DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1

## PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA
( Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam)

## Sifa Mulya Nurani
Universitas Pelita Bangsa Email; Sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id
Abstract: Marriage  has  the  goal  of  benefiting  and  prospering  in  life.  Marriage  is not only crucial to achieving the happiness of human life on earth. In terms of its kinds,  marriage  has  much  diversity.  However,  unions  recognized  in  the  Marriage Law and the Islamic Law Compilation are monogamous and polygamous marriages in Indonesia. Polygamy is discussed in Islam, but the government regulates it with stringent  regulations  regarding  practising  polygamy.  Law  Number  1  of  1974 concerning marriage as a positive response to regulating a husband who wants to marry more than one person. Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of  1975  concerning  the  Implementation  of  Law  No.1  of  1974  concerning  Marriage and  in  the  Compilation  of  Islamic  Law,  which  regulates  polygamy  and  the requirements  for  polygamy  for  Muslims.  Ideally,  the  two  regulations  of  Law  no.
1/1974  and  KHI  aim  to  provide  terms  and  conditions  for  husbands  who  want  to remarry  (polygamy).  These  provisions  aim  to  minimize  the  arbitrary  attitude  of husbands (men) towards wives (women). This provision is also for the creation of a sakinah,  mawaddah  and  warrahmah.  Polygamy  that  occurs  around  us  still  ignores the rules of polygamy as above. Most of them practice polygamy only because of the fulfilment of lust, so they often forget and even violate the main principles in Islamic law, namely the realization of justice and benefit.
Keywords: Justice, Polygamy, Law, KHI

## PENDAHULUAN
Allah  menganjurkan  umatnya  untuk  menikah  dengan  tujuan  untuk  memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta dapat melestarikan keturunannya. Adapun tujuan lain  dari  perkawinan  dalam  Islam  adalah  untuk  membentuk  tatanan  masyarakat  yang memiliki  keteraturan  yang  memungkinkan  untuk  terjaminnya  kelangsungan  dan kehidupan  yang  bahagia  dan  sejahtera.(Santoso,  2016)  dengan  demikian,  jika perkawinan dilakukan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Tujuan perkawinan sudah di syaratkan Allah SWT melalui Firman-Nya dalam al- Qur’an Q.S Ar Rum ayat 21 yang artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri- Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berfikir ”
Jika diperhatikan dari uraian tentang  tujuan  dari  perkawinan  dalam  Islam  di  atas, tampak bahwa perkawinan itu adalah sebuah hubungan yang sakral dan agung.(Anton & Marwati,  2015)  Perkawinan  tidak  hanya  urgen  dalam  rangka  mencapai  kebahagiaan hidup  manusia  di  muka  bumi.  Perkawinan  sesungguhnya  mempunyai  tujuan

## PERSPECTIVES OF JUSTICE IN THE FAMILY
(Study of the Concept of Justice in Polygamy According to Law and Compilation of Islamic Law)

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan melalui generasi manusia yang dilahirkannya yang berlangsung secara terus-menerus.(Zuhrah, 2017)
Dilihat  dari  aspek  macamnya,  pernikahan  memiliki  banyak  keragaman.  Akan tetapi,  di  negara  Indonesia pernikahan yang  telah  diakui  dalam  Undang-undang Perkawinan  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  pernikahan  monogami  dan pernikahan  poligami.(M.  Syuib  &  Afdillah,  2020)  Meskipun  dilihat  dari  prinsipnya  lebih cenderung  kepada  pernikahan  monogami,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  praktik poligami  dilakukan  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor  dan  haruslah  memenuhi  syarat yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Undang-undang  Perkawinan  maupun  Kompilasi  Hukum Islam.    Menurut  ajaran  Islam  Poligami  diperbolehkan  (Ardhian  et  al.,  2015)  atas  dasar Q.S. al-Nisa: 3, yaitu:
Artinya: dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-  hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya (QS.Al-NIsa: 3).
Tafsiran  ayat  ini  menjelaskan  adanya  kebolehan  poligami  sampai  batasan  empat orang Istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut dengan  berlaku  syarat.  Maksudnya  berlaku  adil  ialah  perlakuan  yang  adil    seperti meladeni Istri, tempat, giliran dan lain sebagainya.(Hermanto, 2017) Dalam praktiknya banyak  syarat  yang  harus  dipenuhi  seorang  suami  sebelum  memutuskan  untuk melakukan  poligami.  Islam  memberikan  syarat  di  antaranya  harus  berlaku  adil.  Jika dipastikan  tidak  bisa  berlaku  adil  maka  poligami  diharamkan.  Kemudian  mengenai jumlah  Istri  yang  dapat  dinikahi  hanya  ada  empat  perempuan  dengan  catatan  apabila yang sanggup dipenuhi oleh suami hanya tiga Istri maka haram baginya menikah dengan empat  orang  Istri.  Jika  hanya  sanggup  memenuhi  hak  dua  orang  Istri  maka  haram menikahi tiga orang Istri.(Alwi, 2013)
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kehidupan  manusia  dalam  mengarungi  rumah tangganya,  sehingga  terkadang  suami  memiliki  Istri  lebih  dari  seorang  ( poligami) atau sebaliknya  sang  Istri  memiliki  suami  lebih  dari  seorang  ( Poliandri). Peraturan perkawinan  poligami  sudah dikenal sebelum  Islam  baik  dari  kalangan  tinggi  maupun rendah.  Dalam  hal  ini  laki-laki  diperbolehkan  menikahi  Istri  lebih  dari  satu  orang. Bahkan  sebelum  kedatangan  Islam,  perkawinan  poligami  dilakukan  tanpa  batas  dan terkadang  tanpa  ikatan.    Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  praktik  poligami  banyak terjadi  dikalangan  masyarakat  yang  berbudaya    dan  peradaban  tinggi.  Poligami berkembang  seiring  perkembangan  budaya  dan  peradaban  suatu  bangsa  dan masyarakat.(Renita, 2016)
Jika kita merujuk pada sejarah kenabian, bahwa nabi Daud as memiliki 99 Istri. Itu berarti Islam secara konkrit telah memberikan tuntunan dan batasan, dengan demikian
seharusnya  akan  mampu  memberikan  jaminan  harkat  dan  martabat  wanita  sebagai makhluk  yang  mulia.  Fenomena  yang  kita  jumpai  sekarang  ini,  di  Indonesia  kasus poligami dirasa sebagai problema yang tidak berujung. Eksistensi dan legalitas poligami senantiasa  diperdebatkan  dan  mereka  menilai  poligami  sebagai  suatu  pelanggaran terhadap  hak  perempuan,  gender  dan  lain  sebagainya  akhirnya  banyak  kasus  yang terjadi,  karena  poligami  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak,  banyak  yang  melakukan free  sex bahkan  kumpul  kebo.  Kasus  ini  nampaknya  tengah  merajalela  dan  menjadi panjang karena tidak ada solusi yang tepat dalam menanggapinya.
Poligami tidak hanya dibahas dalam Islam saja, namun  pemerintah mengatur hal tersebut  dengan peraturan yang  begitu  ketat  mengenai  masalah  persyaratan  untuk melakukan  poligami.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan.(Belakang,  1974)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam.
Poligami  dalam  hukum  Islam  sebetulnya  dapat  dikatakan  hanyalah  bersifat rukhshoh (keringanan)  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Sayyid  Qutub  mengatakan bahwa  poligami  merupakan  suatu  perbuatan Rukhsah. Karena  merupakan Rukhsah, maka  bisa  dilakukan  hanya  dalam keadaan darurat,  yang  benar-benar  mendesak. Kebolehan  ini  masih  disyaratkan  berbuat  adil  terhadap  Istri-Istrinya.  Keadilan  yang dituntut  di  sini  dalam  bidang  nafkah,  muamalah,  pergaulan,  serta  pembagian malam.(Alwi,  2013)  Sedangkan  bagi  calon  suami  yang  tidak  bisa  berbuat  adil,  maka diharuskan  cukup  satu  saja  misalnya  dalam  sebuah  pernikahan  monogami  tidak didapatkan  keturunan  atau  kemandulan  dan  terjadi  ketidakpuasan  suami  karena pelayanan Istri maka poligami boleh dilakukan.(Alwi, 2013) Jika diperhatikan, poligami yang  terjadi  di  sekitar  kita    masih  banyak  yang  mengabaikan  aturan-aturan  poligami sebagaimana  di  atas.  Kebanyakan  dari  mereka  melakukan  poligami  hanya  karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga sering mengabaikan bahkan melanggar prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.
Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  sebagai  bentuk  respon  yang  positif  untuk mengatur  seorang  suami yang ingin  menikah  lebih  dari  satu  orang.  Demikian  juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami dan syarat untuk berpoligami bagi  umat  Islam.  Idealnya  kedua  peraturan  UU  No.1/1974  dan  KHI  bertujuan  untuk memberikan  ketentuan-  ketentuan  dan  persyaratan  terhadap  suami  yang  hendak menikah lagi (poligami). Ketentuan tersebut bertujuan paling tidak meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap Istri-Istri (perempuan). Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .
Suatu  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dan  perdebatan  dalam  kasus  poligami adalah masalah keadilan. Hal ini merupakan persoalan yang cukup panang tidak hanya dikalangan ahli hukum namun juga di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perlu kita
ketahui sejauh mana kompilasi Hukum Islam  dan  Undang-undang memandang keadilan dalam konsep poligami.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  literature  review  dengan  menggunakan pendekatan  historis,  komparatif.  Pendekatan  historis  digunakan  untuk  menguraikan penafsiran-penafsiran  berkaitan  dengan  perspektif  keadilan  dalam  keluarga  Islam, pendekatan  komparatif  digunakan  untuk  menguraikan  perbandingan  konsep  hukum keluarga Islam dalam Al-Quran dengan peraturan perundang-undangan.

## KEADILAN DALAM KELUARGA ISLAM
Dalam  konteks  hukum  keluarga,  keadilan  menjadi  suatu  prinsip  yang  harus ditegakkan,  karena keadilan adalah  memberikan  keseimbangan  antara  sisi-sisi  ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dilebihkan ataupun dikurangi.(Hermanto, 2017)  Imâm  al-Râzi  dalam  tafsirnya, ” Sesungguhnya  yang  paling  adil  untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapanya akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang Hukum Allah Swt adalah hukum yang paling adil, karena muncul dari Zat Yang Maha Adil, sehingga keadilan hukum Islam menunjukkan:(Rangkuti, 2017)
1. Keadilan  menunjukkan  keistiqomahan  Hukum  Islam  adalah  hukum  yang memiliki sifat istiqamah, istiqamah  ini adalah manhaj shirâtal mustaqîm . Jalan lurus  inilah  yang  membedakan  dengan  syariat  agama  yang  lain,  contoh penafsiran  Ibn  Qayyim  terhadap  orang  yang  dimurkai  dalam  surat  al-Fâtihah adalah orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah Nasrani. Karena mereka adalah  orang-orang  yang  tidak  adil  dalam  beragama,  selalu  berbuat ifrâth (berlebihan)  dan tafrîth (pengurangan) dalam agama  mereka. Dengan adanya pengurangan  ini  maka  akhirnya  agama  Yahudi  dan  Nasrani  jauh  dari  fitrah manusia.  Salah  satu  syariat  sebagai  contoh  adalah  adanya rahbâniyahi (kependetaan: tidak menikah) dalam agama  mereka.
2. Keadilan  menunjukkan  bukti  kebaikan  Keadilan  menunjukkan  kebaikan,  hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam sebuah   hadits “ sebaik-baik   perkara adalah pertengahan”. Aristoteles  me ngatakan  “keutamaan  adalah  perkara yang  ada  di  tengah-tengah  antara  dua  kejelekan ” .     Dalam     konteks     hukum keluarga,  hukum  keluarga  hakikatnya  mengantarkan  manusia  menuju kebaikan  ini,  contoh  diperintahkannya  menikah.  Dengan  menikah  seseorang akan  banyak  mendapatkan  kebaikan-  kebaikan.  Pernikahan  dalam  Islam  pun berada pada dua sisi konsepsi yang sangat bertentangan dengan kehidupan manusia, yaitu yang mengajarkan hidup yang mulia adalah kependetaan dan kehidupan yang penuh dengan kebebasan  sex.
3. Keadilan  menunjukkan  keamanan  Keadilan  adalah  sikap  yang  mengantar-  kan
pada  hidup  yang  aman,  karena  kalau  diibaratkan  sebuah  tempat,  keadilan adalah  tempat  yang  ada  di  tengah  kota  ataupun    desa,    tempat    ini    akan lebih  cenderung aman dibandingkan dengan daerah pinggiran, yang cenderung banyak  gangguannya.  Hukum  Islam  pun  demikian,  akan  lebih  mengamankan  jiwa, akal,  harta,  keturunan  dan  agama  manusia  dibandingkan  ajaran  agama  lain  yang kadang menyia-nyiakan sisi kemanusiaan tersebut.
4. Keadilan  menunjukkan  bukti  kekuatan  Keadilan  merupakan  bukti  kekuatan, karena  kekuatan  adalah  ada  pada  posisi  pertengahan,  dalam  konteks  umur, masa muda adalah masa terkuat, dalam konteks waktu, matahari paling panas adalah tengah hari.
5. Keadilan  menunjukkan  pusat  kesatuan  Keadilan  adalah  kunci  kesatuan,  dalam sebuah perkara akan muncul  sama-sama ridha akan sebuah hukum ketika hukum tersebut  adil,  ketika  tidak  ada  keadilan  dalam  sebuah  hukum  pasti  akan  ada pihak yang dirugikan.

## POLIGAMI DAN BATASNYA
Menurut  Musdah  Mulia  poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) Istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami,  dikenal  juga  poliandri  yaitu  seorang  Istri  mempunyai  beberapa  suami  dalam waktu  yang  bersamaan.(Siti  Musdah  Mulia,  2007)  Sayuti  Thalib  menjelaskan  dalam bukunya bahwa seorang laki- laki yang berIstri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu  yang sama meemang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan  sebagai  suatu  pengecualian.  Pembolehan  diberikan  dengan  batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.(Sayuti Thalib, 2009)
Bahkan  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  telah  dijelaskan  bahwa  pengadilan  hanya memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  dari Undang-undang  tersebut  dapat  diartikan  selain  poligami  itu  ada  batasan-batasan tertentu  yaitu  paling    banyak    empat  orang,  Tapi  juga  harus  dilakukan  izin  terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang  dimaksudkan  untuk  menikahi  lebih  dari  seorang  itu  hanya  dibatasi  empat  orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai Institusi, dan juga persetujuan  dari  pihak  Istri  sebelumnya,  sehingga  tidak  bisa  disalah  gunakan  oleh seseorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri. Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh).(Siti Musdah Mulia, 2007)
Poligami yang di maksud adalah seorang laki-lakii yang memiliki Istri lebih dari satu orang,  sudah  menjadi  kebiasaan    dalam  syariat  Islam  dan  harus  diterima  oleh  kaum muslimin. Seorang muslim sejati mengetahui bahwa itu adalah hukum Allah, yang tidak adalagi pilihan kecuali mematuhi, meyakini, mendengar dan manaati. Islam membolehkan  poligami  untuk  tujuan  kemaslahatan  hambanya,  Kedatangan  Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan
dan  madharatnya  yang  terdapat  dalam  masyarakat  yang  melakukan  poligami.  Tujuan semua  itu  adalah  untuk  memelihara  hak-  hak  wanita,  memelihara  kemuliaan  mereka yang  terdahulu  terabaikan  karena  poligami  yang  tanpa  ikatan,  pesyaratan  dan  jumlah tertentu.
Hal-hal  yang  telah  dipahami  oleh  Rosulullah,  sahabat- sahabatnya,  tabi’in  dan jumhur  ulama  muslimin  tentang  batasan  julah  Istri  dalam  berpoligami  adalah  paling banyak  hingga  empat  orang  Istri,  sebagaimana  di  jelaskan  dalam  firman  Allah  dalam surah An-Nisa :3
ْ نِإَو ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ ْ اوُطِس قُ ت ْ ِْف ْٱ ْ َتَ ي ل ْ ىَم َْْفٱ ْ اوُحِكن ْ اَمْ َْباَط ْْ مُكَل ْ َْنِ م ْٱ ْ اَسِ نل ِْءْ ْ َن ثَم ْ ْ َلُ ثَو َْث ْ ْ َبُرَو َْعْۖ ْ ْ نِإَف ْ ْ مُت فِخ ْ َْلَّأ ْ ْ اوُلِد عَ ت ْ ْ َوَ ف ْ ةَدِح ْ ْ وَأْ اَمْ ْ تَكَلَم ْ ْ َ يَأ ْ مُكُن ْْۚ ْ َذ َْكِل ْ ْ  َن دَأ ْ َْلَّأ ْ ْ اوُلوُعَ ت
Artinya: dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-  hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya (QS.Al-NIsa: 3).
Peraturan  poligami  telah  dikenal  dan  dibolehkan  sebelum  Islam  lahir  dan  itu berlaku  dikalangan  penganut  agama-agama  samawi  seperti  Yahudi  dan  Budha,  serta agama-agama  rekayasa  seperti  berhalanisme,  Majusi,  dan  aturan-aturan  tentang poligami tersebut memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah  tanpa  batasan  tertentu,  seperti  nabi  Sulaiman  AS  memiliki  tujuh  ratus  Istri bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas disamping dalam masyarakat Jahiliah juga  pada  bangsa  Ibrani  dan  Sicilia  yang  kemudian  melahirkan  sebagian  besar  bangsa Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagainya. Demikian pula Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa  bangsa-bangsa  dan  agama-  agama  sebelum  Islam  memperbolehkan  laki-lakii mengawini  perempuan  dengan  jumlah  yang  sangat  banyak,  puluhan  hingga  ratusan, tanpa syarat atau batasan tertentu (Qardhawi, 2003: 270).
Setelah  Islam  datang,  dasar-  dasar  poligami  diatur  sedemikian  rupa  sehingga jumlah wanita yang di perbolehkan untuk dinikahi dengan di batasi paling banyak empat orang,  hal  ini  disebutkan  dalam  al- Qur’an  surat  an - Nisaa’  ayat  3:  “ …Maka  kawinilah wanita- wanita yang kamu senangi,dua,tiga atau empat… Kemudian di  pertegas dengan hadis nabi riwayat an - Nasai yang menceritakkan bahwa nabi menyuruh kepada Ghailan Al- Tsaqafi, seorang musyrik Mekkah yang baru masuk Islam, ia  berIstri 10 orang, lalu Nabi  Muhammad  SAW  pun  berkata “ Pilihlah  empat  di  antaranya  dan  tinggalkanlah sisanya ”.
Dari dua dasar hukum di atas jelaslah bagi kita bahwa batas maximum wanita yang boleh  dikawini  oleh  seorang  laki-lakii  dalam  waktu  yang  sama  hanya  empat  orang, karena  yang  paling  ditekankan  disini  adalah  perinsip  keadilan  diantara  para  Istrinya tersebut. Disamping itu poligami diperbolehkan, tetapi bukanlah wajib, karena poligami hanya  merupakan  satu  jalan  keluar  apabila  terjadi  salah  satu  masalah  dalam perkawinan,  kalau  pun  terjadi  ada  syarat-syarat  tertentu  yang  membenarkan  untuk berpoligami, hal tersebut di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1/1974 di antaranya :
1. Apabila Istri pertama tidak dapat memberikan keturunan.
2. Apabila Istri tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang Istri.
3. Apabila Istri mempunyai penyakit yang tidak biasa disembuhkan .
4. Apabila Istri cacat seumur hidup.
5. Bisa berlaku adil terhadap Istri yang lainnya (bagi suami).
6. Ada  izin  dari  Istri  pertama  (Undang-undang  Nomor  I  tahun  1974,  tentang Perkawinan, pasal 3 – 5).

## KEADILAN DALAM POLIGAMI

## 1. Konsep Poligami Menurut Undang-undang
Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan  pembatasan-pembatasan  berat  berupa  syarat-syarat  dan  alasan-alasan mendesak.  Pada  dasarnya  segala  sistem  perkawinan  itu  memerlukan  pemenuhan persyaratan,  tidak  terkecuali  dalam  hal    poligami,  baik  yang  berpendapat  dalam Undang-undang  No.1  Tahun  1974  maupun  terdapat  dalam  hukum  agama.  Karena sebagaimana  sebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum agamanya masing- masing dan kepercayaannya.
Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah  mampu  berlaku  adil  di  antara  Istri-Istrinya.  Antara    Istri  yang  satu  sama haknya  dengan  Istri  yang  lain,  baik  yang  sifatnya  non  materi  seperti  pembagian waktu  bermalam  dan  bersenda  gurau,  maupun  yang  sifatnya  materi  berupa pemberian  nafkah,  pakaian,  tempat  tinggal.  Juga  segala  sesuatu  yang  bersifat kebendaan  lainnya  tanpa  membedakan  antara  Istri-Istri  yang  kaya  dengan  yang miskin,  yang  berasal  dari  keturunan  tinggi  dengan  yang  bawah.(Alwi,  2013)  Jika tidak  dapat  atau  dikhawatirkan  tidak  mampu    berbuat    adil,    maka  sebaiknya mengawini satu wanita saja. Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.
Mendapatkan  restu  dari  Istri  pertama  merupakan  hal  yang  sangat diprioritaskan,  karena  keterbukaan  harus  ada  dalam  hubungan    suami    Istri,  jika seorang suami hendak memadu Istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada Istri yang  pertama,  agar  mendapatkan  restunya  dan  tidak  sampai  menyakiti  Istri  yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-undang yang digunakan oleh pengadilan  sebagai  sumber  hukum,  terdapat  dalam  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya.(Belakang,  1974)  Menurut  Perundang- undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan
memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang    telah  ditentukan  dalam  Undang-undang Perkawinanan No. 1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang Istri saja.
a. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang  Istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk  beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Yang  terdapat  dalam  pasal  4  Undang-undang  Perkawinan    menjelaskan tentang  seorang  jika  ingin  melakukan  poligami  maka  suami  tersebut  harus pengajuan  permohonan  terlebih  dahulu  kepada  pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan  poligami  maka  harus  menjelaskan  di  hadapan  majelis  hakim  tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:
a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat  tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberi  izin  kepada  suami  yang  akan  beristri lebih dari seorang apabila:
1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri;
2) Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Jika  seorang  suai  yang  ingin  melakukan  permohonan  izin  oligami  kepada pengadilan  maka  seorang  suami  tersebut  harus  memenuhi  syarat-  syarat  yang telah  ditentukan  oleh  Undang-undang  Perkawinan  dan  peraturan  hukum  yang ada di Indonesia .sebagaimana yang makna di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.
b. Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan,  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  ini,  harus  dipenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1) Adanya persetujuan dari Istri/ Istri-istri.
2) Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-  keperluan hidup Istri-istri dan anak-anaknya.
3) Adanya perilaku adil terhadap Istri-istri dan anak-anak mereka.
4) Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  Istri-istri  dan anak-anak mereka.
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak  diperlukan bagi  seorang  suami  apabila  Istri/  Istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila
tidak  dapat  kabar  dari  Istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun,  atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
Pada  dasarnya  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas    monogami.  Hal tersebut  secara  jelas  dinyatakan  dalam  pasal  3  (1)  UU.  No.  1  Tahun  1974  pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang wanita hanya boleh mempunya seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasa l 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa ‘’Dalam waktu  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  dibolehkan  mempunyai  satu  orang perempuan  sebagai  Istrinya,  seorang  perempuan  hanya  satu  laki-laki  sebagai suaminya. BW menganut asas monogami tertutup.
Namun  ada  perbedaan  antara  UU.  No.  1  Tahun  1974  dengan  BW  mengenai asas  perkawinan.  Pada  pasal  3  (2)  UU.  No.  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa ‚pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan ‛ .  Dengan  adanya ketentuan  dalam  pasal  tersebut  maka  UU.  No.  1  Tahun  1974  menganut  asas monogami terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa  melakukan  poligami    yang  sifatnya  tertutup  dengan  pengawasan Pengadilan Agama.
Walaupun  poligami  menurut  Undang-undang  diperbolehkan,  beratnya persyaratan  yang  harus  ditempuh  mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  poligami  di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka. Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka    diatur  juga  di  dalam  PP.  No  9  Tahun  1975  pasal  40,  41,  42,  dan  43  yang menjelaskan  tentang  seorang  suami  yang  ingin  melakukan  poligami.  Yang  di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami  tersebut  harus  mengajukan  kepada  pengadilan  terlebih  dahulu,  maka kemudian  pengadilan  akan  memeriksa  kembali  berkas-berkas  seorang  suami  yang ingin melakukan poligami ini.
Suami  tersebut  harus  menjelaskan  alasan  kenapa  dia  ingin  melakukan poligami,  misalnya  alasannya  itu  bahwa  Istrinya  tidak  bisa  menjalankan kewajibannya  sebagai  Istri,  Istrinya  mendapat  cacat  badan,  dan  tidak  bisa memberikannya  keturunan.  Jika  alasan  seorang  laki-laki  yang  akan  melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan  mengabulkan permohonannya tersebut,  begitu  pula  sebaliknya  jika  dari  pihak  Istrinya  tersebut  tidak  mengalami gejala  yang  dijelaskan  di  atas  maka  pihak  pengadilan  tidak  akan  mengabulkan permintaan suami terbut yang ingin melakukan poligami itu.
Jika  seorang  suami  ingin  melakukan  poligami  sebagaimana  yang  telah  di tetapkan  oleh  PP.  No  9  tahun  1975  maka  yang  harus  dilakukan  seoarang  suami tersebut harus meminta izin Istri pertamanya terlebih dahulu, jika Istri pertamanya
itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka. menurut Undang-undang suami  terbut  tidak  boleh  melakukan  poligami,  dan  juga  harus  ada  jaminan  masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap Istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi Istri-istri dan anak- anaknya itu secara adil dan merata.
Jika  syarat-syaratnya  telah  di  penuhi  maka  yang  haru  dilakukan  oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak  Istri yang bersangkutan.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  biasanya  dilakukan selambat-lambatnya  30  hari  setelah  diterimanya  surat-aurat  permohonan  beserta lampirannya  sudah  bisa  dikatakan  lengkap.  Apabila  dari  pengadilan  sudah  ada penjelasan  mengenai  alasan   seorang suami yang ingin  beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih  dari  seorang,  dan  dari  putusan  hakim  tersebut  maka  kedua  belah  pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.
Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seoarang suami yang  ingin  melakukan  poligami  sebelum  ada  putusan  hakim  terlebih  dahulu.  Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

## 2. Kosep Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-lakii berIstri  lebih  dari  seorang,  yang  demikian  ini,  perkawinannya  hanya  dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.
Adapun  pasal-pasal  KHI  yang  memuat  tentang  poligami  adalah  pasal  55,  56, 57,  dan  58.  Dalam  pasal  55  menjelaskan  bahwa  adil  terhadap  Istri  dan  anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat  izin  dari  pengadilan  dan  permohonan  izin  tersebut  dilakukan  menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
Permasalahan  poligami  yang  ditetapkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam yaitu:(Kompilasi  Hukum  Islam,  n.d.)  Terdapat    pada  pasal  55  yang  ada  di  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin  berIstri  lebih  dari  seorang  dalam  waktu  bersamaan  dan  syarat-syarat  yang harus dilakukan si suami tersebut ingin melakukan poligami .seperti yang dijelaskan di bawah ini.
a. Beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan  terbatas  hanya    sampai empat orang Istri.
b. Syarat  utama  beristri  lebih  dari  seorang,  suami  harus  mampu  berlaku  adil terhadap Istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin  dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.
Yang  terdapat  dalam  pasal  56  yang  menjelaskan  tentang  himbauan  bahwa seorang  suami  sebaiknya  untuk  beristri  hanya  satu  orang  saja  dikarenakan  takut dikemudian  harinya  suami  tersebut  jika  beristri  lebih  dari  seorang  tidak  bisa berlaku  adil  terhadap  Istri-istri  dan  anak-anaknya.  Yang  penjelasan  terdapat  di bawah ini:
a. Suami  yang  hendak  beristri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari pengadilan agama.
b. Pengajuan  permohonan  izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  menurut  tata cara  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  VIII  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975.
c. Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
d. Harus  didasarkan  pada  alasan  yang  jelas  dan  kuat.  Tanpa  dipenuhi  salah  satu alasan tidak boleh poligami.
Yang  terdapat  dalam  pasal  57  lebih  menjelaskan  kembali  tentang  alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Yang akan dijelaskan di bawah ini.
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Yang terdapat dalam pasal 58 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang  menjelaskan  tentang  syarat  utama  seorang  suami    yang  ingin  melakukan poligami yang izinnya itu harus terdapat izin  Istri pertamanya terlebih dahulu jika izin  Istri  pertamanya  itu  belum  dilakukan  maka  suami  tersebut  tidak  boleh melakukan perkawinan untuk yang kesekian kalinya sebagaimana di bawah ini:
a. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan  agama  harus  pula  dipenuhi  syarat-syarat    yang  ditentukan  pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974  yaitu:
1) Adanya persetujuan Istri
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-istri dan anak-anak mereka.
b. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pasal  41  huruf  b  peraturan    pemerintah No.  9  Tahun  1975,  persetujuan  Istri  atau  Istri-istri  dapat  diberikan  secara tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada  persetujuan  tertulis, persetujuan  ini  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  Istri  pada  sidang pengadilan agama.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Persetujuan  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  tidak  diperlukan  bagi  seorang suami  apabila  Istri  atau  Istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan tidak  dapat menjadi  pihak  dalam  perjanjian  atau apabila tidak ada kabar dari Istri atau  Istri-istrinya  sekurang-kurangnya  2  tahun  atau  karena  sebab  lain  yang  perlu mendapat penilaian hakim.
Apabila  kita  bandingkan  pelaksanaan  poligami  menurut  hukum  Islam  dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan yang ditentukan antara  kedua  peraturan  itu  tidak  sama,  namun  apabila  kita  kaji    lebih  lanjut peraturan  itu  mempunyai  persamaan  tujuan,  yaitu  sama-sama  menghendaki terwujudnya  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  untuk  selamanya.  Di  samping  itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

## RELEVANSI KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO. 1/1974 DAN KHI
Pada dasarnya kedua ketentuan lebih mengarah pada asas monogami dalam hal aturan  perkawinan,  selanjutnya  mengenai  penjelasan  peraturan  tersebut  akan  diurai sebagai berikut:
1. Dalam UU No. 1/1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang  Istri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.
2. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si Istri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari Istri/Istri-istri. Namun dalam KHI persetujuan dari Istri juga harus dibuktikan secara secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, sementara UU No. 1 tahun 1974 tidak mensyaratkan hal tersebut.
3. Dalam UU No. 1/1974 dan KHI juga sama mengatur kasus dimana Istri tidak bisa dimintai  izin  karena  keadaan  tertentu  yang  menghalanginya  atau  karena  sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana  Istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau Istri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan UU No. 1/1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika  Istri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah lagi.

## KESIMPULAN
Poligami  merupakan  kajian  yang  selalu  menimbulkan  pro  dan  kontra  bagi masyarakat Indonesia. Pro kontra terkait poligami hingga saat ini masih saja menjadi
polemik  bagi  akademisi  hukum  Islam.  Meskipun  dalam  Islam  ada  lampu  kuning  untuk melakukan  poligami,  namun  berlaku  syarat  mutlak,  yakni  kebolehan  berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi  satu  orang  Istri  saja,  dan  persyaratan  keadilan  inilah  yang  masih  sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.
Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  sebagai  bentuk  respon  yang  positif  untuk mengatur  seorang  suami  yang  ingin  menikah  lebih  dari  satu  orang.  Demikian  juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.
Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  Perkawinan  berikut  aturan pelaksanaannya,  pada  prinsipnya  selaras  dengan  ketentuan  Hukum  Islam.  Menurut Undang- Undang tersebut, pada prinsipnya sitem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia  adalah  asas  monogami,  satu  suami  untuk  satu  Istri.  Namun  dalam  hal  atau alasan  tertentu,  seorang  suami  diberi  izin  untuk  berIstri  lebih  dari  seorang. pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perUndang-undangan, maka walaupun secara  sepintas  persyaratan  yang  ditentukan  antara  kedua  peraturan  itu  tidak  sama, namun  apabila  kita  kaji    lebih  lanjut  peraturan  itu  mempunyai  persamaan  tujuan, yaitu  sama-sama  menghendaki  terwujudnya  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  untuk selamanya.  Disamping  itu  kedua  peraturan  itu  juga  menekankan  bahwa  pelaksanaan poligami  itu  merupakan  suatu  pengecualian  yang  hanya  dapat  diperbolehkan  kepada seorang laki-lakii yang betul-betul memenuhi persyaratan

## BIBLIOGRAFI
Alwi,  B.  M.  (2013).  POLIGAMI  DALAM  ISLAM. Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah . https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162
Anton,  &  Marwati.  (2015).  Ungkapan  Tradisional  dalam  Upacara  Adat  Perkawinan Masyarakat Bajo Pulau Bulu Kabupaten Muna Barat. Jurnal Humanika .
Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di  Pengadilan  Agama. Privat Law .
Belakang,  A.  L.  (1974).  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  I  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia .
Hermanto, A. (2017). ISLAM, POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN. KALAM . https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326
M.  Syuib,  M.  S.,  &  Afdillah,  A.  (2020).  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Izin  Poligami Berdasarkan  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. El-USRAH:  Jurnal  Hukum Keluarga . https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7642
Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. Jurnal Penidikan Islam .
Renita, R. (2016). INSTITUSI KELUARGA DAN POLIGAMI. SOCIUS : Jurnal Sosiologi .
Kompilasi Hukum Islam.
Santoso.  (2016).  Hakekat  perkawinan  menurut  Undang-undang  perkawinan,  hukum  islam dan hukum adat. Yudisia .
Sayuti Thalib. (2009). Hukum Keluarga Indonesia . Penerbit Universitas Indonesia.
Siti Musdah Mulia. (2007). Islam Menggugat Poligami . PT Gramedia Pustaka Utama.
Zuhrah, F. (2017). PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI). Al-Usrah .

## Copyright (c) 2021 Sifa Mulya Nurani
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .