## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 11 Nomor 1, November 2023 (62-71)
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : 10.31629/juan.v11i02.6214

## IMPLEMENTASI  PRINSIP  -  PRINSIP  GOOD  GOVERNANCE  DALAM MENINGKATKAN  KEPUASAN  PELAYANAN  PUBLIK  DI  KANTOR KECAMATAN KEMAYORAN KOTA JAKARTA PUSAT
Amin Otoni Zebua 1 , Angella Rosha Pangestu 2
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 1,2

## Penulis Korespondensi: atonizebua@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 02-10-2023 Accepted: 13-12-2023 Published: 23-01-2024
Penelitian  ini  berfokus  pada  prinsip-prinsip Good  Governance dalam pemberian  pelayanan  publik  di  kantor  kecamatan  Kemayoran,  Jakarta Pusat.  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  termasuk wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi,  untuk  mengumpulkan  data.
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  umum  tentang  penelitian sebelumnya dan kerangka teoritis yang terkait dengan topik penelitian. Identifikasi masalah adalah inefisiensi administrasi dalam memperpanjang  izin,  yang  menciptakan  ketidakpastian  dalam  waktu pemrosesan  dan  mempengaruhi  kualitas  pemberian  layanan  publik. Lokasi  penelitian  adalah  kantor  kecamatan  Kemayoran,  dan  fokusnya adalah pada prinsip-prinsip Good Governance dalam pemberian layanan publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor yang  mendorong  dan  menghambat  penerapan  prinsip  prinsip Good Governance dalam pemberian layanan publik. Studi ini diharapkan dapat memberikan  wawasan  tentang  kualitas  pemberian  layanan  publik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip- prinsip tersebut.
Kata Kunci; Implementasi; Kualitas
Pelayanan Publik; Prinsip
Good Governance .
Abstract
Keyword;
Implementation; Public
Service Quality; Principles of Good Governance.
This  research  is  focused  on  the  principles  of  Good  Governance  in  public service delivery at the Kemayoran Sub-district Office in Central Jakarta. The study uses qualitative research methods such as interviews, documentation, and  observation  to  gather  comprehensive  data.  The  paper  provides  an overview of previous research and the theoretical framework related to the research topic. The identified issue is administrative inefficiency in permit renewals, which results in processing delays and affects the quality of public service delivery. The research is conducted at the Kemayoran Sub-district Office, with a specific focus on the application of Good Governance principles in public service delivery. The study aims to identify factors that promote or hinder the implementation of Good Governance principles in public service delivery. By doing so, it aims to shed light on the quality of public service delivery  based  on  Good  Governance  principles  and  identify  factors  that influence  their  implementation.  The  expected  outcomes  of  this  study  will offer  valuable  insights  into  enhancing  public  service  quality,  improving administrative  processes,  and  the  application  of  Good  Governance principles, not only at the Kemayoran Sub-district Office but also potentially in other contexts of public service provision

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  untuk  memenuhi  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk. Buruknya pelayanan publik Indonesia bukan lagi rahasia, di kalangan aparatur sipil negara tampaknya masih kerap mempersulit pelayanan sehingga muncul istilah kalau bisa rumit, kenapa harus dimudahkan. Adanya kualitas layanan mengubah kepuasan pengguna atau penerima  layanan,  yaitu  komunitas  sebagai  salah  satu  wujud  implementasi good  governance sehingga kualitas pelayanan publik menjadi salah satu strategi untuk memerangi kegiatan ilegal. Instansi pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang dipilih secara prosedural yang bertekad untuk memenuhi tugasnya dan memberikan layanan publik yang baik. Setiap  instansi  pemerintah  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  menggunakan  kualitas yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pentingnya tata pemerintahan yang baik dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, good governance adalah  penyelenggaraan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip profesionalisme,  akuntabilitas,  pelayanan  prima,  transparansi,  demokrasi,  efisiensi,  efektifitas, dan supremasi hukum yang disepakati bersama. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus yang mendalam terhadap pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, maka penting untuk mempelajari pelayanan publik, karena pada umumnya masyarakat sangat membutuhkan pelayanan  publik,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan manusia. Strategi pembangunan Indonesia di tingkat nasional maupun daerah dapat berjalan dengan baik ketika semua elemen pemerintah yang bertanggungjawab saling bekerja sama.  Masalah  tata  pemerintahan  yang  baik  menunjukkan  bagaimana  strategi  pembangunan nasional dan daerah dapat dikembangkan dan dilaksanakan Karena good governance merupakan suatu konsep interaksi dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sering disebut  kemitraan.  Pola  pengelolaan  program  tersebut  pada  umumnya  diarahkan  untuk menemukan  bentuk-bentuk  yang  tepat  dalam  rangka  memecahkan  berbagai  macam permasalahan  dalam  masyarakat  atau  mungkin  juga  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  serta  pelayanan  publik  dengan  berkolaborasi  dan  bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.
Good  governance dapat  berjalan  dengan  baik  dibutuhkan  komitmen  dan  keterlibatan  semua pihak  yaitu  pemerintah  dan  masyarakat.  karena  sebuah good  governance yang  efektif  akan menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.  Oleh  karena  itu  sebuah  konsep  penerapan  good  governance  dalam  penyelenggaraan kekuasaan  pemerintah  negara  merupakan  tantangan  tersendiri.  Tuntutan  terhadap good governance pada  sektor  publik  dalam  beberapa  tahun  ini  menjadi  sebuah  keharusan.  Hal  ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi sektor publik yang memiliki kinerja yang kurang  baik.  Perubahan  lingkungan  yang  meliputi  segala  aspek  kehidupan,  baik  yang  bersifat ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik  menjadi  penyebab  akan  tuntutan  tersebut.  Dalam  upaya mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan, sektor publik perlu mengarahkan kembali usaha mereka  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kesempatan  yang  baru.  Mereka  perlu  mereview  dan mengoreksi kembali cara-cara bekerja, contohnya dengan memperkenalkan sistem yang baru, reorganisasi,  mengadopsi  metode  pekerjaan  yang  baru  dan  lain  sebagainya  termasuk  juga perubahan manajemen.
Sektor  publik  juga  perlu  melakukan  efisiensi  dan  efektivitas  dengan  melakukan  pemotongan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik saat ini diharapkan dapat memperlihatkan  ciri-ciri  yang  dimiliki  sektor  swasta,  termasuk  perilaku  kewirausahaan.  Di tengah perubahan  dan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin  tinggi terhadap kualitas  pelayanan publik,  kantor  kecamatan  Kemayoran  dituntut  untuk  beradaptasi  dengan  cepat  dan memperbarui  metode  pelayanannya.  Dalam  konteks  inilah  pentingnya  melakukan  penelitian tentang  implementasi  prinsip good  governance di  kantor  kecamatan  tersebut  untuk
meningkatkan  kepuasan  pelayanan  publik.  Praktek good  governance mensyaratkan  adanya transparansi  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  keseluruhan.  Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance .
Informasi mengenai tindakan pemerintahan, misalnya alasan melatar belakangi tindakan, bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan tindakan, harus tersedia bagi para pemegang saham ( stakeholder )  dan  masyarakat  luas.  Dengan  memiliki  akses  terhadap  berbagai  jenis  informasi semacam itu maka masyarakat dan stakeholder dapat menilai apakah pemerintah telah benar- benar  mengabdi  pada  kepentingan  masyarakat  atau  kepentingan  pihak  lain.  Masyarakat  dan stakeholder dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka dan menentukan sikap yang tepat dalam merespon kebijakan dari pemerintah tersebut. Dengan memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  luas  untuk  mengetahui  berbagai  informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Masyarakat secara mudah dapat menentukan  apakah  akan  memberikan  dukungan  kepada  pemerintahan,  atau  sebaliknya, kritikan, dan protes yang di lakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan dalam publik, lebih dari itu hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan secara tepat.
Pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  semakin  berkembang  di  tengah  tengah  masyarakat  kita seiring  dengan  semakin  tingginya  kompleksitas  permasalahan  bangsa  dalam  berbagai  aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru dibidang pemerintahan saat ini yang di kenal secara luas saat ini dengan istilah good governance atau seiring diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahaan yang baik. Selain itu,  dalam good  governance terdapat  9  prinsip  penting  yaitu  partisipasi  masyarakat,  tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada consensus, efektif dan efesien, keadilan  (fairness),  transparansi,  akuntabiltas  dan  tanggung  jawab.  Penerapan  prinsip good governance sangat perlu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terlebih dalam menata pemerintahan  yang  baik.  Pelaksanaan  prinsip  tersebut  juga  sangat  perlu  dalam  menata pemerintahan  yang  baik,  oleh  karenanya  prinsip good  governance mempunyai  peran  sebagai pengontrol juga pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik serta terbebas  dari  tindak  pidana  yang  tidak  diinginkan.  Implementasi  kepemerintahan  yang  baik merupakan suatu kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan daerah ( local governance ) yang efektif, efisien , mandiri serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gambar 1. Diagram Data Penduduk Kecamatan Kemayoran Sumber : (Badan Pusat Statistika, 2022).
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000
10.000 Cempaka    Gn. Sahari    Harapan Kebon  Kemayoran    Serdang   Sumur Batu    Utan Baru Sel. Mulia Kosong Panjang
Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan pelayanan publik di kantor kecamatan kemayoran, temuan tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Kemayoran belum menerapkan sepenuhnya  prinsip  prinsip good  governance hal  ini  dibuktikan  dengan  temuan  yang  didapat diantaranya masalah tentang prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kemayoran dimana masih terlihat belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data data masyarakat maupun bidang usaha yang belum sepenuhnya terdokumentasikan dengan  baik  melalui  sistem  yang  ada  dimana  dalam  proses  pengurusan  perpanjangan  pajak reklame mengharuskan untuk mengisi formulir secara manual seperti halnya registrasi di awal yang  memungkinkan  ketidakefektifan  dalam  pelayanan  selain  itu  juga  seperti  hal  pengurusan awal  pemberkasan  pajak  reklame  ini  dapat  dikatakan  adanya  ketidakpastian  waktu  yang diberikan oleh pihak kecamatan.
Kemudian  temuan  lainnya  yang  didapatkan  dilapangan  adalah  kurangnya  inklusivitas  dalam pelayanan khususnya kepada lansia. Hal ini dibuktikan dengan temuan adanya masyarakat lansia yang  akan  mengurus  pajak  bumi  bangunan  (PBB)  namun  terkendala  kurang  mengerti  dalam penggunaan  teknologi  atau  sistem  yang  ada  namun  disarankan  untuk  kembali  pasca  sudah diinput melalui sistem. Hal ini tentunya membuat kesan buruk dari respon pegawai yang ada di Kantor  Kecamatan  Kemayoran  tersebut.  Maka  berdasarkan  hasil  temuan  yang  didapat  saat penelitian sehingga membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  penulis  karena  merasa  tertarik  untuk  mengulas  bagaimana implementasi good governance di tingkat kecamatan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepada masyarakat luas serta bagaimana fakta yang terjadi di lapangan dalam proses penerapan good governance. Hal ini dianggap penting karena konsep pelayanan publik yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah tentunya akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra pemerintah yang akan menimbulkan citra baik pemerintah itu sendiri.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif atau yang sering disebut metode penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  (natural setting), disebut metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mempermudah peneliti menjabarkan penelitian secara terbuka dan mendalam mengenai suatu  permasalahan  penelitian.  Penelitian  dilakukan  di  kantor  kecamatan  kemayoran,  kota Jakarta  Pusat.  Adapun  data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  sekunder.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang pendekatan apa yang  digunakan,  data  yang  digunakan,  cara  pengumpulan  data,  dan  cara  analisis  data  yang dilakukan,  serta  tempat  dan  waktu  penelitian  dilakukan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Dengan menggunakan teknik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana dalam (Sugiyono, 2015) dengan  langkah-langkah  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan prinsip Good Governance adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas. Kinerja aparatur pemerintah adalah hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerja dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang telah bekerja dibandingkan dengan target yang  telah  di  tentukan  Dalam  penelitian  secara  lengkap  terkait  dengan  Implementasi  Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendapatkan data yang bersifat deksriptif yang menunjukan bentuk kata serta kalimat yang di dapatkan  dari  hasil  wawancara,  observasi  di  lapangan,  dan  melalui  dokumentasi.  Dalam menganalisa  data  tersebut,  peneliti  menggunakan  indikator  Prinsip  Prinsip Good  Governance yang di kemukan oleh (LAN, 2003) untuk mengukur kinerja para Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik di kantor kecamatan kemayoran yaitu:

## a. Indikator Partisipasi ( Participation )
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  melalui  indikator  partisipasi  yang  dimana membahas  tentang  bagaimana  partisipasi  masyarakat  terhadap  suatu  forum  di  Kantor Kecamatan  Kemayoran,  Dalam  konteks  ini,  partisipasi  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk  instansi  yang  memberikan  layanan  dan  masyarakat  yang  menerima  layanan. Namun,  implementasi  partisipasi  ini  belum  mencapai  tingkat  optimal,  terutama  dalam mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses  evaluasi  pelayanan  yang  sudah  diberikan. Dalam  kesimpulannya,  hasil  wawancara  menunjukkan  pentingnya  partisipasi  dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Kemayoran. Melibatkan instansi pemberi layanan dan masyarakat penerima layanan dalam proses evaluasi dan perbaikan adalah langkah krusial. Diperlukan kerangka kerja yang jelas, mekanisme pengumpulan masukan yang efektif, serta komitmen untuk menerapkan perubahan berdasarkan masukan yang diberikan.

## b. Indikator Penegakan Hukum ( Rule of Law )
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui indikator penegakan hukum yang dimana membahas  tentang  bagaimana  bertujuan  untuk  menciptakan  kondisi  bahwa  hukum mengikat kepada siapa saja, penegakan hukum harus diberikan secara adil dan pasti bagi masyarakat  maupun  pihak  swasta  terhadap  setiap  kebijakan  publik  yang  dibuat  dan dilaksanakan.  di  Kantor  Kecamatan  Kemayoran.  Secara  keseluruhan,  analisis  ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Kemayoran telah mengambil langkah awal yang positif dalam penciptaan good governance melalui penegakan hukum yang konsisten dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, tantangan berkelanjutan tetap ada dalam menjaga  dan  meningkatkan  standar  ini.  Dengan  komitmen  yang  kuat,  perbaikan berkelanjutan,  dan  partisipasi  yang  lebih  luas,  upaya  untuk  mencapai good  governance dapat terus ditingkatkan di masa depan.

## c. Indikator Transparansi ( Transparancy )
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  melalui  indikator  transparansi  yang  dimana membahas tentang bagaimana transparansi pemerintah terhadap setiap pelayanan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa pihak Kantor Kecamatan Kemayoran sudah sangat terbuka terhadap setiap prosedur pelayanan maupun informasi  mengenai  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  pengurusan  izin.  Sejalan dengan hal itu transparansi akan hal biaya juga sudah sangat terbuka dan diinformasikan secara  langsung  kepada  masyarakat  sehingga  hal  ini  dapat  meminimalisir  kecurangan
kecurangan  terhadap  pembiayaan  dalam  pengurusan  suatu  izin  di  Kantor  Kecamatan Kemayoran.

## d. Indikator Responsivitas ( Responsiveness )
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui indikator responsivitas Kantor Kecamatan Kemayoran  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  sudah  sangat  baik  sesuai  hasil  yang didapatkan oleh peneliti dimana para ASN selalu memberikan kesan yang positif kepada masyarakat seperti penyampaian informasi seputar persyaratan informasi dengan bahasa yang  mudah  di  pahami  sehingga  hal  ini  membantu  masyarakat  untuk  cepat  memahami informasi yang diberikan. Hal ini juga didukung dengan tersedianya loket pelayanan yang memadai  dikantor  Kecamatan  dengan  jumlah  4  loket  sehingga  menambah  kesan  positif terhadap pelayanan dan juga mempercepat setiap proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas. dimana selalu mengedepankan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan juga selalu siap menerima setiap keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

## e. Indikator Konsensus ( Consensus Orientation )
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  melalui  67ndicator  consensus  pada  Kantor Kecamatan Kemayoran selalu dilaksanakan setiap bulannya dan melakukan evaluasi setiap bulannya  terhadap  pelayanan  di  Kecamatan  Kemayoran.  Namun  sejalan  dalam  hal musyawarah  ini  tidak  sepenuhnya  melibatkan  Masyarakat  terkait  dalam  perumusan ataupun evaluasi suatu kebijakan, hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapat pada saat  melakukan  penelitian  bahwa  Kantor  Kecamatan  Kemayoran  hingga  saat  ini  belum melibatkan masyarakat pada suatu forum ataupun musyawarah baik dalam hal evaluasi kinerja  pelayanan  maupun  dalam  perumusan  suatu  kebijakan.  Hal  serupa  juga disampaikan  oleh  salah  satu  masyarakat  yang  menyampaikan  bahwa  belum  pernah mendapatkan undangan dari pihak Kecamatan Kemayoran untuk menghadiri suatu forum yang diadakan oleh Kecamatan Kemayoran sehingga dalam hal mewujudkan pemerintahan yang  baik  tentunya  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  prinsip  good  governance  yang menyebutkan  bahwa  dalam  suatu  consensus  melibatkan  semua  stakeholder  sehingga semua keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan atas pertimbangan dan masukan dari semua stakeholder.
f. Indikator Kesetaraan dan Keadilan
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui indikator kesetaraan dan keadilan pada Kantor  Kecamatan  Kemayoran  pelayanan  yang  diberikan  oleh  para  pegawai  dikantor Kecamatan  Kemayoran  sudah  sangat  adil  dalam  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  yang  didapatkan  oleh  peneliti  pada  saat mewawancarai pihak kecamatan kemayoran yang menjelaskan bahwa pihak kecamatan kemayoran selalu berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa adanya  perlakuan  istimewa  terhadap  suatu  golongan  masyarakat  dan  tidak  membeda bedakan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  setiap  masyarakat.  Namun  dalam  hal kesetaraan  masih  diperlukan  adanya  evaluasi  terkait  pelayanan  yang  diberikan  pada lansia, dimana berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti menjelaskan bahwasanya tidak adanya tindakan maupun respon yang lebih terhadap lansia yang datang ke Kantor Kecamatan Kemayoran dalam pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dimana Sebagian  besar  lansia  kurang  memahami  penggunaan  dari  teknologi  yang  ada  sehingga
menyebabkan terhambatnya pengurusan administrasi.

## g. Indikator Efektivitas dan Efisien
Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  wawancara  indikator  efektivitas  dan  efisien,  dapat disimpulkan  bahwa  indikator  efektivitas  dan  efisiensi  penting  bagi  pemerintah  untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan  sambil  memanfaatkan  sumber  daya  secara  maksimal. Dalam hal efektivitas Sekretaris Camat menyebutkan bahwa layanan yang diberikan oleh Kecamatan Kemayoran baik dalam hal pelayanan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan suatu izin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut berbeda  dengan  informasi  yang  didapatkan  melalui  masyarakat  yang  menyampaikan bahwa memang prosesnya cepat dan sesuai dengan informasi yang diberikan namun dalam hal  proses  penerbitan  izin  mengharuskan  masyarakat  untuk  mengisi  beberapa  formulir seperti pada saat pengurusan di awal dimana seharusnya hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan pengarsipan melalui teknologi yang ada.
h. Indikator Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  wawancara  dengan  para  informan  terkait  indikator akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas pada Kantor Kecamatan Kemayoran  Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat  menunjukkan  beberapa  tanda-tanda akuntabilitas  yang  positif.  Komitmen  terhadap  pertanggungjawaban,  kesadaran  akan pentingnya prosedur, dan fokus pada profesionalisme dalam pelayanan adalah hal-hal yang penting  dalam  membangun  akuntabilitas  yang  kuat.  Hal  ini  berdasarkan  pada  hasil penelitian bahwa Kantor Kecamatan Kemayoran selalu melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan setiap bulannya yang dihadiri oleh camat dan perwakilan dari kantor walikota hal  ini  sebagai  bentuk  tanggungjawab  terhadap  Tupoksi  para  ASN  dan  Staf  Kantor Kecamatan  Kemayoran.  Namun  dari  sisi  akuntabilitas  terhadap  masyarakat  belum terlaksana  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  bahwa  belum  adanya  pelaporan  hasil evaluasi  kinerja  kepada  Masyarakat  baik  melalui  media  social  maupun  dengan menggunakan media informasi lainnya.

## i. Indikator Visi Strategi
Berdasarkan  hasil  diskusi  dan  wawancara  dengan  para  informan  terkait  indikator  visi strategi, dapat disimpulkan bahwa indikator visi strategi dikantor Kecamatan Kemayoran memiliki komitmen pada inovasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan sarana serta prasarana. Fokus pada pelayanan publik dan adaptabilitas terhadap kemajuan teknologi yang kedepan akan semakin berkembang dan akan menciptakan tantangan bagi para  ASN  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Penerapan  visi strategi ini dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Evaluasi dan pelaksanaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan visi strategi ini terintegrasi dengan baik dalam seluruh aspek organisasi dan tercapainya tujuan organisasi secara efektif.
j. Faktor Penghambat Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kemayoran
Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan para informan terkait indikator faktor penghambat,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  pelayanan  publik  di  kantor kecamatan  Kemayoran  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  dan  tantangan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  organisasi  tersebut.  lemahnya  pengawasan kinerja, kendala dalam pemanfaatan teknologi, dan kondisi sarana serta prasarana yang
tidak memadai adalah hal-hal yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan  publik.  Organisasi  perlu  mengadopsi  pendekatan  yang  holistik, berkesinambungan,  dan  transparan  dalam  mengatasi  permasalahan  ini.  Upaya  untuk meningkatkan tata kelola, etika, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik perlu  dilakukan  agar  pelayanan  publik  menjadi  lebih  responsif  dan  dapat  memenuhi harapan  masyarakat  yang  dilayani.  Evaluasi  secara  berkala  dan  implementasi  tindakan perbaikan  yang  tepat  akan  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  mengatasi  faktor penghambat yang ada.
k. Faktor Pendukung Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kemayoran
Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan para informan terkait indikator faktor pendukung,  dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  terdapat  faktor-faktor  pendukung  yang mempengaruhi pelayanan publik yang baik di Kantor Kecamatan Kemayoran. Ketersediaan SDM  yang  kompeten  dan  profesional,  pelaksanaan  pelayanan  sesuai  SOP,  sarana  dan prasarana yang memadai, serta interaksi positif antara masyarakat dan kantor kecamatan merupakan  aspek-aspek  kunci  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas. Dengan adanya dukungan dari faktor-faktor ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kemayoran dapat terus ditingkatkan.

## Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kemayoran Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Badan Pustaka Statistika (2022)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Prinsip  Prinsip  Good  Governance  Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, sudah cukup baik namun masih ada beberapa indikator yang perlu dibenahi oleh pihak Kecamatan  Kemayoran  agar  dapat  mewujudkan  prinsip  good  governance  dalam  pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. Hal ini dapat dilihat dari: Dari hasil penelitian, beberapa indicator prinsip good governance sudah berjalan cukup baik yaitu pada indikator penegakan hukum, dimana Kantor Kecamatan Kemayoran selalu berkomitmen untuk memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  kemudian  juga  dalam  hal responsivitas juga sudah cukup baik dari segi komunikasi dan pelayanan hal ini didukung dengan
No. Kelurahan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Laki Laki Perempuan 1. Harapan Mulia 14535 14360 28895 2. Cempaka Baru 20800 20666 41466 3. Sumur Batu 14325 14427 28752 4. Serdang 18671 18712 37383 5. Utan Panjang 19083 18409 37492 6. Kebon Kosong 19026 19209 38235 7. Kemayoran 13158 13028 26186 8. Gn. Sahari Selatan 12188 11867 24055
tersedianya  loket  pelayanan  yang  cukup  sehingga  bisa  mengoptimalkan  pelayanan  kemudian juga faktor transparansi dimana kantor kecamatan kemayoran sudah cukup terbuka dalam hal pelayanan baik informasi maupun biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat, faktor keadilan sudah cukup baik diterapkan, kemudian juga faktor efektivitas dan efisiensi yang sudah berjalan cukup baik dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga meminimalisir anggaran yang tidak terlalu  diperlukan,  kemudian  juga  faktor  akuntabilitas  dimana  kantor  kecamatan  kemayoran selalu melakukan evaluasi dengan pihak atasan untuk memberikan pelaporan terhadap kinerja pelayanan selama satu bulan dan indikator visi strategi dimana Kantor Kecamatan Kemayoran selalu  berupaya  mengikuti  perkembangan  teknologi  untuk  bisa  mendukung  pelayanan  publik khususnya dikantor Kecamatan Kemayoran. Beberapa indikator yang harus menjadi perhatian para  pegawai  dikantor  Kecamatan  Kemayoran  adalah  faktor  partisipasi  dimana  belum melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam suatu forum kemudian faktor kesetaraan pelayanan dimana  pelayanan  yang  diberikan  masih  belum  memberikan  perhatian  khusus  kepada  lansia sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelayanan. Faktor penghambat dalam pelayanan publik dikantor Kecamatan Kemayoran yaitu masih adanya para petugas yang tidak sepenuhnya memahami prinsip prinsip good governance dalam pelayanan kemudian juga faktor fasilitas yang perlu diperbaharui agar bisa mendukung pelayanan publik dikantor Kecamatan Kemayoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewianti, S. (2023). Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Hasibuan, B. R. (2019). Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). Universitas Medan Area.
Ismayanti.  (2021).  Implementasi  Prinsip  -  Prinsip  Good  Governance  Dalam  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Lan. (2003). Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pustaka Setia).
Mappaoddang, A. B. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Mardiasmo. (2009), Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Pt Remaja Rosdakarya).
Monoarfa, H. (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan.
Palangda, L. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 1(Public Policy).
Purwanto, A. (2015). Implementasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
Safrijal,  Basyah  dan  Ali  (2016).  Penerapan  Prinsip-prinsip  Good  Governance  oleh  Aparatur Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 176-191. Agustus 2016
Salsabila,  S.  (2019).  Penerapan  Good  Governance  Pada  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Dinas Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Banjarmasin). Ilmu Administrasi Publik.
Sedarmayanti. (2012). Manajemen Dan Komponen Terkait Lainnya, (Refika Aditama.).
Sedarmayanti. (2012). Good Government (Pemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju Sinambella. (2006). Reformasi pelayanan publik.jakarta: Bumi Aksara Sinambella. (2011). Asas-asas pelyanan publik. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.). (Alfabeta Cv.).
Suhady. (2005). Dasar-dasar Good Governance. Jakarta:UNDP
Thoha, M. (2002). Perilaku Organisasi. Raja Grafindo Persada.