-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -

## 1702

## EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap)

## Dicky Kurniawan, Budi Ispriyarso, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Dkcik@yahoo.com

## Abstract
Fiduciary is the transfer of ownership rights of an object based on trust with the provision that the object in which the ownership rights are  held remains in control of the owner of the object. In a fiduciary agreement, if the fiduciary giver does breach of contract then the fiduciary recipient can execute the object that is the collateral object of the  fiduciary.The research  method used in this article is normative juridical.The purpose of this study is to find out and analyze the responsibility of the fiduciary giver whose breach is based on court decision number: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP and execution of fiduciary collateral object for the injured fiduciary giver promises based on court decision  number:78/Pdt.G/  2016/PN.RAP.  This  article  shows  that  the  obligation  of  default fiduciary givers must submit fiduciary collateral objects to fiduciary recipients and repay his debt and also his object that is guaranteed can be executed using a fiduciary guarantee certificate which contains  an  executorial  title  and  the  verdic  that  the  fiduciary  object  can  be  auctioned  by  the fiduciary recipients.

## Keywords: fiduciary; breach of contract; execution of collateral fiduciarry objects

## Abstrak
Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Dalam perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji maka penerima fidusia  dapat  mengeksekusi  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tersebut.  Tujuan  dari penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pemberi fidusia  yang  cidera  janji  berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor:  78/Pdt.G/2016/PN.RAP  dan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  terhadap  pemberi  fidusia  yang  cidera  janji  berdasarkan  putusan pengadilan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah  yuridis  normatif.  Artikel  ini  menghasilkan  bahwa  pertanggungjawaban  pemberi  fidusia yang  wanprestasi  harus  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  kepada  penerima  fidusia  dan melakukan pelunasan hutang serta objek yang menjadi jaminan dapat di eksekusi menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya mengandung titel eksekutorial dan putusan hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilelang oleh penerima fidusia.

## Kata Kunci: fidusia; wanprestasi; eksekusi objek jaminan fidusia

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  secara  tegas  Indonesia  adalah  Negara  Hukum(Undang-Undang  Dasar  Negara
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Republik Indonesia, 1945), Salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting dari beberapa kajian ilmu hukum adalah kajian ilmu hukum perdata.  Buku III KUH Perdata memberikan pengaturan tentang perikatan di mulai Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Meskipun KUH Perdata yang berasal  dari Burgerlijk  Wetboek Belanda  sudah  150  tahun  lebih,  tetapi  mengenai  pengaturan tentang perikatan hampir dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti karena hukum perikatan  merupakan  bagian  dari  hukum  harta  kekayaan  ( Venmogensrecht) begitu  juga  pada bagian yang lainnya dari hukum harta kekayaan masuk dalam hukum benda.(Busro, 2011) Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan contracvrijheid atau parijautonomie artinya  subyek-subyek  hukum  diberi  suatu kebebasan  untuk  mengadakan  atau  melaksanakan  kontrak/perjanjian  sesuai  kehendak  dalam menentukan  isi  dan  syarat  berdasarkan  kesepakatan  asalkan  memenuhi  rambu-rambu pembatasannya  yaitu,  kontrak  atau  perjanjian  yang tidak  dilarang  undang-undang,  kontrak  atau perjanjian  yang  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  kontrak  atau  perjanjian  yang  tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletakdidalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib  memenuhi  prestasi  itu.(Badrulzaman, 1983). Menurut Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia, dimana perikatan diartikan hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.(Muhammad, 1982)
Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan mengatakan bahwa perikatan adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  suatu  jumlah  terbatas  subyek-subyek  hukum ( rechtssubjecten ),  oleh  karena mana  seorang  atau  beberapa  orang  dari mereka ( Debiteuren/Sculdenaren ) terhadap yang lain atau yang lain-lainnya ( Crediteuren/Sculdeisers )wajib  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  dan  yang  lain  berhak  atas perbuatan yang demikian dari debitor.(Hamidjojo, Soetoyo Prawiro & Pohan, 1984)
Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata membagi perikatan berdasarkan sumbernya. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1233 KUH Perdata yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang. Perbedaan mendasar pada  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  dengan  perikatan  yang  bersumber  dari  undang- undang pada kehendak para pihak dalam perikatan adalah (Busro, 2013) perikatan yang bersumber
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702 dari  perjanjian  lahirnya  perikatan  adalah  kehendak  dari  para  pihak  sedangkan  perikatan  yang bersumber dari undang-undang lahirnya karena kehendak dari undang-undang.
Dalam  suatu  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  ada  salah  satu  perjanjian  yang disebut fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, sedangkan dalam bahasa Inggris  disebut fidusciary  transfer  ofownership, yang  artinya  kepercayaan.(Anggraeni,  2012) Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  kita jumpai  pengertian  fidusia.  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  yang  diadakan  tersebut tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda  itu.  Yang diartikan  dengan  pengalihan  hak  kepemilikan adalah  pemindahan  hak  kepemilikan  dari  pemberi  fidusia  kepada  penerima  fidusia  atas  dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.(Harius, 2014)
Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  sempat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap  kreditur  lainnya.  Dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  kreditur  mempercayakan  kepada debitor untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun walaupun  objek  jaminan  fidusia  tetap  dalam  penguasaan  debitor,  debitor  harus  memiliki  itikad baik untuk memlihara objek jaminan denga sebaik-baiknya.(Husna.N, 2017)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  Tentang  Hak Tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor-kreditor  lain(Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan, 1996).
Dari penjelasan tersebutdapat dibedakan dengan jelas antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 diberikan dalam bentuk fidusia, pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 6 huruf  b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia dan  harus  dibuat dalam  bentuk akta notaris  yang disebut dengan  akta  jaminan  fidusia.(Widjaja,  Gunawan  &  Yani,  2000)  Berdasarkan  bagian  umum penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  menyatakan  bahwa Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan ( preferen ) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia, 2000)
Terbentuknya  lembaga  fidusia  yang  tumbuh  dalam  praktek  karena  ada  kebutuhan  akan suatu lembaga  jaminan kebendan  bagi  benda  bergerak berupa  benda  modal usaha dengan tidak perlu  melakukan  penyerahan  benda  jaminannya  dan  cukup  menyerahkan  hak  miliknya  secara kepercayaan.  Salah  satu  wujud  dari  pemberian  kepastian  hukum  hak-hak  kreditur  adalah mengadakan lembaga pendaftaran fidusia.(Dewi, 2017)
Jaminan fidusia ini diberikan kepada pihak kreditur oleh lembaga pembiayaan. Pemberian jaminan  tersebut  nantinya  akan  berguna  bagi  lembaga  pembiayaan  dalam  hal  eksekusi  benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji pada  saat  pelunasan  utangnya  sudah  waktunya  untuk  ditagih,  maka  dalam  peristiwa  seperti  itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia.(Rachellariny, 2016)
Perjanjian jaminan fidusia ini sering terjadi masalah seperti cidera janji atau wanprestasi terhadap  perjanjian  jaminan  fidusia.  Bentuk  wanprestasi  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  ada beberapa dan salah satunya adalah adanya debitor atau pemberi fidusia yang tidak tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak membayar sama sekali.
Teori  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  teori  perlindungan  hukum  dan  teori tanggung jawab. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang  lain dan  perlindungan tersebut diberikan kepada  masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun.(Raharjo, 2012).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Maksud dari perlindungan hukum preventif dan represif  adalah  sebagai  berikut.Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi  dan  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan.
Selanjutnya mengenai tanggung jawab menurut Roscou Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku pelanggaran dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan ada keyakinan bahwa “pembalasan”  sebagai  alat  penangkal,  maka  pembayaran  “ganti  rugi”  bergeser  kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban.(Widyo Pramono, 2013)
Konsep  pertanggungjawaban  yang  diartikan  sebagai reparation berakibat  terjadinya perubahan makna konsep liability dari composition for vengeance menjadi reparation for injury . Perubahan ganti rugi dengan wujud uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari liability atau Pertanggungjawaban.
Salah satukasus mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang cidera janji adalah yang terjadi di Rantauprapat, dalam hal ini PT. OTO Multiartha Cq. PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang diwakili oleh Yoseph W Panggabean SH selaku ligitation officer dan/atau karyawan PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang beralamat di jalan SM. Raja  Nomor  22,  kelurahan  Bakaran  Batu  kecamatan  Rantau  Selatan,  kabupaten  Labuhan  Batu, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Agustus 2016 dari Edi Suyitno dalam jabatannya selaku Direktur PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Rantauprapat tanggal 04 Agustus 2016
Nomor:193/SKC/2016/PN-RAP melawan Habibullah Harahap sebagai tergugat yang beralamat di Desa  Panyanggar,  kecamatan  Padang  Sidempuan  Utara,  kabupaten  Kotamadya  Padang Sidempuan  yang  diwakili  kuasanya  yaitu  Pdt.  Doritz  Bidould  Tampubolon,  SH  Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek perumahan Puri Kampung Baru Blok C Nomor 108 kelurahan  kartini,  kecamatan  Rantau  Utara,  Kabupaten  Labuhan  Batu,  berdasarkan  surat  kuasa khusus tertanggal 28 September 2016  yang telah  didaftarkan di kepaniteraan pengadilan  negeri Rantauprapat tanggal 05 Oktober 2016 Nomor 270/SKC/2017/PN-RAP.  Dalam  hal  ini tergugat atau  debitor  telah  dinyatakan  oleh  majelis  hakim  melakukan  cidera  janji  atau  wanprestasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn/RAP dengan tidak melakukan prestasi  sebagaimana  yang  telah  di  perjanjikan  sebelumnya.  Tergugat  tidak  melakukan pembayaran perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam perjanjian ini.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  permasalahan  yang  dapat  disusun  adalah  sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pemberi fidusia yang  wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP? dan Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang wanprestasi (studi putusan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP)?
Artikel ini memiliki perbedaan dari artikel-artikel sebelumnya, seperti halnya  yang ditulis oleh  Christina  Noris  Tarigan  yang  membahas  mengenai  Analisis  Terhadap  Eksekusi  Dalam Perjanjian  Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak  Didaftarkan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 97K/Pdt/2015),  dalam  artikel  ini  membahas  permasalahan  mengenai  legalitas  suatu  perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang  tidak  didaftarkan  serta  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  putusan  mahkamah agung nomor: 97K/Pdt/2015. Selanjutnya artikel yang di tuliskan oleh Rega Satya  Rachellariny dengan  judul artikel Eksekusi Objek Jaminan  Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan  Non  Bank  (Studi  Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Nomor: 105/Pdt/G/BPSK/2012/PN.Ska). Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dan Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. Selain dua artikel tersebut, penulis memberikan salah satu contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas dalam artikel ini, yaitu artikel yang ditulis oleh Retno Puspo Dewi  dengan  judul  Kekuatan  Eksekutorial  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan  yang  menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Artikel  ini  berjudul  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Pemberi  Fidusia  Yang Wanprestasi  Studi  putusan  pengadilan  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP.  Artikel  inimembahas permasalahan  yaitu  bagaimana  pertanggungjawaban  terhadap  pemberi  fidusia  yang  melakukan wanprestasi  berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP  dan  bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi berdasarkan putusan  pengadilan  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP.  Perbedaan  dalam  artikel  ini  denganartikel sebelumnya adalah bahwa artikel sebelumnya melakukan titik tekan permasalahan terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sedangkan artikel ini membahas objek jaminan fidusia yang
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
telah  terdaftar dan  pemberi  fidusianya  melakukan perbuatan wanprestasi, selain  itu artikel  yang ditulis  oleh  Retno  Puspo  Dewi  membahas  mengenai  kekuatan  eksekutorial  sertifkat  jaminan fidusia  sedangkan  artikel  ini  membahas  proses  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia sebagaimana dalam putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakandalam  artikelini  adalah penelitian  hukum  normatif  melalui studi pustaka atau library research, yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatik  hukum),  filsafat  hukum,  teori  hukum  dan  penerapannya).(Muhammad,  2004) Mempelajari  norma-norma  hukum  merupakan  bagian  esensial  didalam  ilmu  hukum.  Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi,  penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah  yang  dihadapi,  sehingga  hasil  yang  diperoleh  tersebut,  sudah  mengandung  nilai. (Marzuki,  2010).  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  artikel  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang- undangan  dan  putusan  hakim,  selanjutnya  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  publikasi hukum  yang  meliputi  buku-buku,  jurnal  hukum  serta  tulisan  lainnya.  Teknik  yang  digunakan dalam  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  metode library  research atau  studi kepustakaan.  Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu membahas  permasalahan  dalam  artikel  ini  sesuai  dengan  dengan  ketentuan  perundang- undangan.(Suteki & Taufani, 2018)

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pemberi  Fidusia  Yang  Cidera  Janji  Berdasarkan  Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia  menyakatan  bahwa  Pemberi  Fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2016/PN.RAP yang  menjadi pemberi  fidusia adalah orang perseorangan  yang dalam  hal  ini adalah Habibullah Harahap yang diwakili kuasanya yaitu Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH.
Habibullah Harahap telah melakukan suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO Multiartha Cabang Rantauprapat berdasarkan  perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 10-
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
411-13-00278 tertanggal 16 Agustus 2013 dengan menggunakan  jaminan  fidusia. Perjanjian  ini dilakukan dengan akta fidusia Nomor 157 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Dessy  Aryany, S.H., M.Kn, Notaris  Labuhan Batu  yang  berkedudukan di Sumatera Utara serta adanya  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  kantor  wilayah  Sumatera  Utara  dengan  Nomor  W2.151776.AH.05.01  Tahun  2013. Dalam  perjanjian  fidusia  ini  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia  adalah  sebuah  mobil  Toyota Kijang Innova type E STD Diesel 2,5 M/T tahun 2005 atas nama Hernita Langga Sari SH.(Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  disepakati  oleh  pemberi  fidusia  dan  penerima fidusia  sebagaimana  dalam  perjanjian  tersebut,  penerima  fidusia  memberikan  uang  senilai  Rp. 89.013.00,00  (delapan  puluh  Sembilan  juta  tiga  belas  ribu  rupiah)  kepada  pemberi  fidusia  dan pemberi  fidusia  berkewajiban  untuk  membayarkan  uang  kepada  penerima  fidusia  sebesar  Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga puluh enam bulan.
Pemenuhan  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pemberi  fidusia  tersebut  tidak dilakukan. Pemberi fidusia melakukan pembayaran lewat dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan  dan  selanjutnya  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran  kepada  penerima  fidusia. Berdasarkan hal tersebut pemberi fidusia telah melakukan cidera janji ( wanprestasi ) berdasarkan Pasal 10 huruf a perjanjian pembiayaan konsumen nomor 10-411-13-00278 tanggal 06 Agustus 2013  yang  menyatakan  “peristiwa-peristiwa  dibawah  ini  merupakan  cidera  janji  debitor  dalam melaksanakan  perjanjian  ini,  tanpa  perlu  didahului  dengan  surat  peringatan  khusus  atau  suatu penetapan  dari  pengadilan  melainkan  cukup  telah  terbukti  dengan:  debitor  tidak  membayar angsuran, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian  yang dalam  hal  lewatnya waktu saja telah  memberi  bukti  yang cukup bahwa debitor telah  melalaikan kewajibannya  menurut perjanjian  ini, sehingga peringatan dengan  juru sita atau surat-surat lain serupa tidak diperlukan lagi”.
Wanprestasi  atau  cidera  janji  berasal  dari  istilah  aslinya  dalam  bahasa  Belanda “ wanprestatie”.Wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang  timbul  karena  perjanjian  maupun  perikatan  yang  timbul  karena  undang-undang.(Satrio, 1993)
Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
“Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatasnnya, tetap  melalaikannya,  atau  jika  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Pada  diri  debitur  terdapat  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  dan  bila  prestasi  tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi debitur telah  ingkar janji  atau wanprestasi apabila seharusnya kewajiban  yang telah diperjanjikan tetapi ternyata mengingkari tidak memenuhi prestasi tersebut. Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga) yaitu, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan debitur terlambat dalam memenuhi prestasi serta debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.
Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa, tidak melakukan apa yang disanggupi  akan  dilakukan,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.(Subekti, 1984)Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala  ia  karena  kesalahannya  sendiri  tidak  melaksanakan  prestasi,  atau  melakukan  sesuatu yang  menurut  perjanjian  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan.  Menurut  R.Subekti,  melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai  hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.
Pemberi  fidusia  yang  tidak  melakukan  kewajibannya  untuk  memenuhi  prestasi  kepada penerima  fidusia  dalam  perjanjian  ini  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  hukum. Tanggung  jawab  adalah  suatu  keharusan  bagi  seseorang  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah diwajibkan  kepadanya.  Menurut  hukum  tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi kebebasan  seseorang  tentang  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam melakukan  suatu  perbuatan.  Selanjutnya  menurut  Titik  Triwulan  pertanggungjawaban  harus mempunya  dasar,  yaitu  hal  yang  menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi  sesorang  untuk menuntut  orang  lain  sekaligus  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk  memberi pertanggungjawaban.(Triwulan, Titik & Febrian, 2010)
Pengertian  tanggung  jawab  sangat  luas,  namun  demikian    menurut  Peter  Salim  dapat dikelompokkan  menjadi  3  kelompok  besar  masing-masing  “Tanggung  Jawab”  dalam  arti accountability , responsibility, dan liability. (Martono & Sudiro, 2011) . Demikian  menurut Henry
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
Campbell Black. Tanggung Jawab dalam arti accountability biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan. Accountability dapat pula diartikan sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran misalnya  dalam  kalimat  :  bank  tersebut  harus  menyerahkan  nota  “Pertanggungan  Jawab”. Perkataan Pertanggungan Jawab dapat diartikan accountability .
Seseorang  dikatakan  secara  hukum  bertanggungjawab  untuk  suatu  perbuatan  tertentu adalah  bahwa  dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatan  yang  berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang  membuat  orang  tersebut  harus  bertanggungjawab.  Subyek responsibility dan  subyek kewajiban hukum  adalah  sama.  Menurut  teori  tradisional  terdapat  dua  macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ( based on fault )  dan  pertanggungjawaban  mutlak  ( absolut  responsibility ).(Asshiddiqie,  Jimly  &  Safa’at, 2012)
Tanggung  jawab  mutlak  adalah  suatu  tanggung  jawab  harus  dibebankan  kepada  pelaku perbuatan  melawan  hukum  tanpa  melihat  apakah  yang  bersangkutan  dalam  melakukan perbuatannya  itu  mempunyai  unsur  kesalahan  ataupun  tidak,  dalam  hal  ini  pelakunya  dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian atau ketidakpatuhan.(Fuady, 2013)
Menurut  Roscou  Pound,  bahwa liability diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  untuk membayar  pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  pelanggaran  dari  seseorang  yang  telah dirugikan.  Sejalan  dengan  semakin  efektifnya  perlindungan  Undang-Undang  terhadap kepentingan  masyarakat  akan  suatu  kedamaian  dan  ketertiban,  dan  ada  keyakinan  bahwa “pembalasan”  sebagai  alat  penangkal,  maka  pembayaran  “ganti  rugi”  bergeser  kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban.(W. Pramono, 2013)
Konsep  pertanggungjawaban  yang  diartikan  sebagai reparation berakibat  terjadinya perubahan makna konsep liability dari composition for vengeance menjadi reparation for injury . Perubahan ganti rugi dengan wujud uang menjadi ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari liability atau Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban  pemberi  fidusia  yang  telah  melakukan  wanprestasisebagaimana dalam  putusan  Nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP  dapat  menggunakan  teori liability yaitu  sebagai suatu kewajiban untuk  membayar pembalasan  yang akan diterima pelaku pelanggaran  terhadap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 seseorang yang telah dirugikan. Putusan ini menyatakan penerima fidusia meminta kepada majelis hakim  untuk  memberikan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  yaitu  sita  yang  diletakkan  baik terhadap  harta  yang  disengketakan  maupun  terhadap  harta  kekayaan  tergugat  yang  bergerak maupun  tidak  bergerak  atas  ganti  rugi  atau  utang  piutang  yang  bertujuan  untuk  memberikan jaminan  kepada  penggugat terhadap  harta  yang  yang  disengketakan  atau  harta  milik  penggugat agar  tetap  ada  dan  utuh  sehingga  sita  itu  memberi  jaminan  kepada  penggugat  bahwa  kelak gugatannya  tidak illusoir pada  saat  putusan  di  eksekusi(Suyuhi,  2004)  dan  Sita  Hak  milik ( revindicatoir  beslag )  yaitu  sita  yang  diajukan  penggugat  terhadap  tergugat  mengenai  sesuatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada ditangan tergugat. Benda  tersebut  dikuasai  dengan  cara  tidak  sah  atau  dengan  cara  melawan  hukum  atau  tergugat tidak berhak atasnya.(Asnawi, 2016)Selain itu dalam putusan hakim pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia karena pemberi fidusia yang dalam hal ini adalah tergugat telah dinyatakan bersalah dan sebagai tanggung jawab pemberi fidusia yang telah  melakukan cidera  janji  serta objek  jaminan  fidusia dapat di eksekusi dengan cara dilelang atau dijual oleh penerima fidusia.
2. Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Pemberi  Fidusia  Yang  Cidera  Janji Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap
Fidusia  sebagai  lembaga  jaminan  sudah  lama  dikenal  dalam  masyarakat  Romawi,  yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.  Fidusia  adalah  lembaga  yang  berasal  dari  sistem  hukum  perdata  barat  yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Istilah civil law berasal dari kata latin “ jus civile ”, yang diperlakukan pada masyarakat Romawi. Selain jus civile terdapat pula  hukum  yang  mengatur  warga  Romawi  dengan  orang  asing  yang  dikenal  dengan  “ jus gentium ”.(Kamello, 2014)
Sistem civil law disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar dari tradisi sistem hukum Indo-Jerman dan Romawi. Dalam proses perkembangannya, sistem civil law tidak saja dijumpai dibenua Eropa melainkan juga berlaku secara luas diberbagai Negara diluar Eropa antara  lain  Indonesia.  Sistem  hukum  Indonesia  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  hukum Belanda  karena  adanya  pertautan  sejarah  yang  didasarkan  kepada  konkordansi  ( concordantie beginsel ).  Demikian  pula  sistem  hukum  Belanda  memiliki  pertautan  sejarah  dengan  hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  yang  diadakan  tersebut  tetap  dalam penguasaan pemilik benda itu(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999).
Disamping itu istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini  dikenal  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  Jaminan  fidusia  adalah  Hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak  tanggungan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Pada  faktanya  dilapangan  seringkali  terjadi  dalam  perjanjian jaminan fidusia seringkali terjadi perbuatan yang merugikan para pihak dan salah satu pihak yang sering dirugikan adalah kreditor atau penerima fidusia. Salah satu kasus yang terjadi adalah seperti dalam  putusan  hakim  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP.  dalam  putusan  ini  pihak  yang  dirugikan adalah penerima fidusia, sehingga pemberi fidusia perlu mendapatkan perlindungan secara hukum.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  Perlindungan  Hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. Salah satu sisi  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  kasus  ini  adalah  dengan  dilakukannya  eksekusi objek jaminan fidusia yang berdasarkan putusan pengadilan.
Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan  dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Yang  menjadi  penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tidak tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah  diberikan  somasi.  Ada  tigacara  eksekusi  benda  jaminan  fidusia  yaitu,  pelaksanaan  titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu  tulisan  yang  mengandung  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  memberikan  dasar  untuk penyitaan dan lelang sita ( executorial verkoop ) tanpa perantaraan hakim dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 serta  mengambil  pelunasan  piutang  dari  hasil  penjualan  serta  penjualan  dibawah  tangan  yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia yaitu, hasil  eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan,  penerima  fidusia  wajib  mengembalikan  kelebihan tersebut  kepada  pemberi  fidusia  dan  hasil  eksekusi  tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  utang, debitor atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.
Berdasarkan putusan  hakim  nomor:  78/Pdt.G/2016/PN.RAP pelaksanaan eksekusi objek jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  karena  hakim  menyatakan  bahwa  penggugat  atau  penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dan dapat dilakukan pelelangan untuk pelunasan utang dari pemberi fidusia. Selain itu majelis hakim juga menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

## D. Simpulan
Pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas  perbuatannya.  Putusan  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP  majelis  hakim  memutuskan  bahwa pemberi  fidusia  bersalah  dan  pertanggungjawaban  yang  dimintakan  dalam  putusan  ini  adalah pemberi  fidusia  harus  menyerahkan  objek  jaminan  kepada  penerima  fidusia  dan  berkewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap utang dalam jaminan ini dan selanjutnya objek yang menjadi jaminan dapat dilakukan eksekusi.
Putusan  nomor  78/Pdt.G/2016/PN.RAP  menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  telah melakukan  perbuatan  wanprestasi  dikarenakan  tidak  melakukan  prestasinya  untuk  melakukan pembayaran  utangnya  sehingga  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  pemberi  fidusia  telah wanprestasi dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dieksekusi dikarenakan  sertifikat  jaminan  fidusia  memiliki  titel  eksekutorial  dan  juga  putusan  hakim  yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilelang oleh penerima fidusia.Eksekusi terhadap objek  jaminan  fidusia  dalam  artikel  ini  terhadap  pemberi  fidusia  yang  melakukan  wanprestasi maka  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  objek  yang  menjadi  jaminan  tersebut  dapat  dilakukan pelelangan oleh penerima fidusia dan penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan tersebut karena pemberi fidusia telah dinyatakan bersalah atau wanprestasi.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, N. . (2012). Anailisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007 . Universitas Indoneisia.
Asnawi, N. (2016). Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahnnya di Hukum
Peradilan Umum dan Peradilan Agama . Yogyakarta: UII Press.
Asshiddiqie, Jimly & Safa’at, A. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Jakarta: Konstitusi Press.
Badrulzaman, M. D. (1983). KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan .
Bandung: Alumni.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Busro, A. (2013). Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Dewi, R. . (2017). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan FIdusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Reportorium , IV ((No. 1, Januari- Juni)), 74.
Fuady, M. (2013). Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: PT CItra Aditya Bakti.
Hamidjojo, Soetoyo Prawiro & Pohan, M. (1984). Hukum Perikatan . Surabaya: Bina Ilmu.
Harius, S. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
Husna.N. (2017). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Universitas Sumatera Utara , 01 (1), 3.
Kamello, T. (2014). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan . Bandung: PT Alumni.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Martono & Sudiro, A. (2011). Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 . Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan . Bandung: Alumni.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT CItra Aditya Bakti.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia . , (2000).
Pramono, W. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta . Bandung: PT Alumni.
Pramono, Widyo. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta . Bandung: PT Alumni.
Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap .
Rachellariny, R. . (2016). Ekseskusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska). Privat Law , IV ((No.2, Juli-Desember)), p.133.
Raharjo, S. (2012). Ilmu Hukum . Bandung: PT CItra Aditya Bakti.
Satrio, J. (1993). Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya . Bandung: Alumni.
Subekti. (1984). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Intermasa.
Suteki & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) .
Depok: PT Raja Granfindo Persada.
Suyuhi, W. (2004). Sita Eksekusi Prakter Kejurusiataan Pengadilan . Jakarta: PT TataNusa.
Triwulan, Titik & Febrian, S. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien . Jakarta: Prestasi
Pustaka.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . , (1945).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan . , (1996).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia . , (1999).
Widjaja, Gunawan & Yani, A. (2000). Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.