## Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Andrew Christian Banjarnahor 1 , Hana Faridah 2
12 Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia E-mail: 1 christia na ndrew172@gma il.com , 2 hana.faridah@fh.unsika.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  2023-04-01 Diterima:  2023-04-20 Terbit:  2023-04-25 Keywords: Cyber Pornography; Social Media; Evidence; Internet. The  role  of  valid evidence  is  very  important  in  the  evidentiary process  to  punish  the  perpetrators  of  cyber  pornography.  This research aims to find out the process of proving cyber pornography through social media based on Indonesian  positive law, as well as knowing  the  preventive  and  repressive  efforts  in  tackling  cyber pornography committed  through social  media in Indonesia.  This research  uses  normative  juridical research,  with  qualitative data, which  focuses  on  secondary  data and  uses  a  statutory  approach. The  conclusion  of this  research  is  that  proof using  an  electronic system  must  be  strengthened  by  the  defendant's  testimony  and expert  testimony  to  strengthen  electronic  evidence,  in  order  to convince  the judge to  strengthen  electronic  evidence.  Preventive efforts  in  the  form  of  taking  down  pornographic  content,  and turning off the internet  network so that the spread of pornographic content  becomes  difficult. Repressive efforts  in  the form  of cyber patrol  investigations  and  investigations,  searching  for  evidence, tracking suspects,  and imposing criminal penalties.

## Abstrak
Kata  kunci: Cyber Pornography; Media
Sosial; Alat Bukti; Internet.
DOI: 10.38043/jah.v6i1.3998 Peran  alat  bukti  yang  sah  sangat  penting  dalam  proses pembuktian  untuk  menghukum  pelaku tindak  pidana pornografi siber.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses pembuktian  cyber  pornography melalui media sosial berdasarkan hukum  positif Indonesia,  serta  mengetahui  upaya preventif  dan represif dalam menanggulangi cyber pornography yang dilakukan melalui  media  sosial  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  data  kualitatif,  yang menitikberatkan  pada  data  sekunder  dan  menggunakan pendekatan perundang-undangan.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian  dengan menggunakan  sistem elektronik harus diperkuat dengan keterangan terdakwa dan keterangan ahli untuk dapat memperkuat  alat bukti  elektronik,  agar  dapat meyakinkan hakim  untuk  dapat  memperkuat  alat  bukti  elektronik.  Upaya preventif  berupa  take  down  konten  pornografi,  mematikan jaringan  internet  agar  penyebaran  konten  pornografi  menjadi sulit.  Upaya represif berupa  penyelidikan dan penyidikan patroli siber, mencari barang bukti, melacak tersangka, dan menjatuhkan hukuman pidana. .

## I. Pendahuluan
Era  globalisasi  4.0  di  bidang  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi telah merambah ke Negara Indonesia yang telah menciptakan perubahan dalam  aspek  kehidupan  masyarakatnya. Kemajuan teknologi  memberikan  dampak positif  berupa kemudahan berkomunikasi jarak jauh, membantu pekerjaan manusia, namun  disisi  lain  teknologi  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi  penggunanya berupa, kurangnya interaksi dengan masyarakat, karena terlalu fokus dengan kemajuan teknologi, munculnya kejahatan baru.
Pada akhir abad ke-20, terciptanya bentuk kemajuan teknologi informasi berupa internet  yang  membawa  peradaban  manusia  ke  era  modern,  dimana  terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya ( Virtual ). Internet pada  dasarnya  merupakan  media  yang  digunakan  untuk  menghemat  proses komunikasi  yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web , VoIP , dan E- mail . 1 Dalam hal ini memiliki kaitan dengan hyper connected 4.0 yang mengacu pada visi masyarakat yang sangat terhubung dan maju secara teknologi dengan memanfaatkan pembaharuan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan  produktivitas. Secara keseluruhan, hyper-connected 4.0 sebagai  bentuk  hal  yang mewakili  masa  depan  bagi  teknologi  dalam  meningkatkan  pembangunan  sosial, ekonomi, kualitas hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Internet merupakan singkatan kata International Network , yang diartikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas, yang terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung antara satu sama lain. Melalui internet semua aspek pada kehidupan manusia menjadi lebih mudah, seperti dalam hal pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial atau social media . Media sosial termasuk kedalam salah satu perantara dalam media informasi elektronik  atau internet yang memungkinkan penggunanya  untuk  berkomunikasi,  berinteraksi,  bekerja  sama,  berbagi,  dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna media sosial lainnya. 2 Berdasarkan data  yang  diperoleh  melalui  Katadata.co.id, disebutkan  bahwa pengakses  internet melalui  Media Sosial  di  Indonesia didominasi  oleh  mereka yang berumur 18-24 tahun sebanyak 30,3%, dan mereka yang berumur 25-34 tahun sebanyak 35,4% dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia. 3 Data tersebut  menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah generasi muda yang melek internet. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna intemet, seperti mengirim dan menerima pesan melalui email, chatting atau mengobrol melalui media internet, dan yang paling sering  dilakukan  adalah membuka  situs-situs  Intemet,  terutama situs-situs  jejaring sosial ( social networking ). Beberapa jejaring sosial yang saat ini dikenali yakni Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Line , dsb.
Namun kemajuan teknologi  berupa  perkembangan Internet secara langsung telah  melahirkan  berbagai  macam  permasalahan  hukum  baru.  Salah  satu  bentuk kejahatan yang menggunakan internet melalui media sosial dibelakangan ini ramai ialah
1 Yuhelizar, 10 Jam Menguasai Internet  Teknologi dan Aplikasi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1
2 Rulli  Nasrullah, Komunikasi  Antarbudaya  Di  Era  Budaya  Siber (Jakarta:Prenada  Media  Group, 2016) hlm. 13 3 Katadata.co.id,  2020. “Berapa Usia Mayoritas Pengguna  Media Sosial di Indonesia?”, diakses pada laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa -usia-mayoritas- pengguna-media-sosial-di-indonesia diakses 15 Desember  2022
kejahatan  pornografi  dalam  jaringan  internet  atau  lebih  dikenal  dengan cyber pornography 4 yang berupa penyebarluasan konten asusila (pornografi) sehingga dapat mengakses  oleh  masyarakat dengan  memanfaatkan jaringan internet.  Konten cyber pornography dalam media sosial umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.
Dalam mengatasi maraknya cyber pornography melalui media sosial baik itu pada Twitter, Telegram, Facebook, Line maupun media sosial lainnya, diperlukan pemberian sanksi hukuman pidana guna memberikan efek jera bagi para pelaku penyebar video asusila, disertai dengan alat-alat bukti yang kuat. Alat bukti memegang peranan penting dalam memeriksa perkara cyber pornography dalam sidang pengadilan, karena media sosial sudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarluaskan produk pornografi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Pemeriksaan perkara cyber pornography di pengadilan akan berjalan sebagaimana mestinya jika didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat. Alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan  bahwa  pemanfaatan Informasi  dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih  teknologi  atau  netral  teknologi.  Dengan  adanya  Undang-undang  ini, pemerintah  secara  tidak  langsung  dapat  mendukung  pengembangan  Teknologi Informasi  melalui  pengaturan hukumnya serta  memberikan  perlindungan  terhadap pengguna  jaringan  internet  untuk  mencegah  terjadi  penyalahgunaan  dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Cyber pornography merupakan tindakan yang  berhubungan dengan informasi elektronik,  dan  merupakan  tindakan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang,  yang menyatakan bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja dan  tanpa memiliki  hak:  1) mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu  pihak  melalui  sistem  elektronik),  dan/atau 2)  mendistribusikan  (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem  elektronik,  dan/atau 3) membuat kemudahan kepada khalayak umum untuk mengakses  dokumen/informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan. 5 Jika dilihat, bahwa Kegiatan melalui sistem elektronik yakni melalui media sosial, meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis  kegiatan pada media  sosial  tidak  dapat didekati  dengan kualifikasi dan ukuran hukum konvensional saja, karena sebab masih terdapat kesulitan dari pemberlakuan hukum. Untuk itu, diperlukan alat-alat bukti yang cukup kuat dan sah untuk dapat menjerat pelaku Cyber pornography di Indonesia. Sebelum  menguraikan  jurna l  mengenai  “Tinjauan  Yuridis  dalam  Proses Pembuktian  Cyber  Pornography yang  dilakukan  melalui  Media  Sosial  Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan untuk membuat jurnal ini, yakni:
4 Mala Mutiara Raiz, 2021, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi  Kasus  Di  Kota  Makassar  Tahun  2018- 2020)”, Skripsi,  Sarjana  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 2.
5 Ketentuan  Pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 jo.  Undang-Undang  No  19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Mutiara Raiz, M. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2018-2020). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Alpris  Yudanto, B.  2018. Upaya Penanggulangan Tindak  Pidana  Pornografi dalam  Masyarakat  oleh  Kepolisian  di  Semarang.  Skripsi.  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Dalam hal  ini  penulis  meneliti  mengenai proses  pembuktian cyber pornography yang  dilakukan  melalui  media  sosial  berdasarkan hukum  positif  Indonesia  beserta upaya preventif dan represif  dalam menanggulangi tindak pidana cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial di  Indonesia dimana penulis menekankan pada pembuktian  sebagai  alat  bukti,  bentuk  pencegahan dan  penanggulangan terhadap tindak pidana cyber pornography .
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang yang akan dibahas, adalah bagaimana proses pembuktian Cyber Pornography yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan bagaimana upaya preventif dan represif dalam menanggulangi Cyber Pornography Yang dilakukan Melalui Media Sosial di Indonesia.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian yuridis  normatif dengan  data kualitatif,  yang  memfokuskan  data  sekunder  seperti  penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum  positif,  serta  hasil  karya ilmiah  para sarjana. 6 Metode penelitian  hukum  normatif  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  digunakan untuk  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 7 Penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statue approach) guna menganalisis dan mengkaji semua undang- undang dan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8 Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran secara  rinci, sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai  hal-  hal  yang  berhubungan  dengan  proses pembuktian cyber pornography yang dilakukan melalui  media sosial  di  dalam sidang pengadilan,  serta  upaya  untuk  menanggulangi cyber  pornography yang  dilakukan melalui media sosial di Indonesia.

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Proses  Pembuktian Cyber  Pornography Yang  dilakukan  Melalui  Media

## Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Dengan perkembangan teknologi di  bidang informasi elektronik  memberikan dampak di bidang hukum, dalam hal menangani alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur alat bukti yang sah harus memenuhi syarat
6 Irwansyah, A.  Y.  (2021). Penelitian  Hukum  (Pilihan Metode  &  Praktik Penulisan  Artikel). Cetakan Ke-4,  Yogyakarta:  Mitra Buana Media.  Hlm 98
7 Soerjono  S &  Sri M.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  Cetakan  ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13 – 14.
8 Peter  M. M.  (2016). Penelitian Hukum .  Cetakan 11, Jakarta:  PT. Khrisma Putra Utama, hlm 137.
materiil  serta  syarat formil  yang  telah diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP). Kemudian,  Undang-Undang No.  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya disebut  UU ITE)  menjadi landasan materiil  alat bukti  media elektronik.  Maka  dengan  adanya  peraturan tersebut,  alat  bukti  tidak  hanya  yang termuat dalam KUHAP, tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Maka, sangat jelas bahwa secara materiil, alat bukti elektronik diakui keberadaannya melalui UU ITE.
Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap Cyber Crime dalam konten cyber pornography yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial. Konten cyber pornography di media sosial merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, bahkan  tidak  sedikit  anak-anak  remaja  yang  terjerat  dalam  kasus  konten cyber pornography ini. Konten cyber pornography dan pelacuran via media sosial kini menjadi trend bisnis ilegal, sehingga penggunaan dokumen elektronik sangat diharapkan guna membuktikan tindak pidana cyber pornography tersebut. Dengan adanya internet maka dapat dengan mudah ditemukannya bahan-bahan pornografi atau yang terkait dengan pornography seperti yang dikemukan oleh Mark Griffihs  yang mengatakan bahwa sex menjadi topik yang sangat sering dikenal kebanyakan orang yang dalam hal tersebut menjadi  bentuk  penyalahgunaan internet. 9 Penyalahgunaan  tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti aspek hukum, moral dan agama Berdasarkan teori pembuktian, Indonesia menganut teori Pembuktian Undang- Undang secara negatif ( negatief wettelijk bewijsleer ). dimana hakim mencari kebenaran yang  materiil.  Pembuktian  undang-undang secara  negatif  ( negatief  wettelijk  stelsel ) merupakan pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, yang harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu; adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Pada KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti  terdapat dalam Pasal  183  sampai  dengan  Pasal  232  KUHAP.  sistem  pembuktian  hukum  pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau dengan istilah negatief wettelijk overtuiging. Dengan dasar teori ini  hakim  dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: 10 “Hakim tida k boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  dua  alat  bukti  yang  sah  haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP 11 , yaitu: 1) Keterangan saksi;  2)  Keterangan Ahli;  3)  Surat; 4)  Petunjuk;  5)  Keterangan Terdakwa. Dengan demikian, sistem pembuktian secara negatif dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia diberlakukan dalam hukum acara pidana, karena yang dicari oleh hakim pidana adalah suatu kebenaran materil ( materiele waarheid ). Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan  keadaan  tertentu,  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan
9 Lestari,  M.  P.  (2019).  KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  TINDAK  PIDANA KESUSILAAN  BERDASARKAN  INTERNET  (CYBER  SEX). KRTHA  BHAYANGKARA , 13 (1). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17 hlm 116
10 Ketentuan  Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
11 Ketentuan  Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
ISSN: 1978-1520
hukuman  pidana  oleh  undang-undang, bersifat  melawan  hukum,  serta  dilakukan kesalahan  oleh  seseorang  (yang  mampu  bertanggungjawab).  Tindak  pidana cyber pornography dilarang  keras  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP) maupun perundang-undangan diluar KUHP, karena penyebarluasan dan peredaran cyber pornography melalui media sosial dapat menyebabkan penyimpangan lebih lanjut seperti prostitusi online melalui media sosial. Pihak pengelola konten cyber pornography tersebut sangat lihai memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya. Jika  dihubungankan dengan konten pornografi dalam kategori  umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Kedua pasal ini mengatur  tentang  pertanggungjawaban  penyedia  layanan  perbuatan  cabul  yang dilakukan secara konvensional 12 untuk mencari keuntungan semata.
Kemudian ancaman pidana tersebut dipertegas  kembali  dalam UU ITE  yang menyebutkan  bahwa; setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  memiliki  hak mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu  pihak  melalui  sistem  elektronik),  dan/atau  mendistribusikan  (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem  elektronik,  dan/atau membuat  kemudahan kepada  khalayak  umum  untuk mengakses  dokumen/informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milliar. 13
Kemudian,  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi yang menyatakan: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,  menyebarluaskan,  menggandakan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat,  persenggamaan,  kekerasan  seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.”
Kehadiran alat bukti sangat dibutuhkan dalam hal untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang dinilai sebagai alat  bukti,  dan  yang  dibenarkan mempunyai  kekuatan  pembuktian  hanya terbatas kepada  alat-alat  bukti  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP, sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar KUHAP tidak mempuyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 14 Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur  bahwa  dokumen  atau  informasi  elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. 15 Dengan  demikian,  berlakunya  dokumen  atau  informasi  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  sebagai  alat  bukti  yang  sah  hanya  diakui  apabila  menggunakan  sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.
12 P.A.F.  Lamintang dan Theo  Lamintang. 2011. Delik-Delik Khusus:  Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Jakarta:  Sinar Grafika,  halaman 202.
13 Ketentuan  Pasal 27  ayat  (1)  jo  45  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 jo.  Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
14 Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara  Pidana Indonesia . Jakarta:  Sinar Grafika, hlm 285
15 Ketentuan  Pasal 5  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 jo.  Undang-Undang  No  19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Adanya  alat  bukti  yang  sah  sangat  penting  bagi  hakim  pidana  dalam menyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti yang sah ( wettige bewijsmiddelen ) hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam KUHAP. Namun melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan tiga (3) buah alat bukti baru yaitu; a) Informasi elektronik; b) dokumen elektronik; dan c) hasil cetak dari keduanya.
Pembuktian dalam ranah hukum pidana pada dasarnya merupakan usaha untuk mencari  kebenaran  materil  mengenai:  1)  Telah  terjadinya  tindak  pidana;  dan  2) Pelakunya  (Tersangka  yang  kemudian  menjadi  terdakwa).  Kedua  hal  tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses  peradilan pidana. Berdasarkan hal  tersebut, diterimanya dokumen  dan/atau informasi  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya sebagai  alat  bukti  yang sah  bukanlah tanpa  pengecualian.  Namun  terdapat  ketentuan  dokumen  dan/atau  informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti elektronik, apabila:
1. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa alat bukti surat haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini alat bukti surat yang harus dibuat tertulis dapat berupa surat yang berharga, surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara pidana.
2. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa suatu surat yang akan dijadikan alat bukti harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.
Kemudian  dalam Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang Informasi  dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik  ini diakui  oleh hakim apabila menggunakan Sistem  Elektronik  yang sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
1. Mampu menampilkan kembali  dokumen/informasi elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Memiliki mekanisme untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
4. Mampu  melindungi  keotentikan,  keutuhan,  kerahasiaan,  ketersediaan,  dan keteraksesan  Informasi  Elektronik  dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik tersebut;
5. Dilengkapi  dengan  petunjuk  atau  prosedur  yang  diumumkan  dengan  bahasa, informasi,  atau  simbol  yang  mampu  dan  mudah  dipahami  oleh  pihak  yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
Barang bukti elektronik cukup rentan untuk diubah atau dirusak, maka dari itu penuntut umum harus secara seksama memeriksa  jalannya serah terima setiap bukti elektronik.  Tidak  boleh  terdapat  kesenjangan  waktu  yang  tidak  diketahui  dalam jalannya serah terima, dan barang bukti berupa bukti elektronik harus disimpan secara benar  dan  aman  ketika  sedang  tidak  diperiksa.  Dalam  menggunakan  alat  bukti elektronik haruslah dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan keamanan, karena penggunaan alat bukti elektronik tersebut diperlukan hakim dalam memutus perkara. Ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana terdapat model alat bukti yang terbuka  ujung ( open end ),  yang memungkinkan  masuknya berbagai alat  bukti  baru,
sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, karena banyaknya alat  bukti  non  konvensional  yang  canggih,  dan  berorientasi  pada  perkembangan teknologi,  maka tidak sedikit  alat bukti  non konvensional mampu memberikan nilai pembuktian yang akurat. Contoh alat bukti demonstratif, yang berkaitan dengan tindak pidana cyber pornography ,yakni 1) Foto atau rekaman video yang mengandung unsur pornografi; 2)  rekaman suara melalui  recorder, telepon,  atau pesan melalui  telepon seluler yang mengandung unsur pornografi, dan 3) alat bukti duplikasi, sepanjang dapat membuktikan bahwa duplikasi tersebut benar-benar duplikasi dari aslinya. 16
Dalam  mengungkapkan  terjadinya  tindak  pidana cyber  pornography melalui media  sosial,  diperlukan  juga  adanya keterangan  ahli  untuk  memeriksa  dokumen elektronik  yang  memuat  tulisan  atau  gambar  dalam  bentuk  optik,  cetakan/bukan cetakan, elektronik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi  lainnya. 17 Sehingga dengan adanya keterangan ahli, dokumen/informasi elektronik tersebut  tentunya menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki  pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan. 18
Kemudian, keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Dari keterangan terdakwa yang  meliputi  pengakuan dan  pengingkaran, dapat diketahui  bahwa dirinya  telah mentransmisikan (mengirimkan dokumen/informasi elektronik yang ditujukan kepada satu  pihak  melalui  sistem  elektronik),  dan/atau  mendistribusikan  (mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen/informasi elektronik kepada banyak pihak melalui sistem  elektronik),  dan/atau membuat  kemudahan kepada  khalayak  umum  untuk mengakses  dokumen/informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan melalui media sosial.
Maka, sangat penting kelengkapan alat bukti dalam perkara cyber pornography yang dapat dijadikan dasar hukum bagi  hakim  untuk memeriksa  alat bukti  lainnya untuk  kepentingan  sidang  pengadilan,  sehingga  hakim  dapat  menjatuhkan  vonis hukuman kepada  terdakwa yang  telah  melakukan  tindak  pidana cyber pornography melalui  media  sosial,  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
3.2 Upaya Preventif dan Represif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Pornography Yang dilakukan Melalui Media Sosial di Indonesia
Dengan  berkembangnya  teknologi  informasi  berupa  internet,  mendorong pertumbuhan  bisnis  yang  pesat  dan  mendorong  didapatnya  pengetahuan  akan informasi dunia yang update, karena adanya kecanggihan teknologi informasi, salah satunya ialah Media sosial, yang dapat dijangkau oleh semua penggunanya. Namun kenyataannya  perkembangan  media  sosial,  dibarengi  dengan  unsur-unsur  yang bertentangan dengan kesusilaan. Hal yang bertentangan dengan kesusilaan ialah Cyber pornography di  media  sosial,  yang  memuat berupa  konten asusila  (pornografi) yang dapat  dengan  mudah  masyarakat  mampu  mengaksesnya  melalui  dengan
16 Munir  Fuady.  2012. Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  dan  Perdata .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. Hlm 182
17 Ketentuan  Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
18 Sigar, DL. 2013. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan. Lex et Societatis, Vol.  I/No.3/Juli.  Hlm 9
memanfaatkan  jaringan  internet.  Konten cyber  pornography dalam  media  sosial umumnya berupa video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.
Tujuan hukum pidana adalah memberikan keamanan dan persamaan hukum kepada masyarakat. 19 Hukum pidana juga  memiliki  kontrol  terhadap suatu  tindak pidana karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dilatih  dan  diberikan  hukuman  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki  perasaan jera untuk tidak berdagang. waktu, serta adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan, dapat memberikan tekanan kepada orang-orang yang beritikad buruk dan ingin melakukan kejahatan.
Dalam hal  ini  terdapat teori  yang  dapat  dijadikan dasar  dalam  tujuan dari hukum pidana dalam membentuk pencegahan yang khusus “ speciale preventive ” dan yang bersifat  umum “ general preventive ” yang ditujukan pada masyarakat. 20 " Speciale preventive " dalam hukum pidana mengacu pada tindakan atau upaya untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana di masa depan, melalui penggunaan hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelanggar dan mencegah pelanggar lain melakukan tindak pidana yang sama sedangkan “ general preventive ” dalam hukum pidana adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat pada umumnya, dengan cara mengancam dan menjatuhkan pidana sebagai sarana untuk menakut-nakuti dan membuat orang menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana.
Perang melawan kejahatan di dunia maya terkait erat dengan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan “ crime policy ”. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat dalam memerangi kejahatan. 21 Oleh karena itu tujuan pembentukan  undang-undang  ITE  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan  kebijakan pemidanaan, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkannya. perlindungan sosial ( social welfare )  dan  untuk  perlindungan  masyarakat  ( social  defense ).  Di  Indonesia, cyberpornografi merupakan aktivitas terlarang yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini  terdapat beberapa fakta tentang cyberpornografi dan UU ITE:
- UU  ITE  mengatur  tentang cyberpornography :  Pasal  27  ayat  1  UU  ITE mendefinisikan cyberpornography sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan kesusilaan dan melanggar kesopanan masyarakat.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan: Dalam kasus cyberpornography , pelanggar UU ITE dapat dikenakan hukuman pidana hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 12 miliar rupiah.
- Pemantauan dan pengawasan: Pornografi online adalah salah satu jenis materi yang dapat diawasi dan dipantau di bawah kewenangan UU ITE.
19 Sumadiyasa, I.  K.,Sugiartha,  I.  N.,  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku  Cyber  Crime  Dengan  Konten  Pornografi .  Jurnal  Intrepasi  Hukum.    Vol.2  No.2. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377 .  hal 375
20 Nurisman, E. &  Virginia,  V.   (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Video  Bermuatan  Pornografi  kepada  Anak-Anak  dibawah  Umur .  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia. Vol.6 No.9. Hal 4410.
21 Djanggih,  H. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Cyber  Crime  Di Bidang Kesusilaan . Jurnal Media Hukum. Vol. 1, No.2, September  2013. Hal 68
- Keamanan bagi korban: Korban cyberpornography juga dilindungi oleh UU ITE, yang memberikan mereka hak untuk melaporkan pelaku dan meminta bantuan untuk menghapus konten pornografi yang tidak sah.
- Melindungi  anak-anak: Selain itu, UU ITE memberikan perlindungan khusus bagi  anak-anak dari paparan konten pornografi online ,  termasuk pembatasan terhadap pihak-pihak yang mendistribusikan konten pornografi kepada anak di bawah umur dan pembatasan penggunaan internet oleh anak-anak.
Bahwa peraturan cyberpornography dalam UU ITE berfungsi dalam melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Pornografi  siber  dapat  dipahami  sebagai  penyebaran  konten  atau  materi pornografi  di  dunia  maya  melalui  teknologi  informasi  berupa  internet.  Selain  itu, cyberpornography juga termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan, foto atau video yang mengandung unsur pornografi di  Internet.  Jenis  kejahatan  yang  termasuk  dalam  kategori cybercrime meliputi: pornografi  komputer,  penyebaran konten  atau  materi  cabul,  termasuk  pornografi, konten tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak-anak. 22 Dalam prosesnya terdapat dua upaya dalam  menangani tindak pidana pornografi melalui  media  sosial.  Yakni sebagai berikut:
a. Upaya preventif
"Tindak Pidana Pornografi" menyatakan bahwa "pornografi" berasal dari kata Latin " pornos " dan " grafi ". Perbuatan asusila, cabul, atau tidak senonoh disebut pornos . Lalu  ada grafi ,  yakni  tulisan  atau  gambar  dengan  arti  luas  yaitu  menulis  atau menggambar pada benda-benda, seperti  patung atau alat untuk  menghentikan atau mengakhiri kehamilan. 23 Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 27  ayat  1  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik menekankan "hal-hal yang melanggar kesusilaan", tetapi tidak merinci apa yang dimaksud dengan pornografi.
Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana cyber pornography yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Upaya pencegahan cyber pornography yang kian marak oleh aparat penegak hukum, yang berupa:
1) Melakukan Takedown Terhadap Konten Bermuatan Pornografi
Sebagai upaya penanggulangan, Takedown terhadap konten pornografi pada media sosial dapat dilakukan setelah terjadinya tindak pidana cyber pornography dengan cara memblokir atau menghilangkan konten pornografi tersebut, sehingga konten tersebut tidak  dapat  lagi  diakses  dan/atau  disebarkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab.
2) Melakukan Penyuluhan terkait dampak negatif Konten pornografi
Penyuluhan tersebut dapat dilakukan yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana cyber pornography di
22 M, M.  Y. D.  ., Hidayat, W.  T. ., &  Ilyas, S. . (2022). Tinjauan Hukum  terhadap Cyber Pornografi di Indonesia . Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 9531 – 9538.
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894 . Hal 9532
23 Sumadiyasa, I. K. A., Sugiartha, I. N. G., Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten  Pornografi . Jurnal Interpretasi Hukum.  Vol.2 No.2. Hal 373.
media  sosial  secara bersama-sama dan  terpadu. Pihak-pihak  yang  menjadi sasaran penyuluhan terkait dampak negatif Konten pornografi, ialah: a) Pelajar atau mahasiswa; b) Elemen pemuda; c) instransi pendidikan; d) Tokoh agama dan; e) tokoh masyarakat.
Dalam  hal  pencegahan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah,  termuat  Pasal  17 Undang- Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi: “Pemerintah dan  pemerintah  daerah  wajib  mencegah  produksi,  peredaran  dan  penggunaan pornografi.” 24 Ditegaskan  lagi  dalam  pencegahan yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun pemerintah daerah terdapat pada Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yakni:
1) Pemerintah dapat  melakukan  pencegahan penyebaran konten cyber pornography dengan cara: a) mematikan jaringan produksi dan distribusi  produk atau layanan pornografi,  termasuk  memblokir  pornografi  melalui  Internet;  b)  pemantauan produksi, distribusi  dan penggunaan pornografi; dan c) berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak atau instansi, guna mencegah produksi, peredaran, dan penggunaan pornografi. 25
2) Pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pencegahan  penyebaran  konten cyber pornography dengan cara: a) mengganggu  atau memutuskan jaringan internet di wilayah daerahnya agar pendistribusian produk atau jasa pornografi oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat ditanggulangi; b) memantau produksi, peredaran konten pornografi melalui media sosial di wilayahnya; c) berkoordinasi dan  bekerja sama  dengan berbagai  pihak  untuk  mencegah produksi,  peredaran konten pornografi melalui  media  sosial  di  wilayahnya; dan d)  Mengembangkan sistem  komunikasi,  informasi  dan  pendidikan  sebagai  bagian  dari  pencegahan pornografi di wilayah daerahnya. 26
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan konten cyber  pornography melalui  : 27 a)  pelaporan  atas  terjadinya  peredaran  atau penyebarluasan konten pornografi; b)  mengadakan sosialisasi  peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pornografi;  dan  c).  menginformasikan  kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak pornografi.

## b. Upaya Represif
Merupakan  upaya  penekanan  terhadap  terjadinya  tindak  pidana cyber pornography agar  kasus  yang  sama  tidak  terjadi  dikemudian  hari.  Penekanan dan pengurangan terhadap terjadinya tindak pidana ini bertujuan agar para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana tersebut tidak akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya baik itu pelaku yang baru masuk ataupun pelaku yang telah bebas dari rumah tahanan.
Terdapat  2  (dua)  teori  dalam  upaya  represif,  yang  terdiri  dari  metode pengobatan ( treatment ) dan pemidanaan ( punishment ) dengan melakukan penyidikan, yang  kemudian dapat dituntut di  pengadilan. Upaya represif  dapat dilakukan oleh aparat penegak  hukum,  salah satunya dalam  penyidikan dan  penuntutan terhadap
24 Ketentuan  Pasal 17 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
25 Ketentuan  Pasal 18 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
26 Ketentuan  Pasal 19 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
27 Ketentuan  Pasal 21 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
tindak  pidana cyber  pornography sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku oleh kepolisian. 28
Maraknya cyber pornography di media sosial, menuntut aparat penegak hukum untuk  secara aktif  melakukan penegakan hukum  dan melakukan penyelidikan  dan penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus-kasus kejahatan pornografi. Berbagai cara yang  dilakukan  oleh  aparat hukum  dalam  menangani pelaku  tindak  pidana cyber pornography secara represif, yakni: 29
a) Kepolisian Republik Indonesia
Dalam melaksanakan penyelidikan,  aparat kepolisian  dapat memeriksa  terlebih dahulu,  apabila  benar  terdapat  pelanggaran,  kemudian  barulah  dilakukan penyidikan. Dalam perihal ini kepolisian berwenang melaksanakan: 1) Penyelidikan melakukan  patroli cyber (dunia  maya/virtual)  yang  bertujuan  untuk  mencari konten-konten bersifat  pornografi yang  tersebar di  dunia maya. yang kemudian akan dilakukan  upaya takedown. 2)  Penyidikan  dilakukan  guna mencari bukti- bukti; 3) Pelacakan terhadap lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran konten cyber pornography yang disebarluaskan melalui media sosial; 4) melakukan peggeledahan dan pemeriksaan terhadap sistem  elektronik  yang  diduga  digunakan  dalam  tindak  pidana cyber pornography. 30
b) Kejaksaan Republik Indonesia Upaya represif yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan ialah melalukan penuntutan. Jaksa  Penuntut  umum  melaksanakan  penuntutan  dengan  terlebih  dulu:  1) mempelajari  dan  mengkaji  kembali  Berkas-berkas  yang  sudah  diajukan  oleh penyidik; 2) mempersiapkan teks dakwaan saat sebelum dilakukan penuntutan. 3) memusnahkan konten cyber pornography dengan membuat berita acara. 31
Represif upaya yang dilakukan ketika kejahatan telah dilakukan dan hukuman telah dijatuhkan oleh  penegak  hukum. 32 Upaya  represif  adalah  upaya  untuk  mengatasi kejahatan secara  konseptual  setelah  kejadian.  Tindakan  represif  dilakukan  sebagai respon terhadap tindakan pelaku untuk memperbaiki dan menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulanginya dan orang lain pun tidak akan melakukan hal yang sama mengingat beratnya hukuman yang mereka hadapi.
Sejauh menyangkut gaya atau etika, masyarakat berpikir bahwa hiburan seksual dapat merusak permintaan standar, kualitas terhormat di mata publik, memusnahkan kualitas terhormat dalam eksistensi  manusia seperti  nilai pemujaan, kesetiaan, cinta, kesetaraan, dan kepercayaan, di mana kualitas-kualitas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat dan menjamin hubungan yang baik di mata publik agar terhindar dari kekacauan. Tindak  Pidana Pornografi di  internet dapat ditekan  (diminimalisir)  jika
28 Dewi  Astini,  dan Muhammad Fauzi.  " Tindak Pidana Mengedar  Sofycopy File Pornografi” Jurnal Serambi Akademica Vol.6, no. 2 (2018), hlm 54.
29 Beny  Alpris Yudanto. 2018. "Upaya Penanggulangan  Tindak Pidana Pornografi dalam Masyarakat oleh  Kepolisian  di  Semarang” Skripsi,  Sarjana  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 9-11.
30 Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
31 Ketentuan  Pasal 28 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
32 Haurissa, S., Metekohy,  L.  M.,  &  Sialana, F.  (2022). Peran  Tim Cyber  Crime Ditreskrimsus  Polda Maluku  dalam mengatasi  masalah pornografi di Kota  Ambon .  Jurnal  Kewarganegaraan.  Vol.6  No.1. Hal 2333.
dilakukan  tindakan  preventif  dan  represif  untuk  memeranginya.  Dalam  upaya memerangi pornografi di internet, ada tiga hal yang harus diperhatikan: 33 - Kesadaran dari pengguna internet;
- Kesadaran masyarakat setempat; dan
- Tindakan pemerintah yang proaktif, dalam hal ini dari aparat penegak hukum.

## IV. Kesimpulan
1. Hukum  acara pidana di  Indonesia  mengatur  bahwa alat bukti  yang  sah  harus memenuhi syarat materiil dan formil yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dengan adanya peraturan ini, alat bukti tidak hanya terdapat dalam KUHAP saja, tetapi juga alat bukti yang ada di luar  KUHAP, yaitu  alat  bukti  elektronik.  Dengan  berkembangnya teknologi  di bidang  informasi  elektronik,  memberikan  dampak di  bidang  hukum,  dalam hal penanganan alat bukti dalam proses peradilan pidana. Kemudian, kesaksian luka sebagai  alat  bukti.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan dasar dari alat bukti media elektronik. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti  dalam mengungkap Cyber Crime  dalam konten pornografi siber  yang akhir-akhir ini marak terjadi melalui media sosial. Jadi, sangat jelas bahwa secara materiil, alat bukti  elektronik  diakui melalui  UU ITE. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti  terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP. Konten pornografi siber di media sosial merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks,  bahkan  tidak  sedikit  anak-anak  remaja  yang  terjerat  kasus  konten pornografi  siber  ini.  Sistem  pembuktian  hukum  pidana  menganut  pendekatan pembuktian  secara  negatif  menurut  undang-undang  atau negatief  wettelijk overtuiging .
2. Dalam menanggulangi maraknya tindak pidana Cyber pornography di media sosial yang umumnya berupa video  porno, animasi bergerak, dan  gambar erotis  dapat dilakukan teori  dalam tujuan dari hukum pidana dalam membentuk pencegahan yang  khusus  “ speciale preventive ” dan  yang  bersifat  umum  “ general preventive ”.
Upaya  preventif  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana cyber pornography, berupa dilakukannya takedown terhadap konten pornografi agar tidak dapat diakses  atau disebarkan oleh  pengguna media sosial;  penyuluhan dampak negatif konten pornografi kepada akademisi, elemen  pemuda, tokoh  masyarakat dan  tokoh  agama;  mematikan  jaringan  internet  agar  seseorang  yang  ingin menyebarkan konten pornografi menjadi sulit; berkerjasama dengan berbagai pihak atau instansi,  guna mencegah produksi,  peredaran, konten pornografi  di  media sosial. Penanggulangan tindak pidana Cyber pornography di media sosial juga dapat melalui  upaya represif  yang berupa  proses  penyelidikan  dan penyidikan patroli cyber  guna  menemukan  konten  yang  bersifat  pornografi,  mencari  bukti-bukti,
33 Subekti, Soekorini, N.,  Sida rta , D.  D. (2017). The Crime Of Pornography On Internet Media . Lex Journa l: Ka jia n Hukum da n Kea dila n. Vol.1 No.2. Ha l 22.
ISSN: 1978-1520
melacak tersangka penyebar Cyber pornography di media sosial, dan menjatuhkan vonis pidana agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Yuhelizar.  2008. 10  Jam  Menguasai  Internet  Teknologi  dan  Aplikasi .  PT  Elex  Media Komputindo. Jakarta.
Nasrullah, R. 2016. Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber . Prenada Media Group. Jakarta.
Soekanto, S dan Mamudji, S. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Edisi ke-11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mahmud Marzuki, P. 2016. Penelitian Hukum . Edisi ke-11.: PT. Khrisma Putra Utama. Jakarta.
Ahsan Yunus, I. 2021. Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) . Edisi ke-4. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
Lamintang, P.A.F dan Lamintang, T. 2011. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan . Sinar Grafika. Jakarta. Hamzah, A. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. Fuady, M. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata . PT. Citra Aditya. Bandung.

## Jurnal
Sigar,  DL.  2013. Alat  Bukti  Dalam  Pemeriksaan Perkara  Tindak  Pidana  Pornografi  Di Pengadilan . Lex et Societatis . 1 (3):9.
Astini, D  dan Fauzi, M. 2018. Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi . Jurnal Serambi Akademica . 6 (2):54. Lestari, M.  P.  (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX). KRTHA BHAYANGKARA , 13(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17 hlm 116 Djanggih, H. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan . Jurnal Media Hukum. Vol. 1, No.2, September 2013.
M, M. Y. D. ., Hidayat, W. T. ., & Ilyas, S. . (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 9531 – 9538. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894
Sumadiyasa, I. K.,Sugiartha, I. N., Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. Jurnal Intrepasi Hukum. Vol.2 No.2. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377
Eko Nurisman, & Vania Virginia. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi kepada Anak-Anak dibawah Umur. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (9).
I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiartha, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 372–377. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377
Soekorini, N., & Djaya Sidarta, D. (t.t.). (2017). THE CRIME OF PORNOGRAPHY ON INTERNET MEDIA .
Stenly Haurissa, L.M.Metekohy, & Fatima Sialana. (2022). Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengatasi masalah pornografi di Kota Ambon. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (1).

## Tesis atau Disertasi
Mutiara Raiz, M. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video  Call  (Studi  Kasus  Di  Kota  Makassar  Tahun 2018-2020). Skripsi .  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
Alpris  Yudanto, B.  2018. Upaya Penanggulangan Tindak  Pidana Pornografi  dalam Masyarakat oleh  Kepolisian  di  Semarang. Skripsi . Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Online/ World Wide Web:
Mutia Annur, C. 2012.
Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?”, diakses pada laman . URL: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-
mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

## Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi . Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .