## Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif “ Education for All ”

## Aris Armeth Daud Al Kahar
Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta e-mail: arisarmeth@yahoo.com
Abstract: Educational for All Philosophy comes from a logical con- sequence of the statement that emphasized the need for an inclusive and non-discriminatory education. To accommodate different human diversity, an institution must be held to embrace the needs and desires of all parties, including children with special needs. Inclusive education is here to answer that challenge. The inclu- sive education approach in this case should not see this obstacle in terms of children or learners who have abnormalities, but must see these obstacles from their own education system, curriculum that is not suitable for them, inadequate facilities available, teachers who are not ready to serve them etc. Inclusive schools are not a school for students who have special needs but schools that provide effective services for all. In other words, inclusive education is edu- cation where all children are included, the needs of each child are accommodated or embraced and fulfilled not just tolerated.
Keywords: Education for all, Inclusive education

## AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 11, Nomor 1, April 2019, 45-66.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah

## Pendahuluan
UNESCO mencetuskan filsafat Educational for All. Educational for All mengandung makna bahwa pendidikan “ada” untuk semua atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mengakomodir keragaman tersebut harus diadakan sebuah lembaga yang merangkul kebutuhan dan keinginan semua pihak termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif pada dekade terakhir ini sudah mulai me- nunjukkan perkembangan yang berarti dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kondisi ini, tidak lepas dari pengaruh positif hasil konfe- rensi dunia tentang pendidikan untuk semua ( Educational for All) di Jomtien, Thailand (1990), yang bertujuan untuk membawa anak masuk sekolah, dan memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. suatu konsep dan perubahan mengenai pendidikan inklusi dan berorientasi pada pelayanan pendidikan untuk semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan untuk memperoleh pen- didikan inklusi.
Kebijakan pendidikan inklusif merupakan sebuah kebijakan yang perlu disambut dengan baik karena banyak anak Indonesia yang mem- punyai kebutuhan khusus dan belum mendapat layanan pendidikan secara memadai bahkan tidak mendapat layanan pendidikan sama se- kali. Berdasarkan data Susenas tahun 2003, penyandang cacat di Indo- nesia berjumlah 1,48 juta orang (0,7% dari jumlah penduduk Indonesia). Sedangkan jumlah penyandang cacat usia sekolah (5-18 tahun) ber- jumlah 21,42% dari seluruh penyandang cacat. Jadi jumlah penyandang cacat usia sekolah sekitar 2 juta orang. Dan yang baru menikmati pen- didikan sekitar 800.000 orang. 1
Perlu dikembangkan buku-buku pedoman untuk sekolah inklusif, kepala sekolah, guru-guru, peserta didik maupun orangtua peserta didik dan masyarakat. Buku-buku tersebut meliputi pedoman alat
1 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).
identifikasi anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum, pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan, pengadaan dan pe- ngelolaan sarana-prasarana, kegiatan belajar mengajar, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun masih banyak sekolah inklusif yang belum mendapatkan modul dan pedoman tersebut. Ke- tiadaan modul pada sekolah-sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaya- nan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Di samping itu karena tidak adanya pedoman pembelajaran bagi guru-guru di sekolah inklusif, menyebabkan guru-guru meng- gantungkan diri pada guru sekolah luar biasa (SLB) sehingga guru- guru ini mengajar berdasarkan nalurinya yang menyebabkan layanan pendidikan khusus di sekolah inklusif tidak optimal. Mengingat hal tersebut di atas, maka pengkajian terhadap pendidikan inklusif di Indonesia menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

## Konsep Pendidikan Inklusif
Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris “Inclusive” yang artinya termasuk, memasukkan. Armstrong, & Spandagou mengemukakan bahwa “ Inclusion is about all student with disabilities participating in all aspects of the school life within the regular school to provide them access to the same educational experiences with other students and full citizen- ship in an inclusive society ”. 2 Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa inklusi adalah tentang semua siswa penyandang cacat yang berparti- sipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah dalam sekolah reguler untuk memberikan mereka akses ke pengalaman pendidikan yang sama dengan siswa lain dan kewarganegaraan penuh dalam masyara- kat yang inklusif. Pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lain- nya, namun secara lebih luas pendidikan inklusif berarti melibatkan
2 Armstrong, A. C., Armstrong, D. & Spandagou, Inclusive Education: International Policy & Practice . (Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd, 2010) h. 31.
seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pendidikan reguler.
Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mem- berikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. 3
Menurut Tarmansyah, sistem pendidikan inklusif memiliki arti bahwa “Sekolah harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap anak tanpa memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya”. Hal tersebut berarti bahwa memberikan pelayanan belajar mengajar pada anak yang memi- liki kebutuhan khusus bersama dengan anak normal pada umumnya sehingga anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungannya. 4
Pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman- teman seusianya. 5
Terdapat beberapa model sekolah inklusi yang ada di Indonesia. 6
Yang pertama , (Kelas Reguler/Inklusi Penuh) yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kedua , (Kelas Reguler dengan Cluster ) yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus. Ketiga (Kelas Reguler dengan Pull Out), yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular namun dalam waktu-waktu tertentu di- tarik dari kelas regular ke ruang lain untuk belajar dengan guru pem-
3 Indiyanto, Implementasi Pendidikan Inklusif , (Surakarta: FKIP UNS, 2013) h. 9.
4 Tarmansyah. Inklusif, Pendidikan untuk Semua. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007), h. 82.
5 Budiyanto. Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal , (Jakarta: Depdiknas, 2005) h. 18.
6 IP. Darma & B. Rusyidi.(2003). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. Jurnal Prosiding , Riset & PKM (Vol. 2, No. 2, Hal. 147-300, ISSN 2442-4480), h. 226-227.
bimbing khusus. Keempat (Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out), yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak norma di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu di- tarik dari kelas regular ke kelas lain untuk belajar dengan guru pem- bimbing khusus. Kelima (Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegra- sian), yaitu anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.
Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat di- simpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang diberikan untuk memberikan kesempatan dan meng- ikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar disekolah umum atau sekolah terdekat bersama-sama dengan siswa reguler sebagai upaya mengembangkan potensi siswa dan tercipta suasana belajar yang kon- dusif.

## Landasan Pendidikan Inklusif
Ada empat landasan yang harus dijadikan acuan dalam penyeleng- garaan pendidikan inklusif. Keempat landasan tersebut antara lain landasan filosofis, landasan pedagogik, landasan religius, dan landasan yuridis.

## 1. Landasan Filosofis
Setiap bangsa memiliki pandangan hidup atau filosofi sendiri, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang mempunyai pandangan atau filosofi sendiri, maka dalam penyelenggaraan pendidi- kan inklusif harus diletakkan atas dasar pandangan hidup atau filosofi bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis utama penerapan pendidi- kan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud penga- kuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horisontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan
vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemam- puan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebinekaan horisontal diwarnai dengan perbe- daan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi, menjadi kewa- jiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.
Filosofi Bhinneka Tunggal Ika meyakini bahwa di dalam diri manu- sia bersemayam potensi yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik danbenar dapat berkembang hingga hampir tak terbatas. Bertolak dari perbedaan antar manusia, filosofi ini meyakini adanya potensi unggul yang tersembunyi dalam diri individu jika dikembang- kan secara optimal dan terintegrasi dengan semua potensi kemanusiaan lainnya dapat menghasilkan suatu kinerja profesional.
Tugas pendidikan adalah menemukan dan mengenali potensi unggul yang tersembunyi yang terdapat dalam diri setiap individu peserta didik untuk dikembangkan hingga derajat yang optimal seba- gai bekal manusia beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian pendidi- kan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memberdayakan semua potensi kemanusiaan yang mencakup potensi fisik, kognitif, afektif, dan intuitif secara optimal dan terintegrasi. Keunggulan dan kekurangan adalah suatu bentuk kebhinnekaan seperti halnya ras, suku, agama, latar budaya, dan sebagainya. Di dalam individu dengan segala keterbatasan dan kelebihan, di mana yang memiliki keterbatasan sering bersema- yam keunggulan, dan di dalam diri individu yang memiliki keunggulan sering bersemayam keterbatasan. Dengan demikian, keunggulan dan keterbatasan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memisahkan peserta didik yang memiliki keterbatasan atau keunggulan dari pergau- lannya dengan peserta didik lainnya karena pergaulan antara mereka akan memungkinkan terjadi saling belajar tentang perilaku dan pe- ngalaman.

## 2. Landasan Religius
Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Di dalam al-Qur’an dise- butkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda ( individual differences ). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan Dalam landasan normatif Islam, dapat dilihat gagasan tentang pendidikan inklusif termuat dalam salah satu ‘ Abasa ayat 1-10 yang dijelaskan tentang asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan sikap Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum yang mengalam cacat fisik yaitu buta. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasu- lullah pernah berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy dan berharap mereka mau memeluk Islam. ketika beliau tengah berbicara dan mengajak mereka, tiba-tiba muncul Ibn Ummi Maktum, dimana Ia merupakan salah seorang yang memeluk Islam lebih awal. Maka Ibn Ummi Maktum seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. 7 Padahal kedatangan Ummi Maktum pada saat itu meminta diajarkan kepada Rasulullah.
Bertolak dari hal tersebut, Allah SWT memerintahkan Muhammad agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan itu hanya kepada seseorang saja. Tetapi hendaklah beliau bertindak sama antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, permpuan, anak-anak, dan orang dewasa.Bunyi dari surat ‘Abasa ayat 1-11 yang berkaitan dengan teguran Allah kepada Muhammad SAW adalah sebagai berikut: (1) Dia (Muhammad) ber- muka masam dan berpaling, (2) karena telah datang seorang buta kepadanya, (3) tahukah kamu barang kali Ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) ,(4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu penga- jaran itu memberi manfaat kepdanya? (5) adapun yang merasa dirinya serba cukup , (6) maka kamu harus melayaninya , (7) padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) , (8) dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegara (untuk menda-
7 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , Juz 30, terj, (tp, tt), Hlm. 398.
52 | AL-RIWAYAH, Volume 11, Nomor 1, April 2019
patkan pengajaran), (9) sedang ia takut kepada (Allah), (10) maka kamu mengabaikannya. (11) sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.
Ayat 1-11 Surat ‘Abasa ini merupakan teguran Allah kepada Muhammad SAW, yang telah bermuka masam kepada orang buta yang meminta diajari agama Islam. Adanya siswa yang membutuhkan laya- nan pendidikan khusus pada hakikatnya adalah manifestasi dari haki- kat manusia sebagai individual differences tersebut. Interaksi manusia harus dikaitkan dengan upaya pembuatan kebajikan. Ada dua jenis interaksi antar manusia, yaitu kooperatif dan kompetitif (QS. al-Maidah, 5: 2 & 48). Begitu pula dengan pendidikan, yang juga harus mengguna- kan keduanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pembe- lajaran.
Bertolak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diuraikan, menunjuk- kan bahwa ada kesamaan antara pandangan filosofis dengan religi tentang hakikat manusia. Keduanya merupakan upaya menemukan kebenaran hakiki; filsafat menggunakan nalar belaka sedangkan agama menggunakan wahyu. Keduanya akan bertemu karena sumber kebe- naran hakiki hanya satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Landasan filosofis dan religi akan bertemu untuk selanjutnya dapat menjadi landasan dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai produk kegiatan ke- ilmuan, termasuk di dalamnya untuk penyelenggaran pendidikan.

## 3. Landasan Pedagogik
Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi pe- serta didik. Peserta didik menjadi warga Negara yang beriman, bertakwa, kreatif, dan bertanggung jawab. Melaluii pendidikan anak berkebutu- han khusus dibentuk untuk bertanggung jawab dan dapat mengem- bangkan segala potensi yang dimilikinya. Konsekuensi dari tujuan tersebut adalah hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan dan bahkan menjadi kewajiban semua warga untuk mendapatkan pendidi- kan dasar sembilan tahun (Wajib Belajar Sembilan Tahun). Hak dan kewajiban warganegara ini harus tetap diimplementasikan tanpa ke-
cuali dan tanpa diskriminasi. Atas nama kesamaan hak, derajat, harkat dan martabat sebagai warganegara Indonesia bahkan sebagai warga dunia, maka pendidikan untuk semua ( education for all ) sebagaimana dideklarasikan di Bangkok 1991 harus tetap dilaksanakan kapanpun dan dimanapun tanpa menjadikan penyandang difabel termarginalisasi dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan. Untuk menam- pung kebutuhan sebagaimana tersebut, maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan.

## 4. Landasan Yuridis
Landasan yuridis memiliki hirarki dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jendral, peraturan daerah, kebijakan direktur, hingga peraturan sekolah. Juga melibatkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkenaan dengan pendidikan. Pada kesepakatan UNESCO di Salamanca, Spanyol pada 1994 telah ditetapkan agar pendidikan di seluruh dunia dilaksana- kan secara inklusif. Dalam kesepakatan tersebut juga dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua ( educational for all ), tidak peduli orang itu memiliki hambatan atau tidak, kaya atau miskin, pendidikan juga tidak membedakan ras, warna kulit, suku, dan agama. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sedapat mungkin dintegrasikan dengan pendidikan reguler, pemisahan dalam bentuk segregrasi hanya untuk keperluan pembelajaran ( instruction ), bukan untuk keperluan pendidi- kan ( education ). Untuk keperluan pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus harus disosialisasikan dalam lingkungan yang nyata dengan anak-anak lain pada umumnya. Adapun landasan yuridis pendidikan inklusif sebagai berikut:

## Instrumen Internasional
a.  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
b.  Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989
c.  Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Jomtien) Tahun 1990
d. Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat Tahun 1990
e.  Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994
f.  Tinjauan 5 tahun Salamanca Tahun 1999
g.  Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar) Tahun 2000
h. Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada Penu- runan Angka Kemiskinan dan Pembangunan Tahun 2000
i.  Flagship PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan Tahun 2001

## Instrumen Nasional
a.  UUD 1945 (amandemen) pasal 31
b.  UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, 5, 32, 36 ayat (3), 45 ayat (1), 51, 52, 53.
c.  UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5
d. Deklarasi Bandung (Nasional) ”Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” 8-14 Agustus 2004
e.  Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005
f.  Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif
g.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memi- liki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## Peserta didik dan Tenaga Pendidik dalam Pendidikan Inklusif

## 1. Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif
Istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukan berarti hendak menggantikan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, melainkan
memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan keberagaman yang berbeda. Keberagaman dalam setiap anak berkaitan dengan perbedaan kebutuhan yang esensial dalam menunjang masa depan, terutama kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak berkebutuhan khusus adalah: 8 Mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Di- sebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya. Keberagaman amat dihargai dalam paradigma pendidikan berkebutuhan khusus. Setiap anak memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan lahiriah yang berbeda-beda sehingga dalam pribadi anak dimungkin- kan terdapat kebutuhan khusus dan hambatan belajar yang berbeda pula. Latar belakang kehidupan yang berbeda membuat mereka di- sebut anak berkebutuhan khusus, Berdasarkan kemampuan intelektual- nya, peserta didik berkebutuhan khusus atau yang disebut juga dengan peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, (2) peserta didik berkelainan yang memi- liki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kelompok yang pertama merupakan peserta didik yang dapat mengikuti pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 yang berbunyi:
Peserta didik pendidikan inklusif adalah peserta didik berke- lainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Berkelainan dalam hal ini adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.
8 Mohammad Takdir Illahi, Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 138
Anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif terdiri dari beberapa jenis. Secara garis, jenis kebutuhan khusus tersebut, sebagaimana yang digagas Hallahan dan Kauffman adalah Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Anak yang berbakat atau mempunyai kemam- puan dan kecerdasan luar biasa, Tunagrahita, Anak yang lamban belajar ( slow learner ), Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, Tuna- laras, Tunawicara, Autisme, ADHD, Cerebral Palsy (CP), Anak korban narkoba serta HIV/AIDS. 9

## 2. Peran Kepala Sekolah
Kepala sekolah merupakan pengurus dan pimpinan yang paling penting di sekolah. Beberapa sifat utama kepala sekolah yang mem- permudah keberhasilan sekolah dan kelas inklusif adalah.
a.  Kepala sekolah mengambil posisi yang jelas dalam mendukung proses penerapannya yang merupakan kepercayaan dan nilai- nilai inklusi siswa-siswa penyandang hambatan.
b.  Kepala sekolah memiliki pandangan, proaktif dan menunjuk- kan komitmen bagi nilai-nilai tersebut.
c.  Pengharapan yang jelas dari kepala sekolah kepada guru dan siswa-siswa.
d.  Kepala sekolah adalah komunikator yang baik.
e.  Kepala sekolah menyiapkan guru-guru dengan waktu persiapan dan perencanaaan yang memadai.
f.  Kepala sekolah mendorong keterlibatan orang tua.

## 3. Peran Guru
Sebagai guru di Sekolah Inklusif sikap merupakan hal yang pen- ting untuk menunjang kinerja guru. Sikap menerima guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dapat membantu anak yang berke-
9 Hallahan, D. & Kauffman, J.. Exceptional Children. Introduction Special Education , (New Jersey: Prentice Hall. Inc. 1978). h. 13.
butuhan khusus untuk memperoleh haknya dalam pendidikan sesuai kebutuhannya. guru harus memiliki komitmen pada peserta didik pada proses pembelajrannya, guru harus memahami teknik evaluasi mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa untuk menetukan teknik eva- luasi yang sesuai dengan kemampuan siswa, sebagai guru juga harus memberikan motivasi agar peserta didik merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. 10 Guru di sekolah inklusif harus lebih ter- buka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didik, mampu mendidik peserta didik yang beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi tantangan pelajaran supaya siswa mendapatkan prestasi yang tinggi. 11
Berdasarkan hal tersebut bahwa sikap guru terhadap pendidikan inklusif menunjukan sebagai seorang guru di sekolah inklusif harus memiliki komitmen untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar peserta didik percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya, mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran.

## 4. Peran Guru Pendamping
Guru pendamping khusus mempunyai tugas penting dalam pen- dampingan anak berkebutuhan khusus, mempunyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang dijabarkan dalam Per- mendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang meliputi:
a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
b.  Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.
c.  Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran berasama-sama dengan guru kelas, guru mata
10 Mohammad Takdir Illahi, Pendidikan Inklusif... h. 181.
11 Dedy Kustawan, Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya . (Jakarta: Luxima,
2012), h. 11.
pelaran atau guru bidang studi.
d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berke- lainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
e.  Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan mem- buat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
f.  Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pela- yanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan.

## Implementasi Pendidikan Inklusif
Sumiyati mengemukakan Pada dasarnya manajemen pembelajaran inklusi juga sama dengan manajemen pembelajaran yang terjadi pada umumnya. Manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri atas proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam mana- jemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus adalah terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu siswa agar terbentuknya manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
Berikut ini manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebu- tuhan khusus yang meliputi:

## 1. Tahap Perencanaan
Perencanaan merupakan proses dalam mengartikan seperti apa tujuan organisasi yang ingin dicapai, kemudian dari tujuan tersebut maka orang-orang di dalamnya mesti membuat strategi dalam menca- pai tujuan tersebut dan dapat mengembangkan suatu rencana aktivitas suatu kerja organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat penting
karena inilah awalan dalam melakukan sesuatu. Penyelenggaraan pen- didikan inklusif membutuhkan persiapan yang menyangkut permasa- lahan yang kompleks, meliputi sumber daya pendanaan, sumber daya manusia yang siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penye- lenggaran pendidikan inklusif melalui penyediaan guru-guru yang memahami hakikat pendidikan tersebut. 12 Selain itu, lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang menunjang dibutuhkan demi tercapainya kelancaran kegiatan belajar.
Suryosubroto (2004: 111) mengatakan dalam merencanakan ada tindakan yang mesti dilakukan menetapkan sepeti apa tujuan dan target yang dicapai, merumuskan taktik dan strategi agar tujuan dan target dapat tercapai, menetapkan sumber daya atau peralatan apa yang diperlukan, dan menetukan indikator atau standar keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target. Budiyanto berpendapat bahwa Perencanaan Pembelajaran merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan- kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: menganalisis hasil assessment untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil assessment . Konteks perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, serta penilaian dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan pembelajaran yang merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilaku- kan dalam pembelajaran sehingga tercipta suatu situasi yang memung- kinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila perencanaan pembelajaran disusun dengan baik, maka akan menjadikan tujuan pembelajaran
12 Titik dkk. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif.
Jurnal Masyarakat Indonesia (SP-MI-Vol-39-No-1), h. 4.
dapat dicapai secara efektif dan efisien. 13
Peran yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran adalah dengan membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembe- lajaran merupakan beberapa persiapan yang disusun oleh guru agar pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara siste- matis dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Perangkat pem- belajaran tersebut minimal terdiri dari analisis pekan efektif, program tahunan, program semesteran, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembela- jaran (RPP), dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

## 2. Tahap Implementasi
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas regular. Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif di samping terdapat anak normal terdapat pula anak berkebutuhan khusus yang meng- alami kelainana atau penyimpangan (baik fisik, intelektual, sosial, emo- sional dan sensoris neurologis) dibanding anak normal, maka dalam kegiatan menggunakan strategi, media dan metode harus disesuaikan dengan masing-masing kelainan. 14 Budiyanto (2005) menjelaskan pada tahap ini guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorga- nisasian siswa berkelainan di kelas reguler sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran, artinya anak belajar pada topik yang sama, waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda- beda. Cara lain, proses pembelajaran dilakukan secara individual, arti- nya anak diberi layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Proses ini dapat dilakukan jika dianggap memiliki rentang materi atau keterampilan yang sifatnya mendasar ( prerequisit ). Proses layanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau masih di kelas tersebut sepanjang
13 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompentensi Guru , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 17.
14 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2004), h. 28.
tidak mengganggu situasi belajar secara keseluruhan.
Ara Hidayat mengatakan pelaksanaan pembelajaran me rupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 15

## a.  Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk meng- ikuti proses pembelajaran.
2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengeta- huan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
4)  Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

## b.  Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang- kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang di- sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

## c.  Kegiatan Penutup
Pelaksanaan dalam kegiatan penutup, guru:
15 Ara Hidayat & Imam, Pengelolaan Pendidikan , (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h, 227-229
1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran
2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembela- jaran;
4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembela- jaran remidi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan beri- kutnya.

## 3. Tahap evaluasi
Menurut Direktorat PLB, 2004 kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program Manajemen khusus yang diberi- kan berhasil atau tidak apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang berarti signifikan, maka perlu ditinjau kem- bali beberapa aspek yang berkaitan. Sebaliknya, jika dengan program khusus yang diberikan anak mengalami kemajuan yang signifikan, maka program tersebut perlu diteruskan sambil memperbaiki atau me- nyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya, dan sistem pendidikan pada umumnya. Artinya, evaluasi merupakan suatu kegia- tan yang tidak mungkin dielakkan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpi- sahkan dari kegiatan pendidikan. Dengan demikian, evaluasi berarti penentuan nilai suatu program dan penentuan keberhasilan tujuan pembelajaran suatu program. 16
16 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam , (Jakarta: C.V. Ikapi,
2002), h. 147.
Evaluasi hendaknya mempertimbangkan sekurang-kurangnya tiga aspek yaitu siswa, program pembelajaran dan bagaimana pengadmi- nistrasian evaluasi itu sendiri. Evaluasi yang digunakan pada sekolah inklusi hendaknya menggunakan: pertama , untuk mereka yang berke- butuhan khusus maka evaluasi berdasarkan program pembelajaran individual. Kedua , laporan hasil kemajuan atau perkembangan siswa hendaknya dilengkapi dengan laporan berbentuk penjelasan atau informasi secara narasi. Ketiga , Dalam mengevaluasi perlu memper- timbangkan kondisi atau jenis anak berkebutuhan khusus. Keempat , untuk kondisi tertentu kemungkinan juga evaluasi dapat menggunakan media gambar misalnya bagi mereka yang mengalami gangguan mem- baca.

## Manfaat Pendidikan Inklusif
Manfaat pendidikan inklusif penulis sajikan melalui hasil peneli- tian yang dilakukan oleh banyak ahli, ditemukan bahwa pendidikan inklusif memiliki banyak manfaat bagi semua siswa dan personil sekolah karena berfungsi sebagai sebuah contoh atau model bagi masyarakat yang inklusif. 17
Adapun keuntungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:
1.  Dalam pendidikan dasar maupun menengah, ditemukan bahwa prestasi akademis siswa pada sekolah inklusif sama dengan atau lebih baik dari pada siswa yang berada di sekolah yang tidak menerapkan prinsip inklusi (Baker, Wang, & Walbreg, 1994).
2.  Adanya penerapan belajar co-teaching , siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu dan siswa yang lambat dalam me- nyerap informasi mengalami peningkatan dalam keterampi- lan sosial dan semua siswa mengalami peningkatan harga diri dalam kaitan dengan kemampuan dan kecerdasan mereka.
17 Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy. 2002. What is Inclusion?
3.  Siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu mengalami peningkatan harga diri atau kepercayaan diri semata-mata hanya karena belajar di sekolah reguler daripada sekolah luar biasa.
4.  Siswa yang tidak memiliki ketidakmampuan tertentu meng- alami pertumbuhan dalam pemahaman sosial dan memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih besar terhadap siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu karena mereka me- ngalami program inklusif (Freeman & Alkin, 2000).

## Penutup
Manusia di Bumi memilk dua tugas utama yaitu sebagai abduh (hamba) dan sebagai khalifah (pemimpin). Pelaksaan tugas sebagai khalifah harus disertai dengan pengembangan potensi manusia melalui seluruh elemen salah satunya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang modern seharusnya mengakomodir seluruh anak didik yang beragam kebutuhannya. Baik anak pada umumnya maupun anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif hadir guna merangkul kerbutuhan-kebutuhan anak dari berbagai segmen. model inklusif merupakan model sekolah yang menerima semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang disabilitas yang beragam untuk dapat belajar bersama anak normal pada umumnya dengan kuri- kulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model integrasi atau terpadu peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal pada umumnya diberikan kesempatan yang sama untuk belajar ber- sama di sekolah yang sama, dimana dalam pembelajaran peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat bergabung dengan anak normal pada umumnya. Pendidikan integrasi berfokus pada keutamaan anak ber- kebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler, dan anak menye- suaikan diri dengan kurikulum serta pembelajaran yang berlaku di sekolah integrasi. Peran pendidik sangat penting untuk melakukan tugas tugasnya terutama peran yang dilakukan guru pendamping. Pen-
Aris Armeth Daud Al Kahar — Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif “ Education for All ” | 65
didikan inklusif hadir sebagai wadah peserta didik yang beragam untuk mewujudkan pendidikan untuk semua ( Education for All ).

## Daftar Pustaka
Abdul Majid. (2006). Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompentensi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ara Hidayat & Imam. (2010). Pengelolaan Pendidikan . Bandung: Pustaka Educa.
Armstrong, A. C., Armstrong, D. & Spandagou, I. (2010). Inclusive Educa- tion: International Policy & Practice. Singapore: SAGE Publications
Asia-Pacific Pte Ltd.
Baker, E., Wang, M. & Walbreg, H. 1994. The Effects of Inclusion on Learning. Educational Leadership , 52(4):33-35.
Budiyanto. (2005). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal.
Jakarta: Depdiknas.
Dedy Kustawan. (2012). Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya.
Jakarta: Luxima.
Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2004). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2007). Pedoman Umum Penyeleng- garaan pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa
Florida State University Center for Prevention & Early Intervention Policy. 2002. What is Inclusion? ,
Freeman, S. & Alkin, M. 2000. Academic and Social Attainments of Chil- dren with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. Remedial and Special Education, 2 (1): 3-18.
Hallahan, D. & Kauffman, J. 1978. Exceptional Children. Introduction
Special Education. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
Hadiyanto, D. 2009. Anak Berkebutuhan Khusus, (Online) (http://afik poenya cerita.blogspot.com/2009/06/anak-berkebutuhan-khusus- abk-children.html, diakses 02 Nopember 2011
Indiyanto. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusif . Surakarta: FKIP
UNS.
IP. Darma & B. Rusyidi.(2003). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. Jurnal Prosiding: Riset & PKM (Vol. 2, No. 2, Hal. 147-300, ISSN 2442-4480).
Mohammad Takdir Illahi. (2013). Pendidikan Inklusif Konsep dan Apli- kasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mukhtar. (2002). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam . Jakarta: CV. Ikapi.
Tarmansyah. (2007). Inklusif, Pendidikan untuk Semua . Jakarta: Depar- temen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.
Titik, dkk. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendi- dikan Inklusif. Jurnal Masyarakat Indonesia (SP-MI-Vol-39-No-1).
Suryosubroto. (2004). Proses Belajar Mengajar di Sekolah . Jakarta: Rineke Cipta.