COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## ANALISIS YURIDIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PETIR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA
Susi Setianingsih 1 , Indriati Amarini 2 1,2 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Indonesia susisetianingsih578@gmail.com 1 , indriati.amarini@gmail.com 2 Article Info Abstract Article History Received: November 19, 2023 Accepted: December 28, 2023 This research is titled "Juridical Analysis of Rural Infrastructure Development in  Improving  the  Welfare  of  the  Community  in  Petir  Village,  Purwanegara Subdistrict, Banjarnegara Regency." The aim of this research is to analyze the  role  of  the  village  government  in  rural  infrastructure  development  and identify  the  factors  influencing  development  in  Petir  Village.  The  research method  employed  is  a  normative  juridical  legal  research  with  a  literature study  approach.  Data  analysis  is  conducted  qualitatively,  referring  to  Law Number  6  of  2014  concerning  Villages  and  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia.  The  results  of  the  research  indicate  that,  in accordance  with  Law  Number  6  of  2014,  the  village  government  has  the primary  responsibility  for  implementing  development  in  its  area.  The infrastructure  development  program  in  Petir  Village  focuses  on  concrete paving,  road  casting,  asphalt  road  construction,  and  drainage,  selected through village deliberations. Despite ongoing development, there are still challenges  such  as  unsupportive  road  terrain,  the  remote  location  of  the village,  and  weather  uncertainty  affecting  the  smooth  progress  of development. Supporting factors for rural infrastructure development involve the  participation  and  active  involvement  of  the  Petir  Village  community  in every  stage  of  development.  Meanwhile,  inhibiting  factors  include geographic  constraints  and  weather  conditions  that  force  development delays. This research provides a comprehensive overview of the efforts of the  village  government  in  addressing  national  development  disparities through rural infrastructure development. The implications of the research findings  can  serve  as  a  basis  for  policy  improvement  and  development strategy  at  the  village  level,  particularly  in  Petir  Village,  to  enhance community welfare.
Keywords:
Development, community welfare, rural infrastructure

## Abstract
Penelitian  ini  berjudul  "Analisis  Yuridis  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Petir,  Kecamatan  Purwanegara, Kabupaten  Banjarnegara".  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Desa Petir. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014,  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di wilayahnya. Program pembangunan infrastruktur di Desa Petir difokuskan pada rabat beton, pengecoran jalan, pengaspalan jalan, dan drainase, yang dipilih melalui musyawarah desa. Meskipun pembangunan sudah berjalan, masih terdapat kendala seperti medan jalan yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kurang mendukung, letak desa yang terpencil, dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi kelancaran  pembangunan.  Faktor  pendukung  pembangunan  infrastruktur  perdesaan melibatkan  partisipasi  dan  keterlibatan  aktif  masyarakat  Desa  Petir  dalam  setiap  tahap pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan kendala geografis dan cuaca yang  memaksa  penundaan  pembangunan.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran komprehensif tentang upaya pemerintah desa dalam mengatasi kesenjangan pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur perdesaan. Implikasi temuan penelitian ini dapat menjadi  dasar  untuk  perbaikan  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  pembangunan  di tingkat desa, khususnya di Desa Petir, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: pembangunan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur perdesaan

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa memiliki beberapa wewenang yang tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Yarni, 2014).
Peran  pemerintah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  merupakan  bagian  dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, atau desa.  Pengembangan  infrastruktur  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mempercepat  proses pembangunan nasional (Hutauruk, 2021). Infrastruktur juga memiliki peran signifikan sebagai salah  satu  pendorong  utama  pertumbuhan  ekonomi,  mengingat  pergerakan  dan perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa terlepas dari keberadaan infrastruktur yang memadai.  Dengan  memiliki  infrastruktur  yang  memadai,  diharapkan  suatu  wilayah  dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ibrahim ayat 32 yang berbunyi:
ا cﱠ ُ ا ﻟﱠذِ ي ﺧَ ﻠَ قَ ا ﻟ ﺳﱠ ﻣَﺎ وَا ت ِ وَا ﻷْ َرْ ض َ وَأ َﻧ زَ لَ ﻣِ نَ ا ﻟ ﺳﱠ ﻣَﺎ ءِ ﻣَﺎ ءً ﻓَ ﺄَ ﺧْ رَ جَ ﺑِ ﮫِ ﻣِ نَ ا ﻟﺛﱠ ﻣَ رَ ا ت ِ رِ زْ ﻗًﺎ ﻟﱠ ﻛُ مْ ۖ وَ ﺳَ ﺧﱠ رَ ﻟَ ﻛُ مُ اﻟْ ﻔُﻠْ كَ ﻟِ ﺗَ ﺟْ رِ يَ ﻓِ ﻲ ا ﻟْﺑَ ﺣْ رِ ﺑِ ﺄَ ﻣْ رِ هِ ۖ وَ ﺳَ ﺧﱠ رَ ﻟَ ﻛُ مُ ا ﻷْ َﻧْﮭَ ﺎ رَ Artinya :
“Allah-lah  yang  telah  menciptakan  langit  dan  bumi  dan  menurunkan  air  hujan  dari  langit, kemudian  Dia  mengeluarkan  dengan  air  hujan  itu  berbagai  buahbuahan  menjadi  rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.
Dengan  adanya  Otonomi  Daerah,  Pemerintah  Daerah  diberikan  wewenang  untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya (Desentralisasi). Sama halnya dengan tingkat  desa,  Pemerintah  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  merencanakan  pembangunan sesuai  dengan  kondisi  atau  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut  (Pakaya,  2016). Kewenangan  Pemerintah  Desa  mencakup  pengurusan  urusan  pemerintahan  lokal  dengan tujuan  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  Desa  diharapkan menjalankan  tugasnya  dengan  melibatkan  prinsip-prinsip  demokrasi,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban, serta menerapkan prinsip tata  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  yang  terbebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme  (KKN).  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  salah satunya dengan diadakannya pembangunan infrastruktur perdesaan (Sugiman, 2018).
Pemerintah  Desa  memiliki  kewenangan  yang  sangat  luas  tercermin  dalam  Pasal  1 Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
wilayahnya. Artinya, Pemerintah Desa, yang diwakili oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, memiliki  kewajiban  untuk  mengelola  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  program pembangunan, mengawasi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan warga desa.
Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  salah  satunya yaitu  Pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi prioritas utama untuk memberikan kemudahan akses kepada penduduk setempat dan bagi mereka yang berasal dari daerah lain yang ingin mengunjungi daerah  tersebut.  Infrastruktur  seperti  jalan  dan  drainase  dianggap  sebagai  aspek  penting untuk  mendukung  kehidupan  masyarakat.  Kualitas  yang  baik  dari  infrastruktur  jalan  dan drainase  tidak  hanya  akan  memperlancar  konektivitas  antara  daerah  tersebut  dengan lingkungan  luar,  tetapi  juga  mampu  mengurangi  risiko  banjir.  Dampak  positif  ini  akan memberikan  kontribusi  signifikan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  tersebut. Kehadiran  infrastruktur  jalan  yang  optimal  akan  mempermudah  aktivitas  masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya (Astuti et al., 2021).
Program pembangunan infrastruktur yang berjalan di Desa Petir saat ini, terfokus pada pembangunanfisik seperti Rabat Beton / Paving Blog, Pengecoran Jalan, Pengaspalan Jalan dan  Drainase,  merupakan  hasil  dari  musyawarah  desa  (MusrenbangDes)  yang  dianggap sebagai kebutuhan utama oleh Masyarakat Desa saat ini. Desa Petir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Desa ini terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Kebarongan, Dusun Bulupitu, Dusun Sembir, Dusun Kayubima dan  Dusun  Krinjing.  Pelaksanaan  Pembangunan  infrastruktur  Desa  Petir  dari  segi pembangunan  infrastruktur  masih  terdapat  sebagian  jalan  yang  belum  mengalami pembangunan dan drainase yang memiliki ukuran dan kedalaman yang berbeda–beda.
Pada saat musim hujan, jalan di Desa Petir sering kali tergenang air dan berlumpur, sementara  pada  musim  kemarau,  jalan  menjadi  berdebu,  sehingga  mengakibatkan terganggunya  kegiatan  dan  aktivitas  masyarakat.  Terkait  dengan  strategi  program Pembangunan  infrastruktur  diperlukan  sarana  infrastruktur  yang  baik  guna  mewujudkan tujuan  pembangunan  nasional.  Dengan  adanya  sarana  infrastruktur  yang  baik  diharapkan dapat mempermudah aktivitas Masyarakat di Desa Petir.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara  menelaah  teori-teori  serta  peratuan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini (Muchtar, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan keadaan objek  yang  akan  diteliti.  Langkah  awal  dalam  penelitian  ini  adalah  menentukan  topik pembahasan, mencari berbagai sumber yang berhubungan dengan judul, memilih bahan dari beberapa sumber, dan mengidentifikasi sumber yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan  hukum  dilakukan  dengan  melihat  seluruh  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  dikaji.  Selain  itu, menggunakan  pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dalam  komunitas  Desa.  Maksud  dari  pembangunan  Desa  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa, serta memperbaiki standar hidup manusia dan mengurangi tingkat  kemiskinan.  Prinsip  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  78  ayat  1  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa dapat diwujudkan dengan memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  Desa  agar  dapat  mengelola  wilayahnya  secara independen.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pembangunan  infrastruktur  perdesaan  pada  dasarnya  dibangun  dengan menggunakan  dana  desa.  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa,  kualitas  hidup  manusia,  dan  penaggulangan  kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasaranan  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  dan  pemanfaatan  seluruh  sumber  daya  alam lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dan merupakan  pendorong  utama  pertumbuhan  ekonomi.  Infrastruktur  juga  dapat  memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  dianggap  sebagai  pendorong  pembangunan  suatu wilayah. Ketersediaan fasilitas perumahan dan pemukiman, termasuk layanan air minum dan sanitasi yang merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, memiliki dampak signifikan  pada  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  menyediakan  infrastruktur  yang  berkualitas,  baik  melalui  perencanaan  yang cermat,  pemeliharaan,  peningkatan  kapasitas  dan  fasilitas  yang  rusak,  maupun  melalui investasi dan penyediaan layanan umum.
Pembangunan  perdesaan  merupakan  proses  pengembangan  antar  desa  yang bertujuan  untuk  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas  layanan  serta  pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan infrastruktur perdesaan juga dapat dievaluasi melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
a)  Perencanaan
Pembangunan  adalah  serangkaian  upaya  yang  dilakukan  negara  atau  bangsa dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju bangsa modern. (Pardede, Tafonao, & Buulolo, 2021). Pemerintah Desa Petir juga mengadopsi pendekatan  serupa  dalam  implementasi  pembangunan,  dengan  fokus  utama  pada peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  perencanaan  program pembangunan,  Pemerintah  Desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  fasilitas  kesehatan, pendidikan,  sektor  pertanian,  pengelolaan  lingkungan,  perekonomian  masyarakat,  dan ekonomi  guna  meningkatkan  mutu  kehidupan  masyarakat.  Proses  perencanaan pembangunan  ini  tertuang  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa) (Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, & Septianingsih, 2021).
Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan  juga  boleh  didampingi  oleh  perangkat  daerah kabupaten/kota,  tenaga  pendamping  professional,  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat Desa, dan/atau pihak lainnya. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka sesuai dengan peraturan desa. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
1.  Perencanaan  pembangunan  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  79 diselenggarakan dalam mengikutsertakan masyarakat.
2.  Dalam  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  Pemerintah  Desa  wajib  menyelenggarakan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa.
3.  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  mendapatkan  prioritas,  program, kegiatan,  dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa  yang  di  danai  oleh  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  desa,  dan/atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
4.  Prioritas,  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dirumuskan  berdasarkan  penilaian  terhadap  kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
a.  Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
b.  Pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan  berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c.  Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d.  Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e.  Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
Pembangunan  infrastruktur  pada  tahap  perencanaan  meliputi  kegiatan Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes),  penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa),  penyampaian  Raperdes,  dan  pelaksanaan  pencairan APBDesa.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Petir  menunjukkan  bahwa prinsip  transparansi  diterapkan  pada  tahap  perencanaan  dalam  pembangunan desa,  masyarakat  turut  terlibat  mengikuti  musyawarah  mengenai  perencanaan pembangunan  Desa  Petir  Kecamatan  Purwanegara  Kabupaten  Banjarnegara, sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  rencana  pembangunan  apa  saja  yang akan dilaksanakan.
b)  Pelaksanaan
Pelaksanaan  Pembangunan  Desa  merupakan  serangkaian  aktivitas  yang dijalankan  secara  mandiri  oleh  Pemerintah  Desa  atau  melalui  kerjasama  antar  Desa, kecuali untuk proyek-proyek yang memerlukan keahlian khusus dan layanan konstruksi. Proses  pelaksanaan  Pembangunan  Desa  dilaksanakan  melalui  dua  tahap,  yaitu persiapan  dan  pelaksanaan.  Kegiatan  ini  dikelola  oleh  tim  pelaksana  yang  terdiri  dari anggota  perangkat  desa  yang  telah  ditunjuk  oleh  Kepala  Desa  sebagai  pemimpin pengelolaan.
Pelaksanaan pembangunan desa dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  Tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  pembangunan  desa  dilaksanakan  sesuai dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa.  Pembangunan  desa  yang  dimaksud  ialah Pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat  desa  melalui  semangat  gotong-royong.  Proses  ini  juga  mengandalkan pemanfaatan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Petir menyatakan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  di  desa  Petir  telah  memenuhi  standar yang  ditetapkan,  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  dan  sesuai  dengan  alokasi anggaran. Meskipun masih ada beberapa proyek pembangunan yang belum terealisasi sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang muncul. Pemerintah terus berupaya  keras  untuk  mewujudkan  fasilitas  infrastruktur  yang  berkualitas  guna memudahkan kegiatan masyarakat di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
Tabel 1. Pembangunan yang terlaksana di Desa Petir Tahun 2023 Nama Kegiatan Dusun Ukuran Peningkatan jalan Belang-Bandaraga Kebarongan 550x3x0,15m Peningkatan jalan Kebarongan- Kedungkuang Kebarongan 210x2,5x0,12 Pembangunan jembatan Pepedan- Karangjati Kebarongan 6x3m Pembangunan sumur bor Dusun Kebarongan Kebarongan 1 unit Peningkatan jalan Petir-Mbatur Bulupitu 250x3x0,20m Peningkatan jalan pertanian Bulupitu Bulupitu 200x2,5x15m Peningkatan jalan Lengkong-Silarah Krinjing 130x2,5x0,15m Pelebaran jalan Silarah-Icika Krinjing 150x1x1m Peningkatan jalan pertanian Krinjing Krinjing 185x2,5x0,15 Peningkatan jalan pertanian Delisen Sembir 245x2,5x0,15
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pembangunan drainase Pacean-Situkung Sembir 250  x 0,5 x 0,4m Rabat beton jalan Pacean-Situkung Sembir 325x2,5x0,15m Peningkatan jalan pertanian Sembir Sembir 118x2,5x0,15 Sumber : Profil Desa Petir tahun 2023 Tabel 2. Pembangunan yang belum terlaksana di Desa Petir Tahun 2023 Nama Kegiatan Lokasi Ukuran / Jumlah Pembangunan SAB Kebarongan 1 Unit Drainase kaliwijahan Kebarongan 250 m Betonisasi Lemah Mlesek Kebarongan 150 m Makadam Jalan Usaha Tani Kebarongan 400 m Jalan Usaha Tani Bandaraga- Sitdor Kebarongan 2000 m Rabat Beton Larangan- Karangasem Bulupitu 800 x 3 x 0.2 m Pelebaran jalan Gentan lor Bulupitu 150 x 2 x 1.5 Rabat Beton jalan Masjid al- hidayah Bulupitu 150 x 2 x 0,15 m Drainase Pertigaan  Sigugur Sembir 500 m Rabat Beton Kayubima 400 x 2,5 x 0,20 m Cor Beton Kayubima 149 x 2 x 0,15 m Pembangunan Pos Ronda Krinjing 1 Unit Drainase Silarah s/d Bawangan Krinjing 500 x 0,5 x 0,5

## Sumber : ProfilDesa Petir tahun 2023
Pembangunan  desa  tidak  hanya  terfokus  pada  dimensi  fisik,  tetapi  juga  harus memperhatikan  pembangunan  non-fisik.  Aspek  pembangunan  non-fisik  berkaitan  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia.  Pembangunan  non-fisik  mencakup  berbagai  bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Upaya pembangunan non-fisik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh  karena  itu,  keseimbangan  antara  pembangunan  fisik  dan  non  fisik  di  suatu  daerah menjadi sangat penting.
Tabel 3. Program pelaksanaan pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Petir Tahun 2023
Nama Kegiatan Bidang Operasional PAUD dan TPQ Pendidikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPQ Pendidikan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pendidikan Penyediaan obat-obatan bagi keluarga miskin Kesehatan Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan/PMT Balita, Lansia, dan Ibu Hamil Kesehatan Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Menyusui, Kelas Ibu Balita Kesehatan Penambahan Posyandu Lansia Kesehatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dukungan Penanaman Modal Pelatihan industri kecil Souvenir dan Tata Boga Dukungan Penanaman Modal
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pengadaan Dump Truck untuk industri penyediaan material batu milik warga
Perdagangan dan perindustrian

## Sumber : Profil Desa Petir tahun 2023
Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  baik  fisik  maupun  non  fisik,  di  Desa  Petir telah  berlangsung  dengan  baik.  Namun,  agar  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat lebih efektif, implementasi pembangunan di desa harus menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat  dicapai  dengan  meningkatkan  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses pembangunan. (Septiansyah & Setiawan, 2021).

## c)  Pengawasan
Pengawasan merupakan bentuk pendampingan yang melibatkan pola hubungan pemerintahan atau desentralistik. Fungsi utama dari pelaksanaan pengawasan adalah mencegah  terjadinya  penyelewengan  atau  penyimpangan  dari  tujuan  yang  telah ditetapkan. Melalui pengawasan, diharapkan tercapai tujuan yang direncanakan dengan cara  yang  efektif  dan  efisien.  Proses  pengawasan  juga  bertujuan  untuk  memastikan bahwa aktivitas yang terkait dengan penentuan dan pelaksanaan kinerja dilakukan sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  pengawasan  berperan  dalam mendeteksi kebijakan, keputusan, dan potensi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pimpinan dalam menjalankan pelaksanaan kerja.
Pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
1.  Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2.  Masyarakat  desa  berhak  melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan pembangunan desa.
3.  Masyarakat  desa  melaporkan  hasil  pemantauan  dari  berbagai  keluhan  terhadap pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4.  Pemerintah  desa  wajib  menginformasikan  perencanaan  dan  pelaksanaan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa,  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa,  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5.  Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.
Kegiatan  pengawasan  diperlukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan suatu  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  konteks pembangunan desa, kegiatan pengawasan bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh Masyarakat sebagai pelaku pembangunan (Sari & Salahudin, 2021).
Pengawasan  dan  pemantauan  pelaksanaan  Pembangunan  Desa  tidak  hanya dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil dari  pengawasan  dan  pemantauan  ini  dapat  menjadi  landasan  pembahasan  dalam Musyawarah Desa (Musdes). Pentingnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan  desa  menuntut  kecermatan  pada  setiap  proses  dan  tahapan  sesuai dengan  rencana  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  untuk  desa  tersebut.  Dengan demikian,  masyarakat  memiliki  peran  aktif  dalam  melakukan  pengawasan  sebagai dukungan terhadap tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Sunarti, 2018).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Petir,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Petir dianggap sebagai alat pengendalian bagi pemerintah  desa  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  BPD  berfungsi  sebagai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
perwakilan  rakyat.  Desa  Petir  dianggap  telah  mampu  melaksanakan  pengawasan dengan efektif, tidak hanya melibatkan tim fasilitas dari Kabupaten, tetapi juga melibatkan anggota  BPD  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan.  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Petir  dalam  menjalankan  evaluasi  terhadap pemerintah  desa  dengan  cara  embandingkan  hasil  pengawasan  langsung  dan  tidak langsung  terhadap  pemerintah  desa.  Contoh  konkretnya  dapat  dilihat  pada  proyek pembangunan  infrastruktur  di  Dusun  Krinjing  pada  tahun  2023,  di  mana  masyarakat setempat  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan  infrastruktur jalan beton. Menurut ketua BPD menyatakan bahwa pembangunan di Desa Petir sudah terbilang baik karena tidak pernah ada laporan masalah atau keluhan dari masyarakat. Pelaksanaan  proyek-proyek  pembangunan  juga  melibatkan  kelompok-kelompok  atau lembaga masyarakat.
Program  pembangunan  infrastruktur  desa  adalah  program  pemerintah  yang bekerjasama  dengan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan desa (Bhinadi, 2017). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  Masyarakat  desa,  Pembangunan  infrastuktur  di  Desa  Petir  sudah  berjalan meskipun  masih  ada  beberapa  proyek  yang  belum  terealisasi  karena  berbagai  kendala. Pemerintah terus berupaya keras untuk menciptakan sarana infrastruktur yang baik. Prioritas utama  pembangunan  nasional  ditempatkan  pada  upaya  memelihara  kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di kalangan masyarakat perdesaan, dengan harapan dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan secara signifikan. (Soleh, 2017).

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  Di  Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
Dalam  rangka  pembangunan  suatu  wilayah,  pemerintah  sebagai  pemegang kekuasaan  utama  berusaha  secara  optimal  mencapai  tujuan  bersama.  Namun,  dalam perjalanan  pembangunan,  tidak  semua  berjalan  lancar,  melainkan  seringkali  dihadapi berbagai  hambatan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  sistem  desentralisasi  yang  diterapkan dalam  pemerintahan  Indonesia,  di  mana  kebijakan  dan  tanggung  jawab  pembangunan dipindahkan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah.  Kendala-kendala  tersebut  bisa  berasal  dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bahkan pemerintah tingkat desa.
Pembangunan  infrastruktur  merupakan  suatu  bentuk  rencana  pembangunan  yang dibiayai melalui perolehan dana dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa adalah sumber pendanaan yang berasal dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Meskipun  pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan menggunakan dana tersebut, tidak selalu berjalan tanpa hambatan.  Beberapa  faktor  dapat  memengaruhi  kelancaran  pembangunan  infrastruktur perdesaan antara lain sebagai berikut :
a.  Faktor pendukung pembangunan infrastruktur perdesaan
Dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, faktor yang mendukung melibatkan partisipasi  dan  keterlibatan  aktif  masyarakat,  baik  dalam  tahap  perencanaan  maupun pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima  manfaat,  tetapi  juga  sebagai  pihak  yang  berperan  aktif  dalam  memberikan kontribusi  ide-ide  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  proyek.  Masyarakat  berperan sebagai subjek dan objek pembangunan, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi  daerahnya  sendiri,  sehingga  perkembangan  yang  diharapkan  sesuai  dengan kebutuhan  mereka.  Setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  representatif yang  mewakili  kepentingan  mereka.  Partisipasi  ini  didasarkan  pada  kebebasan berassociation, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif.
Menurut  Adisasmita  (2006)  menyatakan,  “Partisipasi  masyarakat  adalah pemberdayaan  masyarakat,  peran  sertanya  dalam  kegiatan  penyusunan  perencanaan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dan  implementasi  program/proyek  pembangunan,  dan  merupakan  aktualisasi  dan kesediaan  dan  kemauan  masyarakat  untuk  berkorban  dan  berkontribusi  terhadap implementasi  program  pembangunan”.  Masyarakat  dipandang  sebagai  elemen  yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari bottom-up , yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Petir  faktor  pendukung Pembangunan  infrastruktur  perdesaan  adalah  masyarakat  itu  sendiri,  Masyarakat memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  tentang  kebutuhan  lokal  dan  prioritas pembangunan  di  wilayah  mereka.  Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  identifikasi kebutuhan  dapat  memastikan  bahwa  proyek  infrastruktur  benar-benar  memenuhi kebutuhan  masyarakat  Desa  Petir,  Dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan,  kebijakan  pembangunan  dapat  lebih  tepat  sasaran.  Masyarakat  dapat memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif mereka yang menjadi dasar perencanaan infrastruktur. Hal ini dapat disampaikan Ketika diadakan Musyawarah Desa (Musdes).
b.  Faktor penghambat pembangunan infrastruktur perdesaan Beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur perdesaan meliputi:
a)  Medan jalan yang kurang mendukung
Kondisi medan jalan yang tidak mendukung, terutama jalan yang rusak dan sulit  dijangkau,  dapat  menjadi  faktor  utama  yang  memperlambat  pembangunan infrastruktur  perdesaan.  Tantangan  ini  semakin  diperparah  dengan  belum  adanya pembangunan  jalan  kabupaten  yang  menghubungkan  antar  desa  di  Desa  Petir, sehingga  aksesibilitas  ke  lokasi  pembangunan  menjadi  terhambat.  Dalam pelaksanaannya,  akses  jalan  menuju  lokasi  pembangunan  sering  terganggu, terutama  karena  jalan  tersebut  sempit  dan  tidak  cukup  untuk  pengendara berpapasan.  Kondisi  ini  menyebabkan  pengendara  harus  bergantian  melintas, terutama saat membawa material pembangunan jalan, dan hal ini menjadi kendala yang signifikan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.
b)  Lokasi desa yang terpencil
Letak  desa  yang  terpencil  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat pembangunan  infrastruktur  perdesaan.  Desa  yang  terpencil  seringkali  memiliki aksesibilitas  yang  terbatas.  Jika  jalan-jalan  menuju  desa  tersebut  tidak  memadai, sulit bagi material konstruksi dan tenaga kerja untuk mencapai lokasi pembangunan dengan  efisien.  Hal  ini  dapat  memperlambat  transportasi  material  konstruksi  dan tenaga kerja ke lokasi proyek pembangunan sehingga dapat memperpanjang waktu pembangunan.
c)  Cuaca yang tidak menentu Pada  umumnya,  kondisi  alam  sangat  memengaruhi  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Petir.  Iklim  di  desa  ini  mencakup  musim  hujan,  musim kemarau,  dan  musim  pancaroba.  Tantangan  utama  muncul  dari  ketidakpastian cuaca  yang  sulit  diprediksi.  Variabilitas  cuaca  yang  dapat  berubah  sewaktu-waktu menjadi kendala yang tidak dapat dihindari, menyebabkan penundaan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dari jadwal yang telah direncanakan.
Khususnya  saat  musim  hujan  tiba,  medan  yang  sulit  dijangkau  semakin mempersulit  pelaksanaan  pembangunan.  Intensitas  hujan  yang  tinggi  dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan pada jalan, membuat akses ke lokasi proyek menjadi sulit. Kesulitan ini memengaruhi transportasi material konstruksi dan tenaga kerja,  yang  dapat  menyebabkan  penundaan  dan  pengaruh  negatif  pada  kualitas pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan  hasil  awancara  dengan  Kepala  Desa  Petir  Untuk  mengatasi tantangan  ini,  diperlukan  perencanaan  yang  hati-hati,  pemantauan  kondisi  cuaca secara terus-menerus, dan kemampuan untuk menyesuaikan jadwal proyek dengan fleksibilitas.  Upaya  mitigasi  seperti  peningkatan  infrastruktur  drainase  juga  dapat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
membantu  mengurangi  dampak  cuaca  yang  tidak  menentu  pada  pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Petir.

## KESIMPULAN
Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir sudah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Pembangunan  yang  sudah  terealisasikan  yaitu  pembangunan  drainase, Pembangunan jembatan, Pembangunan sumur bor, peningkatan jalan dan jalan pertanian. Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  perdesaan  saat  ini  sudah  berjalan  namun  belum optimal karena terkendala beberapa faktor seperti medan jalan yang kurang mendukung, letak desa yang terpencil dan cuaca yang tidak menentu sehingga pembangunan terpaksa untuk ditunda.  Pembangunan  infrastruktur  perdesaan  akan  terus  dilakukan  guna  mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur.
Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung Pembangunan infrastruktur perdesaan berupa partisipasi atau keikutsertaan dan keterlibatan Masyarakat Desa Petir baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan  dilaksanakan  serta  pada  saat  pelaksanaan  itu  sendiri.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan melalui musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan  hasil  pembangunan.  Sedangkan  Faktor  penghambat  Pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu berupa medan jalan yang kurang mendukung, letak desa yang terpencil  dan  cuaca  yang  tidak  menentu.  Menyebabkan  terhambatnya  pembangunan infrastruktur perdesaan.

## REFERENSI
Adisasmita,  Rahardjo.  (2006).  Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan.  Yogyakarta:
GrahaIlmu.
Amri, K., & Si, S. E. M. (2014). Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap  pendapatan  per  kapita:  Panel  Data  Evidence  dari  sembilan  provinsi  di Sumatera. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis , 2(2), 438–450.
Asih, A., & Chamid, I. M. S. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Jawa Timur Berdasarkan Kondisi Infrastruktur Pada Tahun 2013-2016.
Astuti,  S.,  Yusmania,  R.,  Alifia  Jauzi,  N.,  &  Panorama,  M.  (2021).  the  Effect  of  Road Infrastructure Development on the Welfare of the Community in Kayu Ara Village, Tulung Selapan Regency, Oki Regency, Selatan Sumatra. Berajah Journal , 2(1), 123–132.
Bhinadi, A. (2017). Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Deepublish. Hurriyaturrohman,  Indupurnahayu,  &  Septianingsih,  P.  (2021). Analisis  Pengelolaan  Dana Desa  dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Cibitung, Wetan). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 16(1),
Hutauruk,  R.  P.  S.  (2021).  Pengaruh  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi , 3(1), 24–37.
Kalesaran.  (2015).  Partisipasi  dalam  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat  mandiri perkotaan kelurahan taas kota manado. Jurnal Administrasi publik , IV no. 5. Muchtar,  H.  (2015). Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan  Hak Asasi Manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora , 14(1), 80–91. Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). J. Legis. Indones , 13(1), 73–84.
Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019- 2020. Jurnal Governance Opinion , 6(2), 78–89.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Poluan, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2021). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Administrasi Publik , 7(111). Rachmawati, N., Siraj, N., & Bharoto, R. M. H. (2018). Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Jurnal Ilmiah Publika , 6(2).
Sari, B. S., & Salahudin. (2021). Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa tentang Pelayanan  Kesehatan  sebuah  Kajian  Pustaka  Terstruktur.  Kybernan: Jurnal  Studi Pembangunan , 4(2), 240–248.
Septiansyah,  B.,  &  Setiawan,  A.  (2021).  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 5(1).
Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai , 5(1), 32–52. Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. Sunarso, B. (2023). Sosiologi Pembangunan Desa. Uwais Inspirasi Indonesia. Sururi, A.  (2015).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  pembangunan  infrastruktur perdesaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan  Wanasalam Kabupaten Lebak. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 3(2).
Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat  Acuan  Bagi  Praktisi,  Akademis,  dan  Pemerhati  Pengembangan Masyarakat. Bandung: Alfabeta
Warjiyati, S. (2018). Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum. Prenadamedia Group (Divisi Kencana) Jakarta.
Yarni, M. (2014). Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7(2). Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam  Mencapai  Pembangunan  Nasional  Yang  Berkelanjutan. Jurnal  Legislasi Indonesia , 17(1), 98–111.