UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JEUMPA

## KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
[Mahfuzah] 1
[Nila Trisna] 2
1 [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [mahfuzahfuzah95@gmail.com]
2 [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [nilatrisna@utu.ac.id]

## Abstrak
The  PNPM  Mandiri  Rural  Savings  and  Loans  revolving  fund  in  UPK  Jeumpa  District, Southwest  Aceh  Regency,  is  aimed  at  empowering  groups  of  poor  people.  However, many  loans  experienced  obstacles  in  their  implementation  due  to  misappropriation  of credit  funds  by  groups  of  borrowers  who  did  not  use  the  loans  in  accordance  with  the agreement.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  efforts  to  resolve  bad  credit  and obstacles  to  resolving  problem  credit  in  revolving  funds  in  UPK  Jeumpa  District, Southwest  Aceh  Regency.  This  research  is  empirical  juridical  research  using  descriptive analysis methods that describe efforts to resolve bad credit. The results of this research show that settlement of bad debts is carried out using the following mechanism, arrears in the first month are given a verbal warning  to the group  leader, if the  first method  is not  successful  then  a  third  warning  letter  will  be  given.  consecutive  times  and  if  the debtor still does not have good faith to pay off his credit, then the UPK will make efforts to save his credit, namely by confiscating the collateral. Next, a negotiated settlement is carried  out  for  debtors  who  have  good  faith,  namely  by  providing  credit  relief  by extending  the  loan  term.  The  obstacles  in  resolving  bad  credit  are  debtors  with  bad intentions  who  deliberately  do  not  complete  their  credit  payments,  the  spread  of  the Corona Virus which has an impact on the community's economy, business failures which result  in  debtors  having  difficulty  resolving  bad  credit.  loans,  and  the  UPK's  lack  of firmness in imposing sanctions on debtors. or a group of borrowers who are in arrears, so that  the  debtor  ignores  the  sanctions.  Suggestions  for  the  Activity  Management  Unit (UPK), to be more thorough, careful  and  prudent  in  selecting  groups  to  be  given  loans, and to collect regularly, in an effort to resolve bad credit, the UPK should be more firm towards  debtors  who  violate  them.  agreement  by  providing  heavier  sanctions  so  that
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
debtors  feel  deterred.  And  the  Women's  Savings  and  Loans  Group  (SPP)  is  expected  to fulfill the agreements that have been made and mutually agreed upon so as not to cause problems in the future.
Keywords : settlement, bad credit, revolving funds.
Received: 29 September 2023      Revised: 21 Oktober 2023     Aceppted: 28 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  ekonomi  yang  terjadi  di  Negara  berkembang  salah satunya adalah Negara Indonesia. yaitu masalah stabilitas pekonomian. yang berhubungan  dengn  masalah    kemiskinan. 3 Menurut  para  pakar  ekonomi, kemiskinan  itu  bersifat  multidimensional,  artinya  karena  kebutuhan  manusia bermacam-macam,  sehingga  kemiskinan  memiliki  banyak  aspek.  Dilihat  dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder  yang  berupa  meskin  akan  jaringan  sosial,  sumber  keuangan  dan informasi.
Dalam  hal  pengentasan  kemiskinan  sesuai  dengan  tujuan  dan  cita-cita bangsa  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  ketentuan  Pasal  27  (2) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  warga  Negara  berhak  atas pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak  bagi  kemanusian”  menurut  pasal  ini menegaskan  bahwa  seluruh  warga  Negara  berhak  hidup  layak  dan  terlepas dari  kemiskinan  agar  bisa  melanjutkan  kehidupan  dan  bersosialisasi  dengan masyarakat dan lingkungan. 4
Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu  adanya  tingkat  kekurangan  materi pada  sejumlah  atau  golongan  orang dibandingkan  dengan  standar  kehidupan  yang  umum  berlaku  dalam masyarakat  yang  bersangkutan.Standar  kehidupan  yang  rendah  ini  secara langsung  tampak  pengaruhnya  terhadap  tingkat  keadaan  kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin. 5 Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari  masalahmasalah  pengangguran,  pendidikan,  kesehatan  dan  masalah- masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan  kata  lain,  pendekatannya  harus dilakukan  lintas  sektor,  lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. 6
Menurut  Sumodiningrat  (1999)  klasifikasi  kemiskinan  ada  lima  kelas, yaitu:  kemiskinan  absolut,  kemiskinan  relatif,  kemiskinan  structural,
3 Yesi  Megawati,  2018,  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya , Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Hlm.1.
4 Ibid.
5 Suparlan,  P.  1984, Kemiskinan  di  Perkotaan:  Bacaan  untuk  Antropologi  Perkotaan ,  Sinar  Harapan,  Jakarta, hlm. 43.
6 Reza Attabiurrobbi Annur, 2013,  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di  Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus, Economics Development Analysis Journal , Vol.2 No. 4.
kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. 7 Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran  pada  salah  satu  aspek  dapat  mempengaruhi  kemajuan  atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif. 8
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat sebuah program  nasional  pemberdayaan  masyarat  (PNPM-Mandiri  Pedesaan)  pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarat dan mengentaskan  kemiskinan.  Melalui  PNPM-Mandiri  Pedesaan  dirumuskan kembali  mekanisme  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  melibatkan unsur masyarakat, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan  dan  evaluasi.  Melalui  proses  pembangunan  partisipasi, kesadaran  kritis  dan  kemandirian  masyarakat,  yang  diutamakan  masyarakat miskin, dapat tumbuh dan berkembang sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 9
Pendekatan  PNPM-Mandiri  Pedesaan  merupakan  pengembangan  dari Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  yang  selama  ini  dinilai  berhasil. Beberapa  keberhasilan  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  berupa penyediaan  lapangan  kerja  dan  pendapatan  bagi  kelompok  rakyat  miskin, efesiensi  dan  efektivitas  kegiatan  serta  berhasil  menimbulkan  kebersamaan dan  partisipasi  masyarakat. 10 PNPM-Mandiri  pedesaan  bersumber  dana langsung  dari  pusat  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang disalurkan  kerekening  Unit  Pengolola  Kegiatan  (UPK)  dikecamatan.  UPK adalah  salah  satu  unit  pengelola  operasional  kegiatan  PNPM-Mandiri Pedesaan  yang  bertugas  mengelola  dan  menyalurkan  dana  dari  pemerintah yang  dialokasikan  untuk  memberikan  jasa  simpan  pinjam  perempuan  (SPP) sebagai  dana  bergulir  ditingkat  kecamatan  yang  harus  dilestarikan  dan dikembangkan. Dalam hal penyaluran dana bergulir tersebut tidak diperboleh memberikan  pinjaman  secara  individu  melainkan  kepada  kelompok  yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam yang digunakan untuk modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah. 11
Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  di  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh Barat Daya pertama kali dimulai pada tahun 2009 yang bertempat di Desa Cot Mane,  dan  memiliki  jumlah  kelompok  sebanyak  26  kelompok,  yang mencangkup  beberapa  desa  yaitu  Alue  Rambot  1  (satu)  kelompok,  Desa  As. Pinang  sebanyak  8  (delapan)  kelompok,  Desa  Baru  1  (satu)  kelompok,  Desa Cot Mane sebanyak 5 (lima) kelompok, Desa Kuta Jeumpa sebanyak 7 (tujuh) kelompok,  dan  Desa  Jeumpa  Barat  sebanyak  2  (dua)  kelompok.  Dan  adapun
7 Sumodiningrat, G. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan , IMPAC, Jakarta, hlm 65
8 Daromoredjo, S. K., dan Pantjar Simatupang, 2003, Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia , Vol. 51, No. 3, hlm. 191 – 324.
9 Surini, Wiwik, 2015, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir ( PNPM Perdesaan ) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan, Skripsi , Universitas Muhammadiyah Ponogoro, hlm. 1.
10 Raisa  Betsaida  Hutabarat,  2016,  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, JOM FISIP , Vol. 3 No. 2, Oktober, hlm. 3.
11 Surini, Wiwik, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir…… Op.Cit . hlm.3.
anggota  kelompok  minimal  3  (tiga)  orang  masksimal  10  (sepuluh)  orang. Modal usaha yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) minimal Rp. 3.000.000  (tiga  juta)  maksimal  Rp.  150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta) sesusai  pengembangan  usaha  serta  kelancaran  kelompok  dalam  membayar angsuran dan dengan suku bunga 10% pertahun. 12
Tabel 1.
Kelompok di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
No   Kampung Kelompok Jumlah 1.  Alue Rambot Pinus 1 2. As. Pinang Usaha Berkah 1 Cempaka 1 Mawar 2 Akar Setia 1 Gunong Tengku 1 Meudang Jeumpa.2 1 Durian 1 3. Baru Mutiara 1 4. Cot Mane Bunga Desa 1 Aneuk Duson 1 Lemon 1 Pelita 1 Cahaya Bintang 1 5. Iku lhung Pandan Wangi 1
6. Kuta Jeumpa Markisa 1 Reflesia 1 Sepakat.2 1 Semangat 1 Duku 1 Tunas Baru 1 Seulanga 1 7. Jeumpa Barat Kenari 1 Anugrah 1 Sumbe r : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.
12 Wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari  ketuan  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2021.
Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh Barat  Daya  juga  mempunyai  aturan  dan  sanksi  yang  harus  disepakati  dan ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam uang di   Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  yang  dibuat  dalam  sebuah kontrak atau surat perjanjian kredit, yang berisi sebagai berikut:
1. Kredit yang telah dipinjamkan kepada kelompok maka wajib dikembalikan ke  Kantor  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  sesuai  dengan  Surat  Perjanjian Kredit (SPK).
2. Apabila  anggota  kelompok  yang  menunggak  dalam  proses  pengembalian, maka  pengurus  bertanggung  jawab  sepenuhnya  dan  bersifat  tegas  dalam mengambil tindakan.
3. Apabila  anggota  dan  pengurus  menunggak  dalam  proses  pengembalian, setelah  jatuh  tempo  tunggakan  belum  juga  dilunasi,  maka  Keuchik Gampong  dan  pihak  terkait  akan  menyita  barang  yang  berharga  untuk dijadikan  jaminan  dan  selanjutnya  akan  dilelang  sesuai  dengan  jumlah tunggakan kredit tersebut.
4. Apabila  menyalahi  peraturan  program  maka  dalam  hal  ini  pengurus  akan dipanggil  oleh  Keuchik,  UPK,  BKAD,  PJOK/CAMAT,  untuk  dimintai pertanggung  jawaban  dan  sangsi  sesuai  ketentuan  program  SPP pengguliran dan Kesepakatan Forum MAD.
5. Pengurus  kelompok  wajib  mengisi  kartu  kredit  anggota  setiap  bulan berjalan.
6. Apabila  pengurus  kelompok  menyalahgunakan  uang  kelompok  untuk kepentingan pribadi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan aturan maka ia wajib  mengembalikan  uang  tersebut  sesuai  dengan  jumlah  yang diselewengkan dan diberhentikan dari pengurus kelompok tersebut.
7. Apabila  kelompok  tersebut  terjadi  tunggakan  dalam  bulan  berjalan  maka kelompok  akan  diberikan  surat  teguran  satu,  dua  dan  tiga  dengan  waktu lima  belas  hari  pada  teguran  satu,  dua  dan  tiga  yang  tembusannya  ke Muspika dan Tim Koordinasi.
8. Apabila  sanksi  dilanggar  maka  akan  ditindak  lanjuti  dengan  hukum  yang berlaku.
Demikian  aturan  dan  sanksi  ini  dibuat  dengan  kesadaran  dan  penuh tanggung  jawab  serta  tidak  ada  paksaan  dari  pihak  manapun  untuk  dapat dipergunakan seperlunya. 13
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  218/PKM.05/2009 Tentang  Pedoman  Pengelola  Dana  Bergulir  pada  Kementrian  Negara/ Lembaga.  Pasal  1  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  dana  bergulir  adalah  dana yang  dialokasikan  oleh  Kementerian  Negara/  Lembaga/  Satuan  Kerja  Badan Layanan  Umum untuk  kegiatan perkuatan  modal  usaha bagi  Koperasi,  usaha mikro,  kecil,  menengah  dan  usaha  lainnya  yang  berada  dibawah  pembinaan
13 Sumber UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2022.
kementerian  Negara/  Lembaga.    Pasal  2  menyebutkan  bahwa  dana  bergulir bertujuan  untuk  membantu  perkuatan  modal  usaha  guna  pemberdayaan koperasi,  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  usaha  lainnya  dalam  upaya pencegahan  kemiskinan,  pengangguran  dan  pengembangan  ekonomi nasional. 14
Dengan  demikian,  pemberian  pinjaman  bukanlah  hal  yang  mudah. Karena  pinjaman  adalah  sebuah  bentuk  kepercayaan  dan  kepercayaan  itu bukanlah  hal  yang  sederhana.  Lembaga  harus  memiliki  kepercayaan  kepada pihak  yang  diberikan  dana/modal  kepada  debitur,  bahwa  dana  atau  modal tersebut  memang  dibutuhkan  untuk  kepentingan  permodalan  usahanya  dan untuk  meningkatkan  taraf  hidup  debitur.  Namun  dalam  realitanya  tidak seperti  itu.  Banyak  masyarakat  atau  kelompok  peminjam  salah mempergunakan  dana  yang  sudah  diberikan  oleh  pihak  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK),  yang  mana  dana  tersebut  bukan  dipergunakan  untuk  modal usaha  (produktif)  melainkan  dipergunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari (konsumtif).
Dalam hal anggota kelompok peminjam uang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melanggar Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  218/PKM.05/2009  Tentang  Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada Kementrian Negara/lembaga, namun kelompok peminjam juga melanggar beberapa isi kontrak perjanjian tersebut yaitu yang tertera  di  poin  1  dan  poin  6,  sehingga  menjadi  kendala  disaat  membayar angsuran dan mengakibatkan terjadinya kredit macet.
Ditambah  lagi  sekarang  Indonesia  sedang  dilanda  permasalahan  baru yaitu    Virus  Corona  yang  muncul  sejak  tahun  2019,  sehingga  membuat beberapa  Negara  termasuk  Indonesia  menerapkan  kebijakan  untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona.
Di  Indonesia  sendiri  pemerintah  menerapkan  kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  untuk  menekan  penyebaran  Virus ini. 15
Akibat  dari  Pandemi  ini  serta  kebijakan  pemerintah  memberlakukan lockdown mengakibatkan  pendapatan  masyarakat  atau  kelompok  peminjam semakin  menurun,  sebagian  besar  mata  pencarian  masyarakat  menjadi terganggu  baik  dari  pengusaha  mikro  hingga  menengah  juga  ikut  terkena dampak  dari  Pandemi  ini.  Dampak  langsung  yang  memprihatinkan  bagi masyarakat    adalah  tingkat  pemenuhan  kebutuhan  sandang  pangan  bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Hal ini juga menjadi salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  tingkat  kemacetan  kredit  semakin
14 Peraturan  Menteri  Keungan  Nomor  218/PKM.05/2009  Tentang  Pedoman  Pengelola  Dana  Bergulir  pada kementrian Negara/lembaga.
15 Louise Hewitt,(et.al), Virus Corona , artikel aladokter.com , publis pada 5 november 2021.
bertambah. 16 Terutama  di  UPK  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat Daya.
Tabel 2.
Tabel Kredit Macet di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun  2020 -2022. No  Nama Kelompok Jumlah Pinjaman Jumlah Margin   Jumlah Dana Macet 1 Bunga Desa Rp 64.000.000 Rp 6.400.000 Rp 34.128.000 2 Meudang Jeumpa.2 Rp 35.000.000 Rp 3.500.000 Rp 21.380.000 3 Kenari Rp 20.000.000 Rp 2.000.000 Rp 5.627.000 4 Sepakat 2 Rp 85.000.000 Rp 8.5000.000 Rp 15. 301.000 5 Angrek Putih  Rp 23.000.000 Rp 2.300.000 Rp 13. 745.000 6 Jepara 2 Rp 22.000.000 Rp 2.200.000 Rp 12.105.000 7 Safira 2 Rp 60.000.000 Rp 6.000.000 Rp 17.077.000
Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti dan  mengkaji  lebih  dalam  terkait  upaya  penyelesaian  kredit  macet  dana bergulir  di  unit  pengelola  kegiatan  (upk)  kecamatan  jeumpa  kabupaten  aceh barat  daya.  Terdapat  beberapa  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini diantaranya ,upaya penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kendala dalam  penyelesaian  kredit  macet  dana  bergulir  di  Unit  Pengelola  Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Hukum  Empiris  yaitu  dengan melihat  fakta  fakta  yang  ada  dilapangan,  Dalam  melakukan  penelitian  ini peneliti  untuk  memperoleh  data  primer  menggunakan  instrumen  melalui wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan mewawancarai  Ketua  Kantor  Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dan Debitur  atau  kelompok  peminjam  Dana  Bergulir  di  Unit  Pengelola  Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengetahui serta memahami tentang penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Sedangkan
16 Muhamad  Rizki  Wahyudi,  2020,  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Masa  pandemi  Covid-19  Menutut Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor ,  11/POJK.03/2020, Skripsi ,  Fakultas  hukum  Universitas  Muhammadiyah Mataram, hlm 2.
untuk  memperoleh  data  skunder  peneliti melakukan  penelusuran dan  kajian kepustakaan. 17 Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Analisis yang  di  gunakan  yaitu  kualitatif,  Metode  pengolahan  data  secara  mendalam hasil pengamatan, wawancara dengan cara meringkas dan menafsirkan. 18
Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan  metode  deskriptif    yaitu  berusaha  memberikan  gambaran secara  nyata  tentang  kenyataan-kenyataan  yang  ditemukan  dalam  praktek dengan  memaparkan  hasil  penelitian  lapangan  yang  disertai  uraian  dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Kegiatan  simpan  pinjam  untuk  kelompok  perempuan  di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sudah mulai sejak tahun 2019  sampai  sekarang,  yang  awalnya  hanya  terdiri  dari  beberapa kelompok,  seiring  berjalannya  waktu,  kelompok  peminjam  semakin bertambah,  maka  oleh  karena  itu  dengan  bertambahnya  kelompok simpan  pinjam  di  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  maka  semakin  banyak  terjadinya penyelewengan dana dari anggota kelompok, dengan kata lain dana yang seharusnya  disetor  oleh  ketua  kelompok  kepada  pihak  Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) salah satunya ada yang tidak menyetorkan kepada ketua kelompok,  akan  tetapi  dipergunakan  untuk  kebutuhan  konsumtif  dan kegagalan  usaha  yang  dialami  karena  mewabahnya  Virus  Corona,  hal  ini yang  menyebabkan  terjadinya  kredit  macet  di  UPK  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
Permasalahan kredit macet yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  semakin  tahun  semakin  bertambah, sebagaimana  yang  tercatat  berdasarkan  data-data  di  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, tunggakan  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  yang  terjadi  pada  tahun 2019-2022,  dengan  bertambahnya  tingkat  kemacetan  dana  Simpan Pinjam  Perempuan  (SPP)  di  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  tentu  saja  pihak  UPK  tidak  tinggal diam,  pihak  UPK  telah  melakukan  langkah-langkah  strategi  untuk  dapat meminimalisir angka kemacetan kredit.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari,  selaku  ketua  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat Daya, megatakan “Sebagai upaya agar tidak mengalami peningkatan dan
17 Alimal  Yusro  Siregar,  2015,  Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Perbuatan  Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup , Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 14
18 Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.
tunggakan-tunggakan  yang  lama  maka  dapat  diselesaikan  dengan  pola pendekatan  strategi reschedule dengan  memberlakukan  sanksi  pada kelompok-kelompok  yang  tidak  patuh  terhadap  aturan  dan  sanksi  yang telah  ditetapkan  oleh  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”. 19
Bapak Samsul  Bahari  juga  melanjutkan  “Penyelesaian  kredit  macet pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan dengan berbagai cara tergantung bagaimana itikad dari  nasabah  tersebut,  bahwa  sebenarnya  penyelesaian  kredit  macet dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  cara  litigasi  dan  dengan cara non litigasi, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan  atau  dengan  jalur  hukum  dan  upaya  non  litigasi  merupakan upaya  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Mengingat  proses  penyelesaian sengketa  melalui  litigasi  atau  jalur  hukum  memakan  waktu  yang  begitu lama,  maka  kami  lebih  memilih  upaya  penyelesaian  secara  non  litigasi atau di luar pengadilan, apabila terjadi kredit macet”. 20
Dari hasil  wawancara dengan Bapak  Samsul  Bahari  dapat  kita lihat bahwa  penyelesaian  kredit  macet  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu dengan  cara  litigasi    dan  non  litigasi,  namun  mengingat  upaya penyelesaian melalui litigasi memerlukan waktu yang begitu lama, maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih memilih jalur non litigasi.
Selanjutnya  Beliau  juga  menambahkan  “Adapun  mekanisme  yang kami  lakukan  selaku  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu langkah pertama memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada ketua kelompok, jika terjadi penunggakan  pada  bulan  pertama.  Apabila  cara  ini  tidak  mendapatkan hasil,  maka  langkah  selanjutnya  dibulan ke  2  (dua)  penunggakan,    pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya  akan  memberikan  surat  peringatan  kepada  nasabah  yang melakukan penunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran,  maka  langkah  selanjutnya  dibulan  ke  3  (tiga)  penunggakan, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan, yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.
Pendapat Bapak Samsul Bahari juga dikuatkan dengan adanya surat kontrak  perjanjian  kredit  yang  dimana  terdapat  dalam  Pasal  9  tentang Akibat Cedera Janji, yang berbunyi “apabila kelompok tidak melaksanakan
19 Wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari  ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Keucamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 November 2022.
20 Wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari  ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Keucamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 November 2022.
pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka UPK berhak menjual barang  jaminan,  dan  uang  hasil  penjualan  barang  jaminan  tersebut digunakan  UPK  untuk  membayar/melunasi  utang  atau  sisa  utang kelompok kepada UPK.”
Penjelasan  berikutnya  dari  Bapak  Samsul  Bahari  adalah "Penyelesaian  sengketa  selanjutnya  dengan  cara  negosiasi  yaitu penyelesaian kredit macet yang melibatkan pihak Unit Pengelola Kegitan (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  dengan  pihak debitur  yang  melakukan  penunggakan.  Upaya  negosiasi  ini  dilakukan terhadap  debitur  yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  menyelesaikan kewajibannya,  seperti  kegagalan  usaha  yang  disebabkan  oleh  Virus Corona, yang mana sebenarnya debitur tersebut berniat untuk membayar angsuran  namun  disebabkan  dengan  keterbatasan  pendapatannya sehingga  membuat  debitur  tidak  bisa  membayar  angsurannya.  Maka dalam  hal  ini  upaya  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  memberikan keringanan  kredit  seperti  memperpanjang  masa  pinjaman,  misalnya angsuran  dalam  sebulan  sebesar  Rp.  1.000.000  (satu  juta)  diperkecil menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi dua tahun”. 21
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari  selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet yaitu sebgai berikut:
1. Penunggakan  pada  bulan  pertama  akan  diberikan  peringatan  secara lisan  kepada  ketua  kelompok.  Apabila  cara  pertama  tidak membuahkan hasil maka dibulan kedua penunggakan, akan diberikan surat perigatan sebanyak 3 kali berturut-turut. Jika pihak debitur tetap tidak  beritikad  baik  untuk  melunasi  kreditnya  maka  dibulan  ketiga penunggakan, pihak UPK akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.
2. Penyelesaian  secara  negosiasi  dilakukan  terhadap  debitur  yang mempunyai  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  kewajibannya  dalam membayar  kredit,  seperti  kegagalan  usaha  yang  disebabkan  oleh mewabahnya  Virus  Corona,  sehingga  dalam  hal  ini  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK),  dengan  cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya  angsuran  dalam  sebulan  sebesar  RP.1.000.000  (satu  juta) diperkecil  menjadi  RP  500.000  (lima  ratus  ribu)  dengan  diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.
21 Wawancara  Dengan  Bapak  Samsul  Bahari  Ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 18 November 2022.
Dengan  demikian  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, diharapkan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  kredit  macet  di  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat Daya.
3.2 Kendala  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Dana  Bergulir  Di  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat Daya.
Kredit  macet  merupakan  masalah  yang  dapat  merugikan  banyak pihak terutama pihak yang memberikan kredit, seperti yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dalam hal itu pihak pengurus juga tidak membiarkan hal tersebut terus terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengurus namun tidak semua berjalan sesuai hasil yang diinginkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dalam  upaya  penyelesaian  kredit  macet  banyak  kendala  dan hambatan yang dialami oleh debitur atau kreditur,  belum itu dari pihak debitur atau dari pihak kreditur itu sendiri,  seperti yang dialami oleh Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat Daya,  pada  saat  ini,  dimana  sesuai  dengan  hasil  wawancara  bersama Bapak  Samsul  Bahari  selaku  ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  “berbagai  macam kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yaitu:
Kendala  pertama,  pihak  debitur  atau  kelompok  yang  mengalami penunggakan  beritikad  tidak  baik,  dimana  sebenarnya  mereka  mampu memenuhi  kewajibannya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  kredit, namun  mereka  dengan  sengaja  tidak  menyelesaikan  kredit,  dan terkadang  ada  juga  debitur  yang  emosi  ketika  pihak  Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) menagih,
Kendala  kedua  yaitu  kegagalan  usaha  debitur  yang  disebabkan karena    mewabahnya  Virus  Corona  ,  sebagaimana  Bapak  Samsul  Bahari juga  menjelaskan  banyak  kelompok  yang  mengalami  penunggakan disebabkan karena kegagalan usaha yang mereka hadapi, sehingga sangat berdampak  terhadap  pendapatan  dan  mengakibatkan  mereka  kesulitan untuk melakukan kewajibanya dalam melunasi kredit.
Kendala ketiga karena kurang terbukanya debitur terhadap kreditur, sebagaimana  penjelasan  Bapak  Samsul  Bahari  “Terkadang  ada  juga  para debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan ini kurang terbuka terhadap  permasalahan  yang  mereka  hadapi,  sehingga  mengakibatkan penunggakan  dan  bahkan  susah  untuk  ditemui,  sehingga  pihak  Unit Pengelola  Kegitan  (UPK)  tidak  bisa  memberi  solusi  terhadap
permasalahan  mereka  dan  hal  ini  juga  sangat  berdampak  terhadap penyelesaian kredit macet yang semakin berlarut-larut”. 22
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari  sebagai  ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya,  dapat  dilihat  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  kredit macet yaitu:
1. Debitur yang mempunyai itikad tidak baik untuk melunasi kreditnya.
2. Kegagalan  usaha  debitur  yang  disebabkan  karena  mewabahnya  Virus Corona.
3. Debitur  kurang  terbuka  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi sehingga   membuat kreditur kesulitan untuk mencari solusi terhadap permasalahan kreditnya.
4. Debitur susah untuk ditemui Untuk  mendapatkan  hasil  jawaban  yang  konkrit  penulis  juga melakukan  wawancara  dengan  para  nasabah  atau  kelompok  yang mengalami permasalahan kredit macet, Penulis melakukan wawancara yang di lakukan pada tanggal 25 Juli 2022, dengan Ibu Marlia salah satu anggota  kelompok  Medang  Jeumpa  yang  mengalami  permasalahan kredit  macet.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Marlia  kendala yang  sering  dihadapi  dalam  penyelesaian  kredit  macet  adalah  karena kurang  tegasnya  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan
Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  dalam  memberlakukan  sanksi yang  telah  tertera  di  surat  perjanjian,  yang  dimana  Ibu  Marlia  juga menjelaskan  “pada  awal  pengambilan  kredit  ada  kekhawatiran  jika saya  telat  membayar  kredit  sehingga  saya  selalu  menyisihkan  uang belanjaan  untuk  menutupi  angsuran  perbulan,  ternyata  dalam pelaksanaanya  tidak  seperti  itu  banyak  nasabah  yang  mengalami penunggakan masih banyak dikasih keriganan”. 23
Dari  hasil wawancara  dengan  Ibu  Marlia  dapat  disimpulkan  bahwa kendala  dalam  penyelesaian  kredit  macet  dikarenakan  kurang  tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menerapkan sanksi yang telah disepakati bersama.
Dihari yang sama peneliti juga mewawancarai Ibu Yusma Dewi salah satu anggota kelompok Kenari yang juga mengalami permasalahan kredit macet,  Ibu  Yusma  Dewi  mengatakan  “kendala  yang  sering  dihadapi  saat penyelesaian  kredit  macet  karena  faktor  ekonomi  yang  disebabkan  oleh mewabahnya  Virus  Corona  sehingga  sangat  berdampak  terhadap penyelesaian kredit macet”. 24
Selanjutnya  penulis  juga  mewawancarai  Ibu  Mainur  Azizah    yaitu salah  satu  anggota  kelompok  Bunga  Desa,  Ibu  Mainur  Azizah  juga
22 Wawancara  dengan  Bapak  Samsul  Bahari    Ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 21 November 2022.
23 Wawancara dengan Ibu Marlia Anggota Kelompok Medang Jeumpa 2, tanggal 20 November 2022
24 Wawancara dengan Ibu Yusma Dewi Anggota Kelompok Kenari, tanggal 20 November 2022
mengalami  permasalahan  kredit,  “kendala  yang  sering  dihadapi  dalam penyelesaian  kredit  macet  adalah  kegagalan  usaha,  sehingga  membuat saya kesulitan dalam melakukan kewajiban saya untuk melunasi kredit”. 25
Hasil  penelitian  lapangan  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Ibu  Anisah  yaitu  salah  satu  anggota  kelompok  Angrek  Putih  yang mengalami permasalahan kredit macet, “kendala yang sering saya hadapi dalam menyelesaikan kredit macet semenjak mewabahnya Virus Corona sehingga  sangat  berdampak  terhadap  usaha  yang  sedang  di  jalani, semenjak  saat  itu  pendapatan  semakin  menurun,  dan  hal  itulah  yang menjadi kendala saat membayar angsuran”. 26
Penjelasan  berikutnya  dalam  wawancara  dengan  Ibu  Mutia  salah satu  anggota  kelompok  Jepara  2,  jawaban  Ibu  Mutia  juga  sama  dengan jawaban  Ibu  Anisah  yaitu  “kendala  yang  mereka  hadapi  dalam penyelesaian kredit macet disebabkan oleh kegagalan usaha yang mereka alami  sehingga  mereka  tidak  ada  pemasukan  lain  untuk  melunasi permasalah kreditnya”. 27
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  nasabah  yang mengalami  permasalahan  kredit  macet  sebelumnya,  penulis  mengambil kesimpulan  bahwa,  kendala  yang  mereka  hadapi  dalam  penyelesaian kredit  macet  adalah  karena  kegagalan  usaha  yang  mereka  alami  yang disebabkan  oleh  mewabahnya  Virus  Corona.  Wawancara  dengan  Ibu Asnidar  yaitu  ketua  kelompok  Safira  2,  “  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  kurang  tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap para debitur atau kelompok yang mengalami  permasalahan  kredit  macet,  sehingga  pihak  debitur  yang menunggak  menganggap  sepele  akan  sanksi  yang  telah  dibuat.  Menurut saya  itulah  salah  satu  hambatan  dalam  penyelesain  kredit  macet, seandainya  jika  pihak  UPK  lebih  tegas  lagi  dalam  memberlakukan  sanksi yang telah dibuat pasti nasabah akan takut jika tidak membayar kredit  . 28
Penegasan hasil wawancara dengan Ibu Asnidar, dapat disimpulkan bahwa  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  kredit  macet  juga terdapat  pada  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri, yang dimana pihak Unit Pengelola Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  kurang tegas  dalam  memberlakukan  sanksi  terhadap  debitur  yang  mengalami penunggakan, sehingga para debitur menganggap sepele terhadap sanksi yang telah dibuat.
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih  akurat  terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet, Peneliti juga  melakukan  wawancara  dengan  anggota  kelompok  lain,  yaitu
25 Wawancara dengan Ibu Mainur Azizah Anggota Kelompok Bunga Desa, tanggal 20 November 2022
26 Wawancara dengan Ibu Anisah anggota kelompok Anggrek Putih, pada tanggal 21 November 2022.
27 Wawancara dengan Ibu Mutia anggota kelompok Jepara 2, pada tanggal  21 November 2022
28 Wawancara dengan Ibu Asnidar Ketua Kelompok Safira 2, Pada Tanggal 21 November 2022
kelompok Sepakat 2, yang diwakili oleh ibu Serli “kendala yang dihadapi dalam  penyelesaian  kredit  macet  adalah  karena  kegagalan  usaha  yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga kesulitan bagi saya untuk  membayar  angsuran,  namun  karena  kurang  tegasnya  pihak  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)  dalam memberlakukan  sanksi  ketika  ada debitur  yang  mengalami  kredit  macet,  sehingga  tidak  ada  kekhawatiran bagi saya jika tidak membayar kredit yang tertunggak. 29
Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Serli dapat disimpulkan bahwa, kendala  dalam  penyelesaian  kredit  macet  disebabkan  karena mewabahnya  Virus  Corona  sehingga  sangat  berdampak  terhadap  usaha debitur,  dan  kelemahan  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  dalam menghadapi permasalahan kredit macet.
Dari hasil wawancara dengan para pihak kelompok peminjam yang mengalami permasalah kredit macet, dapat disimpulakan bahwa kendala dalam penyelesaian kredit macet adalah:
Dari  pihak  nasabah  itu  sendiri  yaitu  para  pihak  yang  mengalami kredit  macet  merasa  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  dalam menyelesaikan kredit macetnya, dan kegagalan usaha yang dihadapi para debitur  yang  disebabkan  oleh  mewabahnya  Virus  Corona,  sehingga sangat  berdampak  terhadap  perekonomian  masyarakat  (debitur). Sementara  itu  dari  pihak  pengurus  atau  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  kurang  tegasnya pihak UPK, ketika memberlakukan sanksi terhadap debitur atau kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepelekan sanksi  tersebut.  Akibatnya  berimbas  dengan  tidak  selesainya permasalahan kredit macet.
Dalam  hal  ini  seharusnya  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK) Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  lebih  meningkatkan pengawasan  yang  serius  terhadap  para  debitur,  dan  pihak  nasabah  juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perjanjian atau perbuatan yang  telah  dilakukan.  Supaya  tidak  terjadi  peristiwa  yang  tidak  di inginkan, yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian kredit yang telah dibuat.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  permasalahan  yang  diangkat  dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
29 Wawancara dengan Ibu Sri Serli Ketua Kelompok Sepakat 2, Pada Tanggal 21 November 2022
a. Penunggakan  pada  bulan  pertama  akan  diberikan  peringatan  secara lisan kepada  ketua kelompok.
b. Apabila  cara  pertama  tidak  membuahkan  hasil  maka  dibulan  kedua penunggakan,  akan  diberikan  surat  perigatan  sebanyak  3  kali  berturut- turut.
c. Jika  pihak  debitur  tetap  tidak  beritikad  baik  untuk  melunasi  kreditnya maka  dibulan  ketiga  penunggakan,  akan  melakukan  upaya penyelamatan  kredit  yaitu  dengan  cara  penyitaan  barang  agunan  yang disita  dengan  jangka  waktu  sesuai  dengan  besarnya  jumlah penunggakan dana kredit.
Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  kewajibannya  dalam membayar  kredit,  seperti  kegagalan  usaha  yang  disebabkan  oleh mewabahnya  Virus  Corona,  sehingga  dalam  hal  ini  upaya  yang  dilakukan oleh  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK),  dengan  cara  memberikan keringanan  kredit  yaitu  memperpanjang  masa  pinjaman,  misalnya angsuran  dalam  sebulan  sebesar  RP.1.000.000  (satu  juta)  diperkecil menjadi RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.
2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  dampak dari Masa Pandemi Covid-19 yaitu:
a. Adanya  debitur  atau  kelompok  peminjam  yang  beritikad  tidak  baik, dimana  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam menyelesaikan masalah kreditnya.
b. Dengan  menyebarnya  Virus  Corona  yang  berdampak  terhadap perekonomian  masyarakat,  yang  dimana  pendapatan  masyarakat semakin menurun sehingga debitur tidak dapat menyel esaikan masalah kreditnya.
c. Kegagalan dalam melakukan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan  debiturdan  mengakibatkan  debitur  kesulitan  dalam memenuhi  kewajibannya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kredit macet  kepada pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
d. Kurang  tegasnya  pihak  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Jeumpa  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  dalam  memberlakukan  sanksi terhadap  debitur  atau  kelompok  peminjam  yang  melakukan penunggakan,  sehingga  debitur  menyepelekan  sanksi  tersebut, akibatnya berimbas dengan tidak selesainya permasalahan kredit macet.

## 5. REFERENSI
Buku: Sunggono B., 2003. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.
Harahap M.Y., 1982, Segi-Segi Hukum Perikatan , PT. Alumni, Bandung. Subekti R., 1984, Aneka Perjanjian , PT. Alumni, Bandung. Suparlan  P.,  1984, Kemiskinan  di  Perkotaan:  Bacaan  untuk  Antropologi Perkotaan , Sinar Harapan, Jakarta. Sumodiningrat G., 1999. Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan , IMPAC, Jakarta.

## Jurnal Ilmiah:
Sulaiman N.H., 2016, Upaya Penyelesain Kredit Macet, Jurnal Ilmiah Al-Syirah .
Larasati,  R.D.,  Sambharakreshna,  Y.,  2016,  Analisis  Pengelola  Dana  Bergulir Kelompok  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  Untuk  Meninimalkan  Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar), Jurnal Kompilek , Vol. 8 No. 1 Juni. Hutabarat, R.B., 2016, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, JOM FISIP , Vol. 3 No. 2, Oktober.
Darmoredjo,  S.K.,  Simatupang,  P.,  2003,  Produksi  Domestik  Bruto,  Harga,  dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia , Vol. 51, No. 3, hlm. 191 - 324
Annur, R.A., 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo  Dan  Mejobo  Kabupaten  Kudus, Economics  Development  Analysis Journal , Vol. 2 No. 4.

## Skripsi, Tesis, Desertasi
Sinaga  M. ,  2018, Peranan  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  PNPM  Mandiri  Dalam Meningkatkan  Kesejahtraan  Masyarakat  Di  Kecamatan  Pangururan Kabupaten Samosir , Skripsi , Universitas Medan Area Medan.
Wahyudi  M.R.,  2021,  Upaya  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Masa  pandemi Covid-19  Menutut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  Nomor, 11/POJK.03/2020 ,  Skripsi ,  Fakultas  hokum  Universitas  Muhammadiyah Mataram.
Surini,  wiwik,  2015,  Pengaruh  Pemberian  Dana  Bergulir  (PNPM  Perdesaan) Terhadap  Pendapatan  Keluarga  Di  Desa  Wotan, Thesis ,  Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
Megawati  Y.,  2018,  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian Kredit  Macet  Pada  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Di  Desa  Toblongan Kecamatan  Bojongasih  Kabupaten  Tasikmalaya , Skripsi ,  Universitas  Islam Negeri  Sunan Gunung Djati Bandung.

## Artikel
Louise  Hewitt,  (et.al), Virus  Corona, aladokter.com,  Publis  pada  5  november 2021.
Pramesti,  Tri  Jata  Ayu, Ulusan  Lengkap:  Litigasi  Dan  Altenatif  Penyelesaian Sengketa  Di  Luar  Pengadilan, Hukum  Online,  Publis  pada  28  November 2013, Akses 21 November 2021 Jam  09 :13 Wib.
Rifqani Nur Fauziah Hanif, Albitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa , Artikel Djkn, Publis pada djkn.kemenkeu.go.id.
Siti  Yuniarti, Ragam  Dan  Bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Publis  Mei 2017.

## Bahan Internet
https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM-Mandiri-Perdesaan,  akses  17  Oktober 2021 Jam 08:36 Wib.
http://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan  perjanjian.
Akses pada minggu 13 November 2021 Jam 14:30 Wib.
htts://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html. Akses pada Sabtu 19 Maret 2022 jam 20:17 wib.
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public, Akses pada Minggu 20 Maret 2022 jam 08:44 wib.
Merry  Chirstina, UKP  Bemitra  Kunci  Sukses  Berantas  Kredit  Macet, publis  pada Selasa,  24  juli  2018.  Http://kotaku.pu.go.id/view/7162/upk-bermitra- kunci-sukses  berantas-kredit  -macet.  Diakses  pada  tgl  18  Oktober  2021, Jam 13:40 wib.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang    Nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian   Sengketa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  218/PKM.05/2009  Tentang  Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada kementrian Negara/lembaga.