## PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

## Muhammad Daniel Arifin
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia E-mail: daniel.arifin000@gmail.com
Corresponding Author: Muhammad Daniel Arifin

## ABSTRACT
Elections are essentially a system of capturing public officials in a model of This study found that:  First,  the  factor  causing  the  implementation  of  Re-voting  in  the  2019  Simultaneous General Elections in Padang City was the occurrence of administrative violations. The form of  administrative  violation  committed  is  the  allowing  of  voters  who  have  an  electronic  ID card  to  exercise  their  right  to  vote  at  other  polling  stations  outside  of  their  domicile according to the electronic ID card without taking care of moving to vote beforehand. This violation meets the criteria for re-voting in accordance with article 372 paragraph (2) letter d of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, namely that there are voters who do not  have  an  electronic  ID  card  and  are  not  registered  in  the  DPT  and  DPTb  exercise  the right to vote in the voting process. This also means that there has been a violation committed by  the  KPPS  because  it  gives  voters  with  an  electronic  ID  card  the  opportunity  to  exercise their  right  to  vote  not  at  the  polling  station  location  according  to  the  address  listed  on  the electronic  ID  card.  Second,  the  implementation  of  re-voting  in  the  2019  Simultaneous General  Elections  by  the  Padang  City  Election  Commission  was  carried  out  on  46  polling stations  on  April  27,  2019  with  the  Decision  of  the  Padang  City  KPU  after  conducting research  and  examination  of  election  violations  that  have  implications  for  Re-voting.  The implementation  of  re-voting  is  only  carried  out  on  problematic  ballot  papers  by  re-inviting voters registered with DPT and DPTb, witnesses and supervisors of elections.
Keywords : Re-voting, 2019 simultaneous elections, Padang City

## ABSTRAK
Hasil  penelitian  menunjukkan: Pertama ,  Faktor  penyebab  dilaksanakannya  Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang adalah terjadinya pelanggaran  administrasi.  Bentuk  pelanggaran  administrasi  yang  dilakukan  adalah diperbolehkannya  pemilih  yang  memiliki  KTP  elektronik  untuk  menggunakan  hak  pilih  di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Pelanggaran ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai  pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih  yang  tidak  memiliki  KTP  elektronik  dan  tidak  terdaftar  dalam    DPT  dan  DPTb menggunakan  hak  pilih  pada  proses  pemungutan  suara.  Hal  ini  juga  berarti  telah  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPPS  karena  memberi  kesempatan  kepada  pemilih  ber KTP  elektronik  untuk  menggunakan  hak  pilih  tidak  di  lokasi  TPS  sesuai  alamat  yang
tercantum  pada  KTP  elektronik. Kedua, Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang  pada Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran  pemilu  yang  berimplikasi Pemungutan  Suara  Ulang.  Pelaksanaan  pemungutan  suara  ulang  hanya  dilakukan  terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.
Kata kunci : Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Serentak 2019, Kota Padang

## PENDAHULUAN
Salah  satu  cerminan  sistem  demokrasi  di  Indonesia  adalah  pelaksanaan  Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu juga menjadi lambang tolak ukur suatu demokrasi (Triwulan, 270 : 2010). Keberadaan Pemilu merupakan bagian dari pemerintahan yang demokratis, meskipun pemilu  bukanlah  satu-satunya  instrumen  demokrasi  di  suatu  negara.  Kalau  kita  rujuk konstitusi negara Indonesia maka dasar hukum fundamental pemilu merujuk kepada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara R epublik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.
Pasal  22  angka  E  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan bahwa :
“Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di Indonesia pada tahun 2019 dilakukan untuk memilih calon dari partai-partai politik dan perorangan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia  oleh Warga  Negara  Indonesia yang memenuhi syarat. Pemilu serentak  ini  dilakukan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota) dan Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden  dan  Wakil Presiden sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 angka 27, pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (1).
Secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kota Padang pada 17  April    2019  yang  lalu  dapat  dikatakan  berlangsung  dengan  lancar,  akan  tetapi  ada fenomena  menarik  yang  terjadi  yaitu  adanya  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  yang dilaksanakan  di  46  (empat  puluh  enam)  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  oleh  KPU  Kota Padang dari  53  (lima puluh tiga) TPS  yang   direkomendasi  oleh  Panwas  Kecamatan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
Pemungutan  Suara  Ulang  atau  PSU  dilaksanakan  bukan  tanpa  sebab,  di  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  telah  mengatur  kejadian khusus  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  mesti  dilaksanakannya  PSU  di  suatu  TPS,  antara lain  seperti  terjadinya force  majore seperti  bencana  alam  yang  menyebabkan  pemungutan suara  hampir  diseluruh  TPS  tidak  dapat  dilakukan  atau  terjadinya  pelanggaran  dan  atau kelalaian  dalam  tahapan  pemungutan  suara  oleh  penyelenggara  atau  pemilih  yang  menurut
undang-undang mesti dilakukan pemilihan ulang.
Berdasarkan    paparan    di    atas,    maka    perlu    dilakukan    penelitian  dengan  judul Pemungutan  Suara  Ulang  Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  Oleh  Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
Adapun yang menjadi pokok permasalahn dalam penelitian ini adalah  Faktor apakah yang  menyebabkan  dilaksanakannya  Pemungutan  Suara  Ulang  Pada  Pemilihan  Umum Serentak  Tahun  2019  di  Kota  Padang  dan  Bagaimanakah  Proses  Penetapan  Pemungutan Suara  Ulang  Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Kota Padang.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  analitis, yakni  untuk  memperoleh  gambaran  umum  yang  menyeluruh  dan sistematis  serta  menguraikan  keadaan  ataupun  fakta  yang  ada  tentang  Pemungutan  Suara Ulang  Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Padang.  Gambaran  umum tersebut dianalisis  dengan bertitik  tolak  dari perundang-undangan dan  pendapat  para  ahli  yang  bertujuan  untuk  mencari  dan  mendapat  jawaban  atas  pokok masalah  yang  akan  dibahas lebih lanjut.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif dan didukung pendekatan yuridis empiris, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum  khususnya  kaidah-kaidah  hukum  positif  yang  berasal  dari  bahan-bahan kepustakaan  yang  ada  dari  peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan terutama  tentang  Pemungutan  Suara Ulang  Pada  Pemilihan  Umum  Serentak Tahun 2019.  Di dukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian untuk melihat bekerjanya hukum dalam prakteknya di masyarakat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  data  sekunder  berupa peraturan  perundang-undangan,  tulisan  serta  buku-buku  terkait  pemilu  serentak  dan  data primer berupa diperoleh  dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Semua data, baik data  sekunder  maupun  data  primer,  yang  sudah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian adalah di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Padang  sebagai    institusi  penyelenggara pemilu  di  tingkat  Kota  Padang  yang  mengeluarkan  keputusan  terkait  pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2019.

## PEMBAHASAN

## Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu  Serentak Tahun 2019 dan  Kewenangan KPU Kota Padang
Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan prosedur biasa dan sah sesuai peraturan dan  Undang-undang.  Tujuan  PSU  adalah  untuk  memperbaiki  prosedur  pada  tahapan pemungutan  suara  yang dianggap cacat  dan atau tidak sesuai aturan dan merupakan upaya untuk  menjaga  kualitas  pemilihan  umum  agar legitimated dan  dapat  diterima  oleh  seluruh stakeholder pemilihan umum
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan umum  pada pasal  372 ayat (1)  menyebutkan  jika  pemungutan  suara  ulang  harus  diselenggarakan  di  TPS  jika  terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan  yang  mengakibatkan hasil pemungutan  suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat diselenggarakan, kemudian PSU juga harus dilakukan  apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  penyelenggara  dan  pemilih  yang menurut undang-undang harus dilakukan PSU, Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  Pasal  65  ayat  2  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (PKPU)  Nomor  3  tahun  2019  tentang  Pemungutan  dan  Penghitungan  dalam Pemilihan Umum berbunyi menyatakan bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut  : 1. Pembukaan  kotak  suara  dan/atau  berkas  pemungutan  dan  penghitungan  suara  tidak dilakukan  menurut  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Petugas  KPPS  meminta  pemilih  memberikan  tanda  khusus,  menandatangani  atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
3. Petugas  KPPS  merusak  lebih  dari  satu  surat  suara  yang  sudah  digunakan  oleh  pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Terkait kewenangan KPU Kota Padang dalam penetapan pemungutan suara ulang atau PSU di Kota Padang sebenarnya diatur dalam  Pasal 373  ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
1. Pemungutan  suara  ulang  diusulkan  oleh  KPPS  dengan  menyebutkan  keadaan  yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul  KPPS  diteruskan  kepada  PPK  dan  selanjutnya  diajukan  kepada  KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemungutan  suara  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dilakukan  untuk  1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
Dari  pasal  diatas  dapat  dilihat  bahwa  PSU  dilakukan  dengan  keputusan  KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KPPS melalui PPK.
Secara umum penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di  seluruh wilayah  Kota Padang berjalan relatif berjalan baik. Namun demikian sejumlah  TPS  mengalami  persoalan,  persoalan  paling  dominan  yang  muncul  akibat banyaknya pemilih tambahan yang di beberapa TPS  yang diikuti oleh melimpahnya pemilih luar daerah, hal ini disebabkan pada hari pencoblosan beredar informasi hoax melalui media sosial  yang  menyebutkan  bahwa  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pemilik  KTP elektronik dapat menggunakan hak pilihnya di TPS manapun di seluruh Indonesia.
Berbekal  keyakinan  tersebut,  pemilih  luar  daerah  yang  tidak  mengurus  pindah memilih  mendatangi  TPS  dan  meminta  kepada  KPPS  agar  dilayani.  Bagi  KPPS  yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 atau undangan memilih yang bisa dilayani mereka  dapat  menyampaikan  argumen  untuk  menolak  pemilih tersebut,  namun  di  beberapa TPS  adu  argumen  antara  calon  pemilih  ber  KTP  elektronik  luar  daerah  dengan  KPPS  dan Pengawas  TPS  dan  hal  ini  menggoyahkan  keyakinan  KPPS  dan  berakhir  dengan
diperbolehkannya pemilih tersebut untuk mencoblos.
Secara garis besar akar penyebab dilakukannya PSU adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili KTP elektronik  yang  bersangkutan,  sementara  mereka  diyakini  telah  terdaftar  dalam  DPT  sesuai alamat KTP elektronik tanpa mengurus formulir pindah memilih sebelumnya.
Dalam studi kasus Pemungutan Suara Ulang di Kota Padang, pada semua TPS yang melakukan pemungutan suara ulang tidak terjadi force majore seperti bencana alam maupun kerusuhan  (Pasal  372  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  7  Tahun  2017),  petugas  KPPS  tidak melakukan  pelanggaran  prosedur  pada  saat  pembukaan  kotak  dan/atau  berkas  pemungutan dan  penghitungan  suara  mereka  juga  tidak  meminta  pemilih  memberikan  tanda  khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, termasuk  tidak  ada  upaya  merusak  lebih  dari  satu  surat  suara  yang  sudah  digunakan  oleh pemilih  sehingga  surat  suara  tersebut  menjadi  tidak  sah  seperti  Pasal  372  ayat  (2)  huruf  a sampai c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Adapun  alasan  bahwa  PSU  direkomendasikan  untuk  diselenggarakan  karena penyebab  terakhir  mengenai  pemilih  pada  pasal  372  ayat  (2)  huruf  d,  yakni  pemilih  yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam  DPT dan DPTb,  atau pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat KTP elektronik.

## Tabel 1. Daftar  Kecamatan yang melaksanakan PSU di Kota  Padang Pada  Pemilu  2019
No  Kecamatan Jumlah TPS 1. Lubuk Kilangan 28 2. Nanggalo 7 3. Padang Timur 5 4. Kuranji 3 5.  Lubuk Begalung 2 6.  Koto Tangah 2 Sumber : Laporan KPU Kota Padang, 2019
Akan tetapi dalam konteks PSU pada  pemilu serentak 2019 di Kota  Padang terdapat hal  yang  menjadi  catatan  terkait  kewenangan  ini,  yaitu  rekomendasi  pelaksanaan  PSU disampaikan  oleh  Panwaslu  Kecamatan  kepada  PPK,    dan  Putusan  Bawaslu  Kota  Padang kepada  KPU  Kota  Padang,  seperti  yang  tercantum  pada  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2019 Pasal 20 huruf j yang menyatakan : “KPU Kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/kota”.
Dalam  konteks  ini  KPU  Kota  Padang  memang  seharusnya  memutuskan  untuk melakukan  pemeriksaan  dan  penelitian  ulang  sendiri  terhadap  informasi  awal  dugaan pelanggaran  pada  saat  pemungutan  suara  di  56  (lima  puluh  enam)  yang  disampaikan  oleh Panwas Kecamatan kepada PPK tersebut, dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  sehingga  memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Pasal 373 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Pemilihan Umum, bahwa usulan pemungutan suara ulang disampaikan oleh KPPS kepada PPK untuk dimintakan keputusan kepada KPU Kota Padang.
Dalam  hal  ini  KPU  Kota  Padang  sudah  menggunakan  kewenangannya  berdasarkan atribusi untuk menerbitkan Keputusan PSU serta menyesuaikannya dengan ketentuan Pasal 373  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  konteks  siapa  yang  mengusulkan  dan yang membuat keputusan.

## Proses  Penetapan  Pemungutan  Suara  Ulang    Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Pemungutan suara ulang pada Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Kota  Padang  dilaksanakan  dengan  Keputusan  KPU  Kota  Padang  Nomor  179/HK.03.1- Kpt/1371/KPU-Kot/IV/2019  Tentang  Penetapan  Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang Dalam  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  Di  Kota  padang,    PSU  sendiri  diselenggarakan  pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
Sebelum  dilaksanakan  PSU  dilakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  tentang  dugaan pelanggaran  administrasi  yang  menjadi  dasar  penetapan  PSU,  dimana  mekanisme  atau  tata cara penelitian dan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berpotensi PSU tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang pemilu dan peraturan lainnya. Dari analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, praktis ketentuan tentang PSU hanya ditemukan 2 (dua)  pasal  saja  dalam  Undang-undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2019,  yaitu  pada pasal  372 tentang  syarat  dasar  kewajiban  pelaksanaan  PSU,  dan  pasal  373  tentang  mekanisme  usulan pelaksanaan  PSU  serta  pasal  65  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Tetapi  tidak  ditemukan  aturan  baik  di  undang-undang  atau  peraturan  KPU  tentang tata  cara  melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  administrasi  yang berujung PSU. Hal ini semestinya diatur dengan rigid dikarenakan PSU selain membutuhkan kerja  lebih  bagi  penyelenggara  pemilu  dan  juga  membutuhkan  logistik  pemilu,  lebih  jauh juga bisa menyebabkan potensi kerawanan  dikarenakan berpengaruh kepada jumlah pemilih yang hadir kembali ke TPS dan perolehan suara calon yang berlaga.
Penyelenggaraan  PSU  mengandung  dua  konsekuensi  sekaligus.  Di  satu  sisi,  PSU merupakan mekanisme prosedural yang dijamin konstitusionalitasnya oleh Undang-undang, meski  tidak  mampu  memuaskan  semua  pihak  namun  hasil  PSU  cenderung  dapat  diterima oleh  para  pihak.  Namun  demikian,  bukan  berarti  PSU  tidak  menimbulkan  sejumlah persoalan. Seperti  anggaran  yang  ekstra,  dimana  dibutuhkan  anggaran  lebih  untuk penyelenggaraan PSU di  setiap TPS.  Komponen anggaran  yang  utama adalah honor untuk KPPS beserta dua petugas keamanan, biaya pembuatan TPS, dan konsumsi, belum termasuk biaya pengamanan yang super ketat.
Kemudian  Penyediaan  Logistik  yang  Super  Cepat,  Rentang  waktu  paling  lama  10 (sepuluh) hari adalah waktu yang relatif singkat untuk menyelenggarakan PSU dan memaksa KPU  menyediakan  logistik  PSU  dengan  cepat.  Jenis  logistik  yang  paling  mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir,  Apabila pelaksanaan PSU mengambil waktu di  limit  terakhir  tidak  ada  cukup  waktu  bagi  KPU  Kabupaten/kota  untuk  mengkondisikan dan  mengorganisir  KPPS,  PPS  dan  PPK,  kecuali  menyiapkan  logistik  Pemilu  lama  yang masih layak digunakan kembali seperti kotak, bilik, alat dan alas coblos, serta perlengkapan
lainnya dan mengundang pemilih untuk hadir mencoblos saat dilaksanakannya PSU.
Dengan  melihat  sejumlah  dampak  di  atas,  pemeriksaan  dan  pengkajian  PSU  harus dilakukan  KPU  dengan  tatacara  yang  diatur  aturan  perundang-undangan  semestinya, Sehingga  mekanisme  dan  tatacara  penelitian  dan  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran  yang menyebabkan pemungutan suara ulang semestinya dimasukkan dan diatur di dalam Undang- undang Pemilu dan dipertegas prosedur teknisnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini  sesuai  dengan  impementasi  dari  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum  terutama poin huruf (c) dan (d) yang berbunyi ; “(c) Menjamin Konsistensi pengaturan  sistem  pemilu,  dan  (d)  Memberikan  kepastian  hukum  dan  mencegah  duplikasi dalam  pengaturan  pemilu”.  Sehingga  KPU  dalam  meneliti  dan  memeriksa  dugaan pelanggaran  yang  berujung  PSU  tidak  membuat  tafsir  sendiri  yang  rentan  diselewengkan apabila  ada  desakan  dari  kepentingan  lain  ataupun  dituduh  oleh  peserta  pemilu  melakukan kecurangan dan tidak netral.
Ada  hal  yang  menarik  dalam  kasus  PSU  di  Kota  Padang,  dimana  terdapat  istilah “  PSU  Jenis  Pemilu  Tertentu”  yang  dipakai  KPU  Kota  Padang  atas  PSU  yang  dilakukan terhadap  surat  suara  yang  bermasalah  saja,  dan  tentu  saja  berbeda-beda  di  masing-masing TPS.
Dalam kasus PSU Kota Padang, KPU Kota Padang melakukan PSU hanya untuk jenis surat suara yang bermasalah saja, KPU Padang telah menyurati Bawaslu Kota padang dengan surat nomor 162/PL.01.7-SD/1371/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 yang meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kota Padang untuk pelaksanaan PSU jenis pemilu tertentu dan dijawab  oleh  Bawaslu  Kota  Padang  dengan  surat  nomor  112/K.Bawaslu-Pro.SB-14//PM.02 tertanggal 22 April 2019,  yang mengatakan bahwa dalam ketentuan pemilu dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No 9 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan  Suara  Dalam  Pemilihan  Umum,  tidak  disebutkan  kualifikasi  jenis  pemilihan apa yang harus dilakukan PSU jika terjadi indikasi Pemungutan suara ulang, dengan kata lain bawaslu meyerahkan hal ini sepenuhnya kepada keputusan KPU Kota Padang,
Sehingga  implementasi  dari  hal  diatas  adalah  dilaksanakannya  “PSU  jenis  pemilu tertentu”  yang  berbeda-beda  untuk  setiap  TPS  dan  tergantung  kepada  surat  suara  yang bermasalah saja. Hal ini tentu saja secara prinsip memenuhi logika hukum bahwa perbaikan hanya dilakukan untuk memperbaiki bagian yang salah saja, di lain hal dalam rujukan aturan dan  nomenklatur  pemilu  juga  tidak  diketemukan  bagian  yang  menyatakan  dengan  tegas bahwa  “pemungutan  suara  ulang  hanya  dilakukan  untuk  surat  suara  jenis  tertentu”  yang dalam istilah KPU Kota Padang “PSU Jenis Pemilu Tertentu”. Poin ini tentu saja semestinya harus menjadi pasal tersendiri dalam undang-undang pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  untuk  menjamin  Asas  pemilu  “Berkepastian  Hukum”  sesuai  asas  pemilu  yang tercantum dalam Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum.
Faktor lain yang juga dapat dianalisis dari kasus PSU Pemilu Serentak di Kota Padang adalah terkait profesionalitas penyelenggara Pemilu, yaitu terkait temuan Bawaslu kecamatan dimana  yang  merekomendasikan  PSU  adalah  Pengawas  Pemilu  Kecamatan  (Panwascam) kepada  PPK,  ada  poin  penting  disini  yaitu  Pengawas  pemilu  lapangan  yang  merupakan perangkat  terbawah  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kota  Padang  yang  hadir  dan bersama-sama  KPPS  pada  saat  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dapat  dikatakan  tidak
pernah  mengingatkan  KPPS  atau  meluruskan  kesalahan  yang  ada  pada  waktu  kejadian, padahal kewajiban Panitia Pengawas  Lapangan adalah untuk mengawasi dan mengingatkan KPPS agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kemudian  selang  satu  hari  setelah  pemungutan  dan  penghitungan  suara  Panwascam menyurati  PPK  untuk  merekomendasikan  PSU.  Ini  tidak  sepenuhnya  salah  tetapi  sejatinya dapat  diantisipasi  dari  awal  dengan  pembekalan  dan  pelatihan  yang  maksimal  untuk peneyelenggara  tingkat  bawah,  begitupun  dengan  KPPS,  yang  bekerja  dalam  proses pemungutan dan perhitungan suara.

## KESIMPULAN
Faktor penyebab dilaksanakannya  Pemungutan  Suara  Ulang Pada  Pemilihan  Umum Serentak  Tahun  2019  di  Kota  Padang  adalah  terjadinya  pelanggaran  administrasi  dengan diperbolehkannya  pemilih  yang  memiliki  KTP  elekrtronik  untuk  menggunakan  hak  pilih  di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam  DPT dan DPTb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara, ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh  KPPS  karena  memberi  kesempatan  kepada  pemilih  ber  KTP  elektronik  untuk menggunakan  hak  pilih  tidak  di  lokasi  TPS  sesuai  alamat  yang  tercantum  pada  KTP elektronik.
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap terhadap  pelanggaran  pemilu  yang  berimplikasi  Pemungutan  Suara  Ulang,  pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.
Sehingga  kedepan  diharapkan  agar  dilakukan  sosialisasi  dan  pendidikan  politik terhadap  pemilih  terutama  tentang  tatacara  penggunaan  hak  pilih  dan  potensi  pelanggaran yang  berimplikasi  Pemungutan  Suara  Ulang,  kemudian  juga  mersti  dilakukan  Bimbingan Teknis  (Bimtek)  kepada  Penyelenggara  Pemilu  (KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  KPPS, Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwascam  dan  Pengawas  Pemilu  Lapangan)  terutama  terkait dengan  pemahaman  tentang  pemungutan  suara  ulang  agar  seluruh  penyelenggara  Pemilu  di setiap  tingkatan  memiliki  pengetahuan  yang  konfrehensif  agar  dapat  mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu yang berujung pemungutan suara ulang.
Diharapkan  agar  ada  pengaturan  yang  lebih  tegas  perihal  Pemungutan  Suara  Ulang terkait  tentang  mekanisme  (tata  cara)  dan  prosedur  penelitian  dan  pemeriksaan  dugaan pelanggaraan  yang  berpotensi  Pemungutan  Suara  Ulang  oleh  KPU  Kabupaten/Kota,  dan pengaturan yang lebih rinci dalam Undang-undang atau peraturan pemilu tentang kualifikasi jenis pemilihan apa yang mesti dilakukan pemungutan suara ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Titik  Triwulan. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 . Prenada Media,  Jakarta. 2010.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 13 Tahun 2013 tentang  Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2019  Tentang  Pemungutan  dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Padang  Nomor  179  Tahun  2019  Tentang Penetapan  Pelaksanaan  Pemungutan  Suara  Ulang  Dalam  Pemilihan  Umum  Tahun 2019 Di Kota Padang.