## NIKAH KONTRAK MODUS HUMAN TRAFFICKING (KRITIK ATAS FIQH
MUNAKAHAH MAZHAB SYI ’ AH)
Fathonah K. Daud 1
Abstract , contract marriage or in fiqh called nikah mut c ah is a common thing for Shiah followers  in  Iran.  In  Indonesia  alone,  contract  marriages  also  occur  in  various regions.  The  implementation  of  contract  marriages  always  invited  controversy,  not only  from  the  legal  side  which  according  to  Sunni  clerics  had  been  removed,  but contract marriages also invited problems and brought madlarat to the rights of women and children born after the marriage. For example, in this modern era, the realization of contract marriages has led to human trafficking. One of the most prominent is in the village of Arab Puncak, Bogor, West  Java, and the modus of sending female workers abroad which is then traded. This has become a polemic and become a criticism of the fiqh of the Shiah, who still legalize mut'ah marriage. In the practice of marriage which is limited by a certain time it is actually false (bathil) because it is contrary to Islamic sharia. The principle of marriage is for the sacred purpose of building a family that is sakinah, mawaddah wa rahmah and that only happens for permanent marriage (nikah daim).
Keyword : Contract marriage, human trafficking, Shiah jurisprudence

## Pendahuluan
Sejak pra-Islam perkawinan  sudah banyak jenisnya, tetapi  Islam telah mereformasinya dengan  membatasi  dan  memberi  aturan  hukumnya.  Di  era  milenia  ini  tidak  berubah, pernikahan juga bermacam-macam jenisnya. Namun, betapapun banyak jenisnya, Islam hanya menerima  pernikahan  yang  sesuai  dengan  aturan  Syari’ah.  Di  Indonesia,  Undang-Undang pernikahannya  telah  mengakomodir  aturan  syari’ah  dan  yang  diakui  adat  lokal.  Ciri-ciri pernikahan  yang  diakui  agama  dan  adat  lokal  adalah  pernikahan  yang  tidak  menimbulkan madlarat dan ikhtilaf (kontroversi). Salah satu jenis pernikahan yang menimbulkan madlarat , kontroversi dan masih marak di Indonesia adalah nikah kontrak.
Nikah  kontrak,  apabila  ditinjau  dari  tujuannya  yang  hanya  untuk  bersenang-senang, maka  nikah  kontrak  adalah  mirip  dengan  nikah mut c ah .  Selain  hukumnya  mengundang kontroversi, nikah mut c ah sebenarnya tidak lazim di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada  umumnya  bermazhab  Sunni.  Jenis  nikah mut c ah merupakan  budaya  bagi  penganut mazhab  Syi’ah  (di  Iran).  Namun,  ternyata,  di  beberapa  tempat  di  Indonesia  telah memparktikkan  jenis  nikah  ini  untuk  tujuan  sesaat.  Seperti  yang  terjadi  di  beberapa  daerah Indonesia  dan  telah  berlangsung  lama,  antaranya  di  daerah  dingin  Pagaden  Subang  atau  di Puncak Bogor, Jawa Barat.
Fenomena  pernikahan  kontrak  tersebut  cukup  memprihatinkan.  Bahkan,  menurut penelitian  Litbang  Kemenag  bahwa  pernikahan  kontrak  di  Indonesia  sebagaian  besar  telah menjurus  ke  penyimpangan. 2 Penyimpangan  ini  dapat  ditinjau  pada  tata  cara  pelaksanaan pernikahannya  yang  tidak  mengikut  aturan  Undang-Undang  pernikahan  yang  berlaku  di Indonesia  dan  hanya  untuk  tujuan  syahwat  sesaat,  sehingga  otomatis  tanpa  memperhatikan dampak pasca pernikahan, ada hak anak dan tanpa ada waris mewarisi.
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia,  UU  RI  no.1  Tahun  1974  tentang perkawinan,  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal
1 STAI Al-Hikmah Tuban, email: fathonah_daud@gmail.com
2 https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan  diakses  28  Maret 2019
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat rukunnya, diatur dalam UU RI no. 1 tahun  1974  pasal  2  ayat  1  dan  2,  yakni  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi, menurut UU yang berlaku di Indonesia, bahwa pernikahan tidak berlaku bagi yang sejenis dan bersifat monogami kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 2 (1), pernikahan harus  dilangsungkan  secara  hukum  agama  atau  kepercayaannya  masing-masing.  Sementara dalam  pasal  2  (2),  bahwa  pernikahan  tersebut  dicatatkan.  Ayat  ini  tidak  tegas,  sehingga menimbulkan  persepsi  yang  berbeda.  Versi  pertama,  menganggap  bahwa  perhikahan  di Indonesia  harus  dibuktikan  dengan  adanya  buku  nikah.  Versi  kedua,  menganggap  bahwa pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  pada  pihak  yang  berwenang,  bukan  berarti  tidak  sah, asalkan syarat rukunnya terpenuhi. Oleh karena demikian, maka ada beberapa pernikahan di Indonesia  yang  tidak  dicatatkan  dan  jenis  pernikahan  yang  begini  rentan  kepada  praktik- praktik  yang  tidak  dapat  dibenarkan.  Seperti  pengabaian  hak-hak  perempuan  atau  anaknya, jika  ada.  Bahkan  tak  jarang  pernikahan  jenis  ini  rentan  kepada  tindak human  trafficking (perdagangan manusia) .
Beberapa  persoalan  dalam  nikah  kontrak  tersebut  menarik  untuk  dikaji  dan  dikritisi dalam  tulisan  ini.  Apakah  pernikahan  kontrak  di  Indonesia  dipandang  legal  dan  mengapa nikah mut c ah masih  diamalkan  oleh  sebagaian  masyarakat  Islam?  Padahal  syarat-rukunnya belum terpenuhi dan banyak mendatangkan madlarat.

## Pengertian Nikah Kontrak
Nikah  kontrak  adalah  pernikahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  kontrak (perjanjian)  dalam  batas  waktu  tertentu  dan  ada  pemberian  mahar  (sejumlah  uang).  Apabila masa (kontrak) telah usai, maka dengan sendirinya perpisahan ( thalaq ) terjadi tanpa ada kata ‘ thalaq’ atau warisan.  Namun  demikian,  batas waktu  nikah kontrak juga  dapat  diperpanjang masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 3
Proses  nikah  kontrak  itu  seperti  akad  nikah  pada  umumnya.  Ada  saksi,  mahar, penghulu  dan ijab  qabul .  Namun  nikah  kontrak  memiliki  perbedaan  yang  jelas  dengan pernikahan  yang  biasa  ( daim ),  yaitu  dalam  nikah  kontrak  mempunyai  jangka  waktu  yang ditentukan,  misalnya,  selama  tiga  hari,  seminggu  atau  sebulan  saja  sesuai  dengan perjanjiannya  dan  tanpa  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Pernikahan  jenis  ini ibarat kontrak rumah, namanya kontrak itu tidak selamanya. Apabila ketika akad berlangsung dan  tidak  tersebut  batas  waktu  nikahnya,  maka  pernikahan  akan  berlaku  permanen  ( daim ). Maka pernikahan jenis  ini tidak ada tujuan  yang jelas, selain hanya untuk  bersenang-senang (urusan  syahwat)  sesaat,  tidak  untuk  tujuan  membangun  kehidupan  keluarga  yang  harmonis dan selamanya ( daim ).
Nikah  Kontrak,  Nikah Mut c ah ,  Nikah Muaqqat dan  Nikah Misyar :  Perbedaan  dan Persamaan
Nikah  kontrak,  jika  dikaji  dari  pengertiannya  yang  menggunakan  perjanjian  dalam batas  waktu  tertentu,  dikenal  dalam  diskursus fiqh munakahah disebut  nikah muaqqat ( حاكن تقؤملا). Nikah muaqqat adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam  jangka  waktu  yang  terbatas,  tidak  selamanya,  dengan  imbalan  sejumlah  uang  untuk pihak perempuan. Dalam nikah kontrak, sebagaimana dalam nikah muaqqat, yang diutamakan adalah adanya masa (waktu) tertentu dan mahar (pemberian). Jika keduanya telah disebutkan ketika akad, maka dipandang sah pernikahan tersebut.
3 Khairul Al Harist, 2017, Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta, 4
Tetapi  melihat  tujuan  pernikahan  kontrak  untuk  bersenang-senang  (urusan  syahwat), bahkan  (seakan)  tanpa  ada  pertimbangan  dampak  pasca  pernikahan  baik  bagi  perempuan (mantan  istri)  atau  anaknya,  jika  ada,  maka  pernikahan  ini  (juga)  mirip  dengan  pernikahan mut c ah (ةعتملا حاكن) dalam mazhab Syi’ah. Mut c ah menurut Bahasa Arab berarti ‘ذذلت’, kelezatan atau  kesenangan.  Nikah mut c ah kadang  disebut al-zawaj  al-munqati c ,  berarti  nikah  yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis). 4 Maka dilihat dari segi bahasa mut c ah adalah suatu  perkawinan  yang  semata-mata  untuk  mendapatkan  kesenangan  dalam  memburu kepuasan seksual.
Sedangkan  menurut  istilah,  ulama  berbeda-beda  penafsiran,  ada  yang  membedakan antara  nikah mut c ah dengan  nikah muaqqat (تقؤملا  حاكن)  dan  ada  yang  menyamakan  antara keduanya.  Menurut  madzhab  Malikiyah,  Syafi c iyah  dan  Hanabilah  tiada  perbedaan  antara keduanya,  nikah mut c ah itu  adalah  nikah muaqqat. 5 Sementara  pendapat  Hanafiyah  adalah keduanya  berbeda,  bahwa  nikah mut c ah disyaratkan  adanya  lafadz  ‘ةعتملا’,  seperti  saya mut c ahkan  kamu.  Maka,  pada  hakekatnya  perbedaan  itu  hanya  pada  lafaznya  saja. Mut c ah dengan  lafaz  ‘عتمتا’  dan muaqqat dengan  lafaz  ‘جوزتا’  (saya  menikah).  Sedangkan  maksud keduanya sama yaitu pernikahan dengan batas waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu.
Jadi  kesimpulannya,  nikah mut c ah adalah  perkawinan  antara  laki  laki  dengan perempuan dengan mahar yang disepakati bersama dan dengan batas waktu tertentu, misalnya dalam satu hari, seminggu atau hanya dalam beberapa bulan, kemudian apabila habis masanya otomatis  pernikahannya  gugur  (cerai)  dengan  sendirinya. 6 Dalam  nikah mut c ah hanya disyaratkan ijab-kabul, mahar dan ada masa tertentu. Sedangkan saksi dan izin orang tua tidak termasuk syarat dan tidak ada kata thalaq demikian juga tiada waris mewaris.
Adapun  terkait  adanya  hak-hak  perempuan  yang  tidak  terpenuhi  dan  perempuan tersebut merelakannya, nikah kontrak ini ada persamaannya dengan nikah misyar (رايسمل جاوز). Secara bahasa, misyar berasal dari bahasa Arab “ريسلا”, artinya pergi atau perjalanan. Kata ini dari ungkapan “نلاف ىلع سخشلاريسي”, artinya seseorang pergi  ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Kata “رايسم”  menunjukkan bahwa seorang laki-laki banyak melakukan perjalanan,  urusan  publik  ( public  spheere ).  Jadi  nikah misyar (رايسملا  جاوز)  adalah  seorang lelaki menikah dengan perempuan melalui akad yang sesuai rukun dan syarat  dalam syariat, akan tetapi perempuan tersebut merelakan sebagian haknya (seperti nafkah, giliran dan tempat tinggalnya). 7 Model  pernikahan  ini  tidak  lazim,  dimana  istri  tersebut  rela  dan  melepaskan hak-haknya  dari  suaminya.  Pernikahan  seperti  ini  biasanya  terjadi  ketika  suaminya  dalam perantauan dan dalam waktu yang cukup lama. Pernyataan ‘kerelaan’ istri tersebut dinyatakan sebagai  syarat  dalam  akad.  Menurut  mengertian  tersebut,  berarti  bisa    sebaliknya,  istri  yang berada  jauh  dari  suaminya  sebab  bekerja  di  luar  kota  atau  di  luar  negeri  dan  dalam  jangka waktu  yang  lama.  Fenomena  nikah misyar ini  di  era  milenial  telah  banyak  dijumpai  di masyarakat Indonesia.

## Sejarah Nikah Kontrak Pada Awal Islam
Sejak  awal,  masa  Rasulullah  saw,  penyebaran  agama  Islam  menjadi  perhatian  utama hingga ke luar Makkah. Kala itu, penyebaran Islam penuh tantangan karena harus berhadapan dengan  masyarakat  yang  masih  kental  dengan  tradisi  Jahiliyyah  dan  masih  mempercayai
4 Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan), artikel Mut’ah, 707-708
5 Abd al-Rahman Al-Jaziry, Kitâb al-Fiqh c ala al-Madzâhib al-Arba c ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 84
6 Syaikh Ali Al-Shabuny, Nikah Mut’ah fi al-Islam Haram, (Cairo: Dar al-Tawzi’ wa al-Nasr al-Islamiyah), 11- 12
7 Chamim Thohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syariah . () Tahrir, vol. 13 no. 2 November 2013 (207-232), 210
ajaran  lama  moyang  mereka  (paganisme).  Maka  jalan  yang  ditempuh  sering  menghadapi perselisihan,  rintangan  dan  bentrokan  dengan  warga  sekitar  bahkan  tak  terhindarkan  kadang terjadi pertumpahan darah. Dalam keadaan seperti itu, umat Islam harus siap dan mempunyai hak  untuk  mempertahankan  diri  maupun  melindungi  agamanya.  Karena  itu,  dalam menghadapi  realita  tersebut  Rasulullah  saw  selalu  menekankan  tentang  pentingnya perdamaian,  dan  bila  terjadi  peperangan,  bersabarlah,  hadapi  dan  jangan  lari  sebagai pengecut.
Dalam  menghadapi  peperangan,  para  Sahabat  yang  pergi  berjihad  mayoritas  dari golongan  pemuda  yang  masih single dan  yang  sudah  beristri.  Dalam  perjalanan  jihad  ini sering  menempuh  perjalanan  yang  panjang  dan  lama.  Sebagai  manusia  biasa,  bersamaan semangat  jihadnya  untuk  menyebarkan  ajaran  Islam  tersebut  gelora  birahi  mereka  sebagai fitrah  insani  juga  menggejolak  menuntut  untuk  segera  dipenuhi.  Sungguh  ini  menguji keimanan  para  Sahabat  tersebut.  Mereka  merasakan  sangat  berat  tinggal  jauh  dari  istri-istri mereka.  Diantara  para  Sahabat  itu  ada  yang  memiliki  iman  yang  kuat  dan  ada  yang  lemah. Bagi  mereka  yang  lemah  imannya,  sangat  takut  terjerumus  ke  jurang  perzinaan.  Sedangkan mereka  yang  kuat  imannya  bersikeras  untuk  menghilangkan  nafsu  seksnya  dengan  cara berpuasa  dan  ada  yang  hendak  mengebiri.  Tetapi  karena  mereka  harus  melakukan  kontak senjata  dengan  tentara  musuh  kapan  saja  dan  ini  diperlukan  kekuatan  yang  prima,  maka dengan berpuasa bukanlah solusi efektif untuk meredam hasrat jiwa karena fisik mereka akan menjadi  lemah. Pada keadaan inilah  nikah mut c ah (nikah kontrak) dipandang menjadi  solusi ketika itu dan pernah menjadi isu sentral pada awal Islam.
Hal ini sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud berikut ini:
َنْلُقَف  ٌءاـَسِن َانَعَم  َسْيَلَو الله  ِلْوُسَر َعَموُزـْـغَناَّنُك َنَف ؟ ِىصْخَتْسَن َّلاَأا َناَه ُل ْوُسَر ا َكِلذ  ِنَع الله َو َةَأ ْرَمْلا  َحِكْنَن  ْنأ َانَل  َصَّخَر ِب ْوَّثلاِب
)هيلع قفتم( ٍلَجَأ َىلِإ
Artinya : Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping  kami.  Kemudian  kami  bertanya  kepada  Rasulullah  saw,  bolehkah  kami mengebiri?  Maka  Rasulullah  melarang  kami  untuk  mengebiri  dan  memberikan keringanan  kepada  kami  untuk  menikahi  perempuan  dengan  membayar  imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan (HR. Bukhari Muslim).
Pelaksanaan  nikah  kontrak  pada  zaman  nabi  saw  ini  dipraktikkan  sebelum  stabilnya Islam,  tetapi  kemudian  diharamkan  selamanya.  Nikah  kontrak  diperbolehkan  pada  masa Fathul  Makkah (pembebasan  kota  Makkah)  pada  tahun  8  H/630  M.  Perlu  dicermati  bahwa kebolehan nikah kontrak ketika itu tidak untuk semua orang, tapi pada kondisi tertentu yang sangat mendesak. 8 Menurut Yusuf al-Qardlawi, rahasia diperbolehkan nikah kontrak pertama kali pada zaman Nabi saw, karena umat ketika itu berada pada “masa transisi” dari Jahiliyyah ke  dunia  Islam.  Di  mana  pada  zaman Jahiliyyah,  perzinaan  merupakan  budaya  yang  lumrah dan  kerap  terjadi.  Karena  ketika  itu  belum  ada  aturan  dan  batasan  tentang  hukum-hukum pernikahan,  sehingga  Islam  datang  yang  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  dengan memberi aturan pada pernikahan.
Memahami  hadits  di  atas,  tidak  bisa  lepas  dari  kondisi  dimana  Islam  baru  saja disyiarkan. Masyarakat Arab Muslim baru sedikit dan berangsur-angsur mulai meninggalkan adat lamanya ( jahiliyyah ). Rasulullah saw mereformasi secara bertahap dan pelan-pelan adat Jahiliyyah  tersebut.  Demikian  hukum  nikah  kontrak  ( mut c ah ),  dibolehkan  hanya  dalam keadaan  tertentu  dan  tidak  digunakan  untuk  semua  keadaan.  Hadits  tersebut  sifatnya kondisional,  yakni  Rasulullah  saw  memberikan  jawaban  kepada  para  Sahabat  yang  terjepit dalam  sebuah  kondisi  yang  jauh  dari  istri-istri  mereka  dan  tidak  memungkinkan  untuk
8 Muhammad  Husain  Fadlullah,  2000, Dunia  Wanita  dalam  Islam, terjemahan  Muhammad  Hasyim  (Jakarta: Lentera), 255
kembali  sesaat  ke  rumah  masing-masing.  Kondisi  semacam  itu  dapat  dikategorikan  sebagai keadaan  yang dlarurat, ُتاَر ْوُرَّضلا ُت ِب ْي ُح ُظ ْحَمْلا ْو َر تا (keadaan dlarurat membolehkan sesuatu  yang dilarang).  Keadaan  dlarurat  yang  dimaksud  di  sini  adalah  di  medan  yang  jauh  dari  istri- istrinya,  maka  tiada  pilihan  lain.  Apabila  tidak  dibolehkan  menikah mut c ah dengan perempuan-perempuan  di  sekitar  lokasi  peperangan  terjadi,  para  Sahabat  mungkin  memilih dengan  mengebiri  atau  dikhawatirkan  justru  terjerumus  ke  lembah  perzinaan.  Maka dihalalkan mut c ah pada  awal  Islam  adalah  untuk  melunakkan  hati  mereka  yang  baru  saja menerima  ajaran  Islam.  Sungguh  tidak  rasional  jika  Rasulullah  saw  menuntut  para  sahabat yang sedang berjihad tersebut dengan berpuasa untuk melemahkan syahwatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang lain agar menahan syahwat dengan puasa. 9 Karena jika demikian, akan  banyak  Sahabat  yang  merasa  berat  pergi  berjihad.  Sedangkan  Islam  harus  disebarkan secara meluas.
Berdasarkan keterangan di atas bahwa pernikahan kontrak diperbolehkan pada era Nabi saw karena:
1. Merupakan rukhsah (keringanan) untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok yang imannya kuat dan lemah, dalam kondisi berjihad perang yang jauh dari istri-istri mereka.
2. Merupakan  langkah  awal  perjalanan  hukum  Islam  menuju  ditetapkannya  kehidupan rumah tangga  yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, melestarikan keturunan, cinta kasih sayang dan memperluas kekeluargaan melalui perbesanan.

## Hukum Nikah Kontrak: Pandangan Sunni dan Mazhab Syiah
Pertanyaannya, apakah keharaman nikah kontrak ini sama dengan nikah mut c ah yang tidak  ada  pengecualian,  seperti  haramnya  menikahi  ibu  dan  anak  kandung?  Apakah keharamannya  seperti  haramnya khamr ,  daging  babi  yang  diperbolehkah  dalam  keadaan darurat?
Berdasarkan sifat dan praktik nikah kontrak adalah sama dengan nikah mut c ah , maka hukumnya  dapat  disamakan  dengan  hukum  nikah mut c ah .  Bagi  Syi’ah  Imamiyah,  nikah mut c ah hukumnya jaiz (boleh)  dan  tetap  merupakan  Hukum  Syara’. 10 Kalangan  ini berpendapat  bahwa  nikah mut c ah pernah  dihalalkan  pada  masa  Rasulullah  saw  dan  masih halal sampai sekarang. Argumentasi tersebut didasarkan kepada al-Qur’an berikut ini:
َف َم ْسا ا َت ْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِم ْن ُه َّن َف ْأـ ُت ُه َّن ُأ ُج ْوـ َر ُه َّن َف ِر ْي َض ة َو َلا ُج َن َحا َع َل ْي ُك ْم ِف ْي َام َت َر َضا ْب ُت ْم ِب ِه ِم ْن َب ْع ِد ْلا َف ِر ْي َض ِة ِإ َّن َالله َك َنا َع ِيل ْم ا َح ِك ْـ مي ا Artinya : Dan  orang-orang  yang  mencari  kenikmatan  dengan  menikahi  mereka (perempuan-perempuan),  maka  berikanlah  mahar  mereka  sebagai  suatu  kewajiban. Dan  tidaklah  mengapa  atas  hal  lain  yang  kalian  sepakati  selain  kewajiban  (awal) sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (QS. Al-Nisa (4): 24)
Kata “ ْمُتْعَتْمَتْسا”( istamta’tum ) dari akar kata yang sama dengan mut c ah. Ayat ini menjadi dasar  hukum  nikah mut c ah bagi  mazhab  Syiah. Selain  berdasarkan  ayat  di  atas,  mazhab Syi’ah  juga  berdasarkan  beberapa  hadits  Nabi  saw  yang  membolehkan  nikah mut c ah . 11 Bahkan  sebagaian  ulama  Syi’ah  belakangan  ini  seperti  Ibn  Babawiyyah  dan  al-Kasyany mengatakan  bahwa mut c ah itu  agama  kami  dan  agama  bapak-bapak  kami.  Barang  siapa mengamalkan  berarti  mengamalkan  agama  dan  barang  siapa  mengingkarinya  berarti mengingkari  agama,  maka  dia  tidak  termasuk  dari  agama  kami.  Dan  juga  mereka berkeyakinan  bahwa  barang  siapa  yang  pernah  melakukan  kawin mut c ah sekali,  maka derajatnya  sama  dengan  al-Hussein  (cucu  Rasulullah  saw).  Barang  siapa  pernah
9 Abd al-Rahman Al-Jaziry, Kitâb al-Fiqh............................, 85
10 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  juz  II,  35  Prof.  Dr.  Ahmad  Abdullah  Ukazy, Fiqh  al-Sunnah  fi  Ahkam  al- Usrah , 116, dan Prof. Dr. Ahmad Al-Hashry, Ibid. , 114
11 Tim Ahlul Bait Indonesia,2012, Buku Putih Mazhab Syiah (Jakarta: Dewan PP ABI), 72-73
melakukankannya dua kali, maka derajatnya sama dengan ‘Ali ibn Abi Thalib ra, dan barang siapa  yang  melakukannya  empat  kali,  maka  derajatnya  sama  dengan  Rasullah  saw. 12 Sebab itulah nikah mut c ah masih dipraktikkan di beberapa negara penganut Syiah.
Sebaliknya,  ulama  Sunni  mengharamkan  nikah mut c ah .  Menurut  jumhur  ulama  pada mulanya  nikah mut c ah diperbolehkan  dan  merupakan  Hukum syara'. Tapi  kemudian diharamkan dengan me nasakh hukumnya sampai hari Kiamat, sebaimana Hadits berikut: 13 ْـِيبَّرلا نَع الله ىلص الله  ِلْوُسَر َعَم  َناَك ُهَّنَأ هنع الله ىضرِ هْيِبَأ  ْنَع ةَرْبَس نب ع لع َف ملسو هي َّيَأ َاي :  َلاَق اَه ُتْنُك  ْدَق يِّنِإ  ُساَّنلا ىَلِإ  َكِلذ َمَّرَح ْدَق َالله  َّنِإ  َو ,  ِءاَسِّنلا  َنِم ِعَاتْمِتْسلاا يِف  ْمُكَل  ُتْنِذَأ ِم ْوَي َيِقْلا َاك  ْنَمَف , ِةَما
ِلْخُيْلَف ٌءْيَش  َّنُهْنِم ُهَدْنِع  َن َلا  َو , ُهَلْيِبَس ائْيَش  َّنُه ْوُمتْيَتآ اَّمِم ا ْوُذُخْأَت ” .
Artinya : Dari Rabi c bin Sabrah, dari ayahnya ra, bahwasanya ia bersama Rasulullah saw, lalu beliau  bersabda:”Wahai  sekalian  manusia,  sebelumnya  aku  telah  mengizinkan  kalian melakukan  mut c ah  dengan  perempuan.  Sesungguhnya  Allah  swt  telah  mengharamkannya hingga  hari  kiamat.  Barang  siapa  yang  mempunyai  sesuatu  pada  mereka,  maka  biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan .
Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat dari Rabi c bin Sabrah ra di atas, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah saw. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah saw  kami  diperbolehkan  untuk mut c ah .  Aku  pun  keluar  bersama  seorang  dari  kerabatku. Kebetulan  aku  mempunyai  sedikit  ketampanan  daripada  kerabatku.  Setiap  kami  membawa sal,  salku  jelek,  sedangkan  sal  kerabatku  masih  baru.  Ketika  kami  sampai  di  di  puncak Makkah,  kami  bertemu  dengan  seorang  gadis,  lehernya  panjang  dan  tinggi  semampai.  Aku berkata:Maukah  kamu  menikah  ( mut c ah )  dengan  salah  seorang  dari  kami?  Dia  menjawab, dengan  apa  kalian  hendak  membayar?  Kemudian  kami  membentangkan  sal.  Perempuan  itu melihat kami. Lalu anak pamanku tadi berkata:”sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru  dan  mengkilat.”  Dia  berucap,  “salnya  tidak  apa-apa.”  Lalu  aku  melakukan mut c ah dengannya. Belum usai aku keluar kota Makkah, Rasulullah saw telah mengharamkannya. 14 Adapun tentang waktu pengharaman nikah mut c ah , menurut Ibnul Qayyim al-Jauzy (w. 751 H.) bahwa nikah mut c ah diharamkan pada masa Fathul Makkah (8 H/629 M.). Para ulama berbeda pendapat tentang pelarangan mut c ah pada masa Khaibar (7 H/628 M.)? 15 Menganai hal  ini  ada  dua  pendapat.  Pendapat  yang shahih, larangannya  pada  masa  penaklukan  kota Makkah.  Sedangkan  masa  Khaibar  hanya  pelarangan  daging  keledai.  Hanya  saja  sayyidina Ali ibn Thalib berkata kepada Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw melarang mut c ah dan juga melarang  makan  daging  keledai  pada  masa  Khaibar  untuk  memberi  alasan  (pengharaman) pada dua permasalahan tersebut kepada Ibnu Abbas. Maka para rawi menyangka bahwa pada hari Khaibar ada pengharaman mut c ah . Riwayat tersebut sebagai berikut: 16
ِإ : امهنع الله ىضر  ٍساَّبَع  ِنْب ِلا  َلَاق هنع الله ىضر  ّاِيلَع  َّنَأ يلَع  ِنب دَّمّحُم  ْنَع
ا  َّن لص  يبَّنل َن  ملسو  هيلع  الله  ى ِنَع ىَه ةَعْتُمْلا ِ َرَبْيَخ  َنَمَزِ ةِيلْهَ ْلْا ِمْوُحُل  ْنِع َو
Artinya : Dari Muhammad bin Ali (dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa  ayahnya  Ali  (bin  Abu  Thalib)  berkata  kepada  Ibnu  Abbas  ra,  “sesungguhnya Rasulullah  saw  melarang  mut c ah  dan  daging  keledai  pada  masa  Khaibar.”
Dalam  sumber-sumber  Islam  terdapat  banyak  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa pernikahan mut c ah ini  baru  dilarang  pada  era  Khalifah  Umar  bin  Khattab.  Beberapa  ulama hadits  mencatatkan  sebagaimana  riwayat  Jabir  berikut  ini  yang  berbunyi,  “ Kami  melakukan mut c ah  dengan  (mahar)  segenggam  kurma  dan  gandum  pada  zaman  Rasulullah  saw,
12 Abdullah Said al-Junaid, Hiwar Hadi Baina al-Sunnah wa al-Syi’ah, 88-89
13 HR. Muslim, Al-Jâmi’ ash-Shahîh li Muslim , 9/159 (1406). Sayyid Sabiq, Ibid., 35
14 Abd al-Rahman Al-Jaziry, Kitâb al-Fiqh............................., 85
15 Ibnu al-Qayyim, Zadul Maad, (Bairut: Muassasah Risalah), jilid 3, 460
16 HR. Muslim, al-Jâmi’ ash-Shahîh li Muslim, 9/161 (1407).
sehingga Umar melarangnya .” 17 Pada era Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau memberi sanksi bagi  pelaku  nikah mut c ah .  Sikap  Sayyidina  Umar  ini  dapat  diteliti  mengapa  beliau  memberi sanksi.  Setidaknya  dapat  difahami,  karena  realisasi  dari  pernikahan mut c ah adalah  tidak mempunyai  tujuan  untuk  membangun  keluarga  dan  hanya  untuk  tujuan  bersenang-senang semata.  Oleh  itu,  pernikahan  jenis  ini  rentan  terhadap  penyelewengan,  tidak  menghormati hak-hak  perempuan  dan  hak-hak  anak  akibat  dari  pernikahan  tersebut.  Akibatnya  banyak perempuan  janda  dan  mungkin  ada  anak-anak  yang  tidak  berayah,  karena  akibat  perceraian. Hal  itu  tentu  bisa  menimbulkan  problem  sosial  di  era  tersebut,  sehingga  kholifah  Umar  ibn Khattab perlu mengambil tindakan dan memberi sanksi bagi pelaku nikah mut c ah .
Tetapi  dari  sumber-sumber  Sunni  mengatakan  bahwa  larangan  itu  terjadi  sejak  era Rasulullah saw, dimana  terjadi pembolehan dan  pelarangan nikah mut c ah berulang hingga 7 kali. 18 Yaitu pada perang Khaibar, umrah qadla , pada Fathul Makkah (8 H), perang Hunain (8 H), perang Tabuk (9 H). dan pada haji Wada c (Dzul Hijjah 10 H). 19 Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengatakan,  tidak  diragukan  lagi  bahwa mut c ah diperbolehkan  pada  awal  Islam.  Sebagian ulama  berpendapat,  bahwa  ia  dihalalkan  kemudian  di- mansukh -kan,  lalu  dihalalkan  lagi kemudian  di- mansukh -kan.  Sebagian  yang  lain  berpendapat,  bahwa  penghalalan  dan pengharaman berlaku beberapa kali. 20
Nampaknya  pengharaman  nikah mut c ah yang  ditempuh  dalam  Islam  dilakukan  secara periodik, seperti proses pengharaman khamr . Rasulullah saw memperbolehkan nikah mut c ah dalam kondisi  tertentu (darurat), dan kemudian mengharamkannya. Hal  ini dijelaskan dalam sebuah hadits:” bahwasanya ia berperang bersama Rasulullah pada waktu Fath al-Makkah (8 H.), maka Rasulullah saw mengizinkan mereka  untuk  melakukan nikah mut c ah .” Ia berkata: maka kaum tetap melakukan nikah mut c ah sampai Rasulullah mengharamkannya.
Menurut  Ijma c ulama, baik  yang berpedoman pada hadits larangan nikah mut c ah sejak zaman Nabi atau yang berdalil bahwa nikah mut c ah itu dilarang pada zaman Khalifah kedua, bahwa  hukum  nikah mut c ah tetap  haram.  Imam  Tahtawi  berkata,  bahwa  Umar  Ibn  Khattab telah  melarang mut c ah di  hadapan  para  Sahabat  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa para Sahabat telah bersetuju, dan dengan sendirinya menunjukkan bahwa dalil ijma c tersebut menjadi larangan atas nikah mut’ah .
Kemudian  ulama  berbeda  pendapat  terhadap  orang  yang  melakukan  nikah mut c ah sesudah hukumnya dihapus. Apakah wajib had dan tidak berhak terhadap anak yang lahir dari hubungan itu, ataukah tidak wajib had dan berhak terhadap anak? Untuk menjawab ini, kita kembali merujuk kepada sumber utama Islam, al-Qur’an dan Hadits Nabi saw:
ِلوُسَّرلاَو ِ َّالله ىَلِإ ُهوُّدُرَف ٍءْيَش يِف ْمُتْعَزاَنَت  ْنِإَف
Artinya : Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya (QS. An-Nisa’: 59)
Dalam hal ini ada dua pendapat Ulama, ada yang menyatakan wajib had dan ada yang menyatakan  tidak  wajib had, karena  dianggap  hukumnya syubhat, tapi  wajib  disiksa  dan didera dengan pukulan. 37 Dalil mereka yang membolehkan, firman Allah swt:
17 Ibnu Hajar Al- ‘ Asqalani, Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, (Tahqîq Abd al-Qadir Syaibah al-Hamid) juz 9. 75
18 Machasin, Nikah  Mut’ah:  Kajian  atas  Argumentasi  Syiah (Pusat  Studi  Wanita:  IAIN  Sunan  KaliJogo), Musawa, Jurnal Studi Gender, Vol. 1, No. 2, 2002, 139-140
19 Riwayat yang melarang nikah mut’ah pada umrah qadla , perang Tabuk dan haji Wada c tidak dapat dijadikan hujjah karena keterangan dalilnya dalam Hadits Mursal dan riwayatnya syadz (yaitu penyelisihan hadits tersebut dengan  riwayat  yang  lebih  kuat).  Lihat  Al-Baihaqi,  Sunan  Kubra  (7/204)  dan  Ibnu  Manshur  dalam  Sunannya (1/217).
20 Ibnu Katsir, Tafsir al Qur`anil ‘Azhim , Maktabah Ulum wal Hikam (1/449).
َو ُأ ِح ـ َّل َل ُك ْم َم َوا َر َءا ذ ِل ُك ْم َا ْن َت ْب َت ُغ ْو ا ِب َأ ْم َو ِلا ُك ْم ُم ِص ْح ِن ْي َن َغ ْي َر ُم َس ِفا ِح ْي َن َف َما ْا َتس ْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِم ْن ُه َّن َف ْتأ ُـ ُهو َّن ُأ ُج ْو َر ُه َّن َف ِر ْي َض ة Artinya : Dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari  istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati  (campuri)  di  antara  mereka  berikanlah  kepada  mereka  maharnya  sebagai suatu kewajiban (QS. Al-Nisa’ (4): 24).
Mereka  mengartikan  lafadz  “متعتمتسا”  dengan  “متذذلت”  atau  nikah  mutcah  dan  mereka menyandarkan makna ini kepada bacaan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas:
متعتمتساامف أف يمسم لجأ ىلإ نهنم هب نهروجا نهوت
ةضيرف
Dalil  ini  didebat  oleh  para fuqaha dan mufassir. Ada  yang  meninjaunya  dari  segi keberadaan  ayat  tersebut  dan  ada  pula  yang  meninjaunya  dari  segi nasakh-mansukh. Kata “عتمتسا”  di  ayat  tersebut  yakni  mengambil  manfaat.  Huruf sin dan ta dalam  kata  “عتمتسا” menunjukkan makna mubalaghah . Allah menamai nikah dengan “عتمتسا” karena mengandung makna kemanfaatan dunia. Semua kemanfaatan dunia adalah mata c , Allah berfirman: 21
رورغلا عاتم لاإ ايندلا ةايحلاامو
Artinya: Dan kehidupan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. 22
Munâsabat ayat  ini  masih  merupakan  lanjutan  ayat  sebelumnya,  berbicara  tentang siapa-siapa  yang  haram  dinikahi.  Kemudian  menjelaskan  siapa  yang  boleh  dinikahi  dan caranya,  dengan  menegaskan  bahwa dan  dihalalkan  kepada  kamu  selain  itu, selain  mereka yang  disebutkan  pada  ayat  ini  dan  yang  sebelumnya.  Itu  dihalalkan  supaya  kamu mencari dengan  sungguh-sungguh  pasangan-pasangan  yang  halal dengan  harta  kamu yang  kamu bayarkan  sebagai  maskawin  dengan  tujuan memelihara  kesucian kamu  dan  mereka, bukan sekedar  untuk  menumpahkan  sperma,  memenuhi  dorongan  birahi,  dan  bukan  untuk  tujuan berzina.  Maka, istri-istri  yang  telah  kamu  nikmati  di  antara  mereka, sesuai  tuntutan  agama, berikanlah  kepada  mereka dengan  sempurna imbalannya (maharnya) sebagai  suatu kewajiban yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu juga oleh Allah. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi kamu, wahai para suami, terhadap sesuatu yang  kamu sebagai  suami  istri telah  saling  merelakannya sesudah  menentukan  mahar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 23
Menurut kebanyakan fuqaha dan mufassir terkait asbab al-nuzul ayat tersebut, bahwa kaum  muslimin  mendapat  tawanan  perempuan  dari  peperangan  Authas  (perang  Hunain). Diriwayatkan  oleh  Thabrani  dari  Ibnu  Abbas:  bahwa  turunnya  ayat  ini  (Al-Nisa  ayat  24)  di waktu  perang  Hunain,  tatkala  Allah  memberikan  kemenangan  kepada  kaum  Muslimin  dan mendapatkan  banyak  tawanan  dari  perempuan  ahli  Kitab.  Ketika  para  Sahabat  hendak mengumpulinya mereka berasa berdosa atau mereka menolak  karena telah bersuami (suami- suami  mereka  adalah  orang-orang  Musyrik  yang  berada  di  negara  non-Muslim),  akhairnya kaum  muslimin  bertanya  kepada  Rasulullah  saw. 24 Mengenai  kedudukan  hadits  ini,  Al- Tirmidzi dan beberapa ulama hadits telah meriwayatkan hadits ini dalam al-Jami c al-Shahih Sunan  al-Tirmidzi ,  dan  menurut  beliau  hadits  ini  berkualitas hasan  shahih . 25 Lalu  turunlah ayat al-Nisa’: 24 di atas: “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali  budak-budak  perempuan (tawanan  perang) yang  kamu  miliki ,”  yakni  mereka (perempuan  tawanan  perang)  halal  bagi  kamu  apabila  telah  selesai c iddahnya , c Iddah- nya
21 Ibnu al-Atsur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, juz 5 (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), 9
22 QS. Ali Imran: 185
23 Ibnu al-Qayyim, Zadul............, 460
24 Riwayat  ini  ada  beberapa  versi,  antaranya  dari  peperangan  Authas.  Anggota  IKAPI, Asbabun  Nuzul LatarBelakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an (Bandung: Co Penerbit Diponegoro, 2009), 134
25 Al-Tirmidzi, al-Jami c al-Shahih Sunan al-Tirmidzi , 4/86
adalah dengan melahirkan jika hamil atau mengalami dua kali haidh bagi mereka yang tidak hamil.
Menurut  tafsir  al-Maraghi,  diharamkan  atas  kalian  menikahi  perempuan  bersuami kecuali  budak-budak  yang  kamu  miliki  sebagai  tawanan  perang,  sedangkan  suami-suami mereka  adalah  orang-orang  musyrik  yang  berada  di  negara  non-Muslim,  dan  kalian  semua telah  melihat  sebuah  kemaslahatan  jika  tawanan-tawanan  tersebut  tidak  dikembalikan  pada suami  mereka.  Maka  pada  waktu  itu  halal  bagi  kalian  untuk  memperistri  mereka  dengan syarat-syarat  yang  telah  diketahui.  Di  sini  ada  hikmahnya,  bahwa  dalam  sebuah  peperangan kebanyakan  suami-suami  mereka  terbunuh  dalam  peperangan  dan  apabila  hidup  mereka  lari ke  wilayah  lain.  Maka  wajib  menanggung  kebutuhan  para  tawanan  ini  dan  menghindarkan dari kefasikan. 26
Menurut mazhab Hanafi, apabila tawanan tersebut masih bersama suaminya, maka ia tidak  halal  untuk  diperistri,  karena  disyaratkan  harus  berbeda  tempat  antara  keduanya,  yang satu  di  negara  Islam  dan  yang  suaminya  berada  di  negara  non-Muslim. 27 Ayat  tersebut  juga menjelaskan bahwa Allah menghendaki bahwa setiap laki-laki yang menikahi perempuan dan sudah  menyetubuhinya,  maka  perempuan  tersebut  berhak  mendapatkan mahar tunai  untuk menjaga dan mencegahnya dari perzinaan. Dan apabila setelah diberikan dan istri merelahkan untuk dipergunakan suaminya, baik dihibahkan separoh atau semunya, maka tidak mengapa.
Persoalan  pemberian mahar dalam  nikah mut c ah ini  telah  menjadi  perbincangan fuqaha’ dan mufassirîn . Misalnya menambah, mengurangi  atau tidak membayar sama sekali mahar yang  telah  ditentukan.  Sebagian mufassir mengatakan,  bahwa  ayat  turun  berkaitan dengan  nikah mut c ah yang  pada  awal  Islam  dihalalkan,  kemudian  diharamkan.  Di  dalam nikah mut c ah harus ditetapkan waktunya dan maharnya. Ketika waktunya habis dan di antara keduanya ada yang merelakan mahar dengan menggugurkannya, maka hal itu tidak mengapa.
Namun,  menurut  Imam Syafî c i dan beberapa ulama lainnya,  bahwa  ayat  di  atas telah di- mansukh (dihapus)  dan  yang  menghapus  hukum  tersebut  adalah  ayat  a;-Qur’an  dan  juga Hadits-Hadits yang sampai derajatnya kepada mutawâtir (lihat dalil Jumhur Ulama). Adapun dalil ayat sebagai berikut:
َو َّلا ِذ ْي
َن ُه ْم ِفل ُـ ُر ْو ِج ِه ْم َن ْوُظِفَاح ( ۲۹ ) ِإ َّلا َع ىل َأ ْز َو ِجا ِهـ ْم َأ ْو َم َما َل َك ْت َأ ْي َم ُنا ُه ْم َف ِّنإ ُه ْم َغ ْي ُر َم ُل ْو ِم ْي َن ( ۳۰ ) َف َم ِن ْبا َت غ َو  ى َر َءا ذ ِل َك َـف ُأ ْو ـل ِئ َك ُـه ُم ْلا َع ُداـ َنو ( ۳۱ )
Artinya : Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini  tidak  tercela.  Barang  siapa  yang  mencari  di  balik  itu,  maka  itulah  orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma ’ arij: 29-31)
Sedangkan menurut  sebagian ulama seperti  Ibn Jauziy dan beberapa mufassir seperti al-Baidhawiy,  al-Alusiy,  al-Shabuniy dan  ulama  lainnya,  ayat  tersebut  bukan  turun  untuk mensyari'atkan nikah mut c ah akan tetapi turun pada nikah shahih (biasa). Mereka menafsirkan lafaz : “متعتمتسا” adalah “لوخدلاوءطولا” (senggama) dan lafaz “رجلْا” adalah “رهملا” (maskawin). Sedangkan mahar adalah salah satu rukun dari rukun nikah shahih. Yang benar adalah bahwa ayat tersebut bukan turun pada nikah mut c ah , karena sebelumnya Allah menyebutkan apa-apa yang diharamkan dalam nikah. Kemudian pada ayat ini disebutkan apa-apa yang halal dibalik apa  yang  diharamkan  sebelumnya.  Nikah mut c ah sebenarnya  timbul  dari  Sunnah,  tetapi dihapus kembali dengan Sunnah. 28
26 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 187-188
27 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir ......................, 188
28 Syaikh Ali Al-Shabuny, Nikah Mut’ah ..........................., 16-24
Adapun  mereka  menyandarkan  dalil  kepada  bacaan  Ibn  Mas’ud  tidak  bisa  dijadikan hujjah. Karena bacaan tersebut bertentangan dengan apa yang dalam al-Quran yang bacaanya sudah mutawâtir. 29
Selain  berdasarkan  Al-Qur’an  banyak  juga  argumentasinya  yang  didasarkan  pada hadis Nabi SAW, dinataranya adalah berikut ini:
َم ُرا ِو َي َع ْن َع ْب ِد الله ِنب َج ِبا ِر َر ِض َي الله َع ْن ُه َاق َل ُك َّان َن ْغ ُز َمو َع َر ُس ْو ِل الله َص َّل ى ُالله َع َمَّلَسَو  ِهْيَل َل اَنَل  َسْي ِّنلا َس ُءا َف  ، ُق ْل َان َا َّلّ َن ْس َت ْح ِص ى َف ؟ َن َه َنا َعا ْن ذ ِل َك ُث َّم َر َخ َص َل َان َا ْن َن ْن ِك َح ْا َمل ْر َأ َة ِب َّلا ْوث ِب ِا يل َا َج ٍل قفتم( ع )هيل
Artinya : Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping  kami.  Kemudian  kami  bertanya  kepada  Rasulullah  saw,  bolehkan  kami mengebiri?  Maka  Rasulullah  melarang  kami  untuk  mengebiri  dan  memberikan keringanan  kepada  kami  untuk  menikahi  perempuan  dengan  membayar  imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan (Bukhari Muslim).
Dalil ini juga ditentang oleh para ulama dan muhadditsin seperti al-Qasthalaniy, Imam Nawawi dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa Hadist tersebut pada mulanya membolehkan nikah mut c ah ,  tapi  perlu  diingatkan  bahwa  hadits  itu  sebelum  adanya  hadits-hadits  yang mengharamkannya.  Bahkan  Imam  Muslim  dalam  bukunya  Shahih  Muslim  pada  bab  nikah menjadikan  nikah mut c ah sebagai  satu  Sub  bahasan  yaitu:  “Bab  Nikah Mut c ah” dan penjelasan bahwasanya  pada awalnya dibolehkan kemudian dihapus (dinasakh). Dan hukum haramnya tetap tidak akan berobah sampai hari kiamat. 30
Adapun dalil yang dijadikan hujjah mengharamkan Nikah mut c ah . Selain al-Qur’an di atas, ada sabda Rasulullah yang lain:
َس ِم ْع ُت َج ِبا َر ْب ِن َع ْب ِد َي الله ُق ْو ُل ُك َّن َن ا ْس َت ْم ِت ُع ِب ْلا ُق ْب َض ِة ِم َن َّتلا ْم ِر و َا َّدل ِق ْي ِق َْلْا َّاي َم َع َل َـع ى ْه ِد َر ُس ْو ِل ِالله َص َّل ُالله ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َأ ِب ي َب ْك ٍر َح ّت َن ى َه َع ى ْن ُه ُع َم ُر ِف َش ي ْأ ِن َع ْم ِر ْبو ِن ُح َر
ْي ٍث Artinya : Saya  mendengar  Jabir  bin  Abdillah  berkata:”Kami  dahulu  nikah  mutcah dengan mahar segenggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara cAmr bin Huraits” .
Selain  dengan  kedua  dasar  (yakni  Al-Qur’an  dan  Hadis),  dasar  mereka  dalah  Ijma’, dengan  argumentasi  bahwa  umat  Islam  telah  sepakat  sepanjang  masa  bahwa  nikah mut c ah haram  dan  umat  Islam  tidak  mungkin  sepakat  untuk  berbuat  kerusakan  dan  kemudharatan, kecuali  mazhab  Syiah  Imamiyah  yang  keluar  dari  kesepakatan  tersebut,  dan  keterasingan mereka ini tidak akan mempengaruhi sedikitpun terhadap kesepakatan Umat Islam.
Selain  itu  secara aqliyah (akal),  dalam  perkawinan  mempunyai  maksud  dan  tujuan yang  utama  seperti  untuk  mendapatkan  keturunan,  sehingga  dapat  melestarikan  keberadaan manusia  di  permukaan  bumi.  Perkawinan  juga  untuk  menghalalkan  hubungan  intim  antara laki-laki  dan  perempuan,  mencapai  kebahagiaan  dan  lainnya.  Sedangkan  nikah mut c ah tidak mungkin  bisa  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut.  Oleh sebab itu, nikah mut c ah tidak termasuk dalam Hukum Syara c . 31
Persamaan dan Perbedaan Praktik Nikah Kontrak dengan Nikah Daim Pernikahan  yang  umum  terjadi  di  kebanyakan  masyarakat  Islam,  sebagaimana disyariatkan  Islam  dengan  tujuan  untuk  selamanya  disebut  nikah daim (permanen).  Istilah pernikahan daim ini hanya untuk membedakan istilah dengan pernikahan yang ‘tidak umum’. Nikah kontrak adalah jenis pernikahan yang tidak umum.
29 Prof. Dr. Mahmud Abdullah Ukasy, Ibid., 122
30 Syaikh Ali Al-Shabuny, Nikah Mut’ah .............................., 31-32
31 Syaikh Ali Al-Shabuny, Nikah Mut’ah .............................., 122-125
Pada  umumnya  syariat  Islam  akan  memandang  sah  pada  pelaksanaan  pernikahan, apabila  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya  sesuai  aturan  syariat  Islam.  Diaantaranya:  (1) Harus  ada  kedua  mempelai  (calon  suami-istri);  (2)  Harus  ada  wali  nikah,  diutamakan  wali nasab; (3) Terdapat dua orang saksi; (4) Ada akad ( ijab dan qabul ); dan (5) Mahar Menurut  buku  putih  mazhab  Syiah,  sebenarnya  ada  persamaan  antara  nikah daim dengan nikah mut c ah . Adapun persamaannya adalah: 32
1. Status anak
Anak-anak  yang  lahir  dari  pasangan  pernikahan mut c ah sama  sekali  tidak  ada bedanya  dengan  anak-anak  yang  lahir  dari  pasangan  perkawinan  permanen.  Bahwa hubungan darah dan nasab antara ayah biologis dan anak adalah tak bisa hilang. Ironisnya, realitanya  tidak  semuanya  demikian  yang  terjadi  kepada  anak-anak  yang  terlahir  dari pasangan  pernikahan  kontrak.  Hal  itu  tergantung  kepada  pribadi  dan  jarak  tempat keberadaan  ayah  biologisnya  tersebut.  Apabila  ayah  biologisnya  ‘baik  hati  dan keberadaannya dapat dideteksi/masih terhubung’, maka kemungkinan masih ada harapan untuk  sekedar  memberi  perhatian  kepada  buah  hatinya.  Tetapi  apabila  ayah  biologisnya berada  di  tempat  yang  jauh  (luar  negeri),  kehidupannya  jelas  terabaikan  dari  ayah biologisnya  karena  dengan  terputusnya  ikatan  pernikahan  tersebut,  mengakibatkan hubungan keduanya  (ayah-ibu  nikah kontrak) sudah tiada hubungan apa-apa lagi.  Bukan hanya tidak mendapat perhatian, tetapi tidak mendapat nafkah dan seakan tiada hak untuk menuntut hak-haknya kepada ayah biologisnya karena dipandang secara hukum, keduanya tiada  hubungn  darah.  Hal  ini  karena  pernikahan  kontrak  selain  tidak  dicatatkan  di  KUA juga  terjadi  perceraian  secara  otomatis  apabila  waktu  kontraknya  sudah  habis,  dengan tanpa ada lafad “cerai”. Pernikahan yang tidak dicatatkan, meski secara syar’i adalah sah, tetapi  secara  hukum  negara  adalah  tidak  sah  yang  berakibat  kepada  status  anak  yang dilahirkan dari pasangan tersebut. Status anak tersebut secara UU perkawinan di Indonesia seperti anak zina yang hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.
2. Mahar
Mahar  adalah  sebuah  prasyarat  dalam  sebuah  pernikahan daim maupun  dalam pernikahan mut c ah. Demikian mahar dalam  nikah  kontrak  adalah  menjadi  poin  penting ketika  terjadi  akad.  Mahar  inilah  yang  seakan  menjadi  daya  tarik  seseorang  untuk menerima  atau  tidak  pernikahan  kontrak  tersebut.  Sehingga  mahar  dalam  pernikahan kontrak  adalah  kunci  utama  seseorang  dalam  memberikan  persetujuannya  atau penolakannya.  Tidak  sedikit  seorang  perempuan  atau  orang  tuanya  menerima  bentuk pernikahan  kontrak  karena  maharnya  tinggi.  Hanya  saja  tiada  perincian  jumlah  mahar dalam pernikahan mut c ah/ kontrak membuat tidak sahnya pernikahan. 3. Mahram
Dalam pernikahan daim, ibu dan anak perempuan istri, serta ayah dan anak laki- laki  suami  diharamkan  (untuk  dinikahi)  dan  mereka  adalah mahram .  Dalam  perkawinan mut c ah, terkait hubungan di atas, kasusnya sama juga. Dalam kasus istri pernikahan daim, seorang  laki-laki  tidak  bisa  menikahi  adik  atau  kakak  perempuan  istri  tersebut  selama istrinya masih hidup. Dalam kasus pernikahan mut c ah/ kontrak , saudara perempuan si istri juga tidak dapat dinikahi pada waktu yang sama oleh laki-laki yang sama.
4. Adanya c iddah
Sebagaimana  pernikahan daim, perempuan  dalam  pernikahan mut c ah juga  ada c iddah nya.  Apabila  telah  habis  masa  kontraknya,  maka  ikatan  pernikahan  akan  gugur dengan  sendirinya.  Pada  masa  terlepasnya  ikatan  pernikahan  (perceraian)  inilah  hukum c iddah berlaku. Masa c iddah adalah masa tunggu perempuan untuk memastikan bahwa ia tidak hamil atau karena ta c abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas meninggalnya
32 Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih Mazhab Syiah (Jakarta: Dewan PP ABI, 2012), 75-79
sang  suami.  Maka  setelah  habis  masa  kontrak  pernikahan  (perceraian),  perempuan tersebut harus menjalani masa c iddah. c Iddah bagi perempuan yang bercerai dalam pernikahan daim adalah 3 kali quru c. Makna quru c menurut Jumhur ulama artinya haidl (menstruasi), tetapi sebagaian yang lain berpendapat maknanya suci. Sementara bagi mereka yang bercerai dalam keadaan hamil, maka masa c iddah nya adalah menunggu sampai melahirkan (QS. Al-Talaq (65): 4). 5. Ada dua orang saksi
Dalam  Buku  Putih  Mazhab  Syiah  tidak  disebutkan  harus  ada  saksi  dalam  nikah mut c ah. Tetapi dalam kasus nikah kontrak di beberapa daerah di Indonesia, prosesi nikah kontrak ada yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi dan ada yang tanpa ada saksi. Sebagaimana  dalam  nikah daim ,  dalam  nikah  kontrak  juga  kadang  ada  dua  orang  saksi. Adapun kehadiran saksi nikah tidak harus ditentukan, bahkan siapapun yang hadir dalam prosesi  akad  nikah  berlangsung  dapat  dikatakan  sebagai  saksi.  Asalkan  jumlah  saksi minimal dihadiri dua orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini: 33 َةَشِئاَع  ْنَع ِنَع اَهْنَع ُالله َيِضَر ﭐ ىّلَص  ّيِبَّنل ﭐ َلا :َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع لله َحَاكِن َّلاِإ ِب َدِهاَشَو  ٍّيِلَو ٍلْدَـع  ْي ˓ ٍحَاكِن  ْنِم  َنَاكاَمَو َع
ىَل
ٌلِطَاب َوُهَف َكِل  ذ ِرْيَغ
Artinya : Dari  Aisyah  ra,  dari  Nabi  saw,  beliau  berkata:  tidak  sah  pernikahan seseorang  tanpa  ada  seorang  wali  dan  dua  orang  saksi  yang  adil,  adapun pernikahan tanpa adanya wali dan saksi maka nikahnya batil .
Perbedaan antara pernikahan mut ’ ah dan pernikahan daim adalah:
1. Jangka waktu 34
Salah  satu  elemen  yang  membedakan  antara  pernikahan mut c ah dan  pernikahan daim adalah  bahwa  dalam  pernikahan mut c ah /kontrak  diputuskan  oleh  kedua  pihak  dan disebutkan  akan  menikah  dalam  jangka  waktu  tertentu  saja.  Ketentuan  waktu  ini  bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila waktu tersebut habis, maka secara otomatis pernikahan gugur dengan sendirinya dengan tanpa ada kata “talak”. Apabila  dalam  akad  berlangsung  tidak  disebutkan  jangka  waktunya,  maka  status pernikahannya adalah permanen.
2. Lingkup kebebasan
Dalam  pernikahan  mutcah,  pasangan  pernikahan  memiliki  kemerdekaan  yang lebih  besar  dalam  menetapkan  syarat  sesuai  keinginan  mereka.  Sebagai  contoh,  dalam sebuah  pernikahan daim, seorang  lelaki  bertanggungjawab,  apakah  ia  suka  atau  tidak, untuk  menutup  biaya  hidup  harian,  pakaian,  tempat  tinggal,  obat-obatan  dan  kebutuhan hidup  lainnya.  Namun,  dalam  pernikahan mut c ah, pasangan  nikah  disatukan  lewat  akad merdeka  yang  disepakati  bersama.  Bisa  saja  si  laki-laki  menolak  permintaan/usulan  dari perempuan tersebut karena tidak sanggup memikul biaya tersebut.
Dalam pernikahan daim baik si istri suka atau tidak suka, harus menerima si laki- laki  sebagai  pemimpin  keluarga  dan  melaksanakan  segala  tanggungjawabnya  yang  telah ditentukan  syariat.  Berbeda  dalam  pernikahan mut c ah, segala  sesuatunya  tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan pada waktu akad berlangsung.
3. Pewarisan
Dalam pernikahan daim, mengikut ketentuan syara c yang berlaku bahwa istri atau suami  akan  memiliki  hak  saling  mewarisi.  Sedangkan  dalam  pernikahan mut c ah/ kontrak tidak  ada  tuntutan  untuk  saling  mewarisi.  Demikian  juga  berlaku  pada  anak-anak  dari hasil pernikahan ini. Meskipun si laki-laki adalah orang yang berharta.
4. Masa c iddah
33 M. Zainul Millah Et. All, Majmuah Bahtsul Masail, Mabahits santri , (Lirboyo:Lirboyo Press), 272
34 Muhammad  Al-Kadzimi  al-Quzwayni, AlMut’ah  Baina  al-Ibahah  wa  al-Hurmah, penterjemah:  M. Djamaluddin Miri, (Jakarta: Yayasan Assajad, 1995), 16
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  pasca  perceraian  baik  nikah mut c ah atau nikah daim keduanya  ada c iddah nya.  Hanya  saja  masa  lamanya  berbeda.  Dalam  nikah mut c ah, masa c iddah nya lebih sedikit, hanya 2 kali menstruasi. 35
5. Tidak ada tanggungjawab nafkah dan tempat tinggal dalam pernikahan kontrak. Hal  itu  karena  dipandang  cukup  dalam  pemberian  mahar  yang  disetujui  kedua belah pihak dalam akad nikah. Dalam hal ini, pihak perempuan mempunyai hak tawar di awal  (sebelum  akad).  Ia  berhak  mengajukan  atau  menentukan  besar  kecilnya  mahar. Apabila  tawaran  dari  perempuan  tersebut  tidak  disetujui  pihak  laki-laki,  maka  si perempuan berhak menolak atau melanjutkan akad pernikahannya.
Selain  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas.  Praktik  pernikahan  kontrak  juga  berbeda- beda dan banyak yang tidak sesuai aturan syariat Islam maupun atauran Undang-Undang pernikahan di Indonesia. Adapun praktik pernikahan kontrak di Indonesia pada umumnya dilaksanakan  dengan  sembunyi-sembunyi.  Namun  demikian,  pelaksanaannya  ada beberapa versi:
Pertama,  nikah  kontrak  ini  dilakukan  dengan  suka  rela  oleh  kedua  pihak  dan disetujui  oleh  wali  perempuan  bahkan  kemudian  warga  sekitar  ikut  mengetahuinya. Pernikahan ini terpenuhi syarat rukunnya, sebagaimana disebutkan di atas, dan disebutkan batas  waktunya  ketika  akad  terjadi.  Sebab  jika  tidak  disebutkan  batas  waktunya,  maka status nikahnya menjadi permanen ( daim ).
Praktik  pernikahan  ini  seperti  datangnya  para  pelancong  atau  bisnisman  dari negara-negara  kawasan  Timur  Tengah  ke  kawasan  Cisarua  Bogor,  yang  kemudian melakukan praktik nikah kontrak dengan warga setempat yang beraliran Sunni. Kampung- kampung yang sering disinggahi orang-orang pelancong Timur Tengah ini disebut dengan “kampung Arab”. Label tersebut disematkan karena betapa kampung ini menjadi destinasi orang-orang Arab dan menjadi praktik perkawinan kontrak yang menjadi lazim dan wajar. Nikah  kontrak  dapat  dilaksanakan  setelah  laki-laki  tersebut  menyerahkan  mahar  kepada calon  istri  sebagai  bagian  dari  prosesi  akad  nikah.  Maharnya  bisa  berupa  sejumlah cash money, perhiasan, mobil atau rumah dan lain-lain. 36
Ironisnya,  para  orang  tua  di  daerah  tersebut  berlomba  untuk  menawarkan  anak perempuannya untuk dijadikan istri kontrak para pelancong Arab tersebut. Hal ini karena faktor  ekonomi  masyarakat  sekitar  masih  rendah.  Dengan  menikah  kontrak  ini,  mereka berharap  dapat  menaikkan  taraf  ekonomi  dan  kesejahteraan  keluarga.  Fenomena  ini meskipun  umum  tetapi  unik,  kaum  perempuan  di  kampung  tersebut  banyak  yang  telah menikah lebih dari sekali dan rela apabila anak-anaknya terlahir hingga  membesar tanpa ada ayahnya. 37
Kedua,  nikah  kontrak  dilaksanakan  dengan  sembunyi-sembunyi  dan  biasanya tanpa diketahui  oleh wali  mempelai. Akad nikah  ini terjadi biasanya hanya untuk  tujuan mencari  label  ‘halal’  dan  identik  dengan  “persewaan,”  karena  pada  umumnya  tujuan dalam pernikahan ini hanyalah kesenangan seksual dan sebagai imbalannya si perempuan memperoleh sejumlah uang/harta. 38
Ketiga,  nikah  kontrak  dilaksanakan  secara  paksa  dan  terselubung,  inilah pernikahan  yang  menjurus  kepada  praktik human  trafficking, pelacuran  atau  sejenisnya. Realita  ini  dapat  dijumpai  di  beberapa  kasus  pengiriman  buruh  migran  ke  luar  negeri.
35 Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih ........................, 78-79
36 Renny  Widhayantie, Kawin  Kontrak  Menurut  Pandangan  Undang-Undang  No.1  tahun  1974  tengan Perkawinan, (Jakarta: UI, 2011), 5
37 Muhammad Arifin Ramdan, 2015, Fenomena Nikah Kontrak dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 6
38 Sachiko  Murata, Lebih  Jelas  Tentang  Mut’ah  Perdebatan  Sunni  dan  Syiah, alih  bahasa  Tri  Wibowo  Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Bersada, 2001), 43-44
Dalam beberapa kasus, masih banyak buruh migran yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill, bahkan  masih  di  bawah  umur.  Ini  adalah  problemnya.  Akibatnya, mereka ini mudah dieksploitasi dan diperdagangkan. Informasi terkait ini bukan hal baru di  negara  ini.  Banyak  versi  dan  modus  yang  bisa  menyebabkan  orang  menjadi  korban human trafficking ini. Bisa jadi tujuan awal adalah mencari pekerjaan dengan iming-iming gaji  tinggi  atau  karena  dari  awal  memang  tidak  faham  bahwa  agen  yang  membawanya adalah  mafia  perdagangan  manusia.  Intinya,  mereka  tiba-tiba  tidak  mendapati  harapan awal  tetapi  justru  diperdagangkan.  Iming-imingnya  mulai  dari  mobil,  apartemen  sampai uang  ratusan  juta.  Janji  itu  tidak  pernah  terbukti,  malah  yang  terjadi  adalah  tindak kekerasan terhadap mereka. 39
Kasus  yang  lain  lagi  adalah  mafia  dari  PJTKAI  (Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja Indonesia)  merekrut  para  gadis  yang  umumnya  datang  dari  desa  dan  dari  warga  miskin dengan dijanjikan akan  dinikahi  orang kaya.  Uang  restu  orang tua disiapkan Rp. 10 juta untuk  tiap  masing-masing  orang  tua.  Tentu  saja  kenyataan  dan  harapan  tidak  sesuai. Ternyata mereka hanyalah dinikahi  sementara dan proses pernikahannya juga tidak jelas syarat  rukunnya.  Termasuk  bagaimana  prosedur  pernikahan  tersebut  dengan  lelaki  yang non-Muslim (warga China, misalnya), tentu ini tidak mudah dan menjadi problem dari sisi syariatnya dan dari sudut Islamic Family Law di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, para orang  tua  mereka  tidak    memahami  keadaan  anaknya  dalam  masa  yang  cukup  panjang. Yang mereka ketahui adalah bahwa anaknya telah bekerja di luar negeri, atau diberitahu bahwa anaknya telah menikah dengan lelaki luar negeri, tetapi maharnya tidak diberikan dan  justru  diambil  oleh  agen  yang  memberangkatkannya,  bahkan  si  perempuan  ini mendapat  perlakuan  kekerasan.  Apabila  pihak  KBRI  mencampuri  urusan  tersebut  akan serba salah, karena mereka telah menjadi istrinya walau hanya sementara. 40
Persoalan-persoalan seperti ini kurang mendapat sorotan media karena lingkupnya privacy dan terselubung. Namun sebenarnya kasusnya cukup banyak, baik yang terjadi di dalam negeri atau yang di luar negeri.
.

## Faktor Penyebab Nikah Kontrak
Pernikahan kontrak, sebagaimana nikah mut c ah, sebenarnya hanyalah menjadi amalan di  negara-negara  yang  bermazhab  Syiah.  Masyarakat  Muslim  Indonesia  adalah  mayoritas penganut  mazhab  Sunni.  Dalam  mazhab  Sunni  tidak  lazim  pernikahan  yang  dibatasi  dalam waktu  tertentu.  Tetapi  mengapa  pernikahan  kontrak  marak  terjadi  di  Indonesia?  Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu banyak faktor penyebabnya. Antara lain adalah:
Pertama, maraknya praktik pernikahan kontrak di  Indonesia tentu  yang utama adalah faktor  syahwat.  Hal  ini  tidak  bisa  dijabarkan  menggunakan  logika  atau  dalil  apapun  bahwa apabila  syahwat  sudah  berkehendak,  maka  seakan  tidak  bisa  ditunda.  Biasanya  bagi  pelaku nikah  kontrak  mempunyai  pandangan  bahwa  daripada  terjadi  perzinaan  (hubungan  seksual yang  tanpa  ada  ikatan  pernikahan),  maka  nikah  kontrak  adalah  pilihan.  Mereka  tidak memandang  bahwa  nikah  kontrak  telah  diharamkan  (dinasakh),  sebagaimana  hukum  nikah mut c ah menurut  Jumhur  ulama  Sunni.  Mereka  hanya  memandang  bahwa  di  belahan  negara lain umat Islam melegalkan dan mengamalkan pernikahan mut c ah . Sedang dikaji dari tata cara dan pelaksanaan nikah kontrak adalah sama dengan nikah mut c ah .
Kedua,  faktor  materi.  Mengamati  terjadinya  nikah  kontrak  yang  hanya  marak  di beberapa  daerah  kecil  di  Indonesia  dan  hanya  dalam  kasus-kasus  tertentu.  Maka  ditemukan faktor  penyebabnya  adalah  materi.  Dalam  beberapa  kasus,  maraknya  tradisi  pernikahan
39 https://news.okezone.com/read/2018/08/03/525/1931283/bermodus-kawin-kontrak-mafia-human-trafficking- di-jabar-jual-korban-seharga-rp400-juta (diakses tanggal 18 April 2019)
40 https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/07/27/152202/komnas-perempuan-kawin-kontrak- di-trafficking-bukan-modus-baru (diakses tanggal 18 April 2019)
kontrak  pada  umumnya  dapat  ditemui  di  daerah-daerah  yang  masyarakatnya  rendah  secara ekonomi  dan  mungkin  pendidikannya.  Sebut  saja  di  daerah  dingin  Pagaden  Subang  atau  di Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat.
Selain  itu,  maraknya  pernikahan  kontrak  sudah  menjurus  pada  kasus human trafficking yang mempekerjakan para perempuan belia bahkan kadang masih di bawah umur secara  paksa  sebagai  pekerja  seksual.  Dikatakan  secara  paksa,  karena  mengamati  prosedur dan  iming-iming  yang  ditawarkan  di  awal  adalah  modus  agen  yang  merekrut  para  gadis tersebut  yang  awalnya  untuk  tujuan  sebagai  buruh  migran  dengan  iming-iming  gaji  yang tinggi.  Pada  prinsipnya,  melihat  ciri-ciri  ini  semua  adalah  karena  faktor  materi.  Pada umumnya masyarakat tergiur ingin kerja di luar negeri karena gajinya besar, di sisi lain para agen  memperlakukannya  juga  untuk  mencari  keuntungan  yang  besar  dengan  tanpa memperdulikan  hak-hak  korban  tersebut.  Para  agen  ini  bahkan  tidak  menggaji  yang sewajarnya  dan  tidak  pernah  memberitahu  kepada  keluarganya  tentang  keberadaan  para korban.  Para  korban  ini  biasanya  ditempatkan  di  lokasi  yang  terkawal  ketat,  tidak  dibekali uang  dan  tanpa  ada handphone. Meskipun  secara  kebutuhan  primer  hariannya  tercukupi, seperti  makan,  sandang  dan  tempat  tinggalnya.  Tetapi  kehidupan  mereka  disekap  dan  tidak ada kebebasan. Sehingga pelakunya terhendus oleh aparat hukum dan menyiduknya.
Demikian  juga  apa  yang  terjadi  di  “Kampung  Arab”,  dimana  para  orang  tua  justru bergairah  menawarkan  anak-anak  gadis  mereka  untuk  dinikahi  secara  kontrak  oleh  orang- orang Arab yang datang berlibur di sana. Ini juga dapat dikategorikan jenis human trafficking. Para orang tua berlomba-lomba agar anaknya dapat dinikahi kontrak oleh para hartawan dari Timur  Tengah  tersebut  untuk  tujuan  mengharap  materi.  Mereka  berharap  dengan  cara tersebut, taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya akan meningkat.
Ketiga,  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  para  penghulu  di  tanah  air. Adanya praktik penghulu liar  yang memberi imbas terselenggaranya  praktik nikah di bawah tangan  atau  nikah  kontrak  merupakan  preseden  buruk  bagi  pelaksanaan  pernikahan  yang sesuai  jalur  hukum.  Hal  ini  berdampak  kepada  pemahaman  masyarakat  tentang  arti pentingnya  mencatatkan  pernikahan.  Demi  kewibawaan  dan  kesakralan  pernikahan  itu sendiri,  maka  pemerintah  perlu  meningkatkan  kualitas  SDM  para  penghulu  dan  perlu peningkatan optimalisasi para penghulu dalam pelayanan masyarakat.
Keempat, rendahnya taraf pendidikan masyarakat. Antara salah satu faktor maraknya nikah kontrak di beberapa daerah Indonesia adalah karena kurangnya memahami dampak dan akibat buruk dari praktik pernikahan kontrak dan kurang memahami arti penting mencatatkan pernikahan  di  KUA.  Hal  itu  disebabkan  rendahnya  pendidikan  sehingga  yang  dipentingkan mereka adalah kebahagiaan sesaat  tanpa melihat dampak buruknya jauh  ke belakang  Di sini perlu ada sosialisasi  tentang bahaya menikah di  bawah tangan oleh badan-badan pemerintah terkait.
Kelima,  karena  longgarnya  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Menurut  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  pelaku  nikah  kontrak  tidak  dianggap  melanggar  hukum  karena pasangan  nikah  kontrak  dianggap  melakukan  akad  nikah  secara  sadar  dan  atas  dasar  suka sama suka. Hal ini sama dengan kasus perzinaan (prostitusi), dimana dilakukan secara  sadar tanpa  ada  paksaan.  Maka  tiada  hukum  di  Indonesia  yang  dapat  menjerat  kasus  tersebut. Karena  prilaku  tersebut  dipandang  tidak  ada  yang  dilanggar  hak-haknya  dan  tidak mengganggu hak orang lain. Biasanya yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib itu bukan  karena  pelaksanaan  pernikahan  kontrak  itu  sendiri,  tetapi  hal-hal  lain  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  selama  ikatan  itu  terjalin  dan  terjadi  penyelewengan.  Misalnya  terjadi pemukulan  kepada  istrinya,  atau  menuntut  karena  pembayaran  mahar  tidak  ditunaikan  dan lain-lain.
Kecuali  pelaksanaan  nikah  kontrak  yang  menjurus  kepada  perdagangan  manusia, maka ini bisa dikenai hukuman bagi para mafia/mucikarinya dan beberapa pihak yang terkait
dengannya. Sementara para korban tidak terkena hukum karena mereka adalah diperdayakan dan  dijerumuskan  ke  lembah  prostitusi.  Para  korban human  trafficking seperti  ini  biasanya mengidap  trauma  yang  berat  dan  mengalami  depresi  yang  memerlukan  pemulihan  dari  sisi psikologisnya.

## Nikah Kontrak Masa Kini dan Problematikanya di Indonesia
Dalam  masalah  hasrat  seksual  manusia  dari  masa  lampau  hingga  masa  kini  hanya sedikit  yang  membedakan.  Sebelum  wahyu  turun  kepada  nabi  Muhammad  saw,  kancah seksualitas  dilakukan  secara  binal  dan  penuh  dengan  eksploitasi  terhadap  perempuan. Bagaimana hasrat seksual bangsa Arab ketika itu, al Qur’an menyebutnya assyadul kufr wan nifaq . Baru setelah wahyu turun masalah seksual diberi rambu-rambu secara bertahab. Seperti reformasi  dalam  praktik  poligini,  yang  sebenarnya  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  aturan yang  radikal  ketika  itu,  yaitu  perkawinan  yang  semula  tanpa  batas  menjadi  kepada  terbatas ( limited ) hanya maksimal empat saja. 41 Mau tidak mau sebenarnya masalah poligini pada era sekarang hanyalah dipraktikkan dan sering menjurus kepada masalah seksual saja.
Persoalan  ini  mirip,  atau  dapat  juga  dikatakan  berbeda  tipis,  dengan  pernikahan mut c ah (nikah  kontrak)  dalam  persoalan  yang  menjurus  kepada  masalah  pemenuhan  hasrat seksual  belaka.  Antara  keduanya  juga  dalam  realisasinya  terkadang  ada  kaitan  yang  erat. Misalnya,  seorang  lelaki  yang  sudah  menikah  terkadang  masih  berkeinginan  untuk  menikah lagi dengan perempuan lain, baik kepada gadis atau janda. Dalam pernikahan yang kedua ini, tidak  sedikit  yang  melakukannya  dengan  cara  sembunyi-sembunyi  (nikah sirri )  dan  sifatnya ada yang hanya sementara (kontrak). Persoalan ini tidak bisa digeneralisir hanya kepada pria yang berduit saja, tetapi juga dilakukan oleh pria yang kadang tidak berduit.
Ironisnya, realisasi dalam pernikahan kontrak adalah bukan saja secara sirri tetapi juga di bawah tangan atau tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan jenis ini tentu membawa dampak yang serius terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga tersebut dan perempuan yang dinikahi  secara  kontrak.  Pernikahan  jenis  ini  telah  marak  terjadi  di  beberapa  wilayah Indonesia,  bahkan  tragisnya  kedok  nikah mut c ah ini  sudah  menjurus  ke  praktik human trafficking . Human  Trafficking adalah  segala  bentuk  jual  beli  terhadap  manusia  atau semacamnya  dan  eksploitasi  terhadap  manusia  itu  sendiri.  Seperti  kerja  paksa  seks (pelacuran),  perkawinan  paksa  dengan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  hanya  untuk mendapatkan  materi,  pemerasan  tenaga/perbudakan,  pengambilan  organ  tubuh  manusia  atau lainnya.
Berdasarkan  data-data  penelitian  dan  uraian  di  atas,  bahwa  pernikahan  kontrak menunjukkan  mengandung  banyak  dampak  negatif  terhadap  rumah  tangga  dan  juga  pada perempuan yang dinikahinya. Hal itu karena pelaksanaan pernikahannya tidak sesuai dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  itu  sungguh  memprihatinkan.  Akibatnya  tiada perlindungan  hukum  terhadap  istri  dan  anak  karena  tidak  dicatatkan  di  negara,  mendapat tekanan sosial dan psikologis, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar, bahkan  rentan  terjadi  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Hal  itu  karena  nikah kontrak  dilakukan  hanya  untuk  sementara  dan  tiada  tujuan  yang  tulus  untuk  membangun kehidupan  rumah  tangga  yang langgeng dan sakinah .  Adalah  sangat  keliru  memperlakukan manusia sebagai benda mati yang bisa dipindah-pindah sesuka hati atau seperti binatang yang bisa  digiring  sesuka  penggembala.  Manusia  memiliki  persepsi,  cara  berpikir,  merasa  yang khas, dan memiliki kehendak sesuai dengan kondisi objektif jiwanya.
Meskipun  dalam  pelaksanaan  pernikahan  kontrak  adalah  bebas  dan  merdeka tergantung  kepada  keputusan  kedua  pihak  (suami-istri)  yang  diputuskan  pada  waktu  akad
41 Fathonah, Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Kontemporer  Dunia  (Dari  Ulama  Klasik  Hingga  Ulama Kontemporer) , Al Hikmah: Jurnal Keislaman, vol, 5 (no. 1), Maret 2015, 15-17 http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/516/pd
nikah  berlangsung.  Namun,  keputusan  itu  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pernikahan  pada umumnya yang telah ditentukan syariat Islam dan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya  rawan  pada  prilaku  ketidak  adilan  pada  pihak  perempuan  dan  anak-anaknya  jika ada.
Pada dasarnya bentuk  pernikahan kontrak,  yang sama dengan pernikahan mut c ah , itu dipandang legal bagi masyarakat Syiah di Iran misalnya. Sedangkan yang terjadi di Indonesia ini  hampir  sulit  dibedakan  dengan  prostitusi,  karena  praktik  nikah  kontrak  biasanya terselubung  atau  sembunyi-sembunyi  dan ilegal .  Undang-undang  pernikahan  di  Indonesia tidak  memberikan  ruang  bagi  jenis  pernikahan  kontrak/ mut c ah, yang  tidak  ada  tujuan  yang jelas selain hanya untuk kepuasan seksual belaka serta seakan tidak ada tanggungjawab suami dari  akibat  perbuatan  tersebut.  Dalam  agama  Islam  tidak  membenarkan  pembebasan seseorang dari tanggungjawabnya.
Adapun akibat hukum  dari praktik pernikahan kontrak tersebut  tidak dapat  menuntut nafkah  lahir  dan  bathin  kepada  suaminya  jika  kontrak  sudah  habis  atau  suami meninggalkannya, karena pernikahan ini dipandang ilegal dan bathil oleh negara. Akibatnya, jika  ada  anak,  akan  dipandang  (seakan)  sebagai  anak  haram  yang  tidak  ada  hubungan keperdataan  dengan  ayahnya.  Maka  seringkali  anak-anak  dari  hasil  pernikahan  kontrak  ini sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran,  istri tidak dapat menuntut bagian apapun  terhadap  mantan  suaminya  termasuk  hak  waris  bagi  anak-anaknya  jika  suami meninggal.
Pertanyaannya,  mengapa  pernikahan  kontrak  dipandang bathil dan haram dari  sisi syariah?  Karena  selain  syarat  rukunnya  tidak  terpenuhi  dalam  pelaksanaan  nikah  kontrak, juga  sebab nash-nash Islam  (al-Qur’an  dan  Hadits)  tentang  pernikahan  tidak  pernah menyinggung  batasan  waktu.  Pernikahan  yang  diajarkan  oleh  al-Qur’an  dan  Hadits  adalah bersifat  mutlak  selamanya. 42 Maka  dari  itu,  melakukan  pernikahan  kontrak  yang  hanya dilaksanakan  dalam  waktu  tertentu  saja  hukumnya  tidak  sah.  Islam  mengajarkan  dalam pernikahan  tidak  hanya  untuk  tujuan  seksual  belaka,  tetapi  mempunyai  tujuan  yang  tulus, membesarkan anak-anak dan bahagia bersama untuk selamanya.
Nikah mut c ah adalah  pernikahan  yang  bersifat  temporer,  artinya  batas  penikahan  itu ditentukan,  sehingga  apabila  waktu  yang  ditentukan  telah  habis,  secara  otomatis  pernikahan itu  selesai  dan  keduanya  harus  berpisah  (cerai).  Dengan  modal  pernikahan  seperti  ini,  akan membuka  kesempatan  yang  selebar-lebarnya  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  perzinaan atau pelacuran terselubung tanpa ada perasaan berdosa dan kasihan terhadap perempuan yang menjadi  sasarannya  karena  sistem  itu  diberi  label  “nikah”  dan  dibungkus  dengan  upacara “akad  nikah”.  Sehingga  bisa  saja  orang  membuka  bisnis  seks  atau  tempat  tempat  pelacuran dan  sejenisnya  dengan  diberi  kostum  “nikah mut c ah ”,  yaitu  dengan  cara  terlebih  dahulu diadakan upacara akad nikah secara kilat sebelum hubungan seksual.

## Bahaya yang ditimbulkan Nikah Mut'ah
Posisi  perempuan  pada  perkawinan  ini  tidak  lebih  sebagai  barang  kesenangan  yang dibutuhkan  ketika  keinginan  syahwat  telah  bersemayam  pada  diri  seseorang  lelaki.  Apabila sudah  puas  (bosan),  niscaya  si  perempuan  itu  akan  dicampakkan  begitu  saja  tanpa
42 Perlu diketahui ada hukum-hukum Islam yang dikaitkan dengan jangka waktu, misalnya masa pelunasan utang piutang  (QS Al Baqarah : 282); juga masa c iddah , yaitu masa tunggu perempuan yang dicerai (QS Al Baqarah : 231). Hukum-hukum Islam yang terkait waktu ini, otomatis pelaksanaannya akan berakhir jika jangka waktunya selesai. Namun  hukum Islam  tentang  nikah, tidak dikaitkan dengan jangka  waktu sama sekali.  Bisa dibuktikan dengan  membaca  ayat-ayat  yang  membicarakan  nikah,  seperti  QS  An  Nisaa`  :  3;   QS  An  Nuur  :  32;  dan sebagainya. Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam Islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak, yaitu tidak dilakukan untuk sementara waktu tetapi untuk selamanya (abadi).
memikirkan  penderitaan  yang  akan  terjadi  selanjutnya.  Terlebih  apabila  pernikahan  tersebut membuahkan  anak.  Menurut  UU  Pernikahan  1974  Indonesia,  anak  yang  terlahir  dari pernikahan di bawah tangan dihukumi seperti anak zina yang hanya dapat dinasabkan kepada ibunya. Sehingga hak-hak anak tidak terjamin dan apabila hendak menuntut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dengan  nikah  kontrak,  maka  akan  rusaklah  nasab  atau  keturunan  yang  sangat  dijaga sekali  oleh  Umat  Islam.  Karena  bapak  anak  yang  dilahirkan  tidak  pernah  ada  urusan  dan seakan sudah putus karena tidak pernah terhubung kembali. Anak-anak tersebut juga kasihan tidak  pernah  tahu  wujud  ayah  mereka,  ini  sungguh  kedzaliman  yang  nyata! Na'uzdu  billahi min  dzalik .  Dan  banyak  lagi  bahaya  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  nikah  kontrak.  Semoga kita terhindar dari semua itu. Amin

## Kesimpulan
Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat, yang dibangun atas landasan  motivasi  untuk  hubungan  yang  kekal,  yang  menumbuhkan  cinta,  kasih  sayang  dan ketentraman  bathin  serta  menciptakan  keturunan  yang  langgeng.  Sedangkan  dalam  nikah kontrak,  perkawinan  tdak  bersifat  kekal,  tapi  dibatasi  oleh  waktu  yang  telah  disepakati. Perceraian  kedua  pasangan  yang  secara  otomatis  itu  apabila  habisnya  masa  kontrak,  ini bertentangan dengan prinsip dan tujuan nikah dalam Islam.
Demikian  juga,  penghalalan  nikah  kontrak  pada  masa  sekarang  ini  tidak  bisa disamakan  dengan  peristiwa  awal  ketika  nikah mut c ah pernah  dihalalkan  sebentar  oleh Rasulullah  saw  (8  H).  Praktik  nikah mut c ah era  sekarang  dapat  ditolak  baik  secara aqli maupun naqli .  Sebab  hukum  nikah mut c ah sudah  jelas  dasarnya,  bahwa  nikah mut c ah telah dinasakh (dihapus). Artinya praktik nikah mut c ah sudah tidak dibenarkan dalam Islam, karena sudah tiada dasar hukumnya dan dapat dikatakan bathil .
Menghalalkan  kembali  nikah  kotrak  berarti  langkah  mundur  dari  sesuatu  yang  telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. Salah satu sebab diperbolehkannya nikah pada zaman nabi karena kondisi “transisi” dari Jahiliyyah kepada Islam dan diharamkannya kembali nikah mut c ah karena  tidak  sesuai  petunjuk  syariah  terkait  pernikahan  dan  banyak  membawa madlarat (keburukan)  atau mafsadah (kerusakan).  Sesuatu  yang  dapat  membawa madlarat (keburukan)  dan mafsadah (kerusakan)  dianjurkan  oleh  Islam  untuk  dihindari.  Salah  satu madlarat (keburukan)  dan mafsadah (kerusakan)  dalam  praktik  nikah  kontrak  adalah memberikan  efek  buruk  kepada  hak-hak  perempuan  atau  anak-anaknya,  seakan  perempuan sebagai  mesin  pemuas  nafsu  tanpa  memandang  perasaan  dan  hak-haknya.  Praktik  nikah kontrak  juga  rawan  terhadap  penyelewengan-penyelewengan  yang  lainnya,  karena  tidak dicatatkan sehingga tidak ada kekuatan secara hukum. Wallâhu a c lam.

## Daftar Rujukan
Al-Qur’an al-Karîm Abdullah Said al-Junaid, Hiwar Hadi Baina al-Sunnah wa al-Syi c ah, (tt: Dâr al-Manarah) Prof. Dr. Ahmad Abdullah Ukazy, Fiqh al-Sunnah fi Ahkam al-Usrah (Cairo: Dâr al-Syuruq) Al-Baihaqi, 2010, al-Sunan al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub al- c Ilmiyah) Al-Jaziry, Abd al-Rahman, 1990. Kitâb al-Fiqh c ala al-Madzâhib al-Arba c ah (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiyah),
Ali  Al-Shabuny, Nikah  Mut c ah  fi  al-Islâm  Haram, (Cairo:  Dâr  al-Tawzi c wa  al-Nasr  al- Islamiyah)
Al-Tirmidzi, al-Jâmi c al-Shahîh Sunan al-Tirmidzî , (Beirut: Dar al-Kutub al- c Ilmiyuah) Ahmad Musthafa al-Maraghi, 2006. Tafsir Al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Anggota  IKAPI,  2009, Asbabun  Nuzul  Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-Ayat  Al- Qur’an (Bandung: Co Penerbit Diponegoro)
Ibnu Katsir, Tafsir al Qur`anil ‘Azhim , (Maktabah Ulum wal Hikam) (1/449). Ibnu al-Atsur, 1984, Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr, (Tunis: Dâr al-Tunisiyah), juz 5. Ibnu al-Qayyim, 1990, Zâd al-Ma c âd, (Bairut: Muassasah Risâlah), jilid 3 Ibnu Hajar Al- c Asqalani, Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, (Tahqîq Abd al-Qadir Syaibah al-Hamid) juz 9 , (Kairo: Dar Taybah li Nasyr wa al-Tawzi c ) Ibnu Manshur, Sunan (Beirut: Dar al-Kutub al- c Ilmiyuah) (1/217). Muhammad  Arifin  Ramdan,  2015, Fenomena  Nikah  Kontrak  dan  Implikasinya  terhadap Kehidupan  Sosial  dan  Ekonomi  Desa  Tugu  Selatan  Cisarua  Bogor, (Bandung:  UIN Sunan Gunung Djati
M. Zainul Millah Et. All, 2018, Majmuah Bahtsul Masail, Mabahits santri , (Lirboyo:Lirboyo Press)
Muhammad Al Kadzimi al-Quzwayni, 1995, AlMutcah baina al ibahah wa alhurmah, penterjemah: M. Djamaluddin Miri, (Jakarta: Yayasan Assajad).
Muhammad  Husain  Fadlullah,  2000, Dunia  Wanita  dalam  Islam, terjemahan  Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera)
Muslim, 1406, Al-Jâmi’ ash-Shahîh li Muslim , (Beirut: Dâr al-Fikr) 9/159. Renny  Widhayantie,  2011, Kawin  Kontrak  menurut  Pandangan  Undang-Undang  no.1/1974 tengan Perkawinan, (Jakarta: UI)
Sayyid Sabiq, 1981, Fiqh al-Sunnah , (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, Tim Ahlul Bait Indonesia,2012, Buku Putih Mazhab Syiah (Jakarta: Dewan PP ABI) Tim  penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah,  1992. Ensiklopedia  Islam  Indonesia (Jakarta: Jembatan), artikel Mut’ah
Sachiko Murata, 2001, Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syiah, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Bersada)

## Jurnal/Skripsi/Tesis
Chamim  Thohari, Fatwa  Ulama  tentang  Hukum  Nikah  Misyar  Perspektif  Maqasid  Syariah . Tahrir, vol. 13 no. 2 November 2013 (207-232)
Fathonah, Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Kontemporer  Dunia  (Dari  Ulama  Klasik Hingga  Ulama  Kontemporer) ,  Al  Hikmah:  Jurnal  Keislaman,  vol,  5  (no.  1),  Maret 2015, http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/516/pd Khairul Al Harist, 2017, Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta
Machasin,  2002, Nikah  mut c ah:  Kajian  atas  Argumentasi  Syiah (Pusat  Studi  Wanita:  IAIN Sunan KaliJogo), Musawa, Jurnal Studi Gender, Vol. 1, no. 2.

## Sumber Internet
https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan (diakses 28 Maret 2019)
https://news.okezone.com/read/2018/08/03/525/1931283/bermodus-kawin-kontrak-mafia- human-trafficking-di-jabar-jual-korban-seharga-rp400-juta  (diakses  tanggal  18  April 2019)
https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/07/27/152202/komnas-perempuan- kawin-kontrak-di-trafficking-bukan-modus-baru (diakses tanggal 18 April 2019)