## PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAKAN S SELAKU PENGENDARA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (TENTANG LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN) DAN AGAMA

## Cynthia Novia Johansyah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Abstract - This study is intended to analyse  the actions carried out by the perpetrator (S) who when carrying out his position as a firefighter, named S driving a fire engine car but because of his inattention causing traffic accidents that cause death can be subject to Article 310 paragraph (4) Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation
Keywords: traffic accidents, firefighters, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the Criminal Code.
Abstrak  Penelitian ini dimaksudkan  untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (S) yang  saat  melaksanakan    jabatannya  sebagai  petugas  pemadam  kebakaran,  dimana  S mengendarai Mobil pemadam kebakaran namun karena ketidakhati-hatiannya menimbulkan kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian  dapat  dikenakan    pasal  310  ayat  (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, petugas pemadam kebakaran, undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  lalu  lintas,  khususnya  di  Indonesia  saat  ini  maju  begitu  pesat,  hal  ini merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Pertumbuhan   penduduk yang terjadi setiap  tahun,  secara  otomatis  membuat  permintaan  akan  kebutuhan    alat  transportasi  semakin meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum  juga  memprihatinkan      sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  para  pengguna  jalan  selain menggunakan kendaraan pribadi (Anny Yuserlina: 2019, hal 3 ).
Semakin  majunya  perkembangan  lalu  lintas  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif diantaranya  terjadinya  polusi  udara,  kemacetan,  kecelakaan  lalu  lintas,  dan  masih  banyak  lagi,  oleh sebab  itu  diperlukan  penanganan  yang  serius  agar  dampak permasalahan  transportasi  dapat  ditekan seminimal mungkin sehingga tidak menggangu aktifitas penduduk.
Kecelakaan  lalu  lintas  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  Faktor  utama  yang  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  antara  lain  kepedulian/kesadaran  masyarakat  untuk  tertib  berlalu lintas  kurang,  adanya  sikap  masyarakat  yang  sering  mengabaikan  peraturan  yang  ada,  mengabaikan kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan
terhadap peraturan lalu  lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum  warga  masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum  (Giyan  Apandi  dan  Anom  Wahyu  Asmorojati  2014,  hal  3).  Selain  itu    faktor  lainnya    yaitu pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, pejalan kaki yang tidak hati-hati, kendaraan yang tidak layak pakai, jalanan yang rusak, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan faktor  eksteren  misalnya  kondisi  cuaca  yang  buruk.  Kecelakaan  lalu lintas  merupakan  masalah  yang hampir terjadi di seluruh negara  di dunia,
Pertumbuhan  penduduk  yang    terjadi  setiap  tahun,  secara    otomatis  membuat  permintaan akan  kebutuhan  alat  transportasi    semakin  meningkat,  baik  transportasi  umum  maupun  pribadi.  Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas  angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para  pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi.
Kepemilikan    kendaraan  saat  ini  di  masyarakat  kalangan    menengah    ke  bawah  pun  tidak kesulitan untuk membeli sepeda motor. Semuanya  merupakan akibat dari mudahnya proses pembelian, mulai dari proses administrasi sampai pada harga  uang muka untuk motor cicilan begitu murahnya, sehingga  mempermudah    masyarakat  untuk  membeli  termasuk  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak mereka (Agoes Dariyo: 2004, hal 45-47).
Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara  di dunia yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang  dapat ditimbulkannya. Apabila masalah  kecelakaan  di  jalan  raya  tidak  ditanggulangi  dengan  baik,  dapat  diduga  akan  terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun.
Kesalahan  pengemudi  khususnya  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  menimbulkan kecelakaan lalu lintas salah satunya berupa ketidaktaatan pengemudi, saat mengendarai mobil, tidak di lajur kiri atau tidak menyalakan lampu sein, saat akan belok atau tidak memperdulikan kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi melebihi kecepatan maksimal yang diijinkan untuk jalan tersebut.
Dalam hukum pidana dikenal ada dua bentuk kesalahan yaitu sengaja ( dolus ) dan lalai ( culpa ), sengaja adalah dengan sadar mengetahui dan memahami tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Sementara lalai yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin saja terjadi. Kurangnya kehati-hatian pengendara inilah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Oleh  karena  itulah  tata  tertib  lalu  lintas  diperlukan  keberadaanya.  Tata  tertib    lalu  lintas ditujukkan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban,  dan kelancaran  lalu  lintas.  Berbagai  tindak  penertiban  terus  diupayakan  para  polisi  lalu    lintas  demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya,  baik  melalui  razia  kelengkapan  berkendara,  kelayakan  mengemudi,    serta  kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas (Fathur Rahim: 2018, hal 2).
Tata tertib lalu lintas memerlukan alat pendukung untuk mengatur lalu lintas, salah satu alat pendukung yang penting yaitu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas  adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa  lambang,  huruf, angka, kalimat,  dan/atau  perpaduan  yang  berfungsi  sebagai peringatan, larangan,  perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Undang-undang yang mengatur tentang rambu- rambu lalu lintas telah disahkan oleh pemerintah maka penegakan hukum harus  dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik  Indonesia.  Fungsi  Kepolisian    adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat (Ayu Yohana Putri: 2015).
Di Indonesia ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas, yaitu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UU No. 22 tahun 2009.
Dalam Pasal  1 angka 24  UU No.  22  Tahun  2009,  ditentukan  bahwa  “kecelakaan  lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas  jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana  terjadinya, yang  didalamnya  setidaknya  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang dampaknya mengakibatkan korban manusia berupa luka, trauma dan bahkan kematian bagi pemiliknya ( korban ) maupun orang lain dan juga kerugiaan  materiil.
Salah satu dari  kasus  kecelakaan  yang terjadi akhir-akhir  ini adalah kasus pada  hari  Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 di Jalan Dapalak Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, S bersama dengan rekan-rekannya yang bertugas sebagai pemadam kebakaran (selanjutnya di singkat DAMKAR) mendapatkan laporan bahwa di Jalan Dapalak dekat pesantren telah terjadi kebakaran. Kemudian S bersama dengan rekan-rekannya langsung naik ke 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Isuzu warna merah No. Pol. DN 9249 D plat dasar hitam dan Terdakwa sebagai pengemudinya. Sesampainya di Jalan Dapalak, S melihat 1 (satu) unit  mobil  yang  sedang  parkir  di  sebelah  kiri  jalan  dari  arah  keberangkatan  S,  kemudian  dengan kecepatan yang cukup tinggi S menghindari 1 (satu) unit mobil yang sedang di parkir di sebelah kiri jalan dengan mengarahkan mobil ke arah sebelah kanan jalan namun kemudian di sebelah kanan jalan terdapat 1 (satu) unit mobil sedang di parkir sehingga S mengarahkan mobil yang dikendarainya kembali ke  kiri  jalan  sehingga  mobil  yang  dikendarai  S  oleng  dan  hilang  keseimbangan  sehingga  mobil  yang dikendarai S langsung terbalik ke kiri dan terjatuh serta terseret di atas aspal sehingga korban AB yang berada di sisi kiri mobil tertindih mobil. Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban AB  meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 026/II/VeR/2016 tanggal 3 Februari 2016 atas nama
AB yang dibuat oleh RSUD Mokopido dan ditandatangani oleh dr. H. DANIAL yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:
a) Kematian disebabkan oleh active bleeding dan ruptur tendon femur kiri dan kanan;
b) Kelainan di atas disebabkan oleh benda tumpul yang membentur;
Perbuatan S  dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana Pasal 310 Ayat (4)  subsidair 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun oleh hakim di tingkat pertama diputus bahwa S tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi namun tetap oleh Hakim kasasi tersebut ditolak dengan keyakinan bahwa dalam tugas sebagai pemadam kebakaran dibutukan tindakan yang cepat dan segera. Selain itu beberapa pertimbangan hakim diantaranya:
1. Kelalaian yang dilakukan oleh S adalah dapat dikatakan sebagai kelalaian ringan ( culpa levis) yang mana syarat  untuk  penjatuhan  pidana  adalah  sekedar  kecerobohan  serius  yang cukup, ketidak  hati-hatian besar yang cukup, bukan kelalaian ringan ( culpa levis) melainkan culpa lata..
2. Bahwa dalam tugas penyelamatan, para petuga DAMKAR dituntut untuk bertindak dengan cepat dan tepat  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dan  juga  S  telah  berusaha  semampunya  dengan  membunyikan sirine dan menyalakan lampu darurat.
3. Bahwa tidak adanya Standart Operating Procedure (SOP) dan tidak dibekalinya para petugas DAMKAR, termasuk S dengan pengetahuan cukup maka tidak berlebihan apabila S dikatakan sebagai korban juga, dalam hal ini Korban Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Bahwa  seharusnya  mobil  dari  arah  yang  berlawanan  maupun  mobil  lain  seharusnya  memberi kesempatan kepada S untuk lewat jalan tanpa gangguan yaitu dengan berhenti di pinggir memberikan kesempatan untuk lewat.
Tipe  penulisan  dalam  penulisan  ini    menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan    atau  literatur-literatur  lainnya,  serta  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan    terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian  ini.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan      dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach dan conceptual approach .  Pendekatan statute      approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dari regulasi yang bersangkut paut dengn isu hukum yang sedang dihadapi. (Marzuki, 2014,  hal.  133)  Pendekatan conceptual  approach adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan  doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, hal. 135).

## B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Menurut Moeljatno (2008, hal. 165) “…orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan”. Oleh karena itu dalam penjatuhan  pidana,  harus  dilihat  terlebih dahulu apakah ada unsur  kesalahan
dalam perbuatannya.
Roeslan  Saleh  (1968,  hal.  59-60)  mengatakan,  bahwa  untuk  adanya  kesalahan  yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa harus ada:
1. Melakukan Perbuatan  Pidana (delik).
2. Mampu bertanggungjaawab.
3. Dengan kesengajaan atau  kelalaian.
4. Tidak ada  alasan pemaaf.
Kaitannya  dengan  kasus  ini,  maka  S  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila  telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan diatas.
Unsur pertama, adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana  menurut  Moeljatno (2008, hal. 59) “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana  asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  kepada  perbuatan,  sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.
Rumusan  ketentuan  pasal  1  ayat  1  KUHP  menentukan  bahwa  “Suatu  perbuatan  tidak  dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
Berkaitan  dengan  kasus  tersebut,  S  telah  melakukan  perbuatan  pidana  dengan  melanggar suatu aturan undang-undang yaitu Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009.
unsur-unsur yang ada dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 yaitu adalah:
1. Setiap orang
Setiap orang yang dimaksud adalah orang perorangan  yang mengendarai kendaraan bermotor yaitu  adalah pengemudi. Definisi Pengemudi diatur dalam pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 tahun 2009 adalah orang yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi.  Pengemudi dalam kasus ini adalah S, S mengemudikan Mobil DAMKAR merek Isuzu, dengan Nomor Polisi  DN 9249 D plat dasar hitam.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
Definisi kendaraan bermotor diatur  dalam  pasal  1  angka  8  UU  Nomor  22 tahun 2009 yaitu  “  Kendaraan bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakan  oleh  peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dalam kasus ini adalah S mengendarai Mobil DAMKAR merek Isuzu, warna merah, dengan Nomor Polisi  DN 9249 D plat dasar hitam.
3. Karena kelalaiannya
Yaitu kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. S mengemudikan Mobil DAMKAR yang besar dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai. S kurang memperhatikan kendaraan yang ada di depannyanya sehingga kaget melihat ada mobil yang parkir, S berusaha menghindar namun karena bobot yang berat tentu  Mobil  DAMKAR  sulit  untuk  di  kendalikan  ddalam  kecepatan  yang  tinggi.  Seharusnya  S memperhitungkannya  mengingat  bahwa  mengendarai  DAMKAR  merupakan  tugas  yang  biasa
dilakukan  sehingga  seharusnya  lebih  memperhitungkan  kecepatan  dengan  kondisi  jalan  yang  ramai. Namun  malah  sebaliknya  S  berkendara  dengan  kecepatan  tinggi  tanpa  memikirkan  keselamatan pengendara lain dengan ukuran dan bobot yang lebih kecil sehingga menimbulkan kecelakaan.
4. Mengakibatkan kecelakaan
Definisi  kecelakaan  lalu  lintas  di  atur  dalam  Pasal  1  angka  2  yaitu  “Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu peristiwa  di  jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan  kendaaan  dengan  atau  tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kelalaian S saat mengendarai mobil DAMKAR  merek Isuzu, warna merah, dengan Nomor Polisi  DN 9249 D plat dasar hitam.  Koleng  saat menghindari  1  (satu) unit mobil  yang sedang di parkir di  sebelah kiri jalan dengan  mengarahkan  mobil  ke  arah  sebelah  kanan  jalan  namun  kemudian  di  sebelah  kanan  jalan terdapat 1 (satu) unit mobil sedang di parkir sehingga S mengarahkan mobil yang dikendarainya kembali ke  kiri  jalan  sehingga  mobil  yang  dikendarai  S  oleng  dan  hilang  keseimbangan  sehingga  mobil  yang dikendarai S langsung terbalik ke kiri dan terjatuh serta terseret di atas aspal sehingga korban AB yang berada di sisi kiri mobil tertindis mobil.
5. Menimbulkan luka berat sesuai dengan pasal 229 UU Nomor 22 tahun 2009 yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
Dalam kasus ini karena kelalaian, S mengakibatkan seseorang Meninggal dunia.
Unsur kedua, Mampu bertanggungjawab. Moeljatno (2008,  hal. 165-166.) mengatakan bahwa Mampu  betanggungjawab  berkaitan  dengan  Pasal  44  KUHP  dan  Pasal  45  KUHP  mengatur  bahwa bertanggungjawab  ditentukan  oleh  beberapa  faktor:  1).  Faktor  akal  ( intelektual  factor ),  yaitu  dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 2). Faktor perasaan atau kehendak  ( volitional factor ),  yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah-lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Pada kasus ini  S  dapat  dinyatakan memiliki  faktor  akal,  sebab  dirinya  mengemudikan mobil DAMKAR  dengan  penuh  kesadaran,  berarti  faktor  akal  S  berfungsi  dengan  normal.  Selain  itu kemampuan bertanggung jawab S yang dimaksudkan juga telah memenuhi pasal 44 KUHP. S memiliki keadaan  tubuh  yang  sehat  dan  jiwanya  tidak  terganggu  penyakit  ataupun  berada  dalam  pengaruh alkohol maupun  narkoba  sehingga  menyadari apa  yang telah dilakukannya  dengan sadar. sehingga S dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
Unsur ketiga, yaitu ada salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan dapat terjadi bila terdapat salah satu dari dua pertanda kesalahan. Pertanda hal tersebut yang secara teknis disebut dengan kesengajaan( dolus) ataupun  kealpaan( culpa) merupakan  bentuk-bentuk  kesalahan.  Dapat  dicelanya  pembuat  karena kesengajaannya melakukan tindak pidana atau karena kealpaannya terjadi suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan pembuat dapat terwujud apabila ketika melakukan tindak pidana terdapat salah satu bentuk kesalahan (Bintarno: 2018 hal. 249). Kesalahan dalam kasus ini berupa kelalaian atau Culpa .
Kelalaian atau kealpaan adalah suatu struktur yang  sangat gecompliceerd . Dia  mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Selanjutnya dikatakan: “Jika dimengertikan demikian, maka culpa  mencakup  semua  makna  kesalahan  dalam  arti  luas  yang  bukan  berupa  kesengajaan.  Beda kesengajaan  daripada  kealpaan  ialah  bahwa  dalam  kesengajaan  ada  sifat  yang  positif  yaitu  adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis kesalahan (Bintarno: 2018 hal. 250). Kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu: 1. Tidak mengadakan  penduga-duga  sebagaimana  diharuskan  oleh  hukum.  2.  Tidak  mengadakan  penghati- hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal penduga-duga yang perlu menurut hukum ini  ada  dua  kemungkinan,  yaitu:  1.  Seseorang  berfikir  bahwa  akibat  tidak  akan  terjadi  karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. 2. Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.( Yaenet Monica Hengstz:  2016  hal.  109-110).  Dalam  kasus,  S  karena  kelalaiannya  mengemudi  mobil  DAMKAR  yang menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  menyebabkan  hilangnya    nyawa  orang  lain  yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Leden Marpaung (2008, hal 26), terkait dengan pengertian kealpaan dengan kesadaran ( bewuste schuld ). Dalam  hal  ini,  si  pelaku  telah  membayangkan  atau  menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat,  tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
Maksud  dari  S  mengendarai  mobil  DAMKAR  tersbut  dengan  kecepatan  tinggi  agar  dapat sampai  dengan  secepat  mungkin  di  tempat  terjadinya  kebakaran,  namun  karena  kecepatan  tinggi seharusnya S menyadari bahwa mobil DAMKAR tersebut akan sulit dikendalikan terlebih karena bobot mobil tersebut yang berat. S telah berusaha untuk mencegah dengan membunyikan sirine namun tentu saja  resiko  tergulingnya  mobil  masih  dapat  terjadi.  Selain  itu  ada  faktor  lain  yaitu  dimana  S  adalah Petugas DAMKAR yang selalu bertugas mengendarai mobil, sehingga seharusnya S lebih mengerti cara mengendarai Mobil DAMKAR tersebut agar menghindari resiko kecelakaan.
Unsur keempat yaitu adalah tidak boleh memiliki alasan pemaaf. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat melawan  hukum  jadi  tetap  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  ia  tidak  dipidana,  karena  tidak  ada kesalahan
Dalam  hal  keselamatan  kerja  yang  belum  dapat  dipastikan  sebelumnya,  maka  menjaga keselamatan kerja pekerja merupakan pencegahan.Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Kebutuhan ini menurut as- Syâtibî tersebut adalah keharusan, berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana jika tanpanya maka kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan
dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan dan kenikmatannya terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Juga sebagaimana menurut al-Ghazali sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia).
Perlindungan K3 dalam Agama tidak sekedar memberikan jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan  kerja,  akan  tetapi  lebih  dari  itu  Negara  menjadi  penjamin  terhadap  keselamatan  dan kesehatan rakyat yang bekerja.
Peraturan  yang  dibuat  negara  bukanlah  mengenai  kewajiban  perusahaan  menanggung perlindungan  K3  pekerjanya, tapi lebih pada prosedur bagaimana perusahaan menjadi sarana Negara untuk  ikut  dalam  melindungi  K3  pekerja.  Aturan  wajib  menerapkan  Sistem  Manajemen  K3  dalam hukum Agama dapat dialihkan menjadi penyelenggaran standar profesional operasional kerja.Dengan mewajibkan perusahaan menerapkan SMK3 yang sesuai dengan prinsip syariah maka perusahaan telah ikut andil membantu negara dalam upaya melindungi K3 pekerja.
Penerapan  perlindungan  K3  oleh  negara  juga  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kewajiban dharûriyyât (hak primer) pekerja, dalam hal ini perlindungan dalam penjagaan nyawanya.Dengan K3 yang terintegrasi hukum Agama baik dari segi konsep dan praktek dapat melahirkan kesejahteraan yang nyata bagi pekerja.Karena tujuan dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat.
Dalam hukum pidana terdapat alasan yang dapat digunakan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman bagi terdakwa yang di bawa kedalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana.  Alasan-alasan  tersebut  disebut  sebagai  Alasan  Penghapus  Pidana.  Alasan  Penghapus  Pidana merupakan peraturan yang mengatur dalam keadaan tertentu seseorang yang telah memenuhi rumusan delik suatu tindak pidana tidak dikenakan pemidanaan.
Adami  Chazawi  (2005,  hal.  18)  mengatakan  bahwa  Undang-undang  (Bab  III  KUHP)
menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, ialah:
a. Adanya  ketidakmampuan  bertanggung  jawab  si  pembuat  ( ontoerekeningsvatbaarbeid, Pasal  44  ayat  1 KUHP )
b. Adanya daya paksa ( overmacht , Pasal 48)
c. Adanya pembelaan terpaksa (noodveer , Pasal 49 ayat 1)
d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( noodwerexes, Pasal 49 ayat 2)
e. Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50)
f. Karena menjalankan perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).”
Alasan  Penghapus  Pidana  secara  umum  dibagi  menjadi  2  jenis  yaitu  alasan  pembenar  dan  alasan pemaaf. Menurut Moeljatno (2008, hal 148) Alasan pembenar: yaitu alasan yang  menghapuskan sifat melawan   hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan
yang patut dan benar. Sementara Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  jadi    tetap  merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak   dipidana, karena tidak  ada keasalahan.
Ketujuh  dasar  di  atas  di  bagi  kedalam  dua  kelompok  yang  berbeda  yaitu  alasan  pemaaf  dan alasan pembenar.
Pada  umumnya,  menurut  Adami  chazawi  (2005,  hal.  18-19)  pakar  hukum  memasukan  ke  dalam alasan pemaaf yaitu:
a. Ketidakmampuaan bertanggung jawab
b. Pembelaan terpaksa  yang melampai batas
c. Hal menjalankan perintah   jabatan yang tidak sah  dengan itikad baik
a. Ketidakmampuan  Bertanggung Jawaab
Pasal 44 KUHP merumuskan :
(1) Barang  siapa  meelakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya  karena  jiwanya    cacat  dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat   dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau t erganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu   dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku   bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan  Negeri.
Dari  ayat  (1)  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  seseorang  tidak  dipidana  karena  tidak mampunya bertanggung jawab adalah:
1. Karena jiwanya   cacat dalam  pertumbuhan
2. Karena terganggu jiwanya  karena penyakit
D.Schaffmeister( 1995, hal. 69)  mengatakan Yang dimaksudkan  adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang dating kemudian pada seseorang yang normal. Penyakit itu  bisa  berupa  ganguuan  psikis  atau  gangguan  kesadaraan  karena  sebab  fisik,  misalnnya  serangan diabetes  mendadak      atau  akibat  terlambat  dari  obat  tidur  yang  tidak  terduga.  Namun  harus  ada hubungan kausalitas   antara penyakit dan perbuatan. Bukan gangguan jiwa sendiri yang menjadi dasar tidak      di  pidana,  tapi  hanya  cacat  yang  mengakibatkan  bahwa  perbuatan  itu  tidak dipeertanggungjawabkan kepada pembuatnya.
Di  samping  itu,  Adami  chazawi  (2005)  mengatakan  ada  pula  jiwa      yang  orangnya  tidak mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatanya  yang  sifatnya      khusus,  artinya  hanya  berlaku  untuk perbuatan  tertentu  saja.  Sementara  itu,  pada  perbuatannya      yang  lain,  ia  tetap  dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak  mampu bertangguung jawab secara khusus ini, ialah:
1.) apabila  keadaan  jiwanya  sedemikiaan  rupa  sehingga  tidak  bebas  untuk  menentukan  kehendaknya  t erhadap perb uatan apa yang dia lakukan;
2.) apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perb uatan yang dilakukannya itu sebagai   perbuatan yang tercela
Prakteknya, seseorangg yang melanggar   tindak pidana tetapi dirinya   dihinggapi keadaan jiwa yang tidak sempurna atau penyakit ingatan bukan berarti secara   serta merta orang itu tidak dapat dihukum. Oleh karena itu,  seseorang yang  melanggar    tindak pidana  perlu dibuktikan terlebih dahulu tingkat gangguan karena penyakit   sedemiikian rupa, sehiingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Orang yang  demikian, karena disebabkan penyakit ingatan  baik yang bersifat ringan  maupun  sedang.
Apabila dalam pembuktian ditemukan bahwa keadaan jiwa seseorang dihinggapi penyakit ingatan, maka masih perlu dikaitkan dengan tiga syarat, sebagai berikut:
1. Dapat atau   mengerti akan nilai-nilai perbuatan yang dilakukan itu, sehingga dirinya mengerti akan nilai-nilai akibat
2. Dapat menentukan kehendaknya  secara bebas terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Dapat menyadari dan   menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan secara kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang
Kemudian, apabila  keadaan jiwa seseorang yang telah ditentukan dihinggapi gangguan karena penyakit  dan memenuhi  syarat-syarat  di  atas  maka  orang  itu  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Artiinya ketentuan  hukum  pidana  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap  orang  itu,  atau  ora  ng  itu  tdak  dapat dikenakan pidana (Roy Roland Tabaluyan: 2015 hal.28)
Dalam kasus ini, S secara sadar dan dengan kemauannya sendiri mengendarai dengan mobil DAMKAR dengan kecepatan tinggi dan tidak dalam keadaan tertekan.
b. Pembelaan Terpaksa Melampai Batas
Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampai batas, yang langsung disebakan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
Perbedaan antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan pembelaan terpaksa ada 3 menurut Adami chazawi (2005, hal. 51-52)  yaitu:
1. Bahwa perbuataan apa yang dilakukan   sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya  dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam  hal  pembelaan  terpaksa,  tidak  diperkenankan  melampai  dari  apa  yang      diperlukan  dalam pembelaan itu.
2. Bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan  pembelaan hanya dapat dilakukan pada ketika adanya ancaman  serangan  atau  serangaan  sedang  berlangsung,  dan  tidak  boleh  dilakukan  setelah  serangan terhenti atau tidak ada lagi.
3. Tidak dipidanya  si pembuat  pembelaan  terpaksa  oleh karena  kehilangan sifat melawan hukum  pada perbuatannya, jadi   merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatanya.
Dalam kasus ini tidak ada serangan yang di berikan t erhadap S.
c. M enjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik
Pasal  51 ayat  (2)  merumuskan: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebab kan hapusnya pidana, kecuali apabila yang menerima perintah, dengan I’tikad baik meng ira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaanya termasuk dalam ling kungan pekerjaannya”
Menurut  Adami chazawi  (2005,  hal.  59)  Sejalan  dengan  pembelaan  terpaksa  yang  melampai batas ( noodweer execes), pada menjelaskan perintah jabatan tanpa wewenang/tidak sa h dengan itikad baik ini, mengenaii apa yang dilakukan itu pada dasarnya adalah terlarang oleh undang-undang, namun k arena ses uatu hal yang menjadi a lasan luar biasa, maka perbuatan itu menjadi tidak di pidana karena adanya goncangan jiwa yang hebat.
Dalam kasus ini, S mengendarai dengan kecepatan tinggi untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai petugas DAMKAR yang harus cepat,  namun megendarai kendaraan dengan bobot yang sangat berat seharusnya S lebih berhati-hati sebab kendaraan yang memiliki bobot sangat berat tentu susah untuk dikendalikan, selain itu S mengendarai mobil DAMKAR di daerah yang padat. Selain itu perintah jabatan  memang  menuntut  dengan  cepat  namun  tepat  dimana  harus  dengan  hati-hati  dan  penuh perhitungan.sehingga dapat dikatakan bahwa S tidak termasuk  dalam  Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
Berkaitan  dengan  kasus,  penjelasan  mengenai  bentuk-bentuk  dari  alasan  pemaaf  tersebut diatas,  S  tidak  memilki  alasan  pemaaf,  karena  S  melakukan  perbuatan  tersebut  bukan  atas  dasar pembelaan  terpaksa akibat  adanya  serangan atau ancaman.  S  juga tidak  memilki  alasan  pemaaf  atas pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang dasari oleh itikad baik, serta S dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar.
Berdasarkan uraian setiap unsur- unsur kesalahan diatas, dapat dikatakan S telah memenuhi keempat  unsur  kesalahan,  hal  ini  berarti  S  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  Berkaitan dengan kasus tersebut, S telah melakukan perbuatan pidana dengan melanggar  Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 yakni karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebakan hilangnya nyawa orang lain.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana yang telah di paparkan dari bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa S telah melaku kan perbuatan karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebakan hilangnya nyawa orang lain.yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:
1) Put usan yang dijatuhkan oleh Mahkama h Agung yang  menyatakan bahwa terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan b ersalah melakukan tindak pidana tidak tepat, seharusnya S dikenakan pertanggungjawanban pidana pasal 310 aayat (4) UU nomor 22 tahun 2009.
2) S  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  terdapat  kesalahan.  Unsur-unsur kesalahan tersebut:
a. S telah melakukan perbuatan pidana yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 yaitu karena kelalaian menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
b. S adalah orang dewasa dengan keadaaan sadar, normal dan mampu bertanggung jawab
c. Memenuhi  bentuk  kesalahan  yaitu  kelalaian  yang  disadari  dimana  ia  mengendarai  Mobil DAMKAR yang besar dengan kecepatan tinggi di jalanan yang ramai
d. Terhadap S tidak terdapat alasan pemaaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, 2005, Hukum Pidan a Mat eriil dan Formil , Malang: Bayu Media.
Marzuki, P. M, 2014 Penelitian Hukum, Edi si Revisi . Jakarta: Prenada Media Group
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta.
Saleh, Roeslan, 1968, Perbuatan Pida na dan Pertanggungjawaba n Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana , Jakarta: Centra.
Sutorius, Schaffmeister dan Keijzer, 1995, Hukum Pidana , Jogjakarta: Liberty.
Anny Yuserlina, 2019 Penanggulangan Pelanggara n Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar Jurnal Ce ndekia Hukum, Vol. 4, No 2, Maret 2019
Aryo Perdana, 2015, Peran Guru Dalam Pembentuk an Perilaku Santun Berlalu Lintas Pada Siswa , Vol.4 No 11, 2015
Ayu Yohana Putri,  2015, Efektivitas Sanksi Te rhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru ,  Jomfakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015
Bintarno, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
Fathur Rahim,  2018, Peranan Unit lantas Polsek Muuara Jawa Daalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabuupaten Kutai Kartanegara, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 3 Agustus 2018
Giyan  Apandi  dan  Anom Wahyu  Asmorojati,  2014, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul , Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.
Roy Roland Tabaluyan , 2015 Pembeelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 6 Agustus 2015
Yaenet Monica Hengstz, 2016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Meni mbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 1 Januari 2016
Undang-Undang Nomor 22 Tahun   2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## BIODATA SINGKAT
Nama : Cynthia Novia Johansyah Email : cjohansyah@gmail.com
Pendidikan
: Mahasiswi Universitas Surabaya fakultas Hukum