## PENGATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM
Andin Sofyanoor Badan Legislasi DPRD Banjar Email : sofyanoorandin@yahoo.com

## abstract
Writing  this  article  aims  to provide  an  assessment  of  the  academic  village setting contained in Law No. 6 of 2014 is based on a legal approach as the allocation  system.  Based  on  normative  pendekaran,  concluded  that  that  the village setting in the Village Act 2014 has met the academic aspects referred Friedman approach to the law as a system of allocation. However, to achieve a prosperous village inhabitants, it is recommended 1) the general policy of the  development  of  village  autonomy  as  one  more  attempt  to  direct  and optimize  the  implementation  of  rural  development  in  a  comprehensive, integrated,  and  coordinated  in  order  to  achieve  the  goals  effectively  and efficiently; 2) the development of village autonomy is directed at creating a mission  closer  to  the  people's  welfare  and  development  services  for  the community;  and  3)  development  of  village  autonomy  necessary  synergy between  the  various  sectors  and  levels  of  authority  in  governance,  in particular districts as local work unit closest to the village.
Keywords: Village, Decentralization, and Legal System Allocation

## abstrak
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  memberikan  penilaian  akademik  terhadap pengaturan desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berdasarkan  pendekatan  hukum  sebagai  sistem  alokasi.  Berdasarkan pendekaran  normatif,  disimpulkan  bahwa  bahwa  pengaturan  desa  dalam Undang-Undang  Desa 2014  telah  memenuhi  aspek  akademik  sebagaimana dimaksud  pendekatan  Friedman  terhadap  hukum  sebagai  sistem  alokasi. Namun untuk mencapai desa yang sejahtera para penghuninya, disarankan 1) adanya  kebijakan  umum  pengembangan  otonomi  desa  sebagai  salah  satu upaya  lebih  mengarahkan  dan  mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan desa  secara komprehensif,  terpadu, dan  terkoordinasi  dalam  rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien; 2) pengembangan otonomi desa diarahkan  pada  misi  menciptakan  kesejahteraan  rakyat  dengan  lebih mendekatkan  pelayanan dan  pembangunan  bagi  masyarakat;  dan  3) diperlukan  sinergitas  pengembangan  otonomi  desa  antara  berbagai  sektor dan tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang paling dekat dengan desa.
Kata kunci : Desa, Desentralisasi, dan Sistem Alokasi Hukum

## A. Pendahuluan
Lahirnya  konsep  desentralisasi  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan suatu  pemerintahan  yang  demokratis  untuk  mengakhiri  pemerintahan  yang sentralistik.  Pemerintahan  sentralistik  menjadi  tidak  populer  karena  tidak mampu  untuk memahami  dan  menerjemahkan  secara  cepat  dan  tepat  nilai- nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  daerah,  serta  kurangnya  pemahaman terhadap sentimen lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih  aman  dan  tentram  dengan  badan  pemerintahan  lokal  yang  lebih mengetahui  keinginan,  aspirasi, dan  kepentingan  masyarakat  daerah,  serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.
Dalam  implementasinya  desentralisasi  adalah  pembentukan  badan- badan  yang  terpisah  dari  pusat,  di mana  badan-badan  perwakilan  lokal memiliki kekuasaan formal untuk  memutuskan tentang beragam isu publik. Basis politik badan-badan lokal dan bukan nasional. Wilayah
kewenangannya  dibatasi  dan  diikat  oleh  hukum  nasional.  Kewenangan  dan pembatasannya hanya bisa diubah oleh legislasi baru. Badan-badan tersebut memiliki  sumber-sumber  pembiayaan  dan  digunakan  untuk  keperluan  yang dirancang  sendiri.  Dalam  sistem  desentralisasi,  tugas-tugas  pemerintahan yang  terkait  dengan  urusan  tertentu  dianggap  telah  sepenuhnya didelegasikan  pelaksanaannya  kepada  pemerintahan  daerah,  yang  oleh karena  itu  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  hal  itu  sebagai  urusan rumah tangganya sendiri. 1
Pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah  dengan  mengedepankan  aspek desentralisasi  bertujuan  untuk  mencegah  penumpukan  kekuasaan  pada  satu lapisan  pemerintahan  (pusat),  yang  sekaligus  menjadi  sumber  pengakuan pemerintah  terhadap  potensi  dan  kemampuan  daerah  dengan  melibatkan wakil-wakil  rakyat  di  daerah.  Realisasi  dari  sistem  desentralisasi  tersebut, daerah-daerah perlu diberikan kewenangan. 2
Salah  satu  kewenangan  pemerintah  kabupaten  terkait  dengan  urusan wajib  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  sebagaimana  diatur  pada Undang-Undang No. 23  tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  BAB XVIII,  Desa.  Adanya  pengaturan  mengenai urusan  wajib  karena  sangat
1 Jimly  Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 423.
2 Agussalim Andi Gadjong. 2005. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 176.
terkait  dengan  kebutuhan  dasar  masyarakat,  sehingga  menjadi  kewajiban bagi  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat. Oleh karena itu, adanya pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan  daerah  melakukan  urusan-urusan  yang  kurang  relevan dengan  kebutuhan  warganya  dan  tidak  terperangkap  untuk  melakukan urusan-urusan atas pertimbangan pendapatan semata. 3
Dengan  melaksanakan  desentralisasi  hingga  ke  tingkat  desa  maka pemerintahan  menjadi  lebih demokratis.  Hal  ini  karena  dalam  negara  yang menganut  paham  demokrasi,  seharusnya  memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya  kepada  rakyatnya  hingga  ke  level  yang  terendah  yakni  desa untuk  ikut  serta  dalam  pemerintahan.  Kalau  semboyan  demokrasi pemerintahan  dari  rakyat, oleh  rakyat, dan  untuk  rakyat (government  of  the people,  by  the  people, and for  the  people) benar-benar  hendak  direalisasi, maka  tidaklah  cukup  dengan  melaksanakannya  pada  tingkat  nasional  atau pusat  saja,  tetapi  juga  hingga  di  tingkat  desa. Sehingga  terciptalah kemandirian desa.
Sebelum  berlaku  Undang-Undang No. 6  Tahun  2014,  pemerintah hanya terfokus pada penyediaan lembaga aspirasi rakyat pada tingkat-tingkat tertentu  saja  atau  pada  daerah-daerah  perkotaan  yang  dianggap  oleh pemerintah  paling  banyak  menyuarakan  demokrasi. Tetapi  harus  di  ingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan justru di desa inilah yang kurang mendapat perhatian. Inilah yang coba di sikapi oleh Undang-Undang No. 6  Tahun  2014  dengan  melakukan  pembenahan  dalam pengaturan desa.
Selanjutnya  adanya  pengaturan tentang desa  dalam  Undang-Undang No. 6  Tahun  2014  sesungguhnya  telah  berhasil menyempurnakan  berbagai aturan tentang desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun  2004.  Berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dan  otonomi  luas  yang dianut,  konsepsi  dasar  yang  dianut  Undang-Undang No. 23  Tahun  2014 bahwa  otonomi  berhenti  di  kabupaten/kota.  Konsekuensinya,  pengaturan lebih  jauh  terhadap desa dilakukan  oleh  kabupaten/kota,  di mana kewenangan desa adalah  kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan kepada desa.
Melalui  amanat  yang  terkandung  dalam  UU  Desa  2014 telah memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah Kabupaten  Banjar  untuk  mengembangkan  berbagai  prakarsa  yang  bersifat pro rakyat, artinya pemerintah daerah diharapkan bisa berupaya lebih serius
3 Kausar  AS.  2006. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Di  Era  Desentralisasi  dan Kontribusi  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik, Riau:  Makalah diskusi  dalam  rangkaian  acara  rapat  kerja  nasional  asosiasi  DPRD  Kabupaten  seluruh Indonesia, hlm. 5.
untuk  mengatasi  persoalan  pemerintahan  daerah  ini  dan  memberikan perhatian yang lebih tegas dan serius kepada persoalan desa.
Berdasarkan  pedekatan  Friedman  yang  menempatkan  hukum  sebagai sistem  alokasi,  maka  terhadap  pengaturan  desa  tersebut  diajukan  4  (empat) pertanyaan  akademik,  yaitu How  it  performs,  how  it  treats  people,  how itdistribute, dan how its costand benefit?

## B. Pembahasan

## 1. Perfom Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Desa
Dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  terdapat  dua  nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar  unitaris  diwujudkan  dalam  pandangan  bahwa  Indonesia  tidak  akan mempunyai  kesatuan  pemerintah  lain di  dalamnya  yang  bersifat  negara. Artinya, kedaulatan yang  melekat pada rakyat, bangsa, dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah regional atau  lokal.  Sementara  itu  nilai  dasar  desentralisasi  diwujudkan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  dalam  masing-masing  daerah otonom  dengan  mendapatkan  penyerahan  atau  pengakuan  kewenangan sebagai otonomi daerah. 4
Secara  etimologis  istilah  desentralisasi  berasal  dari  bahasa latin  yang berarti de =  lepas  dan centrum =  pusat,  dengan  demikian  desentralisasi diartikan  melepaskan  dari  pusat.  Dari  sudut  ketatanegaraan  yang  dimaksud dengan  desentralisasi  ialah  pelimpahan  kekuasaan pemerintah dari  pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. 5
Adapun  pengertian  desentralisasi  secara  umum  menurut  R.D.H Koesoemahatmadja  adalah ” pelimpahan  kekuasaan  pemerintah  dari  pusat kepada  daerah-daerah  yang  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  (daerah- daerah otonom)”. 6 Pendapat ini ditambahkan oleh R. Joeniarto bahwa: ”asas yang  bermaksud  memberikan  wewenang  dari  pemerintah  negara  kepada pemerintah  lokal  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan-urusan  tertentu sebagai sebuah urusan rumah tangganya sendiri”. 7
Dalam  sistem  pemerintahan  daerah,  ”desentralisasi”  ini  dipandang sebagai  ”asas”  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Adapun  alasan - alasan  sehingga  desentralisasi  ini  dipandang  sebagai  asas  dan  sekaligus dianut  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:
4 Kausar AS, op. cit, hlm. 2.
5 Muhammad Fauzan, Hubungan…op.cit, hlm. 96.
6 R.  D.  H.  Koesoemahatmadja.  1979. Pengantar  Ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia, Bandung: Binacipta, hlm. 4.
7 R. Joeniarto. Perkembangan Pemerintahan Lokal, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 29.
a. dilihat  dari  sudut  politik  sebagai  permainan  kekuasaan,  desentralisasi dimaksudkan  untuk  mencegah  penumpukan  kekuasaan  pada  satu  pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
b. dalam  bidang  politik,  penyelenggaraan  desentralisasi  dianggap  sebagai tindakan  pendemokrasian,  untuk  menarik  rakyat  ikut  serta  dalam pemerintahan  dan  melatih  diri  dalam  mempergunakan  hak-hak demokrasi;
c. dari  sudut  teknis  organisatoris  pemerintahan,  alasan  mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu  pemerintahan  yang  efisien.  apa  yang  dianggap  lebih  utama  untuk diurus  oleh  pemerintah  setempat  pengurusannya  diserahkan  kepada daerah, hal-hal  yang  lebih  tepat  di  tangan  pusat  tetap  diurus  oleh pemerintah pusat;
d. dari  sudut  kultural,  desentralisasi  perlu  diadakan  supaya  perhatian  dapat sepenuhnya  ditumpahkan  kepada  kekhususan  suatu daerah,  seperti geografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya; dan
e. dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena  pemerintah  daerah  dapat  lebih  banyak  dan  secara  langsung membantu pembangunan tersebut. 8
Pemaknaan  asas  desentralisasi  menjadi  perdebatan  di  kalangan  pakar dalam  mengkaji  dan  melihat  penerapan  asas  ini  dalam  pelaksanaan pemerintahan  daerah. Perdebatan yang  muncul  diakibatkan  oleh  cara pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Dari  pemaknaan  asas  desentralisasi  dari para pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, di antaranya: a. desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; b. desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; c. desentralisasi  sebagai  pembagian,  penyebaran,  pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta
d. desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. 9
Hakikat penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  daerah  dalam  negara kesatuan,  sesungguhnya di  dasarkan  pada  asas  atau  sistem  desentralisasi, yakni  pelimpahan/penyerahan  kekuasaan  pemerintahan  dari pemerintah (pusat)  kepada  daerah-daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga sendiri  sebagai  daerah  otonom,  bahkan  pandangan  lain  menyatakan  bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah  sendiri)  yang  dikenal  berdasarkan  asas  dekosentrasi,  juga
8 The Liang Gie. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1968, hlm. 35-41.
9 Agussalim Andi Gadjong, op. cit, hlm. 79.
merupakan  suatu  sistem  desentralisasi, yakni  suatu  tindakan  kebalikan daripada sentralisasi. 10
Visi  dasar  yang  ingin dicapai  desentralisasi  pada  era  otonomi  daerah ini adalah:
a. penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah;
b. penguatan  peran  rakyat dan  DPRD  dalam  pemilihan  dan  penetapan Bupati.  Kewenangan  DPRD  dalam  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan kepemimpinan  Bupati  dipertegas.  Pemberdayaan  fungsi-fungsi  DPRD dalam  bidang  legislasi,  representasi, dan penyaluran aspirasi  masyarakat harus  dilakukan.  Hak  penyidikan  DPRD  perlu  dihidupkan,  hak  prakarsa perlu  diaktifkan, dan  bertanya  perlu  didorong.  Dengan  demikian  produk legislatif  akan  dapat  ditingkatkan  dan  pengawasan  politik  terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan;
c. Pembangunan  tradisi  politik  yang  lebih  sesuai  dengan  kultur  lokal  demi menjamin kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula;
d. Peningkatan  efektivitas  fungsi-fungsi  pelayanan  eksekutif  melalui pembenahan  organisasi  dan  institusi  yang  dimiliki  agar  lebih  sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan  beban  tugas  yang  dipikul,  selaras  dengan  kondisi  daerah  serta lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  daerah.  Maka  perlu  dibangun  suatu sistem  administrasi  dan  pola  karir  kepegawaian  daerah  yang  lebih  sehat dan kompetitif;
e. Peningkatan  efisiensi  administrasi  keuangan  daerah  serta  pengaturan yang  lebih  jelas  atas  sumber-sumber  pendapatan  negara  dan  daerah, pembagian  pendapatan  dari  sumber  penerimaan  yang berkaitan  dengan pembesaran  alokasi  kekayaan  alam,  pajak  dan  retribusi, serta  tata  cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi; serta
f. Perwujudan  desentralisasi  fiskal  melalui  subsidi  dari  pemerintah  pusat yang  bersifat block  grand, pengaturan  pembagian  sumber-sumber pendapat  daerah,  pemberian  keleluasaan  kepada  daerah  untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
Pembinaan  dan  pemberdayaan  lembaga-lembaga  dan  nilai-nilai  lokal yang  bersifat  kondusif  terhadap  upaya  memelihara  harmoni  sosial  sebagai suatu  bangsa.  Untuk  menyukseskan  semua  perencanaan  tersebut  maka diperlukan  komitmen  yang  kuat  dan  kepemimpinan  yang  konsisten  dari
10 Irawan  Soejito.  1990. Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, Jakarta: Rineka, hlm. 34.
pemerintah  pusat.  Daerah  diharapkan melahirkan  pemimpin-pemimpin pemerintahan  yang  demokratis  serta  DPRD  yang  mampu  menjembatani antara  tuntutan  rakyat  dengan  kemampuan  pemerintah.  Selain  itu, diharapkan  juga organisasi  masyarakat yang mampu  menjembatani  antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah serta organisasi masyarakat yang  mampu  memobilisasi  dukungan  terhadap  kebijakan  yang  pro masyarakat  luas.  Misalnya  kebijakan  ekonomi  yang  berpihak  pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

## 2. Perlakuan terhadap Masyarakat Desa
Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan  masyarakat  setempat,  yang notabene mempunyai  otonomi dalam  mengelola tatakuasa  dan  tatakelola  atas  penduduk,  pranata lokal  dan sumber daya ekonomi. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan  mempunyai  adat-istiadat  untuk  mengelola  dirinya  sendiri.  Inilah  yang disebut dengan self-governing  community.  Sebutan desa sebagai  kesatuan masyarakat hukum  baru  dikenal  pada  masa  kolonial  Belanda. Desa  pada umumnya mempunyai  pemerintahan  sendiri  yang  dikelola  secara  otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.
Desa  tidak  sekadar  merupakan  wilayah  administratif  sebagai kepanjangan  tangan  pemerintahan  pusat  di  daerah  (pelaksana  asas dekonsentrasi),  tetapi  memiliki  lebih  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  otonomi  luas. Berdasarkan  kerangka  waktunya (timeframe),  perkembangan  otonomi  pada  kesatuan  hukum  masyarakat terkecil  (desa)  mengalami  pergeseran  yang  sangat  fluktuatif,  di mana  pada satu  desa  memiliki  otonomi  yang  sangat  luas  (most  desentralized),  sedang disaat  lain  desa  tidak  memiliki  otonomi  sama  sekali  dan  hanya  berstatus sebagai  wilayah  administratif  (most  centralized).  Pada  awalnya, terbentuknya  suatu  komunitas  bermula  dari  berkumpul  dan  menetapnya individu-individu  di  suatu  tempat dan terdorong  oleh  alasan-alasan  yang mereka  anggap  sebagai  kepentingan  bersama. Alasan untuk  membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. 11
11 Ali  Fauzan.  2010. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa  Terkait  Dengan  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan  dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecaman Wanasari Kabupaten Brebes, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip, hlm, 29.
Menurut  Mashuri  Maschab  bahwa  desa  sebagai  suatu  organisasi kekuasaan  atau  pemerintahan  yang  secara  politis  mempunyai  wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara” . 12
Sedangkan  pengertian  desa  dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  angka  1 UU No. 6 Tahun 2014 adalah:
“Desa  adal ah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Bagi  masyarakat  desa,  otonomi  desa  bukanlah  menunjuk  pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan  mereka  sendiri.  Otonomi  desa  berarti  juga  memberi  ruang yang  luas  bagi  inisiatif  dari  bawah/desa.  Kebebasan  untuk  menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan  keputusan  berskala  desa,  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  maupun  kegiatan-kegiatan  lain  yang  dampaknya  akan dirasakan  oleh  masyarakat  desa  sendiri,  merupakan  pengejawantahan otonomi  desa.  Keberadaan  otonomi  desa  mengacu  pada  konsep  komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah  kelompok  sosial, sebagai suatu  sistem  sosial,  maupun  sebagai  suatu kerangka kerja interaksi. 13
Gagasan  otonomi desa  sebenarnya  mempunyai  relevansi  (tujuan  dan manfaat) sebagai berikut: 14
a. memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; b. memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan; c. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
d. memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
e. menciptakan  efisiensi  pembiayaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan lokal;
f. menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
g. memberikan  kepercayaan, tanggung jawab, dan  tantangan  bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
12 Duto Sosialismanto. Hegemoni Negara, Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2009. hlm. 43.
13 Ibid
14 Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan.  2007. Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Neger, hlm. 13.
h. menempa  kapasitas desa  dalam  mengelola  pemerintahan  dan pembangunan;
i. membuka  arena  pembelajaran  yang  sangat  berharga  bagi  pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat; dan
j. merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
Reformasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  hakikatnya adalah  suatu  proses  pembalikan  paradigma  politik,  di mana  proses demokratisasi  yang  selama orde  baru berproses  dari  atas,  kemudian  dibalik melalui  proses  yang  berangkat  dari  desa.  Dalam  paradigma  baru  tersebut, desa  merupakan  kesatuan  hukum  yang  otonom  dan  memiliki  hak  dan wewenang  untuk  mengatur  rumah  tangga  sendiri.  Berdasarkan  UU No. 6 Tahun  2014 tentang Desa, desa tidak  lagi  merupakan  level  administrasi, tidak  lagi  menjadi  bawahan daerah,  melainkan  menjadi independent community,  yang  masyarakatnya  berhak  berbicara  atas  kepentingan  sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang beperan sebagai aktor.
Namun jika menengok  ke belakang khususnya pada rezim orde baru, desa  yang  sebenarnya  strategis  dan  sering  disebut  memiliki  otonomi  asli tersebut  oleh  penguasa  orde  baru  ditempatkan  sebagai objek  kekuasaan dibandingkan  sebagai  subjek,  terutama  oleh  Undang-Undang No. 5  Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa.
Sekarang dengan bergulirnya masa reformasi yang menggantikan orde baru  berusaha  mewujudkan  otonomi  desa. Salah  satu  wujud  dari  otonomi desa  adalah  bahwa  desa  berhak  dalam  hal  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  desa,  karena  otonomi  terendah  adalah  berada  di  tingkat  desa  (desa otonom). Untuk itu dalam landasan pemikiran terkait pengaturan pemerintah desa  adalah  menyangkut  persoalan keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi asli,  demokratis, dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga dan kepentingan masyarakat.

## 3. Pengaturan Desa
Hukum  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Namun demikian tidak dapat dielakkan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat  varian  kepentingan  sehingga  hal  ini  bisa  menutup  kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan di antara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan  dikembalikan  lagi  kepada  konsep  awal  yaitu  pada general norm. Organ-organ  yang  menerapkan  hukum  harus  dilembagakan  sesuai dengan  tatanan  hukum,  sebaliknya  tatanan  hukum  yang  mengatur  organ- organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan. 15
15 Ali Fauzan, op. cit. hlm. 22.
Hukum  sebagai  sarana  pembangunan  maupun  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara, dan mempertahankan  ketertiban  sebagai  fungsi  klasik  dari  hukum.  Ini dimaksudkan  agar  selama  perkembangan  dan  perubahan  terjadi,  ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara. 16 Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  keberadaan peraturan  perundang-undangan  sangatlah  penting  dalam  mewujudkan konsep atau gagasan hukum. 17
Secara  sederhana  pengertian rechtsstaat adalah  negara  menempatkan hukum  sebagai  dasar  kekuasaan  negara  dan  penyelenggaraan  kekuasaan tersebut  dalam  segala  bentuknya  dilakukan  di  bawah  kekuasaan  hukum. Dalam rechtsstaat maka  ikatan  antara  negara  dan  hukum  tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan  yang  hakiki. 18 Dalam negara hukum,  hukum  ditempatkan  sebagai aturan  main  dalam  penyelenggaraan  kenegaraan,  pemerintahan  dan kenegaraan,  sementara  tujuan  hukum  itu  sendiri  antara  lain  “… opglegd  om de  samenleving  vreedzaam,  rechtvaardig,  en  doelmatig  te  ordenen” (diletakkan  untuk  menata  masyarakat  yang  damai,  adil, dan  bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan  dan  kemasyarakatan  yang bertumpu  pada  keadilan, kedamaian,  dan  kemanfaatan  atau  kebermaknaan. Dalam  negara  hukum, eksistensi  hukum  dijadikan  sebagai  instrumen  dalam  menata  kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 19
Hugo  Krabbe  berpendapat  bahwa  negara  seharusnya  negara  hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan negara harus di dasarkan pada hukum atau harus  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  hukum. Kalau  diperhatikan  lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara  diberi  kekuasaan  yang  tidak  terbatas.  Para  penganut  paham  ini beranggapan  bahwa  hukum  itu  tidak  lain  dari  kemauan  negara  yang dikonkretkan.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  para  ahli  menganggap bahwa  paham  kedaulatan  negara  tidak  sesuai  dengan  kenyataan. Akhirnya
16 Rusli  K.  Iskandar. Normatifisasi  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press., 2001, hlm. 185.
17 Haeruman  Jayadi. Kedudukan  dan  Materi  Muatan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2009, hlm. 71.
18 Abdul  Latief. Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (beleidsregel)  Pada  Pemerintahan
Daerah. Yogyakarta: UII Press, hlm. 15.
19 Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, 2005, hlm. 20.
mereka  berpaling  ke  supremasi  hukum  sebagai  pemegang  kedaulatan tertinggi. 20
Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:
“ As we have seen, there are not three but two basic function of the state:  creation  and  application  (execution)  of  law,and  these function  are  not  coordinated  but  sub-and  supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function  from  each  order,  since  the  distinction  between  creation and  application  of  law-under  lying  the  dualism  of  legislative  and executive  power  (in  the  broadest  sense)- has  only  a  relative character,  most  act  of  state  being  at  the  same  time  law  creating and law applying acts. 21
(seperti  telah  kita  lihat,  fungsi  dasar  dari  negara  bukannya  tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan  fungsi-fungsi  ini  bukan  dikoordinasikan  melainkan  disusun secara  berjenjang  (super  ordinasi  dan  sub  ordinasi).  Selanjutnya, tidak  mungkin  untuk  menentukan  batas-batas  yang  memisahkan fungsi-fungsi  ini  satu  sama  lain,  karena  perbedaan  antara pembentukan  dan  penerapan  hukum  yang  mendasari  dualisme kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif  (dalam  arti  luas)  hanya  bersifat relatif;  sebagian  besar  tindakan  negara  secara  bersamaan merupakan  tindakan-tindakan  membentuk  dan  menerapkan hukum).
Dari  apa  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  tersebut  di atas, sebenarnya  hanya  ada  dua  fungsi  (bukan  organ  atau  alat  perlengkapan negara)  kekuasaan  yang  ada  dalam  suatu  negara  yaitu  fungsi  pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat  artinya  adalah  kedua  fungsi  kekuasaan  tersebut  ada  yang berkedudukan subordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai superordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan superordinasi  adalah  fungsi  kekuasaan negara  dalam  pembentukan  hukum, sedangkan  yang  memiliki  kedudukan  subordinsai  adalah  fungsi  kekuasaan negara dalam  penerapan  hukum.  Alasan  sederhananya  adalah  bahwa  tidak mungkin  untuk  melaksanakan  atau  menerapkan  hukum  apabila  belum  ada hukum  yang  akan  diterapkan  artinya  adalah  fungsi  pembentukan  hukum harus  terlebih  dahulu  berjalan  (ada  hukum  yang  telah  dibentuk  oleh  organ
20 Donald  A  Rumokoy. Perkembangan  Tipe  Negara  Hukum  dan  Peranan  Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. 2001. hlm. 2.
21 Hans Kelsen. 1973. General Theory Of Law and State, New York: Russel and Russel, hlm. 269-270.
yang  mengemban  fungsi  pembentukan  hukum)  baru  kemudian  fungsi penerapan  hukum  dapat  dilaksanakan  oleh  organ  yang  mengemban  fungsi penerapan hukum.
Pembentukan  hukum  merupakan  awal  dari  bergulirnya  proses pengaturan  kehidupan  bersama,  merupakan  momentum  yang  memisahkan keadaan  tanpa  hukum  dengan  keadaan  yang  diatur  oleh  hukum.  Ia merupakan  pemisah  antara  dunia  sosial  dan  dunia  hukum,  sejak  saat  itu kejadian  dalam  masyarakat  pun  mulai  ditundukan  pada  tatanan  hukum. Lebih lanjut  dikatakan  bahwa  pembuatan  hukum  meliputi  bahan  dan struktur.  Bahan  menunjuk  kepada  isi,  sedangkan  struktur  menunjuk  pada sekalian  kelengkapan  organisatoris  yang  memungkinkan  hukum  itu  dibuat. Tanpa  wadah  struktur  tertentu,  pembuatan  hukum  belum  tentu  bisa dijalankan.  Pengadaan  struktur  menyangkut  penyusunan  suatu  organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja. 22
Untuk  itulah  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan hendaknya  melibatkan  masyarakat,  selain  membantu  pemerintah  dalam mempertimbangkan  awal  dalam  perancangan  peraturan,  juga  berfungsi memasyarakatkan  peraturan  tersebut  lebih  dahulu  sebelum  peraturan  itu diberlakukan. Artinya,  tidak  menimbulkan  banyak  protes  dari  mereka  yang terkena peraturan itu. 23
Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam  kenyataan  sungguh-sungguh  di  dalam  masyarakat  nyata-nyata dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  pemerintah/pejabat.  Ini  berarti  kaidah  hukum itu  efektif  karena  ia  berhasil  mempengaruhi  para  warga  dan  pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai das sein- sollen, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang  terjadi  dalam  kenyataan  masyarakat  riil  yang  mengacu  keharusan normatif (kaidah). 24
Berkenaan  dengan  pembentukan  peraturan,  Montesquieu  dalam “ L’esperit  des  Louis ”  mengemukakan  sejumlah  persyaratan  yang  harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 25
a. gaya penuturannya  hendaknya  padat  dan  sederhana,  mengandung  arti bahwa  pengutaraan  dengan  menggunakan  ungkapan  kebesaran  dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
22 Yohanes  Golot  Tuba  Helan. Implementasi  Prinsip  Demokrasi  Dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah.Bandung  :  (Disertasi)  Program  Pascasarjana Unpad, 2006, hlm. 35.
23 Ibid, hlm. 71.
24 Ibid, hlm. 123.
25 Lihat  Hamid  S.  Attamimi  sebagaimana  dikutip  dari  Sumali.2002. Reduksi  Kekuasaan Eksekutif  di  Bidang  Peraturan Pengganti  Undang-Undang  (Perpu).  Malang:  UMM Press, hlm. 124-125.
b. istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil  kemungkinan  munculnya  perbedaan  pendapat  yang individual;
c. hukum  hendaknya  membatasi  diri  pada  hal-hal  yang  riil  dan  aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
d. hukum  hendaknya  tidak  dirumuskan  dalam  bahasa  yang tinggi,  karena ditujukan  kepada  rakyat  yang  memiliki  tingkat  kecerdasan  rata-rata, bahasa  hukum  tidak  untuk  latihan  penggunaan  logika,  melainkan  hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
e. hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian,  pembatasan  atau  pengubahan,  gunakan  semua  itu  jika benar-benar diperlukan; dan
f. hukum  hendaknya  tidak  bersifat debatable (argumentatif),  di  mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.
Pembentukan  norma  hukum  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur  pembentukan  dan  isi  dari  norma  yang  lebih  rendah; kedua, menentukan  sendiri  prosedur  pembentukan  serta  isi  dari  norma  yang  lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya  menentukan  organ  yang  membuat  norma  yang  lebih rendah.  Suatu  norma  yang  pembentukannya  sama  sekali  tidak  ditentukan oleh suatu norma lain. 26
Dalam  pembentukan  suatu peraturan perundang  undangan  yang  baik perlu  memperhatikan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu: 27 a. asas-asas formal
1. asas  kejelasan  tujuan  dalam pembentukan  peraturan  perundang undangan (het beginsel van de duidelijk doelstelling);
2. asas  yang  menentukan  kewenangan  lembaga  atau  organ  yang  berhak membentuk  dan menerima  delegasi  pembentukan  peraturan perundang-undangan (het beginsel van het jiuste organ);
3. asas keperluan yang mendesak (het nood zakelijk heids beginsel);
4. asas  kemungkinan  pelaksanaan  atau  penegakan  atas  peraturan  yang dibentuk (het beginsel van de voorbaarheid); dan
5. asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (het beginsel van de consensus).
b. asas-asas materiil
1. asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);
26 Yohanes Golot Tuba Helan, op. cit, hlm. 113.
27 Lendy Siar.op. cit, hlm. 52.
2. asas  dapat  diketahui  dan  dikenali  suatu  peraturan  oleh  setiap  orang (het beginsel van de kenbaarheid);
3. asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel);
4. asas  perlakuan  yang  sama  terhadap  hukum (het  rechtsgelijkheids beginsel);
5. asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het beginsel van de individuale rechts bedeling).

## 4. Untung Rugi dalam Pengaturan Desa
Pandangan  Roscou  Pound tentang teori social  interest yang merupakan  embrio  konsep  “ law  as  social  engineering ”  yang  disampaikan pada k onferensi  “ American  Society  of  Sociology  of  Law ”  (1971)  yang menyatakan  “ Looked  at  functionally,  the  law  is  an  attempt  to  reconcile,  to harmonise, to compromise these overlapping or complicating interest, … so as  to  give  effect  to  the  greatest  number  of  interests  that  weigh  most  in  our civilization,  with  the  least  sacrifice  of  other  interests..I  venture  to  think  of problems of eliminating friction and preculading wastein human enjoyment of  the  goods  of  existence,  and  of  the  legal  order  as  system  of  social engineering  whereby  these  ends  are  achieved ”.  Pernyataan  Pound  ini menyatakan  fungsi  hukum  sangat  luas  termasuk  untuk  rekonsiliasi, harmonisasi, dan  kompromi  atas  seluruh  konflik  kepentingan  dalam masyarakat  (individu,  publik, dan negara),  dengan  prinsip  hanya  untuk kepentingan  yang  terbanyak  dengan  pengorbanan  sekecil-kecilnya  untuk kepentingan orang lain; itulah yang ia sebut law as social engineering atau a system  of  social  engineering.  Berdasarkan  pernyataan  Pound  tersebut semakin jelas bahwa, konsep hukum yang dimaksud olehnya, adalah konsep hukum  masa  depan  yang  memiliki  visi  yang  jelas tentang bagaimana menyelesaikan  berbagai  konflik  kepentingan  dalam  kehidupan  masyarakat dan hubungannya dengan peranan negara dan individu. Pernyataan Pound ini ditafsirkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  konteks  pembangunan hukum  nasional  di  Indonesia  yang  intinya  bagaimana  memerankan  hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. 28
Pendapat  Pound  kemudian  mendorong  perkembangan  analisis nonhukum  terhadap  perkembangan  hukum. Tokoh  analisis  ilmu  ekonomi terhadap hukum adalah Richard Posner, yang menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu nilai, kemanfaatan, dan efisiensi (value, utility,  and  efficiency). Analisis  ekonomi  Posner  kemudian  dikembangkan oleh  Robert  Cooter  dan  Thomas  Ullen,  dengan  prinsip  maksimalisasi,
28 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing,
2012, hlm 40.
keseimbangan, dan  efisiensi  (maximalization,  equilibrium,  and  efficiency) terhadap hukum.
Berkenaan dengan pembentukan UU 6 Tahun 2012 tentang Desa dan UU  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  kiranya  juga  perlu memperhatikan  pentingnya  analisis nonhukum  sebagaimana  diuraikan  oleh Posner,  Cutter, dan  Ullen.  Kekhawatiran  ini  juga  dirasakan  Prof. Romli Atmasasmita,  yang  menyatakan  meragukan  pembentuk  undang-undang  di Indonesia  memperhatikan  pentingnya  analisis nonhukum  karena  hampir sebagian  terbesar  produk  undang-undang  di  Indonesia  memuat  ketentuan sanksi  pidana  di  dalamnya  yang  sering  kontra  produktif  dan  tidak  berhasil mencapai tujuan awal dari pembentukan undang-undang tersebut.
Untuk menganalisis Cost and Benefits dari Undang-Undang Desa dan Pemerintahan  Daerahakan  digunakan  teori Economic  Analysis  of  Law dari Posner.  Richard  Posner  menggunakan  pendekatan  ilmu  ekonomi  berbasis tiga prinsip yaitu value, utility, and efficiency terhadap hukum.
Pendekatan Value, UU  Desa  disusun  atas  inisiatif  pemerintah  untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran  pembangunan  tahunan  dapat  disalurkan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  ke  desa-desa.  Dengan  langkah  ini,  masyarakat  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka.  Sekarang  pemerintah  desa  dapat mengelola  uangnya  sendiri  dan  memutuskan  penggunaan  dana  yang diberikan pemerintah. UU No. 6 Tahun 2014  menegaskan  desa
berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.
Maknanya desa bukan lagi sebagai subordinat kabupaten/kota. Di sisi yang  lain,  UU  Desa  memberi  peluang  desa-desa  di  satu  kecamatan  bekerja sama.  Kerja  sama  antar desa  dituangkan  dalam  peraturan  bersama  kepala desa  melalui  kesepakatan  musyawarah  antar  desa. Kerjasama  antar  desa dilaksanakan  oleh  Badan  Kerjasama antar  Desa  yang  dibentuk  melalui Peraturan  Bersama  Kepala  Desa.  Kerjasama  dimaksud  dapat  meliputi pengembangan  usaha  bersama  untuk  mencapai  nilai  ekonomi  yang  berdaya saing. Bisa juga dalam kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan  pemberdayan  masyarakat  antar  desa  atau  dalam  bidang  keamanan  dan ketertiban.
Dalam  melaksanakan  pembangunan  antar  desa, BKAD  dapat membentuk  kelompok  atau  lembaga  sesuai  dengan  kebutuhan. Sedangkan dalam  pelayanan  usaha  antar  desa,  dapat  membentuk  BUM  Desa  yang merupakan milik satu desa atau lebih.
Jadi,  BPD  dalam  UU  yang  baru  ini  tidak  lagi  menjadi  bagian  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD diposisikan sebagai lembaga desa yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yaitu  membahas  dan  menyepakati Raperdes bersama Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,  dan  melakukan  pengawasan  kinerja  Kades. Sedangkan LPMD
didorong  membantu  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk kepentingan itu, Bapermades Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai institusi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  rangka  implementasi  Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak kurang baiknya menyiapkan desa sejak  awal  guna  memberikan  pemahaman  secara komprehensif berkait dengan  diundangkannya  regulasi  prodesa  tersebut. Di  luar  itu,  tidak  ada salahnya  lembaga  pemberdayaan  ini  juga  menggelar  pelatihan-pelatihan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana yang tidak sedikit yang bakal mengucur ke desa melalui dana APBN.
Pendekatan Utility,  di  samping  kedua  hal  di  atas,  layak  kiranya  desa dan  aparaturnya  diberikan  pelatihan  menyangkut  peningkatan  kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga mereka memiliki daya tawar tinggi dan tidak salah langkah dalam menerjemahkan anggaran ke desa. Kapasitas pengelola  dana  desa  harus  memadai  agar  dalam  mengelola  dana  desa  tidak terjadi  kesalahan  maupun  penyelewengan. Perangkat  desa  harus  dibekali pengetahuan  dan  mempunyai  kualifikasi  teknis  di  bidang  pemerintahan, administrasi  perkantoran,  administrasi  keuangan,  dan  perencanaan.  Dalam rangka  pengelolaan  dan  pengawasan  keuangan  desa  yang  lebih  akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan.
Pelatihan tentang SDM  ini  bisa  saja  melibatkan  secara  terpisah maupun  terintegrasi  dari  elemen  pemerintah  desa,  seperti  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaku kontrol jalannya pelaksanaan pembangunan  desa  dan  penguatan  perumusan  produk  regulasi  desa.  Jika BPD  dan  masyarakat  berfungsi  optimal  sebagai  pengawasan pembangunan, maka  sebetulnya  kekhawatiran  terhadap  penyalahgunaan  dana  bisa diminimalkan.
Selain  lembaga-lembaga  yang  disebut  terdahulu,  nampaknya  masih perlu  memberikan  pelatihan  pula  kepada Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  dan  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat (KPM)  dalam kaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  desa,  pelaksanaan  bahkan  hingga pengembangan  dan  tahapan  pelestarian  pembangunan  desa. Keduanya berkemampuan  dalam  menyusun  perencanaan  desa  secara  partisipatif  yang tentu disusun secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk  menyambut  dan  menyiapkan implementasi  UU Desa barangkali  akan  lebih efektif jika  dibangun  forum  komunikasi  LPM,  KPM, maupun  BPD  pada  tingkat kabupaten/kota sebagai  media  komunikasi  dan berbagi atas lalu lintas pendapat, pengetahuan, maupun pengalaman empirik secara faktual sehingga mampu membangun gugus yang tidak saja berfungsi pada  tataran  konsepsi  namun  lebih  pada  ranah  tawaran  solusi  konkret  atas
sebuah  persoalan  di  setiap  daerah  yang  mungkin  saja  sama  tetapi  pola penanganan dan metode pendekatan yang berbeda.
Pendekatan Efficiency, terhadap  UU  Desa  tersebut  dapat  dilihat  dari efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pemerintah desa  harus  didukung  dengan  tata  usaha  yang  benar.  Tata  usaha  adalah kegiatan  mencatat  semua  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.
Administrasi  desa  juga  dapat  diartikan  sebagai  semua  kegiatan  yang bersumber  pada  wewenang pemerintah  desa  yang  terdiri  atas  tugas-tugas kewajiban, tanggung jawab, dan  hubungan-hubungan  kerja,  yang dilaksanakan  dengan berlandaskan  peraturan-peraturan  perundangan  yang berlaku,  guna  menjalankan  pemerintahan  desa.  Administrasi  desa  sangat penting  bagi  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa akan  berjalan  dengan  lancar  manakala  didukung  oleh  sistem  tata usaha/administrasi  yang  benar, rapi,  dan  tertib.  Sistem  administrasi  yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis  yang  sangat  berguna  untuk  pengambilan  keputusan,  pembuatan rencana,  kontrol  kegiatan,  evaluasi,  dan  komunikasi  dan  informasi  baik  ke dalam maupun keluar organisasi.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa telah  memenuhi  aspek  akademik  sebagaimana  dimaksud  pendekatan Friedman  terhadap  hukum  sebagai  sistem  alokasi.  Namun  untuk  mencapai desa yang sejahtera para penghuninya, disarankan hal-hal berikut: 1. Menghadapi  dinamika  dan  tantangan  otonomi  desa  ke  depan,  perlu kiranya ada suatu kebijakan umum pengembangan otonomi desa sebagai salah  satu  upaya  untuk  lebih mengarahkan  dan  mengoptimalkan pelaksanaan  pembangunan  desa  secara komprehensif,  terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
2. Pengembangan  otonomi  desa  hendaknya  diarahkan  pada  misi  untuk menciptakan  kesejahteraan rakyat  dengan  lebih  mendekatkan  pelayanan dan  pembangunan  bagi  masyarakat.  Konsistensi  pengembangan  desa harus  didukung  dengan  komitmen,  kesadaran, serta  partisipasi  aktif seluruh  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  kemajuan  desa,  sebagai wadah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Secara  umum, keberhasilan  pengembangan  desa  akan  sangat  tergantung  kepada kemampuan  aparatur  pemerintah  supradesa  dan  pemerintah  desa,  serta segenap  komponen  (stakeholders)  yang  terkait  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  desa,  dalam  memahami  dan  memanfaatkan  berbagai potensi yang dimiliki.
3. Secara  khusus,  tingkat  keberhasilan  pencapaian  target  (kualitatif  dan kuantitatif)  yang  ditetapkan,  lebih  banyak  tergantung  pada  input  dari berbagai  aspek  untuk  pengembangan  otonomi  desa.  Hal  tersebut mencakup  pembiayaan  (besarnya  APBD  yang  tersedia),  ketersediaan sarana  dan  prasarana,  pengorganisasian  dan  personalia,  koordinasi  antar instansi,  serta  komitmen,  kualitas  dan  kuantitas  pelaksananya. Oleh karena  itu,  diperlukan  sinergitas  dalam pelaksanaan  pengembangan otonomi  desa  antara  berbagai  sektor  dan  tingkatan  kewenangan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya  kecamatan  sebagai  satuan kerja perangkat daerah yang paling dekat dengan desa.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly, 2005. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
,  2007. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia
Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
, 2010. Perihal Undang-Undang,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan,  2007. Naskah  Akademik
Rancangan  Undang-Undang tentang Desa, Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Departemen  Dalam Negeri.
Fauzan, Muhammad, 2005. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Bandung:
(Disertasi) Program PascasarjanaUNPAD.
Fauzan,  Ali,  2010. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun
2005 tentang Desa  Terkait  Dengan  Peran  Badan  Permusyawaratan Desa  Dalam  Penyusunan  dan  Penetapan  Peraturan  Desa  Di Kecaman Wanasari Kabupaten Brebes, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undip.
Gadjong,  Agussalim  Andi,  2005. Pemerintahan  Daerah Kajian  Politik  dan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. H.R., Ridwan, 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo.
Jayadi,  Haeruman,  2009. Kedudukan  dan  Materi  Muatan  Peraturan
Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
Jimung,  Martin,  2005. Politik  Lokal  dan  Pemerintahan  Daerah  Dalam
Perspektif Otonomi Daerah,Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama. Joeniarto, R., 1982. Perkembangan Pemerintahan Lokal, Bandung: Alumni. Kaho,  Josep  Riwu,  2003. Prospek  Otonomi  Daerah  Di  Negara  Republik
Indonesia,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
K. Iskandar, Rusli, 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam
Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press. Kelsen,  Hans,  1973. General  Theory  Of  Law  and  State, New  York:  Russel and Russel.
Koesoemahatmadja, R,D,H., 1979. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan
Daerah Di Indonesia, Bandung: Bina Cipta.
Latief, Abdul,  2005. Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Press.
Manan, Bagir, 1994. Hubungan Antara Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
, 2005, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Daerah UII. Muslimin,  Amrah,  1982. Aspek-Aspek  Hukum  Otonomi  Daerah, Bandung: Alumni.
Na’a,  Suprin ,  2003. Ruang  Lingkup  Muatan  Materi  (Het  Onderwerp) Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  Dalam  Rangka Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, Bandung:  (Tesis)  Program Pascasarjana Unpad.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira Thania  Rasjidi,  2002. Pengantar  Filsafat  Hukum, Bandung: Mandar Maju.
Rumokoy,  Donald  A.,  2001. Perkembangan  Tipe  Negara Hukum  dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi  Hukum  Administrasi  Negara,  Yogyakarta:  UII Press.
Soejito,  Irawan,  1990. Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, Jakarta: Rineka.
Soemardjono,  Maria  S.W., 1989. Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sosialismanto,  Duto,  2000. Hegemoni  Negara, Jakarta:  Lapera  Pustaka Utama.
Sunarno,  Siswanto,  2006. Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Surianingrat, Bayu, 1980. Desentralisasi dan Dekosentrasi Pemerintahan Di Indonesia Suatu Analisa, Jakarta: Dewarucci Press.
The,  Liang  Gie, 1968. Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara
Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.
Widjaja, H.A.W., 2002. Pemerintah Desa/Marga, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
,  2005. Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

## B. Lain-lain
A.S. Kausar, 2006. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Di  Era Desentralisasi  dan Kontribusi  DPRD  Terhadap  Pelaksanaan  Tata Pemerintahan  Yang  Baik,Riau:  Makalah  diskusi  dalam  rangkaian acara  rapat  kerja  nasional  asosiasi  DPRD  Kabupaten  seluruh Indonesia.
Golot Tuba Helan, Yohanes. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam PembentukanPeraturan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah. Bandung  : (Disertasi)  Program  Pascasarjana  Unpad,  Sumali.  2002. Reduksi
Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press.
Harmantyo,  Djoko. Pemekaran  Daerah  dan  Konflik  Keruangan  Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya Di Indonesia. Jakarta: Makara, Sains, Volume II, April 2007.
Siar,  Lendy,  2001. Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Pengawasan  Preventif Terhadap Peraturan Daerah, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana
UNPAD.
Syafrudin, Ateng. Masalah Hukum Dalam Pemerintahan Daerah, Makalah untuk  pendidikan nongelar  untuk  anggota  DPRD  Tingkat  II  se  Jawa Barat di FISIP Unpad, 28 Desember 1992.