## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Dr. Putu Sekarwangi Saraswati, SH, MH.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Jalan Kamboja Nomor 11A Denpasar. ( sekarwangisaraswati@gmail.com)
Abstrac, Women and children as marginalized people whose existence in Indonesia are many objects of oppression because patrilineal culture makes women and children in Indonesia must be protected specifically in order to get definite and fair legal protection especially to women and children victims of violence, so that not many Indonesian women feel his life is always oppressed and not many children in Indonesia lose their future.

## Keywords: Women and Children, Patrilineal, Victims of Violence
Abstrak, Perempuan dan anak sebagai kaum termarjinalkan yang keberadaannya di indonesia banyak menjadi objek penindasan karena budaya patrilinear membuat perempuan dan anak di indonesia harus dilindungi secara khusus agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan berkeadilan terlebih kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga tidak banyak perempuan  indonesia  yang  merasa  hidupnya  selalu  tertindas  dan tidak  banyak  anak-anak  di indonesia kehilangan masa depannya.
Kata Kunci: Perempuan dan Anak, Patrilinear, Korban Kekerasan
1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Jumlah  penduduk  indonesia  yang semakin  hari  semakin  meningkat,  dengan pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  pesat dan  padat  membuat  berbagai  polemic terjadi di indonesia ini. Tercatat dalam data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Jumlah Penduduk  Indonesia  yang  didata  pada
bulan Juli tahun 2019 berjumlah 268.074.600  Jiwa,  yang  jumlah  tersebut lebih  banyak  di  dominasi  oleh  penduduk yang  berjenis  kelamin  Laki-Laki  yaitu sejumlah 134.000.000 Jiwa, dan anak-anak berjumlah 66,17 Juta Jiwa. hal ini membuat
peluang  penindasan  terhadap  perempuan termasuk anak-anak terjadi lebih besar. 1
Berbagai  jenis  kasus  yang  menimpa perempuan  dan  anak  sehingga  menjadi korban  kekerasan  terjadi  di  indonesia. Yang lumrah orang kenal adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun  sekarang  ini  terjadi  banyak  sekali jenis kekerasan seperti Kekerasan seksual, penelantaran,  eksploitasi,  perundungan, kekerasan  dalam  pacarana,  pemerkosaan, dan  masih  banyak  lainnya.  Kasus-kasus tersebut  diatas  terjadi  baik  secara  fisik maupun  fsikis  terhadap  perempuan  dan anak-anak indonesia.
Dampak terhadap hal tersebut keberlangsungan peran perempuan sebagai
isteri,  ibu  rumah  tangga,  pengasuh  anak, pekerja menjadi terkendala dan menimbulkan  dampak-dampak  lainnya.
1 Https//:www.Bps.go.id. Diakses pada 13 April 2020 Pukul 20:23 Wita 2 Setiadi danSusi Eja Yuarsi (eds), 2002, Kekerasan terhadap perempuan dalam multi
Kemudian  hilangnya  masa  depan  anak- anak  indonesia  akibat  terjerumus  menjadi pelaku  maupun  korban  kekerasan  baik karena kehendaknya maupun tereksploitasi atas kepentingan orang lain menjadi mimpi burul terhadap masa depan indonesia.
Negara sebagai organisasi yang berkewajiban menjamin kehidupan masyarakatnya harus selalu berperan aktif untuk  melindungi  kekerasan  terhadap perempuan  di  indonesia,  sehingga  tidak ada  kesempatan  bagi  para  pelaku  untuk melakukan  aksinya,  menurut  para  ahli, kekerasan  terhadap  perempuan  adalah perwujudan  hubungan  kekuasaan  yang secara historis timpang, antara perempuan dan  laki-laki,  baik  di  tingkat  individu maupun masyarakat. 2
Kekerasan terhadap perempuan secara tegas  telah  disebutkan  dalam  konvensi
etnik, pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta.
penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan CEDAW yang berlaku sejak tahun 1981. Yang kemudian diratifkasi  oleh  indonesia  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang Pengesahan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian dunia juga telah  menyepakati  tentang  Konvensi  hak- hak  anak,  yaitu  konvensi  yang  mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, social, dan kultural  anak-anak  yang  mulali  berlaku pada 2 September 1990. 3
Dalam hukum indonesia untuk menindak lanjuti terkait konvensi tersebut guna  melindungi  segenap  warga  negara terlebiuh  perempuan  dan  anak  indonesia menggundangkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga, 4 dan
3 Article Uniten Nation Treaty Collection, diakses pada tanggal 13 April 2020 Pukul 20:48 Wita.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan anak.
Undang-Undang  yang  menyatakan penghapusan kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga
menjelaskan  dalam  bagian  menimbang dalam huruf c bahwa:
“bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”
Dari  penjelasan  diatas  jelas  maksud  darii negara adalah untuk melindungi
perempuan agar tidak terjadinya penindasan  dan  bentuk-bentuk  lainnya, bahkan  tidah  hanyak  tertuju  pada  kasus KDRT tetapi juga kekerasan lainnya.
Selanjutnya  dalam  bagian  menimbang Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
4 Https//:www.kemenppa.go.id diakses pada tanggal 13 April 2020 Pukul 20:56Wita.
Tentang Perlindungan Anak dalam huruf c dijelaskan Bahwa:
“bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;”
Dari  penjelasan  diatas  bahwa  anak-anak indonesia disiapkan untuk menjadi
generasi penerus yang berkualitas,
sehingga  tidak  boleh  terjerumus  menjadi korban  kekerasan  atau  korban  kejahatan.
Namun dari penjelasan peraturan- peraturan  diatas,  belum  terdapat  secara spesifik  peraturan  mengatur  mengenai bagaimana  negara  menjamin  keberadaan para perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Perlindungan  Perempuan dan Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Urgensi Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Indonesia? 1.2. Tujuan Untuk mengetahui pengaturan terhadap  perlindungan  perempuan  dan anak  di  indonesia,  serta  mengetahui urgensi pengaturan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

## 2. Pembahasan
2.1. Perlindungan Perempuan dan Anak

## di Indonesia
Indonesia sebagai negara hukum (rule of law) menjamin  setiap  warga  negaranya untuk selalu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang secara equal diatur dalam Undang-Undang dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  pasal  1 ayat  3,  yang  menjelaskan  bahwa  negara indonesia adalah negara hukum.
Sebagai  negara  hukum  indonesia
harus
senantiasa memberikan kepastian  terhadap  segala  tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, baik  itu  perempuan  atau  laki-laki,
anak-anak  atau  orang  tua.  Karena  hal tersebut negara harus selalu ada untuk masyarakat,  termasuk  ketika  terjadi permasalahan hukum didalamnya.
Dalam  menjamin  perlindungan perempuan  dan  anak,  negara  telah
menyiapkan beberapa regulasi,
Lembaga  dan  kebijakan  lain  yang mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan  dan  anak  di  indonesia.
Sehingga melalui aturan-aturan hukum
tersebut,  serta  Lembaga  yang  ada, pemerintah turut sera dalam
memperhatikan warga negaranya sesuai amanat konstitusi. Dari segi hukum, pemerintah telah membentuk aturan mengenai perlindungan perempuan dari kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  yang  mengatur  secara  spesifik bagaimana
hukum melindungi peremuan  jika  terjadi  kekrasan  dalam
rumah  tangga.  Dalam  perlindungan terhadap anak-anak negara mengeluarkan Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Perlindungan  Anak  untuk  melindungi setiap  generasi  muda  bangsa  dari tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
Guna  melaksanakan  aturan-atura tersebut diatas, pemerintah membentuk  Lembaga  yang  berdasar pada  Undang-Undang  Kementerian Negara  Nomor  39  Tahun  2008,  yang bertugas  untuk  mengatur  tentang kedudukan,  tugas  pokok,  fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisakhan, dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus  kementerian. Melalui undang-undang tersebut pemerintah  membentuk  Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan  Anak  (kemen  PPPA)
yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeintahan dalam bidan  pemberdayaan  perempuan  dan
perlindungan  anak  untuk  membantu presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan. 5 Kemen PPPA selanjutnya membawahi  beberapa  Lembaga  di
daerah  yaitu  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A),  Komisi  Perlindungan  Anak Daerah  (KPAD),  P2TP2A.  selain Lembaga-lembaga tersebut juga
terdapat  Lembaga  Bantuan  Hukum yang ada untuk memberikan
Perlindungan  Terhadap  Perempuan
dan Anak.
Kelembagaan  tersebut  masing- masing  bertugas  untuk  memberikan pemberdayaan  terhadap  perempuan dan perlindungan anak baik dari pusat,
5 https://www.Kemenpppa.go.id Diakses pada 14 April 2020 Pukul 20:35 Wita
provinsi maupun daerha
kabupaten/kota,  bahkan  desa  yang didalamnya  terdapat  Lembaga  PKK. Sehingga  melalui  Lembaga-lembaga diatas  pemerintah  menjamin  setiap perempuan  dan  anak-anak  indonesia terlindungi.
2.2. Urgensi  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  Korban  Kekerasan  di

## Indonesia
Perempuan  dan  anak  merupakan kelompok yang perlu mendapatlan perlindungan, karena sistem social budaya dan  kondisi  fisiknya.  Banyak  kontribusi yang perempuan berikan dalam kehidupan sehari-harinya  namun  sering  kali  mereka menjadi warga negara yang di nomor dua dan  terabaikan.  Mereka  seakan-akan karena status secara jenis kelamin maupun gendernya.  Karena  hal  tersebut  perlu dilakukan  penguatan  kemampuan  dan
persamaan hak berdasarkan  pada keadilan gender dalam masyarakat.
Untuk memahami
pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan gender  dan  sex,  dalam  konteks  gender perembuan  bersifat  feminism,  sedangkan dalam sex peremuan dikaitkan dengan jenis kelamin. 6
Berkaitan  dengan  keadaan  hidup perempuan dan anak-anak yang temarjinalkan di indonesia, diikuti dengan perkembangan peningkatan tindakan
kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak masing sangat memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah. Banyak perempuan korban  kekerasan  masih  banyak  yang enggan  melaporkan  perlakuak  kekerasan yang  menimpanya    dengan  berbagai  alas an:
6 https://www.referensimakalah.com diakses pada 14 April 2020 Pukul 21:14 Wita 7 Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan
1. Adanya rasa malu fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya ke apparat berwenang
2. Adanya  rasa  kasian  kepada  suami ketika melaporkan kasus tersebuut
3. Ketakutan  adanya  balasan  ketika melaporkan  kasus  tersebut  kepada
pihak berwenang 4. Adanya keragu-raguan bahwa masalahnya akan dapat terselesaikan
5. Kurang pemahaman masyarakat mengenai  cara  dan  kemana  dapat
melapor
6. Kesulitan secara ekonomi
7. Kekawatiran  tidak  dapat  merawat anak-anak dengan baik, tanpa adanya
suami. 7
Hal  tersebut  yang  menjadi  alas  an  masih banyaknya  kasus  kekerasan  yang  belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
peraturan daerah, Universitas Udayana, Hal. 11.
Seiring dengan peraturan yang dikeluarkan  pemerintah,  lembga-lembaga yang  dibentuk,  anggaran  yang  disiapkan dan sebagainya, faktanya kekerasan trehadap perempuan dan anak terjadi terus meningkat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut dapat  dilihat  terdapat  ketidak  efektifan salah  satu  atau  keseluruhan  bagian  dari cara-cara  pemerintah  untuk  melindungi warga perempuan dan anak di indonesia.
Berdasarkan  pada  tingkat  efektivitas
yang kurang tersebut, setidaknya pemerintah dapat lebih memastikan semua
regulasi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan dipernakna oleh setiap Lembaga.
Menelisik  pada  peraturan  diatas,  belum terdapat  secara  sepesifik  pemerintah
memberikan
perlindungan kepada perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.
Perlakuan  terhadap  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  tidak  dapat  disamakan dengan perlindungan pada kaum laki-laki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban. Untuk itu sekiranya pemerintah  perlu  menerbitkan  secara khusus  aturan  yang  mengatur  bagaimana menangani  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  yang  terjadi,  baik  di  pusat maupun  daerah,  melalui  peran  Lembaga pembuat  peraturan  perundang-undangan. Sehingga  peningkatan  terhadap  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak korban kekerasan dapat diminimalisir atau bahkan di hapuskan.

## 3. Penutup

## 3.1. Simpulan
Urgensi  perlindungan  perempuan  dan anak korban kekerasan melalui penyusunan peraturan perundang-
undangan  baik  di  pusat  maupun  daerah perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan  kepada    korban  tindak kekerasan bagi perempuan dan anak.
Peningkatan kesadaran terhadap
pentingnya menjaga harmonisasi, keadilan terhadap peran baik laki-laki dan
perempuan serta perlindungan yang optimal  perlu  dilakukan  untuk  menjaga prinsif kesetaraan dan anti kekerasan,
3.2. Saran
1. Agar  pemerintah  segera  merancang
peraturan  perundang-undangan  secara
khsus mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
2. Memaksimalkan segala bentuk
regulasi  yang  ada  serta  peran-peran
Lembaga  terkait  untuk  sama-sama
melindungi  perempuan  dan  anak indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Setiadi danSusi Eja Yuarsi (eds), 2002, Kekerasan terhadap perempuan dalam multi etnik, pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta.

## Jurnal
Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan peraturan daerah, Universitas Udayana.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undamg-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## Internet
Article Uniten Nation Treaty Collection.
Https//:www.Bps.go.id.
Https//:www.kemenppa.go.id
https://www.Kemenpppa.go.id
https://www.referensimakalah.com