## KAJIAN YURIDIS PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)

## Ubaidillah Kamal, Abdullah Azzam
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Gedung K Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah Indonesia, 50229 Email : ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id
Abstrak   : Praktek   kecurangan   di   dalam   proses   tender   dalam   penyelenggaraan   pengadaan   barang/jasa pemerintah dapat berupa persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur   pasal   22   UU   Nomor   5   Tahun   1999.: Salah   satu   diantaranya   adalah   memutus   pelanggaran persekongkolan   tender   pengadaan   sarana   dan   prasarana   pendidikan   sekolah   khusus   olahragawan internasional   Provinsi   Kalimantan   Timur   tahun   anggaran   2013   dengan   Putusan   KPPU   No.   16/KPPU- I/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pendekatan hukum persaingan usaha yang digunakan oleh Majelis komisi adalah pendekatan per se illegal. DIikaji berdasarkan fakta dan data yuridis terkait hal materiil dan formil maka putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2016 sebagian telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999S akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian putusan Majelis Komisi dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci: Putusan KPPU ; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persekongkolan Tender; Pendekatan hukum persaingan usaha.
Abstract : The practice of fraud in the tender process in the implementation of procurement of government goods / services can be in the form of conspiracy. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU)   as   the   supervisor   of   business   competition   based   on   Law   Number   5   Year   1999   concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition has the duty, among others, to oversee the prohibition of conspiracy in tenders as stipulated in Article 22 of Law Number 5 Year 1999: decided   to   violate   the   tender   conspiracy   in   the   procurement   of   facilities   and   infrastructure  for   the education of special schools for international sportsmen of East Kalimantan in the 2013 budget year with Decision of KPPU No. 16 / KPPU-I / 2016. This type of research is normative legal research. The method of data collection is done through literature studies and document studies. The results of the research and discussion show that the approach to business competition law used by the Commission Council is an illegal per se approach. Based on juridical facts and data related to material and formal matters, the KPPU's decision Number 16 / KPPU-I / 2016 has been partially in accordance with Law No. 5 of 1999S but there are some discrepancies in the decisions of the Commission Council with Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
Keywords : KPPU Decision; Unfair competition; Tender conspiracy; Business competition law approach

## Pendahuluan
Dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi   pemerintahan   kerap   kali dilakukan   melalui   proses   tender.   hal tersebut dilakukan penyelenggara tender untuk   mendapatkan   harga   barang   atau jasa   dengan   harga   yang   lebih   murah, namun dengan kualitas sebaik mungkin (Enrico, 2016: 109). Praktek kecurangan di   dalam   proses   tender   dalam penyelenggaraan penga-daan barang/jasa pemerintah dapat berupa persekongkolan. Komisi   Pengawas Persaingan   Usaha   (KPPU)   sebagai pengawas   persaingan   usaha   berdasarkan UU   Nomor   5   Tahun   1999   tentang Larangan   Praktek   Monopoli   dan Persaingan   Usaha   Tidak   Sehat   memiliki tugas   di   antaranya   mengawasi   larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur   pasal   22: “Pelaku   usaha   dilarang bersekongkol   dengan   pihak   lain   untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender   sehingga   dapat   mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” . KPPU   mencatat   selama   periode tahun 2000-2016, ada 331 perkara yang ditangani. Dari jumlah itu, ditemukan 99 perkara   atau   30   persen   yang   terkait perkara   non   tender,   sedangkan   232 perkara   atau   70   persennya   berupa perkara terkait tender pengadaan barang dan jasa (www.kppu.go.id /id/penegakan-hukum/statistik-perkara diakses pada 26 september 2018). Fakta tersebut   membuktikan   bahwa   masih minimnya   tingkat   kesehatan   persaingan usaha dalam penyelenggaraan
penyediaan   barang/jasa   di   Indonesia. Tidaklah   sedikit   kasus   mengenai persekongkolan   dalam   proses   tender yang terjadi di Indonesia yang masuk ke tingkat   pengadilan   bahkan   sampai kepada Mahkamah Agung (MA). Kasus- kasus   yang   berkaitan   dengan persekongkolan   diawali   dari   adanya laporan (dari masyarakat maupun pelaku usaha   lain)   atau   inisiatif   dari   lembaga KPPU dengan mendasarkan pada adanya
indikasi   terjadinya   persekongkolan tender.   Dari   laporan   tersebut,   KPPU kemudian melakukan pemeriksaan.
Contoh kasus persekongkolan yang terjadi   pada   Paket   Pengadaan Pembangunan   Sarana   dan   Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)   Sekolah   Khusus   Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur,   Tahun   Anggaran   2013.   Majelis Komisi memutuskan bersalah kepada para terlapor dalam Perkara Nomor 16/KPPU- I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sidang   putusan   yang   ditetapkan   melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin   tanggal   23   Oktober   2017   oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna   P.   Soemardi,   S.E.,   M.S.   (Ketua Majelis   Komisi);   R.   Kurnia   Sya’ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,   Ec.,   Ph.D   (Anggota   Majelis Komisi).   Para   Terlapor   pada   tender Pengadaan   Pembangunan   Sarana   dan Prasarana   Pendidikan   UPTD   -   SKOI Provinsi Kalimantan Timur ini terdiri dari Terlapor   I   (Panitia   Pengadaan Pembangunan   Sarana   dan   Prasarana Pendidikan   UPTD   -   SKOI   pada   Dinas Pemuda   dan   Olahraga   Provinsi Kalimantan Timur, TA 2013), Terlapor II (PT.  Nike   Jaya  Abadi),   Terlapor   III   (PT Yulia   Jaya).   Berdasarkan   fakta persidangan,   KPPU   menemukan   bukti dari   persekongkolan   horizontal   dan vertikal   yang   dilakukan   oleh   para Terlapor.
Oleh   karena  adanya   larangan   yang mengatur   dalam   suatu   dugaan   perilaku melanggar   yang   diputus   dengan   Putusan Nomor   16/KPPU-I/2016   tersebut,   maka penulis   akan   mengkaji   bagaimana pendekatan hukum persaingan usaha yang digunakan Majelis KPPU dalam memutus perkara   tersebut,   sehingga   dihasilkan putusan   yang   sesuai   dengan   UU   No.5 Tahun 1999.
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019

## Pokok Permasalahan
Permasalahan   yang   dibahas   dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimana   konsep   pendekatan hukum   persaingan   usaha   yang digunakan   Majelis   Komisi Pengawas Persaingan  Usaha dalam pertimbangannya   memutus   kasus persekongkolan   dalam   Putusan Nomor 16/KPPU-I/2016 ? ;
2. Apakah   putusan   Komisi   Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU-
I/2016   tentang   Pengadaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan   Unit   Pelaksana   Teknis Daerah Sekolah Khusus Olahragawan Internasional Provinsi Kalimantan   Timur   Tender   telah sesuai   dengan   Undang-Undang
Nomor   5   Tahun   1999   tentang Larangan   Praktek   Monopoli   dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

## Metode Penelitian
Penelitian   ini   merupakan penelitian   kualitatif,   dengan   jenis penelitian   doktrinal/   yuridis   normatif melalui   pendekatan   Undang   –   Undang dan   pendekatan   kasus   yang   mengkaji ratio decidendi pengadilan untuk sampai kepada   suatu   putusan.   yang   dijadikan sebagai   referensi   bagi   penyusunan argumentasi   dalam   pemecahan   isu hukum.   Menggunakan   bahan   hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan   hukum   tersier.   Teknik pengumpulan   bahan   hukum   yang digunakan   yaitu   studi   kepustakaan   dan cyber   media. Kemudian   bahan   hukum tersebut   disesuaikan   satu   sama   lain untuk memperoleh alur yang tepat dalam mengkaji   pengaturan   terhadap persekongkolan   tender.   Analisis   bahan hukum   dilaksanakan   dengan   menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum yaitu pengaturan mengenai persekongkolan   tender   secara   umum pada   kasus   individual   konkret   yang dihadapi   oleh   KPPU   untuk   dijadikan
peristiwa   hukum.   Untuk   menjawab permasalahan   atas   pengaturan   hukum yang   ada,   maka   digunakan   silogisme deduksi.

## Hasil Dan Pembahasan
1.   Konsep   Pendekatan   Hukum
Persaingan   Usaha   yang Digunakan oleh Majelis  Komisi dalam   Menilai   Telah   Adanya Persekongkolan
Secara   umum   dalam   hukum persaingan   telah   dikenal   terdapat   dua pendekatan   hukum   dalam   menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan   pelaku   usaha   bertentangan dengan   undang   –   undang.   Baik pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama digunakan oleh otoritas persaingan usaha.
Menurut   Rambe   Kamarul   Zaman sebagaimana peneliti kutip dalam tulisan Johnny   Ibrahim   (2006:   219)   selaku Ketua   Pansus   Rancangan   Undang   – Undang   (RUU)   Larangan   Praktik Monopoli   dan   Persaingan   Usaha  Tidak Sehat   dalam   pengantarannya   pada sidang   paripurna   DPR   menegaskan, Bahwa RUU tersebut mengatur larangan yang bersifat per se illegal dan rule of reason ,   serta   menggunakan   instrument kebijakan struktur, sekaligus instrument kebijakan perilaku.
Alasan   dibalik   konsep   larangan per   se   illegal ialah   suatu   pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau   kegiatan   usaha   tertentu   sebagai ilegal,   tanpa   perlu   pembuktian   lebih lanjut   atas   dampak   yang   ditimbulkan dari   perjanjian   atau   kegiatan   usaha tersebut   (Rokan,   2010:   60).   Secara informalnya pendekatan ini menyatakan bahwa sebuah perbuatan dilarang untuk dilakukan   karena   sangat   mungkin merugikan sehingga harus dilarang tanpa pertanyaan   lebih   lanjut   tentang dampaknya terhadap persaingan.
Pendekatan rule of reason menurut L.Budi Kagramanto  (2008: 102) dalam persaingan   usaha   merupakan   kebalikan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
dan   lebih   luas   cakupannya   jika dibandingkan dengan pendekatan per se illegal, pendekatan rule   of   reason ini cenderung   berorientasi   pada   prinsip efisiensi.   Pendekatan rule   of   reason tersebut   dapat   digunakan   oleh pengadilan   untuk   mengetahui   serta menilai,   apakah   terdapat   hambatan dalam   perdagangan   atau   tidak,   dan apakah   hambatan   tersebut   bersifat mencampuri, memengaruhi, atau bahkan mengganggu   proses   persaingan   atau tidak.   Disamping   itu   menurut   Arie Siswanto (2002: 66), pendekatan rule of reason ini   dapat   dipergunakan   untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada   dalam   “ grey   area ”   antara legalitas   dan   ilegalitas.   Tindakan- tindakan yang berada dalam “ grey area ” namun   ternyata   berpengaruh   positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk   diperbolehkan   dengan   analisis rule of reason .
Adapun   dalam   penerapan   kedua metode   pendekatan   sifat   larangan tersebut menurut Widhiyanti (2015: 390) tidaklah mudah, untuk menentukan dasar penilaian apakah sebuah perbuatan anti persaingan   ditetapkan   berdasarkan larangan per   se   illegal atau rule   of reason .   Perbedaan   ini   disebabkan perbedaan   dalam   menimbang   takaran kepatutan   dan   keadilan   serta   kepastian dalam   hukum.   Selain   itu,   perbedaan penetapan   ini   juga   melihat   tingkat efisiensi   dan   manfaat   bagi   masyarakat (Rokan, 2010: 61).
Dalam   UU   No.   5   Tahun   1999 tentang   Larangan   Praktek   tidak menyatakan   secara   eksplisit   mana   saja perbuatan   yang   diletakkan   dibawah larangan per se dan mana saja perbuatan yang   bersifat rule   of   reason .   Terdapat sebuah petunjuk dalam rumusan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, untuk menentukan sifat larangan yang akan diterapkan, maka menurut   Widhiyanti   hal   ini   dapat   dilihat dari   ketentuan   pasal–   pasalnya.   Jikalau didalam pasal mengandung kalimat “yang dapat mengakibatkan
terjadinya   praktek   monopoli   dan/atau persaingan   usaha   tidak   sehat”.   Kata   – kata   tersebut   menyiratkan   perlunya penelitian secara lebih mendalam, maka perbuatan anti persaingan di dalam pasal tersebut   bersifat rule   of   reason (Widhiyanti, 2015: 390) .
Sementara   itu   menurut   A.M   Tri Anggraini   (2005:   6)   penerapan pendekatan per   se   illegal biasanya digunakan   dalam   pasal – pasal   yang menyatakan   istilah “ dilarang ”   tanpa anak   kalimat   ”… yang   dapat mengakibatkan …”.   jikalau   tidak mengandung frasa mengenai kemungkinan   akibat,   maka   perbuatan anti   dalam   ketentuan   pasal   tersebut bersifat per se illegal .
Guna menentukan pilihan terhadap kedua   pendekatan   tersebut,   maka terdapat   pedoman   untuk   menentukan penerapan salah satu dari kedua analisis tersebut.   Pedoman   tersebut   menurut Herbert   Hovenkamp   (1993   :   92-93). meliputi   antara   lain   beberapa pertimbangan, yaitu:
1. Jika   perjanjian   melibatkan   para pesaing   maka   lebih   dimungkinkan menggunakan analisis per se illegal ;
2. Jika   melibatkan   suatu   ‘jaringan industri’   maka   akan   digunakan analisis rule of reason .
3. Jika   secara   ‘eksplisit’   berpengaruh terhadap   harga   atau   produk   maka akan   menerapkan   analisis per   se illegal .
4. Jika   perjanjian   berpengaruh terhadap harga atau produk tersebut bersifat   terbuka   ( naked) akan diterapkan   analisis per   se   illegal . Namun,   jika   perjanjian   tersebut merupakan ancillary (tambahan) maka dapat menerapkan pendekatan rule of reason .
Agar   mempermudah   pemahan terhadap   kedua   pendekatan   tersebut peneliti   akan   membuatkan   tabel perbedaan kedua pendekatan yang mana sebagai berikut:
Tabel 1 Perbedaan pendekatan Per Se Illegal dengan Pendekatan Rule of Reason
Adapun penerapan konsep per se illegal dan rule of reason pada Pasal 22 UU No. 5   Tahun   1999   apabila   menggunakan metode   dengan   melihat   penggunaan kalimat   larangannya   adalah   sebagai berikut:
Pasal   22 “Pelaku   usaha   dilarang bersekongkol   dengan   pihak   lain   untuk mengatur dan   atau   menentukan pemenang   tender   sehingga   dapat mengakibatkan   terjadinya   persaingan usaha tidak sehat”
Dalam   Pasal   22   tersebut   memuat larangan tentang kegiatan bersekongkol dalam mengatur/ menentukan pemenang dalam tender. pasal ini juga ditekankan sifat larangan rule of reason yang dapat dilihat  dari penggunaan  kalimat "dapat mengakibat kan persaingan usaha tidak sehat”.
Dalam   Peraturan   KPPU   No.   2 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Pasal 22 UU   No.   5   Tahun   1999   menjelaskan
dalam   BAB   IV   point   4.4   yang   perlu diperhatikan   bahwa   “ Dalam   UU   No. 5/1999,   persekongkolan   dalam   tender dinyatakan   sebagai perilaku   yang bersifat   rule   of   reason ”.   maka   dalam melihat   suatu   dugaan pelanggaran larangan   persekongkolan   dalam   tender harus   melalui   evaluasi   yang   mendalam oleh   KPPU   sebagaimana   perilaku tersebut   berdampak   pada   suatu persaingan usaha. Pada   putusan   KPPU   Nomor   16/ KPPU-I/2016 Majelis KPPU memutuskan   perkara   persekongkolan dalam   tender   Paket   Pengadaan Pembangunan   Sarana   dan   Prasarana Pendidikan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana   Teknis   Daerah   (UPTD) dimana   melakukan   tender   untuk pembangunan   Sekolah   Khusus Olahragawan   Internasional   (SKOI) Provinsi   Kalimantan   Timur,   Tahun Anggaran 2013. yang diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dengan para   pihak   terlapor   I   yakni   panitia pengadaan,   terlapor   II   yakni   PT.   Nike Jaya   Abadi   dan   terlapor   III   yakni PT.Yulia Jaya.
Apabila   melihat   dari   frasa   dalam ketentuan   pasal   22   dengan   terdapatnya kalimat   “ yang   dapat   mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ” yang   lebih   cenderung   menggunakan pendekatan rule   of   reason. Maka seharusnya   Majelis   Komisi   dalam penentuan   pelanggaran   tersebut menggunakan pendekatan rule of reason namun,   apakah   dalam   hal   ini   Majelis Komisi   benar – benar menggunakan pendekatan rule   of   reason atau   justru Majelis Komisi menggunakan pendekatan per   se   illegal dalam menentukan   terdapatnya   pelanggaran dalam kasus tender tersebut. Berhubung belum   ada   ketentuan   yang   mengatur bagaimana   metode   pendekatan   yang digunakan   KPPU   dalam   menilai   telah terdapat pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
Untuk menilai   bagaimana pendekatan   hukum   yang   digunakan   oleh Majelis Komisi maka peneliti melakukan pengamatan   dari   pertimbangan   – pertimbangan   hukum   dalam   salinan putusan   KPPU   Nomor  16/   KPPU-I/2016 yang   didalamnya   memuat   dasar pertimbangan dari Majelis Komisi dalam menentukan telah terjadinya
persekongkolan   dalam   kasus   tersebut. Apabila   Majelis   Komisi   benar menggunakan   pendekatan rule   of   reason maka diperlukan adanya analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha   dalam   hal   ini   Terlapor   II   dan Terlapor   III   memiliki   implikasi   kepada persaingan.   Dengan   kata   lain,   Menurut Robert H Bork (1996: 781) suatu tindakan dianggap   menghambat   persaingan   atau mendorong persaingan, ditentukan oleh:
“…nilai   ekonomi,   yaitu,   dengan memaksimalkan   kepuasan   keinginan konsumen   melalui   alokasi   dan penggunaan   sumber   daya   yang   paling efisien…”.
Namun   apabila   kita   melihat   dari pendekatan rule   of   reason yang terlampau   sulit   diterapkan   dalam peradilan   persaingan   usaha,   penentuan pendekatan rule of reason menurut A.M Tri Anggraini (2005: 9) diawali dengan menetapkan   definisi pasar   yang   dapat dijadikan   alasan   untuk   melakukan penilaian   mengenai   apakah   perbuatan pelaku   usaha   yang   diselidiki   berakibat menghambat   atau   bahkan   mematikan pesaing   dipasar   terkait.   Semua perhitungan,   penilaian,   dan   keputusan tentang   implikasi   persaingan   akibat perilaku apapun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait ( the   relevant   market ),   karena   sifatnya yang mengharuskan melakukan analisis ekonomi   dan   evaluasi   yang   mendalam dalam   menentukan   terdapat   tindakan yang menghalangi persaingan.
Selain itu dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini hakim yang yang memiliki   pengetahuan   tentang   teori
ekonomi   dan   sejumlah   data   ekonomi yang kompleks untuk mengatasi proses litigasi   yang   kompleks   sehingga   dapat menghasilkan   keputusan   yang   rasional. Disamping   itu,   tidaklah   mudah   untuk membuktikan   kekuatan   pasar   terlapor, mengingat   pelapor   harus   menyediakan saksi ahli di bidang ekonomi dan bukti dokumenter   yang   ekstensif   dari   para pesaing lainnya. Sehingga kemungkinan kecil   untuk   memenangkan   perkara, sehingga   seringkali   pendekatan rule   of reason dipandang sebagai a rule of per se legality (Anggraini, 2005: 9).
Apabila   peneliti   lihat   lebih   lanjut pertimbangan   Majelis   Komisi   dalam salinan   putusan   maka   peneliti berpendapat   bahwa   pendekatan   yang digunakan oleh majelis komisi bukanlah pendekatan rule of reason sebagaimana frasa   dalam   pasal   22   yang   lebih cenderung   menggunakan   pendekatan rule of reason, melainkan menggunakan pendekatan per   se   illegal .   dalam pertimbangan   hukum   serta   pemenuhan unsur – unsur Pasal 22 yang digunakan Majelis   KPPU   dalam   menetukan   telah terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha   yang   sehat,   lebih   memfokuskan terhadap   pencarian   fakta   –   fakta mengenai tindakan atau perilaku pelaku usaha yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun   1999,   dalam   pertimbangan Majelis   Komisi   tidak   membahas   lebih dalam   mengenai   dampak   dari   kegiatan pelaku   usaha   tersebut   seperti   yang diharuskan   dalam   pendekatan rule   of reason yakni   dengan   menggunakan analisis   ekonomi   guna   mengetahui dengan   pasti   apakah   suatu   tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Majelis komisi hanya memfokuskan pertimbangannya terhadap   perilaku   pelaku   usaha   yang telah   memenuhi   unsur   –   unsur melakukan   persekongkolan   akan   tetapi tidak   menitik   beratkan   terhadap   unsur yang   dapat   mengakibatkan   terjadinya persaingan   usaha   tidak   sehat   sehingga
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
dapat   menimbulkan   kerugian   ekonomi yang merugikan negara maupun pelaku usaha dan atau pihak lain.
Majelis   komisi   menentukan   telah terjadinya   pelanggaran   yaitu   dengan pendekatan per se illegal, bukan rule  of reason seperti yang telah dijelaskan dalam pedoman   Pasal   22,   hal   ini   dapat   dilihat dari petimbangan hukum Majelis Komisi yang dilakukan tanpa proses penyidikan yang   rumit.   Karena   hanya   meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian   atas   perbuatan   ilegal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada bagan di bawah :
Jika   dihubungkan   dengan   pendapat Arie Siswanto tersebut diatas maka secara tepat   menyatakan   pendekatan   yang digunakan   oleh   Majelis   Komisi   adalah pendekatan Per   se   Illegal ,   dalam pembuktian   Majelis   Komisi   hanya merujuk   pada   bukti   –   bukti   yang mendukung suatu kegiatan antipersaingan yang   menurut   pendapat   peneliti   sesuai dengan   pendekatan Per   Se   Illegal sebagaimana   dijelaskan   oleh   Arie Siswanto di atas, apabila Majelis komisi menggunakan pendekatan Rule of Reason, maka   yang   harus   dibuktikan   tidak semudah   untuk   membuktikan tindakan antipersaingan  akan tetapi  mengharuskan Majelis   Komisi   untuk   melihat   faktor   – faktor   lain   yang unreasonable untuk menyatakan   tindakan   tersebut   ilegal,   hal tersebutlah   yang   tidak   dilakukan   oleh Majelis   Komisi   sehingga   tidak   tepat menyatakan   pendekatan   yang   dilakukan
Majelis   Komisi   dengan   menggunakan pendekatan Rule of Reason.
Pada prinsipnya Menurut Carl Kaysen dan Donald F. Turner (1971: 143) terdapat dua   syarat   dalam   melakukan   pendekatan per   se   illegal ,   yakni pertama ,   harus ditujukan   lebih   kepada   “perilaku   bisnis” dari   pada   situasi   pasar,   apabila   peneliti sandingkan terhadap kasus persekongkolan tender diatas maka yang perlu diperhatikan oleh Majelis Komisi adalah perilaku bisnis apakah   perilaku   tersebut   bersifat   anti persaingan atau tidak. Majelis komisi tidak terfokus   pada   situasi   pasar   akibat   dari perbuatan   anti   persaingan   tersebut, singkatnya   majelis   komisi   tidak   terfokus pada akibat perbuatan pelaku usaha tersebut sehingga   lebih   tepat   jika   pendekatan   yang digunakan   Majelis   Komisi   dalam menentukan telah adanya persaingan usaha tidak   sehat   dalam   kasus   tersebut   adalah pendekatan per   se   illegal .   Persekongkolan dalam   penawaran   tender,   apabila   melihat bunyi kata – kata dalam Pasal 22 UU No. 5
Tahun   1999,   maka   ketentuan   ini menggunakan   pendekatan rule of   reason , karena selain terdapat kata “dilarang”, juga disertai anak kalimat bersayap “yang dapat mengakibatkan”.   Bila   dikaji   lebih   jauh, tindakan   ini   lebih   cenderung   sebagai “perilaku bisnis” semata dari pada “situasi pasar”,   sehingga ketentuan   tersebut menurut peneliti yang sependapat dengan A.M Tri Anggraini (2005: 7) bahwa lebih tepat   menggunakan   pendekatan per   se illegal .
Untuk   lebih   memudahkan   pemahaman maka peneliti akan menjelaskan alasan – alasan sebagai berikut:
1. Penulis sependapat dengan Andi Fahmi Lubis,   et.al,   (2017:   89)   bahwa   dalam penentuan   penggunaan   salah   satu pendekatan   tersebut   tidak   sematamata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan   undang-undang   yang menyatakan,   kata-kata   “patut   diduga” atau   “yang   dapat   mengakibatkan” berarti   menggunakan   pendekatan rule of reason .
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
2. Majelis   Komisi   persaingan   usaha dalam   menetukan   telah   terjadinya pelanggaran   dalam   perkara   Nomor 16/KPPU-I/2016,   lebih   memfokuskan terhadap   pencarian   fakta   –   fakta mengenai tindakan atau perilaku pelaku usaha yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, hal ini dapat dibuktikan dengan   alat   bukti   yang   digunakan hanya   untuk   menguatkan   pendapat telah terjadinya tindakan antipersaingan.   Dalam   pertimbangan Majelis Komisi tidak membahas lebih dalam mengenai dampak dari kegiatan pelaku   usaha   tersebut   seperti   yang diharuskan   dalam   pendekatan rule   of reason
karena   sifatnya   yang mengharuskan   melakukan   analisis ekonomi dan evaluasi yang mendalam dalam   menentukan   terdapat   tindakan yang menghalangi persaingan.
3. Majelis   komisi   tidak   terfokus   pada situasi pasar akibat dari perbuatan anti persaingan   tersebut.   Dalam   kasus   ini jelas   dalam   pertimbangannya   Majelis Komisi   hanya   menitik   beratkan   pada perilaku bisnis yang merupakan Per Se Illegal.
4. Dalam   pertimbangan   hukum   Majelis Komisi   yang   dilakukan   tanpa   proses penyidikan   yang   rumit.  Karena  hanya meliputi   identifikasi   perilaku   yang tidak   sah   dan   pembuktian   atas perbuatan illegal tersebut.
5. Penulis   setuju   dengan   Herbert Hovenkamp (1993: 92-93) menurutnya pendekatan per   se   illegal digunakan untuk   perjanjian/kegiatan   yang melibatkan  para pesaingnya  dan tidak melibatkan   suatu   jaringan   industri. Yang mana dalam kasus ini melibatkan dua   pelaku   usaha   yang   seharusnya bersaing dan dalam kasus tersebut tidak melibatkan suatu jaringan industri.
6.
Dalam   menentukan   salah   satu   dari dua   pendekatan   tersebut   KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik ( best practice ) untuk menilai suatu   perjanjian   atau   kegiatan   usaha
tertentu,   dengan   tetap   berpedoman   pada tujuan pembentukan UU Nomor 5 Tahun 1999   Tentang   Larangan   Peraktek Monopoli   Dan   Persaingan   Usaha   Tidak Sehat,   yang   antara   lain,   adalah   efisiensi dan kesejahteraan konsumen (Lubis, et.al,
2017: 89).

## 2. Kesesuaian putusan KPPU dengan UU No 5 tahun 1999
Mengenai   tugas   dan   kewenangan KPPU telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999,   maka   peneliti   akan   menganalisa secara   yuridis   apakah   tugas   dan kewenangan   KPPU   tersebut   penerapannya telah   sesuai   dengan   hukum,   yakni   dengan menghasilkan putusan yang sesuai dengan UU   tersebut,   terutama   dalam   menangani perkara Nomor Perkara Nomor 16/ KPPU- I/2016 tentang dugaan pelang garan Pasal 22   UU   No.   5   Tahun   1999   berkaitan dengan   Paket   Pengadaan   Pembangunan Sarana   dan   Prasarana   Pendidikan   Untuk itu   peneliti   akan   menganalis   putusan tersebut   dari   aspek   substantif   (Materiil) dan ajektif (formil).

## 2.1. Aspek Materiil Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2016
Dalam   pembahasan   kesesuaian   putusan Majelis Komisi dengan UU No. 5 Ta-hun 1999 mengenai aspek materiilnya peneliti sesuaikan   pembahasannya   dengan   yang ada dalam salinan putusan KPPU Nomor 16/KPPU-I/2016 sebagaimana berikut:
a. Pemenuhan unsur pasal 22
Konsep   (hukum)   persekongkolan tender   kemunculannya   didasarkan   pada ketentuan   yang   terdapat   dalam   Pasal   22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang   menyatakan   bahwa   “ Pelaku   usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk   mengatur   dan   atau   menentukan pemenang   tender   sehingga   dapat mengakibatkan   terjadinya   persaingan usaha tidak sehat”.
Untuk   menentukan   telah   terjadinya persaingan   usaha   tidak   sehat   Majelis Komisi   dalam   menangani   kasus   –
kasusnya melakukan penjabaran terhadap unsur
–   unsur   dalam   pasal   22,   hal   ini   telah dijabarkan   secara   jelas   dalam   pedoman pasal   22   Tentang   Larangan Persekongkolan   Dalam   Tender,   berikut merupakan penjabaran unsur – unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 : 1. Unsur Pelaku Usaha; 2. Unsur bersekongkol; 3. Unsur pihak lain; 4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; 5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sesuai  dengan  Peraturan  KPPU  Nomor 2     Tahun     2010,     pengertian “bersekongkol”   adalah   kerjasama   yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain   atas   dasar   inisiatif   siapapun   dan dengan   cara   apapun   dalam   upaya memenangkan   peserta   tender   tertentu. Unsur   bersekongkol   tersebut   antaralain dapat berupa (Usman, 2013: 484):
1. Kerjasama   antara   dua   pihak   atau lebih;
2. Secara terang-terangan maupun diam- diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. Membandingkan   dokumen   tender sebelum penyerahan;
4. Menciptakan persaingan semu;
5. Menyetujui   atau   memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. Tidak   menolak   melakukan   suatu tindakan   meskipun   mengetahui   atau sepatutnya   mengetahui   bahwa tindakan   tersebut   dilakukan   untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut; Untuk   itu   maka   peneliti   perlu menganalisa apakah putusan majelis dalam perkara   Nomor   16/KPPU-I/2016   dalam memutuskan para terlapor telah melakukan persekongkolan   dalam   tender   pengadaan prasarana   pendidikan,   apakah   telah memenuhi   unsur   Pasal   22,   berikut merupakan   uraian   unsur-unsur   yang terpenuhi   dalam   salinan   putusan   Majelis
Komisi:
1. Unsur Pelaku Usaha;
1.1.   Bahwa   menurut   Pasal   1   angka   5
Undang-Undang   Nomor   5   Tahun 1999, yang dimaksud “ pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha,   baik   yang   berbentuk   badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan   dan   berkedudukan   atau melakukan   kegiatan   dalam   wilayah hukum   negara   Republik   Indonesia, baik   sendiri   maupun   bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” ;
1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam   perkara   ini   adalah   PT.   Nike Jaya Abadi selaku Terlapor II dan PT Yulia   Jaya   selaku   Terlapor   III; demikian   unsur   pelaku   usaha terpenuhi;
2. Unsur Bersekongkol;
2.1. Bahwa    berdasarkan    Pedoman Pasal   22,   yang  dimaksud   dengan
“ bersekongkol   adalah   kerjasama yang   dilakukan   oleh   pelaku   usaha dengan   pihak   lain   atas   inisiatif siapapun   dan   dengan   cara   apapun dalam   upaya   memenangkan   peserta tender tertentu” ;
2.2.   Bahwa   berdasarkan   analisis   tentang persekongkolan horizontal sebagaimana   diuraikan   pada   bagian Tentang   Hukum   angka   4,   Majelis
Komisi   memperoleh   fakta   bahwa terbukti   terdapat   kesamaan   dalam dokumen penawaran   antara Pemenang   tender   yakni   Terlapor   II dan   Terlapor   III   sebagai   perusahaan pendamping bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;
3. Unsur   Pelaku   Usaha   Lain   dan/atau Pihak   Lain   Yang   Terkait   Dengan Pelaku Usaha Lain;
3.1.   Bahwa   menurut   Pedoman   Pasal   22, yang   dimaksud   dengan   unsur   Pihak Lain adalah:
“ para pihak (vertikal dan horizontal) yang   terlibat   dalam   proses   tender yang   melakukan   persekongkolan tender   baik   pelaku   usaha   sebagai peserta tender dan atau subjek hukum
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
lainnya   yang   terkait   dengan   tender tersebut.”
3.2. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha   lain   dalam   perkara   ini   adalah PT Yulia Jaya selaku Terlapor III dan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha   lain   adalah   Panitia   Tender selaku Terlapor I.
3.3.   Bahwa   Majelis   Komisi   menilai kapasitas Terlapor III tidak bertindak sebagai   pesaing   Terlapor   II   dalam proses tender,  namun   justru  menjadi pendamping   Terlapor   II   sehingga tindakannya   bersama   Terlapor   II dalam   proses   tender   dapat diketegorikan   sebagai   persaingan semu. bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi;
4. Unsur   mengatur   dan/atau   menentukan pemenang tender;
4.1.   Bahwa   menurut   Pedoman   Pasal   22, mengatur   dan/atau   menentukan pemenang tender adalah:
“suatu   perbuatan   para   pihak   yang terlibat   dalam   proses   tender   secara bersekongkol   yang   bertujuan   untuk menyingkirkan   pelaku   usaha   lain sebagai   pesaingnya   dan/atau   untuk memenangkan   peserta   tender   tertentu dengan   berbagai   cara.   Pengaturan dan/atau   penentuan   pemenang   tender tersebut   antara   lain   dilakukan   dalam hal   penetapan   kriteria   pemenang, persyarataan   teknik,   keuangan, spesifikasi,   proses   tender   dan sebagainya.”
4.2.   Bahwa   berdasar   analisis Persekongkolan   Horizontal   pada bagian Tentang Hukum angka 4 terkait penentuan   pemenang   tender,   Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa dengan melihat bukti Kesamaan dalam   dokumen   Penawaran   antara Terlapor
II dan Terlapor III Majelis Komisi menilai hubungan kerjasama Terlapor II, dan   Terlapor   III   untuk   mengatur   dan menentukan   Terlapor   II   sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor III berperan sebagai perusahaan
pendamping;   bahwa   dengan   demikian unsur   mengatur   dan/atau   menentukan pemenang tender terpenuhi;
5. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
5.1.   Bahwa   menurut   Pasal   1   angka   6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan   kegiatan   produksi dan/atau  pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur   atau   melawan   hukum   atau menghambat persaingan usaha;
5.2.   Bahwa   tindakan   Terlapor   II   dan Terlapor III, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha   dan   berpotensi   menimbulkan kerugian   negara   bahwa   dengan demikian,   unsur   dapat   mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;
Berdasarkan   hal   tersebut   menurut peneliti   dalam   pemenuhan   unsur   – unsur Pasal 22 telah terpenuhi, dengan alasan
– alasan peneliti sebagai berikut:
1. Mengenai   unsur   Pelaku   usaha   telah terpenuhi karena disini kedua Terlapor merupakan   pelaku   usaha   dengan bentuk Perseroan Terbatas yang  mana merupakan   badan   hukum   yakni   PT.
Nike Jaya Abadi dan PT. Yulia Jaya;
2. Unsur   bersekongkol   telah   terpenuhi dengan   ditemukan   kesamaan   dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, dan Terlapor III membuktikan  adanya komunikasi,   tukar   menukar   informasi dan   koordinasi   dalam   hal mempersiapkan   dan   menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender   yakni  Terlapor   II   dan  Terlapor III sebagai perusahaan pendamping;
3. Unsur   Pihak   lain   telah   terpenuhi, terdapatnya pelaku usaha lain yakni PT. Yulia   Jaya   sebagai   Terlapor   III   serta pihak   lain   yakni   Panitia   pengadaan sebagai Terlapor I;
4. Unsur   mengatur   dalam   memenangkan tender   telah   terpenuhi   dengan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
bersekongkolnya antara Terlapor II dan III   merupakan   upaya   dari   keduanya untuk   memenangkan   tender,   Terlapor III   yang   tidak   bersungguh-sungguh dalam   mengikuti   paket   tender   dan hanya sebagai pendamping pada paket yang   tidak   ingin   dimenangkan, tercermin   dalam  tindakan  Terlapor  III yang   sejak   awal   sudah   mengetahui bahwa   tidak   memiliki   pengalaman sejenis pada tender;
5. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak   sehat   telah   terpenuhi   karena dengan   ditemukan   terdapatnya tindakan   persekongkolan   maka   sudah jelas kegiatan tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Penulis   sependapat   dengan penilaian Majelis Komis dalam penilai- annya   bahwa   seluruh   unsur   dalam Pasal   22   dalam   perkara   Nomor 16/KPPU-I/2016   tentang   persekong- kolan   dalam   tender   pengadaan prasarana   pendidikan   telah   terpenuhi sehingga sesuai dengan rumusan pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun
1999.

## b. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal
Dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016
1. Persekongkolan Horizontal
Persekongkolan horizontal
merupakan   persekongkolan   yang   terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia   barang   dan   jasa   pesaingnya. Persekongkolan   ini   dapat   dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan   persaingan   diantara   peserta tender (Usman, 2013: 485).
Berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun   2010   tentang   Pedoman   Pasal   22 yang   dimaksud   dengan   persekongkolan horizontal   adalah   persekongkolan   yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang   dan   jasa   dengan   sesama   pelaku usaha   atau   penyedia   barang   dan   jasa pesaingnya.
Penjelasan   Pasal   83   ayat   (2)   huruf   e Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun   2010   tentang   Pengadaan Barang/Jasa   Pemerintah,   secara   tegas menyebutkan   Indikasi   persekongkolan antar   Penyedia   Jasa   harus   dipenuhi sekurang-   kurangnya   2   (dua)   indikasi   di bawah ini:
1. Terdapat   kesamaan   dokumen   teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga   ahli,   dan/atau   uraian   belanja non personil;
2. Seluruh   penawaran   dari   Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;
3. Adanya   keikutsertaan   beberapa Penyedia   Jasa   yang   berada   dalam   1 (satu) kendali;
4. Adanya       kesamaan/kesalahan       isi dokumen   penawaran,   antara   lain kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penelitian;
Dalam perkara persekongkolan dalam tender   pengadaan   prasarana   pendidikan, berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal   sebagaimana   telah   diuraikan berdasarkan   Laporan   Dugaan   Pelanggaran dan   Kesimpulan   yang   disampaikan   oleh Investigator, terdapat indikasi persekongkolan   horizontal   yang   dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Terdapat   Kesamaan   dalam   metode pelaksanaan ;
Dalam  pemeriksaan  ditemukan   fakta terdapat   kesamaan   pada   dokumen penawaran   Terlapor   II   dan   Terlapor III kesamaan  tersebut yakni terdapat kesamaan   substansi   metode pelaksanaan   dalam   pekerjaan bekisting, pekerjaan beton, pekerjaan marking   posisi   sepatu   kolom, pekerjaan   pemasangan   keramik, pekerjaan   bagian   Penutup   Dinding dan Atap.
2. Terdapat   Kesamaan   daftar   persoonil inti;
Ditemukan   kesamaan   dalam   daftar personil inti kedua terlapor sebanyak 11   (sebelas)   orang   yang   beberapa diantaranya   merupakan   personil
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
utama   dalam   pekerjaan   tender tersebut 3. Terdapat Kesamaan Item Penawaran.
Dalam   kedua   dokumen   penawaran antara   Terlapor   II   dan   Terlapor   III ditemukan   terdapat   kesamaan. Kesamaan   harga   penawaran   kedua perusahaan   merupakan   kesamaan yang identik sampai pada dua angka setelah   koma   yang   membuktikan bahwa   hal   tersebut   sangat   sulit   bila harga   penawaran   dibuat   masing- masing secara mandiri.
4. Terdapat Kesamaan IP Address; Kedua terlapor mengunggah dokumen tender   menggunakan   fasilitas komputer   dan   internet   yang disediakan   oleh   LPSE   dikantor Kominfo   Jalan   Basuki   Rahmat Samarinda   dikarenakan   sinyalnya lebih   kencang   dan   kuat.   dengan didapati IP Address yang sama serta pada hari yang sama serta waktu yang berurutan,.
5. Terdapat   Kesamaan   Metadata Dokumen Penawaran; Bahwa   dari   metadata   dokumen penawaran PT Nike Jaya Abadi, dan PT Yulia Jaya terdapat beberapa item dalam   properties   yang   memiliki kesamaan   terutama   terkait   dengan item   “ Author ”,   “ Create ”,   “PDF Producer ”   yang   masing-masing menggunakan   DEL   Ta_COM, 27/03/2013, FREE   PD   Fill   and
Image   Writer .   Membuktikan   telah melihat   dan   membandingkan dokumen tender   masing-masing
sebelum penyerahaan.
6. Terdapat Kesamaan dalam pemalsuan surat dukungan.
Dalam   dokumen   penawaran   tender ditemukan  PT. Nike Jaya  Abadi dan PT.   Yulia   Jaya   menggunakan   surat dukungan   dari   PT.   Bengalon   Jaya Lestari   untuk   material   pekerjaan berupa tiang pancang. Bahwa nomor surat   dukungan   material   dari   PT.
Bengalon   Jaya   Lestari   berurutan Nomor   97/NJA/BJL/III/2013   untuk PT.   Nike   Jaya   Abadi   dan   Nomor
98/YJ/BJL/III/2013   untuk   PT.   Yulia Jaya merupakan surat dukungan yang tidak   pernah   dikeluarkan   oleh   PT. Bengalon   Jaya   Lestari   yang   telah dikonfrontasikan   langsung   dalam pemeriksaan saksi PT. Bengalon Jaya Lestari yang pada pokoknya Direktur PT.   Bengalon   Jaya   Lestari   tidak pernah mengeluarkan surat dukungan kepada   kedua   perusahaan   dan   tidak pernah   mendapatkan   pekerjaan perkara   ini.   Bahkan   berdasarkan keterangan   saksi   Ir.   Ch.   A   Dwidu yang merupakan orang yang dikaitkan dalam   penandatanganan   surat dukungan   yang   disangka   sebagai direktur,   bukanlah   direktur   PT. Bengalon Jaya Lestari dan juga bukan orang   yang   berwenang   untuk menandatangi surat dukungan kepada pihak lain.
7. Terdapat Hubungan Afiliasi berdasarkan   bukti   pemeriksaan Terlapor   II   dan   Terlapor   III,   para Terlapor mengakui adanya hubungan afiliasi   perusahaan   dalam   bentuk hubungan   keluarga.   Berdasarkan pengakuan   para   Terlapor,   pemilik Terlapor III merupakan sepupu suami dari   Terlapor   II   yang   menjabat masing-masing   sebagai   organ perseroan.
Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan dalam persidangan majelis komisi   memutuskan,   menyatakan bahwa   Terlapor   II,   dan  Terlapor   III, terbukti   secara   sah   dan   meyakinkan melanggar  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini pendapat   peneliti   sejalan   dengan pertimbangan   Majelis   Komisi.   Fakta –   fakta   tersebut   sesuai   dengan indikasi   persekongkolan   berdasarkan Peraturan   KPPU   Nomor   2   Tahun 2010 tentang Penjelasan Pasal 22 UU No.   5   Tahun   1999   dan   Penjelasan Pasal   83   ayat   (2)   huruf   e   Peraturan Presiden   Republik   Indonesia   Nomor 70   Tahun   2012   tentang   Perubahan Kedua   Atas   Peraturan   Presiden
Nomor   54   Tahun   2010   tentang Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah.
Alasan   peneliti   sependapat   dengan Majelis   Komis   dalam   menentukan terdapatnya persekongkolan Horizontal adalah sebagai berikut: 1. Terdapat kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III;
2. Terlapor   II   dan   Terlapor   III melakukan   penyesuaian   dokumen dengan   banyaknya   kesamaan   dalam dokumen yang ditemukan;
3. Tentunya   sebelum   mengajukan penawaran   Terlapor   II   dan   Terlapor III   membandingkan   dokumen sebelum penyerahan;
4. Terlapor   III   menciptakan   persaingan semu   dengan   tidak   bersungguh- sungguh mengikuti tender
5. Terdapatnya   metadata   yang   sama serta   menggunakan   IP   Adress   yang sama dengan waktu yang berurutan. Sehingga hemat peneliti pertimbangan   majelis   komisi   dalam menentukan telah terjadinya
persekongkolan   horizontal   dalam   tender pengadaan prasarana pendidikan UPTD – SKOI   telah   sesuai   dengan   UU   No.   5 Tahun 1999.

## 2. Persekongkolan Vertikal
Merupakan   persekongkolan   yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku   usaha   atau   penyedia   barang   dan jasa   dengan   panitia   tender   atau   panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik   atau   pemberi   pekerjaan. Persekongkolan   ini   dapat   terjadi   dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik   atau   pemberi   pekerjaan bekerjasama   dengan   salah   satu   atau beberapa   peserta   tender   (Usman,   2013: 486).
Dalam   salinan   putusan   KPPU Nomor   16/KPPU-I/2016,   investigator berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP)   menilai   terjadi   Persekongkolan Vertikal   antara   Terlapor   I   (Panitia Pengadaan)   dengan   Terlapor   II   dan Terlapor   III,   dalam   temuannya   terdapat
tindakan Terlapor I yang tidak melakukan proses   evaluasi   administrasi   dan   teknis dengan   baik   dan   benar,   dengan   bukti dokumen   penawaran,   terdapat   kesamaan metode penawaran antara Terlapor II dan Terlapor   III,   kesamaan   dokumen   ini seharusnya telah diketahui Terlapor I sejak prakualifikasi,   karena   Terlapor   II   dan Terlapor   III   lulus   hingga   tahap   evaluasi kualifikasi.   berdasarkan   pada   alat   bukti yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan   fakta   kesamaan   dokumen penawaran dan kesamaan IP Address pada saat   mengunggah   dokumen   penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan.
Berdasarkan   Pasal   83   ayat   (1)   huruf   c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan   bahwa   “ ULP   menyatakan Pelelangan/   Pemilihan   Langsung   Gagal apabila   dalam   evaluasi   penawaran ditemukan   bukti/indikasi   terjadi persaingan tidak sehat”.
Dalam penjelasan Pasal 83 Perpres Nomor   54   Tahun   2010   menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang  salah satunya  adalah terdapat kesamaan   dokumen   teknis.   Kemudian dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan   Presiden   Republik   Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun   2010   tentang   Pengadaan Barang/Jasa   Pemerintah,   secara   tegas menyebutkan Indikasi   persekongkolan   antar   Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang- kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
1. Terdapat   kesamaan   dokumen   teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;
2. Seluruh   penawaran   dari   Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;
3. Adanya   keikutsertaan   beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya   kesamaan/kesalahan   isi dokumen   penawaran,   antara   lain kesamaan/kesalahan   pengetikan, susunan, dan format penulisan;
Tindakan   Terlapor   I   dengan   tidak menggagalkan   pelelangan   ini   adalah sebagai   tindakan   pengaturan   dengan melakukan   komunikasi,   koordinasi   dan kerjasama   sebagaimana   dimaksud   diatas dilakukan   dalam   rangka   untuk menentukan   pemenang   tender.   Hal   ini dapat   di   buktikan   antara   lain   dengan adanya   kesamaan/kesalahan   isi   dokumen penawaran,   antara   lain   kesamaan /kesalahan   pengetikan,   susunan,   dan format penulisan. seharusnya sedari awal Telapor I sebagai Pantia Pengadaan telah menyadari adanya kesamaan sebagaimana ditemukan   dalam   fakta   persidangan, sehingga   panitia   dapat   menggunakan wewenangnya   sebagaimana   diatur   dalam Peraturan   Presiden   diatas,   yakni   dengan menggagalkan   proses   lelang   apabila terdapat   indikasi   persaingan   usaha   tidak sehat dalam proses tender.
Dalam   diktumnya   pada   salinan putusan   Nomor   16/KPPU-I/2016   Majelis Komisi   memutuskan,   menyatakan   bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   1999, Majelis   Komisi   dalam   rekomendasinya hanya   meminta   Ketua   KPPU   untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan   Timur   bahwa   dalam pelaksanaan tender memperhatikan prinsip- prinsip persaingan usaha yang sehat. peneliti dalam putusannya tersebut tidak sependapat dengan Majelis Komisi, menurut peneliti putusan   komisi   tentang   pernyataan   tidak terdapatnya   indikasi   persekongkolan vertikal kurang tepat.
Majelis Komisi hendaknya memutus bahwa   Terlapor   I   sebagai   panitia   telah bersalah   karena   melakukan   kelalaian dengan membiarkan terjadinya
persekongkolan   antara   peserta   tender, seharusnya   terlapor   I   telah   mengetahui terlebih   dahulu   dan   mencegah   terjadi persekongkolan.   Dengan   kewenangannya untuk menyatakan pelelangan gagal lebih dulu   apabila   terdapat   indikasi persekongkolan.   Tidaklah   tepat   menurut pendapat peneliti apabila Majelis Komisi menilai   belum   cukup   bukti   adanya
tindakan   Terlapor   I   yang   menunjukkan adanya   keterkaitan   dengan   kerja   sama yang   dilakukan   oleh   Terlapor   II   dan Terlapor   III   sehingga   terjadinya persekongkolan   vertikal.   Dalam   Pasal 1366   KUHPerdata   menjelaskan   bahwa “ Seorang   tidak   saja   bertanggung   jawab untuk   kerugian   yang disebabkan   karena perbuatannya   sendiri,   tetapi   juga   untuk kerugian   yang   disebabkan   kerena kelalaian   atau   kurang   kehati   – hatiannya”. Dalam   perkara pidana menurut   menurut   Simons   sebagaimana dikutip   dalam  Sudarto  (1990:  125)  yang menyebutkan   syarat   untuk   adanya kelalaian, sebagai berikut:
a. Tidak ada penghati – hati; b. Dapat diduga akibatnya.
Apabila  kita  melihat  pendapat  ahli pidana  tersebut  mensyaratkan  suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu   kelalaian   apabila   tidak   ada penghati   –   hatian   dalam   kasus   ini Terlapor I sebagai panitian pengadaan tender seharusnya sudah mempersiapkan   untuk   menangani berbagai kemungkinan – kemungkinan   yang   akan   muncul terdapatnya   persaingan   usaha   tidak sehat dalam pengadaan tender yang ia jalankan,   dan   seharusnya   panitia pengadaan   sudah   menduga   sedari awal apabila terdapat persekongkolan dalam tender tersebut.
Sangatlah   penting   menurut peneliti   dalam   melakukan   penilaian terjadinya   suatu   persekongkolan dengan   melihat   faktor   –   faktor   yang tidak langsung akan tetapi mendukung terjadinya   suatu   persekongkolan. Sehingga apabila pertimbangan tersebut disandingkan   dengan   kasus   ini,   maka sudah   selayaknya   majelis   komisi menilai   bahwa   terdapat   indikasi persekongkolan vertikal antara Terlapor I   dengan   Telapor   II   dan   Terlapor   III. Karena   menurut   peneliti   sudah   cukup untuk   membuktikan   telah   adanya indikasi persekongkolan secara vertikal tersebut.
Dengan adanya kesamaan dalam dokumen   penawaran,   IP   Address, kesamaan nama peronil inti, serta bukti –   bukti   lain   yang   sebelumnya   telah peneliti   jelaskan,   seharusnya   sudahlah cukup   untuk   menjadi   bahan pertimbangan   Majelis   Komisi   dalam menilai adanya indikasi persekongkolan   secara   vertikal, Tindakan terlapor I dengan melakukan pembiaran   sehingga   memfasilitasi terjadinya   persekongkolan   horizontal sebagaimana   peneliti   uraikan   di   atas, merupakan bentuk unsur bersekongkol, sebagaimana   diatur   dalam   pedoman Pasal 22 huruf :
(f) tidak   menolak   melakukan   suatu tindakan   meskipun   mengetahui   atau sepatutnya   mengetahui   bahwa tindakan   tersebut   dilakukan   untuk mengatur dalam rangka memenangkan   peserta   tender tertentu;
(g) pemberian   kesempatan   eksklusif   oleh penyelenggara   tender   atau   pihak terkait secara  langsung  maupun  tidak langsung  kepada  pelaku  usaha  yang mengikuti   tender,   dengan   cara melawan hukum.
Dalam pedoman Pasal UU No. 5 Tahun 1999 yakni Peraturan KPPU Nomor   2   Tahun   2010   menjelaskan untuk   mengetahui   telah   terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender   maka   perlu   melihat   adanya indikasi   persekongkolan,   salah   satu indikasi   yang   sesuai   yakni   indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi   perusahaan   atau   pra lelang, pada huruf d menyatakan :
d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam   prakualifikasi   walaupun   tidak atau   kurang   memenuhi   persyaratan yang telah ditetapkan.
Banyaknya   temuan   kesamaan dalam   dokumen   penawaran   Terlapor II   dan   Terlapor   III   seharusnya dianggap tidak memenuhi persyaratan mengikuti   tender.   Bahwa   terkait kesamaan-kesamaan tersebut
misalnya kesamaan nama personil inti dalam   dokumen   penawaran   Terlapor II   dan   Terlapor   III.   menurut keterangan   Ahli   LKPP   Setyabudi Arijanta   (sebagaimana   peneliti   kutip keterangannya   dalam   memberikan pendapatnya   sebagai   ahli   dalam perkara   KPPU   Nomor   15/KPPU- I/2014)   menyatakan,   “jika   terdapat nama   personil   yang   sama   dalam dokumen   penawaran,   maka   Panitia seharusnya   melakukan   klarifikasi, kemudian   dapat   melaporkan   kepada pihak   kepolisian   karena   adanya penipuan,   dan   bahkan   dapat melakukan blacklist ”.
Seharusnya   Terlapor   I   cermat dan   teliti   melihat   indikasi   adanya persekongkolan   horizontal   yang dilakukan   oleh   para   peserta   tender, sebagaimana   pendapat   Ahli   LKPP Setyabudi Arijanta dalam pemeriksaan   yang   menyatakan   “Jika Panitia   menemukan   indikasi penawaran   yang   masuk   tidak   ada persaingan   maka   seharusnya digugurkan,   jika   ragu   maka seharusnya   diklarifikasi,   dan   jika temuan   ada   dalam   evaluasi kualifikasi,   maka   wajib   dilakukan pembuktian kualifikasi”. Dalam kasus ini Terlapor I terlihat bersikap apatis, dalam   peroses   tender   sudah selayaknya Terlapor I bersifat cermat dan teliti sebagai panitia tender yang harus bekerja secara professional.
Terlapor   I   tidak   melakukan evaluasi   dengan   benar,   terbukti Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap   kesamaan   dalam   dokumen penawaran,   kesamaan   IP   address, kemiripan   metode   pelaksanaan, sebagaimana   telah   diuraikan   pada bagian   persekongkolan   horizontal   di atas, maka peneliti menilai Terlapor I melakukan   pembiaran   terhadap adanya   persekongkolan   horizontal dalam   rangka   mengatur   pemenang tender pada paket tender
Tepat   jika   Terlapor   I dipersalahkan   karena   lalai   dalam tugasnya   sebagai   panitia   sehingga secara   tidak   langsung   menyebabkan terjadinya   persekongkolan   horizontal antara   Terlapor   II   dan   Terlapor   III.
Berdasarkan   bukti   –   bukti   tersebut serta   sikap   Terlapor   yang   tidak kooperatif   dalam   persidangan menunjukkan   terdapat   adanya indikasi   persekongkolan   vertikal, sehingga   sudah   selayaknya   peneliti menilai   bahwa   telah   terjadi persekongkolan   secara   vertikal. Secara   singkatnya   alasan   peneliti dalam   menilainya   terdapatnya persekongkolan secara vertikal adalah sebagai berikut:
1. Telah   terdapat   bukti   yang   cukup untuk   dalam   menentukan   telah terjadinya   persekongkolan   horizontal yang seharusnya sudah diketahui oleh Terlapor I sedari awal;
2. Terlapor   I   seharusnya   telah menggugurkan tender apabila terdapat indikasi   persekongkolan   justru Terlapor   I   meluluskan   dokumen penawaran   Terlapor   II   dan   Terlapor III   serta   menjadikan   Terlapor   II sebagai pemenang tender;
3. Sifat tidak kooperatif Terlapor I yang tidak memberikan klarifikasi terhadap kasus   tersebut   dan   tidak   menghadiri persidangan   sebanyak   tiga   kali dengan   panggilan   secara   patut, sebagaimana telah menjadi kewajiban Terlapor   I   sebagai   pihak   lain   yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Terpenuhinya indikasi persekongkolan   sebagaimana   diatur dalam penjelasan pasal 22 yang salah satu   indikasi   sesuai   yakni   indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi   perusahaan   atau   pra lelang, pada huruf d. c. Pemberian   Sanksi   Dalam   Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016
UU No.   5   Tahun   1999
menetapkan   2   (dua)   macam   sanksi
yaitu   sanksi   administratif   dan   sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan   pidana   tambahan.   Akan   tetapi sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU dalam Pasal 47 ayat
(1)   UU   No.   5   Tahun   1999   hanya sebatas   sanksi   administrasi,   Sanksi administratif merupakan satu tindakan yang   dapat   diambil   oleh   Komisi terhadap   pelaku   usaha   yang melanggar   UU   No.   5   Tahun   1999. Jadi,   kewenangan   KPPU   hanya sebatas   menjatuhkan   sanksi administrasi, KPPU tidak mempunyai kewenangan   menjatuhkan   sanksi perdata dan pidana, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri.
Tindakan   administratif   yang dapat   dijatukan   KPPU   ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 47   ayat   (2)   UU  No.   5  Tahun   1999, yang menetapkan bahwa:
1) Penetapan   pembatalan   perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
2) Perintah   untuk   menghentikan integrasi   vertikal   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
3) Perintah   untuk   menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
4) Penetapan   pembatalan   atas penggabungan atau peleburan badan usaha   dan   pengambilalihan   saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28; 5) Penetapan pembayaran ganti rugi;
6) Pengenaan   denda   minimal   Rp
1.000.000.000   (satu   miliar   rupiah) dan   setinggi   tingginya   Rp 25.000.000.000   (dua   puluh   lima miliar rupiah).
Berdasarkan   uraian   mengenai sanksi   administrasi   bagi   pelanggar Pasal   22   Undang-Undang   Anti Monopoli   di   atas   dan   dikaitkan dengan kasus tender dalam pengadaan prasarana pendidikan UPTD – SKOI yang   telah   di   putus   KPPU   melalui Putusan   Nomor   16/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5
Tahun   1999   yang   mana   dalam putusan   tersebut   Majelis   Komisi menjatuhkan sanksi yaitu berupa:
1. Menghukum   Terlapor   II,   membayar denda   sebesar   Rp   444.175.200,00 (Empat   Ratus   Empat   Puluh   Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah
2. Menghukum  Terlapor   III,  membayar denda   sebesar   Rp   190.360.800,00
(Seratus   Sembilan   Puluh   Juta   Tiga Ratus   Enam   Puluh   Ribu   Delapan
Ratus Rupiah)
Putusan   KPPU   No.   16/KPPU- I/2016   yang   telah   di   putus   oleh Majelis   Komisi   menurut   peneliti kurang   sesuai   dengan   sanksi   yang telah   dituangkan   dalam   UU   No.   5 Tahun   1999.   Hal   ini   disebabkan karena   sanksi   yang   berupa   sanksi pengenaan   denda   yang   di   jatuhkan oleh Majelis Komisi kepada PT. Nike Jaya   Abadi   dan   PT.Yulia   Jaya dibawah yang telah di tentukan oleh Undang-Undang   Larangan   Praktik Monopoli   dan   Persaingan   Usaha Tidak Sehat.
Dalam Pasal 47 ayat  (2) huruf g,   pengenaan   denda   untuk pelanggaran   terhadap   Pasal   22 serendah-rendahnya adalah Rp1.000.000.   000,00   (satu   milyar rupiah)   dan   setinggi-tingginya Rp25.000.000.000   ,00   (dua   puluh lima miliar rupiah). Dari yang sudah di atur didalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan   amar   putusan   yang   telah ditetapkan   oleh   Majelis   Komisi pengenaan   sanksi   administratif   yang berupa   denda   yang   diberikan   oleh KPPU   dalam   menegakan   hukum persaingan  usaha  kepada  Terlapor  II dan   Terlapor   III   menjadi   kurang sesuai   dengan   aturan   pemberian sanksi   administratif   berupa   denda yang telah ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999.
Akibat   dari   ketidaksesuaian antara   pemberian   sanksi   administratif berupa   denda   yang   terdapat   dalam
Putusan   KPPU   Nomor   16/KPPU- I/2016   tersebut   dengan   aturan pemberian   sanksi   administratif   berupa denda yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf   g   Undang-Undang Larangan   Praktik   Monopoli   dan Persaingan   Usaha   Tidak   Sehat tersebut   tentunya   akan   memberikan prespektif   yang   buruk   dan   kurang memberikan   efek   jera   bagi   pelaku usaha   yang   melanggar   ketentuan Pasal   22   UU   No.   5   Tahun   1999 Bahwa   yang   mana   seharusnya putusan KPPU tersebut ditujukan agar tidak terulang lagi perkara yang sama, memberikan   rasa   keadilan   bagi masyarakat,   untuk   kepentingan pengembalian   kerugian   negara,   dan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat.
Sehingga putusan KPPU menurut peneliti   masih   belum   dapat   dikatakan membuat para pelaku jera dikarenakan penerapan sanksi yang masih di bawah dari   aturan   masih   ternilai   kecil   bagi pelaku   usaha   dibandingkan   dengan keuntungan yang diperolehnya dengan memenangkan   tender   tersebut, seharusnya Majelis Komisi memberikan sanksi denda sebagaimana yang   telah   ditetapkan   dalam   Undang-
Undang   Larangan   Praktik   Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 2.2.   Aspek   Formil   Putusan   KPPU
Nomor 16/KPPU-I/2016

## a. Mekanisme   Penanganan   perkara
Nomor 16/KPPU-I/2016
Sebagai   lembaga   pengawas persaingan   usaha,   KPPU   berwenang menangani   perkara   persaingan   usaha. Penanganan   perkara   persaingan   usaha didasarkan   pada   laporan   yang disampaikan   pihak   pelapor,   penanganan perkara   persaingan   usaha   juga   dapat dilakukan   atas   dasar   inisiatif   KPPU,   hal ini diatur dalam Pasal 40 yang kemudian lebih   lanjut   dijabarkan   dalam   Pasal   15 sampai dengan Pasal 22 Peraturan KPPU\
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
Dengan   merujuk   kepada   ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor   5   Tahun   1999,   yang   kemudian dijabarkan   lebih   lanjut   dengan   Peraturan KPPU   Nomor   1   Tahun   2010,   maka tahapan  penanganan  perkara  berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahap :
a. Kajian;
b. Penelitian;
c. Pengawasan Pelaku Usaha;
d. Penyelidikan;
e. Pemberkasan;
f. Sidang Majelis Komisi; dan g. Putusan Komisi.
Dalam   perkara   persekongkolan Nomor 16/KPPU-I/2016 berkaitan dengan Paket   Pengadaan   Pembangunan   Sarana dan Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis   Daerah   (UPTD)   Sekolah   Khusus Olahragawan   Internasional   (SKOI) Provinsi   Kalimantan   Timur,   Tahun Anggaran   2013.   Sebagaimana   peneliti kutip   dalam   salinan   putusan   tersebut diatas,   KPPU   melakukan   penangan perkara dengan melakukan inisiatif, Maka dalam   menentukan   adanya   dugaan pelanggaran   terhadap   UU   No.   5   Tahun 1999.
Penelitian   merupakan   tahap   awal dalam   mendapatkan   bukti   awal   dugaan pelanggaran terhadap pelaku usaha, untuk itu   Sekretariat   Komisi   melakukan penelitian   tentang   adanya   dugaan pelanggaran   terhadap   UU   No.   5   Tahun 1999   berkaitan   dengan   Paket   Pengadaan Pembangunan   Sarana   dan   Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)   Sekolah   Khusus   Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur.
Dari   hasil   penelitian   tersebut Sekertariat   Komisi   yang   menangani monitoring   Pelaku  Usaha   menyiapkan  dan menyampaikan   Laporan   Hasil   Penelitian (LHP)   dalam   Rapat   Komisi/Rapat Koordinasi,   berdasarkan   Laporan   Hasil Penelitian   apabila   berpotensi   melakukan pelanggaran   Undang-Undang   Komisi
menetapkan   tindaklanjut   Penyelidikan berdasarkan   Laporan   Hasil   Penelitian apabila   memenuhi   kriteria   paling   sedikit terdapat   dugaan   perilaku   yang   melanggar Undang-Undang.
Penyelidikan   yang   telah   dilakukan Sekretariat Komisi terhadap Laporan Hasil Penelitian,   telah   memperoleh   bukti   yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran   yang  kemudian  bukti  tersebut dituangkan   dalam   bentuk   Laporan   Hasil Penyelidikan (LHP). Bukti yang didapatkan dalam   penyidikan   kemudian   dibuat   dalam bentuk Laporan Hasil Penyidikan sehingga selanjutnya   dilakukan   pemberkasan, kemudian   Laporan   Hasil   Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan   dan   disusun   dalam   bentuk Rancangan Laporan Dugaan
Pelanggaran   (RLDP).   Dalam   Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui RLDP tersebut   menjadi   Laporan   Dugaan Pelanggaran (LDP).
Selanjutnya   Ketua   Komisi menerbitkan   Penetapan   Komisi   Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2016   tanggal   29 Desember   2016   tentang   Pemeriksaan Pendahuluan   Perkara   Nomor   16/KPPU- I/2016,   berdasar   kan   Penetapan Pemeriksaan Penda huluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep.3/II/2017   tanggal   28 Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi   sebagai   Majelis   Komisi   pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPUI/2016.
Ketua   Majelis   Komisi   Perkara Nomor 16/KPPUI/2016 menerbitkan Surat Keputusan   Majelis   Komisi   Nomor 10/KPPU/Pen/II/2017   tentang   Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor   16/KPPU-I/2016,   yaitu   dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017   sampai   dengan   tanggal   19   April 2017.   kemudian   Majelis   Komisi menyampaikan Pemberitahuan
Pemeriksaan   Pendahuluan,   Petikan Penetapan   Pemeriksaan   Pendahuluan,
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang   Jangka   Waktu   Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor.
Berdasarkan   hal   tersebut   peneliti dalam   hal   ini   menganalisa   terdapat kesesuaian   mengenai   jangka   waktu dimulainya sidang Pemeriksaan
Pendahuluan   sebagaimana   diatur   dalam Pasal   49   ayat   (1),   dalam   kasus   tersebut sesuai dikarenakan peraturan komisi Nomor 1   Tahun   2010   mewajibkan   untuk pelaksanaan   Pemeriksaan   Pendahuluan   7 (tujuh)   hari   setelah   ditetapkannya Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep.3/II/   2017   tanggal   28 Februari  2017 tentang  Penugasan  Anggota
Komisi   sebagai   Majelis   Komisi   pada Pemeriksaan   Pendahuluan   Perkara   Nomor 16/KPPUI/2016 Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan pertamakali pada tanggal 7 maret 2017. Yang dalam hal ini masih   dalam   jangka   waktu   7   hari sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut
Akan   tetapi   peneliti   menemukan ketidaksesuaian   Majelis   Komis   dalam menentukan   jangka   waktu   Pemeriksaan pendahuluan   dalam   menerbitkan   Surat Keputusan   Majelis   Komisi   Nomor 10/KPPU/Pen/II/2017   tentang   Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor   16/KPPU-I/2016,   yaitu   dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017   sampai   dengan   tanggal   19   April 2017, apabila peneliti hitung jangka waktu tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017, jika dihitung berdasarkan hari kerja   bukanlah   30   (tiga   puluh)   hari sebagaimana   diatur   dalam   Pasal   39   ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 akan tetapi 32 (tiga puluh dua) hari. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan aturan yang telah berlaku.
Pada tanggal 07 Maret 2017, Majelis Komisi   melaksanakan   Sidang   Majelis Komisi   I   dengan   agenda   Pembacaan   dan Penyerahan  Salinan  LDP oleh  Investigator
kepada Terlapor yang kemudian di lanjutkan pada   tanggal   14   Maret   2017,   Majelis Komisi   melaksanakan   Sidang   Majelis Komisi II. Kemudian pada tanggal 4 April 2017   Majelis   Komisi   melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk   Terlapor   I   yaitu   Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap LDP disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi  dan atau   nama  ahli   dan atau   surat dan/atau dokumen yang mendukung.
Setelah   melakukan   Pemeriksaan Pendahuluan,   Majelis   Komisi   menyusun Laporan   Hasil   Pemeriksaan   Pendahuluan (LHPP)   yang   disampaikan   kepada   Rapat Komisi. berdasarkan pertimbangan terhadap LHPP,   Rapat   Komisi   memutuskan   untuk dilakukan   Pemeriksaan   Lanjutan   terhadap Perkara   Nomor   16/KPPU-I/2016.   Tahapan pemeriksaan   sidang   majelis   komisi berikutnya   adalah   pemeriksaan   lanjutan perkara   persaingan   usaha,   yang   dilakukan paling   lambat   30  (tiga   puluh)   hari   setelah pelaksanaan tahap pemeriksaan pendahuluan.   pemeriksaan   lanjutan   ini diselenggarakan   dalam   rangka   untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran   terhadap   Undang   –   Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Usman, 2013: 146). Berdasarkan   Keputusan   Rapat   Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi   Nomor   :   15/KPPU/Pen/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan  Perkara   Nomor  16/KPPU-I/2016. Untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi   menerbitkan   Keputusan   Komisi Nomor   26/KPPU   /Kep.3/IV/2017   tanggal 18 April 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi   sebagai   Majelis   Komisi   pada Pemeriksaan   Lanjutan   Perkara   Nomor 16/KPPUI/2016.
Dalam   salinan   putusan   KPPU menjelaskan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor   16/KPPUI/2016   menerbitkan   Surat Keputusan   Majelis   Komisi   Nomor 21/KMK/Kep/IV/2017   tentang   Jangka Waktu   Pemeriksaan   Lanjutan   Perkara Nomor   16/KPPU-I/2016,   yaitu   dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 April
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017. Setelah   melakukan   Pemeriksaan   Lanjutan, Majelis   Komisi   menilai   perlu   dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis   Komisi   menerbitkan   Surat
Keputusan   Majelis   Komisi   Nomor 35/KMK/Kep/VII/2017 tentang Perpanjangan   Pemeriksaan   Lanjutan
Perkara   Nomor   16/KPPU-I/2016,   yaitu dalam   jangka   waktu   paling   lama   30   (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Juli   2017   sampai   dengan   tanggal   11 September   2017.   untuk   melaksanakan Perpanjangan   Pemeriksaan   Lanjutan,
Komisi   Ketua   Komisi   menetapkan pembentukan   Majelis   Komisi   melalui Keputusan Komisi Nomor 43/KPPU/Kep.3/VII/2017   tanggal   25   Juli 2017   tentang   Penugasan   Anggota   Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan
Pemeriksaan   Lanjutan   Perkara   Nomor 16/KPPU-I/2016.
Berdasarkan   kronologis   penanganan perkara   sebagaimana   peneliti   kutip   dalam salinan   putusan   KPPU   Nomor   16/KPPU- I/2016   tersebut   diatas.   Peneliti   menilai mengenai dimulainya pemeriksaan lanjutan telah   sesuai   dengan   Pasal   57   ayat   (1) Peraturan   KPPU   Nomor   1   Tahun   2010 Dalam hal ini sesuai dikarenakan Keputusan ketua   komisi   dikeluarkan   pada   tanggal   18 April   2017   dan   pelaksanaan   pemeriksaan lanjutan dimulai pada tanggal 20 April 2017 yang   dalam   hal   ini   masih   masuk   dalam waktu   7   (tujuh)   hari   sebagaimana   diatur dalam pasal tersebut diatas.
Sedangkan mengenai  jangka waktu pemeriksaan   lanjutan   peneliti   kembali menemukan   ketidaksesuaian   Majelis Komisi  dalam menetapkan jangka waktu pemeriksaan   lanjutan,   Dalam   penetapan Majelis   Komisi   mengenai   jangka   waktu pemeriksaan dimulai sejak tanggal 20 April 2017   hingga   tanggal   26   Juli   2017,   yang apabila jika peneliti hitung dalam hari kerja, jangka   waktu   tersebut   adalah   70   (Tujuh puluh) hari kerja hal ini tidak sesuai dengan aturan   yang   mewajibkan   penyelesaian pemeriksaan   lanjutan   dalam   jangka   waktu 60 (enam puluh) hari. Kemudian mengenai perpanjangan   waktu   pemeriksaan   lanjutan
meskipun   Majelis   Komisi   memiliki wewenang   untuk   memperpanjang pemeriksaan   sebagaimana   diatur   dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 57 ayat (2) dan (3) sebagaimana telah peneliti jelaskan diatas, dalam perpanjangan pemeriksaan lanjutan dimulai sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017, yang apabila   dihitung   dalam   hari   kerja jumlahnya adalah 32 (tiga puluh dua) hari, hal   ini   tentu   menyalahi   aturan   yang memperbolehkan melakukan
perpanjangan 30 (tiga puluh) hari.
Setelah   berakhirnya   jangka   waktu Perpanjangan   Pemeriksaan   Lanjutan, Komisi   menerbitkan   Penetapan   Komisi Nomor 30/KPPU/Pen /IX/2017 tanggal 12 September   2017   tentang   Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-
I/2016. untuk melaksanakan Musyawarah Majelis   Komisi,   Komisi   menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep.3/IX/2017   tanggal   12 September   2017   tentang   Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor   16/KPPU-I/2016.   Setelah melaksanakan   Musyawarah   Majelis Komisi,   Majelis   Komisi   menilai   telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan yang ditetapkan melalui   musyawarah   dalam   Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober   2017   yang   kemudian   dibacakan di   muka   persidangan   yang   dinyatakan terbuka   untuk   umum   pada   hari   Senin tanggal   23   Oktober   2017   oleh   Majelis Komisi.
Dalam   melakukan   Musyawarah Majelis   Komisi   menurut   penilaian   peneliti sudah sesuai dengan aturan tersebut diatas, karena   dalam  jangka   waktu   7  (tujuh)   hari setelah   dilakukan   pemeriksaan   lanjutan Majelis   Komis   wajib   melakukan Musyawarah   Majelis   Komisi.   Akan   tetapi kembali   peneliti   menemukan   ketidak sesuaian, mengenai hasil kesepakatan dalam Musyawarah   Majelis   Komisi   yang   harus menyepakati   telah   terjadi   atau   tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
–   Undang   dalam   jangka   waktu   paling lama   15   (lima   belas)   hari   sedangkan dalam   salinan   putusan   peneliti menemukan bahwa Majelis Komisi telah bersepakat pada tanggal 4 Oktober 2017, hal   tersebut   tentunya   melewati   15   (lima belas)   hari   setelah   berakhirnya pemeriksaan   lanjutan   yakni   tanggal   12 September   2017,   seharusnya   paling lambat   Majelis   Komisi   telah   mengambil keputusan   pada  tanggal  2  (dua)   Oktober 2017.   Sedangkan   mengenai   pembacaan putusan   di   muka   sidang   Majelis   Komisi yang   dinyatakan   terbuka   untuk   umum telah sesui dengan aturan tersebut diatas, yang  mengharusnyakan  dibacakan secara umum   30   (tiga   puluh)   hari   sejak Pemeriksaan   Lanjutan   berakhir,   yakni tanggal 23 Oktober 2017.
Mekanisme   yang   dilakukan   oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam menangani perkara Nomor 16/KPPU-I/2016 menurut peneliti sebagian telah sesuai dan sebagian   bertentangan   dengan   ketentuan dalam   UU   No.   5   Tahun   1999   serta Peraturan   KPPU   Nomor   1   Tahun   2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

## b. Hak dan Kewajiban Terlapor Dalam Sidang Majelis KPPU
Berdasarkan   ketentuan   Pasal   41 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:
(1) Pelaku   usaha   dan   atau   pihak   lain yang   diperiksa   wajib   menyerahkan alat   bukti   yang   diperlukan   dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
(2) Pelaku   usaha   dilarang   menolak diperiksa,   menolak   memberikan informasi   yang   diperlukan   dalam penyelidikan   dan   atau   pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
(3) Pelanggaran   terhadap   ketentuan   ayat (2),   oleh   Komisi   diserahkan   kepada penyidik   untuk   dilakukan   penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, selama penyelidikan atau pemeriksaan, maka pelaku usaha
dan/atau   pihak   lain   yang   diperiksa mempunyai   kewajiban   untuk menyerahkan   alat   bukti   yang diperlukan   dan   dilarang   menolak untuk   diperiksa   ataupun   dilarang menolak untuk memberikan informasi yang   diperlukan   dalam   penyidikan atau   pemeriksaan   atau   dilarang menghambat   proses   penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan KPPU.   Karena   bila   pelaku   usaha menolak   diperiksa   atau   memberi informasi   yang   diperlukan   oleh KPPU,   maka   perkara   persaingan usahanya   akan   diserahkan   kepada penyidik   Polri   untuk   dilakukan penyidikan   sesuai   dengan   ketentuan yang   berlaku   (Usman,   2013:   165- 166).
Dalam   perkara   memeriksa   Perkara Nomor   16/KPPU-I/2016   tentang   dugaan pelanggaran   Pasal   22   UU   No.   5   Tahun 1999   berkaitan   dengan   Paket   Pengadaan Pembangunan   Sarana   dan   Prasarana Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)   Sekolah   Khusus   Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur,   Tahun   Anggaran   2013   Majelis Komisi terkendala dengan sikap Terlapor I yang   tidak   kooperatif   ketika   dimintai keterangan baik dalam pemeriksaan biasa maupun   pemeriksaan   Sidang   Majelis Komisi, dalam persidangan sudah tiga kali Terlapor   dipanggil   secara   layak   untuk menghadap   ke   persidangan   akan   tetapi Terlapor   I   sebagai   pihak   yang   tentunya memiliki   informasi   yang   penting   dalam menentukan   hasil   pertimbangan   majelis komisi akan tetapi Terlapor I tidak pernah datang memberikan keterangannya.
Seharusnya dengan kewenangan yang dimiliki   oleh   KPPU,   sebagaimana   diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun   1999   yakni   wewenang   untuk “memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli,   dan   setiap   orang   yang   dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999” dan wewenangnya “meminta keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam kaitannya   dengan   penyelidikan   dan   atau
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
pemeriksaan   terhadap   pelaku   usaha   yang melanggar   ketentuan   UU   No.   5   Tahun 1999”   dengan   wewenang   tersebut   apabila tidak   diindahkan   maka   seharusnya   KPPU berwenang untuk meminta bantuan penyidik kepolisan   untuk   menghadirkan   pelaku usaha,   saksi,   saksi   ahli   atau   setiap   orang yang dianggap   mengetahui   pelanggaran ketentuan   UU   No.   5   Tahun   1999   yang tidak   bersedia   memenuhi   panggilan Komisi.
Sifat Terlapor I yang tidak bersikap kooperatif   sangat   berlainan   dengan Terlapor II dan Terlapor III yang bersifat kooperatif   sehingga   mendapatkan keringanan   oleh   KPPU   dalam memberikan sanksi administratif. Terlapor
I   sebagai   Instansi   Pemerintah   sudah seharusnya mendukung dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat bukan   malah   mempersulit   dengan   tidak bersifat   kooperatif   dengan   tidak memberikan keterangan dalam persidangan Majelis Komisi, dalam Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010,
mewajibkan   untuk   Instansi   Pemerintah untuk   memberikan   keterangan   dalam kaitannya   dengan   penyelidikan   dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar   ketentuan   Undang-Undang, namun hal tersebut tidak di indahkan oleh Terlapor I. Secara keseluran mengenai hak dan   kewajiban   Terlapor   sebagian   telah terpenuh   berikut   penilaian   peneliti mengenai hal tersebut:
1. Majelis   Komisi   telah   menjalankan hak   –   hak   Terlapor   sebagaimana diatur   dalam   Pasal   8   ayat   (2) Peraturan   KPPU   Nomor   1   Tahun 2010;
2. Terlapor   II   dan   Terlapor   III   telah melaksanakan hak dan kewaji bannya dengan sebagaimana diatur dalam UU No.5   Tahun   1999   dan   Peraturan KPPU   Nomor   1   Tahun   2010   yaitu dengan   bersifat   kooperatif   dalam pemeriksaan oleh KPPU;
3. Terlapor   II   dan   Terlapor   III menghadiri   setiap   panggilan   untuk
penyelidikan   dan/atau   pemerik   saan dalam persidangan;
4. Terlapor   I   sebagai   unsur   dari pemerintah   tidak   menjalankan sebagaimana   kewajibannya   dalam Pasal   10   Peraturan   KPPU   Nomor   1 Tahun   2010,   dimana   diwajibkan untuk memberikan segala keterangan terkait   dengan   penyidikan   dan/atau pemeriksaan;
5. Terlapor   I   telah   bertindak   tidak kooperatif   dengan   tidak   menghadiri tiga kali panggilan persidangan yang telah dipanggil secara patut.

## Kesimpulan
Berdasarkan   pembahasan   di atas,   maka   dimpulan   yang   diambil adalah:
1. Konsep   Pendekatan   yang   digunakan oleh   Tim   Majelis   Komisi   Pengawas Persaingan   Usaha   dalam   memutus kasus   persekongkolan   tender   dalam putusan   Nomor   16/KPPU-I/2016 adalah   konsep   pendekatan per   se illegal, dibuktikan     dengan   fokus Majelis   Komisi   hanya   melihat terpenuhinya   tindakan   melanggar hukum   persaingan   yang   merupakan pendekatan   secara   Per   Se   Illegal sehingga   tidak   melakukan   analisis mendalam mengenai dampak yang di timbulkan   seperti   yang   di   syaratkan dalam pendekatan rule of reason;
2. Apabila dikaji berdasarkan fakta dan data   yuridis   terkait   hal   materiil   dan formil   maka   putusan   KPPU   Nomor 16/KPPU-I/2016   sebagian   telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Mengenai pemenuhan unsur Pasal 22 terkait persekongkokal horizontal dan vertikal   telah   sesuai,   Mengenai pemberian sanksi adminstratif berupa denda   oleh   Majelis   Komisi   masih terbilang cukup kecil sehingga belum memberikan   efek   jera,.   mengenai Mekanisme   Penanganan   perkara, terdapat   beberapa   ketidaksesuaian dalam penetapan jangka waktu dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan   Lanjutan,   serta Musyawarah   Majelis   Komisi   dalam mengambil   putusan.   Mengenai   hak dan   kewajiban   para   terlapor   bagi
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Terlapor   II   dan   Terlapor   III   telah patuh   dan   sesuai,   akan   tetapi   Untuk Terlapor I sebagai instasi pemerintah tidak   melaksanakan   kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Referensi [1] Hovenkamp, Herbert. 1993 Antitrust, St. Paul Minnesota: West Publishing, Co.
[2] Ibrahim, Johnny. 2006 Hukum Persaingan Usaha : filosofi, teori, dan implikasi
i. penerapannya di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
[3] Kagramanto,L   Budi.   2008. Larangan   Persekongkolan   Tender (Perspektif   Hukum   Persaingan
Usaha).   Surabaya:   Srikandi, cetakan pertama.
[4] Kaysen,   Carl   dan   Donald   F. Turner,   1971.Antitrust   Policy:   an Economic   and   Legal   Analysis, Harvard   University   Press,
Cambridge. [5] Lubis, Andi Fahmi dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha.Edisi Kedua. Jakarta: i. KPPU. [6] Rokan,   Mustafa   Kamal.   2010. Hukum   Persaingan   Usaha   (Teori dan   Praktiknya   di   Indonesia). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. [7] Siswanto, Arie. 2002. Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia. Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip. [8] Usman,   Rachmadi.   2013.   Hukum Persaingan   Usaha   Di   Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. [9] _________________. 2013. Hukum   Acara   Persaingan   Usaha Di   Indonesia,   Jakarta:   Sinar Grafika. [10] Anggraini, AM. TRI. 2005 Jurnal Hukum   Bisnis   Persaingan   usaha dan   persekongkolan   tender, penerapan   pendekatan   rule   of reason   dan   per   se   illegal   dalam hukum   persaingan,Volume   24   – No 2 [11] Bork,   Robert   H.1965.   “The   Rule of Reason and the Per se Concept: Price   Fixing   and   Market Division”, The Yale Law Journal, No. 5, Vol. 74, [12] Keintjem,   Enrico   Billy.   2016. Tinjauan   Yuridis   Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat
Dalam   Tender   Proyek   Menurut Undangundang   Nomor   5   Tahun 1991:   Lex   Administratum,   Vol. IV/No. 4/Apr/. [13] Widhiyanti, Hanif Nur. 2015.Pendekatan   Per   Se   Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia   –   Malaysia)”,   Jurnal Ilmu   Hukum,   Vol.8   Nomor   3 Desember.
[14] Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
[15] Peraturan   Presiden   Republik Indonesia   Nomor   54  Tahun   2010 tentang   Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah   beserta   Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia   Nomor   54  Tahun   2010 tentang   Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah
[16] Peraturan   Presiden   Nomor   70
Tahun   2012   Tentang   Perubahan Kedua   Atas   Peraturan   Presiden Nomor   54   Tahun   2010   Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
[17] Peraturan   Komisi   Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010   Tentang   Tata   Cara Penanganan Perkara;
[18] Peraturan   Komisi   Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun
2010   Tentang   Pedoman   Pasal   22 Undang   –   Undang   No.   5   Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender; [19] Peraturan   Komisi   Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun
2009   Tentang   Pedoman   Tindakan Administratif   Sesuai   Ketentua Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun   1999   Tentang   Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
[20] Undang-Undang Republik Indonesia   Nomor   5   Tahun   1999 Tentang   Larangan   Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. [21] Salinan Putusan   KPPU   atas Perkara Nomor : 16/KPPU-I/2016 Tentang   Persekongkolan   Tender Paket   Pengadaan   Pembangunan
Sarana   dan   Prasarana   Pendidikan Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah (UPTD) Sekolah
i. Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013.
[22] Salinan   Putusan   KPPU   atas Perkara   Nomor   15/KPPU-I/2014 tentang   Dugaan   Pelanggaran UndangUndang   Nomor   5   Tahun 1999   terkait   dengan   Pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013.
[23] www.kppu.go.id   /id/penegakan- hukum/statistik-perkara diakses pada 26 september 2018