Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI
Denta Putra Azhar 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dentahartono18@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Adanya  tindak  pidana  penyebaran  data  pribadi  yang  terjadi  di  Indonesia  menjadi  semakin  tinggi perkembangannya  yang  tidak  hanya  pelakunya  oleh  perseorangan  tetapi  juga  pelakunya  oleh perusahaan atau korporasi. Tetapi pada kenyataannya tentang penegakan hukum masih belum bisa menyentuh  perbuatan  pidana  yang  pelakunya  adalah  korporasi  yang  terlebih  juga  dalam pertanggungjawabannya  secara  hukum  pidana.  Permasalahan  yang  diajukan  oleh  penulis  yaitu:  1) Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam kasus.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  adalah  yuridis  normatif  dengan  sifat  kualitatif  dan menggunakan  sumber  data  berupa  data  sekunder.  Penulis  memberikan  anggapan  bahwa  bentuk pertanggungjawaban secara pidana yang sesuai yaitu pembebanan pada aspek pertanggungjawaban yang  sifatnya  pidana  terhadap  korporasi  dan  juga  pengurus  korporasi  tersebut,  selanjutnya  akan menimbulkan adanya efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan pidana.
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Tindak  Pidana  Penyebaran  Data  Pribadi,  Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability

## Abstract
The  existence  of  criminal  acts  of  spreading  personal  data  that  occurred  in  Indonesia  is  becoming increasingly  high  in  development,  where  not  only  the  perpetrators  are  individuals  but  also  the perpetrators  are  companies  or  corporations.  But  in  reality  law  enforcement  still  cannot  touch criminal  acts  where  the  perpetrators  are  corporations,  especially  those  who  are  held  accountable under criminal law. The problems raised by the author are: 1) What is the criminal responsibility of the corporation as the perpetrator of the criminal act of corruption in the case. The approach method in  research  is  normative  juridical  with  a  qualitative  nature  and  uses  data  sources  in  the  form  of secondary data. The author gives the opinion that the appropriate form of criminal responsibility is the imposition of aspects of responsibility that are criminal in nature against the corporation and also the management of the corporation, which will then lead to a deterrent effect for corporations not to commit criminal acts.
Keywords: Corporate  Criminal  Liability,  criminal  acts  of  spreading  personal  data,  Identification Theory, Strict Liability, Vicarious Liability

## PENDAHULUAN
Globalisasi  berdampak  pada  sebagian  besar  kehidupan  sehari-hari  masyarakat. dimana  globalisasi  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dihindari  atau  dihentikan.  Dukungan terhadap  adanya  perkembangan  informasi  dan  komunikasi  dalam  bentuk  teknologi  dan tujuan  apapun  sehingga  mempermudah  untuk  disebarluaskan  yang  selanjutnya memberikan  penagruh  yang  cepat  terhadap  pola  pemikiran  dan  cara  hidup  terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Teknologi dan informasi merupakan penopang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
utama  bagi  terselenggaranya  globalisasi.  Dampak  globalisasi  terjadi  pada  sebagian  besar bidang  kehidupan  manusia,  dari  bidang  sosial  hingga  ekonomi  hingga  politik.  Kecepatan perkembangan  data  yang  membanjiri  dengan  cepat  tampaknya  tidak  memberi  kita kesempatan  untuk  mempertahankannya  dengan  saluran  psikologis  dan  mentalitas  dasar. Orang-orang  muda,  orang-orang  yang  mempunyai  status  dalam  kehidupan  sosial  yang tinggi,  dan  orang  yang  tempat  tinggalnya  di  perkotaan  merupakan  mayoritas  dalam penerimaan globalisasi. Namun, sulit bagi orang-orang di area daerah yang tidak terjangkau, generasi usia yang tua, dan mereka yang tidak mempersiapkan diri secara mental atau fisik untuk menerima globalisasi.
Karena  pengaruh  globalisasi  bisa  menguntungkan  atau  merugikan  tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya, maka sistem itu bersifat netral. Akibat kemajuan  dan pertumbungan  telekomunikasi,  teknologi  informasi,  sistem  pada  ekonomi  yang  sifatnya global  yang  mempunyai arah  pembentukan  adanya  pasar bebas, serta  adanya  tingkat  dari efisiensi  dan  daya  saing  yang  sifatnya  tinggi  pada  semua  aspek  bidang,  bangsa  Indonesia memang  tidak  dapat  menghindari  derasnya  arus  perubahan  di  era  globalisasi.  Masyarakat Indonesia  tidak  ada  kecuali,  harus  mengikutinya  jika  tidak  ingin  tertinggal  dalam  arus globalisasi.  Penyebarluasan  dan  pencarian  data  yang  berguna  untuk  berbagai  kegiatan sehari-hari  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  teknologi  informasi.  Karena  internet  telah digunakan pada kegiatan yang berkaitan dengan bisnis dengan istilah transaksi e-commerce, maka kegiatan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak adanya dukungan dari sistem informasi dan komunikasi.
Transaksi  jual  beli  e-commerce  mirip  dengan  jual  beli  publik  karena  melibatkan kontrak  jual  beli.  Bedanya,  transaksi  e-commerce  menggunakan  media  elektronik, khususnya  internet.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  atau  kontrak  dibuat secara online,  dimana siapapun,  dari  manapun,  dapat  mengakses  website  untuk  komunikasi  jarak  jauh. Masyarakat  umum  memanfaatkan  beberapa  situs  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah maupun  swasta  untuk  memperdagangkan  segala  macam  barang  yang  memiliki  nilai  jual. Seiring dengan perubahan cara hidup masyarakat saat ini.
Didominasi  oleh  orang-orang  yang  menggunakan  teknologi  dan  menginginkan kehidupan  yang  bergerak  cepat.  Dengan  fintech,  masalah  dalam  pembelian  dan  dibuat rencana  untuk  menjual  pertukaran dan  cicilan.  Fintech  membantu orang  yang  tidak  punya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
waktu  untuk  berbelanja,  yang  tidak  ingin  pergi  ke  suatu  tempat,  atau  yang  tidak  ingin mentransfer  uang  ke  bank  atau ATM.  Inovasi  moneter  merupakan hasil  perpaduan  antara administrasi  moneter  dan  inovasi  yang  pada  akhirnya  merubah  plan  of  action  dari  biasa menjadi  langsung.  Dengan  fintech,  kini  Anda  bisa  menjalankan  kegiatan  transaksi  dengan jarak yang jauh melalui adanya  pembayaran yang dapat ditransaksikan dalam kurun waktu hitungan  detik.  Di  masa  lalu,  pembayaran  harus  dilakukan  secara  langsung  dan membutuhkan sejumlah  uang  tunai.  Namun,  koneksi  internet diperlukan untuk semuanya. 127 fintech telah terdaftar dan dilisensikan oleh OJK di Indonesia saja.
Karena persyaratannya sedikit dan prosesnya hanya beberapa menit, menggunakan fintech  sangat  sederhana.  Dalam  kasus  pinjaman  Danamas,  misalnya,  yang  diminta  dari Anda  hanyalah  nama,  alamat  dari  email,  nomor  telepon,  dan  kata  sandi  yang  diinginkan. Setelah itu, Anda memerlukan nomor rekening dan nomor identifikasi penduduk. Indonesia hanyalah  salah  satu  dari  sejumlah  negara  di  mana  gerakan  fintech  sedang  berkembang pesat.  Selain  efisiensi  yang  diberikan  perusahaan  dalam  bentuk  berbagai  layanan  dan  fitur baru, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman dan puas. Peluang monetisasi aplikasi juga semakin luas seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna.
Kenyamanan  startup  bagi  pengguna  memerlukan  langkah-langkah  keamanan  juga. Karena adanya dugaan kebocoran data fintech dan tidak adanya perlindungan dengan benar dan  baik  akibat  mudahnya  kerentanan  tentang  keamanan  pada  aplikasi  online  yang berbentuk fintech, hal ini dilakukan untuk mencegah hacker mencuri data privasi pengguna. Karena  disana  terdapat  ladang  perdagangan  dan  banyak  orang  yang  ingin  bekerja  disana, mereka  akan  menggunakan segala  cara untuk  menghalalkan  atau  melegalkan  hal-hal  yang melawan  hukum  tetapi  menurut  mereka  baik  dan  menguntungkan.  Salah  satunya  saat  ini adalah  jual  beli  ilegal  data  pribadi  berharga  murah  milik  orang  lain.  Sebuah  akun  media sosial  melakukan  penawaran  pembelian  data  Kartu  Keluarga  dan  Nomor  Induk Kependudukan.  Karena  kita  bisa  menggunakan  data  pribadi  untuk  menentukan  identitas seseorang  serta  rutinitasnya,  itu  dianggap  sebagai  tambang  emas.  Informasi  pribadi tersebut meliputi foto KTP dan selfie pengguna serta nama lengkap, nomor kartu keluarga, alamat lengkap, nomor handphone, nomor kerabat, dan nomor KTP.
Mirip dengan wajah di KTP, foto selfie biasanya digunakan sebagai autentikasi wajah pemohon  pinjaman.  Indonesia  sebagai  negara  yang  segala  sesuatu  berdasarkan  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
(rechtsstaat)  yang  diatur  pada  UUD 1945  Pasal  1  ayat  (3)  yaitu  “Negara  Indonesia  Adalah Negara Hukum”.
Terwujudnya  ketentraman  dan  perdamaian  di  masyarakat  sebagai  bentuk  tujuan dari  adanya  hukum.  Tetapi  kenyataannya  masih  terdapat  perilaku  dan  perbuatan masyarakat  yang  melanggar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tujuan  hukum  belum  tercapai. Perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  hukum  dapat  dihukum  oleh  hukum.  Bentuk pelarangan  itu  dengan  disertai  sanksi  pidana.  Pelarangan  mengacu  kepada  kegiatan  pada peristiwa  seperti  itu  yang  dihasilkan  dari  perilaku  pelaku  peristiwa  tersebut.  (Moeljatno 1993).
Perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi terjadi dengan sangat cepat, dan  perkembangan  ini  mempunyai  tujuan  dalam  memberikan  kehidupan  yang  baik  dan sejahtera.  Teknologi  informasi  memegang  peranan  penting  pada  masyarakat  yang  sudah mengalami globalisasi. Teknologi informasi mempengaruhi perkembangan ekonomi, budaya dan  sosial  sehingga  terciptanya  suatu  dunia  tanpa  adanya  pembatasan  pada  jarak,  waktu dan ruang.
Norma  hukum  sebagai  aturan  yang  sudah  ditetapkan  dengan  formal  oleh penyelenggara  negara,  yang  mengandung  prinsip  mengikat  bagi  setiap  orang  dan penerapannya  dapat  dikontrol  oleh  aparatur  negara  yang  bertanggung  jawab  untuk menjaga  validitasnya.  Maka  dapat  menunjukkan  bahwa  hukuman  yang  diberikan  oleh aturan  tidak  selalu  bisa  untuk dijalankan.  Aturan  hukum  tersebut  tidak adaanya persoalan terhadap sikap batin yang dimiliki oleh seseorang itu sifatnya baik atau tidak baik. Pencairan oleh  hukum  merupakan  tindakan  yang  sifatnya  berupa  lahiriah  pada  seseorang.  Apabila pelanggaran  mempunyai sangkutan dengan  urusan  publik,  sehingga  terhadap pelanggaran dikategorikan termasuk dalam lingkup KUHP.
Jenis  hukum  yang  bersifat  pidana  merupakan  bagian  dari  hukum  umum  yang diberlakukan pada suatu negara, yang meliputi tindakan apa yang diperbolehkan dan tidak, ancaman dan  hukuman  apa  yang  terkait  dengannya,  kapan larangan dapat  dikenakan  dan apa  hukumannya.  Bidang  hukum  lain  selain  hukum  pidana  adalah  hukum  perdata, konstitusi,  hukum  tata  usaha  negara,  hukum  pertanian  dan  lain-lain.  Setiap  orang  yang melanggar larangan KUHP disebut sebagai tindak pidana atau delik dalam pengertian KUHP dan peraturan undang-undang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
Fintech  atau  Financial  Technology  yang  dapat  diartikan  sebagai  teknologi  yang berhubungan  dengan  ruang  lingkup  keuangan.  Pengertian  dan  pemahaman  dari  Fintech sebagai  suatu  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  informasi  untuk  memberikan pelayanan yang lebih baik  di bidang keuangan. Karena pengaruh perkembangan teknologi, Fintech  menawarkan  pinjaman  dengan  syarat  yang  mudah  dan  tidak  merepotkan  serta menjadi suatu sumber dari pembiayaan yang sifatnya alternatif bagi para pengusaha (Arifin 2018).  Fintech  sebagai  bentuk  dalam  praktik  penggunaan  teknologi  yang  digunakan  untuk pengembangan  layanan  dalam  bidang  keuangan  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  ang sifatnya rintisan (startup) serta dengan adanya penggunaan dari manfaat teknologi dengan berupa  perangkat  lunak,  komunikasi  dan  internet.  Bentuk  layanan  fintech  diantaranya investasi  (crowdfunding,  peer  to  peer  lending),  pembiayaan  (crowdfunding,  microloans, credit  facilities),  lintas-proses  (big  data  analysis,  predicitive  modeling),  asuransi  (risk management),  pembayaran  (digital  Wallets,  P2P  payments),  dan  infrastruktur  (Security) (Iman 2016).
Sebagai  negara hukum  berdasarkan  Pancasila, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia memiliki  tujuan  tertentu.  Tujuannya  adalah  dalam  memberikan  perwujudan  pada  tatanan pola  kehidupan  negara  sebagai  bangsa  yang  damai,  tertib,  dan  sejahtera  yang  mana  pada setiap  warga  negara  terjamin  status  hukumnya  sehingga  kepentingan  individu  dan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dapat tercapai secara harmonis.
Negara yang berdasarkan hukum dengan pedoman Pancasila adalah bentuk tatanan hukum  berdasarkan  pada  asas,  kaidah,  dan  norma  yang  merupakan  bagian  dari  nilai pancasila dan menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat. Banyak, termasuk yang berikut, yang mencerminkan status konstitusional Indonesia:
Adanya  perusahaan  atau  korporasi  layanan  pinjaman  online  yang  melakukan penagihan  dengan  penyebaran  data  pribadi,  hal  ini  dapat  dilakukan  pemidanaan.  Tetapi dalam  hubungannya  dengan  koporasi  tentunya  pelaku  penyebaran  data  pribadi  tersebur adalah  karyawan  dari  korporasi  tersebut.  Sebagaimana  pada  putusan  pengadilan  nomor 438/Pid.Sus/2020/PN  JKT.Utr.  Terdakwa  bernama  Dede  supardi  menerima  putusan  yang dinyatakan bersalah dengan melakukan perbuatan pidana menggunakan unsur kesengajaan serta  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  mendistribusikan  dan/atau  membuat  bisa diaksesnya data berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
muatan  pemerasaan  dan/atau  pengancaman” hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  45  ayat  (4)  jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam kasus tersebut yang hanya dimintakan pertanggungjawaban secara  pidana  adalah  dede  supardi  yang  merupakan  karyawan  dengan  jabatan  desk colletion staff tetapi pekerjaan tersebut dijalankan sesuai dengan perintah perusahaan atau korporasi  dan  mempunyai  hubungan  hukum  pekerjaan  dengan  perusahaan  atau korporasinya.
Negara  yang  berlandaskan  hukum  juga  perlu  berlandaskan  hukum  yang  adil  dan tidak  diskriminatif.  Regulasi  yang  besar  dan  adil  harus  dipertahankan  dengan  alasan diharapkan  dapat  melegitimasi  kepentingan-kepentingan  tertentu,  baik  orang  yang berpengaruh  besar,  individu  maupun  kelompok  tertentu.  Hukum  yang  demokratis  yang sesuai  dengan  kesadaran  hukum  rakyat  dan  berdasarkan  kehendak  rakyat  disebut  hukum yang baik. Sedangkan regulasi yang adil adalah regulasi yang memenuhi tujuan dan alasan regulasi, yaitu pemerataan khusus untuk semua perkumpulan.
Menurut  UUD  1945,  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Negara  yang sebenarnya  adalah  subyek  yang  sah,  dalam  pengertian  rechtsstaat,  atau  setidak-tidaknya Indonesia adalah negara menurut peraturan. Rechtsstaat memiliki bagian-bagian seperti:
1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2) Adanya  pembagian  terhadap  kekuasaan  yang  digunakan  sebagai  penjamin  hak-hak manusia;
3) Pemerintahan yang ada sesuai dengan peraturan dan undang-undang; dan
4) Pelayanan  peradilan  administrasi  pada  sengketa  Negara  hukum  memberikan  tujuan sebagai  pembatasan  dan  bentuk  pengawasan  terhadap  gerak  pada  langkah  dan kewenangan melalui hukum.
Rechtsstaat  mengacu  pada  gagasan  bahwa  perbuatan-perbuatan  rakyat  itu bergantung  pada  arti  atau  bahasa  ketentuan  hukum  yang  ada.  Gagasan  ini  menyatakan bahwa negara hukum Indonesia menempatkan negara di bawah hukum, sehingga siapa pun yang  melanggar  hukum  atau  bersalah  dapat  diadili  di  pengadilan.  Pemerintah  bebas bertindak  sewenang-wenang  karena  setiap  aspek  pengaturan  dan  kegiatan  pelayanannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Upaya  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  menimpa  individu,  kelompok, negara,  dan  masyarakat,  hukum  harus  digunakan  sebagai  sarana  penyelesaian.  Namun,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
hubungan manusia dengan orang lain tidak hanya diatur oleh norma hukum; hukum, di sisi lain, tidak diciptakan; sebaliknya, mereka berkembang bersama masyarakat. Secara umum, UUD  1945,  UU  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  UU  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  dan  Permenkominfo  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik  (PDPSE)  semuanya  memberikan  perlindungan  data pribadi.  Namun,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  menyatakan  bahwa  penelitian tambahan  tentang RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  masih  dalam  proses.  Dengan kemajuan teknologi  yang  ada,  orang-orang  yang  hanya  tertarik  untuk  mencari  uang  dan  tidak  dapat dimohonkan adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidananya.
Perbuatan  pidana  (kriminal)  dapat  ditentukan  berdasarkan  terjadinya  kerusakan (terjadinya  kerusakan),  yang  bermuara  pada  pembenaran  pertanggungjawaban  secara pidana.  Pada  gilirannya  dapat  menimbulkan  suatu  perdebatan  tentang  tanggung  jawab korporasi  atau  corporate  responsibility  didefinisikan  dalam  KUHP,  subjek  hukum  pidana hanyalah  individu  yang  termasuk  pada  pengertian  biologis  alamiah  (naturlijkee  person). Selain itu, hukum pidana tetap mengikuti  partner delinquere non potest ketika perusahaan atau  korporasi  sudah  diberikan  anggapan  tidak  mampu  berbuat  pidana.  Sehingga  gagasan fiktif  yang  berkaitan  dengan  sifat  badan  hukum  (Rechspersoonlijkheid)  tidak  dapat digunakan  pada  hukum  pidana.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  mengangkat penelitian  dengan  mengambil judul  “Pertanggungjawaban  P idana  Terhadap  Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  subjek  yang  dilakukan penelitian.  Supaya  penelitian  dalam  melakukan  pemenuhan  syarat  ilmiah,  sehingga  harus ada  landasan  yang  disebut  metode  penelitian  yaitu  tata  cara  melakukan  penelitian  pada saat mencari data sebagai topik pembahasan untuk memahami topik penyelidikan dan hasil penelitian. diperbaiki. Menulis laporan penelitian.
Berangkat  dari  masalah  yang  akan  diteliti,  penelitian  ini  mengikuti  normatif  yaitu. pendekatan  yurisprudensi,  yaitu  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  atau  informasi sekunder  sebagai  dasar  penelitian,  dengan  mencari  peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan  pokok  bahasan  yang  menjadi  pokok  penelitian.  yang  dianggap  norma  atau  aturan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
yang dipahami yang sudah berlaku di masyarakat serta sudah menjadi pedoman perbuatan pada  setiap  orang.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  secara  normatif  juga  menggunakan metode penelitian yang sifatnya ilmiah guna menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada  logika  ilmiah  hukum  dari  sisi  sifat  normatifnya.  Logika  ilmiah  pada  penelitian  hukum secara normatif dibangun di atas disiplin ilmu dan kegiatan ilmu hukum normatif, yakni ilmu hukum yang menjadi subjek merupakan hukum itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  analitis  (analitycal approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyebaran  Data Pribadi
Secara umum, masalah hukum pidana yang berkaitan pada delik, pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  pemidanaan.  Sehingga  sangat  penting  untuk memahami  pembahasan  umum  tentang  masalah  pertanggungjawaban  pidana.  Pengertian pertanggungjawaban  pidana  adalah  tanggung  jawab  seseorang  atas  kejahatan  yang dilakukannya,  tegasnya  yang  menjadi  tanggung  jawab  seseorang  adalah  kejahatan  yang telah  dilakukan  (Mahrus  Ali  2001).  Tujuan  pertanggungjawaban  pidana  ini  adalah  untuk memberikan penentuan tentang dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya (SR. Sianturi 1996).
Meskipun  konsep  pertanggungjawaban  pidana  tidak  secara  jelas  ada  dalam  KUHP, tetapi masuk dalam KUHP Indonesia. Tidak mengherankan, pembahasan pertanggungjawaban  pidana  sebagian besar  dibahas  pada  tingkat  teoritis daripada  praktis. Tanggung jawab pidana terkait dengannya (Tri Andrisman 2010) yang menyampaikan bahwa kemampuan  dalam  memberikan  tanggung  jawab  merupakan  suatu  kondisi  yang  normal secara  psikis  serta  adanya  kematangan  dalam  kecerdasan  yang  membawa  pada  3  (tiga) bentuk  kemampuan,  yaitu  mampu  mengerti  adanya  nilai  dari  akibat  perbuatan  yang dilakukannnya sendiri.  Mampu  menyadari  terhadap perbuatannya  itu  menurut  pandangan oleh  masyarakat  tidak  boleh  dilakukan.  Mampu  menentukan  suatu  kehendak  terhadap perbuatan yang dilakukannya.”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
Jika berbicara tentang tanggung jawab pidana, tanggung jawab berarti harus ada dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan  antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan sah  dan  perbuatan  melawan  hukum  dan  kemampuan  mengarahkan  perbuatan  seseorang. Akan  setelah  kesadarannya  sendiri  tentang  baik  dan  buruk  dari  tindakan  sebelumnya (Sutrisna  dan  I  Gusti  Bagus  1986).  Adanya  suatu  perbuatan  pidana  didasarkan  pada  asas yang  bersifat  legalitas  dengan  dasar  Pasal  1  KUHP,  sedangkan  pelaku  dapat  dipidana  atas dasar  suatu  kesalahan  yang  dilakukannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  pelaku melakukan perbuatan  melawan hukum dan  melawan  hukum,  maka  pelaku  kejahatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Pada hakekatnya,  pertanggungjawaban  yang  dijalankan secara  pidana  sebagai  jenis mekanisme  dalam  menanggapi  pelanggaran  atas  tindakan  tertentu  yang  sudah  dibuat adanya  kesepakatan.  Sebaliknya,  gagasan  pertanggungjawaban  secara  pidana  sebagian besar  didasarkan  pada  prinsip  rasa  bersalah,  tetapi  pengecualian  untuk  ini  dapat  dibuat dalam  kasus-kasus  tertentu,  dan  juga  diakui  bahwa  keberadaan  mekanisme pertanggungjawaban  pidana  tidak  menyiratkan  rasa  bersalah  di  pihak  pelaku.  Konsepnya mirip dengan konsep vicarious liability dan strict liability.
Seringkali  tindak  pidana  merujuk  pada  peran  korporasi  atau  perusahaan  ketika tindak  pidana  tersebut  terjadi  dalam  menjalankan  operasional  pada  korporasi  atau perusahaan  dan  tujuannya  adalah  untuk  kepentingan  umum  masyarakat.  Pada  prinsipnya suatu  perbuatan  pidana  (kriminal)  dapat  dikenali  dengan  terjadinya  kerusakan  (damage) yang  menimbulkan  pertanggungjawaban  pidana  (criminal  liability).  Begitu  pula  berkaitan dengan  konsep  perbuatan  pidana,  dan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  juga  pada prinsipnya  merupakan  akibat  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan tindakan tersebut memberikan kerugian bagi orang lain.
Secara umum sebagaimana telah disebutkan, delik pidana ini erat kaitannya dengan kerugian  yang  ditimbulkan.  Secara  khusus,  kejahatan  pada  korporasi  ini  dalam diindentifikasi  sebagai  kejahatan  kerah  putih  yang  telah  menyebabkan  kerusakan  pada beberapa bidang yaitu (Kristian 2013).

## Kerugian yang timbul pada bidang ekonomi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
Terdapatnya perbuatan  pidana  yang  menunjukkan  kerugian akibat  kejahatan  kerah putih  mengakibatkan  kerugian  finansial  yang  sangat  besar  dibandingkan  dengan  kerugian akibat kejahatan biasa. Kerugian yang timbul pada bidang kesehatan dan keselamatan jiwa Korporasi bertanggung jawab atas insiden yang menyebabkan ribuan kematian dan cedera di  seluruh  dunia.  Kejahatan  korporasi  juga  memberikan  akibat  adanya  kematian  dan kecacatan.  Kejahatan  yang  terjadi  dapat  disebabkan  baik  yang  ditimbulkan  oleh  hasil produksi  perusahaan  maupun  pada  lingkup  proses  produksinya,  dimana  masyarakat  yang secara  luas  menjadi  korban,  terutama  adanya  konsumen  dan  karyawan  yang bekerja  pada perusahaan.
Kerugian  yang  timbul  pada  bidang  sosial  dan  moral  Selain  kerusakan  ekonomi, mental, dan kesehatan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi juga mencakup kerusakan sosial dan moral. Kejahatan korporasi juga merusak kepercayaan publik terhadap bisnis.  Kejahatan  korporasi  merusak  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  korporasi  karena kejahatan  semacam  itu  tertanam  pada  suatu  struktur  dan  sistem  bisnis  yang  sudah disahkan.
Pada  umumnya,  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  kejahatan  yang  dilakukan korporasi  memberikan  akibat  yang  lebih  serius  daripada  kejahatan  yang  dilakukan perorangan.  Kejahatan  korporasi  menyebabkan  kerugian  pada  lingkup  finansial  yang cenderung  lebih  besar.  Di  sisi  lain,  meskipun  korporasi  merupakan  badan  hukum  yang memberikan  manfaat  untuk  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional,  seringkali  korporasi melakukan  kejahatan  (corporate  crime)  yang  merugikan  negara.  dan  masyarakat.  Bahkan, tidak  jarang  bisnis  dijadikan  sebagai  tempat  untuk  menyembunyikan  aset  kriminal  yang tidak dapat dituntut secara pidana.
Sayangnya  sampai  saat  ini  belum  adanya  aturan  secara  hukum  formil  acara  yang memberikan  pengaturan  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi yang  dapat  menjadi  landasan  dan  pedoman  hukum  bagi  penegak  hukum  dalam  upaya menangani dan menjadikan terdakwa pada korporasinya. Mengingat kekosongan hukum ini, tidak mengherankan jika perusahaan jarang dimintai pertanggungjawaban pidana.
Upaya dalam  menegakkan  adanya  pertanggungjawaban pidana  pada  korporasi  dan mengisi adanya kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut,  maka lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 13 tahun 2016 tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi.  Sehingga  aparat  penegak hukum dapat menggunakan PERMA tersebut sebagai landasan dan pedoman hukum dalam menangani  tindak  pidana  terhadap  pelakunya  adalah  korporasi.  PERMA  korporasi  ini dengan  demikian  berkontribusi  langsung  terhadap  kualitas,  efisiensi  dan  optimalisasi penanganan  perkara  pidana  korporasi.  Urgensi  penjatuhan  korporasi  pada  hukum  pidana dan  hubungan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  telah  menjadi  topik  pembahasan berbagai  ahli  dan  praktisi  hukum  pidana,  yang  tidak  hanya  secara  nasional  namun  juga internasional. Sehingga terdapat beberapa pemahaman yang mendukung bahwa perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus dijalankan yaitu:
Adanya bentuk keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan adanya kerugian yang diderita  oleh  masyarakat  yang  mencapai  pada  suatu  titik.  Sehingga  tidak  dapat dimungkinkan  adanya  keseimbangan  apabila  suatu  korporasi  yang  hanya  diberikan hukuman  secara  perdata.  Pentingnya  suatu  kedudukan  pada  korporasi  dalam  lingkup perekonomian  secara  luas  dan  dunia,  maka  kehadiran  hukum  pidana  dalam  upaya memberikan  pengaturan  sikap  dan  perbuatan  korporasi  yang  dianggap  sebagai  bentuk metode  yang  bersifat  efektif  untuk  memberikan  pengaruh  pada  tindakan-tindakan korporasi,  yang  pada  umumnya  merupakan  aktor  yang  bersifat  rasional  dalam  upaya pengambilan keputusan.
Sebagai  alat  untuk  menimbulkan  efek  jera,  ancaman  tuntutan  pidana  terhadap pe rusahaan dimaksudkan untuk dapat “mengintimidasi” pelaku usaha dan orang -orang yang bekerja  di  dalamnya,  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat,  yang seringkali merugikan masyarakat. kasus. sangat buruk dalam skala besar
Diancamnya  korporasi  dengan  ancaman  pidana  yang  merupakan  bentuk  upaya melakukan  penghindaran  pada  perbuatan  pemidanaan  terhadap  para  karyawan  yang memiliki  hubungan  kerja  dengan  korporasi  itu.  Pemidanaan  terhadap  pengurus  korporasi saja  tidaklah  menjadi  cukup  dalam  menimbulkan  suatu  usaha  yang  bersifat  represif terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  atau  dengan  korporasi.  Sehingga pemidanaan terhadap korporasi dan atau pada karyawan atau pengurus korporasi tersebut menjadi suatu hal yang sangat diperlukan.
Pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi,  keterlibatan  adanya  korporasi  yang  semakin menunjukkan adanya peranan yang serius dan penting. Pada kehidupan masyarakat, hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
pidana  wajib  memberikan  tujuan  dan  fungsi  penegakan  norma  dan  aturan  dalam masyarakat. Kriminalisasi perusahaan menggambarkan pergeseran paradigma politik dalam hukum  pidana  pemerintah.  Dalam  arti,  pemerintah  tidak  lagi  ingin  hanya  menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan hanya hukuman fisik terhadap individu, tetapi juga menyasar  aset  kriminal  perusahaan.  Sebagai  badan  hukum,  masyarakat  memiliki  banyak entitas dan peran dalam  menangani  hak  dan  kewajiban  hukum,  khususnya hukum  pidana. Oleh  karena  itu  kedudukan  perseroan  dalam  hukum  pidana  berbeda-beda.  Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:
Sebagai  tindak  pidana,  perusahaan  dianggap  bertanggung  jawab  secara  pidana dalam  perkembangannya.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  juga  bisa  dikriminalisasi.  Sarana untuk melakukan kejahatan Selain pelaku, masyarakat secara keseluruhan pada prinsipnya juga  dapat  “dimanfaatkan”  oleh  orang -orang  tertentu  untuk  melakukan  kejahatan.
Misalnya,  dalam  hal  tender  atau  perolehan  barang  dan  jasa,  seringkali  pemenang  tender ditentukan terlebih dahulu.
Sebagai objek tindak pidana juga bisa dijadikan sasaran kejahatan. Hal ini tergambar oleh  adanya  beberapa  perkara  yang  mana  perusahaan  pada  prinsipnya  menjadi  korban nyata  dari  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lainnya.  Pada  hal  ini  pihak  tersebut melakukan  eksploitasi  kepentingan  diri  sendiri  dan  perusahaan  mengalami  kerugian  yang disebabkan  oleh  perbuatan  dari  pihak  lainnya.  Tentu  saja  perseroan  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini, karena perseroan sendirilah yang menjadi lawan dari kerugian tersebut.
Sebaliknya, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibagi menjadi  tiga  kategori.  Yang  pertama  berkaitan  dengan  organisasi  seperti  apa  yang  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Kedua,  jenis  kejahatan  apa  yang  dapat  digolongkan sebagai  pertanggungjawaban  pidana.  Ketiga,  kriteria  untuk  menentukan  apakah  suatu kejahatan  dapat  dianggap  atau  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  korporasi  untuk dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Jika  kita  melihat  sejarah  masyarakat sebagai  subjek  hukum,  khususnya  dalam  hukum  pidana,  sebenarnya  tidak  ada  konsep pertanggungjawaban  pidana  bagi  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  pidana  berdasarkan hukum  Eropa  kontinental  (hukum  perdata).  Perusahaan  yang  tunduk  pada  hukum  pidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
positif  telah  diakui,  perusahaan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dan  dituntut (Muladi dan Dwidja Priyatno 2010).
Mengenai  adanya  pertanggungjawaban  secara  pidana,  terdapat  2  (dua)  pendapat tentang  permasalahan  terhadap  pertanggungjawaban  secara  pidana  yaitu  pendapat monistik dan dualis. Monistik melihat unsur dari kejahatan sebagai suatu bagian kejahatan tidak adanya bentuk terpisah antara mens rea (pertanggungjawaban pidana) dan actus reus (tindak pidana), sedangkan dualis menganggap mens rea dan actus reus sebagai bagian dari kejahatan.  Jika  seseorang  menjadi  pelaku  pada  perbuatan  pidana  korporasi  yang mempunyai  tanggungjawab  merupakan  korporasi  dengan  syarat  perbuatan  pidana dilakukan atau hendak dilakukan oleh  karyawan atau pengurus dalam organisasi perseroan yang menjadi direktur perseroan. Pelanggaran tersebut dilakukan dalam lingkup bagi tujuan dan  maksud  dari  perusahaannya  sendiri;  Kejahatan  dilakukan  atau  klien  dieksekusi  dalam konteks posisi mereka di perusahaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan  maksud untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Pelaku  atau  klien  tidak  mempunyai  alasan  untuk  membebaskan  dirinya  dari pertanggungjawaban  pidana  karena  penghapusan  pidana  (Gatot  Supramono  2016).  Selain itu  terdapat  beberapa  parameter  yang  bisa  dipergunakan  dalam  upaya  memidanakan korporasi yaitu:
1. Peraturan  sudah adanya  pengaturan  yang  secara  tegas  bahwa  subjek  dari  perbuatan pidana termasuk juga korporasi (asas legalitas).
2. Status pada korporasi bisa disamakan sebagai status tersangka apabila penegak hukum sudah dapat menetapkan tersangka secara perorangan adalah pengurus direktur atau manager dengan kewenangannya menjadi directing mind and will dari korporasi.
3. Terhadap  korporasi  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana  jika directing mind and will korporasi telah melakukan perbuatan pidana untuk sendiri dan bisa melakukan upaya penuntutan perbuatan directing mind and will -nya.
Kasus  yang  sudah  menjadi  perhatian  umum  dalam  masyarakat  yaitu  kasus  dimana korporasi  atau  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  pinjaman  online  atau  fintech. Korporasi  ini  menjalankan  usahanya  dengan  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat melalui media online. Perusahaan yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang atau fintech  lending  membagikan  tautan  dengan  rekomendasi  yang  secara  otomatis
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
mengarahkan  Anda  ke  aplikasi  pinjaman  online  ketika  Anda  mengklik  tautan  atau  tautan tersebut.
Aplikasi  pinjaman  online  merupakan  layanan  berbasis  web  yang  menggunakan sistem  database  untuk  melengkapi  data  pada  aplikasinya.  Aplikasi  merupakan  bentuk layanan online berbasis nominal uang dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam rangka perbuatan  pidana  mencari  informasi  pribadi,  aplikasi  ini  dikelola  oleh  perusahaan  atau badan  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  otorisasi  memperoleh  informasi  pribadi  yang disimpan dalam formulir pendaftaran pinjaman online asli seseorang.
Pada gambaran kasus diatas, korporasi yang merupakan penyedia layanan pinjaman online mengambil data pribadi sebagai bentuk jaminan pembayaran pinjaman dari nasabah. Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  sangat  risiko  apabila  nasabah  tidak  bisa  mengembalikan pinjamannya  maka  data  pribadinya  akan  disebarkan  sebagai  bentuk  upaya  penagihan  dari pinjaman  online.  Sebagaimana  pada  putusan  nomor  438/Pid.sus/2020/Jkt.Utr,  yang  mana pada  putusan  tersebut  karyawan  dari  perusahaan  atau  korporasi  penyedia  layanan pinjaman online menjadi terdakwa pada kasus penyebaran data pribadi nasabah.
Modus  yang  digunakan  terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidananya  adalah perusahaan pemberi pinjaman uang PT. Vega Data Indonesia dan juga bersama dengan PT. Barracuda  Fintech  Indonesia  membagikan  suatu  tautan  elektronik  yang  berisi  referral diarahkan  kepada  aplikasi  pinjaman  online  Dompet  Kartu  ketika  link  atau  tautan  tersebut diklik. Aplikasi Wallet Card adalah layanan online yang menggunakan sistem database untuk menjalankan Aplikasi, Aplikasi adalah bentuk layanan yang mempunyai landasan uang yang dilakukan secara online dengan memenuhi adanya syarat dan ketentuan. Ketika perbuatan pidana  yang  dilakukan  dengan  melanggar  privasi,  yaitu  mencari  dan  melihat  informasi tentang data pribadi yang disimpan di komputer. Aplikasi Card Wallet dengan  kesengajaan dan  tidak  adanya izin dalam pengambilan  informasi  pribadi  milik  seseorang  yang  disimpan pada form pendaftaran aplikasi Card Wallet.
Data  yang  bersifat  pribadi pelanggan  akan disimpan dan diambil  oleh  kantor  pusat, setelah  itu  akan  diserahkan  kepada  atasan  di  atas.  Selanjutnya  data  tersebut  digunakan untuk  menagih  pinjaman  yang  dimaksud  dari  tergugat  dalam  penagihan  pinjaman  online. Terdakwa  ditagih  melalui  platform  media  sosial  WhatsApp,  karena  pelanggan  yang mendaftar aplikasi Dompet  Kartu biasanya  memberikan  nomor ponselnya  yang  terhubung
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
dengan WhatsApp pribadi pelanggan. Sifat pelanggaran SOP yang dilakukan oleh terdakwa adalah  pemerasan  dan  ancaman  melalui  pengungkapan  data  pribadi  di  media  elektronik (WhatApp).  Hubungi  kontak  WhatsApp  pasangan  dan  teman-teman  untuk  memberi  tahu bahwa yang bersangkutan memiliki hutang dan piutang.
Hasil  dari  analisis  yang  dilakukan  terhadap  Putusan  pengadilan  tersebut, pertanggungjawaban  secara  pidana  terhadap  pelaku  perbuatan  pidana  berupa  pemerasan dan  ancaman  dengan  melalui  adanya  perbuatan  yang  berupa  penyebaran  terhadap informasi data yang bersifat pribadi, sudah sesuai Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE.  Menurut  putusan  pengadilan,  terpenuhinya  syarat  pasal  tersebut  mengenai pengungkapan  data  pribadi  dan  ancaman  terdakwa,  serta  saat  persidangan  ditemukannya fakta  yang  mendukung.  Sesuai  dengan  kenyataan  yang  muncul  saat  persidangan  yang berupa fakta pada perkara yaitu merujuk pada pemenuhan dakwaan yang kedua yaitu Pasal 45(4)  UU  ITE,  Unsur-Unsur  perbuatan  Pidana  dan  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Unsur- Unsur Tersebut, Pasal 27 (4) UU ITE, yang bisa dilihat berikut ini :

## Unsur setiap orang
Bahwa  benar  bahwa  terdakwalah  yang  menjalankan  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku  ancaman  dan  pemerasan  dengan  menyebarluaskan  keterangan  pribadi telah  terpenuhi  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diungkapkan  dalam  dua  pasal  di  atas  untuk masing-masing orang. Informasi untuk menyelesaikan item ini.
Unsur  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik. Bahwa  benar  terdakwalah  yang  melakukan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku ancaman  dan  pemerasan  dengan  menyebarkan  informasi  pribadi,  terpenuhi  berdasarkan fakta-fakta  yang  diungkapkan  dalam  kedua  pasal  tersebut  di  atas  untuk  masing-masing orang. Informasi untuk menyelesaikan item ini.
Dengan didasarkan pada  fakta,  unsur  masing-masing orang pada  kedua  pasal  telah terpenuhi.  Dengan  kata  lain,  benar  dan  jelas  bahwa  terdakwa  adalah  seseorang  yang menerima  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  ancaman  dan  pemerasan  dengan menyebarluaskan  data  pribadi.  elemen  diisi.  Aksi  intimidasi  dan  pemerasan  dilakukan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
Konsep  terkait  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kejahatan  telah  banyak  diperdebatkan oleh ahli hukum.
Penulis  menyatakan  bahwa  terhadap  pertanggungjawaban  secara  pidana  yang ditujukan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  dengan  melakukan  pemerasan  dan pengancaman dengan jalan menyebarluaskan tentang informasi data pribadi sesuai Pasal 45 Ayat 4 dan Pasal 27 Ayat 4 UU ITE. Menimbang adanya unsur pada setiap orang, maka pihak yang  dengan  adanya  kesengajaan  dan  tidak  adanya  izin  membagi  dan  atau  mengirim  dan atau  memberikan  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  termasuk  pemerasan dan pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan putusan tersebut nampaknya tidak ada perbedaan dalam menilai setiap perusahaan  atau  organisasi  atau  orang  atau  individu  pada  umumnya,  pada  dasarnya keduanya  adalah  sama  statusnya,  melainkan  hakim  pada  penyusunan  putusan  perkara pidana  yang  bersangkutan  dengan  korporasi  harus  selalu  tidak  ada  perbedaan  dalam menilai  dan  dari  segi  perorangan,  perseorangan  (natuurlijke  personal)  dan  perusahaan (rechtspersoon),  pada  prinsipnya  keduanya  sama,  hanya  saja  hakim  dalam  membuat penilaian  masyarakat  harus  selalu  menyadari  rekaan  sebagai  masyarakat  dan  tidak  dapat menjadi  badan  hukum  (illegal  person)  dan  karena  itu  juga  harus  dibayangkan  pada  saat penyusunan  putusan.  bahwa  masyarakat  adalah  seperti  orang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  oleh  organisasi  kolektif, perusahaan atau  manajemen  dan orang-orang  yang bekerja untuk kepentingannya, sehingga perlu dalam konteks tatanan ini dalam pikiran para hakim  adalah  membayangkan  bahwa  dalam  setiap  kasus  kejahatan  korporasi.  (Adriano 2016).  Korporasi  pada  pinjaman  online  tersebut  yaitu  PT  vega  data  Indonesia  serta  PT Barracuda Fintehc Indonesia seharusnya dilakukan pemidanaan secara pertanggungjwaban terhadap korporasi serta tidak terbatas pada orang yang bekerja pada perusahaan tersebut.
Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana berdasarkan Pasal 45(4) dan Pasal 27(4) UU ITE.  Terlihat  pada  putusan  tersebut,  terdapatnya  asas  yang  berbunyi  Unus  Testis  Nullus Testis  dengan  pengertiannya  berbicara  tentang  adanya  saksi  tidak  saksi.  Pada  putusan pengadilan  sudah  jelas  menyatakan  bahwa  saksi  yang  terlibat,  yang  awalnya  dari  adanya saksi  yang  berstatus  korban  hingga  saksi  ahli  memberikan  suatu  keterangan  tentang terdakwa  Dede  Supardi  melakukan  tindakan  melawan  aturan  hukum  menurut  undang- undang, khususnya UU ITE, di mana semua tindakan para terdakwa dijelaskan. Diantaranya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
adalah  seseorang  yang  memeras  dan  mengancam  akan  membagikan,  mengirimkan  dan mempublikasikan  informasi  tentang  orang  lain  untuk  kepentingan  Perusahaan,  yang sebaliknya  merupakan  pekerjaannya  sebagai  karyawan  Perusahaan.  Banyak  saksi menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kejahatan untuk memenuhi tugasnya di tempat kerja. Sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut antara terdakwa dengan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada pemidanaan.
Aturan  dan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pidana  yang  terdapat  di  UU  ITE tertuang  pada  Pasal  45-52.  Berdasarkan  susunan  kata  Pasal-Pasal  Hukuman  UU  ITE,  dapat diketahui  untuk  pelaku  perbuatan  pidana  dalam  pertanggungjawaban  pidananya  adalah “setiap  orang”,  disini  orang -orang  termasuk  perusahaan-perusahaan  yang  menjadi  obyek tindak  pidana.  Dalam  penjelasan, dijelaskan  bahwa  “orang”  berarti  orang  perseorangan, baik  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing,  maupun  badan  hukum,  sedangkan “perusahaan”  berarti  orang  perseorangan  adalah  korpora si.  atau  kemitraan  apakah berbadan hukum atau tidak.
Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa UU ITE memberikan ruang kepada korporasi  sebagai  target  dari  pelaku  kejahatan.  Sehingga  dengan  membiarkan  suatu perusahaan menjalankan perbuatan pidana, maka perusahaan tersebut bisa secara langsung dimintakan  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Apabila  sebuah  perusahaan  bisa  dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana,  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  juga  harus diatur. Tanggung jawab hanya muncul ketika korporasi itu sendiri bertindak.
Adanya UU ITE memberikan suatu pengaturan ketentuan terhadap pertanggungjawaban  secara  pidana  yang  ditujukan  kepada  korporasi,  yaitu  apabila korporasi  melakukan  perbuatan  pada  Pasal  27  sampai  Pasal  37,  serta  pada  bagian penjelasan  Pasal  52  ayat  (4)  mempunyai  pengaturan  pada  ancaman  berupa  pengenaan pidana  pada  Pasal  52  ayat  (4)  diberikan  pemahaman  dalam  melakukan  hukuman  pada perbuatan  yang  melanggar  hukum serta sudah  memberikan  pemenuhan  pada  unsur  Pasal 27  sampai  Pasal  37  yang  dilakukan  oleh  korporasi  maupun  oleh  pengurus  atau  karyawan dengan mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam:
1. memberikan perwakilan pada korporasi;
2. bertindak dalam pengambilan suatu bentuk keputusan dalam lingkup korporasi;
3. menjalankan pengendalian dan bentuk pengawasan terhadap korporasi;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
4. menjalankan kegiatan demi adanya kepentingan dan keuntungan bagi korporasi.
Agar  perusahaan  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana,  pelakunya  harus diidentifikasi  oleh  jaksa.  Alasan  pemikiran  ini  adalah  sebagai  berikut  Perseroan,  meskipun dapat  melakukan  perbuatan  secara  hukum  menurut  hukum  perdata,  tetapi  tidak mempunyai  keberadaan  fisik  dan  karenanya  tidak  dapat  melakukan  atau  bermaksud melakukan  sesuatu  kecuali  berhubungan  dengan  karyawan.  Perdagangan  bukanlah  fiksi. Memperlakukan perusahaan sebagai orang (perorangan) dan meminta pertanggungjawabannya  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  itu  sendiri  sesuai dengan asas hukum persamaan di depan hukum (principle of equality before the law).
Diterimanya  “ doctrine  of  vicarious  liability ” yang  merupakan  alasan  pembenaran pertanggungjawaban  secara  pidana  yang  ditujukan  kepada  korporasi.  Sehingga dimungkinkan  seseorang  harus  memberikan  tanggung  jawabnya  terhadap  tindakan  pihak lain,  jika  hal  ini  diimplementasikan  pada  korporasi,  berarti  korporasi  dapat  bertanggung jawab  atas  tindakan  karyawannya,  perwakilannya  atau  perwakilan  mereka  atau  pihak manapun yang mempunyai tanggung jawab kepada korporasi.

## KESIMPULAN
Bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyebaran data pribadi ini diatur dalam UU ITE  yang telah membuat pengaturan tentang syarat bagi pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi yang mana korporasi  melakukan  perbuatan  pada  Pasal  27  sampai  Pasal  37.  Selain  itu  adanya pengaturan  pihak  yang  dapat  diambil  pertanggungjawaban  secara  pidana  pada  kejahatan yang  dilakukan  oleh  korporasi  (corporate  crimes)  dengan  dasar  pada  penjelasan  Pasal  52 ayat  (4)  dan  mengatur  juga  ancaman  pidananya.  Hal  ini  terkait  dengan  perbuatan  yang dilakukan  korporasi  atau  karyawannya  sebagaimana  pada  Pasal  27  sampai  Pasal  37  yang memiliki  kapasitas  untuk  mewakili  dari  korporasi,  mengambil  suatu  keputusan,  melakukan pengendalian  maupun  pengawasan  dan  melakukan  suatu  kegiatan  yang  menghasilkan keuntungan  bagi  korporasi.  Pada  Putusan  Nomor  438/Pid.Sus/2020/PN  JKT  UTR  terdakwa melakukan  pemerasan  dan  pengancaman  terhadap  orang  lain  dengan  melakukan penyebaran  data  pribadi  orang  lain  kepada  masyarakat  serta  hal  ini  dilakukan  sebagai pemenuhan  kewajiban  dan  kepentingan  pada  perusahaan.  Hal  ini  merupakan  bentuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  No.1 Januari - April 2023
pelaksanaan  tugas  dari  perusahaan  atau  korporasinya  dan  selaku  karyawan  pada perusahaan.  Sehingga  dengan  adanya  hubungan  kerja  tersebut  antara  terdakwa  dengan korporasi, maka putusan tersebut seharusnya dapat menjerat korporasi pada pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Ujang. [n.d.]. ‘Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara’
Adil, Soetan K Malikoel. 1955. Pembaruan Hukum Perdata Kita (Jakarta: PT. Pembangunan) Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika) Arifin,  Thomas.  2018. Berani  Jadi  Pengusaha  Sukses  Sukses  Usaha  Dan  Raih  Pinjaman (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
Asshiddiqie,  Jimly,  and  Ali  Safa’at.  2006 . Teori  Hans  Kelsen  Tengtang  Hukum (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia)
Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT. Grafindo Persada) Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana , 3rd edn (Jakarta: Rineka Cipta) Hanafi. 1999. ‘Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana’, Jurnal Hukum , 6.11
Huda,  Chairul.  2006. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kecana) Ilyas, Amir.
2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana DanPertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan (Yogyakarta:  Rangka Education)
Iman, Nofie. 2016. ‘Financial Technology Dan Lembaga Keuangan’, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta , 6 Irfan,  Muhammad  Nurul.  2009. Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fiqh Jinayah (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI) Kanterdan,  E.Y,  and  S.R  Sianutri.  2012. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika)
KBBI. 2022. ‘Pengertian Data’ < https://kbbi.web.id/data > [accessed 3 November 2022] Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Bina Aksara) ——— . 1993. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta)
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2nd edn (Jakarta: Balai Pustaka) Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja GrafindoPersada)
Saleh,  Roeslan.  1983. Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  DuaPengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru) Sudarto.  1988. Hukum  Pidana  I (Semarang:  adan  Penyediaan  Bahan-Bahan  Kuliah,  FH UNDIP)
Tobelo, Sonny.
2010. ‘Teori
Pertanggungjawaban’ <http://sonny - tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> [accessed 3 November 2022]