## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1 Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 1-10 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn
Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hertati

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SURABAYA
Citra Pragitha Rahmawati 1 *, Diana Hertati 2 1&2 Program Studi Ilmu Admistrasi Publik. FISIP. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Indonesia *Korespondensi : citrapragithar@gmail.com

## *** ABSTRAK
Koordinasi  antar  pemerintah,  swasta,  maupun  lembaga masyarakat  sangat  diperlukan dalam  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak.  Pada  tahun  2022  terjadi  kenaikan jumlah  anak  korban  kekerasan  seksual  yang  terlapor  di  Kota  Surabaya  sejumlah  75 korban  kekerasan  dari  yang  sebelumnya  sejumlah  66  korban  pada  tahun  2021. Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  kolaborasi pemerintah dalam  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Surabaya.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  yakni  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  pengamatan  atau  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sumber  data diperoleh melalui dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini mengacu pada proses tata kelola kolaboratif yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain  kelembagaan  dan  proses  kolaborasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kolaborasi  yang  dijalankan  sudah  baik.  Dilihat  dari  adanya  dialog  yang  diinisiasi  oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya  sebagai leading sector terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu kontribusi pemangku kepentingan  untuk  mensukseskan  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota Surabaya  menunjukkan  adanya  keterlibatan  aktif  para  aktor  baik  pemerintah,  swasta dan  masyarakat  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik.
Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah; Kekerasan Seksual pada Anak; Penanganan Kekerasan Seksual

## ABSTRACT
Coordination  between  government,  private  sector  and  community  institutions  is  very necessary in handling sexual violence against children. In 2022, there will be an increase in  the  number  of  reported  child  victims  of  sexual  violence  in  the  City  of  Surabaya, amounting to 75 victims of violence from the previous number of 66 victims in 2021. This research  aims  to  find  out  and  describe  government  collaboration  in  handling  sexual violence  against  children  in  the  City  of  Surabaya.  The  research  approach  used  is descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  through  observations,  interviews and documentation. Source of data obtained through two sources, namely primary data and secondary data. The focus of this research refers to the collaborative governance process,  namely  initial  conditions,  facilitative  leadership,  institutional  design  and collaboration  processes.  The  results  of  the  study  show  that the  collaboration  that  has been  carried  out  is  good.  Judging  from  the  dialogue  initiated  by  the  Surabaya  City Government through the Women's Empowerment and Child Protection Services as well as Population Control and Family Planning in the City of Surabaya as the leading sector regarding  the  protection  of  women  and  children.  Apart  from  that,  the  contribution  of stakeholders to the success of handling sexual violence against children in the City of Surabaya  shows  that  the  active  involvement  of  actors,  both  government,  private  and community, in handling cases of sexual violence against children in the City of Surabaya has been carried out well.
Keywords: Collaborative Government; Sexual Violence against Children; Handling Sexual Violence

## PENDAHULUAN

## Citation (APA):
Pragitha  Rahmawati,  C.,  &  Hertati,  D. Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Kota Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1), 1–10. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616
Email Autors: citrapragithar@gmail.com,
dianaadne2021@gmail.com Submitted: 22 July, 2023
Accepted: 28 July, 2023 Published: 01 Oktober, 2023
Copyright  (c) 2023 Citra Pragitha Rahmawati,
Diana Hertati Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.
Anak merupakan potensi strategis dalam penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Di dalam diri seorang terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi negara serta tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Pasal 28bUndang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk melindungi dan  menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  masih  sering  ditemukan  di lingkungan  sekitar.  Menurut  Fontana  yang  dikutip  oleh  Goddard,  kekerasan  anak  adalah  perlakuan yang tidak dapat diterima oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan cedera  (Alesandra  2021)  Organisasi  kesehatan  dunia  (WHO)  dikutip  dari  (Rusmiyati,  2016) mendefinisikan  kekerasan  pada  anak  sebagai  segala  bentuk  perlakuan  buruk  secara  fisik,  seksual, penelantaran,  mental,  eksploitasi,  pengabaian  dan  lain  sebagainya  serta  berpotensi  mengancam kesehatan hingga tumbuh kembang anak. Sementara pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1  ayat  (15a),  disebutkan  kekerasan  merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit fisik, psikis, seksual.
Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bentuk kekerasan yang dapat diderita oleh anak yaitu kekerasan seksual. Abu Hurairah, 2012 dalam (Darmini, 2021), Mendefiniskan kekerasan  seksual  pada  anak  sebagai  pemaksaan  dari  orang  dewasa  atau  yang  lebih  tua  untuk menjadikan anak sebagai rangsangan seksual. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencan  Kota Surabaya, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami fluktuasi sepanjang 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah korban kekerasan seksual sejumlah 67 korban dari yang semulanya berjumlah 61 korban pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah korban dari yang semula sejumlah 67 korban pada tahun 2019, menurun menjadi 57 korban pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kembali sejumlah 66 korban pada tahun 2021  dan  75  korban  di  tahun  2022.  Meningkatnya  jumlah  anak  korban  kekerasan  seksual  di  Kota Surabaya menunjukan bahwa perlu adanya perhatian yang serius untuk mengatasi permasalahan ini.
Adanya permasalahan tersebut untuk mendukung pelayanan publik yang baik, maka Pemerintah Kota  Surabaya  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.  Esensi  pelayanan  publik  berkaitan  dengan  aktivitas  yang dilakukan  seseorang,  sekelompok  orang,  ataupun  instansi  tertentu  yang  bertujuan  untuk  memberi bantuan serta kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Mandatory, 2016) dalam (Hertati, 2023). Adanya peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya hak anak serta melindungi  hak  mereka  sebagaimana  mestinya  sehingga  anak  memperoleh  perlindungan  dari kekerasan,  diskriminasi  maupun  pelanggaran  hak  anak  lainnya.  Dalam  peraturan  ini  juga  dijelaskan bahwa  optimalnya  penanganan  kekerasan  suksual  pada  anak  membutuhkan  tindakan  nyata  dari pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas sangat diperlukan.
Keterlibatan  antar  lembaga  pemerintah,  swasta  serta  masyarakat  disebut collaborative governance yang  memiliki  tujuan  menyatukan  beberapa  pemangku  kepentingan  (Alfiana  et  al.,  2021 dalam  Makhfudz,  2021).  Selain  itu, collaborative  governance memiliki  tujuan  untuk  menguatkan kelembagaan  guna  mencapai  tujuan  bersama  (Makhfudz,  2021). Collaborative  governance tidak
muncul  tiba-tiba  melainkan  dikarenakan  adanya  inisiatif  berbagai  pihak  untuk  bekerjasama  dan berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi publik (Hertati & Arif, 2022).
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis beranggapan bahwa upaya kolaborasi lintas sektor diperlukan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Surabaya. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada  kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada  anak  berdasarkan  teori  Ansel  dan  Gash  untuk  menjawab  fenomena  terkait  penanganan kekerasan seksual pada anak. Terdapat empat fokus, fokus tersebut antara lain kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif serta proses kolaborasi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang datanya  berupa  kata-kata  tertulis  ataupun  lisan  tentang  individu,  kelompok,  aktivitas,  atau  fenomena yang tengah diamati (Rahmadi, 2011). Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.  Teori  yang  digunakan  adalah collaborative  governance menurut  (Ansell  &  Gash,  2007) dengan  fokus  kajian  meliputi  kondisi  awal,  kepemimpinan  fasilitatif,  desain  kelembagaan  dan  proses kolaborasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini  didasari pada teori  (Miles,  Huberman,  &  Saldana,  2014)  yang  membagi  tahap  analisis  data  menjadi  tiga  aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Awal
Ketidakseimbangan  Sumber  Daya  dan  Pengetahuan  Pemangku  Kepentingan. Dalam kolaborasi  ini,  dianggap  tidak  ada  aktor  yang  lebih  kuat  ataupun  lebih  lemah  daripada  yang  lainnya karena  tujuan  dari  kolaborasi  ini  adalah  untuk  saling  melengkapi  kekurangan  yang  dimiliki  masing- masing  aktor.  Hal  tersebut  dikarenakan  setiap  aktor  memiliki  kapasitas,  kompetensi  dan  spesialisasi keahlian masing-masing dalam memberikan penanganan kekerasan seksual pada anak.
Terkait dengan kompetensi, pengalaman yang dimiliki oleh pemimpin LSM Embun cukup untuk membuktikan  kapasitasnya  menangani  anak  korban  kekerasan  seksual  terutama  dalam  bidang pendampingan dan advokasi. Kemudian keterlibatan swasta dalam hal ini yaitu Surabaya Hotel School berperan  dalam  memberikan  pelatihan-pelatihan  sesuai  dengan  kurikulum  bidang  perhotelan. Kompetensi yang dimiliki sebagai modal untuk berkontribusi yaitu tersedianya fasilitas pendidikan serta SDM  yang  merupakan  pengajar  praktisi  sehingga  ilmu-ilmu  teknis  terkait  bidang  perhotelan  selalu terbarukan. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  terkhusus  pada  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak. berperan  dalam  melaksanakan  sinkronisasi  program  dan  kebijakan  dalam  bidang  perlindungan perempuan  dan  anak  dan  melakukan  penguatan  jejaring  perlindungan  perempuan  dan  anak. Kompetensi  yang  dimiliki  antara  lain  kemampuan  untuk  melakukan  konseling,  menganalisa permasalahan,  berpikir  analitis  dan  praktis,  memiliki  pengetahuan  mengenai  teknologi  informasi, mampu  menjaga  rahasia,  jujur,  disiplin,  dan  bertanggung  jawab,  mampu  berkomunikasi  dengan  baik dan mampu bekerjasama dalam tim.
Insentif  dalam  Berpartisipasi. Kolaborasi  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dapat dikatakan bahwa jalannya kolaborasi ini memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat.
Bagi pemerintah kota Surabaya keuntungan yang didapat dalam kolaborasi adalah terbantunya urusan pemerintahan dalam rangka penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya serta memperluas link ataupun  jaringan  yang  semakin  kuat.  Sementara  keuntungan  yang  didapatkan  oleh pihak  LSM  Embun  adalah  kepercayaan  dari  pemerintah  untuk  ikut  memajukan  Kota  Surabaya, pengalaman,  serta  memperluas link ataupun  jaringan.  Kemudian  bagi  pihak Surabaya  Hotel  School keuntungan  yang  didapatkan  yakni  keuntungan  secara  finansial,  kepercayaan  dari  pemerintah  untuk ikut  memajukan  Kota  Surabaya,    pengalaman,  serta  memperluas link ataupun  jaringan.  Meskipun demikian, bagi Surabaya Hotel School keuntungan finansial atau materiil bukan tujuan utama melainkan lebih cenderung pada keuntungan yang bersifat non materiil.
Kekhawatiran  Akan  Timbulnya  Konflik  dalam  Kolaborasi. Collaborative  governance dalam penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Surabaya  muncul  secara  adaptif  dan diciptakan  secara  sadar  karena  alasan  kompleksitas  permasalahan  sehingga  menimbulkan  saling ketergantungan antar institusi. Dengan kata lain para aktor mulai dari Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun,  dan Surabaya  Hotel  School saling  bergantung  dan  membutuhkan  satu  sama  lain  dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual pada anak.
Berdasarkan hasil wawancara, pihak LSM Embun mengungkapkan bahwa secara finansial, pihak LSM  cukup  mengandalkan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  terkait  dengan  pembiayaan kebutuhan  dalam  upaya  penanganan  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak.  Begitupun ketergantungan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  dengan  LSM  Embun  untuk  penjaringan  anak korban  kekerasan  seksual  sehingga  dapat  lebih  optimal  dan  penanganan  pun  dapat  segera dilaksanakan. Kemudian Surabaya Hotel School sendiri sebagai pihak swasta mengungkapkan bahwa Surabaya  Hotel  School memiliki  program  beasiswa  yang  diberikan  secara  gratis  dikhususkan  untuk anak-anak yang kurang mampu. Adanya program tersebut, menjadikan Surabaya Hotel School tertarik untuk  berkolaborasi  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sehingga  program beasiswa dapat tersalurkan  dengan  baik.  Kemudian  pihak  Pemerintah  Kota  Surabaya  mengungkapkan  bahwa kolaborasi dengan Surabaya Hotel School dilakukan supaya anak-anak dapat memiliki keterampilan. Hal ini dinilai lebih efektif karena Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki anggaran yang cukup untuk membangun  sebuah  lembaga  pelatihan  tersendiri,  sehingga  kolaborasi  ini  juga  membuat  adanya ketergantungan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  kepada Surabaya  Hotel  School supaya  dapat memberikan bantuan pelatihan yang berkualitas.
Bagi para aktor, kolaborasi yang terjalin lintas sektor dinilai tidak ada kendala berat dan berarti sehingga  dapat  mengganggu  jalannya  kolaborasi,  justru  adanya  keterlibatan  instansi  lintas  sektor dikatakan  membantu  dalam  proram-program  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  dengan
memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Dengan demikian disimpulkan bahwa pada sub fokus kondisi awal dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya motivasi awal yang dimiliki  oleh  para  aktor  sehingga  memunculkan  dorongan/inisiatif  yang  kuat  bagi  para  aktor  untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan yang ada.
Kepemimpinan  Fasilitatif. Sebagai leading  sector dalam  bidang  perlindungan  anak,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  telah  berupaya  memberikan  fasilitas  pelayanan  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan anak. Upaya tersebut tidak hanya penanganan korban saja tetapi juga memberikan upaya pencegahan dengan  adanya  Pusat  Pembelajaran  Keluarga  dan Pusat  Krisis  Berbasis  Masyarakat .  Dalam  hal  ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kota  Surabaya  tidak  bergerak  sendiri,  sehingga  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya menginisiasikan adanya keterlibatan masyarakat untuk turut serta aktif di dalamnya.
Kepemimpinan pada pelaksanaan collaborative governance antara Pemerintah Kota Surabaya, Swasta dan juga LSM dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya ini dominan di inisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  terutama  dalam  hal  inovasi-inovasi  pelayanan  serta perencanaan  program  dalam  upaya  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak.  Selain  itu,  dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya  selalu berinisiatif dalam membentuk ruang diskusi yang melibatkan  swasta  maupun  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  merupakan leading sector yang menangani urusan pemerintahan salah satunya dalam hal penanganan kekerasan seksual pada anak.

## Desain Kelembagaan
Aturan Dasar Kolaborasi. Dalam kolaborasi ini, dasar dalam  penanganan kekerasan seksual pada anak lintas sektor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.  Lebih  lanjut  lagi  dasar  aturan  yang  menjadi  dasar  kolaborasi antara  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  LSM  Embun  tertulis  dalam  Keputusan  Walikota  Surabaya Nomor : 188.45/48/436.1.2/2017 Tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Surabaya. Sementara itu, dalam kaitannya kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Surabaya  dengan Surabaya  Hotel  School sebagai  pihak  swasta  tidak  tertulis  dalam  bentuk  surat perjanjian/MoU melainkan dalam bentuk Surat Permohonan Fasilitasi Pelatihan. Hal ini telah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak dan masing-masing pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Forum Terbatas. Dalam konteks penelitian ini, diketahui bahwa forum ini melibatkan perwakilan dari  berbagai  aktor  antara  lain  Pemerintah  Kota  Surabaya  selaku leading  sector ,  LSM  Embun  dan Surabaya Hotel School. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa forum terbatas yang diagendakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan LSM Embun bersifat rutinan, sementara forum terbatas antara Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Surabaya  Kota  Surabaya  dengan Surabaya  Hotel  School tidak  bersifat  rutinan/tidak teratur.  Sehingga  dapat  di  ketahui  bahwa  forum  terbatas  yang  terbentuk  dalam  penanganan  kasus kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Surabaya  terdiri  dari  Pemerintah  Kota  Surabaya,  LSM  Embun
dan  juga Surabaya  Hotel  School. Forum  terbatas  pada  kolaborasi  ini  terlibat  secara  langsung  serta memiliki perannya masing-masing.

## Proses Kolaborasi
Dialog  Tatap  Muka. Dialog  tatap  muka  dilaksanakan  sebelum  maupun  sesudah  pelaksanaan program dengan intensitas kurang lebihnya satu kali dalam sebulan. Dialog ini berupa negosiasi yang dilakukan secara formal yang melibatkan instansi/dinas lain, LSM serta swasta. Pada dialog tatap muka ini  membahas  mengenai  perencanaan  program  perlindungan  anak  hingga  evaluasi  program perlindungan anak. Meskipun berdasarkan hasil pada wawancara yang penulis temukan dialog dengan pihak swasta terjadi bersifat tidak rutin. Dengan adanya dialog tatap muka ini para aktor tetap berperan dalam memberikan sumbangsih ide dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka telah dilaksanakan. Dialog tatap muka yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini  Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, LSM maupun swasta dilakukan dalam beberapa kali pertemuan hingga  hasil negosiasi dapat tercapai  dan rencana program dapat dilaksanakan.
Membangun  Kepercayaan. Pada  kolaborasi  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak diketahui  bahwa  terbangunnya  kepercayaan  antara  pemerintah,  LSM  dan  swasta  tercipta  karena adanya  sikap  saling  ketergantungan.  Dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak memiliki kompetensi serta kapasitasnya masing- masing sehingga setiap aktor dapat saling melengkapi kekurangan yang ada dan memiliki kesadaran bahwasanya setiap aktor saling membutuhkan. Selain itu, sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh para aktor juga dinilai turut mempengaruhi trust building pada masing-masing aktor yang berkolaborasi. Hal ini  diartikan  bahwa  setiap  aktor  yang  ada  dapat  saling  mendukung  terhadap  upaya  penanganan kekerasan seksual pada anak.
Komitmen Terhadap Proses. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa komitmen antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan LSM Embun mengacu pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/184/436.1.2/2017  Tentang  TP2TP2A.  Sementara  itu  komitmen  antara  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota Surabaya  dengan  pihak  swasta  yakni Surabaya  Hotel  School hingga  saat  ini  masih  belum  ada dokumen  berupa  MoU  ataupun  dokumen  perjanjian  kerjasama  berupa  MoU.  Dokumen  tertulis  yang melandasi kolaborasi ini tertulis dalam bentuk Surat Permohonan Fasilitasi Meskipun demikian, hal ini telah diketahui dan disetujui bersama.
Komitmen dalam proses collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual pada anak  di  Kota  Surabaya  diawali  dari  adanya  kepentingan  para  aktor.  Adanya  kepentingan  ini  memicu motivasi untuk turut serta berkolaborasi menangani permasalahan terkait kekerasan seksual pada anak dalam  hal  penanganan  kasus. Surabaya  Hotel  School sebagai  lembaga  pelatihan  swasta  memiliki program beasiswa khusus bagi anak kurang mampu sehingga hal tersebut memotivasi pihak SHS untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelatihan vokasional bagi anak- anak korban kekerasan salah satunya yaitu kekerasan seksual. Yayasan Embun sebagai  LSM dalam
bidang  pelayanan  sosial  yang  berfokus  perhatian  pada  perlindungan  dan  pemberdayaan  anak-anak dan  perempuan  termotivasi  untuk  berkolaborasi  karena  adanya  tanggung  jawab  sosial.  Sementara Pemerintah  Kota  Surabaya  juga  berkomitmen  dalam  memberikan  fasilitas  yang  sekiranya  dapat mendukung tercapainya kepentingan para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi.
Gambar: I Surat Permohonan Fasilitasi Kursus/Pelatihan
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023
Berbagi  Pemahaman  Bersama. diketahui  bahwa  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  kolaborasi telah  menyadari  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  aktor.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya sebagai leading sector dalam penanganan kekerasan seksual anak juga telah mengupayakan bahwa agenda dalam hal pemenuhan hak anak, termasuk untuk membangun Kota Ramah Anak sebagaimana yang  ada  dalam  Renstra  2021-2026  perlu  adanya  jejaring  yang  solid  sehingga  masing-masing  aktor dapat berkontribusi maksimal sesuai dengan yang dimilikinya. Begitupun dengan aktor lain, yaitu LSM Embun dan Surabaya Hotel School yang memahami bahwa penanganan kekerasan seksual anak tidak hanya sekadar penjaringan korban saja melainkan juga meliputi pemberian akses pendidikan maupun pelatihan.
Gambar: II Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Kekerasan
Sumber: Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023
Hasil Sementara. Hasil sementara atas proses kolaborasi terwujud dalam bentuk program dan pelayanan terkait penanganan kekerasan seksual pada anak. Program layanan ini diantaranya adalah bantuan konseling anak, bantuan konseling keluarga, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan tempat tinggal, hingga bantuan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.
Hasil kolaborasi juga dapat dilihat dari data kasus kekerasan  seksual pada anak. Dimana data menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak sebagai berikut:
Tabel: I Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Surabaya 2018-2022
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, 2023
Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan  seksual  pada  anak  tersebut  juga  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  korban  ataupun masyarakat  yang berani untuk melapor serta semakin giatnya pihak-pihak yang bertugas dalam upaya penjaringan korban untuk melaksanakan tugasnya.
Hal ini diartikan bahwa kenaikan jumlah korban kekerasan seksual pada anak yang terjadi saat ini yang berhasil dihimpun merupakan suatu hal positif yang menandakan bahwa upaya preventif  yang bersifat  pencegahan  serta  upaya  penanganan  yang  diberikan  oleh  pihak  dinas  maupun  LSM  telah berhasil. Hal ini juga diartikan bahwa kemampuan aktor dalam mengedukasi masyarakat untuk berani melaporkan  apabila  terjadi  kasus  kekerasan  seksual  kepada  anak  serta  tidak  menganggap  aib  hal tersebut berhasil dilaksanakan.

## SIMPULAN
Collaborative  governance dalam  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Surabaya sebagai  upaya  menguatkan  kelembagaan  guna  tercapainya  tujuan  bersama  memberikan  pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  baik  dan  tepat. Terbentuknya  kolaborasi  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  yang  sadar  akan  keterbatasan kemampuan  sumber  daya  yang  dimiliki  pada  sektor  pemerintah.  Hal  ini  menjadikan  pada  proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya dilaksanakan bersama-sama oleh aktor- aktor lintas sektoral berdasarkan kompetensinya masing-masing.
Kepemimpinan  fasilitatif dalam  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota  Surabaya dikatakan  baik.  Dari  hasil  temuan  ditemukan  bahwa  pihak  Pemerintah  Kota  Surabaya  lebih mendominasi dalam menginisiasi keterlibatan lembaga masyarakat maupun swasta untuk terlibat dalam upaya kolaborasi. Desain kelembagaan dalam kolaborasi ini dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan adanya  aturan  serta  dokumen  tertulis  yang  telah  diketahui,  dipahami  bersama  dan  disetujui  oleh
No Tahun Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual 1 2022 75 2 2021 66 3 2020 51 4 2019
67
5 2018 61
masing-masing pihak untuk menjadi landasan jalannya kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, LSM Embun dan Surabaya Hotel School .
Kemudian,  proses  kolaborasi  diawali  dengan  adanya  dialog  tatap  muka  yang  menghadirkan perwakilan  masing-masing  instansi  pemerintah,  LSM  maupun  swasta.  Adanya  dialog  tatap  muka  ini kemudian  membangun trust  building dalam  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  di  Kota Surabaya  sebab  masing-masing  aktor  merasa  bahwa  mereka  saling  bergantung  dan  bersikap kooperatif  satu  sama  lain  karena  adanya  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada.  Komitmen  terhadap proses  kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya juga ditunjukkan oleh  setiap  aktor  karena  memiliki  motivasi  untuk  berpartisipasi  dalam  kolaborasi  sehingga  komitmen dapat terjalin. Dengan demikian, setiap aktor dapat memahami kapasitas yang mereka miliki sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan visi dan misi yang ada dengan tetap memperhatikan SOP penanganan kekerasan seksual pada anak yang telah dibuat. Hasilnya, proses kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya  dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.  Untuk  saat  ini,  kenaikan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  bagi  aktor  yang berkolaborasi dianggap sebagai suatu hal yang positif karena menandakan bahwa mulai ada kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan terjadi kasus kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alesandra,  Mellisa  Putri.  2021.  “Pencegahan  Hukum  Terhadap  Aksi  Kekerasan  Anak  Di  Indonesia.”
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 1(6): 233–38.
Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007.  “Collaborative  Governance in Theory  and Practice.” Journal of Public Administration Research and Theory 18(4): 543–71. https://www.researchgate.net/publication/31311629_Collaborative_Governance_in_Theory.
Darmini. 2021. “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 15(1): 45–68.
Hertati,  Diana.  2023.  “Evaluation  of  the  Quality  of  Web-Based  Integrated  Administration  Services (PATEN)  in  Sidoarjo  District,  Indonesia.” Lex  Localis 21(1):  1–15.  http://pub.lex- localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1889.
Hertati,  Diana,  and  Lukman  Arif.  2022.  “Collaborative  Governance  in  the  Management  of  a  Waste Bank.” KnE  Social  Sciences 2022:  1–13.  https://knepublishing.com/index.php/KnE- Social/article/view/10923.
Makhfudz.  2021.  “Desain  Dan  Peran  Collaborative  Governance  Penanggulangan  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya.” Cakrawala 15(1): 11–23.
Miles,  Mattew  B,  A  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook . 3rd ed. SAGE.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  2011.  “Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak.” https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qhvzlNb7q08J:https://jdih.surabaya.go .id/pdfdoc/perda_189.pdf&cd=2&hl=ban&ct=clnk&gl=id.
Rahmadi.  2011.  Antasari  Press Pengantar  Metodologi  Penelitian .  ed.  Syahrani.  Banjarmasin:  Antasri Press.  https://irigasi.info/wp-content/uploads/2021/03/PROSEDUR-PENELITIAN-17-Mar-2021- 14-11-12.pdf.
Rusmiyati, Eny Hikmawati dan Chatarina. 2016. “Kajian Kekerasan Terhadap Anak.” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 40(1): 25–38. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2281/1128.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. 2014. “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” UU Perlindungan Anak : 48.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

## PROFIL SINGKAT
Citra Pragitha Rahmawati, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 13 Mei 2001. Saat ini, penulis sedang  menempuh  pendidikan  di  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  untuk memperoleh  gelar  Sarjana  pada  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik.  Selama  perkuliahan  penulis  aktif  dalam  kegiatan  organisasi  maupun  kemahasiwaan  salah satunya adalah menjadi anggota Badan Legislasi Mahasiswa FISIP tahun 2020-2021.