## IDENTITAS DAN MARJINALISASI: ORANG KUBU, ORANG RIMBA, SUKU ANAK DALAM 1
Riwanto Tirtosudarmo Peneliti LIPI tahun 1980-2017 Email: tirtosudarmo@yahoo.com *

## ABSTRAK
Tulisan  ini    melalui  berbagai  literatur  yang  tersedia,  menelusuri  dan memproblematisasi  pergeseran  identitas  sosial-kultural  sebuah  kelompok etnis minoritas yang bermukim di Provinsi Jambi, yang paling tidak memiliki tiga  nama:  Orang  Kubu,  Orang  Rimba  dan  Suku  Anak  Dalam.  Melalui penelusuran nama ini terlihat bagaimana pola relasi kuasa yang secara historis terjadi antara kelompok minoritas etnis ini dengan kelompok etnis yang lebih besar yang lebih dominan serta dengan negara. Dalam konteks relasi kuasa yang  tidak  seimbang  ini,  para  peneliti,  akademisi,  aktifis  sosial  dan  aparat negara;  melakukan  peran  sebagai  interlokutor  yang  penting  dan mengukuhkan  penggunaan  nama-nama  itu  sesuai  dengan  kepentingan mereka masing-masing. Sebagai sebuah kelompok etnis minoritas yang ruang kehidupannya,  yaitu  lingkungan  hutan  tropis  Bukit  Dua-Belas,  yang  telah banyak berubah karena dijadikan pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit. Karena posisinya yang lemah dalam hubungan dengan kelompok yang lebih  dominan  dan  negara;  dalam  interaksi  itu  berlangsung  prosess marjinalisasi.  Masa  depan  kelompok  minoritas  etnik  ini  prospeknya  buruk dan  hanya  melalui  uluran  tangan  yang  tepat  dari  negara  mereka  akan terselamatkan dari kepunahan.
Kata kunci: Identitas, Marjinalisasi, Orang Rimba

## ABSTRACT
This article, through the available literature, explores and problematising the shifting social and cultural identity of a minority ethnic group resided in the Province of Jambi, Sumtara; that at least has three names: Orang Kubu, Orang Rimba and Suku Anak Dalam (SAD). Frrom the changes of their names reveal the  pattern  of  power  relation  that  is  historically  embedded  within  their interaction with the major etnic groups and the state. In such an asymetric power  relationship  contexts  researchers,  academicians,  social  activists  and
1 Tulisan  ini  semula  merupakan  bagian  dari  laporan  penelitian  tentang  masyarakat  adat  yang dilakukan oleh Tim Penelitian LIPI tahun 2016.
state apparatuses; play their important roles as interlocutors and establishes the  usage  of  names  according  to  their  own  interests.  As  a  minority  ethnic group  their  livelihood  which  is  closely  related  with  tropical  forrest environment  in  Bukit  Dua-Belas;  have  rapidly  change  as  it  converse  into transmigration areas and palm oil plantations. The weak postion in relation to the dominant ethnic groups and the state, the proses of marginalisastion occured  in  the  interaction.  The  prospek  of  this  vunarable  ethnic  minority group is bleak and their future only be saved through the proper affirmation action from the state.
Keywords: Identity, Marginalization, Jungle Poeple
Pengusiran  itu  terjadi  saat  dua  kelompok  Orang  Rimba  tengah  membangun sudung – hunian  sederhana  dari  tonggak-tonggak  kayu  tanpa  dinding  dan  hanya  beratap  terpal plastik – di areal perkebunan sawit, Kamis (2/6/2016). Kebun itu sebelumnya adalah hutan hunian Orang Rimba selama turun-menurun, jauh sebelum pemerintah mengalihfungsikan sebagai kebun sawit.
‘Komunitas Adat: Demi Sawit, Orang Rimba sempat Dianiaya’
( Kompas, Senin 6 Juni 2016)
Indigenous populations in most contemporary nation-states remain poor, lacking adequate health  and  education,  at  the  mercy  of  predatory  national  and  transnational  agents  of ‘development.’ The modest, but real, gains in control over land and resources achieved by native groups in recent years are fragile, always susceptible to reversal by overwhelmingly more powerful majority populations.
James Clifford, Return, (2013: 17)

## PENGANTAR
Menulis  tentang  kelompok  yang  secara  sosial,  ekonomi,  politik  dan kebudayaan; terlihat rentan mudah terjebak ke dalam romantisasi masa lalu yang tak  mungkin  kembali  atau  idealisasi  masa  depan  yang  sesungguhnya  tak terjangkau.    James  Clifford  (2013)  dalam  buku  ketiga  triloginya,  ‘Return: Becoming  Indigenous  in  the  Twenty- First  Century’,  menawarkan  sebuah pendekatan  yang  dia  sebut  ‘realism’,  yang  pada  intinya  adalah  upaya  untuk menulis secara apa adanya dengan upaya mengindari jebakan yang terjadi ketika melukiskan gambaran tentang kelompok rentan, seperti ‘ indigenous population ’. Mencoba sejauh mungkin, mengindari jebakan itu, tulisan ini merupakan upaya untuk  mengisahkan predicament  dari  sebuah  kelompok  penduduk  yang  karena
trajektori  sejarah  dan  kondisi  kehidupan  yang  dimilikinya  selalu  berada  dalam posisi  rentan  karena  secara  terus-menerus  mengalami  proses  marjinalisasi. Kelompok  penduduk  yang  menjadi  subyek  tulisan  ini  diketahui  secara  turun- temurun menempati sebuah geografi yang saat ini secara administratif berada di dalam wilayah Provinsi Jambi di Pulau Sumatra.
Dari  sejarah  yang  beredar,  diketahui  bahwa  kelompok  penduduk  ini memiliki  pola  kehidupan  yang  sangat  terikat  dengan  lingkungan  hutan. Kelompok  penduduk  yang  selalu  berada  di  tubir  proses  modernisasi  dan industrialisasi  dari  masyarakat  Indonesia  ini  dipaksa  untuk  melakukan  adaptasi terhadap  berbagai  perubahan  yang  terjadi,  dan  yang  menarik,  pada  saat  yang bersamaan  berusaha  melakukan  resistensi,  mempertahankan  apa  yang  mereka miliki – termasuk identitas kultural ( cultural identity) yang menjadikan mereka dikenali oleh orang di luar mereka, atau mengenali diri mereka sendiri; sebagai sebuah komunitas.
Identitas kultural yang melekat pada kelompok penduduk yang memiliki kebiasaan berburu dan meramu sebagai cara mempertahankan hidup ini, ternyata menjadi  problematik  tersendiri  karena  dalam  prosesnya selalu  merupakan  hasil interaksi dengan pihak luar. Identitas kultural selalu bersangkutan dengan relasi- relasi  sosial  yang  menyiratkan  adanya  peran  kekuasaan  di  dalamnya.  Dalam perjalanan  waktu  setidak-tidaknya  ada  tiga  penyebutan  terhadap  kelompok penduduk yang selalu hidup secara berpindah-pindah ini; pertama mereka disebut sebagai ‘Orang Kubu’, kedua sebagai ‘Orang Rimba’ dan ketiga sebagai ‘Suku Anak Dalam’ (biasanya disingkat SAD). Ketiga penamaan terhadap kelompok penduduk yang hidupnya rentan ini, diduga mencerminkan adanya perbedaan dalam relasi sosial  antara  mereka  dengan  penduduk  di  sekitar  mereka,  dan  dengan  berbagai rezim pemerintahan, yang selalu berada dalam posisi mengatur mereka.
Melalui penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang telah ada dan observasi singkat  di  lapangan,  tulisan  ini  mencoba  melihat  ketiga  penamaan  yang  selalu muncul dalam berbagai tulisan, baik oleh para ahli dan peneliti melalui berbagai publikasi, dalam pemberitaan pers, juga dalam berbagai dokumen pemerintah dan seperti diucapkan oleh mereka sendiri. Bagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri, diperoleh melalui dialog dengan mereka dalam sebuah kunjungan secara singkat  ke  pemukiman  mereka  di  Makekal  Hulu,  Kabupaten  Bangko,  Provinsi Jambi  di  akhir  bulan  Mei  2016.  Selang  dua  hari  setelah  kunjungan  ke  Makekal Hulu  itulah  berita  Kompas  yang  dikutip  potongannya  di  atas  terbaca.  Berita singkat di Kompas itu, menyebut mereka sebagai Orang Rimba, sebutan yang juga saya  dengar  ketika  saya  berbicara  dengan  mereka  di  Makekal  Hulu.  Mereka tampaknya lebih terbiasa, dan kelihatannya lebih nyaman, menyebut diri mereka
sebagai Orang Rimba at au ‘Orang Rimbo’, daripada Orang Kubu atau Suku Anak Dalam.
Apapun  penamaan  terhadap  mereka,  Orang  Kubu,  Orang  Rimba  atau Suku Anak Dalam; satu hal yang tampaknya pasti adalah posisi mereka yang selalu rentan, secara sosial, ekonomi maupun politik dalam hubungannya dengan orang- orang  di  luar  mereka,  maupun  dengan  Negara  dan  pasar – sebagaimana digambarkan oleh James Clifford (2013: 17), dalam kutipan kedua di atas. Untuk sampai pada tujuan tulisan ini yaitu memperlihatkan proses dinamik dari adaptasi dan resistensi yang terus menerus dilakukan, sebelum masuk ke diskusi dari setiap penamaan, akan lebih dahulu diuraikan beberapa konsep yang dianggap relevan sebagai konteks dari penamaan atas identitas kultural dari kelompok rentan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
I dentitas, ‘ Indigeneity ’ dan Komunitas Adat
Indonesia,  menurut  Anderson  (1991)  adalah  sebuah  bangsa  yang terbentuk  bukan  semata-mata  karena  sejarah  masa  lalu,  namun  lebih  karena adanya  imajinasi  bersama  akan  sebuah  komunitas  yang  memiliki  masa  depan bersama. Namun demikian, yang tampaknya dilupakan oleh Benedict Anderson dalam  teorinya  tentang  ‘ imagined  communities’ itu  adalah  adanya  komunitas- komunitas  kecil  yang  sepertinya  tidak  pernah  ikut  memiliki  imajinasi  tentang komunitas bersama itu. Komunitas-komunitas kecil itu, antara lain yang dialami oleh orang-orang yang secara turun-temurun hidup di belantara hutan Jambi ini, ‘terpaksa’  menjadi  warga  Bangsa  Indonesia,  tanpa  mereka  sadari.  Keberadaan mereka  sebagai  sebuah  komunitas,  tercermin  dari  identitas  yang  kemudian dikenakan  kepada  mereka  melalui  penyebutan  nama  mereka,  ‘Orang  Kubu’, ‘Orang  Rimba’  atau  ‘SAD’;  pun  bukan  merupakan  sesuatu  yang  berasal  dari mereka  sendiri,  namun  merupakan  buah  dari  pertemuan  mereka  dengan  orang lain dan dengan negara yang merasa berhak mengatur kehidupan mereka.
Sebagai sebuah kelompok yang kemudian dinilai oleh orang luar sebagai orang-orang yang secara turun-temurun, tanpa ada yang tahu secara pasti sejak kapan, hidup di hutan dan menjadikannya sangat bergantung pada hutan; mereka bisa  digolongkan,  atau  mengklaim  diri  sebagai  penduduk  asli  atau  ‘ indigenous people ’. Sebagai penduduk asli, mereka sudah ada sebelum lahirnya bangsa dan negara yang bernama Indonesia – yang merasa memiliki monopoli atas wilayah hutan yang selama turun-temurun sesungguhnya menjadi wilayah – yang lagi-lagi oleh orang luar – dikatakan sebagai ‘wilayah adat’ mereka. Penyebutan identitas mereka,  apakah  sebagai  ‘Orang  Kubu’,  ‘Orang  Rimba’  ataupun  ‘SAD’
memperlihatkan bahwa mereka, betapapun sederhananya, memiliki ciri-ciri atau karakteristik  yang  kurang  lebih  sama,  sebagai  sebuah  komunitas.    Mereka memiliki  cara  hidupnya  sendiri,  seperti  sistim  mata  pencaharian  ( economic livelihood),  sistim  kekerabatan  (kinship  system)  maupun  dalam  sistem kepercayaan (belief system); dengan kata lain mereka memiliki adat-istiadatnya sendiri. Pada masa Orde Baru mereka digolongkan sebagai ‘Suku Terasing’ atau ‘Komunitas Adat Terpencil’ (KAT) dan pada masa pasca Orde Baru digolongkan sebagai Masyarakat Adat.
Taufik Abdullah (1966, footnote 3) mengutip Josselin de Jong, menyebut bahwa  Adat  “ used  to  denote  the  whole  complex  of  custom,  rules,  beliefs  and etiquette  handed  down  by  tradition  from  immemorial  times. ..”.  Jadi,  menurut Josselin  de  Jong,  adat  menunjuk  pada  keseluruhan  kebiasaan,  aturan-aturan, kepercayaan-kepercayaan  dan  etik  (etiket)  yang  diturunkan  oleh  tradisi  sejak dahulu kala. Di sinilah adat sebagai sebuah sistim dalam masyarakat erat kaitannya dengan  ‘ indigeneity ’  atau  keaslian  sebuah  masyarakat  yang  kemudia n  disebut sebagai  masyarakat-masyarakat  asli  ( indigenous  people).  Dalam  kaitan  dengan subyek yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yaitu ‘Orang Kubu’, ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’ tampaknya konsep adat dan ‘ indigeneity ’ yang menjadi dasar eksistensi ‘ indigenous people ’ sebagaimana dikenal dalam literatur bisa diterapkan.
‘ Indigeneity’ yang  dianggap  sebagai  landasan  untuk  melakukan  klaim sebagai  ‘ indigenous  people ’  memang  problematik  karena  tidak  bisa  bersifat universal.  ‘ Indigeneity ’  sebagai  konsep  tidak  dapat dilepaskan  dari  sejarah masyarakat  di  mana  komunitas  yang  mengklaim  diri  sebagai  penduduk  asli  itu berada.  James Clifford (2013) memperlihatkan ada trajektori yang berbeda yang membuat  ‘ indigeneity ’  sesuatu  yang  bersifat  ‘ambiguous’  jika  diterapkan  untuk komunitas-komunitas di Asia dan Afrika, seperti dikatakannya berikut ini:
The term ‘indigenous’ typically refers to societies that are relatively small - scale,  people  who  sustain  deep  connections  with  a  place.  Applied  to  diverse communities, the name does not presume cultural similarity or essence but rather refers  to  comparable  experiences  of  invasion,  dispossession,  resistance,  and survival.  Indigenous,  in  this  definition,  makes  most  sense  in  places  like  the Americas, Australia, the Island Pacific, and the Arctic. It is less relevant for most of  Africa  and  much  of  Asia.  Where  settler-colonial  histories  are  not  sharply defined, it is difficult to identify unambiguous ‘first peoples.’ But elsewhere one finds clear examples of the indigenous as I use the term: Aborigines in Australia, Maori in Aotearoa/New Zealand, the Ainu of Hokkaido/Sakhalin, and the ‘Indian’ tribes of North and South America
Apa  yang  dikatakan  oleh  James  Clifford,  seorang  ahli  sejarah  sekaligus antropologi, meninjukkan bahwa klaim sebagai penduduk asli ( indigenous people) di  Indonesia  sesungguhnya  problematis.  Kontras  yang  ditunjukkan  antara pengalaman  kolonialisme  di  Amerika  Utara  dan  Selatan,  Kanada,  Australia  dan New  Zealand,  yang  secara  jelas  memperlihatkan  kontras  antara  ‘ settlers ’  dan ‘ indigenous people ’, dan proses kekerasan yang bersifat masif dalam bentuk invasi ( invasion), perampasan (dispossession), dan resistensi (resistance ), dan ‘ survival ’; tidak dialami dalam skala yang sama di Asia dan Afrika. Kita memang tahu bahwa penduduk di Asia dan Afrika yang dijajah oleh Barat, setelah perang dunia ke-2 berakhir  pada  tahun  1940-1950an,  mengalami  proses  transformasi  politik  yang dalam  literatur  disebut  sebagai  ‘dekolonisasi’  dan  menjadi  negara -negara  yang merdeka.  Sementara  itu  kita  tahu ,  apa  yang  dialami  oleh  penduduk  ‘asli’  di Kanada,  Benua  Amerika,  Australia  dan  Selandia  Baru  adalah  sebuah  proses genosida atau ‘ ethnic cleansing’ yang menjadikan mereka (Indian di Amerika dan Kanada, Maori di Selandia Baru, Aborigin di Australia) menjadi minoritas yang hampir punah di tanahnya sendiri.
Dalam konteks Indonesia, konsep ‘ indigeneity ’ jelas menjadi bermasalah jika  mengacu  pada  konsep  ‘ indigeneity ’  yang  dilahirkan  dalam  konteks pengalaman ‘ settlers ’ vs ‘indigenous people’ di Benua Amerika, Kan ada, Australia dan  Selandia  Baru;  karena  setelah  dekolonisasi  Indonesia  yang  menjadi  sebuah negara yang merdeka, dan Belanda sebagai ‘ settlers ’ berhasil diusir dari bumi yang cukup  lama  menjadi  koloninya.  ‘Orang  Kubu’  atau  ‘Orang  Rimba’  atau  ‘SAD’ secara  otomatis  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  yang  posisinya  setara  dengan Orang  Jawa,  Orang  Sunda,  Orang  Batak,  Orang  Bugis,  Orang  Dayak,  Orang Maluku maupun Orang Papua. Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa (nation- state)  yang  berdaulat  dan  menjadi  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Dalam konteks  Indonesia  ada  istilah  yang  kemudian  lahir,  yaitu  ‘pribumi’  dan ‘non’pribumi’,  dimana  yang  digolongkan  sebagai  ‘non - pribumi’  adalah  Orang - Orang Cina dan Arab, atau Eropa; yang masuk ke Indonesia sebagai migran, dan bu kan  sebagai  ‘ settlers ’  yang  melakukan  invasi  dan  perampasan,  sebagaimana dialami di Amerika, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Orang Cina dan Arab, dan  sebagian  kecil  India  dan  Eropa;  masuk  ke  Indonesia,  umumnya  sebagai pedagang atau penyebar agama. Keturunan Orang Cina dan Arab ini tidak sedikit yang terbukti ikut berjuang dalam proses dekolonisasi, sehingga harus dikatakan sesungguhnya istilah ‘non - pribumi’ sebagai sebuah kategori yang bersifat rasial, sesungguhnya tidak relevan lagi.
‘Orang Kubu’, atau ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’; dan orang -orang yang saat ini  dianggap  atau  mengklaim  sebagai  ‘komunitas  atau  masyarakat  adat’  jelas memiliki  trajektori  sejarah  ( historical  trajectory)  yang  berbeda  sekali  dengan
Orang Indian, Orang Maori dan Orang Aborigin; meskipun seperti dikatakan oleh James  Clifford  (2013),  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  keberadaannya terus  menerus  mengalami  mengalami  proses  marjinalisasi,  seperti  saya  kutip  di atas:  ‘ Indigenous  populations  in  most  contemporary  nation-states  remain  poor, lacking  adequate  health  and  education,  at  the  mercy  of  predatory  national  and transnational  agents  of  ‘development.’  Disebut  dengan  nama  apapun,  ‘Orang Kubu’,  ‘Orang  Rimba’  atau  ‘SAD’,  mereka  menjadi  warga  negara  dari  negara - bangsa yang bernama Indonesia yang tetap miskin, jauh dari ketersediaan fasilitas kesehatan  dan  pendidikan;  dan  menjadi  objek  terus  menerus  dari  agen-agen pembangunan, nasional maupun internasional.
Karena posisi dan kondisi yang nyaris mengenaskan seperti inilah, apapun sebutannya, ‘Orang Kubu’, ‘Orang Rimba’ ataupun ‘SAD’, dipilih untuk diteliti. Mengapa,  di  tengah  proses  marjinalisasi  yang  massif,  mereka  tetap  ada,  dan mungkin  dengan  adat-istiadat  yang  semakin  centang-perenang.    Adat-istiadat kelompok  ini  jelas  sangat  berhubungan  dengan  lingkungan  alam  yang  saat  ini dapat diduga semakin hancur, yang membuat mereka tidak mungkin menjalankan adat-istiadat  seperti  yang  diturunkan  oleh  leluhur  mereka  dulu  ketika  hutan masih luas dan utuh. ‘ Melangun’, sebagai bagian dari ritual adat ketika ada anggota keluarga  yang  meninggal,  dengan  melakukan  perjalanan  jauh  selama  beberapa tahun sebelum kembali ke kampung asalnya; praktis tidak mungkin lagi dilakukan karena hutan semakin susut luasnya, dan sebagian besar telah menjadi hutan karet atau sawit.
Mengutip  kembali  kata- kata  James  Clifford,  ‘ at  the  mercy  of  predatory national and transnational agents of ‘development’ , betapa tepatnya ungkapan itu untuk apa yang sementara ini kita baca atau dengar tentang ‘Orang Kubu’, atau ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’. Dari bacaan, maupun dari kunjungan pendek ke Jambi, dan  bertemu  dengan  berbagai  pihak  yang  menjadi  narasumber,  kita diinformasikan  tentang  tidak  sedikitnya  ‘agen - agen  pembangunan’  di  sekitar ‘Orang  Kubu’,  ‘Orang  Rimba’  atau  ‘SAD’.  Dalam  sebuah  diskusi kelompok  dari beberapa orang yang mewakili ‘Orang Kubu’, ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’ tentang situasi yang sedang mereka hadapi, mereka menyebutkan dengan jelas, salah satu tantangan  yang  mereka  hadapi  adalah  fragmentasi  yang  mereka  alami  dan kesulitan  untuk  menyatukan  pendapat  sebagai  akibat  adanya  perbedaan  antar kelompok di antara mereka, yang masing- masing kelompok ‘menjadi binaan’ dari ‘agen  pembangunan’  yang  berbeda.  ‘Agen  pembangunan’  yang  dimaksudkan dalam  diskusi  kelompok  itu  adalah  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang mempunyai  wilayah  dan  kelompok  binaannya  masing-masing  di  dalam  Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).  Persoalan fragmentasi ini kembali mengemuka dalam  diskusi  dan  pembicaraan  yang  kemudian  dilakukan  di  Makekal  Hulu,
adanya perbedaan antara Sokola Rimba di satu pihak dan WARSI – sebuah LSM di Jambi, di pihak lain, tentang perlunya ‘wilayah adat’ atau tidak, dalam konteks ‘pembangunan’ di Taman Nasional Bukit Duabelas.
Diskursus  tentang  ‘komunitas  adat’  atau  ‘maasyarakat  adat’  merupakan sebuah isu tersendiri yang saat ini terus berlangsung di antara para ahli maupun pegiat  yang  sesungguhnya  sama-sama  ingin  mengangkat  nasib  kelompok- kelompok rentan menjadi lebih baik.  Meskipun mengemukakan isu ini penting, namun untuk kepentingan tulisan ini sengaja tidak dipaparkan, dan bisa dibaca dalam tulisan kami yang lain yang berkaitan dengan ini.
Orang Kubu: Sisa-Sisa Penyebutan Masa Lalu?
Ketika di bangku sekolah dulu (tahun 60-70-an), kita diberitahu oleh guru atau kita baca sendiri di buku-buku pelajaran sejarah atau geografi, bahwa Orang Kubu adalah orang-orang yang tinggal di hutan-hutan pedalaman Jambi di pulau Sumatra. Mereka digambarkan sebagai tidak berbaju, laki-lakinya hanya memakai cawat, dan perempuannya terlihat buah dadanya karena hanya memakai semacam kain  sarung,  yang  biasanya  terlihat  lusuh.  Lingkungan  mereka  berupa  hutan belukar dan kalau tergambar ada semacam rumah, berupa gubug sangat sederhana dari  bambu  atau  kayu  dengan  atap  dari  daun-daun  kering.  Biasanya  mereka digambarkan  membawa  semacam  tombak  atau  lembing,  dengan  hasil  buruan berupa binatang hutan, seperti rusa atau kancil. Visualisasi ‘Orang Kubu’ seperti kita dengar dari guru atau kita baca dulu itu, ternyata masih bisa ditemukan hari ini,  di Makekal  Hulu,  sekitar  setengah  jam  saja  naik  motor  melalui  jalan  tanah berlumpur, dari SPG (Satuan Pemukiman Transmigrasi G) di mana ‘modernitas’ seperti TV, rumah makan dan toko-toko yang menjual barang-barang komoditas kehidupan ‘modern’ sudah bisa didapatkan.
‘Orang  Kubu’  sebagai  p enamaan  terhadap  kelompok  masyarakat  yang hidup dari berburu dan meramu dan hidup berpindah-pindah ini, jejaknya dapat diperoleh dari tulisan-tulisan awal yang mencoba mendeskripsikan siapa mereka ini. Dari literatur yang ada, tulisan-tulisan awal mengguna kan kata ‘Orang Kubu’ atau  ‘The  Kubu’,  misalnya  oleh G.J.  van  Dongen,  dan  dilanjutkan  oleh  Paul Schebesta    (Lihat  Sandbukt,1984)  Akademisi  asing  yang  mungkin  cukup berpengaruh dalam diskursus kontemporer tentang ‘Orang Kubu’ adalah Oyvind Sandbukt,  orang  Norwegia  yang  pertama  kali  datang  ke  Jambi  sebagai  peneliti. Karena  simpatinya  kepada  masyarakat  setempat,  sejak  awal  tahun  1980-an Oyvind Sandbukt melanjutkan kegiatannya di Jambi sebagai bagian dari proyek bantuan  di  bidang  konservasi  yang  didanai  oleh  Norwegia.    Gambaran  tentang Oyvind Sandbukt saya dapatkan lebih jelas dari tesis master Anne Erita Venåsen
Berta  (2014),  yang  menyebutkan  bahwa  Oyvind  Sandbukt  adalah  seorang antropolog, yang kehadiran awalnya di Jambi dilukiskannya sebagai berikut:
After his fieldwork with Orang Rimba for twelve months in 1979-- ‐ 80 as part  of  a  research  fellowship,  his  interest  and  engagement  in  this  unique group  triggered  him  to  initiate  a  project  that  would  help  maintain  their traditional  lifestyle  in  a  rapidly  changing  environment  (Sandbukt,  1984). Sandbukt contacted the already existing NGO Warsi and encouraged them to start  the  Orang  Rimba-project.  And  in  1998  RFN  became  a  sponsor  and partner in Warsi’s work with OrangRimba (Warsi, 1999, 2013)
Yang  menarik,  dalam  tulisan-tulisannya  untuk  penerbitan  internasional, Oyvind  Sandbukt  memilih  menggunakan  istilah  ‘Orang  Kubu’  daripada  ‘Orang Rimba’, begitu juga dengan ahli Belanda yang banyak menulis tentang ‘ indigenous people ’,  tetap  menggunakan  istilah  ‘The  Kubu’. Apa  yang  dilakukan  oleh Sandbukt  dan  Persoon,  dibenarkan  oleh  Steven  Sager  (2010:  4-5),  dalam disertasinya tentang Orang Rimba, yang mengatakan:
In the anthropological  literature, the  Orang Rimba have traditionally been referred  to  as  the  Kubu,  a  regional  Melayu  exonym  ascribed  to  mobile, animist peoples who live in the interior lowland forests of South Sumatra and Jambi.  In  the  Malay  language,  the  word  Kubu can  mean  ‘defensive fortification’, ‘entrenchment’, or ‘place of refuge’. While these peoples have a long history of economic and political affiliations with the Melayu through trade  in  forest  products,  most  have  traditionally  attempted  to  limit  their interactions  and  have  developed  strong  cultural  and  ethnic  boundaries  to differentiate themselves, and maintain distance from the village. In the past, these  boundaries  served  to  maintain  their  culture,  beliefs,  and  autonomy within the wider Melayu world. They also served to maintain their physical security in the face of slave raids and pandemic disease (smallpox, cholera), spread through upstream-downstream trade.
Selanjutnya, Sager (2010: 5) menyebutkan bahwa:
The term Kubu refers to the majority Islamic Melayu villagers’s perceptions of  the  Orang  Rimba  as  using  the  interior  forests  to  resist  inclusion  in  the larger  Melayu  social  and  Islamic  religious  world.  As  is the  case with  other Malay exonyms in the region (for instance Sakai), the term Kubu has negative connotations: ‘uncivilized’ or ‘not yet developed’ ( belum madju ), ‘primitive’ (primitif ), ‘dirty’ ( kotor/jorok ), ‘smelly’ ( bau ), ‘stupid’ ( bodoh ), ‘yet to acquire a religion’ ( belum punya agamo ). For most Orang Rimba, the term Kubu is strongly offensive. Following the Indonesian government, many now use the more politically correct Suku Anak Dalam or the abbreviated sanak, which means ‘tribe of the interior forests’
Disertasi  doktor  Steven  Sager  (2008)  memberikan  gambaran  yang  sangat komprehensif  tentang  dinamika  sejarah  maupun  sistim  religi  Orang  Rimba. Pemilihan istilah Orang Rimba dan bukan Orang Kubu, yang dikatakannya lazim
dipakai dalam literatur antropologi; merupakan keputusan yang menarik karena memberikan  perspektif  yang  baru.  Menurut  Sager,  seperti  terbaca  dalam  dua kutipan  di  atas,  istilah  ‘Kubu’  merupakan  sebuah  konstruksi sosial  sebagai  hasil dari  relasinya  dengan  Orang  Melayu  yang  merupakan  penduduk  mayoritas  di wilayah  Jambi.    Istilah  ‘Kubu’  jelas  merupakan  konstruksi  sosial  yang berperspektif  Melayu.  Dalam  perspektif  Orang  Melayu,  ‘Kubu’ pada  intinya menggambarkan  ‘mereka  yang  defensif  dan  bersembunyi  untuk  mecari perlindungan  dan  rasa  aman’.  Dalam  kutipan  kedua,  dalam  perspektif  Melayu, ‘Kubu’ lebih jauh dikonotasikan sebagai sesuatu yang serba rendah, kotor, jorok, bau,  tidak  beradab,  bodoh,  dan  belum  mengenal  agama.  Menurut  Sager, penyebutan ‘Kubu’ bagi Orang Rimba sangat merendahkan, dan menurut Sager juga,  itu  pula  yang  mendorong  pemerintah  memilih  istilah  ‘Suku  Anak  Dalam’ daripada ‘Kubu’.

## Suku Anak Dalam (SAD): Penyebutan Baru Pemerintah Indonesia
Jika  ‘Kubu’  merupakan  konstruksi  identitas  yang  berpangkal  dari perspektif Orang Melayu yang secara sosio-demografis menempati posisi dominan dalam  relasinya  dengan  Orang  Rimba;  penyebutan  istilah  ‘Suku  Anak  Dalam,’ sebagaimana dikatakan oleh Sager di atas, adalah konstruksi identitas bagi Orang Rimba yang berperspektif kuasa- resmi dari pemerintah atau negara.  Jika ‘Kubu’ merupakan ‘Malay’s  perspective  of  identity  construction’,  SAD  merupakan  ‘ a state’s perspective of identity construction’.  Kedua perspek tif ini memposisikan Orang Rimba sebagai pihak yang inferior, ‘ sub- ordinated’ , objek, bukan subjek, dan  menjadi  target  dari  rekayasa  sosial  negara,  dan  boleh  jadi  ‘proyek pengislaman’ bagi para elit Melayu di Jambi. Perspektif yang berangkat dari posisi superior,  negara  maupun  etnik  mayoritas;  sudah  hampir  pasti  hampa  akan apresiasi atau penghargaan dan rekognisi atau pengakuan terhadap segala sesuatu yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh Orang Rimba sendiri. Segala sesuatu itu bisa  berupa  hal-hal  yang  bersifat  kasat  mata,  seperti  sistim  nilai  dan  sistim kepercayaan  yang  menjadi  inti  ( core)  dari  identitas  kultural  Orang  Rimba, maupun  hal-hal  yang  bersifat  fisik,  seperti  sistim  perekonomian,  penguasaan lahan  dan  hutan,  dan  hubungan-hubungan  antara  Orang  Rimba  dengan lingkungan alamnya. Segala sesuatu ini, baik yang kasat mata maupun yang jelas wujudnya; bisa disebut sebagai kebudayaan Orang Rimba.
Secara akademik, masih perlu dilacak sejak kapan persisnya istilah ‘Suku Anak  dalam’  mulai  dipakai,  dan  dengan  a lasan  apa?  Namun,  barangkali  tidak terlalu  keliru  untuk  mempertimbangkan  konteks  diskursus  yang  berkembang pada  era  tahun  1970-an  dan  1980-an,  di  kalangan  ahli  antropologi  Indonesia, khususnya  yang  berada  di  sekitar  Koentjaraningrat,  Guru  Besar  Antropologi Universitas Indonesia. Sebagai seorang ahli Antropologi, bersama sejawatnya para
ahli ilmu sosial lain, seprti Fuad Hassan (Psikologi) dan Selo Sumardjan (Sosiologi) berupaya untuk membantu para ekonom- teknokrat ‘melancarkan pembangunan nasional’.  Jejak  paradigma  yang  berperspektif  ‘antropologi  terapan’  dari Koentjaraningrat dapat dibaca di bukunya yang berjudul Kebudayaan, Mentalitas dan  Pembangunan  (1974).  Antropologi  yang  mempelajari  masyarakat  sebagai sebuah  entitas  yang  diandaikan  masih  memiliki  keutuhan  nilai-nilai  kultural, memandang kelompok-kelompok etnik atau suku-bangsa sebagai domain kajian akademiknya. Salah satu buku penting yang ditulisnya adalah Kebudayaan Jawa (1984) dan bersama murid-muridnya, Koentaraningrat, menulis tentang Manusia dan  Kebudayaan  di  Indonesia,  dan  pada  tahun  1993  Koentjaraningrat menerbitkan buku Masyarakat Terasing di Indonesia. Dalam buku terakhir inilah bisa  dilihat  bagaimana  konstruksi  sosial  tentang  komunitas-komunitas  yang dianggap  masih  hidup  dengan  cara  meramu  dan  berburu  atau  sebagai  peladang berpindah, bahkan secara negatif disebut sebagai ‘perambah  hutan’; diposisikan secara sosio- kultural sebagai ‘suku terasing’ yang harus dibudayakan.
Pengategorian  komunitas-komunitas  yang  secara  geografis  dianggap terisolasi dari masyarakat luas, seperti halnya Orang Rimba di pedalaman Jambi, ke dalam sebutan ‘Suku Anak Dalam’ tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para ahli  ilmu sosial,  seperti Koentjaraningrat,  yang  mengkonstruksi  mereka  sebagai ‘Suku Terasing’. Disadari atau tidak oleh Koentjaraningrat dan murid-muridnya, seperti  Parsudi  Suparlan  dan  Subur  Budi  Santoso;  penyebutan  tersebut  adalah implikasi  kebijakan  yang  kemudian  dilakukan  oleh  berbagai  departemen  dan dinas yang wilayah kekuasaannya meliputi mereka yang dia nggap ‘Suku Terasing’, seperti Departemen Sosial dan Departemen Transmigrasi. Sebagai respon terhadap kebutuhan yang ada, pada tahun 1993, Departemen Transmigrasi diubah namanya menjadi  Departemen  Transmigrasi  dan  Pemukiman  Perambah  Hutan,  dan Presiden  Suharto  mengangkat  Siswono  Yudohusodo  sebagai  menterinya. Sementara itu di Departemen Sosial mulai mengembangkan program Pemukiman Kembali  Masyarakat  Terasing  (PKMT).  Kedua  program  pembangunan  yang bersifat  nasional  ini,  ‘Pemukiman  Perambah  Hutan’  dan  ‘Pemuki man  Kembali Masyarakat  Terasing’  menunjukkan  dengan  jelas  bagaimana  hasil  kerja  ilmu sosial,  khususnya  Antropologi,  yang  dipelopori  Koentjaraningrat,  diterapkan dalam program pembangunan.
Pemasukan Orang Rimba ke dalam kelompok Suku Anak dalam, terlihat dengan  jelas  pada  SK  Kepala  Desa  Tanah  Garo  ketika  mengangkat  Ketua  dan Pengurus  Masyarakat  Adat  Makekal  Hulu,  di  mana  dalam  SK  itu  tertulis: “….mengangkat Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang berada di Desa Tanah Garo…”.  Penyeragaman  komunitas -komunitas  adat  yang  sudah  pasti  memiliki sejarah dan bahkan adat-istiadat dan sistem kepercayaan berbeda ke dalam sebuah
kategori  sosial  yang  bersifat  tunggal  jelas  memudahkan  pemerintah  untuk merancang  program-programnya.  Misalnya,  bentuk  dan  desain  rumah,  akan seragam,  tanpa  membedakan  apakah  komunitas  yang  akan  dimukimkan  telah memiki pengalaman tinggal di dalam sebuah rumah atau tidak. Bukanlah rahasia lagi, bahwa proyek pemukiman kembali pada umumnya gagal karena bagi Orang Rimba  yang  memiliki  kebiasaan  hidup  secara  berpindah-pindah  dalam  alam bebas, tinggal di sebuah rumah yang sempit beratap seng, tidak mungkin membuat mereka nyaman. Dari wawancara dengan  Orang rimba di Makekal Hulu, akhir Mei 2016, diperoleh informasi bahwa tidak sedikit rumah-rumah itu kemudian dijual kepada para pendatang, antara lain para migran dari Jawa, yang jumlahnya semakin banyak di Jambi.
Orang Rimba: Akankah menjadi lebih baik buat ‘Orang Rimbo’?
‘ Self-identification ’  atau  penyebutan  diri  sebagai  ‘Orang  Rimbo’ mungkin  sudah  terjadi  sejak  lama,  bahkan  ketika  Orang  Melayu  atau  Orang Belanda memanggil mereka sebagai ‘Orang Kubu’. Cara menyebut identitas diri atau  kelompok  dengan  nama  tempat  di  mana  mereka  biasa  tinggal  adalah  hal yang  secara  universal  terjadi  di  komunitas-komunitas  yang  belum  memiliki tradisi tulis dan secara geografis terisolasi sehingga interaksi dengan dunia luar masih terbatas. Dalam kasus Orang Rimbo bisa saja terdapat sub-komunitas yang mengindentifikasikan  diri  dengan  lokalitas  yang  lebih  sempit,  misalnya menyebut diri sebagai Orang Kedasung, Orang Makekal dan seterusnya. ‘Orang Rimbo’  adalah  sebutan  dalam  bahasa  lokal - Melayu,  sementara  ‘Orang  Rimba’ adalah  sebutan  dalam  bahasa  Indonesia,  kapan  ‘translation’  itu  pertama  kali dilakukan  tidaklah  terlalu  jelas.  Satu  hal  yang  jelas  adalah  dipopulerkannya sebutan Orang Rimba dalam pemberitaan media dan dalam publikasi-publikasi para akademisi dan aktivis LSM.
Seperti  telah  saya  coba  uraikan  dalam  tulisan  yang  lain  (lihat Tirtosudarmo, 2016a) perhatian terhadap apa yang kemudian dikonstruksikan, terutama oleh para aktivis LSM, pada era tahun 1990- an, sebagai ‘Masyarakat Adat’  tidak  terlepas  dari  meningkatnya  kesadaran  akan  pentingnya  menjaga lingkungan alam, termasuk hutan tropis, di kalangan akademisi, aktivis NGO maupun para pengambil keputusan di negara-negara industri barat. Perhatian terhadap perlunya menjaga lingkungan yang kemudian bermuara pada gerakan lingkungan hidup yang bersifat global, berimbas pada meningkatnya perhatian pada komunitas-komunitas yang selama ini menggantungkan diri pada hutan. Indonesia dan Brazil adalah dua negara yang masih memiliki hutan tropis yang cukup luas dianggap perlu mendapatkan perhatian dari para pegiat lingkungan, yang  umumnya  berasal  dari  negara-negara  maju  di  Barat.    Menyelamatkan hutan tropis harus dilakukan secara serentak dengan menyelamatkan penduduk
asli  yang  selama  ini  hidup  dari  hutan.  Dalam  momen  inilah  gerakan lingkungan  berhimpit  dengan  gerakan  ‘ indigenous  people ’  yang  selama  ini terabaikan dan terpinggirkan karena praktek pembangunan yang didominasi oleh  kepentingan  modal  dan  pasar  dan  terbukti  menjadi  motor  pembabatan hutan  dan  perluasan  lahan  perkebunan.  Dalam  kasus  Indonesia,  Bank  Dunia yang memberikan bantuan kepada program transmigrasi menjadi sasaran kritik NGO internasional karena dinilai punya andil terhadap penggundulan hutan dan  peminggiran  komunitas-komunitas  yang  selama  ini  menggantungkan hidupnya dari hutan.
Dalam  arus  besar  gerakan  lingkun gan  dan  ‘ indigenous  people ’  yang telah  bersifat  global  ini,  kisah  Orang  Rimba  terbawa  oleh  arus  besar  ini ternyata  sangat  menarik.    Secara  sederhana  agen-agen  perubahan  pada awalnya  terdiri  dari  tiga  pihak:  WARSI,  NORAD  dan  Oyvin  Sandbukt. Koinsidensi  antara  kepentingan  WARSI  sebagai  sebuah  LSM  yang  memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, NORAD yang merepresentasikan kepentingan  negara  barat  akan  kelestarian  planet  bumi,  serta  simpati  Oyvin Sandbukt  yang  mendalam  terhadap  nasib  Orang  Rimba  menjadi  trajektori tersendiri  dalam  proses  adaptasi  dan  resitensi  Orang  Rimba  terhadap perubahan-perubahan yang dialaminya.
Penggunaan istilah Orang Rimba yang diberikan oleh para aktivis dan para akademisi untuk menunjukkan identitas yang secara ‘ genuine ’ juga dipilih oleh  Orang  Rimba  sendiri  mencerminkan  harapan  agar  Orang  Rimba  diakui keberadaaanya, dan dihargai hak-haknya sebagai sebuah komunitas sosial yang memiliki karakteristik khusus. Gerakan Masyarakat Adat yang dipelopori oleh AMAN  sejak  1999  dan  menjadi  semakin  penting  posisinya  dalam  masa Presiden Jokowi saat ini, meningkatkan harapan baru bahwa nasib komunitas- komunitas telah lama termarjinalkan akan menjadi semakin baik. Kasus Orang Rimba yang tinggal secara terserak di kawasan TNBD – diduga jumlahnya tidak mencapai lima ribu jiwa, merupakan sebuah ‘ show case ’: mungkinkah mereka bisa bertahan sebagai sebuah komunitas dalam persaingan yang tidak imbang dengan  kekuatan  modal  yang  hanya  memikirkan  keuntungan  dan  kebijakan negara yang juga menghasilkan peminggiran?
Sebagai sebuah ‘ show case’ Orang Rimba telah menarik banyak pihak; peneliti, aktivis, media dan artis, terlibat dalam advokasi maupun komodifikasi keberadaan  Orang  Rimba.  Komodifikasi  dan  advokasi  seringkali  sangat  tipis bedanya,  dan  tidak  jarang  keduanya  berjalan  seiring;  dengan  hasil  yang  bisa baik atau buruk bagi Orang Rimba sendiri. Representasi dan mis-representasi; serta  apropriasi  dan  mis-apropriasi  tentang  Orang  Rimba  dan  identitas kulturalnya;  diduga  akan  terus  berlangsung;  yang  sedikit  atau  banyak  akan
mempengaruhi  Orang  Rimba  sendiri  dalam  mereproduksi  identitas kulturalnya sendiri sebagai tanggapannya terhadap dinamika internal maupun eksternalnya sebagai komunitas.
Realitas Orang Rimba hari ini jelas berbeda dengan ketika mereka masih disebut Orang Kubu yang dianggap kotor dan bodoh namun sesungguhnya masih dapat melangun dengan leluasa. Saat ini Orang Rimba dipaksa untuk keluar dari Rimba yang mencerminkan predicament-nya sendiri. Dari beberapa observasi dan wawancara  singkat  dengan  Orang  Rimba  di  Makekal  Hulu,  diperkuat  oleh beberapa  analisis  yang  dibuat  oleh  para  akademisi  dan  aktivis  yang  lebih  lama meneliti dan mendampingi Orang Rimba; dapat dikatakan bahwa para pemimpin dan  generasi  baru  Orang  Rimba  telah  memiliki  pemahaman  yang  cukup  baik tentang posisi yang dimiliki dan tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi dan jalan mana yang harus ditempuh menghadapi masa depannya.  Sejarah panjang sebagai  komunitas  yang  selalu  dalam  posisi  rentan  sesungguhnya  telah mengajarkan bagaimana mereka melakukan negosiasi sebagai resultante adaptasi dan  resistensi  terhadap  perubahan  dan  dalam  menghadapi  ‘agen -agen pembangunan’ dari luar.
Sumber: KMB dan Sokola Rimba - 2016
Gambar 1. Peta Indikatif Wilayah Adat Orang Rimba (Dibuat berdasarkan kerjasama CAPPA, KMB dan Sokola Rimba - 2016)
Pada saat ini Orang Rimba di Makekal Hulu telah membentuk organisasi yang bernama Kelompok Makekal Bersatu (KMB).  Salah satu agenda yang sedang diperjuangkan oleh KMB dengan dibantu oleh Sokola Rimba dan CAPPA adalah diakuinya wilayah adat Orang Rimba. Salah satu hasil yang telah dicapai adalah sebuah peta indikatif yang menunjukkan letak dan batas-batas wilayah adat dari Orang Rimba (Gambar 1).  Sejauh mana perjuangan KMB sebagai organisasi yang mewakili Orang Rimba di Makekal Hulu untuk mewujudkan wilayah adat yang diimpikannya, merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabnya. Dalam konteks ini,  keterlibatkan  berbagai  aktor  lain,  seperti  LSM,  baik  yang  mendukung  atau yang menolak perlunya wilayah adat, lembaga donor, pemerintah daerah maupun pusat, perusahaan-perusahaan perkebunan besar maupun kecil, serta tidak kalah pentingnya para peneliti maupun akademisi yang melakukan studi tentang Orang Rimba;  perlu  dilihat  dan  diteliti.    Nasib  Orang  Rimba  yang  berada  di  tubir modernisasi dan proses marjinalisasi yang terus berlangsung semestinya menjadi perhatian semua pihak untuk membantu keluar dari predicament yang selama ini melilitnya.

## PENUTUP
Identitas dan Ruang yang Terampas
Identitas  kultural  berbeda  yang  diberikan  pada  sekelompok  orang  yang sama,  dapat  mencerminkan  perbedaan  kondisi  yang  dialami  sekelompok  orang tersebut  pada  masa  yang  berbeda.  ‘Orang  Kubu’  merupakan  penyebutan  yang mungkin  mulai  jarang  digunakan  ketika  pemerintahan  Indonesia  memasuki sebuah periode yang disebut sebagai Orde Baru pada tahun 1970-an. Sebelum itu, kehidupan  kelompok  ini  bisa  dikatakan  belum  banyak  terjamah  oleh  apa  yang dikenal sebagai ‘pembangunan’.  ‘Suku Anak Dalam’ bisa dikatan adalah identitas baru  yang  secara  resmi  dipergunakan  oleh  pemerintah,  sejak  Orde  Baru. Sementara  itu  sebutan  Orang  Rimba  banyak  dipergunakan  oleh  kangan  aktivis dan  akademisi  paska  Orde  Baru.  Secara  teoretis  sesungguhnya  hal  semacam  ini sesuatu  yang  lazim,  karena  identitas  hampir  selalu  tidak  pernah  tunggal  tetapi jamak – ‘ multiple identities.
B erdasarkan  penelusuran  literatur,  sebutan  ‘Orang  Kubu’  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  kelompok  ini  di  antara  mayoritas  penduduk  di kawasan  Sumatera bagian Tengah dan Timur, yang kemudian menjadi Provinsi Jambi; yaitu Orang Melayu. Keberadaan kelompok ini di dalam hutan, di daerah pedalaman,  di  hulu  sungai;  sementara  Orang  Melayu  berada  di  luar  hutan,  di dusun dan perkotaan, di daerah hilir sungai; menjadikan keduanya dalam posisi yang berseberangan, dikotomis dan oposisional.  Ketika itulah istilah Orang kubu
mulai dipakai, terutama oleh Orang Melayu yang melihat kelompok ini sebagai kelompok dari orang- orang ‘udik’, ‘kotor’, dan ‘belum beragama’.
Memasuki rezim Orde Baru, berbagai perubahan yang bersifat struktural mulai dialami oleh kelompok yang dianggap terbelakang ini: penebangan hutan (resmi atau tidak resmi), transmigrasi, relokasi, perkebunan tanaman keras (karet dan sawit). Istilah suku terasing mulai dikenakan pada kelompok-kelompok yang dianggap  hidup  secara  terisolasi  dengan  cara  bercocok  tanam  yang  dianggap buruk,  yaitu  berladang  secara  berpindah-pindah  ( slash  and  burnt  agriculture). Dengan alasan untuk membuat mereka menjadi lebih beradab, dilakukan program Pemukiman  Kembali  Masyarakat  Terasing  (PKMT)  oleh  Departemen  Sosial. Sementara  itu  dibawah  Departemen  Transmigrasi,  dilakukan  apa  yang  dikenal sebagai Transmigrasi Lokal yang bertujuan merumahkan penduduk setempat yang hidup terpencar.
Penggunaan istilah Suku Anak Dalam (SAD) tampaknya diprakarsai oleh pemerintah  ketika  harus  menggolongkan  komunitas-komunitas  yang sesungguhnya memiliki sebutan sendiri-sendiri di wilayah Provinsi Jambi. SAD oleh karena itu sebetulnya sebuah istilah yang bersifat generik, yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok seperti: Orang Rimba, Orang Batin Sembilan, dan lain-lain.  Pemerintah  tampaknya  tidak  mau  repot  untuk  melihat  adanya perbedaan yang ada di antara komunitas-komunitas yang hidup secara terpencar- pencar  di  wilayah  yang  semula  hutan  primer  yang  kemudian  berubah  menjadi kavling-kavling  HPH,  HTI  dan  lokasi  pemukiman  transmigrasi.  Mereka  yang disebut sebagai SAD oleh karena itu merupakan sasaran dan target dari berbagai program  pemerintah,  terutama  yang  berupa  upaya  untuk  menjadikan  mereka penduduk  yang bersifat  menetap  dengan  disediakan  perumahan  ala  kadarnya – jauh dari layak, yang sama sekali tidak mungkin membuat orang yang biasa hidup di lingkungan alam bebas secara berpindah-pindah, bisa hidup dengan tenang.
Sejalan  dengan  perubahan  politik  paska  Orde  Baru,  gerakan  LSM  yang melakukan  advokasi  terhadap  masyarakat-masyarakat  yang  dianggap  menjadi korban pembangunan Orde Baru semakin besar pengaruhnya. Pada tahun 1999 dibentuk  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  yang  berusaha menyatukan  komunitas- komunitas  yang  selama  ini  dianggap  ‘terasing’ dan ‘terpencil’  namun  sesungguhnya  memiliki  adat -istiadatnya  sendiri  yang menjadikan mereka dapat disebut sebagai ‘Masyarakat Adat’.
Akhirnya,  kita  perlu  melihat  Jambi  sebagai  sebuah  ruang  ekonomi ( economic  space)  yang  relatif  masih  terbuka  karena  tingkat  kepadatan penduduknya  yang  rendah,  menjadikannya  sebagai  daerah frontier  (frontier areas)  yang  selalu  menarik  para  migran  dengan  latar  belakang  yang  berbeda
(Minangkabau, Melayu Riau, Melayu Palembang, Jawa, Cina, Aceh, Batak, Banjar, Bugis, Madura dan lain-lain). Dalam konfigurasi dan lanskap sosio-kultural Jambi sebagai  daerah frontier  dengan  penduduk  yang  bersifat  multi-etnik  semacam inilah posisi marjinalitas dan proses peminggiran Orang Rimba perlu dipahami.
Apa  yang  dikatakan  James  Clifford  yang  dikutip  di  awal  tulisan  ini, tampaknya perlu kita ingat: ‘ The modest, but real, gains in control over land and resources achieved by native groups in recent years are fragile, always susceptible to  reversal  by  overwhelmingly  more  powerful  majority  populations ’.  Proses peminggiran akan membuat penguasaan terhadap lingkungan hutan yang menjadi habitat dan sumber penghidupannya semakin menyempit dan identitas kultural mereka  sebagai  Orang  Rimba  pun  akan  semakin  terkikis.  Orang  Rimba  adalah bagian dari kaum pinggiran di negeri ini, seperti halnya Orang Baduy dan Orang Samin di Pulau Jawa. Sebagai komunitas, mereka terancam punah jika penguasaan atas  tanah  yang  menjadi  bagian  penting  dari  ruang  kehidupan ( life  space) yang memungkinkan mereka mengekspresikan identitas kulturalnya, terampas.
Seperti dikemukakan dalam pengantar tulisan ini, tema penelitian yang menjadi  kerangka  tulisan  ini  adalah  ‘adaptasi  dan  resistensi  komunitas  adat terhadap modernisasi dan industrialisasi’. Adaptasi dalam penelitian ini diartika n sebagai kemampuan sosial budaya untuk menyesuaikan struktur dan kultur yang dimiliki  terhadap  pengaruh  baik  dari  dalam  maupun  luar  komunitas  tersebut. Sedangkan  resistensi  adalah  kemampuan  sosial  budaya  untuk  mempertahankan struktur  dan  kultur  yang  dimiliki  komunitas  adat  tersebut  terhadap  pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.  Perubahan penamaan terhadap komunitas adat yang tinggal di Jambi, ‘Orang Kubu’, ‘Orang Rimba’ dan ‘Suku Anak dalam’; yang mencerminkan  relasi  kekuasaan  yang  dialami  oleh  komunitas  adat  ini  dengan pihak luar, sekaligus menggambarkan bagaimana identitas mereka sebagai sebuah kelompok, dibentuk melalui proses adaptasi dan resistensi terhadap pengaruh baik yang berasal dari dalam maupun dari dalam komunitas mereka.
Kemampuan  sosial-budaya  untuk  menyesuaikan  (adaptasi)  dan mempertahankan  (resistensi)    struktur  (khususnya  dalam  kaitan  dengan penguasaan atas tanah, sistem mata pencaharian yang bergantung pada hutan serta pola  pemukiman)  maupun  kultur  (khususnya  berkaitan  dengan  sistim kepercayaan dan kosmologi yang bersumber pada lingkungan alam) berlangsung dalam  hubungan  kekuasaan  yang  bersifat  asimetris  dengan  pihak  luar,  baik dengan masyarakat sekitar (Orang Melayu), dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan perkebunan yang sangat ekspansif perkembangannya sejak masa Orde Baru.  Kemampuan  resistensi  yang  sangat  rendah  dan  adaptasi  yang  dilakukan dengan  tepaksa,  menjadikan  komunitas  adat  ini  menjadi  tercerai-berai  secara geografis dan terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik.
Sebuah puisi dari Jumardi Putra, di bawah ini, melukiskan kegalauan yang sedang dialaminya,  mungkin  ketika  melihat  ruang  kehidupan  ( life  space)  Jambi  yang memang semakin tidak ramah lagi. Tapi ke mana hendak melangkah?
Kampung Ini Tak Menarik Lagi
Kampung ini tak menarik lagi. Dilumuti rabun. Apakah yang lain juga seperti dirinya? Mereka berpangku tangan dengan pikiran dan perut yang berisikan serakah. Mereka tak ingin wajahnya diterkam anjing yang menjaga sang tuan dari segala macam tudingan.
Kampung ini tak menarik lagi. Tak ada lagi yang menekuni akar, sebab akar dicabut paksa dengan cara tak wajar.
Hanya ada perut-perut yang menjadikannya kuburan bagi yang lain.
Kampung ini tak menarik lagi.
Hanya ada pikun, tumpul, mandul, lengah, lelah, lemah, dan patah. Kemana hendak melangkah?

## REFERENSI
Abdullah, Taufik. (1966). Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, Indonesia, Volume 2, October, pp. 1-24.
Abid, Muhamad Husnul. (2015). “Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, dan Pencarian  Identitas  Melayu  Jambi”,  dalam  Ahnaf,  Mohammad  Iqbal  (ed.).  2015. Praktik  Pengelolaan  Keragaman  di  Indonesia  Kontestasi  dan  Koeksistensi, Yogyakarta:  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya  (Center  for  Religious  and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, pp. 173-206
Anderson,  Benedict.  (1993). Imagined  Communities:    Reflections  on  The  Origin  and Spread of Nationalism. London: Verso.
Anindita,  Aditya  Dipta.  (2006). “Memaknai  ‘Keberadaban’:  Studi  Etnografi  Kritis Pemaknaan  Bujang  Orang  Rimba  atas  Label  dan  Stereotip  Media  Massa”, Tesis Magister Sains Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
Berta,  Anne  Erita  Venåsen.  (2014). “ People  of  the  Jungle: Adat,  Women  and  Change among  Orang  Rimba ”, Master  Thesis  submitted  to  the  Department  of  Social Anthropology, University of Oslo.
Clifford,  James.  (2013). Return:  Becoming  Indigenous  in  the  Twenty-First  Century, Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press.
de  Jong,  P.  E.  de  Josselin.  (1951). “Minangkabau  and  Negeri  Sembilan:  Socio -political Structure in Indonesia”, Dissertation, The Netherland: Leiden University.
Koentjaraningrat. (1974). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Penerbit: Gramedia Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat, (ed.). (1988). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
Koentjaraningrat, (ed.). (1993). Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Prasetijo, Adi. (2011). Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
Prasetijo, Adi. (2015). Orang Rimba: True Custodian of the Forest: Alternative Strategies and Actions in Social Movement Against Hegemony, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development and Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
Rokhdian, Dodi. (2011). “Alim Rajo Disembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam Bentuk Perlawanan  Orang  Rimba  Makekal  Hulu  terhadap  Kebijakan  Zonasi  Taman Nasional  Bukit  Dua  Belas  Jambi”, Tesis  Magister  Sains  Ilmu  Antropologi, Universitas Indonesia.
Sager, Steven. (2008). “The Sky is Our Roof, The Earth Our Floor: Orang Rimba Customs and  Religion  in  Bukit  Dua  Belas  Region  of  Jambi’. Unpublished  PhD thesis,  The Australian National University.
Sandbukt, Oyvind. (1984). “Kubu Conception of Reality”, Asian Folklore Studies, Tokyo: Kenkyusha Printing.
Tirtosudarmo,  Riwanto.  (1993) ,  “Dimensi  Sosio -Ekonomi  dan  Implikasi  Kebijaksanaan Pemukiman Perambah Hutan”, Populasi, Volume 4, Nomor 2, pp. 1-12.
Tirtosudarmo,  Riwanto  (2015). “ Menempatkan  Orang  Baduy  dan  Orang  Samin  Dalam Konteks Masyarakat Adat”, Bab 2 dalam Laporan Penelitian Ada ptasi dan resistensi Komunitas Adat, LIPI.
Tirtosudarmo, Riwanto. (2016). “From Suku Terasing to Masyarakat Adat: An Evolution of a Mobile Term”, Paper for Symposium of Indonesian Anthropology, UI Depok, 25-28 July 2016.
Tirtosudarmo, Riwanto. (2016). “Problematizing inclusivity and inequality of Masyarakat Adat:  The  Power- Knowledge  Nexus”,  Paper  presented  at  the International Conference on ‘How Indonesia works: Governance, Democracy and Citizenship’, organized by KITLV, SPIN Program and University of Gajah Mada, Yogyakarta 12- 13 December 2016.

## Post Script
Saya  menyelesaikan  tulisan  di  atas  sekitar  bulan  Juli  2016,  dan  sejak tulisan itu saya anggap ‘selesai’ saya tidak melakukan apa -apa terkait penelitian Orang  Rimba  di  Jambi.  Beberapa  kali  ingin  melakukan  kunjungan  lagi  untuk melihat  perkembangan  yang  terjadi  dengan  Orang  Rimba,  karena  beberapa kendala, rencana itu belum terlaksana. Pengetahuan saya tentang Orang Rimba masih sangat terbatas, selain hanya dari bacaan yang sesungghnya belum dibaca secara  tuntas,  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  juga  masih  menghasilkan pengamatan  yang  dangkal,  tidak  mendalam;  dan  tidak  bisa  untuk  mengambil kesimpulan bagaimana proses adaptasi dan resistensi Orang Rimba yang menjadi tujuan penelitian. Kalau ada semac am ‘ conviction’ tentang Orang Rimba adalah keadaan yang umumnya rentan, dan proses marjinalisasi yang terus mereka alami. Tentu, tidak semua orang Rimba bernasib buruk, tetapi bisa dikatakan bahwa pada umumnya  mereka  terus  terpinggirkan,  dan  dalam  posisi  mencoba  bertahan terhadap berbagai pilihan yang pada umumnya tidak menguntungkan.
Sekitar  pertengahan  bulan  Oktober  2016  secara  berturut-turut  Harian Kompas  kembali  melaporkan  kabar  buruk  tentang  Orang  Rimba  dari  Jambi. Beberapa laporan Kompas yang sempat saya baca antara lain, Kompas tanggal 13 Oktober  2016,  di  halaman  1,  dengan  judul:  ‘Kemanusiaan:  Orang  Rimba  Minta Perlindungan Negara’. Dalam laporan wartawan Kompas ini diberitakan tentang pengusiran- pengusiran  yang  dialami  Orang  Rimba  oleh  sejumlah  ‘peme gang konsesi kebun dan tanaman industri’. Dalam lima bulan terakhir, telah terjadi dua kali pengusiran. Menurut catatan Kompas, hingga tanggal 12 Oktober 2016 sekitar 600 warga Orang Rimba masih berada di pengungsian setelah diusir oleh pekerja PT. Wana Perintis dari areal kerja Hutan Tanaman Industri (HTI) karet.  Setelah diusir,  Orang  Rimba  ini  untuk  sementara  tinggal  di  hunian  sederhana  beratap terpal,  beralaskan  jalinan  dahan  kayu,  tanpa  dinding;  yang  disebut  oleh  Orang Rimba sebagai ‘sudung’. Di pengun gsian ini Orang Rimba banyak yang mengalami kelaparan. Diantara pengungsi ini terdapat 50 anak-anak yang berusia lima tahun dan tidak sedikit yang mengalami demam.
Pada tanggal 15 Oktober 2016, Kompas kembali melaporkan kondisi 600 Orang Rimba yang berada di pengungsian yang terletak di Desa Jelutih, Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari. Dilaporkan oleh Kompas, sekitar lima orang anak balita dalam kondisi demam, belasan warga sakit infeksi saluran pernafasan akut, hipotensi  (tekana  darah  rendah),  rematik,  dan  sakit  kulit;  namun  mereka  tidak bisa  keluar  tempat  pengungsian  untuk  berobat.  Para  pengungsi  ini  menurut laporan Kompas berada dalam suasana ketakutan, karena ancaman yang mereka terima  dari  petugas  keamanan  PT.  Wana  Perintis.    Salah  seorang  pengungsi berkata: Ake ketakutan (saya ketakutan). Benyok (banyak) orang di atas, hadang
ake pakai kampak dan golok’. Untuk menuju puskesmas terdekat yang berjarak 50 km  dari  rimba  itu,  mereka  harus  melewati  sekelompok  orang  bersenjata  tajam yang  berjaga-jaga  di  batas  hutan  dan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI).  Mereka menghadang  Orang  Rimba  yang  hendak  melintas.  Pengusiran  Orang  rimba  ini berawal  sejak  tanggal  8  Oktober  2016,  ketika  puluhan  orang  mengobrak-abrik hunian yang sama hampir setahun mereka tempati sebagai hasil kesepakatan yang ditandatangani  langsung  wakil  dari  Kementrian  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan Provinsi Jambi, pihak PT. Wana perintis, dan perwakilan Orang Rimba.
Oleh Kompas  (15  Oktober  2016)  diberitakan  bahwa  Manajer  Lapangan PT. Wana Perintis Binsar Nainggolan menyangkal adanya pengusiran. Aktivitas pekerja, menurut dia, hanya untuk membersihkan lahan karet yang dipanen awal tahun  depan.  Ia  mengatakan,  keberadaan  Orang  Rimba  di  sana  mengganggu aktivitas pekerja dan menyebut tidak ada legalitas bagi mereka mengelola kebun karet.  ‘Yang  ada  baru  berupa  kesepakatan,  belum  ada  surat  keputusan’,  kata Binsar.  Kesepakatan  yang  tidak  tertulis,  dimana  isinya  memberikan  114  hektar untuk hunian dan sumber kehidupan bagi Orang Rimba dalam skema perhutanan sosial  hutan  kemitraan,  seperti  telah  disebutkan  diatas,  rupanya  menjadi  alasan bagi pihak perusahaan untuk melakukan pengusiran terhadap Orang Rimba yang telah  bermukim  sekitar  satu  tahun itu.  Kemungkinan  besar  akibat  pemberitaan media  massa,  terutama  Kompas  yang  secara  berturut  menjadikan  peristiwan pengusiran Orang rimba sebagai ‘headline’ mendorong pihak pemerintah untuk segera menangani persoalan yang terjadi. Cepatnya, reaksi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kehutanan, kemungkinan juga karena permintaan pihak istana, karena  Presiden  Jokowi  telah  berjanji  mencari  solusi  bagi  Orang  Rimba  dalam kunjungannya ke pemukiman Orang Rimba, sekitar setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2015.
Menurut  laporan Kompas,  pada  hari  Kamis  13  Oktober  2016,  terjadi kesepatan  baru,  Orang  Rimba  yang  terusir  dan  mengungsi,  berdasarkan kesepakatan  baru  ini  diperbolehkan  kembali  menempati  areal  114  hektar  yang sebelumnya telah mereka tempat. Kesepakatan baru itu juga menyebutkan bahwa pihak  perusahaan  akan  memberi  sanksi  kepada  ‘oknum  pekerja’  yang  telah melakukan  intimidasi  dan  tindak  kekerasan  kepada  Orang  Rimba.  Membaca berita  terakhir  ini,  ada  kelegaan,  karena  para  pengungsi  ini  diperbolehkan kembali, namun kita tahu bahwa nasib Orang Rimba tetap ditubir kemiskinan dan ketidakpastian  akan  masa  depan.  Orang  Rimba,  akan  terus  termajinalisasi  jika negara tidak turun tangan dan melakukan kebijakan afirmatif ( afirmative astion) yang tepat.