## KOMUNIKASI DAN INTOLERANSI POLITIK: Sebuah Tinjauan Psikologi Komunikasi

## Firman Alamsyah Taufik Robbi
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Email: firmanalamsyahtr@yahoo.co.id
Abstrak: Hakikat  demokrasi  adalah  meletakkan  masyarakat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  dalam  menentukan  bagaimana  cara  yang  terbaik  suatu  negara diselenggarakan  melalui  partisipasi  politik  yang  bersifat  aktif,  bebas  dan  bersifat sukarela. Permasalahannya adalah pelibatan tersebut, ternyata tidak cukup di Indonesia mengingat  sisa-sisa  otoritarianisme  di  masa  lalu  ternyata  membentuk  kepribadian politik  yang  intoleran  dan  tercermin  pada  konflik  di  seputar  pemilihan  pimpinan lembaga eksekutif. Dalam kerangka ini, komunikasi sebagai sarana transmisi, transaksi dan  interaksi  iymbol-simbol  yang  bermakna  memainkan  peran  melalui  identifikasi perasaan  keterancaman  dan  sosialisasi  edukasi  modalitas  sosial,  sehingga  terbangun persepsi  tentang  kekuasaan  lebih  bersifat  sebagai  kontestasi  program  dibandingkan masalah perebutan kekuasaan belaka
Kata Kunci: Komunikasi, Intoleransi Politik
Abstract: The essence of democracy is to put people as the highest sovereign in deciding how  best  a  country  organized  through  political  participation  was  active  ,  free  and voluntary.  The  problem  is  the  engagement  ,  it  was  not  enough  in  Indonesia  given  the remnants of authoritarianism in the past turned out to form a political personality that is intolerant and reflected on the conflict surrounding the election of the leadership of the executive board.  Within  this  framework ,  communication  as a means of  transmission  , transaction  and  interaction  symbol  -  a  symbol  that  means  playing  a  role  through  the identification and dissemination of feeling threatened social education modality , thereby building  the  perception  of  power  contestation  program  more  as  compared  to  a  mere struggle for power problems
Keywords: Communication, Political Intolerance
Latar Belakang
Hakikat demokrasi adalah menjadikan  masyarakat  sebagai  otoritas tertinggi  dalam  menentukan  bagaimana caranya  sebuah  negara  diselenggarakan. Otoritas tersebut berbentuk pada kepemilikan  atas  hak  menentukan  atau memutuskan  bagaimana  kebijakan  dan siapa  penyelenggara  kekuasaan  negara.
Sebagai  warganegara,  setiap  individu memiliki  kedudukan  yang  sama  serta memiliki kebebasan menyampaikan pendapat.  Tanpa  adanya  partisipasi  aktif dari masyarakat, maka demokrasi dengan  sendirinya  tidak  pernah  ada (Verba, et.al., 1995).
Eksistensi suatu proses
demokratisasi  sangat  tergantung  dari
sejauhmana masyarakat
secara berkesinambungan  dan  melalui  cara damai  berusaha  memberikan  dukungan terhadap  nilai,  norma  dan  prosedur demokrasi  itu  sendiri.  Finkel,  et.al., (1999)  mengungkapkan  bahwa  tanpa komitmen tersebut, maka proses demokratisasi akan jatuh pada kecenderungan  otoritarianisme  sebagian elite  politik  yang  justru  merefleksikan perilaku  despotik.  Salah  satu  wujud  dari proses  berdemokrasi  adalah  keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi untuk menyampaikan
aspirasi dan kepentingannya. Verba, et.al., (1995)
mengungkapkan,  bahwa  hakikat  dari demokrasi  adalah  partisipasi  politik. Selain itu, Conway (1991) juga menambahkan,  bahwa  partisipasi  politik merupakan  aktivitas  yang  dilakukan warganegara  biasa  (bukan  kelas  elite politik)  yang  bersifat  sukarela  dalam menentukan  keputusan  yang  berkaitan dengan publik. Proses keterlibatan masyarakat  tidak  selalu  terkait  dengan upaya  meningkatkan  kesejahteraan  atau kepentingan  sendiri,  melainkan  lebih pada  keberbagian  keuntungan  bersama (Putnam, 2000)
Terminologi  partisipasi  politik memiliki makna sebagai seluruh
aktivitas  individual  sebagai  sebagai warganegara dalam upayanya mempengaruhi  dan  memilih  struktur, otoritas,  dan  kebijakan  pemerintahan (Conway,  1991).  Huntington  &  Nelson (1994)  menambahkan  bahwa  karakter khas  dari  partisipasi  politik  adalah dilakukan  oleh  warganegara  biasa  dan bersifat  sukarela  dalam  menentukan keputusan yang berkaitan dengan publik.
Substansi dari keterlibatan individu  dalam  proses  politik  adalah bagaimana mewujudkan suatu pemerintahan yang bekerja secara dalam bingkai  responsif  dan  efisien,  yakni bagaimana sebuah pemerintahan bertanggung  jawab  kepada  masyarakat dalam  menjalankan  pelayanan  publik  di mana  seluruh  kebijakan  yang  dibuat berorientasi dan berpihak kepada kebajikan masyarakat. (Putnam, 1993).
Keterlibatan  masyarakat  dalam politik  tidaklah  berkaitan  langsung dengan  kepentingan  pribadi,  melainkan bagaimana keuntungan tersebut dinikmati  secara  bersama-sama,    dalam pengertian  bahwa    konsekuensi  dari partisipasi  politik  adalah  lahirnya  suatu kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang sifatnya  menguntungkan  pada  tataran masyarakat.  Program  atau  kebijakan yang  diambil  pemerintah  tidak  dalam
bentuk khusus orang per orang, melainkan  dalam  bentuk  terpenuhinya keinginan  masyarakat.  Menurut  Putnam (2000),  hal  yang  paling  substansial  dari format  aktivitas  politik  adalah  terlibat dalam proses pemilihan umum.
“ voting  is  by  a  substantial margin of the most common form political activity, and it embodies the most fundamental democratic principle of equality “ (h.35)
Melalui mekanime Pemilu,
masyarakat memiliki sarana untuk menyatakan  kedaulatan  atas  negara  dan pemerintahan, serta memilih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil di lembaga parlemen.  Selain  itu,  Pemilu  yang  jujur, adil, dan berkala dipahami sebagai suatu sistem  politik  yang  meletakkan  rakyat sebagai  pembuat  keputusan  kolektif tertinggi (Huntington & Nelson, 1994).
Keterlibatan dalam Pemilu memungkinkan terfasilitasinya
kepentingan atau kebutuhan yang diinginkan  dalam  rangka  perbaikan kehidupan masyarakat melalui pemerintahan  yang  dipilih  sendiri  oleh masyarakat. Ketidakterlibatan dalam proses  ini  berarti  menghilangkan  satu kesempatan  bagi  terbentuknya  suatu pemerintahan  yang  bersumber  dari  apa
dan  bagaimana  kehendak  masyarakat. Selain  itu  juga  menunjukkan  tidak mengikuti  Pemilu  adalah  salah  satu bentuk  dari  ketidakpedulian  dalam membangun  suatu  pemerintahan  yang public-oriented
Namun  masalah  penting  yang sering  dihadapi  oleh  pemerintahan  yang mengupayakan transformasi demokrastis adalah adanya intoleransi politik sebagai warisan  budaya  rezim  lama.  Lusiana (2004)  mengungkapkan,  dalam  proses transisi  demoklrasi  maka  yang  muncul adalah radikalisme dan anarkisme politik yang  merupakan  gejala  intoleransi. DItambahkannya, intoleransi politik merupakan  ancaman  paling  serius  bagi terciptanya sistem demokras dan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dan cara hidup akan stabil dan  berdaya  guna  hanya  jika  ia mempertahankan toleransi politik pemeliharaan identitas budaya, kekuataan ekonomi, dan keadilan sosial.
Sullivan  (1999)  mengungkapkan  bahwa masyarakat dan pemimpin yang membiarkan  orang  atau  kelompok  lain untuk  berbeda  dalam  aspirasi  politiknya merupakan condition sine quanon dalam keberlanjutan  proses  demokratisasi  itu sendiri.
Demokratisasi  di  Indonesia  pun ternyata  mengalami  wabah  intoleransi, khususnya  yang  terjadi  pasca  pilihan kepala  daerah.  Berbagai  daerah  marak terjadi  unjuk  rasa  bahwa  diwarnai dengan kekerasan fisik pula. Kasus yang paling  mutakhir  adalah  konflik  pasca pilihan  kepala  daerah  / gubernur Sulawesi  Selatan  hingga  pemerintah pusat  terpaksa  menunda  pengangkatan kepala  daerah  terpilih  bahkan  justru mengangkat pejabat sementara.
Sebuah  pertanyaan  kemudian muncul,  mengapa  .fenomena  tersebut begitu maraknya? Apakah tidak ada satu pun  mekanisme  komunikasi  dialogis yang  dapat  dibangun  untuk  mereduksi konflik bahkan hingga mampu menerima secara  lapang  dada  kekalahan  politik sebagai sebuah permainan belaka ?

## Komunikasi dan Faktor-faktor Kepribadian Politik
Peristiwa  komunikasi  menjadi sesuatu  yang  terberikan  dan  melekat dalam  rentang  perjalanan  kehidupan manusia  di  dunia.  Saat  seorang  ibu merasakan gerakan janin dalam rahimnya, saat bayi menangis untuk kali pertama  melihat  dunia,  menelusuri rentang  waktu  kanak-kanak,  remaja, menjadi dewasa dan tutup usia,
semuanya  –  tidak  dapat  tidak  –  akan diwarnai  oleh  aktivitas  komunikasi. Melalui komunikasi, sesungguhnya orang tengah menyatakan eksistensi diri, memupuk  suatu  hubungan,  menemukan kebahagiaan, menjalani proses kehidupan dan bagian dalam membentuk pemahaman  konsepsi  diri  secara  utuh dan terintegrasi.
Gamble & Gamble (2002) menggambarkan,  bahwa  setiap  manusia tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari  komunikasi.  Ketika  kita  terdiam, menghindarkan diri dari  banyak orang  – dan kita merasa telah tidak berkomunikasi  –  maka  sesungguhnya kita  telah  berkomunikasi  dengan  orang lain, dengan enunjukkan diri ketidakhadiran kita dalam situasi komunikasi.  Selanjutnya  dalam  tindak komuniaksi, kita  tidaklah  berbcara tentang  apa  yang  hendak  disampaikan melainkan juga terkait dengan hubungan antara pelaku-pelaku komunikasi. Kesejatian komunikasi tidaklah terbentur pada taburan kata-kata verbal, melainkan keseluruhan  unsur  ketubuhan  dalam bentuk  non-verbal  di  mana  kesemuanya saling  melengkapi  dan  memperkuat kesemestaan  hakikat  interaksi  secara menyeluruh.
Mulyana (2007) melakukan identifikasi  atas  3  (tiga)  sudut  pandang atau  cara  untuk  memahaminya,  yakni sebagai  aktivitas  transmisi,  interaksi  dan transaksi informasi. Ketiga perspektif ini boleh  dikatakan  sebagai  interpretasi longgar  atas  ragam  pemaknaan  tentang komunikasi. Namun, kesemuanya merujuk  pada  suatu  hal  yang  tak terbantahkan,  yakni  komunikasi  secara hakiki  melibatkan  interaksi  manusia dengan  manusia  lain.  Proses  pembuatan pesan, desain  pesan dan  pengemasannya serta  penelaahan  akan  implikasi  dari tersampaikannya  pesan  serta  bagaimana dialektika  atas  pesan  yang  dikonstruksi bahkan  direkonstruksi  adalah  sebuah produk manusia
Oleh karenanya, maka sesungguhnya komunikasi sejatinya merupakan proses yang sistemik di mana manusia  saling  berinteraksi  satu  sama lain  dengan  dan  melalui  simbol  sebagai suatu  informasi  yang  didesain  dan memiliki makna (Wood, 2004).
Meskipun  ditelaah  dalam  perpsektif yang beragam, namun aktivitas komunikasi  senantiasa  bersandar  pada dua pilar, manusia dan simbol. Manusia, dalam konteks transmisi, interaksi maupun transaksi informasi menempatkan  diri  sebagai  subjek,  objek
dan  atau  sekaligus  keduanya.  Simbol, merupakan ekstensifikasi dari penginderaan  dan  pemahaman  manusia atas  objek  untuk  kemudian  dimaknai sebagai  representasi  dari  objek  yang didiskursuskan.
Cottam, et.al (2004) menegaskan, dalam ihkwal  politik, seseorang tidaklah menjadi  pemrosesor  informasi  yang sempurna  atau  juga  suatu  tabula  rasa. Situasi  ini  menuntut  adanya  mekanisme psikologi  tertentu  untuk  memfasilitasi diri  dalam  melakukan  pemrosesan  itu sendiri.  Bullock  dan  Stallybrass  (1977) menjelaskan  bahwa  diperlukan  suatu proses  psikis  yang  secara  terintegratif memadukan unsur-unsur kemahiran,
pengelolaan
dan penggunaan pengetahuan  yang  lebih  akrab  dikenal dengan  istilah  kognisi.  Hal  ini  sejalan dengan pemikiran Scheerer (dalam Shaw &  Costanzo,  1980)  di  mana  kognisi dibutuhkan untuk menjembatani peristiwa  di  luar  dengan  di  dalam  diri individu.  Dengan  kata  lain,  seseorang akan cenderung berusaha untuk menterjemahkan informasi untuk kemudian  dievaluasinya.  Hal  ini  terjadi karena  dia  akan  menjadi  nyaman bilamana  memiliki  independensi  dalam menyaring  informasi  apakah  sesuai dengan  ide-ide  atau  nilai  yang  mereka
miliki  sehingga  kemudian  mereka  akan menggunakannya  atau  sebaliknya.  Hal senada  juga  diungkapkan  oleh  Weiner (1986)  yang  memaparkan  bahwa  orang memproses informasi secara naif melalui dugaan-dugaan tertentu mengapa mereka membutuhkannya.
Selain  itu,  ketika  dihadapkan pada  informasi  cenderung  berlimpah, maka  seseorang  akan  cenderung  fokus pada  satu  atau  sejumlah  informasi  yang dianggap paling relevan dengan kebutuhannya.  Ottati  dan  Wyer  (1990) menggambarkan, bahwa informasi diterima  untuk  kemudian  disesuaikan diukur  untuk  kemudian  disimpan  dalam memori yang setiap saat dapat digunakan ketika seseorang dalam proses pengambilan  keputusan.  Di  sisi  lain, individu  juga  mengelaborasi  dinamika emosi  dan  afeksinya.  Richard  &  Gross (1999) menuturkan bahwa emosi berperan dalam proses penentuan pengambilan  keputusan.  Sejalan  dengan mereka,  Isen  (1993)  mengungkapkan bahwa afeksi positif dapat meningkatkan upaya – upaya politik yang damai seperti penyelesaian  masalah,  negoisasi  dan pengambilan keputusan bersama,
Cottam, et.al, (2004) menjelaskan bahwa aspek-aspek afeksi bekerja dalam pemrosesan  informasi  dalam  wujud
bagaimana peristiwa diintegrasikan dengan  pengalaman  emosional  di  masa lalu  dan    kedekatan  peristiwa  dengan produksi emosi yang dimilikinya. Bentuk-bentuk afeksi politik ditunjukkan dalam  bentuk  penggunaan  orientasi emosi  positif  dengan  kelompok  sebagai mekanisme  pemandu  dalam  proses partisipasi politik. Secara positif, keterikatan kelompok dapat memfasilitasi dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya  ketika  berada  di  luar kelompok (Byron dan Byrne, 2000).
Fenomena  di  atas  memunculkan asumsi bahwa seseorang dalam memperlakukan informasi tidaklah berlaku unsur kognitifnya saja melainkan pula dimensi afektif. Pemrosesan informasi dengan
meniadakan unsur kognitif akan menempatkan individu dalam pembentukan  sikap  politiknya  lebih didominasi  oleh  preferensi,  emosi  dan mood belaka  dengan  mengabaikan  set mental  dalam  organisasi  pesan  yang hadir.  Sebaliknya,  ketika  individu  lebih menempatkan  informasi  untuk  dikelola dalam  skema-skema  asimetrik,  maka orang tersebut menafikkan adanya proses evaluasi dan keterlibatan lingkungan di mana dia banyak
melakukan proses penjangkaran
informasi.  Pemikiran  ini  diperkuat  oleh
Stephan & Stephan (1993) yang mengungkapkan  bahwa  manusia  dalam menghadapi
informasi akan menggunakan sisten interkoneksi pararel antara  kognitif  dan  afektifnya.serta Cottam,  et.al,  (2004)  yang  melihat bahwa untuk memahami politik diperlukan interaksi kognisi dan emosi di mana  wujud  interaksi  tersebut  akrab dikenal dengan konsepsi sikap.
Dengan  kerangka  tersebut,  maka kita dapat merujuk pada konsep intoleransi  politik  yang  digagas  oleh Sullivan  (1999).  Menurutnya,  seseorang akan  menjadi  bersikap  toleran  atau sebaliknya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat individual sekaligus lingkungan  di  mana  kedua  faktor tersebut memainkan peran yang berbeda-beda  tiap  individunya.  Faktor individual merupakan akumulasi pengalaman  kehidupannya  yang  telah mengakar  dan  berperan  sebagai  penentu arah  sikap  serta  tingkah  laku.  Lusiana (2004)  menandaskan,  bahwa  akumulasi yang  ada  sejatinya  adalah  predisposisi kepribadian, pengalaman politik dan cara pandang  terhadap  dunia.  Berangkat  dari kerangka tersebut, jelaskah bahwa dalam mengidentifikasi  dan  merekonstruksi
pemahaman politiknya terdapat kecenderungan adanya perasaan keterancaman  di  dalam  dirinya  yang membatasi  kesediaan  untuk  melakukan transmisi, transaksi dan interaksi informasi  dengan  mereka  yang  dinilai berbeda secara politik ideologis. Pengalaman politik yang apolitik selama ini,  perspektif  dalam  memahami  jagad politik yang senantiasa telah dikonstruksi  pada  satu  kebijakan  yang meniadakan perbedaan prinsipal membangun kepribadian yang senantiasa melihat  bahwa  perbedaan  pandangan adalah sebuah ancaman.
Sedangkan dari persepktif eksternal,  maka  Sears,  et.al  (1985) melihat  bahwa  informasi  politik  lebih mudah  dipahami  setelah  dilakukan kategorisasi  atau  identifikasi.  Selain  itu, melalui  identifikasi  atas  nilai-nilai  yang memiliki makna politik signifikan memiliki  kaitan  erat  dengan  derajat partisipasi  politiknya.  Namun  demikian, kategorisasi dengan penggunaan identifikasi  kelompok  politik  secara ekstrim  akan  memungkinkan  terjadinya diskriminasi  dan  kecenderungan  untuk memanifestasikan  kesesuaian  dirinya dengan  kelompok  atau  informasi  politik tertentu  semata  di  mana      proses identifikasi  kelompok  atau  ideologi
tertentu hanya berfungsi sebagai diskriminan pada saat terjadinya perasaan keterancaman.

## Reduksi  Keterancaman  dan  Modal
Sosial: Sebuah Solusi
Berangkat dari fenomena secara psikologis,  bahwa  komunikasi  politik dapat  tergagalkan  sebagai  akibat  dari sikap  intoleran,  maka  solusi  dalam mereduksi  konflik  adalah  : Pertama, melakukan  pemetaan  terhadap  penyebab perasaan keterancaman yang diasumsikan  sebagai  faktor  kepribadian pemicu  komunikasi  yang  intoleran, apakah  ancaman  yang  dirasakan  oleh para  pelaku  politik  bersifat  realistik, simbolik  ataukah  stereotipe  belaka  ? Dengan  identifikasi  yang  jelas,  maka desain  komunikasi  dialogis  akan  lebih terancang  secara  cermat,  apakah  proses dialektika antara mereka yang berkonflik langsung  bicara  pada  tataran  substansi permasalahan  ataukah  lebih  karena perbedaan  cara  pandang.  Identifikasi  ini menjadi  sangat  penting  sebagai  dasar rekonsiliasi  pasca  konflik  atau  preparasi aktivitas  politik  yang  rentan  konflik  di masa  mendatang. Kedua, membangun sebuah pendidikan politik sedini
mungkin yang berbasis kesetaraan dengan mengedepankan modalitas
sosial. Melalui modalitas sosial, individu akan terbiasa dengan jaringan, kesepahaman  dan  saling  mempercayai sebagai dasar    partisipasi politik.
Ketika  kedua  aspek  tersebut  – faktor    individual  dan  lingkungan  – terintegrasi, maka akan terbangun kesamaan  persepsi  di  mana  politik  akan lebih  ditafsirkan  sebagai  kontestasi program dibandingkan
sebuah persinggungan kepentingan apalagi ketersinggungan pribadi. Pemetaan
terhadap  perasaan  keterancaman  dan modalitas sosial hanya dapat berlangsung ketika setiap individu mampu  membangun  dialog  konstruktif sehingga pesan/simbol searah dari seseorang/institusi kepada seseorang/banyak  orang/institusi  lain dengan  asumsi  akan  terjadi  penyesuaian sikap  dan  perilaku  sebagaimana  yang dikehendaki penyampai setelah menerima  pesan,  berlangsung  umpan balik serta pencapaian tafsir makna yang diusahakan oleh penyampai dan penerima pesan/simbol secara
bersamaan.
Daftar Pustaka:
Baron,  R.A  &  Byrne,  D.  2000. Social Psychology 9 th edition . Allyn & Bacon, Massachuchets Bullock, A and Stallybrass, O. 1977. The
Harper  Dictionary  of  Modern Thought. Harper & Row, New York Conway, M. 1991. Political participation  in  the  united states  2 nd ed, Washington  DC,
A  Division  of  Congressional Quarterly Inc.
Cottam,  M,  Uhler,  B.D.,  Mastors,  E.,
Preston,  T.  2004. Introduction to Political Psychology. Lawrence Erlbaum, London Finkel, S.E., Sigelman, L. and Humphries, S. 1999. Democratic Values And Political  Tolerance. Measures of  Social  Psychology  Attitude,
2, 203-296, San Diego California, Academic Press
Gamble,  T.K  &  Gamble,  M.  2002.
Communication  work. Mc  Graw Hill, New York
Huntington,  S.P.  and  Nelson,  J.M.
(1994). Partisipasi  politik  di negara berkembang,
Jakarta, Rineka Cipta.
Lusiana,  Y.  2004. Model  Integrasi Intoleransi Politik. Tesis Fakultas Psikologi UI, tidak
diterbitkan
Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu komunikasi
:  Suatu  Pengantar,  Bandung: Remaja Rosdakarya Ottati,  V.C  &  Wyer,  R.S.  1990. The Cognition Mediators Of
Political  Choice. University  of Illinois Press, Illinois Putnam, R.D. 2000. Bowling Alone: The Collaps And Revival Of American Community. New York: Simon and Schuster. Richards,  J.M  &  Gross,  J.J.  1999. Composure  At  Any  Cost?  The Cognitive Consequent Of Emotion Suppression, Personality and Social Psychology Bulletin 25
Sears, D.O, Freedman, J.L, Peplau, L.A.
1985. Social  psychology  5 th edition. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs-New Jersey Stephan,  W  &  Stephan  C.  1993. Cognition And Affect In Stereotyping: Pararell Interactive Networks, Academic, New York Sullivan,  J.L.  and  Transue,  J.E.  1999. The Psychological Underpinning Of Democracy, A Selective  Review  Of  Research On Political Tolerance, Interpersonal  Trustand  Social Capital, Annual  Review  Of
Psychology, 50, 625-650.
Verba,  S.,  Scholzman,  K.,&  Brady,  H.
1995. Voice And Equality: Civic Voluntarism In American Public, Cambridge,  Harvard University Press
Weiner, B (1986). An Attribution Theory of  Motivation  And  Emotion.
New York: Springer-Verlag.