Volume 7 Issue 02 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA
Ratna Puspitasari 1 , Abdul Hamid 2 , Urip Giyono 3
1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. e-mail: ratnapuspitasari@syekhnurjati.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari . e-mail: ahamidsh@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon. e-mail : urip.giyono@umc.ac.com
Abstract: The rights, obligations and responsibilities of children towards their families continue continuously throughout the lives of the children and their parents according to positive law and religious or belief law. . The  status  and  position  of  the  child  is  whether  the  state  recognizes  it  or  not  in  positive  legal  terms. Differences in legal protection for children legally exist, although this does not ignore the status and position of children born from unregistered marriages, but only relates to the protection system and resolving legal problems which contain other meanings of administrative and positive legal protection only. Children from unregistered marriages receive civil and public legal guarantees and protection from their mothers and their mothers' families, not from their fathers and their father's families. This research uses positive legal and religious studies as well as qualitative descriptive research methods with findings that legally children born out of wedlock can obtain rights like legitimate children but must fulfill requirements, one of which is legal recognition from the parents who seeded or impregnated the mother.
Keywords: rights, children, marriage
Abstrak: Hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  anak  terhadap  keluarganya  secara  terus  menerus berlangsung  selama  hidup  anak  dan  orang  tuanya  secara  hukum  positif  dan  hukum  agama  atau kepercayaan. . Status dan kedudukan anak tersebut apakah diakui atau tidak diakui negara secara hukum positif. Perbedaan perlindungan hukum terhadap anak secara hukum ada, walaupun bukan mengabaikan status  dan  kedudukan  anak  lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  namun  hanya  berhubungan  sistem perlindungan  dan  menyelesaian  masalah  hukumnya  saja  mengandung  makna  lain  perlindungan  secara administrasi  dan  hukum  positif  saja.    Status  dan  kedudukan  anak  dilahirkan  dari  pernikahan  tidak didaftarkan berbeda dengan  pernikahan  terdaftar sesuai  ketentuan hukum  perkawinan Indonesia.  Anak dari perkawinan tidak tercatat memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ibu dan keluarga ibunya, bukan dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat maka mempunyai hubungan hukum keperdataan dan hukum publik dengan kedua orangnya dan keluarga  kedua  orang  tuanya  tersebut.  Riset  ini  menggunakan  kajian  hukum  positif  dan  agama  serta metode penelitian deskriptif kualitatif dengan temuan secara hukum anak terlahir di luar perkawinan dapat memperoleh  hak-hak  seperti  anak  sah  namun  harus  memenuhi  persyaratan  salah  satunya    adanya pengakuan secara sah dari orang tua yang membenihkan atau menghamili ibunya.
Kata Kunci: hak, anak, perkawinan

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  baru,  semula  hanya pasangan suami dan isteri saja, kemudian datang anggota keluarga baru dari perkawinan tersebut yaitu seorang anak atau beberapa anak. Hakikat sebuah keluarga inti yaitu ayah,
ibu  dan  anak-anak.  Ayah  dan  ibu  juga  memiliki  keluarga  inti  yaitu  orang  tua  dan saudaranya  masing-masing.  Tetapi  setelah  menikah  maka  keluar  dan  mandiri  serta terpisah secara hukum sudah ditentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang bapak  atau  suami  setelah  menikah  tetap  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewajiban berbakti  kepada  kedua  orang  tuanya  dan  saudara  perempuannya  serta  memiliki tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepada  isteri  dan  anak-anaknya  sendiri.  Sedangkan seorang ibu atau isteri setelah menikah maka kewajiban dan tanggung jawabnya berbakti kepada  suaminya  saja.  Semua  perbuatan    seorang  isteri  wajib  dengan  sepengetahuan suaminya, sekalipun keluar rumah untuk menenggok orang tuanya sendiri karena sakit, maka wajib meminta ijin terlebih dahulu dari suami.
Hak, kewajiban dan tanggung jawab seorang anak terhadap keluarganya secara terus  menerus  berlangsung  selama  hidup  anak  dan  orang  tuanya.  Bahkan  meskipun seorang anak sudah meninggal dunia hukum tetap diberikan atas suatu hal yang menjadi haknya,  seperti  hak  waris  sepanjang  anak  tersebut  ketika  meninggal  dunia  itu  sudah memiliki  keluarga  sendiri  atau  anak,  karena  anak  tersebut  dapat  menggantikan kedudukan waris dari bapaknya atau dikenal anak sebagai ahli waris pengganti bapak atau ibunya sebelum orang tuanya sendiri meninggal dunia. Dengan demikian, kedudukan dan status  seorang  anak  dalam  sebuah  keluarga  menentukan  sekali  dalam  hal  pemenuhan suatu  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  secara  hukum  positif  dan  hukum  agama atau kepercayaan.
Perkawinan  atau  pernikahan  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  di kehidupan dan pergaulan manusia secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga dan rumah  tangga wajib diatur dalam peraturan hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara. Peraturan hukum perkawinan tersebut juga harus sesuai  dengan  hukum  agama  atau  kepercayaan  masyarakat.  Negara  hanya  mengatur secara tertulis, jelas dan tegas (Ahmad Rofiq,1997:220). Hakikat perkawinan dibutuhkan semua orang dewasa guna   melanjutkan dan mempertahankan nasab atau keturunannya secara  terus  menerus  dan  agar  tidak  terputus  selamanya.  itulah  salah  satu  tujuan perkawinan  yaitu  memperolah  anak  untuk  melanjutkan  keturunanya  dan  memelihara derajat, harga diri dan harkat martabat keluarga dan keturunannya secara terus menerus. Perkawinan  adalah  suatu  ibadah  yang  diperintahkan  agama    yang  bermaksud    guna membina  rumah  tangga  dan  keluarga    bahagia  lahir  bathin.  Berawal  dari  perkawinan inilah lahir cikal bakal keturunan selanjutnya, yang dapat membentuk keluarga besar dan masyarakat.    Perkawinan  mempunyai  tujuan  yang  mulia  karenanya  harus  diantisipasi sejak  awal  agar  nantinya  tidak  terjadi  masalah  yang  pemicu  dan  sebab  hancurnya kehidupan  berumah  tangga,  seperti  terjadinya  perceraian.  Perceraian  yang  dimaksud adalah cerai hidup, bukan karena kematian salah satu pasangan hidup yaitu suami atau isteri  (Abdul  Hamid,  2022:61).  Dalam  Bahasa  Arab,  perkawinan  berarti  pula  penikahan mempunyai  makna  umum,  sedangkan  dalam  hukum  Islam  mempunyai  makna  khusus. Pernikahan  merupakan    suatu  kesepakatan  bersama  guna  melegalkan    atau menghalalkan hubungan badan sebagai suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  atau  lebih  demi  tujuan  untuk  meneruskan  keturunan.  Pernikahan  dalam Islam dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah ditentukan syarat-syarat dan rukun- rukunnya dengan dasar atas kerelaan dan suka sama suka antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih dan dilakukan wali atau orang tua pihak perempuan yang
diatur  menurut  hukum  fiqih  (Abdul  Hamid,  2022:61).  Adanya  suatu  perkawinan  atau pernikahan  menjadi  titik  awal  dan  penting  dalam  kehidupan  manusia  untuk  memulai kehidupan baru dalam berumah tangga melahirkan konsekuensi hukum terhadap suami dan  isteri  guna  melaksanakan  perbuatan  hukum,  dan  melahirkan  suatu  kewajiban  dan hak  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  keduanya  sepanjang  masih  dalam  ikatan  rumah tangga  dan  setelah  berakhirnya  berumah  tangga  baik  putus  karena  kematian  atau perceraian (Abdul Hamid, 2022:62).
Akibat  adanya  perkawinan  tidak  semata-mata  hanya  memiliki  aspek  hukum keperdataan  saja  bagi  suami,  isteri  dan  anak-anaknya  tetapi  juga  ada  aspek  relegius bersifat  suci  berupa  keimanan  dan  ketaqwaan  seorang  hamba  terhadap  penciptanya yaitu  Allah  SWT.  Semua  agama  dan  kepercayaan  telah  mengatur  dan  menentukan persyaratan  dan  tata  cara  perkawinan  (Wasman,  Wardah  Nuroniyah,  2011:29).  Di Indonesia masalah hukum perkawinan sudah ada hukum positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  hukum  Islam  dimaknai  sebagai  proses penghalalan  atau  mengsahkan  suatu  hubungan  seks  (badan)  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan atau lebih dalam ikatan suami isteri karena ucapan ijab qabul. Ijab Kabul  sebagai  suatu  perjanjian  ikatan  teguh  dan  kuat  secara  lahir  dan  bathin  untuk menjadi  suami  isteri,  dan  anak  keturunannya  dan  keluarga  besarnya  sehingga  tercipta keluarga besar kekal selamanya sesuai agama dan kepercayaan (Mustofa Hasan, 2011:9- 10).  Perkawinan  tidak  semata  berfokus  kepada  hubungan  perorangan  secara  biologis semata tetapi juga guna menjaga kehidupan secara bersama-sama selama hidup (seumur hidup).  Karena  itu  perkawinan  hanya  bisa  dilaksanakan  ada  kematangan  jasmani  dan rohani serta dewasa, dan meliputi kematangan sosiologis dan psikis. Hukum Perkawinan mengatur  batas  minimal  seseorang  untuk  dapat  menikah  yaitu  perkawinan  hanya diperbolehkan  dilaksanakan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  sudah  cukup    umur  19 (sembilan  belas)  tahun.  Perubahan  batas  minimum  umur  bagi  wanita  untuk  menikah tujuannya  adalah  untuk  menghindar  terjadinya  perlakuan  diskriminasi  berdasarkan alasan jenis kelamin bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penetapan batas usia tujuannya  untuk  mewujudkan  perkawinan  tanpa  perpisahan  kecuali  adanya  kematian dan  memperoleh  anak  baik  dan  sehat,  memperlambat  angka  kelahiran,  menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Perkawinan pada usia matang melahirkan perkembangan dan  pertumbuhan  keluarga  dan  anak  secara  optimal  sehingga  semua  hak  anak  dapat terpenuhi dan tercukupi oleh kedua orang tuanya. Seperti hak mendapatkan kesehatan, pendidikan serta kasih sayang tercurah tanpa batas.
Perlindungan  anak  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan Masyarakat. Penegakan perlindungan anak ditujukan agar Masyarakat sejahtera karena hukum  memberikan  peluang  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  perlindungan  anak. (Arliman, 2017)
Penerus keluarga, keturunan, dan bangsa dan negara adalah anak. Tangguhnya suatu  bangsa  akan  ditentukan  kesiapan  generasi  mudanya.  Generasi  muda  kuat  maka bangsa  kuat,  sebaliknya  generasi  lemah  maka  bangsa  akan  hancur.  Karena  itu,  anak merupakan modal awal guna mewujudkan tujuan orang tua dan sekaligus tujuan negara.
Hanya  anak  sehat  dan  kuat  yang  dapat  meneruskan  pembangunan  dan mempertahankannya.  Untuk  itu  maka  negara  memberikan  perlindungan  hukum  guna terpenuhinya  hak-hak  dasar  anak  seperti  hak  memperoleh  kesehatan  dan  pendidikan optimal.  Kesehatan  dan  pendidikan  anak  bukan  saja  menjadi  tanggung  jawab  orang tuanya  saja  tetapi  juga  tanggung  jawab  masyarakat  dan  negara.  Perlindungan  anak dimaksud diberikan guna memberikan jaminan atas tumbuh kembang jasmani dan rohani anak  secara  proporsional  secara  umum  (Sudarmo,  2005:7).  Indonesia  sebagai  negara hukum  memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  rakyatnya  termasuk didalamnya kebutuhan anak sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan    setiap  anak  diberikan  hak  atas  kelangsungan  hidup,  berhak  tumbuh  dan berkembang,  dan  diberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  atas  diskriminasi  dan kekerasan.  Kekerasan  terhadap  anak  secara  luas  dan  tanpa  batas  serta  dalam  bentuk apapun tidak diperbolehkan terjadi pada anak. Ketentuan hukum positif Indonesia sudah mengatur dan memberikan sanksi tegas dan berat. Bentuk kekerasan dimaksud seperti kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  bentuk  kekerasan  lainnya  dan ditujukan secara langsung atau tidak atas diri anak atau orang tuanya.
Secara  universal  bentuk  perlindungan  atas  hak  anak  sudah  ditetapkan  dalam hukum  perlindungan  anak  dan  perempuan,  hukum  penghapusan  kekerasan  rumah tangga,  hukum  hak  asasi  manusia,  dan  ketentuan  hukum  lainnya  dimana  telah  tegas menyatakan    semua  anak  diberikan  hak  perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga, masyarakat dan negara, tanpa ada diskriminasi. Perhatian begitu besar bagi anak dalam lingkungan  keluarga,  masyarakat  dan  negara  serta  dunia  secara  universal  tersebut menandakan  kedudukan  anak  sangat  sentral  dan  sekaligus  rentan  terhadap  berbagai bahaya dan ancaman atas diri anak, agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan  sesaat  tetapi  justru  akan  menghancurkan  masa  depan  anak,  orang  tua, masyarakat,  dan  negara  nantinya.  Ada  pepatah  mengatakan  untuk  menghancurkan sebuah negara tidak perlu dengan kekuatan senjata tetapi cukup dengan menghancurkan generasi mudanya saja maka negara sekokoh apapun akhirnya akan tumbang dan hancur dengan sendirinya. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua sejak  sedini  mungkin  agar  generasi  muda  Indonesia  tumbuh  dan  berkembang  dengan kualitas dan kuantitas optimal dan dapat bersaing di peradapan maju seperti sekarang ini.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif    kualitatif  yang menggambarkan dan menganalisis fenomena anak yang dilahirkan dalam perkawinan di luar  perkawinan  resmi  dengan  mengum[pulkan  sata  kualitatif  melalui  teks  regulasi hukum,  gambar  serta  video  yang  diperkuat  dengan  Teknik  pengumpulan  data  berupa observasi, wawancara serta studi dokumen dengan analisis kualitatif berdasarkan kajian hukum positif dan agama terhadap 10 kasus sejenis dengan mengacu pada dokumen zUU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.
Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menganalisis fenomena mendalam dan detail anak hasil perkawinan tidak resmi dengan karakteristik: berfokus  pada  makna,  data  dan  analisis  mendalam  dengan  memahamoi  penerapan
hukum positif, memahami norma agama, mempelajari interaksi antara hukum positif dan agama.

## 3. Pembahasan
Kedudukan Anak dalam Perkawinan.
Tujuan  dilakukannya  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan atau lebih intinya guna membina rumah tangga dan keluarga baru kekal dan harmonis atas dasar kasih sayang dan cinta lahir bathin guna memperoleh anak guna melanjutkan generasi  selanjutnya.  Salah  satu  kewajiban  orang  tua  bagi  anak-anaknya  adalah memberikan hak pemeliharaan dan perlindungan serta pendidikan anak secara optimal sebagai hak anak yang harus diperolehnya dari orang tuanya. Anak sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dalam kesatuan anggota keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak. Keluarga inilah kelak menjadi embrio terbentuknya susunan kekerabatan dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban dasar sebuah keluarga harus dipenuhi seorang suami dan bapak terhadap isteri dan anak (Wienaris Imam Subekti dan Sri Susilowati Mahdi, 2005: 41).
Lahirnya  seorang  anak  dari  perkawinan  merupakan  suatu  anugerah  tidak terhingga  dari  Allah  SWT  bagi  pasangan  suami  isteri.  Kehadiran  anak  sebagai  anggota baru  pada  keluarga  baru  terbentuk  sebagai  harapan  dan  keinginan  semua  keluarga. Lahirnya  anak  menjadi  tali  penyambung  dan  perekat  semakin  kokoh  dan  kuat  dalam hubungan kasih sayang dan cinta suami dan isteri dan juga keluarga besar keduanya dan juga  masyarakat  sekitarnya.  Sebuah  keluarga  miskin  atau  kaya  semakin  semarak  dan bahagia apabila ada tawa canda dan tangis dan jeritan anak. Adanya anak bak permata dan  intan  yang  tiada  nilai  dan  harganya  dibandingkan  bergelimang  harta  tetapi  tidak memiliki  anak.  Tanpa  anak  sebuah  keluarga  terasa  hampa  dan  tidak  berarti  apa-apa. Memang benar, sesuai  teori perkawinan, meskipun umum keharmonisan rumah tangga mutlak  tidak  bergantung  adanya  anak.  Tetapi  tidak  dapat  dibanth  adanya  anak  dalam sebuah keluarga dapat semakin memperkuat pertalian kasih sayang dan cinta pasangan suami  dan  istri.  Anak  juga menjadi  penghubung  antara  keluarga  kecil  dengan  keluarga kecil lainnya dimana masih mempunyai ikatan kekeluargaan kuat dengan keluarga kecil lainnya.  Hubungan  tersebut  didasarkan  adanya  hubungan  kekerabatan  atau  hubungan persaudaraan di antara anggota keluarga satu dengan keluarga lainnya, misalnya orang tua anak tersebut memiliki saudara atau satu garis keturunan sama kakek atau nenek dan seterusnya. Keterikatan tersebut karena adanya hubungan darah, ada juga disebabkan territorial atau sama daerah atau sama negara dan lain sebagainya.
Dalam hukum positif di Indonesia secara umum, seseorang masih dianggap anak apabila  masih  di  bawah  usia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  belum  menikah.  Banyak beragam  pendapat  ketentuan  hukum  mengenai  usia  seseorang  masih  dikatagorikan
sebagai  anak  dalam  berbagai  ketentuan  hukum,  seperti  masih  di  bawah  14  tahun,  di bawah  16  tahun,  di  bawah  17  tahun,  dan  di  bawah  18  tahun  dan  di  bawah  19  tahun. Semuanya  bergantung  masalah  hukumnya  masing-masing.  Ada  juga  mengkatagorikan anak sesuai tumbuh kembang anak tersebut, yaitu: bayi yaitu masa awal perkembangan anak, balita yaitu seseorang di bawah usia 5 tahun, dan anak pada masa terakhir di atas 5  tahun.  Kebutuhan  khusus  anak  harus  diberikan  sesuai  dengan  masa  tumbuh kembangnya  dan  tidak  dapat  disamaratakan  karena  masing-masing  masa  tersebut bergantung pada kebutuhan jasmani, rohani, intelektual dan sosial. Hak secara hakikat sudah  ada  sebelum  dilahirkan  atau  ketika  dalam  kandungan  ibunya,  ketika  anak  lahir bahkan  ketika  anak  sudah  meninggalpun  tetap  mendapatkan  perlindungan  secara hukum. Berkaitan dengan hak anak ini sangat tergantung status perkawinan kedua orang tuanya,  apakah  perkawinan  tercatat  atau  perkawinan  tidak  tercatat.  Status  dan kedudukan anak tersebut apakah diakui atau tidak diakui negara secara hukum positif. Perbedaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tersebut  secara  hukum  ada,  walaupun bukan dalam arti mengabaikan status dan kedudukan anak lahir dari perkawinan  tidak tercatat tetapi semata-mata hanya berhubungan sistem perlindungan dan menyelesaian masalah  hukumnya  saja  atau  dengan  arti  lain  perlindungan  secara  administrasi  dan hukum  positif  saja.    Seorang  anak  secara  umum  diakui  fitrahnya  suci  dalam  kesucian nasab, berhak menyandang dan menerima sebuah nama, berhak memperoleh air susu ibunya, berhak diasuh, dipelihara dan dirawat, berhak atas harta orang tuanya, berhak mewaris,  berhak  memperoleh  pengajaran  dan  pendidikan  secara  wajar  (Abdul  Rozak Husein, 1992:21).
Kedudukan  anak  dapat  dipahami  dari  berbagai  sudut  keagamaan,  ekonomi, sosiologi  dan  hukum.  Masing-masing  sudut  pandang  tersebut  menimbulkan  makna berbeda-beda dari peranan, kedudukan, status, fungsi, tujuan, hak dan kewajiban anak. Seperti  anak  dipahami  keagamaan  merupakan  manusia  ciptaan  Allah  SWT  guna beribadah  dan  bertaqwa  hanya  kepada  penciptaNya,  berbakti  kepada  kedua  orang tuanya  dan  bangsa  dan  negara.  Kedudukan  anak  dari  sudut  hukum  dapat  dilihat  dari mana  kelahirannya  apakah  dalam  perkawinan  sesuai  hukum  atau  hanya  sesuai  agama atau  kepercayaan,  apakah  anak  sah,  anak  luar  kawin  dan  anak  angkat.  Sesuai  hukum positif  anak  sah  yaitu  anak  dilahirkan  dalam  perkawinan  atau  akibat  perkawinan  sah menurut  hukum  positif.  Hukum  Islam,  menganggap  anak  sebagai  anak  sah  apabila mempunyai  hubungan  keturunan  dengan  bapaknya  bilamana  perkawinan  seorang perempuan hamil di usia kehamilan kurang dari 6 (enam) bulan dihitung saat pernikahan resminya.  Seorang  anak  lahir tidak  mungkin  tanpa    bapak  dan  ibu,  kecuali  nabi  Isa  AS. Kelahiran  anak  terlebih  dahulu  diawali  adanya  hubungan  suami  isteri  sehingga  ibunya hamil kemudian melahirkan anak dari kandungannya sendiri.
Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.
Adanya anak dari sebuah perkawinan melahirkan hubungan hukum antara orang tua  dan  anak.  Hubungan  hukum  tersebut  berupa  ada  hak  dan  kewajiban  orang  tua terhadap  anak  dan  sebaliknya  ada  hak  dan  kewajiban  anak  terhadap  orang  tuanya. Keduanya  memiliki  status  dan  kedudukan  sama  di  muka  hukum  yaitu  sebagai  subyek hukum  yang  mendukung  hak  dan  kewajiban.  Meskipun  anak  sebagai  subyek  hukum, sebagai satu pendukung hak dan kewajiban tetapi anak belum dapat melakukan tindakan hukum apapun secara hukum keperdataan karena anak belum dewasa dan/atau kawin. Kedudukan anak belum dewasa menurut hukum maka semua tindakan hukumnya dalam kekuasaan orang tua atau wali sahnya, orang tua atau walinya bertindak atau mewakili anak. Setelah anak dewasa maka anak memperoleh kedudukan hukum secara bebas dan mandiri  melakukan  tindakan  hukum  apa  pun,  dan  semua  resiko  akibat  tindakannya menjadi beban dan tanggung jawab sendiri. Orang tua atau wali secara otomatis tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak dewasa untuk bertindak hukum apapun. Orang tua atau wali dibebaskan dari resiko hukum apapun dari tindakan hukum anak dewasa.
Anak belum dewasa guna memenuhi hak dan kewajibannya di bawah kekuasaan orang tuanya. Kekuasaan orang tua tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu:
1. Kekuasan untuk diri pribadi anak.
Selama  perkawinan  orang  tua  masih  berlangsung,  maka  anak-anak  berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang  tuanya  itu  tidak  dicabut  (ontzet)  atau  dibebaskan  (ontheving).  Dengan demikian  kekuasan  orang  tua  itu  mulai  berlaku  semenjak  anaknya  lahir  atau semenjak pengesahan anak, dan berakhir apabila anak dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan. Ada 3 asas kekuasaan orang tua bagi anak, yaitu :
a. Kekuasaan  orang  tua  hanya  dimiliki    yaitu  bapak  dan  ibu,  tetapi  secara umum  dilaksanakan  bapak,  kecuali  apabila  kekuasaan  bapak  dibebaskan atau dicabut atau pisah ranjang atau meja maka ibu baru bisa melaksanakan kekuasaan  orang  tua,  atau  bilamana  kedua  orang  tua  tidak  sanggup melaksanakan kekuasaannya disebabkan  sakit akal, sakit keras, dan dalam perjalanan maka pengadilan bisa menunjuk seorang wali atas anak tersebut.
b. Kekuasaan  orang  tua  bagi  anak  terhapus  karena  berakhirnya  perkawinan orang tuanya.
c. Kekuasaan orang tua bisa dicabut secara hukum.
2. Kekuasan untuk harta kebendaan anak.
Kekuasaan orang tua bagi harta benda anak, antara lain:
a. Orang tua melaksanakan semua tindakan hukum atas nama anak belum dewasa. Tindakan hukum menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi hak kebendaan anak belum dewasa dan tanggung jawab hukumnya.
b. Orang tua bisa menikmati hasil atas harta kebendaan anak belum dewasa tersebut ketika melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi anak atau walinya.
3. Hubungan hukum anak dan orang tua tidak melihat usia anak dan tidak sebatas pada orang tua sendiri saja, tetapi juga mencakup hubungan keluarga orang tua seperti kakek dan nenek dari bapak dan ibu. Seorang anak tidak perduli berapa umumya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya. Hubungan orang tua dan  anak  ini  adalah  kewajiban  orang  tua  dalam  memberikan  nafkah.  Selama anak  belum  dewasa,  maka  orang  tua  wajib  memberikan  nafkah  dan penghidupan kepada anak itu.
Orang tua atau wali bagi anak meliputi hak dan kewajiban bagi  anak sah dan masih belum  dewasa  hingga  anak  dewasa  atau  kawin.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan  atau perwalian tersebut orang tua atau wali tetap perpedoman ketentuan hukum berlaku dan apabila  menyimpang  ketentuan  hukum  maka  kekuasaan  tersebut  dapat  dicabut  demi hukum. Untuk melaksanakan kekuasaan anak belum dewasa orang tua harus berpegang teguh dari asas-asas,  yaitu:
1. Asas  kolektif  berarti  kekuasaan    antara  bapak  dan  ibu  harus  secara  bersama- sama dan tidak boleh perorangan saja.
2. Asas  kekuasaan  orang  tua  tidak  berbatas  waktu  sepanjang  sesuai  ketentuan hukum berlaku.
3. Asas  kewajaran  dalam  melaksanakan  kekuasaan  anak  oleh  orang  tua,  tidak berlebihan atau kekurangan.
Meskipun  orang  tua  telah  diberikan  kewenangan  keperdataan  bagi  kedudukan anak-anaknya, tetapi kewenangan orang tua tersebut tidak mutlak karena kewenangan tersebut  dapat  dicabut  secara  hukum.  Ada  beberapa  persyaratan  pencabutan kewenangan orang tua tersebut antara lain:
1. Permohonan pencabutan kewenangan orang tua bagi anaknya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, pihak-pihak tersebut antara lain:
a. Salah satu orang tua.
b. Keluarga saudara hingga turunan keempat
c. Pihak badan perwalian.
d. Pihak Kejaksaan Negeri.
2. Pencabutan hanya bisa dilakukan terkait beberapa hal antara lain:
a. Orang  tua  atau  wali  menyalahgunaan  kekuasaannya  dan  melanggar kewajiban guna  pemberian pendidikan layak bagi anak atau walinya.
b. Orang tua atau wali menyalahgunakan kekuasaannya dalam melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan bagi anak atau walinya.
c. Orang tua  atau wali berperilaku tidak baik dan bertentangan hukum.
d. Orang  tua  atau  wali  memperoleh  hukuman  penjara  disebabkan  tindakan kejahatan disengaja dan melibatkan atau bersama-sama anak yang dalam penguasaannya.
e. Orang  tua  atau  wali  mendapatkan  hukuman  penjara  disebabkan kejahatannya  terhadap anak dalam penguasaannya.
f. Orang mendapatkan hukuman penjara selama lebih  2 (dua) tahun.
Berakhirnya kekuasaan orang tua bagi anak apabila:
a. Orang tua anak tersebut meninggal dunia.
b. Perkawinan  kedua  orang  tua  anak  berakhir  disebabkan  perceraian  atau kematian salah satu orang tuanya.
c. Kekuasaan orang tua anak tersebut dicabut oleh pengadilan.
d. Orang tua melepaskan kekuasaan terhadap anaknya.
e. Anak tersebut sudah mencapai usia dewasa.
f. Anak tersebut sudah menikah dan berumah tangga.
Pihak Kejaksaan atau badan perwalian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pelepasan  kekuasaan  orang  tua  atas  anaknya.  Sedangkan  pemberhentian  kekuasaan orang tua atas anak dimohonkan oleh salah satu orang tua atau keluarga sedarah  dan anak tersebut hingga turunan keempat, badan  perwalian, dan kejaksaan.
Kedudukan Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat.
Perkawinan  atau  pernikahan  tidak  tercatat  juga  dikenal  istilah  lain  perkawinan atau perkawinan di bawah tangan dan pernikahan siri, perkawinan atau pernikahan tidak ada  buku  nikah,  dan  perkawinan  atau  pernikahan  tidak  resmi  termasuk  perkawinan poligami  di  bawah  tangan.  Perkawinan  atau  pernikahan  tersebut  tetap  sah  menurut hukum positif sepanjang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya. Pernikahan adalah legal apabila dilaksanaka sesuai dengan agama dan kepercayaan serta hukum perkawinan  yang  berlaku. Meskipun  perkawinan atau  pernikahan  tersebut  dianggap  sah,  tetapi  negara  tidak  mengakuinya  dan  untuk dapat diakui maka setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai ketentuan hukum berlaku yaitu hukum tentang perkawinan. Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat (Abdurrahman,  2010:114),  artinya  perkawinan  itu  tidak  ada  pengakuan  dan  diabaikan secara  administratif  oleh  negara  walaupun  sebenarnya  perkawinan  itu  ada.  Hal  inilah yang menimbulkan akibat hukum tersendiri bukan saja kepada suami dan isteri saja tetapi juga kepada anak keturunannya dikemudian hari, khususnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban.
Perkawinan tidak tercatat dalam praktik di masyarakat sering disebabkan antara lain:
1. Perkawinan  pasangan  berumur  muda  atau  belum  berumur  19  tahun  dan tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Perkawinan poligami secara tertutup bersama isteri kedua, isteri ketiga, atau isteri keempat.
3. Perkawinan poligami secara terbuka bersama isteri kedua, isteri ketiga, atau isteri keempat tetapi tidak sesuai hukum positif.
4. Perkawinan terjadi karena keadaan tertentu sehingga terpaksa dan dipaksa oleh pihak keluarga atau pihak lain.
Perkawinan beda agama juga tidaklah mudah untuk dicatatkan, dapat dicatatkan dengan  adanya  penetapan  pengadilan,  tujuannya  agar  pengadilan  mengeluarkan penetapan,  dan  penetapan  itulah  yang  menjadi  dispensasi  dari  pengadilan  negeri sehingga perkawinan beda agama diizinkan secara hukum. (Manurung, 2022)
Status dan kedudukan anak dilahirkan dari pernikahan tidak didaftarkan berbeda dengan pernikahan terdaftar sesuai  ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.  Tetapi anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata  dan  publik  dari  ibu  dan  keluarga  ibunya,  bukan  dari  bapaknya  dan  keluarga bapaknya. Berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat maka mempunyai hubungan hukum keperdataan dan hukum publik dengan kedua orangnya dan keluarga kedua orang tuanya tersebut. Anak lahir dari perkawinan tidak tercatat, bapak biologis anak memiliki hak membantah status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari isterinya sebagai anak sahnya, dengan membuktikan isterinya sudah bersetubuh bersama laki-laki lain dan anak tersebut  dilahirkan  dari  hasil  dari  persetubuhan  isteri  bersama  laki-laki  lain  dan  bukan hasil  persetubuhannya  dengan  isterinya.  Masalah  bantahan  suami  tersebut,  harus diajukan  kepada  pengadilan,  dan  pengadilan  menjatuhkan  putusan  tentang  sah  atau tidak sahnya anak tersebut.
Anak terlahir di luar perkawinan mempunyai akibat hukum dalam hukum Islam, antara lain:
1. Anak  terlahir  di  luar  perkawinan  tidak  berhak  bernasab  bapaknya  sehingga tidak boleh menggunakan “Bin atau Binti Bapak Biologisnya” di belakang nama anak tersebut.
2. Anak  laki-laki  terlahir  di  luar  perkawinan  dilarang  menjadi  wali  pernikahan terhadap  saudara  kandung  perempuannya,  karena  dianggap  tidak  sedarah dengan bapaknya.
3. Anak perempuan terlahir di luar perkawinan walinya wali hakim bukan bapak biologisnya.
4. Anak  terlahir  di  luar  perkawinan  tidak  memperoleh  harta  warisan  orang tuanya. Apabila orang tuanya berkeinginan membagi hartanya kepada anak di luar perkawinan caranya dapat memberikan dengan cara mewasiatkan harta benda orang tuanya, karena wasiat boleh diberikan kepada siapapun.
Kedudukan Anak Menurut Hukum.
Anak  sah  yaitu  anak  dilahirkan  dalam  atau  sebab  perkawinan  sah.  Dengan demikian, setiap perkawinan atau pernikahan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, dan ketika lahir anak maka anak disebut dengan anak sah. Terlepas apakah perkawinan tersebut dicatat atau tidak dicatatkan, perkawinan dengan seorang isteri atau lebih seorang isteri. Semua anak yang dilahirkan  adalah  sebagai  anak  sah.  Anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebab perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Abdurrahman, (2010):137).
Hukum  perkawinan  di  samping  mengatur  tentang  anak  sah,  ada  juga  diatur tentang  anak  terlahir  di  luar  perkawinan.  Status  anak  terlahir  di  luar  perkawinan menimbulkan akibat hukum. Anak-anak terlahir di luar perkawinan, selain anak terlahir dalam atau sebab perkawinan sah dan anak hubungan kelamin suami isteri sah di luar rahim dan dilahirkan dari isteri adalah dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Secara hukum perdata dan hukum Islam anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Anak terlahir di luar perkawinan hanya memiliki keterikatan nasab bersama ibu dan keluarga ibunya.
Seorang  anak  dapat  dikatakan  sebagai  anak  sah  sesuai  hukum  Islam  bilamana anak  dilahirkan  antara  waktu  6  (enam)  bulan  atau  180  (seratus  delapan  puluh)  hari dihitung  sejak  pernikahan  bapak  dan  ibunya  dilangsungkan.  Maka  bilamana  ada  anak terlahir di luar waktu tersebut, dikatakan sebagai anak di luar perkawinan atau anak dari perbuatan  perzinahan.    Secara  hukum  anak  terlahir  di  luar  perkawinan  dapat memperoleh hak-hak seperti anak sah lainnya tetapi harus memenuhi persyaratan salah satunya  adalah  adanya  pengakuan  secara  sah  dari  orang  tua  yang  membenihkan  atau menghamili ibunya. Menurut Pasal 284 Hukum Perdata, caranya memberikan pernyataan pengakuan. Maka status anak terlahir di luar perkawinan bisa menjadi  anak luar kawin diakui  keberadaannya.  Pengakuan  bapak  biologisnya  tersebut  hanya  dapat  dilakukan dengan  persetujuan  ibunya  yang  melahirkan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari adanya  pengakuan  sepihak  dan  tidak  benar  dari  seorang  laki-laki  asing  demi keuntungannya saja. Pengakuan dimaksud juga harus sesuai dengan ketentuan hukum pula.
Dalam hukum Islam, tidak mengenal adanya pengakuan tersebut. Status anak di luar  perkawinan  atau  anak  zina  tidak  dapat  diubah  menjadi  anak  di  luar  perkawinan
diakui.  Anak  tersebut  hanya  dapat  menuntut  hak  nafkah  dan  biaya  pendidikan.  Dalam hukum Islam status anak dapat ditelusuri dari asal usul anak, guna menentukan sah atau tidak sahnya anak, tolak ukurnya adalah jarak waktu perkawinan atau pernikahan bapak dan ibunya yaitu waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari.
Mahkamah  Konstitusi  telah  memutuskan  pada  sengketa  Mahkamah  Konstitusi tentang  pengujian  undang-undang  terhadap  undang  Nomor  46/PUU-VIII/2010, menegaskan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  bahwa  anak  terlahir  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  keterkaitan keperdataan  bersama  ibu  dan  keluarga  ibunya  tidak  dengan  bapak  dan  keluarga bapaknya.  Hal  tersebut,  tidak  sesuai  ketentuan  hukum  dasar  negera  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Dasar  1945  sepanjang  diartikan  meniadakan  keterkaitan  keperdataan bersama  laki-laki  dan  bisa  dibuktikan  dengan  tehnologi  dan  pengetahuan  atau  alat pembuktian lainnya sesuai ketentuan hukum ternyata memiliki keterikatan darah dengan bapaknya.
Ketentuan Pasal 43 ayat (1) hukum perkawinan, telah menegaskan anak terlahir di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  keterikatan  keperdataan  bersama  ibu  dan  keluarga ibunya saja. Ketentuan tersebut tidak berkekuatan  hukum mengikat sepanjang diartikan meniadakan  keterikatan  hubungan  keperdataan  bersama  laki-laki  tersebut  dan  bisa dibuktikan secara tehnologi atau ilmu pengetahuan atau alat pembuktian lainnya sesuai ketentuan  hukum  berlaku  dan  nyatanya  memiliki  keterikatan  darah  dengan  bapaknya. Sudah  sepatutnya  ketentuan  ayat  tersebut  harus  diartikan  yaitu  anak  terlahir  di  luar perkawinan memiliki keterikatan keperdataan bersama ibu dan keluarga ibunya, dan  laki- laki tersebut adalah bapaknya sesuai pembuktian tehnologi, ilmu pengetahuan dan alat pembuktian lainnya sesuai hukum positif dan terbukti memiliki keterikatan darah secara hukum keperdataan bersama bapak dan keluarga bapak biologisnya.

## 4. Kesimpulan
Konsekuensi  hukum  terjadinya  hubungan  perkawinan  tercatat  dan  perkawinan tidak tercatat selalu menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum tersebut, tidak saja hukum  perdata  tetapi  juga  hukum  pidana.  Masalah  hukum  tersebut  semuanya  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  konteks  hukumnya  yang  mengaturnya.  Sebenarnya  di Indonesia tidak ada istilah terjadi kekosongan hukum atau tidak ada ketentuan hukum yang  mengaturnya  atau  tidak  ada  dasar  hukumnya.  Bukankah  hukum  itu  ada  yang namanya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Sehingga status perkawinan dan status anak dalam hukum ada tercatat dan ada tidak tercatat.
Masalah  hukum  kedudukan  anak  terlahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  atau pernikahan siri guna memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum sama dengan anak terlahir dari perkawinan tercatat adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka memperoleh putusan pengadilan sehingga mendapatkan bukti pernikahan sebagai pengganti akta nikah atau buku nikah. Maka adanya putusan itsbat nikah tersebut
mendudukan  anak-anak  dari  perkawinan  tidak  tercatat  menjadi  setara  dengan kedudukan anak terlahir dari perkawinan tercatat. Di samping itu, status dan kedudukan hukum suami, isteri, dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut menjadi jelas dan tidak ada keraguan lagi dalam pandangan hukum positif. Tentu saja pengajuan itsbat nikah tersebut wajib sesuai dengan ketentuan hukum positif.

## 5. Daftar Pustaka
Abdul Hamid, (2022), Hukum Perdata, Cet. 1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,
Abdurrahman,  (2010),  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Jakarta:  Akademika Pressindo
Abdul Rozak Husein, (1992), Hak anak dalam Islam, Jakarta:  Fikahati ANeska.
Ahmad Rofiq, (1997), Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Laurensius  Arliman,  (2017),  Pendidikan  Paralegal  Kepada  Masyarakat  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Anak  Yang  Berkelanjutan,  Jurnal  UIR  Law  Review  1(1). https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153
Mustofa Hasan, (2011), Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia.
Romario  Manurung,  (2022), “ Analisis  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Anggota  Polri Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan ”, Jurnal UIR Law Review  7(1). https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).14810
Sudarmo, (2005), Hukum Perkawinan, Jakarta: Rineka Cipta.
Sudirman, (2006), Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, Jurnal Egalita, Vol. l Nomor 2 Tahun 2006.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Wasman,  Wardah  Nuroniyah,  (2011),  Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras.
Wienaris  Imam  Subekti  dan  Sri  Susilowati  Mahdi,  (2005),  Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.