## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAWA HASIL PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN
Oleh : Ike Yulianto Wicaksono 
Abdul Bari Azed 

## ABSTRAK
Banyaknya  tambang  emas  tanpa  izin  diwilayah  Merangin  tentunya  akan menghasilkan  hasil  mineral  berupa  emas  dalam  jumlah  yang  banyak,  sehingga perbuatan  pengangkutan  Emas  illegal  hasil  pertambangan  tanpa  ijin  meningkat,  hal  ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor  apakah  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  membawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  di  wilayah  Merangin  ?  2.  Bagaimana  proses  penegakan hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  diwilayah Merangin  ?,  3.    Kendala  dan  upaya  apa  yang  dihadapi  Polres  Merangin  dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin  diwilayah  Merangin  ?.  Berdasarkan  perumusan  masalah,  maka  pendekatan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis.  Yakni  mempelajari  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya dilapangan  atau  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hasil  penelitian  diperoleh  faktor  yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah  Merangin  terdiri  dari  faktor  penyebab  internal  dan  faktor  penyebab  eksternal. Faktor  penyebab  internal  terdiri  dari  ekonomi  dan  lemahnya  iman.  Faktor  eksternal terdiri  dari  geografi,  permintaan  pangsa  pasar,    kemajuan  teknologi  dan  transportasi, sosial.  Proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil  pertambangan  emas tanpa  izin  diwilayah  Merangin  dilakukan  melalui  hukum  pidana  dengan  arti  kata  setiap Kasus    tindak  pidana  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  masuk  ke Pengadilan  akan  diproses  sesuai  dengan  alur  Sistem  Peradilan  Pidana  yaitu  dari  Sub Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan.  Kendala  yang  dihadapi  Polres Merangin  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  diwilayah  Merangin  terdiri  dari  faktor  internal  dan eksternal.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  adalah  melalui  upaya  preventif dan  represif  terutama  penanaman  kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  bahaya  dan dampak  pada  lingkungan  sekitar  khususnya  sebagai  dasar  terlaksananya  keamanan  dan ketertiban di masyarakat.
Kata Kunci:  Penegakan  Hukum,  Pembawa  Hasil  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin,  Polres Merangin
 Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Merangin  terdiri  dari  24  kecamatan,  203  desa  dan  10  kelurahan. Demografis  wilayah  Merangin  banyak  bergelombang  dan  berbukit,  pegunungan,  dialiri sungai kecil, sedang dan besar di berbagai wilayah Merangin. Sungai besar yang mengaliri wilayah  Merangin  antara  lain  sungai  Batang  Tabir,  Batang  Merangin,  Batang  Mesumai, Batang Telentam serta sejumlah besar  terbagi dalam anak- anak sungai kecil dan sedang. Disamping  dialiri  oleh  sungai  wilayah  Merangin  juga  terdapat  Danau  besar  yaitu  Danau Pauh dan Danau Depati empat yang ada  di wilayah Jangkat, selain itu wilayah Merangin juga terdiri dari rawa-rawa yang tersebar hampir diseluruh wilayah Merangin. Pegunungan yang ada di Merangin adalah Gunung Masurai yang merupakan deretan dari Bukit Barisan yang membentang dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Lampung.
Demografi  kabupaten  Merangin  ini  menjadikan  wilayah  ini  rawan  akan  tanah longsor,  banjir  dan  gempa  bumi,  namun  demografi  ini  disisi  lain  membuat  Kabupaten Merangin  menjadi  kaya  akan  mineral  dan  hayati.  Kekayaan  Mineral  wilayah  Merangin antara  lain emas,  batubara  dan  biji  besi. Emas  merupakan  kekayaan  mineral  yang  mudah digali dan dijual belikan secara umum. Dengan cara sederhana emas dapat digali maupun ditambang sehingga membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pertambangan. Sampai saat  ini  belum  ada  izin  secara  resmi  dari  pemerintah  terkait  dengan  penambangan  illegal ini.
Penambangan  Emas  tanpa  izin  atau  illegal  secara  substansial  menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Merangin. Awal mula terjadinya tambang Emas tanpa ijin dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, tambang  Emas tanpa  ijin  ini  dilakukan  sebagai  usaha  tambahan/sampingan  bagi  masyarakat  Merangin. Kebutuhan  ekonomi  yang  makin  meningkat  dan  hasil  usaha  tambang  yang  diperkirakan dapat memberikan  harapan  kehidupan lebih  baik membuat  pelaku  -  pelaku  penambangan mengalihkan  usaha  sekunder  ini  menjadi  usaha  utama.  Sisi  lain  operasi  penambangan Emas  tanpa  ijin  atau  illegal  ini  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  berupa  pencemaran terhadap air, baik berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat ( leaching ) karena sistem  penirisan  yang  tidak  baik,  pencemaran  udara  berupa  debu  dan  kebisingan  oleh kendaraan  pengangkut,  perubahan  kontur  daratan,  perubahan  alur  sungai  serta  rusaknya irigasi.
Banyaknya  tambang  emas  tanpa  izin  diwilayah  Merangin  tentunya  akan menghasilkan hasil mineral berupa emas dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak para
pengusaha  emas  berlomba  untuk  membeli  hasil  tambang  emas.  Membeli  hasil  tambang emas  tanpa  izin  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  oleh  undang  undang,  sehingga perbuatan  pengangkutan  Emas  illegal  hasil  pertambangan  tanpa  ijin  merupakan  suatu pelanggaran hukum.
Pemerintah telah mensyahkan Undang Undang dalam menjaga kekayaan bumi yang terkandung dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup yaitu  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun    2009  Tentang    Pertambangan    Mineral  dan  Batubara,    di  dalam    Pasal    158 berbunyi:    Setiap    orang    yang    melakukan    usaha     penambangan    tanpa    IUP,  IPR  atau IUKP sebagaimana   dimaksud  dalam Pasal  37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau  ayat (5) dipidana  penjara  paling lama  10 (sepuluh)  tahun dan denda  paling  banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah).
Polisi  selain  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  juga  merupakan  kelompok  sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada  aspek  yang  berbeda  dengan  warga  masyarakat  umumnya.  Anggota  polisi  yang berfungsi  sebagai  penindak  dan  pemelihara  kedamaian,  merupakan  bagian  dari  fungsi keamanan ketertiban masyarakat atau kamtibmas (Tabah, 1991).
Tugas  polisi  sangat  komplek  dan merambah  ke  segala  aspek  kehidupan masyarakat karena kejahatan dan gangguan kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi berada  dalam  lintasan  kritis  seakan-akan  berdiri  pada  sebuah  perbatasan  yang  sangat rawan,  antara  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  dan  menghadapi  kejahatan  serta memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  merupakan  tugas  yang  di  emban sesuai Undang undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri.
Berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini  yaitu  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin pelaku yang merupakan salah satu rangkaian terpenting  dalam  pemberantasan  tidak  pidana  penambangan  emas  tanpa  izin  diwilayah hukum  Polres  Merangin.  Rangkaian  kegiatan  pertambangan  emas  tanpa  izin  atau  illegal dimulai  dari  fase  penambangan  yaitu  fase  dimana  kegiatan  tambang  dimulai,  kemudian fase kedua yaitu pengangkutan hasil tambang, dalam undang undang Mineral dan batubara pengangkutan  hasil  kegiatan  pertambangan  tanpa  ijin  merupakan  salah  satu  perbuatan pidana. Fase selanjutnya adalah fase pengolahan serta pemurnian hasil tambang emas tanpa ijin.  Untuk  diwilayah  Merangin  pengolahan  dan  pemurnian  sebagian  besar  dilakukan secara  manual  oleh  toko  emas  diwilayah  Merangin.  Kemudian  hasil  pemurnian  emas
tersebut  dijual  diluar  kabupaten  Merangin  yaitu  ke  kota  Jambi  maupun  ke  kota  Padang Sumatera barat.
Tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  penambangan  emas  tanpa  izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kepolisian yaitu dengan cara melakukan razia-razia  di  lokasi  penambangan  yang  berada  di  sungai-sungai  maupun  areal pertambangan  yang  ada  di  wilayah  Merangin.  Razia  terhadap  pertambangan  emas  tanpa ijin ini dilakukan oleh Pemda Merangin berkoordinasikan dengan Polres Merangin, Kodim merangin, BNPD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  bahwa  setiap  tahunnya  lokasi pertambangan  emas  tanpa  izin  semakin  banyak  dan  luas  di  Merangin.  Begitu  juga  razia yang dilakukan oleh Polres Merangin semakin sering dilakukan tetapi pertambangan emas tanpa  izin  ini  juga  tidak  berhenti.  Penyebab  utamanya  pertambangan  emas  ini  semakin banyak  karena  masyarakat  melihat  bahwa  proses  tambang  emas  tanpa  ijin  ini  caranya sangat mudah dan tidak memerlukan alat-alat yang mahal dan hasilnya emas  yang diijual dengan  nominal  harga  yang  sangat  tinggi.  Salah  satu  faktor  penting  dalam  proses pertambangan emas tanpa izin adalah proses keluarnya hasil emas dari proses illegal yang dibawa  oleh masyarakat  ke  pengusaha  emas  atau toko-toko  sehingga  penambangan  emas tanpa izin terus berjalan di wilayah Merangin.
Dalam  rangka  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil  emas  tanpa  izin Polres Merangin sudah beberapa kali melakukan penegakan hukum, salah satu penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  adalah  penangkapan  terhadap  pelaku pembawa  emas  an.  Alwanda  gusman  dimana  pelaku  ditangkap  oleh  Polres  merangin dengan membawa emas hasil pertambangan tanpa izin sebanyak 3,291,8 gram emas murni.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  terhadap  pelaku  pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin menggunakan dasar Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara pasal 161 dengan bunyi “Setiap orang atau pemegang IUP  Operasi  produksi  atau  IUPK  operasi  Produksi  yang  menampung,  memanfaatkan, melakukan  pengolahan,  dan  pemurnian,  pengangkutan,  penjualan  mineral  dan  batu  bara yang  bukan  dari  pemegang  IPU,  IUPK”.  Terkait  dengan  peristiwa  tersebut  para  pelaku pembawa  sudah  jelas  melanggar  hukum  karena  dalam  pasal  tersebut  telah  dinyatakan bahwa seseorang yang mengangkut hasil pertambangan harus memliki IUP maupun IUPK.
Pertambangan tanpa izin pun menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh para pembawa hasil penambangan tanpa izin merupakan perbuatan pidana.
Terkait dengan peristiwa penambangan emas tanpa izin yang sulit diberantas penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  pertambangan  emas  tanpa  izin  khususnya bagi  para  pelaku  yang  membawa  hasil  emas  tanpa  izin  diwilayah  Merangin.  Sehingga makalah ini memiliki tujuan yaitu :
1) Mengetahui  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  membawa  hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum Polres Merangin.
2) Mengetahui  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum Polres Merangin
3) Menganalisis  dan  menjelaskan  kendala  dan  upaya  yang  dihadapi  Polres  Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum Polres Merangin.
Tujuan  yang  telah  diuraikan  dapat  memberikan  manfaat  Memberikan  sumbangan pemikiran  berkaitan  dengan  tindak  pidana  terhadap  pelaku  pembawa  emas  hasil penambangan  tanpa  izin  khususnya  bagi  Polres  Merangin  dalam  usaha  menjalankan perannya di masyarakat dalam upaya menanggulangi para pelaku pembawa emas hasil dari penambangan  emas  tanpa  izin  di  wilayah  Kabupaten  Merangin  dan,  masyarakat  dapat mengetahui  dan  mengerti  bahwa  membawa  emas  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin merupakan  suatu  tindak  pidana,  sehingga  penambangan  emas  tanpa  izin  diwilayah kabupaten Merangin dapat ditanggulangi.

## B. Metodologi Penelitian
(1) Rancangan penelitian;
Penulis  bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  dan  uraian  mengenai  Faktor- faktor  yang  menyebabkan  seseorang  sebagai  pelaku  pebawa  emas  hasil  Penambangan Tanpa  izin,  Penegakan  Hukum  Terhadap  pelaku  pembawa  Penambangan  Emas  Tanpa Izin,  Upaya  Yang  Dilakukan  dalam  Penanggulangan  para  Pelaku  Pembawa Penambangan  Emas  Tanpa  Izin,  sehingga  untuk  mencapai    tujuan  maka  pendekatan yang  dilakukan  adalah  yuridis  sosiologis.  Yakni  mempelajari  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya  dilapangan  atau dalam kehidupan masyarakat.
(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);
Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Unit Tipiter Polres Merangan, Pejabat Kepolisian Polres Merangin. Untuk penarik sample dilakukan secara purposive  sampling ,  dimana  penarik  sample  dilakukan  dengan  cara  terlebih  dahulu menetapkan  kriteria  (berdasarkan  pertimbangan)  apakah  orang  tersebut  memenuhi kriteria  atau  tidak  dan  selanjutnya  apakah  responden  yang  dipilih  dapat  mewakili keseluruhan  populasi.  Adapun  responden  yang  penulis  maksud  adalah  :  Kasat  Reskrim Polres  Merangin,  Penyidik  Unit  Tipiter  Polres  Merangin,  Kepala  Dinas  ESDM Kabupaten  Merangin,  Lembaga  swadaya  masyarakat  dan  wartawan,  Masyarakat  di lokasi pertambangan emas tanpa izin
(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;
Dalam  usaha  untuk  memperoleh  informasi  dan  data-data  yang  diperlukan diperoleh dari :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  serta  Undang-Undang  lain  yang  terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan hukum  primer  yang  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum primer  yang  diperoleh  dari  literature  atau  artikel  di  majalah,  Koran  maupun internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini.
3. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  tentang bahan  hukum  primer  dan  sekunder  berupa  Kamus  Hukum  dan  Kamus  Bahasa Indonesia.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Untuk  menghimpun  data  primer  digunakan  penelitian  lapangan  dengan  cara melakukan  wawancara  dengan  para  responden  yang  telah  ditentukan  sebelumnya berdasarkan  kebutuhanDari  hasil  semua  data  yang  diperoleh,  baik  data  primer, sekunder  dan  tertier  yang  telah  dikumpulkan,  diseleksi  dan  data  tersebut diklasifikasikan.  Setelah  diklasifikasikan  kemudian  dilakukan  analisis  secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.
(4) Teknik analisis data
Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya,  lalu  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Interprestasi  hasil  penelitian disajikan secara deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Membawa  Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin
Pertambangan  emas  tanpa  izin  sangat  banyak  di  Kabupaten  Merangin  dan menjadi  permasalahan  yang  sangat  sulit  untuk  diberantas  di  Kabupaten  Merangin. Wilayah  Merangin  yang  terjadi  kegiatan  Tambang  Emas  tanpa  ijin  berdasarkan  alat yang digunakan meliputi beberapa kecamatan, antara lain : yang menggunakan alat berat ada  di  kecamatan  Sei  Manau,  Tabir  ulu,  Tabir  barat  dan  Nalo  tantan.  Yang menggunakan alat Dompeng ada di kecamatan Pamenang, Tabir, Tabir selatan, Bangko, Nalotantan.  Sedangkan  yang  menggunakan  alat alat tradisional tersebar  hampir  seluruh wilayah Merangin yang dilewati oleh alur sungai besar di Merangin.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pertambangan  emas  tanpa  izin  lebih  banyak memberikan  dampak  negatif  daripada  postifnya.  Dampak  positif  hanya  dirasakan  oleh masyarakat sekitar dan penambang emas yang memberikan lapangan pekerjaan baru dan dapat  meningkatkan  perekonomian  keluarga  penambang,  namun  apabila  dikaji  dampak negatif  lebih  banyak  dirasakan  masyarakat  luas.  Adapun  dampak  negatif  dari penambangan emas tanpa izin adalah :
1. Menimbulkan  terganggunya  kualitas  air  yang  dipergunakan  oleh  masyarakat diakibatkan oleh limbah penambangan emas  yang mengandung merkuri, dimana air  tersebut  dipergunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  pengairan  sawah, perikanan.
2. Menimbulkan  kebisingan,  polusi  udara  dan  terganggunya  kontur  tanah diakibatkan  oleh  alat  excavator  yang  berukuran  besar  melewati  persawahan, mesin dompeng dimana operasi penggunaan alat-alat tersebut yang tidak melihat beban dan kondisi jalan menuju lokasi penambangan
3. Menimbulkan terjadinya korban jiwa bagi pekerja dimana proses pekerjaan yang tidak  memperhatikan  keselamatan  pekerja  penambang  diakibatkan  oleh  tanah longsor,  kehabisan  oksigen  di  dalam  lubang  sumur  di  lokasi  penambangan. Kasus  ini  baru  saja  terjadi  pada  tanggal  24 Oktober  2016,  11  penambang
tertimbun  ketika  menambang  emas  dengan  metode  membuat  lubang  jarum sedalam  30-50  meter.  Tapi  hujan  turun  dan  membuat  air  serta  lumpur  masuk sehingga mereka terjebak.
4. Menimbulkan  bencana  alam  seperti  tanah  longsor  akibat  dari  cara  penggalingan yang  salah  berupa  penjenjangan  yang  curam,  banjir  akibat  dari  seperti pemotongan pohon-pohon, penggalian tanah, perubahan aliran sungai.
5. Menimbulkan  konflik  sosial  antara  penambang  dengan  perusahaan  yang  secara operasional  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  maupun  konflik  antara  sesama penambang  emas  tanpa  izin  dalam  perebutan  wilayah  penambangan  emas sehingga dapat mengganggu keamanan dan keteriban di masyarakat
6. Akibat  yang  tidak  disadari  oleh  masyarakat  adalah  menimbulkan  kerugian  bagi negara  yaitu  emas  merupakan  kekayaaan  alam  yang  dikuasai  oleh  negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945, dengan adanya penambangan emas tanpa izin mengurangi  pendapatan  negara  dari  penghasilan  emas  dan  kekayaan  alam  lain bersama penambangan tanpa izin yang telah terjadi.
Berdasarkan  uraian  diatas  tentunya  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  dalam bentuk  bahan  baku  emas  (emas  tanpa  pengolahan)  dalam  satu  kali  penambangan  yang dilakukan  oleh  kelompok  kerja  bisa  mencapai  minimal  2  Kg    dengan  nominal keuntungan mencapai +Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap beberapa titik jarum  maupun  dilakukan  melalui  perlengkapan  dompeng  dalam  satu  bulannya sebagaimana dinyatakan oleh salah satu masyarakat sebagai penambang emas dan dilain sisi  permintaan  pasar  akan  kebutuhan  bahan  baku  emas  yang  tinggi  dari  pembeli terutama dari Kota Jambi dan Kota Padang sebagai wilayah terdekat dengan Kabupaten Merangin. (Suyatno, 2017).
Disinilah  peran  penting  pelaku  pembawa  emas  hasil  pertambangan  untuk  cepat sampai  kepada  pembeli  yang  akan  mengolah  emas  lagi  ke  pengrajin  emas  sehingga emas  bisa  dibentuk  dalam  kepingan,  batangan  maupun  dijadikan  perhiasan.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  maka  penulis  mengkategorikan  dua  faktor Yang Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Membawa  Hasil  Pertambangan  Emas  Tanpa Izin Di Wilayah Merangin yaitu faktor internal dan faktor eksternal
Faktor penyebab internal terjadinya Tindak Pidana Membawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin, terdiri dari :
1. Faktor Ekonomi
Kemiskinan  masyarakat  sangat  mempengaruhi  keinginan  masyarakat  untuk meningkatkan  kondisi  ekonominya  dengan  singkat.  Adanya  peluang  dalam tawaran sebagai pembawa hasil penambangan emas tanpa izin di wilayah tempat tinggal dengan upah yang dijanjikan relative tinggi memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Sehingga  hal  ini  dijadikan  sebagai  lapangan  pekerjaan  baru  dengan  upah kerja yang menggiurkan .
2. Faktor lemahnya iman
Faktor  ini  adalah  faktor  yang  mendasar  di  dalam  diri  manusia,  dengan  nilai agama  yang  kuat  akan  membentuk  kepribadian  seseorang  dikaitkan  dengan pembahasan  penelitian  ini  maka  bisa  dinilai  bahwa  seseorang  yang  menjadi pembawa  hasil  emas  dari  penambangan  emas  tanpa  izin  secara  sadar  dan mengetahui dari mana hasil barang yang dibawa menandakan bahwa iman pelaku sangat tipis untuk membedakan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.
3. Faktor Budaya
Pencarian emas untuk wilayah Merangin bisa di katakan sebagai salah satu mata pencaharian  maupun  kegiatan  masyarakat  Merangin  dari  jaman  dahulu.  Hal  ini dibuktikan  dari  munculnya  penambangan  emas  dengan  cara  tradisional  dan menggunakan  alat  alat  tradisional,  walau  hasil  dari  penambangan  tradisional tidak  seberapa  tetapi  bisa  menambah  untuk  kehidupan  masyarakat  Merangin. Penambangan  emas  ini  menjadi  budaya  yang  turun  temurun  dan  menjadi kebiasaan masyarakat di Merangin hingga saat ini.
Faktor  penyebab  eksternal  Terjadinya  Tindak  Pidana  Membawa  Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin, terdiri dari :
1. Faktor geografi
Kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Merangin  merupakan  peluang bahwa  banyak  kekayaan  alam  terutama  emas  memicu  banyak  orang  tertarik untuk  menggali  apa  yang  ada  di  tanah  bumi  Merangin.  Kabupaten  Merangin memiliki  keanekaragaman  kekayaaan  alam  yang  banyak,  dengan  kontur  tanah yang  bergelombang  dan  berbukit    dan  berbukit,  dialiri  sejumlah  sungai  kecil, sedang  dan  besar  di  berbagai  penjuru.  Sungai  besar  antara  lain  sungai  Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam dan sejumlah besar terbagi dalam  anak-  anak  sungai  kecil  dan  sedang.  Disamping  sungai  terdapat  pula Danau dan Rawa yang memiliki kekayaan hayati, seperti Danau Pauh dan Danau
Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar  di  dataran  rendah  seperti  Kecamatan  Tabir,  Pamenang  dan  sebagainya (2011-2031).  Jenis  tanah  dan  kontur  wilayah  menunjukkan  bahwa  Kabupaten Merangin  kaya  akan  emas  dan  mineral  lainnya  yang  terkandung  di  dalam  perut bumi,  dimana  ciri-ciri  tanah  dan  kontur  wilayah  menurut    Goldsheet  Mining Directory sebagai berikut :
1) Terdapat aliran sungai disekitarnya
2) Memiliki lapisan tanah lempung yang tebal
3) Terdapat mata air panas di sekitar tempat tersebut.
4) Tanahnya mengandung mineral sulfida, dan kita akan merasakan hawa belerang disekitar tempat tersebut
5) Terdapat gunung berapi disekitarnya dan memiliki usia yang cukup lama.
6) Ada batuan putih berurat emas (urat kaca atau batuan kaca transparan)
7) Tanah yang mengandung mineral sulfida yang tinggi. (berbau seperti belerang)
8) Wujudnyanya mata air panas di sekitar kawasan tersebut.
9) Sekitarnya ada gunung berapi yang sudah lama ada.
10) Ada aliran sungai di kawasan berhampiran
11) Mempunyai lapisan tanah lempung yang tebal.
12) Terdapat batuan putih berurat emas (urat kaca atau batuan kaca lutsinar) (www.goldsheetdirectory.com, 2017).
2. Permintaan pangsa pasar
Potensi  kekayaan  alam  yang  dimiliki  Kabupaten  Merangin  salah  satunya  emas, maka  banyak  sekali  permintaan  dari  pembeli  dari  luar  daerah  Merangin  seperti daerah  terdekat  Kota  Jambi,  Kota  Padang  yang  merupakan  daerah-daerah  yang mempunyai  pertumbuhan  pembangunan  fisik  yang  tinggi.  Tingkat  pengusahaan yang  mudah,  emas  sebagai  bentuk  investasi  dalam  bentuk  resiko  rendah  dan mudah  proses  untuk  penjualanan.  Pembelian  bahan  baku  emas  melalui  jalur illegal  maka  bisa  dibeli  dengan  harga  rendah  sehingga  keuntungan  lebih  besar sebagaimana pendapat Ipda Faturrahman menyatakan :
”  Potensi  kekayaan  emas  yang  dimiliki  Kabupaten  Merangin  dan  tingginya Permintaan  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  dari  pembeli  daerah  luar
Kabupaten  Merangin  dikarenakan  mereka  dapat  membeli  dengan  harga  murah sehingga keuntungan diperoleh menjadi lebih besar”
3. Faktor teknologi dan informasi
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  merupakan  salah  satu  faktor  mempermudah proses  pembawaan  hasil  emas  kepada  pembeli  di  daerah  tujuan.    Pengaruh teknologi  dan  informasi  secara  tidak  langsung  memberikan  solusi  dalam  proses pengiriman  emas  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  dalam  waktu  cepat  dan menghemat biaya pengiriman
4. Faktor sosial
Adanya persaingan kehidupan di masyarakat merangin terutama daerah-daerah di Kabupaten  Merangin  yang  ada  perusahaan  –  perusahaan  terutama  perusahaan yang  memperoleh  izin  penambangan.  Adanya  perbedaan  taraf  sosial  sehingga menjadi pemicu keinginan-keinginan yang tidak wajar
2) Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembawa  Hasil  Pertambangan  Emas Tanpa Izin Diwilayah Merangin
Semenjak tahun 2014 sampai tahun 2015 telah terjadi operasi tangkap tangan yang berhasil dilakukan oleh Satuan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Kepolisian Resort  Kriminal  Merangin  (Satreskrim)  berupa  barang  bukti  mencapai  +  3,5    Kg. Adapun  proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembawa  Hasil  Pertambangan Emas  Tanpa  Izin  Di  Wilayah  Merangin  dilakukan  secara  dengan  sistem  peradilan pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang  telah  bekerja  secara  koheren, koordinatif dan integratif  agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.
Selain  itu  berhasilnya  penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana membawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  ini  ditentukan  oleh  sempurnanya formulasi  postulat  hukum  yang  dirumuskan  dalam  hukum  positif.  Selain  itu keberhasilan  penegakan  hukum  juga  pada  aparat  penegak  hukum  yang  melaksanakan penegakan hukum dimulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan,  maka  aparat  penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  yang  lebih dan profesi dalam menangani tindak pidana  membawa hasil pertambangan emas tanpa izin  profesionalisme  dan  keberanian  moral  aparat  penegak  hukum  dituntut  sekaligus diuji  untuk  melakukan  penemuan  hukum  sehingga  tidak  ada  alasan  legalitas  bahwa
aturan  perundang-undangan  tidak  lengkap  atau  belum  ada  peraturan  perundang- undangan yang mengaturnya.
Aparat penegak hukum harus memilki kemampuan yang lebih didalam melakukan penyidikan,  pembuktian  baik  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  maupun  dalam  proses peradilan.  Pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  atas  delik  materil  maupun  peristiwa hukumnya  serta  kedisiplinan  dan  dedikasi  yang  tinggi  dalam  melaksanakan pemidanaannya.
Proses  penanganan  perkara  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  setelah penyerahan  berkas  perkara  dari  Penyidik  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  prinsipnya sama  dengan  proses  penanganan  pada  perkara-perkara  lainnya.  Poses  penanganan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin ini dibagi dalam 2 (dua) tahap:

## 1. Tahap 1 (satu)
Tahap I (satu), adalah tahap Penerimaan Berkas Perkara , yang melalui proses- proses sebagai berikut :
a.  Penerimaan  SPDP  (Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan)  Sebelum penerimaan  berkas  perkara,  pada  tahap  pertama  pihak  Kejaksaan  menerima SPDP  (Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan)  dari  Penyidik  ke  Jaksa Penuntut  Umum  yang  disertai  dengan  Laporan  Kepolisian.  Hal  ini  sebagai pemberitahuan  dari  pihak  Kepolisian  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin dan sedang dilakukan penyidikan terhadap  tersangka  kasus  tersebut.  Dilampirkan  juga  SPP  (Surat  Perintah Penahanan) apabila tersangkanya ditahan oleh Penyidik. Tujuan dilampirkannya Surat  Perintah  Penahanan  adalah  agar  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  akan menangani  perkara  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  tersebut mengetahui  bahwa  tersangka  kasus  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa izin tersebut telah ditahan oleh pihak Kepolisian.
b.  Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Untuk  dapat  menangani perkara pembawa  hasil  pertambangan emas tanpa izin, terlebih  dahulu  dimulai  dengan  diterimanya  Surat  Perintah  Penunjukan  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  Mengikuti  Perkembangan  Penyidikan  Perkara  Tindak Pidana  (P-16),  dalam  hal  ini  adalah  perkara  tindak  pidana  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin.  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bangko  akan menunjuk  seseorang  atau  beberapa  orang  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk
mengikuti  perkembangan  penyidikan.  Setelah  menerima  P-16  tersebut,  maka selanjutnya  tindakan  yang  dilakukan  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  :  1). mengikuti perkembangan penyidikan; 2). melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka.  Formulir  P-16 ini adalah pelaksanaan  dari tugas  dan  wewenang Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  pasal  14  huruf  a  KUHAP  untuk  menerima  dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.
c.  Penerimaan  dan  Penelitian  Berkas  Perkara,  Pada tahap  pertama  penyidik  hanya menyerahkan  berkas  perkara,  hal  ini  merupakan  penerapan  Pasal  8  ayat  (3) huruf  a  KUHAP.  Setelah  berkas  perkara  diserahkan  oleh  Penyidik,  Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut  melakukan  penelitian  hasil  penyidikan,  mengenai  kelengkapan  berkas perkara  untuk  menentukan  apakah  berkas  perkara  itu  sudah  memenuhi persyaratan  untuk  dapat  atau  tidak  dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  wajib  memberitahukan  kepada  Penyidik apakah  hasil  penyidikan  itu  sudah  lengkap  atau  belum.  Apabila  ternyata  hasil penyidikan  belum  lengkap,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  akan  membuat  P-18 (Pemberitahuan  hasil  penyidikan  belum  lengkap),  sebagai  pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Jaksa Penuntut Umum dalam  hal  ini  akan  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  untuk dilengkapi  dengan  membuat  P-19  (Pengembalian  berkas  perkara  untuk dilengkapi).  Berkas  Perkara  dikembalikan  kepada  Penyidik  untuk  dilengkapi, disertai  dengan  petunjuk  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  perlu  dilengkapi  dan dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  berkas, penyidik  harus  sudah  menyerahkan  kembali  berkas  perkara  itu  kepada  Jaksa Penuntut  Umum.  Proses  ini  disebut  dengan  istilah  prapenuntutan.  Apabila berkas  perkara  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  dilimpahkan  ke Pengadilan,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  akan  menyatakan  Berita  Acara Pemeriksaan  telah  lengkap,  dengan  membuat  P-21  (Surat  Pemberitahuan  Hasil Penyidikan  Sudah  Lengkap)  kepada  Penyidik.  Setelah  berkas  perkara dinyatakan  P-21  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  maka  tugas  Penyidik  dalam melakukan penyidikan telah selesai.  Hal ini merupakan penerapan  Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP.
d.  Membuat  Rencana  Surat  Dakwaan,  Setelah  berkas  perkara  penyidikan  dari Penyidik  dinyatakan  sudah  lengkap  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  telah melakukan  penelitian  terhadap  hasil  penyidikan  atas  tersangka  tersebut, tindakan  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  140  ayat  (1)  KUHAP,  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  waktu  secepatnya  membuat  surat  dakwaan.  Namun  sebelum membuat  surat  dakwaan,  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  rencana  surat dakwaan  terlebih  dahulu.  Rencana  surat  dakwaan  tersebut  dibuat  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  tujuan  untuk  dimintakan  pendapatnya  mengenai rencana  surat  dakwaan  yang  dibuatnya  kepada  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana Umum, selanjutnya diajukan pada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah  rencana  surat  dakwaan  yang  dibuatnya  sudah  tepat  atau  belum.  Kepala Kejaksaan  Negeri  sebagai  penentu  utama  apakah  ia  menyetujui  rencana  surat dakwaan  yang  diajukan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  atau tidak.  Apabila  Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa rencana surat dakwaan yang dibuat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dirasa  kurang  cermat,  jelas,  dan  lengkap, maka ia memberi petujuk kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang harus dilengkapi untuk penyempurnaan rencana surat dakwaan tersebut.

## 2. Tahap II (dua)
Tahap  II  (dua),  adalah  tahap Penerimaan  Tanggung  Jawab  atas Tersangka  dan  Barang  Bukti ,  yang  selanjutnya  melalui  proses-proses  sebagai berikut:
a.  Penerimaan  Tersangka  dan  Barang  Bukti.  Apabila  penyidikan  dianggap  sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Penyerahan  tanggung  jawab  tersebut dilakukan  setelah  penyerahan  dalam  tahap  pertama  yaitu  penyerahan  berkas perkara. Proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (3)  huruf  b  KUHAP.  Tersangka  dan  barang  bukti  diserahkan  oleh  Penyidik kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  dilakukan  pemeriksaan  dalam  tahap selanjutnya.
b.  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  Menyelesaikan  Perkara.  Setelah dilakukan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Penyidik
ke  Jaksa  Penuntut  Umum  maka  Kepala  Kejaksaan  Negeri  mengeluarkan  Surat Perintah  Penunjukan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  Menyelesaikan  Perkara Tindak  Pidana  (P-16A).  Hal  ini  akan  ditunjuk  seseorang  atau  beberapa  orang Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut untuk melakukan tindakan:
1.  Melaksanakan penahanan/ pengalihan jenis tahanan/penangguhan penahanan/ pengeluaran  dari  tahanan/pencabutan  penangguhan  penahanan  dan  meneliti benda sitaan/ barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9.  Memberikan  jawaban  atau  tangkisan  atas  permohonan  peninjauan  kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10.Menandatangani berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.
11.Melaporkan  setiap  pelaksanaan  tindakan  hukun  berdasarkan  perintah penugasan  ini  dengan  berita  acara  kepada  pejabat  pengendali  penanganan perkara pidana yang bersangkutan.
c.  Penelitian  terhadap  Tersangka  dan  Barang  Bukti.  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam melakukan  penelitian  terhadap  tersangka  dan  barang  bukti,  untuk  menentukan apakah  tersangka  dan  barang  bukti  sesuai  dengan  keterangan  yang  ada  dalam berkas  perkara.  Dalam  hal  ini  Jaksa  Penuntut  Umum  wajib  membuat  Berita Acara  Penerimaan  dan  Penelitian  Tersangka  (BA-15).  Tujuan  utama  dari  BA- 15  adalah  untuk  menghindari  eror  in  persona,  agar  tidak  terjadi  kesalahan mengenai  tersangka  pelaku  tindak  pidana  yang  sesungguhnya,  dalam  hal  ini tersangka kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin. Selain membuat BA-15,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga  diwajibkan  membuat  Berita  Acara Penerimaan  dan  Penelitian  Benda  Sitaan/  Barang  Bukti  (BA-18),  untuk menyatakan  bahwa  barang  bukti  sudah  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam berkas  perkara.  Tujuan  utama  dari  BA-18  adalah  untuk  meneliti  barang  bukti
yang  ditemukan  apakah  sudah  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  yang  tercantum dalam  berkas  perkara.  Kemudian  barang  bukti  tersebut  disimpan  di  gudang barang bukti Kejaksaan dan disegel dengan segel Kejaksaan.
d.  Melakukan  Penahanan  atau  Pengalihan  Jenis  Penahanan  Berdasarkan  Pasal  14 huruf c  KUHAP  sebagai  pelaksanaan  dari tugas  dan  wewenang Jaksa  Penuntut Umum untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan  lanjutan  dan  atau  mengubah  status  tahanan  setelah  perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan/  Pengalihan  Jenis  Penahanan  (T-7),  mengeluarkan  perintah  jenis  ini dengan  pertimbangan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  berkas  dari  Penyidik diperoleh  bukti  yang  cukup,  terdakwa  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana yang  dapat  dikenakan  penahanan,  dan  dikhawatirkan  akan  melarikan  diri, merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau  mengulangi  tindak  pidana, maka  terdakwa  akan  ditahan.  Sedangkan  dalam  pertimbangan  yang  lain dipandang  perlu  untuk  mengalihkan  jenis  penahanan  berdasarkan  tingkat penyelesaian  perkara,  keadaan  terdakwa  dan  situasi  masyarakat  setempat  telah terpenuhi, terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 (dua puluh)  hari.  Dengan  kata  lain  bahwa  digunakan  formulir  T-7  untuk  pengalihan jenis  tahanan  dari  Penyidik  ke  Jaksa  Penuntut  Umum,  tindakan  ini  dalam praktik  disebut  Tingkat  Penuntutan.  Sebagai  kelanjutan  dari  pembuatan  T-7 (Surat  Perintah  Penahanan/Pengalihan  Jenis  Penahanan),  maka  Jaksa  Penuntut Umum harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah
Penahanan/Penahanan  Lanjutan  (BA-10)  dengan  mencantumkan  tanggal  dan Rumah  Tahanan  yang  ditunjuk  beserta  lama  penahanannya.  Berita  acara pelaksanaan  penahanan  lanjutan  atau  perintah  penahanan,  digunakan  sebagai dasar  untuk  menyerahkan  terdakwa  ke  Rumah  Tahanan.  Tindakan  selanjutnya tersangka  kasus  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  tersebut  dibawa ke  Rumah  Tahanan  yang  telah  ditunjuk  dalam  berita  acara,  sedangkan  barang bukti disimpan di Kejaksaan sambil menunggu proses selanjutnya.
e.  Membuat  Surat  Dakwaan  Sebagai  kelengkapan  untuk  melimpahkan  perkara  ke Pengadilan  maka  tindakan  selanjutnya  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  telah ditunjuk  untuk  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  tindak pidana  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin,  membuat  surat  dakwaan
(P-29).  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat  dakwaan  mengacu  pada rencana  surat  dakwaan  yang  dibuat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  saat penelitian  hasil  penyidikan.  Namun,  dalam  hal  ini  Jaksa  Penuntut  Umum  yang telah  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  perkara  berwenang  untuk  memeriksa kembali  rencana  surat  dakwaan  tersebut  apabila  ada  hal-hal  yang  perlu dilengkapi, karena surat dakwaan harus dibuat secara lengkap, jelas dan cermat. Dalam  pembuatan  surat  dakwaan  tidak  perlu  lagi  meminta  pendapat  kepada Kepala  Seksi  Pidana  Umum  maupun  pada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  mengenai surat  dakwaan  yang  telah  dibuatnya,  karena  sebelumnya  sudah  dimintakan pendapatnya  melalui  rencana  surat  dakwaan.  Surat  dakwaan  yang  telah  dibuat oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  akan  dilampirkan  dalam  1  (satu)  bendel  dengan rencana surat dakwaan tersebut.
f.  Melimpahkan  Perkara  ke  Pengadilan.  Apabila  semua  tahapan  diatas  telah dilakukan,  tahap  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  143  ayat  (1)  KUHAP,  Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang disertai dengan surat pengantar,  surat  dakwaan,  serta  membuat  P-31  (Surat  Pelimpahan  Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)  digunakan  sebagai  permintaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar segera mengadili perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut atas  dakwaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  surat  dakwaan  yang dilampirkan.  Dalam  hal  ini  Ketua  Pengadilan  Negeri,  akan  menunjuk  Hakim yang akan menyidangkan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut.  Hakim  yang  ditunjuk  untuk  menyidangkan tersebut  menerbitkan  surat penetapan  yang  isinya  menetapkan  hari  dan  tanggal  persidangan  untuk mengadili  perkara  tersebut  dan  menetapkan  pemanggilan  terhadap  terdakwa serta saksi-saksi. Namun apabila dalam perkara tersebut terdapat keyakinan dari Jaksa  Penuntut  Umum  bahwa  pembuktiannya  sangat  mudah,  maka  akan  dibuat P-32  (Surat  Pelimpahan  Perkara  Acara  Pemeriksaan  Singkat),  yang  digunakan apabila perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang dilimpahkan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dirasa  mudah  pembuktiannya,  sekaligus  perkara tersebut pasti terbukti dan saksi dalam kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa  izin  tersebut  bisa  langsung  dihadirkan.  Dalam  hal  ini  yang  menetapkan hari  dan  tanggal  persidangan  adalah  Jaksa  Penuntut  Umum  itu  sendiri.  Jadi
hanya  salah  satu  yang  dibuat  yaitu  P-31  atau  P-32,  tergantung  pada  perkara pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  diajukan,  namun  di  dalam prakteknya  yang  sering  digunakan  adalah  P-31  untuk  menghindari  kesalahan dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan.  Sebagai  kelengkapan  untuk melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  selain  disertai  surat  pengantar,  surat dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) atau Surat Pelimpahan  Perkara  Acara  Pemeriksaan  Singkat  (P-32)  juga  dilampirkan  arsip P-16A (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara  Tindak  Pidana),  BA-15  (Berita  Acara  Penerimaan  dan  Penelitian Tersangka),  BA-18  (Berita  Acara  Penerimaan  dan  Penelitian  Benda  Sitaan/ Barang  Bukti),  T-7  (Surat  Perintah  Penahanan/Pengalihan  Jenis  Penahanan), BA-10 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/ Penahanan Lanjutan).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  realita  proses  penanganan perkara  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  setelah  penyerahan  berkas perkara  dari  Penyidik  ke  Jaksa  Penuntut  Umum,  terdapat  suatu  proses  yang  tidak tercantum  di  dalam  KUHAP.  Di  dalam  praktek,  terdapat  proses  penanganan  perkara secara  struktural  yaitu  proses  penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Negeri  berdasarkan  pada aturan internal  Kejaksaan itu  sendiri,  dimana  dalam  membuat surat  dakwaan  harus  melalui  pembuatan  Rencana  Surat  Dakwaan  (RENDAK)  terlebih dahulu.  Pembuatan  rencana  surat  dakwaan  dan  surat  dakwaan  dilakukan  dalam  tahap yang  berbeda,  yakni  rencana  surat  dakwaan  dibuat  dalam  tahap  pertama  yaitu  tahap penyerahan  berkas  perkara  dan  surat  dakwaan  dibuat  dalam  tahap  kedua  yaitu  tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
Proses  penanganan  perkara  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  setelah penyerahan  berkas  perkara  dari  Penyidik  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  prinsipnya sama  dengan  proses  penanganan  pada  perkara-perkara  lainnya,  namun  dalam  praktek terdapat hal yang membedakan antara perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin  dengan  perkara-perkara  lainnya,  yaitu  saksi  dalam  perkara  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  paling  sering  adalah  pihak  Polisi  selaku  Penyidik yang  melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku  tidak  pidana  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  itu  sendiri.  Hal  ini  memberikan  kesulitan  bagi  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  pemanggilan  terhadap  saksi  di  Persidangan,  karena  dalam kenyataannya  di  lapangan  saksi  Polisi  sangat  sulit  untuk  dipanggil  ke  persidangan
dengan  alasan  sedang  menjalankan  tugas.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  proses penanganan  perkara  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  akan  menjadi  lama. Pada  perkara-perkara  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  masuk  dan ditangani  di  Kejaksaan  Negeri  jarang  terjadi  prapenuntutan,  karena  penyerahan  berkas perkara  dari  Kepolisian  sudah  optimal.  Kebanyakan  kasus  atau  perkara  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  masuk  dan  ditangani  tersebut  dapat  dilimpahan  ke Pengadilan  Negeri  untuk  tahap  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan.  Sedangkan  dalam prakteknya  hampir tidak  pernah dilakukan  penghentian penuntutan oleh Jaksa  Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin.
Penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bangko  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Adapun  sanksi  pidana  menurut  peraturan  yang  berlaku  diatur  didalam  Pasal  161 Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa  izin  akan  dapat  tercapai  kebijakan  menetapkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana.  Menurut  Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Negeri  Bangko  Penegakan hukum  bagi tindak  pidana  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  ini  akan  berhasil  jika faktor-faktor  menimbulkan  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  ini  bisa diatasi.  Faktor-faktor  itu  adalah  faktor  yang  bersumber  dari  diri  individu  (intern)  dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).
Penerapan  sanksi  Pidana  bagi  pelaku tindak  pidana  pembawa  hasil  pertambangan emas  tanpa  izin  di  Polres  Bangko  dalam  menerapan  Sanksi  Pidana  pada  Pelaku Pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  mengacu  pada  UU  No.04  Tahun  2009 tentang mineral dan batu bara serta peraturan lain seperti KUHP. Dalam proses Hukum terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin, bekerjanya  atas  aturan  dipengaruhi  oleh  beberapa  unsur,  baik  polisi  maupun  aparat penegak  hukum  lainnya.  Hakim  dalam  memutus  perkara  pembawa  hasil  pertambangan emas  tanpa izin  yang  masuk  ke pengadilan tentunya ada  beberapa faktor  yang  menjadi pertimbangan.
Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  Tindak Pidana  Pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  oleh  faktor-faktor  lainnya.
Termasuk  faktor  yang  ikut  menentukan  bagaimana  respon  yang  diberikan  pemegang peranan ialah :
1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya
2. aktifitas dari lembaga-lembaga/badan-badan pelaksana hukum (para hakimnya sendiri) dan juga jaksa
3.   Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.
Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Mineral dan  Batubara,  selain itu  ada  keyakinan hakim  dalam  memutus  perkara tindak  pidana pembawa  hasil  pertambangan emas tanpa izin  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bangko  Ini  berarti  prinsip  kebebasan  hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat  dan sesuai dengan kondisi serta  situasi  yang  ada  dalam  masyarakat.  Namun  demikian,  kebebasan  tersebut  bukan berarti  kebebasan  tanpa  batas  yang  hanya  mengikuti  seleranya  sendiri  sehingga  dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan.
Kebebasan  hakim  ini  diikat  dengan  tanggung  jawab,  yaitu  tanggung  jawab  untuk menciptakan  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  dan  rasa  keadilan  masyarakat  atau  nilai - nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Tentunya tidak jauh  dari  apa  yang  menjadi tuntutan  masyarakat,  Polisi  maupun  Kejaksaan  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang  yang  berlaku.  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pembawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  terjadi  di  Kabupaten    Merangin,  sebagai  upaya meminimalisir terjadinya tindak kriminal di dalam masyarakat.
3) Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Polres Merangin Dalam Melakukan Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembawa  Hasil  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin Diwilayah Merangin
Polres  Merangin  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembawa  hasil penambangan  emas  tanpa  izin  menghadapi  kendala-kendala  di  masyarakat  hal  ini dikarenakan  masih  maraknya  kegiatan  Penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten Merangin  hal ini berdasarkan data yang diperoleh melalui Unit II Tipiter Reskrim Polres Merangin dalam tiga tahun terakhir razia yang dilaksanakan dan keberhasilan operasi yaitu Tahun  2014 , razia dilakukan sebanyak 24 kali, tertangkap sebanyak 3 kasus, Tahun 2015,
razia  dilakukan  sebanyak  32  kali,  tertangkap  sebanyak  5  kali,  dan  pada  tahun  2016  razia dilakukan sebanyak 35 kali, tertangkap sebanyak 12 kali.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa    kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  Polres  Merangin  dalam melakukan penegakan  hukum  terhadap  pelaku pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  di  wilayah  Merangin  bersumber  dari internal maupun dari eksternal Polres Merangin, dengan rincian sebagai berikut : a.  Kendala dari  internal Polres Merangin
1)  Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja
Penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di  wilayah  Merangin  ditindak  lanjuti  oleh  Unit  II  Reskrim  tipiter  (tindak  pidana tertentu),  bila  dilihat  jumlah  penyidik  pada  unit  tipiter  berjumlah  1  orang  dan dibantu  oleh  3  orang  pembantu  penyidik.  Tindak  pidana  yang  ditangani  oleh  Unit tipiter  Reskrim  Polres  Merangin  bukan  hanya  penambangan  emas  tanpa  izin  saja tetapi juga tindak pidana lainnya yang termasuk kedalam tugas dan tanggung jawab Unit  Tipiter  seperti  tindak  pidana  lingkungan  lainnya.  Dari  jumlah  personil  yang kurang  memadai  tersebut  membuat  personil  polisi  sebagai  penyidik  mengalami permasalahan terhadap beban kerja.
2) Anggaran yang dimiliki oleh Polres Merangin yang terbatas
Anggaran  yang  dimiliki  oleh  Polres  Merangin  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  penambangan  emas  tanpa  izin  yang  terbatas,  hanya  20  %  dikarenakan pembagian dengan unit-unit lain yang ada di Polres Merangin hal ini dapat dilihat bahwa  kegiatan  razia  terhadap  penambangan  emas  tanpa  izin  yang  tertangkap tangan sangat sedikit sekali itu dibarengi dengan tindak pidana lainnya seperti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin  di  Kabupate  Merangin.  Selanjutnya  juga  diperoleh  bahwa    segi  professional dengan  anggaran  yang  minim  hal  ini  bisa  menjadi  sebagai  faktor  ketidakseriusan personil  dalam  melakukan  razia  dan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada masyarakat, dengan memaksimalkan tugas polisi unit Tipiter dapat melakukan razia lebih  rutin  melalui  pembiayaan  dana  bersama  dengan  pemerintah  daerah  melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dengan Polres Merangin.
3)  Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai
Bila dilihat dari personil penyidik di Unit Tipiter Polres Merangin sebagai unit yang diberi  tanggung  jawab  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pembawa  hasil penambangan  emas  tanpa  izin  terdiri  dari    personel  yang  berpendidikannya  tinggi tidak   ada.    ini  ada  hubungannya  dengan  bagus  dan  tidaknya  pekerjaan mereka  di lapangan  dalam  menangani  masalah  di  masyarakat  khususnya  penambangan  emas tanpa  izin.  Selanjutnya    sarana  dan  prasarana  Unit  Tipiter  Polres  Merangin  dirasa sangat  kurang  karena  hanya  mempunyai  dua  buah  inventaris  kendaraan  bermotor roda  dua,  1  unit  HT  sebagai  alat  komunikasi    dan  belum  mempunyai  kendaraan bermotor  roda  empat    maupun  mobil  yang  memiliki  spesifikasi  khusus  sehingga dapat  mencapai    lokasi-lokasi  penambangan  emas  tanpa  izin  dalam  mendapatkan bukti-bukti pada saat melakukan penyidikkan seperti jalan-jalan tikus, hutan, bukit- bukit  yang  dilewati  oleh  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin penambangan emas.
4) Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum
Penegakan  hukum  terhadap  penambangan  emas  tanpa  izin  khususnya  bagi  pelaku pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  ditemui  masih  adanya  oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi yaitu :
a) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik  Indonesia  terhadap  profesinya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
b) Etika  kelembagaan  merupakan  komitmen  moral  setiap  personil  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  terhadap  institusinya  yang  menjadi  wadah pengabdian  yang  patut  dijunjung  tinggi  sebagai  ikatan  lahir  batin  dari  semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dan  institusinya  untuk  senantiasa  bersikap  netral,  mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disimpulkan oleh penulis bahwa kenyataan masih lemahnya integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat  ditemukan  adanya  pelaku  pembawa  penambangan  emas  tanpa  izin,  ataupun
pemilik penambang dengan sigap memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kedua  belah  pihak  sehingga  proses  tidak  masuk  dalam  tahap  selanjutnya  dan adanya  oknum  polisi  yang  memberikan  informasi-informasi  akan  diadakan  razia sehingga  pada  saat  razia,  lokasi  penambangan  sedang  tidak  ada  sama  sekali kegiatan.  Hal-hal  ini  lah  yang  menyebabkan  penegakan  hukum  terhadap penambangan emas tanpa izin kurang efektif dilaksanakan dalam kehidupan sehari- hari.
b. Kendala dari eksternal Polres Merangin
1)   Tidak  adanya  kerjasama  dari  pihak  masyarakat  pada  saat  penangkapan  pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin
Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum  atau  peraturan  yang  ada  di  Indonesia  dapat  berjalan  efektif  dan  demi tegaknya  hukum  di  Indonesia.  Sehingga  kasus-kasus  yang  terjadi  tidak  dapat berkembang  menjadi  suatu  kebiasaan  dalam  masyarakat.  Namun  demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari  masyarakat  terutama  dalam  hal  penangkapan.  Untuk  itulah  kerjasama  antara aparat  penegak  hukum  dengan  masyarakat  harus  diutamakan  terutama  demi tegaknya  hukum  di  Indonesia.  Kenyataan  yang  terjadi  pada  saat  razia  pelaku pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  masyarakat  setempat  memberikan perlindungan dengan cara menyembunyikan  jalan-jalan yang ditempuh oleh pelaku pembawa emas.
2) Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin.
Kesadaran  hukum  baik  aparatur  penegak  hukum  maupun  masyarakat,  maka  akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan  yang  diharapkan  yaitu  pembangunan  berkelanjutan.  Efektivitas  penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat  kooperatif  dari  semua  pihak,  baik  pihak  pemerintah  maupun  tokoh masyarakat, tokoh agama setempat.
Kenyataan  dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  belum  tercipta  suatu  koordinasi  yang  kooperatif
dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin ini. Ini juga menjadi salah satu kendala  pihak  Polres  Merangin  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terlebih terhadap  pelaku  pelaku  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin.  Kegagalan razia  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  dalam  menangkap  pelaku  akibat  dari oknum  –  oknum  polisi  yang  membocorkan  razia  yang  sampai  saat  ini  belum terbongkar  oknum  dimaksud,  dan  masyarakat  yang  tidak  memahami  akibat  yang ditimbulkan oleh penambangan emas tanpa izin bagi lingkungan.
3) Geografi Kabupaten Merangin
Geografi  yang  dimiliki  Kabupaten  Merangin  berupa  bukit-bukit,  hutan  yang menunjang  pelaku  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  melewati  jalan- jalan tikus yang sangat mereka hafal keadaan jalan untuk menempuh akses dengan cepat  dan  menghidari  razia-razia  yang  sering  dilakukan  oleh  Polres  Merangin khususnya penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Polres  Merangin  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  yang  telah  diuraikan  oleh  penulis maka diperlukan kerjasama Polres Meragin yang lebih baik dari sebelumnya dengan semua lapisan masyarakat melalui peningkatan upaya – upaya yang telah dilakukan baik preventif maupun  represif  terutama  penanaman  kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  bahaya  dan dampak  pada  lingkungan  sekitar  khususnya  sebagai  dasar  terlaksananya  keamanan  dan ketertiban  di  masyarakat.  Adapun  upaya  yang  diharapkan  dalam  mengatasi  kendala  – kendala dimaksud antara lain :
1. Pembagian  tugas  yang  lebih  baik  oleh  pimpinan  Polres  Merangin  terhadap  para penyidik dan mengadakan kerjasama dengan  Kementerian yang terkait dan Pimpinan Daerah untuk dapat  Anggota Polisi sebagai penyidik, penyuluh dari Polres Merangin khususnya  mengikuti  seminar,  pelatihan  yang  dilaksanakan  dalam  menambah wawasan  pengetahuan  tentang  lingkungan  hidup,  mineral  dan  batubara  sehingga dalam  menjalankan  tugas  dapat  secara  efektif  dan  efisien  dalam  penyelidikan  dan penyuluhan terhadap kesadaran hukum masyarakat.
2. Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  sebagai  penegak hukum dan lebih meningkatkan integritas anggota polisi dengan melakukan  baik yang bersifat  pelatihan,  penyadaran  maupun  kegiatan  penggeledahan  rutin  dan  insidentil, dalam intensitas secara sistemik dan simultan.
3. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait  sebagaimana  kesepakatan Forkopimda yang telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Polres  Merangin  seperti  jumlah  personil,  sarana  dan  prasarana,  dan  anggaran  dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penambangan emas tanpa izin.
1. Upaya Represif
Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  sebagaimana  dijabarkan  diatas, maka  upaya  represif  juga  harus  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  efekjera  bagi pelaku  pembahwa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  baik  sebagai  pemilik,  pemodal, penambang maupun penadah hasil tambangan emas tanpa izin sebagai berikut :
a) Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  sampai  tuntas  terhadap  jaringan  pelaku penambangan  emas  tanpa  izin  dan  jalur-jalur  transportasi  yang  digunakan  oleh pelaku.
b) Melakukan  operasi-operasi  razia  atau  penggerebekan    ke  tempat-tempat  ,  jalur pintu  masuk    dan  keluar  pelaku  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin bersama  TNI,  Pemkab  Merangin  melalui  Satpol  PP,  Dinas  Kehutanan,  Dinas Lingkungan Hidup
c) Melaksanakan  Operasi  Rutin  dan  Operasi  Khusus  yang  dilakukan  oleh  secara bersama yaitu  TNI, Pemkab Merangin melalui Satpol PP, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM   yang berkesinambungan untuk menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh  untung  dari  kegiatan  penambangan  emas  tanpa  izin  khususnya memperkecil  akses  keluarnya  hasil  penambangan  emas  yang  merupakan  asset kekayaan Kabupaten Merangin dari wilayah Kabupaten Merangin .
Mencari  dan  menerbitkan  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO),  bagi  Pelaku  yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi kelurga tersangka dan mengumpulkan bukti- bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO  merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  akan  tetapi  dalam  proses  penegakkan  hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana.  Proses  DPO  kerap  kali  diberlakukan  oleh  pihak  Penyelidik  maupun  Penyidik selaku  pihak  yang  diberikan  wewenang  untuk  memberlakukan  status  DPO  kepada  siapa
saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

## D. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan
a. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  membawa  hasil pertambangan  emas  tanpa  izin  di  wilayah  Merangin  terdiri  dari  faktor penyebab  internal  dan  faktor  penyebab  eksternal.  Faktor  penyebab  internal terdiri dari ekonomi dan lemahnya iman. Faktor eksternal terdiri dari geografi, permintaan pangsa pasar,  kemajuan teknologi dan transportasi, sosial.
b. Proses  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pembawa hasil  pertambangan  emas tanpa izin diwilayah Merangin dilakukan melalui hukum pidana dengan arti kata setiap  Kasus  Perjudian  Toto  Gelap  yang  masuk  ke  Pengadilan  akan  diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dari Sub Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan
c. Kendala  yang  dihadapi  Polres  Merangin  dalam  melakukan  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pembawa  hasil  pertambangan  emas  tanpa  izin  diwilayah Merangin  terdiri  dari  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  Polres Merangin  terdiri  dari  Jumlah  Personil  sebagai  penyidik  yang  kurang  memadai dengan beban kerja, Anggaran yang dimiliki oleh Polres Merangin yang terbatas, Profesionalitas  atau  keahlian  dan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh penyidik yang kurang memadai, Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum. Faktor Eksternal terdiri dari belum maksimal kerjasama dari pihak  masyarakat  pada  saat  penangkapan  pelaku  pembawa  hasil  penambangan emas  tanpa  izin,  Kurangnya  koordinasi  antara  penegak  hukum,  aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin, geografi Kabupaten Merangin
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Merangin  adalah  melalui  upaya  preventif dan  represif  terutama  penanaman  kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  bahaya dan  dampak  pada  lingkungan  sekitar  khususnya  sebagai  dasar  terlaksananya keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat  berupa  Upaya  Pembagian  tugas  yang lebih  baik  oleh  pimpinan  Polres  Merangin  terhadap  para  penyidik  dan
mengadakan kerjasama dengan Kementerian yang terkait dan Pimpinan Daerah, Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  sebagai penegak  hukum,  Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait sebagaimana kesepakatan Forkopimda Kabupaten Merangin telah disepakati
2) Saran
1. Perlu  ditingkatkan  kinerja  Polres  Merangin  dalam  penyelidikan    jalur-jalur rahasia  transportasi  pembawa  hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten Merangin
2. Perlu  ditingkatkan  kemampuan,  integritas  penyidik  maupun  anggota  personil Polres  Merangin  dalam  penegakan  hukum  penambangan  emas  tanpa  izin dikarenakan penambangan emas tanpa izin yang berhasil tanggulangi maka hasil penambangan emas tanpa izin sehinngga tidak akan ada pelaku pembawa emas
3. Perlu  ditingkatkan  koordinasi  semua  pihak  antara  Polres  Merangin,  Pemerintah Daerah  dan    masyarakat  di  dalam  penegakan  hukum  penambangan  emas  tanpa izin  dikarenakan  penambangan  emas  tanpa  izin  yang  berhasil  tanggulangi  maka hasil  penambangan  emas  tanpa  izin  sehinngga  tidak  akan  ada  pelaku  pembawa emas.

## E. Daftar Pustaka
Anton  Tabah,  Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 1991.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia, Malang, 2005.
Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
S.K. Malikul Adil, Pembaharuan Hukum Pidana Kita , Pembangunan, Jakarta, 1955. Soerjono  Soekanto , Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1991.
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005