JIGE 5 (2) (2024) 1137-1145

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2758
Layanan Pengaduan Jalan dan Jembatan Dalam  Aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan) Dinas Pekerjaan Umum  Kota  Tangerang  Selatan  (Studi  Penggunaan  Layanan Berbasis  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam  Aplikasi  SIMANJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan)
Herman 1 , Muhammad Fatahillah 1 , Rijwan Munawan 1* , Faria Ruhana 1
1 Program Studi Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia * Corresponding author email: MTSP.40.3498@ipdn.ac.id

## Article Info
Article history:
Received May 11, 2024 Approved June 15, 2024

## ABSTRACT
The  implementation  and  arrangement  of  management  information systems in government and public service environments can be realized by optimizing  the  use  of  information  technology  which  is  increasingly developing with current changes. The use of information technology in an organization is a complete and interconnected unit in its work process as a system.  The  implementation  of  services  based  on  management information  systems  or  IT  has  become  the  standard  in  implementing  IT- based  government  (E-Gov).  SIMANJA  is  an  Android-based  application belonging  to  the  South  Tangerang  City  Public  Works  (PU)  Department which functions as a public complaint service. However, in the application of the service, there is still a lot that needs to be improved, and there are still  many  people  in  South  Tangerang  who  are  still  unfamiliar  with  the application. This research method uses a qualitative descriptive approach. In  obtaining  data,  researchers  used  in-depth  interview  techniques.  The results of the research are in six theoretical points where overall the South Tangerang  City  Public  Works  Department  has  implemented  the  six elements of excellent service in the SIMANJA application, although there is still room for improvement, especially in disseminating the application to the public and fast response.
ABSTRAK
Penerapan  dan  penataan  sistem  informasi  manajemen  dan di  lingkungan pemerintahan dan layanan publik dapat terwujud dengan
mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  semakin berkembang  dengan  perubahan  jaman  saat  ini.  Pemanfaatan  teknologi informasi  pada  suatu  organisasi  merupakan  sebuah  kesatuan  yang  utuh dan  saling  berhubungan  dalam  proses  kerjanya  sebagai  suatu  sistem. Penerapan  pelayanan  dengan  berbasis  Sistem  informasi  manajemen  atau IT menjadi standar dalam menerapkan pemerintahan yang berbasis IT ( E- Gov  ).  SIMANJA  adalah  salah  satu  aplikasi  berbasis  android  milik  Dinas Pekerjaan  Umum  (PU)  Kota  Tangerang  Selatan  yang  berfungsi  sebagai
Keywords:
Management Information Systems, Excellent Service, E-Gov, SIMANJA
layanan  pengaduan  masyarakat.  Namun  dalam  pengaplikasian  layananya masih  banyak  yang  perlu  diperbaiki,  serta  masih  banyak  masyarakat Tangerang Selatan  yang masih awam mengenai  aplikasi tersebut.  Metode penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Dalam  memperoleh  data,  peneliti  melakukan  dengan  teknik wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  dimana  dalam  enam  point  teori dimana  secara  keseluruhan  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  telah menerapkan  keenam  unsur  pelayanan  prima  dalam  aplikasi  SIMANJA, walaupun  masih  ada  ruang  untuk  peningkatan,  terutama  pada  sosialisasi aplikasi kepada masyarakat dan respon yang cepat.
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Herman, H., Fatahillah, M., Munawan, R., & Ruhana, F. (2024). Layanan Pengaduan Jalan dan Jembatan Dalam  Aplikasi  SIMANJA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Jalan  dan  Jembatan)  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Tangerang Selatan  (Studi  Penggunaan  Layanan  Berbasis  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam  Aplikasi  SIMANJA  Dinas  Pekerjaan Um. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (2). https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2758

## PENDAHULUAN
Informasi adalah merupakan salah satu sumber daya yang perlu di tata dan dikelola dalam penyelenggaraan pemerintahan. Era globalisasi yang semakin berkembang ini dimana teknologi informasi  dan  komunikasi  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup  manusia.  Dimana,  teknologi informasi membawa banyak perubahan pada organisasi dan proses bisnis. Teknologi informasi adalah suatu kebutuhan  bagi organisasi yang mana membantu kinerja organisasi dan individu (Purnama, 2016).
Untuk  menyikapi  perkembangan  teknologi  informasi  tersebut,  maka  diperlukan  adanya skill atau  keahlian  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  kompetitif.  Penguasaan  teknologi membawa  dampak  signifikan  pada  sistem  pemerintahan  khususnya  dalam  penerapan  berbasis internet  dalam  menerapkan  manajemen  layanan  kepada  masyarakat.  Seiring  dengan  lajunya gerak  pembangunan  informasi  di  era  ini,  organisasi-organisasi  publik  seperti  pemerintah maupun  swasta  semakin  banyak  yang  mampu  memanfaatkan  teknologi  informasi  baru  yang dapat menunjang  efektivitas, produktivitas dan efisien mereka (Dompak, Purwanti, & Tukino, 2023).  Pemerintah  yang  memiliki  tugas  sebagai  pelayan  masyarakat  sudah  selayaknya menyediakan  layanan  yang  mudah  dan  praktis  bagi  masyarakat.  Layanan  yang  mampu  di gunakan oleh masyarakat dengan biaya yang murah namun dengan kualitas layanan yang baik. Agar  kegiatan  pelayanan  dapat  berjalan  lebih  baik  di  era  perkembangan  teknologi  saat  ini, sangat  diperlukan  suatu  sistem  yang  dapat  mengorganisasikan  informasi  dengan  baik  dan terstruktur.  Maka  sudah  sewajarnya  dalam  pelayanan  pemerintahan  perlu  di  dukung  dengan sistem informasi manajemen agar memudahkan dan mengefisienkan serta menekan biaya.
Saat ini, pemerintah dalam pelayanannya tidak lagi terpaku kepada layanan yang manual, dimana  masyarakat  datang  ke  tempat  atau  dinas  terkait.  Hampir  setiap  instansi  pemerintahan saat  ini  sudah  beralih  dengan  memanfaatkan  perkembangan  dunia  IT  dalam  penyediaan pelayanan.  Pelayanan  yang  disediakan  bukan  hanya  kepada  layanan  administrasi  seperti pembuatan  KTP,  pembayaran  pajak,  dan  sebagainya,  namun  juga  ada  sebagian  instansi pemerintahan  yang  sudah  menerapkan  sistem  layanan  dalam  hal  beberapa  jenis  pengaduan. Berbicara  mengenai  sistem  layanan  pengaduan  memang  sangat  diperlukan  bagi  instansi pemerintahan yang dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjalankan
roda pemerintahan. Selain itu juga pemerintah terbantu dalam pengawasan karena di dalamnya masyarakat ikut terlibat partisipasi secara tidak langsung.
Sistem  Informasi  Manajemen  sendiri  dimana  suatu  sistem  yang  terdiri  dari  perangkat lunak, hardware ,  data,  prosedur,  dan  personil  yang  mana  terintegrasi  dalam  menghasilkan informasi yang berguna dan akurat bagi organisasi dalam mengambil keputusan (Yoraeni, et al., 2023).  Oleh  karena  itu,  maka  diperlukannya  suatu  sistem  manajemen  di  dalam  pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Wibowo & Sismoro, 2012: 5) dalam (Dompak, Purwanti,  &  Tukino,  2023),  menyatakan  bahwa  “sistem  adalah  suatu  kumpulan  komponen yang  membentuk  suatu  jaringan  kerja  yang  saling  terhubung  untuk  melakukan  suatu  kegiatan guna  mencapai  sasaran  tertentu  “.  Sedangkan  sistem  menurut  Fatta  (2007:3)  dalam  (Alhadi, 2022)  dimana  adalah  sekumpulan  objek-objek  yang  saling  berelasi  dan  berinteraksi  serta hubungan  antar  objek  bisa  dilihat  sebagai  satu  kesatuan  yang  dirancang  untuk  mencapai  satu tujuan.  Sementara  menurut  (A.  Rapoport,  2004)  dalam  (Rochaety,  2017)  sistem  adalah sekumpulan  elemen  yang  saling  berhubungan  untuk  mencapai  tujuan.  Adapun  informasi  itu sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Wijoyo, 2021).
Pengertian  sistem  informasi  itu  sendiri  dimana  menurut  (Tukino,  2016:  70)  dalam (Dompak,  Purwanti,  &  Tukino,  2023),  bahwa  sistem  informasi  merupakan  kumpulan  dari komponen-komponen dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran infomasi. Sementara Menurut Stoner dalam (Abdulloh, 2020), sistem  informasi  manajemen  adalah  sebuah  metode  formal  dimana  untuk  menyediakan informasi  yang  akurat  dan  tepat  pada  waktu  yang  diperlukan  dalam  memudahkan  proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif.
Sistem  informasi  manajemen  yang  baik  dimana  sistem  informasi  yang  mampu menyeimbangkan  biaya  dan  manfaat  yang  akan  diperoleh.  Yang  mana  sistem  informasi  yang menghemat biaya, meningkatkan pendapatan dan informasi yang sangat bermanfaat (Rusdiana &  Irfan,  2014).  Misalnya  yang  saat  ini  sudah  berjalan  seperti  layanan  pengaduan  masyarakat berbasis sms yang sekarang sudah beralih ke sistem whatsapp , absensi online ( e- absensi ), laporan kinerja  SKPD  ( e -  laporan),  persuratan  ( e-office )  yang  mana  semua  layanan  tersebut  ter- publish pada web induk pemerintah daerah, sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup pemerintahan tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Tangerang  Selatan, dimana tugas pokonya fungsinya adalah salah satunya dalam pengelolaan dan penyediaan akses atau  infrastruktur.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Tangerang Selatan tidak bisa bekerja sendirian, namun mengikutsertakan masyarakat dalam  menjalankan tugasnya. Dimana dalam mengawasi serta menata infrastruktur khususnya dalam bidang jalan dan jembatan yang menjadi target terpenting, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang selatan membuat  suatu  aplikasi  yang  mana  aplikasi  tersebut  diberi  nama  SIMANJA  yang  mana kepanjangan  dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Jalan  dan  Jembatan.  Aplikasi  ini  dibuat  yang mana  sebagai  tuntutan  dalam  pemanfaatan  internet  yang  semakin  berkembang  dan  juga didorong  dengan  adanya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  dapat melakukan inovasi.
Inovasi  disini  dimana  dimaksudkan  adalah  dalam  semua  bentuk  pembaharuan  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menciptakan inovasi sendiri pemerintah daerah mengacu  kepada  prinsip  peningkatan  efisiensi,  perbaikan  efektivitas,  perbaikan  kualitas pelayanan,  tidak  ada  konflik  kepentingan,  berorientasi  pada  kepentingan  umum,  dilakukan secara  terbuka,  memenuhi  nilai-nilai  kepatutan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  hasilnya. Selain itu, aplikasi ini juga dibuat untuk menampung pengaduan bagi warga masyarakat Kota Tangerang  Selatan  yang  ingin  mengadukan  kerusakan  jalan  maupun  jembatan  di lingkungannya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan layanan dalam memonitoring jalan-jalan dan  jembatan  yang  ada  di  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan.  Alasan  dibuatnya  aplikasi SIMANJA  ini  dikarenakan  pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  tidak  bisa  sepenuhnya mengontrol keadaan jalan dan jembatan yang ada di wilayah Tangerang Selatan, dimana perlu juga adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat dalam mengontrol segala infrastruktur dalam hal ini jalan dan jembatan agar antara dinas dengan masyarakat terjalin dua arah.
Aplikasi  SIMANJA  juga menjadi salah  satu bentuk pelayanan dalam  bidang aduan dan informasi  kepada  masyarakat  dalam  penerapan e-government dan  menjadi  tahapan  dalam penyediaan  pelayanan  publik  yang  prima.  Pelayanan  prima  sendiri  dimana  bentuk  pelayanan publik  yang  bisa  dikatakan  pelayanan  yang  sangat  baik  atau  terbaik  sesuai  dengan  standar pelayanan yang ditetapkan organisasi pemerintahan yang mampu memuaskan masyarakat yang dilayani.  Pelayanan  publik  (Kurniawan,  2005:25)  dalam  (Meirinawati  &  Prabawati,  2015) merupakan  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  sipil warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Aplikasi  ini  juga  dibuat  dengan  melihat  keprihatinan  di  Kota  Tangerang  Selatan  yang mana Kota yang baru terbentuk pada tahun 2008 silam dan belum sepenuhnya berubah. Awal berdirinya  Kota  Tangerang  Selatan  sampai  dengan  berjalannya  sekian tahun,  dinas-dinas  atau SKPD  yang  ada  di  Kota  Tangerang  Selatan  belum  memiliki  situs website ,  sehingga  membuat masyarakat  kesulitan  dalam  mendapatkan  informasi.  Akhirnya  di  bawah  inisiatif  Bapak Imanudin mulai membuat suatu aplikasi berbasis laman web. Namun seiring berjalannya waktu, mulai  terpikir  untuk  menyederhanakan  layanan  aduan  berupa  aplikasi mobile yang  bisa dijangkau  oleh  masyarakat  dengan  berbasis  android.  Namun  sayangnya,  ide  ini  sempat mengalami  beberapa  penolakan  dari  OPD  (  Organisasi  Perangkat  Daerah  )  setempat  bahkan dari  Kepala  Dinas  PU  sendiri.  Beliau  terus  memperjuangkan  bagaimana  caranya  ide  aplikasi tersebut  dapat  diterima.  Dengan mengacu  kepada  Permen  PU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang,  serat  dengan adanya instruksi dari Walikota Tangerang Selatan bahwa dalam salah satu isinya semua OPD yang ada di Kota Tangerang Selatan harus berbasis e-Gov , ini menjadi jalan dalam menerapkan ide  aplikasi  SIMANJA.  Akhirnya  pada  tahun  2015  aplikasi  SIMANJA  resmi  dipublikasikan kepada masyarakat.
Aplikasi ini memiliki rating cukup bagus dengan perolehan rating 4,7 bintang, serta respon dari  masyarakat  pun  cukup  beragam.  Namun  sayangnya  ada  sebagian  masyarakat  Kota Tangerang  Selatan  yang  tidak  mengetahui  aplikasi  ini.  Dari  hasil  data  kuesioner  yang disebarkan kepada masyarakat dengan berbagai profesi dan dari berbagai Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan, dari enam orang responden hanya dua responden yang mengetahui aplikasi SIMANJA tersebut, sisanya tidak mengetahui adanya aplikasi SIMANJA.  Dua orang
yang mengetahui aplikasi tersebut pun bahkan tidak memiliki aplikasi SIMANJA di handphone - nya.
Sesuai  dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  ada beberapa  pembagian  kewenangan  seperti  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  Kewenangan Pemerintah  Provinsi,  dan  mana  kewenangan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota.  Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana kriteria urusannya meliputi : 1) Urusan Pemerintahan yang  lokasinya  dalam  Daerah  kabupaten/kota;  2)  Urusan  Pemerintahan  yang  penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya  dalam  Daerah  kabupaten/kota;  dan/atau;  4)  Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila  dilakukan  oleh  Daerah  kabupaten/kota.  Adapun kewenangannya  diantaranya  :  1)  Perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan;  2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 3) Penyediaan sarana dan prasarana; 4) Pelayanan administrasi, dan masih banyak lagi.
Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  sendiri  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  daerah memiliki  kewenangan  yang  sama  dengan  daerah-daerah  yang  lain.  Dengan  adanya  UU  ini, memberi  ruang  kepada  pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  pembangunan  daerahnya. Adapun  masalah  aplikasi  SIMANJA  yang  menjadi  ranahnya  pemerintahan  Kota  Tangerang Selatan di bawah Dinas PU yang mana mengurusi hal jalan dan  jembatan, maka urusan jalan mana yang menjadi kewenangan Dinas PU. Sementara kita ketahui bersama bahwa status jalan ada  empat,  dimana  :  1)  Status  jalan  Nasional  termasuk  jalan  tol;  2)  Status  jalan  Provinsi;  3) Status jalan kota; 4) Status jalan lingkungan.
Jalan yang menjadi kewenangan Dinas PU khususnya adalah  jalan yang berstatus Jalan Kota  dan  Jalan  Lingkungan.  Kedua  status  jalan  ini  yang  mana  menjadi  fokus  dalam  aplikasi SIMANJA.  Apabila  ada  masyarakat  yang  melaporkan  atau  mengadukan  kerusakan  jalan sementara jalan itu statusnya Jalan Provinsi, maka aduan tersebut tetap ditampung dan direspon oleh Dinas PU, serta diberi arahan kepada masyarakat bahwa status jalan tersebut merupakan jalan Provinsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun tetap, Dinas PU akan membantu  melaporkan  kepada  Bina  Marga  Provinsi  untuk  ditindak  lanjuti.  Sementara  itu, layanan  aduan  yang  akan  direspon  hanya  terbatas  dilihat  dari  segi  kerusakan  jalan  dan jembatan.  Perbaikan  ataupun  respon  aduan  perbaikan  jalan  ini  hanya  pada  kerusakan  yang sifatnya  ringan.  Perbaikan  pun  hanya  sebatas  pada  penambalan  apabila  ada  jalan  yang berlubang.  Sementara  apabila  jalan  yang  sifat  rusaknya  parah,  maka  akan  di  bahas  dengan pihak-pihak lain dalam Musrembang.

## METODE
Metode  yang  digunakan  penulis  adalah  dengan  metode  kualitatif  yang  bertujuan  untuk memahami  obyek  yang  diteliti  secara  mendalam.  Bertujuan  untuk  mengembangkan  konsep sensitivitas  pada  masalah  yang  dihadapi,  menerangkan  realitas  yang  berkaitan  dengan penelusuran teori dari bawah ( grounded theory ) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih  dari  fenomena  yang  dihadapi.  Adapun  pendekatan  yang  penulis  gunakan  adalah pendekatan  deskriptif,  dimana  pendekatan  deskriptif  adalah  sebuah  pendekatan  yang  mencoba untuk menjelaskan penggunaan bahasa secara aktual di lapangan, dengan kata lain, penggunaan bahasa  berdasarkan  siapa  yang  menuturkannya.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang digunakan  pada  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  layanan dalam  aplikasi  SIMANJA  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  layanan  aduan  jalan  dan
jembatan  secara  mendalam  dan  komprehensif.  Selain  itu  dalam  memperoleh  data  dilakukan dengan teknik/metode wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penulisan ini, penulis membahas dengan menggunakan pendekatan teori Pelayanan Publik  yang  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  dalam  pelayanan  Di  Dinas  PU  Kota  Tangerang Selatan  dalam  aplikasi  SIMANJA,  dimana  menurut  Barata  (2004:  31)  pelayanan  prima  ( service excellent ) terdiri dari enam unsur pokok diantaranya :
1. Kemampuan
Mereka  mampu  membuat  suatu  aplikasi  yang  berbasis  android  dengan  biaya  yang  tidak terlalu  mahal  namun  sangat  berguna  dan  bermanfaat.  Kemampuan  dalam  bersaing  yang mana OPD yang lain belum memiliki aplikasi serupa, namun Dinas PU ini sudah lebih dulu membuat aplikasi yang membantu dalam melayani masyarakat secara tidak langsung. Dalam pembuatannya, seperti yang disampaikan oleh Kasi Data dan Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum  Kota  Tangerang  Selatan  Bapak  Imanudin,  tidak  terlalu  banyak  melibatkan  pihak- pihak  terkait,  hanya  saja  melibatkan  beberapa  orang  saja  dan  staf-stafnya,  sehingga  tidak terlalu  banyak  memakan  biaya.  Ide  datang  dari  pihak  Dinas  PU  sendiri,  dan  selebihnya dibantu oleh ahli IT, namun masih dalam wilayah kerja Dinas PU Kota Tangerang Selatan.
Dengan  adanya  aplikasi  ini,  dinas  terkait  mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang berhubungan pada perbaikan fasilitas dan akses berupa jalan salah satunya. Berikut tabel data kerusakan jalan yang ada di Kota Tangerang Selatan periode tahun 2015-2020.
Tabel 1. Data Jalan Tiap Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
Kecamatan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) Rusak Berat Rusak Ringan Rusak Sedang Baik 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 Setu 0,00 - 1,00 - 4 890,00 - 18 587,00 - Serpong 0,00 - 1 320,00 - 7 880,00 - 42 921,00 - Pamulang 0,00 - 1 205,00 - 19 220,00 - 65 228,00 - Ciputat 0,00 - 1 180,00 - 9 981,00 - 45 084,00 - Ciputat Timur  0,00 - 1,00 - 7 709,00 - 50 801,00 - Pondok Aren 0,00 - 2 440,00 - 16 160,00 - 77 603,00 - Serpong Utara  0,00 - 1,00 - 4 605,00 - 27 125,00 - Kota Tangerang Selatan 0,00  702,00  7 870,00  3 767,00  70 445,00  5 862,00  327 349,00  374 357,00
Sumber : Dinas PU Kota Tangerang Selatan, diolah peneliti (2024)

## 2. Sikap
Dalam  hal  ini,  penulis  membahas  sikap  dari  para  pegawai  yang  ada  di  Dinas  PU  Kota Tangerang Selatan, dimana hasil observasi penulis, dapat dirasakan sikap yang diberikan oleh mereka para pegawai sangat ramah dan terbuka. Ketika sampai di depan post penjagaan atau meja tamu, penulis langsung disambut oleh petugas penjaga ( satpam ) dan bertanya apakah ia bisa  membantu.  Selain  itu,  ketika  penulis  dihadapkan  dengan  Bapak  Imanudin  selaku  Kasi Data  Dan  Informasi  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  sekaligus  yang  punya  ide  dalam pembuatan aplikasi SIMANJA, kesan yang penulis dapatkan adalah melayani dengan ramah, tidak  membuat  jenuh  ataupun  terkesan  mengganggu,  dan  bahkan  sangat  perhatian  dengan
sempat-sempatnya  memesankan  makanan  dan  minuman.  Adapun  jika  dalam  menyikapi laporan  terkait  aplikasi  SIMANJA,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  dari  hasil wawancara  dan  melihat  dari  beberapa  testimoni,  dimana  sikap  dalam  menyikapi  laporan pengaduan masyarakat sangat cepat dalam merespon. Apabila ada aduan 19 dari masyarakat pihak  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  akan  langsung  merespon  kiriman  tersebut  dan apabila laporan atau pengaduan tersebut sesuai dengan tugas dan pekerjaan Dinas PU, maka akan segera menghubungi pihak Bina Marga untuk segera memperbaiki dan bertindak.
3. Penampilan
Dalam  hal  kaitannya  dengan  penampilan  di  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan,  penulis hanya ingin membahas dari segi kode etik penampilan pakaian pada saat kerja. Saat penulis melaksanakan  observasi  langsung  pada  hari  Kamis,  dimana  hari  Kamis  mewajibkan  para karyawan  yang  ada  di  OPD  Kota  Tangerang  Selatan  untuk  menggunakan  baju  batik  khas Kota Tangerang. Dari penelusuran penulis kepada instansi-instansi lain yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan, hanya Dinas PU Kota Tangerang Selatan yang semua karyawannya memakai  baju  batik  khas  Kota  Tangerang  Selatan.  Sementara  saat  penulis  berkunjung  ke Kantor  Kebangsaan  dan  Politik  (Kesbangpol)  Kota  Tangerang  Selatan  serta  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Transmigrasi serta Dinas Lingkungan Hidup,  banyak  karyawannya  yang  memakai  batik  biasa  bukan  batik  khas  Kota  Tangerang Selatan.
4. Perhatian
Kaitannya dengan perhatian yang diberikan oleh Dinas PU Kota Tangerang Selatan dalam melayani  masyarakat,  terbukti  dengan  menggagas  suatu  aplikasi  yang  memudahkan masyarakat  dalam  melaporkan  dan  mengadukan  apabila  menemui  kerusakan  jalan  dan jembatan  di  lingkungannya.  Selain  itu,  perhatian  yang  ditunjukkan  juga  dengan  cepat merespon  aduan  masyarakat  yang  masuk  di  aplikasi  SIMANJA  tersebut.  Apabila  ada  jenis aduan  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas  dan  ranah  kerja  Dinas  PU,  maka  akan  diarahkan bahwa tugas untuk menyelesaikan maslah tersebut adalah dinas lain dan sebagainya. Apapun pesan yang masuk dalam aplikasi SIMANJA tetap akan ditampung dan direspon oleh pihak Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan.  Dengan  aduan  dan  laporan  dari  masyarakat  ini  terkait dengan  kerusakan  jalan  dan  jembatan  memberi  perhatian  khusus  bagi  Dinas  PU  Kota Tangerang Selatan dalam memperhatikan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan.
5. Tindakan
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  menyikapi  isi aduan dan laporan bertindak cepat, dimana apabila aduan dan laporan tersebut sesuai dengan tugas  dan  bidang  kerjanya,  maka  akan  langsung  bertindak  dengan  menyampaikan  kepada Bina Marga untuk segera melakukan pekerjaan. Tindakan yang dilakukan sangat memuaskan para  pelapor,  dimana  hal  ini  diungkapkan  oleh  salah  seorang  warga  yang  bernama  Eko Hermawan dalam testimoninya, dimana Eko ini melaporkan mengenai jalan yang rusak. Lalu ia melaporkan melalui aplikasi SIMANJA ini, dan berapa lama dari dinas terkait melakukan tindakan survei langsung ke lapangan dan meninjau jalan tersebut serta melakukan koordinasi dengan pihak pelapor. Namun dari segi tindakan dalam mensosialisasikan aplikasi SIMANJA masih  kurang,  dimana  terlihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mengetahui aplikasi  tersebut.  dan  ini  menjadi  satu  catatan  agar  dalam  pengenalan  kepada  masyarakat perlu dilakukan tindakan yang lebih baik lagi.
6. Tanggungjawab
Tanggung  jawab  di  sini  dimana  antara  Dinas  PU  dengan  masyarakat  masing-masing memiliki  tanggung  jawab.  Dimana  Dinas  PU  sendiri  bertanggung  jawab  dalam  merespon aduan  masyarakat  dan  melaksanakan  pengecekan  dan  perbaikan  dari  aduan  tersebut.  Serta bertanggung jawab dalam melayani masyarakat yang melakukan aduan, dan menjawab aduan tersebut serta menjelaskan jika status jalan yang diadukan bukan bagian dari tugas Dinas PU Kota Tangerang Selatan.

## KESIMPULAN
Aplikasi  SIMANJA  dibuat  dalam  rangka  mempermudah  Dinas  PU  Kota  Tangerang Selatan dalam memonitoring fasilitas-fasilitas terutama jalan dan jembatan yang di wilayah Kota Tangerang Selatan. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan yang ingin mengadukan kerusakan jalan maupun jembatan di lingkungannya. Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  memiliki  modul  atau  fitur  Layanan  Informasi  berupa  informasi berupa jalan dan jembatan, serta informasi seputar kegiatan Dinas PU Kota Tangerang Selatan.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memberikan  keleluasaan  kepada  daerah-daerah  dalam  memperbaiki  kualitas  pelayanan  dan menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau berbasis internet ( e- Gov ). Dilihat dan dikaitkan dengan teori Pelayanan Publik khususnya pelayanan prima dari Barata (2004: 31), maka dapat disimpulkan bahwa 1) Kemampuan  yang dimiliki oleh  Dinas  PU Kota Tangerang Selatan bisa dikatakan sudah maksimal, dimana mampu membuat suatu aplikasi layanan aduan berbasis  android  tanpa  menghabiskan  anggaran  yang  cukup  besar,  serta  memberikan  dampak yang  signifikan  terhadap  jalan  dan  jembatan  yang  ada  di  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan.  2) Sikap  ( attitude )  yang  ditonjolkan  oleh  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan  cukup  memuaskan. Sikap  yang  ramah  dalam  melayani  dan  merespon  dengan  baik  laporan  masyarakat  dalam aplikasi  SIMANJA  sehingga  tidak  memberi  harapan  yang  tidak  kunjung  jadi  terhadap masyarakat. 3) Penampilan ( appearance ) para karyawan yang ada di Dinas PU Kota Tangerang Selatan cukup  rapi dan  berkesan, dimana berpakaian rapi dan sesuai kode  etik yang berlaku di wilayah pemerintahan Kota Tangerang Selatan. 4) Perhatian yang diberikan oleh Dinas PU Kota Tangerang  Selatan  khususnya  dalam  merespon  laporan  masyarakat  berjalan  baik  dan  cepat respon.  Atas  beberapa  testimoni  masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan  memberikan  gambaran bahwa  perhatian  dalam  menyikapi  isi  laporan  masyarakat  cukup  baik.  5)  Tindakan  dalam merespon  isi  laporan  gerak  cepat,  artinya  apabila  ada  laporan  kerusakan  jalan  atau  jembatan yang  sesuai  dengan  ranah tugas  dan  pekerjaan  Dinas  PU,  maka  akan segera  bertindak  dengan menghubungi  Bina  Marga  untuk  segera  memperbaiki.  Adapun  jika  isi  laporannya  tidak  sesuai dengan  tupoksi  Dinas  PU  Kota  Tangerang  Selatan,  maka  tindakan  yang  dilakukan  adalah mengarahkan kepada masyarakat selaku pelapor untuk melaporkan kepada dinas terkait. Namun dari  segi  sosialisasi  pengenalan  aplikasi  SIMANJA  masih  kurang,  hal  ini  terlihat  dari  hasil kuesioner  kepada  masyarakat  yang  sebagian  masih tidak  mengetahui  aplikasi  ini.  6)  Tanggung jawab Dinas PU Kota Tangerang Selatan sudah cukup bagus, namun masih ada beberapa poin yang perlu diperbaiki, seperti masih lambatnya dalam merespon aduan, serta masih ada beberapa spot jalan  yang  masih  rusak  walaupun  bukan  kerusakan  yang  parah,  khususnya  wilayah Pamulang dan sekitarnya yang mana itu status jalan tanggung jawab kota Tangerang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhadi,  B.  I.  (2022).  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  Sebagai  Sarana  Pencapaian  E-
Government. Jurnal Stie Semarang, 14 (2), 184-195. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i2.564
Barata, A. A. (2003). Pengertian Dan Konsep Pelyanan Prima . Jakarta: Alex Media Komputindo.
Dompak,  T.,  Purwanti,  A.,  &  Tukino.  (2023). E-Goverment  :  Sistem  Informasi  Manajemen Pemerintahan . Nganjuk: Cv. Dewa Publishing.
Handayani, Andalus, F., & Nur,  M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia.
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11 (1):1–11. https://doi:
10.15575/jpan.v11i1.7631
Ilyas, Husin, Syarif, A., & Netty. (2012). Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Universitas Jambi Seri Humaniora, 14 (2), 47-56.
Karniawati,  N.,  Rahmadani,  R.  (2011).  Analisis  Kebijakan  Penerapan  E-Government  Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) (Suatu Studi Pada Biro Kepagawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). Majalah Ilmiah Unikom 7 (2), 233–248.
Marwiyah,  S.,  Busthomi,  A.N.,  &  Dwi  Septian,  E.  (2023).  PENINGKATAN  KUALITAS PELAYANAN  PUBLIK  DI  KABUPATEN  PROBOLINGGO  TAHUN  2021-2024 (STUDY  KASUS  PADA  UNIT  PENINGKATAN  KUALIATAS  PELAYANAN PUBLIK). JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 7 (1), 70-81. Meirinawati,  Prabawati,  I.  (2015).  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal Administrasi Publik, 12 (1), 45-54. Moenir. (1998). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Nurlia. (2018). Strategi Pelayanan Dengan Konsep Service Excellent. Meraja Journal, 1 (2), 17-30. https://doi.org/10.33080/mrj.v1i2.9
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  01/PRT/M/2014  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pratikno,  -.  (2005).  'Good  Governance'  dan  'Governability'. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 8 (3), 231-248. http://dx.doi.org/10.22146/jsp.11043
Prianto,  A.  (2011).  Good  Governance  dan  Formasi  Kebijakan  Publik  Neo-Liberal. Otoritas  : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (1), 1-10. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11 Purnama, C. (2016). Sistem Informasi Manajemen . Mojokerto: Insan Global.
Rochaety, E. (2017). Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rusdiana, & Irfan, M. ( 2014). Sistem Informasi Manajemen . Bandung: Cv Pustaka Setia. Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Wahyudin Rahman, L. S. (2022). Sistem Informasi Manajemen . Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
Wijoyo, H. (2021). Sistem Informasi Manajemen . Solok: Insan Cendekia Mandiri.
Yoraeni,  A.,  Handayani,  P.,  Rakhmah,  S.  N.,  Siregar,  J.,  Afghani,  D.  Y.,  Rianto,  H., Nurrohman, A. (2023). Sistem Informasi Manajemen . Jakarta: Pt. Scifintech Andrew Wijaya.