Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## POLICY IMPLEMENTATION OF THE LOCAL GOVERNMENT REGARDING THE PROHIBITION OF PROPERTY AND IMMORAL CONDUCT

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA 
Budi Heryanto 1 , Emaliawati 2 , Aji Mulyana 3
1 Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, Jawa Barat Indonesia Jl. Pasundan, Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131
* e-mail: budiheryanto45@gmail.com 2 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jawa Barat Indonesia Jl. Cihampelas No.8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116 e-mail: emaliawati@gmail.com
3 Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Jl. Pasir Gede Raya, Kel. Bojongherang, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa barat Indonesia e-mail: ajimulyana94@gmail.com

## Abstract
Prostitution  is  an  activity  of  offering  sex  edgaged  to  people  to  be  enjoyed  in  general  or voluntarily in order to obtain a reward for  that person's sexual satisfaction. However, prostitution activity  violates  the  norms  and  values  of  society  as  seen  in  prostitution  activities  in  Sukabumi Regency  area  which  often  disturbs  the  community.  Therefore  the  regional  government  issued Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Prohibition of Prostitution and Immoral Acts which  are  the  result  of  public  policies  which  are  forms  or  types  of  legal  provisions  that  must  be implemented in society, but at the level of implementation it is still not optimal. The purpose of this study  was  to  find  out  how  the  implementation  of  the Regional  Regulation  of Sukabumi  Regency  in carrying  out  the  rules  prohibiting  prostitution  and  immoral  acts.  The  implementation  of  this  local government  policy  has  not  regulated  well  because  of  many  factors  that  affect  its  implementation, both from the regulation itself, human resources, inadequate facilities and infrastructure.
Keywords: Immoral; Policy; Regional Government; Prostitution.

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  kegiatan  menawarkan  tubuh  seseorang  kepada  banyak  orang  untuk dinikmati  secara  umum  atau  secara  sukarela,  guna  memperoleh  imbalan  atas  kepuasan  seksual orang  tersebut,  namun  kegiatan  tersebut  melanggar  norma  dan  nilai  masyarakat,  khususnya kegiatan prostitusi di daerah Kabupaten Sukabumi yang kerap meresahkan masyarakat, maka dari itu  pemerintah  daerah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Larangan Pelacuran  dan  Perbuatan  Amoral  yang  merupakan  hasil  dari  kebijakan  publik  yang  merupakan bentuk  atau  jenis  ketentuan  hukum  harus  dilaksanakan  dalam  masyarakat,  namun  dalam  tataran pengimplementasiannya  masih  kurang  maksimal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi dalam  menjalankan aturan  larangan  prostitusi  dan  perbuatan  asusila.  Pengimplementasian  kebijakan  pemerintah daerah  ini  belum  berjalan  dengan  baik  karena  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  proses pelaksanaannya, baik dari regulasi itu sendiri, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Asusila; Kebijakan; Pemerintah Daerah; Prostitusi.
 Naskah diterima: 27 April 2021, direvisi: 8 September 2021, disetujui untuk terbit: 23 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.348

## PENDAHULUAN
Era  zaman  ini  perubahan  sosial mengalami  perubahan  yang  signifikan. Salah  satu  faktor  pendorong  kemajuan pada saat ini, yaitu adanya perubahan pola hidup  dan  perkembangan  teknologi  di masyarakat.  Pola  perubahan  tersebut membawa  ke  arah  yang  positif  maupun negatif  dalam  kehidupan  masyarakat. Oleh karena itu perubahan pola kehidupan dan    teknologi  ini  tidak  dapat  dihindari oleh masyarakat, karena membawa pengaruh terhadap perubahan pola budaya,  struktur,  stratifikasi  masyarakat, keyakinan  masyarakat,  pola  dan  gaya hidup (Cahyono, 2016).
Perubahan sosial tersebut tidak sedikit  orang  menghalalkan  segala  cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik itu dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki, salah satunya  yaitu  dengan  menjual  diri (menjadi  pekerja  seks  komersial  atau menjadi gigolo). Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut pola  kehidupan  yang  berlawanan  dengan hukum  yang berlaku. Sebab itu, masalah- masalah  sosial  tidak  akan  mungkin  dapat ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran  masyarakat,  mengenai  apa yang  dianggap  baik  dan  apa  dianggap buruk.  Apalagi  belakangan  ini  di  zaman yang  serba  penuh  kesulitan  ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit
menyebabkan orang-orang berani
melakukan  apapun  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa di antaranya ingin menghasilkan uang banyak  melalui  jalan  pintas  tanpa pertimbangan  akibat  hukumnya.  (Kartini
Kartono,  1992;  Niko  Prasetya,  Tri Andrisman, 2018)
Pada  dasarnya,  pelacuran/  prostitusi menyangkut masalah sosial yang mengganggu  nilai-nilai  sosial  dan  moral. Pelacuran  bertentangan  dengan  definisi sosiologi  dari  kejahatan  ( Sociological
Definition of Crimes ), karena dikategorikan  sebagai  perbuatan  jahat yang bertentangan dan melanggar norma- norma  dalam  kehidupan  bermasyarakat karena  tidak  hanya  dilarang  oleh  norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan  dengan  norma  kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. (Islamia Ayu Anindia & R.B Sularto, 2019)
Secara  etimologis  kata  prostitusi berasal dari kata prostitutio yang memiliki artian menawarkan, menempatkan,  dihadapkan.  Pengertian lainnya  yaitu  menjajakan  atau  menjual, yang  secara  umum  juga  dapat  diartikan secara  sukarela  memberikan  tubuhnya untuk  dinikmati  banyak  orang  demi mendapatkan  imbal  jasa  atas  kepuasan seksual  orang-orang  tersebut.(I  Komang Mahardika Wijaya & I Gede Yusa, 2019)
Secara  yuridis,  peraturan  perundang- undangan  khususnya  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak mengatur  pelaku  pelacuran  dan  penikmat jasa  pelacuran  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  hanya tentang  pengelola  rumah  bordil  atau germo  dan  penghubung/perantara  atau makelar. Sebagaimana  diatur dalam Pasal 296 KUHP, bahwa “Barang siapa dengan sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai
pencarian atau kebiasaan, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  lima  belas  ribu  rupiah”. Pasal  506  KUHP  menyatakan  bahwa “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama satu tahun”.
Selain  dari  pasal-pasal  tersebut, terdapat  pula  beberapa  pasal  lainnya dalam  KUHP  yang  berkaitan  dengan prostitusi,  yaitu Pasal 297  yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal  295  yang  mengatur  ketentuan  yang mirip  dengan  Pasal  296  namun  berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini  ditujukan  kepada  anak  yang  belum dewasa. (Pradana, 2015)
Pengaturan  mengenai  prostitusi  ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh  Pemerintah  Daerah,  diantaranya adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukabumi  sesuai  dengan  kewenangannya untuk  mewujudkan  ketentraman  dan ketertiban, mengeluarkan sebuah kebijakan  publik  dalam  bentuk  produk hukum  daerah  yaitu  Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Pelacuran  Dan  Perbuatan  Asusila  yang diundangkan pada tanggal 13 Mei 2015.
Menurut  Bambang  atas  nama  Kepala Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Sukabumi  Peraturan  Daerah  Nomor  5
Tahun 2015 Tentang Pelarangan Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila,  setelah diundangkan Perda ini dilakukan sosialisasi selama 2 (dua) tahun, dan baru
diimplementasikan  pada  Tahun  2017 melalui  kegiatan  penertiban  penyakit masyarakat,  yang  dilakukan  di  seluruh wilayah  Kabupaten Sukabumi, khususnya di  Kecamatan  Palabuhanratu,  Cikakak, Cisolok, Warungkiara,
Cibadak,
Parungkuda, Cicurug, Surade, dan Ciracap.  Kegiatan  ini  dilakukan  1  (satu)
Tahun sekali sejak Tahun 2017.
Merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi di atas memberikan  batasan  tertentu  tentang prostitusi.  Sedangkan  dalam  Peraturan Daerah,  kata  prostitusi  itu  dengan  jelas disebutkan, bahkan dalam judul peraturannya.  Namun  pengaturan  yang ada  juga  ternyata  belum  mampu  untuk dapat  langsung  dikenakan  kepada  pelaku prostitusi.
Pada  Tahun  2017    terjaring  10 (sepuluh)  orang,  Tahun  2018  terjaring  13 (tiga  belas)  orang,  dan  2019  terjaring    33
(tiga puluh tiga) orang, maka daripada itu orang-orang  yang  terjaring  razia  akan diserahkan ke kantor Satpol PP dan Panti Dinas  Sosial  untuk  diberikan  pembinaan dan  diberikan  pembekalan.  Namun,  dari data yang terjaring razia dari tahun 2017- 2019  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan pada kegiatan prostitusi ini.
Peraturan Daerah Kabupaten
Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Pelarangan  Pelacuran  dan  Perbuatan Asusila  merupakan  hasil  dari  kebijakan publik,  dan  Peraturan  Daerah  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  atau  jenis dari ketetapan hukum, dan harus diimplementasikan,  serta  untuk  menilai berhasil  atau  tidaknya  suatu  Peraturan
Daerah  dalam  penerapannya  di  dalam kehidupan  masyarakat  harus  dilakukan evaluasi  secara  menyeluruh  dari  nilai proses  penyusunan  Peraturan  Daerah, menelaah  materi,  dasar  hukum  dari pembuatan  Perda  tersebut  dan  efektivitas Perda  tersebut  dalam  implementasinya  di masyarakat. Selain itu, data tersebut dapat dijadikan  sebuah  gambaran  bahwa  pada akhirnya  Implementasi  Perda  tersebut belum  mampu  memberikan  jalan  keluar atau  solusi  dalam  mengimplementasikan peraturan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat diketahui  bahwa  Implementasi  Kebijakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila,  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan  oleh  Hatta  Abdi  Muhammad dan  Danang  Noprianto  dengan  judul penelitian  “Problematika  Implementasi Peraturan  Daerah  Tentang  Prostitusi  Di Kecamatan  Sungai  Bahar  Kabupaten Muaro Jambi”. Yang mana penelitian ini terkait  dengan  3  (tiga)  hal,  yaitu:  (i) adanya  tujuan  atau  sasaran,  (ii)  adanya kegiatan,  dan  (iii)  adanya  hasil.  Namun hal ini saja tidak cukup, karena implementasi  merupakan  proses  dinamis dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan suatu  kegiatan  agar  pada  akhirnya memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan tujuan  atau  sasaran  dari  kebijakan  itu sendiri. (Noprianto, 2019)
Dari  perbedaan  antara  penelitian terdahulu dengan artikel ini adalah lokasi, informan,  dan  pihak-pihak  yang  terkait, namun ada kesamaan yang mana
penerapan  implementasi  kebijakan  tidak berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakanan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian  untuk  menemukan  hukum  bagi suatu  perkara in  concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya  yang  sesuai  untuk  diterapkan in  concreto guna  menyelesaikan  suatu perkara tertentu (Rony Hanitijo Soemitro, 1990).  Mengkaji  dan  mempelajari  asas- asas hukum peraturan perundang- undangan  dan  kaidah-kaidah  hukum positif juga, serta studi empiris dalam hal memperoleh  data  primer  dengan  cara wawancara  kepada  pihak-pihak  terkait. Bahan  dan  data  yang  sudah  terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan dan menjadi dasar penelitian Tinjauan Yuridis Normatif  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Pelarangan  Pelacuran  Dan  Perbuatan Asusila.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan    Pemerintah Daerah    Kabupaten  Sukabumi  Nomor  5 Tahun 2015 Tentang Pelarangan
Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila,  dalam pelarangan  dan  penanggulangannya  tidak hanya  dapat  diatasi  dengan  penegakan hukum  pidana  semata,  melainkan  harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum  pidana  (non  penal).  Upaya  non penal  tersebut  melalui  kebijakan  politik, ekonomi,  dan  sosial  budaya.  Di  samping itu  upaya  non  penal  juga  dapat  ditempuh
dengan  menyehatkan  masyarakat  lewat kebijakan  sosial  dan  dengan  menggali berbagai  potensi  yang  ada  di  dalam masyarakat  itu  sendiri.  (Niko  Prasetya, Tri Andrisman, 2018)
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn membatasi Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh  individu-individu  (atau  kelompok- kelompok)  pemerintah  maupun  swasta yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan
kebijakan
sebelumnya.
Tindakan-tindakan ini
mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah keputusan-keputusan  menjadi  tindakan- tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai suatu  perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.  Yang  perlu  ditekankan  di  sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan  tidak  akan  dimulai  sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan  kebijakan.  Maka, dengan  demikian  tahap  implementasi terjadi  hanya  setelah  undang-undang ditetapkan  dan  dana  disediakan  untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2016; Hatta Abdi Muhammad & Danang Noprianto, 2019). Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Pelarangan  Pelacuran  dan  Perbuatan Asusila, yang diformulasikan oleh Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi  telah memberikan  penjelasan  mengenai    tujuan pembentukan  Perda  prostitusi  ini,  Perda
ini  disusun  sebagai  pernyataan  sikap masyarakat dan pemerintah daerah bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan  perbuatan  tercela  yang  perlu diberantas,  dengan  dasar  hukum  yang jelas dalam melakukan tindakan pemberantasan  terhadap  pelacuran  dan perbuatan asusila dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pelacuran dan perbuatan asusila.
Mencapai tujuan tersebut  maka  perlu adanya aturan atau hukum yang mengatur, sebagai  pedoman  pola  hidup  manusia yang  memiliki  peranan  penting  dalam mencapai  tujuan  ketentraman  hidup  bagi masyarakat  (Alin,  2017).  Maka  daripada itu  pemerintah  Pemerintah  mempunyai suatu  kewajiban  dalam  melaksanakan Perda tersebut sebagaimana dalam Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015
Tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan  Asusila    Pasal  9,  Kepala Daerah  mempunyai  kewajiban  sebagai berikut:
(1)   Bupati berkewajiban melakukan pelarangan dan perbuatan asusila
(2)   Untuk kepentingan pelarangan pelacuran  dan  perbuatan  asusila sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Bupati berwenang:
a. Melakukan pencegahan dalam bentuk  kegiatan  promotif  dan preventif di lingkungan pendidikan, serikat pekerja, organisasi  kemasyarakatan  dan komponen masyarakat lain;
b. Melakukan  penindakan  terhadap pelacuran dan perbuatan asusila;
c. Melakukan pembinaan dan rehabilitasi  sosial  terhadap  germo,
mucikari, pelacur, pelanggan pelacur  dan  pelaku  perbuatan asusila;
d. Melakukan  penutupan  lokalisasi pelacuran  dan/atau  tempat  yang dipergunakan untuk pelacuran;
e. Melakukan pencabutan izin usaha, penutupan dan/atau pembongkaran hotel,  panti  pijat,  salon,  asrama, warung,  kantor,  tempat  hiburan dan  tempat-tempat  usaha  lainnya untuk  kegiatan  pelacuran  dan asusila;
f. Melakukan kerjasama dengan Polri,  Tentara  Nasional  Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan; dan
g. Melakukan kerjasama antar daerah dan/atau  dengan  pihak  swasta, perguruan  tinggi  dan  lembaga swadaya masyarakat.
Di  dalam  penerapan  Perda  ini,  selain menjadi  tugas  Kepala  Daerah/Bupati dibantu  aparatur  pemerintahannya,  dalam hal  ini  peran  serta  masyarakat  harus berperan dan berpartisipasi dalam penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang
Pelarangan  Pelacuran  dan  Perbuatan Asusila, dalam Pasal 11 bahwa “masyarakat baik secara individu maupun
secara  kelompok  dapat  berperan  serta dalam upaya pencegahan perbuatan pelacuran  dan  perbuatan  asusila”.  Pada Pasal 12, peran serta masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11, diwujudkan dalam bentuk:
a. Memberikan informasi dan/atau melaporkan  tentang  terjadinya  tindak pidana  pelacuran  dan/atau  tindak pidana  kesusilaan  kepada  Polri  atau satuan  kerja  perangkat  daerah  yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah;
b. Turut serta dalam mencegah terjadinya  tindak  pidana  pelacuran dan tindak pidana kesusilaan; dan
c. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap germo/mucikari,
pelacur, dan
pelanggan  pelacuran  dan  perbuatan asusila”.
Implementasi  Perda  prostitusi  ini dapat dikatakan berhasil apabila kewajiban  pemerintah  daerah  dan  pihak- pihak  terkait  dapat  bersinergi  dengan baik,  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya masing-masing.
Salah  satunya  adalah  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  tersedia  dan berkualitas  (Said,  2018),    sesuai  dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  di samping  itu  ketersediaan  sumber  daya yang  melaksanakan  kebijakan  juga  harus terpenuhi.  Apabila  melihat  dari  segi geografis  Kabupaten  Sukabumi  yang memiliki  luas  wilayah  4.128  km 2 yang memiliki  areal  yang  cukup  luas  yaitu 419.970  ha  dan  populasi  jiwa  sekitar  ± 2.436.729  pada  tahun  2016,  dimana mempunyai  47  kecamatan  dan  386 kelurahan/desa, hal  ini  memerlukan personil  aparat  penegak  hukum  atau  pun aparat  pemerintahan  yang  cukup,  akan tetapi karena keterbatasan APBD maupun APBN  hal  ini  membuat  kurangnya personil  maupun  aparatur  pemerintah untuk penegakan peraturan daerah (PERDA).  Dengan  wilayah  Kabupaten Sukabumi yang cukup luas itu, Kabupaten Sukabumi hanya mempunyai Polisi Pamong  Praja  sebanyak  161  personil, dimana  jumlah  tersebut  hanya  101  yang sudah  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  dan  sisanya  sebanyak  60  orang sebagai  tenaga  bantuan,  juga  terbatasnya
biaya  operasional  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  karena  keterbatasan  APBD. Hal  ini  cukup  menyulitkan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sukabumi  untuk melaksanakan  penegakan  Perda  Nomor  5
Tahun 2015 Tentang Pelarangan Pelacuran  dan  Perbuatan  Asusila  di
Kabupaten  Sukabumi  sebagaimana  yang diharapkan  oleh  masyarakat  maupun pemerintah  dan  tercapainya  tujuan  dan terlaksananya Perda tersebut.
Pelaksanaan operasi (gabungan) penegakan  Perda  di  kabupaten  Sukabumi yang dilakukan bersama-sama oleh aparatur  pemerintah  yaitu  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Dinas  Sosial, Dinas  lainnya,  TNI  dan  Polri    di  dalam pelaksanaan  operasi  penegakan  perda tersebut hasilnya kurang maksimal karena bocornya  informasi  kepada  lokasi  atau tempat-tempat  yang  akan  dilaksanakan operasi penegakan Perda tersebut, begitupun  halnya  di  dalam  pelaksanaan patroli  rutin,  petugas  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kabupaten Sukabumi  sering  menemukan  pelaku maupun  tempat-tempat  yang  digunakan sebagai  tempat    pelacuran  dan  perbuatan asusila  tersebut  dibekingi  oleh  oknum preman,  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM), maupun oknum aparat pemerintah sipil maupun militer, hal tersebut menyulitkan petugas dan menjadi permasalahan  baru  di  dalam  penegakan
Perda tersebut.
Pelaksanaan operasi (gabungan) maupun  patroli  sering  menangkap  pelaku pelacuran dan para pelaku tersebut adalah para pemain lama yang sering melakukan atau menjajakan diri di wilayah
Kabupaten  Sukabumi  dan  dengan  alasan yang  sama  dilontarkan  para  pelaku tersebut  ketika  tertangkap  oleh  petugas yaitu  alasan  faktor ekonomi,  karena tidak mempunyai  pekerjaan  lain,  karena  untuk menghidupi  anak  dan  keluarga,  mereka mengaku  sebagai  single  parent  dan  dan mantan  suaminya  tidak  bertanggung jawab  terhadap  anak-anaknya.  Hal  ini membuat kita miris karena mereka sering tertangkap  walaupun  sudah  direhabilitasi oleh  pemerintah  dan  diberi  keahlian  lain tetap saja tidak membuat mereka jera dan sadar, tetapi mereka tetap saja melakukan pekerjaan sebagai wanita penghibur.
Alasan  keterbatasan  ekonomi  banyak pemain-pemain baru (Pekerja Seks Komersial)  yang  datang  dan  menjajakan diri  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial  baru di  Kabupaten  Sukabumi  dan  usianya masih  relatif  di  bawah  umur,  perempuan- perempuan  tersebut  ada  yang  dari  daerah Kabupaten  Sukabumi  dan  ada  juga  yang datang dari daerah tetangga Kota/Kabupaten  yang  lain,  hal  ini membuat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukabumi  harus  lebih  mengintefsikan dalam melakukan pencegahan, penindakan,  maupun  pembinaan  dan  hal- hal  yang  lain    supaya  tercapainya  tujuan dari    Perda  Kabupaten    Nomor  5  Tahun 2015  tentang  Pelarangan  Pelacuran  dan Perbuatan Asusila.

## PENUTUP
Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi sesuai  dengan  kewenangannya  untuk mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban khususnya di daerah Kabupaten
Sukabumi,  telah  mengeluarkan  sebuah
kebijakan  publik  dalam  bentuk  produk
hukum daerah yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan
Daerah  mengenai  Pelarangan  Pelacuran Dan  Perbuatan  Asusila  di  Kabupaten Sukabumi  merupakan  salah  satu  bentuk atau  jenis  dari  ketetapan  hukum  yang harus  diimplementasikan.  Namun  dalam pengimplementasian tersebut gagal
karena  tidak  sinkronnya  antara  realita masyarakat dengan kebijakan yang berlaku,  maka  kerap  terjadi  berbenturan antara aturan itu sendiri dengan kebutuhan masyarakat,  maka  daripada  itu tingkat  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan  di  atas  sangat  tergantung  dari kemampuan  sumber  daya  yang  tersedia (berkualitas),  dalam  proses  implementasi melaksanakan kebijakan.
Mendorong  semua  pihak  khususnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukabumi dan  Pemerintah  Pusat  untuk  lebih memperhatikan keberadaan penyakit masyarakat khususnya pelacuran di Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan  penegakan  aturan  dan pendekatan  secara  manusiawi,  diperlukan pengendalian  sosial  yang  baik  secara sosiologis  maupun  secara  yuridis,  agar dampak  dari  pelacuran  tidak  semakin merugikan kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alin,  F.  (2017).  Sistem  Pidana  Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 3 (1), 14. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6
Budi  Winarno.  (2016). Kebijakan  publik era  globalisasi .  CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).
Cahyono,  A.  S.  (2016).  Pengaruh  Media Sosial  Terhadap  Perubahan  Sosial Masyarakat  Di  Indonesia. Jurnal
Publiciana , 9 (1), 140–157.
http://jurnal-
unita.org/index.php/publiciana/articl e/view/79
Hatta  Abdi  Muhammad  &  Danang Noprianto.  (2019).  Problematika Implementasi Peraturan Daerah
Tentang  Prostitusi  di  Kecamatan Sungai  Bahar  Kabupaten  Muaro Jambi. Jurnal  Ilmu  Sosial  Ilmu Politik , 3 (1), 18–28.
I  Komang  Mahardika  Wijaya  &  I  Gede Yusa. (2019). Kriminalisasi
Terhadap  Perbuatan  Penggunaan Jasa  Prostitusi  Di  Indonesia. E- Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara ,
9 (1), 1–17.
Islamia  Ayu  Anindia  &  R.B  Sularto.
(2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (1), 18–30.
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.1 8-30
Kartini  Kartono.  (1992). Patologi  Sosial . Rajawali Pers.
Niko  Prasetya,  Tri  Andrisman,  B.  R.  H. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan  Nomor  4  Tahun  2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Serta Pencegahan Perbuatan  MAKSIAT  (Studi  Kasus
di  Wilayah  Kabupaten  Lampung Selatan). Poenale:  Jurnal  Bagian Hukum Pidana , 6 (3), 1–12.
Noprianto,  H.  A.  M.  &  D.  (2019).
Problematika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Prostitusi Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten  Muaro  Jambi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi , 3 (1), 18–28.
Pradana,  A.  M.  (2015).  Tinjauan  Hukum
Pidana  Terhadap  Prostitusi  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (2), 276.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.n o2.5 Rony Hanitijo Soemitro. (1990).
Metodologi  Penelitian  Hukun  Dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal
Cendekia Hukum) , 4 (1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97