## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 35
ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Oleh: Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.

## ABSTRAK
Tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  dalam  masyarakat menunjukkan  kecenderungan  yang  semakin  meningkat.  Bahkan kejahatan  narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan modus  operandi  yang  tinggi  dan  teknologi  yang  canggih.  Perkembangan kejahatan  narkotika  yang  cukup  pesat,  harus  diikuti  oleh  perangkat hukum  yang  memadai  sebagai  payung  hukum  bagi  penegak  hukum dalam  menangani  kejahatan  narkotika.  Pelaku  kejahatan  narkotika diancam  dengan  hukuman  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  serta pidana  denda.  Dalam  praktik,  hakim  seringkali  menjatuhkan  putusan berupa  hukuman  pidana  penjara  pengganti  denda,  apabila  terdakwa dipandang tidak mampu membayar nilai denda yang dijatuhkan.

## A.  Pendahuluan
Narkotika  adalah  suatu  zat  yang  berkhasiat  dan sangat  dibutuhkan  oleh  manusia  dalam  rangka  pengobatan secara  medis,  akan  tetapi  khasiat  dari  narkotika  ini  bila digunakan  berlebihan  dan  dalam  waktu  yang  berkelanjutan akan  menjadikan  manusia  ketagihan.  Si  pemakai  akan kecanduan  dan  hidup  bergantung  pada  jenis-jenis  narkotika yang  telah  melekat  pada  dirinya. 1 Menurut  Sudarto, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani narke , yang
1 Soedjono  Dirdjosisworo, Bunga  Rampai  Kriminologi, (Bandung: Armico, 1985), hal. 149.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 36
berarti  terbius  sehingga  tidak  merasa  apa-apa. 2 Sedangkan pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062)  tentang Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus  operandi  yang  tinggi  dan  teknologi  yang  canggih, aparat  penegak  hukum  diharapkan  mampu  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna  meningkatkan moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia khususnya  bagi  generasi  penerus  bangsa. 3 Tindak  pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang  semakin  meningkat  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. 4
Tindak  pidana  narkotika  tidak  lagi  dilakukan  secara perseorangan,  melainkan  melibatkan  banyak  orang  yang dilakukan  secara  bersama-sama,  bahkan  merupakan  satu sindikat  yang  terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas  yang bekerja  secara  rapi  dan  sangat  rahasia  baik  di  tingkat nasional  maupun  internasional.  Diakui  oleh  hampir  seluruh aparat  penegak  hukum  di  berbagai  negara  di  dunia,  bahwa peredaran    narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  (narkoba)
2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 36.
3 Redaksi,  “Kasus  Narkoba  Masih  Tinggi”, Harian  Waspada ,  Edisi Kamis  20  Maret  2008,  Diakses  dari  www.waspda.co.id.  Tanggal  25  Maret 2011.
4 H.  Hadiman, Narkoba,  Menguak  Misteri  Maraknya  Narkoba  di Indonesia, (Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri, 1999), hal. 23.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 37
memang  agak  sulit  diberantas.  Salah  satu  penyebabnya utamanya  adalah  karena  peredaran  narkotika  dan  obat- obatan  terlarang  tersebut  diotaki  oleh  kejahatan  terorganisir yang  melibatkan  organisasi-organisasi  kejahatan  yang  telah mendunia. 5 Sampai saat ini, di Indonesia belum terdapat data resmi  mengenai  organisasi  kejahatan  (misalnya;  Mafia, Yakuza,  Triad  dan  sebagainya).  Tetapi,  menilik  bagaimana rapinya  peredaran  obat-obat  terlarang  di  negeri  ini,  patut dicurigai bahwa hal itu dilakukan oleh kejahatan terorganisir. Sebagaimana diakui oleh Polri sendiri, bahwa kejahatan yang bertalian  dengan  obat-obatan  terlarang  ini  memiliki  jaringan internasional yang bersifat tertutup dan sangat eklusif. Penyalahgunaan  dan peredaran  narkotika  merupakan suatu  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana.
Oleh karena itu majelis hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman  yang  berat  kepada  pelaku  kejahatan  narkotika. Bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan  dapat  berupa;  hukuman mati,  hukuman  penjara,  kurungan,  maupun  pidana  denda, sesuai  dengan  Undang-undang  Narkotika.  Tetapi  seringkali dalam  praktek,  ketika  hakim  menjatuhkan  pidana  denda kepada  terdakwa,  si  terdakwa  ternyata  tidak  mampu membayar  jumlah  denda  yang  nilainya  sangat  besar (misalnya  di  atas  satu  miliar).  Dalam  kondisi  seperti  ini,
Undang-undang  telah  memberikan  pengaturan  mengenai ketentuan pidana penjara pengganti denda.

## B.   Upaya Memerangi Kejahatan Narkotika
Salah  satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  Indonesia terhadap  pemberantasan  kejahatan  narkotika  yaitu  dengan
5 Tubagus Ronny R. Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan  Kriminologi,  Hukum,  dan  Sosiologi, (Jakarta:  Peradaban,  2001), hal. 138.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
meratifikasi  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  ( Single Convention on Narcotic Drugs 1961) yang isinya menyatakan perlawanan terhadap peredaran narkotika di dunia. Konvensi Tunggal  Narkotika  1961  disahkan  melalui  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika  1961  (Lembaran  Negara  RI  Nomor  36,  Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085).
Selain  itu,  Indonesia  juga  menjadi  negara  peserta yang  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  tentang  Pemberantasan  Peredaran  gelap  Narkotika dan  Psikotropika  1988  ( United  Nations  Convention  Against illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances 1988), yang telah disyahkan melalui Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1997  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Against  illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic Substances 1988 (Lembaran Negara RI Nomor 17  Tahun  1997,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 3673). 6
Diilihami  oleh  konvensi  Tunggal  Narkotika  1961, sebagaimana  disebut  di  atas,  maka  terbentuklah  Undang- Undang  Narkotika  yang  pertama,  yaitu  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1976.  Namun  karena  Undang-undang  ini dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat,  maka  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika (Lembaran  Negara  RI  Nomor  67  Tahun  1997,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698).
Namun  demikian,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun
1997  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  RI  Nomor  67 Tahun  1997,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor  3698) juga  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan situasi  dan  kondisi  yang  berkembang  untuk  menanggulangi dan  memberantas  tindak  pidana  narkotika.  Oleh  karena  itu,
6 M.  Wresniwiro, Selamatkan  Anak  Bangsa  Dari  Bahaya  Narkoba, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2010), hal. 4.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 39
undang-undang  ini  juga  telah  diganti  dengan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara  RI  Nomor  143  Tahun  2009,  Tambahan  Lembaran Negara  RI  Nomor  5062).  Lahirnya  undang-undang  ini menjadi  tumpuan  dan  harapan  baru  bagi  masyarakat
Indonesia dalam mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

## C.   Perkembangan Kejahatan Narkotika
Perkembangan  kejahatan  narkotika  dari  waktu  ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian  RI  hanyalah  merupakan  fenomena  gunung  es, yang  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  tampak  di  permukaan sedangkan  kedalamannya  tidak  terukur.  Masalah  peredaran Narkotika  merupakan  masalah  nasional  dan  internasional karena  berdampak  negatif  yang  dapat  merusak  serta mengancam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat,  bangsa dan  negara  serta  dapat  menghambat  proses  pembangunan nasional. 7 Sampai  saat  ini  peredaran  narkotika  di  belahan dunia  manapun  tidak  pernah  kunjung  berkurang,  bahkan  di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya  manusia  yang  professional,  ternyata  angka  peredaran Narkotika  makin  hari  makin  meningkat  sejalan  dengan perjalanan waktu.
Tindak  pidana  atau  kejahatan  narkotika  merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa  korban  ( victimless  crime ). 8 Selain  narkotika,  yang
7 Prio  Kuncoro, Upaya  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika,
(Jakarta: Penerbit Harana Lastarya.Org, 2006), hal. 45.
8 Moh.  Taufik  Makaro,  dkk, Tindak  Pidana  Narkotika, (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2005), hal.1.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 40
termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras,  pornografi,  dan  prostitusi.  Dalam  ilmu  hukum  pidana diuraikan  dan  dijelaskan  bahwa  kejahatan  tanpa  korban biasanya  ditandai  bahwa  hubungan  antara  pelaku  dan korban tidak kelihatan akibatnya.  Tidak ada sasaran korban, sebab  semua  pihak  adalah  terlibat  dan  termasuk  dalam kejahatan  tersebut.  Ia menjadi  pelaku  dan  korban  sekaligus. Namun  demikian,  jika  dikaji  secara  mendalam  istilah kejahatan tanpa korban ini, sebetulnya tidaklah tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan, pasti mempunyai  korban  dan  dampak,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Atau  dalam  bahasa  agamanya, perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  ini  lebih  banyak mudharatnya  daripada  manfaatnya.  Oleh  karena  itu, kejahatan  ini  lebih  tepat  disebut  sebagai  kejahatan  yang disepakati ( concensual crimes ). 9
Kecenderungan  tingginya  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  nampak  sejak  tahun 1997.  Bahkan  dinyatakan  Indonesia  bukan  lagi  sekedar tempat  transit  dan  pasar  narkoba,  melainkan  sudah meningkat  menjadi  negara  produsen.  Selain  itu  ternyata produksi  narkoba  Indonesia  tidak  saja  dipasarkan  di  dalam negeri  tetapi  juga  diekspor  ke  mancanegara.  Keadaan  yang butuk  tersebut  diperparah  dengan  ditemukannya  pabrik narkoba  di  Tangerang  pada  akhir  Maret  2002  lalu,  yang dikategorikan terbesar di Asia Tenggara. 10
Perkembangan  tindak  pidana  narkotika  dewasa  ini sudah  memiliki  jaringan  internasional.  Di  wilayah  Asia Tenggara  terdapat  pusat  produksi  narkotika  sekaligus  pusat distribusi  ke  seluruh  wilayah  asia  pasifik  termasuk  Australia dan Indonesia. Tempat ini di sebut The Golden Triangle atau segi tiga emas,  yang terletak di perbatasan antara Thailand,
9 Ibid.
10 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 2.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 41
Laos  dan  Kamboja.  Narkotika  pun  dapat  sampai  ke  tangan selaku  pengguna  atau  pemakai  adalah  dari  perdagangan gelap. Mengingat narkotika itu merupakan barang terlarang di masyarakat, sehingga tidak mungkin dapat diedarkan secara terang-terangan.
Pengedar  biasanya  berdagang  secara  sembunyi- sembunyi,  penjual  di  dalam  menawarkannya  juga  sangat berhati-hati,  pengedar  hanya  menjual  barang  tersebut kepada  orang  yang  di  kenal  betul  atau  konsumen  yang dianggap  aman.  Di  Indonesia  pada  1960 –an  terdapat sejumlah  kecil  kelompok  pengguna  heroin  dan  kokain,  yang sebagian  besar  berada  di  Jakarta  dan  Bali  dan  pada  waktu itu didapati seorang penyalahgunaan narkotika yang berobat kepada psikiater di sanatorium kesehatan jiwa Dharmawangsa, Jakarta.

## D.   Jenis-jenis Narkotika
Penggolongan  narkotika  yang  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab III mengenai  Ruang  Lingkup  dan  tujuan.  Pasal  5  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika
menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

## 1.  Narkotika Golongan I
Narkotika  golongan  I  adalah  narkotika  yang  hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk narkotika golongan I menurut  lampiran  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, diantaranya:

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 42
a.  Tanaman Papaver  Somniferum  L dan  semua  bagian- bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
b.  Opium  mentah,  yaitu  getah  yang  membeku  sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus  dan  pengangkutan  tanpa  memperhatikan kadar morfinnya.
c.  Opium masak terdiri dari :
1). candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan,  pemanasan  dan  peragian  dengan  atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya  menjadi  suatu  ekstrak  yang  cocok untuk pemadatan.
2). jicing ,  sisa-sisa  dari  candu  setelah  dihisap,  tanpa memperhatikan  apakah  candu  itu  dicampur  dengan daun atau bahan lain.
3) .  jicingko ,  hasil  yang  diperoleh  dari  pengolahan jicing . Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari  keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
d.  Tanaman  koka,  tanaman  dari  semua  genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
e.  Daun  koka,  daun  yang  belum  atau  sudah  dikeringkan atau  dalam  bentuk  serbuk  dari  semua  tanaman  genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan  kokain  secara  langsung  atau  melalui perubahan kimia.
f.  Kokain  mentah,  semua  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari daun  koka  yang  dapat  diolah  secara  langsung  untuk mendapatkan kokaina.
g. Kokaina , metil ester-1-bensoil ekgonina .
h.  Tanaman  ganja,  semua  tanaman  genus  genus cannabis dan  semua  bagian  dari  tanaman  termasuk  biji,  buah,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis .
i. Tetrahydrocannabinol ,  dan  semua  isomer  serta  semua bentuk stereo kimianya.
j. Delta  9  tetrahydrocannabinol ,  dan  semua  bentuk  stereo kimianya.
k. Asetorfina, dan lain-lain.

## 2.  Narkotika Golongan II
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir  dan  dapat  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  mempunyai potensi  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.  Dikatakan sebagai  pilihan  terakhir  untuk  pengobatan,  karena  setelah pilihan  narkotika  golongan  III  hanya  tinggal  pilihan  narkotika golongan  II.  Narkotika  golongan  I  tidak  dimungkinkan  oleh undang –  undang  untuk  kepentingan  pengobatan,  karena narkotika  golongan  I  ini  tidak  dipergunakan  untuk  terapi  dan mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan  sangat  berbahaya  kalau  digunakan  untuk pengobatan.
Adapun yang termasuk narkotika golongan II  menurut lampiran  undang –  undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  adalah  sebanyak  86  macam,  yang  dirinci  sebagai berikut :
a. Alfasetilmetadol b . Alfameprodina
c . Alfametadol
d . Alfaprodina e. Alfentanil f. Allilprodina g. Anileridina h . Asetilmetadol

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
i. Benzetidin
j. Benzilmorfina k . Betameprodina
l. Betametadol, dan lain-lain.

## 3.  Narkotika golongan III
Narkotika  golongan  III  adalah  narkotika  yang berkhasiat  untuk  pengobatan  dan  banyak  digunakan  dalam terapi  dan/atau  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan.  Dibandingkan  dengan  narkotika  golongan  I (65  macam)  dan  narkotika  golongan  II  (86  macam),  untuk narkotika  golongan  III  tidak  banyak  macamnya,  hanya  14 macam  saja.  Menurut  lampiran  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rinciannya sebagai berikut:
a. Asetildihidrokodeina b . Dekstropropoksifena
c . Dihidrokodeina
d . Etilmorfina e . Kodeina f. Nikodikodina g . Nikokodina h. Norkodeina i. Polkodina j . Propiram, dan lain-lain.

## E.   Teori Pemidanaan
Di  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa dalam  perkara  narkotika,  hakim  dapat  mengacu  pada  teori tujuan  pemidanaan/teori  penjatuhan  pidana.  Dalam  hukum Pidana  dikenal  adanya  3  (tiga)  teori  tujuan  penjatuhan pidana, yaitu : 1.  Teori Absolut / Pembalasan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 45
Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif,  atau vergeldings  theorien .  Teori  pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,  seperti  memperbaiki  penjahat.    Kejahatan  itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.  Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan  suatu  kejahatan.    Tidaklah  perlu  untuk memikirkan  manfaat  menjatuhkan  pidana  itu.  Setiap kejahatan  harus  berakibat  dijatuhkan  pidana  kepada pelanggar.
2.  Teori Relatif
Teori  relatif  memandang  bahwa  memidana  bukanlah untuk  memuaskan  rasa  keadilan  untuk  membalas perbuatan  salah  pelaku,  sebab  diyakini  menurut  teori relatif  bahwa  pembalasan  itu  tidak  bernilai, namun  diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.  Ada tujuan  lain  yang  dipandang  lebih  bermanfaat.    Pidana dijatuhkan  bukan quia  peccatum  est (karena  orang membuat  kejahatan)  melainkan ne  peccetur (supaya orang  jangan  melakukan  kejahatan).    Pakar  Hukum Pidana  lain  menamakan  teori  relatif  ini  dengan  teori tujuan,  yaitu  tujuannya  untuk  melakukan  pencegahan kejahatan  (prevensi),  baik  prevensi  khusus  maupun prevensi  umum.  Prevensi  general  dimaksudkan  ada pengaruh  penjatuhan  pidana  terhadap  masyarakat umumnya. 11
3.  Teori Gabungan
Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan  Teori  Relatif.  Menurut  Kartiman  bahwa  Teori Gabungan  ini  dibedakan  dalam  3  (tiga)  aliran  sebagai berikut :
11 Ibid. , 18.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
a.  Teori  Gabungan  yang  menitikberatkan  pembalasan, tetapi  dengan  maksud  sifat  pidana  pembalasan  itu untuk melindungi ketertiban hukum;
b.  Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
c.  Teori  Gabungan  yang  menitikberatkan  sama  antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
Jadi,  tindak  pidana  narkotika  merupakan  suatu perbuatan  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum narkotika,  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang- undang  tersebut.  Oleh  karena  itu  terhadap  pelakunya  dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman) dengan
mempertimbangkan teori-teori tujuan pemidanaan tersebut di atas.

## F.  Pengaturan  Pidana  Penjara  Pengganti  Denda  Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Istilah ”pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai  tujuan  pemidanaan. 12 Menurut  Subekti  dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. 13 Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah  dari  pidana  dan  pemidanaan  yang  senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. 14
Sudarto berpendapat  yang  dimaksud  dengan  pidana ialah  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada  orang
12 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 98.
13 Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal 83.
14 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 47
yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu. Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang  sangat  beragam.  R.  Soesilo menggunakan  istilah “hukuman”  untuk  menyebut  istilah  “pidana”  dan  ia merumuskan  bahwa  apa  yang  dimaksud  dengan  hukuman adalah  suatu  perasaan  tidak  enak  (sengsara)  yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana. 15
Pada  waktu Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlands Indie mulai  berlaku  di  Indonesia  berdasarkan Koninjklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo Staatsblad tahun 1917 Nomor 497  dan  Nomor  645,  hukum  pidana  di  Indonesia  sejak tanggal  1  Januari  1918  hanya  mengenal  dua  jenis  pidana, yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan. Wetboek  van Strafrechts  voor  Nederland  Indie berdasarkan  Pasal  VI Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946,  namanya  diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal  10  KUHP  mengatur  dua  jenis  pidana,  yaitu pidana pokok, yaitu:
(1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan;
(4)  Pidana  denda  (oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan), dan;
Pidana tambahan yang terdiri dari: (1)  Pencabutan hak-hak tertentu,
(2)  Perampasan barang-barang tertentu dan
(3)  Pengumuman putusan hakim.
15 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi  Pasal , (Bogor : Politeia ,1996), hal 35.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 48
Jenis-jenis pidana seperti yang termuat di dalam Pasal 10  KUHP  telah  dirumuskan  dengan  tidak  terlepas  dari keadaan  masyarakat  yang  ada  pada  saat  KUHP  dibentuk. Dengan  demikian  memang  tidak  berlebihan  jika  dalam penyusunan  rancangan  KUHP  baru  Indonesia  yang  akan menggantikan KUHP yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan  ulang  mengenai  jenis  pidana  untuk  kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini.
Tindak  pidana  di  bidang  narkotika  diatur  dalam  Pasal 111  sampai  dengan  Pasal  148  undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  merupakan  ketentuan khusus. Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika maka  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
Tindakan  pidana  penyalahgunaan  narkotika  terhadap orang lain diatur dalam ketentuan pidana Pasal 116 ayat  (1) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika adalah :
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menggunakan  Narkotika  Golongan  I  terhadap  orang  lain atau  memberikan  Narkotika  Golongan  I  untuk  digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Ketentuan  pidana  Pasal  121  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menggunakan  Narkotika  Golongan  II  tehadap  orang  lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 49
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  800.000.000,00  (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Ketentuan pidana Pasal 126 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menggunakan  Narkotika  Golongan  III  tehadap  orang  lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  600.000.000,00  (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Sedangkan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika untuk  diri  sendiri  diatur  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Yang berbunyi sebagai berikut :
Setiap Penyalahguna:
a.  Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b.  Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c.  Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Dari  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  BAB  XV Undang-Undang  Narkotika,  maka  tindak  pidana  narkotika dapat  dikelompokkan  dari  segi  perbuatannya  menjadi sebagai berikut: 16
a.  Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
16 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 200.

## Pakuan Law Review
Halaman 50
b.  Jual beli narkotika; c.  Pengangkutan dan transito narkotika; d.  Penguasaan narkotika;
e.  Penyalahgunaan narkotika;
f.  Tidak melaporkan pecandu narkotika;
g.  Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
h.  Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
i.  Kejahatan  yang  menyangkut  penyitaan  dan  pemusnahan narkotika;
j.  Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;
k.  Kejahatan  yang  menyangkut  penyimpangan  fungsi lembaga;
l.  Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur.
Pidana  denda mempunyai  sifat  perdata,  mirip  dengan pembayaran  yang  diharuskan  dalam  perkara  perdata terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan  kepada  negara  atau  masyarakat,  sedangkan dalam  perkara  perdata  kepada  orang  pribadi  atau  badan hukum.  Lagi  pula  denda  dalam  perkara  pidana  dapat  diganti dengan pidana kurungan jika tidak, dibayar. Selain itu, denda tidaklah  diperhitungkan  oleh  suatu  perbuatan  sebagaimana dalam  perkara  perdata.  Pidana  denda  tetap  dijatuhkan walaupun  terpidana  telah  membayar  ganti  kerugian  secara perdata  kepada  korban.  Inilah  yang  banyak  disalah mengerti  orang  awam,  terutama  dalam  pelanggaran  lalu lintas.  Sering  dipikir  jika  telah  dibayar  ganti  kerugian kepada  korban  (kadang-kadang  dengan  perantaraan  polisi), tuntutan  pidana  telah  terputus.  Sebenamya  tidak  demikian halnya.  Tuntutan  pidana  tetap  dapat  dilakukan  oleh  jaksa, paling-paling  hanya  meringankan  pidana  yang  dijatuhkan oleh  hakim.  Dalam  praktik,  dirasakan  banyaknya  perkara demikian    yang    mengendap,artinya  selesai  di  tempat,  tanpa

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 51
diteruskan  ke  Kejaksaan  karena  kedua  belah  pihak  telah berdamai.
Pidana  denda  merupakan  salah  satu  jenis  pidana yang  telah  dikenal  dan  diterima  dalam  sistem  hukum masyarakat  bangsa-bangsa  di  dunia,  walaupun  pengaturan dan  cara  penerapan  pidana  itu  bervariasi.  Di  negara  Barat, misalnya  sekarang  di  Skotlandia  kejaksaan  disebut  sebagai “Prosecutor Fiscal” yang menurut sejarahnya pekerjaan jaksa dahulu  di  Skotlandia  adalah  memungut  uang  denda  dari terpidana  sebagai  sumber  pendapatan  negara. 17 Jimly Ashiddqie,  mengelompokkan  di  dalam  bentuk-bentuk  pidana yang dikenal di dalam hukum islam, yaitu pidana “had” atau “huduud”  yaitu  pidana  atas  harta  kekayaan  berupa  pidana denda. 18
Adapun  pengaturan  mengenai  ketentuan  pidana penjara  pengganti  denda  juga  diatur  dalam  Pasal  148 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:
“ Apabila  putusan  pidana  denda  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang  ini  tidak  dapat  dibayar  oleh pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana prekursor  narkotika,  pelaku  dijatuhi  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  sebagai  pengganti  pidana denda yang tidak dapat dibayar”.
Pelaku kejahatan narkotika diancam dengan hukuman mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  serta  pidana  denda. Dalam  praktek,  hakim  seringkali  menjatuhkan  putusan berupa  hukuman  pidana  penjara  pengganti  denda,  apabila terdakwa  dipandang  tidak  mampu  membayar  nilai  denda
17 Loebby  Loqman, Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang Penerapan Pidana Denda , (Jakarta : BPHN, 1992), hal. 10. 18 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan Terjemahannya ,, (Jakarta : PT. Serjaya Sastra, 1988), hal. 209

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 52
yang dijatuhkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## G.  Analisis Penerapan Pidana Penjara Pengganti Denda
Penerapan pidana penjara pengganti denda dimaksudkan untuk mengurangi beban bagi terpidana dalam menjalani  hukuman.  Terutama  bagi  terpidana  yang  tidak mampu  secara  ekonomi,  maka  tidak  ada  pilihan  lain  selain memilih  pidana  penjara  sebagai  pengganti  denda.  Apalagi nilai  atau  jumlah  denda  yang  terlampau  tinggi  (dalam Undang-undang Narkotika rata-rata di atas satu miliar).
Apabila  berkiblat  pada  aturan  negara  lain,  sistem denda  harian  yang  diterapkan  di  sana,  agak  sulit  ditiru  di Indonesia  karena  banyak  pengangguran yang  tidak mempunyai  pendapatan  tetap  sehingga  sulit  membuat perhitungan  berapa  besar  denda  yang  harus  dibayar terpidana,  kecuali  jika  diterapkan  bahwa  kurunganlah  yang dijatuhkan  terhadap  pelanggar  yang  tidak  mempunyai pendapatan  tetap,  sebagaimana  halnya  dengan  ketentuan  di dalam  Pasal-pasal  504,  505,  dan  506  KUHP  sekarang  (delik pengemisan,  pergelandangan  dan souteneur). Lain  halnya dengan  negara-negara  seperti  Skandinavia  yang  ada tunjangan  sosial  kepada  penganggur  sehingga  penganggur tetap mempunyai pendapatan.
Dalam  Undang-Undang  tidak  ditentukan  minimum khusus besamya denda yang harus dibayar. Ketentuan yang ada  ialah  minimum  umum  yang  semula  dua  puluh  lima  sen, kemudian  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  18  (Prp)
Tahun  1960  (LN  1960  No.  52)  menjadi  lima  betas  kali  lipat.
Lamanya  pidana  kurungan  pengganti  denda  ditentukan secara  kasus  demi  kasus  dengan  putusan  hakim  minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3)
KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam  hal  gabungan (concursus),  residiv, dan  delik  jabatan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 53
menurut  Pasal  52  dan  53  bis  (Pasal  30  ayat  (5)  KUHP). Jangka  waktu  untuk  membayar  denda  ditentukan  oleh  jaksa yang  mengeksekusi,  dimulai  dengan  waktu  dua  bulan  dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun.
Penerapan  pidana  penjara  sebagai  pengganti  denda (sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika),  dalam  praktiknya  telah menimbulkan silang pendapat, ada pihak yang pro dan di lain pihak,  ada  yang  kontra.  Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Masing-masing  memiliki landasan  dan  argumentasi  yang  kuat,  baik  pengaruh  atau dampak  bagi  si  terpidana  maupun  kepada  masyarakat  pada umumnya.
Pidana  denda  adalah  hukuman  berupa  kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus  dosanya  dengan  pembayaran  sejumlah  uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima  sen)  dikali  15,  meskipun  tidak  ditentukan  secara  umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir  dari  undang-undang  tersebut,  untuk  norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya. 19
Pidana  kurungan  pengganti  adalah  pengganti  pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana  kurungan  pengganti,  apabila  terpidana  tidak membayar  harga  taksiran  yang  ditentukan  dari  barang rampasan  yang  tidak  diserahkan  oleh  terpidana.  Dalam  hal ini  sebelum  pemidanaan,  barang-barang  tersebut  belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka.  Bahkan  dapat  juga  dijatuhkan  apabila  biaya
19 Loebby Loqman, Op.Cit.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 54
pengumuman  hakim  yang  dibebankan  kepada  terpidana tidak dibayar.
Dalam  perkembangannya,  penjatuhan  pidana  denda dan  kewajiban  membayar  harga  taksiran  barang  rampasan yang  tidak  diserahkan  oleh  terpidana  atau  kewajiban  ganti rugi  oleh  terpidana,  umumnya  kepada  terpidana  tidak dijatuhkan  pidana  kurungan  pengganti.  Kalaupun  terpidana ditahan,  bukan  merupakan  kurungan  pengganti,  melainkan sebagai  alat  pemaksa  agar  supaya  terdakwa  memenuhi kewajibannya.  Bahkan  dalam  rangka  pemenuhan  kewajiban ini  dapat  dilakukan  seperti  acara  juru  sita  dalam  hukuman pidana.
Jika  terpidana  tidak  mampu  membayar  pidana  denda yang  dijatuhkan  kepadanya,  maka  dapat  diganti  dengan pidana  kurungan.  Pidana  ini  kemudian  disebut  pidana kurungan  pengganti  (dalam  Undang-undang  Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebut dengan istilah pidana penjara pengganti  denda).  Maksimal  pidana  kurungan  pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan,  perbarengan  atau  penerapan  Pasal  52  atau Pasal  52a  KUHP.  Dalam  beberapa  perundang-undangan hukum  pidana  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP  tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana di mana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas negara.
Penerapan  pidana  penjara  pengganti  denda,  menurut pendapat  pihak-pihak  yang  pro  (setuju),  lebih  didasarkan kepada  pertimbangan  kemanusiaan  serta  alasan  ekonomi belaka.  Faktor  kemanusiaan  cenderung  melihat  pada keadaan  terpidana  yang  tidak  dapat  dipaksakan  secara  fisik untuk membayar sejumlah denda yang dinilai terlalu tinggi, di luar jangkauan terpidana. Sedangkan pertimbangan ekonomi melihat  kondisi  terpidana  yang  tergolong  tidak  mampu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 55
(miskin). 20 Jangankan  mampu  membayar  sejumlah  denda yang  nilainya  sangat  tinggi,  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok sehari-hari saja, terpidana sudah tidak sanggup lagi.
Sementara  di  pihak  lain  yang  kontra  (tidak  setuju) terhadap  penerapan  pidana  penjara  pengganti  denda mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut kelompok ini penerapan  pidana penjara  yang dapat  menggantikan pidana denda dapat menimbulkan ketidakpastian dan tidak tegasnya hukum  di  mata  masyarakat. 21 Meskipun  dalam  praktiknya, hukum tidak kaku, tetapi setidaknya memiliki daya paksa dan memiliki  kewibawaan  ketika  diterapkan  dalam  masyarakat. Kalau  dalam  penerapannya  dinilai  tidak  efektif  lagi,  maka sudah  sewajarnya  pemerintah  sebagai  otoritas  pembuat aturan,  segera  merevisi  dan  mengkaji  ulang  sejumlah perundang-undangan pidana terkait, yang masih mencantumkan  penerapan  pidana  penjara  pengganti  denda dalam rumusan pasal-pasalnya. 22
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  148  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang menyatakan sebagai berikut:
“ Apabila  putusan  pidana  denda  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang  ini  tidak  dapat  dibayar  oleh pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana prekursor  narkotika,  pelaku  dijatuhi pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.
Dalam  Pasal  148  UU  Narkotika  dijelaskan  adanya penyebutan ”pidana penjara pengganti denda”, sementara di dalam  putusan  majelis  hakim  terkadang  memerintahkan dijalaninya ”pidana  kurungan  pengganti  denda”  apabila terdakwa tidak mampu membayar sejumlah denda yang nilai
20 www.google.com .diakses tanggal 16 Agustus 2011.
21 Ibid.
22 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 56
cukup  tinggi  yaitu  1  (satu)  miyar  rupiah.  Hal  ini  dapat menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda,  mengingat  pada dasarnya  pidana  penjara  berbeda  dengan  pidana  kurungan,
dimana pidana kurungan dianggap lebih ringan pelaksanaannya dibandingkan dengan pidana penjara.
Putusan  pidana  kurungan  pengganti  denda  yang diterapkan oleh majelis  hakim    dalam  kasus-kasus  narkotika didasari  oleh  semangat  Pasal  148  UU  Narkotika,  tetapi  di dalam  penerapan  hukumnya,  tidak  menyebutkan  atau menjatuhkan “pidana  penjara  pengganti  denda”,  tetapi “pidana  kurungan  pengganti  denda”.  Hal  ini  jelas  berbeda dan  tidak  selaras  dengan  pengaturan  dari  Undang-undang Narkotika itu sendiri.

## H.   Hambatan dan Upaya Jalan Keluar
Di  dalam  menerapkan  ketentuan  pidana  penjara pengganti  denda  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  148 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, dimana dalam prakteknya oleh majelis hakim yang tercermin di  dalam  putusan  pengadilan  disebutkan  sebagai  pidana kurungan  pengganti  denda,  sebenarnya  tidaklah  ditemukan hambatan  yang  berarti.  Hal  ini  disebabkan  telah  memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-undang Narkotika.
Hambatan yang dihadapi lebih kepada tidak efektifnya pidana  denda  yang  jatuhkan  kepada  si  terdakwa,  karena jumlah  pidana  yang  terlampau  tinggi  tidak  mungkin  dibayar oleh terdakwa. Apabila pidana denda ini pada umumnya tidak dapat  dibayar  oleh  sebagian  terpidana  narkotika,  maka pidana  denda  dalam  Undang-undang  Narkotika  patut  untuk dilakukan  pengkajian  lagi  di  masa  mendatang.  Penulis mencoba  memberikan  suatu  solusi,  sebagai  upaya  jalan keluar agar pidana denda ini bisa terbayarkan. Misalnya; jika terpidana Narkotika tergolong mampu secara ekonomi, maka dapat disita (dirampas) aset-asetnya untuk kemudian dilelang dengan sejumlah harga tertentu, yang nilai setara atau paling

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
tidak mendekati jumlah pidana denda yang harus dibayarkan. Setidaknya  ada  pemasukan  ke  kas  negara,  dari  pidana denda yang telah dijatuhkan.
Pemberantasan penyalahgunaan narkotika
merupakan  tanggung  jawab  bersama,  oleh  karena  itu segenap elemen masyarakat  dan pemerintah  beserta aparat penegak  hukum  harus  lebih  meningkatkan  upaya-upaya dalam  menekan  dan  menanggulangi  kejahatan  narkotika. Penerapan  pidana  denda  dalam  kejahatan  narkotika diupayakan  agar  bisa  lebih  efektif  dan  maksimal,  sehingga tidak merupakan pasal hiasan saja. Sehingga pada akhirnya, terpidana  tetap  harus  menjalani  pidana  penjara  juga.  Sekali lagi, perlu diadakan pengkajian ulang oleh pihak-pihak terkait mengenai  keberadaan  pidana  denda  dalam  Undang-undang narkotika di masa mendatang, dengan sistem dan pola yang lebih  memadai,  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi si  terpidana  maupun  orang  lain  yang  akan  melakukan kejahatan narkotika.
Penulis adalah Dosen Tetap, serta Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan dan Hukum Acara Pidana Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berdomisili di Bogor.

## Pakuan Law Review
Halaman 58

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Al-Quran  dan Terjemahannya .  Jakarta:  PT.  Serjaya  Sastra,
1988.
Dirdjosisworo, Soedjono. Bunga Rampai Kriminologi.
Bandung: Armico, 1985.
Garnasih,  Yenti. Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money Laundering). Jakarta:  Pascasarjana  Universitas
Indonesia, 2003.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
H. Hadiman. Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia. Jakarta:  Primer  Koperasi  Mitra  Usaha
Sbimmas Polri, 1999.
Kuncoro,  Prio. Upaya  Penanggulangan  Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Penerbit Harana Lastarya.Org, 2006. Loqman,  Loebby. Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang
Penerapan Pidana Denda . Jakarta : BPHN, 1992.
M.  Wresniwiro. Selamatkan  Anak  Bangsa  Dari  Bahaya Narkoba. Jakarta: Mitra Bintibmas, 2010.
Makaro,  Moh.  Taufik  dkk. Tindak  Pidana  Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Nawawi  Arief,  Barda. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum
Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Ronny R. Nitibaskara, Tubagus. Ketika Kejahatan Berdaulat,
Sebuah  Pendekatan  Kriminologi,  Hukum,  dan
Sosiologi. Jakarta: Peradaban, 2001.
Soesilo,  R. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia ,1996.
Subekti dan Tjitrosoedibyo. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
Sudarto. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Bandung:  Penerbit Alumni, 1981.
______. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1982.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 60
Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2004.