## Media, Pilkada Serentak, dan Demokrasi
Riki Arswendi 1
 

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan relasi media, pilkada serentak, dan demokrasi dalam praktik politik lokal. Dalam pilkada serentak, menggunaan media selalu menjadi arus-utama dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Pilkada serentak sebagai arena kontestasi para kontestan merupakan perwujudan dari praktik  demokrasi.  Karena  itu,  media  yang  bebas  dalam  melakukan  peliputan  dan  pemantau pilkada serentak dijamin oleh sistem politik yang demokratis. Hal ini yang menjadi benang merah dari tulisan ini.
Kata Kunci: peran media; pilkada serentak; demokrasi lokal.

## Abstract
This  paper  describes  relation  between  press,  concurent  local  election,  and  democracy  in  local political practice. In concurent local elections, the use of the media has always been a mainstream in  democratic  parties  at  the  local  level.  Local  election  (Pilkada)  as  a  contesting  arena  for contestants is a manifestation of the practice of democracy. Therefore, the free press in conducting coverage  and  monitoring  in  concurrent  local  election  is  guaranteed  by  a  democratic  political system. Those relations are the heart of this paper.
Keywords: role of media; concurrent elections; local democracy.
1 Korespondensi:
Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta
Jl. Meruya Selatan No.31, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat E-mail : riki.arswendi@mercubuana.ac.id

## Pendahuluan
Media sosial berbasis internet bisa digunakan sebagai medium untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi warga negara dalam proses-proses politik dan terlibat dalam
urusan pemerintahan -Bowman & Willis , 2003. Media, pilkada serentak, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Media  massa,  baik  cetak  maupun  elektronik  sangat  berperan  dalam  perhelatan  pemilihan umum,  pemilihan  legislatif,  pemilihan  presiden,  termasuk  pemilihan  kepala  daerah  atau biasa disebut pilkada. Media tidah hanya menjadi instrumen dalam pilkada serentak, tetapi juga  berfungsi  sebagai  aktor  penting  dalam  demokrasi.  Selama  pelaksanaan  pilkada langsung  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2005,  hingga  sekarang,  media  mengambil  peran penting dalam pesta demokrasi di tanah air (Haboddin, 2017:v).
Kontribusi  media  dalam  pilkada  serentak  merupakan  bentuk  dari  kebebasan  pers. Kebebasan  media  untuk  tampil  lebih  berani  dalam  mengartikulasikan  persoalan  ekonomi politik  serta  mengkritik  peran  pemerintahan  merupakan  terobosan  dalam  format  politik Indonesia. Selain itu, media juga lebih otonom dan independen dalam melakukan peliputan (Hisyam,  2003:422),  penyiaran  dan  menayangkan  iklan-iklan  politik  dalam  pemilihan umum  dan  pilkada.  Tulisan  ini  ingin  membedah  relasi  media,  pilkada  serentak,  dan demokrasi. Adapun struktur penulisan artikel ini adalah pertama, membicarakan media dan demokrasi,  kemudian  dilanjutkan  relasi  media  dan  pilkada  serentak.  Bagian  selanjutnya akan  dipaparkan  pula  persoalan  tantangan  media  dalam  berdemokrasi  di  tingkat  lokal dalam kaitannya dengan konteks pilkada serentak.

## Media dan Demokrasi
Media merupakan bagian penting dalam berpolitik maupun berpemerintahan. Dalam negara-negara  yang  sudah  mapan  demokrasinya,  media  merupakan  aktor  penting  dan dijamin  keberadaannya.  Karena  itu,  ungkapan  dari  presiden  Amerika  Serikat  selalu dijadikan  patokan  ketika  membicarakan  peran  media  dan  demokrasi.  Thomas  Jefferson pernah berucap: lebih menyukai media tanpa pemerintahan ketimbang suatu pemerintahan tanpa  media (Ghali,  1997:21) . Ungkapan  ini  memiliki  daya  pikat  yang  luar  biasa  bagi jurnalis, pemilik media, hingga politisi dalam kerangka menjaga keberadaan media dalam pemerintahan demokratis.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa menjadi pilar penting. Karena itu,  dalam  penyampaian  berita  berita  maupun  informasi  kepada  publik  harus  bersandar
pada  berita  yang  akurat,  perimbang,  dan  tidak  beitikad  buruk.  Dalam  Kode  Etika Jurnalistik  disebutkan  bahwa  pemberitaan  peristiwa  atau  fakta  sesuai  dengan  suara  hati nurani  tanpa  campur  tangan,  paksaan,  dan  intervensi  dari  pihak  lain  termasuk  pemilik perusahaan pers (Suyanto, 2015:57). Nampak jelas posisi jurnalistik dalam memberitakan, yakni independen dan otonom dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalitik.
Tradisi  media  yang  independen,  banyak  ditemukan  di  negara-negara  Eropa  dan Amerika.  Eropa  dan  Amerika  merupakan  negara  yang  terkenal  paham  kebebesan  dan menghargai  kebebasan  pers  dalam  menyuarakan  opini  publik.  Kebebasan  pers  sangat dimungkinkan  dengan  bersandar  pada  sistem  pers  yang  bertanggungjawab  dalam  hal. Pertama ,  terhadap  hati  nurani  sendiri. Kedua ,  terhadap  sesama  warga  negara  yang  juga memiliki  hak-hak  asasi. Ketiga ,  terhadap  kepentingan  umum  yang  dimiliki  oleh pemerintah. Terakhir ,  terhadap  sesama  rekan  seprofesi.  Idealnya,  tanggujawab  pers mencakup pemerintah, pers, dan masyarakat (Hisyam, 2003:416).
Poin  yang terakhir inilah  yang paling penting  yakni  tanggungjawab pers  mencakup pemerintah, pers, dan masyarakat. Meskipun ada jaminan terntang kebebasan, tetapi media jaga dituntut untuk bertanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah bukan objek media, tetapi juga subjek pemberitaan. Media massa adalah mitra bagi  masyarakat  dan  pemerintah.  Sebagaimana  ditulis  Sularto  bahwa  media  dan pemerintah saling bermitra dalam kehidupan politik demokratis karena tiga hal.
Pertama ,  hubungan  pers  dan  pemerintah  adalah  hubungan  yang  di  bawa  oleh kepentingan  bersama  untuk  menyampaikan  dan  menerima  pesan,  untuk  menyampaikan dan menerima kontrol sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat banyak. perangkat pemerintah sejak dulu menjadi keharusan bagi masyarakart. Perangkat pers menjadi keharusan untuk masyarakat zaman sekarang dan seterusnya.
Kedua ,  hubungan  itu  berada  dalam  semangat  kerjasama,  semangat  kekeluargaan yang  terjadi  ciri  khas  masyarakat  Indonesia.  Kebersamaan  itu  tidak  meniadakan  atau mengurangi  posisi  dan  peranan  masing-masing.  Peranan  masing-masing  itu,  di  samping menjadi  sumber  kreativitas  dan  saling  merangsang  ,  juga  menjadi  sumber  salah  paham, perbedaan  cara  melihat  persoalan,  ketegangan.  Hal  itu  di  satu  pihak  diterima  sebagai keadaan yang tak terhindarkan: sebaliknya, sementara dicarikan jalan keluar melalui dialog dan lain-lain.
Ketiga ,  interaksi  positif  bukanlah  untuk  meniadakan  atau  melemahkan  peranan kontrol dan koreksi media. Interaksi itu mempengaruhi bagaimana arah interaksi haruslah
tidak  membatasi,  tetapi  semakin  meluaskan,  sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat (Sularto, 2011:310).
Dengan  bersandar  pada  tiga  poin  tersebut,  maka  media  dan  pemerintah  selayaknya dan sepatutnya membangun jalinan saling menghormati, tahu batasan, menjunjung tinggi etika  profesi  dalam  melakukan  liputan  maupun  publikasi.  Sebab,  media  adalah  aktor penting  dalam  mendorong  demokrasi.  Jadikanlah  media  massa  sebagai  duta-duta kepercayaan  dalam  membangun  tradisi  demokrasi  dalam  kontestasi  politik.  Dalam  era informasi ini, media selalu dituntut untuk cermat dan tidak salah dalam membentuk opini publik. Dalam ajang pilkada, misalnya, media harus selektif dalam membentuk citra tokoh dan figur politisi dalam arena politik formal.

## Media dan Pilkada Serentak

##  Melacak Regulasi
Keterlibatan  media  dalam  pemilu  maupun  pilkada  secara  legal  formal  diatur  dalam regulasi  atau  undang-undang.  Dalam  Dokumen  PBB  A/46/608  tahun  1991  disebutkan menjamin  peluang  yang  adil  kepada  pengguna  media,  termasuk  pers,  televisi,  dan  radio untuk semua partai politik yang bersaing dalam pemilihan . Pers, televisi, dan radio adalah instrumen yang sangat berguna dalam mengawal pemilihan dan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasal 66 ayat  1  Media  cetak  dan  media  elektronik  dapat  menyampaikan  tema,  materi,  dan  iklan Kampanye.
Dalam aturan  yang lebih rendah  yakni Keputusan KPU No 123 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye kepala daerah disebutkan peran media. Misalnya,
Pertama, Pemberitaan  dan  Penyiaran  Kampanye  adalah  penyampaian  berita  atau informasi  yang  dilakukan  oleh  media  massa  cetak,  elektronik  dan  lembaga penyiaran  yang  berbentuk  tulisan,  gambar,  video  atau  bentuk  lainnya  mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
Kedua, Lembaga  Penyiaran  Publik  adalah  lembaga  penyiaran  yang  berbentuk badan  hukum  yang  didirikan  oleh  negara,  bersifat  independen,  netral,  tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
Ketiga, Lembaga  Penyiaran  Swasta  adalah  lembaga  penyiaran  yang  berbentuk badan  hukum  Indonesia,  yang  bidang  usahanya  khusus  menyelenggarakan  siaran radio atau siaran televisi.
Keempat ,  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  adalah  lembaga  penyiaran  yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan
Keputusan  KPU  ini  menggariskan  kepada  lembaga  penyiaran  publik,  baik  milik negara maupun swasta untuk ikut serta dalam pilkada serentak. Keikutsertaan media cetak dan  elektronik  tentunya  bisa  bertindak  netral  dan  adil  dalam  menyiarkan  para  kontestan atau partai politik dalam pilkada serentak. Dalam buku Meliput Pemilu disebutkan secara tegas  enam  pedoman  yang  menjadi  kewajiban  media  dan  pemerintah  dalam  hal  pilkada serentak. Pertama ,  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang relevan  dengan  pemilu,  termasuk  memberikan  pendidikan  pemilih. Kedua ,  supaya seimbang  dan  tidak  memihak  dalam  pelaporan  tentang  pemilu. Ketiga ,  tidak  menolak untuk  menyiarkan  suatu  siaran  pemilu,  kecuali  jelas-jelas  dan  langsung  berupa  hasutan yang menjurus kearah kekerasan dan kebencian.
Keempat ,  harus  tepat,  seimbang  dan  tidak  memihak  dalam  program  berita  dan peristiwa-pertiwa terkini. Kelima , memberikan kepada partai-partai dan calon-calon wakti siaran program akses langsung atas dasar adil dan non-diskrimatif. Terakhir , memberikan waktu  yang  sama  bagi  kedua  belah  pihak  mengenai  pemberian  suara  referendum  dan menyesuaikan  dengan  pedoman-pedoman  di  atas,  juga  pada  pemilu  di  daerah  atau  di wilayah tertentu (Nugroho, 1999:105).

##  Kampanye Politik
Dalam  regulasi  pilkada  sangat  tegas  memposisikan  peran  media  dalam  pilkada. Peran  utama  media  dalam  pilkada  serentak  bisa  dilihat  pada  saat  debat  calon,  proses kampanye  politik,  dan  pada  saat  pemantau  dalam  penjoblosan. Pertama ,  pada  saat  debat calon  kepala  daerah.  Media  cetak  maupun  televisi,  bukan  saja  menampilkan  sosok  dan argumen para kandidat kepala daerah kepada publik, tetapi  juga media bisa bisa menjadi mediator  yang baik  antara partai  politik, penyelenggara pilkada serentak,  dan masyarakat pemilih. Untuk lebih jelasnya bisa pada gambar 1.
Gambar 1 memperlihatkan peran sentral media dalam pilkada serentak. Partai politik yang  mengusung  pasangan  calon  kepala  daerah  memiliki  kepentingan  dalam  mengiklan calon  dan program  kerjanya. Agar pesan politik  para  calon  kepala daerah sampai kepada masyarakat  pemilih,  maka  memerlukan  media  massa.  Media  massa  dengan  segala kekuatannya  menjadi  penghubung  antara  pasangan  calon  yang  diusung  partai  politik kepada  masyarakat  pemilih.  Media  menyampaikan  pesan  politiknya  melalui  reportase,
editorial,  komentar,  dan  analisis.  Media  juga  akan  melakukan feedback dari  masyarakat pemilih kepada partai politik lewat jajak pendapat, surat pembaca, dan komentar pemirsa (Kartika, 2014:26).

## Gambar 1 Media sebagai mediator dalam pilkada serentak
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Kedua , dalam proses kampanye. Kampanye politik merupakan bagian penting dalam kajian  komunikasi  politik.  Secara  sederhana  kampanye  politik  bisa  didefinisikan  sebagai bentuk  pertukaran  simbol-simbol  atau  pesan-pesan  sehingga  sampai  pada  taraf  tertentu telah  diberi  bentuk  dan  memiliki  akibat  dalam  proses  politik  (Kartika,  2014:22).  Akibat politik yang diinginkan bagi kandidat adalah agar masyarakat dapat terpengaruh dan yakin atas  pilihan  mereka.  Keyakinan  politik  masyarakat  diperlukan  agar  dalam  pemilihan mereka  memilih  calon  tersebut.  Paling  tidak  inilah  pesan  singkat  dari  proses  kampanye politik.
Secara  teoritik,  kampanye  politik  dan  kampanye  pemilu  dalam  kajian  politik  bisa dibedakan secara singkat dan jelas, melalui tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Perbedaan kampanye politik dan kampanye pemilu
Kampanye Politik Kampanye Pemilu Batas waktu Periodik dan tertentu Jangka panjang dan terus- menerus Tujuan Menggiring pemilih ke bilik suara Image politik Strategi Mobilisasi dan berburu pendukung Membangun dan membentuk reputasi politik Komunikasi politik Satu arah dan penekanan Interaksi dan mencari
pada janji dan harapan politik kalau menang pemilu pemahaman beserta solusi yang dihadapi oleh masyarakat Sifat hubungan dengan kandidat Pragmatis (transaksional Hubungan relasional Produk politik Janji dan harapan politik; figur kanddat dan program kerja Pengungkapan masalah dan solusi; ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai politik Sifat program Market orinted dan berubah- ubah dari setiap pemilu Konsisten dengan nilai partai politik Relasi memori kolektif Cenderung mudah hilang Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif Sifat kampanye Jelas, terukur, dan dapat dirasakan langsung akvitas fisiknya Bersifat laten, bersikap kritis, dan bersifat menarik simpatik masyarakat
Sumber : Roby Cahyadi, ‘Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan’. JSP, Vol.12 No.3, 2009. hll.311
Ketiga ,  media  melakukan  pemantau  dan  mempublikasi  pemenang  dalam  pilkada. Keterlibatan  media  massa  sebagai  aktor  pemantau  dalam  pilkada  dibenarkan  secara hukum.  Pasal  89  UU  No  1  tahun  2015  disebutkan  pemantauan  pemungutan  suara dilaksanakan  oleh  pemantau  Pemilihan  yang  telah  diakreditasi  oleh  KPU  Provinsi  atau KPU  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  berlaku  bagi  organisasi  masyarakat  dan  lembaga  swadaya masyarakat.  Tetapi  bagi  media  massa  melakukan  pemantau  dalam  pilkada  serentak merupakan  sebuah  kewajiban  moral  maupun  politik.  Sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 1/2015  pasal  126  disebutkan  bahwa  media  massa  ketika  menjadi  pemantau  Pemilihan mempunyai hak:
a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
c. mengamati  dan  mengumpulkan  informasi  jalannya  proses  pelaksanaan  Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
d. berada  di  lingkungan  TPS  pada  hari  pemungutan  suara  dan  memantau  jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
f. menggunakan  perlengkapan  untuk  mendokumentasikan  kegiatan  pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
Hak ini menunjukkan bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Kerja KPUD  dalam  pilkada  serentak,  kemudian  bisa  dipantau  secara  seksama  oleh  lembaga masyarakat  maupun  media  massa.  Kehadiran  media  dalam  pemilihan  untuk  memastikan jalan  pilkada,  apakan  benar-benar  berjalan  sesuai  dengan  pelaksanaan  asas  pemilu  yang bebas,  adil,  transparan,  jujur,  dan  demokratis.  Dalam  kerangka  menciptakan  pemilihan kepala  daerah  yang  memenuhi  standar  tersebut,  memang  dibutuhkan  kerja  keras  banyak pihak.  Media,  penyelenggara  pilkada  serentak,  para  kontestan  dan  masyarakat  pemilih harus saling bahu membahu dalam menciptakan pilkada yang bermartabat.

## Tantangan ke Depan
Di  tengah  arus  globalisasi  dan  arus  informasi,  media  memang  menjadi  kekuatan besar dalam pemilu maupun pilkada. Kekuatan media dalam pilkada bisa dilihat dari cara membuat  pencitraan  calon,  memberikan  ruang  bagi  calon  untuk  beriklan  dan berkampanye. Secara normatif, memang dibolehkan sepanjang media massa bersikap adil kepada semua kontestan. Hal ini menjadi penting karena media massa terkadang tidak adil dalam memberikan ruang politik yang sama dalam pemberitaan maupun hak siaran.
Dalam bebarapa kasus seringkali kita jumpai terjadi diskriminasi dalam penggunaan hak siaran pada media dalam pemilu.  Dalam bahasa lain, media sangat  pilih  kasih  dalam pemberitaan. Pertama , media massa dalam beberapa tahun terakhir menjadi partisan partai politik. Hal ini bisa terjadi karena pemilik media massa tersebut menjadi politisi. Sebagai ilustrasi, dalam pilkada DKI Jakarta, Metro TV sangat mendukung pasangan Anie-Sandi. Hal yang sama juga terjadi pada detik.com yang sangat pro terhadap pasangan Ahok-Jarot.
Kedua , TVRI sebagai lembaga penyiaran milik negara pun dalam sejarah pemilu di Indonesia  pernah  melakukan  pemihakan  kepada  partai  penguasa.  Bahkan,  TVRI  sangat jauh  terlibat  dalam  pusaran  politik  kekuasaan.  Apa  yang  dipraktekkan  TVRI,  juga  bisa ditemykan dalam sejarah politik di Malaysia tahun 1990, Banglades tahun 1991, Slovenia tahun  1990,  dan  Namibia  tahun  1989  adalah  negara-negara  yang  melarang  media  massa untuk  menyiarkan  kampanye.  Intinya  adalah  hanya  partai  penguasalah  yang  berhak  dan memiliki  kuasa  penuh  dalam  menggunakan  media  televisi.  Media  hanya  menjadi  corong bagi pemerintah yang berkuasa.
Ketika  kekuasaan  otoriter  tumbuh  subur,  maka  independensi  media  massa dipertanyakan. Media sangat  tergantung pada kekuasaan rezim. Akibatnya, adalah sangat membahayakan  eksistensi  media  sebagai  pilar  penting  dalam  membangun  demokrasi. Dalam  sistem  politik  yang  otoriter  dan  sentralistik,  pemerintanya  memiliki  kuasa  dalam memberangus  media,  memenjarakan  wartawannya  atau  memaksa  media  untuk  menjadi alat politik rezim yang berkuasa.
Ketiga ,  media  sangat  mahal  untuk  proses  politik  pilkada  serentak.  Maksudnya, adalah  naya  pasangan  calon  yang  berkantong  tebal  yang  leluasa  menggunakan  media massa  dalam  pilkada  serentak,  sedangkan  bagi  calon  pasangan  yang  miskin  sangat  sulit untuk mengakses media massa. Pandangan ini dibenarkan Bima Nugraha, persoalan biaya periklanan yang terlalu tinggi menyulitkan bagi pasangan kepala daerah untuk mengakses media massa dalam pilkada serentak  (Nugroho, 1999:29).
Keempat ,  terkadang  ada  tindakan  pemerintah  yang  membatasi  para  pesaing  partai politik  menggunakan  media  asing  untuk  menyiarkan  pesan-pesan  politik  di  luar  wilayah pengaturan  nasional  (Nugroho,  1999:50).  Dalam  konteks  Indonesia,  memang  tidak pembatasan  penggunaan  media  asing,  tetapi  ada  fenomena  yang  di  luar  nalar  karena pilkada  yang  sangat  terbatasi  oleh  geografis-teritorial,  namun  pasangan  calon  terkadang menggunakan  media  nasional  untuk  memasang  iklan  politik  ataupun  kampanye  politik. Sedangkan  di  wilayahnya  sendiri  tempat  pemilihan  dilaksanakan  tidak  menggunakan media massa lokal, entah radio, televisi, dan surat kabar.
Selain empat tantangan media dalam pilkada serentak sebagaimana disebutkan, maka perlu dibuatkan catatan kritis dalam kerangka membangun kenetralan dan kekritisan media dalam membangun opini publik dalam pilkada. Hal ini menjadi penting karena tiga alasan. Pertama ,  hukum  pers  memberikan  keleluasaan  untuk  melakukan  kritik  objektif  dan konstruktif  kepada  calon  pemimpin,  partai  politik,  politisi  maupun  lembaga  pemerintah. Kedua ,  jurnalis  dan  media  selalu  berpijak  pada self-cencorship dalam  melakukan  kerja profesionalnya. Ketiga ,  media  dan  jurnalis  dilarang  membuat  laporan  palsu,  tetapi  berita yang benar dan berdasarkan fakta. Fakta adalah fakta (Sularto, 2011:313).

## KESIMPULAN
Ke depan media akan semakin penting dalam pilkada serentak. Dikatakan demikian, karena  penggunaan  media  massa,  baik  cetak  maupun  elektonik  dalam  perhelatan  pilkada serentak.  Sejalan  dengan  itu,  dalam  penggunaan  media  oleh  politisi,  partai  politik,  dan pemilihan umum semakin massif seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam beberapa
tahun  terakhir,  media online dan  teknologi  menjadi trend baru  dalam  pilkada.  Sebagai ilustrasi,  pasangan  calon  kepala  daerah  selalu  menggunakan online dan  media  sosial sebagai  alat  kampanye  politik.  Iklan  dan  pesan  politik  secara  reguler  menghiasasi  badan online dan media sosial.
Penggunaan media online dan medsos dalam kampanye politik merupakan kemajuan dalam  kajian  komunikasi  politik.  Kemajuan  teknologi  sangat  bermanfaat  dalam memodernkan  pelaksanaan  pilkada  serentak  di  Indonesia.  Kampanye  politik  dan  jadwal pencoblosan  pun  bisa  menyebar  kepada  pemilih  secara  cepat  dalam  hitungan  detik. Jaringan  informasi  memberikan  dampak  dan  pengaruh  yang  luas  serta  mendalam.  Tidak ada  peristiwa  politik  dan  persoalan  yang  tidal  luput  dari  pemberitaan.  Semua  menjadi global, begitu salin disiarkan lewat media elektronik (Sularto, 2011:202).
Hal  ini  yang  ikut  menggembirakan  dalam  pesta  demokrasi  di  tingkat  lokal  bisa dilihat  dengan  penerapan e-voting dalam  pilkada  serentak.  Dengan  demikian,  maka industri media akan selalu beriringan dengan perubahan disain pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Haboddin, Muhtar. (2017). Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada . Malang: UB Press Hisyam, Muh. (ed). (2003). Krisis Masa Kini dan Orde Baru . Jakarta: YOI.
Kartika, Rika, (2014). Debat Capres , Jakarta : DCSC Publishing.
Myers, Sandra (ed). (1997). Demokrasi adalah Sebuah Diskusi . Jakarta, Kedutaan Amerika Nugroho, Bimo. (1999). Meliput Pemilu, Jakarta: ISAI
Sularto, ST. (2011). Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakop Oetama . Jakarta. Kompas. Suyanto, Joko. (2010). Demokrasi Kita 8 Pemikiran Politik . Jakarta: Gramedia