## Diplomasi Bencana India terhadap Nepal pada Tahun 2015

## Wahyu Rozzaqi Ginanjar
Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
e-mail: zaqi.ginanjar@gmail.com
Disaster  is  an  inevitable  thing  for  all  human  beings.  Very  often  disasters  occur  in  certain political contexts. Disaster diplomacy is an effort of a country to improve the quality of diplomacy with other countries by utilizing disasters to open new opportunities in terms of diplomatic context. This was done by India following the massive earthquake in Nepal in 2015. India has very specific concerns related to domestic conditions in Nepal. India's concern over Nepal's domestic conditions is generally related  to  the  issue  of  the  Madhes  movement  in  the  Tarai  region.  This  became  a  concern  to  India because the Madhes movement has created instability in the Tarai region that has disrupted India's economic  agenda  in  the  South  Asian  region.  Based  on  this,  India  then  encouraged  a  number  of diplomatic efforts in the context of creating reconciliation between the Madhes and Pahadi groups who were in conflict in Nepal. The earthquake in Nepal was used by India as a catalyst to support diplomatic efforts to create a more stable domestic condition in Nepal. This article then tries to discuss the form of disaster diplomacy carried out by India towards Nepal. Using the concept of disaster diplomacy from Ian Kelman, this article illustrates India's efforts to utilize the Nepal earthquake disaster as a catalyst to improve the quality of diplomacy towards Nepal as a whole in relation to the Madhes movement. This  article  discovers  the  fact  that  Indian  disaster  diplomacy  met  a  contrary  to  what  was  expected outcome,  following  the  growing  conflict  between  Madhes  and  Pahadi  groups  after  the  2015  Nepal earthquake.
Keywords: Disaster Diplomacy, India, Madhes, Nepal, Tarai

## Abstrak
Bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sering kali bencana terjadi dalam konteks politik tertentu. Diplomasi bencana merupakan upaya suatu negara untuk meningkatkan kualitas diplomasi dengan negara lain dengan memanfaatkan ruang yang terbuka akibat terjadinya bencana. Hal tersebut yang dilakukan oleh India menyusul terjadinya gempa  bumi  hebat  di  Nepal  pada  tahun  2015.  India  memiliki  perhatian  yang  sangat  spesifik  terkait kondisi  domestik  di  Nepal.  Keresahan  India  terhadap  kondisi  domestik  Nepal  pada  umunya  terkait dengan isu gerakan orang-orang Madhes di daerah Tarai. Hal tersebut menjadi perhatian India karena gerakan Madhes menciptakan instabilitas di wilayah Tarai sehingga menganggu agenda ekonomi India di  kawasan  Asia  Selatan.  Berdasarkan  hal  tersebut  India  kemudian  mendorong  sejumlah  upaya diplomasi dalam rangka menciptakan rekonsiliasi antara kelompok Madhes dan Pahadi yang sedang berkonflik  di  Nepal.  Gempa  bumi  yang  terjadi  di  Nepal  digunakan  India  sebagai  katalisator  untuk menunjang  upaya-upaya  diplomatis  untuk  mewujudkan  kondisi  domestik  Nepal  yang  lebih  stabil. Artikel ini kemudian mencoba membahas terkait bagaimana bentuk diplomasi bencana yang dilakukan India  terhadap  Nepal.  Menggunakan  konsep  diplomasi  bencana  dari  Ian  Kelman,  artikel  ini menggambarkan upaya-upaya India yang menjadikan bencana gempa bumi Nepal sebagai katalisator untuk meningkatkan kualitas diplomasi terhadap Nepal secara keseluruhan terkait gerakan orang-orang Madhes. Artikel ini menemukan fakta bahwa diplomasi bencana India tersebut menemui hasil yang bertolak-belakang  dengan  yang  diharapkan  menyusul  konflik  yang  berkembang  antara  kelompok Madhes dan Pahadi pasca terjadi gempa Nepal 2015.
Kata kunci : Diplomasi Bencana, India, Madhes, Nepal, Tarai

## 1.   Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Pada  tanggal  25  April  2015  Nepal diguncang  gempa  skala  besar  dengan kekuatan 7,8 skala richter. Menurut laporan National  Geographic,  gempa  tersebut memiliki  titik  pusat  di  sekitar  distrik Gorkha yang terletak di sebelah barat laut kota  Kathmandu.  Menurut  laporan  BBC, Peristiwa  tersebut  memiliki  dampak  yang serius. Tercatat 8 juta orang menjadi korban dalam  peristiwa  tersebut.  Adapun  sekitar 8800  orang  meninggal  dunia.  Di  lain  hal, peristiwa  gempa  bumi  besar  tersebut menghancurkan  sebanyak  604.930  rumah (BBC  News,  2015a).  Diperkirakan  bahwa nilai total kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi ini ialah sekitar US $ 7 miliar (Subedi  &  Bahadur  Poudyal  Chhetri, 2019).
Sebagai  respon  terhadap  kejadian tersebut Pemerintah Nepal segera menetapkan  status  darurat  bencana  dan secara terbuka meminta bantuan internasional.  Pemerintah  Nepal  melalui National  Disaster  Framework  2013 berhasil meminta bantuan internasional dan mengoordinasikan sebagian kegiatan operasional tanggap darurat dalam menangani  dampak  dari  peristiwa  gempa bumi tersebut.
Permintaan  bantuan  dari  pemerintah Nepal  terhadap  dunia  internasional mendapatkan respon positif dari komunitas internasional.
Dalam menanggapi permohonan  bantuan  internasional  dari pemerintah Nepal, berbagai aktor internasional terlibat dalam upaya penanganan  terhadap  dampak  yang dihasilkan dalam peristiwa gempa tersebut.
Dalam prosesnya, upaya tersebut melibatkan  34  negara  dengan  18  satuan militer  dan  16  tim  non-militer  dengan jumlah  personel  sebanyak  4.521  orang
(Subedi  &  Bahadur  Poudyal  Chhetri, 2019).
Salah  satu  aktor  yang  terlibat  dalam merespon  permintaan  bantuan  tersebut ialah  India.  India  merupakan  salah  satu negara  yang  memberikan  bantuan  yang secara  materil  berjumlah  sangat  besar. Dalam  catatan  BBC,  total  bantuan  yang diberikan  oleh  India  kepada  Nepal  dalam merespon  peristiwa  gempa  bumi  yang terjadi  ialah  sekitar  1  miliar  US$  (BBC News,  2015b).  Hal  tersebut  dikemukakan oleh  menteri  luar  negeri  India  saat  itu, Sushma Swaraj.
Sushma Swaraj
mengemukakan bahwa kedua Negara yakni India  dan  Nepal,  merupakan  negara tetangga dengan sejarah persahabatan yang sangat  lama  sehingga  perlu  selalu  bekerja dalam  suka  ataupun  duka  (Economic
Times, 2015). Dalam dimensi Hubungan
Internasional,  respon  cepat  tanggap  yang dilakukan oleh India terhadap Nepal dapat dipahami  sebagai  upaya  India  untuk mengedepankan aspek humanitarian dalam pola  interaksi  terhadap  negara-negara tetangga  di  sekitarnya.  Namun,  terdapat aspek  lain,  yang  cukup  menarik  untuk dikaji dalam melihat kegiatan India dalam membantu Nepal pasca gempa bumi 2015. Hubungan India dan Nepal, sebelum gempa terjadi,  memiliki  dinamika  tersendiri. Terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi perhatian  India  dalam  konteks  politik dalam  negeri  Nepal.  Salah  satu  yang menjadi  perhatian  India  ialah  terkait  isu amandemen  konstitusi  Nepal  pada  tahun 2008  yang  mana  berhubungan  dengan upaya-upaya  diskriminasi  terhadap  orang- orang suku Madesh.
India sangat keberatan dengan keberadaan  konstitusi  tersebut.  Alasan utamanya  ialah  bahwa  konstitusi  Nepal mengabaikan  hak-hak  orang  Madhesh Nepal  yang  tinggal  di  perbatasan  India, Orang-orang  Madesh  sebagian  besar
memiliki  hubungan  kedekatan  bahkan berada  pada  level  keluarga  dengan  orang India  (Shastri,  2016).  Keresahan  orang- orang  Madhesh  yang  tidak  bersepakat dengan  konstiusi  tersebut  tentu  saja merupakan masalah bagi India. Pergerakan orang-orang  Madesh  tersebut  kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan dan  kerusuhan  di  bagian  Terai  (Shastri, 2016).  Tuntutan  kelompok  Madheshi berfokus  pada  beberapa  masalah,  seperti batas-batas  provinsi  dan  penyediaan kewarganegaraan,  terutama  bagi  orang- orang  Madesh  yang  berasal  dari  orangtua campuran  Nepal  dan  India.  Hal  tersebut tentu  akan  menjadi  masalah  baru  bagi India, karena wilayah Terai di mana lokasi orang-orang  Madhes  tinggal  merupakan perbatasan yang menjadi penghubung bagi India  dan  Nepal.  Jika  wilayah  tersebut ataupun Nepal secara keseluruhan mengalami  instabilitas,  maka  hal  tersebut akan  mengnggu  agenda-agenda  ekonomi bahkan  politik  India  di  kawasan  Asia Selatan. Berdasarkan hal tersebut, stabilitas Nepal  merupakan  salah  satu  hal  yang menjadi agenda India di kawasan.

## 1.2  Rumusan Masalah
Melalui latar belakang tersebut artikel ini  kemudian  mengajukan  rumusan masalah:  bagaimana  bentuk  diplomasi bencana  India  terhadap  Nepal  pada  tahun 2015  ?.  Artikel  ini  pada  perjalanannya membahas  tentang  bagimana  bencana gempa dimanfaatkan India untuk meningkatkan kualitas diplomasinya terhadap  Nepal.  Menggunakan  konsep Diplomasi  Bencana  yang  ditawarkan  oleh Ian  Kelman,  artikel  ini  hendak  melihat proses  dan  hasil  yang  terjadi  dari  upaya- upaya  diplomasi  bencana  India  terhadap Nepal pada tahun 2015.

## 2.    Tinjauan Pustaka

## 2.1  Bantuan  Bencana  dan  Diplomasi Bencana
Dalam  rangka  mengetahui  aspek strategis  dalam  bantuan  bencana  yang dilakukan  oleh  negara-negara  di  dunia, akan  menjadi  sangat  penting  untuk mengetahui  konseptualisasi  bantuan  luar negeri.  Bantuan  internasional  dalam praktiknya  memiliki  banyak  dimensi agenda dan motivasi. Dalam hal ini, negara pendonor  biasanya  mengikut-sertakan agenda  non-kemanusian  dalam  pola distribusi  bantuan  luar  negeri  yang dijalankan  (Cohen  &  Werker,  2008). Bantuan  luar  negeri  dalam  skala  besar pertama  yang  diketahui  ialah  berbentuk paket bantuan luar negeri dalam kerangka Marshall Plan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat pasca perang dunia kedua. Melalui
Marshall Plan , Amerika Serikat memberikan  bantuan  ekonomi  kepada negara-negara  Eropa  Barat  dalam  rangka mencapai  kepentingan  geostrategis  dan ideologisnya.  Motivasi  dalam  paket bantuan Marshall Plan tidak hanya dalam kerangka  kemanusiaan.  Seiring  dengan didistribusikan  program Marshall  Plan, Amerika  Serikat  berusaha  membatasi penyebaran  komunisme  di  Eropa  Barat. Sebagai  bagian  dari  agenda  Amerika Serikat  yang  lebih  besar,  Amerika  Serikat melakukan mobilisasi sumber daya dengan tujuan mencegah pengaruh Soviet memperluas  ke  Eropa  Barat.  Berdasarkan hal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa bantuan  kemanusiaan  selama  Perang Dingin
diberdayakan untuk mempromosikan  kepentingan  ideologis
Amerika Serikat.
Menurut  Dudley  dan  Montmarquette terdapat  tiga  motif  negara  donor  dalam memberikan bantuan luar negeri yang dapat diidentifikasi  (Dudley  &  Montmarquette,
1976). Motif pertama ialah dimensi politik strategis,  di  mana  bantuan  luar  negeri dimaksudkan  sebagai  alat  tukar  bagi kepentingan donor ( Quid pro Quo). Kedua ialah  dimensi  ekonomi  politik,  di  mana bantuan  luar  negeri  dimaksudkan  dalam rangka  meningkatkan  perdagangan  bagi negara donor kepada negara penerima ( Aid for  Trade) .  Kemudaian  dimensi  yang terakhir  yaitu  dimensi  kemanusiaan,  di mana  bantuan  luar  negeri  dimaksudkan dalam  rangka  perbaikan/peningkatan  taraf hidup penduduk negara penerima ( Humanitarian) .  Di  lain  hal,  dalam pandangan  Alesina  dan  Dollar,  bantuan luar  negeri  seringkali  dimotivasi  oleh pertimbangan  politik  strategis.  Sebagai contoh  ialah  terkait  bantuan  AS  ke  Timur Tengah  yang  mana  dalam  perjalanannya seringkali mengesampingkan kondisi kemiskinan dalam rangka mengedapankan kepentingan geostrategisnya. Pasca terjadinya  peristiwa  11  September  2001, terdapat  pola  baru  dalam  bantuan  asing dimana  bantuan  menjadi  lebih  terpusat pada  persoalan  keamanan  (Alesina  & Dollar, 2000).
Poin  yang  dapat  ditangkap  dalam  hal ini ialah bahwa bantuan luar negeri sebagai alat  untuk  mencapai  kepentingan  strategis seringkali  memiliki  penekanan  pada dimensi geostrategis. Walaupun di lain hal terdapat  dimensi-dimensi  lainnya,  seperti dimensi humanitarian .  Sebagian  besar motif  suatu  negara  dalam  memberikan bantuan luar negeri bergantung pada situasi serta  kondisi  dari  negara  donor.  Motivasi negara  donor  dalam  mendistribusikan bantuan  luar  negeri  dapat  berubah  seiring dengan  perkembangan  isu  dalam  konteks geopolitik.
Demikian  pula  dengan  distribusi bantuan  luar  negeri  terkait  bencana  juga memiliki  dimensi  geostrategis.  Dalam  hal ini,  bencana  menciptakan  ruang  bagi perubahan dan peningkatan hubungan antar
negara.  Hubungan  tersebut  bisa  berupa penguatan  hubungan  bilateral  melalui tindakan non-koersif, seperti misi penyelamatan segera setelah bencana alam. Ketika  suatu  negara  menetapkan  status states  of  emergency terkait  bencana  alam, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh aktor- aktor internasional yang memiliki kapabilitas  memadai  untuk  menyertakan agenda mereka dalam distribusi bantuan.
Ian  Kelman  menawarkan  sebuah konsep  dalam  rangka  mengkaji  sejauh mana bencana alam dapat membuka ruang baru  bagi  diplomasi.  Hal  tersebut  yang kemudian  disebut  sebagai Disaster Diplomacy atau  diplomasi  bencana. Adapun  premis  utama  dalam  pandangan Ian  Kelman  tentang  diplomasi  bencana ialah  bahwa  kegiatan-kegiatan  terkait penanganan bencana memberikan peluang untuk mendorong kerja sama antara negara atau  masyarakat  yang  sedang  terlibat konflik  (Kelman,  2013).  Peluang-peluang tersebut  kemudian  dapat  dimanifestasikan pada  saat  sebelum  dan  sesudah  bencana, yang mana berdasarkan hal tersebut berarti bahwa  setiap  upaya  kolaborasi  kegiatan yang  terkait  dengan  penanganan  bencana dapat  dipahami  sebagai  bagian  dari diplomasi  bencana.  Ian  Kelman  dalam penelitiannya  mengatakan  bahwa  bencana dapat  berfungsi  sebagai  katalisator  dalam transformasi  upaya-upaya  diplomasi  di daerah  konflik,  namun  di  sisi  lain, diplomasi  bencana  tidak  kemudian  dapat menciptakan basis awal diplomasi. Sebagai hasil dari berbagai studi kasus, Ian Kelman memiliki temuan bahwa diplomasi bencana seringkali  memiliki  tiga  kemungkinan hasil,  yaitu:  hasil  jangka  pendek,  hasil jangka panjang, dan hasil berlawanan dari yang diinginkan (Kelman, 2013).
Hasil  jangka  pendek  terjadi  ketika bencana memberikan jalan baru bagi upaya negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  sedang terlibat konflik. Hal tersebut dapat berhasil,
dengan  catatan  bahwa  perlu  terdapat landasan  negosiasi  yang  sudah  ada sebelumnya.  Dalam  pembahasan  terkait hasil  jangka  panjang  didapatkan  temuan bahwa  prasangka  yang  sudah  ada sebelumnya  pada  setiap  aktor  yang berkonflik  merupakan  faktor  kuat  dalam diplomasi  sehingga  memori  kolaborasi selama  bencana  dapat  dengan  cepat memudar. Dalam hasil yang menghasilkan efek yang berlawanan dari yang diharapkan,  upaya  diplomatik  seringkali menjadi bumerang. Alih-alih
meningkatkan  potensi  untuk  perdamaian, diplomasi  bencana  menjadi  faktor  yang meningkatkan konflik.
Melalui  penjabaran  tersebut,  Ian Kelman  mencoba  untuk  menunjukkan bahwa tidak hanya peluang diplomasi yang dapat  timbul  setelah  bencana  tetapi  juga potensi  eskalasi  konflik  atau  bahkan bencana dapat berujung kepada perang. Ian Kelman menjabarkan beberapa studi kasus terkait bagaimana diplomasi bencana pada kasus-kasus  bencana  alam  seperti  Topan Nargis  di  Burma;  gempa  bumi  di  Cina, India,  Pakistan,  Iran,  Turki,  dan  Yunani; Badai  Katrina  di  Amerika  Serikat;  serta tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Hasil dari masing-masing  studi  kasus  beragam (Kelman, 2013).
Melalui  beberapa  konsep  di  atas, artikel  ini  pada  perjalanannya  mencoba untuk  menelaah  sejauh  mana  agenda strategis  India  terhadap  Nepal  terkait konflik yang terjadi di level nasional Nepal antara  kelompok  orang  Madesh  di  daerah Tarai  dengan  kelompok  mayoritas  di Nepal.  Konsep  motif  bantuan  luar  negeri digunakan untuk menelaah dimensi agenda yang disertakan oleh India dalam upayanya merespon  gempa  bumi  di  Nepal. Sedangkan  konsep  diplomasi  bencana digunakan  dalam  rangka  menelaah  sejauh mana bencana alam dan upaya India untuk membantu Nepal membuka ruang
diplomasi  baru  bagi  India,  kelompok Madeshi dan pemerintah Nepal.

## 3.    Pembahasan

## 3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Gerakan Madhesi
Tipologi masyarakat Nepal
berdasarkan etnis terdiri dari tiga kategori, yaitu: Indo-Aryan, Mongoloid, dan Austro- Asiatic. Hal itu membentuk perbedaan yang signifikan  dalam  segi  budaya,  tradisi, agama, bahasa, dan kepercayaan di antara masyarakat Nepal sendiri. Dari segi bahasa misalnya, masyarakat Nepal dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda,  yaitu:  kelompok  masyarakat perbukitan  yang  berbicara  bahasa  Nepal ( Khas-Kura) dan di sisi lain terdapat orang Tarai  yang  berbicara  bahasa  Hindi  dan Nepal.
Orang-orang Madhes secara kelompok etnis tergolong ke dalam etnis Indo-Aryan.
Kelompok orang-orang Madhes merupakan  kelompok  masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  daerah  Tarai,  yang mana  merupakan  kelompok  etnis  berbasis sistem  kasta.  Di  samping  itu,  terdapat kelompok orang-orang Pahadi, yang mana merupakan  gologan  kelompok  etnis  yang berasal  dari  masyarakat  perbukitan  dan berbahasa  Nepal.Terdapat  perbedaan  dari segi  budaya,  tradisi,  kepercayaan  bagi orang-orang  Madhes  dengan  orang-orang Pahadi.  Dalam  konteks  gerakan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Madhes, identitas  keetnisan  tersebut  menjadi penting dalam rangka membentuk identitas yang  dapat  diakui  secara  universal. Gerakan  Madhesi  kemudian  menjadi manifestasi dari segala bentuk marjinalisasi dan  pengasingan  yang  dilakukan  oleh  elit pemerintahan Nepal.
Menurut  Subodh  Bharti,  terdapat beberapa  faktor  yang  menjadi  sebab munculnya  gerakan  Madhesi,  diantaranya ialah:  ketimpangan  ekonomi,  rendahnya representasi  politik,  migrasi  orang-orang Pahadi  ke  wilayah  Terai,  dan  isu kewarganegaraan  (Bharti,  2019).  Faktor pertama,  yaitu  ketimpangan  ekonomi, orang-orang  Madhes  telah  mengalami sejarah  diskriminasi  sejak  zaman  Raja Prithvi  Narayan  Shah  pada  tahun  1768. Hingga  Nepal  menjadi  sebuah  negara bangsa,  orang-orang  Madhes  masih diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua oleh golongan Pahadi (Bharti, 2019). Hak orang-orang Madhes dan hak kewarganegaraan  mereka  dibatasi  oleh aspek  politik  identitas.  Orang-orang  dari golongan  Pahadi  lebih  memiliki  ruang untuk  mengisi  pos-pos  strategis  dan menempati  jabatan  di  berbagai  sektor. Sehingga  hal  ini  lah  yang  kemudian menciptakan  ketimpangan  sosio-ekonomi bagi orang-orang Madhes.
Di  samping  itu,  terdapat  faktor  kedua yakni  representasi  politik.  Orang-orang Madhes memiliki representasi politik yang rendah  di  level  nasional.  Sedangkan  di dalam militer orang-orang Madhes hampir tidak  ada  dibandingkan  dengan  golongan lainnya. Hal tersebut dipicu karena persepsi di kalangan elit Nepal sendiri, yang mana sebagian  besar  merupakan  orang  dari golongan  Pahadi,  menganggap  bahwa orang-orang  Madhes  tidak  loyal  terhadap Nepal  (Bharti,  2019).  Kelompok  elit politik,  dan  bahkan  sebagian  besar masyarakat  Nepal,  memiliki  persepsi bahwa  orang-orang  Madhes  lebih  loyal kepada  India,  sehingga  hal  tersebut  yang memunculkan  upaya-upaya  diskriminatif terhadap orang-orang Madhes.
Persepsi  tersebut  muncul  pasca terjadinya  migrasi  massal  orang-orang Pahadi  pada  tahun  1950.  Pertumbuhan populasi,  kurangnya  lapangan  pekerjaan,
dan  kelangkaan  sumber  daya  mendorong elite  Nepal  merancang  sebuah  kebijakan transmigrasi oleh
Department of Resettlement of His Majesty’s Government of  Nepal (HMG/N).  Hal  tersebut mendorong  migrasi  besar-besaran  orang- orang  dari  Hills,  yang  mana  ialah  dari kelompok Pahadi. Sejak 1952 hingga 1954 populasi  dari  kelompok  Pahadi  hanya sekitar 6 persen dari total populasi di daerah Terai,  yang  mana  meningkat  menjadi sekitar 43 persen pada tahun 1981 dan tetap signifikan jumlahnya pada tahun 1991 dan 2011. Di sisi lain, populasi orang Madhes secara  angka  masih  dominan,  namun terlihat peningkatan yang sangat mencolok terkait  pertumbuhan  populasi  orang-orang Pahadi  dibandingkan  orang  Madhes.  Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

## Tabel 1: Populasi Terai berdasarkan kelompok
etnis (Bharti, 2019)
Hal  ini  menyebabkan  migrasi  orang- orang Terai asli yang merupakan kelompok golongan Madhes, ke negara-negara bagian India,  sepeti  Bengal,  Bihar,  Uttar  Pradesh dan Punjab, Haryana serta berbagai bagian lain  di  India.  Orang-orang  Madhes bermigrasi  dan  berasilmilasi  di  bagian- bagian  India  untuk  mencari  penghidupan dan  pekerjaan  yang  mana  kemudian berujung  pada  stigma  bahwa  orang-orang Madhes tidak loyal terhadap Nepal.
Hal-hal di atas masih terikat satu sama lain  dengan  faktor  terkahir,  yaitu  faktor kewarganegaraan. Gagasan inti bagi Nepal sebagai  negara-bangsa  ialah  bahwa  raja merupakan  representasi  dari  pada  dewa, sebagaimana  dituliskan  oleh  kitab  suci agama  Hindu  tradisional,  sehingga  tidak
ada  satupun  warganegara  yang  mampu mempertanyakan legitimasi sang raja. Hal tersebut mengarah kepada proses Hinduisasi Nepal sebagai negara bangsa.
Dalam upaya penerapannya, para Raja di Nepal memulainya dengan homogenisasi budaya  berdasarkan  kultur  orang-orang Pahadi,  yang  mana  merupakan  golongan kasta tinggi Hindu, disusul oleh inisiasi dan gagasan  tentang  penyeragaman  identitas dan  budaya.  Pada  tahun  1962  Nepal menjadi  Kerajaan  Hindu,  semua  simbol nasional  seperti  warna  merah,  sapi,  dan tanda-tanda Dewa Wisnu mengacu kepada Monarki Hindu. Bahas Nepal ( Khas-Kura ) merupakan  bahasa  resmi  yang  sifatnya wajib  digunakan  di  Nepal  (Bharti,  2019). Hal  tersebut  mengesampingkan  asal-usul berbagai  etnis  lain,  seperti  orang-orang Madhes.  Segala  hal  tersebut  mengarah kepada pembentukan identitas nasionalisme eksklusif berbasis nasionalisme Hindu-Nepal. Upaya tersebut merupakan  model  pembangunan  bangsa yang  bersifat top  down ,  di  mana  konsep identitas ditentukan oleh otoritas negara.
Implikasi  dari  homogenisasi  identitas tersebut  kemudian  berujung  kepada tindakan  diskriminatif.  Di  kalangan masyarakat Nepal pada umumnya, muncul suatu  persepsi  tentang  orang-orang Madhes.  Kelompok  orang-orang  Pahadi tidak  mengakui  orang-orang  Madhes sebagai  warga  Nepal.  Orang-orang  dari kelompok  Pahadi  menganggap  bahwa orang-orang  Madhes  bukan  sebagai  orang asli Nepal karena mereka memiliki budaya yang berbeda dan dan memiliki penampilan fisik  yang  juga  berbeda.  Di  samping  itu, orang-orang  Madhes  berbicara  bahasa Hindi, stigma bahwa mereka bukan bagian Nepal  pun  muncul  dari  kondisi  tersebut. Seringkali
orang-orang Madhes dikonotasikan  sebagai  loyalis  India, sehingga orang-orang Pahadi
memperlakukan orang-orang Madhes
sebagai warga kelas dua. Sebagai dampak dari hal tersebut, banyak kemudian orang- orang dari kelompok Madhes tidak diakui haknya  sebagai  warga  negara  dan  tidak memiliki  identitas  resmi,  yang  mana  hal tersebut berujung kepada ketidak- mampuan  orang-orang  Madhes  untuk bekerja,  menempati  posisi  tertentu,  dan bahkan untuk memiliki properti atau lahan.
Melalui  upaya-upaya  diskriminatif tersebut  lah  kemudian  gerakan-gerakan Madhesi  muncul.  Mengingat  perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka, orang- orang Madhes menuntut pemerintah Nepal untuk  mengakui  identitas  mereka  sebagai warga negara. Di samping itu, orang-orang Madhes  menolak  bentuk  penyeragaman kultur  dan  nasionalisme.  Hal  tersebut dituntut  sebagai  bentuk  kekecewaan mereka terhadap segala bentuk diskriminasi yang dialami.

## 3.2  Gerakan Madhesi
Perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang  Madhes  berpengaruh  dalam menjadikan  wilayah  Terai  atau  Madhes sebagai pusat gerakan pro-demokrasi pada periode 1950-an dan 1960-an. Dalam kurun waktu tersebut, dalam percakapan publik di Nepal berkembang sentimen anti India dan orang-orang  Madhesi  merupakan  loyalis India  (Sarwar,  2019).  Tuduhan  tersebut berkembang dan diinisiasi oleh elit politik nasionalis Nepal karena mereka menganggap imigran India dengan jumlah besar  di  daerah  Terai  dapat  mendorong India  untuk  mengklaim  daerah  tersebut sebagai wilayah India (Shastri, 2016).
Anggapan  tersebut  yang  kemudian menjaikan elit politik di Nepal mengadopsi kebijakan ketat untuk mengekang aktivisme  orang-orang  Madhes.  Implikasi dari hal tersebut mengarah pada munculnya gerakan  berbasis  identitas  di  Madhes,
terutama  dengan  pembentukan  dua kelompok,  yaitu: Nepal  Vongress  Terai yang dipimpin oleh Vedanta Jha pada tahun 1951  dan Madhesi  Mukti  Andolan yang dipimpin  oleh  Raghunath  Thakur  pada tahun  1956  (Sarwar,  2019).  Pada  periode 2008  hingga  saat  ini  banyak  partai  politik dan  aktor-aktor  non-negara  terlibat  dalam perjuangan orang-orang Madhes. Beberapa diantaranya  ialah Madhesi  Janadhikar Forum (MJF),  dan Terai  Madhesh Loktantrik  Party (TMLP).  Selain  itu,  di dalam  gerakan  Madhesi  juga  terdapat sejumlah  kelompok  bersenjata  yang beroperasi  di  wilayah  Terai.  Beberapa diantaranya ialah: Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM), Terai  Cobra , Nepal Defence  Army (NDA), Nepal  Janatantrik Party (NJP),  dan Chure  Bhawar  Ekta
Samaj (CBES)  (Nayak,  2011).  Meskipun kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam revolusi bersenjata di Nepal, namun terdapat  perbedaan  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  masing-masing  kelompok. Kelompok  JTMM  misalnya,  mereka menuntut pembentukan wilayah Terai yang otonom, di lain hal Terai Cobra bertujuan untuk  membentuk  perjuangan  separatis bersenjata  untuk  negara  Terai  yang berdaulat,  sedangkan  tujuan  NDA  ialah membentuk  pasukan  Hindu  dengan pembom  bunuh  diri  untuk  berperang melawan  ekstremisme  agama.  Demikian pula halnya Nepal Defence Army memiliki tujuan  yang  berbeda,  yaitu  untuk mempertahankan  monarki  konstitusional dan  demokrasi  multipartai  di  Nepal sedangkan CBES pada dasarnya menuntut pembentukan  wilayah  federal Chure Bhawar di  Terai  dan  menentang  tuntutan negara berdaulat Madesh (Nayak, 2011).
Melalui  hal  tersebut  dapat  dilihat bahwa di internal gerakan Madhesi sendiri masih belum memiliki konsensus dalam hal tujuan  gerakan,  sehingga  menjadikan gerakan  Madhesi  sebagai  gerakan  yang
sporadis.  Partai-partai  berbasis  Madhes mengambil  sikap  yang  lebih  permisif terhadap  tuntutan  orang-orang  Madhes, sedangkan kelompok-kelompok bersenjata menuntut  kedaulatan  dan  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri,  yang  mana merupakan  salah  satu  persoalan  kompleks yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Di  sisi  lain,  partai-partai  dengan  latar belakang  Madesh  menghadapi  sebuah dilema  dalam  menentukan  arah  negosiasi dan  afiliasi  politik  terhadap  partai-partai politik besar di Nepal. Perbedaan prinsip di antara  kelompok-kelopok  dalam  gerakan Madeshi ini lah yang kemudian menciptakan fragmentasi sehingga gerakan Madeshi  belum  menemukan  tujuan  dan kepemimpinan yang jelas.

## 3.3  Agenda  India  terkait  Gerakan Madhesi
Peran  India  di  kawasan  Asia  Selatan memang sangat penting. Salah satu agenda yang sering diusung oleh India ialah terkait soal  demokratisasi  dan  inklusivitas terhadap  negara-negara  di  Asia  Selatan. Peran  India  tersebut  dapat  dilihat  melalui beberapa  kasus.  Di  Sri  Lanka,  India  telah menjadi  pendukung  vokal  devolusi kekuasaan dan amandemen ke-13.
Operation Cactus yang diinisiasi oleh India membantu  menyelamatkan  pemerintahan Presiden  Gayoom  dari  kudeta  militer  di Maladewa.  Demikian  pula  di  Nepal, pemerintah  India  di  masa  lalu  berpihak pada  Kongres  Nepal.  Selama  masa monarki, Kongres Nepal dipandang sebagai pelopor demokrasi dan inklusivitas .
Komitmen  terhadap  demokrasi  dan inklusivitas  yang  diusung  oleh  India  di kawasan  Asia  Selatan  kemudian  dapat ditarik kepada dimensi yang berbeda dalam melihat permasalahan gerakan Madhesi di Nepal.  Mengingat  kesepakatan open borders yang  dimiliki  oleh  India  dengan
Nepal,  mengatasi  persoalan  Madhesi merupakan  bagian  dari  kepentingan nasional  India.  Jika  orang-orang  Madhes tetap  melakukan  perlawanan  terhadap konstitusi  yang  berlaku  di  Nepal,  maka akan selalu ada risiko kelompok-kelompok Madhes  untuk  meluncurkan  gerakan berbasis  kekerasan.  Kekerasan  yang melintasi perbatasan di Terai akan menjadi hal  yang  sepatutnya  dihindari  oleh  India. Oleh  karenanya  permasalahan  Madhesi kemudian  menjadi  isu  keamanan  strategis bagi India.
Menurut  Nihar  Nayak,  salah  seorang akademisi  dari  India,  berpendapat  bahwa isu gerakan Madhesi di wilayah Terai jika terus berlanjut akan sangat merugikan bagi India  (Nayak,  2011).  Hal  tersebut dikarenakan  instabilitas  yang  terjadi  pada wilayah Terai dapat memberikan jalan bagi Cina dan Pakistan untuk mendorong unsur- unsur anti-India di sana, melalui senjata dan perdagangan  mata  uang  palsu,  madrasah, pakaian teroris, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan  gerakan  Madhes  menjadi hal yang perlu diatasi oleh India ketika Cina telah terlibat dalam isu gerakan Madhes itu sendiri.  Diketahui  bahwa  Cina  telah melakukan  perluasan  dukungan  kepada faksi Madhesi  Janadhikar  Forum yang dipimpin  oleh  Upendra  Yadav  (Nayak, 2011).
Sikap  yang  diambil  India  sejauh  ini dalam  memperlakukan  persoalan  gerakan Madhesi  ialah  sebagai  masalah  internal Nepal  yang  dapat  diselesaikan  dengan mengakomodasi  hak-hak  minoritas  dalam Konstitusi  baru,  artinya  India  secara  garis besar  mengambil  sikap  tidak  campur tangan.  Namun  demikian,  kelompok Pahadi sering menuduh India mensponsori tuntutan-tuntutan  orang-orang  Madhes. Menurut  Nihar  Nayak,  jika  persepsi demikian  semakin  meningkat  dalam wacana  publik  Nepal,  maka  hal  tersebut akan  memperburuk  sentimen  anti-India
yang  berkembang  di  Nepal  sehingga mampu  memberikan  lebih  banyak  ruang bagi China dan Pakistan untuk menggunakan  Nepal  sebagai  lokasi  untuk kegiatan anti-India (Nayak, 2011). Propaganda anti-Indiaisme yang dilancarkan  oleh  elit  politik  Nepal  dalam merespon gerakan Madhesi, menurut Niar Nayak mampu mempengaruhi kepentingan ekonomi  India  di  Nepal.  Intensitas terjadinya  protes  dan  aksi  massa  akan mempengaruhi perdagangan dan hubungan komersial India dengan Nepal. Hal tersebut pun di lain hal akan memengaruhi proyek pembangkit  listrik  tenaga  air  India  dan operasi bisnis para investor India di Nepal. Karena wilayah Terai merupakan penghubung  antara  India  dan  Nepal  utara (Nayak,  2011).  Wilayah  Terai  yang bermasalah dan instabil dapat memengaruhi arus ditribusi barang dan jasa dari India ke Nepal.
Dalam keadaan seperti demikian, India dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis. Setiap  upaya  konstruktif  oleh  India  untuk memperbaiki  situasi  di  wilayah  Terai melalui keterlibatan proaktif kemungkinan akan  ditafsirkan  sebagai  intervensi  yang tidak perlu dalam urusan internal Nepal dan mengganggu  konstituensi  Pahadi  dan Angkatan  Darat  Nepal.  Menurut  Nihar Nayak,  pendekatan  terbaik  untuk  India ialah  mengambil  posisi  sebagai  fasilitator dalam  rangka  memperkuat  kapasitas berbagai  lembaga  demokrasi  untuk menyelesaikan ketegangan sosial di Nepal pada  umumnya  dan  di  Terai  pada khususnya.  Mengingat  pengaruh  India  di Nepal,  India  juga  dapat  melakukan  upaya yang sungguh-sungguh untuk menyatukan semua  partai  politik  untuk  berdialog tentang isu-isu yang kontroversial.
Sejak  Narenda  Modi  terpilih  menjadi perdana  menteri  India  pada  tahun  2014, India  telah  melakukan  beberapa  upaya dalam  rangka  menjalin  diplomasi  untuk
mewujudkan Nepal yang lebih stabil. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh India  ialah  dengan  melakukan  kunjungan kenegaraan,  oleh  Narendra  Modi,  pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2014 (Pillalamarri, 2014).  Dalam  kesempatan  itu  Perdana Menteri Narendra Modi bertemu sejumlah tokoh  Nepal,  seperti  Presiden  Nepal  Ram Baran  Yadav  dan  tidak  terkecuali pemimpin  dari  kelompok  orang-orang Madhes (Narendramodi.in, 2014).
Dalam  kesempatan  tersebut,  Perdana Menteri Narenda Modi membahas banyak isu, terutama terkait hubungan bilateral ke dua negara serta terkait konflik yang terjadi sehubungan  dengan  Gerakan  Madhesi (Lakshmi,  2014).  Politik  anti-India merupakan  isu  yang  berkembang  di kalangan petinggi Nepal. Melalui kunjungannya Narendra Modi menyampaikan  bahwa  India  dan  Nepal perlu meningkatkan
kualitas diplomatiknya.  Dalam  kesempatan  yang sama,  Narendra  Modi  juga  mengatakan bahwa  India  sangat  sensitif  dalam memperlakukan  Nepal  sebagai  negara berdaulat. Pernyataan tersebut disusul oleh penekanan  bahwa  India  mendukung stabilitas  dan  kemajuan  Nepal  sebagai negara  berdaulat,  karena  menurutnya  hal tersebut  akan  menguntungkan  baik  Nepal maupun India (Lakshmi, 2014).
Terkait  dengan  isu  gerakan  Madhesi, dalam  kesempatan  berdialog  dengan  para pemimpin  Madhesi,  di  mana  mereka menyampaikan  tentang  diskriminasi  yang mereka rasakan, Modi mengatakan bahwa ia  mengetahui  masalah  Madhesi  dengan sangat  jelas.  Namun,  menurut  Amresh Singh,  salah  seorang  anggota  parlemen Kongres  Nepal  dari  Tarai,  terdapat kekecewaan  dari  orang-orang  Madhes terhadap pidato Narendra Modi yang tidak menyebutkan kata “Madhes” dalam pidato kunjungan kenegaraannya .
Narendra  Modi  dalam  merespon  hal tersbut  mengatakan  kepada  salah  seorang pemimpin  kelompok  Madhes,  bahwa  apa yang  ia  sampaikan  adalah  tentang konstitusi  yang  lebih  inklusif  dan  bahwa India melihat Nepal sebagai sebuah negara kesatuan,  tanpa  memandang  fragmentasi yang  terjadi  di  wilayah  internal  Nepal (Maheshwari, 2018). Hal tersebut kemudian  menunjukkan  bahwa  Narenda Modi dan India mendukung prinsip-prinsip inklusi  dan  federalisme  yang  merupakan tuntutan  dari  kelompok  orang-orang Madhes,  namun  tidak  secara  terbuka menyampaikan  dukungannya  terhadap orang-orang Madhes.

## 3.4  Bantuan  Bencana  India  terhadap Nepal sebagai Diplomasi Bencana
Sebagaimana  telah  dijabarkan  pada pendahuluan,  gempa  bumi  besar  melanda Nepal  pada  tanggal  25  April  2015.  India merespon  hal  tersebut  secara  langsung dalam  waktu  empat  jam  setelah  gempa bumi  melanda  Nepal.  Upaya  India  dalam merespon gempa bumi di Nepal pada saat itu secara strategis dinamai Operasi Maitri (NDTV,  2015). Operasi  Maitri dalam perjalanannya melakukan mobilisasi cepat dari satu pesawat C-130J, dua pesawat C- 17  dan  satu  IL-76  dengan  46,5  ton  bahan bantuan  bersama  dengan  295  anggota National Disaster Response Force (NDRF) (Times of India, 2015). Sebagai bagian dari operasi  bantuan,  India  juga  memobilisasi 18  unit  helikopter  dan  Angkatan  Darat India  membantu  pembukaan  rute  darat antara Kathmandu dan kota terbesar kedua di Nepal yaitu Pokhara. Selain mengirimkan  bantuan,  pemerintah  India juga  mengevakuasi  5.400  warga  negara India yang terdampar di Nepal. Kemampuan  taktis  India  dalam  evakuasi pasca  bencana,  memunculkan  respon internasional  dari  negara-negara  di  dunia
yang  kemudian  meminta  India  untuk membantu mengevakuasi warga negaranya di Nepal (Times of India, 2015).
Respon  cepat  dari  India  terhadap kondisi  darurat  gempa  Nepal  tersebut dalam  artikel  ini  kemudian  dapat  ditarik pada  konteks  retorika  politik  yang  lebih luas.  Sebagaimana  telah  dijabarkan sebelumnya  bahwa  pada  bulan  Agustus 2014,  Perdana  Menteri  Narendra  Modi telah  mengunjungi  Kathmandu  dua  kali untuk  memperbaiki  hubungan  serta menetralisir  sentimen  anti  India  yang berkembang  di  Nepal.  Selain  itu,  upaya India yang cepat tanggap dalam merespon keadaan  darurat  gempa  di  Nepal  tersebut mampu  mengangkat  prestise  India  di tingkat internasional.
Terlepas  dari  dukungan  material  dan logistik  dari  pemerintah  India,  retorika politik  yang  digunakan  juga  merupakan salah satu dukungan empati dan emosional bagi masyarakat di Nepal. Perdana Menteri Modi  pada  hari  yang  sama  ketika  gempa bumi  berlangsung  mengunggah  ugkapan simpatinya  melalui  Twitter.  Retorika empati terhadap penduduk Nepal ini tidak dilakukan  tanpa  alasan  yang  spesifik, terdapat dimensi kepentingan dan kebudayaan  yang  menjadi  bagian  dari agenda  India  terhadap  Nepal.  Menyusul gempa bumi, pemerintah India pada bulan selanjutnya  memberikan  pinjaman  lunak kepada nepal sebesar 1 miliar US$. Melalui hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  India,  di bawah  Narendra  Modi,  berupaya  untuk meningkatkan  pengaruh  di  Nepal.  Seperti yang  dikemukakan  Nigel  Clark,  situasi darurat  dapat  digunakan  untuk  mengejar kepentingan  oleh  kekuatan  yang  lebih besar. Gempa bumi di Nepal memberi India kesempatan  untuk  semakin  memperkuat posisi  strategisnya  di  Nepal  melalui pemanfaatan  diplomasi  bencana  dalam bentuk proyek bantuan jangka panjang.
Sehubungan  dengan  isu  gerakan Madhesi  yang  sedikit  banyak  menjadi perhatian India di perbatasan Nepal, gempa bumi Nepal dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan negosiasi
untuk mewujudkan  inkulsivitas  dan  pengentasan diskriminasi  yang  dialami  oleh  kelompok Madhes.  Tentu  peningkatan  kualitas diplomasi  hanya  akan  terjadi  jika  kedua belah  pihak  yang  berkonflik  dapat berkolaborasi  dalam  rangka  memperbaiki kerusakan-kerusakan  pasca  bencana  yang terjadi di Nepal.

## 3.5  Gerakan  Madhesi  pasca  Gempa Nepal 2015
Pada  bulan  September  2015,  Nepal meresmikan  konstitusi  baru.  Konstitusi tersebut  secara  umum  memiliki  prinsip- prinsip  berbasis  sosialisme-demokratis. Namun, kelompok Madhesi tidak menyambut  hal  tersebut  dengan  baik. Mereka  menganggap  konstitusi  tersebut tidak berbeda dengan konstitusi sebelumnya.
Hal tersebut diyakini kelompok Madhesi tidak akan memperbaiki  situasi  dan  masih  membuka ruang diskriminasi serta marjinalisasi yang dialami mereka pada konstitusi sebelumnya.
Beberapa poin yang menjadi keresahan kelompok  Madhesi  dalam  konstitusi  yang baru  ialah  terkait  struktur  Federal  Nepal dan  status  kewarganegaraan  orang-orang Madhes  yang  memiliki  struktur  keluarga campuran  India  dan  Madhes.  Terkait struktur  Federal  Nepal,  dalam  konstitusi yang  baru  disebutkan  bahwa  terdapat pemekaran  provinsi  di  wilayah  Terai. Sebelumnya  hanya  terdapat  6  provinsi  di wilayah  Terai,  namun  dalam  konstitusi yang  baru,  terdapat  pemekaran  sehingga menjadi  7  provinsi.  Hal  tersebut  menurut kelompok  orang-orang  Madhes  hanya menguntungkan orang-orang Pahadi dan di
lain  hal  memecah  belah  orang-orang Madhes.
Terkait  masalah  kewarganegaraan, dalam konstitusi Nepal yang baru, terdapat ketentuan  bahwa  bahwa  anak-anak  yang berasal  dari  ayah  dan  ibu  dengan kewarganegaraan  berbeda  tidak  akan mendapatkan status kewarganegaraan. Hal tersebut  menciptakan  ketakutan  di  antara orang-orang Madhesi yang mana sebagian besar  dari  mereja  memiliki  hubungan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan India. Beberapa permasalahan ini yang kemudian mendorong orang-orang Madhes
melakukan  perlawanan  dengan  berbagai macam bentuk.
Menurut  laporan  Human  Rights Watch,  terdapat  beberapa  insiden  yang terjadi  menyusul  gerakan  yang  dilakukan oleh  orang-orang  Madhes.  Beberapa diantara ialah insiden Bara, insiden Parsa, dan  insiden  Dhanusa.  Pada  1  September terjadi demonstrasi masa oleh orang-orang Madhes  di  daerah  Bara,  Kalaiya,  yang diikuti  oleh  sekitar  150  orang-orang Madhes.  Pemerintah  Nepal  merespon protes  ini  dengan  represif,  sehingga menewaskan  salah  seorang  demonstran, bernama Hifajat Miya.
Pada  bulan  Agustus  2015,  kelompok orang-orang Madhes melakukan aksi masa di  Distrik  Parsa.  Distrik  Parsa  merupakan titik transit utama barang-barang dari India ke Nepal. Titik tersebut diblokir oleh para pengunjuk rasa.
Pemerintah Nepal merespon
hal tersebut
dengan memberlakukan  jam  malam.  Dengan diberlakukan  jam  malam  tersebut,  para demonstran memulai aksi vandal terhadap gedung-gedung  pemerintahan  dan  juga terlibat  bentrok  dengan  pihak  kepolisian Nepal. Kepolisian Nepal bertindak represif dalam  merespon  hal  tersebut  sehingga terdapat beberapa korban jiwa.
Seluruh  peristiwa  tersebut  memuncak ketika gerakan Madhes meningkat menjadi upaya  separasi  di  mana  mereka  menuntut hak  menentukan  nasib  sendiri  ( self- determination ). Gerakan tersebut bernamana Independent Madhes Movement. Mereka mendeklarasikan bahwa Nepal  merupakan penjajah terhadap teritorial Madhes di daerah Tarai. Gerakan ini  dipimpin  oleh  C  K  Raut.  C  K  Raut merupakan  orang  Madhes  dari  golongan intelektual  dan  cukup  berpengaruh. Berdasarkan hal tersebut, gerakan Independent  Madhes  Movement memiliki penerimaan  yang  sangat  luas  di  kalangan orang-orang Madhes.
Mengacu  kepada  konsep  diplomasi bencana,  gempa  bumi  pada  bulan  April 2015 seharusnya mampu menjadi katalisator untuk membuka ruang baru bagi diplomasi  terhadap  rekonsiliasi  terkait konflik  yang  terjadi  antara  orang-orang Madhes  dan  pemerintah  Nepal.  Namun berdasarkan apa yang telah dibahas dalam paragraf  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa rekonsiliasi  gagal  terjadi.  India  yang berusaha  memanfaatkan  peristiwa  gempa bumi  sebagai  momentum  yang  dapat menunjang proses rekonsiliasi pun ternyata mendapatkan hasil yang bertolak belakang dari  apa  yang  India  harapkan.  Tindakan diplomasi  bencana  yang  dilakukan  oleh India tidak meredam eskalasi konflik yang terjadi  dimana  Pemerintah  Nepal  justru meresmikan  konstitusi  baru  yang  tidak mengakomodir  kepentingan  orang-orang Madesh.  Sebagaimana  telah  dibahas sebelumnya,  bahwa  stabilitas  Nepal merupakan bagian dari kepentingan India, sehingga  konflik  antara  orang-orang Madhes  dan  pemerintah  Nepal  akan mempengaruhi  agenda  India  di  berbagai sektor.

## 4.    Kesimpulan dan Saran
Nepal merupakan sektor penting yang menjadi  perhatian  India  dalam  sektor- sektor  strategis  India.  Instabilitas  yang terjadi  di  Nepal  akibat  segregasi  dan benturan  kepentingan  antara  kelompok Madhesi  dan  Pahadi  membuat  India  perlu untuk memastikan stabilitas di Nepal agar kemudian  dapat  menjalankan  agenda- agenda  strategis  lainnya  di  kawasan  Asia Selatan. Fenomena gempa bumi pada tahun 2015  membuka  peluang  bagi  India  untuk meningkatkan kualitas diplomasinya dalam rangka  meningkatkan  stabilitas  di  Nepal dan  memfasilitasi  rekonsiliasi  antara kelompok  Madhesi  dan  Pahadi.  Hal tersebut  mengacu  kepada  premis  yang ditawarkan  Ian  kelman  bahwa  bencana dapat  menjadi  katalisator  bagi  diplomasi antar pihak yang berkonflik.
Diplomasi bencana sendiri tidak selalu berjalan  seperti  yang  diinginkan.  Dalam kasus gerakan Madhesi, diplomasi bencana yang  dilakukan  oleh  India  ternyata  tidak membuka peluang baru bagi oranag-orang Madhes  dan  Pahadi  untuk  mencapai rekonsiliasi.  Adapun  fakta  yang  terjadi ialah gerakan Madhesi mengalami peningkatan  eskalasi,  yang  mana  dapat dilihat  pada  fakta  bahwa  pasca  gempa terjadi,  pada  bulan  Agustus,  kelompok orang-orang Madhes melakun demonstrasi besar-besaran  dan  memblokade  wilayah Terai.  Mengacu  kepada  konsep  diplomasi bencana,  upaya  India  dalam  menjadikan bencana  gempa  bumi  Nepal  sebagai katalisator  untuk  meningkatkan  kualitas diplomasi  antar  pihak  yang  berkonflik menciptakan sesuatu yang berlawanan dari yang diharapkan. Fenomena tersebut sering terjadi dalam diplomasi bencana. Adapaun penulis merekomendasikan bahwa kedepan perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  faktor apa  saja  yang  kemudian  membuat
diplomasi  bencana  India  terhadap  Nepal menemui kegagalan.

## Daftar Pustaka
Alesina,  A.,  &  Dollar,  D.  (2000).  Who gives  foreign  aid  to  whom  and  why? Journal  of  Economic  Growth , 5 (1), 33–63. https://doi.org/10.1023/A:1009874203 400 BBC  News.  (2015a,  April  15). Nepal earthquakes: Devastation in maps and images .  pp.  1–12.  Retrieved  from https://www.bbc.com/news/world- asia-32479909 BBC  News.  (2015b,  April  27). Nepal quake:  What  is  the  world  doing  to help? pp.  1–7.  Retrieved  from https://www.bbc.com/news/world- asia-32477180
Bharti,  S.  (2019).  Origin  and  Growth  of Madhesi  Movement  in  Nepal.  In  P. Jaiswal (Ed.), Emerging Conflicts and Regional  Security  in  South  Asia (1st ed.,  pp.  268–296).  Retrieved  from https://s3.amazonaws.com/academia.e du.documents/60073320/subodh2019 0721-105180-12xz1ye.pdf?response- content-disposition=attachment%3B filename%3DOrigin_and_Growth_of_ Madhesi_Movement_in.pdf&X-Amz- Algorithm=AWS4-HMAC- SHA256&X-Amz- Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y5 Cohen,  C.,  &  Werker,  E.  D.  (2008).  The political  economy  of  “natural” disasters. Journal of Conflict Resolution , 52 (6), 795–819. https://doi.org/10.1177/002200270832
2157
Dudley, L., & Montmarquette, C. (1976). A Model  of  the  Supply  of  Bilateral Foreign Aid. The American Economic
Review , 66 (1), 132–142. https://doi.org/10.2307/1804951
Economic  Times.  (2015,  June  26). India announces  $  1  billion  aid  for rebuilding Nepal . pp. 1–12. Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/ news/politics-and-nation/india- announces-1-billion-aid-for- rebuilding- nepal/articleshow/47810366.cms Kelman,  I.  (2013). Disaster  Diplomacy: How disaster affect peace and conflict
(1st  ed.).  https://doi.org/10.1007/978- 1-4020-4399-4_89 Lakshmi,  R.  (2014).  Modi  ’  s  speech  in
Nepal shows India is paying attention to its neighbors. The Washington Post , pp. 1–6. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/new s/worldviews/wp/2014/08/05/modis-
speech-in-nepal-shows-india-is- paying-attention-to-its-neighbors/
Maheshwari,  D.  (2018,  May  14).  Nepal visit :  PM  Modi  criticised  for  failing the Madhesi people. National Herald , pp. 1–5. Retrieved from https://www.nationalheraldindia.com/i nternational/nepal-visit-pm-modi-
criticised-for-failing-the-madhesi- people Narendramodi.in.  (2014).  Prime  Minister Shri  Narendra  Modi  enthralled  Nepal by his visit. Retrieved from https://www.narendramodi.in/ka/prim e-minister-shri-narendra-modi- enthralled-nepal-by-his-visit-6427 Nayak, N. (2011). The Madhesi movement in  Nepal:  Implications  for  India.
Strategic  Analysis , 35 (4),  640–660. https://doi.org/10.1080/09700161.201 1.576099
NDTV. (2015, June 4). India ’ s ’ Operation Maitri ’ in Earthquake-Hit Nepal Ends. NDTV ,  pp.  1–2.  Retrieved  from https://www.ndtv.com/india- news/indias-operation-maitri-in- earthquake-hit-nepal-ends- 768795%0AOmar Pillalamarri, A. (2014, August 1). Narendra Modi to Visit Nepal. The Diplomat , pp. 1–5. Retrieved from https://thediplomat.com/2014/08/nare ndra-modi-to-visit-nepal/
Sarwar, L. (2019). India Nepal relations vis a vis Madhesi issue . 8 (3), 50–53. Shastri, S. (2016). The madhesi conundrum:  making  sense  of  india’s stand. International  Strategic  and Security Studies Programme , 41 , 1–7.
Retrieved  from  http://isssp.in/the- madhesi-conundrum-making-sense- of-indias-stand/
Subedi, S., & Bahadur Poudyal Chhetri, M.
(2019).  Impacts  of  the  2015  Gorkha Earthquake:  Lessons  Learnt  from Nepal.  In
Earthquakes  -  Impact, Community Vulnerability and Resilience (pp. 1–21). https://doi.org/10.5772/intechopen.85 322
Times  of  India.  (2015,  April  28).  Nepal earthquake :  Operation  Maitri  reaches relief to epicentre. Times of India , pp.
2–5. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/in dia/Nepal-earthquake-Operation-
Maitri-reaches-relief-to- epicentre/articleshow/47075972.cms