## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERAPAN  BLOKADE  DALAM  KONFLIK  BERSENJATA  DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura E-mail: erwin@hukum.untan.ac.id Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023
Keywords: Blockade, Armed Conflict,
International
Humanitarian Law In  human  history,  armed  conflict  (war)  has  always undermined  world  peace  and  human  civilization. Means that armed conflict (war) is unidirectional and related to the foundations of peace. History records that  various  blockade  actions  have  occurred  and were carried out by the warring parties. The blockade as one of the methods used by the warring parties in an  armed  conflict  (war)  has  caused  very  sad consequences, suffering, misery and even a very large number of victims. For whatever reason the blockade has  violated  international  law  in  general  and International Humanitarian Law (IHL) in particular. Abstrak Kata kunci:
Blokade, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional
Corresponding Author: Erwin , e -mail :
Dalam  sejarah  manusia,  konflik  bersenjata (perang)  selalu  meruntuhkan  perdamaian  dunia dan  keberadaban  kemanusiaan.  Berarti  bahwa konflik bersenjata (perang) searah dan berkaitan dengan  pondasi  perdamaian.  Sejarah  mencatat bahwa berbagai tindakan blokade telah terjadi dan dilakukan  oleh  pihak  yang  berperang.  Blokade sebagai salah satu cara yang  dilakukan oleh para pihak  yang  bertikai  dalam  konflik  bersenjata (perang)  menimbulkan  akibat  yang  sangat menyedihkan,  penderitaan,  kesengsaraan  bahkan korban yang sangat banyak. Dengan alasan apapun tindakan  blokade  telah  melanggar  hukum internasional  pada  umumnya  dan  Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya. @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Konflik  bersenjata  (perang)  telah  ada  dan  terjadi  ribuan  tahun  yang  lalu walaupun  berbeda  situasi  dan  derajat  konfliknya  dengan  konflik  bersenjata (perang) pada masa modern seperti sekarang. Suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa  selama  3400  tahun  sejarah  tertulis,  umat  manusia  hanya  mengenal  250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia 1 . Dalam sejarah manusia, konflik bersenjata (perang) selalu  meruntuhkan  perdamaian  dunia  dan  keberadaban  kemanusiaan.  Berarti bahwa  konflik  bersenjata  (perang)  searah  dan  berkaitan  dengan  pondasi perdamaian.
Perdamaian dunia harus dimulai dari kesadaran tiap-tiap entitas negara atau entitas lain untuk menghindari tindakan kekerasan atau apapun bentuk namanya yang  dapat  menimbulkan  konflik  bersenjata  (perang).  Adanya  konflik  bersenjata (perang)  dapat  mengancam  perdamaian  dunia  pada  umumnya  dan  stabilitas kawasan tertentu (regional) pada khususnya. Suatu konflik harus diredam bahkan dicegah jangan sampai terjadinya peperangan terbuka.
Memang  disadari  bahwa  “naluri  untuk  mempertahankan  jenis  kemudian membawa  keinsyafan  bahwa  cara  berperang  tidak  mengenal  batas  tersebut merugikan  umat  manusia  sehingga  kemudian  mulailah  orang  mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara  bangsa-bangsa.  Tidaklah  mengherankan  apabila  perkembangan  hukum internasional  modern  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  berdiri  sendiri  dimulai dengan tulisan- tulisan mengenai hukum perang.” 2
Perang  merupakan  salah  satu  bentuk  perwujudan  daripada  naluri  untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam  pergaulan  antar  bangsa. 3 Lebih  lanjut  dapat  dikatakan  mengenai  “perang adalah  suatu  keadaan  legal  yang  memungkinkan  dua  atau  lebih  dari  dua gerombolan  manusia  yang  sederajat  menurut  hukum  internasional  untuk menjalankan persengketaan bersenjata”. Salah satu tinda kan yang bisa dilakukan dalam situasi konflik bersenjata (perang) adalah tindakan blokade. Adapun pengertian blokade adalah ” pengepungan  (penutupan)  suatu  daerah  (negara)  sehingga  orang, barang,  kapal,  dan sebagainya  tidak dapat  keluar  masuk  dengan  bebas”. 4 Sejarah mencatat bahwa berbagai tindakan blokade telah terjadi dan dilakukan oleh pihak
1 Jean Pictet, 1962, The Geneva Convention and the Law of War : Revue International de la Croix Rouge , September, hlm. 295 seperti  dikutip Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 , Bina Cipta, Bandung, hlm. 9. Lihat juga : Fadillah Agus et.al, 1999, Hukum Perang Tradisional Di  Indonesia ,  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta  bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga : Syahmin AK, 1985, Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum , Armico, Bandung, hlm. 6.
2 Buku yang ditulis A. Gentilis berjudul : de Jure Belli (Tentang Hukum Perang), sedang Grotius menulis : de Belli ac Pacis. Baru dalam karya-karya sarjana yang ditulis kemudian tekanan beralih pada hukum damai, seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja.
3 Syahmin AK, 1985, Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum , Armico, Bandung, hlm. 6.
4 Pusat Bahasa Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 122.
yang berperang, sebagaimana yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan. Salah satu tragedi blokade yang terjadi pada abad 21 adalah blokade terhadap Gaza.
Pemblokadean  atas  Jalur  Gaza  oleh  Israel  tidak  terlepas  dari  faktor pertahanan  dan  keamanan  Israel  yang  merasa  terancam  dengan  keberadaan Hamas 5 ,  yang  menguasai  Jalur  Gaza  sejak  14  Juni  2007  setelah  memenangi pertempuran dengan faksi Fatah 6 . Hamas merupakan kelompok bangsa Palestina yang tidak mau berunding dengan Israel, sedangkan Fatah merupakan kelompok bangsa Palestina yang bersedia berunding dengan Israel, dengan kata lain Hamas berhaluan keras dan Fatah berhaluan moderat.
Sejak dikuasainya Jalur Gaza oleh pihak Hamas, tidak lama setelah itu pihak Israel melakukan blokade terhadap Jalur Gaza dengan tujuan untuk  melemahkan posisi Hamas yang sering menembakkan roket ke wilayah Israel. Tindakan blokade Israel  atas  Gaza  banyak  mendapat  kecaman  berbagai  pihak  masyarakat internasional,  tindakan  tersebut  dinilai  telah  menyengsarakan  warga  (rakyat)  di Jalur Gaza. Selain itu tindakan blokade Israel atas Gaza merupakan tindakan sepihak dan  semena-mena  terhadap  suatu  komunitas  secara  kolektif.  Blokade  Israel  atas Gaza walaupun banyak mendapat kecaman, protes dari masyarakat internasional tetap  saja  blokade  itu  terjadi  secara  terus-menerus  bahkan  Israel  meningkatkan pengetatan tindakan blokadenya bukan malah melakukan pelonggaran blokade di Gaza.
Berdasarkan hal itulah, penulis membahasnya berkenaan dengan tindakan blokade dalam konflik bersenjata dari perspektif hukum internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  melalui  studi  kepustakaan  sehingga  sumber  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier,  dengan pendekatan statute approach.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Berkenaan  dengan  hukum  humaniter,  terdapat  berbagai  istilah  yang dipergunakan dalam perkembangannya. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict berawal dari istilah hukum perang ( Laws of War ), yang kemudian berkembang menjadi hukum
5 Hamas singkatan dari Harakah Muqawamah Al-Islamiyah yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 oleh Syekh Ahmad Yasin. Hamas dalam Bahasa Indonesia berarti “Gerakan Perlawanan Islam”. Berdirinya Hamas  menandai  munculnya  fase  baru  perjuangan  Ikhwanul  Muslimin  pada  khususnya  dan  rakyat Palestina pada umumnya. Lihat : Tiar Anwar Bachtiar, 2009, Hamas : Kenapa Dibenci Israel? , Hikmah Publishing, Jakarta, hlm. 97.
6 Fatah  atau  singkatan  dari Harakah  Al-Tahrir  Al-Wathani  Al-Filisthini (Gerakan  Pembebasan  Nasional Palestina) di dirikan di Gaza oleh anak-anak muda profesional Palestina pada tahun 1954. Para pendirinya antara lain : Yasser Arafat, Salah Khalaf, Khalil Al-Wazir dan Khaled Yashruti. Mereka adalah aktivis-aktivis GUPS ( General Union of Palestinian Student ) antara tahun 1952-1956 di Cairo University. Lihat : Ibid , hlm. 85.
sengketa bersenjata ( Laws of Armed Conflict ), akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter ( International Humanitarian Laws ). Perubahan istilah yang terjadi sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah  perang  kemudian  digantikan  dengan  sengketa  bersenjata.  Hal  ini dikarenakan  orang  berusaha  untuk  tidak  lagi  menggunakan  istilah  perang  agar tidak dikatakan sebagai agresor. Tetapi dalam kenyataannya tetap ada konflik yang secara teknis intensitasnya adalah sama dengan perang. Kemudian timbullah istilah sengketa bersenjata ( armed conflict ). 7
Berkenaan  dengan  hukum  perang  (hukum  humaniter),  Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai  berikut : 8
a. Jus  ad  bellum yaitu  hukum  tentang  perang,  mengatur  tentang  dalam  hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata ;
b. Jus in bello , yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu :
1.   Hukum  yang  mengatur  cara  dilakukannya  perang  ( conduct  of  war ). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.
2.  Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hukum  humaniter  internasional  terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa 9 . Semula istilah yang  digunakan  adalah  hukum  perang.  Istilah  hukum  perang  tidak  disukai, terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban, 10 maka  dilakukan  upaya-upaya  untuk  menghindarkan  dan  bahkan  meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui : 11
a.   Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Para anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan.
b.  Pembentukan Kellog-Briand Pact atau disebut pula dengan Paris Pact 1928. Anggota-anggota  dari  perjanjian  ini  menolak  atau  tidak  mengakui  perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai.
Sikap  untuk  menghindari  perang  berpengaruh  dalam  perubahan penggunaan  istilah,  sehingga  istilah  hukum  perang  berubah  menjadi  Hukum
7 Haryomataram,  1984, Hukum  Humaniter ,  Rajawali,  Jakarta,  hlm.  1-26.  Sebagaimana  dikutip  Fadillah Agus, 1997, “Bentuk - Bentuk Sengketa Bersenjata” dalam Hukum Humaniter : Suatu Perspektif , Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI-ICRC, Jakarta, hlm. 3.
8 Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6-7.
9 Lihat The Federal Ministry of Defence of the Federal of Republic of Germany VR II 3 “ Humanitarian Law in Armed Conflict ”, 1992, hlm. 3, dinyatakan bahwa “ International humanitarian law applicable with equal force  to  all  the  parties  in  armed  conflict,  irrespective  of  which  party  was  responsible  for  starting  that conflict ”.
10 Dalam  Perang  Dunia  II  terdapat  lebih  dari  60  juta  orang  terbunuh.  Dalam  abad  18  jumlah  korban mencapai 5,5 juta jiwa, abab 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia I 38 juta jiwa dan pada konflik-konflik yang  terjadi  sejak  tahun  1949-1995  jumlah  korban  telah  mencapai  angka  24  juta  jiwa.  Lihat Defence National , hlm. 217 seperti dikutip dalam ICRC-IPU, Respect for International Humanitarian Law , Handbook for Parliamentarians No. 1, 1999, hlm. 10.
11 Haryomataram, Op.cit , hlm. 6.
Sengketa Bersenjata ( Laws of Armed Conflict ). 12 Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan : “ The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical ”. 13
Istilah hukum sengketa bersenjata ( law of armed conflict ) sebagai pengganti hukum perang ( law of war ) banyak dipakai dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. 14 Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan  abab  ke-20,  diusahakan  untuk  mengatur  cara  berperang  dengan landasan  konsepsi-konsepsinya  banyak  dipengaruhi  oleh  asas  kemanusiaan ( humanity principle ).
Adanya  perkembangan  baru  ini,  maka  istilah  hukum  sengketa  bersenjata mengalami  perubahan  lagi,  yaitu  diganti  dengan  istilah  Hukum  Humaniter Internasional yang berlaku dalam Sengketa Bersenjata ( International Humanitarian Law  Applicable  in  Armed  Conflict )  atau  biasa  disebut  Hukum  Humaniter Internasional  ( International  Humanitarian  Law ).  Istilah  yang  digunakan  berbeda- beda,  yaitu  Hukum  Perang,  Hukum  Sengketa  Bersenjata,  dan  Hukum  Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.

## 2.  Tujuan Hukum Humaniter Internasional (HHI)
Suatu aturan hukum pasti memiliki tujuan tertentu, untuk apa dibentuk dan kemudian  diberlakukan.  Berkenaan  dengan  tujuan  hukum  humaniter  tidak dimaksudkan  untuk  melarang  perang,  karena  dari  sudut  pandang  hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, hanya saja bahwa akibat dari suatu konflik bersenjata (perang) dapat diminimalkan. Lebih lanjut  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  humaniter  tidak  dimaksudkan  untuk melarang  perang,  atau  untuk  mengadakan  undang-undang  yang  menentukan permainan  “perang”,  tetapi  karena  alasan -alasan  perikemanusiaan  untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah  dimana  kebuasan  konflik  bersenjata  diperbolehkan,  dengan  kata  lain penderitaan  yang  berlebihan  bahkan  tidak  perlu dapat  dihindari.  Dengan  alasan- alasan  ini,  kadang-kadang  h ukum  humaniter  disebut  sebagai  ”peraturan  tentang perang berperikemanusiaan”. Hal ini tidak terlepas bahwa suatu konflik bersenjata (perang)  harus  memperhatikan  aspek-aspek  perikemanusiaan  dan  suatu  konflik bersenjata (perang) jangan sampai melanggar prinsip-prinsip perikemanusiaan itu sendiri terlebih di abad yang modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu hukum humaniter  mencoba  untuk  mengatur  agar  suatu  perang  dapat  dilakukan  dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Mohammed  Bedjaoui mengatakan  bahwa  tujuan  hukum  humaniter  adalah untuk  memanusiawikan  perang 15 .  Ada  beberapa  tujuan  hukum  humaniter  yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut :
12 Hans Peter Gasser, 1993, International Humanitarian Law , Henry Dunant Institute, hlm. 3.
13 Edward Kossoy, 1976, Living with Guerilla , hlm. 34 seperti dikutip oleh Haryomataram, Op.cit , hlm. 10.
14 Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.
15 Mohammed Bedjaoui, 1986, Modern Wars : Humanitarian Challenge. A Report for the IndependentCommission on International Humanitarian Issues, Zed Books Ltd., London, hlm. 2, yang mengatakan : "… Hal ini justru menyangkut  hukum  humaniter  yang  berusaha  untuk  menerapkan  seperangkat  aturan-aturan  hukum
a.   Memberikan  perlindungan  terhadap  kombatan  maupun  penduduk  sipil  dari penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary suffering ).
b.  Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental. Bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
c.  Mencegah  dilakukannya  perang  secara  kejam  tanpa  mengenal  batas.  Pada konteks ini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan. 16
Hal yang kurang lebih sama mengenai tujuan hukum humaniter sebagaimana yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut 17 : a.  Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan ( hostilities ), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang dan orang-orang sipil.
b.  Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.
Dalam penjelasan ICRC mengenai penggunaan yang istilah yang lengkap dari hukum  humaniter  ( International  Humanitarian  Law  in  Armed  Conflict ),  juga tercantum tujuan hukum humaniter.
Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan ICRC :
” ... s ecara rinci, ICRC menguraikan maksud dan tujuan istilah ini (IHL) adalah sebagai berikut : HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian  internasional  atau  kebiasaan,  yang  secara  spesifik,  diharapkan untuk  mengatasi  problem-problem  kemanusiaan  yang  muncul  secara langsung  dari  sengketa-sengketa  bersenjata  internasional  maupun  non internasional,  dan  untuk  alasan-alasan  kemanusiaan,  membatasi  hak  dari pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  menggunakan  metode  dan  alat  perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik”. 18

## 3.  Blokade Gaza
Blokade Israel terhadap Gaza awalnya tidak terlepas adanya dinamika politik yang terjadi pada bangsa Palestina yakni adanya peristiwa politik dan faksi-faksi pada bangsa Palestina. Peristiwa politik yang terjadi pada bangsa Palestina adalah kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif tahun 2006. Kemenangan Hamas pada Pemilu  Legislatif  tidak  mendapat  dukungan  dari  dunia  internasional,  seperti Amerika  Serikat,  Uni  Eropa  dan  pasti  Israel.  Kemudian  selanjutnya  faktor  yang kedua  yakni  mengenai  faksi-faksi  (kelompok)  dalam  bangsa  Palestina  terutama
untuk  memanusiawikan  konflik  bersenjata  dan  melindungi  para  korban  pada  situasi  kekerasan bersenjata." ("... his is precisely the concern of humanitarian law which seeks to apply a set of legal rules to humanize armed conflicts and protect the victims of situations of armed violence ").
16 Frederic de Mullinen, 1987, Handbook on the Law of the War for Armed Forces , ICRC, Geneva, hlm. 2, yang  menyatakan  bahwa:  “Hukum  Perang  bertujuan  untuk  membatasi  dan  men ghapuskan  sejauh mungkin kekejaman perang. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kemanusiaan”.
17 Mochtar  Kusumaatmadja,  1980, Hukum  Internasional  Humaniter  Dalam  Pelaksanaan  Dan Penerapannya Di Indonesia , Bina Cipta, Bandung, hlm. 5.
18 ICRC,  1987, Commentary  on  the  Additional  Protocols  of  18  June  1977 ,  Claude  Pilloud  et.all,  with  the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, hlm. 27.
Faksi Fatah dan Hamas yang selalu terjadi konfrontatif satu dengan yang lainnya. Faksi Fatah di identikkan sebagai kelompok yang moderat dan mau bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah sedangkan Faksi Hamas di identikkan sebagai kelompok yang radikal dan tidak mau bekerja  sama  (berunding)  dalam  mewujudkan  perdamaian  Timur  Tengah.  Itulah sebabnya kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif tahun 2006 tidak mendapat dukungan dari dunia internasional.
Melalui Pemilu Legislatif tahun 2006 mendasari terbentuknya Pemerintahan Palestina.  Tanggal  29  Maret  2006  dibentuklah  Pemerintahan  Persatuan  Nasional Palestina  (koalisi  antara  Hamas  dan  Fatah  dengan  faksi-faksi  lainnya)  dibawah pimpinan  Perdana  Menteri  Ismail  Haneya  dan  disumpah  oleh  Presiden  Mahmud Abbas.  Sejak  dibentuknya  pemerintahan  koalisi  ini,  Abbas  mengancam  akan menggunakan  hak-hak  konstitusinya  sebagai  kepala  negara  untuk  membekukan pemerintahan Ismail Haneya jika pemerintahan ini tidak melakukan perundingan damai dengan Israel dan mengakuinya sebagai entitas negara. Pada tanggal 10 Juni 2006, Abbas mengancam lagi untuk mengadakan referendum nasional berdasarkan dokumen  inisiatif  tahanan  Palestina.  Namun  Hamas  menilai  langkah  Abbas  tidak konstitusional. 19 Dari  hal  tersebut  di  atas,  bahwa  sejak  awal  terbentuknya pemerintahan koalisi Palestina telah menimbulkan pertentangan dan persepsi yang berbeda mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah bahkan saling ancam satu dengan lainnya.

## 4.  Jenis-Jenis Sengketa Bersenjata a.  Sengketa Bersenjata Internasional
Dalam  perspektif  hukum  internasional  pada  dasarnya  terdapat  dua  jenis pembedaan  sengketa  bersenjata,  yakni  sengketa  bersengketa  internasional  dan sengketa  bersenjata  non  internasional.  Suatu  konflik  bersenjata  tentunya berkenaan  adanya  perang,  artinya  terdapat  dua  pihak  atau  lebih  yang  saling berhadapan (konfrontatif) dengan menggunakan kekuatan bersenjata.
Perang  merupakan  suatu  bentuk  hubungan  yang  hampir  sama  tuanya dengan  peradaban  manusia  dimuka  bumi.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan bahwa sebagian besar sejarah manusia diwarnai dengan peperangan. 20
Menurut  Larry  May  dari  Washington  University,  Amerika  Serikat mengatakan ada beberapa argumen moral yang biasa dijadikan pegangan sehingga perang  atau  konflik  bersenjata  menjadi  diterima  sebagai “sesuatu”  yang  benar. Alasan-alasan tersebut, yaitu : 21 a.  Prinsip membela diri.
b.  Berkaitan  dengan  adanya  suatu  permintaan/kewajiban  bahwa  kita  semua diminta/wajib  untuk  membantu  orang-orang  yang  tidak  bersalah  yang menderita.
19 www.knrp.or.id
20 Quincy Wright, 1951, A Study of War , The University Chicago Press, Chicago, hlm. 30-33, dikutip dari Fadillah Agus (Ed),  1997, Hukum Humaniter : Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 1-3.
21 Nur Iman Subono, 2002, Konflik Bersenjata, Kekerasan Militer Dan Perempuan, dalam Yayasan Jurnal Perempuan, Perempuan Di Wilayah Konflik , SMKG Desa Putera, Jakarta, Juli, hlm.110.
c. Kekerasan senjata “terpaksa” digunakan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar lagi.
Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu : 22 a.   Perang yang dilakukan oleh binatang ( by animals ) ; b.   Perang yang dilakukan oleh manusia primitif ( by primitive men ) ; c.   Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab ( by civilized men ) ; d.   Perang yang menggunakan teknologi modern ( by using modern technology ). Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu : 23
a.   Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata di satu wilayah. b.  Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.
Dalam pemahaman yang paling awam, dapat dikatakan hampir setiap orang dapat mengkategorikan suatu peristiwa sebagai perang. Namun dari sudut pandang hukum,  khususnya  hukum  humaniter,  hal  tersebut  tidaklah  demikian  sederhana. Hal  ini  dikarenakan  adanya  implikasi-implikasi  hukum  tertentu  yang  timbul  jika mengatakan telah terjadi perang (dalam arti hukum). Apalagi jika dikaitkan dengan munculnya  berbagai  terminologi  yang  secara  fisik  sulit  untuk  dibedakan  dengan perang,  tetapi  mempunyai  implikasi  hukum  yang  berbeda. 24 Berdasarkan  hal tersebut  memunculkan  istilah  sengketa  bersenjata  internasional  dan  sengketa bersenjata non internasional.
Adanya perbedaan antara sengketa bersenjata internasional (international armed  conflict) dengan  sengketa  bersenjata  non  internasional (non  international armed  conflict/internal  armed  conflict) menurut  hukum  humaniter  internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara  dua  negara  atau  lebih,  sedangkan  sengketa  bersenjata  non  internasional adalah  pertempuran  atau  perang  yang  melibatkan  negara  yang  sedang  melawan kelompok  bersenjata  bukan  negara. 25 Kedua  istilah  ini  dapat  ditemukan  pada Konvensi Jenewa 1949.
Pengertian international  armed  conflict dapat  ditemukan  antara  lain  pada commentary Konvensi Jenewa 1949, sebagai berikut :
Any difference arising between two states and leading to the armed forces is an armed conflct within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter take place.
Dalam  Pasal  2  Konvensi  Jenewa  1949  dapat  ditemukan  bahwa  yang dimaksud  dengan international  armed  conflict adalah  perang  yang  terjadi  antar negara.
22 Quincy Wright, Op.cit .
23 Fadillah Agus (Ed) , 1997 , Hukum Humaniter : Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 3.
24 Ibid , hlm. 2.
25 Rina Rusman, Op.cit hlm. 33.
Hukum  Humaniter  Internasional  untuk  sengketa  bersenjata  internasional juga  berlaku  di  wilayah  yang  sebagian  atau  keseluruhannya  sedang  mengalami pendudukan oleh pasukan asing. Hukum Humaniter Internasional tersebut berlaku walaupun  pasukan  pendudukan  tidak  mengalami  perlawanan  dari  rakyat setempat. 26
b.  Sengketa Bersenjata Non Internasional Kemudian  selanjutnya,  untuk  istilah non-international  armed  conflict/internal armed conflict dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949  tidak  menjelaskan  secara  rinci  kriteria-kriteria  yang  diperlukan  untuk mengindentifikasi  suatu  keadaan  sehingga  dapat  digolongkan  ke  dalam non- international armed conflict.
Kriteria  tentang  sengketa  bersenjata  non  internasional  dimuat  dalam Protokol  Tambahan  II/1977  Tentang  Perlindungan  Korban  Sengketa  Bersenjata Non  Internasional.  Disebutkan  sengketa  bersenjata  non  internasional  yang dimaksud  dalam  Protokol  Tambahan  II/1977  adalah  sengketa  bersenjata  yang terjadi  dalam  wilayah  suatu  negara  antara  pasukan  bersenjata  negara  tersebut dengan  pasukan  bersenjata  pemberontak  atau  dengan  kelompok  bersenjata terorganisasi  lainnya  yang  terorganisasi  di  bawah  komando  yang  bertanggung jawab,  melaksanakan  kendali  sedemikian  rupa  atas  sebagian  dari  wilayahnya sehingga  memungkinkan  kelompok  tersebut  melakukan  operasi  militer  yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional  yang  termuat  dalam  Protokol  Tambahan  II/1977. 27 Dalam  situasi- situasi  tertentu  dapat  juga  suatu non-international  armed  conflict/internal  armed conflict berubah  menjadi international  armed  conflict .  Hal  ini  disebut  dengan internationalized internal armed conflict .

## PENUTUP Kesimpulan
Tindakan  blokade  dalam  situasi  konflik  bersenjata  (perang)  telah menunjukkan  bahwa  tindakan  blokade  oleh  salah  satu  pihak  telah  menimbulkan kesengsaraan, penderitaan bahkan kematian hingga jutaan umat manusia. Tentunya rasa kemanusiaan dan keberadaban sangat diabaikan.
Pada masa sekarang (abad 21) apapun metode konflik bersenjata (perang) tidak dapat dibenarkan termasuk dengan melakukan blokade. Hukum Humaniter Internasional  telah  menentukan  perlindungan  terhadap  pihak-pihak  yang  harus dilindungi  dalam  konflik  bersenjata  (perang),  apa  yang  dapat  menjadi  sasaran (target) militer dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Fadillah dkk. 1997. Hukum Humaniter : Suatu Perspektif . Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI-ICRC. Jakarta.
26 Pasal 1 Paragraf 4 Protokol Tambahan I / 1977.
27 Rina Rusman, Op.cit, hlm. 60.
Agus,  Fadillah  et.al.  1999. Hukum  Perang  Tradisional  Di  Indonesia .  Pusat  Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC. Jakarta.
AK, Syahmin. 1985. Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum . Armico. Bandung.
Bachtiar,  Anwar  Tiar.  2009. Hamas  :  Kenapa  Dibenci  Israel? .  Hikmah  Publishing. Jakarta.
Bedjaoui,  Mohammed.  1986. Modern  Wars  :  Humanitarian  Challenge.  A  Report  for  the Independent Commission on International Humanitarian Issues. Zed Books Ltd. London.
Gasser, Hans-Peter. 1993. International Humanitarian Law : An Introduction . Paul Haupt Publisher. Berne-Stuttgart-Vienna.
Haryomataram. 1984. Hukum Humaniter . Rajawali Press. Jakarta.
----------------------.  2005. Pengantar  Hukum  Humaniter .  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
ICRC-IPU.  1999. Respect  for  International  Humanitarian  Law .  Handbook  for Parliamentarians No. 1.
ICRC. 1987. Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977.
Mullinen, de Frederic. 1987. Handbook on the Law of the War for Armed Forces. ICRC. Geneva.
Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 . Bina Cipta. Bandung.
----------------------.  1980. Hukum  Internasional  Humaniter  Dalam  Pelaksanaan  Dan Penerapannya Di Indonesia . Bina Cipta. Bandung.
Pictet, Jean. 1962. The Geneva Convention and the Law of War : Revue International de la Croix Rouge .
Pusat  Bahasa  Depdikbud.  1990. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Cetakan  Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.
Poesponegoro, Djoened Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia  VI  :  Zaman  Jepang  Dan  Zaman  Republik  Indonesia .    Balai  Pustaka. Jakarta.
Rusman,  Rina.  2010.  “Jenis -Jenis  Sengketa  Bersenjata  Dan  Implikasinya  Dalam Hubungan Internasional Dan Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional” dalam Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional . Rajawali Pers. Jakarta.

## Jurnal
Subono,  Iman  Nur.  2002. Konflik  Bersenjata,  Kekerasan  Militer  Dan  Perempuan. dalam Yayasan Jurnal Perempuan. Perempuan Di Wilayah Konflik . SMKG Desa Putera. Jakarta.
Instrumen Internasional Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Website www.knrp.or.id