## ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

## Sainul
STAIN Jurai Siwo Metro Email : kanjengsainul@gmail.com
Abstract
This essay reveal about the procedure of adoption (adoption) in accordance with Islamic law and the  legal  status  of  adopted  children  in  force  in  Indonesia.  In  Law  No.  23  of  2002  on  Child Protection determined that the removal of the child should not be decided in religion and blood relationship with the adoptive child's biological parents. Setting Government Regulation No. 54 Year  2007  on  the  Implementation  of  Child  Adoption  namely  that  the  procedures  for  adoption between Indonesian citizen that a child can lift a maximum of 2 (two) times the distance of at least 2 (two) years. For the validity of the appointment of a child in Indonesia, after a request for adoption through the procedures of the rules in the legislation that exists, adoptions subsequently passed through the last step, namely the presence of a court decision issued by the court in the form of a court warrant or known by the judgment declaratory, that statement from judges that the adopted child is legitimate as a foster child of the adoptive parents who apply for adoption. Court  decisions  also  covers  the  legal  status  of  the  adopted  child  in  the  family.  The  concept  of appointment of a child in Islamic law does not recognize adoption of children in the sense of being a child of the absolute, being that there are only allowed or susruhan to maintain with the aim of treating the child in terms of love of giving a living, education or services in all the needs that are not  treated  as  biological  children  (  nasab).  In  the  Islamic  concept,  the  appointment  of  a  child should not be cut off nasab between the child with his biological parents is based on the Qur'an Surat  Al-Ahzab  verse  4,5,37,  and  40.  This  was  later  associated  with  the  legal  consequences arising is about marriage and inheritance system. In marriage a priority nasab guardian for girls is his own father. In inheritance, adopted children does not include the heirs and vice versa, which amount is 1/3 (one third) part of the legacy.
Keywords : Adoption, children, inheritance, court, marriage

## Abstrak
Tulisan ini  mengungkap tentang  prosedur  pengangkatan  anak  (adopsi)  menurut  hukum  Islam dan status  hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama  dan  tidak memutuskan  hubungan  darah  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat  mengangkat  anak  paling  banyak  2  (dua)  kali  dengan  jarak  waktu  paling  singkat  2(dua) tahun. Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui  prosedur  dari  aturan  dalam  perundang-undangan  yang  ada,  pengangkatan  anak selanjutnya  disahkan  melalui  langkah  terakhir  yaitu  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai
anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan  juga  mencakup  mengenai  status  hukum  dari  anak  angkat  dalam  keluarga.  Konsep pengangakatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak  kandung  secara  mutlak, sedang  yang  ada  hanya  diperbolehkan  atau  susruhan  untuk memelihara dengan  tujuan  memperlakukan  anak  dalam  segi  kecintaan  pemberian nafkah, pendidikan  atau  pelayanan  dalam  segala  kebutuhan  yang  bukan memperlakukan  sebagai  anak kandung (nasab). Dalam konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan Alquran Surat Al-Ahzab ayat 4,5,37, dan  40.  Hal  ini  kelak  berkaitan  dengan  akibat  hukum  yang ditimbulkan  yaitu  mengenai perkawinan dan system waris. Dalam perkawinan yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah  ayah  kandungnya  sendiri.  Dalam  waris,  anak  angkat  tidak termasuk  ahli waris  begitu  juga  sebaliknya,  yang  besarnya  adalah  1/3 (  sepertiga  )  bagian  dari  harta peninggalan.
Kata kunci : Adopsi, anak, waris, pengadilan, perkawinan

## Pendahuluan
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi ahlak yang luhur,  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  islami,  untuk  meningkatkan  ibadah kepada Allah, dan untuk mencari keturunan yang shalih dan shalihah. 2
Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah,  Ibu  dan  anak.  Kenyataannya  tidak  selalu  ketiga  unsur  ini  terpenuhi,  sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain (pengangkatan anak/adopsi).
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
2 http://sigeulis.blogspot.com/2008/10/ditulis-oleh-ir-drs-abu-ammar-mm-agama.html,  diakses 10 Agustus 2015

## Pembahasan

## Pengertian Adopsi
Pengangkatan Anak  (Adopsi)  dari  segi  bahasa (etimologi)  yaitu  asal  usul  kata, Adopsi  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ Adoptie ” 3 atau Adoption (Bahasa  Inggris)  yang berarti  pengangkatan.  Sehingga  sering  dikatakan “Adopstion  of  a  child” yang  artinya pengangkatan atau pemungutan anak. 4 Pengertian adopsi menurut istilah (terminologi), dapat dikemukakan definisi para ahli; antara lain:
1) Hilman Hadi Kusuma mendefinisikan:
“Anak  angkat  adalah  anak  orang  lain  yang  dianggap  anak  sendiri  oleh  orang tua  angkat  dengan  resmi  menurut  hukum  adat  setempat,  dikarenakan  tujuan untuk  kelangsungan  keturunan  dan  atau  pemeliharaan  atas  harta  kekayaan rumah tangga.” 5
2) Mahmud Syaltut mendefinisikan anak angkat ada dua definisi:
ىِنَبتَلا ى ىَيِى ى ى نَأ ى ى مَضَي ى ىُلُج رلا ى ىَل فِطلا ى ىِذ لا ى ىُفِر عَ ي ى ىُو نَأ ى ىُن با ى ىِهِ يَْغ ى ىَلِإ ى ىِو ِس فَ ن ى ىُوُلِماَعُ يَ ف ى ىَةَلَماَعُم ى ىِءاَن  بَلأا ى ى نِم ى ىِةَهِج ى ىِف طَع لا ى ىِقاَف  نِلإاَو ى ،ِو يَلَع ى ى نِمَو ى ىِةَهِج ى ىِِِةَيِب ر  تلا ى ىِةَياَنِع لاَو ى ىِوِن أَشِب ى ،ِوِّلُك ى ىَن وُد ى ى نَأ ى ىَقَع لَ ي ى ىِوِب ى ،ُوُبَسَن ى ىُن وُكَيَلاَف ى ،اًّيِع رَشاًن  بِا ى ىَلَو ى ىُتُب ثَ ي ىى ُوَلى ى ِ ئَش ى ى نِم ى ىِماَك حَأ ى ىِة وُ نُ بل ا . ى
Artinya:  adopsi  adalah  seseorang  yang  mengangkat  anak  yang  sudah  diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun dalam perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak  memasukkan  nasab  anak  itu  ke  dalam  nasabnya  dan  tidak  dianggap  sebagai keturunannya. 6
ىِّنَ ب تَلا ى ىَيِى ى ى نَأ ى ىَبُس نَ ي ى ىُص خ شلا ى ىَلِإ ى ىِو ِس فَ ن ىىِط ،ًلا ف ى ىُفِر عَ ي ى ىُو نَأ ى ىُدَلَو ى ىِهِ يَْغ ى ىَس يَلَو ى ى دَلَو ىى ُوَل ى. ىُوُبُس نَ ي ى ىَلِإ ى ىِو ِس فَ ن ى ىَةَب سِن ى ىِن بِلإا ى ىِح يِح صلا . ى
Artinya:  Adopsi  adalah  adanya  seseorang  yang  tidak  memiliki  anak  kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak yang sah. 7
Definisi Mahmud Syaltut di atas mengenai anak angkat dapat dipahami bahwa  pengertian  anak  angkat  dibagi  menjadi  2:  definisi  pertama  merupakan pengangkatan anak yang telah dibenarkan dan dianjurkan dalam hukum Islam
3 R.Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 174
4 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini), (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h. 90
5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5 6 Mahmud  Syaltut, Al-Fatawa, Alih  Bahasa:  Bustami  A.  Gani,  Zaini  Dahlan,  (Djakarta:  Bulan Bintang, 1973), h.79
7 Ibid ., Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah , h.92
sedangkan definisi kedua meupakan pengangkatan anak yang tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan dalam hukum Islam.
3) Soeroso menyatakan bahwa secara garis besar adopsi dapat dibagi  dua :
a. Pengangkatan anak (Adopsi) dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat  dengan  orang  tua  angkat  timbul  hubungan  antara  anak  angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
b. Pengangkatan  anak  (Adopsi)  dalam  arti  terbatas  yakni  pengangkatan  anak orang  lain  ke  dalam  keluarga  sendiri  dan  hubungan  antara  anak  yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. 8
4) Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (f) menjelaskan bahwa:
Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 9
5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: Anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  keputusan  atau  penetapan pengadilan. 10
Pemeliharaan terhadap anak orang lain dalam Perundang-undangan disebut dengan  pengangkatan  anak  (Adopsi),  dari  segi  etimologi  yaitu  asal  usul  kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “ Adoptie ” 11 atau Adoption (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan dalam kamus bahasa Indonesia Adopsi adalah pengangkatan anak  orang  lain  sebagai  anak  sendiri 12 .  Sehingga  sering  dikatakan “Adopstion  of  a child” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak. 13
8 R.Soeroso , Perbandingan Hukum Perdata , h. 176
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h.156
10 Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007
11 R.Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 174
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 9
13 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini), (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 90

## Sejarah  Perkembangan Adopsi
Sejarah adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW.  Mahmud  Syaltut  menjelaskan,  bahwa  tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan  bangsa  arab  sebelum  Islam  (masa  jahiliah)  istilah  ini  dikenal  dengan At- Tabanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun. 14
Yusuf  Qaradhawi  mengemukakan  tentang    pandangan  terhadap  peraturan Jahiliyah ini bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Suatu pemalsuan  yang  menjadikan  seseorang  terasing  dari  lingkungan  keluarganya.  Anak angkat  dapat  bergaul  bebas  dengan  perempuan  keluarga  baru  itu  dalih  sebagai mahram, padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Istri dari ayah yang memungut  bukan  ibunya  sendiri,  begitu  juga  anak  perempuannya,  saudara perempuannya  atau  bibinya.  Anak  angkat  sendiri  sebenarnya  orang  asing  dari semuanya itu. Anak angkat ini dapat menerima waris dan menghalangi keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerima. 15
Dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 dijelaskan:
“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zhihar  itu  sebagai  ibumu,  dan  dia  tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan  jalan  (yang  benar).    Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan (memakai)  nama  bapak-bapak  mereka;  Itulah  yang  lebih  adil  pada  sisi  Allah,  dan  jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu  khilaf  padanya,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Q.S.Al-Ahzab:4-5.) 16
Surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 mengandung pengertian bahwa Allah melarang pengangkatan  anak  (adopsi)  yang  menisbatkan  segala-galanya  kepada  nama  bapak angkatnya, persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. Anak  angkat  itu  hanya  sekedar  anak  pemeliharaan  atau  anak  asuh  yang  tidak  bisa
14 Ibid , h.27 15 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, Alih Bahasa : Tim Penerbit Jaba‟ (Bandung: Jabal, 2009), h. 231
16 Departemen  Agama  RI, AL-Hikmah  AL-Qur’an  dan  Terjemah ,  (Bandung:  Penerbit  Diponegoro, 2007), h. 415
disamakan dengan status anak kandung. Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan  masyarakat  dan  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  kekeluargaan,  karena menyangkut  kepentingan  orang  perorang  dalam  keluarga.  Maka  di  keluarkan  oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak, Di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.  Selain  itu  pengaturan  teknisnya  banyak  tersebar  dalam  bentuk  SEMA  (Surat Edaran Mahkamah Agung). Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengangkatan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak  memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3) Calon  orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan  agama  yang  dianut  oleh  calon anak angkat.
4) Pengangkatan  anak  oleh  warga  negara  asing  hanya  dapat  dilakukan  sebagai upaya terakhir.
5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 17
Islam  membolehkan  melakukan  pengangkaan  anak  dengan  prinsip  tolong menolong.  Seperti  mengasuh  anak  yatim,  miskin,  terlantar  dan  lain-lain,    yang perlakukan  seperti  anak  kandungnya  sendiri  tanpa  memisahkan  hubungannya  dari orang  tua  kandungnya,  dengan  maksud  beribadah  kepada  Allah.  Penjelasan  di  atas dibenarkan oleh hukum Islam dan diperkuat dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia  baik  dalam  bentuk  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan lain sebagainya.
Masyarakat  arab  di  masa  Jahiliyah  dan  begitu  juga  bangsa-bangsa  lainnya, banyak yang menisbatkan orang lain dengan nasabnya dengan sesukanya, yaitu dengan jalan  mengambil  anak  angkat.  Seorang  laki-laki  boleh  memilih  anak-anak  kecil  untuk
17 Undang-Undang Perlindungan Anak. UU RI No. 23 Th. 2002. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.16
dijadikan anak, kemudian diproklamirkan. Maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri dan satu keluarga, sama-sama senang dan sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama. 18
Imam  Al-Qurtubi  menyatakan  bahwa  sebelum  kenabian,  Rasulullah  SAW. Sendiri  pernah  mengangkat  Zaid  bin  Haritsah  menjadi  anak  angkatnya,  bahkan  tidak lagi  memanggil  Zaid  berdasarkan  nama  ayahnya  (Haritsah),  tetapi  ditukar  oleh Muhammad. Dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini  diumumkan  oleh  Muhammad.  Di  depan  kaum  Quraisy.  Muhammad  juga menyatakan  bahwa  dirinya  dan  Zaid  saling  mewarisi.  Zaid  kemudian  dikawinkan dengan  Zainab  binti  Jahsy  putri  Aminah  binti  Abdul  Muththalib,  bibi  Muhammad. 19 Kemudian  setelah  Muhammad  diutus  menjadi  Rasul,  turunlah  wahyu  menjelaskan masalah Pengangkatan anak dalam Q.S. Al-Ahzab: 4-5
Dalam  hadits  dari  „Aisyah  Radhiyallohu  „Anha  ia  berkata,  „Sahlah  binti  Suhail bin „Amr mendatangi Rasulullah Shollallohu „alaihi wa sallam-kala itu ia masihmenjadi istri Abu Hudzaifah bin „Utbah-lalu bekata, “Sesungguhnya Salim masuk kepada kami dan  kami  merasa  risih,  kami  telah  menganggapnya  seperti  anak  sendiri.  Dan  Abu Hudzifah  telah  mengadopsinya  sebagai  anak  sebagaimana  Rosululloh  Shollallohu „alaihi wa sallam mengadopsi Zaid sebagai anak, maka Allah menurutnkan: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, tulah yang lebih adil di sisi Allah. 20
Sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul, beliau mengangkat Zaid ibn Haritsah sebagai anak angkatnya. Zaid adalah seorang budak yang ditawan oleh Khalil, seorang penduduk Tihamah, dari tanah Syam. Zaid dibeli oleh Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, lalu  diberikan  kepada  makciknya,  Siti  Khadizah.  Khadijah  memberikan  Zaid  tersebut kepada  Nabi,  maka  Nabi  pun  memerdekakan  dia  dan  menjadikannya  sebagai  anak angkat. 21
18 Qaradhawi Yusuf, Halal dan Haram, Alih Bahasa : Tim Penerbit Jaba‟ (Bandung: Jabal, 2009), h. 230-231
19 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22-23
20 Al-Muhaddits Asy-Syaikh Muqbal bin Hadi, Shohih Ababun Nuzul , Penerjemah Agung Wahyu,
(Depok: Meccah, 2006), h. 315-316
21 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur, Jilid 4 ,  (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3252

## Adopsi dalam Ajaran Islam
Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu ialah syariat Islam. Maka segala peratura yang  lain,  termasuk  peraturan  orang  kafir  yang  dijalankan  dalam  dunia  Islam, mengangkat anak orang lain jadi  anak sendiri, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengadakan  aturan  sendiri  dalam  menjaga  nasab  dan  keturunan,  sehingga  apabila seseorang  meninggal  dunia  sudah  ada  ketentuan  pembagian  harta  pustaka  (faraidh). Namun  mengangkat  anak  orang  lain  jadi  kepada  anak  angkat  itu  adalah  melanggar pula  kepada  ketentuan hak  milik  yang  telah  ditentukan  syari‟at.  Di  Indonesia sebagai negeri  yang  350  tahun  lamanya  dijajah  diakui  pula  peraturan  pengangkatan  anak  itu, sebagai sisa dari peraturan belanda itu, nyatalah mereka melanggar syariatnya sendiri. Inilah  yang  diperingatkan  Tuhan  kepada  RasulNya  pada  ayat  pertama  surat  ni,  agar Rasul jangan mengikut kepada kafir dan munafik. 22
Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki. 23
Hubungan  itu  merupakan  hubungan  perasaan  dan  adab.  Ia  tidak  memiliki konsekuensi-konsekuensi  lazim  dan  keharusan-keharusan  seperti  saling  mewarisi  dan membayar diyat yang semua itu merupakan konsekuensi-konsekuensi hubungan darah. Hal itu dilakukan agar para anak angkat tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah hubungan adopsi dihapuskan.
Nash  ini, “...Dan  jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka... ”,  dapat menggambarkan betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliah dan kebejatan dalam hubungn seksual. Kekacauan dan kebejatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan ornag tua kandung. Juga dengan membangun sistem masyarakat di atas asas keluarga yang sehat, aman, dan benar. 24
22 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 8, (Singapura  Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 5631 23 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilali Qur’an, Jilid 9, Penerjemah As’ad Yasin ed, al, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 220 24 Ibid , h. 221
Setelah berusaha untuk mengembalikan nasab kepada hakikatnya, maka orang- orang  yang  beriman  tidak  akan  dipersalahkan  pada  kondisi-kondisi  yang  tidak memungkinkan untuk meneliti nasab yang benar. 25
Ayat di atas menjelaskan bahwa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat  anak  (adopsi)  dengan  memberikan  status  yang  sama  dengan  anak kandungnya  sendiri. 26 Jika  kita  renungkan  ungkapan  al-Qur‟an  yang  bersih  ini,  yaitu kalimat “Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  (sendiri),  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  di mulutmu  saja.” Kalimat  ini  memberi  pengertian,  bahwa  pengakuan  anak  angkat  itu hanya omong kosong, di belakangnya tidak ada realita sedikitpun.
Perkataan mulut tidak dapat mengalirkan darah ke dalam urat dan tidak dapat membentuk perasaan kebapakan ke dalam hati seseorang. Tidak pula mengalir dalam kalbu anak angkat jiwa kehalusan sebagai anak asli. Anak angkat tidak dapat mewarisi keistimewaan-keistimewaan  khusus  dari  ayah  angkatnya  dan  ciri-ciri  keluarga,  baik jasmaniah, intelektual maupun kejiwaannya. 27
dalam ayat 37: Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah  melimpahkan  nikmat  kepadanya  dan  kamu  (juga)  Telah  memberi  nikmat  kepadanya: "Tahanlah  terus  isterimu  dan  bertakwalah  kepada  Allah",  sedang  kamu  menyembunyikan  di dalam  hatimu  apa  yang  Allah  akan  menyatakannya,  dan  kamu  takut  kepada  manusia,  sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (Q.S. Al-Ahzab: 37). 28
Para  Ulama  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa  Hukum  Islam  melarang  praktek pengangkatan anak yang memiliki  implikasi yuridis  seperti  pengangkatan anak  yang dikenal  oleh  hukum  Barat/hukum  sekuler  dan  praktek  masyarakat  Jahilyah:  yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus  hubungan hukum  dengan  orang  tua  kandungnya,  anak  angkat  memiliki  hak waris  sama  dengan  hak  waris  anak  kandung,  orang  tua  angkat  menjadi  wali  mutlak terhadap  anak  angkat.  Hukum  Islam  hanya  mengakui  pengangkatan  anak  dalam
25 Muderis Zaini, Op. Cit, h. 221 26 Muderis Zaini, Op. Cit, h.53 27 Qaradhawi  Yusuf, Op. Cit, h. 231 28 Ibid , h. 423
pengertian  beralihnya  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah  sehari-hari,  mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. 29
Nabi Muhammad SAW bersabda:
ىَعى ن ى ىِبَأ ى ى رَذ ى ىَيِضَر ى ىُللا ى ىُو نَع ى ىُو نَأ ى ىَعَِسَ ى ىِِّب نلا ى ى لَص ى ىُللا ى ىِو يَلَع ى ىَم لَسَو ى ىُل وُقَ ي ى ىَس يَل ى ى نِم ى ى لُجَر ى ىَع دا ى ىِ يَْغِل ى ىِو يِبَأ ى ىَوُىَو ى ىُوُمَل عَ ي ى ى لِإ ى ىَرَفَك ى ى نَمَو ى ىَع دا ى اًموَق ى ىَس يَل ى ىُوَلى ى مِه يِف ى ى أ وَ بَتَي لَ ف ى ىُهَدَم قَم ى ى نِم ىلا ىِرا ن . 30 ى Artinya:  Dari  Abu  Dzar  r.a  Bahwasannya  ia  mendengar  Rasulullah  SAW,  bersabda: “Tidak  seorang  pun  yang  mengakui  (membanggakan  diri)  kepada  orang  yang  bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia megnetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan  ia  telah  kuruf.  Dan  barangsiapa  yang  telah  melakukan  hal  itu  maka  bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka” (HR. Bukhori Muslim). 31
Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Hafiz  Anshary  mengemukakan  bahwa:  Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan itu karena:
a. Memungut anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan dihadapan masyarakat  manusia,  dan  hanya  merupakan  kata-kata  yang  diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan  menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga yang  sebenarnya.  Allah  berfirman: “Yang  demikian  itu  hanyalan  perkataanmu yang  kamu  ucapkan  saja.  Dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarhya  dan  Dia menunjukkan  jalan  yang  benar”  (QS.  Al-Ahzab:  4). Jadi,  memungut  anak hanyalah  mengucapkan  kata-kata  yang  tidak  menunjukkan  kebenaran  dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran  dan  runtuhnya  ikatan  keluarga  yang  asli.  Mungkin  ini  akan mengakibatkan kutukan Allah, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah:
ىِنًم ى ىَع دا ى ىَلِإ ى ىِ يَْغ ى ىِو يِبَأ ى ى... ىِو يَلَعَ ف ى ىُةَن عَل ى ىِللا ى ىِةَكِئَلاَم لاَو ى ىِسَأ نلاَو ى ىَ يِعَ جَْأ ى، ى ىَلى ىُلَب قَ ي ى ىُللا ى ىُو نِم ى ىَم وَ ي ى ىِةَماَيِق لا ى اًفَرَص ى ىَلَو ى ىًل دَع ى ى. هاور ى ىراخبلا ى
“Barangsiapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya,  maka  kepdanya  ditimpakan  laknat  Allah,  para  malaikat  dan  manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunat” (HR. Bukhari).
b. Memungut  anak  sering  dijadikan  sebagai  suatu  cara  untuk  menipu  dan menyusahkan  kaum  keluarga.  Misalnya,  seorang  laki-laki  memungut  anak yang  akan  menjadi  pewaris  dari  harta  kekayaannya.  Dengan  demikian berarti  orang  itu  tidak  memberikan  bagian  dari  hartanya  kepada  saudara-
29 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Op. Cit , h.43-44
30 Bukhari, Shahih Bukhari , (Jakarta: Al-Maktabah Al-Śamilah, 2006), Juz 4, h. 219
31 Abdullah  bin  Abdurrahman  Ali  Bassam, Syarah  Hadits  Pilihan  Bukhari  Muslim, (Jakarta:  Darul Falah, 2002), h. 827
saudaranya  dan  ahli  waris  yang  lain,  yang  mempunyai  hak  dalam  harta pusaka  itu  menurut  ketentuan  Allah.  Hal  inilah  yang  menyebabkan perbuatan itu dilarang.
c. Memungut  anak  dan  menetapkan  statusnya  sama  dengan  anak  kandung kadang-kadang  menjadi  beban  dan  tugas  yang  berat  bagi  keluarga  ayah angkatnya.  Bila  ayah  angkatnya  meninggal,  maka  keluarganya  bertugas memberi  nafkah  kepadanya.  Hal  tersebut  menyebabkan  pelimpahan  tugas- tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan anak  pungut.  Kemudian,  pada  gilirannya  mengakibatkan  haramnya  apa yang halal atau sebaliknya, karena anak pungut itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga  yang sebenarnya bukan muhrimnya. Anak angkat  lalu  merasa  boleh  melihat  bagian-bagian  tubuh  mereka  yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Di pihak lain menyebabkan ia tidak boleh menikah  dengan  wanita-wanita  yang  sebenarnya  halal  dinikahinya. Demikianlah  seterusnya,  banyak  kerancuan  dan  kerusakan  hubungan keluarga karena anak pungut. 32
Pendapat Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya‟ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:
a. Adopsi  yang  tujuan  pemeliharaan,  pemberian  bantuan  dan  lain-lain  yang sifatnya  untuk  kepentingan  anak  angkat  dimaksud  adalah  boleh  saja menurut hukum Islam.
b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
c. Pengangkatan  anak  angkat  (adopsi)  tidak  akan  mengakibatkan  hak kekeluargaan  yang  biasa  dicapai  dengan  nasab  keturunan.  Oleh  karena  itu adopsi  tidak  mengakibatkan  hak  waris/wali  mewali,  dan  lain-lain.  Oleh karena  itu  ayah/ibu  angkat  jika  akan  memberikan  apa-apa  kepada  anak
32 Chuzaimah  T.  Yanggo,  Hafiz  Anshary  AZ, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer .  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 122-123
angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
d. Adapun adopsi yang dilarang adalah:
1) Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud  anak  angkatnya  dijadikan  pemeluk  agama  Nasrani,  bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
2) Pengangkatan  anak  angkat  Indonesia  oleh  orang-orang  Eropa  dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi. 33
Menurut  hukum  Islam  pengangkatan  anak  hanya  dapat  dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua biologis dan keluarga.
b. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.
d. Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dalam  perkawinan terhadap anak angkatnya. 34
Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  yang  Dilarang  dalam  Islam  yang ditimbulkan  dari  pengangkatan  anak  (adopsi)  yang  dilarang  dan  harus dihindari, antara lain:
a. Menghindari  terganggunya  hubungan  keluarga  berikut  hak-haknya. Pengangkatan  anak  berarti  kedua  belah  pihak  (anak  angkat  dan  orang  tua angkat)  telah  membentuk  keluarga  baru  yang  mungkin  akan  mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
b. Menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebgai anak kandung, maka ia menjdi mahram, dalam arti anak angkat tidak
33 Chuzaimah T. Tanggo, Hafiz Anshari AZ, Op. Cit, h.125-126 34 Muderis Zaini, Op. Cit, h. 54
boleh  menikah  dengan  orang  yang  sebenarnya  boleh  dinikahinya.  Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
c. Masuknya  anak  angkat  ke  dalam  keluarga  orang  tua  angkatnya  bisa menimbulkan  permusuhan  antara  satu  keturunan  dalam  keluarga  itu. Seharusnya  anak  angkat  tidak  memperoleh  warisan  tetapi  menjadi  ahli waris,  sehingga  menutup  bagian  yang  seharusnya  dibagikan  kepada  ahli waris yang berhak menerimanya.
d. Seandainya  Islam  membolehkan  lembaga  pengangkatan  anak,  maka  akan membuka  peluang  bagi  orang  mengangkat  anak  yang  berbeda  agama dengannya,  yang  mengakibatkan  berbaurnya  agama  dalam  satu  keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul,  seperti  larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lian tidak. Isa juga terjadi  perpindahan  agama  atau  pemaksanaan  agama  tertentu  secara  tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur‟an. 35

## Adopsi dalam Hukum Indonesia
Pengaturan  tentang  pengangkatan  anak  diatur  antara  lain  di  KUHPerdata (Untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing), diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  dan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007.  Selain  itu  pengaturan  teknisnya  banyak  tersebar dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).
1. Anak Angkat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  tidak  mengenal masalah  adopsi  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  adalah  adopsi  atau pengangkatan  anak  di  luar  kawin  yakni  dalam  KUHPerdata  buku  I  bab  XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada  hubungannya  sama  sekali  dengan  adopsi  karena  KUHPerdata  tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.
35 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Op. Cit , h. 51-52
Supaya dapat memenuhi tuntutan masyarakat Pemerintah Belanda tahun 1917  mengeluarkan  Staatsblad  Nomor  129  pasal  5  sampai  dengan  15  yang khususnya  mengatur  masalah  adopsi  atau  anak  angkat.  Bagi  golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. 36
Soeroso  mengungkapkan  bahwa  yang  boleh  mengadopsi  dan  boleh  di adopsi di atur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai berikut:
a. Masyarakat  yang  boleh mengadopsi  diatur  dalam  Stb  1917  No. 129 Pasal  5 ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  seorang  laki-laki  beristri  atau  pernah beristri  tak  mempunyai  anak  laki-laki  yang  sah  dalam  garis  laki-laki  baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
b. Pada  ayat  2  disebutkan,  bahwa  pengangkatan  anak  yang  demikian  harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya  setelah  perkawinannya  dibubarkan  oleh  dia  sendiri. Sedangkan  ayat  3  menyatakan,  apabila  kepada  seorang  perempuan  janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini,  maka  bolehlah  ia  mengangkat  seorang  laki  sebagai  anaknya.  Jika sementara  itu  si  suami    yang  telah  meninggal  dunia,  dengan  surat  wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.
c. Ketentuan  di  atas,  maka  yang  boleh  mengangkat  anak  adalah  sepasang suami  istri  yang  tidak  mempunyai  anak-anak  laki,  seorang  duda  yang  tak mempunyai  anak  laki-laki,  asal  saja  janda  yang  bersangkutan  tidak ditinggalkan berupa amanah yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan  tidak  menghendaki  pengangkatan  anak.  Di  sini  tidak  diatur secara  konkret  mengenai  batasan  usia  dan  orang  yang  belum  kawin  untuk mengangkat anak.
36 Muderis Zaini, Op. Cit. h. 33
d. Pasal  6  dan  7  mengatur  tentang  siapa  saja  yang  dapat  diadopsi.  Pasal  6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang  tidak  beristri  pun  tak  beranak,  serta  yang  tidak  telah  diangkat  oleh orang  lain.  Pasal  7  ayat  1  menyebutkan,  orang  yang  diangkat  harus  paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih  muda  daripada  usia  suami  dan  paling  sedikit  15  tahun  lebih  muda daripada  si  istri  atau  si  janda  yang  mengangkatnya.  Sedang  ayat  2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik  yang  sah  maupun  keluarga  di  luar  kawin,  maka  keluarga  tadi  karena angkatannya  terhadap  moyang  kedua  belah  pihak  bersama,  harus memperoleh  derajat  keturunan  yang  sama  pula  dengan  derajat keturunannya, sebelum keluarga sedarah diangkat. 37
2. Anak Angkat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Pengangkatan  anak  diatur  dalam  Bab  VIII  Bagian  kedua  pasal  39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur ketentuan sebagai berikut:
a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi  anak  dan  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Pengangkatan  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua kandungnya.
c. Calon  orang  tua  angkat  harus  seagama  dengan  agama  yang  dianut  oleh calon anak angkat.
d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
e. Dalam  hal  asal-usul  anak  tidak  diketahui,  maka  agama  anak  disesuaikan dengan agama mayoritas pendudukan setempat. 38
f. Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa: “Ketentuan ini berlaku untuk anak yang  belum  berakal  dan  bertanggung  jawab,  dan  penyesuaian  agamanya dilakukan  oleh  mayoritas  penduduk  setempat  (setingkat  desa  atau
37 Soeroso, Op. Cit , h. 180
38 Undang-undang Perlindungan Anak. UU RI No. 23 Th. 2003. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.16
kelurahan)  secara  musyawarah.  Dan  telah  diadakan  penelitian  yang sungguh-sungguh”. 39
Hukum  menjamin  bahwa  hak  anak  untuk  mengetahui  identitasnya dilakukan oleh orang tua angkatnya, maka Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mewajibkan kepada orang tua angkat untuk:
a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan  kesiapan  anak  yang bersangkutan. 40
c. Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa: “yang dimaksud dengan kesiapan dalam  ketentuan  ini  diartikan  apabila  secara  psikologis  dan  psikososial diperkirakan  anak  telah  siap.  Hal  tersebut  biasanya  dapat  dicapai  apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun”. 41
3. Anak Angkat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan  anak  antar  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Isinya  selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan  orang  tua  angkat  ( private  adoption ),  juga  tentang  pengangkatan  anak  yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan  yang  sah/belum  menikah  ( single  parent  adoption ).  Jadi,  jika  Anda belum  menikah  atau Anda  memutuskan  untuk  tidak  menikah  dan Anda  ingin mengadopsi  anak,  ketentuan  ini  sangat  memungkinkan  Anda  untuk melakukannya. 42

## Simpulan
Dalam  hukum  Islam  pengangkatan  anak  dibenarkan  dengan  syarat  tidak melekatkan  nasab  kepada  anak  angkat  sehingga  hukumnya  tidak  mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37, dimana
39 Ibid , h. 43 40 Elfa  Murdiana, Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ,  (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 21
41 Ibid , h. 57 42 http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm
asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw untuk menikahi Zainab yang merupakan bekas isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid. Islam mengakui bahwa pengangkatan anak adalah hal yang mulia karena sama halnya menolong anak- anak yang membutuhkan pertolongan seperti pengangkatan terhadap anak yatim piatu. Namun  meskipun  adopsi  anak  adalah  perbuatan  yang  mulia,  harus  dipahami  bahwa ada  batas-batas  yang  harus  ditaati  dan  tidak  boleh  dilanggar.  Seperti  karena  tidak mempengaruhi  kemahraman,  maka  tidak  dibenarkan  jika  anak  tersebut  sudah  baligh diperlakukan seperti anak sendiri.
Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut  perwalian  dan  pewarisan.  Sejak  putusan  ditetapkan  pengadilan,  maka orang  tua  angkat  menjadi  wali  bagi  anak  angkat,  dan  sejak  saat  itu,  segala  hak  dan kewajiban  orang  tua  kandung  beralih  kepada  orang  tua  angkat.  Kecuali  bagi  anak angkat  perempuan  yang  beragama  Islam,  bila  dia  akan  menikah,  maka  yang  menjadi wali  nikah  hanyalah  orang  tua  kandung  atau  saudara  sedarah.  Adopsi  juga  dapat dilakukan secara illegal, artinya adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yag diangkat. Adopsi  secara  illegal  inilah  yang  disinyalir  sebagai  celah  untuk  kasus  jual  beli  anak ( trafficking ).  Dalam  Staatblaat  1917  No.  129,  akibat  hukum  dari  pengangkatan  anak adalah  anak  tersebut  secara  hukum  memperoleh  nama  dari  bapak  angkat,  dijadikan anak  yang  dilahirkan  anak  perkawinan  orang  tua  angkat.  Akibatnya  adalah  dengan pengangkatan  tersebut,  anak  terputus  hubungan  perdata  yang  berpangkal  pada keturunan  karena  kelahiran,  Oleh  karena  itu,  secara  otomatis,  hak  dan  kewajiban seorang  anak  angkat  sama  dengan  anak  kandung  harus  merawat  dan  menghormati orang  tua,  layaknya  orang  tua  kandung,  dan  anak  angkat  berhak  mendapatkan  hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 2007 Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2002
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi, Tafsir  Al-Qur’an  Majid  An-Nuur,  Jilid  4 , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
Bukhari, Shahih Bukhari, Jakarta: Al-Maktabah Al-Śamilah, 2006
Departemen  Agama  RI,  AL-Hikmah  AL-Qur‟an  dan  Terjemah,  Bandung:  Penerbit Diponegoro, 2007
Hafiz  Anshary  AZ,  Chuzaimah  T.  Yanggo,  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 8, Singapura  Pustaka Nasional PTE LTD, 2003 http://sigeulis.blogspot.com/2008/10/ditulis-oleh-ir-drs-abu-ammar-mm-agama.html, diakses 10 Agustus 2015
M.  Fauzan,  Andi  Syamsu  Alam, Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam ,  Jakarta: Kencana, 2008
Mahjuddin, Masailul  Fiqhiyah  (Berbagai  Kasus  yang  Dihadapi  “Hukum  Islam”  Masa  Kini) , Jakarta : Kalam Mulia, 2003 Muqbal bin Hadi, Al-Muhaddits Asy-Syaikh, Shohih Ababun Nuzul , Penerjemah Agung Wahyu, Depok: Meccah, 2006
Murdiana, Elfa, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2003 Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007 Qaradhawi,  Yusuf, Halal  dan  Haram ,  Alih  Bahasa  :  Tim  Penerbit  Jaba‟  Bandung:  Jabal, 2009
Quthb,  Sayyid, Tafsir  Fi  Zhilali  Qur`an ,  Jilid  9,  Penerjemah  As‟ad  Yasin  ed,  al,  Jakarta: Gema Insani, 2004
R.Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Syaltut,  Mahmud, Al-Fatawa ,  Alih  Bahasa:  Bustami  A.  Gani,  Zaini  Dahlan,  Djakarta: Bulan Bintang, 1973
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  Kamus  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga,  Jakarta:
Balai Pustaka, 2002
Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  UU  RI  No.  23  Th.  2002.  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Zaini, Muderis,  Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2002