Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
TINDAKAN MEMPERDAGANGKAN GULA DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN

## 2012 TENTANG PANGAN

## Oleh:

## Cindy Marcelia Limoris
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Cindymarcelia17@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  perdagangan  gula  yang  dilakukan  oleh  BP,  dimana  gula tersebut  tidak  mencantumkan  label  SNI  dan  label  mengenai  informasi  penting  sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini dibuat dengan tipe penelitian  yuridis  normatif  dan  menggunakan  metode Statute  Approach  dan  Conceptual Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan BP memenuhi unsur yang dalam kedua peraturan Undang - Undang tersebut karena tidak memenuhi standar barang yang diperdagangkan  dan  melakukan  suatu  perbarengan  yang  dikategorikan  sebagai Concursus Realis.
Kata kunci : standar, perdagangan, pangan, perbarengan
Abstract - This essay discuss about sugar trading conducted by BP, but the package of sugar not listed SNI label and important information label of sugar as required on the law number 18 of 2012 about food and law number 7 of 2014 about trading. This research is made with a type of juridical  normative  and  research  using  the  method  of  Conceptual  Approach  and  Statute Approach.  The  results  of  this  research  show  that  the  deeds  of  BP  meets  elements  in  both regulations because it did not meet the standards of goods traded and did the Concursus Realis. Keyword : standard , trading , food , Concursus

## A. PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  bermanfaat  dalam  setiap aspek  kehidupan  manusia  dan  digunakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara eksploitasi, pengolahan, dan kemudian dikomersilkan  menjadi  suatu  bahan  atau  benda  yang  dapat  digunakan  untuk  memudahkan mengolah  sumber  daya  alam  tersebut  kembali  ataupun  digunakan  secara  langsung  untuk kebutuhan  manusia.  Salah  satu  hasil  pengolahan  sumber  daya  alam  yang  sangat  umum digunakan dalam kehidupan manusia adalah gula yang biasanya digunakan sebagai    pemanis dalam makanan atau minuman yang sehari - hari.
Di  Indonesia,  gula  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  paling  banyak digunakan.  Sehingga  harga  dari  gula  sendiri  dapat  dilihat  tidak  stabil  akibat  banyaknya permintaan dan disisi lain jumlah gula yang ada di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  berbagai  pihak  mencoba  untuk  menyediakan  gula  dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
berorientasi  memperoleh  keuntungan  dari  keadaan  tersebut.  Namun,  penyedia  gula  tersebut tidak  semuanya  melakukan  penyediaan  gula  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan cenderung tidak memperhatikan jaminan keamanan produk.
Kegiatan  penyediaan  gula  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peran  pelaku  usaha  untuk memasarkan  kepada  masyarakat,  sehingga  dalam  rangka  memenuhi  sebagaimana  yang  telah diamanatkan dalam UU Pangan, negara mengatur mengenai peran pelaku usaha dalam bidang pangan. Pada Pasal 1 angka 39 UU Pangan menentukan pengertian pelaku usaha pangan adalah sebagai berikut : "Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang."
Pengertian pelaku usaha juga diatur di dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang  Perdagangan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perdagangan),  dalam  Pasal  1  angka  14 menentukan sebagai berikut : "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang  Perdagangan."  Terkait  dengan  pengertian  pelaku  usaha  dalam  UU  Perdagangan, terdapat istilah perdagangan. Pengertian perdagangan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan sebagai berikut : "Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa,  dalam  proses  transaksi  pasti terdapat barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada orang lain guna mendapatkan timbal balik berupa keuntungan, sehingga setiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tentunya harus  memenuhi  standar  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang  -  undangan  yang berlaku di  Indonesia agar tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Standar tersebut dibutuhkan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  mutu  dan  keamanan  produk  pada  saat digunakan oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap standar tersebut dapat berakibat merugikan berbagai pihak sebagaimana kasus di bawah ini :
Putusan  Pengadilan  Negeri  Putussibau  dengan  Nomor  putusan  22/Pid.Sus/2017/PN Pts dimana BP melakukan penyimpanan dan penjualan gula dari Malaysia tanpa ijin dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dengan kronologi sebagai berikut:
Pada  bulan  Oktober  2016,  berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  sekitar  yang kemudian ditindak lanjuti anggota POLRI, ditemukan 12 karung berisikan gula pasir merk GPT
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
buatan Malaysia yang masing - masing karung berisi 50 kilogram sehingga totalnya berjumlah 600 kilogram gula pasir di gudang milik BP dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa. Gula yang ditemukan tersebut hanya mencantumkan label halal, namun tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  pelaku  usaha,  petunjuk  penggunaan  dalam bahasa Indonesia, serta tidak ada Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Selanjutnya  gula  pasir  tersebut  terdakwa  jual  di  kampung-kampung  dengan  harga perkarungnya  sebesar  Rp.  630.000,-  (enam  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  dengan  cara mengantarkan  gula  pasir  yang  sudah  dipesan  tersebut  secara  langsung  ke  pelanggan.  Dalam melakukan usahanya, gula yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI, label Halal dari Pemerintah Indonesia, serta tidak memiliki nomor registrasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia.
Kasus  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  dikaji  dengan  2  peraturan  perundang  - undangan  dari  sisi  pangan  dimana  terdakwa  menjual  gula  yang  tidak  memenuhi  keamanan pangan  dan  dari  sisi  perdagangan  dimana  terdakwa  memperdagangkan  barang  dengan  tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis.            Peraturan perundang - undangan yang dapat dipakai  untuk  mengkaji  permasalahan  tersebut,  yaitu  UU  Pangan  dan  UU  Perdagangan. Memperdagangkan gula di dalam negeri harus sesuai dengan standardisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan, yang menentukan sebagai berikut :
(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
b. persyratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang    tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Apakah  perbuatan  BP  dapat  dikategorikan  sebagai  perbarengan  ( Concursus )  dalam tindak pidana terkait dengan ketentuan dalam Pasal 113 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Pasal 141 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan berapa lama ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan?"

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas peraturan perundang
Vol 18 No 1 April 2020
- undangan dan literatur.
Masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Statute  Approach  dan Conceptual  Approach.  Statute  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  dilakukan  dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2005).  Pembahasan masalah  dalam penelitian  ini menggunakan  pendekatan  dengan  peraturan  perundang  -  undangan  yaitu  Undang  -  Undang Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  dan  Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun  2012 Tentang Pangan.
Conseptual  Approach adalah  pendekatan  masalah  yang  beranjak  dari  pandangan  - pandangan  dan  doktrin  -  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  (Peter  Mahmud Marzuki, 2005).
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa hukum positif atau peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum  primer  berupa  Undang  -  Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  berupa  literatur  -  literatur  yang menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan  memuat  pengertian  -  pengertian  sesuai  dengan  kasus yang  sedang  ditinjau.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa literatur yang ditulis oleh ahli ataupun oleh para sarjana.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kronologi  kasus,  BP  melakukan  perdagangan  gula  yang  berasal  dari Malaysia  namun  dalam  kemasan  gula  tidak  mencantumkan  label  SNI  sebagaimana  yang dipersyaratkan dalam pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan dan label mengenai informasi penting sebagaimana yang dilarang dalam pasal 89 UU Pangan. Sehingga BP dapat dikenakan ancaman pidana  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  113  UU  Perdagangan  dan  pasal  141  UU Pangan.
Pasal 141 UU Pangan yang mengatur bahwa :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  memperdagangkan  Pangan  yang  tidak      sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label  Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana    penjara  paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diuraikan unsur - unsur sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang.
BP adalah subyek hukum perorangan yang memiliki hak dan kewajiban,   sehingga  unsur ini telah terpenuhi.
2. Dengan sengaja
BP melakukan perdagangan gula dengan maksud untuk memperoleh   keuntungan. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.
3. Memperdagangkan pangan
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pangan ditentukan pengertian pangan, yaitu :
Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik   yang  diolah  maupun  tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan   bahan  baku  Pangan,  dan  bahan  lainnya yang digunakan dalam proses    penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan  makanan atau minuman.
BP  melakukan  perdagangan  gula  dimana  gula  merupakan  sumber  hayati  yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia.   Sehingga unsur ini telah terpenuhi.
4. Tidak sesuai keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
Pasal 89 UU Pangan mengatur bahwa: "setiap orang dilarang   memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu  pangan  yang  tercantum dalam label kemasan pangan."
Pengaturan mengenai pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha   memperhatikan keamanan dan mutu pangan dengan mencantumkan label    yang benar dan sesuai. Mengenai keamanan pangan, diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Pangan yang mengatur bahwa : Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain  yang  dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.
Serta mutu pangan diatur dalam Pasal 1 angka 36 UU Pangan yang mengatur    bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria kemanan dan  kandungan  gizi pangan. Terkait dengan keamanan dan mutu pangan yang    tercantum  dalam  label,  ahli
Muhammad Nazaruddin berpendapat bahwa :
Ketentuan bagi setiap produk dalam kemasan yang harus dilengkapi atau   tertulis dalam label serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu :
nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih,    nama  dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan   pangan dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan,    serta  tahun  kadaluarsa(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik    Indonesia, 2017).
Berkaitan  dengan  tindakan  BP  tersebut,  gula  yang  di  perdagangkan  oleh  BP  tidak mencantumkan label SNI, sehingga BP dapat dikenai pula dengan Pasal 113 UU Perdagangan yang mengatur bahwa :
Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak    memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang  telah  diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Adapun uraian unsur - unsur pasal 113 UU Perdagangan yang dipenuhi sebagai beikut :
1. Pelaku usaha.
Pengertian  pelaku  usaha  diatur  dalam  Pasal  1  angka  14  UU  Perdagangan, menentukan : "Pelaku Usaha adalah setiap   orang perseorangan warga negara   Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum  yang  didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara    Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang    perdagangan." Terkait dengan unsur pelaku usaha, BP telah memenuhi unsur    ini   dengan uraian sebagai berikut :
Ad. 1. Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia.
BP termasuk sebagai subyek hukum orang yang memiliki hak dan    kewajiban serta BP merupakan Warga Negara Indonesia yang melakukan    kegiatan  perdagangan  di wilayah hukum Indonesia.
Ad. 2. Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
Pada Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, mengatur pengertian mengenai perdagangan, yaitu : "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang   terkait    dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan   melampaui   batas  wilayah  negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang   dan/atau  Jasa  untuk  memperoleh  imbalan  atau kompensasi." Dalam kasus,    BP dikatakan melakukan   usaha  di  bidang  perdagangan  karena
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
adanya barang    yang diperjualbelikan berupa Gula yang berasal dari Malaysia. Penjualan gula tersebut dilakukan untuk mendapatkan imbalan dimana BP menjual gula   seharga Rp 630.000,- perkarungnya.
2. Memperdagangkan Barang
Pada Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, mengatur pengertian mengenai    perdagangan, yaitu : "perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait    dengan   transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas   wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk    memperoleh imbalan atau kompensasi."
Dalam kasus, BP melakukan kegiatan transaksi barang di seputaran kampung   - kampung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mengantarkan gula yang telah dipesan oleh pelanggannya dengan harga perkarung sebesar Rp 630.000,- 3. Di dalam negeri
Pada kasus, BP memperdagangkan gula di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan   Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Sehingga    unsur ini telah terpenuhi.
4. Yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
Pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan terdapat standar yang harus dipenuhi. Pengertian Standar sebagaimana    diatur    dalam Pasal 1 angka 3 UU Standardisasi, menentukan sebagai    berikut :
Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan Internasional yang terkait dengan
memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Sedangkan pengertian standardisasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Standardisasi, adalah sebagai berikut : "proses merencanakan, merumuskan,    menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi    Standar  yang  dilaksanakan  secara  tertib  dan bekerja sama dengan semua    Pemangku  Kepentingan."  Proses  standardisasi  dilakukan  oleh BSN dimana pengertian  BSN  diatur  dalam  Pasal  1  angka  4  UU  Standardisasi  diatur pengertian BSN, yaitu: "Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian    Kesesuaian." dengan memberikan sertifikasi dan tanda SNI. Dalam Pasal 1    angka 9 UU Standardisasi, ditentukan pengertian sertifikasi sebagai berikut : "rangkaian    kegiatan  Penilaian  Kesesuaian  yang berkaitan dengan pemberian    jaminan  tertulis  bahwa  Barang,  Jasa,  Sistem,  Proses,  atau Personal telah    memenuhi  Standar  dan/atau  regulasi."  Sertifikasi  dapat  dikatakan  sebagai bentuk   pengakuan  formal  bahwa  suatu produk  telah  terjamin  mutu  dan keselamatannya setelah melalui proses standardisasi. Sedangkan Pasal 1    angka  10  UU Standardisasi mengatur mengenai pengertian tanda SNI, yaitu :    "tanda    sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah    terpenuhinya  persyaratan  SNI." Berkaitan dengan sertifikasi dan tanda SNI,   Pasal  22  ayat  (1)  UU  Standardisasi  mengatur  bahwa: "Pelaku Usaha yang   telah  mendapatkan  sertifikat  berkewajiban  membubuhkan  Tanda  SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label."
Tanda SNI yang ditetapkan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus    dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU    Perdagangan, ditentukan bahwa :
(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam melakukan usaha di bidang perdagangan di dalam negeri wajib menggunakan tanda SNI. Unsur    memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah  diberlakukan  secara  wajib, telah dipenuhi oleh BP karena menjual gula yang  tidak  memiliki  label  SNI  sebagaimana yang telah dilarang dalam pasal    57 ayat (2) UU Perdagangan.
Perbuatan  BP  dapat  pula  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  ekonomi  dimana menurut H.A.K. Moch Anwar (1990), tindak pidana ekonomi adalah : "Perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban /  keharusan atau larangan sebagai  ketentuan  - ketentuan dari peraturan  -  peraturan  hukum  yang  memuat  kebijaksanaan  negara  di  bidang  ekonomi  untuk mencapai  tujuan  nasional."  Kemudian  H.A.K.  Moch  Anwar  (1990)  memberikan  penjelasan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
mengenai tindak pidana arti luas, yaitu :
Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas terdiri atas:
a. Perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-      peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang tidak termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Darurat 1955 (peraturan pidana khusus lainnya).
b. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut di bidang ekonomi dapat diperlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP, pelanggaran mana:
(1)  Mempergunakan  daya  upaya  surat-surat  berharga  dan  warkat  -  warkat perbankan;
(2)  Berhubungan  dengan  perdagangan,  produksi  dan  distribusi  yang  kesemuanya memberikan pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi.
Berkaitan dengan tindak pidana dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas, Loebby Loqman di dalam buku Muhammad Yamin (2012) menyatakan:
Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana di bidang    perekonomian diluar Undang-Undang No. 7 Darurat 1955, yaitu ketentuan   dalam  perundang-undangan  non hukum pidana di bidang perekonomian yang    didalamnya  memuat  aturan  hukum  pidana. Ada banyak peraturan perundang-undangan  non  hukum  pidana  yang  mencantumkan ketentuan    pidana  dalam  menjaga  ditaatinya  undang-undang  tersebut,  seperti  Undang  - Undang Perpajakan, Undang - Undang Perbankan, Undang - Undang Kepabeanan,
Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Peraturan Dasar   Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), dan sebagainya, yang nyata-nyata merupakan    peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, dan di dalamnya    termuat ketentuan-ketentuan pidana, sehingga pelanggarannya disebut telah   melakukan tindak pidana ekonomi.
Berdasarkan unsur pasal 113 UU Perdagangan yang telah dijabarkan, BP memenuhi unsur  pasal  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  BP  telah  melakukan  pelanggaran  tindak pidana ekonomi karena pelanggaran terhadap UU Perdagangan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam arti luas.
Terkait dengan pengenaan pidana terhadap BP, disebabkan karena perbuatan BP dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Sianturi  (1982)  menjabarkan  unsur  -  unsur  dari  tindak pidana berupa:
1.   Subyek

## 2.   Kesalahan
3.   Bersifat melawan hukum
4.  Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang - undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).
Berdasarkan  pendapat  Sianturi,  maka  dapat  dijabarkan  unsur  -  unsur  yang  telah dipenuhi oleh BP adalah sebagai berikut :
1. Subyek.
Terdapat 2 subyek hukum, yaitu subyek perorangan dan badan hukum.    Subyek  dalam kasus adalah BP sebagai subyek hukum perorangan.
2. Kesalahan.
BP melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kesalahan    karena BP adalah seorang yang berusia 41 tahun dan dianggap sebagai   dewasa serta mampu bertanggungjawab. BP juga melakukan perbuatannya    berupa memperdagangkan gula dengan hanya mencantumkan label halal    namun  tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa, penjelasan barang yang    memuat komposisi,    aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan,   nama dan pelaku usaha,    petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dengan sadar dan niat untuk    memperoleh keuntungan.
3. Bersifat melawan hukum.
Pompe di dalam buku Sianturi (1982) memberikan penjelasan mengenai   perbedaan antara unsur kesalahan    dan unsur melawan hukum dengan menyatakan :
Dalam  pembahasannya  mengenai  kesalahan,  mengatakan  bahwa  dilihat  dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku, sedangkan   sifat melawan hukum, merupakan bagian luar dari padanya. Artinya,    kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang   (seharusnya) dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban umum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedang sifat melawan hukum, merupakan    kelakuan  yang  bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.
BP dapat dikatakan melawan hukum karena adanya perbuatan yang dilarang    namun dilakukan, yaitu berdasarkan pasal 89 UU Pangan dan pasal 57 ayat (2)    UU Perdagangan. Perbuatan BP tentunya dapat menyebabkan gangguan pada    ketertiban  umum  karena  gula yang diperdagangan oleh BP tidak memenuhi    standar seperti yang seharusnya.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - Undang/Perundangan
Vol 18 No 1 April 2020
dan terhadap pelanggarnya diancam pidana.
Jandi Mukianto (2017) berpendapat bahwa : "suatu tindakan yang dilarang    atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap   pelanggarnya  diancam  pidana singkatnya, perlu ditentukan tindakan - tindakan  apa  saja  yang  dilarang  atau  diharuskan dan ditentukan ancaman   pidananya  dalam  Undang-undang."  Dari  kedua  pasal,  dapat dikatakan bahwa keduanya  mengatur  mengenai  larangan  untuk  berbuat  sesuatu  dan terdapat sanksi pidana yang akan   dikenakan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  113  UU Perdagangan dan pasal 141 UU Pangan. Dalam kasus, BP telah melakukan    perbuatan yang dilarang dari kedua pasal tersebut.
5. Waktu, tempat, dan keadaan.
Locus delicti adalah tempat dilakukannya tindak pidana(Tim Dosen Fakultas   Hukum Universitas Surabaya, 2015). Sedangkan Tempus delicti adalah waktu tindak pidana dilakukan(Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya,    2015). Unsur waktu, tempat, dan keadaan sangat penting pada saat terjadinya tindak pidana. BP diketahui memiliki gula yang berasal dari Malaysia sekitar pada Bulan   Oktober  2016  pukul  10.00  WIB  yang bertempatkan di gudang   sebelah rumah BP dan pada saat itu tidak ada keadaan yang memaksa. Tindak pidana yang dilakukan oleh BP memenuhi unsur dalam 2 peraturan, sehingga perbuatan BP berkaitan dengan istilah perbarengan tindak pidana. Terdapat 2 jenis perbarengan, yaitu Concursus  Idealis dan Concursus  Realis .  Menurut  Utrecht  (1987), Concursus  Idealis adalah  gabungan  satu  perbuatan,  sedangkan Concursus  Realis adalah  gabungan  beberapa perbuatan. Dalam kasus di atas, BP dapat dikatakan termasuk dalam Concursus Realis. Menurut Simons di dalam buku Lamintang (1990) berpendapat bahwa : "Apabila tertuduh melakukan lebih  dari  satu  perilaku  yang  terlarang,  dan  dengan  melakukan  perilaku  -  perilaku  tersebut tertuduh  telah  melakukan  lebih  daripada  satu  tindak  pidana,  maka  disitu  terdapat  apa  yang disebut meerdaadse samenloop atau concursus realis. " Hal ini dikarenakan dalam perdagangan yang dilakukan oleh BP terdapat 2 tindakan yang dilakukan oleh BP yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan tidak sesuai dengan mutu pangan dan keamanan pangan, dimana masing - masing perbuatan diatur dalam ketentuan yang berbeda.
KUHP  mengatur  mengenai Concursus  Realis dalam  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  yang mengatur bahwa : "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana." dan Pasal 65 ayat (2) KUHP yang mengatur, bahwa : "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana
yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."
Pasal 65 ayat (2) KUHP menggunakan sistem pemidanaan Beperkte cummulatiestelsel atau  stelsel  kumulasi  terbatas.  Simons  memberikan  penjelasan  mengenai Beperkte cummulatiestelsel ,  yaitu  :  "hakim  dapat  menjatuhkan  satu  hukuman  bagi  tiap  -  tiap  tindak pidana  yang  telah  terjadi,  akan  tetapi  beratnya  hukuman  -  hukuman  itu  haruslah  dibatasi (Lamintang, 1990)." Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga."
Berdasarkan Kasus yang telah diuraikan di atas, BP dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 141 UU Pangan dan pasal 113 UU Perdagangan. Dalam Pasal 141 UU Pangan dikenai sanksi  berupa  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah),  sedangkan  Pasal  113  UU  Perdagangan  dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Dikaitkan  dengan  sistem  pemidanaan  kumulasi terbatas  yang  tersirat  dalam  pasal  65  ayat  (2)  KUHP , maka  ancaman  pidana  yang  dapat dikenakan  pada  BP  adalah  6  tahun  6  bulan  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  kasus,  maka  perbuatan  BP  dapat  dikategorikan  sebagai perbarengan dalam tindak pidana memperdagangkan gula dari Malaysia yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari UU Perdagangan dan UU Pangan. Hal tersebut didasarkan pada : 1. Terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan yang mengatur mengenai larangan memperdagangkan barang di dalam negeri yang    tidak  memenuhi  SNI yang diberlakukan secara wajib. Dengan terpenuhinya    unsur  Pasal  57  ayat  (2)  UU Perdagangan, maka BP dapat dikenai    pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 113 UU Perdagangan.
2. Terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 89 UU Pangan yang mengatur    mengenai larangan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan    keamanan  pangan  dan  mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan    pangan.  Dengan  terpenuhinya  unsur  -  unsur Pasal 89 UU Pangan, maka BP    dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan pasal 141 UU Pangan.    Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  BP  berupa  memperdagangkan  gula
Vol 18 No 1 April 2020
yang tidak    memenuhi  SNI  dan  tidak  sesuai  dengan  keamanan  pangan  dan  mutu  pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur - unsur dalam 2 peraturan.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan sebagai perbarengan berupa Concursus    Realis sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  65 ayat (1) dan (2)   KUHP dengan    sistem  pemidanaan  kumulasi  terbatas,  sehingga  BP  dapat dikenakan ancaman   pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:
1. Sebagai pelaku usaha, seharusnya ikut memperhatikan keamanan dan mutu    pangan sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai   bentuk   pencegahan terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkan bagi kesehatan konsumen pada saat mengkonsumsi pangan tersebut.
2. Pemerintah Indonesia seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap barang   dagangan yang mutu dan keamanannya tidak terjamin agar tidak masuk ke dalam negeri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sanksi tidak hanya  pada  importir  atau  pelaku usaha, namun juga pihak lain yang menyebabkan barang - barang tersebut masuk ke dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, H.A.K. Moch. (1990). Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud.(2005).Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media    Group.
Yamin, Muhammad. (2012). Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia.