## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  GADAI  TANAH  PERTANIAN  MENURUT  UNDANG- UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960  (STUDI DI KABUPATEN PONOROGO)

## Akbar Ardya Putra, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail : akbar.ardya@yahoo.com, rahayusubekti@yahoo.co.id,
purwonosraharjo@yahoo.co.id
Info Artikel Abstract Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Implementation of Agricultural Land Pawning;  Law  No.  50 PRP  1960;  Ponorogo Regency This study analyzes and examines the implementation of agricultural land pawning according to Law Number 56 PRP  of  1960  in  order  to  examine  whether  it  has  been effective  or  not  in  Ponorogo  Regency.  This  research  is included in the descriptive empirical research. Sources of data and types in this study are  primary and secondary data. The approach applied in this research is a conceptual approach,  a  statutory  approach  and  a  sociological approach. The location chosen by the researcher for this research is Ponorogo Regency. Data collection techniques used are interviews and document and literature studies. The  data  analysis  applied  in  this  study  was  carried  out qualitatively or descriptively. Looking at the development of the research carried out, the researcher can conclude that the implementation of pawning agricultural land in Ponorogo Regency has not been in accordance with Law Number  56  PRP  of  1960.  This  happened  because  the people in Ponorogo Regency, which  in general are rural communities, more often use customary law or customary law.  verbal  agreement  on  the  implementation  of  the agricultural  land  pawn  agreement  because  it  is considered more efficient and easier in its implementation. So that the role of the government and the community is needed  so  that  land  pawn  regulations  can  be  effective, especially in Ponorogo Regency Abstrak Kata kunci: implementasi gadai tanah pertanian, undang-undang no 56 Prp Tahun 1960, kabupaten ponorogo Penelitian  ini  menganalisis  dan  mengkaji  terkait implementasi  gadai  tanah  pertanian  menurut  Undang- Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 guna mengkaji telah efektif  atau  tidak  berlakunya  di  Kabupaten  Ponorogo.
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  empiris  yang sifatnya  deskriptif.  Sumber  data  dan  jenis  pada
Corresponding Author: Akbar Ardya Putra penelitian  ini  merupakan  data  primer  dan  sekunder. Pendekatan  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  yaitu pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan  serta  pendekatan  sosiologi.  Lokasi  yang dipilih  peneliti  untuk  penelitian  ini  adalah  Kabupaten Ponorogo.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai adalah  wawancara  dan  studi  dokumen  serta kepustakaan.  Analisis  data  yang  diterapkan  pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif atau deskriptif. Melihat  dari  perkembangan  penelitian  yang  dilakukan, peneliti dapat meyimpulkan bahwa implementasi gadai tanah  pertanian  di  Kabupaten  Ponorogo  belum  sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Hal ini  terjadi  karena  masyarakat  di  Kabupaten  Ponorogo yang  pada  umumnya  adalah  masyarakat  desa  lebih sering  menggunakan  hukum  adat  atau  perjanjian  lisan pada  pelaksanaan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian karena dianggap lebih efisien dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu peran pemerintah dan masyarakat  agar  peraturan  gadai  tanah  dapat  efektif berlaku terkhusus di Kabupaten Ponorogo.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Gadai  tanah  yaitu  termasuk  dalam  perjanjian  yang  menjadikan  tanah  sebagai  objek untuk  ditukarkan  dengan  uang  disertai  persetujuan  jika  pemilik  tanah  mempunyai  hak mengambil  tanahnya  kembali  melalui  cara  mengembalikan  uang  dengan  nominal  yang sama. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,  yang  dalam  ayat  (1)  disebut kan  yaitu  “barangsiapa  memiliki tanah  pertanian dengan hak gadai yang dengan mulai berlakunya peraturan ini telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus memulangkan tanah tersebut kepada pemilik tanah pada waktu satu bulan usai tanaman yang ditanam sudah dipanen, dan tidak memiliki hak kembali untuk meminta pelunasan uang tebusan.”
Melalui penjabaran UU No 56 Prp Tahun 1960 pada angka 9 huruf (a) dijelaskan : Gadai tanah  pertanian  yaitu  ikatan  oleh  satu  orang  terhadap  tanah  milik  orang  lain,  yang berhutang uang kepadanya jika hutang itu belum terbayar lunas sehingga tanahnya masih menjadi kekuasaan yang memberikan pinjaman uang (pemegang gadai). Pada waktu itu hasil  panen  seutuhnya  merupakan  milik  pemegang  gadai,  yang  oleh  karena  itu  menjadi bunga dari pinjaman tersebut.
Bermacam-macam  aturan  mengenai  gadai  tanah,  aturan  tersebut  diadakan  untuk menjamin  para  pihak  dari  pelanggaran  yang  merujuk  kearah  pemerasan.  Pada kenyataannya gadai tanah tetap banyak yang tidak menaati peraturan yang sudah berlaku. Sesuai waktu yang sudah disepakati saat pemberi gadai belum sanggup menebus tanahnya kembali, pemegang gadai masih bisa memanfaatkan tanah gadai yang ada. Hal seperti itu yang  menyebabkan  pemilik  tanah  dalam  kondisi  yang  tidak  menguntungkan  dan  pihak pemegang  gadai  berada  pada  situasi  yang  diuntungkan.  Pada  perjanjian  gadai  tanah pertanian diharapkan dapat memberi keuntungan bagi para pihak. Melainkan dalam proses gadai para pihak mempunyai keuntungan masing-masing.
Dalam  masa  sekarang  ini  pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  di  Indonesia  lebih utamanya  di  Kabupaten  Ponorogo  telah  mengalami  pemorosotan,  dalam  kasus  ini  yang
secara  mudah  melakukan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian  langsung  tanpa  memahami peraturan  gadai  yang  ada  sehingga  pada  praktik  gadai  pertanian  belum  sesuai  dengan peraturan  hukum  positif.  Sehingga  pada  praktiknya  gadai  tanah  yang  ada  banyak  yang kurang tepat disebabkan kurangnya pemahaman terkait peraturan dalam proses transaksi gadai tanah pertanian.
Dalam  kenyataannya  yang  banyak  terjadi  di  Kabupaten  Ponorogo  merupakan  gadai tanah  pertanian  yang  terdapat  keuntungan  sepihak  dan  tidak  jarang  yang  mendapatkan untung  dalam  pelaksanaan  gadai  ini  yaitu  si  pemegang  gadai  maupun  si  penggadai sedangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada yang diperbolehkan memperoleh keuntungan  sepihak.  Pada  hal  ini  kita  mampu  mengarahkan  dan  memberi  pemahaman kepada si penggadai ataupun yang si pembeli gadai seiring dengan waktu yang berjalan. Akan  tetapi  pemahaman  dari  masyarakat  sendiri  belum  cukup  terkait  gadai  dan  sering melakukan transaksi gadai yang belum serasi dengan ketentuan hukum positif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang menjabarkan  mengenai  implementasi  hukum  pada  realitanya  atas  seseorang,  kumpulan orang,  penduduk,  badan  hukum  pada  masyarakat  dengan  mementingkan  pada  perilaku seseorang atau warga negara, badan hukum pada hubungannya beserta implementasi atau berlakunya hukum (Muhaimin, 2020:83). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat pelaku perjanjian gadai tanah pertanian sebagai responden dan pejabat atau pamong desa sebagai informan yang menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Data sekunder diambil dari data kepustakaan dan dokumen  melalui UU No 56 Prp Tahun 1960 dan  data  tersier  diambil  dari  kamus  umum  dan  kamus  hukum  yang  memuat  informasi relevan

## PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Gadai Tanah Pertanian di Kabupaten Ponorogo
Gadai tanah yaitu termasuk ikatan antara satu orang dengan tanah kepunyaan orang lain,  yang  berhutang  uang  kepadanya.  Jika  tanah  tersebut  belum  ditebus  oleh  pemberi gadai,  sehingga  tanah  gadai  masih  dalam  penguasaan  pemegang  gadai.  Semasa  itu pemegang  gadai  berhak  dalam  menggunakan  atau  memanfaatkan  tanah  gadai  tersebut. Gadai  tanah  pertanian  menjadi  penolong  masyarakat  menengah  kebawah  yang  sedang membutuhkan uang dengan cepat, oleh karena itu gadai tanah pertanian sering dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya gadai tanah. Gadai tanah pertanian di Indonesia masih banyak dilakukan khususnya di Kabupaten Ponorogo.
Implementasi gadai tanah pertanian dalam praktik di Kabupaten Ponorogo cenderung menggunakan perjanjian tidak tertulis atau  lisan dengan prinsip kepercayaan satu sama lain.  Hal  semacam  ini  terbentuk  karena  kebiasaan  turun – temurun  yang  dilakukan  di lingkungan  masyarakat  dari  jaman  dahulu  sehingga  tidak  ada  rasa  cemas  akan  terjadi penipuan atau sebagainya. Terlebih lagi perjanjian gadai tanah pertanian di sana dilakukan dalam  lingkup  hubungan  keluarga  seperti  saudara  dengan  saudara,  paman  dengan keponakan, dan sebagainya. Seperti perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman yaitu Ibu Sunarni ( pemberi gadai ) dengan Bapak Sunandar ( pemegang hak gadai ) yang mana Bapak Sunandar ini merupakan keponakan dari  Ibu  Sunarni.  Kemudian  warga  Desa  Poko,  Kecamatan  Jambon  yang  bernama  Ibu Pujiyani  (pemberi  gadai)  dan  Ibu  Marsitin  (pemegang  hak  gadai  )  yang  masih  memiliki hubungan keluarga begitu pula dengan  perjanjian gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh Ibu Katini (pemberi gadai )  dan Ibu Tamsiyah (pemegang hak gadai ) (Interview, 30 Juni 2021).
Salah  satu  pelaku  perjanjian gadai tanah pertanian di sana adalah warga Desa Poko, Kecamatan Jambon yaitu Ibu Pujiyani (penggadai) dengan Ibu Marsitin (pemegang gadai).
Ibu Pujiyani menggadaikan tanah pertanian miliknya seluas 700 m ² dengan uang gadai Rp. 10.000.000 yang dilakukan dengan bentuk perjanjian secara lisan. Dari keterangan kedua belah pihak menuturkan bahwa tidak menentukan jangka waktu penebusan. Mereka hanya menyampaikan bahwa penebusan akan dilakukan ketika Ibu Pujiyani sudah memiliki uang tebusan. Ibu Pujiyani menambahkan bahwa meskipun tanah pertanian miliknya sudah di gadai  tapi  sertifikat  akan  tetap  di  pegang  oleh  pemberi  gadai  jadi  tidak  akan  terjadi penyelewengan akan hal tersebut (Interview, 30 Juni 2021).
Meskipun dalam praktiknya perjanjian gadai tanah pertanian di Kabupaten Ponorogo tidak  pernah  mengalami  wanprestasi  dan  konflik  tetapi  demi  sebuah  kepastian  dan perlindungan  hukum  maka  perlu  pembuatan  perjanjian  secara  tertulis  dengan menghadirkan saksi – saksi. Kepastian hukum menurut normatif yaitu saat suatu peraturan dibentuk dan disahkan menjadi hukum positif dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dengan maksud tidak memicu keraguan dan logis yaitu menjadikan suatu bentuk norma bersama norma lain tidak mendapat benturan atau menyebabkan masalah norma  (Kepastian  berupa  identitas  para  pihak,  kepastian  mengenai  objek  perjanjian, kepastian menganai nominal uang, kepastian mengenai jangka waktu dan sebagainya tentu perlu di atur dalam suatu perjanjian tertulis). Tujuan dari hal ini adalah menghindari error in  persona dan wrong  object dalam  perjanjian  gadai  tanah  pertanian.  Melaui  adanya perjanjian tertulis ini apabila nanti terdapat pelanggaran terhadap perjanjian maka salah satu pihak dapat menuntut keadilan  ke pihak yang berwajib.
Dengan  dibuatnya  perjanjian  secara  tertulis  ini  maka  terdapat  bukti  secara  konkrit bahwa  telah  ada  ikatan  perjanjian  antara  pemberi  gadai  dan  pemegang  hak  gadai  yang dibuktikan melalui bukti hitam diatas putih yang mana disaksikan oleh beberapa saksi yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Maka dengan mekanisme seperti ini perjanjian tertulis tidak perlu diragukan kekuatan pembuktiannya lagi selama para pihak tidak ada yang menyangkal penandatanganan perjanjian dan salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian (I wayan agus, 2020:118).
Adapun pelaksanaan perjanjian gadai tanah di Desa Babadan, Kecamatan Babadan dan Desa  Ngrandu,  Kecamatan  Kauman  telah  diketahui  oleh  pejabat  atau  pamong  desa setempat, yang dimana pihak pemerintah desa juga menjadi saksi dalam perjanjian gadai tanah  pertanian  tersebut.  Berbeda  halnya  pada  implementasi  di  Desa  Poko,  Kecamatan Jambon  tidak  ada  yang  melibatkan  pejabat  desa.  Hal  ini  dikarenakan  perjanjian  hanya dilakukan secara lisan oleh warga setempat dengan landasan kepercayaan satu sama lain. Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  mempunyai  hak  untuk  turut  serta  dalam  pembuatan perjanjian gadai tanah pertanian akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut di buat secara tertulis  ketika  perjanjian  di  buat  secara  lisan  maka  perjanjian  yang  demikian  tidak melibatkan  pemerintah  desa/  kepala  desa.  Pemerintah  desa  merupakan  institusi  negara yang tentu mengedepankan kepastian hukum sedangkan bagi masyarakat tradisional lebih mengedepankan kepercayaan satu sama lainnya.
Bentuk  uang  yang  digunakan  oleh  pemberi  gadai  dalam  menebus  kembali  tanahnya adalah  uang  tunai.  Besarnya  uang  tebusan  juga  sesuai  dengan  yang  diberikan  oleh pemegang gadai. Uang tebusan ini akan dibayarkan kepada pemegang hak gadai apabila telah  jatuh  tempo  selayaknya  yang  disepakati  di  awal  perjanjian.  Tetapi  dalam  hal  ini perjanjian  masyarakat  Desa  Poko,  Kecamatan  Jambon  suatu  lahan  akan  ditebus  setelah pemberi  gadai  mempunyai  uang  dan  semasa  pemilik  tanah  belum  menebus  kembali tanahnya  maka  lahan  pertanian  tersebut  masih  di  kelola  oleh  pemegang  hak  gadai. mengenai  uang  tebusan  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya bahwa  uang  gadai  sama  dengan  uang  tebusan.  Jadi  sampai  berapa  pun  lamanya  tanah tersebut digadai maka pemberi gadai hanya akan menebus lahan pertaniannya sesuai uang gadai di awal perjanjian. Misalnya uang gadainya sebesar 60 juta maka pemberi gadai juga harus menebus sejumlah 60 juta pula. Dalam hal ini bisa di gambarkan bahwa pemegang
hak  gadai  hanya  mengamankan  uang  tersebut  dan  mendapat  balas  jasa  berupa penggarapan lahan sampai waktu lahan pertanian tersebut di tebus oleh pemiliknya.
Besarnya  nominal  uang  gadai  tidak  pernah  sama,  begitu  halnya  seperti  yang  terjadi pada  masyarakat  Desa  Poko,  Kecamatan  Jambon,  dan  warga  Desa  Babadan,  Kecamatan Babadan,  Kabupaten  Ponorogo  dalam  pelaksanaannya  untuk  menentukan  besarnya nominal  tergantung  dengan  kebutuhan  pemilik  tanah  yang  digadaikan.  Beberapa  alasan masyarakat  Desa  Poko  dan  Desa  Babadan  menggadaikan  tanah  pertaniannya  karena kebutuhan  ekonomi  seperti  memperbaiki  rumah  yang  rusak,  menyekolahkan  anaknya, membayar hutang di bank dan sebagainya.  Berdasarkan keterangan salah satu  warga di sana yaitu Ibu Tamsiyah “perjanjian gadai semacam ini sering dilakukan oleh warga sekitar biasanya dilakukan untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan kebiasaan ini sudah dilakukan sejak lama”. Bagi Ibu Tamsiyah gadai tanah pertanian semacam ini saling menguntungkan kedua belah pihak karena harta terbesar bagi masyarakat desa khususnya petani adalah lahan pertanian maka dengan lahan tersebut mereka bisa hidup dan mencukupi kebutuhan seperti kebutuhan hidup setiap hari ataupun kebutuhan yang besar jumlahnya.
Mengenai minimal jangka waktu perjanjian gadai tanah pertanian tidak ada pengaturan secara  pasti  baik  dalam  undang – undang  ataupun  hukum  positif.  Dalam  UU  No  56  Prp Tahun 1960 hanya membahas mengenai batas maksimal perjanjian gadai tanah pertanian yaitu selama 7 tahun.
Secara jelas di sebutkan bahwa 7 tahun merupakan batas maksimal perjanjian gadai yang mana setelah jatuh tempo tanah gadai tersebut harus dikembalikan kepada pemberi gadai dengan catatan bahwa pemberi gadai tidak perlu memberikan uang tebusan sama sekali  kepada  pemegang  hak  gadai.  Kemudian  apabila  di  tanah  pertanian  itu  di  tebus sebelum batas maksimal yaitu 7 tahun maka berlaku ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No 56 Prp Tahun 1960 yaitu: gadai tanah belum berlangsung hingga 7 tahun,  pemilik tanah dapat menebus  tanahnya  sesudah  tanaman  yang  ada  usai  dipanen,  sekaligus  membayar  uang tebusan yang ditentukan dengan rumus:  (7 + 1 /2 – waktu berlangsungnya gadai) : 7 X uang gadai
Melalui  rumus  di  atas  ditentukan  waktu  berlangsungnya  gadai  maka  jika  dihitung menggunakan  satuan  bulan  kemungkinan  akan  sulit  dilakukan  maka  penulis  disini beranggapan  bahwa  satuan  waktu  tersebut  adalah  satuan  tahun.  Maka  dapat  di  ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu minimal untuk penebusan adalah 1 (satu) tahun.
Melihat fakta yang terjadi di lapangan terkhusus warga Desa Poko, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo warga menggunakan satuan waktu tahun sebagai patokan penebusan. Salah  satunya  yaitu  antara  Ibu  Patemi  dan  Bapak  Marsudi  yang  mana  menentukan mengenai batas minimal penebusan yaitu 2 (tahun) lamanya dan untuk batas maksimalnya ditentukan  oleh  kemampuan  pemberi  gadai  dalam  menebus  tanahnya.  Kemudian  untuk warga  Desa  Babadan,  Kecamatan  Babadan  yang  lain  pun  demikian,  mereka  hanya menggunakan batas waktu semampu pemberi gadai dalam melakukan penebusan dan tidak memberikan batas minimal (Ibu patemi dan Pak Marsidi, interview, 30 juni 2021).
Pada  umumnya,  setiap  orang  yang  melakukan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang secara cepat, meski uang tersebut digunakan untuk  hal  yang  berbeda-beda.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Adi  Prayitno  warga  Desa Babadan bahwa ia menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal kerjanya, sehingga untuk mendapatkan uang secara cepat memilih jalan untuk gadai tanah pertanian  saja. Lain halnya dengan Seno warga Desa Poko yang dimana ia menggadaikan tanahnya  untuk  membayar  uang  sekolah  anaknya,  sehingga  untuk  memperoleh  uang dengan  cepat  ia  memilih  untuk  menggadaikan  tanah  pertanian  miliknya.  Dari  beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan orang menggadaikan tanah pertanian akan selalu  berbeda,  mengingat  kebutuhan  dari  setiap  orang  juga  akan  terus  bertambah  dan semakin kompleks, sehingga perlu kita ketahui maksud dan tujuan orang menggadaikan tanah pertanian untuk menentukan besar kecilnya nominal uang gadai dan jangka waktu
pembayaran  uang  tebusan  agar  bersifat  adil  dan  tidak  ada  yang  dirugikan.  Subekti,  dkk (2021:1)  menerangkan  bahwa  gadai  tanah  adalah  hak  atas  tanah  yang  akan  dicabut keberadaannya, akan tetapi dalam praktiknya gadai tanah pertanian tetap dilangsungkan oleh masyarakat dalam rangka mencukupi keperluan hidup yang mudah, cepat, dan lugas serta tidak dikenakan bunga.

## 2. Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Melaksanakan  Gadai  Tanah  Pertanian  Agar Pelaksanaannya Efektif
Gadai  tanah  pertanian  yang  menjadi  rancangan  lembaga  hukum  yang  dilandaskan menurut aturan hukum adat, yang pada praktiknya ditemukan unsur pemerasan, membuat timbulnya kerugian bagi si pemilik tanah (Faridy, 2018:1). Maka sebab itu dibutuhkan dari pemerintah  menetapkan  batasan  dalam  pelaksanaannya,  sehingga  tidak  menyebabkan kerugian khususnya untuk si pemilik tanah, sehingga pada Pasal 53 UUPA menempatkan hak  gadai  menjadi  hak  yang  hanya  sementara  dan  implementasinya  telah  diatur  dalam hukum positif. Sehubungan dengan hal itu telah dikeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 mengenai  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian,  yang  hanya  mengatur  batas  waktu implementasi gadai tanah pertanian.
Implementasi  gadai  tanah  di  Kabupaten  Ponorogo  masih  banyak  yang  tidak menggunakan  aturan  hukum  positif  dalam  prosesnya.  Masyarakat  lokal  justru melaksanakan perjanjian gadai tanah dengan hukum adat atau kesepakatan secara lisan. Pada  perjanjian  gadai  tanah  pertanian,  pemberi  gadai  dan  pemegang  gadai  hanya melaksanakan perjanjian cukup bersama orang yang bersangkutan tanpa adanya pihak ke 3 yang menjadi saksi dan jarang sekali yang menggunakan perjanjian tertulis untuk bukti perjanjian. Perjanjian menurut UU No 56 Prp Tahun 1960 disebutkan melalui pasal 7 ayat (1), terkait gadai yang berjalan hingga 7 tahun atau lebih, harus dipulangkan kepada pemilik tanah tanpa adanya penebusan, oleh karena itu pemegang gadai akan dirugikan, sehingga masyarakat desa belum bisa menerimanya.
Melalui  penjelasan  di  atas,  perlu  diadakannya  sosialisasi  dari  pemerintah  mengenai peraturan yang berlaku di mana di dalamnya diatur mengenai pelaksanaan perjanjian gadai tanah  pertanian  kepada  masyarakat  agar  semakin  bertambahnya  pemahaman  dan pengetahuan  masyarakat  saat    melakukan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian  dan meminimalisir munculnya ketidakadilan dan kerugihan yang dialami para pihak pihak.
Membahas  mengenai  ketentuan  yang  membahas  mengenai  perjanjian  gadai  tanah pertanian saat ini masih kurang lengkap, hal ini bisa kita lihat dari tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai besar kecilnya nominal gadai yang disesuaikan dengan kondisi dan luasnya lahan tanah pertanian, sehingga lebih bersifat adil untuk para pihak dan tidak merugikan  satu  pihak.  Pada  kenyataannya  masyarakat  lebih  menggunakan  hukum  adat atau  kepercayaan    dalam  melakukan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian  karena  dianggap lebih mudah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Oleh karenanya  perlu diadakannya  pengkajian  atau  peninjauan  kembali  terhadap  pengaturan  gadai  tanah pertanian  sehingga  lebih  relevan  dan  mudah  diterima  dan  diterapkan  oleh  masyarakat pelaku gadai tanah pertanian.
Masyarakat dalam kasus ini juga dibutuhkan perannya, salah satunya adalah dengan meningkatkan  kesadaran  hukum  pada  pentingnya  membuat  perjanjian  secara  tertulis, sehingga dalam prosesnya lebih memudahkan kedua belah pihak dan menjamin hak dari para pihak jika terjadi konflik atau keadaan kahar yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Yang  tidak  kalah  penting,  masyarakat dalam menjalankan  proses  perjanjian  gadai  tanah pertanian mengikut sertakan peran dari pejabat desa sebagai saksi, karena dengan adanya saksi membuat suatu  perjanjian tersebut semakin diakui keberadaannya dan sah secara administrasi  wilayah  setempat.  Untuk  itu,  dalam  membuat  pengaturan  gadai  tanah pertanian dapat berlaku efektif perlu adanya dukungan dan tindakan dari seluruh elemen
baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat selaku pelaksana kebijakan dan pelaku gadai tanah pertanian.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kabupaten Ponorogo, dapat diambil simpulan berikut ini:
1. Implementasi Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp  Tahun  1960  di  Kabupaten  Ponorogo  belum  berlaku  efektif  dalam penerapannya  karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  dari masyarakat  mengenai  ketentuan  yang  mengatur  pelaksanaan  gadai  tanah pertanian, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai peraturan  yang  berlaku,    masyarakat  menggunakan  hukum  adat  dalam pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  karena  tradisi  dan  kebiasaan  yang  sudah mengakar kuat, kurang relevannya peraturan dengan kondisi sekarang seperti belum  adanya  aturan  yang  mengatur  mengenai  besar  kecilnya  nominal  uang gadai yang ditentukan berdasarkan kondisi dan luasnya lahan tanah pertanian.
2. Upaya yang dilakukan agar pengaturan gadai tanah pertanian bisa efektif yaitu :  memberitahukan  secara  luas  kepada  masyarakat  tentang  adanya  ketentuan hukum  yang  mengatur  pelaksaaan  gadai  tanah  pertanian  melalui  kampanye, banner,  pamflet, dan  lain-lain,  meninjau  kembali  pengaturan  gadai  tanah pertanian  agar  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini,  melibatkan pemerintah daerah menjadi saksi pada perjanjian tersebut, mewajibkan bentuk perjanjian gadai tanah pertanian dalam bentuk tertulis.
Saran
Pemerintah  perlu  mengadakan  sosialisasi  mengenai  keberadaan  dan  tujuan dibentuknya  peraturan tentang gadai tanah pertanian kepada masyarakat dan meninjau kembali pengaturan gadai tanah pertanian apabila terdapat pasal yang kurang lengkap dan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini , serta dapat membuat perjanjian  gadai  tanah  pertanian  dalam  bentuk  tertulis  sebagai  bukti  adanya  perjanjian yang sah dan membantu para pihak dalam memenuhi prestasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Boedi,  H.  2008.  Hukum  Agraria  Indonesia. Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
Perangin,  Effendi.  1989. Hukum  Agraria  Di  Indonesia  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang Praktisi Hukum , Jakarta: Rajawali. Liliek  Istiqomah.  1982. Hak  Gadai  Atas  Tanah  Setelah  berlakunya  Hukum Agraria Nasional . Usaha Nasional. Surabaya Ruchiyat, Eddy. 1983. Pelaksanaan Landrefrom dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang- Undang No. 56 (prp) Tahun 1960. Bandung: Armico. Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas . Yogyakarta: Liberty. Muhaimin, D. 2020. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Unram Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Subekti,  R.,  Sulistiyono,  A.,  &  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.  (2017).  Solidifying  the  just  law protection  for  farmland  to  anticipate  land  conversion. International  Journal  of Economic Research , 14 (13), 69-79.
Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2021). Actualization Of Pawn Of Agricultural Land To Ensure Justice  In  Achieving  Food  Security. Journal  Of  Legal,  Ethical  And  Regulatory Issues , 24 (7), 1-7.
Faridy, F. 2018. Pelaksanaan gadai tanah  pertanian pada masyarakat pedesaan (Analisis yuridis UU nomor 56 PNRP 1960). HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam , 2 (1).
Aini, I. 2020. Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No.
56  Prp  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  (Studi  Kasus  di Kenagarian  Simpang  Tonang,  Kecamatan  Dua  Koto,  Pasaman). Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 6 (1), 97-111.