## PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Ratnia Solihah 

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  pentingnya  partisipasi  publik dalam  perumusan  kebijakan  publik,  khususnya  dalam  bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan  dengan  proses  perumusan  kebijakan  publik  atau proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik  memberikan  masukan  dan  mengakomodasi  masukan masyarakat  masih  belum  diketahui  secara  luas,  baik  meliputi implementasi  metode-metode  partisipatif  dalam  merancang maupun  dalam  memutuskan  sebuah  kebijakan  bersama eksekutif.  Selain  itu,  hasil public  hearing juga  masih  dirasakan belum  memuaskan    masyarakat/publik.  Berdasarkan  kajian melalui  studi  literatur  dan  dokumentasi,  dapat  ditunjukkan bahwa ruang-ruang  partisipasi  formal  yang  tersedia  di DPR/DPRD  berada  pada  tingkat  konsultasi,  di  mana  dalam ruang-ruang itu  terjadi  komunikasi  dua  arah  antara  publik dengan  anggota  DPR/DPRD.  Tetapi  seringkali  ruang-ruang tersebut  dijadikan  sekedar  alat  melegitimasi  pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila
 Pusat Studi Politik dan Demokrasi,  Departemen Ilmu Politik, UNPAD Email: ratnia@unpad.ac.id
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dipahami  dengan  cara  pandang  seperti  ini,  maka  secara substansial    ruang-ruang  partisipasi  formal  yang  disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang  terjadi  sebetulnya  adalah  semacam  sosialisasi  atau pengarahan  dari  DPR/DPRD  kepada  publik.  Sebaliknya  pada ruang  partisipasi  publik  informal,  dapat  dilihat  bahwa  tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik.  Ruang  partisipasi  publik  informal  yang dibentuk  kelompok  masyarakat  berada  pada  tingkat  plakasi, dimana  komunikasi  sudah  meningkat pada  tahap  negosiasi; tetapi  otoritas  pengambilan  keputusan  tetap  berada  di  tangan badan legislatif (DPR/DPRD).

## Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan Publik

## Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  suatu  negara  dengan  masyarakat  yang demokratis, peran serta dan aspirasi masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Substansi dari demokrasi dalam konteks  pemerintahan  itu  sendiri  adalah  terselenggaranya  suatu pemerintahan  yang  berdasarkan  aspirasi  dan  kehendak  rakyat.  Dengan demikian  kelancaran  saluran  aspirasi  masyarakat  memegang  peranan penting  dalam  rangka  demokratisasi  suatu  bangsa.  Dalam  konteks demokratisasi,  terhambatnya    atau  terkontaminasinya  saluran  aspirasi oleh suatu kelompok kepentingan tertentu daripada kepentingan rakyat akan  berdampak  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  melenceng dari  konsep  demokrasi.  Salah  satunya  dapat  dilihat  dari  produk kebijakan  pemerintahan  yang  secara  mayoritas  tidak  berpihak  pada kepentingan  rakyat;  dan  ini  akan  menimbulkan  beberapa  masalah tertentu,  terutama  menurunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis,
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Longmann  (2003)  mengemukakan  ada  tiga  prinsip  fundamental  dalam demokrasi  perwakilan,  yaitu:  (1)  Kedaulatan  rakyat,  yang  ditandai dengan  enam  kondisi,  yakni:  kebijakan  publik  yang  merefleksikan keinginan masyarakat; pemimpin pemerintahan yang dipilih; pemilihan yang  bebas  dan  terbuka;  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik; ketersediaan  informasi  yang  berkualitas;  dan  peraturan/kaidah mayoritas. (2) Persamaan politik, yaitu setiap orang memiliki kesamaan pengaruh  dalam  voting  dan  pembuatan  keputusan  politik  yang  lain. (3)  Kebebasan  politik,  meliputi:  kebebasan  berbicara;  kebebasan beragama;  kebebasan  pers  dan  kebebasan  untuk  berkumpul  dan berserikat.
Dari  apa  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  di  dalam  negara demokrasi,  partisipasi  publik  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat penting  dalam  membangun  dan  menegakkan  demokratisasi  tak terkecuali  bagi  negara  Indonesia  yang  mengemban  amanat  reformasi pasca  lengsernya  Soeharto  tahun  1998.  Sebagai  konsekuensi  dari dibangun  dan  ditegakkannya  demokrasi  di  Indonesia,  maka  salah satunya  adalah  dengan  dibuka  dan  disediakannya  ruang  bagi masyarakat  untuk berpartisipasi  yang  seluas-luasnya  (ruang  partisipasi publik).  Selama  ini,  partisipasi  publik  yang  terfasilitasi  hanya  sebatas penggunaan  hak  pilih  dalam  pemilu  dan  pemberian  kontribusi  kepada negara  melalui  pembayaran  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat sah dan  legal.  Ruang  partisipasi  publik  yang  sesuai  dengan  keinginan masyarakat sendiri masih sangat minimalis.
Kesempatan  untuk  berpartisipasi  bagi  rakyat  yang  masih minimalis  (kecil)  ini  salah  satunya  adalah  dalam  pembuatan  kebijakan publik,  seperti  penyusunan  Undang-Undang  (UU)  di  DPR  dan penyusunan  Peraturan  Daerah  (Perda)  di  DPRD.  Ruang  publik  yang diberikan  sangat  terbatas,  itu  pun  sebagian  besar  telah  dipolitisir  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan,  sehingga  suara  murni  dari  rakyat hanya  terdengar sama  ditambah  lagi  dengan  penolakan-penolakan; kalaupun  aspirasi  rakyat  diterima,  hanya  ditampung  dan  tidak  ada tindak  lanjutnya.  Akibatnya  mayoritas  kebijakan  yang  yang  dihasilkan
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
selama  ini  kurang  mencerminkan  kepentingan  masyarakat  banyak, karenanya  kasus  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  yaitu  distorsi  antara input  dan  output  yang  dihasilkan  dalam  proses  kebijakan;  dimana  apa yang  menjadi  aspirasi/tuntutan/keinginan  masyarakat  (input)  yang disampaikan  pada  saat  proses  formulasi  kebijakan  tidak  sesuai  dengan hasil (ouput)nya setelah kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan. Untuk  itu  demi  kelancaran  penyaluran  aspirasi  masyarakat,  salah  satu upaya yang dilakukan untuk menyerap aspirasi rakyat secara murni dan benar-benar  tidak  bermuatan  kepentingan  dari  kelompok  atau  suatu golongan  tertentu  adalah  dengan public  hearing. Penyelenggaraan pemerintahan  yang  demokratis  juga  dapat  ditunjukkan  sejauhmana kemampuan  pihak  pemerintah  melakukan  komunikasi  dan  interaksi secara langsung dengan masyarakat. Semakin tinggi tingkat komunikasi politik langsung dan interaksi pemerintah dengan masyarakatnya, maka akan  semakin  mudah  dan  akan  semakin  terjamin  bagi  aspirasi masyarakat  untuk  dapat  sampai  pada  input  dari  proses  politik  dan proses  pemerintahan  (seperti  proses  penyusunan  kebijakan);  sehingga dapat  mempengaruhi  pertimbangan  dan  tindakan  pemerintah  dalam membuat  suatu  produk  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kehendak  dan kebutuhan masyarakat di negara/daerah tersebut.
Dengan  sesuainya  produk  kebijakan  tersebut  dengan  kehendak  dan kebutuhan  masyarakatnya,  menunjukkan  semakin  demokratisnya penyelenggaraan  pemerintahan  di  negara  tersebut.  Terkait  dengan komunikasi  langsung  tersebut, public  hearing merupakan  salah  satu contoh  komunikasi  politik  secara  langsung,  karena  dalam public hearing komunikator dan komunikan bertatap muka secara langsung.

## Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Publik
Menurut  Emory  S  Bogardus 1 “Publik  adalah  sejumlah  orang  yang dengan  suatu  cara  mempunyai  pandangan  yang  sama  mengenai  suatu masalah atau setidak-tidaknya mempunyai kepentingan bersama dalam
1 Dalam Soenarjo, Djoenasih  S. 1997. Opini Publik. Yogyakarta: Liberty. P. 21.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
sesuatu  hal”.  Sementara  itu  Herbert  Blumer 2 mengemukakan  bahwa
“Perkataan  publik  melukiskan kelompok  manusia  yang  berkumpul secara  spontan  dengan  syarat-syarat:  a)  menghadapi  suatu  persoalan (issue),  b)  berbeda  pendapatnya  mengenai  persoalan  ini  dan  berusaha mengatasi  persoalannya,  c)  sebagai  akibat  keinginannya  mengadakan diskusi dengan mencar i jalan keluar”.
Menurut  Frederickson 3 ,  ada  beberapa  prinsip  yang  dapat diakomodasi  tentang  bagaimana  konsep  publik  dapat  diperkuat eksistensinya  ,  baik  sebagai  ide  maupun  sebagai  suatu  seni  dalam praktik.  Prinsip  pertama,  konsep  publik  harus  dibangun  melalui pemberdayaan konstitusi. Setiap tindakan pejabat publik harus berbasis pada  konstitusi,  artinya,  administratur  publik  harus  mempunyai kompetensi,  baik  secara  teknis  maupun  secara  moral  untuk  mengabdi pada konstitusi. Oleh karena itu  yang terpenting bukanlah kemampuan pejabat publik untuk menghafal konstitusi pasal-demi-pasal, melainkan komitmen mereka untuk menjadikan konstitusi sebagai dasar dari setiap tindakannya.
Prinsip kedua, konsep publik harus berdasarkan pada pengertian warga negara yang berbudi luhur (virtouos citizen). Dalam hal ini perlu disadari  bahwa  suatu  rezim  pemerintahan  tidak  akan  lebih  baik  dari masyarakat  yang  mereka  wakili.  Oleh  karena  itu,  untuk  melahirkan rezim  yang  baik,  perlu  dibangun  warga  negara  yang  baik  pula  yang merupakan  sumber  dari  pemerintahan  tersebut.  Prinsip  ketiga,  konsep publik harus didasarkan pada pembentukan dan usaha mempertahankan sistem  dan  prosedur  untuk  mendengarkan  dan  merespon  kepentingan publik.  Prinsip  keempat,  konsep  publik  harus  didasarkan  pada kebajikan  dan  kasih.  Warga  negara  yang  baik akan  menghargai  dan mematuhi  hukum  sebagai  kepedulian    pada  kepentingan  orang  lain seperti  pada  kepentingannya  sendiri.  Mereka  juga  akan  mengusahakan dengan  segala  kemampuannya  untuk  kesejahteraan  seluruh  warga
2 Ibid
3 Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI, h. 114-116.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
masyarakat  yang  merupakan  ”saudaranya”.  Demik ian  pula  rezim  yang berkuasa akan bertindak sama, karena mereka adalah penjelmaan publik yang mendapatkan amanah yang perlu ditunaikan.
Sementara  itu,  terkait  dengan  istilah  ”partisipasi  publik”,  dapat dilihat  dalam  beberapa  definisi  berikut  ini: Partisipasi  publik didefinisikan  oleh  Antoft  and  Novack 4
sebagai the  continued  active involvement  of  citizens  in  making  the  policies  which  affect  them”. Hal senada  dikemukakan  oleh  Joan  Nelson 5 sebagai  ”partisipasi  warga negara  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan oleh  pemerintah”.  Sedangkan  menurut  Norman  H.  Nie  dan  Sidney Verba 6 didefinisikan  sebagai  ”partisipasi  warga  negara    yang  legal bertujuan  untuk  mempengaruhi  seleksi  pejabat-pejabat    negara  atau tindakan- tindakan    yang  diambil  mereka”. Miggley 7 mengungkapkan pandangannya  tentang  partisipasi  publik  berdasarkan  United  Nations Economic  and  Social  Council  Resolution  1929.  Resolusi  ini menyatakan  bahwa  partisipasi  membutuhkan  keterlibatan  orang-orang secara  sukarela  dan  demokratis  dalam  hal  (a) sumbangsihnya  terhadap usaha  pembangunan,  (b)  penerimaan  manfaat  secara  merata,  (c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan  dan  perencanaan,  serta  penerapan  program  pembangunan sosial  dan  ekonomi.  Hal  tersebut  didukung oleh  pendapat  Philips  dan Graham  yang  mengungkapkan  karakteristik  partisipasi  publik  setelah menyimpulkan  beberapa  studi  tentang  partisipasi  publik  dalam local governance. 8 Karakteristik  tersebut  meliputi  partisipasi  publik melibatkan  warga  dalam  keseluruhan  proses  pemilihan  kota;  pada
4 Dalam Agustino, Leo. Op. Cit. P. 116.
5 Dalam  Prasojo,  Eko. 2005. Demokrasi  di  Negara  Mimpi:  Catatan  Kritis terhadap  Pemilu  2004  dan  Good  Governance. Jakarta: Departemen  Ilmu Administrasi FISIP UI. h. 133
6 Ibid 7 Dikutip oleh Muluk, M.R.Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan  Daerah:  Sebuah  Kajian  dengan  Pendekatan  Berpikir  Sistem. Malang: Bayumedia Publishing. h. 50.
8 Ibid. P. 53.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
tingkat  minimum,  partisipasi  publik  melibatkan  interaksi  dan komunikasi dua arah yang diikuti dengan potensi untuk mempengaruhi keputusan  kebijakan  atau outcome-nya;  partisipasi  publik    melibatkan individu dan kelompok, baik yang bersifat ad-hoc maupun stakeholder permanen;  partisipasi  publik  lebih  berupa  seni  daripada  ilmu  karena berpijak  pada  dua  realitas,  yakni  realitas  politik  (terjadi  dalam lingkungan  politik)  dan  realitas  birokrasi  (berada  dalam  konteks antarpemerintahan).
Burns,  Hambleton  dan  Hogget 9 mengemukakan  bahwa partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan. Pertama, praktik  operasional  yang  menyangkut  perilaku dan  kinerja  pegawai  dalam  institusi  publik,  isu-isu  yang  berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, dan sebagainya. Kedua, keputusan pembelanjaan yang berkaitan dengan anggaran yang didelegasikan. Ketiga, pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan- tujuan  strategis  dari  pelayanan  tertentu,  rencana  strategis  bagi pembangunan  kawasan  dan  fasilitas  tertentu,  serta  prioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.
Mengenai  partisipasi  publik  dalam  konteks  proses  kebijakan  publik, Riwu  Kaho  menjelaskannya  dalam  beberapa  tahapan  kebijakan,  yaitu partisipasi  dalam  proses  pembuatan  keputusan;  partisipasi  dalam pelaksanaan;  partisipasi  dalam  memanfaatkan  hasil;  dan  partisipasi dalam  evaluasi. 10 Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Ramlan  Surbakti 11
menegaskan  adanya  hubungan  antara  partisipasi  publik  dengan kebijakan  publik.  Menurutnya,  partisipasi  berarti  keikutsertaan    warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam
mempengaruhi  proses  pembuatan  dam  pelaksanaan  keputusan  politik. Kegiatan  warga  negara  biasa  ini  pada  dasarnya  dibagi  dua,  yakni,  1) mempengaruhi  isi  kebijakan  umum;  dan  2)  ikut  menentukan,  pembuat
9 Disarikan dari Ibid. h. 54.
10 Disarikan dari Kaho, Josef  Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 115.
11 Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.h. 141.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dan pelaksana keputusan politik. Partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan sangat diperlukan karena menyangkut nasib dan kepentingan publik (masyarakat) sendiri. Dalam  implementasinya,    partisipasi  publik  dapat  dibedakan  dalam  3 bentuk  partisipasi,  yaitu:  1)  partisipasi  mandiri  yang  merupakan  suatu usaha  berperan  serta  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pelakunya  untuk mempengaruhi  kebijakan  publik  yang  akan  dibuat;  2)  partisipasi mobilisasi  yang  merupakan  keikutsertaan  rakyat  dalam  berperanserta mempengaruhi  kebijakan  publik  dengan  cara  dimobilisasi  oleh  pihak lain;  dan  3)  partisipasi  seremonial  yang  merupakan  partisipasi  yang mendukung  dan  dimobilisasikan  dengan  cara-cara  demonstrasi,  pawai dan  sejenisnya.  Dari  ke-3  bentuk  partisipasi  tersebut,  maka  partisipasi publik yang paling ideal dan diharapkan dalam proses kebijakan publik adalah  keterlibatan  langsung  masyarakat  secara  sukarela  dan  mandiri, baik  dalam  perencanaan  (proses  perumusan  kebijakan  publik)  maupun dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  publik dalam proses perumusan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan aktivitas  setiap  orang  atau  warga  negara  baik  individual  atau  kolektif yang secara sadar dan sukarela (tanpa adanya paksaan dan tekanan dari luar)  untuk  mempengaruhi  proses  penyusunan  kebijakan  publik  atau terlibat (baik secara langsung atau tidak langsung) dalam pengambilan keputusan  di  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  tidak  hanya ditujukan untuk memberikan manfaat atau menguntungkan masyarakat tertentu  saja,  atau  untuk  kepentingan  dari  kelompoknya  sendiri;  tetapi lebih  ditujukan  untuk  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat  lainnya  atau  ditujukan  pada  kepentingan  mayoritas masyarakat (kepentingan publik).
Berkaitan dengan penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  adalah:  a)  mengeluarkan  informasi  yang dapat  diakses  oleh  publik,  b)  menyelenggarakan  proses  konsultasi publik  untuk  menggali  dan  mengumpulkan  masukan-masukan  dari stakeholders  termasuk  aktivitas  warga  negara  dalam  kegiatan  publik,
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
serta c) mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik  seperti  proses  perencanaan  dan  penyediaan  panduan  bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.
Dari ketiga hal tersebut, konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari  stakeholders  merupakan  salah  satu  bentuk kegiatan  partisipasi  publik  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik. Konsultasi  publik  ini  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  metode. Salah satunya yang paling efektif adalah melalui public hearing.

## Public Hearing dalam Rangka Partisipasi Publik
Secara  etimologi, public  hearing terdiri  dari  dua  kata  yaitu public dan hearing.  Public berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  secara  umum  dapat berarti  rakyat  atau  warga  negara  atau  publik  atau  umum. Hearing berarti  memdengarkan,  atau  dapat  juga  berarti  pemeriksaan  atau penyelidikan.  Dalam  konteks  tersebut, hearing dapat  dilihat  dalam kebiasaan-kebiasaan  di  parlemen  Amerika,  seperti  panitia  parlemen memanggil orang-orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang  harus  diketahui  sesuatu  rencana  Undang-Undang  (UU),  sebelum rencana  itu  dibicarakan  dalam  rapat  pleno.  Di  Indonesia  pun, DPR/DPRD  atau  salah  satu  panitianya  mengadakan hearing untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bahkan akhir-akhir    ini,  seiring  dengan  berlakunya  UU  No.  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsultasi publik (Public  Consultation)  dan  Dengar  Pendapat  Umum  (Public  Hearing) dilakukan dalam proses pembentukan perundangan-undangan (pembuatan kebijakan publik) sebagai upaya menampung  aspirasi atau masukan  dari  beberapa  pihak  yang  terkait  dengan  pembentukan peraturan  perundangan-undangan  (pembuatan  kebijakan  publik) tersebut.
Konsultasi  Publik  (Public  Consultation)  dan  Dengar  Pendapat Umum  (Public  Hearing)  adalah  dua  istilah  yang  menjadi  popular seiring  dengan  berkembangnya  proses-proses  partisipatif  dalam penentuan  kebijakan  dan  perumusan/penyusunan  peraturan  perundang-
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
undangan  (kebijakan  publik)  yang  tentunya  akan  berdampak  bagi warganegara.  Konsultasi  publik  merupakan  istilah  yang  sering  terkait dengan  proses  yang  dilakukan  oleh  eksekutif,  sedangkan  dengar pendapat  umum  lebih  sering  terkait  dengan  proses  yang  dilakukan  di gedung dewan oleh kalangan legislatif. Meskipun sebenarnya legislatif juga  dapat  melakukan  konsultasi  publik  di  daerah-daerah  untuk memperoleh masukan mengenai suatu rancangan peraturan perundang- undangan  yang  sedang  disusunnya.  Konsultasi  Publik  yang  dilakukan pemerintah untuk melibatkan warga negara dalam merumuskan sebuah kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan  akan  membangun terjadinya  hubungan  dua  arah  antara  pemerintah  dan  warganegara.  Di sini,  peran  penting  warganegara  dan  para  pemangku  kepentingan (stakeholders) lain diakui oleh pemerintah.
Dengan  berpijak pada  paparan  di  atas, maka Public  hearing dapat  diartikan  sebagai  rapat  untuk  mendengarkan  pendapat  yang  ada atau  dengar  pendapat  publik.  Komisi  Hukum  Nasional 12 memberikan pengertian public hearing atau rapat dengar pendapat sebagai: a.  rapat  dimana  pengurus  suatu  badan  memberi  kesempatan  pada kelompok  yang  berminat  untuk  mengajukan  berbagai  pendapat  dalam menyusun suatu rencana, kebijakan dan lain sebagainya;
b.  pertemuan  antara  suatu  badan,  lembaga  atau  golongan  masyarakat tertentu  dengan  suatu  komisi parlemen  (DPR/DPRD)  untuk memberikan  serta  mendapat  penjelasan  tentang  permasalahan  yang dikehendaki. Berkaitan  dengan  konsep public  hearing ini,  Soetandyo 13 mengemukakan bahwa ” Public hearing tidak bisa hanya dialihbahasakan    dengan  pengertian  ”dengar  pendapat”  saja,  sebab esensinya    (dalam  hal  ini  kata  ” public ”)    menjadi  hilang. Public merupakan  sejumlah  warga  negara  yang  berkesamaan  kepentingan. Unsur  kepentingan  inilah  yang  memberikan  ciri  suatu  kolektivitas.
12 Dalam http://w.w.w.transparansi.or.id/majalah/edisi9/berita.html ,“Public Hearing oleh DPRD” 13 Ibid
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Mereka  ini,  meski  tidak  sedang  menduduki  jabatan-jabatan  di pemerintahan  apapun,  amat  berkepentingan  dengan  jalannya  proses pengambilan  keputusan  oleh  para  pejabat  serta  hasil-hasilnya.  Sebagai suatu  kelompok  kepentingan  yang  hidup  di  alam  demokratik,  mereka selalu berharap agar suara dan pendapat mereka mengenai berbagai isu ikut didengar.
Dengan demikian,  yang  dimaksud dengan public hearing dapat diartikan  sebagai  salah  satu  cara  penulusuran  fakta-fakta  yang  dapat mengungkap  kepentingan  khalayak  ramai  yang  sesungguhnya dilakukan  dengan  cara  mengundang  sejumlah  orang  yang  dipandang bisa  mewakili  publik  untuk  didengar  pendapatnya.  Pada  tataran partisipasi  publik  dalam  proses  kebijakan  publik, UU  No.  10  Tahun 2004  menjamin  masyarakat  untuk  memberi  masukan  dalam  setiap proses kebijakan publik, hanya saja mekanisme dan teknik memberikan masukan  dan  mengakomodasi  masukan  masyarakat  masih  belum diketahui  secara  luas,  baik  meliputi  implementasi  metode-metode partisipatif  dalam  merancang  maupun  dalam  memutuskan  sebuah kebijakan bersama eksekutif.
Dalam  UU  No.  10  Tahun  2004    disebutkan  mengenai keterlibatan  pihak  lain  di  luar  lembaga  legislatif  dan  ekskutif    dalam penyusunan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  (kebijakan  publik), yang dalam hal ini disebut sebagai partisipasi masyarakat. Pasal 53 UU No.  10  tahun  2004  menyebutkan  ”masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis    dalam  rangka  penyiapan  atau pembahasan  rancangan  Undang-undang    (RUU)  atau    rancangan peraturan daerah (raperda)”. Dengan kata lain, masyarakat baik sebagai stakeholders (misalnya  kalangan  akademisi  dari  PT), shareholders (misalnya  pihak  ke-tiga  yang  dijadikan  mitra  dalam  kebijakan  publik, seperti  pengusaha/investor/elit  ekonomi  lokal  dsb.),  asosiasi  atau kelompok  kepentingan  (LSM),  dan  masyarakat  sebagai  obyek UU/Perda  (obyek  kebijakan  publik)  berhak  memberikan  masukan secara lisan atau tertulis terhadap rancangan kebijakan publik tersebut. Keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
memberikan masukan (input) terkait dengan proses pembentukan suatu kebijakan  publik  salah  satunya  dengan  melakukan  diskusi  publik  atau konsultasi  publik  yang  berbentuk public  hearing.  Dengan public hearing setiap  masukan  dari  masyarakat,  baik  dari  stakeholder, shareholder,  asosiasi  atau  kelompok  kepentingan,  maupun  pihak  yang menjadi  obyek  kebijakan  publik  tesebut  dapat  dibicarakan  bersama- sama. Masing-masing pihak dapat menyampaikan aspirasi/keinginannya  secara  langsung  terkait  dengan  kebijakan tersebut,  antara  pihak  yang  satu  dengan  yang  lain  dapat  mengetahui, memahami  dan  mengerti  apa  yang  diinginkan  oleh    masing-masing pihak,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  dilakukan  sharing  untuk mengambil keputusan yang dianggap tepat dan adil terutama bagi pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Public  hearing tidak  lain  adalah  diskusi  publik  atau  dengar  pendapat publik  atau  musyawarah  antara  warganegara  dan  pemerintah  untuk mencari  cara  terbaik  atau  untuk  memecahkan  suatu  persoalan  publik, termasuk  dalam  memecahkan  masalah/persoalan  dalam  proses perumusan  kebijakan  publik  dengan  melakukan  komunikasi  secara langsung  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  kebijakan  tersebut. Melalui public  hearing,  relasi  antar  warga  negara  dan  pemerintah dikembangkan  menjadi  hubungan  yang  lebih  erat,  sejajar  dan  saling memerlukan satu sama lain.
Public  hearing itu  sendiri  adalah  sebagai  salah  satu  sikap responsif    legislatif  (DPR/DPRD)  dan  eksekutif  terhadap  semangat perubahan  dan  transparansi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  agenda reformasi  dan dalam  rangka  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik (good  governance),  yang  di  dalamnya  menempatkan  partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari perubahan itu. Melalui partisipasi diharapkan terjadinya perubahan hubungan antara rakyat dan negara  yang  lebih  seimbang,  yang  dalam  konteks  ini  lebih  dibuka  dan difasilitasinya  ruang  bagi  publik  untuk  berpartisipasi  secara  langsung dalam  menentukan  nasib  dan  kepentingan  mereka,  terutama  dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Mengenai konsep public hearing ini, Chaidir 14 mengungkapkan bahwa “ Public  hearing,  sebenarnya  bukanlah  barang  baru  dalam  riuh  rendah politik  dunia.  Sejak  berabad-abad  lampau public  hearing telah dilakukan.  Setiap  tahun  di  sebuah  negara  kota  yang  bernama  Athena, rakyat dan para guardian (para pengelola pemerintahan yang terdiri dari eksekutif  dan  legislatif)  melakukan public  hearing untuk  menentukan apa  yang  harus  dilakukan  untuk  membangun  Athena.  Dalam kesempatan  itu,  semua  orang  memiliki  hak  sama  sebagai  pemilik negeri,  memiliki  hak  usul,  atau  hak  untuk  diterima  pendapatnya  untuk menjadi  sebuah  kebijakan.  Romawi  pun  tidak  jauh  beda  konsepnya dengan  Yunani,  juga  menggunakan  konsep  yang  sama.  Para  senator Roma,  sebelum  mendiskusikan  kebijakan-kebijakan  pembangunan ekonomi  dan  militer  dengan  kaisar,  terlebih  dulu  melakukan  langkah- langkah  bertemu  dengan  rakyat  untuk  menampung  aspirasi.  Persoalan yang ditemukan dibawa ke ruang perbincangan yang lebih khusus”.
Lebih  lanjut  Chaidir 15 mengemukakan  bahwa  dalam  kebudayaan Melayu,  dengan  cara  yang  sedikit  berbeda,  konsep  semacam public hearing sudah  menjadi  bagian  tersendiri  dalam  sistem  politik  dan pemerintahan.  Para  anggota  ahlul  halli  wal  aqdi  (semacam  legislatif), sebelum  memberikan  pandangan  kepada  Yang  Dipertuan  Muda (Perdana Menteri), lebih dulu melakukan pertemuan di berbagai tempat untuk  mendapatkan  masukan.  Bahkan  tidak  hanya  legislatif  yang memiliki  keharusan  mendengarkan  suara  rakyat,  eksekutif  pun  dalam kebudayaan  tradisi  Melayu  harus  mendengarkan  masukan  dari  rakyat. Oleh  karena  itulah  sebelum  seseorang  diangkat  menjadi  Yang Dipertuan  Muda  (Perdana  Menteri),  maka  seseorang  lebih  dulu ditahbiskan  sebagai  seorang  yang  bergelar  “Kelana”  atau  Calon  Yang Dipertuan  Muda.  Gelar  Kelana  mengandung  muatan  tugas,  bahwa tokoh  yang  bersangkutan  terlebih  dulu  harus  berkeliling  mencari berbagai  masukan  atau  mendengar  problema  yang  terjadi  di
14 Dalam Situs Chaidir.com. “Plaza Demokrasi”
15 Ibid
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
masyarakat.  Salah  satu  tokoh  yang  melakukan  itu  adalah  Raja  Ali Kelana.
Dari paparan tersebut, maka dapat dilihat bahwa esensi dari public hearing pada  hakikatnya  adalah  bagaimana  dengan  proses hearing tersebut,  publik  (masyarakat/warga  negara)  dapat  merasakan  adanya tanggung  jawab  bersama  dalam  memutuskan  apa  yang  menjadi kebijakan yang akan dilakukan untuk orang banyak. Karena selama ini selalu terjadi perbedaan pandangan yang cenderung menajam antara apa yang  dinginkan  oleh  rakyat  dalam  arti  yang  sebenarnya  dengan  apa yang  diinginkan  oleh  rakyat  “menurut  rasa”  para  penyelenggara pemerintahan.  Perbedaan  pandangan  tersebut  pada  gilirannya  lambat laun  akan  menimbulkan  disharmonisasi  antara  rakyat  dengan  wakil rakyat  dan  eksekutif. Public  hearing paling  tidak  akan  mempersempit “gap”  atau  ”kesenjangan”  persepsi  tersebut  dan  membuat  pihak -pihak penyelenggara  atau  pemegang  kekuasaan  menjadi  menemukan semacam  “rambu - rambu”  atau  ”tanda”  atas  apa  yang  menjadi kehendak, kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.
Implementasi Public Hearing di  Indonesia  serta  Kendala-kendala yang Dihadapi
Implementasi public  hearing di  Indonesia  dapat  berbentuk  kegiatan sebagai berikut:
1. Ruang Partisipasi Publik Formal di DPR dan DPRD Partisipasi  publik  merupakan  elemen  mendasar  dalam  kerangka perwujudan good governance. Penerapan partisipasi dalam pemerintahan  merupakan  wujud  dari particitory  democracy yang menekankan  pada  terciptanya  suatu  hubungan  yang  langsung    antara masyarakat/warga negara dengan pemerintah. Jadi tidak sebatas kontes keterwakilannya  dalam  institusi pemerintahan  maupun  partai  politik sebagaimana representative democracy.
Selama ini, tata tertib DPR/DPRD tidak memuat secara khusus klausal tentang  partisipasi  publik  di  Indonesia  (tingkat  pemerintahan  Pusat) maupun  di  tingkat  pemerintahan  lokal  (kota/kabupaten/provinsi).
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Namun  demikian,  tata  tertib  ini  menyediakan  ruang  bagi  publik  untuk berkomunikasi dengan anggota DPR/DPRD dan menggunakan lembaga tersebut  sebagai  instrumen  dalam  memperjuangkan  kepentingan- kepentingannya.  Ruang-ruang  tersebut  adalah  kunjungan  kerja;  rapat dengar  pendapat  umum  (public  hearing);  penampungan  aspirasi  dan pengaduan langsung; dan/atau penampungan aspirasi tidak langsung. Ruang  partisipasi  publik  formal  adalah  berbagai  kesempatan  yang disediakan  DPR/DPRD  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam proses  penyusunan  UU/Perda.  Ruang  tersebut  tersedia  sebelum pembahasan  (pra  pembahasan)  maupun  pada  saat  pembahaan  RUU  di DPR  atau  Raperda  di  DPRD.    Ruang  publik  formal  pada  saat prapembahasan terdiri atas kunjungan kerja DPR/DPRD; penyampaian aspirasi langsung dan penyampaian aspirasi tidak langsung. Sedangkan pada  saat  pembahasan,  ruang  partisipasi  tersebut  adalah  sosialisasi RUU/Raperda  oleh  badan  legislatif,  kunjungan  kerja  anggota DPR/DPRD,  rapat  dengar  pendapat  umum  (public  hearing), penyampaian  aspirasi  langsung  dan  penyampaian  aspirasi  tidak langsung.
Ruang  formal  bagi  publik  untuk  berpartisipasi  dalam  proses penyusunan UU di DPR atau Perda di DPRD memang tersedia. Namun ruang-ruang  tersebut  menjadi  tidak  signifikan  karena  beberapa persoalan  yang  melatar  belakanginya. Pertama, dalam  ruang  tersebut tidak  ada  jaminan  usulan,  penolakan  atau  persetujuan  publik diakomodir  atau  ditolak  oleh  DPR/DPRD. Kedua, kriteria  pihak-pihak yang  dilibatkan  dalam  proses  penyusunan  UU/Perda    seringkali  tidak relevan dengan substansi RUU/Raperda. Dalam kondisi ini, sulit untuk diharapkan  bahwa  materi  dan  substansi  RUU  yang  dibahas  DPR  atau Raperda  yang  dibahas  DPRD  sesuai  dengan  kepentingan  publik  yang akan terkena dampak UU/Perda (kebijakan publik) tersebut.
Secara  teoritik,  ruang-ruang  partisipasi  formal  yang  tersedia  di DPR/DPRD  berada  pada  tingkat  konsultasi.  Maksudnya  dalam  ruang- ruang  itu  terjadi  komunikasi  dua  arah  antara  publik  dengan  anggota DPR/DPRD.  Tetapi  seringkali  ruang-ruang  tersebut  dijadikan  sekedar
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
alat  melegitimasi  pokok-pokok  pikiran  dan  RUU/Raperda  yang  sudah disusun  DPR/DPRD.  Bila  dipahami  dengan  cara  pandang  seperti  ini, maka secara substansial  ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD  tersebut  turun  pangkat  pada  tingkat  therapy  dimana  yang terjadi  sebetulnya  adalah  semacam  sosialisasi  atau  pengarahan  dari DPR/DPRD kepada publik.
Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa  tinggi  rendahnya  partisipasi  publik  ditentukan  sendiri  oleh masyarakat/publik.  Ruang  partisipasi  publik  informal  yang  dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah  meningkat  pada  tahap  negosiasi;  tetapi  otoritas  pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD).
2. Partisipasi  Publik  (Public  Hearing)  dalam  Proses  Perumusan Kebijakan Publik Pasca Desentralisasi Partisipasi  publik  dalam  bentuk Public  hearing biasanya  bersifat  lebih formal  daripada  pertemuan  biasa  lainnya.  Kegiatan  ini  dilakukan sebelum  rancangan  kebijakan  publik    (RUU  dan  raperda)  dirumuskan. Dalam  konteks  ini, public  hearing memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya bagi seluruh stakehoder untuk mengungkapkan pendapat dan  komentar  mereka  atas  isu-isu  yang  terkait  dengan  suatu  kebijakan yang  akan  dirumuskan.  Ciri  utama public  hearing adalah  adanya kesempatan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  mendengar  dan  memahami aspirasi  masyarakat  sebelum  suatu  kebijakan  dirumuskan.  Pada kegiatan public  hearing ini,  harus  tercapai  berbagai  kesepakatan bersama antar para peserta menyangkut isu-isu utama serta tindak lanjut penanganannya  dalam  bentuk  kebijakan  publik  yang  benar-benar aspiratif.  Tanpa  hal  ini,  kegiatan  tersebut  belum  mampu  dikatakan efektif.  Dengan  pertimbangan  tersebut,  maka  idealnya public  hearing dilakukan  sebagai  puncak  dari  berbagai  upaya  penjaringan  aspirasi stakeholder  seperti  kampanye  informasi  publik,  pertemuan  publik, pengumpulan data (melalui observasi, survei, wawancara dan FGD). Partisipasi  publik/masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  publik
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
seperti  pembuatan  Perda  berada  pada  urutan  yang  sangat  tinggi  dalam agenda  desentralisasi,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No.  10 tahun  2004  dan  UU  No.  32  tahun  2004.  Dengan  partisipasi publik/masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, diharapkan:
a. Kebijakan  daerah  didasarkan  terutama  pada  kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat.  Berbagai  kebijakan  atau  peraturan  akan  lebih sesuai  dengan  kenyataan  dan  lebih  mungkin  memenuhi  harapan- harapan masyarakat lokal.
b. Mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi kebijakan atau peraturan  dan  bertanggung  jawab  secara  sosial.  Masyarakat  akan cenderung  lebih  patuh  terhadap  peraturan  yang  pembuatannya melibatkan mereka secara aktif.
c. Memberdayakan  pemerintah  daerah  untuk  mendemokratisasikan proses  pembuatan  kebijakan  publik  dan  lebih  bertanggung  jawab kepada  pemilih  mereka.  Hal  ini  dilakukan  dengan  konsultasi  terbuka dengan  para  pemangku  kepentingan,  seperti  universitas,  LSM  dan masyarakat umum yang terkait dengan kebijakan.
Dalam kenyataannya, walaupun secara yuridis formal partisipasi publik dalam proses pembuatan/perumusan kebijakan publik sudah ada, namun  kesempatan  berpartisipasi  tersebut  belum  dimanfaatkan  dengan sebaik-baiknya  oleh  publik  karena  di  satu  sisi  akibat  ketidaktahuan mereka  tentang  mekanisme  partisipasi  dalam  proses  perumusan kebijakan  tersebut.  Di  sisi  lainnya,  ruang  publik  yang  diberikan  dalam proses  pembuatan  kebijakan  publik  sangat  sedikit,  itupun  sebagian besar  dipolitisir  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  sehingga  suara murni  dari  rakyat  hanya  terdengar  sama,  ditambah  lagi  dengan penolakan-penolakan. Kalaupun aspirasinya diterima, hanya ditampung dan tidak ada lagi tindak lanjutnnya. Akibatnya, kebijakan yang keluar atau  dihasilkan  tidak  mencerminkan  kepentingan  masyarakat  banyak. Selain  itu,  kasus  yang  sering  muncul  di  beberapa  pemerintahan kota/kabupaten/propinsi  di  Indonesia  adalah  terjadinya  distorsi  antara input  dengan  output  yang  dihasilkan  dalam  proses  kebijakan  publik. Artinya aspirasi, tuntutan, masukan dan kepentingan publik/masyarakat
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
pada  saat  proses  perumusan  kebijakan  tidak  terakomodir  dalam kebijakan  yang  dibuat  dan  ditetapkan,  atau  kebijakan  publik  tersebut tidak mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik.
Upaya-upaya  untuk  meningkatkan  pelibatan  masyarakat  sebenarnya bukan  tidak  ada.  Namun  dilakukan  dengan  tidak  bertenaga  atau dilakukan  dengan  setengah  hati.  Berbagai  peraturan  perundangan- undangan  (perda)  dibuat  dengan  menyebutkan  perlunya  pelibatan masyarakat.  Perda  tentang  Tata  Ruang  (RUTRW),  Perda  tentang Lingkungan  Hidup,  Perda  tentang  K3,  Perda  tentang  TKI  dan sebagainya  merupakan  contoh  perda  yang  dalam  pembuatannya mensyaratkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan yang terkait dengannya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi publik  atau public  hearing memang  akhir-akhir  ini  sering  dilakukan dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik  sebagaimana  diamanatkan UU  No.  10  Tahun  2004.  Namun  partisipasi  publik  tersebut  pada umumnya lebih cenderung sebagai mobilisasi dan sosialisasi kebijakan daripada  sebagai  ajang  dengar  pendapat  publik  (diskusi  publik)  yang seharusnya  melibatkan  seluruh  peserta public  hearing (stakeholders, shareholders,  LSM,  dan  masyarakat  yang  menjadi  obyek  kebijakan publik tersebut) untuk menyampaikan pendapatnya atau aspirasi/kepentingannya, terutama aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dijadikan obyek kebijakan publik tersebut
Dari beberapa kegiatan public hearing dalam proses perumusan kebijakan  publik  di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  maka  beberapa kendala atau masalah yang sering ditemui adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan public hearing yang dilakukan beberapa DPRD dalam menyusun  raperda  (rancangan  peraturan  daerah),  selama  ini hanya  terkesan  sebagai  upaya  pembenaran  agar  perda  yang dibuat terkesan partisipatif dan demokratis.
2. Selama  ini  meskipun  telah  dilakukan public  hearing,  tapi kenyataannya  hasil  dan  masukan  dari  masyarakat  tidak  pernah dimasukkan dalam hasil akhir raperda. Sehingga kegiatan public
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
hearing ini dianggap hanya sebagai upaya pembenaran, daripada tidak ada sama sekali
3. Salah satu bukti ketidakseriusan DPRD dalam melakukan public hearing terlihat  saat  DPRD  mengundang  stakeholder,  misalnya dari  kalangan  akademisi  Perguruan  Tinggi  untuk  membahas raperda,  surat  undangan  dan  draft  raperda  yang  akan  dibahas diberikan  kepada  pihak  Stakeholder  secara  mendadak.  Selain itu,  waktu  untuk  membahasnya sangat  terbatas  dan  hanya  satu kali. 4. Beberapa kegiatan public hearing yang dilakukan oleh beberapa DPRD  Kota/kabupaten/provinsi  terkesan  basa-basi,  juga  hanya menghambur-hamburkan  biaya.  Selain  itu  dalam  isi  raperda, masyarakat/obyek kebijakan publik  yang seharusnya dilindungi malah  ditempatkan  sebagai  komoditas.  Misalnya  raperda tentang  penempatan  TKI  yang  tengah  dibahas  dewan,  TKI ditempatkan  sebagai  komoditas  seperti  barang  dagangan.
Seharusnya,  raperda  tersebut  untuk  melindungi  TKI,  bukan mencari keuntungan dari TKI. 5. Belum  ada  atau  tidak  jelasnya  mekanisme public  hearing yang diselenggarakan pada beberapa daerah di Indonesia (kebanyakan pemerintah  kabupaten/  kota/provinsi  di  Indonesia  belum memiliki  aturan  baku  penyelenggaraan public  hearing seperti petunjuk  teknis  atau  tata  tertib  tentang public  hearing). Akibatnya  penyelenggaraan public  hearing tersebut  prosesnya kurang maksimal atau tidak efektif, dimana tidak seluruh peserta public  hearing (seperti  masyarakat  yang  dijadikan  obyek kebijakan)  mengetahui  aturan  main  atau  cara  menyampaikan aspirasi/kepentingan  mereka  dalam  ruang  publik  tersebut. Adanya aturan main yang jelas juga diperlukan untuk mencapai efektivitas  dan  efisiensi  dari  kegiatan public  hearing dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Kendala atau permasalahan implementasi public hearing dalam proses  perumusan  kebijakan  publik  tersebut  walaupun  dapat
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
diminimalisir,  namun  berdasarkan  beberapa  pengalaman  di  beberapa daerah  sampai  saat  ini  belum  dapat  dihilangkan  sama  sekali.  Padahal dalam suasana  yang  kondusif  seperti  saat  ini,  dengan  semakin terbukanya ruang bagi publik untuk berpartisipasi atau semakin luasnya kesempatan  publik  untuk  menyampaikan  aspirasinya  secara  langsung, seharusnya public  hearing dapat  dijadikan  ruang  atau  sarana  bagi publik  untuk  berperan  serta  secara  langsung  dalam  upaya menyampaikan  aspirasi/kepentingan  publik  dengan  sebaik-baiknya,  di mana  proses  partisipasi  tersebut  sebaiknya  memiliki  mekanisme  atau aturan  main  yang  jelas  dan  memuaskan  semua  pihak  yang  terkait dengan  kebijakan  publik  tersebut,  khususnya  pihak  yang  terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

## Mekanisme  Penyelenggaraan Public  Hearing dalam  Beberapa Bidang Kebijakan Publik pada Kabupaten/Kota di Indonesia
Berbagai bentuk partisipasi publik (dalam arti luas) dalam pemerintahan daerah  berdasarkan  pengalaman  berbagai  negara  di  dunia  dijelaskan oleh Norton 16 yang berkisar pada beberapa hal. Pertama, referenda bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan  peluang inisiatif warga untuk  memperluas  isu-isu  yang  terbatas  dalam  referenda. Kedua, melakukan decentralizationin  cities (desentralisasi  di  dalam  kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan , tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Ketiga, Konsutasi  dan  kerjasama  dengan  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan dan kepentingan masyarakat sendiri. Keempat, partisipasi dalam bentuk elected member (sebagai anggota yang dipilih).
Di  Indonesia,  Partisipasi  publik  dalam  urusan  pemerintahan khususnya  yang  berhubungan  dengan  proses  perumusan  kebijakan publik (proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  atau peraturan daerah) diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004 tentang
16 Dalam Norton, Alan. 1994. International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative  Analisys of Advances Democracies. Cheltenham:Edwar Elgar. h.103-109.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menyatakan ”Masyarakat  berha k  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis dalam  rangka  penetapan  maupun  pembahasan  rancangan  Undang- undang  dan  rancangan  peraturan  daerah”.  Secara  jelas  pasal  139  ayat (1)  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyatakan hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan secara lisan atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan peraturan daerah.
Titik  tolak  dari  penyusunan  suatu  kebijakan  publik  adalah efektivitas  dan  efisiensinya  pada  masyarakat.  Dengan  kata  lain, penerapan  suatu  kebijakan  publik  (Peraturan  Daerah)  harus  tepat  guna dan  berhasilguna,  tidak  mengatur  golongan  tertentu  saja,  dengan mengabaikan  kepentingan  golongan  lain  yang  lebih  banyak;  sehingga dalam proses penyusunan/perumusannya, para pihak yang berkepentingan  dan  memiliki  kaitan  langsung  ataupun  tidak  langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.
Dengan  demikian,  tujuan  dasar  dari  partisipasi  publik  dalam proses perumusan kebijakan publik adalah menghasilkan masukan dan persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara  atau  masyarakat  yang berkepentingan  (public  interest)  dalam  rangka  meningkakan  kualitas pengambilan  keputusan,  karena  dengan  melibatkan  masyarakat  yang potensial terkena dampak akibat kebijakan serta kelompok kepentingan (interest  groups),  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut,  untuk  kemudian  menuangkannya  ke  dalam  suatu  konsep. Pandangan  dan  reaksi  masyarakat  tersebut,  sebaliknya  akan  menolong pengambil  keputusan  (stakeholder)  untuk  menentukan  prioritas, kepentingan dan arah  yang pasti  dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi  publik  juga  merupakan  pemenuhan  terhadap  etika  politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Pada  beberapa  pemerintahan  kabupaten/kota/provinsi  di  Indonesia, tatacara  atau  mekanisme  partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan kebijakan  publik  bermacam-macam;  ada  yang  sudah  dibakukan  dalam
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
bentuk  tata  tertib  ada  juga  yang  belum  diatur  sama  sekali  dalam  tata tertib  (petunjuk  teknis)  dan  bahkan    belum  memiliki  peraturan  daerah tentang  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  publik  dalam  bentuk public hearing itu  sendiri  secara  mayoritas  belum  diatur  secara  baku  dalam bentuk  tata  tertib  di  beberapa  daerah;  namun  lebih  didasarkan  pada beberapa hal.
Pertama,  mekanisme publik  hearing diatur  oleh  pihak  inisiator atau penggagas dilakukan kegiatannya tersebut. Dalam hal ini biasanya legislatif  berinisiatif  untuk  mengundang  beberapa  pihak  yang  terkait dengan  proses  pembentukan  kebijakan  publik  tersebut.  Undangan kepada  pihak-pihak  terkait  dengan  kebijakan  (stakeholder dan shareholder)  dan  kepada  masyarakat  yang  menjadi  obyek  kebijakan bisa  langsung  atas  inisiatif  legislatif;  bisa  melalui  pengumuman  atau undangan  terbuka  bagi  masyarakat  melalui  situs  atau  website  DPRD; selain  itu  juga  atas  pertimbangan/usul  dari  beberapa  kelompok masyarakat  yang  sebelumnya  memang  menginginkan public  hearing atas suatu raperda  yang  sedang disusun dan menjadi bahan perdebatan dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Namun  mekanisme public hearing ini  di  beberapa  daerah  tidak  secara  khusus  dan    tidak  secara rinci/ jelas diatur dalam tata tertib dewan.
Kedua,  mekanisme public  hearing bisa  juga  diatur  oleh  pihak lain selain legislatif, misalnya oleh eksekutif apabila eksekutif tersebut yang  menjadi  pihak  penggagas  raperda  (asal  rancangan  suatu kebijakan/raperda tersebut dari eksekutif), dan sebelum  ditindaklanjuti dalam  proses  perumusannya  dengan  pihak  legislatif,  maka  eksekutif atas  kesadarannya  dan  keinginannya  menggagas public  hearing untuk mendapatkan  masukan  dari  berbagai  pihak  terkait  terhadap  raperda yang  digagas  oleh  eksekutif  tersebut.  Biasanya  sebelum  dilakukan public  hearing,  dalam  rangka  menjaring  aspirasi  atau  masukan  dari stakeholder terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan studi dokumen, observasi, wawancara, survei, lokakarya, dan Focus Group Discussion (FGD).
Dengan demikian public hearing dapat dilakukan sebelum suatu
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
rancangan perda (rancangan kebijakan publik) dirumuskan atau dibahas dalam proses perumusan raperda di DPRD. Jadi pada saat ada gagasan suatu raperda, public hearing dapat dilakukan dalam rangka menjaring dan  menampung  aspirasi  atau  masukan  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan,  sehingga  penyusunan  kebijakan  publik  tersebut memang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  memenuhi kepentingan masyarakat, bukan untuk membebani/merugikan masyarakat.  Misalnya  dalam  pembentukan  raperda  tentang  Partisipasi Masyarakat,  sebelum  raperda  tersebut  disusun  oleh  legislatif  dan eksekutif  daerah,  diadakan public  hearing terlebih  dahulu  untuk mendapatkan  masukan  tentang  substansi  raperda  yang  bersangkutan dari stakeholder,  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan sehingga susbtansinya sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat.. Selain  itu public  hearing juga  dapat  dilakukan  pada  saat  proses perumusan  kebijakan  publik    (proses  perumusan  peraturan  daerah)  di DPRD.  Jadi  pihak-pihak  yang  terkait  dan  berkepentingan  dengan kebijakan  tersebut,  dalam  proses  perumusannya  berhak  memberikan masukan  dan  persepsi  secara  langsung  di  hadapan  pihak-pihak  yang terkait  dengan  kebijakan  (stakeholder,  shareholder,  kelompok kepentingan,  masyarakat  yang  menjadi  obyek  kebijakan,  pemerintah sebagai  subyek  kebijakan  dan  legislatif  sebagai  pembuat  kebijakan), sehingga  pihak  yang  satu  dengan  yang  lainnya  mengetahui  dan memahami  apa  yang  diinginkan  oleh  masing-masing  pihak  tersebut, khususnya  memahami  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  yang menjadi obyek kebijakan.
Secara  umum,  mekanisme  atau  teknis  pelaksanaan  dalam penyelenggaraan public  hearing yang  lazim  dilakukan  di  beberapa daerah  di  Indonesia  tidak  berdasarkan  petunjuk  teknis  yang  secara khusus dibuat oleh legislatif daerah. Proses atau jalannya public hearing biasanya  mengalir  dengan  sendirinya  tanpa  adanya  aturan  main  atau tidak  diatur  secara  tersendiri  melalui  tata  tertib  dewan.  Dalam  konteks ini,  tata  tertib  dewan    secara  garis  besar  saja  mengatur  tentang persidangan  dan  rapat-rapat  yang  digelar  DPR/DPRD  seperti  rapat
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
paripurna, rapat pimpinan DPRD dan rapat gabungan pimpinan DPRD, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panmus, rapat pansus, rapat badan kehormatan, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat fraksi. Sedangkan  mekanisme public  hearing (rapat  dengar  pendapat)  yang dilakukan  di  beberapa  daerah  adalah  dengan  difasilitasi  oleh  pihak dewan  (DPRD),  dimana  peserta  (undangan)  diberikan  kesempatan untuk  menyampaikan  masukan,  gagasan,  komentar  dan  pendapatnya tentang isu atau hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang akan dibuat dengan  didengarkan  oleh  peserta  (undangan)  lainnya.  Seluruh masukan,  gagasan,  komentar  dan  pendapat  dari  para  peserta public hearing tersebut  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  proses perumusan kebijakan publik tersebut.
Pada  beberapa  daerah,  untuk  memudahkan  atau  memperlancar proses  dan  jalannya  kegiatan public  hearing,  maka  atas  inisiatif penyelenggara public  hearing dibuat  mekanisme  penyelenggaraan public  hearing yang  salah  satu  alternatifnya  secara  garis  besar  adalah sebagai berikut: 17
1. Seluruh  peserta public  hearing harus  dimanfaatkan  sebagai pelaku dan penggagas, untuk itu keseluruhan mekanisme di sini lebih  diorientasikan  agar  terbangun  komunikasi  interaktif  di antara seluruh peserta public hearing. 2. Teknik  yang  paling  sederhana  dan  memungkinkan  untuk memfasilitasi  komunikasi  interaktif  di  sini  adalah  berupa metamasalah sebagai salah satu fase perumusan masalah dalam formulasi/perumusan  kebijakan  (perumusan  raperda).  Pada tahap ini tidak hanya menemukan masalah yang bersifat tunggal melainkan berupaya memanisfestasi beberapa masalah yang ada di  lapangan,  sehingga  para  peserta  dihadapkan  pada  suatu metamasalah.  Formulasi  kebijakan  berupaya  menemukan ”masalah  publik”  yang  dibedakan  dengan  ”masalah  privat” .
17 Diadopsi  dari http://www.adobe.com/rdr_message_eBook4_ENU 2/12/03  dan berdasarkan modifikasi penulis
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Dengan  ditemukannya  masalah  publik,  maka  kebijakan  yang akan  dibuat    diarahkan  mampu  menyelesaikan  masalah  publik tersebut  dan  bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  mayoritas publik. 3. Diperlukan  seorang  atau  group  sebagai  fasilitator  dalam public hearing ini;  yang  dianggap  netral  dan  mampu  menghidupkan suasana public hearing menjadi dinamis, tidak menoton; dimana seluruh  peserta  dengan  leluasa  dapat  memberikan  gagasan, aspirasi, komentar dan masukan bagi kebijakan publik tersebut.
Fasilitator  tersebut  dapat  ditentukan  terlebih  dahulu  oleh penggagas sebelum diselenggarakannya public hearing.
4. Untuk  mewujudkan  kondisi public  hearing yang    kondusif, dinamis dan partisipatif, harus dibangun kesempatan yang sama untuk  semua  peserta public  hearing,  setidaknya  s etiap  ‘suara’ atau aspirasi yang tertuang dalam metamasalah kebijakan publik harus  dapat  ditampilkan  dan  dibacakan  semua,  untuk  dibahas bersama. 5. Penerimaan atau  penolakan  suatu  ide/gagasan   (dari peserta) harus  dapat dikomunikasikan secara efektif ke seluruh peserta. Untuk menghindari diskusi yang berkepanjangan, maka langkah yang  ada  (bisa  dilakukan)  dapat  berupa  pengembangan  kriteria bersama  untuk  setiap  penerimaan  atau  penolakan.  Misalnya: untuk merumuskan kebijakan tentang Potensi Daerah (Kabupaten/Kota),  maka  dikembangkan  kriteria  bersama sebagai berikut: a. Mampu  memberikan  ciri  spesifik  dari  kota  tersebut  (ciri alamiah, ciri ekonomi, ciri budaya, atau lainnya) b. Mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya c. Mudah  dipahami    dan    dikenali    masyarakat banyak (fenomena    yang    ada  sudah  menggambarkan  keadaan tersebut ) Atau misalnya:
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
a. Selama  ini  potensi  tersebut  sudah  nyata  dapat  terasakan masyarakat banyak
b. Dampak ekonomi yang ditimbulkan
c. Daya tarik (kekhususan Kabupaten/Kota  yang bersangkutan dibanding dengan Kabupaten/Kota lain) Berbagai kriteria dapat dibangun sesuai kebutuhan, tetapi selalu
diperlukan  adanya  kesepakatan  bersama  terlebih  dahulu.  Mekanisme public hearing tersebut, secara substansi dapat dikembangkan bersama (tidak lagi hanya oleh pihak-pihak tertentu yang merasa paling capable – tetapi bersama seluruh pihak-pihak yang peduli). Di samping itu juga secara  psikologis  akan  meyakinkan  kepada  seluruh  peserta  bahwa dalam  rumusan  kebijakan  yang  dihasilkan  terdapat  kontribusi (pemikiran) dari berbagai pihak (bersama). Hal yang terakhir ini sangat signifikan  dalam  menciptakan  rasa  memiliki  yang  pada  akhirnya  akan menciptakan  suasana  kondusif  dalam  operasionalnya,  dimana  semua pihak  merasa  bertanggung  jawab  dalam  mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  publik  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting dalam  membangun  dan  menegakkan  demokratisasi,  dimana    selain ikutserta  dalam  pemilu,  publik  juga  diberikan  ruang  untuk menyampaikan  gagasan,  pendapat  dan  keinginannya  dalam  proses pembuatan  kebijakan  publik.  Partisipasi  publik  melalui public  hearing merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  publik  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  bertujuan  untuk  mengawal  proses pembuatan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat.
Public  hearing merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk  menyerap  aspirasi  rakyat  secara  murni  dan  benar-benar  tidak bermuatan  kepentingan  dari  kelompok  atau  suatu  golongan  tertentu, untuk  menghindari  distorsi  antara  input  dan  output  yang  dihasilkan
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dalam proses kebijakan; dimana apa yang menjadi aspirasi/tuntutan/keinginan  masyarakat  (input)  yang  disampaikan  pada saat  proses  formulasi  kebijakan  tidak  sesuai  dengan  hasil  (ouput)  nya setelah kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan. Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas public  hearing,  maka  sebelum public  hearing diselenggarakan  sebaiknya  dilakukan  kegiatan penjaringan  aspirasi stakeholder terlebih  dahulu  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
a) Merumuskan  isu  yang  hendak  dibahas  tim  penyusun  kebijakan publik b) Membuat daftar panjang Stakeholder c) Pemetaan stakeholder sesuai  dengan  tingkat  kepentingan, kapasitas, dan relevansi atau isu d) Menyusun  strategi  untuk  mendorong  serta  memelihara partisipasi stakeholder e) Merencanakan  langkah-langkah  konsultasi  publik    (public hearing)  antara  tim  penyusun  kebijakan  publik    dengan stakeholder f) Melaksanakan  Lokakarya  “Jaring  Aspirasi”  dengan  metoda Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) g) Membuat  Rencana  Tindak  atas  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari jaring aspirasi h) Melakukan  evaluasi  tim  penyusun  kebijakan  publik  sebagai umpan  balik  bagi  rencana  pembuatan  kebijakan  publik  serta melakukan  analisis  SWOT  terhadap  rencana  pembuatan kebijakan publik tersebut.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Kaho, Josef  Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Muluk,  M.R.Khairul.  2007. Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam Pemerintahan  Daerah:  Sebuah  Kajian  dengan  Pendekatan Berpikir Sistem. Malang: Bayumedia Publishing.
Norton,  Alan.  1994. International  Handbook  of  Local  and  Regional Government: A Comparative Analisys of Advances Democracies. Cheltenham:Edwar Elgar.
Prasojo, Eko. 2005. Demokrasi di Negara Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Soenarjo, Djoenasih  S. 1997. Opini Publik. Yogyakarta: Liberty. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi9/berita.html , “Public
Hearing oleh DPRD”. http://www.adobe.com/rdr_message_eBook4_ENU Situs Chaidir.com. “Plaza Demokrasi”