## PROFESIONALISME PEGAWAI KECAMATAN DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

## PROFESSIONALISM OF DISTRICT EMPLOYEES IN ELECTRONIC RESIDENCY CARD SERVICES
Afmi Apriliani 1 , Euis Salbiah 2* , Siti Wulandari 3
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720
*Korespondensi: Euis Salbiah. Email: salbiah.euis@gmail.com
(Diterima: 28-12-2022; Ditelaah: 30-03-2023; Disetujui: 31-03-2023)

## ABSTRACT
The local governments challenge in public services, is to display professional behaviour, as well as a high work ethic. The purpose of this study is to determine the level of professionalism shown by service employees. E- KTP (Electronic Identity Card). Population administration and civil registration services in Caringin District, Bogor Regency. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. With respondents totalling 20  employees  of  the  -district  office,  using  probability  sampling  techniques,  collecting  data  through  library research,  observation,  interviews  and  questionnaires.  The  results  showed  that  the  professionalism  of employees at the Caringin District office, Bogor Regency, was seen from competence, effectiveness, efficiency and responsibility in the implementation of services that were good, but there were still several dimensions that  were  still  below  the  average  outcome  value  of  variables,  namely  the  competency  dimension  with  an average  value  average  of  4.11,  dimensions  of  effectiveness  with  an  average  value  of  4.15,  dimensions  of efficiency  with  an  average  value  of  4.12  and  dimensions  of  responsibility  with  an  average  score  of  4.12. Suggestions in this study need to increase the capacity of employees through job training and seminars in order to increase the knowledge and abilities of officers in providing services.
Keywords : E-KTP, District, Service, Professionalism, Responsibility.

## ABSTRAK
Tantangan besar pemerintah daerah dalam pelayanan publik, yakni harus menampilkan perilaku profesional, serta etos kerja yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat profesionalisme yang ditunjukkan  oleh  pegawai  pelayanan.  E-KTP  (Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk).  Pelayanan  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di  Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Dengan  responden  berjumlah  20  orang  pegawai  kantor kecamatan, dengan menggunakan Teknik sampling probability, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai di kantor Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor ini dilihat dari kompetensi, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan sudah baik, namun masih terdapat beberapa dimensi yang masih dibawah nilai hasil  rata-rata  variabel  yaitu  dimensi  kompetensi  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  4.11,  dimensi  efektivitas dengan nilai rata-rata 4.15, dimensi efisiensi dengan nilai rata-rata 4.12 dan dimensi tanggung jawab dengan nilai  skor  rata-rata  4.12.    saran  dalam  Penelitian  ini  perlu  adanya  peningkatan  kapasitas  pegawai  melalui pelatihan  kerja  dan  pemberian  seminar  supaya  meningkatkan  dan  pengetahuan  dan  kemampuan  petugas dalam memberikan pelayanan.
Kata kunci : E-KTP, Kecamatan, Pelayanan, Profesionalisme, Tanggung Jawab
Apriliani, Afmi; Salbiah, Euis; Wulandari, Siti. (2023). Profesionalisme Pegawai Kecamatan  Dalam Pelayanan Kartu Penduduk Elektronik. Jurnal Governansi, 9 [1]: 35-43.
36
Apeiliani, et al .

## PENDAHULUAN
Di  masa  globalisasi  saat  ini,  Di  era globalisasi  saat  ini,  salah  satu  tantangan besar  pemerintah,  khususnya  pemerintah daerah  adalah  menunjukkan  perilaku profesional.  etos  kerja  yang  tinggi, keunggulan  kompetitif  dan  kompetensi untuk  mengikuti  etika  birokrasi  dan melaksanakan  tugas  dalam  memenuhi tugasnya.    Pegawai  harus  bebas  dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Secara  empiris,  penduduk  di  daerah menginginkan  aparatur  pemerintah  dapat melaksanakan  tugasnya  secara  maksimal supaya  bisa  memberikan  pelayanan  yang baik.  Fokus  serta  harapan  lebih  kepada pejabat  pemerintah  pusat  mengelola  roda pemerintah.  Guna  menyelenggarakan pemerintahan  yang  baik  dibutuhkan aparatur  pemerintah  yang  sesuai  dengan pasal  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1, pejabat  pemerintah  dituntut  untuk menjalankan  pemerintahan  yang  sukses. Tahun  1999,  yang  menggantikan  Undang- Undang  8  Tahun  1997  tentang  prinsip sumber daya manusia menyatakan bahwa “memberikan pelayanan yang komprehensif,  profesional,  tulus,  dan  adil kepada  warga  negara  dalam  pelaksanaan tanggung  jawab  negara  dan  kebijakan pembangunan."  Dengan  demikian  Peran pemerintah  dalam  pelayanan  publik  pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelayanan publik sebagaimana dituangkan  dalam  Undang-Undang  25 Tahun  2009  Bab  I  pada  pasal  1,  yakni pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa  dan/atau  pelayanan administrative  yang  disediaka  n  oleh penyelenggara pelayanan publik.
Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah
adalah  (E-KTP).  E-KTP merupakan bagian besar  dalam  organisasi  kependudukan. karena  termasuk  persoalan  otentisitas seseorang  dalam  realitasnya  sebagai penduduk  di  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  52 Tahun 1997 pasal yang menyatakan bahwa setiap  penduduk  telah  dewasa.  17  tahun atau Menikah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
Kantor
Kecamatan Caringin, merupakan  salah  satu  penyedia  layanan pembuatan Kartu tanda Penduduk Elektronik,  memiliki  prosedur/  tata  cara pembuatan  ataupun  perpanjangan  KTP yakni wajib melampirkan surat pengantar dari  desa,  kartu  keluarga,  serta  surat keterangan  telah  mengikuti  vaksinasi. Melalui  prosedur  serta  persyaratan seorang  berhak  mempunyai  KTP,  tetapi realitanya  masih  banyak  yang  sudah memenuhi  ketentuan  namun  belum memiliki  KTP  di  Kecamatan  Caringin Kabupaten Bogor.
kondisi  demikian,  menunjukkan bahwa  pelayanan  pembuatan  Kartu  tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor belum maksimal,  khusunya  yang  berkenaan dengan  Profesionalisme  Pegawai  dengan indikasi masalah sebagai berikut:
a) Pegawai  Kantor  Kecamatan  Caringin tidak dapat melayani secara maksimal dalam waktu yang telah ditentukan, hal ini dibuktikan pembuatan E-KTP yang lebih dari 1 minggu.
b) Sistem pengaduan yang tidak ditangani dengan  cepat,  seperti  kesalahan  data yang tertera di E-KTP.
c) Kurangnya  kinerja  profesional  karena pelayanan  publik  yang  tidak  akurat menyebabkan kesalahan dalam pendaftaran atau kesalahan ketik.
d) Aparatur  tidak  ada  ditempat  saat  jam kerja, hal ini berdampak pada antrian dalam pembuatan E-KTP.
e) Tidak  hanya  itu  kompetensi  yang terdiri dari keterampilan dan pengetahuan  reaksi  pegawai  yang kurang tanggap.

## MATERI DAN METODE
Profesionalisme menurut (Sedarmayanti,  2010)  merupakan  pilar yang  hendak  menempatkan  birokrasi selaku  mesin  efisien  untuk  pemerintah serta selaku parameter kecakapan aparatur  dalam  bekerja  secara  baik. Dimensi profesionalisme adalah kompetensi,  efektivitas,  efisiensi  dan bertanggung jawab.
Menurut (Sutarjo, 2008: 58)
mengatakan  jika  profesionalisme  ialah suatu  kemampuan  yang  dimiliki  oleh seseorang  terkait  dengan  ilmu  serta keahlian  yang  dimiliki.  Seorang  pribadi yang  memegang  jabatan  ataupun  peran tertentu dituntut mempunyai profesionalisme yang tinggi supaya dalam penerapan  pekerjaannya  bisa  berjalan dengan  efektif.  Seorang  pribadi  yang mengetahui dengan baik kemampuan serta keahlian yang dimiliki hendak lebih mudah dalam melaksanakan tugas serta pekerjaannya dengan lebih baik dibanding orang lain yang kurang mampu mengenali keahliannya.
Menurut Kartasasmita (2014) bahwa profesionalisme  mencerminkan  perilaku seorang terhadap profesinya, kesungguhan hati  untuk  mendalami,  menerapkan,  serta bertanggung jawab atas profesinya.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa profesionalisme merupakan keahlian aparatur dalam menjalankan tugasnya dan melayani  masyarakat  secara  efektif,  serta merespon  dengan  cepat  dan  tepat permintaan  masyarakat  dan  perubahan lain  dengan  bahasa  dan  informasi  yang mudah dipahami.
Sedangkan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-  KTP)  merupakan  Kartu
Identitas  Penduduk  yang  diterbitkan  oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten  yang  resmi  dilengkapi dengan chip sebagai bukti diri.
Metode Penelitian Menurut (Sugiyono, 2017) Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kuantitatif, metode    analisis  deskriptif  kuantitatif adalah  analisis  data  menggambarkan data  yang  dikumpulkan  tanpa  maksud untuk  menarik  kesimpulan  yang  valid kepada publik. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Penarikan sampel menggunakan metode Proportionate stratified random sampling yang  menurut  (Sugiyono, 2014: 64) merupakan metode sampling yang  digunakan  untuk  populasi  yang memiliki    anggota  ataupun  komponen yang  tidak  homogen  serta  berstrata secara  proporsional.  Strata  dalam sampel  ini  diasarkan  pada  jabatan pegawai, yaitu sejumlah 20 responden, menggunakan rumus Yamane.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini yaitu menggunakan:
1. Studi Kepustakaan Bertujuan  Untuk  mendapatkan informasi  yang  berkaitan  dengan Profesionalisme  Pegawai  melalui literatur  buku,  Laporan  atau dokumen-dokumen  yang  ada  di kantor
Kecamatan Caringin kabupaten Bogor.
2. Studi  Lapangan  ( Field  Research ) Studi lapang dilakukan melalui:
a. Pengamatan (Observasi). Observasi  dalam  Penelitian  ini bersifat pasif. Menurut
(Sugiyono,  2017:  132)  observasi partisipasi  pasif  yaitu  peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang  diamati,  tetapi  tidak  ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
38
Apeiliani, et al .
Observasi  dilakukan  melalui pengamatan  secara  langsung terhadap  sasaran  penelitian dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala  yang  muncul  dari masalah  pelayanan  pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). b. Wawancara. Menurut  (Sugiyono,  2014:137) wawancara  digunakan  sebagai metode  pengumpulan  informasi dengan melaksanakan studi pendahuluan  untuk  menemukan permasalahan  yang  harus  diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Kecamatan. c. Angket (Kuesioner), Menurut  (Sugiyono,  2014:137) kuesioner merupakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan metode membagikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk mencari informasi mengenai  pelayanan  pembuatan
Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  Caringin  terletak  di bagian  selatan  Bogor,  yang  pada  awalnya dipisahkan dari Kawasan Ciawi pada tahun 1981  dengan  jumlah  8  kota.  Desa,  pada perkembangannya  menjadi  12  Desa,  81 RW,  356  RT  dan  39  Dusun  dengan  luas wilayah  5.729,9  Ha  terletak  di  sungai Ciliwung  dan  Cisadane,  yang  mengalir  di antara  Gunung  Pangrango  dan  Gunung Salak.  Menurut  data  proyeksi  demografi berdasarkan  Laporan  Kinerja  kantor Kecamatan Caringin kabupaten Bogor pada tahun  2019,  bahwa  jumlah  penduduk  di Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Bogor terdiri  dari  118.620  jiwa,  meliputi    jenis kelamnin  laki  laki  sebanyak  600.068 jiwa ... dan … perempuan … sebanyak  58.552 jiwa. Hal  ini  mengindikasikan  tingginya
tingkat kebutuhan dalam pembuatan kartu tanda  penduduk  elektronik  di  Kecamatan Caringin.
Pengurusan … Kartu  tanda  Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan caringin, pada awalnya berpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Bogor.  Namun  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kabupaten Bogor  No  72  Tahun  2016  tentang penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah,  maka  saat  ini  kantor  Kecamatan diberikan  kewenangan  untuk  mendukung penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan unsur-unsur kepengurusan,  dalam  rangka  percepatan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah termasuk dalam pengelolaan unsur manajemen. Pelimpahan
Wewenang Pemerintah  Kabupaten  Bogor  kepada Camat  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Daerah  (PERDA)  Kab.  Bogor  No.  7  Tahun 2008  tentang  pelimpahan  sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan
urusan daerah. Pendelegasian  tersebut  terkait  aspek perizinan,  aspek  pembinaan  dan  aspek penyelenggaraan dalam
rangka menyelenggarakan pelayanan public khususnya  pada  pelayanan  pembuatan kartu tanda penduduk Elektronik.
Pelayanan
Pembuatan KTP
Elektronik Kabupaten Caringin diharapkan dapat  memenuhi  Pedoman  Pelaksanaan Pelayanan  Publik  berdasarkan  Undang- Undang  Pelayanan  Publik  No.  25  Tahun 2009  dan  Peraturan  Menpan  RB  No.  15 Tahun  2014.  Dari  Standar  Pelayanan  - Pedoman  yang  mendefinisikan  prinsip- prinsip administrasi itu sendiri.
Profesionalisme  Pegawai  kecamatan dalam Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk  Elektronik  di  Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Profesionalisme kerja seorang pegawai  sangat  ditentukan  oleh  tingkat keterampilan  pegawai  tersebut,  yang
tercermin  dalam  aktivitas  sehari-hari dalam  organisasi.  Keterampilan  karyawan yang  tinggi  menyebabkan  pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya lebih cepat, sebaliknya ketika keterampilan karyawan rendah, kecenderungan  untuk  mencapai  tujuan organisasi lambat.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana tingkat  Profesionalisme  Pegawai  dalam Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, terdiri dari beberapa dimensi, meliputi: kompetensi, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab.
1. Dimensi Kompetensi kompetensi  merupakan  kualitas mendasar yang dimiliki oleh mereka yang memiliki  lebih  banyak  keterampilan  yang dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas  tinggi.  Kompetensi  seseorang ditandai  dengan  perilaku  yang  dapat diprediksi dalam berbagai pengaturan dan di tempat kerja. Kriteria atau standar yang digunakan dapat digunakan untuk mengukur  siapa  yang  berkinerja  baik  dan siapa yang tidak.
Berikut  rekap  penilaian  responden pada Dimensi Kompetensi:

## Tabel 1
Dimensi Kompetensi Indikator
pernyataan
Nilai ket Kompete nsi keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan jabatan 4.15 Baik memiliki kreativitas dalam pelayanan 4.1 Baik Pengetah uan mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisme kerja 4.1 Baik Bekerja Ditempatkan Sesuai dengan Jabatan 4.1 Baik Jumlah 16.4 5 Rata-Rata 4.1 BAIK
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Table  tersebut  mendemonstrasikan bahwa  indikator  keterampilan  dan pengetahuan  mendapatkan  nilai  dengan rata-rata  4.1  yang  artinya  dikategorikan baik.  Indikator  ini  memiliki  nilai  rataan paling tinggi yaitu pernyataan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan  jabatan  dengan  nilai  4.15  dengan nilai  baik  dan  3  pernyataan  lainnya menunjukkan hasil nilai rataan yang sama yaitu 4.1 dengan kriteria baik.
Adapun  hasil  wawancara  dengan sekretaris camat Caringin diketahui bahwa kompetensi  pegawai  sudah  baik  karena apabila pegawai ditempatkan tidak sesuai dengan  jabatannya  maka  hasilnya  tidak akan  maksimal  karena  keterampilan  dan pengetahuan ini menentukan hasil pekerjaan.    Kemudian  aparatur  telah mengikuti pelatihan tentang pembuatan E- KTP di kantor Disdukcapil.

## 2. Dimensi Efektivitas.
Selanjutnya berkenaan dengan Efektivitas  yang  tidak  hanya  berdampak pada  kompetensi  karyawan  tetapi  juga pada tingkat profesional pegawai. Efektivitas  merupakan  hasil  dari  suatu pekerjaan  apakah  hasil  yang  diinginkan dari suatu pekerjaan yang telah ditetapkan telah  dicapai  atau  sebaliknya  pekerjaan apakah  sudah  mencapai  hasil  yang diinginkan atau belum.
Efektivitas  yang  berkenaan  dengan profesionalisme pegawai dalam pelayanan kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dapat  ditinjau  melalui  beberapa  poin, seperti  luaran  kegiatan,  mendapatkan banyak  pekerjaan,  bekerja  dengan  rapi, menunjukkan  konsistensi,  tepat  waktu, juga mengurangi kesalahan,
Berikut  tabel  hasil  rataan  dimensi Efektivitas:
40
Apeiliani, et al .
Profesionalisme Pegawai Kecamatan dalam Pelayanan Publik

## Tabel 2 Dimensi Efektivitas
Indikator   Item Pertanyaan Nilai k et kuantitas kerja Ouput pekerjaan mencapai target 4.25 Sang at Baik menerima pekerjaan yang banyak 4.1 Baik kualitas kerja berusaha meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan 4.1 Baik mengutamakan kerapihan hasil kerja 4.05 Baik Waktu mempunyai kemampuan dan integritas 4.15 Baik menyelesaikan tugas tidak lewat batas waktu 4.2 Baik Jumlah 24.85 Rata-Rata 4.14 BAIK Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian, 2022.
Merujuk pada tabel tersebut, bahwa hasil  rataan  nilai  dimensi  rata-rata efektivitas  yaitu  sebesar  4.14  dengan kriteria  baik.  Indikator  ini  memiliki  nilai rataan pernyataan output pekerjaan yang selalu mencapai target dengan nilai rataan sebesar  4.25  mendapatkan  nilai  yang paling tinggi. Dan indikator paling rendah pernyataan  dalam  menyelesaikan  tugas selalu  mengutamakan  kerapihan  hasil kerja dengan nilai sebesar 4.05.
Adapun  hasil  wawancara  dengan Camat Caringin, diketahui bahwa
Perangkat  mampu  bekerja  dengan  baik, hal  ini  dibuktikan  dengan  upaya meminimalisir  kesalahan  dalam  proses pembuatan  E-KTP  dengan  mengecek kelengkapannya. Dalam pengerjaan tugas, pegawai  sudah  berusaha  menyelesaikan tugas tanpa melewati batas waktu namun karena  banyaknya  pekerjaan  dan  tugas dinas dan dinas luar sehingga menyebabkan  pekerjaan  pegawai  dan
pelayanan  pembuatan  kartu  tanda penduduk tertunda.

## 3. Dimensi Efisiensi
Istilah  "efisiensi  kerja"  mengacu pada  praktik  melaksanakan  tanggung jawab seseorang dengan cara yang paling sederhana,  tercepat  dan  paling  hemat energi  tanpa  mengorbankan  pencapaian tujuan  seseorang.  Seorang  pegawai  yang bekerja  secara  efektif  di  tempat  kerja harus  dapat  bekerja  di  kecepatan  tinggi, atau sebaliknya Jika dia ingin melakukan pekerjaannya  dengan  cepat,  dia  harus bisa  bekerja  dengan  cepat,  yang  artinya dia  harus  bekerja  dengan  efisien. Karyawan yang tidak efisien sering dicap malas  karena  mereka  bekerja  dengan lambat.
Berikut  tabel  hasil  rataan  dimensi efisiensi:
Tabel 3 Dimensi Efisiensi Indikator Item Pertanyaan Skor Nilai k et Waktu mengutamakan ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi 4.15 Baik disiplin dalam bekerja 4.1 Baik Jumlah 4.1 Rata-Rata 4.1 BAIK

## Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  dari indikator waktu mendapatkan nilai dengan rata-rata  sebesar  4.1  yang  artinya dikategorikan  baik.  Indikator  ini  memiliki nilai  rata-rata  paling  tinggi  yaitu  dengan item pertanyaan mengutamakan ketepatan waktu  dalam  penyelesaian  pelayanan administrasi dengan nilai sebesar 4.15. Dan yang  mendapatkan  nilai  paling  rendah
dengan  item  pernyataan  disiplin  dalam bekerja dengan nilai sebesar 4.1.
Hasil  wawncara  dengan  beberapa informan  terkait  pelayanan  E-KTP  di Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Bogor penyelesaian  pekerjaan  sudah  baik dilaksanakan  karena  pegawai  harus melapor  ke  LKHP,  namun  dalam kenyataannya  masih  ada  dari  beberapa masyarakat  yang  mengurus  administrasi tidak sesuai dengan tenggang waktu yang dijanjikan. Kemudian dari hasil pengamatan  terlihat  masih  ada  pegawai dalam  jam  kerja  tidak  ada  di  ruangannya yang  menyebabkan  antrian  pembuatan pelayanan E-KTP.

## 4. Dimensi Tanggung Jawab
tanggungjawab adalah kemampuan pejabat  untuk  melaksanakan  tugas  yang dibebankan  kepadanya  dengan  sebaik- baiknya,  dalam  hal  pelayanan  Pegawai harus  melakukan  pekerjaan  dengan maksimal dan tepat pada waktunya serta berani  memikul  resiko  atas  keputusan yang  diambilnya  atau  tindakan  yang dilakukannya.  Selain  itu  juga  berada  di tempat  tugas  dalam  segala  keadaan, mengutamakan kepentingan dinas/ lembaga  daripada  kepentingan  diri sendiri, orang lain, atau golongan.
Untuk  mengukur  sejauh  mana Dimensi tanggung jawab dalam pelayanan public bida dilihat dari 3 indikator terdiri dari  mengerjakan  tugas  dengan  baik  dan tepat  waktu,  serta  keberanian  dan kemauan mengambil resiko.
Berikut  tabel  hasil  rataan  dimensi tanggung jawab:
Tabel 1. 4

## Dimensi Tanggung Jawab
Indikator Item Pertanyaan Skor Nilai K et Menyelesai kan tugas dengan baik bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 4.15 Baik Tepat waktu tepat waktu menyelesaikan pekerjaan 4.05 Baik Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 4.3 Sangat Baik Berani dan ikhlas memikul resiko Berani menerima resiko pekerjaan 4.3 Sangat Baik menunda tanggung jawab karena ada pekerjaan diluar kantor 3.75 Baik Jumlah 20.55 Rata-Rata 4.11 BAIK

## Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Skor  rata-rata  keseluruhan  untuk dimensi  tanggung  jawab  adalah  4,11 dengan kriteria baik, seperti terlihat pada tabel di atas. Pernyataan berani menerima resiko  kerja  memiliki  nilai  rata-rata  4,3, dan  pernyataan  tanggung  jawab  dalam memberikan pelayanan memiliki nilai rata- rata dari 4.3. indikator yang mendapatkan nilai  paling  rendah  yaitu  4.05  yaitu  tepat waktu.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap 3 indikator  tersebut  pegawai  dinilai  sudah baik  dan  setuju  bahwa  menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu dan berani dan ikhlas memikul resiko sudah berjalan baik dan terus dicoba agar lebih maksimal lagi ketika pelayanan berlangsung. Kemudian pegawai tidak pernah menerima uang  tambahan  pada  saat  melakukan
42
Apeiliani, et al .
pelayanan.  Kemudian  pegawai  selalu dituntut
tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pelayanan terutama dalam hal pembiayaan pembuatan  E-KTP  tidak  ada  biaya  sama sekali atau gratis. Selanjutnya, penyampaian  informasi  jangka  waktu selesainya  proses  pembuatan  sampai pencetakan  E-KTP,  walau  prosesnya  lama tetapi  tetap  disampaikan  oleh  aparat kepada masyarakat agar timbul pengertian dari  masyarakat.  Hasil  dari  kuesioner pegawai  menunjukkan  sangat  baik  dan baik  artinya  pelayanan  dalam  proses pembuatan  E-KTP  baik  pembuatan  awal maupun  ada  perbaikan  ditanggapi  secara cepat, kemudian jika ada masyarakat yang mengadu melalui media sosial Kecamatan Caringin  hal  ini  tidak  langsung  direspon oleh  pihak  Kecamatan  hal  itu  membuat masyarakat menunggu

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis data  mengenai  profesionalisme  pegawai dalam  pelayanan  pembuatan  E-KTP  di Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Bogor maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Profesionalisme  pegawai  menurut responden  pegawai  Kecamatan Caringin  Kabupaten  Bogor  telah dilaksanakan  dengan  baik,  hal tersebut  ditunjukkan  oleh  hasil wawancara  dan  kuesioner  dengan responden. Hasil nilai analisis data diperoleh  nilai  paling  tinggi  yaitu dimensi  efektivitas  sebesar  4.14 sedangkan  untuk  nilai  yang  paling rendah  yaitu  dimensi  kompetensi dan  efisiensi  sebesar  4.10  dengan hasil  tersebut  profesionalisme pegawai dalam pelayanan pembuatan  E-KTP  sudah  berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, memang tidak bias menyelesaikan pelayanan
khususnya  dalam  pembuatan  E- KTP dengan tepat waktu disebabkan  proses  pencetakan  E- KTP ini dilakukan di DISDUKCAPIL.
2. Bagi  pegawai  hasil  penelitian  ini dapat  dijadikan  acuan  untuk  terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar masyarakat  puas  dengan  segala pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai Kantor Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
3. Bagi  peneliti,  hasil  penelitian  ini dapat  dijadikan  acuan  untuk melakukan  penelitian  serupa  atau untuk  penelitian  lebih  lanjut mengenai  profesionalisme  petugas pelayanan  E-KTP  di  Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
kartasasmita.  (2014). Menuju  Pegawai Yang Profesional dan Berintegritas . Bumi Aksara.
Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . PT Refika Aditama.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen . Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta,
CV.

## Jurnal
Andika  Winly  Oroh,  Novie  Pioh,  Gustaf Undap.  2017. Profesionalisme  Kerja Perangkat  Kelurahan  Dalam  Pelayanan Publik  Di  Kelurahan  KotaMobagu Kecamatan  Kotamobagu  Barat. Jurnal jurusan  ilmu  pemerintahan.  Volume  2 No 2 Tahun 2017
Febrianor  Adytia,  Murakhman  Sayuti Enggok,  Murdiansyah  Herman.  2021. Profesionalisme  Kerja  Pegawai  dalam
Pelayan Publik (Studi Kasus Pengurusan Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru).
Jahiruddin. 2021. Profesionalisme Aparatur Pemerintah  Dalam  Pelayanan  Publik  Di Kecamatan  Samarinda  Lilir. Jurnal administrasi  dan  kebijakan.  Volume  20 No 1 Hal 71-77.
Safredo.  2021.
Profesionalisme  Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Studi  Tentang  Pembuatan  E-KTP  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Mojokerto). Jurnal  fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
Sepriman  Laoli,  Eka  Septiani  Laoli,  Netti Karian  Mendrofa.  2022.  Analisis Profesionalisme  Kerja  Pegawai  Dalam Pelayanan  Publik  di  Kantor  Camat Gunungsitoli  Idanoi. Jurnal  ilmiah simantek. Volume 6 No 4 Hal 42-50.
Siti Rahayu, Beddy Iriawan Maksudi, Irma Purnamasari. 2016. Kualitas Pelayanan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  Di Kecamatan  Cisarua  Kabupaten  Bogor. Jurnal  governansi  ISSN  2442-3971 Volume 2 Nomor 1.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten Bogor  Nomor  98  Tahun  2022  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati Nomor  72  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi  Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Bogor No. 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.