## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 12-31 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:
12

## Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Irwan, Achmad Ruslan & Zulkifli Aspan
1 Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Email: Irwaneksekusi11@gmail.com Artikel info
Artikel history: Received; ; 10-12-2021 Revised:25-12-2021 Accepted: 10-01-2022 Published: 16-01-2022
Keywords: Legals norm; Tax amnesty; Mandatory sir;
Kata Kunci: Norma Hukum; Pengampunan Pajak; Wajib Pakak;
Abstract . The  research  objective  to  analyze  the  inconsistency  of  legal norms  that  occur  in  the  implementation  of  tax  amnesty.  This  type  of research  is  normative  legal  research,  using  a  statutory  approach  (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that (1) Article 21 paragraph 2 of Law no. 11/2016 Regarding TA there is the word "other party" the word is equated with the reporting  party.  Then  what  is  meant  by  "prohibited"  according  to grammatical interpretation. Resolution of the inconsistency of legal norms that exist between Law no. 11/2016 concerning TA and PP No. 43/2015
Regarding  PPTPPU,  it  can  be  pursued  through  a  constitutional  route  by conducting  a  judicial  review  to  the  Supreme  Court.  In  addition,  the application of legal principles is an important instrument that can provide a  role  in  the  process  of  resolving  overlapping  regulations.  The  exact principle of the problem is lex superior derogate lex inferior, meaning that Law no. 11/2016 concerning TA applies and beats the regulations under PP No. 43/2015 concerning PPTPPU .
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  inkonsistensi  norma  hukum yang  terjadi  pada  pelaksanaan  pengampunan  pajak.  Tipe  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (status  approach)  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach),  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa (1) Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA terdapat kata “pihak  lain”  kata  tersebut  dipersamakan  pihak  pelapor.  Kemudian yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  menurut  interpretasi  gramatikal. Penyelesaian inkonsistensi norma hukum yang terdapat antara UU No. 11/2016  Tentang  TA  dan  PP  No.  43/2015  Tentang  PPTPPU  dapat ditempuh dengan jalur konstitusional dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Disamping itu, penerapan asas hukum merupakan sebuah  instrumen  penting  yang  dapat  memberikan  peran  dalam proses penyelesaian terhadap regulasi yang tumpang tindih. Asas yang tepat  dari  permasalahan  tersebut  adalah  lex  superior  derogate  lex inferior,  artinya  UU  No.  11/2016  Tentang  TA  berlaku  dan mengalahkan aturan dibawahnya PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU
Coresponden author: * Email: Irwaneksekusi11@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
13 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  atau  yang  lebih dikenal  dengan tax  amnesty (Selanjutnya  disebut  UU  Pengampunan  Pajak)  merupakan program  pengampunan  pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Wajib  Pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan (Ispriyarso,  2019 ,  serta  penghapusan  dari  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan  yang  dimana  wajib  pajak  diminta  untuk  melaporkan  harta  yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara  melunasi  seluruh  tunggakan  pajak  yang  dimiliki  serta  membayar  uang  tebusan (Adam,  Tuli  &  Husain,  2017) .  Pembayaran  tunggakan  pajak  oleh  wajib  pajak  yang mengikuti  program  tersebut  memberikan  tambahan  pendapatan  pajak  kepada  negara (Sari & Fidiana, 2017) .
Melihat  perkembangannya,  dapat  dilihat  bahwa  di  satu  sisi  adanya tax  amnesty akan sangat  membantu  upaya  pemerintah  memperbaiki  kondisi  perekonomian, pembangunan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.  Di  sisi  lain,  kebijakan tax  amnesty ini  diharapkan  diikuti  juga  dengan repatriasi  sebagian  atau  keseluruhan  aset  orang  Indonesia  di  luar  negeri.  Hal  ini  akan sangat  membantu  stabilitas  ekonomi  makro  Indonesia  baik  dilihat  dari  nilai  tukar rupiah,  cadangan  devisa,  neraca  pembayaran  atau  likuiditas  dari  perbankan (Amalia, 2017) .
Harta benda yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia relatif banyak. Bukan disimpan di  Indonesia  saja,  melainkan  banyak  yang  menyimpan  hartanya  di  luar  negeri. Banyaknya  harta  yang  dimiliki  oleh  warga  Indonesia,  yang  menyebabkan  pemerintah mencurigai bahwa harta bendanya disembunyikan dengan meminjam nama orang lain. Tujuan  disembunyikannya  harta  tersebut,  agar  tidak  dikenakan  biaya  besar  untuk membayar  pajak.  Hal  ini  yang  menyebabkan  pemerintah  mengeluarkan  program pengampunan  pajak,  agar  semua  harta  benda  milik  warga  Indonesia  terdaftar  dengan jelas sesuai dengan pemiliknya.
Dalam  hal  ini  pemerintah  bertujuan  memberikan  Wajib  Pajak  berupa  fasilitas pembebasan  pengalihan  atas  harta  mereka  yang  berupa  bangunan,  tanah  atau  saham, dengan  ketentuan  melengkapi  surat  pengakuan nominee oleh  wajib  pajak.  Dengan demikian,  Surat  pengakuan nominee dan  surat  pengakuan  kepemilikan  harta  dapat digunakan  dalam  penyampaian  surat  pernyataan  harta (Agung  &  Kawuryan,  2017) . Wajib  pajak  menyampaikan  surat  pernyataan  harta  yang  wajib  ditandatangani  oleh kedua  pihak  di  hadapan  notaris  yang  disebut  legalisasi.  Surat  pernyataan  kepemilikan merupakan  surat  yang  menyatakan  bahwa  Harta  berupa  tanah,  saham,  dan  bangunan tersebut  adalah  benar  milik  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  Surat  Pernyataan  Harta (Sarjono,  2018) .  Surat  tersebut  disertakan  sebagai  keterangan  bahwa  Wajib  Pajak memiliki  harta  berupa  tanah  dan  bangunan,  atau  saham  yang  belum  atas  nama  si pemilik, dan surat tersebut digunakan pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak ke Kantor Pajak Pratama (KPP).
Untuk  memperoleh  bebas  atas  Pajak  Perolehan  (PPH)  kaitannya  dengan  pengalihan, Wajib Pajak (WP) harus mendaftarkan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar untuk memperoleh  Surat  Keterangan  Bebas  (SKB).  Untuk  diketahui  mengenai  pembuatan surat-surat  seperti  surat  pengakuan  kepemilikan  harta,  surat  pengakuan nominee dan surat  pernyataan  kepemilikan  harta  itu  tidak  memiliki  format  khusus  dari  Direktorat Jendral  Pajak.  Melainkan  surat-surat  itu  dibuat  para  pihak  berdasarkan  aturan  dalam
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 14
KUHPerdata.
Pada  tahun  1964  melalui  Penetapan  Presiden  No.  5  tahun  1964  dan  pada  tahun  1984 melalui  Keputusan  Presiden  (Kepres)  No.  26  tahun  1984  tentang  Pengampunan  Pajak dan  Kepres  No.  72  tahun  1984  tentang  Perubahan  Keputusan  Presiden  No.  26  tahun 1984  tentang  Pengampunan  Pajak (Suyanto,  Intansari  &  Endahjati,  2016). Pengampunan pajak ( tax amnesty) yang telah diterapkan pada 2 periode tersebut dinilai tidak  berjalan  efektif.  Dikarenakan  kurangnya  respon  dari  wajib  pajak  dan  reformasi sistem administrasi menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut (Supraja, 2020) .  Pemerintah  kemudian  kembali  mewacanakan tax  amnesty ,  pertimbangan  yang digunakan  adalah  pertimbangan  dari  sisi  ekonomis,  dimana  dengan  di  berlakukannya tax  amnesty ,  maka  modal  yang  dimiliki  oleh  para  wajib  pajak  yang  ditampung  di  luar negeri  dapat  dikembalikan  kedalam  negeri,  harapannya  yakni  pertumbuhan perekenomian Indonesia naik signifikan dengan pembiayaan pembangunan dibeberapa bidang yang produktif (Sumbaga, et.al, 2018) . Serta yang terakhir program tax amnesty telah  dilaksanakan  Pada  Tahun  2016  dimana tax  amnesty atau  pengampunan  pajak  di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016 sampai dengan 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Di 2017 periode akhir  bulan  Maret,  pemerintah  Indonesia  mengklaim  bahwa tax  amnesty yang  telah diterapkan  merupakan  pencapaian  yang  paling  sukses  di  dunia  dalam  hal  kepatuhan Wajib Pajak serta sukses perihal besaran penerimaan pajak dimana penerimaan pajak ditahun 2016 setelah kebijakan tax amnesty pengungkapan deklarasi harta sebesar Rp. 3.613 triliun dan maret 2017 penerimaan pajak Indonesia meningkat menjadi Rp. 4.884 Triliun.
Tentu hal itu tidak terlepas dari salah satu peran profesi Notaris, sebagaimana diketahui untuk menjalankan program tax amnesty , tentu pemerintah tidak bisa tinggal sendirian. Perlu  ada  keterlibatan  dari  pelaku  hukum,  khususnya  Notaris,  agar  program  ini  dapat berjalan  sesuai  dengan  target  pemerintah.  Secara  normatif,  Notaris  memiliki  peran penting di Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, mulai dari menuangkan  perjanjian  balik  nama/pengalihan  harta  ke  dalam  bentuk  akta  hingga melegalisasi dokumen penting untuk tax amnesty seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Namun fokus penelitian ini hanya terhadap proses legalisasi surat pernyataan.  Surat  pernyataan  yang  dimaksud  dimana  Notaris  menyaksikan penandatanganannya  dan  memastikan  keabsahan  tanggal.  Secara  ekslipisit  ketentuan hal tersebut di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Penandatangan  surat  pernyataan  yang  dilakukan  di  hadapan  notaris  atau  bisa  juga disebut legalisasi merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) Pasal 15 Ayat 2 huruf a menyatakan notaris dalam melakukan pengesahan tanda-tangan serta penetapan kepastian tanggal pada  surat  yang  dibuat  dibawah  tangan  dengan  mendaftar  kedalam  buku  khusus (legalisasi) (Tjukup, et.al, 2016) .  Peran  tersebut  dinilai  penting  karena  apa  yang dilakukan oleh Notaris merupakan bentuk perbuatan yang dipersyaratkan oleh undang- undang  dan  menjadi  salah  satu  pilar  dalam  menciptakan  sistem  perpajakan  yang berkeadilan  dan  berkepastian  hukum.  Terlebih  sebagaimana  diketahui  hasil  pra penelitian  penulis  tanggal  29  September  2020,  terdapat  149  Notaris  melegalisasikan suratnya yang terdaftar menurut salah satu staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
15 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Makassar  Barat.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  Menurut  Diah  Sulistyani  Muladi selaku  notaris  dan  PPAT  Kota  Jakarta  Barat  dalam  Seminar  Nasional  yang  digelar Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (PP  INI)  di  Jakarta  tanggal  16  Agustus  2016, ada  resiko  yang  mungkin  timbul  atas  tindakan  yang  dilakukan  notaris  terhadap  wajib pajak guna bantuannya dalam pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak.
Mengingat sebelumnya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) pernah mengajukan permohonan  uji  materi  ( Judicial  review )  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  atas  sejumlah Pasal  dalam  UU  Pengampunan  Pajak.  Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  1  ayat  (1) dan (7); Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 11 ayat (2), (3), dan (5); Pasal 19; Pasal 21 ayat (1) dan (2); Pasal 22; dan Pasal 23. Namun, berdasarkan Putusannya Nomor 57/PUU- XIV/2016 secara bulat Majelis Mahkamah Konsitutusi menolak. Ketua Majelis MK Arief Hidayat  mengatakan  permohonan  pemohon  seluruhnya  ditolak  saat  membacakan Putusan  tersebut  yang  dimohonkan  SPRI  di  Gedung  MK.  Alhasil,  tiga  permohonan lainnya yaitu pemohon Pengurus Yayasan Satu Keadilan (YSK), Leni Indrawati Dkk, dan beberapa  organisasi  buruh  sebagian  besar  dinyatakan  sebagai nebis  in  idem karena hampir sama pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.
Dari  beberapa  kelompok  pemohon  tersebut  yang  menguji  sejumlah  Pasal  dalam Pengampunan Pajak meminta agar MK membatalkan atau ditafsirkan secara bersyarat. Dalil dari keempat permohonan tersebut dianggap hampir serupa yaitu Pasal itu dinilai diskriminatif  terhadap  masyarakat  atau  kalangan  buruh  sebagai  pembayar  pajak  yang taat,  merusak  sistem  perpajakan,  potensial  melegalkan  praktik  pencucian  uang  dan merusak  sistem  penegakan  hukum  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Sehingga, pasal-pasal  dalam  UU  Pengampunan  Pajak  yang  telah  diujikan  tersebut  berdasarkan keputusan  Mk  Nomor  57/PUU-XIV/2016  tetap  berlaku  dan  memilki  sifat  final  dan mengikat.
Terlepas dari peran Notaris dalam membantu Wajib Pajak, permasalahan yang muncul kemudian yakni ada ketentuan yang berpotensi menjadi bumerang bagi Notaris dalam konteks kewajiban profesi. Dimana setiap Notaris wajib melakukan pelaporan atas akta apapun  yang  dibuat  termasuk  legalisasi  dalam  periode  tertentu.  Ketentuan  tersebut, terbentur dengan aturan yang melarang siapapun untuk membuka data dan informasi berkenaan dengan surat pernyataan Wajib Pajak.
Dilema yang dialami oleh notaris ialah karena adanya inkonsistensi norma hukum yang terjadi pada ketentuan Pasal 3, 4, 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diwajibkan menggunakan prinsip mengenali penguna jasa (know your costumer) oleh notaris. Jadi ketika ada perbuatan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang maka  notaris  diminta  melaporkan  ke  pihak  PPATK.  Lebih  lanjut  pelapor  memiliki  hak memperoleh  perlindungan  hukum  berdasarkan  isi  Pasal  83  Ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sedangkan,  di  dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  (2)  UU  Pengampunan  Pajak,  terdapat  larangan membocorkan  atau  menyebarluaskan  data  dan  informasi  tentang  harta  yang diungkapkan Wajib Pajak yang mungkin saja hartanya berasal dari hasil pencucian uang sedangkan  jika  larangan  tersebut  dilanggar,  maka  yang  bersangkutan  akan  dikenai sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun (Kusuma,  2016) .  Padahal  UU Pencucian  Uang  mewajibkan  siapa  pun,  termasuk  Notaris  untuk  melaporkan  data  dan informasi yang mengandung unsur pencucian uang guna memberantas berbagai macam bentuk  praktek  pencucian  uang  di  Indonesia.  Sehingga  menimbulkan  kekhawatiran
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 16 tersendiri  untuk  turut  disalahkan,  apabila  ternyata  dikemudian  hari  terdapat permasalahan  pidana  yang  berkaitan  dengan  penyiapan  dokumen  atau  akta  terkait dengan  Wajib  Pajak,  bilamana  aset  tersebut  merupakan  dari  hasil  tindak  pidana  yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( status  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,  prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan dan wawancara kemudian teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A.  A. Inkonsistensi Norma Hukum yang terjadi Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
1.   Pertentangan Yang Terjadi Antar Norma Dalam Ketentuan Undang-undang No. 11/2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  Dan  Peraturan  Pemerintah  No. 43/2015 PPTPPU
Dalam  menghadapi  krisis  perekonomian  yang  kini  tengah  melanda,  pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mencari cara untuk menambah ketersediaan likuiditas dalam  negeri  guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional (Ilmar,  2014). Keberhasilan  pembangunan  nasional,  salah  satunya,  bergantung  pada  faktor pembiayaan  yang  berasal  dari  masyarakat,  yakni  penerimaan  pembayaran  pajak. Setelah  melakukan  berbagai  kajian  perpajakan,  pemerintah  Indonesia  berhasil menemukan suatu terobosan kebijakan bernama Tax Amnesty atau pengampunan pajak agar  negara  mendapatkan  pemasukan  tambahan  dari  sektor  penerimaan  pajak  untuk membiayai program yang telah direncanakan .
Program  Pengampunan  Pajak  ( Tax  Amnesty )  adalah  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  harta  dan  membayar  uang  tebusan sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  11/2016  Tentang  TA.  Tujuan  utama  kebijakan  ini adalah  merepratiasi  dana  yang  ditempatkan  oleh  warga  Indonesia  di  luar  negeri. Namun,  ada  pemahaman  bahwa  pengampunan  pajak  ini  khususnya  ditujukan  kepada para pelaku kejahatan pajak, termasuk juga koruptor. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  nasional  dimana  dana  yang  berhasil direpratiasi  ke  dalam  negeri  atau  dana  yang  selama  ini  berada  dalam underground ekonomi  dapat  dimunculkan  untuk  aktifitas  yang  menunjang  pertumbuhan  ekonomi, sehingga  pembangunan  ekonomi  dapat  lebih  terarah  untuk  kesejahteraan  rakyat. Meningkatkan  basis  perpajakan  nasional  dimana  aset  atau  harta  yang  diungkapkan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk perpajakan di masa yang akan datang.
Untuk menjalankan program TA, tentu pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Perlu ada keterlibatan dari pelaku hukum, khususnya Notaris, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target pemerintah. Perlu diketahui, berdasarkan lansiran berbagai media cetak,  pemerintah  menargetkan  penerimaan  pajak  dari  program  TA  sebesar  Rp  165 Triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Angka sebesar I memang  tidak  bisa  diraih  dengan  mudah  bilamana  tidak  ada  partisipasi  aktif  dari
17 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
masyarakat,  mengingat  program  TA  bersifat  sukarela.  Notaris,  sebagai  elemen  yang dekat  dengan  masyarakat,  dalam  hal  ini  bisa  memainkan  peran  untuk  negara  dengan mengarahkan kliennya agar mau mengikuti program tersebut. Secara normatif, Notaris memiliki  peran  penting  di  UU  No.  11/2016  tentang  TA,  mulai  dari  menuangkan perjanjian  balik  nama/pengalihan  harta  ke  dalam  bentuk  akta  hingga  melegalisasi dokumen penting untuk TA seperti Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Peran  tersebut  dinilai  penting  karena  apa  yang  dilakukan  oleh  Notaris  merupakan bentuk  perbuatan  yang  dipersyaratkan  oleh  undang-undang  dan  menjadi  salah  satu pilar dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
UU  TA  menimbulkan  terjadinya  inkonsistensi  norma  hukum,  karena  bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Pengampunan Pajak  melegalkan  tindak  pidana  pencucian  uang  karena  melindungi  Wajib  Pajak  yang menyembunyikan uangnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diperoleh dari hasil korupsi, narkotika, dan tindak pidana lainnya. Tanpa melihat asal usul harta tersebut,  setelah  Wajib  Pajak  mengungkapkan  uangnya  dan  mendapatkan  surat keterangan telah mengikuti Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan, maka atas uang tersebut dinyatakan legal dan berhak direpatriasi tanpa ada penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 20 UU No. 11/2016 Tentang TA.
Inkonsistensi norma hukum yang terdapat dalam UU No. 11/2016 Tentang TA dengan PP  No.  43/2015  Tentang  PPTPPU,  yaitu  berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  kedua peraturan  ini,  terdapat  pasal  pada  UU  TA  danPP  PPTPPU  yang  keberadaannya  saling bertentangan  dan  melemahkan  satu  dan  lainnya.  Lebih  lanjut  jika  kita  lihat  normanya dapat ditemui antara Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA dan Pasal 8 ayat 1 PP No.  43/2015  Tentang  PPTPPU.  Pertentangan  ini  muncul  pada  hakikatnya  karena berdasarkan  Pasal  21  ayat  2  UU  No.  11/2016  Tentang  TA,  dikatakan  bahwa  Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan  Pengampunan  Pajak,  dilarang  membocorkan,  menyebarluaskan,  dan/atau memberitahukan  data  dan  informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib Pajak  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  dalam  Pasal  8  ayat  1  PP  No.  43/2015  Tentang PPTPPU  disebutkan  bahwa  sebagai  pihak  pelapor  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib melaporkan  tranksaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  merupakan  transaksi yang  dilakukan  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  pengguna  jasa  yang berkaitan dengan:
1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Sehingga  dari  kedua  norma  diatas  menurut  analisis  penulis  unsur-unsur  dalam ketentuan  tersebut  terjadi  pertentangan.  Lebih  lanjut  norma  tersebut  akan  diuraikan sebagai berikut: kata “pihak lain” dari kata tersebut diatas dapat dipersamakan dalam hal ini sebagai pihak pelapor. Kemudian Adapun yang dimaksud dengan kata “dilarang” menurut  interpretasi  gramatikal  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  adalah  a. Memerintahkan  supaya  tidak  melalukan  sesuatu;  b.  Tidak  memperbolehkan  berbuat sesuatu. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA,  Pelarangan  ini  dimaksudkan  agar  apa  yang  diketahuinya  atau  diberitahukan  oleh
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 18 wajib pajak dilarang untuk membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data kepada pihak lain. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan kata “wajib” menurut interpretasi gramatikal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah a. Harus dilakukan; b. Sudah semestinya pada PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU kaitanya Pasal  8  ayat  1  maksudnya  adalah  sebagai  pihak  pelapor  wajib  melaporkan  tranksaksi keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  merupakan  transaksi  yang  dilakukan  untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Lebih lanjut, kata “membocorkan, menyebarluaskan,  dan/atau  memberitahu  data  dan  informasi”  dapat  dipersamakan dengan  melaporkan  transaksi  keuangan  mencurigakan”  dan  kata  kepada  “pihak  lain” dapat  dipersamakan  dengan  kepada  “PPATK”  mengacu  pada  PP  No.  43/2015  Tentang PPTPPU.
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  Aminuddin  Ilmar,  selaku  Ahli Hukum Tata Negara/Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, beliau mengatakan bahwa:
Antara kedua norma itu dikatakan terdapat inkonsistensi norma karena antara aturan pemerintah  itu  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  diatasnya,  dapat  dikategorikan inkonsistensi karena ada pertentangan antara satu dengan yang lain itu inti sebenarnya, paling  umum  dia  sejajar  bersifat  horizontal,  namun  ada  juga  yang  melihat  itu  bersifat vertikal atau hirarki atau aturan yang rendah bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
Menurut  penulis,  dari  pandangan  di  atas  bahwa  inkonsistensi  norma  memiliki pengertian  yang  kompleks  walaupun  lazimnya  inkonsistensi  norma  terjadi  pada hubungan  pertentangan  antara  ketentuan  satu  dengan  yang  lain  yang  sifatnya  sejajar atau dalam kedudukan hirarki suatu perundang-undangan memiliki derajat yang sama akan  tetapi  inkonsistensi  norma  dapat  juga  terjadi  pada  tatanan  hukum  yang  sifatnya tidak sejajar. Oleh karena, inkonsistensi norma memiliki cakupan pengertian yang luas..

## 2.  Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Akta  Notaris  bersumber  dari  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  2/2014  Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  30/2004  Tentang  Jabatan  Notaris  jo  Pasal  1868  KUHPerdata, Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Artinya  kewenangan  Notaris  membuat  akta autentik didasarkan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 15 dan dapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang lainnya.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Walinono, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:
Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  memberi  peran  yang  sangat  penting  kepada Notaris  untuk  membantu  para  wajib  pajak  yang  ikut  dalam  mendapatkan  fasilitas pengampunan  pajak.  Dalam  program  ini,  Notaris berperan  mulai  dari  menuangkan perjanjian  balik  nama/pengalihan  harta  ke  dalam  bentuk  Akta  Pernyatan  hingga melegalisasi  dokumen  penting  untuk  Program  Pengampunan  Pajak , seperti  Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
Menurut  analisis  penulis  peran  ini  dinilai  penting  karena  apa  yang  dilakukan  oleh Notaris  merupakan  bentuk  perbuatan  yang  dipersyaratkan  oleh  Pasal  15  UU  No. 11/2016 Tentang TA, yang berbunyi sebagai berikut:
1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar uang
19 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
tembusan atas:
a. Hartatidakbergerakberupatanahdan/ataubangunan;dan/ata
b. Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
2)    Pengalihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dibebaskan  dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
1. permohonanpengalihanhak;atau
2. penandatanganan  surat  pernyataan  oleh  kedua  belah  pihak  di  hadapan  Notaris yang  menyatakan  bahwa  Harta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta  dimaksud  belum  dapat  diajukan  permohonan  pengalihan  hak,  dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
3)    Pengalihan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dibebaskan  dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
4)    Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  atas  pengalihan  hak  yang  dilakukan dikenai  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.
Adapun  hal-hal  yang  harus  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan  Peran  Notaris  dalam Program Pengampunan Pajak adalah :
1) Wajib pajak harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mendatangi KPP  (Kantor  Pelayanan  Pajak)  dimana  Wajib  Pajak  terdaftar  sesuai  NPWP.  Jika belum, Notaris meminta wajib pajak untuk membuat NPWP terlebih dahulu di KPP sesuai daerah tempat tinggal sebagai Wajib Pajak.
2) Setelah memiliki NPWP, wajib bisa menanyakan hal detail mengenai prosedur hingga tarif  tebusan  untuk  ikut  pengampunan  pajak.  Wajib  pajak yang  menyatakan  ikut dalam  program  Pengampunan  Pajak  harus  melakukan  pembayaran  uang  tebusan sesuai  batas  waktu  yang  ditetapkan  yaitu  tanggal  31  Desember  2017  dengan mengisi  formulir  dan  pernyataan  (Untuk  memperoleh  Pengampunan  Pajak,  Wajib Pajak  harus  menyampaikan  surat  Kepada  Menteri  berdasarkan  Pasal  10  ayat  1 Undang-Undang  Pengampunan  Pajak).  Dalam  hal  ini,  Notaris  dapat  m elegalisasi dokumen  penting  untuk  Program  Pengampunan  Pajak ,  s eperti  Surat  Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
3) Setelah  itu,  membayar  uang  tebusan  yang  dibayarkan  kepada  kas  negara  melalui bank Persepsi (Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak).
4) Setelah  membayar  uang  tebusan,  dikeluarkan Surat  Keterangan  Pengampunan Pajak dari Kepala Kantor Wilayah.
5) Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kepala Kantor Wilayah.
6) Setelah  mendapatkan Surat  Keterangan  Pengampunan  Pajak  dari  Kepala  Kantor Wilayah DJP,  Wajib  Pajak  dapat  memperlihatkan  kepada  Notaris  untuk  dibuatkan akta Pernyataan.
7) Notaris  harus  meneliti  terlebih  dahulu  kelengkapan  berkas  para  pihak,  mulai  dari KTP, Surat  Keterangan  Pengampunan  Pajak  dan  tambahan  SKB  (Surat  Keterangan Bebas)  pemotongan  dan  atau  pemungutan  Pajak  Penghasilan  dari  Kepala  Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  menyampaikan  SPT.  (Pasal  15  ayat  2 Undang-Undang Pengampunan Pajak).
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 20
8)    Setelah itu, Notaris juga kan melihat bukti sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak tas  tanah  yang  akan  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Dalam  hal  ini,  Notaris  harus berhati-hati  dan  dapat  melakukan  Pengecekan  Sertifikat  terlebih  dahulu  ke  BPN dimana  letak  tanah  itu  berada  untuk  melihat  apakah  Sertifikat  tersebut  asli dikeluarkan oleh BPN.
9)   Notaris,  juga  harus  mengecek  bahwa  hak  atas  tanah  yang  akan  dialihkan  tidak melebihi batas maksimal 5 bidang tanah yang dapat dimiliki oleh orang perorangan. Setiap orang dibatasi kepemilikan hak atas tanah Hak Milik maksimal lima bidang atau  tidak  lebih  dari  5000  meter  persegi  berdasarkan  Keputusan  Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
10) Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  lengkap,  maka  Notaris  akan  membuat  Akta Pernyataan dengan format Akta Notaris sebagaimana yang ada di dalam UUJN yang akan ditandatangani oleh para pihak.
11) Setelah  akta  ditandatangani,  maka  Notaris  akan  mengeluarkan  salinan  Akta Pernyataan  tersebut  dan  akan  dijadikan  dasar  untuk  balik  nama  ke  BPN  tempat dimana letak tanah tersebut (harta wajib pajak yang dialihkan) berada.
12) Adapun persyaratan balik nama di Kantor BPN adalah :
1. MengisiSuratPermohonan.
2. Asli Sertifikat.
3. AsliAktaPeralihanHak.
4. Fotocopy KTP Para Pihak.
5. BuktiPelunasanPBB.
6. Bukti  Validasi  PPH,  dalam  hal  ini  diinput  oleh  PPAT  yang  mempunyai  akses langsung ke kantor Pajak setempat, dimana letak lokasi tanah itu berada.
7. Dengan tambahan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, SKB (Surat Keterangan Bebas) pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan Andi  Fachrysyam  selaku Notaris/PPAT dan pejabat Lelang Kelas II Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:
Notaris juga tetap harus berhati-hati dalam Program pengampunan pajak ini, agar dapat melindungi  dirinya  sendiri  di  kemudian  hari,  dengan  meminta  Wajib  Pajak  membuat surat  pernyataan  dari  pemilik  harta  bahwa  objek  tersebut  bukan  merupakan  hasil kejahatan korupsi dan memuat klausul yang membebaskan notaris dari tuntutan pihak manapun  apabila  harta  obyek  Pengampunan  Pajak/TA  yang  di  balik  nama  ternyata terbukti  hasil  korupsi.  Selain  itu,  harus  disebutkan  juga  bahwa  peralihan  hak  tersebut dilakukan  dalam  rangka  program  Pengampunan  Pajak.  Jika  tanah  yang  menjadi  obyek pengampunan pajak hanya memiliki bukti tanah berupa girik. Notaris harus melakukan pengecekan ke kelurahan mengenai data fisik dan data yuridis. Selain itu, Notaris juga harus melihat tanggal perolehan hak atas tanah milik wajib pajak. Bila ternyata hak atas tanah  milik  wajib  pajak  diperoleh  setelah  tahun  2015  tentunya  tidak  bisa  dilakukan program pengampunan pajak karena perbuatan hukum yang dilakukan sebelum tahun 2015 dan belum dilaporkan oleh wajib . pajak . dalam . SPT . sebelumnya bukan merupakan obyek Program Pengampunan Pajak.
Walinono, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Gowa juga mengatakan bahwa:
Dalam  Program  Pengampunan  Pajak  ( Tax  Amnesty )  ini,  Wajib  Pajak  juga  dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) apabila harta tersebut belum dibalik namakan
21 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
oleh  Wajib  Pajak  sebelum  tangga  31  Desember  2017,  hal  ini  diatur  berdasarkan ketentuan  Pasal  15  ayat  3  dan  4  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak.  Untuk  dapat memperoleh fasilitas ini, Wajib Pajak harus mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) dengan  melampirkan  beberapa  dokumen  yang  dibutuhkan.  Berbeda  dengan  peralihan hak atas tanah dan bangunan diluar Program Pengampunan Pajak, dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Peralihan  Hak  atas  Tanah  dan  atau  Bangunan,  dan  Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, dimana bagi penjual harus membayar pajak penjualan atas peralihan hak atas tanah dan bangunan senilai  2,5%  dari  nilai  transaksi  perlaihan  hak  atas  tanah  (minimal  harga  NJOP). Sedangkan  untuk  BPHTB,  Wajib  Pajak  yang  mengikuti  Program  Pengampunan  Pajak tetap  harus  membayar  seperti  peralihan  hak  atas  tanah  pada  biasanya  yaitu  dengan rumus  5%  x  (Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)-Nilai  Jual  Obyek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak (NJOPTKP)). Dalam hal ini, Notaris juga berperan untuk menginput BPHTB agar dapat divalidasi pajak BPHTBnya.
Berikut  ini  adalah  adalah  data  dari  responden  terhadap  inisiatif  dari  pihak  Notaris dalam melakukan pelayanan jasa dokumen pengampunan pajak :
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  diketahui  bahwa  terdapat  5  Notaris  yang  menolak untuk  melakukan  pelayanan  jasa  untuk  dokumen  pengampunan  pajak  karena  lebih memilih  untuk  menghindari  akibat-akibat  hukum  yang  mungkin  saja  bisa  terjadi dikemudian hari. Sedangkan terdapat 4 orang Notaris yang menerima dengan tambahan perbagai  persyaratan  misalnya  dengan  membuat  surat  pernyataan  yang  dibuat  oleh klien bahwa harga tersebut bukan merupakan hasil pencucian uang. Selain itu terdapat 1  Notaris  juga  yang  berpendapat  bahwa  kewenangan  Notaris  dalam  melegalisasi dokumen  pengampunan  pajak,  Notaris  tidak  diwajibkan  untuk  mengenali  hingga menggali identitas pengguna jasa secara rinci.
Disamping  itu,  kewenangan  notaris  lainnya  yang  dinilai  akan  melegalkan  praktik pencucian uang di indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 UU  No.  11/2016  Tentang  TA,  dikatakan  bahwa  Menteri,  Wakil  Menteri,  pegawai Kementerian  Keuangan,  dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan  data  dan  informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 22
Pajak kepada pihak lain. Dalam hai ini “pihak lain” yang dimaksudkan diatas dapat juga profesi notaris sebagai pihak yang membantu wajib pajak dalam mengikuti program TA.
Berdasarkan ketentuan diatas, pada pelaksanaan TA nantinya akan berbenturan dengan norma  yang  diatur  pada  Pasal  8  PP  No.  43/2015  Tentang  PPTPPU  disebutkan  bahwa sebagai  pihak  pelapor  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib  melaporkan  tranksaksi keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  merupakan  transaksi  yang  dilakukan  untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang berkaitan dengan:
Melihat inkonsistensi norma diatas Lely Siombo selaku Notaris/PPAT dikota Makassar memiliki pandangan akan hal itu beliau mengatakan bahwa:
Suatu  yang  menjadi  dilema  bagi  Notaris  adalah  perannya  dalam  melaporkan  akta Notaris ke otoritas pengawas yang berwenang, kita ambil contoh Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (“PPATK”).  Dilema  dialami  oleh  Notaris  karena  terjadi benturan  antar  peraturan  perundang-undangan,  antara  UUNo.  11/2016  Tentang TA dengan PP No. 43/2015 Tentang Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Lebih  lanjut  di  dalam  UU TA, terdapat  larangan  membocorkan atau menyebarluaskan data dan informasi tentang harta yang diungkapkan Wajib Pajak yang mungkin saja hartanya berasal dari hasil pencucian uang sedangkan jika larangan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun.  Padahal  UU  Pencucian  Uang  mewajibkan  siapa  pun,  termasuk Notaris untuk melaporkan data dan informasi yang mengandung unsur pencucian uang guna memberantas berbagai macam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia.
Dari  pandangan  diatas  penulis  menyimpulkan  apabila  terjadi  inkonsistensi  norma hukum  peraturan  perundang-undangan  maka  akan  mengakibatkan  perbedaan penafsiran  dalam  pelaksanaannya;  timbulnya  ketidakpastian  hukum;  peraturan perundang-undangan  tidak  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien,  dan  disfungsi  hukum, artinya  hukum  tidak  dapat  berfungsi  memberikan  pedoman  berperilaku  kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

## B.  Penyelesaian  Norma  Hukum  yang  Inkonsistensi  Pada  Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
1.   Tata Cara Dan Persyaratan Pengampunan Pajak
Surat  Pernyataan  untuk  mengungkapkan  harta  bagi  wajib  pajak  pribadi  yang  semua hartanya sudah di balik nama atas namanya dengan yang belum dibalik nama atas nama wajib pajak dalam hal ini atas benda tidak bergerak yang belum dibalik nama terdapat perbedaan. Untuk harta berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, Surat  Pernyataan  tersebut  haruslah  dilegalisasi  oleh  Notaris  yang  dimana ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  sehingga  seharusnya  menurut  ketentuan  Pasal 15  ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan Pajak,  setiap  wajib  pajak  pribadi  yang  akan  melakukan tax  amnesty harus mencantumkan seluruh hartanya termasuk pula hartanya berupa benda tidak bergerak tanah  dan  atau  bangunan  yang  belum  dibalik  nama  dengan  melampirkan  Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris.
Tax  amnesty atau  pengampunan  pajak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016. Fasilitas Amnesti Pajak:
23 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
a)    Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana sampai dengan akhit tahun pajak terakhir.
b)   Penghapusan  Sanksi  administrasi  berupa  bunga  atau  denda  sampai  dengan  akhit tahun pajak terakhir.
c)    Tidak dilakukan Pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir
d)   Penghentian  Pmeriksaan  pajak,  bukti  permulaan  dan  penyidikan  sampai  dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya ditangguhkan.
KPP  Pratama  kota  Makassar  Mahmud  yang  merupakan  Staff  KPP  Pratama  Makassar Barat menyatakan secara umum tingkat wajib pajak yang ikut tax amnesty sudah banyak tetapi nilai harta yang dimasukkan ke Negara belum sesuai dengan harapan pemerintah yang masih dibawah target yang ditentukan pemerintah pusat.
1. Memiliki nomor pokok wajib pajak.
2. Membayar uang tebusan.
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada.
4. Jika  wajib  pajak  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan  dan  atau penyidikan,  maka  wajib  melunasi  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir.
Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, wajib pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  terdaftar  atau  tempat  tertentu  dengan  membawa  Surat Pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut:
a.  Bukti pembayaran uang tebusan;
b.  Bukti pelunasan tunggakan wajib pajak bagi wajib pajak;
c.  Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
d.  Daftar utang serta dokumen pendukung;
e.  Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak  dikembalikan  bagi  wajib  pajak  yangh  sedang  dilakukan  pemeriksaan  bukti permulaan atau penyidikan;
f.  Fotokopi SPT PPH terakhir;
g.  Surat  Pernyataan  mencabut  segala  permohonan  yang  telah  diajukan  ke  Direktorat Jenderal Pajak;
h.  Dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi, melampirkan juga pernyataan mengalihkan  dan  menginvestasikan  harta  ke  dalam  wilayah  Negara  kesatuan republik  Indonesia  paling  singkat  selama  jangka  waktu  tiga  tahun  terhitung  sejak dialihkan;
i.  Dalam  hal  wajib  pajak  akan  melaksanakan  deklarasi,  melampirkan  juga  surat pernyataan  tidak  mengalihkan  harta  keluar  wilayah  Negara  kesatuan  republik. Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya surat keterangan.
j.  Bagi  wajib  pajak  yang  bergerak  dibidang  UMKM,  melampirkan  juga  surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha
Setelah  menyampaikan  Surat  Pernyataan  Harta  Tersebut,  wajib  pajak  akan  mendapat tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika dalam waktu sepuluh hari belum diberikan surat  keterangan  maka  Surat  Pernyataan  Harus  dianggap  diterima.  Wajib  pajak
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 24 diberikan  kesempatan  untuk  dapat  menyampaikan  Surat  Pernyataan  Harta  sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai akhir bulan. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan  sebelum  atau  setelah  Surat  Keteranga  n  atas  Surat  Pernyataan  Harta sebelumnya dikeluarkan.
Dalam  pelaksanaan tax  amnesty dibutuhkan  Surat  Pernyataan  Kepemilikan  Harta  baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dalam hal ini Pernyataannya harus dilegalisasi oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (b) UU no 11 Tahun 2016. Khusus untuk harta yang dibelum dibalik nama ke atas nama wajib pajak yang bersangkutan untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan berlaku  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  b  yang  dimana  Surat  Pernyataan  tersebut harus  dilegalisasi  oleh  Notaris  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak.  Surat Pernyataan Harta untuk amnesty pajak ditandatangani oleh:
a.  Wajib pajak orang pribadi
b.,  Pemimpin  tertinggi  berdasarkan  akta  pendirian  badan  atau  dokumen  lain  yang dipersamakan bagi wajib pajak atau badan atau
c.  Penerima kuasa dalam hal pemimpin tinggi berhalangan.
Dalam hal ini Surat Pernyataan yang dimaksud adalah untuk wajib pajak Orang pribadi yang dimana Surat Pernyataan orang pribadi harus dilampiri dengan:
a.  Bukti Pembayaran uang tebusan;
b.  Bukti Lunas Tunggakan;
c.  Daftar Rincian Harta bersama Informasi kepemilikan;
d.  Daftar utang serta dokumen pendukung;
e.  Bukti lunas pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan Bukti permulaan atau penyidikan;
f.  Fotokopi SPT PPH terakhir;
g.  Surat Pernyataan mencabut permohonan.
Dalam  melakukan tax  amnesty harus  disertakan  pula  Surat  Pernyataan  Kepemilikan harta  mengenai  seluruh  harta  kekayaan  wajib  pajak.  Hal  ini  termasuk  pula  harta kekayaan  wajib  pajak  untuk  benda  tidak  bergerak  dengan  menyertakan  Surat Pernyataan  Pajak  yang  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak  di  hadapan  Notaris (Legalisasi)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  huruf  b  UU  nomor  11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Profesi  notaris  diberikan  peranan  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak.  Notaris  diberi  peran  penting  untuk  membantu  para  wajib  pajak dalam  hal  melakukan  legalisasi  atas  sejumlah  dokumen  yang  dipersyaratkan  Undang- Undang.  Namun,  keterlibatan  notaris  dalam  pelaksanaan tax  amnesty dinilai  menjadi dilematis. Hal ini disebabkan karena di satu sisi menjadi peluang secara profesi, namun di sisi lainnya berpotensi menjadi bumerang bagi profesi notaris sendiri. Dalam Pasal 15 ayat  (2)  UU  Nomor  11  Tahun  2016  misalnya,  notaris  berperan  dalam  hal  wajib  pajak ingin melakukan pengalihan hak atas harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan melalui  surat  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  di  hadapan notaris.  Seorang  Notaris  wajib  memperhatikan  ketika  harta  tersebut  belum  dapat diajukan  pengalihan  hak  karena  kondisi  tanah  atau  bangunan  tersebut  belum diterbitkan  sertifikat  hak  kepemilikannnya.  “Notaris  memang  hanya  melegalisasi.  Tapi hati-hati, Notaris melakukan warmerking saja terseret karena bagi penyidik itu masuk pada ranah hukum pidana.
25 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Agar  notaris  terhindar  dari  persoalan  hukum,  maka  notaris  harus  benar-benar melakukan  pengecekan  data  fisik  serta  data  yuridis  terhadap  tanah  yang  belum bersertifikat. Apalagi kalau pihak yang menghadap notaris hanya memiliki bukti tanah berupa  girik.  Notaris  harus  ekstra effort melakukan  pengecekan  hingga  tingkat kelurahan  mengingat  sebelum  tahun  1980an,  lurah  masih  diberi  wewenang  untuk menerbitkan  bukti  kepemilikan  tanah  berupa  girik.  Sehingga  lebih  baik  dibuatkan sertifikat tanah saja terlebih dahulu. Terlepas dari peran notaris dalam membantu wajib pajak,  sebetulnya  terdapat  ketentuan  yang  berpotensi  menjadi  bumerang  bagi  notaris dalam  konteks  kewajiban  profesi.  Setiap  notaris  wajib  melakukan  pelaporan  atas  akta apapun  yang  dibuat  termasuk  legalisasi  dalam  periode  tertentu.  Ketentuan  tersebut nantinya akan terbentur dengan aturan yang melarang siapapun untuk membuka data dan informasi berkenaan dengan surat pernyataan wajib pajak.
Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 pada intinya menyatakan bahwa Menteri Keuangan  hingga  jajaran  pegawai  Kementerian  Keuangan  dilarang  menyebarluaskan data  dan  informasi  terkait tax  amnesty kepada  pihak  lain.  Tidak  hanya  pihak Kementerian  Keuangan,  dalam  pasal  tersebut  ada  juga  frasa  “pihak  lain”  yang  juga dilarang  membocorkan  dan  memberitahukan  data  dan  informasi  kepada  pihak  lain. Sehingga  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  kewajiban  pelaporan  akta  notaris masuk kategori membocorkan dan notaris termasuk pihak lain dalam hal ini. Ke depan perlu ada Perjanjian Kerjasama antara Kemenkumham, Kementerian Keuangan, PPATK, dan KPK. supaya apa yang dilaporkan tiap bulan oleh notaris bukan tergolong tindakan pembocoran  data.  Potensi  pertentangan  bagi  notaris  berkenaan  dengan  membocokan data  dan  informasi  adalah  kewajiban  pelaporan  terhadap  dugaan  terhadap  tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara normatif, sejak tanggal 23 Juni tahun 2015, sejumlah profesi gatekeeper dibebani kewajiban  melaporkan  tindak  pidana  pencucian  uang  ke  PPATK,  termasuk  profesi notaris di dalamnya.
Untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari, maka diperlukan perlindungan Hukum  pada  Notaris  maupun  wajib  pajak  yang  akan  melaksanakan tax  amnesty . Perlindungan  hukum  erat  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban seseorang.  Pemerintah  harus  memenuhi  hak-hak  wajib  pajak  dalam  pelaksanaan pengampunan pajak yakni salah satunya untuk melaporkan hartanya sesuai dengan apa yang  dia  yakini  sehingga  disini  wajib  pajak  bersifat  aktif  dengan  membuat  surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris terhadap hartanya yang dalam hal ini berupa benda  tidak  bergerak.  Sedangkan  perlindungan  bagi  notaris  adalah  dengan  membuat surat  pernyataan  dari  pemilik  aset  bahwa  objek  tersebut  bukan  merupakan  hasil kejahatan  korupsi  dan  dalam  klausul  surat  tersebut  harus  membebaskan  notaris  dari tuntutan pihak manapun apabila aset yang dibalik nama ternyata merupakan bukti hasil korupsi.
Di  Indonesia  inkonsistensi  norma  hukum  peraturan  perundang-undangan  merupakan sebuah  masalah  hukum  yang  tidak  jarang  terjadi.  Hal  ini  dilaterbelakangi  karena beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dari  segi  materilnya  saling  tumpang tindih  antara  satu  dengan  yang  lain (Halim,  &  Putera,  2013) .  Berbicara  Disharmoni peraturan  perundang-  undangan  pada  hakikatnya  tidak  terlepas  dari  lembaga  yang mempunyai  wewenang  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan.  Karena ketidaksempurnaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengakibatkan  adanya  hak-hak  oleh  suatu  lembaga  atau  perorangan  yang  menjadi sengketa peraturan perundang-undangan.
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 26
Setiap produk hukum memiliki karakteristik norma hukum, dan norma hukum itu pula yang  menentukan  jenis-jenis  produk  hukum.  Namun  demikian,  dalam  tata  hukum Indonesia  kerancuan  penamaan  suatu  produk  hukum  masih  sering  terjadi,  seperti norma hukum yang umum dan abstrak tetapi produk hukumnya dinamakan keputusan, atau  sebaliknya  ada  norma  hukum  yang  bersifat  individual  dan  konkret  tetapi dinamakan peraturan. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan dan penamaan produk hukum tersebut tidak memperhatikan karakteristik dari norma hukum yang dibuat Dalam hal terjadi inkonsistensi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:
Mengubah/mencabut pasal tertentu yang inkonsistensi atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
1. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai beriku: a.  Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
b.   Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
2. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.
Penyelesaian  inkonsistensi  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga baik dalam tataran ( judicial review ) dengan satu  lembaga  atau  kewenangan  diberikan  kepada  dua  lembaga  kekuasaan  kehakiman, baik  Mahkamah  Agung  (MA)  maupun  Mahkamah  Konsitusi  (MK),  Pengujian  oleh lembaga  eksekutif  (executive  review)  yang  merupakan  penyelesaian  inkonsistensi norma  hukum  oleh  lembaga  yang  kewenangannya  baik  oleh  pihak  itu  sendiri  yang mengeluarkan  produk  hukum  tersebut  atau  lembaga  yang  kewenangannya  sebagai pembentuk  peraturan  perundang-undangan,  serta  Pengujian  oleh  lembaga  legislative ( legislative review ), pengujian oleh lembaga yang memiliki kewenangan legislasi (Ruslan & Librayanto, 2011) .
Pertama, Judicial  review atau  hak  uji  materi  merupakan  proses  pengujian  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan. Judicial  review (hak  uji  materil) merupakan  kewenangan  lembaga  peradilan  untuk  menguji  kesahihan  dan  daya  laku produk-produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  ekesekutif,  legislatif  maupun  yudikatif  di hadapan  konstitusi  yang  berlaku.  Pengujian  oleh  hakim  terhadap  produk  cabang kekuasaan  legislatif (legislative  acts) dan  cabang  kekuasaan  eksekutif  ( executive  acts) adalah  konsekensi  dari  dianutnya  prinsip  ‘checks  and  balances’  berdasarkan  doktrin pemisahan kekuasaan ( separation of power ). Karena itu kewenangan untuk melakukan ‘judicial review’ itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain.  Jika  pengujian  tidak  dilakukan  oleh  hakim,  tetapi  oleh  lembaga  parlemen,  maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai ‘judicial review’, melainkan ‘legislative review’.
Kedua, Executive  review yakni  pengujian  atau  peninjauan  atas  peraturan  perundang- undangan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  eksekutif  terhadap  peraturan  perundang- undnagan yang dibuat oleh lembaga eksekutif sendiri tanpa dimintakan judicial review kelembaga yudicial karena ada kekeliruan atau kebutuhan baru untuk meninjaunya. Bila kita  lihat  di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang  diuji  bukanlah  undang-
27 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
undang melainkan peraturan yang dibawah undang-undang. Sebagai contohnya adalah pengujian terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Ketiga legislative  review, merupakan  alternatif  terhadap  pengujian  peraturan perundang-undangan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Pemerintah  melalui Depdagri adalah dengan menggunakan Legislative review, dimana DPR dan DPRD dalam fungsi  legislasinya  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  hukum  sehingga  sebelum sebuah  produk  hukum  ditetapkan  seharusnya  terlebih  dahulu  melewati  proses  kajian legislasi. Jika produk hukum itu sesuai dengan konstitusi, maka dapat di sahkan dan di undangkan, bila tidak maka tidak boleh disahkan.
Mengenai dasar hukumnya telah diatur pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undangan dan mempunyai wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sedangkan  Pasal  24C  ayat  (1) berbunyi  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  memutuskan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Menurut penulis dalam penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi terdapat antara UU  No.  11/2016  Tentang  TA  dan  PP  No.  43/2015  Tentang  PPTPPU  dapat  ditempuh dengan  jalur  konstitusional  yaitu  melakukuan  uji  materi  ( judial  review )  ke  Mahkamah Agung.  Dimana  hal  tersebut  berguna  untuk  menilai  apakah  subtansi  suatu  peraturan perundang-undangan  telah  sesuai  atau  justru  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  derajatnya  dan  atau  kepentingan  umum.  Pada dasarnya  hak  menguji  material  tersebut  berkaitan  dengan  isi  dari  suatu  peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan atau kepentingan umum.
Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mustahar, beliau menjelaskan bahwa:
Menurut pandangannya, yang terkait dengan tax amnesty itu dengan kewajiban untuk melaporkan  adanya  kecurigaan  mengenai  transaksi  mencurigakan,  walaupun  terjadi inkonsistensi  norma  hukum  bisa  diselesaikan  dengan  asas  seperti,  asas lex  specialis derogat lex generali dan sebagainya.
Penyelesaian  intens  untuk  mengatasi  antinomi  hukum  (pertentangan  antara  dua  ayat dalam undang-undang) dapat menggunakan asas prefensi (asas lex specialis derogat legi generali, yaitu  ketentuan-ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap berlaku,  kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus  tersebut).  Undang- Undang  Pengampunan  Pajak  dan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang merupakan undang-undang yang sama-sama bersifat khusus dimana lex specialis harus pemantauan dan pelaporan tersebut tidak sejalan/disharmoni dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik profesi Notaris, esensi dari tugas dan fungsi Notaris seakan diintervensi dengan  menghadirkan  suatu  kepentingan  yang  mengarah  pada  kepentingan  fiskal (ekonomi).  Seorang  Notaris  tidak  sepantasnya  berprasangka  buruk  kepada  siapapun yang  datang  menghadap,  setiap  orang  yang  datang  kepadanya  berhak  untuk  diterima dan  diperlakukan  dengan  itikad  baik,  hal  ini  merupakan  etika  dari  suatu  profesi  yang harus  dijunjung  tinggi.  Identifikasi  yang  dilakukan  oleh  Notaris  hanyalah  sebatas
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 28 kebenaran  dari  identitas  yang  ditunjukkan  oleh  si  penghadap,  Notaris  tidaklah  pantas untuk  melakukan  verikasi  atau  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kebenaran  dari identitas yang ditunjukkan oleh si penghadap tersebut. Demikian pula halnya mengenai kewajiban  bagi  Notaris  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  transaksi  yang dilakukan  oleh  pengguna  jasa  sudah  jelas-jelas  diluar  konteks  kewajiban  dan kewenangan profesi Notaris.
Sejalan dengan hal diatas, wawancara penulis dengan Lola Rosalina menjelaskan bahwa:
Informasi  yang  disampaikan  oleh  pengahdap  bagi  notaris  tidak  akan  etis  menanyakan sampai  dengan  sumber  dana  para  pihak  karena  notaris  tidak  terlibat  dalam  trasaksi keuangan  yang  akan  dilakukan  para  pihak  akan  tetapi  hanya  mencatatkan  perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan suatu akta.
Kewajiban  pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  oleh  profesi  seperti  notaris kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juga  bertentangan  dengan  ketentuan  mengenai  kewajiban  untuk  menjaga  kerahasiaan oleh  notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN.  Hal  tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berbicara  perihal  inkonsistensi  norma  hukum  maka  perlu  ada  pasal  yang  akan dibandingkan  antara  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Berdasarkan  hal tersebut maka terkait isu penulis hal yang akan dibandingkan antara UU Pengampunan Pajak  dengan  PP  PPTPPU  sebagai  turunan  dari  UU  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
Berikut  ini  adalah  tabel  mengenai  ketentuan  norma  hukum  yang  inkonsisten  dalam pelaksanaan pengampunan pajak.
UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Tindak Pidana Pencuciaan Uang PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 21 ayat 2
Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain

## Pasal 83 ayat 1
Pejabat dan pegawai PPATK,
penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor Pasal 3 Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
a. advokat;
b. notaris;
c. pejabat pembuat akta tanah;
d. akuntan;
e. akuntan publik; dan perencana keuangan. Pasal 23 ayat 1
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 4
Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
29 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Pasal 8 ayat 1
Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna Jasa.
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan  Pajak  dalam  ketentuan  Pasal  21  ayat  2  bahwa  Menteri,  Wakil  Menteri, pegawai  Kementerian  Keuangan,  dan  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan  data  dan  informasi  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh  Wajib Pajak  kepada  pihak  lain.  Lebih  lanjut  mengenai  sanksinya  terdapat  dalam  ketentuan Pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  Dari  norma  hukum  diatas  terdapat  norma  yang  inkonsisten  dengan  PP  No.  43 Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang yaitu Pasal 3 Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan,  akuntan  publik;  dan perencana  keuangan;  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  4  Pihak  Pelapor  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  Pengguna Jasa ( know your costumer) oleh notaris serta Pasal 8 ayat 1 Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  wajib  menyampaikan  laporan  transaksi  keuangan mencurigakan  kepada  PPATK  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  pengguna jasa.  Maksudnya  ketika  ada  perbuatan  yang  terindikasi  tindak  pidana  pencucian  uang maka  notaris  diminta  melaporkan  data  dan  informasi  ke  pihak  PPATK  guna memberantas berbagai macam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia.
Wawancara yang penulis lakukan dengan Aminuddin Ilmar. Beliau mengataka bahwa:
Antara  kedua  norma  itu  dikatakan  terjadi  inkonsistensi  norma  hukum  karena  antara aturan  pemerintah  itu  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  diatasnya,  dapat  dikatakan demikian karena ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Intinya, paling umum sifatnya  sejajar  atau  horizontal,  namun  ada  juga  pandangan  lain  yang  bersifat  vertikal atau hirarki atau aturan yang rendah bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
Menurut  penulis,  dari  pandangan  diatas  jelas  bahwa  inkonsistensi  norma  hukum memiliki pengertian yang kompleks meskipun lazimnya hal itu terjadi pada hubungan pertentangan antara ketentuan satu dengan yang lain yang sifatnya sejajar atau dalam kedudukan hirarki suatu perundang-undangan memiliki derajat yang sama. Akan tetapi, inkonsistensi norma hukum dapat juga terjadi pada tatanan hukum yang sifatnya tidak sejajar. Oleh karenanya inkonsistensi/ ketidakharmonisan itu memiliki cakupan makna yang luas.
Menurut  penulis,  pengaturan  mengenai  penyelesaian  inkonsistensi  norma  hukum antara  Peraturan  Pemerintah  terhadap  Undang-Undang,  menjadi  kewenangan Mahkamah  Agung  berdasarkan  Pasal  9  UU  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dan  sifat Putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dalam memberikan putusannya yang
Inkonsistensi Norma Hukum … ( Irwan, Ruslan & Aspan ) | 30 pada  prinsipnya  yang  memiliki  konsekuensi  hukum  aturan  tersebut  apabila  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bertentangan  dengan  aturan  di  atasnya  maka  aturan tersebut  akan  menjadi  tidak  sah  serta  tidak  berlaku,  dan  menjadi  tanggungjawab instansi terkait untuk mencabutnya.
Demikian  disimpulkan  asas  hukum  merupakan  sebuah  instrumen  penting  yang  dapat memberikan  peran  dalam  proses  penyelesaian  terhadap  regulasi-regulasi  yang mengalami  inkonsisten  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Maka  asas  preferensi hukum  yang  paling  tepat  dengan  permasalahan  pertentangan  norma  antara  UU  No. 11/2016 Tentang TA dengan PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU adalah asas lex superior derogate lex inferior , asas ini berarti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, inkonsistensi tersebut memiliki hierarki atau derajat yang berbeda dalam peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  UU  No.  11/2016  Tentang  TA  berlaku  dan mengalahkan aturan dibawahnya yaitu PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU.

## SIMPULAN
1.  Dalam Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA terdapat kata “pihak lain” dari kata tersebut dapat dipersamakan sebagai pihak pelapor. Kemudian yang dimaksud dengan  kata  “dilarang”  menurut  interpretasi  gramatikal  adalah  a.  Memerintahkan supaya tidak melalukan sesuatu; b. Tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Dalam hal ini larangan dimaksudkan agar yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak  dilarang  untuk  menyebarluaskan,  dan/atau  memberitahukan  data  kepada pihak lain. Hal ini sangat inkosistensi dengan Pasal 8 ayat 1 PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU yaitu terdapat kata “wajib” yang menurut interpretasi gramatikal adalah a. Harus  dilakukan;  b.  Sudah  semestinya,  maksudnya  adalah  sebagai  pihak  pelapor wajib  melaporkan  tranksaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  merupakan transaksi  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  pengguna jasa.  Lebih  lanjut,  kata  “membocorkan,  menyebarluaskan,  dan/atau  memberitahu data  dan  informasi”  dapat  dipersamakan  dengan  melaporkan  transaksi  keuangan mencurigakan”  dan  kata  kepada  “pihak  lain”  dapat  dipersamakan  dengan  kepada “PPATK”.  Hal  ini  mengakibatkan  perbedaan  penafsiran  dalam  pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum.
2.  Penyelesaian  inkonsistensi  norma  hukum  yang  terdapat  antara  UU  No.  11/2016 Tentang  TA  dan  PP  No.  43/2015  Tentang  PPTPPU  dapat  ditempuh  dengan  jalur konstitusional  dengan  melakukan  uji  materi  ( judial  review )  ke  Mahkamah  Agung. Disamping itu, penerapan asas hukum merupakan sebuah instrumen penting yang dapat  memberikan  peran  dalam  proses  penyelesaian  terhadap  regulasi  yang tumpang  tindih.  Asas  yang  tepat  dari  permasalahan  tersebut  adalah lex  superior derogate lex inferior , artinya UU No. 11/2016 Tentang TA berlaku dan mengalahkan aturan dibawahnya PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU

## SARAN
1. Pemerintah  sebaiknya  mensinkronisasikan  antara  UU  No.11/2016  Tentang  TA dengan PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU, agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum yang mengatur kewenangan notaris sebagai pihak pelapor pada pelaksanaan pengampunan  pajak.  Inkonsistensi/ketidakharmonisan  yang  terjadi  berimplikasi timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum.
31 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
2. Sebaiknya  Ikatan  Notaris  Indonesia  melakukan  permohonan  upaya  pengujian ( judicial  review )  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak kepada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  agar  tercipta  kepastian  hukum terhadap notaris sehubungan permasalahan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  O.,  Tuli,  H.,  &  Husain,  S.  P.  (2017).  Pengaruh  Program  Pengampunan  Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10 (1),
Agung, I., & Kawuryan, E. S. (2017). Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , 7 (2), 488- Amalia,  M.  (2017).  Kebijakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan  Pengampunan  Pajak  (Tax Amnesty)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Bangsa  Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 3 (1), 17-34.
Halim,  H.,  &  Putera,  K.R.S.  (2013).  Cara  Praktis  Menyusun  dan  Merancang  Peraturan Daerah. Prenada Media Grup, Jakarta.
Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Kencana, Jakarta.
Ispriyarso,  B.  (2019).  Keberhasilan  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 2 (1), 47-59
Kusuma,  A.  I.  (2016).  Pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  sebagai  upaya  optimalisasi fungsi pajak. INOVASI , 12 (2), 270-280.
Ruslan, A., & Librayanto, R. (2011). Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia . Rangkang Education & PuKap Indonesia .
Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (2).
Sarjono, B. (2018). Mitigasi Risiko Perpajakan melalui Pengampunan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Bisnis Terapan , 2 (02), 201-210.
Sumbaga, A. P., Halim, P., Badruddin, S., Bombang, S., & Djanggih, H. (2018). Legal Efforts of  Tax  Mandatory  Objectives  on  Tax  Provisions  (Study  in  the  Regional  Office  of General  Directorate  of  Taxation  of  South  Jakarta  I). Yustisia  Jurnal  Hukum , 7 (3), 507-518.
Supraja,  G.  (2020).  Pengaruh  Program  Pengampunan  Pajak  Terhadap  Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia. Jurnal Perpajakan , 1 (2), 144-151.
Suyanto,  S.,  Intansari,  P.  P.  L.  A.,  &  Endahjati,  S.  (2016).  Tax  amnesty. Jurnal  Akuntansi , 4 (2), 9-22.
Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti.