## PEMUNGUTAN  PAJAK  DI INDONESIA
Oleh : Evi Purnamawati Fakultas Hukum Universitas Palembang Email : evipurnamawatiplg@gmail.com

## ABSTRACT
Tax imposition among tax subjects is balanced with ability that is balanced with the income they enjoy under government protection. The tax levied must be based on the law so as to ensure the legal  certainty,  both  for  tax  authorities  as  tax  collectors  and  taxpayers  as  taxpayers.  The  research method using the normative research type, the result of the discussion of tax collection should be done sehemat (as efficiently) not to the cost of tax levy greater than the tax revenue itself. The system used in taxes through 3 (three) are: Official assessment system, self assessment system with holding system, factors  that  hinder  tax levies in Indonesia, lack  or  absence  of  public awareness,  centralized  central government  authority  in  the  supervision  of  local  tax  collection,  the  preparedness  of  the  region  in handling the tax  dispute,  the  granting  of  licenses,  the  recommendations  and the  execution  of  public services that are less or incompatible with the scope of its duties, the tax conclusions are paid by the taxpayer at maturity or when conducting taxable taxable items managed by the Central Government there are also taxes levied by the Provincial Government either District or District / City, Provincial Tax and City District. Lack of citizens' awareness of the obligation to pay taxes even some taxes are perceived as coercive for citizens.
Keywords : tax collection system

## ABSTRAK
Pembebanan  pajak  diantara  subjek  pajak  seimbang  dengan  kemampuannya  yaitu  seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Pajak yang dipungut harus berdasarkan  undang-undang  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  baik  bagi  fiskus  sebagai pengumpul  pajak  maupun  wajib  pajak  sebagai  pembayar    pajak.  Metode  penelitian  menggunakan jenis  penelitian  normatif,  hasil  pembahasan  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat (seefisien) jangan sampai biaya pungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Sistem yang  digunakan  pajak  melalui  3  (tiga)  yaitu  : Official  assesment  system,  self  assesment  system  with holding  sistem ,  faktor-faktor  yang  menghambat  pungutan  pajak  di  Indonesia,  kurangnya  atau  tidak adanya  kesadaran  masyarakat,  sentralisasi  kekuasaan  pemerintah  pusat  dalam  pengawasan pemungutan  pajak  daerah,  kurang  siapnya  daerah  dalam  menangani  sengketa  pajak,  pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup  tugasnya,  kesimpulan    Pajak  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  pada  saat  jatuh  tempo  atau  pada saat  melakukan  hal  –  hal  yang  dapat  dikenakan  pajak  pajak-pajak  yang  dikelola  Pemerintah  Pusat juga  terdapat  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi dan Kabupaten Kota.  Kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak  bahkan  sebagian  orang  pemungutan  pajak  dianggap  sebagai  suatu  pemaksaan  bagi  warga negara.
Kata kunci : sistem pemungutan pajak

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejarah pemungutan pajak
mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  negara  baik  dibidang  kenegaraan maupun dibidang sosial dari ekonomi,
pada  mulanya  pajak  belum  merupakan suatu  pungutan  tetapi  hanya  merupakan pemberian  sukarela  oleh  rakyat  kepada araja  dalam  memelihara  kepentingan negara, seperti menjaga  keamanan negara, menyediakan  jalan  umum,  membayar  gaji pegawai  dan  lain-lain. 1 Pembayaran  pajak
1 Suandy , Hukum Pajak, Penerbit Salemba empat, 2003. hal. 59
merupakan  perwujudan  dari  kewajiban kenegaraan  dan  peran  serta  Wajib  Pajak untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional.  Sesuai  amanat  undang-undang perpajakan,  membayar  pajak  bukan  hanya merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan hak  dari  setiap  warga  Negara  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.
Pajak bagi kelangsungan pembangunan  Negara  sangatlah  penting. Karena  itu  pemerintah  terus  berupaya menggali  berbagai  potensi  tax  coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan  tax  compliance  (kepatuhan pajak)  masyarakat.  Namun,  kepatuhan pajak  yang  bersumber  dari  kesadaran masyarakat  terhadap  penunaian  kewajiban membayar  pajak  itu  tentu  bukan  sesuatu yang  berdiri  sendiri.  Berbagai  persoalan perpajakan  yang  kerap  muncul,  baik  yang bersumber  dari  wajib  pajak  (masyarakat), aparatur  pajak  (fiscus),  maupun  yang bersumber  dari  sistem  perpajakan  itu sendiri  menunjukkan  bahwa  persoalan pajak merupakan  hal yang kompleks. Setiap  pemungutan  pajak  harus  meliputi seluruh  wajib  pajak,  tidak  seorang  atau sebuah  badan  yang  lolos  dari  pemungutan pajak,  pemungutan  pajak  tidak  boleh diskriminasi,  harus  sama  dan  diterapkan peraturan  pajak  yang  sama,  sebaimana yang dimaksud dalam teori keadilan secara horizontal.
Menurut beberapa ahli, pengertian pajak dapat diartikan sebagai berikut :
1. Menurut  Sommerfeld:  pajak  adalah suatu pengalihan sumber-sumber  yang wajib  dilakukan  dari  sektor  swasta kepada  sektor  pemerintah  berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imabalan kemabali  yang langsung dan seimbang,  agar  pemerintah  dapat
melaksanakan  tugas  tugasnya  dalam pemerintahan.
2. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro: pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak  rakyat  kepada  negara  untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dan digunakan  untuk ‘public  saving’ yang merupakan sumber utama untuk membiayai ‘public  investment’ .  Dari pengertian  itu  dapat  disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah
:
Pajak  dipungut  berdasarkan  undang- undang serta aturan pelaksananya;
1. Sifatnya  dapat  dipaksakan,  hal ini  berarti  bahwa  pelanggaran atas  iuran  perpajkan  dapat dikenakan
sanksi;
Pajak  dipungut  oleh  Negara baik  pemerintah  pusat  maupun daerah;
2. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
3. Menurut  Prof.  DR.  M.J.H.  Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah  yang  terutang  melalui norma-norma  umum,  dan  yang  dapat dipaksakan  tanpa  ada  kontra  prestasi yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal individual;  maksudnya  adalah  untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
4. Menurut  Prof.  Dr  .P.  J.  A  Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang terutang
oleh yang wajib membayarnya  menurut  peraturan  UU dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang  berhubungan  dengan  tugas Negara dan pemerintahan. Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak dengan
menggunakan
kalimat masing-
masing. 2

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pengumutan pajak ? 2.  Kendala dan hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak di Indonesia ?

## C. Metode Penulisan
Penelitian  ini  menggunakan    metode penulisan yuridis normative Tujuan      penulisan untuk  menjelaskan dan    menganalisis      sistem  pemungutan pajak

## II. PEMBAHASAN
Secara  umum,  pajak  yang  berlaku di  Indonesia  dapat  dibedakan  menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Pusat  yang  dalam  hal  ini sebagian  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak  Daerah  adalah  pajak-pajak  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  di tingkat  Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi:
1. Pajak Penghasilan (PPh) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) PPN adalah  pajak  yang  dikenakan  atas konsumsi  Barang  Kena  Pajak  atau Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah
Pabean.  Orang  Pribadi,  perusahaan, maupun pemerintah
yang
mengkonsumsi  Barang  Kena  Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.
Pada  dasarnya,  setiap  barang  dan  jasa adalah  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa Kena  Pajak,  kecuali  ditentukan  lain oleh Undang-undang PPN.
3. Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang  kena  pajak  tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan  PPn  BM.  Yang  dimaksud
2 Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Erisco, Bandung 1986. Hal. 13.
dengan  Barang  Kena  Pajak  yang tergolong  mewah  adalah  :  Barang tersebut  bukan  merupakan  barang kebutuhan  pokok  Barang  tersebut dikonsumsi  oleh  masyarakat  tertentu Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan  tinggi  Barang  tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial.
4. Bea  Meterai  adalah    pajak  yang dikenakan  atas  dokumen,  dengan menggunakan  benda  materai  atau benda lainya contohnya dengan menggunakan
mesin teraan, pemeteraian,  kemudian  dan  surat setoran pajak.
5. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) PBB  adalah  atas  harta  tak  bergerak yang terdiri atas tanah dan mbangunan (property tax) .
6. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (  BPHTB  ) BPHTB  adalah pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB  dikelola  oleh  Pemerintah Pusat  namun  realisasi  penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah  Daerah  baik  Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3
Selain  pajak-pajak  yang  dikelola Pemerintah Pusat juga terdapat pajak yang dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  baik Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota  antara lain:
Pajak Propinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
b. Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
d. Pajak  Pengambilan  dan  Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
Pajak Kabupaten / Kota
3 Ibid, hal. 80.
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran,
c. Pajak Hiburan,
d. Pajak Reklame / Iklan,
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## A.Sistim Pemungutan  pajak
Pada  dasarnya  terdapat  3  (  tiga  ) cara  /  system  yang  dipergunakan  untuk menentukan  siapa  yang  menghitung  dan menetapkan  jumlah  pajak  yang  terutang oleh seseorang, yaitu :
1. Official Assesment System
Official  Assesment  System  yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan  bahwa  jumlah  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak  dihitung  dan ditetapkan  oleh  aparat  pajak  atau  fiskus. Dalam  system  ini  utang  pajak  timbul  bila telah  ada  ketetapan  pajak  dari  fiskus  ( sesuai  dengan  ajaran  formil  tentang timbulnya utang pajak ). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.
2.      Self Assesment System Self  Assesment  System  yaitu  system pemungutan  pajak  dimana  wewenang menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang oleh  wajib  pajak  diserahkan  oleh  fiskus kepada  wajib  pajak  yang  bersangkutan, sehingga  dengan  sisten  ini  wajib  pajak harus  aktif  untuk  menghitung,  menyetor dan  melaporkan  kepada  Kantor  Pelayanan Pajak  (  KPP  ),  sedangkan  fiskus  bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
3.        With Holding System
With  Holding  System  yaitu  system pemungutan  pajak yang  menyatakan bahwa  jumlah  pajak  yang  terutang dihitung  oleh  pihak  ketiga  (  yang  bukan wajib  pajak  dan  juga  bukan  aparat  pajak  / fiskus ).
Di  Indonesia,  ada  bermacam-macam jenis  pengenaan  pajak.  Pajak  yang  digali pemerintah  antara  lain  adalah  Pajak Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai, Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sistem
pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah Self  Assessment  System dimana
Wajib  Pajak  diberi  kesempatan  untuk melaporkan, menghitung, dan
melaksanakan  pembayaran  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) merupakan pajak dengan sistem pemungutan semi  self  assesment dimana pihak  fiskus  yang  lebih  proaktif  dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah  melalui  Dinas  Pendapatan  Daerah berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau  verifikasi  pihak  fiskus  di  lapangan. Pemerintah daerah melaui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT) sampai  ketangan  Wajib  Pajak  dan  juga menerima  pembayaran  PBB.  Penyetoran pajak  terutang  selain  melaui  petugas pemungut  kelurahan/desa,  juga  dapat dilakukan  di  Bank/Kantor  Pos  yang  telah ditunjuk  dalam  SPPT  dan  juga  melalui e- payment ,  transaksi  pembayaran  melaui perangkat  elektronik  perbankan,  yaitu melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di  seluruh  Indonesia.  Kebijakan- kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah  melalui  Direktorat  Jendral Pajak  sebagai  instansi  yang  berwenang mengurus  masalah  pajak  dengan  tujuan mempermudah Wajib Pajak PBB melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sehingga kepatuhan dan kesadaran  Wajib  Pajak  yang  selama  ini belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik dapat diminimalisir dengan segala kemudahan  yang  diberikan.  Sehingga target penerimaan negara yang berasal dari
pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan tercapai dengan maksimal. 4
B.  Faktor Kendala  Dalam    Pemungutan Pajak  Secara Umum
Dalam pemungutan pajak secara umum baik  pajak  pusat  maupun  daerah  sering kali terdapat kendala-kendala yang melemahkan  dalam  pemungutan  pajak. selain karena semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak  karena  maraknya  kasus  –  kasus korupsi  yang  menjerat  pegawai  pajak, tidak  hanya  itu  masih  banyak  faktor  – faktor  lain  yang  menghambat  jalannya pemungutan  pajak  di  Indonesia  antara lain:   Dalam  pemungutan  pajak  secara umum  baik  pajak  pusat  maupun  pajak daerah, seringkali terdapat kendala- kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak.
Kendala-kendala tersebut antara lain:
1. Berbagai peraturan pelaksanaan
undang-undang  yang  sering  kali  tidak konsisten dengan undang-undangnya.
Melaksanakan tax  reform lebih  pelik  dan makan  waktu  dibandingkan  dengan  ketika merancang tax  reform dalam  undang- undang,  apabila  peraturan  pelaksanaan yang  dijadikan  dasar  dalam  melaksanakan aturan  hukum  pajak  tidak  konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan  kendala  yang  fatal  dalam pemungutan pajak.
2.  Kurangnya  pembinaan  antara  pajak daerah dengan pajak nasional.
Pajak  daerah  dan  pajak  nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia,  yang pada dasarnya merupakan beban  masyarakat  sehingga  perlu  dijaga agar  kebijaksanaan  perpajakan  tersebut dapat  memberikan  beban  yang  adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan  pajak  daerah  harus  dilakukan secara  terpadu  dengan  pajak  nasional. Pembinaan  harus  dilakukan  secara  terus
4 Saidi , Perlindungan Hukum Pajak dalam Menyelesaikan  Sengketa  Pajak,  Raja  Grafindo Persada , Jakarta 2010. Hal. 114-115.
menerus,  terutama  mengenai  objek  dan tarif  pajaknya  supaya  antara  pajak  pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
3.  Database  yang  masih  jauh  dari  standar Internasional.  Kendala  lain  yang  dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh  dari  standar  internasional.  Padahal database sangat menentukan untuk menguji  kebenaran  pembayaran  pajak dengan  sistem self-assessment. Persepsi masyarakat  ,  bahwa  banyak  dana  yang dikumpulkan  oleh  pemerintah  digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan  pembayar  pajak.  Berbagai pungutan  resmi  dan  tidak  resmi,  baik  di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat  juga  menimbulkan  hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.
4.  Lemahnya  penegakan  hukum  ( law enforcement ) terhadap kepatuhan
membayar  pajak  bagi  penyelenggara negara.

## II. PENUTUP
Pajak  adalah  suatu  pengalihan sumber-sumber  yang  wajib  dilakukan  dari sektor  swasta  kepada  sektor  pemerintah berdasarkan  peraturan  tanpa  mendapat suatu  imabalan  kemabali  yang  langsung dan  seimbang,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo atau pada saat melakukan  hal-hal  yang  dapat  dikenakan pajak,  Melalui  pembayaran  pajak  Negara dapat  membiayai  kepentingan  Negara  dan membangun  sarana  dan  prasarana  yang dapat  berguna  bagi  kepentingan  umum. Pajak  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  pada saat jatuh tempo atau pada saat melakukan hal-hal  yang dapat dikenakan pajak pajak- pajak yang dikelola Pemerintah Pusat juga terdapat pajak yang dipungut oleh Pemerintah  Daerah  baik  Propinsi  maupun Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi dan Kabupaten  Kota.    Kurangnya  kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak  bahkan  sebagian  orang  pemungutan
pajak  dianggap  sebagai  suatu  pemaksaan bagi warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Boedjono , Perpajakan di Indonesia , Diadit Media, Jakarta, 2000. Bohari, Pengantar  Hukum  Pajak  Edisi Pertama , PT. Raja Grafindo persada, Jakarta Brotodiharjo,
Santoso,  2008,  Pengantar  Ilmu
Hukum Pajak, Bandung: Refika
Gunadi, Pajak  Internasional  Lembaga . Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
Muqodim,  1993, Dasar-dasar  Hukum Pajak  Pembaharuan  Perpajakan Nasional ,  Fakultas  Ekonomi  Islam
Indonesia, Jogyakarta Muhammad  Djapar  Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa  Pajak , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007. Hilariou  Abut, Perpajakan .  Diadit  Media. Jakarta, 2005 R.  Santoso  Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak ,  Erisco,  Bandung, 1986 Syofiiin  dan  Asyhar  , Hukum  Pajak  dan
Permasalahannya ,
Refika
Aditaman, Bandung. B.Perundangan-undangan Undang – undang No.6 tahun 1983 tentang pajak  Undang  –  undang  No.  28 tahun  2007  tentang  ketentuan umum  dan  tata  caraperpajakan. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak
Penghasilan
sebagaimana  yang  telah  diubah terakhir  kali  dengan  Undang- undang No. 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Tahun 2017. C.Internet http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/huku m-pajak.html. http://id.wikipedia.org/wiki/pajak http://4iral0tus.blogspot.com/2010/04/huk um-pajak-permasalahan-pajak.html http://dodzjr.woedpress.com/2012/05/30/m akalah-tentang-hukum-pajak/
www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi- pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html