## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLU DILAKUKAN KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN TIN-DAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Oleh :
M. Zen Abdullah 
Ibrahim 
Iman Hidayat 

## ABSTRAK
Secara  kasat  mata  dalam  praktiknya  modus  operandi  tindak  pidana  di  bidang  perbankan kian  hari  terus-  menerus  meningkat,  baik  dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Bukan hanya  dilakukan  oleh  orang  yang  berada  di  luar  bank.  Namun  demikian  juga  dapat dilakukan  oleh  orang  di  dalam  bank  itu  sendiri  dan  dapat  pula  terjadi  kerja  sama  antara orang dalam maupun orang di luar bank, yang menjadikan bank sebagai sararan/objek dan sarana  untuk  melakukan  kejahatan.  Tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  walaupun  sudah ada  kebijakan  regulasi  yang  menga-tur  dan  memberikan ancaman  sanksi  pidana  terhadap pelakunya, baik yang termu-at di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998  maupun  di  luar Undang-  undang  Perbankan,yang  berkaitan  dengan  kegiatan  perbankan  lainnya,  seperti tindak  pidana  pemalsuan  warkat  dan/  atau  dokumen  bank  dalam  pemberian kredit,penipuan,  pengge-lapan  dana  nasabah,  penyalahgunaan  wewenang/jabatan  dan lainnya,  yang  sudah  banyak  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  dijerat  dan divonis pidana. Permasalahannya, tindak pidana di bidang perbankan kenyataannya terus- menerus  menunjukkan  peningkatan  kualitas  maupun  kuantitasnya,  sehingga  perlu dilakukan  upaya  menga-tasinya.  Hal  inilah  yang  menarik    perhatian  penulis  untuk melakukan penelitian tentang “Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi perlu dilakukan kebijakan  regulasi  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan”,  dengan bahasan dilihat dari faktor internal dan faktor ekternal perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Kata Kunci : Kebijakan Regulasi, Tindak Pidana di Bidang Perbankan

## A. Latar Belakang
Pembangunan Nasional tidak akan dapat dicapai dengan baik tanpa didukung dengan pembangunan  ekonomi,  pembangunan  ekonomi  hanya  dapat  berjalan  dengan  lancar apabila  ditunjang  dengan  keberadaan  industri  perbankan.  Keberadaan  industri  perbankan dalam  kehidupan  masyarakat  dewasa  ini,  mempunyai  peran  yang  cukup  penting,  karena industri  perbankan  merupakan  wadah  menyimpan  dana  dan  sebagai  sarana  dalam
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
melakukan  berbagai  transaksi  keuangan  dan  dalam    men-dorong  dan  menopang pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara.  Hampir  semua  sektor  usaha,  yang  meliputi sektor  indutri  besar,  me-nengah,  kecil,  sektor  perdagangan,  pertanian,  perkebunan, pertambangan,  jasa  dan  perumahan  sangat  membutuhkan  bank  sebagai  mitra  dalam melakukan transaksi keuangannya.
Kontribusi  yang  besar  dari  industri  perbankan  sebagai  lembaga  perantara  keuangan adalah  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  nasional.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  meningkatnya  peran intermediasi (perantara  antara  penyimpan  dengan peminjam uang)  dengan baik, dilihat dari sisi peningkatan asset, kredit dan dari sisi dana pihak ketiga, masing- masing tumbuh dengan angka sebesar 13,34%, 11,58% dan 12,29%.
Peningkatan kinerja industri perbankan tersebut dilihat dari sisi internal yang disertai dengan  perbaikan  kualitas  pertumbuhan  yang  tercermin  dari  tingginya  peran  investasi swasta,  penurunan  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  serta  pemerataan  pertumbuhan ekonomi  antar  daerah  yang  semakin  membaik.  Sedangkan  dari  sisi  eksternal,  neraca pembayaran  Indonesia  mengalami surplus (kelebihan)  dengan  cadangan  devisa  yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi.
Perkembangan  industri  perbankan  dengan  memasuki  era  globalisasi  dan  liberalisasi pasar  keuangan  saat  ini,  telah  mengakibatkan  mening-katnya  persaingan  di  antara  bank- bank  terutama  dalam  penghimpunan  dana.  Untuk  itu,  manajemen  bank  dituntut mempunyai  ketrampilan    mengelola  kekayaan,  utang  dan  modal  bank  yang  tercermin dalam  neraca  bank  dengan  baik.  Suatu  hal  yang  lebih  mendasar  dari  keahlian  dan ketrampilan tersebut adalah adanya itikad baik. Artinya, pengurus bank seharusnya adalah pihak yang selalu menjunjung tinggi kode etik perbankan dan mematuhi segala peraturan perundang- undangan di bidang perbankan yang berlaku.
Industri  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  seringkali  dihadapi  dengan  berbagai persoalan  yang  mendasar.  Bukan  hanya  menghadapi  persoalan  internal  yang  menyangkut meminimalkan  pengendalian  ber-bagai  manajemen  risiko  yang  mungkin  dan  akan  terjadi di lingkungan perbankan. Namun demikian, lebih dari itu industri perbankan dihadapi pula dengan beraneka ragam beban tugas dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Beban tugas  dimaksud,  meliputi  mulai  dari  kegiatan  memasarkan  produk  penghimpunan  dana melalui  pemberian  kredit  hingga  produk  layanan  jasa  dalam  kegiatan  perbankan  dalam bentuk  transper  (pengiriman uang) dan layanan pertukaran/jual beli valuta asing ( money changer )  hingga  layanan  menggunakan  perbankan  elektronik  ( electronic  banking )  yang
mencakup ATM banking , kartu debit, kartu kredit, inkaso (layanan bank untuk penagihan pembayaran  atas  surat/dokumen  berharga  kepada  pihak  ketiga  di  tempat  lain),  r eferensi bank (keterangan  dalam  bentuk  surat  yang  dikeluarkan  oleh  bank  yang  diberikan  kepada seseorang  atau  badan  usaha  yang  menjadi  nasabahnya  berisikan  identitas  seseorang  atau badan usaha) dan lainnya.
Kompleks    dan  beragam  serta  variatifnya  layanan  produk  dan  laya-nan  jasa-  jasa perbankan  yang  ditawarkan  dan  dipasarkan  industri  per-bankan  pada  masyarakat,  dengan jumlah  dana  yang  dikelola  aktivitas  bisnis  cukup  besar,  melibatkan  banyaknya  nasabah dari  berbagai  jenis  produk,  termasuk  aktivitas  penyaluran  kredit  yang  bervariatif, dengan layanan-  layanan  jasa  beragam,  penggunaan  tehnologi  ( electronic  ban-king )  yang jangkauannya  cukup  luas  dan  memudahkan  dalam  transaksi  antar  nasabah,  lemahnya sistem  pengawasan  internal  ( internal  control )  yang  dilakukan  bank  yang  bersangkutan maupun  pengawasan  otoritas  yang  berwenang,  adanya  moral hazard (prilaku  jahat), mengakibatkan  industri  perbankan  rentan  akan  terjadi  penyimpangan-  penyimpangan/ penyalah-gunaan  kewenangan  yang  mengarah  pada  perbuatan  melanggar  hukum,  baik pelanggaran  yang  berakibat  dijerat  dan/  atau  diterapkan  sanksi  per-data,  sanksi administratif  maupun  yang  berupa  sanksi  pidana  yang  berkaitan  dengan  menjalankan bisnis bank.
Sanksi  pidana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  46  hingga  pasal  50A  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  yang  di  dalamnya  terdapat  beberapa  jenis  tindak  pidana  perbankan,  yaitu tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perizinan,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan rahasia  bank,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana yang  berkaitan dengan pihak teralifiasi.
Selain  tindak  pidana  perbankan  yang  terdapat  dan  diatur  dalam  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  terdapat  juga  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah dan lainnya  yang diatur dalam pasal  263,  pasal  264,  pasal  372  dan  pasal  374  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Nomor  1  Tahun  1946.  Penyalah-gunaan  wewenang/jabatan  sebagai  direksi, pejabat dan pegawai bank dengan menerima imbalan, hadiah dan lainnya yang dijerat dan
diatur  dalam  Undang-  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun 1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun  2001,  tindak  pidana yang  berkaitan  bank  sebagai  kustodian  dan  tindakan  bank  sebagai  wali  amanat,  dimana bank  tidak  memiliki  izin  dan  tidak  terdaftar    di  pasar  modal  yang  melanggar  Undang- Undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun  1995,  tindak  pidana  menyimpan  uang  hasil  keja- hatan  (kejahatan  korupsi,  narkotika,  perdagangan  senjata  gelap,  perampo-kan)  yang dananya  ditempatkan  di  perbankan  yang  diatur  dengan  Undang-  undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencu-cian uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 dan lainnya.
Tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  walaupun  sudah  ada  kebijakan  regulasi  yang mengatur dan memberikan ancaman sanksi pidana, baik yang termuat di dalam dan di luar Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Begitu  juga  dalam  penegakan  hukum  dan  penerapan pidana  sudah  banyak  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  dijerat  dan  divonis pidana.  Secara  kasat  mata  dalam  praktiknya  modus  operandi  tindak  pidana  di  bidang perbankan kian hari terus- menerus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga dapat dilakukan  oleh  orang  di  dalam  bank  itu  sendiri  dan  dapat  pula  terjadi  kerja  sama  antara orang dalam maupun orang di luar bank, yang menjadikan bank sebagai sararan/ objek dan sarana dalam mela-kukan kejahatan.
Permasalahannya,  menunjukkan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  terus-  menerus terjadi  dan  cenderung  meningkat,  sehingga  perlu  dicari  langkah  antisipatif  dalam  upaya menguranginya,  sehingga  hal  inilah  yang  menjadikan    penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Faktor-  faktor  apakah  yang  mempengaruhi  perlu  dilakukan kebijakan  regulasi  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan”,  dengan bahasan dilihat dari faktor internal dan faktor ekternal perlu dila-kukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang  dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Faktor-  faktor  internal  apakah  yang  mempengaruhi  perlu  dilaku-kan  kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?
2 . Faktor ekternal yang bagaimanakah yang mempengaruhi perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan ?

## C.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.
Penelitian  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini  karena  yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan  yang mengatur mengenai perbuatan  pidana  dan  sanksi  pidana  penayangan  siaran  televisi  yang  dapat  menyebabkan terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak.
2.  Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Terkait dengan pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyiaran.
Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan analisis dengan cara:
a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
b. Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.
c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## D. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perban-kan
Kebijakan  regulasi  diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk  menyusun,  merumuskan  dan menetapkan  suatu  perundang-  undangan  pidana  yang  baik,  yang  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  Undang-  undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan
yang menerapkan Un-dang- undang dan juga kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan  pengadilan. 1 Peraturan  perundang-  undangan  yang  baik,  diha-rapkan  dapat menanggulangi kejahatan dan khususnya tindak pidana di bidang perbankan yang semakin hari semakin berkembang terus baik kualitas maupun kuantitasnya.
Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang per-bankan, di samping diperlukan  peningkatan  fungsi  kontrol  bank  baik  yang  dilakukan  internal  bank  maupun dari  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  harus  diperketat  dan  diperkuat dengan menen-tukan standar operasional yang baku, menjaga ketaatan tata cara dan proses dalam  kegiatan  perbankan,  pengawasan  terhadap  manajemen  dan  menjaga  secara  ketat prinsif kehati- hatian dan standar moral dari pihak bank. 2 Tidak kalah pentingnya adanya regulasi  aturan  perundang-  un-dangan  sebagai  dasar  hukum  bagi  aparat  penegak  hukum dalam pe-nanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
Faktor  Internal  yang  mempengaruhi  perlu  dilakukan  kebijakan  regu-lasi  dalam penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  yaitu  dengan  dikeluarkan  dan  atau ditetapkannya  Undang-  Undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 tahun 1998.
Undang-  undang  Perbankan  ini,  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan  suatu  sistem  perbankan  nasional  yang  kuat,  sehat  dan  tangguh.  Di  dalam Undang- undang Perbankan yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal, diatur mulai dari  azas, fungsi  dan  tujuan  perbankan,  jenis  dan  usaha  bank,  prihal  perizinan,  bentuk  hukum  dan kepemilikan,  pembinaan  dan  pengawasan  bank  serta  termasuk    ketentuan  pidana  dan sanksi administratif.
Ketentuan  pidana  dan  sanksi  administratif  yang  dicantumkan  dalam  Bab  VIII  mulai pasal  46  hingga  pasal  53  Undang-  Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  ditujukan untuk  mencegah  dan  menanggulangi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  industri  di  bidang perbankan  dari  praktik-  praktik  bisnis  kotor,  tercela  dan menimbulkan  kerugian  bagi  ma- syarakat  yang  terindikasi  melawan  hukum  dan  merupakan  perbuatan  pidana,  maka terhadapnya dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana di dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dimuat dan diatur mulai dari pasal 46, 47, 47A 48, 49, 50 dan pasal
1 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman 23.
2 Yenti Garnasih, Mei 2015, Materi Seminar ‘ Optimalisasi Penelusuran Hasil Tindak Pidana Perbankan’ yang diselenggarakan LPS dan Jurnalis Indonesia, Jakarta, Halaman 12.
50A,  yang  menggambarkan  berbagai  jenis  tindak  pidana  perbankan  seperti  tertera  dalam tabel berikut ini ;

## Tabel  1
Jenis- jenis Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan
Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Jenis- jenis Tindak Pidana Pasal 1.  Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan  Pasal 46 2.  Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 dan pasal 47A 3.  Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank Pasal 48 4.  Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank Pasal 49 5.  Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi Pasal 50 dan pasal 50A
Sumber Data : Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Dari  berbagai  jenis  tindak  pidana  perbankan  yang  diutarakan  di  atas,  yaitu  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  perizinan,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia bank,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan  pembinaan  bank,  tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank serta tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi, yang diatur dalam ketentuan pasal 46 hingga pasal 50A. Apabila ditelusu-ri dan ditelaah  ketentuan  yang  terdapat  dalam  rumusan  pasal  46,  47,  47A,  48,  49,  50  dan  pasal 50A  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  di  mana  di  dalamnya  dapat dibedakan dan atau diklasifikasikan suatu perbuatan/ tindak pidana yang berupa kejahatan dan  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran, 3 seperti  terlihat  perbedaannya  pada  tabel berikut ini ;
3 Hermansyah , Op, Cit , Halaman 151.
Tabel 2
Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Yang Berupa Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Kreteria Perbedaan 1 Kejahatan 1. Perbuatan dilakukan dengan unsur sengaja
2. Ancaman pidana penjara dan denda
3. Pelanggaran pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A.
2 Pelanggaran
1. Perbuatan dilakukan dengan unsur kealpa-
an dan/atau kelalaian
2. Ancaman pidana kurungan dan denda
3. Pelanggaran pasal 48 ayat (2).
Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Perbedaan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran    pada  umumnya  dapat  dibedakan berdasarkan  pembedaan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Perbedaan  kualitatif  didasarkan  kepada kreteria  sikap  bathin/unsur  subjektif  yaitu  yang  berupa  unsur  perbuatan  kesengajaan dikatagorikan  perbuatan  kejahatan  dan  unsur  perbuatan  kealpaan/  kelalaian  dikatagorikan mela-kukan  perbuatan  pelanggaran.  Sedangkan  perbedaan  dilihat  dari  segi  kuantitatif diukur  dari  kreteria  soal  berat  dan  ringannya  ancaman  pidana,  jika  perbuatan  tergolong kejahatan  diancam  pidana  penjara  dan  denda  dan  untuk  perbuatan  yang  tergolong pelanggaran  diancam  dengan  pidana  kurungan  dan  denda.  Penggolongan  antara  tindak pidana  yang  berupa  kejahatan  dengan  berupa  pelanggaran  dicantumkan  dalam  pasal  51 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 51
(1) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  46,  47,  pasal  47A,  pasal  48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A adalah kejahatan.
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  48  ayat  (2)  adalah pelanggaran.
Selain  dapat  diterapkan/  dikenakan  ancaman  pidana  terhadap  de-wan  komisaris, direksi,  pegawai  bank  dan  pihak  teralifiasi  lainnya,  maka  dalam  Undang-  undang
Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperba-harui  dengan  Undang-  Undang  Nomor  10 Tahun  1998  dikenal  juga  adanya  sanksi    administratif  selain  sanksi  pidana.  Sanksi administratif  yang  berupa  sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh    Bank  Indonesia  (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan berbagai bentuk sanksi administratif seperti terlihat dalam tabel berikut ini ;

## Tabel 3
Jenis Sanksi Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 No  Jenis Sanksi Dalam Undang-
undang Perbankan Kreteria Perbedaan Sanksi 1 Sanksi pidana 1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan
maksimal 15 tahun
2. Pidana kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun
3. Pidana denda minimal 4 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah
2 Sanksi administratif 1. Denda uang
2. Teguran tertulis
3. Penurunan tingkat kesehatan bank
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan
kliring
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
6. Pemberhentian pengurus bank
7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan pemegang saham dalam daptar orang tercela (black list )
Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
Apabila ditelaah dari data yang terdapat di dalam tabel di atas, terlihat jenis sanksi yang ada di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dapat dibedakan ke dalam golongan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

## Pasal 52
(1)    Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal    47,  pasal  47A,  pasal  48,  49    dan  pasal  50A,  Bank  Indonesia  dapat menetapkan  sanksi  administratif  kepada  bank  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-  undang  ini,  atau pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah
;
a.   denda uang,
b.   teguran tertulis,
c.   penurunan tingkat kesehatan bank,
d.   larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
e.    pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang  tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
f.    pemberhentian  pengurus  bank  dan  selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat pengganti  sementara  sampai  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan
g.    pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai  bank,  pemegang  saham  dalam daptar orang tercela di bidang perbankan.
(3)    Pelaksanaan lebih lanjut mengenai  sanksi administratif  ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank  dan  lainnya,  di  samping  da-pat  diterapkan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam keten-tuan pasal 46, 47, 48, 49 dan pasal 50  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  maka  Bank  Indonesia  dapat  pula menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  bank  ataupun    pihak  teralifiasi  yang melaku-kan  penyimpangan-  penyimpangan    dalam  menjalankan  kegiatan  opera-sional bank sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Penerapan    sanksi  administratif  yang  dapat  diberikan  dan/atau  dija-tuhkan  oleh  Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) kepada bank yang melanggar ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Per-bankan Nomor 7 Tahun 1992  yang diperbaharui dengan Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998,  dapat  berbentuk  sanksi  administratif  berupa denda  uang,  memberikan  teguran  secara tertulis,  melakukan  penurunan  tingkat  kesehatan
bank,  larangan  untuk  turut  serta  dalam  kegiatan  kliring,  pembekuan  kegiatan  usaha tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang  tertentu  maupun  untuk  bank  secara  keseluruhan  dan pemberhentian pengurus bank (anggota dewan komisaris dan/ atau direksi) dan selanjutnya me-nunjuk  dan  mengangkat  pengganti  sementara  (anggota  dewan  komiaris  dan/  atau direksi bank) sampai adanya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat pengganti yang  tetap  dengan  persetujuan  Bank  Indo-nesia,  dan  pencantuman  anggota  pengurus, pegawai  bank,  pemegang  saham  dalam  daptar  orang  tercela  ( black  list )  di  bidang perbankan.
Faktor  internal  yang  mempengaruhi  perlu  dilakukan  kebijakan  regu-lasi  dalam penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  disebab-kan  berbagai  jenis  tindak pidana  yang  diatur  di  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998,  belum sepenuhnya mampu menganti-sipasi kejahatan dan atau tindak pidana  di bidang perbankan yang terjadi dalam praktiknya, seperti  yang menyangkut, 4 yaitu ;
(1)  Kejahatan  yang  menyangkut  pemberian  informasi  yang  tidak  benar  dan menyesatkan kepada masyarakat (nasabah),
(2)    Kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank,
(3)   Yang menyangkut pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kredit,
(4)    Perbuatan- perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan
(5)    Pertanggung  jawaban  korporasi  bank  sebagai  pelaku  kejahatan  dalam  rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah.
Tindakan/perbuatan pejabat atau pegawai bank yang memberian informasi yang tidak benar  dan  menyesatkan  ini,  perlu  dirumuskan  dan/  atau  diformulasikan  dalam  Undang- undang perbankan. Sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi terjadinya perbuatan/tindakan  pejabat  atau  pegawai  bank  yang  dapat  menimbulkan    korban  dan kerugian  bagi  ma-syarakat.  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan),  perlu secara  terus-  menerus  meningkatkan  kegiatan  edukasi  kepada  masyarakat  secara terstruktur, terencana dan terkordinasi dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman serta prinsif kehati- hatian atas segala risiko tugas dan fungsi bank serta semua layanan produk dan jasa bank.
4 M.  Arief  Amrullah,  2002, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Perlindungan  Korban  Kejahatan Ekonomi  di  Bidang  Perbankan, Jurnal  Hukum  Fak.  Hukum  UII  No.  21  Volume  9  :  Jogyakarta, Halaman 17.
Diharapkan  juga  tingkat  kewaspadaan/kehati-  hatian  dari  masyara-kat  jangan  cepat terpancing  dan  percaya  begitu  saja  dengan  janji/hadiah,  bonus  dan  bunga  yang  cukup tinggi  yang  tidak  layak  diberikan,  tentu  ada  motif/modus  tertentu  yang  pada  akhirnya bermuara  pada  penyalahgu-naan  dengan  menggelapkan  dana  masyarakat,  untuk kepentingan kelom-pok atau pribadinya.
Kejahatan  yang  menyangkut  praktik  bank  dalam  bank  merupakan  usaha  bank  dalam bank  tanpa izin  yang  berlindung  pada  usaha  bank  yang  resmi, 5 yaitu  melakukan  kegiatan usaha yang dilarang menggunakan dana masyarakat (nasabah) tanpa seizin Bank Indonesia (sekarang  Otori-tas  Jasa  Keuangan).  Artinya,  dana  masyarakat  yang  disimpan  pada  bank digunakan untuk tujuan- tujuan tertentu memperkaya diri pribadi atau kelompok/groupnya, diselewengkan  baik  dananya  dipakai  untuk  berpo-ya-  poya  keperluan  pribadi  maupun dalam bentuk pemberian kredit terhadap kelompok/groupnya tanpa kelayakan agunan dan bunga yang seimbang dan tidak diproses secara ketat serta selektip, tanpa memper-hatikan kelayakan usahanya dan tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan bank dalam  Standar  Operational  Procedur  (SOP)  yang  sebenarnya.  Pada  akhirnya,  akibat  tidak dilakukan  analisis  secara  benar  dan  baik,  sehingga  terjadi  pembengkakan  kredit  macet yang tidak bisa ditutupi di atas kewajaran yang berisiko bank pada akhirnya dapat terkena likuidasi.
Kejahatan  praktik  bank  dalam  bank  berbeda  gradasinya  dengan  pendirian  bank  tanpa izin  dari  pimpinan  Bank  Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan)  sebagaimana  yang dituangkan dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang- undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Apabila kejahatan  praktik  bank  dalam  bank,  banknya  sudah  mendapat  izin  resmi  dari  pimpinan Bank  Indonesia,  tetapi  dalam  praktik  bank  itu  secara  internal  menjalankan  usaha  bank dengan  menarik/menggunakan  dana  masyarakat  untuk  diselewengkan/disalahgunakan untuk  kepentingan  memperkaya  diri  pribadi  dan  kelompok/groupnnya.  Dengan  modus memberikan  kredit  ke  kelompok/groupnya  bukan  disalurkan  pada  ma-syarakat  yang membutuhkan,  dan  dalam  pemberian  kredit  tidak  mengi-kuti  ketentuan  yang  ditetapkan bank, tanpa agunan yang jelas dan bunga yang sebanding.
Praktik bank yang tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia, yaitu sejak dari semula awal memang keberadaan bank itu tidak memiliki izin atau disebut dengan ‘bank gelap’,  dalam  menghimpun/menarik  dana  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan,  deposito
5 Muhammad Djumhana, Op, Cit , Halaman 463.
dan  lainnya.  Sehingga  kegiatannya  yang  menjalankan  usaha  serupa  bank  dalam  bentuk badan  hukum  tersebut  tanpa  izin  dapat  dikenakan  ancaman  pasal  46  ayat  (2)  Undang- undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang Nomor  10  Tahun  1998.  mengingat  belum  diatur  dan  dirumuskan  kejahatan  dalam  bentuk praktik bank dalam bank dalam Undang- undang perbankan, sebaiknya perbuatan/tindakan ini  menjadi  perhatian  untuk  diformulasikan  dalam  Undang-  undang  perbankan.  Dengan tujuannya, tiada lain untuk mengurangi terjadinya kejahatan praktik bank dalam bank yang terjadi selama ini, yang dapat menimbul-kan korban pada masyarakat dan kerugian.
Pengertian  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK)  dimaksudkan  untuk mengatur  portopolio  kredit  perbankan  agar  tidak  terakumulasi  pada  satu  kelompok  atau individual  dalam  memberikan  kredit,  sebab  konsentrasi  kredit  pada  kelompok  atau individu  tertentu  akan  mengan-dung  risiko  sangat  besar  bagi  bank. 6 Bank  Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak yang tidak terkait dengan bank. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam  dan/atau  kelompok  peminjam  yang  mempu-nyai  keterkaitan  dengan  bank, seperti dewan komisaris, direksi, pegawai bank beserta keluarganya.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/2005  jo  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/2005, batas maksimum pemberian kredit ditentukan yaitu :
(a) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  pihak  terkait  dengan  bank  ditetapkan  pa-ling tinggi 10% dari modal bank,
(b) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  yang  bukan  merupakan  pihak  terkait  dengan bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan
(c) Pemberian  kredit  oleh  bank  kepada  kelompok  peminjam  yang  bukan  meru-pakan pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
Bank  memberikan  kredit  pada  peminjam  yang  melebihi  batas  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia, untuk pihak terkait dengan bank di atas 10% dari modal bank dan bukan pihak terkait dengan bank di atas 20% dan pada kelompok yang bukan pihak terkait di atas 25%  dari  modal  bank,  berarti  bank  telah  melakukan  pelanggaran  batas  maksimum pemberian  kredit.  Jika  pelanggaran  batas  maksimum  pemberian  kredit  yang  jumlahnya cukup  kecil,  karena  ada  unsur  kelalaian  dapat  dikata-gorikan  pelanggaran  administratif saja.
6 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), staff.uny.ac.id, Halaman 4.
Batas maksimum yang diberikan dalam jumlah dana yang lebih besar prosen-tasenya, dilakukan karena ada unsur kesengajaan dengan  tidak mengikuti  peraturan yang berlaku ditetapkan oleh Bank Indonesia. Per-buatan/tindakan pejabat bank ini dapat dikatagorikan suatu  bentuk  kejahatan  yang  membahayakan  bank  dan  sekaligus  membahayakan  dana masyarakat  yang  dititipkan  padanya,  sehingga  perlu  diatur  dan  dirumus-kan  dalam Undang- undang perbankan.
Perbuatan-  perbuatan  yang  mengandung  unsur  pidana  korupsi,  dimaksudkan  bahwa dalam  tindak  pidana  perbankan  memiliki  keter-kaitan  dengan  unsur-  unsur  tindak  pidana korupsi yang diatur dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31  Ta-hun  1999  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun  2001  dan sebagaimana yang juga diatur dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 Undang- undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diper-baharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun 1998. Jelasnya, ada dua Undang- undang yang mengatur unsur- unsur tindak pidana korupsi  baik  di  Undang-  undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  Undang- undang  perbankan  itu  sendiri.  Agar  tidak  timbul  kerancuan  dalam  implementasinya sebaiknya  ketentuan  ini  ditegaskan  dalam  Undang-  undang  perbankan,  dan  dengan menerapkan Undang- undang perbankan dan bukan undang- undang pemberantasan tindak pidana  korupsi  yang  selama  ini  banyak  menjerat  pejabat  bank  yang  melakukan  tindak pidana korupsi.
Penerapan azas kekhususan sistematis dalam pasal 14 Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor  20  Tahun  2001,  yang  merupakan  pengembangan  dari  azas lex  spesialis  derogate legi  generali yang  terdapat  di  dalam  pasal  63  ayat  (2)  KUHP,  di  mana  diberlakukan penerapan Undang- undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses penegakan hukum  dan    dengan  tidak  dicantumkan  azas  kekhu-susan  sistematik    hukum  pidana administrasi  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga rumusan yang termuat di dalam Undang-  undang  perbankan    menjadi  wilayah  abu-  abu  ( gray  area) dan  dapat menimbulkan multi interprestasi.
Melihat  azas  kekhususan  sistematis    ini  belum  lengkap  karena  hanya  ada  pada Undang-  undang  tindak  pidana  korupsi,  sementara  dalam  Undang-  undang  pidana administrasi  yang  mempunyai  sanksi  pidana  di  bidang  perbankan,  tidak  ada  penjelasan secara spesifik. Sebaiknya, harus adanya  penormaan azas kekhususan sistematis di dalam
Undang-  undang  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan.  Perlunya  diformulasikan  dan atau  dirumuskan  penormaan  secara  eksplisit  azas  kekhususan  sistematis    ke  dalam Undang-  undang  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan.  Ditujukan  untuk  mengatasi terjadinya  kriminalisasi  kebijakan  yang  dise-babkan  adanya  perdebatan  panjang  antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana admi-nistrasi di bidang perbankan. Ada limitasi yang  jelas  antara  pidana  administrasi  di  bidang  perbankan  dan  pidana  korupsi,  yang tujuannya  agar  bisa  tercapai  pembentukan  hukum  dan  upaya  penegakan  hukum  yang efisien dan epektif di bidang perbankan.
Permasalahan  lain  dari  substansi/materi  yang  termuat  di  dalam  Undang-  undang Perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998,  adalah  belum  diaturnya  secara  rinci  dan  terstruktur  persoalan  perlindungan terhadap  nasabah  bank.  Padahal  persoalan  perlindungan  terhadap  nasabah  yang  menjadi korban  tindak  pidana  perbankan  kian  menjadi  penting  dan  perlu  untuk  diperhatikan, mengingat    kerugian  dan  akibat  yang  ditimbulkan  cukup  besar,  sehingga  pengaturan perlindungan  korban  (nasabah  bank)  perlu  diakomodir  di  dalam  Undang-  undang perbankan.
Persoalan perlindungan terhadap nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia masih belum terlembaga dengan baik, sehingga penegakan dan penerapan hukum pidananya kian menjadi  lemah  dan  belum  optimal.  Padahal  sudah  ada  pengaturan  perlindungan  terhadap saksi dan korban dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dalam pasal 1 ayat (2) nya disebutkan ‘korban adalah seseorang  yang mengalami penderitaan phisik, mental dan/atau  kerugian  ekonomi’.  Dengan  demiki-an,  perlin-dungan  korban    diakomodir  dan diakui yang berkaitan dengan kerugian ekonomi termasuk korban tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang- undang tersebut.
Begitu  juga  di  dalam  ketentuan  pasal  7  hurup  f    Undang-  undang  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan ‘kom-pensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan’.  Artinya,  terhadap  konsumen  (nasabah  bank)  yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan secara tidak ber-tanggung jawab dan melawan  hukum,  berhak  atas  kompensasi  dan  atau  ganti  kerugian.    Walaupun  sudah  ada ketentuan  Undang-  undang  Perlin-dungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999, tetapi  dalam
beberapa  kasus  konsumen  (nasabah  bank)  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  perbankan tidak mendapat perlindungan hukum secara optimal. 7
Di  dalam  Undang-  undang  perbankan  belum  ada  pengaturannya  secara  integratif dan komprehensif,  sehingga  di  dalam  substansi/materi  Undang-  undang  perbankan  perlu dirumuskan dan diformulasikan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban (nasabah bank)  secara  jelas  dan  terperinci    dengan  mengkriminalisasikan,  mulai  dari  rumusan perbuatan/tindak  pidana,  pertanggung  jawaban  pidana  beserta  pidana  dan  pemidanaan. Terhadap  korporasi  dapat  dijerat  dan  dijadikan  sebagai  subjek  dan  pelaku  tindak  pidana perbankan.  Dengan  ditetapkan  korporasi  dapat  dijadikan  sebagai  subjek  dan  pelaku kejahatan/tindak  pidana  perbankan,  sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap nasabah  yang  menjadi  korban  bukan  hanya  terhadap  calon  korban  ( potential  victim) melainkan  juga  perlindungan  terhadap  korban  secara  langsung  ( actual  victim) ,  sehingga akan  menciptakan  keseimbangan  dalam  hukum  pidana  antara  pelaku  dengan  korban  dan antara calon korban dengan korban secara langsung. Pengenaan sanksi pidana denda yang cukup tinggi terhadap korporasi (bank) dengan kombinasi alternatip sanksi pidana lainnya, seperti publicity sanction . 8
Kelemahan  lain  dari  substansi/materi  yang  termuat  dalam  Undang-  undang perbankan,tidak diatur mengenai beban tanggungjawab bagi sipembuat/pelaku percobaan, pembantuan  dan  pembuat/pelaku  permu-fakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana perbankan,  padahal  kata-gori  yang  disebutkan  dimaksud  diatur  dalam  pasal  15  Undang- undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Termasuk  juga  perbuatan  menya- lahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menyalah-gunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, subjek  tindak pidana diperluas, sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan diatur sedemikian rupa. 9 Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  perbankan  yang  perkembangannya  semakin kompleks ke depannya.
Ditelusuri  dan  ditelaah  dari  substansi  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang-  undang  nomor  10  Tahun  1998,  dalam  hal masalah  jenis  dan  perumusan  sanksi  pidana/  sanksi  administratif,  hanya  mencantumkan pidana  pokok  berupa  penja-ra/kurungan  dan  denda  yang  dirumuskan  secara  kumulatif.
7 Yusuf Shofie, 2009, Perlindungan Konsumen dan Instrument- instrument Hukumnya , PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,  Halaman 81.
8 M. Arief Amrullah, op, Cit , Halaman 21.
9 Hartiwiningsih, Op, Cit , Halaman 25.
Jelasnya,  ti-dak  ada  pidana  tambahan  atau  jenis  sanksi  tindakan  yang  diintegra-sikan  ke dalam sistem pemidanaan.
Perumusan  pidana  pokok  dan  denda  secara  kumulatif,  mengandung  kelemahan  dan dikhawatirkan tidak epektif, 10 yang disebabkan ;
1. Perumusan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif  yang  imperatif  sehingga  sangat kaku  untuk  diterapkan,  mengingat  hakim  tidak  diberi  kesempatan  untuk  memilih sanksi pidana yang dijatuhkan,
2. Kumulasi pidana penjara dan denda sulit diterapkan untuk korporasi, dan
3. Dengan  dikumulasikannya  pidana  denda  yang  tinggi  (minimal  satu  milyar  rupiah dan  maksimal  dua  ratus  milyar  rupiah)  dengan  pidana  penjara/kurungan, dikhawatirkan denda tidak akan diba-yar karena dalam Undang- undang perbankan tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  (apabila  tidak di-bayar,  hanya  dikenakan  pidana  kurungan  pengganti  6  bulan  atau  maksimal  8 bulan apabila ada pemberatan).
Dalam  upaya  mengantisipasi  kelemahan  perumusan  pidana  pokok  dan  denda  secara kumulasi,  sebaiknya  dibuat  kebijakan  formulasi  dalam  Undang-  undang  perbankan, 11 sebagai berikut ;
a. Menggunakan perumusan kumulatif alternatif,
b. Dibuat  aturan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  dengan  mengacu perumusan  seperti  pasal  16  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun  1999  (mengenai pelaksanaan  uang  pengganti)  atau  seperti  pasal  76  konsep  RUU  KUHP  Tahun 2000,  yaitu  jika  denda  tidak  dibayar,  harta  bendanya  disita  dan  dilelang  untuk membayar  denda  itu  atau  diambil  dari  pendapatan  terpidana  dan  tidak  tidak  ada (tidak  cukup),  dikenakan  pidana  penjara  dan/atau  kurungan  pengganti  yang lamanya  tidak  melebihi  maksimum  pidana  penjara  dan/atau  kurungan  yang diancamkan, dan
c. Dibuat  aturan  khusus  yang  menyimpang  dari  pasal  30  KUHP  untuk  denda  yang tidak  dibayar  oleh  korporasi,  aturan  seperti  sub  b  di  atas,  tetapi  dengan  pidana pengganti  yang  sesuai  untuk  korpo-rasi  (misalnya  pencabutan  izin  usaha, pembekuan kegiatan usaha-nya ataupun pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.
10 Barda Nawawi Arief, Op, Cit , Halaman 154.
11 Ibid, Halaman 155.
Berbagai  kelemahan  dan  atau  kekurangan  secara  internal  yang  ter-muat  di  dalam Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  yang  mengatur  tindak  pidana perbankan seperti yang diutarakan di atas, se-hingga terhadap Undang- undang Perbankan dimaksud  perlu  dilakukan  penyempurnaan,  revisi  dan  atau  perbaikan  dengan  melakukan kebijakan regulasi  secara cepat dan tepat, untuk mengantisipasi berbagai jenis dan modus tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  berkembang  begitu  cepat  di  era  digitalisasi  dan globalisasi saat ini.

## D.  Faktor  Ekternal  Yang  Mempengaruhi  Perlu  Dilakukan  Kebijakan  Regulasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perban-kan
Tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  diatur  regulasinya  dalam  Undang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, belum sepenuhnya dapat mengantisipasi perkembangan tindak pidana/kejahatan perbankan yang terjadi. Faktor ekternal yang mempengaruhi perlu dilakukan kebi-jakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perban-kan, mengingat  di  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  masih  terdapat berbagai  kekurangan  dan  atau  kelemahan,  sehingga  Pemerintah  mengambil  langkah kebijakan.  Langkah  kebijakan  yang  di-tempuh  dan  dilakukan  yang  berhubungan  dengan kegiatan operasional perbankan diatur pula dan tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, seperti terlihat dalam tabel berikut ini ;

## Tabel  4
Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan di Luar Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
No Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan kegiatan Perbankan Pasal 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 263, 264, 362, 363, 372, 374 dan pasal 378. 2 Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaha- rui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 18 ayat (1).
3 Undang- undang Penanaman Modal Nomor 8
Pasal 103 ayat (1)
Tahun 1995
4 Undang- undang Pencegahan dan Pemberanta- san Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25
Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4 dan pasal 5. 5 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elek- tronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 ayat (1) dan (3), pasal 48 ayat (2), dan pasal 51 ayat (2). 6 Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun
2011 Pasal 79, 81, 83 dan pasal 84.
Sumber Data :  Diolah   Dari  Berbagai  Undang- undang Yang  Berkaitan  Dengan Kegiatan Perbankan.
Ditelaah  data  yang  tertuang  dalam  tabel  di  atas,  terlihat  secara  jelas  faktor  ekternal yang mempengaruhi perlunya dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana  di  bidang  perbankan,  maka  terhadap  beberapa  tindak  pidana  yang  terkait  dengan kegiatan  operasional  perbankan  yang  berada  dan  terdapat  di  luar  Undang-  undang Perbankan  Nomor    10  Tahun  1998,  yaitu  yang  terdapat  dan  termuat  di  da-lam  Kitab Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Nomor  1  Tahun  1946  dan  Undang-  undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.
Peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan,  diatur  pula  ketentuannya  di  dalam  Undang-  undang  Pasar  Modal  Nomor  8 Tahun  1995,    Undang-    Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan termasuk pula Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun 2011.
Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merupakan  sebuah  produk  hukum yang mengatur secara tegas dan menyeluruh terhadap semua kejahatan atau tindak pidana pada umumnya. Dengan demikian, KUHP dapat dijadikan rujukan dan dapat dipergunakan serta  diterapkan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kegiatan operasional  perbankan.  Apalagi  dalam  menghadapi  era  globalisasi  dengan  tingkat penggunaan informasi tehnologi yang cukup canggih ber-kembangnya begitu cepat dalam
penggunaan  transaksi  bisnis  perbankan,  tentu  dapat  dipahami  apabila  di  dalam  rumusan pasal-  pasal  yang  termuat  di  dalam  Undang-  undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998 belum dapat sepenuhnya mengantisipasi dan mengaturnya.
Untuk itu, ada beberapa pasal yang termuat di dalam KUHP, dapat dijadikan acuan dan diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Adapun pasal- pasal dimaksud  di  dalam  KUHP  yang  berkaitan  erat  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  di bidang  perbankan  yang  dapat  diterapkan  yaitu  pasal  263,    264,  362,  363,  372,  374  dan pasal 378 KUHP.
Ketentuan  yang termuat di dalam pasal 263 dan pasal 264  KUHP di atas,  termasuk dalam  katagori  tindak  pidana  pemalsuan.  Ketentuan  pasal  263  KUHP  mengatur  tindak pidana  pemalsuan  surat  pada  umumnya  da-lam  bentuk  pokok  dan  yang  termuat  dalam pasal  264  KUHP  mengatur  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dalam  bentuk  khusus  yang diperberat. Pasal 263  dan pasal 264 KUHP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang  berkaitan  dengan  kegiatan  operasional  bank  dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana pemalsuan  surat/warkat-  warkat  atau  dokumen-  dokumen  bank.    Di  dalam  melakukan pemalsuan  surat/  warkat-  warkat  atau  dokumen-  dokumen  bank  berkolerasi  dengan dipenuhi  unsur  peni-puannya,  dengan  modus  operandinya  bervariasi,  memalsukan dokumen  (sertifikat  tanah)  yang  dipergunakan  sebagai  jaminan  kredit, mark  up nilai transaksi  jaminan/agunan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  phisik  yang  sebenarnya, mendapatkan  kredit  dengan  jaminan/agunan  piktif  dan  mendapatkan  jaminan  dengan proyek piktif.
Tindak  pidana  pemalsuan  lainnya,  dapat  berupa  memanipulasi  transaksi  surat-  surat berharga berupa sertifikat deposito, obligasi, promes dan lainnya, memanipulasi transaksi dokumen dalam bentuk leter of credit (L/C), pemalsuan cek, bilyet giro, pemalsuan kartu ATM, kartu kredit dan lain sebagainya. Apabila hal yang demikian terjadi terhadap pelaku tindak  pemalsuan  surat/warkat-  warkat  dan  dokumen-  dukumen  bank  dapat  dikenakan ancaman  yang  tertuang  di  dalam  ketentuan  pasal  263  pidana  penjara  maksimal  selama  6 tahun dan apabila melanggar pasal 264 KUHP, pidana penjara maksimal 8 tahun.
Pasal 362 dan pasal 363 angka 4e dan 5e  KUHP bukan hanya dapat diterapkan dan menjerat  pelaku  tindak  pidana  pencurian  pada  umumnya.  Namun  demikian,  dapat  juga diterapkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Dengan  modus operandinya,  dalam  pembobolan  ATM  melalui skimmer meletakan  sesuatu  alat  tertentu yang  bisa  merekam  kartu  ATM,  dengan  cara  mengkopy  data  kartu  ATM  asli  nasabah
termasuk  PIN  nya,  tidak  lebih  dalam  beberapa  menit  praktik  yang  terjadi  atas  bobolnya rekening nasabah yang dicuri lewat ATM.
Pasal 372 dan 374 KUHP termasuk dalam golongan tindak pidana penggelapan yang sering terjadi dalam tataran praktiknya dalam ke-giatan operasional perbankan.  Benda atau uang yang mau dikuasai/ diambil sudah berada dalam kekuasaanya akibat hubungan kerja (orang yang bekerja di lembaga perbankan) dengan kepiawaian karyawan bank  simpanan nasabah  dalam  rekening  tabungan  dapat  ditata  sedemikian  rupa  canggihnya  melalui komputerisasi,  sehingga  orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tehnologi  mudah  untuk memanipulasi  uang  yang  ada  dalam  rekening  tabungan,  dengan  cara  mengambil  atau mengurasnya  uang  tersebut  untuk  kepentingan  diri  pribadinya.  Tindak  pidana  pengge- lapan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  orang  luar  bank,  karena  tidak  mempu-nyai  akses  untuk itu,  akan  tetapi  dapat  dilakukan  oleh  orang  dalam  bank  (pegawai  dan  pejabat  bank)  yang mempunyai  kepentingan  karena  sudah  berada  dalam  kekuasaanya  benda  atau  uang  yang mau dikuasai atau diambil tersebut.
Sedangkan pasal 378 KUHP yang berkaitan adanya unsur penipuan dapat saja terjadi, mengingat  beragamnya  usaha  dan  produk  serta  ke-giatan  jasa-  jasa  yang  ditawarkan perbankan  kepada  masyarakat  (nasa-bah).  Tanpa  disadari,  terkadang  ada  unsur  penipuan yang  terjadi  dalam  kebijakan  pemberian  kredit,  yaitu  pemberian  kredit  piktif  yang dilakukan  orang  dalam  bank  (pejabat  dan  karyawan  bank)  bekerja  sama  dengan  orang dalam  bank  yang  lainnya  dengan  merekayasa  atau  memanipulasi  sedemikian  rupa  data nasabah,  seolah-  olah  ada  nasabah  padahal  hanya  nasabah  rekayasa  hanya  sekedar  untuk menarik  atau  mengambil  uang  pinjaman  bagi  keperluan  pribadinya.  Apabila  hal  yang demikian  terjadi  dan  memenuhi  unsur-  unsur  ketentuan  pasal  378  KUHP,  pelaku  (orang dalam bank) dapat dikenakan ancaman  maksimal selama 4 tahun.
Dalam  kegiatan  menjalankan  usaha  bank,  dapat  pula  terjadinya    ko-rupsi.  Korupsi adalah  apabila  seorang  pegawai/karyawan  bank  mene-rima  pemberian  yang  disodorkan oleh  seorang  dengan  maksud  mem-pengaruhinya  agar  memberikan  perhatian  istimewa pada  kepentingan  si  pemberi.  Kadang-  kadang  juga  berupa  perbuatan  menawarkan pemberian  uang  hadiah  lain  yang  dapat  menggoda.  Termasuk  dalam  pengertian  ini  juga pemerasan  yakni  permintaan  pemberian  atau  hadiah  seperti  itu  dalam  dalam  pelaksanaan tugas- tugas publik. 12
12 Syed Hussein Alatas, 2003, Prilaku Korupsi , Ghalia Indonesia : Jakarta, Halaman 64.
Salah  satu  upaya  untuk  mempersempit  ruang  gerak  dan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  pemerintah  terus  memperbaharui  substansi/  materi peraturan perundang- undangan yang mengatur tindak pidana  korupsi, mulai dari Undang- undang  Nomor  24  (PRP)  Tahun  1960,  Undang-  undang  Nomor  3  Tahun  1971,  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  hingga  sampai  pada  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun 2001. Substansi/materi tindak pidana korupsi unsur- unsurnya termuat di dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor  20  Tahun  2001    dapat  menjerat  dan  diber-lakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi    yang  dilakukan  di  ling-kungan  perbankan,  sepanjang  memenuhi  unsur-  unsur tindak  pidana  korupsi  dimaksud.  Pelaku  tindak  pidana  korupsi    yang  berkaitan  dengan kegiatan operasional perbankan, dapat dilakukan oleh pemegang saham, dewan komisaris, direksi,  pejabat  dan  pegawai  bank  dan  termasuk  pihak  teralifiasi  lainnya,  seperti  dalam kasus  pelanggaran  terhadap  batas  Mak-simum  Pemberian  Kredit  (BMPK),  pelanggaran terhadap Bantuan  Likuidi-tas  Bank  Indonesia (BLBI) dan kasus- kasus dalam hal pejabat bank peme-rintah yang meminta atau menerima imbalan, suap atau hadiah dalam kebijakan mempermudah  tanpa  melalui  analisis  mendalam  dalam  pem-berian  kredit  bagi  nasabah, termasuk  di  lingkungan  bank-  bank  swasta,  juga  dapat  dijerat  Undang-  undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korup-si,  mengingat  juga  dalam  bank-  bank  swasta menyangkut adanya dana pihak ketiga (masyarakat) yang ditempatkan di perbankan swasta terse-but,  jika  terpenuhi  adanya  unsur  gratifikasi,  suap  dalam  pemberian  kredit,  dalam kasus  penyalahgunaan  uang  BLBI  yang  dikucurkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  lain sebagainya.
Kasus-  kasus  korupsi  lainnya  di  lingkungan  perbankan  dapat  terjadi  dalam  berbagai bentuk, 13 yaitu  permainan  dalam  penilaian  atau  analisis  yang  lemah  terhadap  prinsif  5C (karakter , kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi usaha) yang menjadi prinsif dalam  pemberian  kredit,  terjadinya mark  up (pengelem-bungan)  terhadap  proyek-  proyek yang  akan  dibiayai  dengan  kredit  bank,  pemberian  kredit  yang  diutama-kan  pada proyek/usaha-  usaha  yang  berada  pada  satu  grup  dengan  bank  itu  sendiri,  adanya  uang hangus/komisi  yang  berakibat  berkurangnya  jumlah  uang  kredit  yang  diterima  oleh nasabah  dan  menjadi  tingginya  bunga  epektif  dibandingkan  dengan  bunga  resminya  dan
13 Moeljatno, Et, al, 1989, Ekonomi Korupsi , PT. Pustaka Quantum : Jakarta,Halaman 101.
penggunaan  kredit  yang  ternyata  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam bunga pinjaman.
Pasar  modal  mempunyai  peranan  penting  dalam  mobilisasi  dana  untuk  menunjang pembangunan  nasional.  Pasar    modal  diatur  dengan  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun 1985.  Ketentuan  pidana  dalam  Undang-  undang  Pasar  Modal  diatur  pada  Bab  XV  mulai dari  ketentuan  pasal  103  hingga  pasal  110.  Dalam  ketentuan  pasal  110  Undang-  undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, dapat dibedakan klasifikasi tindak pidana, yaitu ;
1. Tindak pidana pasar modal yang berupa kejahatan diatur dalam ketentuan pasal 103 ayat (1), pasal 104, pasal 106 dan pasal 107, dan
2. Tindak pidana pasar modal yang berupa pelanggaran diatur dalam ketentuan pasal 103 ayat (2), pasal 105 dan pasal 109.
Keterkaitan  dan  hubungan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  dengan  kegiatan  pasar modal, tercermin dari peranan bank dalam menunjang kegiatan pasar modal yaitu ;
a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan  harta  lain  yang  berkaitan  dengan  efek  serta  jasa  lainnya,  termasuk  menerima deviden,  bunga  dan  hak-  hak  lain,  menyelesaikan  transaksi  efek  dan  mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dan
b. Bank  sebagai  wali  amanat,  yaitu  sebagai  pihak  yang  mewakili  kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
Dari  peranan  bank  sebagai  kustodian  dan  sebagai  wali  amanat  dalam  menunjang kegiatan  pasar  modal  dapat  menjadikan  bank  sebagai  subjek  hukum  dari  tindak  pidana pasar modal. Sebagai subjek hukum bank dapat dikenakan ancaman pidana dalam Undang- undang  Pasar  Modal,  yaitu  apabila  bank  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  sebagai kustodian dan wali amanat tanpa persetujuan dan terdaptar di Bapepam dengan melanggar pasal  43  dan  pasal  50  Undang-  undang  Pasar  Modal  Nomor  8  Tahun  1985.  Apabila lembaga  perbankan  sebagai  kustodian  tidak  memili-ki  persetujuan/izin  tertulis  dari Bapepam,  maka  lembaga  perbankan  sebagai  subjek  hukum  dapat  dikenakan  ancaman pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 103 ayat (1) Undang- undang Pasar modal Nomor  8  Tahun  1985,  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan  denda paling banyak lima milyar rupiah.
Begitu  juga  lembaga  perbankan  sebagai  wali  amanat,  yaitu  sebagai  pihak  yang mewakili  kepentingan  pemegang  efek  yang  bersifat  utang  harus  terdaptar  di  Badan Penanaman  Pasar  Modal  (Bapepam)  sebagai-mana  yang  dimaksudkan  tertuang  di  dalam
ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985. Jika tidak terdaptar  di  Bapepam  lembaga  perbankan  yang  menjalankan  fungsi  sebagai  wali  amanat dapat dijerat atau dikenakan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal sebesar lima milyar rupiah sesuai dengan rumusan yang termuat di dalam pasal 103 ayat (1) Undang- undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985.
Lembaga perbankan dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk me-nyembunyikan dan atau mengaburkan  asal  usul  uang  yang  berasal  dari  berbagai  bentuk  kejahatan,  baik  hasil kejahatan korupsi, narkotika, perju-dian, penyelundupan, perdagangan manusia ( trafikking ) dan  lainnya,  se-hingga  uang  yang  disembunyikan    dan  atau  dikaburkan  itu  dapat  digu- nakan  seolah-  olah  sebagai  uang  yang  sah  ( legal )  tanpa  terdeteksi  uang  dimaksud  yang berasal dari kejahatan. Tindakan untuk menyembunyi-kan dan atau mengaburkan asal usul uang  hasil  kejahatan  inilah  yang  dikenal  dengan  pencucian  uang  ( money  loundering ). Pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berkaitan  dengan  lembaga  perbankan, diatur di dalam ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang- Undang Pen-cegahan dan Pemberatasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Nomor  25  Tahun  2003  yang  diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Dari  pasal  3,  pasal  4  dan  pasal  5  Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberatasan Tindak Pidana pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 di atas, secara jelas terlihat arti dari tindak  pidana  pencucian  uang yang  diru-muskan  Undang-  undang  merupakapn  suatu bentuk  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan/  atau  korporasi  dengan  sengaja menempat-kan,  mentransper,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan,  menghi- bahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menu-karkan  dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasai- nya.
Modus  oprandi  lainnya  dapat  digunakan  sistem  pengiriman  uang  melalui Real  Time Gross  Settlement ( RTGS ),  maka  dalam  hitungan  detik  pelaku  kejahatan  dengan  mudah memindahkan uang  dari hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik ( electronic funds trasfer ) akan lebih menyulitkan dalam pelacakan
diikuti pula dengan uang tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank. 14
Dalam  rangka  bank  untuk  mempersempit  ruang  gerak  terjadinya  tindak  pidana pencucian  uang,  dikeluarkanlah  Peraturan  bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001,  tentang ‘Penerapan  Prinsif  Mengenal  Nasabah’  atau  yang  terkenal  dengan  sebutan know  your costomer principles sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun  tidak  langsung  oleh  pelaku  kejahatan.  Dalam  Peraturan  bank  Indonesia  tersebut, lembaga perbankan diwajibkan untuk menerap-kan prinsif mengenal nasabah, yang terdiri dari  kebijakan  dan  prosedur  penerimaan  dan  identifikasi  nasabah,  pemantauan  rekening nasabah, pemantauan traksaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Penerapan  kebijakan  dan  prosedur  tersebut  bertujuan  agar  lembaga  perbankan  dapat mengenali  propil  nasabah  maupun  karakteristik  setiap  transaksi  nasabah,  sehingga  pada gilirannya  lembaga  perbankan  dapat  mengidentifikasi  transaksi  keuangan  yang mencurigakan  ( suspicious  transaction )  dan  selanjutnya  melaporkan  kepada  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Dengan  menerapkan  prinsif mengenal  nasabah  berarti  bank  juga  dapat  meminimalkan  kemungkinan  risiko  yang mungkin  timbul,  yaitu operational  risk (risiko  operasional) legal  risk (risiko  hukum) dan reputational risk (risiko reputasi).
Kemajuan  tehnologi  dan  informasi  tentu  mempunyai  dampak  positip  dan  negatip, dampak  positif    mudahnya  memperoleh  informasi  kapanpun  dan  dimanapun,  termasuk salah satunya dapat memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis perbankan. Sedangkan dampak negatipnya, terhadap kegiatan operasional perbankan antara lain membuka ruang terjadinya    perusakan  alat  untuk  memasukkan  kartu  ATM  yang  diganti  dengan skimmer (alat merekam data) yang tengah terjadi di mesin- mesin ATM.
Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan uang nasabah melalui kartu ATM  ataupun  melakukan    perusakan  alat  untuk  memasukkan  kartu  ATM  yang  diganti dengan skimmer  yang tengah terjadi di mesin- mesin  ATM dan terjadi pembobolan uang nasabah,  terhadap  pelakunya  dapat  dikenakan  ketentuan  pasal  30  ayat  (1)    Un-dang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Nomor  11  Tahun  2008  dikenakan    ancaman pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  dalam  pasal  46  ayat  (1)  dengan  pidana  penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal enam ratus juta rupiah.
14 Ibid , Halaman 15.
Merupakan  kewajiban  bagi  bank  untuk  menjaga  dan  menye-lenggarakan  keamanan dan ketertiban bagi nasabah yang menggunakan kartu ATM untuk bertransaksi mengambil uangnya  di  mesin-  mesin  ATM.  Pembobolan  uang  nasabah  melalui  mesin-  mesin  ATM karena  kekurang  hati-  hatian  dan  karena  kelalaian  nasabah  itu  sendiri,  maka  perbankan tidak  dapat  diminta  pertanggung  jawaban  dan  kewajiban  mengganti  kerugian  yang menimpa nasabah.
Dalam tataran praktik penyidik jarang sekali menggunakan pasal 30 ayat (1) dan (3), pasal 32 ayat (2) dan pasal 36 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Boleh dikatakan, penyidik apabila terjadi tindak pidana pembobolan uang nasabah melalui mesin- mesin  ATM    lebih  banyak  menjerat  pelaku  dengan  menggunakan  pasal  263  KUHP  yang mengatur tindak pidana pemalsuan kartu ATM dan pasal 362 KUHP dalam bentuk tindak pidana  pencurian  dengan  cara  mengambil  uang  milik  orang  lain  (nasabah)  dengan  cara melawan hukum.
Transper  dana merupakan  salah  satu  bagian  dari    kegiatan  opera-sional  bank,  yang manfaatnya  sangat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  (nasabah)  pengguna  untuk mempercepat  dan  memperlancar arus  perpu-taran  dan  peredaran  lalu  lintas  giral.  Dengan meningkatnya  jumlah  tran-saksi  transper  dana  maupun  nilai  nominal  transaksi  serta  jenis media yang digunakan, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi di dalam tataran praktiknya. Untuk itu, demi menjaga dan atau menjamin keamanan dan kelancaran transaksi  transper  dana  serta  dalam  rangka  memberikan  kepastian  bagi  para  pihak  yang terkait  dalam  penye-lenggaraan  kegiatan  transper  dana,  sehingga  perlu  dilakukan  penga- turannya  melalui  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  transper  dana  dengan Undang- undang Transper dana Nomor 3 Tahun 2011.
Menyangkut  kegiatan  transper  dana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kegiatan operasional  bank,  maka  jika  ada  penyimpangan  dan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan terhadap  kegiatan  transper  dana,  pelakunya  dapat  dikenakan  dan  dijerat  ancaman  pidana sebagaimana yang diatur dalam rumusan pasal  79, pasal 81, pasal 82, pasal 83 dan pasal 84 Un-dang- undang Transper dana Nomor 3 Tahun 2011.
Apabila diperhatikan dari rumusan pasal 79, pasal 81, pasal 83 dan pasal 84 Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun 2011 di atas, unsur- unsur dari tindak pidana yang berkaitan  dengan  kegiatan  transper  dana  yang  diselenggarakan  oleh  perbankan,  yaitu unsur subjektif yaitu meliputi setiap orang  yang bisa dilakukan manusia orang perorangan dan  badan  hukum  (korporasi).  Manusia  orang  perorangan  bisa  orang  luar  dan  bisa  orang
dalam  perbankan  itu  sendiri,  yaitu  pejabat  dan  pegawai  bank.  Sedangkan  unsur  objektif, meliputi  kegiatan  penyelenggaraan  tran-sper  dana  tanpa  izin  (pasal  79),  mengambil  atau memindahkan  sebagian  atau  seluruh  dana  milik  orang  lain  dengan  perintah  transper  dana palsu  (pasal  81),  mengubah,  menghilangkan  atau  menghapus  sebagian  atau  seluruh informasi  yang  tercantum  dalam  perintah  transper  dana  (pasal  83)  dan  merusak  sistem transper dana (pasal 84).
Terpenuhinya semua unsur subjektif dan unsur- unsur objektif dari tindak pidana yang berkaitan  dengan  transper  dana  melalui  lembaga  perbankan,  maka  pelakunya  baik  orang luar dan orang di dalam bank dapat dijerat dengan ketentuan pasal 79, pasal 81, pasal 83 dan  pasal  84.  Di  dalam  ketentuan  pasal  84  Undang-  undang  Transper  Dana  Nomor  3 Tahun 2011, terhadap pelaku yang melawan hukum dengan merusak sistem transper dana dapat dijerat dengan ancaman pidana maksimal penjara 20 tahun atau denda maksimal dua puluh milyar rupiah.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  diutarakan  di  atas,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut ;
1. Faktor  internal  yang  mempengaruhi  perlunya  dilakukan  kebijakan  regulasi  dalam penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  mengingat  ketentuan    yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perbankan dalam  pasal 46 hingga pasal 50A Undang-  undang  Perban-kan  Nomor  10  Tahun  1998,  belumlah  sepenuhnya  dapat menampung  berbagai jenis  dan  modus  kejahatan/tindak  pidana    di  bidang  perban-kan yang  terjadi  dalam  praktiknya,  masih  terdapat  kelemahan  dan  atau  kekurangan, sehingga perlu dilakukan  penyempurnaan dan atau revisi/perbaikan terhadap Undang- undang Perbankan  Nomor 10 Tahun 1998 tersebut.
2. Faktor  ekternal  yang  mempengaruhi  perlu  dilakukan  kebijakan  regu-lasi  dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, ada-lah di samping tindak pidana di bidang perbankan diatur  dalam Un-dang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka langkah anti-sipasi untuk melengkapi  ketentuan Undang- undang Perbankan, di- atur pula di luar ketentuan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, seperti yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Un-dang- undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Penanaman Modal,  Undang-  undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pen-cucian
Uang,  Undang-  undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan    Undang-  undang Transper Dana.

## F. Rekomendasi
Memperhatikan  beberapa  temuan  di  dalam  pembahasan  ini,  sehingga  ada  beberapa rekomendasi yang dianggap penting untuk diperhatikan, yaitu  ;
1. Perlu  dilakukan  penyempurnaan  melalui  revisi  dan  atau  perbaikan  dengan melakukan kebijakan regulasi terhadap beberapa ketentuan yang belum diatur dan dirumuskan di dalam ketentuan Undang- undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan kejahatan/tindak pidana di bidang per-bankan  yang  terjadi  dengan  menggunakan  tehnologi  yang  cukup  canggih  di masa sekarang dan akan datang.
2. Perlu  dilakukan  sinkronisasi  dan  harmonisasi  aturan  dalam  Un-dang-  undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang- undang lainnya yang berkaitan dengan  kegiatan  operasional  per-bankan,  sehingga  dapat  mempercepat  kinerja aparat  penegak  hu-kum  dalam  upaya  pemberantasan  dan  penanggulangan  tindak pidana di bidang perbankan.

## G. Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti  :  Bandung, 2010.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana : Jakarta, 2009, H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika : Jakarta, 2009. H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan , Alumni : Bandung, 1986. Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2013. Kusumaningtuti  Sandriharmy, Peranan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Krisis  Perbankan  di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2009.
Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan , Nuansa Aulia : Bandung, 2013.
Marwan  Effendi, Tipologi  Kejahatan  Perbankan  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana ,  CV. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta, 2005.
Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank , Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1995. Muhama  Djumhana,  Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
Munir  Fuady, Bisnis  Kotor,  Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih ,  PT.Citra  Aditya  Bakti  : Bandung, 2004.
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu , Pt. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum , Kencana : Jakarta, 2002.
M. Sholehuddin , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track Sistem dan Implementasinya , PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2003.
Rachmadi  Usman, Aspek-  aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.Gramedia  Pustaka Utama : Jakarta, 2001.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafiti  Pers  :  Jakarta, 2006.
Supanto, Kejahatan  Ekonomi  Global  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Alumni  :  Bandung, 2010.
Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia , Grafiti : Jakarta, 2005. Yunus Husein, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, 2010.
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrument-  instrument  Hukumnya ,  PT.  Citra Aditya Bakti : Bandung, 2009.
Yunan Sawidji, Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Teroganisir , Fak. Hukum UGM : Jogyakarta, 1996.
Zulkarnaen  Sitompul, Problematika  Perbankan ,  Books  Terrrance  &Library  :  Bandung, 2005.
Zudan  Arif  Fakrulloh, Ilmu  Lembaga  dan  Pranata  Hukum  (Sebuah  Pencarian),
PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2011.