## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH

## Riana, Marilang, Nurjannah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: riana9812@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  adalah  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  gadai  sawah  di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong  kualitatif dengan pendekatan  penetian  yang  digunakan  adalah  :  yuridis-normatif  dan  teologis-normatif. Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  iman  desa,  pemberi  gadai  ( rahin )  dan penerima  gadai  ( murtahin ).  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan  dengan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  :  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaksanaan gadai  sawah  di  Desa  Balangtanaya  pada  umumnya  penggadai  ( rahin )  mendatangi penerima  gadai  ( murtahin )  untuk  meminjam  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  dengan sawah  sebagai  barang  jaminan.  Hak  penguasaan/pemnafaatan  sawah  berada  dipihak penerima  gadai  atau  pihak  penggadai  tergantung  dari  kesepakatan  sampai  pelunasan utang.  Pembayaran  utang  tersebut  tidak  memiliki  batasan  waktu,  utang  tersebut  dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa  batasan  waktu  dengan  pengambilan  manfaat  sawah  sebagai  barang  jaminan dikuasai  oleh  penerima  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Balangtanaya  dianggap  tidak  sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.
Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai.

## Abstract
This research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative  with  the  research  approach  used  is  :  Normative  Juridical  and  Normative Theological.  The  data  source  from  this  research  is  The  Village  Priest,  The  Mortage Giver  (Rahin)  and  The  Mortage  Receiver  (Murtahin).  Furthermore,  the  data  collection methods  that  used  were  observation,  interviews  and  documentation.  Then,  the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general  The  Pawners  (Rahin)  came  to  the  pawn  recipient  (Murtahin)  with  the  aim  of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out  without  a  time  limit  by  taking  benefits  from  the  fields  as  collateral  controlled by  a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.
Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.

## A. PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup bagi manusia secara menyeluruh mulai dari aspek terkecil hingga ke aspek terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam. Aspek  dalam  kehidupan  mencakup  aspek  aqidah,  muamalah,  akhlak  dan  kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya hidup yang bahagia. Agama Islam mengajarkan agar tidak  hidup  sendiri,  namun  Islam  diajarkan  saling  tolong  menolong  kepada  sesama manusia. Salah satu bentuk tolong menolong adalah pemberian dan juga pinjaman.
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  hubungan  dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan  manusia  lainnya  dalam  memenuhi  kebutuhan,  harus  terdapat  suatu  aturan  yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.
Salah  satu  hal  pinjam  meminjam  dalam  hukum  Islam  yaitu  menjaga  kepentingan pemberi  pinjaman,  jangan  sampai  dirugikan.  Oleh  karena  itu,  pemberi  pinjaman dibolehkan  meminta  barang  dari  pihak  peminjam  sebagai  jaminan  utangnya.  Apabila penerima  pinjaman  itu  tidak  mampu  melunasi  utangnya  maka  barang  jaminan  dapat  di jual  oleh  pemberi  pinjaman.  Konsep  tersebut  dalam  hukum  Islam  di  sebut rahn atau gadai.
Dalam  masalah  gadai,  Islam  telah  mengatunya  dalam  Al-Quran,  hadits,  dan  ijma para  ulama.  Secara  istilah, rahn (gadai)  berarti  menjadikan  sebuah  barang  sebagai jaminan  utang  yang  dapat  dijadikan  pembayar  apabila  tidak  bisa  membayar  utang.  Hal ini berarti bahwa rahn (gadai) sama artinya dengan borg , yakni sesuatu yang digadaikan oleh  orang  yang  berutang  dan  sewaktu-waktu  bisa  disita  apabila  pihak  yang  berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. Ibn Qudamah mengartikan rahn (gadai) dengan harta  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  utang  untuk  dijadikan  sebagai  harga  pembayar apabila  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  membayar  utangnya  kepada  pihak  pemberi pinjaman. 1
Unsur-unsur  dalam rahn (gadai),  orang  yang  memberikan  barang  gadai  disebut rahin , orang yang menerima barang disebut murtahin sedangkan barang yang digadaikan disebut marhun .  Maka  dapat  diuraikan  bahwa  gadai  adalah  suatu  pinjaman  yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat utang tersebut sudah dilunasi.
Di  masyarakat  tepatnya  di  Kecematan  Polongbangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar terdapat suatu tradisi yaitu gadai sawah. Gadai sawah yaitu pemilik barang jaminan atau orang yang ingin meminjam uang menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan secara tunai dari pihak yang akan menerima barang jaminan  tersebut.  Dimasyarakat  praktik  gadai  sawah  berkembang  sangat  pesat  karena menggadaikan  benda  (barang)  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak merupakan  jalan  keluar  bagi  orang  yang  membutuhkan  bantuan  dana.  Praktik  gadai sawah  ini  dianggap  mudah  karena  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama  sehingga masyarakat  lebih  memilih  untuk  menggadaikan  barangnya  dalam  hal  ini  masyarakat lebih  mudah  dalam  mendapatkan  pinjaman.  Sistem  gadai  sawah  yang  ada  di  Desa Balangtanaya  sangat  beragam  mulai  dari  tidak  adanya  batasan  waktu  dalam pengembalian pinjaman, serta peminjam meminta tambahan pinjaman tanpa menambah nilai barang yang dijadikan jaminan, dan peminjam juga biasa mengelolah sendiri sawah
1 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.
yang dijadikan barang jaminan tetapi hasil dari tanamannya dibagi dua antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.
Fenomena praktek gadai sawah terkait dengan pemanfaatan barang jaminan di Desa Balangtanaya  dilakukan  tanpa  adanya  batasan  waktu  dalam  menggadaikan  lahan petaniaan.  Sehingga  sering  terjadi  gadai  tersebut  berlangsung  bertahun-tahun  karena penggadai belum mampu melunasi utangnya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan ( Field  research )  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang  atau  interpretasi  individu  (informan)  dalam  latar  alamiah.  Karena  dengan penelitian  yang  langsung  dilakukan  di  lapangan  dapat  memperoleh  data  yang  lengkap dan benar serta mudah untuk dipahami. 2 Penelitian ini dilakukan di Desa Balangtanaya Kecematan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar karena sebagian besar masyarakat yang ada di Desa tersebut adalah petani dan kebanyakan orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan menggadaikan sawahnya daripada meminjam uang di Bank. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  Pendekatan  yuridis  normative  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  dan  pendekatan  teologis normative  adalah  suatu  upaya  memahami  agama  dengan  menggunakan  kerangka  ilmu ketuhanan dengan landasan hukum Islam.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  Sumber  Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  langsung  di  lapangan  dengan  cara  wawancara langsung  terhadap  tokoh  masyarakat,  di  antaranya  adalah  kepala  desa,  iman  desa,  dan tokoh masyarakat itu sendiri yang memahami dan menguasai serta yang mempraktekkan gadai  sawah  yang  ada  di  Desa  Balangtanaya  Kec.  Polongbangkeng  Utara  Kab. Takalar dan  sumber  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  dari  dokumen-dokumen (tabel, catatan,  dan  lain-lain),  foto-foto  yang  dapa  memperkaya  data  primer.  Data  yang diambil  dari  pihak  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  seperti  perpustakaan  dan sumber-sumber  lain  seperti  dokumen,  buku,  jurnal  penelitian,  atau  artikel  yang berhubungan dengan materi penelitian.
Metode  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  yaitu  :  Observasi  adalah  teknik pengumpulan  data  melalui  proses  pengamatan.  Pengamatan  difokuskan  pada  jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang bernar-benar berguna. Observasi  dilakukan  dengan  cara  mengamati  langsung  kegiatan  yang  menjadi  objek penelitian, Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan  ide  melalui  tanya  jawab.  Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti, dan dokumentasi adalah suatu proses  pengambilan  gambar  atau  suatu  kegiatan  untuk  melakukan  pencarian, penyelidikan dan pengumpulan data terhadap suatu penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gadai sawah pada masyarakat di Desa Balangtanaya merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut menurut masyarakat
2 Sudaryono, Metodologi penelitian (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017) h. 91.
adalah  hutang  dengan  barang  jaminan  antara  peenggadai  dan  penerima  gadai,  dimana penggadai  menerima  uang  dan  pihak  penerima  gadai  mendapat  sawah  yang  dijadikan barang  jaminan.  Gadai  sawah  ini  dilakukan  karena  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada  di  Desa  Balangtanaya  adalah  seorang  petani.  Pada    masyarakat  Desa  Balangtanaya barang  yang  dijadikan  jaminan  adalah  sawah  yang  masih  produktif  sebagai  suatu jaminan  atas  hutang,  yang  mana  hasil  pemanfaatan  dari  hutang  tersebut  diambil  oleh orang  yang  menerima  gadai,  karena  menurut  penerima  gadai  hasil  dari  sawah  tersebut merupakan  suatu  imbalan  balas  jasa  karena  sudah  memberi  pinjaman.  Tata  cara pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara orang yang memiliki  sawah  dan  membutuhkan  pinjaman  mendatangi  orang  yang  bisa  menerima gadai  dan  mampu  memberinya  pinjaman.  Prosedur  dalam  melakukan  transaksi  gadai sawah  di  Desa  Balangtanaya  antara  penggadai  dan  penerima  gadai.  Mereka  penggadai mendatangi  penerima  gadai,  seperti  yang  dijelaskan  ibu  Ros  dg  Memang  ketika menggadaikan  salah  satu  sawahnya  kepada  ibu  Aisyah  dg  Pipa,  penggadai  terlebih dahulu  memberitahukan  berapa  besar  uang  yang  akan  dibutuhkan  dan  menawarkan sawahnya  sebagai  jaminan  utang.  Sawah  yang  digadaikan  oleh  ibu  Ros  dg  Memang seluas  2.347  m2  ibu  Aisyah  dg  Pipa  memberikan  uang  pinjaman  yang  dibutuhkan  oleh penggadai  sebesar  Rp.30.000.000-.  transaksi  yang  dilakukan  oleh  ibu  Ros  dg  Memang dan ibu Aisyah dg Pipa tentu saja melalui proses ijab qabul.
Alasannya  yang  pertama  mengapa  menggadaikan  sawah  harus  sesuai  dengan  uang yang  dipinjam  agar  penggadai  ini  tidak  merasa  rugi  dengan  uang  yang  dipinjamnya dengan  sawah  yang  dijadikan  jaminan.  Karena  dalam  hal  pemanfaatan  penerima  gadai tetap  untung  dari  ahasil  sawah  yang  dijadikan  jaminan  serta  uang  yang  dipinjamkan kepada  penggadai  tetap  kembali  tanpa  ada  kurang  sedikit  pun.  Alasan  yang  kedua dengan  adanya  taksiran  luas  sawah  dngan  uang  untuk  mengantisipasi  jika  terjadi gagal pelunasan utang dari pihak pemberi gadai.
Terkait  dengan  batas  waktu  pelunasan  pihak  penerima  gadai  tidak  memberikan batasan waktu kepada pihak penggadai. Pihak penggadai bisa menebus sawahnya ketika sudah  bisa  melunasi  utangnya,  dan  pada  saat  ingin  menebus  sawah  tersubut  pihak penggadai  tidak  dapat  mengelolanya  jika  di  sawah  yang  dijadikan  jaminan  tersebut masih  ada  tanaman  misalnya  padi  dari  pihak  penerima  gadai,  pihak  penggadai  boleh mengelolanya jika swah tersebut sudah kosong atau padi tersebut sudah dipanen. Gadai sawah  ini  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  apabila  membutuhkan  uang  dengan cepat dalam jumlah yang banyak.
Pemanfaatan  hasil  dari  pengelolaan  sawah  tersebut  dimanfaatkan  oleh  penerima gadai  dan  pemberi  gadai  tergantung  dengan  kesepakatan.  Pihak  penggadai  tidak  diberi sedikit  pun  hasil  dari  keuntungan  sawah  itu  jika  yang  mengelolahnya  adalah  pihak penerima gadai. Hal ini sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Balangtanaya yang dilakukan secara turun temurun.
Yang  membuat  saya  tidak  keberatan  menjaminkan  sawah  saya  yang  dimanfaatkan oleh murtahin itu karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan dalam jumlah yang banyak dan dijaman sekarang tidak mudah meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja. 3
3 Singara dg lino (45 tahun), rahin Petani , Wawancara, Balangtanaya, 23 Januari 2020
Selain sulit meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan alasan  bahwa  hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  setempat  seperti  yang dikatakan oleh ibu Ramlah dg Te’ne ( murtahin ).
Dalam  hal  pemanfaatan  barang  gadai  itu sepenuhnya  dikuasai  oleh  penerima  gadai ini  adalah  kebiasaan  masyarakat  disini  dan  sudah  lama  dilakukan  dan  saya  pun mengikuti hal ini dengan mengelolah dan mengmbil sendiri hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai mampu dalam melunasi utangnya. 4 Dari  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penerima  gadai  mendapat  izin  dari pihak  penggadai  untuk  memanfaatkan  barang  jaminan  tersebut.  Serta  dalam pemanfaaatan barang gadai ini sudah berlansung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini pemanfaatan barang jaminan masih dilakukan oleh penerima gadai.
Hukum  Islam  sudah  mengatur  tentang  gadai  dan  tata  cara  pelaksanaannya,  dalam hukum  Islam  pelaksanaan  gadai  sawah  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip  muamalah yaitu  kerelaan,  asas  tolong  menolong,  dan  menghindari  pemerasan  terhadap  barang gadai,  karena  gadai  merupakan  akad  tolong  menolong  bagi  pihak  yang  membutuhkan pertolongan  dana  dibidang  keuangan,  akad  gadai  ini  berkaikatan  dengan  akat  utang- pitang  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  terdesak.  Gadai  dalam  Islam  tidak dibenarkan  adanya  praktik  pemungutan  bunga  karena  dilarang  oleh syara dan  pihak merasa terbebani dan tertekan karena selain harus membayar hutangnya, penggadai juga mmbayar bunganya. Jadi, praktik yang dibolehkan dalam Islam adalah dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dalam Islam dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Menurut  bapak  Rahman  dg  Ngeppe  salah  satu  tokoh  agama  menurutnya dimasyarakat  ini  banyak  manusia  yang  menggadaikan  sawahnya  dan  dalam  Islam sepanjang ada kesepakatan itu tidak apa-apa sepanjang tidak memberatkan kedua belah pihak  yaitu rahin dan murtahin. Dalam  Islam  dibolehkan  dalam  hal  transaksi  gadai karena  ini  menyakut  hal  yang  memudahkan  orang,  di  sisi  lain  ada  orang  yang membutuhkan  dana  dan  yang  di  datangi  ni  adalah  juga  orang  yang  butuh  sawah  maka dengan  adanya  kesepakatan    itu  dibolehkan,  yang  dilarang  itu  adalah  menggadaikan sawah  jika  ingin  dikembalikan  artinya  meberatkan  orang  itu  misalkan  jika  ada  orang yang menggadaikan sawahnya dan uang yang di pinjamnya sebesar Rp3.000.000.00 akan tetapi  jika  dikembalikan  itu  berupa  menjadai  Rp.5.000.000.00  ini  yang  dilarang  dalam Islam. Kita menggadaikan sawah ini bukan untuk memberatkan orang namun sama-sama saling memudahkan, ada yang ingin menggadaikan sawahnya karna  memiliki keperluan tetapi jika ada tambahan diluarnya maka itu yang diharamkan. Jadi menggadai sawah itu dibolehkan dalam Islam mengenai dari lebihnya dari hasil sawah tersebut tergantung dari kesepakan  dari  awal.  Dari  segi  hukum  surat  kesepakatan  itu  secara  tertulis  dengan materai tetapi  orang  dulu  hanya  dengan kata-kata  sudah  sah,  karena  sesuatu  yang  tidak memiliki surat itu tidak boleh maka surat. 5
Dalam  hal  gadai  yang  sering  terjadi  dimasyarakat  itu  dikarenakan  penggadai memerlukan  uang,  dalam  praktek  gadai  ini  orang  memerlukan  uang  tersebut memberikakan  sawahnya  sebagai  jaminan  kepada  orng  yang  memberikannya  pinjaman uang.  Barang  jaminan  itu  sepenuhnya  digarap  oleh  orang  yang  memberinya  pinjaman, barang  jaminan  tersebut  dapat  diambil  jika  pemilik  barag  jaminan  telah  mampu  untuk
4 Ramlah dg Te’ne ( 37 tahun), murtahin, Wawancara, Maccini Baji , 23 Januari 2020
5 Rahman dg Ngeppe (), Tokoh Agama, Wawancara , Maccini Baji, 23 Januari 2020
melunasi  utangnya.  Gadai  ini  sering  berlangsung  selama  bertahun-tahun  dikarenakan pemilik  barang  jaminan  tidak  memiliki  uang  untuk  menebus  kembali  sawah  yang  di jdikan barang jaminan. Namun menurut bapak haeruddin dg ta’le bahwa kita tidak boleh memanfaatkan  dan  mengambil  hasil  garapan  sawah  yang  dijadikan  jaminan.  Penerima gadai  sebaiknya  hanya  memegang  surat  gadai  tanpa  menguasai  dan  menggarap  sawah tersebut  karena  jika  dikuasai  bahkan  diambil  hasil  garapan  sawah  tersebut  hal  ini termasuk dalam riba 6 .
Dalam  pengambilan  manfaat  barang  gadai  diperbolehkan  dengan  syarat  pengganti biaya  perawatannya.  Apabila  barang  yang  digadaikan  bisa  dimanfaatkan,  sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya  maka  pemegang  boleh memanfaatkannya,  akan tetapi  hanya  sebatas  atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut.

## D. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pembahasan  dan  analisis  pada  bab  sebelumnya  terdapat permasalahan  yang  diteliti,  maka  dapat  diambil    kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yaitu, penggadai (rahin) mendatangi  penerima  gadai (murtahin) untuk  meminjam  sejumlah uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas utangnya. Hak pemanfaatan dari barang jaminan tersebut dikuasai oleh murtahin sampai hutang rahin lunas dan ada pula pihak penggadai yang mengelola sendiri  sawah  yang  dijadikan  barang jaminan  tersebut  dengan  hasil  dari  sawah  tersebut dibagi dua dengan pihak penerima gadai. Waktu pelunansan utang tidak terdapat batasan waktu,  berakhirnya  gadai  apabila rahin telah  mampu  melunasi  utangnya  kepada  pihak murtahin.
Praktek  gadai  sawah  di  Desa  Balangtanaya  Kec,  Polongbangkeng  Utara  Kab. Takalar  yang  ditinjau  dari  hukum  Islam  adalah  boleh  karena  dari  segi  rukun  dan syaratnya sudah dipandang sah dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad yaitu rahin dan murtahin , ijab dan qabul dalam transaksi ini dilakukan  secara  lisan  serta  mengandung  maksud  dari  gadai,  adanya marhun adalah barang  milik  sendiri,  dapat  diperjual  belikan  serta  memiliki  niai  dan  dapat  diserah terimakan.  Dalam  hal  pemanfaatan  gadai  terdapat  beberapa  pendapat,  ada  yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.
Berdasarkan  dengan  uraian  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran-saran  untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu, mengenai  pelaksanaan  gadai sawah tersebut,  antara Pemberi    Gadai (rahin) dan  Penerima    Gadai (murtahin) harus    ada    kejelasan mengenai    waktu    pengembalian  hutang    dan    barang    jaminan  setelah  jatuh  tempo, sehingga    pelaksanaan    gadai    tidak    berlarut  lama. Dalam  pelaksanaan  gadai  di  Desa Balangtanaya  Kec.  Polongbangkeng  Utara  Kab.  Takalar  jangan  sampai  mengabaikan prinsip  syariah  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an,  Hadist,  dan  Ijma  para  ulama yang merupakan dasar hukum gadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Janwari,  Yadi, Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah, Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2015
Sudaryono, Metodologi penelitian Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017
Wawancara  dengan  Haeruddin  dg  Ta’le, Warga  Desa  Maccini  Baji, pada  Tanggal  25 Januari 2020
Wawancara  dengan  Rahman  dg  Ngeppe, Warga  Desa  Maccini  Baji pada  Tanggal  23 Januari 2020
Wawancara  dengan  Ramlah  dg  Te’ne, Warga  Desa  Maccini  Baji pada  Tanggal  23 Januari 2020
Wawancara dengan Singara dg lino, Warga Desa Balangtanaya pada Tanggal 23 Januari 2020