Vol. XIX, No. 1, January-June 2019, p. 91-98 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: June 2019; Accepted: June 2019; Published: June 2019
Konsep  Dasar  Ekonomi  Pendidikan  pada Tataran  Suprastruktur  dan  Infrastruktur Politik  di Indonesia

## Irjus Indrawan
Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau
Abstract: Education  is  a  conscious  and  planned  effort  to  create  an  atmosphere  of learning  and  learning  process  so  that  students  actively  develop  their  potential. Education is a basic need factor for every human being so that efforts to educate the life of the nation, because through education efforts to improve people's welfare can be realized.  The  politics  of  education  is  all  efforts,  policies  and  strategies  related  to  the problem  of  education.  The  politics  of  education  is  a  general  explanation  or understanding  determined  by  the  highest  education  authority  to  direct  ideas  and determine actions with educational devices in various similarities and diversity along with  the  objectives  and  programs  to  realize  them.  The  politics  of  education  contains the policies of a country's government regarding education. The politics of education is not only in the form of written laws and regulations, but also includes other policies relating  to  education.  The  politics  of  education  is  aimed  at  the  success  of  education providers that are run for the achievement of the goals of the state, because the goals of the state are the main targets in the administration of education. Keywords: Educational Economics; Political Superstructure-Infrastructure.
Abstrak: Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya.  Pendidikan  merupakan  suatu  faktor  kebutuhan dasar  untuk  setiap  manusia  sehingga  upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, karena  melalui  pendidikan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dapat diwujudkan. Politik pendidikan merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan  dengan  masalah  pendidikan.  Politik  pendidikan  adalah  penjelasan  atau pemahaman  umum  yang  ditentukan  oleh  penguasa  pendidikan  tertinggi  untuk mengarahkan  pemikian  dan  menentukan  tindakan  dengan  perangkat  pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya.  Politik  pendidikan  mengandung  kebijakan  pemerintah  suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Politik  pendidikan  ditujukan  untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan yang dijalankan demi  tercapainya tujuan negara,  karena  tujuan  negara  menjadi  sasaran  utama  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
Kata-kata kunci : Ekonomi Pendidikan; Suprastruktur-Infrastruktur Politik.

## I. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah  proses  pendidikan  dapat  dilaksanakan  baik  melalui  lembaga pendidikan informal maupun formal. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya  manusia  lebih  cepat  mengerti  dan  siap  dalam  menghadapi  perubahan dan  pembangunan  suatu  Negara.  Dengan  demikian  Sistem  pendidikan  bisa dipahami  sebagai  himpunan  gagasan  atau  prinsip-prinsip  pendidikan  yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. 1
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  tingkat  nasional  maupun daerah,  negara  Indonesia  mengalami  suatu  transisi  yang  sangat  signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama  dalam  hal  pendanaan  pendidikan.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan pendidikan  harus  disertai  dengan  adanya  peningkatan  peran  sumber  dana pendidikan.  Kebijakan  politik  pendidikan  Indonesia  secara  umum  dapat dibagi  ke  dalam  empat  periode. Pertama kebijakan  politik  pemerintahan pada  masa  Pra-kemerdekaan; Kedua ,  kebijakan  politik  pemerintahan Indonesia  pada  masa  Orde  Lama; Ketiga kebijakan  politik  pemerintahan Indonesia  masa  Orde  Baru;  dan keempat kebijakan  poltik  pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.
Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Bab  I  Ketentuan  Umum  pasal  1  ayat  23  yang  menjelaskan  bahwa Sumber  daya  pendidikan  adalah  segala  sesuatu  yang  dipergunakan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  yang  meliputi  tenaga  kependidikan, masyarakat,  dana,  sarana,  dan  prasarana.  Dalam  hal  ini  pembiayaan pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang    sangat  penting  bagi  pendidikan  di daerah.  Lebih lanjut dalam  pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan  yaitu;  sumber  pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan prinsip  keadilan,  kecukupan,  dan  keberlanjutan;  pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  ketentuan  mengenai  sumber pendanaan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam  hal  pembiayaan  pendidikan  bahwa;  ”Negara  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pennyelenggar aan pendidikan nasional”. Dalam  implementasi  kebijakan  pendidikan  di  daerah  akan  berjalan  dengan
1 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia. 2006. hal 3
baik  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  pendidikan  (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah. Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan  pendidikan  dengan  segera  mengubah  pola  pembiayaan  sektor pendidikan.
Pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dapat  diwujudkan.  Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah). Pendidikan  dapat  menjadikan  sumber  daya  manusia  lebih  cepat  mengerti dan  siap  dalam  menghadapi  perubahan  dan  pembangunan  suatu  Negara. Masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia  juga diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf  yang  rendah,  pemerataan  pendidikan  yang  rendah,  serta  standar proses  pendidikan  yang  relatif  kurang  memenuhi  syarat.  Dalam  mengkaji sistem  pendidikan  dalam  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  falasafah  suatu bangsa  tersebut.  Ketika  negar-negara  barat  mempunya  falsafah  hidup rasionalis,  materialis,  dan  pragmatis  maka  sistem  pendidikan  yang  dibuat oleh  barat  tentu  bercorak  rasionalis,  pragmatis,  dan  materialis.  Falsafah bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila.  Pendidikan  Nasional  adalah  pendidikan yang  berakar  pada  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan  pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2

## II. Ekonomi Pendidikan
Pendidikan  dan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  masalah pembangunan.  Konsep  pebangunan  dalam  bidang  sosial  ekonomi  sangat beragam tergantung dari penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan  teori  pembangunan  yang  didasari  kepada  kapasitas produksi  tenaga  manusia  di  dalam  proses  pembangunan  yang  kemudian dikenal  dengan  istilah invesment  inhuman  capital .  Dewasa  ini  berkembang teori  modal  manusia  ( teory  human  capital )  menjelaskan  proses  pendidikan yang memiliki proses positif pada pertumbuhan ekonomi.
Sumbangan  pendidikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  semakin kuat  setelah  memperhitungkan  efek  interaksi  antara  pendidikan  dengan bentuk investasi fisik lainnya. Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indicator pendidikan dan  indicator  ekonomi,  seperti  model  fungsi  produksi.  Asumsi  dasar  yang melandasi  keharusan  adanya  hubungan  pendidikan  dengan  penyiapan
2 Imam  Barnadib. Filsafat  Pendidikan;  Tinjauan  Beberapa  Aspek  dan  Proses Pendidikan. Yogyakarta: Studying, 1982. hal. 19.
tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan dan pengetahuan untuk bekerja.
Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan  individu  manusia,  sudah  tentu  pendidikan  itu  tidak  akan membawa peserta  didik kearah hidup  yang membingungkan, menyusahkan dan  sengsara  walaupun  bisa  mencari  uang  banyak.  Ekonomi  merupakan salah  satu  landasan  yang  memiliki  peran  utama  dalam  menentukan keberhasilan  proses  pendidikan.  Peran  ekonomi  dalam  pendidikan  dibagi menjadai dua yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsipil peran tersebut  meliputi  prinsip-prinsip  ekonomi  yang  dapat  diaplikasikan  dalam implementasi  pendidikan,  sementara  itu  secara  material  peran  ekonomi berkenaan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  pembiayaan  untuk  pelaksanaan proses pendidikan. Sehingga pada akhirnya antara ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat.
Ekonomi  mampu  mendorong  pendidikan  berjalan  secara  efektif  dan efisien sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas  sehingga  mampu  menggali  dan  mengoptimalkan  sumber-sumber ekonomi,  sehingga  laju  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  lebih  baik.  Peran ekonomi  dalam  sekolah  juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sumber pendidikan  yang  membuat  anak  mampu  mengembangkan  kognisi,  afeksi, psikomotor  untuk  menjadi  tenaga  kerja  yang  handal  dan  mampu menciptakan  lapangan  kerja  sendiri,  memiliki  etos  kerja  dan  bisa  hidup hemat.
. III. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Pendidikan
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap  Negara,  Ada  hubungan  erat  dan  dinamis  antara  pendidikan  dan politik.  Hubungan  tersebut  adalah  realitas  yang  telah  terjadi  sejak  awal perkembangan peradaban manusia. Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan  dapat  terjadi  melalui  tiga  aspek,  yaitu  pembentukan  sikap kelompok  ( group  attitudes ),  masalah  pengangguran  ( employment ),  dan peranan politik kaum cendikia ( the political role of the intelligentsia ). 3
Era  reformasi  membentuk  dan  menetapkan  beberapa  hal seperti  politik  yang  terus  ada  hingga  sekarang.  Secara  pengertian suprastruktur  politik  memiliki  definisi  lembaga  kenegaraan  yang  secara absah  mengidentifikasikan  segala  masalah,  menentukan  dan  menjalankan segala  keputusan  yang  mengikat  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk mencapai  tujuan  nasional.  Lembaga-lembaga  tersebut  terbagi  menjadi  tiga sesuai , yaitu: (a). Lembaga Legislatif; Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah  ada  DPD.  Sedangkan  untuk  majelisnya  ada  MPR.  Ketiga  lembaga  ini mempunyai fungsi dan tujuan berbeda. DPR mempunyai fungsi membentuk UU,  membahas  RAPBN  bersama  presiden  secara  garis  besar  3  fungsi
3 Albernethy,  David  dan  Coombe,  Trevor. Education  and  Politics  in  Developing Countries . Havard Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965.  hal. 287
utamanya yakni legislasi,  anggaran dan pengawasan. Sedangkan untuk DPD berfungsi  untuk  mengawasi  pelaksanaan  UU  tertentu  dan  pengusul  dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD  serta  melantik  presiden  dan  wakil  presiden.  (b).  Lembaga  Eksekutif; Kekuasaannya  berada  di  tangan  presiden  serta  dibantu  wakil  presiden beserta  menteri  dan  bawahannya  lainnya  untuk  berfungsi  memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD,  serta  bisa  menetapkan  peraturan pemerintahan  untuk  kemaslahatan  bersama.  (c).  Lembaga  Yudikatif; Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Insfektif. Mereka berfungsi dan  bertujuan  sebagai  penyelesaian  masalah  yang  ada  di  masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri.
Sedangkan  Infrastruktur  Politik  adalah  Infrastruktur  yang berhubungan  dengan  lembaga  negara  dan  lembaga  kemasyarakatan  yang dalam  kegiatannya  secara  langsung  atau  tidak  saling  berpengaruh. Sehingga  lembaga  tersebut  mempengaruhi  kebijakan  lembaga  negara. Sehingga tujuan dan fungsi infrastruktur politik sangat penting peranannya dalam bernegara. Dalam bermasyarakat terutama dalam sistem politiknya pasti  banyak  berbagai  kepentingan.  Hal  ini  harus  ditengahi  oleh  negara agar  menemukan  titik  yang  dapat  dijadikan  solusi.  Maka  insfrakstruktur politik dapat menjadi solusi dari masalah tersebut melalui hadirnya partai politik sebagai penyambung lidah beragam kepentingan yang ada.
Adanya unsur sistem politik ini mampu melahirkan pemimpin yang sesuai  kebutuhan.  Secara sistem  politik  demokrasi misal  di  partai  politik akan  melahirkan  wakil  rakyat  yang  mampu  menyuarakan  kepentingan masyarakat  secara  umum.  Dan  lahirnya  pemimpin  melalui  unsur  ini melewati seleksi yang sudah tersedia, sehingga kompetensinya tidak dapat diragukan  lagi.  Beragamnya  suara  masyarakat  butuh  ruang  untuk menyalurkan  agar  proses  demokratisasi  terus  berjalan.  Maka  unsur  ini menjadi proses  sosialisasi  politik dan  komunikasi  politik  yang  dapat menyalurkan  hal  tersebut.  Dan  bisa  mengkomunikasikan  antara masyarakat,  golongan,  institusi,  dan  berbagai  sektor  kehidupan  dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara
Politik  pendidikan  merupakan  segala  usaha,  kebijakan  dan  siasat yang  berkaitan  dengan  masalah  pendidikan.  Politik  pendidikan  adalah penjelasan  atau  pemahaman  umum  yang  ditentukan  oleh  penguasa pendidikan  tertinggi  untuk  mengarahkan  pemikian  dan  menentukan tindakan  dengan  perangkat  pendidikan  dalam  berbagai  kesamaan  dan keanekaragaman  beserta  tujuan  dan  program  untuk  merealisasikannya. Politik  pendidikan  mengandung  kebijakan  pemerintah  suatu  negara  yang berkenaan  dengan  pendidikan.  Politik  pendidikan  bukan  hanya  berupa peraturan  perundangan  yang  tertulis,  melainkan  juga  termasuk  kebijakan- kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Politik  pendidikan ditujukan  untuk  mensukseskan  penyelenggara  pendidikan  yang  dijalankan demi  tercapainya  tujuan  negara,  karena  tujuan  negara  menjadi  sasaran
utama  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  maka  segala  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara.
Kaitan  antara  pendidikan  dan  politik  sangat  erat  bahkan  selalu berhubungan  sehingga  dengan  keadaan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. bahwa Pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan  amandemen  untuk  meningkatkan  standar  pendidikan.  Pemerintah begitu  ketat  dalam  menerapkan  kebijakan  dan  amandemen  baru. 4 Penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya. 5
Tidak  berlebihan  kiranya  bahwa  pendidikan  sebagai  salah  satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Pendidikan selalu selalu  berdasarkan  keinginan  pola  penguasa  yang  menetapkan  kurikulum. Dan  karenanya  politik  ternyata  sangat  berkait  erat  dengan  pendidikan. Politik  adalah  kebijakan,  siapa  yang  menguasai  politik  atau  siapa  yang menjadi  pemimpin  dialah  yang  kemudian  menentukan  arah  pendidikan. Ketika  sebuah  rezim  berkuasa  selalu  berusaha  mencitrakan  ataupun  kerja keras  yang  serius  untuk  mempunyai  nilai  plus  bagi  rakyatnya.  Dengan harapan  akan  terpilih  kembali  pada  periode  berikutnya.  Itu  sebuah kewajaran dari perjuangan politik.
Pendidikan  dalam  konteks  ini  dapat  dijadikan  nilai  plus  yang  dapat diterima  secara  masif  di  seluruh  pelosok,  langsung  menyentuh  hajat  hidup orang  banyak  dan  hasilnya  bisa  dilihat  di  kemudian  hari,  atau  dengan  kata lain,  tidak  sekedar  memberi  tampilan  yang  baik  tetapi  dunia  pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah. Stabilitas politik memainkan  peran  utama  dalam  menjelaskan  tingkat  kelangsungan  hidup dalam  pendidikan  ketika  digunakan  sebagai  prediktor  tunggal  atau,  ketika diperkenalkan  dalam  analisis  dengan  PDB  perkapita.  Setelah  temuan  yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas rezim. 6
Politik  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia  juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan Pendidikan seperti yang telah  disebutkan  dalam  Pasal  31  ayat  (4)  UUD  1945  bahwa  Negara meprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari APBN/APBD  dengan  kenyataan  dan  praktik  pendanaan  pendidikan. Kenyatannya  bahwa  anggaran  penyelenggaraan  pendidikan  sebesar  20% APBN/APBD  tersebut  didalamnya  sudah  termasuk  gaji  guru  dan  lain-lain.
4 Borah,  R.R.. Impact  of  Politics  and  Concerns  with  the  Indian  Education  System . International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 2012. hal. 91.
5 Wales,  J.,  Magee,  A.,  Nicolai, S. How  does political  context  shape  education  reforms and their success . Development Progress Dimension Paper. Vol. 06.  August 2016.  hal. 56.
6 Nir,  A.E.  dan  Kafle,  B.S. The  effect  of  political  stability  on  public  education  quality . International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013. hal. 113.
Ketidak  konsistenan  dalam  pendanaan  pendidikan  meyebabkan  sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana  lainnya  menjadi  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan.  Hal  ini menunjukkan  ada  yang  tidak  beres  dalam  pelaksanaan  sistem  pendidikan nasional  di  Indonesia.  Kesalahan  tersebut  salah  satunya  dapat  dilihat  dari politik anggaran. 7
Politik  juga  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan  seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah  tersedianya  guru-guru  yang  profesional.  Penyediaan  guru  yang profesional  selama  ini  terabaikan.  Jika  jabatan  profesionalitas  guru disejajarkan  dengan  jabatan  profesional  lainnya  seperti  dokter  dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1. Kebijakan  sertifikasi  guru,  awalnya  sebagai  upaya  untuk  menjadikan  guru yang  ada  menjadi  guru  yang  profesional.  Namun  beberapa  indikasi menunjukkan  kebijakan  sertifikasi  guru  gagal  menjadikan  guru  menjadi profesional.  Karena  guru  yang  mengejar  sertifikasi  hanya  semata-mata bermotif  mengejar  tunjangan  sertifikasi,  setalah  mereka  mendapatkan sertifikat, tidak ada  tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik  dalam  merancang,  mengembangkan,  melaksanakan,  menilai,  dan mendiagnosa  berbagai  masalah  yang  dihadapi  peserta  didik  terlihat  tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersetifikat. Salah satu  ketidak  beresan  dalam  pelaksanaan  sistem  pendidikan  nasional  di Indonesia  adalah  adanya  politik  organisasi  pendidikan  dalam mempersiapkan guru profesional. 8 Stabilitas politik memainkan peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan keadaan ekonomi negara-negara yang terbukti dalam PDB per kapita. 9

## IV. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa the politics of education adalah kajian  tentang  relasi  antara  proses  munculnya  berbagai  tujuan  pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Serta politik adalah proses pembentukan dan  pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  antara  lain  berwujud proses  pembuatan  keputusan,  khususnya  dalam  negara.  Pendidikan  dan politik  adalah  dua  hal  yang  berhubungan  erat  dan  saling  mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur- unsur  politik.  Begitu  juga  sebaliknya,  setiap  aktivitas  politik  ada  kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, keduanya bahu membahu
7 Sukasni,  A.  dan  Efendy,  H. The  Problematic  of  Education  System  in  Indonesia  and Reform Agenda . International Journal of Education. Vol. 9. No. 3. 2017. hal. 183.
8 Ibid., hal. 185
dalam proses  pembentukan karakteristik masyarakat  disuatu negara.  Lebih dari  itu,  keduanya  saling  menunjang  dan  saling  mengisi  dan  proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat.
Politik  juga  berpengaruh  terhadap  sumberdaya  pendidikan  seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah  tersedianya  guru-guru  yang  profesional.  Politik  pendidikan  adalah segala  usaha,  kebijakan  dan  siasat  yang  berkaitan  dengan  masalah pendidikan.  Dalam,  perkembangan  selanjutnya  politik  pendidikan  adalah penjelasan  atau  pemahaman  umum  yang  ditentukan  oleh  penguasa pendidikan  tertinggi  untuk  mengarahkan  pemikian  dan  menentukan tindakan  dengan  perangkat  pendidikan  dalam  berbagai  kesamaan  dan keanekaragaman  beserta  tujuan  dan  program  untuk  merealisasikannya. Dengan  demikian  politik  pendidikan  adalah  segala  kebijakan  pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau  lainnya  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  demi  tercapainya  tujuan negara

## Bibliografi
Albernethy, David dan Coombe, Trevor. Education and Politics in Developing Countries. Havard Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965 Borah,  R.R..  Impact  of  Politics  and  Concerns  with  the  Indian  Education System. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 2012
Imam  Barnadib.  Filsafat  Pendidikan;  Tinjauan  Beberapa  Aspek  dan  Proses Pendidikan. Yogyakarta: Studying, 1982
Nir,  A.E.  dan  Kafle,  B.S.  The  effect  of  political  stability  on  public  education quality. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia. 2006 Sukasni, A. dan Efendy, H. The Problematic of Education System in Indonesia and  Reform  Agenda.  International  Journal  of  Education.  Vol.  9.  No.  3. 2017
Wales,  J.,  Magee,  A.,  Nicolai,  S.  How  does  political  context  shape  education reforms and their success. Development Progress Dimension Paper. Vol. 06.  August 2016