INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5580-5589 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Wacana Politik Penundaan Pemilu Berdasarkan UUD NRI 1945 Dan Perspektif Demokrasi Konstitusional
Hana Hanifah 1 ✉
Universitas Pelita Harapan Email: hanahanifahnasori@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai wacana politik penundaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan perspektif demokrasi konstitusional. Wacana penundaan pemilu tersebut untuk pemilu yang akan datang yaitu pemilahan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  serta  menggunakan  teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif- analitik dan preskriptif. Hasil dari pembahasan ini menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini tidak  sesuai  dan  bertentangan  dengan  demokrasi  konstitusional,  dimana  peraturan  yang  ada  di Indonesia  tidak  mengatur  mengenai  penundaan  pemilu,  hanya  mengatur  mengenai  kecurangan pemilu. Selain itu jika penundaan pemilu tersebut dilaksanakan, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan amandemen pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
Kata Kunci: Penundaan pemilu; demokrasi konstitusional; wacana politik

## Abstract
This article discusses the political discourse on the postponement of general elections in Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and counter-constitutional democracy. “The discourse on postponing the election is for the upcoming election, namely the separation of members  of  the  legislature,  president  and  vice  president.  This  study  uses  a  normative  research method through a statutory approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials  and  used  data  collection  techniques  in  the  form  of  literature  studies  and  data  analysis techniques used were descriptive-analytic and prescriptive. The results of this discussion state that the discourse on late elections is not appropriate and contrary to constitutional democracy, where the existing laws and regulations in Indonesia do not regulate election delays, only regulate election fraud. In addition, if the postponement of the election is carried out, then what must be done is to amend Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.”
Keywords: Election postponement; democracy constitutional; political discourse

## PENDAHULUAN
Pembicaraan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden atau menjabat tiga periode kembali  mencuat  setelah  beberapa  pertemuan  politik  dalam  aliansi  otoritas  publik, khususnya  partai  politik  seperti  Golkar,  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  dan  Partai  Amanat Nasional, menyampaikan pandangannya kepada media untuk menunda Pilpres 2024 selama mungkin dari 1 hingga 2 tahun. Pembicaraan penundaan partai politik sangat pelik karena tidak ada alasan kuat untuk memperpanjang dan menunda pemilu. Perdebatan dan petisi yang  diajukan  oleh  partai  politik  lebih  kepada  kepentingan  politik  dan  keuntungan sementara yang digerogoti oleh keputusan kelas satu (Supriyanto, 2022). Pembicaraan juga memiliki  kemungkinan  dampak  lain,  terutama  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan pemilihan berbagai lembaga melalui pemilihan seperti legislatif, dewan anggota daerah, dan bahkan kepala daerah (Jasi et al., 2023).
Meskipun  demikian,  dianggap  bahwa  saran  yang  diusulkan  ini  merupakan pelanggaran  konstitusional  yang  masuk  akal.  Karena  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945  telah menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan hanya sekali dapat diperkirakan, dan Pasal 7 UUD 1945 menentukan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tetap, tepatnya lima tahun,  dan harus diangkat  kembali. untuk satu  periode (Pakpahan, 2019). Demikian pula,  Konstitusi  kita  mengatur  penangguhan  perlombaan  politik  atau  perluasan  masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Penangguhan ras politik juga dapat memiliki pilihan untuk  menodai  esensi  negara  karena  mengabaikan  kewajiban  negara  yang  terkandung dalam konstitusi. Terlebih lagi, menunda perlombaan politik sama saja dengan menunda reklamasi Pemerintahan yang harus terus mendesak untuk menjauh dari kekuasaan yang
terlalu lama, yang dapat membuka praktek-praktek kemerosotan. Revisi UUD dengan satu- satunya  inspirasi  yang  mendorong  penangguhan  Pemilihan  Umum  dan  perluasan  masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui jalur formal maupun santai, merupakan bentuk jual keunggulan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi (Wijaya & Erwinta,  2020).  Sedangkan  sisi  positif  dari  konstitusionalisme  berharap  untuk  membatasi kekuasaan, memastikan peluang yang signifikan, dan mengontrol perkembangan sejati dari asosiasi negara. Dengan demikian, tidak sepatutnya pengujian ulang terhadap UUD untuk menunda  pelaksanaan  Pemilihan  Umum.  Perkembangan  ras  politik  tampaknya menggarisbawahi bahwa pembenaran di belakang negara adalah untuk kekuasaan, bukan keuntungan individu yang paling signifikan (Reuter, 2015).
Situasi rentan tidak bisa serta merta disalahkan untuk menunda perlombaan politik dan memperpanjang masa jabatan Presiden  dan Wakil Presiden. Harus dipahami bahwa setiap  kali  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  proyek mereka,  masing-masing  memiliki  prosedur  untuk  membuat  kesulitan  tersebut  dalam kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, dalam menghadapi sulitnya menjalankan kekuasaan publik di masa krisis kesejahteraan sekarang ini, Presiden beserta kedudukan dan kelompok ideologisnya sebagai salah satu komponen kelompok di DPR hendaknya mencermati jawaban yang dapat dilaksanakan sebagai berikut. dua tahun sebelum periode  tersebut  ditutup, tidak lagi terpaku pada kajian  penambahan kerangka waktu kewenangan publik (Hidayat & Parvez, 2022).
Konsep  kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  tidak  lepas  dari  pengertian  negara  hukum Indonesia. Demokrasi, juga dikenal sebagai “hukum kedaulatan rakyat”, atau “ democrazy rechtsstaat ”, adalah negara demokratis berdasarkan hukum dan “demokrasi konstitusional”. Dengan demikian, standar sistem aturan mayoritas menyatakan bahwa penyelenggaraan suatu  negara  adalah  penyelenggaraan  dari  individu,  oleh  individu,  dan  untuk  individu. Partisipasi yang setara dari semua warga negara dalam menentukan kebijakan pemerintah merupakan prinsip dasar demokrasi (Syafii et al., 2023).
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah contoh bagaimana prinsip demokrasi dipraktikkan (Marita,  Chairuna,  &  Effendi,  2022).  Suatu  proses  perwujudan  kedaulatan  rakyat  untuk mengisi  jabatan-jabatan  dalam  suatu  pemerintahan  melalui  pemilihan  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dikenal  dengan  istilah  pemilihan  umum.  Salah  satu  ciri pemerintahan  yang  demokratis  adalah  adanya  partisipasi  langsung  dan  tidak  langsung warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik pada saat pemilihan umum. Perwujudan demokrasi ini terutama merupakan upaya pemberdayaan peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin konstitusi.
Pesta  demokrasi,“ditandai  dengan  berkembangnya  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia  sebagai  hasil  Perubahan  UUD  1945,  yang  menetapkan  dasar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  serta  menyatakan  bahwa  kedaulatan  adalah  milik  rakyat (Situmorang, 2021). Asas ini kemudian diimplementasikan melalui pengembangan sistem politik  dalam  negeri  dan  sistem  pemerintahan  yang  meliputi  sistem  penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta sistem penyelenggaraan pemilihan umum untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih representatif.”
Kekosongan kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan berimplikasi pada negara. Roda pemerintahan praktis mengalami stagnasi karena tidak adanya Presiden dan Wakil Presiden  yang berkedudukan sebagai kepala eksekutif. Magnus effectus yang terparah adalah negara menjadi tergadai dan sewaktu-waktu dapat ditempati oleh pihak lain (Diniyanto, 2022). Tentu saja, kemungkinan itu logis, mengingat salah satu prasyarat suatu negara dapat dikatakan ada berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 adalah dipimpin sepenuhnya oleh pemerintahan yang berkuasa secara efektif. Signifikansi dampak dari  kekosongan  kekuasaan  menjadi  hal  yang  mendesak  untuk  diantisipasi.  Salah  satu alternatif  jalan  keluar  yang  hangat  diperbincangkan  adalah  melonggarkan  pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Alternatif  tersebut  bukanlah  pilihan  terbaik,  karena  bertentangan dengan konstitusionalisme sebagai jantung dari konstitusi itu sendiri.
Berdasarkan  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  polemik  penundaan pemilihan  umum  dan  implikasinya  terhadap  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden menjadi mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini “menggunakan penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum  dengan  menempatkan  hukum  sebagai  pembentukan  sistem  normatif  dalam peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  mengacu  pada  pembuatan  grafik  naratif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan legislasi dilakukan dengan mengkaji regulasi terkait pemilihan umum. Bahan hukum yang  digunakan  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  studi  literatur  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah deskriptif- analitik dan preskriptif.”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penundaan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Keberadaan dan pelaksanaan putusan telah  diatur  dalam  konstitusi, Pasal 22E ayat (Jimly  Asshiddiqie,  2021)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menentukan bahwa perlombaan diselesaikan dengan lugas, terbuka, tanpa pamrih, diam-diam, sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh seperti mesin jam. Struktur negara diatur oleh konstitusi, yang juga mengawasi pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.
Penekanan yang terkandung dalam konstitusi merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi  dan  dilaksanakan.  Pembicaraan  tentang  penundaan  pelaksanaan  lomba  Politik Keseluruhan  akan  memicu  perselisihan  dengan  konstitusi.  Hak  konstitusional  kedaulatan untuk memilih pemegang amanat yang akan melaksanakan kedaulatan itu tertahan selama lima  tahun  jika  pemilihan  umum  ditunda.  Sehingga  jika  terpaksa  harus  menunda pelaksanaan pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR karena  pemegang  kedaulatan  adalah  rakyat  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi. Perubahan  konstitusi  ini  akan  menimbulkan  penyalahgunaan  kekuasaan  alias  abuse  of power dari pembentuk undang-undang.
Mengingat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atau  MPR  beranggotakan  711  orang, termasuk 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, maka perdebatan tentang penundaan pemilu sebenarnya menjadi isu yang signifikan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan  ruang  formal  dan  politik  bagi  amandemen  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Menyinggung  pengaturan  Pasal  37,  usulan  untuk  memperbaiki  pengaturan yang dilindungi dapat diingat untuk pertemuan Permusyawaratan Perorangan setiap kali dipresentasikan  oleh  tidak  kurang  dari  33%  dari  jumlah  keseluruhan  anggota Permusyawaratan Perorangan. Setelah itu,  rapat Dewan Nasional untuk mengubah UUD akan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota MPR. Selain itu, MPR dan  sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  anggotanya  perlu  menyepakati  setiap perubahan UUD (Siboy & Al-Fatih, 2022).
Sedangkan  jika  pemerintah  ingin  menunda  pemilu,  “maka  harus  dilakukan amandemen, khususnya Pasal 22E ayat (1). Namun, selain mengubah ketentuan Pasal 22E ayat (1) (Jimly Asshiddiqie, 2021), penundaan Pemilu 2024 akan berdampak pada pasal lain dalam konstitusi negara Indonesia. Penundaan Pemilu 2024 akan menyebabkan Presiden dan  Wakil  Presiden  menjabat  lebih  lama  dari  yang  seharusnya  diamanatkan  konstitusi. Artinya, untuk menunda Pemilu 2024, pemerintah harus memilih opsi  antara menaikkan
masa jabatan presiden atau mengajukan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini kemudian berdampak  pada  perlunya  perubahan  Pasal  7  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 terkait masa jabatan presiden 5 tahun (Heryani et al., 2022) .”
Mengacu pada konstitusi, Presiden  dan Wakil Presiden  akan kehilangan wewenang dan  legitimasinya  ketika  masa jabatannya  berakhir.  “Akibatnya,  lembaga  negara  yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski ada ruang amandemen  untuk menunda  pemilu, namun  penundaan  pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia.”
Menunda  Pemilihan  Umum  berarti  menangguhkan  hak  konstitusional  pemegang kedaulatan untuk memilih pembawa amanat yang akan menjalankan kedaulatan itu selama lima  tahun.  Jadi,  jika  terpaksa  menunda  pelaksanaan  pemilu  harus  mengubah  konstitusi terlebih dahulu. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh hanya mengandalkan  kekuasaan  formal  MPR  karena  pemegang  kedaulatan  adalah  rakyat sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi.  Perubahan  konstitusi  ini  akan  menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power dari pembentuk undang-undang (Jasi et al., 2023).
Wacana penundaan Pemilu 2024 memang menuai persoalan. Batasan regulasi MPR yang  diatur  “dalam  konstitus i  yang  tertuang  dalam  Pasal  22E  secara  tegas  membatasi pelaksanaannya setiap lima tahun sekali. Jika penundaan Pemilu tetap dilakukan, implikasi yang  akan  muncul  juga  akan  sangat  beragam.  Penundaan  pemilu  membutuhkan amandemen konstitusi yang dalam praktiknya sangat sarat dengan kepentingan politik. Hal ini  akan  menimbulkan  gejolak  politik  baru  yang  berimplikasi  pada  ketidakpastian  arah kebijakan nasional pada masa transisi. Selain itu, penundaan pemilu juga akan mengkhianati kontrak konstitusional antara warga negara dan pejabat pemerintah yang dipilihnya melalui kontestasi demokrasi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan oleh semua pihak (Siboy & Al-Fatih, 2022) ”
Sejak awal Negara Republik Indonesia telah memiliki  pedoman tentang ras.  Hal ini menunjukkan pentingnya pemilu bagi kehidupan bernegara Indonesia. Namun, tampaknya kondisi  ideal  tersebut  tidak  selalu  berjalan  tanpa  adanya  anomali  atau  fenomena  yang menggerogoti nilai-nilai idealis pemilu; dari pemilu pertama hingga yang terakhir, norma pemilu  selalu dilanggar.  Oleh  karena  itu, semua  politisi harus berpikir rasional dan tidak menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dengan  menghalangi  atau bahkan merugikan demokrasi (Diniyanto, 2022).
Kasus penundaan penyelenggaraan pemilu merupakan contoh adanya elit politik yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan konstitusionalitas dan mengorbankan rasa
demokrasi yang berkeadilan, tanpa mempertimbangkan korban yang akan menjadi rakyat. Masyarakat akan merasakan dampaknya secara  langsung maupun tidak  langsung, mulai dari ketidakpastian situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat sudah muak dengan perselisihan elit politik.
Aparat penegak pemilu harus tegas dan memahami bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan utama yang dilalui dalam penyelenggaraan pemilu, dan kemungkinan besar akan terjadi ketidaksepakatan atau pelanggaran di setiap tahapan. Kemungkinan ini bisa terjadi karena  kekhilafan,  kecurangan,  atau  taktik  pemenangan  pemilu  yang  tidak  melanggar hukum tetapi mencederai kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct). Oleh karena itu, upaya dini untuk mencegah kecurangan, kekhilafan (kesalahan), dan strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi merusak kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct) sangat diperlukan).
Implikasi Penundaan Pemilu Terhadap Masa Jabatan Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden
Demokrasi  sebagai  sistem  ketatanegaraan  meyakini  kehadiran  rakyat  dalam menjalankan roda pemerintahan. “Demokrasi tidak terbatas pada metode, alat, atau proses, tetapi esensi sejatinya adalah sebagai seperangkat nilai atau norma kehidupan masyarakat dalam konstelasi berbangsa dan bernegara. Keterlibatan mereka menjadi cita-cita utama yang harus diwujudkan, paling tidak melalui dua tahapan, yaitu: a.) Agenda Setting, yaitu tahapan untuk menentukan masalah atau masalah yang akan dibahas dan diputuskan; b.) Deciding the Outcome, yaitu tahapan pada saat pengambilan keputusan (Jasi et al., 2023).
Salah satu instrumen kunci yang dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara utuh adalah pemilihan umum. “Besarnya makna pemilihan umum bagi demokrasi membuatnya mendapat tempat khusus dalam konstitusi. Dalil tersebut dibuktikan dengan masuknya Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Kedudukannya terletak pada Bab VIIB sebagai bab khusus dalam sistematika batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ni'Matul Huda, tujuan  pencantuman tersebut adalah untuk memberikan  landasan legitimasi yang kuat guna menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara waktu, proses, mekanisme, dan kualitas.”
Pemilihan umum dan pemilihan ulang sangat penting untuk mencegah kekosongan kekuasaan karena sangat berbahaya bagi eksistensi suatu bangsa. Dengan demikian, bukti upaya untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan juga dirumuskan dengan cara-
cara di luar pemilihan umum yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dirumuskan  dalam  keadaan  masa  jabatan  presiden  yang  belum berakhir.  Jadi  masih  ada  rechtvacuum  tentang  bagaimana  mencegah  kekosongan kekuasaan ketika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah habis serta tidak bisa dipilih kembali juga. Mengingat posisi Presiden dan Wakil Presiden yang sangat strategis sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hilangnya kedua sosok tersebut memang membuat negara dibiarkan tanpa ada yang memerintah. Berbeda dengan negara dengan sistem Parlementer dimana jika kepala pemerintahan mengalami kekosongan, maka masih ada kepala negara yang dapat mengangkat kepala pemerintahan yang baru.
Penyelenggaraan pemilihan umum untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang tidak  dapat  ditutupi  oleh  sistem  presidensial  karena  peran  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  hanya  diemban  oleh  satu  pihak  yaitu  Presiden,  sebenarnya  dapat diminimalisir  melalui  perubahan  konstitusi  yang  disertai  dengan  alasan  obyektif.  Sebab, konstitusi yang baik selalu menyediakan prosedur untuk mentransformasikan dirinya sesuai dengan  democratische  rechtstaat  dan  demokrasi  konstitusional.  Berdasarkan  pandangan K.C  Wheare,  ada  tiga  cara  mengenai  cara  mengubah  konstitusi  secara  hukum,  yaitu amandemen  formal,  interpretasi  yudisial,  dan  konvensi  ketatanegaraan  (kebiasaan  atau tradisi).
Penundaan pemilu ini dapat berpotensi terjadinya constitutional deadlock. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, “UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama”. Pernyataan  tersebut  merupakan  pernyataan  pribdadi  bukanlah  pernyataan  resmi Mahkamah Konstitusi.
Demokrasi sendiri tidak dapat lepas dari pemuli. Sejatinya pemilu merupakan sebuah penjewantahan  demokrasi.  Demokrasi  tanpa  pemilu  adalah  semu.  Penundaan  pemilu berdasarkan  kacamata  demokrasi  sangatlah  tidak  relevan  dan  bertentangan.  Alasannya adalah  karena  demokrasi  menekankan  pada  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  salah satunya adalah pelaksanaan  pemilu. Konstitusi Indonesia  juga tidak mengatur mengenai penundaan pemilu, sehingga ide adanya penundaan pemilu tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

## SIMPULAN
Usulan  penundaan  pemilu  2024  “sangat  penting  dilihat  dari  perspektif  konstitusi karena konstitusi merupakan sumber hukum positif tertinggi yang harus dijadikan landasan setiap kebijakan. Merujuk pada pasal-pasal terkait seperti Pasal 7 dan UUD 1945, Pasal 22 E Ayat  1,  memang  ada  singgungan  atau  ketidaksesuaian  antara  usulan  dengan konstitusionalitas  yang  ada.”  Namun  pada  dasarnya,  p enundaan  pemilihan  umum  di Indonesia  adalah  inkonstitusional  mengingat  pembentukan  konstitusi  tidak  hanya  aspek formalitas tetapi juga harus memperhatikan substansi yang akan dimasukkan dalam materi muatan (demokrasi dan konstitusionalisme).

## DAFTAR PUSTAKA
Diniyanto,  A.  (2022).  Penundaan  Pemilihan  Umum  di  Negara  Hukum:  Kajian  Demokrasi Konstitusional  (General  Elections  Postponement  in  Rule  of  Law:  A  Study  of  Constitutional Democracy). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 13(2),
227 – 245.
Heryani,  A.,  Br  Sembiring,  T.,  Fatmawati,  E.,  Muhammadiah,  M.  ud,  &  Syakhrani,  A.  W.  (2022). Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia’s democratic practice .
Hidayat, R. N., & Parvez, A. (2022). Implications of Postponed General Election on the Term of Office of the President and Vice President in Indonesian Statehood. LEGAL BRIEF, 11(2), 1175 – 1184. Jasi,  A.,  Barthos,  M.,  &  Santiago,  F.  (2023).  Postponement  Arrangements  of  Election  From  The Perspective  of  The  1945  Constitution of  The  Republic  of  Indonesia. Jurnal  Indonesia  Sosial Sains, 4(06), 531 – 535.
Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Reuter, T. (2015). Political parties and the power of money in Indonesia and beyond. TRaNS: Trans- Regional and-National Studies of Southeast Asia, 3(2), 267 – 288.
Siboy, A., & Al-Fatih, S. (2022). The Logic Position of State Emergency Law in the Implementation of Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic. Unnes Law Journal, 8(1), 65 – 86.
Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. Jurnal Impresi Indonesia, 1(2), 66 – 74.
Syafii, A., Rohimi, U. E., Shobichah, S., Atikah, N., & Rani, P. (2023). Broadcasting Communications in Encouraging Public Participation in Elections. Journal of World Science, 2(4), 571 – 575.
Wijaya,  A.,  &  Erwinta,  P.  (2020).  Problematika  hukum  penerapan  presidential  threshold  dalam pemilihan umum di indonesia. Risalah Hukum, 45 – 54.