## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 547-555 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8179.547-555

## KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PENGESAHAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA KEPAILITAN
Zahra Athirah 1 , Heru Sugiyono 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
1 zahraathirah18@gmail.com, 2 herusugiyono@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pengesahan perjanjian perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan perjanjian perdamaian yang  dilakukan  tersebut  mengikat  antar  para  pihak  dan  berlaku  secara  hukum.  Setiap  perkara  yang  telah diputuskan oleh Majelis Hakim di pengadilan, tentunya harus mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.  Pada  implementasinya,  tidak  mudah  untuk  mewujudkan  adanya  ketiga  aspek  tersebut  terutama aspek kepastian hukum. Kepastian hukum bisa terwujud jika dalam setiap substansi hukumnya sesuai pada norma ataupun kebutuhan bagi masyarakat. Artinya, hukum bisa memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan cerminan  budaya  serta  berasal  dari  masyarakat tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kepastian hukum  putusan  perdamaian  (homologasi)  terkait  PKPU  dalam  perkara  kepailitan  beserta  akibat  hukumnya. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  melalui  perundang-undangan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum dalam putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena suatu perjanjian yang telah disahkan seharusnya tidak  dapat  dibatalkan  dan  dilaksanakannya  pembatalan  perjanjian  yang  telah  disahkan  tersebut  menimbulkan akibat hukum  baik kepada debitur  maupun kreditur. Akibat hukum tersebut  yakni  perjanjian  perdamaian  yang sudah disahkan  dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi  hukum.  Debitur dinyatakan pailit  kembali  karena dianggap  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  pembayaran  utang  yang  telah  jatuh  tempo  berdasarkan perjanjian  yang telah disepakati. Bagi kreditur, harta pailit debitur dibagi kepada para kreditur dengan berbagai cara berdasar pada Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah agar ada aturan mengenai ketentuan  lebih  lanjut perihal pembatalan perjanjian perdamaian guna  mewujudkan kepastian hukum.
Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian, Perjanjian

## Abstract
Ratification  of  the  peace  agreement  issued  by  the  Commercial  Court  results  in  the  peace  agreement  being executed  being  binding  between  the  parties  and  legally  enforceable.  Every  case  that  has  been  decided  by  the Panel  of  Judges  in  court  must  of  course  contain  aspects  of  justice,  legal  certainty  and  expediency.  In  its implementation, it is not easy to realize these three aspects, especially the aspect of legal certainty. Legal certainty can be realized if every legal substance conforms to the norms or needs of society. This means that the law can provide legal certainty that can reflect the culture and origins of that society. This research aims to analyze the legal  certainty  of  peace  decisions  (homologation)  related  to  PKPU  in  bankruptcy  cases  and  their  legal consequences. The research method used is normative juridical with an approach through legislation. The data source used is a secondary data source. The results of this research show that there is legal uncertainty in the decision  to  cancel  a  peace  agreement  because  an  agreement  that  has  been  ratified  should  not  be  able  to  be canceled  and  the  implementation  of  the  cancellation  of  the  agreement  that  has  been  ratified  has  legal consequences for both debtors and creditors. The legal consequence is that the peace agreement that has been ratified is deemed to have never occurred and is null and void. The debtor was declared bankrupt again because he  was  considered  negligent  in  fulfilling  his  obligations  in  paying  debts  that  were  due  based  on  the  agreed agreement. For creditors, the debtor's bankruptcy assets are divided among creditors in various ways based on Article  176  of  Law  no.  37  of  2004.  The  conclusion  and  suggestion  in  this  research  is  that  there  should  be regulations regarding further provisions regarding the cancellation of peace agreements in order to create legal certainty.
Keywords : Postponement of Debt Payment Obligations, Peace, Agreement

## I. PENDAHULUAN
Pada  kegiatan  usaha  ataupun  bisnis  dalam  suatu  perusahaan  pastinya  selalu  melibatkan berbagai  pihak  sesuai  dengan  bidang  usaha  yang  dilakukannya.  Berdirinya  suatu  perusahaan  karena terdapat  kebutuhan  masyarakat  dalam  suatu  jenis  usaha,  sedangkan  bagi  pemilik  usaha  perusahaan berdiri untuk memperoleh keuntungan. Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bisnis tentunya tidak  dapat  terlepas  dari  adanya  perjanjian  dan  kontrak.  Ketika  perusahaan  dengan  pihak  lain melaksanakan  sebuah  kesepakatan  yang  dimana  melahirkan  perjanjian  bisnis,  maka  dalam  hal  ini menimbulkan adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi yakni berupa utang dan piutang. Seperti contohnya pada kasus kepailitan  yakni pembatalan perjanjian perdamaian, apabila tidak dipenuhinya pembayaran utang oleh debitur, tentunya akan berpotensi mewujudkan masalah hingga menimbulkan adanya gugatan yang dimana ada pihak yang merasa dirugikan (Andany, A. P., & Afriana, 2021). Oleh karenanya dibutuhkan aturan lebih lanjut agar dapat memecahkan permasalahan tersebut sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum.
Suatu perjanjian utang piutang dimana telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat guna memberikan salah satu dari pihaknya berupa sejumlah uang ataupun barang sesuai kesepakatan yang berlaku.  Adanya  perjanjian  tersebut,  dimana  suatu  kreditur  akan  mendapatkan  jaminan  dari  seorang debitur yang memiliki utang agar tidak memicu hal-hal yang di kemudian hari akan merugikan kreditur. Terutama  jika  menyinggung  mengenai  masalah  pembayaran  utang  tersebut  seperti  misalnya  terkait jatuh  tempo.  Salah  satu  sarana  penyelesaian  dalam  perjanjian  utang  piutang  adalah  dilaksanakan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  agar  terhindar  dari  pailit.  Secara  sederhana,  pailit  diartikan sebagai kondisi debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada para kreditur (Suprianto, L., & Nugroho, 2021). Dengan adanya perjanjian perdamaian, dapat meringankan debitur saat bertemu para kreditur yang memaksanya untuk segera melakukan pembayaran utang yang sudah  jatuh  tempo  sehingga  harus  segera  dibayarnya  tagihan-tagihan  dari  para  kreditur  yang  terlibat (Hoff, 2000). Pada dasarnya konsep pelaksanaan utang piutang ini yakni suatu kreditur selaku pemberi utang  kepada  debitur  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  utang  kepada  kreditur yang  memberikan  pinjaman  sehingga  menimbulkan  suatu  perjanjian  yang  telah  disetujui  para  pihak yang terlibat (Irfan, Tira, A., & Jafar, 2022).
Dalam  PKPU  ada  yang  namanya  rencana  perjanjian  perdamaian.  Rencana  perjanjian perdamaian  tersebut  hanya  dapat  diajukan  oleh  seorang  debitur  yang  mempunyai  kewajiban  untuk membayar segala utang-utangnya kepada kreditur. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 222 ayat (2) UU No.  37  Tahun  2004  apabila  seorang  debitur  yang  belum  mampu  memprediksi  untuk  memenuhi pembayaran dari utangnya jika sudah melewati jangka waktu dan mampu ditagih oleh kreditur, maka bisa  meminta  PKPU  dengan  tujuan  memberikan  usulan  rencana  perdamaian  yang  berisikan  segala tawaran untuk memenuhi utang secara sebagian ataupun seluruh kepada kreditur (Subhan, M. H., 2008).
Pada  dasarnya  dalam  pengajuan  rencana  perdamaian,  terdapat  dua  probabilitas  yakni perdamaian  tersebut  antara  diterima  maupun  ditolak  oleh  kreditur.  Apabila  perdamaian  yang  telah diajukan  oleh  debitur  kepada  kreditur  diterima  dan  disetujui,  maka  perdamaiannya  harus  dilakukan pengesahan  oleh  Pengadilan  Niaga  atau  dalam  artian  disebut  sebagai  homologasi.  Suatu  perdamaian yang telah dinyatakan sah secara hukum berlaku kepada seluruh kreditur yang terlibat dalam perkara kepailitan. Namun, apabila perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada kreditur ditolak atau tidak diterima,  maka  akan  menimbulkan  konsekuensi  yang  berlaku  yakni  pengadilan  harus  menyatakan bahwa  debitur  telah  pailit  secara  hukum.  Sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  163 UU No.  37  Tahun 2004 yang menjelaskan bahwasannya ketika suatu perdamaian telah ditolak, maka debitur yang telah dinyatakan pailit tidak bisa kembali menawarkan atau melaksanakan perdamaian dalam suatu perkara kepailitan. Kemudian PKPU akan dinyatakan berakhir sementara sesuai kesepakatan jangka waktu oleh kedua  pihak  setelah  dikeluarkannya  sebuah  putusan  perdamaian  yang  disahkan  tentunya  memiliki kekuatan  hukum  yang  mutlak.  Berikutnya  pengurus  akan  menyebarluaskan  pengakhiran  ini  berupa BNRI yang terdapat dua surat kabar harian (Harsono, I., & Prananingtyas, 2019).
Apabila rencana perdamaian telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat yaitu debitur dan kreditur, namun dalam pengimplementasiannya terdapat adanya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi ataupun  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  debitur,  maka  kreditur  memiliki  hak  untuk  mengusulkan pembatalan  perdamaian  tersebut  kepada  Pengadilan  Niaga  karena  pada  waktu  yang  ditentukan  telah jatuh tempo dan ternyata debitur tidak membayar utang sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian perdamaian.  Hal  tersebut  dinyatakan  sebagai  cidera  janji  atau  wanprestasi  (Nugraha,  S.  N.,  &
Rahmawati,  2021).  Dalam  UU  No.  37  Tahun  2004  tepatnya  pada  Pasal  170  ayat  (1),  dijelaskan mengenai  suatu  pelaksanaan  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  diajukan  oleh  kreditur  apabila seorang debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perdamaian yang disepakati bersama. UU No. 37 Tahun 2004 tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan PKPU termasuk  mengenai  penyimpangan  maupun  pelanggaran  terhadap  segala  ketentuan  yang  tercantum, seperti pada proses pengesahan perdamaian. Proses pengesahan perdamaian, diatur di dalam UU No. 37  Tahun  2004  yang  dalam  ketentuannya  menyatakan  mengenai  dapat  dilakukannya  pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Namun, seiring dengan berkembangnya budaya yang ada di  masyarakat,  dibutuhkan  adanya  ketentuan  lebih  lanjut  yang  mengatur  mengenai  tidak  dapatnya dilakukan  pembatalan  terhadap  suatu  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan.  Hal  tersebut dikarenakan  apabila  terdapat  pembatalan  terhadap  suatu  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan, akan  berdampak  pada  tidak  terwujudnya  asas  kepastian  hukum,  dimana  kepastian  hukum  sendiri berfungsi untuk menyesuaikan norma yang telah ditentukan sesuai dengan pelaksanaan di masyarakat. Dalam hal ini, agar masyarakat dapat melaksanakan  setiap norma hukum,  sanksi  hukum,  dan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya kepastian hukum juga harus berlaku kepada setiap tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  hanya  berlaku  bagi  sesama  warga  masyarakat  dalam  sebuah negara  saja  sehingga  pernerintah  seharusnya  melaksanakan  segala  tindakannya  kepada  hukum  yang berlaku secara sah (Isharyanto, 2016).
Dengan  adanya  asas  kepastian  hukum,  suatu  putusan  perjanjian  perdamaian  (homologasi) haruslah mewujudkan adanya asas kepastian hukum agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah debitur dan kreditur. Namun, realita yang terjadi pada saat ini adalah masih ditemukan terdapatnya suatu putusan perjanjian perdamaian (homologasi) yang dibatalkan oleh pengadilan dimana hal tersebut menunjukkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Seperti contoh kasus  mengenai  pembatalan  perjanjian  perdamaian  (homologasi)  dalam  perkara  Putusan  Nomor 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut, Kim In Duck selaku Direktur Utama PT O Sung Garment, Kampanyogo D, J. selaku  Direktur Utama PT Mirae Cipta  Indah, dan  Chung Hun selaku  Presiden  Direktur  PT  Hoja  Indonesia  merupakan  Pemohon  yang  mengajukan  pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) terhadap PT Il Jin Sun Garment selaku Termohon. PT Il Jin Sun Garment dalam hal ini adalah sebuah perusahaan pada bidang pengelolaan dan produksi pakaian yang beralamat di Jalan Raya Cikampek, Desa Bungursari, Purwakarta. Dalam hal ini, PT Il Jin Sun Garment memiliki utang yang jatuh tempo kepada PT O Sung Garment sebesar Rp. 977.218.862,-, kepada PT Mirae Cipta Indah sebesar Rp. 543.500.119,- dan kepada PT hoja Indonesia sebesar Rp. 672.049.064,- .  Dengan  berlandaskan  hutang-hutang  yang  dimilikinya  tersebut,  dilaksanakan  rapat  antara  debitur dengan  para  kreditur  pada  tanggal  2  Mei  2018  dengan  agenda  pembahasan  rapat  yakni  mengenai perjanjian perdamaian pada Pengadilan Negeri Jakarta dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan beberapa kewajiban debitur yang wajib dipenuhi dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Namun, Termohon  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  tercantum  pada  perjanjian perdamaian tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon mengajukan pembatalan perdamaian.
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya. Pada penelitian tersebut berfokus perkara  PT  Harma  Jalesveva  sebagai developer yang  dinyatakan  sudah  melakukan  wanprestasi  atau lalai  terhadap menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian yang dilakukan sesuai  kesepakatan  bersama  dengan  para  pihak  yang  terlibat.  Hasil  yang  dapat  disimpulkan  dari penelitian tersebut ialah dengan adanya wanprestasi yang dilakukan PT Harma Jalesveva menyebabkan dibatalkan perjanjian yang sudah disahkan. Kemudian developer dinyatakan pailit kembali dan dalam hal ini debitur memiliki jumlah utang yang dimana telah melebihi dari seluruh kepemilikan jumlah harta kekayaan developer. Oleh  karenanya,  aset  kekayaannya  akan  segera  disita  dan  selanjutkan  ditangani kurator selama masih dipantau oleh hakim pengawas (Stanly, V., & Tanawijaya, 2022). Kemudian pada penelitian  terdahulu  kedua  yang  dilakukan  oleh  Elviana  Sagala.  Pada  dasarnya  penelitian  tersebut berfokus pada adanya lembaga PKPU yang bisa dikatakan sebagai  suatu  upaya  agar debitur ataupun kreditor ini bisa menilai apakah sekiranya debitur itu memang masih mampu untuk membayar hutang ataupun tidak. Hasil penelitian yang didapatkan adalah  sebagaimana dicantumkan dalam  UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada BAB II mulai dari Pasal 222 sampai Pasal 294 menjelaskan bahwa PKPU dalam  menghindarkan  debitur  dari  pailit  dengan  ketentuan  harus  memiliki  kesepakatan  dalam
melaksanakan  perdamaian  dan  apabila  tidak  terwujud  suatu  perdamaian  maka  harus  diambil  suara terbanyak dari para kreditur konkuren (Sagala, 2015).
Berdasarkan pada sebagaimana latar belakang  di atas, dapat diketahui bahwa  dibutuhkannya teori kepastian hukum yang bersumber dari pengimplementasian hukum positif dalam penerapan putusan  perdamaian  (homologasi)  sehingga  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis kepastian hukum dari adanya pembatalan putusan perdamaian (homologasi) terkait PKPU  dalam perkara  kepailitan  beserta  akibat  hukum  yang  terjadi  kepada  debitur  dan  para  kreditur  yang mengacu pada perkara No: 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus  PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.  ditinjau  berdasarkan  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  PKPU.  Dengan  adanya  penelitian  ini,  peneliti  berharap  dapat  memberikan kepastian  hukum  mengenai  sistem  pembatalan  putusan  perdamian  (homologasi)  yang  terjadi  di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menjadi  dasar  dalam  mendapatkan  data  atau  informasi  melalui  penalaran empirik atau non empirik untuk menemukan kebenarannya dalam suatu penulisan karya ilmiah. Pada pelaksanaan  penelitian ini, digunakan suatu jenis penelitian yuridis normatif, artinya dilakukan dengan cara meneliti kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun kelebihan dari jenis penelitian yuridis normatif yakni peraturan sesuai sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang sehingga lebih teratur (Nurhayati, 2021). Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis studi kasus pada suatu perkara Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo.  Nomor  31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Kemudian untuk  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  Perundang-Undangan.  Pendekatan  tersebut dilakukan dengan mengamati atau menganalisis semua peraturan pada UU No. 37 Tahun  2004  yang berhubungan  dengan   permasalahan  isu  kepailitan  yang  terjadi.  Penelitian  ini  memiliki  fokus  dalam mengkaji  kepastian  hukum  putusan  perdamaian  (homologasi)  serta  akibat  hukum  dari  adanya pembatalan putusan perdamaian tersebut. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka.  Studi  pustaka  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  diutamakan  untuk  menguji pengimplementasian norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Muhaimin, 2020). Kemudian  deskriptif  kualitatif  menjasi  teknis  analisis  yang  dipakai.  Artinya,  data  yang  didapatkan adalah berasal dari hasil berbagai penelitian kemudian dihubungkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku  (Fadli,  2021).  Adapun  berbagai  bahan  hukum  primer  yang  diterapkan  meliputi  KUHPerdata dan UU No. 37 Tahun 2004. Adapun acuan yang digunakan tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yang  membahas  mengenai  syarat  sah  perjanjian  dan  Pasal  291  UU  No.  37  Tahun  2004  mengenai pembatalan perjanjian perdamaian.  Berikutnya untuk bahan hukum sekunder yang digunakan seperti artikel, jurnal, buku, dan berbagai pendapat seorang pakar yang berhubungan dengan semua penelitian ini selain dalam Undang- Undang dan peraturan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kepastian Hukum Putusan Perdamaian (Homologasi) Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Kepailitan
Hukum  sangat  berperan  penting  dalam  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  dapat  digunakan sebagai pedoman atau norma perilaku dalam sehari-hari. Oleh karenanya, dibutuhkan kepastian dalam hukum agar dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Dalam hukum positif, baik hukum tertulis  maupun  peraturan  perundang-undangan,  tentunya  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya kepastian  karena  sudah  menjadi  ciri  tersebut.  Kepastian  hukum  bisa  terwujudkan  jika  dalam  setiap substansi hukumnya bisa sesuai pada norma ataupun kebutuhan bagi suatu masyarakat. Artinya, hukum bisa  memberikan  kepastian  hukum  yang  dapat  memberikan  cerminan  budaya  serta  berasal  dari masyarakat tersebut. Kepastian dianggap sebagai suatu kepastian hukum yang benar-benar memberikan pertanda adanya kesinambungan antara negara dengan masyarakat yang paham akan sistem norma atau hukum  (Kasanova,  2017).  Adapun  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  adanya  kepastian  hukum yaitu  agar  bisa  menegakan  keadilan  hukum,  menimbulkan  kepercayaan  pada  masyarakat  kepada seluruh  jajaran  pemerintah  atau  aparat  penegak  hukum,  dan  melindungi  segenap  kepentingan  umum tanpa  terkecuali.  Adapun  pendapat  dari  salah  satu  ahli  yakni  Gustav  Radbruch  yang  menyebutkan bahwa  terdapat  tiga  nilai  hukum.  Nilai  hukum  tersebut  adalah  kemanfaatan,  keadilan,  dan  kepastian
hukum untuk semua masyarakat yang dijadikan faktor utama dalam pendekatan hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan adanya ketertiban, oleh karenanya menurut Gustav  Radbruch  untuk  mewujudkan  ketertiban  hukum  sehingga  harus  dapat  memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum (Santoso, 2021).
Kepastian  hukum  juga  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  putusan  hakim  yang  merupakan menjadi proses dalam penegakan hukum. Putusan hakim yang merupakan hasil dari adanya fakta-fakta persidangan  dan  harus  dipertimbangkan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  agar  mewujudkan  adanya keadilan bagi para kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Mengaitkan pada pengertian keadilan itu  sendiri,  keadilan  didefinisikan  sebagai  suatu  konsep  ataupun  prinsip  yang  dalam  sistem  hukum menentukan pada perlakuan yang adil untuk semua individu, kesetaraan, dan keseimbangan. Menurut Hans  Kelsen  suatu  keadilan  dapat  diartikan  bahwa  legalitas  yang  pada  tolak  ukurnya  terletak  dalam keabsahannya  (Mukhlishin,  2020).  Oleh  karenanya,  dalam  pemutusan  suatu  perdamaian  yang  telah disahkan hakim perlu mengacu pada kepastian hukum yang berlaku agar terwujudnya keadilan.
Mengacu  pada  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  dimana  disebutkan  bahwa  suatu  perjanjian merupakan kesepakatan antara satu orang atau lebih untuk menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi serta mengikatkan diri sesuai keputusan bersama (Pakpahan, E. F., Situmeang, A. G. M., Sianipar, J., &  Rambe,  2023).  Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  bisa  disebutkan  sebagai  persetujuan  yang dimana ada kedua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati.  Adanya  persetujuan  dan  perjanjian  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kesatuan  yang  sama. Persetujuan atau yang disebut sebagai overeenkomsten memiliki arti dimana ada pengikatan dari dua pihak atau lebih yang mewujudkan kata sepakat tentang adanya harta baik berupa uang  maupun benda dari kekayaan mereka  (Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, 2017).
Pada  dasarnya  dilaksanakan  perjanjian  perdamaian  yang  dilakukan  antara  kreditur  dengan debitur  memiliki  tujuan  untuk  membantu  debitur  agar  tidak  terkena  pailit  yang  diakibatkan  karena kekurangan  uang  dan  keadaan  yang  sulit.  Karena  apabila  seorang  debitur  dinyatakan  pailit,  akan menimbulkan  keadaan  memaksa  untuk  menjual  segala  harta  kekayaan  yang  dimilikinya.  Namun, apabila perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan  para  kreditur  yang  terlibat  bisa  menerima  piutang  mereka  sesuai  jangka  waktu  yang  ditetapkan diawal (Sembiring, 2006). Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 288 tertuang penjelasan sebagaimana  PKPU  dapat  dinyatakan  berakhir  ketika  putusan  pengesahan  perdamaian  mendapatkan status kekuatan hukum serta para pengurus harus menyebarluaskan pengakhiran tersebut dalam Berita Negara  Republik  Indonesia  pali  sedikit  2  (dua)  surat  kabar  harian.  Sebelumnya  pada  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.  Niaga.Jkt.Pst  tanggal  16  April  2018  kreditur telah  memberikan  kesempatan  kepada  debitur,  namun  tidak  mendapatkan  timbal  balik  yang  baik. Karena pada putusan pengesahan perdamaian tersebut, termohon yakni debitur telah dinyatakan dalam keadaan penundaan  kewajiban pembayaran utang. Putusan  tersebut  telah dikabulkan oleh  hakim dan termohon yakni PT Il Jin Sun Garment diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku selama  45  hari  terhitung  sejak  putusan  diterbitkan.  Akan  tetapi,  termohon  telah  mengingkari  klausul yang tercantum dalam perjanjian perdamaian sehingga dianggap melakukan wanprestasi.
Pada perjanjian perdamaian tersebut, telah disepakati bahwasanya PT Il Jin Sun Garment sebagai debitur akan melakukan pembayaran utang kepada kreditur konkuren yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia sesuai dengan jadwal pembayaran utang. Jadwal pembayaran utang akan dimulai pada 10 Oktober 2018 s/d 10 Januari 2020. Adapun rincian total kewajiban kepada beberapa Pemohon selaku kreditur konkuren yang harus dibayarkan oleh termohon yakni debitur:
a. Pemohon pertama: PT O Sung Garment
Total  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  oleh  Termohon  sebesar  Rp.488.609.431,00  (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Pembayaran  awal  pada  tanggal  10 Oktober  2018  sebesar  Rp.97.721.886,20  (Sembilan  puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam koma dua puluh rupiah).  Pembayaran  sisanya  dilakukan  secara  cicil  dengan  selama  12  bulan  terhitung  pada tanggal 10 Februari 2019.
b. Pemohon kedua: PT Mirae Cipta Indah
Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp.271.750.059,50 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Sembilan koma lima puluh rupiah). Pembayaran awal pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.350.001,90 (lima puluh empat
juta  tiga  ratus  lima  puluh  ribu  sebelas  koma  Sembilan  puluh  rupiah).  Pembayaran  sisanya dilakukan secara cicil dengan selama 12 bulan terhitung pada tanggal 10 Februari 2019.
c. Pemohon Ketiga: PT Hoja Indoensia
Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp360.710.411,93 (tiga ratus enam puluhjuta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus sebelas koma Sembilan puluh tiga rupiah). Pembayaran awal pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.72.142.082,39 (tujuh puluh dua juta  serratus  empat  puluh  dua  ribu  delapan  puluh  dua  koma  tiga  puluh  Sembilan  rupiah). Pembayaran sisanya dilakukan secara cicil dengan selama 12 bulan terhitung pada tanggal 10 Februari 2019.
Bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  secara  jelas  dan  nyata  termohon  sudah  lalai melaksanakan kewajibannya mulai dari pembayaran awal yang telah jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2018  kepada  para  Pemohon.  Hal  tersebut,  telah  disesuaikan  dengan  adanya  perjanjian  perdamaian beserta  lampiran-lampiran  yang  telah  disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Sebagaimana dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 170 Ayat (1)  yang menjelaskan bahwa para kreditur bisa  memberikan  tuntutan  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  telah  dihomologasi  jika  seorang debitur  tidak    memenuhi  isi  perdamaian.  Para  kreditur  memiliki  hak  atau  wewenang  untuk  segara melakukan  tindakan  kepada  debitur  apabila  telah  lalai  dan  tidak  memenuhi  kewajibannya  terutama dalam jangka waktu pelunasan utang (Lubis, M. A., & Harahap, 2023). Oleh karenanya, mengacu pada UU.  No.  37  Tahun  2004  tepatnya  pada  Pasal  175  ayat  (1)  dimana  seorang  debitur  yang  telah mendapatkan status pailit kembali tidak dapat melaksanakan perjanjian perdamaian homologasi untuk kedua  kalinya.  Kemudian  dalam  ayat  (2)  dijelaskan  pula  jika  debitur  sudah  dinyatakan  pailit,  maka seorang  kurator  wajib  untuk  melakukan  pemberasan  harta  pailit  milik  debitur  (Rozika,  L.  A.,  &  La Kahija, 2014).

## 3.2 Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Kepailitan
Adanya  perjanjian  yang  terjadi  diantara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dapat  mewujudkan kesepakatan  yang  tentunya  ingin  dicapai  oleh  debitur  dan  kreditur,  oleh  karenanya  dari  adanya perjanjian  dapat  memunculkan  akibat  hukum  karena  membuat  adanya  perikatan  bagi  seluruh  pihak tersebut  (Meliala, 2019). Pada pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati bersama, harus didasari itikad  baik  sesuai  dengan  klausul  yang  memuat  kewajiban  maupun  objek  perikatan  yang  disetujui dengan  melakukan  sesuatu,  memberikan,  maupun  tidak  melakukan  suatu  hal  sebagaimana  terlampir dalam perjanjian. Dalam pengimplementasian hukum kepailitan, terdapat asas pembuktian. Dimana jika debitur terbukti sedang memiliki utang yang  sudah lewat dari  tanggal yang ditentukan sehingga bisa segera ditagih dengan situasi mempunyai satu atau lebih kreditur, maka hakim pengadilan niaga dapat menyatakan  debitur  tersebut  sedang  pailit.  Terbitnya  putusan  pailit  sangat  mempengaruhi  keadaan debitur beserta asset-aset yang dimilikinya. Kemudian terhitung putusan pailit dibacakan, maka debitur sudah  tidak  mempunyai  hak  untuk  menguasai  dan  mengurusi  harta  bendanya.  Apabila  debitur  tidak memenuhi  segala  kewajibannya  ataupun  lalai,  maka  akan  menjadi  dasar  dari  munculnya  gugatan pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Pihak  yang menganggap  dirugikan  oleh  debitur  yang  tidak  mempunyai  itikad  baik  dalam  memenuhi  kewajiban pada  perjanjian  perdamaian  tersebut  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dengan  mengajukan pembatalan  perjanjian  perdamaian  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  291  UU  No. 37  Tahun  2004 (Subhan, H., 2008).
Pada  ketentuan  yang  tercantum  tepatnya  Pasal  1238  KUHPerdata  yang  menjelaskan bahwasanya  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Artinya  tidak memenuhi  prestasi  dalam  perjanjian  tersebut  sehingga  para  kreditur  bisa  mengusulkan  gugatan pembatalan.  Adapun  syarat-syarat  sah  perjanjian  yang  dapat  diakui  secara  sah  dalam  hukum sebagaimana  tercantum  dan  dijelaskan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Syarat  pertama  harus  ada kesepakatan  diantara  kedua  pihak  yang  mengikatkan  dirinya.  Kedua,  adanya  kecakapan  dalam perikatan  yang  terjadi.  Ketiga,  adanya  suatu  hal  yang  terjadi  diantara  mereka.  Syarat  terakhir  yakni adanya suatu penyebab yang halal atau diperbolehkan. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan perjanjian. Apabila terdapat perbedaan dan tidak sesuai dengan syarat sahnya akan menimbulkan akibat hukum karena telah terjadi pelanggaran sebagaimana dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan atau syarat-syarat yang tidak dipenuhinya
itu  bersifat  subjektif,  dalam  artian  pihak  yang  merasa  dirugikan  yakni  kreditur  karena  tidak  ada persutujuan  sehingga  dapat  melakukan  pembatalan  dan  mengajukan  gugatan  tersebut  ke  Pengadilan Niaga.  Namun,  pelanggaran  yang  ditemukan  dalam  syarat  sah  perjanjian  juga  dapat  bersifat  objektif sehingga akan menimbulkan perjanjian dianggap tidak sah atau batal demi hukum.
Majelis  hakim  dapat  mengabulkan  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  dianggap  sah sebelumnya karena telah memiliki hukum tetap dan pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum berupa  pembatalan  perjanjian  tersebut.  Namun,  sebelum  pihak  kreditur  mengajukan  pembatalan perjanjian, mereka harus memiliki  bukti-bukti bahwasanya debitur telah melakukan wanprestasi atau lalai  dalam  memenuhi  segala  kewajibannya.  Dalam  putusan  No.  08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst  Jo.  No.  31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.  Niaga.Jkt.Pst.  tanggal  22 Oktober 2018 oleh majelis hakim telah menimbulkan akibat hukum bagi para kreditur dan debitur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Selanjutnya atas perkara tersebut Pemohon yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan  PT  Hoja  Indonesia  mengajukan  gugatan  pembatalan  perdamaian  ke  Pengadilan  Niaga  sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun inti pertimbangan dari Majelis Hakim sebagai berikut:
1. Bahwa termohon dinyatakan pailit bersama semua akibat hukumnya dengan pendapat bahwa Termohon  telah  melanggar  perjanjian  perdamaian  homologasi  berdasarkan  putusan  No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2018.
2. Bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  pemohon,  Termohon  terbukti  dan  tidak  melakukan pembantahan  berdasarkan  bukti  yang  diberikan  oleh  Pemohon.  Sebagaimana  perjanjian perdamaian  (homologasi)  yang  pada  intinya  yakni  Kreditur  Konkuren  (Pemohon)  sepakat bahwa Debitur akan melakukan pembayaran  utang kepada kreditur konkuren sesuai jadwal yang disepakati bersama yang terlampir dalam rencana perdamaian PT Il Jin Sun Garment.”
3. Bahwa  termohon  terbukti  telah  lalai  dan  mengingkari  segala  klausul  yang  tecantum  pada perjanjian  tersebut,  maka  sebagai  konsekuensi  secara  hukum  berupa  Pemohon  untuk menyatakan batal putusan perdamaian tersebut.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  171  menyebutkan  bahwasanya  apabila  debitur  telah dianggap melanggar kewajiban dalam perjanjian dan tidak sesuai dengan isi rencana perdamaiannya, maka  secara  langsung  debitur  dapat  dianggap  pailit  dan  perjanjian  perdamaian  tersebut  dapat dibatalkan.  Namun  untuk  alurnya  pihak  kreditur  atau  yang  merasa  dirugikan  harus  mengusulkan gugatan  pembatalan  perjanjian  perdamaian  terlebih  dahulu  ke  Pengadilan  Niaga.  Karena  nantinya majelis hakim akan memeriksa pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut. Apabila majelis hakim mengabulkan pengajuannya, maka debitur dinyatakan pailit kembali dengan segala akibat hukum yang  berlaku  dan  debitur  tidak  bisa  mengajukan  kembali  rencana  perdamaiannya  (Heriani,  2021). Adapun akibat hukum setelah pembatalan perjanjian perdamaian yang disahkan kepada pihak debitur maupun kreditur sebagaimana ketentuan  pada UU No. 37 Tahun 2004. Akibat hukum yang diterima oleh  PT  Il  Jin  Sun  Garment  yakni  pertama  dapat  dinyatakan  pailit  kembali.  Hal  ini  mengacu  pada ketentuan  UU.  No.  37  Tahun  2004  tepatnya  pada  Pasal  291  ayat  (2)  yang  dimana  debitur  tersebut dinyatakan pailit akibat dari putusan pengadilan yang mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian. Kemudian  pengertian  dari  debitur  sendiri  telah  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  No.  37  Tahun 2004 yang dimana debitur pailit ialah debitur yang sudah dianggap pailit berdasarkan dengan hasil dari putusan.
Kedua, akibat hukum yang diterima oleh PT Il Jin Sun Garment ialah akan tidak mempunyai hak-haknya  untuk  memiliki  harta  kekayaannya  beserta  harta  pailitnya  terhitung  terbitnya  putusan pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam Artian, sebagaimana pada UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa hak-hak tersebut untuk mengurus dan menguasai hartanya akan berpindah  tangan  kepada  kurator  dan  tanggal  putusannya  dihitung  sejak  pukul  00.00  sesuai  dengan waktu setempat Pengadilan Niaga yang menerbitkan putusannya (Rahmani, 2018). Ketiga, setelah PT Il Jin Sun Garment telah dinyatakan pailit kembali, maka tidak bisa menawarkan perjanjian perdamaian lagi  sebagaimana  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU  No. 37  Tahun  2004  tepatnya  pada  Pasal  175 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa kurator harus segera melakukan pemberesan atas segala harta pailit yang dimiliki debitur. Oleh karenanya, adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh pemohon yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia kepada termohon yakni PT Il Jin Sun Garment kehilangan hak-hak ataupun independensinya mengenai
penguasaan harta benda dan kekayaannya tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.
Sedangkan akibat hukum yang diterima oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 yakni pertama, apabila terjadi kepailitan kembali, harta yang diberikan kepada para kreditur  dengan  berbagai  cara  yakni  pertama  apabila  para  kreditur  baik  kreditur  lama  ataupun  baru masih tidak menerima pembayaran, hasil dari dikuranginya harta pailit debitur di antara mereka akan dilakukan secara pro rata. Kedua, apabila kreditur telah menerima sebagian pembayaran, baik kreditur lama  maupun  baru  berhak  mendapatkan  pembayaran  berdasarkan  jumlah  persentase  sebagaimana terlampir pada perjanjian perdamaian. Ketiga, kreditur lama dan baru berhak mendapatkan pembayaran secara pro rata dari sisa harta pailit yang telah dikurangi dalam pembayarannya sampai terpenuhinya seluruh  piutang  yang  dimiliki.  Keempat,  untuk  kreditur  lama  yang  sudah  mendapatkan  pembayaran tidak  diharuskan  membalikkan  pembayaran  yang  sudah  diterimanya.  Dengan  demikian,  adanya pembatalan  putusan  perdamaian  (homologasi)  menimbulkan  adanya  akibat  hukum  yang  dapat merugikan bagi para pihak yang terlibat yakni debitur dan para kreditur.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Hukum  sangat  berperan  penting  dalam  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  dapat  digunakan sebagai pedoman atau norma perilaku dalam sehari-hari. Oleh karenanya, dibutuhkan kepastian dalam hukum agar dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Kepastian hukum juga tentunya tidak  terlepas  dari  adanya  putusan  hakim  yang  merupakan  menjadi  proses  dalam  penegakan  hukum. Putusan hakim yang merupakan hasil dari adanya fakta-fakta persidangan dan harus dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku agar mewujudkan adanya keadilan bagi para kedua belah pihak yakni debitur  dan  kreditur.  Majelis  hakim  dapat  mengabulkan  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang dianggap sah sebelumnya karena telah memiliki hukum tetap dan pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya  hukum  berupa  pembatalan  perjanjian  tersebut.  Namun,  sebelum  pihak  kreditur  mengajukan pembatalan  perjanjian,  mereka  harus  memiliki    bukti-bukti  bahwasanya  debitur  telah  melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi segala kewajibannya.
Kemudian  untuk  akibat  hukum  yang  muncul  dari  adanya  pembatalan  perjanjian  perdamaian tentunya  akan  berpengaruh  kepada  kedua  belah  pihak  baik  debitur  maupun  kreditur.  Pada  putusan perjanjian pembatalan perdamaian yang terjadi antara PT Il Jin Sun Garment selaku debitur (termohon) dengan PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia selaku kreditur (pemohon) telah dikabulkan oleh majelis hakim. PT Il Jin Sun Garment telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan  tidak  memenuhi  segala  kewajiban  yang  harus  dibayar  dalam  perjanjian  perdamaian  yang  telah disahkan sebelumnya hingga perjanjian tersebut diaggap tidak ada atau batal karena hukum. Adapun akibat hukum yang diterima oleh PT Il Jin Sun Garment adalah dapat dinyatakan pailit kembali, tidak mempunyai  hak  untuk  memiliki  harta  kekayaannya  beserta  harta  pailitnya  terhitung  dari  terbitnya putusan pembatalan perjanjian perdamaian, dan tidak bisa menawarkan perjanjian perdamaian kembali. Kemudian akibat hukum bagi para kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 apabila terjadi kepailitan kembali, harta yang diberikan kepada para kreditur dilakukan dengan berbagai cara yakni apabila para kreditur baik kreditur lama ataupun baru masih tidak menerima pembayaran, hasil dari dikuranginya harta pailit debitur di antara mereka akan dilakukan secara pro rata dan apabila kreditur telah menerima sebagian pembayaran, baik kreditur lama maupun baru berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan jumlah persentase sebagaimana terlampir pada perjanjian perdamaian.

## 4.2 Saran
Pada dasarnya UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur berbagai ketentuan mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU sehingga harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, untuk para pihak yang terlibat dalam melaksanakan kepailitan dan PKPU terutama dalam melaksanakan perjanjian perdamaian  haruslah  memperhatikan  dan  memahami  mengenai  apa  saja  akibat  hukum  yang  yang terdapat  dalam  UU  No.  37  Tahun  2004.  Hal  itu  dilakukan  guna  menghindari  adanya  gugatan  dari kreditur yang merasa dirugikan karena  tidak  dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Kemudian melihat adanya  proses  pembatalan  perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  hakim,  seharusnya  ada aturan mengenai ketentuan lebih lanjut perihal tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang seharusnya dalam suatu putusan perjanjian perdamaian (homologasi) tidak dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andany,  A.  P.,  &  Afriana,  A.  (2021).  Penundaan  Pengesahan  Perdamaian  Dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Oleh  Hakim  Dikaitkan  Dengan  Asas  Kepastian  Hukum. Jurnal  Poros  Hukum Padjajaran , 3 (1). Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kuantitatif. Jurnal Humanika , 21 (1).
Harsono,  I.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).  Analisis  Terhadap  Perdamaian  Dalam  PKPU  dan  Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. Notarius , 12 (2). Heriani, F. N. (2021). Ini Akibat Hukum Jika Debitur Gagal Memenuhi Perdamaian PKPU . Jakarta: Gava Media. Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, T. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). Jurnal Nuansa Kenotariatan , 3 (1). Hoff, J. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia . Jakarta: Tatanusa.
Irfan,  Tira,  A.,  &  Jafar,  J.  (2022).  Analisis  Hukum  Terhadap  Utang  Debitor  Dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Clavia , 20 (1). Isharyanto. (2016). Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik . Jakarta: WR.
Kasanova, R. (2017). Tingkat Tutur Berbahasa Madura dalam Pengajian Remaja Masjid Pondok Pesantren Al- Amien Bugih Pamekasan. INTERAKSI , 12 (1), 30–36.
Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2). Meliala,  D.  S.  (2019). Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Benda  dan  Hukum  perikatan .  Jakarta:  Nuansa Aulia.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram-NTB.
Mukhlishin,  &  S.  (2020).  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum:  Menyoal  Konsep  Keadilan  Hukum  Hans  Kelsen Perspektif “Al-Adl” Dalam Al-Qur’an. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 11 (1). Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia. Jurnal Al-Wasath , 2 (2). Nurhayati, Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1).
Pakpahan, E. F., Situmeang, A. G. M., Sianipar, J., & Rambe, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2).
Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 1 (1).
Rozika, L. A., & La Kahija, Y. F. (2014). Makna Cerita Dewi Rengganis Bagi Penembang Serat Menak Di Pulau Lombok. Jurnal Empati , 3 (2), 228–237.
Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur. Jurnal Ilmiah Advokasi , 3 (1), 38–45. Santoso,  H.  A. (2021). Perspektif  Keadilan  Hukum  Teori  Gustav  Radbruch  Dalam  Putusan  PKPU. Jatiswara , 36 (3). Sembiring, S. (2006). Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan . Jakarta: CV Nuansa Aulia.
Stanly, V., & Tanawijaya, H. (2022). Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Jurnal Hukum Adigama , 5 (2), 381–388. Subhan, H. (2008). Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan . Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
Subhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan (Edisi Pertama) . Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Cendekia Hukum , 7 (1).