## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Muhammad A. Rauf
Fakultas Hukum Universitas Riau Email: muhammadarauf137@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  legal  political  formation  of  indigenous villages  in  the  government  system  in  Indonesia.  Village  administration  system becomes  an  important  issue  in  setting  the  model  villages  in  Indonesia.  State recognition of indigenous villages punctuated with the enactment of Law No. 6 of 2014  concerning  the  village.  This  study  uses  normative  legal  research  in  which data are collected and analyzed by the sentences associated with existing theories. The  results  of  the  study  explained  that  the  significance  of  the  state  recognizes indigenous  villages  namely  to  restore  the  identity  and  culture  of  rural communities,  develop  and  preserve  the  local  wisdom  that  a  system  of  life  of indigenous people of the village and as the controlling influence of globalization that  destroys  the  social  culture  and  Indonesian  culture  and  restore  the  identity nation. Unification and pluralism to be one cause erosion of the power system and the character of the life of indigenous peoples through policies issued by the State. Therefore  it  is  important  to  realize  the  concept  of  law  that  characterizes  the character  and  culture  of  Indonesia  in  accordance  with  the  times  and  the  law  in the society through the instrument of legislation.
Kata Kunci: Politik Hukum, Desa Adat, Sistem Pemerintahan .

## A. Latar Belakang
Sekarang  ini  telah  terjadi  perubahan  paradigma  dalam  kehidupan  politik dan  ketatanegaraan  di  Indonesia  yaitu  dari  sistem  otoritarian  kepada  sistem demokratis,  dan  dari  sistem  sentralistik  kepada  sistem  otonom.  Perubahan paradigma  tersebut  sudah  tentu  berdampak  terhadap  sistem  hukum  yang  dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak  kepada  kepentingan  penguasa  daripada  kepentingan  rakyat,  dan  produk hukum  yang  lebih  mengedepankan  dominasi  kepentingan  Pemerintah  Pusat daripada kepentingan Pemerintah Daerah (Romli Atmasasmita 2003: 1).
Perubahan  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  sistem sentralisasi  menuju  sistem  desentralisasi  menyebabkan  terbukanya  ruang  bagi
daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sesuai  dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu daerah-daerah bisa sajamengambil kebijakan pembenahan sistem  pemerintahan sesuai  dengan kondisi  sosial budaya dan aspirasi masyarakat di daerah.
Secara konstitusional, tindakan itu dibenarkanoleh UUD 1945. Setidaknya, hal  tersebut  dapat  dibaca  pada  Pasal  18B  UUD  1945.  Dalam  Pasal  18B  UUD 1945  dijelaskan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan  tersebutsepanjang  satuan-satuan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak- hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memperhatikan  UUD  1945,  khususnya  dalam  bagian  penjelasan  pasal demi  pasal,  untuk  Bab  VI,  Pasal  18,  maka  termuat  pengakuan  Negara  terhadap keberadaan  otonomi  desa  dengan  hak  asal-usulnya.  Dalam  bagian  penjelasan disebutkan  bahwa  dalam  territorial  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 zelfbestturende lanshappen dan volksgemeenschappen , seperti desa di Jawa dan di Bali,  nagari  di  Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan  sebagainya. Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati kedudukan  daerah-daerah  istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara  yang mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengingati  hak-hak  asal-usul  daerah  tersebut (Kushandayani, dkk 2011: 67).
Pemerintahan Desa terkait erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di  Indonesia  yang  merupakan  sebuah  hal  keniscayaan  yang  tidak  terbantahkan. Van  Vollenhoven  dalam  penelitiannya  pernah  menyatakan  bahwa  masyarakat- masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa  Belanda,  telah  memiliki  dan  hidup  dalam  tata  hukumnya  sendiri.  Tata hukum  masyarakat  asli  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  hukum  adat  (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad 2010: 40).
Upaya  memperkuat  desa  selalu  mengalami  banyak  persoalan,  hambatan dan  dilema.  Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya  adalah
mandulnya  peran-peran  lembaga  desa  dalam  menyambut  perubahan  yang  ada. Beberapa  upaya  reformasi  dan  penataan  ulang  dari  semangat  dan  aturan  lama menuju  ke  semangat  dan  aturan  baru  tidak  sepenuhnya  dapat  berjalan  mulus. Secara internal Pemerintahan Desa belum menemukan jati diri yang sebenarnya di era otonomi desa, di mana desa merupakan wilayah yang otonom dari Pemerintah yang  lebih  atas  sehingga  desa  mampu  mengambil  inisiasi,  kreasi  dan  inovasi sesuai dengan semangat perubahan otonomi yang ada.
Desa  adat  sebagai  masyarakat  yang  mempunyai  tata  susunan  asli  yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat  sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam  susunan  pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (7)  UUD 1945,  tetapi  kewenangan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  mengenai  pengaturan hak  ulayat  merujuk  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sektoral  yang berkaitan.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  didefenisikan  bahwa  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan  masarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keseluruhan hal-hal mendasar yang terkait dengan konstruk pemerintahan desa,  tentu  berimplikasi  terhadap  kehidupan  masyarakat  desa,  tetapi  disadari bahwa  kehidupan  desa  berada  dalam  keterhimpitan  permasalahan  struktur pemerintahan  desa,  kehidupan  perekonomian,  dan  keterbatasan  sumber  daya manusia,  dan  walaupun  kehidupan  desa  memiliki  permasalahan  itu,  ternyata kehidupan  desa  masih  memiliki  salah  satu  keunggulan,  yaitu  tradisi  masyarakat desa  serta  kultur  sosial  dan  politik  menjadi  modal  sosial  ( sosial  capital )  untuk bertahan dalam menghadapi berbagai masalah dan kepentingan dari supra desa.
Keadaan  pemerintahan  desa  sekarang  ini  adalah  sebagai  warisan  dari undang-undang  Lama  yang  pernah  ada  untuk  mengatur  desa,  yaitu  IGO  yang
berlaku  di  Jawa  dan  Madura.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak mengatur  pemerintahan  desa  secara  seragam  dan  kurang  memberikan  dorongan kepada  masyarakatnya  untuk  tumbuh  ke  arah  kemajuan  yang  dinamis  (HAW. Widjaja 2005: 7).
Pelaksanaan  dari  pengaturan  mengenai  desa  tersebut  belum  dapat mewadahi  segala  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  yang  hingga  saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut  kedudukan  masyarakat  hukum  adat,  demokratisasi,  keberagaman, partisipasi  masyarakat,  serta  kemajuan  dan  pemerataan  pembangunan  sehingga menimbulkan  kesenjangan  antarwilayah,  kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah  melalui  perjuangan  panjang  akhirnya  lahirlah  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu  terdapat  homogenitas,  tetapi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan  masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.Undang- Undang  ini  menggabungkan  fungsi selft  governing  community dengan local  self government, sehingga  diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa  adat.  Oleh  sebab  itu,  menarik  dilakukan  penelitian  terutama  mengenai dengan  desa  adat  yang  tujuannya  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  urgensi negara  membentuk  desa  adat  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  serta konsep untuk mewujudkan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang lingkup  dan  identifikasi  masalah  melalui  pendekatan  yuridis  normatif.  Dalam penelitian  normatif  ini  penulis  melakukan  penelitian  asas-asas  hukum  yang
bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara  mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan. Di dalam penelitian ini penulis mengamati terkait Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia selanjutnya  didukung  oleh  literatur-literatur  yang  dibuat  oleh  para  ahli  hukum yang terkait dengan masyarakat adat dan Desa Adat.
Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  (HAW.Widjaja  2005: 32), peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interprestasi data dengan menghubungkan  keterkaitan  data  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan  dianalisa berdasarkan  teori  hukum  maupun  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  pendapat para  ahli,  untuk  kemudian  menarik  kesimpulan  secara  deduktif  yakni  suatu  cara penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  kepada  hal-hal  yang bersifat khusus (Sudjarwo, MS. 2001: 19).

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Urgensi pengakuan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Pengakuan  negara  terhadap  sistem  pemerintahan  desa  adat  yang  dalam perkembangannya  sangat  dipengaruhi  oleh  produk  hukum  nasional  dalam mengatur  kehidupan  masyarakat  desa  adat.  Urgensi  negara  mengakui  desa  adat dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  yang  merupakan  cita-cita  para  pendiri bangsa adalah untuk memberikan kejelasan dari kedudukan dan tujuan terbentuk- nya  desa  yang  lebih  mandiri  dengan  modal  sosial  yang  kuat.  Adapun  urgensi negara tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:
a. Mengembalikan identitas dan budaya masyarakat pedesaan
Perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  meliputi  berbagai macam  aspek  yaitu  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  teknologi,  maupun  ilmu pengetahuan.  Aspek-aspek  sosial  yang  penting  dalam  membentuk  pola  perilaku kehidupan masyarakat adalah membentuk nilai peradaban yang rasional, adaptasi budaya dan persiapan masa depan masyarakat.
Usaha  untuk  meningkatkan  pembangunan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  merupakan  keharusan  yang  tidak  terelakkan  sebagai  sebuah  negara
yang  sedang  berkembang  seperti  Indonesia.  Kemajuan  teknologi  dan  informasi sangat  mempengaruhi  kehidupan  sosial,  politik  dan  budaya  masyarakat  yang dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  perubahan  di  masyarakat.  Pola  sosial kehidupan  masyarakat  yang  dinamis  tersebut  akan  banyak  menghambat pembangunan  terutama  pada  tingkat  terendah  (semisal  desa)  apabila  tidak dibarengi  dengan  konsep  kebijakan  yang  pro  terhadap  kepentingan  masyarakat lokal.  Oleh  karena  itu  dengan  otoritas  yang  dimiliki  negara  dalam  mengatur kehidupan  masyarakatnya  maka  segala  kebijakan  terkait  dengan  masyarakat pedesaan  harus  diarahkan  pada  kondisi  tempat  masyarakat  itu  hidup  dengan prinsip-prinsip yang melekat sebagai sebuah identitas lokal.
Identitas  lokal  tersebut  merupakan  ciri  khas  dari  bangsa  Indonesia  yang telah  turun  temurun  diyakini  oleh  masyarakat  desa  sebagai  sebuah  sistem kehidupan  sehingga  mesti  dipertahankan  untuk  mengembalikan  budaya masyarakat  yang  begitu  sakral  agar  tidak  pudar,  dan  jika  suatu  bangsa  tidak mempunyai  ciri  khas  atau  ciri  khasnya  telah  pudar  kerena  suatu  hal,  bangsa tersebut  akan  mengalami  perubahan  sikap  dan  tatanan  kehidupan  yang  terjadi pada  masyarakatnya.  Masyarakat  akan  cenderung  meniru  perilaku  atau  ciri  khas bangsa lain yang diidolakannya, padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan  sesuai  bila  digunakan  pada  bangsa  tersebut.  Ketidakcocokan  tersebut mungkin dikarenakan faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.
b. Mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal
Desa  adat  menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  sebagai  sarana menumbuhkembangkan  dan  melestarikan  kearifan  lokal,  adat  istiadat  dan  nilai- nilai  budaya  masyarakat  Indonesia.  Menurut  Santoso  saat  ini  eksistensi  kearifan lokal  dirasakan  semakin  memudar  pada  berbagai  kelompok  masyarakat. Memudarnya  eksistensi  kearifan  lokal  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife  dan  Tesoriero  bahwa  untuk  menghadapi  globalisasi  budaya,  sangat  sulit  bagi masyarakat  untuk  melestarikan  budaya  lokal  mereka  sendiri  yang  menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Sztompka berkaitan dengan pandangan
modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul  pola  Barat  sebagai  cara  atau  syarat  emansipasi  masyarakat  atau sekurangnya  sebagai  simbol  kemajuan  peradaban  (Fajar  Bagus  Ekanda  Saputro 2012: 2).
Masih  eksisnya  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  desa-desa  di  Indonesia dalam mengelola kehidupan masyarakat desa yang pluralisme tentu tidak terlepas dari  adanya  upaya-upaya  pelestarian.  Tanpa  adanya  upaya  pelestarian,  besar kemungkinan  kearifan  lokal  tersebut  sebagai  sebuah  tradisi  akan  musnah  dan kehilangan daya mengikatnya bagi masyarakat desa setempat. Sebagaimana yang dinyatakan  oleh  Sztompka  bahwa  dalam  pengertian  yang  lebih  sempit  tradisi hanya  berarti  bagian-bagian  warisan  sosial  khusus  yang  memenuhi  syarat  saja yakni  yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.
c. Sebagai sistem pengendali dari pengaruh globalisasi
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara signifikan telah memberi  perubahan  terhadap  dinamika  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Undang- undang  ini  secara  tegas  memberikan  kejelasan  status  desa  dalam  sistem pemerintahan  Republik  Indonesia.  Kejelasan  status  memiliki  arti  penting mengingat  ini  akan  memberikan  kemandirian  lebih  bagi  desa  untuk  mengem- bangkan  potensi  lokal,  memberikan  akses  pelayanan  publik  yang  lebih  mudah kepada  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan  kesejahteraan  yang merata bagi masyarakatnya.
Kesejahteraan  dan  keadilan  masyarakat  tersebut  harus  diperhitungkan karena  fenomena  globalisasi  yang  tengah  melanda  Indonesia.  Menurut  Budi Winarno  (dalam  http://journal.unair.ac.id/)  menegaskan  bahwa  globalisasi  dapat dipahami  sebagai  perubahan-perubahan  dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial  yang berkombinasi  dengan  pembentukan  kesalinghubungan  regional  dan  global  yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali  komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern.
Globalisasi  telah  membuka  lebar  jalinan  interaksi  dan  transaksi  antar individu, kelompok dan antar negara  yang membawa implikasi politik,  ekonomi, sosial dan budaya beserta Iptek (PEST) pada tingkat dan intensitas yang berbeda (http://sbm.binus.ac.id/files/2013/04/Globalisasi-dan-Indonesia.pdf). Indonesia jelas  tidak  dapat  terlepas  dari  pengaruh  globalisasi  yang  massif,  terlihat  dari kecenderungan  masyarakat  yang  lebih  memilih  untuk  menggunakan  produk  dan kebudayaan asing.
Norma  dalam  konteks  hukum  menegaskan  globalisasi  memberikan pengaruh  yang  besar,  dimana  perkembangan  Sistem  Hukum  Indonesia  yang cenderung  lebih  memilih civil  law dan common  law  system dan  politik  hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum (Lastuti Abubakar 2013).  Keadaan  ini  praktis  menyebabkan  memudarnya  peranan  pranata  hukum adat  di  Indonesia.  Padahal  disadari  atau  tidak,  hukum  adat  merupakan  pranata hukum  yang  justru  mampu  menangkal  pengaruh  globalisasi  yang  bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia.
Globalisasi yang sebagian besar merupakan hasil pemikiran bangsa Barat, tentu tidak dapat sepenuhnya diadaptasi oleh bangsa Timur (termasuk Indonesia) yang juga memiliki budaya serta norma yang secara moril menjadi suatu hal yang harus  dijalankan  oleh  masyarakatnya.  Hingga  saat  ini,  pluralisme  hukum  adat  di Indonesia  yang  tumbuh  kembang  secara  dinamis  mengikuti  perkembangan masyarakatnya  dengan  tetap  bertumpu  pada  karakteristik  masyarakat  adat  dan pola pikir participerend coschmish (Lastuti Abubakar 2013) .
Pola pikir yang mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih relevan untuk  diterapkan  dalam  perkembangan  saat  ini,  karena  nyatanya  pola  pikir  ini sangatlah  selaras  dengan  semangat sustainable  development atau  pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memberikan hukum  adat  ruang untuk  tetap ada,  berarti juga  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat,  karena  dengan  begitu, dapat  memastikan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  yang  diamanatkan  konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak lagi termaginalkan.
Selain memberikan proteksi, diperlukan juga ruang bagi hukum adat untuk berperan  sebagai  filter  terhadap  pengaruh  globalisasi  yang  tidak  kompatibel
dengan  tradisi  dan  budaya  Bangsa  Timur.  Salah  satu  bukti  bahwa  peranan masyarakat ada dalam hal ini adalah bagaimana desa adat di Bali terus bertambah dan  tetap  dengan  konsisten  menjalankan  kegiatan  adat,  di  tengah  pesatnya pembangunan objek wisata kelas global di seluruh pulau Bali.
d. Mengembalikan identitas bangsa
Menurut  Widianto  (2009:  82),  berbagai  problem  mengusik  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  kita  hadapi  pada  saat  ini.  Salah  satunya  yaitu adanya  isu  bahwa  semakin  banyak  kebudayaan  bangsa  asing  yang  masuk  di Indonesia.  Dewasa  ini  bangsa  Indonesia  dihadapkan  kepada  tiga  masalah  yang saling berkaitan, yaitu (http//:www.unair.ac.id/artikel):
1) Suatu  kenyataan  bahwa  bangsa  Indonesia  terdiri  dari  suku-suku  bangsa, dengan  latar  belakang  sosio-budaya  yang  beraneka  ragam.  Kemajemukan tersebut  tercermin  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu diperlukan  sikap  yang  mampu  mengatasi  ikatan-ikatan  primordial,  yaitu kesukuan dan kedaerahan.
2) Pembangunan  telah  membawa  perubahan  dalam  masyarakat.  perubahan  itu nampak  terjadinya  pergeseran  sistem  nilai  budaya.  Pembangunan  telah menimbulkan  mobilitas  sosial,  yang  diikuti  oleh  hubungan  antar  aksi  yang bergeser  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat.  Sementara  itu  terjadi  pula penyesuaian  dalam  hubungan  antar  anggota  masyarakat.  Dapat  dipahami apabila pergeseran nilai-nilai  itu membawa akibat jauh  dalam kehidupan kita sebagai bangsa.
3) Kemajuan  dalam  bidang  teknologi  komunikasi  massa  dan  transportasi,  yang membawa  pengaruh  terhadap  intensitas  kontak  budaya  antar  suku  maupun dengan  kebudayaan  dari  luar.  Khusus  dengan  terjadinya  kontak  budaya dengan  kebudayaan  asing  itu  bukan  hanya  intensitasnya  menjadi  lebih  besar, tetapi  juga  penyebarannya  berlangsung  dengan  cepat  dan  luas  jangkauannya. Terjadilah  perubahan  orientasi  budaya  yang  kadang-kadang  menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat,  yang sedang menumbuhkan identitas- nya sendiri sebagai bangsa.
Identitas asli bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui praktek kehidupan sosial,  hukum  dan  budaya  yang  paling  utama  dijadikan  rujukan  dalam  sistem kehidupan masyarakatnya sehingga jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya tercermin pada perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila.  Perilaku  yang  sesuai  dengan  nilai  dalam pancasila dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sesungguhnya.
2. Konsep mewujudkan desa adat dalam sistem pemerintahan di Indonesia .
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  meniscayakan  adanya  unifikasi  hukum. Hal  ini  menjadi  masalah  karena  pada  kenyataannya  secara  sosiologis  Indonesia mempunyai  banyak  suku-suku  yang  berbeda  di  mana  sampai  saat  ini  masih memberlakukan hukum adat. Beberapa tahun terakhir pengembangan keberadaan hukum  adat  justru  didukung  oleh  regulasi  nasional  maupun  internasional. Pendekatan  melalui  unifikasi  hukum  ansich  disinyalir  akan  membawa  dampak sosio  politis,  karena  secara  kasar  merusak  tatanan  yang  sudah  ada  sebelum terbentuknya negara.
Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal ( old societies ) ke lingkar-lingkar besar yang  bersifat  translokal  pada  tataran  kehidupan  berbangsa  yang  diorganisasi sebagai  suatu  komunitas  politik  yang  disebut  negara  bangsa  yang  modern  ( new nation  state ),  kebutuhan  akan  suatu  sistem  hukum  yang  satu  dan  pasti  amatlah niscaya.  Maka  gerakan  ke  arah  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum  terlihat  marak  di sini,  seolah  menjadi  bagian  inheren  dari  proses  nasionalisasi  dan  negaranisasi serta  modernisasi  yang  amat  mengesankan  telah  terjadinya  pengingkaran eksistensi  apapun  yang  berbau  lokal  dan  tradisional  (M.  Misbahul  Mujib  2014: 20).
Gerakan perubahan hukum  di  Indonesia dengan  menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya  hak-hak  masyarakat  adat,  termasuk  hukumnya  dalam  konstitusi. Peraturan  yang  mengabsahkan  berlakunya  hukum  adat,  di  antaranya:  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pemberdayaan  dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat  Istiadat,  Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat,
dan  Lembaga  Adat  di  Daerah.  Undang-undang  Dasar  1945  Amandemen,  hukum adat  diakui  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Kemerdekaan Indonesia senafas dengan perkembangan paradigma hukum modern.  Menurut  Satjipto,  hukum  modern  sarat  dengan  bentuk-bentuk  formal, dan  prosedur-prosedur  dan  dengan  penyelenggaraan  hukum.  sehingga  pengaruh- nya sangat signifikan (Satjipto Rahardjo 2007: 13). Efeknya hukum yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat jauh sebelum kedatangan hukum modern terbuang dari  rumah  sendirinya.  Lebih  lanjut  Satjipto  menguraikan,  hukum  berubah menjadi  instuisi  artificial  dan  makin  menjauh  dari  rakyat  atau  masyarakat (Satjipto  Rahardjo  2007:  13).  Bahkan  secara  ekstrim  beliau  mengatakan  hukum tampil  memegang  hegemoni  dengan  hampir  membabat  habis  komunitas- komunitas  tatanan  yang  telah  ada  jauh  sebelum  kehadiran  hukum  modern (Satjipto Rahardjo 2007: 17).
Konsep  hukum  modern  mencirikan  pada  unifikasi.  Konsekuensinya standar perilaku masyarakat diatur secara nasional. Akibatnya karakteristik hukum yang  berkeIndonesia-an  lenyap  diterjang  gelombang  unifikasi  (Soetandyo Widjosoebroto 2002: 255-256). Begitu pula halnya konsep kehidupan masyarakat adat  dengan  pola  kehidupan  yang  komunal  dan  integral  yang  dijiwai  oleh masyarakat  Indonesia  demikian  mengalami  guncangan  yang  luar  biasa  padahal karakteristik masyarakat adat dengan nilai-nilai dan budaya lokal tersebut sebagai bentuk  pluralisme  hukum  yang  dianggap  sebagai  pilihan  yang  tepat  untuk membangun masa depan Indonesia.
Berdasarkan  perkembangan  yang  ada,  konsep  desa  adat  sulit  untuk dioperasionalkan  karena  dipengaruhi  berbagai  pergulatan  yang  berhubungan dengan  konsep  unifikasi  hukum,  pluralisme  dan  internasionalisasi  dalam  sistem hukum  di  Indonesia.  Dampak  dari  unifikasi  tersebut  membawa  perubahan terhadap cara berhukum kita sehingga hakekat keberadaan hukum sering dicerabut
atau  dilupakan  dari  manusianya,  padahal  setiap  masyarakat  memiliki  karakter, nilai-nilai yang berbeda, yang semestinya hukum harus mengikuti lingkungan dan masyarakatnya.  Membicarakan  hukum Indonesia  berarti  membicarakan masyarakat  Indonesia,  tidak  mungkin  membicarakan  masyarakat  Barat,  Timur Tengah atau negara lainnya (Firdaus 2011: 111).
Hasil  dari  semua  itu  saat  ini  ada  tiga  produk  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia  yaitu  hukum  negara,  hukum  Agama,  dan  hukum  adat, karena ketiganya sudah diakui secara kontitusional. Artinya masyarakat Indonesia diberi  kebebasan  untuk  menggunakan  di  antara  tiga  produk  hukum  itu.  Sistem hukum  yang  mana  yang  dianut  oleh  masing-masing  negara  di  dunia  ini  dapat dilihat  atau  temukan  pada  masing-masing  dasar  falsafah  atau  pandangan  hidup bangsa  yang  bersangkutan  dan  bagaimana  aturan-aturan  hidup  mereka    dalam menyelesaikan  suatu  masalah  hukum.  Setiap  negara  berbeda-beda  dasar  falsafah hidupnya  ataupun  pandangan  dan  sikap  hidupnya  serta  kultur  atau  budaya bangsanya,  oleh  sebab  itu  hukumnya  pun  berbeda,  sebab  hukum  itu  adalah sebagian besar tumbuh dari kebudayaan suatu bangsa  (Soetandyo Widjosoebroto 2002: 255-256).

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  Penulis  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  desa  merupakan  salah  satu  entitas  politik  yang  memiliki  peran  strategis dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan  bagi  bangsa  Indonesia.  Urgensi    Negara mengakui  desa  adat  yaitu,  (a)  mengembalikan  identitas  dan  budaya  masyarakat pedesaan,  (b)  mengembangkan  dan  melestarikan  kearifan-kearifan  lokal  yang merupakan  sistem  kehidupan  masyarakat  asli  desa,  (c)  sebagai  pengendali pengaruh  globalisasi  yang  dapat  menghancurkan  kebudayaan  sosial  dan  budaya masyarakat Indonesia, dan (d) mengembalikan identitas bangsa.
Konsep  unifikasi  menjadi  salah  satu  penyebab  tergerusnya  sistem kekuatan  dan  karakter  kehidupan  masyarakat  adat  melalui  kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Negara.  Oleh  karenanya  penting  mewujudkan  konsep
hukum  yang  mencirikan  watak  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam perkembangannya  konsep  desa  adat  sulit  untuk  dioperasionalkan  karena dipengaruhi  berbagai  pergulatan  yang  berhubungan  dengan  konsep  unifikasi hukum, pluralisme dan internasionalisasi dalam sistem hukum di Indonesia.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  diharapkan  benar- benar memperhatikan kondisi desa yang memiliki karakteristik pemerintahan adat dan  dapat  merealisasikan  konsep  desa  adat  di  daerahnya  sesuai  dengan  perintah Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  sekaligus  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  yang  intensif  terhadap  pelaksanaan  tugas  yang dijalankan oleh masing-masing desa.
Kepada  Lembaga-Lembaga  adat,  para  akademisi  yang  ada  di  daerah  agar lebih  berperan  aktif  untuk  memberikan  masukan  dan  saran  kepada  pemerintah daerah  dalam  menata  sistem  pemerintahan  desa  terutama  model  desa  adat  yang relevan dengan perkembangan zaman

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Aliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Ateng  Syafrudin  dan  Suprin  Na’a.  2010. Republik  Desa,  Pergulatan  Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain  Otonomi Desa . Bandung: Alumni.
Bagir  Manan.  2001. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Cetakan  I. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
Dharmayuda.  2001. Desa  Adat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Bali . Denpasar: Upada Sastra.
Hanif  Nurcholis.  2005. Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Hendra  Nurtjahjo  dan  Fokky  Fuad.  2010. Legal  Standing  Kesatuan  Mayarakat Hukum  Adat,  dalam  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika.
Jimly  Asshidiqie.  2008. Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Kaho  Josef  Riwu.  2012. Analisis  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah . Yogyakarta: JPP Press.
Mashuri  Maschab.  2013. Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia. Cetakan  I. PolGov. Fisipol UGM. Yogyakarta.
Moh.  Mahmud  MD.  2009. Politik  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  PT. RajaGrafindoPersada.
Muhammad  Yasin  (dkk).  2014. Anotasi  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). Ni’matul  Huda.  2015. Hukum  Pemerintahan  Desa  dalam  Konstitusi  Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi . Yogyakarta: Setara Press. Otje  Salman  Soemadiningrat,  R.  2002. Rekonseptualisasi  Hukum  Adat Kontemporer. Bandung: Alumni.
Ratno  Lukito.  1998. Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia . Jakarta: INIS.
Soerya Respationo, H.M. 2012. Buku Ajar Politik Hukum . Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Soetardjo Kartohadiekoesoemo. 1984. Desa . Jakata: Balai Pustaka.
Suhartono (dkk). 2001. Politik Lokal . Yogyakarta: Penerbit Lapera.
Sutoro Eko. 2005. “Masa Lalu. Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa” dalam Soetandyo  Wignosubroto  (dkk). Pasang  Surut  Otonomi  Perjalanan  100 Tahun  Daerah .  Sketsa.  Jakarta:  Institute  for  local  development  dan Yayasan Tifa.
Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Widjaja, H.A.W. 2002. Pemerintahan Desa/Marga: Berdasarkan Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Suatu  Telaah Administrasi Negara) . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
----------. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
Yando  Zakaria,  R.  2000. Abih  Tandeh.  Masyarakat  Desa  di  Bawah  Rejim  Orde Baru . Jakarta: ELSAM.

## Laporan Penelitian, Jurnal dan Artikel:
Bhenyamin  Hossein.  2006.  “Arah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum  di  Bidang Penyelenggaraan  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (Hubungan Kewenangan  Antara  Pusat  dan  Daerah)”. Makalah . Disampaikan pada Seminar  Arah  Pembangunan  Hukum  Menurut  UUD  1945  Hasil Amandemen. Jakarta. 29-31 Mei.
Hanif  Nurkholis . 2014. “Tantangan  dan  Prospek  Implementasi  UU  No.  6/2014 tentang Desa” . Makalah . D isampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri Padang . 13 November.
Kushandajani.  1991.  “Elit  Desa  ditinjau  dari  Sumberdaya  Kekuasaan”. Tesis . Jakarta: Megister Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Kushandayani  (dkk). 2011.  “Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Bhineka Tunggal Ika . Volume 2. No. 2.
Romli Atmasasmita. 2003. “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”. Makalah .  Disampaikan  dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional  VIII  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum
Nasional.  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.  Denpasar. 14-18 Juli.
Zen  Zanibar,  M.Z.  2003.  “Otonomi  Desa  dengan  Acuan  Khusus  pada  Desa  di Provinsi  Sumatera  Selatan. Disertasi .  Jakarta:  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Zudan  Arif  Fakrulloh.  2014.  “Kedudukan  dan  Penetapan  Desa  dan  Desa  Adat Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Jurnal Hukum  ‘Inkracht’ .  Volume  I.  Nomor  1.  Nopember.  Jakarta:  Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  201,  tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## BIODATA PENULIS
Nama :  Muhammad A. Rauf Pekerjaan :  Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Riau Jabatan :  - Nomor HP :  - E-mail :  muhammadarauf137@gmail.com
Alamat Kantor  :  Kampus  Bina  Widya  Km  12.5,  Simpang  Baru  Pekanbaru-
28293