## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Mik Imbah Arbaina 1 , Fadoilul Umam 2
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : arbainahn@gmail.com 1 , fadloilulumam99@gmail.com 2

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  elemen  penting  dalam mengembangkan  sektor  keuangan  di  Indonesia.    Penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dibutuhkan  dalam  mencari  solusi  yang  efektif  dan  adil  untuk  para  pihak yang  bersengketa.  Perbedaan  metode  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia  menciptakan  kebutuhan  untuk memahami  lebih  dalam  tentang  dua  sistem  hukum  ini.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengkaji  model  penyelesaian  sengketa  dalam  kerangka  hukum  Islam  dan hukum  positif  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi  dua  yaitu:  melalui  kekuasaan  kehakiman  dan  di  luar  kekuasaan kehakiman.    Dalam  hukum  positif  Indonesia  juga  ada  dua  model  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah. Pertama ,  penyelesaian  sengketa  secara litigasi dilakukan  di  pengadilan  dengan  hasil  akhir  penyelesaian  yang  memenangkan salah  satu  pihak  ( win-lose  solution) . Kedua ,  penyelesaian  sengketa  secara non- litigasi dilakukan  di  luar  pengadilan  dengan  mengambil  kesepakatan  para  pihak sehingga  hasil  yang  diperoleh  dari  penyelesaian  sengketanya  adalah win-win solution .
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa Ekonomi Syariah.

## Abstract
Sharia  economic  dispute  resolution  is  an  important  element  in  developing  the financial sector in Indonesia. Sharia economic dispute resolution is needed to find effective  and  fair  solutions  for  the  disputing  parties.  The  differences  in  sharia economic dispute resolution methods in Islamic law and Indonesian positive law create  the  need  to  understand  more  deeply  about  these  two  legal  systems.  This research  aims  to  examine  dispute  resolution  models  within  the  framework  of Islamic  law  and  positive  law  in  Indonesia.  The  research  method  used  is qualitative research with a literature study approach. The research results  show that in Islamic law, the sharia economic dispute resolution model is divided into two,  namely:  through  judicial  power  and  outside  judicial  power.  In  Indonesian positive  law  there  are  also  two  models  of  sharia  economic  dispute  resolution. First,  dispute  resolution  through  litigation  is  carried  out  in  court  with  the  final result being a settlement that wins one of the parties (win-lose solution). Second, non-litigation  dispute  resolution  is  carried  out  outside  of  court  by  taking  an agreement  between  the  parties  so  that  the  results  obtained  from  resolving  the

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
dispute are a win-win solution.
Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sharia Economic Disputes.

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  sengketa  dalam  konteks  ekonomi  syariah  memiliki  relevansi yang signifikan dalam tradisi hukum Islam dan hukum positif. Ekonomi syariah, yang melibatkan aspek harta benda dan kekayaan, merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ekonomi  syariah  dan  prinsip-prinsip  yang  harus  diikuti  dalam  kegiatan  ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
Namun,  dalam  pelaksanaannya,  penyelesaian  sengketa  dalam  konteks ekonomi  syariah  masih  menjadi  tantangan  yang  kompleks.  Dalam  tradisi  hukum Islam,  terdapat  beragam  metode  penyelesaian  sengketa,  seperti as-sulhu/al-islah (perdamaian),  tahkim  (arbitrase),  dan  wilayat al-Qadha (kekuasaan  kehakiman). Sementara  itu,  dalam  tatanan  hukum  positif  Indonesia,  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengadilan ( litigasi ) maupun lembaga di luar pengadilan ( non-litigasi ).
Perbedaan  metode  dan  pendekatan  antara  tradisi  hukum  Islam  dan  hukum positif  Indonesia  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  menciptakan kebutuhan  untuk  memahami  lebih  dalam  tentang  dua  sistem  hukum  ini.  Studi yang  mendalam  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dalam  tradisi hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia  menjadi  penting,  terutama  untuk mencari solusi yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks ekonomi syariah.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  model penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dalam  tradisi  hukum  Islam  dan  hukum positif  Indonesia.  Melalui  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dua  sistem hukum  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  panduan  yang  berguna  bagi  para praktisi  hukum,  akademisi,  dan  pihak  terkait  dalam  meningkatkan  efektivitas penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  serta  menjaga  keadilan  dan  kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kajian  di  bidang  hukum.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  kepustakaan  seperti  buku,  artikel  dan peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pembahasan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada bagian hasil dan pembahasan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah
a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah
Kegiatan  ekonomi  syariah  telah  menjadi  faktor  penting  dalam perekonomian  manusia  dan  melibatkan  banyak  orang  untuk  berperan sebagai  pelaku  ekonomi  itu  sendiri,  setiap  orang  mempunyai  naluri

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
untuk  beraktivitas  dan  hidup  dengan  orang  lain  ( gregariousness ), dalam  aktivitasnya  semua  orang  berinteraksi  antar  sesamanya. 1
Interaksi  ini  disebut  sebagai  interaksi  sosial  yang  dapat  berupa kerjasama ( cooperation ), persaingan ( competition ), maupun pertentangan atau pertikaian. 2
Interaksi  yang  dilakukan  dalam  ruang  lingkup  kegiatan ekonomi,  baik  yang  dilakukan  oleh  perseorangan/individu,  kelompok orang  maupun  badan  usaha,  sekalipun  setiap  kegiatannya  telah  dibuat dalam  suatu perjanjian  dan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  syariah tetap  saja  tidak  bisa  menutup  kemungkinan  timbulnya  sengketa diantara pihak terkait yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pemikiran.
Sengketa  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  segala sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertikaian  atau perbantahan.  Dalam  Kamus  Inggris  kata  sengketa  disebut  dengan conflict atau dispute yang  berarti  adanya  perselisihan,  percekcokan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih. Kata conflict telah di serap kedalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  kata  konflik,  sedangkan  dispute dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indosesia dengan sengketa. 3
Sengketa  adalah  pertentangan,  perselisihan,  atau  percekcokan yang  terjadi  di  antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  lainnya  yang berkaitan  dengan  hak  yang  bernilai,  baik  berupa  uang  atau  benda. 4 Menurut Achmad Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap  Pengadilan,  sengketa  merupakan  situasi  dimana  dua  atau lebih  pihak  yang  memperjuangkan  tujuan-tujuan  pokok  tertentu  dari masing-masing  pihak,  saling  memberikan  tekanan,  gagal  mencapai satu  pendapat  dan  masing-masing  pihak  saling  berusaha  untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. 5
Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sengketa ekonomi  syariah  adalah  suatu  pertentangan  atau  perselisihan  yang terjadi  diantara  dua  pihak  atau  lebih  dari  pelaku  kegiatan  ekonomi yang  dilakukan  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah  dan  ajaran hukum  ekonomi  syariah,  dimana  pertentangan  atau  perselisihan tersebut  timbul  karena  adanya  perbedaan  pendapat  tentang  suatu  hal yang  dapat  mengakibatkan  adanya  sanksi  hukum  terhadap  salah  satu pihak yang bersangkutan.
1 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2001), hlm. 73.
2 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1982), hlm. 64.
3 Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 28.
4 Anita  D.A.  Kolopaking, Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Melalui Arbitase , (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 10.
5 Achmad  Ali, Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan ,  (Jakarta: STIH IBLAM, 2004, hlm. 64.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
Sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  ranah  sengketa  dalam kegiatan  bisnis  atau  perdagangan  yang  dapat  terjadi  sebelum  maupun setelah  perjanjian  disepakati,  misalnya  memgenai  objek  perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad).
b. Macam-Macam Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa ekonomi syariah diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:
1) Sengketa  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah denga nasabahnya.
2) Sengketa  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dengan lembaga pembiayaan syariah. 3) Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah  berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 4) Sengketa  ekonomi  dalam  bentuk  perkara  Permohonan Pernyataan  Pailit  (PPP),  dapat  juga  berupa  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  di  bidang  ekonomi syariah,  disamping  itu  perkara  derivatif  kepailitan  (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). 6

## c. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah
Secara  umum  sengketa  dalam  kegiatan  ekonomi  syariah  terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dengan kata lain, salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi tesebut telah melakukan wanprestasi  atau  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.
Menurut  Amran  Suadi,  faktor  penyebab  terjadinya  sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:
1) Dalam  proses  pembuatan  akad  terdapat  ketidaksepahaman  para pihak  dalam  proses  bisnis,  karena  terjebak  pada  orientasi keuntungan,  karakter  coba-coba,  atau  karena  ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover; 2) Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
a) Para  pihak  kurang  cermat  atau  kurang  hati-hati  ketika melakukan perundingan pendahuluan,
b) Tidak  mempunyai  keahlian  unuk  mengkontruksikan  norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien, c) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
d) Tidak jujur atau amanah. 7
Dari segi akad yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk
6 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi . . ., hlm. 18-19.
7 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktik ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), Ed.revisi, Cet. Ke-2, hlm. 7-8.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
akad  yang  berpotensi  menjadi  sengketa  dikemudian  hari,  diantaranya adalah:
1) Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad,  baik  akad  subjektif  maupun  objektif  yang  ternyata  tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
2) Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa. 3) Karena  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  prestasi  sebagaimana yang telah diperjanjikan
4) Terjadinya perbuatan melawan hukum ( onrechmatig daad ) 5) Adanya  resiko  yang  tidak  terduga  pada  saat  pembuatan  akad ( force majeur/overmacht ).
d. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Penyelesaian  sengketa  diartikan  sebagai  suatu  penyelesaian perkara  yang  dilakukan  antara  salah  satu  pihak  dengan  pihak  yang lainnya.  Dengan  demikian,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah adalah  suatu  penyelesaian  perkara  di  bidang  ekonomi  syariah  yang  di lakukan oleh salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Tujuan  diadakannya  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah ialah  agar  setiap  permasalahan  yang  muncul  dalam  kegiatan  ekonomi syariah  dapat  terselesaikan  dengan  cepat  dan  tepat,  sehingga  tidak menimbulkan  persengketaan  yang  berujung  pada  ketidakadilan. Perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan dapat menimbulkan  persengketaan  yang  semakin  tajam  dan  rumit,  bahkan dapat  menimbulkan  permusuhan  dan  dendam  kesumat  yang membahayakan kehidupan umat manusia, oleh karena itu tradisi hukum Islam melarang pembiaran terhadap perselisihan. 8
Setiap  persengketaan  dalam  bidang  ekonomi  syariah  dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  berpedoman  pada  Hukum Acara  yang  mengatur  persyaratan-  persyaratan  yang  harus  dipenuhi agar  suatu  sengketa  dapat  diajukan  beserta  upaya-upaya  yang  dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  para pihak  dan  prosedur  penyelesaian  atas  suatu  sengketa  diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. 9
2. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tradisi  Hukum Islam Klasik
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  sejak  masa  Rasul dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:
a. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)
8 Hendi Suhendi, Fikih Muamalat , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 34.
9 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase , (Jakarta: Visimedia, 2011), Cet.Ke-1, hlm. 2.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
Dalam  hukum  Islam,  terdapat  tiga  model  kekuasaan  sebagai penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  persengketaan  antar  manusia, yaitu al-qadha, wilayah al-hisbah, dan wilayah al-madzalim . 10

## 1) Al-Qadha
Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan di dalam  tradisi  islam  disebut  dengan  Qadha,  yaitu  lembaga  yang memutuskan/menyelesaikan persengketan antar manusia
berdasarkan  hukum  Allah. 11 Menurut  bahasa, al-Qadha berarti memutuskan  atau  menetapkan,  sedangkan  menurut  istilah berarti  menetapkan  hukum  syara  pada  suatu  peristiwa  atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. 12 Unsur-unsur  yang  terkait  pelaksanaan  lembaga  peradilan  ini meliputi: a) Qadhi (Hakim),  yaitu  orang  yang  diberi kewenangan  untuk memutuskan atau menyelesaikan gugatan dan persengketaan. b) Hukum,  yaitu  putusan  hakim  terhadap  suatu  perkara  yang dipersengketakan, bentuk putusan ini ada dua macam. 13 Penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  harus  melewati beberapa  proses,  salah  satu  proses  penting  adalah  pembuktian. Alat bukti menurut tradisi hukum Islam, yaitu: a) Ikrar (pengakuan   para   pihak mengenai      ada  tidaknya sesuatu) b) Syahadat (persaksiam) c) Yamin (sumpah) d) Riddah (murtad) e) Maktubah (bukti-bukti tertulis) f) Tabayyun, dan g) Alat  bukti  bidang  pidana,  seperti  pembuktian  menurut kriminologi. 14 2) Wilayah Al-Hisbah Al-Hisbah adalah  lembaga  resmi  negara yang  diberi  wewenang untuk  menyelesaikan masalah-masalah atau  pelanggaran  ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.  Kedudukan  lembaga  hisbah  ini  adalah menjalankan tugas keagamaan yang masuk dalam lingkup amar marûf nahy munkar , penguasa berkewajiban untuk mengadakan
10 Asep  Dadan  Suganda, Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Ekonomi  Syari‟ah ,  Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 4.
11 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh , (Damaskus: Dar al-fikr, 1997), Juz VIII, hlm. 5921.
12 Nurhayati, Penyelesaian  Sengketa  dalam  Hukum  Ekonomi  Islam ,  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 6.
13 Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah , al-iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 123.
14 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Indonesia , (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Cet.Ke-5, hlm 84-85.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167

## lembaga ini. 15
Karena fungsi sentral wilayah al-hisbah ini adalah amar ma`ruf
dan nahy `an al-munkar , maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan negara Islam, walaupun penduduknya  adalah  mayoritas  beragama  Islam;  seperti  di Indonesia,  penanggung  jawab  pelaksanaannya  ditangani  oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya, yakni disebut muhtasib. 16 Kewajiban hisbah bagi muhtasib, ada yang fardhu `ain, dan ada yang  fardhu  kifayah.  Adapun  kewajiban  dan  fungsi  muhtasib menurut Hafas Furqani adalah sebagai berikut, yaitu: 17 a) Mengawasi timbangan, ukuran dan harga b) Mengawasi  jual  beli  terlarang,  praktik  riba,  judi,  dan penipuan c) Mengawasi  kehalalan,  kesehatan,  dan  kebersihan  suatu komoditas d) Pengaturan tata letak pasar e) Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan f) Melakukan intervensi pasar g) Memberikan hukuman terhadap adanya suatu pelanggaran. Adapun dasar hukumnya ialah perilaku Nabi Muhamamad Saw. ketika  melihat  kecurangan  para  pedagang  yang  menampakkan yang baik dan menutupi yang tidak baik dengan cara menumpuk dagangannya, Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu dan ternyata ada kecurangan disini. 3) Wilayah Al-Madzalim Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya  akibat  sikap  semena-mena  dari  pembesar  negara  atau keluarganya,  yang  biasanya  sulit  untuk  diselesaikan  oleh pengadilan  biasa  dan  kekuasaan  hisbah.  Kewenangan  yang dimiliki  oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat pemerintah  seperti  suap-menyuap,  korupsi,  dan  kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan  perkara  ini  disebut  dengan  nama  al-Mudzalim atau al-Nadlir. 18 Wilâyah al-mazhalim
berfungsi untuk memperhatikan
pengaduan  atas  tindakan  sewenang-wenang,  baik  yang
15 Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah . . . hlm. 129.
16 Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia , Jurnal  Al-Ulum  (Jurnal  Studi-Studi  Islam)  IAIN  Gorontalo,  Vol.  13,  No.  2,  Desember  2013, hlm. 438-440.
17 Hafas Furqani , Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia , (Jakarta: Possei, 2010), hlm. 2.
18 Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah . . . hlm. 128.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
dilakukan  oleh  para  pejabat,  para  hakim  maupun  keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya.  Apabila  cukup  bukti,  maka  Nazhir  atau  shahib  al- Mazhalim  akan  memutuskan  dengan  secara  adil.  Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas  negara  ( baitul-mal ),  dan  jika  menyangkut  hak-hak  rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun  gambaran  kewenangan wilayah  al-mazhalim ,  antara lain: 19 a. Mengawasi  tingkah  laku  penguasa  dan  keluarganya,  serta mencegah  kemungkina  nterjadinya  pelanggaran  serta ketidakjujuran;
b. Memeriksa  dan  mengontrol  kecurangan  pejabat  dan pegawai  yang  bertanggung  jawab  atas  pungutan  uang negara;
c. Mengembalikan  hak-hak  rakyat  yang  diambil  secara melawan  hukum,  baik  oleh  pejabat  negara  maupun  orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
d. Memeriksa  dengan  cermat  penanganan  dan  penyaluran harta  wakaf,  zakat,  infak  dan  sedekah,  serta  kepentingan umum lainnya b. Di Luar Kekuasaan Kehakiman (Non Qadha)
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  di  luar  kekuasaan kehakiman  dalam  tradisi  Islam  dapat  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut:
1) Sulh (Perdamaian) Secara  bahasa,  " sulh "  berarti  meredam  pertikaian,  sedangkan menurut istilah " sulh " berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri  perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang bersengketa  secara  damai.  Menyelesaikan  sengketa  berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah  swt  sebagaimana  tersebut  dalam  surat  al  hujurat  ayat  9-10 yang  terjemahnya  " Perdamaian  itu  adalah  perbuatan  yang  baik ". Ada  tiga  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian  perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. 20 2) Tahkim
Tahkim berasal  dari  kata  " hakkama ".  Secara  etimologi, tahkim berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa. Secara  umum, tahkim yakni  pengangkatan  seseorang  atau  lebih sebagai  wasit  oleh  dua  orang  yang  berselisih  atau  lebih,  guna menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai,  orang  yang
19 Al-  Mawardi, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyah  Wa  Al-Wilayah  Al-Diniyah ,  (Beirut  :  Dar al- Maktabah al-ilm, 1959), hlm. 80-83.
20 Nurhayati, Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam . . . , hlm. 3.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167

## menyelesaikan disebut dengan hakam. 21
Menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian tahkim menurut kelompok  ahli  hukum  Islam  mazhabHanafi  adalah  memisahkan persengketaan  atau  menetapkan  hukum  di  antaramanusia  dengan ucapan  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersumber  dari pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  secara  umum.  Sedangkan menurut  ahli  hukum  dari  mazhab  Syafi‟i  yaitu  memisahkan pertikaian antarpihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau  menyatakan  dan  menetapkan  hukum  syarak  terhadap  suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. 22

## 3. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tata  Hukum Positif Indonesia
Berkembangnya  kegiatan  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  baik  yang di  jalankan  oleh  perseorangan,  maupun  suatu  badan  usaha  telah  banyak menimbulkan persengketaan diantara para pihak yang terkait dalam kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih sering dijumpai sengketa hutang-piutang, dimana persengketaan ini muncul karena  pihak  I  tidak  kunjung  melunasi  hutangnya  yang  telah  jatuh  tempo, sehingga  pihak  II  yang  memberi  hutang  menagih  haknya  kepada  pihak  I. Ironisnya, penagihan hutang-piutang telah dilakukan dalam beberapa waktu namun pihak I tidak juga memenuhi tanggung jawabnya. Penagihan hutang- piutang  itu  tak  jarang  dapat  memicu  pihak  terkait  untuk  mengancam  satu sama  lainnya  bahkan  ada  juga  yang  berani  menggunakan  kekerasan, sehingga permasalahan yang dihadapi semakin rumit.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  sangat  diperlukan  suatu  cara  yang dapat  menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi.  Oleh  karena  itu, pemerintah  Indonesia  menetapkan  beberapa  cara  yang  dapat  digunakan untuk menyelesaikan persengketaan di bidang ekonomi syariah.
Secara  garis  besar,  terdapat  dua  pilihan  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan ( litigasi ) dan di luar pengadilan ( non-litigasi ).
a. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Pengadilan (Litigasi)
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan, di  mana  semua  pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  putusan yang menyatakan win-lose solution. 23
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  dilakukan oleh  peradilan  agama.  Hal  ini  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3
21 Ibid, hlm. 5 22 Said  Agil  Husein  al  Munawar, Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam:  dalam Arbitrase Islam di Indonesia, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), hlm.48-49.
23 Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 16.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
Tahun  2006  tentang  perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  menyatakan  bahwa  Peradilan  Agama adalah  peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam,  konsekuensi kepada Pengadilan Agama yaitu dengan diberikannya wewenang untuk menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  perdata berupa ekonomi syariah yang meliputi: sengketa bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah,  obligasi  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah,  dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
Dengan  disahkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-XI/2012  tanggal  29  Agustus  2013  kewenangan  Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  semakin  kuat. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menegaskan  bahwa  penjelasan Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal tersebutlah yang selama ini menjadi  sumber  kemunculan  pilihan  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai  isi  akad  (choice  offorum).  Dengan  demikian,  konsekuensi keputusan  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  sejakputusan  tersebut disahkan,  pengadilan  Agama  menjadi  satu-satunya  pengadilan  yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.
b. Pelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan (Non- Litigasi)
Non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur non-litigasi mengenal  berbagai  cara  dan  mekanisme.  Secara  umum,  terdapat  tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara non- litigasi , yaitu : 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan salah satu cara menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  dimana  pelaksanaan dan  pememilihan  penyelesaian  sengketa  yang  akan  ditempuh diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  pihak.  Pengertian  tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor  30  1999  Tentang  Arbitrase  dan  ADR,  “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” 24
Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang bentuk-bentuk cara penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa.
a) Musyawarah Akar  kata  musyawarah  adalah  روش  (sy-wa-ra)  berarti
24 Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 10.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
menampakan  sesuatu  atau  mengeluarkan  madu  dari  sarang lebah.  Musyawarah  bararti  menampakan  sesuatu  yang  semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain.  Sedangkan  ahli  Bahasa  mengungkapkan  bahwa  istilah ىروش  berasal  dari  kata رواش – رواش ي ةرواش م -  yang  berarti menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan  dan  mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara, (berunding      saling      tukar      pendapat),  syawir  (pendapat) musyawarah  dan  mustasyir  (minta  pendapat  orang  lain).  Jadi syura  adalah  menjelaskan,  menyatakan  atau  mengajukan pendapat  yang  baik,  disertai  dengan  menanggapi  dengan  baik pula  pendapat  tersebut  untuk  mencapai  kemaslahatan  bersama dengan  maksud  mencapai  putusan  atas  penyelesaian  masalah bersama. 25 b) Mediasi Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare  yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjuk pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan sengketa  antara  para  pihak.  Berada  di  tengah  juga  bermakna mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus  mampu  menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  ( trust )  dari  para  pihak yang bersengketa. 26
Secara  yuridis  keberadaan  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Perkembangan  lebih  lanjut  penyelesaian  sengketa  secara mediasi  di  kenal  di  pengadilan  (Court  Connected  Mediation) yang  diatur  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Dalam  Pasal  23  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini mengatur  mengenai  prosedur  hukum  untuk  memperoleh  akta perdamaian  dari  Pengadilan  Tingkat  Pertama atas  kesepakatan perdamaian  atau  mediasi  di  luar  pengadilan.  Prosedurnya adalah  dengan  cara  mengajukan  gugatan  yang  disertai  dengan lampiran  naskah  atau  dokumen  kesepakatan  perdamaian, dimana  kesepakatan  perdamaian  itu  merupakan  hasil perundingan  para  pihak  dengan  dimediasi  atau  dibantu  oleh
25 Musyfikah  Ilyas, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No.2 Desember 2018. hlm.230.
26 Rika  Lestari, Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia , Journal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, hlm. 223.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
mediator  bersertifikat.  Dokumen  kesepakatan  perdamaian tersebut  dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan  untuk memperoleh  akta  perdamaian  ke  pengadilan  yang  berwenang.
Pengaju  gugatan  tentunya  adalah  pihak  yang  dalam  sengketa ini mengalami kerugian. Prinsip-prinsip  dasar  dalam  penyelesaian  sengketa  secara mediasi  baik  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasian, netralitas, pemberdayaan para  pihak,  dan  hasil  mediasi  diupayakan  mencapai kesepakatan win-win solution. c) Konsultasi Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  konsultasi  ini  bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai  yang  disebut  konsultan,  yang  memberikan pendapatnya  kepada  klien tersebut  untuk  memenuhi  keperluan dan kebutuhan kliennya. 27 d) Negosiasi Negosiasi  adalah  komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk mencapai  kesepakatan  pada  saaat  kedua  belah  pihak  memiliki berbagai  kepentingan  yang  sama  maupun  berbeda,  yang merupakan  sarana  bagi  pihak-  pihak  yang  bersengketa  untuk mendiskusikan  penyelesaiannya  tanpa  keterlibatan  pihak ketiga.  Menurut  Susanti  Adi  Nugroho,  negosiasi  ialah  proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui  proses  interaksi,  komunikasi  yang  dinamis  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  penyelesaian  atau  jalan  keluar  dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. 28 e) Konsiliasi Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih  untuk  mencapai  persetujuan  dan  penyelesaian. Penyelesaian  sengketa  dengan  konsiliasi  merupakan  lanjutan dari  mediasi.  Mediator  berubah  fungsi  menjadi  konsiliator. Dalam  hal  ini  konsiliator  menjalankan  fungsi  yang  lebih  aktif dalam  mencari  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan menawarkannya  kepada  para  pihak.  Jika  para  pihak  dapat menyetujui,  solusi  yang  dibuat  konsiliator  akan  menjadi resolution . 29 f) Penilaian Ahli Penilaian para ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  menilai
27 Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa . . . , hlm.
236.
28 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Prenada Media,2009), hlm. 21.
29 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan , (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167
pokok  sengketa,  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  beberapa orang ahli dibidang terkait untuk mencapai persetujuan.
2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  lembaga arbitrase  dalam  konsepsi  Islam  disebut  dengan tahkim .  Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 “Arbitrase adalah cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa”. Sedangkan  menurut terminologi,  arbitrase  berarti  pemberian  kekuasaan  untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai. Orang  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  menyelesaikan sengketa  melalui  arbitrase  disebut  dengan  arbiter.  Pada hakikatya,  para  pihak  yang  bersengketa  diberi  kebebasan  untuk memilih  arbiternya  sendiri  selama  dapat  memenuhi  ketentuan dalam  Pasal  12  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  1999.  Namun, biasanya arbiter yang dipilih adalah arbiter yang tergabung dalam Lembaga  Arbitrase. 30 Contohnya,  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),  Badan  Arbitrase  Ventura  Indonesia  (BAVI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). 3) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  lembaga  konsumen berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase.
Dalam  hal  ini,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui lembaga  konsumen  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen. 31 Undang- Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  “Setiap  konsumen  yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha”.  Lembaga  tersebut  diantaranya  ialah  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

## D. Penutup
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dalam  hukum  Islam  dilakukan dengan dua model penyelesaiam yaitu  melalui kekuasaan kehakiman ( wilayat al- qadha )  dan  di  luar  kekuasaan  kehakiman  atau  disebut  juga  dengan non  qadha .
Kekuasan kehakiman ( wilayat al-qhada ) terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu: al- qhada,  wilayah  al-hisbah ,  dan  wilayah al-madzalim .  Adapun  penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar kekuasaan kehakiman dalam tradisi hukum Islam
30 Evra  Wilya  dkk, Senarai  Penelitian:  Islam  Kontemporer  Tinjauan  Multikultural , (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Ed.1, Cet.1, hlm. 366.
31 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. . . , hlm 10- 22.
ditempuh melalui perdamaian ( as-sulh ) dan tahkim .
Dalam  tata  hukum  positif  di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama,  secara  litigasi  yaitu  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan  dengan  berbagai  hukum  acaranya dimana hasil akhir penyelesaiannya adalah win-lose solution . Kedua, secara non- litigasi .  Penyelesaian  sengketa  secara non-litigasi adalah  penyelesaian  yang dilakukan  diluar  pengadilan  dengan  mengambil  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa,  dengan  cara  ini  sangat  diupayakan  hasil  akhir  yang  diperoleh  dari penyelesaian sengketanya adakah win-win solution.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan 3 buah cara. Pertama, alternatif penyelesaian sengketa atau yang di kenal dengan alternative  dispute  resolution yang  terdiri  dari:  musyawarah,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  konsultasi,  dan  penilaian  para  ahli.  Kedua,  penyelesaian sengketa  dengan  menganggkat  seorang  arbiter  atau  wasit  yang  disebut  dengan arbitrase. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga  perlindungan  konsumen  yang  secara  khusus  diatur  dalam  UU  Nomor  8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Sebagai  pelaku  ekonomi  syariah,  apabila  mendapati  suatu  persengketaan hendaklah  segera  mengambil  tindakan  untuk  menyelesaikan  sengketanya  agar tidak  menimbulkan  sengketa  yang lebih besar.  Agar  lebih mudah  dan  lebih  adil, penyelesaian  sengketa  sebaiknya  dilakukan  melalui  perdamaian  sebagaimana yang  di  perintahkan  oleh  Allah  swt  dalam  nash.  Namun,  jika  perdamaian  tidak berhasil,  penyelesaian  sengketa  dapat  dilanjutkan  dengan  mengabil  jalan penyelesaian  di  luar  pengadilan  di  Indonesia,  diantaranya  dengan  cara musyawarah  terlebih  dahulu atau  dapat juga  dengan  menunjuk arbiter,  mediator, konsultan  maupun  konsiliator  yang  dapat  menjadi  penengah  dan  membantu menyelesaian sengketa yang dihadapi.

## Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 152-167

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Al-  Mawardi.  Al-Ahkam Al-Sulthaniyah  Wa  Al-Wilayah  Al-Diniyah.  Beirut : Dar al-Maktabah al-ilm, 1959.
Ahmad      Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010. Anita D.A.  Kolopaking. Asas iktikad baik dalam  penyelesaian  sengketa kontrak melalui arbitase . Bandung: PT Alumni, 2013. Achmad  Ali. Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan .  Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
Amran  Suadi. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktik. Jakarta: Kencana, 2017. Cetakan ke-2.
Amran  Suadi. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan Kaidah Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Cet.ke-1. Evra Wilya dkk, Senarai  Penelitian: Islam Kontemporer  Tinjauan Multikultural. Yogyakarta: Deepublish, 2018. Ed.1, Cet.1. Gemala  Dewi. Hukum  Perikatan  Indonesia .  Jakarta:  Prenamedia  Group, 2018. Cet.Ke-5.
Hafas Furqani. Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia . Jakarta: Possei, 2010.
Hendi Suhendi. Fikih Muamalat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Jimmy Joses  Sembiring. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan . Jakarta: Visimedia, 2011.
Nurnaningsih Amriani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan . Jakarta: Grafindo Persada, 2012. hlm. Said  Agil  Husein  al  Munawar. Pelaksanaan  Arbitrase  di  Dunia  Islam:  dalam Arbitrase Islam di Indonesia . Jakarta: BAMUI & BMI, 1994. Susanti Adi Nugroho. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2009.
Soerjono  Soekanto. Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada. 2001.
Soerjono  Soekanto. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada. 1982.
Wahbah al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh. Damaskus: Dar al-fikr, 1997. Juz VIII.

## Jurnal
Lukman Surya Saputra. Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung : PT Setia Purna Inves. 2007. Jil.1. Ed.1. Cet.Ke-1.
Musyfikah  Ilyas. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah .  Jurnal  Al-Qadau,  Vol.  5,  No.2 Desember 2018.
Nurhayati. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam .  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019.
Lomba  Sultan. Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Islam  Dan  Aplikasinya  Di Indonesia. Jurnal  Al-Ulum  (Jurnal  Studi-Studi  Islam)  IAIN  Gorontalo. Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
Rika  Lestari. Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia . Journal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-XI/2012  Tanggal  29  Agustus 2013 Kewenangan Pengadilan Agama
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  30  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa