KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH PADA MASA ORDE LAMA
Mohammad Kosim Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan Jl. Panglegur KM 04 Pamekasan, 69371. E-mail: kosim@stainpamekasan.ac.id

## Abstrak:
Artikel ini mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang mata pelajaran Pendi- dikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri selama masa Orde Lama (1945-1965). Yang menjadi  pertanyaan adalah bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah  negeri  selama  pemerintahan  Orde  Lama?  Melalui  pendekatan  historis dengan analisis dokumen terhadap sejumlah kebijakan terkait, diketahui bahwa di masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah  negeri,  sesuatu  yang  hanya  menjadi  ke- inginan  selama  masa  penjajahan.  Namun,  selama  Orde  Lama  kedudukan  mata pelajaran PAI belum kokoh karena tidak menjadi mata pelajaran wajib, bahkan orang  tua  siswa  dan  murid  dewasa  bisa  memilih  apakah  anaknya  atau  murid dewasa  tersebut  akan  mengikuti  pelajaran  agama  atau  tidak.  Demikian  pula, mata  pelajaran  agama  tidak  menentukan  kenaikan  kelas,  dan  nilai  pelajaran agama  tidak  dalam  bentuk  angka,  melainkan  secara  kualitas  dalam  bentuk pernyataan baik, sedang, kurang.

## Abstract:
The  article  describes  the  policy  of  government  concerning  the  course  of Pendidikan  Agama  Islam (Islamic  Religion  Education)  taught  in  the  state-schools during  Old  Order  period    (1945-1965).  The  problem  goes  around  of  how  the position  of  the  course  of Pendidikan  Agama  Islam (Islamic  Religion  Education) during  the  Old  Order  period.  The  study  employs  historical  approach  using document  analysis  on  the  related  policies.  The  result  shows  that  the  course  of Pendidikan Agama Islam (Islamic Religion Education) had been decided as one of courses taught in state-schools in the Old Order. It was some kind of dream come true as it  would never been realized in colonization time. However, the course was not a well established one for it was not a compulsory subject even the adult students  and  their  parents    were  able  to  avoid  this  course  by  unprogramming this.  Furthermore,  Islamic  Religion  Education  did  not  determine  the  students’ education level and the evaluation was not stated in form of number but stated qualitatively—good, moderate, poor.
Kata-kata Kunci: Kebijakan, orde lama, sekolah, Pendidikan Agama Islam

## Pendahuluan
Di  belahan  dunia  ini,  tidak  ada negara yang tidak mengintervensi penye-
lenggaraan pendidikan di negaranya. Ka- rena,  setiap  negara  berkepentingan  agar warga  negaranya  menjadi  warga  yang
baik sesuai harapan pemerintah. 1 Bahkan, untuk  memastikan  terwujudnya  keingi- nan tersebut, banyak negara menerapkan kontrol  sangat  ketat  terhadap  program- program pendidikan, baik yang diseleng- garakan  sendiri  oleh  negara  maupun yang  dilakukan  masyarakat. 2 Alasan  lain intervensi  pemerintah  terhadap  pendi- dikan warganya karena pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, teruta- ma  dalam  hal  pendidikan  makro,  tidak akan  memadai  lebih-lebih  di  era  kehi- dupan  masyarakat  yang  kian  kompleks. Di  samping  itu,  proses  pendidikan  yang dilakukan  masyarakat  tanpa  keterlibatan pemerintah,  berpeluang  terjadinya  kon- flik  dan  pertentangan  dalam  masyarakat yang  heterogen.  Sejumlah  masalah  yang bisa  menimbulkan  konflik  ketika  diterje- mahkan  dalam  praktik  pendidikan adalah  keragaman  agama  dan  keper- cayaan,  adat  istiadat,  suku,  daerah  dan ras, pengaruh budaya asing, respons atas kemajuan,  organisasi,  dan  status  sosial. 3 Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari konflik  dan  pertentangan  yang  tajam antar  warga  masyarakat,  maka  dibutuh- kan keterlibatan negara dalam mengelola pendidikan.
Di  Indonesia,  keterlibatan  pemerin- tah  dalam  bidang  pendidikan  selain karena  alasan  di  atas,  juga  merupakan amanat  konstitusi,  sebagaimana  tertuang dalam  batang  tubuh  UUD  1945,  khusus- nya  pasal  31,  yang  berbunyi:  “Setiap warga  negara  berhak  mendapat  pendidi-
1 Kartini Kartono, Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan  Nasional (Bandung:  Mandar  Maju, 1990), hlm. 71.
2 M.  Saerozi, Politik  Pendidikan  Agama  dalam  Era Pluralisme (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 59.
3 Ali  Imron, Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia: Proses,  Produk  dan  Masa  Depannya (Jakarta:  Bumi Aksara, 1995), hlm. 4-11.
kan  (ayat  1);  Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  peme- rintah  wajib  membiayainya  (ayat  2); Pemerintah  mengusahakan  dan  menye- lenggarakan  satu  sistem  pendidikan  na- sional…(ayat 3).” Atas dasar ini, pemerin- tah  Indonesia  sejak  merdeka  hingga  kini telah banyak melakukan kebijakan dalam bidang  pendidikan  untuk  meningkatkan kualitas warganya. Arah kebijakan pendi- dikan  nasional  selalu  diperbaharui  sei- ring dengan perkembangan zaman.
Bagaimana dengan kebijakan peme- rintah  terkait  pendidikan  Islam?  Di Indonesia,  dengan  penduduk  mayoritas muslim,  hubungan  agama  dan  negara cukup  unik.  Negara  Indonesia  dibangun berdasarkan  Pancasila,  tidak  berdasar agama  tertentu.  Karena  itu,  Indonesia bukan  negara  agama.  Kendati  demikian, Indonesia  tidak  pula  disebut  sebagai negara sekuler. Karena, Pancasila sebagai dasar  negara  sangat  apresiatif  terhadap agama  dan  penganutnya.  Indonesia,  me- nurut  Mahfud  MD,  lebih  tepat  disebut negara kebangsaan yang religius. 4 Hal ini tercermin dari sila pertama dalam Panca- sila  yang  berbunyi  ‘Ketuhanan  Yang Maha Esa.’ Dengan sila ini, negara melin- dungi  semua  penganut  agama  yang  dia- kui  di  Indonesia.  Perlindungan  peme- rintah diwujudkan dalam bentuk membe- rikan  kebebasan  kepada  setiap  pemeluk agama  untuk  melaksanakan  ajaran  aga- manya  dan  pemberian  bantuan  agar setiap  penganut  agama  dapat  mengem- bangkan  kehidupan  beragama  dengan baik.  Simbol  apresiasi  negara  terhadap agama dan penganutnya ditunjukkan de- ngan  dibentuknya  Kementerian  Agama
4 Mahfud  MD:  Indonesia  bukan  negara  sekuler juga negara agama. Baca di
http://polhukam.rmol.co/read/2013/03/18/102 774/Mahfud-MD:-Indonesia-Bukan-Negara- Sekuler-Juga-Negara-Agama (diakses 5 Juli 2014).
yang menjadi wadah pembinaan kehidu- pan umat beragama.
Sikap  negara  yang  apresiatif  terha- dap agama berpengaruh pada penyeleng- garaan pendidikan agama. Negara melin- dungi  pelaksanaan  pendidikan  agama dalam  semua  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan,  dengan  menekankan  agar pendidikan  agama  dapat  meningkatkan iman  dan  takwa  setiap  peserta  didik sesuai agamanya masing-masing.  Kenda- ti  pemerintah  sangat  apresiatif  terhadap pendidikan agama, dalam tataran praktis tidak  mudah  menerjemahkannya  dalam bentuk  kebijakan,  terutama  terkait  de- ngan pendidikan Islam. Dalam perjalanan panjang, sejak Indonesia merdeka hingga kini,  kebijakan  pemerintah  terhadap pendidikan  Islam  terjadi  pasang  surut. Ada  kalanya  terkesan  merugikan  umat Islam  sehingga  timbul  prasangka  negatif dari  kalangan  muslim  terhadap  peme- rintah.  Namun  ada  kalanya  terkesan menguntungkan  umat  Islam  sehingga muncul  pandangan  iri  dari  kalangan nonmuslim terhadap pemerintah.
Atas penjelasan di atas, penting dan menarik  untuk  melakukan  studi  lanjut tentang  kebijakan  pemerintah  terhadap Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  seko- lah  negeri, 5 khususnya  selama  pemerin- tahan  Orde  Lama.  Yang  menjadi  perta- nyaan adalah bagaimana kedudukan ma- ta pelajaran PAI di sekolah negeri dalam setiap kebijakan yang  dikeluarkan peme- rintah  Orde  Lama?  Melalui  pertanyaan
5 Istilah  sekolah  negeri  dalam  kajian  ini menunjukkan  ruang  lingkup  institusi.  Dengan menyebut  sekolah,  maka  kebijakan  pemerintah orde  lama  yang  terkait  madrasah  tidak  termasuk dalam kajian ini. Dengan  menyebut negeri, maka kebijakan  pemerintah  terkait sekolah  swasta  juga tidak  termasuk  dalam  kajian  ini.  Karena  pada umumnya sekolah swasta, terutama yang dikelola umat  Islam,  pendidikan  agama  lebih  leluasa diajarkan.
ini,  diharapkan  bisa  mendeskripsikan kedudukan mata pelajaran PAI di sekolah negeri selama Orde Lama.
Permasalahan  ini  sepengetahuan penulis  belum  banyak  dikaji.  Kalaupun ada,  fokusnya  agak  berbeda  dengan kajian  ini.  Misalnya,  Abd.  Rahman Assegaf  (2005) 6 mengkaji  posisi  PAI dalam  konstelasi  pendidikan  nasional  di masa  kolonial  hingga  era  kemerdekaan, pola  pengembangan  kelembagaan  dan kurikulum  PAI,  respons  masyarakat terkait  kebijakan  PAI  oleh  pemerintah, serta  tema  yang  perlu  mendapat  perha- tian bagi upaya reorientasi wawasan PAI agar  lebih  kontekstual  dan  relevan  de- ngan  isu  kontemporer.  Demikian  pula dengan studi yang dilakukan M. Saerozi 7 yang  berupaya  melacak  pola  pendidikan agama  yang  berlaku  di  Indonesia,  pola kebijakan  politik  yang  melatarbelakangi terbentuknya  pendidikan  agama  konfe- sional,  serta  bentuk  kebijakan  pendidi- kan  agama  yang  relevan  dengan  realitas kemajemukan agama di Indonesia.
Kendati  demikian,  kajian-kajian  di atas,  termasuk  kajian-kajian  lain  yang terkait  dengan  kajian  ini  tetap  menjadi acuan  berharga.  Kajian-kajian  terkait dimaksud  terutama  studi  tentang  hu- bungan  antara  Islam  dan  politik/negara di  Indonesia  yang  telah  banyak  dikaji. Misalnya, Abdul Aziz Thaba 8 memetakan hubungan  Islam  dan  negara  pada  masa Orde  Baru  menjadi  tiga  periode,  yaitu periode antagonistik (1967-1982), resipro-
6 Abd.  Rachman  Assegaf, Politik  Pendidikan Nasional:  Pergeseran  Kebijakan  Pendidikan  Agama Islam  dari  Proklamasi  ke  Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
7 Saerozi, Politik  Pendidikan  Agama  dalam  Era Pluralisme (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).
8 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 26-29.
kal  kritis  (1982-1985),  dan  periode akomodatif  (1985-1994).  Di  masa  anta- gonis,  negara  memiliki  peran  hegemonik sedangkan  umat  Islam  di  pinggiran. Hubungan  keduanya  penuh  konflik  dan saling  curiga.  Di  masa  resiprokal  kritis, antagonis  masih  terlihat  tapi  masing- masing  pihak  sudah  mulai  menurunkan tensinya.  Negara  mulai  memandang umat  Islam  sebagai  mayoritas  yang  me- miliki  andil  besar  dalam  pembangunan, sedangkan  umat  Islam  mulai  meman- dang  negara  dalam  posisi  tidak  konfron- tatif  dengan  mereka.  Sedangkan  dalam periode  akomodatif,  mulai  terjalin  hu- bungan  saling  menerima  dan  saling  me- nguntungkan  antara  umat  Islam  dan negara.
Van  Nieuwenhuijze,  sebagaimana dikutip  Bachtiar  Efendy, 9 mengatakan bahwa  hubungan  kelompok  Islamis  dan kelompok  nasionalis  mengarah  pada  de- konfessionalisasi  ( confession ;  pengakuan), yakni  masing-masing  kelompok  meng- akui  adanya  keragaman  sambil  mencari titik  temu  dalam  membangun  kondisi sosial  yang  diinginkan  bersama.  Masing- masing  kelompok  berkeinginan  menghi- langkan eksklusivisme dan subjektivisme tanpa  kehilangan  substansi  masing-ma- sing.  Kasus  pertentangan  kelompok  Isla- mis dan nasionalis tahun 1940-an tentang dasar  negara  dapat  diselesaikan  melalui pendekatan  ini.  Pancasila  sebagai  dasar negara  (terutama  sila  pertama  ‘Ketuha- nan  Yang  Maha  Esa’)  menunjukkan bahwa  kelompok  Islam  tidak  secara  eks- plisit  menjadikan  Islam    sebagai  negara, demikian pula kelompok nasionalis tidak secara eksplisit menjadikan Indonesia se- bagai  negara  sekuler.  Tapi  masing-
9 Bahtiar  Effendy, Islam dan  Negara:  Transformasi Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 23-28.
masing  kelompok  merasa  keinginannya telah  terakomodasi  dalam  sila  pertama Pancasila tersebut.
Sedangkan Harry J. Benda 10 dengan teori  domestikasinya  ( domestication ;  pen- jinakan)  menyatakan  bahwa  “perta- rungan”  dua  kelompok  selalu  ada  yang terkalahkan.  Dalam  kasus  di  atas,  kega- galan  kelompok  Islam  menjadikan  Islam sebagai  dasar  negara,  menurut  pendeka- tan  domestikasi,  merupakan  bukti  keka- lahan  umat  Islam  dari  kelompok  nasio- nalis  sekuler.  Bahkan  sampai  1980-an, kelompok  Islam  selalu  terdomestikasi dalam sistem politik nasional.

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian  historis. 11 Langkah-langkah dalam  penelitian  historis  umumnya  ter- diri  atas  empat  kegiatan  pokok,  yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan his- toriografi. 12 Heuristik  merupakan  kegia- tan  menghimpun  jejak-jejak  masa  lam- pau.  Verifikasi/kritik  adalah  kegiatan menyelidiki  apakah  jejak-jejak  itu  asli, baik  bentuk  maupun  isinya.  Interpretasi merupakan  kegiatan  menetapkan  saling hubungan  antarfakta yang  diperoleh.  Se- dangkan  penyajian/historiografi  meru- pakan  langkah  menyampaikan  sintesis yang  diperoleh dalam satu kisah sejarah. Melalui langkah-langkah di atas diharap- kan  bisa  dilakukan  rekonstruksi  krono- logis  dan  periodik  serta  objektif  tentang
10 Ibid., hlm. 28-30.
11 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah , terj. Nugroho Notosusanto  (Jakarta:  UIP  Press,  2006),  hlm.  39; Dudung  Abdurahman, Metodologi  Penelitian Sejarah (Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media,  2007),  hlm.
53.
12 Nugroho  Notosusanto, Norma-Norma  Dasar Penelitian  dan  Penulisan  Sejarah (Jakarta:  Pusat Sejarah ABRI, 1974), hlm. 17.
kebijakan  pendidikan  agama  Islam  di sekolah selama orde lama.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini bertumpu  pada  data-data  dokumenter yang  terdiri  atas  dokumen  primer  dan sekunder.  Dokumen  primer  meliputi salinan  undang-undang,  peraturan  dan keputusan  yang  berkaitan  dengan  kebi- jakan  mata  pelajaran  PAI  di  sekolah selama  masa  orde  lama.  Adapun  do- kumen  sekunder  berupa  informasi  yang dihasilkan  oleh  individu/tim/lembaga- lembaga  sosial  yang  tertuang  dalam buku,  majalah,  buletin,  pernyataan  dan berita yang disiarkan lewat media terkait dengan  kebijakan  mata  pelajaran  PAI  di sekolah selama orde lama. Untuk menen- tukan  bobot  data  dokumenter,  dalam penelitian  historis  dikenal  dua  macam kritik; kritik internal dan kritik eksternal. Kritik  internal  berupaya  untuk  mema- hami  relevansi  data  dengan  fokus penelitian,  sedangkan  kritik  eksternal berupaya  untuk  mengetahui  otentisitas data. 13
Sesuai  dengan  jenis  sumber  data yang  bertumpu  pada  data  dokumenter, maka  pengumpulan  data  dalam  pene- litian  ini  menggunakan  metode  doku- mentasi  dengan  instrumen  penelitian berupa  pedoman  dokumentasi.  Analisis data,  sebagaimana  lazimnya  penelitian kualitatif,  dilakukan  selama  dan  setelah penelitian  berlangsung.  Metode  analisis menggunakan  analisis  dokumen  ( docu- ment analysis ).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Untuk  memahami  kebijakan  peme- rintah  orde  lama  terkait  dengan keberadaan  mata  pelajaran  PAI  di sekolah  (negeri),  uraian  berikut  akan
13 Abdurahman, Metodologi  Penelitian  Sejarah ,  hlm. 67-73.
memaparkan data dan temuan penelitian serta  pembahasan.  Sebagai  bagian  dari penelitian  historis,  paparan  dan  analisis data disajikan secara kronologis.
Di  antara  perjuangan  umat  Islam yang  belum  tercapai  di  masa  penjajahan Belanda  adalah  menjadikan  PAI  sebagai salah satu mata pelajaran pokok di seko- lah  pemerintah  (sekolah  negeri).  Berkali- kali hal ini diusulkan, namun pemerintah Hindia  Belanda  tetap  menolak  dengan alasan  pendidikan  harus  netral.  Sikap pemerintah  Hindia  Belanda  tersebut tercermin  dalam Indische  Staatsregeling (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang  berbunyi  “Pengajaran  umum ( openbaar  onderwijs )  adalah netral ,  artinya bahwa  pengajaran  itu  diberikan  dengan menghormati  keyakinan  agama  masing- masing.  Pengajaran  agama  hanya  boleh berlaku di luar jam sekolah.” 14
Dalam  praktik,  kebijakan  Belanda tidak  benar-benar  netral.  Pemerintah Belanda  lebih  berpihak  pada  agama Kristen.  Sekolah-sekolah  Kristen  didi- rikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta menda- pat  subsidi  rutin.  Dakwah  Islam  di daerah  animisme  dilarang  sedangkan misi  Kristen  dibiarkan.  Pemerintah  Be- landa  juga  membiarkan  upaya  penghi- naan  terhadap  Islam,  dan  melarang  hal yang sama terhadap Kristen. 15
Bukti  lain  tindakan  diskriminatif Belanda  terhadap  umat  Islam  dalam  bi- dang  pendidikan  adalah  lahirnya  Ordo- nansi Guru ( Guru Ordonantie ) tahun 1905 yang  isinya  mengharuskan  adanya  izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan
14 Kebijakan  Departemen  Agama  dari  Masa  ke  Masa dalam  Kurun  Setengah  Abad (Jakarta:  Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1996), hlm. 33; Assegaf, Politik Pendidikan Nasional , hlm. 17.
15 Deliar  Noer, Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 333.
mengajar.  Ordonansi  1905  ini  kemudian diganti  dengan  Ordonansi  Guru  tahun 1925,  yang  isinya  tidak  jauh  berbeda dengan  sebelumnya.  Dalam  aturan  ini guru  agama  hanya  diwajibkan  untuk memberitahu  sebelum  mengajar,  bukan meminta  izin  sebagaimana  aturan  sebe- lumnya,  tetapi  ditentukan  sanksi  bila melanggar.  Pada  tahun  1932  keluar  lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi  Sekolah  Liar  ( Wilde  School Ordonantie ),  yang  isinya  menyatakan bahwa  pemerintah  Belanda  berwenang memberantas  dan  menutup  madrasah dan  sekolah  yang  tidak  berizin  atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah. 16 Dengan  kebijakan-kebija- kan  diskriminatif  di  atas,  dapat dipastikan  betapa  umat  Islam  meng- hadapi kesulitan menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan.
Setelah  Indonesia  memproklamir- kan  kemerdekaannya,  17  Agustus  1945, segera  dilakukan  upaya-upaya  pemba- haruan  dalam  bidang  pendidikan  dan pengajaran dalam rangka menata kualitas manusia Indonesia yang telah lama terca- bik-cabik  kaum  penjajah.  Tentang  pendi- dikan  agama  di  sekolah,  pemerintah mulai  memberikan  perhatian  serius  sete- lah  selama  masa  penjajahan  hal  ini  tidak mendapat  tempat  di  sekolah  negeri.  Per- hatian  ini  misalnya  tampak  dalam langkah  Ki  Hadjar  Dewantara—Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K)  pertama—yang  dengan  tegas menyatakan  di  alun-alun  Yogyakarta bahwa  pengajaran  agama  perlu  dijalan- kan  di  sekolah-sekolah  pemerintah. 17
16 Husni  Rahim, Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di Indonesia (Jakarta:  Logos,  2001),  hlm.  50-51; Assegaf, Politik Pendidikan Nasional , hlm. 41.
17 Almanak  1974 (Jakarta;  Direktorat  Pendidikan Agama  Ditjen  Bimas  Islam  Departemen  Agama, t.th),  hlm.  69-70.  Dalam  sumber  ini  tidak
Demikian  pula  Mr.  Soewandi—Menteri PP&K  keempat 18 --telah  menetapkan  10 Dasar Pendidikan dan Pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik murid-muridnya,  yang  isinya  antara  lain pentingnya  pembinaan  rasa  keagamaan. Ke-10 pedoman dasar tersebut adalah;
1. Perasaan  bakti  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa;
2. Perasaan cinta kepada alam;
3. Perasaan cinta kepada negara;
4. Perasaan  cinta  dan  hormat  kepada Ibu dan Bapak;
5. Perasaan  cinta  kepada  bangsa  dan kebudayaan;
6. Perasaan  berhak  dan  wajib  ikut memajukan negaranya menurut pem- bawaan dan kekuatannya;
7. Keyakinan  bahwa  orang  menjadi sebagian  yang  tak  terpisahkan  dari keluarga dan masyarakat;
8. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat  harus  tunduk  pada  tata tertib;
9. Keyakinan  bahwa  pada  dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masya- rakat  harus  bersifat  hormat  meng-
ditunjukkan  pernyataan  resmi  Ki  Hadjar Dewantara  tentang  pentingnya  pelajaran  agama di  sekolah.  Sumber  lain  menyatakan  bahwa  Ki Hadjar  Dewantara  membuat  surat  edaran  ke daerah-daerah  yang  isinya  menyatakan  bahwa pelajaran  budi  pekerti yang  telah  ada  pada  masa penjajahan Jepang, diperkenankan diganti dengan pelajaran agama. Dikutip dalam http://eprints.walisongo.ac.id/689/3/083111135_ Bab2.pdf (diakses tanggal 21-9-2014).
18 Sekedar  diketahui,  Ki  Hadjar  Dewantara menjabat  sebagai  Menteri  PP&K  pertama  hanya tiga bulan (19 Agustus 1945 sampai 14 Nopember 1945),  lalu  diganti  oleh  Mr.T.G.S.G  Mulia  (14 Nopember  1945  sampai  12  Maret  1946). Dilanjutkan  oleh  Mohammad  Sjafei  (12  Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946), dan kemudian oleh Mr.  Suwandi  (2  Oktober  1946  sampai  27  Juni 1947).
hormati,  berdasar  atas  rasa  keadilan, dengan  berpegang  teguh  atas  harga diri sendiri;
10. Keyakinan  bahwa  negara  memer- lukan  warga  Negara  yang  rajin bekerja, tahu pada wajibnya, jujur da- lam pikiran dan tindakannya. 19
Perhatian  yang  sama  dilakukan  BP KNIP  (Badan  Pekerja  Komite  Nasional Indonesia  Pusat) 20 yang  mengusulkan agar dibentuk Kementerian Agama untuk menangani  urusan-urusan  agama. 21 Usu- lan  ini  selanjutnya  ditindaklanjuti  peme- rintah  dengan  membentuk  Kementerian
19 Soegarda  Poerbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam Indonesia Merdeka (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 341.
20 KNIP  dibentuk  tanggal  22  Agustus  1945  oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan  dilantik  tanggal  29  Agustus  1945.  Berdasar Maklumat  Wakil  Presiden  RI  Nomor  X  (16  Ok- tober  1945),  sebelum  terbentuk  MPR  dan  DPR, KNIP  diserahi  tugas  legislatif.  Di  daerah-daerah juga  dibentuk  KNID.  Dalam  melaksanakan  tugas KNIP  sehari-hari,  dibentuk  Badan  Pekerja  KNIP yang  keanggotaannya  dipilih  dari  anggota  KNIP yang  ada.  BP  KNIP  bertanggungjawab  kepada KNIP.  Baca  dalam  Erwiza  Erman  dan  Sudibjo, “KNIP”, Ensiklopedi  Nasional  Indonesia  3 (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), hlm. 28-30. 21 Usulan  pembentukan  Kementerian  Agama diajukan pertama kali dalam sidang BP KNIP oleh sejumlah  anggota  KNIP  daerah  pada  tanggal  11 Nopember  1945.  Dengan  dukungan  lebih  besar, usulan  tersebut  diajukan  kembali  dalam  sidang pleno BP KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945. Di antara  usulan  tersebut  berbunyi  “Mengusulkan supaya  dalam  Negara  Indonesia  yang  sudah merdeka  ini  janganlah  hendaknya  urusan  agama hanya  disambillalukan  dalam  tugas  Kementrian Pendidikan,  Pengadjaran  dan  Kebudayaan  atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementrian Agama tersendiri”.  Baca  dalam  Azyumardi  Azra,  “HM. Rasjidi,  BA:  Pembentukan  Kementerian  Agama dalam  Revolusi”,  dalam  Azyumardi  Azra  dan Saiful  Umam, Menteri-Menteri  Agama  RI  Biografi Sosial  Politik (Jakarta:  INIS-PPIM-Badan  Litbang Agama Departemen Agama, 1998), hlm. 5.
Agama  melalui  Ketetapan  Pemerintah No. 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946.
Selain usulan pembentukan Kementerian  Agama,  BP  KNIP—dalam sidangnya  tanggal  27  Desember  1945— juga  merekomendasikan  kepada  Kemen- terian  PP&K,  agar  selekas  mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan  pengajaran  yang  dijalankan  sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan  pengajaran  baru  yang  telah  disusun BP  KNIP. 22 Di  antara  rencana  pokok tersebut  juga  mengatur  tentang  pendi- dikan  agama  di  sekolah  negeri,  yang menyatakan  “Pengajaran  agama  hen- daklah  mendapat  tempat  yang  teratur seksama,  hingga  cukup  mendapat perhatian  yang  semestinya  dengan  tidak mengurangi  kemerdekaan  golongan- golongan  yang  berkehendak  mengikuti kepercayaan  yang  dipeluknya.  Tentang cara  melakukan  ini  baiklah  Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja”. 23
Menindaklanjuti  usulan  BP  KNIP tersebut,  pada  tanggal  1  Maret  1946 Menteri PP&K—melalui Surat Keputusan Nomor  104/Bhg.O—membentuk  sebuah komisi  khusus  bernama  Panitia  Penye- lidik Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara  dan  Soegarda  Poerbakawatja sebagai  sekretaris.  Anggota-anggota    Pa- nitia  Penyelidik  berasal  dari  berbagai kalangan  masyarakat  yang  sejak  lama dikenal memiliki komitmen tinggi dalam bidang pendidikan. Tugas Panitia Penyelidik adalah:
1. Merencanakan  susunan  baru  dari tiap-tiap macam sekolah ( schooltype );
2. Menetapkan bahan pengajaran dengan  menimbang  keperluan  yang
22 Poerbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam  Indonesia , hlm. 38.
23 Ibid., hlm. 343.
praktis  dan  jangan  terlalu  berat ( overladen );
3. Menyiapkan  rencana-rencana  pelaja- ran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap- tiap  kelas  (fakultas  juga)  disertai dengan daftar-daftar dan keterangan- keterangan yang lengkap. 24
Dalam  melaksanakan  tugasnya, Panitia  Penyelidik  membuat  seksi-seksi sebanyak  delapan  seksi  sesuai  per- masalahan  yang  dibahas. 25 Kerja  keras Panitia  Penyelidik  menghasilkan  se- jumlah  hal  penting.  Tentang  pendidikan agama,  laporan  Panitia  Penyelidik  (tang- gal  2  Juli  1946)  menyampaikan  hal-hal berikut:
1. Hendaknya  agama  diberikan  pada semua sekolah dalam jam pelajaran;
2. Guru  agama  dibayar  oleh  peme- rintah;
3. Di  S.R  (Sekolah  Rakyat)  pelajaran agama dimulai kelas IV;
4. Guru  agama  diangkat  oleh  Kemen- terian Agama;
5. Guru  agama  harus  mempunyai pengetahuan umum;
6. Buku-buku  pelajaran  agama  diada- kan oleh Pemerintah;
7. Harus ada pendidikan guru agama;
8. Pesantren  dan  madrasah  harus dipertinggi mutunya; dan
24 Ibid., hlm. 37.
25 Hasil-hasil keputusan Panitia Penyelidik Pengajaran  dikelompokkan  dalam  8  seksi,  yang meliputi  Seksi  I  (Kewajiban  Belajar  dan Pemberantasan  Butu  Hurut),  Seksi  II  (Sekolah Kerja,  Pekerjaan  Tangan,  Gerak  Badan,  Sekolah Partikelir),  Seksi  III  (Agama  dan  Pengajaran), Seksi  IV  (Balai  Bahasa  dan  Himpunan  Pendidik), Seksi  V  (Konsentrasi  Rencana  Pelajaran, Desentralisasi, Biaya Pendidikan dan Pengajaran), Seksi VI (Susunan Sekolah), Seksi VII (Perguruan Tinggi), dan Seksi VIII (Pendidikan Umum). Baca dalam Ibid., hlm. 40-45.

## 9. Tidak perlu bahasa Arab. 26
Kendati  sejumlah  tokoh  telah merekomendasikan  pentingnya  pendidi- kan  agama  di  sekolah,  dalam  tataran praktis  mata  pelajaran  agama  belum tampak dalam kurikulum. Hal ini terlihat dalam Rencana Pelajaran di Sekolah Rak- yat  pada  tahun  1946  (yang  disusun  ber- dasar  Keputusan  Menteri  PP&K  tanggal 19 Nopember 1946 No. 1153/Bhg.A) yang tidak  mencantumkan  mata  pelajaran agama. 27 Demikian  pula  dalam  kuriku- lum  sekolah  menengah,  belum  tampak adanya mata pelajaran agama. 28
Belum  terakomodasinya  mata pelajaran  agama  ke  dalam  struktur  kuri- kulum  ketika  itu,  karena  perhatian  para tokoh  akan  pentingnya  pendidikan  aga- ma  di sekolah, masih dalam bentuk reko- mendasi,  belum  berupa  keputusan  resmi yang  sifatnya  mengikat.  Untuk  itu,  sete- lah  terbentuknya  Kementerian  Agama, lembaga  ini  segera  melakukan  langkah- langkah  serius  dan  sistematis  untuk  me- laksanakan  pengajaran  agama  di  sekolah sebagaimana rekomendasi Panitia Penye- lidik  Pengajaran.  Di  antara  langkah  awal yang  dilakukan  Menteri  Agama  adalah membuat  unit  khusus  di  Kementerian Agama,  yakni  Bagian  C,    yang  dibentuk berdasar  Keputusan  Menteri  Agama No.1185/K.J  tanggal  20  Nopember  1946. Tugas  Bagian  C  ini  adalah  mengkoordi- nasi  tugas-tugas  yang  berhubungan dengan;  (a)  urusan  pelajaran  dan pendidikan Agama Islam dan Kristen, (b)
26 Poerbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam  Indonesia , hlm. 41.
27 Lihat dalam I. Jumhur dan Danasuparta, Sedjarah Pendidikan (Bandung: Tjerdas, 1961), hlm. 166. 28 Dalam  website  berikut,  misalnya,  dapat  dilihat tentang  daftar  pelajaran  di  SMA  yang  tidak mencamtumkan mata pelajaran agama: http://repository.upi.edu/866/5/T_PU_609_Cha pter3.pdf (diakses 25-9-2014)
urusan  pengangkatan  guru-guru  agama, dan  (c)  urusan  pengawasan  pelajaran agama. 29 Langkah berikutnya, Menteri Agama  dan  Menteri  PP&K  membuat kesepakatan  bersama  tentang  pelaksa- naan  pendidikan  agama  di  sekolah. Kesepakatan  ini  dituangkan  dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri PP&K dan  Menteri  Agama  No.  1142/Bhg.  A (Pengajaran) Jakarta 2 Desember 1946 dan No.  1285/K-7    (Agama)  Yogyakarta  12 Desember 1946, yang menyatakan bahwa pengajaran  agama  di  sekolah-sekolah rendah  diberikan  sejak  kelas  IV  dan  ber- laku  mulai  1  Januari  1947.  Dalam peraturan  bersama  ini  dinyatakan  pula bahwa  segala  peraturan  dan  instruksi tentang  masalah  tersebut  yang  telah ditetapkan  sebelum  1  Januari  1947  akan diperbaharui. 30 Peraturan  bersama  ini merupakan  landasan  yuridis-operasional pertama  untuk  menyelenggarakan  pen- didikan agama di sekolah-sekolah negeri, sekaligus  sebagai  bentuk  akomodasi  le- gislatif 31 pertama bagi  umat Islam  dalam bidang  pendidikan  agama  di  lembaga pemerintah.  Selanjutnya,  untuk  meman- tapkan  rencana  pengajaran  agama  di sekolah  sebagaimana  telah  diputuskan, pemerintah pada tahun 1947 membentuk badan penasihat bernama Majelis Pertim- bangan  Pengajaran  Agama  Islam  yang dipimpin  Ki  Hadjar  Dewantara  (dari
29 Muljanto  Sumardi, Sejarah  Singkat  Pendidikan Islam  di  Indonesia  1945- 1975  (Jakarta:  Lembaga Penelitian  Ilmu  Agama  dan  Kemasyarakatan Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama Departemen Agama, 1977), hlm. 7.
30 Ibid. 31 Istilah  ‘akomodasi  legislatif’  digunakan  oleh Bahtiar  Effendy  untuk  menunjuk  sejumlah  per- aturan  pemerintah  yang  cenderung  pro  umat Islam.  Baca  lebih  lanjut  dalam  Effendy, Islam dan Negara , hlm. 278-302.
Kementerian  PP&K)  dan  Drs.  Abdullah Sigit (dari Kementerian Agama). 32 Kemudian,  pada  tanggal  2  April 1950  pemerintah  mengesahkan  Undang- Undang No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah. Perlu diketahui bahwa rencana membuat undang-undang  pendidikan  telah  dimu- lai  sejak  tahun  1948.  Ketika  itu,  Menteri PP&K yang dijabat Mr. Alisastrohamijaja, membentuk  “Panitia  Perancang  Undang- Undang Pokok Pendidikan dan Pengajar- an”  yang  diberi  tugas  untuk  membuat Rencana  Undang-Undang  Pokok  Pendi- dikan  dan  Pengajaran.  Dalam  surat  pe- rintahnya  ditegaskan  bahwa  panitia  di- minta  mempergunakan  bahan-bahan yang pernah didiskusikan dalam kongres pendidikan  nasional  yang  telah  berlang- sung tanggal 4-6 April 1947 di Surakarta. Rencana  Undang-Undang  (RUU)  dapat diselesaikan  pada  tahun  itu  juga,  dan segera  akan  diajukan  kepada  BP  KNIP. Namun rencana ini terhalang oleh Agresi Belanda  II  (19  Desember  1948).  Setelah situasi kondusif dan pemerintah RI kem- bali ke Yogyakarta pada 6 Agustus 1949, maka naskah RUU  diajukan ke BP KNIP oleh  Menteri  PP&K  S.  Mangunsarkoro. Selanjutya  RUU  tersebut  disepakati  BP KNIP  dan  kelak  disahkan  sebagai  un- dang-undang  pada  tanggal  2  April  1950 oleh  Pemangku  Jabatan  Sementara Presiden RI Mr. Asaat dan Menteri PP&K S.  Mangunsarkoro,  dan  diundangkan pada  tanggal  5  April  1950  oleh  Menteri Kehakiman AG. Pringgodigdo. 33
Dalam  undang-undang  ini,  tujuan pendidikan  nasional  dinyatakan  dalam pasal  3,  yang  berbunyi  “Membentuk
32 Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  di Indonesia (Jakarta:  Hidakarya  Agung,  1996),  hlm. 358.
33 Suryosubroto, Beberapa  Aspek  Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 46.
manusia  susila  yang  cakap  dan  warga negara  yang  demokratis  serta  bersusila serta  bertanggungjawab  tentang  kesejah- teraan masyarakat dan tanah air”. Dalam rumusan  tujuan  pendidikan  tersebut tidak  menyebut  pentingnya  membentuk “manusia  beriman  dan  bertakwa”. Tentang  hal  ini  tidak  ada  perdebatan pendapat  di  kalangan  anggota  BP  KNIP sebagai  perumus  undang-undang  ketika itu,  walaupun  anggota  BP  KNIP  banyak yang berasal dari kalangan Islam (Masyu- mi  dan  Nahdlatul  Ulama). 34 Tidak diketahui pasti mengapa para anggota BP KNIP  tidak  mencantumkan  kata  “manu- sia  beriman”  dalam  rumusan  tujuan pendidikan  nasional  ketika  itu.  Padahal dalam sila pertama Pancasila sangat jelas menyatakan  bahwa  Negara  berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Justru,  perdebatan  yang  menge- muka  dalam  perumusan  tujuan  pendidi- kan  nasional  ketika  itu  adalah  istilah “manusia  susila”  dan  “warga  negara yang demokratis”. 35 Pengertian “manusia susila” diperdebatkan dan dipertanyakan oleh  beberapa  anggota  BP  KNIP,  di antaranya  oleh  Asarudin  dan  Kobarsih. Sedangkan  anggota  lainnya,  seperti  M.L. Latjuba,  Sadjarwo,  Kasman  Singodi- medjo,  dan  Dr.  D.S.  Dianipar  setuju dengan  pencantuman  kata  “susila”. Kobarsih  berpendapat  bahwa  kata “susila”  dalam  rumusan  tujuan  tersebut mengandung  banyak  pengertian.  Dalam tanggapannya, ia mengatakan:
34 Said  Hasan  Hamid  “Perkembangan  Pendidikan Dasar dan
Menengah”,
di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND ._SEJARAH/194403101967101- SAID_HAMID_HASAN/Makalah/Sejarah_Perke mbangan_Pendidikan_Dasar_dan_Menengah.pdf (diakses 24-9-2014).
35 Ibid.
“Dalam pasal ini saja usulkan supaja  tudjuan  pendidikan  dan pengadjaran ini adalah untuk mem- bentuk  manusia  jang  tjakap  sadja. Adapun  jang  mengenai  susila  itu, supaja dihilangkan sadja, sebab me- nurut  pendapat  saja  susila  itu matjam-matjam  pokoknja.  Umpama sadja  susila  djelata  dan  susila pradja, maka kedua-keduanja susila itu  bertentangan  sama  sekali.  Djadi kalau  dalam  pendidikan  ini  akan dipakai  kata-kata  susila,  maka  itu seharusnja  djuga  dijelaskan  apa dasar  kesusilaan  jang  akan    dila- kukan  ini.  Maka  untuk  tidak  mem- perpandjang  rangkaian  soal  jang mengenai  pasal  ini  dan  djuga, supaja tidak perlu diadakan pendje- lasan,  susila  ini,  supaja  dihilangkan sadja.”
Menanggapi  pernyataan  Kobarsih itu,  Menteri  PP&K,  S.  Mangunsarkoro, memberikan penjelasan sebagai berikut:
“Apa  jang  dimadjukan  Sdr Kobarsih memang kesusilaan berbe- da.  Tetapi  djuga  di  situ  segala perkataan mempunjai matjam- matjam  arti.  Maka  dalam formu- laering terpaksa  kita  pakai  arti  jang umum,  akan  tetapi  nanti  bisa berwudjud jang  dikehendaki masja- rakat  seluruhnja.  Sebab  ternjata  di situ,  jang  dikehendaki  adalah  satu matjam  susila  jang  oleh  masjarakat seluruhnja,  tentu  ini  nanti  jang diambil.”
Dalam perdebatan itu tidak diperoleh  kata  sepakat,  ada  yang  men- dukung  pendapat  Kobarsih  untuk menghilangkan  kata  “susila”,  dan  ada yang  ingin  tetap  mencantumkan  kata “susila”.  Karena  tidak  ada  kata  sepakat, keputusan akhir ditempuh melalui pemu- ngutan  suara  pada  tanggal  26  Oktober
1949.  Hasilnya,  6  suara  setuju  untuk dihapus sedangkan 15 suara setuju untuk dipertahankan.  Akhirnya,  kata  “susila” tetap  dipertahankan  sebagaimana  bunyi tujuan pendidikan di atas.
Meskipun  “manusia  beriman”  ti- dak  tercantum  dalam  rumusan  tujuan pendidikan  nasional,  pengajaran  agama di  sekolah  telah  mendapat  perhatian dalam  undang-undang  tersebut.  Hal  ini tampak  dengan  dicantumkannya  bab tertentu  tentang  pengajaran  agama  di sekolah,  yaitu  “Bab  XII  tentang  Penga- jaran Agama di Sekolah-Sekolah Negeri”, terutama  dalam  pasal  20,  dengan  rumu- san sebagai berikut:
1. Pasal  20  ayat  (1)  “Dalam  sekolah- sekolah  negeri  diadakan  pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah  anaknya  akan  mengikuti  pe- lajaran  tersebut”;  ayat  (2)  “Cara menyelenggarakan pengajaran agama di  sekolah-sekolah  negeri  diatur dalam  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.”
2. Penjelasan  pasal  20:  “(a)  Apakah suatu  jenis  sekolah  memberi  pe- lajaran  agama  adalah  tergantung pada  umur  dan  kecerdasan  murid- murinya;  (b)  Murid-murid  yang  su- dah  dewasa  boleh  menetapkan  ikut atau  tidaknya  ia  dalam  pelajaran agama;  (c)  Sifat  pengajaran  agama dan  jumlah  jam  pelajaran  ditetapkan dalam  undang-undang  tentang  jenis sekolahnya; (d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.”
Namun,  perlu  diketahui  bahwa pencantuman  ketentuan  pengajaran  aga- ma  di  sekolah  tidak  berjalan  mulus, diawali  dengan  perdebatan  sengit  dan panjang.  Substansi  perdebatan  bukan pada  apakah  pendidikan  agama  diajar-
kan  atau  tidak  di  sekolah  pemerintah, tetapi  lebih  pada  apakah  pendidikan agama  itu  menjadi  mata  pelajaran  wajib ( verplictleervak )  ataukah  mata  pelajaran fakultatif  (tidak  wajib).  Perdebatan  ten- tang  hal  ini  mulai  terjadi  dalam  sidang pada  tanggal  26  Oktober  1949.  Saat  itu, Mohammad  Sjafei  membacakan  “Nota Atjeh”  (yang  ditandatangani  Teuku Muhammad  Daud  Beureuh  tanggal  16 Oktober  1949),  yang  mengusulkan  agar pendidikan  agama  menjadi  mata  pelaja- ran  wajib  di  sekolah  pemerintah.  Isi lengkap  “Nota  Atjeh”  tersebut  sebagai berikut:
1. Pendidikan  agama  supaya  dijadikan mata  pelajaran  yang  diwajibkan ( verplichtleervak );
2. Supaya  sekolah-sekolah  agama  dia- kui  pengajarannya  sebagai  pengaja- ran sekolah pemerintah;
3. Supaya sekolah-sekolah agama dihar- gai  sebagai  sekolah-sekolah  peme- rintah;
4. Dalam hal percampuran pemuda dan pemudi  ( co-education )  hendaknya  ja- ngan  sampai  bertentangan  dengan perasaan  agama  dan  kebiasaan  se- tempat di Sumatera. 36
Di  pihak  lain,  tidak  sedikit  dari anggota  BP  KNIP  yang  mengusulkan agar pendidikan agama sebagai mata pe- lajaran  fakultatif  (tidak  wajib).  Gagasan ini  diusulkan  antara  lain  oleh  Mr.  Tam- bunan,  Mr.  Sartono,  Rasuna  Said,  dan Sjamsuddin  Sutan  Makmur.  Mr.  Tam- bunan  (dari  unsur  Kristen),  misalnya, mengingatkan  akan  pentingnya  kebeba- san beragama masyarakat Indonesia yang berdasarkan  Pancasila. 37 Mr.  Moh.  Dali- jono  awalnya  (dalam  rapat  tanggal  17
36 H.A.R.  Tilaar, Lima  Puluh  Tahun  Pembangunan Pendidikan  Nasional  1945-1995 (Jakarta:  Gramedia, 1995), hlm. 75.
Oktober  1949)  setuju  pendidikan  agama berstatus  wajib,  tetapi  kemudian  dalam rapat tanggal 21 Oktober 1949 mengubah pendapatnya. Mengakhiri perdebatan ke- tika itu, Ketua Sidang menyatakan:
“Pokoknja  begini.  Pemerintah menjediakan  peladjaran  agama  di sekolah-sekolah.  Orang    tua  mem- punjai  kemerdekaan  menetapkan apakah  anaknja  akan  ikut  apakah tidak.  Nanti  bagaimana uitvoering- nja ,  bagaimana  tjaranja  “orang  tua itu  menetapkan  anaknja  ikut  pela- djaran agama atau tidak” itu urusan peraturan  jang  lebih  rendah.  Tetapi pokoknja  kita  tentukan  di  sini, bahwa  orang  tua  itu  mempunjai kemerdekaan  untuk  menetapkan, apakah    anaknja  turut  peladjaran agama  jang  diberikan  tertentu,  jang diadakan  dalam  sekolah  oleh Pemerintah.”
Setelah  itu,  perdebatan  tentang status pendidikan agama di sekolah tidak ditemukan  lagi.  Akhirnya,  pada  tanggal 21 Oktober 1949 diputuskan bahwa kedu- dukan  pendidikan  agama  di  sekolah bersifat  fakultatif  seperti  yang  tercantum dalam pasal 20 tersebut.
Jika  dipandang  dari  perspektif teori  politik,  perdebatan  yang  berakhir dengan  “kekalahan”  kelompok  islamis tersebut cukup menarik, terutama apabila dikaji  dari  perspektif  teori  domestikasi sebagaimana  dikembangkan  Harry  J. Benda.  Teori  ini  menyatakan  bahwa “pertarungan”  dua  kelompok  selalu  ada yang  terkalahkan.  Dalam  kasus  di  atas, kegagalan  kelompok  islamis  menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib  di  sekolah,  merupakan  bukti kekalahan  mereka  dari  kelompok  na- sionalis. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam  kasus  perdebatan  tentang  pene- tapan  dasar  Negara  antara  kelompok
islamis  dan  nasionalis,  yang  berakhir dengan  “kekalahan”  kelompok  islamis karena  gagal  menjadikan  Islam  sebagai dasar Negara.
Kendati  tidak  ada  perubahan tentang  kedudukan  pelajaran  agama  di sekolah  (tetap  sebagai  mata  pelajaran fakultatif),  keberadaan  UU  No.  20/1950 tersebut  menunjukkan  bahwa  dasar penyelenggaraan  pendidikan  agama  di sekolah  negeri  semakin  mantap,  dari awalnya  hanya  berdasar  peraturan  ber- sama menteri meningkat menjadi undang-undang.
Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan  pendidikan  agama  di  se- kolah  ditegaskan  kembali  dalam  UUDS 1950 38 , khususnya dalam pasal 41 ayat (3) yang  menyatakan:  “Penguasa  memenuhi kebutuhan  akan  pengajaran  umum  yang diberikan  atas  dasar  memperdalam  pe- rasaan kemanusiaan, memperdalam kein- syafan  kebangsaan,  memperkuat  perike- manusiaan  yang  sama  terhadap  keyaki- nan  agama  setiap  orang  dengan  mem- berikan kesempatan dalam jam pelajaran
38 UUDS  1950  adalah konstitusi yang  berlaku  di Negara RI sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluar- kannya  Dekrit  Presiden 5  Juli 1959.  UUDS  1950 ditetapkan--dalam  Sidang  Pertama  Babak  ke-3 Rapat  ke-71  DPR  RIS  tanggal 14  Agustus 1950 di Jakarta--berdasarkan Undang-Undang No.  7  Ta- hun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik  Indonesia  Serikat  menjadi  Undang- Undang Dasar Sosial Republik Indonesia.  Konsti- tusi ini dinamakan "sosial", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilih- nya Konstituante hasil  pemilihan  umum  yang akan  menyusun  konstitusi  baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis,  namun  Konstituante  gagal  memben- tuk  konstitusi  baru  hingga  berlarut-larut.  Pada tanggal 5  Juli 1959,  Presiden  Soekarno  menge- luarkan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  yang  antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. Dikutip dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia (diakses 18 Juli 2014).
untuk mengajarkan agama sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.”
Selanjutnya,  untuk  menyesuaikan peraturan  lama  (Peraturan  Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama tahun 1946)  dengan  isi  Undang-Undang  No. 4/1950,  maka  pada  tahun  1951  dibuat Peraturan  Bersama  Menteri  PP&K  dan Menteri  Agama  tentang  Peraturan  Pen- didikan  Agama  di  Sekolah-Sekolah. Beberapa point penting dari isi peraturan bersama ini adalah:
a. Pasal  1:  Di  tiap-tiap  sekolah  rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pendidikan agama;
b. Pasal  2  ayat  (1):  Di  tiap-tiap  sekolah rendah  pendidikan  agama  dimulai pada  kelas  4,  banyaknya  2  (dua)  jam dalam 1 (satu) minggu;
c. Pasal  2  ayat  (2)  :  Di  lingkungan  yang istimewa, 39 pendidikan agama dimulai pada  kelas  1,  dan  jamnya  dapat ditambah  menurut  kebutuhan  tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan  bahwa  mutu  pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak  boleh  dikurangi  dibandingkan dengan  sekolah-sekolah  di  lain-lain lingkungan.
d. Pasal  3:  “Di  sekolah-sekolah  lanjutan tingkatan  pertama  dan  tingkatan  atas baik  sekolah-sekolah  umum  maupun
39 Dalam  penjelasan  peraturan  ini,  dijelaskan tentang  lingkungan  istimewa,  yaitu  “Lingkungan adalah  lebih  kecil  daripada  daerah  atau  wilayah. Dalam  satu  kota  umpamanya,  bisa  terdapat  satu lingkungan  yang  istimewa,  begitu  pula  dalam suatu  kecamatan  bisa  terdapat  beberapa  desa yang mempunyai penduduk yang tebal agamanya,  sedang  yang  lain-lain  desa  agamanya cukupan  saja.  Adapun  yang  berhak  menyatakan, bahwa  sesuatu  lingkungan  itu  adalah  istimewa menurut  peraturan  ini  ialah  dalam  wilayah Kotapraja  Walikota  dan  dalam  wilayah  lain Bupati  yang  bersangkutan,  atas  permintaan penduduk dalam wilayah itu.
sekolah-sekolah vak, diberi pendidikan agama  2  (dua)  jam  dalam  tiap-tiap minggu.”
e. Pasal  4  ayat  (1):  “Pendidikan  agama diberikan  menurut  agama  murid masing-masing;  ayat  (2):  Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang  mempunyai  murid  sekurang- kurangnya  sepuluh  orang,  yang menganut  suatu  macam  agama;  ayat (3):  Murid  dalam  satu  kelas  yang memeluk  agama  lain  daripada  agama yang  sedang  diajarkan  pada  suatu waktu,  boleh  meninggalkan  kelasnya selama pelajaran itu.”
f. Pasal Penutup (I): Peraturan-peraturan ini  berlaku  pula  buat  sekolah-sekolah partikulir yang mendapat subsidi atau sokongan dari pemerintah.
Kemudian,  peraturan  bersama  ter- sebut  diperbaharui  melalui  Peraturan Bersama  Menteri  PP  &  K  dan  Menteri Agama  tentang  Peraturan  Pendidikan Agama  di  Sekolah-Sekolah  Negeri  No. 17678/Kab.  tanggal  16  Juli  1951 (Pendidikan)  dan  No.  K.I./9180  tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Dalam peraturan ini tidak  ada  perubahan  signifikan  dari peraturan  sebelumnya  (20  Januari  1951), kecuali pada pasal berikut:
a. Pasal  4  ayat  (3):  Murid  dalam  suatu kelas  yang  memeluk  agama  lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang  meskipun  memeluk  agama  yang sedang  diajarkan  tetapi  tidak  menda- pat  izin  dari  orang  tuanya  untuk mengikuti pelajaran itu, boleh mening- galkan  kelasnya  selama  jam  pelajaran agama itu.”
b. Pasal  Penutup  (I):  Peraturan  ini berlaku  pula  buat  sekolah-sekolah partikulir,  apabila  sekolah  yang bersangkutan  menghendakinya  atau apabila  orang  tua  murid-murid  yang
berjumlah  sekurang-kurangnya  10 orang  yang  menganut  suatu  macam agama  agama  memintanya,  dengan pengertian  bahwa  pendidikan  agama itu  dapat  diberikan  di  luar  gedung sekolah tersebut.
Selanjutnya,  untuk  memudahkan pelaksanaan  keputusan  bersama  di  atas, maka  kedua  menteri  membuat  Instruksi Pelaksanaan Bersama bagi Peraturan Ber- sama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 36923/Kab. Tanggal 14-10-1952 (Pen- didikan)  dan  No.  K/I/15773  tanggal  14- 10-1952  (Agama).  Instruksi  bersama  ini berisi  tentang  langkah-langkah  teknis pelaksanaan  pelajaran  agama  dalam  se- tiap jenjang sekolah. Termasuk yang dia- tur  dalam  instruksi  bersama  ini  adalah tentang  nilai  pelajaran  agama,  yang  me- nyebutkan  “Segala  sesuatu  yang  me- ngenai  ulangan  dan  ujian  pelajaran  aga- ma  harus  disesuaikan  dengan  ulangan dan  ujian  pelajaran-pelajaran  lain  di sekolah yang bersangkutan. Untuk peng- ajaran  agama  diberikan  nilai  (penghar- gaan) yang dinyatakan dengan kata-kata; baik,  sedang,  kurang,  yang  dimasukkan juga  dalam  rapor,  tetapi  tidak  mempe- ngaruhi kenaikan kelas”.
Keputusan-keputusan  bersama  di atas  semakin  meneguhkan  posisi  pendi- dikan agama di sekolah negeri, dari yang sebelumnya  hanya  diajarkan  di  sekolah dasar  meluas  hingga  ke  sekolah  lanjutan pertama dan atas, baik di sekolah umum maupun kejuruan.  Namun demikian, ke- dudukan  pendidikan  agama  tetap  bukan mata  pelajaran  wajib,  sehingga  murid yang  tidak  mendapat  restu  dari  orang tuanya  bisa  tidak  mengikuti  pelajaran agama.  Demikian  pula  murid  dewasa, bisa  menentukan sendiri untuk ikut atau tidak mengikuti pelajaran agama.
Karena kedudukan mata pelajaran agama  bukan  termasuk  mata  pelajaran
wajib, maka dalam implementasi kuriku- lum,  mata  pelajaran  ini  dikelompokkan dalam  kelompok  mata  pelajaran  peleng- kap. Hal ini tampak dalam struktur kuri- kulum  SMA  pada  tahun  1952  yang mengelompokkan mata pelajaran menjadi empat  kelompok;  pokok,  penting,  dan pelengkap.
Pada  tanggal  12  Maret  1954 pemerintah  mengeluarkan  Undang-Un- dang  No.  12/1954  tentang  Pernyataan Berlakunya  Undang-Undang  No.  4/1950 dari RI Dahulu tentang Dasar-Dasar Pen- didikan  di  Sekolah  untuk  Seluruh  Indo- nesia.  Sebagaimana  diketahui,  ketika  UU No.  4/1950  disahkan,  Negara  RI  masih merupakan  bagian  dari  Negara  RIS  (Re- publik  Indonesia  Serikat), 40 sehingga  un- dang-undang  tersebut  hanya  berlaku  di wilayah  RI  di  Yogyakarta.  Sejak  Indone- sia  kembali  menjadi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  pada  17 Agustus  1950  sampai  4  tahun  kemudian, Indonesia  belum  memiliki  undang- undang pendidikan. Maka muncullah ini- siatif  untuk  memberlakukan  undang- undang  pendidikan  yang  ada  ke  seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah menge- luarkan  Undang-Undang  No.  12/1954. 41
40 Pendirian  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) merupakan  bentuk  pengakuan  Belanda  atas  ke- daulatan  rakyat  Indonesia.  RIS  terbentuk  pada tanggal 27 Desember 1949, yang merupakan hasil penting dari persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB)  antara  Indonesia  dan  Belanda.  RIS  terdiri atas  Negara  RI  dan  15  negara  bagian  bentukan Belanda.  Dalam  perkembangannya,  karena  RIS tidak  sesuai  dengan  amanat  proklamasi,  maka tanggal  17  Agustus  1950  RIS  yang  berpusat  di Jakarta dilebur dengan RI  di Yogyakarta menjadi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Baca  dalam  G.  Moedjanto, Indonesia  Abad  ke-20; Dari  Perang  Kemerdekaan  Pertama  sampai  PELITA III,  Buku  II (Yogyakarta:  Kanisius,  2001),  hlm.  57- 59.
41 Baca  lebih  lanjut  dalam    I.  Djumhur  dan Danasuparta, Sejarah Pendidikan , hlm. 202-204.
Dengan demikian, keluarnya undang-un- dang  ini  bukan  sekedar  penegasan  pem- berlakuan UU No. 4/1950, melainkan ju- ga  perluasan  wilayah  cakupan  pelaksa- naan UU No. 4/1950 dari awalnya hanya berlaku di Yogyakarta meluas ke seluruh kawasan  NKRI  dari  Sabang  sampai  Me- rauke.  Adapun  terkait  dengan  pelaksa- naan pendidikan agama di sekolah, maka keluarnya  UU  No.  12/1954  di  samping menegaskan  kembali  tentang  penyeleng- garaan  pendidikan  agama  di  sekolah,  ju- ga  menjadi  dasar  hukum  semakin  me- luasnya  pelaksanaan  pendidikan  agama di sekolah ke seluruh NKRI.
Kendati pemberlakuan pendidikan agama  semakin  luas  ke  seluruh  NKRI, kedudukan  mata  pelajaran  agama  tetap tidak  berubah,  bukan  mata  pelajaran wajib. Karena itu, dalam struktur kuriku- lum SMA 1958, posisi pendidikan agama tetap berada “di pinggir”. Jika dalam ku- rikulum  sebelumnya  (1952)  dimasukkan dalam  kelompok  mata  pelajaran  peleng- kap,  dalam  kurikulum  1958  posisi  mata pelajaran agama berada dalam kelompok mata pelajaran “tidak dimasukkan ke da- lam  ujian  penghabisan”.  Sebagaimana diketahui  bahwa  dalam  struktur  kuriku- lum  SMA  1958,  mata  pelajaran  dikelom- pokkan  menjadi  mata  pelajaran  (1) pokok, (2) penting, )3) pelengkap, dan (4) tidak  dimasukkan  dalam  ujian  peng- habisan.
Dalam perkembangan selanjutnya, Pemilu  1955  berhasil  memilih  anggota DPR  dan  anggota  lembaga  Konstituante sesuai  amanat  UUDS  1950.  Namun,  lem- baga  Konstituante  yang  diamanatkan membuat  konstitusi  baru  untuk  meng- gantikan  UUDS  1950,  gagal  melaksa- nakan  tugasnya  karena  menguatnya pertentangan  berbagai  kepentingan  poli- tik  dalam  lembaga  ini.  Saat  itu,  Presiden Soekarno  sangat  gencar  mengkampanye-
kan  konsep  Demokrasi  Terpimpin,  de- mokrasi  yang  dianggapnya  lebih  sesuai bagi  rakyat  Indonesia  dibanding  dengan demokrasi  liberal  yang  dijadikan  dasar sistem pemerintahan UUDS 1950.
Pada saat Konstituante mengalami kebuntuan  dalam  menyusun  UUD,  Pres- iden  Soekarno  mengusulkan  gagasan kembali ke UUD 1945. Gagasan ini  tidak sepenuhnya  mendapat  dukungan  Kon- stituante.  Hanya  kelompok  militer,  PNI, dan  PKI  yang  mendukung.  Hasil  pemu- ngutan suara anggota Konstituante (yang dilaksanakan  30  Mei,  1  dan  2  Juni  1959) tidak  pernah  mencapai  2/3  suara  setuju sebagaimana  dipersyaratkan  untuk  me- mutuskan  kembali  ke  UUD  1945.  Keti- adaan  suara  mayoritas  dalam  Konstitu- ante  menyebabkan  tersendatnya  kinerja lembaga  ini.  Dalam  beberapa  kali  sidang jumlah  anggota  yang  hadir  semakin  ber- kurang.  Akhirnya,  Konstituante  men- jalani  masa  reses.  Saat  reses  itulah  Presi- den  mengambil  tindakan  revolusioner dengan  mengeluarkan  Dekrit  Presiden pada  tanggal  5  Juli  1959,  yang  berisi  (1) pernyataan pembubaran Konstituante, (2) pernyataan  kembali  kepada  UUD  1945 dan  tidak  berlakunya  UUD  S  1950,  serta (3) pembentukan DPAS dan MPRS. 42 Selanjutnya,  untuk  menjelaskan alasan-alasan  mengapa  dekrit  dikeluar- kan, pada tanggal 17 Agustus 1959 Presi- den  menyampaikan  pidato  berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang berisi  penjelasan  resmi  alasan-alasan keluarnya  dekrit.  Isi  pidato  tersebut dikenal dengan sebutan Manifesto Politik
42 Baca lebih lanjut dalam Helius Sjamsuddin, dkk, Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia  Zaman  Kemerdekaan 1945-1966 (Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan Dokumentasi Sejarah  Nasional  Direktorat Sejarah dan  Nilai  Tradisional  Ditjen  Kebudayaan  De- partemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1993), hlm. 77-75.
(Manipol).  Dalam  manipol  tersebut dikemukakan  persoalan-persoalan  pokok revolusi  Indonesia,  program  umum,  dan usaha-usaha  pokok  revolusi.  Dalam  per- kembangannya,  rangkuman  isi  manipol dikenal  dengan  kependekan  Manipol- USDEK  (Manifesto  Politik,  Undang- Undang  1945,  Sosialisme  Indonesia, Demokrasi  Terpimpin,  Ekonomi  Terpim- pin,  Kepribadian  Indonesia).  Isi  manipol selanjutnya  dijadikan  garis-garis  besar haluan  negara  berdasar  TAP  MPRS  No. I/MPRS/1960  tentang  Manifesto  Politik RI  sebagai  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara,  yang  selanjutnya  menjadi  pedo- man  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara ketika itu.
Secara  ideologis,  manipol  berten- tangan  dengan  Pancasila  dan  dekat  de- ngan  paham  komunis.  Hal  ini,  misalnya, tampak  dari sebagian  isi pidato Presiden yang  menyebut  kaum  buruh  dan  kaum tani  sebagai  kekuatan  pokok  revolusi, yaitu:  “Jadi  jelaslah,  bahwa  kekuatan- kekuatan  sosial  revolusi  Indonesia,  yaitu seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  kaum buruh  dan  kaum  tani  sebagai  kekuatan pokoknya tanpa melupakan peranan pen- ting  dari  golongan-golongan  lain,  adalah sangat  besar  dan  meyakinkan  akan  me- nangnya revolusi Indonesia”. 43
Selanjutnya  Manipol-USDEK  seca- ra  sistematis  diindoktrinasikan  kepada seluruh  rakyat  Indonesia  termasuk  di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pada tataran implementasi tidak boleh ada taf- sir  lain  terhadap  isi  Manipol-USDEK kecuali  sebagaimana  telah  dirumuskan oleh DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dalam keputusan
DPA
No. 1/KPTS/SD/PERTAMA/1961.
Dalam  bidang  pendidikan,  untuk melaksanakan  manifeso  politik,  Menteri
43 Tilaar, Lima Puluh Tahun Pembangunan , hlm. 94.
Muda  PP&K  (Prijono)  pada  tanggal  17 Agustus 1959 mengeluarkan instruksi no- mor  1  yang  dinamakan  Sapta  Usaha Tama. Isi instruksi tersebut adalah:
1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP&K;
2. Menggiatkan kesenian dan olahraga;
3. Mengharuskan “usaha halaman”;
4. Mengharuskan penabungan;
5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi;
6. Mengadakan “kelas masjarakat”;
7. Membentuk “regu kerja” di kalangan SLA dan universitas. 44
Dari  instruksi  di  atas,  tampak sekali  bahwa  pendidikan  agama  di sekolah tidak mendapat perhatian. Malah kesenian  dan  olahraga  yang  secara  tegas diinstruksikan.  Dalam  perkembangan  se- lanjutnya,  untuk  menyesuaikan  dengan isi  Manipol-USDEK,  dikeluarkan  Keteta- pan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Na- sional  Semesta  Berencana  Tahapan  Per- tama 1961-1969. Dalam ketetapan ini dia- tur  pula  tentang  pendidikan  agama  di sekolah,  yaitu  dalam  bab  II  pasal  2  ayat (3)  yang  menyatakan:  “Menetapkan  pen- didikan agama menjadi pelajaran di seko- lah-sekolah  mulai  sekolah  rakyat  sampai dengan universitas-universitas negeri de- ngan pengertian bahwa murid-murid ber- hak  tidak  ikut  serta,  apabila  wali  mu- rid/murid  dewasa  menyatakan  kebera- tannya”.
Ketetapan  ini  di  satu  sisi  semakin memperluas  jangkauan  pendidikan  aga- ma  mulai  dari  sekolah  dasar  hingga perguruan tinggi. Akan tetapi secara sub- stansi  belum  mengubah  status  pendidi- kan  agama  sebagai  mata  pelajaran  fakul- tatif. Dengan demikian, perubahan terse- but secara substansi belum banyak berar-
44 Poerbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam  Indonesia , hlm. 418-419.
ti,  apalagi  dalam  pelaksanaannya  diha- dapkan  pada  situasi  politik  yang  mem- beri  peran  besar  bagi  PKI  dalam pemerintahan.  Sebagai  organisasi  komu- nis,  PKI  sudah  barang  tentu  selalu  be- rusaha  menghalang-halangi  keberadaan pendidikan  agama  di  sekolah.  Misalnya, pada  tahun  1960,  Prijono  (Menteri  Muda PP&K  ketika  itu),  pernah  mengajukan konsep  integrasi  pendidikan  yang  pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan  peranan  Kementerian Agama  di  bidang  pendidikan,  termasuk pendidikan  agama.  Tetapi  ketika  konsep tersebut  diusulkan  dalam  sidang  MPRS, ditolak oleh MPRS.
Selain itu, pada tanggal 17 Agustus 1961  Prijono    mengeluarkan  instruksi nomor 2. Berbeda dari instruksi nomor 1, instruksi  nomor  2    dikeluarkan    Prijono sebagai  Menteri  Pendidikan  Dasar  dan Kebudayaan (PD&K). 45 Instruksi nomor 2 merupakan  kelanjutan  dari  instruksi nomor  1  dan  karenanya  dinyatakan sebagai  kelanjutan  dari  Sapta  Usaha Tama. Isi instruksi dimaksud adalah:
1. Menegaskan
Pantjasila dengan
Manipol sebagai pelengkapnja,
sebagai asas pendidikan nasional; 2. Menetapkan Pantja Wardhana sebagai  sistem  pendidikan  jang berisikan prinsip-prinsip:
a. perkembangan  tjinta  bangsa  dan tanah-air, moral nasional/ internasional/keagamaan;
b. perkembangan ketjerdasan;
45 Pada  masa  ini,  Kabinet  Kerja  memecah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  menjadi  dua  kementerian,  yaitu  (1) Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan  Kebudajaan, dan (2) Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  (PTIP).  Menteri  PTIP  pertama adalah  Prof.  Dr.  Ir.  Thojib  Hadiwidjaja.  Baca dalam  Ary  H.  Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan  di  Indonesia (Jakarta:  Bina  Aksara, 1986), hlm. 137.
c. perkembangan  emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin;
d. perkembangan  keprigelan  atau keradjinan tangan;
e. perkembangan djasmani.
3. Menjelenggarakan  ”Hari  Krida”  atau hari  untuk  kegiatan-kegiatan  dalam lapangan kebudajaan, kesenian, olahraga  dan    permainan  pada  tiap- tiap hari Sabtu. 46
Namun konsep ini ditolak golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian pejabat  di  lingkungan  Kementerian  Pen- didikan  sendiri,  karena  diduga  identik dengan  konsep  Panca  Cinta  yang  tak mengakui adanya Tuhan. 47
Situasi  yang  sangat  tampak  men- jelang  berakhirnya  era  orde  lama  adalah makin kuatnya pengaruh partai komunis di  pemerintahan.  Hal  ini  terlihat  dari keluarnya  Keputusan  Presiden  RI  No. 145/1965  tentang  Nama  dan  Rumu-san Induk  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang mengubah  haluan  pendidikan  na-sional. Hal ini tampak dari rumusan tujuan pen- didikan nasional yang ber-bunyi “Supaya melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila, yang ber-tanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indo- nesia,  adil  makmur  baik  spiritual  mau- pun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu;  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Perikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, kebangsaan,  Kerak-yatan,  dan  Keadilan Sosial  seperti  dije-laskan  dalam  Manipol USDEK”. 48
46 Said Hamid Hasan, “Perkembangan Kurikulum: Perkembangan  Ideologis  dan  Teoritik  Pedagogis (1950 – 2005)”, dalam
www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_h amid_hasan.pdf (diakses 25-9-2014).
47 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam ( Jakarta: Amissco, 1996), hlm. 27.
48 Assegaf, Politik Pendidikan Nasional , hlm. 79.
Rumusan tujuan pendidikan nasio- nal di atas ditegaskan kembali dalam Pe- netapan  Presiden  No.  19/1965  tentang Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasi- onal.  Dalam  PenPres  ini  rumusan  tujuan pendidikan  nasional  sama  persis  seperti yang dirumuskan dalam Keputusan Pres- iden RI No. 145/1965.
Rumusan tujuan pendidikan nasio- nal  di  atas  jelas  sekali  mulai  bergeser  ke arah  kiri.  Tampak  sekali  hal  tersebut  di- warnai  oleh  filsafat  sosialisme  yang  dia- nut  paham  komunis.  Ide  dasar  dari  ke- tentuan-ketentuan  di  atas  ialah  bagai- mana  mensosialisasikan  nilai-nilai  sosia- lisme  (termasuk  jiwa  Manipol-USDEK) yang  dianut  oleh  pemerintah  ke  dalam dunia  pendidikan.  Beruntung,  PenPres No.  19/1965  dan  KepPres  No.  145/1965 belum  sempat  dilaksanakan,  karena munculnya peristiwa G 30 S/PKI. Namun demikian,  sebenarnya  ketentuan-keten- tuan tersebut telah menjiwai pelaksanaan pendidikan  di  Indonesia  di  masa  sebe- lumnya.

## Penutup
Berdasar  uraian  di  atas  dapat dipahami  bahwa  selama  kurun  orde lama,  PAI  telah  ditetapkan  secara  resmi sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah  negeri,  awalnya  di  tingkat  SD kemudian  meningkat  di  SMP  dan  SMA dan  bahkan  di  perguruan  tinggi.  Suatu yang  hanya  menjadi  keinginan  belaka selama  masa  penjajahan.  Namun,  kedu- dukan  mata  pelajaran  PAI  di  sekolah selama  orde  lama  belum  kokoh.  Sampai masa  orde  lama  berakhir,  pelajaran  aga- ma  tidak  menjadi  mata  pelajaran  wajib, hanya  bersifat  fakultatif/pilihan.  Karena sebagai  mata  pelajaran  pilihan,  dalam tataran  implementasi  orang  tua  murid berwenang menentukan apakah anaknya akan  mengikuti  pelajaran  agama  atau
tidak. Demikian pula murid dewasa, bisa menentukan  sendiri  untuk  mengikuti pelajaran  agama  atau  tidak.  Selain  itu, mata  pelajaran  agama  tidak  menentukan kenaikan  kelas/kelulusan,  dan  nilai pelajaran  agama  tidak  dinyatakan  dalam bentuk  angka,  melainkan  dalam  bentuk pernyataan baik, sedang, atau kurang. []

## Daftar Pustaka
Abdurahman,
Dudung. Metodologi Penelitian  Sejarah .  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media, 2007.
Almanak  1974 .  Direktorat  Pendidikan Agama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, t.th.
Assegaf, Abd. Rachman. Politik Pendidikan Nasional;  Pergeseran  Kebijakan  Pendi- dikan  Agama  Islam  dari  Praproklamasi ke Reformasi . Yogyakarta: Kurnia Ka- lam, 2005.
Azra,  Azyumardi  dan  Saiful  Umam.
Menteri-Menteri  Agama  RI  Biografi Sosial  Politik .  Jakarta:  INIS-PPIM- Badan  Litbang  Agama  Departemen Agama, 1998.
Effendy,  Bahtiar. Islam dan  Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik Politik  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Paramadina, 1998.
Erman,  Erwiza  dan  Sudibjo.  “KNIP”, dalam Ensiklopedi  Nasional  Indonesia
3 . Jakarta: Delta Pamungkas, 1997.
Gottschalk,  Louis. Mengerti  Sejarah ,  terj. Nugroho  Notosusanto.  Jakarta:  UIP Press, 2006.
Gunawan,  Ary  H. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di  Indonesia . Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Hamid,  Said  Hasan  “Perkembangan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah”,
di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS /JUR._PEND._SEJARAH/19440310 1967101- SAID_HAMID_HASAN/Makalah/ Sejarah_Perkembangan_Pendidikan _Dasar_dan_Menengah.pdf  (diakses 24-9-2014).
Hasan,  Said  Hamid,  “Perkembangan Kurikulum:  Perkembangan  Ideo- logis  dan  Teoritik  Pedagogis  (1950– 2005)”, dalam
www.geoci- ties.ws/konferensinasionalsejarah/s _hamid_hasan.pdf  (diakses  25-9- 2014).
http://eprints.walisongo.ac.id/689/3/08 3111135_Bab2.pdf  (diakses  tanggal 21-9-2014).
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Dasar_Sementara_Republi k_Indonesia (diakses 18 Juli 2014).
http://repository.upi.edu/866/5/T_PU_ 609_Chapter3.pdf (25-9-2014)
Imron,  Ali. Kebijaksanaan  Pendidikan  di Indonesia;  Proses,  Produk  dan  Masa Depannya .  Jakarta:  Bumi  Aksara,
1995.
Jumhur,  I.  dan  Danasuparta. Sedjarah Pendidikan . Bandung: Tjerdas, 1961.
Kartono,  Kartini. Wawasan  Politik  Menge- nai  Sistem  Pendidikan  Nasional . Bandung: Mandar Maju, 1990.
Kebijakan  Departemen  Agama  dari  Masa  ke Masa  dalam  Kurun  Setengah  Abad . Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Agama, 1996.
MD,  Mahfud:  Indonesia  bukan  Negara sekuler juga Negara agama. Baca di http://polhukam.rmol.co/read/201 3/03/18/102774/Mahfud-MD:-
Indonesia-Bukan-Negara-Sekuler-
Juga-Negara-Agama  (diakses  5  Juli 2014).
Moedjanto,  G. Indonesia  Abad  ke-20;  Dari Perang  Kemerdekaan  Pertama  sampai PELITA  III,  Buku  II .  Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Noer,  Deliar. Gerakan  Moderen  Islam  di Indonesia  1900-1942 .  Jakarta:  LP3ES, 1988.
Notosusanto, Nugroho. Norma-Norma Da- sar  Penelitian  dan  Penulisan  Sejarah . Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1974.
Poerbakawatja, Soegarda. Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka . Jakar- ta: Gunung Agung, 1970.
Rahim, Husni. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Logos, 2001.
Saerozi, M. Politik Pendidikan Agama dalam Era  Pluralisme .  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2007.
Saridjo,  Marwan. Bunga  Rampai  Pendi- dikan Agama Islam. Jakarta: Amissco,
1996.
Sjamsuddin,  Helius,  dkk. Sejarah  Pen- didikan  di  Indonesia  Zaman  Kemer- dekaan  1945-1966 .  Jakarta:  Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Seja- rah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen  Pendidikan  dan  Kebu- dayaan, 1993.
Sumardi,  Muljanto. Sejarah  Singkat Pendidikan  Islam  di  Indonesia  1945- 1975.  Jakarta:  Lembaga  Penelitian Ilmu  Agama  dan  Kemasyarakatan Badan  Penelitian  dan  Pengem- bangan Agama Departemen Agama,
1977.
Suryosubroto. Beberapa Aspek  Dasar-Dasar Kependidikan .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 1990.
Thaba,  Abdul  Aziz. Islam  dan  Negara dalam  Politik  Orde  Baru .  Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Tilaar,  HAR. Lima  Puluh  Tahun  Pem- bangunan  Pendidikan  Nasional  1945-
1995 . Jakarta: Gramedia, 1995.
Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di  Indonesia .  Jakarta:  Hidakarya Agung, 1996.
