## , Volume 12 Nomor 1 Januari-Juni 2016: 43-74
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELAKSANAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: Studi Peran Dan Fungsi Forum  Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu

## Sidik Ibrahim
Institut Agama Islam Negeri Palu Email: sidikibrahim64@yahoo.com

## Abstract:
Harmony  is  the  common  goal  of  both  government  and religious  adherents  in  Palu  which  is  plural  in  terms  of  ethnic group and religion. As it is commonly known that plurality is not only a symbol of strength in society, but also a source of conflict.  Based  on  this,  this  paper  is  to  examine  the effectiveness  of  policy  on  religious  harmony  in  Palu  by portraying  the  condition  of  religious  harmony  in  society  and analysing  the  role  of  the  Inter-Religious  Harmony  Forum (FKUB) in Palu. It is concluded that, first, harmony in Palu is achieved due to piety of religious adherents. Second, the role of the Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Palu is still weak.  This  is  caused  by  the  fact  that  the  program  is  not  yet rightly  implemented  due  to  the  lack  of  financial  support  and the organizers do not know exactly their role and task. Third, the  Inter-Religious  Harmony  Forum  (FKUB)  in  Palu  do  not properly  perform  its  task  in  driving  religious  harmony  in society.
ثيح نم عونتم اهعتممج تيما ومبا في نيد كل عابث أ و ةموكلحا نم كترشلما فدهما وه ماجسوالا
ةينيلداو ةيكرعما تاعوملمجا . تسيم ةيددعتما ن أ مولعم وه ماك زمر
ردصم اضي أ هي لب طلف ةولما عتملمجا في عانزما . في نييلدا ماجسوالا لىع ةساي سما ةيماعف لوانتي ثحبما اذه ن اف ،اذه لىع ءانبو نييلدا ماجسوالا ىدتنم رود ليلتحو ،عتملمجا في نييلدا ماجسوالا نم لةاح ريوصث للاخ نم ومبا (FKUB) ومبا في . ىولتما ببسب ومبا في نييلدا ماجسوالا قلحتيو ،لاو أ ،هه أ لكذ نم جتنت سيو
نيلدا عابث أ نم . نييلدا ماجسوالا ىدتنم ن أ ،ايهثا (FKUB) افيعض لازي لا ومبا في . ببسب اذهو همرود طبضمبا نوفرعي لا ينمظنلما ن أ اضي أو ليالما عملدا دوجو مدعم ارظه قبح ذفني لم جمنابرما ن أ
متهممهو . نييلدا ماجسوالا ىدتنم ،اثمثا (FKUB) ةدايك في اتهممه حيصح كلشب نودؤي لا ومبا في عتملمجا تالبظ في نييلدا ماجسوالا
Kata Kunci : FKUB, peran, kerukunan, pluralisme, agama

## A. Pendahuluan
Keanekaraman  suku,  agama,  budaya  dan  adat  istiadat  adalah kekayaaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namun, keanekaraman tersebut dapat mengandung kerawanan dan gesekan sosial jika tidak dikelolah dengan bijak. Kenyataan di masyarakat bahwa banyak aksi kekerasan yang terjadi melibatkan symbol-simbol kelempok tertentu, khususunya pengrusakan rumah ibadah atau penodaan ritual keagamaan agama  tententu  adalah  buah  dari  keanekaragaman  yang  tidak  terkelola dengan  baik.  Agama  yang  sejatinya  sumber  kedamaian  yang mengajarkan kasih sayang seringkali digunakan oleh pemeluknya sebagai sekat pemisah yang signifikan dengan pemeluk agama lain, yang acapkali agama  tidak  lagi  tampil  dengan  penuh  kasih  sayang  tapi  justru  terkesan intoleran dan anarkis.
Fakta di atas adalah konsekuensi dari penggunaan agama sebagai acuan nilai yang kurang arif dalam bertindak dan bersikap. Penggunaan agama sebagai acuan nilai yang kurang arif dapat mengarah pada konfilik dan disentegrasi sosial, maka dari itu diperlukan pemahaman penafsiran terhadap teks dan menkaji nilai-nilai multikultural yang tersirat dalam  teks Agama  masing-masing  untuk  mencari  kesamaan  yang  dijadikan  sebagai sumber  nilai  dalam  beninteraksi.  Selain  itu,  sangat  mendesak  lahirnya mekanisme  sosial  baik  yang  lahir  secara  alamiah  ataupaun  terencana yang dapat menjamin ketertiban dan kerukunan antar umat beragama.
Salah satu upaya dalam melahirkan pemahaman dan mekanisme sosial  yang  berorentasi  kerukunan  adalah    mengembangkan  kebijakan “ Politik  Kerukunan ” .  Politik  Kerukunan  dapat  terjawantahkan  dalam beberapa poin; pertama, mendorong terbentuknya majelis agama-agama; kedua,  membentuk  wadah  kerukunan  antar  umat  beragama;  ketiga, mengembangkan  kesepahaman  di  antara  pemimpin  dan  tokoh  agama melalui  pertemuan  dan  kontak  pribadi; keempat,  mengembankan
peraturan  perekat  yang  berfungsi  mencegah  kemungkinan  timbulnya penggunaan  agama  sebagai  system  acuan  hingga  ke  tingkat  konflik; kelima,  membentuk  mekanisme  sosial  yang  secara  alamiah  dapat dikembangkan oleh umat beragama.
Dari kebijakan “ politik kerukunan ” tersebut lahirlah sebuah wadah kerukunan  umat  beragama  yang  disebut  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB).  Forum  ini  sebagai  upaya  membentuk  toleransi  dan kerukunan  antar  umat  beragama  untuk  mendorong  kerjasama  yang konstruktif.  Sebagai  kebijkan  pemerintah  yang  dibuat  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan,  maka  Pemerintah  Kota  Palu  melalui Kementerian Agama membentuk  wadah  atau  forum  tersebut  sebgai wadah  organisasi  sosial  keagamaan  yang  menghimpun  seluruh  tokoh agama yang dibentuk atas kesamaan Visi dan Misi.
Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  kerukunan  umat  beragama  yang  telah diperankan  oleh  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama  (FKUB)  Kota  Palu dalam menciptakan kerjasama antar umat beragama sehingga kota Palu menjadi kota yang aman dan damai. Dalam pada itu, penelitian ini akan menjawab  permasalahan  akademik  di  antaranya;  1)  Bagaiamanakah kondisi kerukunan umat beragama di Kota Palu? 2) Bagaimanakah peran dan fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam pembinaan kerukunan  umat  beragama  di  Kota  Palu?  3)  Bagaimanakah  efektifitas kebijakan kerukunan umat beragama di Kota Palu?
Penelitian  ini  sangat  bermanfaat  baik  secara  akademik  maupun pengembangan  sosial  keagamaan.  Secara  teoritis  penelitian  ini  dapat berguna  dan  bermanfaat  bagi  khazanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya yang  berkenaan  dengan  ilmu-ilmu  sosial  keagamaan.  Sementara  secara praktis,  penelitian  ini  sebagai  kontribusi  pemikiran  terhadap  Pemerintah Kota Palu dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama sehinga tercipta kerjasama sosial untuk pembangunan dan perdamaian.

## B. Kajian Yang Terkait
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  refrensi buku  yang  menunjang  dalam  pembahasan  penelitian  ini,  buku-buku tersebut antara lain:
1. Buku Dialog  dan  Kritik  adan  Identitas  Agama  yang  dikarang  oleh Abdurrahman  Wahid  dkk.  Buku  ini  memberikan  pandangan terhadap umat beragama secaa teologis dan filosofis. 1
2. Islam  dan  Pergumulan  Kultur  dan  Struktur  yang  dikarang  oleh
Faisal  Ismail 2 ,  buku  ini  membahas  tentang  keagamaan  dan kerukunan. Ini sangat penting bagi perwujudan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Buku Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia  karangan  H.M.  Ridwan  Lubis 3 .  Buku  ini  memberikan gambaran  kepada  penulis  tentang  konsep  agama  dan  bagaimana agama  tersebut  dipahami  untuk  membangung  kemajemukan  dan kerukunan umat beragama.
4. Contemporary  Sociology  Theory  karangan  Margnet  M.  Poloma 4
yang  memberikan  beberap  teori  sosial  yang  terkait  dengan
1 Abdurrahman  Wahid  dkk., Dialog:  Kritik  dan  Identitas  Agama,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
2 Faisal  Ismail, Pijar-pijar  Islam  Pergumulan  Kultural  dan  Struktural,  Jakarta: Litbang Depag RI. 2002.
3 Ridwan  Lubis, Meretas  Wawasan  dan  Praksis  Kerukunan  Umat  Beragama  di
Indonesia, Depag RI, Jakarta. 2005.
4 Magraret M. Paloma, Comtemporary Socilogy Theory, Yogyakarta: Yosogama, 1979.
kehidupan sosia dan interaksinya serta system kumunikasi di antara masyarakat khususnya umat beragama.
5. Politic  of  Identity,  The  Challenge  of  Modern  Fundamentalism,
Thomas  Meyer. 5 Buku  ini  mengejawantahkan  interaksi  pemeluk agama dan budaya kekerasan yang ada dalam setiap agama.
6. Religion  and  Social  Theory  karangan  Bryan  S.  Tunner. 6 Buku  ini membahasa  teori  sosial  dan  agama  dalam  kehidupan  umat beragama.

## C. Tinjauan Pustaka
Istilah kerukunan berasal dari kata rukun yang diserap dari bahasa Arab  yakni ruknun  berarti  asas  atau  dasar.  Secara  istilah  rukun digambarkan  bahwa  1)  merupakan  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  untuk sahnya  pekerjaan,  seperti  tidah  sahnya  sembahnyang  yang  tidak  cukup syarat dan rukun. 2) Asas yang berarti dasar, sendi semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya. 3) rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan. 4) rukun juga sering dimaknai bersatu hati dan bendapat.  5)  merukunkan  berarti  mendamaikan.  6)  kerukunan  berarti perihal  hidup  rukun.  7)  rasa  rukun  artinya  kesepakatan  atau  kerukunan hidup bersama.
Dengan  demikian,  kerukunan  umat  beragama  berarti  perihal hidup  rukun  hidup  dalam  suasana  baik  dan  damai,  tidak  bertengkar, bersatu  hati  dan  bersepakat  antar  umat  yang  berbeda-beda  agamanya atau  antar  umat  dalam  satu  agama.  Dalam  terminologi  yang  digunakan
5 Thomas Meyer, Politics of Identity The Challenge of Modern Fundamentalism, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung. 2004.
6 Bryan S. Turner, Religion and Social Theory, Sage Publication Ltd. London. 1991.
oleh  pemerintah  konsep  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama mencakup  tiga  kerukunan,  yaitu  kerukunan  antar  umat  beragama, kerukunan intern umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
Lain halnya dengan konsep kerukunan dalam pandangan teologis, Hasan  Hanafi  menyatakan  bahwa  Islam  sebagai  agama  paripurna  tidak hanya mengatur persoalan aspek spiritual, tapi ajaran-ajaran Islam harus dintegrasikan  ke  dalam  jaringan  kehidupan  sosial. 7 Dalam  konteks  ini, agama  harus  diartikan  sebagai  penyatuan  sehingga  tauhid  berfungsi dalam  lembaga  sosial  politik  kemasyarakatan  dalam  peradaban  dan perubahan  sosial.  Dengan  demikian,  dalam  konsep  pluralism  agama, kehidupan  yang  damai  dan  berkeadilan  tidak  dapat  dibangun  melalui modus  keberagaman  yang  absolut.  Keberagamaan  yang  absolute  akan memunculkan sikap fundamentalisme dalam beragama yang merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh agaman-agama saat ini. 8
Maka dari itu, agama harus tampil sebagai spirit kasih sayangnya antar umat beragama yang pada gilirannya mebuka ruang toleransi dalam masyarakat.  Hal  ini  merupakan  pandangan  keagamaan  yang  insklusif yang memberi pahama pluarisme antar agama yang lebih dewasa sebagai orang  yang  beriman. 9 Dam  konteks  ini,  agama  tidak  hanya  terkesan sebuah  dogma  yang  fasif,  akan  tetapi  menjadi  spirit  yang  kuat  yang senantiasa  memberikan  respons  dan  transformasi  yang  fungsional
7 Hasan Hanafi, Madha Ya ’ ni al Yasar al-Islami: Al-Yasar al-Islami Kitabat fi al- Nahdla al-Islamiyah. 1981, h. 17.
8 Thomas Meyer, Politics of Identity The Challenge of Modern Fundamentalism, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung. 2004, h. 20.
9 Luthfi  Assyaukanie, Wajah  Liberal  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Jaringan  Ilam Liberal, h. 51
terhadap  struktur  sosial  dan  budaya  masyarakat  yang  lebih  toleran  dan rukun antar sesama.
Sebagai  masyarakat  yang  plural,  paham  kepelbagian  adalah sebuah  keniscayaan  yang  perlu  dikampanyekan  di  masyarakat. Kepelbagian ini menyasyaratkan sejumlah nilai dalam kehidupan sehari- hari,  seperti  saling  tergantung,  saling  berinteraksi,  saling  berupaya  untuk melaukan konservasi integritas bangsa. Ketiga hal itu berjalan baik apabila kita  memiliki  pandangan  kesederajatan  keseteraan  (egalitarianism  dan bukan kuantiatif) terhadap masing-masing pihak dari kepelbagian. Seiring dengan  konsekuensi  habitat  kepelbagian  tersebut,  melekat  pula  resiko konfilik  inter  dan  antar  kelompok.  Oleh  karena  itu,  konsep  kuncinya adalah  optimalisasi  (bukan  maksimalisasi,  ada  keseimbangan  antara perubahan  dan  konservasi)  dan  hal  ini  hanya  dapat  dicapai  apabila masing-masing  pihak  di  bangsa  ini  mau  dan  mampu  melakukan transformasi,  yaitu  perubahan  transformative  dalam  berbagai  peri kehidupan  baik  yang  terkait  nilai-nilai,  budaya,  pola  relasi,  sikap  dan kebiasan  ataupun  wujud  ekspresi  keyakinan.  Dengan  demikian  seluruh komponen  bangsa  dapat  saling  berkolaborasi  pada  domainnya  masing- masing.
Dalam habitat kebelagian ini pula mengharuskan pluralism agama. Pluralisme  agama  bukan  semata  ibadah  ritual,  akan  tetapi  lebih  pada memfungsikan agama berperan dalam HAM, Domoktratisasi, Egalitarisme dll. Karena pada hakekatnya, masyarakat yang plural berawal dari  masa kenabian  yang  sacara  kronologis  telah  tumbuh    pada  agama-agama sebelum Islam. Maka Al-quran hanya mengajak kepada seluruh penganut agama-agama  untuk  mencari  titik  temu  di  luar  aspek  teologis  (tauhid). Pluralisme agama dalam Islam yakni konsep tentang kesatuan kenabian. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa para nabi sebagai bersaudara, mereka bersaudara bukan dalam keterunan melainkan karena membawa risalah yang sama, agama perdamaian yang berlandaskan kepada Tuhan. Islam  mengakui  adanya  titik  temu  yang  sifatnya  esensial  dari  berbagai
agama,  khususnya  agama-agama  samawi,  yakni  kepercayaan  terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Dalam  konteks  di  atas,  maka  setiap  agama  hendaknya mengagendakan beberapa agenda pluralism yakni:
1. Hormat  kepada  kehidupan,  berarti  mengakui  hak  asasi  manusia akan  hidup,  keamanan  dan  perkembangan  bebas  kepribadian. Tidak ada hak untuk menganiaya orang lain, tidak ada bangsa, ras dan  suku  yang  berhak  membenci  ataun  mendiskriminasikan kelompok lain.
2. Solidaritas  dan  keadilan,  karena  pada  dasarnya  tidak  perdamaian di  dunia  tanpa  ada  keadilan  yang  menjadi  prinsip  bersama.  Maka tata ekonomi dan politik harus berlandaskan pada keadilan.
3. Toleransi  dan  kebenaran,  keduanya  mutlak  diperlukan  untuk membangun  kehendak  hidup  yang  damai.  Komunikasi  yang  jujur terhadap  sikap  hormat  atas  pluralitas  harus  tumbuh  di  antara masyarakat dan orang-orang yang mempunyai peran public dalam mempertahankan keutuhan lokal masyarakat.
4. Kesamaan  hak  dan  kedudukan,  eksploitasi  dan  diskriminasi merupakan penghinaan yang paling besar terhadap kemanusian. Di mana konteks pencipataan manusia yang sama dan dalam bentuk yang  sebaik-baiknya,  menjadi  prinsip  kesamaan  dan  kesetaraan setiap warga Negara.
Dengan tertanamnya paham pluralism aktif  di tengah masyarakat seperti yang digambarkan di atas, pada gilirannya akan melahirkan sikap toleransi  dan  kerjasama  antar  umat  beragama.  Poin  inilah  yang  sangat mendasar  yang  mesti  dikampanyekan  dalam  masyarakat  yang  sangat hitrogen. Namun tidak hanya sebatas teori, melainkan perlu upaya serius
untuk  memasyaratkan  paham  sikap  toleransi  dan  kerjasama  antar  umat beragama dalam bentuk aksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ada  beberapa  poin  aksi  nyata  dari  masyarakat  sebagai  bentuk  toleransi dan kerjasama, yaitu:
1. Hubungan lintas agama
Pemeluk  agama-agama  harus  mengakui  keberadaan  agama  lain sebagai sebuah fakta yang harus dihormati berasama. Demikian pula terhadap rasul dan kitab suci tiap agama telah ada sejak dahulu kala. Maka  dari  itu,  yang  diperlukan  adalah  bukan  untuk  mencari pertentangan  antar  agama-agama,  melainkan  membangun  budaya dialog  dan  sharing  informasi  untuk  mencari  kesemaaan  dan mengendepankan  kesamaan  tersebut  dalam  berinteraksi  dalam kehidupan sehari-hari.
2. Interaksi sosial antar umat beragama
Dari hubungan lintas agama aka melahirkan interaksi sosial antar umat beragama. Dalam interaksi tersebut yang dikedepankan adalah bukan  aspek  teologis  melainkan    aspek  kemanusian,  aspek kebangsaan.
3. Alternative  Etika Kehidupan Umat Beragama
Sesuai realitas keindonesiaan, baik konstitusional maupun cultural kehidupan  warga  bangsa  Indonesia,  maka  pluralism  religious  dan kultura  mutlak  harus  diterima.  Guna  mendinamiskan  iklim kebersamaan dalam kebihenekaan agama yang dianut umat masing- masing  menuju  suasana  hidup  berdampingan,  perlu  diintensifkan upaya moderasi pemahaman umat terhadapa ajaran agama masing- masing dan pengembangan sikak toleransi (al-tasamuh al-diny).

## D. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Palu. Pertimbangan yang mendasari kota  Palu  sebagai  lokasi  penelitian,  karena  kota  Palu  merupakan penduduk  yang  masyarakatnya  terdiri  dari  berbagai  macam  suku,  etnis, budaya  dan  agama.  Terbukti  bahwa  dengan  pengelolaan  keragaman agama  yang  dilakukan  secara  harmonis,  maka  kota  Palu  meskipun diguncang dengan isu-isu yang memakai symbol agama, akan tetapi umat beragama tetap membangun komitmen untuk melakukan kerjasama. Isu- isu yang memakai symbol agama itu dilakukan dalam bentuk kekerasan pembunuhan  antar  sesame  manusia  yang  beragama,  pengrusakan rumah-rumah  ibadah,  pemboman  dan  penembakan  merupakan pertimbangan  utama  sehingga  kota  Palu  dijadikan  sebagai  lokasi penelitian.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sukunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari lapangan  para  responden  dan  informan  yang  bersifat  kualitatif  dan berasal  dari  angket  yang  disebarkan  kepada  sejumlah  responden. Sementara data sekunder, yaitu data yang diperoleh bersifat kualitatif dari pembahasan  kepustakaan  dan  dokumen-dokumen  atau  naskah  yang diperoleh  dari  Pemerintah  Kota  Palu,  Departemen  Agama  Kota  Palu, Porum  Kerukunan  Umat  Beragama(FKUB)  Kota  Palu  yang  berkenaan dengan penelitian ini.
Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian ini yakni penelitian empiris atau case  study  and  field  research  (penelitian  kasus  dan  penelitian lapangan),  maka  tekhnik  pengumpuan  data  dalam  penelitian  ini
menggunakan  metode  kepustakaan,  angket,  wawancara  dan pengamatan. 10
Studi  dokumen  atau  kepustakaan,  yakni  penelusuran  dokumen dan  kepustakaan  untuk  melihat  bukti-bukti  tertulis  tentang  kerukunan antar  umat  beragama  di  kota  Palu.  Penyebaran  angket  atau  kuesioner berupa  daftar  pertanyaan  kepada  responden.  Metode  ini  dimaksudkan untuk  mengukur  keberhasilan  pembangunan  kehidupan  beragama  yang berkenaan  dengan  kerukunan  antar  umat  beragama  berdasarkan perhitungan kuantitatif.
Wawancara,  metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data primer  dengan  mewancarai  responden  secara  langsung.  Wawancara dilakukangan  kepada  beberapa  pejabat  Pemerintah  kota  Palu,  Pejabat Pemerintah pada Departemen Agama kota Palu, Forum Korukunan Umat Beragama (FKUB) kota Palu, unsure pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dari Islam, seperti NU, Mumammadiyah, al-Khairat, MUI di  Kota  Palu.  Selain  itu,  peneliti  juga  mewancarai  Kristen  seperti  GKST, GPI,  para  Pendeta.  Begitupun  dari  unsure  pimpinan  agama  Hindu  dan agama Budha.
Pengamatan,  metode  ini  dilakukan  dalam  rangka  mengamati secara  langsung  aktivitas  keberagamaan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing umat beragama.
Pengolahan data dan analisis data dilaksanakan dengan tahapan secara editing, koding dan tabulasi. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meneliti  jawaban  responden  yang  berkaitan  dengan  kelengkapan
10 Neong  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Rake  Sarasin:  Yogyakarta, 2000., h.
pengisian  kuesioner,  keterbacaan  tulisan,  kejelasan  makna  jawaban, kesesuaian  jawaban,  relevansi  jawabanda  keseragaman  satuan  daa. Koding  merupakan  kegiatan  pemberian  kode  atau  tanda  tertentu  pada jawaban  responden  setelah  diedit.  Sementara  tabulasi  adalah  kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul dalam bentuk table.
Adapun analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisa data yang tidak berupa angka, seperti analisa konflik dan solusi mengatasinya. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan pada data yang terukur. 11

## E. Analisi dan Pembahasan Temuan

## 1. Mengenal Sosial Budaya Masyarakat Palu
Masyarakat  kota  palu  terdiri  dari  penduduk  asli  Kaili  dan  suku bangsa  pendatang  yang  berasal  dari  berbagai  wilayah  seperti,  Jawa, Bugis,  Makassar,  Buton,  Gorontalo,  Manado,  Batak,  Padang,  Banjar, Suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tengah dan menjadi pendatang di tanah  Kaili,  seperti  Banggai,  Saluan,  Balantak,  Buol,  Bungku,  Mori  dan masyarakat  keturunan  Cina.  Masyarakat  keturunan  Cina  ini  sangat diperhitungkan  karena  menguasai  akses  ekonomi  di  kota  Palu. Masyarakat  kota  Palu  tergambar  sangat  heterogen  baik  dilihat  dari  segi etnis maupun segi agama. Masing-masing suku pendatang tersebut dilihat dari segi jumlahnya sangat berimbang dengan penduduk suku asli, Kaili. Masyarakat  pendatang  sebagian  mereka  membentuk  organisasi
11 Suharsimi  Arikunto, Proseudur  Penelitian:  suatu  Pendekatan  Praktik,  Cet.  I. Rineka Cipta: Jakarta. 2006, h.
paguyuban  sebagai  sarana  untuk  mempererat  tali  persaudaran  dan kekeluargaan.  Bakan  terkadang  organisasi  tersebut  dijadikan  sebagai kendaraan politik atau saranan kampanye untuk suksesi kepala daerah. Di sisi  lain,  penduduk  asli  suku  Kaili  justru  menempati  pinggiran  kota disebabkan oleh persaingan ekonomi.
Dari dimensi agama, penduduk kota palu juga sangat heterogen. Terdapat  agama  Islam,  Kristen,  Hindu,  Budha.  Namun,  dari  beberapa agama yang ada, Islamlah agama yang dominan di kota Palu, baik yang diyakini oleh penduduk asli maupun pendatang. Masyarakat Palu sangat religious,  setidaknya  dapat  dilihat  dari  perilaku  keagamaan  para penganutnya  terutama  yang  beragama  Islam.  Indikatornya  adalah ketaatan  mereka  dalam  menjalankan  kewajiban  ibadah  dan  anjuran agama  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  merupakan upaya  internalisasi  nilai-nilai  agama  ke  dalam  pola  perilaku  hidup bermasyarakat. Selaini itu, organisasi  sosial keagamaan juga sangat aktif, seperti  Alkhairat,  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah.Organisasi tersebut  secara  aktif  melakukan  dakwah  keagamaan  serta  berperan  aktif dalam  mengajarkan  toleransi,  kesetaraan  dan  persamaan  dalam kehidupan  bermasyarakat  serta  meningkatkan  sikap  saling  memahami, mengerti dan menghargai antar umat beragama.
2. Kondisi Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu
Berbagaia  peristiwa  komplik  dan  kerusuhan  di  berbagai  daerah bernuansa  agama  dan  etinik  di  Indonesia,  termasuk  di  Kota  Palu memunculkan  asumsi  bahwa  masyarakat  di  tingkat  lokal  tidak  memiliki dayat  tahan  yang  memadai  untuk  menciptakan  ketertiban  sosial.  Dalam kondisi  demikian,  masyarakat  tidak  berdaya  untuk  menangkal  pengaruh
negative yang datang dari luar yang dapat menimbulkan berbagai konflik dan disentegrasi sosial masyarakata yang bersangkutan.
Kondisi  kehidupan  beragama  di  suatu  kelompok  masyarakat memiliki  pengaruh  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  lingkungan. Semakin  taat  suatu  komunitas  dalam  menjalankan  ajaran  agamanya, semakin  tertib  dan  aman  kondisi  lingkumngan  komunitasnya.  Hal  ini terjadi  pada  komunitas  beragama  yang  ada  di  Kota  Palu  Sulawesi Tengah.  Kota  Palu  merupakan  daerah  yang  didiami  oleh  berbagai  suku bangsa dengan memeluk agama yang berbeda-beda.
Berdasarkan  agama  yang  dipeluknya  bahwa  85,15  persen penduduk  memeluk  agama  Islam,  9,74  persen  memeluk  agama  Kristen, 2,56  persen  memeluk  agama  Katolik,  0,99  persen  memeluk  agama Hindu,  1,54  persen  memeluk  agama  Budha.  Walaupun  penduduk  kota Palu  sangat  heterogen,  namun  kerukunan  hidup  beragama  nampaknya sangat  terjaga  dengan  baik,  sehingga  hubungan  antar  umat  beragama nampaknya sangat terjalin dengan mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas  peribadatan  bagi  semua  pemeluk  agama  dan  bertambahnya rohaniawan masing-masing agama.
Meskipun  di  kota  Palu  agama  Islam  merupakan  agama  yang mayoritas dan jumlah ibadah lebih banyak daripada agama-agama lain, namun  dalam  kehidupan  masyarakat  tetap  terjaga  kerukunan  dan toleransi.  Selain  itu,  setiap  agama  tetap  memiliki  rohaniawan  yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga kedamain di kota Palu. Rohaniawan  tersebut  telah  berfungsi  secara  efektif  mendakwakan agamanya  masing-masing  dengan  penuh  keterbukaan  dan  saling menghormati  antar  sesama  penganut  agama  yang  menjalankan ibadahnya.  Tokoh  agama  baik  Islam,  Kristen,  Hindu,  dan  Budha  sama-
sama  memberikan  dakwah  dan  menyampaikan  dakwah  secara  damai dan toleran. Mereka juga acapkali melakukan pertemuan bersama untuk berkomitmen  menyampaikan  pesan-pesan  agama  yang  menyejukkan kepada umat masing-masing.
Huubungan  formal  maupun  informal  para  tokoh  agama  di  kota Palu  sangat  terjalin  dengan  baik.  Ini  dilakukan  pada  saat  pertmuan  dan dialog  anta  tokoh  agama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  formal dan  saling  kunjung  mengunjungi  antat  tokoh  agama  meskipun intensitasnya  sangat  sedikit.  Hubungan  antar  warga  masyarakat  yang berbeda  agama  terjalin  dengan  harmonis  dalam  kehidupan  masyarakat. Misalnya  dalah  kehidupan  bertetangga,  masyarakat  saling  percaya  dan saling  menghormati  satu  sama  lain.  Tidak  ada  yang  merasa  terancam oleh  gangguan  agama  lain.  Bahkan  dalam  upacara-upacara  sosial masyarakat  seperti  perkawinan  di  antara  sesame  tetangga  yang  berbeda agama,  mereka  saling  tolong  menolong  dan  saling  mengundang. Demikian yang digambarkan oleh Faisal Attamimi, Sekretaris FKUB Kota Palu  dan  Sekretaris  MUI  Kota  Palu  bahwa  kehidupan  antar  tetangga terjalin  sangat  harmonis  terlihat  dalam  setiap  acara  upacara  perkawinan dan  acara  kematian. 12 Kerukunan  hidup  antar-umat  beragama  di  kota Palu tercipta dengan baik. Perbedaan agama tidak menjadi kendala bagi mereka  untuk  berkomunikasi  dan  berhubungan  antar  umat  agama  yang berbeda. Hal ini terjadi karena doktrin agama yang diterima oleh mereka tidak  menyeru  untuk  mempersoalkan  perbedaan.  Justru,  perbedaan diantara mereka dipahami sebagai sesuatu yang wajar dan niscaya.
12 Wawancara, tanggal 25 Septermber 2015 di Palu.
Sehingga, secara umu dapat dikatakan bahwa suasana kehidupan beragama di kota Palu menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal  ini  terlihat  dari  aktivitas  pemeluk  agama-agama  yang  sangat  aktif. Misalnya  gotong  royong  dan  kerjasama,  dialog  antar  umat  beragama yang terlihat kompak dan baik. Persoalan ini tentu tidak lepas dari peran tokoh  agama,  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  menciptakan kerukunan. Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan antar umat beragama,  dialog  dan  beberapa  kegiatan  yang  mengarah  pada terciptanya  kerukunan  kehidupan  antar  umat  beragama.  Perkumpulan tersebut diwadahi oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota  Palu  yang  dibentuk  oleh  Kementerian  Agama  Kota  Palu  yang diketuai  oleh  Drs.  Ismail  Pangeran,  M.Pd.I.  Begitupun  dengan  tokoh agama dari Alkhairat yang dikenal sangat terbuka dan mempunyai massa organisasi  yang  jelas  sampai  ke  grass  rood.  Forum  ini  secara  rutin melakukan pertemuan dan menyikapi berbgai hal tentang perkembangan umat beragama di kota Palu.
Bukti  empiris  dari  kerukunan  hidup  anta  umat  Bergama  di  kota Palu adalah saling menghormati hari besar masing-masing agama dengan cara  ikut  berpartisipasi  dan  merayakannya,  seperti  sama-sama membangun  jembatan  atau  kerja  bakti,  memakamkan  jenazah  dalam tempat pemakaman yang sama, dan memberi nama modin bagi perawat jenazah  beragam  Kristen  (modin  Kristen)  dan  pernikahan  antar-umat beragama.
Selain  itu,  menurut  Drs.  H.  Kiflin  Pajala,  M.Pd.I  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palu,  menyatakan  bahwa  kondisi  kerukunan umat  beragama  di  kota  Palu  juga  tergambarkan  dalam  bentuk  kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran sebagai kegiatan umat Islam. Dalam kegiatan
MTQ  tersebut,  diundang  pihak  agama  non  muslim  sebagai  agama sahabat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  tersebut.  Begitupula  agama Kristen,  dalam  acara  MTQ,  mereka  diundang  untuk  kegiatan  pesparawi. Hal  ini  rutin  dilakukan  dalam  setiap  kegiatan  MTQ  tingkat  Kota  Palu. 13
Suasana  kehidupan  beragama  di  kota  Palu  menunjukkan  suasana  yang menggembirakan,  dimana  antara  agama  satu  dengan  yang  lain  saling memperlihatkan  kehidupan  yang  harmonis.  Tidak  ada  konflik  yang muncul,  bahkan  ketika  marak  terjadi  konflik  dan  kerusuhan  yang bermuatan  agama  di  beberaa  daerah  di  Indonesia,  terumata  kerusuhan Poso  yang  menjadi  tetangga  kota.  Kota  Palu  tidak  terpengaruh  dengan keadaan  kasus  kerusuhan  Poso,  dengan  berbagai  rentetan  peristiwa kekerasan  di  Poso  dan  Sulawesi  Tengah  pada  umumnya,  dan  bahkan sejak pelaku kerusuhan Poso ditangkap dan kemudian dieksekusi di kota Palu pada tanggal 28 September 2006. Kekerasan dan kerusuhan tersebut tidak terjadi di masyarakat, bahkan para tokoh agama menjalin kerjasama yang  baik  dan  melaksanakan  dialog  serta  beberapa  pertemuan.  Dalam pandangan  Jimmy  Dumanau,  tokoh  agama  Kristen,  bahwa  gereja memandang  masalah-masalah  kebersamaan  antaragama  haruslah dihormati  dan  saling  bantu  membantu,  memberi  kasih  sayang  kepada sesame merupakan doktrin gereja dalam menebarkan penghormatan dan kerukunan  antat  sesama  manusia  yang  beragama. 14 Begitupula  dalam pandangan  Drs.  Ismail  Pangeran,  M.Pd.I  ketua  FKUB  kota  Palu,  bahwa pandangan keagamaan yang memberikan ruang kepada toleransi sangat penting  dimasyarakatkan,  agar  apa  yang  disebut  menghubungkan  tali
13 Wawancara, tanggal, 29 September 2015 di Palu.
14 Wawancara, tanggal 2 September 2015 di Palu.
kasih  sayang  antarumat  beragama  menjadi  sesuatu  yang  mungkin dilakukan tanpa batas dan hambatan teologis. 15
Terciptanya kerukunan seperti di atas disebebkan beberapa faktor, diantaranya:
a. Faktor tradisi
Sejak  nenek  moyang  dulu  warga  masyarakat  kota  Palu  dikenal sebagai  masyarakat  terbuka,  sudah  hidup  dalam  suasana  rukun  dan aman. Sebaimana pada umumnya masyarakat yang lain, kehidupan kota yang sudah lebih modern akan tetapi penduduk kota Palu lebih bercirikan paguyuban,  bahu-membahu  dan  tolong  menolong.  Faktor  inilah  yang kemudian  mewarnai  hidup  antar-umat  beragama.  Mereka  tidak  pernah mempersoalkan symbol-simbol dalam interaksi sosialnya.
b. Faktor alisan dan mazhab
Di  kota  palu,  gereja  yang  dominan  adalah  gereja  yang  moderat, yaitu  gereja  protestan.  Gereja  tersebut  lebih  terbukan  dan  dan  moderat. Keterbukaan  dan  moderasi  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  adanya kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat muslim dalam membentuk kerukunan  hidup  antar-umat  beragama.  Sementara  dari  kalangan  Ilam kelompok  yang  paling  dominan  adalah  warga  Alkhairat  yang  merupan organisasi  keagamaan  tertua  di  Sulawei  Tengah  dan  Indonesia  Timur memiliki pandangan  yang moderat dan terbuka yang secara geneologis telah  diwariskan  oleh  pendiri  Alkhairat  Habi  Sayyed  Idrus  bin  Salim Aljufrie.  Selain  itu,  organisasi  dan  kultur  yang  sama    yaitu  Nahdlatul
Ulama  (NU)  juga  memiliki  pandangan  terbuka  dan  moderat  dalam bergaul dengan agama lain.

## c. Faktor dakwah dan misi
Dakwah  dan  misi  yang  disampaikan  oleh  pendeta  maupun muballig di kota Palu menitikberatkan pada misi kemanusian, kerja sosial dan  pemberdayaan  masyarakat,  bukan  dakwah  yang  menonjolkan fanatisme dan perbedaan agama. Contoh konkret adalah Fredy F. Follo, ketua Badan Kerjasama Umat Kristiani di kota Palu, menyatakan bahwa peran seorang pendeta dalam melerai konflk antar-umat beragama adalah ketika  memberikan  ceramah  pada  jemaatnya.  Kata  pendeta  kepada jemaatnya “ Kalau  gereja  dibakar  jangan  marah,  kerena  kalau  gereja dibakar  kita  masih  bisa  membangun  lagi,  kita  tidak  perlu  dendam  dan marah  dan  tidak  perlu  terprovokasi,  kita  serahkan  masalah  ini  kepada proses hukum. 16

## d. Faktor kerjasama
Adanya kerjasama antar tokoh agama dengan umat, antar tokoh agama  serta  tokoh  agama  dengan  pemerintah  yang  diwujudkan  dalam bentuk  dialog  sehingga  berdampak  positif  pada  kerukunan  antar  umat beragama.  Selain  itu,  pendekatan  yang  digunakan  para  tokoh  agama untuk  mewujudkan  kerukunan  adalah  bersifat  cultural  dan  etis,  tidak structural dan politis. Faktor keterbukaan antar-umat beragama yang pada akhirnya  membentuk  persepsi  dalam  diri  masing-masing  umat  bahwa
16 Wawancara, tanggal 10 September 2015 di Palu.
perbedaaan  agama  merupkakan  hal  yang  wajar  dan  merupakan kekuatan.
e. Faktor kondisi sosial-ekonomi
Faktor sosial-ekonomi di kota Palu secara umum memperlihatkan hal yang baik meskipun tidak tergolong tinggi. Artinya masyarakat secara rata-rata hidup dalam kondisi yang baik dan sejahtera. Hal ini tentu juga sangat mempengaruhi kondisi dan suasasna kerukunan hidup antar-umat beragama.  Boleh  jadi  kerukunan  yang  tercipta  di  kota  Palu  disebabkan oleh  komunitas  beragama,  khususya  Islam,  masih  pada  tinggat paguyuban.  Dengan  demikian,  mereka  tidak  memperdulikan  batas wilayah agama yang sacral, ritual dan yang bersifat sosial.
Singkatnya  bahwa  di  kota  Palu,  komunitas  beragama  justru mampu menggerakkan nilai-nilai sosial yang dibangunn melalui program pemerintah dan tokoh agama, sehingga interakas agama dengan unsure etinis tidak menghasilkan keteganganm melainkan kerukunan itu sendiri. Di  kota  Palu  juga  nampaknya  tidak  terjadi  politisasi  agama.  Ada hubungan  baik  antara  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama  dengan ketaatan  umat  beragama  terhadap  tokohnya.  Jika  para  umat  Bergama taat  kepada  tokohnya,  akan  tercipta  suasana  yang  harmonis  di  antara umat  beragama  dalam  mewujudkan  cita-cita  agamanya.  Kondisi  inilah yang tergambar dalam komunitas antar-umat beragama di kota Palu.
3. Peran  dan  Fungsi  Forum  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  di  Kota Palu
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum dan wadah bagi pemuka agama dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan  umat  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahtaraan.
FKUB    merupakan  organisasi  sosial  keagamaan  dan  kemasyarakatan yang dibentuk atas kesamaan agama dan tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan suasana sosial yang harmonis bagi umat beragama.
Sejauh  ini  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  kota  Palu telah  merumuskan  telah  merumuskan  berbagai  program  dengan pengembangan  di  beberapa  aspek.  Diantaranya  adalah;  1)  peningkatan kapasistas  kelembagaan  dan  penataan  organisasi;  2)  peningkatan kesejahteraan  sosial,  ketahanan  budaya  dan  pelayana  keagamaan;  3) peningkatan  kesadadaran  hokum  dan  politik  bagi  umat  beragama;  4) peningkatan dalam mengorganisir sumber-sumber pembiayaan organisasi melalui  sistem  pengembangan  jaringan  dana  yang  maksimal.  Upaya  itu dilakukan  berdasarkan  visi  FKUB  kota  Palu,  yakni “ Mewujudkan Masyarakat  yang  Religus,  Toleran,  Demokratis,  dan  Berkeadilan  di  Kota Palu yang dilandasi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Program tersebut belum dapat dilaksanakan oleh FKUB kota Palu secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh pengurus adalah dana yang sangat minim untuk melaksanakan program yang telah dirancang. Selain itu,  para  pengurus  juga  masih  sebatas  rapat  kerja  yang  belum ditindaklanjuti  melalui  aksi  nyata  di  masyarakat.  Dari  sini  dapat  dilihat bahwa  secara  organisatoris  FKUB  kota  Palu  belum  memiliki  kinerja organisasi yang efektif dan efesien.
Sementara, masalah kemajemukan dalam bangsa dan mengelola kerukunan  serta  memiliharnya  sangat  penting  dilakukan  oeh  seluruh komponen masyarakat. Kerusuhan yang terjadi sebenarnya bukan karena sentiment  keagamaan,  melainkan  lebih  pada  sentiment  politik  dan ekonomi.  Agama  selanjutnya  terkadang  dijadikan  pemicu  oleh  oknum
yang  kurang  bertanggungjawab.  Padahal  seluruh  agama  mengajarkan kemanusiaan dan ketaan hokum.
Dalam  pelaksanan  kerukunan  umat  beragama,  peran  penting FKUB  termasuk  dalam  pendirian  rumah  ibadah.  FKUB  memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah. Selain itu, menurut As ’ ad Syukur  (tokoh  organisasi  DDI  di  Palu)  bahwa  peran  FKUB  selam  ini sangat strategis dalam kerukunan umat beragama sebagai FKUB sebagai perekat bangsa. Tidak hanya sekedar pemadam kebakaran. Maka dari itu, FKUB    diharapkan  mampu  merapatkan  barisan  untuk  merealisasikan program-programnya.  Dan  pemerintah  wajib  mendukung  FKUB meskipun masih dianggap sebagai organisasi biasa. 17
Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Sahdan  Senen,  tokoh masyarakat  muslim,  bahwa  FKUB  memiliki  peran  begitu  strategis  dalam menjaga kerukunan umat beragama, akan tetapi masih kurang perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan financial, ditambah lagi sebagian pengurus belum memahami fungsi pokok FKUB dalam masyarakat. 18
17 Wawancara: tanggal 12 September 2015 di Palu.
18 Wawancara: tanggal 13 September 2015 di Palu.

## TABEL 1

## PENGURUS FKUB YANG MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSINYA
NO Jawaban Responden Frekwensi (F) Porsentase % 1 2 3 Memahami Kurang memahami Tidak memahami 65 25 10 65 25 10 Jumlah Responden 100 100
Sumber: diolah dari hasil kuisoner tahun 2015
Berdasarkan  data  hasill  olahan  kuisioner  menunjukkan  bahwa pengurus FKUB yang memahami tugas dan fungsinya dalam pembinaan umat beragama dalam pandangan masyarakat berjumlah 65%, sementara yang  kurang  memahami  25  %  dan  yang  tidak  memahami  hanya  10%. Dari  prosentase  tersebut  tergambar  bahwa  pengurus  yang  memahami tugas  dan  fungsinya  masih  lebih  banyak  daripada  yang  belum,  meski demikian,  sejatinya  seluruh  pengurus  benar-benar  memahami  apa  yang seharusnya  dikerjakan.  Maka  dari  itu,  sangat  mendesak  dilakukan upgrading pengurus untuk memahami fungsi dan tugas masing-masing.
Adapun kendala FKUB yang terkait dengan dukungan pemerintah yang bersifat materi memang sangat penting untuk diperhatikan. Karena kehadiran  FKUB  sangat  penting  dan  mendukung  pemerintah  dalam meningkatkan  kedamaian  dan  kerukunan  di  masyarakat.  Berdasarkan peraturan  bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun  2006  tentang  pedoman  pelaksanaan  tugas  Kepala  Daerah  dan
Wakil  Kepada  Daerah  dalam  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama, pemberdayaan  forum  kerukunan  umat  beragama  dan  pendirian  rumah ibadah  dinyatakan  bahwa  FKUB  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah sebagai tugas dan fungsi Kepada Daerah dalam membina kerukunan dan pelayanan umat beragama.
Selain itu, FKUB juga belum efektif melaksanakan tugasnya dalam mengkomunikasin  bebagai  hal  mengenai  kerukunan  umat  beragama kepada  masyarakat  dan  umat  beragama.  Kondisi  itu  tergambar  dari pernyataan  masyarakat  terhadap  FKUB  terkait  dengan  signifikansi  tugas dan  fungsinya  terhadap  kerukunan  umat  beragama  di  kota  Palu. Sebagaimana dalam table di bawah ini:
Tabel 2
Signifikansi Peran FKUB terhadap Kerukuan Umat Beragama di Kota Palu NO Jawaban responden Frekuwensi (F) Porontase % 1 2 3 Memiliki hubungan Kurang berhubungan Tidak tahu 35 55 10 35 55 10 Jumlah responden 100 100
Sumber: diolah dari hasil kuisoner tahun 2015
Pada table di atas terlihat bahwa masyarakat belum melihat peran yang signifikan bagi organisasi FKUB dalam pembinaan kerukunan umat beragama.Terdapat  55  %  jawaban  responden  yang  menyatakan  bahwa
peran  FKUB  terhadap  kerukunan  umat  beragama  di  kota  Palu  kurang berhubungan.  Ini  artinya  bahwa  masyarakat  belum  memercayai  bahwa FKUB  Kota  Palu  berperan  dalam  kerukunan  umat  beragama  terutama dalam mendamaikan masyarakat yang bertikai termasuk umat beragama.
Dengan  demkian,  sebaiknya  FKUB  mulai  saat  ini  bermasyarakat dengan  semua  umat  beragama.  Kurangnya  signifikansi  peran  FKUB terhadap  pembinaan  kerukunan  umat  beragama  bisa  saja  disebabkan oleh  tinggi  dan  rendahnya  FKUB  kota  Palu  dalam  merespon  masalah- masalah  umat  beragama  di  masyarakat.  Sebagaimana  tergambar  dalam table di bawah ini:
Table 3
Respon FKUB terhadap Permasalahan Umat Beragama di Kota Palu
NO Jawaban responden Frekwensi (F) Porentase % 1 2 3 Tinggi Rendah Tidak ada 20 55 25 20 55 25 Jumlah responden 100 100
Sumber: diolah dari hasil kuisoner tahun 2015
Dari  table  di  atas  menunjukkan  bahwa  FKUB  kota  Palu  masih kurang merespon berbagai permasalahan umat beragama. Terdapat 55 % responden yang menyatakan bahwa FKUB kota Palu masih rendah dalam merespon  kondisi  sosial  keagamaan  masyarakat.  Respon  itu  misalnya berupa  pernyataan  di  media  massa,  berdialog  dengan  masyarakat  yang
bertikai,  berdialog  dengan  umat  beragama  dengan  memahami  dan menindaklanjuti  masalahnya  yang  berkembang  di  masyarakat  dan  umat beragama.  Kurangnya  FKUB  terhadap  kondisi  sosial  umat  beragama, karena FKUB  berdialog dengan umat beragama di Kota Palu. Hal ini juga berdampak  pada  peran  FKUB  kota  Palu  di  tengah-tengah  masyarakat umat beragama. Sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:
Tabel 4
Peran FKUB Kota Palu dalam Pembinaan Kerukunan Umat  Beragama
di Kota Palu NO Jawaban responden Frekwensi (F) Porsentase % 1. 2. 3. Tinggi Rendah Kurang 20 65 15 20 65 15
Sumber: diolah dari hasil kuisoner 2015
Berdasarkan  table  di  atas,  maka  terdapat  65%  masyarakat menyatakan  bahwa  peran  FKUB  kota  Palu  masih  rendah  terhadap pembinaan  kerukunan  umat  beragama.  Ini  berarti  bahwa  kondisi  sosial keagamaan  yang  terjadi  di  kota  Palu  yang  berjalan  dengan  aman  dan damai  karena  memang  diciptakan  oleh  masyarakat  sendiri  dan  umat beragama  secara  individu.  Masyarakat  telah  memiliki  kesadaran  yang tinggi  terhadap  penciptaan  kondisi  yang  aman  dan  damai.  Selain  itu, pemerintah  juga  secara  terus  menerus  melakukan  penciptaan  kondisi
sosial  masyarakat  yang  baik  melalui  pelaksanaan  program  pelayanan keagamaan dan aspek sosial lainya dalam masyarakat.
4. Efektifitas  Kebijakan  Kerukunan  Umat  Beragama  Melalui  FKUB  Kota Palu
Sebagai  suatu  kebijakan  dalam  pembinaan  kerukunan  umat beragama  di  kota  Palu,  meka  pembentukan  wadah  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FKUB)  dilaksanakan  sebagai  wadah  membangun komunikasi dan interelasi bagi semua umat beragama. Wadah ini menjadi sangat  penting  dan  strategis  dalam  membangun  kerukunan  antar  umat beragama dan antar suku dan etnik di kota Palu.
Namun,  dalam  perjalanan  FKUB,  sebagai  wadah  komunikasi antar  umat  beragama  belum  berjalan  secara  efektif  karena  fungsi  dan peran  FKUB  kota  Palu  belum  maksimal  memfasilitasi  berbagai  dialog antar umat beragama dan antar etnis serta suku bangsa yang ada di kota Palu.  Selain  itu,  secara  intitusional  belum  maksimalnya  perhatian pemerintah untuk memberdayakan forum komunikasi tersebut.
Dalam studi efektifitas kebijakan, maka kebijakan kerukunan umat beragama dapat diukur melalui beberapa hal, yakni: a) regulasi kebijakan kerukunan umat beragama di kota Palu; b) peran institusi keagamaan dan kemasyarakatan  di  kota  Palu;  c)  kesadaran  masyarakat  terhadap penciptaan kerukunan umat beragama di kota Palu.
Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dalam realitasnya di kota Palu, bahwa  belum  adanya  regulasi  hukum  dalam  hal  ini  peraturan  daerah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di kota Palu. Peraturan Daerah ini, untuk mengatur kehidupan kerukunan antar umat beragama di kota Palu. Saat ini kebijakan kerukunan umat  beragama di kota Palu
didasarkan  pada  Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Agama  Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanan  Tugas Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Adat.
Menurut Peraturan Bersama ini, bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di  bidang  pelayanan,  pengaturan  dan  pemberdayaan  umat  beragama. Salah  satu  upaya  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pemberdayaan kerukunan  umat  beragama  adalah  dengan  membentuk  wadah  yang disebut  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Kota  Palu  dengan rincian tugas menurut Peraturan Bersama ini adalah:
1. Melakukan dialog dengan pemukan agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan  aspiratsi  oramas  keagamaan  dan  masyarakat  dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembedayaan masyarakat.
5. Memberikan  rekomendasi  tertulis  atas  permohonan  pendirian  rumah ibadat.
Berdasarkan  rincian  tugas  FKUB  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  FKUB  Kota  Palu  belum  secara  efektif  melakukan tugas-tugas  pelayanan  dan  pembedayaan  kerukunan  umat  beragama. Berkaitan dengan FKUB sebagai wadah silaturahim dan komunikasi antar umat beragama, FKUB Kota Palu juga belum pernah menerima aspirasi
yang  berkaitan  dengan  masalah  kerukunan  umat  beragama  dari organisasi  kemasyarakatan  dan  keagamaan  di  Kota  Palu.  Hal  ini disebabkan oleh masing-masing organisasi keagamaan dan
kemasyarakatan  di  Kota  Palu  berjalan  secara  sendiri-sendiri  dan  kurang berkomunikasi  dengan  FKUB  Kota  Palu.  FKUB  Kota  Palu  selama  kurun waktu  2008-2015  belum  melakukan  sosialisasi  peraturan  perundang- undangan  dan  perangkat  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan kerukunan  umat  beragama  di  Kota  Palu  dan  melakukan  pemberdayaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di kota Palu.
Dengan  demikian,  tugas  FKUB  yang  diamanahkan  melalui Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  belum efektif dilakukan oleh FKUB Kota Palu.

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan  bahwa  kodisi  kehidupan  beramaga  di  suatu  kelompok masyarakat  memiliki  pengaruh  terhadap  ketertiban  dan  keamanan lingkungan.  Semakin  taat  suatu  komunitas  dalam  menjalankan  ajaran agamanya,  semakin  tertib  dan  aman  kondisi  lingkungan  komunitasnya. Hal ini terjadi pada komunitas beragama yang ada di  Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu merupakan daerah yang didiami oleh berbagaia suku bangsa  dengan  memeluk  agama  yang  berbeda-beda.  Berdasarkan agama, bahwa 85,15 persen penduduk beragama Islam, 9,74 persen yang beragama  Kristen,  0,99  persen  beragama  Hindu  dan  1,54  persen  yang beragama  Budha.  Walaupun  penduduk  kota  Palu  sangat  heterogen, namun  kerukunan  hidup  beragama  nampaknya  sangat  terjaga  dengan baik,  sehingga  hubungan  antar  umat  beragama  terjalin  mesra.  Hal  ini
terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya jumlah rohaniawan masing-masing agama.
Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  belum  secara maksimal berperan dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Palu.  Hal  ini  terlihat  pada  program  yang  telah  dirumuskan  akan  tetapi belum bisa dikerjakan oleh FKUB Kota Palu secara maksimal
Kebijakan kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui FKUB Kota Palu belum secara efektif terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat  dalam  tugas  dan  fungsi  FKUB  berdasarkan  Peraturan  Bersama Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama  Nomor  8  dan  9  tahun  2006 belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  Wahid  dkk.,  1994. Dialog:  Kritik  dan  Identitas  Agama, Yogyakarta: pustaka Pelajar.
--------.,1999. Agama  dan  Kekerasan,  Dari  Anarkisme  Politik  ke  Teologi Kekerasan, Elsas, Jakarta.
Amin  Abdullah,  2000. Dinamika Islam Kultural, Pemetaan  Atas Wacana Keislaman Kontemporer, Bandung: Mizan.
Azhar  Arsyad  dan  Jawahir  Thontowi,  2002. Islam  dan  Perdamaian
Global, Yogyakarta: Madyan Press.
Ahmad Syahid dan Zainuddin Daulay, 2002. Riuh Diberanda Satu: Peta Kerukunan  Umat  Beragama  di  Indonesia,  Jakarta:  Puslitbang Agama Departemen Agama Republik Indonesia.
Ali  Munhanif,  1996. Islam  and  The  Struggle  for  Religious  Pluralisme  in Indonesia: A Politica Reading of The Religious Thought of Mukti
Ali,  dalam  Studi  Islamika:Indonesian  Journal  for  Islamic  Studies, Volume 3, No. 1
Abu Achmadi, 2002. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
Bahtiar  Effendi,  1998. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina.
Bryan S. Turner, 1991. Religion and Social Theory, Sage Publication Ltd.
London.
Charles  Kurzman,  2001. Wacana  Islam  Liberal,  Pemikiran  Islam
Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina
Darmawan  Mas ’ ud  Rahman,  2004. Nilai  Budaya  dan  Konflik,  (Sebuah Kajian  singkat  diamati  dari  Sudut  Pandang  Budaya  Kekinian), Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari STAIN Datokarama Palu.
Faisal Ismail, 2002. Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultural dan Struktural, Jakarta: Litbang Depag RI.
Hasan  Hanafi,  1981. Madha  Ya ’ ni  al  Yasar  al-Islami:  Al-Yasar  al-Islami
Kitabat fi al-Nahdla al-Islamiyah.
Luthfi  Assyaukanie,  2002. Wajah  Liberal  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Jaringan Ilam Liberal.
Magraret M. Paloma, 1979. Comtemporary Socilogy Theory, Yogyakarta: Yosogama.
Nurkholis  Madjid,  1992. Islam  doktrin  dan  Peradaban,  Cet.  III,  Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
Neong  Muhajir,  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Rake  Sarasin: Yogyakarta
Scott Gordon, 1997. The History and Philosphy of Social Scince, London:
Routledge.
Suharsimi  Arikunto,  2006, Proseudur  Penelitian:  suatu  Pendekatan Praktik, Cet. I. Rineka Cipta: Jakarta.
Ridwan  Lubis,  2005. Meretas  Wawasan  dan  Praksis  Kerukunan  Umat
Beragama di Indonesia, Depag RI, Jakarta.
Thomas  Meyer,  2004. Politics  of  Identity  The  Challenge  of  Modern Fundamentalism, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung.
Qowaid,  1997. Kehidupan  Umat Beragama di Tengah  Masyarakat yang Berubah, Jakarta: Puslitbang Agama Departemen Agama Republik Indonesia.