## Tata Kelola Government Resources Management System (GRMS) Pada Pemerintah Daerah Salatiga Dalam Rangka Mewujudkan Smart City
Mursid Setyo Utomo * , Agustinus Fritz Wijaya
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia Email: 1,* 682019606@student.uksw.edu, 2 agustinus.wijaya@uksw.edu Email Penulis Korespondensi : 682019606@student.uksw.edu Submitted 11-11-2022 ; Accepted 08-12-2022 ; Published 30-12-2022

## Abstrak
Government  Resouces  Management  System  merupakan  sebuah  sistem  aplikasi  digital  yang  terintregasi,    perancangan  tata  kelola Government Resources Management System (GRMS) dilakukan dalam rangka pentingnya penerapan TI secara maksimal diperlukan pemahaman  yang  tepat  mengenai  konsep  dari  sistem  yang  berjalan,  teknologi  apa  saja  yang  dimanfaatkan  dan  juga  aplikasi  yang dikembangkan,  pengelolaan  serta  pengembangan  sistem  TI  diperlukan  adanya  panduan  yang  mengatur  bagaimana  pemanfaatan  TI dalam  organisasi.  Dalam  hal  ini  pihak  yang  terkait  dengan  perancangan  GRMS  adalah  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (DISKOMINFO)  yang  merupakan  unsur  pelaksana urusan  pemerintahan di bidang  komunikasi dan  juga  pengembangan  Teknologi Informasi yang  salah  satu  tujuan  utamanya  dalam  rangka  mewujudkan  Smart  City.  Pada  perancangan  tata  kelola  ini  menggunakan framework  COBIT  2019  dengan  identikasi  11  faktor  desain  rancangan  tata  kelola  yang  didapatkan  dengan  bantuan  design  toolkit COBIT 2019. Hasil yang didapatkan  pada Diskominfo Salatiga  menghasilkan 9 proses  yang relevan dan akurat dengan kriteria dari penilaian  yang  dilakukan.  Dari  hasil  tersebut  dapat  dibuat  rekomendasi  berupa  perancangan  Government  Resources  Management System (GRMS) untuk mewujudkan Smart City.
Kata Kunci: Government Resouces Management System, Dinas Komunikasi dan Informatika, COBIT 2019, Smart City.

## Abstract
Government  Resources  Management  System  is  an  integrated  digital  application  system,  the  design  of  the  Government  Resources Management System (GRMS) governance is carried out in the context of the importance of maximum IT implementation, it is necessary to have a proper understanding of the concept of the running system, what technologies are used and also the applications used. In developing, managing, and developing IT systems, it is necessary to have a guide that regulates how to use IT in the organization. In this  case,  the  party  related  to  the  design  of  the  GRMS  is  the  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (DISKOMINFO)  which  is  the implementing element of government affairs in the field of communication and also the development of Information Technology which is one of the main objectives to realize a smart city. This study uses the COBIT 2019 framework, where COBIT 2019 is the latest version of COBIT released by ISACA. Diskominfo Salatiga identified 11 design factors with the help of the COBIT 2019 design toolkit which  will  produce  a  design  for  information  technology  governance.  The  results  of  planning  or  governance  design  in  Diskominfo Salatiga produce 9  important processes with the assessment criteria that have been carried out. From these results, recommendations can be made in the form of designing a Government Resources Management System (GRMS) to realize a Smart City.
Keywords : Government Resouces Management System, Dinas Komunikasi dan Informatika, COBIT 2019, Smart City

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah memerlukan pengelolaan yang profesional, sumber daya  yang  handal,  dan  biaya  yang  cukup  besar,  serta  memiliki  resiko  kegagalan  yang  tinggi  jika  IT  yang  dimiliki terganggu.  Maka  dari  itulah  pentingnya  penerapan  TI  secara  maksimal  diperlukan  pemahaman  yang  tepat  mengenai konsep  dari  sistem  yang  berjalan,  teknologi  apa  saja  yang  dimanfaatkan  dan  juga  aplikasi  yang  dikembangkan, pengelolaan serta pengembangan sistem TI diperlukan adanya panduan yang mengatur bagaimana pemanfaatan TI dalam organisasi. Sejauh TI di lingkungan pemerintah yang bersangkutan, tata kelola yang tepat diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari itu. Tata kelola TI dilakukan dalam upaya memastikan penerapan TI benar-benar mendukung tujuan dan berfokus pada efisiensi dan pemberdayaan resouces yang tepat[1][2][3].
Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemerintahan Kota Salatiga terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu masih banyaknya pelayanan publik yang belum memanfaatkan teknologi informasi dan belum meratanya kemampuan dan  prasarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  masyarakat.  Peran  tata  kelola  TI  dipandang  sebagai  solusi  untuk masalah ini dan sekarang menjadi fokus manajemen bagi banyak organisasi sebagai kunci sukses TI dalam manajemen pelayanan publik, faktor organisasi inovatif sering menghadapi tantangan besar, namun berinovasi untuk meningkatkan kualitas  dan  layanan  publik  yang  bermartabat.  Berdasarkan  berbagai  tantangan  terkait  inovasi  manajamen  pelayanan publik, mendapatkan kesimpulan bahwa kunci keberhasilan dalam mewujudkan inovasi manajemen pada sektor publik adalah komitmen penuh dari anggota organisasi dan stakeholders. Government Resouces Management System atau yang sering  disingkat  GRMS  merupakan  sebuah  sistem  aplikasi  digital  yang  terintregasi[4].  Terdapat  beberapa  penelitian mengenai  pengembangan  GRMS  yang  masih  terbatas  dan  belum  adanya  perancangan  tata  kelola  sebagai  pedoman standarisasi. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Apriliani, dkk pada tahun 2020 berjudul:” Peran Government Resources Management Systems pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah)” membahas penerapan aplikasi sistem Government Resources Management System di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah. Berawal karena banyaknya kegiatan dan informasi yang harus secara cepat disampaikan, dilakukan  pengambilan  keputusan  secara  cepat,  dan  banyaknya  daerah  yang  sulit  terjangkau  serta  membutuhkan perjalanan  lama,  maka  sistem  GRMS  ini  memberikan  kemudahan  bagi  pegawai  instansi  pemerintahan  dengan
memanfaatkan  fasilitas  internet.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  mendapatkan  data  dari  wawancara dengan  pelaksana  GRMS.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  banyak  pegawai  pemerintahkan  yang  masih  belum familiar terhadap aplikasi sistem GRMS ini dan masih perlu mendapatkan pelatihan aplikasi ini[5]. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2020 dengan judul: “Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management Systems (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah”, membahas bagaimana inovasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan pada era disrupsi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan.  Pemerintah Provinsi Jawa  Tengah  merupakan  provinsi  yang  pertama  kalinya  menerapkan  inovasi  sistem  GRMS  (Government  Resources Management  Systems)  pada  sektor  manajemen  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis  penggunaan  sistem  aplikasi  tersebut,  bagaimana  pengembangan  yang  diperlukan  serta  kendala  yang ditemukan Penelitian ini berbentuk deskriptif, dengan pendekatan kualitatif[6].
Penelitian serupa yang dilakukan dalam lingkup kota Salatiga dilakukan oleh Sinta Lestari dengan judul:” Analisis Pengembangan E-Government di Kota Salatiga” yang melakukan analisis pengembangan teknologi e-government di kota salatiga  yang  dilakukan  dengan  metode  penilitian  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  secara  kualitatif,  dihasilkan bahwa  kota  salatiga  belum  sepenuhnya  menerapkan  e-government  sesuai  yang  diharapkan[7].  Penelitian  lanjutan mengenai e-government di kota salatiga  dilakukan oleh Yusuf Sulistyo berjudul:”Analisis  Hambatan E-government di Wilayah  Kecamatan  Tingkir,Salatiga”  yang  data  temuan  diperoleh  secara  observasi  dan  juga  angket  menghasilkan keluaran berupa faktor penghambat yang  ditemukan dalam pengimplementasian e-government antara lain dari tingkat kesiapan  tiap  daerah  dan  juga  SDM  yang  mengelola  teknologi  e-government[8].  Dari  hasil  penelitian  sebelumnya merupakan analisis deskriptif dan hambatan yang terjadi ketika ingin menerapkan e-government dan hasil keluaran berupa saran subjektif. Belum adanya perancangan tata kelola berupa kerangka kerja menjadi hambatan yang timbul ketika ingin mengimplementasikan dan juga memberikan rekomendasi sektor mana saja yang belum menerapkan e-government.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Salatiga  ingin    melakukan  berbagai  pengembangan  inovasi,  reformasi  sistem birokrasi,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  terus  ditingkatkan  dalam  upaya  menuju  smart  city[9][10].  Dalam rangka  untuk  memaksimalkan  penerapan  tata  kelola  teknologi  yang  baik,  Dinas  Pemerintahan  Kota  Salatiga  perlu kerangka kerja yang dapat dijadikan standarisasi yang tepat. COBIT 2019 Merupakan framework tata kelola yang paling lengkap untuk acuan dalam membuat tata kelola dan manajemen informasi teknologi[8][9][13], karena didalamnya sudah terdapat  modul-modul  yang  terwakili  ketika  kita  ingin  merancang  tata  kelola  teknologi  informasi  dalam  lingkup pemerintahan[11][12].  Hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  berupa  kerangka  kerja  yang  dapat digunakan  untuk  pemerintahan  kota  salatiga  dan  juga  beserta  dengan  rekomendasi  yang  nantinya  didapatkan  setelah melakukan proses penilaian capability disetiap sektor[13][14].

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dalam  merancang  tata  kelola  Government  Resources  Management  System  (GRMS)  akan  berfokus  pada perancangan  tata  kelola  sebagai  standart,  panduan  dan  juga  tools  dalam  upaya  pemerintah  kota  salatiga  menuju  good governance[18] yang pada akhirnya nanti dapat mewujudkan smart city. Mengacu pada hal tersebut  maka pendekatan yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Dimana  penelitian  yang  dilakukan  untuk memperoleh  gambaran  mengenai  sistem  e-Government  yang  sudah  dijalankan,  sedang  dikembangkan  maupun  yang belum di impelentasikan dengan baik. Adapun tahapan dalam melakukan penelitian yang tercantum dalam Gambar 1.

## 2.1 Perencanaan
Pada  tahap  penelitian  dan  perencanaan  ini  akan  melakukan  identifikasi  masalah  terlebih  dahulu  berkenaan  dengan teknologi  informasi  apa  saja  yang  saat  ini  digunakan  terutama  pada  sektor  e-Government,  dalam  mengidentifikasi masalah yang terkait maka diperlukan informasi mengenai teknologi yang saat ini sedang berjalan maupun yang belum terimplementasi dengan baik maka dari itu dengan metode pendekatan secara kualitatif diperlukan adanya wawancara dengan  sektor  yang  bersangkutan  dan  berkompeten  dibidang  teknologi  informasi  guna  menjelaskan  dan  menjawab pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyan.

## 2.2 Pengumpulan Data
Pada  tahapan berikutnya  adalah  pengumpulan  data  dimana  pada  tahapan  ini  setelah  membuat daftar  pertanyaan  maka akan dilakukan wawancara dengan sektor yang bersangkutan, setelah melakukan serangkaian wawancara maka hasil dari wawancara tersebut didokumentasikan dan dibentuk narasi agar mudah dalam menganalisis data hasil wawancara.

## 2.3 Perancangan Tata Kelola
Pada  tahap  perancangan  tata  kelola  yang  pertama  adalah  mengetahui  kondisi  dan  strategi  organisasi  yang  sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya dan didasarkan pada standar faktor desain COBIT 2019 untuk memahami strategi organisasi,  tujuan  dan  juga  isu  terkai  Teknologi  Informasi  yang  terjadi.  untuk  mengetahui  kondisi  strategi  organisasi dilakukan dengan memeriksa latar belakang strategi, lingkup bisnis, dan tujuan konsistensi yang dihasilkan.
Berikutnya yakni menetapkan lingkup tata kelola, pada tahap ini menggunakan desain toolkit COBIT 2019 yakni faktor desain strategi perusahaan, tujuan perusahaan, profil risiko, dan masalah terkait TI.hasil penilaian didasarkan pada data  yang  diperoleh  ada  tahapan  sebelumnya  kemudian  ditransformasikan  menjadi  sekumpulan  bagian  tata  kelola prioritas untuk membentuk sistem tata kelola awal.
Tahapan  selanjutnya  digunakan  untuk  menyempurnakan  lingkup  awal  dari  sistem  tata  kelola  yang  sudah diidentifikasi sebelumnya, penilaian dilakukan dengan menggunakan lanskap ancaman, persyaratan kepatuhan, peran TI, model sumber TI, metode implementasi TI, dan strategi adaptasi. hasil dari penilaian pada setiap faktor akan dirancangkan tata kelola
Terakhir  merupakan  hasil  desain  sistem  tata  kelola,  dimana  pada  tahapan  ini  semua  masukan  dari  langkah sebelumnya digabungkan untuk meringkas rancangan sistem tata kelola. hasil akhir desain perlu mewakili penilaian dari secara relevan dan dengan ini dapat dibuat perencanaan tata kelola yang nantinya terdapat rekomendasi yang merupakan tujuan utama penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Mengetahui Kondisi dan Strategi Organisasi
Setelah  melakukan  serangkaian  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (DISKOMINFO)  Kota Salatiga didapatkan hasil sebagai berikut:
a. Memahami Strategi Organisasi
Pemerintahan  Kota  Salatiga  menerapkan  strategi  bisnis  yang  berorientasi  meningkatkan  pelayanan  publik,  seperti yang sudah tertera didalam misi utama dari Diskominfo Salatiga yakni ” Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)”. Dalam hal ini pemerintah kota salatiga berfokus untuk selalu melakukan pengembangan dan juga inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertata dan juga transparan.
b. Memahami Tujuan Organisasi
Diskominfo sebagai divisi untuk mengembangkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan fokus kedalam  implementasi teknologi  informasi  yang  saat  ini  sedang berkembang  atau sering  disebut  dengan  era digitalisasi.
c. Memahami Profil Risiko
Suatu lembaga pemerintahan atau divisi pasti mempunyai risiko yang akan terjadi. Dampaknya tergantung terhadap risiko apa yang mungkin saja terjadi bisa dalam lingkup kecil tetapi bisa juga menyebar ke lingkup yang lebih  luas. Salah  satu  risiko  yang  dapat  mempengaruhi  diskominfo  yaitu  risiko  dalam  pendayagunaan  sumberdaya  TI, pengembangan dan penerapan sistem aplikasi di sebuah instansi dan juga kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi TI dan proses bisnis yang sedang berjalan.
d. Memahami Isu Terkait TI
Permasalahan pada TI yang terkait dengan risiko TI dapat dinilai sebagai risiko TI yang terealisasi. Permasalahan terkait  TI  yang  terjadi  pada  Diskominfo  Salatiga  antaranya  sumber  daya  staff  dengan  ketrampilan  yang  kurang memadai dan juga sistem keamanan yang masih riskan dalam hal pembobolan data.

## 3.2 Menetapkan Lingkup Awal Tata Kelola
Hasil  identifikasi  berdasarkan  dari  wawancara,  observasi  dan  juga  dokumen  pendukung  di  implementasikan  kedalam toolkit desain faktor COBIT 2019 sebagai berikut:

## a. Desain Faktor 1
Pada faktor desain 1 ini merepresentasikan dari strategi sebuah organisasi maupun perusahaan, setiap organisasi pastinya  memiliki  perbedaan  dalam  pemodelan  dasar  strateginya.  Strategi  organisasi  terdiri  dari  4  jenis  yaitu pertumbuhan/akuisisi,inovasi/diferensiasi,kepemimpinan  biaya  dan  layanan/stabilitas  klien.  Hasil  identifikasi  faktor desain 1 pada Diskominfo Salatiga dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Table 1. Strategi Perusahaan Faktor Desain 1 Strategi Perusahaan Nilai Pertumbuhan/Akuisisi 4 Inovasi/Diferensiasi 3 Kepemimpinan biaya 1 Layanan/Stabilitas klien 5
Berdasarkan pada gambar 2 diatas, fokus kepentingan dari Diskominfo Salatiga untuk strategi organisasi terdapat pada poin layanan dan stabilitas klien yang bernilai 5, penilaian tersebut didasarkan pada tujuan dan fokus utama dari Diskominfo Salatiga yang tertcantum didalam visi dan misi nya yaitu ” Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)”. Selain itu pada poin pertumbuhan bernilai 3 karena Diskominfo Salatiga akan terus berkembang baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publiknya. Inovasi juga  termasuk  dalam  strategi  Diskominfo  Salatiga  namun  dalam  hal  ini  tidak  menjadikan  fokus  utama  karena  pada dasarnya inovasi yang dibuat tergantung kepada kebutuhan publik. Nilai kepemiminan biaya mempunyai poin 1 karena pada dasarnya Diskominfo merupakan lembaga dinas pemerintahan yang beroperasi sesuai dari instansi dan fasilitas dari pusat terlepas dari berapapun biaya yang dikeluarkan.

## b. Desain Faktor 2
Pada faktor desain 2, strategi sebuah organisasi digunakan untuk mencapai serangkaian tujuan. Tujuan ini dapat dipaparkan  didalam  kerangka  kerja  COBIT  2019  pada  faktor  desain  2  Tujuan  Perusahaan,  Hasil  identifikasi  adalah sebagai berikut.
Table 2. Tujuan Perusahaan Faktor Desain 2 Tujuan Perusahaan Nilai (1-5) EG01—Portofolio produk dan layanan kompetitif 3 EG02—Risiko bisnis terkelola 2 EG03—Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal 4 EG04—Kualitas informasi keuangan 2 EG05—Budaya layanan berorientasi pelanggan 5 EG06—Kesinambungan dan ketersediaan layanan bisnis 4 EG07—Kualitas informasi manajemen 4 EG08—Optimasi fungsionalitas proses bisnis internal 2 EG09—Optimasi biaya proses bisnis 1 EG10—Keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf 3 EG11—Kepatuhan terhadap kebijakan internal 3 EG12—Program transformasi digital terkelola 3 EG13—Inovasi produk dan bisnis 3
Berdasarkan pada tabel 2, terlihat bahwa fokus utama dari Diskominfo Salatiga adalah dengan dimensi customer oriented services yang terdapat pada EG05-EG07 dengan poin 4. Selanjutnya pada dimensi kepatuhan terhadap hukum yang terdapat pada EG03 juga mendapatkan poin 4 karena sebagai lembaga pemerintahan tugas dan pekerjaan dibawah perintah dari institut pusat.

## c. Desain Faktor 3
Dalam  faktor  desain  3  merupakan  identifikasi  resiko  yang  terdapat  pada  sebuah  organisasi,  profil  resiko merupakan  isu  terkini  yang  berkaitan  dengan  TI  yang  saat  ini  sedang  dihadapi  dan  menunjukkan  area  yang  paling beresiko.  Terdapat  19  kategori  resiko  yang  harus  diperhatikan,  berikut  hasil  identifikasi  profil  resiko  di  Diskominfo Salatiga.
Table 3. Profil Resiko Faktor Desain 3 Profil Resiko Nilai (1-30) Pengambilan keputusan investasi TI 4 Manajemen siklus hidup program 16
Biaya & pengawasan TI 4 Keahlian, keterampilan & perilaku TI 12 Arsitektur perusahaan/TI 6 Insiden infrastruktur operasional TI 15 Tindakan tidak sah 15 Masalah adopsi/penggunaan perangkat lunak 6 Insiden perangkat keras 10 Kegagalan perangkat lunak 20 Serangan logis (peretasan, malware, dll.) 25 Insiden pihak ketiga/pemasok 1 Ketidakpatuhan 9 Isu Geopolitik 1 Aksi industri 1 Perbuatan alam 4 Inovasi berbasis teknologi 20 Lingkungan 4 Manajemen data & informasi 25
Berdasarkan  tabel  3,  nilai  paling  tinggi  adalah  25  yang  memiliki  pengaruh  besar  jika  resiko  tersebut  terjadi, kategori Logical attacks dan Data &  information management merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik  oleh  pihak  Diskominfo  karena  jika  terjadi  hacking  ataupun  kebocoran  data  akan  sangat  fatal  akibatnya,  data penduduk  apalagi  jika  sudah  memasuki  kedalam  lingkup  big  data  akan  berakibat  fatal  bagi  pemerintahan  dan  juga masyarakat.  Selanjutnya  pada  kategori  technology-based  innovation  juga  perlu  direncanakan  secara  matang,  jangan sampai dengan adanya teknologi justru akan mempersulit dan memperumit Diskominfo Salatiga guna mencapai visi misi dan menuju smart city.

## d. Desain Faktor 4
Faktor desain 4 mengidentifikasi tinjauan masalah yang saat ini dihadapi oleh Diskominfo Salatiga, dalam tahap ini merupakan penilaian TI organisasi engan mempertimbangkan isu atau masalah terkait TI yang saat ini dialami. Berikut merupakan hasil dari identifikasi penilaian TI yang saat ini terjadi.
Table 4. Isu Terkait TI Faktor Desain 4 Isu Terkait Nilai (1-3) Frustrasi antara entitas TI yang berbeda di seluruh organisasi 1 Frustrasi antara departemen bisnis (yaitu, pelanggan TI) dan departemen TI 1 Insiden signifikan terkait I&T, seperti kehilangan data 2 Masalah pengiriman layanan oleh outsourcing TI 1 Kegagalan untuk memenuhi persyaratan peraturan atau kontrak terkait TI 1 Temuan audit reguler atau laporan penilaian lainnya tentang kinerja TI yang buruk 1 Pengeluaran TI yang tersembunyi dan nakal, yaitu, pengeluaran I&T oleh departemen pengguna di luar kendali mekanisme 1 Duplikasi atau tumpang tindih antara berbagai inisiatif 1 Sumber daya TI yang tidak mencukupi, staf dengan keterampilan yang tidak memadai 2 Perubahan atau proyek yang mendukung TI sering kali gagal memenuhi kebutuhan bisnis 1 Keengganan anggota dewan, eksekutif atau manajemen senior untuk terlibat dengan TI 1 Model operasi TI yang kompleks dan/atau mekanisme keputusan yang tidak jelas 1 Biaya TI yang terlalu tinggi 3 Terhambat atau gagalnya implementasi inisiatif atau inovasi baru 3 Kesenjangan antara pengetahuan bisnis dan teknis, yang menyebabkan pengguna bisnis dan spesialis informasi 3 Masalah reguler dengan kualitas data dan integrasi data di berbagai sumber 1 Komputasi pengguna akhir tingkat tinggi, menciptakan (di antara masalah lain) kurangnya pengawasan dan kontrol 2 Departemen bisnis menerapkan solusi informasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa keterlibatan departemen TI perusahaan 2 Ketidaktahuan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan privasi 1
Berdasarkan tabel 4, isu yang paling umum dialami oleh Diskominfo adalah perihal terkait TI antara lain kurang maksimalnya  implementasi  dari  inovasi  yang  sudah  direncanakan  sebelumnya,  juga  kurangnya  kemampuan  dari  staff untuk  dapat  memaksimalkan  teknologi  guna  membuat  inovasi  yang  dapat  mempermudah  dan  membantu  dalam pengelolaan  pemerintahan  dan  juga  pelayanan  publik.  Dalam  hal  pengelolaan  data  Diskominfo  juga  belum  maksimal terlebih dalam hal pengelolaan big data dan beserta security system.

## 3.3 Memperbaiki Lingkup Sistem Tata Kelola
Hasil  identifikasi  berdasarkan  dari  wawancara,  observasi  dan  juga  dokumen  pendukung  di  implementasikan  kedalam toolkit desain faktor COBIT 2019 sebagai berikut:

## a. Desain Faktor 5
Pada faktor desain 5 merupakan pandangan ancaman yang dapat berguna dalam mengidentifikasi ancaman yang dapat beresiko dalam Diskominfo Salatiga beroperasi. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Landskap Ancaman
Berdasarkan  gambar  2,  presentase  ancaman  normal  pada  Diskominfo  adalah  70%  hal  ini  didasari  dari  hasil identifikasi  yang  telah  dilakukan  yakni  pada  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  Diskominfo  Salatiga  masih  dapat mengendalikan ancaman operasional yang antara lain terganggunya koneksi internet, masalah listrik dan perangkat yang bermasalah. Selanjutnya kisaran 30% ini merupakan ancaman dari luar yang dapat mengganggu operasional salah satu bentuknya yakni kegagalan sistem dan juga kebocoran data.

## b. Desain Faktor 6
Faktor desain 6 Compliance Requirements merupakan persyaratan kepatuhan yang mendasari sebuah organisasi dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.

## Gambar 3. Persyaratan Kepatuhan
Berdasarkan  pada  gambar  3,  presentase  persyaratan  kepatuhan  normal  pada  Diskominfo  Salatiga  adalah  60% karena  dalam  operasionalnya  sudah  memenuhi  persyaratan  umum  pada  publik  dan  sistem  pemerintahan  berdasarkan peraturan pemerintahan yang berlaku. Presentase persyaratan tinggi adalah 40% karena dalam mengelola data dan resouce pendukung lainnya perlu adanya mekanisme yang ketat dan perizinan yang legal.

## c. Desain Faktor 7
Faktor desain 7 merupakan peran dari Teknologi Informasi bagi sebuah organisasi. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
30% 70% Faktor Desain 5 Lanskap Ancaman High Normal 40% 60% 0%

## Faktor Desain 6 Persyaratan Kepatuhan
High Normal Low 4 4 2 5 0 1 2 3 4 5 Support
Factory Turnaround Strategic

## Faktor Desain 7 Peran TI
Berdasarkan  pada  gambar  4,  bagian  support  dan  factory  mendapatkan  poin  penilaian  4  karena  Diskominfo menggunakan Teknologi Informasi dalam beroperasi dan menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai pengelola dalam sistem  pemerintahan  dan  juga  pelayanan  publik.  Selanjutnya  strategic    mendapatkan  poin  5  karena  penggunaan  TI mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  mengingat  Diskominfo  merupakan  lembaga  yang  merancang  dan mengimplementasi TI ke era digitalisasi.

## d. Desain Faktor 8
Pada faktor desain 8 merupakan pengadaan yang diadopsi oleh sebuah organisasi. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

## Gambar 5. Model Sumber TI
Presentase  outsourcing  tersebut  bernilai  30%  karena  sebagian  layanan  TI  Diskominfo  Salatiga  menggunakan layanan pihak ketiga untuk menyediakan layanan TI, seperti layanan Internet dan bantuan pengembangan Aplikasi. Juga, pembagian cloud bernilai 30%. karena pihak Diskominfo menyimpan data bukan lagi dalam bentuk berkas melainkan dalam bentuk pemyimpanan cloud.

## e. Desain Faktor 9
Pada faktor desain 9 merupakan metoda apa yang diadopsi oleh organisasi dalam mengimplementasikan TI. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.

## Gambar 6. Metode Implementasi TI
Berdasarkan  hasil  gambar  diatas,  Diskominfo  menerapkan  pengembangan  Agile  dalam  merumuskan  dan  juga mengimplementasikan  teknologi  informassi  sehingga mendapat  presentase  90%.  Bagian  DevOps  bernilai 10%  karena Diskominfo juga menerapkan cara kerja DevOps untuk membangun, menerapkan dan mengoperasikan perangkat lunak.

## f. Desain Faktor 10
Pada  faktor  desain  ini  meliputi  strategi  apa  yang  digunakan  pihak  Diskominfo  Salatiga  dalam  mengadopsi teknologi baru.  Hasil identifikasi faktor desain dapat dilihat dari gambar 7 dibawah ini.
30% 30% 40%

## Faktor Desain 8 Model Sumber TI
Outsourcing Cloud Insourced 90% 10%

## FAKTOR DESAIN 9 METODE IMPLEMENTASI TI
Agile DevOps Traditional 20% 50% 30%

## FAKTOR DESAIN 10 STRATEGI ADAPTASI
First mover Follower Slow adopter
Berdasarkan  hasil  identifikasi,  bagian  follower  bernilai  50%  karena  pada  Diskominfo  Salatiga  sebagian  besar inovasi dari teknologi yang digunakan mengikuti dari teknologi yang sudah dikembangkan dari Diskominfo kota-kota besar lainnya yang nantinya akan dicoba untuk diimplementasi ke Kota Salatiga. Selanjutnya pada bagian slow adaptor mendapat nilai 30% karena pihak Diskominfo Salatiga memerlukan waktu untuk dapat mengadopsi teknologi yang akan digunakan apakah nantinya relevan dengan keadan Kota Salatiga.

## 3.4 Hasil Desain Sistem Tata Kelola
COBIT 2019 terdiri dari 5 domain yang menjadi core model dan didalamnya terdapat 40 proses. Domain Evaluate Direct and Monitoring (EDM) merupakan bagian yang mengatur, mengevaluasi, dan juga memantau pencapaian dari strategi yang  digunakan  dalam  sebuah  organisasi.  Align  Plan  and  Organize  (APO)  mencangkup  penanganan  keseluruhan organisasi, strategi dan aktivitas pendukung untuk TI organisasi. Build Acquire and Implement (BAI) menangani definisi, akuisisi  dan  implementasi  solusi  TI  serta  integrasi  kedalam  proses  bisnisnya.  Deliver  Service  and  Support  (DSS) mencangkup  penanganan  penyampaian  operasional  dan  dukungan  layanan  TI.  Monitor  Evaluate  and  Assess  (MEA) menangani pemantauan operasional, target kinerja dan juga pengendalian internal.
Kumpulan  masukan  dari  langkah-langkah  sebelumnya  digunakan  untuk  melengkapi  desain  sistem  tata  kelola. Desain tata kelola TI yang dihasilkan berupa core model dengan prioritas target dan tingkat kemampuan. COBIT 2019 menjelaskan  proses-proses  penting  berdasarkan  prioritas  dan  tingkat  kapabilitas  target.  Sebuah  proses  dengan  skor prioritas atau skor ≥75 akan memiliki target tingkat kapabilitas 4. Proses yang mendapatkan skor prioritas atau skor ≥50 hingga <75 akan memiliki target kapabilitas level 3. Proses yang mendapatkan skor prioritas atau skor ≥25 hingga <50 akan memiliki target kapabilitas level 2. Proses dengan Nilai Prioritas atau Skor < 25, proses tersebut harus mencapai Target Capability Level 1.
Hasil dari desain tata kelola TI yang diperoleh dapat dilihat dari gambar 8 berikut ini.
Gambar 8. Hasil Desain Tata Kelola
Hasil dari desain tata kelola diperoleh dari identifikasi pada tahapan faktor desain 1 sampai dengan faktor desain 10 yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai positif tinggi berarti proses tersebut merupakan fokus utama bagi Diskominfo Salatiga. Kemudian  untuk yang bernilai negatif berarti proses tersebut bukan menjadi fokus utama untuk Diskominfo Salatiga. Core model atau fokus utama pada Diskominfo Salatiga dengan nilai yang diketahui ≥50 yaitu APO12, APO14, BAI02, BAI03, BAI06, BAI07, BAI10, BAI11, DSS05.
0 15 40 -20 -5 15 -5 20 25 -15 -40 10 20 0 -10 35 50 50 15 25 60 75 35 45 100 65 30 10 65 60 25 35 35 40 50 40 15 10 40 20 -100 -50 0 50 100 EDM01 EDM03 EDM05
APO02
APO04
APO06 APO08 APO10 APO12 APO14 BAI02
BAI04
BAI06 BAI08 BAI10 DSS01
DSS03 DSS05
MEA01 MEA03
Tata Kelola dan Tujuan Manajemen Kepentingannya(Semua Faktor Desain)

## 4. KESIMPULAN
Studi  ini  dilakukan  guna  mengetahui  faktor  desain  yang dapat  mempengaruhi  tata  kelola  dan  menyediakan  alur kerja untuk merencanakan struktur tata kelola yang sesuai dan relevan dengan Diskominfo Salatiga. Hasil perencanaan atau rancang tata kelola pada Diskominfo Salatiga menghasilkan 9 proses yang sangat penting dengan kriterian penilaian yang telah dilakukan.Proses dengan target kapabilitas level 3 antara lain APO12, APO14, BAI02, BAI07, BAI10, BAI11 dan juga DSS05. Selanjutnya target yang berada pada kapabilitas level 4 adalah BAI03 dan BAI06 dimana pada kedua proses ini berkaitan dengan menentukan solusi, merancang dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan serta mengelola semua  perubahan  terkait  perubahan  digitalisasi  terkait  proses  bisnis  dan  infrastruktur  organisasi.  Hasil  dari  penelitian perancangan  tata  kelola  TI  tersebut  dapat  diberikan  saran  rekomendasi  bahwa  Diskominfo  Salatiga  memerlukan perancangan  Government  Resources  Management  System  (GRMS)  dalam  rangka  untuk  mewujudkan  Smart  City. Selanjutnya dari penelitian perencanaan tata kelola Government Resources Management System di Diskominfo Salatiga ini dapat diimplementasikan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tingkat kapabilitas tata kelola TI di Diskominfo Salatiga.

## REFERENCES
[1] A. Rocky Tanaamah, A. Fritz Wijaya, S. Ayu Maylinda, U. Kristen Satya Wacana, and P. Korespondensi, “Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga Dan Kabupaten Bengkayang) Information Technology Governance in the Public Sector: Information Technology Alignment Wi,” vol. 8, no. 6, pp. 1319–1330, 2021, doi: 10.25126/jtiik.202185379.
[2] L. N. Amali, “Tata Kelola TI Yang Efektif Di Organisasi Pemerintahan Daerah,”  Semin. Nas. Sist. Inf. Indones., pp. 37–43, 2013.
[3] P.  N.  Anastasia  and  L.  H.  Atrinawati,  “Perancangan  Tata  Kelola Teknologi  Informasi  Menggunakan  Framework  Cobit 2019 Pada Hotel Xyz,” JSI J. Sist. Inf., vol. 12, no. 2, pp. 1–9, 2020, doi: 10.36706/jsi.v12i2.12329.
[4] E. H. Fanida and F. Niswah, “Government Resource Management System (Grms): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya,” Publik, J. Adm., vol. 12, no. April, pp. 35–44, 2015.
[5] R.  D.  Apriliani  and E.  K.  Panggiarti,  “Peran  Government  Resources  Management  System  pada Siklus  Akuntansi  Keuangan Negara,” ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J., vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2020.
[6] M. Huda, “Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah,” JPW (Jurnal Polit. Walisongo), vol. 2, no. 2, pp. 67–82, 2020, doi: 10.21580/jpw.v2i2.6658.
[7] S. D. Lestari and N. Widowati, “Analisis Pengembangan E-Government di Kota Salatiga,” J. Public Policy …, 2018, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/19951
[8] F.  Y.  A.  I.  Yusuf  Sulistyo  Nugroho,  “ANALISIS  HAMBATAN  IMPLEMENTASI  E-GOVERNMENT  DI  WILAYAH KECAMATAN TINGKIR, SALATIGA,” Pros. SNST ke-3, pp. 45–50, 2012.
[9] N.  Widodo,  “Pengembangan  e-Government  di  Pemerintahan  Daerah  dalam  Rangka  Mewujudkan  Smart  City  (Studi  di Pemerintah Daerah Kota Malang),” J. Ilm. Adm. Publik, vol. 2, no. 4, pp. 227–235, 2016, doi: 10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15.
[10]  P. A. Insani, “Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City,” Publisia J. Ilmu Adm. Publik, vol. 2, no. 1, pp. 25–31, 2017, doi: 10.26905/pjiap.v2i1.1423.
[11]  ISACA, “COBIT ® 2019 Governance System Design Workbook  — Instructions COBIT ® 2019 Governance System Design Workbook — Instructions,” 2020.
[12]  ISACA, COBIT® 2019: Designing an Information and Technology Governance Solution. 2018.
[13]  S. Y. Lee, A. Ramasamy, and J. H. Rhee, Introduction and Methodology. 2014. doi: 10.1007/978-3-642-55058-4_1.
[14]  M.  Gilang  Ginanjar,  L.  Ramadani,  and  R.  Adhitya  Nugraha,  “Perancangan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 2019 di DISKOMINFOSAN Kabupaten Sukabumi,” Smart Comp Jurnalnya Orang Pint. Komput., vol. 10, no. 3, pp. 160–166, 2021, doi: 10.30591/smartcomp.v10i3.2943.
[15]  E. Nachrowi, Yani Nurhadryani, and Heru Sukoco, “Evaluation of Governance and Management of Information Technology Services Using Cobit 2019 and ITIL 4,” J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi), vol. 4, no. 4, pp. 764–774, 2020, doi: 10.29207/resti.v4i4.2265.
[16]  M. Solehuddin et al., “Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 pada DPMPTSP,” J. Ilm. Komputasi, vol. 20, no. 2, pp. 155–164, 2021, doi: 10.32409/jikstik.20.2.2750.
[17]  S. Fitrasha Bayastura, S. Krisdina, and A. Puji Widodo, “Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada Pt. Xyz,” JIKO (Jurnal Inform. dan Komputer), vol. 4, no. 1, pp. 68–75, 2021, doi: 10.33387/jiko.v4i1.2977.
[18]  R. Khoirunnisak, D. Arishanti, and D. D. Vebrianti, “Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance,”  Pros.  Semin.  Nas.  dan  Call  Pap.  Ekon.  dan  Bisnis,  vol.  2017,  pp.  249–250,  2017,  [Online].  Available: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6715