## Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## M Nurul Fajri
Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
mnurulfajri7@gmail.com

## A B S T R A K
Kebakaran  hutan  dan  lahan  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menjadi masalah  di  Indonesia.  Sayangnya  dari  tiga  jenis  undang-undang, yakni  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  dan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Panduan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Apalagi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan-kawasan yang telah diterbitkan izin  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  dan  lahan.  Sementara  itu
untuk  melakukan  penanggulangan  terhadap  bencana  kebakaran hutan  dan  lahan  serta  rehabilitasi,  negara  harus  mengeluarkan banyak  anggaran.  Dengan  demikian  perlu  untuk  membuat  suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu juga menjadi pintu masuk  bagi  pengembalian  kerugian  negara  akibat  kebakaran  hutan dan  lahan  serta  pemulihan  atau  rehabilitasi  terhadap  lingkungan hidup  yang  terpapar  secara  menyeluruh.  Salah  satunya  dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci : pembakaran, hutan, lahan

## A B S T R A C T

## /DQGDQGIRUHVW¿UHKDGEHHQDSHUSHWXDOSUREOHPLQ,QGRQHVLD
Unfortunately,  three  existing  Acts,  i.e.  Forestry  Act  (Law  No.  41 of  1999),  Plantation  Act  (Law  No.  18  of  2004),  and  Environmental Management Directives Act (Law No. 32 of 2009) failed to generate GHWHUUHQWHɣHFWVWRWKHFXOSULWVRIODQGDQGIRUHVW¿UH0RUHRYHUODQG and forest occurred in areas that have been issued permits to utilizing and managing of the forest and the land. At the same time, the State LVKHOGOLDEOHWRWKHUHVSRQVLELOLW\RIFRSLQJZLWKODQGDQGIRUHVW¿UH and  their  rehabilitations  and  such  responsibility  is  held  on  top  of  a ODUJHVXPRIWKHVWDWHEXGJHW&RQVHTXHQWO\LWLVVLJQL¿FDQWWRFUHDWH DEUHDNWKURXJKLQODZHQIRUFHPHQWWRJHQHUDWHGHWHUUHQWHɣHFWWRWKH FXOSULWVRIODQGDQGIRUHVW¿UHDVZHOODVPLOHVWRQHIRUWKHUHFRYHU\RI VWDWHORVVGXHWRODQGDQGIRUHVW¿UHDQGWKHUHFRYHU\RUUHKDELOLWDWLRQ towards  the  exposed  environment  holistically.  One  of  the  measures taken is the approach to the Corruption Eradication Act.
Keywords ¿UHIRUHVWODQG

## P E N D A H U L U A N
Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  merepresentasikan rakyat  semestinya  memberikan  jaminan  yang  tegas  terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang  layak  tersebut  salah  satunya  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap
orang yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Meskipun  telah  mendapatkan  jaminan  konstitusional  tersebut, namun  pada  tahun  2015,  lebih  dari  tiga  bulan  kabut  asap  melanda hampir  dua  pertiga  wilayah  Indonesia  akibat  kebakaran  lahan  dan hutan  yang  terjadi  di  sebagian  wilayah  Sumatera  dan  Kalimantan. Sudah lebih dari tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18 tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu (Media Indonesia, 8/10/2015).
Bencana  kabut  asap  telah  merusak  kualitas  udara  menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya. Akibat dari bencana kabut asap ini, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah negara Indonesia,  akan  tetapi  juga  dampak  tersebut  juga  dirasakan  oleh negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Tentulah permasalahan bencana kabut asap ini merupakan bencana yang  serius  sehingga  perlu  penanganan  yang  serius  juga  dalam hal  menghentikan  bencana  kabut  asab  serta  dalam  hal  penegakan hukumnya.
Menurut  data  yang  dirilis  oleh  Wahana  Lingkungan  Hidup (Walhi)  mengenai  kebakaran  hutan  dan  lahan  terjadi  dikawasan- kawasan  yang  telah  diberikan  izin  pengelolaan  atau  pamanfaatan kepada perusahaan-perusahaan.
Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera  Selatan,  Kalimantan  Barat,  dan  Kalimantan  Tengah. “Hasil  analisis  menunjukkan  mayoritas  titik  api  di  dalam  konsesi perusahaan.  Di  HTI  5.669  titik  api,  perkebunan  sawit  9.168,”  kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu. Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2) (www.mongabay. co.id, 6/10/2015).

## ,QIRJUD¿V
SUMBER: WALHI
Merujuk  kepada  data  yang  dirilis  oleh  Walhi  tersebut  tentu kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  dikawasan  yang  telah diterbitkan  izin  pemanfaatan  dan  pengelolaan  kepada  perusahaan adalah  kontra  produktif  dengan  tujuan  idealnya.  Sebab  Pasal  33 UUD  1945  membawa  semangat  mewujudkan  kesejahteraan  sosial dan khususnya pada ayat ke (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan sebagai rujukan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2004 tentang Perkebunan  (UU Perkebunan) dan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Panduan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Dengan  kata  lain  hutan  dan  lahan tidak hanya memiliki fungsi lingkungan hidup, namun juga memiliki fungsi ekonomi.
Perusahaan-perusahaan  yang  semestinya  memberikan  dampak positif bagi masyarakat dan negara, menjadi berubah menjadi aktor yang  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  merugikan masyarakat  dan  negara.  Selain  dampak-dampak  negatif  terhadap biodiversitas  dan  fungsi-fungsi  ekosistem  hutan,  kebakaran  hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah- masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan  terhadap  meningkatnya  suhu  permukaan  bumi  ( global warming ).
Secara  umum  diketahui  bahwa  kebakaran  hutan  sebagian  besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam  bentuk  usaha  pertanian  dan  kehutanan  (mulai  dari  skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan  hutan  tanaman  industri  /  HTI  serta  perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi  iklim  yang  ekstrem  seperti  musim  kemarau  yang  panjang ( Dicki Simorangkir, 2001:27) .
Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan  dan  lahan  sangatlah  diperlukan,  selain  untuk  memberikan efek  jera  bagi  pelaku  juga  untuk  mengganti  segala  kerugian  yang muncul  akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan.  UU  PPLH  mengenal tiga  mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencemaran dan  perusakan  lingkungan,  yakni  pendekatan  sanksi  administratif, pendekatan  sanksi  perdata  dan  pendekatan  sanksi  pidana.  Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU  Perkebunan  dan  juga  yang  paling  umum  dengan  UU  PPLH selain  terasa  tidak  memberikan  efek  jera  juga  tidak  memenuhi rasa  keadilan.  Untuk  lebih  lanjut  dalam  bagian  pembahasan  akan dibahas adalah bagaimana menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan secara hukum menggunakan pendekatan dari UU Kehutanan, UU  Perkebunan  dan  UU  PPLH.  Selain  itu  juga  menawarkan suatu  penegakan  hukum  baru  terkait  kebakaran  hutan  dan  lahan menggunakan  pendekatan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Pendekatan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran hutan  dan  lahan  dengan  menggunakan  UU  Tipikor  sangat  didasari atas bagaimana mendahulukan nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya bagaimana mensebandingkan  putusan  pidana  dengan  dampak  kerugian  yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

## P E M B A H A S A N
1. Menindak Pelaku Pembakaran Lahan Dan Hutan Secara Hukum Menggunakan Pendekatan Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 1 ayat (1) UU PPLH menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah  mahkluk  yang  paling  berkuasa  adalah  tidak  benar.  Faktor penentu  keberlangsungan  kehidupan  kita  tidaklah  di  tangan  kita, sehingga kehidupan kita sangat rentan ( vulnerable ) ( Niniek Suparni, 1994:8) .  Namun  manusia  merupakan  makhluk  hidup  yang  paling besar tanggunjawabnya untuk menjaga keberlangsungan terssebut.
Kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah  bukti  bahwa  manusia merupakan  aktor  paling  utama  menyumbang  kerusakan  bagi  alam yang  mengancam  keberlangsungan  kehidupan.  Meningkatnya kebutuhan  akibat  meningkatnya  jumlah  populasi  manusia  akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah  langkah  ekonomis  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakuknya
izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.
Batasan-batasan tersebut diberikan melalui peraturan perundan- undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan  risiko  terhadap  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup demi  terjaganya  keberlangsungan  kehidupan  dan  ekosistem.  Akan tetapi  fakta  tidak  dapat  dipungkiri  ketika  bencana  kabut  asab yang  melanda  Indonesia,  khususnya  pada  wilayah  Sumatera  dan Kalimantan  pada  tahun  2015  ini  disumbang  oleh  perusahaan- perusahaan  besar  dengan  Wilmar  Group  dan  PT  Sinarmas  sebagai penyumbang  tertinggi.    Dengan  kawasan  terpapar  bencana  kabut asap  yang  luas  hingga  malampaui  batas  negara  tentunya  butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran  lahan  dan  hutan.  Salah  satunya  dengan  melakukan penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan.
Sebagai  institusi  yang  berwenang,  kepolisian  telah  melakukan proses  hukum  terhadap  perorangan  dan  perusahan  pelaku pembakaran  hutan.  Dari  data  yang  dirilis  oleh  pihak  kepolisian menyatakan:
Polisi  telah  menetapkan  12  perusahaan  sebagai tersangka  dalam  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan. Hingga  Rabu  (7/10/2015)  kemarin,  berdasarkan  data bareskrim  Polri,  ada  223  tersangka  perorangan  dan perusahaan  dalam  kasus  tersebut.  Terakhir,  polisi menetapkan  dua  perusahaan  penanam  modal  asing sebagai tersangka. Dua perusahaan tersebut adalah PT Antang  Sawit  Perkasa  (PT  ASP)  dan  PT  Kayong  Agro Lestari  (PT  KAL).  Dua  korporasi  di  antaranya  adalah korporasi PMA (penanaman modal asing),”…. Kasus PT ASP  ditangani  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Tengah, sementara PT KAL oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Selain dua korporasi PMA itu, Kepolisian juga telah menetapkan  10  korporasi  lainnya  sebagai  tersangka. Adapun  tersangka  perorangan  berjumlah  211  orang. Penetapan  223  tersangka  perorangan  dan  korporasi itu berdasarkan 242 laporan polisi dengan jumlah area terbakar  seluas  42.676,  68    hektare.  Ia  menyebutkan, masih  ada  kasus  yang  dalam  tahap  penyelidikan  yaitu
sebanyak 24 kasus. Sementara, dari total LP yang sudah masuk  ke  penyidikan,  perkara  yang  sudah  dinyatakan P21 sebanyak 23 kasus dan yang sudah masuk ke tahap dua sebanyak 34,”… (www.kompas.com, 8/10/2015).
Tindakan  kepolisian  tersebut  setidaknya  telah  menunjukan adanya  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran hutan  dan  lahan.  Sebelumnya  telah  diumumkan  juga  oleh  Menteri Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Siti  Nurbaya  bahwa  beberapa perusahaan  telah  dicabut  izin  usahanya  dan  sebagian  juga  dicabut izin operasionalnya. Pertanyaan kemudian timbul instrumen hukum apa  yang  hendak  dipakai  dalam  menindak  pelaku  pembakaran hutan ketika terdapat tiga undang-undang yang mengatur? Kondisi ini  mirip  dengan  ajaran  utilitarinisme  Jeremy  Bentham  untuk melakukan  penegakan  hukum  dan  menciptakan  sebuah  keadilan yang  dikenal  dengan  istilah.  Bentham  (1879:3)  percaya  bahwa  asas kebahagiaanya  itu  berlaku  baik  bagi  tindakan-tindakan  individu maupun pemerintah, dan, jika diterapkan pada pemerintah, hal itu mengisyaratkan  bagaimana  memaksimalkan  kebahagiaan  terbesar bagi  sebagian  besar  masyarakat.  Untuk  lebih  lanjut  dapat  dilihat bagaimana  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  pembakaran  hutan  dan lahan sesuai dengan tiga undang-undang tersebut:

## a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kebakaran  hutan  di  areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang  membakar  hutan.  Namun  sayangnya  dalam  undang- undang  tersebut  tidak  menjelaskan  ketentuan  pidana  mengenai Pasal  49.  Ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  d  diatur  pada  Pasal  78  ayat  (3)  yang  menyatakan Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila
dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik  sendiri-sendiri  maupun  bersamasama,  dikenakan  pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

## b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mengakibatkan orang  mati  atau  luka  berat,  pelaku  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (1ima  belas)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah).  Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika teradapat kesengajaan oleh pelaku.
Pasal  49  ayat  (1)  menyatakan  setiap  orang  yang  karena kelalaiannya  membuka  dan/atau  mengolah  lahan  dengan  cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah). Sementara  ayat  (2)  menyatakan  jika  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  mati  atau  luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jika  merujuk  pada  penjelasan  Pasal  21  ayat  (3)  huruf  c  UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup  yang  berkaitan  dengan  kebakaran  hutan  dan/atau  lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan  kebakaran  hutan  dan/atau  lahan  yang  diakibatkan  oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:

## Pasal 108
Setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).
Namun  jika  menggunakan  penjelasan  Pasal  21  ayat  (3)  huruf c tersebut maka penjeratan pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat  menggunakan  Pasal  98  dan  Pasal  99  yang  mana  sebagai berikut:

## Pasal 98
(1)   Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp
3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).
(2)   Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan  manusia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  12.000.000.000,00  (dua  belas miliar rupiah).
(3)   Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp  5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 99 (1)   Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)   Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  mengakibatkan  orang  luka  dan/atau bahaya  kesehatan  manusia,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp  6.000.000.000,00  (enam miliar rupiah).
(3)   Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  9  (sembilan)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp  3.000.000.000,00
(tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
Sementara  apabila  pelakunya  merupakan  badan  usaha  atau berkaitan  dengan  pekerjaan  dalam  badan  usaha  diatur  dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

## Pasal 116
(1)   Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang  bertindak sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut. (2)   Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh  orang,  yang  berdasarkan  hubungan  kerja atau  berdasarkan  hubunganlain  yang  bertindak dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa memperhatikan  tindak  pidana  tersebut  dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

## Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau  pemimpin  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

## Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a,  sanksi  pidana  dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  selaku pelaku fungsional.

## Pasal 119
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini,  terhadap  badan  usaha  dapat  dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari
tindak pidana;
b. penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan  perusahaan  di  bawah  pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Jika  membandingkan  data  yang  dirilis  oleh  Walhi  dan  data yang  dirilis  oleh  Kepolisian  memang  terlihat  kontras.  Sebab  yang dipaparkan oleh Walhi menyatakan kabut asap mayoritas disumbang oleh kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang telah diterbitkan izin bagi perusahaan. Sementara mayoritas oleh Kepolisian menunjukan hanya 12 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara jumlah tersangka perorangan menunjukan angka sebesar 211 orang. Terlepas dari jumlah tersangka tersebut, konsep penegakan hukum pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH sangatlah menentukan.
Konsep hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana merupakan bentuk  pembuktian  apakah  benar  suatu  tindakan  tertentu  masuk kategori  tindak  pidana  baik  telah  menimbulkan  kerugian  (delik materil) maupun belum menimbulkan kerugian (delik formil). Ketiga undang-undang  tersebut  hanya  menganut  ajaran  melawan  hukum materil dimana ada pidana ketika telah terjadi kerugian.  Ajaran ini sejatinya  tidak  hanya  menjadi  penghalang  dalam  menjerat  pelaku sebab  baru  ada  pidana  ketika  terjadi  kesalahan  (delik  materil). Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan bersifat masif dan melintasi batas negara.

## 2. Pendekatan Baru Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Menggunakan Pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU Tipikor)  secara  tegas  menyatakan  dua  dampak  (unsur)  dari  tindak pidana  korupsi,  yaitu  “yang  dapat  merugikan  keuangan  negara” atau  “perekenomian  negara”.  Secara  gramatikal,  penggunaan  kata “atau”  merupakan  alternatif  pembuktian  unsur  dari  tindak  pidana. Memasukan  dua  tipe  dampak  kerugian  sebagai  alternatif  tentulah disertai dengan maksud yang jelas dari pembuat undang-undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006 telah memberikan tafsir terhadap cara menghitung kerugian negara dengan cara menggunakan perhitungan oleh ahli. Namun tafsir tersebut tidak menjawab persoalan mengenai kepastian hukum dalam menghitung kerugian negara. Kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terhambat oleh pratik  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  juga  menghambat pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang PHQXQWXW H¿VLHQVL WLQJJL VHUWD WHODK PHODQJJDU KDNKDN VRVLDO GDQ ekonomi masyarakat secara luas.
UU  Tipikor  menjelaskan,  maksud  dari  keuangan  negara  adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
(a)  berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
(b)  berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan  hukum,  dan  perusahaan  yang  menyertakan  modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  asas  kekeluargaan  ataupun  usaha  masyarakat  secara mandiri  yang  didasarkan  pada  kebijakan  Pemerintah,  baik  di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan  memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (UU  Keuangan  Negara)  menyatakan  keuangan negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan SHODNVDQDDQ KDN GDQ NHZDMLEDQ WHUVHEXW $GD EDQ\DN GH¿QLVL keuangan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang  ada  selain  yang  diatur  pada  UU  Tipikor.  Namun  setidaknya secara  sederhana  menurut  Riawan  Tjandra  pendekatan  yang GLSHUJXQDNDQXQWXNPHUXPXVNDQGH¿QLVLVWLSXODWLINHXDQJDQQHJDUD adalah dari sisi obyak, subyek, proses dan tujuan:
Dari sisi obyek Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk NHELMDNDQ GDQ NHJLDWDQ GDODP ELGDQJ ¿VNDO PRQHWHU dan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan  palaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dari sisi  subyek  Keuangan  Negara  meliputi  seluruh  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  dimiliki  negara dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  Perusahaan  Negara/Daerah,  dan  badan  lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai  dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan Keuangan Negara meliputi  seluruh  kebijakan,  kegiatan  dan  hubungan hukum  yang  berkaitan  dengan  pemilikan  dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (2014:3).

## 6HPHQWDUD LWX GH¿QLVL SHUHNRQRPLDQ QHJDUD VHFDUD QRUPDWLI
lebih  mendasar  kepada  usaha  kolektif  sistematis  yang  dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yang memberikan alternatif  pilihan unsur “dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”  dapat  dikatakan sebagai sebuah keuntungan penegakan hukum. Keuntungan karena

## DGDQ\D ÀHNVLEHOLWDV XQWXN PHQHQWXNDQ XNXUDQ NHUXJLDQ DNLEDW
tindak  pidana  korupsi  (delik  formil)  yang  telah  benar-benar  terjadi ( actual loss ) maupun potensi kerugian ( potential loss ) (putusan MK nomor:  003/PUU-IV/2006),  apakah  kerugian  keuangan  negara, ataupun kerugian perekonomian negara.
Kekuatan  argumen  Positivisme  Hukum  terletak  pada  aplikasi struktur  norma  positif  itu  kedalam  struktur  kasus-kasus  kongkret (Shidarta,  2013:199).  Frasa  “dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara”  jika  ditarik  lebih  jauh  kedalam  logika positivisme  hukum,    idealnya  harus  memenuhi  aspek  kongkret dari  penerapan  UU  Tipikor  sebagai  instrumen  penegakan  hukum. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  asas  legalitas  hukum  pidana  serta sebagian  pandangan  hukum  pidana  yang  tidak  mengenal  analogi. Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor:  03/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat:
Bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa  kata  ”dapat”  sebelum  frasa  “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, NHPXGLDQPHQJNXDOL¿NDVLNDQQ\DVHEDJDLGHOLNIRUPLO
sehingga  adanya  kerugian  negara  atau  perekonomian negara  tidak  merupakan  akibat  yang  harus  nyata terjadi,  Mahkamah  berpendapat  bahwa  hal  demikian ditafsirkan  bahwa  unsur  kerugian  negara  harus dibuktikan  dan  harus  dapat  dihitung,  meskipun sebagai  perkiraan  atau  meskipun  belum  terjadi. Kesimpulan  demikian  harus  ditentukan  oleh  seorang ahli  di  bidangnya.  Faktor  kerugian,  baik  secara  nyata atau  berupa  kemungkinan,  dilihat  sebagai  hal  yang memberatkan  atau  meringankan  dalam  penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4,  bahwa  pengembalian  kerugian  negara  hanya  dapat dipandang  sebagai  faktor  yang  meringankan.  Oleh karenanya  persoalan  kata  ”dapat”  dalam  Pasal  2  ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.
Dari  putusan  tersebut,  penerapan  unsur  merugikan  keuangan

## QHJDUDDWDXSHUHNRQRPLDQQHJDUDPHPSHUNXDWÀHNVLELOLWDVDOWHUQDWLI
pembuktian.  Meskipun  dalam  pandangan  Mahkamah  Konstitusi kesemuanya  baik  yang  telah  maupun  potensi  harus  benar-benar dapat dihitung. Meskipun fokus dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  lebih  kepada  aspek  kepastian  hukum  akibat  adanya  frasa “dapat”,  namun  pada  sisi  lain  Mahkamah  Konstitusi  menyiratkan bahwa baik telah dapat dihitung maupun potensi kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.
Sebelum terlalu jauh masuk kedalam pendapat seorang ahli, Pasal 2  UU  Keuangan  Negara  menjelaskan  apa  saja  ruang  lingkup  dari keuangan negara sebagai berikut:
a.  Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b.  Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.  Penerimaan Negara;
d.  Pengeluaran Negara;
e.  Penerimaan Daerah;
f.  Pengeluaran Daerah;
g.  Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak  lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h.  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum;
i.  Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Perihal perekonomian negara memang baik dalam risalah-risalah sidang  pembentukan  UUD  1945  sebelum  dan  sesudah  perubahan tidak  menyebutkan  batasan  yang  jelas  apa-apa  saja  yang  masuk kedalam perekonomian negara. Sementara Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama…”. Begitupun dijelaskan pada bagian penjelasan dalam UU Tipikor. Akan tetapi orientasi ditunjukan secara kongkret  oleh  UU  Tipikor  perihal  perekonomian  negara.  Dimana perekonomian negara bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Menurut Prof.
Dr. Mubyarto, pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial (Mahkamah Konstitusi, 2010:39).
Artinya  kerugian  perekonomian  negara  sebagaimana  dimaksud UU Tipikor dapat diartikan segala sesuatu tindakan yang memenuhi unsur  perbuatan  melawan  hukum  dalam  UU  Tipikor  yang menghambat tujuan perekonomian negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian keuangan negara sebagai unsur dalam bentuk yang sempit dan unsur kerugian perekonomian negara sebagai  unsur  yang  lebih  luas.  Tidak  hanya  itu,  alternatif  pilihan “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara” dapat diartikan sebagai strategi untuk memperluas ruang bekerjanya UU Tipikor untuk melawan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa.
Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang-Samosir mengatakan:
Pada arrest HOGE RAAD tanggal 12 November 1900, W.  7525  yang  pada  dasarnya  mengatakan:  “Apabila perkataan-perkataan dalam undang-undang itu sendiri sudah  cukup  jelas,  maka  orang  tidak  dibenarkan memberikan  pengertian  yang  lain  yang  menyimpang dari  pengertian  perkataan-perkataan  tersebut  dengan membuat suatu penafsiran. Akan tetapi jika perkataan- perkataan  dalam  undang-undang  itu  ternyata  dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka adalah lebih baik jika  orang  berusaha  mengetahui  apa  yang  sebenarnya telah  dimaksud  oleh  pembentuk  undang-undang,  dari SDGDWHULNDWVHFDUDKDUD¿DKSDGDSHUNDWDDQSHUNDWDDQ tersebut (Lamintang, 1997: 157).
Salah satu alasan kenapa bab kesejahteraan digabungkan dengan bab  perekonomian  digabungkan  pada  satu  bab  dalam  konstitusi, karena  perekonomian  diartikan  sebagai  usaha  dan  kesejahteraan sebagai  tujuannya.  Menurut  Mubyarto,  salah  seorang  penggagas ekonomi  kerakyatan,  memaknai  kedua  pasal  tersebut  memiliki hubungan  kausalitas  yang  sangat  kuat  (Mahkamah  Konstitusi,
2010:39).
Kausalitas  yang  dapat  diartikan  sebagai  perekonomian  nasional yang  disebutkan  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  sebagai  usaha bersama dan kesejahteraan sebagai tujuannya. Menurut Ismail Saleh (1990:xviii)  ekonomi  merupakan  tulang  punggung  kesejahteraan masyarakat,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah  tiang-tiang penopang  kemajuan  suatu  bangsa,  namun  tidak  dapat  disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana  kesejahteraan  yang  dicapai  tersebut  dapat  dinikmati secara  merata,  bagaimana  keadilan  sosial  dapat  diwujudkan  dan bagaimana  ilmu  pengetahuan  dam  teknologi  dapat  membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak.

## 3HQMHODVDQ GDODP 88 7LSLNRU WHUNDLW GHQJDQ GH¿QLVL
perekonomian negara selaras dengan cita Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Segala usaha  bersama  dalam  rangka  perekonomian  negara  tersebut  harus berorientasi kepada terwujudnya cita-cita Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan ( welfare state ). Menurut Encyclopedia Americana , walfare state merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang  mempertimbangkan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk menjamin  standar  hidup  minimum  warga  negara  (Siswono  Yudho Husodo, 2009:65). Lebih lanjut dijelaskan dengan mengambil contoh pada beberepa negara-negera di Eropa Barat dan Amerika Utara:
Rakyat  di  negara-negara  tersebut  menikmati pelayanan negara di bidang kesehatan dengan program asuransi  kesehatan,  sekolah  gratis  sampai  sekolah lanjutan  atas-bahkan  di  Jerman  sampai  universitas-, penghidupan  yang  layak  dari  pendapatan  dan  standar KLGXS VLVWHP WUDQVSRUWDVL \DQJ PXUDK GDQ H¿VLHQ dan  orang  menganggur  menejadi  tanggungan  negara. Semua  layanan  negara  tersebut  sebenarnya  dibiayai sendiri  oleh  masyarakat  yang  telah  semakin  makmur melalui  sistem  asuransi  dan  perpajakan,  dengan orientasi  utama  mendukung human  investment .
Kesejahteraan  itu  adalah  buah  sistem  ekonomi  yang PDQGLUL SURGXNWLI GDQ H¿VLHQ GHQJDQ SHQGDSDWDQ individu  yang  memungkinkan saving. (Mahkamah Konstitusi, 2010:39)
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kerugian  terhadap perekonomian negara dapat diartikan sebagai segala tindakan (tindak pidana korupsi) yang menghambat, menghalangi, mengganggu serta menghentikan segala usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan baik  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah,  ataupun  usaha  masyarakat secara mandiri yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  juga  yang  terjadi  secara  meluas serta  berlangsung  dalam  tempo  waktu  yang  cukup  lama  juga  akan memiliki dampak yang meluas serta membutuhkan waktu pemulihan yang  cukup  lama.  Sebab  tidak  hanya  kerugian  dari  sisi  materil yang  dikeluarkan  untuk  penanggulangan  bencana  kabut  asap  dan pemulihan  kondisi,  namun  juga  rusaknya  ekosistem  alam.  Bahwa kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 diperkirakan  mencapai  Rp.  200  Triliun  baik  yang  dialamin  negara, swasta  dan  masyarakat.  Biaya  untuk  pemadaman  pada  tahun  2014 itu  kita  melakukan  pemadaman  bukan  hanya  Riau  tetapi  enam provinsi  karena  sifatnya  pencegahan  jadi  ada  api  sedikit  langsung dipadamkan, biayanya sekitar 620 milliar. Hingga 25 Oktober 2015 BNPB sudah menganggarkan Rp385 miliar untuk pemadaman lahan dan  hutan  yang  terbakar  (www.bbc.com,  diakses  pada  26  Oktober 2015).
Sama  kita  ketahui  bahwa  pembakaran  hutan  dilakukan  adalah untuk menghemat pengeluaran dalam melakukan land clearing yang artinya sama saja dengan menguntungkan dirinya sendiri. Berkaitan dengan  hal  itu,  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa  KPK  dalam  melakukan  penyeledikan,  penyidikan  dan penuntutan yang:
a.  melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b.  mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Perihal  unsur  pembuktian  atau  apa  yang  hendak  dibuktikan, apabila  merujuk  pada  kewenangan  KPK  dalam  melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta berkaca pada asumsi
kerugian  negara  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  tahun 2015  lalu,  setidaknya  dua  unsur  KPK  untuk  bertindak  melakukan penyelidikan,  penyidikan  hingga  ke  penuntutan  terhadap  kasus kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  terpenuhi  sepanjang  pembakaran hutan  dan  lahan  tersebut  dilakukan  karena  adanya  unsur  niat  atau kesengajaan  untuk  membakar  dengan  tujuan  menarik  keuntungan dari  tindakan  tersebut.    Sebab  dengan  membuktikan  adanya  unsur niat atau kesengajaan untuk membakar dengan tujuan untuk dapat menarik keuntungan maka unsur perbuatan dalam Pasal 2  dan Pasal 3  UU  Tipikor  dapat  dinyatakan  terpenuhi.  Namun  apabila  unsur niat  atau  kesengajaan  untuk  membakar  dengan  tujuan  menarik keuntungan dari tindakan tersebut tidak dapat terpenuhi, setidaknya KPK  masih  memiliki  kewenangan  koordinasi  dengan  institusi penegak hukum lainnya.
Eric M. Uslaner dalam bukunya berjudul Corruption, Inequality and  the  Rule  of  Law mengatakan  bahwa  korupsi  menciptakan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakefektifan
pemerintahan.  Lebih  lanjut  Eric  M.  Uslaner  menyatakan My argument on the roots of corruption is largely pessimistic: Corruption is  not  easy  to  eradicate  if  it  is  largely  based  upon  the  distribution of resources (economic inequality) and a society’s culture (trust in SHRSOHZKRPD\EHGLɣHUHQWIURP\RXUVHOI (2008:24) .
Pendapat  Eric  M.  Ulsaner  menjelaskan  bahwa  korupsi menyebabkan ketidaksamarataan di bidang ekonomi dan kebiasaan pada  masyarakat.  Eric  M.  Ulsaner  tidak  hanya  melihat  kerugian dari  tindak  pidana  korupsi  secara  matematis,  namun  juga  ada nilai  (sosial  dan  budaya)  dalam  masyarakat  yang  terganggu  atau menerima dampak dari tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan konsep  dampak  tindak  pidana  korupsi  yang  termaktub  dalam  UU Tipikor  perihal  kerugian  perekonomian  negara.  Meskipun  hanya menyebutkan frasa “perekonomian negara” namun makna dari frasa WHUVHEXWPHPLOLNLGLPHQVL\DQJOXDV'H¿QLVLWHUKDGDSSHUHNRQRPLDQ negara baik yang disebutkan dalam UU Tipikor maupun dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tetaplah memegang prinsip yang sama.  Apalagi UU  Kehutanan,  UU  Perkebunan  dan  UU  PPLH  memang  dalam konsideran  menginggatnya  mencantumkan  Pasal  33  UUD  1945 sebagai landasan konstitusional.
'H¿QLVL\DQJGLVHEXWNDQGDODP887LSLNRUKDQ\DODKPHQDPEDK beberapa kata akan tetapi tidaklah merubah sama sekali makna Pasal
33  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan:  “Perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan”.  Dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai adobsi dari bagian penjelasan UU 7LSLNRUSHULKDOGH¿QLVLSHUHNRQRPLDQQHJDUDWHUOLKDWEDKZDGLPHQVL yang luas dari perekonomian negara itu termanifestasi secara politik, sosial,  dan  budaya  menjadi  satu  bagian  mencapai  cita-cita  Negara Republik Indonesia, selain dimensi hukum dan ekonomi tentunya.
Dampak kerugian perekonomian negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor selain berbicara terhadap kondisi yang lebih makro, juga dapat mengakomodir dampak-dampak yang bersifat mikro baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakat.
Menurut  bidang  keilmuannya,  teori-teori  dan konsep-konsep ilmu ekonomi yang banyak digunakan di dalam Hukum dan Ekonomi dan Analisis Ke-ekonomian Tentang  Hukum  milik  ranah  Mikroekonomi  yang merupakan cabang ilmu ekonomi, menangani perilaku satuan-satuan  ekonomi  secara  individu.  Secara  luas, satuan-satuan  ekonomi  tidak  terbatas  pada  manusia saja,  namun  manusia  dijadikan  sumber  pengkajian sebagai subjek yang menjadi penggerak atau aktor yang menjalankan,  menggunakan  ( operate )  entitas,  dalam hal  ini  hukum  menjadi  salah  satu  entitas  ekonomi. Sebaliknya,  Makroekonomi  sebagai  cabang  lain  dari ilmu  ekonomi  yang  pada  dasarnya  menangani  jumlah agregat ekonomi, seperti tingkat dan laju pertumbuhan SURGXNVL QDVLRQDO VXNX EXQJD SHQJDQJJXUDQ LQÀDVL dan lain sebagainya (Fajar Sugianto, 2013:8)
Bahkan, sama kita ketahui bahwa dampak kabut asab yang terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan di Indonesia pada saat ini juga telah  melintasi  batas  negara.  Sehingga  negara  Indonesia  dalam hukum internasional juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang-ulang serta putusan pidana yang ringan.

## P E N U T U P
Dalam rangka menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi  dan  perorangan,  Negara  Indonesia  setidaknya  memiliki
tiga peringkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Panduan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Penjeratan  hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana sebenarnya memberikan alternatif untuk menegakan keadilan. Namun rasanya ketiga undang- undang  tersebut  dipandang  tidak  memberikan  menjawab  rasa keadilan. Dari perspektif pemikiran Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan.
Dalam  hukum  pidana  ini  berarti  bahwa  penerapan  hukum (termasuk  pengenaan  sanksi  pidana)  haruslah  membawa  manfaat atau kebahagiaan bagi orang banyak. Jika dikaitkan dengan penerapan hukum  dalam  perkera  demikian,  yang  seringkali  kental  nuansa korupsinya,  maka  penerapan  hukum  dengan  mengenakan  kedua ketentuan  yang  dilanggar,  apalagi  jika  diikuti  dengan  pengenaan pidana  yang  berat  (karena  dianggap meerdaads  samenloop ),  akan mewujudkan  kebahagiaan  tersebut  (Shinta  Agustina,  2014:289). Apalagi  dampak  dari  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  tidak  kecil. Pendekatan UU Tipikor dapat dijadikan sebagai pilihan baru untuk dapat  menjerat  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan.  UU  Tipikor bertujuan melindungi kepentingan negara dalam arti dipulihkannya kerugian  keuangan  negara,  sementara  UU  Kehutanan,  UU Perkebunan dan UU PPLH melindungi pemanfaatan dan keberadaan hutan dan lahan secara lestari (Shinta Agustina, 2014:289).

## R E F E R E N S I

## Buku
Dicki  Simorangkir,  2001, Tinjauan  Singkat  Kerangka  Hukum  dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di  Indonesia, makalah  dalam  prosiding  seminar  sehari  dengan tema: Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa.
Eric M. Ulsaner, 2008, Corruption, Inequality and the Rule of Law,
New York: Cambridge University Press.
Fajar Sugianto, 2013, Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke- ekonomian Tentang Hukum, Seri II, Jakarta: Kencana.
Ismail  Saleh,  Serias,  1990, Apa  yang  Saya  Alami:  Hukum  dan
Ekonomi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Jeremy Bentham, 1879, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, London: Oxford  at the Clarendon Press.
Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung.
Mahkamah  Konstitusi,  2010, Naskah  Komprehensif  Perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945: Buku VII Jakarta: Sekretraiat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Niniek  Suparni,  1994, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan Hukum Lingkungan, -DNDUWD6LQDU*UD¿ND
Shidarta,  2013, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.
Shinta  Agustina,  2014, Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Themis Books.
Siswono Yudho Husodo, 2009, Menuju Walfare State, Jakarta: Baris Batu.
W.  Riawan  Tjandra,  2014, Hukum  Keuangan  Negara, Jakarta: Grasindo.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006.

## Media Massa
Media Indenesia, Pantang Pasrah Melawan Asap, Kolom Editorial, Kamis 8 Oktober 2015.
http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi- korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/ diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/08/10050811/Terkait.
Kebakaran.Hutan.Polisi.Sudah.Tetapkan.12.Perusahaan.sebagai. Tersangka diakses pada tanggal 8 Oktober 2015. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/ 151026_indonesia_kabutasap  diakses  pada  tanggal  16  Januari 2016.