INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2740-2759 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Gst
Sodialman Daliwu 1 ✉ , Tatok Sudjiarto 2 , Armunanto Hutahaean 3
Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Email: sodialmandaliwu96@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  suatu  perkara  pidana  terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst di mana pelaku pada putusan tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana pengancaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan bahwa  sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Kata i Kunci: Pertimbangan i Yuridis; i Putusan Pengadilan; Tindak i Pidana i Pengancaman i
Abstract
Judges in sentencing a criminal case sometimes ignore the facts of the trial. One of these rulings is court decision number 10/Pid.B/2021/PN Gst where the perpetrator of the verdict was convicted of having committed a criminal act of threatening. This research uses a type of normative legal research with the method of statutory approach, case approach, and analytical approach. The data used are secondary  data  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal materials. The three legal materials were analyzed qualitatively. Based on the results and discussion, it shows  that  at  first  glance  the  judge  in  sentencing  the  defendant  in  court  decision  number 10/Pid.B/2021/PN  Gst  seemed  to  ignore  the  testimony  of  the  victim's  witnesses,  other  witness statements, and the defendant's statement at the trial. But the omission was based on clues that were later linked to other evidence and evidence revealed at trial. So the judge obtained a conviction that the defendant had committed a criminal act as charged by the public prosecutor.
Keywords: Juridical Considerations; Court Verdict; Criminal Threatening

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai negara hukum senantiasa berupaya meningkatkan  kemajuannya guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan berpedoman pada prinsip  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kemajuan  ini  mencakup  berbagai  bidang,  salah  satunya  adalah  sektor  hukum.  Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia tentu memegang prinsip dasar bahwa segala tindakan dan keputusan harus berlandaskan hukum, yang dituangkan dalam berbagai  aturan  tertulis.  Tujuannya  adalah  menciptakan  ketertiban  umum  menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
Refleksi dari prinsip negara hukum, mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk menaati  seluruh  peraturan  perundang-undangan.  Namun  seiring  kemajuan  budaya  dan Iptek, perbuatan manusia di tengah kehidupan masyarakat dan negara menjadi kompleks bahkan multikompleks. Dari pandangan hukum tentu ada perbuatan yang tergolong sesuai norma dan ada pula perbuatan yang tergolong tidak sesuai norma. Perbuatan yang tidak sesuai  norma  seringkali  memicu  masalah  hukum  dan  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat.  Perilaku  yang  menyimpangan  terhadap  norma  yang  telah  disepakati  pada akhirnya akan mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat. Penyimpangan ini  sering  digambarkan  masyarakat  sebagai  perbuatan  tercela,  bahkan  banyak  yang menyebutnya  sebagai  kejahatan  (tindak  pidana).  Kejahatan  adalah  gejala  sosial  yang melekat  yang  dihadapi  individu,  komunitas,  dan  negara  secara  universal.  Jelas  bahwa meskipun  upaya-upaya  tersebut  dapat  memitigasi  dan  mencegah  kejahatan,  namun
pemberantasannya secara tuntas masih merupakan upaya yang sulit dilakukan (Bambang Waluyo, 2014).
Syarat  utama  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  kejahatan  adalah  harus  ada ketentuan hukum pidana yang mendefinisikan kejahatan itu dan menentukan hukumannya. Pandangan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai  perwakilan  kepentingan  umum  pada  umumnya  menjadi  dasar  pemberian kekuasaan kepada negara untuk menentukan, menetapkan peraturan, serta mengadili dan menghukum siapa pun yang melanggar ketentuan undang-undang (Teguh Prasetyo, 2013).
Umumnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk  menjamin perlindungan  kepentingan  manusia,  memerlukan  penegakan  hukum  ( law  ienforcement) sesuai dengan peraturan terkait. Namun penegakan hukum terkadang tidak sejalan dengan supremasi  hukum,  sehingga  penegakan  hukum  tidak  sejalan  dengan  tegaknya  keadilan. Menurut  Jimly  Asshiddiqie  yang  dikutip  oleh  S.  Laurensius  Arliman  (2015),  penegakan hukum mencakup upaya untuk menegakkan atau memberlakukan norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam konteks sosial dan nasional. Konsep ini secara intrinsik  terkait  dengan  penegak  hukum  yang  bertanggung  jawab  untuk  menegakkan undang-undang tersebut, karena merekalah yang bertugas memastikan supremasi hukum tetap berlaku. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok, maka akan tercipta penegakan hukum yang bobrok pula. Begitu pula sebaliknya bahwa apabila penegak hukum mempunyai  mental  yang  baik  dalam  menjalankan  atau  menegakkan  aturan,  maka  akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.
Dalam rangka penegakan hukum, telah dibentuk lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak seluruh warga negara. Sebuah pepatah  Latin  yang  terkenal  menggambarkan  martabat  lembaga  peradilan,  yang menyatakan bahwa “ pengadilan tidak boleh kekurangan dalam memberikan keadilan ( nec curia deficeret in justicia exhienda) ” . Artinya bahwa pengadilan berfungsi sebagai tempat perwujudan keadilan menjalankan ketidakberpihakannya, pengaruhnya meluas tanpa henti ke  seluruh  negara.  Dalam  suatu  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  kekuasaan kehakiman  merupakan  badan  yang  sangat  menentukan  isi  dan  kekuatan  kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan suatu nilai konkret dan menyelesaikan persoalan hukum sebagai patokan objektif. Selain itu, inti dari negara hukum juga terletak pada persyaratan bahwa negara atau pejabat negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  yang  berwenang.  Hakim  berperan  sebagai
pemelihara  hukum  yang  diterapkan  dan  landasan  fundamental  dari  proses  penalaran hukum.  Di  antara  aparat  penegak  hukum  lainnya,  status  hakim  adalah  istimewa  karena sebagai reifikasi abstrak dari hukum dan keadilan, bahkan ada yang menggambarkannya sebagai wakil Tuhan yang menegakkan hukum dan keadilan di bumi (S. Laurensius Arliman, 2015).
Peradilan  harus  bersifat  independen  atau  imparsial.  Konsep  peradilan  yang  tidak memihak  pada  dasarnya  terkait  dengan  tercapainya  keputusan  yang  paling  adil  melalui pertimbangan dan mengambil keputusan secara mandiri, bebas dari pengaruh atau campur tangan  pihak  luar.  Peradilan  yang  tidak  memihak  idealnya  harus  mewujudkan  tingkat kebijaksanaan  tertinggi  dan  berfungsi  sebagai  kekuatan  pengikat  untuk  menjaga keharmonisan  sosial  di  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik.  Namun  pada  kenyataannya, kadang  kala  berbanding  terbalik  karena  suatu  perkara  tidak  memperoleh  putusan  yang seadil-adilnya dari hakim.
Suatu  kenyataan  bahwa  hakim  juga  dalam  memberikan  putusan  terhadap  suatu perkara pidana, terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan merupakan bukti tentang benar atau tidaknya suatu tindak pidana telah terjadi. Biasanya fakta-fakta persidangan tersebut merupakan konklusi dari alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang  dimaksud yaitu alat  bukti  sebagaimana diatur  dalam Pasal 184 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  ada  banyak  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan contoh-contoh di mana hakim mengabaikan unsur-unsur  faktual  persidangan.  Salah  satu  putusan  tersebut  yaitu  putusan  pengadilan nomor  10/Pid.B/2021/PN  Gst.  Pelaku  pada  putusan  tersebut  dihukum  karena  telah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
KUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pengancaman itu. Pengancaman berasal dari kata dasar ancam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi  V,  ancam  adalah  rugi,  sulit,  susah,  dan  celaka.  Pengancaman  adalah  proses,  cara, perbuatan  mengancam.  Sedangkan  mengancam  adalah  menyatakan  maksud  (niat, rencana)  untuk  melakukan  sesuatu  yang  merugikan,  menyulitkan,  menyusahkan,  atau mencelakakan pihak lain (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).
Tindak pidana yang diatur dalam KUHP disebut strafbaarfeit yang berasal dari bahasa Belanda . Menurut Simons yang dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa (2016), strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang
dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  dinyatakan  dapat  dihukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka tindak pidana pengancaman adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
Berdasarkan  fakta-fakta  persidangan  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst, baik saksi maupun saksi korban dalam keterangannya menyatakan bahwa pelaku tidak pernah melakukan pengancaman kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Meski demikian, hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya  berpandangan  bahwa  yang  disampaikan  saksi  di  persidangan  yang  berbeda dengan  keterangan  di  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP).  Hakim  menegaskan, kebebasan saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan tidak boleh mengurangi arti penting  keterangan  yang  tercantum  dalam  BAP.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana yang diajukan penuntut umum dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara.
Berdasarkan uraian tersebut, sekilas menunjukkan bahwa hakim mengabaikan fakta- fakta persidangan, dalam hal ini mengabaikan keterangan saksi dan korban di persidangan. Namun hakim sepenuhnya meyakini keterangan saksi dan korban yang terdapat dalam BAP. Seyogianya  keterangan  di  dalam  BAP  tidak  dapat  mutlak  diyakini  kebenarannya  karena terkadang  penyidik  mengejar  pengakuan  bukan  keterangan.  Oleh  karena  itu,  maka pemeriksaan kasus  pidana wajib  dilakukan di  persidangan untuk menilai kebenaran  dari suatu peristiwa pidana.
Semua  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  menjadi  bahan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tentunya hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pidana pengancaman sebagaimana putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst juga memiliki  berbagai  pertimbangan.  Oleh  karena  itu,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pertimbangan  yuridis  pada  tindak  pidana  pengancaman dalam perkara putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma  atau  aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  norma  bagi  perilaku masyarakat. Objek penelitian hukum normatif menitikberatkan pada sistem norma hukum, termasuk  norma  hukum  atau  peraturan  yang  berkaitan  dengan  suatu  sistem  peristiwa hukum (Muhaimin, 2020).
Menurut Ronny Hanitijo yang dikutip oleh Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea  (2021), penelitian hukum normatif adalah  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder.  Sedangkan  menurut  Ahmad  Mukti  Fajar  ND  dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem peraturan yang dimaksud menyangkut asas, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach) yaitu meneliti dan mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan hukum  sebagai  dokumen  acuan  dasar  ketika  melakukan  penelitian.  Pendekatan  ini dilakukan dengan mengkaji seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan kasus ( case approach) yaitu mengkaji perkara-perkara yang menyangkut  permasalahan  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (Muhaimin,  2020).  Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  hukum normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik hukum.  Kasus-kasus  yang  pernah  terjadi  mempunyai  signifikansi  empiris,  namun  dalam penelitian  normatif,  kasus-kasus  tersebut  dikaji  untuk  lebih  memahami  dampak  aspek normatif  suatu  ketentuan  hukum  terhadap  praktik  hukum,  serta  menggunakan  hasil analisisnya sebagai kontribusi terhadap hukum (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Sedangkan  pendekatan  analitis  ( analytical  approach)  berusaha  untuk  memastikan signifikansi konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan undang-undang, serta  memahami  penerapan  praktis  dan  interpretasinya  dalam  keputusan  hukum (Muhaimin, 2020).
Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah  bahan  hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan  perundang-undangan)  atau  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak- pihak  yang  terkait  (misalnya  dokumen  hukum,  perjanjian,  kontrak,  dan  keputusan pengadilan).  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk menunjang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier (Bachtiar, 2018).
Adapun  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data kualitatif adalah analisis  data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi  memberikan gambaran  hasil  secara  deskriptif  sehingga  mengutamakan  kualitas  data  daripada kuantitasnya (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  hakim  merupakan  tahap  di  mana  majelis  hakim  menilai  fakta-fakta sepanjang persidangan. Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam menetapkan nilai  putusan  hakim  yang  meliputi  asas  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  memberikan manfaat  bagi  para  pihak.  Dalam  mempertimbangkan  suatu  perkara,  hakim  memerlukan bukti-bukti yang hasilnya dapat dijadikan bahan untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara.  Tahapan  penting  dalam  proses  persidangan  adalah  pembktian.  Tujuan  dari pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa suatu peristiwa yang disampaikan dalam  persidangan  memang  benar-benar  terjadi,  sehingga  menjamin  tercapainya keputusan pengadilan yang adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terbukti bahwa  peristiwa  itu  benar-benar  terjadi  dan  dapat  dibuktikan  kebenarannya,  sehingga tampak adanya hubungan hukum antar para pihak (Mukti Arto, 2004).
Pertimbangan hakim harus dirumuskan dan disusun secara cermat dan sistematis. Bagi hakim,  penalaran  hukum  berguna  dalam  mempertimbangkan  yang  diperlukan  untuk memutus  suatu  perkara.  Sebelum  mengambil  keputusan,  hakim  harus  berhati-hati  dan berusaha agar keputusan yang diambil di kemudian hari tidak menimbulkan perkara baru. Keputusan  tersebut  harus  komprehensif  dan  tidak  mengarah  pada  proses  hukum selanjutnya. Tanggung jawab hakim lebih dari sekedar memberikan keputusan, namun juga mencakup  memastikan  pelaksanaan  keputusan-keputusan  tersebut.  Dasar  pemikiran hukum yang digunakan hakim sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab utamanya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, yang  berpuncak  pada  keluarnya  putusan  yang  menjunjung  tinggi  hak  dan  hukum  para pihak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penalaran hukum seorang hakim dalam proses persidangan.  Oleh  karena  itu,  memahami  justifikasi  hukum  hakim  atas  keputusannya sangatlah penting (Sudikno Mertokusumo, 2006).
Pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  didasarkan  pada  fakta  hukum  yang terungkap di persidangan. Umumnya, pertimbangan hakim tersebut terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah penilaian hakim  yang  berakar  pada  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan,  yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai komponen penting dalam menjatuhkan suatu putusan.  Sedangkan  pertimbangan  non-yuridis  (sosiologis)  menggarisbawahi  gagasan bahwa undang-undang atau peraturan harus ditegakkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Nilai sosiologis dalam konteks ini mengutamakan manfaat yang dibawanya bagi masyarakat luas (Sodialman Daliwu, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  fokus  membahas  tentang  pertimbangan  yuridis. Pertimbangan yuridis tersebut berasal dari alat bukti dan barang bukti.
A. Alat Bukti
Alat bukti mencakup segala sesuatu yang sesuai dengan standar hukum, dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran suatu tuduhan (Yan Pramaya Puspa, 1997). Dalam pandangan R. Atang Ranoemihardja (1997), alat bukti berkaitan dengan suatu tindak pidana dan berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka alat bukti merupakan alat yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai keterlibatan  terdakwa  dalam  suatu  tindak  pidana.  Jenis-jenis  alat  bukti  telah  diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan  penelitian,  alat  bukti  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1. Keterangan Saksi
Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan  pengertian  keterangan  saksi  telah  diatur  dalam  Pasal  1  angka  27 KUHAP yang menentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat  bukti dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Banyaknya  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan  tidak  menambah  nilai pembuktian  karena  masih  dianggap  satu  alat  bukti.  Namun,  saksi  tidak  boleh hanya  satu  orang  saja.  Menurut  D.  Simon  yang  dikutip  oleh  Hamzah  (2008), pernyataan seorang saksi saja tidak cukup untuk mendukung seluruh tuduhan, namun pernyataan tersebut dapat menentukan keadaan tertentu, yang berfungsi sebagai  panduan  mendasar  untuk  membuktikan  suatu  kasus.  Hoge  Road  juga mengatakan keterangan satu orang saksi tentang unsur kejahatan tersebut tidak dapat diterima.
Berdasarkan  penelitian,  saksi  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN  Gst  terdiri  atas  saksi  dari  penuntut  umum,  saksi  yang meringankan ( a de charge), dan saksi verbalisan. Saksi dari penuntut umum yaitu saksi  korban  Ohahaoni  Manao  alias  Ama  Muslina  dan  Korina  Geba  alias  Ina
Muslina. Saksi dari penuntut umum dalam persidangan pada intinya menerangkan bahwa  terdakwa  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana  pengancaman  kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
Saksi yang meringankan ( a de charge) merupakan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  dengan  memberikan  keterangan  yang menguatkan pihak terdakwa. Saksi yang meringankan tersebut yaitu Foto Lugu dan  Sarihati  Halawa  alias  Ina  Wulan  di  dalam  persidangan  pada  intinya  juga menerangkan  bahwa  terdakwa  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana pengancaman  kepada  korban  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  penuntut umum.
Sedangkan saksi verbalisan adalah penyidik yang memeriksa terdakwa yang dipanggil  dalam  sidang  dan  dijadikan  saksi.  Dihadirkannya  saksi  verbalisan dikarenakan  terdakwa  mencabut  keterangannya  pada  saat  penyidikan  dengan alasan  terdakwa  ditekan,  dipaksa  atau  disiksa  ketika  diperiksa  (Andi  Hamzah, 2008).  Saksi  verbalisan  tersebut  yaitu  Fridus  Simamora,  di  persidangan  pada intinya menerangkan bahwa saksi tidak melakukan penekanan kepada terdakwa dan para saksi pada saat pemeriksaan.
2. Surat
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) hurud c KUHAP, surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan lebih lanjut tentang surat sebagai alat bukti  dalam  perkara  pidana  diatur  dalam  Pasal  187  KUHAP  yang  menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
a. Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat umum  yang  berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Berdasarkan  penelitian,  alat  bukti  surat  dalam  putusan  pengadilan nomor  10/Pid.B/2021/PN  Gst  yaitu  BAP  dan  Laporan  Polisi  Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020.
3. Petunjuk
Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP mencantumkan petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip oleh Ali Imron dan Muhamad Iqbal (2019), bahwa petunjuk berfungsi sebagai landasan yang  dapat  digunakan  hakim  untuk  menilai  suatu  fakta,  atau  dapat  juga merupakan tanda yang  bukan merupakan alat pembuktian  langsung. Misalnya keterangan  saksi,  meskipun  menunjukkan  adanya  suatu  fakta,  namun  hanya berfungsi sebagai bukti dasar. Hakim kemudian dapat menganggapnya terbukti dengan  menarik  kesejajaran  antara  peristiwa  dan  kenyataan  yang dipermasalahkan.
Berdasarkan  penelitian,  petunjuk  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu:
a. Kesesuaian keterangan saksi dari penuntut umum dengan keterangan saksi yang meringankan; dan
b. Laporan Polisi Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020 yang pelapornya adalah korban itu sendiri.
4. Keterangan Terdakwa
Pasal  1  angka  15  KUHAP  menentukan  bahwa  terdakwa  adalah  seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian  keterangan  terdakwa  diatur  dalam  Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  yang menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  ia  ketahui  sendiri  atau  alami sendiri.
Berdasarkan  penelitian,  terdakwa  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu Folala Geba alias Ama Remi, dalam keterangannya di persidangan  pada  intinya  sama  dengan  keterangan  kedua  saksi  dari  jaksa penuntut  umum  dan  kedua  saksi  yang  meringankan,  bahwa  terdakwa  tidak pernah  melakukan  tindak  pidana  pengancaman  kepada  korban  sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

## B. Barang Bukti
Barang  bukti  merupakan  bukti  adanya  suatu  tindak  pidana.  Meskipun  bukti memegang  peranan  penting  dalam  proses  pidana,  perlu  dicatat  bahwa  tidak  ada undang-undang khusus yang menjelaskan konsep bukti. Barang bukti adalah barang- barang yang terkandung dalam suatu tindak pidana, sering juga disebut dengan “objek tindak  pidana”.  Objek  tindak  pidana  tersebut  adalah  alat -alat  atau  benda  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  suatu  perkara  pidana,  seperti  contoh  pisau  yang digunakan dalam peristiwa penikaman (Ratna Nurul Afiah, 1989).
Barang bukti merupakan  benda yang  dapat  dikenakan  penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari itindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
5. Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Berdasarkan  penelitian,  barang  bukti  dalam  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35 CM  dan  panjang  gagang  19  CM.  Berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  tersebut,  hakim mempertimbangkan  dakwaan  penuntut  umum  yang  merupakan  dakwaan  tunggal  yaitu Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun perlakuan  yang  tak  menyenangkan,  atau  dengan  memakai  ancaman  kekerasan,  sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ” .
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga isi Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP diubah menjadi “barang siapa secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan,  tidak  melakukan  iatau
membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Oleh karena itu, maka unsur- unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yaitu:
1. Barang siapa; dan
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
Setelah  hakim  mempertimbangkan  unsur-unsur  tersebut,  menurut  hakim  bahwa terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Dalam  persidangan,  hakim  juga  tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa, maka selanjutkan hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.
Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang dikemas dalam bentuk amar putusan yaitu:
1. Menyatakan terdakwa Folala Geba alias Ama Remi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “pengancaman”  sebagaimana  dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  bilah  parang  bergagang  kayu  dengan panjang besi 35 CM dan panjang gagang 19 CM, dirampas untuk dimusnahkan; dan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Berdasarkan penelitian, keterangan terdakwa, saksi korban, dan saksi Korina Geba alias Ina  Muslina  di  persidangan  berbeda  dengan  keterangan  yang  terdapat  pada  BAP penyidikan.  Keterangan  terdakwa,  saksi  korban,  dan  saksi  Korina  Geba  alias  Ina  Muslina pada  BAP  penyidikan  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  “terdakwa  telah  melakukan penga ncaman  terhadap  saksi  korban”.  Sedangkan  saksi  korban  di  persidangan  secara terang dan nyata menerangkan bahwa “terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada korban”. Keterangan saksi korban tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa,
keterangan  saksi  Korina  Geba  alias  Ina  Muslina,  dan  keterangan  kedua  saksi  yang meringankan ( a de charge) di persidangan.
Namun perbedaan keterangan terdakwa, saksi korban, dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina  di  persidangan  dengan  keterangan  yang  terdapat  pada  BAP  penyidikan  tidak menjadi  penghalang  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  kepada terdakwa.  Sehingga  dalam  hal  ini,  sekilas  hakim  terkesan  mengabaikan  fakta-fakta persidangan. Apabila hakim hanya berpatokan pada keterangan terdakwa dan keterangan keempat saksi tersebut di persidangan, maka akan mengakibatkan terdakwa tidak terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  kepadanya.  Namun hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  tidak  hanya  berpatokan  pada  beberapa  poin keterangan saksi. Melainkan hakim menilai kesesuaian semua apa yang para saksi nyatakan di persidangan, kemudian menghubungkannya dengan alat bukti lain dan barang bukti. Kesesuaian  tersebut  menjadi  petunjuk  bagi  hakim  untuk  menemukan  bukti  yang sebenarnya dan kebenaran materiil.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  menunjukkan  bahwa  hakim  dalam  menilai  kebenaran keterangan saksi, memperhatikan kesesuaian keterangan saksi tersebut dengan fakta-fakta lain yang  terungkap  di persidangan. Hal ini  sesuai dengan  isi Pasal  185 ayat (6) huruf a sampai  dengan  huruf  d  KUHAP  yang  menentukan  bahwa  dalam  menilai  kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberi  keterangan  yang tertentu; dan
d. Cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta  segala  sesuatu  yang  pada  umumnya  dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Berdasarkan penelitian, terdapat fakta-fakta persidangan yang menjadi petunjuk bagi hakim bahwa keterangan saksi korban, keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina, dan keterangan  kedua  saksi  yang  meringankan  di  persidangan  patut  untuk  diragukan kebenarannya. Petunjuk tersebut yaitu sebagai berikut.
1. Terdapat perbedaan keterangan saksi korban dan keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina dengan keterangan kedua saksi yang meringankan.
Perbedaan  keterangan  tersebut  yaitu  kedua  saksi  yang  meringankan  di persidangan menerangkan bahwa “saksi Foto Lugu ( a de charge) tidak menunjukan tangan yang  sudah terluka kepada saksi korban, tidak ada tangan saksi Foto Lugu yang sudah terluka akibat menahan parang dari terdakwa”. Sedangkan saksi korban
dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina di persidangan menerangkan bahwa “saksi Foto Lugu datang dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut di sekitar perairan ini, lihat tangan saya  yang  sudah  luka  ini  akibat  menahan  parang  dari  terdakwa  pada  saat diarahkannya kepada saya”.
Perbedaaan  keterangan  tersebut  menjadi  petunjuk  bagi  hakim  bahwa keterangan  saksi  korban,  keterangan  saksi  Korina  Geba  alias  iIna  Muslina,  dan keterangan kedua saksi yang meringankan patut diragukan kebenarannya.
2. Laporan  Polisi  Nomor  LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P  Batu  tertanggal  15 November 2020 yang pelapornya adalah korban itu sendiri.
Apabila  terdakwa  tidak  pernah  melakukan  pengancaman  kepada  saksi  korban, mengapa  ada  laporan  di  kepolisian  bahkan  saksi  korban  sendiri  sebagai  pelapor?  Oleh karena itu, maka laporan saksi korban tersebut juga menjadi petunjuk bahwa keterangan saksi korban di persidangan patut diragukan kebenarannya.
Berdasarkan  perbedaan  keterangan  yang  terdapat  pada  BAP  penyidikan  dengan keterangan  di  persidangan,  maka  dihadirkan  saksi  verbalisan  guna  mengkonformitas perbedaan keterangan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi verbalisan, kemudian hakim menghubungkannya  dengan  petunjuk  dan  barang  bukti  di  persidangan,  maka  hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Sehingga  hakim mengabaikan/mengesampingkan  keterangan  terdakwa  dan  keterangan  saksi  di persidangan.
Berdasarkan  keyakinan  hakim  tersebut,  maka  hakim  menjatuhkan  putusan pemidanaan kepada terdakwa. Menurut penulis bahwa kecermatan hakim dalam menilai kebenaran keterangan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan menunjukkan bahwa putusan hakim sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst telah memenuhi tujuan hukum. Tujuan hukum yang  dimaksud adalah tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.
Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep hukum mendasar yang berkembang menjadi tujuan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut  adalah  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Pada  hakekatnya  hukum mencakup  pengertian-pengertian  atau  gagasan-gagasan  yang  abstrak,  demikian  juga keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  perbincangan  mengenai penerapan undang-undang sangat erat kaitannya dengan penerapan gagasan dan konsep yang  abstrak  tersebut.  Dengan  kata  lain,  penegakan  hukum  merupakan  upaya  yang
disengaja  untuk  mengubah  gagasan  dan  konsep  abstrak  menjadi  kenyataan.  Proses  ini merupakan landasan penegakan hukum dalam masyarakat (Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, dan Pujiyono, 2019).
Gustav  Radbruch  menguraikan  lebih  lanjut  bahwa  tiga  konsep  dasar  hukum  yang secara  bersama-sama  merupakan  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian  hukum,  menimbulkan  berbagai  pertanyaan.  Apakah  hal  ini  menimbulkan tantangan  dalam  penerapan  praktisnya?  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  pada kenyataannya sering terjadi konflik dan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, bahkan antara keadilan dan kemanfaatan. Inilah sebabnya Radbruch menganjurkan penerapan prinsip prioritas. Prioritas utama adalah keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum  tidak  boleh  bertentangan  dengan  keadilan,  dan  kepastian  hukum  tidak  boleh bertentangan  dengan  kemanfaatan  (Armunanto  Hutahaean,  Erlyn  Indarti,  dan  Pujiyono, 2019).

## 1. Keadilan Hukum
Keadilan  menurut  Radbruch  adalah  keadilan  yang  cukup  jika  kasus  serupa ditangani  dengan  cara  yang  sama  (O.  Notohamidjojo,  2011).  Sedangkan  dalam pandangan  Teguh  Prasetyo  (2013),  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  hukum  hanyalah keadilan, artinya dalam keadilan selalu ada kepastian dan manfaatnya diperoleh.
Mendefinisikan  kriteria  keadilan  dalam  putusan  hakim  yang  dapat  diterapkan secara universal merupakan sebuah upaya yang rumit, karena apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu sejalan dengan gagasan adil yang ditetapkan oleh pihak lain.  Tanggung  jawab  hakim  adalah  menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  asas  yang tertuang  pada  kepala  putusan,  yang  menekankan “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Keadilan  yang  dimaksud  dalam  putu san  hakim  adalah perlakuan  yang  adil  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara,  dengan mengakui persamaan hak dan tanggung jawab mereka. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mematuhi peraturan terkait untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan konsep keadilan komunal.
Keadilan  yang  dimaksud  dikaitkan  dengan  putusan  pengadilan  nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memihak kepada terdakwa atau kepada saksi korban atau kepada pihak manapun. Sebagaimana yang  telah  penulis  uraian  sebelumnya  bahwa  di  persidangan,  saksi  korban  sendiri menerangkan  bahwa terdakwa tidak pernah melakukan  pengancaman sebagaimana
didakwakan oleh  penuntut umum. Keterangan saksi korban tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi lainnya di persidangan.
Hakim  tetap  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  kepada  terdakwa  karena berdasarkan  petunjuk  di  persidangan  dihubungkan  dengan  barang  bukti,  hakim memiliki  keyakinan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  pengancaman sebagaimana  didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hakim sangat objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga keadilan yang dimaksud telah terpenuhi.
2. Kemanfaatan Hukum
Dalam  pandangan  Radbruch,  kemanfaatan  mengandung  makna  bahwa  tujuan hukum harus diarahkan pada sesuatu yang menguntungkan atau memberi manfaat. Kaum utilitarian, seperti yang diusung oleh Jeremy Bentham, menggarisbawahi bahwa tujuan  hukum tersebut adalah untuk  menjamin kebahagiaan  maksimal  bagi segmen terbesar populasi ( the greatest good for the greatest number). Pada dasarnya, hal ini merupakan prinsip dasar teori utilitarian, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk  menghasilkan  kenikmatan  atau  kebahagiaan  bagi  sebagian  besar  masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2008).
Putusan  hakim  mencerminkan  kemanfaatan  apabila  hakim  tidak  hanya menerapkan  hukum  secara  verbatim,  namun  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan secara  praktis  sehingga  memberikan  manfaat  bagi  pihak  yang  berperkara  dan masyarakat luas. Keputusan hakim adalah hukum yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat  kembali mempunyai  kepercayaan  penuh  terhadap penegakan hukum. Hakim yang menggunakan pertimbangan hukum yang akurat dan penalaran yang masuk akal dapat memberikan keputusan yang lebih selaras dengan keadilan atau kepastian hukum. Pada dasarnya konsep kemanfaatan berada di antara keadilan  dan  kepastian  hukum,  artinya  hakim  mempertimbangkan  maksud  atau kegunaan  hukum  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  dasarnya  adalah  bahwa hukum ditujukan kepada masyarakat atau kesejahteraan kolektif umat manusia. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat (Amir Ilyas, 2016).
Kemanfaatan yang dimaksud  dihubungkan dengan  putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN  Gst  yaitu  putusan  tersebut  memiliki  manfaat  khusus  dan  manfaat umum. Manfaat khusus yaitu bagi para saksi dan terdakwa, sedangkan manfaat umum yaitu  bagi  masyarakat.  Manfaat  tersebut  adalah  menjadi  pengetahuan  bahwa keterangan yang diberikan di persidangan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau
menambah keterangan yang telah diberikan pada tingkat  penyidikan. Karena hakim dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  tidak  hanya  berpatokan  pada  keterangan- keterangan saja, melainkan hakim juga menilai berbagai petunjuk dan barang bukti di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang dimaksud telah terpenuhi.
3. Kepastian Hukum
Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam sistem hukum, terutama karena hukum dianggap positif dalam arti ditegakkan dengan penuh kepastian  (O.  Notohamidjojo,  2011).  Hukum  menuntut  rasa  hormat,  dan  pada kenyataannya, hukum tersebut memiliki sifat yang sangat afirmatif. Hal ini perlu bersifat tegas,  yang  menandakan  bahwa  hal  tersebut  tidak  boleh  diubah.  Setiap  undang- undang  yang  diundangkan  menjadi  wajib  bagi  semua  orang  untuk  menaatinya  dan tetap berlaku sampai dicabut secara resmi.
Terhadap  putusan hakim yang  bertujuan untuk menegakkan  kepastian hukum, maka dalam mengadili perkara di suatu persidangan, hakim bertugas mencari kerangka hukum  yang  sesuai.  Saat  mengambil  keputusan,  hakim  tidak  boleh  hanya mengandalkan  undang-undang,  karena  undang-undang  tersebut  mungkin  tidak memberikan aturan yang jelas. Oleh karena itu, hakim harus mempunyai kemampuan untuk  menguji  asas-asas  hukum,  termasuk  norma-norma  hukum  adat  dan  informal yang lazim ada di masyarakat (Busyro Muqaddas, 2002).
Kepastian hukum yang dimaksud dikaitkan dengan putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN  Gst  yaitu  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tersebut  tidak  hanya menggunakan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  hakim  juga  menggunakan beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  sebagai  yurisprudensi.  Adapun  yurisprudensi yang digunakan oleh hakim dalam putusan putusan tersebut yaitu:
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tanggal 23 Februari 1960 dan  tanggal  20  September  1977,  No.  299  K/Kr  1959  dan  No.  177  K/Kr/1965) menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa di hadapan polisi/penyidik baru sah jika ada alasan-alasan yang logis, artinya jika tidak ada alasan tersebut berarti  keterangan  terdakwa  di  hadapan  polisi/penyidik  mempunyai  nilai  bukti sebagai petunjuk”. Putusan MA yang sesuai dengan putusan tersebut yaitu Putusan MA  RI  tanggal  25  Februari  1960  No.  225  K/Kr/1960,  tanggal  25  Juni  1961  No.  6 K/Kr/1961,  dan  tanggal  27  September  1961  No.  5.  K/Kr/1961,  bahwa “ pengakuan yang dilakukan di luar ruang sidang tidak dapat ditarik kembali tanpa penjelasan yang  sah ” .  Penggunaan  yurisprudensi  tersebut  didasarkan  karena  keterangan terdakwa  di  dalam  persidangan  berbeda  dengan  keterangannya  di  dalam  BAP
penyidikan, yang artinya terdakwa mencabut atau tidak mengakui keterangannya tersebut pada BAP. Namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa belum cukup untuk mencabut keterangannya tersebut dalam BAP.
b. Putusan  MA  RI  tanggal  20  September  1977  No.  177  K/Kr/1965,  Putusan  MA  RI tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, dan Putusan MA RI tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, bahwa “pengakuan terdakwa kepada polisi dan jaksa, bila diperiksa  bersama-sama,  dapat  menjadi  acuan  untuk  memastikan  kesalahan terdakwa ” .  Penggunaan  yurisprudensi  tersebut  didasarkan  karena  hakim menjadikan BAP penyidikan sebagai alat bukti surat. Karena apabila mendasar pada KUHAP,  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  menentukan  secara  jelas  bahwa  BAP penyidikan sebagai alat bukti.
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tersebut, maka menunjukkan bahwa putusan  pengadilan  nomor  10/Pid.B/2021/PN  Gst  telah  memenuhi  kepastian hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa pertimbangan yuridis pada tindak pidana pengancaman dalam perkara putusan pengadilan nomor  10/Pid.B/2021/PN  gst  menunjukkan  bahwa  terdakwa  terbukti  dan  meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Sekilas  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  kepada  terdakwa  terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di  persidangan.  Namun  pengabaian  tersebut  didasarkan  pada  petunjuk  yang  kemudian dikaitkan  dengan  alat  bukti  lainnya  dan  barang  bukti  yang  terungkap  di  persidangan. Sehingga  hakim  yakin  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan  oleh  penuntut  umum.  Menurut  penulis  bahwa  penjatuhan  putusan pemidanaan kepada terdakwa telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh  Gustav Radbruch. Penulis menyarankan agar hakim  dalam menjalankan diskresinya dalam menilai kredibilitas keterangan saksi, harus bertindak dengan rasa tanggung jawab moral yang kuat dan fokus hanya pada pengungkapan kebenaran faktual untuk mencegah diskresi peradilan yang sewenang-wenang.
DAFTAR PUSTAKA
Afiah, R. N. (1989). Barang Bukti dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Arliman,  S.  L.  (2015). Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Masyarakat,  ed.  1.  Yogyakarta: Deepublish.
Arto,  M.  (2004). Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  cet.  V.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.
Daliwu, S. (2021). Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan. Jurnal Education and Development, 9(2), 344-352.
https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2580.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.  Jakarta: Kencana.
Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, ed. 1, cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
Hutahaean, A., Indarti, E., & Pujiyono. (2019). Menegakkan Hukum Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kapastian Hukum: Studi Telaah Paradigmatik tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Universitas Diponegoro: Undergraduate Thesis. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9023/.
Ilyas, A. (2016). Kumpulan Asas-asas Hukum. Jakarta: Rajawali.
Imron, A., & Iqbal, M. (2019). Hukum Pembuktian. Tangerang Selatan: Unpam Press.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2016). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Kelima Tersedia Secara Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. ketujuh. Yogyakarta: Liberty. Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2(1). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4929.
Notohamidjojo, O. (2011). Soal-soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.
Prasetyo, T. (2013). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
Puspa, Y. P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka.
Ranoemihardja, R. A. (1997). Hukum Acara Pidana. Bandung: Tarsito.
Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Press.
Waluyo, B. (2014). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  1/PUU-XI/2013  tentang
Penghapusan  Frasa  “Sesuatu  Perbuatan  Lain  Maupu n  Perbuatan  Tidak Menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.
Putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst.