e-ISSN: 2614-6002

## TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SAMPUNGU KECAMATAN SOROMANDI
KABUPATEN BIMA TAHUN 2018
Hartoyo hartoyobima321@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  prinsip  transparansi  dalam  tata kelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten Bima.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  kualitiatif  merupakan cara  pendekatan  dalam  melakukan  penelitian  yang  berdasarkan  pada  fakta  empiris  dan  apa yang  dialami  informan,  yang  akhirnya  dicarikan  rujukan  teorinya,  dan  bersifat  vestehen. Penelitian ini dilakukan kepada staf pemerinmtah desa, pengelola Alokasi Dana Desa, pengurus lembaga  desa,  dan  masyarakat  yang dijadikan  sumber  data.  Sumber  data  ditentukan  sebanyak 16 orang dari subyek penelitian. Instrumen pengumpul data adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumentasi.  Data diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimulai  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi. Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diungkapkan dalam  penelitian  ini  yakni:  pertama,  berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus transparansi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi Kabupaten Bima, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya  akses  pada  informasi  cukup mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa, adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  penggunaan Alokasi  Dana  Desa,  tersedianya  pusat  informasi  layanan  pendidikan  seperti  media,  papan pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa. Kedua, berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  akuntabilitas  penggunaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik prosedur atau tata cara Penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa harus terbuka,  satuan  kerja  atau  pejabat  penanggung  jawab  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  harus jelas,  maupun  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya  atau  tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang berkaitan dengan proses  penggunaan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan,  maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.
Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

## I. PENDAHULUAN
Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  kepada  pemerintah  desa  merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelanggarakan otonomi desa agar tumbuh dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri  berdasarkan keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada  desa,  yang  mana  sumbernya  berasal  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  serta  dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  37  tahun  2007 Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana
e-ISSN: 2614-6002
Desa  berasal  dari  APBD  Kabupaten  /  Kota  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  pemerintah  kabupaten  /  kota  untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut: setiap kegiatan  yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat;  seluruh  kegiatan  dan  penggunaan  Alokasi  Dana Desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administrasi,  teknis  dan  hukum; alokasi  Dana  Desa  harus  digunakan  dengan  prinsip  hemat,  terarah  dan  terkendali; jenis  kegiatan  yang  akan  didanai  melalui  Alokasi  Dana  Desa  diharapkan  mampu untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat,  berupa  pemenuhan  kebutuhan dasar,  penguataan  kelembagaan  desa  dan  kegiatan  lainnya  yang  dibutuhkan masyarakat  desa  dengan  pengambilan  keputusan  melalui  jalan  musyawarah;  dan Alokasi  Dana Desa harus  dicatat di  dalam Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Prinsip  pengelolaan  dalam  mengelola  atau  manajemen  keuangan  desa, termasuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  yang  harus  dipatuhi  dan  ditaati,  yaitu  prinsip transparansi,  prinsip  partisipatif, dan  prinsip  akuntabilitas. Di samping  itu,  ada juga prinsip responsif, dan prinsip tertib dan disiplin anggaran.
Transparansi  atau  keterbukaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur/tata  cara, persyaratan,  satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab  pemberi  pelayanan  umum, waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang  berkaitan dengan  proses  pelayanan  umum  wajib  diinformasikan  secara  terbuka  agar  mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
Transparansi adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP KK, 2005: 76). Akuntabilitas dapat  diartikan  sebagai  kewajiban-kewajiban  dari  individu- individu  atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk  mengelola  sumber-sumber  daya publik  dan  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat  menjawab  hal-hal  yang menyangkut  pertanggungjawabannya.  Akuntabilitas  terkait  erat  dengan  instrumen untuk  kegiatan  kontrol  terutama  dalam  hal  pencapaian  hasil  pada  pelayanan  publik dan  menyampaikannya  secara  transparan  kepada  masyarakat.  Miriam  Budiardjo dalam Alfitra  Salamm  dan  Firman  Noor  (2002:  4),  adalah  “persoalan  seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (rakyat).”
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP KK, 2005: 76).
Akuntabilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Lili Romli (Syamuddin Haris, 2002:  196),  yaitu  “merupakan  persyaratan  mendasar  untuk  mencegah penyalahgunaan  kewenangan  yang  didelegasikan  dan  menjamin  kewenangan  tadi
e-ISSN: 2614-6002
diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional  yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin….”
Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu didukung  dengan  pendanaan.  Tentu  saja  tidak  semua  kebutuhan  masyarakat  akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat.
Penggunaan  anggaran  dan  keuangan,  dari  sumber  manapun,  apakah  itu  dari pemerintah  atau  dari  pihak  swasta,  Alokasi  Dana  Desa  misal,  ataupun  dari masyarakat  perlu  didasarkan  prinsip-prinsip  umum  pengelolaan  keuangan  sebagai berikut: pertama , hemat,  tidak mewah,  efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang  disyaratkan; kedua ,  terarah  dan  terkendali  sesuai  dengan  rencana, program/kegiatan; ketiga ,  terbuka  dan  transparan,  dalam  pengertian  dari  dan  untuk apa  keuangan  lembaga  tersebut  perlu  dicatat  dan  dipertanggung  jawabkan  serta disertai  bukti  penggunaannya;  dan keempat ,  sedapat  mungkin  menggunakan kemampuan/hasil  produksi  dalam  negeri  sejauh  hal  ini  dimungkinkan  (Sumpeno Wahjudin, 2011: 192).
Di  samping  itu,  prinsip value  for  money menyemangati  UU  17  tahun  2003 pasal  31  Ayat  1;  “keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan. Value  for  money merupakan sebuah konsep generik yang pada intinya mengedepankan tiga hal, yaitu: ekonomis, efisien,  dan  efektif.  Ekonomis,  merupakan  konsep  yang  digunakan  untuk memperoleh  input  pada  tingkat  kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga  terendah. Efisien,  terkait  dengan  kuantitas  dari  suatu  kegiatan.  Dan  efektif,  merupakan perbandingan antara outcome dengan output (Sumpeno Wahjudin, 2011: 201). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa akan  menjadi  panduan  bagi  pemerintah  desa  dalam penata  kelolaan  keuangan  desa.  Dalam  peraturan  tersebut,  keuangan  desa  diartikan sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban desa.
Hak desa, berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,  meliputi  :  (a)  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat berdasarkan  asal  usul,  (b)  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan  desa,  dan  (c) mendapatkan sumber pendapatan. Sementara kewajiban desa, menurut Pasal 67 ayat 2  peraturan  yang  sama  menyebutkan  bahwa  kewajiban  desa  meliputi  (a)  upaya menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka NKRI, (b)  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  desa,  (c)  mengembangkan kehidupan  demokrasi,  (d)  pemberdayaan  masyarakat,  dan  (e)  memberikan  dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber  pendapatannya  sangat  bergantung  pada  bantuan  yang  sangat  kecil  pula.  2) Kesenjahteraan  masyarakat  desa  yang  rendah  sehingga  sulit  bagi  desa  mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya
e-ISSN: 2614-6002
dana  operasional  desa  untuk  menjalankan  pelayanan  publik.  4)  Banyak  program pembangunan  masuk  ke  desa  akan  tetapi  hanya  dikelola  oleh  dinas.  Program semacam  itu  mendulang  kritikan  karena  program  tersebut  tidak  memberikan  akses pembelajaran  bagi  desa,  dan  program  itu  bersifat top  down sehingga  tidak  sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya menunjukkan  bahwa  sebagian  dari  dana  ADD  untuk  pemberdayaan  masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Dalam  perencanaan  ADD,  tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses  penjaringan  aspirasi  tersebut  terkendala  dari  rendahnya  pendidikan masyarakat  sehingga  aspirasi  masyarakat  cenderung  bersifat  pembangunan  secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dalam  penganggaran  ADD  terjadi  ketidaksesuaian  dengan  Peraturan  Bupati Bima  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penggunaan Alokasi  Dana  Desa . Dimana  dana  ADD  untuk  operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang seharusnya  dimasukkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Desa  (RPD)  untuk Operasional  Pemerintah  Desa  akan  tetapi  justru  dimasukkan  pada  Rencana Pembangunan Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu  sumber  daya  manusia  (SDM).  Rendahnya  SDM  perangkat  desa  maupun penduduk  desa  menjadi  penghambat  utama  pengelolaan  ADD  karena  pada  proses perencanaan,  pelaksanaan  hingga  pertanggungjawaban,  oleh  karena  itu  dibutuhkan SDM  yang  mumpuni  dalam  proses  pengelolaan  ADD.  Selain  itu  rendahnya pengawasan  dari  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD  juga  merupakan  salah  satu faktor penghambat.
Dalam  pelaksanaan  bantuan  Alokasi  Dana  Desa  masih  terdapat  beberapa permasalahan.  Sebagai  contoh  adalah  rencana  kegiatan  desa  yang  sudah  dijadikan program satu tahun, seperti sarana dan prasarana desa yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, misalnya jalan, lampu desa, jembatan penghubung desa dengan desa lain belum  terlaksanakan  dengan  baik,  masih  ada  kendala  dalam  melaksanakan pembangunan tersebut.
Dengan  kondisi  di  atas  terlihat  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  sangat  berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  desa  dalam  menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.
Permasalahan  dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  dijumpai  juga  pada kemampuan  pengelola  alokasi  dana  desa  baik  dari  unsur  pemerintah  desa  maupun lembaga  kemasyarakat  di  desa  dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian  sehingga  berdampak  pada  kegiatan  yang  belum  baik.  Diantaranya adalah  tidak  dilaksanakannya  atau  tidak  diikutsertakannya  komponen  masyarakat dalam  musyawarah  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa.  Rencana  penggunaan  bantuan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Perangkat  Desa,  pengurus  LPMD,  pengurus  TP.  PKK  Desa,  Ketua  RW,  dan  ketua RT.
Namun dalam kenyataannya yang terjadi bahwa daftar usulan rencana kegiatan (DURK)  lebih  banyak  disusun  oleh  kepala  desa  dan  perangkat  desa  tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga  sering  terlambat,  sehingga  sering  terjadi  keterlambatan  dalam  pencairan Bantuan Langsung ADD.
Permasalahan  lainnya  adalah  masih  rendahnya  partisipasi  swadaya  gotong royong  masyarakat  desa  dalam  proses  kegiatan  pembangunan  yang  dibiayai  dari ADD.  Hasil  swadaya  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk  merasa memiliki  terhadap  kegiatan-kegiatan  pembangunan  yang  ada  masih  kurang. Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan  desa  yang  dibiayai  dari ADD  juga  menunjukkan  kurangnya  komunikasi  dari  organisasi  pengelola  ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD  yang  diterima  desanya,  tidak  dapat  menyalurkan  aspirasinya  dan  tidak  tahu untuk  apa  penggunaan  dana  ADD,  sehingga  masyarakat  menjadi  sulit  untuk  diajak berpartisipasi  dalam  kegiatan  ADD.  Kaitan  dengan  pentingnya  pelaksanaan  prinsip transaparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maka dalam  penelitian  ini  Peneliti  akan  mengkaji  sekaligus  menelaah  yang  berkaitan dengan  masalah “ Transaparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  studi  kasus  ( case  study ) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa  titik  waktu.  Penelitian  ini  melibatkan  data  kualitatif,  serta  menggunakan logic  analytic menurut  Smith  (2003)  dalam  Simanjuntak  dan  Januarsi  (2011).
Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni desa yang telah dipilih  oleh  peneliti  atau  dengan  cara purposive  sampling yakni  sampel  yang  telah ditetapkan  oleh  peneliti  dengan  alasan  dan  tujuan  khusus.  Pengamatan  dilakukan melalui  keterlibatan  secara  langsung  terhadap  semua  kegiatan  yang  dilakukan  oleh obyek  penelitian  dalam  waktu  tertentu  sehingga  diperoleh  gambaran  utuh  tentang pengelolaan  keuangan  desa,  selain  itu  juga  dilakukan  wawancara  secara  tidak terstruktur  selama  proses  pengamatan  langsung  tersebut.  Jenis  penelitian  untuk penelitian  ini  yakni  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengertian  deskriptif  kualitatif yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati  (Ahmad  Usman, 2008). Sama halnya menurut Arif Furchan (2010), bahwa pendekatan kualitatif, yaitu suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau tulisan  dan  prilaku  yang  dapat  diamati  dari  subyek  itu  sendiri. Begitu  juga  menurut Kasiran  (2009),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bersifat  atau  memiliki karakteristik  bahwa  datanya  dinyatakan  dalam  keadaan  kewajaran  atau  sebagimana
e-ISSN: 2614-6002
adanya  ( natural  setting )  dengan  tidak  dirubah  dalam  bentuk  simbol  atau  bilangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis data  melipurti  reduksi  data,  display  data,  dan  verivikasi  data.  Pengujian  Keabsahan Data dilakukan dengan cara: credibility , yaitu meningkatkan ketelitian selama proses kerja  penelitian; Dependability ,  yaitu  mempertahankan  konsistensi  proses  kerja pengumpulan  data,  membentuk  dan  menggunakan  konsep,  menafsirkan  dan memeriksa  data  dan  audit  trial; Conformability ,  yaitu  meminta  para  ahli  untuk mereviu  hasil  penelitian  dan  memeriksa  secara  teliti  data  yang  terhimpun;  dan Transferability ,  yaitu  bahwa  hasil  penelitian  tidak  dapat  digeneralisasikan  pada lokasi lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Penerapan prinsip transparasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa Kaitan  dengan  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa, maka  terdapat  4  (empat)  indikatornya,  yaitu: pertama ,  tersedianya  informasi  yang memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa; kedua ,  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana  Desa; ketiga ,  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa;  dan keempat , tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Untuk  mengetahui  bagaimana  transparansi  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, maka akan terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara secara berturut-turut berikut ini. 1)  Tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator  pertama  dari  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa, yaitu tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Transparansi adalah  keterbukaan  atas  semua  tindakan  dan  kebijakan  yang  diambil.  Prinsip transparansi  menciptakan  kepercayaan  timbal-balik  antara  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa  dan  masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan  memadai.  Informasi adalah  suatu  kebutuhan  penting  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Berkaitan dengan  hal  tersebut pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  perlu  proaktif  memberikan  informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.
Transparansi bermakna  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan
e-ISSN: 2614-6002
ketaatannya  pada  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  mengetahui  bagaimana tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di  Desa Sampungu Kecamatan Soromandi  Kabupaten  Bima  akan  terlihat  sebagaimana  kutipan  hasil  wawancara berikut.  Untuk  mengetahui  mengenai  tersedianya  informasi  yang  memadai  pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima,  akan disajikan sebagai berikut.
Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Kasim di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
” Sepengetahuan saya, pihak pengelola telah menyediakan informasi tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  sebaik-baiknya.  Ya, termasuk  dalam  hal  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Menurut  saya,  sudah  sangat terbuka  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Atau dengan  kata  lain,  masyarakat  mudah  mendapatkan  informasi  tentang pengggunaan dana Alokasi Dana Desa ” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil  wawancara  lain  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  H. Mursalin  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima  sebagai berikut:
“ Apapun alasannya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terang benderang.  Alokasi  dana  desa  yang  dikucurkan  pemerintah  desa  harus diumumkan  secara  transparan  pada  masyarakat,  khususnya  warga  desa setempat.  Hal  tersebut  untuk  menghindari  terjadinya  penyelewengan  dana, kecurigaan  publik,  dan  supaya  pembangunan  di  desa  dapat  berlangsung secara kondusif. Ini pendapat saya ya ” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  H.  Mahmud  salah  tokoh  masyarakat Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami  dari  pihak  pengelola  selalu  terbuka  dan  bersikap  transparansi  jika  ada hal-hal  yang  perlu  diketahui  bersama  oleh  masyarakat.  Baik  yang  berkenaan dengan  penyelenggaraan  pembangunan,  maupun  untuk  menggalang  dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan ataupun hal-hal  lain  yang  berkaitan  langsung  dengan  pembangunan  masyarakat. Termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Hal  ini  kami dilakukan  agar  masyarakat  ikut  berpartisipasi  dan  mendukung  peningkatan mutu  dan  pemerataan  pembangunan  masyarakat.  Kalau  kami  tutup-tutupi, justru  masyarakat  tidak  mau  membantu  kalau  kami  meminta  bantuan  dalam membangun desa" (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di  Desa Sampungu Kecamatan Soromandi  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai
e-ISSN: 2614-6002
dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tersedianya  informasi  yang memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik  dan telah sesuai  dengan amanah  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2) Adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator  kedua  dari  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  yaitu  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  perlu  mendayagunakan  berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, maupun radio.  Pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  perlu  menyiapkan  kebijakan  yang jelas  tentang  cara  mendapatkan  informasi.  Kebijakan  ini  akan  memperjelas  bentuk informasi  yang  dapat  diakses  masyarakat  ataupun  bentuk  informasi  yang  bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  berkaitan  erat  satu dengan  yang  lain,  karena  tanpa  transparansi  tidak  mungkin  ada  akuntabilitas. Sebaliknya  transparansi  tidak  akan  banyak  bermanfaat  tanpa  dilengkapi  dengan akuntabilitas.  Seperti  halnya  di  bidang  kebijakan  publik  yang  lain,  keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan  institusi  yang  efektif,  efisien,  dan  adil.  Lingkup  transparansi  dan  akuntabilitas harus  menjangkau  beberapa  tingkat  kebijakan  mulai  dari  perumusan  kebijakan, pengambilan  keputusan,  sampai  pada  pelaksanaannya  yang  terjadi  di  segenap institusi.
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.
Untuk  mengetahui  mengenai  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan tersaji dengan jelas sebagaimana hasil wawancara berikut.
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  Ilyas  di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya  merasa,  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  telah  menyediakan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dan  mudah dijangkau. Karena sudah ada papan pengumuman. Kami selaku warga bebas mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Yang saya tahu, masyarakat umum juga bisa mendapatkan informasi tentang
e-ISSN: 2614-6002
pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  baik  untuk  pemerintah  desa, pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maupun  untuk  masyarakat  umum” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ruslin di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Saya setuju dengan jawaban salah seorang warga tadi. Dan memang begitu kenyataannya.  Lepas  dari  itu,    dana  desa  pada  intinya  dipergunakan  untuk kesejahteraan  warga,  mendorong  pembangunan  infrastruktur,  perekonomian warga  dan  jenis  pemberdayaan  lainnya.  Transparansi  mutlak  dilakukan pemerintah  desa  agar  kepercayaan  publik  dan  warga  akan  penggunaan  dana desa menguat. Ini penting menurut saya” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Mansyur  sebagai  Sekretaris  Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
”Kami dari pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan dengan  sebaik-baiknya  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa. Jadi  informasi-informasi  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  kami  sudah  menyiapkannya  dengan  sebaik-baiknya. Pemerintah desa maupun masyarakat yang mau infomasi tentang pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  ya  silahkan.  Bahkan  kami  telah  membuatnya dalam bentuk laporan resmi” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan Kedua  PP  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  akses  pada  informasi cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik  dan telah sesuai  dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3)  Adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator  ketiga  dari  fokus  transparasi  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  yaitu  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Transparan  di  bidang  manajemen  berarti  adanya  keterbukaan  dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pembangunan masyarakat, bidang manajemen keuangan  yang  transparan  berarti  adanya  keterbukaan  dalam  manajemen  keuangan lembaga  pembangunan  masyarakat,  yaitu  keterbukaan  sumber  keuangan  dan
e-ISSN: 2614-6002
jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan  pertanggungjawabannya  harus  jelas  sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
Transparansi  keuangan  sangat  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  seluruh  program pembangunan  masyarakat.  Di  samping  itu  transparansi  dapat  menciptakan kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa  melalui  penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa  informasi  keuangan  yang  bebas  diketahui  oleh  semua  warga misalnya  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  pengelola  keuangan  Alokasi Dana Desa bisa ditempel di papan pengumuman di ruang umum atau di depan ruang kantor desa sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah  mendapatkannya.  Masyarakat  bisa  mengetahui  berapa  jumlah  uang  yang diterima  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dari  pemerintah  dan  digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.
Untuk  mengetahui  bagaimana  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima  akan  terlihat  sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.
Hasil  yang  diperoleh  di  atas,  didukung  pula  oleh  wawancara  dengan  Bapak Martono selaku warga sebagaimana berikut ini:
“Benar. Saya dan masyarakat lainnya sangat merasakan. Bahwa memang ada peraturan-peraturan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Kami  mendapatkan informasi tentang aturan-aturan itu dengan jelas. Kami dijelaskan oleh pihak pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  tentang  pengelolaan  keuangan Alokasi Dana Desa. Nah, hal ini sangat kami rasakan pada pengelola di desa ini” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil  yang  diperoleh  di  atas,  didukung  pula  oleh  wawancara  dengan  Ibu Rostina selaku warga Desa Sampungu sebagaimana berikut ini:
“Saya  setuju.  Memang  harus  ada  peraturan-peraturan  pengelola  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Jika  tidak.  Akan  kacau  jadinya.  Dan  yang  saya  lihat, pengelola  di  desa  kami  ini,  cukup  baik.  Lepas  dari  soal  peraturan  tersebut, yang  saya  sangat  setuju,  program  pembangunan  di  desa  kami  ini menggunakan  gaya  padat  karya.  Jadi  untuk  membangun  infrastruktur  dan pembangunan  desa  harus  dilakukan  melalui  padat  karya  dan  tidak diperbolehkan  melibatkan  orang  ketiga  atau  diproyekkan.  Artinya  tenaga pekerjanya melibatkan warga wilayah desa tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat” (Hasil Wawancara, Juni 2018). Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Jufrin  sebagai  Ketua  BPD  Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Kami bersama pemerintah desa telah membuat  peraturan-peraturan tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  berkenaan  dengan  pengelolaan
e-ISSN: 2614-6002
keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Peraturan  yang  kami  maksud,  tidak  jauh  dari aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita maklumi, dana Alokasi Dana Desa kan berlaku nasional. Nah, penggunaannya tidak boleh melanggar pedoman pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk  mendapatkan  informasi  tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  PP  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4)  Tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi masyarakat  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa
Indikator keempat dari fokus transparasi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa,  yaitu  tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi masyarakat  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Dalam  kontek  pembangunan  masyarakat,  istilah  transparansi  sangatlah  jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, dimana data yang dilaporkan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  mencerminkan  realitas  yang sebenarnya  dan  setiap  perubahan  harus  diungkapkan  secara  sebenarnya  dan  dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).
Transparansi  ditujukan  untuk  membangun  kepercayaan  dan  keyakinan kepada pengelola keuangan Alokasi  Dana Desa  bahwa pengelola keuangan Alokasi Dana  Desa  adalah  organisasi  pelayanan  pembangunan  masyarakat  yang  bersih  dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional.
Transparansi  bertujuan  untuk  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik  antara pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dan  masyarakat  melalui  informasi  yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.
Untuk  mengetahui  mengenai  tersedianya  pusat  informasi  layanan pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat  seperti  media,  papan  pengumuman,  dan lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, maka akan tampak dengan jelas tanggapan informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini.
e-ISSN: 2614-6002
Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak Syamsudin  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima  sebagai berikut:
“Berdasarkan  pengamatan  saya,  ada  papan  informasi.  Banyak  informasi- informasi  yang  dipasang  di  papan  itu.  Nah,  termasuk  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa.  Selain  papan  informasi,  saya  pernah  melihat  di  ruangan ketua  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  ada  juga  informasi  tentang pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Tapi,  untuk  bagian  administrasi, tidak ada papannya, tapi dalam bentuk laporan” (Hasil Wawancara, Juni 2018). Hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  yang  bernama  Bapak  Sukrin  di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Saya  juga  tahu  ada  papan  informasi.  Gunanya  menurut  saya,  agar  warga ketahui  bahwa  sedang  dilakukan  program  pemberdayaan  masyarakat  desa. Saya  setuju  dengan  info  yang  ada  di  papan  infor  tersebut.  Katanya, mengutamakan  padat  karya  dalam  pelaksanaan  proyeknya.  Untuk  apa?  Ya, agar roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena  tujuan  dari  adanya  dana  desa  ini  untuk  mensejahterakan  rakyat  dan memajukan seluruh desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Mahfud  salah  seorang  pengelola sekaligus sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:
“Kami  selaku  pihak  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  telah menyiapkan media atau alat untuk informasi. Kami siapkan papan informasi. Banyak  hal  yang  kami  informasikan  melalui  papan  informasi  tersebut. Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Memang ada ketentuan seperti itu. Harus terbuka kepada semua pihak. Laporan penggunaannya juga kami  sudah  buatkan.  Sehingga  bagi  siapapun  yang  membutuhkan  informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, tidak menemui kesulitan. Intinya, kami harus terbuka” (Hasil Wawancara, Juni 2018).
Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan  bahwa tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat seperti  media,  papan  pengumuman,  dan  lain-lain  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima, hasilnya  dinilai  sudah  cukup  baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tersedianya  pusat  informasi layanan  pembangunan  masyarakat  bagi  masyarakat  seperti  media,  papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima,  hasilnya  dinilai  sudah  cukup baik  dan  telah  sesuai  dengan  amanah  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  transparasi  pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa,  adanya  akses  pada  informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang  pengelolaan keuangan Alokasi Dana  Desa,  tersedianya  pusat  informasi  layanan  pembangunan  masyarakat  bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, maupun lain-lain dalam pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  maka  hasilnya  pelaksanaannya  sudah  berjalan  sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan  observasi  peneliti  selama  berada  di  lokasi  penelitian, penggunaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dipertanggungjawabkan  dengan  baik. Karena, ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa pada  saat  rapat  Alokasi  Dana  Desa  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa berlangsung.  Sekali  lagi,  observasi  atau  pengamatan  peneliti,  rincian  penggunaan uang  Alokasi  Dana  Desa  di  foto  kopi  dan  dibagi-bagikan  kepada  anggota  Alokasi Dana Desa dan orang tua siswa, pada saat rapat berlangsung.
Data  dokumentasi  juga  mendukung  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas, pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Sampungu  Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2018, sebagaimana sajian tabel berikut.
Adapun  besarnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBD)  Desa Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima  Tahun  2018  sebesar  Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.
Tabel  7 :  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBD)  Desa  Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2018 No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rupiah) Ket. 1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 517.778.000.- 15 item pengeluaran 2 Bidang pembangunan desa 906.815.000.- 8 item pengeluaran 3 Bidang  pembinaan  masyarakat desa 116.383.000.- 13 item pengeluaran 4 Bidang pemberdayaan masyarakat desa 84.168.000.- 9 item pengeluaran
Sumber Data : Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, 2018

## B. Pembahasan
Berdasarkan  data  penelitian  yang  diperoleh,  baik  melalui  wawancara, pengamatan dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan keuangan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima, dapat  disimpulkan  telah  dilaksanakan  dengan  prinsip  pengelolaan  keuangan  yakni transparansi atau keterbukaan.
Transparansi  berarti  keterbukaan (opennsess )  dalam  memberikan  informasi yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  seumberdaya  publik  kepada  pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berkewajiban
e-ISSN: 2614-6002
memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.
Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  masyarakat  sehingga  tercipta pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel  dan  responsif  terhadap aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamain akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pembangunan  masyarakat,  yakni  informasi  tentang  kebijakan proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta  hasil–hasil  yang  dicapai.  Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan keuangan Alokasi Dana Desa dapat  dilihat  dalam  dua  hal  yaitu;  (1)  salah  satu  wujud  pertanggung  jawaban pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  kepada  masyarakat,  dan  (2)  upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Transparansi  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  perlu  ditingkatkan  agar publik  memahami  situasi  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  sehingga mempermudah  publik  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  Adapun  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam meningkatkan  transparansi  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  kepada  publik antara  lain:  1)  Pendayagunaan  berbagai  jalur  komunikasi  baik  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  temu  wicara  maupun  media  cetak  maupun  elektronik.  2) Menyiapkan  kebijakan  yang  jelas  tentang  cara  mendapatkan  informasi,  bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia. 3) Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik. 4) Membuat peraturan yang  menjamin  hak  publik  untuk  mendapatkan  informasi  pengelola  keuangan Alokasi Dana Desa, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.
Keberhasilan transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa ditunjukkan oleh  indikator  sebagai  berikut:  1)  meningkatnya  keyakinan  dan  kepercayaan masyarakat/publik kepada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola keuangan  Alokasi  Dana  Desa  adalah  bersih  dan  berwibawa.  2)  Meningkatnya partisipasi  masyarakat/publik  dalam  penyelenggaraan  pengelola  keuangan  Alokasi Dana Desa. 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat/publik terhadap penyelenggaraan  pengelola  keuangan  Alokasi  Dana  Desa.  4)  Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan,  maka  kesimpulan  yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni:
1. Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  transparansi  penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima , baik  tersedianya  informasi  yang  memadai  pada  setiap  proses  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya  akses  pada informasi  cukup  mudah  dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat  waktu  dalam penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  adanya  peraturan  yang  menjamin  hak  untuk
e-ISSN: 2614-6002
mendapatkan  informasi  tentang  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa,  tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain- lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Berdasarkan  keempat  indikator  kaitan  dengan  fokus  akuntabilitas  penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik  prosedur  atau  tata  cara  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  harus  jelas, persyaratan  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  harus  terbuka,  satuan  kerja  atau pejabat  penanggung jawab  penggunaan Alokasi  Dana Desa harus jelas,  maupun waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya  atau  tarif  dan  hal-hal  lain  yang  yang berkaitan  dengan  proses  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  wajib  diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai  dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  2000, Manajemen  Penelitian, Cetakan  Kelima,  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Awang,  Azam.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, Saifuddin. 2011. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin,  Burhan,  2003, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  Ke Arah  Ragam  Varian  Kontemporer ,  Cetakan  Kedua,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Creswell. 2008. Metode Penelitian. Jakarta. Sinar Jaya.
Danim,  Sudarwan,  2002, Menjadi  Peneliti  Kualitatif ,  Cetakan  I,  Pustaka  Setia, Bandung.
Djemari,  Mardapi,  2004, Penelitian,  Tes  dan  Pengukuran ,  Program  Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Eko,  Sutoro.  2007. Alokasi  Dana  Desa  Cermin  Komitmen  Kabupaten/Kota  pada Otonomi Desa. Yogyakarta: FPPD. Fadhilah,  Putra,  2003, Paradigma  Kritis  dalam  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Ruang Partisipasi  dalam  Proses  Kebijakan  Publik ,  Pustaka  Pelajar  Offset, Yogyakarta.
Faisal, Sanapiah, 1995, Pengantar Penelitian , Rajawali Pers, Jakarta. Hadi,  Sutrisno,  1984, Statistik  II ,  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta.
Haris,  Syamsuddin,  Dkk.,  2002, Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Akuntabilitas Pemerintah Daerah , Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (Editor), 2001, Reformasi Manajemen dalam Konteks Otonmi  Daerah ,  Diterbitkan  Atas  Kerjsama  Depdiknas,  Bappenas-Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
Mahsun, Mohamad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE, Yogyakarta. Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman,  1992, Analisis  Data  Kualitatif, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.
e-ISSN: 2614-6002
Minarti,  Sri.  2011. Managemen  Bank:  Mengelola  Lembaga  Keuangan  Secara Mandiri . Jogjakarta: Ar-Ruzz Mohammad,  Ismail,  dkk,  2004, Konsep  dan  Pengukuran  Akuntabilitas ,  Universitas Trisakti, Jakarta
Moleong,  Lexy  J.,  1999, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Cetakan  Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhajir, Noeng, 1992, Metode Penelitian Kualitatif , Raka Sarasin, Yogyakarta.
Mulyasa, 2010, Manajemen Berbasis Bank . Bandung, Remaja Rosda Karya. Muninjaya,  A.A.  Gde,  1999, Manajemen  Kesehatan ,  Penerbit  Buku  Kedokteran Jakarta.
Mustopadidjaja.  AR.  2003. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja . Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Nazir, Moh., 1999, Metode Penelitian , Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta. Papayungan, M.M., Dkk., 2002, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori dan Praktek) , Pusat Studi Unhas, Ujung Pandang.
Prastowo,  Andi.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Ritzer,  George,  2012, Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda ,  Rajawali Pers, Jakarta.
Sahdan,  Gregorius.  2005. Alokasi  Dana  Desa  Untuk  Kesejatraan  Rakyat  Desa. Yogyakarta: FPPD.
Salamm,  Alfitra,  Dkk.,  2002, Akuntabilitas  dalam  Otonomi  Daerah ,  LIPI  (P2P- LIPI), Jakarta.
Santoso,  Amir,  1992, Analisa  Kebijakan  Publik :  Suatu  Pengantar, Gramedia, Jakarta.
Sudjana, Nana dan Ibrahim, 2001, Penelitian dan Penilaian Pendidikan , Sinar Baru Algensindo, Bandung.
Suryana, Deden, 2011, Manajemen Keuangan Bank , Refika Aditama, Bandung.
Siagian, S.P., 1996, Manajemen Abad 21, Bumi Aksara, Jakarta.
Singarimbun,  Masri  dan  Sofian  Effendi,  1995, Metode  Penelitian  Survai ,  LP3ES, Jakarta.
Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung. Surakhman,  Winarno,  2000. Pengantar  Penelitian  Ilmiah  :  Dasar  Metoda  Teknik , Edisi Kedelapan. Bandung: Tarsito
Sutarto, 1989, Administrasi dan Kepemimpinan , CV, Rajawali, Jakarta. Thoha,  Miftah,  1984, Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Umaedi, 1999. Manajemen Berbasis Bank . Jakarta : Depdiknas Usman, Ahmad, 2008, Mari Belajar Meneliti , Genta Press, Yogyakarta. Vredenbregt,  J.,  1983, Metode  dan  Teknik  Penelitian  Masyarakat ,  Cetakan  V, Gramedia, Jakarta.
Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta  Manajemen Pemerintahan Daerah Cetakan Kedua.C.V. Fokusmedia. Bandung.
-----------------------, 2002. Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa . Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
e-ISSN: 2614-6002
Widjaja,  H.AW.  2010. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Winarno,  Budi,  2002, Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik, Media  Pressindo, Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa . Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Nasabah.
Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  PP  60  /  2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140 / 640 / SJ tgl. 22 Maret 2005 perihal Pedoman  Alokasi  Dana  Desa  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  kepada Pemerintah Daerah.