Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara : Model Maqashid Al-Syari’ah
Husnurrosyidah, dan Nor Hadi *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus
* E-mail: nh_oke@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  argumentatif.  Investasi  dana  haji  ke  dalam sukuk  sesuai  dengan  prinsip  syariah  berdasarkan  akad  ijarah,  mudarabah,  musyarakah, istishna’,  salam  dan  akad  lainnya  atau  kombinasi  akad  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  serta  diawasi  oleh  DSN-MUI  dan    OJK.  Konsep  maqashid  al- syari’ah yang terdiri atas dimensi al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl dan al-mal telah terdapat pada keseluruhan manfaat sukuk sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyyat, hajiniyat  dan  tahsiniat  dalam  investasi  sukuk.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  model maqashid al-syari’ah investasi sukuk pada dana haji Indonesia merupakan investasi yang bernilai maslahah.
Kata Kunci : Sukuk; Dana Haji; Maqashid Al-Syari’ah.

## Abstract
This research method uses descriptive  argumentative. The hajj fund investment into sukuk is  in  accordance  with  sharia  principles  based  on  the  ijarah,  mudarabah,  musyarakah, istishna', salam and other contract agreements or contract combinations not conflict with sharia  principles  and  there  are  supervised  by  DSN-MUI  and  OJK.  The  concept  of maqashid al-syari'ah which consists of the dimensions of al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl and al-mal has been found in all the benefits of sukuk so that the needs of daruriyyat, hajiniyat and  tahsiniat  are  met  in  sukuk  investment.  Therefore,  sukuk  based  on  the  maqashid  al- syari'ah model for Indonesian hajj fund investment because there are maslahah value.
Keywords : Sukuk; Hajj Fund; Maqashid Al-Syari’ah.

## PENDAHULUAN
Tingkat kesadaran beragama bangsa Indonesia yang sangat tinggi, memiliki multiplier effect terhadap berbagai perilaku kehidupan, bukan hanya pada aspek ubudiyah namun juga aspek-aspek lain, temasuk sosial dan ekonomi.  Fakta empiris menunjukkan bahwa semangat menjalankan ibdah haji  bagi  bangsa  Indonesia  terolongb  tinggi,  yang  mana,  untuk  dapat  melaksanakan  ibadah  haji harus waiting  list bertahun-tahun,  bahkan  terdapat  satu  daerah  di  Indonedia  yang waiting  list sampai mencapai lebih dari 30 Tahun. Hal itu, berbeda dengan negara lain yang waiting list tidak membutuhkan  waktu  yang  lama,  bahkan  banyak  negara  yang  masyarakat  tidak  perlu waiting  list ketika bermaksud menjalankan haji.
Aspek  menarik  dari  fenomena waiting  list yang  panjang  dengan  quota  haji  Indonesia  yang cukup  besar  adalah  terkumpulnya  dana  haji  yang  sangat  besar.  Akumulasi  dana  haji  menjadi potensi  ekonomi  yang  besar,  karena  setiap  rupiah  dan  haji  yang  tersimpan  dalam  waktu  yang panjang,  disamping  mengandung rate  of  retur ,  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  skema pembangun  bangsa  dan  ekonomi  negara  (Kementrian  Agama,  2016).  Menurut  data  yang  tersedia pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  pada  tahun  2020  telah  terakumulasi  mencapai  Rp 131,8 Trilliun.
Berikut  ini  diberikan  gambaran  singkat  proyeksi  dana  haji  dari  tahun  2017  sampai  tahun 2022.

## Sumber: IBEC FEBUI, diolah 2020.

## Gambar 1. Potensi Dana Haji Tahun 2017 - Tahun 2022 (dalam Rp Triliun)
Gambar 1 tersebut menyajikan dana haji yang terakumulasi dari tahun 2017 hingga proyeksi tahun  2022.  Pada  tahun  2017  dana  haji  sebesar  101,6  Trilliun,  tahun  2018  naik  menjadi  110,9 Trilliun, tahun 2019 sebesar 121,1 Trilliun, tahun 2020 sebesar 131,8 Trilliun. Sedangkan proyeksi tahun 2021 sebesar 143,3 Trilliun dan tahun 2022 sebesar 155,4 Trilliun.
Besarnya  akumulasi dana haji,  di  satu sisi  merupakan  potensi  dalam  pembangunan,  namun disisi  lain  mengandung  risiko  tinggi,  jika  tidak  dikelola  secara  tepat  dan  cermat.  Fakta  sejarah menunjukkan  bahwa  akibat moral  hazard serta fraud terhadap  dana  haji  ternyata  berakibat terjadinya banyak korban yang tersangkut dalam kasus penyelewengan. Ujungnya, banyak pejabat dan  para  pihak  terkait  pengelolaan  dana  haji  tersangkut  dalam  kasus  hukum.  Pemerintah  telah mengambil  seperangkat  kebijakan  agar  di  satu  sisi  dana  haji  dapat  memberikan  kemanfaatan pembangunan dan ekonomi,  disisi lain dana haji dapat terjaga dari perilaku hazard banyak pihak. Pemerintah  lewat  Undang-undang  No.  34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Dana  Haji memandatkan bahwa dana haji yang terakumulasi dapat diinvestasikan dalam investasi yang halal dan  sesuai  dengan maqashid  al-syariah .  Pengelolaan  dana  haji  yang  terakumulasi  di  BPKH menginvestasikan  dana  haji  ke  dalam  berbagai  portofolio,  baik  di  instrumen  keuangan  jangka pendek maupun jangka panjang (UU No 34, 2014).
Perkembangan  paling  akhir  pemanfaatan  dana    haji,  dengan  terbentuknya  BPKH  adalah pemanfaatan  dana  haji  yang  dapat  ditempatkan  diberbagai  portofolio  investasi.  Berawal  dari kesepakatan untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement antara menteri agama dan menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 desember tahun 2009, maka instrumen sukuk ini menjadi salah satu pilihan.  SBSN dengan private placement ini disebut dengan Surat Dana Haji Indonesia (SDHI).
Selain  menerbitkan  sukuk  SDHI,  kementerian  keuangan  juga  menerbitkan  sukuk  negara berbasis  pembiayaan  proyek  ( project  based  sukuk /PBS)  untuk  menggalakkan  pembangunan infrastruktur  negara,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  19  tahun  2008 bahwa  pemanfaatan dana  hasil  penerbitan  SBSN  ( proceeds) dapat  digunakan  untuk  pembiayaan  umum  APBN  dan pembangunan  proyek-proyek  pemerintah.  Kebijakan  strategis  pemerintah  ini  sanggat  besar manfaatnya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan sumberdana dari luar negeri (Ramadhan. Fajri, 2018)
Penempatan  dana  haji  ke  dalam  sukuk  negara  di  satu  sisi  dimaksudkan  untuk  keamanan pengelolaan dana dan return yang diharapkan, disisi lain, juga dimaksudkan untuk menekan risk of investment mengingat karakter dana gterssebuk oleh masyarakat dimaksudkan untuk menjalankan ibadah haji (ACCA Global, 2018).
Problem  selanjutnya  yang  muncul  dalam  tata-kelola  dana  haji  adalah  bagaimana merumuskan  suku  negara  (SBSN)  agar  tetap  mempertahankan  marwah  syari’ah  serta  memiliki kemaslahatan  umat  sebagaimana  rumusan Maqosid-As-syari’ah .  Hal  itu  sangat  penting,  karena pengelolaan  dana  haji  bukan  hanya  sekedar  masalah  muamalah  semata,  melainkan  terdapat keterkaitan dengan unsur ubhudiyah yang syarat dengan keridho’an sang khaliq . Pengelolaan dana
Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara…
haji harus lepas hari  unsur riba dan eksploitatif, dengan tingkat keamanan yang tinggi agar lepas dari deflaut pada saat pemanfaatannya. Dana haji, boleh dikatakan sebagai dana wadi’ah dari calon jama’ah haji kepada negara, sampai saat dimana mereka diberangkat ketanah suci.  Oleh karena itu, investasi dana haji Indonesia ke dalam sukuk negara harus dikaji lebih mendalam terkait kejelasan maqashid  al-syari’ah nya.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  investasi  keuangan  haji  melalui  sukuk negara dengan model maqashid al-syari’ah .

## Jenis-Jenis Sukuk
Sukuk  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  kata sakk yang  artinya  obligasi  syariah/sertifikat investasi.  Sukuk  merupakan  bentuk  lain  dari  obligasi  syariah  (Sholahuddin,  2011).  Sukuk  adalah sertifikat  yang  merepresentasikan  bukti  bagian  kepemilikan  atas  suatu  asset  berwujud,  nilai manfaat  ( usufruct ),  jasa  ( services )  atau  kepemilikan  asset  dari  suatu  proyek/kegiatan  investasi tertentu (AAOIFI No 17, 2019).
Sukuk  Negara  terbagi  menjadi  6  jenis  (Datuk,  2011),  yaitu:  (1)  sukuk  Negara  ritel, merupakan  sukuk  Negara  yang  dijual  khusus  untuk  investor  individu  WNI;  (2)  Sukuk  valas, merupakan sukuk  yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing; (3)  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  (SDHI),  merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  khusus  untuk penempatan dana haji pada sukuk negara; (4) Sukuk seri IFR, merupakan sukuk yang diterbitkan di pasar  perdana  dalam  negeri  dengan  denominasi rupiah; (5)  Surat  Perbendaharaan  Negara  Syariah (SPNS),  merupakan  surat berharga  syariah  yang  diterbitkan  dengan  tenor  kurang  dari  satu  tahun; (6) Project  By  Sukuk (PBS),  merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  dengan  menggunakan  proyek sebagai underlying asset .

## Investasi Keuangan Haji dalam Sukuk Negara
Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu (1) investasi dalam bentuk sektor riil ( real asset) merupakan investasi dalam bentuk asset berwujud seperti tanah, emas, serta property lainnya; (2) investasi  dalam  bentuk  sekuritas  (surat  berharga)  merupakan  investasi  dalam  bentuk  instrument keuangan atau surat berharga seperti saham, sukuk/obligasi, deposito dan reksadana. Sebagaimana dalam  UU  No  34  tahun  2014  investasi  keuangan  haji  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah dengan  mempertimbangkan  aspek  keamanan,  kehati-hatian,  nilai  manfaat  dan  likuiditas  (UU  34, 2004).    Pengeluaran  untuk  investasi  keuangan  haji  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  surat  berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya (PP No 75, 2008).
Keuangan haji dapat diinvestasikan ke dalam proyek pembiayaan infrastruktur  dikarenakan sifat  dana  haji  sebagai  dana  titipan  (Witjaksono,  2020).  Penempatan  dana  haji  selama  ini  dalam bentuk  sekuritas  yaitu  deposito  di  perbankan  syariah  dan  investasi  dalam  sukuk  negara.  Sukuk negara  (Surat  Berharga  Syariah  Negara/SBSN)  adalah  surat  berharga  negara  yang  diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset  SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (OJK, 2008). SBSN merupakan surat berharga Negara yang sesuai  dengan  prinsip  syariah  karena  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI,  yaitu  adanya underlying asset, merupakan  asset  dasar  penerbitan  dalam  menerbitkan  SBSN  agar  tidak  terjadi  utang  tetapi akad sewa menyewa dan jual beli. Adapun return SBSN berupa bagi hasil, ujrah, maupun margin (Putri, 2015). Underlying asset adalah asset SBSN, dimana asset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/ atau barang milik Negara (BMN)  yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah dan/ atau bangunan  maupun  selain  tanah  dan/  bangunan  yang  dalam  rangka  penerbitan  SBSN  dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Adapun yang dimaksud barang milik Negara adalah semua barang yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN)  atau berasal dari perolehan lain yang sah. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk Negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur (Anik dan Prastiwi, 2017).
Pembiayaan infrastruktur dengan sukuk Negara memiliki dua skema yaitu underlying project dan project financing . Skema project underlying yaitu dengan cara menjadikan infrastruktur yang telah  dicantumkan  sebagai  dasar  penerbitan,  selanjutnya  uang  hasil  penerbitan  digunakan  untuk mengganti  dana  APBN  yang  telah  dikeluarkan  (Hariyanto,  2018).  Sedangkan  pada project financing memungkinkan proyek itu sendiri yang akan mencari pendanaan yang dibutuhkan, maka proyek  tersebut  dimasukkan  terlebih  dahulu  dalam  APBN  untuk  kemudian  mendapatkan pendanaan  dari  sukuk  negara  ( earmarked) .  Skema project  financing menekankan  bahwa
pengembalian  modal  berasal  dari  proyek  itu  sendiri  (Rarasati,  2014).  Adapun  perbedaan  kedua skema sukuk tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2 Perbedaan Project Underlying dan Project Financing No Project Underlying Project Financing 1 Obyek pembiayaan berupa proyek/kegiatan  (belanja  modal  untuk pembangunan  fisik,  rupiah  murni) dalam APBN tahun berjalan Obyek  pembiayaan  berupa  proyek infrastruktur yang di earmarked dengan SBSN 2 Obyek pembangunan ditetapkan menteri  keuangan  setelah  UU  APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit Obyek pembiayaan ditetapkan bersama- sama  pemerintah  dan  DPR  dalam pembahasan UU APBN karena besarannya dapat mempengaruhi besaran deficit APBN 3 Sifat  pembiayaannya  masih  tetap Rupiah murni (RM) dan terbatas hanya belanja modal Sifat  pembiayaanya  bukan  Rupiah Murni (RM) melainkan SBSN PBS dan modal tidak terbatas pada belanja modal 4 Tidak  ada  perubahan  dalam  system penganggaran Ada  penyesuaian  dalam  mekanisme penganggaran 5 Mekanisme  pembiayaan  diatur  dengan peraturan menteri keuangan Mekanisme  pembiayaan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Sumber : Kemenkeu, 2018.

## Aspek Syariah Sukuk Negara
Sukuk  diterbitkan  dengan  menggunakan  struktur  akad  sesuai  dengan  prinsip  syariah berdasarkan akad ijarah, akad mudarabah, akad musyarakah, akad istishna’ dan akad lainnya atau kombinasi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk menjamin kesesuaian sukuk Negara dengan prinsip syariah, penerbitan sukuk Negara memerlukan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah (Opini Syariah) yang diterbitkan oleh DSN-MUI (Kemenkeu, 2018).
Fatwa DSN-MUI tersebut berisi tentang : (1) Ketentuan umum yang terdiri dari: (a) obligasi yang  tidak  dibenarkan  menurut  syariah  yaitu  obligasi  yang  bersifat  utang  dengan  kewajiban membayar berdasarkan bunga; (b) obligasi yang  menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (c) obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang  obligasi  syariah  yang  mewajibkan emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  syariah  berupa  bagi hasil/ margin / fee serta  membayar  kembali  dana  obligasi  pada  saat  jatuh  tempo;  (2)  Ketentuan khusus  terdiri  dari  :  (a)  akad  yang  dapat  digunakan  dalam  penerbitan  obligasi  syariah  antara  lain mudharabah ( muqaradah )/ qirad , musyarakah , murabahah , salam , istishna’ , ijarah ; (b) jenis usaha yang  dilakukan  emiten  ( mudharib )  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariah,  dengan memperhatikan  substansi  fatwa  DSN-MUI  no  20  DSN-MUI/IV/2001  tentang  pedoman pelaksanaan  investasi  untuk  reksadana  syariah;  (c)  pendapatan  (hasil)  investasi  yang  dibagikan emiten ( mudharib) kepada pemegang obligasi syariah mudharabah ( shahibul mal) harus bersih dari unsur non halal; (d) pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan; (e) pemindahan kepemilikan obligasi syariah berdasarkan akad-akad yang digunakan.

## Maqashid Al-Syari’ah
Maqashid  al-syari’ah diartikan  sebagai  cita-cita  dan  tujuan  syariah. Maqashid  al-syari’ah dalam  sistem  keuangan  Islam  merupakan  cita-cita  atau  tujuan  syariah  yang  berkaitan  dengan transaksi  dan  kegiatan  keuangan  menurut  standar,  kriteria  dan  nilai-nilai  syariat  Islam  untuk memecahkan masalah umat manusia sehingga tercapai kemaslahatan (Amaroh, 2018).
Ukuran maqashid  al-syariah harus  sesuai  ( munasib) dengan  kemaslahatan  (Al-Ghozali, 1976).  Maslahat  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  mendatangkan  manfaat  dan  mencegah kemudharatan. Agama menjamin kemaslahatan, berarti bahwa agama ( syara) menurut Al-Ghozali harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia yaitu jiwa, akal, barang dan harta.
Al-Ghozali membagi maqashid al-syari’ah menjadi dua yaitu maqashid yang terkait dengan agama ( al-din ) dan maqashid yang terkait dengan duniawi ( al-duniyawi ). Pembagian maqashid al- syari’ah antara ad-din dan al-duniyawi masih menjadi persilangan. Misalnya perintah solat di satu sisi  merupakan al-din tetapi  di  sisi  lain  perintah  solat  dipandang  sebagai al-duniyawi .  Urutan maqashid al-syari’ah menurut Al-Ghozali dibagi menjadi tiga, yaitu al-dharurat (hak primer), al- hajat (hak sekunder), dan al-tazzanuyatwa al-tashilat atau al-tahsiniat (hak suplementer).
Al-Ghozali    berpendapat  agama  harus  melindungi  empat  hal  kebutuhan  primer  manusia, sedangkan  kebutuhan  manusia  adalah  elemen-elemen  yang  jika  tidak  diimbangi  oleh  sistem nasional akan mengakibatkan kekacauan. Kebutuhan terdiri dari lima elemen penting ( al-daruriyat al-khams )  yaitu  agama  ( al-din ),  jiwa  ( al-nafs) ,  intelektualitas  ( al-aql), keturunan  ( al-nasl), dan harta  ( al-mal). Maka  implementasi  maqashid al-syari’ah  menurut  Al-Ghozali  digambarkan  dalam bagan sebagai berikut:
Sumber : Mohammed dkk, 2015.
Gambar 2. Kerangka Teoritik Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Ghozali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  argumentatif .  Penelitian  argumentatif dimaksudkan  untuk  memberikan  gagasan  dalam  pengelolaan  dana  haji  yang  sesuai  dengan maqashid Al-syari’ah yang memberikan maslahah bagi calon jamaah haji, negara dan masyarakat. Jenis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  berupa  data  serta  literasi  terkait dengan sukuk dan maqashid al-syari’ah baik pada perkembangan maupun model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Standar Syariah Sukuk
Landasan  hukum  sukuk  adalah  Undang-Undang  No  19  Tahun  2008  tentang  surat  berharga syariah.  Dimulai  dari  tahun  2003  DSN-MUI  menyuarakan  penerbitan  sukuk  untuk  menangkap peluang  investasi  sekaligus  perkembangan  perekonomian  syariah  di  Indonesia.  Pada  tahun  2005 DSN-MUI mengusulkan agar pemerintah segera mengeluarkan undang-undang terkait sukuk, yang akhirnya  diterbitkan  undang-undang  nomor  19  tahun  2008.  Adapun  ayat  Al-quran  sebagai  dasar diperbolehkannya sukuk diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 1.

## ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”.
Selain dalam surat Al-Maidah ayat 1, diperbolehkannya sukuk oleh DSN-MUI berdasarkan pada  HR.  Tirmidzi:    “ Perjanjian  boleh  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali  perjanjian mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram”.
Standar syariah AAOIFI dalam (Sahroni dan Karim, 2015) memberikan syarat-syarat kepada sukuk  antara  lain  :  (1)  sukuk  boleh  dipasarkan  atau  diperjualbelikan  jika  berbentuk  porsi
kepemilikan  asset  baik  barang,  manfaat  dan  jasa  setelah  ditutupnya  penawaran  umum  dan  usaha investasinya telah berjalan. Jika usahanya belum dimulai, maka pembelian sukuk harus mengikuti kaidah sharf .  Jika  sudah ditashfiyah sedangkan  asset  masih  berbentuk  utang  atau  menjual  asset yang  menjadi underlying asetnya  dijual  dengan  harga  tidak  tunai  harus  mengikuti  kaidah  utang piutang;  (2)  Sukuk  boleh  dipasarkan  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan syara’ seperti al-qoid fi sijillat , sarana elektronik dan munawalah ; (3) Sukuk ijarah asset (yang disewakan atau  yang  dijanjikan  untuk  disewa)  boleh  dipasarkan  sejak  sukuk  diterbitkan.  Sukuk  asset  yang diterbitkan boleh dikembalikan dari penerbit sukuk sebelum waktunya dengan menggunakan harga pasar/harga  yang  telah  disepakati;  (4)  Sukuk  jasa  boleh  dipasarkan  sebelum  asset  tersebut disewakan.  Jika  tidak  disewakan  ulang,  maka  sukuk  pada  upah  dan  pada  saat  itu  sukuk  menjadi utang  penyewa  kedua.  Oleh  karena  itu,  jual  beli  sukuk  mengikuti  kaidah  transaksi  uang;  (5) Penerbit  boleh  mengambil  kembali  sukuk  jasa  dari  pemilik  sukuk  setelah  harga  jasa  diterima perusahaan  emiten  baik  dengan  harga  pasar  atau  harga  yang  disepakati  kedua  belah  pihak  pada waktu pengembalian dengan syarat harga penawaran tidak boleh jatuh tempo; (6) Sukuk  manfaat barang ( maushuf fi dzimmah ) tidak boleh dipasarkan sebelum barangnya bisa dimanfaatkan kecuali mengikuti  kaidah  transaksi  jual  beli  utang.  Jika  barangnya  sudah  ditentukan  maka  sukuk  boleh dipasarkan; (7)  Sukuk murabahah tidak  boleh  dipasarkan  jika  barang  itu telah  dijual  ke  pembeli, tetapi  jika  barang  belum  dijual  ke  pembeli  maka  boleh  dipasarkan;  (8)  Sukuk mudharabah, musyarakah, wakalah bil ististmar bisa dipasarkan setelah ditutup penawaran umum dan usahanya telah  dimulai;  (9)  Sukuk  tidak  boleh  dijadikan  obyek salam karena salam menjadikan sukuk sebagai  utang  yang  wajib  dibayarkan,  sedangkan  penjual  sukuk  menjual  sukuk  yang  belum dimiliki, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
Berdasarkan  standar  syariah  untuk  sukuk  yang  berasal  dari  DSN-MUI,  Undang-Undang maupun  standar  dari  AAOIFI  maka  sukuk  tidak  diragukan  lagi  kesyariahannya.  Oleh  karena  itu, investasi  dana  haji  ke  dalam  bentuk  sukuk  diperbolehkan  karena  sesuai  dengan  prinsip  syariah, dimana dalam sukuk tidak ada unsur riba, distorsi pasar, bai najasy , ikhtikar , tadlis , dan taghrir.
Konsep Maqashid Al-Syari’ah Pada Investasi Sukuk Negara Konsep maqashid al-syari’ah menurut Al-Ghozali (1976) ditranformasikan untuk mengukur tujuan  syariah  pengelolaan  dana  haji  untuk  investasi  sukuk.  Sukuk  diterbitkan  berdasarkan  akad- akad  syariah  yang  telah  disepakati  oleh  DSN-MUI  (Kemenkeu,  2018).  Berbeda  dengan  sukuk, obligasi  dinilai  tidak  berdasarkan  prinsip  syariah  karena  bersifat  surat  utang  dengan  disertai kewajiban  membayar  bunga  (DSN-MUI,  2002).  Kegiatan  muamalah  yang  berdasar  pada  prinsip syariah  harus  sesuai  dengan maqashid  al-syari’ah .  Sukuk  merupakan  surat  berharga  dengan berbagai  keuntungan  yang  akan  diperoleh  investor.  Dalam  kegiatan  investasi  selalu  disertai  dua kemungkinan yaitu return dan risk . Resiko ( risk) yang ada pada surat berharga diantaranya adalah resiko gagal bayar, resiko pasar, resiko tingkat bunga, dan resiko likuiditas (Depkeu, 2018). Baik sukuk  maupun  obligasi  berpeluang  memiliki  resiko  maupun return tersebut.  Namun,  jika  ditinjau dari kebermanfaatannya sukuk lebih sesuai dengan maqashid al-syari’ah daripada obligasi. Sukuk  memiliki  berbagai  manfaat  bagi  perekonomian  Negara,  diantaranya  adalah  (1) Perluasan  alternatif  sumber  penerimaan  APBN;  (2)  Pembiayaan  proyek  infrastruktur,  sehingga penerbitan  sukuk  sebagai  pendorong  pembangunan  nasional;  (3)  Penguat  dan  peningkatan  peran sistem  keuangan  berbasis  di  dalam  negeri,  dengan  adanya  sukuk  industri  keuangan  syariah  dapat turut berpartisipasi dan berperan aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan penerimaan  APBN;  (4)  Pendiversifikasian  basis  investor,  dimana  sistem fleksibilitas atas  sukuk dapat  meningkatkan value bagi  investor  sehingga  terjadi  peningkatkan  investor  dari  investor syariah maupun investor konvensional; (5) Pengembangan alternative instrument investasi, sukuk memperluas  instrument  investasi  selain  pada  saham,  obligasi  maupun  reksadana;  (6)  Percepatan pertumbuhan pasar keuangan syariah di dalam negeri, yaitu mengembangkan instrument portofolio investasi  lembaga  keuangan  syariah;  (7)  Penciptaan benchmark di  pasar  keuangan  syariah,  yaitu sebagai  acuan  oleh  penerbit  sukuk  lainnya  (korporasi  maupun  pemerintah  daerah);  (8) Pengoptimalan manfaat barang milik negara (BMN) dan pendorong tertib administrasi pengelolaan barang  milik  negara  (BMN)  serta  sebagai  pengatur  keuangan  perusahaan  dengan  likuiditas  yang lebih baik.
Berdasarkan  manfaat  sukuk  bagi  perekonomian  tersebut,  berikut  adalah  kerangka  teori investasi sukuk jika ditinjau dari maqashid al-syari’ah .
Sumber : Model Maqashid Al-Syari’ah Pemikiran Peneliti, 2020.
Gambar 3. Kerangka Investasi Sukuk Model Maqashid Al-Syari’ah
Berdasarkan  gambar  2,  terlihat  bahwa  investasi  sukuk  ditinjau  dari  akad  dan  manfaatnya sesuai  dengan  tujuan  syariah  ( maqashid  al-syari’ah ).  Dimensi Al-din/faith (perlindungan  agama) dalam  investasi  sukuk  yaitu  (a)  menciptakan benchmark instrument  keuangan  syariah.  Dengan adanya benchmark pada instrument keuangan  syariah  (sukuk),  menjadikan  masyarakat  paham dengan  akad-akad  syariah  yang  sesuai  dengan rule agama  Islam  sehingga  instrument  keuangan syariah tersebut  menjadi  syiar  nilai-nilai  Islam;  (b)  Sukuk  merupakan  bentuk  dari  pengembangan instrument  investasi,  yaitu  sukuk  sebagai  salah  satu  model  investasi  berbasis  syariah  yang ditujukan  bagi  umat  Islam.  Maka,  dengan  adanya  sukuk,  umat  Islam  dapat  berinvestasi  ke  dalam instrument keuangan tersebut dengan tetap memperhatikan aturan syari’ah.
Dimensi Al-nafs/the  human  self (pemeliharaan  jiwa)  dalam  investasi  sukuk  antara  lain  (a) Investasi  dalam  sukuk  berarti  membiayai  pembangunan  proyek  infrastruktur  negara,  dimana pembangunan infrastruktur merupakan proyek negara dengan padat karya yang dapat menampung banyak  tenaga  kerja.  Adapun  proyek  yang  dibangun  diantaranya  BUMN/BUMD  sehingga ketercapaian  pembangunan  proyek  tersebut  juga  dapat  menyerap  banyak  tenaga  kerja  produktif. Tenaga  kerja  yang  terserap  merupakan  tenaga  kerja  profesional;  (b)  Investasi  sukuk  mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, dalam hal ini dimaksudkan para pekerja yang profesional dapat mengisi kesempatan dalam industri keuangan syariah.
Dimensi Al-Aql/intellect (perlindungan akal) dalam investasi sukuk antara lain (1) Investasi sukuk berarti membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia antara lain sekolah, perguruan tinggi, madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan formal maupun non formal sehingga pembangunan proyek infrastruktur tersebut dapat memelihara kualitas intelektual ( Al-aql )’ (b) Investasi sukuk berarti mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Negara (BMN), dimana dalam pemanfaatan barang milik negara tersebut diharapkan sumber  daya  manusia  dapat  berkreasi  dan  berinovasi sebagai  upaya  memaksimalkan  potensi akal yang diberikan Allah kepada manusia.
Dimensi Al-nasl/posterity (pemeliharaan keturunan) dalam investasi  sukuk yaitu mendorong pertumbuhan  dan  pengembangan  pasar  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti  dengan
berkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia tenaga profesional yang ada di instansi tersebut memperoleh  penghasilan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya  serta  kebutuhan keluarganya.
Dimensi Al-mal/wealth (pemeliharaan harta) dalam investasi sukuk antara lain (1) Investasi sukuk  memperkuat  dan  meningkatkan  peran  sistem  keuangan  berbasis  di  dalam  negeri,  investasi sukuk ditargetkan bagi investor dalam negeri sehingga imbal hasil yang diberikan kepada investor bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian aliran  kekayaan berputar pada rakyat Indonesia  karena  sukuk  dimaksudkan  untuk  kesejahteraan  rakyat;  (2)  Investasi  sukuk mendiversifikasi  basis  investor,  dimana  investor  terbagi  menjadi  dua  yaitu  investor  syariah  dan investor  konvensional.  Dengan  adanya  sukuk  beserta  segala  keuntungan  yang  diberikan,  maka tidak hanya menarik investor syariah saja tetapi juga menarik investor konvensional karena imbal hasil yang diperoleh dari sukuk sangat bernilai ekonomis jauh lebih tinggi dibandingkan deposito; (3)  Investasi  sukuk  mengembangkan  alternatif  instrumen  investasi.  Berdasarkan  teori  Markowitz (1952) “ don’t put egg on the one baske t” artinya jika investor ingin memperkecil resiko portofolio, maka  harus  melakukan  diversifikasi  investasi.  Sukuk  merupakan  alternatif  instrument  yang  bisa digunakan  dalam  pendiversifikasian  jenis  investasi  untuk  mengurangi  resiko  investasi  ( risk invesment). Pengurangan  resiko  diiringi  dengan  peningkatan return sehingga  terjadi  penambahan harta bagi investor untuk memenuhi kebutuhan. Jika harta yang dimiliki investor digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, maka akan berkontribusi juga dalam perekonomian Indonesia.

## KESIMPULAN
Penginvestasian  dana  haji  ke  dalam  sukuk  merupakan  keputusan  yang  tepat  yang  diambil oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  Indonesia  (BPKH)  karena  Sukuk  diterbitkan  dengan menggunakan  struktur  akad  sesuai  dengan  prinsip  syariah  berdasarkan  akad ijarah ,  akad mudarabah , akad musyarakah ,  akad istishna’ ,  akad salam dan  akad lainnya  atau  kombinasi  akad sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Sukuk  diawasi  oleh  DSN-MUI  serta  OJK sehingga terjaga kesyariahannya. Konsep maqashid al-syari’ah yang terdiri atas dimensi al-din, al- nafs,  al-aql,  al-nasl dan al-mal telah  terdapat  pada  keseluruhan  manfaat  sukuk  sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyyat, hajiniyat dan tahsiniat dalam investasi sukuk. Model maqashid al-syari’ah investasi sukuk pada dana haji Indonesia merupakan investasi yang  bernilai  maslahah.  Penkajian  lewat  riset  sukuk  menjadi  sangat  menarik,  karena  merupakan diversifikasi  instrumen  berbasis  syari’ah  jangka  panjang,  sehingga  pemanfaatan  dana  haji  yang sangat  besar  nilai  semakin  yakin.  Diversifikasi  sukuk,  memberikan  ruang  bagi  optimalisasi  dana haji,  sehingga  dapat  menekan  biaya  haji  akibat rate  of  retur yang  diberikan  Penelitis  selanjutnya disarankan  untuk  mengurai  secara  lebih  dalam  terkait  anatomi    sukuk  sehingga  mampu mengembangkan produk sukuk baik dari expected risk maupun return -nya.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI.  (2019). Islamic  Invesment  (Sharia  Standart  No  17). Manama  Bahrain:  Accounting  and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
Al-Ghozali. Al Mustashfa min ‘Ilm al-Ushl. Kairo : Sayyid Hussein. Al-qur’an Terjemahan. (2015). Departemen Negara RI . Bandung : CV. Darus Sunah.
Amaroh,  Siti.  (2018).  Penilaian  Kinerja  Sosial  Berbasis  Maqashid  Syariah  Pada  Bank  Umum Syariah  Hasil  Konversi  di  Indonesia. MALIA:  Journal  Islamic  Banking  and  Finance . Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
Anik  dan  Prastiwi,  Iin  Emy.  (2017).  Pengembangan  Instrumen  Sukuk  dalam  Mendukung Infrastruktur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam . Volume 3 No 3 Tahun 2017. Hal 173-180. Arikunto,  Suharsimi.  (2007). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta  :  Rineka Cipta.
Datuk,  Bahril.  (2014).  Sukuk,  Dimensi  Baru  Pembiayaan  Pemerintah  Untuk  Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis . Volume 14 No 1 Tahun 2014. Hal 111-124.
Dewan  Syariah  Nasional.  (2002). Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  33/DSN-MUI/IX/2002. Tentang Obligasi syariah.
Dewi,  Hanum  Kusuma.  (2019).  Pilih  Mana  Sukuk  Tabungan  st004  Atau  Deposito. Bareksa . https://www.bareksa.com/id/text/2019/05/14/pilih-mana-sukuk-tabungan-st004-atau- deposito/22274/news. Diakses pada 15 agustus 2020. Hariyanto, Eri. (2018). Memahami Project By Sukuk (PBS). Artikel Kementrian Keuangan RI. Kementrian Keuangan. (2018). Pengelolaan SUN Ritel. Direktorat Surat Utang Negara. Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan Resiko. Kementerian Keuangan.
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/Edukasi%20Sosialisasi %20SUN%20Ritel%20ITS.pdf. Diakses pada 12 agustus 2020. Markowitz, Harry. M. (1952). Portofolio Selection. Journal of Finance . Volume 7 Nomor 1 Tahun 1952.
Mohammed,  Mustafa  Omar.  Tarique,  Kazi,  Md  dan  Islam,  Rafikul.  (2015).  Measuring  The Performance  Of  Islamic  Banks  Using  Maqashid  Based  Model. Intellectual  Discourse . Special Issue 23 p.401-424.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  (2008). Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah . Jakarta : OJK. Pemerintah  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Surat  Berharga Syariah Negara. Lembaran RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji. Lembaran RI Tahun 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia. (2008). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  75  Tahun  2008 . Lembaran RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara.
Putri,  Rianda  Ajeng  Ardiyanti  dan  Herlambang,  Leo.  (2015).  Pengaruh  Penerbitan  Sukuk  Ijarah Terhadap  ROA,  ROE  dan Earning  Per  Share Emiten  di  BEI  Tahun  2009-2013. Jurnal JESTT Volume 2 Nomor 8 Tahun 2015.
Rarasati,  A.D.  (2014). Islamic  Project  Financing  In  Indonesian  Infrasrtucture  Development. Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/76530/
Ramadhan. Fajri. (2018). Membangun Kepercayaan Publik Terdahap Badan Pengelola Keuangan Haji  Melalui  Sinergi  dan  Good  Public  Governance, Bdang  Perencana  dan  Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji.
Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarman. (2015). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi . Jakarta : Rajawali Press. Sholahuddin, Muhammad. (2011). Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Witjaksono,  Beny.  (2020).  Analisis  Kelayakan  Investasi  Keuangan  Haji  dalam  Pembiayaan Infrastruktur  dan  Tingkat  Imbal  Hasil  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH). Jurnal Personalia.  Financial,  Operasional,  Marketing  dan  Sistem  Informasi (PERFORMANCE). Volume 27 Nomor 1 Tahun 2020. Zahrah, Abu. (1986). Ushl Al-Fiqh . Beirut : Dar Al-Fikr.