## PEMIKIRAN PEMUKA AGAMA KATOLIK INDONESIA TENTANG IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA PANCASILA

## Joshua Jolly Sucanta Cakranegara
Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 Email: joshuajollysc1723@gmail.com

## Abstract
As part of Indonesia, Catholics also play an important role in the life of the Indonesian nation and  state.  Among  these  roles  and  contributions  are  revealed  through  the  thoughts  of  their leaders, both priests, bishops, and cardinals. This article wants to reveal and review some of the thoughts  of  Catholic  religious  leaders  related  to  the  issue  of  ideology  and  the  basis  of  the Indonesian  state,  namely  Pancasila.  The  five  Catholic  religious  leaders  discussed  here  are Soegijapranata, Drijarkara, Magnis-Suseno, Darmaatmadja, and Suharyo. In terms of ideology and  the  basis  of  the  state,  these  five  leaders  discussed,  among  other  things,  issues  of  the relationship  between  religion  and  the  state,  education,  political  ethics,  general  welfare,  and calling  for  life.  From  the  exploration  of  the  five  thoughts,  this  article  shows  the  Indonesian Catholic Church accepts Pancasila as the principle of life in society, nation and state. The views of the five leaders discussed showed the harmony of Pancasila values with the teachings of the Catholic  faith.  All  elements  of  the  Catholic  Church,  both  hierarchical  and  lay,  have  the responsibility to advance the life of the Indonesian people, nation and state based on Pancasila; a  shared  responsibility  of  all  elements  of  the  nation.  Thus,  the  motto  "100%  Catholic,  100% Indonesian", which was originally conveyed by Soegijapranata, has become more grounded in Indonesia.
Keywords : Thoughts; Catholic Religious Leaders; Catholic Faith; Pancasila; Indonesia.

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari  Indonesia,  umat  Katolik  juga  berperan  penting  bagi  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  Indonesia.  Di  antara  peran  dan kontribusi  tersebut  terungkap melalui  pemikiran para  pemukanya,  baik  pastor,  uskup,  maupun  kardinal.  Artikel  ini  ingin  mengungkap  dan mengulas  beberapa  pemikiran  dari  pemuka  agama  Katolik  yang  terkait  dengan  persoalan ideologi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lima pemuka agama Katolik yang dibahas di sini ialah Soegijapranata, Drijarkara, Magnis-Suseno, Darmaatmadja, dan Suharyo. Berkaitan dengan ideologi dan dasar negara, kelima pemuka ini membahas antara lain persoalan hubungan agama  dan  negara,  pendidikan,  etika  politik,  kesejahteraan  umum,  dan  panggilan  hidup.  Dari penggalian  pemikiran  kelimanya,  artikel  ini  menunjukkan  Gereja  Katolik  Indonesia  menerima Pancasila  sebagai  asas  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Padangan  kelima pemuka  yang  dibahas  memperlihatkan  keselarasan  nilai-nilai  Pancasila  dengan  ajaran  iman Katolik. Seluruh elemen Gereja Katolik, baik hierarki maupun awam, memiliki tanggung jawab untuk  memajukan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  Indonesia  yang  berlandaskan Pancasila; suatu tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, semboyan “100%  Katolik  100%  Indonesia”,  yang  pada  mulanya  disampaikan  Soegijapranata,  makin membumi di Indonesia.
Kata Kunci : Pemikiran; Pemuka Agama Katolik; Iman Katolik; Pancasila; Indonesia.
A. Pendahuluan
Gereja  Katolik  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  Indonesia.  Sepanjang sejarah  Indonesia,  Gereja  Katolik  turut berperan  untuk  menjadi(kan)  Indonesia meski  menjadi  kelompok  minoritas.  Hal  ini termaktub  jelas  dalam  semboyan  yang terkenal  dari  Uskup  Mgr.  Albertus Soegijapranata,  SJ,  yaitu  “100%  Katolik 100%  Indonesia”  (Utami,  2012:  132). Dengan  kata  lain,  semboyan  ini  menjadi konklusi  tegas  bahwa  umat  Katolik  di Indonesia  terpanggil  untuk  mengabdi,  baik kepada Gereja maupun kepada tanah air, pro Ecclesia  et  patria .  Bahkan,  A.  Eddy Kristiyanto,  OFM  (2015:  207)  menegaskan bahwa “andai  kata  Indonesia tanpa  Katolik, maka  itu  bukan  Indonesia.  Sebab  republik ini  tidak  pernah  secara  konstitusional mengeksklusikan minoritas Katolik.”
Peran  Gereja  Katolik  sepanjang sejarah Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi  dua,  yaitu  peran  abstrak  dan  peran konkret.  Peran  abstrak  dapat  diartikan sebagai  bentuk-bentuk  pemikiran  dan pandangan  yang  turut  mengonsepsi  atau membentuk  alam  pikir  keindonesiaan.  Di sisi lain, peran konkret terwujud dalam hal- hal  nyata  dan  terlihat,  seperti  dalam  hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup,  dan  sebagainya.  Pada  hakikatnya, kedua  peran  ini  merupakan  respons  atau tanggapan atas dinamika kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara sekaligus memiliki dampak atasnya. Dengan demikian, peran ini lahir secara timbal-balik atau dua arah.
Jika  melihat  peran  konkret,  kontribusi Gereja  Katolik  tidak  dapat  dimungkiri. Kristiyanto  menyebut  bahwa  kiprah  Gereja Katolik  di  Indonesia  “nyaris”  identik  dan dikenal  luas  dengan  keberadaan  sekolah, rumah  sakit,  dan  pelayanan  sosial-karitatif (Kristiyanto,  2015:  xxxviii-xxxix).  Hal  ini memang  tidak  dapat  dinafikan,  sebab identitas  demikian  telah  terbentuk  dan terwariskan  sejak  misionaris  asing  memulai penginjilan  di  Indonesia  hingga  dilanjutkan oleh misionaris bumiputra saat ini.
Di  samping  peran  yang  konkret, kontribusi  pemikiran  yang  bersifat  abstrak juga  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata. Pemikiran-pemikiran ini  lahir  dari  sejumlah pemuka  agama  Katolik,  baik  pastor,  uskup, maupun  kardinal.  Mereka  menuangkan gagasannya terkait permasalahan bangsa dan negara  dengan  kacamata  iman  Katolik. Dengan demikian, pemikiran ini tidak hanya berdampak  bagi  umat  Katolik,  tetapi  bagi masyarakat Indonesia secara umum.
Banyak  pemikiran  telah  diungkapkan dan  menjadi  pemantik  diskursus  atas fenomena  keindonesiaan  yang  semakin marak  akhir-akhir  ini.  Salah  satu  hal  yang acapkali  diutarakan  berkaitan  dengan ideologi  dan  dasar  negara  Pancasila.  Akan tetapi,  pemikiran-pemikiran  tersebut  belum diketahui  banyak  tidak  hanya  oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh umat Katolik sendiri. Oleh sebab itu, penyebarluasan  gagasan  tersebut  sangat diperlukan  mengingat  relevansi  pemikiran tersebut  dalam  situasi  aktual  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara dewasa ini.
Meski pemikiran-pemikiran para pemuka  agama  Katolik  tersebut  telah dituangkan dalam berbagai buku, tidak dapat disangkal  bahwa  pemikiran  tersebut  belum membumi  sepenuhnya  sehingga  dapat menjadi  salah  satu  landasan  kebijakan konkret  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Dengan  demikian,  analisis (penguraian)  dan  sintesis  (penyatuan) pemikiran-pemikiran tersebut menjadi penting dan perlu dilakukan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah  pemikiran  para  pemuka  agama Katolik  di  Indonesia  tentang  ideologi  dan dasar negara Pancasila. Para pemuka agama Katolik  tersebut  meliputi  Mgr.  Albertus Soegijapranata, SJ; Pastor Nicolaus Drijarkara, SJ; Pastor Franz Magnis-Suseno, SJ; Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ; dan Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo. Kelima pemuka  agama  Katolik  ini  dipilih  dengan alasan mereka telah menuangkan
gagasannya dalam berbagai bentuk publikasi yang  tersedia  dan  pemikiran  tersebut  masih relevan dengan situasi dewasa ini.
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam metode  ini,  terdapat  tiga  proses  penting, yaitu  pengumpulan  data;  kritik  terhadap sumber; dan penyusunan
atau pengorganisasian  hasil  penelitian.  Dalam tahap  terakhir  ini,  pola  berpikir  analitis (menguraikan)  dan  sintetis  (menyatukan) digunakan.  Pada  akhirnya,  penelitian  ini merupakan  penelitian  kronologis  dan deskriptif  yang  bermaksud  menggambarkan dan mengungkapkan kejadian-kejadian menurut  urutan  waktunya  (Nawawi,  2019: 85-87).
B. Pembahasan
1. Pemikiran Mgr. Albertus
Soegijapranata,  SJ  tentang
Pancasila
Albertus  Soegijapranata  atau yang  bernama  lengkap  Mgr.  Albertus Soegijapranata,  SJ  adalah  uskup bumiputra  pertama  di  Indonesia.  Ia lahir  di  Surakarta  pada  25  November 1896  di  Surakarta  dengan  nama  kecil Soegija.  Ia  adalah  murid  dari  Romo Fransiskus  van  Lith,  SJ,  seorang misionaris  Katolik  dari  Belanda  di Muntilan,  Jawa  Tengah.  Soegija dibaptis  pada  24  Desember  1910. Nama  baptis  yang  dipakainya  adalah Albertus (Subanar, 2003: 20 & 40).
Soegija memutuskan untuk menjadi  imam  dalam Societas  Jesu (SJ/Serikat  Yesus)  atau  Yesuit  seperti gurunya.  Pada  15  Agustus  1931,  ia menerima tahbisan imam di Maastricht, Belanda. Setelah ditahbiskan,  ia  menambahkan  kata “pranata”  di  belakang  namanya sehingga menjadi Albertus Soegijapranata  (Subanar,  2003:  89- 91). Tidak  sampai  satu  dekade menjadi imam, Romo Soegija,
demikian  disapa,  ditunjuk  oleh  Paus Pius  XII  menjadi  Vikaris  Apostolik (setara uskup) Semarang. Ia
ditahbiskan  sebagai  uskup  pada  6 November  1940  di  Semarang.  Mgr. Soegija  pun  memainkan  peranan penting,  terlebih  Hindia-Belanda  dan dunia  pada  waktu  itu  berada  dalam ancaman  situasi  Perang  Dunia  II (Subanar, 2003: 128-133).
Ketika  Hindia-Belanda  jatuh  ke tangan
Jepang dan Indonesia memproklamasikan  kemerdekaannya, Mgr.  Soegija  berani  membela  umat dan menjadi penengah untuk mencapai gencatan  bersenjata.  Ia juga  berdiri  di belakang  republik  pimpinan  Sukarno- Hatta  dengan  memindahkan  pusat keuskupan dari Semarang ke
Yogyakarta  ketika  ibu  kota  negara berpindah.  Di  samping  itu,  melalui
Mgr,  Soegija,  Vatikan  mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dengan mengirimkan delegasi  apostolik  Mgr.  George  de Jonge  d’Ardoya  pada  1947.  Atas jasanya  ini,  ia  disapa  “Romo  Agung” oleh  Sukarno  dan  digelari  pahlawan nasional  ketika  wafat  pada  22  Juli 1963  saat  menghadiri  Konsili Vatikan II.  Pada  akhirnya,  ia  terkenal  dengan satu  formulanya  yang penting,  “100% Katolik,  100%  Indonesia”  (Utami, 2012: 87-107 & 130-132).
Dukungannya  yang  besar  atas republik  yang  baru  saja  berdiri  ini terlihat  dari  buah-buah  pemikirannya. Bersama dengan umat Katolik Indonesia,  Mgr.  Soegija  menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila karena  sila  pertama  “Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  merupakan  jaminan sepenuh-penuhnya  bagi  kebebasan memeluk  agama”  (Muskens,  1973: 334).
Ia  bersama  Ignatius  Joseph Kasimo  menginisiasi  Kongres  Umat Katolik  Seluruh  Indonesia  (KUKSI)
yang dilaksanakan dua kali, yaitu pada 7-12  Desember  1949  di  Yogyakarta dan  pada  27-29  Desember  1954  di Semarang.  Hasil  penting  KUKSI  I adalah  pembentukan  Partai  Katolik. Selanjutnya,  dalam  KUKSI  II,  nilai- nilai  Pancasila  diwujudkan  dengan membentuk  serikat-serikat  yang  tidak pertama-tama membawa nama
Katolik,  melainkan  nama  Pancasila, seperti  Organisasi  Buruh  Pancasila. Usaha  yang  dimulai  dari  Vikariat Apostolik  (Keuskupan)  Semarang  ini tidak terlepas dari peran  Mgr.  Soegija (Gonggong, 1983: 91).
Selanjutnya,  ketika  keadaan politik  Indonesia  pada  1950-an  tidak stabil, ia kembali menegaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  secara khusus bagi umat Katolik. Pada Maret 1954,  Mgr.  Soegija  berujar  sebagai berikut:
“ Umat  Katolik  sebagai  warga- negara Indonesia tidak cukuplah kiranya mengunjungi gereja dan bersembahyang saja, tetapi mereka  lebih-lebih  harus berani menceburkan  diri  ke  dalam masyarakat agar secara materiil dan rohaniah dapat memberikan sumbangan  mereka melalui jalan  ikut  serta  dalam  gerakan- gerakan  massa,  yang  benar- benar  merupakan  pendukung cita-cita  negara,  Pancasila, yang  selaras  dengan  kesepuluh perintah Allah ” (Muskens, 1973: 401).
Ketika pemilihan umum pertama kali  diselenggarakan  pada  1955,  Mgr. Soegija  memperingatkan  bahwa  telah tampak gejala yang cukup membahayakan negara Pancasila, yaitu  kemenangan  Partai  Komunis
Indonesia  (PKI).  Pada  2  November 1955,  bersama  dengan  para  uskup  se-
Indonesia,  ia  membuat  pernyataan sebagai berikut, “ Pancasila dalam arti kata  murni  dan  sejati,  apalagi  yang hidup  beragama  sebagai  keyakinan dalam budi dan hati, dapat mencegah meresapnya ilmu marxisme materialisme ”. Dengan kata lain, Mgr. Soegija  bersama  para  uskup  membela Pancasila untuk mengimbangi menjalarnya ajaran komunis
(Muskens, 1973: 405-406).
Menjelang  akhir  1950-an  dan awal  1960-an,  ketika  krisis  politik tidak  kunjung  mereda,  Mgr.  Soegija kembali  memperingatkan  gagasan Presiden Sukarno yang hendak menyatukan  tiga  ideologi  di  bawah Nasakom (nasionalis-agama-komunis).
Ia bahkan menyurati Presiden Sukarno,  bahwa  “ Nasakom  berarti perongrongan terhadap gagasan  nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila ” karena  “ komunisme  dan  dengan orang-orang  komunis  memang  tidak dapat  memenuhi  cita-cita  nasional negara  kita ”  (Gonggong,  1983:  109). Meskipun  demikian,  gagasan  ini  tetap diberlakukan
Presiden Sukarno sebagai manifesto politik hingga akhir masa jabatannya pada 1966.
2. Pemikiran  Pastor  Nicolaus Drijarkara, SJ tentang
Pancasila
Nicolaus  Drijarkara  merupakan seorang  pastor  dan  filsuf  yang kemudian  diabadikan  sebagai  nama Sekolah  Tinggi  Filsafat  Driyarkara Jakarta. Ia lahir di Purworejo pada 13 Juni 1913 dan wafat di Jakarta pada 11 Februari  1967.  Nama  kecilnya  adalah
Djentoe (Jenthu). Ia kemudian mengganti namanya menjadi
Soehirman  ketika  bersekolah  di  HIS. Pada  22  Desember  1925,  ia  dibaptis dengan nama baptis Nicolaus,
sehingga ia bernama lengkap Nicolaus Djentoe  Soehirman  (Treurini,  2013: 25, 188, & 226).
Soehirman  memutuskan  untuk menjadi  pastor  Katolik.  Saat  menjadi frater (calon  pastor)  sejak  1935,  ia mengganti namanya menjadi Drijarkara  yang  merupakan  gabungan dari  tiga  kata,  yaitu drija (terlihat), arka (matahari),  dan kara (senandung pujian). Akhirnya, Drijarkara ditahbiskan sebagai imam Yesuit pada 6  Januari  1947.  Ia  kemudian melanjutkan  studi  filsafatnya  hingga meraih gelar doktor di Roma (Treurini,
2013: 102 & 226). Sepulangnya ke Indonesia, Drijarkara menjadi pengajar di Sekolah  Tinggi  Filsafat  (sekarang Seminari  Tinggi)  di  Yogyakarta.  Ia juga  dikenal  sebagai  pendiri  sekaligus rektor pertama IKIP Katolik
Yogyakarta  yang  kemudian  menjadi Universitas  Sanata  Dharma.  Sejak 1960,  ia  diangkat  sebagai  guru  besar luar biasa di Universitas Indonesia dan Hasanuddin (Treurini, 2013: 226).
Drijarkara  dikenal  sebagai  salah satu filsuf Katolik yang disegani, tidak hanya  oleh  umat  Katolik,  melainkan oleh  masyarakat  Indonesia.  Sebagai pendidik,  ia  menuangkan  banyak pemikirannya  terkait  pendidikan  yang juga  berhubungan  dengan  Pancasila. Salah  satunya  adalah  pidato  Panca- Prasetya  yang  diucapkan  di  hadapan Presiden  Sukarno  dan  berbagai  tokoh penting  pada  8  April  1961.  Ia menegaskan  bahwa  Panca  Prasetya adalah  wujud  tekad  sivitas  akademika IKIP  Katolik  Yogyakarta  untuk  setia terhadap  dasar  negara  Pancasila (Treurini, 2013: 227-231).
Pidato  ini  tidak  terlepas  dari ceramah  bertajuk  “Pancasila  dan
Religi” yang dibawakannya pada 1959 dalam Seminar Pancasila di
Yogyakarta.  Seminar  ini  merupakan cara  Sukarno  memperoleh  legitimasi ilmiah  untuk  mengembalikan  UUD 1945  dan  Pancasila  sebagai  dasar negara (Treurini, 2013: 140). Ceramah
Drijarkara ini kemudian diterjemahkan ke  dalam  bahasa  Inggris  dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Pantja  Sila  and  Religion . Buku ini disebarluaskan oleh kedutaan-kedutaan  besar  Republik Indonesia di berbagai negara (Sudiarja et al., 2006: xxxviii-xxxix).
Kumpulan  pemikiran  Drijarkara dibukukan  dalam Karya  Lengkap
Driyarkara yang  tebalnya  lebih  dari 1.500 halaman. Secara khusus, pemikirannya  terkait  Pancasila  dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemikiran sebelum  1965  dan  pemikiran  sesudah 1965. Dalam pemikiran sebelum 1965, Drijarkara  menulis  “Telaah  Hakikat Religi” dan “Pertemuan Pancasila dan Religi”.  Dalam  tulisan  pertama,  ia menegaskan  bahwa  Pancasila  sebagai filsafat  tidak  bertentangan  dengan religi,  “Pada  dasarnya,  Pancasila  itu adalah  eka  sila,  yaitu  cinta  kasih kepada  Tuhan.  ….  Oleh  sebab  itu, tidak  mungkin  bisa  bertentangan dengan  Religi.  Malahan  sebaliknya, Pancasila  merupakan  dukungan  bagi Religi” (Sudiarja et al., 2006: 857).
Pernyataan  ini  ditegaskannya dalam  tulisannya  yang  kedua.  Meski eka  sila  ditegaskan  oleh  Sukarno sebagai  gotong  royong,  Drijarkara menafsirkannya  sebagai  pemenuhan sila  ketuhanan  dan  peri  kemanusiaan sekaligus.  Selain  itu,  Pancasila adalah cerminan hubungan antara  negara  dan agama/religi  “yang  sebaik-baiknya”. Kesimpulannya  ia  nyatakan,  “Negara Pancasila  bukan  negara  agama,  … tetapi  sama  sekali  bukanlah  negara profan.  Dengan  demikian,  negara Pancasila  memberi  tempat  yang sewajarnya  kepada  Religi  …  dan mengakui  ketinggian  dan  kesucian hidup”  (Sudiarja  et  al.,  2006:  859  & 863-865).
Sesudah 1965, Drijarkara menegaskan  perlunya  “kembali  ke Pancasila dengan murni dan
konsekuen.”  Dalam  hal  ini,  menyebut bahwa sila keadilan sosial, demokrasi, dan  peri  kemanusiaan  sebagai  prinsip langsung bernegara tidaklah bertentangan  dengan  sila  ketuhanan sebagai prinsip tidak langsung, bahkan saling  melengkapi  dalam  kehidupan bernegara  (Sudiarja  et  al.,  2006:  930-
934). Jika sila ketuhanan mencerminkan idea  of  God (citra
Tuhan)  yang  melekat  pada  manusia, sila  yang  lain  mencerminkan idea  of man (citra manusia). Drijarkara dalam tulisannya “Gambaran Manusia Pancasila” menguraikan lebih panjang tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila, secara khusus pada keempat sila  yang  merefleksikan idea  of  man tersebut, yaitu keadilan sosial,
demokrasi,  kebangsaan,  dan  peri kemanusiaan  (Sudiarja  et  al.,  2006: 940-959).
Pada  akhirnya,  selain  sarat dengan nilai keindonesiaan, pemikiran Drijarkara  juga  diterangi  oleh  iman Katolik.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam pernyataannya  bahwa  sila  pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat  selaras  dengan  hukum  utama dalam iman Katolik, yaitu cinta kasih, baik  kepada  Tuhan  maupun  kepada sesama.
3. Pemikiran Pastor Franz Magnis-Suseno,  SJ  tentang Pancasila
Franz Magnis-Suseno, SJ adalah seorang  rohaniwan  sekaligus  guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.  Ia  lahir  pada  1936  di Jerman  dengan  nama  Franz  von Magnis  dan  mulai  menetap  di Indonesia  pada  1961.  Enam  tahun kemudian,  ia  ditahbiskan  sebagai imam  Yesuit  di  Yogyakarta.  Satu dekade  berselang,  ia  memperoleh status  warga  negara  Indonesia,  dan namanya  berubah  menjadi  Franz Magnis-Suseno hingga kini. Ia
menekuni  studi  filsafat,  teologi,  dan teori  politik.  Selain  itu,  Magnis-
Suseno  dikenal dengan banyak karyanya bertemakan filsafat
ketuhanan,  etika,  filsafat  politik,  dan alam  pikiran  Jawa  (Magnis-Suseno, 2017: 214).
Secara  umum,  Magnis-Suseno menyetujui  Pancasila  sebagai  dasar negara  Indonesia  yang  juga  selaras dengan  ajaran  iman  Katolik.  Ia mengaitkannya dengan delapan prinsip etika politik Katolik sebagai salah satu hasil  Konsili  Vatikan  II,  yaitu  prinsip kebaikan  hati,  prinsip  keberpihakan pada  kehidupan,  prinsip  kesejahteraan umum,  prinsip  subsidiaritas,  prinsip solidaritas,  prinsip  hak-hak  asasi manusia,  prinsip  penolakan  terhadap kekerasan,  dan  prinsip  persaudaraan semesta (Magnis-Suseno, 2017: 184c185).  Oleh  sebab  itu,  terkait Pancasila ia menulis kesimpulan tegas sebagai berikut.
“Sudah  jelas  bahwa  Gereja Katolik di Indonesia sepenuhnya mendukung  Pancasila.  Gereja sendiri  mempunyai  nilai-nilai dan  prinsip-prinsip  kehidupan manusia, tetapi tidak mempunyai ideologi  politik  sendiri.  Setiap bangsa  harus  menggali  dan merumuskan  sendiri  filsafat yang mendasarinya, itu pun atas dasar  nilai-nilai  budaya  serta pengalaman  sejarahnya  sendiri. Ternyata  lima  sila  Pancasila amat  sesuai  dengan  pandangan Katolik  tentang  masyarakat yang  menghormati  martabat manusia sebagaimana dikehendaki  Allah.  Delapan prinsip etika politik Katolik yang dirumuskan  di  atas  semuanya tertampung  amat  bagus  dalam Pancasila” (Magnis-Suseno,
2017: 188).
Selanjutnya, ia menulis perincian keselarasan  delapan  prinsip  etika politik  Katolik  dengan  nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.
“Sila pertama memuat kebebasan beragama. Sila kedua mendukung hak-hak asiasi manusia,  menuntut  penolakan terhadap kekerasan dan sebaliknya berpihak pada kehidupan.  Prinsip  kedelapan, persaudaraan  semesta  yang memang  baru  sejak  50  tahun masuk  dalam  kesadaran  publik dapat  ditampung  di  sila  kedua Pancasila  karena  manusia  yang adil dan beradab, akan beradab juga  dalam  sikapnya  terhadap alam.  Sila  ketiga  dan  kelima memuat  prinsip  solidaritas.  Sila keempat  memuat  hak-hak  asasi manusia, salah satu daripadanya  adalah  demokrasi. Sila kelima jelas memuat prinsip kebaikan hati dan kesejahteraan umum  serta  hak  asasi  mereka yang ketinggalan atas dukungan masyarakat” (Magnis-Suseno, 2017: 188).
Pada  dasarnya,  prinsip  etika politik  Katolik  adalah  prinsip  etika politik universal. Magnis-Suseno menyebutnya  sebagai  “etika  politik pasca-tradisional”. Ia mengulang kembali keselarasan nilai-nilai Pancasila  dengan  prinsip  etika  politik universal  tersebut.  Sila  pertama  ia sandingkan dengan kebebasan beragama  dan  pluralisme.  Sila  kedua disandingkan dengan nilai-nilai
kemanusiaan  universal,  hak-hak  asasi manusia,  dan  penolakan  terhadap kekerasan  sebagai  sarana  pemecahan konflik.  Sila  ketiga  disandingkan dengan  nasionalisme.  Sila  keempat disandingkan dengan demokrasi.
Terakhir,  sila  kelima  ia  sandingkan
dengan  solidaritas  bangsa  negara  adil sejahtera (Sastrapratedja, 2016: 70).
Dengan  keselarasan  tersebut, Magnis-Suseno  mendorong  Pancasila agar diaktualisasikan dan direvitalisasi. Ia mengatakan, “Mengaktualisasikan nilai-nilai
Pancasila  tak  bukan  tak  lain  adalah kesediaan  untuk saling  menerima dalam  kekhasan  masing-masing ,  jadi kesediaan  untuk menghormat  dan mendukung  kemajemukan  bangsa dan untuk  senantiasa menata  kehidupan bangsa  Indonesia  secara  inklusif (Sastrapratedja,  2016:  71).  Dengan demikian, Magnis-Suseno menyatakan bahwa  Pancasila  sebagai  dasar  negara Indonesia  selaras  dengan  ajaran  iman Katolik,  secara  khusus  dalam  etika politik Katolik.
4. Pemikiran Mgr. Julius Kardinal  Darmaatmadja,  SJ tentang Pancasila Mgr. Julius Kardinal
Darmaatmadja,  SJ  adalah  Uskup Agung  Semarang  (1983-1996),  Uskup Agung  Jakarta  (1996-2010),  dan kardinal  kedua  dari  Indonesia  yang telah dilantik sejak 1994. Ia lahir pada 20  Desember  1934  di  Salam, Magelang,
Jawa
Tengah. Ia ditahbiskan  sebagai  imam  pada  18 Desember  1969  dan  sebagai  uskup pada 29 Juni 1983.
Selain  sebagai  uskup  agung  di Semarang  dan  Jakarta  serta  kardinal, Darmaatmadja  juga  menjadi  Vikaris Militer  Indonesia  (sekarang  Uskup Ordinariat  Militer)  sejak  1984  hingga 2006.  Ia  juga  menjadi  Ketua
Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI)  pada  periode  1988-1997  dan 2000-2006.  Oleh  sebab  itu,  ia  sering memberikan  ceramah,  baik  kepada umat TNI/POLRI maupun umat secara umum  mewakili  suara  para  uskup  se- Indonesia.
Dalam konteks umum di
Indonesia,  Darmaatmadja  menyebut bahwa  keterlibatan  Gereja  dalam kehidupan  masyarakat  adalah  suatu tugas  suci.  Itu  berarti  setiap  elemen Gereja,  baik  hierarki  (uskup,  imam, dan  diakon),  biarawan-biarawati,  dan umat  awam  terpanggil  untuk  tugas mulia  tersebut.  Akan  tetapi,  ia  juga menegaskan  rambu-rambu  yang  perlu dipatuhi. Misal, hierarki dan biarawan- biarawati  tidak  boleh  terlibat  dalam politik  praktis.  Apa  yang  tidak  dapat dijalankan oleh hierarki dan biarawan- biarawati  merupakan  tugas  umat awam.  “Keterlibatan  hierarki  dan biarawan-biarawati  ada  batasannya sehingga dibutuhkan keterlibatan penuh  kaum  awam.  Hal  ini  terungkap dalam  hukum  Gereja,”  tulisnya (Darmaatmadja, 2019: 81-87). Sebagaimana para pemikir Katolik  sebelumnya,  Darmaatmadja mengamini nilai-nilai Pancasila selaras dengan  terang  iman  Katolik.  Ia kembali  menuangkan  pemikirannya bagaimana  mengamalkan  Pancasila dalam  terang  iman  Katolik.  Di samping  itu,  ia  juga  menambahkan satu hal penting, yakni kerja sama erat dengan umat beragama dan berkeyakinan  lain  adalah  perlu  untuk menegaskan inklusivitas dan
pluralisme  khas  Indonesia.  Singkat kata, menghayati hidup berbangsa dan bernegara  bagi  orang  Katolik  dengan terang  Pancasila  berarti  merujuk  pada hukum  ganda,  yaitu  kasih  kepada Allah  dan  sesama,  sebagaimana termaktub dalam Injil Matius 22:37-39 (Darmaatmadja, 2019: 88-95).
Lebih  lanjut,  Darmaatmadja menjabarkan pemikirannya untuk “menjadi  katolik,  nasionalis,  dan Pancasilais sejati” dalam dua bukunya. Dalam buku pertama, ia menerangkan bahwa keterlibatan aktif Gereja dalam menghidupkan dasar negara Indonesia Pancasila dalam kehidupannya dengan
terang iman Kristiani sangat dibutuhkan.  Orang  Katolik  meyakini bahwa  wawasan  Pancasila  selaras dengan wawasan Katolik. Dengan kata lain,  melaksanakan  dan  mengamalkan Pancasila bagi umat Katolik Indonesia dapat  dijadikan  perwujudan  konkret penebusan  dan  penyelamatan.  Hal  ini selaras  dengan  sabda  Injil  Matius 22:21  bahwa  orang  Katolik  di Indonesia  terpanggil  sebagai  warga negara  untuk  mengamalkan  Pancasila dan  sebagai  seorang  beriman  untuk mengabdi kepada Allah
(Darmaatmadja,  2020a:  172,  253,  & 343).
Hal senada ditegaskannya dalam buku  kedua.  Darmaatmadja  menyebut bahwa  panggilan  orang  Katolik  untuk mengabdi kepada Gereja dan tanah air ( pro  Ecclesia  et  patria )  harus dijalankan  secara  taat.  Ia  menulis, “Ketaatan  kita  memilih  yang  baik sesuai dengan Pancasila akan menjamin kemerdekaan seluruh rakyat.  Sebagai  orang  Katolik,  kita pun  memperoleh  ajaran  senada.” Dalam  bahasa  lain,  ia  menyerukan agar  pengamalan  Pancasila  dihayati sebagai  salah  satu  wujud  pertobatan (Darmaatmadja,  2020b:  102  &  116). Sekali  lagi,  Darmaatmadja  kembali menegaskan  keselarasan  nilai-nilai Pancasila dengan ajaran iman Katolik, seperti  hukum  kasih  dan  sabda mengabdi  kepada  negara  sekaligus kepada Allah.
5. Pemikiran Mgr.
Ignatius
Kardinal  Suharyo  tentang
Pancasila
Mgr.  Ignatius  Kardinal  Suharyo adalah Uskup Agung Semarang (1997- 2009),  Uskup  Agung  Jakarta  (2010- sekarang),  dan  kardinal  ketiga  dari Indonesia sejak 2019 hingga sekarang. Ia  lahir  pada  9  Juli  1950  di  Sedayu, Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Ia  ditahbiskan  sebagai  imam  pada  26
Januari  1976  dan  sebagai  uskup  pada 22 Agustus 1997. Suharyo  menjadi  pemegang estafet kepemimpinan dari Mgr. Julius Kardinal Darmaatmadja. Selain menjadi uskup agung di Semarang dan
Jakarta,  ia  juga  menjadi  Uskup Ordinariat  Militer  Indonesia  sejak 2006 hingga sekarang. Di samping itu, ia  juga  menjadi  Ketua  KWI  selama tiga  periode,  sejak  2012-2015,  2015- 2018, dan 2018-2021.
Tidak jauh  berbeda  dengan  para pendahulunya, Suharyo kembali menegaskan  keselarasan  nilai-nilai
Pancasila dengan terang iman Katolik. Ia  menuangkan  gagasannya  ke  dalam buku  bertajuk The  Catholic  Way: Kekatolikan  dan  Keindonesiaan  Kita . Dalam buku tersebut, ia pertama-tama menerangkan  bahwa  hubungan  antara Gereja dan negara pada dasarnya dapat berjalan  harmonis.  Suharyo  mengutip dua  kesimpulan  Konstitusi  Pastoral tentang  Gereja  di  Dunia  Dewasa  Ini ( Gaudium et Spes ).
Pertama ,  tujuan  usaha  antara negara  dan  Gereja  adalah  sama,  yaitu manusia. Kedua ,  dalam  menjalankan tugas  usaha  itu,  baik  Gereja  maupun negara, adalah otonom. Gereja Katolik mengakui  otonomi  setiap  negara  di bidang  hidup  kemasyarakatan  yang diselenggarakan  demi  kesejahteraan seluruh  rakyat.  Di  sisi  lain,  Gereja mempunyai  panggilan  sendiri  dan menghendaki kebebasan untuk menjalankan  tugas-tugasnya  demi kesejahteraan semua. Dengan
demikian,  keduanya  harus  hidup dalam  suasana  kerja  sama  yang  erat (Suharyo, 2009: 50-51).
Secara  khusus  hubungan  antara Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dengan  Gereja  Katolik  di
Indonesia, Suharyo mengutip dokumen  KWI  berjudul  “Umat Katolik  Indonesia  dalam  Masyarakat Pancasila”. Beberapa kesimpulan
penting  yang  dipetiknya  adalah sebagai  berikut. Pertama ,  Pancasila merupakan  kesepakatan  dasar  bangsa Indonesia  untuk  dalam  satu  NKRI. Kedua ,  Pancasila  merumuskan  nilai- nilai  dasar  manusiawi  sehingga  dapat disebut sebagai pandangan hidup yang mendasari  dan  menjadi  tujuan  segala hukum  dalam  hidup  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana termaktub  dalam  Statuta  KWI  1987, bahwa  “Dalam  terang  iman  Katolik, KWI  berasaskan  Pancasila  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara”. Ketiga ,  nilai-nilai kemanusiaan  luhur  yang  terkandung dalam  Pancasila  terdapat  juga  dalam ajaran  Gereja. Keempat ,  dalam  terang iman  Katolik,  Gereja  menerima Pancasila. Kelima ,  Gereja  Katolik sangat  menghargai  Pancasila  bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang  terkandung  di  dalamnya,  yang perlu  dihayati  dan  diamalkan  secara terbuka,  dinamis,  dan  kreatif,  dalam wawasan persatuan, kebersamaan, dan kemanusiaan luhur  bangsa kita (Suharyo, 2009: 51-53).
Selain itu, Suharyo juga
menyinggung  kembali  etika  politik yang  sudah  pernah  disampaikan sebelumnya. Secara lugas dan sederhana,  ia  menyebut  bahwa  politik menurut  ajaran  Gereja  Katolik  hanya dua  kata,  yaitu  kesejahteraan  umum, common  good , bonum  commune . Politik Katolik adalah perjuangan bagi kesejahteraan bersama (Suharyo, 2009: 66-70).
Dalam  hal  yang  konkret,  nilai- nilai  Pancasila  dikampanyekan  oleh Suharyo.  Ia  memasukkan  Pancasila dalam Arah Dasar (Ardas) KAJ 2016- 2020.  “Inilah  cara  kita  menjawab tanggung  jawab  sejarah  dalam  rangka 210  tahun  KAJ  dan  cara  konkret menjadi  saksi-saksi  Injil,”  ungkapnya. Tidak  sampai  di  situ,  Suharyo  juga
mencetuskan  Rosario  Merah  Putih. Pada  awalnya,  doa  ini  merupakan bentuk devosi pribadinya yang diangkat menjadi devosi yang sifatnya sosial  dan  berdampak  pada  kehidupan nyata.  Berdoa  Rosario  Merah  Putih juga  menjadi  salah  satu  ungkapan cinta umat beriman kepada Tanah Air dan  tanda  kepedulian  untuk  terus- menerus mengamalkan Pancasila dalam NKRI (Sularto &  Kuncahyono, 2017: 232-240). Penegasan Suharyo atas pentingnya  Pancasila  bagi  orang
Katolik  di  Indonesia  diucapkannya saat ia terpilih menjadi  kardinal. Pada 5 September 2019, ia menerima berita pengangkatan dirinya sebagai kardinal ketiga  dari  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,
Suharyo menyebut dalam wawancaranya bersama Majalah HIDUP bahwa ia sungguh mengagumi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia  dan  menjadikannya  sebagai prioritas  dalam  menjalankan  karya pastoral.  “Saya  ingin  Pancasila  dapat menginspirasi  iman  umat  Katolik untuk  mengembangkan  rasa  cinta tanah  air.  Ini  warisan  yang  amat berharga  bagi  bangsa  dari  para perintis,”  ujarnya  (Wuarmanuk,  2019: 17).
Dengan demikian, Suharyo kembali  menegaskan  bahwa  suatu hubungan  yang  harmonis  bahwa
Pancasila di satu sisi turut mendukung pertumbuhan  iman  umat  Katolik  dan Pancasila  juga  di  sisi  lain  dapat diterima dalam terang iman Katolik.

## C. Simpulan
Pemikirian  para  pemuka  agama Katolik  yang  diulas  dalam  artikel  ini,
Soegijapranata,  Drijarkara,  Magnis-Suseno, Darmaatmadja,  dan  Suharyo,  berkontribusi penting  bagi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta relevan  dengan  situasi  dewasa  ini,  terutama saat  fenomena  keindonesiaan  makin  marak
dan  hangat  dalam  berbagai  diskursus  dan perdebatan  yang  ada.  Dalam  kaitannya dengan persoalan ideologi  dan dasar negara Indonesia, Pancasila, kelima pemuka agama Katolik  tadi  sepakat  bahwa  nilai-nilai Pancasila  selaras  dengan  ajaran  iman Katolik.  Berbagai  pemikiran  diutarakan dengan  tujuan  serupa,  yaitu  menyadarkan umat  Katolik  secara  khusus  maupun masyarakat  Indonesia  secara  umum  bahwa Pancasila  merupakan  ideologi  dan  dasar negara  yang  “terbaik”  dengan  situasi bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara dewasa  ini.  Di  samping  itu,  sejumlah gagasan  kunci  juga  diutarakan,  mulai  dari hubungan  antara  agama  dan  negara, pendidikan,  etika  politik,  kesejahteraan umum,  hingga  panggilan  hidup.  Pada intinya, gagasan-gagasan tersebut memperkuat keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan  ajaran  iman  Katolik,  sebagaimana tercermin dalam sabda Kitab Suci dan ajaran resmi  Gereja  Katolik.  Pada  akhirnya, pemikiran-pemikiran  para  pemuka  agama Katolik  tersebut  hendak  mengingatkan  satu hal  penting,  yaitu  tanggung  jawab  bersama seluruh  elemen  masyarakat,  secara  khusus orang  Katolik,  baik  hierarki,  biarawan- biarawati,  maupun  umat  awam,  untuk memajukan  kehidupan  masyarakat,  bangsa, dan  negara  Indonesia  yang  berlandaskan Pancasila.  Dengan  demikian,  semboyan “100%  Katolik  100%  Indonesia”  makin membumi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmaatmadja,  Y.  K.  (2019). Umat Katolik Dipanggil  Membangun  NKRI:  Dalam Terang  Iman  Katolik  Mengamalkan Pancasila  untuk  Menggapai  Damai Sejahtera  Dunia  Akhirat .  Yogyakarta: Kanisius.
Darmaatmadja,  Y.  K.  (2020a). Menjadi Katolik,  Nasionalis,  dan  Pancasilais Sejati  1:  Mempertahankan  Cita-cita Proklamasi . Yogyakarta: Kanisius.
Darmaatmadja,  Y.  K.  (2020b). Menjadi
Katolik,  Nasionalis,  dan  Pancasilais Sejati  2:  Bangkit  dari  Keterpurukan . Yogyakarta: Kanisius.
Gonggong,  A.  (1983). Mgr.  Albertus Sugiyopranoto . Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan.
Kristiyanto,  A.  E.  (2015). Seandainya Indonesia  Tanpa  Katolik:  Jalan Merawat Ingatan . Jakarta: Obor.
Magnis-Suseno, F. (2017). Katolik Itu Apa?
Sosok-Ajaran-Kesaksiannya .
Yogyakarta: Kanisius. Muskens,  M.  P.  M.  (1973). Sejarah  Gereja Katolik Indonesia Jilid 4: Pengintegrasian  di  Alam  Indonesia . Jakarta: Bagian Dokumentasi- Penerangan Kantor Waligereja Indonesia. Nawawi,  H.  H.  (2019). Metode  Penelitian Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press. Sastrapratedja,  M.  (2016).  Pancasila  dalam Perspektif Etika Politik Pasca-
Tradisional  menurut  Franz  Magnis- Suseno.  In  F.  B.  Hardiman  (Ed.),
Franz  Magnis-Suseno:  Sosok  dan Pemikirannya . Jakarta: Kompas.
Subanar,  G.  B.  (2003). Soegija:  Si  Anak Betlehem  van  Java .  Yogyakarta:
Kanisius.
Sudiarja, A., Subanar, G. B., Sunardi, S., & Sarkim,  T.  (Eds.).  (2006). Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat  Pemikir  yang  Terlibat  Penuh dalam Perjuangan Bangsanya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suharyo,  I.  (2009). The  Catholic  Way: Kekatolikan  dan  Keindonesiaan  Kita . Yogyakarta: Kanisius.
Sularto,  S.  &  Kuncahyono,  T.  (2017). Biografi  Mgr.  Ignatius  Suharyo  20 Tahun  sebagai  Uskup:  Terima  Kasih, Baik, Lanjutkan . Jakarta: Obor.
Treurini,  F.  (2013). Driyarkara  Si  Jenthu: Napak  Tilas  Filsuf  Pendidik  (1913- 1967) . Jakarta: Kompas.
Utami,  A.  (2012). Soegija  100%  Indonesia . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Wuarmanuk, Y. H. (2019). Hadiah Toleransi
Vatikan  untuk  Indonesia. Hidup ,  16- 17.