## Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure
Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Denpasar-Indonesia madetrisnadewishmh@gmail.com

## Abstrak
Hak  Tanggungan  adalah  Hak  Jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah.Hak  tanggungan  digunakan  untuk pengikatan jaminan berupa tanah dengan menggunakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Dalam perjanjian  Pasal  18  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tidak  mengatur  mengenai  hapusnya  Hak  Tanggungan dikarenakan tanahya hilang dikarenakan bencana alam atau force majeure . Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengemukakan  rumusan  masalah  yakni,  pertama,  Bagaimanakah  kekuatan  hukum  sertipikat  hak  tanggungan terhadap  musnahnya objek karena force  majeure dan kedua, Bagaimanakah kepastian  hukum pada saat eksekusi sertipikat  hak  tanggungan  terhadap  musnahnya  objek  karena force  majeure .  Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normatif  yaitu  mengkaji  dan  menganalisa  bahan-bahan  serta  isue-isue  hukum.  Beranjak  dari kekosongan  norma  dalam  Undang-undang  Hak  Tanggungan  terkait  jaminan  hutang  yang  telah  diberikan  Hak Tanggungan kepada kreditur mengingat tanah dari debitur telah musnah karena bencana alam atau force majeure Kekuatan  hukum  mengenai  sertipikat  hak  tanggungan  terhadap  Pasal  1245  KUHPerdata  dalam  hal  musnahnya objek  karena  bencana  alam  tidak  memiliki  kekuatan  keberlakuan  secara  normatif  tetapi  tidak  mengakibatkan hilangnya  kewajiban  debitur  untuk  melunasi  kewajibanya  kepada  kreditur,  berdasarkan  asas pacta sun  servanda . Kebijakan  yang  memberikan  kepastian  bagi  pihak  kreditur  sebagai  posisi  yang  diistimewakan  dalam  hal  hutang piutang  yaitu  dengan  cara  tindakan  represif  mengadakan  perjanjian  asuransi  kredit  yang  memiliki  nilai  jaminan tambahan dan tindakan preventif dengan membuat grosse akta dengan kekuatan hukum eksekutorial.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Sertipikat Hak Tanggungan; Force M ajeure.

## Abstract
Mortgage rights are collateral rights imposed on land rights. Mortgage rights are used to bind guarantees in the form of land using a deed made by the Land Deed Maker OfficerArticle 18 the act of Underwriting Rights does not regulate the abolition of Underwriting Rights how is the legal strength and title of the right to loss of objects due to corruption and second, What  is the legal certainty at  the time of  execution of  certificates of  liability against  the destruction  of  objects  due to  force  majeure.  This  legal  research  uses  a  type  of  normative  legal  research  that  is reviewing  and  analyzing  materials  and  legal  issues.  Moving  on  from  the  void  of  norms  in  the  act  of  the Underwriting  Rights  related  to  debt  guarantees  that  have  been  granted  Underwriting  Rights  to  creditors considering  the  land  from  the  debtor  has  been  destroyed  due  to  natural  disaster  or  force  majeure.  Method  of approach to the Law Approach and Conceptual Approach The legal strength regarding the certificate of mortgage rights to Article 1245 of the Civil Code in the event that the object is destroyed due to natural disasters does not have  normative  force  but  does  not  result  in  the  loss  of  the  debtor's  obligation  to  repay  the  obligation  to  the creditor, based on the principle pacta sun servanda. The policy that provides certainty for creditors as a privileged position in the case of accounts payable is by repressive action to enter into a credit insurance agreement that has the  value  of  additional  guarantees  and  preventive  actions  by  making  grosse  deeds  under  the  force  of  executive law .
Keywords: Legal Certainty; Certificate of Underwriting Rights; Force Majeure
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 63
Published: 25/02/2022
How To Cite: Dewi,  N.  M.  T. (2022).  Kajian  Yuridis  Mengenai  Kekuatan  dan  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16(1). Pp 63 - 68. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.63-68

## I.  PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan  (selanjutnya disebut  Undang-undang  10/1998)  menyatakan “Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana dari masyarakat daiam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak”.  Bank  dan  lembaga  keuangan  (bukan bank)  lainnya  dalam  menyalurkan  kredit  kepada masyarakat  akan  mendapatkan  keuntungan  atau laba bank sebagian besar berasal dari penyaluran kredit  yaitu  berupa  bunga  pinjaman,  provisi,  dan biaya  administrasi.  Jaminan  ini  dimaksudkan untuk  memudahkan  kreditur  apabila  debitur wanprestasi  bank  segera  dapat  menerima pelunasan hutangnya melalui cara pelelangan atas jaminan  tersebut.  Peran  penting  dari  jaminan tersebut  adalah  guna  memberikan  hak  dan kekuasaan  kepada  bank  selaku  kreditur  untuk mendapatkan  pelunasan  dengan  barang-barang jaminan  tersebut,  apabila  pihak  peminjam (debitur)  cidera  janji  tidak  membayar  kembali hutangnya  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan dalam  perjanjian.  Suatu  keadaan  dalam  hal perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit yang merupakan perbuatan  hukum dimana akan timbulnya hak dan kewajiban selaku debitur terhadap kreditur begitupun sebaliknya.
Untuk  jaminan  benda  tidak  bergerak  atau tanah,  maka  lembaga  jaminannya  adalah  hak tanggungan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan). Definisi
hak tanggungan dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- undang Hak Tanggungan yaitu “Hak Tanggungan adalah  Hak  Jaminan  yang  dibebankan  pada  hak atas  tanah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  berikut atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  itu  untuk pelunasan  hutang  tertentu  yang  memberikan kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.”
Selain  sertifikat  hak  tanggungan  mempunyai kekuatan eksekutorial ,  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang  Hak  Tanggungan,  harga  dari tanah  yang  menjadi  obyek  hak  tanggungan cenderung  terus  meningkat.  Dalam  perjanjian
Hak  Tanggungan  disebutkan  bahwa  apabila debitur wanprestasi, kreditur  dengan  kekuasaan sendiri  dapat  menjual  obyek  hak  tanggungan, sebagai  salah  satu  ciri  dan  preferensihak tanggungan dan merupakan perwujudan dari asas droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki  kreditur  atas  benda-benda  tertetatu  yang dijaminkan  pada  kreditur  tersebut.  Atas  hasil penjualan  benda-benda  tersebut,  kreditur  berhak mendapatkan  pelunasan  utang  debitur  terlebih dahulu.  ( Sjahdeini,  2009 )  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  6  Undang-undang  Hak  Tanggungan  yaitu Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasii penjualan  tersebut.  Pelunasan  piutang  diambil dari  hasil  lelang  dengan  sebutan  parate  executie Kasus  seperti  debitur  masih  merniliki  hutang kepada  kreditur,  sedangkan  jaminan  hutang  yang telah diberikan Hak  Tanggungan  kepada  kreditur mengingat  dengan  nilainya  hutang.  Kedudukan seperti  ini  tidak  memiliki  kepastian  hukum kepada  kreditur  dikarenakan  tanah  dari  debitur telah  musnah  karena  bencana  alam  atau force majeure. Keadaan  demikian  akan  menimbulkan kekosongan  norma (leemten  van  norm) dalam Undang-undang Hak Tanggungan.
Berpijak  dari  masalah  tersebut  di  atas,  maka penting  kiranya  melakukan  pengkajian  mengenai “Kajian  Yuridis  Mengenai  Kekuatan  dan Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak  Tanggungan Terhadap  Musnahnya  Objek  Karena  Force Majeure ”.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan  serta  isue-isue  hukum.  Dengan adanya  kekosongan  norma  dalam  UU  Hak Tanggungan,  maka  kedudukan  Debitur  terhadap Kreditur  mengalami inkonsistensi terhadap  Pasal 1245  KUHPerdata.  Dimana  dalam  UU  Hak Tanggungan tetap terjadinya kewajiban sedangkan  dalam  Pasal  1245  KUHPerdata menghapuskan  kewajibannya  tersebut.  Metode pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  beberapa  tekhnik  sebagai berikut:
Pendekatan Undang-Undang (Statute Aproach) yaitu : Pendekatan  konseptual (Conseptual  Aproach) Halaman 64 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure
yaitu:
Sumber-sumber  penelitian  hukum  dapat dibedakan  menjadi  sumber­sumber  penelitian hukum  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  primer dan bahan­bahan hukum sekunder yaitu.
Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan  hukum yang  bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai otoritas,  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang­undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  pembuatan  perundang- undangan dan putusan-putusan hakim.
Bahan  hukum  Sekunder  berupa  kajian kepustakaan  (studi  literatur)  yaitu  berupa  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen­dakumen  resmi.  Publikasi  tentang hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus­kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  komentar- komentar  atas  putusan  pengadilan  yang  terkait pula dengan penelitian ini
Sesuai pendekatan permasalahan yang digunakan  maka  metode  pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan:
Studi peraturan perundang-undangan Studi kepustakaan Pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  terhadap beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Hak  Tanggungan.  Pengolahan bahan hokum.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Penafsiran  dari  kekuatan  dalam  penelitian  ini memiliki makna dalam penafsiran peneliti adalah mempunyai  keunggulan  dan  sulit  untuk menggoyahkan.  Menggoyahkan  dalam  penelitian ini  adalah  mengenai  pengaturan  sertipikat  hak tanggungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak
Tanggungan).  Undang-undang  Hak  Tanggungan merupakan  implementasi  dari  amanat  pada  Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Undang- undang  Pokok  Agraria)  yaitu  “Hak  tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha  dan  hak  guna  bangunan  tersebut  dalam pasal  25,  33  dan  39  diatur  dengan  Undang- undang”.  Beranjak  dari  hal  tersebut  maka  dalam hal  ini  peneliti  akan  mengakaji  lebih  jauh mengenai  Undang-undang  Hak  Tanggungan berdasarkan ketiga  kekuatan berlakunya  tersebut,
dapat interpretasikan yaitu:
Kekuatan  berlakunya  secara  yuridis,  Hans Kelsen  menyatakan  bahwa  kaedah  hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya  berdasarkan  kaedah  yang  lebih tinggi  tingkatnya.  Wujud  tersebut  diuraikan kedalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (Undang-undang  Pokok  Agraria) yaitu  “Hak  tanggungan  yang  dapat  dibebankan pada  hak  milik,  hak  guna  usaha  dan  hak  guna bangunan  tersebut  dalam  pasal  25,  33  dan  39 diatur dengan Undang-undang”.  Artinya menurut peneliti  seharusnya  kekuatan  berlakunya  secara yuridis mengenai Undang-undang Hak Tanggungan  sudah  tidak  mempunyai  kekuatan berlaku  secara  yuridis  hal  itu  dikarenakan penentuannya  berdasarkan  kaedah  yang  lebih tinggi tingkatnya. Undang-undang Pokok Agraria dan  Undang-undang  Hak  Tanggungan  memiliki kedudukan yang setingkat atau sama. Seharusnya menurut  peneliti  dalam  Pasal  51  Undang-undang Pokok Agraria yaitu “Hak tanggungan yang dapat dibebankan  pada  hak  milik,  hak  guna  usaha  dan hak  guna  bangunan  tersebut  dalam  pasal  25,  33 dan  39  diatur  dengan  Undang-undang”.  Kalimat mengenai diatur dengan Undang-undang haruslah dikaji  lebih  tinggi,  hemat  penulis  sebaiknya  hal tersbut  di  revisi  menjadi  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Pengaturan  mengenai  kalimat  hak guna usaha dan hak guna bangunan pada Pasal 51 secara  jelas  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1996 Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam hal ini berarti kekuatan  Sertipikat  Hak  tanggungan  lebih  tinggi kekuatan  keberlakuannya  daripada  hak  guna usaha dan hak guna bangunan.
Kekuatan berlakunya secara sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas  kaedah  hukum  di  dalam  kehidupan bersama.  Undang-undang  Hak  Tanggungan  ini mulai  berlaku  pada  tanggal  9  April  1996  hingga saat ini. Artinya Undang-undang Hak Tanggungan  merupakan  suatu  dasar  dalam penerapan  lembaga  jaminan  yang  memberikan manfaat  bagi  kehidupan  bersama.  Dimana kedudukan  kreditur  lebih  diutamakan  dengan prinsip droit  den  preference ,  dimana  Hak Tanggungan  hanya  semata-mata  ditujukan  bagi pelunasan  utang.  Dengan  adanya  kata  hutang lahirlah  hak  tanggungan  yang  didasarkan  pada adanya  perjanjian  pokok,  yaitu  perjanjian  utang
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
piutang.
Kekuatan  berlakunya  secara  filosofis  adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita- cita  hukum  sebagai  nilai  positif  yang  tertinggi. Perkembangan dalam hal pembangunan di bidang investasi,  sebagai  bagian  dari  pembangunan nasional,  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  dalam  rangka  memelihara kesinambungan  pembangunan  tersebut,  sangat diperlukan jaminan penangguhan dana yang telah memberikan  jaminan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan.  Atas  dasar  cita-cita  tersebut,  hak jaminan  atas  tanah  yang  kuat  dengan  ciri-ciri  : memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau mendahulu kepada pemegangnya, selalu mengikuti  obyek  yang  dijaminkan  dalam  tangan siapa  pun  obyek  itu  berada,  memenuhi  asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak  ketiga  dan  memberikan  kepastian  hukum kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Beranjak  dari  ketiga  kekuatan  berlakunya tersebut  maka  Undang-undang  Hak  Tanggungan berlaku  secara  sosiologi  dan  filosofis.Dengan adanya  Undang-undang  Hak  Tanggungan  ini maka  dapat  ditimbulkannya  mengenai  Hak Tanggungan.  Kembali  mengingat  mengenai pengertian Hak Tanggungan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Tanggungan yaitu “Hak  Tanggungan  adalah  Hak  Jaminan  yang dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur- kreditur  lainnya.”Di  dalam  suatu  perjanjian  Hak Tanggungan  ada  dua  pihak  yang  mengikatkan diri, yaitu sebagai berikut:
Pemberi  Hak  Tanggungan,  yaitu  orang  atau pihak yang menjaminkan objek Hak Tanggungan (debitur).
Pemegang  Hak  Tanggungan,  yaitu  orang  atau pihak  yang  menerimaHak  Tanggungan  sebagai jaminan  dari  piutang  yang  diberikannya  ( Sutedi, 2010 ).
Pendaftaran objek Hak Tanggungan
berdasarkan  ketentuan  Pasal  17  Undang-undang
Hak Tanggungan dilakukan di Kantor Pendaftaran  Tanah  Kota  atau  Kabupaten setempat,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Pokok  Agraria  Jo.  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1961 Tentang  Pendaftaran  Tanah  (PP  Tentang Pendaftaran  Tanah)  secara  singkat  dijelaskan dalam  pendaftaran  tanah  sebagai  stelsel campuran, yakni antara stelsel negatif dan stelsel positif  ( Badrulzaman,  2001 )  Apabila  Hak Tanggungan  ini  musnah  bagaimana  kedudukan kreditor  yang  memiliki  prinsip droit  den preference, dan  mengenai  irah-irah  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  dalam  Sertipikat  Hak  Tanggungan  ini memiliki  nilai  keadilan.  Dikaitkan  dengan  teori keberlakuan hukum dalam 3 bagian: keberlakuan secara  faktual  atau  empiris  kaidah  hukum; keberlakuan  secara  normatif  atau  formal  kaidah hukum; dan keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Dapat  disimpulkan  bahwa  kekuatan  Undang- undang  Hak  Tanggungan  mengenai  musnahnya objek  karena Force  Majeure tidak  memiliki kekuatan keberlakuan secara normatif atau formal kaidah hukum.
Tindakan secara preventif dalam penelitian ini merupakan  tindakan  berdasarkan  atas  hukum yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya permasalahan  atau  sengketa.  Menurut  Utrecht, hukum  bertugas  menjamin  adanya  kepastian hukum (rechhtszekerheid) dalam  pergaulan manusia,  yang  bertugas  polisionil  ( politionele taak  van het  recht )  yang berarti  hukum menjaga agar  dalam  masyarakat  tidak  terjadi  main  hakim sendiri.  Bila  dicamkan  dengan  baik  sehubungan dengan  penelitian  ini  apabila  hukum  itu  tidak memberikan  kepastian  hukum  berdasarkan pendapat  dari  Utrecht  maka  Debitur  akan melakan  kesewenangan  terhadap  Kreditur. Tujuan  dari  adanya  kepastian  hukum  melalui tindakan secara preventif mengenai sertipikat hak tanggungan  terhadap  musnahnya  objek  karena bencana  alam  dalam  persepektif  investasi  adalah menjaga  posisi  kreditur  agar  tetap  mempunyai hak yang diistimewakan, hak yang diistimewakan ini  dikarenakan  pemegang  sertipikat  hak tanggungan  adalah  kreditor,  sedangkan  pemilik agunan atau jaminan adalah debitur.
Tindakan  pencegahan  ini  difungsikan  sebagai pengaman posisi pergerakan jasa keuangan dalam jangkauan  investasi  agar  tidak  mengalami penurunan.  Salah  satu  tindakan  yang  tepat menurut peneliti untuk kreditor selaku pemegang sertipikat  hak  tanggungan  dalam  hal  musnahnya
Halaman 66
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure
seluruh  obyek  hak  tanggungan  karena  bencana alam  dapat  dilakukan  dengan  mengasuransikan obyekhak  tanggungan  kepada  pihak  asuransi. Pengertian  asuransi  dapat  dilihat  dari  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian  (Undang-Undang Perasuransian)  Pasal  1  angka  1  yaitu  “Asuransi adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,  yang menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang  didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan dan/atau  didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.”
Pengertian  asuransi  juga  dapat  dilihat  dari Black  Law  Dictionary  yang  didefinsikan “Unsurance  is  an agrrement  by  which  one  party (the insurer) commits to do something of value for another  party  (the  insured)  upon  the  occurrence of  some  specified  contingency,  an  agrrement  by which one party assumes a risk faced by another party  in  return  for  a  premium  payment” ( Black, 1999 ) .
Berdasarkan  pengertian  asuransi  diatas,  maka dapat  disimpulkan  unsur-unsur  asuransi  antara lain:
Pihak tertanggung (insured)
Pihak  tertanggung  adalah  pihak  yang  berjanji untuk  membayar  uang  premi  kepada  pihak penanggung.  Pembayaran  ini  dilakukan  baik secara  sekaligus  maupun  secara  berangsur- angsur.
Pihak penanggung (insure)
Pihak  penanggung  adalah  pihak  yang  berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak  tertanggung,  sekaligus  atau  secara berangsur-angsur  apabila  terjadi  sesuatu  yang mengandung unsur tak tertentu.
Kepentingan
Kepentingan  disini  berarti  adanya  keterkaitan hukum antara tertanggung dengan obyek asuransi, atau  sering  juga  disebut  kepentingan  adalah kekayaan  atau  hak  subyektif  yang  jika  terjadi peristiwa, tertanggung akan mengalami kerugian. ( Sembiring, 2014 )
Suatu  peristiwa (accident) yang  tak  tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
Menurut  peneliti  suatu  peristiwayang  tak tertentu  (tidak  diketahui  sebelumnya)  bisa dikatakan  adalah  bencana  alam  ( overmarcht atau force majeure ).
Dengan  diundangkannya  Undang-undang Perasuransian  secara  ringkas  mengenai  dalam Penjelasan  Umum  ini  terlihat  jelas  adanya perkembangan kondisi dalam industri perasuransian,  baik  secara  nasional  maupun global,  terjadi  perkembangan  yang  pesat  yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian  oleh  masyarakat.  Layanan  jasa perasuransian  pun  semakin  bervariasi  sejalan dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat akan  pengelolaan  resiko  dan  pengelolaan investasi  yang  semakin  tidak  terpisahkan,  baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.  Selain  perkembangan  di  dalam  industri perasuransian,  terjadi  pula  perkembangan  di industri jasa keuangan yang sama sama memiliki tujuan  dalam  mendorong  pembangunan  nasional yang  mendukung  masyarakat  dalam  menghadapi resiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka  memulai  dan  menjalankan  kegiatan usaha. Dipertegas dengan konsideran menimbang huruf a yakni “bahwa industri perasuransian yang sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan  kompetitif akan  meningkatkan  pelindungan  bagi  pemegang polis,  tertanggung,  atau  peserta,  dan  berperan mendorong pembangunan nasional”.

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana  telah  dikemukankan  di  atas,  maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:
Kekuatan  hukum  mengenai  sertipikat  hak tanggungan  terhadap  Pasal  1245  KUHPerdata dalam hal musnahnya objek karena bencana alam tidak  memiliki  kekuatan  keberlakuan  secara normatif  atau  formal  kaidah  hukum.  Mengenai obyek  fisik  hak  tanggungan  hilang  tidak mengakibatkan  hilangnya  kewajiban  debitur untuk  melunasi  kewajibanya  kepada  kreditur. Kewajiban  tersebut  harus  tetap  diselesaikan
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
sesuai  dengan  perjanjian  ataupun  perikatan  yang berdasarkan asas pacta sun servanda
Kepastian  hukum  mengenai  sertipikat  hak tanggungan  terhadap  musnahnya  objek  karena bencana  alam,  membuat  regulasi  atau  kebijakan yang  memberikan  kepastian  bagi  pihak  kreditur sebagai  posisi  yang  diistimewakan  dalam  hal hutang  piutang  yaitu  dengan  cara  tindakan represif  dengan  cara  mengadakan  perjanjian asuransi  kredit  yang  memiliki  nilai  jaminan tambahan  dan  tindakan  preventif  dengan membuat grosse kekuatan hukum eksekutorial.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  M.  D.  (2001). Perjanjian  Kredit  Bank . Bandung: PT. Citra Adityabakti Black,  H.  C.  (1999). Black  Law  Dictionary. West
Group.
Sembiring,  S.  (2014). Hukum  Asuransi .  Bandung: Nuansa Aulia Sjahdeini,  S.  R.  (2009). Hak  Tanggungan  Asas-asas. Keteratuan-ketentuan  Pokok  dan Masalah  Yang dihadapi oleh Perbankan. Bandung: Alumni
Sutedi,  A.  (2010) Hukum  Hak  Tanggungan .  Jakarta:
Sinar Grafika
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure