## Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur
Wahyuni Choiriyati Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Jalan Margonda Raya No. 100 Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia. Email: choiri@staff.gunadarma.ac.id
Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
Abstract King declaration was delivered by Sultan Hamengkubuwono X exposing his princess for next in order to be crowned in Yogyakarta’s palace.This raised contentious among Sultan Hamengkubuwono and his brothers. This was wrapped in cultural communication practicess in high level of context that was not easy to understand especially for society in general. This writing is to focus signifying king declaration in society in line to deep structure and culture. By phenomenology approach with critical paradigm,  data  gathered  by  in  depth  interviews  and  observation.  Results  of  research  found  that king decralation was perceived as high context communication practices. This tended to economic political nuances. Nowdays, King has not dedicated to serve the society yet, but he tended to want to be respected. Power structure was maintained to secure the power legitimation including reveneu of land taxes and royal familiy businesses in palace. Each of them played the significant roles to secure and maintain in inner cirlce of power in the palace.
Keywords: succession of leadership, structure, power, culture and communication
Abstrak Sabdaraja yang disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan bahwa putri sulungnya akan diangkat menjadi penerus tahta kraton Yogyakarta. Hal ini menimbulkan ketegangan antara sultan Hamengkubuwono X dengan adik-adiknya. Semua ini dikemas dalam praktik komunikasi budaya konteks tinggi yang tidak mudah diterjemahkan masyarakat awam. Fokus tulisan ini adalah menggambarkan pemakanaan masyarakat Yogyakarta terkait sabdaraja dan segala hal yang berkaitan dengan struktur kekuasaan dan budaya yang melingkupinya. Menggunakan strategi fenomenologi dengan paradigma kritis, data digali dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi pada enam  orang  yang  dianggap  memahami  konteks  permasalahan  ini  di Yogyakarta.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  praktik  komunikasi  keluarga  kraton  merupakan  bagian  dari  budaya  konteks tinggi yang agak sulit dimakanai orang awam. Posisi sebagai pemimpin memberikan keuntungan secara politik dan ekonomi sehingga menimbulkan kontestasi dan ketegangan. Hal ini nampak dalam bisnis keluarga keraton dan pajak tanah yang diterima. Hal ini akan terus dilanggengkan melalui struktur  budaya  yang  ada.  Pemimpin  tidak  lagi  berusaha  melayani  saat  ini  melainkan  cenderung dilayani. Masyarakat dianggap tidak memiliki kepekaan dan tatanan kritis sehingga menerima tafsir strukturasi kekuasaan dengan terbuka karena dogma seorang Raja. Hal ini merupakan kekuatan yang dimainkan  aktor  sosial  dalam  realitas  budaya,  karena  masyarakat  sejatinya  menghendaki  sebuah wacana yang terbuka, arif dan bijak mengikuti elemen rasionalitas sekaligus kesadaran atas peran pemimpin bagi rakyatnya.
Kata Kunci: Suksesi Kepemimpinan, Struktur, Kekuasaan, Budaya dan Komunikasi
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 73-84
Pendahuluan Bagi warga Yogyakarta yang mencermati Sabda  Raja  Sri  Sultan  HB  X  pada  bulan April hingga Mei 2015 sempat mengalami kegelisahan, yang  berujung  pada  kegaduhan  opini  warga terkait pada keputusan Sultan HB X. Masyarakat hanya dapat meraba-raba makna Sabdaraja yang dinilai dilingkupi misteri. Merujuk pada istilah Tajuk Rencana harian Kedaulatan Rakyat yang terbit  pada  6  Mei  2015,  Sabdaraja  adalah  titah raja dengan nilai lebih tinggi dari Sabdatama. Isi Sabdaraja tersebut pertama, penyebutan Buwono menjadi Bawono. Kedua, tidak lagi menggunakan gelar  khalifatullah.  Ketiga,  Kaping  Sedasa diganti menjadi Kaping Sepuluh. Keempat, akan mengubah  perjanjian  antara  pendiri  Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima,  HB  X  akan  menyempurnakan  keris Kanjeng  Kyai  Ageng  Kopek  dengan  Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun. Bila  disimpulkan,  maka  masyarakat Yogyakarta  bisa  memaknai  Sabdaraja  tersebut mengarah kemungkinan pada suksesi perempuan. Sehingga  akan  dimungkinkan  dinobatkannya perempuan sebagai penerus raja. Bila dicermati, melalui  pernyataan  seorang  Budayawan  dan Sejarawan  Yogya,  M  Jazir  ASP  yang  termuat pada  Harian  Kedaulatan  Rakyat  6  Mei  2015, menafsirkan  bahwa  Sabdaraja  (yang  dapat dibilang  dekrit)  ternyata  membuat  gejolak  di kalangan internal Kraton Yogyakarta. Dari sudut pandang sejarah, Sabdaraja dinilai menyimpang dari paugeran atau konstitusi kraton. Di era keterbukaan pers seperti saat ini, suatu  peristiwa  sulit  tidak  dilihat  dan  didengar masyarakat  luas.  Dengan  tiadanya  penjelas dan  suatu  penegasan  resmi,  masyarakat  tidak bisa  disalahkan  mengalami  sebuah  heterofili komunikasi  dalam  penerimaan  pesan.  Terlebih bagi mereka yang merupakan warga Yogyakarta, nampak  larut  dalam  melihat  dan  menilai kondisi  kraton  saat  ini.  Melalui  serangkaian observasi,  baik  sekedar  obrolan  warung  kopi di  sudut  kota  Yogyakarta,  hingga  menjadi diskusi yang memanas di tingkat akademisi dan cerdik  cendekia.  Melalui  sudut  pandang  ilmu
masing-masing,  masyarakat  nampak  mengikuti dengan  seksama  gejolak  kraton.  Kebanyakan mencemaskan  “sesuatu”  terkait  dengan  sinar keagungan Kraton Yogyakarta.
Dalam  konteks  komunikasi  trans budaya,  terdapat  kondisi  Heterofili, dimana budaya seseorang akan tercermin dalam praktik komunikasi  dengan  orang  lain.  Karena  itu, komunikasi  akan  berlangsung  damai  apabila masing-masing komunikan memiliki pengertian yang  mendalam  tentang  latar  budaya  masing- masing.  Ada  banyak  hal  yang  dapat  dipelajari diantaranya  persepsi,  serta  bentuk-bentuk komunikasi  baik  verbal  maupun  nonverval dalam setiap peristiwa budaya.
Merujuk  pada  situasi  ini,  kondisi  dan suasana  di  Kraton  Yogyakarta,  masyarakat dapat  menangkap  pesan  budaya  melalui  media massa yang tidak luput memberitakan berbagai sepak terjang Sri Sultan HB X terkait Sabdaraja yang  dikeluarkannya.  Bagaimana  resistensi yang diekspresikan oleh empat adik-adik Sultan dalam aksi atau laku spiritual dengan melakukan “sowan” atau mengadu dan memohon maaf atas kondisi Kraton Yogyakarta saat ini, kepada para leluhur  dengan  melakukan  ziarah  merupakan sebuah  tindakan  elegan.  Langkah  keempat bangsawan  ini,  mencerminkan  kebijaksanaan dan kedalaman hati yang dapat menjadi teladan. Dalam  berbagai  diskusi  yang  mengemuka  di masyarakat, sikap para adik Sultan ini dianggap santun,  elegan  dan  mampu  mengendalikan  diri dari perasaan kecewa dan amarah.
Mengutip  pada  pernyataan  Pengamat kebudayaan  Universitas  Indonesia,  Karsono Kardjo Saputra pada Harian Tempo yang terbit 13  Mei  2015,  menyatakan  tak  ada  suksesi takhta  kerajaan  yang  terjadi  tanpa  darah  atau konflik dalam sejarah Asia Timur dan Tenggara. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, memiliki catatan  konflik  panjang,  bahkan  pembunuhan, dalam  penentuan  calon  pengganti  penguasa. Hal tersebut berbeda dengan suksesi kerajaan di Eropa yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga suksesi relatif berjalan lancar. Terkait topik riset dalam polemik internal

## Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
Kraton Yogyakarta mengenai suksesi takhta Sri Sultan  Hamengku  Bawono  X,  Karsono  Kardjo Saputro  menilai  bahwa  peluang  adik  kandung Sultan  menjadi  pewaris  takhta  Kerajaan Mataram  Islam,  yang  berdiri  pada  abad  ke-17, itu  pupus.  Menurutnya,  Sultan  yang  memiliki anak perempuan telah mengeluarkan Sabdaraja kedua pada 5 Mei 2015, yang isinya mengangkat anak  sulungnya  sebagai  putri  mahkota.  Dalam sabda  tersebut,  Sultan  mengubah  nama  putri pertamanya,  Gusti  Kanjeng  Ratu  Pembayun, menjadi  GKR  Mangkubumi  Hamemayu Hayuning  Bawono  Langgeng  Ing  Mataram‎. Pengubahan nama ini dianggap menjadi langkah Sultan mempersiapkan Pembayun sebagai putri mahkota Kesultanan Yogyakarta.
Berdasarkan  data  observasi  dalam penelitian  Sabdaraja  dan  polemik  internal Kraton, peneliti melihat bahwa friksi dan konflik tidak  semata  soal  jabatan  raja,  tapi  juga  posisi politik  sebagai  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Seperti  termuat  dalam  Undang- Undang  Keistimewaan  Yogyakarta  (UUK)  No 13  tahun  2012,  bahwa  Raja  yang  memerintah Yogyakarta  secara  otomatis  ditetapkan  sebagai Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Selain itu,  posisi  sultan  dapat  dikategorikan  potensial mengingat banyaknya aset yang dimiliki Kraton Yogyakarta.  Melalui  penelitian  Fenomenologi Kritis, penelitian ini berusaha untuk membongkar naturalisasi  struktur  dalam  suatu  budaya  yang berjalan  secara  pervasif  (merembes)  dalam balutan budaya konteks-tinggi.
Secara  makro  persoalan  suksesi  takhta di kerajaan manapun jarang terjadi tanpa darah atau  konflik.  Dalam  sejarah  Asia  Timur  dan Tenggara, sejumlah negara, termasuk Indonesia, memiliki  catatan  konflik  panjang,  bahkan pembunuhan, dalam penentuan calon pengganti penguasa.  Sedangkan  secara  mikro  (konteks Indonesia),  Kraton  Yogyakarta  merupakan representasi  realitas  perebutan  kekuasaan secara  pervasif.  Penanda  suksesi  telah  nampak diskenariokan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam kepentingan  kekuasaan.  Munculnya  persepsi demikian  dibangun  dengan  asumsi  terdapat
ketidakwajaran  dan  ketidaksejajaran  dalam relasi  antara  aktor  yang  merupakan  priyayi atau  bangsawan  yang  dari  perspektif  hirarki dan  sejarah  justru  terabaikan  dan  teralienasi dalam  struktur  kekuasaan  itu  sendiri.  Hal  ini kemudian  menciptakan  sebuah  pertanyaan mengenai  bagaimana  masyarakat  Yogyakarta menafsirkan  makna  Sabdaraja  sebagai  struktur kekuasaan  yang  dilanggengkan  dalam  konteks Komunikasi Trans Budaya serta praksis dualitas struktur  dalam  suksesi  kepemimpinan  Kraton Yogyakarta.
Hal ini kemudian untuk menggambarkan kecenderungan  berbagai  peran  peneguhan kekuasaan melalui serangkaian struktur-struktur budaya yang dilegitimasi melalui berbagai pranata sosial.  Serta  hal  ini  juga  untuk  menjelaskan indikasi-indikasi  ideologi  kapitalistik  yang mendasari  munculnya  kecenderungan  peran aktor dalam struktur budaya yang dominan yang dilakukan  oleh  aktor  yang  memiliki  kekuasaan terstruktur dengan menggunakan studi fenomenologi dalam perspektif kritis.
Metode Penelitian Di hampir wilayah nusantara ini kerajaan sebesar Kraton Yogyakarta merupakan kerajaan yang  memiliki  penguasa  yang  dinamis  dalam kiprah budaya dan politik nasional di tanah air. Salah  satu  fenomena  yang  ditafsirkan  secara politis oleh banyak pihak terjadi dalam beberapa bulan trakhir di lingkungan Kraton Yogyakarta. Dalam  rentang  waktu  April  hingga  Mei  2015 terdapat  peristiwa  bersejarah  yang  menjadi catatan  penting  bagi  masyarakat  Yogyakarta. Salah satunya adalah Sabdatama dan Sabdaraja yang menyita perhatian masyarakat, akademisi, budayawan  bahkan  politisi  nasional  dalam mencermati  Sabda  tersebut.  Pemilihan  topik penelitian yang berkaitan dengan kekuasaan yang melekat  pada  struktur  budaya  ini  memberikan konsekuensi  metodologis  dan  konseptual  pada penggunaan paradigma kritis ( critical paradigm ). Asumsi  yang  mendasari  penggunaan paradigma kritis ini disebabkan oleh tafsir pada penggunaan  kekuasaan  melalui  lahirnya  Sabda

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 73-84
atau Dawuh Raja. Dimana distribusi kekuasaan terlihat  tidak  seimbang  di  masyarakat  terhadap kaum priyayi yang notabene memiliki hak dan kesempatan  yang  sama  sejalan  dengan  sejarah yang  telah  ada  berabad-abad  lamanya.  Teori kritis, merujuk pada Littlejohn (2014) dicirikan oleh tiga hal, yaitu (1) terdapat upaya memahami pengalaman  kehidupan  masyarakat  dalam konteks sosialnya; (2) terdapat upaya menemukan ketidakbenaran  dalam  suatu  konstruksi  sosial kemasyarakatan  yang  sudah  melekat  dalam keseharian masyarakat (3) terdapat sebuah upaya yang  sadar  untuk  menyatukan  antara  teori  dan tindakan. Teori  kritis  dalam  Littlejohn  (1996), dibedakan  dalam  dua  varian.  Terbagi  menjadi teori  kritis  strukturalis  dan  pasca-strukturalis. Kritis  Strukturalis  melihat  bahwa  struktur- struktur  sosial  yang  menindas  itu  bersifat nyata,  meskipun  penindasan  itu  kadang- kadang  tersembunyi  dan  luput  dari  kesadaran kebanyakan  orang.  Lebih  jauh,  Littlejohn menguraikan  bahwa  struktur  bersifat  opresif dan menindas. Di lain pihak, varian kritis pasca- strukturalis  memandang  tidak  terdapat  realitas atau  makna  sentral.  Penindasan  dalam  struktur hanya berlangsung sementara. Apabila terdapat perjuangan  menggugat  struktur,  maka  yang muncul adalah perjuangan tunggal yang bersifat cair. Dalam  penelitian  berbasis  Komunikasi Trans  Budaya,  peneliti  mencoba  menempatkan perspektif  teori  kritis  Strukturasi  Giddens. Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian  ini  diharapkan  mampu  membongkar penafsiran  statis  dan  liniear  yang  mengemuka dalam wacana di masyarakat Yogyakarta terkait Sabdaraja.  Sabdaraja  sebagai  bagian  dari wacana simbolis dalam struktur budaya Kraton Yogyakarta mengenai aturan atau struktur yang dibangun atas nama kekuasaan sebuah kerajaan. Dari  berbagai  prinsip  struktural,  Giddens melihat  tiga  Gugus  besar  struktur.  Pertama, struktur Signifikansi ( signification ) menyangkut skemata  simbolis,  penyebutan,  dan  wacana. Kedua,  struktur  dominasi  ( domination )  yang
mencakup  penguasaan  atas  orang  (politik)  dan barang  (ekonomi).  Ketiga,  struktur  legitimasi menyangkut  skemata  peraturan  normatif  yang terungkap  dalam  tata  hukum  (Giddens  dalam Wirawan, 2012).
Bila dikaitkan dengan konsep kekuasaan, dualitas  struktur  seperti  terurai  di  atas  dapat berfungsi sebagai alat analisis kehidupan sosial. Salah  satunya  adalah  menjadi  pisau  analisis mengenai  hubungan  antara  tindakan  manusia dengan  strukturnya.  Berdasarkan  hal  tersebut, konsep  Giddens  yang  diungkapkan  oleh Wirawan (2012) memuat karakteristik utama dari kekuasaan  menurut  pandangan  strukturasionis, antara lain:
1. Kekuasaan  sebagai  bagian  integral  dari interaksi  sosial  ( power  as  integration  to  social interaction ). Dalam setiap interaksi sosial selalu melibatkan  kekuasaan,  sehingga  kekuasaan dapat diterapkan pada semua jenjang kehidupan sosial  mulai  dari  yang  sempit  sampai  dengan tataran yang lebih luas.
2. Kekuasaan  adalah  hal  yang  krusial  dan pokok dalam diri manusia ( power as intrinsic to human agency ).  Kekuasaan adalah kemampuan aktor untuk mempengaruhi dan mengintervensi serangkaian  peristiwa,  sehingga  aktor  dapat mengubah jalannya peristiwa tersebut.
3. Kekuasaan  adalah  konsep  relasional, termasuk  memuat  hubungan  otonomi  dan ketergantungan  ( Power  as  relational  concept, involving relations of autonomy and dependence ). Dimaknai sebagai peran kekuasaan yang bukan sekedar  kapasitas  transformasi  aktor  mencapai tujuannya,  melainkan  juga  konsep  relasional. Ini  berarti,  setiap  aktor  dapat  mempengaruhi lingkungan  di  mana  peristiwa  interaksi  itu terjadi, agar aktor lain memenuhi keinginannya. 4. Kekuasaan  selain  bersifat  membatasi juga memberi kebebasan ( power as contraining as well as enabling ).  Dalam kehidupan sehari- hari  kekuasaan  bergandengan  tangan  dengan dominasi yang terstruktur. Anggota masyarakat tidak  hanya  mengintervensi  jalannya  inetraksi, tetapi juga mencoba melakukan kontrol perilaku orang  lain.  Ini  dilakukan  dengan  sarana  sanksi
Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
yang telah tersedia secara struktur.
5. Kekuasaan  sebagai  proses  ( power  as process ).  Hubungan dialektik antara aktor dan struktur  tidaklah  bersifat  statis,  tetapi  secara kontinu  melakukan  produksi  dan  reproduksi melalui proses yang disebut strukturasi. Dari  konsep  pemikiran  diatas,  relasi Sabdaraja  sekaligus  actor-aktor  yang  terlibat penuh  dalam  sabda  raja  tersebut  merupakan pengejawantahan  dari  konsep  kekuasaan. Bagaimana  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam interaksi  secara  terus-menerus  dan  rutin membangun,  memelihara,  mengubah  dan mentransformasi hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro. Mencakup  dominasi  dan  subordinasi  yang terlibat dalam proses interaksi oleh faktor-faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi. Ketidakmampuan  membaca  pikiran dalam  konteks  budaya,  menurut  pendapat beberapa  ahli  sebagai  hal  yang  umum. Gudykunst dan Kim (2014) menguraikan bahwa komunikasi merupakan cara yang ampuh untuk mengatasi  ketidakpastian  dalam  menafsirkan budaya tersebut, dan simbol merupakan bagian terpenting  dalam  proses  mengurai  penafsiran budaya tertentu. Shimanoff (1987) menunjukkan bahwa  komunikasi  bersifat  kontekstual  karena komunikasi  terjadi  pada  situasi  atau  sistem tertentu  yang  mempengaruhi  bagaimana  kita berkomunikasi dan arti dari pesan yang dibawa. Bagaimana  pakaian  Sultan  HB  X  selaku  raja Kraton  Yogyakarta  yang  mengenakan  kupluk (peci) berwarna biru, penetapan nama dan gelar baru dilakukan dengan duduk di Batu Gilap Siti Hinggil (Batu Gilap hanya boleh diduduki oleh calon  pewaris  tahta  kerajaan).  Pakaian  bahkan bahasa  berupa  dhawuh  (sabda)  raja  dalam konteks penelitian ini sejalan dengan pemikiran Shimanoff,  bahwa  simbol-simbol  tersebut semuanya diadaptasikan dalam konteks. Konteks budaya oleh Gudykunst dan Kim (2014) didefinisikan sebagai komponen terbesar yang meliputi ruang lingkup di mana komunikasi itu  terjadi.  Logika  ini  dilandasi  bahwa  dalam konteks  komunikasi  selalu  melibatkan  perilaku
dan peraturan yang dipelajari dan dibawa dalam proses  komunikasi.  Konteks  budaya  sendiri terkait dengan konteks lingkungan, kesempatan, waktu,  jumlah  orang  yang  mengatur  alur komunikasi.  Konteks  budaya  terkait  jumlah orang  dalam  sabdaraja  dapat  dimaknai  dengan sikap para pangeran yang merupakan adik-adik raja  dengan  elegan  tidak  bersedia  hadir  dan justru  melakukan counter  hegemony terhadap sabda tersebut dengan laku prihatin menziarahi makam leluhur.
Dalam memaknai budaya konteks tinggi, arti  dari  informasi  yang  dipertukarkan  selama interaksi  tidak  harus  dikomunikasikan  lewat kata-kata.  Salah  satu  alasan  bahwa  arti  kata kadangkala tidak harus dikatakan secara verbal dalam budaya konteks-tinggi adalah karena sifat masyarakat  yang  homogen.  Mereka  memiliki pengalaman  dan  informasi  yang  sama,  dan protokol sosial yang tetap. Diasumsikan dalam budaya konteks-tinggi, tradisi dan sejarah hanya mengalami  sedikit  perubahan  dalam  kurun waktu tertentu.  Hofstede dalam Samovar (2014) menekankan bahwa budaya konteks tinggi lebih sering ditemukan dalam budaya tradisional. Salah satu penyebabnya adalah budaya yang memuat suatu pesan yang konsisten menghasilkan respon yang  konsisten  pula  dalam  lingkungan  sosial. Karena  arti  tidak  selalu  terdapat  dalam  kata- kata.  Dalam  budaya  konteks  tinggi,  informasi disediakan  melalui  kesimpulan,  gerakan,  dan bahkan dalam suatu keheningan.
Masyarakat dalam budaya konteks-tinggi cenderung waspada terhadap lingkungan sekitar mereka dan dapat menyatakan serta mengartikan perasaan  tanpa  menyatakannya  secara  verbal. Andersen  (1978)  dalam  bukunya Myth  to Live tahun  1978,  mengungkapkan  “budaya konteks-tinggi  percaya  pada  komunikasi  non- verbal”. Arti dalam budaya konteks-tinggi juga dinyatakan “melalui status (usia, jenis kelamin, pendidikan,  latar  belakang  keluarga,  gelar  dan afiliasi).  Senada  dengan  yang  diungkapkan Gudykunst  (dalam  Samovar,  2014),”pesan” komunikasi  yang  digunakan  oleh  budaya konteks-tinggi  dilakukan  dengan  cara  tidak
langsung,  masyarakat  yang  menganut  budaya ini  bergantung  pada  bagaimana  sesuatu  itu dikatakan,  lebih  daripada  apa  yang  dikatakan, dan waspada terhadap isyarat non verbal. Mengutip  ungkapan  Clifford  Geerzt dalam  Bukunya  berjudul  Agama  Jawa  (2013), kalangan  priyayi  memiliki  etika  dengan kepekaannya  yang  tinggi  terhadap  perbedaan status.    Para  Priyayi  diceritakan  oleh  Geerzt memiliki  tingkat  bahasa  yang  lebih  tinggi  bila diucapkan dengan benar. Mereka juga memiliki semacam  kemegahan  kenegaraan  yang  bisa membuat  percakapan  paling  sederhana  tampak sebagaimana  upacara  besar.  Dalam  kasus Sabdaraja ini, nampak untaian sabda yang tidak mudah dieterjemahkan masyarakat di luar kraton Yogyakarta.
Pernyataan  Geerzt  ini  diametral  dengan Hipotesis  Sapir-Whorf  (dalam  Mulyana,  2008) yang  menyatakan  bahwa  ketika  orang  belajar bahasa  suatu  budaya  atau  sub  budaya  tertentu, maka  perhatiannya  diarahkan  kepada  aspek- aspek realitas atau hubungan yang penting dalam konteks tersebut. Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa memuat dua hal penting. Pertama , berlaku sebagai  alat  bantu  memori.  Bahasa  membuat memori lebih efisien bila kita menyandi peristiwa sebagai kategori verbal. Situasi ini terlihat nyata dalam  Sabdaraja  yang  terkesan  berlaku  bagi kalangan  internal  kraton,  namun  ditafsirkan secara meluas oleh masyarakat dengan penanda bahwa suksesi Kraton Yogyakarta sudah dimulai dengan  penanda  lahirnya  raja  perempuan  yang mengubah  suksesi  kerajaan  Mataram  selama beraba-abad. Kedua ,  bahasa  memungkinkan individu untuk mengabstraksikan apa saja yang berasal dari pengalaman. Hal ini terutama penting dalam mengungkapkan suatu hubungan abstrak. Representasi  asusmi  kedua  Sapir-Whorf  dapat dilihat  dalam  istilah  sabdaraja  atau  dawuh  raja menurut Sultan HB X dalam penjelasannya seperti dimuat oleh Nova edisi 1420/XXVIII yang terbit 11-17 Mei 2015. Sabdaraja merupakan Perintah Allah SWT yang kemudian diterjemahkan Sultan melalui Sabdaraja dan Dawuhraja kepada orang lain dan keluarganya secara tertutup di kraton.
Sabdaraja  dibacakan  secara  utuh  dalam  bahasa Jawa.  Poinnya  adalah,  bahwa  Sultan  merasa Allah SWT telah memerintahkan dirinya melalui para leluhurnya. Perintah Allah SWT lewat para leluhurnya itu dikatakan Sultan amat mendadak. “Jadi harus dilaksanakan tidak boleh menggerutu. Kalau  tidak  dilaksanakan  akan  tergulung  oleh zaman”  demikian  mengutip  penyataan  Sultan HB X dalam liputan Nova. Sultan merasa takut bila tidak melaksanakan perintah itu akan kena laknat Allah SWT. Bahkan disampaikan Sultan karena  mendadak  harus  dilaksanakan,  bahkan Ratu Hemas selaku istri Sultan harus bangun jam lima langsung berhias.
Ada  tiga  elemen  utama  dalam Fenomenologi Dunia Sosial Alfred Schutz, yaitu dunia  kehidupan  sehari-hari,  sosialitas  serta makna dan pembentukan makna. Pertama, dunia kehidupan sehari-hari adalah dunia yang paling fundamental  dan  terpenting  dalam  kehidupan manusia.  Dalam  dunia  kehidupan  sehari-hari terbentuklah  makna,  bahasa  dan  interaksi sosial  yang  membentuk  perilaku  bersama yang  kemudian  diterima  bersama  oleh  anggota masyarakat.  Dunia  kehidupan  sehari-hari merupakan kenyataan dasar sehingga kenyataan sosial dapat dipahami. Dunia kehidupan sehari- hari merupakan suatu realitas terpenting dalam kehidupan manusia (Sobur, 2013).
Kedua, sosialitas  dikembangkan  dari Teori  Tindakan  Sosial  Max  Weber  dimana tindakan  sosial  merupakan  perbuatan  yang diarahkan  kepada  orang  lain.  Sosialitas  atau kesosialan  merupakan  kenyataan  bahwa manusia  tumbuh  dan  berkembang  dalam  ranah interpersonal  dimana  kehidupan  bersama menciptakan  banyak  cara  dalam  berpikir, menilai,  merasa,  berbicara  dan  berbuat  agar kehidupan bersama mencapai taraf insani.
Ketiga, makna  dan  pembentukan makna  berkaitan  dengan  penjelasan  orisinal dari  Schutz  terkait  gagasan  Fenomenologi. Schutz  menganggap  gagasan  Fenomenologi memberikan  penjelasan  bagaimana  makna membentuk  struktur  sosial.  Makna  dasar  bagi pengertian manusia adalah akal sehat. Akal sehat

## Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
adalah pengetahuan yang ada dalam setiap diri orang  dewasa  yang  tidak  hanya  berasal  dari pengalaman  personal  namun  juga  diturunkan secara  sosial  dari  orang  sebelumnya  (Sobur, 2013). Fenomenologi  dengan  kekuatannya untuk  mengadakan  penafsiran  terhadap hubungan  manusia  dan  masyarakatnya memiliki  fungsi  untuk  mengadakan  penjelasan terminologi bidang budaya. Strategi interpretive practice , adalah strategi yang dapat mengungkap kebenaran sebagaimana yang dimaksud. Hal ini diartikan, bahwa peneliti tidak bisa langsung ke lapangan tanpa pengetahuan atau pemikiran yang kosong. Namun justru melalui proses pengenalan metode atau pemahaman yang dilakukan dengan studi referensi yang komprehensif. Informan  dalam  penelitian  ini  diambil melalui  teknik Convenience  Sampling ,  yang dianggap  paling  sederhana  dan  paling  longgar dalam penelitian komunikasi kualitatif. Peneliti sekadar  mengambil  siapa  saja  untuk  dijadikan wakil  dari  subyek  penelitian  dan  kemudian mengamati  atau  memawawancarainya.  Untuk mendapatkan  kedalaman  pada  penelitian  ini, warga yang merupakan masyarakat Yogyakarta juga  dimintai  informasi  terkait  Sabdaraja yang  dikeluarkan  Sultan  HB  X.  Penelitian  ini melibatkan  3  orang  abdi  dalem  keraton,  dan 3  orang  warga  Yogyakarta  yang  mengikuti perkembangan dan informasi seputar Sabdaraja Sultan HB X.
Hasil dan Pembahasan Mekanisme  pengisian  jabatan  dan  tata kelola  Kraton  sudah  selayaknya  mulai  dibuka. Hal  ini  merupakan  bagian  dari  sebuah  riset pendahulu  yang  merespon  Sabdaraja  Sultan HB  X.    Sabdaraja  menuai  polemik  di  Kraton Yogyakarta  dan  menyita  perhatian  warga Yogyakarta.  Mengapa  situasi  ini  dianggap penting bagi publik DIY? Hal ini penting supaya tidak  menimbulkan  kebingungan  di  kalangan masyarakat.  Salah  satunya  diperkuat  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta,  tahun  2015.  Survey  meminta pendapat tentang calon penganti Sultan HB  X, sebanyak 30,2 persen menyatakan setuju dengan GKR Mangkubumi, 35,9 persen persen setuju jika penganti Sultan HB X adalah adiknya dan 33,9 persen  responden  menyatakan  ragu-ragu.  Data tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa dukungan kepada perempuan Sultan HB X berbanding dukungan kerabat HB X sebagai Sultan berikutnya relatif sama.
Saat  dilakukan  penelitian  tentang dukungan  (keterbukaan)  terhadap  pemimpin perempuan, angka  paling tinggi ada  di  Sleman dengan  persentase  41,7  persen,  sedang  yang terendah ada di Gunungkidul. Terungkap bahwa masyarakat  DIY  masih  konsisten  terhadap keistimewaan  DIY  mendukung  posisi  Sultan sebagai  Raja  Kraton  sekaligus  Gubernur. Untuk  itu  suksesi  kepemimpinan  Kasultanan Yogyakarta  tidak  bisa  lagi  hanya  dilihat sebagai  suksesi  internal,  tapi  menjadi  suksesi kepemimpinan  kepala  daerah.  Namun  sampai saat ini warga DIY belum mengetahui siapa yang akan  menjadi  Sultan  pasca  HB  X.  Karena  itu, suksesi kepemimpinan Kraton Yogyakarta tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai suksesi internal, tapi  menjadi  suksesi  kepemimpinan  kepala daerah (Gubernur DIY)
Strukturasi  dalam  Budaya  dan  Politik Kekuasaan Tafsir mengenai kekuasaan yang pervasif dalam strukturasi Giddens dapat kita kaji dengan jelas adalam struktur budaya Kraton Yogyakarta. Melalui berbagai sumber dan fakta di lapangan, dapat  kita  ketahui  bahwa  Kekuasaan  sebagai bagian  integral  dari  interaksi  sosial  ( power  as integration to social interaction ). Dalam setiap interaksi  sosial  selalu  melibatkan  kekuasaan, sehingga  kekuasaan  dapat  diterapkan  pada semua jenjang kehidupan sosial mulai dari yang sempit sampai dengan tataran yang lebih luas.
Seiring  jatuhnya  Orde  Baru,  kekuatan feodal  kesultanan  yang  tersisa  di  Indonesia mengalami  krisis.  Krisis  kekuasaan  feodal  dan kesultanan  di  Indonesia  yang  dihadapi  oleh

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman 73-84
Yogyakarta  adalah  krisis  legitimasi  dan  krisis ekonomi. Krisis yang pertama disebabkan oleh UU No 3 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa ahli waris (keturunan) sultan akan selalu menjadi gubernur  provinsi  tanpa  pemilu  yang  tidak sesuai  dengan  amandemen  UUD  1945.  Untuk mengatasi  krisis  tersebut,  maka  kesultanan mencoba  untuk  menata  kembali  ( reorganizing atau reorganisasi) kekuatan melalui reorganisasi politik  dan  ekonomi.  Reorganisasi  kekuatan ekonomi dilakukan melalui rekonsentrasi Tanah Sultan dan Tanah Pakualam serta menghidupkan kembali bisnis lama dan juga komodifikasi aset dan  properti  kesultanan.  Keraton  beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru seperti desentralisasi serta mereorganisasi kekuasaannya yang ditandai dengan  munculnya  kekuatan-kekuatan  warisan Orde  Baru  pada  tingkat  lokal  di  era  reformasi termasuk  di  Keraton  Yogyakarta  (Yanuardi, 2012). Dalam tataran pengejawantahan kekuasaan,  Giddens  menguraikan  bahwa Kekuasaan  adalah  konsep  relasional,  termasuk memuat hubungan otonomi dan ketergantungan ( Power as relational concept, involving relations of autonomy and dependence ). Dimaknai sebagai peran kekuasaan yang bukan sekedar kapasitas transformasi  aktor  mencapai  tujuannya, melainkan  juga  konsep  relasional.  Ini  berarti, setiap aktor dapat mempengaruhi lingkungan di mana  peristiwa  interaksi  itu  terjadi,  agar  aktor lain memenuhi keinginannya. Analisis kekuasaan dalam  kepemilikan  tanah  juga  jelas  terlihat pada  kepentingan  Kraton.  Tanah  yang  dimiliki Keraton ini disebut Sultaanat Ground (SG) dan Pakualamanaat  Ground  (PAG).  Sebagaimana dicatat  oleh  Anderson  dan  Case  dalam  Dian Yunardi  (2011),  peran  kekuasaan  lokal  yang memiliki  akses  dan  kontrol  atas  tanah,  adalah penting  dalam  menentukan  arah  perubahan agraria  dan  bagaimana  tanah  dijadikan  untuk akumulasi  kekayaan  sehingga  dapat  diubah menjadi  bidang  lain  seperti  sebagai  kekuatan politik dan kekuatan budaya.
Luas  tanah  yang  dikuasai  ini  sangat besar  dengan  membentang  di  seluruh  Propinsi
Yogyakarta.  Data  luas  SG  dan  PAG  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintahan  Propinsi Yogyakarta  pada  tahun  2005  lebih  dari  6000 Ha. Sedangkan dalam data lainnya yang dirilis Himmah, lebih  kecil  dari  itu  yaitu  3778  Ha. Tanah  SG  kini  terkonsentrasi  di  Yogyakarta, Bantul dan Sleman. Sedangkan, PAG banyak di Kulon Progo. Jumlah tanah tersebut, seperti telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kepemilikan yang  dimiliki  turun  temurun  dari  perjanjian Giyanti  tahun  1755.  Bentangan  SG  dan  PAG di DIY bisa sedemikian luas sebab berdasarkan Rijksblad Kasultanan No. 16/1918 dan Rijksblad Kadipaten No. 18/1918, semua tanah yang tidak dapat  dibuktikan  merupakan  hak  eigendom (hak  milik)  orang  lain,  otomatis  menjadi  milik kesultanan dan kadipaten (Aditjondro, 2011) Setelah  rekonsentrasi  dilakukan,  ribuan hektar  Tanah  Sultan  di  seluruh  Kraton  kini terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul dan Sleman sedang  Tanah  Paku  Alaman  terkonsentrasi  di Kulon  Progo.  Kedua  jenis  tanah  keraton  itu merupakan  sumber  pendapatan  kraton  dari sahamnya  di  Hotel  Ambarukmo, Ambarukmo Plaza , Saphier Square , dan Padang Golf Merapi. Keraton  jelas  memainkan  peran  tidak  hanya sebagai  pemimpin  politik  melainkan  melalui kekuasaan  politiknya  telah  memainkan  peran besar sebagai aktor ekonomi di Yogyakarta. Hal tersebut  terlihat  dengan  jelas  dimana  sebagian besar  anggota  keluarga  Sultan  Hamengku Buwono  X  dan  Paku  Alam  IX  terjun  dalam bisnis.  Contoh  lainnya  misal  pada  tahun  2004, Sultan Hamengkubuwono X membangun sebuah pusat  perbelanjaan  besar  dengan  menghapus sebuah  sekolah  dasar  dan  situs  budaya  serta meningkatkan  beragam  bentuk  proyek  bisnis termasuk proyek pertambangan. Salah satu bisnis penting  keluarga  keraton  Yogyakarta  adalah perusahaan tambang pasir besi PT Jogya Magasa Mining  (JMM)  di  Kulonprogo  (Aditjondro, 2011). Di  lain  pihak  struktur  dalam  Giddens juga  menyoroti  Kekuasaan  adalah  hal  yang krusial dan pokok dalam diri manusia ( power as intrinsic to human agency ).  Kekuasaan adalah

## Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
kemampuan  aktor  untuk  mempengaruhi  dan mengintervensi serangkaian peristiwa, sehingga aktor  dapat  mengubah  jalannya  peristiwa tersebut. Dalam kasus UUK Yogyakarta, aktor- aktor sosial mengedepankan aturan-aturan yang melanggengkan  kekuasaan  melalui  struktur regulasi.  Praksis  dalam  penguatan  kekuasaan dan  struktur  regulasi  ini  dapat  terbaca  melalui penerbitan  Undang-Undang  Keistimewaan Yogyakarta (UU Keistimewaan Yogyakarta) yang salah satu poin penting di dalamnya mengatur hak politik  untuk  menunjuk  keturunan  Kesultanan sebagai  satu-satunya  gubernur  di  Yogyakarta tanpa adanya pemilihan kepala daerah dan juga untuk  menyelesaikan  tuntutan  hukum  terhadap tanah Kesultanan. Legalisasi Tanah Kesultanan diatur  melalui  UU  Keistimewaan  Yogyakarta yang sudah berkali-kali ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono.
Persetujuan  Legislatif  atas  Undang- Undang  Keistimewaan  Yogyakarta  (UU Keistimewaan  Yogyakarta)  telah  memberikan hak  secara  legal  bagi  kesultanan  untuk mengklaim  dan  mencabut  hak  milik  tanah misalnya  seperti  yang  telah  terjadi  di  tanah pesisir  yang  telah  dikelola  oleh  petani  selama bertahun-tahun  di  Kulon  Progo.  Kesultanan mengklaim  hak  milik  atas  tanah  yang  dikelola petani  tersebut.  Padahal,  sebelumnya  tidak  ada tanda-tanda keberatan atau adanya kepentingan dari  kesultanan  sebelum  munculnya  proyek penambangan pasir besi yang melibatkan investor asing.  Sama  seperti  era-era  sebelumnya,  pada era  reformasi  pun  tercipta  suatu  pemerintahan yang  menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar- besarnya  dengan  mengabaikan  kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Lebih jauh, melalui paparan di atas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa  secara  historis  kekuatan  ekonomi yang  dimiliki  oleh  keraton  pada  era  reformasi bukan  merupakan  hal  yang  baru  melainkan merupakan  sebuah  sejarah  yang  panjang. Hanya saja dinamika politik dalam negeri telah mentransformasi bentuk dari kekuatan ekonomi tersebut  melalui  penguatan  penguatan  struktur
budaya  yang  terus  menerus  dilanggengkan melalui kekuasaan.
Kekuasaan:  Membatasi  juga  Memberi Kebebasan Dalam kehidupan sehari-hari kekuasaan  bergandengan  tangan  dengan dominasi yang terstruktur. Anggota masyarakat tidak  hanya  mengintervensi  jalannya  inetraksi, tetapi juga mencoba melakukan kontrol perilaku orang  lain.  Ini  dilakukan  dengan  sarana  sanksi yang telah tersedia secara struktural. Kekuasaan sebagai  proses  ( power  as  process ).    Hubungan dialektik  antara  aktor  dan  struktur  tidaklah bersifat statis, tetapi secara kontinu melakukan produksi  dan  reproduksi  melalui  proses  yang disebut strukturasi.
Naturalisasi  atas  struktur  yang  opresif dari  penguasa,  memunculkan  kritik  mengenai longgarnya  kebijakan  Gubernur  selaku  Sultan HB  X  sekaligus  penguasa  Kraton  Yogyakarta. Kritik terkait maraknya perijinan hotel berbintang di  wilayah  Yogyakarta.  Berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Daerah  Istimewa Yogyakarta, sampai awal 2014 ada 399 hotel di Yogyakarta, terdiri dari 43 hotel bintang dan 356 hotel  nonbintang. Adapun  selama  2014,  Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan 67 izin mendirikan bangunan hotel baru sehingga jumlah hotel di Yogyakarta akan terus bertambah. Dampak  sosial  lain  adalah  lemahnya  kekuatan politik seorang Sultan sekaligus Gubernur yang harus  mampu  mendekatkan  pada  kepentingan hajat  hidup  warga  Yogyakarta.  Saat  ini  Kota Yogyakarta menggelar acara Grebeg Mall Jogja 2013 sebagai salah satu bagian dari peringatan Hari  Ulang  Tahun  Kota  Yogyakarta  ke-257. Hal  ini  memperkuat  opini  bahwa  Penguasa Yogyakarta  tidak  mendukung  perkembangan pasar  tradisional  dibandingkan  dengan  pasar modern.  Selain  mall,  kota  Yogyakarta  juga sangat  terbuka  bagi  jejaring  minimarket  yang telah  sangat  mempengaruhi  tingkat  penjualan pedagang  di  pasar  tradisional.  Pada  rentang tahun 2007 –  2009,  pertumbuhan toko modern di Yogyakarta mencapai 52%, sedangkan pasar

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman73-84
tradisional  tidak  tumbuh  (stagnan).  Pemerintah Kota  Yogyakarta  sebenarnya  telah  memiliki aturan  pembatasan  pertumbuhan  toko  moden maksimal  52  unit.  Letaknya  pun  diharuskan berjarak minimal 400 meter dari pasar tradisional. Suksesi  kekuasaan  dalam  keraton Yogyakarta  menjadi  suatu  hal  yang  menarik perhatian  tidak  hanya  masyarakat  Yogyakarta secara  khusus  namun  juga  masyarakat  di Indonesia  pada  umumnya.  Selama  berabad- abad, keraton Yogyakarta dipimpin oleh seorang laki-laki namun sepertinya hal ini akan berubah tidak  lama  lagi.  Sultan  Hamengkubuwono  X yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki  sepertinya akan  mewariskan  tahta  kesultanan  Yogyakarta pada  anak  perempuan  tertuanya.  Hal  ini sebetulnya  sudah  menunjukkan  gejala  sejak lama sebelum sabdaraja yang dikeluarkan Sultan Hamengkubuwono  X  dipublikasikan.  Dalam sabdaraja  tersebut,  Sultan  Hamengkubowono X  secara  implisit  menjadikan  anak  sulungnya sebagai  putri  mahkota.  Hal  ini  kemudian menciptakan sebuah polemic di dalam keluarga keraton. Empat  adik  laki-laki  sultan  menolak keputusan  Sultan  Hamengkubuwono  X  untuk mengangkat putri tertuanya sebagai penerus tahta keraton  Yogyakarta.  Alih-alih  menggunakan cara  yang  cenderung  bersifat  represif, ketidaksetujuan keempat adik sultan ditunjukkan dengan  cara  menziarahi  makan  para  leluhur yang  menyimbolkan  bahwa  mereka  mengadu terkait  langkah  sultan  Hamengkubuwono  X yang mereka nilai melanggar aturan yang telah dijalankan  sejak  lama  di  Kraton  Yogyakarta. Selain  itu,  posisi  sebagai  pemimpin  kraton Yogyakarta  memiliki  manfaat  tidak  hanya  dari segi  politik  namun  juga  dari  segi  material. Tidak heran suksesi kekuasaan ini menimbulkan ketegangan  antara  sultan  Hamengkubowono  X dengan adik-adiknya.
Praktik komunikasi yang nampak terkait suksesi  kepemimpinan  Kraton  Yogyakarta ini  adalah  komunikasi  dalam  budaya  konteks tinggi. Komunikasi dalam budaya konteks tinggi agak  sulit  dimaknai  oleh  orang  awam.  Hal  ini
terlihat  tindakan  protes  yang  dilakukan  adik sultan  Hamengkubuwono  X  atas  keputusannya mengangkat  putri  sulungnya  sebagai  putri mahkota  dengan  menziarahi  makam  leluhur. Hal  ini  sebagai  bentuk  upaya  menyampaikan pesan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Sultan Hamengkubuwono  X  telah  merusak  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  leluhur  mereka sekaligus  mengungkapkan  ketidaksetujuan mereka  atas  apa  yang  diputuskan  oleh  Sultan Hamengkubuwono X. Sultan Hamengkubuwono X juga menyampaikan pesan kepada publik jogja bahwasanya  apa  yang  ia  lakukan  merupakan perintah  dari  Allah  SWT  yang  disampaikan melalui  para  leluhur.  Hal  ini  juga  merupakan bagian  dari  bentuk  komunikasi  dalam  budaya konteks tinggi.
Posisi  sebagai  pemimpin  kraton Yogyakarta memberikan keuntungan paling tidak dari segi politik dan material. Dari segi politik, pemimpin  kraton  merupakan  gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengimplikasikan bahwa  pemimpin  kraton  memiliki  kekuasaan secara politik terhadap seluruh wilayah dan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari segi material, tanah yang ada di sejumlah wilayah di Yogyakarta merupakan  tanah  milik  kraton.  Artinya  pajak yang  dibayarkan  oleh  para  penyewa  baik  itu yang bersifat lokal dari luar wilayah Yogyakarta memberikan pemasukan yang luar biasa kepada kraton. Keuntungan secara politik dan material ini  tentunya  akan  saling  berkaitan  satu  sama lain  misalnya  melalui  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  untuk  melanggengkan  kekuasaan dan  praktik  akumulasi  capital.  Kondisi  ini kemudian  menyiratkan  bahwa  posisi  sebagai penguasa sepertinya tidak lagi dimaknai sebagai pelayan  rakyat  melainkan  posisi  hebat  yang menjanjikan keuntungan dan justru akan sering dilayani.
Simpulan Kekuasaan  yang  dinaturalisasi  dalam struktur budaya secara pervasif cenderung tidak disadari oleh masyarakat. Salah satunya apabila kekuasaan  yang  bersifat  opresif  dibalut  dalam
Miles, M. B dan A. M Huberman . 1984. Analisis Data Kualitatif . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi.  1992.  Jakarta:  UI  Press. West, Richard dan Turner, L.H. 2000. Introducing Communication  Theory:  Analysis  and Application, Mountain  View.  CA: Mayfield  PublishingRitzer,  George, 1996, Modern Sociological Theory . The McGraw-Hill  Companies:  Singapore S.Shimanoff.  1980. Communication  Rules: Theory and Research , Beverly Hills. CA: Sage Publication Samovar,    Larry  A.,  Porter  Richard  E., dan  McDaniel  Edwin  R.  2014.
Komunikasi  Lintas  Budaya ,  Edisi
7, Jakarta: Salemba Humanika Sindhunata.  1978. Dilema  Usaha Manusia  Rasional .  Gramedia:  Jakarta Sunarto.2000. Analisis  Wacana  Ideologi Gender Media Anak-Anak . Semarang:  Mimbar  &  Yayasan Adikarya  Ikapi  serta  Ford  Foundation
Sobur,  Alex.  2013. Filsafat  Komunikasi Tradisi  dan  Metode  Fenomenologi . Bandung: Rosda Karya Tubbs,  Stewart  L.,  dan  Moss,  Sylvia.  2008. Human Communication: Prinsip- Prinsip  Dasar ,  Editor  Deddy  Mulyana. Bandung  :  Remaja  Rosdakarya Wirawan, IB. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial dan  Perilaku  Sosial .  Kencana:  Jakarta Makalah: Yanuardi,  Dian  , Commoning,  Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project  for  Sand  Iron  Mining  in  Yogyakarta, Indonesia ,  hlm  17.  Disampaikan  dalam International  Conference  on  Global  Land Grabbing II pada 17-19 Oktober 2012. (Organized by  the  Land  Deals  Politics  Initiative  (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology  at  Cornell  University,  Ithaca,  NY).
sebuah  budaya  konteks-tinggi  yang  hanya  bisa dipahami oleh kelompok priyayi dan intelektual. Masyarakat  dianggap  tidak  memiliki  kepekaan dan  tatanan  kritis  sehingga  menerima  tafsir strukturasi  kekuasaan  dengan  terbuka  karena dogma seorang Raja.
Aspek  bahasa  menjadi  sangat  penting, karena  struktur  yang  berkuasa  dalam  budaya konteks-tinggi cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan  priyayi  yang  tidak  mudah dan  sengaja  dibuat  multifasir.  Tentunya  ini merupakan  kekuatan  yang  dimainkan  aktor sosial dalam realitas budaya, karena masyarakat sejatinya  menghendaki  sebuah  wacana  yang terbuka,  arif  dan  bijak  mengikuti  elemen rasionalitas  sekaligus  kesadaran  atas  peran pemimpin bagi rakyatnya.

## Daftar Pustaka
Denzin,  Norman,  K.  &  Yvonna  S.Lincoln (Ed.)  1994. Handbooks  of  Qualitative Research .  London:  Sage  Publication
Geertz, Clifford. 2013. Agama Jawa: Abangan, Santri  Priyayi  Dalam  Kebudayaan Jawa ,  Editor:  Aswab  Mahasin  dan Bur  Rasuanto.  Depok:  Pustaka  Jaya
Kuswarno,  Engkus.  2009. Fenomenologi: Metode
Penelitian Komunikasi . Bandung: Widya Padjadjaran Littlejohn,  Stephen  W  dan  Foss,  Karen A.  2014. Teori  Komunikasi ,  Edisi Sembilan.  Salemba  Humanika:  Jakarta Littlejohn Stephen, W. 1996. Theories of Human Communication . (Fifth Edition). Belmont:
Wadsworth Publishing Company
Mulyana,  Deddy.  2001. Mengapa  dan  Untuk Apa  Kita  Mempelajari  Komunikasi Antar  Budaya,  Dalam:  Komunikasi Antar Budaya, Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya , Editor:  Deddy  Mulyana  dan  Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana,  Deddy.  2003. Ilmu  Komunikasi, Suatu  Pengantar ,  cetakan  kelima. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Wahyuni Choiriyati, Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Januari - April 2017, halaman
Sumber Online: Aditjondro,  George  Junus. SG  dan  PAG, Penumpang  Gelap  RUUK  Yogyakarta .  Harian sore  Sinar  Harapan,  31  Januari  2011.  Diakses melalui
http://indoprogress.com/2011/02/sg- dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta / pada  2  Desember  pukul  21.36  WIB. www.yogyakarta.bps.go.id,
diakses
9  Desember  2015,  pukul  14.10  WIB
Surat Kabar dan Tabloid:
Harian  Kedaulatan  Rakyat,  terbit  Yogyakarta, 4-5-6 Mei 2015 Tabloid  Nova  edisi  1420/XXVIII  terbit  11-17 Mei 2015