## REORIENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

## Ii Sumantri
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : iisumantri73@gmail.com

## ABSTRAK
Agar suatu negara dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu birokrasi publik yang berjalan  dengan  baik.  Namun  sayangnya  persepsi  birokrasi  di  Indonesia  sendiri  sangatlah buruk, di mana birokrasi di anggap sebagai suatu yang berbelit-belit, terlalu banyak aturan serta sangat  tidak  efisien.  Penelitian  ini  kemudian  bertujuan  untuk  melihat  mengenai  bagaimana reformasi birokrasi dan good governance direorientasi dalam menyelenggarakan sektor publik di  negara  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai hasil penelitian dan studi terdahulu. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa sistem pemerintahan  yang  bersih  dan  demokratis  harus  menjadi  prioritas  bagi  masyarakat  dan pemerintah. Upaya untuk dapat mencapai hal ini dapat dilaksanakan dengan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance . Dalam pengimplementasiannya, reorientasi tata Kelola ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, masyarakat serta swasta.
Kata Kunci: Reformasi birokrasi, Good governance , Sektor Publik.

## Abstract
In order for a country to run well, it is necessary to have a well-run public bureaucracy. But unfortunately,  the  perception  of  the  bureaucracy  in  Indonesia  itself  is  very  bad,  where  the bureaucracy is considered as convoluted, too many rules and very inefficient. This research then  aims  to  look  at  how  bureaucratic  reform  and  good  governance  are  reoriented  in organizing the public sector in Indonesia. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The data used in this study were obtained from various research results and  previous  studies.  The  results  of  this  study  then  found  that  a  clean  and  democratic government system must be a priority for society and government. Efforts to achieve this can be  carried  out  through  the  application  of  the  principles  of  good  governance.  In  its implementation, governance reorientation can be carried out by involving stakeholders, the public and the private sector.
Keywords: Bureaucratic reform, Good Governance, Public Sector.

## A. PENDAHULUAN
Fungsi  krusial  birokrasi  publik  adalah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara dan pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pelayanan dan pemberdayaan warga negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh birokrasi publik. Namun, ada persepsi umum tentang  kualitas  birokrasi  di  Indonesia  yang  tidak  efisien  dan  tidak  terkelola.  Di  Indonesia, birokrasi  telah  berkembang  menjadi  tidak  efisien,  rumit,  dan  aturan  formalnya  tidak  selalu ditaati.  Pegawai  di  birokrasi  Indonesia  terus  bertambah  dan  struktur  organisasinya  semakin melebar,  sehingga  birokrasi  menjadi  semakin  besar  (Firmansyah  &  Syam,  2021).  Pengaruh birokrasi juga semakin meluas dalam mengendalikan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sifat organisasi birokrasi cenderung memperbesar struktur organisasi, bahkan tanpa
mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan dana yang ada. Oleh karena itu, daerah sering kali  membuat  struktur  baru  yang  tidak  selalu  diperlukan.  Kepedulian  ini  disuarakan  oleh banyak  pihak  yang  terkait  dengan  budaya  organisasi  dalam  manajemen  sektor  publik. Permasalahan  struktural  birokrasi  dalam  beberapa  hal  menyangkut  penganggaran  untuk pelayanan publik karena mempengaruhi kualitas pelayanan publik (Bunga, 2020).
Menurut  Rachmat,  sistem  administrasi  publik  di  Indonesia  masih  dihadapkan  pada masalah mendasar. Struktur birokrasi, norma, nilai, dan peraturan yang ada masih lebih fokus pada  pemenuhan  kepentingan  penguasa  daripada  hak-hak  sipil  warga  negara.  Reformasi pelayanan publik sulit dilakukan karena perilaku dan kompetensi aparatur birokrasi yang masih belum memadai. Selain itu, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dunia birokrasi publik juga masih belum optimal, terkait dengan faktor sistem, struktural, dan budaya birokrasi. Dalam beberapa kasus, struktur birokrasi yang semakin besar sering disebut sebagai birokrasi Parkinson (Sawir, 2019). Tanda-tanda birokrasi  Parkinson dapat  terlihat ketika para pejabat publik saling memberi pekerjaan dan berlomba-lomba untuk menambah jumlah pegawai tanpa mempertimbangkan tugas yang harus dilakukan. Hal ini berbeda dengan model birokrasi ala Weber,  yang  mengutamakan  efisiensi,  efektivitas,  rasionalitas,  dan  profesionalisme,  serta sering disebut sebagai tipe ideal birokrasi. Selain itu, good governance dapat dicapai melalui prinsip-partisipasi,  penegakan  hukum,  transparansi,  responsivitas,  kesetaraan,  keadilan,  dan akuntabilitas yang mendorong terciptanya kepercayaan (Rusli et al., 2022).
Dalam konteks ketatanegaraan, reformasi birokrasi dan good governance adalah dua konsep  utama  yang  sangat  penting  untuk  memperbaiki  kondisi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep tersebut saling terkait dan bukanlah konsep yang baru. Ada  yang  berpendapat  bahwa  keberhasilan  reformasi  birokrasi  akan  sangat  mendukung terwujudnya good governance . Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi secara kritis perkembangan dan dinamika good governance dan kaitannya dengan New Public Management di  Indonesia  (Irawan  & Armadani,  2021).  Karena  secara  garis  besar,  gagasan good governance di sektor publik memerlukan perubahan dan presentasi aktor pemerintah dan aparatur  negara,  maka  kajian  ini  mengulas  perkembangan  reformasi  birokrasi  di  Indonesia yang  telah  berjalan  selama  dua  dekade  terakhir.  Hasil  investigasi  menunjukkan  perlunya penekanan  lebih  lanjut  pada  aspek  kinerja  sumber  daya  manusia  pemerintah  pada  semua tingkatan  di  Indonesia,  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan,  dan akuntabilitas penyelenggaraan sektor publik.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Reformasi Birokrasi
Reformasi  birokrasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mengubah  atau  memperbaiki  sistem birokrasi yang berjalan di suatu lembaga pemerintahan. Menurut Asmara Hadi dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Pemerintahan", reformasi birokrasi adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan  kinerja  birokrasi  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat dengan biaya yang lebih efisien. Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik",  reformasi  birokrasi  adalah upaya untuk  mengubah dan memperbaiki sistem manajemen  birokrasi  sehingga  lebih  akuntabel,  efektif,  dan  efisien.  Reformasi  birokrasi dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi, regulasi, prosedur, dan budaya kerja yang ada di dalam birokrasi (Ningsih, 2022). Sementara itu, menurut Abdurrachman Mochtar dalam bukunya  yang  berjudul  "Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan Empiris", reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan dengan cara memperbaiki  manajemen  sumber  daya  manusia,  memperkuat  sistem  pengawasan,  dan mengembangkan  budaya  kerja  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  (Setiawan, 2021).
Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Asmara Hadi, tahapan pertama adalah melakukan analisis terhadap kekurangan dan kelemahan  sistem  birokrasi  yang  ada.  Tahap  kedua  adalah  merancang  strategi  reformasi birokrasi  yang  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada. Tahap  ketiga  adalah  melakukan  perubahan struktur  organisasi,  regulasi,  prosedur,  dan  budaya  kerja  yang  ada.  Tahap  terakhir  adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Mardiasmo menambahkan bahwa  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  diperlukan  komitmen  dan  dukungan  dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun birokrat itu sendiri (Syaifullah & Idrus,  2019).  Selain  itu,  Mardiasmo  juga  menekankan  pentingnya  penerapan  prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam reformasi birokrasi. Abdurrachman Mochtar juga  menyoroti  pentingnya  peran  kepemimpinan  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat memotivasi birokrat untuk berubah dan  melakukan  perbaikan.  Selain  itu,  Mochtar  juga  menekankan  pentingnya  pembangunan kapasitas  sumber  daya  manusia  di  dalam  birokrasi  agar  dapat  menghadapi  tantangan  dan perubahan yang terjadi (Ngakil & Kaukab, 2020).
Dalam praktiknya, reformasi birokrasi sering kali mengalami kendala dan hambatan. Menurut Asmara Hadi, kendala tersebut antara lain adalah minimnya komitmen dan dukungan dari pihak yang terlibat, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, Mardiasmo menyoroti adanya resistensi dari birokrat yang tidak ingin berubah atau merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Namun, menurut Abdurrachman Mochtar, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  birokrat  tentang  pentingnya  reformasi  birokrasi (Hartati, 2020). Selain itu, peran pemerintah sebagai penggerak utama reformasi birokrasi juga sangat  penting  dalam  mengatasi  kendala  yang  ada.  Dalam  konteks  Indonesia,  reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting sejak masa reformasi 1998. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, seperti pengembangan e-government dan program penguatan sistem pengawasan. Namun, masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia (Yasa et al., 2021).
Dalam  kesimpulannya,  reformasi  birokrasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mengubah  dan memperbaiki sistem birokrasi yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien  kepada  masyarakat.  Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  membutuhkan  komitmen  dan dukungan dari berbagai pihak, serta peran kepemimpinan yang kuat dan visioner. Meskipun mengalami  kendala dan  hambatan,  reformasi  birokrasi  tetap menjadi  agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi di Indonesia (Setyasih, 2023).

## 2. Good governance
Good  governance merupakan  sebuah  konsep  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi kinerja  pemerintah  dalam  mengelola  negara  dan  melayani  masyarakat.  Beberapa  ahli  telah memberikan definisi mengenai good governance , di antaranya adalah Mark Robinson, Joseph Stiglitz, dan Robert Klitgaard.
Menurut Mark Robinson, good governance dapat diartikan sebagai sebuah sistem tata kelola  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa good governance bukan hanya tentang mengelola negara dengan baik, tetapi juga memperhatikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah (Noviyanti et al., 2021). Joseph Stiglitz, seorang ekonom terkenal, memberikan definisi yang lebih  luas  mengenai good  governance .  Menurutnya, good  governance melibatkan  prinsip- prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bersih. Ia juga menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Lubis et al., 2020). Sementara itu,
Robert  Klitgaard  memfokuskan  definisinya  pada  aspek  pencegahan  korupsi  dalam pemerintahan.  Menurutnya, good  governance mencakup  tiga  elemen  yaitu  keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya mengurangi peluang terjadinya korupsi  dengan  mengimplementasikan  mekanisme  kontrol  yang  ketat  dalam  proses pengambilan keputusan (Handoyo, 2022).
Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa good governance adalah sebuah konsep yang luas dan melibatkan berbagai  aspek, seperti efektivitas, efisiensi,  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  keadilan  sosial,  hak  asasi  manusia,  dan  pencegahan korupsi.  Oleh  karena  itu, good  governance bukan  hanya  tentang  bagaimana  pemerintah mengelola negara, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga integritas pemerintahan (Widanti, 2022).
Dalam  konteks  negara  berkembang, good  governance juga  sering  dikaitkan  dengan upaya  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  seperti  mengurangi kemiskinan,  meningkatkan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.  Dalam  hal  ini, good  governance dapat  dianggap  sebagai  suatu  kondisi  yang mendorong  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penerapan  prinsip-prinsip good governance juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan  institusi  publik.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan  yang dihadapi oleh negara, seperti konflik sosial, krisis ekonomi, dan bencana alam (Hidayat, 2022).
Namun, penerapan prinsip-prinsip good governance juga dapat menghadapi berbagai tantangan  dan  hambatan,  terutama  dalam  negara-negara  yang  korupsi  dan  kejahatan  yang merajalela.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  upaya  yang  terus-menerus  dan  konsisten  untuk mendorong  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mempraktikkan  prinsip-prinsip good governance (Sari, 2019).
Selain itu, para ahli juga menekankan pentingnya  kerja sama antara pemerintah dan masyarakat  dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance .  Dalam hal  ini, pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance . Masyarakat dapat memperkuat tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan pemerintah, serta memantau pelaksanaan program-program  pembangunan  untuk  memastikan  bahwa  program  tersebut  memenuhi kebutuhan masyarakat (Robial et al., 2023).
Secara  keseluruhan, good  governance merupakan  konsep  yang  kompleks  dan melibatkan banyak aspek, termasuk efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi. Prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  mendorong  kemajuan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  upaya  terus-menerus  dan  konsisten  dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk membangun negara yang lebih baik dan lebih adil (Usman et al., 2022).

## 3. Administrasi Publik
Menurut  Dwight  Waldo, Administrasi  Publik  adalah  cara  pemerintah  menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang dilakukan secara profesional dan efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  publik  dapat  dijalankan  dengan  baik. Menurut  Frank  Goodnow, Administrasi  Publik  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi Publik harus menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (Yunanto, 2020). Goodnow juga menekankan pentingnya administrasi publik dalam
menjalankan fungsi-fungsi pemerintah seperti penyelenggaraan keamanan dan keadilan, serta penyediaan pelayanan publik. Menurut Herbert A. Simon, Administrasi Publik adalah suatu proses  yang  terdiri  dari  tiga  komponen,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan. Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  atau  oleh  masyarakat.  Simon  menekankan  bahwa  administrasi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Waldo, Goodnow, dan Simon sependapat bahwa Administrasi Publik merupakan suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dalam menjalankan tugasnya, Administrasi  Publik  harus dilakukan dengan profesional dan efektif, serta harus menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (Pujiastuti, 2021).
Dalam menjalankan tugasnya, Administrasi Publik harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan  publik  yang  disediakan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  baik. Administrasi Publik juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh masyarakat (Rasdi & Kurniawan, 2019). Secara keseluruhan, Administrasi Publik merupakan suatu kegiatan yang sangat  penting  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintah  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, Administrasi Publik harus dilakukan secara profesional dan efektif, serta harus menghindari adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Administrasi Publik juga harus melibatkan berbagai pihak, memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, serta didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hidayat, 2019).

## C. METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode studi  pustaka.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  secara  mendalam  reorientasi  reformasi  birokrasi  dan good  governance dalam penyelenggaraan  sektor  publik  di  Indonesia.  Penelitian  kualitatif  memberikan  kemampuan untuk menggali data dari sumber-sumber yang berbeda, seperti dokumen, artikel, dan buku, sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  topik  yang  diteliti. Metode  studi  pustaka  juga  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  ini  dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan, teori, konsep, dan praktik terkait reorientasi reformasi birokrasi  dan good  governance dalam  penyelenggaraan  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan demikian,  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan di  Indonesia. Selain itu, penggunaan metode studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk  mengakses data yang relevan dengan topik yang diteliti tanpa harus melakukan pengumpulan data yang mahal dan rumit. Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan secara efisien dan efektif, serta dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat  diandalkan.  Oleh  karena  itu,  metode  studi  pustaka  sangat  cocok  digunakan  untuk penelitian  ini,  yang  bertujuan  untuk  memahami  reorientasi  reformasi  birokrasi  dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Orientasi Good governance dan New Public Management
Good  governance merujuk  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan sektor swasta, bukan hanya pemerintah saja.  Untuk  memastikan  pelaksanaan  otonomi  yang  sukses,  ada  banyak  pertimbangan  yang
harus  dipertimbangkan,  termasuk  prinsip good  governance .  Menurut  World  Bank, good governance didefinisikan  sebagai  implementasi  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran alokasi dana investasi yang salah, dan pencegahan korupsi baik di ranah politik maupun administratif; disiplin anggaran yang ketat, serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan  aktivitas  bisnis.  Untuk  meningkatkan  efektivitas  sistem  tata  kelola  di  sektor publik, dibutuhkan pembentukan kerangka tata kelola yang baik, yang dapat dilakukan melalui kode tata kelola sebagai alat utama.
Pramono  menekankan  bahwa good  governance merupakan  paradigma  yang  penting dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara  saat  ini.  Konsep  ini  mencakup  pengelolaan pemerintahan  melalui  partisipasi  yang  luas  dari  para  pemangku  kepentingan  di  bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta penggunaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia yang sesuai  dengan  kepentingan  semua  pihak  dan  prinsip-prinsip  seperti  keadilan,  kejujuran, kesetaraan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Penyediaan  pelayanan  publik  adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan  administrasi.  UUD  1945  mengharuskan  negara  untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, dan oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan tergantung pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut  Djumiarti,  pusat  perhatian  analisis  governance  adalah  pelaku  yang  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaannya,  baik  dalam  struktur  formal  maupun informal. Good governance bisa dicapai bila semua pelaku terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi, dan terdapat 8 ciri dari tata pemerintahan yang  baik,  seperti  partisipasi,  supremasi  hukum,  akuntabilitas,  transparansi,  daya  tanggap, efektif  dan  efisien,  orientasi  konsensus  dan  kesetaraan  dan  inklusivitas. Tata  kelola  sendiri merupakan konsep baru dalam sistem manajemen tata kelola.
Terdapat  tiga  pilar  utama  dalam  tata  kelola,  yaitu  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat.  Sebelumnya,  paradigma  pengelolaan  pemerintahan  yang  berkembang  adalah bahwa  pemerintah  sebagai  satu-satunya  penyelenggara  pemerintahan.  Namun,  reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, bertanggung jawab, profesional, efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut, dimulai dengan redefinisi visi, misi, dan strategi, restrukturisasi pemisahan dan penggabungan  serta  penajaman  fungsi,  serta  peninjauan  beban  kerja  unit-unit  organisasi. Peranan  aparatur  dalam  menggerakkan  dan  melaksanakan  tugas  pemerintahan  sangatlah penting,  sehingga  dasar  reformasi  birokrasi  harus  dimulai  dengan  reformasi  manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh.
Santosa  mengatakan  bahwa  dengan  bergesernya  paradigma  dari  government  ke governance,  fokusnya  menjadi  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan  keseimbangan  antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini menyebabkan munculnya paradigma baru  dalam  administrasi  publik  yang  disebut good  governance .  Untuk  mewujudkan good governance , diperlukan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam kerangka paradigma New Public  Management (NPM).  Dalam  mewujudkan good  governance ,  interaksi  antara masyarakat dan penyelenggara negara harus berada pada kedudukan yang sama berdasarkan konsensus  publik  yang  luas.  Hasil  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  akan  tercermin  dalam efektivitas dan efisiensi yang diwujudkan dalam prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat sipil.

## 2. Reformasi Birokrasi di Sektor Publik Indonesia
Reformasi  birokrasi  pada  umumnya  diartikan  sebagai  upaya  modernisasi penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas utama bagi rakyat dan pemerintah Indonesia di era reformasi  saat  ini  adalah  menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  bersih,  dan
berwibawa.  Salah  satu  tuntutan  reformasi  adalah  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik. Kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan pentingnya sistem pemerintahan mendorong pemerintah  untuk  melakukan  reformasi  birokrasi.  Semangat  reformasi  ditujukan  untuk menciptakan  penyelenggaraan  negara  yang  mendukung  kelancaran  dan  keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara serta pembangunan guna menghadapi tantangan  globalisasi.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance .
Menurut Sunarno, reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk mencapai tatanan birokrasi baru yang lebih baik. Dalam definisi tersebut, ada empat kata kunci yaitu proses, perubahan dinamis, mendasar, dan berorientasi pada tatanan birokrasi baru. Sunarno  menganggap  bahwa  reformasi  birokrasi  adalah  suatu  proses  yang  perlu  dilakukan secara  bertahap  dan  sistematis,  sehingga  memerlukan  penetapan  agenda  yang  jelas  dan prioritas  yang  harus  ditetapkan  sebelum  melakukan  reformasi  secara  bertahap  dan  terpadu sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Benveniste  juga  mengemukakan  bahwa birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang objektif dan tidak memihak kepada publik. Birokrasi publik harus memiliki akuntabilitas terhadap tindakan mereka dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya serta bersikap netral terhadap kekuasaan politik.
Berbagai  masalah  yang  terkait  dengan  reformasi  birokrasi  termasuk  modernisasi manajemen  kepegawaian,  restrukturisasi,  downsizing  dan  rightizing,  perubahan  manajemen dan organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, penganggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan partisipatif, serta hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan  dan  pemerintahan.  Menurut  Effendi,  pemerintahan  memiliki  arti  dalam bagaimana  sebuah  negara  mendistribusikan  kekuasaan  dan  mengelola  sumber  daya  serta berbagai  masalah  yang  dihadapi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep  governance  harus melibatkan unsur demokratis, adil, transparan, supremasi hukum, partisipatif, dan kemitraan.

## 3. Birokrasi dan Good governance dalam Administrasi Sektor Publik
Di  Indonesia,  reformasi  birokrasi  telah  menjadi  model  inovasi  dan  semangat pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance .  Ini  terlihat  dari  banyaknya  perubahan  dalam  sistem  administrasi  publik  yang semakin  didukung  di  berbagai  daerah  untuk  berbagi  dan  bekerja  sama,  terutama  dalam  hal pelayanan  langsung  kepada  masyarakat.  Zuhro  menjelaskan  bahwa  pencapaian good governance sangat tergantung pada kinerja birokrasi. Keduanya memiliki korelasi positif, di mana semakin baik  kinerja birokrasi  dan semakin  baik  pemberdayaan masyarakat,  semakin besar pengaruh positifnya terhadap pembangunan.
Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat kekuatan pemerintahan  dan  memajukan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  interaksi  yang  saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk dicapai. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik, para pelaku pemerintahan perlu menata pekerjaannya dengan  pedoman  tata  kelola  dan  kode  etik  yang  fokus  melayani  kepentingan  publik  atau kepentingan masyarakat. Karena besarnya proporsi masyarakat dalam kerja pemerintahan, para aktor pemerintahan mendapat perhatian dan perhatian dari berbagai pihak di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dilayani oleh satuan kerja tertentu sebagai umpan balik untuk  menilai  efektivitas  kerja  pemerintahan.  Dvorin  dan  Simmons  menyatakan  bahwa birokrasi adalah gudang kepercayaan publik yang unik dan unik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dan kinerja yang baik serta penerapan tata kelola yang baik terkait erat dengan kinerja terkait erat dengan reformasi birokrasi.
Menurut  Sunarno,  ada  beberapa  faktor  kunci  yang  harus  dimiliki  sebagai  wujud implementasi  dan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran,  yaitu  komitmen  kepemimpinan,  kemauan diri,  pemahaman,  dan  konsistensi.  Dalam  praktiknya,  reformasi  birokrasi  harus  dilakukan
secara  terus  menerus  dan  konsisten,  serta  memerlukan  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang tegas.  Hal  ini  karena good  governance menjadi  kata  kunci  dalam  setiap  perumusan  tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka perubahan dan pemanfaatan sistem ketatanegaraan  dalam  arti  seluas-luasnya  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  reorientasi  ke  tata kelola  yang  baik  berarti  melibatkan  partisipasi  pemangku  kepentingan,  publik  dan  sektor swasta. Good  governance sebagai  paradigma  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sektor publik dapat terwujud dengan membangun kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dan birokrasinya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sementara sektor swasta berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di luar negara dan birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Prinsip-prinsip good governance diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

## E. KESIMPULAN
Masyarakat  dan  pemerintahan  Indonesia  di  era  reformasi  saat  ini  memiliki  prioritas utama  untuk  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  bersih,  dan  berwibawa sebagai  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pelayanan  publik  sebagai  salah satu  bentuk  tuntutan  reformasi  birokrasi  menjadi  awal  munculnya  kesadaran  mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan,  sehingga  dapat  menghadapi tantangan  globalisasi.  Prinsip-prinsip good  governance menjadi  kunci  dalam  upaya mewujudkan  hal  tersebut.  Reorientasi  ke  tata  kelola  yang  baik  juga  berarti  melibatkan partisipasi  pemangku  kepentingan,  masyarakat  dan  sektor  swasta. Good  governance merupakan  paradigma  yang  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sektor  publik. Paradigma ini dapat terwujud jika didasarkan pada kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya, yakni  negara,  sektor  swasta,  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  negara  dengan  birokrasi pemerintahannya memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sementara sektor swasta dapat berkontribusi sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah.  Sebagai  hasilnya,  pilar-pilar  ini  akan  bekerja  sama  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  serta  untuk  mencapai  kemajuan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 818-833.
Firmansyah,  V.  Z.,  &  Syam,  F.  (2021).  Penguatan  Hukum Administrasi  Negara  Pencegah Praktik  Korupsi  dalam  Diri  Pemerintahan  Indonesia. Integritas:  Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 325-344.
Handoyo, B. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pencegahan dan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 17 (2), 227-240.
Hartati,  S.  (2020).  Penerapan  Model New  Public  Management (NPM)  dalam  Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 8 (2), 65- 84.
Hidayat,  A.  (2022).  Implementasi  Pembangunan  Sustainable  Development  Goals  (SDGS)
Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat. PAPATUNG:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik , 5 (2), 55-62.
Hidayat,  E.  S.  (2019).  Kinerja  Pelayanan  Birokrasi  Dalam  Mewujudkan  Kepuasan Pelanggan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2).
Irawan, B., & Armadani, D. A. (2021). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 7 (1), 1-17. Lubis,  M. A.,  Dhevi,  R.  S.,  & Yasid,  M.  (2020).  Penegakan  Hukum Terhadap Aparat  Sipil Negara  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Good Governance. Jurnal Darma Agung , 28 (2), 269-285.
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di  kabupaten  wonosobo. Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and Technology , 3 (2), 92-107.
Ningsih, E. J. (2022). Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Jurnal Hukum Respublica , 22 (1).
Noviyanti, N. M., Raka, A. G., &  Larantika, A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam  Proses  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten Badung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 6 (2), 85-96.
Pujiastuti, N. (2021). Strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 (ditinjau dari  dimensi  strategis  administrasi  publik). Dedikasi:  Jurnal  Ilmiah  Sosial,  Hukum, Budaya , 22 (2), 1-17.
Rasdi,  D.,  &  Kurniawan,  T.  (2019).  Efektivitas  Kemitraan  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 5 (2).
Robial, F. E., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi di Kantor Camat Ternate  Utara  Kota Ternate). Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling  (JPDK) , 5 (1),  4293- 4302.
Rusli, M., Fakhurraji, A., & Ashwad, H. (2022). Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik , 4 (1), 19-31.
Sari,  S.  (2019).  Peran  Indonesia  dalam  Implementasi  ASEAN  Political  Security Community. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 4 (01), 24-65. Sawir,  M.  (2019).  Tinjauan  Mengenai  Fungsi  Birokrasi  Pemerintahan  Di  Indonesia. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 208-221.
Setiawan,  A.  (2021).  Analisis  Yuridis  terhadap  Penataan  Struktur  Organisasi  Kementerian dalam  Rangka  Peningkatan  Reformasi  Birokrasi. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian Ilmu Hukum , 10 (2), 117-142.
Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial , 6 (1), 48-62.
Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 6 (2), 114.
Usman, A.,  Mediaty,  M.,  Khafifah, A.,  Ramadhan,  M. A.,  &  Randayo, W. A.  G.  P.  (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. Amkop Management Accounting Review (AMAR) , 2 (2), 11-24.
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban , 3 (1), 73-85.
Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1), 27-42.
Yunanto, S. E. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan Padaadministrasi. GOVERNABILITAS  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Semesta) , 1 (1),  1- 24.