## URGENSI  PENERAPAN RECHTERLIJK  PARDON SEBAGAI  PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
Fadjar Sukma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM fadjars21@gmail.com
Chitto Cumbhadrika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM chitto@rcplaw.id

## Abstrak
Salah satu yang paling kompleks dan menentukan dalam hukum pidana kita saat ini terletak  pada  tahap  akhir  proses  peradilan  pidana  yaitu  putusan  hakim  dalam menjatuhkan vonis entah dalam bentuk pemidanaan dan bukan pemidanaan. Upaya untuk  mewujudkan  keakraban  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  sedang berkonflik  terus  diupayakan  dengan  pergeseran  pemidaan  itu  sendiri  dari  retributif ke restoratife, hal ini terus di dorong penegakannya guna mendorong seluruh elemen masyarakat  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku  terlibat  dalam  menyelesaikan sebuah  perkara  dengan  tujuan  setiap  tindak  pidana  tidak  selalu  berakhir  dengan pemidanaan  berupa  pemenjaraan.  Namun  dengan  kemajemukan  dan  kompleksitas persoalan yang ada di tengah masyarakat hari ini terkadang menimbulkan kesulitan dalam  mewujudkan  keadilan  restoratife  tersebut  sehingga    perlu    adanya    sebuah jalan  tengah  dari  tujuan  pemidanaan  dan  perkembangan  hukum  yang  ada dibelahan  dunia  untuk  mewujudkan  keadilan  di  tengah  masyarakat.  Tulisan  ini mencoba  membahas  tentang  salah  satu  konsep  yang  belum  dikenal  dalam  hukum pidana  Indonesia  yaitu  Rechtelijk  Pardon  atau  pemaafan  hakim  sebagai  sebuah formulasi  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  yang  pada  prinsipnya  pemberian kewenangan  kepada  hakim  untuk  menghindari  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  sejauh  alasan-alasan  untuk  memberikan  itu  memungkinkan,  konsep tersebut bertolak dari kekakuan dalam menjatuhkan pidana. Metode penelitian yang digunakan  untuk  menganalisis  konsep  tersebut  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  konseptual  yang  meliputi  sumber  hukum  hari  ini  dan yang akan datang berupa rancangan undang-undang serta konsep Rechtelijk Pardon yang ada negara lain  dan peraturan perudang-undangan di negara lain.  Penelitian ini  menjukan  bahwa  konsepsi  Rechtelijk  Pardon  atau  pemaafan  hakim  sudah  mulai diadopsi dalam RKUHP walaupun masih terdapat celah apabila konsep tersebut

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 1 – April 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
tidak  tertuang  dalam  segi  formil  yaitu  RKUHAP  sehingga  akan  memunculkan ketidakharmonisan  hukum,  namun  hal  ini  menunjukan  adanya  upaya  awal  untuk membawa sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan memiliki kelenturan dalam hal pemidaan guna mewujudkan tujuan hukum dan kepastian hukum serta keadilan di tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## Kata Kunci : Pemaafan Hakim, Pemidanaan, Pembaharuan Hukum, Keadilan Restoratife.

## Abtract
One  of  the  most  complex  and  decisive    in  our  current  criminal  law  lies    in    the  final stage of the criminal justice process, namely the judge's decision in passing  a verdict, whether in the form of punishment or not. Efforts to create intimacy in community life that  are  in  conflict  continue  to  be  pursued  by  shifting  the  punishment  itself  from retributive  to  restorative,  this  continues  to  be  enforced  in  order  to  encourage  all elements of society both as victims and perpetrators to be involved in resolving a case with  the  aim  that  every  crime  is  not  always  ends  with  imprisonment  in  the  form  of imprisonment. However, with the plurality and complexity of the problems  that exist in  today's  society,  sometimes  it  creates  difficulties  in  realizing  restorative  justice  so that  there  is  a  need  for  a  middle  way  from  the  purpose  of  punishment  and  the development  of  existing  laws  in  other  parts  of  the  world  to  realize  justice  in  society. This paper tries to discuss one of the  concepts that are not yet known in Indonesian criminal  law,  namely  Rechtelijk  Pardon  or  judge  forgiveness  as  a  formulation  of reforming  Indonesian  criminal  law  which  in  principle  grants  authority  to  judges  to avoid criminal penalties against perpetrators of criminal acts as far as the reasons for giving  it.  If  possible,  the  concept  starts  from  rigidity  in  imposing  a  sentence.  The research  method  used  to  analyze  the  concept  is  a  normative  legal  research  method with a conceptual approach that includes current and future legal sources in the form of  draft  laws  and  the  Rechtelijk  Pardon  concept  that  exists  in  other  countries  and legislation in other countries. This study shows that the concept of Rechtelijk Pardon or  the  forgiveness  of  judges  has  begun  to  be  adopted  in  the  RKUHP  although  there are still gaps if the concept is not contained in the formal terms, namely the RKUHAP so  that  it  will  lead  to  legal  disharmony,  but  this  shows  an  initial  effort  to  bring  the criminal  justice  system  in  Indonesia  to  justice.  The  future  has  flexibility  in  terms  of punishment in order to realize the goals of law and legal certainty and justice in the midst of state and community life.
Keywords: Judge Forgiveness, Punishment, Law Reform, Restorative Justice.

## 1. PENDAHULUAN
Pengertian  hukum  pidana  sebagaimana  dikemukakan  oleh  van  Hamel adalah  semua  dasar-dasar  dan  aturan-aturan  yang  dianut  oleh  suatu  Negara dalam  menyelenggarakan  ketertiban  hukum,  yaitu  melarang  apa  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  mengenakan  suatu  nestapa  kepada  yang melanggar larangan-larangan tersebut (Ayu Efritadewi, 2020). Moeljatno (2009) menyatakan  bahwa hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan hukum  yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  dilarang  yang  disertai  ancaman pidana  bagi  barang  siapa  yang  melakukan.  Kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada mereka  yang  telah  melanggar  larangan  itu  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan .
Gustav  Radbruch  dalam vorschule  der  Rechtsfilosofie menyatakan, “ Rechtwissenschaft  its  die  wissenschaft  von  obyektiven  sinn  dess  positiven rechts” .  Artinya,  ilmu  pengetahuan  hukum  bertujuan  untuk  mengetahui objektifitas  hukum  positif  (Moeljatno,2009).  Bila  dihubungkan  dengan  ilmu hukum  pidana,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  ilmu  hukum  pidana adalah untuk  mengetahui  objektifitas  dari  hukum  pidana  positif.    Objektifitas    dari hukum  pidana  positif  dapat  dilihat  dari  substansi  hukum  pidana  positif  yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Terkait perbuatan yang dilarang,  ada  yang  bersifat  sebagai rechtdelicten yang  secara  harafiah  dberarti delik-delik  hukum,  dan wetsdelicten yang  secara  harafiah  berarti  delik  undang- undang.  Objektifitas  lainya  dari  hukum  pidana  positif  adalah  terkait  penegakan hukum  pidana  itu  sendiri.  Artinya,  perbuatan-perbuatan  yang  dilanggar  dalam hukum  hukum  pidana  materiil  harus  dapat  dikenakan  tindakan  oleh  negara. Aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  menegakkan  hukum  pidana  positif  dari segi  suprastruktur  artinya  istitusi  tersebut  telah  mapan  dan  dilengkapi    oleh tugas dan kewajiban serta kewenangan menurut undang-undang serta dari segi infrastruktur  yaitu  berarti  sarana  dan  prasarana  untuk  bekerjanya  aparat penegak  hukum  telah  tersedia.  (Eddy  O.S.  Hiariej  ,2015). Rechterlijk  Pardon merupakan  sebuah  konsep  yang  juga  dianut  oleh  hukum    Belanda,    di    mana hakim  dapat  memberikan  pemaafan  terhadap  terdakwa.  Artinya,  dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman (Jatmiko, 2022).
Hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana  Belanda ( Wetboek  van  Strafrecht )  yang  diberlakukan  melalui  Undang-Undang    Nomor    1 Tahun  1946  (mutatis-mutandis)  dan  kemudian  disebut  Kitab    Undang-undang Hukum    Pidana    (KUHP).    Semenjak    Indonesia      menyatakan      kemerdekaannya, sudah  ada  keinginan  dari  bangsa  ini  untuk  memiliki  Hukum  Pidana  (  KUHP  ) “produk” bangsa sendiri sebagai KUHP Nasional, yang kemudian sejak  tahun 1960- an    pakar    hukum    Indonesia    mulai    memikirkan    dan      merealisasikannya  dalam bentuk  konsep  Rancangan  Undang-undang   tentang   KUHP.   (Dewi Rohayati  ,16) Bahwa    secara    keseluruhan    usaha    pembaharuan    hukum    di  Indonesia  sudah dimulai sejak  lahirnya  UUD  1945  dan  tidak  dapat  dilepaskan pula dari landasan dan  sekaligus  tujuan  yang    ingin    dicapai    seperti    telah  dirumuskan  juga  dalam Pembukaan  UUD  1945.  Tujuan  yang  dimaksud  adalah  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia    dan    untuk    memajukan    kesejahteraan  umum    berdasarkan    Pancasila”. Garis    kebijakan    umum    inilah    sebagai    landasan  dan  tujuan  politik  hukum  di Indonesia    sekaligus    menjadi    landasan    serta    tujuan  dari    setiap    usaha pembaharuan    hukum,    termasuk    pembaharuan    di      bidang  hukum  pidana  dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia(  Barda Nawawi Arief ,1986).
Salah  satu  yang  paling  kompleks  dan  menentukan  dalam  hukum  pidana Indonesia  yang  merupakan  warisan  peninggalan  Belanda  tersebut  adalah  pada tahap  akhir  keseluruhan  proses  sistem  peradilan  pidana  yaitu  putusan  hakim, yang  secara  umum  dapat  berupa  putusan  pemidanaan  dan  bukan  pemidanaan. Pada tahap ini seringkali muncul berbagai persoalan tentang keadilan, baik yang dilihat  dari  sisi  pelaku  maupun  korban.  Namun  dalam    konteks    ini,    hal    yang lebih penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum pidana yakni negara harus  melihat  pada  manfaat  dipidananya  seorang  pelaku  tindak  pidana  bagi korbannya,  serta  dapat  memberikan  keadilan  bagi  korban  jika  telah    terjadi tindak  pidana  tetapi  pelaku  tidak  dapat  menjalani  pidananya  atau  tidak dipidana (Meldy Ance Almendo,2016).
Apabila  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  terdapat  3  (tiga)  macam  putusan  hakim,  yaitu  putusan  pemidanaan, putusan  bebas  ( vrijspraak )  dan  putusan  lepas  dari  segala    tuntutan    hukum ( onslag van recht vervolging ). (Andi  Hamzah ,2008) KUHAP menjelaskan bahwa putusan  pemidanaan  dijatuhkan  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Sementara  itu, putusan  bebas  dijatuhkan  dalam  hal  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan.  Terakhir,  jika  pengadilan berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa    terbukti tetapi  perbuatan  itu  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum.  Oleh  karena  itu,  apa  yang didakwakan  kepada  terdakwa  pada  putusan  lepas    cukup    terbukti    secara    sah dan  meyakinkan,  namun  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf ( feit d’excuse ) (Andi Hamzah ,2008).
Namun  terkait  3  (tiga)  putusan  yang  telah  diatur  demikian  yang  menjadi pertanyaan  apakah  dari  ke  3  (tiga)  putusan  yang  telah  tertuang  dalam  hukum pidana  kita  mampu  memunculkan  sebuah  tujuan  hukum  sebagaimana dikatakan  oleh  Gustav  Radburch  bahwa  hukum  dalam    pencapaiannya    tidak boleh  lepas  dari  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Eksistensi  hukum  yang dimaksud  ialah  baik  hukum  yang  bersifat  pasif  (peraturan  perundang- undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan) (Suwardi Sagama,2016). Dengan  mendasarkan  diri  pada  begitu  banyak  sebuah  putusan  terutama pemidanaan yang justru malah menciderai rasa keadilan di masyarakat.
Tentu  masih  lekat  dalam  ingatan  kita  tentang  kasus  Nenek  Saulina  dari Sumatera  Utara,  seorang  nenek  bernama  Saulina  Boru  Sitorus  (92)  divonis hukuman 1 bulan 14 hari oleh hakim di Pengadilan Negeri Balige, Toba Samosir. Perempuan  yang  akrab  disapa  Opung  Linda  itu  menebang  pohon  durian berdiameter  5  inchi  milik  kerabatnya,  Japaya  Sitorus  (70),  karena  ingin membangun  makam  untuk  leluhurnya.  Namun,  keputusan  hakim  itu dipertanyakan  karena  saksi  yang  dihadirkan  adalah  anak  dan  istri  pelapor sendiri.  Padahal,  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  lokasi  tidak  pernah  melihat Japaya  menanam  pohon  durian  yang  diperkarakan.  Ia  mengaku  sudah  pernah meminta  maaf  kepada  Japaya,  namun  yang  bersangkutan  meminta  uang    ganti rugi  senilai  ratusan  juta  Rupiah  sebagai  bentuk    damai.    Saulina    pun    tidak mampu  memenuhi  permintaan  tersebut  hingga  akhirnya  dilaporkan  ke  polisi. Tak  sendiri,  enam  anak  Saulina  juga  turut  ditahan  yang  masing-masing dipenjara  selama  4 bulan  10  hari  dipotong  masa  tahanan  (Ahmad  Winarno  Ary Wibowo,2020).
Maka  tidak  heran  jika  pada  akhirnya  timbul  keresahan  di  masyarakat tentang  arti  keadilan  hukum  bagi  masyarakat  kecil.  Masyarakat  melihat  adanya ketimpangan  hukum  antara  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  nilai ekonomi  besar  dan  nilai  ekonomi  kecil,  karena  kesemuanya  disamaratakan  dan kesemuanya  dilakukan  upaya  penahanan.  Kategorisasi  pelaku  tindak  pidana diatas  akan  berimplikasi  terhadap  nilai-nilai  keadilan  dalam  hukum.  Keadilan yang  diberikan  oleh  negara  belum  tentu  sesuai  dengan  kehendak  para  pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang  memiliki kebutuhan dan tingkat pemahaman yang beragam atas rasa keadilan (arif Setiawan,2016).
Padahal  dalam  kasus  yang  demikian  kita  mengenal  adanya  keadilan restoratif  dimana  tindak  pidana  dipahami  sebagai  serangan  terhadap  individu dan  hubungan  kemasyarakatan  sebagai  konsekuensi  dari  pemikiran  bahwa
tindak pidana pada prinsipnya menyebabkan rusaknya hubungan antar individu dalam  masyarakat.  Pemahaman  yang  berbeda  terhadap  tindak  pidana  tersebut kemudian berimplikasi pada pemahaman atas  keadilan. Dalam Sistem Peradilan Pidana, keadilan dianggap terwujud dengan mengacu pada jumlah perkara yang diproses  dan  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku,  sementara  dalam pendekatan  keadilan  restoratif,  keadilan  dianggap  terwujud  dalam  hal ditemukannya  solusi  terbaik  baik  bagi  pelaku,  korban    maupun    masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik (tindak pidana) yang terjadi ( win win solution )  sehingga  hubungan  kemasyarakatan  yang  sempat  rusak  dapat dipulihkan  kembali.  Lebih  jauh  lagi,  apabila  para  pihak  dalam  konflik  atau sengketa tersebut pada akhirnya bersepakat untuk berdamai, keadilan dianggap terwujud  dalam  hal  kesepakatan  para  pihak  tersebut  dapat  sungguh-sungguh dijalankan (Nefa Claudia meliala,2020).
Kemudian yang menjadi persoalan adalah apabila para pihak dalam konflik atau  sengketa  seperti  demikian  tidak  dapat  dan  mau  untuk  berdamai, bagaimana  peran  institusi  penegak  hukum  dalam  hal  guna  menjaga  hubungan dalam  masyarakat  agar  terwujudnya  keadilan  yang  dimaksud.  Maka  ditengah dilema  tersebut  muncul  asas Rechtelijk  Pardon sebuah  asas  yang  berasal  dari Belanda,  sejak  dahulu  dalam  hukum  acara  Belanda,  Netherland Wetbook  Van Strafvordering (kitab  hukum  acara  Belanda)  Jan    Remmelink    mengemukakan Asas Rechtelijk  Pardon ini  adalah  pernyataan  salah    tanpa    penjatuhan    pidana dari  hakim  kanton  sebagai  pengadilan  tingkat    yang    paling    rendah.    Secara bahasa Rechtelijk  Pardon ialah  pengampunan  atau  pemaafan  kuasa  oleh  hakim. Dalam  hal  ini  hakim  kanton  berpandangan  bahwa  jika  dipidana  maka  nilai mudharatnya  lebih  banyak  dari  pada  kemanfaatan,  serta  kondisi  yang melingkupi  pelaksanaannya.  Jadi  hakim  tidak  memutuskan  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  dalam  vonisnya  (Ridwan  Suryawan,  2021).  Dasar  hukum penerapannya  adalah  merujuk  pada  Pasal  2  Perja  Nomor    15    Tahun    2020, dengan  pertimbangan  pelaksanaan restorative  justice adalah  berdasarkan  asas keadilan,  kepentingan  umum,  pidana  sebagai  jalan  terakhir,    dan    asas    cepat, biaya ringan dan sederhana.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  tulisan  ini  akan mencoba  menggali  lebih  jauh  tentang  pengaturan Rechtelijk  Pardon (pemaafan hakim)  dalam  sistem  hukum  pidana  secara  historis  dan  filosofis  serta  sejauh mana  urgensi  dari  diberlakukanya Rechtelijk  Pardon (pemaafan  hakim)  dalam sistem  hukum  pidana  sebagai  bentuk  lain  dari  putusan  hakim  pada pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  ditinjau  dalam  perspektif  keadilan restoratif.
Berdasarkan  masalah  yang  akan  diteliti,  metode  pendekatan  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau    data    sekunder    sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan  yang  terkait  permasalahan  yang  dibahas  (Peter  Mahmud Marzuki,2008).  Di  samping  itu,  pendekatan  analisis  konsep  hukum  ( conceptual approach )  juga  merupakan  pendekatan  lain  yang    digunakan    dalam    penelitian ini.  Penelitian  ini  diawali  dengan  mendeskripskan  fakta  hukum,  kemudian mencari  pemecahan  terhadap  suatu  perkara  hukum  dengan  tujuan  untuk menyelesaikan  perkara  hukum  tersebut  (Amirudin  dan  Zainal  Asikin,2010). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum  normatif.  Sehubungan  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang digunakan,  jenis  data  yang  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  dalam
penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  meliputi  Rancangan  Undang-Undang dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  penelitian  ini  juga akan  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  berbagai  bacaan yang  terkait  dengan  judul  penelitian  seperti  buku,  artikel,  jurnal,  karya    ilmiah dan literatur lain sebagai pendukung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHAAN
a. Rechtelijk  Pardon (pemaafan  hakim)  histroris  &  Filosofis
Konsep Rechterlijk  pardon .  Lembaga  baru  ini  memberikan  kewenangan kepada  hakim  untuk  memberi  maaf  pada  seseorang  yang  bersalah  melakukan tindak  pidana  yang  sifatnya  sangat  ringan  (tidak  serius),  dan/atau  mempunyai keadaan  ringan  atas  perbuatannya.  Pemberian  maaf  ini  dicantumkan  dalam putusan  hakim  dan  tetap  harus  dinyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  (Tim  Penyusun RKUHP,1991). Prof. Nico Keizer berpendapat tentang banyaknya  terdakwa yang sebenarnya  telah  memenuhi  pembuktian,  akan  tetapi  jika  diajatuhkan  suatu pemidanaan  akan  bertentangan  dengan  rasa    keadilan.    Atau    dapat    dikatakan jika  dijatuhkan  pemidanaan,  maka  akan  timbul  suatu  benturan  antara kepastian  hukum  dengan  keadilan  hukum.  Sebelum  tahun  1983  apabila  terjadi permasalahan  di  atas,  Majelis  Hakim  akan  secara  “terpaksa”  harus menjatuhkan  pidana  sekalipun  sangat  ringan  (Nico  Keizer  dan  D. Schaffmeister,1990). Rechterlijk pardon merupakan salah satu konsep baru yang dikenal  dalam  praktik  peradilan  pidana  yang  memberikan  kewenangan  kepada hakim  untuk  dengan  syarat-syarat  tertentu  memberikan  pengampunan  atau pemaafan  kepada  pelaku  tindak  pidana  meskipun  telah  terbukti  bersalah. Pemaafan  ini  dituangkan  dalam  bentuk  putusan  yang  mana  secara  konseptual karakternya  berbeda  dengan  beberapa  jenis  putusan    sebagaimana    dikenal dalam  KUHAP  yakni  berupa  putusan  pemidanaan,  putusan  bebas  dan  putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Muhammad Rifai Yusuf,2021).
Terminologi “forgiveness”,  “pardon”,  “mercy”,  clemency”,  “indemnity”, dan “amnesty” tidak  mempunyai  pemaknaan  yang  kaku  (fleksibel),  namun  secara garis  besar  dapat  dimaknai  dengan  suatu  pengampunan  atas  perbuatan  yang bertentangan  dengan  legalitas  perundangan,  dengan  dasar  keadilan  di mayarakat.  Sebenarnya  secara  historis  hubungan  antara  pemidanaan  dengan pemaafan  ( pardon )  telah  berlangsung  sejak code  of  Hammurabi .  Pada code  of Hammurabi mengatur  akan  suatu  keseimbangan  antara  kekakuan  legalitas dengan  keadilan  yang  muncul  dari  masyarakat  (Adery  Ardhan  Saputro,2016). Pardon dalam Black’s Law Dicrionary diartikan sebagai “The act or an instance of officially  nullifying  punishment  or  other  legal  consequence  of  a  crime” .  Bentuk pengampunan  dalam  arti  ini  diberikan  oleh  kepala  eksekutif  suatu pemerintahan  yang  kemudian  diistilahkan  dengan executive  pardon .  istilah “pardon” pada  awalnya  dipahami  dan  dipraktikan  sebagai  tindakan  eksekutif (atau  orang  lain  yang  diberi  wewenang  secara  hukum)  yang  mengurangi  atau menghilangkan  hukuman  yang  telah  ditentukan/dijatuhkan  oleh    pengadilan, atau  yang  mengubah  hukuman  dengan  cara  yang  biasanya  dianggap meringankan. Dengan demikian kewenangan itu berada di luar lembaga yudisial serta  diterapkan  pasca  terjadinya  putusan  berupa  pemidanaan.  Namun demikian,  sejalan  dengan  perkembangan  teori    ketatanegaraan    dimana    salah satu  yang  berpengaruh  besar  adalah  teori  pemisahan  kekuasaan  ( separation  of power ), maka lembaga pemaafan kemudian juga menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudisial dengan istilah yang  kemudian lebih dikenal di  beberapa  negara  sebagai non  imposing  of  penalty  /  rechterlijk  pardon    / dispensa  de  pena  dan  judicial  pardon .  Salah  satu  contoh  klasik  ialah Pardon  et
Chatiments di  Prancis,  dimana  juri  dalam  perkara  tersebut  memberikan  maaf kepada  terdakwa  yang  terbukti  bersalah,  sehingga    menghindarkan    terdakwa dari penjatuhan hukuman mati (Muhammad Rifai Yusuf,2021).
Modifikasi  lembaga  pemaafan  yang  sebelumnya  hanya  di  eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (Resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi  tersebut  mengamanatkan  agar  diberikannya  hak  kepada  Hakim  untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik- delik ringan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut (Resolusi No. 10 Tahun 1976):
“To  study  various  new  alternatives  to  prison  with  a  view  to  their possible  incorporation  into  their  respective  legislations  and  in particular:
a. to  consider  the  scope  for  penal  measures  which  simply  mark  a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender […].”
Sebenarnya  sebelum  keluar  resolusi  tersebut,  sistem  peradilan  pidana Perancis  juga  telah  memperkenalkan  lembaga  pemaafan  Hakim  pada  tanggal  11 Juli  1975  melalui  Undang-Undang  Nomor  75-624  KUHAP  Perancis  (CCP)  yang mengatur  tentang the  declaration  of  guilt  without  imposing  a  penalty  ( Barda Nawawi  Arief,2013).  Selain  negara  Perancis  dan  Belanda  Terdapat  beberapa negara  lainnya  yang  mengatur  akan  lembaga  pemaafan  hakim  (Adery  Ardhan Saputro,2016), yakni:
1. Negara  Yunani  mengatur  tentang “non  imposing  of  a  penalty” dalam  Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) Penal code ;
2. Negara  bagian  Greenland  mengatur  tentang “The  court  may  abstain  from iposing any sanction” dalam Pasal 86 ayat (1) KUHP Greenland;
3. Negara  Somalia  mengatur  pada  Pasal  147  ayat    (1)    dan    ayat    (2)    yang berbunyi: “Where,  in  the  case  of  an  offence  committed  by  a  person  under  18 or  over  70  years  of  age,  the  applicable  punishment  is  imprisonment  for  a maximum  term  of  not  more  than  three  years  or    a    pecuniary    punishment,    or both,  the  judge  may  abstain    from    entering    conviction    and    grant    judicial pardon where, having regard to the  cirm-  cumstances  referred  do  in  article 110,  he  considers  the  offender  will  not  commit  any  further  offence.  A  judicial pardon  shall  extinguish    the    crime.” Selanjutnya    pada    pasal    147    ayat    (2) KUHP  Somalia  mengatakan “a  judicial  pardon  may  not  be  granted  more  than once” ;
4. Negara  Uzbekistan  mengatur  pada  Pasal  70  yang  berbunyi:  “ A  person,  who committed  a  crime,  may  be  discharged  from  penalty,  in  the  instance  if  it  is recognized  that  by  the  time  of  investigation    or    trial,    due    to    changes    of situation, or  the  person’s  irreproachable  conduct,  bona  fide  labor  or  study, has  lost  his  socially  dangerous  nature.” (Seseorang  yang  melakukan  tindak pidana,  dapat  dibebaskan  dari  hukuman  apabila  dari  perbuatan  yang  telah dilakukan, telah kehilangan bahaya sosialnya).
5. Peradilan  pidana  Portugal  juga  mengatur  mengenai non  imposing  of  a penalty atau  yang  dikenal  dengan dispensa  de  pena .  Pengaturannya  diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yakni:
(1) Terhadap  delik  yang  diancama  pidana  penjara  selama  maksimum  6  bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian;
(2) Sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  dan  kesalahan  si    pelaku    sangat    kecil ( the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute );
(3) Kerusakan/kerugian  telah  diperbaiki  ( The  damages  have  been  repaired ), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun; dan
(4) Alasan-alasan  pencegahan  tidak  menghalangi  dispensasi  pidana  ini  ( Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty ).
Bahkan  yang  menarik  adalah,  Belanda  yang  merupakan  pewaris    dari KUHP  yang  kita  gunakan  hingga  hari  ini  bahkan  telah  mulai  memberlakukan konsep Rechterlijk  pardon melalui  revisi  WvS  pada  tahun  1983  dengan memasukkan  Pasal  9a  yang  berbunyi: “Indien  de  rechter  dit  raadzaam  acht  in verband  met  de  geringe  ernst  van  het  feit,  de  persoonlijkheid  van  de  dader  of  de omstandigheden  waaronder  het  feit  is  begaan,  dan  wel  die  zich  nadien  hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd” (Jika  hakim  menganggap  patut  berhubungan  dengan  kecilnya  arti perbuatan,  kepribadian  pelaku  atau  keadaan-keadaan  pada  waktu  perbuatan dilakukan,  begitu  pula  sesudah  itu  ia  menunjukkan  keteladanan,    ia    (hakim) dapat  menentukan  di  dalam  putusan  bahwa  tidak  ada    pidana    atau    tindakan yang dijatuhkan) (Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah,2010).
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijabarkan  di  atas  menunjukan  bahwa berbagai  negara  telah  menerapkan  konsep  atau  pemberian  hak  kepada  hakim untuk  memberikan  pemaafan  atas  tindak  pidana  ringan  untuk  mencegah pemidanaan  yang  tidak  dibenarkan/  diperlukan  dilihat  dari  sudut  kebutuhan, baik  kebutuhan  melindungi  masyarakat  maupun  untuk  rehabilitasi  si  pelaku. Dalam  KUHP  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini,  belum  dikenal  mengenai pengaturan  konsep Rechterlijk  pardon .  Produk  hukum  yang  merupakan  buah pikiran  pemerintah  kolonial  Belanda  tersebut,  masih  terlihat  kaku  dalam menentukan  sistem  pemidanaan  yang  sampai  hari  ini  masih  diberlakukan  di Indonesia.  Sistem  pemidanaan  yang  dijalankan  hanya  memperhatikan  aspek legalitas  dan  pertanggungjawabannya  saja.  Padahal  tujuan  pemidanaan  juga menjadi  bagian  yang  sangat  penting  karena  merupakan  spirit  sekaligus    ruh dalam  sistem  pemidanaan  yang  ada  di  Indonesia  (Muhammad  Aenur Rosyid,2018).
Jika  dilihat  dari  sistem  peradilan  pidana,  lembaga  pengampunan  ini bukanlah  suatu  upaya  hukum  ( rechtsmiddel )  dalam  hukum  acara  pidana  kita, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dan karena itu bukanlah suatu hak  yang  diberikan  kepada  terdakwa  maupun  penuntut  umum.  Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila  hukum  yang  berlaku  untuk  suatu  peristiwa  hukum  tertentu  dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena itu,  meskipun  asasnya  adalah  hukum harus  ditegakkan,  namun    untuk  hal  yang    khusus  itu  diberikan  maaf ( forgiveness ) dengan tidak melaksanakan hukum (Mardjono Reksodiputro,2009). Rechterlijk Pardon adalah suatu keadaan hukum dimana seorang terdakwa terbukti  bersalah,  tetapi  tidak  dijatuhi  pemidanaan  oleh Majelis Hakim. Pengertian non  imposing  of  penalty  /  rechterlijk  pardon  /  dispensa  de  pena dan judicial pardon mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah  dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan.
Meskipun pemaknaan secara filosofis dari rechterlijk  pardon belum tentu didasarkan  oleh  konsepsi  pemaafan  hakim  (bisa  didasarkan  hanya    dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun kesalahan terdakwa terbukti) (Adery Ardhan Saputro,2016),.
Dengan demikian rechterlijk pardon dapat dipahami dan diartikan sebagai kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  hakim  untuk memberikan  permaafan  kepada  seorang  terdakwa  yang  telah  terbukti  bersalah melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan  beberapa  ketentuan  sebagai  syarat adanya pemberian maaf tersebut (Mufatikhatul Farikhah,2018).
b. Rechterlijk  Pardon (Pemaafan  Hakim)  sebagai  pembaharuan  Hukum Pidana sebagai upaya penegakan keadilan restoratif
Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, namun hukum  pidana  telah  mempunyai  suatu  konsentrasi  pada  seluruh  alam  semesta, disebabkan  hanya  pikiran  sempitlah  yang  menyatakan  hukum  pidana,  hanya bersentuhan  dengan  pesoalan  manusia,  dan  perkembangan  terkini  mengenai hukum  pidana,  adalah  bagaimana  bentuk  terbaik  dari  hukum  pidana mendatang,  yang  bersesuaian  dengan  keadaan  di  masyarakat.  Sehingga pembaruan  hukum  pidana,  justru  membawa  peradaban,  khususnya  politik hukum pidana (Rosylin Muraskin dan Albert R.Roberts,1996).
Pemikiran  untuk  memperbaharuai  hukum  pidana  materiil,  sebenarnya sudah  dilakukan  sejak  terbitnya  UU  No.  1  Tahun  1946,  dan  ditegaskan  dalam suatu  seminar  nasional  tahun  1963  di  Semarang.  Para  ahli  berkumpul  yakni, “Soedarto,  Oemar  Seno  Adji,  Ruslan  Saleh”,  telah  menyinggung,  betapa pentingnya  membangun  hukum  pidana  nasional,  yang  tidak  bersifat  ad  hoc, seperti  kain  perca,  melainkan  bersifat  sistemik,  atas  dasar  idea  nasional,  dan pandangan  sikap,  persepsi,  filosofi,  dan  nilai-nilai    budaya,    bangsa    indonesia yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, tentu saja tidak mengenyampingkan  hukum  pidana  yang  bersifat  universal,  dalam  bentuk konvensi-konvensi  hukum  pidana  internasional  yang  telah  diratifikasi,  resolusi- resolusi,  lembaga-lembaga  internasional  yang  mengatur  berbagai  asas,  norma- norma  dan  standar  yang  muncul  dari  organisasi-organisasi  hukum  pidana tersebut. Selanjutnya melalui BPHN dikoordinasikan pelbagai pertemuan ilmiah, yang  pada  akhirnya  mengerucut  dalam  bentuk  tim  RUU  KUHP.  Penyusunan  itu dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  dan  tuntutan  nasional,  untuk  melakukan pembaruan  hukum  pidana  secara  sistemik  (struktur,  substansi,  dan  kultur) (Muladi,2008).
Masalah  pertanggungjawaban  pidana,  ternyata  terdapat  dua  pandangan, yaitu  pandangan  yang  monistis  antara  lain  dikemukakan  oleh  Simon  yang merumuskan strafbaar  feit sebagai  “ Eene  stafbaar  gestelde,  onrechtmatige,  met schuld  in  verband  staande  handeling  van  een  torekeningvatbaar  persoon ”  (suatu perbuatan  yang  oleh  hukum  diancam  dengan  hukuman,  bertentangan  dengan hukum,  dilakukan  oleh  seorang  yang  bersalah  dan  orang  itu  dianggap bertanggung  jawab  atas  perbuatannya).  Menurut  aliran  monisme,  unsur-unsur stafbaar  feit itu  meliputi  baik  unsur  perbuatan  yang    lazim    disebut    unsur objektif,  maupun  unsur  pembuat,  yang  lazim  dinamakan  unsur  subjektif.  Oleh karena  itu,  dicampurnya  unsur  perbuatan  dan  unsur  pembuatnya,  maka dapatlah  disimpulkan  bahwa strafbaar  feit adalah  sama  dengan  syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana (Muladi dan Dwidja Priyatno,2010). Perbuatan  yang  tercela  oleh  masyarakat,  dipertanggungjawabkan  kepada pembuatnya,  artinya  celaan  yang  objektif,  terhadap  perbuatan  itu,  kemudian diteruskan kepada terdakwa, sehingga dapat dikatakan, bahwa orang yang tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana,  jika  tidak  melakukan perbuatan  pidana.  Tetapi  meskipun  dia  melakukan  perbuatan  pidana,  tidaklah selalu  dapat  dipidana.  Karena  harus  ada  kesalahan  dari  perbuatannya. Kapankah  dipandang  telah  melakukan  kesalahan,  bilamana  dari  segi masyarakat,  dapat  dicelanya  perbuatan,  karena  masih  dapat    berbuat  lain, karena kesalahan itu dapat dicela juga dapat dihindari. Sehingga mulailah dicari keadaan  batin  pelaku  perbuatan  pidana,  dan  persoalan  batin  dalam  hukum pidana  adalah  masalah  kemampuan  bertanggungjawab,  dan  selanjutnya berkaitan dengan kesengajaan, kealfaan, serta alasan pemaaf, sebagai unsur
dari  kesalahan.  Semuanya  adalah  unsur  unsur  yang  tidak  dipisahkan  (SYAIFUL BAKHRI,2016).
Secara  umum  penyelesaian  masalah  atau  sengketa    terutama    Pidana dapat  ditempuh  dengan  dua  jalur  yaitu  dengan  menggunakan  jalur  litigasi  dan jalur  non  litigasi.  Dewasa  ini  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana,  masyarakat cenderung  menggunakan  jalur  pengadilan  yang  secara  konsep  akan menciptakan  keadilan  namun  dalam  kenyataannya  hal  ini  merupakan  hal  yang tidak  mudah  untuk  dicapai.  Satjipto  Rahardjo  menyatakan,  bahwa  penyelesaian perkara  melalui  sistem  peradilan  yang  berujung  pada  vonis  pengadilan merupakan  suatu  penegakan  hukum  ke  arah  jalur  lambat.  Hal  ini  karena penegakan  hukum  itu  melalui  jarak  tempuh  yang  panjang,  melalui  berbagai tingkatan  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi bahkan  sampai  ke  Mahkamah  Agung.  Pada  akhirnya  berdampak  pada penumpukan  perkara  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  di  pengadilan  (Henny  Saida Flora,2018).
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Indonesia  merupakan suatu  fenomena  sosial  yang  senantiasa  ada  sejak  mulainya  kehidupan  manusia karena  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  mempunyai  kehendak  atau kepentingan  yang  tidak  seragam  antara  manusia  yang    satu    dengan    manusia yang  lain.  Semakin  tingginya  kompleksitas  dan  persaingan  yang  semakin  keras dalam  kehidupan  bermasyarakat  cenderung  meningkatkan  atau  setidaknya berpotensi  menimbulkan  berbagai  permasalahan.  Muncul  banyaknya  perkara atau  sengketa  dalam  masyarakat  bila  tidak  ditangani  dengan  baik  sudah  tentu akan  mengganggu  keseimbangan  dalam  masyarakat  terlebih  apabila  masalah- masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.
Melihat fenomena tersebut sampai akhirnya pada tahun 2020 Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  melalui  Direktur  Jendral,  Badan  Peradilan  Umum mengeluarkan Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  mendorong  optimalisasi  penerapan Peraturan  Mahkamah  Agung,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  maupun Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  di  pengadilan,  di  samping  itu  penerapan keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah untuk mereformasi criminal justice system  yang  masih  mengedepankan  hukuman  penjara.  Perkembangan  sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan  pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif ( restorative justice ) tentunya  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  tidak  seweriang-wenang,    dan hanya  berpihak  pada  kebenaran  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  mempertimbangkan  kesetaraan  hak  kompensasi dan keseimbangan  dalam  setiap  aspek  kehidupan.  Pelaku  memiliki  kesempatan terlibat  dalam  pemulihan  keadaan  (restorasi),  masyarakat  berperan  untuk melestarikan  perdamaian,  dan  pengadilan  berperan  untuk  menjaga  ketertiban umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia,2020).
Secara  teoritis  terdapat  3  (tiga)  model  yang  menempatkan  hubungan keadilan restoratif dengan Sistem Peradilan Pidana, yaitu:
1. Penerapan  paradigma  keadilan  restoratif  sebagai  bagian  dari  Sistem Peradilan  Pidana.  Model  ini  disebut  sebagai  resolusi  dua    arah    karena Sistem Peradilan Pidana dan pendekatan keadilan restoratif berjalan secara beriringan.  Sebagai  contoh,  hakim  menjadikan  perdamaian  yang  telah disepakati  korban  dan  pelaku  sebagai  dasar  peringan  atau  penghapus pidana.
2. Penerapan  paradigma  keadilan  restoratif  diluar  Sistem  Peradilan  Pidana. Dalam  hal  ini  keadilan  restoratif  diupayakan  terwujud    melalui    lembaga atau  institusi  lain  diluar  Sistem  Peradilan  Pidana  seperti  antara  lain perangkat  pemerintahan  desa  atau  pengadilan  adat. Contohnya, perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  dijadikan  dasar  penghapus penuntutan  yang  kemudian  ditindaklanjuti  hakim  dengan  membuat penetapan  untuk  tidak  dilanjutkannya  penuntutan  atas    perkara    pidana yang berujung dengan perdamaian.
3. Penerapan  paradigma  keadilan  restoratif  diluar  Sistem  Peradilan  Pidana dengan  tetap  melibatkan  pihak  penegak  hukum,  misalnya  dengan  cara memperluas  diskresi  atau  asas  oportunitas  yang  mengatur  kewenangan polisi  atau  jaksa  untuk  mengalihkan  proses  hukum  atas  suatu  perkara pidana  keluar  Sistem  Peradilan  Pidana  (diversi)  untuk  ditangani  lembaga atau  institusi  lain  diluar  Sistem  Peradilan  Pidana.  Perdamaian  yang berhasil  tercapai  kemudian  dicatatkan  dalam  administrasi  kepolisian  atau kejaksaan.
Apabila  mengacu  pada  teori  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka, Rechterlijk  pardon dapat  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  Sistem  Peradilan Pidana  dengan  memenuhi  salah  satu  asas  fundamental  dalam  hukum  acara pidana  yaitu  asas  legalitas.  Yang  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa  semua tindakan  penegak  hukum  harus  didasarkan  pada  undang-undang  atau  dengan kata  lain  aparat  penegak  hukum  tidak  diperbolehkan  untuk  bertindak  diluar ketentuan  undang-undang.  Asas  ini  menempatkan  kepentingan  hukum  dan perundang-undangan  diatas  segala-galanya  demi  terwujudnya  supremasi hukum.  Dengan  demikian,  penegak  hukum  tidak  dibenarkan  bertindak  diluar ketentuan  hukum  ( undue  process )  atau  bertindak  sewenang-wenang  ( abuse  of power ) (M Yahya Harahap,2000). Rechterlijk  pardon, diharapkan  bisa  menjadi  salah  satu  motor  untuk tercapainya  dua  rasa  keadilan  yang  ada  dalam  penerapan  hukum  dan  Undang- Undang  yaitu Moral  Justice dan Law  Justice .  Harapan  inilah  yang  tentu  saja dharapkan  oleh  tidak  hanya  penegak  hukum  namun  juga  semua  elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini konsep yang sama dengan Judicial Pardon yakni dalam masyarakat adat, diantara nya Masyarakat Batak Karo, Masyarakat Lampung  Menggala,  Minangkabau,  serta  di  Aceh.  Untuk  itulah  perlu  adanya kerangka  dasar  konsep rechterlijk  pardon yang  akan  bertitik  tolah  pada  sistem hukum  Universal  yang  dipakai  oleh  negara-negara  yang  telah  mempraktekkan konsep  tersebut  serta  perlu  juga  untuk  melihat  konsep  yang  ada  di  Indonesia sehingga  tujuan  dasar  dari  pembaharuan  hukum  pidana  terkait  dengan pedoman pemidaan yang hasil akhirnya adalah putusan yang adil dapat tercapai (Mufatikhatul Farikhah,2018).
Asas Rechterlijk  pardon atau  Pemaafan  Hakim  Perkembangan  Rancangan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yakni  pada    draft    RKUHP    4    Juli    2022 sudah  mulai  mengatur  tentang Rechterlijk  pardon (Pemaafan  Hakim)  tentang pedoman pemidanaan yang mana Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada  hakim  untuk  megutamakan  nilai  dan  rasa  keadilan  apabila  dikemudian hari  muncul  sebuah  perkara  yang  berada  di  sebuah  persimpangan  antara mengekan  dari  ketentuan  hukum  itu  sendiri  ataupun    menjaga    rasa    keadilan yang ada sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 RKUHP yang menyatakan:
“(1)  Dalam  mengadili  suatu  perkara  pidana,  hakim  wajib  menegakkan hukum dan keadilan.
(2)  Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terdapat  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”
Kewenangan  tersebut  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  bahwa  ringannya perbuatan,  keadaan  pribadi,  keadaan  saat  terjadi    tindak    pidana    atau    yang terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan    mempertimbangkan segi  sistem  pemidanaan,  di  mana  dengan  adanya  konsepsi Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim),  maka  hakim  dalam  menjustifikasi  pemidanaan  terhadap seseorang,  hakim  harus  mempertimbangkan  tindak  pidana,  kesalahan  serta tujuan  dan  pedoman  pemidanaan.  Apabila  hakim  memandang  bahwa  orang tersebut  tidak  harus  dijatuhkan  pidana,  maka  hakim  memberi  maaf  kepada pelaku tindak pidana keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana atur dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP yang menyatakan:
“Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,  atau    keadaan    pada waktu  dilakukan  Tindak  Pidana  serta  yang  terjadi  kemudian  dapat dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak  menjatuhkan    pidana    atau tidak  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan    segi    keadilan dan kemanusiaan.”
Berangkat dari ketentuan 2 (dua) Pasal tersebut di atas memberikan angin segar tentang penerapan secara materiil Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim)  yang  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  dalam  memutus  perkara, serta  memperluas  kewenangan  hakim  dalam  menggali  dan  mencari  keadilan berdasarkan  nilai-  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  (Aska  Yosuki  &  Dian Adriawan  Daeng  Tawang,2018).  Andi  Hamzah  mengatakan  bahwa  intisari  dari adanya  konsepsi  ini,  nantinya  ketika  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  dan  diberi  permaafan  oleh  Hakim,  maka  pelaku tindak  pidana  tidak  dipidana  atau  dihukum.  Mudahnya,  bentuk  putusan  dari permaafan  hakim  nantinya  adalah  putusan  bersalah  tanpa  pidana  ( a    guilty verdict without punishment ).
Secara  sosiologis,  dengan  dimasukannya  Konsepsi Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim)  ke  dalam  RUU  KUHP  tentunya  mencerminkan  kehendak untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  sudah  diupayakan  sejak 60  (enam  puluh)  lebih  tahun  yang  lalu.  Kebutuhan  ini    didasarkan    pada  nilai- nilai  dari  suatu  bangsa  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Kondisi  internal masyarakat  Indonesia  yang  berkembang  seiring  perkembangan  yang  terjadi  di dunia  internasional  serta  adanya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dan  keadilan yang  begitu  kuat,  menyebabkan  beberapa  rumusan  hukum  pidana  yang  dimuat dalam  KUHP  tidak  lagi  dapat  dijadikan  dasar  hukum  untuk  mengatasi problematika yang timbulkan dalam masyarakat.
Namun yang perlu menjadi catatan penting agar konsep Rechterlijk Pardon tidak  menjadi  sia-sia  maka  harus  ada  sebuah  harmonisasi  hukum  yang mendukung konsep Rechterlijk Pardon yaitu perlu diatur pula dalam segi formill pidana  yaitu  RKUHAP  yang  sampai  perkembangan  hari  ini  belum  mengatur Rechterlijk  Pardon secara  teknis  sehingga  tidak  berhenti  hanya  pada  ranah konseptual semata namun dapat diaplikasikan secara konkreet.
Oleh  sebab  itu  di  Belanda  pengaturan  akan Rechterlijk    Pardon ternyata tidak  hanya  disikapi  oleh  hukum  pidana  materiil  saja,  tetapi  juga  oleh  hukum acara  pidananya.  Hakim  pidana  di  negara  Belanda  dapat  menjatuhkan  4  (tiga) bentuk putusan final, yakni:
1. Putusan Bebas ( vrijspraak );
2. Putusan Lepas ( ontslag van alle rechtsvervolging );
3. Putusan  Pemidanaan  ( veroordeling  tot enigerlei sanctie );  dan
4. Putusan Pemaafan Hakim ( rechterlijk pardon ).
Oleh  karenanya,  Majelis  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan    pemaafan hakim  yang  memang  mempunyai  tipe/bentuk  yang  berbeda/  khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim  bukan  bagian  dari  putusan  bebas,  lepas,  maupun  pemidanaan,  tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri.
Salah  satu  teori  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  adalah Restoractive  Justice (Keadilan  Restoratif),  ini  dipahami  sebagai  bentuk pendekatan  penyelesaian  perkara  menurut  hukum  pidana  dengan  melibatkan pelaku  kejahatan,  korban,  keluarga  korban  atau  pelaku  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pada pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Maka berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  diberikan  pemaafan  oleh  hakim sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Konsepsi Rechterlijk  Pardon (Permaafan Hakim) ini sejalan dengan upaya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana yaitu Restoractive Justice (Keadilan Restoratif).

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijabarkan  di  atas  maka  telah  kita dapatkan  kesimpulan  bahwa  formulasi  pemidanaan  yang  berlaku  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia saat ini hanya mengenal syarat objektif sebagaimana nyawa  dari  hukum  pidana  Indonesia  yaitu  asas  legalitas  dan  syarat  subjektif adanya  kesalahan  sehingga  hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  hanya  dapat memberikan  3  (tiga)  jenis  putusan  yaitu,  putusan  pemidanaan,  putusan  bebas ( vrijspraak )  dan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van  recht vervolging ).  Namun  dalam  RKUHP  telah  memberikan  ruang  bagi  hakim  untuk memberikan  pemaafan  bagi  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana ringan  lepas  dari  pemidanaan  dengan  berbagai  syarat  sebagaimana  termaktub dalam  pasal  53  dan  pasal  54  ayat  (2)  RKUHP  (draft  4  Juli  2022).  Dari  situ menunjukan  bahwa  konsep Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim)  mulai diadopsi  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  sehingga  dengan pertimbangan  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat,  keadaan  pada waktu  dilakukan  perbuatan  atau  terjadi  kemudian,  serta    mempertimbangkan segi  keadilan  dan  kemanusiaan  dan  apabila  hakim  memandang  bahwa  pelaku tindak  pidana  itu  tidak  harus  dijatuhkan  pidana,  maka  hakim  dapat  melakukan permaafan.
Kemunculan  konsep Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim)  bukan  tanpa landasan  yang  kuat  apabila  merujuk  pada  sistem  peradilan  pidana  negara  lain seperti,  Yunani,  Greenland,  Somalia,  Uzbekistan,  Portugal  bahkan  Belanda. Sehingga  hal  tersebut  mengindikasikan Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim) merupakan  sebuah  fenomena  perkembangan  hukum  yang  perlu  mendapatkan respon  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia.  Secara  filosofis,    yuridis dan  sosiologis Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim)  dianggap  sesuai  dengan nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  nilai    hukum    Indonesia    yang    menjunjung tinggi nilai Pancasila. Konsep Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) merupakan salah  satu  bentuk  tujuan  pemidanaan  yang  mengarah  kepada  keadilan restoratife.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  beralasan  memasukan  Konsep Rechterlijk  Pardon (Permaafan  Hakim)  ke  dalam  RKUHP  sebagai  sebuah pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Agar Rechterlijk Pardon (Permaafan  Hakim) dapat direalisasikan dan tidak berhenti  pada  tatanan  konseptual  maka  perlu  adanya    sebuah    harmonisasi hukum yaitu dengan memasukan materi berdasarkan konsep tersebut ke dalam
sisi  formil  hukum  pidana  dalam  bentuk  RKUHAP,  hal  ini  dikarenakan  belum adanya  pasal  yang  secara  spesifik  mengatur  mengenai  ketentuan  formil pemaafan hakim di dalam KUHAP maupun RKUHAP yang hanya mengakomodir 3 (tiga) jenis putusan (bebas, lepas, dan pemidanaan). Konsep Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) harus dipandang sebagai garda terakhir yang menjaga suatu perkara  yang  menciderai  rasa  keadilan  di  tengah  masyarakat.  Bentuk  ideal putusan  dari  permaafan  hakim  adalah  putusan  salah  tanpa  pidana  ( a  guilty verdict  without  punishment )  apabila  ketentuan  tersebut  tidak  diatur  secara konkreet  dalam  RKUHAP  maka  tidak  menutup  kemungkinan  konsep  tersebut yang  telah  tertuang  dalam  RKUHP  hanya  akan  menjadi  pasal  mati  atau pelengkap dari ketentuan pidana itu sendiri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Almendo, Meldy Ance. “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung  Jawab Negara  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Karena  Pelaku  Tidak  Menjalani  Pemidanaan.” Yuridika 31, no. 1 (2016): 19. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1956.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,”  118.  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Andi  Zainal  Abidin  dan  Andi  Hamzah.  “Pengantar  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia,” 170–71. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
Arief, Barda Nawawi. “Kapita Selekta Hukum Pidana,” 8. Bandung: Kapita Selekta Hukum Pidana, 2013.
———. Penetapan  Pidana  Penjara  Dalam  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Universitas Padjajaran, 1986. Ary  Wibowo,  Ahmad  Winarno.  “Selain  Kakek  Samirin,  Ini  4  Kasus  Hukum  Yang Sempat Menimpa Lansia.” Kompas.Com , 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek- samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all.
Aska  Yosuki  &  Dian  Adriawan  Daeng  Tawang.  “KEBIJAKAN  FORMULASI  TERKAIT KONSEPSI  RECHTERLIJKE  PARDON  (  PERMAAFAN  HAKIM  )  DALAM PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA   DI  INDONESIA.” Jurnal  Hukum  Adigama 1, no. 1 (2018): 1–25. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2136.
BAKHRI,  SYAIFUL.  “PROBLEMATIKA  PEMBARUAN  HUKUM  PIDANA  INDONESIA.” Seminar  Nasional  “Menyikapi  Pembahasan  RUU-  KUHP”  Di  Universitas Padjajaran Bekerjasama Dengan MAHUPIKI. Bandung , 2016, 1.
Efritadewi,  Ayu.  “Modul  Hukum  Pidana.”  In UMRAH  Press  Penerbit  Universitas Maritim Raja Ali Haji , 1, 2020.
Farikhah,  Mufatikhatul.  “Rekonseptualisasi  Judicial  Pardon  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia  (Studi  Perbandingan  Sistem  Hukum  Indonesia  Dengan  Sisitem Hukum Barat).” Jurnal Hukum  & Pembangunan 48, no. 3 (2018): 556. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746.
———.  “Rekonseptualisasi  Judicial  Pardon  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  (Studi Perbandingan  Sistem  Hukum  Indonesia  Dengan  Sistem  Hukum  Barat).” Hukum Dan Pembangunan 48, no. 3 (2018).
Hamzah,  Andi.  “Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,”  Edisi  Ke2.,  36.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008.
Henny  Saida  Flora.  “KEADILAN  RESTORATIF  SEBAGAI  ALTERNATIF  DALAM PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA  DAN  PENGARUHNYA  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny.” UBELAJ 3, no. 2 (2018): 142–58.
Hiariej,  Eddy  O.S.  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,”  13.  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2015.
Indonesia. “HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31
Desember 1981,” no. 8 (1981).
Jatmiko, Sugeng. "RECHTERILIJKE PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM TINDAK PIDANA  PERPAJAKAN." HERMENEUTIKA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 6.1  (2022):  121- 133.
M Yahya Harahap. “Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan,” 36. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  “Pedoman  Restorative  Justice,”  2020. https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments& task=download&id=811.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  “Penelitian  Hukum,”  Cet  2.,  29.  Jakarta:  Kencana,  2008. Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana,” 14. Rineka Cipta, 2009.
Muhammad Aenur Rosyid. “KONSEP RECHTERLIJK PARDON  DALAM RKUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM,” 2018, 6.
Muladi.  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia.  Dalam  Perkembangan Hukum  Pidana  Dalam  Era  Globalisasi.  Hasil  Seminar  Dan  Kongres  III  Asosiasi Pengajar  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  Indonesia.  Bandung  16-19  Maret 2008,” 8–9. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
Muladi dan Dwidja Priyatno. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” 63. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Nefa Claudia meliala. “Rechterlijk Pardon  (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem  Peradilan  Pidana  Dengan  Paradigma  Keadilan  Restoratif.” Jurnal  IUS Kajian  Hukum Dan  Keadilan 8,  no.  3  (2020):  551. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820.
Nico  Keizer  dan  D.  Schaffmeister.  “Beberapa  Catatan  Tentang  Rancangan Permulaan  1998  Buku  I  KUHP  Baru  Indonesia,”  55.  Driebergen/  Valkenburg, Belanda, 1990.
RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM  PIDANA (RHKUHP) 4 Juli 2022, 4 Juli § (2022).
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:htt ps://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum- terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.
Reksodiputro, Mardjono. “Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam  Perkara  Mantan  Presiden  Suharto  Tidak  Logis:  Benarkah  Itu),”  67. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
Resolusi No. 10 Tahun 1976 tentang Alternative Penal Measures to Imprisonment. (1976).
ROHAYATI,  DEWI.  “PENGATURAN  YUDISIAL  PARDON  DALAM  PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” Wacana Pramarta 15, no. 2 (2016): 2.
Rosylin  Muraskin  dan  Albert  R.Roberts.  “Vision  For  Change  Crime  and  Justice  In The Twenty –First Century,” 1. USA: Prantice- Hall, Inc, 1996.
Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam  Pengelolaan  Lingkungan.” Mazahib 15,  no.  1  (2016): 22. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
Saputro, Adery Ardhan. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan  Kuhp.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 28, no. 1 (2016): 61. https://doi.org/10.22146/jmh.15867.
SETIAWAN, ARIF. “KONSEP PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN  RUU  KUHP  DAN  RUU  KUHAP.”  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, 2016.
Suryawan, Ridwan.  “Asas  Rechtelijk  Pardon  (Judicial Pardon)  Dalam Perkembangan  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.” Indonesian  Journal  of
Criminal  Law and Criminology  (IJCLC) 2, no. 3 (2021):  174. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467.
Tim  Penyusun  RKUHP.  “Laporan  Kegiatan  Tim  Pengkajian/Rancangan  Undang- Undang Bidang Hukum Pidana Bagian Penjelasan,” 5. Jakarta, 1991.
Yusuf,  Muhammad  Rifai.  “TINJAUAN  TERHADAP  KONSEP  PEMAAFAN  HAKIM (RECHTERLIJK  PARDON)  KAITANNYA  DENGAN  KEPENTINGAN  HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA (Studi  Konsep RKUHP 2019),” 3:22. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.