INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4317-4329 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Dewi Mawar Hanifa 1 ✉ , Bani Binekas 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani Email: hanifa.dewimawar@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan.  Penelitian  ini menggunakan sampel 60 laporan bulanan mengenai Pemeriksaan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Suurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), Penagihan Pajak (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Lelang), Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak Lapor SPT) dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Target dan Realisasi Penerimaan) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara  parsial  menunjukkan  bahwa  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan,  sedangkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan secara  bersama- sama (simultan), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan satu diantara yang ada negara yang masih tergolong berkembang di dunia dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat(Minsar, 2020). Sesuai Undang- undang  Nomor  17  tahun  2003  menyatakan  bahwa “ Negara  Indonesia  memiliki  tiga  sumber penghasilan yang berasal  dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara  bukan pajak  dan penerimaan  hibah  baik  itu  dari  dalam  Negeri  maupun  Luar  Negeri ” .  Diantara  sumber pendapatan, Penerimaan pajak selalu menjadi sumber utama dana Negara (Riyadi et al., 2021). Penerimaan pajak ini merupakan sumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) utama yang didapatkan oleh pemerintah, khususnya dari Pajak Penghasilan Badan yang menjadi perolehan pajak terbanyak di dalam Negeri (Adiman et al., 2022).
Menurut  Resmi  (2019) “ Pajak  Penghasilan  yaitu  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak ” . Berikut ini terdapat data realisasi penerimaan pajak penghasilan periode tahun 2017-2021 di KPP Pratama Bandung Bojonagara:
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Bandung
Bojonagara Tahun 2017-2021 Tahun Target Realisasi Persentase 2017 104.615.534.700  142.832.034.425  136,53% 2018  256.767.454.000  179.644.922.470 67,59%

## Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of Tax Audit, Tax Collection and Taxpayer Compliance on Corporate Taxpayer Income Tax Receipts. This study used a sample of 60 monthly reports regarding tax audits (underpaid  tax  assessments  and  additional  underpaid  tax  assessments),  tax  collection  (reprimand  letters, warrants,  confiscation  letters,  and  auctions),  taxpayer  compliance  (number  of  registered  taxpayers  and Taxpayers  Report  SPT)  and  Corporate  Taxpayer  Income  Tax  Receipts  (Target  and  Actual  Receipt)  at  the Bandung Bojonagara Primary Tax Service Office in 2017-2021. This study used secondary data and was carried out using multiple linear regression analysis. The results of the study partially show that Tax Audit and Tax Collection have a significant positive effect on Corporate Income Tax Receipts, while Taxpayer Compliance has no significant effect on Corporate Income Tax Receipts. Meanwhile, simultaneously, Tax Audit, Tax Collection and Taxpayer Compliance have a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Income Tax Receipts at the Bandung Bojonagara Primary Tax Service Office.
Keywords : Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Corporate Taxpayer Income Tax Receipt
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; Thenumber of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically.
2019  202.492.627.000  156.692.813.068 77,38% 2020  159.760.974.000  96.284.527.770 60,27% 2021 148.157.195.000  33.152.043.529 56,27%
Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa target serta realisasi dari Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara masih belum mencapai target, terutama di tahun 2020  dan  2021  realisasi  penerimaan  pajak  penghasilan  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  sebesar  17,11%  ditahun  2020  dan  4%  ditahun  2021.  Hanya  ditahun  2017  saja Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang mencapai target yaitu sebesar Rp 179.644.922.470 dengan  pencapaian  136,53%.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satunya  oleh  tingginya  tingkat pemeriksaan  pajak  yang  terdiri  dari  SKPKB  dan  SKPKBT  yang  diakibatkan  oleh  rendahnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  pembayaran  pajaknya  sehingga  penerimaan  pajak tidak mencapai target, dan adanya faktor penagihan pajak yang tinggi berupa penerbitan surat penagihan yang diakibatkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutang pajak yang mengakibatkan  pendapatan pajak belum mencapai target  (Octavia & Wulandari, 2022).
Pemerintah memiliki fungsi yang besar dalam penerimaan pajak penghasilan yaitu sebagai pengawas  wajib  pajak  dalam  melaporkan  perpajakannya.  Dalam  mengoptimalkannya  dapat dilakukan  dengan  upaya  menegakkan  kepatuhan  wajib  pajak  melalui tax  law  enforcement (Penegakan Hukum Pajak). Penegakan hukum pajak terdiri atas 3 pilar yaitu pemeriksaan pajak, Penyidikan Pajak dan Penagihan Pajak. (Mochamad, 2020).
Berdasarkan isi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 25 menyatakan “ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  proporsional  berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan ” . Dalam pelaksanaan tugasnya, pemeriksaan pajak diukur dari seberapa banyak SKP yang  diterbitkan,  karena  semakin  banyak  SKP  yang  diterbitkan  maka  Pendapatan  pajak penghasilan juga akan semakin meningkat (Minsar, 2020).
Selain di lihat dari pemeriksaan pajak, Penagihan pajak juga merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Sulistyorini & Latifah, 2022). Sesuai Undang-undang Pasal 1 butir 9 Nomor 19 tahun 2000 “ Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan  penagihan  pajak  seketika  dan  sekaligus  memberitahukan  surat  paksa, mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  menjual barang yang telah disita ” . Penagihan pajak dilakukan oleh DirJen  Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib  Pajak  melunasi  utang  pajaknya  (Sulistyorini  &  Latifah,  2022).  Maka  dari  itu  untuk menopang  penerimaan  pajak  dirjen  pajak  harus  melakukan  penagihan  melalui  penagihan pajak(Suryadi & Subardjo, 2019).
Selanjutnya, faktor penting yang bisa mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu Kepatuhan Wajib  Pajak  (Sulistyorini  &  Latifah,  2022).  Menurut  (Inayah,  2019)  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  menyadari,  mempelajari  dan  menjalankan ketentuan perpajakan dengan baik.
Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dari keadaan wajib pajak yang memahami terkait Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, memperhitungkan jumlah pajak secara rinci dan jelas, membayar pajak terutang sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan  serta mengisi SPT dengan lengkap  dan jelas. Dengan kata lain,  tingginya  tingkat  kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pula Penerimaan pajak penghasilan (Riyadi et al., 2021). Jika seorang wajib  pajak  tidak  memahami  terkait  dengan  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan maka akan mengindikasikan adanya Ketidakpatuhan (Anita & Oktarina, 2022).
Penelitian terkait aspek – aspek yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan  sempat  dilakukan oleh  (Suryadi & Subardjo, 2019) dengan  menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, serta pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap  pendapatan  pajak.  Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Anita  & Oktarina, 2022).
Sedangkan pada penelitian (Azizah et al., 2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dasuki, 2022) dan (Krisnayanti & Yuesti, 2019). Kemudian penelitian pada penagihan pajak juga menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan oleh (Nadia & Kartika, 2020) dan (Lestari et al., 2021). Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Nadhiroh et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azizah et al., 2018).

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung bojonagara  yang  berlokasi  di  Jalan  Terusan  Prof.  DR.  Sutami  Nomor  2,  Sarijadi,  Kecamatan Sukasari,  Kota  Bandung,  Jawa  Barat  40151.  Kemudian,  dalam  penelitian  ini  populasi  yang digunakan adalah 60 laporan bulanan periode 2017-2021 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan NonProbability Sampling dengan teknik sampel yang digunakan adalah Samping Jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 1.2 Hasil Regresi Linear Berganda
N ilai  konstanta  (nilai  α)  sebesar  0,984  dan  untuk  Pemeriksaan  Pajak  β1 sebesar  0,343 Penagihan Pajak β2 sebesar 0,671 dan Kepatuhan Wajib Pajak β3 sebesar 1,600. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi dan hasil uji analisis regresi linear adalah:
Y = 0,984 + 0,343X1 + 0,671X2 + 1,600X3 + e Adapun penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:
1. Hasil  uji  persamaan  diatas  menunjukkan  jika  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak,  dan Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bernilai sebesar 0,984.
2. Koefisien X1 Pemeriksaan Pajak sebesar 0,343 (positif) artinya hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah, apabila terdapat penambahan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatknya pemeriksaan pajak sebesar 0,343 satuan.
3. Koefisien  X2  Penagihan  Pajak  sebesar  0,671  (positif)  artinya  hal  tersebut  menunjukkan
hubungan yang searah, apabila terdapat penambahan penagihan pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatkatnya penagihan pajak sebesar 0,671 satuan.
4. Koefisien  X3  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  1,600  (positif)  artinya  hal  tersebut menunjukkan  hubungan  yang  searah,  apabila  terdapat  penambahan  kepatuhan  wajib pajak sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,600 satuan.

## Hasil Uji Korelasi Berganda
Tabel 1.3 Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi
Untuk mengetahui tingkat hubungan dari variabel X dan Y dari hasil pengujian analisis korelasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1.4
Hasil Interpretasi Uji Korelasi Parsial Variabel X Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan Pemeriksaan Pajak (X1) 0,768 0,60 – 0,799 Kuat Penagihan Pajak (X2) 0,797 0,60 – 0,799 Kuat Kepatuhan  Wajib  Pajak (X3) 0,675 0,60 – 0,799 Kuat
Berdasarkan tabel 1.4 hasil interpretasi dari uji korelasi parsial diatas dapat diketahui bahwa hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan kuat, nilai koefisien korelasi menunjukkan angka yang positif yang menunjukan bahwa setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak akan disertai dengan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
Nilai  koefisien  korelasi  antara  Penagihan  Pajak  dengan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan yaitu sebesar 0,797 yang artinya hubungan antar variabel tersebut kuat. nilai koefisien korelasi menunjukkan angka yang positif yang menunjukan bahwa setiap kenaikan Penagihan Pajak akan disertai dengan kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan Badan.
Untuk hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu  tingkat  hubungan  kuat.  Nilai  koefisien  korelasi  menunjukkan  angka  yang  positif  yang menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  disertai  dengan  kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi Tabel 1.5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Berdasarkan  tabel  4.18  dan  perhitungan  koefisien  determinasi  diatas  dapat  diketahui bahwa  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  68,4%,  menunjukkan  bahwa  variabel  dependen (Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan)  dipengaruhi  oleh  variabel  independen  (Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 31,6% (100% - 68,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peniliti.
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Kd = r² x 100%
= (0,827)² x 100% = 0,684 x 100% = 68,4%
Tabel 1.6 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Berdasarkan hasil tabel uji parsial (uji t) diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Hasil pengujian pada variabel Pemeriksaan Pajak
Dilihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,335 > 2,00247 dan nilai signifikan 0,024 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 01 ditolak dan H a1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan  secara  parsial  antara  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  dan  nilai  t  menunjukkan  positif  artinya  variabel Pemeriksaan  Pajak  memiliki  hubungan  searah  (positif)  dengan  Penerimaan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
2. Hasil pengujian pada variabel Penagihan Pajak Dilihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,248 > 2,00247 dan nilai signifikan 0,002 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 02 ditolak dan H a2 diterima yang artinya Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
3. Hasil pengujian pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dilihat bahwa t hitung < t tabel yaitu 1,162 < 2,00247 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,251 > 0,05, maka H 03 diterima dan H a3 ditolak yang artinya Kepatuhan Wajib Pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak Badan.
Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (ji F)
Tabel 1.7 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Untuk melihat signifikansinya, maka dilakukan perbandingan antara F hitung dan F tabel atau berdasarkan nilai probabilitas. Dari tabel ANOVA, diperoleh nilai (df1 = k = 3) (df2 = n – k = 60 – 3 =57) F tabel sebesar 2,77 Hasil analisis ANOVA Uji F, diperoleh F hitung sebesar 35,393. Nilai ini lebih  besar  dari  Ftabel  (35,393  >  2,77)  selain  itu  dari  tabel  uji  f  dapat  dilihat  bahwa  nilai signifikansi  model  regresi  secara  bersama-sama  (simultan)  yaitu  sebesar  0,000  artinya  nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dari itu H o ditolak dan H a diterima, artinya berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan dari uji f bahwa secara bersama-sama (simultan) menyatakan variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapat jika nilai t hitung > nilai t tabel (2,335 > 2,00247) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,024 < 0,05) maka dari itu dapat disimpulkan  bahwa  H01  ditolak  dan  Ha1  diterima  yang  berarti  Jumlah  Pemeriksaan  Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.
Proses  kegiatan  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak  saling  berkaitan  dan berhubungan. Ini artinya, jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan kurang optimal, maka akan berdampak  pada  kegiatan  penagihan  pajak.  Sehingga  pada  akhirnya  akan  mengganggu optimalisasi penerimaan pajak penghasilan badan. Sebaliknya, jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan baik dan optimal maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh yang Nur Anita Chandra dan Dina Oktarina (2022) pada Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Tanjung Pandan   periode  2016-2020, dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan
signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  terbukti  dengan  nilai  thitung  sebesar  2,2629 dengan nilai probabilitas 0,025 dimana angka tersebut signifikan karena nilai probabilitasnya < 0,05.
Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapat jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,248 > 2,00247) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  H 02 ditolak  dan  H a2 diterima  yang  berarti  Jumlah Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.
Tindakan ii penagihan ii pajak ii pasif ii bisa ii dilaksanan ii melalui ii surat, ii telepon ii atau ii media ii himbauan ii lainnya ii sebelum ii tanggal ii jatuh ii tempo, ii sedangkan ii untuk ii penagihan ii pajak ii aktif ii dilaksanakan ii setelah ii tanggal ii jatuh ii tempo ii dengan ii mengeluarkan ii surat ii teguran, ii surat ii sita, ii serta ii pelaksanaan ii penjualan ii barang ii sita ii melalui ii lelang. ii Berdasarkan ii kedua ii jenis ii penagihan ii pajak ii tersebut ii yang ii paling ii sering ii diterapkan ii yaitu ii penagihan ii pajak ii aktif, ii karena ii dapat ii membuat ii jera ii agar ii tidak ii melanggar ii kewajiban ii perpajakan ii yang ii berlaku ii (Anita  &  Oktarina,  2022). ii Sehingga ii dengan ii dilaksanakannya ii penagihan ii pajak ii seluruh ii wajib ii pajak ii diharuskan ii melunasi ii seluruh ii hutang ii pajaknya, ii karena ii dengan ii membayar ii pajak ii akan ii memberikan ii kontribusi ii bagi ii penerimaan ii pajak ii penghasilan ii yang ii diterima.
Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryo Prasetya, Benny Setiawan, dan Dio Alfarago (2021) pada KPP Pratama Jakarta tahun 2015 sampai dengan 2019, dimana Hasil penelitian  uji  t  menunjukkan  terdapat  hubungan  yang  kuat,  positif  dan  signifikan  antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, didapat jika nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel (1,162 > 2,00247) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,251 > 0,05) maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H03 diterima dan Ha3 ditolak yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2017-2021.
Hasil  statistik  tersebut  mengungkap  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama Bandung Bojonagara tidak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan  dan  pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan, dari perhitungan hingga pelaporan SPT sesuai dengan Undang-undang.
Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Meida Nurul, Sumarno, dan  Abdullah  Mubarok  (2018)  dimana  hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  tidak  adanya pengaruh  pada  tingkat  kepatuhan  menyampaikan  SPT  diakibatkan  karena  tidak  sesuainya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan jumlah yang telah ditetapkan.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan,  maka  hasilnya  adalah  H o ditolak  dan  H a diterima  yang  menunjukkan  bahwa  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara tahun 2017-2021. Hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai  F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel (35,393  >  2,77)  dan  juga  nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).
Berdasarkan hasil pengujian dan interpretasi diatas, bisa disimpulkan bahwa uji F secara bersama-sama  (simultan)  menyatakan  berpengaruh  signifikan  dari  variabel  bebas  antara Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
1. Pemeriksaan Pajak  di  KPP Pratama Bandung Bojonagara  dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Penagihan Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara selama tahun 2017 sampai dengan 2021 masih kurang optimal terlihat dari rasio penagihan pajak yang kurang baik.
3. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan  2021  masih  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun  dan  cenderung  mengalami penurunan serta belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  di  KPP  Pratama  Bandung  Bojonagara  dalam  kurun waktu  2017  sampai  dengan  2021  masih  mengalami  fluktuasi.  Realisasi  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan Tertinggi terjadi di tahun 2018 dan terendah terjadi ditahun 2021.
5. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayana  Pajak  Pratama Bandung Bojonagara adalah:
a. Pemeriksaan ii Pajak ii secara ii parsial ii berpengaruh ii positif ii dan ii signifikan ii terhadap
ii Penerimaan ii Pajak ii Penghasilan ii Wajib ii Pajak ii Badan. ii Artinya ii besar ii kecilnya ii penerimaan ii dari ii pemeriksaan ii pajak ii akan ii berpengaruh ii pada ii besar ii kecilnya
ii Penerimaan ii yang ii diperoleh ii oleh ii Kantor ii Pajak.
b. Penagihan ii Pajak ii secara ii parsial ii berpengaruh ii positif ii dan ii signifikan ii terhadap ii Penerimaan ii Pajak ii Penghasilan ii Wajib ii Pajak ii Badan. ii Artinya ii dengan ii meningkat ii atau ii menurunnya ii jumlah ii penerbiitan ii dan ii pembayaran ii dari ii kegiatan ii penagihan ii pajak, ii maka ii akan ii berpengaruh ii pada ii tinggi ii atau ii rendahnya ii penerimaan ii pajak ii penghasilan ii badan ii yang ii diperoleh.
c. Kepatuhan ii Wajib ii Pajak ii secara ii parsial ii tidak ii berpengaruh ii signifikan ii terhadap ii Penerimaan ii Pajak ii Penghasilan ii Wajib ii Pajak ii Badan. ii Artinya ii dengan ii meningkat ii atau ii menurunnya ii jumlah ii Wajib ii Pajak ii tidak ii berpengaruh ii pada ii Penerimaan ii Pajak ii Penghasilan ii yang ii diterima.
d. Pemeriksaan ii Pajak, ii Penagihan ii Pajak, ii dan ii Kepatuhan ii Wajib ii Pajak ii secara ii simultan ii berpengaruh ii positif ii dan ii signifikan ii terhadap ii Penerimaan ii Pajak ii Penghasilan
ii Wajib ii Pajak ii Badan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiman, S., Purba, S., Purba, S. F., Pembangunan, U., Medan, P., & Indonesia, U. M. (2022).
Determinansi Perolehan Pajak Penghasilan Badan Pada Masa Pandemi COVID-19. 9(2), 145 – 160. Anita, N., & Oktarina, D. (2022). The Effect of Taxpayer Compliance, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue Nur. Jurnal Riset Perpajakan. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp- amnesty/article/view/7514/4726
Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarok, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar , Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. PERMANA, 109 – 119.
Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Journal of Innovation in Management, Accounting and Business,
1(2), 31 – 37. https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172
Inayah, A. N. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota Bogor.
Jurnal Lentera Akuntansi, 4(1Inayah, A. N. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota Bogor. Jurnal Lentera Akuntansi, 4(1), 119 – 129.), 119 – 129.
Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen, 1(2), 1 – 40.
Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan,
5(September), 236 – 245. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145 Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara. Tangible Journal, 5(1), 58 – 70.
https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.108 Mochamad, W. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Bongaya Journal for Research in Accounting, 5, 7 – 19.
Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928 Octavia, J., & Wulandari, Y. R. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 25 / 29 Badan ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya ). 2(2).
Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (Edisi 11 Buku 1). In 1 (11th ed., pp. 1 – 390). Salemba Empat. Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57 – 67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16 Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). Fokus EMBA, 01(01), 105 – 112.
Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmiah Dan Riset Akuntansi. https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328