## PENGARUH MEDIA DALAM KONFLIK PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA BANDA ACEH DAN MEULABOH
Reni Juliani 1 , Nurkhalis 2 , Rena Juliana 3
1 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar
2 Program Studi Sosiologi Universitas Teuku Umar
3 Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teuku Dirundeng Meulaboh
Email: renijuliani@utu.ac.id, nurkhalis@utu.ac.id, renajuliana@staindirundeng.ac.id

## Abstract
The media has now been used by politicians as campaign media to convey persuasive messages to the public. This is because media literacy has become a part of people's lives, so people can easily access information through the media, including information about the potential leaders they will vote for in elections. This study aims to elucidate the influence of the media on opposing political  participation  in  the  2019  parliamentary  elections  in  the  cities  of  Banda  Aceh  and Meulaboh by questioning informants, including politicians, academics, political observers and the  public.  From  this  study,  it  emerged  that  the  media played a major  role  in  shaping  identity politics. The topic of religion and race became the main topic that the media spread in the 2019 parliamentary  elections  in  the  cities  of  Banda  Aceh  and  Meulaboh  and  that  influenced  the decision of the people to vote for their top candidates.
Keywords: Media, Conflict, Participation, Politics

## A. PENDAHULUAN
Media merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Media saat ini bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari masyarakat yang haus akan informasi. McQuail menjelaskan ada beberapa peran media yaitu: Media dianggap sebagai jendela yang menjadikan khalayak dapat peristiwa yang sedang terjadi.  Selain  dianggap  sebagai  jendela,  media  juga  merupakan  sarana  belajar  yang  berguna sebagai  alat  pembelajaran.  Media  juga  menjadi  cermin  dari  berbagai  peristiwa  yang  ada  di masyarakat dan dunia, kehadiran media sudah seharusnya dapat merefleksikan sesuai kenyataan yang  ada.  Media  sebagai  filter,  menyaring  segala  informasi  yang  layak  atau  tidak  untuk dipulikasikan.  Media  akan  memilah  informasi  yang  sesuai  standar  media  tersebut.  Media dianggap sebagai kompas yang berfungsi untuk  menunjukkan arah  dan menjadi penuntun atas berbagai  ketidakpastian  baik  dalam  pemberitaan  atau  informasi  yang  dipublikasikan.  Media massa sebagai ruang guna transformasi segala bentuk informasi dan ide-ide kepada masyarakat, sehingga diberikan kesempatan untuk sebuah tanggapan yang disebut dengan feedback. Sehingga menjadikan  media massa bukan sekadar sarana penyaluran informasi, tetapi juga menjadi partner komunikasi yang bersifat interaktif sehingga dibangun komunikasi yang dua arah (Nuryanti, 2018: 1180).
Saat media ini media menjadi senjata dengan pesan-pesan sebagai amunisi yang bertujuan untuk  menyampaikan  pesan-pesan  persuasif  kepada  masyarakat  sehingga  mereka  terpengaruhi secara  kognitif,  afektif  dan  konatifnya.  Bahkan  pesan  direkayasa  sedemikian  hingga  sehingga dapat menggiring opini publik sesuai dengan tujuan media. Mengingat begitu besar power yang dimiliki media dalam mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat, media sangat berguna pada saat pemilihan umum. Pemilihan umum tidak mungkin bisa terjadi tanpa media. Media digunakan
pemerintah  sebagai  alat  sosialisasi  kebijakan-kebijakan  baru  mengenai  tata  cara  dan  peraturan dalam  memilih  dan  menginformasikan  siapa  saja  kandidat  yang  akan  berlomba  dalam  ajang demokrasi ini. Hal inilah yang mengakibatkan pemilihan umum sangat bergantung pada media.
Media  hadir  untuk  menjadikan  masyarakat  mengetahui  lebih  banyak  mengenai  kandidat yang akan dipilihnya dan partai-partai politiknya.  Selain itu media menjadi penuntun bagaimana cara  memilih  yang  benar.  Karena  setiap  periodenya,  tata  cara  pemilihan  umum  akan  berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh sebab itu perlu sosialisasi yang sering dilakukan pemerintah melalui media.
Selain  itu,  media  digunakan  sebagai  alat  kampanye  oleh  kandidat  pemimpin  untuk menyampaikan  visi  dan  misinya  kepada  masyarakat.  Mempengaruhi  masyarakat  dengan progrma-program yang dirancang guna kemajuan bangsa. Serta media sebagai alat penyebar janji- janji  aktor-aktor  politik  untuk  menarik  hati  masyarat  sehingga  mereka  memilih  aktor  politik tersebut pada saat pemilihan umum.
Pada penelitian ini ingin melihat bagaimana media dapat mempengaruhi konflik partisipasi politik pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh dan Meulaboh. Hal ini disebabkan karena meningkatnya  partisipasi  politik  di  Aceh  pada  pemilihan  umum  2019  ini  dan  apa  yang mengakibatkan suara dominan ada pada Prabowo bukan pada Jokowi pada pemilihan umum kali ini sedangkan kedua kandidat ini sama-sama gencar dalam mengampanyekan diri mereka di Aceh.

## B. LITERATURE REVIEW

## Media sebagai Alat Kampanye Aktor Politik
Kampanye  dalam  pemilihan  umum  merupakan  ajang  komunikasi  publik.  Pesan-pesan persuasif yang bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi khalayak menjadi amunisi utama menjelang pesta demokrasi rakyat. Kampanye bahkan digelar di berbagai titik dan lokasi guna menghalau  segala  penjuru  dan  pelosok  di  lokasi  pemilihan  nantinya.  Mengingat  Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kampanye akan mengalami hambatan apabila dilakukan secara langsung. Oleh sebab itu perlu menghadirkan media  dalam  proses  penyampaian  pesan-pesan  politik  calon  pemimpin  kepada  rakyatnya. Sehingga seakan tanpa media masyarakat akan mengalami kebutaan informasi.
Media  dipilih  sebagai  alat  kampanye  dikarenakan  media  dapat  menjangkau  segala  lini masyarakat. Berbagai media akan digunakan baik berupa media visual, audio bahkan media audio visual.  Dengan  adanya  media,  penyandang  disabilitas  dapat  memperoleh  kesempatan  untuk mengetahui visi dan misi kandidat yang akan dipilihnya. Penyandangan disabilitas pendengaran contohnya dapat memperoleh informasi dari media-media visual dan cetak yang dengan mudah dapat  mereka  dapati  di  lingkungan  tempat  tinggal  mereka  seperti  koran,  pamflet,  baliho,  dan media visual lainnya.
Salah  satu  bentuk  kampanye  di  media  adalah  iklan  politik.  Iklan  politik  akan  terus membanjiri media televisi, radio dan media cetak lainnya selama proses kampanye. Bahkan media yang digunakan kampanye saat ini bukan saja media massa baik elektronik dan cetak, melainkan segala  atribut  yang  dapat  digunakan  sebagai  penyampain pesan  seperti  kendaraan  umum yang menjelma menjadi pamflet berjalan, gedung-gedung pertokoan yang menjadi billboard baru, dan masih banyak lagi media-media lainnya yang digunakan sebagai alat kampanye politik.
Pada ajang pemilihan umum, media akan memperoleh keuntungan besar dikarenakan iklan politik dari para kandidat partai. Contohnya saja media percetakan pamflet dan baliho. Orderan akan meningkat begitu drastis pada masa kampanye dikarenakan kebutuhan yang sangat banyak mengingat pamflet dan baliho akan dipasang di setiap tempat di lokasi pemilihan. Hal ini yang
menjadi salah satu alasan mahalnya kampanye politik. Dana yang besar akan dihabiskan hanya untuk kampanye mengingat pentingnya kampanye dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan bagaimana peran media sebagai alat yang ampuh menyampaikan pesan akan terus digunakan di setiap ajang pemilihan umum walaupun akan menelah rupiah yang tidak sedikit.

## Partisipasi Politik di Aceh Meningkat
Partisipasi politik dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Partisipasi politik sangat penting dalam  menjalankan sistem demokrasi. Apabila masyarakat  telah mempunyai kesadaran akan partisipasi yang tinggi, maka negara  demokrasi  akan  terwujud  dan  proses  pembangunan  politik  akan  berjalan  dengan  baik. Perkembangan pembangunan politik yang sehat akan sangat berdampak terhadap perkembangan bangsa dan negara. Asumsi yang sangat fundemental dalam demokrasi (partisipasi)  yaitu  yang paling tahu yang terbaik untuk dirinya adalah dirinya sendiri. Dikarenakan segala keputusan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat oleh sebab  itu  masyarakat  harus  ikut  andil  dalam  menentukan  konten  keputusan  yang  dirancang pemerintahnya. Mereka tidak boleh buta dan tuli akan politik karena segala masalah politik akan menyangkut  kehidupan  mereka  sendiri.  Kegiatan  masyarakat  dapat  berupa  memengaruhi  isi kebijakan umum atau ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Yuliantina, 2016:1-2).
Partisipasi  politik  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  tatanan  negara demokrasi  karena  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  legitimasi  politik.  Hal  ini menyatakan bahwa adanya kondisi dimana segala jalannya keputusan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.  Masyarakat yang  ikut  melibatkan  diri  mereka  dalam  kegiatan  politik  dan  mempengaruhi  kebijakan  yang diterapkan  oleh  pemerintah  merupakan  bentuk  partisipasi  politik  masyarakat.  Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kesadaran mereka mengenai politik dan  kepercayaan  mereka  terhadap  pemerintah.  Partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  dapat menentukan  masa  depan  bangsa  dikarenakan  adanya  partisipasi  politik  mereka  pada  pesta demokrasi  untuk  menentukan  pemimpin  negeri  merupakan  bentuk  kesadaran  politik  dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran politik dan kepercayaan  terhadap  pemerintah  menjadi  empat  tipe  yaitu  partisipasi  aktif,  partisipasi  pasif, partisipasi apatis dan partisipasi militan radikal (Setiadi dan Kolip, 2013: 154).
Pada Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2017, partisipasi masyarakat Aceh berjumlah 72, 28 persen  atau  sebanyak  2.414.801  suara  sah dari  3.431.582 pemilih.  Jadi  secara  keseluruhan  ada 1.016.781 suara yang tidak sah pada saat itu. Apabila melihat perbandingan  Jumlah partisipasi masyarakat  Aceh  pada  tahun  ini  dan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2012,  jumlah  partisipasi masyarakat  dalam  ajang  politik  ini  menurun.  Menurut  data  yang  diperoleh,  pada  tahun  2012, jumlah  masyarakat  Aceh  yang  menggunakan  hak  pilihnya  sebanyak  75,73  persen.  Sedangkan untuk  tahun  2017  hanya  62,7  persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  memilih.  Hal  ini menyatakan  tidak  tercapainya  target  jumlah  partisipasi  masyarakat  yang  diharapankan  Komisi Independen  Pemilihan  (KIP)  Aceh  yaitu  sebanyak  75  persen  (Afif,  2017).  Ismail  (2017) menambahkan  bahwa sebanyak 57.536 atau  37,3 persen dari jumlah keseluruhan data pemilih Tetap  (DPT)  Banda  Aceh  yaitu  151.105  orang,  memilih  tidak  menggunakan  hak  pilih  mereka dalam pemilihan daerah walikota/wakil walikota Banda Aceh dan gubernur/wakil gubernur Aceh tahun 2017.
Pada pemilihan bupati di Aceh Barat, Bahagia Idris (Umar, 2017) menyebutkan dari hasil rekapitulasi KIP, Ketua KIP Aceh Barat bahwa Ramli MS dan Banta Puteh Syam memperuleh suara unggu dengan perolehan jumlah suara sebanyak 52.538 suara. Ramli MS dan Banta Puteh Syam mampu memenangkan suara lebih dari separuh suara yang masuk. Sedangkan kandidat lain yang selisih suara hampir mendekat Ramli adalah Teuku Alaidinsyah dan Kamaruddin dengan
jumlah perolehan suara sebanyak 48.201 dan di posisi terakhir, Fuad Hadi dan Muhammad Arief mendapat 4.215 suara. Pada pemilihan pilkada bupati Aceh Barat tahun 2017, jumlah total suara yang masuk sebanyak 104.954.
Pada  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019,  terjadi  peningkatan  yang  sangat  signifikan dalam  jumlah  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  mempergunakan  hak  suaranya  pada  pesta demokrasi.  Agusni  (Agse,  2019)  sebagai  Komisioner  Komisi  Independen  Pemilihan  (KIP) menjelaskan  bahwa  tingkat  partisipasi  politik  di  Aceh  pada Pemilihan  Umum  2019 telah melampaui target yang diharapkan sebelumnya. Partisipasi pemilih mengalami peningkatan yang lumayan  signifikan.  Jumlah  masyarakat  Tanah  Rencong  yang  mencoblos  mencapai  79  persen. Jika melihat jumlah suara pada pemilihan umum 2014 lalu yang hanya mencapai 72 persen.

## Pengaruh  Media  dalam  Konflik  Partisipasi  Politik  pada  Pemilihan  Umum  2019  di  Kota Banda Aceh dan Meulaboh
Konflik secara sosiologis dapat diartikan sebagai proses terjadinya interaksi sosial, di mana terdapat  dua  orang  atau  lebih,  atau  dua  kelompok  yang  bertetangan  dikarenakan  memiliki perbedaan  sudut  pandang  dalam  berfikir,  memiliki  tujuan  hidup  yang  berbeda,  kepentingan- kepentingan yang berbeda menyebabkan benturan sehingga pertentangan terjadi dan hal lainnya yang  menjadi  penyebab  konflik  memiliki  cita-cita  yang  berbeda  sehingga  susunan  tata  cara kehidupan  akan  berbeda.  Selain  itu  banyak  hal  yang  bisa  menjadi  penyebab  konflik.  Konflik terjadi bisa karena adanya gangguan dalam hubugan sosial seperti adanya kekerasan baik verbal maupun fisik oleh pribadi atau kelompok di dalam lingkungan pergaulannya. Konflik tidak bisa dihindari, konflik akan selalu ada di setiap penjuru dunia. Selama masih ada masyarakat, konflik juga akan tetap ada dan konflik akan hilang apabila masyarakat sudah tidak ada lagi (Hasbulla, 2014:5).
Pemahaman mengenai konflik secara mendetil di atas telah menjelaskan bagaimana kondisi konflik dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi hanya karena perbedaan pendapat sehingga terjadi pertentangan-pertentangan  tertentu.  Di  Aceh  juga  sering  terjadi  konflik.  Pada  masa  pemilihan umum, konflik dalam partisipasi politik tidak bisa dihindari karena akan ada banyak partai yang bersaing untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Pada masa setelah perdamaian MoU Helsinki, kekerasan mewarnai pemilihan kepala daerah di Aceh. Kekerasan dilakukan oleh pribadi maupun kelompok tertentu yang mendukung salah satu calon kandidat pemimpin daerah. Eskalasi konflik politik  ini  terus  merajalela  dan  meluas  dikarenakan  pendukung  setia  salah  satu  kandidat melakukan doktrin kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak memahami cara  berdemokrasi  yang  baik  dan  benar  sehingga  cara-cara  kekerasan  yang  dimainkan  untuk memaksa calon lainnya mudur dan calon yang diusungnya dapat menang tanpa ada hambatan. Namun  kondisi  demokrasi  Aceh  saat  ini  semakin  membaik.  Masyarakat  Aceh  semakin  cerdas dalam  berpatisipasi  di  pesta  demokrasi.  Kekerasan  tidak  lagi  menjadi  doktrin  yang  diterapkan untuk  mendukung  calon  pemimpin  tertentu.  Namu  cara-cara  doktrin  lainnya diteapkan  dengan menyelipkan isu-isu identitas di setiap media-media sebagai alat untuk  kampanye dan menjadi senjata penting dalam pemilu 2019 kali ini.
Kemampuan  media  dalam  mengonstruksikan  pemikiran  masyarakat  salah  satunya  yang berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  seputar  pemilihan  umum.  Apabila  pembentukan  opini utama  masyarakat  dilandaskan  dari  informasi-informasi  yang  dipublikasikan  di  media,  media seperti ini sesuai dengan teori jarum suntik atau sering disebut Hypodermic Needl Theory yang menganggap  pesan-pesan  yang  akan  disampaikan  media  akan  selalu  diterima  oleh  khalayak. Perumpamaan  jarum  suntik  disini  bagaikan  cairan  yang  dimisalkan  sebagai  pesan  yang disuntukkan  langsung  ke  nadi  khalayak  sehingga  cairan  tersebut  langsung  masuk  ke  tubuh khalayak. Oleh sebab itu pesan akan serta merta diterima oleh khalayak.
Dalam pemilu 2014, media massa menjadi media yang paling dicari oleh masyarakat yang antusias  ingin  mengetahi  proses  dan  jalannya  pemilihan  umum.  Mereka  akan  giat  mencari
informasi yang ada di media sebelum, saat dan setelah pemilihan umum diselenggarakan. Salah satu  peranan  media  dalam  menginformasikan  peristiwa-peristiwa  pemiliham  umum  adalah adanya pengenalan para kandidat yang akan bertanding di ring pesta demokrasi. Selain itu media juga  menjadi  tempat  sosialisasi  program-program  partai  yang  mereka  usung  dan mengampanyekan  visi  dan  misi  mereka  melalui  media.  Media  mempunya  power  yang  tidak diragukan lagi dalam hal mempengaruhi dan membentuk opini publik oleh sebab itu media sering dijadikan  alat  tawar  menawar  politik  selama  masa  kampanye.  Media  yang  besar  akan  ditawar dengan harga yang tinggi karena telah mempunyai nama dan kesan sendiri di mata khalayak. Hal ini juga dimanfaatkan media guna memperoleh keuntungan lebih selama masa pemilu.
Gambar 1. Diagram Persebaran Topi di 5 Media Selama Pemilihan Umum 2019

## Sumber: Thaniago, 2019
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebanyak  20,5%  media  menyebarkan  informasi mengenai  pemilihan umum.  Bahkan bagian  ini  merupakan  bagian  terbesar  dari  beberapa  topik lainnya. Topik seputaran pemilihan umum paling banyak berisi mengenai debar calon  presiden dan wakil presiden. Masyarakat akan terus antusian melihat bagaimana kedua kandidat bertarung dan  saling  beradu  agumen  di  media.  Isu  lainnya  yang  tidak  kalah  besar  persentasenya  adalah mengenai  kampanye.  Sebanyak  22  %  topik  tentang  pemilihan  umum  berisikan  kampanye- kampanye para aktor politik. Kampanye-kampanye di media tidak hanya menyajikan kampanye- kampanye  yang  sehat,  media  juga  dimanfaatkan  sebagai  alat  menjatuhkan  lawan  dengan penyebaran kampanye hitam ( black campain ).
Kampanye hitam yang mewarnai pemilihan umum 2019 ini berlatarkan informasi-informasi hoaks yang kebenarannya masih harus dipertanyakan lagi. Henri Subiakto, staf ahli Menkominfo berbicara  mengenai  hoax  menjelang  Pemilu  (Sucahyo,  2019)  menjelaskan  bahwa  ada peningkatan jumlah berita-berita hoaks yang tersebar di media. Hal ini serupa seperti apa yang terjadi pasa Pilkada DKI baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2017. Hoaks seakan tidak bisa dipisahkan  lagi  dan  telah  menjadi  bagian  dalam  setiap  pesta  demokrasi  rakyat  di  negara  ini. Namun ternyata hoaks bukan saja terjadi di Indonesi akan tertapi juga terjadi di negara-negara lainnya.  Hoaks  dijadikan  alat  propaganda  dengan  tujuan  menyebarkan  isu-isu  yang memprovokasi.  Di  Amerika  yang  diprovokasi  melalui  hoaks  adalah  masyarakat  kulit  putih. Di Brasil, kata Henri, kelompok masyarakat Katolik yang menjadi sasaran. Sedangkan di Indonesia, hoaks  digunakan  untuk  mempengaruhi  suara  mayoritas  muslim.  Hal  ini  karena  mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Oleh sebab itu pemerintah dan organisasi-organisasi Islam
seperti  Muhammadiyah,  NU  dan  yang  lain,  bekerja  sama  untuk  memberantas  hoaks  sekaligus menjadikan masyarakat sadar perihal bahaya hoaks.
Politik Islam menjadi Budaya Politik di Aceh
Aceh  merupakan  satu-satunya  Provinsi  di  Indonesia  yang  melakukan  penerapan  syari’at Islam.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Aceh  berbeda  dan  istimewa  apabila  dibandingkan  dengan provinsi-provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Dalam  sejarah  perkembangan  perpolitikan  di  Aceh, masyarakat  Aceh  selalu  memimpikan  pemimpin  yang  mempunyai  agama  yang  kuat.  Apabila melihat dalam kacamata Syari’at, maka masyarakat  Aceh menunggu datang seorang pemimpin yang membawa perubahan Aceh berlandaskan nilai-nilai Syari’at (Kurdi, 2011:193).
Dalam sejarah Perang Aceh, Islam telah memainkan peran yang sangat penting dan menjadi bagian  yang  tidak  terpisahakan  di  jiwa  masyarakat  Aceh  untuk  mengobarkan  semnagat perjuangan  melawan  penjajah  dari  penjuru  dunia.  Ada  tiga  komponen  utama  yang  memberi inspirasi terhadap oposisi yang di luar dugaan Belanda itu: para ulama, para uleebalang dan sultan. Di atara ulama, uleebalang dan sultan, yang memilki pengaruh terkuat adalah para ulama, bahkan tanpa  disangka-sangkat  pengaruh  terlemah  ada  pada  sultan.  Secara  logika  akan  rancu  apabila seorang  pemimpin  mempunyai  pengaruh  yang  paling  lemah  terhadap  rakyatnya.  Namun  hal semacam  ini  dapat  diterima  oleh  akal  sehat  apabila  melihat  bagaimana  Islam  menjadi  agama masyarakat Aceh sehingga pengaruh ulama memang yang paling kuat dikarenakan mereka orang yang paling dipercaya ucapannya dan perbuatannya (Amal, 2004:17).
Dalam  sejarah  politik  di  Aceh,  sejak  zaman  kerajaan  Aceh  berdiri  hingga  saat  ini,  ulama masih  memegang  peranan  penting  dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  mencerminkan bagaimana  sangat  erat  kaitan  Islam  dan  politik  masyarakat  Aceh.  Islam  menjadi  acuan  dalam memilih  pemimpin.  Aturan  tidak  tertulis  bahwa  aktor  politik  di  Aceh  harus  beragama  Islam bukanlah  hal  yang  baru.  Hal  ini  dilakukan  juga  untuk  menyelaraskan  tujuan  masyarakat  Aceh untuk membangun budaya masyarakat Muslim di tengah arus globalisasi. Sehingga secara garis besar, masyarakat Aceh menolak aktor politik yang beragama non muslim karena dianggap akan melunturkan budaya Islam sebagai identitas masyarakat Aceh.
Walaupun Aceh saat ini telah damai. Politik identitas masih mewarnai di setiap ajang perterungan politik. Di setiap daerah di Aceh, Partai Lokal Aceh bahkan hampir selalu unggul apabila dibandingkan dengan partai nasional yang ada. Hal  inilah  yang  menjadikan  partai-partai  nasional  mencari  cara untuk mengambil hati masyarakat Aceh salah satunya dengan mengawinkan politik dengan Islam. Apabila partai lokal sudah mendominasi di Aceh dikarenakan sejarah perdamaian panjang Aceh melalui perjanjian MoU Helsinki. Partai-partai nasional  juga terus memijakkan kakinya sekuat mungkin di Aceh dengan menyelaraskan visi dan misinya dengan perjanjian perdamaian tersebut yaitu  syari’at  Islam.  Islam  masih  dijadikan  isu  untuk  dibisikkan  ke  telinga  masyarakat  Aceh. Aktor politik yang akan menjadi pemimpin masa depan akan dilirik oleh masyarakat Aceh apabila aktor tersebut dekat dengan Islam.
Seperti yang telah disebutkan di atas. Perpolitikan di Aceh dari zaman dahulu telah diwarnai dengan politik identitas yang sangat kental. Islam yang menjadi penekanan penting dalam politik di Aceh. Pada masa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mereka menuntut wilayah Aceh dijadikan wilayah Islam. Bahkan bukan saja di Aceh, beberapa daerah membentuk kelompok-kelompok yang mengusung dinamika  identitas  keagamaan  mereka  untuk  menyatakan  identitas  agama  mereka.  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  merupakan  salah  satu  kelompok  seperatis  yang  berasal  dari  Aceh.  Kelompok  ini bertujuan  untuk  membentuk  kembali  wilayah  Aceh  yang  sesuai  dengan  Islam.  Namun  kemunculan kelompok ini menjadi cacatan sejarah bagi Aceh sendiri. Syari’at Islam di Aceh di sahkan menjadi aturan yang  berlaku  di  Aceh  walaupun  untuk  mencapai  hal  tersebut  menelan  korban  yang  tidak  sedikit jumlahnya  dikarenakan  konflik  yang  berkepanjangan.  Konflik  tersebut  disebabkan  karena  ingin mempertahankan identitas. Sehingga politik identitas tidak bisa dipisahkan dari Aceh.
Hubungan  negara  dalam  perkawinan  antara  politik  dan  agama  merupakan  contoh  dari keduanya yang berdampingan dimana mereka memiliki peran masing-masing. Perlu kita ketahui bahwa  tidak  selalu  agama  dan  negara  akan  menghasilkan  peran  positif  dalam  ajang  politik. Bahkan dengan  adanya  perkawinana  agama dan  politik  dapat  menimbulkan  konflik baru salah satunya konflik politik identitas. Dimana setiap mereka akan memilih pemimpinnya sesuai agama yang mereka pegang. Iklim Pemilu 2014 dan menjelang Pemilu 2019 misalnya, isu agama sangat kental mewarnai perpolitikan di Indonesia. Isu agama seperti kacang goreng yang menjadi renyah diperbincangkan  disetiap  diskusi  publik.  Hal  ini  dimanfaatkan  sebagai  pemulus  jalan  untuk memperoleh  kemenangan  kursi  pemerintahan.  Dalam  Pemilu  2019  masyarakat  dituntut  untuk harus  tetap  waspada  dalam  terpaan  agama  yang  terpolitisasi.  Menjadi  penting  untuk memformulasikan  agama  dan  negara  pada  posisi  ideal,  sehingga  Pemilu  2019  berjalan  dengan baik dan kondusif tidak keluar dari marwah demokrasi untuk negeri (Saputro, 2018:111).
Peristiwa  yang  terjadi  di  negara-negara  Muslim  di  atas  juga  terjadi  di  Aceh.  Islam  masih dijadikan senjata untuk mencapai kemenangan politik di Aceh. Aceh dan Islam tidak bisa dipisahkan. Terlihat jelas bahwa politik identitas di Aceh dimainkan dengan mengatasnamakan agama pada Pemilihan  Umum  2019  ini.  Banyak  propaganda  dan  kampanye-kampanye  di  media  yang mengatasnamakan  Islam.  Isu  SARA  menjadi  acuan  dalam  isi  kampanye  aktor  politik.  Seakan identitas aktor politik dijadikan senjata untuk melawan aktor politik lainnya. Padahal Pemilihan Umum  merupakan  pesta  demokrasi  yang  harus  dirayakan  secara  demokrasi.  Demokrasi mengedepankan  hak  asasi  manusia  yang  harus  netral  dan  tidak  seharusnya  mengedepankan SARA. Apalagi menggunakannya sebagai kendaraan menuju kemenangan.
Isu SARA Mewarnai Media pada Pemilihan Umum 2019
Isu  SARA  dan  ideologi  komunis  menjadi  isu  yang  dihembuskan  di  berbagai  media  dalam penghelatan politik saat ini. Hal  ini  seharusnya  tidak  mencuat  malah  menjadi  senjata  bagi  calon pemimpin untuk berkampanye ke seluruh pelosok Indonesia.  Namun isu tersebut dimanfaatkan untuk  menjatuhkan  salah  satu  lawan  dalam  pertarungan  politik  ini.  Pemilu  dijadikan  arena pertandingan  bukan  ajang demokrasi  yang  selama  ini  diimpikan  rakyat.  Demokrasi  tidak  akan terjadi apabila hanya mengedepankan ras, etnis, golongan atau agama tertentu.
Isu  SARA  dan  politik  identitas  akan  berdampak  pada  masyarakat  Aceh  dikarenakan  budaya politik yang dianut oleh masyarakat Aceh erat dengan politik identitas. Ideologi komunis dianggap “anti Islam” sudah tentu masyarakat Aceh akan menolak paham tersebut. Mereka akan lebih memilih calon yang mendukung agama yang telah mereka anut yaitu Islam sebagai landasan berfikir dan bertindaknya. Diibaratkan seperti kembar siam yang terus menempel, Aceh dan Islam tidak bisa dipisahkan. Terlihat jelas  hal  ini  dimanfaatkan  pada  pemilu  2019  ini.  Politik  identitas  di  Aceh  dimainkan  dengan mengatasnamakan agama. Pesta demokrasi sudah seharusnya berjalan tanpa memberatkan salah satu pihak, netral dan adil seperti semboyannya “Jurdil” yaitu jujur dan adil. Namun lain halnya yang  terjadi,  kondisi  perpolitikan  Indonesia  masih  dipengaruhi  isu  agama  dan  etnis.  Media menjadi penyokong utama penyebaran isu-isu tersebut. Apalagi aktor-aktor politik memanfaatkan media untuk black campaine sebagai alat mempermulus jalan kemenangan.
Dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dengan  mewawancarai  informan-informan  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  informan  menyebutkan  Pemilihan  Umum  2019  walaupun dilakukan  serentak  di  Aceh  khususnya  di  Banda  Aceh  dan  Meulaboh,  tetapi  perpolitikan pemilihan presiden lebih menyedot perhatian dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Dalam pesta demokrasi ini, ada kecenderungan pemilih untuk memilih calon pemimpinnya didasari oleh agama  dan  kesukuan  calon  pemimpin.  Dalam  pemilihan  presiden  kali  ini  yaitu  kedua  calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua calon pemimpin Indonesia ini ternyata sama-sama mengenal Aceh dan dikenal oleh masyarakat Aceh. Dalam sejarah hidup Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama Jokowi, Jokowi pernah tinggal di Aceh bahkan memiliki
orang  tua  angkat  di  Aceh.  Jokowi  selalu  mengampanyekan  bahwa  Aceh  adalah  kampung halamannya.
Apabila dilihat dari benang merah Jokowi dengan Aceh besar kemungkinan suara Jokowi yang  akan  mendominasi  pada  pemilihan Umum 2019  ini  dan  seharusnya  Jokowi  akan  meraup suara  lebih  besar  dibandingkan  Prabowo.  Namun  yang  terjadi  malah  sebaliknya  suara  yang diperoleh Jokowi hanya 19 persen berbeda jauh dengan Prabowo yang pernah menjadi Komandan Pasukan Khusus di Aceh memperoleh suara 81 persen.  Hal inilah yang menjadi polemik yang terus  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Isu  SARA  diangkat  menjadi  topik  utama  dalam kampanye. Inilah politik identitas yang sedang dimainkan oleh Jakarta. Identitas Jokowi sering dikaitkan dengan China. Jokowi disinyalir merupakan keturunan China selain itu isu-isu komunis dan  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia)  kembali  mencuat  membuat  Jokowi  meraup  suara  lebih sedikit daripada lawannya. Selain itu Jokowi kerap dianggap “anti Islam” dan mendukung LGBT. Beda  halnya  dengan  Prabowo,  walaupun  sering  diidentikkan  dengan  “pendosa  masa  lalu” dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang pernah dituduhkan kepada Prabowo, tidak membuat suara Prabowo di Aceh menjadi kalah dari Jokowi. Apalagi peran ulama-ulama kondang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, AA Gym, Alm KH. Arifin Ilham yang dipelopori oleh Imam Besar Habib Rizieq yang cenderung memilih Prabowo daripada Jokowi. Secara langsung hal ini menambah kuat pegangan masyarakat Aceh yang membuktikan cinta kepada ulama untuk mengikut pilihan ulama dan menjadi penyebab utama Prabowo lebih unggul dari pada Jokowi di Aceh.

## C. PENUTUP
Media sangat berperan besar dalam proses penyebaran isu politik identitas. Isu agama dan ras menjadi isu utama yang disebarkan oleh media dalam pemilihan umum 2019 di kota banda aceh  dan  meulaboh  yang  mempengaruhi  keputusan  masyarakat  untuk  memilih  kandidat pemimpinnya. Selama pemilu, media paling banyak mempublikasikan informasi dengan topik- topik yang berkaitan dengan pemilu. Hoaks tidak lagi dapat terbendung dan menjadikan isu-isu tentang  agama  dan  ras  semakin  mulus  disebarkan  di  media.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi masyarakat.  Masyarakat  Aceh  yang  rasionalnya  diprediksi  akan  lebih  banyak  memilih  Jokowi malah memilih Prabowo dikarenakan isu politik identitas. Jokowi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Aceh karena pernah bekerja di Aceh dan mempunyai orang tua angkat di Aceh harus berlapang dada menerima kekalahan suara dari pada lawannya. Dapat disimpulkan bahwa media sangat berpengaruh dalam konflik partisipasi politik di Aceh khusunya di Kota Banda Aceh dan Meulaboh.

## Daftar Pustaka
Agse.  2019.  Efek  Pemilu  Serentak  Partisipasi  Pemilih  di  Aceh  Lampaui  Target. https://news.detik.com/berita/d-4548893/efek-pemilu-serentak-partisipasi-pemilih-di-aceh- lampaui-target. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
Afif. 2017. Angka Partisipasi dalam Pilgub Aceh 72,28 Persen.
https://www.merdeka.com/peristiwa/angka-partisipasi-dalam-pilgub-aceh-7228persen.html. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
Amal, Taufik Adnan. 2004. Politik Syariat Islam . Jakarta: Pustaka Alvabet.
Hasbullah. 2014. Sejarah Konflik, Budaya Politik, Dan Ketegangan Di Aceh Menjelang Pemilu 2014. Haba (70): 5-12.
Ismail, Asnawi. 2017. Golput Banda Aceh Capai 57536 Orang.
http://aceh.tribunnews.com/2017/02/22/gulput  banda-aceh-capai-57536-orang.  Diakses  tanggal 23 Oktober 2013.
Kurdi, Muliadi. 2011 .  Islamic Politics Idealism In Aceh An Investigation into Academician and Politician Points of View . Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).
Muwarni,  Endah  dan  Maria  Advenita  Gita  Elmada.  2019.  Social  Media  Literacy  and  Politic Participation Early Voter in Tangerang. Jurnal Sinergitas PkM & CSR, 3 (2): 56-65.
Nasrudin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin. 2018. Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1 (1): 34- 47.
Nuryanti.  2018.  Peran  Media  Massa  dalam  Pemilihan  Umum. Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang, 4 (3): 1179-1190.
Saputro, Agus. 2018. Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. Asketik, 2 (2): 111-120.
Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2013. Pengantar Sosilogi Politik . Kencana: Jakarta. Sucahyo, Nurhadi. 2019. Hoax Makin Merajalela Jelang Pemilu.
https://www.voaindonesia.com/a/hoax-makin-merajalela-jelang-pemilu/4835646.html . Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
Thaniago,  Roy.  2019.  Peran  Media  dalam  Politik  Omong  Kosong:  Studi  Atas  Headline  Lima Surat Kabar.
http://www.remotivi.or.id/amatan/519/Peran-Media-dalam-Politik-Omong-Kosong:-Studi-Atas- Headline-Lima-Surat-Kabar. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
Umar,  Raja.  2017.  Hasil  Rekapitulasi  Suara  di  Aceh  Barat,  Calon  Pertahanan Kalah.https://regional.kompas.com/read/2017/02/22/20231671/hasil.rekapitulasi.suara.di.aceh.b arat.calon.petahana.kalah. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
Yuliantina,  Maya.  2016.  Pengaruh  Kesadaran  Politik  Terhadap  Partisipasi  Politik  Dalam Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Hajimena  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung  Selatan. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.