## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1633-1640 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3465

## Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)
Arifuddin Muda Harahap, Dimas Ari Syahputra, Dini Rizki Marshanda, Fhitrysya Hariyanti*, M. Akbar Hanafi Lubis, Rahmad Daffa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Correspondence: fhitrysyahariyanti@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kurir dalam kegiatan jual beli secara online, terutama dalam sistem pembayaran COD, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat  diberikan  kepada  kurir  yang  mendapatkan  tindakan  tegas  dari  pembeli  karena  ketidaksesuain  barang pesanan terlebih perlindungan hukum bagi kurir terhadap pembeli yang wanprestasi dan menolak barang yang dipesannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-  bahan  pustaka  atau  sumber  data  sekunder,  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dan penelitian-penelitian  hukum.  Berdasarkan  metode  tersebut,  maka  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas kurir dalam sistem COD belanja  online  adalah  sebagai  penerima  titipan,  sebagai  orang  yang menggantikan  perusahaan  jasa  pengiriman barang  dalam  menjalankan  kuasa  dari  penjual,  dan  sebagai  penerima  pembayaran  dari  pembeli.  Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja online adalah dengan menjamin bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
Kata Kunci : cash on delivery , perlindungan hukum, kurir, belanja online
Abstract. This study aims to find out how legal protection is for couriers in online buying and selling activities, especially in the COD payment system, and to find out the legal protection that can be given to couriers who get strict action from buyers because of non-conformance of ordered goods especially legal protection for couriers against  buyers  who  default  and  refuse  the  goods  they  ordered.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative juridical method by examining library materials or secondary data sources, namely laws and regulations, books, and legal studies. Based on these methods, the research was conducted using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the courier's duties in the online shopping COD system are as a deposit  recipient,  as  a  person  who  replaces  the  goods  delivery  service  company  in  carrying  out  the  power  of attorney from the seller, and as a recipient of payment from the buyer. The legal protection that can be given to couriers  in  the  online  shopping  COD  system  is  to  guarantee  that  the  courier  is  not  responsible  for  non- conformance or damage to goods that are not caused by his mistakes or negligence.
Keywords: cash on delivery, legal protection, courier, online shopping

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  kemajuan  zaman  yang terus  berkembang,  kini  penjualan  apapun  sudah menggunakan  teknologi.  Bukan  hanya  menjual barang-barang  mewah  yang  dionlinekan,  jualan mie  ayam  saja  sekarang  sudah  dionlinekan. Untuk  itu  apabila  kita  mau  membangun  sebuah bisnis yang memiliki visi kedepan maka gunakan sistem  penjualannya  secara  online.  penjualan secara online lebih unggul dibandingkan dengan penjualan offline karena lebih praktis, ekonomis dan memiliki banyak kemudahan bagi konsumen dan  penjual.  Melalui  media  online  perdagangan jauh  lebih  mudah  dilakukan  antara  penjual dengan pembeli . Batalnya transaksi dapat terjadi
karena  adanya  kelalaian  dari  salah  satu  pihak sehingga  akan  merugikan salah  satu  pihak.  Ada beberapa metode pembayaran dalam bertransaksi online  seperti  :  COD,  Transfer  antar  Bank,  E- money,  Kartu  Kredit,  dan  sebagainya.  Kurir sendiri bertugas bukan hanya sebagai penghantar barang  melainkan  penerima  pembayaran  COD. Pembayaran  COD  dilakukan  dengan  cara membayarkan  langsung  kepada  kurir  sesuai dengan harga barang yang dipesan oleh pembeli (Afrineldi, 2021)
Kondisi  tersebut,  menjadikan  kurir sebagai  pihak  yang  dipersalahkan,  terutama dalam transaksi COD, pihak kurir hanya bertugas
untuk mengirimkan barang dari penjual ke pihak pembeli. Pihak pembeli yang menolak membayar barang  yang  telah  dipesan,  justru  akan menimbulkan kerugian terhadap pihak kurir yang telah  mengantarkan  barang  yang  telah  dipesan, baik kerugian materiil ataupun immaterial, yang tentunya  berdampak  buruk  bagi  pihak  kurir. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui perlindungan hukum bagi kurir yang mendapatkan tindakan tegas dari konsumen jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengiriman barang yang  memakai  transaksi  COD,  Jadi  dengan adanya  pembahasan  mengenai  judul  jurnal  ini, konsumen  tidak  bertindak  semaunya  terhadap kurir,  menyalahkan  kurir  karena  tidak  sesuai dengan  yang  dia  inginkan,  dan  tidak  membayar paket yang telah dibuka oleh konsumen sebelum melakukan transaksi pembayaran.

## METODE
Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode normatif. Penelitian terhadap asas-asas  hukum  merupakan  suatu  penelitian hukum  yang  bertujuan  untuk  menentukan  asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku (Benuf  dan  Azhar,  2020).  Penelitian  ini  lazim disebut Studi Dogmatic atau penelitian doctrinal, Penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk mendapatkan  data  sekunder  yang  dilakukan dengan  cara  studi  pustaka  dan  juga  data  primer untuk  menemukan  fakta-fakta  yang  terjadi. Penelitian  doktrinal  adalah  suatu  penelitian hukum  yang  bersifat  preskriptif,  ilmu  hukum mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum, dan  norma-norma  hukum.  Sumber  penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait  peraturan  yang  berhubungan  mengenai perlindungan  terhadap  kurir,  seperti  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tetang pos, serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektonik.

## HASIL
Perlindungan  hukum  kurir  yang  mendapat tindakan tegas dari konsumen
Proses transaksi Cash On Delivery, yakni perusahaan  jasa  pengiriman  barang  dan  kurir
pengantar  barang,  yang  mana  menghadirkan hubungan  hukum  baru  dalam  proses  transaksi COD.  Hubungan  hukum  ialah  hubungan  antara dua  atau  lebih  subjek  hukum,  dalam  hubungan hukum  ini  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  satu berhadapan  dengan  hak  dan  kewajiban  pihak yang  lain.  Setiap  hubungan  hukum  mempunyai dua segi yakni bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya  plicht  atau  kewajiban.  Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang  atau  badan  hukum)  dinamakan  hak (Supriyanta, 2019)
Setiap  penjual  memiliki  hak  dan kewajibannya  selama  melakukan  transaksi  jual- beli yakni diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sedangkan  Untuk kewajiban  penjual  terdapat  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  tidak hanya penjual yang memiliki hak dan kewajiban dalam  proses  transaksi  Cash  On  Delivery, pembeli  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang harus  diperhatikan  selama  proses  transaksi berjalan.  Kewajiban  dari  konsumen  dijelaskan dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Pasal  186  sampai  dengan  Pasal  196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa pengiriman barang. Hak  yang  diatur  secara  garis  besar  adalah  hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika  terjadi  keadaan-keadaan  yang  tidak  dapat diduga,  seperti  halnya  keadaan  memaksa  atau cacat  dari  produk  barang itu  sendiri.  Sedangkan kewajiban  dari  jasa  ekspedisi  umumnya  ialah mengembalikan  pembayaran  jika  jasa  ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan  untuk  memberikan  asuransi  pada barang  yang  akan  dikirim  menuju  tempat tertentu.
Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  menjelaskan  secara  garis  besar  bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan  angkutan,  kecuali  terbukti bahwa  musnah,  hilang  atau  rusaknya  barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah  atau  dihindari  atau  kesalahan  pengirim. Dalam pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  menjelaskan  bahwa  melarang pengangkut  memperjanjikan  bahwa  sama  sekali
tidak  atau  hanya  mau  mengganti  kerugian  yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan  dan  pemeliharaan  atau  peranak- buahan alat pengangkutan, kurang diusahakannya  kelaikan  (kesanggupan)  atau karena  salah  memperlakukannya  atau  kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut.
Kurir  dalam  pengiriman  barang  kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung  jawab  terhadap  barang  yang diantarkan,  jika  terjadi  kerusakan  atas  dasar kelalaian  dari  pihak  kurir,  maka  pihak  kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama  bukan  kesalahan  dari  kurir,  maka  kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang  yang  mengalami  kerusakan.  Kewajiban pokok  pengirim  adalah  membayar  biaya angkutan  yang  dibuktikan  dengan  dokumen angkutan. Sebagai imbalannya, pengirim berhak atas  jasa  angkutan  yang  diselenggarakan  oleh pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dari itu perusahaan jasa pengiriman barang wajib mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian  pengangkutan  dan/atau  dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim yang dibuktikan  dengan  dokumen  angkutan  yang diterimanya  dari  perusahaan  jasa  pengiriman barang.
Pasal  1367  ayat  (3)  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata menjelaskan pertanggung jawaban majikan tidak hanya terkait tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada  seorang  yang  di  luar  ikatan  kerja  telah diperintahkan  seorang  lain  untuk  melaksanakan sebuah  pekerjaan  tertentu,  asal  saja  orang  yang diperintahkan  melakukan  pekerjaan  tersebut melakukan  pekerjaannya  masing-masing  baik atas  pimpinannya  sendiri  atau  telah  melakukan pekerjaan tersebut atas  petunjuknya.  Pasal  1367 ayat  (3)  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan,  dalam  hal  ini  status  kurir  sebagai orang yang mewakili perusahan jasa pengiriman barang,  sehingga  perusahaan  jasa  pengiriman barang  memiliki  tanggung  jawab  atas  apa  yang dilakukan oleh kurir.
Perusahaan  jasa  pengiriman  barang menolak  pemberian  ganti  rugi  juga  berlaku terhadap keterlambatan waktu pengiriman paket atau barang yang dikirimkan, selama keterlambatan  terjadi  karena  keadaan  yang memaksa,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1245 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya,
kerugian  dan  bunga,  bila  karena  keadaan memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau melakukan  suatu  perbuatan  yang  terlarang baginya. Keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk memenuhi  prestasinya  atau  biasa  disebut  force majeur atau yang dikenal dengan istilah keadaan memaksa.  Dalam  hal  ini  debitur  tidak  harus menanggung resiko dan tidak dapat dipersalahkan  dan  juga  tidak  dapat  menduga terjadinya  suatu  tersebut  pada  waktu  akad perjajian  dibuat.  Force  majeur  terjadi  akibat kejadian  tidak  terduga  tersebut  dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan pihak debitur  yang  mana  dalam  keadaan  tersebut  bisa dijadikan  sebuah  alasan  untuk  dibebaskan  dari kewajiban membayar ganti kerugian.
Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan  kurir  hanya  mengantarkan  barang  agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman  barang  dan  kurir  sebagai  pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan complain  terhadap  ketidaksesuaian  barang  yang dikirimkan  kepada  konsumen,  dan  complain dapat  diajukan  kepada  penjual  barang,  sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  barang yang ditujukan kepada konsumen. Pembeli yang tertarik  pada  barang  yang  dijual  oleh  penjual maka  pembeli  dapat  membeli  barang  tersebut dengan  melakukan  pemesanan,  pada  saat melakukan penyelesaian pemesanan baik penjual ataupun  pembeli  dapat  menentukan  mekanisme yang  ingin  diterapkan  dalam  bertransaksi,  salah satunya  dengan  mekanisme  COD.  Jadi  pembeli yang telah menyelesaikan proses pemesanan dan melakukan  konfirmasi  pesanan,  maka  dapat dikatakan  hubungan  hukum  jual-beli  antara pembeli  dan  penjual  tersebut  telah  terpenuhi. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual telah melekat hak dan kewajibannya.
Permasalahan yang sering muncul terjadi saat  transaksi  online  dengan  sistem cash  on delivery (COD) ini tidak lepas dari pembeli yang tentunya  ingin  terhindar  dari  penipuan  belanja online sehingga memeriksa terlebih dulu barang pesanan  sebelum  membayar,  walaupun,  dalam proses transaksi Cash On Delivery, pembeli tidak diperkenankan membuka paket pesanan sebelum selesai  melaksanakan  pembayaran.  Alhasil,  jika barang  pesanan  tersebut  tidak  sesuai,  pembeli
menolak  membayar  kepada  kurir.  Permasalah tersebut  semakin  bertambah  karena  pembeli melampiaskan  kekecewaannya  tersebut  kepada pihak  kurir.  Padahal,  kurir  tersebut  tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli  dan  penjual.  Kurir  hanya  bertugas mengantarkan  barang  sesuai tempat tujuan. Jika barang  yang  telah  dikirimkan  oleh  kurir  ditolak atau  tidak  dibayar  oleh  konsumen,  maka  dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan, sebelumnya  penjual  dan  pembeli  telah  sepakat dalam  transaksi.  Kesepakatan  juga  dikuatkan dengan  adanya  Pasal  49  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni:
1. Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat tercapainya kesepakatan para pihak.
2. Kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak, kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang  dikirim  oleh  Pengirim  telah  diterima dan disetujui oleh Penerima.
3. Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
a. tindakan  penerimaan  yang  menyatakan persetujuan; atau
b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.
Perbuatan pembeli yang menolak membayar  barang  yang  telah  ia  terima  dalam transaksi  COD  dapat  dikategorikan  sebagai wanprestasi.  Atas  perbuatannya,  penjual  dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, dan 1267, KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  1266,  dalam perserujuan  timbal  balik,  syarat  batal  dianggap selalu dicantumkan, jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hubungan hukum  juga  terbangun dalam  sistem  COD  yang mengakibatkan banyaknya aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatur juga tidak dapat memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja  kurir  yang  secara  langsung  berinteraksi dengan  pihak  pembeli  sebagai  konsumen  yang merasa  memiliki  hak  untuk  mengajukan complain,  namun  complain  yang  ditujukan kepada  kurir  merupakan  hal  yang  tidak  tepat, karena  berdasarkan  pasal  7  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  sudah  menjelaskan terkait apa saja yang menjadi kewajiban penjual, dan  terkait  complain,  maka  diajukan  kepada pihak  penjual.  Sehingga  kurir  tidak  berhak dimarahi  oleh  konsumen  sebab  barang  yang  ia beli  tidak  sesuai  yang  dia  inginkan,  ataupun konsumen  tidak  berhak  untuk  tidak  menerima
paket  yang  dikirimkan  oleh  kurir  kepadanya karena  tidak  sesuai,  dan  konsumen  harus membayar  paket  yang  memakai  transaksi  COD tersebut sesuai dengan harga barang yang dia beli walaupun  paket  yang  sudah  dia  buka  tadi  tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan (Harun dkk, 2018)
Pada  masa  pandemi  Covid-19  belanja online  meningkat  karena  transaksi  yang  mudah, dan juga tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang  yang  diinginkan,  apalagi  dengan  sistem pembayaran yang mudah seperti COD, pembayaran  sistem  COD  merupakan  salah  satu langkah  dalam  meningkatkan  minat  masyarakat dalam  berbelanja  online.  Masa  pandemi  Covid- 19 ini, dimana hampir semua orang lebih sering berada  di  rumah  karena  penyakit  Covid-19  ini menular  dan  berbahaya,  jadi  dengan  adanya pembayaran dengan sistem COD lebih memudahkan  masyarakat  yang  tidak  memiliki rekening  bank  atau  e-wallet  untuk  tetap  bisa belanja  online.  Namun,  di  balik  banyaknya kelebihan  dan  keuntungan yang  didapatkan  dari sistem  COD  tersebut,  tidak  sedikit  juga permasalahan  hukum  yang  timbul.  Akhir-akhir ini  banyak  terjadi  beberapa  kasus  yang disebabkan  oleh  pembeli  yang  menolak  untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem COD, sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara  dalam  menjalankan  pekerjaannya  dan menerima pembayaran.
Sistem  pembayaran  COD  sekarang  ini justru  menjadi  sarana  bagi  pembeli  untuk melampiaskan  protesnya  atas  barang  yang  tidak sesuai  kepada  kurir.  Jadi  dalam  sistem pembayaran COD, jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya  dengan  penjual,  maka  kurir  tidak wajib  bertanggung  jawab  terhadap  hal  tersebut dikarenakan  hal  tersebut  bukanlah  merupakan kewajiban  kurir,  yang  artinya  kurir  hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah  dikuasakan  kepadanya.  Kurir  pun  bahkan tidak  mengetahui  mengenai  detail  transaksi antara  penjual  dengan  pembeli.  Walaupun  kurir merupakan  pihak  yang  berhubungan  langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Beberapa perusahaan memiliki  kebijakan  dalam  pengiriman  barang yaitu,  mengharuskan  kurir  untuk  membayar barang  COD  yang  tidak  dibayar  oleh  pembeli. Padahal,  pada  dasarnya,  barang-barang  yang dipesan  dan  dibayar  dengan  sistem  COD,  tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir
dalam  sistem  pembayaran  COD  belanja  online dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan  hukum,  mengingat  dalam  sistem COD  kurir  memegang  peran  penting  dalam keberhasilan  proses  jual  beli  antara  penjual  dan pembeli.  Perlindungan  hukum  sendiri  sangat berkaitan  erat  dengan  hak  dan  kewajiban  dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.

## Kedudukan Hukum Kurir Dalam Sistem Cash On
Delivery  (COD)  Dalam  Melakukan  Belanja Online
Sejak mewabahnya virus COVID-19 dan pemberlakuan  kebijakan-kebijakan  pemerintah dalam  menangani  virus  tersebut  membuat sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  berada  di rumah,  terjadi  peningkatan  terhadap  kegiatan belanja  online  sebanyak  25%  (dua  puluh  lima persen)  hingga  30%  (tiga  puluh  persen)  di Indonesia.  Selain  proses  jual  beli  yang  mudah, sistem  pembayaran  yang  digunakan  dalam belanja online juga praktis. Jual beli konvensional maupun jual beli online mempunyai  kesamaan  antar  kegiatan  yaitu terdapat  setidaknya  satu  perjanjian  yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut ialah pihak-pihak yang terlibat di  dalamnya.  Jika  dalam  jual  beli  konvensional hanya  terdapat  pihak  penjual  dan  pembeli,  lain halnya  dengan  jual  beli  online.  Dalam  jual  beli online,  terdapat  pihak  ketiga  selaku  perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara  penjual  dan  pembeli.  Meskipun  tidak terlibat  secara  langsung,  namun  pihak  perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu  perjanjian  pengiriman  barang  dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.
Menurut data data Statistik E-Commerce 2020  yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa dari sekitar 17 (tujuh  belas)  ribu  usaha  online  yang  ada  di Indonesia,  73%  (tujuh  puluh  tiga  persen)  di antaranya  menggunakan  metode  pembayaran COD. Sistem pembayaran COD cukup memberikan  keuntungan  bagi  pembeli,  dimana pembeli  dapat  mengecek  kembali  barang  yang dipesannya  ketika  telah  tiba.  Dalam  sistem pembayaran  COD,  kurir  tetap  berperan  sebagai seseorang  yang  ditunjuk  untuk  menggantikan kuasa  perusahaan  jasa  pengiriman  barang. Namun,  selain  itu,  kurir  juga  berperan  sebagai seseorang  yang  dikuasakan  untuk  menerima
pembayaran  dari  pembeli.  Dikarenakan  dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  bertatap muka,  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata.
Di  dalam  Pasal  1385  KUH  Perdata, menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada  si  berpiutang  (penjual)  atau  kepada seseorang  yang  dikuasakan  olehnya  (kurir). Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  maka pembeli  dalam  sistem  COD  berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir. Selanjutnya,  menurut  Pasal  1478  KUH  Perdata, penjual  tidak  wajib  menyerahkan  barang  yang disepakati  apabila  pembeli  belum  melakukan pembayaran. Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam  sistem pembayaran COD, setelah terjadinya  kesepakatan  harga  atas  suatu  barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui  kurir  dan  pembeli  wajib  membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.
Pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran  dalam  sistem  COD  telah  diterima oleh  kurir,  maka  kurir  wajib  memberikan  biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak  untuk  mendapatkan  upah  sesuai  dengan perjanjian  pekerjaan  dengan  perusahaan  jasa pengiriman  barang,  sebagaimana  merujuk  pada Pasal  1808  KUH  Perdata.  Berdasarkan  hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan  kepada  kurir  untuk  menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1813  KUH Perdata.
Menurut  pendapat  Dwinur  &  Haryanto (2010) adalah  perjanjian pengiriman merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu  menyanggupi  untuk  membawa  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya. Perjanjian tersebut  bersifat  berkala  sebagaimana  dikaitkan dengan  Pasal  1601  KUH  Perdata,  yang  mana hubungan  perjanjian  antara  perusahaan  jasa pengiriman  barang  dengan  penjual  maupun pembeli  tidak  tetap.  Berdasarkan  perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman  barang  tersebut,  maka  perusahaan jasa  pengiriman  barang  dapat  dianggap  sebagai pihak  yang  menerima  kuasa  dari  penjual  selaku pemberi  kuasa  dalam  melakukan  penyerahan,
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1792  KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, perusahaan jasa pengiriman  barang  bertindak  atas  nama  penjual untuk menyerahkan barang pesanan pembeli.
Perusahaan jasa pengiriman, agar penyerahan  barangnya  efektif  dan  tepat  waktu, perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai  perantara  untuk  mengirimkan  barang tersebut  langsung  ke  tangan  pembeli.  Hal  ini berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, yaitu kurir  dapat  dikatakan  sebagai  pihak  yang menggantikan  perusahaan  jasa  pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual  kepadanya.  Sehingga,  menurut  Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya  bertanggung  jawab  atas  kurir  yang mewakilkannya  dalam  menjalankan  tugasnya. Perusahaan  juga  bertanggung  jawab,  baik  atas kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  kurir dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang  terjadi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1801 KUH Perdata. Dalam hal ini jual beli online sama  halnya  dengan  jual  beli  konvensional,  di dalam  jual  beli  online  pun  penyerahan  barang yang  dibeli  sebagai  obyek  dari  jual  beli merupakan  kewajiban  penjual,  dan  pembeli berkewajiban  untuk  membayar  barang  tersebut dengan harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1457  KUH  Perdata. Selanjutnya,  Pasal  1458  menyatakan  bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan  harga  barang  tersebut,  maka  kegiatan  jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut  belum  diserahkan  maupun  harganya belum dibayarkan (Lumba & Sumiyati, 2014)
Dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga  dapat  dikatakan  bahwa  kurir  merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan  jasa  pengiriman  barang  kepada pembeli.  Penitipan  yang  dimaksud  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menerima, membawa,  dan  atau  menyampaikan  paket  dari pengirim  kepada  penerima  dengan  memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga  barang  yang  dipercayakan  kepadanya dengan  sebaik  mungkin  seperti  ia  menjaga barang-barangnya  sendiri.  Sebelumnya  telah dijelaskan,  bahwa  penjual  dalam  melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang tersebut  kepada  pembeli  dapat  menggunakan bantuan  kurir  atau  perusahaan  jasa  pengiriman barang  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  63
ayat  (2)  PP  80/2019,  dengan  tetap  memastikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya di nyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) PP 80/2019, di antaranya:  keamanan  barang,  kelayakan  kondisi barang,  kerahasiaan  barang,  kesesuaian  barang, dan  ketepatan  waktu pengiriman  barang.  Dalam hal  biaya  ongkos  yang  dikenakan  untuk pengiriman  biasanya  ditanggung  oleh  pembeli digabungkan dengan biaya barang yang dibelinya berdasarkan  kesepakatan  antara  keduanya. Selanjutnya,  menurut  Pasal  64  ayat  (2)  PP 80/2019, penjual tidak dapat membebankan biaya pengiriman kepada pembeli, kecuali berdasarkan kesepakatan  antara  keduanya.  Hal  ini  membuat sedikit berbeda halnya ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD.
Kurir  hanya  berperan  sebagai  perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang.  Kedudukan  kurir  dalam  sistem  COD belanja  online  adalah  sebagai  pihak  yang menggantikan  kuasa  perusahaan  pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat  dijadikan  alasan  pembenar  bagi  pembeli untuk  menolak  melakukan  pembayaran,  apalagi memarahi/mengeluarkan  kata-kata  tidak  sopan yang  tidak  enak  di  dengar  atau  melakukan  hal yang  di  luar  batas  terhadap  kurir.  Terlebih  jika ketidaksesuaian  atau  kerusakan  barang  tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir (Ainur dkk, 2022)
Penolakan  dalam  pembayaran  yang dilakukan  oleh  pembeli  menggunakan  sistem COD,  maka  pembeli  tersebut  sangat  merugikan kurir. Yang pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak  membayar  terlebih  lagi  jika  pembeli tidak  mengerti  bahwa  ketidaksesuaian  atau kerusakan  bukan  merupakan  tanggung  jawab kurir,  jadi  kurir  harus  memberikan  penjelasan kepada  pembeli  yang  tidak  mengerti  atas  hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran  barang  ke  alamat-alamat  lainnya menjadi  terhambat  dan  lebih  lama  dikarenakan kurir harus menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan  kepada  pembeli  yang  tidak  mengerti mengenai  mekanisme  pembayaran  COD.  Dan yang ketiga, jika pembeli menolak membayar dan kemudian  kurir  kembali  ke  gudang  dengan keadaan  paket  telah  dibuka  bungkusnya,  maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran bahkan  sanksi  oleh  atasan  atas  hal  tersebut, padahal  itu  bukanlah  kesalahan  kurir,  tetapi konsumenlah yang tidak mengerti atas
pembayaran  sistem  COD,  sehingga  kurir  harus menanggung  atas  tindakan  konsumen  yang diberikan kepadanya.
Di  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  UU  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  para  pihak  dalam  melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik  selama  transaksi  berlangsung.  Itikad  baik merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam perjanjian  jual  beli,  baik  konvensional  maupun online, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan. Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3)  KUH  Perdata  yang  mengharuskan  adanya itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian.  Dalam  jual beli dengan sistem pembayaran COD, itikad baik harus  dijalankan  dengan  benar  oleh  para  pihak yang  terlibat,  yaitu  penjual  harus  menyerahkan barang  sesuai  dengan  yang  disepakati  dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai. Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi  atau  mengabaikan  hak-hak  para pihak,  maka  permasalahan-permasalahan  yang mungkin terjadi dapat dihindari (Setiawan, 2015)
Dalam sistem pembayaran COD,
menurut  (Zulaeha  (2019)  transaksi  dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan  barang  pesanannya  kepada  kurir. Maka,  pembeli  harus  tetap  beritikad  baik  dan membayar  barang  pesanannya  tersebut  kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap  wajib  membayarkan  pesanan  tersebut kepada kurir. Dan untuk, keluhan dan pengembalian  dapat  diajukan  kepada  penjual melalui  fitur  yang  terdapat  dalam  marketplace tempatnya  membeli  barang  tadi.  Hal  itu  sama seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam  jual  beli  online  juga  memiliki  hak  dan kewajiban.  Pembeli  berhak  atas  barang  yang telah disepakati setelah ia melakukan kewajibannya  untuk  membayar  barang  tersebut dengan  metode  yang  telah  ditentukan.  Dan  jika pembeli  menolak  untuk  membayar  barang pesanannya  kepada  kurir  karena  dianggap  tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka  pembeli  dalam  hal  ini  harus  bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut.

## SIMPULAN
Jadi  kurir  hanya  bertugas  mengantarkan barang  sesuai  tempat  tujuan.  Jika  barang  yang telah  dikirimkan  oleh  kurir  ditolak  atau  tidak dibayar oleh konsumen, maka dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan,
sebelumnya  penjual  dan  pembeli  telah  sepakat dalam  transaksi.  Atas  perbuatannya  tersebut penjual  dapat  menuntut  ganti  rugi  atau pembatalan  pembelian,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1266,  dan  1267,  KUH  Perdata. Pembayaran  sistem  COD  merupakan  salah  satu langkah  dalam  meningkatkan  minat  masyarakat dalam  berbelanja  online.  Sistem  pembayaran COD  sekarang  ini  justru  menjadi  sarana  bagi pembeli  untuk  melampiaskan  protesnya  atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Jadi dalam sistem  pembayaran  COD,  jika  barang  yang dipesan  oleh  pembeli  tidak  sesuai  dengan  apa yang  disepakati  sebelumnya  dengan  penjual, maka  kurir  tidak  wajib  bertanggung  jawab terhadap  hal  tersebut  dikarenakan  hal  tersebut bukanlah  merupakan  kewajiban  kurir,  yang artinya  kurir  hanya  menjalankan  kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya.  Kurir  pun  bahkan  tidak  mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan  langsung  dengan  pembeli,  namun tidak  terdapat  hubungan  hukum  di  antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrineldi,  A,  2021,  Perlindungan  Konsumen dalam  Perdagangan  Elektronik  (E- Commerce), Jurnal Ilmiah Publika . 9(1) Kornelius  Benuf  dan  Muhammad  Azhar,  2020,
Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum  Kontemporer, Gema  Keadilan , 7(1), 20-33
Supriyanta,  2019,  Hukum  dan  Ilmu  Hukum dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu, Jurnal Wacana Hukum , 6
Totok  Dwinur  Totok  Dwinur  Haryanto,  2010, Hubungan  Hukum  yang  Menimbulkan Hak  dan  Kewajiban  dalam  Kontrak Bisnis, Wacana Hukum , 86
Afida  Ainur  Rokfa  dkk,  2022,  Penyelesaian Sengketa  Sistem  Pembayaran  Cash  on
Delivery (Cod) Pada Media E-
Commerce, Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , 6(2), 163
Yudhi  Yudhi  Setiawan,  2015,  Perlindungan hukum  bagi  pengirim  barang  dalam perjanjian  pengangkutan  laut, Jurnal Ganec Swara , 9(1), 48.
Mulyani Zulaeha, 2019, Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online, Lambung Mangkurat Law
Journal , 4(2), 179.
Hermawan Lumba & Sumiyati, 2014, Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , 8, 71–86 Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dungga, dan Abdul Hamid Tome, 2018, Implementasi Asas  Itikad  Baik  dalam  Perjanjian Transaksi  Jual  Beli  Online, Jurnal Legalitas , 12(2), 94. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik