## TINJ AU AN  ADMINISTR ASI  AN AK DILU AR PERK AWIN AN GUN A MEMPEROLEH PENG AKU AN SEC AR A HUKUM  BERUPA
AKT A KEL AHIR AN  DI  DES A PERB AU NG AN

## KEC AM AT AN  BIL AH HULU K AB UP AT EN L ABUH ANB AT U
TONI 1) , LILI WAHYUNI RAMADHAN 2)
1 ) Program Studi PPKn  STKIP Labuhan Batu
2 ) Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP Labuhan Batu Email: toni300586@gmail.com Email:  liliwahyuni8@gmail.com
Diterima Oktober 2018 dan Disetujui Desember  2018

## ABSTRAK
Bahwa  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  solusi  guna  memecahkan  persoalan –persolan ditengah-tengah masyarakat terkait dilema mengenai kepengurusan administrasi akta kelahiran bagi anak di luar perkawinan. Pada dasarnya anak merupakan aset bangsa dan sama haknya dimata hukum tanpa adanya pengecualian, hal ini terbukti bahwa anak diatur didalam beberapa undang-undang  diantaranya:  Undang-undang  Dasar  1945,  Undang-undang  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak,  undang-undang  No  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi Kependudukan,  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  pada Pasal 43 ayat (1) dan (2). Mengenai kedudukan anak seperti penjelasan pada undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) dan (2). Dipertegas pada Peraturan  Menteri Dalam Negeri No.  9  Tahun  2016.  Dalam  Bab  I  ketentuan  umum  pada  Pasal  1  ayat  (18),  (19),  dan  (20). Tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran.  Orang  tua  cukup melampirkan  surat  pernyataan  jawaban  mutlak  (SPTJM)  dalam  melengkapi  dokumen  untuk mengurus akta kelahiran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak diluar perkawinan dapat di urus akta kelahirannya melalui dinas kependudukan catatan sipil. Walaupun orang tua anak  tersebut  tidak  memiliki  kelengkapan  dokumen  akta  perkawinan  atau  buku  nikah.  Bagi orang  tua  tidak  harus  harus  melewati  jalur  persidangan.  Dapat  dipertegas  didalam  peraturan perundang-undangan hak-dari anak dilindungi secara hukum.
Keyword : Administrasi anak diluar Perkawinan, akta kelahiran

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  menjadi  tanggung  jawab orang  tua  yang  harus  dilindungi,  dididik, diberi  kasih  sayang,  dan  di  penuhi  segala kebutuhannya karena anak adalah amanah yang  diberikan  tuhan  yang  maha  esa kapada manusia.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974
yang memberikan rumusan Perkawinan  sebagai  berikut:  “Perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha E sa”. Mengenai  hak  anak  dan  kedudukan anak juga diatur didalam peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang- Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang- Undang  No  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  No  24  Tahun  2013
Tantang  Administrasi  Kependudukan,  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 9 Tahun 2016. Pengertian  Pengakuan  Anak  secara formil  menurut  hukum  adalah  suatu  bentuk pemberian  keterangan  dari  seorang  pria yang  menyatakan  pengakuan  terhadap anak-anaknya. Sedangkan Pengakuan Anak  secara  materil  adalah  perbuatan hukum untuk  menimbulkan hubungan kekeluargaan  antara  anak  dengan  yang mengakuinya  tanpa  mempersoalkan  siapa yang  membuahi  atau  membenihkan  wanita yang  melahirkan  anak  tersebut.  Menurut Syukrie dalam Gauhari (2008: 25).

## Hal : 1 - 5
Beberapa faktor yang melatar
belakangi kehamilan
pranikah dan kelahiran anak luar kawin antara lain:
1. Karena usia pelaku masih dibawah batas usia yang diijinkan untuk melangsungkan perkawinan. 2. Karena belum siap secara
ekonomi  untuk  melangsungkan perkawinan.
3. Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.
4. Karena  akibat  dari  tindak  pidana (pemerkosaan).
5. Karena si laki-laki terikat perkawinan  dengan  wanita  lain dan  tidak  mendapat  ijin  untuk berpoligami.
6. Karena  pergaulan  seks  bebas (free seks)
7. Karena prostitusi atau jasa seksual.
Menurut  Suko  (Jauhari,  2008:  158) ada  banyak  faktor  hasil  observasi  pada saat penelitian yang mempengaruhi terjadinya kehamilan diluar nikah mulai dari faktor  lingkungan,  pendidikan,  ekonomi, sosial  yang  belum  mapan.  Hasil  observasi peneliti  di  desa  perbaungan  terdiri  dari kurang  lebih  7  dusun    dari  hasil  observasi peneliti  menemukan  13  sampel  di  dusun tersebut  yang  memiliki  status  anak  diluar perkawinan  yang  tidak  mempunyai  akta kelahiran.  Dari  hasil  wawancara  singkat yang dilakukan peneliti pada saat observasi dengan  beberapa  sampel  dimasyarakat ditemukan  masih  adanya  masyarakat  yang belum  mengurus  akte  kelahuran,  hal tersebut dikarenakan dokumen dasar orang tua tidak lengkap berupa. Buku Akta nikah, kartu  tanda  penduduk,  kartu  keluarga  dan dukumen pendukung lainya. Dari observasi di  lapangan  peneliti  juga  menemukan beberapa  temuan  berupa  nikah  secara adat/agama  yang  dibuktikan  dengan  akta dibawah  tangan  yang  di  ketahui  oleh beberapa saksi pernikan tersebut.
Akta  kelahiran  adalah  akta  catatan sipil  hasil  pencatatan  terhadap  peristiwa kelahiran  seseorang.  Sangat  disarankan mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah  bayi  dilahirkan  karena  akan  sangat diperlukan  untuk  kepentingan  pendidikan dan kependudukan.
Pemerintah  menerbitkan  peraturan mengenai  akta  kelahiran.  Seperti  yang dijelaskan  dalam  Undang-Undang  No  24
Tahun 2013 tentang administrasi
kependudukan  pada  pasal  27  ayat  (1) menjelaskan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi pelaksana  setempat  paling  lambat  60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.
Peristiwa  kelahiran  harus  memiliki bukti yang autentik, karena untuk membuktikan kebenaran identitas seseorang  harus  diakui  secara  hukum  dan dapat dilihat dari identitas yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang mengeluarkan  akta  tersebut.  Akta  adalah suatu surat  atau  catatan  resmi  yang  dibuat oleh  pejabat  Negara  yakni  pejabat  catatan sipil. Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.
Pada  Pasal  43  ayat  (1)  tentang kedudukan  anak.”  Menyebutkan  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu nya”
Pada  Pasal  43  ayat  (2) “kedudukan anak  tersebut  ayat  (1)  selanjutnya  akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya  saja  sedangkan  terhadap hak-haknya  yang  harus  dilindungi  sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan  yang  jelas  dan  terperinci didalam undang-undang peraturan lain.
Menurut  sudut  pandang  hukum tahapan proses yang dilalui sampai
terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:
1.  Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun  hukum  negara,  maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2.  Jika  proses  yang  dilalui  tidak  sah (illegal), baik menurut hukum agama  maupun  hukum  hukum negara,  maka  ketika  lahir  si  anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah).

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu,
Kabupaten. Labuhanbatu.

## Hal : 1 - 5

## Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  dua bulan mulai bulan Mei sampai Juli 2017.

## Jenis Penelitian
Penelitian  kualitatif  pada  hakikatnya ialah  mengamati  orang  dalam  lingkungan hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka, berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran mereka  tentang  dunia  dan  sekitarnya. Menurut nasution (Sugiyono 2015:180).

## Metode Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip- prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah  pengetahuan  manusia,  maka metode  penelitian  dapat  di  artikan  sebagai proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk memecahkan  masalah  yang  di  hadapi dalam penelitian. (Soekanto, 1986, Hal:6).

## Sumber data
a. Data primer Informan atau  narasumber  yaitu orang tua  anak  diluar  Perkawinan,Pihak desa,  pihak  kecamatan,  dan  Dinas Catatan Sipil.
b. Data sekunder Studi  dokumentasi  yang  berasal  dari kepustakaan  berupa  buku-buku  dan peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  erat    guna  mendukung penelitian tersebut.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  upaya  yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  akan menemukan jawaban dari hasil penelitaian. Yang mana didapatkan pada saat observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Administrasi Anak Diluar Perkawinan Guna Memperoleh Pengakuan  Secara  Hukum  Berupa  Akta Kelahiran. Kelahiran merupakan peristiwa hukum  di  dalam  kehidupan  manusia. Dengan  adanya  peristiwa  hukum  maka diperkuat  dengan  adanya  undang-undang. memberikan  perlindungan  kepada  setiap hak anak. Kedudukan setiap anak itu sama walaupun  status  sosialnya  berbeda  namun
dihadapan  hukum  mempunyai  hak  yang sama  yaitu  hak  untuk  dilindungi  dan  hak untuk diakui keberadaannya didalam Negara. Dan beberapa peraturan mengenai persoalan  penelitian diantaranya:   Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Pada  Pasal  27  ayat  (1)  bahwa “setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan yang  sama  di  hadapan  hukum  tanpa pengecualian”.
Pada  Pasal  28  B  ayat  (2)  dan  28  D ayat  (1) ”  tentang  hak  asasi  manusia  juga menjelaskan  tentang  hak  setiap  anak diantaranya yaitu hak untuk hidup,
memperoleh  perlindungan,  memperoleh kasih sayang, serta berhak untuk memperoleh pengakuan, dan sebagainya ”. Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  pada  Pasal  43 ayat (1) dan (2). Mengenai kedudukan anak dan  mengenai  penjelasan  pada  ayat  (2) tentang peraturan pemerintah.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Masyarakat  yang  terlambat  mengurus  akta kelahiran  anaknya  tidak  lagi  dikenakan sanksi berupa sidang setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.
9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran merupakan wujud pengakuan  Negara terhadap  warga  negaranya.  Permandagri merupakan  perwujudan  dari  hasil  Putusan Mahkamah  Konstitusi    Nomor.  46/PUU- VIII/2010 yang mana hasil putusan tersebut menyangkut tentang pengakuan anak yang dapat  dibuktikan  secara  autentik  yaitu dengan adanya akta kelahiran.
Dengan Telah diberlakukannya Permendagri Nomor. 9 Tahun 2016 tentang percepatan
peningkatan cakupan kepemilikan  akta  kelahiran  dalam  Bab  I ketentuan  umum  pada  Pasal  1  ayat  (18), (19),  dan  (20).  Menjelaskan    bahwa pasangan  suami  istri  yang  tidak  memiliki dokumen buku pernikahan atau surat nikah meskipun  mereka  telah  sah  menikah menurut  agama  atau  budaya  setempat tetapi  pernikahannya  belum  dicatatkan sesuai
dengan
undang-undang, masyarakat  tetap  dapat  mengurus  akta kelahiran bagi anak-anaknya dengan mudah  dan  cepat  khususnya  bagi  anak diluar  Perkawinan.  Tidak  perlu  kuatir  lagi bagi  orang  tuanya  mengenai  anak  mereka karena negara mengakui secara tegas hak- hak  dari  setiap  warga  negara  apalalagi
mengenai  persoalan  anak.    Permendagri Nomor.  9  Tahun  2016  mempertegas  dari setiap peraturan didalamnya diantaranya:
Pada  Pasal  I  ayat  (18)  menjelaskan bahwa : “surat pertanggung jawaban mutlak kebenaran  data  kelahiran  yang  selanjutnya disebut  dengan  SPTJM  kebenaran  data kelahiran  adalah  pernyataan  yang  di  buat oleh  orang  tua  kandung/wali/pemohon dengan  tanggung  jawab  penuh  atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.
Pada  Pasal  I  ayat  (19)  menjelaskan bahwa : “surat pertanggung jawaban mutlak kebenaran  sebagai  pasangan  suami  istri yang  selanjutnya  disebut  dengan  SPTJM kebenaran  sebagi  pasangan  suami  istri adalah  pernyataan  yang  dibuat  oleh  orang tua/wali/pemohon  dengan  tanggung  jawab penuh  atas  status  hubungan  perkawinan sesorang,  dengan  diketahiu  dua  orang saksi”
Pada  Pasal  I  ayat  (20)  menjelaskan bahwa : “surat pernyataan tanggung jawab mutlak  adalah  orang  yang  melihat  atau mengetahui penandatanganan surat pernyataan ters ebut”.

## Prosedur  pengurusan  Administrasi  Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan
Akta kelahiran adalah akta catatan sipil
hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran  seseorang  yang  segera  diurus. Perturan  Presiden  Republik  Indonesia  No 25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  Dan Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan Pencatatan Sipil
Berikut  ini  adalah  syarat  untuk mengurus akta kelahiran:
1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. Kartu keluarga orang Tua, kartu penduduk orang tua.
4. Kutipan akta nikah orang tua. Bagi  anak  diluar  Perkawinan  tidak diketahui  keberadaan  orang  tuanya  dalam
Permendagri No 9 Tahun 2016 di jelaskan;Pada  Pasal  5  ayat  (1)  yaitu :“Dalam  hal  persyaratan  berupa  akta  nikah atau kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  3  ayat  (1)  huruf  b (akta  nikah  atau  kutipan  akta  perkawinan) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga  pada  KK  tidak  menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai
suami  istri,  dicatat  dalam  register  akta kelahiran  dan  kutipan  akta  kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Menteri  ter sebut”.  Dan  bagi masyarakat  yang  ingin  mengurus  akte kelahiran  anak  pihak  dari  discapil  telah memberikan kemudahan
dengan
memberikan  Surat  Pernyataan  Tanggung Jawab Mutlak. (SPTJM).
Hambatan Masyarakat dalam Pengurusan  Akta  Kelahiran    Anak  di Luar Perkawinan. Dari hasil penelitian dan observasi di lapangan beberapa hambatan yang dihadapi  masyarakat  dalam  melakukan pengurusan
akta kelahiran anak disebabkan  diantanya  dokumentasi  arsip buku  perkawinan  yang  tidak  dimiliki  oleh orang  tua  dan  juga  berimbas  kepada dokumen  lainya  seperti  kartu  keluarga, kartu  tanda  penduduk  yang  tidak  dimiliki. Juga  beberapa  permasalahan  diantaranya pernikan  dini.  Sehingga  dapat  disimpulkan dikarenakan dokumentasi yang tidak terpenuhi.  Ada  juga  disebabkan  dugaan pelayanan  birokrasi  yang  cukup  berbelit  - belit.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Adapun  Tinjauan  administrasi  anak diluar Perkawinan guna memperoleh pengakuan  secara  hukum  berupa  akta kelahiran  yaitu  ditinjau  dari  Undang- Undang  dasar  tahun  1945  pada  pasal  27 ayat  (1)  tentang  warga  negara  dan penduduk,  pasal  28B  ayat  (2)  dan  pasal 28D  ayat  (1)  tentang  hak  asasi  manusia. Undang-undang  terbaru  hasil  revisi  pada undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan yaitu diganti menjadi  Undang-Undang  No  24  Tahun 2013  yang  mengalami  perubahan  di beberapa  pasal  yang  ada  pada  undang- undang  sebelumnya.  Putusan  Mahkamah Konsitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 melatar belakangi lahirnya Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor.  9 Tahun 2016) Pada Pasal 1 ayat (18), Pada Pasal 1 ayat (19), Pada Pasal 1 ayat (20).

## Saran
1. Bagi  Pemerintah  di  harapkan  dapat memberikan kemudahan serta
pelayanan yang nyaman kepada
masyarakat  dalam  mengurus  akta kelahiran  khususnya  bagi  anak  diluar Perkawinan.
2. Bagi masyarakat harus mengurus akta kelahiran  bagi  setiap  anaknya  dan segera mungkin agar keberadaan anak diakui oleh negara secara legalitas dan tidak di diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Gauhari, 2008. Tentang anak . Jakarta.
Soekanto, Soerjono.  1986. Pengantar
Penelitian Hukum ,  UI Pres, Jakarta.
Sugiono.2015 .Memahami
Penelitian
Kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung
B.  Undang-undang Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang    Nomor  35  Tahun  2014
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013
Tentang
Administrasi
Kependudukan.

## Undang-undang  Nomor.1  Tahun  1974

## Tentang Perkawinan
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor.  9 Tahun  2016 Tentang  Percepatan Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan Akta Kelahiran.
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konsitusi . Nomor  46/PUU-VIII/2010.