• Nils Marius Rekkeda/
Insurgency and  Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Heru  Susetyo
International  Hu manitarian  Law  in  Internal Armed  Conflict : Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol // to the Geneva  Conventions to Internal and Horizontal  Conflicts in Indonesia
• Arlina Permanasari
Analisis  Yuridis  Status  Hukum  Gerakan Aceh  Merdeka
• Lutfi  Syaeful/ah
Pengelabuan versus Perbuatan Curang dalam Perang di Laut
• Natsri · Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekeeping: Operasi  PBB  dalam Sengketa  Bersenjata  di  lrak , Somalia dan Bekas  Negara Yugoslavia
• Laporan  Mahkamah  Pidana  lnternasional kepada  PBB Tahun 2006-2007
Diterbitkan oleh: U  T STUOI HUKUM HUMANITER  DAN  HAM (lldlJ FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTJ
Diterbitkan atas kerja sama dengan: Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)
ICRC

## J U RNAL H U KUM H UMANITER
Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram/  S.H. Prof  Timothy L.  H.  McCormack Prof  Dr.  F. Sugeng Jstanto/  S. H. Prof  Dr. Andi Hamzah  S. H. Michael Cottier;  LL. M. Brigjen.  TN! (Purn) PLT. Sihombing/  S.H. /   LL.M. Kol.  Chk. Natsri Anshari,  S.H. /  LL. M. Rudi M.  Rizki,  S.H./  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina Permanasari,  S. H. /  M. H.
Anggota  Redaksi : Andrey Sujatmoko/  S.H./  M.H. Aji Wibowo/  S.H./  M.H. Kushartoyo  Budisantosa/  S. H./  M.  H. Amalia  Zuhra/  S.H./  LL. M. Jun Justinar;  S.H. /  M. H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur;  S. Sos. Supriyadi,  S. £
Alamat Redaksi : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No.  1  Gedung H  Lt.  5  Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Pembaca yang budiman,
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur hanya  tertuju  kepada Allah SWT, sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL H UKUM HUMANITER ini dapat kembali terbit di tengah-tengah para pembaca sekalian .
Edisi  ini  berisi  artikel  utama  yang  masih  memaparkan  ulasan mengenai konsep dan masalah-masalah yang dihadapi dalam kontra­ insurgensi  dalam  perang  gerilya,  serta  masih  meninjau  mengenai sengketa-sengketa  bersenjata  yang  berlangsung  di  dalam  wilayah suatu negara, baik pada tingkat atau  level yang lebih rendah seperti konfl i k-konfl i k   yang  bersifat  horizonta l  di  Indonesia,  m a u pu n mengenai pasukan pemberontak seperti Gerakan Aceh Merdeka, yang ditinjau  berdasarkan  hukum  humaniter.  Adapun  sebagai  artikel pendukung,  akan  disajikan  ulasan  mengenai  metode  dan  cara berperang khususnya dalam peperangan di  laut. Di samping itu, kali ini untuk pertama kalinya dikemukakan bahasan mengenai Pasukan Pemeliharaan  Perdamaian, sebagai suatu  topik yang berada  dalam tataran 'ius ad bellum'; untuk melengkapi pembahasan-pembahasan mengenai  'ius in bello' sebagaimana telah  dipaparkan  dalam  edisi­ edisi yang terdahulu.
Adapun sebagai isi "Kolom': dipaparkan sejumlah perkembangan yang  terjadi  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional ( International Criminal Court), semoga dapat menjadi masukan bagi para pembaca mengenai  perkembangan  terakhir  yang  terjadi  dalam  Mahkamah tersebut.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER edisi kali  ini,  ka m i   mengucapkan  terima  kasih  kepada International Committee  of  the  Red  Cross (ICRC),  ya n g   teta p  m e nj aga komitmennya dalam pengembangan hukum humaniter di tanah air. Akhirnya  kami  mengharapkan  tulisan  dari  kalangan  masyarakat pemerhati hukum humaniter, dan juga masukan dari pembaca berupa kritik maupun saran konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1. Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems. ............................................ ... ......... ............. 656

## 2. Heru Susetyo
International Humanitarian Law in internal Armed Conflict
: Implementing  Common Article 3 and Additional Protocol II  to  the  Geneva  Conventions  to  Internal and Horizontal
Conflicts In Indonesia ... . . ..... ...... ... .... ............ .. ... .. .... .. .... .. 751

## 3.  Arlina Permanasari
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menu rut Hukum Humaniter . . . .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ..  782 4. Lutfi Syaefullah
Pengelabuan  vs  Perbuata n   Curang  d a lam  Peran g   di Laut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

## 5.  Natsri Anshari
Pergeseran  Konsep Peacekepinq. Operasi  PBB  dalam Sengketa  Bersenjata  di Irak,  Somalia, dan Bekas  Negara
Yugoslavia . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .  844

## KOLOM
Laporan Mahkamah Pidana Intemasional kepada PBB Tahun 2006-2007 . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  876
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4

## ANALISIS YURIDIS  STATUS  H UKUM
GERA KAN ACEH  MERDEKA  (GAM)

## M EN U RUT  H U KUM  H U MANITER

## Arlina Permanasari1

## Abstrak
Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata  non-internasional,  menyebabkan  pasal 3 Konvensi Jenewa  1949  berlaku .  Istilah  yang  dianggap  tepat  adalah pemberontak,  dimana  GAM  telah  memiliki  kapabilitas  untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa,  karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta  dalam hukum humaniter.  Walaupun  demikian  Penerapan  pasal 3 Konvensi .Jenewa1949  dalam  konflik  ini tidak akan  merubah  status  hukum GAM.

## A.  Latar Belakang
Keberadaan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  d i   Indonesia, Khususnya di wilayah  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAO) telah  lama  dikenal sebagai  suatu  gerakan  yang  ingin  memisahkan diri dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI).
Setelah  dinyataka n  Wilayah  Propinsi  Aceh  (pada  waktu  itu) sebagai suatu "Daerah Operasi  Militer" (DOM),  maka  aktivitas  dan intensitas  konflik yang  terjadi  antara  GAM  dan  pihak  Pemerintah Republik Indonesia tampaknya tidak mengendur; bahkan korban dari
1 Arlina  Permanasari,  S.H.,M.H. adalah Dosen  tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Trisakti dan  Anggota  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan  HAM  (terAs}  Fakultas  Hukum  Universitas Trisakti.
783 Analisis Yuridis Status Hukum  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
konflik tersebut semakin lama semakin bertambah; baik dari kalangan ke dua  pihak maupun  penduduk setempat yang sama  sekali tidak terlibat secara aktif dalam medan pertempuran.
Keadaan  terseb ut,  mengaki batka n  Pemerintah  Indonesia mengelu a rka n  sera n g ka i a n   kebij a ka n   ya ng  kese lu ru h a nnya ditujuka nnya  untuk  meredam,  atau  bahkan  mengatasi  gerakan tersebut. Kebijakan tersebut berkisar dari tingkat yang paling rendah, mulai  dari  tingkat  penyelesaian  secara  damai,  sampai  akhirnya, sebagai  upaya terakhir,  dengan  menggunakan  upaya  penyelesaian dengan kekerasan bersanjata.
Bersamaan  dengan  hal  tersebut,  maka  terdapat  sejumlah peristilahan untuk menyebutkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh  sekelompok  penduduk sipil  bersenjata.  Istilah  yang  kadang­ kadang tidak jelas artinya  dan selalu berubah-ubah seiring  dengan diterapkannya  kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintah, tentu  saja menimbulka n   interpretasi  yang  bermacam-macam.  Sehubungan dengan hal tersebut,  Pemerintah secara  resmi  pernah  menyatakan gerakan-gerakan perlawanan kepada Pemerintah yang sah, termasuk yang  dilakukan  oleh  GAM  dengan  sebutan  'Gerakan  Pengacau Keamanan' (GPK); 'kelompok atau orang sipil  bersenjata'; 'gerakan subversif'; 'kelompok separatis'; 'tindakan klandestine'; 'pemberontak'; dan dewasa ini juga dikatakan 'aksi terorisme'.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  perlu  digaris  bawahi  bahwa penggunaan  istilah yang berbeda,  sudah tentu  akan  menimbulkan akibat  hukum yang  berbeda  pula.  Disinilah  letak  pentingnya  untuk mengetahui apa  istilah yang tepat yang seharusnya disandang oleh GAM.  sebagai contoh,  penyebutan suatu gerakan sebagai 'gerakan pengacau  keamanan',  misalnya,  tentu  akan  menimbulkan  akibat hukum yang berbeda dengan penyebutan gerakan pemberontakan. Paling  tidak,  hal  tersebut  akan  menyebabkan  adanya  perbedaan pelaksana wewenang yang diberi mandat untuk mengatasi gerakan­ gerakan seperti itu. Dengan kata lain, jika dinyatakan gerakan tersebut adalah  gera kan  pengacau  keamanan  saja,  maka  lembaga  yang memegang komando dan pengendalian (kodal) di lapangan adalah POLRI. Apabila gerakan tersebut dinyatakan sebagai suatu gerakan pemberontakan,  maka  hal  ini  bukan  lagi  merupakan  tugas  dan wewenang POLRI, akan tetapi  merupakan tugas bagi TNI.
JURNAL  HUKUM HUMANITER,  Vol. 3 ,  No. 4
Secara  yuridis,  hal  tersebut telah  dikuatkan  dalam  Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000,  di mana dinyatakan secara resmi bahwa ada pemisahan tugas dan wewenang antara POLRI dan TNI.
Kerancuan  dalam  hal  pemilihan  terminologi  yang  tepat  dalam situasi yang tidak normal seperti di Propinsi NAO tersebut, berkorelasi dengan  keinginan  untuk  menetapkan  status konflik yang  terjadi  di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengingat bahwa selalu terdapat penamaan yang selalu berubah-ubah, menyebabkan kerancuan dalam status  penetapan  konfli knya,  wa l a u p u n   pada  kenyataa n nya pertempuran  pada  ke  dua pihak tetap terjadi dan  bersifat berlarut­ larut.  Hal  ini  pula  yang  penting  untuk ditegaskan  dalam  kerangka hukum humaniter, sampai batas manakah suatu konflik atau sengketa bersenjata dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa bersenjata yang diatur dalam hukum humaniter; dan  apakah  hal  tersebut berkaitan dalam penamaan atau terminologi yang digunakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia terhadap GAM.
Hubungan antara  pihak dalam suatu sengketa bersenjata, serta status hukum masing-masing pelaku di lapangan merupakan hal yang sangat  penting,  karena  berkaitan  dengan  akibat  h u kum ( legal effect) terutama  dalam  lingkup hukum  humaniter  pada  khususnya dan  h u ku m   i nternasional  serta  hubu ngan  antarnegara  pada umumnya. Tulisan ini membahas :
1 .  Apakah sebutan atau istilah hukum yang paling tepat bagi GAM?
2. Apakah GAM memiliki kapabilitas sebagai suatu  pihak (party to the  conflict) dalam konflik yang bersifat non-internasional berdasarkan Hukum Humaniter?
3.  Apakah ada akibat hukum dari status GAM tersebut dalam hukum humaniter?

## B. Tinjauan Umum :  H ukum Internasional
JG  Starke  dalam  "Pengantar  Hukum  Internasional"  bagian pertama  menyatakan  bahwa  suatu  subyek  hukum  internasional, adalah  pemegang  hak dan  kewajiban  internasional  yang  memiliki kepribadian  hukum  internasional (international  legal  personality) . Untuk memiliki kapasitas sebagai suatu  entitas yang memiliki inter­ national legal personality, maka terdapat sejumlah persyaratan yang
785 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
perlu  dipertimbangkan.  Persyaratan-persyaratan  tersebut  adalah  : a). adanya kapasitas dalam membentuk hukum (law-making capacity); b). Memiliki hak dan kewajiban international (international rights and duties) yang diderivasikan dari hukum internasional; c). Memiliki hak untuk menempatkan perwakilan resminya di luar negri (right of rep­ resenta tive) ; d ) .   perwa kilan  resm i   m e m i l i ki  kekeb a l a n   d a n kemudahan (immunity and previlege); serta e). mempunyai hak untuk mengajukan  suatu  permasalahan  hukum  diwilayahnya  ke  muka mahkamah  internasional (legal  standing) . Dengan  pemenuhan persyaratan ini ditegaskan bahwa suatu entitas berhak menyandang statussebagai suatu subyek hukum internasional. 2
Sedangkan  Mochtar  Kusumaatmadja,  telah  menyatakan  pula bahwa  di  akhir  abad  ke  19,  subyek  hukum  internasional  telah berkembang  demikian  pesat,  dan  tidak  hanya  mengakui  negara sebagai satu-satunya subyek hukum internasional. Terdapat beberapa entitas yang -berdasarkan state practices- telah dianggap dan diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa sebagai subyek hukum internasional yang  memiliki international  legal  personality, yaitu  :  a).  Negara, Sebagai  subyek  hukum  inernasional  yang  murni;  b).  Organisasi internasional; c). Vatikan; d). International committe of the Red Cross - ICRC- atau  Komite  Internasional  Palang  Merah; e). insurgent dan Belligerent- atau  pemberontak dan  pihak-pihak  dalam  sengketa--; serta f). Individu dalam pengertian yang terbatas; yaitu hanya sebagai penjahat perang ( war criminals).3 Secara  khusus dinyatakan bahwa "menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam keadaan­ keadaan  tertentu".  Keadaan  tertentu  yang  dimaksud  disini  adalah adanya perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status  pihak yang bersengketa  dalam  perang;  namun  memiliki ciri­ ci ri  yang  khas,  yakni  pengakuan  terhadap  geraka n-gerakan pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina atau yang dikenal dengan Palestine Liberation Movement (PLO). Selanjutnya ditegaskan bahwa  kelainan  itu  disebabkan  karena  adanya  pengakuan  gerakan pembebasan demikian  merupakan  penjelmaan  dari  suatu  konsepsi
2 Lihat J.G. Starke,  "Pengantar  Hukum  Internasional", J il i d 1, terjemahan  Bambang  Iriana.
3 Mochtar  Kusumaatmadja, "Pengantar  Hukum Intemasional'� Bagian  I,  Bina Cipta,  Bandung,
1986.
baru  yang  terutama dianut oleh  negara-negara  dunia  ketiga, yang didasarkan  atas  pengertia n   bahwa  "bangsa-bangsa (peoples) dianggap mempunyai hak asasi seperti (a).  Hak untuk menentukan nasib sendiri; (b) Hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, ­ politik dan sosial sendiri; (c).  Hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang  ditempatinya .  Namun,  walaupun  demikian, Mochtar  menegaskan  bahwa  pada prinsipnya,  konsepsi  tersebut - sebagai konsekuensi dari perjuangan anti-kolonialisme dapat diterima bahkan patut mendapat dukungan sepenuhnya; walau sulit diterima jika semua bangsa  di dunia telah menjelma menjadi negara-negara yang  merdeka.  Karena  apabila  diterapkan  demikian  secara  terlalu bebas  tanpa  ukuran-ukuran  yang  obyektif-antara  lain  dengan menentukan secara obyektif apa yang dimaksudkan dengan bangsa­ maka  konsep tersebut,  walaupun  pada  dasarnya  bermaksud  baik, bisa  mempunyai pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional  karena  dapat  dipakai  oleh  segolongan  kecil di  dalam suatu bangsa yang belum tentu mempunyai alasan-alasan yang sah untuk melakukan gerakan-gerakan separatis. 4
Gera kan-gera ka n   sepa ratis  atau  gera kan  pemberontaka n, berdasarkan  hukum  humaniter,  adalah  suatu  gerakan  perlawanan bersenjata (armed opposition group) yang berperang melawan negara di  m a n a   mereka  bertem pat  tinggal,  dengan  m a ksud  u ntuk memisahkan diri menjadi  negara  yang  merdeka,  setaraf,  sama' dan sederajat dengan negara lain. Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu kelompok  yang  di  mana  terhadapnya  berlaku  hukum,  hak  dan kebiasaan-kebiasaan  berperang di darat,  maka  Konvensi Den Haag ke-IV  tahun  1907,  yaitu  Konvensi  yang  mengatur  tentang  Hukum dan Kebiasaan Berperang di darat,  khususnya dalam Lam piran (an­ nex)-nya menyatakan bahwa, kelompok seperti itu, harus memenuhi 4 ( empat)syarat tertentu  -yang  sering  disebut dengan persyaratan klasik--yaitu harus : a). Mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap anak-buahnya; b). Memakai seragam ( uniform) yang dapat dilihat dari kejauhan; c). Membawa senjata secara terbuka; serta d). Mematuhi hukum dan kebiasaan  berperang.5
dalam  hal  ini  untuk  membedakan  gerakan  pemberontakan dengan gerakan pembebasan nasional. Sebagaimana yang dinyatakan
4 Ibid., him. 103-104.
s Lihat Pasal  1 Hague Regulations 1907.
787 Analisis Yuridls Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,  maka  dalam  h ukum  h umaniter, gerakan  pembebasan  nasional  telah  memiliki  terminologi  khusus, yaitu sering disebut sebagai "war of national liberation"; dimana jenis peperangan  ini  hanya  terbatas  pada  tiga  macam  jenis  sengketa bersenjata  yaitu  sengketa  bersenjata  yang  terjadi  pada  masa penjajahan (kolonialisme); pada situasi di mana terjadi pendudukan asing ( a/lien  occupation) serta  pada situasi dimana  Pemerintah dari suatu negara melakukan pemerintahan yang bersifat rasialis (apart­ heid). Hal ini ditegaskan  di dalam  Pasai  1  ayat( 4)  Protokol  I  tahun 1977,  yang  menegaskan  kembali  bahwa  hal  tersebut  hanya  bisa dilaku ka n   oleh  suatu  bangsa (people) yang  berperang  untuk mela ksanaka n   hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendi ri  dalam Kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), prinsip-prinsip h u ku m   i nternasional  tentang  kerjasama  dan  h ubungan  yang bersahabat. 6 Dengan perkataan lain, perang pembebasan nasional, hanya terjadi di  mana  suatu  angkatan  bersenjata  resmi dari suatu negara,  pada  hakekatnya  berjuang  melawan  pasukan  asing  dari negara  lain.  Hal  ini  tentu  sangat  berbeda  dengan  perang  yang dilakukan  oleh  gerakan-gerakan  pemberonta kan  di  mana  para pihaknya  adalah  angkatan  bersenjata  resmi  dari  suatu  negara melawan sebagai kelompok warga negara yang mengangkat senjata.
Suatu gerakan pemberontakan adalah suatu gerakan yang terjadi di  salah  satu  bagian  dari  wilayah  Pihak  Peserta  Agung ( the  High Contracting Party). Apabila terdapat suatu gerakan seperti itu, maka berdasarkan  ketentuan  dalam  hukum  humaniter,  apabila  pecah sengketa  bersenjata diwilayah tersebut,  maka sengketa  bersenjata yang  bersangkutan,  dalam  batas-batas  tertentu,  a ka n   dianggap sebagai suatu "sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional"
( non-international armed conflict).
Menurut Pietro Verri, yang disebut dengan sengketa  bersenjata non-intemasional tersebut adalah ''fighting between the armed forces of a  State and dissident or  rebel armed forces . . A  non-international armed conflict may become international if : a). A State  victim  of an insurrection  recognized  the  insurgents  as  belligerents;  b ).  One or
6 Lihat Pasal'96 ayat(3)  Protokol I Tahun  1977 dan Resolusi  Majelis Umum  PBB Nomor 2625 Tahun  1970.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
more foreign  States come to the aid of one of the parties with  their own  armed forces;  c).  Two  foreign  States  intervene  witfl  their re­ spective armed forces,  each  in  aid of a different party'� 7
Selain pengertian di atas, sengketa bersenjata yang bersifat non­ internasional  dapat  pula  terjadi  bila  terjadi  suatu  perang  saudara (civil  war); dimana dalam perang saudara, para  pihak yang terlibat dalam  pertempuran adalah  kelompok-kelompok dalam masyarakat. Akan tetapi, walaupun para pihak yang bersengketa adalah kelompok­ kelompok dalam masyarakat, namun pada  suatu titik tertentu, akan terjadi  pemihakkan yang dilakukan oleh angkatan  bersenjata  resmi dari  negara  yang  bersangkutan  kepada  salah  satu  kelompok masyarakat  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  dalam  seng keta bersenjata yang bersifat non-internasional, baik melibatkan gerakan pemberontakan  maupun  perang  saudara,  maka  peperangan  yang terjadi  pada  permulaannya  tidak  pernah  melibatkan  unsur-unsur asing.  Dengan  melihat  pengertian  tersebut  diatas,  maka  dapat diketahui bahwa sengketa bersenjata yang bersifat non intemasional, dapat dilakukan bukan oleh gerakan pemberontakan saja; akan tetapi juga dapat terjadi apabila terjadi perang saudara. 8
Dari keseluruhan pasal dalam keempat Konvensi Jenewa, hanya satu  pasal  saja  yang  mengatur  tentang  sengketa  bersenjata  yang tidak bersifat internasional. 9 Pasal terse but adalah  Pasal 3 (common article3). Pasal  ini mengatur  mengenai  perlindungan  minimal yang harus diberikan kepada para korban konflik dalam sengketa bersenjata non-internasional.  Walaupun  hanya  satu  pasal  saja,  namun  pasal ini, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, temyata telah memuat prinsip-prinsip  yang  paling  penting  bagi  para  korban  perang  baik penduduk sipil maupun anggota  angkatan  bersenjata.  Oleh karena itulah  pasal  ini juga  sering  disebut dengan  istilah "Konvensi  Mini"
( Mini Convention, atau Convention  in  Miniature).
7 Pietro Verri, The Dictionary of International Humanitarian  Law,  ICRC, 1 992, him. 36.
8 Berkenaan dengan  hal tersebut, karena yang menjadi topik adalah  gerakan pemberontakan, maka hal-hal yang berkaitan dengan perang saudara tidak dibahas  lebih  lanjut dalam  tulisan ini.
9 Pencantuman  Pasal  3  yang  mengatur  tentang  gerakan  pemberontakan  di  suatu  wilayah Pihak Peserta Agung merupakan sutatu perkembangan baru  dalam  hukum  humaniter, karena belum pemah ada sebelumnya bahwa masalah dalam negeri dicantumkan di dalam perjanjian intemasional yang ditujukan untuk komunitas masyarakat intemasional.
789 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa  1949  mengatur mengenai  sengketa  bersenjata  yang tidak bersifat  internasional,  maka  berikut  akan  dipaparkan  isi  Pasal  3 tersebut selengkapnya  :
"Dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat intemasional yang teradi  di  wilayah  salah  satu  Pihak Peserta  Agung,  maka  setiap pihak yang bersengketa terikat, paling tidak,  untuk menerapkan ketentuan-ketentuan  berikut ini  :
1) Orang-orang  yang  tidak  ikut  serta  dalam  pertempuran, termasuk  anggota  angka tan  bersenja ta  yang  telah meletakkan  senjata  dan  mereka  yang  sudah  berstatus sebagai "hors de combat" baik karena sakit, Iuka-Iuka, karena penahanan, atau karena sebab-sebab lainnya,  dalam segala keadaan harus diperlakukan dengan manusiawi,  tanpa segala perbedaan  yang  didasarkan  atas  ras,  warna  kulit,  agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kebangsaan, kesejahteraan, atau  kriteria-kriteria sejenis lainnya.
Untuk maksud itu, maka tindakan-tindakan berikut ini,  tetap dilarang dan harus dilarang dalam segala  keadaan,  disetiap waktu  dan  tempat  apapun  juga  agar  orang-orang  yang tersebut diatas harus dihormati,  yakni :
a)  Kekerasan  terhadap  jiwa  dan  raga,  terutama pembunuhan  dalam  segala  ben tuknya,  mutilasi, perlakuan yang tidak manusiawi dan penyiksaan.
b)  Penyanderaan;
c)  Penghinaan  terhadap  martabat  manusia,  terutama perlakuan yang merendahkan dan  tidak  manusiawi;
d)  Penjatuhan  hukuman  dan  pelaksanaan  hukuman  yang tidak  didahului  dengan  keputusan  yan  dihasilkan  dari suatu  pengadilan  yang  berjalan  dengan  adil,  yang memberikan semua jaminan-jaminan hukum yang sangat diperlukan  yang  diakui  oleh  bangsa-bangsa  yang beradab.
2) Orang-orang  yang  Iuka  dan  sakit  harus  dikumpu/kan  dan dirawat.
Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti Komite Internasional  Palang  Merah,  dapat  menawarkan  jasa-jasanya kepada para pihak yang bersengketa;
Para Pihak yang bersengketa, selanjutnya harus mengupayakan untuk memberlakukan,  dengan  cara  melaksanakan pernjanjian khusus,  baik semua bagian atau sebagia dari ketentuan-ketentuan Konversi ini.
Penerapan dari ketentuan-ketentuan ini tidak akan merubah sta­ tus para pihak yang bersengketa '�
Dengan  melihat  isi  dari  Pasal  3  Konvensi  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  secara  eksplisit,  Konvensi  Jenewa  1949  tidak menyebutkan  istilah  "rebels,  insurgency,  atau  insurrection".  Alinea pertama dari  Pasal  3  hanya  mencantumkan  istilah para  pihak yang bersengketa (parties to the conflct). Pemahaman bahwa "para pihak ya ng  bersengketa "  d a l a m   pasal  3  tersebut,  s a l a h   satu nya pemberontak,  adalah  denga n   mendasarka n   diri  pada travaux preparatoire yang terdapat pada commentary dari Konvensi Jenewa terse but.
Komentar dari Pasal 3 Konvensi, tidak secara tegas menyebutkan siapa yang dimaksud para Pihak yang bersengketa" tersebut; demikian pula  apa  yang  dimaksud dengan  istlah "konflik yang tidak bersifat internasional". Akan tetapi, untuk menentukan kriteria obyektif bagi "para  pihak" tersebut,  maka terdapat beberapa indikasi yang dapat menyatakan  bahwa yang dihadapi oleh  pihak pemerintah yang sah tersebut  adalah  pemberontak.  Indikasi  tersebut  adalah  sebagai berikut : 10
a).  Bahwa  pihak tersebut melakukan  revolusi  bersenjata  melawan pemerintahan dejure, dan  pihak  yang  bersangkutan  tel a h memiliki  angkatan  bersenjata  yang telah  terorganisir,  memiliki pimpinan yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan anak buahnya;  melakukan operasinya  didalam wilayah tertentu dalam  teritorial  negara  'induknya'  dan  melaku ka n   cara-cara
10 ICRC, Commentary I Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Side In Armed Forces in the  Reid,  Geneva,  1952,  him 49-50.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
791 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
berperang dengan memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam  Konvensi.
b)  Indikasi  lain, adalah bawah pemerintah yang sah merasa wajib untuk  menggelar angkatan  bersenjatanya  yang  regular  untuk menghadapi "insurgents" yang telah mengorganisir diri mereka dan  yang  telah  "menguasai  sebagian  wilayah"  nasional  dari negara  bersangkutan.
c)  Indikasi  lain, adanya  kemauan dari pihak pemerintah yang sah untuk  mengakui  mereka  sebagai  "belligerents'�  atau  pihak tersebut sudah sedemikian solidnya sehingga mereka mengklaim diri mereka sebagai  "belligerent'� atau pengakuan pihak "insur­ gents"tersebut sebagai  "belligerents"tersebut hanya dilakukan semata-mata  untuk tujuan  kemanusiaan  lainnya  sebagaimana yang tercantum  di dalam Konvensi; atau  persengketaan antara ke dua  pihak tesebut telah diusulkan sebagai salah satu agenda dari Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB sebagai suatu sengketa  yang  dapat mengancam  keamanan  dan  perdamaian internasional,  mengancam  perdamaian  internasional,  atau merupakan suatu tindakan agresi.
d)  Indikasi  yang  terakhir  adalah  bahwa  gerakan  pemberontakan tersebut telah memiliki struktur organisasi yang sangat signifikan sehingga hampir menyerupai negara, penguasa sipil dari gerakan tersebut  mampu  melaksanakan  otoritas  de  facto  terhadap penduduk  sipil  di  wilayah  yang  dikuasainya;  bahwa  pasukan militer atau angkatan bersenjata dari gerakan tersebut bertindak dibawah wewenang penguasa sipil gerakan pemberontakan yang bersangkutan dan  siap  untuk mematuhi hukum  dan  kebiasaan perang; serta bahwa penguasa sipil dari kelompok pemberontak setuju  untuk  terikat  pada  ketentuan-ketentuan  dari  Konvensi Jenewa.
Dengan  melihat beberapa  indikasi yang dapat ditemukan  pada Komentar  Konvensi  Jenewa  tersebut,  maka  sudah  barang  tentu, "pihak  yang  bersengketa"  yang  dimaksud  di  sini  adalah  pihak pemberontak,  yang telah  memiliki  struktur tertentu  dan mematuhi hukum dan kebiasaan berperang. Adapun, istilah yang dipergunakan di  dalam  Komenta r   Konvensi  untuk  menggambarkan  kelompok
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol.  3, No. 4
pemberontak  sebagaimana yang  mematuhi atau  memperlihatkan indikasi-indikasi  tersebut,  adalah  dengan  menggunakan  secara berganti-ganti  istilah "rebellion '�  "insurgent'� atau "belligerent".11
Di samping Konvensi Jenewa tersebut, maka Protokol Tambahan ke-II dari Konvensi-konvensi Jenewa  1949 yang diadopsi pada tahun 1977, juga mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional. Adapun  ruang  lingkup  penerapan  Protokol  II ini tercantum  dalam ketentuan Pasal  1 yang berbunyi sebagai berikut :
"This Protocol,  which  develops and supplements Article 3 com­ mon  to the Geneva  Conventions  of 12 August of 1 949 without modifying its existing conditions of application,  shall apply to all armed conflicts,  which are not convered by Article I of the Proto­ col Additional to  the Geneva Conventions of 12 August of 1 949, and relating  to  the Protection  of Victims of International Armed Conflicts  (Protocol I),  and which  take place in  the  territory of a High  Contracting Party between  its armed forces  and dissident armed  forces  or  other  organised  armed  groups  which,  under responsible  command,  exercise  such  control  over a  part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations  and to implement this Protocol.
This Protocol shall not applly to situations of internal disturbances and  tensions,  such  as  riouts,  isolated  and sporadic acts  of vio­ lence and other acts of asimilar nature,  as not being  armed con­ flicts'�
Dengan demikian, telah ditegaskan di dalam  ketentuan Pasal  1 ayat  ( 1)  di  atas,  bahwa,  terdapat  eksistensi  kelompok-kelompok perlawa nan  yang  terorganisir (organised  armed  group) yang melakukan operasi militer untuk melawan Pemerintah yang sah secara terus-menerus dan terkoordinir, yang telah memenuhi persyaratan­ persyaratan tertentu. Persyaratan yang dicantumkan di dalam Protokol tersebut membatasi ruang lingkup bagi adanya gerakan perlawanan yang  terorganisir  lainnya  yang tidak perlu  diatur oleh  Protokol  ini. Dalam  hal  ini,  terlihat,  bahwa,  walaupun  dalam  Protokol  ini  juga
II Ibid.
793 Anallsis Yurldls Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
tidak digunakan istilah "rebels,  insurrections, atau insurgency� namun ayat  ( 1 )  di atas  menegaskan  keberadaan  gerakan-gerakan  seperti itu dengan menamakannya sebagai "kelompok-kelompok perlawanan yang  terorganisir".  Apabila  Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  sangat bersifat umum dan  hanya  mencantumkan  pihak yang  bersengketa saja; sebagai pihak yang seharusnya mentaati klausula dalam  pasal tersebut,  maka  dalam  Pasal 1  ayat ( 1), para  pihak tersebut kembali diperjelas, yaitu angkatan  bersenjata dari pemerintah yang resmi di satu  pihak,  serta  pihak  kelompok-kelompok  perlawa nan  yang terorganisir di lain pihak.
Disam ping  persyaratan  yang  dicantumkan  untuk  diterapkan kepada suatu  kelompok perlawanan yang  terorganisir,  maka  dalam ayat  berikutnya,  yaitu  ayat  (2)  dari  Pasal  1  tersebut,  ditegaskan kem bali ruang lingkup jurisdiksi yang diatur dalam Protokol II, yaitu dinyatakan  bahwa  Protokol  ini tidak  berlaku jika  terjadi  ketegangan dan  kekerasan  dalam  negeri  lainnya  seperti  huru-hura,  tindakan­ tindakan kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis; atau tindakan­ tindakan sejenis lainnya karena tindakan seperti ini bukan merupakan suatu sengketa bersenjata. Dengan demikian perlu dipahami bahwa walau pun  dalam  situasi  terjadi  ketegangan  dan  kekerasan  dalam negeri  digunakan juga  segala  macam jenis  persenjataan,  namun dalam  hal  tersebut  Protokol  II  dan  hukum  humaniter  sama  sekali tidak berlaku .
Selain  membatasi  ruang  lingkup jurisdiksi  sebagaimana  yang dikemukakan di atas,  maka  Protokol  II juga  mencantumkan  ruang lingkup penerapan bagi individu yang berada di wilayah dimana terjadi sengketa  bersenjata  non-internasional.  Hal  demikian  dicantumkan di dalam  ketentuan Pasal 2  Protokol II sebagai berikut :
"This Protokof shall be  applied  without any adverse  distinction founded on race,  colour, sex,  language,  religion  or belief,  politi­ cal  or  other opinion,  national  or social origin,  wealth,  birth  or other status,  or any other similar criteria  (hereinafter referred to as  'adverse  destination '?  to  all  persons  affected  by an  armed conflicts as defines in Article 1.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
At the  end  of the  armed  conflict,  all persons  who  have  been deprived of their liberty or whose liberty has been  restricted for reasons  related  to  such  conflict,  as  well  as  those  deprived  of their liberty or whose liberty is restricted a�er the conflict for the same reasons,  shall enjoy the protection  of Articles 5 and 6 until the end suh deprivation  or  restriction  of liberty'�
Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa dalam situasi terjadi sengketa  bersenjata  non-internasional di  mana Protokol  II ini telah diratifikasi  oleh  suatu  Pihak  Peserta  Agung,  maka  dalam  keadaan seperti  ini  setiap  individu  yang  terkena  dampak  akibat  sengketa demikian, harus dilindungi tanpa diskriminasi apapun. Bahkan apabila terdapat sejumlah individu atau perorangan yang mana kebebasannya sedang  dibatasi  berkenaan  dengan  sengketa  yang  terjadi,  maka mereka  harus tetap  diberikan  perlindungan-perlindungan tertentu. Perlindungan-perlindungan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 5 dan  6  Protokol  i ni,  yang  pada  intinya  mem berikan  jaminan perlindungan hukum kepada  mereka,  yang kebebasannya  dibatasi; ataupun  yang  berkenaan  dengan  adanya  penuntutan-penu ntutan hukum.

## C.  Lahirnya  GAM
Memasuki perempatan terakhir abad millenium ini, di Aceh telah bangkit  suatu  Gera kan  Perlawanan  di  bawah  pimpinan  Hasan Muhammad di Tiro, yang oleh Pemerintah Indonesia sempat 'dicap' dengan beberapa label seperti GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro);  GPK  (Gerakan  Pengacau  Keamanan)  dan  GBPK  (Gerakan Bersenjata  Pengacau  Keamanan).  GAM  sendiri  pernah  menamai wadah  perjuangan  mereka dengan sebutan 'Negara Aceh  Sumatra' atau  Atjeh  Meurdehka' atau  singkatan  N LFAZ (National  Liberation Front of Acheh) atau  ASNLF (Acheh  Sumatra  National  Liberation Front).12 Sejak gerakan  tersebut diproklamirkan  oleh  Hasan  di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976, intensitas konflik yang terjadi selalu berfluktuasi . 13
12 Lebih  lanjut  mengenai  ASNLF,  lihat  pada  situs  :
atau  dapat  pula
diakses pada
13 M. Isa Sulaiman , Aceh Merdeka.  Ideologi, Kepemimpinan dan  Gerakan, Al-Kautsar, Jakarta, 2000,  him.xiii.
Sebenarnya,  jika  ditinjau  dari  sudut asal  mula  perkembangan kesultanan  Aceh, 14  maka  bel um  terdapat  ci kal-bakal  atau  bibit g�rakan-gerakan  yang  menjurus  kepada  gerakan  permberontakan sebagaimana yang terjadi dengan GAM saat ini. Pada saat itu masya­ rakat Aceh menduduki tempat yang sangat khas dengan segala peme­ rintahan adatnya (disebut 'gampong'); demikian pula dengan bidang­ bidang kehidupan lainnya baik itu bidang pertanian, pelayaran, hukum, keagamaan, dan kesultanannya. Bahkan sumbangan terbesar rakyat Aceh,  adalah  ketika  menyatakan  kesetiaannya  kepada  Republik In­ donesia dan menyumbangkan pesawat udara pertama sebagai cikal bakal instrumen perang pada Angkatan Udara Indonesia (pada waktu itu).
Kekecewaan  yang  dialami  oleh  masyarakat  Aceh  kemudian merujuk kepada sejarah perjuangan seorang tokoh Aceh yang tidak dapat diletakkan; yakni Tengku M. Daud Beureueh. Dibawah pimpinan Beliau, Aceh pada waktu itu sempat mengalami kejayaan sementara; sam pai  ketika  Daud  Beureuh  menyatakan  kesetiaan nya  untu k mem bantu  Republik;  yang  pada  waktu  itu  dinyatakan  secara  lisan kepada mantan  Presiden RI pertama Soekarno.15 Kekecewaan yang dimaksudkan adalah ketika terjadi penggabungan antara Aceh (yang pada  waktu  itu  memiliki  keistimewaan  adat-istiadat  sendiri  yang sangat  bernafaska n  Islam)  dengan  Propi nsi  Sumatra  Utara . 16 Akibatnya,  gelombang  protes  rakyatpun  bermunculan  menentang kebijakan pusat dan menuntut dikembalikannya status propinsi yang otonom. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu Pemerintah Pusat ternyata  menyingkapinya  dengan  melakukan  tindakan  militerisasi dengan melakukan penggeledahan secara kasar pada tempat-tempat kediaman pimpinan masyarakat Aceh. Tindakan inilah yang dianggap sebagai faktor pencetus lahimya Gerakan Darul Islam (DI{TII Aceh).17
1 4 Lihat antara  lain,  Snouck Hurgronje, Aceh  di  Mata  Kolonia/is, Yayasan  Soko Guru, Jakarta, 1985.  Tentang  peradaban  Aceh  yang  sangat  khas,  lihat A.  Rani  Usman, Sejarah  Peradaban Aceh, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,  2003.  Lebih jauh disebutkan bahwa peradaban Aceh tersebut  makin  lama  semakin  mengalami  marjinalisasi,  bahkan  sejak  kedatangan  Armada Portugis yang  dikepalai  oleh Admiral  Die d'Lopez Sequeira yang  menyerang Aceh,  termasuk Aceh Besar Pidie dan Pasal (him 115). hal  ini  harus berlanjut sampai Aceh bergabung dengan Indonesia;  bahkan  sampai  sekarang.
15 M.  Nur El Ibrahimy, Peranan  Tgk.  M.  Daud  Beureueh  dalam  Pergolakan  Aceh.  "Manager" Aceh  Daerah  Modal  Tergolong  Penyelamat  Republik  Indonesia  Mengapa  Akhimya  Naik  ke Gunung?,  Media Da'wah Jakarta, 2001. 16 Antara  lain  lihat  YAPPIKA, akar  Permasalahan  dan  Altematif Proses  Penyelesaian  Konflik Aceh, Jakarta,  Papua, Seri I  :  Resolusi  Konflik, Yappika, Jakarta,  2001, him 58. 17 Ibid, him.  58-59.
J U RNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 796
Periode berikutnya, baru timbulah cikal bakal gerakan separatisme yang dipelopori oleh  Hasan Tiro.18 Pada periode ini  Hasan Tiro tidak lagi  semata-mata  berjuang  atas  dasar  identitas  keacehan  dalam pengertian  implementasi  Syariat  Islam  sebagaimana  perjuangan masyarakat Aceh sebelumnya, namun juga bergerak di bidang-bidang lain  yang  telah  dikooptasi  oleh  Pemerintah  Pusat,  seperti  bidang pol iti k,  e ko n o m i ,   sosi a l   d a n   b u d aya . 19  D i awa l i   d e n g a n "memproklamirkan" Aceh pada tahun 1976, maka dengan itu dimulai pula  bibit-bibit  sepa ratisme  ya ng  kem udian  sa mpai  akhi rnya mengkristal  menjadi GAM.
Sebenarnya, terdapat celah-celah atau peluang emas yang ada di tangan Pemerintah Pusat dalam kurun-kurun waktu tersebut; hanya peluang-peluang  tersebut tidak  dimanfaatkan  seoptimal  mungkin; m i sal n ya  p e rl u n ya  perba i ka n   kea d a a n   rakyat  Aceh  u nt u k melaksanakan  identitas  keacehannya  seperti  sem u la;  perl unya penegakan hukum yang  berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia; perlunya mensejahterakan setiap aspek kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan; dan  seterusnya.  Akan  tetapi,  fakta  yang  terjadi  justru  sebaliknya . Terjadi  pelanggaran  hak asasi  manusia  secara  besa-besaran  ketika respons  dari  Pemeri ntah  adalah  justru  dengan  men era pkan pendekatan  yang  sangat  militeristik.  Operasi  Jaring  Merah  yang melegitimasikan  ditetapkan nya  status  " Daerah  Operasi  M i l iter "(DOM)20 untuk daerah Aceh, hanyalah merupakan salah satu pemicu untuk  beberapa  kejadian  memilukan  selanjutnya  seperti  peristiwa
19 Lihat Abu Jihad, Pemikiran-pemikiran  Pofitik Hasan  Tiro dalam gerakan Aceh Merdeka, Titian Ilmu  Insani, Jakarta, 2000, yang  mengemukakan cara kerja dan  metode  perjuangna  Hasan Tiro dan para  pengikutnya.
19 Ibid., him 59-60.  Lihat pula Riza Sihbudi et.all, Bara Dalam Sekam. Identifikasi Akas Masalah dan  Solusi atas Konflik-konflik Lokal di  Aceh,  Maluku,  Papua  dan  Riau, UPI-Kantor Menristek RI-Kronik Indonesia Baru,  Mizan, Bandung,  2001,  him. 31-62. 20 Al-Chaidar, Aceh  Bersimbah  Darah.  Mengungkap  Penerapan  Status  Daerah  Operasi  Militer (DOM)  di  Aceh 1 989-1998, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, Oktober  1998.  Buku ini memberikan contoh-contoh pelanggaran terhadap penduduk sipil baik pembunuhan, penyiksaan, perkosaan dan jenis-jenis  pelanggaran lainnya semasa diterapkannya DOM.  Uhat pula Otto Syamsuddin
- Ishak, Dari Maafke Panil Aceh. Sebuah Sketsa Sosiologi Politik, YAPPIKA-Condova-LSPP, Jakarta, 2000. Buku ini mengemukakan pula adanya impunitas akibat adanya pelanggaran-pelanggaran karena diterapkannya DOM di Aceh. Hal yang sama dikemukakan pula dalam Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, Sebuah Kesaksian. Aceh Menggugat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,  1999.
JURNAL  HUKUM HUMANITER, Vol. 3,  No. 4
Idi  Cut21 dan Kasus Tengku Bantaqiah.22
Mengalami proses yang  berkepanjangan dalam  mengupayakan tercapainya jalan perdamaian yang ditem puh oleh ke dua pihak,  baik dengan jalan  mengadakan  Kesepahaman  Bersama  mengenai Jeda Kemanusiaan" (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh) pada  tanggal 12 Mei 2000, yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan persetujuan mengenai "Cessatiom  of Hostilities Agreement/ COHA", sampai  pada  upaya-upaya  pembentukan 'zona-zona  damai' (Peace Zone),23 akan  tetapi  akhirnya  upaya  perdamaian  tersebut  kandas. Dengan  demikian  kandas  pula  akselerasi  ide-ide  perdamaian yang diusung oleh  kalangan  masyarakat sipil (ciil society).24

## D.  GAM  sebagai Gerakan  Pemberontakan
GAM yang dipelopori oleh Hasan Tiro menjadi berkembang dan melengkapi organisasi tersebut dengan segala atribut yang diperlukan seba g a i   suatu  o rg a n isasi  pada  u m u m nya  d a n   ke l o m p o k pemberontakan  pada  khususnya .  Sebagai  suatu  organisasi,  maka GAM  melengkapi dirinya  dengan  berdera "kebangsaan".  Bendera  ini berwarna  dasar  merah,  dengan  lambang  bulan  sabit  dan  bintang warna  putih  disertai  dengan garis hitam pasa sisi atas  dan  bawah, ya ng  m engapit  dua  ga ris  puti h  dikanan- kirinya .   Bendera  ini diperg u nakan,  antara  lain  dalam  parade-pa rade,  atau  menjadi lam bang posko-posko tern pat dimana pasukan GAM bermarkas; atau dibawa sebagai lambang ketika pasukan GAM melakukan operasinya . Dalam  beberapa  dokumentasi  media  cetak  maupun  elektronik,
21 Lihat  Otto  Syamsuddin  Ishak, Peristiwa  Idi  Cut Aceh.  Dari tragedi  ke Impunitas, Cordova­ LSPP, Jakarta, 2001. Buku  ini  menceritakan tentang kekerasan yang terjadi pasca ditetapkannya DOM,  akan tetapi  berakhir dengan  impunitas, yang semakin mengurangi kredibilitas  Pemerintah Pu sat.
22 Lihat  Dyah  Rahmany  P, Matinya  Bantaqiah.  Menguatk  Tragedi  Beutong  Ateuh, Cordova­ LSPP,  Jakarta, 2001. Buku  ini  menceritakan  tragedy  di  mana  terjadi  penembakan  Tengku Bantaqiah,  salah  seorang  tokoh  ulama  terkemuka  di  Aceh,  yang  kemudian  diikuti  oleh penembakan-penembakan  kepada  para  pengikutnya  pada  waktu  mereka  sedang  dalam evakuasi.  Hal  ini  mencerminkan  telah  terjadinya  pelangaran  terhadap  hak  untuk  hdiup  dan ditetapkannya apa yang disebut "extra-judicial  killing" oleh para  anggota  TNI.
23 Arlina Permanasari, "Konvensi Jenewa 1949 sebagai Hukum Kebiasaan  Internasional / Cus­ tomary  International  Law",  dalam  Arlina  Permanasari  (ed), Preceedings  Perlindungan  Karban Konflik dan  Proses  Menuju  Perdamaian  di Aceh Perspektif Konvensi Jenewa 1949, terAs  FH­ USAKTI-ICRC, 24 Musni Umar, Aceh  Win-win  Solution, Forum  Kampus  Kuning, Jakarta, 2002.
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 798
lambang ini hanya dapat ditemukan dalam bentuk bendera berukuran normal; dan bukan dalam bentuk ban-lengan (arm-band) .
Sebagai pasukan pemberontak, GAM dapat terdiri dari beberapa pasukan. Pasukan yang umum ditemukan pada umum nya terdiri dari laki-laki;  baik  yang dewasa  maupun yang  belum  dewasa.  Anggota pasukan-pasukan  ini,  dalam  operasi  militernya  maupu n   dalam keadaan  sedang  tidak  melakukan  operasi  militer,  kadang-kadang menggunakan seragam, namun kadang-kadang sebagian dari mereka ditemukan tidak menggunakan seragam .  Seragam yang dapat dilihat pada umumnya adalah seragam hijau doreng. Namun apabila mereka tidak  menggunakan  seragam,  hampir tidak  ada  satu  atribut  yang dapat  mencirikan  mereka  sebagai  anggota  GAM,  jika  dilihat  dari pakaian, topi, tutup kepala, atau ikat leher; misalnya,  kecuali hanya dengan  menggunakan  bendera  GAM  sebagai  lambang  atau  tanda pembeda . Mereka kadang-kadang hanya menggunakan celana jeans dan  baju  jeans.  Satu  hal  yang  terlihat  jelas,  pada  mereka  yang menggunakan  seragam  maupun  yang  tidak;  adalah  cara  mereka membawa  senjata.  Pada  hampir setiap  kasus  di  mana  ditemukan pasukan GAM, baik ketika di  lapangan maupun tidak,  maka  mereka membawa  senjata  tersebut  secara  terbuka  atau  terang-terangan (carrying arms openly) .
Disa mping  pasukan  yang  terdiri  dari  laki-laki,  terdapat  pula pasukan  GAM yang terdiri  dari  pasukan  atau  tentara  perempuan, yang disebut "Inong Bale".
Pasukan perempuan, 25 sebagian terdiri dari para perempuan Aceh yang  menjadi  korban  perkosaan;  atau  karena  keluarganya  tewas terbunuh  dalam  baku  tembak  antara  GAM  dengan  TNI.  Hal  yang sama  juga  terjadi  pada  pasukan  anak-anak Aceh;  walaupun  yang terakhir ini  belum begitu  melembaga  dan terstruktur sebagaimana halnya yang terjadi pada  pasukan Inong Bale. 26
Sebagai suatu kelompok pemberontak, GAM disinyalir merupakan suatu  organisasi  yang  menyusun  dirinya  menjadi organisasi  politik
25 Lihat pada  http://www.achehtimes.com/photos/
26 Lihat  hasil  penelitian  mengenai  "Child  Combatan"  di  Aceh,  Hasil  Penelitian,  Pusat  Studi Hukum Humaniter dan HAM FH-UNSYIAH, Banda Aceh bekerjasama dan ICRC, Jakarta,  2001.
dan gerakan pemberontakan; sementara sebagian pemerhati lainnya menyatakan  bahwa GAM,  selain terdiri dari ke dua unsur tersebut di atas,  juga  merupakan  organisasi  yang  bertumpu  pada  ideologi, bahkan ada pula yang menyatakan lebih dari itu.27 Akan tetapi sebagai suatu  kelompok  pemberontakan,  maka  diantara  struktur-struktur tersebut,  maka struktur komando yang ada  dan  melekat pada GAM merupakan  faktor  yang  sangat  penting.  Dalam  beberapa  sumber bacaan, temyata struktur organisasi GAM ini menggambarkan struktur yang  sudah  cukup  rapi;  artinya  telah  terdapat  semacam  'rantai­ komando' dari pimpinan militer tertinggi GAM sampai dengan tingkat pasukan yang terendah, yang berada di kecamatan-kecamatan. Pada u m u m nya,  a nggota  GAM  yang  merupaka n   anggota  angkatan perangnya,  mendapat  gelar  "tengku"  atau  pem bubuhan  nama tersebut di depan nama asli ataupun nama samarannya . Berikut akan dikemukakan  struktur GAM yang berhasil  didapatkan  pada  sekitar tahun 1999 (lihat tabel di halaman 800).

## E. Terrninologi
Istilah  yang  dikemukakan  dalam  fora  internasional  mengenai pemberontak, cukup bervariasi. Terdapat sejumlah istilah, antara lain "kesatuan  non-negara" (non-state  entites); "kelompok  subversif" (subversive groups); "gerombolan penduduk sipil bersenjata" (armed civilian groups); "kelompok perlawanan bersenjata" (armed opposi­ tion  groups); "pasukan  gerilya" (guerillas); "pemberontakan"; gradasinya  lebih  rendah (rebels); "insurection";  atau pemberontak yang gradasi yang lebih tinggi (insurgency). Walaupun menyandang predikat  atau  sebutan  yang  sangat  beragam ,   namun  terda pat kesamaan-kesamaan yang pada hakekatnya merupakan ciri khas dari suatu gerakan pemberontakan. Kesamaan tersebut adalah motivasi; di mana pada umumnya motivasi dari suatu gerakan pemberontakan untuk mengangkat senjata melawan Pemerintahannya sendiri adalah keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang mereka dan berdaulat ata u   kei n g i n a n   u ntuk  m e n g g u l i n g k a n   ata u   m e n g g a nti pemerinta hannya  yang  resmi.  Sangat jarang  ditemukan  adanya kelompok pemberontakan  yang  motivasinya  berlainan  dengan  apa
27 Uhat Arlina Pennanasari, Proa!eding  Keadaan  Daurat  Militer di Aceh.  Tinjauan  Berbagai Aspelc Hukum  Intemaslonal, terAs  FH-USAKTI, Jakarta, 2003.

## STRUKlUR ORGANISASI ASNLF I GAM 1999
Hasan  Di Tiro Wal 0�'1j ara
Manajemen  Pemerintahan GAM Dr.  Husaini  Hasan Keutaha  MP GAM M.  Yusuf  Daud,  Sekretaris
T Don Zulfahri, Sekjen MP di
Kuala Lumpur
LINGE PEUREULAK SAMUDRA-f'ASE M. Aulia
Abu  Kh  aleid Said Hanan/A Said Luth Ari Linge Syahrul
Nizar Muhammad Abu  Sabir Tgk.  Bale Won Rime Abu S A
Raya Khalifah Kumeng llyas Pase Sopyan  Daud Ismail  Syahputra
Tgk.  Maulida
1. Personil AGAM  memakai gelar T gk atau  Abu  di  depan  nama  asl� samaran
2. Wllayah  mempunyai  laskar perempuan  yang  disebut  lnong  Bale,
Putroe  Bungsu A1au Cut Nyak Dien
3 . Nama  personalia  yang tercatat  adalah  pemegang jabatan sebagai lo:lmandan a1au JUN bicara . 4 . Tiap wilayah dbagi atas  beberapa sektor, daerah  dan  Sag:ie sesuai slrategi petjuangan. Contoh : IMlayah  Pase  dipecah  atas beberapa sektor seperti Sektor Kupula (krueng mane Geudong), dan Daerah  IV Nisam yang dipegang oleh Abu Sabaar. Wllayah Pidie dibag; menjadi daerah  IV  Japakeh  (Trieng  Gadeng-Uhm),  Oipegang  Aabu  Hadi . Garis Komando
Hubungan  Lemah
Dr . Zaini  Abdullah,  Menteri  Kesehatan Bachtiar Abdullah, Sekretaris/Jubir di Swedia Malik Mahmud Haitar.  Meuntroe  di Singapura
Abdullah Syafii,  Paghma AGAM .  Tgk . Maad  Muda  (M . Yahya SH?), Jubir  Komando Pusat  Tiro lsma� Syahputra,  Jubir ASNLF Tgk . Maulida  Komandan  Pengatur Strategi
SALEE  HEIK PIDIE Darwis Jeunib Abdullah  Syafii
Taml1kha Ali Tgk.  Maad  Muda Abu  Marwan Abu  Razak Abu Hadi MEULABOH SLANG  PIDIE
Mustafa
Sirajuddin
Ibrahim Syafii I Azis
Hamdani Masyur Abu Hud T.  Hamid M. Nasir ACEH-RAYEUK Tgk. Tanjira/Syukri Ayah Murni Abu Sopyan TAPAKTUAN Muh ibuddin Ahmad  Muhajirin MEUREUHEUM DAYA Abdul Muthalib I Abu Arafah Abu  Khaldar Abu Tausi SINGKEL Tgk.  dadang I Syukri co 0 0
801 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka {GAM) Menurut Hukum Humaniter
yang sudah dikemukakan.28 Kesamaan lain yang dapat ditemukan di kalangan gerakan pemerontak, adalah adanya ciri khas bahwa mereka pada  umumnya  memiliki  dan  membawa  senjata  secara  terbuka. Semua ini dia kibatkan, pada umumnya, karena perlakuan yang tidak adil dan penindasan baik secara ekonomi, sosial maupun politik oleh Pemerintah yang sah, sehingga mengakibatkan penduduk di wilayah yang bersangkutan melakukan perlawanan dan membentuk gerakan­ gerakan pemberontakan.
Pietro  Verri  menyatakan  bahwa  apa  yang  dinamakan  dengan kelompok "insurrection" adalah  suatu  terminologi  yang  digunakan dalam rangka  pengertian seperti  di bawah ini"29
"The term  usually applied to a violent collective movement by a high  proportion  of the  inhabitants  of a  territory,  who  take  up arms  in  rebellion  againts  the  goverment.  The  rebellion  may develop into a non-international armed conflict,  but if it does not reach  that level is more commonly called a riot.  The term is also commonly  applied  to  open,  intense  operations  againts  an  in­ vader or an alien  Occupying Power,  carried on in  all parts of a territory by its inhabitants (whether or not they are organised) "
Dengan demikian  ungkapan "insurrection" ini digunakan  untuk menyatakan  adanya  perlawanan  bersenjata  yang  dilakukan  oleh sebagian besar dari penduduk suatu negara. Akan tetapi pemahaman sebagaimana  dinyatakan oleh Verri  di  atas  ini  menegaskan  bahwa, tingkat intensitas dari adanya gerakan "insurrection" ternyata belum terlalu  signifikan,  karena  ternyata  gerakan  perlawanan  ini  dapat berkembang  ke  arah  yang  lebih  ti nggi,  yaitu  adanya  sengketa bersenjata non-internasional. Dengan perktaan lain, gerakan "insur­ rection" ini  pada  hakekatnya  masih  lebih  rendah dari pada  gerakan pemberontak,  dan  secara  logika  dapat  lebih  mudah  di  atasi  oleh aparat  negara  dari  Pemerintah  yang  berwenang.  Disamping  itu, pengertian  lain  dari  gerakan "insurrection" ini  ternyata  digunakan pula  untuk  menyatakan  adanya  perlawanan  terhadap  Penguasa Pe ndud u ka n ( Occupying  Power) ata u  pasukan  m u s u h   ya ng
28 Sebenarnya terdapat banyak pula kelompok bersenjata d i  dalam masyarakat. Namun, mereka pada  umumnya  hanya  melakukan  tindakan  kekerasan  karena  motivasi  finansial.  lnilah yang sebenarnya  membedakan  suatu  gerakan  pemberontakan  dengan  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh para penjahat biasa {premanisme atau act of banditry). 29 Pietro Verri,  op,dt.,  hal 60.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 802
menduduki wilayah dari Pihak Peserta Agung; di  mana a nggota dari geraka n -gerakan "insurrection" i n i   tidak  di ha ruskan  bersifat terorganisir.  Hai  ini  memberikan  penegasan  bahwa,  di  sisi  lain, umgkapan "insurrection" digunakan  pula  dalam  suatu  sengketa bersenjata  yang  bersifat  internasional,  di  mana  penduduk  suatu negara  mengangkat senjata  melawan  Pasukan Pendudukan.
Berkenaan  dengan  istilah "insurrection" tersebut,  maka  dalam hukum humaniter, telah lam a dikenal adanya istilah "levee en masse; sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Lampiran Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907.30 Istilah "levee en masse" adalah istilah dari bahasa Perancis,  yang digunakan  untuk menyatakan  adanya  suatu gerakan  perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh  penduduk sipil di  suatu  wilayah  yang  belum  diduduki  oleh  musuh,  yang  ketika pasukan  asing  datang  hendak  menyerbu  mereka,  mereka  tidak sempat mengorganisir diri mereka namun tetap mengangkat senjata melawan pasukan asing tersebut, serta dalam melakukan peperangan tersebut mereka mematuhi hukum dan kebiasaan  berperang.
Di samping istilah "levee en masse", maka terrdapat pula istilah lain untuk menyatakan gerakan perlawanan yang hampir mirip; yakni istilah "organised  resistance  movement" atau  gerakan  perlawanan yang terorganisir, yang terdapat di dalam Pasal  13 ayat (2) Konvensi Jenewa  I-II  1949;  dan  Pasal  4A ayat 2 Konvensi Jenewa  III  1949. Perbedaan  antara "levee  en masse" dengan  "organised  resistance movement" adalah tempat di mana mereka berasal dan  stukturnya . Penduduk  dari  suatu  wilayah  yang  tergabung  di  dalam "levee  en masse': adalah  penduduk  yang  berasal  dari  wilayah  yang  belum diduduki oleh  pasukan asing (Occupying Power) dan belum sempat mengorganisir  diri  mereka;  sementara  penduduk  yang  tergabung kedalam organised  resintance  movement, adalah  penduduk yang berasal  baik dari wilayah yang sudah diduduki  maupun dari wilayah yang  belum diduduki,  serta  telah  mengorganisir diri  mereka  dalam rangka  melakukan  perlawanan terhadap pasukan  asing yang ingin menduduki  negara  mereka (Occupying Power). Maka  dalam  hal  ini jelas,  bahwa  istilah "insurrection" kurang tepat  untuk  menyatakan suatu  kelompok atau gerakan  pemberontakan, karena berdasarkan
30 Lihat Pasal  2 Lampiran Hague Convention IV.,atau yang disebut juga dengan  Hague Regu­ lating.  Lihat Pasal  13 ayat (2)  Konvensi Jenewa. I dan II  1949; juga Pasal 4 ayat (2) Konvensi Jenewa III  1949.
803 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
pada  pri nsip  materinya,  isti lah  tersebut  digunakan  pula  untuk menyatakan suatu gerakan perlawanan bersenjata yang terjadi pada situasi sengketa  bersenjata  internasional.
Seme nta ra  itu ,   terd apat  p u l a   isti l a h   l a i n   ya n g   disebut dengan ''rebellion': Sehubungan dengan itu  Pietro Verri menyatakan sebagai  berikut :31
"The Preambule to  United Nations 1 948/2 uses  this  word in  af­ firming  that it is  essential,  if man is  not to  be compelled to have recourse,  as  a  last  resort,  to  rebellion  against  tyranny  and oppression,  that human rights should be protected by the rule of law':
Dengan  demikian,  istilah "rebellion " sebenar juga  merupakan istilah yang telah  lama  digunakan,  sebagaimana dikatakan  di  atas, telah tercantum dalam mukadimah Piagam PBB  pada alineanya yang ke-2. Berbeda dengan istilah lainnya, maka dalam pengertian di atas Verri mengemukakan adanya penyebab dari adanya gerakan "rebel­ lion ': yakni  adanya  sistem  pemerintahan  negara  yang  otoriter dan adanya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak asasi  manusia .  Di sa m p i n g   itu,  tidak  diutaraka n  apakah  isti lah "rebellion " ini dimaksudkan sebagai istilah yang dipergunakan bagi penduduk yang mana  hak asasi  manusianya  tertekan,  untuk  memisahkan  diri  dari Pemerintahan di mana mereka tinggal. Kesamaan dari istilah "rebel­ lion"  dengan  isti lah-istilah  pem berontaka n  lain nya  ya ng  telah dipaparkan  di  atas,  adalah  ada nya  keinginan  untuk  melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan yang sah dimana penduduk yang melakukan perlawanan tersebut bertempat tinggal.
Selanjutnya,  seorang penulis memberikan  pengertian  terhadap suatu gerakan pemberontakan atau "insurgency"sebagai berikut : 32
"insurgency  is  a  form  of rebellion  in  which  a  dissident faction instigates the commission of acts  of civil disobedience,  sabotage and terrorism  and wages irregular warfare in order to overthrow
31 Pietro Verri, op.dt, him. 95.
32 Liesbeth Zeqveld, Armed Oppostition  Groups in International Law : The Quest for Account­ ability.  Kluwer.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  3,  No.  4
a government. In its ultimate stages,  it could escalate  to  a con­ flict on conventional lines'�
Jadi,  dengan  melihat  pengertian  tersebut  diatas,  maka  yang dinamakan sebagai  suatu insurgency adalah  suatu  bentuk dari re­ bellion dimana terjadi perang yang tidak teratur (tidak seperti perang dalam  pengertian  yang  tradisional),  karena  gerakan  insurgency  di sin i   dapat  melakuka n   ti ndakan  kekerasa n  apapun,  termasu k pembangkangan  sipil,  tindakan  sabotase  atau  terorisme  asalkan kesemuanya  itu  ditujukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  yaitu mengganti atau menggulingkan Pemerintahan yang sah .  Baru pada titik  tertentu,  tindakan  yang  dilakukan  tersebut  dapat  menyamai dengan  tindakan  perang  dalam  pengertian  yang  tradisional.  Jadi, dengan  perkataan  lain,  perlu  digarisbawahi  bahwa  tindakan  yang dilakukan oleh insurgency tersebut tidak harus selalu berupa tindakan pertempuran (actual combat) dengan angkatan bersenjata yang resmi dari negara yang bersangkutan. Tetapi tindakan tersebut dapat berupa kekerasan  apa  saja  (sabotase,  terorisme  bahkan  pembangkangan sipil), asalkan memiliki suatu tujuan tertentu. Perlu ditegaskan kembali di sini, bahwa tujuan yang dimaksud adalah untuk mengganti  atau menggulingkan Pemerintahan yang sah dan kemudian nantinya akan diganti dengan Pemerintahan yang baru .
Disamping pengertian yang dikemukakan di atas,  maka  berikut akan dilakukan pengertian  lain  dari insurgency, sebagai berikut : 33
''An insurgency is an  organized,  armed political struggle  whose goal  may  be  the  zeizure  of power  through  revolutionary  take­ over and replacement of the existing government. In some cases, however,  an  insurgency's  goals  may  be  more  limited.  For  ex­ ample,  the  insurgency may  intend to  break  away from govern­ ment control,  and establish  an  autonomous state  within  tradi­ tional ethnic or religious territorial bounds.  The insurgency may also only intend to extract limited political concessions unattain­ able through  less  violent means".
Pengertian  insurgency yang  diambil  dari  Field  Manual Amerika Serikat  ini,  memiliki  beberapa  perbedaan  dengan  pengertian insur-
33 Field  Manual, FM 1 00-2 Military Operations Low-intensity  Conflict, Washington DC : Head­ quarters Departements of the Army and the Air Force,  1990.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
805 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
gency dalam alinea terdahulu. Dalam hal ini, terdapat beberapa  hal yang  berbeda.  Pertama,  struktur  organisasi .  Maksudnya,  apabila Liezbeth mengemukakan bahwa insurgency hanyalah suatu gerakan yang  hanya  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan  saja seperti  tindakan  sabotase  atau  terorisme;  maka  dalam  pengertian Buku  Petunjuk di atas, ditegaskan bahwa gerakan insurgency dapat pula melakukan tindakan-tindakan secara politis. Ke dua, tujuan atau motivasi dari insurgency. Maksudnya, motivasi yang dipaparkan dalam Buku Petunjuk, menambahkan bahwa disamping adanya tujuan ingin mengganti atau menggulingkan pemerintah, maka motivasi tersebut dapat pula berupa keinginan untuk memisahkan diri dari Pemerintah Pusat  dan  mendirika n   negara  sendiri,  dengan  alasan  adanya kesamaan ras atau suku bangsa, atau agama. Ditegaskan pula bahwa, jalan politis kadang-kadang ditempuh oleh gerakan insurgency, karena memang pada umumnya mereka hanya memiliki kekuatan yang tidak berimbang jika  dibandingkan  dengan  kekuatan  yang  dimiliki  oleh pasukan  Pemerintah yang sah.
Istilah terakhir yang akan dipaparkan  dalam tulisan  ini,  adalah istilah "belligerent". Walaupun pengertian harfiah dari istilah "bellig­ erent" adalah para  pihak yang bersengketa,  yang mengacu  kepada pengertian  sengketa  bersenjata  internasional  akan  tetapi  istilah  ini juga dipergunakan untuk menyatakan suatu gerakan pemberontakan atau "insurgency". Verri menyatakan  hal tersebut berikut ini : 34
" .. . .  To obtain the quality of belligerent it is necessary to possess at the  very last international personality  (i.e.  to be a subject of international law)  and to be subject also  (by the effects of the 'state  of war)  to  a  special  branch  of international law,  namely the law of armed conflict.  The quality of belligerent may also be attributed to the insurgents who in a civil  war exercise  de facto control of a part of the territory of a State,  because tHird States are in  touch with them to protect their own interests,  or because it is in the interest of the legitimate government to recognise the insurgents as  belligerents,  so as to require  other States  to  re­ spect neutrality':
Dengan demikian, jelas bahwa  suatu  gerakan  pemberontakan, dapat pula  menyandang  istilah "belligerent': Hanya  saja  istilah  ini
34 Pietro Verri,  op.dt., him. 25.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 3, No. 4
diperuntukkan  bagi  kelompok "insurgency" yang  telah  memiliki personalitas  internasiona l .   Hal  ini  menyiratkan  bahwa  ti ngkat intensitas dan ketaatan kelompok "insurgency"yang ingin mendapat "status"  bagai  suatu "belligerency" ada lah  sudah  tinggi  sekali; sehingga pemberian "status" tersebut diberikan oleh negara induknya.
Pada  akhirnya,  dengan  melihat  berbagai  maca m  pengertian "pemberontakan" bagaimana telah  dipaparkan  di  atas,  maka  pada umumnya  gerakan  perlawanan  bersenjata  yang  dilakukan  oleh penduduk di suatu wilayah kepada pemerintahannya yang sah dapat dikelom pokkan  menjadi beberapa  sudut pandang, yaitu  :

## a)  Ditinjau dari  sudut motivasi
B i l a   d i l i h at  d a ri  s u d ut  pa n d a n g   m otivas i   g e ra ka n pemberontakan yang ada, maka motivasi gerakan pem berontak tidak selamanya  didorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari  pemerintahan  yang  sah  dan  berdiri  sendiri  sebagai  suatu negara  yang  merdeka  dan  berdaulat;  akan  tetapi  ada  juga gera kan  pem beronta ka n  ya ng  didorong  oleh  kei n g i n a n menggantikan  atau  menggulingkan  pemerintahan  yang  lama dengan yang baru .

## b)  Ditinjau dari  sudut struktur
Tinjauan  dari  unsur struktur pemberontak,  maka  terdapat pemberontak  yang  ha nya  memiliki  struktur  yang  berkenaan dengan  upaya-upaya  pelaksanaan  ti ndaka n   kekerasa n  di lapangan (struktural-operasional) saja; akan tetapi terdapat pula kelompok-kelom pok  pemberontak  yang,  di  samping  memiliki sistem  struktur-operasional di  lapangan; juga  memiliki struktur dalam  bidang  kenegaraan  lainnya,  misalnya  struktur  di  bidang politik.

## c)  Ditinjau  dari  sudut  metoda  dan  penggunaan  sarana perang ("means and  methods of war")
Penggunaan  alat  dan  cara  berperang  yang  dilakukan  oleh pemberontak, pada umumnya adalah dengan menggunakan cara kekerasan  da lam  pengertian  yang  tradisional,  yaitu  dengan melakukan pertempuran  melawan  pasukan  reguler pemerintah ya ng  sa h .   Namun,  di  sa mping  itu,  terdapat  pula  gerakan
pemberontakan yang  melakukan alat dan cara  berperang yang tidak  konvensional,  seperti  melakuka n   tindakan-tindakan sabotase atau  pemboman dan tindakan terorisme.

## d )   Ditinjau dari pengguna istilah
Dari segi penggunaan istilah, maka terdapat sejumlah istilah atau  terminologi, yang bertautan  dengan  intensitas  konflik dan struktur suatu  gerakan  pemberontakan.  Sebagai  istilah  yang mencerminkan intensitas konflik yang paling rendah, maka sering digunakan sejumlah terminologi seperti 'gerakan perlawanan sipil bersenjata"; kemudian meningkat menjadi "rebels", "insurgency" dan  yang memiliki tingkat intensitas  konflik dan  struktur paling solid adalah istilah "belligerent".
Dengan melihat pembahasan dari segi hukum humaniter di  atas, maka  GAM  kiranya  tidak  dapat  lagi  dikategorikan  ke  dalam  istilah 'rebel'.  Istilah  'rebel',  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  merujuk pada suatu kelompok pemberontakan yang secara fisik lebih mudah untuk dikuasai atau diatasi, serta  tidak memiliki struktur organisasi yang  lebih  komprehensif jika  dibandingkan  dengan 'insurgency' (walaupun jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  kedua istilah tersebut sama-sama diartikan dengan 'pemberontak'). Adapun insurgent, jelas merupakan suatu kelompok pemberontak yang lebih solid.  Hal  ini terlihat jelas ketika  ditemukan fakta  bahwa GAM telah memiliki 'rantai komando' dari pimpinan tertinggi angkatan perangnya, sa m pai  ke  ti ngkat  keca m ata n  di  desa-desa .  Memang  benar, mekanisme atau rantai komando ini tidak mutlak sama benar dengan rantai komando sebagaimana yang terdapat dalam struktur komando TNI,  m i sa l nya .  Satu  hal  ya ng  tidak  dapat  dipungki ri  ada lah ketidakkonsistenan GAM sebagai gerakan  pemberontak untuk tetap dapat  tam pil  dalam  'performa'  sebagaimana  seharusnya  sebuah gerakan pemberontakan. Hal ini terlihat,  misalnya,  ketika  beberapa anggota GAM tidak mengenakan seragam dan cenderung 'berpakaian a la kadarnya'. Sebagaimana telah dikemukakan, seragam bukanlah tolok ukur dan dapat digantikan dengan -misalnya- ban lengan (arm­ band), topi, jaket, dan sebaginya. Akan tetapi berdasarkan Komentar Konvensi,  maka  kesepakatan  tersebut  harus  dilaku kan  dengan kon sisten .  Ini  a rtinya,  ketika  s uatu  geraka n  pem berontakan
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 808
memutuskan untuk menggunakan -misalnya- penutup kepala warna hitam;  kaca  mata  hitam  dan military  insignia (sebagai mana  yang dilakukan oleh  pasukan  pemberontak di Nicaragua; Contras),  maka hal  itu  harus  konsisten  dilakukan  oleh  seluruh  anggota  kelompok tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan akibat hukum yang akan timbul apabila  sebagian dari kelompok tersebut jatuh  dibawah  kekuasaan musuh.  Karena  hanya  dengan  melakukan  hal  ya ng  konsista n tersebutlah maka mereka akan diperlakukan berbeda dengan apabila seorang  penduduk sipil  biasa  melakukan  perlawanan  bersenjata. Perlindungan yang diberikan oleh  Konvensi Jenewa, apabila mereka memegang 'kredibilitas' sebagai suatu kelompok pemberontakan akan dapat terjamin. Prinsip inilah yang dikenal dengan prinsip pembedaan (distinction principle) yang pada hakekatnya  merupakan suatu asas yang paling mendasar yang harus diterapkan ketika terjadi sengketa bersenjata .
Oleh  karena  itulah, inconsistency tersebut dapat menyebabkan naik-turunnya  derajat /  level dari  suatu  kelompok  pemberontak, termasuk  GAM  (hal  ini  antara  lain  disebabkan  karena  GAM  juga memiliki  kendala-kendala  dibidang  finansial  untuk  melanjutka n perjuangannya;  sebagaimana  dikemukakan  di  atas) .  Jadi  dengan perkataan  lain,  semakin  tinggi  deratnya,  maka  semakin  solid  pula suatu  kelompok  pemberontak,  sehingga  akhirnya  dapat  disebut sebagai  'belligerent'.  Dalam  kasus GAM  ini,  maka  dapat  dikatakan bahwa  GAM  telah  melebihi  derajat atau  level  sebagai  suatu 'rebel'; akan  tetapi  belum  mencapai  tingkatan  sebagai 'insurgent'.35 Akan tetapi, seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2003 pada tanggal 18 Mei 2003 mengenai  "Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nangroe  Aceh  Darussalam",  menyusul  ditem ukan nya  sejumlah pasukan  yang terdapat tidak saja  di tiga  daerah  basis  GAM  (Pidie, Aceh Utara  dan Timur);  demikian  pula  ditemukannya  peralatan  ra­ dio  dan  komunikasi  yang  cukup canggih  dan  memiliki  radius yang cukup luas,  serta struktur organisasi yang tidak saja  berbasis militer
35 Soemaryo Suryokusumo, "Masalah Aceh dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasiona1•: dalam  Arlina  Permanasari, Proceeding  Keadaan  Darurat  Militer  di Aceh  1injauan  Berbagai Aspek  Hukum  Internasional,  op.cit.
namun j uga  berbasis  politik,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  GAM telah  dianggap,  paling  tidak  dapat dikatakan  sebagai  suatu insur­ gent (walaupun masih dalam derajat yang rendah).

## F.  Pihak yang  Bersengketa
("Party to the conflict")
Telah dikemukakan sebelumnya  bahwa gerakan pemberontakan melakukan operasinya  di dalam wilayah  suatu  Pihak Peserta  Agung (negara  peserta  Konvensi Jenewa 1949) untuk  melawan  angkatan bersenjata resmi dari negara yang bersangkutan. Jenis kontlik seperti ini  merupakan  kontlik yang  diatur  dalam  Pasal 3 Konvensi  Jenewa d a n   Protokol  Ta m ba h a n   II 1 9 7 7 ( b a g i   n e g a ra  ya n g   tel a h meratifikasinya).  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  dalam  hal-hal  yang berkenan  dengan  masalah  perlindungan  korban  peperangan "the protection  of war victims" (atau disebut juga  dengan  'the  Geneva Laws'),  maka  acuan  ata u  dasa r  hukum  ya ng  digunakan  adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya .36
Akan tetapi jika yang dibicarakan adalah mengenai 'the conduct of  war'  atau  menyangkut  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  alat  dan cara berperang (''means and methods of war"); atau kadang-kadang juga disebut dengan 'The Hague Laws',  maka  pedoman atau dasar hukum yang dipergunakan adalah dapat dirunut dari  Konvensi  Den Haag  ke-IV  tah u n 1907 yang  mengatur  mengenai  hukum  dan kebiasaan berperang di darat; khususnya yang terdapat dala m Pasal 1 Lampiran konvensi tersebut; yaitu Pasal 1 Hague Regulations 1907.
Pasal  1  Hague Regulations mengatur tentang  persyaratan  bagi para  pihak yang dapat dikategorikan sebagai suatu pihak yang dalam sengketa bersenjata atau disebut dengan "belligerents". Persyaratan­ persyaratan  ini seringkali disebut pula dengan empat syarat klasik". Pasal  ini berbunyi sebagai berikut :
"The laws,  rights, and duties of war apply not only to armies,  but also to militia  and volunteer corps fulfilling the following  coditions :
36 Walaupun  Protokol  Tambahan juga  mengatur  mengenai  alat  dan  cara  berperang,  namun sebagian  besar ketentuan  mengenai  alat dan cara berperang  terdapat  di  dalam  Konvensi­ konvensi Den Haag tahun 1988 dan 1907.
1. to  be commanded by a person  reponsible  for his  subordi­ nates;
2. to  have  a  fixed  distinctive  amblem  recognisable  at a  dis­ tance;
3. to carry arms openly;  and
4. to conduct their operations in accordance with  the laws and customs of war.
In  countries  where  militia  or volunteer corps constitute  the army,  or  form  part  of it,  they  are  included  under  the  de­ nomination  'army'.
Sebagai  suatu  persyaratan yang dianggap 'klasik',  maka  empat syarat yang tercantum di  dalam Hague Regulations tersebut adalah merupaka n   persyaratan  ya ng  sudah  dia ngga p  sebagai  suatu kebiasaan internasional.37 Syarat ini menjadi ciri utama "para aktor" atau  pelaku dalam suatu sengketa  bersenjata; terlepas dari apakah sengketa  bersenjata  tersebut  bersifat  internasional  ata u  non­ internasional.  Oleh  karena  itu,  berikut  akan  dikemukakan  suatu analisis  mengenai  hal  tersebut;  yakni  apakah  GAM  telah  memiliki kapabilitas  dalam  hal  untuk  disebut  sebagai  suatu  pihak  dalam sengketa  bersenjata (party to  the conflict). Analisis ini adalah untuk membu ktikan apakah keempat syarat klasik tersebut telah dipenuhi oleh GAM  atau  belu m  :

## 1. U n s u r   ada nya  pimpinan  yang  berta n g g u n g   jawab terhadap anak buahnya
Disebutkan  dalam  Komentar  Konvensi  Jenewa, 38  bahwa  dalam kenyataannya, selama Perang Dunia II, gerakan-gerakan perlawanan biasanya dipimpin oleh para perwira dari Angkatan  Bersenjata regu­ lar  dari  negera  yang  bersangkuta n .   Hal  ini  sebena rnya  bukan merupakan suatu keharusan, karena pimpinan dari gerakan-gerakan seperti  itu dapat saja berasal  dari  kalangan  penduduk sipil  maupun dari  kalangan  militer.  Pimpinan  tersebut harus  bertanggung jawab
37 Aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  bagaimana  suatu  pihak  melakukan  metode  atau cara  berperang serta  ketentuan  mengenai  alat atau  sarana  berperang  yang  secara  dominan diatur  oleh  Konvensi-ko nvensi  Den  Haag,  berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Militer Intemasional di Nuremberg ( 1945) telah dikukuhkan sebagai hukum kebiasaan intemasional.
38 Ibid., him. 59.
atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya berdasarkan perintah  yang  dikeluarkannya;  demikian  pula  atas  setiap  tindakan yang  tidak  dapat  dia  cegah .   Kompetensinya  harus  dianggap  atau ditentukan  sama  dengan  kompetensi  seorang  komandan  militer. Penghormatan  terhadap  aturan  ini  lebih  merupakan  jaminan  atas adanya disiplin yang harus diutamakan di dalam suatu korps sukarela atau  suatu  kelompok-kelompok perlawanan.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam struktur organisasi­ nya, angkatan perang GAM dipimpin oleh pimpinan tertingginya, yaitu Panglima  AGAM  yang  bernama  Abdullah  Syafii.  Abdullah  Syafii, berdasarkan  rantai  komando,  merupakan  pimpinan  tertinggi  yang dapat dianggap bertanggung jawab terhadap anak buahnya (anggota GAM  lainnya).  Sebagai  Panglima  AGAM,  Abdullah  Syafii  dibantu beberapa staf; misalnya Juru Bicara  Komando Pusat Tiro; yakni Tgk. Maad  M uda .  Adapun  staf  lainnya  adalah  Juru  Bicara  GAM  ya ng dipegang  (pada  saat  itu)  oleh  Ismail  Syahputra .  Sedangkan  Tgk. Maulida pada saat itu ditunjuk sebagai Komandan Pengatur Strategi GAM .  Mereka  merupakan  pucuk  pimpinan  di  dalam  AGAM  ya ng membawahi para komandan yang terdapat di beberapa daerah seperti Peu reu l a k,  Sam udra-Pase,  Pid ie,  Aceh - Rayeuk,  Blang  Pidie, Tapaktuan, Singkel,  Meulaboh,  Meureuhem dan  Linge.  Berdasarkan struktur  tersebut,  maka  dapat  diketahui  ba hwa  kecuali  pa ra Komandan,  para  juru  bicara  atau  komandan  lainnya,  ada  yang memakai gelar 'tengku';  namun ada juga yang tidak.  Gelar 'tengku' biasanya merujuk kepada para personil yang menjadi anggota AGAM. Sementara kenyataannya, tidak semua komandan maupun juru bicara memakai  gelar  tersebut.  Belum  diperoleh  kepastian  apakah  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  mereka  yang  tidak  memakai  gelar bukan atau belum 'dilantik' menjadi anggota AGAM. Namun, apabila memang demikian, maka hal tersebut tidak menjadi hambatan dan tida k  meru paka n   suatu  persoa l a n   bagi  ke lom pok- kelompok pemberontak termasuk GAM  karena  syarat yang terpenting  ada lah pimpinan tersebut dapat bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Berdasarkan  temuan-temuan  yang  terungkap  dari  mass  media,39
39 Resume  dari  beberapa  mass-media  cetak (Kompas,  Media  Indonesia)  selama  digelarnya Operasi  Militer  di  Propinsi  NAO  mengungkapkan  bahwa  sejumlah  komandan  maupun  juru bicara  tidak  semuanya  merupakan  anggota  AGAM.  Ada  beberapa  orang  yang  belum  lama menduduki pos-pos komando tertentu;  bahkan ada yang baru hanya dua-tiga bulan saja dan belum mendapatkan  latihan-latihan militer sebagaimana layaknya  pasukan pemberontak.
JURNAL HUKUM  HUMANITER,  Vol. 3, No. 4
Analisis Yuidis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 812
maka terdapat beberapa orang yang sudah merupakan anggota dari AGAM;  namun  terdapat  beberapa  kasus  di  mana  sejumlah  orang belum  (akan) dilantik menjadi anggota  AGAM .
Adapun,  struktur  secara  politis  menampilkan  'potret'  gerakan perjuangan  GAM  seperti  layaknya  sebuah  'negara'.  Hasan  Tiro menduduki  posisi  sebaga i  Wali  Negara  GAM  dan  mem bawahi Manajemen Pemerintah GAM . Manajemen Pemerintahan GAM terdiri dari  Dr.  Husaini  Hasan;  M.  Yusuf Daud sebagai  Sekretaris dan  Don Zulfahri,  yang  bertindak sebagai  Sekretaris  Jenderal  Manajemen Pemerintahan GAM di Kuala Lumpur.  Di  pihak lain terdapat pula  Dr. Zaini Abdullah yang  memangku jabatan sebagai Menteri  Kesehatan. Hal  ini,  walaupun  tidak  berpengaruh  langsung  dalam  hal  terjadi pertempuran di lapangan -dimana Abdullah Syafii adalah merupakan Panglima Tertinggi-namun juga menunjukkan bahwa terdapat suatu jalur  pertanggungjawaban  komando  (sipil  dan  militer).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  samping  prinsip  tanggung-jawab  pidana perorangan (individidual criminal responsibility) yang dikenal dalam hukum humaniter ketika seseorang melakukan kejahatan perang atau tindak kejahatan lainnya, maka dapat pula diketahui bahwa 'Negara' sebagai suatu subyek dalam hukum intemasional memikul tanggung­ jawab  l a i n nya  ( m isal nya  ta nggung-jawab  u ntuk  m e m baya r kompensasi). Konstruksi hukum seperti ini temyata juga telah diadopsi di  dalam  Pasal 3 dari  Konvensi  Den  Haag  ke-IV  yang  menyatakan adanya ta nggung-jawab untuk membayar ganti rugi (liability to pay compensation). Hal ini merupakan  suatu tanggung jawab kolektif 40 yang  dipikul  oleh  negara  jika  terdapat  anggota  angkatan  bersen­ jatanya yang melakukan suatu pelanggaran dalam hukum humaniter. Dengan demi kian,  nampaknya,  adanya  struktur politis  -di  sam ping struktur militer- dalam tubuh GAM,  semakin  memperkuat bahwa  ia telah menjadikan dirinya  menjadi  suatu  kelompok yang lebih solid. Hal ini pada  hakekatnya  mendukung pemyataan  bahwa GAM telah dapat dikatakan sebagai suatu 'insurgent' sebagaimana dipaparkan sebelum nya.
40 Frlts Kalshoven, Constraints on  the Waging of War,  ICRC, Geneva,  1987, him.  129.
813 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
2. Unsur  Menggunakan  Lambang  pembeda  dan  Seragam yang dapat dilihat dari kejauhan.
Berdasarkan temuan-temuan dari berbagai liputan media massa, baik  media  elektronik  maupun  media  cetak,  maka  dapat  diketahui bahwa  elemen  adanya  penggunaan  seragam ( uniform )  oleh  GAM menemui  berbagai  variasi.  Pada  beberapa  tempat  dan  kejadian, pasukan-pasukan GAM terlihat menggunakan seragam . Seragam yang digunakan oleh pasukan GAM dalam hal ini adalah seragam doreng hijau, kadang-kadang menggunakan topi baret; namun adakalanya m e re ka  h a nya  m e n g g u n a ka n   topi  b i a s a   berwa rna  h ij a u ; menggunakan peci; atau bahkan tidak menggunakan topi sama sekali. Namun,  kadang-kadang,  berdasarkan  beberapa  ilustrasi  foto  dan kejadian,  ditem u kan  pula  anggota  pasu kan  GAM  yang  tidak menggunakan  seragam  pada  waktu  mereka  melakukan  operasi­ operasi  m i liternya .  U ntuk  mengeta h u i   lebih  lanjut  mengenai pentingnya elemen 'seragam' atau 'lambang pembeda' ini, maka akan diurakan beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.
Mengenai hal ini perlu dikemukakan beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan seragam bagi suatu pihak yang terlibat dalam  sengketa  bersenjata .  Penggunaan  "seragam"  pertama  kali diatur di dalam ketentuan Hague Regulations tahun 1907 dalam Pasal 1  ayat (2) yang berbunyi sebagai  berikut :
"The  laws,  rights,  and duties  of war apply  not only to  armies, but  also  to  militia  and  volunteer  corps  fulfilling  the  following conditions : . . .  2. to have a fixed distinctive  emblem  recognisable at distance; . . . '�
Dari  pasal  di  atas  dinyatakan  bahwa  untuk  dapat  dikatakan sebagai suatu  pihak yang bersengketa  (atau  disebut 'belligerents'), maka pihak tersebut harus memenuhi salah satu syarat, yaitu harus memiliki suatu lam bang pembeda yang dapat diketahui dari kejauhan ("that  of having  a  distinctive  emblem  fixed  and  recognizable  at a distance''). Ketentuan dalam Pasal  1 ayat (2) ini kemudian dilengkapi dengan Pasal 29 ketentuan yang sama, yang secara khusus mengatur tentang status atau kedudukan mata-mata ('spies').  Namun, tersirat
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 814
jelas  dalam  pasal  tersebut,  bahwa  seorang  individu  hanya  dapat dikategorikan  sebagai  seorang  mata-mata  apabila  dia  melakukan kegiatannya  secara  sembunyi-sembu nyi  atau  menutu p-nutupi keadaan  dirinya  yang sebenarnya  (bahwa  ia adalah  anggota  suatu angkatan bersenjata atau pihak yang bersengketa). Dinyatakan pula dalam pasal tersebut bahwa baik para anggota angkatan  bersenjata maupun  penduduk sipil  yang  melakukan  misi-misi  mereka  secara terbuka (tidak ditutup-tutupi), tidak akan dinyatakan sebagai seorang mata-mata .  Ini  berarti,  apabila  mereka  tertangkap,  maka  mereka berhak  mendapatkan  status  sebagai  tawanan  perang (prisoner  of war );  sementara  seorang  mata-mata  hanya  berstatus  sebagai seorang  penjahat  biasa  saja (criminals).41 Dalam  kerangka  inilah kiranya maka penggunaan suatu uniform atau seragam atau lambang pembeda (a  fixed distinctive sign) merupakan suatu  keharusan bagi suatu pihak yang bersengketa, kaena hal tersebut akan menimbulkan akibat  hukum yang  berbeda  apabila  mereka jatuh  ke  tangan  pihak musuh .   Para  pihak  yang  menggunakan  lambang  atau  seragam pembeda,  akan  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  Konvensi Jenewa  III  tahun  1949  dan  akan  diperlakukan  sebagai  tawanan perang.
Hal lain yang perlu dipahami pula, adalah bahwa ketentuan Pasal 1  Hague Regulations tersebut diatas,  berlaku dalam suatu sengketa bersenjata yang  bersifat internasional,  dan berlaku untuk angkatan bersenjata reguler suatu negara (armed forces); milisi (militia); korps sukarela ( volunteer corp); serta levee  en masse.42
Kemudia n  ketentuan  ini juga  berlaku  bagi  geraka n-gerakan perlawanan bersenjata yang terorganisir (organized resistance move-
41 Alinea  ke-2  dari  Pasal  29  Hague  Regulations  menyatakan  bahwa : "Thus,  soldiers  not in disguise who have penetrated into the zone of operations of a hostile army to abtain informa­ tion  are  not considered spies.  Similarly,  the  following are not  concidered spies ; soldiers or civilians,  carrying  their mission openly,  charged  with  the delivery of dispatches distined aither for their own army or for that of the enemy . ... ".  (kursif penulis).
42 Levee  en  masse adalah  sekelompok  penduduk  sipil  yang  ikut  mengangkat  senjata  dan berasal dari daerah yang  belum diduduki, dan  ketika  pada waktu  musuh datang  menyerang, mereka memberikan perlawanan dengan mengangkat senjata secara terbuka, walaupun todal sempat  mengorganisir  diri  mereka,  serta  mematuhi  hukum  dan  kebiasaan  berperang,  lihat Pasal  2 Hague Regulations.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
815 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
ments) lainnya.43
Disamping  ketentuan  dalam  Hague  Regulations  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  maka  ketentuan  yang sama juga  ditegaskan kembali di dalam Konvensi Jenewa 1949. Ditegaskan kembali dalam pasal tersebut bahwa suatu gerakan perlawanan dapat memperolah manfaat dari  Konvesi Jenewa 1949, apabila  mereka juga  mematuhi atau  tunduk  pada  syarat-syarat  khusus  yang  tercantum  di  dalam ketantuan Pasal 1 Hague Regulations.44 Lebih  lanjut dijelaskan pula secara khusus bahwa yang dimaksud dengan ''that of having a fixed distinctive  sign'�  berdasarkan  komentar  Konvensi  Jenewa,  adalah sebagai berikut :45
"for partisans, a distinctive sign replace a uniform; it is  therefore an  essential factor of loyalty in  the struggle  and  must  be  worn constantly,in  all  circumstances.  During  the  second  World  War, this rule was not always respected by the resistance organisations but there should be no  room  for doubt on  this matter.  The Con­ ference  of Government Experts proposed that partisans should be required to  'habitually and constanty display a fixed distinc­ tive sign recognisable  at a distance� . .
If it is  to  be  distinctive,  the sign  must be  th e  same  for all  the members of any one resistance organisation,  and must be used only by that organisation.  This in no way precludes the  wearing of additional emblems indicating rank or special functions".
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk para 'partisans' atau  anggota  dari  gerakan-gerakan  perlawanan  yang  terorganisir, maka penggunaan suatu 'uniform' atau seragam bukanlah merupakan suatu  hal yang  mutlak bagi mereka .  Penggunaan seragam tersebut
•3 lihat  Pasal  13  ayat (2) Konvensi  Jenewa  I dan II;  Pasal  4A ayat  (2)  Konvensi  Jenewa  III 1949;  yang  menyatakan  bahwa  gerakan  perlawanan  bersenjata  yang  terorganisir  adalah sekelompok penduduk sipil yang mengorganisir driri  mereka dan mengangkat senjata secara terbuka  ketiak  musuh  datang  menyerang,  yang  beroperasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar wilayah yang diduduki, serta  mematuhi hukum dan  kebiasaan  perang.
44 Lihat Jean de Preux, Commentary Ill Geneva Convention relative to the Treatment of Pris­ oners of War, ICRC, Geneva,  1960, hal. 59 sebagai berikut : n . . • , if resistance movements are to benefit  by  the Concention,  they  must respect  the  four special  conditions  contained  in  sub­ paragraphs (a) to (d) which are identical to those stated in Artidel  of the hague Regulations".
45 Ibid., hal. 59-60.
Anallsls Yuridls Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 816
dapat digantikan dengan suatu "lam bang pembeda" (distinctive sign), yang  membedakan  kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lainnya dalam suatu sengketa  bersenjata. Walaupun memang pada prakteknya sewaktu Perang Dunia II hal tersebut tidak selalu dipatuhi, namun  Kongerensi  Para  Ahli  Pemerintahan  menghimbau  agar hendaknya  anggota  gerakan  perlawanan  selalu  membiasakan  diri mereka  untuk  menggunakan  lambang  pembeda  setiap  saat.  Ini dimaksudkan agar status mereka  sebagai tawanan perang,  apabila jatuh di pihak musuh, dapat terjamin.
Adapun, ketentuan atau  persyaratan  bahwa  lambang pembeda atau  seragam  tersebut  harus  dapat  "dilihat  dari  kejauhan"  atau recognisable  at  a  distance'�  dijelaskan  dalam  Komentar  Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut :
"The ICRC was anxious that the matter should be regulated as satisfactorily as possible  and had gone so  far as to propose  to the  Conference  of  Government Experts  that the  nature  of  the sign should be specified in  a conventional text,  as well as its size and the manner in  which  it should be wom  (for instance, a green arm-band with  national emblem, 10 cm  wide,  worn  on  the left arm).  The matter might be settled by a special agreement under article 6. This  suggestion  was  not  adopted,  however.  Conse­ quently,  the  term  'recognisable  at a  distance' is  open  to  inter­ pretation. In our view,  'the distinctive sign should be recognisable by a person at a distance not too great to permit a uniform  to be recognized'.  Such  a sign  need not  necessarily be an arm-band. It may be a cap (although this may frequently be taken  off and does not seem  fully adequate),  a coat,  a shirt,  an emblem or a coloured sign worn on the chest.  if the partisans are on board a vihicle or an engine of war,  tank,  aeroplane or boat,  the distinc­ tive  sign  must  of course  be shown  on  the  vehicle  concerned. This is in  line  with  the  long-established regulations  of interna­ tional law regarding  the flag in the case of war at sea':
Jadi,  d itegaska n   bahwa  uang  dimaksud  dengan  'lambang pembeda' ya ng  digunakan  oleh  gerakan-geraka n   perlawa nan bersenjata yang terorganisir tidak harus selalu berbentuk suatu ban lengan (arm-band). Lambang  tersebut  dapat  pula  berupa  'hanya'
817 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
sebuah  topi-walaupun  pada  kenyataannya  topi  seringkali  tidak digunakan  dan  tidak  memadai  pula  untuk  membedakan  anggota gerakan  perlawanan dari  kejauhan-;  dapat  pula berupa jaket,  atau baj u  dan  lambang  pem beda  berwa rna  kh usus;  dan  lai n-lai n . Kesepakatan ini lebih disetujui daripada harus mencantumkan secara resmi ketentuan tersebut ke  dalam suatu  teks perjanjian  (Konvensi Jenewa). Ini  pula yang mengakibatkan bahwa frasa 'dapat diketahui dari  kejauhan' tidak dapat didefinisikan dan sangat tergantung dari para pihak yang menafsirkannya. Yang disepakati bahwa adanya suatu lambang pembeda yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa, apapun  bentuknya,  selaras dengan  aturan-aturan yang telah  sejak lama dipergunakan.
Dalam  Komentar  Konvensi,  dijelaskan  pula  hal lain yang  tidak kalah  pentingnya  berkenaan  dengan  penggunaan  lambang  bagi belligerents. Ditegaskan dalam Komentar bahwa tidak ada persyaratan bahwa  penggunaan  lambang  pembeda  tersebut harus diumumkan kepada  pihak  musuh,  baik  melalui ICRC  [maupun  melalui  negara Pelindung ( Protecting  Powers)] sesuai  dengan  mandat  mereka berdasarkan  Konvensi. Dijelaskan bahwa .46
" .. .  ,  there  is  no  requirement  that  the  distinctive  sign  must be notified,  as several  delegation  to  the 1 949 Diplomatic  Confer­ ence  would have  wished.  It is  nevertheless  open  to  interested parties  to  make  such  notification  through  ICRC. ..  Such  a notofication may also be made  through  the Protecting Power of the  Party  to  the  conflict  to  which  the  resistance  movement organisasion  is  affiliated.  Titles and ranks may also  be commu­ nicated in this way,  as provided in Article 43':
Dengan demikian, setelah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum mengenai suatu lambang pembeda diatas, maka dapat dikatakan bahwa GAM telah memenuhi pula persyaratan ini.  Penggunaan  seragam  yang  tidak  dipakai  secara  kontinyu  dan setiap saat pada waktu operasi; maupun penggunaan jaket,  pakaian, atau  topi  yang  tidak digunakan  oleh  semua  anggota  GAM,  bukan merupakan suatu alasan atau justifikasi  untuk mengatakan  bahwa
<46 Ibid., him. 60.
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 818
GAM  bel u m   memen uhi  persyaratan  ini.  Apalagi  dalam  mereka beroperasi juga  menggunakan bendera GAM, yang dapat  berfungsi pula sebagai lambang  pembeda.

## 3.  Unsur menggunakan senjata secara terbu ka
Komentar  Konvensi  Jenewa  1949  menjelaskan  bahwa terdapat sedikit perbedaan antara 'membawa senjata secara terbuka' (carry­ ing arms  openly) dan secara  kasat mata  membawa senjata dengan 'jelas atau pura-pura' (carrying arms 'visibly' or 'ostensibly'). Ketentuan ini  dimaksudkan  untuk  menjamin  adanya  suatu  kesetiaan  (loyalty) didalam pertempuran itu oleh karena itu, ketentun ini tidak bermaksud untuk  menentukan  apakah  granat  tangan  misalnya,  harus  ditem­ patka n  di  pinggang  atau  diselem pangkan  di  ba h u   dari pada menyimpannya di saku atau disembunyikan di balik jaket. Semuanya harus dikembalikan kepada tujuan 'loyalty' dalam peperangan.
Sementara sebaliknya, pihak musuh harus dapat mengenali pihak gerakan perlawanan bersenjata sebagai kombatan, dengan cara yang sama jika  mereka  berhadapan  dengan  pasukan  regular  dari  pihak peserta  agung  lainnya,  apapun jenis senjata yang digunakan. Oleh karenanya  membawa  senjata  secara  terbuka  atau  membawanya dengan  terang-terangan  di  medan  pertempuran (military  engage­ ment); termasuk  pada  saat  penggelaran  kekuatan  militer (military deploment) merupakan salah satu syarat yang  harus dipenuhi.
Berkaitan dengan hal ini, khususnya  mengenai GAM, walaupun dalam  beberapa  literatur  masih  dinyatakan  bahwa  pasukan  GAM sangat sulit untuk mendapatkan  persenjataan; dan selalu berusaha untuk  mendapatkannya  dengan  berbagai  cara  termasuk  melalui perampasan persenjataan milik TNI dan pem ungutan 'pajak' secara paksa  kepada  beberapa  Perusahaan  Asing  yang  ada  di  Aceh  pada waktu itu;47 juga dengan melalui pembelian senjata  pada awal-awal masa pembentukannya, 48 namun pada akhirnya kelompok perlawanan ini  dapat memenuhi  adanya  syarat 'membawa  atau  menggu nakan
�7 Ibid., him.  31-33.
48 Riza Sihbudi,  Awani  Irewati,  Ikrar  Nusa Bhakti,  dkk, Bara  dalam Sekam.  Identifikasi Akar Masalah  dan  Solusi atas Konnik-konnik  Lokal di Aceh,  Maluku,  Papua  dan  Riau, UPI-Kantor Menristek RI-Krenik Indonesia  Baru, Mizan, Bandung,  2001, him. 70.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
819 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
senjata secara terbuka" (to carry arms openly) sebagai suatu syarat mutlak bagi suatu  gerakan  pemberontak bersenjata.
Secara  demonstratif,  Pasukan  AGAM,  termasuk  Pasukan  Inong Bale maupun tentara anak yang mendukung GAM bahkan selalu tampil membawa senjata secara terbuka. Biasanya  mereka membawa jenis­ jenis  senjata  seperti  AK-47  atau  M-16.49  Dengan  demikian,  unsur membawa senjata secara terbuka juga telah terpenuhi dalam hal ini.
4. Unsur adanya  ketaatan  kepada  hukum  dan  kebiasaan berperang
Unsur yang terakhir dari  empat unsur klasik ini  merupakan  salah satu syarat yang sangat penting yang menegaskan kembali ketiga syarat lainnya .  Dalam Komentar Konvensi Jenewa, dijelaskan bahwa  :50
". . .   Partisans are  nevertheless  required  to  respect  the  Geneva Conventions  to  the  fullest  extent possible.  In  particular,  they must conform to international agreements such  as  those  which prohibit  the  use  of certain  weapons  (gas).  In  all  their  opera­ tions,  they must be  guided  by the moral  criteria  which,  in  the absence of written provisions, must direct the conscience of man; in launching attacks,  they must not cause violence and suffering disproportionate  to  military  result  which  they  may  reasonably hope to achieve.  They may not attack civilians or disarmed per­ sons  and  must,  in all their operations,  respect the principles  of honour and loyalty as they expect their enemies to do'�
Dengan perkataan lain, dinyatakan bahwa Konvensi Jenewa  1949 yang telah berstatus sebagai suatu hukum kebiasaan internasional, seda pat  m ungkin  ha rus  dihormati  oleh  para  pihak,  termasuk kelompok-kelompok gerilyawan .51  Di samping  ini,  dapat diacu  pula berbagai  yurisprudensi  dan  rekomendasi  yang  dikeluarka n  oleh berbagai lembaga internasional yang menegaskan hal sama.52 Bahkan tidak  hanya  ketaatan  terhadap  hukum  humaniter,  akan  tetapi
49 Gambar-gambar  diakses  dari  situs  http ://www.achehtimes.com/photos/gam/gam01/ gamgroup.htm 50 Ibid.,  him 61. 51 Arlina Permanasari, "Konvensi Jeneva  1949 sebagai  Hukum Kebiasaan  Internasional / Cus­ tomary  International  Law", Proceeding  Perlindungan  Karban  Konnik  dan  Proses  Menuju Perdamaian Aceh  dalam  Perspektif Konvensi Jenewa  1949,  op.cit. 52 Arlina Permanasari, "Gerakan Aceh  Merdeka . . . �  op.cit.
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 820
ke lom pok- ke l o m po k   pem be ronta ka n  j u g a   d itu ntut  u ntuk melaksanakan  operasi-operasi  militernya  sesuai  dengan  "kriteria moral" apabila memang tidak ditemukan satupun aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Moralitas yang tinggi dapat berfungsi sebagai pedoman  misalnya,  sehingga  dalam  menggunakan  alat  dan  cara berperang, tetap harus dipertimbangkan bagaimana agar tidak terjadi Iuka-Iuka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary suffering). 53
Namun, dalam kenyataannya, temuan yang diperloleh dari mass media maupun buku I literatur mengungkapkan bahwa dalam operasi yang  dilakuka n nya  ternyata  GAM  juga  seringka l i   m elaku ka n pelanggarakan-pelanggaran hukum humaniter, 54 baik yang termasuk dalam  katagori  pelanggaran  berat  (seperti  pembunuhan)  maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya (seperti melakukan pungutan pajak liar,  pemalakan; dan sebagainya).55
Kenyataan di atas, menyebabkan unsur terakhir dari em pat syarat klasik tersebut (yang memang tidak mudah untuk dilakukan), temyata tidak dapat ditaati oleh GAM.  Kenyataan bahwa  mereka  merupakan 'pihak'  yang  terkait  langsung  dan  menjadi  subyek  dari  perjanjian internasional  (dalam  hal  ini  Konvensi  Jenewa),  bukan  merupakan justifikasi untuk melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah menjadi kebi asaan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  perlu  dike m u kaka n   hasil rekomendasi  dalam  fora  internasional  yang  menyatakan  bahwa kelom pok-kelom pok  perlawanan,  ternyata  harus  dan  dihimbau kembali untuk mentaati  norma-norma tersebut.  Berkenaan dengan sengketa  bersenjata  non-internasional  yang  dibahas  di  sini,  maka tidak kurang dari Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice); Komisi HAM  PBB serta Dewan Keamanan PBB; dan
53 Sebagai perbandingan, lihat Klausula Martens yang terdapat pada hampir seluruh instrumen hukum humaniter.
5• Abu Jihad,  op.cit.,  him. 79-101. Terdapat  pula sejumlah  kasus  pelanggaran  hukum lainnya yang dilakukan oleh  personil GAM  baik sebelum maupun sesudah diterapkannya status darurat militer;  misalnya  pembunuhan 6 orang  marinir di area sebuah  masjid di Aceh;  serta  dugaan kuat atas terjadinya pembakaran gedung-gedung sekolah (walaupun belum diputuskan melalui keputusan pengadilan).
55 Pada  peristiwa  yang  paling  aktual,  GAM  juga  ternyata  melakukan  tindakan-tindakan penyanderaan  ( misalnya  terhadap  seorang  wartawan  asing  berkewarganegaraan  Amerika Serikat) dan seorang juru liput RCTI, Ersa Siregar beserta crew peliputan.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No.  4
821 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
Inter-American  Commission  on  Human  Rights menyatakan  bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa  1949  berlaku  mengikat  kepada  kelompok pemberontak.  Komisi  HAM  PBB  dan  DK-PBB  bahkan  menyatakan bahwa  Pasal 3 tersebut berlaku  kepada  kelompok perlawanan yang ti dak  m e m i l i ki  kekuasaan  ya ng  efektif.56  H i m b u a n   terse but dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  kelompok pemberontak untuk membuktikan  bahwa  mereka  bukanlah sekedar suatu  kelompok yang  melakukan  tindakan-tindakan 'anarchy'  atau 'banditry' saja.
Berkaitan  dengan  hal  tidak  terpenuhinya  unsur  yang  terakhir, yakni pentaatan terhadap hukum yang kebiasaan perang, maka tidak terdapat  pedoman  di  dalam  Hague  Regulations  yang  menyatakan bahwa apakah empat syariat klasik tersebut berlaku secara kumulatif atau tidak. Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut,  maka keempat syarat tersebut saling berkaitan  satu  sama  lain. Terpenuhinya  satu  syarat dapat  semakin  mempertegas  pembuktian  atau  pemenuhan  syarat berikutnya. Sebaliknya, tidak terpenuhinya unsur yang terakhir, bukan semata-mata  da pat  meniadakan  bahwa  tidak  terjadi  sengketa bersenjata  non-internasional.  Hal  inilah terjadi  di Aceh,  khususnya GAM.  Walaupun  dalam  beberapa  peristiwa  kontak  senjata  mem­ perlihatkan adanya ketidaktaatan GAM terhadap hukum dan kebiasaan berperang, namun sejak munculnya GAM instensitas konflik di Aceh selalu berfluktuasi, namun tidak pernah hilang sama sekali; bahkan terjadi berlarut-larut.
Oleh karena itulah  maka dalam yusprudensi selanjutnya  dalam Kasus Tadic di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk bekas Negara  Yugoslavia,  diputuskan  bahwa  untuk  menentukan  apakah telah  terjadi  suatu  sengketa  bersenjata  non-internasional,  elemen minimu m  yang  harus dipertimbangkan  adalah  intensitas  konflik ( . . . armed apposition  groups  must carry out protracted hostilities) dan struktur kelompok pemberontak ( ... those groups must be organised). 57
Dengan demikian, untuk menjadi suatu 'pihak' dalam suatu konftik non intemasional, maka suatu gerakan pemberontakan harus memiliki suatu  tingkat  derajat (level) organisasi  tertentu.  Kelompok  pem­ berontak bukanlah suatu kelompok yang dapat diklasifikasikan sejajar
56 Lihat juga Resolusi DK PBB Nomor 814 (1993) tanggal 26 maret 1993. 57 Keputusan ICTY dalam Kasus Tadic (Jurisdiction).
JURNAL  HUKUM HUMANITER,  Vol. 3,  No. 4
Analisis Yurldis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM} Menurut Hukum Humaniter 822
dengan kelompok-kelompok kriminal lainnya seperti  para  peram pok atau  mafia  narkotik.  Persyaratan  mengenai  struktur  organisasi sebagaimana dikemukakan  di  atas  bukanlah  merupakan  suatu  hal dapat  secara  cepat  disepakati  dalam  masnyarakat  internasional. Kesulitan yang ditemui dalam  hal ini bukanlah terletak kepada  ada ata u   tidaknya  struktu r  organisasi  dalam  suatu  gera ka n  pem­ berontakan; akan tetapi terletak pada bagaimana menentukan level atau tingkatannya.se
Kesepakatan umum yang dicapai untuk mendukung hal tersebut, dalam  rangka  menjadikan  gerakan  pemberontakan  sebagai 'pihak' dalam  sengketa  bersenjata,  adalah  bahwa  tingkat  atau  derajat organisasi yang dipersyaratkan  bagi kelompok pemberontak adalah bahwa  mereka  mampu (capable) melakukan  berbagai  kewajiban sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal 3 Konvensi  Jenewa  1949. Oleh  karena  itu,  sulit  u ntuk  menerima  bahwa  suatu  sengketa bersenjata  dapat  terjadi  tanpa  ada nya  kapabilitas  dari  pihak pemberontak  untuk  menerima  kewajiban-kewajiban  tersebut.  Hal ini menyiratkan, sebaliknya, hampir tidak mungkin ada suatu sengketa bersenjata  tanpa  adanya  kelompok pemberontak yang terorganisir (pada  tingkat  atau  derajat  tertentu)  dan  mengikuti  sistem  militer, termasuk memiliki struktur komando yang  bertanggungjawab.59
Sela nj utnya  Draper  menyata ka n  bahwa  kem a m puan  dari kelompok  pemberontakan  untuk  mematuhi  kewajiban-kewajiban tersebut  tidak  hanya  menggam barkan  ada nya "a  modicum  of organisation "; a ka n   tetapi  sekaligus  mengga m ba rkan  bahwa kelompok tersebut telah  menguasai  wilayah  nasional.  Pengawasan terhada p   wilayah  juga  menggambarkan  kriteria  yang  penting, sebagaimana diusulkan pada  saat Konfernsi  Diplomatik pem bentuk Protokol  Tam ba h a n   I I .   Tidak  d i raguka n   lagi  ba hwa  ada nya penguasaan teritorial akan membuat memperkuat atau  mendukung anggapan bahwa Pasal 3 memang telah diterapkan. Hal ini bukanlah untuk mengatakan bahwa adalah tidak mungkin bahwa pasal 3 tidak dapat  diterapka n   jika  kelompok  pem berontak  tidak  menguasai sebagian  wilayah  nasional  tersebut.  Di  mana  terdapat  kelompok
58 Lindsay  Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge  University  Press,  UK, 2002, him.  36. 59 Pendapat Draper,  "The Geneva Conventions", sebagaimana dikutip dalam ibid.
pemberontak  yang  terorganisir  sampai  pada  tingkat  tertentu  dan telah  menguasai  sebagian wilayah,  maka  Pasal 3 dapat diterapkan (applicable), dengan menganggap bahwa setiap persyaratan lainnya telah  dipenuhi.  Apabila  terdapat  kurangnya  pengawasan  terhadap wilayah,  maka  hal tersebut tidak akan  mengurangi penerapannya .60
Dengan demikian, berdasarkan kepada argumentasi-argumentasi yang dikemukakan di atas,  maka dapat dikatakan  bahwa GAM telah dapat  dianggap  sebagai  suatu  pihak  ya ng  berseng keta  dalam sengketa  bersenjata  non-internasiona l ;   dan  dengan  demikian menjadikan ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa  1949 berlaku (appli­ cable).

## G.  Akibat Hukum
Dengan mengetahui kedudukan atau status GAM sebagai suatu pihak yang  bersengketa (party to  the  conflict) dalam  sengketa  di Aceh serta  memberikan pemahaman bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1 949  m e njadi  berl a k u ,   maka  perl u  d i a n a l i si s   l e b i h   l a nj u t, bagaimanakah akibat hukum (legal effect) dari status tersebut pada GAM, dalam hubungannya dengan negara-negara lain? Berikut akan dikemukakan analisis atas masalah ini.
Diberlakukannya  Pasal 3 Konvensi Jenewa  1949 segera  setelah pihak pemberontak  dianggap dapat  memenuhi syarat-syarat  klasik dan  ditegaskan  kembali  dalam  keputusan  ICTY,  bukan  merupakan alas hak untuk menyatakan bahwa Pihak Pemberontak akan berubah statusnya; semata-mata karena dapat diterapkannya suatu perjanjian internasional  dalam  kasus tersebut ( dalam  hal ini Konvensi Jenewa 1949).  Hal  ini merupakan  pandangan yang sama  sekali tidak tepat. Dalam  hal  ini  dikemukakan  isi  dari  alinea  terakhir  Pasal 3 sebagai berikut :
"Pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas  tidak  akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa ".
Dengan  penegasan  tersebut,  maka  walaupun  Pasal 3 tersebut berlaku dan diterapkan dalam sengketa bersenjata non-internasional, hal tersebut tidak akan meningkatkan status hukum GAM dari insur­ gent menjadi belligerent. GAM  teta p  memi liki  status  sebagai
60 Ibid.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 824
pemberontak, bahkan apabila, ke dua Pihak telah sepakat membentuk persetujuan khusus yang memberlakukan ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi Jenewa  1949 dalam perseteruan diantara mereka. Hal tersebut  sama  sekali  tidak  memberikan  kredit  poin  bagi  gerakan pemberontakan  untuk meningkatkan statusnya .
Dalam Komentar Konvensi, dinyatakan bahwa kedudukan alinea terakhir ini sangat penting sekali,  karena  tanpa  ketentuan ini,  maka Pasal 3 tersebut tidak akan pernah dapat disetujui oleh negara-negara. Selengkapnya  dinyatakan  bahwa : 61
" .. .  Consequently,  the fact that of applying Article 3 does not in itselt constitute any recognition by the jure Government that the adverse party has auhtority of any kind;  it does not limit in any way  the  Government's right  to  suppress  a  rebellion  by all  the means -including arms- provided by its own laws;  nor does it in any  way affect  that Government's  right to  prosucute,  try  and sentence its adversaries,  according to  its own laws. In  the  same  way,  the  fact  of the  adverse  party  applying  the Article  does  not  give  it  right  to  any  new international  status, whatever it way be and whatever title it may give  itself or claim '�
Jadi, ditegaskan bahwa pemberlakukan Pasal 3 dalam sengketa bersenjata  non-internasional,  adalah  tidak  atau  bukan  merupakan pengakuan  dari  Negara  induk terhadap  kelompok  pem berontakan yang  berada  di  bagian  wilayah  teritorialnya;  dan  konsekuensinya, hal  tesebut memberikan  hak atau wewenang kepada  negara  untuk melakukan  segala  macam  tindakan  guna  mengatasi  adanya  pem­ berontakan di negara yang bersangkutan, asalkan telah sesuai dengan h ukum  ya ng  berla ku.  Ti ndaka n-ti ndakan  ya ng  dilakukan  oleh Pemerintah  tersebut  dapat  meliputi  tindakan  apa  saja  (termasuk dengn menggunakan kekerasan senjata) asalkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan-udangan nasionalnya.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terca ntum di dalam Pasal 3 ayat (1) dari Protokol Tambahan II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :
"Nothing in  this  Protocol  shall  be  invoked  for  the  purpose  of affecting  the sovereignty of a  state  or the responsibility  of the
61 Jean Preux, op.dt., him. 43-44.
825 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
government, by al/ legitimate means, to maintain or re-establish law and order in  the state  or to  defend  the  national  unity  and territorial integrity of the state'�
Adapun selanjutnya ayat (2) dari ketentuan yang sama dari Protokol II  d i   atas  menegaska n  pemberlakuan  prinsip  non-i ntervensi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :
"Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification  for inter­ vening,  directly or indirectly,  for any reason  whatever,  in  the armed conflict or in  the  internal or external affairs of the High Contracting Party in  the  territory of which  that conflict occurs'�
Dalam kaitannya dengan akibat hukum ini, maka pemberlakuan keadaan darurat di  Propinsi  NAD dengan  Keppres  Nomor 28 Tahun 2003, telah diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga walaupun dalam kenyataannnya salah satu operasi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  operasi  militer,  akan tetapi hal tersebut dapat dianggap sah (sesuai dengan hukum yang berlaku). Dalam  konsiderans  Keppres  Nomor 28 Tahun 2003 tersebut,  dapat dil ihat  bahwa  "umbrella  act"  (undang-undang  'payu ng')  bagi penetapan keadaan darurat militer adalah  :
a)  Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan  Pasal 12 Undang-undang Dasar
1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD
1945;
b)  Undang-undang  Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang  keadaan bahaya (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 ( Lembaran  negara  RI  Tahun 1960 Nomor 170; Tam bahan Lembaran  Negara  Nomor 21 13);
c)  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara RI  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran  Negara  Nomor 4168).
Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara legal-formal,  pemberlakuan ketentuan ini sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan di dalam Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Implementasi  Pasal 3 tersebut,  sekali  lagi,  tidak  akan  mengubah status hukum GAM .
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol.  3,  No. 4
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 826
Adapun, dalam memberlakukan keadaan darurat militer tersebut, Pemerintah  melaksanakan  empat  macam  operasi  yang  ditujukan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi kehidupan masyarakat di Aceh. Operasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah : a) Operasi militer,  yang  dilakukan  sebagai  'pembuka' jalan  bagi  pelaksanaan operasi-operasi lainnya; b) . Operasi pemantapan pemerintah daerah; c).  Operasi  Kemanusiaan  serta  d).  Operasi  Penegakan  H ukum . Sebagaimana  dilihat,  salah  satu  bentuk  operasi  tersebut  adalah operasi  m iliter,  yakni  dengan  menggunakan  kekerasan  senjata (peperangan); yang berdasarkan penjelasan di atas, secara sah dapat dikatakan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  baik dari sudut  pandang  h u ku m  n asional  m a u pu n   h u k u m   h u m a n ite r internasiona l .   Aka n  teta pi,  terdapat  beberapa  hal  yang  perl u digarisbawahi berkaikatan dengan  hal ini; yaitu  :
1 . Pemberlakuan operasi militer yang dilakukan berdasarkan Keppres Nemer 28 Tahun 2003 tidak berhubungan dengan pemberlakuan h u ku m  h u m a n iter.  Sebagaimana  yang  d i keta h u i ,   h ukum humaniter berlaku apabila telah terjadi sengketa bersenjata baik yang  bersifat  international  maupun  non-internasiona l .   Belum ditetapkannya  daerah  Propinsi  NAD  dengan  Keppres  tersebut bukan berarti tertundanya implementasi Pasal 3 Konvensi Jenewa
1949.
2. Walaupun aturan  hukum  humaniter dan  hukum nasional telah berj a l a n   se i ring,  perlu  d i perhati ka n  bahwa  tuj u a n   d a ri diberlakukannya hukum humaniter adalah adanya perlindungan yang memadai dan aspek kemanusiaan yang terjamin bagi setiap korban konflik. Inilah yang menjadi esensi dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Demikian pula, sebenarnya hukum nasional dalam hal  ini  aturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai landasan  hukum  bagi  pemberlakuan  darurat  mil iter,  telah mengakomodir sebagian dari perlindungan kepada  para  korban (misalnya pasal 60 UU Prp 23 Tahun 1959 mengenai kompensasi); akan  tetapi  dalam  konflik  sekarang  ini  dimana  penghargaan terhadap  hak  asasi  manusia  dirasakan  sangat  signifikan,  hal tersebut masih perlu ditekankan kembali.
3. Berkenaan  dengan  tindakan-tindakan  yang  dilakuka n   oleh Pemerintah terhadap personil GAM yang melakukan pelanggaran d a n   m enyida n g ka n  perkara-perkara  terse but  ke  depan
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 4
827 Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter
pengadilan,  membuktikan  bahwa  dalam  hal  ini,  pemberlakuan Pasal 3  Konvensi tidak akan  mengakibatkan  berubahnya  status hukum  GAM  itu  sendiri;  terbukti  dari  adanya  penuntutan  atas kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para personil GAM yang notabene adalah warga  Negara Indonesia.

## H.  Kesimpulan
Dari uraian serta  analisis diatas maka dapat dipetik kesimpulan­ kesimpu lan sebagai berikut :
1 . Bahwa sebutan atau  istilah hukum yang dianggap paling tepat untuk menyatakan GAM sebagai kelompok perlawanan bersenjata adalah istilah 'insurgent' (pemberontak).
2. Bahwa  dengan  berdasarkan  paling tidak dipenuhinya  keempat syarat klasik,  dengan catatan khusus pada  pentaatan  terhadap hukum dan kebiasaan berperang; di samping juga  berdasarkan keputusan Mahkamah ICTY, maka disimpulkan bahwa GAM sudah dapat  dianggap  telah  memiliki  kapabilitas  yang  cukup  untuk dianggap sebagai  suatu  pihak dalam  sengketa  bersenjata yang bersifat non-internasional (party to  the  conflict), yakni  sebagai insurgent, walaupun dalam  kapasitas yang masih  rendah.
3 .   Status  hukum  GAM  sebagai  pihak  dalam  sengketa  bersenjata non-internasional yang menyebabkan dapat diterapkannya  Pasal 3  Konvensi  Jenwa 1949, berdasarkan  alinea  terakhir  ayat (2) dari Pasal 3 tersebut, tidak akan merubah status atau kedudukan hukum GAM dari "insurgent" menjadi "belligerent".  GAM  tetap berstatus  sebagai  "insurgent"  dan  BELUM  memiliki  kapasitas sebagai subyek hukum internasional yang memiliki  kepribadian internasional (international legal personality) .

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abu Jihad, Pemikiran-pemikiran  Politik  Hasan Tiro dalam  Gerakan Aceh Merdeka, Titian Ilmu Insani, September 2000.
Al-Chaidar, Aceh  Bersimbah  Darah.  Mengungkap  Penerapan  Status Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  di  Aceh  1 989-1 998, Pustaka  Al­ Kautsar, Oktober 1998.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  3, No. 4
Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter 828
A.  Rani  Usman, Sejarah  Peradaban Aceh, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Januari 2003.
Arlina  Permanasari, Pengantar Hukum  Intemasional,  ICRC,  Jakarta 1999.
Proceedings  Keadaan  Darurat  Militer  di  Aceh. Tinjauan Berbagai Aspek Hukum Internasoan, terAs FH-USAKTI, Jakarta,  2003.
-----� Perlindungan  Karban  Konflik  dan  Proses  Menuju Perdamaian  di  Aceh.  Perspektif Konvensi Jenewa 1949, terAS FH-USAKTI - ICRC, Jakarta,  2003.
Dyah  Rahmany  P, Matinya  Bantaqiah.  Menguak  Tragedi  Beutong Ateuh, Cordova  LSPP, Jakarta, Agustus 200 1 .
Fikar W Eda, 5. Satya Dharma, Sebuah Kesaksian. Aceh Menggugat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
Higgins,  Pearce A., The Hague Peace  Conferences and Other Inter­ national Conferences concerningg  the Laws and Usages of War. Texs  of Conventions with  Commentaries, Cambridge University Press,  UK, 1909.
Hurgronje,  Snouck, Aceh  di  Mata  Kolonia/is, Yayasan  Soko  Guru, Jakarta, 1985.
International Law concerning the Conduct of Hostilities, Revised Edi­ tion, ICRC, Geneva, 1996.
Kalshoven, Frits, Constraints on the  Waging of War, ICRC, Geneva,
1987.
M .   N u r   EL  Ibra h imy, Peranan  Tgk.  M.  Daud  Beureueh  dalam Pergolakan Aceh, Media  Dakwah, Jakarta,  2001.
M .   Isa  Sulai man, Aceh  Merdeka.  Ideologi,  Kepemimpinan,  dan Gerakan, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.  2000.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional, Bagian
I,  Bina Cipta,  Bandung, 1986.
Moir,  Lindsay, The Law of International Armed Conflict, Cambridge
University Press,  UK.  2002.
Musni Umar, Aceh. Win-win Solution, Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2002.