## PENERAPAN HUKUM STATUS AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM SOSIOKULTURAL MASYARAKAT JAWA
Khoerul Anwar 1 , Bani Syarif Maula 2
Pascasarjana UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Email: Khoerul.anwar2356@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Waris, Hukum, Sosiokultur Jawa Waris  merupakan  perpindahan  harta  dari  pewaris  ke  ahli  waris  setelah  pewaris meninggal  dan  proses  berlangsung  perpindahan  tersebut  sah  menurut  hukum yang  berlaku.  Jenis  penelitian  kepusatakaan  (library  research)  dimana  peneliti mengumpulkan  data  secara    kepustakaan.  Objek  penelitian  yang  difokuskan penulis  adalah  bagaimana  penerapan  pembagian  hukum  waris  di  tanah  jawa, dalam  kaitannya  dengan  hukum  positif  dan  hukum  islam  di  Indonesia.  Dalam realitasnya,  pembagian  harta  waris  di  tanah  jawa  lebih  mengedepankan musyawarah  ketimbang  menerapkan  secara  langsung  hukum  yang  berlaku. Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  kualitatif  untuk melihat  data  dari  segi  kualitasnya  sebagai  sebuah  perspektif.  Sumber penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPer sebagai bahan analisis sedangkan sumber sekunder adalah tulisan seperti  jurnal, buku, atau yang lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
ABSTRACT Keywords : Inheritance, Law, Java Of Sociocultur Inheritance  is  the  transfer  of  property  from  the  heir  to  the  heir  after  the  heir dies and the transfer process is valid according to applicable law. This type of library  research  (library  research)  in  which  researchers  collect  data  from  the literature. The research object that the author focuses on is how the application of the distribution of inheritance law in the land of Java, in relation to positive law  and  Islamic  law  in  Indonesia.  In  reality,  the  division  of  inheritance  in  the land of Java prioritizes deliberation rather than directly applying the applicable law.  The  approach  method  used  by  the  author  is  a  qualitative  method  to  view data  from  a  quality  perspective.  The  source  of  this  research  is  divided  into  2, namely  primary  and  secondary.  The  primary  sources  in  this  study  are  law number  1  of  1974  concerning  marriage  and  the  Civil  Code  as  material  for analysis,  while  secondary  sources  are  writings  such  as  journals,  books  or others related to the research theme .

## PENDAHULUAN
Waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris menjadi bagian hukum yang melengkapi kehidupan manusia, karena hukum waris bisa diterapkan ketika orang yang memiliki kepentingan  meninggal  sehingga  waris  bisa  dikatakan  sebagai  pelengkap  karena  waris  menjadi hukum  terakhir  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Hukum  waris  memuat  ketentuan-ketentuan  yang

## Penerapan Hukum Status Ahli Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa
mengaur  cara  peralihan  harta  kekayaan  dari  pewaris  kepada  para  ahli  warisnya.  Cara  peralihan harta  kekayaan  dapat  dilakukan  sejak  pewaris  masih  hidup    dengan  cara  membuat  surat  wasiat atau  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Bentuk  peralihannya  dapat  dengan  cara  penunjukan, penyerahan  kekuasaan  atau  penyerahan  pemilikan  atas  benda  oleh  pewaris  kepada  ahli  waris. Melihat akan hal tersebut, hukum waris tentu tidak bisa disepelekan sebelah mata, karena hukum waris  menjadi  hukum  yang  sifatnya  sensitif  dan  perlu  ketelitian  karena  berkaitan  langsung dengan  hak  manusia  terhadap  harta  benda.  Untuk  menjamin  hak  benda  atau  kekayaan  jatuh  ke orang  yang  tepat,  maka  dibutuhkan  syarat-syarat  yang  ketat  agar  harta  kekayaan  pewaris  bisa sesuai.  Melihat  hal  tersebut  sebenarnya  banyak  sekali  masalah  yang  muncul,  salah  satunya adalah legalitas ahli waris yang agamanya berbeda dengan pewaris.
Di  dalam  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  aturan  yang  jelas  tentang legalitas ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan pewarisnya. Di dalam KUHPertidak dijelaskan adanya larangan mendapatkan warisan bagi ahli waris yang berbeda agama sedangkan menurut hukum islam, khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam disampaikan dengan sangat jelas  halangan  ahli  waris  non  muslim  untuk  mewarisi  harta  pewarisnya  yang  muslim.  Kedua hukum  tersebut  menjadi  hukum  positif yang keberadaannya diakui  dan dijadikan sebagai  dasar hukum  oleh  para  hakim.  Menariknya,  meskipun  di  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  sudah terdapat  aturan  yang  jelas  terkait  legalitas  ahli  waris  yang  berbeda  agama  akan  tetapi  realitas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  menyikapi  ahli  waris  yang  berbeda  agama  memiliki sedikit  perbedaan,  khususnya  di  tanah  jawa.  Dalam  penentuan  status  kebolehan  mewarisi  ahli waris  yang  non  muslim  ditentukan  dengan  cara  musyawarah  antar  anggota  keluarga.  Masing- masing  anggota  keluarga  menyampaikan  pendapat  mereka  masing-masing  terhadap  status  ahli waris non muslim, apakah akan mendapatkan bagian atau tidak (Khosyi’ah & Fuadah, 2019).
Melihat  menariknya tema tersebut  dan kemanfaatan yang besar bagi  masyarakat. Maka, kami membahasnya dalam sebuah makalah dengan judulpenerapan hukum status ahli waris beda agama dalam sosiokultural masyarakat jawa dan kami dalam melihatnya dari sudut pandang tiga hukum yang ada di Indonesia, yaitu: hukum adat, Hukum Islam, dan Hukum Positif yang ada di Indonesia serta analisis alasan terjadinya perbedaan antara das sein dan das solen (hukum positif di Indonesia dengan realisasi di masyarakat jawa). Harapan kami sebagai penulis agar tulisan ini bisa memberikan dampak yang positif dan bisa bermanfaat .

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dimana  peneliti mengumpulkan  data  melalui  buku-buku,  jurnal,  makalah,  dan  artikel  lainnya  yang  berkaitan dengan  tema  penelitian (Narbuko  &  Achmadi,  2018). Selanjutnya,  Metode  pendekatan  yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif untuk mengukur data-data dilihat dari segi kualitasnya. Sumber primer yang dipakai adalah buku hasanudin yang berjudul fiqh mawaris dan sumber  sekunder  seperti  jurnal  dari  maimun  yang  berjudul  pembagian  hak  waris  terhadap  ahli waris  beda  agama  melalui  wasiat  dan  jurnal,  buku,  atau  yang  lainnya  yang  berkaitan  dengan tema  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  dengan menggunakan  dokumentasi,  perekaman,  dan  juga  observasi.  Setelah  mendapatkan  data-data tersebut  kemudian  peneliti  melakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  deskriptif  analisis, yaitu  dengan  menggambarkan  fakta  yang  sifatnya  umum  memerincikannya  menjadi  fakta  yang bersifat khusus .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Waris Beda Agama
Menurut KUH Perdata sedangkan menurut perspektif hukum perdata, kedudukan seorang anak terhadap harta warisan yang dimaksud dalam BW adalah:
1. Golongan  pertama,  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  bawah,  meliputi  anak-anak  beserta keturunan  mereka,  beserta  suami  atau  istri  yang  ditinggalkan  atau  yang  hidup  paling  lama. Hakikat dari golongan ini adalah jika pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu, maka cucu tidak mendapat warisan karena anak dari pewaris masih hidup.
2. Golongan kedua, kelurga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki- laki  maupun  perempuan,  serta  keturunan  mereka.  Dan  bagi  orang  tua  ada  peraturan  khusus yang  menjamin  bahwa  bagian  mereka  tidak  akan  kurang  dari  ¼  bagian  dari  harta peninggalan,  walaupun  mereka  mewaris  bersama-sama  saudara  pewaris.  Hakikat  dari golonag ini ialah bahwa jika pada golongan pertama tidak terdapat ahli waris maka golongan kedualah yang berhak untuk menerima dan mewarisi harta pewaris.
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Hakikat dari  golongan  ini  adalah  jika  ahli  waris  golongan  pertama  dan  kedua  tidak  ada  yang  masih hidup maka ahli waris golongan ketigalah yang menjadi ahli waris.
4. Golongan  keempat,  meliputi  anggota  keluarga  dalam  garis  ke  samping  dan  sanak  keluarga lainnya sampai  derajat  ke enam.  Hakikatnya ialah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada maka barulah golongan ke empat ini yang berperan sebagai ahli waris.
Golongan  pertama  tersebut  disebutkan  salah  satu  adalah  anak  dari  pewaris.  Kedudukan anak  dari  pewaris  disini  menjadi  pewaris  yang  diutamakan  dari  pewaris  yang  lain.  Apabila ternyata  dalam  kurun  waktu  yang  telah  berjalan  didapati  bahwa  ahli  waris  yang  tidak  patut tersebut menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan berpura-pura sebagia ahli waris, maka  ia  wajib  mengembalikan  semua  yang  dikuasainya  termaksud  hasil-hasil  yang  telah dinikmatinya.
Setelah  mengetahui  dan  memahami  penjelasan  di  atas  bahwa  jelas  dalam  hukum kewarisan perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah satunya yang  disebutkan adalah anak,  dan  anak  memiliki  kedudukan  yang  penting  dan  masuk  pada  golongan  pertama.  Hal  ini menjelaskan  bahwasanya  anak  memiliki  peran  pentingdalam  hal  kewarisan  sebagai  yang menerima harta dan anak menjadi golongan pertama sebagai akibat garis kedekatan dia dengan pewaris, yang dalam hal ini orang tuanya sendiri.
Dalam  hukum  kewarisan  perdata  pun  mengenal  adanya  halangan-halangan  untuk menerima  warisan  terhadap  ahli  waris,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dan  tidak menyebutkan bahwasanya salah satu penghalang ahli waris adalah perbedaan agama. Maka dari itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris  tidak  menjadi halangan bagi ahli waris untuk mewarisi harta pewaris.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  Pasal  838  memang  tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara Pewaris dan Ahli Waris menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris.  Maka dari itu, jelaslah sudah bahwa dalam  KUH Perdata khususnya dalam  pasal  tersebut  tidak  menyatakan  bahwa  adanya  larangan  bagi  seorang  anak  atau  orang tuanya untuk saling mewarisi meskipun diantara keduanya terdapat perbedaan agama, keduanya
tetap  mempunyai  haknya  dan  menjadi  ahli  waris  golongan  pertama  dengan  catatan  tidak menyalahi ketentuan yang ada pada pasal 838 KUH Perdata (Maharani & Cahyaningsih, 2018). Hak Waris Beda Agama menurut KHI dan Fikih 1. Hukum Waris Beda Agama di Kompilasi Hukum Islam
Dalam  konteks  hukum  waris,  pembaruan  hukum  keluarga  islam  pertama  kali  ditandai dengan pengundangan Undangan-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentnag perkawinan. Bebarapa tahun  kemudian,  disusun  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  Yang  secara  umum  aturannya  kemudian  digunakan  oleh  Peradilan  Agama  untuk merampungkan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  hukum  perkawinan,  pewarisan  serta perwakafan dan perlu diketahui bahwa aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama terdahulu atau klasik khusunya imam Syafi’i.
Bahkan  dalam  Surat  Edaran  Biro  Peradilan  Agama  tanggal  18  Februari  1958  Nomor B/1/735  hukum  materil  yang  dijadikan  pedoman  dalam  bidang-bidang  hukum  KHI  adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi’I (Ilyas, 2015).  KHI  merupakan  “hasil  ijtihad  atau  refleksi  dari  kitab-kitab  fikih  klasik  yang  kemudian diselaraskan dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dilakukan karena pijakan hukum  yang  disusun  ulama  terdahulu  atau  klasik  itu  ada  dalam  masa-masa  terdahulu  mereka yang  sampai  saat  ini  dijadikan  referensi  atau  rujukan  oleh  para  hakim  di  lingkungan  Peradilan Agama.
Terkait  dengan  hak  waris  non  muslim  atau  beda  agama,  kompilasi  hukum  islam  lebih mengedepankan  pada  pendapat  para  ulama  terdahulu  atau  klasik  yang  menegaskan  bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya kewarisan. Dalam hal  ini  mengenai  kedudukan  ahli  waris  telah  diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  174  ayat  (1)  KHI yang  mengemukakan  bahwa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  tersebut  ada  dua  kriteria,  yaitu adanya  hubungan  darah  yang  meliputi  anak  laki-laki,  perempuan,  kakek,  paman.Sedangkan menurut  dari hubungan  perkawinan yaitu duda atau janda. Hal  ini bisa kita lihat  pasal  didalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  Pasal  171  (b)  menyatakan;  ”pewaris  adalah  orang  yang pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
Dalam hal ini terdapat pasal yang menguatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum islam pada  Pasal  174  ayat  1  KHI    dengan  Pasal  yang  sama  171  (c)  menyatakan  bahwa;  ”ahli  waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi ahli waris”. ketentuan seseorang yang beragama dapat ditentukan dengan identitasnya, dalam hal ini  jelas  dalam  KHI  pada  pasal  172  yang  menyebutkan  bahwa;  ”ahli  waris  yang  dipandang beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  kartu  identitas  atau  pengakuan  amalah  atau  kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” (Anonim, 2012).
Ketentuan  dalam  KHI  memang  tidak  dinyatakan  secara  jelas  bahwa  perbedaan  agama antara  pewaris  dan  ahli  waris  sebagi  penghalang  untuk  mendapatkan  kewarisan,  namun  pada Pasal 171 (c) KHI mengemukakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam  diantara  keduanya,  apabila  salah  satunya  ada  yang  tidak  beragama  islam  maka  diantara keduanya  tidak  dapat  saling  mewarisi,  maka  dalam  hal  ini  ketentuan  hak  kewarisan  secara otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

## 2. Hukum Waris Beda Agama Menurut Fikih
Secara fikih seorang ahli waris akan mendapatkan harta warisan ketika seorang pewaris meninggal  dunia.  Akan  tetapi  terkadang  seorang  ahli  waris  dapat  kehilangan  haknya  sebagai penerima harta warisan akibat beberapa hal yang salah satunya adalah sebab perbedaan agama, terhalanganya seorang ahli waris dalam literatur klasik disebut sebagai mawani’ irs (penghalang kewarisan). Hal tersebut berasal dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:
ملسلما رفاكلا لاو رفاكلا ملسلما ثريلا :لاق ,ملسو هيلع الله ىلص بينلا نا ,ديز نب ةماسا نع
Dari Usamah  Ibn Zaid sesungguhnya Nabi  Muhammad Saw  Telah Bersabda:  “seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafi dan seorang kafir tidak akan mewarisi mewarisi orang muslim”.
Para  ulama  yang  ‘alim  sepakat  bahwa  keharaman  saling  mewarisi  diantara  keduanya adalah  karena  seorang  kafir  dan  muslim  kedudukannya  dihadapan  Allah  Swt  tidaklah  sejajar sehingga akibat perbedaan kedudukan tersebut diantara keduanya dilarang saling mewarisi.
Dalam surah an-Nisa ayat 141 juga dijelaskan lebih lanjut terkait keharaman tersebut:
ْمُكِب َنْوُصَّبََتََي َنْيِذَّلا
ۗ ْوُلاَق ِهٰللّا َنِٰم ٌحْتَ ف ْمُكَل َناَك ْنِاَف ۗ ْمُكَعَّم ْنُكَن َْلََا ا , ْوُلاَق ٌبْيِصَن َنْيِرِفهكْلِل َناَك ْنِاَو ۗ ا َن َْلََا َْيِْنِمْؤُمْلا َنِٰم ْمُكْعَ نَْنََو ْمُكْيَلَع ْذِوْحَتْس , ِةَمهيِقْلا َمْوَ ي ْمُكَنْ يَ ب ُمُكَْيَ ُهٰللّاَف , ىَلَع َنْيِرِفهكْلِل ُهٰللّا َلَعَّْيَّ ْنَلَو
الًْيِبَس َْيِْنِمْؤُمْلا ࣖ
Artinya:  (yaitu)  orang  yang  menunggu-nunggu  (peristiwa)  yang  akan  terjadi  pada  dirimu. Apabila  kamu  mendapat  kemenangan  dari  Allah  mereka  berkata,  “Bukankah  kami  (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami  turut  memenangkanmu,  dan  membela  kamu  dari  orang  mukmin?”  Maka  Allah  akan memberi  keputusan  di  antara  kamu  pada  hari  Kiamat.  Allah  tidak  akan  memberi  jalan  kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.
Dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  secara  tidak  langsung  bahwa  adanya  keharaman  bagi seorang  muslim  untuk  saling  mewarisi  harta,  karena  Allah  Swt  sendiri  dalam  ayat  tersebut menyatakan tidak akan  memberi jalan kepada kaum  kafir untuk  menghancurkan kaum  muslim, artinya  apabila  syariat  membolehkan  seorang  kafir  mewarisi  harta  dari  seorang  muslim  maka sama  saja  Allah  Swt  memberikan  jalan  atau  bantuan  kepada  kaum  kafir  melalui  aturan  syariat dan  kemudian  bisa  jadi  harta  tersebut  digunakan  untuk  membinasakan  kaum  muslimin (Hasanudin, 2020).
Kemudian,  cap  atau  labelisasi  kafir  dalam  hal  waris  dilakukan  ketika  seorang  pewaris meninggal, artinya jika seorang anak yang tadinya islam kemudian seminggu sebelum bapaknya meninggal tiba-tiba ia kafir dan tidak masuk islam lagi sampai bapaknya meninggal maka anak tersebut  kehilangan  haknya  sebagai  ahli  waris  meskipun  kemudian  ia  masuk  islam  lagi  dan begitu juga berlaku sebaliknya (Muhibbin & Wahid, 2022) . Jumhur ulama (mazhab Hanbali, Maliki, dan  Syafi’i  serta  ulama  yang  lain)  sepakat  bahwa  bahwa  seorang  yang  murtad  tidak  berhak menerima harta waris seorang muslim dan begitu juga sebaliknya (Muhibbin & Wahid, 2022)

## Penerapan Hukum Status Ahli Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa
Akan  tetapi  sebagai  orang  tua  pasti  ada  perasaan  iba  terhadap  anaknya,  walau bagaimanapun seorang  anak tetaplah anak sehingga perasaan tersebut  muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan  sebuah  hukum  islam  yang  progresif  agar  bisa  memberikan  solusi  terhadap  hal tersebut.  Salah-satu  solusi  yang  bisa  ditawarkan  adalah  pembangunan  hukum  islam  melalui maqasid  as-Syariah  yang  disampaikan  yusuf  al-Qardawi  yang  salah  satunya  tujuan  adanya syariat adalah sebagai pembangunan kelurga (Audah, 2013).
Agar  hubungan  antara  anak  dan  orang  tua  tetap  terjaga  maka  perlu  adanya  langkah konkrit dalam hukum  islam  berkaitan dengan hal tersebut,  yaitu dengan adanya wasiat wajibah yang  dilakukan  oleh  pewaris  kepada  ahli  waris  sehingga  meskipun  beda  agama  diantara keduanya  tetap  dapat  saling  mewarisi  dengan  jalan  melakukan  wasiat  wajibah,  hal  ini  yang kemudian  dilakukan  dalam  KHI  dan  disetujui  oleh  para  ulama  akan  kebolehannya  (Maimun, 2017).

## Hukum Waris Adat
a. Istilah dan Pengertian Hukum Waris Adat
Istilah  hukum  waris  adat  disebut  hukum  adat  waris,  istilah  waris  diambil  dari  bahasa Arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat dalam penjelasannya tidak berhenti    hanya  pada  hubungan  pewaris  dengan  ahli  waris  akan  tetapi  pembahasan  yang tercantum dalam waris adat akan lebih lebih luas lagi, termasuk di dalamnya sistem atau bentuk masyarakat juga yang kemudian mempengaruhi jatah dari ahli waris itu sendiri.
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu diahlikan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Harta warisan  diartikan  sebagai  harta  dari  pewaris  yang  telah  meninggal,  baik  harta  itu  telah  dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan itu adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta dapetan.
b. Sifat Hukum Waris Adat
Sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:
1) Harta  warisan  dalam  sistem  hukum  adat  bukanlah  sebuah  kesatuan  yang  dapat  dinilai harganya,  akan  tetapi  merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat  terbagi  atau  dapat  terbagi akan tetapi menurut jenis macamnya dan atas kepentingan para ahli waris.
2) Hukum waris adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak.
3) Hukum waris adat tidak dilakukan adanya hak bagi ahli waris untuk menunda pembagian harta waris.

## Penerapan Hukum Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa
Hukum  waris  adat  menjadi  hukum  pelengkap  yang  hidup  dalam  sebuah  masyarakat. Hukum waris adat tersebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tentu akan dipengaruhi oleh  sistem  yang  hidup  dalam  ruang  lingkup  masyarakat.  Dalam  hal  waris  yang  menjadi  ahli waris tentu merupakan orang yang dekat dengan pewaris dari segi keturunan, dalam masyarakat setidaknya ada 3 sistem keturunan yang mempengaruhi waris adat, yaitu :
1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan kekeluargaan yang menarik garis  keturunan pihak nenek  moyang  laki-laki,  di  mana  kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan Patrilineal adalah Gayo, Atlas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
2) Sistem  Matrilineal,  yaitu  sistem  keturunan  yang  menarik  garis  keturunan  pihak  nenek moyang perempuan, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria  di  dalam  pewarisan.  Suku-suku  yang  bergaris  keturunan  Matrilineal  adalah Minangkabau, Enggano.
3) Sistem  Parental  adalah  sistem  yang  mengambil  jalur  keturunan  dari  kedua  jalur,  yaitu  dari ayah  dan  ibu  sehingga  kedudukan  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki sederajat dan dalam hal kewarisan jatah bagi seorang laki-laki dengan perempuan juga sama karena diantara keduanya dianggap sama, suku-suku yang menganut sistem ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu (Dijk van Jan, 2006).
Selain itu, dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain:

## 1) Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak
Dalam hukum waris adat kesamaan dan kebersamaan menjadi prinsip, akan tetapi dalam pembagiannya terkadang tidak sama karena dalam hukum waris adat yang menjadi pangkalnya adalah  kebutuhan  dari  ahli  waris  tersebut  sehingga  pembagian  tidak  selalu  sama  hak  dan  sama banyak bagian para pria dan wanita.

## 2) Azas kerukunan dan kekeluargaan
Suatu  azas  yang  dipertahankan  untuk  tetap  memelihara  hubungan  kekeluargaan  yang tentram  dan  damai  dalam  mengurus  menikmati  dan  memanfaatkan  warisan  yang  tidak  terbagi- bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

## 3) Azas musyawarah dan mufakat
Jika  terdapat  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dalam  masalah  waris  maka masyarakat  akan  menggunakan  musyawarah  sebagai  alat  mencari  solusi  yang  terbaik  karena dengan  musyawah  bisa  berjalan  dengan  damai  tanpa  adanya  permusuhan  diantara  ahli  waris mengingat sangat rentannya pertikaian jika kaitanya dengan harta.

## 4) Azas keadilan dan pengasuhan
Azas welas asih kepada para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya. Dengan demikian, terkadang orang yang secara keturunan tidak ada kaitannya  akan  tetapi  masih  ada  kesempatan  untuk  mendapatkan  harta  warisan,  semisal  orang yang pernah diasuh pewaris seperti anak angkat (Nurhayati, 2020).
Dalam praktek tersebut dalam penerapan atau pengambilan keputusan untuk menentukan pembagian  warisan  ditentukan  dengan  jalan  musyawarah  antar  ahli  waris.  Hal  tersebut  sesuai dengan asas yang ada dalam penerapan hukum adat. Oleh karena itu, termasuk dalam penentuan apakah  ahli  waris  yang  berbeda  agama  akan  tetap  diberikan  harta  warisan  atau  tidak  juga berdasarkan atas  pertimbangan atau hasil dari musyawarah antar  anggota  ahli waris. Selain itu, dalam  berjalannya  musyawarah  khususnya  di  tanah  jawa  juga  tepengerahui  terhadap  sistem keturunan adat.
Dalam  prakteknya,  dalam  kultur  masyarakat  jawa  lebih  mementingkan  perasaan  antar anggota  keluarga  sehingga  dalam  pelaksanaan  musyawarah  akan  cenderung  tetap  memberikan harta  warisan  terhadap  anggota  keluarga  yang  berbeda  karena  perasaan  antar  anggota  keluarga menjadi dasar paling utama dalam berjalannya musyawarah pembagian atau penentuan tersebut. Perbedaan antara realisasi status ahli waris beda agama dengan hukum positif islam di Indonesia tentu  terjadi  karena  banyak  hal  yang  mempengaruhi,  karena  meskipun  mayoritas  masyarakat
jawa  menganut  agama  islam  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  terkadang  lebih  menggunakan hukum adat yang ada di jawa.
Dalam  teori sosiological  jurisprudence yang  disampaikan  eugen  ehrlic  menyatakan bahwa hukum positif akan bisa diterapkan apabila hukum positif tersebut sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat jawa memiliki rasa antar keluarga yang kokoh, rasa saling memiliki, atau toleransi  sangat kuat, hal tersebut kemudian yang menjadikan penerapan hukum islam  menjadi  solusi  terakhir  ketika  berjalannya  musyawarah  tidak  menemukan  hasil  yang terbaik. Penggunaan kompilasi hukum islam menjadi pilihan terakhir karena selain alasan yang disampaikan di awal, juga terpengaruh terhadap kekuatan hukum positif islam tersebut.
Dalam  teorinya  Roscoe  Pound  menjelaskan  bahwa  hukum  harus  menjadi  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan kebutuhan masyarakat  dan untuk  mewujudkan itu, maka hukum  bersifat law as a tool of social engineering, artinya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial maka hukum harus menjadi alat untuk merubah keadaan sosial tersebut dengan cara memaksa terhadap masyarakat  untuk  mentaati  sebuah  hukum.  Realitasnya  dalam  pelaksanaan  labelisasi  terhadap status  ahli waris yang berbeda  agamanya merupakan bagian dari hukum  privat, oleh karena itu penerapan  hukum  positif  tidak  bisa  langsung  digunakan  apabila  para  ahli  waris  tidak menghendaki  demikian.  Penggunaan  hukum  positif  bisa  dilakukan  ketika  dalam  musyawarah sudah  tidak  baik,  baru  mereka  mengajukannya  ke  pengadilan  dan  pengadilan  menentukan putusan dengan hukum positif yang ada di Indonesia (Adeng Septi Irawan, n.d.).
Dari  hal  tersebut,  maka  tidak  heran  apabila  penerepan  status  apakah  ahli  waris  beda agama  bisa  mendapatkan  warisan  menurut  musyawarah  mufakat  masyarakat  jawa  hasilnya terkadang  berbeda  dengan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia  karena  kembali  terhadap  sifat hukum  perdata  itu  sendiri.  Dalam  konteks  warisanpun  tidak  bisa  memaksakan  suatu  keluarga untuk menggunakan hukum positif yang ada, oleh karena itu dalam prakteknya masyarakat jawa akan  lebih  mengedepankan  musyawarah  terlebih  dahulu  untuk  menentukan  status  ahli  waris yang memiliki agama berbeda.

## KESIMPULAN
Dari  ketiga  hukum  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  hukum  adat  tidak ditemui adanya larangan untuk saling mewarisi antara ahli waris dan pewaris meskipun diantara mereka memiliki agama yang berbeda, hal yang sama juga ditemui pada hukum yang terdapat di KUHPer. Hal berbeda ditemukan dalam hukum islam yang secara tegas menyatakan keharaman saling mewarisi diantara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama, akan tetapi apabila seorang pewaris  ingin  memberikan  hartanya  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama  bisa  dilakukan melalui wasiat wajibah sebagai solusi alternatif terhadap masalah tersebut.
Dan penerepan hukum ahli waris beda agama dalam sosiokultural masyarakat mengambil keputusan  dengan  cara  musyawarah  mufakat  antar  anggota  keluarga  dengan  tetap  memegang teguh asas-asas  yang sudah disampaikan di  awal  tadi. Penerapan hukum  waris yang berbeda di masyarakat  jawa  dengan  hukum  positif  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh  sosial  yang terus mengalami perubahan sosial karena perubahan sosial pasti  berpengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeng Septi Irawan. (n.d.). Cara Pandang TerhadapSosiologi Hukum (SebuahDialektika) . Anonim. (2012). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia . Audah,  Y.  (2013). Al  Maqasid  Untuk  Pemula,  penterjemah:  Ali  Abdel  Mon’im,  Yogyakarta . Suka Press.
Dijk  van  Jan,  A.  G.  M.  (2006). The  network  society.  Social  aspects  of  new  media .  London– Thousand Oaks–New Delhi: SAGE Publications.
Hasanudin. (2020). Fiqh Mawaris. Jakarta: Prenadamedia Group .
Ilyas,  I.  (2015).  Kedudukan  Ahli  Waris  Nonmuslim  terhadap  Harta  Warisan  Pewaris  Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17 (1), 173–187.
Khosyi’ah, S., & Fuadah, A. T. (2019). Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung. Asy-Syari’ah , 21 (2), 135–158.
Maharani,  D.  S.,  &  Cahyaningsih,  D.  T.  (2018).  Akibat  Hukum  Anak  Yang  Berbeda  Agama Dengan  Orang  Tua  Ditinjau  Menurut  Hukum  Waris  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012). Jurnal Privat Law , 6 (1), 197–207.
Maimun, M.  (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli  Waris Beda  Agama Melalui  Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. ASAS , 9 (1). Muhibbin,  M.,  &  Wahid,  A.  (2022). Hukum  Kewarisan  Islam:  Sebagai  Pembaruan  Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi) . Sinar Grafika. Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara . Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.” Nusa Media.