## ISLAM DAN INDONESIA ABAD XIII-XX M DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM
Fabian Fadhly Mahasiswa Magister Sejarah Sejarah Kebudayaan Islam,
UIN Sunan Gunung Djati email: fabianfadhly@ymail.com
disampaikan 5/9/17 – di -review 15/11/17 – diterima 25/12/17
DOI: 10.25123/vej.2683

## Abstract
Historical reality shows that Islam has, since centuries, been an inseparable part of societies living in the Indonesian archipelago.  Islamic law (fiqh) has been growing and developing during the high days of Islamic sultanates, Dutch-colonial times and independent Indonesia. The author, using a historical perspective, traces how Islamic law transforms during and with those changes. One important finding is  that  Indonesian  independence  has  been  an  important  turning  point  in  Islamic  law  development. The  state  promulgated  numerous  laws  and  regulation  allowing  Moslems  to  use  and  implement Islamic law in various parts of their daily lives relating to marriage, inheritance, religious courts and lastly Islamic banking.
Keywords: Islam; Indonesia; Legal History.

## Abstrak
Realita  sejarah  menunjukkan  bahwa  sudah  sejak  dahulu,  Islam  menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat  di  Nusantara.  Hukum  Islam  ( fiqih) yang  diberlakukan,  sejalan  dengan  kebutuhan masyarakat, terus mengalami perubahan dan transformasi sejak dari era kerajaan-kerajaan Islam di  Nusantara,  zaman  penjajahan  dan  kemudian  era  Indonesia  merdeka.    Dengan  menggunakan metoda  historis  dengan  pendekatan  yuridis,  penulis  akan  menelusuri  proses  transformasi tersebut.   Satu hal penting yang muncul dari penelusuran sejarah ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia  merupakan  titik  balik  bagi  perkembangan  Islam.  Sejak  zaman  kemerdekaan,  muncul pelbagai aturan negara yang memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam, khususnya hukum Islam di bidang perkawinan, waris, peradilan agama, perbankan syariah (ekonomi Islam).
Kata kunci: Islam; Indonesia; Sejarah Hukum.

## Pendahuluan
Hamka mengemukakan bahwa sejarah panjang Islam berada di Indonesia dimulai  pada  abad  7  M  dengan  berhijrahnya  bangsa  Arab  melalui  Samudera Hindia dan melalui jalan darat. Perkampungan-perkampungan yang didirikan oleh bangsa Arab menjadi bukti Islam telah masuk pada abad tersebut. Tempat singgah
yang  berada  di  rute  perdagangan  daerah  Malabar  dan  pulau  Sailan  merupakan bukti  Indonesia  menjadi  bagian  dari  perluasaan  kekuasaan  Bani  Umayyah  pada saat itu, melalui pendekatan ekonomi atau transaksi perniagaan. 1
Sejarah  panjang  Islam  memasuki  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  tidak lepas  dari  pengaruh  kekuasaan  Islam  yang  mengalami  perluasan  wilayah penyebarannya. Khulafa  ar-Rasyidin merupakan  pelopor  ketercapaian  hal tersebut,  yang  dilanjutkan  oleh  Dinasti  Umayyah  dan  Dinasti  Abbasiyah.  Ketiga pemerintahan  di  wilayah  Semenanjung  Arab  merupakan  representasi  dari kelanjutan penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di Asia, Eropa dan Afrika yang dimulai dari abad 7 M -13 M atau dalam terminologi Harun Nasution dikenal dengan Periode Islam Klasik. 2
Masuknya  Islam  menandai  munculnya  era  baru  dalam  berbagai  aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hidup yang mulai  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  mulai  dipraktekkan  atau diimplemantasikan dalam setiap aspek kehidupan. Aturan-aturan hidup  tersebut tidak  hanya  berkaitan  dengan  aspek  legalitas  formal  yang  bernuansa  hukum, melainkan  pula  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ajaran  agama  Islam  yang berkaitan  dengan  aspek  kehidupan  ekonomi,  budaya,  sosial  kemasyarakatan bahkan politik yang menjadi bagian dari  bagaimana Islam mendekatkan diri pada masyarakat Nusantara. 3
Masa  setelah  periode  kesultanan  menjadi  bagian  lain  yang  terintergrasi dari perjalanan Islam melalui satu sisi kehidupan yang dibangun dari pemaknaan, perenungan, pemahaman, pelaksanaan baik menuju arah perkembangan maupun kemunduran.  Perkembangan  dan  kemunduran  ini  erat  kaitannya  dengan
1 Hamka,  Sejarah  Umat  Islam  IV,  Bulan  Bintang,  Jakarta,  1976,  hlm.  I38.  Hasil  seminar menyimpulkan        bahwa    agama    Islam    telah  berangsur-angsur    datang    ke    Indonesia    sejak abad-abad  pertama  Hijriyah  atau sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi , langsung dari Arab. Di antara para mubaligh Islam pertama  ini  terdapat  orang-orang  dari  Malabar,  Gujarat,  dan  Persia. Sekalipun mubaligh  itu  dari  Malabar,  Gujarat,  dan  Persia,  para  mubaligh  tersebut  hanya singgah    sementara    dan    mereka        berasal    dari    Arab  (K.H.O.  Gadjahnata,  Sri-Edi  Swasono, Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12).
2 Lihat: Nyimas Umi Kalsum, Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Pada Abad Modern, Jurnal Tamddun Vol 14, No. 2 (2014), hlm. 38.
3 Lihat:  Alma’arif,  Islam  Nusantara:  Studi  Epistemologis  Dan  Kritis,  ANALISIS:  Jurnal  Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
bagaimana Islam dan hukum yang terdapat di dalamnya dalam makna syar’i . Syar’i menunjukkan  Islam  dibangun  melalui  kesesuaian  antara  teks-teks  dalam naskah suci yang dinamai al-Quran dengan perjalanan pewahyuan selama kurang lebih 23 tahun, bermulai dari tahun 583 M dan berakhir pada tahun 623 M.
Perkembangan Islam serta ajaran-ajarannya terkait pengaturan kehidupan muslim  di  Indonesia,  memiliki  penguatan  dalam  membentuk  apa  yang  dikenal saat  ini  dengan  hukum  Islam  yang  dipersamakan  dengan fiqih pada  era  ke- khalifahan Islam di wilayah bagian timur Dunia. Perkembangan yang cukup pesat di  Indonesia  menandai  mulai  bercampurnya  Islam  dengan  kearifan  lokal Indonesia  yang  secara  langsung  memunculkan  keunikan-keunikan  hukum  Islam dalam tatanan/tata hukum Indonesia.
M.  Idris  Ramulyo  mengungkapkan  keterikatan  yang  erat  mengenai mekanisme penentuan dan pengukuhan mengenai mekanisme aturan hukum yang berkembang  di  Indonesia,  yang  kemudian  menjadi  bagian  dari ahwa  al- syakhshiyyah , mu’malah , akhlaq ,  dan jinayah .  M.  Idris  Ramulyo  menarik mekanisme  ini  bermula  dari  zaman  pra  Kolonial  Belanda  dengan  membaginya kepada  tiga  periode: pertama ,  periode  tahkim  atau  mengangkat  seseorang  yang dipercaya  menjadi  wakil  dari  suatu  peristiwa  hukum  dalam  kategori ahwa  al- syakhshiyyah.  Kedua ,  periode ahl  al-hal  wa  al-‘aqdi atau  mengangkat  seseorang yang  terpercaya  dengan  disertai  kemampuan  penguasaan  ilmu fiqih menjadi qadhi . 4 Ketiga ,  periode thauliyyah atau  dalam  dunia  modern  dilekatkan  dengan teori delegation of authority . 5
Pendapat M. Idris Ramulyo melalui periodesasi pengukuhan dan penetapan hukum  Islam  sebagai  sebuah  aturan  kehidupan  manusia  di  wilayah  Indonesia, muncul  melalui  institusi  lembaga  yang  dikenal  dengan  kerajaan  mampu melaksanakan  hukum  Islam  dalam  wilayah  kekuasaannya  masing-masing. Kerajaan  Samudera  Pasai  pada  abad  ke  13  M  merupakan  perintis  dan  pelopor
4 peran  dari  raja-raja  Kesultanan  Islam  yang  tidak  hanya  menempatkan  diri  sebagai  sosok pemimpin, melainkan pula sosok ulama sebagai penyambung lidah Nabi saw. (Sosok ulama dan pemimpin  ini  dalam  terminologi  al-Mawardi  dikatakan  sebagai Ulama dan Umara. Lihat:  al- Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah ) 5 M. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam )Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 53-54.,
kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu, 6 kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak,
Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya. 7
Masa  kerajaan-kerajaan  Islam  merupakan  periode  peran  raja  dalam menerapkan hukum Islam melalui pelaksanaan yang telah berlangsung lebih dari 2  abad  yang  diawali  oleh  Raja  Kerajaan  Samudera  Pasai  Sultan  Malik  As-Shaleh sebagai sosok  ahli dalam bidang fikih menurut madzhab Syafi’i, dengan bantuan para  ulama  dari  berbagai  mancanegara  serta  dari qadhi (hakim)  di  mana  sultan pertama  dari  kerajaan  ini  menerapkan  berbagai  keputusan-keputusan  yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di daerahnya. 8
Kemunduran  yang  dialami  oleh  kesultanan  Islam  pada  abad  16  M, membawa  pengaruh  yang  cukup  luas  pada  perubahan  Hukum  Islam,  walaupun tetap  menjadi  bagian  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia.  Pengaruh kemunduran  Kerajaan-Kerajaan  Islam  di  Indonesia  berbanding  lurus  dengan munculnya  V.O.C  ( Vereenigde  Oostindische  Compagnie) sebagai  perwakilan kolonialisme  dengan  motif  perniagaan  (perdagangan)  yang  menunjukkan mekanisme legalitas formalistis tersebut dengan memberikan penugasan kepada D.W. Freijer untuk menyusun Compendium . 9
Pergantian penguasaan wilayah Indonesia dari Kerajaan-Kerajaan Islam ke V.O.C dan Kerajaan Belanda, tidak secara langsung mengubah keadaan masyarakat Indonesia  dalam  mengamalkan  aturan-aturan  Islam  yang  telah  menyatu  dalam
6 Bukti  Islam  berkembang  pada  kerajaan  Samuderai  Pasai  dicatat  dalam  catatan  Ibnu  Batutah ketika mengadakan perjalanan ke Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1345, dalam tulisannya ia  menyatakan  kekagumannya  terhadap  perkembangan  Islam  dibawah  pimpinan  Sultan  Malik Al-Zahir. (Feirul Maliq Intajalle, et all, Islamic Inheritance Law Among Muslim Minority Countries in Southeast Asia ,Middle-East Journal of Scientific Research 12 (1), (2012), hlm. 12.
7 Amien  Husein  Nasution, Hukum  Kewarisan  (Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran  Mujtahid  dan Kompilasi Hukum Islam) ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 2.
8 Anonim.  Salah  satu  bukti  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum  Islam  di  Samudera  Pasai  dapat ditemukan dalam Prasasti Trengganu. Lihat: Rahimin Affandi Abd Rahim, Paizah Hj Ismail, Mohd Kamil  Abd  Majid,  Nor  Hayati  Md.  Dahlal, Batu  Bersurat  Terengganu:  Satu  Tafsiran  Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam , Jurnal Fiqh, No. 7 (2010).
9 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 140. Mardaini melanjutkan Compendium memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab hukum itu secara resmi diterima oleh  Pemerintahan V.O.C tahun 1706 dan dipergunakan oleh  pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan V.O.C. Kitab tersebut dikenal dengan dengan Compendium Freijer .
ritualitas kehidupan beragama muslim Indonesia. Keadaan ini ditunjukkan dengan sikap  penguasa  Kolonial  tetap  mempertahankan  lembaga  peradilan  agama ( priesterraad )  di  wilayah  Aceh,  Jambi,  Kalimantan  Selatan  dan  Timur,  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Utara,  Gajo,  Alas,  Tapanuli  dan  Sumatera  Selatan,  dan  Jawa, walaupun tetap berada di bawah landraden (pengadilan negeri). 10
Pengakuan  dari  penguasa  Kolonial  Belanda  terhadap  hukum  Islam  yang ditunjukkan  dengan  tetap  mempertahankan  lembaga  peradilan  agama  yang dilatar belakangi oleh pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslim  mulai  dari  abad  18-abad  19  dan  berakhir  dengan  ditandai  oleh  Perang Padri  di  Aceh  Tahun  1903,  terdapat  dalam  Pasal  11 Algemene  Bepaling  van Wetgeving (A.B) dan Pasal 131 ayat (2) Indische Staatsregetling (I.S). 11
Patut dipahami pengakuan yang muncul dari Pemerintah Kolonial Belanda tidak secara khusus mengembalikan hukum Islam sebagai sebuah tatanam hukum, yang  muncul  dan  diterapkan  sebagaimana  terjadi  pada  masa  Kerajaan-Kerajaan Islam  berkuasa.  Kamsi  mengungkapkan,  bagian  terpenting  yang  tetap dipertahankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah memberikan kebebasan bagi  masyarakat  muslim  Indonesia,  untuk  tetap  menyelesaikan  permasalahan atau  sengketa  yang  muncul  hanya  dalam  ruang  lingkup  perkawinan  dan kewarisan. 12
Fenomena  atau  keadaan  yang  menempatkan  Islam  dan  aturan-aturan hukumnya di Indonesia, hanya berkaitan dengan pernikahan dan kewarisan, yang diselesaikan  melalui  lembaga  peradilan  agama  terus  berjalan  (berlaku)  sampai zaman  kemerdekaan. 13 Realita  lain  yang  muncul  mengenai  hukum  Islam  tetap berada  pada  ruang  lingkup ahwal  al-syakhshiyyah (hukum  keluarga)  dikuatkan dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang
10 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia (A Study in the Political Bases of Legal Institutions) , University of California Press, Los Angeles, 1972, hlm. 10-11.
11 Saidus Syahar, Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 113.
12 Kamsi, Politik Hukum Dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.
13 Lihat: Saidus Syahar, Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 124-127. Saidus Syahar dalam bukunya ini merinci secara jelas mengenai bagian-bagian aturan Hukum Islam yang tetap diadopsi atau dipertahankan setelah masa kemerdekaan. Bagian-bagian tersebut tetap berada pada wilayah hubungan hukum yang muncul dari perkawinan dan kewarisan.
hanya  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  untuk  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam. 14
Tulisan  ini  dikedepankan  sebagai  usaha  untuk  memberikan  pemahaman dan  pemaknaan  yang  tepat,  mengenai  Islam  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa Indonesia  sebagai  sebuah  ajaran  agama  yang  telah  jauh  memberikan  pengaruh terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  terutama  terkait dengan  hukum  Islam  yang  baik  disadari  maupun  tidak  disadari  telah  menjadi bagian dari perilaku kaum muslim Indonesia bermula dari abad XIII-XX M. 15
Metode  yang  dikedepankan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  historis dengan  pendekatan  juridis.  Historis  digunakan  untuk  menunjukkan  perjalanan Islam  memasuki  dan  mengalami  perkembangan  di  wilayah  Indonesia,  sebagai sebuah  alur  sejarah.  Metode  juridis  untuk  menunjukkan  legalitas  dan  legitimasi hukum  Islam  sebagai  satu  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  konteks  memahami Islam  dalam  kerangka  satu  kesatuan  (holistik).  Spesifikasi  tulisan  ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan library research.

## Pembahasan Hukum Islam Periode Kerajaan Islam di Nusantara
Era  kesultanan  atau  kerajaan,  merupakan  era  kejayaan  Islam  sebagai sebuah  ajaran  yang  memiliki  tempat  dan  pengaruh  luas  di  wilayah  Nusantara, setelah    pengaruh  keyakinan  (kepercayaan)  asli  nusantara  kemudian  agama Hindu mewarnai sisi kehidupan bangsa Indonesia.
Aceh  menjadi  daerah  pertama  masuknya  Islam  ke  Nusantara  pada  abad pertama Hijriah atau tujuh M dibuktikan dengan makam raja Samudera Pasai yang
14 Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Dan Shodaqoh), Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 2.
15 Makna disadari berkaitan dengan legalitas formalitas yang telah diatur melalui hukum positif di Indonesia, sedangkan tidak disadari belum diatur secara formil terhadap perilaku-perilaku keagamaan muslim Indonesia.
dikenal  dengan  Malik  as-Shaleh  (Malikus  Shaleh). 16 Bukti  catatan-catatan  resmi dan  Jurnal  Cina  pada  periode  Dinasti  Tang  618  M  secara  ekplisit  menegaskan bahwa  Islam  sudah  masuk  wilayah  Timur  jauh,  yakni  Cina  dan  sekitarnya  pada abad  pertama  Hijriah  melalui  lintas  laut  dari  bagian  Barat  Islam.  Cina  yang dimaksudkan pada abad pertama Hijriah tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di Timur Jauh termasuk wilayah-wilayah Kepulauan Indonesia. 17
Islam  yang  pertama  kali  masuk  ke  Aceh  pada  abad  7  M,  banyak mempengaruhi adat-istiadat Aceh. Pengaruh ini dibuktikan dengan pepatah yang berbunyi: Hukom  ngo  Adat  lagee  Zat  ngo  Sipheuet (hukum  dengan  adat  seperti benda  dengan  sifatnya,  tidak  terpisah).  Hukum  di  sini  diartikan  dengan  hukum Islam  yang  diajarkan  oleh  para  ulama.  Ini  ditunjukkan  oleh  pepatah  lain  yang berbunyi: Adata bak Meureuhom , Hukum Bak Syiah Ulama . 18
Hukum  Islam  pada  era  ini  mulai  mewarnai  kehidupan  bangsa  Indonesia, dengan fiqih yang  berasal  dari  jazirah  Arab  dalam  menentukan  segala  tindakan umat  Islam. Fiqih walaupun  telah  diakui  sebagai  lembaga  yang  mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu tidak menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam  pergaulan  antar  masyarakat.  Tasawuf  dan  amalan  tarekat  yang  menjadi kegiatan  utama  dalam  pergaulan,  pemimpin-pemimpin  atau  para  guru  suluk ( sjujuch  al-turuq )  mendapatkan  pernghormatan  dibandingkan  ahli-ahli  ilmu kalam ( mutakallimun ), maupun para ahli hukum ( fuqaha ). 19
Perkembangan  yang  pesat  dari  ajaran  Islam  mulai  mempengaruhi  aspek kehidupan  ketatanegaraan,  pengaruh  tersebut  mulai  menguat    seiring  dengan munculnya  berbagai  macam  kerajaan  atau  kesultanan  di  wilayah  Sumatera, sebagai  pusat  dari  perkembangan  kebudayaan  Islam  Melayu  yang  berhubungan
16 Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 360.
17 M. Yakub, Perkembangan Islam Indonesia, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 138.
18 Ismuha, Islam Dan Masyarakat Aceh dalam Agama dan Perubahan Sosial, Rajawali, 1983. hlm. 5. Poteu Meureuhomdiartikan sebagai Sultan Iskandar Muda yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin dan ulama dikarenakan kemampuannya dalam memimpin dan menguasai ilmu-ilmu islam (pen.)
19 A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern Di Indonesia dan Modern Islamic Thaought In Indonesia ,
Jajasan Nida, Jogjakarta, 1969, hlm. 5.
langsung  dengan  kerajaan-kerajaan  Islam  di  wilayah  Fatani  dan  wilayah Mindanao,  De  la  zur.  Sekalipun  secara  etnologis  penduduk  di  kawasan  ini  lebih homogen etnis  Melayu,  namun  dalam  kenyataan  realitas  sosial  dan  budayanya yang berkembang di dalamnya menunjukkan keragaman, atau heterogen . 20
MB  Hooker  menunjukkan  Islam  Asia  Tenggara  secara  umum  berada  di wilayah  Malaysia,  Indonesia  dan  Filipina  Selatan 21 yang  telah  memiliki peninggalan-peninggalan  berupa  naskah  yang  berisi  tentang  filsafat  dan  hukum, dalam  pandangannya  Islam  melakukan  akulturasi  dengan  budaya  atau  tradisi lokal yang berada di ketiga wilayah tersebut. Catatan yang muncul dari MB Hooker bahwa  proses  akulturasi  tersebut  tidak  menghilangkan  corak  ajaran  Islam  yang mengedepankan  pandangan  akan  kesatuan  masyarakat  Islam  atau  yang  lebih dikenal dengan ummah . 22
Pengaruh  Islam  di  wilayah  Asia  Tenggara  membentuk  kristalisasi  ajaran Islam  yang  berpedoman  atau  setidaknya  dipengaruhi  dengan  kuat  oleh  satu masdzhab.  Khusus  bagi  pengaruh madzhab Sayafi’i  menjadi  pedoman  utama dalam memaknai Islam melalui bidang fiqih . Pengaruh yang kuat ini tidak hanya memberi  corak  yang  khusus  bagi  masyarakat-masyarakat  Nusantara  pada  masa lampau  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan  keagamaan.  Sebagaimana  diketahui tindakan atau perilaku keagamaan Islam dilatarbelakangi oleh  kaidah-kaidah atau aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  melalui  al-Quran  dan  al-Hadits  ssebagai pedoman beragama. 23
Pedoman  beragama  yang  disampaikan  melalui  peran  para  pedagang  dari Semenanjung  Arabia  tidak  hanya  mempengaruhi  masyarakat,  melainkan  toko-
20 Lihat: Ajid Tohir, Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 323.
21 Konsep dan gagasan Amerika itu dituangkan dalam Philipine Bill tahun 1902, yang membagi wilayah Islam selatan menjadi lima bahagian : Zamboanga, Lanao, Cotabato, Davao dan Sulu, dan akan diperintah langsung oleh Amerika dari Manila. (Saifullah SA, Umat Islam Di Filipina Selatan Sejarah, Perjuangan Dan Rekonsiliasi, ISLAMICA, Vol. 3, No. 1, September 2008, hlm. 59).
22 MB Hooker, Introduction : Islamic Law in South-east Asia, Asian Law Journal Vol 4, 2002, hlm. 215. Naskah-naskah ini memiliki peran yang cukup besar terhadap informasi-informasi terkait dengan perilaku kehidupan di Indonesai, Malaysia dan Filipina Selatan, terutama dengan kehidupan keberagamaan termasuk di dalamnya terkait karakteristik hukum Islam di Asia Tenggaa.
23 Lihat: Maimunah, Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi Dan Literatur Keagamaan, TA’DIB, Vol. XVII, No. 02, Edisi Desember 2012. Lihat juga: Asep Ahmad Hidayat, Muslim Minoritas
tokoh masyarakat yang di kemudian hari mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah  Nusantara,  seperti  Kerajaan  Malaka, Kerajaan Samudera  Pasai,  Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam yang tidak hanya meliputi wilayah kekuasaan di Sumatera melainkan terus berkembang sampai ke wilayah Papua dengan adanya Kerajaan Islam Raja Ampat. 24
Naruddin Ar-Raniri menulis buku Sirat al- Mustaqim pada tanggal 1628 M. Kitab  yang  dimaksud  merupakan  kitab  pertama  yang  disebarluaskan  ke  seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab ini di analisis oleh Syeikh  Arsyad  Al-Banjari  yang  kemudian  diberikan  komentar  dalam  suatu  kitab yang  diberi  judul  Sabil  al-Muhtadin.  Buku  ini  dijadikan  pegangan  dalam menyelesaikan sengketa antar umat Islam, di daerah Kesultanan Banjar. Demikian juga  di  daerah  kesultanan  Palembang  dan  Banten  diterbitkan  beberapa  kitab hukum  Islam  yang  dijadikan  pegangan  dalam  masalah  hukum  keluarga  dan warisan.  Juga  diikuti  oleh  kerajaan-kerajaan  Demak,  Jepara,  Tuba,  Gresik  dan Ngumpul. 25
Snouck  Hurgronje,  menyampaikan  bahwa  pengaruh madzhab ini diperkenalkan  melalui  pengajaran  terhadap  murid  dengan  pertama  kalinya mempelajari  bahasa  Arab,  yang  dilanjutkan  belajar  dari  kitab  fikih  aliran  Syafi’i. Materi  yang  diajarkan  adalah  tentang  kebersihan,  ibadah,  zakat,  puasa,  haji  dan hukum  pernikahan.  Surau  menjadi  titik  tolak  pengaruh  yang  cukup  kuat  akan madzhab  Syafi’i dalam  perkembangan  kehidupan  beragama  di  Asia  Tenggara. Daerah  yang  banyak  menggunakannya  adalah  Minangkabau,  Sumatera  Selatan, Semenanjung Malaysia, dan Patani (Thailand Selatan). 26
Fiqih  yang  berkembang  pada  saat  penguasaan  wilayah  Melayu  oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Samudera Pasai adalah Fiqih madzhab Syafi’i, yang  dengan  terang  dan  tegas  dinyatakan  oleh  Malik  al-Zahir  sebagai  Sultan Samudera  Pasai  bahwa  Pasai  bermadzhab  Syafi’i.  Pengakuan  ini  memiliki
24 Lihat: Muhammad Syarif, Teori-Teori Masuknya Islam ke Wilayah Timur Indonesia, Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2014, hlm. 11.
25 Sagaf S.Pettalongi, Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Tsaqafah, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, hlm. 238.
26 Maimunah, Sistem Pendidikan Surau : Karakteristik, Isi Dan Literatur Keagamaan, TA’DIB, Vol. XVII, No. 02, Edisi Desember 2012, hlm. 256, 26-, dan 261.
pengaruh  yang  kuat  terhadap  berkembangnya  madzhab  Syafi’i  di  wilayah  Asia Tenggara. 27
Penguatan  madzhab  Syafi’i  sebagai  kaidah  dalam  menerapkan  dan melaksanakan ritualitas keagamaan diperkuat melalui peran kekuasaan Kerajaan Samudera  Pasai  sebagai  kerajaan  Islam  pertama.  Sultan  Malik  As-Shaleh  adalah ahli dalam bidang fikih menurut madzhab Syafi’i yang dengan bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari qadhi (hakim) sultan pertama dari kerajaan ini  menerapkan  berbagai  keputusan-keputusan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  hukum  Islam  di  daerahnya.  Salah  satu  bukti  penerapan  dan pelaksanaan  hukum  Islam  di  Samudera  Pasai  dapat  ditemukan  dalam  Prasasti Trengganu. 28
Madzhab  Syafi’i  yang  menguat  pada  era  Kesultanan  Samudera  Pasai mengalami  perubahan  dan  perkembangan.  Perjalanan  waktu  mengubah  Islam melalui  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  dengan  berbagai  perubahan- perubahan yang terkait dengan identitas Islam sebagai agama yang telah berbeda dengan ketika munculnya di Semenanjung Arabia. 29 Perbedaan ini tidak dimaknai sebagai  perbedaan  dalam  makna  ke-Teologia-an,  melainkan  dipahami  dalam pembentukan  dan  penerapan  hukum  yang  sejalan  dengan  perubahan  masa (zaman) dan masyarakat.
Mahsun  lebih  jauh  mengungkapkan  bahwa  perubahan-perubahan  yang muncul  pada  abad  17  dan  18  M  di  Indonesia  (dulu  Nusantara),  berada  dalam koridor keseimbangan baru tasawwuf - fiqih , dan wacana Syafi‟iyah . Hal ini terjadi karena pemikiran hukum merupakan paralelisme dari gerakan pemikiran tasawuf yang  terlebih  dahulu  ada,  dan  akibat  langsung  dari  keberadaan  mazhab  Syafi‟i yang  dianut  oleh  penyebar  Islam  pertama  di  Nusantara  abad  12  dan  13  M.  Dua
27 Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, The Role of Islamic Civilisation in Strengthening the Foreign Relations between Countries of ASEAN, Proceedings ASEAN Community Conference 2015, Published by Institute of Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia together with Faculty of Human Ecology Universiti Putra Malaysia Selangor , hlm. 13.
28 Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, The Role of Islamic Civilisation in Strengthening the Foreign Relations between Countries of ASEAN, Proceedings ASEAN Community Conference 2015, Bangi, Malaysia, 11-12 November 2015 , hlm. 12.
29 Id., hlm. 13.
karakteristik  epistemologi  inilah  yang  menjadi  langgam  menonjol  bagi  gerakan pemikiran  hukum  Islam  Indonesia  ketika  itu.  Tidak  adanya  karya  yang  bisa dibilang otentik dan originil yang terlahir dari para pemikir (ulama) di Indonesia, juga lebih disebabkan situasi yang kurang menguntungkan dari proses, waktu, dan karakter Islam pertama di Indonesia tersebut. 30
Ali Yafie mengungkapkan bahwa konsep fikih Syafi’i banyak berjasa dalam membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia walaupun tidak merupakan  bagian  hukum  yang  tertulis,  namun  ia  telah  menjadi  hukum  yang hidup  ( the  living  law )  di  tengah-tengah  masyarakat  muslim  Indonesia.  Sehingga sekalipun hukum-hukum yang berasal dari fikih Syafi’i tersebut belum merupakan hukum  tertulis  (undang-undang),  tetapi  dalam  penerapannya  telah  jauh berkembang  dalam  yurisprudensi,  kebiasaan  dan  pendapat  umum  di masyarakat. 31
Pandangan  Ali  Yafie  sebagai  seseorang  yang  memiliki  kematangan  dalam memahami Islam beserta ajaran yang terkandung dalamnya, melalui pemahaman Ahmad  Gunaryo  diperdalam  kembali  dengan  keterkaitan  politik  dengan  hukum Islam  yang  dalam  pandangan  Ahmad  Gunaryo  telah  terjadi  percampuran  yang lekat, erat dan kental dalam menunjukkan hukum Islam yang telah dibangun dan terbangun  berabad-abad  yang  lampau  melalui  peran  kerajaan-kerajaan  Islam  di abad  13-17  M  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pemahaman  yang  sesuai  dengan budaya. 32
30 Mahsun, Genesis Pemikiran Hukum Islam Nusantara (Studi Pengaruh Islam Pertama Terhadap Perkembangan Pemikiran Dan Politik Hukum Islam Nusantara Klasik). al-Mabsut Vol. 9, No. 1 2015, hlm. 14.
31 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 50.
32 M. Shohibul Imam, Hukum Islam Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi, Al- Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 279.Penyesuaian hukum Islam dengan ragam budaya merupakan kalimat yang dapat mengakomodir sebagai salah satu sarana untuk  membangun rekonsiliasi hukum yang akomodatif terhadap dinamika hukum Islam sehingga melalui rekonsiliasi hukum Islam dengan hukum nasional tersebut dapat terbentuk hukum nasional yang sesungguhnya.

## Hukum Islam Periode VOC dan Pemerintah Belanda
Syari’at  Islam  sejak  kedatangannya  ke  Nusantara  hingga  saat  ini merupakan  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  tidak  hanya  pada  tataran  simbol, melainkan  juga  pada  tataran  praktis.  Hal  tersebut  bukan  semata-semata  sebuah tanda  bahwa  mayoritas  pemeluk  agama  di  Indonesia  adalah  agama  Islam, melainkan  syari’at  Islam  dalam  realitas  alaminya  di  beberapa  daerah  sudah menjadi  tradisi  (adat)  yang  terkadang  dianggap  sakral.  Secara  sosiologis  dan kultural,  syari’at  Islam  merupakan  hukum  yang  berurat  dan  berakar  dalam budaya  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  fleksibilitas  dan  elastisitas  yang  dimiliki syari’at  Islam.  Artinya  meskipun  ada  kekuatan  otonom  yang  terdapat  dalam ketetapan  Tuhan,  namun  syari’at  Islam  dalam  realisasinya  mampu  melakukan upaya transformative-adaptif . 33
Transformatif-adaptif menuntut hukum Islam selalu berada dalam keadaan ikut serta melebur  dengan realitas yang terjadi sebagai representasi pemaknaan rahmatan  lil  ‘alamin .  Formulasi  kata  ini  berlaku  pula  terhadap  perubahan  yang terjadi  dalam  wilayah  Nusantara  melalui  sumbangsih  Kerajaan-Kerajaan  Islam abad  14-18  M.  Perubahan  yang  terjadi  setelah  abad  18  M  mempengaruhi  pula hukum  Islam  dalam  berbagai  aspek  yang  terdapat  di  dalamnya,  baik  itu  dalam pembentukan, penyusunan maupun penerapan. 34
Transformatif-adaptif  hukum  Islam  semakin  terlihat  bila  dilihat  melalui kenyataan  perubahan  kekuasaan  yang  dahulu  dimiliki  otoritas  Kesultanan (Sultan/ Qadhi ).  Kekuasaan  dan  beralih  dari  kerajaan-kerajaan  Islam  kepada serikat/kongsi Dagang yang bernama V.O.C. Peran V.O.C ( Vereenigde Oostindische Compagnie) yang  merupakan  lembaga  kolonial  era  pertengahan  menunjukkan keadaan Islam semakin berada pada kedudukan yang tidak terlalu dominan dalam
33 Sirajuddin M, Wacana Penerapan Hukum Islam dalam Tinjauan Politik Hukum Nasional, Sosio- Religia, Vol. 8, No. 3, Mei 2009, hlm.809.
34 Lihat: Chamim Tohari, Fiqh Keindonesiaan:  Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem  Tata Hukum Di Indonesia, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015.
menentukan  perilaku  atau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Nusantara layaknya sebelum abad 18 M. 35
Dominasi  V.O.C  tidak  serta  merta  menghilangkan  hukum  Islam  sebagai aturan  perilaku  yang  dianut  dan  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  pada  saat  itu. Alasan  mendasar  bagi  pemberlakuan  hukum  Islam  oleh  V.O.C  muncul  akibat ketidakmampuan  masyarakat  Indonesia  untuk  memahami  berbagai  macam aturan  hukum  yang  dibentuk,  disusun  dan  diterapkan  oleh  V.O.C.  Alasan  ini menyebabkan V.O.C sebagai sebuah Kongsi Dagang yang menguasai berbagai jalur perdagangan  di  Nusantara  memberikan  keleluasaan  bagi  masyarakat  Indonesia untuk menerapkan aturan hukum secara mandiri, dengan tidak menyalahi aturan- aturan sebagai berikut: Pertama , Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh V.O.C, menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama  Islam. Kedua ,  kompilasi  hukum  kekeluargaan  Islam  dikenal  dengan  nama Compendium Freijer . 36
Peran  kolonial  melalui  V.O.C  yang  diakui  bukan  sebagai  penjajah, melainkan  hanya  sebagai  sebuah  organisasi  perniagaan  (perdagangan)  terus berlanjut  sampai  tahun  1799,  sebagai  masa  atau  waktu  kebangkrutan  yang dialami oleh V.O.C. Keadaan ini mengawali peran aktif Pemerintah Belanda untuk mengambil-alih semua hutang V.O.C, serta mulai berkuasa di Hindia-Belanda. 37
Salah  satu  aspek  kehidupan  yang  menjadi  penting  untuk  dialihkan penguasaanya  berkaitan  dengan  penerapan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah Indonesia.  Perjalanan  waktu  yang  diberikan  melalui  pengalaman  kolonialisme V.O.C  menuntun  dan  menuntut  Pemerintah  Kolonial  Belanda  melakukan perubahan  cara  dalam  mendekatkan  diri,  dan  merangkul  umat  Islam  serta
35 Mahsun, Genesis Pemikiran Hukum Islam Nusantara (Studi Pengaruh Islam Pertama Terhadap Perkembangan Pemikiran Dan Politik Hukum Islam Nusantara Klasik). al-Mabsut Vol. 9, No. 1 2015
36 Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Jurnal Istinbath Vol. 13, No.2, Desember 2014, hlm. 135-136.
37 Kees De Jong, Dari Perpisahan Kolonial Ke Perjuangan Nasional Bersama Sejarah Singkat Hubungan Islam-Kristen Di Indonesia (±1520-1949), Gema Teologi Vol. 36, No. 2, Oktober 2012, hlm. 239.
masyarakat  yang  memegang  teguh  adat  dan  budaya  yang  telah  lama  menjadi bagian kearifan lokal wilayah Nusantara.
Kebangkrutan  V.O.C  menandai  kemunculan   Pemerintah  Kolonial  Belanda untuk  melanjutkan  kolonialisme  di  bumi  Nusantara.  Peralihan  kekuasaan  dari V.O.C  sebagai  Kongsi  Dagang  yang  menguasai  wilayah  Indonesia  melalui  bidang ekonomi  dengan  eksploitasi  perdagangan  rempah-rempah  ke  daratan  Eropa, berubah  menjadi  kolonialisme  di  berbagai  bidang  kehidupan  bangsa  Indonesia yang  telah  mendiami  wilayah  Nusantara  ini  jauh  sebelum  Pemerintah  Kolonial Belanda menguasai Indonesia dan wilayah perairannya. 38
Kebangkrutan  yang  dialami  oleh  V.O.C  tidak  menghilangkan  jejak  yang menandai  di  Nusantara  (Indonesia)  pernah  muncul  organisasi  yang  mengatur Nusantara  setelah  berkurangnya  pengaruh  Kerajaan-Kerajaan  Islam. Receptio  in complexu kemudian menjadi dasar hukum dalam Regeering Reglemen (RR) tahun 1885. 39 Pasal 75 ayat (3) RR menegaskan bahwa bagi Bumi putera diberlakukan hukum  agama.  Keputusan  politik  (politik  hukum)  yang  dianut  itu  merupakan pengaruh  teori  yang  dikembangkan  oleh  Lodewijk  Willem  Christian  van  den Berg. 40
Teori  van  den  Berg  menempatkan  Islam  menjadi  salah  satu  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  sebelum  diterbitkan  atau  mendapatkan  legitimasi  melalui pendekatan  formalitas  dengan  RR,  didahului  oleh  Keputusan  Raja  Belanda ( Koninkelijk Besluit No. 19 tanggal 24 Januari  1882) yang kemudian  diumumkan dalam Staatblad No. 152 Tahun 1882. 41
Teori yang dikembangkan Van den Berg mengarahkan hukum Isalm tetap menjadi  salah  satu  hukum,  yang  memiliki  peranan  besar  dalam  menyelesaikan berbagai  permasalahan  yang  terdapat  dalam  masyarakat  muslim  era  pra
38 Lihat: A. Kardiyat Wiharyanto, Pergantian Kekuasaan Di Indonesia  Tahun 1800, SPPS Vol. 21, No. 1, April 2007.
39 Lihat: Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 73-75.
40 Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm. 321.
41 A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Bandung, 1996, hlm. 55.
kemerdekaan. Teori receptio in complexu menempatkan Islam dengan hukumnya yang  tetap  memiliki  peran,  sebagai  salah  satu  contoh  adalah  penggunaan  kitab Mugharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh B. J. D. Cloowijk untuk diberlakukan di wilayah Kerajaan Bone dan Gowa, Sulawesi Selatan. 42
Upaya-upaya yang muncul sebagai cara pendekatan baru dari Pemerintah Kolonial  Belanda  diwujudkan  melalui  teori receptie yaitu  hukum  yang  berlaku dalam  realita  masyarakat  adalah  hukum  adat,  sedangkan  hukum  Islam  dapat diberlakukan  apabila  telah  beradaptasi  dengan  hukum  adat.  teori  ini  dilegalisasi dalam undang-undang  dasar Hindia Belanda,  sebagai pengganti RR yaitu Wet op de  Staatsinrichting van  Nederlands Indie ( IS ).  Pengaruh  dari  perubahan  RR ke  IS menyebabkan  dicabutnya  hukum  Islam  dari  lingkungan  tata  hukum  Hindia Belanda melalui Staatsblad No. 212 Tahun 1929. 43
Penganut teori receptie mengemukakan pendapat bahwa terdapat sebagian kecil  hukum  Islam  yang  mempengaruhi  hukum  adat.  Pengaruh  yang  kecil terhadap  hukum  adat  tidak  menyebabkan  hukum  tersebut  merupakan  hukum Islam,  tetapi  tetap  dikatakan  sebagai  adat  dikarenakan  pengaruhnya  tidak menyebabkan berubahnya hukum adat secara keseluruhan. 44
Ter  Haar  mengungkapkan  antara  hukum  adat,  dan  hukum  Islam  tidak mungkin bersatu, apalagi bekerjasama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik  tolak  dari  kenyataan  hukum  dalam  masyarakat,  sedang  hukum  Islam bertitik  tolak  dari  kitab-kitab  hukum    (hasil  penalaran  manusia).  Titik  tolak tersebut menghadirkan perbedaan dan tidak sedikit memunculkan pertentangan, sekalipun  dapat  diperlunak  tetapi  sering  kali  tidak.    Dasar  ini  yang  menjadi munculnya  pembatasan  terhadap  kewenangan  untuk  mengadili  perkara  di Pengadilan Jawa dan Madura hanya terkait untuk bidang-bidang tertentu saja. 45
Perubahan  yang  terjadi  dengan  munculnya  teori receptie dengan penguatan  legalitas  formal  melalui IS tidak  terlepas  dari  peran  Christian  Snouck
42 Zainuddin Ali, Hukum Islam, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 81.
43 Lihat:. Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.11.
44 Sajuti Thalib, Receptio In Complexu, Theorie Receptie Dan Receptio A Contrario , dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 46.
45 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 203.
Hurgronje  (1857-1936  M),  yang  menekankan  pentingnya  teori receptie dengan maksud  tidak  hanya  berupaya  mendekatkan  diri  dengan  Islam  dan  masyarakat adat,  melainkan  memiliki  tujuan  untuk  menekan  pengaruh  Islam  terhadap masyarakat Indonesia. Christian Snouck Hurgronje memiliki pengaruh yang kuat terhadap  keberlakuan  teori receptie didorong  oleh  jabatan  dirinya  sebagai penasihat  Pemerintah  Kolonial  Belanda  dalam  kaitannya  dengan  Islam  dan persoalan-persoalan  pribumi.  Snouck  Hurgronje  mendalami  hukum  dan  agama Islam secara khusus di Indonesia. 46
Pandangan  yang  muncul  dari  Christian  Snouck  Hurgronje  merupakan pendalaman agama Islam yang telah dipelajari oleh dirinya ketika menuntut ilmu di  Leiden,  dengan  penguasaan  Bahasa  Arab. 47 Pandangan-pandangannya  dalam teori receptie memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah  komisi  yang  bertugas  meninjau  kembali  wewenang  Peradilan  Agama  di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb ( staatblad )  Nomor  116  Tahun  1937  berisi  pencabutan  wewenang  Peradilan Agama  untuk  menangani  masalah  waris  dan  yang  lainnya,  perkara  perkara  ini kemudian dilimpahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri). 48

## Hukum Islam Era Kemerdekaan
17 Agustus 1945 merupakan puncak dan pusat dari perubahan kehidupan Bangsa  Indonesia,  perubahan  yang  tidak  hanya  berada  pada  satu  titik  yaitu pelepasan diri dari kolonialisme yang telah berlangsung jauh sebelum Nusantara dikenal dengan nama Indonesia sebagaimana yang tertera dalam teks proklamasi. Perubahan  yang  dilatarbelakangi  peristiwa  pernyataan  deklarasi  atas kemerdekaan mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti ekonomi, budaya, sosial-kemasyarakatan, keberagamaan, politik dan bagian yang
46 Moh. Idris Ramulto, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedududukan Hukum  Islam dalam Sistem Hukum Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.
56.Pengetahuan akan Indonesia dan Islam diperoleh dirinya ketika melakukan penyamaran sebagai dokter mata dengan nama Abdul Ghafur di Mekkah.
47 Lihat: H.M. Rosjidi, Snouck Hurgronje Seorang Pelopor dalam Mempelajari Islam, dalam A. Adaby Darban, Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia, tp., Yogyakarta: tt.. hlm. 1
48 A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 155.
tidak  dapat  dipisahkan  adalah  aspek  hukum  sebagai  penyatu  dari  aspek-aspek tersebut. 49
Perubahan  yang  bermuara  pada  Proklamasi  Indonesia  tidak  serta  merta menempatkan  Islam  dan  negara  pada  pandangan  yang  satu  atau  lebih  dikenal dengan syari’at dan  negara.  Ketegangan  antara  dua  entitas  ini,  dikarenakan memiliki dua tataran penting yang berbeda. Perbedaan ini muncul dari pandangan Soekarno  pada  tataran scholastik atau  bersifat teoritik-idealistik ,  dan  pandangan yang  muncul  dari  M.  Natsir  berupa realisticpolitik atau ideologis-empirik yang muncul ke permukaan pada akhir tahun 1930-an. 50
Periode  kemerdekaan  Indonesia  mendorong  Islam  sebagai  ajaran transformatif  adatif  ditunjukkan  dengan  munculnya  berbagai  pandangan fiqih Indonesia  yang  tidak  tercerabut  dari  akarnya  tetapi  membumi  dalam keterlaksanaan terhadap Muslim Indonesia. Contoh fiqih Indonesia atau fiqih ke- Indonesia-an  diungkapkan  oleh  Hazairin  dengan  menempatkan  Islam  sebagai ajaran agama yang bersinergi bersama masyarakat yang didatanginya. Pemikiran Hazairin  membentuk  bahwa  hukum  Islam  tidak  hanya  terkait  dengan  apa  yang terdapat  dalam  al-Quran  maupun  al-Hadits,  melainkan  di  dalamnya  terdapat unsur-unsur  kemasyarakatan  yang  cenderung  dengan  penguatan al-ahkam  al- khamsah yang  berorientasi  kepada maslahah  mursalah atau  kaidah  yang menunjukkan suatu aturan hukum dapat mengalami penurunan tingkat dari yang sebelumnya  menunjukkan  pelarangan  secara  mutlak  ( haram )  menjadi  boleh ( mubah, mandub ) 51
Teori lainnya yang muncul dari pemikiran Hazairin adalah terkait dengan sistem  kewarisan  bilateral  yang  muncul  melalui  pendekatan  antropologi  sosial
49 Hukum sebagai penyatu dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa diringi secara bersama-sama oleh aspek Ekonomi, budaya, sosial-kemasyarakatan, keberagamaan, politik yang dirangkum sebagai sebuah Filsafat yang dinamai Filsafat Pancasila. Lihat: Soediman Kartohadiprodjo, Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 62.
50 Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 260.
51 Bismar Siregar, Prof. Mr. Dr. Hazairin Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ke –Tuhanan Yang Maha Esa, dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 11.
Indonesia.  Pendekatan    ini  mengarahkan  kepada  munculnya  bagian  ahli  waris dzawul qarabat atau bagian yang ditentukan berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan  pewaris  setelah  harta  waris  dibagi  kepada ashab  al-furudh. Sistem bilateral  kewarisan  Hazairin  menghilangkan  konsepsi ‘ashabah dan dzaw  al- arham yang menjadi konsepsi hukum waris Islam dalam madzhab ahlu sunnah wa al-jama’ah . 52
Hasbi  ash-Shiddieqy  memiliki  pandangan  yang  berbeda  terhadap munculnya dzawul qarabat dalam sistem kewarisan bilateral Hazairin.  Hasbi ash- Shiddieqy  tetap  mempertahankan  pembagian  ahli  waris  sesuai  dengan  apa  yang termaktub  dalam  al-Quran  dan  al-Hadits  melalui  metode  atau atsar - atsar yang muncul  dari  pandangan jumhur (mayoritas)  ulama madzhab  ahlu  sunnah  wa  al- jama’ah .  Ringkasnya  Hasbi  ash-Shiddieqy  tidak  mengenal  pembagian  waris dengan sistem dzawul qarabat , melainkan tetap menggunakan ashabah dan dzaw al-arham. 53
Hazairin  yang  mengedepankan  konsep maslahah  mursalah dengan pendekatan  antropologi  sosial  Indonesia,  tidak  memiliki  perbedaan  yang  jauh dengan fiqih sosial milik  Sahal  Mahfudz,  dengan  tambahan maqashid  al-syariah dalam  memetakan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Sahal  Mahfudz,  menyampaikan kitab fiqih harus disikapi melalui pendekatan metodologis proporsional, sehingga tidak kehilangan maksud dan tujuan ajaran Islam dalam fiqih . Fiqih harus disikapi konstekstual,  dengan  tidak  menghilangkan  sisi  tekstualitas  yang  terkandung  di dalamnya.  Metode  kontekstual  ini  adalah  metode  (ber madzhab )  yang  harus dikembangkan,  karena  fiqih  mengandung  makna  penalaran  ( reasoning )  atas persoalan-persoalan  hukum.  Metode  ini  muncul  dengan  menangkap  ungkapan Imam  Ghazali  yaitu  seorang  ulama  harus  menangkap  “pesan  zaman”  demi kemaslahatan umat. 54
52 Anwar Harjono, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran (Komentar Singkat Atas Teori Prof, Hazairi), dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 62.
53 Lihat, T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
54 Sahal Mahfudz, Nuansa Fikih Sosial, LKiS, Yogyakarat, 1994, hlm. 71
Puncak  dari  pemikiran  Hazairin  terkait  hukum  Islam  sebagai  konsep keagamaan  yang  transformatif  adaptif  adalah  dengan  munculnya  teori receptie exit bahwa tidak benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum  Islam  itu  adalah  mandiri,  teori  ini  bertujuan  untuk  membantah  teori receptie Snouck  di  atas.  Hazairin,  mengungkapkan  hukum  Islam  adalah  hukum yang  mandiri  dan  lepas  dari  pengaruh  hukum  lainnya. 55 Pemahaman  terhadap teori receptie  exit mendorong  atau  menjadi  dasar bagi  terbentuknya  Piagam Jakarta  ( Jakarta  Charter)  pada  tanggal  22  juni  1945.  Piagam  ini  lahir  dari  hasil kompromi antara kelompok Islam dan kebangsaan (sekuler). 56
Perubahan  cara  pandang  hukum  Islam  yang  dilandasi  oleh  teori receptie complexu dan receptie , tidak hanya muncul dari Hazairin melainkan pula muncul dari  Sayuti  Thalib  yaitu  dengan  lahirnya  teori receptio  a  contrario. Teori    ini merupakan pengembangan teori receptie exit Hazairin. Teori receptio a contrario menyatakan  pendapat  yang  sama   sekali berlawanan arah dengan  teori receptie Christian    Snouck  Hurgronje.    Teori    ini  menunjukkan  sebenarnya  hukum  adat berada di bawah  hukum  Islam dan harus sejiwa dengan  hukum Islam,  sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika  telah  dilegalisasi  oleh   hukum  Islam.  Sayuti Thalib  menyatakan  bahwa  dalam  hukum   perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam  berlaku  hukum Islam. Hal ini sesuai dengan  keyakinan,  cita-cita  hukum, dan  cita-cita   moralnya,  yakni  teori  ini  mengemukakan   bahwa hukum adat bisa  berlaku  bagi  orang    Islam  Manakala  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam. 57
Salah satu contoh  dari  teori  ini  adalah antara  lain: Suku Kaili  di  Sulawesi Tengah  sebelum  beragama  Islam.  Jika  seorang  laki-laki  hendak  menikah  dengan seorang  perempuan,  maka  disampaikan  terlebih  dahulu  pada  ketua  dewan  adat. Kemudian  dewan  adat  akan  mengambil  air  bersih  dari  sumber  mata  air, selanjutnya  air  tersebut  secara  hukum  adat  dipercikan  oleh  ketua  dewan  adat
55 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 51..
56 Lihat: Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 279.
57 Khoiruddin Buzama, Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 470.
kepada kedua calon mempelai, dan hal ini menandai selesainya pernikahan. Tetapi sesudah suku Kaili Sulawesi Tengah memeluk Islam, tata cara perkawinan seperti itu  selanjutnya  dilaksanakan  oleh  kedua  calon  mempelai  sesuai  hukum perkawinan Islam. 58
Lazimnya  sebuah  teori  yang  berakar  dari  cara  berfikir  logis,  teori  yang muncul  dari  Hazairin  dan  Sayuti  Thalib,  dikembangkan  kembali  oleh  Ichtijanto dengan teori Eksistensi. Teori Eksistensi menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia, 59 diantaranya:
a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
b. Ada  dalam  arti  adanya  dengan  kemandirian  yang  diakui  adanya  dan kekuatan  serta  wibawanya  oleh  kaum  nasional  dan  diberi  status  hukum nasional.
c. Ada  dalam  hukum  nasional  dalam  arti  norma-norma  hukum  Islam  yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
d. Ada  dalam  arti  sebagai  bahan  utama  dan  unsur  utama  hukum  nasional Indonesia. 60
Fase  munculnya  Orde  Baru  sebagai  peralihan  kekuasaan  dari  Orde  Lama membawa  keinginan  dan  harapan  umat  Islam  untuk  mengembangkan  dan mentransformasikan  nilai-nilai  hukum  Islam  ke  dalam  produk  perundang- undangan  pada  masa  ini.  Keinginan  dan  harapan  ini  tampaknya  tidak  sejalan dengan strategi pembangunan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini peranan  partai-partai  politik  dimarginalkan,  termasuk  pembicaraan  tentang masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  ideologi  (selain  Pancasila)  ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan. 61
58 Zainuddin Ali, Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Akidah, Syariah dan Akhlak, Yayasan Al-Ahkam, Makassar, 1998, hlm. 9.
59 Lihat,  Cik  Hasan  Bisri, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pengembangan  dan  Pembentukan, Rosda Karya, Bandung, 1991,  hlm. 137
60 Ichtijanto..  Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia, dalam  Tjun Surjaman  (ed.). Hukum  Islam  di  Indonesia:  Perkembangan  dan Pembentukan, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 137. Lihat juga: Ahmad Khumaidi Ja’far, Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012.
61 EMK. Alidar, Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997), Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 239.
Perubahan  cara  pandang  Orde  Baru  mulai  terlihat  sejak  tahun  1970-an sampai  sekarang.  Arah  dinamika  hukum  Islam  dan  proses  transformasi  hukum Islam  telah  berjalan  sinergis  searah  dengan  dinamika  politik  di  Indonesia.  Tiga fase  hubungan  antara  Islam  dan  negara  pada  masa  Orde  Baru  yakni  fase antagonistik  yang  bernuansa  konflik,  fase  resiprokal  kritis  yang  bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara. 62
Fase  akomodatif    yang  memunculkan  nuansa  harmonisasi  Islam  dan Pancasila,  terkait  dengan  wilayah  ketatanegaraan  diungkapkan  secara  menarik oleh  Achmad  Siddiq.  Achmad  Siddiq  menyampaikan  Islam  dan  Pancasila merupakan dua hal yang berbeda, sehingga format yang disamakan dalam bentuk ideologi  adalah  Pancasila  dan  Piagam  Madinah.  Islam  tidak  dapat  disamakan dengan  Pancasila,  karena  bersumber  dan  merupakan  ciptaan  Tuhan,  sedangkan Pancasila  merupakan  ideologi  yang  lebih  banyak  menggunakan  kemampuan berfikir (nalar), sehingga keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dalam diri manusia.  Achmad  Siddiq  menegaskan  dilarang  untuk  mencampuradukkan Pancasila  dengan    agama.  Pancasila  yang    duniawi  jangan    di  agama-kan    dan agama  yang  berdasarkan  pada  wahyu  jangan  di Pancasila –kan. 63
Pandangan yang mendukung Islam dan Ke-Indonesia-an ditunjukkan oleh Munawir  Sjadazali,  dengan  menempatkan  Islam  tidak  menolak  terhadap munculnya ideologi Bangsa dan Negara yang berbeda dengan format negara Islam yang lazim digunakan di wilayah Timur Tengah. Islam dalam pandangan Munawir Sjadzali  memberikan  keleluasaan  bagi  manusia  untuk  menentukan  dasa-dasar negara sebagai pedoman ketetatanegaraan suatu bangsa, walapun berbeda secara nama  tetapi  memiliki  persamaan  secara  nilai  yaitu  nilai  yang  terkandung  dalam
62 Muslim, Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia, al-‘Adalah Vol. XI, No. 1 Januari 2013, hlm. 129.
63 Andree   Feillard, NU vis a vis Negara Pencarian  Isi Bentuk  dan  Makna, LKiS, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.
Pancasila  selaras  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  Islam  menjadi rahmatan lilamin . 64
Harmonisasi Islam dan negara merupakan bagian dari transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan ( Takhrij al- Ahkâm fî al-Nash al-Qânun ) sebagai  produk  interaksi  antar  elite  politik  Islam  (para  ulama,  tokoh  ormas, pejabat  agama  dan  cendekiawan  muslim)  dengan  elite  kekuasaan  ( the  rulling elite ) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU  No.1/1974  tentang  Perkawinan.  Peranan  elite  Islam  cukup  dominan  dalam melakukan  pendekatan  dengan  kalangan  elite  di  tingkat  legislatif,  sehingga  RUU Perkawinan No.1/1974 dapat diberlakukan. 65
Pada  saat  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  diajukan  oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis.  Sekitar  tahun  1968  hubungan  politik  antara  pemerintah  dan  umat Islam  telah  menunjukkan  dengan  jelas  adanya  suatu  ketegangan,  yaitu  dengan terbitnya  Inpres  No  13  Tahun  1968  yang  menutup  perdebatan  tentang  dasar negara. Gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah hubungan  umat  Islam  dengan  pemerintah  menjadi  tegang,  jika  tidak  boleh dikatakan bermusuhan. 66
Tranformasi hukum Islam era kemerdekaan tidak hanya terlihat dan/atau ditampakkan  melalui  pengesahan  Rancangan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  menjadi  Undang-Undang.  Persetujuan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  terhadap Undang-undang Pengadilan Agama yaitu UU  No.  7  Tahun  1989  merupakan  contoh  lain,  negara  sebagai  pemegang
64 Lihat: Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), UI-Press, Jakarta, 1990.
65 Aden Rosadi, Legislasi Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia, Seminar Nasional Tentang Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016, hlm. 5. Lihat juga: Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, Al-Ma’arif, Bandung, 1976, hIm. 35-48
66 Kamsi, Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 7.
kekuasaan  tertinggi  memiliki  tugas  untuk  mengakomodir  berbagai  kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. 67
Penolakan  terhadap  legalisasi  Peradilan  Agama  pada  masa  itu  masih gencar.    Hal    ini    nampak    pada    pembahasan  RUU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama oleh DPR.  Sebagian masyarakat, kebanyakan dari unsur agama Katolik  menuduh  bahwa    penegakkan    RUU    tersebut    berarti    penegakkan kembali  Piagam  Jakarta. S. Wijoyo misalnya secara  terang  terangan  mengatakan bahwa  RUU  tersebut  menentang  kesaktian  Pancasila.  Sedangkan  R.  Suprapto menyatakan    bahwa    keberadaan    Peradilan  Agama  tidak  dapat  diterima  karena penerimaan Peradilan Agama  sama dengan menerima sumber di luar UUD 1945 dan  Pancasila.  Selain  itu    dia  juga  mengusulkan  agar  UU  No.  14  tahun  1970 ditinjau kembali. 68
Pembentukan  Peradilan  Agama,  tidak  hanya  terbentur  dengan  kelompok yang  menolak  munculnya  legalisasi  Peradilan  Agama,  melainkan  muncul  pula perdebatan  mengenai  penyelesaian-penyelesaian  terkait  perkara-perkara  yang memerlukan  putusan  yang  memiliki  keseragaman  dalam  menentukan  hukum yang  akan  diberikan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  di  lembaga  Peradilan Agama.    Perdebatan  mengenai  hukum  yang  akan  digunakan  dikarenakan  pada lingkungan  peradilan  agama  sendiri,  ada  13  buah  kitab  fikih  bermazhab  Syafi’i sebagai  sumber  hukum  materiil  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama. 69
Titik  temu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  bermula  dari perdebatan  mengenai  sumber  hukum  materiil  ditengahi  dengan  kemunculan
67 Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Vol. 13, No.2, Desember 2014, hlm. 148-149.
68 Ari Wibowo, Perkembangan Eksistensi Peradilan  Agama di Indonesia Menuju ke  Peradilan Satu Atap, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm. 134.
69 lihat Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735. 13 buah kitab fiqih tersebut adalah: Al-Bajuri, Fath al-Mu‘in, Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Qalyubi/Muhalla, Fath al-Wahhab, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin al-Syari‘ah Sayyid Dakhlan dan Ustman ibn Yahya, Syamsuri lil Faraidh, Bughyat al-Musytarsydin, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah dan Mugni al-Muhtaj. (Ahmad Izzuddin, PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I Nomor 2 Agustus 2009, hlm. 3).
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 70 Pembentukan KHI tidak hanya berkaitan dengan sumber hukum materiil, melainkan upaya untuk pembentukan hukum positif yang dapat  diterapkan  di  Indonesia,  dikarenakan  munculnya  perbedaan-perbedaan dalam  menentukan  penerapan  hukum  di  Indonesia  melalui  lembaga  Peradilan Agama. Perbedaan atau kesulitan-kesulitan tersebut muncul dari proses dan hasil ijtihad  yang  tidak  dapat  saling  mengalahkan  satu  dengan  lainnya.  KHI  muncul sebagai upaya untuk menghilangkan kesimpangsiuran dan penyeragaman sebagai pedoman fiqih  Indonesia ,  terkait  penyelesaian  perkara-perkara  masyarakat Muslim Indonesia di lembaga Peradilan Agama. 71
KHI  menjadi  penting  sebagai  rujukan  dan  landasan  putusan  Peradilan Agama  karena  asas  personalitas  keislaman  yang  dianut  oleh  Peradilan  Agama. Asas  personalitas  berkaitan  dengan  ketundukan  terhadap  kekuasaan  Peradilan Agama,  dikarenakan  pengakuan  terhadap  diri  seseorang  yang  mengaku  dirinya sebagai pemeluk (agama)Islam. 72
KHI  merupakan  suatu  perwujudan  hukum  Islam  yang  khas  Indonesia, pandangan ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem hukum nasional: 73
1. Landasan  ideal  dan  konstitusi  KHI  adalah  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1956.  Ketentuan  ini  dimuat  dalam  konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan menjamin  kelangsungan  hidup  beragama  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan  kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. KHI  dilegalisasi  oleh  isntrumen  hukum  dalam  bentuk  Instruksi Presiden  yang  dilaksanakan  oleh  Keputusan  Menteri  Agama,  dan merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi Presiden ini tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya, dikarenakan segala yang dirumuskan di dalamnya
70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 62).
71 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. . 15-30.
72 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 171.
73 Muchith A. Karim (editor), Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010, hlm. 4-5.
merupakan  suatu  kebutuhan  akan  ketertiban  masyarakat  Islam masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Kandungan  isi  dari  KHI disusun  dan  diupayakan  berdasarkan  keinginan  dan  kesadaran masyarakat yang membutuhkannya.
3. KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al- Quran  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  saw  yang  bercorak  ke- Indonesiaan.
Perkembangan hukum Islam memasuki akhir abad 20 M mulai memasuki bidang  ekonomi  terutama  bidang  perbankan,  dengan  munculnya  perbankan syariah . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda ( dual banking system ). Kebijakan ini  intinya  memberikan  kesempatan  bagi  bank-bank  umum  konvensional  untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu  membentuk  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Akibatnya  paska  Undang-Undang ini muncul banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan  layanan syariah kepada nasabahnya. 74
Ketika  hati  dan  pikiran  telah  sedemikian  lama  terkungkung  oleh  sistem ribawi,  ide  bank  Islam  yang  dimunculkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia seakanakan membuat umat Islam kesulitan mencari rujukan. UU Perbankan No. 7 tahun 1992 memberikan peluang berdirinya bank syariah. Sekarang, setelah bank syariah beroperasi tujuh tahun dan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 diterbitkan, beberapa  bank  akan  mengubah  sistem  operasinya  menjadi  bank  syariah,  baik secara keseluruhan maupun hanya mendirikan cabang-cabang syariah. Sekali lagi umat Islam gamang mencari rujukan bagaimana mengkonversi bank-bank umum menjadi bank syariah. 75
Kegamangan  tersebut  dapat  diatasi  dengan  berbagai  peraturan  yang kemudian  baik  itu  bersifat  umum,  teknis  maupun  aturan  pelaksana  dari perbankan syari’ah. Adapun aturan tersebut sampai akhir abad 20 adalah
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
74 Abdul Ghofur Anshori, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, La Riba Vol. II, No. 2, Desember 2008, hlm. 162.
75 Santoso dan Suhadi, Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 129.
2. Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

## Penutup
Hukum  Islam merupakan padanan kata yang ditujukkan pada fiqih dalam tata  hukum  Indonesia.  Hukum  Islam  berada  di  Indonesia  bersamaan  dengan masuknya  Islam  di  Indonesia  yaitu  abad  7  M.  Proses  tumbuh  dan  berkembang hukum  Islam  belum  mengalami  institusional  atau  dilembagakan.  Proses pelembagaan  mulai  terjadi  pada  era  Kerajaan  Islam,  yang  menempatkan pelembagaan  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  itu  muncul  dipengaruhi  oleh pemimpin  atau  raja  penguasa  kerajaan  tersebut.  Pada  satu  kerajaan  raja  dapat menjadi  sekaligus qadhi ,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Samudera  Pasasi  dengan rajanya Malikus Saleh. Keadaan ini berbeda dengan kerajaan Mataram Islam yang membedakan pembagian tugas. Raja memegang kekuasaan administrsi dan politik sedangkan ulama memegang peranan sebagai qadi.
Periode  kolonial  memiliki  corak  yang  berbeda,  pembagian  tugas  secara umum telah dilakukan, melaui penguatan formal terutama, terkait aturan hukum keluarga dan waris, melalui Compendium Freijer serta pengakuan peradilan agama yang  dikenal  pada  zaman  kolonial  dengan priesterraad .    Pengaturan  secara legalitas formal secara khusus dipengaruhi oleh dua teori utama yaitu receptio in complexu yang dilekatkan pada Lodewijk Willem Christian van den Berg, teori lain yang  mendominasi  era  kolonial  Belanda  di  Indonesia  adalah receptie .  Teori receptie dicetuskan Christian Snouck Hurgronje, teori ini yang  melatarbelakangi pencabutan  kewenangan  Pengadilan  Agama  memiliki  kewenangan  mandiri  atau khusus dalam meyelesaikan permasalahan bagi umat Islam Indonesia.
Periode  kemerekaan  merupakan  titik  balik  hukum  Islam  memiliki  peran yang  demikian  luas  sama  halnya  dengan  era  kerajaan  Islam,  setidaknya  itu merupakan  pandangan  yang  diharapkan.  Pengharapan  ini  mula  menunjukkan ketidakpastian,  keadaan  ini  muncul  sebagai  konsekuensi  kompromi  yang
dilakukan  oleh  kelompok  Islam  dan  Kelompok  Kebangsaan.  Peristiwa  yang mengantarkan  hukum  Islam  berada  pada  sisi  legalitas  formal  yang  memiliki kedudukan  dengan  era  kolonial  mulai  mengalami  perubahan.  Perubahan  ini ditunjukkan  dengan  munculnya  berbagai  peraturan  yang  memberikan keleluasaan  bagi  umat  Islam  untuk  mengamalkan  ajaran  Islam  yang  dipekuat melalui legalitas formal.
Adapun legalitas formal yang memberikan pengaruh terhadap pengamalan kehidupan  beragama  umat  Islam  Indonesia  dengan  dukungan  legalitas  formal aturan hukum adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
3. Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang, Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
5. Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Buku:
A.  Mukti  Ali,  Alam  Pikiran  Islam  Modern  Di  Indonesia  dan  Modern  Islamic Thaought In Indonesia, Jajasan Nida, Jogjakarta, 1969.
A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Gama Media, Yogyakarta, 2002.
A.  Wasit  Aulawi,  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam,  dalam  Dimensi  Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Bandung, 1996.
Abdul  Gani  Abdullah,  Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994
Ajid Tohir, Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik,
Rajawali Press, Jakarta, 2011.
Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Mizan, Bandung, 1994. Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam),  Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, Al-Ma’arif, Bandung, 1976 .
Anwar Harjono, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran (Komentar Singkat Atas Teori Prof, Hazairi), dalam Pembaharuan Hukum Islam di  Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
Bismar  Siregar,  Prof.  Mr.  Dr.  Hazairin  Seorang  Mujahidin  Penegak  Hukum Berdasar Ke –Tuhanan Yang Maha Esa, dalamPEmbaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
Cik Hasan Bisri (ed), Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
Daniel  S.  Lev, Islamic  Courts  in  Indonesia  (A  Study  in  the  Political  Bases  of  Legal Institutions) , University of California Press, Los Angeles, 1972. Hamka, Sejarah Umat Islam IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. Ismail  Suny,  Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan  Pembentukannya, Rosdakarya, Bandung, 1991.
H.M. Rosjidi, Snouck Hurgronje Seorang Pelopor dalam Mempelajari Islam, dalam A. Adaby Darban, Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia, Yogyakarta. Ismuha, Islam Dan Masyarakat Aceh dalam Agama dan Perubahan Sosial, Rajawali, 1983.
Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Rosdakarya, Bandung, 1991.
K.H.O. Gadjahnata, Sri-Edi Swasono, Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, UI-Press, Jakarta, 1986.
M.  Idris  Ramulyo,  Asas-Asas  Hukum  Islam  (Sejarah  Timbul  dan  Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Moh. Idris Ramulto, Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedududukan  Hukum    Islam  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia),  Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
Munawir  Sjadzali,  Islam  Dan  Tata  Negara  (ajaran,  sejarah  dan  pemikiran),  UI- Press, Jakarta, 1990.
Sahal Mahfudz, Nuansa Fikih Sosial, LKiS, Yogyakarat, 1994. Saidus Syahar, Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1974. Sajuti  Thalib,  Receptio  In  Complexu, Theorie  Receptie  Dan  Receptio  A  Contrario , dalam  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Yayasan  Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
Soediman  Kartohadiprodjo,  Beberapa  Pemikiran  Sekitar  Pancasila,  Alumni, Bandung, 1980.
T.  M.  Hasbi  ash-Shiddieqy,  Fiqhul  Mawaris  (Hukum-Hukum  Warisan  Dalam Syariat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
Taufik Abdullah (ed), Agama Dan Perubahan Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1983. Thomas F. O’Dea, Sosiologi Agama (terj. Yasogama), Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

## Jurnal:
A.  Kardiyat  Wiharyanto,  Pergantian  Kekuasaan  Di  Indonesia    Tahun  1800,  SPPS Vol. 21, No. 1, April 2007.
Abd. Ghofur, Tela’ah Kritis Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011.
Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
Ahmad Izzuddin, PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I Nomor 2 Agustus 2009.
Alma’arif, Islam Nusantara: Studi Epistemologis Dan Kritis, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015..
Chamim  Tohari,  Fiqh  Keindonesiaan:    Transformasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Tata  Hukum  Di  Indonesia,  ANALISIS:  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume  15, Nomor 2, Desember 2015.
EMK.  Alidar,  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Pada  Masa  Orde  Baru  (1966-1997),
Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012
Effendi,  Politik  Kolonial  Belanda  Terhadap  Islam  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Sejarah  (Studi  Pemikiran  Snouck  Hurgronye),  Jurnal  TAPIs  Vol.8  No.1 Januari-Juni 2012,
Feirul  Maliq  Intajalle,  et  all,  Islamic  Inheritance  Law  Among  Muslim  Minority Countries in Southeast Asia, Middle-East Journal of Scientific Research 12 (1), (2012).
Kees De Jong, Dari Perpisahan Kolonial Ke Perjuangan Nasional Bersama Sejarah Singkat Hubungan Islam-Kristen Di Indonesia (±1520-1949), Gema Teologi Vol. 36, No. 2, Oktober 2012.
Khabibi  Muhammad  Luthfi,  Islam  Nusantara:  Relasi  Islam  dan  Budaya  Lokal,
Shahih Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016
Khoiruddin  Buzama,  Pemberlakuan  Teori-Teori  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  AL- ‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.
MB Hooker, Introduction: Islamic Law in South-east Asia, Asian Law Journal Vol 4, 2002.
M. Dahlan M., Dinamika Perkembangan Islam Di Asia Tenggara Perspektif Histori, Jurnal Adabiyah Vol. XIII nomor 1/2013.
M. Shohibul Imam, Hukum Islam Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013.
M.  Yakub,  Perkembangan  Islam  Indonesia,  Kalam:  Jurnal  Studi  Agama  dan Pemikiran Islam, Volume 7, Nomor 1, Juni 2013.
Mahsun,  Genesis  Pemikiran  Hukum  Islam  Nusantara  (Studi  Pengaruh  Islam Pertama  Terhadap  Perkembangan  Pemikiran  Dan  Politik  Hukum  Islam Nusantara Klasik). al-Mabsut Vol. 9, No. 1 2015.
Maimunah, Sistem Pendidikan Surau : Karakteristik, Isi Dan Literatur Keagamaan,
TA’DIB, Vol. XVII, No. 02, Edisi Desember 2012.
Mark E. Cammack and R. Michael Feener, The Islamic Legal System In Indonesia, Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 21 No. 1, January 2012.
Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid,  Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Muchith  A.  Karim  (editor),  Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat  Islam Indonesia,  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  Badan  Litbang  dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010.
Muhammad  Syarif,  Teori-Teori  Masuknya  Islam  ke  Wilayah  Timur  Indonesia, Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2014.
Murdan, Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia, Mahkamah, Vol. 1, No.
1, Juni 2016.
Muslim, Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia, al-‘Adalah Vol. XI, No. 1 Januari 2013.
Rahimin Affandi Abd Rahim, Paizah Hj Ismail, Mohd Kamil Abd Majid, Nor Hayati Md.  Dahlal,  Batu  Bersurat  Terengganu:  Satu  Tafsiran  Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam, Jurnal Fiqh, No. 7 (2010).
Saifullah SA, Umat Islam Di Filipina Selatan Sejarah, Perjuangan Dan Rekonsiliasi,
ISLAMICA, Vol. 3, No. 1, September 2008
Sirajuddin  M,  Wacana  Penerapan  Hukum  Islam  dalam  Tinjauan  Politik  Hukum Nasional, Sosio-Religia, Vol. 8, No. 3, Mei 2009.
Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Jurnal Istinbath Vol. 13, No.2, Desember 2014.
Suriana, Dimensi Historis Pendidikan Islam (Masa Pertumbuhan, Perkembangan, Kejayaan,  Dan  Kemunduran),  Jurnal  Pionir,  Volume  1,  Nomor  1,  Juli- Desember 2013.
Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Vol. 13, No.2, Desember 2014.

## Seminar:
Aden  Rosadi,  Legislasi  Dan  Politik  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Seminar  Nasional Tentang Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016.
Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, The Role of Islamic Civilisation in Strengthening the  Foreign  Relations  between  Countries  of  ASEAN,  Proceedings  ASEAN Community  Conference  2015,  Published  by  nstitute  of  Islam  Hadhari Universiti  Kebangsaan  Malaysia  together  with  Faculty  of  Human  Ecology Universiti Putra Malaysia Selangor .
Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peardilan Agama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam Surat  Edaran  Biro  Peradilan  Agama  tanggal  18  Februari  1958  Nomor  B/I/735 Tentang  Peraturan  pelaksana  PP  No.  45  Tahun  1957  tentang Pembentukkan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.