Hanifian,  M.  (2021)  Analisis  Hukum  Kebijakan  Reklamasi  Teluk  Benoa  dalam  Kasus  Penolakan oleh Masyarakat Provinsi Bali, Syntax Idea, 3 (8) , https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i8.1408 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 8, Agustus 2021

## ANALISIS  HUKUM  KEBIJAKAN  REKLAMASI  TELUK  BENOA  DALAM KASUS PENOLAKAN OLEH MASYARAKAT PROVINSI BALI

## M. Hanifian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Indonesia Email: hanifianm@gmail.com

## Abstrak
Pada  tahun  2013  Teluk  Benoa  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Perhatian  Investasi (KPI) dengan rencana reklamasi Teluk Benoa Konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi  Teluk  Benoa  terus  terjadi.  Pada  satu  sisi  ada  masyarakat  yang  pro reklamasi  bahkan  dari  akademisi  namun  disisi  lain  banyak  masyarakat  Bali  yang menolak terhadap kegiatan reklamasi. Permasalahan dalam penulisan ini bertujuan untuk  menganalisis  hukum  mengenai  kebijakan  pengaturan  reklamasi  teluk  benoa provinsi  Bali,  kemudian  dampak  dari  kebijakan  pembangunan  reklamasi  teluk benoa bali bagi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat dan bentuk pengaturan hukum  ideal  kedepan  terkait  kasus  penolakan  reklamasi Teluk  Benoa.  Metode peneitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  sedangkan  sumber  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier.  Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep, Teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu data-data  umum,  asas-asas  hukum,  doktrin,  dan  peraturan  perundang-undangan dirangkai  secara  sistematis  sebagai  susunan  fakta-fakta  hukum.  Hasil  dalam penelitian ini di dapat. Pertama, Perpres No. 51 Tahun 2014 menjadi problematika secara  konstitusi,  karena  apabila  mengacu  pada  Pasal  17  UU  No.  1  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  jelas  bertentangan  dengan  UUD  1945. Kedua, Bentuk  sebenarnya  dari  kebijakan  hukum  menunjukkan  bahwa  hal  itu  berkaitan dengan  keabsahan  undang-undang.  Regulasi  Perpres,  Perda,  dan  aturan  lain  tidak selalu  memberikan  jaminan  langsung.  Dalam  praktek  pembagian  keuntungan menurut  undang-undang,  kebiasaan  ini  masih  dianggap  sebagai  hukum  kehidupan dalam masyarakat. Ketiga, ketentuan  terkait  kewenangan  daerah  dalam  UU  No.  1 Tahun 2014 dan Perpres No. 122 tahun 2012 masih berlaku dan belum dicabut, hal ini juga mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat.
Kata Kunci : kebijakan; reklamasi; teluk benoa

## Abstract
In 2013 Benoa Bay was designated as an Investment Attention Area (KPI) with the Benoa  Bayreclamation  planonflik  interest  in  benoa  bay  reclamation  policy continues to occur. On the one hand there are people who are pro reclamation even from  academics  but  on  the  other  hand  many  Balinese  people  who  refuse  to reclamation activities. The problem in  this writing aims to analyze the law on the policy of regulating the reclamation of benoa bay of Bali province, then theimpact of the development policy of the benoa bay reclamation for the environment, social
and  economic  community  and  the  form  of  ideal  legal  arrangements  in  the  future related to the case of rejection of benoa bay reclamation.  This method of research is normative legal research while the source of primary legal materials, secondary legal  materials  and  legal  materials  tersier.  The  approach  used  isang-invitation perund  approach  and  concept  approach,  Data  collection  techniques  include primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials,  namely  general  data,  legal principles, doctrines, and laws and regulations are systematically assembled as an arrangement  of  legal  facts.  The  results  inthistian  peneli  incan  be.  First, Presidential  Decree  No.  51  of  2014  becomes  a  constitutional  problem,  because when referring to Article 17 of Law No. 1 of 2014 on Amendments to Law No. 27 of 2007  concerning  the  Management  of  Coastal  Areas  and  Small  Islands  is  clearly contrary to the 1945 Constitution. Second, the actual form of legal policy indicates that it has to do with the validity of the law. Regulations perpres, perda, and other rules  do  not  always  provide  direct  guarantees.  In  the  practice  of  profit  sharing according to the law, this custom is still considered the law of life in society. Third, therelevant  regulations  related  to  regional  authority  in  Law  No.  1  of  2014  and Presidential Decree No. 122 of 2012 are still valid and have not been revoked, this also causes legal uncertainty in the community.

## Keywords: policy; reclamation; benoa bay

## Pendahuluan
Teluk  Benoa  yang  merupakan  bagian  dari  kawasan  konservasi  dan  dilindungi berubah  sejak  adanya  Peraturan  Presiden  No.  32  Tahun  2011  tentang  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  2011-2025. Tujuan  masterplan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  investasi  di  bidang pariwisata.  Pada  tahun  2013  Teluk  Benoa  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Perhatian Investasi (KPI) dengan rencana reklamasi Teluk Benoa (Wiranata, 2020).
Pada  akhir  masa  jabatannya  yaitu  pada  tahun  2014,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  51  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Kawasan  Perkotaan  Denpasar,  Badung,  Gianyar,  Dan  Tabanan.  Penerbitan Perpres  No.  51  Tahun  2014  telah  menghapus  ketentuan  pasal-pasal  yang  menegaskan bahwa status konservasi Teluk Benoa diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum atau mengubah  status  Teluk  Benoa  menjadi  kawasan  budi  daya  yang  dapat  dimanfaatkan (Mahardika, 2016).
Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  akan  menyebabkan  kawasan  konservasi diwilayah  Sarbagita  menjadi  berkurang  luasannya.  Pada  sisi  lain,  selain  mendapat dukungan  dari  Peraturan  Presiden  No.  51  Tahun  2014,  PT.  Tirta  Wahana  Bali Internasional  (PT.  TWBI)  ternyata  juga  mengantongi  izin  lokasi  reklamasi  nomor 445/MEN-KP/VIII/2014  dari  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  di  kawasan  perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700  hektar.  Penerbitan  izin  yang  dilakukan  dinilai  terlalu  cepat,  secara  diam-diam  dan manipulatif. Mengingat salah satu syarat dari penerbitan izin lokasi maupun lingkungan harus  ada  pembahasan  mengenai  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan).
Sedangkan  pelaksanaan  AMDAL  dari  rencana  reklamasi  Teluk  Benoa  sendiri  apakah sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Izin Lingkungan,  yang  mengatur  bahwa  “Dokumen  AMDAL  disusun  dengan  melibatkan masyarakat  melalui  pengumuman dan  konsultasi  publik.” (Hendri,  Firdaus,  &  Diana, 2016).
Kemudian,  pada  sisi  lain  Penerbitan  Perpres  51  Tahun  2014  yang  mengubah Teluk  Benoa  dari  kawasan  konservasi  menjadi  non  konservasi  diduga  sebagai  upaya pemutihan  pelanggaran  tata  ruang,  hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  91  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan  bahwa  “Revisi  terhadap  rencana  tata  ruang  dilakukan  bukan  untuk pemutihan  terhadap  penyimpangan  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang”.  Penerbitan Perpres  tersebut  dinilai  tidak  melalui  poreses  peninjauan  kembali  sebagaimana  diatur didalam  Peraturan  Pemerintah  No.  15  tahun  2010  sehingga  Perpres  51  Tahun  2014 semestinya harus dibatalkan oleh Presiden.
Selanjutnya  pada  tahun  2019,  Menteri  Kelautan  yaitu  Susi  Pudjiastuti mengeluarkan aturan untuk membatalkan rencana reklamasi melalui Keputusan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  46/Kepmen-Kp/2019  tentang  Kawasan  Konservasi Maritim  Teluk  Benoa  di  Perairan  Provinsi  Bali,  dimana  dalam  aturan  tersebut menyatakan  bahwa  “Perairan Teluk  Benoa  akan  dikelola  sebagai  daerah  perlindungan budaya  maritim”.  Isu  rencana  reklamasi  kembali  mencuat  setelah  Edhy  Prabowo menjabat  jadi  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  karena  dinilai  kurang  tegas  dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan kebijakan dari Menteri KKP sebelumnya.
Turunan  peraturan  presiden  tersebut  memiliki  efek  domino,  di  mana  Gubernur Bali  menerbitkan  izin  lokasi  untuk  pelaksanaan  reklamasi  kepada  perusahaan  swasta yaitu PT. Tirta Wahana Bali Internasional melalui. Izin yang dikeluarkan oleh gubernur selanjutnya digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan reklamasi dengan membuat daratan baru dengan luas 838 Ha.
Konflik  kepentingan  dalam  kebijakan  reklamasi  Teluk  Benoa  terus  terjadi.  Pada satu  sisi  ada  masyarakat  yang  pro  reklamasi  bahkan  dari  akademisi  namun  disisi  lain banyak masyarakat Bali yang menolak terhadap kegiatan reklamasi. Hal ini karena tidak adanya  manfaat  atas  pelaksanaan  reklamasi  yang  dicanangkan  pemerintah,  karena berdampak  terhadap  terganggunya  ekosistem  lingkungan,  mata  pencaharian  serta berpotensi hilangnya kearifan local (Tajem & Saribulan, 2019).
Permasalahan Teluk Benoa merupakan salah satu bentuk kegagalan pembangunan yang  berkelanjutan  di  Indonesia.  Sebab  rencana  pembangunan  tersebut  ternyata  tidak memenuhi  kriteria  studi  kelayakan  sebagai  syarat  dalam  perencanaan  pembangunan reklamasi (Masjhoer, 2019). Perlu diketahui bahwa model pembangunan yang baik dan bermanfaat adalah pembangunan yang tidak bersifat eksploitatif dan mengabaikan daya dukung  lingkungan  yang  akan  sangat  merugikan  dan  mengancam  penghidupan masyarakat

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem  norma (Achmad,  2013) .  Oleh  karena  itu  jurnal  ini  menggunakan  sumber  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier (Amiruddin, 2003). Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan Statue  approach (Marzuki,  2016) . Dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  isu  hukum  mengenai ketidakpastian  pengaturan  perundang-undangan  dibidang  reklamasi  khususnya reklamasi  teluk  benoa  dan  kebijakan  yang  tidak  tepat  sasaran  sehingga  berdampak merugikan  dan  menimbulkan  konflik  di  masyarakat  provinsi  bali  dan  pendekatan Conceptual  Approach atau  pendekatan  konseptual (Patmonodewo,  2000) .Tujuannya adalah  untuk  membangun  konsep  hukum  atau  argumentasi  hukum  untuk  dijadikan acuan dalam penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  diantaranya  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier  yaitu  data-data  umum, asas-asas  hukum,  doktrin,  dan  peraturan  perundang- undangan  dirangkai  secara  sistematis  sebagai  susunan  fakta-fakta  hukum  untuk mengkaji  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  kebijakan  reklamasi  teluk  benoa bali serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana bentuk pengaturan hukum ideal kedepan terkait kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Adapun  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  dengan  menambahkan  teori  untuk  memberi  arti  dan menginterpretasikan  setiap  bahan  hukum  yang  telah  diolah  dan  kemudian  diuraikan secara komprehensif dan mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan hasil penelitian  dapat  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif (Mukti  Fajar  N.D  &  Yulianto Achmad, 2013).

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Pengaturan  Hukum  Peraturan  Presiden  mengenai  Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali
Pengaturan hukum mengenai kawasan Teluk Benoa muncul adanya kebijakan strategis  dari  pemerintah  khusus  wilayah  Provinsi  Bali.  Pada  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Perkotaan  Denpasar,  Badung,  Gianyar,  Dan  Tabanan  dalam  konsiderannya menjelaskan bahwa untu melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  dan  Pasal  123  ayat  (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,  perlu  menetapkan  Peraturan  Presiden  tentang  Rencana  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Kemudian  dari  Perpres  tersebut  di  revisi  dan  melahirkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  45  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan Denpasar,  Badung,  Gianyar,  Dan  Tabanan,  dalam  konsideran  menimbang  huruf  b
dijelaskan bahwa, kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial  guna  pengembangan  kegiatan  ekonomi  serta  sosial  budaya  dan  agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa.
Pada  dasarnya  kedua  Peraturan  Presiden  tersebut telah  menjelaskan  mengenai tujuan diadakannya pengaturan khususnya terhadap Provinsi Bali. Tentu saja dalam penormaan  Peraturan  Presiden  tersebut  sebagai  peraturan  kebijakan  dari  Presiden untuk  menentukan  arah  pembangunan  di  wilayah  Provinsi  Bali.  Namun  demikian, dalam  pengaturan  pembangunan  tersebut,  terdapat  norma-norma  yang  menjadi rujukan  peraturan  yang  berada  di  bawahnya  yaitu  Pasal  90  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 mengenai arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Arahan peraturan zonasi untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai;
b. Arahan peraturan zonasi untuk Taman Wisata Alam Sangeh;
c. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c; dan
d. Arahan  peraturan  zonasi  untuk  kawasan  cagar  budaya  dan  ilmu  pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d.
Mereklamasi  kawasan  konservasi  artinya  melanggar  peraturan  tersebut, terlebih banyak dampak negatif yang akan berdampak bagi kelangsungan ekosistem maupun kehidupan masyarakat. Sedangkan pihak pro beranggapan bahwa reklamasi ialah demi untuk kemajuan dan masa depan Bali, dan mereklamasi Bali ialah legal hukumnya,  hal  ini  sesuai  dengan  Perpres  No.  51  Tahun  2014.  Inti  dari  Perpres  ini adalah  berubahnya  status  Teluk  Benoa  dari  kawasan  konservasi  perairan  menjadi kawasan  pemanfaatan  umum  dan  diijinkannya  reklamasi  seluas  maksimal  700 hektar (Oktavia,  Fauzia,  Irma,  &  Kusumawardani,  2014) .  Selain  itu  pihak pengembang  PT  TWBI  juga  mendapatkan  izin  lokasi  reklamasi  dari  Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung Dan Kota Denpasar Povinsi Bali Seluas 700 Hektar (Wahyuni, 2019).
Mengenai sumber kewenangan pemerintah daerah mengenai reklamasi Teluk Benoa  tersebut    terletak  pada  Peraturan  Presiden.  Sebagaimana  dalam  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Pasal  1  angka  6    menjelaskan  :  “Peraturan  Presiden  adalah  Peraturan  Perundang undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  perintah  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan pemerintahan.”Kemudian  mengenai  keberlakuannya  dijelaskan  dalam  Pasal  7 undang-undang tersebut, termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan.
Kata  kunci  dari  Peraturan  Presiden  ini  terdapat  pada  frasa  menjalankan perintah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Hal ini  dapat dilihat dalam konsideran Perpres  tersebut  yaitu  untuk  menjalankan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  Denpasar,  Badung,  Gianyar,  dan Tabanan.
Jika  dikaitkan  dengan  materi  muatannya  dalam  Pasal  13  adalah:  “Materi muatan  Peraturan  Presiden  berisi  materi yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk  melaksanakan penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan.”  Karena muatan  dalam  Pasal  13  di  atas berisi  materi  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang  maka,  penegasan  ini bermakna,  bahwa  semua  peraturan    yang    dikeluarkan    oleh  Presiden    dalam bentukPeraturan  Presiden  haruslah  mengacu  kepada  UU  dan UUD,  dan  tidak boleh  lagi  bersifat  mandiri  seperti  Keputusan  Presiden  di  masa lalu.   Walaupun demikian,      bukan      berarti      bahwa      Presiden      sebagai      pemegang      kekuasaan eksekutif  tertinggi  tidak  lagi  bisa  menerbitkan  peraturan  yang  bersifat mandiri yang  dalam  kajian  hukum  administrasi  negara  dinamakan  peraturan kebijakan ( beleid  regels/policy  rules ) (Husen, 2019) .
Akan  tetapi,  Peraturan  Presiden  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan  UU  dan PP  sama  sekali  tidak  ada  masalah,  tetapi  yang  masih  memunculkan  problematika hukum  adalah  Perpres  yang  bersifat  pengaturan  dan  mandiri  mempunyai  materi muatan  yang  tidak  tertentu  lingkupanya,  sebab  dapat  saja  keberadaan  Perpres  ini akan  membuka  peluang  bagi  Presiden  untuk  menyalahgunakan  kekuasaan.  Oleh sebab  itu,  perlu  ada  pembatasan  sebagai  berikut. Pertama ,  adanya  perintah  oleh peraturan yang lebih tinggi seperti yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (4) UU No 25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  harus  terpenuhi. Kedua, perintah  dimaksud  tidak  harus  bersifat  tegas  dalam  arti  langsung menyebutkan  bentuk  hukum  penuangan  norma  hukum  yang  perlu  diatur,  asalkan perintah  pengaturan  itu  tetap  ada .  Ketiga, dalam  hal  perintah  dimaksud  memang sama sekali tidak ada, maka  Perpres itu dapat dikeluarkan  untuk maksud mengatur hal-hal  yang  (a)  benar-benar  bersifat  teknis  administrasi  pemerintahan,  dan  (b) semata-mata  dimaksudkan  untuk  tujuan  internal  penyelenggaraan  ketentuan Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah.  Jika  materi  yang  diatur  benar-benar hanya berkaitan dengan soal-soalteknis administratif, barulah hal itu dapat dikatakan sebagai  kewenangan    atributif  dari  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan,  “Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut undang-undang dasar” (Usman, 2018).
Sedangkan  wilayah  konservasi  seharusnya  instrumen  hukum  pemerintah berupa izin lokasi Teluk Benoa tidak boleh untuk diberikan, dan secara administratif Perpres sebagai peraturan pelaksana dari UU dan  PP bukan wilayah teknis, karena ayat  4  di  atas  sudah  jelas-jelas  memberikan  larangan.  Hal  ini  juga  karena  Perpres
No.  51  tahun  2014  di  atas  berdasarkan  materi  muatannya  merubah  status  Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum dan diijinkannya reklamasi seluas maksimal 700 hektar.
Sebetulnya  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah  atau  dalam  hal  ini  adalah  Presiden  tidak  menutup  kemungkinan  tidak memiliki  konsekuensi  hukum  kepada  masyarakat.  Pada  tataran  praktis,  ada  juga kekhawatiran  Perpres  digunakan  sebagai  alat  penyalahgunaan  kekuasaan. Pandangan ini mungkin tak lepas dari sejarah ‘keistimewaan’ atau kemudahan yang diberikan  kepada  lingkaran  dalam  Presiden  melalui  Keppres  pada  era  Orde  Baru. Lagipula,  tidak  semua  materi  muatan  atau  norma  dalam  Perpres  selalu  benar.  Itu sebabnya  ada mekanisme  penegakan  dalam  arti  masyarakat  yang  dirugikan  berhak mengajukan  upaya  hukum  berupa  hak  uji  materi  terhadap  Perpres  ke  Mahkamah Agung  (MA).  Penegakan  hukum  terhadap  Perpres  juga  dimaksudkan  untuk memastikan  efektivitas  implementasinya,  dan  jika  ada  kelemahan  dapat  segera ditangani (Muhammad Yasin, 2021).
Penegakan hukum tersebut di atas berupa pengujian ini karena  MA memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  ini  Undang-undang. Mahkamah  Agung  berwenang  menyatakan  tidak  sah  semua  peraturan perundangundangan  dari  tingkat  yang  lebih  rendah  daripada  Undang-undang atasalasan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Pencabutan  peraturan  perundang-undangan  yang  dinyatakan  tidak  sah  tersebut, dilakukan  segera  oleh  instansi  yang  bersangkutan (Angkouw,  2014). Maka  dalam hal  ini,  yang  harus  dilakukan  oleh  Presiden  ialah  mencabut  Perpres  yang  telah  di putus  oleh  MA  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berada  di  atasnya,  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
Pada  wilayah  penegakan  hukum,  sebetulnya  mengenai  izin  mengenai  teluk Benoa di atas apabila mengacu pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  oleh  Pasal  87  telah  diubah  dengan  memberikan makna  baru  dengan  menambah  tindakan pejabat  tersebut  harus  faktual  dan  tertulis yang  dikeluarkan  pejabat  pemerintah  di  tiga  cabang  kekuasaan,  yaitu  eksekutif, legislatif,  yudikatif.  Rujukan  tindakan  tersebut  harus  berdasarkan  undang-undang dan  Asas  Aasas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AAUPB).  Kemudian  sifatnya harus  final  dalam  arti  luas  yang  berakibat  hukum.  Apabila  keputusan  ternyata merugikan, dapat dilakukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap K.TUN  tersebut.  Kemudian,  tindakan  malaadiministrasi  penyelenggara  pelayanan publik dapat dilaporkan kepada Ombudsman (Arliman, 2016).
Karena  itu,  ada  beberapa  parameter  bagi  masyarakat  Bali  melihat  fenomena ini, dengan mengacu pada : (i) pembuatan hukum ( ‘the legislation of law’ atau ‘law
and rule making’ ), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum ( socialization and promulgation of law, dan (iii) penegakan hukum ( the enforcement of  law ).  Ketiganya  membutuhkan  dukungan  (iv)  adminstrasi  hukum  ( the administration  of  law )  yang  efektif  dan  efisien  yang  dijalankan  oleh  pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable ) (Jimly Asshiddiqie, 2021).
Mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi pda tanggal 9 Juni 2010 atas perkara  No.  3/PUU/VIII/2010  yang  isinya  secara  singkat  menentukan  bahwa pemberian  HP-3  oleh  Pemerinah,  megancam  keberadaan  hak-hak  masyarakat tradisional  kearifan  masyarakat  lokal  atas  wayah  pesisir  dan  pulau-ulau  kecil. Kebebasan  berdasar  kerakayatan  dan  kemanusiaan  yang  membuka  adanya kesepakatan-kesepakatan  antara  masyaraat  tradisional  dengan  pengusaha  antara masyarakat  tradisional  dengan  penusaha  di  uar  mereka.  Sekalipun  disebutkan adanya musywarah (atau kesepakatan), namun semata-mata untuk pembayaran ganti rugi. Pemerinah sebagai penguaha, berdasar otoritasnya secara seha mengambil atau mengosongkan hak msyrakat tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Titahelu, 2016).
Pada  isi  materi  UU  No.  1  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau- Pulau Kecil Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
1. Memperoleh  akses  terhadap  bagian  Perairan  Pesisir  yang  sudah  diberi  Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. Mengusulkan  wilayah  penangkapan  ikan secara  tradisional  ke  dalam  RZWP-3- K;
3. Mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
4. Melakukan  kegiatan  pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
6. Memperoleh  informasi  berkenaan  dengan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Menyatakan  keberatan  terhadap  rencana  pengelolaan  yang  sudah  diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
9. Melaporkan  kepada  penegak  hukum  akibat  dugaan  pencemaran,  pencemaran, dan/atau  perusakan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  merugikan kehidupannya;
10. Mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  terhadap  berbagai  masalah  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya.
11. Memperoleh ganti rugi; dan
12. Mendapat  pendampingan  dan  bantuan  hukum  terhadap  permasalahan  yang dihadapi  dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila  melihat  kembali  UU  No.  6  Tahun  1974  Tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  2  ayat  1  berbunyi:  "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan  bagi  setiap  Warganegara  untuk  mengadakan  usaha  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
Meskipun  kebijakan  Politik  Hukum  sebagaimana  dikemukakan  itu  dalam realitas  telah  memperlihatkan  kaitannya  dengan  keefektifan  hukum,  peraturan undang-undangan  tidak  selalu  memberikan  jaminan  langsung.  Dalam  praktik  bagi hasil  sebagaimana  diatur  oleh  UU  juga  masih  mempertimbangkan  adat  kebiasaan sebagai the living law dalam masyarakat (Djauhari, 2007).
Selain  itu  terdapat  70  titik  suci  di  kawasan  Teluk  Benoa  ini  yang membedakan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa dengan kawasan maritim di kawasan perairan lainnya Puluhan titik suci itu terdiri dari 31 pura yang terletak di darat  dan  pesisir  teluk,  serta  kawasan  hutan  bakau.  Kemudian,  ada  19  daratan pasang  surut  -  disebut  muntik  oleh  masyarakat  lokal  yang  pada  saat  Teluk  Benoa pasang,  daratan  itu  tenggelam.  Ada  lagi  sawangan  atau  alur  teluk  yang  juga disucikan  oleh  masyarakat  dan  punya  nama-nama  tradisional (Ayomi  Amindoni, 2021).
Rencana proyek reklamasi Teluk Benoa mendapat penolakan dari masyarakat Bali karena menurut mereka reklamasi berdampak negatif pada lingkungan, sosial dan  adat  budaya  masyarakat  Bali.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  Bali  yang belum  memahami  keuntungan  atau  dampak  positif  dari  proyek  reklamasi  bagi masyarakat  Bali  terutama  masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Badung.  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  Masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya  sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta mengakui  dan  menghormati  masyarakat  lokal  dan  masyarakat  tradisional  yang bermukim  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Akan  tetapi  kebijakan  terkait mereklamasi Teluk Benoa tanpa melibatkan masyarakat hukum adat di Bali (Dewi, 2019).
Menurut  John  Rawls,  kebebasan  berkeyakinan  dibatasi  oleh  kepentingan umum  dalam  keteraturan  dan  perlindungan  masyarakat.  Pembatasan  itu  sendiri segera  bisa  diambil  dari  sudut  pandang  kontrak.  Pertama,  penerimaan  terhadap pembatasan ini tidak membuktikan bahwa kepentingan publik adalah lebih unggul dibanding  kepentingan  religius  dan  moral,  tidak  pula  pemerintah  memandang
persoalan-persoalan  religius  merupakan  perkara-perkara  yang  biasa  saja  atau mengklaim  hak  untuk  menindas  keyakinan-keyakinan  filosofis  ketika  semua  itu dipandag berbenturan dengan urusan negara (Rawls, 2006).
Menurut  Antony  Allot  kita  dapat  mengatakan  bahwa  hukum  itu  efektif,  bila tujuannya preventif (pencegahan), eksistensinya dan penerapannya mencegah sikap yang  tidak  disetujui.  Bila tujuannya  kuratif,  untuk  memperbaiki  suatu  kekurangan atau  kerusakan,  keberhasilannya  diukur  sejauh  mana  kekurangan  atau  kerusakan hilang.  Hukum  yang  efektif  umurnnya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tujuannya; bila  terjadi  kegagalan,  harus  ada  kemungkinan  dan  cara  perbaikan  yang  mudah. Bila  diharuskan  untuk  menerapkan  hukurn  di  dalam  keadaan  yang  berbeda  atau baru, hukum harus cukup dapat disesuaikan (Djauhari, 2007).
Timbulnya  suatu  sengketa  dalam  masyarakat,  memberi  tanda  bahwa masyarakat  memerlukan  tindakan  penyelesaian.  Pembiaran  terhadap  sengketa tersebut  tanpa  penyelesaian  aan  menghabat  terciptanya  suatu  kerja  sama  yang produktif  dalam  masyarakat.  Pada  saat  tersebut  dibutuhkan  mekanisme  yang mampu  mengintegrasikan  kekuatan-kekuatan  dan  kepentingan-kepentingan  yang menimbulkan konflik dalam masyarakat, sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan proses  kerja  sama  yang  produktif (Rahardjo,  2009). Hal  ini  juga  di  rasa  penting untuk  dapat  melihat  konflik  antara  masayrakat  Bali  dengan  Pemerintah  Daerah Telok Benoa.
Pengembangan  pariwisata  Bali  saat  ini  terlalu  dibebani  dengan  sarana  dan prasarana  modern  yang  justru  mengenyampingkan  orisinalitas  kebudayaan  Bali. Eksploitasi  alam  dan  budaya  Bali  demi  kepentingan  ekonomi  melupakan  hakekat bahwa  kebudayaan  Bali  bersumber  dari  Tri  Hita  Karana  yang  salah  satunya menyebutkan hubungan yang harmonis dengan alam. Sudah seharusnya masyarakat Bali berjuang menjaga kelestarian alamnya. Teluk Benoa tidak hanya memiliki arti ekologis  namun  juga  religius  bagi  masyarakat  Hindu  di  Bali.  Menjadikan  Teluk Benoa  sebagai  sentra  bisnis  masa  depan melalui  reklamasi Teluk  Benoa  ditentang oleh masyarakat Bali pada umumnya. Hilangnya fungsi ekologis dan religius Teluk Benoa  akan  berakibat  pada  tergerusnya  identitas  masyarakat  Bali  karena  mereka percaya bahwa identitas dibangun melalui keseimbangan hubungan yang harmonis manusia  dengan  alam,  sesama  manusia  dan  pencipta-Nya (Ni  Wayan  Rainy Priadarsini S., Putu Ratih Kumala Dewi, 2018).

## Kesimpulan
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan,  ada  beberapa  point  yang  bisa  diambil, Pertama Perubahan  Perpres  No.  51  Tahun  2014  juga  ikut  berubahnya  status  Teluk Benoa  dari  kawasan  konservasi  perairan  menjadi  kawasan  pemanfaatan  umum  dan diijinkannya  reklamasi  seluas  maksimal  700  hektar. Kedua ,  keputusan  Mahkamah Konstitusi  pada  tanggal  9  Juni  2010  atas  perkara  No.  3/PUU/VIII/2010  yang  isinya secara  singkat  menentukan  bahwa  pemberian  HP-3  oleh  Pemerinah,  megancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional kearifan masyarakat lokal atas wayah pesisir dan  pulau-ulau  kecil. Ketiga, Upaya  penyusunan  regulasi  tentang  reklamasi  dengan mengintegrasikan berbagai rencana departemen, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, pemanfaatan dan konflik kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, oleh karena itu perlu dibangun kembali pengaturan reklamasi.

## BIBLIOGRAFI
Achmad, Mukti Fajar N. dan Yulianto. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Google Scholar
Amiruddin,  dan  H.  Zainal  Asikin.  (2003). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Angkouw, Kevin. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum , 2 (2). Google Scholar
Arliman,  Laurensius.  (2016).  Penguatan  Perlindungan  Anak  Dari  Tindakan  Human Trafficking  Di  Daerah  Perbatasan  Indonesia. Jurnal  Selat , 4 (1),  15–32. Google Scholar
Ayomi Amindoni. (2021). Teluk Benoa jadi kawasan konservasi maritim, ’tidak serta- merta membatalkan proyek reklamasi. Ayomi Amindoni .
Dewi,  Gangga  Santi.  (2019).  Penolakan  masyarakat  terhadap  reklamasi  teluk  benoa provinsi bali. Diponegoro Private Law Review , 4 (1). Google Scholar
Djauhari,  Djauhari.  (2007).  Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  (Studi Tentang  Kebijakan  Regulasi  dan  Institusionalisasi  Gagasan  Kesejahteraan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Jawa  Tengah). Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 14 (4). Google Scholar
Hendri,  Mutia  Fadhillah,  Firdaus,  Emilda,  &  Diana,  Ledy.  (2016). Implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin  Lingkungan  sebagai Instrumen  dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Kabupaten Kampar . Riau University. Google Scholar
Husen,  Ahmad.  (2019).  Eksistensi  Peraturan  Presiden  Dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan. Lex Scientia Law Review , 3 (1), 69–78. Google Scholar
Jimly Asshiddiqie. (2021). Penegakan Hukum . http://www.jimly.com/makalah/namafile /56/Penegakan_Hukum.pdf.
Mahardika,  Reza  Putra.  (2016).  Rencana  Reklamasi  Teluk  Benoa  Peraturan  Presiden Nomor  51  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,  Dan  Tabanan. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum . Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum (Cetakan 11). Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama.
Masjhoer,  Jussac  Maulana.  (2019). Pengantar  Wisata  Bahari .  Jussac  M  Masjhoer. Google Scholar
Muhammad  Yasin.  (2021). Mengenal  Lebih  Jauh  Jenis  Peraturan  Bernama  Perpres . https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5e255e98a68ae/mengenal-lebih-jauh- jenis-peraturan-bernama-perpres
Ni Wayan Rainy Priadarsini S., Putu Ratih Kumala Dewi, A. A. A. Intan Parameswari. (2018). Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali. Jurnal Kajian Bali , 08 (2), 174.
Oktavia,  Alfania  Riski,  Fauzia,  F.,  Irma,  C.,  &  Kusumawardani,  Nungky.  (2014). Analisis Peraturan Presiden No. 51 tahun 2014 mengenai Reklamasi Teluk Benoa. Makalah  Politik  Kebijakan  Publik.  Depok.  FISIP  Universitas  Indonesia . Google Scholar
Patmonodewo,  Soemiarti.  (2000). Pendidikan  anak  prasekolah .  Rineka  Cipta bekerjasama dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Google Scholar
Rahardjo,  Satjipto.  (2009). Membangun  dan  merombak  hukum  Indonesia:  sebuah pendekatan lintas disiplin . Genta Pub. Google Scholar
Rawls, John. (2006). A Theory of Justice, Terjemah, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori  Keadilan:  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial dalam Negara hlm. 72-74 (Cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subekti,  Slamet.  (n.d.).  Kawasan  Konservasi  Maritim  dan  SDG  14:  Prospek  Teluk Benoa  Bali. Endogami:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Antropologi , 4 (1),  73–82. Google Scholar
Tajem,  Made  Dwi  Astika,  &  Saribulan,  Nur.  (2019).  Konflik  Kepentingan  Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali  Kajian tentang Konsep Tri Hita Karana. Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 37–55. Google Scholar
Titahelu,  Ronald  Z.  (2016). Penetapan  Asas-Asas  Hukum  Umum  dalam  Penggunaan Tanah  untuk  Sebesar-besar  Kemakmuran  Rakyat  (Suatu  Kajian  Filsafati  dan Teoretik  tentang  Pengaturan  dan  Penggunaan  Tanah  di  Indonesia) .  Deepublish. Google Scholar
Usman, U. (2018). Hukuman Penjara Bagi Anak Menurut Ulama Nu Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam . Uin Raden Intan Lampung. Google Scholar
Wahyuni,  Eka  Sri.  (2019). Resistensi  Komunitas  For  Bali  Terhadap  Reklamasi  Teluk Benoa  Oleh  Pt.  Tirta  Wahana  Bali  Internasional .  Universitas  Airlangga. Google Scholar
Wiranata,  I.  Made  Anom.  (2020). Gerakan  Warga  Desa  Adat  Di  Bali  Menentang Reklamasi  Teluk  Benoa:  Studi  Fenomenologi  Hermeneutik  Dalam  Perspektif Gerakan Sosial Baru . Universitas Airlangga. Google Scholar

## Copyright holder:
M. Hanifian (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: