## SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA MENUJU PROSES NEGARA MADANI

## Kamilia Hamidah 1

## Abstract
The ongoing debate over the different concept between secular state and fundamentalist state is still visible from the grass-root to the elite actors either as a discourse or as practical politics. In fact these problems commonly escalate into more violence conflict which is driven by former colonial power. An attempt to prevent the difference between the two is by proposing the concept of ideal state known as Civil Society, though these concepts it tries to synergize between state and religion. Theoretical as well as historical analysis is made to support the hypothesis. Although still on process, but at least this will be the temporary attempt to keep the stability within the society .
Keyword: Civil Society-Madani, Secularism, Fundamentalism

## A. Pendahuluan
Berbicara masalah agama dan negara kerapkali yang terjadi pada akhirnya adalah agama menjadi tameng untuk mendapatkan legitimasi dari publik, atau sebaliknya politik menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi. Seperti yang terjadi di Pakistan pada masa pemerintahan Presiden Zia-ul-Haq, yang mana isu-isu agama dipergunakan untuk mendapatkan sokongan penuh dari partai politik Islam pada pemilihan umum.
Pakistan hanyalah satu contoh bagaimana agama sebetulnya sangat sensitif untuk dijadikan alat demi mendapatkan tujuan tertentu. Lantas yang seringkali menjadi polemik pada masa ini adalah, haruskah politik dipisahkan secara total dari agama? Atau apakah Islam yang katanya sebagai “agama universal”, mempunyai sistem pemerintahan sendiri? Perdebatan inilah yang kerapkali menjadi dilema bagi para
1 Adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
192 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
aktor politik Islam, terutama setelah mereka memenangkan pemilihan umum.
Di samping itu, kegagalan politik Islam juga didukung oleh ketidaksiapan dari para tokoh politik itu sendiri untuk membentuk format pemerintahan yang benar-benar mendapat dukungan dari massanya dan sekaligus menjadikan konstitusi sejalan dengan syariat Islam, sehingga pemerintahan tersebut menjadi pemerintahan yang solid dan mendapatkan dukungan penuh dari dunia internasional. Negara Taliban, meskipun pada waktu itu dapat menguasai sebagian besar wilayah-wilayah penting Afghanistan, akan tetapi sangat disayangkan, ia tidak mempunyai perwakilan di PBB. Hal itu dikarenakan Taliban tidak mewakili seluruh faksi-faksi yang ada di Afghanistan. Di lain pihak, lobby internasional yang lemah dan dukungan internasional yang kurang, menjadikan Taliban sebagai vulnerable target Amerika Serikat dalam perang terorisme. Sehingga ketika Afghanistan diserang oleh Amerika Serikat, negara-negara muslim pun tidak dapat banyak membantu.
Beranjak dari kegagalan politik umat Islam itu sendiri, yang kemudian adalah banyaknya bermunculan pergerakan-pergerakan Islam yang bersifat transnasional yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam semuanya dalam satu identitas esklusif
Muslim, tidak mengherankan karena munculnya pergerakan- pergerakan ini juga tidak lepas dari ketidaksiapan yang matang dari politik Islam ataupun organisasi Islam lainnya.
Lantas, apa sebetulnya yang diperlukan umat Islam saat ini untuk keluar dari polemik perpolitikan yang ada? Apakah kemudian kembali pada syariat dengan mendirikan sebentuk Khilafah Islamiyah ataukah dengan membentuk civil-society government yang berasaskan demokrasi terpimpin dengan mekanisme check and balance ?

## B. Legasi Kolonialisme
Paska runtuhnya kedaulatan Ustmaniah yang ditandai dengan terpecah-pecahnya negara-negara Islam–berpenduduk mayoritas
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 193
muslim red- yang sebelumnya di bawah kekuasaan Turki Ustmaniah di tangan para penjajah kolonial, sebagian besar negara-negar Timur Tengah jatuh di tangan Pemerintahan kolonialisme Kerajaan Inggris atau Pemerintahan kolinial Prancis. Dengan jatuhnya sebagian besar bekas wilayah Usmaniah di tangan kolonialisme Barat, tidak mengherankan jika kita dapati pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak bermunculan pergerakan Islam yang bersifat anti-penjajahan yang menyerukan pada pembentukan kedaulatan Islam dan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan campur tangan kolonial. Dari munculnya pergerakan Wahabiyah yang sedikit banyak memberi inspirasi munculnya pergerakan-pergerakan Islam lainnya di wilayah Timur Tengah, pergerakan Sanusiah, sampai pada pergerakan Ikhwanul Muslimin ( Muslim Brotherhood ), juga pergerakan-pergerakan lainnya. Meskipun kita dapati bahwa pergerakan umat Islam identik isu-isu regionalitas yang ada. Polarisasi pergerakan umat Islam baik yang bersifat kerakyatan, hingga yang bersifat agamis, memunculkan berbagai macam kepentingan pergerakan-pergerakan Islam itu sendiri, hingga di kemudian hari, di era kemerdekan menjadi isu utama dalam memformat suatu negara.
Dengan berakhirnya kolonialisme, penyerahan kedaulatan tidaklah sama antara satu dan lainnya. Pada baberapa kasus, ketika persiapan menuju kemerdekaan, pemerintahan kolonial membentuk semacam pemilihan untuk memutuskan partai politik besar. Hal ini dilakukan agar para kolonial sekiranya berhak membentuk pemerintahan pertama, paska pemerintahan kolonial itu sendiri. Atau bisa jadi dengan cara lain seperti halnya kasus Palestina, di mana penjajah Ingris pada waktu itu tidak memberi kejelasan akan diberikan pada pihak manapun, hingga di lain pihak memberikan ruang kepada orang-orang Yahudi untuk memproklamasikan negaranya. Hal itu disebabkan karena institusi-institusi kenegaraan pada waktu itu telah terbentuk. 2
2 Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, ( Pakistan: Priceton University Press, 1979), hlm. 107-125

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
194 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Bagaimanapun kondisi dan keadaannya, dilema yang harus dihadapi oleh pemimpin-pemimpin negara baru ini diantaranya adalah bagaimana memformat bentuk negara. Apakah itu akan berasas Islam, liberal, atau demokrasi terpimpin? Di lain pihak problema sosial termasuk problem perpecahan sosial dan agama, kemiskinan, yang kesemuanya tersebut menjadi penghalang terbentuknya format pemerintahan yang demokratis dan juga menjadi sumber
ketidakstabilan dalam negeri. 3
Di sisi lain, pada masa kemerdekaan, pergerakan-pergerakan Islam mempunyai ruang yang lebih luas jangkauannya yaitu, pembentukan suatu negara, nation state atau state of nation , beberapa elemen tertentu antara lain, kesamaan, sense of community dan juga keinginan bersama guna membentuk pemerintahan yang independen dari campur tangan external. Yang kemudian, dari sinilah banyak didapati bagaimana umat Islam cenderung kurang bisa membentuk nation-state yang solid, karena apa yang terjadi, umat Islam seakan-akan terlalu euphoria dengan kemerdekaan sehingga tidak ada kejelasan dalam membuat format pemerintahannya, apakah itu kemudian berupa pemerintahan yang sekuler ataupun khilafah.
Beberapa negara yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai Republik Islam seperti halnya dengan kasus Pakistan dan Iran, sebagian berasaskan sekuler (Turki) ataupun karena tidak didapatinya single mayoritas dalam menentukan format negara, atau karena berkepanjangannya konflik internal antar partai politik tertentu, akhirnya seperti banyak yang terjadi, ada campur tangan militer dengan yang mengatasnamakan pemulihan keamanan, seperti yang banyak terjadi pada negara-negara muslim, kudeta militer dan pada akhirnya otoritas militer berkuasa tanpa batas tertentu, yang pada
3 Shukri B. Abed, Denocracy and the Arab World, (Pakistan: Priceton University
Press, 1993), hlm. 189-201
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 195
kenyataannya banyak negara-negara muslim akhirnya terpuruk dalam pemerintahan otoriter ataupun monarki. 4

## C. Islam dan Politik
Di antara persoalan yang merebak pada masa berakhirnya kolonialisme adalah wacana tentang politik Islam. Apakah Islam menganjurkan penganutnya untuk membentuk sebuah kekuatan politik tertentu atau political unity ? Jika benar, apakah di dalam Al- Qur’an juga menyerukan untuk mendirikan sebuah negara Islam? Lantas, apakah Rasulullah saw mewariskan sebuah model single pemerintahan bagi umat Islam?
Kita akan sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa mendalami dan memberikan analisa tersendiri tentang bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam pandangan Islam.
’Islam’, sebagaimana digambarkan oleh John L. Esposito dalam bukunya Islam and Politics, bukan hanya sebatas komunitas spiritual melainkan merupakan state empire atau kekuasaan negara. Islam berkembang sebagai pergerakan yang bersifat religio-pilitik, yang menjadikan agama sebagai bagian integral dari negara dan masyarakat pada umumnya. 5
Dalam pandangan umat Islam, kekuatan politik bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan syariat itu sendiri. Lebih luas jangkauannya dari sekedar ibadah dan ritual tertentu. Sebab, kata ’Islam’ mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar agama dan ritual. Dari sinilah kemudian para ulama-ulama us{u>l al-fiqh , menjadikan agama sebagai salah satu kebutuhan ( z{aru>ri> ) dari lima atau enam kebutuhan dari tujuan diturunkannya syariat, yaitu; agama, jiwa, akal, keturuan, harta, di antaranya ada yang menambahkan, kemulian. Dari sini sangat jelas sekali bahwa negara Islam bukan berarti dapat diartikan negara teokrasi, akan tetapi negara Islam merupakan negara
4 Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of Modern Middle East,
(Pakistan: Priceton University Press, 1992), hlm. 197-222
5 John L. Esposito, Islam and Politics, (New York: Press, 1987), hlm. 1

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
196 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
madani atau negara civil society , yang berasaskan pada pemilihan umum, bai‘at (sumpah), dan syu>ra> (musyawarah). 6
Menurut Fazlur Rahman Anshari, Sayyid Abul ’Ala Mawdudi menyebutkan gambaran dasar sebuah negara Islam yang antara lain:
1. Kekuasan tertinggi , seperti tertera dalam Q.S. al-An ‘ am(6): 62. 7
2. Hak legislasi , tertera dalam Q.S. al-Maidah (5) :47. 8 Perlu digarisbawahi di sini bahwa Al-Qur’an memberikan larangan terhadap pelanggaran terhadap apa saja yang telah diwahyukan oleh Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Muslim dapat mengikuti hukum-hukum yang tidak diturunkan larangannya. Dengan demikian Islam memberikan keleluasaan untuk memformat hukum-hukum baru, agar syari’at dapat tetap fleksibel dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang ada.
3. Status kekuasaan Pemerintahan . Kepala negara bukanlah wakil dari Allah tetapi wakil rakyat, karena kekuasaan Allah didelegasikan pada setiap individu yang menjadi warga negara dan bukan terbatas pada ulama. Dengan demikian warga negara mempunyai hak untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan rakyat atau sejenisnya.
4. Fungsi negara, antara lain; untuk menjaga stabilitas dalam negeri dari agresi eksternal, juga menjamin keadilan untuk semua warga negaranya, seperti tersebut dalam Q.S. an-Nis a> ‘ (4): 58. 9
Lebih dari itu negara juga berfungsi untuk mentranformasikan
6 Yusuf Qardhawi, Min Fiqh Daulah fi>-l-Isla>m , (Beirut: Da>r-Syuru>q, 1997), hlm. 58 7 Artinya: Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya.
8 Artinya: Barangsiapa tidak memutuskan perkara, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.
9 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 197
warga negaranya menjadi masyarakat yang makmur atau welfare society.
5. Hak Demokrasi bagi seluruh warga negara, Q.S. As- Syu>ra> (42): 38. 10
Dari sini terlihat bahwa administrasi negara harus berasaskan musyawarah, yang hal tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa kebebasan warga negara dan hak demokrasi penuh bagi seluruh warga negara. 11
Dari uraian singkat yang tersebut di atas, mungkin dapat kita telaah satu persatu tentang bagaimanakah konsep negara Islam. Kekuasaan tetinggi hanya ada pada Allah, tetapi perlu digarisabawahi di sini bahwa hal itu bukan berarti dengan mendirikan negara berbentuk teokrasi, karena kekuasaan ini tidak didelegasikan pada suatu kelompok tertentu dalam masyarakat ataupun pada ulama, tetapi kekuasaan sebetulnya diberikan sepenuhnya pada segenap lapisan masyarakat yang melalui prosesi pemilihan, maka bagi yang terpilih berhak menjalankan kekuasaan dari kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat olehnya.
Perlu juga diuraikan di sini, kekuasaan Tuhan bukan berarti sebuah wacana negara teokrasi sebagaimana yang terfahami dari konsep filsafat politik Barat. Karena sebetulnya rakyat dan yang terpilih untuk menjadi representasi mereka. Kepala negara yang mereka pilihlah yang dapat menjalankan kekuasaan yang didelegasikan kepadanya, dari sini dapat difahami bahwa tidak ada pertentangan antara konsep Islam tentang teori kekuasaan Tuhan dengan konsep popular sovereignty yang menjadi asas fundamental unsur demokrasi.
Dua fitur esensi demokrasi adalah, negara dengan asas hukum dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, juga ditekankan dalam konsep negara Islam, sama halnya dengan konsep kesetaraan bagi seluruh
10 Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 11 Golam W. Choudhury, Islam and The Modern Muslim World, (England: Scorpion Publishing Ltd, Essex, 1994), hlm. 46

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
198 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
warga negara, yang termasuk di dalamnya hak untuk menolak kekuasaan pemimpin terpilih, jika didapati melakukan tindak yang menentang hukum atau berlaku tidak adil, karena penguasa tertinggi pun tidak ada yang kebal hukum. Lembaga hukum yang bersifat independen merupakan tonggak sebuah sistem chek and balance , sehingga baik itu badan legislatif, yudisial maupun eksekutif, masing- masing mempunyai scop e tersendiri dalam bidangnya.
Kemudian, adakah scope perundang-undangaan atau legislasi di negara Islam? Beberapa kelompok Fundamentalis berargumen bahwa, sebagaimana syariat adalah hukum integral yang di dalamnya mencakup semua aspek kehidupan manusia, maka dari sini mereka beranggapan bahwa syariat sudah cukup, dan tidak diperlukan suatu badan perundang-undangan untuk pembentukan hukum. Akan tetapi, mungkin perlu kita garisbawahi di sini, bahwasanya hukum yang tercantum di dalam syariat bersifat sangat general , sehingga diperlukan interpretasi agar syariat tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Dari sini akan memunculkan pertanyaan lagi, lantas siapakah yang berhak memberikan interpretasi syariat? Bukan para ulama, melainkan posisi ulama bisa memberikan masukan mengenai pemahaman syariat kepada lembaga legislatif. Selebihnya, lembaga legislatiflah yang berhak membentuk undang-undang. Karena badan legislatif merupakan representatif masyarakant pada umumnya. Selain itu, lembaga ini dianggap lebih memahami kondisi masyarakatnya, sehingga hukum yang terbentuk dapat diaplikasikan dengan baik, tanpa keluar dari scope syariat sebagai sumber hukum. 12 Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya ” The Rekonstruction of Religious Thought ”, bahwa spirit asimilatif Islam lebih termanifestasikan di sisi hukum daripada sisi yang lain. Jadi Qur’an bukanlah legal code, tetapi ada maksud tertentu dalam hukum-hukum Al-Qur’an yang sifatnya general , yaitu untuk membangkitkan kesadaran
12 Ibid., hlm. 52
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 199
manusia agar dapat lebih kreatif dalam membumikan apa yang disyariatkan oleh Allah. 13

## D. Sekularisme versus Fundamentalisme
Dalam bahasan ini, penulis mencoba untuk mengambil bahasan tentang konstitusionalisme dan syari’ah. Dengan pengertian bahwa pembatasaan kekuasaan penguasa-terpilih ketika menjalankan kekuasaannya dalam relasinya dengan rakyat yang dipimpinnya. Selain itu, dalam bahasan ini penulis juga mencoba untuk membandingkan wacana fundamentalis dan sekuler, karena dari sinilah muara polemik isu agama dan politik dijadikan topik utama.
Pertama, seperti banyak kita ketahui bahwa dalam wacana kelompok Fundamentalis mereka berpendapat, bahwa hukum Islam adalah absolut dan tidak dapat dirubah. Hal itu disebabkan karena kekuasaan mutlak ditangan Allah. Dengan demikian, hukum Syar’i harus dijadikan pedoman dan menjadi landasan atas hukum-hukum yang akan dibentuk, termasuk juga hukum tentang kenegaraan. Karenanya, mereka berpendapat bahwa kekuatan syariat tidak ada batasannya, namun ini bertentangan dengan teori konstitusionalisme yang memberikan batasan kekuasaan pemerintahan.
Kedua, hukum Islam atau syariat itu sendiri berlandaskan pada wahyu Ilahiyah. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah Will of
God yang sifatnya absolut dan tidak berubah, karena selalu ada hubungan erat antara hukum Islam dan teologi. Sebagai muslim dituntut ketaatan dalam menjalankan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, maka dari itu hukum apapun yang terbentuk ataupun akan dibentuk harus dalam batasan yang ditentukan oleh syariat. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan ide konstitusionalisme yang berlandaskan will of people , karena hanya kepunyaan Allah kekuasan di bumi dan di langit, bukan manusia. Karena itulah suara mayoritas belum tentu benar . Landasan benar atau salah harus berlandaskan syariat.
13 Muhammad Iqbal, The Recontruction of Religious Thought in Islam, (Pakistan: Institute of Islamic Culture Lahore, 1960), hlm. 133

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
200 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Argumen ketiga , bahwasanya wacana konstitusionalisme merupakan produk Barat dan sebagai manifestasi Barat untuk menguasai dunia muslim, mengadopsi ide konstitusionalisme yang datang dari luar diskursus Islam akan mengakibatkan muslim melupakan kewajiban agamanya.
Keempat , sebagaimana yang sudah dengan jelas disebutkan dalam Q.S. al- Ma> idah (5) : 3 14 . Syariat adalah hukum yang sempurna. Di dalamnya mencakup semua aspek baik yang bersifat ritual, sosial, kriminal maupun politik. Maka dari itu, dikatakan Islam is the way of life . Setiap permasalahan bisa dan akan terjawab oleh syariat, sementara konstitusionalisme tidak dapat memberikan jawaban atas semua permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Karena di dalam hukun Islam tidak ada pembedaan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai negara, karena politik adalah bagian dari agama Islam itu sendiri.
Di lain fihak, kelompok ini juga menegaskan bahwasannya konsep sekularisme adalah produk konspirasi Barat untuk menaklukkan negara-negara muslim. Sebagaimana yang terjadi para era kolonialisme, karenanya dengan konsep sekularisme, maka jihad dalam Islam menjadi tidak berarti apa-apa. Lebih jauh, kelompok ini beranggapan bahwa jika ada ulama muslim yang mendudukung konsep sekularisme maka dia berarti pendukung hegemoni Barat. Dari penjabaran di atas, maka dapat dikonklusikan kelompok
fundamentalisme berpendapat bahwa syariat tidak dapat disamakan dengan konstitusionalisme dalam istilah modern, legal dan sekuler, melainkan Qur’an dan Sunnah merupakan konstitusi.
Beranjak dari wacana kelompok fundamentalis, di lain pihak kaum sekularis berpendapat bahwa syariat tidak dapat dijadikan konstitusi. Dalam sejarahnya syariat tidak pernah dijadikan konstitusi kekhalifahan pada masa pemeritahan Islam, karena pada sejarahnya pemerintahan Islam bersifat kekhalifahan dengan kekuasaan ” monarki
14 Artinya: Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kapadamu nikmatKu dan tela Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 201
absolut ’. Dari sini, diperlukan untuk membahas argumen kelompok sekularis.
Pandangan kelompok sekularis yang menganggap bahwa syariat tidak dapat disamakan dengan konstitusionalisme, karena syariat lingkupnya individu, sedangkan negara tidak berhak untuk mencampuri hal-hal yang termasuk dalam kewajiban individu ataupun memaksakan penerapan syariat pada publik. Dalam hal ini, tugas suatu negara adalah mendorong setiap individu untuk menjalankan kewajiban yang telah disyariatkan seperi halnya zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Negara juga tidak mempunyai hak untuk memaksa setiap individu untuk menjalankan syariat agamanya. Dengan demikian negara sebatas memfasilitasi dan memberikan support bagi warga negara untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama.
Di samping itu pula, syariat diturunkan lebih dari lima belas abad yang lalu itu besifat kondisional. Artinya, sesuai kondisi politik dan institusi yang ada pada masa itu. Hal ini dikarenakan syariat hanya dapat diberlakukan pada negara tradisional yang berfokus pada kharisma seorang pemimpin. Dan lebih dari lima belas abad yang lalu belum ada apa itu parlemen, sistem cek and balance dan sebagainya. Maka dari itu penerapan syariat Islam akan sangat bertentangan dengan spirit konstitusionalisme.
Sebagaimana yang telah tersebut di atas, bahwasanya syariat tidak memberlakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Dalam tradisi Islam seorang khalifah dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa ada kekhawatiran dari partai oposisi atau prosedur impeachment . Dari sini dapat dikonklusikan bahwasannya pengimplementasian syariat Islam akan memunculkan negara diktator yang tidak demokratis, karena kekuasaan khalifah tidak berbatas.
Terlebih lagi, dalam sejarah pemerintahan Islam, dikenal istilah pembagian dunia dengan istilah d a> r al-Isl a> m dan d a> r al- h{ arb yang berarti teritori Islam dan teritori non-muslim berada di bawah kekuasaan negara Islam dan juga negara-negara non muslim lainnya. Dengan demikian, penduduk muslim mendapatkan hak penuh

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
202 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
kewarganegaraan, sedangkan non-muslim hanya mendapatkan hak kewarganegaraan yang bersifat parsial. Contohnya, seorang non muslim tidak akan dapat hak terpilih sebagai pemimpin negara tersebut. Dengan kata lain, syariat Islam tidak memberikan jaminan dan melindungi hak kaum minoritas, dan kondisi yang seperti ini tentu saja sangat bertentangan dengan spirit konstitusionalisme. 15

## E. Islam dan Konstitusionalisme
Konstitusionalisme dapat dipahami bahwasannya kekuasaan dan otoritas pemerintahan dibatasi. Pembatasan ini tergantung bagaimana penerapan kekuasaan tersebut. Lane menegaskan bahwa spirit konstitusionalisme dapat difahami sebagai (1) pembatasan otoritas negara versus masyarakat dalam bentuk perlindungan pada hak asasi manusia baik itu hak sipil, politik maupun ekonomi, dan (2) pengimplementasian lembaga pemerintahan-exsekutif, legislatif dan yudikatif-secara terpisah dan independen sehingga ada cek and balance dalam pemerintahan. 16 Dengan kata lain, konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan yang ditetapkan pada pemerintahan terpilih dalam relasinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
Sebagaimana perbedaan antara kelompok fundamentalis dan sekularis yang berkisar pada kompatibilitas spirit konstutusionalisme dengan syariat. Di satu sisi kelompok fundamentalis yang menganggap bahwa hukum Islam adalah syariat Islam yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan konstitusionalisme, sementara di sisi lain kelompok sekuler beranggapan bahwa syariat Islam adalah produk sejarah yang tidak mungkin dapat diimplementasikan dalam kondisi masyarakat yang semakin majemuk dan homogen. Yang perlu dikaji mendalam dalam bahasan ini adalah adakah konstitusionalisme dalam syariat Islam?
15 Nadisyah Hosen, “Constitusionalisme dan Syari’ah”, Murdoch University Electronic Journal of Law , March 2004, hlm. 4
16 J.Lane, C onstitution and Political Theory, (Manchester: Manchester University
Press, 1996), hlm. 25
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 203
Syariat Islam dapat difahami sebagai hukum yang bersumber pada Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Yang mana dalam implementasinya melibatkan interpretasi manusia. Dari sini kemudian muncul apa itu syari’at dan fiqh. Syariat difahami sebagai sumber hukum yang sifatnya general , sedangkan fikih sebagai artikulasi pemahaman ulama terhadap syariat. Dengan begitu, dapat difahami bahwa meskipun syariat besumber pada wahyu Ilahiyah, tetapi pembentukan hukum-hukum yang diambil darinya tidak terlepas dari cara pemahaman ulama-ulama pada waktu itu. Berdasarkan pemahaman syariat inilah kemudian memunculkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Lebih dari itu, sebagaimana kodifikasi syariat itu sendiri melibatkan pemahaman manusia, maka norma-norma sosial yang disyariatkan tentu saja mengikuti sejarah peradaban yang pernah terjadi. Sebagai contoh, sistem pemerintahan khilafah, adalah institusi yang dibentuk oleh masyarakat pada masa itu dan bukan merupakan sistem pemerintahan Islam yang single dan absolut, atau Divine origin. Jikalau itu merupakan divine origin tentu saja prosesi pemilihan khilafah setelah Rasulullah akan sama, tetapi pada sejarahnya dari khalifah Abu Bakar sampai dengan Ali Bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah dengan prosesi yang berbeda-beda. Ini berarti bahwa sebagian besar aturan- aturan Islam fleksible dengan kondisi sosial yang ada.
Tidak diragukan lagi bahwa di dalam Al-Qur’an telah tercantum semua aturan baik yang bersifat individual maupul sosial. Akan tetapi perlu dicermati bahwa detail dari aturan-aturan tersebut hanya terdapat pada beberapa hukum yang sangat penting dan tetap meninggalkan ruang untuk dikembangan lebih lanjut oleh para ulama. Hal ini bertujan untuk menjaga fleksibilitas al-Qur’an itu sendiri agar tetap bisa dijadikan pedoman di masa kini dan yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa universalitas al-Qur’an bukan dalam penerapan single struktur sistem perpolitikan, melainkan universalitas ini terletak pada ajaran-ajaran agama dan masalah kepercayaan atau keimanan.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
204 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Terlepas dari itu, terkadang kata-kata yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadis mengandung makna yang bersifat ambiguitas dan multi interpretasi, sehingga mustahil para ulama mempunyai penafsiran yang seragam, karena dari sinilah kemudian muncul sumber hukum ketiga yaitu Ijtihad. Al-Qur’an dan Sunnah dapat dikatakan sebagai sumber hukum dengan otoritas yang baku, dengan tidak ada tambahan setelah meninggalnya Rasulullah saw., sementara ijtihad adalah sebuah proses pengembangan hukum yang berkesinambungan. Kita dapat mengambil contoh dengan jelas atas jawaban Muadz bin Jabal, ketika ditanya oleh Rasulullah, jika suatu permasalahan tidak terdapat jawabannya baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah, maka Muadz menjawab bahwa dengan ijtihad saya akan mengambil keputusan.
Dari satu contoh di atas, bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan sarana bagi kaum Muslim untuk memahami dan mengimplementasikan syariat sesuai dengan karakteristik dan kapasitas manusia, yang dengan demikian teori-teori ijtihad pun dapat mengikuti perkembangan zaman.
Selanjutnya, dengan ijtihad bukan berarti syariat menjadi kurang sempurna, karena sebagaimana yang telah dibahas di atas, syariat sebagai sumber hukum yang sifatnya sangat general dan karena general inilah syariat dijadikan sumber hukum yang mencakup semua permasalahan. Di dalam Q.S. al- Ma> idah (5) : 3 yang telah tersebut di atas harus ditafsirkan sesuai konteks ayat itu sendiri, yakni kata ” sempurna” dalam ayat itu berkisar pada masalah halal dan haram dalam Islam. Terlebih lagi kata ” sempurna” di sini tidak kemudian dapat diartikan dengan mendirikan sistem khilafah, karena dalam syariat Islam tidak menyebutkan spesifikasi bentuk pemerintahan Islam. Al-Qur’an tidak secara langsung mengatur kekuasaaan suatu negara. Dari sini tentu dapat dipahami bahwa syariat memberikan ruang yang luas untuk manusia berijtihad untuk menentukan bentuk pemerintahannya. Karena hanya beberapa aturan mendasar yang
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 205
tersebut di dalam Al-Qur’an yang secara jelas membahas masalah pemerintahan suatu negara.
Dengan demikian, Al-Qur’an dan Hadis tidak dapat dikatakan sebagai konstitusi, melainkan mungkin dapat disebut sebagai landasan hukum, meskipun kedua-duanya tidak memberikan preferensi secara gamblang dan jelas tentang bentuk sistem perpolitikan. Akan tetapi dari keduanya terdapat aturan-aturan umum yang berhubungan dengan nilai-nilai etika atau politik yang sepatutnya diikuti oleh kaum Muslim dalam mengembangkannya dalam bentuk suatu sistem pemerintahan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Husayn Haykal, 17 bahwasannya dalam Islam tidak terdapat standar pemerintahan yang absolut, karena sebetulnya umat Islam dibebaskan untuk mengikuti apapun bentuk pemerintahannya. Selama di dalamnya prinsip fundamental seperti; kesederajatan warga negaranya, baik dalam konteks hak dan tanggungjawab, juga di depan hukum. Juga selama pemerintahan tersebut berlandaskan dengan prinsip syu>ra> tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip moral yang disyariatkan untuk peradaban manusia. Lebih lanjut, Haykal menjabarkan bahwa sistem pemerintahan menurut hukum Islam adalah, suatu sistem yang menjamin kebebasan sebagai landasan pemilihan suatu kepala negara dan warga negara berhak memberikan kontrol pada pemerintahan terpilih atas berjalannya suatu kebijakan.

## F. Menuju Negara Civil Society
Nation-state sebagai sebuah konsep baru dalam istilah kenegaraan muncul pada abad ke-20-an, seiring munculnya negara-negara baru pada peta dunia, yang didukung oleh sentimen nasionalisme sehingga negara-negara ini dapat memerdekakan diri dari kekuatan kolonialisme.
17 Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di Musdah Mulia, Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001)

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
206 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
Pemahaman istilah Bangsa atau Nation adalah berdasarkan sebuah konsep, kesamaan, solidaritas sebagai suatu komunitas tertentu dan keinginan untuk mendirikan sebuah kesatuan politik dan pemerintahan yang independen. Elemen pertama, kesamaan, terbentuk sekelompok komunitas disatukan pada kesamaan baik itu berupa, bahasa, ideologi, ras, agama atau pengalaman sejarah yang sama. Elemen kedua, feeling of community, atau solidaritas sebagai komunitas tertentu , akan memperkuat tumbuhnya sense of nationalism pada setiap orang. Elemen ketiga, a desire to rule themselves politically, yang menjadikan kekuatan utama menuju terformatnya sebuah negara.
Dari sini, konsep nagara kebangsaan, atau Nation-state merupakan kompilasi dari tiga elemen di atas sehingga terbentuklah suatu solidaritas kebersamaan yang memunculkan kekuatan untuk terbentuknya suatu negara yang berasaskan kebangsaan. 18
Dalam kasus Pakistan, ketika agama, etnik, bahasa atau linguistic tight dijadikan driving force dalam terbentuknya suatu negara atau state yang dikemudian hari adalah problem krisis legitimasi. Di mana kekuatan suatu negara untuk dapat legitimasi dari dunia internasional sangatlah minim, sehingga yang terjadi adalah kepentingan yang sifatnya transnasional atau transborder akan berusaha mendominasi perpolitikan dalam negeri. Dalam kasus Pakistan, Islamo- Nasionalisme seakan-akan didominasi oleh kepentingan kelompok radikal Islam transnasionalisme, karena pada kenyataannya, lemahnya sentimen Islamo-Nasionalisme sangat erat hubungannya dengan lemahnya konsep Nation State itu sendiri. Pakistan (1947) bukan sebagai kekuatan teritorial, tapi sebagai sebuah konsep, yaitu bangsa atau nation bagi Muslim di wilayah subcontinent India. Jadi, Pakistan dapat dikatakan mewakili kepentingan Muslim di Asia Selatan, misalnya dengan mendukung setiap jihad regional, seperti yang terdapat di Afghanistan maupun Kahsmir. 19
18 International Relation, Past, Present and Future 19 Olivier Roy, Globalized Islam, The Search For A New Ummah, (Pakistan: Alhamra Publishing, 2004), hlm. 65
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 207
Kemunculan Indonesia sebagai suatu kesatuan bangsa dan negara pada pasca kemerdekaan 1945, sedikit banyak memberikan wacana yang berbeda dari negara-negara muslim lainnya. Momen Sumpah Pemuda dan asas bhineka tunggal ika memberikan kekuatan nasionalisme sehingga dapat menyatukan seluruh kesatuan masyarakat yang ada yang kemudian memunculkan kekuatan baru dalam proses pembentukan sebuah negara kebangsaan yang kemudian dikenal sebagai Bangsa Indonesia.
Dari terbentuknya proses munculnya negara Indonesia dapat dilihat, bahwasanya fitur Indonesia berbeda jauh dengan fitur masyarakat yang ada di negara-negara Muslim lainnya. Indonesia memberikan tampilan perpolitikan yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya. Indonesia dapat dikategorikan sebagai mercusuar bagi proses demokratisasi bagi negara-negara muslim secara lebih luas atau meminjam istilah Robert W. Hefner ‘ beacon for democracy to the larger muslim world’ . Hal itu disebabkan lebih dari 88 persen penduduk Indonesia adalah beragama Islam, yang itu menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim. Di samping itu didukung oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi sehingga hampir menempatkan Indonesia pada rangking negara-negara berkembang di jajaran Asian Tiger . Meskipun sangat disayangkan, ketika krisis moneter yang menyapu seluruh negara- negar Asia Tenggara merubah wacana optimis Indonesia sebagai penggusung demokrasi bagi negara-negara Muslim. 20
Terlepas dari hal tersebut, semenjak berakhirnya masa orde baru yang ditandai dengan terbukanya kran-kran kebebasan, kemudian pada pemilu terakhir dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia, memberikan wacana baru bagi proses demokrastisasi di Indonesia.
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat dalam sebuah
20 Robert W. Hefner, Civil Islam; Muslim and Democratization in Indonesia,
( Pakistan: Priceton University Press, 2000), hlm. 6

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
208 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
institusi kenegaraan, dengan cara mensinergikan seluruh kepentingan menjadi kekuatan politk yang stabil. Keberagaman Indonesia dapat dijadikan kekuatan tersendiri untuk menggalang sense of solidarity , sehingga solidaritas kebangsaan dapat menjamin integritas indonesia sebagai suatu bangsa atau nation .
Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia selayaknya memberikan arahan baru bagi perpolitakan nasional, sehingga memungkin tercapainya kepentingan agama dan politik dalam satu waktu. Seperti yang pernah dicetuskan oleh para konseptor kemerdekaan kita Bung Karno, bahwa apa yang diperlukan Indonesia adalah negara yang berasaskan demokrasi terpimpin, dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan kelompok Islam. Bisa dibayangkan pada waktu itu, jika konsep agama diserahkan oleh orang Islamis, pada akhirnya berujung pada problem bentuk negara yang bagaimana?
Dari sini, posisi ormas-ormas Islam harus dapat turut andil dalam memberikan wacana arahan baru perpolitikan umat Islam yang ada di Indonesia, bukan dengan mendirikan khilafah Islam dan mencontoh Madinah State secara mentah-mentah, tetapi dengan membangkitkan spirit dari apa yang menjadi tujuan madinah state itu dalam konteks kekinian, dengan menjadikan setiap muslim individu taat pada tuntutan agamanya, tanpa harus mendeklarasikan negara sebagai muslim state , atau dengan kata lain how to be a Muslim without being a muslim state.
Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, seringkali terjadi ada beberapa kalangan yang cenderung
mencampuradukkan antara sejarah Nabi Muhammad dan sunnah, jika yang kedua sudah jelas sebagai sumber syariat, tetapi yang pertama bukan berarti kita menempatkan sejarah sebagai landasan hukum, yang harus ditaati. Memang benar dijelaskan dalam Q.S al- Ah{za>b (33): 21 bahwa telah terdapat contoh mulia dalam diri Nabi, tetapi ayat tersebut menunjukkan kebolehan dan bukan suatu kewajiban. 21
21 Yusuf Qardhawi, Min Fiqh…, hlm. 86
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 209
Maka dari itu, tantangan umat Islam Indonesia kedepan adalah, membentuk masyarakat dengan mental madani dan membentuk infrastruktur yang kuat sebagai penopang terbentuknya civil society . Dari sini dapat dipahami ada erat hubungannya antara sosial kapital dan civil society . Sosial kapital terdiri dari sekumpulan sokongan kultur yang dapat menfasilitasi performa sosial, jadi performa sosial yang efektif dibutuhkan tidak hanya berupa materi tetapi institusi-institusi sosial yang mengkoordinasikan sumber daya sosial yang ada, terbentukanya pemerintahan yang demokratis tidak hanya tergantung pada pemilihan umum atau konstitusi, tetapi juga sokongan-sokongan yang terdapat dalam masyarakat secara keseluruhan. Sokongan kultur sosial ini termasuk di dalamnya, kultur politik atau political culture yang menjamin kebebasan seluruh warga negara, toleransi dan menghormati hukum yang ditetapkan. Dari semua sumber daya sosial yang tersebut inilah akan terbentuk organisasi sosial yang lebih dikenal dengan istilah civil society , atau meminjam istilah Cak Nur masyarakat, madani. 22
Meskipun konsep negara civil society seperti yang pernah dicetuskan oleh Cak Nur berbeda penafsiran dari masa kemasa, tetapi ide civil society ini dapat difahami sebagai, kesatuan asosiasi masyarakat, organisasi-oraganisai agama, grup pengusaha, persatuan-persatuan buruh atau karyawan, organisasi hak asasi manusia dan asosiasi- asosiasi lainnya, yang mana negara berfungsi sebagai jembatan penghubung sehingga asosiasi-asosiasi masyarakat tersebut dapat berfungsi secara baik, dengan pola hubungan yang bersifat sukarela dan saling menguntungkan semua pihak. 23
Jadi meskipun organisasi-organisasi, LSM-LSM yang ada itu berisifat transborder atau jaringan transnasional, tetapi negara atau state tetap menjadi penyokong vital agar dapat menjembatani seluruh kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga LSM-LSM yang ada
22 Robert W. Hefner, Civil Islam…, hlm. 23 23 Kebanyakan ide ini terinspirasi dari pemikiran Alexis de Tocqueville, yang terkenal dalam karyanya Democracy in America .

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
210 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.
dapat bergerak sesuai dengan jalurnya masing-masing tanpa ada tumpang-tindih kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Organisasi-organisasi Islam tentunya mempunyai tugas yang berat dalam hal ini, karena membentuk kesadaran politik dalam masyarakat adalah bukan hal yang mudah. Akan tetapi dari sinilah ormas-ormas Islam harus mengfokuskan sasaran mereka di masyarakat, sehingga dapat terbentuk sebuah masyarakat dengan mental Islam, memperluas lapangan kerja dan menggalang sumber daya manusia sehingga kultur politik yang sehat dapat terbentuk.

## G. Penutup
Ungkapan akhir dari analisa di atas adalah agama dan negara tidak bisa dipisahkan, keduanya harus bersinergi. Menjadikan keduanya oposisi, justru akan membahayakan kehidupan. Agama membawa semua aturan-aturan tentang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah politik atau bagaimana bernegara yang baik. Hanya saja, aturan tesebut bersifat general . Ke- genaral -an inilah yang menjadikan agama-baca islam-itu s{alih li kull zama>n. Dalam posisi inilah, argumentasi kelompok sekular bisa memberikan sumbangan. Konsep sekular tentang negara dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam ber- ijtihad menemukan konsep negara yang ideal. Tentunya, nilai-nilai agama tetap dijadikan spirit dalam prosesnya.
Hipotesa dari negara ideal itu adalah Civil Society atau Masyarakat Madani. Meskipun konsep ini masih ber”metamorfose”, bahkan dalam perjalanan sejarahnya multi tafsir, namun setidaknya konsep- konsep dasar negara yang mampu menjadi jalan tengah antara kelompok sekularisme dan fundamentalisme sudah tercukupi. Selain itu, memang perlu konseptualisasi Civil Society agar lebih mapan. Bila perlu, menyesuaikan lokalitas Keindonesiaan.
Tugas ter”berat” dan semakin berat adalah-meminjam istilah Gusdur-membumikan konsep Civil Society itu sendiri, secara teoritis- abstrak sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Dan, yang
Kamilia Hamidah, SINERGI ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA ...
“JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H. │ 211
terakhir adalah memberikan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat arti pentingnya Civil Society atau Masyarakat Madani.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
212 │ “JIE” Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Z| ul h{ ijjah 1433 H.

## Daftar Pustaka
Abed, Shukri B. 1993. Denocracy and the Arab World. Pakistan: Priceton University Press.
Choudhury, Golam W. 1994. Islam and The Modern Muslim World.
England: Scorpion Publishing Ltd. Essex.
Esposito, John L. 1987. Islam and Politics. New York: Press.
Hosen, Nadisyah. March 2004. Murdoch University Electronic Journal of Law . “Constitusionalisme dan Syari’ah”.
Hudson, Michael C. 1979 . Arab Politics: The Search for Legitimacy.
Iqbal, Muhammad. 1960. The Recontruction of Religious Thought in Islam.
Pakistan: Institute of Islamic Culture Lahore.
Lane, J. 1996. C onstitution and Political Theory. Manchester: Manchester University Press.
Mulia, Musdah. 2001. Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal.
Jakarta: Paramadina.
Owen, Roger. 2000. State, Power and Politics in the Making of Modern Middle East. Pakistan: Priceton University Press. 1992.
Qardhawi, Yusuf. 1997. Min Fiqh Daulah fi>-l-Isla>m. Beirut: Da>r-Syuru>q .
Robert W. Hefner. Civil Islam; Muslim and Democratization in Indonesia.
Pakistan: Priceton University Press.
Roy, Olivier. 2004. Globalized Islam, The Search For A New Ummah. Pakistan: Al-Hamra Publishing.