Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 4 April 2021 p-ISSN : 2745-7141  e-ISSN : 2746-1920 Pendidikan

## NILAI-NILAI PANCASILA DAN DINAMIKA ETIKA POLITIK INDONESIA

## Farah Sabilla Febriany, dan Dinie Anggraeni Dewi
Universitas Pendidikan Indonesia, Cibiru, Indonesia E-mail : 12farahsabilla@upi.edu, dan dinianggreabidewi@upi.edu
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima 10 April 2021 Diterima  dalam  bentuk review 12 April 2021 Diterima  dalam  bentuk revisi 21 April 2021 Pancasila is the basis of the state and also the way of life of the Indonesian  nation  which  contains  noble  values  that  reflect  the life of the Indonesian people, because these values are extracted from  the  soul  and  personality  of  the  Indonesian  nation  since ancient times. The purpose of this research is to understand the concept of political ethics itself and to understand the values of Pancasila  in  political  ethics  in  Indonesia.  In  this  study,  the subject  of  research  is  literature  related  to  Pancasila,  political ethics,  and  also  the  political  dynamics  of  Indonesian  society. This  research  method  with  a  discussion  of  political  ethics  and the principles of Pancasila in political ethics in Indonesia uses a descriptive  approach.  The  results  of  this  study  found  that political  ethics  is  a  moral  philosophy  that  governs  political  life in  Indonesia,  but  political  ethics  in  Indonesia  still  needs  to  be improved, Pancasila as the basis of the state through its values explains  that  it  is  sufficient  to  improve  political  ethics  in Indonesia.

## ABSTRAK
Pancasila  merupakan  dasar  negara  dan  juga  pandangan  hidup bangsa  Indonesia  yang  terdapat  nilai-nilai  luhur  yang mencerminkan  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  sebab  pada dasarnya  nilai-nilai  tersebut  digali  dari  jiwa  dan  kepribadian bangsa  Indonesia  sejak  zaman  dahulu.  Tujuan  dari  penelitian adalah  untuk  memahami  konsep  etika  politik  itu  sendiri,  serta agar  paham  pada  nilai-nilai  Pancasila  dalam  etika  politik  di
Indonesia.  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  subjek  penelitian adalah literatur  yang  terkait  dengan  Pancasila,  etika  politik,  dan juga  dinamika  politik  masyarakat  Indonesia.  Metode  penelitian dengan  bahasan  etika  politik  dan  sila-sila  Pancasila  dalam  etika politik  di  Indonesia  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif. Hasil  dari  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  etika  politik merupakan suatu filsafat moral yang menata kehidupan politik di Indonesia,  namun  kenyataannya  etika  politik  di  Indonesia dapat dikatakan masih perlu untuk diperbaiki, Pancasila sebagai dasar negara  melalui  nilai-nilainya  menjelaskan  bahwa  cukup  untuk memperbaiki etika politik di Indonesia.
Keywords:
political  ethics;  pancasila; politics .
Kata Kunci : etika  politik;  pancasila; politik.
Attribution-ShareAlike 4.0
International (CC BY-SA 4.0)

## Pendahuluan
Menurut  (Ruslan,  2013)  Pancasila  merupakan  sebuah  konsep  pemikiran  yang menjadi  dasar  bangsa  Indonesia  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Setiap aspek yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia semenjak zaman dahulu.
Eksistensi  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  kemudian  direpresentasikan alam lima  sila  Pancasila.  Kelima  sila  tersebut  diharapkan  mampu  menyatukan  dinamisnya kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Di  samping  itu,  Pancasila  juga  dianggap  sebagai kumpulan  prinsip-prinsip  yang  bersifat  lestari  yang  memuat  ide-ide  yang  patut  untuk diperjuangkan (Rahayu, 2017).
Para  pendiri  bangsa  telah  melakukan  perundingan  yang  panjang  untuk  dapat menciptakan keputusan final dan melahirkan Pancasila pada 1 Juni 1945 silam. Sebagai kumpulan  nilai-nilai  yang  lestari,  Pancasila  tentu  memiliki  sejumlah  fungsi  dalam mendukung  perkembangan  bangsa  Indonesia.  Fungsi-fungsi  tersebut  misalnya merupakan  pedoman  hidup  bangsa  atau  yang  biasa  dikenal  dengan way  of  life ,  yang merupakan  sebagai  dasar  negara,  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  dan  juga  sebagai pemersatu  kemajemukan  masyarakat  Indonesia.  Fungsi  eksistensi  Pancasila  tersebut seharusnya sudah menjadi suatu hal yang tak terpisahkan oleh warga negara, sebab pada dasarnya fungsi-fungsi tersebut berasal dari masyarakat Indonesia sendiri.
Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai latar belakang suku bangsa, agama, ras, ataupun warna kulit. Namun, perbedaan tentunya tidak  sampai di situ saja, masyarakat Indonesia juga berbeda dari segi cara pandang terhadap suatu hal, persepsi, juga prinsip hidup.  Salah satu  bentuk perbedaan  cara pandang terhadap suatu  hal  adalah perbedaan sikap  politik  masyarakat  Indonesia.  Persoalan  ini  kemudian  dirasa  sangat  krusial  dan Pancasila  akan  memainkan  peran  penting  di  dalamnya.  Dapat  dikatakan  demikian karena  setiap  tahun  konflik  karena  perbedaan  pandangan  politik  masih  sering  terjadi. Oleh  karena  itu,  untuk  mengkaji  secara  lebih  dalam,  penelitian  ini  akan  dilakukan dengan landasan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana konsep etika politik, bagaimana etika  politik  di  Indonesia  dan  bagaimana  nilai-nilai  Pancasila  pada  etika  politik  di negara  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memahami  konsep  etika  politik,  dalam memahami  etika  politik  di  Indonesia,  serta  dalam  memahami  pedoman-pedoman Pancasila  dalam  etika  politik.  Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk  kembali menguatkan etika politik masyarakat  Indonesia  meminimalisasi  konflik yang terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  akibat  pelaksanaan  etika  politik  yang  tidak maksimal.

## Metode Penelitian
Penelitian dengan bahasan etika politik dan sila-sila Pancasila dalam etika politik di Indonesia ini akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk memaparkan fakta yang ada di lapangan secara apa adanya, tanpa dikenakan perlakuan apa pun. Data yang akan disajikan adalah data fakta baik dalam kualitatif (Gorys Keraf, 2010).  Secara  lebih  jelas,  data-data  yang  terkait  nilai-nilai  Pancasila  dan  dinamika
politik  masyarakat  Indonesia  yang  diperoleh  akan  dipaparkan  secara  kualitatif.  Data penelitian ini diambil dalam kurun waktu dua hari.
Teknik pengumpulan data dalam kurun waktu dua hari tersebut dilakukan dengan studi  literatur.  Teknik  studi  literatur  dijalankan  dengan  bertujuan  untuk  memperoleh ide-ide yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya. Teori teori tersebut nantinya akan  digunakan  sebagai  pembanding  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  publikasi angket, apakah data yang diperoleh sesuai dengan teori atau tidak.
Penelitian  ini  juga  melibatkan  subjek  dan  objek  penelitian,  yang  mana  menurut (Rahardjo,  2017)  subjek  penelitian  adalah  sumber  tempat  memperoleh  data  yang diperlukan untuk penelitian, tempat yang dimaksud dapat berupa seseorang atau sesuatu yang  ingin  diperoleh  datanya.  Sedangkan  objek  penelitian  (Suharjito,  2019).  Dalam penelitian  ini,  yang  menjadi  subjek  penelitian  merupakan  literatur  yang  terkait  dengan Pancasila, etika politik, dan juga dinamika politik masyarakat Indonesia. Objek penting dalam  penelitian  ini  adalah  nilai-nilai  Pancasila,  etika  politik,  serta  dinamika  politik masyarakat  Indonesia.  Data-data  yang  telah  didapatkan  kemudian  akan  digarap  dan ditelaah  untuk  diambil  sebuah  kesimpulan  mengenai  Pancasila  dan  kaitannya  dengan etika  politik  serta  dinamik  politik  masyarakat  Indonesia  agar  dapat  ditarik  solusi persoalan perpolitikan negeri.

## Hasil dan Pembahasan
Etika  adalah  istilah  yang  didapat  dari  bahasa  Yunani  yaitu ethos yang  dapat diartikan  tempat  tinggal  yang  biasa,  diartikan  pula  sebagai  padang  rumput,  kebiasaan, adat,  akhlak,  watak,  sikap,  perasaan,  serta  cara  berpikir.  Disamping itu,  etika  juga dimaknai sebagai sebuah ilmu dan bukan ajaran (Tanyid, 2014).
Dalam  sudut  pandang  etika  politik,  manusia  pada  dasarnya  mempunyai  dimensi politis  yang  bisa  ditelaah  dari  tiga  hal  yaitu  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  manusia dengan  dimensi  kesosialannya,  serta  dimensi  politis  kehidupan  manusia.  Manusia sebagai makhluk sosial diejawantahkan sebuah bentuk kesepadanan yang mana seorang manusia  bebas  melakukan  tindakan  menurut  keinginannya,  tetapi  akan  berarti  ketika telah  berada  di  tengah-tengah  manusia  yang  lain.  Maksudnya  adalah  manusia  akan dilihat  eksistensinya  karena  orang  lain  ada  serta  hanya  dapat  hidup  dan  berkembang juga  karena  orang  lain  ada.  Dimensi  kesosialan  manusia  dimaknai  sebagai  penemuan jati diri seorang individu ketika bersama dengan orang lain. Dimensi politis kehidupan manusia  adalah  fungsi  pengatur  kerangka  kehidupan  masyarakat  baik  secara  normatif maupun efektif (Pasaribu, 2013).
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  terhadap  etika  politik  yaitu  kasus  korupsi  di Indonesia  masih  menjadi  problematik  teratas  yang  harus  segera  ditangani.  Bahkan  hal tersebut  terindikasi  dari  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  menurut Transparency Internationa l  Indonesia  2021  pada  tahun  2020  yang  berada  di  skor 37/100,  dengan  kata  lain  berada  di  posisi  102  dari  180  negara.  Sebelumnya,  Indeks Persepsi  Korupsi  Indonesia  masih  berada  di  kisaran  40/100,  dapat  disimpulkan  jika pada tahun 2020 telah terjadi  penurunan  Indeks  Persepsi  Korupsi. Kasus korupsi  yang
dilakukan  pada  seorang  pejabat  publik  ini  menunjukkan  betapa  kotornya  perpolitikan bangsa  Indonesia.  Di  samping  itu  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  publik mencerminkan  bahwa  mereka  telah  kehilangan  dimensinya  sebagai  makhluk  sosial, dimensi  kesosialannya, dan juga dimensi  politisnya. Manusia  yang seharusnya mampu bersikap dengan menghargai dan menghormati hak-hak sosial justru menyalahgunakan kekuasaan  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  tersebut  merupakan  indikasi  bahwa  dimensi  politis  yang  seharusnya mampu menata kehidupan baik  normatif maupun efektif tidak dijalankan  sebagaimana mestinya.
Pada  hakikatnya,  negara  dan  politik  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Politik  riil  merupakan  suatu  pertarungan  kekuatan.  Asas  politik  juga dianggap sebagai dunia ideal yang tidak mencontohkan kerasnya realitas yang terjadi di dalam  politik  (Haryatmoko,  2016).  Etika  politik  sangat  dibutuhkan  di  setiap  kondisi baik kondisi normal, tertib, terkendali, atau bahkan kondisi kacau. Terlebih saat kondisi kacau,  karena  etika  politik  akan  menumbuhkan  mekanisme  berbicara  dengan  otoritas atau  dalam  arti  lain  bertapa  pun  kasar  dan  tidak  santunnya  suatu  politik,  maka  tetap setiap  tindakannya  memerlukan  legitimasi.  Legitimasi  ini  berkaitan  dengan  norma moral, nilai-nilai, hukum, maupun peraturan.
Kemudian,  etika  politik  juga  akan  melihat  dari  sudut  pandang  korban,  korban yang  akan  memunculkan  simpati  serta  reaksi indignation atau  terusik  dan  protes terhadap ketidakadilan. Dalam keadaan yang baik dan normal, etika politik juga sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sikap dan perilaku politik penyelenggara negara yang  bertentangan  dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  negara.  Etika  politik  juga  dibutuhkan untuk memastikan agar kesejahteraan, keadilan, serta kebahagiaan tertinggi masyarakat dapat  terwujud,  sebab  etika  politik  akan  memberi  garis-garis  pedoman  para penyelenggara negara (Widiarto, 2019).
Dalam  menyikapi  urgenitas  dari  etika  politik,  maka  diperlukan  sebuah pemahaman dan pemantapan nilai-nilai Pancasila. Pertama adalah sila Ketuhanan Yang Maha  Esa,  dimana  di  dalamnya  terdapat  nilai  bahwa  kita  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seorang manusia wajib menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya  (Asmaroini,  2017).  Apabila  dikaitkan  dengan  etika  politik,  mana  seorang politisi  tentu  akan  memandang  etika  politik  sebagai  salah  satu  bentuk  ketaatannya terhadap  Tuhan,  sebab  di  dalam  etika  politik  ada  hal-hal  yang  yang  harus  dan  tidak boleh untuk dilakukan.
Sila  Kedua  adalah  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  etika  politik  dalam menuntut seorang manusia untuk bertanggung jawab atas segala tindakan moralnya bisa menjadi  cerminan  apa  dia  merupakan  manusia  yang  beradab  atau  tidak.  Di  dalam  sila Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab  terdapat  nilai-nilai  arif  seperti  prinsip-prinsip asasi, cinta sesama manusia, jujur, persamaan derajat manusia, keadilan, serta keadaban (Eddy,  2018).  Ketiga  adalah  sila  Persatuan  Indonesia  yang  bermakna  satu  kesatuan bulat dan tidak terpecah belah (Ayu & Trisiana, 2018), adanya konflik akibat perbedaan pandangan politik tidak seharusnya terjadi apabila etika politik dimaknai dengan benar,
kerap  kali  dimensi  kesosialan  seorang  manusia  menjadi  hilang  ketika  mereka  telah dikotak-kotakkan  ke  dalam  pandangan  politik  yang  berbeda-beda  dan  saling menjatuhkan.  Inilah  mengapa  kemudian  sila  Persatuan  Indonesia  mampu  mengiring penerapan etika politik di tengah-tengah masyarakat.
Keempat  adalah  sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan  yang  di  dalamnya  dapat  diartikan  tentang demokrasi, kejujuran, serta kebersamaan dalam memutuskan suatu hal (Rube’i, 2019).
Pengambilan  opsi  kebijakan  tertentu  yang  masih  diikuti  oleh  latar  belakang golongan  tertentu  jelas  mencerminkan  etika  politik  yang  tidak  baik,  pada  akhirnya kebijakan  yang  diambil  oleh  pejabat  publik  hanya  akan  menguntungkan  pihak-pihak tertentu  saja.  Tidak  adanya  kebersamaan  dalam  mengambil  keputusan  yang  dilakukan oleh para pejabat publik tersebut akan terkait dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia,  yang  mana  etika  politik  yang  buruk  tentu  akan  menghambat tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Menurut  (Muslimin,  2016)  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  akan  mampu mengendalikan  paham  perseorangan,  golongan,  suku  bangsa,  juga  agama.  Maka masyarakat  benar-benar  menerapkan  semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika dalam  kesatuan yang  utuh.  Di  samping  itu,  Pancasila  juga  berusaha  untuk  menjunjung  kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pancasila sebagai ideologi  bangsa  Indonesia  juga  telah  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.  Dengan  kata  lain,  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dapat  diartikan sebagai  satu  kesatuan  pandangan,  keyakinan,  cita  cita,  serta  mutu-mutu  bangsa Indonesia yang mesti diterapkan di setiap aspek kehidupan (Febriansyah, 2017).

## Kesimpulan
Etika politik adalah suatu hal yang paling penting untuk dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka politisi atau tidak, karena pada dasarnya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa  dijauhkan dari politik. Etika politik terbukti sangat dibutuhkan di setiap kondisi baik kondisi normal maupun kacau karena tujuan dari etika politik adalah membawa kebaikan bersama.
Penerapan  etika  politik  di  Indonesia  masih  bisa  dikatakan  perlu  ditingkatkan kembali sebab ada beberapa kasus salah satunya tindak pidana korupsi  yang jelas-jelas mencoreng etika dalam hal politik seseorang. Karena pancasila merupakan dasar negara dan  pandangan  hidup  bangsa,  yang  telah  menjiwai  pelaksanaan  etika  politik sebagaimana  mestinya.  Mulai  dari  sila  pertama  hingga  sila  kelima  Pancasila  dapat dijadikan titik balik bagi etika politik masyarakat Indonesia.

## Bibliografi
Asmaroini,  A.  P.  (2017).  Menjaga  eksistensi  Pancasila  dan  penerapannya  bagi masyarakat di era globalisasi. JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (2), 50–64.
Ayu, F. M. S., & Trisiana, A. (2018). Penguatan Pancasila Dalam Perbuatan (Alternatif Tindakan Kuratif Di Era Globalisasi). Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan , 4 (2).
Eddy,  I.  W.  T.  (2018).  Aktualisasi  Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Berbangsa  Dan Bernegara. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan , 18 (1), 116–123.
Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (25), 1–27.
Gorys  Keraf,  D.  (2010). Diksi  dan  gaya  bahasa .  Jakarta.  Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama.
Haryatmoko, J. (2016). Etika politik dan kekuasaan . Jakarta. Kompas.
Muslimin,  H.  (2016).  Tantangan  terhadap  pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara pasca reformasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (1), 30–38.
Pasaribu, R. B. F. (2013). Pancasila Sebagai Etika Politik . Jakarta: Kompas.
Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya . Jakarta. HarperCollins.
Rahayu,  A.  S.  (2017). Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn) .  Jakarta Bumi Aksara.
Rube’i,  M.  A.  (2019).  Implementasi  Sila  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan  Perwakilan  Pada  Mahasiswa  Program Studi Ppkn Ikip Pgri Pontianak. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 2 (2).
Ruslan,  I.  (2013).  Membangun  Harmoni  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara  dengan Nilai Islam dalam Pancasila. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 9 (2), 1–16.
Suharjito, D. (2019). Pengantar metodologi penelitian . Bogor. PT Penerbit IPB Press.
Tanyid, M. (2014). Etika dalam pendidikan: Kajian etis tentang krisis moral berdampak pada pendidikan. Jurnal Jaffray , 12 (2), 235–250.
Widiarto,  A.  (2019).  Urgensi  Regulasi  Etika  Bagi  Penyelenggara  Negara. Jurnal Niagara , 11 (1), 73–91.