## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1280-1288 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.4127

## Analisis Lokasi Kawasan Kumuh dan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi

## Welly Yulfan Endin*, Rosyani, Harmes
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi *Correespondence: wellyendin@gmail.com
Abstrak. Persoalan  perkotaan  yang  ada  Kota  Jambi  adalah  luasnya  permukiman  kumuh.  Berdasarkan  SK Walikota Jambi Nomor: 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi, diketahui bahwa terdapat seluas 689,10 hektar permukiman kumuh yang tersebar di 13 kelurahan dan  5  kecamatan.  Berdasarkan  SK  Walikota  Jambi  tersebut,  salah  satu  kecamatan  yang  terdapat  permukiman kumuh adalah Kecamatan Kota Baru yang berkedudukan ibukota wilayah administratif Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui kondisi fisik kawasan pemukiman kumuh di kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota  Baru  Jambi.  2.)  Menganalisis  Hubungan  Lingkungan  Fisik  dengan  Partisipasi  Masyarakat  di  Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi. Jenis penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif yang fokus terhadap kondisi faktual di  lapangan untuk menentukan skenario penangan fisik dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi. Jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk menentukan sasaran pertama dan kedua, sedangkan untuk menentukan sasaran ketiga penelitian dikembangkan model skenario hasil penelitian pertama dan kedua. Penelitian dilakukan 18 RT di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Data dianalisis menggunakan metode slovin. Hasil penelitian menunjukan 1). Rata-rata hasil penilaian kondisi fisik bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah,  pengelolalaan  persampahan  dan  kondisi  proteksi  kebakaran  mencapai  14.  Sesuai  kriteria  penilaian Kawasan kumuh, maka Kelurahan Suka Karya termasuk dalam kategori Tidak Kumuh. 2). Partisipasi masyarakat di lokasi ini sudah masuk dalam kategori adanya pelimpahan kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan kumuh.
Kata kunci : perumahan kumuh, permukiman kumuh, kawasan kumuh.
Abstract. The urban problem in Jambi City is the extent of slum settlements. Based on the Decree of the Mayor of Jambi Number: 166 of 2016 concerning Determining the Location of Slum Housing and Slum Housing in Jambi City, it is known that there are 689.10 hectares of slums spread across 13 sub-districts and 5 sub-districts. Based on the Jambi Mayor's Decree, one of the sub-districts with slum settlements is Kota Baru District, which is located as the capital of the administrative area of Jambi City. The aims of this research are 1). Knowing the physical condition  of  the  slum  area  in  the  Suka  Karya  sub-district,  Kota  Baru  District,  Jambi.  2.)  Analyzing  the Relationship between the Physical Environment and Community Participation in Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi. This type of mixed qualitative and quantitative research focuses on factual conditions in the field to determine scenarios for physical management and community participation in Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi. This type of quantitative research was used to determine the first and second objectives, while to determine the third research target a scenario model was developed from the results of the first and second studies. The study was conducted in 18 RTs in the Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi City. Data were analyzed using  the  slovin  method.  The  research  results  show  1).  The  average  results  of  the  assessment  of  the  physical condition  of  buildings,  environmental  roads,  drinking  water  supply,  environmental  drainage,  waste  water management,  waste  management  and  fire  protection  conditions  reached  14.  According  to  the  criteria  for evaluating slum areas, Suka Karya Village is included in the Not Slum category. 2). Community participation in this location is included in the category of delegation of authority to the community in handling slum areas.
Keywords: slum housing, slums, slum area .
PENDAHULUAN Kota dan permukiman kumuh merupakan  isu  pembangunan  dunia  yang  masih relevan  dikaji  saat  ini.  Salah  satu  target pembangunan  berkelanjutan  global  (sustainable development  goals  -  SDGs)  pada  tahun  2030 adalah  menjamin  akses  bagi  semua  terhadap
perumahan  yang  layak,  aman,  terjangkau,  dan pelayanan  dasar,  serta  menata  kawasan  kumuh. Isu  ini  merupakan  rencana  global  yang  fokus pada  pembangunan  perkotaan  tanpa  Kawasan kumuh  (Keman,  2005).  Kota  Jambi  merupakan kawasan  perkotaan  terbesar  sekaligus  menjadi ibukota  Provinsi  Jambi  yang  terletak  antara
ketinggian  10  –  60  meter  atas  permukaan  laut. Jumlah  penduduk  Kota  Jambi  612.162  Jiwa Tahun  2021  (BPS,  2022).  Letak  geografis  Kota Jambi  sebelah  barat,  timur,  utara  dan  selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, jadi Kota  Jambi  dikelilingi  oleh  Kabupaten  Muaro Jambi.  Luas  wilayah  Kota  Jambi  205,38  km2, memiliki kepadatan penduduk 2.878 Jiwa/km2.
Sebagaimana  kondisi  perkotaan  secara umum, salah satu persoalan  perkotaan  yang  ada Kota Jambi adalah luasnya permukiman kumuh. Berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Jambi Nomor 166 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  di Kota  Jambi,  diketahui  bahwa  terdapat  seluas 689,10 hektar permukiman kumuh yang tersebar di  13  kelurahan  dan  5  kecamatan.  Berdasarkan SK  Walikota  Jambi  tersebut,  salah  satu kecamatan  yang  terdapat  permukiman  kumuh adalah Kecamatan Kota Baru yang berkedudukan ibukota wilayah administratif Kota Jambi. Secara fungsional  Kawasan  Kota  Baru  adalah  pusat perkantoran  pemerintahan  kota  Jambi  dan sebagian perkantoran pemerintah propinsi Jambi. Selain itu pemanfaatan ruang di Kawasan ini juga didominasi oleh penggunaan aktivitas komersial, perumahan  dan  permukiman.  Kedudukan  dan fungsi  yang  diemban  Kecamatan  Kota  Baru menempatkannya  sebagai  etalase  pencerminan Kota serta Propinsi Jambi secara keseluruhan.
Secara  lokasional  antara  kawasan  pusat perkantoran  pemerintah  propinsi  Jambi  di wilayah  Telanaipura  dan  kawasan  komersial simpang  III  Sipin  menuju  Kawasan  Pusat Perkantoran  Kota  Baru  terdapat  salah  satu kelurahan yang secara posisional sangat strategis merepresentasikan  Propinsi  dan  Kota  Jambi. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sukakarya, yang berdasarkan keputusan Walikota jambi No. 166/2016  termasuk  sebagai  lokasi  permukiman kumuh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun  kecamatan  Kota  baru  kawasannya relatif  baru  berkembang  dan  dibangun  dengan banyak  program  pembangunan  dari  pemerintah daerah, namun pada beberapa wilayah kelurahan sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan perumahan  dan  permukiman.  Hal  ini  pada akhirnya berakibat pada muncul dan berkembangnya  Kawasan  permukiman  kumuh. Apabila  permasalahan  permukiman  kumuh  ini dibiarkan  tanpa  ada  penanganan  dari  para  stake holder bidang perumahan dan permukiman, maka kualitas  permukiman  masyarakat  di  kota  akan terus menurun dan akan menimbulkan
permasalan sosial dan ekonomi perkotaan dengan skala yang lebih besar.
Realitas letak strategis Kelurahan Sukakarya  bagi  Propinsi  dan  Kota  Jambi, membuat  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui secara  mendalam  fenomena  kekumuhan  fisik wilayah  dan  partisipasi  masyarakat  dalam penanganan Kawasan kumuh yang terjadi di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Kota Baru pada Kelurahan Sukakarya.  Selain  itu adanya kebijakan  nasional  sampai  ke  daerah-daerah dalam  penanganan  perumahan  dan  pemukiman kumuh (Budihardjo, 1998) melalui regulasi yang diimplementasikan menjadi program dan kegiatan seperti  program KOTAKU  (kota  tanpa kumuh)  dan  program  perkotaan  lainnya  yang telah  diimplementasikan  sejak  lama  dapat dijadikan sebagai bagian pembelajaran penanganan  kawasan  kumuh  (Sahria,  2018). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pola  penanganan  dan  keikutsertaan  masyarakat dalam  menanggulani  masalah  permukiman kumuh, di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Kota Baru Kelurahan Sukakarya.

## METODE
Penelitian  dilaksanakan  selama  2  (dua) bulan,  yaitu  mulai  bulan  Oktober  –  November 2022,  yang  meliputi  pengumpulan  data  primer dan  sekunder,  pengolahan  dan  analisis  data. Lokasi  penelitian  adalah  rukun  tetangga  yang ditetapkan  sebagai  permukiman  kumuh  di Kelurahan  Suka  Karya  Kecamatan  Kota  Baru Kota  Jambi.  Kelurahan  Suka  Karya  ini mengalami  penurunan  kualitas  lingkungan permukiman,  berdasarkan  SK  Walikota  Jambi Nomor:  166  Tahun  2016  tertanggal  17  Maret 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang ada di 18 RT yang termasuk dalam kategori permukiman  kumuh  Kelurahan  Suka  Karya. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah probability sampling . Metode slovin akan dijadikan  sebagai  teknik  menentukan  jumlah sampel  yang  akan  diambil.  Rumus  Slovin  yaitu dengan ketentuan apabila populasi lebih dari 100 maka  presisi  diambil  15%  -  20%;  jika  populasi berjumlah  51  –  100  maka  presisi  diambil  10% dan jika populasinya kurang dari 50 maka sampel diambil semua, sama dengan populasi. Sugiyono (2015).
Rumus Slovin sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 𝑁.𝑒 2 +1
dimana: n = ukuran sampel; N = ukuran Populasi; e = taraf Kesalahan (error)
Tabel 1

## Populasi dan Sampel Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kelurahan Suka Karya
Sumber: Profil LKM suka karya Tahun 2021

## HASIL

## Tabel 2 Aspek Kondisi Bangunan Gedung
Sumber: data olahan
Aspek  kondisi  bangunan  masuk  salah satu  indikator  permukiman  kumuh  berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 2 Tahun 2016. Kondisi bangunan gedung di lokasi Kelurahan Suka karya menurut  kriteria  ketidakteraturan  bangunan memiliki  nilai  kumuh  ringan,  sedangkan  pada kepadatan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan  teknis  bangunan  dengan  nilai  tidak kumuh.  Kriteria  ketidakteraturan  bangunan kumuh  sedang  diakibatkan  karena  dalam perencanaan  bangunan  hunian  belum  disusun dengan  peraturan  yang  jelas.  Masyarakat  dalam membangun rumah hanya mengikuti luasan lahan
yang tersedia. Sehingga bangunan hunian terlebih dahulu  dibangun  baru  akses  jalan  lingkungan kemudian (Khairudin, 1992)
Aspek  kekumuhan  yang  di  nilai  adalah kondisi jalan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman.  Kriteria  cakupan  pelayanan  jalan lingkungan  yaitu  total  panjang  jalan  eksisting dibagi  dengan  total  panjang  jalan  ideal  dikali dengan persentase, maka akan keluar persentase dalam kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan.  Kriteria  kualitas  permukaan  jalan lingkungan  yaitu  total  panjang  jalan  permukaan yang  rusak  dibagi  dengan  total  panjang  jalan
lingkungan  yang  di  lingkungan  permukiman dikali  dengan  persentase,  maka  akan  keluar persentase  jalan  lingkungan  permukiman  yang
permukaan  jalan  yang  rusak  atau  kualitas permukaan jalan yang tidak baik.

## Tabel 3

## Aspek Kondisi Jalan Lingkungan
Sumber: data olahan
Pada Tabel 3 menunjukan bahwa 0% atau nilai  tidak  kumuh  pada  kriteria  cakupan pelayanan  jalan  lingkungan  di  Kelurahan Sukakarya.  Pada  kriteria  kualitas  permukaan jalan  lingkungan  di  Kelurahan  Sukakarya  ada 43,16%  atau  nilai  kumuh  ringan,  Kualitas permukaan jalan lingkungan Kelurahan Sukakarya memiliki jalan yang rusak lebih besar. Aspek  kekumuhan  yang  ketiga  dalam  menilai lingkungan  permukiman  kumuh  adalah  kondisi penyedian  air  minum.  Ketersediaan  akses  aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum  merupakan  kriteria  atau  parameter  yang ada  di  aspek  penyediaan  air  minum.  Kriteria
ketersediaan akses aman air minum yaitu jumlah kepala keluarga yang belum memiliki akses aman air  minum  dibagi  total  kepala  keluarga  di  satu satuan wilayah dikali seratus persen maka didapat persentase  jumlah  kepala  keluarga  yang  belum memiliki  akses  aman  air  minum.  Kriteria  tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah jumlah kepala  keluarga  yang  tidak  terpenuhinya kebutuhan  air  minum  dibagi  totak  kepala keluarga  yang  ada  di  satu  satuan  wilayah  dikali seratus  persen  maka  didapat  persentase  jumlah kepala  keluarga  yang  belum  terpenuhinya kebutuhan air minum.

## Tabel 4 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum
Pada  Tabel.4  bahwa  pada  Kelurahan Sukakarya  aspek  kondisi  penyediaan air  minum memiliki nilai tidak kumuh di dua kriteria yaitu kriteria ketersediaan akses aman  air minum  dan kriterian  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air minum.  Aspek  kondisi  drainase  lingkungan memiliki 5 kriteria yaitu: (1) kriteria ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan  air hujan/run-off  air  permukaan;  (2)  kriteria ketersediaan  drainase  lingkungan;  (3)  ketidak berhubungan  dengan  sistem  drainase  kota;  (4) kriteria tidak terpelihara drainase; dan (5) kriteria kualitas konstruksi drainase.
Kriteria  ketidakmampuan  mengalirkan drainase  yaitu  luasan  daerah  yang  terjadi genangan dibagi dengan total luasan satu satuan wilayah  dikali  dengan  seratus  persen,  maka didapat  persentase  luas  wilayah  yang  terjadi genangan.  Kriteria  ketidaktersediaan  drainase yaitu  dengan  jumlah  panjang  drainase  yang belum  dibangun  dengan  total  panjang  jalan drainase  lingkungan  yang  ada  di  satu  satuan wilayah  dikali  dengan  seratus  persen,  maka
didapat  persentase  ketidak  tersediaan  drainase lingkungan pada satu wilayah. Kriteria ketidakterhubungan  dengan  sistem  kota  ialah jumlah  panjang  drainase  lingkungan  yang  tidak memiliki hubungan dengan sistem drainase kota dibagi dengan total panjang drinase yang ada di satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen, maka  didapat  persentase  ketidak  terhubungan dengan  system  drainase  kota  pada  satu  satuan wilayah.  Kriteria  tidak  terpelihara  drainase lingkungan  yaitu  panjang  drainase  lingkungan yang  tidak  terpelihara  dibagi  dengan  total panjang  drainase  lingkungan  pada  satu  satuan wilayah  dikali  dengan  seratus  persen  maka didapat  persentase  panjang  drainase  lingkungan yang  tidak  terpelihara.  Kriteria  konstruksi drainase ialah panjang drainase dengan konstruksi  rusak  dibagi  dengan  total  panjang drainase  pada  lingkungan  permukiman  satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen maka didapat  persentase  kualitas  konstruksi  drainase lingkungan permukiman.

## Tabel 5 Rekapitulasi Aspek Kondisi Drainase
Sumber: data olahan
Pada  Tabel  5  tergambar  bahwa  kriteria tidak  terpeliharanya  drainase  memiliki  nilai kumuh berat (96.65%). Kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air memiliki nilai 32,96% (kumuh ringan). Pada kriteria ketidak tersediaan drainase Kelurahan Sukakarya memiliki persentae  35,22%  (Kumuh  ringan).  Kriteria
ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota nol  persen  berarti  semua  drainase  lingkungan permukiman  sudah  terhubung  dengan  sistem drainase kota.
Aspek  kekumuhan  yang  keenam  adalah aspek  kondisi  pengelolaan  persampahan.  Aspek ini  memiliki  3  (tiga)  kriteria  yaitu  1)  Prasarana
dan  sarana  persampahan  tidak  sesuai  dengan persyaratan  teknis;  2)  Sistem  pengelolaan persampahan  yang  tidak  sesuai  standar  teknis; dan  3)  Tidak  terpelihara  sarana  dan  prasarana pengelolaan persampahan. Kriteria prasarana dan sarana  persampahan  tidak  sesuai  dengan persyaratan  teknis  ialah  jumlah  kepala  keluarga yang  prasana  dan  sarana  persampahan  tidak sesuai  dengan  persyaratan  teknis  dibagi  dengan total  kepala  keluarga  yang  ada  di  satu  satuan wilayah  dikali  seratus  persen  maka  didapat persentase jumlah kepala keluarga yang prasarana  dan  sarana  persampahan  yang  tidak sesuai standar teknis.
Kriteria sistem pengelolaan persampahan yang  tidak  sesuai  dengan  standar  teknis  yaitu jumlah kepala keluarga yang sistem pengelolaan persampahan  tidak  sesuai  standar  teknis  dibagi dengan total kepala keluarga yang ada pada satu
satuan wilayah dikali dengan seratus persen maka didapat  persentase  kepala  keluarga  yang  sistem pengelolaan  persampahan  yang  tidak  sesuai dengan  standar  teknis.  Kriteria  tidak  terpelihara sarana  dan  prasarana  pengelolaan  persampahan ialah jumlah kepala keluarga tidak terpeliharanya sarana  dan  prasarana  pengelolaan  persampahan dibagi  total  kepala  keluarga  di  satu  satuan wilayah  maka  didapat  persentase  jumlah  kepala keluarga  tidak  terpelihara  sarana  dan  prasarana pengelolaan  persampahan.  Pada  Tabel  6 menunjukkan bahwa aspek kekumuhan pengelolaan  persampahan  memiliki  nilai  yang paling  besar  permasalahan  yang  hampir  100%. Kelurahan Sukakarya pada kriteria prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan standar teknis dan kriteria tidak terpelihara dengan baik prasarana dan sarana persampahan.

## Tabel 6

## Rekapitulasi Aspek Pengelolaan Persampahan
Sumber: data olahan
Partisipasi  masyarakat  mengindikasikan keikutsertaan penduduk dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kelurahan Suka Karya baik secara berkelompok dengan bergotong royong maupun secara  individual  dalam  meningkatkan  kualitas lingkungan  permukimannya  (Sri  Handayani, 2008).  Beragam  kegiatan  partisipasi  antar  lain berupa membangun tempat tinggal sesuai dengan aturan  pemerintah  tentang  bangunan  gedung,
memperbaiki jalan lingkungan, drainase lingkungan,  membersihkan  sampah,  memberi sumbangan  dana  lingkungan,  menyediakan sarana  proteksi  kebakaran  serta  sumbangan tenaga  serta  pemikiran  pada  kegiatan-kegiatan dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman  ataupun  mencegah  terjadinya kekumuhan  Kawasan  permukiman  (Sekar  Ayu Advianty, 2013)
Tabel 7
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukakarya
Sumber : data olahan
Berdasarkan  Tabel  8  dapat  dijelaskan bahwa  para  responden  dominan  menunjukkan terdapat  delegasi  kekuasaan  atau  kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan permukiman  kumuh.  Hal  ini  dibuktikan  dengan frekwensi  tertinggi  jawaban  responden  yang mewakili  masyarakat  kelurahan  Sukakarya sebanyak  30  orang  atau  mencapai  31,58% memilih  tangga  partisipasi  ke-7  dalam  level
partisipasi  sesuai  teori  Arnstein.  Tingkat partisipasi  yang  disandingkan  dengan  tabel perbandingan  skala  likert,  menggambarkan bahwa  tingkat  partisipasi  secara  keseluruhan  di Kelurahan  Sukakarya  dengan  total  nilai  573 berada  pada  kategori  tinggi  dengan  kondisi bahwa sudah ada pelimpangan wewenang dalam penanganan  Kawasan  permukiman  kumuh kepada masyarakat.

## Tabel 8
Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sukakarya dalam Penanganan Permukiman Kumuh
Sumber : data olahan
Secara  menyeluruh  RT  di  Kelurahan Sukakarya (lampiran 5) termasuk dalam kategori kumuh  ringan  yakni  berada  antara  rentang  nilai 16-37.  Prioritas  Penanganan  fisik  Kawasan permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Sukakarya, diarahkan  ke  RT.  09  karena  berdasarkan penilaian  lokasi  mencapai  angka  33,  meskipun demikian terdapat juga 2 RT lain yakni RT 2 dan
7  yang  termasuk  kategori  tertinggi  dengan  nilai 31. Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 diketahui bahwa ada kecenderungan pada Kawasan kumuh dengan  nilai  kumuh  lebih  tinggi,  maka  tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah (Sumarwanto, 2014)

## Tabel 9

## Prioritas Penangan Fisik Kawasan Kumuh Kelurahan Sukakarya
Sumber : data olahan
Tabel 10

## Tingkat Prioritas Partisipasi Masyarakat
Sumber : data olahan

## SIMPULAN
Rata-rata  hasil  penilaian  kondisi  fisik bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah,  pengelolalaan  persampahan  dan  kondisi proteksi  kebakaran  mencapai  14.  Sesuai  kriteria penilaian Kawasan kumuh, maka Kelurahan Suka karya  termasuk  dalam  kategori  Tidak  Kumuh  . Secara  parsial  setiap  rukun  tetangga  (RT) memiliki  kondisi  tingkat  kekumuhan  sectoral yang  berbeda.  Hasil  penelitian  partisipasi  yang diwakili oleh 95 responden menunjukkan bahwa
30  orang  atau  mencapai  31,58%  responden memilih  tangga  partisipasi  ke-7  dalam  level partisipasi  Arnstein.  Hal ini menjelaskan  bahwa partisipasi masyarakat di lokasi ini sudah masuk dalam  kategori  adanya  pelimpahan  kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS), 2022, Jambi dalam Angka 2021
Budihardjo,  Eko.,  1998, Sejumlah  Masalah Permukiman Kota , PT.Alumni, Bandung Keman, Soedjajadi. 2005. Kesehatan Perumahan dan  Lingkungan  Permukiman. Jurnal
Kesehatan Lingkungan , 2(1). Kementerian PUPR RI, 2016, Panduan Penyusunan  Rencana  Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, Jakarta
Khairudin, H., 1992, Pembangunan Masyarakat, Tinjauan  Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan . Liberty, Yogyakarta Peraturan  Menteri  PUPR  RI  Nomor  2  Tahun 2016  Tentang  Peningkatan  Kualitas terhadap  Perumahan  dan  Permukiman
Kumuh.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5883).
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Sahria  Apriliana,  2018,  Partisipasi  Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  (Studi  Tentang: Program  Penanganan  Drainase  dan
Sanitasi  di  Kelurahan  Teritip  Kota
Balikpapan), e-jurnal Administrasi Negara , 6(1).
Sekar  Ayu  Advianty,  2013,  Tingkat  Partisipasi
Masyarakat  pada  Permukiman  Kumuh Kelurahan Ploso,
Jurnal Teknik POMITS , 2(2)
Sri  Handayani,  2008,  Partisipasi  Masyarakat Kampung  Kota  Untuk  Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman, Tesis , IPB, Bogor Sugiyono, (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2015, Alfabeta CV. Sumarwanto, 2014, Pengaruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Permukiman  Kumuh  Terhadap  Tata Ruang  Wilayah  di  Semarang, Jurnal Ilmiah UNTAG , Semarang. SK  Walikota  Jambi  Nomor:  166  Tahun  2016 Tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi,
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan
Kawasan Permukiman
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup