Nuri Taufiq 1 , I Made Giri Suyasa 2 1, 2 Badan Pusat Statistik, Indonesia
Hak Cipta © 2023 Nuri Taufiq, I Made Giri Suyasa DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.120 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 102-112 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Apakah Peningkatan Inklusi Keuangan Relevan dengan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia?

## Is Increasing Financial Inclusion Relevant to Eliminating Extreme Poverty in Indonesia?

## Penulis Korespondensi
Nuri Taufiq nuritaufik@bps.go.id
Histori Artikel Diajukan: 14 Oktober 2023 Revisi Akhir: 1 Desember 2023 Disetujui: 1 Desember 2023
Terbit: 30 Desember 2023

## Abstrak
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara spesifik menyebutkan bahwa program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu dari tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan formal yang mana merupakan bagian dari inklusi keuangan. Penelitian terdahulu terkait keterkaitan inklusi keuangan dengan kemiskinan di Indonesia secara umum menggunakan unit analisis pada tingkat makro yaitu pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem pada tingkat mikro yaitu pada level rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait hubungan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan, sekaligus menakar salah satu program dari strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan inklusi keuangan. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan rumah tangga yang diukur berdasarkan status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga, di mana rumah tangga yang tidak memiliki rekening peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 1,2 butir persen dan rumah tangga yang tidak menggunakan layanan keuangan maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 0,6 butir persen. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui upaya meningkatkan inklusi keuangan relevan untuk dilakukan guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem.

## Kata Kunci
Inklusi Keuangan; Pendapatan; Kemiskinan Ekstrem; Regresi Logistik Ordinal

## Abstract
The Decree of the Coordinating Minister for Human Development and Culture Number 32 of 2022 outlines a comprehensive strategy for accelerating the elimination of extreme poverty in Indonesia. Central to this program is the imperative of elevating community income through enhanced productivity and community empowerment. An integral facet of this approach is facilitating access to formal financial institutions, epitomizing the essence of financial inclusion. While previous research in Indonesia has primarily examined the relationship between financial inclusion and poverty at the regional level, focusing on regencies, cities, and provinces, a noticeable research gap persists regarding the micro-level dynamics at the household level concerning financial inclusion and extreme poverty. A recent study used data from the March 2022 National Socio-Economic Survey (Susenas) to bridge this gap. The findings underscore the significant impact of household financial inclusion, measured by account ownership and the utilization of financial services, on the household's extreme poverty status. Households without financial accounts faced a 1.2 percentage point increase in the likelihood of experiencing extreme poverty, while those not using financial services saw their risk rise by 0.6 percentage points. These results highlight the pertinence of the strategy to elevate community income through enhanced financial inclusion in achieving the overarching objective of eradicating extreme poverty. The program represents a substantial leap forward, recognizing the pivotal role of financial inclusion at the household level in the battle against extreme poverty.

## Keywords
Financial Inclusion; Income; Extreme Poverty; Ordinal Logistic Regression
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem... Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia sampai dengan saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) pada Maret 2023 terdapat 25,90 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 9,36 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu masalah kemiskinan ini menyisakan masalah lainnya di mana terdapat 1,12 persen penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin ekstrem.
Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai deprivasi dalam kesejahteraan ( World Bank, 2000 ). Menurut Haughton dan Khandker (2009) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur kemiskinan. Secara konvensional kemiskinan diukur melalui pendekatan moneter yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang dengan ambang batas tertentu yang disebut sebagai garis kemiskinan, apabila pendapatan atau konsumsi berada dibawah dari garis kemiskinan tersebut maka seseorang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Saat ini pendekatan yang digunakan dalam mengukur garis kemiskinan di Indonesia adalah pendekatan cost of basic need ( Badan Pusat Statistik, 2022 ). Pendekatan ini dilakukan dengan menghitung biaya pada komponen pengeluaran konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum yang setara dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Selain komponen pengeluaran konsumsi makanan ditambah juga dengan komponen pengeluaran konsumsi bukan makanan esensial dalam penghitungan keseluruhan untuk melengkapi biaya konsumsi makanan. Sementara itu menurut World Bank (2018) konsep kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan yang diukur dengan standar garis kemiskinan internasional yang nilainya setara dengan USD1,9 dalam 2011 Purchasing Power Parity (PPP) per hari.
Baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun ( Gambar 1 ) di mana angka kemiskinan ekstrem dalam satu dekade terakhir turun dari 7,31 persen pada tahun 2013 menjadi 1,12 persen pada tahun 2023. Tren positif ini mendorong pemerintah untuk menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai nol persen dengan ditetapkannya
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Salah satunya adalah dengan keluarnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Secara spesifik disebutkan dalam pedoman tersebut bahwa terdapat tiga strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang salah satunya adalah melalui program peningkatan pendapatan masyarakat.
Strategi program peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank. Strategi ini dipandang menjadi bagian dari inklusi keuangan untuk mengentaskan kemiskinan. Dikutip dari laman Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023) bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inklusi keuangan sudah menjadi agenda global dan pemerintah di berbagai negara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, dan juga mendukung stabilitas sistem keuangan ( Bank Indonesia, 2023 ). Koomson et al ., (2020) menyebutkan bahwa inklusi keuangan dapat mempengaruhi kemiskinan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung inklusi keuangan mempengaruhi kemiskinan melalui perluasan akses terhadap kredit, asuransi mapun layanan keuangan lainnya sehingga memberikan sumber daya untuk membuka peluang kewirausahaan yang akan mampu meningkatkan pendapatan, konsumsi ataupun kemandirian dalam masyarakat ( World Bank, 2000 ). Secara tidak langsung inklusi keuangan mampu
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 102-112
mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara bertahap memberikan manfaat bagi masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan belanja sosial pemerintah untuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial ( Abosedra et al ., 2016 ).
Beberapa penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir yang membahas terkait inklusi keuangan dan kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa inklusi keungan berpengaruh secara signifikan secara statistik terhadap kemiskinan ( Adam & Atmanti, 2021 ; Kusuma & Indrajaya, 2020 ; Rhamadani, 2021 ; Zia & Prasetyo, 2018 ).
Adam dan Atmanti (2021) dalam penelitiannya melihat pengaruh variabel inklusi keuangan terhadap kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa. Variabel inklusi keungan diukur dengan menggunakan tiga jenis indeks, yaitu Indeks Penetrasi Jasa Perbankan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan dan Indeks Penggunaan Jasa Perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa variabel penetrasi perbankan berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara variabel ketersediaan jasa perbankan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan yang terakhir variabel penggunaan jasa perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang artinya semakin rendah tingkat penggunaan jasa perbankan akan membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi.
Kusuma dan Indrajaya (2020) menggunakan variabel indeks inklusi keuangan untuk melihat pengaruhnya terhadap kemiskinan di sembilan kabupaten/kota di
Provinsi Bali. Indeks inklusi keuangan dibentuk dari tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota semakin menurun.
Rhamadani (2021) pada penelitiannya di seluruh provinsi di Indonesia menemukan bahwa dari ke tiga variabel inklusi keuangan yang digunakan, hanya terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan yaitu variabel ketersediaan dan variabel penggunaan, sementara variabel penetrasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.
Zia dan Prasetyo (2018) menemukan bahwa inklusi keuangan inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini variabel inklusi keuangan di bentuk melalui indeks inklusi keuangan yang dibangun dari tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan jasa perbankan.
Berdasarkan uraian di atas mengenai penelitian terdahulu terkait inklusi keuangan dan kemiskinan, penelitian tersebut semuanya menggunakan unit analisis pada tingkat makro yaitu unit analisis pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana
7,31 6,18 5,81 5,24 4,46 3,63
2,7 2,25 2,16 1,52 1,12 11,36 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82 9,41 9,78 10,14 9,54 9,36
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KemiskinanEkstrem Kemiskinan
Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem ( USD 1,9 PPP per hari) di Indonesia, 2013-2023 (Sumber: World Bank dan Badan Pusat Statistik).
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem pada tingkat mikro yaitu pada level rumah tangga di Indonesia.
Penelitian terkait inklusi keuangan dan kemiskinan ekstrem pada tingkat mikro menjadi penting untuk dilakukan guna menakar salah satu program strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat mengisi research gap pada penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia, sekaligus melengkapi salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang saat ini sedang berjalan dengan tinjauan secara ilmiah.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dimana menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, baik dari data KOR maupun data Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Susenas merupakan sebuah survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial maupun ekonomi yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan dari Susenas antara lain meliputi pendidikan, kesehatan atau gizi, perumahan, konsumsi/ pengeluaran rumah tangga dan data sosial ekonomi lainnya.
Jumlah sampel sekaligus unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 339.584 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Dalam analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif maupun analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dan karakteristik rumah tangga miskin ekstrem yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel inklusi keuangan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga dengan menggunakan model regresi logistik ordinal.
Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada literatur maupun penelitian terdahulu yang mengaitkan antara kemiskinan dengan variabel sosial
ekonomi yang mempengaruhinya. Variabel sosial ekonomi berupa struktur demografi rumah tangga, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, teknologi informasi, dan daerah tempat tinggal banyak dibahas dalam kaitannya sebagai determinan kemiskinan baik di Indonesia maupun negara lainnya. Variabel sosial ekonomi tersebut di dalam penelitian ini nantinya digunakan sebagai variabel kontrol yang secara simultan akan digunakan dengan variabel inklusi keuangan sebagai variabel utama yang menjadi tujuan penelitian.
Menurut Sung dalam Ritzer (2007) variabel kontrol perlu digunakan untuk mengidentifikasi adanya asosiasi palsu ( spurious associations ) dalam analisis multivariat. Dalam melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, penting untuk diperiksa apakah korelasi di antara keduanya tetap ada setelah efek variabel lain dihilangkan, begitu sebaliknya. Dalam sebuah penelitian, ”kontrol” berarti menjaga agar tetap konsisten. Sebuah variabel dikontrol ketika pengaruhnya terhadap variabel lain dalam model dianggap konstan.
Struktur demografi dalam rumah tangga diwakili dengan menggunakan variabel rasio ketergantungan dalam rumah tangga, yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun yang menunjukkan beban ketergantungan penduduk ( Rajagukguk & Samosir, 2015 ). Rasio ketergantungan dalam rumah tangga merupakan penciri utama rumah tangga miskin ekstrem pada tingkat provinsi dari 35 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem ( Taufiq, 2022 ). Semakin besar nilai rasio ketergantungan dalam rumah tangga menunjukkan juga semakin besarnya jumlah anggota rumah tangga usia tidak produktif yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga sehingga membuat peluang rumah tangga masuk dalam kemiskinan juga semakin besar.
Penelitian terkait determinan kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari variabel pendidikan ( Beribe, 2023 ; Erlando et al ., 2020 ; Hasyim & Veriyanto, 2022 ). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil peluang untuk mengalami kemiskinan karena dengan pendidikan yang semakin tinggi maka dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan guna
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 102-112
mendukung untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi ( Awan et al ., 2011 ).
Selain berasal dari pendidikan formal, saat ini seseorang dapat meningkatkan kemampuan literasinya melalui akses terhadap informasi menggunakan internet. Akses terhadap internet menjadi jendela baru bagi seseorang untuk dapat melengkapi informasi yang mereka sudah peroleh melalui pendidikan formal. Dua penelitian yakni Mora-Rivera dan García-Mora (2021) dan United Nations Development Programme (2022) membahas pengaruh akses internet terhadap kemiskinan ekstrem. Kedua penelitian tersebut sama-sama memberikan kesimpulan bahwa rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet mampu mengurangi kecenderungan rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga miskin ekstrem.
Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa status pekerjaan kepala rumah tangga maupun status daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ( Ahmad & Faridi, 2020 ; Biyase & Zwane, 2018 ). Dalam penelitian Biyase dan Zwane (2018) , status pekerjaan dibagi menjadi bekerja dan tidak bekerja, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kepala rumah yang bekerja mengurangi kecenderungan rumah tangga menjadi miskin. Berbeda dengan Biyase dan Zwane, penelitian dari
Ahmad
dan Faridi (2020) mengkategorisasi status pekerjaan kepala rumah tangga menjadi sektor formal dan informal. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap status kemiskinan.
Fenomena kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari variabel kontekstual, dalam hal ini adalah klasifikasi daerah tempat tinggal. Rumah tangga yang bertempat tinggal di perdesaan cenderung sulit mengakses berbagai layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hasil penelitian dari Biyase dan Zwane (2018) menunjukkan bahwa rumah tangga yang tinggal di perdesaan Afrika Selatan terbukti signifikan meningkatkan kecenderungan mereka menjadi miskin. Di sisi lain, Ahmad dan Faridi (2020) melihat dari sudut pandang urbanisasi rumah tangga di India. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ketika rumah tangga melakukan urbanisasi, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga bersangkutan.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hubungan antara variabel inklusi keuangan dengan status kemiskinan rumah tangga dianalisis menggunakan metode regresi logistik ordinal. Regresi logistik merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikatnya merupakan variabel diskrit dengan dua atau lebih kemungkinan nilai ( Hosmer Jr et al ., 2013 ). Pada saat variabel terikat dengan data berskala ordinal yang terdiri dari dua kategori atau lebih maka digunakan regresi logistik ordinal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah status kemiskinan rumah tangga yang terbagi dalam tiga kategori yaitu miskin ekstrem, miskin, dan tidak miskin. Sementara variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel inklusi keuangan dan variabel sosial ekonomi lainnya. Agresti (2010) merumuskan bahwa jumlah model yang diperoleh dari pemodelan regresi logistik ordinal adalah sebanyak j-1 kategori, dimana j adalah banyaknya kategori pada variabel terikat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka jumlah model yang diperoleh dalam pemodelan regresi logistik ordinal adalah sebanyak dua model, dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan: stat_povj : model regresi logistik ordinal (j = 1 (miskin ekstrem); j = 2 (miskin)) αj : konstanta model βij : koefisien model dari variabel ke – i dan model j x1 : variabel inklusi keuangan ( dummy ) status kepemilikan rekening x2 : variabel inklusi keuangan ( dummy ) status penggunaan layanan keuangan x3 : variabel rasio ketergantungan dalam rumah tangga x4 : variabel lama sekolah kepala rumah tangga
x5 : sektor pekerjaan kepala rumah tangga: tidak bekerja
x6 : sektor pekerjaan kepala rumah tangga: pertanian x7 : sektor pekerjaan kepala rumah tangga: bukan pertanian x8 : variabel ( dummy ) status akses internet anggota rumah tangga x9 : variabel ( dummy ) status daerah tempat tinggal: perkotaan

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Umum Inklusi Keuangan dan Karakteristik Rumah Tangga
Sesuai dengan definisinya, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan ( Otoritas Jasa Keuangan, 2022 ). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk menggambarkan inklusi keuangan pada level rumah tangga melalui data Susenas adalah status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan. Layanan keuangan yang dicatat dalam Susenas antara lain menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari bank umum selain KUR, kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kredit dari koperasi, kredit perorangan dengan bunga, kredit dari pegadaian, kredit dari perusahaan leasing, kredit dari badan usaha milik desa, pinjaman online, dan lainnya.
Berdasarkan Susenas Maret 2022, secara rata-rata sebanyak 70,96 persen rumah tangga telah memiliki rekening dan 23,23 persen rumah tangga menggunakan layanan keuangan. Sementara apabila dilihat distribusi menurut pulau ( Gambar 2 ) maka rumah tangga yang tinggal di Pulau Maluku dan Papua merupakan rumah tangga dengan status kepemilikan rekening dan penggunaan layanan keuangan paling kecil dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di pulau lainnya. Hanya terdapat 58,43 persen rumah tangga yang sudah memiliki rekening dan 8,92 persen rumah tangga memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan di Pulau Maluku dan Papua.
Gambar 2. Variabel Inklusi Keuangan Rumah Tangga Menurut Pulau, 2022 (Sumber: Susenas Maret 2022, diolah).
Hasil tersebut sejalan dengan analisis indeks inklusi keuangan Indonesia 2022 yang dirilis oleh OJK. Gambar 3 menampilkan indeks inklusi keuangan menurut provinsi pada tahun 2022. Provinsi yang berada di
wilayah timur Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) secara rata-rata cenderung memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang berada di bawah angka nasional.
Gambar 3. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi, 2022 (Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022).
Dalam rangka mendapatkan informasi deskriptif yang lebih mendalam mengenai inklusi keuangan dan karakteristik rumah tangga lainnya, serta kaitannya dengan kemiskinan ekstrem maka dapat dilihat pada Tabel 1 . Beberapa karakteristik yang dianalisis adalah berdasarkan pada variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu rasio ketergantungan dalam rumah tangga, lama sekolah kepala rumah tangga, sektor lapangan usaha utama kepala rumah tangga, status akses terhadap internet, dan status daerah tempat tinggal.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
107 76,15 74,80 73,55 70,96 70,85 69,37 58,43 24,57 32,40 14,89 23,24 25,17 19,34 8,92 Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Indonesia Jawa Sumatera Maluku& Papua MemilikiAkses LayananKeuangan MemilikiRekening 76,36 78,70 81,04 81,30 85,10 SulawesiBarat Lampung Papua Riau Sulawesi Tengah Maluku MalukuUtara Kalimantan Tengah Papua Barat Kalimantan Selatan DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat SulawesiTenggara Indonesia Jambi Banten Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur SulawesiUtara Kepulauan Riau Bengkulu Jawa Barat Sumatera Selatan SulawesiSelatan Gorontalo Aceh Kalimantan Utara Bali Jawa Timur Kalimantan Timur Sumatera Utara Sumatera Barat DKI Jakarta Kepulauan BangkaBelitung
Berdasar Susenas Maret 2022, rumah tangga miskin ekstrem yang memiliki rekening hanya sebesar 48,08 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan rumah tangga miskin dan tidak miskin, di mana sebagian besar sudah memiliki rekening. Sementara itu, dalam hal penggunaan layanan keuangan, secara umum masih sedikit rumah tangga yang menggunakan layanan keuangan formal. Tercatat hanya 14,91 persen rumah tangga miskin ekstrem yang sudah menggunakan layanan keuangan.
Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa belum optimalnya implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mengenai kemudahan akses yang bermuara pada penggunaan layanan keuangan baik pada rumah tangga miskin ekstrem maupun miskin. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2023a) , kemudahan akses terhadap layanan keuangan melibatkan langkah-langkah dalam peningkatan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dalam hal permintaan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem
keuangan. Dari sisi penawaran, pemerintah bekerja untuk memperluas ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun menurut Demirguc-Kunt dalam Habibullah (2019) bahwa tingginya akses keuangan tidak serta merta berdampak pada meningkatnya inklusi keuangan. Seseorang dengan pendapatan tinggi memiliki akses terhadap jasa keuangan, namun terdapat kemungkinan tidak tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Begitu pula dengan nasabah, baik individu maupun perusahaan, belum tentu berniat meminjam uang meskipun ditawari dengan suku bunga yang rendah.
Selanjutnya akan dibahas terkait dengan variabel sosial ekonomi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Rata-rata rasio ketergantungan pada rumah tangga miskin ekstrem cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Rata- rata rasio ketergantungan pada rumah tangga miskin ekstrem adalah 0,79 sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya 0,47. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin ekstrem secara rata-rata memiliki
Tabel 1. Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga Menurut Variabel yang Digunakan
Variabel Keterangan Variabel Rata-Rata/Persentase Miskin Ekstrem Miskin Tidak Miskin Status kepemilikan rekening Tidak 51,92 44,12 27,68 Ya 48,08 55,88 72,32 Total 100,00 100,00 100,00 Status penggunaan layanan keuangan Tidak 85,09 80,07 76,41 Ya 14,91 19,93 23,59 Total 100,00 100,00 100,00 Rasio dependensi Rata-rata rasio dependensi 0,79 0,71 0,47 Lama sekolah kepala rumah tangga Rata-rata lama sekolah KRT 6,08 6,63 8,63 Lapangan usaha kepala rumah tangga Tidak bekerja 13,14 10,77 11,30 Sektor pertanian 50,73 48,15 31,58 Sektor non-pertanian 36,13 41,07 57,12 Total 100,00 100,00 100,00 Akses layanan internet Tidak 30,91 20,82 12,69 Ya 69,09 79,18 87,31 Total 100,00 100,00 100,00 Status daerah tempat tinggal Perkotaan 42,35 45,71 58,84 Perdesaan 57,65 54,29 41,16 Total 100,00 100,00 100,00
Sumber: Susenas 2022, diolah.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
jumlah tanggungan anggota rumah tangga yang lebih besar daripada rumah tangga yang tidak miskin.
Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah yang paling rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem sebesar 6,08 tahun, yang berarti pendidikan tertinggi mereka berada pada jenjang antara tamat SD/tidak sekolah.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rumah tangga dalam kondisi kemiskinan ekstrem sebagian besar berada di daerah perdesaan yang sebesar 57,65 persen. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga miskin ekstrem tersebut memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, mencapai 50,73 persen.
Terkait dengan akses internet, lebih dari separuh rumah tangga miskin ekstrem tercatat sudah memiliki akses terhadap internet, yaitu sebesar 69,09 persen. Namun, jika dilakukan perbandingan dengan rumah tangga yang tidak miskin menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, di mana 87,31 persen rumah tangga yang tidak miskin sudah memiliki akses terhadap internet.

## 3.2. Hubungan Inklusi Keuangan terhadap Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara inklusi keuangan dengan status kemiskinan rumah tangga maka dilakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan model regresi logistik ordinal. Tahap pembuatan model dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan model, dimana model pertama digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel inklusi keuangan rumah tangga terhadap kemiskinan ekstrem secara langsung tanpa dikontrol dengan variabel lainnya. Sedangkan pada model kedua turut menyertakan variabel rasio ketergantungan dalam rumah tangga, rata- rata lama sekolah kepala rumah tangga, sektor pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap internet dan status daerah sebagai variabel kontrol.
Berdasarkan hasil regresi logistik ordinal pada Tabel 2 , menunjukkan bahwa variabel status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap status kemiskinan ekstrem baik pada saat sebelum dikontrol
maupun setelah dikontrol dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan model pertama, variabel status kepemilikan rekening memiliki nilai marginal effect sebesar 0,012 yang mengindikasikan bahwa apabila rumah tangga tidak memiliki rekening maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 1,2 butir persen. Sementara variabel status penggunaan layanan keuangan memiliki nilai marginal effect sebesar 0,006 yang mengindikasikan bahwa apabila rumah tangga tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 0,6 butir persen. Selanjutnya pada model yang kedua, yaitu dengan mengikutsertakan variabel yang lainnya ke dalam model diperoleh hasil yang konsisten dengan model pertama, di mana variabel status kepemilikan rekening dan status penggunaan layanan keuangan tetap berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem.
Rumah tangga yang tidak memiliki rekening ini dikategorikan sebagai rumah tangga unbanked yang menyebabkan mereka mengalami eksklusi keuangan sehingga kurang terlayani dengan baik ( underserved ). Menurut Bank Indonesia (2023) bahwa eksklusi keuangan ini dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh pendapatan, melindungi diri pada saat terjadi krisis dan membangun kesehatan dan ketahanan keuangan. Kondisi unbanked dan underserved tentunya dapat berdampak negatif pada rumah tangga jika terjadi gejolak sosial ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pandemi Covid-19 yang lalu di mana sangat rentan bagi mereka untuk terjatuh dalam kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem. Namun sebaliknya, dengan adanya inklusi keuangan rumah tangga maka penduduk dewasa dapat menggunakan rekening tabungan untuk menabung, mendapatkan kredit untuk melakukan usaha dan meningkatkan pendapatan sampai dengan memitigasi risiko gejolak sosial ekonomi di masa yang akan datang.
Temuan dari penelitian ini relevan dengan upaya pemerintah yang dilakukan saat ini dalam strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program peningkatan pendapatan khusunya terkait upaya peningkatan akses pembiayaan melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non-bank.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 102-112
Selain itu, pada Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa semua variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem. Variabel rasio ketergantungan dalam rumah tangga, lama sekolah kepala rumah tangga, lapangan usaha utama kepala rumah tangga, akses internet, dan status daerah tempat tinggal berhasil membuktikan bahwa hubungan antara inklusi keuangan dan kemiskinan ekstrem bukan sebuah asosiasi palsu ( spurious association ).

## 4. Kesimpulan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara spesifik menyebutkan bahwa program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu dari tiga
strategi besar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank yang mana merupakan bagian dari inklusi keuangan.
Pada penelitian ini dilakukan pendekatan inklusi keuangan dengan unit analisisnya adalah rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kemiskinan, dimana penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia semuanya masih menggunakan unit analisis pada tingkat makro yaitu pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Selain itu penelitian ini dilakukan guna menakar salah satu program dari strategi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terkait
Tabel 2. Hasil Regresi Logistik Ordinal Inklusi Keuangan terhadap Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga
Variabel Koefisien Model I Marginal Effect Model I (dy/dx) Koefisien Model II Marginal Effect Model II (dy/dx) Status Kepemilikan Rekening Tidak Ya (ref.) -0,66** 0,012 -0,38** 0,005 Status Penggunaan Layanan Keuangan Tidak Ya (ref.) -0,31** 0,006 -0,27** 0,004 Rasio Ketergantungan Rumah Tangga -0,01** 0,000 Lama Sekolah Kepala Rumah Tangga (tahun) 0,06** -0,001 Lapangan Usaha Utama Kepala Rumah Tangga Tidak Bekerja Pertanian Non-Pertanian (ref.) -0,02** -0,44** 0,000 0,006 Akses Layanan Internet Tidak Ya (ref.) -0,37** 0,005 Status Daerah Tempat Tinggal Perdesaan Perkotaan (ref.) -0,25** 0,003 /cut1 -5,03 /cut2 -3,40 Loglikelihood chi-squared 3455,76 18806,45 Prob>chi-squared 0,00 0,00 Pseudo R 2 0,01 0,08
Sumber: Susenas 2022, diolah.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem...
dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan.
Secara deskriptif penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan di Indonesia cukup bervariasi menurut pulau. Pulau Maluku dan Papua merupakan wilayah dengan inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan kondisi nasional, baik berdasarkan dari data rumah tangga berdasarkan Susenas maupun indeks inklusi keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih minimnya ketersediaan akses layanan keuangan di wilayah tersebut. Sehingga diperlukan perhatian yang lebih demi terwujudnya inklusi keuangan secara menyeluruh tidak hanya memerhatikan akses namun juga harus menekankan peningkatan penggunaan layanan keuangan.
Secara analisis inferensial, penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan ekstrem rumah tangga, di mana rumah tangga yang tidak memiliki rekening maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 1,2 butir persen dan rumah tangga tidak menggunakan layanan keuangan maka peluang untuk mengalami kemiskinan ekstrem meningkat sebesar 0,6 butir persen.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui upaya meningkatkan akses pembiayaan khususnya akses terhadap lembaga keuangan relevan untuk dilakukan guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurma Midayanti selaku Direktur Statistik Ketahanan Sosial yang telah memberikan masukan yang konstruktif dan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan.

## Referensi
Abosedra, S., Shahbaz, M., & Nawaz, K. (2016). Modeling causality between financial deepening and poverty reduction in Egypt. Social Indicators Research, 126 , 955–969. Crossref | Google Scholar
Adam, F., & Atmanti, H. D. (2021). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di 6 provinsi di pulau jawa. Jurnal Smart, 1 (1), 1–8. Crossref | Google Scholar
Agresti, A. (2010). Analysis of ordinal categorical data (Vol. 656) . John Wiley & Sons. Google Scholar
Ahmad, R., & Faridi, M. Z. (2020). Socio-Economic and Demographic Factors of Poverty Alleviation in Pakistan: A Case Study of Southern Punjab. Review of Economics and Development Studies, 6 (2), 525–538. Crossref | Google Scholar
Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of education on poverty reduction. Crossref | Google Scholar
Badan Kebijakan Fiskal. (2023a). Keuangan Inklusif di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal . Retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/ inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf .
Badan Kebijakan Fiskal. (2023b). Keuangan Inklusi. B adan Kebijakan Fiskal . Retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi- publik/keuangan-inklusif .
Badan Pusat Statistik. (2022). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Berita Resmi Statistik.
Bank Indonesia. (2023). Pedoman Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten . Bank Indonesia.
Beribe, K. E. (2023). Determinan kemiskinan multidimensi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2020. Jurnal Kependudukan Indonesia, 18 (1), 59–74. Crossref | Google Scholar
Biyase, M., & Zwane, T. (2018). An empirical analysis of the determinants of poverty and household welfare in South Africa. The Journal of Developing Areas, 52 (1), 115–130. Google Scholar
Erlando, A., Haryanto, T., & Rositawati, V. (2020). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9 (2), 89–105. Crossref | Google Scholar
Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Sosio Informa, 5 (01), 38–50. Google Scholar
Hasyim, M. N. A., & Veriyanto, A. (2022). Analisis Determinan Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. Jurnal Ekonomika, 13 (01), 117–130. Crossref | Google Scholar
Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Handbook on poverty+ inequality . World Bank Publications. Google Scholar
Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (Vol. 398) . John Wiley & Sons Hoboken, NJ. Google Scholar Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. Social Indicators Research, 149 (2), 613–639. Crossref | Google Scholar
Kusuma, A., & Indrajaya, I. G. B. (2020). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota provinsi bali. E-Jurnal EP Unud, 9 (5), 993–1022. Google Scholar
Mora-Rivera, J., & García-Mora, F. (2021). Internet access and poverty reduction: Evidence from rural and urban Mexico. Telecommunications Policy, 45 (2), 102076. Crossref | Google Scholar Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.
Rajagukguk, W., & Samosir, O. B. (2015). Dinamika Demografis Indonesia 1950-2100 . UKI Press. Google Scholar
Rhamadani, I. (2021). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus Pada Tahun 2007-2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10 (1). Google Scholar
Ritzer, G. (2007). The Blackwell encyclopedia of sociology (Vol. 1479) . Blackwell Malden, MA. Google Scholar
Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Seminar Nasional Official Statistics, 2022 (1), 895–904. Google Scholar
United Nations Development Programme. (2022). Analys Of Extreme Poverty and Its Determinants, Inequality and Vulnerability in Côte D’ivoire.
World Bank. (2000). World development report 2000/2001: Attacking poverty.

## Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3(2) 2023, pp. 102-112
World Bank. (2018). Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle.
Zia, I. Z., & Prasetyo, P. E. (2018). Analysis of financial inclusion toward poverty and income inequality. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 19 (1), 114–125. Crossref | Google Scholar