## KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN
( Strategi Komunikasi Politik Perempuan Fatayat Situbondo Dalam Hegemoni Politik Priyayi )
oleh: Nur Ainiyah Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo nura_ifan@yahoo.com
Abstract:
This research has been aim for showing about how discourse analysis in media  pilkada  politic  communication  in  situbondo,  politic communication  strategic  was  built  by    candidate  of  regency  fatayat inhegemoni  or  power  of  priyayi  politic  in  Situbondo.  So  became development  in  politic  communication  of  candidate  leader  of  area  on practice and scholarship. Then many questions will be answered are: 1) how  is  Fatayat  of  women  Situbondo  preception  of  realty  politic  in Situbondo.  2)  How  do  Fatayat  women  face  the  obstacles  of  political communication in Situbondo? 3) How do Fatayat women build political communication  strategies  in  dealing  with  kyai  political  hegemony  in Situbondo?  By  using  qualitative-explorative  research  approach,  some steps  in  observation  data  collection  procedure,  interview  and documentation are done consistently and continuously so  that the first research produce political climate in Situbondo is in the power of kyai (men)  in  gender  analysis  is  patriarchy  political  culture  so  space women's  politics  are  not  as  free  as  the  political  space  of  men.  Both communication  barriers  and  women's  political  participation  are  found in  several  factors,  including  cultural  barriers,  political  capital constraints  and  human  resource  constraints.  The  three  strategies  of women's political communication are carried out in several ways: firstly lobbying,  establishing  cooperation  with  various  parties  and  agencies, both  communication  processes ranging  from  message selection,  media selection and proper selection of communication so that communication strategy becomes effective.
Key Words : komunikasi politik, strategi, gender, patriarki

## A. Pendahuluan
Sudah  tiga  periode  sejak  tahun  2004  Indonesia  sudah menyelenggarakaan  PEMILU  (pemilihan  umum)  secara  langsung. Pemilihan  umum  secara  langsung  memberikan  pendidikan  politik tersendiri  bagi  masyarakat  termasuk  perempuan.  Proses  demokratisasi
dalam  kehidupan  bernegara  lambat  laun  dipahami  oleh  masyarakat termasuk  perempuan  dalam  tataran  teknis.  Keterlibatan  perempuan dalam  menentukan  pilihan  politik  dalam  pemilu  memberikan  kontribusi yang  luar  biasa  dalam  proses  demokratisasi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Segmentasi  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik  terdiri dari beberapa hal yakni pertama, perempuan sebagai subjek pemilih yang menentukan  perolehan  suara  dalam  pemilu;  kedua  perempuan  sebagai pelaku  strategis  dalam  bidang  politik  dan  ketiga  perempuan  sebagai anggota  atau  calon  legislative  dalam  pemilu.  Ketiga  segmentasi  ini setidaknya membawa perempuan pada ranah politik.
Dari  ketiga  segmentasi  ini,  perempuan  sebagai  subjek  pemilihlah yang  paling  banyak  dibandingkan  dengan  dua  hal  lainnya.  Hal  ini  tidak lepas  dari  anggapan  bahwa  pemilih  perempuan  sangat  “mudah”  untuk dipengaruhi  dengan  beberapa  alasan  yakni  perempuan  memiliki pemahaman  tentang  politik  berbeda  dengan  laki-laki,  perempuan dianggap  lebih  jujur  dan  “takut’  dosa  untuk  tidak  memilih  terlebih  jika pemilih perempuan sudah menerima sesuatu dari calon. Para calon paham betul akan situasi batin dari pemilih perempuan.
Saat  ini  pemahaman  perempuan  tentang  dunia  politik  bisa dikatakan  cukup  baik,  pemilihan  umum  secara  langsung  cukup memberikan  kontribusi  dalam  tranformasi  pendidikan  politik  bagi masyarakat  dan  perempuan.  Perbincangan  yang  jarang  dijadikan  tema oleh  para  perempuan  dan  ibu-ibu  pada grass  root .  Tiba  tiba  menjadi perbincangan  yang  menarik  ketika  menjelang  PILKADA.  Perempuan menjadi  proaktif  untuk  mengakses  informasi  tentang  siapa  calon  Bupati, calon  Gubernur  bahkan  calon  Presiden.  Demikian  halnya  dalam  pemilu legislatif, pemahaman perempuan  tentang calon anggota DPR atau DPRD menjadi  lebih  terbuka  ketika  kelompok-kelompok  perempuan  didatangi oleh  calon  anggota  legislative  dalam  forum  perkenalan,  silaturohmi  dan kampanye yang dilakukan oleh para calon anggota DPR atau DPRD.
Fatayat  Situbondo  merupakan  organisasi  perempuan  Nahdatul Ulama,  yang  menjadi  wadah  bagi  perempuan  situbondo  dalam berorganisasi,  mengasah  pengetahuan,  skill  dan  keterampilan.  Sebagai ormas  yang  besar  Fatayat  selalu  dilirik  oleh  berbagai  kelompok kepentingan  untuk  bisa  bekerjasama  dalam  politik  terutama  menjelang pemilu  legislatif  maupun  Pilkada.  Meskipun  Fatayat  bukan  merupakan organisasi  yang  bergerak  dalam  bidang  politik  akan  tetapi  dalam  iklim perpolitikan Situbondo cukup diperhitungkan kontribusinya.
Organisasi ini cukup masif secara keorganisasian mulai dari tingkat
cabang  situbondo,  17  anak  cabang  Kecamatan  dan  kurang  lebih  170 ranting  Desa.  Kepemimpinan  yang  berjalam  bisa  dikatakan  cukup professional,  di  mana  semua  pimpinan  anak  cabang  dan  ranting  cukup aktif  berkomunikasi  dan  berkegiatan  bersama  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Kondisi baik ini sebenarnya bukan tanpa persoalan dan hambatan, peran  perempuan  dalam  dunia  politik  menghadapi  banyak  hal  yang menjadi  hambatan,  baik  itu  hambatan  Kultural  maupun  hambatan pengetahuan,  Secara  kultural,  perempuan  distereotypekan  sebagai  orang yang: pemalu, takut, suka menangis. Sedang laki-laki diidentikan dengan: berani,  pantang  menyerah,  tidak  pernah  menangis.  Inilah  yang menyebabkan  perempuan  mempunyai  kendala  dalam  melakukan komunikasi  politik  karena  perempuan  sering  minder,  tak  punya keberanian  dan  rendah  diri  ketika  mendapatkan  kritikan.  Termasuk kehidupan  sosial  budaya  Situbondo  yang  cukup  patriarkis  sebenarnya masih belum memberikan peluang pada perempuan terutama pada posisi- posisi  strategis  di  dunia  politik.  Anggapan  bahwa  dunia  politik  adalah dunia publik dan hanya pantas dikuasai dan dimiliki oleh laki-laki masih begitu kental. Kultur situbondo yang religius dan memiliki banyak pondok pesantren semakin mengkukuhkan suasana patriarki di Situbondo.
``Realitas  ini  tentu  menjadi  hambatan  dalam  komunikasi  politik perempuan termasuk perempuan anggota FATAYAT, sehingga perempuan anggota  fatayat  harus  menciptakan  strategi  komunikasi  tersendiri  yang cukup  persuasif  agar  bisa  sampai  pada  tujuan  bersama.  Selain  secara kultural,  perempuan  juga  mempunyai  banyak  hambatan  pengetahuan. Pendidikan perempuan yang kurang memadai disebabkan oleh banyak hal .Banyak  perempuan  yang  tidak  punya  waktu  dan  kesempatan  dalam belajar,  berorganisasi,  berkegiatan  atau  menbaca  buku  karena  ia bertanggungjawab secara domestik. Perempuan yang bekerja di luar juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi/ berjaringan/ mencari pengetahuan karena ia juga harus mengurusi urusan domestik. Belum lagi Indentifikasi  tentang  politik  yang  kotor  dan  korup  juga  menyebabkan perempuan  menjadi  takut  untuk  berkiprah  di  dunia  politik.  Dalam berkomunikasi  secara  politik,  di  satu  sisi  ini  merupakan  hambatan  bagi perempuan untuk maju dalam berpolitik.
Lemahnya  pengetahuan  dan  mental  perempuan  ini  tentu  semakin menyulitkan  kaum  perempuan  dalam    mengakases  informasi  dan menyampaikan  informasi  di  depan  publik.  Perasaaan  minder  dan  tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka perempuan tak berani berbicara di depan media. Tentu saja ini menjadi kesempatan laki-laki yang mengisi
media untuk berkomunikasi secara politik.
Pada  PEMILU  2014  misalnya  betapa  kemudian  beberapa  partai politik  sangat  kesulitan  ketika  harus  memenuhi  kuato  30%  caleg  (calon legislative)  perempuan.  Sehingga  beberapa  partai  politik  cenderung “ngawur” dalam menyeleksi caleg perempuan.Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya  beberapa  partai  gagal  dalam  kaderisasi  perempuan. Pemahaman  keadilan  gender  tidak  begitu  menyentuh  wilayah  politik. Meskipun  pada  pemilu  legislative  2009  DPRD  Situbondo  dipimpin  oleh Ketua  Perempuan  akan  tetapi  belum  bisa  memberikan  perubahan  yang signifikan  dalam  komunikasi  politik  perempuan  di  Situbondo. Ketidakmampuan  perempuan  dalam  komunikasi  politik  ini  akhirnya hanya  menjadikan  Keterlibatan  perempuan  sebagai  pemilih  dan  belum pada posisi strategis akan tetapi seolah sebagai pelengkap saja.
Keberadaan  Fatayat  di  Situbondo  diharapkan  bisa  membawa perubahan dalam dunia politik perempuan. dengan menciptakan strategi- strategi  komunikasi  persuasive-strategis  menghadapi  tantangan kekuasaan  politik  Kyai  yang  menguasai  kehidupan  sosial  politik  di Situbondo.  Atas  realitas  persoalan  inilah  kami  tim  peneliti  mencoba mengungkap persoalan, kendala,  hambatan  dan tantangan  yang dihadapi perempuan  fatayat  serta  bagaimana  perempuan  fatayat  membangun strategi  komunikasi  politik  dengan  persepktif  gender  di  Situbondo, sehingga realitas iklim politik dalam kekuasaan kyai bisa mendukung dan menerima keterlibatan perempuan dalam situasi politik di situbondo. Dari latar  belakang  diatas  riset  ini  hendak  membahas  tentang  bagaimana pandangan perempuan Fatayat Cabang Situbondo melihat realitas politik di  Situbondo.  Juga  akan  dibahas  tentang  bagaimana  perempuan  Fatayat menghadapi hambatan-hambatan komunikasi politik di Situbondo. Selain itu  dibahas  juga  perihal  bagaimana  perempuan  Fatayat  membangun strategi  komunikasi  politik  dalam  menghadapi  hegemoni  politik  kyai  di Situbondo.

## B. Metodologi Penelitian
Dalam  hal  ini,  subyek  penelitian  merupakan  perempuan  anggota Fatayat  Cabang  Situbondo  meliputi  pengurus  harian  Fatayat  cabang situbondo  dan  beberapa  anggota  yang  cukup  aktif  dalam  keorganisasian Fatayat,  dan  anggota  parlemen  Situbondo  yang  mengetahui  masalah penelitian  dan  bisa  memberikan  informasi  sebanyak-banyaknya  terkait dengan  focus  penelitian  komunikasi  politik  perempuan  dan  gender  di Situbondo.
Aspek komunikasi yang menjadi obyek dalam peneltian ini adalah
symbol-simbol  dan  bentuk-bentuk  komunikasi  verbal  dan  nonverbal dalam  komunikasi  politik  perempuan.  Kegiatan  komunikasi  persuasive (interpersoanal)  oleh  perempuan  dalam  memciptakan  jaringan  politik, pengumpulan  informasi  politik  dan  mobilisasi  politik  dalam  menghadapi situasi politik Situbondo.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  maka  akan menggunakan  metodologi    dan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Adapun teknik  pengumpulan  data  akan  dilakukan  dengan  beberapa  cara diantaranya;  teknik  observasi,  teknik  wawancara  mendalam  dan pengumpulan data/dokumen tertulis.
Analisa  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Setelah  peneliti mengumpulkan  data  sekunder  dan  primer,  data  social-  politik  dan komunikasi  terkait  dengan  perempuan  Fatayat.  Maka  peneliti  akan melakukan pemilahan data dengan reduksi data dan display data. Menurut Miles dan Huberman dalam Moloeng (2007:308),  pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigma positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah : satu  atau  lebih  dari  satu  situs.  Jadi  sewaktu  hendak  melakukan  analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah dilakukannya satu atau dua situs yakni reduksi dan display.

## Gambar 2. Skema analisa data
Reduksi  data  penting  dilakukan  untuk  memilah  dan mengelompokkan data sesuai dengan  domain analisisnya. Dengan begitu peneliti  akan  melakukan  langkah  analisa  data  kualitatif.  Dengan  begitu
Data colecti on
Data reducti on Data Display Conclutio n,Drawin g &verifyi
ng
peneliti bisa menemukan dan merumuskan formulasi strategi komunikasi politik  perempuan  Fatayat  Situbondo.  langkah  ini  merupakan  langkah awal dalam metode analisis induktif untuk mendapatkan kebenaran  hasil penelitian.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.   Perempuan, politik dan Fatayat Situbondo
Fatayat  Situbondo  merupakan  organisasi  perempuan  Nahdatul Ulama,  yang  menjadi  wadah  bagi  perempuan  situbondo  dalam berorganisasi,  mengasah  pengetahuan,  skill  dan  keterampilan.  Sebagai ormas  yang  besar  Fatayat  selalu  dilirik  oleh  berbagai  kelompok kepentingan  untuk  bisa  bekerjasama  dalam  politik  terutama  menjelang pemilu  legislatif  maupun  Pilkada.  Meskipun  Fatayat  bukan  merupakan organisasi  yang  bergerak  dalam  bidang  politik  akan  tetapi  dalam  iklim perpolitikan Situbondo cukup diperhitungkan kontribusinya.
Dalam  aras  politik,  tampaknya  Fatayat  menjadi  satu-satunya organisasi  perempuan  yang  terlibat  dalam  advokasi  peraturan/undang- undang  pemilu  sejak  2003  (Fithriati;  2008).  Kini  perempuan-perempuan NU  sudah  mulai  duduk  di  badan  legislatif.  Sebagian  juga  sudah  masuk dalam  pemerintahan.  Tentu,  keterlibatan  NU  dalam  politik  praktis melaluiberbagai  partai  yang  ada  di  dindonesia  salah  satunya  Partai Kebangkitan Bangsa dan PPP semakin membuat peluang untuk mencetak para pemimpin perempuan NU lebih banyak lagi. Kedua , sebagai gerakan pemberdayaan  perempuan,  Fatayat  NU  sudah  harus  mulai  melebarkan sayapnya, tidak hanya berkutat pada pencerahan keagamaan—meskipun ini  tetap  penting—tetapi  juga  harus  mulai  menyentuh  wilayah  ekonomi dan kesehatan. Ingat bahwa mayoritas anggota Fatayat adalah ibu rumah tangga  dan  kemudian  wiraswasta (other  self-employed  activities) .  Kedua hal  ini  penting  sebagai  kebutuhan  dasar  manusia.  Komunitas-komunitas pembedayaan  perempuan  di  bidang  ekonomi  (baca:  ekonomi  riil  seperti koperasi, kerajinan, pertanian, industri kecil, menengah, dan sebagainya) menjadi  wajah  untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  tersebut. Entrepreneurial or vocational training seringkali menjadi agende kesekian setelah program-program literacy , capacity building , dan konseling.
Ketiga ,  Fatayat  NU  juga  harus  mampu  menjadi leading  sector penyampai pendidikan politik bagi perempuan. Pendidikan politik di sini bermakna  luas,  bisa  politik  praktis,  politik  hukum,  politik  anggaran,  Hak Asasi  Manusia,  dan  pengetahuan  tentang  anti  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.  Memang  politik  bukanlah  priotitas  utama  tujuan  pendirian Fatayat,  (sebagaimana  hasil  penelitian  Nunung  Nuryartono  &  Pataporn
Sukontamarn; 2010),  namun dalam kehidupan sehari-hari kini  kita  tidak bisa  terhindar  dari  imbas  kebijakan  politik.  Oleh  sebab  itu,  perempuan harus dibekali hal-hal tersebut. Sebab manuver-manuver dan permainan- permainan politik semakin canggih. Perempuan tentu diharapkan menjadi penjaga  agar  agenda  politik  tidak  melenceng  jauh,  HAM  terjaga,  dan korupsi  tidak  merajalela. Walhasil ,  Fatayat  NU  harus  lebur  dalam persoalan  dan  tantangan  masyarakat.  Perjuangan  para  pendahulu  harus diteruskan dan belum usai.
Jika  dilihat  dari  fungsionaris  partai  politik,  kepengurusan  partai politik  hampir  semuanya  di  dominasi  laki-laki  hanya  sebagian  kecil perempuan  yang  menduduki  jabatan  di  partai.  Kecilnya  jumlah perempuan yang duduk di partai politik dan badan legislatif menyebabkan kurang  berpengaruhnya  proses  pengambilan  keputusan  dan  produk kebijakan yang menyuarakan aspirasi perempuan.
Hak  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik  adalah termasuk  Hak  Asasi  Manusia,  karena  demokrasi  tidak  mungkin  bisa dibangun tanpa keikutsertaan perempuan. Ini memperlihatkan pandangan partai  politik  mengenai  peran  politik  perempuan  serta  gagasan  kuota. Partai-partai  politik  tampaknya  kurang  memandang  penting  peran  aktif perempuan  dibidang  politik.  Bahkan  muncul  kesan,  bagi  partai-partai tersebut  pemajuan  kondisi  perempuan  di  Indonesia  akan  datang  dengan sendirinya  bersamaan  dengan  terwujudnya  demokrasi  di  negara  ini  dan pada  penghormatan  isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  secara  otomatis akan berdampak pada peningkatan Hak Asasi Manusia perempuan.
Ada  berbagai  alasan  yang  sering  di  kemukakan  berkaitan  dengan sukarnya  akses  perempuan  dalam  peran-peran  publik  tersebut. Alasan pertama, kita  masih  dalam  budaya  patriarkhi  mencirikan  kepemimpinan laki-laki,  tidak  peka  gender,  dan  kurang  leluasa  memberikan  peranan kepada  kaum  perempuan  untuk  akses  tersebut.  Dalam  masyarakat patriarkhi  seperti  Indonesia,  peluang  perempuan  untuk  meraih  jabatan- jabatan itu membutuhkan pengorbanan tersendiri (kalau tidak bergantung pada  nasib).  Para  politik  kita  yang  kebanyakan  kaum  laki-laki,  kecil kemungkinan  mengakomodasi  kepentingan  perempuan. Alasan  kedua , perempuan sendiri memang tidak berusaha mendapatkan kedudukan itu. Mereka  cukup  puas  berada  dibelakang  layar,  peran-peran  publik  dengan mendukung perjuangan laki-laki yang nota bene antara lain suami, kakak, kakek,  atau  saudara  laki-laki  mereka.  Dalam  konteks  ini  berlaku  falsafah trickle  down  effect ,  yakni  ketika  laki-laki  memperoleh  kedudukan, keuntungan  dan kesejahteraan  tentu  akan  menetes  dan  ikut mensejahterakan perempuan.

## “Komunikasi Politik Perempuan”
Bagaimanapun  pada  hakikatnya,  sebagaimana  konsep  nurture (perbedaan  laki-laki  dengan  perempuan  adalah  sebagai  hasil  konstruksi sosial  dan  budaya)  dan  nature  (kodrat/alam)  yang  untuk  selanjutnya membedakan  peran  dan  tugas  yang  berbeda.  Karena  perbedaan  yang demikian,  maka  tidak  mungkin  kaum  perempuan  mampu  menyetarakan dirinya  dengan  kaum  laki-laki.  Karena  itu  di  cari  suatu  terobosan  untuk mencapai adanya keadilan gender.
Kesetaraan  gender,  berarti  perempuan  dan  laki-laki  menikmati status  dan  memiliki  kondisi  yang  sama  untuk  menggunakan  hak-haknya dan  kemampuannya  secara  penuh  dalam  memberikan  konstribusinya kepada  pembangunan  politik,  ekonomisosial,  dan  budaya.  Dengan demikian  kesetaraan  gender  merupakan  penilaian  yang  sama  yang diberikan  masyarakat  atas  kesamaan  dan  perbedaan  antara  perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.
Affirmative Action, dimana minimal harus terdapat 30 persen perempuan di  Dewan Perwakilan  Rakyat.    Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa Undang-undang  Nomor  2Tahun  2008  dan  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  2008  merupakan  media  hukum  yang  revolusioner  di  bidang kepartaipolitikan di negeri ini.
Rendahnya  representasi  perempuan  dalam  politik  formal merupakan  masalah  penting  bagi  perempuan  untuk  mengartikulasikan kepentingannya.  Karena  dengan  keadaan  seperti  itu  maka  kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  dikeluarkan  menjadi  kurang  menunjukkan keberpihakkan  terhadap  kepentingan-kepentingan  perempuan.  Dengan memasukkan  berbagai  kepentingan  perempuan  diharapkan  dalam pengambilan  keputusan  dapat  lebih  sensitif  terhadap  berbagai  macam perbedaan tidak saja perbedaan kepentingan gender, tapi juga perbedaan- perbedaan kelas sosial, suku, agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Agar suara perempuan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.
Pada pemilihan umum legislatif tahun  2009 semua  calon legislatif apakah dia seorang politisi senior atau junior, seorang calon legislatif laki- laki  atau  perempuan  atau  ditempatkan  di  nomor  urut  pilihan  yang  kecil atau  yang  besar,  semuanya  akan  memiliki  peluang  setara  untuk  terpilih dan  juga  tidak  terpilih  pada  pemilihan  umum  legislatif  tahun  2009. Strategi  yang  harus  dilakukan  oleh  masing-masing  calon  legislatif  hanya satu  yaitu,  bagaimana  memperoleh  “suara  terbanyak”.  Rumusnya  sangat sederhana, yaitu popularitas ditambah elektabilitas menghasilkan jumlah suara  terbanyak  dan  suara  untuk  satu  kursi.  Di  dalam  situasi  politik seperti ini, cara berpolitik dengan menerapkan nasehat politik Machiavelli
akan  dengan  mudah  dijumpai  di  berbagai  tempat.  Mekanisme  ini menunjukkan  adanya  dan  akan  terjadi  persaingan  bebas  antar-politisi, internal dan eksternal partai, lelaki vs perempuan.
Dengan  kata  lain,  ada  pembelajaran  politik  bagi  semangat demokrasi yang baik dan adil bagi kehidupan demokrasi bangsa. Dengan demikian,  partai  politik  mau  tidak  mau  harus  merevitalisasi  peran  dan kinerjanya  dalam membangun institusi partai menjadi lebih modern dan menghasilkan  calon  legislatif  yang  berkualitas,  dikenal  dan  mampu menjaring konstituennya masing-masing.
Rendahnya  jumlah  perempuan  yang  mendapatkan  kursi  menjadi fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data dari  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Situbondo,  perempuan yang ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif  tahun 2009 kemarin mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, hampir 80%  calon  legislatif  perempuan  tersebut  lulusan  Strata-1.  Meraka merupakan  perempuan  yang  cukup  berkompeten  untuk  ikut  dalam percaturan politik dan seharusnya mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki.  Akan  tetapi  realita  dilapangan  berbeda  dengan  apa  yang diinginkan  oleh  para  calon  legislatif  perempuan  karena  dari  hasil perhitungan  suara  calon  legislatif  laki-laki  lebih  banyak  mendapatkan kursi dibandingkan calon legislatif perempuan.
Adapun  nama-nama  caleg  yang  telah  ditetapkan  sebagai legislator/anggota  DPRD  Situbondo  periode  2014-2019  mendatang.  Dari Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  Fathor  Rachman,  Suyanto,  Fiqi.  K, Sukanto, Mahbub. J, Tolak Atin, Edy. W, Mohamad Nizam, Junaidi, Bashori. S,  dan  Ana.Y.  Dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  yang  terpilih yakni Suwarnam, Zainiye, Abdul Rahman, Z. Arifin, Hasanah. T, H. Faisol, H. Mohdar, Joko. P, H. Fahrudi. Partai GOLKAR yakni Hj Aisyah, Heru. S, Zuhri, H.  Ilham,  Siswo,  dan  A.  Busyari.  Partai  Demokrasi  Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yakni Rudi.  A, Totok, Djoko. S, Ningsih, Andi. H, Eko Budi. S, dan Narwiyoto.  Partai  Demokrat  (PD)  yakni  Janur  Sasra.  A,  Hadi.  P,  Sahlawi, Sunardi dan Sumardjono. Partai GERINDRA yakni Jainur Ridho, Samsi Ika. S, dan H. Supeno. Partai HANURA yakni Hery P, dan Mohamad Nizar. Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  hanya  satu  yakni  Lailatil.  Q.  Dan  dari  Partai NASDEM yakni H. Musonif. F dan H. Fajri. YR.
Dari  total  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  periode  2014-2019 sebanyak  47  orang,  anggota  legislative  perempuan  terdapat  hanya delapan  orang.  Tentu  saja  jumlah  ini  belum  mencapai  30  persen  dari keselurhan anggota dewan.

## 2.   Iklim Politik Patriarki (Priyayi) Kota santri Situbondo
Kekuasaan  politik  situbondo  berada  dalam  kekuatan  tokoh-tokoh agama  dan  tokoh  kultur,  para  kyai,  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin- peminmpin  kelompok-kelompok  social.  Kekuasaan  antara  pondok pesantren  barat  (Walisongo)  dan  timur  (salafiyah-safiiyah)  member kontribusi  luar  biasa  terhadap  masa  depan  situbondo.  dua  pesantren besar ini merupakan keturunan dari KHR. As’ad syamsul Arifin yang baru baru  ini  mendapat  gelar  pahlawan  nasional.  Sehingga  kekuasaan  politik serta  berbagai  kebijkan  dan  pengambilan  keputusan  pemerintah  daerah masih mendengarkan nasehat dari sesepuh politik situbondo.
Kultur  kekuasaan  patriarki  dimana  para  kyai  dan  tokoh  kultur  ini sudah  berlangsung  sangat  lama  sehingga  ada  ungkapan  salah  satu  kyai situbondo “ jika masih ada laki-laki yang mampu untuk memimpin kenapa harus  perempuan  yang  maju”.  Ungakapan  ini  menginterpretasikan  tidak ada kesempatan dan kompetisi yang sama antar laki-laki dan perempuan dalam  dunia  politik.  Laki-laki  masih  memiliki  kesempatan  pertama  dan utama  bila dibandingkan politisi perempuan.
Dominannya  peran  kyai  dalam  sistem  sosial  pada  masyarakat Indonesia membuat posisi para kyai sangat penting sehingga masyarakat sering menjadikan kyai sebagai rujukan dalam masalah kehidupan sehari- hari  seperti  urusan  ibadah,  pekerjaan,  urusan  rumah  tangga  bahkan urusan politik . Di Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam kyai merupakan salah satu prioritas utama yang mempunyai kedudukan sangat terhormat  dan  berpengaruh  besar  pada  perkembangan  masyarakat tersebut. Kyai sebagai salah satu tokoh strategis dalam masyarakat karena ketokohannya  sebagai  figur  yang  mempunyai  pengetahuan  luas  dan mendalam  mengenai  ajaran  agama  Islam.  Kharisma  yang  dimiliki  oleh para  kyai  menyebabkan  mereka  menduduki  posisi  kepemimpinan  dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpinmasyarakat desa (bahkan nasional), kiai juga memimpin pondok pesantren tempat ia tinggal,  perkataan  seorang  kyai  biasanya  tidaklah  dibantah,  ia  menjadi ikutan  banyak  orang,  kerapkali  tanpa  mempersoalkan  apakah  dasar pendapat itu dan bagaimana nilainya.
Sebagai elit agama, kyai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai  agama  dengan  cara amar  ma’ruf  nahi  munkar. Pada  saat  yang sama, kyai sebagai salah satu sumber ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi. Sebagai elit sosial, kyai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.  Dalam  kaitan  kyai  sebagai  figur  yang  paling  terpandang  di kalangan  masyarakat  yang  menjadikan  setiap  perilaku  dan  ucapannya
diikuti oleh masyarakat.
Beberapa  dimensi  keterlibatan  kyai  dalam  politik  dalam  konteks sosial  maupun  ekonomi  yang  diperkirakan  berpengaruh  hingga mengakibatkan lahirnya variasi respon kyai dalam politik itu sendiri, ada yang dengan tegas menyatakan tidak mau terlibat dengan politik, ada pula yang  terang-terangan  mendukung  salah  satu  partai  politik  dengan berbagai macam alasan. Karena partisipasi lebih memberikan nuansa aktif dan dilakukan dengan kesengajaan.
Politik  dalam  arti  luas  adalah  suatu  kegiatan  mencari  dan mempertahankan  kekuasaan  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  ilmu politik  dirumuskan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  hakikat,  kedudukan dan  penggunaan  kekuasaan  dimanapun  kekuasaan  itu  ditentukan. Sedangkan  arti  kekuasaan  sendiri  adalah  kemampuan  mempengaruhi pihak  lain  untuk  berfikir  dan  berperilaku  sesuai  dengan  kehendak  yang mempengaruhi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik merupakan kemampuan dalam  mengorganisir  ataupun  mengatur  pola  interaksi  sosial  dalam masyarakat,  termasuk  mengatur  hajat  hidup  masyarakat  secara keseluruhan.  Itulah  mengapa  salah  satu  cara  yang  paling  ampuh  dalam mengelola  masyarakat  ialah  melalui  politik  dan  manakala  manusia  yang dipercaya  dalam  mengatur  kebijakan  bermasyarakat  dipilih  melalui mekanisme politik, baik secara voting maupun secara musyawarah untuk mufakat. Ada  beberapa  konsep  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  yaitu  : Influence atau  pengaruh,  yaitu  bagimana  seseorang  mampu  pengaruhi agar  orang  lain  berubah  secara  sukarela.  Manipulasi  adalah  kemampuan untuk  mempengaruhi  orang  lain  namun  yang  dipengaurhi  tidak menyadari. Coersion adalah  ancaman  atau  paksaan  agar  orang  lain  sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan. Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi  kebebasan.  Ini  biasanya dilengkapi  dengan  senjata,  sehingga orang lain mengalami ketakutan.
Dapat  juga  dikembangkan  dalam  bentuk  teori Hegemoni yang artinya adalah kekuasaan dan dominasi yang dipegang oleh satu kelompok sosial  terhadap  kelompok  lainnya  atau  kyai  dan  masyarakat  atau santrinya.  Kecenderungan  menarik  dukungan  kyai  dan  tokoh-tokoh pesantren  tersebut  memperlihatkan  bahkan  nilai  politik  kyai  dihadapan para  politisi  dalam  upaya  mereka  membangun  basis  dukungan  ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan.

## “Komunikasi Politik Perempuan”

## 3. Hambatan Komunikasi Politik Perempuan Fatayat
Dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  factor  hambatan  komunikasi politk  perempuan  Fatayat  di  situbondo.  termasuk  hal  hal    apa  saja  yang mempengaruhi  serta  bentuk-bentuk  strategi  komunikasi  politik perempuan  dalam  komunikasi  politik  di  kepengurusan  Fatayat  NU Situbondo  tahun  2016.  Dari  penelitian  tersebut  akan  diketahui  faktor- faktor  apa  saja  yang  mendasari  dan  menghambat  kegiatan  politik  serta bagaimana dan seperti apa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi pengurus di Fatayat Situbondo tahun 2016.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  dari  beberapa sumber yang telah penulis temui, ada berbagai macam faktor yang dapat memotivasi  mapun  menjadi  kendala  bagi  perempuan  untuk  ikut berstrategi komunikasi politik dalam politik, khususnya sebagai pengurus Fatayat  Situbondo.  Motivasi  dan  kendala  yang  muncul  berasal  baik  dari internal  perempuan  maupun  lingkungan  eksternal.  Untuk  lebih  jelasnya peneliti  akan  menjelaskan  hal-hal  yang  terkait  didalamnya,  seperti  apa saja  yang  menjadi  motivasi  dan  kendala  internal  perempuan  maupun motivasi  dan  kendala  dari  lingkungan  eksternal  yang  mempengaruhi strategi  komunikasi  politik  perempuan  dalam  komunikasi  politik  di Fatayat Situbondo tahun 2016.
Selain itu bagaimana perempuan dapat berperan dalam komunikasi politik, khususnya di lingkungan  Fatayat Situbondo. Untuk lebih jelasnya peneliti  akan  menjelaskan  hal-hal  yang  terkait  didalamnya.  Apa  saja bentuk  komunikasi  politik  yang  dilakukan,  media  atau  saluran  apa  yang digunakan,  jenis  pesan  dan  khalayak  seperti  apa  yang  menjadi  audience mereka hingga efek komunikasi politik yang mereka harapkan sebagi hasil dari strategi komunikasi politik politik mereka di  Fatayat Situbondo tahun 2016.
Melihat  data  rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik, menyiratkan  adanya  kendala  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke  dunia politik.  Kendala-kendala  ini  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat  yakni hambatan  ideology  dan  psikologi,  hambatan  sebagai  sumber  daya manusia,  hambatan  kelembagaan  dan  struktural  serta  hambatan  dana 1. Hambatan  pertama  adalah  budaya  dan  psikologi.  Nilai-nilai  budaya  yang ada  di  masyarakat  sangat sterotipe dan  patriarkal  sehingga  berbagai tafsiran  atas  teks  agama  juga  bias  gender.  Laki-laki  sebagai  figurr  yang layak menjadi pemimpin dan pengambil keputusan.
Hambatan  berikutnya  adalah  hambatan  sumber  daya  manusia. Sejak  dini  perempuan  sudah  dibesarkan  dan  dikondisikan  untuk  merasa “tidak nyaman” di dunia  politik karena politik dianggap bukan dunianya.
Hal  ini  menyebabkabkan  perempuan  tidak  percaya  diri  dan  “tidak  acuh” terhadap  dunia  politik  sehingga  tidak  mampu  mengaktualisasikan tanggung jawab publiknya sebagai warga negara. Sebagai akibat perlakuan yang berbeda, umumnya perempuan berpendidikan lebih rendah dari laki- laki  dan  kurang  akses  informasi.  Dampak  lebih  jauh  ialah  tertinggalnya perempuan di segala bidang kehidupan.
Selain itu, hambatan lain berasal dari kelembagaan dan struktural. Sistem  politik  Indonesia  bersifat  maskulin  dan  belum  responsif  gender. Affirmatif 30 persen dalam UU Pemilu yang masih tampak “setengah hati”, merupakan  rintangan  berat  bagi  perempuan  untuk  memasuki  dunia politik. Sistem penyelenggaraan negara belum begitu tanggap gender serta sistem internal partai politik tidak demokratis dan tidak peka gender. Hal ini  merupakan  tantangan  berat  bagi  perempuan  untuk  menerobos  dan merubahnya.
Hambatan yang tidak  kalah besar adalah hambatan  dana. Terlibat dalam  dunia  politik  berarti  melibatkan  dana  yang  cukup  besar,  apalagi dunia politik rawan “politik uang”. Segala hambatan budaya, psikologi dan sumber  daya  harus  ditambah  lagi  dengan  masalah  dana  sehingga  jika memiliki  dana  yang  mencukupi,  maka  akan  mendukung  perempuan berkecimpung di dunia politik. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara  teori  dan  kenyataan,  perempuan  yang  ingin  ambil  bagian  dalam dunia  politik  memerlukan  motivasi  dan  strategi  politik  yang  jitu  agar dapat mencapai tujuan yang dicanangkan.

## 4.   Beberapa  faktor  penghambat  partisipasi  Politik  perempuan fatayat
Perempuan  sebagai  mayoritas  penduduk  di  Indonesia  memiliki berbagai  keterbatasan  untuk  dapat  lebih  aktif  dalam  ranah  publik, khususnya dunia politik dan pembuat kebijakan. Beberapa aspek terkait seperti  kondisi  lingkungan  dan  kondisi  pribadi  perempuan  itu  sendiri masih  membatasi  komunikasi  atau  keikutsertaan  perempuan  dalam wilayah  publik, khususnya  politik. Berbagai kendala baik sosial maupun psikologis menjadi hambatan akan  komunikasi nya dalam berpolitik.
Berbagai  kendala  yang  muncul  dari  internal  perempuan  sendiri cukup banyak. Diantaranya adalah berbagai masalah berikut yang diakui perempuan  di  kepengurusan  Fatayat  Situbondo  sebagai  penghambat komunikasi perempuan dalam politik yaitu:
Pertama ,  Beban  Ganda  Perempuan.  Beban  ganda  perempuan sebagai  seseorang  yang  ‘diharuskan’  bertanggung  jawab  penuh  dalam lingkungan  domestik  (rumah  dan  keluarga)  sekaligus  berkativitas  di
wilayah  publik  mengharuskan  perempuan  untuk  mengorbankan  waktu lebih banyak atau harus pandai dalam management waktu. Hal ini harus dilakukan  agar  wilayah  domestik  sebagai  ‘tanggung  jawab  utama’  tetap terkontrol  sembari  tetap  berperan  aktif  di  wilayah  publik,  khususnya politik.
“Tapi  memang  tidak  semua  perempuan  itu  siap  terjun  ke  politik. Saya pikir kendalanya sama,  Perempuan yang siap terjun di dunia politik itu tidak banyak. Kendalanya kembali ke rumah. Tentang fungsi gandanya. Semua  orang  mempunyai  kapasitas  atau  juga  kekuatan  fisik.  Karena  dia harus bisa berperan lebih. Jadi tidak semua perempuan siap untuk berperan ganda itu 1 ” Kedua, Rendahnya  Tingkat  Pendidikan  dan  Ekonomi  Perempuan. Kendala ekonomi dan pendidikan yang juga menjadi tantangan besar bagi usaha  peningkatan  komunikasi  perempuan  di  wilayah  publik.  Kendala ekonomi menyulitkan perempuan  untuk dapat  secara total  terjun dalam kancah politik.  Ketergantungan ekonomi terhadap orang lain menjadikan perempuan tidak bisa  mengambil keputusan utnuk melakukan keputusan dalam budgeting politik. Zeiniye mengatakan:
“ongkos  politik  yang  saya  keluarkan  cukup  mahal,  dalam  pemilu 2014  saja  misalnya  dana  yang  saya  keluarkan  cukup  banyak  sebagi konsengwensi dari pencalonan saya, jujur saja masyarakat konstituen tdak cukup dengan program yang saya berikan tapi harus ada uang pengganti waktu kerja mereka. Hal ini saya lakukan agar mereka tidak golput” papar Zeiniye 2 . Hilangnya  kesempatan  memperoleh  pendidikan  dan  keterbatasan ekonomi melahirkan kekerasan baik fisik maupun mental serta hambatan yang menghalangi bagi kaum perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Secara  kultural image perempuan  yang    terbangun  adalah  sebagai  ibu rumah  tangga yang bergelut dengan  lingkungan  domestik.
Kedua  hal  ini,  baik  pendidikan  dan  ekonomi,  disadari  betul  oleh para pengurus Fatayat Situbondo, minimnya Sumber Daya Manusia yang menjadi kendala dalam organisasi khususnya Fatayat sendiri secara tidak langsung juga akibat dari minimnya pendidikan dan kemapanan ekonomi perempuan. Kedua isu ini yang sejauh ini gencar disuarakan oleh mereka. Bagaimana  perempuan  bisa  memperoleh  minimal  pendidikan  dasar  dan juga  memberikan  pengajaran skill atau  ketrampilan  usaha  sehingga  para perempuan akan lebih mandiri secara ekonomi.
1 Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.
2 Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.
Ketiga, Kesalahan  Pemahaman  Politik  Masyarakat.  Pandangan masyarakat  tentang  politik  yang  salah,  menjadikan  masyarakat  sudah memandang sebelah mata terhadap peran perempuan  dalam politik. Hal ini  juga  ditemukan  dalam  penelitian  ini,  bahwa  beberapa  pengurus Fatayat  Situbondo  cukup  terganggu  dengan  pandangan  negatif masyarakat  tentang    partisipasi  perempuan  dalam  politik.  Pandangan masyarakat  bahwa  politik  itu  kotor  menjadi  sesuatu  yang mengancam bagi  perempuan,  mengkerdilkan  keberanian  perempuan  untuk  tampil berpolitik.    Pehaman    yang  salah    bahwa    politik    hanya    untuk    orang- orang  yang menginginkan kekuasaan dan memiliki kemampuan finansial yang luarbiasa juga memagari idealisme perempuan yang pada umumnya masih bergantung terhadap laki-laki.
“Paling  berat  adalah  meluruskan  persepsi  bahwa  politik  itu  kotor. Misalnya  kemarin  saya ada  di  daftar  calon  legislatif,  disitulah  yang  berat, bagaimana  meluruskan  berpolitik  itu  kotor  sehingga  seringkali  kalau menjadi  caleg  harus  mempunyai  uang  banyak,  ingin  menduduki  jabatan tertentu  di  dewan,  menginginkan  materi.  Itu  yang  membuat  kita  kadang merasa  berat  untuk  melangkah  karena  dibayang-bayangi  omongan orang, 3 ” Keempat .  Hambatan  Kultural.  Hambatan  kultural  lain,  perempuan juga  distereotypekan  sebagai  ibu  rumah  tangga,  pekerja  domestik,  tak pantas  tampil  di  publik  dibandingkan  laki-laki.   Persepsi  streotip  ini menyebabkan  perempuan  mendapatkan  dan  menghadapi  banyak  kritik ketika  tampil  di  muka  public,  antara  “pantas  dan  tidak  pantas”.  Mereka juga distereotypekan sebagai orang yang: tak pantas memimpin. Identitas inilah  yang  menyebabkan  perempuan  menjadi  enggan  untuk  berbicara terbuka,  malu,  tidak  percaya  diri.  Bahkan  di  Amerika  ada stereotype tentang Cinderella  complexe untuk  perempuan.  Yaitu  perempuan  identik dengan  orang  yang  malu,  tak  percaya  diri  kemudian  dipinang  menjadi seorang putri karena menikah dengan bangsawan kaya.
Asumsi  tentang  perempuan  tersebut  tidak  terkecuali  bagi perempuan Situbondo. perempuan Situbondo menghadapi persoalan yang lebih komplek terkait dengan persepsi budaya, agama, social dan politik. Pengaruh  kekuasaan  politik  kyai  di  Situbondo  tentu  saja  membatasi keterlibatan  perempuan  dalam  dunia  politik.  Peralihan  kekuasaan  mulai dari  tingkat  kepala  desa  sampai  pada  Bupati  tidak  lepas  dari  kekuasaan politik  kyai  atau  para  Kyai.  Maka  perempuan  harus  memiliki  strategi komunikasi  politik  tersendiri  agar  keterlibatan  perempuan  di  dunia
3 Zainiye. Wawancara tanggal 03 September 2016.

## “Komunikasi Politik Perempuan”
politik  bisa  dipertimbangkan  bukan  hanya  sebagai  pemilih  tetapi  juga sebagai pelaku strategis dalam iklim politik Situbondo.

## 5.   Strategi Komunikasi Politik Perempuan Fatayat
Partisipasi  politik  perempuan  memang  dianggap  sangat  kurang, baik  dalam  perwakilan  parlemen  sebagai  pembuat  kebijakan  atau  pada tataran  pengurus  partai.    komunikasi  politik  perempuan  dalam  politik merupakan  salah  satu  wacana  penting  yang  ingin  segera  direalisasikan. Membangun  komunikasi  perempuan dalam politik, yaitu:
a. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaanya.
b. Membangun  kondisi  yang  kondusif  bagi  optimalisasi  peran  politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
c. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
d. Keseimbangan  proporsional  dalam  penempatan  wanita  di  lembaga- lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
e. Perhatian  yang  cukup  terhadap  isu-isu  kontemporer  wanita  yang berkembang di masyarakat.
Itikad  baik    tersebut  diwujudkan  dengan  menggiatkan  berbagai kegiatan  pendidikan  politik  bagi  kader  perempuan  dan  memunculkan organisasi  dan  kegiatan  yang  diharapkan  dapat  merangsang  dan mengoptimalkan  komunikasi  perempuan dalam politik. Beberapa usaha tersebut  diantaranya  membentuk  Forum  Wanita  Keadilan  yang merupakan  forum  bagi  para  anggota  dewan  atau  angota  legislatif perempuan  untuk  dapat  melakukan sharing dan  pendidikan  politik terhadap kader perempuan Fatayat.
Bentuk    komunikasi    Politik  perempuan    Fatayat  Situbondo  dari hasil  penelitian  di  lapangan  tampaknya  cukup  baik,  hal  ini  dapat  dilihat dari berbagai aktivitas politik yang mereka ikuti. Beberapa aktivitas politik yang  dijalankan  oleh  perempuan    Fatayat  Situbondo  antara  lain  sebagai berikut.
a. Bergabung dalam Partai Politik dan Organisasi Kepentingan .
Menjadi anggota suatu partai atau organisasi kepentingan, bahkan menjadi  pengurus  didalamnya  merupakan  beberapa  bentuk    komunikasi politik perempuan yang  banyak  dilakukan.
Demikian    halnya    dengan    beberapa    perempuan    yang  menjadi pengurus    Fatayat  Situbondo,  mereka  rata-rata  sudah  menjadi  pengurus partai selama beberapa tahun untuk kemudian aktif mengurus organisasi
Fatayat Situbondo. Seperti halnya diungkapkan oleh Zeiniye ketua fatayat situbondo dan termasuk salah satu anggota DPR dari F-PPP:
“ tidak mudah bagi perempuan untuk terjun ke  dunia politik tetapi saya  dengan  niat  untuk  membangun  situbondo  dan  memberdayakan masyarakat  berusaha  bagaimana  mendapat  dukungan  dari  masyarakat konstituen saya. Dan kebetulan pada pemilu 2014 lalu perolehan suara saya tertinggi untuk DAPIL 2. Hal ini bukan say adapt dengan mudah tapi penuh perjuangan  dengan  program  pemerbadaay  ekonomi,  pedidikan  dan  social saya  masuk  untuk  menarik  aspirasi  masyarakat,  kebetulan  saya  ketua Fatayat  NU  di  situbondo  jadi  hal  ini  memudahkan  saya  untuk  melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak”
D alam Organizational  activity yang  meliputi  keterlibatan  warga masyarakat  ke dalam  berbagai  organisasi  sosial  dan  politik,  apakah  itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa juga merupakan bentuk    komunikasi    yang  dilakukan  perempuan  Fatayat  Situbondo. Fatayat  secara  organisatoris  mempunyai  fungsi  mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan publik. Menjadi anggota saja sudah  menunjukkan  elemen    komunikasi    sekalipun  seseorang  belum tentu terlibat secara langsung mempengaruhi pemerintah.

## b. Mengikuti Rapat Umum Partai
Perempuan  dalam  kepengurusan  Fatayat  Situbondo  cukup memanfaatkan rapat umum maupun rapat struktural  dalam hal ini adalah PPP (partai Persatuan Pembangunan) sebagai wujud  komunikasi  politik mereka.  Perempuan  dalam  kepengurusan    Fatayat  Situbondo  turut  ber komunikasi    mengikuti  rapat  umum  atau  rapat  struktural  antar  anggota maupun  pengurus  partai  baik  ditingkat  daerah  maupun  nasional.  Dalam komunikasi    politik  semacam  ini  perempuan  cukup  mendapatkan kesempatan  untuk  memperjuangkan  keberadaan  mereka  dan menyuarakan kepentingan kaumnya. Setidaknya ada lebih dari lima orang perempuan  pengurus  fatayat  ditingkat  cabang  situbondo  yang  juga menjadi pengurus DPC PPP situbondo.
“ Kalau  dalam  tataran  kita  mungkin  lewat  dewan  yang  ada  di legislatif. Kalau  di  tingkat  partai  sendiri  kita  sudah  mencoba,  katakanlah dalam  rapat,  misalnya  mengevaluasi  hasil  pemilu,  kita  bisa  memberi masukan-masukan.  Koordinasi  PW-PPP  nanti  dievaluasi  dan  mencoba membentuk  kesepakatan  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada pengurus  DPP  pusat.  Salah  satunya  adalah  lebih  memberdayakan  wanita, dan  usul-usul  serta  peran  wanita  agar  lebih  diakui.  Biasanya  kita  melalui simposium. Kalau DPP kita mengumpulkan seluruh Indonesia kalau tingkat
wilayah  dan  daerah  lebih  banyak  ke  pengurus-pengurus  kewanitaan  kita evaluasi  dari  setiap  lini  jika  memang  itu  dibutuhkan,” tutur  Hasanah Thahir.
Mengikuti    kegiatan    rapat    partai    merupakan    sebuah    kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh para perempuan di kepengurusan Fatayat  Situbondo.  selain  itu,  kegiatan  rapat  juga  merupakan  sebuah bentuk  tanggung  jawab  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  keanggotaan partai politik
c. Komunikasi  dalam Pemilihan Umum (pemilu)
Kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemilu (Electoral  activity) merupakan bagian dari program  yang dilakukan para perempuan Fatayat Penelitian  menunjukkan  ada  beberapa  kegiatan  yang  dilakukanoleh perempuan  pengurus    Fatayat  Situbondo  sebagai    komunikasi  nyadalam pemilu antara lain seperti melakukan  sosialisasi pemilu, sosialisasi calon legislative  dan  pencontrengan,  menyiapkn  kader  atau  calon  legislatif perempuan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Silina
“Kita  biasanya  memberikan  pencerahan-pencerahan,  misalnya sebelum  pemilu  kita  jelaskan  cara-cara  pencontrengan,  kemudian  kita jelaskan siapa calegnya, kita jelaskan semua yang berkaitan dengan pemilu. Misalnya  kita  akan  memilih  apa, misalnya anggota  legislatif,  kita  jelaskan apa  tugas-tugas  mereka.  Kemudian  pemilihan  presiden  juga  kita  jelaskan. Kemudian  kita  berikan  motivasi-motivasi  kepada  para  perempuan  untuk mereka lebih mandiri  dalam berpolitik. Silina juga mengatakan “Kayakna perempuan  sekarang  sudah  cerdas.  Seperti  kemarin  soal  contreng- mencontreng itu bisa. Sebelumnya kan sudah ada sosialisasi. Sebenarnya ini kan  tugas  KPU  untuk  memberikan  penerangan  kepada  masyarakat.  Tapi nggak  tau  kenapa  mungkin  lembaga-lembaga  itu  itu  kalau  dana  belum turun  belum  gerak.  Makanya  kita  dari  partai  itu  gemes,  makanya  kadang kita  ambil  ‘jalan  pintas’.  Ada  aleg,  kita  panggil  ke  suatu  pertemuan pengajian itu biasanya, tapi bukan inti dari pengajian,”

## d. Mengadakan  hubungan  dengan  pejabat  pemerintah  atau parlemen
Komunikasi  dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota  parlemen dalam  rangka  membangun  hubungan  sektoral  terkait  program-program fatayat  juga  dilakukan  dalam  langkah  komunikasi  dan  partisipasi  politik perempuan kedepan.
Lobbying merupakan  segala  tindakan  seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh
politik  dengan  tujuan  mempengaruhi  pejabat  atau  pun  tokoh  politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan  mereka.  Para  pengurus    Fatayat  Situbondo  juga  memiliki hubungan  personal  yang  cukup  baik  dengan  para  anggota  legislatif, khususnya  dengan  anggota  legislatif  yang  berasal  dari  perempuan. Kedekatan  ini  juga  sedikit  banyak  dimanfaatkan  oleh  para  pengurus Fatayat  Situbondo  untuk  memasukkan  usulan,  keluhan,  dan  berbagai masukan  agar  dapat  sampai  ke  dewan  sehingga  berbagai  masalah  yang datang  ke  mereka  diharapkan  dapat  lebih  terbantu.  Seperti  yang diungkapkan oleh Hamida:
“Untuk  mempengaruhi  kebijakan,  kita  selalu  berupaya  ketika  itu menyangkut  isu-isu  yang  menyangkut  perempuan  dan  anak,  karena  itu memang  garapan  kita.  Dari  situ  kita  sampaikan  ke  dewan  atau  terus kemudian ke eksekutif belum,”
Adanya    produk    undang-undang    yang    menjamin      komunikasi perempuan dalam  politik diharapkan  dapat  dimanfaatkansecara benar. Dalam hal  ini  kemudian  bukan  hanya  memaksakan  keterwakilan perempuan  secara  kuantitas  saja  tanpa  mempertimbangkan  kapabilitas dan  kualitas  perempuan.  Pentingnya  peran  serta  perempuan  dalam tingkatan  pembuat  kebijakan  disadari  betul  oleh  para  kader    FATAYAT yang  juga  menjadi    pengurus    Fatayat  Situbondo.  Dalam  hal  ini  mereka lebih melihat sebagai penyeimbang dan juga memenuhi  kebutuhan  bagi kurangnya      komunikasi      perempuan    dalam    politik    di  Indonesia  yang memiliki  penduduk  perempuan  lebih  dari  separuh.  Seperti  yang diungkapkan oleh Zeiniye sebagai ketua fatayat situbondo.
“Saya  pikir  penting  bagi  perempuan  untuk  ber  komunikasi    dalam politik karena memang penduduk indonesia itu lebih banyak perempuan. Itu yang  harus  kita  lihat.  Kemudian  yang  kedua  kadang  kala  mengapa perempuan  perlu  terlibat  dalam  politik  adalah  karena  tidak  semua masalah-masalah  perempuan  dipahami  oleh  bapak-bapak.  Jadi  dengan adanya  anggota  dewan  perempuan  diharapkan  bisa  mengadvokasi,  mem- back  up  keputusan-keputusan  yang  nantinya  bisa  ramah  perempuan,  bisa mengerti perempuan, karena memang perempuan berbeda dengan laki-laki. Jadi produk undang-undang dan perda diharapkan bisa memahami tentang keperempuanan. Paling tidak ada wakil perempuan di dewan,”
Dari  pernyataan  Zeiniye  memunculkan  kenyataan  bahwa  ada perempuan yang merasa hak-haknya belum terakomodasi bahkan belum banyak dipahami. Pentingnya perempuan dalam komunikasi nya di dunia pollitik  lebih  diharapkan  untuk  membangun  produk  undang-undang  dan kebijakan politik yang ramah perempuan.

## “Komunikasi Politik Perempuan”
Komunikasi    politik  perempuan  dalam    Fatayat  Situbondo  bisa dikatakan  cukup  baik,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  berbagai  kegiatan  politik yang  mereka lakukan, diantaranya dengan menjadi anggota dan pengurus partai  dan  kelompok  kepentingan,  melakukan  hubungan  dengan  pejabat pemerintah pembuat kebijakan, serta terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau pemilihan umum.

## 6.   Bentuk-bentuk    komunikasi  Perempuan  dalam  Komunikasi Politik
Dalam penelitian ini, merujuk pada pendapat Laswell tentang unsur komunikasi  dan  Pawito  tentang  unsur  komunikasi  politik,  akan  dibahas bagaimana peran perempuan di  Fatayat Situbondo dalam  komunikasi nya untuk  melakukan  komunikasi  politik.  Untuk  memudahkan  pembahasan, maka kita akan melihat  komunikasi  perampuan dalam komunikasi politi ke  dalam  peran  mereka  sebagai  komunikator  politik,  pesan  politik, khalayak komunikasi politik, saluran komunikasi politik, efek komunikasi yang  diharapkan  oleh  perempuan  serta  konteks  komunikasi  politik perempuan di  Fatayat Situbondo.

## a. Perempuan Sebagai Komunikator Politik
Terlepas  dari  berbagai  bentuk    komunikasi    dalam  komunikasi politik yang bisa dilakukan oleh perempuan, sama halnya dengan laki-laki, perempuan  juga  dapat  berperan  sebagai  komuikator  politik.  Dari  hasil observasi  dan  penelitian,  perempuan  di    Fatayat  Situbondo  melakukan perannya  sebagai  komunikator  politik  dengan  menghubungi  pejabat pembuat  kebijakan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  lain seperti  rapat  partai  atau  mengikuti  konsolidasi  dengan  organisasi kepentingan lain yang sesuai dengan kepentingan mereka.
“Itu  yang  baru  kita  bangun.  Jadi  seperti  saya  sampaikan  pada perempuan  Fatayat,  seringkali  masyarakat  itu  belum  memberikan pendapat/  belum  berani  menyampaikan  pendapat.  Sebenarnya  kita menampung  sekali  kalau  ada  aspirasi  dari  masyarakat,  tapi  seringkali, terutama perempuan tidak mau usul meskipun ditawari. Itu yang baru kita bangun,  bahwa  silahkan  ibu-ibu  punya  pendapat,  usulan  atau  mungkin permasalahan  yang  bisa  disampaikan.  Maka  kita  sampaikan  ke  atas, mungkin  ke  pihak  yang  berkaitan.  Sebenarnya  itu  sudah  kita  buka,  Cuma seringkali mereka sendiri yang belum menyampaikan,” jelas Zeiniye 4 . Komunikator  politik  juga  melakukan  peran  untuk  melakukan
4 Zeiniye. Wawancara tanggal 03 September 2016.
sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh para perempuan di Fatayat DPD Peran perempuan sebagai komunikator politik untuk melakukan  sosialisasi    politik    juga    cukup  berpengaruh    dalam pendulangan    suara,    namun  belum  banyak  perempuan  yang  bisa menduduki jabatan tertinggi, bahkan dalam partai politik.
Women play important roles in campaigning and mobilizing support for  their  parties,  yet  they  rarely  occupy  decision-making  positions  in  these structures.  In  fact,  less  than  11  per  cent  of  party  leaders  world-wide  are women. (perempuan  memainkan  peran  penting  dalam  kampanye  dan mobilisasi  dukungan  untuk  partainya,  namun  dalam  struktur  partai mereka belum berada dalam posisi pembuat kebijakan. Faktanya, kurang dari 11% pemimpin partai didunia adalah perempuan.
Perempuan  di    Fatayat  Situbondo  melakukan  perannya  sebagai komunikator  politik  dengan  menjadi  penghubung  antara  masyarakat dengan  partai  dan  pemerintah.  Kegiatan  perempuan  di  kepengurusan Fatayat  Situbondo  sebagai  komunikator  politik  diantaranya  dilakukan dengan  menghubungi  pejabat  pembuat  kebijakan,  serta  melakukan komunikasi politik melalui media lain seperti rapat partai atau mengikuti konsolidasi  dengan  organisasi  kepentingan  lain  yang  sesuai  dengan kepentingan mereka.

## b. Khalayak Komunikasi Politik Perempuan
Masyarakat  bersifat  multidimensional,  beragam  dan  berbeda  satu sama  lain.  Masyarakat  tersusun  dari  beragam  lapisan  yang  memiliki karakteristik  masing-masing.  Komunkator  harus  bisa  melakukan identifikasi terhadap khalayak  komunikasinya sehingga komunikasi yang dilakukan  bisa  efektif,  pesan  yang  disampaikan  lebih  tepat  dan  khalayak yang  dituju  juga  sesuai.  Pada  dasarnya  melakukan  identifikasi  khalayak atau  umumnya  kita  mengenal  segmentasi  khalayak,  dilakukan  untuk memudahkan  komunikator  dalam  menganalisa  perilaku  dan  pendekatan yang  harus  digunakan  sehingga  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada tersampaikannya  pesan  kepada  khalayak,  dengan  kata  lain,  komunikasi efektif.
Segmentasi  memudahkan  partai  politik  atau  organisasi  untuk menyusun  program  kerjanya,  khususnya  bagaimana  cara  berkomunikasi dan  membangun  interaksi  dengan  masyarakat.  Partai  politik  melakukan segmentasi  untuk  memudahkan  dalam  menyusun  pesan  politik,  pogram kerja, kampanye politik, sosialisasi dan produk politik.
Perempuan  Fatayat  Situbondo  melakukan  komunikasi  politik dengan  beberapa  pihak,  baik  individual  maupun  organisasi.  Khalayak
komunikasi  poltik  perempuan  di  Fatayat  diantaranya  adalah  perempuan anggota  Fatayat di wilayah Situbondo itu sendiri, pejabat pemerintah dan anggota dewan. Selain itu  perempuan  Fatayat Situbondo juga melakukan komunikasi  politik  dengan  lembaga  dan  organisasi  kepentingan  yang bergerak  dalam  pemberdayaan  perempuan  baik  yang  berada  dalam lingkungan  partai,  pemerintahan  serta  umum.  Khalayak  komunikasi politik perempuan, dalam hal ini adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh para pengurus  Fatayat Situbondo secara khusus adalah perempuan anggota    Fatayat  Situbondo  karena  organisasi  Fatayat  sendiri  memang diperuntukkan  bagi  perempuan.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan target audience atau  khalayak  komunkasi  politik  dari  perempuan  ini adalah masyarakat luas pada umumnya.
Komunikasi  politik  yang  coba  dibangun  oleh  pengurus    Fatayat Situbondo  dengan lembaga  dan  organisasi dan lembaga yang peduli tentang masalah  perempuan  dilakukan  untuk  saling  membagi  informasi.  Selain  itu pengurus  Fatayat  juga  melakukan  studi  pembelajaran  tentang  pengalaman lembaga perempuan yang dianggap lebih dulu ada dari pada Fatayat itu sendiri, sehingga  dianggap  lebih  mengetahui  tentang  seluk-beluk  pemberdayaan perempuan. Walaupun komuniasi yang dibangun kurang berhasil, namun para pengurus  tetap  mengusahakan  terbangunya  komunikasi  antar  lembaga pemberdayaan  perempuan  agar  kegiatan  pemberdayaan  perempuan  dapat efektif di setiap lapisan masyarakat

## D. Simpulan
Dari  seluruh  uraian  pembahasan  deskripsi  dan  analisis  penelitian yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  mengenai  komunikasi perempuan dalam komunikasi politik di Fatayat NU Situbondo pada tahun 2016  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi strategi  komunikasi  politik  perempuan  dalam  komunikasi  politik  di Fatayat Situbondo terdiri dari alasan internal dan eksternal. Mereka ingin memberdayakan  perempuan-perempuan  Indonesia  di  semua  sektor kehidupan,  termasuk  didalamnya  politik.  Berdakwah  memperbaiki kehidupan  negara,  memperoleh  kekuasaan,  adanya  dukungan  partai  dan keluarga,  keinginan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  serta membangun  citra  positif partai melalui sosialisasi politik; dan 2) Faktor- faktor yang menjadi kendala strategi komunikasi politik perempuan dalam komunikasi politik di  Fatayat Situbondo dipengaruhi oleh kondisi internal dan  eksternal  perempuan.  Beban  ganda  yang  disandang  perempuan, minimnya Sumber Daya Manusia karena tingkat pendidikan dan ekonomi. Adanya  kesalahan  terhadap  pemahaman  politik,  kondisi  geografis,
minimnya  kesempatan  berpolitik  perempuan,  sulitnya  membangun koordinasi  dengan  organisasi  pemberdayaan  perempuan  lain, money politics, gender, serta  kurangnya dukungan partai membuat perempuan  kurang  percaya  diri  untuk  berstrategi  komunikasi  politik secara aktif dalam  politik.
Sedangkan  bentuk  komunikasi  politik  perempuan  di    Fatayat Situbondo  adalah:  1)  Perempuan  sebagai  komunikator  politik, membangun  komunikasi  dengan  khalayak  baik  anggota  Fatayat,  pejabat pembuat  kebijakan,  dan  organisasi  pemberdayaan  perempuan;  2) Perempuan menciptakan pesan dan perempuan menjadi pesan itu sendiri. Pesan yang disampaikan perempuan lebih disesuaikan dengan tujuan atau efek  komunikasi  politik  yang  mereka  inginkan  seperti  untuk  sosialisasi partai  politik,  pemberdayaan  perempuan,  dan  mempengaruhi  kebijakan; 3) Perempuan melalui organisasi  Fatayat Situbondo juga dapat bertindak sebagai  saluran  komunikasi  politik  disamping  menggunakan  media komunikasi  personal  dan  media  massa;  dan  4)  Perempuan  juga  tidak segan menggunakan media komunikasi politik seperti demonstrasi untuk meraih tujuan politik mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. 2007.
-------------------. Sosiologi  Komunikasi:  Teori,  Paradigma,  dan  Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana. 2007. Cangara,  Hafid.  Komunikasi  politik,  konsep  teori  danstrategi.  Jakarta rajawali press. 2009.
Dahlan,  Alawi.  Perkembangan  Komunikasi  Politik  Sebagai  Bidang  Kajian, Makalah  Disampaikan  Pada  Diskusi  Panel  Korps  Mahasiswa  Ilmu Social Univesita Gadjah Mada Yogjakarta, 30 maret 1990
Dan  Nimmo,  political  communication  and  public  opinion,  good  year publishing company: California. 2005,
Effendi,  Onong  U. Ilmu  Komunikasi:  Teori  dan  Praktek. Bandung:  Remaja Rosdakarya. 2007.
Gaffar,  Affan. politik  indonesia  transisi  menuju  demokrasi ;  Jogjakarta; pustaka pelajar. 2004.
Holik,  Idham. Strategi  komunikasi  partai  politik  peserta  pemilu  2004: Evaluasi strategi komunikasi politik PKB kabupaten Bekasi tentang isu keterwakilan perempuan di lembaga legislative . 2005. Littlejohn,  Stephen  W. Theories  of  Human  Communication.  Canada:

## “Komunikasi Politik Perempuan”
Wadsworth . 2004. Mulyana,  Deddy. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. Bandung:  Remaja  Rosdakarya.
2006.
Nimmo, Komunikasi  Politik,  Komunikator,  Pesan  Dan  Media  Terjemahan Tjun Sujarman , Bandung : Remaja Rosdakarya. 1993.
Pawito, Komunikasi  Politik:  Media  Massa  Dan  Kampanye  Pemilihan , Jogjakarta; Jalasutra.
Rahmiatie,  Atie,  Yusuf  Hamdan  dan  Zaenal  Mukarom, dinamika Komunikasi  Politik  atas  partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan  di parlemen, 2010. Sukidin, Basrowi. Metode  Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro . Surabaya: Insan Cendikia. 2002. Yanti  Hermawati, Pengelolaan  Kesan  Dalam  Komunikasi  Politik:  Upaya Meningkatkan  Peran  Perempuan  Di  Dpr  Ri  Dalam  Pencapaian  Mdgs 2014 . Zulkarnain, Nasution. Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Galia Indonesia . 1990.