## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2, Desember 2020, pp 132-152 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541

## 132
The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia
Andi Munafri D. Mappatunru Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Koresponden PenulisL Email: munafri_recht@yahoo.com
Artikel info Artikel history: Received; 02-05-2020 Revised: 20-06-2020 Accepted: 10-07-2020 Published: 25-07-2020
Keywords: Influence; Pure of Law; Legal Formation
Kata Kunci: Pengaruh;  Pure  of  Law; Pembentukan Hukum
Abstract . The purpose of this research is to analyze the pure theory of  law  and  its  influence  on  the  formation  of  law  in  Indonesia  as Indonesia is a law state. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that legal positivism has a significant influence on the formation of national law which philosophically, sociologically and normatively certainly also affect the  implementation  of  law.  The  reading  of  the  law  should  not  be seen  rigidly,  but  it  must  be  better  understood  the  moral  meaning contained  in  the  law  which  is  certainly  both  in  its  formation  and implementation  oriented  to  the  protection  and  welfare  of  the people where the legal place .
Abstrak. Tujuan Penelitian untuk menganalisis the pure theory of law dan  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  hukum  di  Indonesia sebagaimana  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitian  bahwa  Positivisme  hukum  memberikan  pengaruh  yang cukup significant terhadap pembentukan hukum nasional yang secara filosofis,  sosiologis  maupun  normatif  tentu  pula  mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pembacaan hukum harusnya tidak dilihat secara kaku,  namun  harus  lebih  difahami  makna  moral  yang  terkandung dalam  hukum  itu  yang  tentunya  baik  dalam  pembentukan  dan pelaksanaannya diorientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan rakyat dimana tempat hukum .
Coresponden author: * Email: munafri_recht@yahoo.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) diatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Perkembangan dan pembentukan hukum di Indonesia tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai  aliran  pemikiran  hukum  yang  berkembang  dan yang melatar belakanginya. Dilihat dari perkembangan aliran pemikiran hukum, suatu aliran  pemikiran  akan  bergantung  pada  pemikiran  lainnya,  sebagai  sandaran  kritik untuk membangun kerangka teoretik berikutnya. Dapat diambil contoh misalnya, kritik positivisme  terhadap  aliran  hukum  alam,  atau  kritik  realisme  hukum  terhadap positivistime  hukum,  demikian  pula  kritik  post-modernisme  terhadap  kemapanan modernisme.  Itulah  dialektika  yang  tidak  dapat  ditolak (condition  sine  quanon). Suatu pemikiran  atau  aliran  yang  muncul  kemudian  tidaklah  melenyapkan  aliran  pemikiran yang  sudah  ada,  tetapi  sebaliknya  memperkaya  khasanah  keilmuan,  jadi  ilmu  akan bergerak  maju (transform). Munculnya  aliran  pemikiran  baru  tidak  otomatis  bahwa aliran pemikiran lama ditinggalkan. Aliran pemikiran lebih dari sekedar mode atau gaya dan  selera  “berpakaian”.  Sebagaimana  Imre  Lakatosian  memberikan  penjelasan  cukup tepat tentang fenomena itu (Salman & Susanto, 2008) . Melalui apa yang dijelaskannya mengenai  Program  Riset  Lakatosian  yaitu  kerumitan  asumsi-asumsi  yang  membentuk bagian lain dari struktur teori yang terorganisasi merupakan gambaran pemikiran yang terus  berkembang  secara  dialektis.  Dalam  program  Riset  Lakatosian  ada  semacam “sabuk pengaman” yang melindungi inti pemikiran sebuah teori (aliran), tetapi sekaligus juga memodifikasi.
Hal ini semacam dialog teori, itu sebabnya mengapa suatu teori (hasil pemikiran) tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lain (baru) muncul. Hal tersebut karena memang  hukum  merupakan  suatu  yang  harus  dikonstruksi  sesuai  dengan perkembangan  masyarakatnya.  Demikian  pula  Evolusi  kritis  Thomas  Kuhn  yang mengambarkan  bahwa  ilmu  berkembang  secara “open  ended” yaitu  sebuah  akhir  yang selalu  terbuka  untuk  diperbaiki  atau  dikembangkan  lebih  lanjut (Salman  &  Susanto, 2008).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perkembangan  hukum  saat  ini  dipengaruhi  oleh peradaban  barat  yang  lahir  dari  puing-puing  kehancuran  peradaban  Yunani-Romawi. Peradaban  barat  merupakan  kelahiran  kembali  peradaban  Yunani-Romawi  yang merupakan “with disintegration ”, yang menurut Arnold Toynbee “comes rebirth” (Qamar &  Djanggih,  2017) .  Terdapat  kekuatan  sejarah  yang  memungkinkan  terjadinya “kelahiran kembali” suatu peradaban yaitu terdapatnya “minoritas kreatif” dalam puing- puing peradaban yang mampu merespon secara positif berbagai tantangan lingkungan, semakin canggih kemampuan “minoritas kreatif” merespon tantangan, semakin canggih pula  bentuk  peradaban  yang  dilahirkan  kembali,  asumsi  teoretis  inilah  yang  oleh Toynbee  dinamakan  teori  “Tantangan-Response” (challenge-response  theory) (Suhelmi, 2001)
Dengan  demikian,  perkembangan  ilmu  hukum  dipengaruhi  oleh  berbagai  aliran-aliran pemikiran  atau  mazhab  pemikiran  yang  memiliki  keragaman  pemikiran.  Oleh  Achmad Ali  perkembangan  pemikiran  atau  mazhab-mazhab  ilmu  hukum  yang  berkembang  di dunia barat sesuai perkembangannya dikemukakan sebagai berikut (Ali, 2009):
a) Era Pra-modern (sampai dengan akhir abad ke-19)
• Hukum alam
• Positivisme
• Utilitarianisme
• Formalisme hukum
• Historisme
• Marxisme
b) Era Modern (awal aad ke-20 hingga bagian pertama akhir abad ke-20)
• Legal realism Amerika Serikat
• Legal realism Skandinavia
• Mazhab legal sosiologis
• Mazhab legal antropologis
• Mazhab legal psikologis
c) Era  Pasca-modern  atau  mazhab  kontemporer  (bagian  kedua  akhir  abad  ke-20 hingga abad ke-21)
• Mazhab hukum dan pembangunan
• Mazhab chaos of law atau legal melee
• Mazhab hukum kritis
• Mazhab hukum dan ekonomi
• Mazhab feminis
• Mazhab neo-evolusioner
Pemikiran-pemikiran  yang  melandasi  masing-masing  aliran  mazhab  tersebut diwariskan  turun  temurun  dalam  dunia  ilmu  hukum,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Wund:
“Wir  Sind  Alle  Epigonen  (We  are  all  the  intellectual  heirs  of  former  generations  of thinkers)”
Secara  umum  pula,  dalam  melakukan  rekonstruksi  terhadap  teori  dan  pemikiran hukum, tidak dapat dihindarkan tiga kelompok kultur hukum atau konsep hukum yang ada dan masih berkembang sampai saat ini yaitu (Ali, 2009) :
a) Filsufi dan kultur hukum barat yang melahirkan sejumlah teori hukum barat;
b) Filsufi dan kultur hukum Islam yang melahirkan sejumlah teori hukum islam;
c) Filsufi dan kultur hukum timur tradisonal yang melahirkan teori tradisonal hukum timur;
Berbagai  aliran  pemikiran  hukum  tersebut,  tentunya  sangat  mempengaruhi perkembangan  dan  pembentukan  hukum  nasional.  Dengan  demikian  permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah konsep Teori hukum murni “Pure  Theory  of  Law” dari  Hans  Kelsen,  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  hukum nasional serta kritik terhadapnya dalam rekonstruksi hukum nasional?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif,  atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dapat juga dikatakan penelitian hukum  normatif,  yang  dalam  kepustakaan  Anglo  Amrerika  disebut  sebagai  legal research  (Ronny  Hanitijo  S,  110:1984).  Penelitian  ini  juga  biasa  disebut  dengan penelitian  doktrinal  yang  dalam  penelitiannya  mempunyai  jangkauan  yang  terbatas yang  biasanya  hanya  bersumber  pada  sumber  bahan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  pendapat  para  ahli  dan  teori-teori  hukum lainnya.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  penelitian  hukum  normatif  ini  setidaknya memiliki prototipe (Hanitijo, 1984) sebagai berikut:
a. Penelitian yang berupa invenarisasi hukum positif;
b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
c. Penelitian  yang  berupa  usaha  penemuan  hukum  inkonkreto  yang  sesuai  untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu;

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tulisan  ini  akan  memaparkan  dalam  garis  besarnya  pemikiran  atau  teori  hukum  yang berpengaruh  pada  abad  ke-20  yakni  “teori  murni  tentang  hukum”  atau “Reine Rechtslehre” yang  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen  (1881-1973),  yang  pernah  disebut sebagai “the jurist of our century” (Ota Weinberger), atau yang oleh Roscoe Pound pada tahun 1934 pernah disebut “unquestionably the leading jurist of the time” (Stone, 1986). Dalam tulisan ini akan dikemukakan aliran filsafat yang mempengaruhi pemikiran Hans Kelsen,  landasan  epistemologi  dan  filsafat  ilmu  hukum  hans  kelsen,  pokok-pokok pikiran hans kelsen dan pengaruhnya terhadap hukum indonesia, serta kritik terhadap teori hukum Hans Kelsen.

## A.  Aliran-Aliran Filsafat Yang Mempengaruhi Pemikiran Hans Kelsen
Pemikiran para filsuf tidak dapat dilepaskan dari zamannya. Hegel menyatakan bahwa setiap  filsafat  adalah  zamannya  yang  diungkapkan  berupa  buah  pikiran.  Jadi perkembangan  pemikiran  filsafat  yang  berpengaruh  pada  kurun  waktu  tertentu  akan mempengaruhi  juga  pemikiran  tentang  berbagai  aspek  kehidupan  manusia (Beerling,, 1961).
Hans  Kelsen  dilahirkan  dari  pasangan  kelas  menengah  Yahudi  berbahasa  Jerman  di Prague  pada  tanggal  11  Oktober  1881,  Hans  kelsen  adalah  seorang  agnostic. Agnostis atau agnostisme adalah berkenaan dengan kehilangan daya mengenal, sikap atau faham agnostic  suatu  anggapan  bahwa  mustahil  untuk  membuktikan  ada  atau  tidak  adanya Tuhan,  atau  faham  yang  menentang  adanya  kekuatan  rangsangan.  Pada  tahun  1905 Kelsen  pindah  agama  menjadi  Katolik  demi  menghindari  masalah  integrasi  dan kehancuran  karir  akademiknya.  Kelsen  adalah  seorang  Pengacara  dan  Dosen  Hukum yang berpandangan sekuler terhadap hukum (Ferraro, 2002).
Teori  Hukum  Murni (the  Pure  Theory  of  Law) dari  Hans  Kelsen,  pada  awal  Kelsen memperkenalkan the pure theory of law, yang oleh Kelsen filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan dan modernisasi/industrialisasi di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh  karenanya,  Kelsen  mengusulkan  sebuah  bentuk  kemurnian  teori  hukum  yang berupaya  untuk  menjauhkan  bentuk-bentuk  reduksi  atas  hukum  yakni  menjauhkan hukum  dari  faktor  politik  dan  moralitas,  yang  pada  saat  itu  hukum  telah  menjadi  alat politik.
Pemikiran  Hans  Kelsen  mengenai the  pure  theory  of  law dipengaruhi  oleh  filsafat positivisme dan neo-kantianisme, sebagai berikut (Sidharta, 1989) :
1.  Positivisme
Perkembangan ilmu, khususnya ilmu-ilmu alam (natural sciences) , terutama sejak tahun 1600  dengan  hasilnya  yang  gemilang  kegunaannya  langsung  dapat  dirasakan  manusia dalam  kehidupannya  telah  memunculkan  aliran  positivisme  dalam  filsafat  barat.  Akar terjauh dari pemikiran positivis dapat ditemukan dalam ajaran filsafat Yunani, misalnya ajaran Epicurus.
Positivisme  berangkat  dari  suatu  pemikiran  teori  Newton  yang  melihat  segalanya sebagai  keteraturan  yang  berhubungan  secara  mekanistik.  Dengan  kata  lain  metode newton  bersifat  linear,  matematis  dan  deterministik.  Teori  newton  mengabaikan kenyataan  dalam  alam  yang  menyimpang  dari  teorinya.  Teori  newton  selaras  dengan pandangan “legal positivisme” yang melihat hukum sebagai keteraturan semata, hukum sebagai suatu sistem yang logis demikian pula positivisme hukum memandang hukum sebagai  bangunan  yang  sistematis,  teratur,  linear,  mekanistik  dan  deterministic (Ali, 1998).
Secara  umum  tesis-tesis  pokok  aliran  positivisme  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut (Sidharta, 1989) :
a. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
b. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
d. Tugas  filsafat  adalah  menemukan  asas  umum  yang  berlaku  bagi  semua  ilmu  dan menggunakan  asas-asas  ini  sebagai  pedoman  bagi  perilaku  manusia  dan  menjadi landasan bagi organisasi sosial;
e. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman (empiris-verifikatif);
f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
g. Berusaha  memperoleh  suatu  pandangan  tunggal  tentang  dunia  fenomena,  baik dunia  fisik  maupun  dunia  manusia  melalui  aplikasi  metode-metode  dan  perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam;
Dalam  kepustakaan  ilmu  hukum,  positivisme  mengandung  makna  yang  beragam  dan adalah  penting  untuk  diperhatikan  konteks  penggunaannya.  Frasa Jus  positivisme berasal  dari  “menetapkan” (laying  down) suatu  undang-undang,  menulis  tentang “hukum positif” (positive law) yang dilembagakan oleh manusia “untuk kehormatan dan penggunaannya”  atau  berdasarkan  atas  otoritas.  Frasa  itu  pada  umumnya  digunakan pada  hukum  yang  ditetapkan (posited) oleh  manusia  untuk  mengindikasikan  bahwa suatu  undang-undang  merupakan  perintah (command) dari  suatu  otoritas  yang berdaulat (Sjariffudin, 2003).
Aliran  positivisme  dalam  ilmu  hukum,  mulai  menemukan  bentuknya  yang  jelas  dalam karya  Auguste  Comte  (1798-1857)  seorang  Filosof  Prancis  yang  berjudul Cours  de Philosophie, yang  melahirkan positivistis  sosiologis. Comte  sebagai  bapak  sosiologi modern  melihat  bahwa  diantara  semua  ilmu,  masih  dibutuhkan  adanya  ilmu  baru mengenai manusia dan masyarakat manusia. Itulah yang dikenal sebagai sosiologi atau sering  juga  disebutnya  filsafat  positif . Inti  ajaran  Comte  adalah  bahwa  terdapat kepastian  adanya  hukum-hukum  perkembangan  yang  menguasai  roh  manusia  dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. Menurut Comte hukum-hukum itu tampak dalam 3 (tiga) tahap perkembangan yang dilalui oleh masyarakat (Ali, 1996) :
a) Tahap teologis, dimana manusia percaya pada kekuatan-kekuatan Illahi di belakang gejala-gejala alam;

## 137 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
b) Tahap  metafisis,  dimulainya  kritik  terhadap  gejala  pikiran,  termasuk  pikiran teologis. Ide-ide teologis diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika;
c) Tahap positif, dimana gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak.  Disitu  suatu  gejala  diterangkan  melalui  gejala  lain  dengan  mendapat hukum-hukum  antara  mereka.  Hukum-hukum  itu  tidak  lain  suatu  relasi  yang konstan diantara gejala-gejala;
Dalam  bidang  hukum  aliran  positivisme  ini  memunculkan  positivisme  hukum (legal positivisme) yang  meliputi analytical  legal  positivism e, analytical  jurisprudence, pragmatic positivisme dan theory pure of law Hans Kelsen.
Positivisme  hukum  memandang  perlu  memisahkan  secara  tegas  antara  hukum  dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen ).  Dalam  kacamata  positivisme  hukum  bahwa  tiada  hukum  lain  kecuali  perintah penguasa.  Positivisme  hukum  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua)  corak  yaitu (Darmodiharjo  &  Shidarta,  1996) :  (1)  Aliran  hukum  positif  analitis (analytical Jurisprudence) yang  dipelopori  oleh  John  Austin  (1790-1859),  dan  (2)  Aliran  hukum murni (Reine rechtslehre) yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya  pemikiran  Kelsen  sangat  dekat  dengan  pemikiran  Austin,  namun  menurut Kelsen, bahwa waktu Kelsen mulai mengembangkan teori-teorinya Kelsen sama sekali tidak  mengetahui  karya-karya  Austin,  walaupun  terdapat  kesamaan  pandangan terhadap hukum, namun asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda, Kelsen  mendasarkan  pemikirannya  pada  Neo-kantianisme  sedangkan  Austin  pada Utilitarianisme (Darmodiharjo & Shidarta,1996).
Bagi positivisme hukum membedakan secara tegas antara “ what it is for a norm to exist as a valid law standard” dengan “what it is for a norm to exist as a valid moral standard”, jadi  Positivisme  hukum  secara  tegas  membedakan  “apa  yang  membuat  suatu  norma menjadi eksis sebagai suatu standar hukum yang valid” dan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar moral yang valid”.
The founding father of legal positivism adalah John Austin (1790-1859) yang merupakan pakar  hukum  terkemuka  di  abad  19,  karya  dan  pemikirannya  berfokus  pada  hukum dalam  hubungannya  dengan  perilaku  manusia.  Menurut  John  Austin  dalam  karyanya “the province of jurisprudence determined” (1832) (Ali, 2009):
“Law is a comman set, either directly or circuitously by sovereign individual or body, to a member  or  members  of  some  independent  political  society  in  which  his  authority  is supreme”
(Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang  berkuasa  kepada  warga  masyarakatnya  yang  merupakan  masyarakat  politik  yang independen,  dimana  otoritasnya  (pihak  yang  berkuasa)  merupakan  otoritas  yang tertinggi).
Dengan  demikian “Law  is  a  comman  set” , “Comman” berarti:  Satu  pihak  mengikuti kehendak  pihak  lain  Jika  perintah  ditolak,  menimbulkan  derita.  Perintah  menjadi pembeda kewajiban terhadap yang diperintah, perintah terlaksana jika dibuat oleh yang berdaulat.  Ajarannya  tidak  berkaitan  dengan  soal  penilaian  baik  atau  buruk  (diluar hukum). Adanya pemisahan hukum dan moral yang berbeda dengan penganut Hukum Alam  dan  aliran legal  history ,  bagi  Positivisme  hukum  dimana  hakikat  Hukum  adalah perintah yang kurang memberi tempat bagi living law (Irwansyah; 2009).
Austin membagi hukum sebagai berikut (Seleng, 2009) :

## HUKUM
HUKU.  MANUSIA HUKUM TUHAN (Human Law)
(Law Of God)
KESUSILAAN POSITIF HUKUM POSITIF (Positive Morality) (Positive Law)
Unsur-unsur Hukum Positif:
a. Command
b. Sanction
c. Duty
d. Sovereignty
Hart dalam tulisannya “ Positivism and the separation of law and morals ” menyebutkan 5 ciri positivisme hukum (Seleng, 2009) :
a. Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia;
b. Tak  ada  hubungan  yang  mutlak  antara  hukum (law) dan  kesusilaan (morality). Antara  hukum  yang  berlaku (law  as  it  is) dengan  hukum  yang  dicita-citakan (seharusnya);
c. Analisa  mengenai  pengertian  hukum  ( legal  concept )  adalah  penting  dan  harus dibedakan:
• Penyelidikan berdasarkan sejarah hukum, dan sumber hukum;
• Penyelidikan  secara  sosiologis  hubungan  hukum  dengan  gejala-gejala kemasyarakatan lainnya;
• Penyelidikan  hukum  yang  didasarkan  pada  kesusilaan  tujuan  sosial  dan  fungsi hukum;
d. Sistem hukum merupakan sistem logika yang tertutup (closed logical system). Pada sistem ini, ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (logical  means) dari  peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral;
e. Pertimbangan  mengenai  kesusilaan  tidak  dapat  dibuat  tanpa  dibuktikan  dengan mempergunakan argumentasi dan bukti berdasarkan logika;

## 2).  Neo-Kantianisme
Tulisan-tulisan  Lange  Liebman  yang  mempelopori  jalan  kembali  kepada  Kant,  pada permulaan  abad  ke-20  memunculkan  aliran  filsafat  yang  di  sebut  Neo-kantianisme  di
Tanpa  keempat  unsur  ini,  maka suatu  peraturan  bukanlah  hukum positif melainkan kesusilaan positif
Jerman  yang  kemudian  juga  berpengaruh  di  Belanda,  Italia  dan  Skandinavia.  Aliran tersebut  terbagi  dalam  dua  mazhab,  yakni  mazhab  Marburg  yang  bertolak  dari  atau memberikan  perhatian  utama  pada  ilmu-ilmu  alam  dan  mazhab  Baden  yang memusatkan  perhatian  pada  masalah  pembedaan  ilmu (wissenschaft) dalam Naturwissenschaften  dan Geisteswissenschaften  (Kulturwissenschaften) dengan memberikan perhatian utama Geisteswissenschaften . Mazhab Marburg menitikberatkan kesatuan logis dari pemikiran.
Filsafat  adalah  analisis  logis  tentang  syarat-syarat  bagi  hal  mengetahui  dan  hal menghendaki.  Bentuk  ideal  dari  ilmu  pengetahuan  diberikan  oleh  ilmu-ilmu  alam,  hal mengetahui  bukanlah  potret  dari  kenyataan  yang  ada  di  luar  pengetahuan,  melainkan hal  mengetahui  sendiri  adalah  kenyataan,  Kenyataan  adalah  kesatuan  logis  dari hubungan-hubungan.  Kebenaran  adalah  kesesuaian  dengan  kategori-kategori  yang ditentukan  oleh  bentuk  formal  secara  murni  yakni  oleh  kewajiban.  Mazhab  Marburg memberikan  perhatian  yang  besar  pada  ilmu  hukum  dan  mazhab  ini  berusaha  untuk menerapkan  interpretasi  logis-formal  dari  ilmu  alam  pada  ilmu  hukum,  atas  dasar  ini Hans  Kelsen  mengembangkan  filsafat  hukumnya.  Mazhab  Baden  menitik  beratkan berbagai  bentuk  penampilan  kenyataan  sehingganya  tidak  terdapat  satu  pola mengetahui yang berlaku umum. Mazhab ini membedakan tiga bidang dari hal ada yakni kenyataan  yang  dapat  diamati,  pemikiran  dan  nilai-nilai.  Pemikiran  tentang  hal  yang dapat  diamati  memunculkan  ilmu-ilmu  alam (Naturwissenschaften) yang mengembangkan  hukum-hukum  yang  berlaku  umum  yang  tidak  hanya  berlaku  bagi alam  juga  bagi  pengamat.  Sebaliknya Geisteswissenschaften bukan  mengembangkan hukum-hukum yang berlaku umum, melainkan melukiskan peristiwa-peristiwa konkrit (Sidharta, 1989).
Kaum Neo-kantianisme mengembangkan filsafatnya dengan mendasarkan diri atas teori pengetahuan (epistemology) dari Kant dengan tidak secara dogmatis tetapi secara kritis- kreatif.
Hans  kelsen  merupakan  penganut  Neo  Kantianisme.  Filsafat  Kant  membagi  rasio menjadi 3 yaitu (Seleng, 2009):
Ø Pemikiran ( thinking ) Þ melahirkan pengetahuan Ø Keinginan ( volition ) Þ melahirkan etika Ø Perasaan ( feeling ) Þ melahirkan perasaan
Filsafat Kant merupakan filsafat hukum berdasarkan pada fungsi kedua sedangkan Neo Kantianisme  berdasarkan  pada  pemikiran  pertama,  maka  teori  hukum  itu  bersifat ilmiah. Filsafat Kant bermaksud untuk memeriksa kesahihan pengetahuan secara kritis, tidak dengan pengujian empiris melainkan dengan asas-asas a priori dalam diri subjek (Pengetahuan  manusia  dalam  dua  jenis,  yang  pertama  disebut  pengetahuan a  priori yaitu  pengetahuan  yang  tidak  bergantung  pada  pengalaman,  karena  itu  mendahului pengalaman.  Yang  kedua  disebut  pengetahuan a  posteriori yaitu  pengetahuan  yang bertumpu  pada  pengalaman  yang  disebut  juga  pengetahuan  yang  bersifat  sintesis). Maka  filsafat  Kant  disebut  sebagai  filsafat  transendentalisme.  Transeden  artinya menyeberang. Dengan ini mau dikatakan yang mau diuji melampaui atau menyeberangi objek pengetahuan itu sendiri secara berkebalikan. Itulah si subjek itu sendiri. Filsafat Kant  juga  disebut  kritisisme  karena  mencoba  menguji  ukuran-ukuran  yang  digunakan untuk  menghasilkan  pengetahuan  yaitu  rasio,  juga  disebut  sebagai  proseduralisme,
karena prosedur pemeriksaan sangat di pentingkan dibandingkan isi dari pengetahuan itu sendiri (Cahyadi & Manullang, 2007).
Tesis-tesis pokok neo-kantianisme (Sidharta;1989) :
Ø Memusatkan  perhatian  pada  masalah  kebenaran  menurut  ilmu.  Kebenaran  tidak ditentukan  oleh  “hal  ada”,  yang  diartikan  dengan  sesuatu  itu  benar  adalah  bahwa susuatu itu “berlaku”, yang benar itu adalah yang bersifat “berlaku”;
Ø Hal benar atau hal berlaku itu diungkapkan dalam keputusan;
Ø Berfikir  adalah  menalar  berdasarkan  logika,  berfikir  ilmu  berfikir  berdasarkan metode.  Berfikir  objektif  berarti  berfikir  yang  memenuhi  syarat-syarat  logis  bagi pengetahuan;
Ø Subjektivitas adalah keseluruhan asas formal atau asas bentuk a priori;
Ø Landasan  kebenaran,  objektivitas  dan  kepastian  ilmu  bukan  berkaitan  dengan  isi, melainkan dengan bentuk-bentuk yang dapat ditinjau terlepas dari masalah isi yang tergandung di dalamnya;
Ø Masalah  kebenaran  dan  keberlakuan  dari  keputusan  tidak  dapat  dijabarkan  dari hubungan-hubungan  dan  teraturnya  peristiwa-peristiwa  atau  proses-proses tertentu dalam kesadaran;
Ø Roh  atau  kesadaran  yang  berfikir  ada  mendahului  wujud.  Wujud,  kenyataan, kebenaran, atau objektivitas wujud hanya dapat dibicarakan dengan bertumpu ada pikiran  (keputusan).  Dunia  sebagai  objektivitas  adalah  suatu  sintesis  yang  baru terbentuk dalam keputusan sebagai hasil dari kesdaran yang memutuskannya;
Ø Das ding an sich dari Kant bukan lagi hal yang tidak dapat diketahui, melainkan hal yang  belum  diketahui. Das  ding  an  sich dipandang  bukan  lagi  sebagai  benda, malainkan hal yang berfungsi pengertian-batas;
Ø Metode  yang  harus  digunakan  adalah  metode  transendental,  yang  harus menjelaskan  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  syarat  mutlak  untuk memungkinkan  terjadinya  pengalaman.  Syarat-syarat  logika  adalah  syarat-syarat formal yang bersifat a priori;
Landasan Epistemologi Dan Filsafat Ilmu Hukum Hans Kelsen
a.  Landasan Epistemologi
Berdasarkan pengaruh ajaran Neo-Kantianisme, khususnya mazhab Marburg, Hans Kelsen  mengembangkan  filsafat  hukumnya  dengan  bertolak  pada  tesis-tesis epistemologi sebagai berikut (Sidharta, 1989) :
1. Keyakinan  bahwa  cara  pendekatan (mode  of  approach) menentukan pengetahuan  dan  struktur  sistem  ilmiah.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai kesatuan  intelektual  dan  ketepatan  ilmu,  perlu  dilakukan  usaha  untuk memisahkan  berbagai  cara  pendekatan  yang  satu  dari  yang  lainnya,  dan membangun tiap ilmu sebagai suatu sistem yang utuh secara metodis;
2. Ilmu  harus  berusaha  dengan  analisis  konsep-konsep  secara  eksak  untuk menyaring  unsur-unsur  esensial  dan  merumuskannya  ke  dalam  generalisasi- generalisasi secara formal;
3. Salah satu aspek dari setiap ilmu adalah masalah hubungan dengan kenyataan yang harus dipandang sebagai suatu jawaban terhadap suatu cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
b.  Landasan Filsafat Ilmu Hukum Hans Kelsen
Dengan  bertumpu  pada  landasan  epistemologi  di  atas,  Hans  Kelsen mengembangkan teori murni tentang hukum dengan bertolak dari postulat-postulat sebagai berikut (Sidharta;1989) :
1. Ilmu itu bebas nilai ( value free atau value neutral ). Tugas ilmu adalah merekam dan  memaparkan  apa  yang  secara  aktual  ada  tanpa  mengevaluasi  apa  yang ditemukannya. Asas ini berlaku juga untuk ilmu-ilmu yang objeknya berisi hal- hal yang tidak netral-nilai, misalnya pada objek ilmu hukum yang jelas memuat keharusan  penilaian.  Justru  disisni,  studi  ilmiah  terhadap  hukum  harus memandang hukum sebagaimana ia secara aktual ada, dan membedakan tugas kognitif  ilmu  hukum  yang  murni  dan  evaluasi  terhadap  hukum.  Secara metodologis  hal  ini  mengimplikasikan  pemisahan  secara  tajam  antara  analisis de  lege  lata dan  analisis de  lege  ferenda .  Bagi  Kelsen,  ilmu  hukum  harus membatasi diri hanya pada analisis de lege lata (ius constitutum) ;
2. Setiap  ilmu  secara  metodis  harus  mewujudkan  suatu  keseluruhan  (kesatuan) yang  utuh.  Ini  mengimplikasikan  bahwa  objek  ilmu  pertama-tama  ditentukan oleh  metodenya  oleh  cara  mengobservasi  dan  memahami.  Disini  tampak  jelas Neo-Kantiannya.  Ini  berarti  bahwa  ilmu  dapat  melukiskan  objek-objek sebagaimana mereka mungkin ada di dalam dan bagi dirinya sendiri (das ding an sich), tetapi objek dari sistem ilmiah itu dibentuk oleh perspektif (kerangka pandang)  dan  perspektif  itu  sendiri  ditentukan  oleh  pernyataan  dari masalahnya  dan  cara  pedekatannya.  Dengan  demikian  ilmu  adalah  suatu kesaluruhan  yang  tertata,  suatu  sistem  kognisi  yang  menjawab  suatu  masalah yang diungkapkan dengan cara tertentu;
3. Agar  dapat  mewujudkan  ilmu  sebagai  kesatuan  yang  utuh,  maka  metode  yang digunakan  harus  bersifat  tunggal.  Jadi,  sinkretisme  metode-logis  secara fundamental harus ditolak karena mengaburkan batas-batas alamiah dari objek studi ilmu yang bersangkutan;
Bertolak  dari  postulat-postulat  di  atas,  Hans  Kelsen  sampai  pada  konsepsi  ilmu hukum dan teori hukum sebagai berikut (Sidharta;1989):
1. Ilmu hukum adalah suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif (normological  apprehension  of  the  meaning  of  positive  law). Sebagai  demikian, maka ilmu hukum semata-mata hanya mempelajari norma-norma. Ilmu hukum adalah  ilmu  kognitif  yang  murni  tentang  hukum,  yang  hanya  mempelajari hukum  positif.  Oleh  karena  itu,  ilmu  hukum  tidak  mempermasalahkan de  lege ferenda, teori tentang alasan bagi hukum, dan baik-buruknya isi hukum positif;
2. Teori  hukum (legal  theory) adalah  teori  umum  tentang  hukum  positif  yang menggunakan  metode  pemahaman  juristik  yang  khas  secara  murni.  Metode juristik  adalah  suatu  cara  untuk  memandang  hukum  sebagai  penentuan normative  dari  suatu  pertanggungjawaban  yang  dapat  digambarkan  dengan skema  umum  tentang  perkaitan  normatif  antara  kondisi-kondisi  dan konsekuensi-konsekuensi  dari  perilaku  yang  benar  dan  yang  salah.  Metode juristik  yang  demikian  dapat  menjamin  suatu  pandangan  yang  utuh (unitary view) tentang objek studinya. Metode juristik ini harus bebas dari percampuran dengan  pendekatan-pendekatan  psikologis,  sosiologis,  politikologis  dan  etis (konsekuensi dari penolakan terhadap sinkretisme metodologis);

## B.  Pokok-Pokok  Pikiran  Hans  Kelsen  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Hukum Indonesia
Jika dilihat dari karya-karya yang dibuat oleh Hans Kelsen misalnya The Pure Theory of Law,  General  Theory  of  Law  And  State dan  lain  sebagainya,  seringkali  disebut  dengan Mazhab Wina (Darmodiharjo & Shidarta, 1996) .
Hans  Kelsen  menyebut  ajarannya Reine  Rechtslehre sebagai  ajaran  umum  tentang hukum  ( Algameine  Rechtslehre ).  Teori  hukum  murni  untuk  pertama  kalinya dikemukakan  pada  tahun  1911  oleh  Hans  Kelsen  seorang  Juris  Austro-Amerika. Pemikiran  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  secara  umum  meliputi  masalah  teori hukum,  Negara  dan  hukum  internasional,  ketiga  masalah  itu  dikembangkan berdasarkan  logika  hukum  secara  formal.  Logika  hukum  secara  formal  ini  menjadi karakteristik  ajaran  Neo-kantianisme  yang  kemudian  berkembang  menjadi  aliran strukturalisme.  Teori  umum  tentang  hukum  yang  dikembangkan  oleh  Kelsen  meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatics) yang melihat perbuatan yang diatur oleh  hukum,  dan  aspek  dinamis (nomodinamic) yang  melihat  hukum  yang  mengatur perbuatan tertentu (Ashiddiqie & Safa’at, 2006).
Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut (Friedman, 1993) :
1. Tujuan  teori  hukum,  seperti  tiap  ilmu  pengetahuan,  adalah  untuk  mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  mengenai  hukum  yang  berlaku,  bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori  hukum  sebagai  teori  tentang  norma-norma,  tidak  ada  hubungannya  dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara  yang  khusus.  Hubungan  antara  teori  hukum  dengan  sistem  yang  khas  dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata;
Bagi  Hans  Kelsen  hukum  adalah  kumpulan  kaidah  yang  memaksa  yang  harus dibersihkan  dari  unsur-unsur  sosiologis  dan  etis,  hukum  sebagai das  Sollen (Sollenkategorie) dan bukan das Sein (Seinkategorie) . Hans Kelsen menyebut ajarannya Reine Rechtslehre sebagai ajaran umum tentang hukum ( Algameine Rechtslehre ). Tugas ajaran ini:
1. Menentukan  metode  khusus  dalam  mempelajari  dan  mengetahui  dasar-dasar fundamental dari segala macam hukum yang tidak terikat pada suatu sistem hukum negara tertentu dan mengkaji pengertian umum yang merupakan dasar dari hukum;
2. Berusaha mencari dan menemukan pengertian tentang segala yang hakiki dan perlu untuk hukum, oleh karena itu, harus mengenyampingkan segala sesuatu yang dapat berubah atau yang keberadaannya secara kebetulan;
3. Berusaha mencari pengetahuan tentang hukum secara ilmiah yang tidak dicampuri oleh masalah; politik, kesusilaan, sejarah, keadilan, keinginan;
Hal-hal penting dari Reine Rechtslehre :
1. Tujuan teori hukum yaitu mengetahui secara sistimatika segala sesuatu yang acak- acakan dan menyederhanakan hal-hal tersebut sebagai satu kesatuan;

## 143 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
2. Teori  hukum  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  bukan  satu  kemauan,  artinya teori  hukum  merupakan  pengetahuan  tentang  hukum  yang  berlaku  bukan pengetahuan bagaimana hukum seharusnya;
3. Teori  hukum  merupakan  suatu  ilmu  normatif,  bukan  suatu  ilmu  kealaman  yang didasarkan pada asas causalitas (toerekening);
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak berurusan dengan ketetapan hukum;
5. Teori  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  formal,  satu  teori  mengenai  caranya mengatur isi hukum yang berubah-ubah dengan cara khusus;
6. Hubungan antara teori hukum dengan satu sistim hukum positif adalah hubungan antara hukum yang mungkin dengan hukum yang berlaku
Ajaran Reine Rechtslehre melahirkan tiga konsep, yaitu:
1. Ajaran stufenbautheory Stufen  theorie/stufenbautheory ,  pertama  diperkenalkan  oleh  murid  Hans  Kelsen “Adolf Merkel” menurut teori ini; Peraturan-peraturan hukum positif disusun seara pyramidal  (bertingkat-tingkat)  dari  atas;  yaitu grundnorm –secara  bertingkat- tingkat  kebawah  kepada  suatu  norma-norma  hukum  secara  konkret. Grundnorm merupakan  norma  yang  masih  abstrak  dan  semakin  ke  bawah  semakin  konkret dalam  proses  itu,  apa  semula  berupa  sesuatu  yang  seharusnya,  berubah  menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan. Dasar kepatuhan terhadap hukum bukan karena ia  dibuat  oleh  penguasa,  tetapi  karena  ia  berasal  dari  groundnorm  tersebut. Groundnorm sebagai  norma  tertinggi (the  supreme  law) sebagai lex  superior bagi penyusunan  perundang-undangan.  Untuk  mempositifkan,  dibentuk  badan-badan pembuatan hukum;
2. Pure theory of law , teori hukum bebas dari anasir-anasir hukum, hukum tampil apa adanya yaitu peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara;
3. Grundnorm , merupakan dasar untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu  tatanan  sistem  hukum  tertentu. Grundnorm sebagai  dasar  legalitas  hukum positif,  misalnya  Undang-Undang  Dasar,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah sampai  kepada  peraturan  hakim  norma  tersebut  diindividualisir  (dipergunakan untuk satu hubungan tertentu dan dapat dilaksanakan);
Pendekatan yang dilakukan oleh Hans Kelsen terhadap hukum disebut the pure theory of law, mendapatkan  tempat  tersendiri  karena  berbeda  dengan  dua  kutub  pendekatan yang  berbeda  antara  mazhab  hukum  alam  dengan  positivisme  empiris.  Beberapa  ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya (Ashiddiqie & Safa’at, 2006).
Empirisme  hukum  melihat  hukum  dapat  direduksi  sebagai  fakta  sosial.  Sedangkan Kelsen  berpendapat  bahwa  interpretasi  hukum  berhubungan  dengan  norma  yang  non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain  berbeda  dengan  mazhab  hukum  alam,  Kelsen  berpendapat  bahwa  hukum  tidak dibatasi oleh pertimbangan moral.
Pada hakikatnya hukum adalah norma yang mewajibkan, suatu kewajiban yuridis yang menyatakan  suatu  keharusan,  hukum  harus  ditaati,  sebab  tidak  mentaatinya  akan dihukum,  maka  kewajiban  yuridis  muncul  bersama  kaidah-kaidah  hukum  berupa ancaman  dari  luar,  tanpa  adanya  hubungan  dengan  pribadi  orang,  dengan  dasar keberlakuan  hukum  adalah  undang-undang  tertulis (written  law) yang  tidak  lain  dari pada suatu fakta. Jadi pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya yakni
sebagai  “peraturan  yang  berlaku  secara  yuridis”,  inilah  hukum  dalam  arti  yang  benar, hukum yang murni (das reine recht) (Theo Huijbers, (tanpa tahun):47).
Dalam bukunya General Theory of Law and State (1945) Kelsen mengemukakan bahwa (Sjariffudin, 2003):
“Hukum atau tatanan hukum (legal order) adalah suatu system kaidah hukum (a system of  legal  norms). Pertanyaan  pertama  yang  harus  kita  jawab,  dengan  demikian  adalah  : Apakah  yang  membentuk  suatu  kesatuan (unity) dari  keberanekaragaman  kaidah- kaidah  hukum  itu?,  Mengapa  suatu  kaidah  hukum  tertentu  termasuk  dalam  suatu tatanan  hukum  tertentu?,  Sejumlah  besar  kaidah,  membentuk  suatu  kesatuan,  satu sistem,  satu  tatanan,  tatkala  keabsahan  berlakunya  dapat  ditelusuri  hingga  tiba  pada sumbernya yang terakhir dalam sebuah kaidah tunggal (final source in a single norm)” Ajaran  Kelsen  merupakan  sebuah  teori  mengenai  hukum  positif  yang  secara  eksklusif dikaitkan dengan definisi yang akurat mengenai pokok materinya. Hal ini menghasilkan jawaban  atas  pertanyaan  “apakah  hukum  itu.?” (what  is  the  law?), bukan  suatu  upaya untuk menjawab pertanyaan: “bagaimanakah seharusnya hukum itu?” (what ought the law to be.?). Hal ini menurut Kelsen adalah ilmu (science), bukan politik hukum. Sasaran yang  dituju  oleh  Kelsen  adalah  analisis  structural  terhadap  hukum  positif,  analisis tersebut dimaksudkan untuk membebaskannya dari semua pertimbangan etis ataupun politis terhadap nilai-nilai. Analisis tersebut dikatakan positif karena hanya menyangkut hukum  sebagaimana  adanya (law  as  it  is) semata-mata.  Tidak  diperhatikannya  hal-hal yang menyangkut ideologi, moral dan lain sebagainya. Analisis tersebut dikatakan pula realistis, karena analisis tersebut menyingkirkan semua ilusi mengenai hakikat (nature) yang  membuat  kajian  hukum  pada  masa  lampau  bersifat  tidak  produktif.  Analisis tersebut dikatakan pula “murni” atau “pure”, karena teori yang dihasilkan itu bebas dari unsur-unsur  (dalam  hal  ini  nilai-nilai)  yang  telah  mencemari  metode-metode  kajian hukum.  Metodologi  yang  diperlukan  guna  merumuskan  dan  memaparkan  teori  adalah yang  bebas  nilai (value-free) ,  tidak  berkaitan  dengan  ideologi  dan  harus  sistematis (Sjariffudin, 2003) .
Pertanyaan  kemudian  muncul,  mengapa  hukum  harus  dipatuhi  dan  apakah  alasan validitas hukum? Hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional difahami sebagai  hukum  positif.  Dengan  kata  “validitas”,  gagasan  bahwa  ia  harus  dipatuhi  oleh orang-orang yang perilakunya diatur olehnya-difahami sebagai kekuatan yang melakat pada  hukum.  Hukum  positif  dipandang  demikian  karena  telah  dipresumsikan  oleh sebuah  teori  hukum  positif,  ia  merupakan  karakter  esensial  dari  hukum  positif.  Maka subyektifitas dari perbuatan-perbuatan yang telah membuat terciptanya norma-norma (ketentuan,  perintah)  hukum  positif,  memang  diperlukan,  bahwa  ketentuan  ini  harus dipatuhi (Kelsen, 2009).
Bagi teori hukum murni Hans Kelsen, dalam mendefinisikan hukum sebagai ketentuan koersif,  memandang  hukum  sebagai  sebuah  tehnik  sosial  yang  spesifik,  teknik  ini dikarakterisasikan  oleh  fakta  bahwa  ketentuan  sosial,  yang  diistilahkan  sebagai “hukum”  mencoba  mewujudkan  perilaku  tertentu  dari  manusia,  yang  dipandang  oleh pembuat  hukum  sebagai  perilaku  yang  diharapkan,  dengan  menyediakan  tindakan- tindakan koersif sebagai sanksi jika terjadi perilaku yang sebaliknya (Kelsen, 2009).
Pendapat  Hans  Kelsen  di  atas  tentang  pentingnya  unsur  sanksi  pada  hukum  positif relevan  dengan  teori Psychologische  zwang dalam  hukum  pidana  oleh  Feurbach,  yang
145 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
secara kauntsmatig menimbulkan contra  motif yang  menahan  nafsu  manusia  untuk melakukan kejahatan (Abidin, 1996).
The pure theory of law menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan  keadilan  transendental  dengan  mengeluarkannya  dari  lingkup  kajian  hukum. Hukum bukanlah manifestasi dari otoritas super-human , tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia. The pure theory of law menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta yuridis , tetapi melalui suatu hipotesis yuridis,  yaitu  melalui  suatu  norma  dasar  yang  dibangun  berdasarkan  analisis  logis berdasarkan  cara  berfikir yuristik  actual . The  pure  theory  of  law, berbeda  dengan analytical jurisprudence dalam hal the pure theory of law lebih konsisten menggunakan metodenya  terkait  dengan  masalah  konsep-konsep  dasar,  norma  hukum,  hak  hukum, kewajiban  hukum  dan  hubungan  antara  Negara  dengan  hukum (Ashiddiqie  &  Safa’at, 2006).
Namun  demikian,  terdapat  persamaan  antara Analytical  jurisprudence dari  Austin  dan Reine  Rechtslehre dari  Kelsen,  sehingganya  keduanya  dimasukkan  dalam  aliran positivisme hukum, yaitu sebagai berikut :
1. Keduanya ingin memisahkan hukum dari unsur non hukum;
2. Keduanya  mendasarkan  analisisnya  pada  analisis  formal  dan  hanya  mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum;
3. Keduanya memandang esensi hukum apa adanya;
4. Keduanya menitikberatkan perhatiannya terhadap struktur dan fungsi Negara;
Pemikiran  Hans  Kelsen  di  atas,  banyak  memberikan  pengaruh  terhadap  sistem  dan pembentukan hukum berbagai Negara, khususnya Negara-nagara yang menganut sistem Eropa  continental,  termasuk  pula  Negara  Indonesia.  Dalam  ilmu  hukum  khususnya dalam  ilmu  perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) masalah  hirarkhi perundang-undangan, mendapat pengaruh dari pemikiran yang dikemukakan oleh Hans Kelsen  dalam  teorinya Stufen  theory (teori  mengenai  jenjang  norma  hukum).  Hans Kelsen  berpendapat  bahwa  norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis dalam  suatu  hirarkhi  tata  susunan,  dimana  suatu  norma  yang  lebih  rendah  berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan fiktif  yaitu  norma  dasar (Grundnorm) .  Menurut  Hans  Nawiasky,  bahwa  sesuai  dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang,  dimana  norma  yang  di  bawah  berlaku,  berdasar  dan  bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian pula norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan  bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  sampai  pada  suatu  norma  yang tertinggi yang disebut norma dasar, namun Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok,  yang  mana  disebutkan  sebagai  berikut  (Maria  Farida Indrati;1996:25) :
Kelompok I      : Staatfundamentalnorm (norma fndamental negara) Kelompok II     : Staatgrundgesetz ( aturan dasar/pokok negara) Kelompok III    : Formell Gesetz (undang-undang “formal”)
Kelompok IV  : Verordnung dan Autonome  satzung (aturan  pelaksana  dan  aturan otonom)
Pengaruh  pemikiran  Hans  Kelsen  dalam  sistem  dan  hirarkhi  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  dirumuskan  dalam Pasal  7  tentang  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  yang  dirumuskan sebagai berikut:
(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
c.   Peraturan Pemerintah;
d.   Peraturan Presiden;
e.   Peraturan Daerah.
(2)  Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan  daerah  provinsi  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
c. Peraturan  Desa/peraturan  yang  setingkat,  dibuat  oleh  badan  perwakilan  desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembuatan  Peraturan  Desa/Peraturan yang  setingkat  diatur  dengan  Peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.
(4)  Jenis  Peraturan  Perundang-Undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-udangan yang lebih tinggi.
(5)  Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  sesuai  dengan  hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Selain  itu,  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (4)  dirumuskan  sebagai  berikut  :  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau atas undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Dengan  demikian  pengaruh  pemikiran  Hans  Kelsen  khususnya  mengenai  Stufenbau theorynya  sangat  berpengaruh  bagi  pembentukan  dan  hirarkhi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  sebagai  hukum  positif  nasional.  Bentuk hirarkhi  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  berhubungan  dengan  prinsip “lex superiory derogate legi inferiory” , yakni “ketentuan norma hukum dibawah tidak boleh bertentangan  dengan  norma  hukum  di  atasnya”,  jadi  norma  hukum  yang  berada dibawah  merupakan stufenweise  konkretisierung “sebagai  wujud  konkretisasi  dari norma hukum yang berada diatasnya”.

## C.  Kritik terhadap Teori Hukum Hans Kelsen
Dalam konteks landasan keilmuan, meskipun terdapat banyak perbedaan antara ilmu- ilmu alam dan ilmu hukum, tetapi sebagai sesame ilmu keduanya memiliki persamaan, yaitu harus mampu mengungkap keseluruhan realitas yang berbeda disekitar objeknya. Tak boleh ada realitas yang dimarginalkan apalagi dihilangkan sama sekali. Perubahan konsep  Newton  ke  konsep  kuantum  dalam  bidang  ilmu-ilmu  alam  (fisika)  dengan perubahan  konsep  positivisme  ke  konsep  kajian  empiris  dibidang  hukum,  mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, dan lain sebaginya yang merupakan kajian hukum empiris. Seperti diketahui bahwa landasan keilmuan teori hukum positivisme termasuk Hans Kelsen, dipengaruhi oleh teori newton yang melihat segalanya sebagai keteraturan yang  berhubungan  secara  mekanistik,  dengan  kata  lain  teori  newton  bersifat  linear, matematis, dan deterministic.
Teori  newton  mengabaikan  kenyataan  dalam  alam  yang  menyimpang  dari  teorinya, demi menjaga kebenaran teori tersebut menganggap bahwa fenomena yang ada di ala mini  yang  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  tubuh “grand  theory” nya  itu,  dianggap sebagai  penyimpangan  yang  harus  diabaikan.  Teori  newton  telah  gagal  menjelaskan fenomena  cahaya,  akibatnya,  era  newton  lantas  digantikan  oleh  teori  kuantum  yang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Teori newton selaras dengan “legal positivism” yang  melihat  hukum  sebagai  keteraturan  semata,  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang logis,  hukum  sebagai  bangunan  yang  sistematis  sebagaimana  menurut  Hans  Kelsen. Pemikiran  Kelsen  tersebut  yang  termasuk  dalam  aliran  positivisme  hukum  telah mereduksi  hukum  yang  dalam  kenyataannya  sebagai  pranata  pengaturan  yang kompleks,  menjadi  sesuatu  yang  sederhana,  apa  adanya,  linear,  mekanis,  hukum  tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi (Ali, 1998). Pandangan positivisme tidak dapat menjelaskan realitas sosial yang sebenarnya, apalagi menemukan solusi terhadap fenomena “kekacauan” (chaos), seperti yang dikemukakan oleh “the  disorder  theory  of  law” dari  Charles  Stamford,  yang  memandang  hukum tidaklah  merupakan  bangunan  yang  penuh  dengan  keteraturan  yang  logis-rasional, melainkan  sebaliknya  suatu  yang  bersifat melee (cair, fluid ).  Charles  Stamford menggunaan  istilah social  melee dan legal  melee, dimana “melee” diartikan  sebagai keadaan yang cair (fluid), sehingga tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Menurut Stamford, hubungan antara manusia itu bersifat “melee”, baik dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupan hukumnya. Hukum dibangun dari hubungan  antara  manusia  yang “melee” tadi,  yaitu  hubungan  sosial  antara  individu dengan  keseluruhan  variasi  dan  kompleksitasnya.  Kondisi  tersebut  cenderung  ke  arah yang  sifatnya  asimetris.  Jadi  hukum  tunduk  pada  kekuatan-kekuatan  sentripetal  yang menciptakan  suatu  pranata  yang  terorganisisr,  tetapi  bersamaan  juga  tunduk  pada kekuatan-kekuatan  sentrifugal  yang  menciptakan  ketidakteraturan “disorder”, kekacauan “chaos” dan  konflik.  Bagi  Stamford  skema  dan  hubungan  hukum  yang dirumuskan  secara  eksplisit  dalam  perundang-undangan,  tidak  menghilangkan  sifat “melee” di belakangnya, sebab di belakang hukum positif itu senantiasa terjadi interaksi antara  manusia,  yang  lebih  menentukan  ketimbang  undang-undang  tentang  apa  yang akan terjadi dengan peraturan perundang-undangan itu (Ali, 1998).
Seperti  halnya  teori  hukum  lainnya,  teori  hukum  Hans  Kelsen  tidak  terepas  dari berbagai  keberatan  maupun  kritik,  baik  yang  berasal  dari  aliran  hukum  sebelumnya, yaitu  hukum  alam  dan  positivisme  empris,  maupun  dari  berbagai  aliran  hukum  yang berkembang belakangan. Kritik terhadap teori hukum yang dikemukakan Hans Kelsen
pada  umumnya  antara  lain  terkait  dengan  metode  formal  yang  digunakan  dalam the pure  theory  of  law dan  konsep  hukum  sebagai  perintah  yang  memaksa (coercive instrument).
Salah satu kritikan dikemukakan oleh Hari Chand khususnya mengenai the pure theory of law , menurut Chand, konsep norma dasar yang dikemukakan oleh Kelsen tidak jelas, yang  disebut  sebagai  norma  dasar  tersebut  bukan  merupakan  hukum  positif  tetapi merupakan  presuposisi  pengetahuan  yuridis,  atau  sesuatu  yang meta-legal tetapi memiliki  suatu  fungsi  hukum.  Sulit  untuk  melihat  konstribusi the  pure  theory  of  law terhadap  suatu  sistem  dengan  mengasumsikan  hukum  berasal  dari  norma  dasar  yang tidak  dapat  ditemukan.  Norma  dasar  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen  tidak  lebih  dari suatu presuposisi moral yang memerintahkan kepatuhan (Ashiddiqie & Safa’at, 2006).
Begitupula  masalah  interpretasi  terhadap  hukum,  bagi  Hans  Kelsen  yang  beraliran positivisme  hukum,  masalah  interpretasi  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  harus ditolak dalam penerapan hukum, sebab hukum tampil apa adanya secara formal sebagai perintah  penguasa (command  by  souvereign), karena  hukum  merupakan  suatu  sistem yang tertutup dari faktor-faktor soisal di luar hukum, sehingganya apa yang telah diatur oleh hukum dalam wujud written law merupakan suatu hal yang mutlak, dalam hal ini konsekuensi  diterimanya supremacy  legislasi menjadi  dasar  dari  adanya  keberlakuan hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  penguasa,  sehingganya  hakim  hanyalah  merupakan “bouche  de  la  loy” atau  “terompet  undang-undang”,  hal  tersebut  sesuai  pula  dengan pemahaman  Montesquieu  dengan  ajaran Trias  politica nya.  Padahal  hukum  merupakan suatu pranata sosial yang tidak bisa terlepas dari suatu realitas sosial, olehnya itu dalam hal  itu  penemuan  hukum  melalui  metode  interpretasi  dan  konstruksi  harus  dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum. Paul Scholten menyatakan:
“Het recht is er doch het moet worden govenden, in de vondst zit het nie uwe” (Hukum itu ada, tetapi ia harus ditemukan, dan dalam penemuan itulah terdapat yang baru).
Dalam penemuan hukum (recht vinding) tersebut, suatu peraturan perundang-undangan selalu memiliki dua makna yaitu (Efendi, Ali & Lolo, 1996) :
1. Litura legis , makna yang secara tegas tecantum dalam bunyi undang-undang
2. Sintentia  legis ,  makna  tersirat  bahkan  tersembunyi  yang  merupakan  maksud sesungguhnya dari pembuat undang-undang yang masih harus ditemukan;
Teori  Hans  Kelsen  tidak  mampuh  menjelaskan  kedua  makna  undang-undang  tersebut dalam hubungannya dengan realitas sosial. Apalagi misalnya dalam hukum pidana yang beralku  kodifikasi  hukum  dan  asas  legalitas,  sesungguhnya  dalam  suatu  pembentukan kodifikasi  hukum  perlu  memperhatikan  teori “die  logische  geschlosenheit  der rechtsordnung”, yang  menyatakan  bahwa  “  materi  hukum  dalam  undang-undang bukanlah  semata-mata  suatu  kesimpulan  peraturan  yang  sekecil-kecilnya  melainkan suatu  susunan  asas-asas  yang  organis  yang  didalamnya  terkandung  kekuatan  untuk tumbuh dan disesuaikan dengan keadaan baru” (Kansil, 1995).
Dalam hal itu, maka dibutuhkan suatu interpretasi hukum.  Menurut Satjipto Rahardjo, “membaca  hukum  berarti  menafsirkan  hukum”.  Memang  di  dunia  ini  ada  tradisi  yang berbeda-beda,  seperti common  law dan civil  law, dalam  tradisi civil  law hukum  adalah tertulis,  maka  sekalian  penalaran  hukum  akan  dikembalikan  kepada “a  finite-closed scheme of permissible justification” (William Twining), yang tidak lain adalah teks hukum tertulis  itu.  Apa  yang  merupakan  hukum  ditentukan  oleh  legislatif  dalam  bentuk

## 149 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
rumusan  yang  abstrak  untuk  kemudian  melalui  proses stufenweise  konkretisierung (konkretisasi  secara  bertingkat  kebawah,  Hans  Kelsen)  akhirnya  hukum  yang  semula abstrak menjadi konkrit. Dalam hal ini merupakan suatu penafsiran, pembuat peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  dari  Undang-Undang  Dasar  harus  membuat ketentuan-ketentuan  organik  untuk  mengkonkretkan  kaidah-kaidah  dalam  Undang- Undang  Dasar,  dalam  hal  ini  sebenaranya  telah  terjadi  penafsiran  terhadap  apa  yang dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Dasar.  Teks-teks  peraturan  perundang-undangan ditafsirkan  oleh  karena  ia  merupakan “a  finitive-closed  scheme  of  permissible justification” sedang  alam  dan  kehidupan  sosial  bukanlah  suatu “scheme” yang “finite closed”, melainkan terus berubah, bergerak secara dinamis. Jadi penafsiran itu mengalir secara  alami,  meminjam  kata-kata  Karl  Renner “works  out  what  is  socially  reasonable” dan  menurut  Satjipto  Rahardjo “working  out” itu,  tidak  lain  adalah  suatu  proses penafsiran juga (Rahardjo, 2005).
Begitu pula bagi pandangan kaum Realisme hukum yang menyatakan bahwa “the life of law  has  not  been  logic,  but  it  is  experience” yang  dirangkai  oleh  mantan  hakim  Agung Amerika Serikat, Olever Wendel Holmes (Simarmata, 2007). Bagi Roscoe Pound sebagai the  Founding  father  of  sociological  jurisprudence, pula  menyatakan “mari  kita  tidak menjadi  biarawan  hukum,  yang  hanya  menikmati  atmosfer  kemurnian  hukum  dengan memisahkan  hukum  dari  kehidupan  keseharian  dan  elemen  kemanusiaan”. Sedangkan Eugen Ehrlich menyatakan bahwa “the center of gravity of legal development lies not in legislation  nor  in  juristic  science,  nor  in  judicial  decision,  but  in  society  it  self” bahwa “pusat perkembangan hukum bukan pada lembaga legislative, bukan pada ilmu hukum dan  bukan  pula  pada  putusan  pengadilan  melainkan  pada  masyarakat  itu  sendiri, Ehrlich  adalah  murid  Carl  Von  Savigny,  penggagas  Mazhab  sejarah  hukum  pula menyatakan “des recht wird nicht gemacht, es it und wird met dem volke”, bahwa “hukum itu  tumbuh  bersama-sama  dengan  kekuatan  rakyat,  dan  pada  akhirnya  ia  mati  jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya” (Ali, 1998:).
Pemikiran Hans Kelsen yang pula memisahkan antara hukum dan moral mendapatkan kritik dari aliran hukum critical legal studies yang muncul pada tahun 1977 di Amerika Serikat  oleh  Roberto  M  Unger  dengan  menyatakan  mengembalikan  hukum  pada  akar moralitas dan religiusnya, yang pula mengkritik sistem hukum liberal yang didasarkan pada  fikiran  politik  liberal.  Dengan  demikian  relevan  dengan  pemikiran  hukum progresif  dari  Satjipto  Rahardjo  yang  mengandung  substansi  kritik  terhadap  aliran positivism  hukum.  Hukum  progresif  dimulai  dari  suatu  asumsi  dasar  bahwa  hukum adalah  untuk  manusia,  hukum  bukanlah  sebagai  institusi  yang  mutlak  dan  final, melainkan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk  mengabdi  kepada  manusia, secara  lebih  spesifik  hukum  progresif  dapat  disebut  sebagai  “hukum  yang  pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”. Hukum progresif pula memiliki kedekatan pada hukum alam  yang  terletak  pada  kepeduliannya  terhadap  hal-hal  yang  disebut  sebagai “meta- juridical”, yang  oleh  Hans  Kelsen  keberadaannya  ditolak  karena  tidak  rasional  dan formal,  sehingganya  bagi  hukum  progresif  pengkajian  terhadap  hal-hal  yang  disebut sebagai “meta-juridical” yang  mengutamakan “the  search  for  justice”, dimana didahulukan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar  daripada  memahami  hukum  dari sudut  “logika  dan  Peraturan”,  dan  menolak  pendapat  bahwa  ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan (state based). Dapat dikatakan pula bahwa hukum  progresif  merupakan  suatu  konsep  pemahaman  hukum  yang  memberikan pembebasan  dari  berbagai  pemikiran  hukum  yang  kapitalistik,  positivistik,  liberalistik dan  menindas,  dengan  meminjam  istilah  Nonet  dan  Selznick  bahwa  hukum  progresif
memiliki  tipe  responsif  yakni  hukum  yang  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “Hukum adalah suatu institusi yang  bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan membuat manusia bahagia” .
Sehingganya dalam praktiknya hukum barat yang formal legalistik banyak menemukan permasalahannya baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakkannya, salah satu permasalahannya  adalah  apa  yang  dikemukakan  oleh  William  Pizzi  mengenai “trial without  truth” (peradilan  tanpa  kebenaran),  konsekuensinya  hukum  dan  institusi hukum  hanya  melahirkan “formal  justice” (keadilan  formal/prosedural)  ketimbang “substantial justice” (keadilan yang substantif).
Sehingganya  persoalan  hukum  diperhadapkan  pada  presuposision  (perkiraan)  “kalah” atau  “menang”,  bukan  “berkeadilan”  atau  “kebenaran”  berdasarkan  prinsip “bilijkheid end rechtvardigheid” (keadilan dan kebenaran). Cara berhukum kita janganlah pendek, linier dan matematis, melainkan non-linier dan tidak seperti robot atau mesin. Sewaktu- waktu kita dapat melakukan “rule-breaking” demi mencapai keadilan yang tidak formal, melainkan  substansial.  Membaca  undang-undang  adalah  membaca  makna  atau  moral dari undang-undang tersebut. Menerapkan undang-undang secara ekstrem-tekstual dan menggunakan logika semata, hanya akan menciptakan keadilan formal, bukan keadilan substansial.  Sebab  hukum  (dalam  artian  Undang-Undang  atau written  law )  adalah hanyalah  secarik  kertas  yang  umum,  pasif  dan  abstrak,  maka  ditangan  penegak hukumlah hukum itu akan menjadi keadilan yang hidup, “law is reflect of culture of legal ellite”, (hukum  itu  direfleksikan  oleh  penegak  hukum  itu  sendiri).  Kebuntuan  dalam memahami  hukum  akan  menyebabkan  kebuntuan  mewujudkan  keadilan (Rahardjo, 2009).

## KESIMPULAN
Positivisme  hukum  memberikan  pengaruh  yang  cukup  significant  terhadap pembentukan  hukum  nasional  yang  secara  filosofis,  sosiologis  maupun  normatif  tentu pula  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum.  Pembacaan  hukum  harusnya  tidak  dilihat secara kaku, namun harus lebih difahami makna moral yang terkandung dalam hukum itu  yang  tentunya  baik  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaannya  diorientasikan  pada perlindungan dan kesejahteraan rakyat dimana tempat hukum itu diberlakukan, maka dengan  demikian  hukum  dalam  bentuk  tersebut  akan  lebih  bernilai  memanusiawikan manusia.

## DAFTAR BACAAN
Abidin, A. (1996), Hukum Pidana I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ali,  A.  (1998), Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
Ali,  A  2009, “Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence),  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence), Vol.1, Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group.
Ashiddiqie  J.  &  Safa’at,  M.A.  (2006),  “ Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum”, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
151 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
Beerling, R.F. (1961), Filsafat Dewasa Ini , Balai Pustaka, Jakarta.
Cahyadi A. & E. Manullang, F.E. (2007), Pengantar Ke Filsafat Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Darmodiharjo D. & Shidarta, (1996), Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Efendi, R., Ali A. & Lolo, A.P. (1996), Teori Hukum , Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
Ferraro,  A.  E.  (2002), “Book  Review-Kelsen’s  Highest  Moral  Ideal ,  Jerman  Law  Journal No.10.
Friedman,  W.  (1993),  “ Teori  &  Filsafat  Hukum:  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori  Hukum (Sususnan  I),  Judul  asli: Legal  Theory ,  Penerjemah:  Muhammad  Arifin,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Indrati, M.F. (1996), ” Ilmu Perundang-Undangan” , PT. Gramedia Pustaka Utama.
Irwansyah  (2009), Bahan  Ajar  Filsafat  Hukum,  Pascasarjana  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin , Makassar.
Kansil, C.S.T. (1995), Latihan Ujian Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.
Kelsen,  H.  (2009), Dasar-Dasar  Hukum  Normatif,  Prinsip-Prinsip  Teoretis  Untuk Mewujudkan  Keadilan  Dalam  Hukum  Dan  Politik ,  Diterjemahkan  oleh  Nurulita Yusron, dari karya hans Kelsen yang berjudul “What is Justice.?: Justice, Politic, And Law  In  The  Mirror  of  Science (University  Of  California  Press,  1957)  Nusa  Media, Jakarta.
Qamar,  N.,  &  Djanggih,  H.  (2017).  Peranan  Bahasa  Hukum  dalam  Perumusan  Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 337-347.
Rahardjo,  S.  (2009),  “ Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ”,  Genta Publishing, Yogyakarta.
Salman  O.  &  Susanto,  A.F.  (2008),  “ Teori  Hukum”,  Mengingat,  Mengumpulkan  Dan Membuka Kembali , PT. Refika Aditama, Bandung.
Seleng,  A.  (2009), Bahan  Ajar  Filsafat  Hukum,  Pascasarjana  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin , Makassar.
Sidharta, B.A. (1989), Teori Murni Tentang Hukum, Dalam Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya , CV. Remaja Karya, Bandung.
Simarmata,  R.  (2007),  “ The  Life  of  Law  Has  Not  Been  Logic”, Dalam “Wacana Pembaharuan  Hukum  Indonesia”, Perkumpulan  Untuk  Pembaharuan  Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
Sjariffudin,  A.  (2003), Kumpulan  Kuliah  Filsafat  Hukum, Program  Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
Stone, J. (1986), “ Legal System and Lawyers Reasoning”, Matiland Publication.
Suhelmi,  A.  (2001),  “ Pemikiran  Politik  Barat,  Kajian  Sejarah  Perkembangan  Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan”, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Susanto,  A.F.  (2005), “Semiotika  Hukum,  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju  Progresivitas Makna , PT. Refika Aditama, Bandung .