## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Penolakan Notaris Muslim Terhadap
Pembuatan Akta Ribawi (Perspektif UUJN Dan Hukum Islam) Oleh :
Nelli Ayunda Putri, H. M. Hasballah Thaib,
Utary Maharany Barus
nelli.ayunda.putri@gmail.com
Abstract The dualism of usury deed arrangement  causes  Muslim  notaries  to experience a dilemma about their obligations in making  authentic  deeds.  The  regulation regarding usury is only regulated in Islamic law, while  positive  law  does  not  clearly  regulate  it. The  problem  in  this  thesis  is  the  consideration of  refusing  to  make  a  usury  deed;  conditions are allowed to make usury deed; and the  legal consequences  of  refusing  to  make  a  deed  of usury.  This  research  is  descriptive,  namely normative  juridical.  Sources  of  secondary  data and  supplemented  by  primary  data  through interviews.  The  data  collection  technique  used literature  study  and  qualitative  data  analysis which  was described descriptively.  The consideration  of  refusing  to  make  a  deed  of usury  is  contrary  to  Article  29  of  the  1945 Constitution and the first precepts of Pancasila and the Qur'an and Hadith. The conditions that allow  the  making  of  a  usury  deed  are  to complete  a  cooperation  agreement  with  the bank, emergencies and needs, a Muslim notary is  responsible  for  the  deed  made.  The  legal consequence  of  refusing  to  make  a  deed  of usury  is that  Notary Supervisory  Board  can  be prosecuted  and  followed  up  and  will  avoid  the sin of usury.
Keywords: Rejection;  Muslim  Notary;  Acts  of Ribawi

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum,  yang  diaplikasikan  dalam  kehidupan masyarakat  dengan  adanya  hubungan  hukum berupa  transaksi.  Notaris  merupakan  pejabat yang  mempunyai  tugas  untuk  memberikan kepastian  hukum  berupa  akta  otentik.  Hal  ini dijelaskan  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata 1 dalam Bab Pembuktian dan Pasal 15 Undang- Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris  (UUJN).  Kedudukan  akta  otentik sangat  penting  bagi  masyarakat  sebagai  bukti tertulis  ketika  melakukan  transaksi  bisnis dibagian  pertanahan,  perbankan  dan  lain sebagainya. Akta notaris terdiri dari akta berita acara,  akta  kredit,  akta  jual  beli,  dan sebagainya.  Akta  kredit  ialah  akta  yang  di dalamnya berisikan kesepakatan untuk memberi  dan  menerima  pinjaman  dengan jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dan terdapat  bunga  dalam  pengembalian  pinjaman tersebut. 2 Pemberian  bunga  pada  akta  inilah yang  termasuk  unsur  riba  sehingga  dapat dikatakan sebagai akta ribawi .
Di  Indonesia  hanya  berlaku  hukum yang  bersifat  positif  dan  tertulis.  Jika  terdapat unsur  yang  bertentangan  dengan  keyakinan ataupun  agama  serta  kepercayaan,  notaris tidak  mempunyai  payung  hukum  yang  kuat sebagai  dasar  untuk  menolak  membuat  akta
1 Pasal  1868  KUHPerdata  menyatakan “Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta dibuatnya.”
2 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut. Notaris
berkewajiban untuk memberikan  pelayanan  berdasarkan  UUJN  di dalamnya  terdapat  pengaturan  bahwa  notaris dapat  menolak  membuat  akta  yakni  apabila akta  tersebut  membuat  notaris  berpihak (penghadap  merupakan  keluarga  notaris  atau suami/istrinya) atau isi akta tersebut bertentangan peraturan perundang-undangan. 3
Notaris  sebagai  pejabat  negara  wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, kode  etik  notaris  dan  pedoman  keyakinan (agama)  masing-masing.  Persoalan  etik  dan keyakinan serta doktrin keagamaan adalah hal yang  saling  berkaitan  bagi  seorang  notaris muslim  yang  religius.  Doktrin  agama  yang mengatakan  terdapat  akad ribawi yang  haram sedangkan  didalam  UUJN  tidak  disebutkan secara spesifik. Bertalian dengan latar belakang  yang  telah  disampaikan  terdapat beberapa permasalahan yang membuat peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yaitu sebagai berikut:
1.  Apa  pertimbangan  Notaris  Muslim  menolak membuat Akta Ribawi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam?
2.  Dalam  kondisi  yang  bagaimana  Notaris Muslim  dibolehkan  untuk  membuat  akta ribawi ?
3.  Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  Notaris Muslim  yang  menolak  membuat  Akta
Ribawi berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  dan Hukum Islam?
3 Pasal  16  huruf  e  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  juncto  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

## II. METODOLOGI
Sifat  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  jenis  penelitian hukum  yuridis  normatif.  Peneliti  menggunakan data  sekunder  dan  dilengkapi  dengan  data primer  untuk  lebih  memperkaya  pengetahuan pada  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan dilengkapi  studi  lapangan  dengan  melakukan wawancara terhadap 5 (lima) notaris muslim di Sumatera Utara. Analisis data yang digunakan analisis  data  kualitatif,  untuk  menentukan  isi atau makna  aturan  hukum  yang menjadi  objek kajian pada penelitian ini. 4
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertimbangan  Notaris  Muslim  Menolak Membuat  Akta Ribawi Berdasarkan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris  dan  Hukum Islam
Notaris  bertanggungjawab  terhadap  isi akta  kredit/akta ribawi berdasarkan  kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang  berlaku,  namun  dalam  praktiknya  akta kredit  yang  dibuat  antara  Bank  dan  nasabah seringkali  notaris  mengikuti  aturan  dari  Bank dikarenakan perjanjian kerjasama antar notaris dengan  Bank  (contohnya:  menandatangani akta  secara  terpisah  waktu  dan  tempat  antara para  pihak)  yang  mana  Bank  dengan  sengaja mengatur  kerja  notaris.  Kesengajaan  atau “ opzet” da lam  bahasa  Belanda  dan  “sengaja” dalam  bahasa  Indonesia,  artinya  segala
4 Zainuddin  Ali, Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107 .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sesuatu  yang  disengaja  dan  benar  ditujukan untuk itu. 5 Notaris
diperbolehkan menolak membuat  akta  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  UUJN  dan  apabila  akta  tersebut bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Notaris  atas  kesadaran  sendiri menolak untuk membuat akta yang membuatnya berpihak kepada salah satu pihak yang  berkontrak  (berat  sebelah  atau  tidak adil). 6 Notaris muslim dapat menolak membuat akta  yang  bertentangan  dengan  keyakinannya berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur  mengenai  Hak  Asasi  Manusia (HAM). 7
UUD  1945  merupakan  peraturan  yang dibuat  berdasarkan  pada  Pancasila  yang merupakan  dasar  atau  fundamental  Negara Indonesia.  Lahirnya  peraturan  perundang- undangan  lainnya  berpedoman  pada  UUD 1945. Pada sila pertama pancasila menggambarkan bahwa terdapat aspek ketuhanan  dalam  sistem  legal  formal  di Indonesia  dan  memiliki  kedudukan  yang sangat  penting.  Berdasarkan  aspek  ketuhanan atau  keyakinan  yang  dimiliki  oleh  seseorang dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan.
Notaris  muslim  yang  rekanan  dengan bank  akan  terikat  dengan  kontrak  kerjasama antara notaris dan bank, maka harus
5 Nurul Aina, Pertanggung Jawaban Notaris Akibat  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Diri  Debitor Dalam  Akta  Perjanjian  Kredit  Pada  Bank ,  Tesis, Magister  Kenotariatan  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2016, h.11.
6 Shidqi  Noer  Salsa, Hukum  Pengawasan Notaris  Di  Indonesia  Dan  Belanda ,  Kencana, Jakarta, 2020, h. 71.
7 Pasal  29  UUD  1945 menyatakan  Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
menunggu  sampai  masa  kerjasama  selesai untuk  menolak  membuat  akta ribawi .  Notaris
muslim memutuskan untuk berhenti bekerjasama  dengan  pihak  bank  sebelum masa  kontrak  selesai  maka  harus  membayar ganti  kerugian.  Kerjasama  yang  dilakukan antara  Bank  dan  notaris  ialah  perjanjian  yang bersifat konsensual (sah  dan mengikat apabila para  pihak  sepakat)  berdasarkan  unsur  pokok yakni barang/jasa dan tarif. Berlakunya perjanjian  kerjasama  mengikat  Bank  dan notaris  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama tersebut. 8
Bagi  notaris  muslim,  disyariatkan  oleh
Allah Ta’ala dan Muhammad Shallallahu‘alayhiwasallam menjalankan
amanahnya  dengan  bersumpah  jabatan  atas nama  Allah Ta’ala . 9 Sumpah  jabatan  adalah dalam  rangka  menyadarkan,  meyakinkan  dan membulatkan tekad menjalankan fungsi jabatan  dengan  amanah,  jujur,  seksama, mandiri dan tidak berpihak. Semua berhubungan erat dengan akhlak dan perbuatan  baik  seorang  notaris.  Pertimbangan notaris  muslim  menolak  membuat  akta  ialah karena  urusan  syariat  agama,  mematuhi segala  prinsip  dan  akidah  didasari Al-Quran dan Hadits . 10 Tidak  terdapat  larangan  yang mengatakan  bahwa  notaris muslim tidak  boleh menolak  membuat  akta  yang  mengandung unsur  riba  dalam  Fatwa  DSN  MUI  begitupula
8 Dinda  Anwar, Tanggung  Jawab  Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak
Menyelesaikan  Akta  Yang  Telah  Dibuatnya ,  Tesis, Magister  Kenotariatan  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2020, h. 128.
9 Ibid. , h. 64.
10 Hasil  wawancara  dengan  Bu  Iryani, Notaris  Hijrah,  Berkedudukan  di  Serdang  Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan  sekarang  menolak  membuat  akta  ribawi,  pada Tanggal 11 Desember 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebaliknya  tidak  ada  juga  perintah  bahwa notaris  muslim  harus  membuat  akta  yang mengandung  unsur  riba  dalam  keadaan tertentu,  sebab  Fatwa  MUI  tidak  bersifat mengikat. 11
Notaris muslim dapat menolak membuat  akta ribawi sepanjang  notaris tersebut  tidak  kerjasama  dengan  pihak-pihak yang  bersangkutan  dengan  riba. 12 Apabila notaris  muslim  telah  kerjasama  dengan  pihak yang  bersangkutan  dengan  riba,  maka  tidak boleh menolaknya
karena dengan menandatangani kerjasama artinya telah sepakat  terhadap  segala  resiko  yang  ada.  Di dalam  perjanjian  kerjasama  akan  melahirkan hak dan kewajiban, sehingga apabila dilanggar maka  akan  ada  konsekuensi  hukum  yakni mengganti  kerugian. 13 Pertimbangan  notaris muslim  dalam  menolak  membuat  akta  dengan disertai  dasar  hukum  yang  jelas  dan  tegas. 14 Beberapa  macam  riba  terdiri  dari  riba  jual  beli dan riba utang piutang.

## B.  Kondisi  Yang  Membolehkan  Notaris
Muslim Untuk Membuat Akta Ribawi Dalam  praktik,  kewenangan  notaris berdasarkan  UUJN  yakni  membuat  akta  yang
11 Hasil  wawancara  dengan  Bu  Iryani, Notaris  Hijrah,  Berkedudukan  di  Serdang  Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan  sekarang  menolak  membuat  akta  ribawi,  pada Tanggal 11 Desember 2020.
12 Hasil  wawancara  dengan  Bu  Risna Rahmi  Arifa,  Notaris  Hijrah,  Berkedudukan  di Medan,  yang  dalam  praktiknya  pernah  membuat akta  ribawi  dan  sekarang  menolak  membuat  akta ribawi, pada Tanggal 14 Desember 2020.
13 Hasil  wawancara  dengan  Bu  Dwi  Femi Nasution, Notaris Non Rekanan Bank,
Berkedudukan  di  Serdang  Berdagai,  yang  dalam praktiknya  menolak  membuat  akta  ribawi,  pada Tanggal 10 Desember 2020.
14 Hasil  wawancara  dengan  Bu  Nurainun, Notaris  Non  Rekanan  Bank,  Berkedudukan  di Serdang  Berdagai,  yang  dalam  praktiknya  menolak membuat  akta  ribawi,  pada  Tanggal  01  Desember 2020.
diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan dan akta yang dimintakan oleh para pihak  yang  sepakat  (perjanjian).  Para  pihak telah sepakat melakukan hubungan hukum dan menghadap  ke  notaris  secara  suka  rela meminta  dibuatkan  akta  yang  berisikan  hak dan  kewajiban  terhadap  hubungan  hukum tersebut  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. 15
Notaris tidak dapat dituntut (perbuatan melawan  hukum  Pasal  1365  KUHPerdata) apabila dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan UUJN dan telah berisikan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. 16 UUJN tidak mengatur  mengenai  riba,  sehingga  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  pengaturan  dalam UUJN maka notaris muslim berkewajiban untuk memberikan  pelayanan  dan  membuat  akta tersebut.
Notaris muslim diperbolehkan membuat akta ribawi dalam kondisi darurat dan hajat.  Darurat  atau Dharuriyyat merupakan kebutuhan  primer  yang  harus  dipenuhi  yang mana  akan  mengancam  keselamatan  apabila tidak  terpenuhi.  Dalam  buku  ushul  fiqh termasuk  as-Syathibi  membagi dharuriyyat terdiri  dari  5  (lima)  hal,  yaitu  pemenuhan keperluan  dan  perlindungan  yang  diperlukan untuk 17 agama;  nyawa;  akal;  keturunan;  dan harta.
15 Rahmat  Muliadi, Analisis  Yuridis  Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank , Jurnal, 2016, https://www.neliti.com/ publications/14181/analisis-yuridis-hak-dan- kewajiban-notaris-dalam-perjanjian-kerjasama- rekanan-ba, diakses pada tanggal 18 Mei 2021. h. 5.
16 Ibid .
17 Muhammad  Akbar,  Abdurahman  dan Sandy  Rizki Febriadi, Tinjauan  Konsep  Dharuriyyat, Hajiyyat  dan  Tahsiniyyat  Terhadap  Pelaksanaan Pembiayaan  di  BTN  Syariah  Kantor  Cabang  Kota Bandung ,  Jurnal  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung h. 747- 748.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kata al-dharurah berasal  dari  kata al- dharar ( mudarat ),  yang  artinya  musibah  yang tidak  bisa  dihindari. 18 Dalam  bukunya  “ al- Asybah  wan-Nadzair ”  menurut  Imam  Suyuti darurat  ialah  keadaan  dimana  jika  tidak  cepat mengambil tindakan maka akan terjadi kehancuran atau mengancam pada kematian. 19 Dispensasi  dari  kata  darurat  harus sesuai  dengan  ushul  fiqh  dan  kadar  darurat dalam penerapan al-quwaid al-fiqhiyah . 20
Notaris  muslim  yang  membuat  akta ribawi diperbolehkan  dalam  kondisi  yang darurat  atau  terpaksa.  Kondisi  tersebut  ialah jika tidak membuat akta ribawi maka notaris/keluarganya  akan  dibunuh  atau  akan menimbulkan kecacatan pada bagian tubuhnya (cidera  fisik),  artinya  terdapat  ancaman  yang nyata  dapat  menghilangkan  nyawa.  Membuat akta ribawi dalam  kondisi  darurat  memiliki batasan  yang  mana  para  ulama  telah merumuskan  kaidah  yakni:  “Darurat  itu  harus dibatasi  sesuai  kadarnya.”  Artinya  berlakunya kondisi darurat itu ada masanya serta memiliki batasan ukuran dan kadarnya. 21
Notaris  muslim  yang  membuat  akta ribawi dengan  kondisi  diancam  maka  kondisi darurat  hanya  sebatas  itu  saja,  ancaman tersebut  harus  terbukti  nyata  dengan  adanya saksi  dan/atau  alat  bukti.  Apabila  notaris muslim  membuat  akta ribawi tidak  dalam keadaan terpaksa karena diancam, maka telah melampaui  batasan  kadar  darurat  tersebut.
18 Wahbah  Al-Zuhaily, Nazhariyah  al- Dharurah  al- Syar’iyah ,  diterjemahkan  Said  Agil Husain  al-Munawar,  dkk., Konsep  Darurat  Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif , Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, h. 71.
19 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 55.
20 Ibid . 21 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Loc.Cit .
Hukum  bagi  melampaui  batasan  darurat  ialah dosa,  karena  telah  menikmati  hasil  dari perbuatan yang dilarang Allah Ta’ala .
Hajiyyat adalah  tingkat  kebutuhan dibawah  darurat  namun  menyempurnakan kebutuhan  darurat  yang  sifatnya  meringankan demi  melindungi  kebutuhan  manusia  atau dapat disebut dengan kemashlahatan. Contohnya  Islam  memberikan  keringanan dalam  beribadah  yakni  sholat  jamak  atau sholat qasar dan orang yang sedang perjalanan  jauh  diperbolehkan  untuk  tidak berpuasa. 22 Kemashlahatan ini tentunya dengan  aturan  dalam Alquran dan Hadits , sehingga  tidak  bertentangan  dengan  syariat. Kebutuhan hajiyyat apabila  tidak  terpenuhi mengakibatkan  kesulitan  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia,  seperti  halnya  notaris dapat  hidup  mewah  dengan  membuat  akta kredit/akta ribawi karena  banyak  Bank  yang membutuhkan notaris dan bekerjasama dengan  notaris  untuk  membuat  akta ribawi namun notaris tetap dapat hidup dan memenuhi kebutuhan pokoknya hidup sederhana  apabila  tidak  membuat  akta ribawi (tidak bekerjasama dengan Bank).
Notaris muslim yang tidak bekerjasama dengan  Bank  dan  membuat  akta ribawi tetap mendapatkan  penghasilan  dan  pemasukannya dari  usaha  yang  lainnya  namun  sedikit kesulitan  untuk  membeli  kebutuhan  lainnya. Kebutuhan  hajat  berbeda  dengan  kebutuhan darurat  yang  apabila  tidak  dipenuhi  akan mengakibatkan terancamnya nyawa dan menyebabkan kematian. Meskipun tidak
sampai mengancam nyawa, namun memberikan  kemudahan  dan  menghilangkan
22 Zamakhsyari, Teori-Teori  Hukum  Islam Dalam  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih ,  Citapustaka  Media Perintis, Bandung, 2015, h. 39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesulitan  dalam  kehidupan. 23 Hajat  ialah
keadaan menuntut kemudahan untuk menghilangkan  kesulitan  yang  menyerupai keadaan darurat. 24
Contoh  kondisi hajiyyat yakni  notaris muslim  yang  telah  melakukan  kerjasama dengan  pihak  perbankan  dan  membuat  akta ribawi namun  masa  kerjasamanya  telah berakhir.  Persoalan  riba  memiliki  2  (dua) konteks  yakni  manusia  dengan  Allah Ta’ala dan  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Jika konteks  manusia  dengan  Allah  berdasarkan keyakinan  maka  dapat  langsung  ditinggalkan berdasarkan  Q.S  Al  Baqarah  ayat  278-280. Notaris muslim  yang membuat  akta ribawi dan dalam  pembayaran  akta  tersebut  belum selesai,  maka  lebih  baik  baginya  untuk  tidak mengambil  sisa  pembayaran  tersebut  apabila ia dalam keadaan berkecukupan.
Berbeda  keadaannya  apabila  konteks manusia  dengan  manusia  lainnya  akan menghasilkan konsekuensi apabila ditinggalkan  secara  sepihak.  Jika  notaris muslim  yang  telah  kerjasama  dengan  bank memutus kerjasama tersebut maka hal itu akan berdampak  pada  pihak  bank  dan  nasabah yang  telah  mengikatkan  satu  sama  lain  dalam akta  perjanjian.  Apabila  notaris  muslim  telah melakukan perjanjian maka diwajibkan baginya untuk  menyelesaikan  akad  tersebut  dan bertanggung  jawab  atas  akad  yang  telah dilakukannya  tersebut.  Notaris  muslim  yang sudah  tidak  rekanan  dengan  bank  terdapat keadaan  ia  bertanggung  jawab  membantu
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid II, cet. ke-4,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008, h. 209.
24 Abdul  Karim  Zaidan,  Al-Wajiz: 100
Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari-hari , terjemahan  Muhyidin  Mas  Rida,  cet.  I,  Pustaka  Al- Kautsar, Jakarta, 2008, h. 101.
menyelesaikan  akta  yang  dibuatnya  selaku pejabat  yang  membuat  akta  otentik  tersebut. Keadaan  yang  seperti  ini  dapat  dikatakan sebagai  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan oleh notaris muslim.
C.  Akibat  Hukum  Notaris  Muslim  yang
Menolak Membuat Akta Ribawi
berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris dan Hukum Islam
UUJN  tidak  ada  pengaturan  mengenai riba.  Notaris  dapat  dituntut  apabila  terdapat pengaduan  dan  terdapat  kerugian  yang diakibatkan berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris  sebagai  pejabat  Negara.  Notaris  akan dikenakan  sanksi  apabila  terbukti  melanggar ketentuan  UUJN  dan  Kode  Etik.  Sanksi  yang diberikan  kepada  notaris  apabila  melakukan pelanggaran  dapat  berupa  sanksi  perdata; sanksi  pidana;  atau  sanksi  administrasi  yakni dengan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan  hormat,  atau  pemberhentian  tidak hormat. 25
Setiap tahunnya terdapat kasus notaris yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum yakni  berpihak  pada  salah  satu  pihak  untuk mendapatkan  keuntungan  dan  memperkaya diri.  Kode  etik  notaris  mengatur  mengenai pelanggaran  yakni  perbuatan  yang  dilakukan notaris (perkumpulan maupun pribadi) bertentangan  dengan  ketentuan  kode  etik
25 Roeri  andriana, Akibat  Hukum  Bagi Notaris  Yang  Menolak  Protokol  Dari  Notaris  Lain , Program  Magister  (S2)  Kenotariatan  Fakultas Hukum  UNISSULA,  Semarang,  Jurnal  Akta,  Vol.  4 No. 2 Juni 2017, h. 226, http://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/ article/ download/1787/1337,  diakses  pada  tanggal 27 Desember 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ataupun  disiplin  organisasi. 26 Notaris  yang mendapat  gugatan  ataupun  tuntutan  akan diproses  terlebih  dahulu  melalui  Majelis Pengawas  Daerah  untuk  memperoleh  izin  ke tahap  persidangan  pengadilan,  setiap  orang mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan ataupun tuntutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang penulis lakukan dalam penelitian ini, belum ada notaris muslim yang dilaporkan oleh para pihak bahwa  notaris  muslim  tersebut  menolak membuat  akta ribawi .  Hal  ini  dikarenakan notaris  muslim  menolak  membuat  akta  ribawi dengan menggunakan argumentasi hukum dan penyuluhan  hukum  serta  nasihat  kepada  para penghadap  terhadap  akta  yang  akan  dibuat agar  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam Islam  dikatakan  objek  yang  halal  ialah  proses transaksi  dari  para  pihak  yang  dilakukan secara  sepakat  dan  tidak  ada  paksaan. 27 Menurut  hukum  Islam  dan  hukum  perdata dalam  perspektif  syariah,  transaksi  yang mengandung  unsur  paksaan  maka  haram hukumnya.  Akibatnya  akad  yang  dibuat menjadi tidak sah dan cacat atau disebut batal demi  hukum  (dianggap  tidak  pernah  ada), selain  itu  hak  dan  kewajiban  yang  melekat pada para pihak akan terhapus. 28 Proses yang
26 Pasal  1  angka  9  Kode  Etik  Notaris Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
27 Yulies  Tiena  Masriani, Kedudukan Hukum  Akta-Akta  Notaris  Dalam  Ekonomi  Islam , erat Acitya –Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, h. 38, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/ article/view/  141 ,  diakses  tanggal  27  Desember 2020.
28 Cut  Lika  Alia, Akad  yang  cacat  dalam hukum perjanjian Islam , h. 9, https://media.neliti.com/media/publication/14022-ID- akad-yang-cacat-dalam-perjanjian- Islam.pdf&ved=2ahUKEwip- qfA2_PtAhULbn0KHc5cCmQQFjAAegQIAxAC&usg =AOv Vaw144N-LyzDCl0szmdOoT4to, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.
dapat  dilakukan  ialah  pihak  yang  dirugikan mem- fasakh atau bisa mengajukan pembatalan  ke  pengadilan,  Allah Ta’ala telah memerintahkan orang-orang beriman menghentikan praktik riba. Allah Ta’ala mengancam  akan  memerangi  orang-orang yang tidak menuruti perintahNya untuk meninggalkan riba dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279. 29 Hadits  Nabi  juga  memerintahkan menjauhi riba karena termasuk dosa besar. 30

## IV. KESIMPULAN
Pertimbangan  notaris  muslim  menolak membuat  akta ribawi berdasarkan  UUJN  ialah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yakni  Pasal  29  UUD 1945  dan  sila  pertama  Pancasila,  sedangkan berdasarkan hukum Islam apabila bertentangan  dengan Al-Quran dan Hadits . Kondisi  yang  membolehkan  notaris  muslim membuat akta ribawi tidak ada diatur berdasarkan UUJN karena mengenai riba tidak diatur dalam UUJN namun pada kondisi notaris muslim  yang  rekanan  dengan  bank  maka harus  menyelesaikan  perjanjian  kerjasama tersebut, sedangkan berdasarkan hukum Islam apabila  terdapat  keadaan  darurat  dan  hajat yang  dapat  mengancam  keselamatan  kelima kebutuhan  dasar  manusia  dan  notaris  muslim yang  telah  berakhir  masa  kerjasamanya dengan  pihak  bank  maka  harus  tetap bertanggung  jawab  dan  mengurus  segala kepentingan  para  pihak  yang  dibuatkan aktanya.  Akibat  hukum  terhadap  notaris muslim  yang  menolak  membuat  akta ribawi berdasarkan  UUJN  adalah  dapat  dituntut  dan
29 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalah Kontemporer ,  Cetakan  ke-XIV,  P.T  Berkat  Mulia Insani, Bogor, 2016, h. 385.
30 Ibid., h. 386.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditindaklanjuti  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris, sedangkan  berdasarkan  hukum  Islam  notaris muslim  tersebut  akan  terhindar  dari  dosa  riba dan hartanya terlepas dari hal haram.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali,  Zainuddin.  2009. Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika .
Al-Zuhaily,  Wahbah.  1997. Konsep  Darurat Dalam  Hukum  Islam:  Studi  Banding Dengan  Hukum  Positif .  terj.  Said  Agil
Husain  al-Munawar.  dkk.  Jakarta:
Gaya Media Pratama.
Antonio,  Muhammad  S yafi’i.  2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani.
Salsa, Shidqi Noer. 2020. Hukum Pengawasan Notaris  Di  Indonesia  Dan  Belanda .
Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh . Jilid II. cet.
ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Tarmizi, Erwandi. 2016. Harta Haram Muamalah  Kontemporer .  Cetakan  ke-
XIV. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani.
Zaidan,  Abdul  Karim.  2008. Al-Wajiz:  100
Kaidah  Fikih  dalam  Kehidupan  sehari- hari .  terjemahan  Muhyidin  Mas  Rida. cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Zamakhsyari.  2015. Teori-Teori  Hukum  Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih . Bandung:
Citapustaka Media Perintis.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

## C.  Jurnal/Makalah/Internet/Wawancara
Aina,  Nurul.  2016. Pertanggung  Jawaban Notaris  Akibat  Adanya  Pemalsuan
Identitas  Diri  Debitor  Dalam  Akta
Perjanjian  Kredit  Pada  Bank .  Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Akbar,  Muhammad.  Abdurahman  dan  Sandy Rizki  Febriadi. Tinjauan  Konsep
Dharuriyyat,  Hajiyyat  dan  Tahsiniyyat Terhadap  Pelaksanaan  Pembiayaan di  BTN  Syariah  Kantor  Cabang  Kota
Bandung . Jurnal Prodi Hukum Ekonomi  Sariah.  Fakultas  Syariah.
Universitas Islam Bandung.
Anwar,  Dinda.  2020. Tanggung  Jawab  Hukum Notaris  Rekanan  Perbankan  Yang Tidak  Menyelesaikan  Akta  Yang Telah  Dibuatnya .  Tesis.  Medan: Magister  Kenotariatan  Universitas Sumatera Utara.
Muliadi,  Rahmat. Analisis  Yuridis  Hak  Dan Kewajiban  Notaris  Dalam  Perjanjian Kerjasama  Rekanan  Bank .  Jurnal. 2016. https://www.neliti.com/
publications/14181/analisis-yuridis-hak- dan-kewajiban-notaris-dalam-
perjanjian-kerjasama-rekanan-ba. Terakhir diakses tanggal 18 Mei 2021.
Masriani,  Yulies  Tiena. Kedudukan  Hukum Akta-Akta  Notaris  Dalam  Ekonomi
Islam .  erat  Acitya –Jurnal  Ilmiah. UNTAG Semarang. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php /sa/ article/view/ 141 . Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.
Andriana,  Roeri. Akibat  Hukum  Bagi  Notaris
Yang  Menolak  Protokol  Dari  Notaris Lain . Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.  Semarang.  Jurnal  Akta.
Vol.  4  No.  2  Juni  2017. http://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/inde x.php/akta/article/ download/1787/1337.
Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.
Alia,  Cut  Lika. Akad  yang  cacat  dalam  hukum perjanjian Islam . https://media.neliti.com/media/publicati on/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam- perjanjian-Islam.pdf&ved=2ahUKEwip- qfA2_PtAhULbn0KHc5 cCmQQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw 144N-LyzDCl0szmdOoT4to. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hasil wawancara dengan Bu Nurainun, Notaris
Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya  menolak  membuat  akta ribawi, Tanggal 01 Desember 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Bu  Dwi  Femi Nasution,  Notaris  Non  Rekanan Bank,  Berkedudukan  di  Serdang Berdagai,  yang  dalam  praktiknya menolak membuat akta ribawi, Tanggal 10 Desember 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Bu  Iryani,  Notaris Hijrah,  Berkedudukan  di  Serdang Berdagai,  yang  dalam  praktiknya pernah  membuat  akta  ribawi  dan sekarang  menolak  membuat  akta ribawi, Tanggal 11 Desember 2020.
Hasil  wawancara  dengan  Bu  Risna  Rahmi Arifa,  Notaris  Hijrah,  Berkedudukan  di Medan,  yang  dalam  praktiknya  pernah membuat  akta  ribawi  dan  sekarang menolak membuat akta ribawi, Tanggal 14 Desember 2020.