## PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA
DI INDONESIA 1

## Muh.Risnain
Fakultas Hukum Universitas Mataram.

## abstract
The  issue  of  children  recruitment  in armed  conflict  will  come  into  contact with  the  regime  of  International  Law;  International  Humanitarian  Law, International  Human  Rights  Law,  International  Criminal  Law  and International Labor Law. The settings in the various legal regimes still leave problems related to the first, there is no uniformity about the minimum age of  children  who  can  be  recruited  as  a  child,  whether  15  or  18  years  old? second,  legal  obligations  for  the  state  does  not  have  the  same  legal  force between the obligations that just becomes commemoration to the state or the compulsory obligation.
Keywords: Children Recruitment, Armed Conflict.

## abstrak
Persoalan  perekruatan  anak  dalam  konflik bersenjata  akan  bersentuhan dengan beberapa rezim hukum internasional: hukum humaniter internasional, Hukum HAM Internasional, Hukum Pidana Internasional, dan
Hukum  Ketenagakerjaan  Internasional.  Pengaturan  dalam  berbagai  rezim hukum  tersebut  masih  menyisakan  permasalahan  terkait  dengan  : pertama, tidak  ada  keseragaman  tentang  usia  minimum  anak  yang  dapat  direkrut sebagai  anak  apakah  15  tahun  atau  18  tahun? kedua,  kewajiban-kewajiban hukum  bagi  negara  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  antara kewajiban  yang  bersifat  menyerukan  saja  kepada  negara  atau  kewajiban yang bersifat wajib (compulsory obligation).
Kata kunci: Perekrutan Anak, Konflik Bersenjata

## A. Pendahuluan
Salah satu isu besar yang dihadapi hukum humaniter internasional saat ini  adalah  persoalan  perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata.  Laporan UNICEF  menunjukkan  ada  sekitar  300  ribu  anak  di  bawah  umur  18  tahun
1 Artikel  ini  pernah  disampaikan  dalam  acara  Basic Course  on  International Humanitarian Law Kerja  sama Fakultas  Hukum  UGM  dan  ICRC,  tanggal  27-30  Agustus  2013  di Yogjakarta.
telah  direkrut  dan  dieksploitasi  sebagai  tentara  anak  (child  soldiers) pada sekitar 30 daerah konflik di seluruh dunia. Di antaranya terjadi di Sri Lanka, Kolombia,  Myanmar,  Chechnya dan  Sierra  Leone,  Republik  Demokratik Kongo,  dan  Sudan. 2 Ketika  agresi  militer  ke  Irak  pada  tahun  2003  Inggris mengirim 15 tentara yang belum berumur 18 tahun. 3 Pada tahun 1997 ketika terjadi  konflik  antara  Pemberontak  LRA  (Lords  Resistence  Army)  dengan tentara  Uganda, pemberontak  LRA  melakukan  perekrutan  anak-anak  yang berumur 8-16 tahun mereka berjenis kelamin laki dan perempuan.
Demikian  juga  pada  Pemerintah  Junta  Militer  Myanmar. Menurut Laporan  yang  disampaikan Human  Right  Wath,  pemerintah  Myanmar melakukan  perekrutan  anak-anak  yang  berumur  di  bawah  10  tahun  untuk dijadikan  sebagai  tentara  anak  dalam  rangka  kebijakan  pemerintah  mengisi kekurangan  personil  militer,  terjadinya  desersi  personil  militer,  dan berkurangnya  minat  warga negara untuk  menjadi  tentara.  Dalam  konflik bersenjata  yang  terjadi  di  Suriah  akhir-akhir  ini  menurut  laporan save  the children setidaknya  2  juta  anak  dibawah  usia  18  tahun  direkrut  sebagai tentara  anak  dalam  konflik  bersenjata  antara  faksi  politik  di Suriah, anak- anak  itu  dijadikan sebagai  kuli,  penjaga,  informan,  tentara, serta  menjadi tameng manusia. 4 Dua negara, Nepal dan Sri Lanka pernah dimasukan dalam daftar  hitam  PBB  sebagai  negara-negara  yang  menggunakan  tentara  anak. 5 Anak-anak  yang  direkrut  dilatih  menggunakan  senjata  dan  menanamkan sifat permusuhan. Tujuan akhir dari perekrutan tentara anak tersebut sebagai persiapan  pasukan  yang  akan  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  melawan pemberontakkan di negaranya. 6
Perekrutan  anak  sebagai  tentara  dalam  konflik  bersenjata  dari  sisi psikologis  sangat  berbahaya  dan  merugikan  kepentingan  sang  anak.  Anak- anak  yang  direkrut  tersebut  kemudian  dibentuk  menjadi  pribadi  yang  tidak sesuai  dengan  jati sdiri  mereka.  Mereka  diajarkan  taktik  berperang  dan ditanamkan rasa permusuhan dan benci. Dalam pikiran mereka tertanam satu nilai  permusuhan  dan  mereka  hanya  berpikir  bagaimana  membunuh  dan mempertahankan diri agar tidak menjadi korban pembunuhan. Pembentukan karakter  demikian  ini  membuat  anak-anak  tersebut  tidak  mengetahui  dunia mereka  yang  sesungguhnya.  Padahal  usia dini  seperti  mereka  seharusnya hidup  dalam  pangkuan  dan  bimbingan  orang  tua  yang  penuh  kasih  sayang keluarga,  bermain, dan  mengembangkan  potensinya  dengan  bersekolah  dan
2 http://www.tempo.co/read/news.
3 Ibid.
4 http://www.tempo.  co/read/news/2013/03/13/115466746/Perekrutan-Tentara-Anak-di- Suriah-Meningkat.
5 http://id.berita.yaho o.com/lima-negara-janji-hentika  n-perekrutan-tentara-anak-anak- 091805356.html.
6 Suara pembaharuan, edisi, 31 Mei 2007.
bergaul  dalam  lingkungan.  Oleh  karena  itu, seharusnya  anak-anak  mereka dilindungi dan tidak menjadi korban dari konflik bersenjata.
Dari  sisi  hak  asasi  manusia  perekrutan  tentara  sebagai  anak merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  asasi  anak  sebagai  pribadi  yang merdeka. Ketika anak-anak direkrut sebagai tentara maka mereka tidak dapat menikmati  lagi  hak  mereka  sebagai  anak  seperti  hak  untuk  mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orang tuanya, dan mengembankan potensi diri mereka.  Bahkan  dalam  perekrutan  tentara  anak  tidak  jarang  pula mendapatkan penyiksaan yang harusnya mereka bebas dari tindakan seperti itu.
Menyadari dampak buruk dari perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata, masyarakat internasional telah mengatur dengan berbagai perangkat hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara. Larangan tersebut  diatur  dalam  empat  rezim  hukum  yang  memiliki  hubungan  dalam perlindungan  anak  sebagai  tentara  yaitu, Hukum  Humaniter  Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Perburuhan Internasional.
Dalam  hukum  humaniter  ketentuan tentang perlindungan  anak  dari perekrutan  anak  sebagai  tentara  diatur  dalam konvensi  Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977  yang  melarang  perekrutan  anak  sebagai tentara.  Dalam Hukum  Perburuhan  Internasional ketentuan  larangan menggunakan  anak  di  bawah  umur  dalam  suatu  pekerjaan  juga  melarang dilakukannya perekrutan tentara anak. Dari sisi perlindungan hak asasi anak, perekrutan  tentara  anak  dilarang  dalam  konvensi  internasional tentanghak anak.  Perkembangan  terakhir  dari  sisi  hukum  pidana  internasional menentukan  pula  adanya  kewajiban  bagi negara  untuk  tidak  menggunakan anak-anak  sebagai  tentara.  Bahkan  Statuta  Roma  1998  menentukan  bahwa perbuatan merekrut anak sebagai tentara merupakan kejahatan perang.

## B. Pembahasan
1. Perlindungan  Hak  Anak  dari  Perekrutan  Sebagai  Kombatan Pada Saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Internasional.
Hukum Internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata  menurut  Ilene  Cohen 7 merupakan  rezim  hukum yang mengatur  hubungan  antar  negara  dan  memiliki  dampak  tidak langsung kepada  aktor non-negara seperti individu,  entitas non-pemerintah (nongovernment  entities), atau  kelompok  lain,  namun  demikian  tidak menutup  kemungkinan kepada  individu  yang  melakukan  pelanggaran  dapat
7 Ilene  Cohen  and  Guy  S  Goodwin-ill, Child  Soldiers  :  The  Role  of  Children  in  Armed Conflict, (Oxford: Clarendon Press, 1997), hlm. 56.
dimintai  pertanggungjawaban.  Cohen  kembali  menyatakan,  bahwa  hukum humaniter internasional yang berlaku untuk konflik bersenjata noninternasional diberlakukan sama antara angkatan bersenjata yang dimiliki oleh  pemerintah  dengan  angkatan  bersenjata  yang  merupakan  lawan pemerintah. ” by contrast  the  international  humanitarian  law  of  internal armed  conflicts  applies  equally  to  government  armedforces  and  dissident armed  groups,  that’s  is  to  the  parties  to  the  conflict ”.  Pertentangan  ini menimbulkan  persoalan  antara  dua  kepentingan  yaitu  kepentingan  militer dan kemanusiaan. Mengatasi hal ini maka kedua belah pihak yang berkonflik dapat  menjadikan  norma  yang  bersumber  dari  hukum  humaniter internasional yang mencakup kebiasaan perang yang diturunkan dari prinsip kemanusiaan dan prinsip yang berasal dari nilai-nilai keyakinan masyarakat. 8
a. Perlindungan  Hak  Anak  dari  Perekrutan Sebagai  Tentara Anak dalam Protokol Tambahan I dan II.
Protokol Tambahan I (protokol additional to the Geneva convention of 12  august  1949,  and  relating  to  the  protections  of  victims  of  international armed conflict) dan protokol tambahan II (protokol additional to the Geneva convention  of  12  august 1949,  and  relating  to  the  protections  of victims  of Noninternational  armed  conflict)  merupakan  perjanjian  internasional  yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa yang telah terlebih dahulu ada  pada  tahun  1949  yang  mengatur tentang hukum  humaniter. 9 Kedua konvensi tersebut lahir dari inisaitif organisasi ICRC yang merupakan usaha untuk memperbaharui hukum humaniter dan mengajak negara-negara untuk mengakui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini yang cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Di samping itu, lahirnya protokol  tersebut  sebagai  jawaban  atas  banyaknya  gerakan  pembebasan nasional  (national  liberation)  dan  berkembangnya  strategi  gerilya  dalam peperangan  yang  sering  kali mengabaikan  aspek-aspek  kemanusiaan. Keanggotaan  negara  dalam Konvensi  tambahan  tersebut  sangat  ditentukan oleh  keanggotaan  negara pada  keempat  konvensi  tersebut,  artinya  bahwa negara  yang  dapat  menjadi  pihak  dalam  dua  Konvensi  tersebut  jika  negara tersebut telah menjadi negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949. 10 Sampai
8 Ibid.
9 Konvensi Jenewa yang dimaksud meliputi : Konvensi Jenewa untu Perbaikan Keadaan Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Bersenjata  di  Laut,  yang  Luka,  sakit  dan korban karam,  Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlakuan  Tawanan  Perang  dan  Konvensi  Jenewa mngenai perlindungan sipil di waktu perang.
10 Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld, Constraints on Waging of The War : An Introduction to International Humanitarian Law, (ICRC, 2001), hlm. 83.
pada  tahun  2000 sudah  ada  157  negara  yang  menjadi  negara  pihak  dalam kedua konvensi tambahan tersebut. 11
Kedua  Protokol  tambahan  tersebut  membedakan  dua  bentuk  konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata yang terjadi antar negara peserta konvensi atau  bersifat  internasional  dan konflik  bersenjata  yang  bersifat non- internasional.  Konflik  bersenjata  antar  negara  atau  konflik  internasional adalah  konflik  bersenjata  yang  terjadi  antara  dua  atau  lebih  negara peserta konvensi yang terjadi baik diakui atau tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. 12 Sedangkan  konflik  bersenjata  yang  bersifat  non-internasional (non-international  conflict)  merupakan  konflik  bersenjata  yang  terjadi  pada wilayah dari negara peserta agung konvensi. 13
Dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahan tahun 1977 memiliki  ketentuan  yang  sama  dan  penting  dalam  mengatur  konflik bersenjata.  Ketentuan-ketentuan itu  terdapat  dalam  setiap  Konvensi Jenewa yang  mengatur  hukum  humaniter.  Ketentuan  tersebut  baik  ditempatkan dalam  pasal  yang  sama  maupun  dengan  redaksi  dan  isi  yang  hampir  sama. Dalam  kepustakaan  hukum  Hukum  Humaniter  Internasional  ketentuan penting dan sama tersebut disebut sebagai “ common articles ”. 14
Dalam  empat  Konvensi  Jenewa  1949  perlindugan  terhadap  anak didasarkan  pada  kebutuhan  khusus perlindungan  yang  diberikan  kepada anak.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  baru  lahir  diberikan  dalam konteks keselamatan sang bayi, yaitu perlindungan anak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  suasana  yang  aman.  Pada  anak  yang  berumur  12 tahun  perlindungan  anak  dikaitkan  dengan  kebutuhan  penentuan  identitas ketika  anak-anak  itu  terpisah  dari  orang  tuanya  sebagai  akibat  dari pertempuran. Anak yang berusia 15 tahun dibutuhkan perlindungan bantuan dan  fasilitas  kesejahteraan  anak.  Sedangkan  anak  yang  berumur  18  tahun kebutuhan  perlindungan  hukum  ditujukan  kepada  larangan  kerja  paksa  dan melawan hukuman mati terhadap anak. 15

## 1) Protokol Tambahan I
11 Ibid.
12 Pasal  2  Konvensi  Jenewa  yang  merupakan  ketentuan  yang  sama  dalam  semua  konvensi Jenewa (common articles).
13 Frits Kalsoven dan Leisbeth Zegveld, Constraints on… Op.Cit, hlm. 35.
14 Ketentuan  yang  merupakan Common  articles meliputi  ketentuan  umum  (pasal  1,2,3,  6- 110,) ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (pasal 49,50,51 dan 52) dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup. Lihat Arlina Permanasari, dk., Pengantar Op.Cit, hlm.33,  lihat  juga,  Rudi  M  Rizki, Kekerasan Seksual  Terhadap Perempuan  di  Daerah  Konflik  :  Peluang  Pertanggungjawabanya  di  Indonesia,  Jurnal PAHAM, Edisi Kedua Desember 2004, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004), hlm. 21.
15 Daniel  Helle, Optional  Protocol  on the  involment  of  children  in  armed  conflict  to  the Convention on the Rights of the Child, (International Redcross Review, 2004), hlm. 15.
Protokol  Tambahan  I  1977  merupakan  perjanjian  internasional  yang mengatur  konflik  bersenjata  yang  bersifat  internasional  yang  terjadi  antar dua  negara  atau  lebih.  Ketentuan  yang  secara  spesifik mengatur tentang perlindungan hak  anak  dari  perekrutan  sebagai  tentara  anak  diatur  dalam Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
“ the parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of  eighteen  years,  the  parties  of  to  the  conflict  shall  endeavor  to give priority those who are oldest ”
Kewajiban  yang  lahir  bagi negara  dalam  merekrut  anak-anak  dalam konflik  bersenjata  adalah  kewajiban yang  bersifat  fleksibel,  tidak membebankan  kewajiban  hukum  penuh  bagi  negara  untuk  mengambil tindakan hukum  yang  sepenuhnya  untuk  mencegah  terjadinya  perekrutan dan partisipasi bagi negara dalam konflik bersenjata. Kewajiban bagi negara hanyalah  untuk  menahan  diri  untuk  tidak  merekrut  anak  yang  usianya  di bawah  15  tahun  dalam  angkatan  bersenjatanya.  Ketentuan  di  atas hanya membatasi  kebebasan  bagi  negara  yang  terlibat  dalam  konflik  untuk  tidak mengikutsertakan  anak  dalam  konflik  bersenjata,  sedangkan  pengakuan bahwa seorang anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sebagai anggota angkatan  perang  tidak  menghilangkan  status  anak  tersebut  sebagai  pihak kombatan.
Terhadap ketentuan tentang perekrutan anak dalam konflik bersenjata menurut  Maria  Teresa  Dutli, 16 menyatakan  bahwa  ketentuan  tersebut  tidak melahirkan  kewajiban  hukum  yang  signifikan  bagi  negara.  ketentuan  ini berbeda  dengan  kehendak  dari  ICRC  yang  membebankan  kewajiban  bagi negara  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  penting  (all  necessary measures) untuk mencegah terjadinya rekrutmen dan partisipasi anak dalam konflik  bersenjata. Ketentuan  tersebut  hanya  mewakili  kepentingan  negara- negara  yang  masih  menghendaki  adanya  partisipasi  secara  sukarela (voluntary participation) anak dalam konflik bersenjata. Implikasinya adalah bahwa  negara  yang  merekrut  anak  di  bawah  15  tahun  dianggap  tidak melanggar  protokol  tambahan  tersebut.  Lebih  lanjut  menurut  Maria  Teresa Dutli  mengatakan,  bahwa seharusnya  ketentuan  menjangkau  kewajiban negara  untuk  tidak  melakukan  rekrutmen  anak  baik  secara  wajib  maupun sukarela jika anak belum mencapai umur 15 tahun.
16 M.T. Dutli, Captured Child Combatant, International Review of the Red Cross, September- October 1990,  hlm. 421-434,  terkutip  dalam Daniel  Helle, Optional  Protocol.Op.Cit,hlm.
54
Kewajiban  negara  yang  lahir  dalam  perekrutan  sebagai  tentara  anak yang  berumur  antara  15  sampai  18  tahun,  dimana  kewajiban  tersebut memberikan  prioritas  bagi  anak  yang berusia  18  tahun  untuk  dijadikan sebagai kombatan merupakan kewajiban hukum yang lemah. Dalam praktek negara dalam ketentuan legislasinya memberlakukan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai pihak yang dapat terlibat dalam konflik bersenjata. 17

## 2) Protokol Tambahan II
Protokol  tambahan  II  merupakan  perjanjian  internasional  tambahan dari  Konvensi  Jenewa  1949  yang  secara  khusus  mengatur tentang perlindungan  korban  sengketa  bersenjata  pada  konflik  bersenjata non- internasional  (non-international  armed  conflict)  atau ketika  terjadinya perang saudara (civil war). Dalam hal pengaturan tentang perlindungan anak dari  perekrutan  sebagai  tentara  anak  dalam  konflik  bersenjata  ketentuan tersebut  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  (c)  yang  menyatakan bahwa“ children who have not attained the age of fifteen years shall neither be  recruited  in  the  armed  forces  or  groups  nor  allowed  to  take  part  in hostilities ”. Ketentuan ini menegaskan bahwa ana k yang berusia di bawah 15 tahun tidak  diperbolehkan  untuk  direkrut  menjadi  anggota  angkatan bersenjata  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  ikut  serta  dalam  pertikaian bersenjata.
Menurut  Ilene  Cohen  and  Guy  S  Goodwin-ill  ketentuan  di  atas, mengalami  kesulitan  dalam  penerapan  untuk  mengontrol  atau  mengatur perekrutan  oleh negara atau  kelompok tertentu  dalam  merekrut  anak  di bawah  18  tahun  untuk  terlibat  dalam  konflik. Dalam  pada  itu, tanggungjawab negara untuk taat pada protokol tambahan II ditujukan hanya kepada  pihak  yang  berkonflik,  tetapi  tidak  kepada  anak.  Sedangkan  para perekrut  yang  memiliki  kekuasaan  atau  kewenangan  dalam  hal  ini pemerintah atau lawannya. 18
Dalam  perspektif  hukum,  entitas non-pemerintah  (nongovernmental entity) sebagaimana pemerintah hanya akan terikat secara formal terikat pada konvensi  jika  negara  tersebut  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian internasional  tersebut  atau  jika  negara  tersebut  mendeklarasikan  diri  untuk mentaati hukum humaniter internasional. Namun, bagaimanapun baik negara maupun NGE tetap akan terikat pada norma hukum kebiasaan internasional dalam  pertikaian bersenjata  untuk  melindungi  kelompok  yang  rentan terhadap pelanggaran yang salah satunya adalah anak-anak.
17 Ibid.
18 Ibid.
b. Perlindungan  Hak Anak dari Perekrutan  Sebagai  Tentara  Anak dalam Konvensi Hak Anak.
Konvensi  Hak Anak  (convention  on  the  right  of  child)  merupakan perjanjian  internasional  yang  diadakan  di  bawah  naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang  ditandatangani  oleh  negara-negara  pada  tahun  1989 Konvensi  ini  memperkenalkan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  yang terdiri dari prinsip prinsip non-diskriminsi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak  (the  best  interest  of  child),  hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Khusus berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata ketentuan  mengenai  hal  itu  telah  diatur secara  khusus  dalam Pasal 38  yang menyatakan 19 :
1) negara-negara  peserta berupaya  untuk  menghormati  dan  menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata;
2) negara-negara  peserta akan  mengambil  semua  langkah  yang  mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
3) negara-negara  peserta akan  menahan  diri  untuk  tidak  merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka.  Dalam  merekrut  orang-orang  yang  sudah  berusia  lima belas tahun  tetapi  belum  mencapai  usia  delapan belas  tahun,  negara-negara peserta akan  berusaha  untuk  memberi  prioritas  kepada  mereka  yang tertua; dan
4) sesuai  dengan  kewajiban-kewajiban  berdasarkan  hukum  kemanusiaan internasional  untuk  melindungi  penduduk  sipil  dalam  konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin  untuk  menjamin  perlindungan  dan  perawatan  terhadap  anak- anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.
Perlindungan anak dalam konvensi hak anak di atas merupakan adopsi ketentuan tentang perlindugan anak yang terdapat dalam protokol tambahan I dan II tahun 1977. Sebagaimana kebanyakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAM, konvensi hak anak hanya mengatur kepada perilaku negara dan berakibat hanya pada negara, daripada pihak yang terlibat dalam konflik  yang  tidak  hanya  negara,  tetapi  juga  kelompok  yang  terlibat  dalam konflik  dengan negara.  Manakala  konflik  bersenjata  terjadi  di  luar pengaturan  hukum  humaniter  internasional,  maka  akan  menimbulkan masalah  tersendiri  dalam  penerapan  konvensi  hak  anak. 20 Sebagai  contoh, Guetamala  telah  menetapkan  bahwa  usia  minimum  seorang  anak  untuk
19 Pasal 38 Konvensi Hak Anak
20 Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill, Child Soldiers Op.Cit, hlm. 69.
direkrut  sebagai  tentara  adalah  18  tahun,  tetapi  dalam  kenyataanya  masih banyak  anak-anak  yang  direkrut  dalam  konflik  bersenjata  di  bawah  usia yang telah ditetapkan tersebut. Di sisi lain, Guetamala belum menjadi negara pihak  (contracting  parties)  dalam  konvensi  hak  anak.  Hal  ini  kemudian menimbulkan  masalah  serius  dalam  penerapan  dan  kebijakan  perlindungan hak anak.
Kondisi  lain  juga  dapat  terjadi  dimana  kelompok  bersenjata  yang terlibat  dalam  konflik  bersenjata  di  mana  hukum  humaniter  internasional tidak  dapat  diterapkan karena  negaranya  tidak  menjadi  negara  pihak  dalam protokol tambahan II dan menjadi pihak dalam konvensi hak anak seperti Sri Lanka,  Peru,  Sudan, dan  Myanmar.  Hal  ini  menimbulkan  masalah  yang cukup serius dalam penerapan perlindungan anak dari perekrutan anak dalam konflik bersenjata. 21
c. Perlindungan  Hak  Anak Dari  Perekrutan Sebagai Tentara  Anak dalam Protokol  Pilihan terhadap  Konvensi  Hak  Anak  Berkaitan dengan  Keterlibatan  Anak  dalam Konflik  Bersenjata  (The  Optional ProtokolTo  The Convention On  The Rights Of  The Child On  The Involvement of Children In Armed Conflict).
Protokol  pilihan  terhadap  konvensi  hak  anak  berkaitan  dengan keterlibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata  lahir  sebagai jawaban  atas maraknya  berbagai  kegiatan  perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata  di berbagai  konflik  besenjata  di  dunia. Pada  tahun  2000  negara-negara menandatangani  sebuah  perjanjian  internasional  yang  bersejarah  sebagai usaha masyarakat internasional menghentikan aktivitas yang melanggar hak anak.  Protokol  tesebut  akan  mulai  berlaku  (entry  into  force)  tiga  bulan setelah  diratifikasi  oleh  sepuluh  negara.  Sampai  pada  bulan  2004  terdapat 115  negara  yang  sudah  menandatangani  perjanjian  ini  dan  telah  diratifikasi oleh 71 negara.
Secara garis besar pengaturan perlindungan Hak Anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Partisipasi anak dalam konflik bersenjata (participation in hostilities), kewajiban  negara  untuk  tidak  mengikutsertakan  anak-anak  yang  berusia  di bawah  18  tahun  sebagai  tentara  dalam  konflik  bersenjata  (compulsory recruit/conscription),  kewajiban  bagi  kelompok  bersenjata non-pemerintah (non-governmental  armed  groups),  perekrutan  anak  secara sukarela (voluntary  recruitment), dan  ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan implementasi, monitoring, dan ratifikasi protokol pilihan.
1) Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata
21 Ibid.
Protokol pilihan tersebut telah menyatakan secara tegas bahwa negara dilarang untuk mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai batas umur  minimum  dalam  keterlibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata  di negaranya. Ketentuan ini berlaku baik dalam partisipasi yang bersifat wajib (compulsory  recruitment)  maupun  dalam  setiap atau  penggunaannya  dalam pertikaian  bersenjata  yang  yang  dilakukan  oleh  kelompok  bersenjata  bukan pemerintah  (non-governmental  armed  groups).  Pasal  1  menyatakan  bahwa “ States  Parties  shall  take  all  feasible  measures  to  ensure  that  members  of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct  part  in  hostilities ”.  Lahirnya  ketentuan  ini  menggantikan batasan umur yang dianut oleh negara selama ini yang tidak seragam yaitu diantara 15 sampai 18 tahun. Ketentuan ini juga memperkuat praktek negara selama ini  yang  menentukan  usia  minimum  seseorang  dalam  keikutsertaannya dalam konflik bersenjata yaitu 18 tahun.
Menurut  Daniel  Helle, 22 seorang  penasehat  hukum  ICRC,  kewajiban negara  yang  terdapat dalam  Pasal  1 di atas  memiliki  dua  kelemahan,  yaitu: Pertama,  sifat  dari kewajiban  negara  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk tindakan  semata,  bukanlah  hasil  dari  sebuah  tindakan  negara.  Formulasi kewajiban  negara  yang  hanya  menekankan  pada  kewajiban  untuk mengambil semua tindakan seperlunya (take all feasible measures to ensure) menyiratkan  bahwa  partisipasi  anak  dalam  konflik  bersenjata  merupakan suatu  hal tidak  dapat  diwujudkan.  Kewajiban ini  tidak  ada  bedanya  dengan kewajiban  yang  lahir  dalam  protokol  tambahan  I  Konvensi  Jenewa  1949. Akan  lebih  baik  jika  ketentuan  tersebut  menurut  Daniel  Helle  diubah menjadi  kewajiban  negara  untuk  mengambil  segala  tindakan  yang diperlukan  (take  all  necessary  measures)  dengan  ketentuan  tersebut  tidak dimungkinkan  lagi  partisipasi  anak  dalam  konflik  bersenjata. Kedua, fokus dari  pengaturan  keterlibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata  hanya  pada keterlibatan secara langsung anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan pasal ini  mengabaikan  kenyataan  bahwa  keterlibatan  anak  dalam  konflik bersenjata  dapat  pula  berbentuk  keterlibatan  secara  tidak  langsung  seperti anak  berperan  sebagai  orang  yang  mencari  informasi  (gathering information),  menyampaikan  perintah  (transmitting  orders),  membawa amunisi  dan  kebutuhan  pangan  prajurit  (transporting  ammunition  and foodstuffs),  atau  tindakan  sabotase (acts  of  sabotage).  Keterlibatan  anak- anak dalam konflik bersenjata tersebut secara psikologis akan menimbulkan kerugian  psikologis  yang  serius  dan  rasa  trauma  yang  berkepanjangan. Keterlibatan  langsung  sebenarnya  memiliki  dampak yang  sama  dengan keterlibatan yang tidak langsung.
22 Daniel  Helle, Optional  Protocol  on  the  involment  of children  in  armed  conflict  to  the Convention on the Rights of the Child, (International Redcross Review, 2004), hlm. 15.
2) Perekrutan Wajib Tentara Anak (compulsorily recruit)
Protokol pilihan juga mengatur hal yang berkaitan dengan kewajiban negara  untuk  tidak  menjadikan  orang  yang  belum  berumur  18  tahun  dalam perekrutan secara  wajib  sebagai  tentara  dalam  angkatan  bersenjata  mereka. Pasal 2 secara lengkap menyatakan bahwa “ States Parties shall ensure that persons  who  have  not  attained  the  age  of  18  years  are  not  compulsorily recruited  into  their  armed  forces ”.  Kehadiran  pa sal  ini  dalam  menentukan batas  usia  perekrutan  tentara  dalam  angkatan  bersenjata  sebuah  negara merubah secara fundamental praktek selama ini yang masih memberikan dua alternatif pilihan umur yaitu antara 15 sampai 18 tahun.
Pasal  2  menegaskan  kembali  kewajiban  negara  untuk  melarang perekrutan  anak  yang  belum  usia  18  tahun  sebagai  tentara  dalam  sebuah pertikaian bersenjata. Dengan demikian, walaupun anak yang telah direkrut dan  diterima  dalam  latihan  militer  mereka  memiliki  keterampilan  dalam menghadapi musuh dalam sebuah konflik bersenjata, khususnya jika mereka menjadi bagian dari prajurit resmi sebuah negara.
Menurut Daniel  Helle,  antara  hukum  humaniter  dan  hukum  HAM tidak  memiliki  kesamaan  dalam  menentukan  batas  umur  seseorang  dapat direkrut  sebagai  tentara.  Hukum  Humaniter  sebagaimana  diatur  dalam opsional protokol I dan II masih mengakui umur 15 dan 18 tahun sedangkan Hukum  HAM  sebagaimana  tertuang  dalam opsional protokol terhadap konvensi hak  anak  berkaitan  dengan  keterlibatan  anak  dalam  konflik bersenjata  mengakui  umur  minimum  untuk  direkrut  sebagai  tentara  adalah 18 tahun.
“…It  is  rightly  observed  that  international  humanitarian  law, unlike  human  rights  law,  does  not  contain  any  definition  of children,  a  fact  that  is  attributable  to  the  lack  of  a  common understanding among delegates during earlier negotiations on the relevant age limit ” . 23
Perbedaan  batasan  umur  dalam  menentukan  usia  minimum  anak dalam  kedua  rezim  hukum  tersebut  mencerminkan  perbedaan  pandangan dari  para  delegasi  perunding  negara  dalam merumuskan  naskah  perjanjian internasional.
3) Perekrutan Sukarela Tentara Anak Protokol  Tambahan  memungkinkan  perekrutan  tentara  anak  secara sukarela  (voluntary recruitmen)  oleh  negara.  Pemerintah  harus  menentukan bahwa  perkerutan  secara  sukarela  dilakukan terhadap  anak  yang  berusia  di luar dari 15 tahun. Dalam praktek menurut ICRC anak yang usia di luar 15 tahun  adalah  anak  yang  berusia  16  tahun.  Negara  yang  melakukan
23 Ibid.
perekrutan  sukarala  harus  menyampaikan  deklarasinya  kepada  Sekretaris Jenderal PBB terkait dengan penentuan usia minimum yang dilakukannya.
Secara lengkap ketentuan pasal 3 menentukan sebagai berikut :
a) states  Parties  shall  raise  in  years  the  minimum  age  for  the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection;
b) each  state  party  shall  deposit  a  binding  declaration  upon ratification of or accession to the present protokol that sets forth the  minimum age  at  which  it  will  permit  voluntary recruitment  into  it ’ s  national  armed  forces  and  a  description  of the safeguards it  has  adopted to  ensure  that such  recruitment  is not forced or coerced.
Pasal 3 ayat (3) Protokol Pilihan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  pemerintah dalam  merekrut  secara  sukarela  anak-anak  dalam konflik bersenjata yaitu :
States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that: a) such recruitment is genuinely voluntary; b) such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal guardians;
c) such  persons  are  fully  informed  of  the  duties  involved  in  such military service; and
d) such  persons  provide  reliable  proof  of  age  prior  to  acceptance into national military service.
Pemerintah  yang  merekrut  tentara  anak  berusia  di  bawah  18 tahunharus  mengambil  tindakan  perlindungan  untuk  memastikan  bahwa anak-anak yang direkrut tersebut :
a) perekrutan  tersebut  dilakukan  dengan  sukarela  atau  tidak  dengan paksaan;
b) dilakukan  dengan  persetujuan  orang  tua  dari  anak  tersebut  atau penasehat hukumnya ;
c) perkerutan  itu  bertujuan  sebagai  kewajiban  dalam  pelayanan  dalam militer; dan
d) ditujukan  dengan  usia  yang  mencukupi  dan  anak  tersebut  diterima sebagai pelayanan militer nasional.
4) Perekrutan Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata non-Pemerintah Kewajiban  hukum  untuk  tidak  merekrut  anak  di  bawah  18  tahun sebagai  tentara  tidak  saja  ditujukan  kepada  angkatan  bersenjata  resmi
pemerintah  tetapi  ditujukan  pula  kepada  kelompok  bersenjata non- pemerintah  (armed  groups  distinct  from  the  armed  forces  of  a  State). Pemerintah, di  mana  kelompok  bersenjata non-pemerintah  tersebut  berada diwajibkan  untuk  mengkriminalisasikan  (to  criminalize)  setiap  perbuatan untuk  merekrut  anak  di  bawah  18  tahun  sebagai  tentara  dan  mengambil tindakan  lain  untuk  mencegah  perekrutan  dan  penggunaan  anak  sebagai tentara  oleh  kelompok  bersenjata non-pemerintah  tersebut.  Secara  lengkap Pasal 4 Protokol Pilihan menentukan sebagai berikut :
a) armed  groups,  distinct  from  the  armed  forces  of  a  state,  should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years;
b) states  parties  shall  take  all  feasible  measures  to  prevent  such recruitment  and  use,  including  the  adoption  of  legal  measures necessary to prohibit and criminalize such practices; and
c) the application of the present article under this Protokol shall not affect the legal status ofany party to an armed conflict.
Larangan untuk  merekrut  tentara  anak  oleh  kelompok  bersenjata bukan  pemerintah  ditujukan  baik  perekrutan  yang  bersifat  wajib  atau bersikap sukarela dalam sebuah konflik bersenjata, baik partisipasi langsung maupun tidak langsung.
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Protokol tambahan merupakan indikasi  positif  dari keinginan  negara-negara  mengatur  perilaku  dari  entitas non negara  dalam  konflik  bersenjata,  ketentuan  tersebut  ditujukan  kepada konflik  bersenjata  yang  bersifat non internasional.  Larangan  pengaturan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC sebagai organisasi internasional yang memiliki  konsen  terhadap  masalah  kemanusiaan  dalam  konflik  bersenjata. Perhatian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan trauma dan kematian bagi anak.
Menurut  David  Hell,  ketentuan  dalam  Pasal  4  telah  dirancang  untuk menjamin kepastian adanya tindakan efektif untuk mencegah perekrutan dan partisipasi  anak  dalam  konflik  bersenjata  dalam  negeri.  Kesungguhan ketentuan tersebut dapat dilihat dari formulasi norma yang ada dalam Pasal 4 Konvensi  yang  membebankan  kewajiban  bagi  kelompok  bersenjata non- pemerintah  dengan  kata  “ should  not ”,  bukan  kata  “ shall  not ”  yang  dalam hukum  internasional  merupakan pembebanan  kewajiban  hukum daripada kewajiban moral. Pemilihan kata tersebut untuk memangkas praktek selama ini  di mana  negara  saja  yang  dibebankan  kewajiban  hukum  dalam  hukum HAM internasional. Sedangkan entitas bukan negara diwajibkan berdasarkan pada hukum nasional.
“ In this  regard,  the  wording  chosen  seems to  be  motivated  by the concern of many States not to depart from the classical approach of  international  human  rights  law,  according  to  which  the  broad
rule is that only States have an obligation under human rights law, whereas  the  behaviour  of  non-State  entities  is  to  be  regulated  by domestic law “ 24
Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki dampak  dapat  menimbulkan  efek  jera  (detterent  effect)  dalam  mencegah terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Hal  ini di  dasarkan  pada  dua  hal,  yaitu  : Pertama, pihak  yang  berkonflik  dengan  pemerintah  yang  sah  telah mengikrarkan  diri  mereka  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  sehingga mereka  dapat  dengan  mudah  dinyatakan  melanggar  hukum. Kedua, kemampuan  pemerintah  untuk  menegakkan  hukum  nasionalnya  sangat terbatas  dalam  banyak  kasus  konflik  bersenjata non-internasional kontemporer. 25
d. Perlindungan  Hak  Anak  dari  Perekrutan  Sebagai  Tentara  Anak dalam ILO  Convention  No.  182  Concerning  The  Prohibition  and Immediate  Action  for  The  Elimination  of  The  Worst  Forms  of  Child Labour (Konvensi  ILO  182 tentang Bentuk  Pekerjaan  Terburuk Terhadap Anak).
Perlindungan  hak  anak  dari perekrutan sebagai  tentara  anak  dapat dilihat dari aspek perburuhan. Karena pada dasarnya mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata berarti mempekerjakan anak dalam suatu pekerjaan tertentu. Masyarakat internasional melalui Organasi Perburuhan Internasional  (International  Labour  Organization)  menaruh  perhatian  pula terhadap masalah perekrutan tentara anak. Perlindungan ini dikaitkan dengan hak  seorang  anak  untuk tidak  melakukan  pekerjaan  yang  secara  psikis  dan fisik belum mampu melakukannya.
Pada  tanggal  17  Juni  1999  negara-negara  anggota  ILO  telah menandatangani Konvensi  Bentuk  Pekerjaan Terburuk  Terhadap  Anak (Worst  Forms  of  Child  Labour  Convention  182),  dan  mulai  berlaku  sejak tanggal  19  November  2000.  Perjanjian  internasional tersebut  mewajibkan bagi negara yang  meratifikasinya untuk  mengambil tindakan mendesak dan efektif  untuk  melarang  dan  mengeliminasi  terjadinya  berbagai  bentuk pekerjaan  terburuk  bagi  anak  (take  immediate  and  effective  measures  to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor as a matter ofurgency).Batasan anak yang terdapat dalam Konvensi ILO tersebut adalah orang yang belum berumur 18 Tahun. Batasan umur tersebut rupanya mengikuti  batasan  umur  yang  dianut  dalam  Konvensi  Hak  Anak  maupun dalam Protokol Pilihan di atas.
24 Ibid.
25 Ibid.
Bentuk  pekerjaan  terburuk  terhadap  anak  menurut  Pasal  22  ayat  (2) Konvensi ILO adalah : ” all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children  for  use  in  armed  conflict ”.  Batasan  tersebut  me njelaskan  bahwa yang  termasuk  pekerjaan  terburuk  terhadap  anak  adalah  semua  bentuk perbudakan  (slavery)  ataupun  pekerjaan  yang  menyerupai  perbudakan, seperti  penjualan  dan  perdagangan  anak  (sale  and  trafficking  of  children), pemaksaan  menjadi  buruh,  termasuk  pula  perekrutan  secara  paksa  anak untuk  digunakan  dalam  konflik  bersenjata.Katagori  bentuk  pekerjaan terburuk yang terakhir di atas bila kita bandingkan dengan pengaturan dalam beberapa  konvensi  di  atas  merupakan  kategori  penggunaan  anak  sebagai tentara dalam konflik bersenjata baik internasional maupun nasional.
Konvensi  ILO  mewajibkan  negara  pihak  dalam  konvensi  untuk menentukan  bahwa  perbuatan  untuk  memperkerjakan  anak-anak  untuk digunakan dalam konflik bersenjata sebagai sebuah tindak pidana (criminal offence). Kewajiban itu memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam  Protokol  Tambahan  di  atas  yang mengkriminalisasi  perbuatan merekrut  anak  di  bawah  18  tahun  oleh kelompok  bersenjata  di  negaranya sebagai  sebuah  kejahatan.  Ketentuan  ini  merupakan  pengakuan  hukum secara khusus bahwa perekrutan tentara anak sebagai bentuk pekerjaan anak yang terburuk.
Konvensi  ILO  juga  melarang  bentuk  pekerjaan  dan  sifat  atau  karena keadaan dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Pelarangan itu  dapat  dilakukan  dalam  hukum  nasional  setelah  dilakukan  konsultasi asosiasi buruh di negaranya, termasuk untuk  menentukan hal apa saja yang dapat dilarang.
e. Perlindungan  Hak  Anak  dari  Perekrutan  Sebagai  Tentara  Anak dalam  Statuta  Pengadilan  Pidana Internasional  (International
Criminal Court).
Pengadilan  Pidana  Internasional  (International  Criminal  Court/ICC) adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara pada tahun 1998  melalui  sebuah  perjanjian  internasional.  Kehadiran  ICC  merupakan sebuah  komitmen  baru  dari  masyarakat  internasional  untuk  memerangi kejahatan  serius  dan  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional  (the  most serius  crime  of  concerns  to  the  international  community  as  a  whole). 26 Pengadilan  Pidana  internasional  memiliki yurisdiksi  pada  empat  jenis kejahatan  yaitu  :  Genosida  (genocida),  kejahatan  terhadap  kemanusiaan
(crimes  against  humanity),  kejahatan  perang  (war  crimes), dan  Agresi (aggression).
Yurisdiksi ICC di atas, tidaklah berlaku secara otomatis sebagaimana pengadilan  pidana  nasional  yang  dapat  langsung  menerapkan  yurisdiksi  di wilayah  teritorialnya,  tetapi  bersifat  komplementer.  Untuk  dapat dilaksanakannya yurisdiksi ICC harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu 27 :
1) jika  yurisdiksi  pengadilan  nasional  tidak  menunjukkan keinginan (unwillingness) untuk melakukan kejahatan serius tersebut; dan
2) jika  yurisdiksi  pengadilan  nasional  tidak  memiliki  kemampuan (inability)  untuk  melaksanakan  peradilan  terhadap  kejahatan  serius tersebut.
Perlindungan  hak  anak  dari  perekrutan sebagai  tentara  anak  diatur dalam  Pasal  8  huruf  (e)  angka  (vii)  Statuta.  Dalam  ketentuan  tersebut, menyatakan bahwa salah satu unsur dari kejatahan perang (war crimes) yang merupakan yurisdiksi ICC adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun  sebagai  tentara.  Pasal  8  huruf  (e)  angka  (vii)  Statuta  menentukan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang adalah :
“ Other serius violations of laws and customs applicable in armed conflicts  not  international  character,  within  the  established  frame work  of international  law,  namely,  any  of  the  following  acts :…..(vii) conscripting or enlisting children under the age of fifteen years  into  armed  groups  or  using  them  to  participate  actively  in hostilities ”
Terminologi Perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara  anak  dalam  ketentuan  Statuta  Roma  di  atas  menggunakan  istilah conscripting or enlisting. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama dengan istilah recruitment sebagaimana tertuang dalam Protokol Tambahan dan  Konvensi Hak  Anak, yaitu  perekrutan  anak  dalam  konflik bersenjata.

## 2. Pengaturan Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata di Indonesia
Politik  perundang-undangan  Indonesia  terkait  dengan  hak-hak  anak dilakukan  dengan  progresif  melalui  pengesahan  berbagai  perjanjian internasional  dan pembentukan hukum  nasional  Indonesia.  Pengesahsan perjanjian  internasional  dilakukan  melalui  kebijakan pada tahun  1990 pemerintah  melalui  Keppres  No.  36  tahun  1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (convention on the right of the child). Pada tahun 2012 pemerintah  mengambil  kebijakan  meratifikasi Protokol  Opsional  Konvensi Hak-Hak  Anak  Mengenai  Keterlibatan Anak dalam Konflik  Bersenjata melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
27 Romli Atmasasmita, Pengantar… Op.Cit, hlm. 50.

## a. Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Perlindungan Anak
Pengesahan  instrumen  hukum  internasional  Indonesia  berimplikasi keterikatan diri Indonesia untuk taat pada perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip pacta  sunt  servanda dalam hukum  perjanjian  internasional. 28 Hukum  Internasional  yang  telah diratifikasi  harus  dianggap  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional Indonesia, oleh karenanya hukum nasional yang mengatur tentang hak anak harus  disesuaikan  dengan  instrumen  hukum  internasional  yang  telah diratifikasi Indonesia tersebut. 29 Dengan demikian perjanjian internasional di bidang perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak adalah bagian dari hukum nasional Indonesia.
Pengaturan tentang perlindungan  hak  anak  dari  perekrutan  sebagai kombatan  memiliki  kesamaan  dengan  pengaturan  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas.  Untuk  itu, untuk  menghindari  pengulangan  penulis  tidak akan  menguraikannya  kembali.  Hal  yang  penting  bagi  Indonesia  dalam konteks  meratifikasi  konvensi  hak  anak  tersebut dalam  memikirkan implikasi yang lahir dari ratifikasi itu. Hak dan kewajiban apa yang lahir dari ratifikasi  kovenan  hak  anak  tersebut  bagi  penyesuaian  aturan hukum nasional  Indonesia.  Serta  bagaimana  pula  kedudukan  ratifikasi  melalui instrumen Keputusan Presiden terhadap dibentuknya instrumen hukum yang mengatur tentang hak anak pada waktu yang akan datang?
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  kita  telah  meratifikasi kovenan  hak anak  melalui  instrumen  keputusan  Presiden.  Instrumen ini  menurut  hemat penulis  memiliki  implikasi  hukum  tersendiri  dalam  sistem  perundang- undangan  nasional  Indonesia  sekarang  ini,  karena  terjadinya  perubahan fundamental  terkait  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  mekanisme  ratifikasi yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004 tentang tata  cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dari  sisi  ratifikasi  perjanjian  internasional  mekanisme ratifikasi perjanjian  internasional  saat  ini  telah  berubah  secara  signifikan  dibanding dengan  sebelumnya.  Pasca  berlakunya  Undang-Undang Perjanjian Internasional  telah  diperjelas  persoalan  yang  diratifikasi  melalui  undang- undang  maupun  melalui Keputusan  Presiden.  Ratifikasi  perjanjian internasional  yang  memerlukan  undang-undang adalah  hal-hal  sebagai berikut:
28 Budiono Kusumahadijojo, Suatu Studi terhadap aspek operasional Konvensi Wina Tahun 196 tentang Hukum  Perjanjian  Internasional,  (Bandung:  Binacipta,  1985),  hlm.15.  lihat juga L.Oppenhaim, International Law: a Treatise, 8 th edition, 1961 cetakan ke-5 hlm.880.
29 Harjono, Politik Hukum Perjanjian Internasional, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm.131.
1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2) perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah  negara  Republik Indonesia;
3) kedaulatan dan hak berdaulat Negara;
4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5) pembentukan kaidah hukum baru; dan
6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Sedangkan  hal-hal  yang  di  luar  persoalan  di  atas diratifikasi  melalui instrumen Keputusan  Presiden.  Jika  kita  lihat  ketentuan  yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak  maka  ketentuan  dalam  konvensi  tersebut mengatur tentang HAM  dan  membentuk  norma  hukum  yang  baru.  Maka seharusnya  ketika  meratifikasi  konvensi  ini  pemerintah  melakukannya dengan  instrumen  undang-undang.  Dalam  kenyataannya  hal  ini  dilakukan dengan  instrumen  Keppres.  Persoalan  ini  akan  membawa  implikasi  pada waktu yang akan datang manakala pemerintah dan DPR hendak membentuk Undang-Undang yang  mengatur  persoalan  yang  berhubungan  dengan perlindungan hak anak. Pemerintah tidak dapat merujuk Kovenan Hak Anak sebagai  salah  satu  sumber  hukum  karena  kedudukannya  yang  lebih  rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. 30
Hal  lain  yang  menjadi  persolan  terkait  dengan  Keputusan  Presiden No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (convention on the  right  of  the  child)  adalah  substansi  hukum  yang  dapat  diatur  dalam keputusan Presiden. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang baru keputusan  presiden  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk  memasuki  wilayah pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sifat regulatif. Keputusan presiden  dalam  konteks  perundang-undang  saat  ini  diperbolehkan  hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang bersifat beschiking bukan  lagi regeling. 31 Sehingga  kovenan  hak  anak  yang  pada  umumnya bersifat  regulatif  dan  menimbulkan  dampak  hukum  yang  luar  biasa  bagi negara harus diatur melalui undang-undang. 32
Kebijakan  meratifikasi  Protokol  Opsional  Konvensi  Hak-Hak  Anak Mengenai  Keterlibatan  Anak dalam Konflik  Bersenjata  melalui  Undang-
30 Pasal  7  UU  No.10  Tahun  20004 tentang Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan menentukan hierarki peraturan perndang-undangan nasional yaitu : 1.UUD 1945; 2.Undang-undang/Perpu ;
3.Peraturan Pemerintah ; 4.Peraturan Presiden ;
5.Peraturan Daerah.
31 Jimly  Asshiddiqy, Hukum  Acara  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan,  (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 25.
32 Jimly  Asshiddiqy, Perihal  Undang-undang,  (Jakarta:  Konstitusi  Press,  2006),  hlm.  229- 230.
Undang Nomor  12  tahun  2012  didasarkan  pada  pertimbangan  untuk memperkuat  komitmen  Indonesia  dalam  upaya  perlindungan  terhadap anak yang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata  yang  telah  ditandatangani oleh Pemerintah pada  tanggal  24  September  2001 yang  merupakan  salah  satu bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi tentangHak-Hak  Anak)  sebagai  hasil  Sidang  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.
Hal  terpenting  dalam  protokol  pilihan  ini  adalah  pengaturan tentang kewajiban-kewajiban  hukum  bagi  negara  pihak  dalam  implementasi konvensi yaitu:
1) mengambil langkah-langkah  yang  memungkinkan  untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan;
2) menaikan  batas  usia minimum  perekrutan  sukarela  dalam  angkatan bersenjata  nasional  dengan  mempertimbangkan  prinsip  pada  Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini;
3) memastikan  bahwa  orang  yang  belum  berusia  18  tahun  tidak  direkrut dalam wajib militer;
4) mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi  kelompok  bersenjata  yang  bukan  bagian  dari angkatan  bersenjata  nasional  dalam  keadaan  apapun  untuk  merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
5) mengambil  langkah-langkah  administratif  dan  tindakan  lainnya  yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol Opsional ini;
6) mengambil  semua langkah yang  memungkinkan  untuk  menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan  yang  bertentangan  dengan  Protokol  Opsional  ini  untuk didemobilisasi atau dibebastugaskan;
7) menjalin  kerja  sama  antar  Negara-Negara  Pihak,  termasuk  kerja  sama teknik dan  bantuan  finansial, dalam  melaksanakan  Protokol  Opsional ini,  termasuk  dalam  pencegahan  terhadap  semua kegiatan  yang bertentangan dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban; dan
8) menyerahkan  dalam  dua  tahun  setelah  berlakunya  Protokol  Opsional, informasi  yang  komprehensip dan  tindakan-tindakan  yang  diambil untuk mengimplementasikan Protokol Opsional.
Ketika  meratifikasi  Protokol  Opsional  pemerintah  Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan deklarasi terhadap ketentuan pasal 3 ayat  (2)  Protokol Opsional dengan  menyatakan, bahwa  : Pertama,  Usia minimum  untuk  rekrutmen  sukarela  menjadi  prajurit  Tentara  Nasional
Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada  saat  dilantik  menjadi prajurit berumur  paling  rendah  18  (delapan belas)  tahun”. Kedua,  Rekrutmen  untuk  menjadi  anggota  Tentara  Nasional Indonesia  adalah  sungguh-sungguh  bersifat  sukarela.  Rekrutmen  dilakukan secara  terbuka  dan  pemberitahuannya  kepada  publik  dilakukan  dengan memanfaatkan berbagai  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Rekrutmen  mensyaratkan  antara  lain  adanya  bukti  akta  kelahiran  dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

## 3. Pengaturan  Perekrutan  Anak  dalam  Peraturan Perundang- Undangan Nasional
Pengaturan  khusus yang  berhubungan  dengan  perlindungan  hak  anak dari  perekrutan  sebagai  tentara  anak  dalam  Undang-Undang HAM  diatur dalam Pasal 63 dan 64. Pasal 63 menentukan bahwa:
“ Setiap  anak  berhak  untuk  tidak  dilibatkan  di dalam  peristiwa peperangan,  sengketa  bersenjata,  kerusuhan  sosial,  dan  peristwa lain yang mengandung unsur kekerasan ”.
Pengaturan  perlindungan  anak  pada  Pasal  64  di  atas menunjukkan perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak.  Perlindungan  hak  anak  dalam UU HAM  ini  melebihi  perlindungan  yang  terdapat  dalam  konvensi internasional  yang  hanya  memberikan  perlindungan  anak  untuk tidak dilibatkan  dalam  konflik  bersenjata  hanya  pada  peristiwa  peperangan  dan sengketa  bersenjata.  Sedangkan  Pasal  4  UU  HAM  di  atas  mencakup  juga perlindungan  anak  ketika  terjadinya  konflik  horizontal  dalam  masyarakat dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
Pasal  64  perlindungan  anak  dari  perekrutan  sebagai  tentara  anak dihubungkan dengan pekerjaan yang terburuk bagi anak.
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya ”.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  64  di  atas  bila  dihubungkan dengan  aspek  perlindungan  hak  anak  dari  perekrutan  sebagai  tentara  anak maka  perlindungan  yang  dikehendaki  adalah  perlindungan  anak  dari pekerjaan  terburuk  yang  dapat  membahayakan  dirinya.  Pekerjaan  tersebut tidak  hanya  mengganggu  anak  dari  sisi  fisik  semata  tetapi,  dapat membahayakan pendidikan,  moral,  kehidupan sosial, dan  spiritualnya. Dengan  demikian, anak  yang  direkrut  dalam konflik  bersenjata,  jika tidak dilindungi maka akan berpotensi merusak kesehatan fisik pendidikan, moral, kehidupan sosial, dan spiritualnya. Oleh karena itu, negara harus menjamin
adanya  perlindungan  anak  untuk  tidak  dilibatkan  dalam  konflik  bersenjata, karena secara hukum perbuatan tersebut dapat melanggar hak anak.
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di dasarkan pada landasan filosofis bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada  manusia  yang  harus  dilindungi.  Di  samping  itu,  sebagai manusia  anak  memiliki  hak  yang  sama  dengan  manusia  dewasa.  Bahkan secara  psikologis  dan  fisik  anak  mendapatkan  perlakuan  khusus dibandingkan  orang  dewasa.  Oleh  karena  itu, negara  harus  memberikan perlindungan yang maksimal dalam melindungi hak anak.
Secara  sosiologis  anak  adalah  penerus  generasi  bangsa  yang  akan melanjutkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Anak  adalah  calon pemimpin  masa  depan  yang  menentukan  arah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  pada  masa  yang  akan  datang. Jika  anak  tidak  dilindungi  hak-hak asasinya sejak dini, maka akan membahayakan kondisi kehidupan berbangsa dan  bernegara  pada  masa  yang  akan  datang.  Merupakan  sebuah  kenyataan pula  selama  ini  terjadi  pelanggaran  hak  anak  baik  yang  dilakukan  oleh negara  membiarkan  kondisi  terjadinya  pelanggaran  hak  anak.  Contoh  yang paling mutakhir adalah dipraktekannya pekerja anak dalam berbagai industri dan terjadinya kekerasan pada anak yang sangat memprihatinkan.
Dari  sisi  yuridis  merupakan  norma  hukum  yang  mengatur tentang perlindungan  anak  dalam  hukum  nasional  masih  sangat  minim.  Walaupun telah  diatur  dalam  Undang-Undang HAM  namun,  pengaturannya  masih belum  memadai  akan  kebutuhan  perlindungan  anak  yang  begitu  luas  dan kompleks.  Di  samping  itu, secara  yuridis  Indonesia  telah terikat  secara hukum  dalam  berbagai  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak.  Pada  tahun  1999  melalui  Undang-Undang Nomor  20 Tahun  1999 tentang Pengesahan  ILO Convention  No.  138  Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum  untuk  Diperbolehkan  Bekerja)  (Lembaran  Negara  Tahun  1999 Nomor 56,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3835),  setahun  kemudian, pada  tahun 2000  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2000 telah meratifikasi ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi  ILO  No.  182  mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera Penghapusan  Bentuk-Bentuk Pekerjaan  Terburuk Untuk Anak)  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).
Ratifikasi  kedua  perjanjian  internasional  di atas  membawa  implikasi hukum bagi Indonesia sebagai negara pihak untuk melakukan implementasi ketentuan  perjanjian  internasional  di  atas  dalam  hukum  nasionalnya. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  dengan  demikian  harus  merujuk kepada ketentuan kedua konvensi di atas.
Definisi tentang anak  dalam  UU  Perlindungan  anak  merupakan pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 UU HAM, yaitu setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut adalah  demi  kepentingannya.  Penentuan  kategori  usia  anak  sampai  dengan 18  (delapan  belas)  tahun  merupakan  pengadopsian  ketentuan  hukum  yang ada dalam konvensi ILO di atas.
Pasal  15  mengatur  perlindungan  secara  khusus  terhadap  anak  dalam kegiatan-kegiatan  yang  rentan  penggunaan  anak.  Untuk  itu  anak-anak dilindungi  dari  penyalahgunaan  kegiatan  politik,  perlibatan  dalam  sengketa bersenjata,  perlibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  perlibatan  dalam  peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan dalam peperangan. 33
Pasal 59 juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak  dalam  keadaan  darurat.  Ketentuan  lebih  lanjut tentang perlindungan anak  dalam  keadaan  darurat  diatur  secara  terperinci  dalam  Pasal  60  yang menyatakan bahwa anak dalam keadaan darurat yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah anak : anak yang menjadi pengungsi; anak korban kerusuhan; anak korban  bencana  alam;  dan  anak  dalam  situasi  konflik  bersenjata.  Pasal  69 Undang-Undang Perlindungan  Anak menentukan  bahwa  perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  menjadi  pengungsi  mengikuti  ketentuan  hukum humaniter.  Dirujuknya  hukum  humaniter  sebagai  ketentuan  hukum  yang mengatur  anak  sebagai  pengungsi  menunjukkan  bahwa  anak  dalam  konflik bersenjata  harus diposisikan  sebagai  kelompok  masyarakat  sipil  yang  harus dilindungi  sebagaimana  ketentuan  yang  terdapat  dalam common  articles dalam Pasal 3 dari Konvensi Jenewa 1949.
Selain itu dirujuknya hukum humaniter sebagai landasan hukum untuk mengatur anak sebagai pengungsi menurut hemat kami hanya merujuk pada Konvensi Jenewa  yang  telah  dratifikasi  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui Indonesia  telah  mengesahkan  keikutsertaannya  dalam  keempat Konvensi Jenewa  1949  dengan  cara  akses melalui Undang-Undang Nomor  59  Tahun 1958. Dengan demikian Indonesia secara hukum  memiliki kewajiban untuk taat dan melaksanakan ketentuan empat Konvensi Jenewa tersebut.
Pasal 62 menentukan bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi  korban  kerusuhan,  bencana  alam  dan  anak  dalam  situasi  konflik bersenjata dengan bentuk perlindungan, yaitu :
a. pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  atas  pangan,  sandang, pemukiman,  pendidikan,  kesehatan,  belajar  dan  berekreasi,  jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan  khusus  bagi  anak  yang  menyandang  cacat  dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
33 Pasal 15 UU Perlindungan Anak.
Khusus yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai  tentara  dalam  konflik  bersenjata,  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal 63  yang  menentuka n  bahwa  “setiap  orang  dilarang  merekrut  atau memperalat  anak  untuk  kepentingan  militer  dan/atau  lainnya  dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”. Bentuk pengaturan dalam Pasal 63 ini merupakan kriminalisasi perbuatan perekrutan tentara anak. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan.
Untuk  memperkuat  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  63  maka dalam  Pasal  83  ditentukan  bentuk  ancaman  pidana  yang  dapat  diterapkan terhadap pelaku perekrut anak dalam konflik bersenjata. Selengkapnya Pasal 83 menentukan :
“ Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  merekrut  atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  63  atau  penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik  atau perlibatan  dalam  sengketa  bersenjata  atau  perlibatan  dalam kerusuhan sosial atau perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur  kekerasan  atau  perlibatan  dalam  peperangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ”.
Kriminalisasi  perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata  pada ketentuan di atas menunjukkan bahwa adanya semangat dan ketentuan yang sama sebagaimana terdapat dalam protokol pilihan pada konvensi hak anak yang mewajibkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan merekrut anak dalam konflik. Kewajiban itu tidak hanya ditujukan kelompok bersenjata non-pemerintah,  tetapi  juga  kepada  kelompok  militer  resmi pemerintah seperti Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang Tentara  Nasional Indonesia  memiliki  kaitan  dengan  aspek  perlindungan  hak  anak  dalam konflik  bersenjata. Keterkaitan  tersebut  karena  dalam  Undang-Undang TNI yang  berlaku  sekarang  menentukan  dua  jenis  prajurit  TNI  yaitu:  prajurit sukarela  dan  prajurit  wajib.  Di  samping  itu, Undang-Undang TNI  juga mengatur  persyaratan  umur  menjadi  TNI,  yang  memiliki  kaitan  dengan metode keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
Pasal  22  Undang-Undang  TNI  menentukan  bahwa  Prajurit  TNI terbagi  dalam  dua  kelompok  yaitu:  prajurit  wajib  dan  prajurit  sukarela. Prajurit  Sukarela  adalah  warga  negara  yang  atas  kemauan  sendiri mengabdikan diri  dalam  dinas  keprajuritan. 34 Sedangkan  Prajurit  Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena
34 Pasal 1 angka 15 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
diwajibkan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan. 35 Prajurit  wajib menjalani  dinas  keprajuritan  berdasarkan  ikatan  dinas,  sedangkan  prajurit sukarela  menjalani  dinas  keprajuritan  dengan  ikatan  dinas.  Pembentuk undang-undang  rupanya  membedakan  dua  jenis  prajurit  merujuk  kepada praktek  negara-negara dan  konvensi  internasional  yang  membagi  cara perekrutan anak dalam konflik bersenjata dalam dua kelompok yaitu prajurit sukarela  (voluntary  recruitment)  dan  prajurit  wajib  (compulsory recruitment).
Ketentuan  penting  lainnya yang  berhubungan  dengan  perlindungan anak dalam konflik bersenjata adalah ketentuan tentang persyaratan menjadi anggota TNI. Pasal 28 tentang persyaratan menjadi prajurit TNI, yaitu : a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
e. tidak  memiliki  catatan  kriminalitas  yang dikeluarkan  secara  tertulis  oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak  sedang  kehilangan  hak  menjadi  prajurit  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. lulus  pendidikan  pertama  untuk  membentuk prajurit  siswa  menjadi anggota TNI; dan
i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.
Persyaratan penting yang berhubungan dengan perlindungan hak anak adalah penentuan usia minimum anak yang dapat menjadi menjadi prajurit. Pasal  28  di  atas  menentukan  bahwa  persyaratan  umur  minimum  untuk menjadi  prajurit  TNI  adalah  berumur  minimal  18  (delapan  belas)  tahun. Persyaratan  minimum  umur  tersebut  jika  kita  perhatikan  selaras  dengan praktek  umum  perekrutan  tentara  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  lain, dan  ketentuan  konvensi  internasional  yang  menentukan  usia  minimal  18 (delapan  belas)  tahun  sebagai  syarat  untuk  menjadi  anggota  angkatan bersenjata yang berhak terlibat dalam konflik bersenjata.

## C. Penutup
Persoalan perekruatan anak dalam konflik bersenjata akan bersentuhan dengan  beberapa  rezim Hukum  Internasional  :  Hukum  Humaniter Internasional, Hukum HAM Internasional, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum  Ketenagakerjaan  Internasional.  Pengaturan  dalam  berbagai  rezim
35 Pasal 1 angka 16 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
hukum  tersebut  masih  menyisakan  permasalahan  terkait dengan  : pertama, tidak  ada  keseragaman tentang usia  minimum  anak  yang  dapat  direkrut sebagai  anak  apakah  15  tahun  atau  18  tahun? kedua,  kewajiban-kewajiban hukum  bagi  negara  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  antara kewajiban  yang  bersifat  menyerukan saja  kepada  negara  atau  kewajiban yang bersifat wajib (compulsory obligation).

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly, 2006. Hukum  Acara  Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan, Jakarta: Konstitusi Press.
, 2006, Perihal Undang-undang,  Jakarta: Konstitusi
Press.
Atmasasmita, Romli, 2004. Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional, Bandung: Hecca Mitra Utama. Cohen, Ilene  and  Guy  S.  Goodwin-Gill, 1997. Soldiers:  The  Role  of
Children in Armed Conflict, Oxford: Clarendon Press.
Dutli,  M.T., 1990. Captured  Child  Combatant,  International  Review  of  the
Red Cross.
Harjono,  1999. Politik  Hukum  Perjanjian  Internasional,  Surabaya: Bina
Ilmu.
Helle, Daniel, 2004. Optional  Protocol  on  the  involment  of  children  in armed  conflict  to  the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child,
International Redcross Review.
Kalsoven, Frits dan Leisbeth Zegveld, 2001. Constraints on Waging of The War: An Introduction to International Humanitarian Law, ICRC.
Kusumahadijojo,  Budiono, 1985. Suatu  Studi  terhadap aspek  operasional Konvensi  Wina  Tahun  196 tentang Hukum  Perjanjian  Internasional,
Bandung: Binacipta.
Oppenhaim, L., 1961. International Law: a Treatise, 8 th edition. Rizki,  Rudi  M.,  2004. Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  di  Daerah Konflik  :  Peluang  Pertanggungjawabanya  di  Indonesia,  Jurnal PAHAM,  Edisi  Kedua  Desember  2004,  Bandung:  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran.