## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK
oleh :
Rizki Yudha Bramantyo 1 , Hery Lilik Sudarmanto 2 , Irham Rahman 3 , Gentur Cahyo Setiyono 4

## Abstraksi
Transaksi  terapeotik  adalah  sebuah  tindakan  hukum  keperdataan  dimana bentuknya  adalah  sebuah  perjanjian.  dalam  hal  ini  bentuk  perjanjian  yang  terjadi bukan  menjanjikan  kepada  hasil  tetapi  menjanjikan  upaya  terbaik  semaksimal mungkin  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  profesionalitas  sang  pemberi  layanan kesehatan  serta  dalam  naungan  kaidah  syarat  sah-nya  perjanjian  menurut  hukum keperdataan  Indonesia.  Namun  demikian  dalam  prakteknya  sesuai  dengan keterbatasan  manusia  mungkin  saja  terjadi  kealpaan,  kesalahan  dan  tindakan  diluar kuasa  lainnya  yang  berujung  pada  terjadinya  kerugian  pada  pasien.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  hukum  dapat  melindungi  kepentingan  pasien dalam perjanjian terapinya sehingga pasien sebagai warga negara Republik Indonesia meras  terlindungi  dan  aman  terlebih  lagi  pasien  dalam  kondisi  sakit  dan  menderita. Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yang  bersumber  data  utama  pada  kaidah- kaidah  serta  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  digali  dari  pustaka-pustaka  para  ahli- ahli  hukum.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  sumbangsih  pemikiran  guna mengembangkan ilmu hukum terlebih Hukum Kesehatan di Indonesia.
Kata Kunci : Transaksi Terapeotik, Pasien, Pemberi layanan kesehatan

## 1. Latar Belakang
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang maha Kuasa dengan segala potensi dan keutamaannya,  manusia  dapat  berfikir  dengan  kecerdasan  akalnya  dan  mengatasi berbagai  masalah  kehidupan  bersama-sama  hingga  mencapai  derajat  yang  mulia sebagai pemimpin di bumi. Untuk menjalani kehidupan dengan baik dan menjalankan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : hery_lilik@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : irhamrahman@unik-kediri.ac.id
4 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : gentur@unik-kediri.ac.id
segala  aktifitasnya  secara  maksimal  manusia  haruslah  berada  dalam  kondisi  sehat. Tanpa kondisi tubuh  yang sehat, manusia akan kesulitan dan kehidupannya  menjadi beban  bagi  manusia  yang  lain.  Tidak  mungkin  pula  dia  mampu  menjalani kehidupannya  sehari-hari  secara  normal  dan  berbahagia.  Oleh  karena  itu  dalam kehidupan  kita,  dimana  seserorang  yang  menderita  sakit  pasti  akan  mencari pengobatan  dan  juga  perawatan  dalam  rangka  mencapai  kesembuhan  hingga  dapat beraktivitas seperti sedia kala dengan baik.
Pada  kehidupan  modern  dewasa  ini,  orang-orang  yang  sakit  atau  merasa  tak baik dengan tubuhnya akan pergi ke dokter untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Maka  dari  itu  akan  terjadi  interaksi  atau  hubungan  antara  pasien  yaitu  orang  yang sakit  tersebut  dengan  dokter  sebagai  pemberi  layanan  kesehatan.  Hubungan  ini didasarkan  atas  dua  prinsip,  yakni  hak  asasi  yang  mana  diakui  secara  internasional atau  the  right  to  self  determination  dan  hak  mengenai  informasi  atau  the  right  to informed,  dimana kedua hak tersebut sama sama sebagai  hak seorang  individu atau bisa disebut individual human right.
Seorang  pasien  dalam  memberikan  sebuah  Kepercayaan kepada  dokter dilandasi  oleh  keyakinan  bahwa  dokter  tahu  yang  terbaik  untuk  mengupayakan kesembuhan  bagi  pasiennya  adalah  dasar  dari  munculnya  prosesi  pelayanan kesehatan.  Dalam  perkembangannya  atas  dasar  peletakan  kepercayaan  tersebut , seringkali dalam hubungan antara dokter dengan pasiennya dikatakan sebagai sebuah perjanjian  terapeutik,  padahal  bagian  dari  kesepakatan  yang  timbul  diantara  dokter dan  pasiennya  ini  bukan  memperjanjikan  suatu  kondisi  atau  menjanjikan
kesembuhan,  melainkan  dokter  menjajikan  upaya  terbaik,  terapi  penyembuhan setepat  mungkin  serta  upaya  semaksimal  mungkin  untuk  melayani  kebutuhan  medis pasien  hingga  pasien  mencapai  kondisi  sembuh.  Hal  ini  dikenal  sebagai  bentuk inspaning  verbintenis dimana  sesuatu  yang  menjadi  objek  perjanjian  bukanlah  hasil atau suatu barang tertentu melainkan usaha terbaik dari hal tertentu.
Maka  demi  tercapainya  suatu  kejelasan  hukum  serta  dalam  memberikan sebuah  perkindungan  kepada dokter,  perawat,  bidan  atau  siapapun  yang  berperan sebagai pemberi layanan kesehatan, juga bagi penerima layanan kesehatan, pengguna jasa layanan kesehatan, dalam hal ini pasien, perangkat hukum yang bersifat dinamis dan  sesuai  kebutuhan  jaman,  mutlak  diperlukan.  Hal  ini  juga  akan  menunjang pembangunan  ketaatan  hukum,  sesuai  dengan  cita-cita hospital  by  law dan  juga mengarahkan  serta  memberikan  landasan  bagi  pembangunan  masyarakat  di  bidang hukum kesehatan.
Kaidah-kaidah  kesehatan  banyak  mengalami  suatu  perubahan,  khususnya mengenai perlindungan  hukum terhadap  orang  yang  berhubungan di dalam kegiatan usaha kesehatan, beserta hak dan juga kewajiban untuk pihak yang berkaitan (Skripsi tesis.com.  Diakses  pada  tanggal  15  Juni  2014  pkl.11.00).  Berdasarkan  Pasal  53 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  , dikatan  bahwa,  pemerintah  sudah memerintahkan  secara  jelas  untuk  menghargai  hak-hak  seorang  pasien.  Hal  ini berkaitan  dengan  kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  pasien  yang mengalami  suatu  peningkatan.  Perlindungan  hak  pasien  termaktub  juga  pada  UU Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan terhadap konsumen, dimana hal tersebut
dimaksudkan untuk  menjadi pelindung dari  UU mengenai konsumen,  dalam  hal  ini seorang pasien dinilai sebagai seorang pemakai tenaga kesehatan.
Dengan  dibentuknya  UU  Nomor  8  tahun  1999  mengenai  perlindungan konsumen,  banyak  dari  kalangan  aktivis  yang  memberikan  tanggapan  yang  cukup baik,    dimana  dalam  UU  ini  mengatur  mengenai  hak  seorang  konsumen,  tanggung jawab  seorang  pengusaha,  tentang  prospek  perlindungan  hak  seorang  konsumen dengan  makna  yang  sebenarnya,  serta  hal-hal  untuk  kebaikan  seorang  konsumen. Seorang  pasien  dapat  menggugat  jika  ia  menganggap  haknya  telah  dilanggar, seringkali  terjadi  pada  beberapa  dekade  ini,  hal  tersebut  dilakukan  pasien  yang mengalami kerugian dengan tujuan memperoleh ganti rugi dari pihak terkait (dokter) maupun  pelayan  kesehatan  yang  mana  telah  berbuat  lalai  dalam  melaksanakan pekerjaannya. Mengenai hal tersebut telah banyak kasus yang berakhir di meja hijau, salah satunya adalah kasus tentang seorang tenaga medik yang menyuntikan penisilin kepada  pasiennya  di  Pati,    Kasus  tenaga  medik  yang  menyuntikan  silikon  pada pasiennya  di  Rumah  Sakit  Dr.  Soetomo  Surabaya,    serta  banyak  kasus  lainnya (Bahder Johan Nasution, 2005:4). Permasalah tersebut menjadi perhatian dari lapisan profesi hukum.
Selain itu masih terdapat banyak kasus yang terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia  yang  mengakibatkan    pekerja  tenaga  medis  mau  tak  mau  berhadapan dengan  masalah  hukum,  maupun  keluarga  pasiennya yang  merasa  mengalami kerugian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  diterima.  Hal  ini  memperlihatkan  suatu
gejala  bahwa  krisis  etik  medik  mulai  melanda  dunia  kedokteran,  bahkan  kode  etik kedokteran tidak  dapat menyelesaikan  krisis keterampilan medik  tersebut sehingga mengharuskan  untuk  menyelesaikannya  melalui  jalur yang  rumit  lagi  yakni  jalur hukum.
Pada  hakikatnya  kesalahan  yang  ditimbulkan  dokter  ketika  menjalankan pekerjaannya bisa membuat efek yang sangat merugikan, sehingga hal tersebut sangat penting  untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Selain  menyebabkan  kerugian  terhadap  pasien, juga  menyebabkan  hilangnya  keyakinan  masyarakat  untuk  mempercayai  profesi dokter lagi.
Karena  itu  maka  terdapat  kewajiban  profesi  yang  berguna  untuk  memahami dan  menghindari  agar  tidak  terdapat  lagi  kesalahan-kesalahan  pada  profesi kedokteran.  Di  sisi  lain,  harus  melihat  dari  aspek  hukum  yang  mana  menjadi  acuan mengenai  hubungan  antara  dokter  dan  pasiennya  dengan  dasar  transaksi  terapeutik. Agar  tidak  terjadinya  suatu  tindakan  medik  yang  dapat  berakibat  pada  kesalahan maupun kelalaian dokter yang  mana pasti akan  mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pihak konsumen, Maka, tenaga medik diharuskan untuk mempunyai keahlian dan  pengetahuan,  serta  dapat  bekerja  secara  profesional.  Pengetahuan  yang dimaksudkan adalah,  bisa  memahami dengan baik tentang standar dalam pelayanan kesehatan serta standar profesi medik, dan masih banyak lagi.

## 2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu, sebagai berikut :
2.1 Bagaimana  tinjauan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  mengenai pengaturan tentang kewajiban  serta hak bagi pelaku  transaksi  terapeutik?
2.2 Bagaimana  seorang  dokter  bertanggung  jawab,  jika  terdapat  suatu  kerugian terhadap pasien sebagai akibat dari tindakan terapeutik ?
3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  dimana  dalam  melakukannya bisa dengan cara mengkaji beberapa referensi-referensi seperti buku, undang undang yang  berkaitan  mapun  artikel.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  doktrinal dimana  mengannggap bahwa  hukum  memiliki  sifat  yang  normatif. Dalam penelitian ini  juga  menggunakan  studi  dokumen  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum,  yaitu dengan  cara  pengkajian  hal-hal  yang  terkait  obyek,    baik  itu  dalam  buku,  kamus maupun  undang-undang. Penelitian  ini  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.

## 4. Tujuan Penelitian
Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk menggali, mencari, mendeskripsikan  bentuk  dari  suatu  hukum  yang  melindungi  seorang  pasien berkenaan  transaksi  terapiutik.  Transaksi  terapiutik  merupakan  kesepakatan  antara seseorang  dan  orang  lainnya  dimana  seseorang  tersebut  menyerahkan  dirinya  untuk dilakukan  upaya  pelayanan  kesehatan  atau  terapi  kesehatan  kepada  orang  lain. Dengan  adanya  penelitian  ini,  semoga  dapat  memberikan  andil  bagi  dunia pengetahuan terkait dengan hukum yang melindungi pasien pada transaksi terapiutik dan  juga  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  terhadap  pihak-pihak
yang berkepentingan, sedang menjalani upaya pelayanan kesehatan, perawat, dokter, dan pemberi layanan kesehatan.

## 5. Manfaat Penelitian
Dengan  adanya  penelitian  ini,  semoga  bisa  memberi manfaat  kepada  pasien berupa pengetahuan tentang hukum perlindungan pasien terhadap transaksi terapiutik. Selain itu manfaat dari adanya penelitian ini dapat memberikan rasa aman bagi pasien dalam  melakukan  transaksi  terapiutik  apapun  bentuknya  karena  mengetahui  adanya mekanisme  hukum  guna  melindungi  pasien  dalam  tiap-tiap  transaksi.  Dalam penelitian  ini  juga  diharapkan  bagi  para  pemberi  layanan  kesehatan  agar  lebih mengutamakan  keselamatan  pasien,  lebih  berhati - hati jika  memberi  pelayanan kesehatan, dan lebih menjaga harmonisasi hubungan dalam bentuk-bentuk yang baik lagi antara petugas medik maupun dokter dengan pasien.

## 6. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  dimana  dalam  melakukannya bisa dengan cara mengkaji beberapa referensi-referensi seperti buku, undang undang yang  berkaitan  mapun  artikel.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  doktrinal dimana  mengannggap bahwa  hukum  memiliki  sifat  yang  normatif. Dalam penelitian ini  juga  menggunakan  studi  dokumen  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum,  yaitu dengan  cara  pengkajian  hal-hal  yang  terkait  obyek,    baik  itu  dalam  buku,  kamus maupun  undang-undang.  Penelitian  ini  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.

## 7. Pembahasan
7.1. Hukum  positif  di  Indonesia  telah  meninjau  mengenai  Pengaturan  Hak dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam transaksi Terapiutik.
Berkenaan dengan upaya pembangunan tentang kesehatan, dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 1992 mengatakan :
“  Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan  atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan upaya kesehatan”. Berdasarkan pada PP No. 32 Tahun 1996 Pasal 2 ayat (1)  jo.  Ayat  (3)  seorang  perawat  digolongkan  ke  dalam  tenaga  keperawatan  (Sri Praptianingsih, 2006:8).
Mengenai  ketetapan  yang  terdapat  pada  pasal 53  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun 1992  jo.  Pasal  21  ayat  (1)  PP  No.32  Tahun  1996 tentang tenaga  kesehatan,  dimana dikatakan  secara  tegas  bahwa  tenagan  medik  diharuskan  menghargai  hak  seorang pasien  sebagai  standar  profesinya  di  dalam  melaksanakan  usaha  kesehatan.  Para tenaga  kesehatan  memerlukan  standar  profesi  sebagai  sebuah  pedoman  dalam menjalankan tugasnya, khususnya tentang hal yang dilakukan oleh pelayan kesehatan harus sesuai dengan apa yang diperlukan pasien, dimana tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan tugasnya secara profesional.
Pada ketetapan Pasal 22 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1996  mengatakan secara tegas  dimana  seorang  pelayan  kesehatan,  seperti  dokter,  perawat,  bidan  serta tenaga medik lainnya ketika melayani seorang pasien diharuskan untuk:
1. Menghargai hak-hak pasiennya.
2. Tidak menyebarkan privasi seorang pasien seperti data pribadi dan identitas untuk merahasiakan privasi pasien
3. Memberi informasi yang dibutuhkan
4. Dalam melakukan tindakan meminta izin terlebih dahulu
5. Memperhatikan dan memberikan pemeliharaan terhadap rekam medis
Dalam menjalankan tugasnya seorang dokter menggunakan kode etik sebagai pedomannya.  Etika dapat dikaitkan pada artian filsafat,  dimana artian tersebut dibagi menjadi dua ( Esmi Warassih , 2005:192) dimana dua hal tersebut  adalah :
1. Merupaka batasan tentang sesuatu hal yang mana dinilai hal yang benar.
2. Persyaratan  yang  mana  digunakan  dalam  menentukan  perbuatan  yang  baik dan benar.
Dalam sebuah pekerjaan profesional, terdapat yang aturan yang disebut etika, etika  ini  merupakan  sebuah  consensus,  dimana  consensus  sendiri  berarti  sebuah keputusan  bersama  dari  para  ahli    untuk  memutuskan  sesuatu  hal  yang  berkenaan pada suatu standar profesionalisme. Dalam hal ini,  diharapkan para tenaga kesehatan untuk  memahami  dan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kode  etik kedokteran  Indonesia  atau  disingkat  KEKI  dalam  menjalankan  pekerjaannya.
Penanaman  nilai-nilai  KEKI  yakni  pendek  atau  panjangnya  durasi  waktu  dalam upaya menanamkan itu dilaksanakan dan diharapkan membuahkan hasil. Oleh sebab itu,  ketaatan  pada  KEKI  hanya  bisa  dikendalikan  oleh  seorang  tenaga  kerja  itu sendiri. Pekerjaan dokter dinilai mempunyai karakter dalam memberi layanan kepada pasiennya,  dan memiliki 2 hal ( Esmi Warassih , 2005: 192) yakni :
1. Dalam menyelesaikan suatu masalah,  dokter menggunakan ilmu pengetahuan yang mana ilmu pengetahuan tersebut tersusun secara sistematis.
2. Masalah-masalah  yang  ada  memiliki  suatu  hubungan  yang  erat  kaitannya dengan nilai pokok dalam suatu masyarakat.
Untuk  memberi  suatu  perlindungan  hukum  kepada  pasien  dan  menuntut tenaga  kesehatan  untuk  bekerja  secara  profesional,  maka  hal  tersebut  diatur  pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 jo. Pasal 24 ayat (1) PP No. 32 Tahun1996. Hukum  yang  melindungi  seorang  pasien  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UU  No.  23 Tahun  1992,  yaitu  “  Setiap  orang  berhak  atas  ganti  rugi  akibat  kesalahan  atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan”, sedangkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 32 mengatur perihal perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Ketika tahun 1996, terdapat suatu kebijakan yang memberikan suatu perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan  berdasar  standar  keprofesiannya,  sehingga  ketika  terjadi  suatu  hal  yang mengakibatkan  pasien  tidak  sembuh  maka  seorang  tenanga  kesehatan  tidak  bisa diguguat dan pasien pun tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
The  right  self  of  determination  yang  berarti  hak  dalam  menentukan  jalan hidupnya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi suatu tumpuan dalam transaksi
terapeutik  antara  dokter  dengan  pasien  untuk  mendapat  informasi  atau  the  right  to information  dimana  hal  tersebut  berada dalam  dokumen  internasional . Di  negara Indonesia  ini,  melalui  Amandemen  UUD  1945  dan  UU  No.  39  Tahun  1999 berkenaan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  mengatur mengenai  hak  dalam  mendapatkan sebuah informasi dan hak dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, se dangkan Pasal 45  jo.  Pasal  52  UU  No.  29  Tahun  2004  mengenai  Praktek  Kedokteran  merupakan peraturan khusus mengenai hak dalam usaha pelayanan kesehatan . Yang mana telah menetapkan beberaoa hal,  yakni :
1. Pasal  45  ayat  (1)   “menentukan  segala  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran gigi
yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap  pasien  terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan”.
2. Ayat  (2)  “persetujuan  yang  dimaksud  pada  ayat (1)  diberikan  setelah  pasien memperoleh penjelasan secara lengkap”.
3. Ayat (3) “menerangkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya  mencakup:  tata  cara  tindakan  medis  dan  diagnosis.,  tujuan  dari tindakan medis yang dilakukan., alternatif tindakan lain dan resikonya., resiko dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi.,  prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan”.
4. Pada  Pasal  52  yang  mana  menyebutkan  bahwa “Pasien  dalam  menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak : memperoleh penjelasan secara lengkap perihal tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
ayat  (3).,  Meminta  pendapat  dokter  atau  dokter  gigi  lain.,  Memperoleh pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis.,  Menolak  tindakan  medis., Memperoleh hasil isi rekam medis.
Dokter  dan  pasien  merupakan  subyek  hukum  akibat  hubungan  hukum  yang terjadi. Subjek hukum merupakan suatu individu atau badan yang memiliki memiliki hak  atau  kewajiban  menurut  hukum  terutama  atas  sesuatu  yang  tertentu  pula. Sehingga  dengan  kata  lain,  pendukung  hak  dan  kewajiban  adalah  subyek  hukum. Pada  dasarnya  subjek  hukum  itu  bisa  dibedakan  atas  badan  hukum  dan  orang. Pemerintah atau Perseroan Terbatas, atau Yayasan  bisa  mengelola rumah sakit  yang merupakan lembaga pelayanan kesehatan, karena merupakan suatu badan hukum dan berkedudukan  sebagai  subjek  hukum  sama  halnya  dengan  orang.  Rumah  sakitnya sendiri  merupakan  kegiatan  yang  dipimpin  oleh  seseorang  sehingga  memiliki statusnya  bukan  merupakan  badan  hukum.  Badan  hukumnya  adalah  pemilik  rumah sakit  tersebut.  Rumah  sakit  merupakan  suatu  organisasi  yang  melakukan  “ duty  of care ”  sehingga  apapun  yang  terjadi  di  rumah  sakit  adalah  tanggung  jawabnya.
Pemilik  rumah  sakit  memberikan  kewenangan  kepada  kepala  rumah  sakit    dan menjadi  tanggung  jawab  pemimpin  rumah  sakit  untuk  mengatur  jalannya  kegiatan tersebut.
7.2. Tanggung  Jawab  Dokter  atas  Kerugian  akibat  dari  Transaksi

## Terapiutik.
Pasien  merupakan  konsumen  yang  memakai  jasa  pelayanan  kesehatan,  oleh sebab  itu  konsumen  menyangkut  segala  individu,konsumen  memiliki  hak  untuk
mendapatkan perlindugan hukum yang dalam kehidupan sehari-hari hokum memiliki fungsi  sebagai  perlindungan  bagi  kepentingan  individu  atau  manusia.  Hukum  harus dilaksanakan  agar  kepentingan  manusia  terlindungi.  Meskipun  pelaksanaan  hukum bisa  berjalan  secara  damai  dan  normal  tapi  pada  kenyataannya  juga  terdapat pelanggaran  hukum  danhukum  yang  telah  dilanggar  tersebut  harus  ditegakkan. Hukum  menjadi  kenyataan  melalui  penegakan  hukum.  Radburch dalam Sudikno Mertodikusumo,  (2003  ;160)  berpendapat  bahwa  terdapat  tiga  unsur  dalam penegakkan  hokum,antara  lain  yaitu  :  1).  Kepastian  hukum,  2).  Kemanfaatan,  3). Keadilan.
Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Harapan setiap orang hukum bisa ditetapkan  ketika  terjadi  suatu  peristiwa  yang  konkret.  Hal  inilah  yang  kepastian hukum inginkan . Seseorang akan bisa mendapatkan sesuatu yang di inginkan dalam keadaan  tertentu,  hal  ini  berarti  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang  berarti.  Dengan  adanya kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib  dalam  menjalani  kehidupan  sehingga masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian.  Hukum  memiliki  tugas    dalam menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
Hukum  ada  untuk  manusia  sehingga  dengan  adanya  penegakan  hukum  atau pelaksanaan  hukum  harus  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Masyarakat  mengharapkan hukum  dalam  penegakan  hokum  atau  pelaksanaan  hukum  harus  memperhatikan keadilan.  Hukum  harus  memiliki  sifat  adil,  mengikat  setiap  orang,  bersifat  umum,
dan  bersifat  menyamaratakan.  Friedmann dalam Satcipto  Raharjo  (1996:20) membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu :
1. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kehormatan dalam masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dan pembagian barang-barang yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  orang-orang  yang  memiliki kedudukan  yang  sama  maka  memperoleh  perlakuan  yang  sama  pula  di hadapan hukum.
2. Keadilan  Korektif,  yaitu  keadilan  yang  memberikan  ukuran  terhadap  orang yang menjalankan hokum dalam kehidupan sehari-hari.
Kita  harus  memiliki  standar  yang  umum  dalam  menjalankan  hukum  sehari- hari guna  memulihkan atau  memperbaiki konsekuensi-konsekuensi akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan orang dalam hubungannya pada orang lainnya. Pemulihan memperbaiki  kesalahan  dalam  keperdataan,  ganti  rugi merupakan cara mengembalikan  keuntungan  yang  didapat  secara  salah,  Pidana  memperbaiki  yang telah  diperbuat  oleh  kejahatan.  Tanpa  melihat  kedudukan  orang,  standar  tersebut harus  dilaksanakan  dan  semuanya  harus  patuh  pada  standar  yang  objektif.  Inti  dan arti  dari  penegakan  hokum  secara  konseptual  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  untuk  menciptakan, mempertahankan,  memelihara    kedamaian  dalam  kehidupan.  Berdasarkan  uraian diatas  maka  bisa ditarik suatu kesimpulan  bahwa  yang  menjadi  masalah pokok bagi penegakan  hukum  berada  pada  faktor  yang  memberikan  pengaruh. Dimana  faktor
tersebut  bersifat  netral  maka  dapat  berdampak  positif  maupun  negatif. Factor-faktor tersebut antara lain (Soerjono Soekanto 2005:8 )  sebagaimana berikut :
1 . Faktor  yang  terdapat  pada  hukum  itu  sendiri,  yang  mana  hal  tersebut  hanya dibatasi  oleh UU.
2 . Faktor para pihak  yang terkait dalam pembuatan  dan penerapan  hukum, atau penegak hukum.
3 . Faktor mengenai sarana dan prasarana dalam upaya penegakkan hukum.
4 . Faktor  dalam  masyarakat  mengenai  lingkunan  dimana  hukum  tersebut berlaku.
5 . Faktor  mengenai  karya  cipta  manusia  dalam  melakukan  sosialisasi  atau disebut sebagai faktor budaya.
Mengenai  hubungan  antara  seorang  dokter  dengan  pasiennya  yang menghasilkan  suatu  tindakan  medik,  terdapat  suatu  asas  yang  berlaku (Syahrul Mahmud, 2008:102) sebagaimana berikut :
1. Asas Legalitas.
Dimana  dalam  asas  ini  didasarkan  pada  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1992  mengenai  Kesehatan  yang  mana  menegaskan  bahwasanya  “tenaga kesehatan  bertugas  menyelenggarakan  atau  melakukan  kegiatan  kesehatan  sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan”.
Mengenai  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  dalam  melakukan  pelayanan  kepada pasien,  tenaga  kesehatan    wajib  memiliki  ke  ahlian  di  bidangnya  serta  memiliki pendidikan  yang  mana  telah  ditentukan  dalam  UU  yang  telah  berlaku.  Di  dalam
Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  mengenai  Praktek  Kedokteran,  didasarkan atas  asas  legalitas,  terutama  pada  Pasal  26  sampai  28  yang  mana  menjelaskan mengenai standar dalam pendidikan Profesi  kedokteran serta kedokteran gigi.

## 2. Asas Keseimbangan.
Dalam  hal  ini  diharuskan  hukum  bisa  melindungi  seorang  individu  dan memberikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dimana Asas tersebut juga berlaku  untuk  umum  tidak  hanya  pada  hubungan  terapeutik  saja.    Dalam menyelengarakan  layanan  kesehatan  harus  dilakukan  secara  seimbang  sebagaimana tujuan selaras dengan sarana,  mental dengan fisik, antara suatu sarana dengan hasil, tentang  manfaat dengan resiko yang  mana  muncul karena adanya usaha  medik serta antara kepentingan individu dengan masyarakat.
3. Asas Tepat Waktu.
Dimana,  dalam  asas  ini  merpakan  asas  yang  paling  penting  dan  perlu diperhatikan oleh para tenaga kesehatan terutama oleh dokter. Jika dalam melakukan penanganan  kepada  pasien  megalami  sebuah  keterlambatan,  maka  hal  tersebut  akan berakibat  kefatalan  untuk  pasien  seperti  kematian  pasien.  Kelambatan  dalam menangani pasien dan asal-asalan dalam melakukan penanganan merupakan tindakan yang  tidak  baik  dan  sangat  berlawanan  mengenai  asas  ini.  Sedangkan  jika  dalam melakukan  penanganan  dilakukan  dengan  cepat  maka  kesempatan  pasien  untuk sembuh sangatlah besar.
4. Asas Itikad Baik.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  diharapkan  dokter  berpedoman  pada  aasas itikad  baik  yang berarti  harus  berbuat baik kepada pasiennya.  Dimana dokter harus bersifat  profesional  dalam  bekerja  serta  menghargai  hak  seorang  pasien.  Kewajiban mengenai  asas  ini yang  mana  dilakukan  oleh  dokter  tidak  serta  merta  untuk merugikan diri sendiri.
5. Asas Kejujuran.
Dalam hubungan antara dokter dan seorang pasien, kejujuran adalah hal yang paling    penting.  Dokter  harus  jujur  dalam  memberikan  informasi  mengenai  hasil pemeriksaannya  kepada  pasien  beserta  tentang  cara  penyembuhannya  secara bijaksana.  Demikian  pula  pasien,  seorang  pasien  harus  jujur  dalam  mengatakan segala hal tentang riwayat Penyakitnya.
Asas-asas hukum dalam transaksi terapeutik telah menjadi hukum positif serta menjadi  bagian dari sistem hukum  yang ada  di Indonesia, terutama  yang termaktub pada Undang-undang  mengenai Praktek Kedokteran,  yang  mana  harus dipatuhi oleh dokter.  Adanya  kasus  dokter  dengan  pasien  yang  berakhir  pada  persidangan merupakan  dampak  tidak  dipatuhinya  asas-asas  hukum.  Mengenai  hubungan  antara dokter  dan  pasiennya,  hal  yang  menjadi  utama  adalah    “melakukan  sesuatu perbuatan”, baik itu secara kuratif, preventive, promotif, ataupun secara rehabilitatif . Jika  suatu  aspek  hukum  didalam  malpraktik  tersebut di  perincikan  maka  harus melihat hal dibawah ini. Wiradharma , 1996:40) antara lain :
1. Standar profesi medis yang menyimpang.
2. Kelalaian ataupun kesengajaan sebagai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter
3. Efek yang diperoleh akibat dari tindakan medis yang menimbulkan  kerugian baik  materiil/non materiil, atau fisik (luka atau kematian)/mental.
“kelalaian  akibat”  merupakan  kelalaian  yang  terjadi  dalam  melakukan pelayanan kesehatan dan dilakukan oleh dokter / tenaga pemberi  layanan kesehatan. Oleh  karena  itu,    yang  bisa  dipidana  adalah  pihak  yang  bersangkutan  dimana  yang melakukan kelalaian tersebut,  misalnya, kecacatan dan kematian seoarang pada saat ditangani  oleh  seorang  dokter,  maka  dokter  tersebut  lah  yang  dianggap  sebagai pelaku dan dapat dipidanakan. Untuk memutuskan sesorang dokter melakukan tindak pidana,  maka  harus  dibuat  terang  peristiwa  pidana  tersebut  sesuai  dengan  aturan profesi bersinergi dengan aturan hukum sipil / hukum pidana. Semisal seorang dokter telah  memberikan  obat  yang  salah  kepada  pasien  sehingga  mengakibatkan  pasien mengalami  cacat  atau  bahkan  meninggal  dunia.  Di  sisi  lain  juga  melihat  apakah seorang dokter memberikan perawatan yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien  atau  tidak  dan  sadar  tidaknya  dokter  memberikan  perawatan  kepada pasiennya.
Dalam perundangan-undangan kealpaan atau kelalaian dapat diartikan sebagai peristiwa pidana. Kelalaian atau kealpaan dapat disimpulkan sebagaimana yang telah dijelaskan  oleh  Bahder  Johan  Nasution  (2005:56) yang  mana  terdapat  tiga  unsur didalamnya,  yakni:
1. Pelaku  melakukan  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya dilakukan  berdasarkan  hukum  baik  itu  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Dimana sebenarnya pelaku telah melanggar hukum.
2. Pihak  yang bersangkutan telah  melakukan kelalaian, tidak  berhati hati dalam melakukan tindakan, tidak berpikir panjang terlebih dahulu, serta  ceroboh.
3. Perbuatan pelaku tidak bisa dicela, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas  akibat perbuatan yang dilakukannya itu . Dengan melihat dari unsur suatu kealpaan  diatas,    maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan jika terdapat suatu kealpaan didalamnya, maka mudah untuk dilihat karena  kealpaan  tersebut  bersifat  normative,  kealpaan  tersebut  diukur berdasarkan persyaratan yang mana telah dipenuhi oleh dokter. Dimana dalam ukuran normative tersebut berdasarkan tindakan yang diharapkan.
Sehingga  dapat  diketahuai  bahwa  apakah  seoarang  dokter  tersebut  telah menerapkan sikap kehati-hatian dalam melakukan tindakannya, memiliki ilmu sesuai dengan  keahliannya  ataupun  belum,    jika  belum  menerapkan  hal  tersebut  maka seorang dokter telah dianggap melakukan kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga seorang dokter tersebut dapat diminta pertanggungjawaban ketika terjadi  seseuatu  kerugian  yang  dialami  pasien.  Dimana  kesalahan  tersebut  memiliki beberapa  unsur  menurut  Danny  Wiradharma  (1996:94)  dimana  unsur-unsur tersebut adalah :
1. Dapat  beranggungjawab  mengenai  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang tersebut.
2. Berhubungan dengan suatu tindakan orang tersebut, baik itu kealpaan maupun kesengajaan
Pada  dasarnya,  adanya  suatu  pelayanan  kesehatan  bertujuan  untuk  mampu memberikan  kesehatan  pada  pasien,  dimana  seorang  dokter  diharapkan  memiliki sikap  profesional,  memiliki  etika  dan  moral,  medikolegal  serta  mengutamakan keselamatan  seorang  pasien.  Terdapatnya  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh profesional  dalam  pekerjaannya  atau  pada  umumnya  lebih  dikenal  sebagai  istilah malpraktek,  yang  mana  dinilai  oleh  sebagian  orang  adalah  suatu  kesalahan  dalam ranah  kesehatan  yang  mana  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  kepada  pasiennya, Malpraktek  dalam  dunia  kesehatan  disebut  dengan  istilah  medical  malpraktek  atau malpraktik medik.
Malpraktek  merupakan  suatu  kelalaian  ataupun  kesalahan  dalam  melakukan pekerjaannya,  yang mana tidak sesuai dengan  “standar profesi medis.”. Dimana jika seorang  dokter  dalam  melakukan  pekerjaannya  tidak  sesuai  dengan  standar keprofesiannya  maka  dokter  tersebut  dianggap  sudah  menyalahi  aturan  dan  dinilai telah  melakukan kesalahan dalam  menjalankan profesinya,  sehingga  seorang pasien ataupun  keluarga  pasien  jika  mendapat  kerugian  berhak  untuk  menuntut  dokter tersebut  ke  pengadilan,  namun,  jika  seorang  dokter tersebut  dalam  melakukan  suatu tindakan  medik  telah  sesuai  dengan  standar  profesi  nya,  dokter  tersebut  tidak  perlu khawatir  jika  diadukan  ke  pengadilan,  karena  dalam  bertindak  telah  sesuai  dengan standar profesi nya,  sehingga hakim pasti memutuskan dokter tersebut tidak terbukti bersalah.
Malpraktek bisa  terjadi  apabila  ada  unsur  suatu  kesengajaan  maupun  suatu yang  tidak  disengaja,    Dimana  perbedaanya  ada  pada  motif  atau  latar  belakang tindakan tersebut. Jika seorang dokter sadar akan tindakannya serta didasarkan pada tujuan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dan mengetahui jika tindakan tersebut berakibat  fatal  dan  melawan  hukum,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  tindakan  malpraktek.  dimana,  dalam  arti  sempit  dikatakan  sebagai malpraktek kriminal . Suatu perbuatan yang bisa disebut sebagai malpraktek kriminal adalah  tindakan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  berikut (http//mail.archive.com. Diakses pada tanggal 19 Juni 2014):
1. Dimana tindakan yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang tidak baik (actus reus),
2. Melakukan dengan sikap  batin yang tidak benar (mens rea)
3. Dimana  dalam  melakukan  tindakan  tersebut  ada  unsur  kesengajaan  atau intensional,  kecerobohan  atau  recklessness  dan  suatu  kealpaan  atau negligence.
Jika  dalam  melakukan  perbuatan  tidak  didasarkan  pada  tujuan  untuk mengakibatkan  suatu  hal  yang  buruk,  maka  hal  tersebut    dikatakan  sebagai  suatu kelailaian,    dimana  hal  tersebut  diluar  keinginan  yang  bersangkutan.  Menurut  Anny Isfandyarie (2006:195) ada tiga hal umum yang harus menjadi pedoman  bagi tenaga kesehatan  dalam  menjalankan  sebuah  profesinya,  yang  mana  ketiga  hal  tersebut adalah :
1. Kewenangan.
Dimana  maksud  dari  kewenangan  ini  adalah  sebuah  kewenangan  hukum (rechtsbevoegheid  )  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan tugasnya.  Untuk  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  profesinya,  maka  tenaga kesehatan  tersebut  harus  mendapat  kewenangannya  melalui  Departemen  Kesehatan. Namun  sejak  adanya  UU  mengenai  Praktek  Kedokteran  pada  tanggal  6  Oktober 2005, Kewenangan yang  awalnya  didapatkan  dari  Departemen  Kesehatan  beralih pada  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (Pasal  29  ayat  (2)  Undang-undang  Praktik Kedokteran). Dengan adanya  Surat Tanda Registrasi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia,  sehingga  seorang  dokter  yang  memiliki Surat  Tanda  Registrasi  atau disebut  sebagai  STR,  mempunyai  hak  dalam  menjalankan  praktek  kedokteranya, dimana telah memiliki syarat administrasi  dalam menjalankan pekerjaannya.

## 2. Kemampuan Rata-rata .
Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  di  dalam  mengetahui  kemampuan rata-rata  seorang  tenaga  medik.  Selain  melihat  dari  pengalaman  dan  keahliannya, kondisi  lingkungan  dan  juga  fasilitas  yang  tersedia  di  tempat  kerjanya  dapat memberikan  pengaruh  kepada  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  pekerjaannya. Sehingga  untuk  mengetahui  kemampuan  rata-rata  seorang tenaga  kesehatan  tersebut sangat susah.

## 3. Ketelitian yang umum.
Dalam  hal  ini,  yang  dimaksudkan  dengan  sebuah  ketelitian  umum  adalah ketelitian  yang  mana  menjadi  hal  yang  umum  dilakukan  oleh  tenaga  medik  dalam menjalankan  profesi  nya,    dimana  dalam  menentukan  penilaian  umum  mengenai
ketelitian  tersebut  diambil  dari  para  anggota  tenaga  kesehatan  yang  melakukan ketelitian  tersebut  pada  situati  dan  juga  Kondisi  yang  sama,  sehingga  memperoleh sebuah ketelitian yang sama pula, namun,  dalam menentukan standar profesi tenaga medik  berdasarkan  ketelitian  itu  pun  juga  tidak  mudah,  sehingga  dalam  melakukan penilaian  terhadap  ketelitian  umum  seorang  profesional  tersebut,  hakim  haruslah menilai  secara  obyektif.  Sehingga  untuk  melakukan  gugatan  kepada  seorang  dokter, hanya  bisa  dilakukan  jika  telah  terdapat  kerugian  yang  dialami  pasien. Dimana gugatan tersebut adalah sebagai berikut :
3.1. Tuntutan atau Gugatan Berdasarkan Wanprestasi.
Tuntutan ini didasarkan pada sebuah keingkaran janji atau tidak terpenuhinya suatu  perjanjian.  Dalam  melakukan  sebuah  perjanjian  terapeutik  diantara  seoranng dokter  dan  pasienya,  maka  sebuah  prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh  dokter  ialah melayani  mitranya(pasiennya)  sesuai  dengan  standar  profesinya,  yakni  dengan kesungguhan,  berhati  hati  dalam  melakukan  sebuah  tindakan  medik,  serta  bertindak sesuai  dengan  keahliannya  berdasarkan  dengan  ilmu  dan  pengetahuannya.  Dengan dipenuhinya prestasi tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam standar profesinnya maka dokter tidak perlu khawatir mengenai tuntutan atau gugatan wanprestasi.
Mengenai  perjanjian  tersebut,  dokter  tidak  bisa  untuk  memberikan  jaminan kepada  pasiennya  untuk  memberikan  kesembuhan  mengenai  penyakit  si  pasien tersebut,    mengingat  bahwa  antara  pasien  yang  satu  dengan  pasien  yang  lainnya memiliki  kondisi  yang  berbeda  karena  kondisi  tubuh  atau  daya  tahan  tubuhnya berbeda,  tentunya  hal  ini  akan  memberikan  efek  yang  berbeda  beda  pula  pada
kesembuhan  pasien,  sebagaimana  tentang  keluhan  mengenai  sakit  yang  sama  dan obat  yang  sama  namun  untuk  hasilnya  bisa  tidak  sama.  Namun,  dalam  melakukan gugatan  kepada  dokter  seorang  pasien  maupun  keluarga  pasien  cukup  sulit,  karena dalam membuktikan tuduhan tersebut harus mengetahui apakah dokter tersebut benar benar  tidak  sesuai  dengan  standar  profesinya  atau  belum.  Dimana  dalam  hukum perdata  yang  ada  di  negara  ini,  diharuskan  untuk  membuktikan  apa  yang didalilkannya,    dan  yang  tergugat  dapat  melakukan  pembelaan  dan  bantahan mengenai apa yang didalilkan oleh penggugat.
Tetapi,  pada  kenyataanya  yang  ada  di  peradilan  selama  ini  adalah,  hakim menuntut  untuk  tenaga  kesehatan  (dokter)    yang  bersangkutan  untuk  membuktikan tindakannya  tidak  bersalah  dengan  kata  lain  pembuktian  terbalik,    Dimana  hal  ini berdasarkan  pada  keadilan  (melihat  dari  kedudukan  pasien  maupun  keluarga  yang dinilai lemah) . Mengenai permasalahan yang bisa dilihat oleh mata maka tidak perlu sulit  dalam  melakukan  pembuktian,  misalnya,    setelah  melakukan  operasi  kepada pasienya  dokter  dan  teamnya  melakukan  kelalaian  atau  keslahan  dengan tertinggalnya  alat-alat operasi  seperti  kasa  atau  gunting  didalam  tubuh  pasien.  Yang mana  hal  ini  telah  jelas  merupakan  kesalahan  seorang  tenaga  kesehatan  yang memberikan kerugian pada pasien.
Penggugat  mengenai  gugatan  wanprestasi  dapat  meminta  tuntutan    (Syahrul Mahmud  ,  2008:  183)  sebagaimana  berikut:  Terpenuhinya  suatu  Prestasi,  ganti  rugi sebagai  pemenuhan  prestasi,  tidak  jadinya  suatu  perjanjian  (pembatalan),  ganti  rugi karena terjadinya pembatalan. Dalam hal ini,  Pasien memiliki hak untuk menentukan
dan  memilih  mengenai tuntutan apa  yang telah ditetapkan. Pasien  biasanya  memilih untuk  tidak  lagi  percaya  kepada  dokter  apabila  tidak  terpenuhinya  hal  yang diharapkan oleh pasien tersebut. Oleh  sebab  itu, penentuan pada point a dan b tidak dapat  dilaksanakan.  Namun  beda  halnya  dengan  tuntutan  pada  point  d  dan  e  yang mana memiliki kemungkinan untuk terjadi   jika belum adanya suatu tindakan medis, sehingga pada umumnya yang digugat oleh pasien mengenai malpraktek adalah point c yakni tuntutan untuk mengganti rugi.
Berapa  besarnya  ganti  rugi  ditentukan  oleh  besarnya  kerugian  yang  dialami oleh pasien. Mengenai hal ini hakim lah yang akan memutuskannya terhadap besaran tersebut  atas  dasar  keadilan.  Ganti  rugi  secara  tanggung  renteng  biasanya  akan berlaku,  tanggung  renteng  adalah  ganti  rugi  bersama  jika  tuntutan  tersebut  juga ditujukan kepada team-team dokter.
3.2. Tuntutan  atau  Gugatan  Sesuai  dengan  Tindakan  yang  Melanggar Hukum.
Bagi  tindakan  yang  melanggar  hukum  dijelaskan  pada Pasal  1365  KUH Perdata dimana secara tegas menerangkan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”.  Pasal  1365  KUH  Perdata sering  dikait  kaitkan  pada  Pasal  1371  ayat  (1)  KUH  Perdata , yaitu:  “Penyebab  luka atau  cacatnya  sesuatu  anggota  badan  dengan  sengaja  atau  kurang  hati-hati, memberikan  hak  kepada  si  korban  untuk,  selain  penggantian  biaya  pemulihan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”. Yang
dapat  melakukan  gugatan  ganti  rugi  atau  tuntutan  hukum  ketika  pasien  meninggal adalah  suami  istri  maupun  ahli  waris,  hak  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1370  KUH Perdata.
Beberapa  hal  yang  bisa  dikatakan  sebagai  tindakan  melawan  hukum  adalah adanya  sesuatu  tindakan  yang  bertentangan  atau  melawan  hukum,  adanya  suatu kerugian, terdapat  jalinan  kausalitas  antara tindkaan  yang  melanggar  hukum  dengan kerugian,  serta  terdapat  suatu  kesalahan  (Anny  Isfandyarie,  2006:11).  Dalam  Pasal 1365  KUHPerdata  dimana  kontruksi  hukumnya  dikaitkan  dengan  hubungan  antara dokter  dengan  pasien yang  mana  menetapkan  kompenen-kompenen  dari  kegiatan yang melanggar hukum, yaitu :
3.2.1. a  duty  of  due  care yang  artinya  suatu  pemberian  dari  dokter  apa  sudah memenuhi  kelayakan.  Dimana,  menerangkan  mengenai  layanan  yang diberikan dokter apakah sudah sesuai dengan standar keperawatan yang sesuai harapan.
3.2.2. the  breach  of  the  duty yang  berarti  apa  ada  suatu  tindakan  yang  mana  telah melanggar kewajiban. Untuk membuktikan suatu pelanggaran tersebut apakah benar  atau  tidak,  maka  dibutuhkan  kesaksian  dari  dokter  lain  yang  memiliki keahlian  di  bidangnya.  Untuk  memberikan  bukti  apakah  ada  suatu  hal  yang dilanggar  dalam  standar  keperawatan  yang  diterima  oleh  pasien.  Biasanya kesaksian  ini  tidak  mudah  untuk  didapatkan  karena  adanya  suatu kecenderungan bahwa dokter akan melindungi teman sejawatnya
3.2.3. “causation” Apakah  timbul  suatu  cidera  yang  benar-benar  disebabkan  oleh suatu kelalaian.
3.2.4 . “Damages.”  Terdapat  suatu  kerugian  bilamana  terbukti  bahwa  kelalaian merupakan penyebab terjadinya cidera, tentunya pasien mempunyai hak untuk mendapaatkan ganti rugi.
Dengan  kata  lain  perlu  adanya  pembuktian  terlebih  dahulu  mengenai  empat unsur malprakter , sebagaimana yang telah dilakukan seorang dokter ataupun seorang dokter gigi yang mana telah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan seorang pasien  memmperoleh  suatu  kerugian,  yang  mana  kerugian  tersebut  ditimbulkan  dari kekeliruan dokter itu sendiri. Melihat karakter dari perjanjian terapeutik yakni bekerja pada  bidang  pemberian  jasa  kesehatan,  dimana  hasil  dari  jasa  tersebut  tidak  bisa untuk  dipastikan,  maka  jika  pihak  penerima  jasa  atau  pasien  menganggap  bahwa dirinya  telah  dirugikan  atas  kesalahan  yang  ditimbulkan  dari  pelayan  jasa  tersebut,
Maka seorang pasien atau penerima jasa memiliki hak untuk menuntutnya.
Seperti  yang  telah  ditegaskan  pada    Pasal  19  ayat  (1)  UU  Perlindungan Konsumen  yang  mana telah  menerangkan bahwa “ Pelaku usaha bertanggung jawab untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugaian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan”.  Sesuai  yang  dijelaskan  pada  Pasal  19  ayat  (1)  tentang  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen “ kerugian  yang  diderita  pasien  akibat  tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  dapat  dituntut  berupa  sejumlah  ganti  rugi”.
Dimana,  pasien  dapat  meminta  Ganti  rugi,  berdasarkan  pada  Pasal  19  ayat  (2)
mengenai UU Perlindungan terhadap Konsumen bisa berupa dengan mengembalikan uang,  menganti  dengan  suatu  barang  yang  sama  dengan  uangnya,  serta  pemberian perawatan, dan lain sebagainya. (Hendrojono Soewono, 2006:102).
Mengenai  jangka  waktu  dalam  memberikan  ganti  rugi,  telah  diterangkan secara  jelas  melalui  Pasal  19  ayat  (3) tentang UU  perlindungan  terhadap  konsumen yang mana menjelaskan bahwa dalam pelaksanaanya dilakukan pada jangka waktu 7 hari,  seusai  tanggal  dimana  telah  melakukan  transaksi.  Jika  telah  melebihi  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  yakni  7  hari,  maka  seorang  pasien  sudah  tidak  dapat melakukan  suatu  penuntutan  atau  gugatan  kepada  pihak  pelayan  kesehatan  jika terdapat  suatu  kesalahan  didalamnya.  Sehingga  hal  tersebut  akan  memberikan kerugian kepada pihak konsumen(pasien), jika tindakan medik baru memiliki dampak negatif  setelah 7 hari, otomatis pasien sudah tidak memiliki hak untuk menuntutnya ( Safitri Hariyani, 2005:51)
Dalam  memberikan  ganti  rugi  atas  suatu  kelalaian  yang  ditimbulkan  oleh pemberi layanan kesehatan, secara jelas telah diterangkan sebagaimana pada Pasal 19 ayat  (4)  tentang  UU  perlindungan  terhadap  konsumen,  yang  mana  menjelaskan mengenai status seorang dokter walaupun  telah memberikan ganti rugi kepada pasien tetapi tidak serta merta menghilangkan tuntutan pidananya, sehingga dokter tersebut tetap  dapat  dipidanakan  meskipun  sudah  memberikan  ganti  rugi.  Lebih  jelasnya terdapat  pada Pasal  19  ayat  (4)  mengenai  UU  perlindungan  konsumen  dimana menjelaskan bahwasanya dalam memberikan sebuah ganti rugi berdasarkan apa yang dimaksudkan  pada ayat  (1)  dan  (2) dimana,  tidak  menghilangkan  kemungkinan
bahwa  gugatan  pidana  tetap  dapat  dilaksanakan,  karena  adanya  bukti  tentang  faktor kelailaian atau kesalahan.
Namun,  jika  seorang  dokter  tersebut  telah  dapat  membuktikan  bahwa kerugian  yang  terjadi  bukan  karena  kesalahannya,  tetapi  dari  kesalahan  pasien  itu sendiri,  maka  dokter  tersebut  tidak  dapat  dituntut  untuk  memberikan  sebuah  ganti rugi.    Dimana,  hal  tersebut    telah  dijelaskan  pada Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  yang mengatakan  bahwa,  tidak  berlakunya  sebuah  tuntutan  apabila  seorang  pemberi  jasa atau layanan mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, namun kerugian tersebut timbuk karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh penerima jasa itu sendiri ( Safitri Hariyani, 2005:51) :

## 8.         Kesimpulan
1. The right self of  determination atau hak untuk dapat menjalankan takdir atau jalan  hidupnya  sendiri  dan  the  right  to  information  atau  memiliki  hak    atas sebuah  informasi.  Yang  mana  telah  termaktub  pada  dokumen  internasional , dimana hal tersebut dijadikan sebagai acuan dalam hubungan terapeutik antara seorang  dokter  dengan  pasiennya.  Di  Indonesia  sendiri,  mengenai  hak  untuk memutuskan  nasib  sendiri  atau  menentukan  jalan  hidup  sendiri  dan  hak  atas sebuah  informasi,  telah  ditetapkan  di  dalam amandemen  Undang-Undang 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan untuk bidang bantuan kesehatan  terutama  dalam  tenaga  layanan  medik  atau  doktor  hak  tersebut sudah  terjamin  pada  pasal  45  jo  Pasal  52  UU  No.  29  Tahun  2004 mengenai Praktek Kedokteran. Diantaranya adalah :
a. Pasal  45  ayat  (1)  “setiap  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap  pasien harus mendapat persetujuan”.
b. Ayat (2) “persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap”.
c. Ayat  (3)  “penjelasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sekurang- kurangnya  mencakup:  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi  serta  prognosis  terhadap tindakan yang dilakukan”.
d . Pasal 52 menyatakan secara tegas mengenai hak seorang pasien dalam mendapatkan  layanan  dari  praktek  kedokteran,  yang  mana  hak-hak tersebut adalah
2. Pasien memiliki hak untuk memperoleh kejelasan dari sebuah tindakan medis, seperti yang ada pada pasal 45 ayat (3).
3. Memiliki  hak  untuk  mengajukan  permintaan  pendapat  kepada  dokter  mapun dokter gigi lainnya.
4. Memiliki  hak  untuk  mendapat  pelayanan,sebagaimana  apa  yang  dubutuhkan medis.
5. Memiliki hak untuk melakukan penolakan terhadap tindakan medis.
6. Memiliki hak untuk memperoleh isi dari rekam medis.
Seorang  pasien  dapat  mengajukan  tuntutannya  kepada  dokter  apabila  telah menimbulkan suatu kerugian pada dirinya,  dimana tuntutan tersebut adalah :
1. Tuntutan  atau  gugatan  yang  berdasarkan  atas  suatu  prestasi  yang  tidak dipenuhi atau gugatan wanprestasi
2. Gugatan  atau  tuntutan  karena  adanya  suatu  tindakan  yang  melawan  hukum. (Pasal 1365 KUH Perdata).

## 9.        Saran
1. Apabila  dirasakan  dalam  transaksi  terapeutik  terdapat  pelanggaran  oleh dokter/pemberi  jasa  layanan  kesehatan,  disarankan  agar  pasien  bertanya, bersikap kritis dan berani dalam menggunakan haknya sebagai pasien.
2. Kepada dokter dan juga pemberi layanan kesehatan lainnya disarankan bahwa dalam  melayani  dan  memperlakukan  pasien  yang  mana  merupakan  mitra dalam  transaksi  terapeutik,  hendaknya  bersikap  profesional  sebagaimana standar profesinya serta selalu berpedoman pada standart operasional prosedur yang baku yang diakui oleh organisasi profesinya sehingga apabila terjadi hal- hal  yang  diluar  kuasa  dari  pemberi  layanan  kesehatan,  pihak  dokter  atau pemberi  layanan  kesehatan  lainnya  memiliki  legal  standing  yang  kuat  dan dapat  menunjukkan  serta  membuktikan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan terhadap  pasien  tersebut  telah  sesuai  dengan  standar  keilmuan  dan  juga kesepakatan tindakan organisasi profesi pemberi layanan kesehatan.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk aktif menjembatani serta mengawasi dan mengikuti  semua  perkembangan  hukum  terutama  dalam  bidang  hukum
kesehatan,  hukum  obat  dan  makanan,  hukum  tansaksi  medis  dan  lain sebagainya.

## 9. Daftar Pustaka
Anny  Isfandyarie.  2006. Tanggung  Jawab  Hukum  dan  Sanksi  bagi  Dokter. Prestasi Pustaka  Jakarta.  Bahder  Johan  Nasution,  2005. Hukum  Kesehatan Pertanggung   jawaban  Dokter.  P T.  Rineka  Cipta.  Danny  Wiradharma.1996. Hukum
Kedokteran. Binarupa Aksara. Jakarta.
Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , PT Suryandaru Utama Semarang.
Friedmann dalam Satcipto Raharjo. 1996. Ilmu Hukum , 1996. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
Hendrojono Soewono. 2006. Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik . Srikandi Surabaya.
Radburch dalam Sudikno Mertodikusumo. 2003. Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta.
Safitri Hariyani. 2005. Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien. Diadit Media, Jakarta
Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT.Raja Grafindo Persada Jakarta
Syahrul Mahmud, 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . CV.Mandar Maju Bandung Muliadi Nur. Hukum dan Etika Profesi . http//hukumonline.com.Diakses pada tanggal 10 Juni pkl.11.30 M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan . EGC, Jakarta.