## TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

## Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ahmadfatur008@gmail.com

## Abstrak
Pokok  pemasalahan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  pembahasan  skripsi  ini  adalah bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  Pegadaian  Syariah  apabila  barang  jaminan ( marhun )  yang  dititipkan  nasabah  mengalami  kerusakan  atau  hilang  dan  apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan  hukum  Islam,  yaitu  dengan  besaran  ganti  kerugian  sebesar  95%  dari  nilai taksiran  barang  jaminan  ( marhun )  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  antara nasabah  dan  pihak  pegadaian.  Dalam  penyelesaian  terhadap  kerugian  nasabah  tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang  Kota  Palopo  selain  dari  tempat  penyimpanan  yang  dijaga  ketat  juga  adanya asuransi  yang  dilakukan  oleh  Pegadaian  Syariah  terhadap  barang  jaminan,  dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi.
Kata Kunci: Barang Jaminan, Hukum Islam, Pegadaian Syariah.

## Abstract
The main problem that is used as the basis for the discussion of this thesis is what is the form  of  Sharia  pawnshop  accountability  if  the  collateral  (marhun)  entrusted  by  the customer is damaged or lost and whether the liability for compensation provided by the Palopo  City  Branch  Sharia  Pegadaian  is  in  accordance  with  the  provisions  of  Islamic law.  The  results  show  that  the  responsibility  provided  by  Sharia  Pawnshops  is  in accordance  with  the  provisions  of  Islamic  law,  namely  the  amount  of  compensation  of 95%  of  the  estimated  value  of  collateral  (marhun)  or  according  to  mutual  agreement between  the  customer  and  the  pawnshop.  Settlement  of  customer  losses  is  carried  out with kinship. Anticipation made by the Palopo City Branch Sharia Pawnshop aside from the  tightly  guarded  storage  area  also  the  existence  of  insurance  carried  out  by  Sharia Pawnshops  on  collateral,  where  this  insurance  is  not  borne  by  the  customer  but  a separate agreement between the Sharia Pawnshop and Insurance.
Keywords: Collateral, Islamic Law, Sharia Pawnshop.

## A. PENDAHULUAN
Pegadaian  ( pawnshop )  adalah  salah  satu  bentuk  Lembaga  keuangan  bank  yang diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  luas  berpenghasilan  menegah  ke  bawah  yang membutuhkan  dana  dalam  waktu  segera.  Dana  ini  digunakan  untuk  membiayaai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. 1
Dalam  bentuk  pinjam  meminjam  dalam  hukum  islam  yaitu  menjaga  kepentingan pemberi  pinjaman,  jangan  sampai  dirugikan.  Oleh  karena  itu,  pemberi  pinjaman
1 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015) h. 171
dibolehkan  meminta  barang  dari  pihak  peminjam  sebagai  jaminan  utangnya.  Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang  jaminan dapat di jual  oleh  pemberi  pinjaman.  Konsep  tersebut  dalam  hukum  islam  di  sebut rahn atau gadai.  Untuk  memperoleh  pinjaman  uang,  salah  satu  alternatif  aman  adalah meminjamkan  uang  pada  Lembaga  keuangan  misalnya  nonbank  misalnya  Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  di  Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa  penyaluran  kredit  kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah.
Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syariah  dalam  memberi  kredit  dilakukan  dengan jaminan  benda  bergerak  yang  disebut  dengan  gadai.  Gadai  sendiri  pernah  dipraktikkan oleh  Rasulullah  SAW.  Kepada  seorang  yahudi,  Rasulullah  SAW  menggadaikan  baju perangnya  demi  membeli  sedikit  gandum. 2 Dengan  gadai,  orang  yang  menggadaikan atau pemberi gadai ( rahn ) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian utang atau pemegang gadai ( murtahin ), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang  menggadai. Murtahin dalam  hal  ini hanya  mempunyai  hak  kebendaan,  tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, murtahin juga memiliki tanggung  jawab  untuk  menjaga  barang  jaminan  yang  diserahkan  dengan  baik.  Akan tetapi  praktiknya,  kemungkinan  yang  dapat  timbul,  seperti  bencana  alam  atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan  yang  rusak  bahkan  hilang  akibat  peristiwa  tersebut  atau  akibat  kelalaian murtahin sewajarnya  bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugiannya.  Berkaitan dengan barang jaminan, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III?2008 dalam fatwa  tersebut  dijelaskan  bahwa  barang  jaminan  tersebut  tetap  dalam  pengusahan  atau pemanfaatan rahn dan bukti kepemilikannya diserakan kepada murtahin . 3

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. 4 Metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  suatu  riset  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.Lokasi  pada  penelitian  ini  yang  berjudul  “Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah Atas  Hilang  Atau  Rusaknya  Barang  Jaminan  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam  (Studi Kasus  Pegadaian  Syariah  Cabang  Palopo)”.  Dengan  cara  mewawancarai  Pegawai  PT. Pegadaian  Syariah  untuk  memperoleh  data  dan  keterangan  akurat  tentang  barang jaminan di Pegadaian Syariah.
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pendekatan  Empiris  adalah pendekatan  yang  timbul  terhadap  gejala  sosial  dalam  masyarakat  dan  Pendekatan Sosiologis,  secara  sosiologis  dengan  cara  melihat  kenyataan  yang  ada  dilapangan
2 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 358
3 Yadi  Janwari,  Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2015), h.106
4 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58
berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal  ini  penulis  mengamati sejauh  mana  implementasi  ketentun  hukum  dijalankan  pada  peristiwa  hukum  yang terjadi.
Dalam  tahap  ini  ada  dua  sumber  data  yang  akan  digunakan  penulis  untuk  mencari dan  mengumpulkan  sumber  data,  yaitu  data  primer  (utama)  dan  data  sekunder (pendukung) yaitu Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung  dalam  penelitian  lapangan  yang  berupa  wawancara,  obesrvasi,  individu  atau kelompok (orang), dalam hal ini data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dan Sumber  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  berupa  arsip, jurnal,  buku  dan  referensi  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Dalam  hal  ini penulis merujuk pada peraturan-peraturan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Wawancara (Interview), Metode ini dilakukan dengan caramengambil data dengan cara tanya jawab dua  orang  atau  lebih,  baik  itu  lewat  telephone  ataupun  tatap  muka.  Wawancara merupakan  metode  atau  Teknik  pengumpulan  data  atau  informasi  dengan  cara  tanya jawab  dengan  bertatap muka langsung  agar  mendapatkan  informasi  yang  lebih lengkap dengan  topik  yang  di  teliti,  dengan  metode  ini  penulis  dengan  mudah  mendapatkan informasi  atau  data  yang  diperoleh  melalui  dekomen-dekomen.    Kemudian  dekomen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, arsip, atau masih banyak lainnya.
Teknik  Pengolahan  dan  Analisis  Datayang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  berbagai  teknik  pengolahan  merupakan  tekhnik  yang  digunakan  penulis yaituPenyajian data merupakan menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk  yang  diinginkan  seperti  memberikan  penjelasan  dan  analisis.  Pengambilan kesimpulan dengan perspektif adalah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan. Dalam  menganalisis  data  peneliti  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas  hasil  penelitian  dengan  pendekatan analisis  konseptual  dan teoretik.  Dan  selanjutnya  diajukan  secara  deskriptif  dan  preskriptif  yaitu  dengan menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan  serta  memberikan pendapat hukum ( legal opinion ) penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Resiko  dan  Pertanggung  Jawaban  Pegadaian  Syariah  Terhadap  Hilang  Atau Rusaknya  Barang  Jaminan  ( Marhun ).  Dalam  setiap  perjanjian,  baik  itu  perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian  pula  dalam  perjanjian  gadai,  dimana  resiko  akan  timbul  apabila  terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadaikan perjanjian  tersebut.  Bagi  pihak  Pegadaian,  untuk  menjaga  keamanan  dari  kredit  yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak Pegadaian.  Dengan  diserahkannya  barang  jaminan,  maka  keamanan  kredit  akan  terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak Pegadaian mempunyai hak untuk  mengambil  pelunasan  hutang  nasabah  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  pihak Pegadaian  mempunyai  hak  untuk  mengambil  pelunasan  hutang  nasabah  dengan  jalan melelang  jaminan.  Disamping  mempunyai  hak  untuk  melelang  barang  jaminan  milik nasabah,  pihak  Pegadaian  juga  mempunyai  tanggung  jawab  yang  tidak  kecil  terhadap barang  jaminan  yang  dikuasainya.  Jumlah  barang  jaminan  yang  diterima  oleh  pihak Pegadaian  Sangat  banyak,  antara  berkisar  antara  50  –  100  brang  jaminan  dengan  nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 100.000.000.
Dengan  dikuasainya  barang  jaminan  milik  nasabah  dibawah  penguasaan  langsung pihak  Pegadaian,  maka  sesuai  dengan  asas  pihak  Pegadaian  harus  menjaga  keamanan dan  pemeliharaan  barang  jaminan  tersebut.  Dengan  demikian  apabila  barang  jaminan milik  nasabah  mengalami  kerusakan  atau  hilang,  pihak  Pegadaian  berkewajiban  untuk memberikan  ganti  kerugian.  Disini  jelas,  bahwa  penguasaan  secara  langsung  terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak Pegadaian.  Keberadaan  barang  jaminan  tersebut  pada  prinsipnya  mengandung  unsur untung rugi bagi pihak Pegadaian. Keamana kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Agar barang jaminan tidak  mengalami  kerusakan  atau  hilang  maka  pihak  Pegadaian  mengambil  langkah- langkah pencegah antara lain sebagai berikut: 5
a. Pihak  Pegadaian  berkewajiban  untuk  menyimpan  dan  memelihara  barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan pihak Pegadaian melakukan pengecekan di Gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas).
b. Mengharus setiap orang yang akan masuk Gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang Gudang. Maka pihak Pegadaian melakukan penjagaan selama 24 jam.
c. Barang  jaminan  yang  tidak  disimpan  dalam  lemari  besi,  harus  dibersihkan  dari debu  dan  kotoran  oleh  petugas  Gudang.  Untuk  mencegah  adanya  kerusakan barang  jaminan  misalnya  leptop,  hp  atau  tv  oleh  binatang  kecil  seperti  rayap, tikus, maka Gudang harus teratur disemprot dengan insektisida.
Dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa forcemajeure seperti  perampokan,  becanda  alam  dan  sebagainya  sehingga  mengakibatkan  barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan murtahin tidak  menghapuskan  kewajiban rahin melunasi  utangnya.  Maka  pihak Pegadaian  berkewajiban  untuk  memberikan  ganti  kerugian.  Namun,  dalam  praktiknya pihak murtahin telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian  sehingga  dapat  dilakukan  penyelesaian  yang  adil.  Oleh  karena  itu,  pihak murtahin (Pegadaian  Syariah) telah  membuat  perjanjian  adak  yang  tertulis  dalam Surat Bukti  Rahn  (SBR)  yang  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  kedua belah  pihak  juga  mengenai  kemungkinan  resiko  yang  timbul.  Ini  dimaksudkan  apabila terjadi  musibah,  maka  dapat  ditentukan  bagaimana  dan  siapa  saja  yang  menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
1. Bentuk  Penanganan  Barang  di  Pegadaian  Syariah  terhadap  Barang  Jaminan yang Hilang atau Rusak.
Sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  Surat  Bukti  Rahn  (SBR),  dalam  hal  ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa force  majeur seperti  bencana  alam,  kebaran,  maupun  kelalaian  petugas Pegadaian,  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo  tetap  memberikan  ganti  kerugian  kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugiaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah sebesar 95% dari nilai taksiran barang. 6
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo,  ada  kemungkinan barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan karena kelalaian petugas,
5 Wawancara, Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal  3 Agustus 2020
6 Wawancara, Baso Sutrisno, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal  3 Agustus 2020
sehingga  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah  yang  bersangkutan.  Sedangkan sejauh  ini  belum  ada  kasus  hilangnya  barang  jaminan  milik  nasabah  di  Pegadaian Syariah Kota Palopo.
Pertanggungjawaban  tentu  dilakukan  dan  di  bedakan  berdasarkan  jenis  barang jaminan,  kemudian  besarnya  ganti  kerugian  dimana  semua  hal  tersebut  dilakukan  agar tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan.Selain  itu,  untuk  menghindari  hal-hal  yang  dapar merugikan nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabag yang dijaminkan di Pegadaian Syariah telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa  penitipan,  maka  sudah  menjadi  tanggung  jawab  Pegadaian.Kasus  yang  pernah terjadi  di  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo  ialah  rusaknya  barang  jaminan  yaitu  sebuah kalung  nasabah  yang  putus  akibat  kecerobohan  petugas  Pegadaian.  Pihak  Pegadaian langsung  menghubungi  nasabah  pemilik  kalung  tersebut  dan  menegosiasikan  tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian, apakah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah  dalam  mekanisme  Pertanggungjawabannya  terhadap  kerusakan  barang  jaminan adalah  segera  memperbaiki  atau  disambung  kembali  kalung  yang  telah  putus  tersebut atas  izin  dari  pemeliknya.  Barang  jaminan  ialah  berupa  kalung  yang  dibawah  ketoko emas  untuk  diperbaiki/disambung  kembali  dengan  biaya  perbaikan  Rp.20.000  biaya perbaikan  tidak  ditanggung  oleh  nasabah  melainkan  pihak  asuransi  dan  Pegadaian Syariah. 7 Menurut  seorang  nasabah  bernama  Fitri  Angraeni  yang  pernah  mengalami kerusakan  barang  jaminan,  pihak  Pegadaian  cukup  bijaksana  dalam  menyelesaikan kasus-kasus  kerusakan  terhadap  barang  jaminan,  dan  tidak  menyalahkan  atau melemparkan  tanggung  jawab  kepada  pemilik  barang  jaminan.  Dengan  catatan  bahwa kerusakan  tersebut  sebatas  bukan  kerusakan  fisik  misalnya  jatuh  atau  pecah  yang dilakukan  oleh  petugas  Pegadaian  Syariah,  dan  kerusakan  tersebut  harus  segera dilaporkan kepada pemilik barang jaminan (Nasabah). 8
Kerusakan  yang  terjadi  terhadap  barang-barang  jaminan  biasanya  hanya  kerusakan kecil  yang  di  sebabkan  karena  lamanya  waktu  penyimpanan  sehingga  barang  jaminan seperti  kalung  secara  tidak  sengaja  terjatuh,  tertumpuk  oleh  kotak-kotak  penyimpanan, atau  tertarik  dengan  tidak  sengaja,  sehimgga  mengakibatkan  kalu  tersebut  putus. Berdasarkan kejadian tersebut pihak pegadaian mempunyai anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Pemberian ganti rugi terhadap barang jaminan yang rusak di Pegadaian Syariah Cabang Kota  Palopo  menurut  penulis  sudah  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan-ketentuan yang  berlaku,  dimana  kedua  belah  pihak  (Pegadaian  Syariah  dan  Nasabah)  terjadi kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Bentuk  Penanganan  Barang  Jaminan  yang  Rusak  atau  Hilang  Menurut Prespektif Hukum Islam.
Tanggung  jawab  dalam  hukum  islam  ialah  “besarnya  tanggungan  terhadap  barang gadai  yang  hilang  atau  rusak  adalah  harga  terendah.  Namun  adapula  yang  berpendapat tanggungan  tersebut  sebesar  dengan  harganya.  Merujuk  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi ( ta’widh ) hanya dapat dikenakan  atas  pihak  yang  dengan  sengaja  melakukan  kelalaian  dan  sesuai  yang
7 Wawancara, Baso  Sutrisno,  Pimpinan  Cabang  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo  Pada Tanggal  3 Agustus 2020
8 Wawancara, Fitri  Angraeni,  Nasabah  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo,  Pada  tanggal  5  Agustus 2020.
menyimpang  dari  ketentuan  akad  sehingga  menimbul  kerugian  bagi  pihak  lain”.  Yang kedua,  “jumlah  ganti  rugi  nominalnya  harusnya  sesuai  dengan  kerugian  real  dan  cara pembayarannya  tergantung  kesepakatan  pihak  yang  berakad”.  Dalam  hal  ini  pihak Pegadaian  Syariah  memberikan  tanggungan  sebesar  95%  dari  nilai  taksiran  barang tersebut  bukan  dari  nilai  pinjaman,  sehingga  jika  dilakukan  pengukuran  dari  harga terendah  atau  dengan  harga  hutang  atau  pinjaman,  pengantian  yang  diberikan  oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menganti kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilanan barang jaminan karena adanya peristiwa bencana alam bukan  merupakan  akibat  dari  kelalaiannya  pihak  Pegadaian  Syariah  tidak  diwajibkan untuk  menganti  kerugian  tersebut.  Karena  barang  jaminan  di  Pegadaian  Syariah  Kota Palopo  telah  diasuransikan,  maka  pihak  Pegadaian  tetap  memberikan  biaya  ganti  rugi terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah.
Hal tersebut menunjukan bahwa pihak Pegadaian Syariah bertanggung jawab terhadap barang  jaminan  milik  nasabah  yang  dititipkan  kepadanya.  Islam  tidak  membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak  milik  pribadi  dalam  islam  benar-benar  dihargai  dan  dihormati.  Sehingga  cara memperoleh hak milik dalam islam sudah diatur sedemikian rupa. Islam telah mengatur masalah  ganti  rugi  dengan  tidak  melupakan  prinsip  jauhi  dan  prinsip  keadilan.  Harta jangan  sampai  menjadi  konflik  antar  sesame  manusia.  Untuk  itu,  diperintahkan  aturan dekomentasi, pencatatan/ akuntansi, al-isyhad/saksi, dan jaminan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam Islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di ganti. Nasabah yang mengajukan ganti rugi, harus memperliatkan barang serta membuktikan kerusakan ataupun cacat yang terjadi memang betul terjadi pada saat disimpan  di  kantor  Pegadaian  Syariah.  Dalam  hal  ini  pihak  Pegadaian  akan  meneliti Surat  Bukti  Rahn  (SBR)  serta  kerusakan  yang  ada  setelah  di  yakini  bahwa  kerusakan tersebut  terjadi  akibat  kelalaian  serta  kesalahan  pihak  Pegadaian  Syariah,  selanjutnya akan  dilakukan  tuntutan  ganti  rugi  baik  dilakukan  secara  kekeluarga  ataupun  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Ganti  rugi  secara  kekeluargaan  positif  atau  manfaatnya  lebih banyak bagi nasabah maupun bagi pihak Pegadaian.
Keuntungan  bagi  pihak  Pegadaian  Syariah  dalam  menyelesaikan  perkara  secara musyawarah  dapat  mempererat  hubungannya  dengan  nasabahnya,  olehnya  itu  pihak nasabah  lebih  merasa  puas  dengan  cara  penyelesaian  secara  kekeluargaan.  Dengan kepuasan nasabah tersebut, maka nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut  menentukan  besarnya  nominal  ganti  rugi  yang  ia  derita.  Keuntungan  lainnya  ialah nama  PT.  Pegadaian  Syariah  di  mata  masyarakat  dapat  terjaga  dan  masyarakat  akan berpandangan  nbahwa  PT.  Pegadaian  Syariah  memiliki  itikad  baik  untuk  memberikan ganti  rugi  ataupun  rusak  atau  hilangnya  barang  jaminan.  Bagi  nasabah,  keuntungan dalam  penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi  dengan  cara  kekeluargaan  yaitu  dapat  menjaga silahturahmi dengan PT. Pegadaian Syariah serta nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar  menawar  tentang  besarnya  ganti  rugi  yang  diterimahnya  akan  lebih  besar dibandingkan dengan aturan yang belaku sebagaimana mestinya.
Pembayaran  ganti  rugi  pada  prinsipnya  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Maka  dari  itu  diperlukan  itikad  baik  dari  pihak  Pegadaian  Syariah  dalam  menafsirkan ulang.  Dengan  adanya  itikad  baik  tersebut,  maka  pihak  Pegadaian  Syariah  akan  selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti rugi atas  barang  yang  hilang  atau  rusak.  Maka  dari  itu  menurut  penulis  ganti  rugi  yang  di berikan  pegadaian  Syariah  Kota  Palopo  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  pihak  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo  telah  sesuai dengan  ketentuan  Hukum  Islam.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui  telah mengasuransikan  barang  jaminan  nasabah,  sehingga  Pegadaian  Syariah  telah menunjukan bahwa ia telah bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain  itu,  dalam  menentukan  besaran  imbalan  jasa  simpan  ( ujrah )  Pegadaian  Syariah Kota  Palopo  menetukan  berdasarkan  hasil  taksiran  barang  berbeda  dengan  yang dilakukan  oleh  Pegadaian  Konvensional  dimana  cara  penentuan  besaran  sewa  modal berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  selanjutnya  ditarik kesimpilan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bentuk tanggung jawab penerima gadai di Pegadaian Syariah antara lain:
1. Penerima  gadai  bertanggung  jawab  atas  hilang  atau  merosotnya  barang  gadai, apabila hal ini disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima  gadai  wajib  memberitahukan  kepada  pemberi  gadai  sebelum  diadakan pelelangan barang gadai.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi  ( ta’widh )  hanya  dapat  dikenakan  atas  pihak  yang  dengan  sengaja  melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbul kerugian bagi  pihak  lain”.  Yang  kedua,  “jumlah  ganti  rugi  nominalnya  harusnya  sesuai  dengan kerugian  real  dan  cara  pembayarannya  tergantung  kesepakatan  pihak  yang  berakad”. Pegadaian  Syariah  dalam  mekanisme  pertanggungjawabannya  terhadap  kerusakan barang  jaminan  diselesaikan  secara  damai  sebenarnya  merupakan  prioritas  Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan.
Perkembangan Pegadaian Syariah cukup membuat Khazanah perekonomian bangga. Namun,  bukan  berarti  Pegadaian  Syariah  tidak  perlu  lagi  atau  tidak  memerlukan  lagi masukan  untuk  perbaikan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis  memberikan  saran-saran sebagi  berikut:Untuk  menghindari  atau  mencegah  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan barang  jaminan  gadai,  maka  Pegadaian  Syariah  Kota  palopo  hendaknya  harus  lebih meningkatkan  pengamanan  dan  pemeliharaan  terhadap  barang-barang  jaminan  gadai milik  nasabah,  sehingga  barang-barang  jaminan  gadai  tersebut  ditebus  oleh nasabah.Dalam  menghadapi  persaingan  Lembaga  Keuangan  baik  antara  konvensional maupun  Syariah,  dengan  adanya  akad tabarru ’  seharusnya  nilai  biaya  pinjaman Pegadaian  Syariah  lebih  kompetitif,  bukan  hanya  akadnya  yang  bernilai  hukum  Islam, tetapi juga biaya pinjamanan yang lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik dengan pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995 Janwari,  Yadi. Fikih  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2015
Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
Umam, Khaerul. Manajemen Perbankan Syariah . Bandung: Pustaka Setia, 2003
Wawancara  dengan  Bapak  Baso  Sutrisno, Pimpinan  Cabang  Pegadaian  Syariah  Kota Palopo, Pada Tanggal 3 Agustus 2020. Wawancara  dengan  Ibu  Dian  Azis, Penaksir  Cabang  Pegadaian  Syariah  Kota  Palopo, Pada Tanggal 3 Agustus 2020
Wawancara dengan Ibu Fitri Angraeni, Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo, Pada Tanggal 5 Agustus 2020.