## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 509-523 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8284.509-523

## Regulatory Impact Analysis Dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pradina Kurnia Sari Hidayah 1 , Bambang Giyanto 2 , Mala Sondang Silitonga 3
1,2,3 Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
pradinakurnia@gmail.com 1 , bambang_giyanto07@yahoo.com 2 , malasondang@yahoo.com 3

## ABSTRAK
Sekretariat  Jenderal  DPR  sebagai  lembaga  menerbitkan  185  peraturan  dalam  kurun  waktu  12  tahun  terakhir. Hingga  akhir  tahun  2022,  sepertiga  dari  peraturan  ini  telah  dicabut.  Kebijakan  pembentukan  peraturan  di Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum. Tujuan penelitian ini adalah akan memberikan gambaran yang jelas mengenai RIA dan selanjutnya melakukan analisa  secara  objektif  terhadap  penerapannya  dalam  pembentukan  Persekjen.  Regulasi  ini  mengatur  adanya kerangka acuan dan tahap identifikasi analisis sebagai telaah urgensi diperlukannya suatu peraturan. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana strategi formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI  dengan  menggunakan  regulatory  impact  analysis.  Dengan  upaya  tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  dan transparansi  kebijakan  internal,  mengurangi  potensi  konflik,  dan  memperkuat  keputusan  berbasis  bukti, memastikan  keberhasilan  dan  manfaat  jangka  panjang  bagi  organisasi  atau  institusi  yang  berlaku.  Dengan menggunakan  metode  RIA,  pilihan  kebijakan  untuk  menyusun  suatu  Persekjen  dapat  dijelaskan  secara  ilmiah sebagai pilihan yang terbaik. Metode yang digunakan adalah metod kualitatif dengan perspektif segitiga kebijakan digunakan untuk penelitian dengan lokus di Sekretariat Jenderal DPR. Data penelitian didapatkan dari in-depth interview,  obvervasi,  dan  telaah  dokumen.  Pembentukan  peraturan  di  Sekretariat  Jenderal  DPR  lebih memfokuskan  pada  kebutuhan  organisasi.  Belum  ada  parameter  yang  digunakan  dalam  menentukan  konten, konteks,  dan  aktor  dalam  perumusan  kebijakan.  Regulatory  impact  analysis  sebagai  metode  ilmiah  digunakan untuk  melengkapi  proses  pembentukan  regulasi.  Regulatory  impact  analysis  digunakan  dalam  menyusun kerangka  acuan  dan  melakukan  identifikasi  analisis  atas  usulan  peraturan.  Perubahan  kebijakan  pembentukan peraturan diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut.
Kata Kunci : Regulatory Impact Analysis, Formulasi Kebijakan, Peraturan

## ABSTRACT
The DPR Secretariat General as an institution issued 185 regulations over the past 12 years. By the end of 2022, one-third of these regulations will have been revoked. The regulation formation policy at the Secretariat General of the House of Representatives is stipulated in Regulation No. 2 Year 2022 on the Formation of Legal Products. The purpose of this research is to provide a clear picture of the RIA and then objectively analyze its application in the formation of the Secretariat General. This regulation stipulates the terms of reference and identification stage of analysis as a review of the urgency of the need for a regulation. This research answers the question of how the policy formulation strategy in the form of  a Regulation of  the Secretary General  of  the DPR RI using regulatory impact  analysis. Such efforts can improve the quality and transparency of internal  policies, reduce potential  conflicts,  and  strengthen  evidence-based  decisions,  ensuring  success  and  long-term  benefits  for  the applicable  organization  or  institution. By  using RIA  method,  the  policy  choice  to  develop  a  Persekjen  can  be explained  scientifically  as  the  best  choice.  The  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  policy  triangle perspective used for research with a locus in the Secretariat General of the DPR. Research data were obtained from in-depth interviews, observations, and document reviews. The establishment of regulations at the Secretariat General of the House of Representatives focuses more on organizational needs. There are no parameters used in determining  the  content,  context,  and  actors  in  policy  formulation.  Regulatory  impact  analysis  as  a  scientific method is used to complement the regulation formation process. Regulatory impact analysis is used in preparing
terms of reference and identifying analysis of proposed regulations. Changes to the regulation formation policy are needed to accommodate this.

## Keywords : Regulatory Impact Analysis, Policy Formulation, Regulation

## I. PENDAHULUAN
Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dibentuk Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang  Setjen  DPR.  Tugas  dan  fungsi  Setjen  DPR  adalah  memberikan  dukungan  administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR. Sebagai lembaga yang dibentuk Presiden, Setjen DPR berdiri sebagai  entitas  tersendiri.  Setjen  DPR  menjalankan  dua  peran,  yaitu  sebagai  organ  pendukung  DPR tetapi juga menjadi lembaga pemerintahan. Setjen DPR memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR untuk membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR (selanjutnya disebut dengan Persekjen). Kewenangan dimaknai dari sisi yuridis sebagai kecakapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melahirkan dampak secara hukum (Kusuma, I. P. A. W., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, 2021). Persekjen menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR. Persekjen adalah naskah dinas arahan yang mengatur dan mengikat secara umum,  memuat  kebijakan  pokok  yang  ditetapkan  oleh  Sekretaris  Jenderal.  Adapun  mekanisme pembentukan  Persekjen  diatur  sebagaimana  dalam  Persekjen  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Pembentukan Produk Hukum (selanjutnya disebut dengan Persekjen PPH).
Berdiri di dua kaki, legislatif dan eksekutif, memunculkan kompleksitas pelaksanaan tugas Setjen DPR.  Formulasi  Persekjen  sebagai  panduan  memiliki  tantangan  tersendiri.  Masalah  utama  yang dihadapi  adalah  penyesuaian  konten  dan  konteks  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  Setjen  DPR. Tuntutan  memberikan  dukungan  kepada  lembaga  legislatif  dengan  tetap  mandiri  dan  netral  sebagai lembaga pemerintahan memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
Pembuatan suatu Persekjen diawali dengan penyusunan rancangan peraturan oleh unit pengusul setingkat  eselon  II.  Dokumen  ini  kemudian  disampaikan  kepada  Biro  Hukum  dan  Pengaduan Masyarakat  sebagai  koordinator  pembentukan  produk  hukum  di  Setjen  DPR.  Pembahasan  Persekjen dilakukan  bersama  antara  Biro  Hukum  Dumas  dengan  unit  pengusul.  Setelah  substansi  disepakati, rancangan Persekjen disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.
Tercatat dalam rentang waktu 2010 – 2022, Setjen DPR telah menerbitkan sebanyak 185 (seratus delapan  puluh  lima)  Persekjen,  atau  rata-rata  14  Persekjen  yang  ditetapkan  setiap  tahunnya.  Jumlah tersebut  dinilai  gemuk  (over-regulated)  dan  dikhawatirkan  menyebabkan  ketidakefektifan  dalam penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pada  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI.  Kekhawatiran  tersebut  cukup beralasan  apabila  melihat  persentase  jumlah  Persekjen  yang  dinyatakan  dicabut  yang  mencapai  34% dari  jumlah  keseluruhan  Persekjen  yang  berlaku  di  tahun  2022.  Pencabutan  Persekjen  ini  dilakukan karena  beberapa  alasan.  Pertama,  timbul  perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang mengakibatkan  peraturan  tidak  lagi  relevan.  Kedua,  Persekjen  yang  ditetapkan  dicabut  karena overlapping,  substansi  pengaturannya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK). Ketentuan dalam PMK juga tidak memberikan delegasi kepada kementerian/lembaga untuk menyusun peraturan  pelaksanaan.  Artinya,  berdasarkan  landasan  yuridis,  Persekjen  ini  tidak  perlu  untuk ditetapkan.  Implementasi  di  lingkungan  Setjen  DPR  cukup  menggunakan  norma  yang  diatur  dalam PMK. Hal ini bertentangan dengan prinsip good regulation yang meletakkan kebutuhan dan efektivitas sebagai  kriteria  pertama  (Regulatory  Management  Unit,  2003,  p.  3).  Ketiga,  adanya  perubahan organisasi  dan  kebijakan  di  Setjen  DPR  yang  mengakibatkan  peraturan  tidak  lagi  implementatif. Kondisi  ini  kemudian  mempengaruhi  nilai  organisasi  dalam  indeks  kualitas  kebijakan  yang  hanya mencapai 34,82 dari skala 100.
Gambar 1. Persekjen yang ditetapkan setiap tahun periode 2010-2022 Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah
Fakta  buruk  lainnya  adalah  banyaknya  Persekjen  yang  berumur  pendek,  dengan  rincian  21 Persekjen  berumur  kurang  dari  satu  tahun  dan  sebagian  besar  dicabut.  Padahal,  menurut  Lembaga Administrasi Negara melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memberikan batasan usia  lebih dari 2 tahun  untuk  suatu  kebijakan  dapat  dievaluasi.  Jangka  waktu  2  tahun  dipilih  untuk  dapat  mengukur proses  pelaksanaan  kebijakan  dan  melakukan  evaluasi  atas  dampak  yang  ditimbulkan  atas  terbitnya suatu  kebijakan  (Sihombing,  D.  L.,  Nasution,  B.,  Nasution,  F.  A.,  &  Siregar,  2022).  Adapun  alasan pencabutan  Persekjen  beragam,  di  antaranya  Persekjen  dibentuk  dengan  jenis  produk  hukum  yang salah, Persekjen  tidak berlaku efektif, atau Persekjen tumpang tindih (over lapping) dengan peraturan perundang-undangan.
Gambar 2. Peta Masa Berlaku Persekjen Periode 2010-2022 Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah
Permasalahan-permasalahan terkait Persekjen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diyakini pula  disumbang  oleh  perencanaan  yang  tidak  akurat.  Selama  periode  2018-2022,  output  Persekjen selalu  melebihi  target  awal.  Tuntutan  untuk  efisiensi  anggaran  mengharuskan  penyelarasan  antara anggaran dan kinerja organisasi (Safitri, 2022). Disparitas tersebut berpengaruh pada indeks reformasi birokrasi,  kualitas  kebijakan,  dan  reformasi  hukum  di  lingkungan  Setjen  DPR. Jika  situasi  buruk  itu terus terjadi, pada akhirnya tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja Setjen DPR yang menurun, tetapi juga pada DPR sebagai lembaga yang didukungnya, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat umum sebagai pengguna layanan.
Gambar 3. Komparasi Target Kinerja dengan Output Persekjen Sumber: (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 2023), data diolah
Perihal  over-regulation  (Kurniawan,  T.,  Muslim,  M.  A.,  &  Sakapurnama,  2018).  dan ketidakefektifan  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Persekjen  DPR  ternyata  pula  menimpa  produk peraturan  perundang-undangan  seperti  undang-undang,  peraturan  menteri,  dan  peraturan  daerah. Indonesia memiliki 51.813 peraturan perundang-undangan per 1 September 2023. Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan, menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan (Metana, A. H., & Liany,  2020).  Antara  lain,  terdapat  potensi  disharmonis  dari  peraturan  yang  satu  tingkat  maupun peraturan  di  atasnya.  Peraturan  yang  disharmonis  satu  sama  lain  dapat  menimbulkan  irisan  hak  dan kewajiban  para  subyek  hukum  yang  berakibat  pada  sengketa  perundang-undangan  (Tanjung,  R.,  & Masril, 2022).
Gambar 4. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sumber: (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2023)
Disparitas kinerja, banyaknya jumlah regulasi, dan permasalahan yang terjadi dalam regulasi di Setjen  DPR  akan  dijelaskan  dalam  penelitian  ini.  Segitiga  kebijakan  akan  digunakan  untuk menguraikan  masalah  yang  timbul  dalam  kebijakan  pembentukan  regulasi  di  Setjen  DPR.  Uraian masalah dengan  segitiga kebijakan akan digunakan untuk memformulasikan  kebijakan pembentukan Persekjen yang ideal. Dengan formulasi kebijakan yang akan disusun, diharapkan permasalahan yang saat ini terjadi akan terselesaikan dan tidak terulang kembali (Wirautami, I. A. D., 2022). Penyusunan kebijakan yang tidak ideal justru dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terdampak (Usmany, T. D., & Dirkareshza, 2023). Penggunaan metode ilmiah, seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) juga digunakan untuk menyusun sistem formulasi Persekjen yang lebih komprehensif.
Substansi Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam pembentukan peraturan secara legal formal merupakan  hal  yang  baru.  Badan  Kepegawaian  Negara  menjadi  lembaga  pertama  yang  melegalisasi penggunaan  RIA.  Namun,  implementasi  RIA  masih  digunakan  dalam  ruang  lingkup  peraturan perundang-undangan. Beberapa tulisan terdahulu memiliki kaitan substansi dengan RIA, antara lain:
0 5 10 15 20 25 30 2018 2019 2020 2021
2022 Target Kinerja Prolegset Persekjen yang ditetapkan
1745 217 4855 2336 18211 5800 18814 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 UNDANG-UNDANG PERPUU PP PERPRES PERMEN PERATURAN BADAN/LEMBAGA PERDA
1. Artikel dengan judul “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan”  ditulis  oleh  Dian  Agung  Wicaksono,  telah  dimuat  dalam  Jurnal Legislasi  Indonesia,  edisi  Juni  2023.  Artikel  tersebut  mengkaji  kerangka  kerja  RIA,  posisi  RIA dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  serta  kapan  idealnya  RIA  digunakan (Wicaksono, 2023).
2.  Sinta Wahyu dan Evi  Satispi menulis artikel  “Analisi Regulatory  Impact  Assesment  (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tanggerang Selatan” yang dimuat dalam Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik pada bulan April 2023. Dalam artikel ini, Sinta dan Evi mengkaji kegagalan implementasi kebijakan dalam penganganan pandemi dengan metode RIA (Chairuddin, S. W., & Satispi, 2023).
3.  Rizka Amelia dkk menerbitkan artikel dengan judul “Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan.” Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Lex Jurnalica bulan April 2023. Penulis dalam artikel ini mengkaji penggunaan konsep RIA dalam perumusan kebijakan secara umum (Azis, R. A., Olivia, F., & Arianto, 2023).
Artikel  pertama,  menggunakan  konsep  RIA  dalam  formulasi  peraturan  perundang-undangan. Artikel  kedua  dan  ketiga  menggunakan  metode  RIA  sebagai  dasar  melakukan  analisis.  Hal  yang berbeda dilakukan Peneliti dalam artikel ini. Pertama, Peneliti menggunakan RIA sebagai metode yang digunakan  dalam  menyusun  rekomendasi.  Kedua,  teori  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis adalah  segitiga  kebijakan.  Ketiga,  artikel  ini  mengkaji  implementasi  prinsip  RIA  dalam  proses formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan. Keempat, bentuk kebijakan yang dikaji dalam artikel ini adalah peraturan kebijakan, yaitu Persekjen. Perbedaan-perbedaan ini memperjelas nilai kebaruan yang dimuat dalam artikel ini.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menerapkan  kaidah  kualitatif  dengan  perspektif  segitiga analisis kebijakan untuk menguraikan unsur konten, konteks, dan aktor kebijakan (Walt, G., & Gilson, 1994).  dalam  formulasi  Persekjen.  Metode  segitiga  kebijakan  menjadi  kerangka  analisis  dalam penelitian ini guna mendapatkan pemahaman terkait proses formulasi Persekjen. Unsur konten terkait dengan analisis susbtansi kebijakan, termasuk target dan penerapannya. Konteks melibatkan tinjauan atas  faktor  eksternal  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  kebijakan.  Aktor,  di  sisi  lain,  berkaitan dengan identifikasi pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Integrasi tiga unsur ini dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait interaksi kebijakan dengan lingkungannya.
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  eksploratif  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam tentang pembentukan Persekjen yang kompleks dan relatif belum diketahui secara mendalam atau belum banyak diteliti sebelumnya. Teknik penghimpunan data yang diaplikasikan dalam riset ini adalah in-depth interview, obvervasi, dan telaah dokumen. Data  yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik triangulasi. Proses pengolahan dan analisis data menggunakan metode segitiga analisis kebijakan  melibatkan  beberapa  langkah  kunci.  Pertama,  data  yang  terkumpul  dari  berbagai  sumber, seperti  survei,  wawancara,  dokumen  kebijakan,  dan  statistik  terkait,  disusun  secara  sistematis. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan tiga elemen utama dari segitiga analisis kebijakan: konten, konteks, dan aktor kebijakan. Teknik ini memungkinkan Peneliti memperoleh sudut pandang yang lebih lengkap dan mendalam tentang proses pembentukan peraturan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Segitiga Kebijakan dalam Formulasi Persekjen
Gill Walt dan Lucy Gibson pada tahun 1994 memandang bahwa banyak kebijakan terlalu fokus pada substansi atau konten kebijakannya dan mengesampingkan aktor dan proses formulasinya (Walt &  Gilson,  1994).  Walt  dan  Gibson  kemudian  menginiasi  konsep  segitiga  kebijakan  yang  berperan sebagai  panduan  dalam  berpikir  terstruktur  dalam  mengembangkan  kebijakan.  Segitiga  kebijakan menghubungkan antara unsur-unsur pokok dalam kebijakan (Walt & Gilson, 1994). Keterlibatan aktor dalam formulasi kebijakan memainkan peranan yang signifikan. Arah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh dan berkembang aktor kebijakan (Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari,  2022).  Buse,  dalam  Mutia,  berpendapat  bahwa  aktor  menjadi  sentral  dalam  sebuah kerangka  kebijakan.  Pengaruh  aktor  dalam  formulasi  kebijakan  bergantung  pada  pengaruh  dan kekuasaannya (Mahmud, F. L., & Ardianto, 2020).
Komponen  dalam  segitiga  kebijakan  dalam  konteks  pembentukan  peraturan  dimaknai  sebagai (1) materi muatan, (2) konteks perumusan dan proyeksi pelaksanaan, (3) tahapan dalam pembentukan, serta  (4)  pihak  yang  terlibat.  Keempatnya  menjadi  faktor  yang  saling  melengkapi  dan  saling mempengaruhi  dalam  pengambilan  kebijakan.  Faktor  ini  dalam  pembentukan  Persekjen  berdasarkan Persekjen PPH dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Konten atau materi muatan
Formulasi Persekjen diawali dengan usulan yang disampaikan oleh unit kerja setingkat eselon II di Setjen DPR. Materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan tersebut disusun oleh unit pengusul sesuai  dengan  kebutuhan.  Persekjen  PPH  tidak  memberikan  pedoman  terkait  penyusunan  materi peraturan sehingga diserahkan sepenuhnya kepada unit pengusul Persekjen.
b. Konteks perumusan
Rancangan  Persekjen  yang  diajukan  oleh  unit  pengusul  kemudian  akan  diharmonisasi  dengan ketentuan hukum lain oleh Biro Hukum. Tahapan ini termasuk kegiatan penyesuaian konteks regulasi dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di Setjen DPR. Faktor situasional yang memunculkan urgensi perlunya dibentuk suatu Persekjen juga dilakukan dalam tahap ini. c. Tahapan dalam pembentukan (proses)
Proses pembentukan Persekjen berdasarkan Persekjen PPH dimulai dari pengajuan usulan dari unit  pengusul.  Usulan  yang  disampaikan  akan  diidentifikasi  dan  dianalisis  urgensi  kebutuhannya. Tahapan identifikasi dan analisis ini merupakan saringan untuk menentukan sebuah usulan dianjutkan ke tahap pembahasan atau tidak. Untuk usulan yang dilanjutkan pembahasan, akan dilakukan diskusi bersama antara Biro Hukum dan unit pengusul, dan melibatkan unit kerja lain yang terkait. Rancangan Persekjen  final  hasil  kesepakatan  pembahasan  para  pihak  terkait,  kemudian  disampaikan  kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.
d. Pihak yang terlibat (aktor)
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan,  aktor  dalam  pembentukan  Persekjen  adalah  Biro Hukum sebagai koordinator, unit pengusul sebagai stakeholder, dan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat yang menetapkan Persekjen. Biro Hukum memiliki peranan sentral dalam setiap tahapan pembentukan Persekjen.  Keterlibatan  pihak  lain  dalam  pembahasan  Persekjen  merupakan  hal  yang  fakultatif berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  Persekjen  PPH.  Pihak  yang  terkait  dalam  pembahasan Persekjen pun tidak diberikan pedoman secara khusus terkait mekanisme penentuannya. Praktek yang dilakukan, penentuan pihak lain atau unit kerja lain yang akan dilibatkan dalam pembahasan Persekjen, dilakukan oleh Biro Hukum.
Penyesuaian  konten,  konteks,  dan  aktor  dalam  formulasi  Persekjen  dapat  dilihat  dalam penyusunan regulasi terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Setjen DPR. Pengisian JPT di lingkungan instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2019, yang mengatur bahwa dalam proses pengisian JPT madya, pejabat pembina kepegawaian instansi mengusulkan 3 nama calon kepada Presiden. Konten regulasi turunan dari PermenpanRB seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, Setjen DPR memiliki konteks yang berbeda karena berdasarkan ketentuan UU MD3 Sekretaris Jenderal yang merupakan JPT Madya, bertanggung jawab langsung pada Pimpinan DPR. Jika dalam instansi pemerintahan yang lain aktor yang terlibat hanya pejabat Pembina kepegawaian, di Setjen DPR ada Pimpinan DPR yang menjadi aktor kebijakan. Maka dalam  internalisasi  Permenpan  ini  di  lingkungan  Setjen  DPR  disesuaikan  dengan  struktur  dan karakteristik  lembaga.  Kebijakan  pengisian  JPT  Madya  di  Setjen  DPR  mengatur  bahwa  PPK menyampaikan 3 nama calon kepada Pimpinan DPR untuk disetujui dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden. Hal ini terkait dengan karakter Sejen DPR yang merupakan supporting system dari DPR RI.

## 3.2 Kebijakan Pembentukan Persekjen
Peraturan  perundang-undangan  untuk  selanjutnya  disingkat  dengan  PUU  didefinisikan  Bagir Manan  sebagai  keputusan  dalam  bentuk  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Keputusan  ini mengandung pedoman atau acuan perilaku yang berlaku secara general dan memaksa (Chandra, M. J. A., Barid, V. B., Wahanisa, R., & Kosasih, 2022). Alex Caroll membatasi PUU sebagai regulasi yang diciptakan lembaga legislatif. Produknya dapat berbentuk statute atau primary legislation. Dalam hal regulasi  dibuat  oleh  lembaga  yang  mendapatkan  delegasi  dari  legislatif,  bentuknya  merupakan secondary legislation  (Rahmadhony, A., & Rosyadi, 2022). Indonesia menetapkan  jenis dan  hierarki
PUU dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 meliputi undang-undang sampai dengan peraturan daerah. PUU dibentuk oleh lembaga negara dan lembaga pemerintahan dengan rezin hukum tata negara.
Selain  7  (tujuh)  jenis  dan  hierarki  PUU  berdasarkan  ketentuan  UU  P3,  terdapat  jenis  produk hukum  peraturan  kebijakan.  Peraturan  kebijakan  merupakan  tindakan  administrasi  yang  dilakukan pemerintah/pejabat administrasi negara yang bersifat bebas (vrijbeleid) (Eric, E., & Anggraita, 2021). Peraturan  kebijakan  dibentuk  oleh  pejabat  pemerintahan.  Eksistensi  peraturan  kebijakan  dibutuhkan sebagai pedoman teknis operasional dari PUU pada jenjang di atasnya (Purnamawati, E., & Hijawati, 2022).  Peraturan  kebijakan  menjadi  eksalasi  hukum  administrasi.  Konsepsi  peraturan  kebijakan (beleidsregels  atau  psuedowetgeving)  merupakan  kolaborasi  peraturan  (regel)  dengan  kebijakan administrasi.  Produk  ini  muncul  dari  kewenangan  administrator  negara  untuk  mengambil  diskresi (Asmara,  2022).  Pejabat  pemerintahan  menjalankan  dua  fungsi,  yaitu  pejabat  publik  dan  pejabat administrasi.  Fungsi  sebagai  pejabat  administrasi  dilakukan  dengan  memformulasi  regulasi  yang berlaku  sesuai  ruang  lingkup  jabatannya  (Ningsih,  2022).  Berdasarkan  kewenangannya,  pejabat administrasi  juga  melakukan  interpretasi  dalam  implementasi  kebijakan.  Bentuk  interpretasi  yang dilakukan adalah formulasi peraturan kebijakan (Langkay, J. G., Mawuntu, R. J., & Pinasang, 2023).
Sebagai  produk  kebijakan,  Persekjen  tidak  termasuk  dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  P3.  Persekjen  dibentuk  dan  ditetapkan berdasarkan kewenangan penuh Sekretaris Jenderal sebagai pejabat administrasi negara. Materi muatan sebagai  peraturan  kebijakan  bersifat  teknis  operasional  dan  pembentukannya  didasarkan  pada pertimbangan  perlunya  mengambil  tindakan  hukum  publik  yang  bersifat  mengatur  (Purnamawati  & Hijawati, 2022).
Persekjen yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum telah 2 (dua) kali mengalami penggantian  sejak  pertama  kali  ditetapkan  pada  tahun  2014.  Dokumen  prasyarat  untuk  kelengkapan suatu usulan Persekjen terdiri atas nota dinas pengantar, kerangka acuan, dan rancangan peraturan yang diajukan.  Persyaratan  ini  merupakan  bagian  yang  tidak  berubah  dalam  Persekjen.  Kerangka  acuan berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  19  Persekjen  PPH  didefinisikan  sebagai  naskah  hasil  telaah urgensi  usulan  Persekjen.  Kerangka  acuan  disusun  sesuai  dengan  pembaharuan  regulasi  dan/atau kebutuhan organisasi. Isi kerangka acuan yang perlu dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen  cukup  sederhana.  Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Persekjen  PPH,  kerangka  acuan  memuat  latar belakang,  ruang  lingkup  substansi  yang  akan  diatur,  urgensi  penyusunan,  dan  regulasi  terkait.  Latar belakang  dalam  kerangka  acuan  berisi  alasan  penyusunan,  tujuan,  dan  akibat  penyusunan  Persekjen. Urgensi  penyusunan  Persekjen  dapat  berupa  adanya  delegasi  dari  sumber  hukum  lain  atau  adanya kebutuhan organisasi sesuai rencana strategis.
Usulan  Persekjen  yang  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung  disampaikan  kepada  Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan. Penerimaan usulan Persekjen ini dilakukan pada periode Oktober sampai  dengan  November  untuk  tahun  berjalan.  Penyusunan  periode  ini  terkait  dengan  penyusunan program kerja dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Persekjen PPH, setiap usulan Persekjen dilakukan identifikasi dan analisis. Aspek yang ditelaah dalam tahapan ini adalah kewenangan untuk membentuk peraturan dan kebutuhan Setjen DPR atas usulan peraturan tersebut. Hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan  kemudian  menentukan  apakah  usulan  tersebut  akan  dilanjutkan  untuk  dibahas  atau  tidak. Usulan  yang  dinyatakan  memenuhi  unsur  tersebut  ditetapkan  dalam  suatu  Program  Legislasi  Setjen DPR RI (Prolegset) yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu tahun) dan ditetapkan pada awal tahun berjalan.  Pembentukan  Persekjen  untuk  1  (satu)  tahun,  dilakukan  berdasarkan  Prolegset  yang  telah ditetapkan.  Konsepsi  Prolegset  mengadopsi  konsep  program  legislasi  nasional  dan  program  legislasi daerah.  Prolegset  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  perencanaan  formulasi  kebijakan  yang  akan dilakukan setahun ke depan.
Pembahasan usulan yang telah ditetapkan dalam Prolegset, dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit pengusul dan pihak lain yang terkait. Pembahasan dilakukan dalam bentuk diskusi, rapat, dan pemberian masukan atas usulan dalam bentuk tertulis. Konsep Persekjen yang telah selesai dibahas dan disepakati bersama antara Biro Hukum dengan unit pengusul, kemudian ditetapkan dengan tanda tangan Sekretaris Jenderal DPR. Administrasi pengesahan peraturan dilakukan dalam bentuk pemberian nomor peraturan oleh Biro Hukum berdasarkan Persekjen yang mengatur tentang tata naskah dinas.
Harmonisasi  Persekjen  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  dan  administrasi penomoran  dilakukan  internal  oleh  Biro  Hukum.  Persekjen  tidak  dicatatkan  dan  didaftarkan  dalam
berita negara. Biro Hukum telah melakukan diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait hal ini.  Persekjen  tidak  dapat  didaftarkan  dalam  berita  negara  karena  Persekjen  merupakan  peraturan kebijakan, bukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  16  Tahun  2015.  Kewenangan  untuk  menyusun, menetapkan, menyebarluaskan, hingga evaluasi Persekjen berada di bawah Setjen DPR sendiri.

## 3.3 Analisis Kebijakan Pembentukan Persekjen
Tuntutan  kebutuhan  regulasi  muncul  dari  berbagai  sisi.  Berdasarkan  wawancara  dengan  para informan,  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pengungkit  munculnya  suatu  Persekjen  adalah  komponen penilaian  dalam  kinerja  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  kebijakan  atau  regulasi.  Penilaian pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  dilaksanakan  oleh  Kemenpan  RB,  termasuk  di  dalamnya penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks kualitas kebijakan, menjadi faktor eksternal  yang  meningkatkan  kebutuhan  organisasi.  Hal  serupa  juga  terjadi  dalam  penilaian  sistem merit, penilaian indeks kearsipan, indeks reformasi hukum, dan beberapa mekanisme penilaian instansi pemerintah yang lain. Meski tidak secara spesifik meminta bentuk peraturan sebagai bentuk kebijakan, tetapi  unit  kerja  yang  terkait  sering  kali  mengartikannya  sebagai  kewajiban  adanya  peraturan  untuk mendapatkan penilaian yang maksimal.
Persekjen PPH memberikan batasan bahwa Persekjen hanya berlaku bagi internal Setjen DPR. Pemaknaan  ini  kemudian  diperluas  menjadi  pihak  yang  menundukkan  diri  pada  aturan  Setjen  DPR, misalnya  pejabat  fungsional  yang  instansi  pembinanya  adalah  Setjen  DPR.  Konsepsi  publik  sebagai subyek peraturan adalah pegawai dan internal Setjen DPR dengan ditambah dengan pejabat fungsional binaan  untuk  jabatan  fungsional  terbuka.  Artinya,  publik  atau  pihak  yang  terdampak  oleh  peraturan masih berada di wilayah internal Setjen DPR.
Usulan konten kebijakan dengan jumlah yang tinggi ini kemudian menuntut adanya sistem yang tepat  dalam  menentukan  perlu  atau  tidaknya  Persekjen  dibentuk.  Kerangka  acuan  sebagai  dokumen kelengkapan  usulan  Persekjen  tidak  memiliki  panduan  khusus  dan  metode  ilmiah  dalam penyusunannya.  Kedudukan  kerangka  acuan  sebagai  pedoman  dibentuknya  suatu  peraturan  idealnya disusun  dengan  metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  naskah  akademik  rancangan  peraturan perundang-undangan.  Kerangka  acuan  dan  rancangan  Persekjen  yang  disampaikan  oleh  unit  kerja kemudian  dikaji  dalam  tahap  identifikasi  dan  analisis.  Tahap  identifikasi  dan  analisis  dalam pembentukan  Persekjen  menjadi  langkah  yang  tepat  dalam  melakukan  filterisasi  kebutuhan pembentukan  Persekjen.  Filterisasi  dengan  menggunakan  dua  faktor  dalam  identifikasi  dan  analisis berdasarkan  Persekjen  PPH  belum  cukup  memberikan  landasan  yang  jelas  mengenai  alasan dibentuknya suatu peraturan. Belum adanya parameter yang jelas terkait faktor “kebutuhan organisasi” yang menjadi legitimasi dibentuknya suatu peraturan.
Seluruh  pihak  menyepakati  bahwa  konteks  kebijakan  formulasi  Persekjen  perlu  disesuaikan dengan  kondisi  organisasi  Setjen  DPR.  Pertama,  Setjen  DPR  bertanggung  jawab  langsung  kepada Pimpinan  DPR  meskipun  diangkat  oleh  Presiden.  Kedua,  kedudukan  Setjen  DPR  yang  merupakan entitas  terpisah  dari  DPR  sehingga  memiliki  kewenangan  mandiri  sebagai  sebuat  lembaga.  Ketiga, terkait  dengan  kedudukan  Setjen  DPR  sebagai  instansi  Pembina  atau  instansi  pengguna  jabatan fungsional.  Kondisi  Setjen  DPR  yang  berbeda  sering  kali  menjadi  kendala  dalam  penilaian  instansi pemerintah  yang  dilakukan.  Setjen  DPR  merupakan  lembaga  eksekutif  yang  menjalankan  fungsi sebagai pendukung lembaga legislatif. Setjen DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat  tinggi  madya  tingkat  eselon  Ia,  berbeda  dengan  lembaga  lain  yang  pimpinannya  setingkat dengan menteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penyusunan Persekjen tidak sepenuhnya dapat  mengadopsi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adanya  metode  internalisasi  substansi peraturan  dengan  konteks  organisasi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pihak  yang terdampak atas dibentuknya Persekjen.
Aktor dalam formulasi Persekjen adalah  unit pengusul dan pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Keseluruhan aktor yang terlibat merupakan unit kerja setingkat eselon  II dan/atau unit  kerja  setingkat  eselon  III.  Teknis  formulasi  Persekjen  dilakukan  oleh  analis  hukum  di  Bagian Pembentukan  Produk  Hukum.  Pembahasan  Persekjen  juga  melibatkan  perancang  peraturan perundangan  (perancang  PUU),  analis  kebijakan,  dan  analis  legislatif  dalam  hal  diperlukan.  Hal  ini sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) UU P3 juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang memberikan peluang keterlibatan Perancang dalam penyusunan instrumen
hukum  lain,  misalnya  peraturan  daerah  (Kertiasih  et  al.,  2021).  Keterlibatan  pejabat  perancang peraturan  PUU  dalam  pembentukan  Persekjen  bersifat  fakultatif.  Hal  ini  dikarenakan  berdasarkan organisasi dan tugas fungsi di Setjen DPR, pejabat perancang PUU memiliki tugas fungsi menyusun rancangan  undang-undang  dan  memberikan  dukungan  langsung  kepada  DPR.  Persekjen,  sebagai produk kebijakan Setjen, disusun oleh Biro Hukum dengan dibantu pejabat analis hukum.
Pegawai yang terlibat dalam perumusan Persekjen tidak dibatasi dengan prasyarat sebagai sarjana hukum.  Menurut  wawancara  dengan  informan,  kompetensi  pembentukan  peraturan  tidak  diperlukan oleh  unit  pengusul  karena  sudah  terpenuhi  dengan  analis  hukum.  Keterlibatan  perancang  peraturan perundangan pun bersifat terbatas pada penulisan rumusan peraturan. Hal  ini dikarenakan  perancang lebih  banyak  menyusun  rancangan  undang-undang  dan  kurang  memiliki  pemahaman  atas  organisasi Setjen  DPR.  Analis  hukum  memiliki  peranan  yang  paling  krusial  karena  selain  mengkaji  subtansi, menyesuaikan substansi dengan konteks, dan juga menyusun rumusan peraturan.
Dalam proses formulasinya, pengambilan kebijakan dilakukan oleh Biro Hukum bersama dengan unit  pengusul  dan  unit  terkait.  Persekjen  yang  telah  selesai  dibahas,  disampaikan  kepada  Sekretaris Jenderal  untuk  ditetapkan.  Ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  Persekjen  PPH  memberikan  ruang  kepada Sekretaris  Jenderal  untuk  melakukan  koreksi  dalam  hal  diperlukan  penyempurnaan.  Proses pengambilan kebijakan dalam proses formulasi Persekjen tidak dilakukan dengan melibatkan pejabat tinggi madya sebagai pucuk pimpinan organisasi. Informan dalam wawancara menyepakati perlunya ada mekanisme atau proses ekspos kepada pejabat tinggi madya dalam pengambilan kebijakan. Tahap ekspos  dapat  dilakukan  baik  sebelum  maupun  sesudah  pembahasan  kebijakan  dilakukan.  Artinya, pimpinan  lembaga  tidak  hanya  mengesahkan  atau  memberi  koreksi  tetapi  juga  terlibat  aktif  dalam formulasi kebijakan (Hasima, 2020).
Faktor  konten,  konteks,  proses,  dan  aktor  segitiga  kebijakan  belum  seutuhnya  dipenuhi  dalam kebijakan pembentukan Persekjen. Berbagai kondisi yang diuraikan di atas menjadi indikasi terjadinya permasalahan  dalam  kebijakan  pembentukan  produk  hukum  di  Setjen  DPR RI.  Ketiadaan  parameter yang  jelas  dalam  mengurai  urgensi  kebutuhan  suatu  produk  regulasi  menimbulkan  kerancuan  dan permasalahan  ini.  Faktor  dalam  segitiga  kebijakan  dapat  menjadi  solusi  dalam  masalah  kebijakan pembentukan  peraturan  Sekjen  ini.  Penggunaan  metode  ilmiah,  seperti  Regulatory  Impact  Analysis (RIA), perlu dilakukan untuk merinci komponen dalam segitiga kebijakan.
RIA  bukanlah  hal  yang  baru  di  Indonesia.  Diawali  pada  tahun  2003,  Bappenas  berkolaborasi dengan  institusi  pemerintahan  yang  lain  melakukan  pematangan  konsepsi  dan  penyebarluasan  RIA. Bappenas dengan dibantu The Asia Foundation juga menerbitkan buku panduan RIA pada tahun 2009 (Kurniawan,  T.,  Muslim,  M.  A.,  &  Sakapurnama,  2018).  RIA  secara  formal  telah  digunakan  oleh banyak negara di dunia. United Kingdom merupakan salah satu inisiator formalisasi penggunaan RIA pada tahun 1990an. Langkah ini kemudian diikuti oleh komisi Eropa pada tahun 2003, Swiss pada tahun 2004 dan banyak negara yang lain (Staroňová, 2017). Hingga hari ini, hampir seluruh negara anggota OECD menggunakan RIA dalam pembentukan peraturan sebagai wujud kebijakan di negara tersebut (Zulmawan, 2022). Salah satu contoh penggunaan RIA di Inggris adalah dalam perumusan kebijakan lingkungan.  Sebagai  contoh,  lembaga  yang  membidangi  lingkungan  (DEFRA)  di  Inggris  melakukan RIA  ketika  mengembangkan  kebijakan  terkait  pengelolaan  limbah  plastik.  RIA  digunakan  untuk mengevaluasi dampak potensial dari kebijakan tersebut terhadap industri, konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan (Lubis, 1986).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya  disingkat  dengan  UU  P3),  teknik penyusunan  naskah  akademik  ditekankan  menggunakan  metode  ilmiah  seperti  Regulatory  Impact Analysis  (RIA)  dan  Rule,  Opportunity,  Capacity,  Communication,  Interest,  Process,  and  Ideology (ROCCIPI) disebutkan sebagai metode yang digunakan dalam formulasi kebijakan. Metode ini berbasis pada  penggunaan  data  atau  bukti  untuk  menjawab  permasalahan  masyarakat  (Kurniati,  2016). Penggunaan  RIA  dapat  memproyeksikan  dampak  atas  dibentuknya  suatu  peraturan.  Dengan penggunaan  RIA  idealnya  kebijakan  (pembentukan  peraturan)  yang  diambil  memiliki  peluang efektivitas  yang  lebih  baik  karena  diambil  dengan  lebih  obyektif  tanpa  pengaruh  kepentingan- kepentingan tertentu. RIA juga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih dan redundansi kebijakan (Maarif,  I.,  &  Arifin,  2022).  Dengan  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Lampiran  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, RIA mengalami institusionalisasi dalam sistem hukum Indonesia (Wicaksono, 2023).
Pasca  inisiasinya  di  tahun  2023,  aplikasi  RIA  dalam  peyusunan  suatu  regulasi  belum  banyak diformalkan  oleh  institusi  publik  di  Indonesia,  termasuk  Bappenas  sendiri  yang  melalukan pengembangan  metode  ini.  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  merupakan  intansi  yang memformalisasi  aplikasi  RIA  melalui  Peraturan  Kepala  BKN  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Kepala BKN. Dalam konteks ini, penggunaan  RIA  masih  digunakan  dalam  tataran  peraturan  yang  masuk  dalam  jenis  perundang- undangan.  Belum  ditemukan  penggunaan  RIA  secara  legal  formal  dalam  pembentukan  peraturan kebijakan (Nurmayanti, 2020), seperti Persekjen.
Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai RIA dan selanjutnya melakukan analisa  secara  objektif  terhadap  penerapannya  dalam  pembentukan  Persekjen.  Harapannya  dengan upaya  tersebut  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  transparansi  kebijakan  internal,  mengurangi  potensi konflik,  dan  memperkuat  keputusan  berbasis  bukti,  memastikan  keberhasilan  dan  manfaat  jangka panjang  bagi  organisasi  atau  institusi  yang  berlaku.  Dengan  menggunakan  metode  RIA,  pilihan kebijakan untuk menyusun suatu Persekjen dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai pilihan yang terbaik.

## 3.4 Strategi Formulasi Kebijakan Pembentukan Persekjen
Pedoman  dalam  membentuk  produk  hukum  di  Setjen  DPR  pertama  kali  ditetapkan  dalam Persekjen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum. Persekjen ini ditetapkan sebagai upaya  menyusun  produk  hukum  yang  lebih  baik  dan  upaya  untuk  lebih  tertib  administrasi.  Sebelum ditetapkannya  peraturan  ini,  penyusunan  Persekjen  tidak  dilakukan  secara  terpusat  melalui  Biro Hukum, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja di Setjen DPR. Bentuk produk hukumnya pun masih  beragam.  Usulan  produk  hukum  disampaikan  kepada  Biro  Hukum  untuk  dibahas,  kemudian dilakukan ekspose kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum ditetapkan. Regulasi ini kemudian diganti dengan Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 yang menambahkan program  prioritas  pembentukan  Persekjen  yang  pada  2014  hanya  ditetapkan  untuk  1  tahun  menjadi program 5 tahunan dan program tahunan. Regulasi tahun 2017 juga mengakomodasi naskah kebijakan sebagai dokumen kelengkapan usulan Persekjen. Tahapan ekspose dihilangkan dalam ketentuan ini dan digantikan  dengan  ketentuan  Sekretaris  Jenderal  dapat  mengembalikan  usulan  Persekjen  dalam  hal diperlukan penyempurnaan. Lima tahun pasca ditetapkan, Persekjen Nomor 20 Tahun 2017 dicabut dan diganti dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 (Persekjen PPH). Program 5 tahunan kembali dihapus dalam Persekjen PPH. Regulasi ini juga memunculkan pedoman identifikasi dan analisis yang belum ada  sebelumnya.  Peraturan  terkait  evaluasi  produk  hukum  yang  sebelumnya  diatur  dalam  produk terpisah pun diintegrasikan dalam satu peraturan yang sama. Persekjen PPH juga mengubah format dan substansi  dalam  kerangka  acuan  yang  sebelumnya  berbentuk  narasi  menjadi  format  table  yang  lebih sederhana.  Meski  telah  mengalami  beberapa  kali  penggantian  peraturan,  tetapi  pembentukan  produk hukum di Setjen DPR belum dilakukan berdasarkan data dan metode ilmiah, seperti RIA.
Metode  Regulatory  Impact  Analysis  merupakan  pendekatan  yang  dikembangkan  untuk meningkatkan mutu regulasi. Metode ini dapat digunakan baik yang sudah berlaku maupun yang dalam proses  pengusulan  (Setiadi,  2019).  RIA  diaplikasikan  untuk  mengidentifikasi  problem  yang  ada  dan menjustifikasi  benarnya  sikap  yang  diambil  pemerintah  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  ada.  RIA menjadi  instrumen  pertama  yang  dapat  diterima  secara  internasional  dalam  hal  pengukuran  kualitas regulasi (Staroňová, 2017). RIA adalah metode sistematis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi  efek  dan  implikasi  dari  kebijakan  pembentukan  Persekjen.  RIA  digunakan  untuk mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang dapat muncul akibat peraturan baru, sekaligus memberikan  justifikasi  empiris  yang  kuat  untuk  kebijakan  tersebut.  Hasil  dari  RIA  mungkin mengindikasikan  bahwa  pembentukan  Persekjen  akan  memungkinkan  peningkatan  efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di Setjen DPR. Rekomendasi konkret dari RIA mungkin mencakup saran terkait  struktur  organisasi,  proses  seleksi  pejabat  pimpinan  tinggi,  dan  mekanisme  evaluasi  kinerja. Dengan  demikian,  RIA  menjadi  alat  kunci  dalam  memastikan  bahwa  kebijakan  ini  didasarkan  pada analisis mendalam dan informasi empiris untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
RIA  sebagai  metode  analisis  berbasis  data  disebutkan  dalam  Lampiran  UU  Nomor  13  Tahun 2022.  Perubahan  lampiran  ini  menekankan  pentingnya  penggunaan  metode  ilmiah  dalam  menyusun naskah  akademik  yang  merupakan  cetak  biru  dalam  membentuk  undang-undang  (Metana,  A.  H.,  & Liany,  2020).  Penyusunan  naskah  akademik  perlu  mendapatkan  porsi  khusus  baik  dari  segi  waktu maupun  sumber  daya  karena  kebutuhan  penelitian  yang  komprehensif  (Muhsin,  2021).  Cacat
prosedural yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik dapat berimplikasi pada terkendalanya implementasi peraturan nantinya. Hal ini karena peraturan tidak dibuat sesuai dengan tuntutan  kondisi masyarakat  yang  diteliti  dan  digambarkan  dalam  naskah  akademik  (Andriyan,  Y.,  Rajab,  A.  M., Hidayat,  R.,  Muhammad,  S.,  2023).  Naskah  akademik  harus  dapat  menggambarkan  implementasi peraturan  kepada  masyarakat  secara  holistik  agar  terlihat  kedayagunaannya  (Prakoso,  2021). Berdasarkan  hal  ini,  perumusan  peraturan  harus  dilakukan  berdasarkan  penelitian  dan  analisis  yang dilakukan sebelumnya, termasuk peraturan kebijakan.
OECD memberikan gambaran definisi RIA sebagai proses yang sistematis dalam menyortir dan menaksir potensi dampak dari usulan regulasi. Rekomendasi yang disampaikan OECD di tahun 1995 berisi  daftar  periksa  yang  menjadi  pedoman  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  menyusun suatu regulasi. Daftar periksa ini berisi 10 (sepuluh) pertanyaan yang disusun dengan prinsip dan tujuan untuk  membentuk  peraturan  yang  lebih  baik.  Rangkaian  prinsip  dalam  RIA  digunakan  untuk mendapatkan  estimasi  manfaat,  biaya,  dan  dampak  dari  suatu  peraturan,  baik  peraturan  yang  baru maupun peraturan hasil perubahan (Lahu, E. P., & Mumbunan, 2023).
Implementasi metode RIA Persekjen dilakukan dengan menginfiltrasi 10 (sepuluh) pertanyaan daftar periksa RIA dalam proses formulasi Persekjen. Daftar periksa RIA dalam konteks pembentukan Persekjen dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Apakah permasalahan telah didefinisikan dengan tepat?
Definisi  masalah  harus  dinyatakan  dengan  tepat.  Permasalahan  yang  disampaikan  oleh  unit pengusul  perlu  disertai  dengan  bukti  dukung  yang  jelas.  Sifat,  ruang  lingkup,  dan  mengapa permasalahan tersebut terjadi harus dapat dijelaskan.
2) Apakah tindakan Sekretaris Jenderal DPR dapat dibenarkan?
Tindakan atau intervensi yang dilakukan Sekretaris  Jenderal DPR harus didasarkan pada bukti yang jelas. Bukti yang ada digunakan untuk menjustifikasi bahwa tindakan yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR sudah tepat. Bukti dukung ini diperoleh dari analisis sifat permasalahan, potensi manfaat yang didapatkan, ekspektasi biaya, dan alternatif solusi pemecahan masalah.
3) Apakah Persekjen menjadi bentuk tindakan Sekretaris Jenderal DPR yang terbaik?
Dalam  tahap  awal  pembentukan  peraturan,  Biro  Hukum  sebagai  koordinator  pembentukan Persekjen perlu melakukan komparasi berbagai instrumen kebijakan. Komparasi ini dilakukan dengan informasi dan data dukung yang komprehensif. Biro Hukum juga perlu mempertimbangkan aspek yang terkait, termasuk dampak yang ditimbulkan, serta persyaratan administratif dalam pembuatan regulasi. Hasil dari komparasi ini digunakan untuk menentukan bentuk tindakan yang tepat, menyusun Persekjen atau menerbitkan produk kebijakan lain.
4) Apakah Persekjen yang akan dibuat memiliki dasar hukum?
Berdasarkan  prinsip  negara  hukum,  proses  pembentukan  peraturan  harus  dibuat  dalam  sistem yang  menjamin  kepatuhan  hukum.  Pembentukan  suatu  peraturan  harus  mendapatkan  otorisasi  dari peraturan dengan tingkat yang diatasnya. Asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan prosedur yang  berlaku  harus  ditaati  dalam  prosesnya.  Pertanyaan  ini  merupakan  faktor  pertama  yang diidentifikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Persekjen PPH.
5) Pada tingkat birokrasi pemerintah yang mana yang berwenang dalam tindakan tersebut?
Biro  Hukum  perlu  mengidentifikasi  dan  menentukan  siapa  dan  dalam  tingkat  apa  birokrasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Dalam hal diperlukan keterlibatan berbagai  tingkatan  birokrasi,  desain  koordinasi  yang  efektif  diperlukan  untuk  media  komunikasi. Penting  untuk  memastikan  bahwa  Setjen  DPR  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  regulasi tersebut.
6) Apakah manfaat dari dibentuknya peraturan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Untuk setiap usulan peraturan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan ekspektasi biaya dan pilihan  alternatif  solusi.  Biro  Hukum  juga  perlu  melakukan  analisis  potensi  manfaat  yang  akan didapatkan  berdasarkan  usulan  tersebut.  Penggunaan  anggaran  dalam  formulasi  Persekjen  harus mempertimbangkan beban kerja organisasi dan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan peraturan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Maka tindakan Sekretaris Jenderal DPR membentuk Persekjen dapat dibenarkan.
7) Apakah terdapat mekanisme penjelasan dampak regulasi kepada pihak yang terdampak?
Regulator diharapkan melakukan penjelasan atau sosialisasi kepada pihak yang terdampak atas tujuan dan manfaat dalam pembentukan suatu Persekjen. Penjelasan ini khususnya diperlukan kepada pihak yang akan mengalami keuntungan atau kerugian atas dibentuknya Persekjen.
8) Apakah Persekjen yang dibuat dengan gamblang, sinkron, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh pengguna?
Untuk  mencapai  hal  ini,  Setjen  DPR  diharapkan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan agar naskah, substansi, dan struktur aturan tersebut dibuat dengan sejelas mungkin. Setjen DPR juga perlu menyediakan akses kepada publik atas aturan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkena dampak, sehingga mereka dapat mematuhi dan mengikuti aturan dengan tepat.
9) Apakah seluruh pihak yang bersinggungan diberikan peluang untuk menyampaikan pendapatnya?
Formulasi Persekjen penting untuk dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan. Konsep ini  melibatkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  memberikan  masukan  yang  efektif dan  tepat waktu  dalam  proses  formulasi  regulasi.  Dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  terkena  dampak  dan berkepentingan, diharapkan bahwa Persekjen yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik, sehingga dapat diterima secara lebih luas oleh pengguna. 10) Bagaimana kepatuhan atas peraturan akan tercapai?
Setjen  DPR  diharapkan  merancang  strategi  implementasi  yang  responsif  dengan mempertimbangkan kondisi pihak  yang  terdampak. Tujuannya  adalah agar regulasi dapat  diterapkan dengan efektif dan optimal melalui memanfaatkan insentif yang tepat dan unit kerja yang relevan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan penerimaan Persekjen oleh pihak yang terlibat.
Penggunaan daftar periksa RIA dalam pembentukan Persekjen dapat menjawab pertanyaan dasar urgensi  peraturan  tersebut  diperlukan.  Hasil  dari  RIA  akan  digunakan  untuk  menjelaskan  adanya landasan  filosofis  melalui  pertanyaan  nomor  1  sampai  dengan  3.  Landasan  yuridis  akan  dapat disimpulkan melalui jawaban pertanyaan nomor 4 terkait dasar hukum, sedangkan pertanyaan nomor 5 sampai dengan 10 akan menjawab kebutuhan landasan sosiologis peraturan yang akan disusun.
Urgensi kebutuhan regulasi idealnya disusun sebelum memasuki tahapan pembahasan substansi peraturan. Berdasarkan  tahapan pembentukan dalam Persekjen PPH, telaah  urgensi ini berada dalam tahap identifikasi dan  analisis. Perubahan dalam petunjuk pelaksanaan identifikasi dan analisis perlu dilakukan dengan memasukkan komponen daftar periksa RIA. Kajian urgensi tidak lagi hanya melihat dasar kewenangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan rencana strategis, tetapi juga diuji berdasarkan daftar periksa dengan indikator yang jelas.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun suatu alat ukur untuk dapat menjadi indikator yang jelas  apakah  suatu  peraturan  perlu  untuk  dibentuk,  termasuk  dalam  hal  dan  kewenangan  apa pembentukannya.  Aktor  yang  terlibat  dalam  pembentukannya  pun  perlu  diidentifikasi  dengan  jelas. Regulatory  Impact  Analysis  (RIA)  adalah  metode  ilmiah  yang  dimungkinkan  dipilih  menjadi  solusi. RIA  telah  dikembangkan  dan  diterima  oleh  dunia  internasional  sebagai  metode  ilmiah  dalam pembentukan  regulasi  selama  28  tahun.  RIA  juga  telah  dikenal  di  Indonesia  dan  disebutkan  dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3.  Berkaca pada hal baik yang diaplikasikan pada kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan RIA penting pula diterapkan untuk pembentukan Persekjen yang mana masih belum berorientasi pada penggunaan data atau bukti.
RIA idealnya tidak ditempatkan secara terpisah. Daftar periksa RIA dapat dimasukkan dalam dua hal. Pertama, sebagai metode penyusunan kerangka acuan oleh unit pengusul. Dengan penggunaan RIA, usulan  yang  disampaikan  oleh  unit  pengusul  telah  dikaji  secara  komprehensif  terkait  kebutuhannya. Unit  pengusul  akan  menjadi  paham  mengapa  aturan  diperlukan  dan  bagaimana  proyeksi implementasinya.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  karena  unit  pengusul  merupakan  pihak  yang menguasai substansi regulasi yang akan diatur. Kedua, RIA dijadikan komponen analisis dalam tahapan identifikasi  Persekjen.  Unsur  yang  dikaji  dalam  tahapan  identifikasi  tidak  terbatas  pada  adanya kewenangan  pembentukan  regulasi  dan  adanya  tuntutan  kebutuhan  dari  sisi  organisasi.  Telaah  juga dilakukan secara ilmiah dan komprehensif, termasuk dengan menguji potensi penerimaan publik.
Daftar periksa RIA dimasukkan dalam kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR dengan mengubah ketentuan dalam Persekjen PPH. Ketentuan terkait kerangka acuan dalam Pasal 7 ayat (3) perlu  diubah  dengan  menambahkan  rincian  analisis.  Kerangka  acuan,  sebagaimana  peruntukannya, harus  mampu  menjawab  dan  menjelaskan  mengapa  pembentukan  peraturan  diperlukan,  termasuk
landasan  secara  filosofis  dan  cerminan  kondisi  sosiologisnya,  tidak  hanya  dasar  yuridis.  Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, termasuk rinciannya dalam Lampiran III, yang mengatur tentang identifikasi  dan  analisis  juga  perlu  diubah.  Telaah  dasar  hukum  tidak  hanya  dilakukan  sebatas  sifat delegasi  kewenangan,  tetapi  juga  mengkaji  bahwa  pembentukan  Persekjen    merupakan  jalan  keluar yang terbaik dan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan memasukkan RIA dalam tahapan identifikasi dan analisis dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Persekjen PPH, dasar kewenangan, pilihan tindakan untuk membentuk peraturan, hingga potensi dampak dan penerimaan peraturan dapat dijelaskan.
Penggunaan  RIA  dalam  formulasi  Persekjen  mendorong  akuntabilitas  dalam  pembentukan kebijakan. Penggunaan RIA dapat membantu akuntabilitas beberapa hal. Pertama, formulasi peraturan merupakan alternatif kebijakan terbaik untuk masalah yang dihadapi. Kedua, potensi manfaat yang akan diperoleh dengan pembentukan peraturan lebih besar jika dibandingkan dengan upaya dan sumber daya yang  digunakan.  Ketiga,  dengan  RIA  dapat  dilakukan  proyeksi  dampak  atas  dibentuknya  suatu peraturan. Dengan penggunaan RIA idealnya kebijakan yang diambil memiliki peluang efektivitas yang lebih  baik  karena  diambil  dengan  lebih  obyektif    (Sanjaya,  R.,  Ramadhan,  R.  A.,  &  Suitela,  2022). Tanpa  pengaruh  kepentingan-kepentingan  tertentu.  RIA  juga  dapat  meminimalisasi  adanya  tumpang tindih dan redundansi kebijakan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pembentukan peraturan di Setjen DPR  RI  masih  memiliki  beberapa  kekurangan.  Identifikasi  substansi  pengaturan  dan  penyesuaian konteksnya  dengan  kondisi  internal  organisasi  Setjen  DPR  RI  masih  belum  didasarkan  pada  metode ilmiah. Kebutuhan peraturan sering kali diawali sebagai jawaban prasyarat suatu penilaian organisasi. Identifikasi  pihak  yang  terlibat  dalam  pembentukan  Persekjen  juga  belum  optimal  dan  belum  sesuai dengan kompetensinya. Penggunaan metode ilmiah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. RIA merupakan metode yang dapat diadopsi. Strategi penggunaan RIA dapat dimasukkan dalam tahap identifikasi  dan  analisis  pembentukan  Persekjen.  Ketentuan  dalam  Persekjen  PPH  yang  mengatur mengenai  tata  cara  dan  indikator  analisis  urgensi  peraturan  perlu  diubah  dengan  menambahkan  RIA sebagai  metodenya.  Dengan  adanya  RIA,  diharapkan  permasalahan  overregulated  dan  tumpang tindihnya peraturan dapat diatasi dan dimitigasi agar tidak terulang kembali.
Urgensi kebutuhan regulasi idealnya disusun sebelum memasuki tahapan pembahasan substansi peraturan. Berdasarkan  tahapan pembentukan dalam Persekjen PPH, telaah  urgensi ini berada dalam tahap identifikasi dan  analisis. Perubahan dalam petunjuk pelaksanaan identifikasi dan analisis perlu dilakukan dengan memasukkan komponen daftar periksa RIA. Kajian urgensi tidak lagi hanya melihat dasar kewenangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan rencana strategis, tetapi juga diuji berdasarkan daftar periksa dengan indikator yang jelas.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun suatu alat ukur untuk dapat menjadi indikator yang jelas  apakah  suatu  peraturan  perlu  untuk  dibentuk,  termasuk  dalam  hal  dan  kewenangan  apa pembentukannya.  Aktor  yang  terlibat  dalam  pembentukannya  pun  perlu  diidentifikasi  dengan  jelas. Regulatory  Impact  Analysis  (RIA)  adalah  metode  ilmiah  yang  dimungkinkan  dipilih  menjadi  solusi. RIA  telah  dikembangkan  dan  diterima  oleh  dunia  internasional  sebagai  metode  ilmiah  dalam pembentukan  regulasi  selama  28  tahun.  RIA  juga  telah  dikenal  di  Indonesia  dan  disebutkan  dalam Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU P3.  Berkaca pada hal baik yang diaplikasikan pada kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan RIA penting pula diterapkan untuk pembentukan Persekjen yang mana masih belum berorientasi pada penggunaan data atau bukti.

## 4.2 Saran
Untuk melengkapi tahapan pembentukan Persekjen dapat dilakukan dengan perubahan  Persekjen PPH dalam hal:
1.  Kerangka  acuan  yang  disampaikan  oleh  unit  pengusul  perlu  dilengkapi  dengan  data  fakta  kondisi aktual yang terjadi sehingga membutuhkan regulasi sebagai bentuk solusi. Telaah kebutuhan atau urgensi juga perlu disusun dengan komprehensif berdasarkan kondisi faktual, peraturan yang terkait, serta proyeksi kebutuhan regulasi ke depan.
2.  Untuk  ketentuan  mengenai  tahap  identifikasi  dan  analisis,  perlu  ditambahkan  penggunaan  RIA sebagai  metode  analisis.  Implementasi  RIA  akan  membantu  menjawab  kebutuhan  dibentuknya peraturan  dari  sisi  filosofis,  sosiologis,  dan  sisi  hukum  sesuai  dengan  prinsip  pembentukan peraturan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:
1.  Pembangunan  sistem  co-production  dalam  pembentukan  Persekjen  dengan  melibatkan  perancang peraturan perundang-undangan, analis legislatif, analis kebijakan, analis tata laksana, dan auditor. Peraturan merupakan produk yang memiliki banyak dimensi sehingga diperlukan sudut pandang lain selain dari sisi hukum. Dengan melibatkan pejabat-pejabat di bidang keahlian ini, maka formulasi Persekjen  dapat  dilakukan  dengan  lebih  komprehensif  karena  setiap  jabatan  memberikan keahliannya  masing-masing.  Selain  itu,  peraturan  yang  akan  disusun  juga  dilengkapi  dengan gambaran implementasinya dari sisi tata laksana dan pemantauannya oleh auditor
2.  Pembangunan  sistem  proyeksi  kebutuhan  regulasi  dengan  memanfaatkan  algoritma  kecerdasan buatan dalam big data dan sistem satu data yang dimiliki oleh Setjen DPR.  Penggunaan algoritma ini memungkinkan Setjen DPR menyusun proyeksi kebutuhan pembentukan peraturan berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  rencana  strategis  organisasi  dan  rencana  kerja,  sumber  daya manusia,  dan  ketersediaan  anggaran.  Sistem  ini  dapat  mengatasi  disparitas  antara  rencana  kerja dengan realisasi dalam formulasi Persekjen, serta dapat mencegah redundansi peraturan..

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyan,  Y.,  Rajab,  A.  M.,  Hidayat,  R.,  Muhammad,  S.,  &  M.  (2023).  Eksistensi  Naskah  Akademik  dalam Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah. Jurnal  Pemerintahan,  Politik  Anggaran  Dan  Adimistrasi Publik , 3 (1), 1–18.
Asmara,  G.  (2022).  Urgensi  Kewenangan  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  untuk  Memajukan Kesejahteraan Umum. Jurnal Diskresi , 1 (1), 1–16.
Azis, R. A., Olivia, F., & Arianto, H. (2023). Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Perumusan Kebijakan.
Lex Jurnalica , 20 (1), 87–95.
Chairuddin,  S.  W.,  &  Satispi,  E.  (2023).  Analisi  Regulatory  Impact  Assesment  (RIA)  untuk  Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tanggerang Selatan. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 8 (1), 45–60.
Chandra, M. J. A., Barid, V. B., Wahanisa, R., & Kosasih, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  Sistematis,  Harmonis  dan  Terpadu  di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 19 (1), 1–11.
Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1).
Hasima, R. (2020). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari. Halu Oleo Law Review , 4 (1).
Kertiasih, N. N., Kardana, I. N., Warmadewi, A. A. I. M., & Artana, N. L. G. M. A. D. (2021). Pengajaran Bahasa Inggris  Komunikatif Berbasis Budaya kepada Sekaa Teruna-Teruni Desa Tenganan Dauh Tukad. Jurnal Abdidas , 2 (2), 273–279. Kurniati, N. (2016). Hukum Agraria – Sengketa Pertanahan . PT Refika Aditama.
Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia. Kasetsart Journal of Social Sciences , 39 (1), 105–108.
Kusuma, I. P. A. W., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 473–478.
Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2023). Regulatory Impact Analysis (RIA) Aturan Ganjil-Genap Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tri Panji: Liberal Arts Journal , 2 (1), 62–74.
Langkay, J. G., Mawuntu, R. J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum , 9 (4). Lubis, M. dan J. S. (1986). Bunga Rampai Korupsi . LP3ES.
Maarif,  I.,  &  Arifin,  F.  (2022).  Komparasi  Penggunaan  Analysis  Regulatory  Method  Sebagai  Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Litigasi , 23 (2), 272–290. Mahmud,  F.  L.,  &  Ardianto,  H. T.  (2020).  Interaksi  Aktor  Dalam  Proses  Perumusan  Kebijakan  Publik  (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta). Journal of Politic and Government Studies , 9 (2), 231–240.
Metana,  A.  H.,  &  Liany,  L.  (2020).  Urgensi  Naskah  Akademik  Dalam  Menghasilkan  Peraturan  Perundang-
Udangan Yang Baik. Lex Jurnalica , 17 (1), 110–118. Muhsin.  (2021).  Fungsi  Naskah  Akademik  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Das Sollen , 5 (1), 1–17.
Ningsih,  D.  A.  (2022).  Implementasi  Fungsi  Pejabat  Publik  yang  Dapat  Diemban  Oleh  Notaris  dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Notarius , 1 (2), 173–181. Nurmayanti. (2020). Lonjakan Harga Pangan Selama Pandemi Ancam Ketahanan Pangan Dunia. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/rea
d/4351912/lonjakan-harga-panganselama-pandemi-ancam- ketahananpangan-dunia .
Prakoso, I. S. (2021). Eksistensi dan  Fungsi Naskah  Akademik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Kajian Hukum , 6 (1), 1–11. Purnamawati, E., & Hijawati, H. (2022). Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia. Solusi , 20 (1), 98–109. Rahmadhony, A., & Rosyadi, A. R. (2022). Peraturan MPR, DPR, DAN DPD: Internal Regulation atau Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (4), 435–449.
Roshanti,  D.,  Laili,  R.  N.,  Munif,  B.,  &  Habibitasari,  B.  B.  (2022).  Analisis  Peran  Aktor  dalam  Formulasi Kebijakan Program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan , 1 (3), 56–70.
Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4083– 4094.
Sanjaya,  R.,  Ramadhan,  R.  A.,  &  Suitela,  M.  G.  (2022).  Peran  Threshold  dalam  Tata  Kelola  Kebijakan  di Indonesia. Court Review: Jurnal Penelitan Hukum , 2 (3), 7–25. Setiadi, W. (2019). Institutional restructuring to sustain regulatory reform in indonesia. Hasanuddin Law Review , 5 (1), 120–131.
Sihombing,  D.  L.,  Nasution,  B.,  Nasution,  F.  A.,  &  Siregar,  M.  (2022).  Peran  Naskah  Akademik  dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 2 (1), 230–239.
Staroňová, K. (2017). Comparing the Roles of Regulatory Oversight Bodies  in  Central and Eastern European Countries. European Journal of Risk Regulation , 8 (4), 723–742.
Tanjung,  R.,  &  Masril,  M.  (2022).  Kewenangan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelesaian Sengketa  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui  Jalur  Nonlitigasi. AL-IMARAH:  Jurnal  Pemerintahan Dan Politik Islam , 7 (1), 27–48.
Usmany,  T.  D.,  &  Dirkareshza,  R.  (2023).  Penerapan  Jalan  Berbayar  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  Dianggap Merugikan Masyarakat. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (3), 411–421.
Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the Health Sector in Developing Countries: The Central Role of Policy Analysis. Health Policy and Planning , 9 (4), 353–370.
Wicaksono,  D.  A.  (2023).  Quo  Vadis  Pengaturan  Regulatory  Impact  Analysis  (RIA)  Dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 20 (2), 44–60.
Wirautami, I. A. D., & S. I. K. R. (2022). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek yang Dilakukan oleh Dokter. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (3), 467–474.
Zulmawan,  W.  (2022).  Regulatory  Impact  Assessment  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  pada  Pengadaan Barang/Jasa. UNES Law Review , 5 (1), 32–49.