## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 8, No 2 (2023): Oktober, 1885-1891 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI: 10.33087/jmas.v8i2.1493

## Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021
Waroko Hakim*, Heriberta, Etik Umiyati UNJA, Jambi, Indonesia *Correspondence: warokohakim1717@gmail.com

## ABSTRAK
enelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi kemajuan kinerja keuangan pemerintah  daerah  dan  indeks  pembangunan  gender  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi.  Tujuan  kedua  adalah untuk  menilai  dampak  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  terhadap  indeks  pembangunan  gender  di  wilayah tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yang menggabungkan data time  series dan  cross section. Penelitian  ini  menggunakan data sekunder  yang  mencakup data time serie s dari  tahun  2017  hingga  2021  dan  data  cross  section  dari  11  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Hasil  analisis kuantitatif  menunjukkan  bahwa  secara  individual,  variabel  Derajat  Desentralisasi  Fiscal,  Kemandirian Keuangan  Daerah,  dan  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  indeks pembangunan  gender.  Hasil  analisis  bersama-sama  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen  dalam penelitian ini secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan gender, dengan probabilitas sebesar 0,0000 dan  koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,996630.  Ini  berarti  bahwa  sekitar  99,66%  variasi  dalam  indeks pembangunan  gender  dapat  dijelaskan  oleh  model  yang digunakan,  sementara sekitar 0,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.
Kata Kunci : IPG, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
This study aims to analyze the development of regional government financial performance and the development of the district/city dual development index in  Jambi  Province. The  second objective is to analyze the effect  of local  government  financial  performance  on  the  district/city  dual  development  index  in  Jambi  Province.  The analysis  model  used  in  this  study  is  panel  data  regression,  which  is  a  combination  of  Time  series  and  cross section data. This study uses secondary data  with the type of panel data, namely a combination of time series data  for the period  2017-2021 and  Cross Section 11 Regency/City data in  Jambi  Province. The results of the quantitative  analysis  on  an  individual  basis  variable  Degree  of  Fiscal  Decentralization,  Regional  Financial Independence,  and  Effectiveness  of  Regional  Original  Income  have  a  significant  effect  on  the  gender development  index. Based on the quantitative analysis carried out, it  was found that  together the independent variables  in  the  study  had  a  significant  effect  on  the  independent  variables,  namely  the  gender  development index with a probability of 0.0000 and R2 of 0.996630, which means that the gender development index can be explained by the model of 99.66% while 0.34% influenced by variables outside the model .

## Keywords: IPG, Local Government Financial Performance

## PENDAHULUAN
Terkait  dengan  administrasi  pemerintahan,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengatur mengenai pembagian dan pembentukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mencakup wilayah pedesaan serta wilayah yang terdiri dari provinsi dan kota. Setiap wilayah memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintahannya dengan tujuan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  penduduknya. Wilayah-wilayah  tersebut  juga  memiliki  wewenang  untuk  mengenakan  pajak  kepada  masyarakat umum sebagai salah satu sumber pendapatan dan kontrol administratif mereka.
Walaupun telah terjadi desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab untuk menyediakan  berbagai  sumber  dana  kepada  wilayah-wilayah  tersebut,  dengan  tujuan  utama melakukan  redistribusi  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  keuangan  antar  wilayah.  Namun,  banyak
wilayah  yang  lebih  bergantung  pada  dana  transfer  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  daripada mencoba meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Salah satunya  adalah Provinsi Jambi, yang  masih  sangat  bergantung  pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Bahkan  di  era  otonomi daerah dan desentralisasi, jumlah ketergantungan terhadap dana transfer terus meningkat dari tahun ke tahun.
Provinsi Jambi adalah salah  satu wilayah yang menerapkan prinsip otonomi daerah, meskipun pengelolaan  keuangan  mereka  belum  optimal.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi mengalami peningkatan tahun demi tahun dalam total pendapatan, baik itu pendapatan  asli  daerah  maupun  dukungan  dari  pemerintah  pusat.  Penerimaan  pemerintah  provinsi tersebut melebihi total pendapatan yang dapat dicapai setiap tahunnya.
Tabel. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 (Ribu
Rupiah) Tahun Total Belanja (%) Total Pendapatan (%) 2017 13.737.394.249 - 12.903.741.220 - 2018 13.739.981.615 0.02 13.099.387.313 1.52 2019 15.780.620.305 14.85 14.515.718.158 10.81 2020 14.541.452.674 (7.85) 13.454.736.631 (7.31) 2021 14.580.485.133 0.27 13.563.471.143 0.81 Rata - rata 14.475.986.795 1.82 13.507.410.893 1.46
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Berdasarkan  Tabel  1,  APBD  Pemerintah  Provinsi  Jambi  menunjukkan  fluktuasi  dalam pertumbuhannya,  terlihat  dari  realisasi  total  belanja  dan  total  pendapatan.  Pada  tahun  2017,  terjadi situasi  di  mana  total  belanja  melampaui  total  pendapatan,  dengan  masing-masing  mencapai  Rp. 13.737.394.249,- ribu rupiah dan Rp. 12.903.741.220,- ribu rupiah. Namun, pada tahun 2019, terjadi peningkatan  dengan  realisasi  total  belanja  dan  total  pendapatan  masing-masing  mencapai  Rp. 15.780.620.305,-  ribu  rupiah  dan  Rp.  14.515.718.158,-  ribu  rupiah.  Kemudian,  pada  tahun  2021, terjadi  penurunan  dengan  realisasi  total  belanja  melebihi  total  pendapatan,  yakni  masing-masing sebesar Rp. 14.580.485.133,- ribu rupiah dan Rp. 13.563.471.143,- ribu rupiah.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  kesetaraan  dan  pemberdayaan  gender  adalah  salah  satu  tujuan dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  yang  dicanangkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan anak  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  konteks  Indonesia,  upaya  untuk  mencapai  kesetaraan  gender juga tercermin dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia  No.  9  Tahun  2009.  Pemerintah  berkomitmen  untuk  memajukan  pemberdayaan  gender sebagai  bagian  dari  perumusan  kebijakan,  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  negara  Indonesia  harus melindungi hak-hak semua warganya, termasuk hak-hak laki-laki dan perempuan.
Untuk  mengukur  kemajuan  dalam  mengurangi  ketidaksetaraan  gender,  digunakan  Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan  Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).  IPG digunakan  untuk menilai sejauh  mana  masyarakat  dapat  mengakses  pendidikan,  layanan  kesehatan,  dan  penghidupan  yang layak, dengan skor  IPG yang mendekati 100 mengindikasikan penurunan ketidaksetaraan  gender. Di sisi  lain,  skor  yang  jauh  dari  100  menunjukkan  perbedaan  gender  yang  lebih  besar  dalam  berbagai aspek pembangunan. (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2021).
Peran  wanita  dalam  pembangunan,  baik  dalam  sektor  pemerintahan  maupun  swasta,  sangat penting.  Banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  telah  mengadopsi  kebijakan  dan  inisiatif  untuk mendorong  partisipasi  dan  kontribusi  wanita  dalam  berbagai  bidang.  Data  mengenai  indeks pembangunan gender di Provinsi Jambi, menurut Kabupaten/Kota, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel. 2 Data Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017- 2021 (Persen) Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Kerinci 85.97 86.32 86.68 86.65 86.81 Merangin 87.64 88.01 88.01 88.14 88.24 Sarolangun 90.44 90.29 90.67 90.55 90.81 Batang Hari 84.18 84.49 85.17 85.01 85.23 Muaro Jambi 79.41 80.21 80.29 80.08 81.06 Tanjung Jabung Timur 86.56 87.30 87.76 87.50 87.43 Tanjung Jabung Barat 85.44 85.87 85.68 85.66 85.79 Tebo 90.06 90.22 90.23 90.06 90.40 Bungo 88.15 88.20 88.63 88.54 88.49 Kota Jambi 94.45 94.46 94.14 94.03 94.42 Kota Sungai Penuh 93.98 94.43 94.44 94.31 94.41
Sumber : Badan Pusat Statistik 2021
Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat pembangunan gender di Provinsi Jambi sangat positif, dengan sebagian besar Kabupaten/Kota mencapai tingkat >80%. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, karena mereka dapat memberikan kontribusi berharga dalam menyusun kebijakan dan memberikan ide-ide inovatif untuk kemajuan Provinsi Jambi.
Isu  gender  merupakan  salah  satu  fokus  utama  dalam  pembangunan,  terutama  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia.  Meskipun  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan  dan  memperkuat  lembaga-lembaga  yang  mendorong kesetaraan  gender,  data  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kesenjangan  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam  hal  akses  ke  sumber  daya,  partisipasi,  manajemen,  kinerja,  dan  penguasaan  dalam  berbagai bidang  seperti  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  sosial-budaya,  dan  bidang-strategis  lainnya. Keterlambatan  perkembangan  ini  di  kalangan  kelompok  sosial,  khususnya  perempuan,  disebabkan oleh sejumlah masalah sosial  yang bersifat saling terkait.  Dalam upaya meningkatkan  kualitas hidup perempuan  dan  anak,  penting  untuk  mengadopsi  pendekatan  pembangunan  yang  memperhatikan peran perempuan dan laki-laki, serta melibatkan anak-anak perempuan dan laki-laki.
Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi yang sangat penting dalam mencapai pembangunan  yang  adil,  efektif,  dan  bertanggung  jawab  bagi  semua  warga,  termasuk  perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.
Berdasarkan  pemahaman  atas  latar  belakang  ini,  diharapkan  bahwa  wilayah-wilayah  dapat mengoptimalkan  potensi  dan  kemampuan  yang  dimiliki  mereka  dalam  konteks  pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan mengandalkan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, penelitian  ini berjudul "Pengaruh  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Terhadap Indeks Pembangunan  Gender  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  Tahun  2017-2021."  Dalam  rangka  mencapai tujuan  penelitian,  dua  tujuan  utama  diajukan,  yaitu  menganalisis  perkembangan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  serta  perkembangan  indeks  pembangunan  gender  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jambi.  Tujuan  kedua  adalah  untuk  menilai  dampak  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  terhadap indeks pembangunan gender di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  metode  analisis  model  regresi  data  panel,  yang menggabungkan data dari dua jenis, yaitu data time series yang mencakup periode tahun 2017-2021, dan data cross section dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder,  yang  merupakan  data  yang  tidak  diperoleh  secara  langsung  oleh  peneliti.  Data sekunder  ini  dapat  berasal  dari  hasil  pengolahan  lebih  lanjut  dari  data  primer  yang  disajikan  dalam bentuk  lain  atau  diperoleh  dari  sumber  lain,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Fitri  pada  tahun  2020. Sumber data yang digunakan mencakup data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Jambi,  serta  referensi  dari  studi  kepustakaan  melalui  jurnal,  artikel, makalah,  penelitian  sebelumnya,  dan  bahan-bahan  lain  yang  diperoleh  dari  perpustakaan  UNJA, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Secara lebih spesifik variabel- variabel yang akan digunakan adalah :
1. Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender didalam penelitian ini di peroleh dari Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dalam satuan persen.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan perbandingan  antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD). Untuk melihat sejauh mana desentralisasi keuangan, gunakan skala interval pada tabel di bawah ini:
Tabel. 3  Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Prosentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
3. Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Derajat Ketergantungan, yaitu perbandingan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap  total  pendapatan  daerah.  Untuk  memeriksa  dependensi,  gunakan  kriteria  yang  terdapat dalam tabel berikut
Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah Prosentase Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah  yang  didapatkan  dibandingkan  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Sebagai  pedoman  dalam  melihat  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

## Tabel. 5 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD
Presentase Kemandirian Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## HASIL
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Gander Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.
Waroko  Hakim  et  al.,  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

## Tabel. 6 Output Fixed Effect Method
Dependent Variable: IPG Method: Panel Least Squares Date: 02/22/23   Time: 00:00 Sample: 2017 2021 Periods included: 5 Cross-sections included: 11 Total panel (balanced) observations: 55
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C 93.08471 1.781514 52.25033 0.0000 DDF 0.105036 0.034314 3.060994 0.0039 KKD -0.060002  0.021216 -2.828151 0.0072 EPAD -0.008089  0.002504 -3.229992 0.0024 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Root MSE 0.228500 R-squared 0.996630 Mean dependent var  88.20727 Adjusted R-squared 0.995561 S.D. dependent var 3.972350 S.E. of regression 0.264652 Akaike info criterion  0.394529 Sum squared resid 2.871671 Schwarz criterion 0.905486 Log likelihood 3.150459 Hannan-Quinn criter.  0.592120 F-statistic 932.6714 Durbin-Watson stat 2.288753 Prob(F-statistic) 0.000000
Dari  Hasil  otuput  dari  regresi  panel  data  dengan  metode Fixed  Effect diperoleh  persamaan sebagai berikut :
IPGit = 93.08471 + 0.105036 DDFit - 0.060002 KKDit - 0.008089 EPAD + u
(0,0039)                (0,0072)             (0,0024)* R-squared : 0.996630 Adjust R-squared
: 0.995561
Prob (F-statistic)
: 0,000000

## Pembahasan

## Konstanta
Nilai  koefisien  konstan  adalah  93.08471,  yang  mengindikasikan  bahwa  jika  Derajat Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tetap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi akan  meningkat  sebesar  93.08471.  Dengan  kata  lain,  jika  variabel-variabel  independen  dalam penelitian ini tidak memiliki dampak terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi,  maka  peningkatan  pada  indeks  tersebut  akan  mencapai  93.08471.  Namun,  jika  terdapat pengaruh  dari  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini,  baik  itu  peningkatan  atau  penurunan,  maka peningkatan pada Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tidak akan tetap pada angka 93.08471.

## Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Gender
Nilai  probabilitas  untuk  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  0.0039,  dan  koefisien  untuk Derajat Desentralisasi Fiskal adalah 0.105036. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Indeks  Pembangunan  Gender.  Dengan  kata lain,  jika  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  Indeks  Pembangunan Gender juga akan meningkat sebesar 0.105036. Hasil pengujian ini mengonfirmasi hipotesis pertama,
yaitu bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap  Indeks Pembangunan Gender di kabupaten/kota Provinsi Jambi.
Desentralisasi  Fiskal  adalah  aspek  penting  dari  otonomi  daerah,  yang  merupakan  penyerahan wewenang  pemerintahan  dari  Pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  urusan pemerintahan  mereka  sendiri.  Untuk  memastikan  bahwa  otonomi  daerah  memberikan  manfaat  yang maksimal  bagi  masyarakat  kabupaten/kota,  perlu  ada  juga  pemberian  wewenang  finansial  yang memadai kepada daerah otonom.
Menurut  pendapat  Priyarsono  dan  rekan-rekannya  (2010),  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal  akan  memberikan  manfaat  yang  optimal  jika  didukung  oleh  kemampuan  finansial  yang memadai  dari  daerah  otonom.  Temuan  ini  sejalan  dengan  pandangan  World  Bank  (2000),  yang mengukur  kemajuan  pembangunan  manusia  melalui  berbagai  indikator,  termasuk  pengurangan kemiskinan,  peningkatan  literasi,  penurunan  tingkat  kematian  bayi,  peningkatan  harapan  hidup,  dan penurunan  ketimpangan  pendapatan.  Dengan  demikian,  sebuah  ekonomi  yang  kuat  dan  berkualitas mendukung pencapaian tingkat pembangunan gender yang tinggi.

## Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender
Nilai  probabilitas  untuk  Kemandirian  Keuangan  Daerah  adalah  0.0072,  dan  koefisien  untuk Kemandirian  Keuangan  Daerah  adalah  -0.060002.  Hasil  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif dan signifikan antara Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dengan kata  lain,  jika  Kemandirian  Keuangan  Daerah  mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka  ini akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Gender sebesar -0.060002.
Pengaruh  negatif  ini  mungkin  disebabkan  oleh  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  daerah terhadap  Indeks  Pembangunan  Gender.  Fokus  pemerintah  lebih  banyak  pada  pembangunan  daerah secara  umum,  sehingga  Kemandirian  Keuangan  Daerah  cenderung  berdampak  negatif  pada  Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jambi. Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan sejauh mana daerah  dapat  mengelola  keuangannya  sendiri  untuk  mendukung  berbagai  kegiatan  di  wilayahnya. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber daya eksternal.
Kemandirian  keuangan  setiap  daerah  dapat  bervariasi  tergantung  pada  sumber  daya  yang tersedia  di  daerah  tersebut,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Mahmudi  pada  tahun  2007.  Semakin  tinggi rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  semakin  besar  potensi  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan layanan  publik  yang  baik,  yang  pada  gilirannya  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  Indeks Pembangunan  Gender.  Temuan  ini  konsisten  dengan  penelitian  Amalia  dan  Purbadharmaja  (2014) serta  Dewi  dan  Sutrisna  (2014),  yang  menunjukkan  bahwa  rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan.

## Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Gender
Nilai probabilitas untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah 0.0024, dan koefisien untuk Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  -0.008089.  Hasil  ini  mengindikasikan  adanya  pengaruh negatif  yang  signifikan  antara  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Gender. Dalam konteks ini, jika Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka ini akan menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Gender sebesar -0.008089.
Rasio  Efektivitas  mencerminkan  sejauh  mana  pemerintah  daerah  mampu  merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai  dengan  rencana,  dibandingkan  dengan  potensi  riil  yang  telah ditetapkan.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  indikator  yang  mengukur  berbagai  aspek dasar  kualitas  hidup  manusia.  Perhitungan  IPM  bertujuan  untuk  mengukur  dimensi  dasar  dari pembangunan manusia dan perluasan kebebasan dalam memilih.
Teori  Human  Capital,  yang  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Adam  Smith  pada  tahun  1776, menekankan  bahwa  investasi  dalam  pendidikan  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  memberikan manfaat besar. Ini mencakup peningkatan peluang pekerjaan, kinerja yang lebih efektif, efisien, serta peningkatan kesejahteraan dan pendapatan individu. Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini  termasuk  penelitian  Wardana  pada  tahun  2016,  yang  menunjukkan  bahwa  efektivitas  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di Kalimantan Timur.

## SIMPULAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Gander  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jambi,  maka  dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisis deskritif Variabel Derajat Desentralisasi Fiscal, Kemandirian Keuangan Daerah,  Dan  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  diperoleh  kesimpulan  bahwa  perkembangan selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.
2. Berdasarkan analisis kuantitatif secara individu variabel Derajat Desentralisasi Fiscal, Kemandiria Keuangan Daerah, Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender
3. Berdasarkan  analisis  kuantitatif  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  secara  bersama-sama variabel  bebas  dalam  penelitian  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  bebas  yaitu  indeks pembangunan  gender  dengan  probability  sebesar  0,0000  dan  R 2 sebesar  0.996630  yang  berarti indeks  pembangunan  gender  dapat  dijelaskan  oleh  model  sebesar  99.66%  sedangkan  0.34% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## DAFTAR PUSTAKA
Darsyah,  M.  Y.,  &  Sara,  D.  S.  (2016).  Seemingly  Unrelated  Regression  Pada  Indeks  Pembangunan Gender Di Jawa Tengah. Jurnal Statistika, 4(2).
Dheaanty, M., & Abdhullah, M. F. (2020). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Keputusan Investasi Saham Di Danareksa Sekuritas. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 4(2), 238–246. https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.11626
Direktorat  Analisis  dan  Pengembangan  Statistik.  (2021).  Kajian  Penghitungan  Indeks  Ketimpangan Gender 2021.
Effendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. Al-Maiyyah, 07(2), 142–165. Fitri,    agus  zaenul,  &  Haryanti,  N.  (2020).  Metode  Penelitian  Pendidikan  kuantitatif,kualitatif  dan Reasarch and Development. Madani media, 115.
Wulansari,  P.  D.  C.  D.  (2017).  Sosiologi:  Konsep  dan  teori.  Sosiologi  Konsep  dan  Teori,
1(08.05.2017), 11.
Yani, F. (2014). … APBD Berbasis Kinerja  dan Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Instansi  Pemerintah  Daerah  di  Kota  Padang).  Jurnal Akuntansi. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/870
Yunina,  F.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 9(1), 74–81. https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647
Zarinah,  M.,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi, 5(1), 90–97.
Zukhri,  N.  (2020).  Kinerja  Keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Ditinjau  dari  Derajat Kemandirian,  Ketergantungan,  dan  Desentralisasi  Fiskal.  Indonesian  Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 143–149.
https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213