## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN;
Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan.
Oleh: Siti Musawwamah
Abstrak:
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  tentang  “Realitas Perjuangan” kaum perempuan dalam persidangan kasus cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan.  Cerai gugat  sesungguhnya  merupakan  alternatif  dari  berbagai pilihan yang dilakukan oleh istri sebagai suatu keputusan untuk mencari solusi dari kemelut problem kerumahtanggaan  yang  rumit  dan  memuncak.  Dalam perspektif  keadilan  dan  kesetaraan  jender  putusan  cerai gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  belum merefleksikan  keadilan  bagi  bekas  istri  karena  ketaatan hakim pada asas “Ultra Petitum Partium” yang berlebihan. Seharusnya  secara  exofficio  dalam  memutus  perkara percerian  hakim  mempunyai  kewenangan  untuk memutus  juga  hak-hak  bekas  istri  meskipun  didalam gugatan cerai hak-hak tersebut tidak dituntut karena hak- hak  tersebut  memang  merupakan  akibat  hukum  dari perceraian yang dijamin oleh undang-undang.
Kata Kunci: cerai gugat, KHI, hakim, tuntutan.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  sebagian  sunnatullah  yang  berlaku bagi semua makhluk hidup sebagai hasil kreasi dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidak terkecuali di dalamnya adalah perkawinan insaniyah,  anak-cucu  Nabi  Adam–manusia  periode  awal  di  muka bumi–sebagaimana  tercantum  dalam  Al-Quran  Surah  Ar-Rum/30 Ayat  21  dan  Surah  Adz-Dzaariyat/51  Ayat  49  (Departemen  Agama RI, 1984).

## Siti Musawwamah
Dalam praksis perkawinan manusia terdapat pesan-pesan suci ilahiyah yang menjadi keniscayaan suatu kehidupan, yaitu (a) berke- hidupan bersama dalam cinta kasih, (b) berpasang-pasangan dengan makhluk hidup sejenis yang berlainan kelamin, (c) berketurunan atau berkembang biak, (d) saling membantu dalam kebersamaan, (e) hidup dalam  suasana  harmony,  equity,  equality,  dan  equilibrium,  (f)  berbagi tugas  dan  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab,  serta  kewajiban dan  hak  individual  dalam  kolektivitas,  dan  (g)  saling  mengisi–joint with giving and receiving together–dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti  tertera  dalam  Al-Quran  Surah  Yaasiin/36  Ayat  36,  An- Nisaa’/4 Ayat 34, dan An-Nahl/16 Ayat 72 (Departemen Agama RI, 1984).
Pesan-pesan suci perkawinan itu mengarah pada terwujudnya kehidupan  berkeluarga  (rumah  tangga)  yang  sakinah,  mawaddah,  wa rahmah  dalam  ikatan  lahir  batin  yang  kokoh,  kuat,  dan  berbobot (mitsqan  ghalidhan).  Pesan  demikian  dinyatakan  dalam  Al-Quran Surah  Ar-Rum/30  Ayat  21  dan  An-Nisaa’/4  Ayat  21  (Departemen
Agama  RI,  1984).  Oleh  karena  itu  dapat  dinyatakan  bahwa perkawinan itu merupakan keniscayaan insaniyah dalam berkehidupan, sebagai bagian dari ketentuan Allah (sunnatullah) yang harus dilaksanakan dan dipelihara keberlangsungannya oleh masing- masing individu manusia.
Dalam  realitas  kehidupan  sehari-hari,  tidak  semua  orang mampu memahami, memaknai, menghayati, dan mengaktualisasikan pesan-pesan  suci  perkawinan  itu  sebagai  suatu  sunnatullah  yang harus senantiasa dijaga keberlangsungannya. Peristiwa kesalahpahaman,  ketersinggungan,  percek-cokan,  pertengkaran, pemukulan, dan keke-rasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga merupakan sebagian contoh pemicu problem kemelut kerumahtanggaan yang kerapkali dapat mengantar kehidupan suami istri pada perusakan tatanan perka-winan sebagai sunnatullah. Bentuk konkret “perusakan sunnatullah” itu adalah perilaku suami istri yang saling  tuduh,  saling  menyalahkan,  saling  membalas  kemarahan, saling  menghina,  dan  saling  menyakiti  yang  kemudian  dapat berlanjut  pada  gugatan  perceraian  untuk  memutus  dan membubarkan ikatan suci perkawinan itu.
Gugatan  perceraian  sesungguhnya  merupakan  alternatif  dari berbagai  pilihan  yang  dilakukan  oleh  suami  istri  sebagai  suatu

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
157
keputu-san  untuk  mencari  solusi  dari  kemelut  problem kerumahtanggaan  yang  rumit  dan  memuncak.  Gugatan  perceraian atas  prakarsa  suami  diistilahkan  dengan  cerai  talak;  sedangkan gugatan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.
Dalam  Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama  Pamekasan disebutkan  bahwa  pada  tahun  2004  terdapat  604  perkara  yang diajukan  oleh  masyarakat  untuk  disele-saikan  melalui  peradilan agama. 51% di antaranya adalah perkara cerai talak dan 46% adalah perkara  cerai  gugat.  Dalam  istilah  lain,  97%  perkara  yang  diterima untuk  ditangani  oleh  pengadilan  agama  didominasi  oleh  persoalan perceraian  sebagai  kemelut  problem  kerumahtanggaan.  3%  sisanya merupakan perkara permohonan/ penetapan. Secara ringkas, laporan tahunan itu diungkapkan pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Laporan Tahunan tentang Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2004. No. Jenis Perkara yang Diajukan Masyarakat Jumlah Pengajuan Perkara Persentase Perkara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ijin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Itsbat Nikah Wali Adhal Kewarisan 3 308 278 1 8 5 1 0.5% 51% 46% 0.2% 1.3% 0.8% 0.2% Jumlah perkara keseluruhan 604 100%
Sumber: Adaptasi data dari Departemen Kehakiman RI (2004).
Sajian  laporan  tahunan  tersebut  memberi  gambaran  yang cukup  memprihatinkan  betapa  kemelut  problem  kerumahtanggaan pasangan suami istri di Pamekasan secara kuantitas tergolong sangat tinggi  (97%)  dan  harus  diakhiri  dengan  pemutusan  ikatan perkawinan berupa cerai talak maupun cerai gugat.
Kondisi yang cukup merisaukan ini merupakan alasan utama penelitian  ini  dilakukan.  Dalam  istilah  lain,  penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  bahwa  pemahaman,  pemaknaan,  penghayatan, dan aktualisasi pesan-pesan suci perkawin-an itu belum sepenuhnya

## Siti Musawwamah
internalized  dalam  pribadi  mereka  sebagai  suatu  sunnatullah  yang harus dipelihara keberlangsungannya.
Dari  sajian  laporan  tahunan  tersebut  juga  terdapat  perkara perceraian  yang  menarik  untuk  diperhatikan.  Kaum  istri menampakkan keberanian extraordinary (luar biasa) untuk “memecat” atau  “memberhentikan  tidak  secara  hormat”  status  pasangan hidupnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, kendati pun telah jamak  diketahui  umum  bahwa  mereka  sudah  dikaruniai  putera- puteri  hasil  perkawinan  yang  sah.  Mereka  sangat  berani  untuk memutus  hubungan  lahir-batin  dalam  ikatan  sakral  yang  sengaja telah dijalin bersama dengan kukuh (mitsaqan ghalidhan).
Secara konkrit dan operasional penelitian ini bertujuan untuk (1)  Mengidentifikasi  secara  eksploratif  alasan-alasan  yang melatarbelakangi  pengajuan  perkara  cerai  gugat  di  Pengadilan Agama  Pamekasan,  (2)  Mendeskripsikan  materi  tuntutan  perkara cerai  gugat  yang  lazim  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan, dan  (3) Menganalisis putusan cerai  gugat berdasarkan standar nilai- nilai keadilan dan kesetaraan jender.
Temuan-temuan  hasil  penelitian  ini  nantinya  diharapkan dapat memberi nilai manfaat dalam bentuk kecerahan pola pikir dan wawasan  tentang  sebagian  problem-problem  kritis  dan  krisis kemasyarakatan  khususnya  bagi  praktisi  hukum,  pemimpin  umat dalam  komunitasnya,  dan  pengambil  keputusan  institusional.  Nilai manfaat  itu  juga  diharapkan  dapat  dipetik  oleh  para  akademisi pengkaji  dan  penyebar  informasi  keilmuan  serta  para  peneliti  dan pemerhati  problem-problem  sosioyuridis  sebagai  bahan  untuk ikutserta memperbaiki tatanan kehidupan dalam pergaulan sosial.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif (normative-law jurisprudence approach) dengan jenis penelitian evaluative ex-post  facto  atas  problema  pengajuan  perkara,  proses  persidangan, dan produk putusan perkara cerai gugat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Pilihan pendekatan ini  dipandang sesuai  karena bahan  hukum  primer  pada  kajian  utama  penelitian  ini  adalah dokumen-dokumen  hukum  tertulis  (Noeng  Muhadjir,  1989;  Soejono &  Abdurrahman,  2003;  Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  2004),  berupa

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
159
sejumlah produk putusan hakim tentang cerai gugat, arsip pengajuan perkara, statistik perkara yang diterima dan diputus pengadian, dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan (Departemen  Kehakiman  RI,  2004).  Dengan  kata  lain,  penelitian  ini dapat juga diistilahkan sebagai kajian isi yurisprudensi (jurisprudential content study) sebagai pendekatan utamanya (Soerjono Soekanto, 1986; Soejono & Abdurrahman, 2003).
Penetapan  evaluative  ex-post  facto  research  sebagai  jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini dipandang relevan digunakan berdasarkaln  argumentasi  antara  lain,  yaitu  (a)  penelitian  ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi fakta hukum yang telah terjadi pada masa penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada tahun 2003– 2004,  (b)  peneliti  tidak  melakukan  treatment  apapun  atas  fakta  dan data  yang  dikaji  karena  peristiwanya  telah  berlangsung,  (c)  peneliti mengevaluasi kinerja majelis hakim dalam penerapan norma hukum, kaidah-kaidah  hukum,  dan  aturan  perundang-undangan  yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum majelis dalam memutus perkara  pada  dokumen  yang  telah  diterbitkan,  dan  (d)  peneliti memeriksa  kesesuaian  antara  dokumen  putusan  hakim  dengan kenyataan  dan  rasa  keadilan  subjek  hukum  dalam  perspektif akademik.
Penelitian  ini  menggunakan  orientasi  teoretik  verstehen paradigm,  yaitu  suatu  perspektif  subjektif  tentang  pengertian interpretatif  atas  pemahaman  fakta,  makna,  peristiwa  dan keterkaitannya  dalam  situasi  tertentu,  termasuk  di  dalamnya  adalah produk pikiran manusia dalam bentuk tertulis (Moleong, 1990).
Telaah  atas  makna  dan  pemahaman  interpretatif  subjek penelitian pada produk putusan cerai gugat oleh Pengadilan Agama, dengan  demikian  dapat  mewadahi  penelitian  ini  sesuai  dengan perspektif  teoretik  verstehen  paradigm.  Pemahaman  atas  makna  teks tertulis itu menjadi kajian pokok penelitian ini.
Data penelitian ini dihimpun dari sumber data sekunder yang meliputi produk putusan hakim tentang cerai gugat, arsip pengajuan perkara, statistik perkara yang diterima dan diputus pengadian, dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.
Sejalan  dengan  desain  penelitian  ini,  data  dikumpulkan dengan  metode  noninteraktif,  yaitu  pengumpulan  data  diarahkan pada  akumulasi  isi  dokumen,  arsip,  maupun  data  statistik  tentang

## Siti Musawwamah
perkara  cerai  gugat  yang  tersedia  dan/atau  diterbitkan  oleh pengadilan Agama. Data dokumentasi yang menjadi fokus perhatian utama  adalah  sejumlah  produk  putusan  majelis  hakim  tentang perkara cerai gugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2004 yang diambil secra acak tiap bulan 2 perkara, sedangkan dokumen  lainnya  diperlakukan  sebagai  pendukung  atau  penguat data tentang produk putusan. (Denzin & Lincoln, 1994; Yin, 1996)
Penggunaan  teknik  observasi  dalam  bentuk  pengamatan secara  terlibat  (participative  observation),  sebagai  bagian  dari  kegiatan pengumpulan  data,  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini,  karena peristiwa  hukum  dalam  perkara  cerai  gugat  itu  telah  terjadi  pada masa  penelitian  dini  dilakukan.  Oleh  karena  itu  penggunaan  teknik observasi  dipandang  tidak  relevan  disebabkan  penelitian  ini tergolong sebagai pengungkapan fakta dan data yang telah terjadi (ex- post facto research) (Sugiyono, 1997).
Data  penelitian  yang  berhasil  dikumpulkan  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  content  analysis  pada dokumen  utama  dan  dokumen  penunjang.  Analisis  ini  dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik atas tema- tema  konseptual  dan  indikator  yang  menjadi  fokus  perhatian penelitian  yang  terdapat  dalam  dokumen  (Kerlinger,  1973;  Babbie, 1986; Young, 1982; Hadari Nawawi, 1983; Moleong, 1990).
Data  yang  telah  berhasil  dihimpun  kemudian  diinterpretasi sebagai temuan hasil penelitian. Terhadap temuan tersebut dilakukan teknik  keabsahan  data  melalui  teknik  pembahasan  sejawat,  analisis kasus  negatif,  dan  pelacakan  kesesuaian  data  (Goetz  &  LeCompte, 1991).

## Hasil Penelitian

## 1. Latar Belakang Pengajuan Cerai Gugat
Pengajuan  Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan karena adanya alasan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  dalam  bentuk-bentuk:  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis, kekerasan ekonomik dan penelantaraan rumah tangga.
a. Kekerasan Fisik

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
161
Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada umumnya bukanlah perilaku menyimpang yang berdiri sendiri tetapi seringkali merupakan gabungan atau akumulasi dari beberapa bentuk kekerasan yang lain. Berikut ini adalah 2 contoh petikan putusannya:
1)  Putusan Perkara Nomor: 172/Pdt.G/2004/PA.Pmk. Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  26  tahun  pekerjaan tani  dengan  Tergugat  berusia  28  tahun  pekerjaan  tani.  Setelah perkawinan  berusia  2  tahun  Penggugat  mengajukan  cerai  gugat karena  Tergugat  sering  memukul  jika  ditegur  karena  lalai memenuhi kewajiban memberi nafkah dan sering keluyuran.
2).  Putusan Perkara Nomor: 101/Pdt.G/2004/PA.Pmk.
Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  46  tahun  pekerjaan guru  SMP  dengan  Tergugat  berusia  40  tahun  pekerjaan wiraswasta.  Setelah  perkawinan  berusia  13  tahun  Penggugat mengajukan  cerai  gugat  karena  Tergugat  sering  memukul  jika sedang bertengkar b. Kekerasan Psikis
Hampir sama dengan kekerasan fisik , kekerasan psikis yang dilakukan  suami  kepada  istri  ada  yang  berdiri  sendiri  dan  ada  juga yang  merupakan  gabungan  dari  beberapa  bentuk  kekerasan. Diantaranya:  tuduhan  selingkuh  tanpa  bukti,  kecemburuan  yang berlebihan dan perjodohan paksa. Berikut ini adalah 2 contoh petikan putusannya:
1). Putusan Perkara Nomor: 511/Pdt.G/2004/PA.Pmk
Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  32  tahun  pekerjaan dosen dengan Tergugat berusia  33 tahun tidak punya pekerjaan. Setelah perkawinan berusia 11 tahun Penggugat mengajukan cerai gugat  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran. Penyebabnya  adalah  karena  Tergugat  sering  cemburu  kepada setiap mahasiswa yang datang ke rumah untuk konsultasi bahkan kepada  setiap  laki-laki  yang  berhubungan  dengan  Penggugat. Akhirnya Tergugat pamit pergi dan tidak ada kabar.
2). Putusan Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2004/PA.Pmk
Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  28  tahun  pekerjaan tani  dengan  Tergugat  berusia  28  tahun  pekerjaan  tani.  Setelah perkawinan  berusia  5  bulan  Penggugat  mengajukan  cerai  gugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya

## Siti Musawwamah
adalah  karena  Perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak berdasar rasa saling mencintai karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing.

## c. Kekerasan Ekonomik
Dalam penelitian ini kekerasan ekonomik yang dilakukan suami kepada istri juga dikuti oleh beberapa bentuk kekerasan lain. Mulai dari ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemborosan uang keluarga sampai pada main perempuan dan bahkan kawin secara diam-diam. Berikut ini adalah 2 contoh petikan putusannya:
1). Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2004/PA.Pmk Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  34  tahun  pekerjaan ibu  rumah  tangga  dengan  Tergugat  berusia  41  tahun  pekerjaan wiraswasta.  Setelah  perkawinan  berusia  13  tahun  Penggugat mengajukan  cerai  gugat  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah  tangga  Penggugat  berhutang  kepada  orang  lain.  Karena dililit  banyak  hutang  dan  Tergugat  tidak  ada  upaya  apa-apa, maka dengan memalsukan identitas Penggugat bisa lolos menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Taiwan. Selama berada di Taiwan uang  penghasilan  Penggugat  kirim  ke  Tergugat  dengan  tujuan untuh  melunasi  hutang.  Tetapi,  uang  tersebut  justru  dihabiskan dan  Tergugat  malah  bertunangan  dengan  sepupunya  sendiri. Setelah Penggugat pulang kembali ke Madura, Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki diri dan minta maaf kepada Penggugat.
2). Putusan Perkara Nomor: 542/Pdt.G/2004/PA.Pmk
Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  55  tahun  pekerjaan ibu  rumah  tangga  dengan  Tergugat  berusia  58  tahun  pekerjaan wiraswasta.  Setelah  perkawinan  berusia  23  tahun  Penggugat mengajukan  cerai  gugat  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran.  Penyebabnya  adalah  Penggugat  (atas  izin Tergugat)  pergi  ke  Arab  Saudi  untuk  bekerja  sebagai  Tenaga Kerja  Wanita  (TKW).  Selama  4  tahun  berada  di  Arab  Saudi sebagian uang penghasilan berjumlah +/-40 juta Penggugat kirim

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
163
ke Tergugat Tetapi, setelah Penggugat pulang kembali ke Madura uang tersebut justru dihabiskan Tergugat untuk main perempuan. Akibatnya  Tergugat  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  dan Penggugat  kembali  lagi  ke  Arab  Saudi  untuk  bekerja.  Setelah  3 tahun  berada  di  Arab  Saudi  Penggugat  pulang  kembali  ke Madura  dan  Tergugat  telah  berada  serumah  dengan  istri mudanya.
D. Penelantaran Rumah Tangga Penelantaran  rumah  tangga  yang  menjadi  alasan  cerai  gugat pada  penelitian  ini  adalah  bukti  ketidakmampuan  suami melaksanakan  tanggungjawab  sebagai  suami  dan  atau  kepala keluarga. Berikut ini adalah 2 contoh petikan putusannya:
1). Putusan Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2004/PA.Pmk
Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  31  tahun  pekerjaan tani  dengan  Tergugat  berusia  31  tahun  pekerjaan  wiraswasta. Setelah perkawinan berusia 8 tahun Penggugat mengajukan cerai gugat  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran. Penyebabnya  adalah  karena  Tergugat  meninggalkan  Penggugat di Jakarta saat akan bekerja ke Sumatra. Setelah Penggugat pulang kembali ke Madura Tergugat tidak mau menemui Penggugat.
2). Putusan Perkara Nomor: 243/Pdt.G/2004/PA.Pmk Perkara  ini  terjadi  antara  Penggugat  berusia  27  tahun  pekerjaan tani  dengan  Tergugat  berusia  34  tahun  pekerjaan  tani.  Setelah perkawinan berusia 10 tahun Penggugat mengajukan cerai gugat karena Tergugat pergi bekerja ke Malaysia sampai 8 tahun tidak ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah.

## 2. Materi Tuntutan Cerai Gugat
Dari 24 kasus cerai gugat yang menjadi subyek penelitian ini hanya ada satu kasus dimana istri juga menggugat hak penguasaan atau hak perwalian terhadap anaknya. Selebihnya bekas istri tidak menuntut hak-haknya kepada bekas suaminya. Pada umumnya gugatan cerai dari istri Petitumnya hanya memuat hal-hal berikut ini: Petitum Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

## Siti Musawwamah

## 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum
Petitum Subsider:
Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
Dilihat dari petitum gugatan cerai tersebut, istri tidak menyatakan atau menggabungkan tuntutan tentang penguasaan anak, nafkah anak dan istri serta pemeliharaan atau pembagian harta bersama dalam gugatan pokok meskipun menurut pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No.7/1989}bagi istri diberi hak untuk mengakumulasikan tuntutan haknya bersama-sama dengan gugatan perceraian. Sebenarnya ada beberapa keuntungan penggabungan tuntutan hak istri dengan gugatan pokok, yaitu dapat menghemat waktu dan biaya serta dapat menghindari keputusan yang saling bertentangan.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan para istri tidak menggabungkan hak-haknya dalam tuntutan pokoknya sebagai berikut:
1. Bekas istri tidak mungkin menuntut hak-haknya kepada bekas suami karena bekas suami tidak bekerja;
2. Bekas istri tidak mungkin menuntut hak-haknya kepada bekas suaminya karena sejak akad nikah berlangsung belum pernah terjadi  hubungan  layaknya  suami  istri.  Ini  terjadi  pada pasangan suami istri yang perkawinannya dipaksakan;
3. Tidak  ada  harta  yang  bisa  dibagi  karena  semua  harta  sudah dihabiskan oleh bekas suami. Ini terjadi pada bekas istri yang bekerja menjadi TKW penghasilannya dihabiskan bekas suami untuk main perempuan;
4. Bekas  istri  bekerja  sehingga  penghasilannya  bisa  untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga;
5. Bagi bekas istri yang terpenting adalah bisa bercerai dari bekas suami.  Ini  terjadi  pada  bekas  istri  yang  terjerat  problem kerumahtanggaan yang berkepanjangan.

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
165
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti hanya menemukan satu kasus istri mengajukan hak-haknya bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok yaitu hak penguasaan atau perwalian terhadap anak dan dikabulkan oleh majelis hakim. Berikut ini adalah petikan putusannya, Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2004/PA.Pmk
Petitum Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan  hak  perwalian  anak  bernama  Shintabela  (bukan nama sebenarnya) kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

## Petitum Subsider:
Apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang seadil-adilnya.
Dalam  Petitum  Primer  tersebut,  istri  hanya  mengajukan tuntutan  hak  pengasuhan  atau  perwalian  terhadap  anak  tidak mengajukan  tuntutan  hak-hak  yang  lain.  Padahal,  menurut  pasal  78 UU  No.7/1989  suami  maupun  istri  selama  berlangsungnya  gugatan perceraian  dapat  memohon  kepada  Pengadilan  Agama  untuk menentukan  nafkah  dan  hal-hal  lain  yang  perlu  untuk  menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi  hak bersama suami istri atau barang-barang yang sudah menjadi hak suami atau istri.
Setelah membaca dan menganalisis berkas putusan cerai gugat tersebut  secara  cermat,  dapat  dikemukakan  beberapa  hal  yang mungkin  menjadi  alasan  istri  tidak  menggabungkan  seluruh  hak- haknya dalam tuntutan pokoknya sebagai berikut:
1. Beberapa  hak  istri  yang  tidak  dituntut  dalam  gugatan  pokok sudah  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  di  luar  sidang pengadilan.
2. Bekas  istri  akan  mengajukan  hak-haknya  secara  terpisah  dari gugatan pokok setelah adanya putusan perceraian.

## 3. Analisis Putusan Berdasarkan Keadilan Dan Kesetaraan Jender

## Siti Musawwamah

## a. Pertimbangan Hukum yang Mendasari Putusan Hakim
Pertimbangan hukum adalah pendapat hakim tentang suatu perkara dengan disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya. Secara terperinci pertimbangan hukum berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Gambaran  tentang  bagaimana  hakim  mengkwalifisir  fakta  atau kejadian
2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
3. Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat
4. Memuat  dasar-dasar  hukum  yang  dipergunakan  oleh  hakim dalam  menilai  fakta  dan  memutus  perkara,  baik  hukum  tertulis maupun hukum tidak tertulis Berikut  ini  adalah  berkas  pertimbangan  hukum  putusan perkara Nomor: 101Pdt.G/2004/PA.Pmk Menimbang:  Bahwa yang menjadi alasan dari gugatan penggugat
adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada pernggugat,
sehingga antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
Menimbang:  bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui telah pisah rumah hingga kini telah 3 bulan, karena tergugat sering mengatakan kata-kata cerai dan marah sekali pun hal itu di luar kesadaran tergugat.
Menimbang:  Bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah bertengkar sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah hingga kini +/-
3 bulan.
Menimbang:  Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat demikian juga pihak keluarga namun tidak berhasil.

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
al-Ihkâm, V o l . 1   N o . 2   D e s e m b e r 2 0 0 6 167
Menimbang:  Bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali  penggugat dan tergugat tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat- menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 UU No. 1/1974) dan telah tidak pula tercapat tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No. 1/1974) sehingga ada alasan hukum untuk tidak mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dan bahkan dibenarkan untuk melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya.
Menimbang:  Bahwa oleh karena penggugat sudah sangat tidak suka kepada tergugat maka hakim dapat menjatuhkan talak 1 tergugat kepada penggugat, sesuai dengan dalil (dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama 1976 hlm 47) yang artinya: di waktu istri dalam kondisi telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim dapat diperkenankan menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak.
Menimbang:  Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; Oleh karena itu gugatan penggugat sepatutnya dikabulkan.

## Siti Musawwamah
Menimbang:  Bahwa gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak, majelis hakim dapat mengabulkan karena anak yang bernama Shinta, umur 8 Tahun tersebut belum mumayyiz (atau kurang dari 12 tahun) karena anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya untuk memeliharan anak tersebut. Sedangkan anak yang telah mumayyiz terserah anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemeganga hak pemeliharaan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) KHI dan dalil Fiqih yang tercantum dalam I’anah ath-thalibin Juz IV hal 101-107, yang artinya diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai makan dia boleh tinggal di pihak mana yang ia suka.
Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat 1 UU No. 7/1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan per-UU-an yang berlaku dan hukum syar’I yang berkaitan dengan perkara ini.
Paparan berkas pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim peradilan agama tersebut baru memenuhi ketentuan bunyi teks Undang-undang atau peraturan hukum belum memenuhi kepatutan manusiawi, proporsi hak dan kewajiban serta inisiatif majelis hakim atas tuntutan kemaslahatan.
b. Justifikasi Keadilan dan Kesetaraan jender
Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panasila demi terselenggaranya negara hukum Republik

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
al-Ihkâm, V o l . 1   N o . 2   D e s e m b e r 2 0 0 6 169 Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No.14/1970). Oleh karena itu, setiap penetapan atau putusan Pengadilan Agama harus berkepala Bismillahirrahmanirrahim Dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 57 UU No.7/1989) Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa keadilan yang seharusnya diberikan kepada pencari kebenaran dan keadilan yang menjadi intisari penegakan hukum adalah keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT atau keadilan yang berdasar Ketuhananan Yang Maha Esa. Keadilan seperti inilah yang seharusnya direfleksikan oleh setiap badan peradilan dan untuk itu diperlukan adanya keberanian hakim untuk menegakkan hukum sebagai refleksi kebenaran dan keadilan.
Hukum  memang  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  harus ditegakkan  oleh  aparat  hukum.  Salah  satu  cara  penegakan  hukum adalah  melalui  penafsiran  perundang-undangan  yang  berlaku sehubungan  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani.  Bahkan  jika diperlukan  dalam  memutuskan  perkara  hakim  tidak  cukup  hanya memegangi ajaran hukum positif yang yang membatasi diri pada law as  it  is  written  in  the  book  (Soetandyo,  2000:190)  tetapi  juga  didasari oleh pemikiran yang seimbang dan bijaksana antara hukum dan etika Contoh berkas putusan Nomor: 101Pdt.G/2004/PA.Pmk Petitum Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan hak perwalian terhadap anak bernama Shinta (bukan nama sebenarnya) kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Petitum Subsider: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya
Diktum putusan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat  terhadap Penggugat
3. Menetapkan hak perwalian terhadap anak bernama Shinta (bukan nama sebenarnya) kepada Penggugat
4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Pamekasan  untuk mengirimkan  salinan  putusan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat  dan

## Siti Musawwamah
Tergugat  dan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat perkawinan  dilangsungkan  guna  didaftarkan  dan  dicatat  dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
Jika  petikan  petitum  gugatan  dan  diktum  putusan  tersebut dianalisis,  maka  akan  menunjukkan  bahwa  hakim  hanya  taat  pada satu asas hukum saja, yaitu asas “Ultra Petitum Partium” yang artinya hakim  dilarang  memutus  hal-hal  yang  tidak  dituntut  atau mengabulkan  hal-hal  lebih  dari  yang  dituntut (pasal  178  ayat  3 HIR dan pasal 189 ayat 3 Rbg) dan mengabaikan asas hukum yang lain.
Sebenarnya asas hukum “Ultra Petitum Partium”itu tidak harus diberlakukan  secara  mutlak  jika  saja  hakim  juga  memegangi  asas hukum  yang  lain  yang  menyatakan  bahwa  hakim  wajib  mengadili seluruh  petitum  yang  diajukan  dan  tidak  boleh  melebihi  dari  yang diminta  kecuali  Undang-undang  menentukan  lain  (pasal  178  HIR, pasal 41 © UU No.1/1974 dan pasal 149 KHI)
Kata-kata  “kecuali  Undang-undang  menentukan  lain”  inilah yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  menyimpangi  asas  “Ultra  Petitum Partium” asalkan masih ada hubungan satu sama lainnya atau masih sesuai  dengan  kejadian  materiil.  Masalah  perwalian  anak,  biaya pemeliharaan  anak,  nafkah  madliyah  dan  nafkah  iddah,  serta pembagian  harta  bersama  adalah  masalah  yang  sangat  erat  dengan perceraian berdasarkan ketentuan berikut ini:
Pasal 41 Ayat [c] UU No.1/1974 mencantumkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah pengadilan mewajib- kan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Pasal  105  ayat  3  KHI:  Dalam  hal  terjadi  perceraian  biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya jo pasal 41 huruf (b) UU No.1/1974:  Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  adalah bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Dalam  perspektif  keadilan  dan  kesetaraan  jender  putusan cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  belum  merefleksikan keadilan  bagi  bekas  istri  karena  ketaatan  hakim  pada  asas  “Ultra

## PEREMPUAN DALAM PERSIDANGAN; Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pamekasan
171
Petitum Partium” yang berlebihan. Seharusnya secara exofficio dalam memutus  perkara  percerian  hakim  mempunyai  kewenangan  untuk memutus  juga  hak-hak  bekas  istri  meskipun  didalam  gugatan  cerai hak-hak  tersebut  tidak  dituntut  karena  hak-hak  tersebut  memang merupakan akibat hukum dari perceraian yang dijamin oleh undang- undang.

## Kesimpulan
Mengakhiri paparan artikel ini dapat disimpulakan bahwa (1) Latarbelakang pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan menunjukkan bahwa problem kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menimpa dan diderita oleh kaum perempuan (istri). Berbagai jenis KDRT yang telah dilakukan para suami dalam bentuk antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomik dan penelantaraan rumah tangga sudah sedemikian berat dan tidak tertahankan diderita oleh para istri, (2) Pada umumnya istri tidak menyatakan atau menggabungkan tuntutan tentang hak-haknya dalam gugatan pokoknya meskipun menurut pasal 86 ayat 1 UU No.7/1989 bagi istri diberi hak untuk mengakumulasikan tuntutan haknya bersama-sama dengan gugatan perceraian, (3) Dalam perspektif keadilan dan kesetaraan jender putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pamekasan belum merefleksikan keadilan bagi kaum perempuan bekas istri
Berdasarkan  tiga  rumusan  kesimpulan  penelitian  tersebut disarankan, khususnya bagi (1) Ketua dan hakim Pengadilan Agama Pamekasan  sebagai  informasi-balikan  (feedback  information)  tentang kinerja  internal  majelis  hakim,  bahan  evaluasi,  perbaikan performansi,  maupun  pengambilan  berbagai  keputusan  institusional berkaitan  dengan  pembinaan  para  hakim  dalam  penanganan  dan penyelesaian  kasus  cerai  gugat,  (2)  Para  pihak  yang  mengajukan dan/atau  membantu  menangani  perkara  cerai  gugat  ke  Pengadilan Agama,  hendaknya  memerhatikan  pentingnya  pencerahan  dan pengayaan wawasan yudisial dalam mencermati pelaksanaan proses peradilan  hingga  terbitnya  putusan  majelis  hakim  dalam  perkara cerai  gugat,  serta  eksekusi  hasil  putusannya,  (4)  Para  Cendekiawan Muslim dan Kiai  yang berposisi  sebagai tokoh atau pemimpin umat

## Siti Musawwamah
sebagai  informasi  yang  sangat  berharga  tentang  proses  dan  produk peradilan  agama  tentang  perkara  cerai  gugat  oleh  majelis  hakim Pengadilan  Agama  Pamekasan,  (5)  Para  akademisi,  peneliti,  dan pemerhati  problema sosial kemasya-rakatan khususnya dosen-dosen fakultas/jurusan  Syariah,  agar  penelitian  ini  dapat  ditindaklanjuti dalam kegiatan yang lain.