INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1191-1199 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Peran Mahasiswa dalam Menangkal Money Politics
Dini Marsadinda 1 ✉ , Mahdalena 2 , Resti Norita Sari 3 , Suryah 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Email: barifin@umm.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu  bentuk  dalam  pemerintahan  suatu  Negara  yang  mempunyai  tujuan  mengutamakan  serta mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan bagi masyarakat dan Negara. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gerakan anti politik uang. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini  yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik-praktik politik uang dan dapat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi dipemilihan yang akan datang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Internet searching. Hasil penelitian yaitu mengenai politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang. Bentuk-bentuk politik uang dapat berupa cash money, maupun fasilitas umum. Faktor  - faktor yang mempengaruhi politik uang antara lain kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang  dan  budaya.  Peranan  mahasiswa  dalam  membantu  menangkal  politik  uang  yaitu  dengan melakukan gerakan sosial dan penjelasan hukum tentang politik uang.
Kata Kunci: Politik Uang, Demokrasi

## Abstract
Indonesia is a country that adheres to a democratic system. Democracy is a form of government in a country which has the aim of prioritizing and realizing prosperity and sovereignty for society and the country. General elections are a concrete manifestation of the government implementing a democratic system. The aim of this research is to provide understanding to the public about the importance of the anti-money politics movement. Meanwhile, the benefits obtained from this research are providing information to the public regarding money political practices and being able to reject money political practices that might occur in the upcoming elections. The method used in this research is the Internet searching method. The results of the research are that money politics is the act of giving money to get vote support in general elections which can be in the form of money or goods. Forms of money politics can be in the form of cash money or public facilities. Factors that influence money politics include poverty, low public knowledge about money politics and culture. The role of students in helping ward off  money  politics  is  by  carrying  out  social  movements  and  explaining  the  law  regarding  money politics.

## Keywords: Money Politics, Democracy

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam pemerintahan suatu negara yang mempunyai tujuan mengutamakan  serta  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kedaulatan  bagi  masyarakat  dan Negara. System tersebut dijalankan oleh Pemerintah, dan setiap warga negara berhak untuk mengikuti dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan wujud nyata dari pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi (Zain dan Agus, 2021).
Pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu yaitu adaya sistem politik uang.  Politik  uang  dianggap  sebagai  praktek  yang  mencederai  dalam  pelaksanaan demokrasi. Pada saat ini, Politik uang menjadi praktek yang wajib  dilakukan saat Pemilu untuk mendapatkan dukungan suara terbanyak dari masyarakat. Jika hal ini dibiarkan maka praktek politik uang akan menjadi suatu tradisi dalam pelaksanaan Pemilu. Berbagai cara dilakukan  calon  pasangan  yang  akan  dipilih  untuk  mendapatkan  suara  dari  masyarakat, meskipun hal yang dilakukan merupakan bentuk kecuarangan dalam Pemilu.
Politik  uang  adalah  sesuatu  hal  yang  sudah  sering  kita  jumpai  pada  saat  proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat,
praktik politik  uang  sering dilakukan oleh  simpatisan  partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak- pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).
Wahyudi  Kumorotomo  dalam  (Fitriyah,  2015)  menyatakan  bahwa  pola  politik  uang dalam  pemilu  terjadi  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Pola  langsung  meliputi pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, sumbangan dari bakal calon kepada Partai Politik yang telah mendukungnya, sumbangan wajib yang disyaratkan oleh Partai Politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorpize, sumbangan  sembako  kepada  calon  pemilih,  pembagian  bahan  bangunan  di  daerah pemilihan.  Politik  merupakan  seni  untuk  memperoleh  suara  dalam  memperbutkan kekuasaan.  Sedangkan  uang  politik  hanya  merupakan  obyek  sebagai  akses  untuk memperoleh  kemenangan  tersebut  (Amanu,  2015).  Politik  uang  dapat  diartikan  sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi.
Terdapat  empat  dampak  buruk  bila  politik  uang  dimainkan  dalam  proses  pemilu diantaranya  adalah  dana  anggaran  daerah  berpotensi  digunakan  untuk  kepentingan pemodal  yang  telah  membiayai  pemenangnya,  pemimipin  yang  terpilih  nanti  sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimipinan, pengetahuan, dan keterampilan  untuk  membangun  daerahnya,  pemimpin  yang  terpilih  berpotensi  akan merampas atau melakukan korupsi dana anggaran yang dikelolanya, pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10 tahun 2016 (Hajiji, 2018).
Praktek  politik  uang  sudah  bukan  rahasia  umum  lagi  di  kalangan  masyakarakat, bahkan  menunjukkan  mayoritas  masyarakat  mengaku  bersedia  menerima  uang  atau bantuan  dari  calon  pemimpin  atau  dari  partai  politik.  Hal  ini  terjadi  diakibatkan  karena kurangnya  pengetahuan  pendidikan  politik  peserta  pemilu  maupun  masyarakat  yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosisalisasi praktek politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk  menunjukan  perananya  dalam  kehidupan  nyata.  Sehingga  mahasiswa  harus  ikut membantu dalam menagkal Money Politic. Berdasarkan hal tersebut kami tertarik untuk melakukan analisis peran mahasiswa dalam menangkal money politic. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gerakan
anti politik uang. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini  yaitu memberikan informasi  kepada  masyarakat  mengenai  praktik-praktik  politik  uang  dan  dapat  untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi dipemilihan yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Internet searching yaitu proses  pencarian  data  melalui  media  internet  untuk  memperoleh  informasi  berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian. Sumber data menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain berupa referensi jurnal atau hasil penelitian lainnya. Adapun  data  sekunder  pada  penelitian  ini  adalah  buku-buku  yang  diperoleh  dari perpustakaan, EBook, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  fenomena  yang  selalu  muncul  menyertai  proses  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia adalah fenomena politik uang (money politic atau vote buying). Dalam tiga kali pemilu di era reformasi, Indonesia Corruption Watch mencatat terjadi peningkatan temuan politik uang. Pada pemilu 1999, setidaknya terjadi 62 kasus politik uang.
Politik uang/Money Politic secara harfiah diartikan sebagai sebuah pertukaran dalam ekonomi sederhana yang memiliki arti berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, akan tetapi secara komersialisasi aspirasi tersebut menunjukkan adanya tawar menawar sebuah keuntungan kepada pemilih dengan cara menjual suara mereka kepada masyarakat sesuai dengan ide pasar yang menjadikan uang sebagai fasilitas perubahan (Mulyana 2016). Dari pemaparan  tersebut  terkait  definisi  politik  uang  dapat  disimpulkan  bahwa  politik  uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang.
Dasar Hukum terkait politik uang tertuang dalam UU No 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang berbunyi:
“Barang siapa pada waktu di selenggarakannya pemilihan umum menurut undang – undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun suapaya ia menjalankankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberia n atau janji berbuat.”
Bentuk-Bentuk Politik Uang
1. Berbentuk Uang (Cash Money)
Uang  memang  menjadi  salah  satu  alat  transaksi  politik  yang  sangat  ampuh  untuk merenggut kekuasaan. Uang merupakan salah satu faktor yang penting dan berguna untuk merubah  personal  seseorang  dan  sekaligus  untuk  mengendalikan  sebuah  wacana  yang terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaa (Nugroho, 2001).
2. Berbentuk Fasilitas Umum
Fasilitas  umum  yang  memadai  memang  sarana  yang  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk menarik simpati dari masyarakat, kerap kali oknum dari kader atau calon pemimpin tersebut melakukan perbaikan fasilitas umum atau membuat fasilitas umum yang tidak ada di desa tersebut. Adapun contohnya adalah : pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perbaikan jalan atau aspal.
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang
1. Kemiskinan
Seperti  yang  kita  ketahui,  angka  kemiskinan  di  Indonesia  memang  cukup  tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang  menjadi  celah  untuk  para  politisi  melakukan  praktik  politik  uang.  Kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhannya  sendiri  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  pendidikan  serta kesehatan. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan seseorang membutuhkan biaya dan pada akhirnya mereka terjerumus untuk masuk ke dalam kegiatan politik uang.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang
Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  akan  politik  uang  memang  kerap  kali menjadikan seseorang tidak tahu akan pendidikan politik uang dan membuat seseorang untuk terjun dalam politik uang. Hal tersebut diakibatkan  oleh  tidak adanya pendidikan tentang politik uang itu sendiri. Masyarakat kerap kali tidak mengetahui tentang partai yang akan  mencalonkan  ataupun  calon  legislatif  sendiri.  Kondisi  yang  seperti  itulah  yang menyebabka  politik  uang  kerap  kali  masuk  kedalam  masyarakat  yang  tabu  akan  dunia politik.
3. Budaya
Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak begitulah unggapan yang telah melekat  di  masyarakat.  dan  kerana  sudah  diberi,  secara  otomatis  masyarakat  harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimaksih dan balas budi.
Undang – Undang Pemilu Nomor 7 2017 pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang yang isinya sebagai berikut :
1. Setiap pelaksanaan,  peserta,  dan/atau  tim kampanye pemilu yang  dengan  sengaja menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada peserta kampanye pemilu secara langsung araupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksanaan,  peserta,  dan/atau  tim  kampanye pemilu yang  dengan  sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada  pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara  paling lama 4  (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
Undang – undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan  pidana dan  secara  jelas  sanksi – sanksi  bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan  masyarakat  di  samping  Undang – Undang  yang  telah  mengatur  tentang Pemilihan  Umum  dalam  pencegahan  Politik  Uang,  karena  masyarakatlah  yang  mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan.Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:
1. Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Pastisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Sosialisasi pemilu,
b. Pendidikan politik bagi pemilih,
c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan
d. Penghitungan cepat hasil pemilu.
3. Bentuk  partisipasi  masyarakat  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan ketentuan:
a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungan / merugikan peserta pemilu,
b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu,
c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

## Peranan Mahasiswa Dalam Membantu Menangkal Money Politic
1. Melalui Gerakan Sosial
Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial, Gerakan Sosial merupakan separangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang  dilakukan oleh  sekelompok  orang  untuk  memajukan  ataupun  menghalangi  perubahan  dalam masyarakat. Gerakan sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:
a. Gerakan perpindahan (migratory movement), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu- individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.
b. Gerakan ekspresif (expresive movement), yaitu tindakan individu untuk merubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat. Individu-individu dalam jenis gerakan ini  sebenarnya  hanya  merubah  persepsi  mereka  terhadap  lingkungan  luar  yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.
c. Gerakan  utopia  (utopian  movemet),  yaitu  gerakan  yang  bertujuan  menciptakan lingkungan  sosial  ideal  yang  dihuni  atau  upaya  menciptakan  masyarakat  sejahtera yang berskala kecil.
d. Gerakan reformasi (reform movement), yaitu  gerakan  yang  berupaya memperbaiki beberapa  kepincangan  atau  aspek  tertentu  dalam  masyarakat  tanpa  memperbarui secara keseluruhan.
e. Gerakan revolusioner (revolutionary movement), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan dratis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.
f. Gerakan  regresif  (reaksioner),  yaitu  gerakan  yang  berusaha  untuk  mengembalikan keadaan  kepada  kedudukan  sebelumnya.  Gerakan  ini  beranggotakan  orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.
g. Gerakan perlawanan (resistance movement), yaitu gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap perubahan sosial tertentu.
h. Gerakan  progresif  (progressive  movement),  yaitu  gerakan  yang  bertujuan memperbaiki  masyarakat  dengan  cara  mengadakan  perubahan-perubahan  positif pada lembaga-lembaga dan organisasi.
i. Gerakan konservatif (conservative movement), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar  masyarakat  tidak  berubah.  Individuindividu  yang  mendukung  gerakan  ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.
2. Melalui Hukum
Memberikan gambaran hukum tentang Praktik Politik Uang (Money Politics) kepada masyarakat. Hukum sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial masyarakat  (law  as  a  tool  of  social  engineering).  Artinya,  melalui  hukum  kehidupan masyarakat  yang  dicita-citakan  dapat  diarahkan  dan  diciptakan.  Jika  demikian  adanya, maka  keinginan  untuk  menciptakan  institusi  parpol  dan  penyelenggaraan  pemilu  yang berkwalitas dan bebas dari praktik money politic seharusnya bisa dilakukan salah satunya dengan  cara  menciptakan  dan  membuat  peraturan  hukum  yang  mengarah  pada tercapainya tujuan tersebut (Chandra dan Jamaludin, 2020).
Secara eksplisit UU parpol telah mengatur mengenai larangan-larangan bagi parpol di Indonesia. Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  secara  tegas  mengatakan  bahwa  parpol  dilarang  melakukan  kegiatan  yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan  perundang-undangan.  Money  politic  jelas  merupakan  sesuatu  yang  dilarang menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Pada  level  institusi  partai, pelanggaran  atas  larangan  bagi  partai  untuk  melakukan  kegiatan  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan perundangundangan akan berakibat pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol.

## SIMPULAN
Politik  uang  adalah  sesuatu  hal  yang  sudah  sering  kita  jumpai  pada  saat  proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual  belikan  suara  rakyat.  Hal  yang  kerap  kali  muncul  saat  akan  diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk
perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).
Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorpize, sumbangan  sembako  kepada  calon  pemilih,  pembagian  bahan  bangunan  di  daerah pemilihan.  Politik  merupakan  seni  untuk  memperoleh  suara  dalam  memperbutkan kekuasaan.  Sedangkan  uang  politik  hanya  merupakan  obyek  sebagai  akses  untuk memperoleh kemenangan tersebut (Amanu, 2015). Politik uang dapat diartikan sebagai upaya  mempengaruhi  orang  lain  dengan  menggunakan  imbalan  materi  atau  bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi.
Politik uang ada dua  bentuk yaitu  berbentuk  uang (cash money)  dan berbentuk fasilitas  umum.Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  politik  uang  yaitu  seperti kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang, dan budaya.
Peranan mahasiswa dalam menangkal adanya tindak money politik yaitu dengan cara  melakukan  gerakan  sosialisasi,  dan  lewat  bantuan  hukum  yang  ada  di  negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanu,  M.  (2015) ‘ Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) ’, Jurnal Mahasiswa Sosiologi, p. 2.
Chandra  M  J  A.,  Jamaludin  G.  (2020) ‘ Peranan  Hukum  dalam  Mencegah  Praktik  Politik  Uang (Money  Politics)  dalam  Pemilu  di  Indonesia  dalam  Upaya  Mewujudkan  Pemilu  yang Berintegritas ’, Jurnal Wajah Hukum, 4(1), pp. 52-66.
Fitriah. (2015) ‘ Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi ’, Jurnal Politik Profetik.
Hajiji,  M.  (2018) ‘ Kanal  Pemilu ’, Retrieved  desember  20,  2018,  from  ANTARANEWS.com:
https://www.antaranews.com/ber ita/685863/empat-dampakburuk-politik-uang.
Mirsel,  Robert.  (2004) ‘ Teori  Pergerakan  Sosial:  Kilasan  Sejarah  dan  Catatan  Bibliografis ’, Yogyakarta, Resist Book.
Mulyana, A. M. (2016) ‘ Peran Pemilihan Umum Raya dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa (Studi Deskriptif pada Kesadaran Politik Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu  Pendidikan  Universitas  Pasundan  Bandung) ’, Institutional  Repositories  &  Scientific Journals, p. 21.
Nugroho, H. (2001) ‘ Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa ’, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Nuratika.  (2017) ‘ Politik  Uang  Pemiluhan  Kepala  Daerah  di  Desa  Ketapang  Permai  dan  Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 ’, JOM Fisip, pp. 2-3.
Zain  S  S.,  Agus  M  F.  (2021) ‘ Rasionalitas  Mahasiswa  Berpartisipasi  dalam  Politik  Uang  pada Pemilihan Kepala Desa Kenep ’, Jurnal Hukum Tora, 7(2), pp. 299-305.