…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## MEDIASI  DAN ARBITRASE UNTUK MENCARI KEADILAN BERSAMA
Oleh Yudhi Widyo Armono 1 , Antarez Endy Yafentra 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Surakarta Email: 1 armono.yudhi@gmail.com , 2 endyantarez@gmail.com
Article History: Received: 06-06-2024 Revised: 28-06-2024
Accepted: 09-07-2024
Abstrak: The  collective  agreement  that  results  from Mediation is the same as the legal content with the Court's decision.  Although  the  Mediation  method  is  far  more efficient, the public's interest in resolving disputes through Mediation  is  far  less  than  the  Court.  The  public  arguing their case with the Court is to look for a court decision that satisfies  him,  not  the  mediation  orientation  sought.  It  is difficult  to  change  in  the  short  term  about  the  ethos  of culture in society, because people seem satisfied when they can see the defeated parties suffer. Changing the mindset of society from punishing and suffering to deliberation for the common  good.  Continuous  socialization  was  held regarding the importance of mediation to resolve disputes
Keywords: Mediation, Arbitrase, Justice

## PENDAHULUAN
Masalah keadilan adalah persoalan klasik yang telah ada sejak manusia diciptakan dan tetap masuk diakal sampai saat ini. Sebagai makhluk sosial, keadilan merupakan kebutuhan asasi  manusia.  Akan  tetapi  bukan  suatu  perkara  yang  mudah  untuk  memahami  makna keadilan  itu  sendiri,  terlebih  lagi  menegakkan  keadilan  di  tengah-tengah  kehidupan bermasyarakat.  Adil  bagi  satu  pihak  belum  tentu  adil  bagi  pihak  yang  lain,  demikianlah fenomena  yang  terjadi  terkait  persoalan  keadilan.  Begitu  juga  dengan  keadilan  dalam keimanan seseorang, keyakinan iman akan menghadirkan keadilan.
Hampir  setiap  hari  media  massa  menyajikan  berita  tentang  keadilan  baik  dalam perspektif hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Bahkan terjadi situasi paradoks  manakala  peristiwa  ketidakadilan  diatasi  dengan  cara-cara  yang  justru mengakibatkan ketidakadilan semakin meluas. Peperangan yang terjadi di berbagai tempat yang  pada  dasarnya  memperjuangkan  keadilan  justru  melahirkan  korban-korban ketidakadilan.  Kebijakan  ekonomi  yang  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  kesejahteraan masyarakat justru melahirkan ketidakadilan terkait dengan distribusi pendapatan yang tidak berimbang.  Berbagai  undang-undang  dan  produk  hukum  beserta  dengan  penegakannya justru  menimbulkan  ketidakadilan  di  tengah  masyarakat.  Keadilan  seakan  menjadi  tidak lurus lagi. Upaya mewujudkan keadilan seolah bagai menjaring angin, menunggu keranjang rotan untuk bisa terisi penuh dengan air, manusia terbang tanpa alat bantu dan sebagainya. Apakah  itu  semua  adalah  hal  yang  sia-sia?  Tidak  sepenuhnya  sia-sia,  sejauh  kita  telah berusaha maka hasilnyapun juga akan berbeda. Lain halnya apabila kita hanya pasrah tanpa berbuat sesuatu, akanlah benar-benar sia-sia belaka. Hakekatnya keadilan diciptakan untuk mengatasi suatu konflik, akan tetapi sering terjadi manakala keadilan yang tercipta justru
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
menimbulkan konflik berkepanjangan.
Sebagai bangsa yang multi kultur, multi ras, multi religi, multi golongan dan multi-multi lainnya, Indonesia sangat rentan dengan gesekan-gesekan terkait persoalan ketidakadilan. Oleh  karenanya  perlu  suatu  pemahaman  dan  kesadaran  bagi  setiap  insan  yang  hidup  di Indonesia  termasuk  gereja  untuk  saling  memperjuangkan  keadilan  yang  menghargai martabat  sesama  manusia.  Dikarenakan  sampai  dengan  saat  ini  sangat  jarang  sekali ditemukan hukum yang sifatnya “nguwongke uwong” , realisasinya adalah penerapan hukum positif secara pukul rata. Dalam hal ini sebagai contoh, nenek yang mencuri kakao divonis 1 th  penjara  sedangkan  anak  yang  dibawah  umur  mengendarai  mobil  menabrak  beberapa orang sampai meninggal sama sekali tidak dihukum. Dalam persidangan si nenek dianggap bersalah karena dinilai memiliki niatan untuk mencuri dan anak tadi tidak ada niatan untuk menabrak hingga menimbulkan korban jiwa dan sebagainya. Melihat 1 ilustrasi contoh diatas bukan tidak mungkin akan membuat masyarakat memandang hukum bukan sebagai satu- satunya alat untuk mencari keadilan. Maka tidak mengherankan jika didapati beberapa pihak yang berusaha mencari keadilan dengan cara-cara mereka sendiri, karena mereka terkesan sudah tidak percaya dengan prosedural hukum. Hukumnya sudah bisa dikatakan tertata dan tersusun  rapi  tetapi  oknum-oknumnya  dengan  berbagai  efek  kepentingan  masing-masing seringkali mencederai rasa keadilan.
Kadangkala, kita justru menuduh Tuhan karena telah bertindak tidak adil. Kita merasa telah hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Nya tetapi berbagai hal buruk terus saja menimpa. Bisa jadi pula kita mulai meragukan dan mempertanyakan perihal keadilan. Keadilan dinyatakan melalui mencintai kebenaran itu sendiri dahulu, ada sebab maka ada akibat dari dosa yang telah diperbuat dan adanya hukum tabur tuai. Janganlah melawan api dengan api, melainkan doakanlah orang-orang yang menyakitimu. Dalam hal ini doa adalah pintu  pertama  untuk  menggapai  apa  yang  dinamakan  dengan  keadilan.  Tanpa mengesampingkan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  kekuatan  doa  sangatlah  besar pengaruhnya bagi pihak-pihak terkait karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, pencipta  segala  kebijakan.  Tuhanpun  kelak  juga  akan  memberikan  keadilan  bagi  umat manusia ketika hari kiamat datang, Ia akan memberikan penilaian tersendiri terkait dengan kehidupan manusia di dunia. Seperti janji-Nya, Ia akan memberikan hidup yang kekal atau akan memasukan kita dalam dunia yang gelap dan masyarakat semakin memahami tentang harkat  dan  martabatnya  sebagai  makhluk  ciptaan-Nya  yang  utuh  dan  sempurna  dengan mengupayakan keadilan yang bermartabat di tengah-tengah kehidupan bersama. Kalaupun berbeda biarlah perbedaan itu hidup bersama-sama, tidak diharuskan untuk diseragamkan tetapi menganut satu landasan yang sama yaitu Pancasila dan bukan tidak mungkin akan menghasilkan harmonisasi yang jauh lebih indah.

## LANDASAN TEORI
Kata Konflik (conflict) berasal dari kata kerja  latin configure (yang berarti bersama atau bersaling-silang)  dan fligere (yang  berarti  tubruk  atau  bentur).  Definisi  bebasnya  adalah benturan antara dua pihak. Suatu keadaan yang terjadi karena adanya pertentangan antara dua atau beberapa kekuatan yang berlawanan. Kekuatan tersebut bersumber dari keinginan manusia  atau  kelompok  yang  tidak  seragam.  Konflik  bisa  bersifat  laten  atau  terpendam, tetapi bisa pula bersifat terbuka.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Konflik atau sengketa :
1. Pra-konflik : keadaan yang mendasari rasa tidak puas karena diperlakukan tidak adil
2. Konflik : keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui  tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka
3. Sengketa : keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga
Konflik terjadi di dalam dan di antara individu, komunitas, negara dan budaya. Konflik bersifat  alami.  Konflik  dialami  oleh  orang  dari  berbagai  latar  belakang,  budaya,  kelas, kebangsaan, umur dan jender setiap hari. Yang paling penting bukanlah apakah konflik itu baik atau buruk tetapi adalah bagaimana kita menghadapinya.
Sumber Terjadinya Konflik :
1. Kebutuhan : esensi terhadap kesejahteraan dan keberadaan manusia.
2. Persepsi : cara pandang dan pemahaman terhadap suatu hal atau masalah.
3. Kekuasaan : kemampuan yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.
4. Nilai : kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai hal yang amat penting.
5. Perasaaan  dan  emosi  :  respon  yang  timbul  dari  individu/kelompok  dalam menghadapi konflik
Penyebab Konflik :
1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
5 Fase Konflik :
1. Konflik  terpendam  ( latent  conflict ).  Merupakan  bibit  konflik  yang  bisa  terjadi dalam  interaksi  individu  ataupun  kelompok  dalam    organisasi,  oleh  karena perbedaan  persepsi,  namun  masih  dibawah  permukaan.  Konflik  ini  berpotensi untuk sewaktu-waktu muncul ke permukaan.
2. Konflik  yang  terpersepsi  ( perceived  conflict ).  Fase  ini  dimulai  ketika  para  aktor yang  terlibat  mulai  mengkonsepsi  situasi-situasi  konflik  termasuk  cara  mereka memandang, menentukan pentingnya isu-isu, membuat  asumsi-asumsi terhadap motif-motif dan posisi kelompok lawan.
3. Konflik  yang  terasa (felt  conflict) .  Fase  ini  dimulai  ketika  para  individu  atau kelompok  yang  terlibat  menyadari  konflik  dan  merasakan  pengalaman- pengalaman  yang  bersifat  emosi,  seperti  kemarahan,  frustasi,  ketakutan  dan kegelisahan yang melukai perasaan.
4. Konflik  yang  termanifestasi (manifest  conflict ).  Pada  fase  ini  salah  satu  pihak memutuskan  bereaksi  menghadapi  kelompok  dan  sama-sama  mencoba  saling menyakiti dan menggagalkan tujuan lawan. Misalnya agresi terbuka, demonstrasi, sabotase, pemecatan, pemogokan dsb.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
5. Konflik  sesudah  penyelesaian (conflict  aftermath). Fase  ini  adalah  fase  sesudah konflik diolah. Bila konflik dapat diselesaikan dengan baik hasilnya berpengaruh baik pada organisasi (fungsional) atau sebaliknya (disfungsional)
Potensi Konflik di Indonesia :
1. Cukup banyak anggota masyarakat yang sedang “sakit”, mudah tersinggung dsb
2. Keterbukaan, demokratisasi dan budaya kekerasan
3. Kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan alienasi
4. Suku, agama, ras dan antar golongan.
5. Perebutan atau persaingan kekuasaan.
6. Pemilu/Pilkada.
7. Pertanahan.
8. Hak Asasi Manusia
9. Lingkungan hidup
10. Pola hubungan pusat-daerah Menghadapi konflik, ada tiga kebiasaan buruk yang umum dilakukan :
1. Menghindar.  Penyelesaian  sesaat,  tapi  malah  menimbulkan  masalah  yang  lebih besar di kemudian hari.
2. Menyalahkan pihak lain. Menggunakan alibi untuk menyalahkan pihak lain
3. Mencari menang sendiri. Dengan mencari segala upaya mencapainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian dengan Mediator : Perjanjian antara pihak yang bersengketa yang meminta jasa mediator untuk menyelesaikan persengketaan dengan mediasi Lingkup Kerja Mediator :
1. Bertindak selaku penengah antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan dengan tujuan saling menguntungkan
2. Hasil mediasi : WIN – WIN SOLUTION
3. Memimpin  dan  mengendalikan  proses  mediasi  dari  awal,  premediasi  (kaukus), mediasi sampai penetapan kesepakatan akhir
Lingkup Tugas Mediator :
Memimpin tiap langkah dari rangkaian proses Mediasi :
1. Tahap awal dengan masing-masing pihak untuk menentukan negotiation platform dari identifikasi sampai kaukus
2. Memimpin dan mengendalikan negosiasi
3. Merumuskan bersama kesepakatan akhir Para Pihak
1. Membuat  dan  menyerahkan  kepada  mediator  ringkasan  kasus  dan  posisi  yang diambil oleh para pihak terhadap pihak lawannya
2. Semua dokumen yang relevan untuk memperjelas ringkasan juga disertakan Keterampilan dan Teknik Mediator :
Mediator harus memiliki keterampilan dan tekhnik :
1. Pengorganisasian Perundingan
2. Perundingan
3. Memfasilitasi
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
4. Komunikasi
5. Membuat Catatan
6. Dalam praktek mediasi jarang ada tape recorder mengingat sifat kerahasiaan
• Untuk mengenal ejaan nama
• Identifikasi issue , kesamaan pandang para pihak dan perbedaan pandang
• Menyiapkan agenda Tahap-tahap Mediasi :
Bagian I : Sesi Terpisah
1. Kontak pertama dengan pihak pertama
2. Kontak pertama dengan pihak kedua
Bagian Ii : Penilaian
3. Menilai cara terbaik memperoleh kemajuan/persiapan untuk mengatur pertemuan bersama
Bagian Iii : Pertemuan Bersama
4. Mengatur suasana pertemuan dan mendengar masalahnya
5. Menggali dan membahas masalahnya
6. Membangun kesepakatan
7. Menutup pertemuan
Sikap dalam Mediasi :
1. Bersikaplah positif, ramah dan tegas
2. Pecahlah informasi ke dalam unit yang mudah ditangani
3. Gunakan bahasa yang jelas dan hindari pemakaian jargon
4. Berhentilah secara teratur dan periksalah pemahaman kedua belah pihak tentang yang  kita  sampaikan,  kalau  perlu,  mintalah  mereka  mengajukan  pertanyaan tentang semua masalah yang belum mereka pahami
5. Periksalah  setiap  pihak  tentang  kesediaan  mereka  untuk  berpartisipasi  dan kesepakatan mereka tentang aturan dasar pertemuan
Hal-hal  yang  lucu  :  Pernyataan  humor  dari  mediator  kadang-kadang  perlu  untuk mencairkan suasana perundingan, tetapi tidak menjadikan salah satu pihak sebagai bahan lelucon atau hal-hal sensitif bagi para pihak, tapi jangan digunakan terlalu sering al-hal yang Harus Dihindari oleh Mediator :
1. Mediator  biasanya  hanya  bisa  melakukan  persiapan  umum  karena  belum mempunyai pengetahuan sebelumnya
2. Kehilangan Kendali
• Fungsi  utama  mediator  sebagai  orang  luar  dari  kasus  adalah  untuk mempersiapkan struktur dan kontrol terhadap jalannya mediasi
• Mediator  mungkin  membiarkan  pelanggaran  kecil  terjadi,  tapi  tidak  boleh membiarkan pelanggaran para pihak yang kehilangan kendali
3. Kehilangan Netralitas
• Memberi nasehat kepada salah satu pihak dihadapan pihak lain
• Menggunakan bahasa tubuh yang merefleksikan ketidaksetujuannya argumen salah satu pihak
• Menanyakan ke salah satu pihak dengan terlalu langsung
4. Emosi atau Perasaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
• Mediasi sangat menerima penyaluran dimensi psikologis dan emosi para pihak
• Proses mediasi membolehkan para pihak untuk mengungkapkan, mengakui dan memvalidasi  emosi,  misalnya  dalam  kasus  kasus-kasus  tuntutan  kerugian jasmani
5. Solusi
• Ingin cepat-cepat membahas solusi, sementara kebutuhan dan kepentingan para pihak belum terungkapkan yang dapat menimbulkan risiko kegagalan
• Kekhawatiran  bahwa  para  pihak  akan  terfokus  hanya  pada  masalah materi/finansial dan mengabaikan nilai masalah emosi dan proses
6. Mendesak
• Paling banyak diperdebatkan dalam teori mediasi, dapat menimbulkan bahaya, yaitu : Kehilangan kepercayaan dari berbagai pihak
• Para  pihak  merasa  terpaksa  untuk  berdamai  hingga  tidak  menggambarkan kepentingan mereka
• Mediator mengejar target agendanya sendiri
Kecakapan / keahlian dasar dalam :
1. Menjadi pendengar aktif dan mengidentifikasi permasalahan
2. Menggali  permasalahan  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  dengan benar  dan tepat waktu
3. Reframing (menyusun ulang kalimat menjadi konstruktif)
4. Menyiapkan rangkuman
5. Menangani pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang cukup
6. Menghadapi pihak bersikeras dan emosi
7. Menangani lebih dari dua pihak (multi-parties) Membangun kepercayaan (rapport)
1. Memahami perannya sebagai mediator
2. Ramah dan percaya diri
3. Mampu  mendengarkan  dan  penuh  perhatian  (empati)  pada  proses  dan  mampu menangani pertanyaan serta tantangan secara konstruktif
Mendengarkan secara sungguh-sungguh
1. Memberikan atensi dan selalu terbuka untuk menghadapi berbagai hal
2. Mendengarkan secara “terbuka”
3. Buat kesimpulan yang akurat dan tepat dari informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan
4. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat
Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”
• Menghindari para pihak terjebak dari situasi yang saling menyalahkan Mendorong para pihak untuk mediasi
1. Tidak semua orang pada awalnya mau melakukan mediasi
2. Pertemuan terpisah di awal proses sangat membantu dalam rangka memotivasi para pihak
3. Jelaskan apa keuntungan dari mediasi
4. Gunakan bahasa yang mudah dipahami
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Netralitas dan imparsialitas
1. Adanya kecenderungan bahwa :
2. Sudah “menghakimi” seseoran g
3. Mempunyai asumsi-asumsi
4. Mempunyai stereotype tertentu
Netralitas :
1. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah
2. Perhatikan gaya tubuh anda, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
3. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa anda ke keadaan sulit
4. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
5. Gunakan bahasa yang netral
6. Datang sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala sesuatunya
7. Ambil “break” bila merasa jenuh Kesuksesan dalam menengahi sengketa :
1. Tunjukan atensi terhadap persoalan dan personality
2. Berikan pihak-pihak waktu yang seimbang untuk menyampaikan persoalannya
3. Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya
4. Mendorong maksimum partisipasi
5. Kembangkan pertanyaan yang konstruktif
6. Terbuka pada kritik jika ada
Mediasi Sebagai Bagian Dari Alternative Dispute Resolution
Pengertian :
• Hukum  Perdata  :  segala  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  subyek hukum/orang yang satu dengan subyek hukum/orang yang lainnya
• Unsur-unsurnya : peraturan hukum, hubungan hukum, subyek hukum
• Subyek hukum : penyandang atau pembawa hak dan kewajiban
• Jika hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu dilanggar oleh subyek hukum yang  lain,  maka  akan  timbul  perselisihan,  sengketa  dan  konflik.  (Hkm.  perdata materiil)
• Untuk mengembalikan hak yang dilanggar akan dilakukan tuntutan hak, yaitu gugatan ke pengadilan
• Untuk itu diperlukan aturan hukum yang disebut hukum acara perdata (Hkm. perdata formil)
Alternative Dispute Resolution sebagai Alternatif :
• Asas : Pengadilan membantu subyek hukum yang menuntut haknya dipulihkan secara cepat, simpel dan biaya ringan
• Praktek  :  proses  gugatan  tersebut  memakan  waktu  lama,    bagi  pelaku  bisnis  akan sangat merugikan
• Praktek : tidak semua hakim menguasai ilmu dan informasi perkembangan praktek bisnis, mis : perbankan, asuransi, perdagangan internasional dsb
• Atas  kesepakatan  para  pihak  (melalui  akta  kompromis)  para  pihak  dapat menyerahkan penyelesaia n “sengketa“ -nya kepada pihak ketiga : juru pemisah, wasit, arbiter, mediator, negosiator dsb
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
• Hanya  hak  subyektif  yang  dikuasai  para  pihak  saja  yang  dapat  dimintakan penyelesaiannya kepada “juru pemisah“, arbiter, mediator dsb tersebut
Mediasi adalah salah satu Alternative Dispute Resolution :
• Pasal 130 HIR : Hakim wajib mendamaikan
• Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR
• Perma No. 2 tahun 2003 jo Perma No. 1 tahun 2008 : Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator
• Mediator : pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 tahun 2008)
Mediasi Salah Satu ADR :
• Ada 3 jenis mediator : Mediator Hakim, Non Hakim, Mediator Luar
• Dalam  hal  perbedaan  pendapat  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan tertulis para pihak, perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator (Pasal 6 Ayat 3) UU No. 30 tahun 1999
• Mediator  Hakim  :  hakim  yang  bertugas    pada  pengadilan  tertentu  yang  terdaftar sebagai mediator dan tidak sedang menangani perkara yang disengketakan
• Mediator Non Hakim : mediator yang bukan berasal dari hakim tetapi terdaftar pada pengadilan  yang  dapat  berasal  dari  kalangan  profesi  hukum,  advokat,  tokoh masyarakat, akademisi, pensiunan hakim, dsb yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.
• Mediator  Luar  :  mediator  yang  tidak  terdaftar  dalam  pengadilan  negeri,  yang menyediakan  jasa  penyelesaian  sengketa  baik  secara  komersial  maupun  nirlaba, sepertt  :  BANI,  Pusat  Mediasi  Nasional  (PMN),  Indonesian  Institute  for  Conflict Transformation (IICT).
Tujuan Mediasi :
• Tujuan mediasi untuk mencapai  atau  menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa
• Dengan  mediasi  diharapkan  dicapai  titik  temu  dalam  menyelesaiakan  masalah  yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama
Karakteristik Mediator :
1. Penyelesaian sengketa sukarela (berdasar kesepakatan para pihak) diluar pengadilan berdasarkan perundingan
2. Adanya intervensi/bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak atau netral (mediator)
3. Pengambilan keputusan oleh para pihak sendiri secara konsensus
4. Partisipasi aktif pihak ketiga (mediator)
Tugas Umum Mediator :
• Mediator  membantu  dan  memfasilitasi  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
• Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa
Syarat Keberhasilan Mediasi :
1. Mediasi  tidak  selalu  tepat  untuk  diterapkan  terhadap  semua  sengketa  atau  tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu
2. Mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat tertentu
3. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar sebanding
4. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan lanjut
5. Adanya persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
6. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
7. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
8. Bila  para  pihak  mempunyai  pendukung,  mereka  tidak  memiliki  pengharapan  yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
9. Menetapkan  dan  mempertahankan  suatu  hak  tidak  lebih  penting  dibandingkan menyelesaikan persoalan mendesak
10. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti  para  pengacara  dan  penjamin  tidak  akan  diperlakukan  lebih  baik dibandingkan dengan mediasi
Peran dan Fungsi Mediator  :
• Peran  lemah  :  (1).  Penyelenggara  pertemuan.  (2).  Pemimpin  diskusi  netral.  (3). Pemelihara  atau  penjaga.  (4).  Pengendali  emosi  para  pihak.  (5).  Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya
• Peran  kuat  :  (1).  Mempersiapkan  dan  membuat  notulen  perundingan.  (2). Merumuskan titik temu. (3). Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan  sebuah  pertarungan  untuk  dimenangkan,  melainkan  diselesaikan.  (4). Menyusun  dan  mengusulkan  alternatif  pemecahan  masalah.  (5).  Membantu  para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
Fungsi Mediator :
1. Sebagai  “katalisator”.  Kehadiran  mediator  dalam  proses  perundingan  mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
2. Sebagai “pendidik“. Harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak
3. Sebagai “penerjemah” : Harus menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu  kepada  pihak  lainnya  melalui  bahasa,  ungkapan  yang  baik  tanpa  mengurangi sasaran yang ingin dicapai
4. Sebagai “narasumber“. Mediator harus mendaya gunakan sumber -sumber informasi yang tersedia
5. Sebagai  “penyandang  berita  buruk“.  Harus  menyadari  bahwa  para  pihak  dapat bersikap  emosional,  sehingga  perlu  mengadakan  pertemuan  terpisah  untuk menampung usulan
6. Sebagai  “agen  realitas”.  Harus  berusaha  memberi  pengertian  secara  jelas  kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin tercapai melalui perundingan
7. Sebagai “kambing hitam”. Harus siap disalahkan
Peran dan Fungsi Mediator :
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
• Tidak  seperti  Hakim  atau  Arbiter,  Mediator  tidak  berwenang  untuk  membuat keputusan. Tidak ada satu halpun yang dapat diputuskan oleh mediator, kecuali atas persetujuan kedua pihak
• Mediator pada umumnya tidak mempunyai kekuasaan selain untuk mendengarkan, membujuk dan memberikan inspirasi bagi para pihak
• Mediator tidak akan memberikan opini atau nasehat atas suatu fakta atau masalah, kecuali diminta oleh para pihak
• Mediator tidak boleh menggunakan tekhnik memaksa, memerintah, mengancam
• Mediator harus terlatih dalam teknik fasilitasi
Keunggulan Mediasi :
1. Ditempuh dalam waktu singkat, menghemat waktu, biaya, skill
2. Dilaksanakan secara tertutup dan rahasia
3. Prosedur dan proses bersifat informal
4. Fokus  kepada  akar  permasalahan  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  komersial, psikologis dan emosi para pihak
5. Bentuk penyelesaian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa Tujuan Mediasi :
1. Untuk menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang terjadi diantara para pihak, dimana  solusi  ini  dapat  mereka  percayai  dan  jalankan  dan  bukan  untuk  mencari kebenaran  atau  memaksakan  penegakan  hukum,  melainkan  untuk  menyelesaikan masalah
2. Mensosialisasikan dan mengembangkan konsep mediasi kepada publik, pemerintah dan organisasi dengan bekerjasama dengan berbagai institusi
3. Mendorong  pemanfaatan  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  pada  seluruh tingkat lapisan masyarakat sesuai dengan semangat musyawarah
4. Memberikan jasa mediasi
PERMA No.1 tahun 2008 :
• Pengintegrasian  mediasi  di  pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  efektif mengatasi  masalah  penumpukan  perkara  di  pengadilan,  serta  memperkuat  dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)
• Bahwa  hukum  acara  yang  berlaku,  baik  Pasal  130  HIR  maupun  Pasal  154  Rbg, mendorong  para  pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat diintensifkan  dengan  cara  mengintegrasikan  proses  mediasi  ke  dalam  prosedur berperkara di Pengadilan Negeri
• PERMA ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan
• Tidak  menempuh  prosedur  mediasi  berdasarkan  Peraturan  ini  merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM
• Setiap  hakim,  mediator  dan  para  pihak  wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
• Hakim  dalam  pertimbangan  putusan  perkara  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan
Sertifikasi Mediator :
• Setiap  orang  yang  menjalankan  fungsi  mediator  pada  asasnya  wajib  memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung
• Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan  profesi  bukan  hukum  yang  bersertifikat  mediator,  hakim  di  lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator Tugas Mediator di PN :
1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
4. Apabila  dianggap  perlu,  mediator  dapat  melakukan  kaukus  (pertemuan  antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya)
Tahap Mediasi :
• Tahap  Pra  Mediasi.  Pada  hari  sidang  pertama  hakim  mewajibkan  para  pihak  lebih dahulu  menempuh  mediasi.  Hakim  yang  menangani  perkara  tidak  boleh  menjadi mediator
• Para pihak berunding untuk menunjuk mediator. Jika deadlock , mediator harus dipilih dari daftar mediator yang disediakan Pengadilan
• Proses mediasi paling lama 40 hari kerja
• Setelah itu para pihak wajib menghadap pada hakim yang mengadili sengketa
• Jika terjadi perdamaian, maka para pihak dapat minta penetapan hakim dengan suatu akta perdamaian, yang merupakan dokumen kesepakatan hasil proses mediasi
• Jika tidak minta penetapan, maka penggugat wajib mencabut gugatannya
• Tahap  Mediasi.  Dalam  waktu  paling  lama  5  hari  kerja  setelah  pemilihan  mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara dan surat atau hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator
• Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan mediasi
• Bila perlu boleh dilakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain
• Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
• Hasil akhir, tercapai kesepakatan atau tidak, proses berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak penetapan mediator dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja
• Dimungkinkan mediasi jarak jauh dengan alat komunikasi (Vide Pasal 13 Perma No. 1 tahun 2008)
• Jika  mediasi  menghasilkan  kesepakatan,  wajib  dirumuskan  secara  tertulis  dan ditandatangani para pihak
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
• Kesepakatan  wajib  memuat  klausula  percabutan  perkara  atau  pernyataan  perkara telah selesai
• Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim untuk memberitahukan adanya kesepakatan
• Hakim mengukuhkan kesepakatan akta perdamaian
Jika kesepakatan tidak dicapai, maka :
1. Mediator  wajib  menyatakan  secara  tertulis  bahwa  proses  mediasi  telah  gagal  dan memberitahukan hal itu kepada hakim
2. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku
3. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sidang
4. Fotocopy dokumen, notulen dsb wajib dimusnahkan
5. Mediator tidak boleh jadi saksi dalam sidang (Vide Pasal 18 Perma No. 1 tahun 2008)
Mediasi sebagai langkah awal :
• Tidak berlebihan jika mediasi merupakan salah satu ADR yang akan berkembang dan diminati oleh kalangan bisnis, termasuk bisnis perbankan
• Mediasi adalah langkah awal para pihak menyelesaikan sengketa, sebelum memilih arbitrase atau proses litigasi
• Hal  ini  didasari  oleh  asas  kebebasan  berkontrak  yang  dijamin  oleh  Pasal  1338 KUHPerdata
Apakah Hukum Pidana mengenal ADR ?
• Hal ini erat kaitannya dengan masalah tindakan represif aparat penegak hukum
• Tindakan  represif  ada  dua.  (1).  Aparat  penegak  hukum  bisa  menindak  pelaku kejahatan  sampai  memidana.  (2).  Tidak  melakukan  penyidikan  dan  menerapkan sanksi pidana
• Melaksanakan  kebijakan  represif  berarti  memutuskan  alternatif  mana  yang  paling baik dalam merespon adanya kejahatan
• Dalam penuntutan dikenal asas legalitas dan asas oportunitas
• Asas legalitas mengharuskan penuntutan apabila ada pelanggaran hukum
• Asas  oportunitas  tidak  mengharuskannya  apabila  kepentingan  umum menghendakinya
• Indonesia menggunakan asas yang kedua
• Ius constitutum : wewenang Kejaksaan Agung
• Ius  constituendum : bisa  dilakukan  Polisi,  misalnya  :  Polisi  tidak  meneruskan  ke kejaksaan  untuk  perkara  kecil  dan  tidak  membahayakan  masyarakat  .  Misalnya  : perkara kecelakaan lalu lintas, perkara zina dsb (Stuurmodel)
• Dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum pidana ada pemahaman tentang dimungkinkannya model out of court settlement
• Sehingga model mediasi untuk menyelesaikan kasus-kasus perbankan yang beraspek pidana juga dimungkinkan
Penyelesaian Sengketa Keperdataan
Pengadilan Publik (Litigasi) :
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
• Melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  yang  susunan,  prosedur  dan  mekanisme berdasarkan UU No. 4 tahun 2004  tentang kekuasaan kehakiman
• Bersifat publik, terbuka dan birokratis
Alternatif Penyelesaian Sengketa :
• Lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan
• Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli dan Arbitrase
Kritik Terhadap Pengadilan Publik :
• Sistem terlalu formal, bersifat terbuka
• Penyelesaian sengketa lambat dan mahal
• Kemampuan teknis Hakim bersifat umum
• Kurang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat
• Keputusan jarang sekali bersifat win-win solution Arbitrase (Arbitration) :
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di luar peradilan umum yang didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa, Pasal 1 (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 tahun 1999 Alasan Pemilihan Arbitrase :
1. Kebebasan dan Keamanan
2. Proses cepat, informal dan hemat biaya
3. Arbiter menguasai bidangnya
4. Kerahasiaan terjamin
5. Bersifat Non-preseden
6. Arbiter lebih peka terhadap rasa   keadilan masyarakat
7. Arbitrase merupakan kecenderungan global
8. Final dan Binding
Kompetensi Absolut :
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah  terikat dalam  perjanjian  arbitrase.  Lembaga  arbitrase  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk menyelesaikan  perselisihan/sengketa  yang  telah  memilih  arbitrase  sebagai  lembaga penyelesaian sengketa (Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Klausula Arbitrase :
1. Pactum de Compromittendo
Arbitrase ditetapkan sebelum perselisihan terjadi (Pasal 7 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
2. Akta Kompromis Arbitrase  ditetapkan  setelah  sengketa  terjadi (Pasal  9  (1);(2);(3)  UU  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
Jadwal Pemeriksaan Sengketa :
• Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (6 bulan) sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk. (Pasal 48 (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
• Dengan persetujuan para pihak  dan bila diperlukan sesuai ketentuan (Pasal 33 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , jangka waktu  yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
Azas ex  aequo  et  bono (Demi  Keadilan  dan  Kebaikan)  :  Dalam  pengambilan  keputusan, arbiter  atau  majelis  arbitrase  harus  berdasarkan  ketentuan  hukum  atau  keadilan  dan kepatutan Lex Mercatoria (The Law of Merchant) :
1. Penyelesaian sengketa dengan tidak memakai hukum negara salah satu pihak
2. Yang  diterapkan  adalah  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  hubungan  ekonomi Internasional
Lex Arbitri :
Hukum  dari  tempat  arbitrase  dilakukan  yang  menentukan  hal  yang  berkaitan  dengan arbitrase :
• Apakah perjanjian arbitrase sah?
• Apakah sengketa itu dapat diselesaikan melalui arbitrase?
Hukum  dari  tempat  arbitrase  dilakukan  yang  menentukan  hal  yang  berkaitan  dengan arbitrase :
• Apakah ada upaya hukum provisional?
• Apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya? Sengketa yang tidak dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase :
1. Perselisihan tentang warisan
2. Sengketa tentang hidup terpisah dan perceraian serta pembagian harta bersama
3. Kewajiban alimentasi
4. Sengketa yang tunduk pada hukum adat
Jenis Arbitrase :
• Arbitrase ad-hoc : arbitrase temporer yang dibentuk khusus oleh para pihak untuk memutus perselisihan tertentu
• Arbitrase institusional : lembaga permanen yang didirikan oleh organisasi tertentu ( permanent arbitral body )
Arbitrase Tetap Berlaku Walaupun :
1. Meninggal salah satu pihak
2. Bangkrutnya salah satu pihak
3. Novasi
4. Insolvensi salah satu pihak
5. Pewarisan
6. Berlakunya syarat hapusnya perikatan pokok
7. Pelaksanaan perjanjian dipindahkan   kepihak ketiga
8. Berakhirnya/batalnya perjanjian pokok Penunjukan Arbiter :
1. Melalui kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian arbitrase
2. Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga, misalnya ketua BAMI
3. Ditunjuk oleh Pengadilan
Eksekusi Putusan Arbitrase Indonesia (Pasal 59 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) :
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
1. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri
2. Penyerahan  dan  pendaftaran  sebagamana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera PN dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan terebut merupakan akta pendaftaran
Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) :
1. Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. Setelah  keputusan  diambil,  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,    yang disembunyikan pihak lawan
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
Berakhirnya Tugas Arbiter :
1. Putusan mengenai sengketa telah diambil
2. Jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  arbitrase/sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau
3. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Kesepakatan bersama (win win sollution) yang dihasilkan dari Mediasi adalah sama muatan hukumnya dengan putusan Pengadilan.
2. Meskipun  cara  Mediasi  jauh  lebih  efisien  namun  animo  masyarakat  untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur Mediasi jauh lebih sedikit daripada Pengadilan.
3. Masyarakat  memperkarakan  perkaranya  ke  Pengadilan  adalah  untuk  mencari putusan Pengadilan yang memuaskan dirinya, bukanlah orientasi mediasi yang dicari
4. Sulit  rasanya  untuk  mengubah  dalam  jangka  pendek  perihal  etos  budaya  dalam masyarakat,  karena  masyarakat  terkesan  terpuaskan  apabila  dapat  melihat  pihak yang terkalahkan menderita

## SARAN
1. Mengubah  pola  pikir  masyarakat  dari  menghukum  dan  penderitaan  menjadi musyawarah untuk kebaikan bersama
2. Secara  terus  menerus  diadakan  sosialisasi  perihal  arti  pentingnya  mediasi  untuk menyelesaikan sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR
[2] Perma No.1 tahun 2008 : Mediasi
[3] Perma No. 2 tahun 2003 jo Perma No. 1 tahun 2008 : Prosedur Mediasi di Pengadilan
[4] Hand Book Badan Arbitrse dan Mediasi Indonesia
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIIKOSONGKAN