yuridis  terhadap  badan  hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri menyebabkan  induk  dan  anak perusahaan  berhak  melakukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan  ada  fakta  pengendalian induk  terhadap  anak  perusahaan dari  realitas  bisnis  perusahaan group yang  dikelola  sebagai  satu kesatuan  ekonomi.  Pengendalian induk  terhadap  anak  perusahaan dalam konstruksi perusahaan group menimbulkan  dualitas  pada anak  perusahaan,  yaitu  sebagai badan  hukum  yang  mandiri  dan badan usaha yang tunduk di bawah kendali induk perusahaan.
Tinjauan Umum Ekspansi Perusahaan Perusahaan  harus  melakukan usaha  terobosan  agar  kontinuitas kehidupannya dapat dipertahankan yaitu melalui investasi  pengembangan  usaha atau  lebih  sering  dikenal  dengan sebutan  ekspansi  perusahaan. Ekspansi  merupakan  manifestasi dari keinginan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan  dalam  jangka  waktu yang  panjang.  Perusahaan  tidak didirikan  dengan  maksud  untuk berhenti  setelah  mendapatkan keuntungan  sementara.  Ekspansi dilakukan untuk memberikan pertumbuhan  bagi  perusahaan. Ekspansi  adalah  memperbesar perusahaan  baik  dengan  jalan mendirikan  usaha  baru  dengan produk baru ataupun produk yang sudah  ada  ditempat  lain  ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.
Perusahaan yang ingin mempertahankan keberlangsungan  hidupnya  harus peka  terhadap  peluang  dan ancaman  yang  ada.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  mencapai  kehidupan perusahaan yang lebih baik dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Bambang Riyanto menerangkan dalam konteks ekspansi,  ada  dua  motif  utama yang mendasari  suatu perusahaan melakukan  ekspansi,  yaitu  motif ekonomi  dan  motif  psikologis. Mengenai  kedua  motif  tersebut diuraikan sebagai berikut (Bambang Riyanto, 1999;231): 1.  Motif Ekonomi Apabila ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau  menstabilisir  laba  yang diperoleh.  Hal  ini  terjadi  misalnya karena semakin besarnya permintaan  terhadap  produk  atau jasa  yang  diproduksi  oleh  suatu perusahaan. Makin besarnya jumlah produksi yang dapat dijual, berarti semakin besar kemungkinan  untuk  mendapatkan laba  yang  lebih  besar,  sehingga dengan  demikian  setiap  pimpinan perusahaan  mempunyai  harapan dan  keinginan  untuk  dapat  selalu mengembangkan  dan  meluaskan perusahaan. Dorongan  tersebut  adalah wajar  karena  perusahaan  untuk dapat mempertahankan dan bahkan mengembangkan keberadaan  perusahaan  haruslah memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan  mempunyai  beberapa
fungsi  atau  kegunaan  antara  lain sebagai berikut: a. Alat pengukur prestasi perusahaan. b. Dapat  dipergunakan  untuk memenuhi kewajiban- kewajiban perusahaan. c. Sebagai sumber dana perusahaan. 2.  Motif Psikologis Ekspansi yang dilakukan dalam kategori motif psikologis semacam ini  seringkali  atau  bahkan  tidak melakukan  perhitungan  ekonomis terdahulu. Ekspansi ini didasarkan pada personal  ambition dari pemilik atau pimpinan perusahaan untuk  memperoleh prestige dan kekuasaan  yang  lebih  besar.  Hal yang menonjol dari motif psikologis  adalah  lebih  didorong oleh insting atau judgement berupa keberanian untuk mengambil resiko  meskipun  tanpa  didukung oleh  pertimbangan  rasionalitas yang matang. Dengan  demikian,  ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan  usaha  baik  dalam meningkatkan  komponen  aktiva lancar,  aktiva  tetap  atau  lainnya sebagai  motif  yang  meningkatkan nilai  ekonomi  maupun personal ambition dari pimpinan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Penanaman  Modal  Menurut
Undang  Undang  Nomor  25
Tahun 2007 Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang- undang tentang penanaman modal
Nomor  25  Tahun  2007  sebagai pengganti Undang- Undang Nomor
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal  Asing  dan  Undang-  Undang Nomor  6  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan  tentang  penanaman modal.  Selain  itu,  kehadiran undang-undang  yang  baru  ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman  modal  di  Indonesia. (Sri  Yuliati,  Analisis  Hukum
Tentang  Pemilikan  Saham  Pada Perusahaan  Penanaman  Modal
Asing). Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  memberikan  ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan  kegiatan  usaha)  di Indonesia harus mendirikan badan usaha  yang  berbentuk  perseroan terbatas  (PT),  juga  karena  para usahawan itu sendiri yang memilih untuk  mendirikan  badan  usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT)  dalam  melakukan  aktivitas usahanya.  Pemilihan  itu  tentunya bukan  tidak  beralasan  karena  PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai  kelebihan  dibanding badan usaha lainnya (Agus Budiarto,2002;13). Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara  adalah  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari  pembentukan  seluruh peraturan  perundang-undangan  di bidang  perekonomian.  Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan  ekonomi  nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan  ekonomi  Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi  dengan  pelaku  ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  XVI  Tahun  1998 tentang  Politik  Ekonomi  Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai  sumber  hukum  materiil. Dengan  demikian,  pengembangan penanaman  modal  bagi  usaha mikro,  kecil,  menengah,  dan koperasi  menjadi  bagian  dari kebijakan dasar penanaman modal (Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman  modal  harus  menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  nasional,  menciptakan lapangan  kerja,  meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi  nasional,  mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan,  serta  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dalam suatu  sistem  perekonomian  yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman  modal  hanya  dapat tercapai  apabila  faktor  penunjang yang menghambat iklim penanaman  modal  dapat  diatasi,
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
antara  lain  melalui  perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah  Pusat  dan  daerah, penciptaan  birokrasi  yang  efesien, kepastian  hukum  di  bidang penanaman  modal,  biaya  ekonomi yang  berdaya  saing  tinggi,  serta iklim  usaha  yang  kondusif  di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang  tersebut,  diharapkan realisasi  penanaman  modal  akan membaik secara signifikan. Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang- Undang  ini  juga  memberikan jaminan  perlakuan  yang  sama dalam  rangka  penanaman  modal.
Selain  itu,  Undang-Undang  ini memerintahkan  agar  Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi  Pemerintah  dengan Bank  Indonesia,  dan  antarinstansi Pemerintah  dengan  pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah  daerah  harus  sejalan dengan  semangat  otonomi daerah. Pemerintah  daerah  bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan  peluang  potensi daerah  maupun  dalam  koordinasi promosi dan pelayanan penanaman  modal.  Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan penyelenggaraan penanaman modal  berdasarkan  asas  otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.  Oleh  karena  itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur  dari  kecepatan  pemberian perizinan  dan  fasilitas  penanaman modal  dengan  biaya  yang  berdaya saing.  Agar  memenuhi  prinsip demokrasi ekonomi, Undang- Undang  ini  juga  memerintahkan penyusunan peraturan perundang- undangan  mengenai  bidang  usaha yang  tertutup  dan  yang  terbuka dengan  persyaratan,  termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan  atau  dicadangkan  bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pembahasan Pengaturan Pembatasan Ekspansi  Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia sebenarnya  sudah  terlihat  sejak peninggalan zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya  dan  masa  kerajaan Majapahit.  Hal  tersebut  ditandai dengan banyaknya pengrajin perkakas logam pada saat itu yang dikenal  sebagai  zaman  perunggu (Hayati, 2012;72).
Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan  Majapahit,  izin  pengusahaan pertambangan yang diberikan oleh Raja atau pembesar kerajaan masih dalam  bentuk  lisan  atau  dalam bentuk  tertulis  di  pelepah  lontar. Namun  hingga  kini  belum  pernah ditemukan catatan tertulis tentang hal  tersebut,  karena  pada  saat  itu yang  berlaku  adalah  hukum  adat, dengan  konsep  maro  atau  bagi hasil.  Kedua  konsep  tersebut sampai  saat  ini  digunakan  sebagai rujukan  kerjasama  pengusahaan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
migas  dengan  kontraktor  asing. Sejak  kedatangan  bangsa  Belanda, izin  pengusahaan  pertambangan diberikan  dalam  bentuk  konsesi pertambangan.  Konsesi  pertama kali  diberikan  kepada  Pangeran Hendrik  dan Baron  Van  Tyl pada tahun  1850,  untuk  penambangan Timah  di  Pulau  Belitung,  yang sepuluh tahun kemudian dibentuklah  Perusahaan  Timah Biliton Maatschappij . Konsesi merupakan bentuk izin dari produk Belanda  yang  pernah  berlaku  di Hindia Belanda (Hayati, 2012;72). Konsesi  tersebut  tertuang  di dalam Indische Mijnwet 1899 yaitu Undang-undang Pertambangan Hindia  Belanda  yang  pertama dibentuk. Kemudian di tahun 1906, Undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Mijnordonantie (Ordonansi Pertambangan). Peraturan  ini  menyatakan  bahwa pemerintah  mengatur  perizinan perminyakan  dan  pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata  dan  beberapa  bahan galian  penting.  Bahan  galian  yang dianggap  kurang  penting,  seperti gamping,  pasir  dan  lempung, perizinannya  diatur  oleh  para pengusaha setempat, seperti Residen atau  pejabat  yang  diberi wewenang.
Pengusahaan pertambangan di
Hindia  Belanda  dilaksanakan  oleh pemerintah  dan  swasta.  Beberapa tambang  yang  dinilai  sangat  vital dimiliki  dan  diusahakaan  oleh Pemerintah Hindia Belanda sendiri, seperti misalnya tambang batubara
Ombilin,  tambang  batubara  Bukit
Asam  dan  tambang  timah  Bangka. Beberapa  tambang  yang  lain
diusahakan secara patungan antara Pemerintah  Hindia  Belanda  dan Swasta,  seperti  tambang  timah
Belitung  dan  Singkep.  Ada  pula yang  kepemilikannya  ditangan pemerintah  Hindia  Belanda  tetapi pengusahaannya diserahkan kepada  pihak  swasta  berdasarkan kontrak, seperti tambang belerang Kawah  Putih.  Kebanyakan  pihak swasta yang mengusahakan pertambangan Hindia Belanda atas dasar  konsesi  pertambangan  yang memberikan  keleluasaan  besar kepada pihak pengusaha. Untuk  beberapa  proyek  besar seperti  tambang  nikel  di  Sulawesi Tenggara, pihak swasta mendapatkan  hak  pengusahaan penyelidikan  dan  penambangan berdasarkan  kontrak  khusus  dari pemerintah  yang  disebut  dengan 5a  contract ,  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  5a Indische Mijnwet .  Disamping  perusahaan besar,  banyak  pula  perusahaan kecil  dan  perorangan  setempat yang melakukan penggalian bahan tambang  dalam  ukuran  terbatas dan  seizin  pengusaha  setempat, dengan  sebutan  tambang  rakyat (volksontginningen). Sampai  akhir tahun 1938 jumlah konsesi dan izin pertambangan  lainnya  yang  masih berlaku tidak kurang dari 471 buah (Hayati, 2012;9). Sejak  kemerdekaan  sampai tahun 1949 tidak banyak penambahan kegiatan pertambangan di Indonesia. Segera setelah  penyerahan  kedaulatan dari  pihak  Belanda  pada  akhir tahun 1949, Pemerintah Indonesia mulai membenahi urusan pertambangan  yang  sudah  sangat
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
terbengkalai.  Selama  kurun  waktu tahun  1950  sampai  1965  keadaan politik di dalam negeri tidak stabil. Gangguan keamanan dan pemberontakan timbul di berbagai daerah.  Akhirnya  pada  Juli  1959 keluarlah Dekrit Presiden “kembali ke  Undang-undang  Dasar  1945”. Sejak  saat  tersebut,  dimulai kehidupan  demokrasi  terpimpin yang melahirkan kebijakan ekonomi  terpimpin  dan  etatisme yang menghendaki semua kegiatan ekonomi  penting  dikelola  sendiri oleh negara. Walaupun demikian, Pemerintah tidak mempunyai dana yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pembangunan  ekonomi.  Pada  saat itu  sebenarnya  telah  ada  Undang- undang  Nomor  78  Tahun  1958 tentang Penanaman Modal. Namun, dalam situasi demokrasi terpimpin, dibentuklah Undang-undang Nomor  37  Tahun  1960  tentang Pertambangan, yang memuat aturan  untuk  tidak  memberikan dorongan  kepada  pihak  swasta turut serta dalam bidang pertambangan. Hal itu juga diperparah  oleh  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  78  Tahun  1958 yang menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan  bahan  galian  vital tertutup  bagi  modal  asing.  Pada akhirnya  Undang-undang  Nomor 37  Tahun  1960  tidak  berhasil mendorong tumbuhnya pengusahaan pertambangan Indonesia. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor  1  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Asing,  lahirlah babak baru dalam usaha pengembangan potensi pertambangan  di  Indonesia  yang dimulai dengan dibentuknya Undang-undang  Nomor  11  Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan.  Selanjutnya sebagai  peraturan  pelaksanaan dari  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 1967 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor                32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  11  Tahun  1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan.  Ketentuan- ketentuan  tersebut  telah  berhasil menciptakan  iklim  usaha  yang cukup baik bagi kegiatan pertambangan  di  Indonesia.  Pada akhirnya  hal  tersebut  berhasil menarik  minat  investor  asing untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.
Ekspansi  Perusahaan Group Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal Banyak Negara yang melakukan  kebijaksanaan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan investasi  pada  Negara  tersebut. Bahkan kalaupun diperkirakan modal dalam negeri kurang  mampu  meningkatkan investasi,  pemerintah  tidak  segan- segan  mengundang  pihak  asing untuk melakukan investasi pada Negara itu dikarenakan kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomis suatu Negara. Di  Indonesia,  investasi  atau penananaman  modal  diatur  dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
tentang Penanaman Modal. Penanaman  modal  adalah  segala bentuk  kegiatan  menanam  modal, baik  oleh  penanam  modal  dalam negeri  maupun  penanam  modal asing  untuk  melakukan  usaha  di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman  modal  sendiri  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  (Pasal  1  Butir  1,  2  dan  3, Undang-undang No 25 Tahun 2007) : a. Penanaman  modal  dalam negeri,  adalah  kegiatan menanam  modal  untuk melakukan usaha di wilayah negara  Republik  Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan  modal  dalam negeri. b. Penanaman  modal  asing, adalah  kegiatan  menanam modal  untuk  melakukan usaha  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  yang dilakukan  oleh  penanam modal  asing,  baik  yang menggunakan  modal  asing sepenuhnya  maupun  yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Ada  perbedaan  dalam  bentuk badan  usaha  antara  penanaman modal usaha  dalam  negeri  dengan penanaman  modal  usaha  asing, yaitu  (Pasal  5,  Undang-undang  No. 25 Tahun 2007) :
a. Penanaman  modal  dalam negeri  dapat  dilakukan dalam  bentuk  badan  usaha yang berbentuk badan hukum,  tidak  berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Penanaman  modal  asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan  di  dalam wilayah  negara  Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah memberikan perlakuan yang  sama kepada  semua  penanam  modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman  modal  di  Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Akan  tetapi, perlakukan  ini  tidak  berlaku  bagi penanam  modal  dari  suatu  negara yang  memperoleh  hak  istimewa berdasarkan  perjanjian  dengan Indonesia (Pasal 6, Undang-undang No. 25 Tahun 2007).
Penanam  modal  dalam  negeri dan  penanam  modal  asing  yang melakukan  penanaman  modal dalam  bentuk  perseroan  terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan  bahwa  kepemilikan saham  dalam  perseroan  terbatas untuk  dan  atas  nama  orang  lain. Dalam  hal  penanam  modal  dalam negeri  dan  penanam  modal  asing membuat  perjanjian  dan/atau pernyataan tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan  batal  demi  hukum.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Dalam  hal  penanam  modal  yang melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak  kerja  sama  dengan Pemerintah  melakukan  kejahatan korporasi  berupa  tindak  pidana perpajakan, penggelembungan biaya  pemulihan,  dan  bentuk penggelembungan  biaya  lainnya untuk  memperkecil  keuntungan yang  mengakibatkan  kerugian negara  berdasarkan  temuan  atau pemeriksaan  oleh  pihak  pejabat yang berwenang dan telah mendapat  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap, Pemerintah  mengakhiri  perjanjian atau  kontrak  kerja  sama  dengan penanam modal yang bersangkutan. Dalam  kajian  yuridis  terhadap Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal, penulis menemukan terdapat pembatasan ekspansi usaha kepada  penanam  modal  yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas tanah.
a.  Bidang Usaha Dalam  Pasal  12,  Undang-
undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  menjelaskan bahwa: “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan  bidang  usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik  asing maupun  dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan  hidup, pertahanan dan  keamanan  nasional,  serta kepentingan nasional lainnya”.
Lebih  lanjut  bidang  usaha  ini diatur  oleh  Peraturan  Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  44
Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang
Usaha  Yang  Terbuka  Dengan Persyaratan  di  Bidang  Penanaman Modal. Pada lampiran Peraturan Presiden  di  atas  maka  didapati bahwa  pada  Sub  Sektor  Energi tidak diatur mengenai kepemilikan modal,  baik  modal  dalam  negeri maupun  modal  asing  pada  sektor pertambangan  batubara.    Jenis bidang  usaha  pada  sub  bagian Energi hanya mengatur pembatasan  kepemilikan  modal asing  pada  sektor  migas  dan ketenagalistrikan  (Lampiran  III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016). b.  Hak Atas Tanah Dalam  Pasal  22,  Undang- undang  No.  25  Tahun  27  tentang Penanaman Modal mengatur tentang  pembatasan  pemakaian hak  atas  tanah  oleh  badan  usaha maupun perseorangan. Pembatasan tersebut yaitu: 1) Hak  Guna  Usaha  dapat diberikan  dengan  jumlah 95  (sembilan  puluh  lima) tahun  dengan  cara  dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka sekaligus selama 60 (enam puluh)  tahun  dan  dapat diperbaharui  selama  35
(tiga puluh lima) tahun;
2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan  dengan  jumlah 80  (delapan  puluh)  tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang  di  muka sekaligus  selama  50  (lima puluh)  tahun  dan  dapat diperbaharui  selama  30 (tiga puluh) tahun; 3) Hak Pakai dapat diberikan dengan  jumlah  70  (tujuh puluh)  tahun  dengan  cara dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka sekaligus selama 45 (empat  puluh  lima)  tahun dan  dapat  diperbaharui selama    25  (dua  puluh lima) tahun. Akan tetapi berkenaan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun  27  tentang  Penanaman Modal di atas, Mahkamah Konstitusi  telah  mengeluarkan putusan  berkenaan  dengan  Pasal 22 tersebut dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  perkara Nomor 21,22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008, menyatakan  :  Pasal  22  angka  (1) sepanjang  menyangkut  kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa” :
Hak  Guna  Usaha  dapat  diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima)  tahun  dengan  cara  dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka  sekaligus  selama  60  (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Hak  Guna  Bangunan  dapat diberikan  dengan  jumlah  80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat  diberikan  dan  diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tigapuluh)  tahun;  dan  Hak  Pakai dapat diberikan dengan jumlah  70 (tujuh  puluh)  tahun  dengan  cara dapat  diberikan  dan  diperpanjang di muka sekaligus selama 45(empat puluh  lima)  tahun  dan  dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima)  tahun”;  Pasal  22  angka  (2) sepanjang  menyangkut  kata-kata “di muka sekaligus”; Pasal 22 angka
(4)  sepanjang  menyangkut  kata- kata  “sekaligus  di  muka”;Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4724) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusan Mahkamah  Konstitusi  menyatakan : dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga  puluh  lima)  tahun  Pasal  22 angka  (1)  sepanjang  menyangkut kata-kata  “di  muka  sekaligus” dan“berupa”:  Hak  Guna  Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan  puluh  lima)  tahun dengan  cara  dapat  diberikan  dan diperpanjang  di  muka  sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun; Hak
Guna  Bangunan  dapat  diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama  50  (lima  puluh) tahun  dan  dapat  diperbaharui selama  30  (tiga  puluh) tahun; dan Hak  Pakai dapat diberikan dengan jumlah  70  (tujuh  puluh)  tahun dengan  cara  dapat  diberikan  dan diperpanjang  di  muka  sekaligus selama  45  (empat  puluh  lima) tahun  dan  dapat  diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun”. Dalam  Pasal  22  angka  (2) sepanjang  menyangkut  kata-kata
“di muka sekaligus”; Pasal 22 angka (4)  sepanjang  menyangkut  kata- kata  “sekaligus  di  muka”;  Undang-
Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  67, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,  sehingga  Pasal  22 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  dimaksud  menjadi  berbunyi (Putusan Nomor 21,22/PUU- V/2007, tanggal 25 Maret 2008) : 1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang  dan  dapat diperbaharui  kembali  atas permohonan penanam modal. 2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud  pada  angka  (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan  persyaratan  antara lain: penanaman modal yang dilakukan  dalam  jangka panjang  dan  terkait  dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang  lebih  berdaya  saing; penanaman  modal  dengan tingkat  risiko  penanaman modal  yang  memerlukan pengembalian  modal  dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman  modal  yang dilakukan; penanaman modal yang tidak
memerlukan area yang luas; penanaman  modal  dengan menggunakan  hak  atas tanah negara; dan penanaman  modal  yang tidak  mengganggu  rasa keadilan  masyarakat  dan tidak merugikan kepentingan umum. 3) Hak  atas  tanah  dapat diperbaharui setelah dilakukan  evaluasi  bahwa tanahnya  masih  digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai  dengan  keadaan, sifat, dan  tujuan  pemberian hak. 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah  yang  diberikan  dan yang  dapat  diperbaharui sebagaimana dimaksud pada  angka  (1)  dan  angka (2)  dapat  dihentikan  atau dibatalkan  oleh  Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan  tanah  tidak sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  pemberian  hak  atas tanahnya,  serta  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain : ketentuan  Pasal  22  angka  (4)  UU Penanaman  Modal  bersifat  sangat eksepsional  dan  terbatas  sehingga negara tidak lagi bebas menjalankan  kehendaknya  untuk menghentikan atau tidak
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan  hak-hak  atas  tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus; pemberian dan perpanjangan  hak-hak  atas  tanah yang  diberikan  sekaligus  di  muka tersebut  juga  menghambat  negara untuk  melakukan  pemerataan kesempatan  untuk  memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil; pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 angka  (1)  dan  angka  (2)  maupun kata-kata  “sekaligus  di  muka” dalam  Pasal  22  angka  (4)  UU Penanaman Modal telah mengurangi,  memperlemah,  atau bahkan  dalam  keadaan  tertentu menghilangkan  kedaulatan  rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara. Dengan  dinyatakannya  Pasal 22  Undang-undang  Penanaman Modal  bertentangan  dengan  Pasal 33  UUD  1945,  ketentuan  yang berlaku terhadap pemberian kemudahan  dan/atau  pelayanan kepada  perusahaan  penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah  adalah  ketentuan  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang  berkaitan  langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan,  dan  pembaharuan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak  Pakai)  berlaku  ketentuan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  40
Tahun  1996  tentang  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan Hak Pakai Atas Tanah.
Kesimpulan Perusahaan  harus  melakukan usaha  inovatif  agar  kontinuitas kehidupannya dapat dipertahankan yaitu melalui investasi  pengembangan  usaha atau  lebih  sering  dikenal  dengan sebutan  ekspansi  perusahaan. Ekspansi  merupakan  manifestasi dari keinginan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan  dalam  jangka  waktu yang  panjang.  Perusahaan  tidak didirikan  dengan  maksud  untuk berhenti  setelah  mendapatkan keuntungan.  Ekspansi  dilakukan untuk  memberikan  pertumbuhan bagi  perusahaan.  Ekspansi  adalah memperbesar  perusahaan  baik dengan  jalan  mendirikan  usaha baru dengan produk baru ataupun produk  yang  sudah  ada  di  tempat lain  ataupun  juga  meningkatkan produksi  barang  yang  telah diproduksi.
Ekspansi ini sebagai salah satu tujuan  dalam  mempertahankan keberlangsungan  hidup.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  mencapai  kehidupan perusahaan yang lebih baik dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen.  Terdapat  dua  motif utama suatu perusahaan melakukan  ekspansi,  yaitu  motif ekonomi dan motif psikologi. Motif ekonomi didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau  menstabilisir  laba  yang diperoleh. Motif Psikologis dilakukan  tidak  memperhatikan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
perhitungan  ekonomis.  Ekspansi semacam  ini  didasarkan  pada personal  ambition dari  pemilik perusahaan  untuk  memperoleh prestige dan kekuasaan yang lebih besar. Hal yang menonjol dari motif psikologis  adalah  lebih  didorong oleh insting atau judgement berupa keberanian untuk mengambil resiko  meskipun  tanpa  didukung oleh  pertimbangan  rasionalitas yang matang. Dalam  kajian  yuridis  terhadap Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal, penulis menemukan terdapat pembatasan ekspansi usaha kepada  penanam  modal  yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas  tanah.  Dalam  Pasal  12, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan  bahwa  :  “Pemerintah berdasarkan  Peraturan  Presiden menetapkan  bidang  usaha    yang tertutup  untuk  penanaman  modal, baik  asing  maupun  dalam negeri, dengan  berdasarkan    kriteria kesehatan,  moral,  kebudayaan, lingkungan  hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”. Lebih  lanjut  bidang  usaha  ini diatur  oleh  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha  Yang  Tertutup  dan  Bidang Usaha  Yang  Terbuka  Dengan Persyaratan  di  Bidang  Penanaman Modal.  Pada  lampiran  Peraturan Presiden  di  atas  maka  didapati bahwa  pada  Sub  Sektor  Energi tidak diatur mengenai kepemilikan modal,  baik  modal  dalam  negeri maupun  modal  asing  pada  sektor
pertambangan  batubara.    Jenis bidang  usaha  pada  sub  bagian Energi hanya mengatur pembatasan  kepemilikan  modal asing  pada  sektor  migas  dan ketenagalistrikan.
Daftar Pustaka Arif  Irwandy,  2014, Batubara Indonesia ,  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta. Gazur,  Wayne  M., The  Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility ,  Uncertain  Role, Law  and  Contemporary Problems,  Vol.  58,  No.  2, Partnerships (Spring, 1995), Duke  University  School  of Law. Hayati,  Tri,  2012, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi. Pemerintah Daerah  :  Studi  Tentang Perizinan Pertambangan Timah  di  Pulau  Bangka , Edisi Pertama, Badan Penerbit FHUI, Jakarta. Industri  Batubara  Nasional  Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari http://www.berdikarionlin e.com/kabar- rakyat/20111113/industri- batubara-nasional-dan- amanat-pasal-33-uud- 1945.html.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  1996  tentang  Hak
Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  dan  Hak  Pakai Atas Tanah. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Usaha  Yang  Tertutup  dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Putusan Nomor 21,22/PUU- V/2007,  tanggal  25  Maret 2008. Riyanto,  Bambang,  1999, Dasar- dasar Pembelanjaan Perusahaan , Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta. Simanjuntak,  Emmy  Pangaribuan,
2008, Hukum  Perusahaan
Kelompok  dan  Globalisasi Usaha (Concern), Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional.  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sulistiowati, 2011, “Limited Liability  Dalam  Limited Liability  Pada  Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida” ,  Mimbar Hukum, Volume  23,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sulistiowati, 2013, Tanggung Jawab Hukum  Pada  Perusahaan Grup  Di  Indonesia ,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.