## GEREJA KRISTEN INJILI  DI TANAH PAPUA DAN PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS OIKUMENE DI INDONESIA TIMUR

## Sientje Latuputty
Dosen Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Email : sientje2003@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Spiritualisme Oikumene bagi Mahasiswa Theologia di Indonesis Timur.
Bertolak dari identitas GKI, dan hubungan oikumenisnya  dengan gereja-gereja di dalam dan di  luar  negeri,  diharapkan  ada  dampak  dan  makna  khusus  bagi  gerakan  oikumene  di Indonesia dan secara khusus di Indonesia Timur.
Jika ada anggapan bahwa Papua sebagai daerah tertinggal di ujung Timut Indonesia, maka dibidang  oikumene,  saat  ini  GKI  telah  menjadi  bintang  kejora  di  ufuk  timur  yang  memberi contoh  konkrit  kehidupan  oikumene.  Contoh  bagi  kehidupan  oikumene  di  Indonesia  yang tampak jelas dalam eklesiologinya dan dalam kehidupan berjemaat di Papua.
Dengan demikian menghadapi konteks yang selalu berubah maka gereja-gereja di Indonesia perlu  kritis  dan  realistis  untuk  menjawab  kebutuhan  konteks  yang  di  dalamnya  gereja berada.
Kata kunci: Oikumene, Eklesiologi, Spiritualisme,Kritis dan Realistris.

## 1.  PENDAHULUAN
Konsultasi  Mahasiswa  Teologi  Indonesia Timur  merupakan  kesempatan  berharga  bagi mahasiswa  teologi  yang  berdiam,  belajar  dan nanti  akan  bekerja  di  daerah  masing-masing  di kawasan  Timur  Indonesia  (Sulawesi,  NTT, Halmahera,  Maluku  dan  Papua),  untuk  saling mengenal  satu  dengan  yang  lain,  tetapi  juga diharapkan  dapat  mendalami  keprihatinan- keprihatinan  dalam  konteks  masing-masing daerah.  Tidak  berhenti  pada  upaya  mendalami keprihatinan-keprihatinan  itu,  mahasiswa  pun diantar untuk mencari solusi bagi pengembangan  hubungan  ekumenis  dikawasan Indonesia Timur.
Suatu  langkah  baik  sudah  diambil  oleh  para mahasiswa/i  sebagai  calon-calon  pemimpin gereja  dan  masyarakat  pada  masa  depan, karena  melalui  forum  ini,  paling  tidak  akan terbina  mentalitas  calon  pemimpin  yang  tidak gerejasentris  atau  wilayahsentris  tetapi  akan melihat dunia sebagai ladang misi bersama, dan secara khusus Indonesia Timur sebagai kawasan yang menjadi ladang pewujudan karya Allah.  Dalam  kaitan  dengan  maksud  di  atas maka penulis secara khusus menyoroti pengertian oikumene, upaya-upaya oikumene di
Indonesia dan peran GKI dalam pengembangan spiritualitas Ekumene di Indonesia Timur.

## 2. PENGERTIAN OIKUMENE
Kata oikoumenè berasal  dari  bahasa Yunani Oikeô ,  yang  berarti  tinggal,  berdiam, mendiami.  Istilah  ini  telah  digunakan  sejak Herodotos  (abad  ke-5  BCE.).  Pada  periode Helenis  istilah  ini  digunakan  dalam  konteks sekuler  (kekaisaran  Yunani-Romawi)  untuk menandai perbedaan kultural antara dunia  yang beradab dan daerah-daerah barbar. Arti pertama  dari  istilah oikoumenè adalah:  dunia yang  didiami  (aspek  geografis,  Lk.  4:5; Rm.10:18,  Ibr.  1:6).  Dari  kata  ini  juga  berarti seluruh  umat  manusia  (Kis.  17:31,  19:27,  Why. 12:9). Kemudian kata Oikoumenè mendapat arti politik:  kekaisaran  Romawi  (Kis.  24:5)  dan semua penduduknya (Kis, 17:6).
Dari  bidang  politik  istilah  oikumene  dan oikumenis mulai dipakai oleh gereja.  Oikumene dimengerti  sebagai  seluruh  dunia  yang  didiami dan  dikuasai  oleh  kekaisaran    Romawi  sebagai tempat  gereja  menjalankan  misinya.  Wilayah kerja gereja adalah oikumene. Dengan demikian gereja  oikumenis  mempunyai  arti:  gereja
universal,  tetapi  universal  sebatas  wilayah kekaisaran  Romawi  karena  gereja  saat  itu  tidak menyadari bahwa di luar batas-batas kekaisaran Romawi  juga  tinggal  orang-orang  yang  dapat menjadi sasaran Injil.
Pada  abad  ke-4  C.E.,  oikumene  mulai dimengerti  sebagai  “dunia  Kristen”,  dengan pengertian  ganda  (politik  dan  religius)  yakni sebagai  “kekaisaran  Kristen”  dan  “keseluruhan gereja”. Sedangkan oikoumenikos (Latin: universalis  atau  generalis)  menunjuk  pada  hal- hal yang memiliki keabsahan/kewibawaan
secara
universal seperti: konsili-konsili oikumenis atau sinode–sinode oikumenis.
Pemahaman  yang  sama  juga  tampak  dalam istilah “patriakh (at) oikumenis” untuk (ke) uskup (an) agung  di Constantinopel atau dalam istilah “simbol  oikumenis”  yang  muncul  pada  abad  ke- 16  untuk  pengakuan  iman  rasuli,  Nicaea  - Constantinopel dan Athanasius.
Maksud  gereja  dengan  sebutan  itu  ialah hendak  mengatakan  bahwa  konsili-konsili  atau sinode-sinode itu – yang diadakan atas perintah kaisar  –  tidak  hanya  dihadiri  oleh  uskup-uskup dari  satu  provinsi  atau  wilayah  saja,  tetapi  dari seluruh  kekaisaran  Romawi.  Jadi  menurut Abineno,  kata  sifat  oikumenis  di  sini  berarti: mencakup  seluruh  dunia,  yaitu  seluruh  dunia yang dikenal pada waktu itu, dan seluruh gereja.
Pada abad ke-18 terjadi perubahan pemahaman  mengenai  oikumene,  khususnya dalam pengaruh Pietisme. Kirchberger mencatat bahwa  di  bawah  pengaruh  Pietisme  gereja- gereja  Protestan  meninggalkan  pembatasan  diri pada  negara  atau  wilayah  kekuasaan  tertentu dan  mulai  berpikir  secara  mondial,  menyangkut seluruh  dunia;  dalam  kaitan  semangat  misioner mereka.    Hal  yang  sama  ditegaskan  pula  oleh De Jonge, bahwa usaha kaum Pietis dan orang- orang
Kristen
kemudian yang sejiwa (umpamanya Voluntary  Movement )  juga  dapat disebut  oikumenis,  sebab  mengkonsentrasikan diri pada iman kepada Yesus Kristus yang mempersatukan semua orang Kristen. Awal  abad  ke-20  gagasan  oikumenis  diberi  arti geografis,  yakni  orientasi  gereja  misioner  yang terarah  kepada seluruh  dunia ,  tetapi  juga  arti teologis bahwa sesungguhnya gereja merupakan kesatuan fundamental yang berakar  di  dalam  Kristus.  Inilah  dasar  bersama bagi  kesatuan  yang  merupakan  tugas  yang masih harus dilakukan oleh gereja-gereja.
Dari  pengalaman  oikumenis  gereja-gereja seperti  diuraikan  di  atas  maka  sesungguhnya dewasa  ini  ada  dua  arti  dan  makna  dalam  kata oikumene:  (1)  universal,  misioner,  menyangkut seluruh  dunia;  (2)  Sesuatu  yang  menyangkut kesatuan  gereja-gereja.  Kedua  arti  ini  saling berhubungan karena gerakan oikumene modern berasal dari gerakan misi.
Dapat disimpulkan bahwa oikumene merupakan  gerakan  menyatukan  gereja-gereja dalam derap langkah bersama secara universal, untuk melakukan misi gereja seperti diamanatkan  oleh  Yesus  Kristus  Kepala  gereja (Mat. 28: 18-20).

## 3.  SEKILAS  UPAYA-UPAYA  OIKUMENE  DI INDONESIA.
Pada waktu dibentuk Dewan Gereja-gereja di Indonesia  (DGI)  tahun  1950  dirumuskan  tujuan DGI  yaitu:  “membentuk  gereja  yang  esa  di Indonesia”. Setelah 34 tahun perjalanan sejarah DGI  dalam  upaya  melaksanakan  tujuannya  itu, gereja-gereja  di  Indonesia  merasa  perlu  untuk merumuskan  kembali  tujuan  tersebut.  Pada Sidang Raya X DGI 1984 di Ambon, dalam Tata Dasar PGI Pasal 4, mengenai Tujuan disebutkan sebagai berikut:
“Tujuan Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  adalah mewujudkan  Gereja  Kristen  Yang  Esa  di Indonesia”.
Tujuan ini
dilatarbelakangi oleh pertimbangan  yang  oleh  Sopater  disebut sebagai “ creedal/confessional ”:
a.  Bahwa sesungguhnya orang-orang percaya di semua tempat dan segala abad dan  dari  segala  zaman  mengakui  dan menghayati  adanya  gereja  yang  esa, kudus,  am  dan  rasuli  seperti  keesaan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
b.  Bahwa  pengakuan  akan  adanya  satu gereja yang esa, kudus, am dan rasuli tadi adalah  juga  merupakan  suatu  panggilan dan  suruhan  bagi  semua  gereja  untuk mewujudkannya agar dunia percaya bahwa  Allah  Bapa  telah  mengutus  Anak- Nya,  Tuhan  Yesus  Kristus  menjadi  Juru Selamat dunia.
Latar  belakang  ini  memperlihatkan  bahwa konsep  GKYE  tidak  sekedar  sebuah  organisasi biasa, tetapi adalah bagian dari gereja yang esa, kudus,  am  dan  rasuli  seperti  dikatakan  dalam pengakuan  iman  Nicaea-Konstantinopel.  Berarti GKYE  adalah  bagian  dari  gereja  universal  yang sudah  ada,  dalam  pengertian  diakui  oleh segenap umat Kristen di dalam pengakuan iman atau credonya.
Gereja-gereja  di  Indonesia  dalam  lingkup PGI berusaha untuk mewujudkan tujuan pembentukan  GKYE,  tetapi  dalam  praktek  ada dua  faktor  yang  disebut  Sopater  sebagai penghalang keesaan, yaitu:
a.  Keterpisahan  gereja-gereja  yang  belum terjembatani,  oleh  karena  kepelbagaian denominasi (=pecahan,mazhab). Kata denominasi bahkan telah menjadi istilah baku dalam  khasanah  gereja  untuk  menunjuk pada identitas seseorang/kelompok
(misalnya: Lutheran, Calvinis/Reformed, Methodis, Pentakosta, Baptis, KINGMI, dsb.). Di  Indonesia  gambaran  kasar  denominasi antara  lain:  Gereja  Roma  Katolik merupakan denominasi  terbesar,  diangap  sebagai  suatu agama  sendiri,  disebut  “agama  Katolik”. Gereja-gereja  Protestan  biasanya  disebut sebagai  “agama  Kristen”  yang  mencakup gereja-gereja dari denominasi utama:
Lutheran, Calvinis, Methodis, Mennonit, yang umumnya bergabung dalam PGI. Di samping PGI  ada  pula  badan-badan  lain  seperti  PII (Persekutuan Injili Indonesia) yang menaungi gereja-gereja dan yayasan-yayasan Injili, PBI (Persekutuan Baptis Indonesia) yang menghimpun  gereja-gereja  Baptis,  begitu pun gereja-gereja Advent, Bala Keselamatan, dan  gereja-gereja  bebas  lainnya  terhimpun dalam persekutuan/badan tersendiri.
b.  Menanggapi faktor penghalang pertama yang dikemukakan  Sopater,    maka  sebetulnya aspek  “ creedal/confessional ”  merupakan  hal baik  yang  dapat  menyatukan  gereja-gereja. Bukan mencari perbedaan  tetapi menjadikan pengakuan bersama sebagai titik temu dalam membina kehidupan bersama sebagai “tubuh Kritus”.  Dalam  pengalaman  sejarah  di Indonesia,  kendala  bagi  gereja-gereja  untuk bersatu  adalah  ketika  penyatuan  gereja diarahkan  kepada  pewujudan    organisasi yang  birokratis.  Sedangkan  gereja  dalam pengertian  sebagai  “persekutuan  doa”  atau “gereja  sebagai  persekutuan  orang-orang percaya”,  telah  terwujud  di  tingkat  bawah (jemaat/umat)  dalam  bentuk  ibadah-ibadah bersama dan diakonia bersama.
Merasuk  budaya  kedaerahan  dalam  jati  diri. Di kalangan Kristen Protestan lahir gereja-gereja daerah yang banyak kali berkaitan dengan suku dan  mempunyai  anggota  yang  amat  besar  dan turut  mempengaruhi  dinamika  oikumene  di Indonesia. Menyoroti hal ini, Abineno mengatakan:
Gereja-gereja  kita  di  Indonesia  tidak  sama dengan  gereja-gereja  di  luar  negeri.  Di  situ gereja-gereja  umumnya  adalah  gereja-gereja konfesional.  Gereja-gereja  kita  di  Indonesia tidak  demikian.  Sebagian  besar  dari  gereja-
gereja  kita  di  sini  terutama  gereja-gereja  yang besar adalah gereja-gereja suku. Dalam kerjasama  oikumenis  soal  “suku”  sadar  atau tidak  sadar  turut  memainkan  peranan.  Pada waktu-waktu  yang  akhir  ini  soal  ini  bertambah urgen,  karena  banyak  gereja  suku  telah memperluas  daerah  pelayanan  mereka  sampai ke  daerah-daerah,  yang  dianggap  oleh  gereja suku lain sebagai daerah pelayanannya.
Sopater  mempertanyakan  apakah  dalam pewujudan GKYE di Indonesia  ada tempat bagi “jatidiri” gereja suku dengan semua penjabarannya?  Menjawab  pertanyaan  Sopater, menurut  Singgih  jika  warna  suku  (etnisisme) dimutlakkan maka bukan hanya keesaan gereja yang  terhambat,  melainkan  hakikat  gereja  yang universal  juga  dilemahkan;  tetapi  pertanyaan berikut adalah: apakah gereja etnis itu merupakan suatu kontradiksi?
Pertanyaan-pertanyaan  di  atas  tentu  relevan dengan  keberadaan  gereja-gereja  kita  di Indonesia  Timur  yang  sebagian  besar  dari  latar belakang  gereja  suku,  dan  kemudian  karena terjadi  mobilisasi  masyarakat  suku  ke  daerah lain  (suku  lain)  maka  keberadaan  gereja-gereja ini  ada  dalam  dualisme:  bergabung  dengan gereja  seazas  di  daerah  baru  atau  mendirikan gereja  suku  berdasarkan  kesamaan  etnis  di daerah  baru.  Hal  ini  sangatlah  terkait  dengan eklesiologi dari komunitas yang bersangkutan.
Mengenai  hal  ini  Konsultasi  Teologi  yang diadakan  di  Sukabumi,  15-19  Januari  1982 memberi arah sebagai berikut:
“  Diharapkan  Gereja-gereja  makin  menyadari bahwa  masing-masing  mempunyai  sejarahnya sendiri-sendiri yang turut diwarnai oleh lingkungan budaya, suku dan wilayah setempat, tetapi kemudian ditantang untuk melihat kehadirannya  dalam  arti  yang  baru.Yakni  tidak lagi  sendiri-sendiri,  melainkan  suatu kehadiran bersama. Apakah  artinya  sekarang  kehadiran bersama  Gereja-gereja  yang  ditempatkan  dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana  keselamatan  manusia?  Bagaimana upaya  untuk  memikirkan  ulang,  memperluas, memperdalam  dan  menjernihkan eklesiologi yang  dimiliki  oleh  Gereja-gereja  kita?  Bukankah perluasan  cakrawala  eklesiologis  itulah  yang membuka  kemungkinan  untuk  menghidupi  dan menjalani sejarah  bersama Gereja-gereja  di tengah  pembangunan?  Ini  berarti  Gereja-gereja di dorong untuk mempersiapkan dan melengkapi  diri  bagi  upaya  mengembangkan teologi yang menjawab kebutuhan warga gereja dalam  konteks  lingkungan  setempat,  sewilayah, nasional maupun internasional”.
Dengan  demikian  menghadapi  konteks  yang selalu  berubah  maka  gereja-gereja  di  Indonesia perlu  kritis  dan  realistis  untuk  menjawab
kebutuhan  konteks  yang  di  dalamnya  gereja berada.
4. PERAN  GKI  DAN  PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS OIKUMENE DI INDONESIA TIMUR.
Sejak berdiri sendiri pada 26 Oktober 1956, GKI  di  Tanah  Papua  menyatakan  dirinya sebagai:  “Persekutuan  jemaat-jemaat  Kristen Injili  di  Nederlands-Nieuw-Guinea”.    Artinya  GKI pada  dasarnya  adalah  himpunan  dari  jemaat- jemaat  yang  dalam  sejarah  pekabaran  Injil  di Tanah  Papua,  tumbuh  di  berbagai  tempat  dan kemudian sepakat untuk bersama-sama bertumbuh,  bersaksi  dan  melayani  sebagi sekutu-sekutu di dalam Tuhan.
Wilayah pelayanan GKI, sesuai Tata Gereja GKI,  adalah  di  Papua  dan  Pimpinan    GKI berkedudukan di Jayapura. Berdasarkan pernyataan ini maka “GKI di Tanah Papua tidak akan  membentuk  jemaat-jemaat  di  luar  daerah Papua,  melainkan  akan  melayani  dan  bersaksi di daerah Papua sebagai wilayah pelayanannya (Bnd. 2 Kor. 10: 13).
Secara sosio-antropologis persekutuan jemaat-jemaat itu tidak lain merupakan persekutuan  dari  suku-suku  yang  ada  di  Papua dengan  kepelbagaian  budaya  dan  konteks. Setelah  Papua  bergabung  dengan  Indonesia maka  suku-suku  lain  dari  luar  Indonesia  yang datang  dan  berkerja  di  Papua  bergabung sebagai  anggota  dari  GKI  di  Tanah  Papua. Kenyataan ini menunjukkan bahwa GKI merupakan  persekutuan  yang  multi  etnis  serta multi  kultur,  dan  merupakan  suatu  bentuk “oikumene secara besar-besaran”. Artinya terjadi  persekutuan  di  antara  suku-suku  yang ada  di  Papua,  tetapi  juga  persekutuan  dengan suku-suku/bangsa lain dari luar Papua.
Bukan  itu  saja  dari  sejarah  pekabaran  Injil yang dilakukan oleh badan-badan Zending yang bekerja  di  Papua  (a.l:  Gossner/Heldring,  UZV, DZV,  RMG/VEM),  ada  keragaman  ajaran  dan tradisi  yang  diwariskan  kepada  GKI.  Lagi  pula masuknya anggota gereja dari gereja-gereja lain di Indonesia juga turut memperkaya khazanah/dinamika  bergereja GKI di TP.
Melihat
penegasan GKI mengenai “kedudukan  organisasi  GKI”  maka  GKI  pada hakikatnya  membatasi  pelayanan  hanya  di Tanah  Papua;  tidak  mengintervensi  ke  daerah lain di Indonesia untuk mendirikan GKI di daerah di  mana  sudah  ada  gereja-gereja  seazas. Warga  GKI  yang  belajar  atau  bekerja  di  daerah lain  dianjurkan  untuk  menjadi  warga  gereja seazas di tempat di mana mereka berada. Sikap GKI  ini  telah  mendahului  kesepakatan  Gereja- gereja  di  Indonesia  yang  dituangkan  dalam Piagam  Saling  Mengakui  dan  Saling  Menerima (PSMSM)  yang  dihasilkan  pada  SR  X  PG  di
Ambon  tahun  1984,  dan  sampai  saat  ini  tetap konsisten dengan sikap ini.
Ini  merupakan  suatu  model  oikumene  di Indonesia karena dengan menempatkan kata di di  belakang  kata  GKI  maka  GKI  hendak menegaskan  keberadaannya  di  wilayah  Papua. Secara  teologis itu  berati  GKI bukan gereja  dari suku-suku  Papua  (atau  salah  satu  suku  di Papua),  tetapi  adalah  Gereja  Tuhan  yang bertempat  di  Tanah  Papua.  Ketika  Papua terbagi  menjadi  dua  Provinsi  pun,  GKI  tetap bertekat  untuk  menjadi  Gereja  yang  satu  yang mencakup  Privinsi  Papua  dan  Papua  Barat, karena Tanah Papua adalah wilayah pelayanannya.
Dengan  eklesiologi  GKI  yang  demikian, maka  dapat  saya  katakan  bahwa  sejak  GKI berdiri  sendiri,  menghadapi  realitas  keragaman suku-suku  di  Papua  (terdapat  kurang  lebih  253 bahasa),  maka  GKI  telah  menjadi  “Gereja kesatuan”  yang  menyatukan  suku-suku  yang sebelumnya  hidup  terpisah-pisah  oleh  kondisi geografi  dan  tidak  saling  mengenal  (bahkan bermusuhan).    Ini  terjadi  karena  sejak  awal badan-badan  zending  yang  bekerja  di  Papua (Gossner/Heldring, UZV, DZV, kemudian RMG/VEM) bersama-sama bekerja untuk tujuan yang sama kendati pada wilayah yang berbeda.
Dengan  spesifikasi  GKI  seperti  ini  tidak berarti  GKI  menjadi  gereja  yang  terkungkung dalam wilayah Papua saja, sebab setelah berdiri sendiri,  GKI  menjadi  anggota  WCC,  CCA,  PGI (selah  menjadi  bagian  dari  Indonesia),    dan bekerja  sama  dengan  ACRA,  PCC  (Dewan Gereja-gereja  di  Pasifik),  Uniting  Church  di Australia,  PKN  Belanda,  UEM,  Gereja  di  Korea Selatan,  MCC  di  Amerika,  dan  gereja-gereja  di Afrika.  Kerjasama  ini  dilakukan  baik  melalui kerjasama  dalam  program-program  pertukaran tenaga maupun kegiatan gerejawi lainnya.
Di lingkup nasional, GKI menerima tenaga- tenaga/tamatan  dari  gereja  lain  untuk  bekerja dan  menjadi  tenaga  pelayan  di  GKI  (al.  HKBP, GBKP, GMIM, GPM, dll.). Hal ini sesuai dengan PSMSM  yang  disepakati  bersama  anggota- anggota  PGI  dalam  SR  PGI  X  di  Ambon  1984. Oikumen  juga  terjalin  di  aras  komunitas  basis (jemaat)  dengan  adanya  kunjungan  timbal  balik antara jemaat-jemaat GKI (Samanhudi, Jakarta), GMIM, GPM, GTR, dll. Dengan saling mengenal antar  pribadi/jemaat  maka  ada  pemahaman bersama  mengenai  kekayaan  rohani  masing- masing  yang  memperdalam  rasa  kesatuan sebagai  “tubuh  Kristus”.    Ini  tentu  akan berdampak  pada  aksi  diakonia  dan  marturia bersama sebagai umat Kriten di Indonesia.
Bertolak  dari  identitas  GKI,  dan  hubungan oikumenisnya    dengan  gereja-gereja  di  dalam dan  di  luar  negeri,  diharapkan  ada  dampak  dan makna  khusus  bagi  gerakan  oikumene  di
Indonesia  dan  secara  khusus  di  Indonesia Timur.

## 5. KESIMPULAN
Jika  ada  anggapan  bahwa  Papua  sebagai daerah  tertinggal  di  ujung  Timut  Indonesia, maka  dibidang  oikumene,  saat  ini  GKI  telah menjadi  bintang  kejora  di  ufuk  timur  yang memberi  contoh  konkrit  kehidupan  oikumene. Contoh  bagi  kehidupan  oikumene  di  Indonesia yang  tampak  jelas  dalam  eklesiologinya  dan dalam kehidupan  berjemaat  di  Papua.    Selamat beroikumene.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abineno,  J.  L.  Ch.,  1984, Oikumene  dan Gerakan  Oikumene ,  Jakarta:  BPK- GM, --------------, 1997. “ Dari Dewan Gereja-gereja di Indonesia  ke  Persekutuan  Gereja- gereja  di  Indonesia ”  dalam  J.M.
Pattiasina dan Weinata Sairin (Peny.), Gerakan  Oikumene:  Tegar
Mekar  di  Bumi  Pancasila ,  Jakarta: BPK-GM, De  Jonge,  Christian,  1993, Menuju  Keesaan Gereja: Sejarah,
Dokumen-
dokumen  dan  Tema-tema  Gerakan
Oikumenis ,Jakarta: BPK-GM,.
Kirchberger, Georg, 2010, Gerakan  Ekumene:
Suatu
Panduan ,
Maumere:
Ledalero,.
PGI,  1996. Lima  Dokumen  Keesaan  Gereja  – Persekutuan
Gereja-gereja di
Indonesia , Jakarta.
Lossky,  Nicholas  et  al.,  (ed.),  1991 , Dictionary of  Ecumenical  Movement ,  Geneva: WCC  Publications  &  Grand  Rapids: William  B.  Eerdmans  Publishing Company,.
DGI,  1982, Memasuki  Sejarah  Bersama:
Membarui, Membangun dan
Mempersatukan  Gereja ,  Laporan Konsultasi  Teologi  ,  Sukabumi  15-19 1982, Jakarta
Singgih,  E.G., 2000 “ Sudah  Maksimal  atau Belum? Tanggapan terhadap
Makalah  Bapak  Pdt.  Soelarso Sopater, dalam Setia , Jurnal Teologi Persetia No.1/2000 .
Sopater,  Sularso, 2000 ,    “ PGI  dan  Gereja Kristen  Yang  Esa”  dalam  Setia , Jurnal Teologi Persetia No.1/2000 .
Sinode  GKI,  1956, Tata  Gereja  Gereja  Kristen Injili  di  Nederlands  Nieuw  Guinea,
Hollandia :  Kantor  Sinode  Umum Gereja Kristen Injili. Tata Gereja, 1998, Peraturan Pokok,
Peraturan  Khusus  dan  Peraturan Pelaksanaan Gereja Kristen Injili di
Irian Jaya, Jayapura : BP Am Sinode GKI di Irian Jaya.
WCC, 2013,  Handbook  WCC  10th  Assembly Busan.