Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
Fatimah Ratna Wijayanthi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam fatimahwijayanti20@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 24 Mei 2021; disetujui: 24 Juni 2021

## ABSTRACT
In Indonesia, since time immemorial, they have known what is described for each perspective, cooperative social interaction and order and peace of life. Pancasila as a system of philosophy, ideology  and  basic  lawof  the  state  in  the  administration  of  the  state  law  of  the  Republic  of Indonesia, is placed on the list as the source of all sources of law, in the sense that all statutory regulations  must  contain  and  animate  the  values  of  Pancasila.  In  Politics  Pancasila  is  the source of all sources law is a political agreement. Pancasila as the source of all sources of law within  the  boundaries  of  positive  law,  because  it  is  rooted  in  the  law  of  religious  teachings which  is  rooted  in  revelation,  as  Pancasila  is  a  failure  of  religion. In  compiling  the  1945 Constitution, the founders of the Indonesian state and nation agreed to establish Pancasila as the Philosophical Foundation of the State to be formed. Then the five points of Pancasila were included in the Preamble to the 1945 Constitution, which is an integral part of the body of the Constitution which was passed on August 18, 1945.
Keywords: Pancasila, Legal Resources, UUD 1945
Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: langitkalimasada@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss

## LATAR BELAKANG
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu 'panca' yang berarti lima dan ‘sila’ yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 1 Pancasila  adalah  pandangan  hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia.
Indonesia memiliki karakter sebagai masyarakat yang berideologi multikultural. Keragaman ideologi,  suku,  agama,  strata  social,  ekonomi,  dan  politik  merupakan  suatu  objek  peripheral dalam pengelolaan perdamaian melalui revitalisasi Pancasila. Pada satu sisi keragaman Bangsa merupakan suatu kekayaan bangsa oleh karena memiliki panutan nilai moral, etis, dan spiritual. Pada sisi lain maka akan menjadi suatu celah potensi konflik, di mana bila tidak dikelola dengan baik  akan  memunculkan  disharmonisasi,  segregasi  dan  bahkan  dehumanisasi.  Pancasila  yang berkarakter  Bhinneka  Tunggal  Ika  menjadi  landasan  pandangan  hidup  dan  landasan  sistem hukum nasional dalam mengelola kehidupan pluralitas di Indonesia.
Staatsfundamentalnorm yang  merupakan  landasan  penting  bagi  lahirnya  konsep  Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan  istilah  yang  digunakan  Hans  Nawiasky  dengan  teorinya  tentang  Jenjang  Norma Hukum  ( Die  theorie  von  stufenordnung  der  rechtsnormen )  sebagai  pengembangan  dari  teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma ( stufentheorie ). 2
Perihal  norma  hukum,  Hans  Nawiasky  menggunakan  hirarkisitas  hukum  dapat  terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:
1. Staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
2. Staatsgrundgezetze yang  berupa  hukum  dasar  yang  apabila  dituangkan  dalam  dokumen negara menjadi konstitusi atau vervassung;
3. Formelegezetze atau  undang-undang  formal  yang  pada  peraturan  tersebut  dapat  ditetapkan suatu  ketentuan  yang  bersifat  imperative,  dalam  pengertian  pelaksanaan  maupun  sanksi hukum;
4. Verordnung en dan autonome satzungen yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi. 3
Jika konsep staatsfundamentalnorm yang dikemukakan Hans Nawiansky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai  suatu  sistem  yang  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang  sekaligus  berkelompok- kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi,  dan  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih tinggi lagi,demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara ( staatsfundamentalnorm ).
Secara  hierarkhisitas  tersebut,  ahli  ilmu  perundang-undangan  di  Indonesia  banyak  melihat Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm yang  dianut  Hans  Nawiasky.  Pancasilalah  yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum ( staatsfundamenalnorm ). 4
Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah suatu sistem filsafat, kelima sila itu tersusun dalam  suatu  rumusan  pikiran-pikiran  filsafat  yang  harmonis.  Soedirman  Kartahadiprojo, mengatakan  bahwa  Pancasila  merupakan  isi  jiwa  bangsa  Indonesia.  Kalau  filsafat  itu  isi  jiwa
1 https://www.bola.com/ragam/read/4422173/pengertian-pancasila-ketahui-tujuan-dan-makna-masing-masing- lambangnya . Diunduh pada tanggal 13 feb 2020.
2 Hamidi,  Jazim. Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan  dan  Implikasi  Hukum  Naskah  Proklamasi  17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006. hal. 56.
3 Dardji,  Darmodihardjo. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia ,  jakarta: Gramedia, 1999. hal. 21.
4 Attamimi,  A.  Hamid  S. Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Menyelenggarakan Pemerinahan  Negara  (Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun Waktu Pelita I-VII) , Disertasi Doktor , jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
suatu  bangsa,  maka  Pancasila  adalah  filsafat  bangsa  Indonesia. 5 Pancasila  yang  isinya merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia sebagai suatu sistem filsafat bangsa, maka sangat tepat menjadi dasar pijakan berdirinya negara republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Butir-Butir  Pancasila  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar  1945  dapat menjadi Sumber dari segala Sumber Hukum
Secara  sosiologis  telah  mempraktikan  Pancasila  karena  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya  merupakan  kenyataan-kenyataan  (materil,  formal,  dan  fungsional)  yang  ada  dalam masyarakat  Indonesia.  Kenyataan  objektif  ini  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi.
Kebhinekaan  atau  pluralitas  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  tinggi,  dimana  agama,  ras, etika,  bahasa,  tradisi-budaya  penuh  perbedaan,  menyebabkan  ideologi  Pancasila  bisa  diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau  pemberontakan  oleh  beberapa  kelompok  masyarakat,  maka  nilai-nilai  Pancasilalah  yang dikedepankan  sebagai  solusi  untuk  menyatukan  kembali.  Kedudukan  Pancasila  sebagai kekuatan  pemersatu,  maka  kegagalan  upaya  pemberontakan  yang  terakhir  (G30S/PKI)  pada  1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 6
Pancasila  bersifat  subjektif,  artinya  bahwa  nilai-nilai  pancasila  itu  melekat  pada  pembawa dan  pendukung  nilai  pancasila  itu  sendiri,  yaitu  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  dalam  kenegaraan.  Dalam  kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan  dan  norma  etika  yang  merupakan  pedoman  bagi  setiap  warga  negara  untuk bertingkah laku. Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri  sendiri  terlepas  dari  sila  yang  lainnya  dan  antara  sila  satu  dengan  yang  lainnya  tidak saling bertentangan. Dalam setiap Sila yang terkandung di dalam Pancasila memiliki butir-butir penting dimana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan  Pancasila  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu sebagai berikut :
1. Sila Ke-1 :
a. Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  Bangsa  Indonesia  menyatakan  kepercayaannya  dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Bangsa  Indonesia  percaya  dan  taqwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab.
5 Kailani,M.S.” Pendifikan Pancasila” Yogyakarta: Pen. Paradigma, 2008 hal. 37-38.
6 http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Buku-Modul-Kuliah-Pancasila .  diakses  pada  tanggal  14 februari 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss
c. Mengembangkan  sikap  hormat  menghormati  dan  bekerjasama  antara  pemeluk  agama dengan  penganut  kepercayaan  yang  berbeda-beda  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d. Mengembangkan  sikap  saling  menghormati  kebebasan  menjalankan  ibadah  sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
e. Tidak  memaksakan  suatu  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa kepada orang lain. Pada sila pertama jelas terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah  sebagai  pengejawantahan  tujuan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa. Adanya pengakuan atas hak untuk beragama.
2. Sila Ke–2 :
a. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
b. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
c. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan  suku,  keturrunan,  agama,  kepercayaan,  jenis  kelamin,  kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
d. Mengembangkan sikap saling mencintai dan peduli sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa.
e. Mengembangkan  sikap  tidak  semena-mena  terhadap  orang  lain.  Menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
h. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Pada sila kedua terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia  sebagai  makhluk  yang  beradab.  Adanya  pengakuan  eksistensi  kemanusiaan, keadilan kemanusiaan dengan cara – cara kemanusiaan.
3. Sila Ke-3 :
a. Persatuan Indonesia.
b. Mampu  menempatkan  persatuan,  kesatuan,  serta  kepentingan  dan  keselamatan  bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
c. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
d. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
e. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
f. Memelihara  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
g. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup  bersama  di  antara  elemen  –  elemen  yang  membentuk  negara.  Adanya  pengakuan  atas kebersamaan dan persatuan.
4. Sila Ke-4
a. Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan Perwakilan.
b. Sebagai  warga  negara  dan  warga  masyarakat,  setiap  manusia  Indonesia  mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
c. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
f. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi  setiap  keputusan  yang  dicapai  sebagai  hasil musyawarah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
g. Dengan  itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan  melaksanakan  hasil keputusan musyawarah.
h. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
i. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
j. Keputusan  yang  diambil  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  moral  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan  mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan  demi  kepentingan bersama.
k. Memberikan  kepercayaan  kepada  wakil-wakil  yang  dipercayai  untuk  melaksanakan pemusyawaratan.
Pada sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama serta adanya musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Kesimpulan  adanya  pengakuan  atas  nilai  –  nilai  demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran.
5. Sila Ke-5 :
a. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
b. Mengembangkan  perbuatan  yang  luhur,  yang  mencerminkan  sikap  dan  suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
c. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
e. Menghormati hak orang lain.
f. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
g. Tidak  menggunakan  hak  milik  untuk  usaha-usaha  yang  bersifat  pemerasan  terhadap orang lain.
h. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
i. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
j. Suka  menghargai  hasil  karya  orang  lain  yang  bermanfaat  bagi  kemajuan  dan kesejahteraan bersama.
k. Suka  melakukan  kegiatan  dalam  rangka  mewujudkan  kemajuan  yang  merata  dan berkeadilan sosial.
Terkandung  nilai  yang  merupakan  tujuan  negara  sebagai  tujuan  dalam  hidup  bersama (keadilan  sosial).  Terdapat  pengakuan  tentang  nilai  -  nilai  keadilan  yang  universal. Memperhatikan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan jelas dan tegas mengakui adanya eksistensi nilai – nilai kemanusiaan baik secara individual maupun kolektifitas, sehingga hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui adanya eksistensi nilai – nilai kemanusiaan yang harus di hormati dan di hargai. 7
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alenia  IV  yang  bunyinya  sebagai  berikut “  maka disusunlah kemerdekan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat  dengan  berdasar  kepada  ketuahanan  yang  maha  esa  kemanusiaan  yang  adil  dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia” Menurut  kelan  kata  “ dengan  berdasar  kepada ”  hal  ini  secara  yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-
7 http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/1197 diakses pada tanggal 14 februari 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss
Undang  Dasar  1945  tidak  tercantum  kata  pancasila  secara  eksplisit  namun  anak  kalimat “dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar negara adalah pancasila. 8
Hal  ini  berdarkan  atas  interpratasi  historis  sebagai  mana  ditentukan  oleh  BPUPKI  bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara republik  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  dasar  yuridis  sebagai  mana  tercantum  dalam pembukaan  UndangUndang  Dasar  1945,  ketetapan  NO.XX/MPRS/1966.  Ketetapan  MPR NO.V/MPR/1973 dan ketetapan NO.IX/MPR/1978.
Dalam  proses  reformasi  dewasa  ini  MPR  melalui  sidang  istimewa  tahun  1998, mengembalikan  kedudukan  pancasila  sebagai  dasar  negara  republik  Indonesia  yang  tertuang dalam tap MPR NO.XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain berdasarkan panda kenyataan aspirasi rakyat (sila 4 juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila). Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai ketuhanan, kemansiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. 9
Kelima  sila  tersebut  tercantum  dalam  alinea  ke  -4  Pembukaan  UUD  1945.  Sebagaimana yang  telah  diketahui  oleh  hampir  semua  warga  Negara  Indonesia  bahwa  fungsi  pokok  dari Pancasila  adalah  sebagai  dasar  negara,  meskipun  sebenarnya  masih  banyak  fungsi-fungsi lainnya  yang  tak  kalah  penting  dan  bernilai  sakral  bagi  bangsa  Indonesia  sendiri  dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila  yang  terkandung  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  telah  ditetapkan sebagai  dasar  negara  pada  tanggal  18  Agustus  1945  oleh  PPKI  yang  telah  dianggap  sebagai penjelmaan  kehendak  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  merdeka.  Penerapan  Pancasila  sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu  terkandung  arti  bahwa  negara  harus  tunduk  kepadanya,  membela  dan  melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang.
Dengan  adanya  harmonisasi  hukum  maka  diharapkan  akan  terjadinya  kepastian  hukum, ketertiban  hukum,  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan kebenaran  sehingga  secara  ilmiah  dan  mendalam  sehingga  bisa  melahirkan  teori  keadilan berdasarkan  Pancasila  yaitu  teori  berkeadilan  dan  bermartabat.  Keadilan  yang  bermartabat adalah  keadilan  yang  memanusiakan  manusia  yang  artinya  bahwa  suatu  keadilan  yang memperlakukan  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  menurut  hakikat  dan  tujuan hidupnya. Sehingga keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang  mulia  dan  beradab  sebagaimana  sila  kedua  Pancasila  yaitu  Kemanusiaan  yang  adil  dan Beradab yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.
Dengan  adanya  rumusan  keadilan  ini,  maka  pembangunan  hukum  berdasarkan  Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia,
(2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
(4) masyarakat Indonesia dan Individu-individu.
(5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya,
(6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh). 10
8 Aminullah, Inplementasi nilai - nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram , vol. 3. no.1. hal. 622-623.
9 Ibid. hal. 623.
10 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cet. Ketujuh, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 231.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Dalam  Putusan  82/PUU-XVI/2018,  Mahkamah  konstitusi  menegaskan  bahwa  pengaturan mengenai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  bukan  untuk  pertama  kali  dibuat. Dalam  rangka  membangun  tertib  hukum,  sebelum  berlakunya UU  12/2011  berkenaan  dengan hierarki  peraturan  perundang-undangan  berlaku  Tap  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966  tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Tap MPRS tersebut kemudian dicabut dengan Tap MPR  Nomor  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan. Kemudian Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menjadi tidak berlaku berdasarkan Tap MPR  Nomor  I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  terhadap  Materi  dan  Status  Hukum  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementera  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia  Tahun  1960  sampai  dengan  Tahun  2002.  Kemudian  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  kemudian  dicabut  dengan  UU  12/2011. Dalam  semua  peraturan  di  atas  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  Pancasila  bukanlah  termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan melainkan sumber dari segala sumber hukum.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  penyebutan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum karena Pancasila merupakan grundnorm yang dapat diposisikan sebagai “premis awal”, tempat segala sesuatunya dimulai. Oleh karena itu secara doktriner validitasnya sudah diterima begitu saja, it is valid because it is presupposed to be valid . Dengan demikian Pancasila tidak dapat  digolongkan  sebagai  bagian  dari  hukum  positif  karena  sudah  melampaui  tata  hukum positif  ( transcedental-logic ),  namun  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  menjadi  penentu validitas  seluruh  tata  hukum  positif, in  casu seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang dimaksudkan oleh UU 12/2011 harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan pula dengan kehendak para pendiri bangsa yang menghendaki segala peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai Pancasila.
B. Pancasila menjadi Sumber dari Sumber segala Hukum.
Sumber  hukum  pada  hakikatnya  adalah  tempat  kita  dapat  menemukan  dan  menggali hukumnya. 11 Sumber  hukum  menurut  Zevenbergen  dapat  dibagi  menjadi  sumber  hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum  misalnya:  hubungan  sosial,  hubungan  kekuatan  politik,  situasi  sosial  ekonomis,  tradisi (pandangan  keagamaan,  kesusilaan),  perkembangan  internasional,  keadaan  geografis.  Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.  Ini  berkaitan  dengan  bentuk  atau  cara  yang  menyebabkan  peraturan  itu  formal berlaku. 12
Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum  yang  bersifat  materiil  sedangkan  yang  bersifat  formil  seperti  peraturan  perundang- undangan,  perjanjian  antarnegara,  yurisprudensi  dan  kebiasaan.  Pancasila  sebagai  sumber hukum  materiil  ditentukan  oleh  muatan  atau  bobot  materi  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas  fundamental  bagi  pembentukan  hukum  (meta-juris). 13 Ketiga  kualitas  materi  inilah yang  menentukan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  materiil  sebagaimana  telah  dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.
Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat  dan  negara,  mengakibatkan  hukum  memiliki  tatanan  tersendiri.  Terkait  hal  ini,
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal.107.
12 Ibid, hal.108.
13 Dani  Pinasang,  “Falsafah  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  (Grundnorm)  dalam  Rangka  Pengembanan  Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum UNSRAT , Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, hal. 8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss
khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber  utama  ini  merupakan  pengikat  diantara  semua  norma  yang  berbeda-beda  yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. 14 Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain  yaitu  Staatfundamentalnornm.  Nawiasky  menegaskan,  Staatfundamentalnorm  atau  norma fundamental  negara  (norma  dasar)  adalah  norma  tertinggi  dalam  suatu  negara  dan  norma  ini merupakan  norma  yang  tidak  dibentuk  oleh  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  tetapi  bersifat  pre- supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan  bahwa  isi  norma  fundamental  negara  merupakan  dasar  bagi  pembentukan konstitusi  atau  undang-undang  dasar. 15 Apabila  mencermati  maksud  norma  dasar  menurut Kelsen  dan  atau  norma  fundamental  negara  menurut  Nawiasky  maka  Pancasila  merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas  kedudukan  norma  dasar  dalam  tatanan  hukum  suatu  negara,  Kelsen  juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan  hubungan  antara  norma  yang  mengatur  pembentukan  norma  lain  dengan  dengan norma  yang  lain  lagi  dapat  digambarkan  sebagai  hubungan  antara  “superordinasi”  dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. 16
Menurut Achmad Ali, stufenbautheorie Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan. 17
Teori  Kelsen  tentang  hirarkis  norma  kemudian  dikembangkan  oleh  muridnya  Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehere. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjangjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  sampai  pada  suatu  norma  yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma  tersebut  yaitu  dengan  adanya  pengelompokan  norma.  Menurut  Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama,  Staatfundamentalnorm  atau  norma  fundamental  negara.  Kelompok  kedua, Staatgrundgesetz  (aturan  dasar/pokok  negara).  Kelompok  ketiga,  Formell  Gesetz  (Undang- Undang).  Kelompok  keempat,  Verordnung  &  Autonome  Satzung  (aturan  pelaksana  &  aturan otonom). 18
Bedasarkan  gagasan  Kelsen  dan  Nawiasky  di  atas  tentang  stufenbautheory  atau  teori  tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida
14 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State ;New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, hal. 161.
15 Maria Farida Indrati S ., Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hal. 46.
16 Hans Kelsen, Op.Cit., hal. 179.
17 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009, hal. 62.
18 Maria Farida Indrati S. Op. Cit., hal. 44-45.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
norma.  Dengan  demikian,  Pancasila  kemudian  menjadi  sumber  tertib  hukum  atau  yang  lebih dikenal  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Hal  demikian,  telah  dikukuhkan  oleh memorandum  DPR-GR  yang  kemudian  diberi  landasan  yuridis  melalui  Ketetapan  MPR  No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.15 Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dimaksudkan  sebagai  sumber  dari  tertib hukum  negara  Indonesia.  Menurut  Roeslan  Saleh,  fungsi  Pancasila  sebagai  sumber  segala sumber hukum mangandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai :
1) Ideologi hukum Indonesia,
2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3) Asas-asas  yang  harus  diikuti  sebagai  petunjuk  dalam  mengadakan  pilihan  hukum  di Indonesia,
4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya. 19
Keberadaan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  kemudian  kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat :
1) Sumber  hukum  adalah  sumber  yang  dijadikan  bahan  untuk  penyusunan  peraturan perundang-undangan.
2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
3) Sumber  hukum  dasar  nasional  adalah  Pancasila  sebagaimana  tertulis  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar 1945.
Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali  hukum)  adalah  sumber  yang  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Selain  itu,  menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan  demikian,  karena  nilai-nilai  Pancasila  seperti  sebagai  pandangan  hidup,  kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui  peraturan-peraturan  tertulis.  Untuk  itu,  adalah  suatu  kekeliruan  apabila  tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan.  Pada  Pasal  2  UU  ini disebutkan “Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  negara”. UU  tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  negara.  Dengan  demikian, keberadaan  Pancasila  kembali  menjadi  supreme  norm  dalam  sistem  hukum  negara  Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita- cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.
1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum
Jika  dicermati  dalam  literasi-literasi  hukum  yang  membahas  tentang  aliran  hukum,  maka dapat  ditemukan  suatu  pola  dinamis  terkait  terbentuk  dan  eksisnya  suatu  aliran  hukum. Terbentuknya  suatu  aliran  hukum  berawal  dari  adanya  suatu  pemikiran  tentang  hukum  ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan
19 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Aksara baru, 1979. hal.49.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss
kebutuhan  sosial  masyarakat  dalam  suatu  waktu  dan  wilayah  tertentu.  Misalnya,  pemikiran tentang  kepastian  hukum  atau  positivisme  hukum  berawal  dari  John,  seorang  ahli  hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu,  ilmu  hukum  tugasnya  hanyalah  menganalisis  unsur-unsur  yang  secara  nyata  ada  dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima  tanpa  memperhatikan  kebaikan  dan  keburukannya.  Hukum  adalah  perintah  dari kekuasaan politik yang berdaualat dalam suatu negara. 20
Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat  dan  zaman.  Pemikiran  kepastian  Austin yang  meletakan  kepastian  hukum  pada  perintah  penguasa  tersebut  disempurnakan (dikembangkan)  oleh  Hans  Kelsen  menjadi  kepastian  hukum  terdapat  pada  segala  peraturan tertulis  atau  legisme.  Meskipun  telah  disempurnakan,  harus  diingat  bahwa  keberadaan  suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar  apabila  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu  tertentu.  Contohnya,  aliran  positivisme  hukum akan  tetap  dianggap  benar  dan  ideal  untuk  diterapkan  di  Indonesia  asalkan  masih  relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.
Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam berhukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksikontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin  pararel  dengan  common  law  begitu  pula  hukum  adat  tidak  mungkin  pararel  dengan civil  law.  Keberagaman  sistem  hukum  seperti  inilah  yang  membuat  hukum  menjadi  tidak produktif  dan  berakibat  semakin  sulitnya  menggapai  cita  hukum  Indonesia  seperti  kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmoniasasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.
2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi  yuridis,  akan  tetapi  belum  memiliki  kedudukan  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan.  Terkait  Pancasila  dalam  sistem  hirarki  perundang-undangan,  selama  ini  kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbautheory Kelsen dan Nawiasky yang  mengharuskan  puncak  hirarkis  norma  adalah  norma  dasar  atau Grundnorm/ Staatfundamentalnorm maka  Pancasila  sebagai  norma  dasar  seharusnya  berada  dalam  puncak tata  urutan  norma  tersebut.  Dengan  demikian,  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut :
a) Pancasila,
b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
d) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
e) Peraturan Pemerintah,
f) Peraturan Presiden,
g) Peraturan Daerah Provinsi; dan
h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud  mengurangi  keberadaan  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  dan  dasar  negara melainkan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  penyimpangan-penyimpangan  peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah  membuktikan,  begitu  banyaknya  peraturan  perundangan-undangan  yang  telah menyimpang dari Pancasila.
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986, hal. 118.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Penempatan  Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm pertama  kali  disampaikan  oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum ( rechtsidee ) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam  Pancasila,  serta  dapat  digunakan  untuk  menguji  hukum  positif.  Dengan  ditetapkannya Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm maka  pembentukan  hukum,  penerapan,  dan pelaksanannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  nilai-nilai  Pancasila.  Namun  dengan  penempatan Pancasila  sebagai staatsfundamentalnorm berarti  menempatkannya  di  atas  Undang-undang Dasar.  Jika  demikian,  Pancasila  tidak  termasuk  dalam  pengertian  konstitusi,  karena  berada  di atas  konstitusi.  Untuk  membahas  permasalahan  ini  dapat  dilakukan  dengan  melacak  kembali konsep  norma  dasar  dan  konstitusi  menurut  Kelsen  dan  pengembangan  yang  dibuat  Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Memang hingga kini masih terjadi  polemik  di  kalangan  ahli  hukum  mengenai  apakah  Pancasila,  atau  Pembukaan  UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala  sumber  hukum  tidak  untuk  Pancasila  seperti  yang  lazim  digunakan  saat  ini,  melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan ”maha-sumber dari segala sumber hukum ,”the source of the source” (Denny;2003). Sebagaimana telah ditentukan oleh  pembentukan  negara  bahwa  tujuan  utama  dirumuskannya  Pancasila  adalah  sebagai  dasar negara republik Indonesia.
Dengan  terbentuknya  UU  No.10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  2  UU  No.10  tahun  2004  yang  menyatakan bahwa  ”Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara”,  dengan  tegas menyebutkan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sebagai  berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan  UUD  1945  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  negara  serta sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara,  sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila”.
Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional,  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  mengatur menyelenggarakan  pemerintahan  negara.  Secara  objektif  ilmiah  karena  Pancasila  adalah  suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system , sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat. 21
Kesatuan  sila-sila  Pancasila  pada  hakikatnya  bukanlah  hanya  merupakan  kesatuan  yang bersifat  formal  logis  saja  namun  juga  meliputi  kesatuan  dasar  ontologis,  dasar  epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal  kuantitas  juga  dalam  hal  isi  sifatnya  yaitu  menyangkut  makna  serta  hakikat  sila-sila Pancasila.  Secara  filosofis  Pancasila  sebagai  suatu  kesatuan  sistem  filsafat  memiliki  dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia. 22
Pembangunan  hukum  dimulai  dari  pondasinya  dan  jiwa  paradigma  bangsa  Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ( Staatsfundamentalnorm ), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib  hukum  bagi  kehidupan  hukum  di  Indonesia,  maka  hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan
21 Natabaya,  H.A.S., Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia ,  jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
22 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juriss
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”. 23
Kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  merupakan grundnorm dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang  memberikan  arah  dan  jiwa  serta  menjadi paradigma  norma-norma  dalam  pasal-pasal  UUD  1945.  Cita  hukum  dan  falsafah  hidup  serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis  dalam  menilai  kebijakan  hukum  ( legal  Policy )  atau  dapat  dipergunakan  sebagai paradigma  yang  menjadi  landasan  pembuatan  kebijakan  ( policy  making )  dibidang  hukum  dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. 24

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulanya adalah :
1. Pancasila  yang  terkandung  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  telah  ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal  itu  terkandung  arti  bahwa  negara  harus  tunduk  kepadanya,  membela  dan melaksanakannya  dalam  seluruh  perundang-undang.Dengan  adanya  harmonisasi  hukum maka  diharapkan  akan  terjadinya  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum,  penegakan  hukum dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  sehingga  secara  ilmiah dan  mendalam  sehingga  bisa  melahirkan  teori  keadilan  berdasarkan  Pancasila  yaitu  teori berkeadilan  dan  bermartabat.  Keadilan  yang  bermartabat  adalah  keadilan  yang memanusiakan  manusia  yang  artinya  bahwa  suatu  keadilan  yang  memperlakukan  dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.
2. Pembangunan  hukum  dimulai  dari  pondasinya  dan  jiwa  paradigma  bangsa  Indonesia, Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  ( Staatsfundamentalnorm ),  yang dipertegas  dalam  UU  No  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  terutama  Pasal  2  yang  menyatakan  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber  hukum  atau  sumber  tertib  hukum  bagi  kehidupan  hukum  di  Indonesia,  maka  hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara  sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

## REFERENSI
Buku; Hamidi, Jazim. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI , Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
Dardji,  Darmodihardjo. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia , jakarta: Gramedia, 1999.
Kailani, M.S. “ Pendifikan Pancasila” Yogyakarta: Pen. Paradigma, 2008. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum
Indonesia, Cet. Ketujuh, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
23 Siahaan,  Maruarar. Undang-undang  Dasar  1945  Konstitusi  yang  Hidup ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2008.
24 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2010.
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State;New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014.
Maria  Farida  Indrati  S .,  Ilmu  Perundang-Undangan  I  (Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan),
Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta:
Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009.
Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 , Jakarta: Aksara baru, 1979. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986. Natabaya,  H.A.S., Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia ,  jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
Siahaan,  Maruarar. Undang-undang  Dasar  1945  Konstitusi  yang  Hidup ,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2008.
Internet:
https://www.bola.com/ragam/read/4422173/pengertian-pancasila-ketahui-tujuan-dan- makna-masing-masing-lambangnya . Diakses pada tanggal 13 feb 2020. http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Buku-Modul-Kuliah-Pancasila . diakses pada tanggal 14 februari 2020.
http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/1197 diakses  pada  tanggal 14 februari 2020.
Undang-Undang dan Ketetapan lainnya: Undang-Undang Dasar 1945. UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR NO.V/MPR/1973 dan ketetapan NO.IX/MPR/1978.
Jurnal: Aminullah, Inplementasi nilai - nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram , vol. 3. no.1 ISSN:2355-6358.
Dani  Pinasang,  “Falsafah  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  (Grundnorm)  dalam  Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum UNSRAT , Vol. XX, No. 3, April- Juni, 2012.
Disertasi: Attamimi,  A.  Hamid  S. Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Menyelenggarakan  Pemerinahan  Negara  (Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII) , Disertasi Doktor , jakarta: Universitas Indonesia, 1990.