JURNAL PERENCANAAN WILAYAH e-ISSN: 2502 – 4205
Vol.IV., No.2, Oktober 2019 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
ANALISIS POTENSI KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUNA BARAT
Laode Geo
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Univeristas Halu Oleo Email : geolaode55@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk didalamanya adalah upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi ketersediaan lahan pangan, menganalisis potensi ketersediaan dan kebutuhan lahan pangan berkelanjutan sampai tahun 2045 di Kabupaten Muna Barat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2016-2017. Luas wilayah Kabupaten Muna Barat sekitar 2.057,69 Km 2 . Penelitian dilakukan dalam 4 (lempat) tahap yaitu (1) Persiapan penelitian, (2) Penyiapan bahan, peralatan dan peta kerja, (3) Survei lapangan dan (4) Analisis data meliputi analisis spasial dan non spasial. Aanalisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedang analisis data non spasial dilakukan terhadap data-data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan. Luas lahan pangan sawah di Kabupaten Muna adalah 2.343,35 Ha terdiri dari lahan eksisiting 2.031,35 Ha dan lahan potensial 312,10 Ha. Kebutuhan lah an pangan di Kabupaten Muna Barat sampai tahun 2017 adalah 3.148 Ha sehingga terdapat defisit lahan 805 Ha. Sedangkan kebutuhan lahan sampai tahun 2045 adalah 4.864 Ha sehingga terdapat defisit lahan sekitar 2.521 Ha.
Kata Kunci : Ketersediaan, Lahan Pangan, Kabupaten Muna Barat
Doi: dx.doi.org/10.33772/ppw

## 1. PENDAHULUAN
Dalam upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk
didalamanya adalah upaya perlindungan lahan pertanian pangan.
Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sector pertanian. Dalam demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis,
tetapi juga social, bahkan memiliki nilai religious. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.
Sementara meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga berpeluang menyebabkan degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedalulatan pangan.
Berdasarkan data statistik tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat sebesar 77.084 jiwa, terdiri dari 37.462 jiwa laki-laki dan 39.622 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan yaitu 85 jiwa/Km serta rasio jenis kelamin yaitu 95. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat sebagian besar menyebar secara merata. Peningkatan jumlah penduduk ini juga relative lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lahan pangan (sawah), sehingga ada potensi dalam jangka panjang untuk terjadinya rawan pangan, apabila tidak dilakukan lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lahan pangan (sawah), sehingga ada potensi dalam jangka panjang untuk
terjadinya rawaan pangan, apabila tidak dilakukan upaya perlindungan dan peningkatan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan di Kabupaten Muna.
Penelitian ini bertujuan mengedintifikasi potensi ketersediaan lahan pangan dan memetakan potensi ketersediaan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat.

## 2. BAHAN DAN METODE

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2016- 2017. Secara geografis Kabupaten Muna memiliki total luas sekitar 906,28 Km 2 .

## 2.2.  Alat dan Bahan
Bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah peta interpretasi image google earth dengan SAS planet tahun 2016, DEM citra SRTM resolusi 90 m, peta administrasi Kabupaten Muna tahun 2014 dan peta rupa bumi Indonesia skala 1 : 50.000 tahun 1999, data jumlah penduduk terakhir dan data alih fungsi lahan sawah.

## 2.3.  Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan dalam 4 (lempat) tahap yaitu (1) Persiapan penelitian, (2) Penyiapan bahan, peralatan dan peta kerja, (3) Survei lapangan dan (4) Analisis data meliputi analisis spasial dan non spasial. Aanalisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari
hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedang analisis data non spasial dilakukan terhadap data- data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan.

## 2.4.  Analisis Data
Analisis data yang digunakan yaitu analisis spasial dan non spasial. Aanalisis data spasial yaitu data yang bersifat keruangan dari hasil lapangan identifikasi lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam bentuk spasial atau pemetaan dengan menggunakan software remote sensing dan SIG. Sedang analisis data
non spasial dilakukan terhadap data- data hasil lapangan yang berkaitan dengan karakteristik lahan pangan, kepemilikan, produksi, pendapatan, biaya dan pemasaran, pendugaan kebutuhan lahan pangan, proyeksi permintaan bahan pangan dan rencana pengelolaan lahan pangan berkelanjutan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.  Luas Lahan Pertanian
Pangan di Kabupaten Muna
Barat
Luas lahan pertanian pangan dirinci pada setiap kecamatan di Kabupaten Muna Barat. Lahan pangan yang dipetakkan terdiri dari lahan basah/sawah dan lahan kering/ladang. Lahan pangan basah/sawah digunakan untuk pengembangan komoditi padi sawah. Sedangkan lahan kering/ladang diusahakan untuk pengembangan tanaman palawija.
Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Muna Barat No . Kecamatan Sawah (Ha) Ladang (Ha) Luas Ha % 1. Barangka 0 249.75 249.75 3.39 2. Kusambi 0 243.68 243.68 3.30 3. Lawa 0 669.18 669.18 9.07 4. Maginti 227.90 427.05 654.95 8.88 5. Napano Kusambi 0 649.29 649.29 8.80 6. Sawerigadi 294.25 1095.69 1389.95 18.84 7. Tiworo Kepulauan 407.92 592.49 1000.41 13.56 8. Tiworo Selatan 341.25 509.71 850.96 11.53 9. Tiworo Tengah 0 546.94 546.94 7.41 10. Wadaga 292.41 830.12 1122.53 15.22 Jumlah 1563.74 5813.90 7377.64 100.00 3.2.  Kebutuhan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat Kebutuhan lahan di Kabupaten Muna Barat diproyeksikan
berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi beras. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diasumsikan jumlah lahan yang
harus tersedia untuk memenuhi produksi beras di Kabupaten Muna Barat. Asumsi kebutuhan lahan kemudian diperbandingkan dengan ketersediaa lahan tanaman pangan (lahan basah/sawah). Jika kebutuhan lahan di suatu wilayah lebih tinggi dibanding ketersediaan lahan basah/sawah maka wilayah tertentu dikatakan mengalami defisit lahan sehingga kebutuhan pangannya harus
diperoleh dari luar atau daerah lain yang memiliki produksi beras lebih tinggi. Selain itu, bila suatu wilayah memiliki ketersediaan lahan pangan (basah/sawah) lebih tinggi dibanding perhitungan kebutuhan lahan maka wilayah tersebut dikatakan surplus lahan sehingga kebutuhan pangannya dapat memenuhi kebutuhan penduduk bahka mampu menyuplai keluar atau ke daerah lain.
Tabel 2. Analisis Kebutuhan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat
No. Desa/ Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan Pangan (Ton)* Ketersediaan Lahan Pangan (Ha) Kebutuhan Lahan Pangan (Ha) Selisih (Ha) 1. Barangka 6.460 808 0 273 -273 2. Kusambi 11543 1443 0 487 -487 3. Lawa 7995 999 0 338 -338 4. Maginti 8836 1105 292.8 373 -80 5. Napanokusambi 2507 313 0 106 -106 6. Sawerigadi 6755 844 379.41 285 94 7. Tiworo Kepulauan 6899 862 407.93 291 117 8. Tiworo Selatan 5195 649 422.64 219 203 9. Tiworo Tengah 6997 875 235.72 295 -60 10. Tiworo Utara 5220 653 0 220 -220 11. Wadaga 6146 768 604.51 260 345 Jumlah 74.553 9.319 2.343,01 3.147 -805 3.3.  Potensi Ketersediaan Lahan  Pangan di Kabupaten Muna Barat Potensi produksi lahan basah/sawah di Kabupaten Muna Barat dinilai pada kondisi eksisting dan potensi lahan basah. Lahan eksisting merupakan lahan sawah yang berproduksi secara konsisten sepanjang tahun sementara potensi lahan basah merupakan lahan yang berproduksi tidak sepanjang tahun
(sawah tadah hujan) atau lahan basah. Tabel 3. Potensi Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Muna Barat No. Kecamatan Luas Lahan Sawah (BPS, 2016) Luas Lahan Sawah (Hasil Pengukuran, 2016) Diusahakan (Ha) Tidak Diusahakan (Ha) Total (Ha) Eksisting (Ha) Potensi Lahan Basah (ha) Total (Ha) 1. Barangka 0 0 0 0 0 0 2. Kusambi 0 0 0 0 0 0 3. Lawa 0 0 0 0 0 0 4. Maginti 395 50 445 292.8 0 292.8 5. Napano Kusambi 0 0 0 0 0 0 6. Sawerigadi 226 617 843 379.41 0 379.41 7. Tiworo Kepulauan 665 800 1465 407.92 0 407.92 8. Tiworo Selatan 733 564 1297 422.64 0 422.64 9. Tiworo Tengah 40 287 327 236.17 0 236.17 10. Tiworo Utara 0 0 0 0 0 0 11. Wadaga 0 0 0 292.41 312.1 604.51 Jumlah 2.059 2.318 4.377 2.031,35 312,1 2.343,45
Luas lahan sawah eksisting di Kabupaten Muna Barat adalah 2.031,35 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan sawah yang dikelola sepanjang tahun secara konsisten. Semantara lahan sawah potensial/lahan basah yang tidak selalu diusahakan sepanjang tahun terdapat di Kecamatan Wadaga seluas 312,10 Ha. Lahan ini merupakan lahan sawah yang pernah diusahakan dan lahan basah yang potensial menjadi lahan sawah. Jumlah keseluruhan lahan basah/sawah di Kabupaten Muna dapat mencapai 2.343,45 Ha. Luas lahan sawah eksisting tertinggi terdapat di Kecamatan Tiworo Selatan seluas 422,64 Ha. Kendala utama pengelolaan lahan padi sawah di Kabupaten Muna Barat adalah ketersediaa air yang sangat rendah akibat minimnya fasilitas irigasi yang tersedia di seluruh wilayah persawahan sehingga sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi padi sawah.

## 3.4.  Prediksi Situasi Lahan
Pangan Di Kabupaten Muna

## Barat
Kebutuhan lahan pangan dan kebutuhan konsumsi penduduk diproyeksikan tahun 2016 dan tahun 2045. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan konsumsi penduduk dan luas lahan pangan yang harus tersedia untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kebutuhan konsumsi penduduk dan luas lahan pangan yang harus tersedia saat ini dan yang akan datang. Asumsi yang digunakan bahwa laju pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga kebutuhan konsumsi pangan juga akan mengalami peningkatan sehingga perlu ada perlindungan lahan pangan saat ini untuk menjamin pasokan pangan tetap aman sampai tahun 2045. Proyeksi kebutuhan lahan pangan dan kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Analisis Situasi Kebutuhan Lahan Pangan Tahun 2016 di Kabupaten Muna Barat No. Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan Pangan (Ton) Ketersediaan Lahan Pangan (Ha) Kebutuhan Lahan Pangan (Ha) Selisih (Ha) 1. Barangka 6460 808 0 273 -273 2. Kusambi 11543 1443 0 487 -487 3. Lawa 7995 999 0 338 -338 4. Maginti 8836 1105 293 373 -80 5. Napanokusambi 2507 313 0 106 -106 6. Sawerigadi 6755 844 379 285 94 7. Tiworo Kepulauan 6899 862 408 291 117 8. Tiworo Selatan 5195 649 423 219 203
9. Tiworo Tengah 6997 875 236 295 -60 10. Tiworo Utara 5220 653 0 220 -220 11. Wadaga 6146 768 605 260 345 Jumlah 74553 9319 2343 3148 -805 Kebutuhan lahan pangan merupakan perhitungan kebutuhan lahan untuk mengoptimalkan produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Muna Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat adalah 74.553 jiwa sementara kebutuhan konsumsi penduduk mencapai 125 kg pangan/kapita/tahun sehingga kebutuhan pangan pangan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut adalah
9.319 Ton. Berdasarkan kebutuhan pangan pangan yang harus tersedia maka kebutuhan lahan yang harus tersedia di wilayah Kabupaten Muna Barat untuk memenuhi produksi pangan sekitar 3.148 Ha. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran di lapangan menunjukkan ketersediaa lahan sawah dan potensi lahan basah yang dapat disawahkan di Kebupaten Muna Barat sekitar 2.343 Ha. Hal ini berarti masih terdapat defisit lahan sekitar -805 Ha.
Tabel 5. Analisis Situasi Kebutuhan Lahan Pangan Tahun 2045 di Kabupaten Muna Barat No. Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan Pangan (Ton) Ketersediaan Lahan Pangan (Ha) Kebutuhan Lahan Pangan (Ha) Selisih (Ha) 1. Barangka 10171 1271 0 430 -430 2. Kusambi 16955 2119 0 716 -716 3. Lawa 12585 1573 0 531 -531 4. Maginti 12518 1565 293 529 -236 5. Napanokusambi 7131 891 0 301 -301 6. Sawerigadi 10331 1291 379 436 -57 7. Tiworo Kepulauan 10366 1296 408 438 -30 8. Tiworo Selatan 7896 987 423 333 89 9. Tiworo Tengah 10408 1301 236 440 -204 10. Tiworo Utara 7341 918 0 310 -310 11. Wadaga 9473 1184 605 400 204 Jumlah 115.175 14.397 2.343 4.864 -2.521 Kebutuhan lahan pangan merupakan perhitungan kebutuhan lahan untuk mengoptimalkan produksi pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di
Kabupaten Muna Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Muna Barat yang diproyeksikan pada tahun 2045 akan meningkat menjadi  adalah
115.175 jiwa sementara kebutuhan
konsumsi penduduk mencapai 125 kg pangan/kapita/tahun sehingga kebutuhan pangan pangan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut menjadi 14.397 Ton. Berdasarkan kebutuhan pangan pangan yang harus tersedia maka kebutuhan lahan yang harus tersedia di wilayah Kabupaten Muna Barat pada tahun 2045 untuk memenuhi produksi pangan sekitar 4.864 Ha. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran di lapangan menunjukkan ketersediaa lahan sawah dan potensi lahan basah yang dapat disawahkan di Kebupaten Muna Barat sekitar 2.343 Ha. Hal ini berarti masih terdapat defisit lahan sekitar -2.521 Ha.

## 4. KESIMPULAN
1. Luas lahan pangan sawah di Kabupaten Muna adalah 2.343,35 Ha terdiri dari lahan eksisiting
2.031,35 Ha dan lahan potensial
312,10 Ha.
2. Kebutuhan lahan pangan di Kabupaten Muna Barat sampai tahun 2017 adalah 3.148 Ha sehingga terdapat defisit lahan 805 Ha. Sedangkan kebutuhan lahan sampai tahun 2045 adalah 4.864 Ha sehingga terdapat defisit lahan sekitar 2.521 Ha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB. Bogor Bintarto, R. 1984. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta. FAO, 1976. Sustainable Agriculture Production : Imlication For International Agriculture Reaseach. Dalam FAO
Research and Technology Paper 4. Rome. Italy. Haeruman, H. 2000. Keterpaduan Pengambangan Wilayah Integrasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Tertinggal. Lokakarya Mencari Format Baru Pengembangan KTI dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta : 23-24 November 2000.
Jayadinata,JT. 2008. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah Edisi Ketiga. ITB. Bandung. Jhingan, 1994. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Grafindo Persada. Jakarta. Nurisyah, 1997. Manfaat dan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Makalah Lokakarya Upaya Pengembangan dan Pembinaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Masa Datang. Jakarta. Rustiadi, E. 2004. Perencanaan Pengembangan Wilayah (Konsep Dasar dan Teori). IPB. Bogor. Rustiadi. E dan Wafda, R.  2008. Masalah Ketersediaan Lahan dan Konversi Lahan Pertanian. PSP3 LPM. IPB. Sadikin, 2009. Analisis Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi dan Land Rent. IPB. Bogor. Sandy, I. M. 1977. Tanah Kritis Sehubungan dengan Usaha Pertanian. Publikasi No. 48 Cetakan Ke-2 Jakarta. Sihalolo, M. 2004. Konversi Lahan
Pertanian dan Perubahan
Struktur Agraria di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Bogor Selatan. IPB. Bogor. Sumaryanto, N. 2001. Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan Proyek Pembinaan Kelembagaan Penelitian Pertanian Nasional. Bogor. Subagyo, H., Djaenudin D., Adi A. 2000. Perubahan Tata Guna Lahan dalam Kaitannya dengan Ketahanan Pangan. Seminar Hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi
Pertanian. Palangkaraya. Kalsel. Simond, J. O. 1988. Landscape Architecture. Mc. Graw Hill book Co. New York.
Sutanto, R. 1986. Pengindraan Jauh Jilid II. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Wahyono, T. 2011. Kajian Akademik Potensi Ruang Terbuka Hijau dalam Penurunan Gas Emisi di Jakarta. BLH. Jakarta. Yunus, H. S. 2010. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.