## PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS

## Oleh
Teuku Fahmi *) , M. Zaimuddin Akbar **)
*) Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
**) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Tanggamus

## ABSTRACT
The study  was carried out to obtain the anatomy of conflict and spreading  patterns by region in Tanggamus, Lampung province. This study uses a quantitative approach. The data  used  is  data  intensity  (frequency)  for  both  that  are  still  in  the  form  of  conflict  or potential conflict that has occurred in Tanggamus in 2014. The results of this study indicate that  (1)  Tanggamus  have  a  fairly  wide  area  coverage  from  one  region  to  another.  The condition  can  be  an  opportunity  or  obstacle,  even  can  also  be  a  threat  to  the  welfare  of society. To that end, the provision of physical and non-physical infrastructure that is easily accessible/used  by  the  public  should  be  of  particular  concern  for  the  stakesholders  in Tanggamus.  (2)  Regarding  to  social  conflict  in  Tanggamus,  when  referring  to  the  data  in the  previous  year  (2014),  showed  that  Tanggamus  has  the  potential  conflicts  that  quite alarming when it is not carried out a series of efforts to prevent conflict. The results of the identification  of  the  data  shows  that  there  are  22  regions  with  the  potential  for  conflict  in this region. and; (3) There are variations in the background there is the potential for social conflict  in  Tanggamus,  based  on  the  field/category  of  potential  conflict,  it  appears  that  at every  district  has  a  distinctive  pattern.  There  is  one  case  of  potential  conflict  that  comes from social factors, and in other cases the economic factor comes to land/agrarian.

## Keywords: Mapping, social conflict

## PENDAHULUAN
Ekskalasi  konflik  sosial  di  Indonesia  pascaera  reformasi  1998  memiliki  pola  yang khas.  Pada  medio  2012,  Kemdagri  merilis  jumlah  konflik  sosial  pada  2010  sebanyak  93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012  menjadi  89  kasus  hingga  akhir  Agustus  (Antaranews,  2012).  Bila  ditelusuri  lebih lanjut,  terjadinya  konflik  sosial  dikala  itu  cenderung  disebabkan  oleh  lemahnya sharing  of understanding  and  acceptance –meminjam  istilah  yang  dikemukakan  Suharto,  2005  –  di tengah masyarakat yang menyangkut ruang, kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan.
Pada  April  2014  lalu,  Kementerian  Sosial  (Kemensos)  merilis  bahwa  di  Indonesia saat ini terdapat 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di enam pulau. Sepanjang 2013 lalu,  di  Papua  terjadi  24  peristiwa  konflik  sosial,  di  Jawa  Barat  (24),  di  Jakarta  (18),  di
Sumatera  Utara  (10),  di  Sulawesi  Tengah  (10)  dan  di  Jawa  Tengah  (10)  (JPNN,  2014). Berkaca dari jumlah frekuensi terjadinya konflik sosial yang begitu intens, pada 2014 lalu, Kemensos juga  melancarkan program  keserasian sosial di 50 wilayah rawan  konflik sosial dan program penguatan kearifan lokal di 30 daerah.
Konflik  sosial  pada  masyarakat  pluralisme  seperti  Indonesia,  yang  memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu  kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  upaya  menciptakan  kesajahteraan masyarakat.  Namun  pada  sisi  lain,  kondisi  tersebut  dapat  membawa  dampak  buruk  bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan  sosial,  ekonomi,  kemiskinan  serta  dinamika  kehidupan  politik  yang  tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.
Bila  ditesuluri  perihal  sumber/asal-muasal  konflik  yang  marak  terjadi  di  Indonesia, sulit  agaknya  untuk  dideskripsikan  secara  jelas  dan  terperinci  akar  permasalahan  konflik tersebut.  Namun  demikian,  beberapa  peneliti  mencoba  melakukan  klasifikasi  guna menemukenali  akar  permasalahan  konflik  yang  lazim  terjadi  di  Indonesia.  Sumarno  dan Roebiyanto  (2013)  mengungkapkan  bahwa  terjadinya  konflik,  secara  umum,  disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya  sikap  kurang  saling  menghormati  antar  warga  masyarakat  yang  berbeda  latar belakang  sosial,  sehingga  bila  terjadi  perbedaan  kepentingan  sosial  dapat  terjadi  letupan sosial  yang  mengganggu  ketenteraman  masyarakat.  Motif  ekonomi  dikarenakan  adanya perbedaan  kemampuan  antar  warga  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup, sehingga  bila  terjadi  gesekan  kepentingan  dalam  mendayagunakan  sumber  daya  ekonomi yang  ada  dapat  menjadikan  konflik  sosial  di  masyarakat.  Motif  politik  karena  adanya perbedaan  kepentingan  politik,  sehingga  bila  terjadi  gesekan  kepentingan  dalam  proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.
Untuk  konteks  Provinsi  Lampung,  pada  tiga  tahun  terakhir,  Lampung  merupakan salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus terkait dengan ekskalasi dan intensitas konflik  sosial  yang  relatif  cukup  tinggi.  Realitas  menunjukkan  bahwa  dinamika kemajemukan  masyarakat  Lampung  banyak  diwarnai  oleh  konflik-konflik  kekerasan  baik dalam konflik sosial vertikal maupun horizontal.
Secara  khusus,  hampir  seluruh  wilayah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung memiliki  potensi  konflik  yang  khas  bila  mengacu  pada  kondisi  ditiap  wilayah.  Untuk konteks  Kabupaten  Tanggamus,  Kesbangpol  Provinsi  Lampung  di  tahun  2014  telah mengidentifikasi  setidaknya  terdapat  lima  data  konflik  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut. Lingkup  konflik  yang  terjadi  mencakup  batas  wilayah,  perambahan  hutan,  sengketa  lahan, konflik perusahaan dengan masyarakat, hingga bentrok antarwarga. Bila mengacu data yang dirilis  Kesbangpol  Kabupaten  Tanggamus,  tahun  2014  lalu  ditemui  hampir  22  data  daerah potensi  konflik  di  wilayah  ini.  Realitas  ini  menujukkan  bahwa  Kabupaten  Tanggamus memiliki  potensi  konflik  yang  cukup  mengkhawatirkan  bila  tidak  dilakukan  serangkaian upaya  pencegahan  konflik.  Kajian  ini  dilakukan  mendapatkan  gambaran  mengenai  potensi konflik dan pola persebarannya berdasarkan wilayah (kecamatan) di Kabupaten Tanggamus. Lebih lanjut, tujuan kegiatan ini diperolehnya data dan informasi tentang peta konflik sosial potensial  (latent)  dan  aktual  (terbuka/  manifest)  dengan  melingkupi  berbagai  isu  dan dimensinya pada tiap wilayah (kecamatan) di Kabupaten Tanggamus.

## TINJA UAN PU STA KA

## Tinjauan tentang Pemetaan Sosial
Pemetaan  sosial  ( social  mapping )  kini  lazim  digunakan  sebagai  satu  pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Bila ditelusuri secara harfiah, kata “pemetaan” merujuk pada  proses,  cara,  perbuatan  membuat  peta,  sedangkan  kata  “sosial”  secara  sederhana dimaknai  berkenaan  dengan  masyarakat.  Adapun  secara  terminologis,  Suharto  (2005) memberikan  penjelasan  bahwa  pemetaan  sosial  merupakan  proses  penggambaran masyarakat  yang  sistemik  serta  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  mengenai masyakat termasuk didalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada suatu masyarakat.
Lingkup  pemetaan  yang  dilakukan  pada  kajian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan wilayah (kecamatan)  di Kabupaten Tanggamus berdasarkan potensi  konflik  yang ada pada ditiap wilayah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tiap area di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi konflik yang khas bila mengacu pada kondisi ditiap wilayah (kecamatan). Untuk  itu,  proses  identifikasi  potensi  konflik  berdasarkan  wilayah  (kecamatan)  akan diwujudkan dalam bentuk peta wilayah.

## Tinjauan tentang Konflik Sosial
Secara  umum,  konflik  dimaknai  sebagai  gejala  sosial  yang  kerap  hadir  dalam kehidupan  sosial  masyarakat.  Kata  “konflik”  lazim  dimaknai  sebagai  perselisihan  atau pertentangan. Namun bila ditelusuri secara  etimologis istilah  “konflik” berasal dari bahasa Latin “ con ” yang berarti bersama dan “ fligere ” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian,  konflik  dalam  kehidupan  sosial  berarti  benturan  kepentingan,  keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihal atau lebih (Setiadi dan Kolip, 2011).  Secara  terminologis,  Jones  (2008)  menekankan  bahwa  konflik  merupakan perselisihan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  saling  terkait  dalam  usaha  mereka memperoleh  tujuan.  Lebih  lanjut,  Jones  (2008)  juga  mengemukakan  bahwa  konflik merupakan fenomena sosial yang menyangkut perselisihan antara pihak. Pihak yang terlibat dalam konflik dapat berupa skala individu, kelompok, organisasi, negara, atau bangsa.
Pembahasan  pada  beberapa  konsepsi  di  atas,  memberikan  gambaran  bahwa  potensi konflik akan selalu ada di tengah masyarakat, tidak hanya pada komunitas yang multikultur. Dalam  hal  ini  diperlukan  upaya  untuk  menemukenali  potensi  konflik  yang  ada  di  tengah masyarakat  tersebut.  Konsepsi  yang  lazim  gunakan  dalam  menemukenali  situasi  tersebut biasa  dinyatakan  sebagai  upaya  deteksi  dini.  Deteksi  dini  konflik  merujuk  pada  penemuan dan  pengenalan  gejala  dan  sumber-sumber  yang  dianggap  berpotensi  memunculkan perbedaan  pemahaman  yang  dapat  berakibat  munculnya  konflik  dan/atau  kemungkinan munculnya konflik lanjutan (Rudito & Famiola, 2008).

## METOD E PEN ELIT IAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni tipe deskriptif, dengan begitu diharapkan  mampu  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  peta  potensi  konflik  sosial  di Kabupaten  Tanggamus.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat kuantitatif. Data yang digunakan ialah data intensitas (frekuensi) baik yang sifatnya  masih berupa potensi  konflik ataupun  konflik  yang telah terjadi  di Kabupaten Tanggamus Tahun
2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sepenuhnya data sekunder. Data tersebut  diperoleh  dari  lembaga  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tanggamus.  Untuk  lingkup ini,  ada  beberapa  lembaga  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tanggamus  yang  merilis  data konflik  sosial  di  tahun  2014,  diantaranya  yakni:  Kantor  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol)  Kabupaten  Tanggamus  dan  Kepolisian  Resort  Tanggamus.  Selain  itu, digunakan  juga  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.

## HASIL D AN PEM BAH ASAN

## Rangkaian Peristiwa Konflik Sosial di Kabupaten Tanggamus Sepanjang Tahun 2014
Beberapa instansi pemerintah  daerah telah  melakukan  kajian tentang wilayah rawan konflik  sosial  baik  untuk  lingkup  Kabupaten  Tanggamus  dan  juga  tingkat  Provinsi Lampung.  Sebagai  gambaran,  di  2014  yang  lalu  Polres  Tanggamus  melalui  unit  Intelkam telah  melakukan  Pemetaan  Kerawanan  dan  Potensi  Konflik  Polres  Tanggamus.  Selain  itu, Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kabupaten  Tanggamus  juga  melakukan pemetaan  tentang  daerah  potensi  rawan  konflik  di  Kabupaten  Tanggamus  tahun  2014. Adapun  untuk  level  provinsi,  di  2014  lalu  Kesbangpol  Provinsi  Lampung  juga  telah melakukan kajian serupa hingga menghasilkan peta daerah konflik Provinsi Lampung.

## Tabel 1. Data Daerah Potensi Rawan Konflik Kabupaten Tanggamus Tahun 2014
No. Bidang Latar Belakang Lokasi Berdasarkan Data Polres Tanggamus 1. Ekonomi Sengketa lahan milik PT. Pertamina (kawasan industri maritim terpadu) Kec. Kota Agung Timur 2. Ekonomi Konflik lahan Kec. Kota Agung Timur 3. Keamanan Pelaku curanmor yang dihakimi massa hingga meninggal dunia Kec. Bandar Negeri Semuong

## Berdasarkan Data Kesbangpol
1. Sosial, budaya & keagamaan Dominasi suku tertentu terhadap suku lainnya yang minoritas Kec. Klumbayan dan Kec. Kota Agung Timur, dan; Kec. Wonosobo 2. Sosial, budaya & keagamaan Terdapat beberapa aliran kepercayaan yang berkembang Kec.Gisting 3. Sosial, budaya & keagamaan Aktivitas kelompok keagamaan tertentu yang resahkan masyarakat Kec. Talang Padang 4. Sosial Penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tertentu Kec. Pugung 5. Sumber daya alam Penambangan batu oleh PT Sinar Intan Papua Kec. Kota Agung Barat 6. Sumber daya alam Penambangan pasir oleh perusahaan menuai keberatan dari masyarakat Kec. Wonosobo 7. Sumber daya alam Penambangan emas oleh PT. Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semuong
No. Bidang Latar Belakang Lokasi 8. Sumber daya alam Pembuangan limbah industri PT Pertamina Geothermal Kec. Ulu Belu 9. Sumber daya alam Penggunaan jaring/pukat pursing (curshing) di perairan Kelumbayan Kec. Kelumbayan 10. Politik Adanya dualisme kepemimpina pada beberapa partai politik Kab. Tanggamus 11. Pertanahan dan agraria Konflik lahan rencana pembangunan Kawasan Industri Maritim Terpadu Kec. Kota Agung & Kec. Limau 12. Sengeketa lahan Sengketa lahan miliki perusahaan dengan para penggarap Kec. Kota Agung Timur 13. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 25 Pematang Sanggang Kec. Kelumbayan 14. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 26 Serkung Peji Kec. Kelumbayan 15. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 27 Pematang Sulah Kec. Cukuh Balak 16. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 28 Pematang Neba Kec. Kota Agung Timur; Kec. Talang Padang; Kec. Pugung, dan; Kec. Cukuh Balak 17. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 30 Gunung Tanggamus Kec. Kota Agung, Kec. Wonosobo, dan; Kec. Ulu Belu 18. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 31 Pematang Arahan Kec. Semaka 19. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 32 Bukit Rindingan Kec. Pulau Panggung 20. Sumber daya alam Perambah menggunakan lahan Register 39 Kota Agung Utara Kec. Pulau Panggung 21. Pertahanan dan keamanan Rawan pembegalan dan pemalakan terhadap masyarakat Kec. Bandar Negeri Semoung; Kec. Semaka, dan; Kec. Wonosobo 22. Pertahanan dan keamanan Rawan pungutan liar dan pemalakan terhadap kendaraan angkutan barang Kec. Bandar Negeri Semoung; Kec. Wonosobo, dan; Kec.
Kota Agung Timur
Sumber: Olahan Data Sekunder, 2015.

## Analisis (Potensi) Konflik Sosial di Kabupaten Tanggamus
Secara geografis, Kabupaten Tanggamus memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Berkaca dari situasi tersebut  maka hal ini dapat menjadi dua sisi yang cukup kontras. Pada satu  sisi,  kondisi  tersebut  dapat  menjadi  peluang  dan  atau  penghambat,  bahkan  pada  sisi lainnya  dapat  juga  menjadi  ancaman  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Terkait  dengan  kemungkinannya  terjadi  konflik  sosial  ditengah  masyarakat  di  Kabupaten Tanggamus,  beberapa  peneliti  terdahulu  telah  memberikan  gambaran  bahwa  konflik  juga dapat  disebabkan  oleh  masalah-masalah  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  yang  muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi (Fisher, 2000; Suharno, 2006; Verstegen, n.d.).
Jangkauan  wilayah  dari  ibukota  kabupaten  ke  beberapa  wilayah  paling  luar  di Tanggamus harus mampu disiasati dengan penyediaan infrastuktur fisik dan non fisik yang
mudah dijangkau/digunakan oleh masyarakat. Sebagai gambaran, terdapat beberapa wilayah terluar  yang  bila  ditelusuri  dengan  peta  berada  diujung  Kabupaten  Tanggamus,  misal wilayah Belimbing dan Tampang yang berada di Kecamatan Pematang Sawa, serta wilayah Kiluan yang ada di Kecamatan Kelumbayan. Dengan beragamnya kelompok etnik yang ada dalam struktur masyarakat, maka segenap stakeholders terkait harus mampu mengupayakan penciptaan kohesi sosial secara masif di tengah masyarakat.

## Gambar 5.1  Peta Daerah Konflik Provinsi Lampung Tahun 2014

## Sumber: Kesbangpol Provinsi Lampung, 2014
Merujuk  data  di  tahun  2014,  potensi  konflik  sosial  di  Kabupaten  Tanggamus mengindikasikan  pada  perebutan  sumberdaya  dan  situasi  sosial  keamanan  ditengah masyarakat  tidak  berjalan  kurang  begitu  baik.  Hal  ini  memiliki  dampak  yang  cukup  besar bagi  kehidupan  di  tengah  masyarakat,  mulai  dari  keresahan  menjadi  korban  kejahatan, produktivitas masyarakat yang tidak optimal, hingga kerugian harta benda lainnya. Konflik- konflik  terjadi  dapat  karena  persaingan  dalam  berbagai  sektor,  khususnya  dalam  akses sumberdaya alam dan ekonomi. Pada  konteks lain,  masyarakat yang  beragam dengan latar belakang  budaya,  juga  memiliki  potensi  konflik  sosial  yang  lazimnya  disebabkan  oleh perbedaan  adat  istiadat  dan  budaya,  perbedaan  agama/keyakinan,  belum  optimalnya akulturasi antarbudaya sehingga rendahnya toleransi antarsesama, belum optimalnya upaya
kerjasama  dan  kehidupan  bersama  antarkelompok  etnis  di  tengah  masyarakat,  dan kesenjangan ekonomi hingga kecemburuan sosial.
Fakta  tersebut  memiliki  nilai  potensial  untuk  terjadinya  konflik  terbuka  di  tengah masyarakat.  Banyak  kasus  telah  memperlihatkan  bahwa  konflik  sosial  yang  kerap  terjadi dengan  melibatkan  antar  kelompok  ditengah  masyarakat  dipicu  oleh  faktor  tertentu  yang dianggap  sepele.  Bila  telah  terjadi  peristiwa  konflik  sosial  secara  terbuka,  maka kecenderungan  yang  berikutnya,  amuk  massa  atau  saling  serang  antara  kelompok  warga yang satu terhadap kelompok warga lainnya akan sangat mudah terjadi.
Dapat  dikatakan  bahwa  konflik  sosial  yang  terjadi  karena  pihak  yang  terlibat  tidak saling  memahami  satu  sama  lain.  Bila  diamati  secara  mendalam,  nilai-nilai  universal ditengah  masyarakat  saling  dipinggirkan  dan  cenderung  mengedepankan  ego.  Munculnya sikap  anti  sosial  ditengah  kelompok  yang  bertikai  muncul  diakibatkan  oleh  ego  kelompok masing-masing.  Pemaknaan  nilai-nilai  universal  ditengah  masyarakat  mengalami pergeseran.
Potensi konflik sosial yang ada di Kabupaten Tanggamus harus mampu dimanajemen sebaik  mungkin  agar  dampak  dari  potensi  konflik  tersebut  tidak  meluas  pada  skala  yang lebih  besar.  Sebagai  gambaran,  pada  kasus  sengketa  lahan  di  Kec.  Kota  Agung  Timur, perangkat  daerah  yang  ada  di  wilayah  tersebut  harus  mampu  memainkan  perannya sebagaimana  mestinya secara optimal. Pendekatan yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian  masalah  yakni  pencapaian  kesepakatan  diantara  pihak  yang  terlibat  konflik melalui  beberapa  metode  penyelesaian,  yakni  cara  musyawarah,  dengan  cara  mediator, dengan  hukum  adat  dan  bahkan  dengan  hukum  formal.  Pendekatan  tersebut  dapat digunakan pada beragam isu potensi konflik lainnya yang ada di Kabupaten Tanggamus.
Mencermati proses penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh perangkat daerah yang  ada  juga  memiliki  beberapa  catatan  tersendiri.  Diperlukan  kerjasama  yang  terjalin dengan  baik  antara  perangkat  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Tanggamus  dengan  unsur lembaga  kemasyarakatan  yang  ada.  Revitalisasi  lembaga  kemasyarakatan,  baik  lembaga adat dan lembaga sosial lainnya, perlu didukung oleh pemerintah daerah. Revitalisasi yang dimaksud yakni dapat berupa peningkatan kapasitas lembaga agar kelak mampu memainkan peran  yang  lebih  baik  dan  signifikan  di  tengah  masyarakat  dalam  upaya  penciptaan perdamaian. Menjadikan lembaga kemasyarakatan sebagai partner pemerintah daerah dalam menginformasikan  dinamika  kehidupan  di  tengah  masyarakat  juga  memiliki  nilai  yang positif. Berangkat dari strategi tersebut akan mudah dikenali potensi konflik sedini mungkin yang barangkali ada di tengah masyarakat.
Lebih  lanjut,  strategi  penguatan  jaringan  komunikasi  antar  elemen  masyarakat  dan Pemerintah  Daerah  dalam  menyikapi  potensi  konflik  sosial  perlu  mengakomodir  berbagai aspirasi dari beragam kalangan. Langkah nyata yang dapat dilakukan diantaranya dengan: 1) melakukan  pendekatan  dengan  kalangan  tokoh  pada  tiap  wilayah  baik  tokoh  agama, masyarakat,  adat,  dan  pemuda;  2)  Sinergisitas  program  pemerintah  daerah  dengan pemerintah  pusat  melalui  beragaram  kegiatan  (misal:  program  keserasian  sosial  dan program penguatan kearifan lokal) yang tujuannya ialah upaya menciptakan situasi kondusif pada  wilayah  potensi  konflik  sosial,  dan;  3)  membentuk  pemuda  pelopor  perdamaian  dan melakukan pendampingan secara intensif terhadap peran organisasi tersebut.
Menarik dicermati karakter (potensi) konflik sosial di Kabupaten Tanggamus, dalam hal  ini,  konflik  sosial  yang  ada  dapat  dilihat  dari  intensitas  potensialnya  berdasarkan  dua kategori,  yakni  perbedaan  akses  vertikal  dan  horizontal  antar  kelompok  sosial.  Menurut Pelly  (1993)  akses  vertikal  diperoleh  karena  usaha,  seperti  penghasilan  (ekonomi),
pendidikan,  pemukiman,  pekerjaan,  dan  kedudukan  sosiopolitik.  Sedangkan  akses horizontal  dimiliki  karena  warisan,  seperti  etnik  dan  ras  atau  asal  usul  keturunan,  bahasa daerah,  adat-istiadat/perilaku,  agama,  pakaian/makanan,  dan  budaya  material  lainnya. Semakin berhimpit di antara kedua faktor tersebut, maka potensi konfliknya tinggi semakin tinggi.
Pada beberapa  kasus, terlihat bahwa tidak semua  konflik-konflik sosial yang terjadi bersifat otonom atau berdiri sendiri berdasarkan satu faktor tertentu.  Artinya,  konflik yang terjadi  pada  faktor  yang  satu  bisa  membias  (berhimpitan)  pada  faktor  yang  lain.  Sejalan dengan  pendapat  Pelly  (1993)  dapat  dinyatakan  bahwa  semakin  banyak  dan  tajam perbedaan antar kelompok sosial, maka situasinya semakin rawan konflik.
Pertama,  konflik  yang  timbul  berdasarkan  faktor  psikososial  bisa  membias  pada konflik antar kampung dan antar etnik. Tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan konflik akibat  tindakan  kekerasan  terhadap  warga  yang  diduga  melakukan  tindak  kejahatan (mencuri,  membegal,  memalak),  apalagi  yang  menimbulkan  korban  luka-luka  bahkan meninggal  dunia,  mudah  berkembang  menjadi  amuk  massa  yang  bernuansa  etnik.  Kedua, konflik  dapat  bersumber  dari  faktor  ekonomi  kemudian  membias  pada  faktor  psikososial dan nilai-nilai (etnik). Ketiga, konflik yang terjadi karena ketidakjelasan data, seperti batas kepemilikan  tanah,  dapat  berkembang  menjadi  konflik  berdasar  faktor  psikososial. Keempat,  konflik yang terjadi berdasarkan perbedaan nilai-nilai  kultural berkembang pada faktor  kepentingan.  Kelima,  konflik  dapat  terjadi  saling  terkait  terkait  antara  faktor kepentingan  ekonomi  dan  politik,  serta  struktural.  Keenam,  konflik  dapat  terjadi  karena keterkaitan  antara  faktor  kesalahan  data  dengan  kepentingan  ekonomi.  Ketujuh,  konflik dapat terjadi karena keterkaitan antara faktor kepentingan politik dengan faktor psikososial. Kedelapan, keterkaitan antara faktor kesalahan data dengan faktor perbedaan etnik.
Menyimak  penjelasan  tentang  beragam  kasus  konflik  sosial  di  atas,  tampak  bahwa konflik-konflik sosial horizontal yang terjadi cenderung bersifat ekspresif, spontan dan tidak terorganisir  dengan  baik,  sedangkan  konflik  konflik-konflik  vertikal  cenderung  bersifat instrumental  dan  terorganisir  lebih  jelas.  Konflik-konflik  horizontal  dan  ekspresif  sejauh tidak berhimpitan dengan persoalan struktural cenderung lebih mudah diselesaikan daripada konflik  instrumental.  Konflik-konflik  instrumental  terjadi  karena  berhadapan  dengan kelompok  atau  institusi  yang  memiliki  kekuatan  ( power )  dalam  bentuk  dominasi  ekonomi dan politik yang lebih besar.
Selain  itu,  konflik-konflik  yang  berkelanjutan,  berkepanjangan,  atau  konflik akumulatif,  baik  yang  terjadi  pada  konflik  horizontal  maupun  vertikal,  memiliki  beberapa karakteristik yang sama dan dapat dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama, konflik terjadi di suatu tempat yang sama dengan aktor yang sama. Kedua, konflik terjadi di tempat yang berbeda  dengan  aktor  yang  sama.  Ketiga,  konflik  terjadi  di  tempat  yang  berbeda  dengan aktor  yang  berbeda,  yang  pada  dasarnya  bersumber  pada  masalah  yang  sama.  Konflik- konflik  ekspresif  dan  instrumental  juga  memiliki  karakter  berdasarkan  ketiga  kategori tersebut.

## Upaya Penanganan (Potensi) Konflik hingga Mekanisme Penyelesaiannya
Bila berkaca dari beberapa kasus potensi konflik yang ada di Kabupaten Tanggamus, terdapat indikasi bahwa ada potensi konflik bernuansa etnisitas yang butuh perhatian secara khusus oleh stakeholders terkait baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Merujuk pendapat  Suharno  (2006),  konflik  dan  integrasi  antar  kelompok  etnik  dalam  suatu masyarakat  bagian  dari  proses  dinamisasi,  dimana  terdapat  kekuatan  yang  saling  tarik
menarik  antara  satu  komponen  dengan  komponen  lainnya.  Dalam  hal  ini,  ketika  suatu kelompok  etnik  berkonflik,  maka  hal  implisit  yang  terjadi  didalamnya  yakni  terjadinya kohesi  sosial  ke  dalam  ditiap  komunitas  berkonflik.  Lebih  lanjut,  Suharno  (2006)  juga menekankan  bahwa  terjadinya  kohesi  sosial  yang  ada  di  tengah  masyarakat  (yang  tengah berkonflik)  selanjutnya  akan  menimbulkan  suatu  fragmentasi  sosial  ( social  fragmentation ) secara  internal  ditiap  komunitas  ketika  sumberdaya  yang  ada  (seperti:  sumberdaya  alam, ekonomi,  politik,  kekuasaan,  simbol  kultural)  sangat  terbatas  dan  diperebutkan  diantara mereka yang berkonflik.
Keterlibatan  para  aktor  (multistakeholder)  dilingkungan  pemerintahan  daerah Kab.Tanggamus  dalam  membangun  perdamaian  sudah  cukup  baik,  meskipun  belum  dapat diwujudkan  secara  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  berkembangnya  konflik potensial  dan  masih  banyak  terjadi  konflik  sosial  di  masyarakat,  dengan  beragam  faktor yang  mendasarinya  dan  dengan  beragam  faktor  pemicunya.  Bahkan  masih  banyak  terjadi konflik  akumulatif  dan  berkepanjangan,  terutama  yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi, seperti  perebutan  tanah  pertanian  atau  lahan  sengketa  dengan  perusahaan  tertentu.  Leboh lanjut, konflik-konflik tersebut bukan lagi antar kelompok etnik, tetapi juga antar kelompok masyarakat dalam etnik yang sama.  Salah satu contoh, terjadi konflik antar  kampung yang terdiri dari dua kelompok etnik tertentu dalam satu marga yang sama. Hal ini harus menjadi perhatian  serius  para  pihak  yang  berkepentingan  untuk  cepat  tanggap  dalam  merespon potensi konflik ini.
Peran aparat keamanan (Polri dan TNI) sangat diperlukan dalam penanganan konflik sosial mendatang, yaitu pada masa damai, pada masa pra konflik, pada proses penyelasaian konflik  (perdamaian),  dan  pada  masa  pascakonflik.  Perannya  pada  sampai  saat  ini  sudah cukup memadai, terutama dalam mencegah dan dalam menyelesaikan konflik terbuka, tetapi perannya  secara  menyeluruh  dalam  lingkup  penanganan  konflik  masih  perlu  ditingkatkan untuk  semakin  dikuatkan,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Tentu  saja,  peran  yang mereka lakukan tidak terlepas dari sinergi dengan stakeholder yang lain, yaitu pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi rakyat, para tokoh masyarakat, dan pihak swasta, dan segenap elemen masyarakat lainnya.

## KESIM PULA N
Kabupaten  Tanggamus  memiliki  cakupan  wilayah  yang  cukup  luas  antara  satu wilayah dengan wilayah lain. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan atau penghambat, bahkan  dapat  juga  menjadi  ancaman  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Untuk itu, penyediaan infrastuktur fisik dan non fisik yang mudah dijangkau/digunakan oleh masyarakat  mesti  menjadi  perhatian  khusus  bagi  kalangan  stakesholders  Pemkab Tanggamus. Terkait dengan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus, bila merujuk pada data ditahun  sebelumnya  (2014),  menujukkan  bahwa  Kabupaten  Tanggamus  memiliki  potensi konflik  yang  cukup  mengkhawatirkan  bila  tidak  dilakukan  serangkaian  upaya  pencegahan konflik.  Kantor  Kesbangpol  Kabupaten  Tanggamus  mengidentifikasi  terdapat  22  data wilayah  dengan  potensi  konflik  di  wilayah  ini.  Selain  itu,  terdapat  variasi  latar  belakang potensi  konflik  sosial  di  Kabupaten  Tanggamus.  Terlihat  bahwa  pada  tiap  kecamatan tersebut memiliki pola yang khas. Terdapat pada satu kasus potensi konflik yang bersumber dari  faktor  sosial,  dan  pada  kasus  yang  lain  bersumber  faktor  ekonomi  hingga pertanahan/agraria.

## SARAN
Orientasi  pembangunan  daerah  perlu  mengedepankan  model  pembangunan partisipatif.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  disparitas  antar  wilayah  di  Kabupaten  Tanggamus dapat diminimalisir. Dalam hal ini, Pemkab Tanggamus perlu meningkatkan investasi sosial dan  pendistribusian  pelayanan  sosial  dasar  yang  lebih  luas  dan  adil.  Memfasilitasi  dan meningkatkan peran lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat. Pada aspek ini Pemkab memberikan tawaran program pengembangan masyarakat yang merangkul beragam elemen entitas yang ada. Tujuan dari program tersebut nantinya mampu meningkatkan kemampuan masyarakat  dalam  merealisasikan  kepentingan-kepetingannya  dengan  memperhatikan keragaman/multikultur  yang  ada.  Terkait  dengan  aspek  pertahanan  dan  keamanan, diperlukan  peningkatan  sinergisitas  peran  antara  Pemkab  Tanggamus  dengan  aparat penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan).  Ada  pemahaman  yang  seragam antara  stakeholders  yang  ada  di  Kabupaten  Tanggamus  dalam  upaya  menciptakan kedamaian  sosial.  Selain  itu,  diperlukan  upaya  optimalisasi  peran  beragam  kelompok  atau organisasi  sosial  di  masyarakat  dalam  upaya  penciptaan  kedamaian  sosial  di  tengah masyarakat. Namun demikian, pihak terkait harus mampu melakukan identifikasi kelompok atau  organisasi  sosial  mana  yang  punya  kapasitas  untuk  menjalankan  peran  tersebut. Nantinya,  peran  yang  dimainkan  oleh  kelompok  atau  organisasi  sosial  tersebut  dapat  juga diselaraskan  dengan  beberapa  program  yang  dijalankan  oleh  stakesholders  terkait  dalam upaya menciptakan kedamaian sosial, misal:  program  keserasian sosial (pemerintah pusat), rembug  pekon/anjau  silau  (pemerintah  daerah),  dsb.  Pada  tataran  yang  cukup  aplikatif, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tanggamus  dapat  mengimplementasikan  Permendagri Nomor  42  tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Koordinasi  Penanganan  Konflik  Sosial,  mulai dari: (a) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, (b)  Pembentukan  Tim  Terpadu  Penanganan  Konflik  Sosial  tingkat  Kabupaten,  dan  (c) Pembentukan  Kader  Pelopor  Revolusi  Mental  Penanganan  Konflik  Sosial  tingkat Kabupaten.

## DAFTA R PUST AKA
Antaranews.  (2012). Konflik  sosial  di  Indonesia  semakin  meningkat .  Accessed  date:  May 19, 2015. http://www.antaranews.com/berita/335047/konflik-sosial-di-indonesia- semakin-meningkat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. (2014). Peta daerah k.onflik Provinsi Lampung Tahun 2014. Bandar Lampung: Kesbangpol Prov. Lampung
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Daerah  Kabupaten  Tanggamus.  (2014). Data  daerah potensi  rawan  konflik  Kabupaten  Tanggamus  Tahun  2014 .  Kota  Agung:  Kesbangpol Kab. Tanggamus.
Fisher  et  al.  (2000). Mengelola  konflik:  ketrampilan  dan  strategi  untuk  bertindak .  Jakarta: The British Council.
JPNN.  (2014,  April  15). Inilah  daerah  rawan  konflik  sosial  di  Indonesia .  accessed  date: May  19,  2015.  http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan- Konflik-Sosial-di-Indonesia-.
Jones, T.S. (2008). "Conflict" encyclopedia of educational psychology. Ed. Neil J. Salkind, Thousand Oaks, CA.: SAGE Publications. Inc.
Kepolisian Resor Tanggamus. (2014). Data pemetaan kerawanan dan potensi konflik Polres Tanggamus tahun 2014 . Kota Agung: Kepolisian Resor Tanggamus.
Sumarno,  S.  dan  Roebiyantho  H.  (2013). Evaluasi  program  keserasian  sosial  dalam penanganan konflik sosial . Jakarta: P3KS Press.
Pelly,  Usman.  1993. Pengukuran  intensitas  potensi  konflik  dalam  masyarakat  majemuk . Jakarta: Analisa CSIS, Tahun XXII, No.3, Mei-Juni 1993.
Rudito,  B.  &  Famiola,  M.  (2008). Social  mapping,  metode  pemetaan  sosial,  teknik memahami suatu masyarakat atau komuniti . Bandung: Rekayasa Sains.
Setiadi,  E.M.  &  Kolip,  U.  (2011). Pengantar  sosiologi,  pemahaman  fakta  dan  gejala permasalahan  sosial:  teori,  aplikasi,  dan  pemecahannya .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Suharno.  (2006). Konflik,  etnisitas  dan  integrasi  nasional .  accessed  date:  June  23,  2015. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B1%20-%20Konflik,
%20Etnisitas%20dan%20Integrasi%20Nasional.pdf.
Suharto,  Edi.  (2005). Membangun  masyarakat  memberdayakan  rakyat,  kajian  strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Verstegen, Suzanne. (n.d.). C hapter 9: the causes and dynamics of poverty-related conflict.
accessed date: June 23,
2015. http://eeas.europa.eu/ifs/publications/ articles/book1/book%20vol1_part1_chapter9_the%20causes%20and%20dynamics%2 0of%20poverty-related%20conflict.pdf.