________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|25

## STRATEGI POLITIS UNTUK BERTAHAN : STUDI KASUS KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS

## MOH ROSYID
Dosen IAIN Kudus Mrosyid72@yahoo.co.id
___________________________________________________________________

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  describing  the  ways  of  Samin  people  in Kudus, Central Java endeavor of maintain social life. The data by means of interviews, observation, and documentation by descriptif qualitatif. Samin community  face  problems  are  carried  away  by  lifestyle  the  impact  of information technology utilization, the religion Adam his believes religion not  recognized  by  the  state,  lack  of  similiarity  in  to  interpret  religious teachings Ki Samin the source of the speech teachings. The effect, Samin teachings there is something contradictory to law.  Estrangement occurs social interaction. The impact, voicing aspirations the authorities did not respond.  Efforts  made  Samin  community  (1)  voicing  his  aspirations  to local  figures  so  that  their  basic  rights  are  recognized  government  as religious  and  married  state  recognized,  (2)  networking  by  nation government  organization,  jurnalis,  lecture,  and  Samin  figure  in  another district.  The  results  of  his  efforts,  very  much  determined  by  seriousness and  consistence  Samin  community  in  optimizing  efforts  to  the government.
Keywords: Political Sociology, Tribal Politics, Group Dynamics. ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Pemerintahan  Jokowi-Makruf  Amin  melanjutkan  prioritaskan pembangunan  infrastruktur,  sumber  daya  manusia  (SDM),  deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi. SDM mendapat prioritas karena sasaran utama  pembangunan  adalah  manusianya,  baik  di  kota,  desa,  maupun penghuni  hutan.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  pada  23
________________________________________________________________________________________________ 26| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
November  2011  meresmikan  bantuan  104  unit  rumah  dengan  dana  Rp 400  juta  bagi  komunitas  adat  terpencil  suku  Korowai  dan  Kombai  di Kabupaten Mappi, Papua. Selama ini mereka bertempat tinggal di rumah pohon dengan kehidupan memburu dan meramu. 1
Kehidupan  di  pohon  membentuk  masyarakat  Tana  Toraja  (Tator) Sulawesi Selatan penganut agama alukta atau aluk to dolo mentradisikan penguburan  mayat  bayi  (sebelum  tumbuh  gigi)  di  pohon  hidup  ( disilli’ kayu),  bukan  di  liang batu  (patane)  atau  di  gua. Proses  penguburan  bayi ( pia’ - pia’ )  diawali  memandikan  dan  membungkus  dengan  kain  putih  dan pelepah  pinang,  ada  pula  yang  tanpa  pembungkus  kain.  Mayat dimasukkan  dalam  liang  batang  pohon  pada  posisi  berdiri.  Pintu  liang pohon  kemudian  ditutupi  dengan  kulit  serabut  (ijuk)  hitam  pohon  enau. Harapannya  sang  bayi  akan  menyatu  dengan  pohon  kehidupan.  Proses pemakaman  ter sebut,  bayi  akan  bertransformasi  ke  tahap  ‘keras’  dan arwahnya  menjalar  ke  atas  melalui  dahan,  ranting,  dan  dedaunan,  lalu diterbangkan angin ke langit.
Tubuh  bayi  yang  sudah  menyatu  dengan  pohon  dipercaya  pohon makin subur, membesar, terus hidup dan akarnya akan menjalar bersama tumbuhan  lain  akan  menyediakan  sumber  air  bagi  kehidupan  warga. Model  pemakaman  di  pohon  diilhami  oleh  konsep  hidup  bahwa penciptaan dunia oleh Puang Matua yang ajarannya berpusat pada filosofi tallu lolona (tiga pucuk kehidupan: manusia, hewan, dan tumbuhan) yang bersaudara. Kematian merupakan jalan menuju puya (tempat para Dewata bersemayam). Setiap orang yang mati akan sempurna dan mencapai puya
1 Republika , 23 November 2012 dan Kompas , 24 November 2012.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|27
(alam  roh)  bila  diritualkan  lewat  upacara  kematian.  Roh  akan  menjadi dewa ( to membali puang) setelah dilakukan upacara.
Si  mayit  ( to  mate)  akan  berkarya  di  langit  ( sule  ma’bolloan  barra’ ) untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat yang ditinggalkan di bumi. Bagi mayat bayi dari keluarga bangsawan tak dimakamkan di pohon bila diberi unsur  ‘keras’  yakni  gigi  palsu  terbuat  dari  emas.  Kearifan  lokal  yang  ada berupa  harmoni  antarmakhluk  hidup  di  bumi  yang  disimbulkan  unsur material  lembek-keras  untuk  mencapai  kematian  yang  menghidupkan, dalam  kematian  ada  kehidupan.  Pemakaman  bagi  mayat  dewasa dilaksanakan ritual kematian ( rambu solo’ ) untuk memuliakan si mayat ( to mate)  agar  mencapai  puya  dengan  tenang  dan  menjadi  dewata  (to membali puang). Kondisi kini, ritual diubah menjadi selebrasi kesuksesan keluarga.
Bagi  masyarakat  Desa  Meruang,  Kabupaten  Toraja  Utara,  Sulawesi Selatan Rambu  Solo’ paling  banyak  digelar  pada  Juli  dan  Desember  saat para perantau Toraja mudik. Mahalnya biaya rambu solo’ dianggap prestis seperti  pemakaman  mendiang  Abraham  Sangka’  wafat  5 Januari  2012. Sebelum dikuburkan, selama 11 bulan, jenazah diawetkan, diformalin, dan disimpan  di Tongkonan  Tete,  tempat  keluarga  istrinya  berasal.  Ada  46 kerbau belang ( tedong bonga) harga per ekor hingga Rp 200 juta dan 150 babi, peti jenazah seharga Rp 24 juta, jutaan rupiah pembelian batu nisan ( simbuang),  tenda  tamu,  minuman,  dan  kudapan  (snack).  Biaya penguburan  dari  keluarga,  kerabat,  dan  teman.  Kematian  bagi  warga Toraja  dirayakan  karena  dipandang  sebagai  puncak  kehidupan  ( tallu lolona)  disaksikan  ribuan  orang.  Upacara  penguburan  Bertha  Mingu Kala’lembung di Makale, Tana Toraja, Jumat 28 Desember 2012, menteri
________________________________________________________________________________________________ 28| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
dan gubernur dari beberapa provinsi hadir, biaya penguburan Rp 5 miliar.
Runtutan acara rambu solo’ yakni acara mallaga tedong (adu kerbau).
Warga  Tator  memiliki  rumah  induk  para  leluhur  disebut Tongkonan yakni sistem kekerabatan didasarkan pada prinsip sedarah setulang ( sang rara sang buku). Warga Tator memiliki konsep budaya seperti kosmologi, sistem ritual, politik, sistem kekerabatan, kepemilikan tanah, dan warisan. Adapun  sistem  kekerabatannya,  rumpun  keluarga  dari  ibu  ( tongkonan tanda  indo’ )  atau  dari  bapak  ( tongkonan  tanda  ambe’ )  pengelompokan disebut sang rapu tallang. Keberadaan Tator mendapat perhatian AA van de  Loodsdrecht  misionaris  asal  Belanda  pertama  yang  datang  di  Tator pada  1885-1917,  Injil  masuk  Tator  sejak  1913  (Nurhan  dan  Pandia, 2013:1). 2 Surat  Alida  Petronella  van  de  Loosdrecht  Sizoo  (1885-1917) tertanggal 23 Mei 1914 menggambarkan indahnya Tator, “Kota kecil yang benar-benar indah, jauh lebih indah daripada Poso, hampir seindah Swiss. Ada  rangkaian  pegunungan  seperti  batu  pahatan  menjulang  tinggi,  dari jauh  tampak  seperti  reruntuhan  tua.  Di  belakangnya  ada  banyak  gunung yang  tinggi,  puncaknya  tertutup  awan”.  Alida  merupakan misionaris pertama  Gereformeerde  Zendingsbond  ke Tator.  Alida  akhirnya  terbunuh pada 27 Juli 1917 di Rantepao. 3 Kekhasan tersebut merupakan khazanah budaya bangsa yang harus dirawat.
Kesadaran merawat  menjadi dasar pertimbangan  Amandemen  UUD 1945 Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002 Pasal 32 (1) negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban
2 Kenedi Nurhan dan Agnes Swetta Pandia. Bayi yang Dikuburkan di ‘Rahim’ Pohon. Kompas , 24 Agustus 2013.
3 Kompas , 15 September 2013, h..14.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|29
dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya diterbitkan UU Nomor 5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  poin  b.  Keragaman kebudayaan  daerah  sebagai  kekayaan  dan  identitas  bangsa  digunakan untuk  kemajuan  kebudayaan  nasional  di  tengah  dinamika  global.  Untuk memajukannya  butuh  upaya  dengan  melindungi,  mengembangkan, memanfaatkan,  dan  membina  agar  terwujud  kehidupan  warga  yang berdaulat  secara  politik,  berdikari  secara  ekonomi,  dan  berkepribadian dalam  kebudayaan.  Pada  Pasal  1  diulas  strategi  kebudayaan,  rencana induk  pemajuan  kebudayaan,  sistem  pendataan  kebudayaan,  dan  SDM kebudayaan.
Ada  langkah  bijaksana,  sebelum  UU  Nomor  5  tahun  2017  terbit, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Nomor  061/561  tentang  Pakaian  Seragam  PNS  dan  Pegawai  Honorer sebagaimana dipakai warga Samin. Baju yang disebut kagok (tanpa kerah, menyerupai  baju  koko,  berwarna  hitam)  dan  celana tokong  (panjang  di bawah  lutut,  di  atas  mata  kaki).  Seragam  diberlakukan  sejak  24  April 2014, baju Samin dipakai sebulan sekali pada hari Kamis sebagai ciri khas Blora  dan  melestarikan  budaya  Blora.  Bagi  pegawai  lelaki  mengenakan sepatu  sandal  model  tumit  tertutup  dan  perempuan  yang  berjilbab menyesuaikan modenya. Bupati Blora, Djoko Nugroho juga mengabadikan nama  Ki  Samin  Surosentiko  sebagai  nama  gedung  di  lingkungan  Pemkab dan  nama  sebuah  jalan  yakni  jalan  Ki  Samin.  Warga  Blora  pun  tertarik memakai kaos bergambar Ki Samin Surosentiko. Dibangunnya Padepokan Sedulur  Sikep  di  Dukuh  Karangpace,  Desa  Klopoduwur,  Banjarejo,  Blora sebagai pertanda nguru-uri tradisi khas. Upaya Pemkab Blora merupakan
________________________________________________________________________________________________ 30| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
awal  dari  upaya  mengukuhkan  karakter  warga  Samin  untuk  ditauladani dalam kehidupan.

## B. Peta Kajian Samin
Kesadaran masyarakat kini berkebalikan dengan era Orde Lama dan Orde  Baru.  Masa  Orba,  Bupati  Blora  mendapat  julukan ‘Bupati  Samin’ tersinggung  karena  Samin  masa  itu  identik  serba  negatif,  yakni pembangkang, kolot, miskin, bahkan ateis yang terbawa doktrin penjajah. Stigma pada Samin oleh penjajah karena perjuangan Ki Samin Surosentiko beserta  pengikutnya  membangkang  membayar  pajak.  Dalihnya,  pajak  tak untuk kesejahteraan pribumi tapi untuk penjajah. Setelah presur penjajah di  Blora,  saminisme  mengekspansi  ke  Pati,  Grobogan,  dan  Kudus  Jawa Tengah hingga kini.
Kini,  warga  Samin  taat  pemerintah  karena  prinsip  leluhurnya  bahwa negeri  ini  dipimpin  anak  negeri.  Penghargaan  terhadap  warga  Samin, ternyata  tidak  diikuti  Bupati  Pati,  Grobogan,  dan  Kudus.  Warga  Samin  di Kudus  inilah  yang  menjadi  atensi  dan  diteliti,  mengapa?  Pertama,  terjadi dinamika  yang  mengarah  pada  perubahan  kultur genuine-nya  karena upayanya mengikuti dinamika kehidupan kekinian. Kedua, Pemkab Kudus sebagai  kota  peraih  penghargaan  kota  peduli  hak  asasi  manusia  dari Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  berturut-turut  sejak tahun  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018.  Pada  Selasa  10  Desember 2019  Plt  Bupati  Kudus  Hartopo  menerima  penghargaan  langsung  dari Kemenkum  HAM  di  Jakarta.  Tahun  2019  penghargaan  kota  peduli  HAM diberikan  Kemenkum  HAM  pada  272  kab/kota,  meski  ada  425  kab/kota menyampaikan data dari jumlah 514 kab/kota secara nasional.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|31
Penilaian  penghargaan  berdasarkan  Permenkum  HAM  Nomor  34 Tahun  2016  tentang  Kriteria  Daerah  Kab/Kota  Peduli  HAM.  Penghargaan tersebut,  perlunya  hak  asasi  warga  Kudus  ditingkatkan  kualitas pelayanannya.  Terutama  komunitas  minoritas  yang  masih  eksis  di  Kudus yakni  komunitas  Samin,  bagaimana  faktanya?  Keempat,  belum  banyak hasil  Penelitian  tentang  Samin  di  Kudus,  penulis  mendapatkan  hasil Penelitian tentang Samin di Kudus dan non-Kudus. Pertama, warga Samin di  Desa  Tapelan,  Kabupaten  Bojonegoro,  Jawa  Timur  merupakan  wilayah kedua  penyebaran  Islam  setelah  di  Klopoduwur,  Kecamatan  Banjarejo, Blora, Jawa Tengah.
Hanya  saja,  jumlah  warga  Samin  di  Tapelan  kian  menyusut  akibat faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam berupa perasaan malu atau gengsi sebagai wong Samin, sulit melaksanakan ajaran Samin, dan faktor perekonomian.  Faktor  dari  luar  berupa  pembangunan  fisik  desa  yang membaik  mulai  listrikisasi  masuk  desa,  peran  Islam  yang  makin  meluas, dan  adanya  sekolah  dasar  di  desa.  Imbasnya  kini,  generasi  muda  sudah langka  menjadi  Samin. 4 Kedua,  masyarakat  Samin  di  Blora  mampu mentransformasikan nilai tradisionalnya dalam pendidikan karakter berupa jujur. 5 Ketiga,  warga  Samin  di  Kudus memiliki  integritas  yang  kuat  dalam altruism  dan  mengenyampingkan  tradisi  demi  terciptanya  kerukunan
4 Yuristia Ardani. Perubahan Budaya Orang Samin (Studi Etnografi Orang Samin di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur). Skripsi Fisip, Jurusan Antropologi Unair Surabaya. 2009.
5 V Indah Sri Pinasti, dkk. Kajian Historisitas dan Normativitas Masyarakat Samin Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.2015.
________________________________________________________________________________________________ 32| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
dengan masyarakat lain dan pemerintah. Warga Samin pun mulai menjadi masyarakat modern (Fauzia dan Kahija, 2019). 6

## C. Problem Kehidupan Warga Samin di Kudus
Gerakan  Samin  awalnya  dimotori  oleh  Ki  Samin  Surosentiko  dan dilanjutkan oleh generasi Ki Samin di Blora hingga menyebar ke sebagian wilayah  Kabupaten  Pati,  Grobogan,  dan  Kudus  Jawa  Tengah.  Gerakannya lintas  daerah  sesuai  dengan  respon  warga  yang  cocok  dengan  aspirasi yang dibawa Ki Samin. Terdapat beberapa prediksi alur munculnya Samin di  Kudus,  pertama,  berasal  dari  Desa  Bombong  Kabupaten  Pati  karena hubungan intens antara Sosar (dari Desa Kutuk Kudus), Radiwongso (dari Dukuh  Kaliyoso  Desa  Karangrowo  Kudus),  dan  Proyongaden  (dari  Desa Larekrejo Kudus) dengan penyebar Samin dari Blora.
Prediksi  ini  berbeda  dengan  pandangan  Utomo,  Samin  di  Desa Baturejo  Kabupaten  Pati  dari  penduduk  pendatang/berasal  dari  Dusun Kaliyoso,  Desa  Karangrowo,  Kecamatan  Undaan,  Kabupaten  Kudus  dari keturunan mbah Jambat. 7 Data lain, Samin di Pati lebih dulu ada sebelum di  Kudus.  Kedua,  menurut  Soerjanto  berasal  dari  Desa  Randublatung Kabupaten Blora, ketika Ki Samin Surowijoyo membawa Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di  Desa  Kutuk  (Kudus) 8 ,  meskipun  warga  Samin  tidak  pernah  melihat wujud fisik kitab.
6 Amelilia Fauzia dan Yohanis F La Kahija. Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin. Jurnal Empati, Vol. 8, No.1 Januari 2019.
7 Utomo, Stefanus Laksanto. Budaya Hukum Masyarakat Samin . (Bandung: Alumni,.2013), h..190.
8 R.P.A Soerjanto Sastroatmodjo. Masyarakat Samin Siapakah Mereka? (Yogyakarta: Nuansa.2003), h..19.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan..
|33
Menurut Mukodi dan Afid, pokok ajaran Samin bersumber dari Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit,  dan  Serat  Lampahing  Urip. 9 Ketiga,  komunitas  Samin dikembangkan  karena  kegagalan  melawan  Belanda  tahun  1916 mengekspansi pengaruhnya di wilayah Tuban Jawa Timur. 10

## D. Kekhasan Samin
Kekhasan  komunitas  Samin,  pertama,  memiliki  ajaran  ( ugeman), pantangan, dan prinsip bermasyarakat. Ugemannya, (1) Kudu weruh te-e dewe;  bila  ada  barang  bukan  miliknya,  pantang  digunakan,  (2)  Lugu; kesanggupan  atau  ketidaksanggupan  dijawab  pada  awal  perjanjian,  (3) Mligi; konsisten dengan prinsip, dan (4) Rukun dengan siapa saja dalihnya semua  makhluk  adalah  saudara. 11 Ada  pula  identitas  berpakaian  pada acara formal (1) bercelana komprang yakni warna hitam, panjang celana di bawah lutut-betis dan di atas mata kaki, (2) ber- udeng (berikat kepala) bila di rumah atau di sawah berpakaian lazimnya warga non-Samin.
Pantangannya  (1)  tidak  berdagang,  laba  berdagang  dianggap merugikan pihak lain, kecuali hasil pertaniannya, (2) tidak beristri lebih dari satu  karena  embrio  konflik  berumah  tangga.  Pantangan  berperilaku  (1) drengki-srei  (membenci  orang  lain),  (2)  panesten  (iri  hati),  (3)  dahwen (bohong),  (4) bedhok  colong  (mencuri),  (5)  pethil  jumput  (mengambil
9 Mukodi dan Afid Burhanuddin. Pendidikan Samin Surosentiko . (Yogyakarta: Lentera,.2015), h..35.
10 Deden  Faturrahman. Hubungan  Pemerintahan  dengan  Komunitas  Samin dalam
Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger.(Yogyakarta:LKiS. 2003), h..61.
11 Moh Rosyid. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), h..18.
________________________________________________________________________________________________ 34| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
barang  yang  masih  melekat  pada  tetumbuhan),  dan  (6) nemu  wae  ora keno (menemukan barang pun pantangan karena jika ditemu, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barangnya yang hilang). 12
Faktanya, orang Samin juga manusia lazim, ketaatannya pada prinsip ditentukan kualitas dirinya. Ada kelompok Samin di Kudus tidak lagi utuh melaksanakan  ajaran,  seperti  tengkulak  padi  ( penebas),  dan  penjual  nasi ( warungan) di Jakarta. Penulis belum mendapatkan warga Samin menjadi pedagang sembako atau pedagang kebutuhan hidup lainnya.
Komunitas  Samin  di  Kudus  ada  di  Desa  Larekrejo,  Kutuk,  dan Karangrowo,  Kecamatan  Undaan,  di  Dukuh  Mijen,  Desa  Bulung, Kecamatan  Jekulo,  dan  Dukuh  Goleng,  Kecamatan  Jati,  Kudus.  Mereka menghadapi  problem  mendasar  meliputi:  gaya  hidup  terbawa  dinamika era  sehingga  sumber  perekonomiannya  mengikuti  dinamika  era,  status agama  Adam-nya  tak  diakui  negara,  tak  menyatu  sevisi  antar-komunitas Samin di tiga Kabupaten, dan benturan antara ajaran Samin dengan UU.
Hal  tersebut  dilatari  oleh  beberapa  faktor  diantaranya:  gaya  hidup imbas  pemanfaatan  teknologi  informasi;  menjauhkan  pola  hidup sederhana, imbasnya memaksakan diri mencukupi gaya kebutuhan hidup meninggalkan  pertanian  menjadi  pekerja  urban  yang  kepulangannya  tiap tiga  bulan  sekali.  Hal  ini  akibat  kegagalan  panen,  imbasnya  menjadi pekerja  urban,  akibatnya  interaksi  sosial  dengan  warga  Samin  dan  non- Samin makin tidak intens, dampaknya kepercayaan dari warga Samin dan non-Samin  makin  longgar,  seperti  orang  Samin  meninggalkan  jabatan sebagai  Ketua  RT  (yang  warganya  Samin  dan  non-Samin).  Dampak
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan..
|35
lanjutannya, yang muda mengikuti jejak menjadi pekerja urban juga karena tidak seberat menjadi petani, tanpa banyak resiko.
Kedua,  problem  beragama;  tidak/belum  diakuinya  agama  Adam sebagai  agama  formal.  Padahal  amanat  Penetapan  Presiden  (Penpres) Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan  Agama.  Penpres  ditetapkan  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1969 berdasarkan amanat Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1965. Penjelasan Pasal 1 Penpres bahwa Indonesia tak membatasi jumlah agama, asalkan ajaran agama  tak  bertentangan  dengan  perundang-undangan.  Era  Reformasi, Surat  Menteri  Agama  Nomor  MA/12/2006  yang  menegaskan  (masih) diberlakukannya Penpres Nomor 1/PNPS/1965.
Pandangan  publik  terbawa  ranah  pikir  akademik  (sosiologi  agama) tidak  diakuinya  agama  lokal  karena  adanya  pilahan  agama,  yakni  agama samawi  atau  agama  wahyu  ( revealed  religion)  yakni  agama  hasil pewahyuan  Tuhan  melalui  malaikat-Nya  kepada  rasul-Nya  ( full  fledged), memiliki  kitab  suci,  dan  memiliki  umat  (pengikut).  Adapun  agama  non- samawi tidak selalu memenuhi syarat baku tersebut. Di sisi lain, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang dirativikasi/dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak  Sipil  dan  Politik  ada  dua  kata  kunci  hak, derogable  dan  non- derogable  (hak  absolut)  tak  boleh  dikurangi  pemenuhannya  oleh  negara walau keadaan darurat.
Hak absolut berupa hak dasar: hak hidup ( rights to life); bebas dari penyiksaan ( right to be free from torture); bebas dari perbudakan (right to be  free  from  slavery);  bebas  dari  penahanan  karena  gagal  memenuhi
________________________________________________________________________________________________ 36| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
perjanjian  (utang);  bebas  dari  pemidanaan  berlaku  surut;  sebagai  subyek hukum;  dan  hak  atas  kebebasan  berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama. Kebebasan  beragama  merupakan  salah  satu  hak  yang  disebut  sebagai universal inaliable  (tak  bisa  dilenyapkan),  involable  (tak  dapat  diganggu gugat),  dan nonderogable  human  rights  (hak-hak  asasi  yang  tak  boleh dilanggar).
Bila  negara  melanggar  dikecam  sebagai  pelanggar  HAM  ( gross violation  of  human  rights).  Beragama  dan  melaksanakan  ajarannya merupakan hak absolut warga negara, sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Lantas mengapa realitasnya beragama (selain 6 agama yang tertuang dalam  perundangan) tidak diakomodasi negara? Good will (niat  baik)  pemerintah  melaksanakan  UU  tidak  utuh  sebagai  akar persoalannya. Apa yang harus dilakukan oleh pemeluk agama lokal? Tidak jenuh-jenuhnya  menginformasikan  pada  pemerintah  jati  diri  agamanya. Akan tetapi, tidak semua warga Samin terpanggil untuk memperjuangkan agama Adam agar diakui negara karena belum kompak.
Ketiga,  problem  persatuan  dan  kekompakan  karena  tidak menyatunya warga Samin di berbagai tempat menyebabkan kerenggangan atau tidak akrabnya hubungan, imbasnya, bila menyuarakan aspirasi tidak diperhitungkan oleh penguasa.
Keempat, problem yang berbenturan antara ajaran Samin dengan UU (1)  tidak  sekolah  formal;  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Penjelasan Pasal 7 (6) sanksi administratif  diberikan  pada  warga  negara  yang  tak  menaati  program wajar  9  tahun  (tidak  sekolah  formal)  berupa  tindakan  paksa  oleh Negara
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan..
|37
agar  anak  (warga  negara)  mengikuti  program  wajar  9  tahun  atau penghentian  sementara  atau  penundaan  pelayanan  kepemerintahan,  (2) perkawinan  Samin  yang  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil  karena memertahankan ajaran leluhurnya.
Imbas hal ini, komunitas Samin oleh publik dipandang negatif karena aksi  masa  lalu  leluhurnya  melawan  penjajah  Belanda  dengan  gerakan diam,  kemudian  gerakannya  tidak  melaksanakan  perintah  Belanda. Pandangan minir masyarakat/publik tersebut hingga kini masih ada/muncul karena  hingga  kini  pun  aksi  warga  Samin  bertolak  belakang  dengan masyarakat  pada  umumnya.  Sebagian  besar  komunitas  Samin pascakemerdekaan telah menaati peraturan pemerintah.
Warga  Samin  merespon  lingkungannya  yang  non-Samin  dengan perilaku baik sehingga buah yang dihasilkan atas perilaku tersebut adalah kepercayaan dari publik. Bentuk kepercayaan itu berupa dipercaya sebagai Ketua  RT,  RW,  anggota  BPD,  dan  panitia  pembangunan  masjid.  Hanya saja,  sejak  tahun  2018,  tatkala  warga  Samin  menjadi  pekerja  rantau  di kota besar yang kepulanngannya setiap tiga bulan, maka jabatan tersebut dilepaskannya.

## E. Komunitas Samin dan Gerakan Merespon Kebijakan Negara
Angin  segar  bertiup  adanya  wacana  tahun  2014  dari  Kementerian Agama akan menginventarisasi agama lokal (selain enam agama). Wacana ini  akan  dikaji  kemungkinannya  untuk  dikembangkan  menjadi  direktorat jenderal tersendiri. Harapannya pelayanan pada pemeluk agama lokal bisa dilakukan.  Argumen  perlunya  mewujudkan  wacana  tersebut,  sebelum enam agama besar diakui secara eksplisit dalam perundangan, telah eksis
________________________________________________________________________________________________ 38| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
di  negeri  ini  agama  leluhur  bangsa  Indonesia  yang  disebut  agama  lokal, seperti  agama  Talotong  di  Sulawesi,  Sunda  Wiwitan  di  tatar  Sunda, Parmalin di Sumut, agama Adam bagi wong Samin, dan sebagainya.
Agama  lokal  tersebut  ‘dikondisikan’  oleh  negara  di  tengah ketidakmampuan  negara  memfasilitasi  agama-agama.  Menjembatani keinginan  warga  yang  masih  memertahankan  agama  lokal,  langkah bijaksana  yang  harus  dipahami  pemerintah  adalah  melayaninya  dalam bentuk satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Selama ini, Kemenag tidak  mampu  menjaga  jarak  (kedekatan)  yang  sama  antara  agama mayoritas dengan minoritas. Hal yang juga penting, amanat UU Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemda  diharapkan  mampu  mencegah  pelanggaran HAM  oleh  Pemda  karena  ada  sanksi  bagi  pemda  yang  melanggar  HAM. Hanya  saja,  wacana  inventarisasi  tersebut  hingga  ditulisnya  naskah  ini tenggelam.
Hal  pokok  yang  harus  dipahami  perihal  argumen  hukum  beragama. Agama  Adam  yang  dipeluk  warga  Samin  merujuk  pada  UUD  1945  Pasal 29 bahwa beragama adalah hak tiap warga negara jo UU Nomor 39 tahun 1999  tentang  HAM  Pasal  4  dan  Pasal  71  bahwa  pemerintah  wajib melindunginya.  Penjelasan  Pasal  1  Penpres  Nomor  1/PNPS/1965  bahwa negara  tidak  membatasi  jumlah  agama,  asal  ajaran  agama  itu  tidak melanggar  UU.  Akan  tetapi,  pemerintah  dan  publik  masih  kokoh  dengan pemahaman bahwa hanya enam agama yang disahkan negara.
Publik  masih  terbawa  pola  pikir  salah  merujuk  Inpres  Nomor  1479 Tahun  1978  yang  diperkuat  dalam  Surat  Edaran  Mendagri  Nomor  477 Tahun 1978 bahwa negara hanyaa mengakui lima agama (Islam, Kristen,
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan.. |39
Katolik,  Buddha,  dan  Hindu,  tanpa  Konghucu).  Padahal,  Inpres  dicabut dengan Kepres Gus Dur Nomor 6 Tahun 2000, konsekuensi Pasal 29 UUD 1945  dan  UU  Nomor  39  Tahun  1999  agama  Adam  yang  dipeluk  warga Samin  harus  (1)  mendapat  pelayanan  negara  dalam  pendidikan  agama Adam di sekolah formal berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 12 (1) a peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang seagama, (2) hingga kini, kolom agama dalam KTP warga Samin ada yang masih  diberi  tanda  setrip  (-).  Hanya  saja,  Pasal  61  (2)  UU  Nomor  24 tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  berdasarkan  Keputusan MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016  bahwa  status  penghayat  setara  dengan agama  sehingga  kolom  agama  warga  penghayat  ditulis  ‘penghayat kepercayaan’.
Adanya  Keputusan  MK  tersebut,  sebagian  warga  Samin  mengubah status agamanya menjadi penghayat, meski ada yang masih kekeh ditulis setrip karena masih mengaku beragama Adam. Bagi kelompok ini, pemda harus  melaksanakan  amanat  Gerakan  Indonesia  Sadar  Adminduk  (Gisa) yakni  sadar  dalam  memiliki  dokumen  kependudukan,  pemutakhiran  data Adminduk, pemanfaatan dokumen, dan pelayanan oleh Pemda.
Diperkuat  Kepmendagri  Nomor  138-270  tentang  Petunjuk  Teknis Pedoman Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan. UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk Pasal  5  (c)  pemerintah  berwenang  memfasilitasi  memfasilitasi  dan menyosialisasikan agar publik memahami Pasal 58 (4) data kependudukan
________________________________________________________________________________________________ 40| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
Hak  beragama  warga  negara  dilindungi  Pasal  29  UUD  1945  setiap orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya  (ayat  1) dan  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Kata ‘menyatakan sikap’ diwujudkan  dengan  penuangan  nama  agama  (selain  agama  yang tereksplisitkan)  dalam  kolom  KTP  pemiliknya.  Arah  pokok  KTP  adalah memenuhi  hak  asasi  setiap  orang  di  bidang  administrasi  kependudukan (Adminduk)  dan  meningkatkan  kesadaran  penduduk  dalam  pelaksanaan adminduk.  Tetapi,  rapat  paripurna  DPR  RI  26  November  2013 mengesahkan  revisi  UU  Nomor  23  Tahun  2006  yang  diubah  dengan  UU Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Adminduk)  hasilnya  tidak  berpengaruh terhadap pencantuman selain enam agama.
Dinamika  nasional  dilakukan  penghayat  kepercayaan  (aliran kebatinan)  melakukan  judicial  reviu/JR  (peninjauan  kembali)  muatan  UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa selain enam agama (termasuk penghayat) kolom agama dalam KTP ditulis setrip.  JR disetujui Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sehingga  penghayat  ditulis  secara  eksplisit dalam kolom KTP warga penghayat. Sekilas, keputusan MK menyejukkan suasana,  tetapi  bagi  sebagian  warga  Samin  yang  semula  mengaku beragama Adam, terbawa arus mengubah pemeluk agama Adam menjadi penghayat kepercayaan dan berbadan hukum.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|41
Dikhawatirkan,  bila  ada  perubahan  kebijakan  dan  produk  hukum baru, apakah mengikuti perubahan lagi ? Inkonsistensi menjadi bumerang karena out  dari  prinsip  awal  dan  mendasar.  Ada  pula  warga  Samin  yang tidak  terbawa  arus  dinamika  tersebut  tetap  kokoh  sebagaimana  masa lalunya.

## F. Upaya dan Dinamika Warga Samin di Kudus
Pemicu  awal  warga  Samin  di  Kudus  secara  bertahap  mengikuti dinamika  kekinian  yang  rentan  mengubah  karakter  genuinnya.  Pertama, tidak membuat kartu tanda penduduk (KTP) karena dalam kolom agama di KTP tertulis agama Islam. Sejak tahun 2006 kolom agama di KTP tertulis setrip maka mulai membuat KTP. Sejak tahun 2019 setelah kolom agama dalam  KTP  yang  semula  ditulis  setrip  menjadi  penghayat  kepercayaan, sebagian warga Samin kolom agama dalam KTP-nya ditulis penghayat.
Kedua, interaksi yang tidak hanya dengan warga Samin dan terbawa pola  non-Samin  menjadi  awal  perubahan.  Tahun  1970-an  warga  Samin kawin  dengan  warga  non-Samin  secara  Samin.  Hanya  saja,  sang  suami (semula  non-Smin)  berinisiatif  menyekolahkan  adik  lelaki  iparnya  di sekolah  dasar.  Kala  itu,  di  desa  setempat  belum  didirikan  bangunan sekolah  formal  sehingga  pembelajaran  dilakukan  di  rumah  warga.  Hal  ini merupakan  awal  mula  warga  Samin  di  Kudus  sekolah  formal  dan  diikuti oleh  keluarga  lainnya  hingga  kini,  meski  masih  ada  yang  tidak  sekolah formal.  Dalihnya,  mempertahankan  ajaran  leluhur  tanpa  mengubah dengan mengikuti dinamika kekinian.
Imbas  terdidik  di  sekolah  formal  dan  interaksi  yang  luas,  warga Samin memiliki jaringan dengan LSM, akademisi, dan jurnalis. Kondisi ini, mereka terasah untuk menyuarakan aspirasinya melalui tokohnya.
________________________________________________________________________________________________ 42| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Pertama, pada 26 Mei 2014 warga Sedulur Sikep (Samin) di Kudus memohon secara tertulis kepada Bupati Kudus agar status hubungan anak warga Samin yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) semula berhubungan perdata  dengan  ibu  (bin  ibu)  menjadi  hubungan  perdata  dengan  bapak. Permohonan  ini  merujuk  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor:46/PUU-VIII/2010  tentang  uji  materiil  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menegaskan  bahwa  setiap  anak  mempunyai hubungan  perdata  dengan  bapak  (bin  bapak),  termasuk  anak  yang  hasil perkawinannya tidak dicatatkan (termasuk perkawinan Samin).
Kedua, pada 27 Oktober 2014 mengajukan permohonan tertulis agar difasilitasi  hak  pendidikan  agama  Adamnya  ditujukan  pada  Menteri Kebudayaan,  Pendidikan  Dasar,  dan  Menengah  RI;  Menteri  Agama  RI; Menko Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya RI; Menteri Hukum dan HAM  RI;  Ketua  Komnas  HAM    RI;  dan  Gubernur  Jawa  Tengah.  Surat ditembuskan  pada  Dirjen  Pendidikan  Dasar  dan  Dirjen  Kebudayaan Kemendikbud.  Tujuan  dalam  surat  agar  difasilitasi  terpenuhinya  hak-hak dasar di bidang pendidikan.
Sebagai  pemeluk  agama  Adam,  memohon  diberi  kesempatan melaksanakan sekolah rumahan ( homeschooling) yang diformalkan dalam mata  pelajaran  agama  Adam  untuk  menggantikan  mata  pelajaran  agama resmi  di  sekolah  formal.  Selama  ini,  pelajaran  agama  anak  warga  Samin diberi  mata  pelajaran  salah  satu  agama  yang  dipeluk  mayoritas  warga. Homeschooling  dilakukan  di  rumah  dengan  guru  agama  tokoh  (botoh) Samin.  Adapun  pelajaran  dalam  pendidikan  formal  selain  pendidikan agama, anak melaksanakan di sekolah formal bagi warga Samin yang mau sekolah formal.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan..
|43
Ketiga,  pada  Oktober  2014,  warga  Samin  Kudus  mengajukan  surat permohonan  pada  Bupati  Kudus  dan  Komisi  Ombudsman  Jateng  (1) warga  Samin  yang  sekolah  formal  memohon  tak  diberi  pelajaran  agama karena  menerima  pelajaran  agama  Adam  dari  orangtua  dan  tokohnya  di rumah  warga  Samin,  (2)  status  kepala  rumah  tangga  dalam  kartu keluarganya dimohonkan si bapak, selama ini si ibu. Hal itu imbas warga Samin dalam perkawinannya mempertahankan ajaran leluhur bahwa yang berhak dan berkewajiban mengawinkan anak hanyalah kedua orangtuanya, tanpa diwakilkan pihak lain sehingga tak memiliki surat/akta kawin. Bupati Kudus belum memenuhi permohonan warga Samin.
Keempat,  pada  November  2014  permohonan  yang  sama dimohonkan  pada  Kemendagri;  Kemenko  Pembangunan  Manusia,  sosial, dan budaya; Kemenkumham, Komnas HAM, dan Gubernur Jateng. Hingga ditulisnya  naskah  ini  hanya  Komnas  HAM  yang  merespon  tertulis  yang ditujukan pada Bupati Kudus dan ditembuskan pada Gubernur Jateng dan warga  Samin  Kudus.  Surat  Komnas  HAM  Nomor  070/K/PMT/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 perihal Pengaduan warga Samin agar Bupati Kudus memberi tanggapan atas pengaduan warga Samin dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima surat (surat tertanggal 2 Januari 2015). Hingga ditulisnya  naskah  ini,  upaya  tersebut  tidak  menghasilkan  dan  komunitas Samin pun tidak mengetahui laporan tertulis Bupati Kudus pada Komnas HAM RI.
Kesadaran  warga  negara  memahami  perundangan  yang  didukung jaringan lintas kelompok menjadi modal berupaya agar haknya beragama dan  berkeyakinan  difasilitasi  negara.  Dinamika  yang  berkembang,  warga penghayat  kepercayaan  melakukan judicial  review  pada  Mahkamah
________________________________________________________________________________________________ 44| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Konstitusi  (MK)  agar  kolom  agama  dalam  KTP-nya  yang  semula  ditulis setrip  (-)  (amanat  UU  Adminduk)  diubah  ditulis  penghayat  kepercayaan. Hal  ini  disetujui  MK.  Warga  Samin  di  Kudus  merespon  keputusan  MK dengan  langkah  (1)  mendaftarkan  komunitasnya  berbadan  hukum,  pada pengajuan awal berstatus pemeluk agama Adam.
Oleh  Kemenkum  HAM  ditolak,  pengajuan  kedua  sebagai  penghayat kepercayaan  disetujui,  (2)  kolom  agama  dalam  KTP-nya  diubah  menjadi penghayat kepercayaan, (3) Kartu Keluarganya status kepala rumah tangga dijabat  ibu  agar  diubah  dijabat  bapak,  (4)  perkawinannya  selama  ini  tak dicatatkan diubah untuk dicatatkan agar berakta kawin, (5) akta lahir anak tertulis anak di luar nikah (karena kawin Samin tak dicatatkan) agar ditulis anak  hasil  perkawinan.  Kelimanya  menghadapi  persoalan  dalam  hal mengubah  administrasi  kependudukannya  dan  pelayanan  Dinas  Dukcapil Kudus dalam mewujudkan lima harapan warga Samin.
Pada  Kamis  25  April  2019  pukul  18.30  WIB  perkawinan  pertama kalinya  warga  Samin  di  Kudus  yang  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil. Perkawinan  Ani  Agustina  lahir  18  Agustus  1999  putri  Sukarjo  kawin dengan  Kristiyanto  lahir  di  Pati  19  September  1993  jejaka  muslim (menjadi Samin) dicatatkan perkawinannya di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus.  Akta  kawinnya  terbit  pada  16  Mei  2019  berdasarkan  akta  kawin Nomor  3319-KW-16052019-0001.  Perkawinan  difasilitasi botoh  Samin Kudus  yang  keberadaannya  berdasarkan  Surat  Keterangan  Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin oleh Direktur Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  Tradisi  Dirjen  Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor 01/SKT/KT/I/19 tanggal 23 Januari 2019.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|45
Penunjukan  ini  diawali  terdaftar  sebagai  warga  Penghayat Kepercayaan  Wong  Sikep  Samin  Kudus  berdasarkan  Tanda  Inventarisasi dari  Direktur  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  Tradisi Dirjen  Kebudayaan  Kemendikbud  RI  Nomor  TL.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal  11  Desember  018.  Selanjutnya,  warga  Samin  di  Kudus mengusulkan  warga  Samin  yang  dianggap  cakap  sebagai  sesepuh penghayat  Samin  kepada  Direktur  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  Tradisi  yang  menerbitkan  Surat  Keterangan  Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin Nomor 01/SKT/KT/19.
Dengan demikian, sebagian warga Samin di Kudus hingga ditulisnya naskah  ini  perkawinannya  baru  satu  yang  dicatatkan  di  Kantor  Dukcapil. Pada prosesi paseksen perkawinan Ani Agustina dengan Kristiyanto Kamis 25  April  2019  dihadiri  Plt  Bupati  Kudus,  Hartopo,  pejabat  dan  staf Dukcapil  Kabupaten  Kudus,  Camat  Undaan,  Kepala  Desa  Karangrowo, tetangga yang Samin dan non-Samin, termasuk penulis menghadirinya.
Hanya saja, warga Samin di Kudus terpilah dua kelompok. Kelompok pertama  menambah  tahapan  perkawinan  (dicatatkan  di  Dukcapil  setelah tahap paseksen).  Tujuannya  tidak  dicibir  dan  ingin  meningkatkan  status kependudukan  suami/istri  dan  anak  warga  Samin  sebagai  warga  negara yang  status  perkawinan  dan  anak  yang  dilahirkan  sah  menurut  hukum positif.
Harapannya tidak lagi disebut kawin kumpul kebo, mendapatkan hak warisan  bagi  perempuan  dan  anaknya,  dan  memiliki  akta  lahir  bagi anaknya yang tertulis anak hasil kawin yang sah, dan yang berkedudukan sebagai  kepala  keluarga  dalam  kartu  keluarganya  tidak  lagi  ibunya  tapi sang  bapak/suami.  Kelompok  kedua  perkawinannya  sebagaimana  selama
________________________________________________________________________________________________ 46| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
ini  yakni  tidak  dicatatkan  di  Dukcapil  karena  ingin  melestarikan  ajaran leluhurnya.
Kesadaran  warga  Samin  yang  mencatatkan  perkawinannya  tersebut masih memiliki pekerjaan rumah bagi pemuka penghayat Samin di Kudus bahwa perkawinan warga Samin sebelum tanggal 25 April 2019 yang tidak dicatatkan  dan  memiliki  anak.  Apabila  status  perkawinan  dan  anak  hasil perkawinannya  (yang  tidak  dicatatkan)  ingin  mendapatkan  pengakuan menurut  hukum  positif  maka  perkawinan  (yang  tidak  dicatatkan)  harus menaati UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Pasal  36  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta perkawinan,  pencatatan  perkawinan  dilakukan  setelah  adanya  penetapan pengadilan. Hal yang harus disadari, birokrasi di bidang hukum (peradilan) ini,  idealnya  Pemda  Kabupaten  Kudus  responsif  dengan  memfasilitasi proses  penetapan  pengadilan  dengan  memberi  pemahaman  dan kemudahan lainnya. Tetapi, Pemkab Kudus belum berperan, sehingga ORI harus memerankan diri sebagai lembaga yang mengontrol kinerja Pemkab Kudus.

## G. Faktor Tidak Berhasilnya Upaya Warga Samin
Kronologi  di  atas  menegaskan  bahwa  upaya  Warga  Samin  agar dipenuhinya  hak  dasarnya  oleh  negara  tetapi  tidak  dilaksanakan  negara. Faktor  dominan  penyebabnya,  pertama,  jumlah  warga  Samin  minoritas. Warga Kudus Desember 2019 kurang lebih 900.000 jiwa, warga Samin di Kudus hanya 100-an jiwa. Kedua, antarkelompok Samin di beberapa desa dan di tiga kabupaten (Blora, Pati, dan Kudus Jawa Tengah) tidak memiliki jaringan kekompakan.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan..
|47
Ketiga,  karakter  gerakan  Samin  masa  kini  berupa  (1)  reaktif  atas upaya investor yang dianggap mengganggu lestarinya lingkungan alam; (2) pasif  yang  hanya  memikirkan  karakter  diri  dan  komunitasnya  yang  lebih eksklusif dengan dinamika kekinian; (3) menyuarakan pesan leluhur dalam hal  pengakuan  agama  Adamnya;  Ketiga  karakter  tersebut  tidak  saling mengisi/mendukung,  dan  (4)  tidak  adanya  kekuatan  dari  luar  yang diperhitungkan  oleh  pemerintah  dalam  menopang  gerakan  Samin  dalam memenuhi  haknya.  Keempat  hal  tersebut  akibat  antarkomunitas  Samin belum  memiliki  kesamaan  visi  (keinginan).  Hal  ini  akibat  penafsiran  atas ajaran leluhurnya yang diwarisi secara lisan ( oral tradition) secara sempit, sehingga terjadi perbedaan hasil penafsiran.
Idealnya,  warga  Samin  di  Kudus  di  beberapa  desa  dan  di  lintas kabupaten  membuat  komunitas  yang  menyatu  dalam  sebuah  paguyuban agar  suaranya  terdengar  atau  diperhitungkan  oleh  Negara.  Hal  ini dilindungi  UU  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  UU Nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM)  Pasal  24  (1) setiap  orang  berhak  berserikat,  (2)  mendirikan  organisasi  dan  berperan dalam  jalannya  pemerintahan  sejalan  dengan  tuntutan  perlindungam, penegakan, dan pemajuan HAM.
Hal yang harus dilakukan warga Samin menunjukkan eksistensi/keberadaannya  pada  publik  dengan  cara  aksi  riil  mengisi pembangunan di lingkungannya dan dimediakan. Upaya ini telah terwujud, hanya  saja  kondisional.  Dalam  dinamikanya,  warga  Samin  kini  berupaya untuk mengeratkan ikatan antar-daerah. Sebagaimana  Acara Temu Ageng Sedulur Sikep (Samin) di Kampung Samin Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 23 September 2019. Acara
________________________________________________________________________________________________ 48| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
dihadiri warga Samin dari berbagai daerah Blora seperti Desa Klopoduwur,
Sumber, Tanduran, dan Kedungtuban.
Warga  Samin  Kudus,  Pati,  dan  dari  Bojonegoro,  Jawa  Timur.  Acara juga  dihadiri  Sekretaris  Ditjen  Kebudayaan  Kemdikbud  RI,  Siti  Hartini, Kepala  Dinas  Pendidikan  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Blora Slamet  Pamudji,  dan  Wakil  Bupati  Blora  Arief  Rohman  sekaligus menyerahkan  sertifikat  dari  mendikbud  yang  menetapkan  Sedulur  Sikep (Samin)  Blora  sebagai  Warisan  Budaya  Tak  benda  Indonesia  kepada sesepuh Kampung Samin Sambongrejo, Pramugi Prawiro Wijoyo.

## H. Penutup
Kehidupan warga Samin di Kudus Jawa Tengah menghadapi problem dalam  hal  perekonomiannya  yang  prasejahtera  imbas  ketidaksuksesan hasil pertanian padi. Upaya yang dilakukannya menjadi pekerja bangunan di  kota  besar  bahkan  di  luar  Jawa.  Hal  ini  berimbas  tidak  lagi  tertariknya generasi muda Samin menjadi petani dan tidak  menikmati hidup mereka di desa Samin.
Dampak  lainnya,  akibat  kepulangannya  tiap  tiga  bulan  sekali  karena merantau  maka  kepercayaan  warga  (Samin  dan  non-Samin)  pada tokohnya  ditunjuk  sebagai  kepala  Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga (RW)  ditanggalkan.  Problem  pokok  yang  dihadapi  lainnya,  ajaran  yang mewarisi  Ki  Samin  Surosentiko  melalui  tradisi  tutur  sejak  era  kolonial hingga  kini  menghadapi  multitafsir  antar-warga  Samin,  imbasnya  terjadi perbedaan  tafsiran  dan  berakibat  konflik  terselubung  antar-kelompok Samin.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Moh. Rosyid
Strategi Politis Untuk Bertahan..
|49
Di  tengah  kondisi  ini,  mereka  berupaya  menyuarakan  aspirasinya pada  tokoh  lokalnya  dalam  hal  status  perkawinan  dan  pengakuan  pada agama Adam yang dipeluknya, membuat jejaring dengan LSM, akademisi, dan  jurnalis.  Hasil  dari  upaya  tersebut  belum  optimal  sehingga memerlukan kekompakan dan konsistensi.
________________________________________________________________________________________________ 50| Moh. Rosyid Strategi Politis Untuk Bertahan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Ardani, Yuristia. Perubahan Budaya Orang Samin (Studi Etnografi Orang Samin di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur). Skripsi Fisip, Jurusan Antropologi Unair Surabaya. 2009.
Faturrohman,  Deden. Hubungan  Pemerintahan  dengan  Komunitas  Samin dalam  Agama  Tradisional  Potret  Kearifan  Hidup  Masyarakat  Samin dan Tengger.(Yogyakarta:LKiS. 2003).
Fauzia, Amelilia dan Yohanis F La Kahija. Arti Memelihara Tradisi pada Suku Samin. Jurnal Empati, Vol. 8, No.1 Januari 2019.
Mukodi dan Afid Burhanuddin. Pendidikan Samin Surosentiko. (Yogyakarta, Lentera, 2015).
Nurhan, Kenedi dan Agnes Swetta Pandia. Bayi yang Dikuburkan di ‘Rahim’ Pohon. Kompas , 24 Agustus 2013.
Pinasti, V Indah Sri, dkk. Kajian Historisitas dan Normativitas Masyarakat Samin Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.2015.
Rosyid, Moh. Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008).
Sastroatmodjo,  R.P.A  Soerjanto. Masyarakat  Samin  Siapakah  Mereka? (Yogyakarta: Nuansa. 2003).
Utomo, Stefanus Laksanto. Budaya Hukum Masyarakat Samin. Alumni: Bandung.2013.