Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675 eISSN 2614-2392

## SOSIALISASI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN WAKAF UANG DALAM PELAKSANAAN WAQF FINTECH DI INDONESIA
Etty Mulyati, Nun Harrieti dan Eidy Sandra Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: etmul21@gmail.com
ABSTRAK. Desa  Masawah  secara  geografis  berada  pada  posisi  strategis  yaitu  dilalui  jalan  nasional  lintas  Garut- Pangandaran  dan  memiliki  kawasan  andalan  yaitu  kawasan  wisata  pantai  dengan  kegiatan  unggulan  pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan. Perkembangan Financial Technology sangat membantu dalam pengembangan pariwisata dan bisnis lainnya termasuk bisnis kelautan, terutama Tahun 2019 yang lalu desa Masawah mendapat juara pertama pengelolaan media sosial dalam ajang Piala Humas Jabar 2019. Mayoritas penduduk desa masawah adalah pengguna aktif smartphone dan internet, sehingga diharapkan pemahaman terhadap financial technology syariah dan wakaf uang dapat membantu pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan di desa Masawah tersebut. Metode yang digunakan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif). Financial technology termasuk financial technology syariah dan wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktifitas dan memberikan manfaat yang leih besar kepada masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai financial technology syariah dan wakaf uang di Indonesia. Pemahaman mengenai regulasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam menggunakan financial technoly syariah dan wakaf uang secara lebih cermat dan cerdas, termasuk dalam mengidentifikasi lembaga financial technology syariah yang legal dan ilegal agar dapat bertransaksi melalui financial technology syariah lebih aman. Materi dalam sosialisasi ini meliputi regulasi yang mengatur financial technology syariah dan wakaf uang di Indonesia, termasuk perkembangan jenis-jenis financial technology syariah di Indonesia.
Kata Kunci : Desa Masawah; Financial Technology Syariah; Wakaf Uang.
ABSTRACT. Masawah Village is geographically located in a strategic position, which is traversed by the national road crossing Garut-Pangandaran and has a mainstay area, namely a coastal tourism area with superior activities for developing tourism and marine business. The development of Financial Technology is very helpful in developing tourism and other businesses including marine business, especially in 2019 Masawah village won first place in social media management in the 2019 West Java Public Relations Cup. The majority of Masawah villagers are active users of smartphones and the internet, so it is hoped that an understanding of Islamic financial technology and cash waqf can help develop tourism and marine business in Masawah village. The method used was through socialization and legal counseling with lectures and question and answer (interactive) methods. Financial technology, including sharia financial technology and money waqf, has enormous potential in encouraging more efficient allocation of economic resources which in turn can increase productivity and provide greater benefits to society. There are several regulations governing sharia financial technology and money waqf in Indonesia. An understanding of these regulations can help the public in using sharia financial technology and money waqf more carefully and intelligently, including in identifying legal and illegal sharia technology institutions so that they can transact through sharia financial technology more safely. The material in this socialization includes regulations that govern sharia financial technology and money waqf in Indonesia, including the development of types of sharia financial technology in Indonesia.
Key Words :Masawah Village; Sharia Financial Technology; Money Waqf

## PENDAHULUAN
Era digital saat ini sangat mendukung perkembangan Financial  Technology  (FinTech ,) baik  yang  berbasis  konvensional  maupun  Syariah. FinTech atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Teknologi  Finansial  berdasarkan  definisi  yang diberikan oleh Bank Indonesia  adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran, keamanan,  dan  keandalan  sistem  pembayaran, secara sederhana FinTech dapat  diartikan  sebagai
layanan  keuangan  yang  menggunakan  perangkat lunak dan teknologi modern. Indonesia dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi  Syariah  termasuk  di  bidang FinTech syariah.  Kebutuhan  masyarakat  Indonesia  akan transaksi keuangan berbasis Syariah dapat dipenuhi salah  satunya  melalui FinTech Syariah,  terlebih keunggulan FinTech dalam kemudahan transaksi yang  ditawarkan  sangat  mendukung  terlaksananya inklusi keuangan di Indonesia.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memberikan klasifikasi FinTech menjadi 2 (dua) kategori, yaitu FinTech 2.0  untuk  layanan  keuangan  digital  yang
dioperasikan oleh Lembaga Keuangan dan FinTech 3.0  untuk  startup  teknologi  yang  memiliki  produk dan jasa inovasi keuangan. Salah satu jenis FinTech yang  daat  dikembangkan  adalah FinTech dalam pengumpulan  dan  pengelolaan  dana-dana  sosial dalam  masyarakat,  contohnya  berupa  wakaf  uang. Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorag, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
FinTech memiliki  potensi  yang  besar  dalam pengumpulan  dana  wakaf  uang  dari  masyarakat melalui waqf  Fintech . Waqf  fintech maksudnya adalah  wakaf  uang  melalui  layanan  keuangan digital. . Potensi  wakaf  uang  yang  sangat  besar dalam  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  saat  ini pengelolaannya belum maksimal, fintech diharapkan mampu  memaksimalkan  pengumpulan  dana-dana sosial masyarakat terutama wakaf uang, mengingat kemudahan transaksi yang ditawarkan melalui finteh, namun di lain sisi diperlukan regulasi yang memadai agar  pelaksanaannya  dapat  tetap  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip Syariah.
Masyarakat  Desa  Masawah  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sebagai pengguna aktif smartphone dan layanan internet memerlukan pengetahuan  yang  memadai  mengenai FinTech termasuk Waqf  FinTech mengingat kawasan desa Masawah memiliki kawasan andalan sebagai daerah wisata  dan  bisnis  kelautan,  sehingga  diharapkan dengan  sosialisasi  ini  masyarakat  desa  Masawah lebih  memahami  tentang FinTech dan  mampu memanfaatkannya  dalam  pengembangan  kawasan andalan tersebut.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  Pengabdian Pada  Masyarakat  (PPM)  ini  adalah  metode pendidikan  masyarakat  yang  dilakukan  melalui sosialisasi dan penyuluhan yaitu dengan:
1.  Mengidentifikasi  masyarakat  sasaran  yang  akan diberikan penyuluhan
2. Penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif) sesuai dengan jadwal yng telah ditentukan
3. Evaluasi hasil penyuluhan hukum dengan aparat pemerintah setempat
Hasil  yang  diharapkan  dari  pengabdian  pada masyarakat  ini  adalah  pemahaman  masyarakat sasaran  terhadap  pengaturan  dan  perkembangan financial  technology syariah  dan  wakaf  uang  di Indonesia.
Kegiatan  PPM  ini  dilaksanakan  di  Desa Masawah. Secara administratif Desa Masawah berada
di  Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara: Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, sebelah barat: Desa Cimerak Kecamatan Cimerak, sebelah timur:  Samudera  Indonesia,  sebelah  selatan:  Desa Legokjawa  dan  Desa  Batumalang,  Kecamatan Cimerak. Secara geografis Desa Masawah berada pada posisi  startaegis  yng  dilalui  jalan  nasional  lintas Garut-Pangandaran,  dalam  konteks  pengembangan wilayah  Desa  Masawah  mempunyai  kawasan andalan  yaitu  kawasan  wisata  pantai  dengan kegiatan  unggulan  pengembangan  kepariwisataan dan bisnis kelautan. Kegiatan PPM ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan financial technology syariah dan wakaf uang dalam mendukung pengembangan desa masawah sebagai destinasi wisata dan bisnis kelautan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  teknologi  sejalan  dengan  asas dan  tujuan  dari  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  teknologi  elektronik  yang  terdapat  pada  Pasal 3  dan  Pasal  4    Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yaitu berdasarkan asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral  teknologi.  Adapun  tujuan  dari  pemanfaatan teknologi  informasi  ini  untuk  mengembangkan bangsa,  perdagangan  dan  perekonomian  nasional, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di  bidang  penggunaan  dan    pemanfaatan  serta memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Peranan internet dalam teknologi informasi saat ini digunakan untuk mengembangkan industri keuangan  yang  dikenal  dengan  teknologi  finansial ( FinTech ). FinTech merupakan produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan  model  bisnis  yang  inovatif.    Perkembangan teknologi finansial memudahkan masyarakat untuk melakukan  kegiatan  ekonomi,  juga  membuka peluang  untuk  pendirian  berbagai  platform  yang memudahkan orang untuk melakukan kegiatan keuangan.  Sehingga  pada  era  yang  berada  pada digitalisasi  ini  perekonomian  mulai  terintegrasi melalui sistem online.
Inovasi teknologi dan penetrasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan menandai munculnya momentum  transformasi  di  dunia  finansial.  Era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi
internet, telepon pintar, dan big data hingga ke level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut, arus  digitalisasi  ekonomi  termasuk  di  dalamnya Sebagaimana  disebutkan  dalam  Penjelasan  PBI No.19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial, FinTech memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
FinTech tumbuh  seiring  dengan  perubahan gaya  hidup  masyarakat  yang  saat  ini  didominasi oleh pengguna teknologi dan mempunyai  tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan demikian FinTech merupakan  industri  baru  yang  timbul  akibat kemajuan  teknologi,  dan  merupakan  terobosan baru  terhadap  aspek-aspek  bisnis    menjadi  lebih efisien  dan  mudah.  Keberadaan FinTech bertujuan untuk  membuat  masyarakat  lebih  mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi  dan juga meningkatkan literasi keuangan. Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial,  Teknologi  Finansial  adalah penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat  berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,    dan keandalan  sistem  pembayaran.  PBI  ini  bertujuan untuk  mendukung  terciptanya  stabilitas  moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang  efisien,  lancar,  aman,  dan  andal  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang berkelanjutan  dan  inklusif  dengan  menerapkan prinsip  perlindungan  konsumen  serta  manajemen risiko  dan  kehati-hatian.  Kewajiban  penyelenggara FinTech yang  telah  terdaftar  menerapkan prinsip perlindungan konsumen,  menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data  dan/atau  informasi  transaksi,  menerap- kan  prinsip  manajemen  risiko  dan  kehati-hatian  dan menggunakan rupiah  dalam  setiap  transaksi  yang dilakukan  Indonesia  serta  menerapkan prinsip anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan terorisme.
Penjelasan  PBI  No.19/12/PBI/2017  Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial  menyebutkan bahwa  teknologi  finansial  memiliki  potensi  yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang  lebih  besar  bagi  masyarakat. FinTech hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keuangan, disamping itu mempunyai manfaat bagi
konsumen antara lain mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Bagi pelaku usaha FinTech memberi manfaat yaitu  menyederhanakan  rantai  transaksi,  menekan biaya operasional dan biaya modal, Bagi pemerintah juga  memberi  manfaat  yaitu  mendorong  transmisi kebijakan  ekonomi,  meningkatkan  kecepatan perputaran  uang  sehingga  meningkatkan  ekonomi masyarakat Indonesia, dan turut mendorong Strategi Nasional  Keuangan  Inklusif/SKNI  agar  75% penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai Lembaga  pengatur  dan  pengawas FinTech di Indonesia telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi (POJK 77/POJK.01/2016). Pasal 1 Angka 3 ketentuan tersebut memberikan definisi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara  langsung  melalui  system  elektronik  dengan menggunakan  jaringan  internet.  Ketentuan  POJK ini tidak hanya berlaku bagi FinTech konvensional tetapi juga bagi FinTech Syariah. Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  telah  mengeluarkan  Fatwa DSN-MUI  No.  117/DSN-MUI/II/2018  Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018).  Salah  satu  pertimbangan dikeluarkannya  fatwa  tersebut  adalah  bahwa masyarakat  Indonesia  memerlukan  penjelasan mengenai  ketentuan  dan  Batasan  hukum  terkait layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prinsip  Syariah.  Ketentuan  umum fatwa  tersebut  memberikan  definisi  mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang  mempertemukan  atau  menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. FinTech telah  banyak  diadopsi  oleh  industri keuangan konvensional maupun keuangan syariah, terdapat perbedaan antara FinTech syariah dengan FinTech konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang  dilakukan  tentu  saja  harus  sesuai  dengan prinsip  syariah  baik  dalam  rukun  dan  juga  syarat dalam  akad.  Lembaga  keuangan  syariah  harus mendasari  operasionalnya  dengan  prinsip  syariah
yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar (ketidak jelasan  akad), maysir (ketidak  jelasan/  tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu  pihak),  dan  haram.  Bahkan  seharusnya  lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil ( profit and lose sharing ) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah  banyak  yang  menjelaskan  bahwa  landasan bunga  ( interes t)  sangat  dilarang  karena  dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsepsional didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan ( equity ), keadilan ( fairness) , kejujuran (transparan), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (falah oriented ).
Seluruh  peserta  sosialisasi  di  Desa  Masawah merupakan pengguna aktif smartphone dan internet, mereka sudah memahami penggunaan internet dalam kehidupan  sehari-hari  termasuk  dalam FinTech khususnya dalam sistem pembayaran. Sosialisasi ini diberikan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi pengaturan FinTech di Indonesia khususnya yang berlandaskan prinsip syariah dan juga mengenai potensi wakaf uang dalam pemberdayaan masyarakat desa. Mayoritas peserta sosialisasi belum memahami mengenai FinTech syariah dan wakaf uang. Wakaf  secara  etimologi  adalah al-habs ( menahan),  sedangkan  secara  terminologi  yaitu “ Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah ” (Menahan suatu  barang  dan  memberikan  manfaatnya (Muhammad,  2008).  “ Tahbiisul  Ashl ”  yaitu menahan barang, sedangkan “ al-ashl ” adalah jenis barang  seperti  rumah,  pohon,  tanah  dan  mobil serta  yang  serupa  dengannya  sebab  wakaf  bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap  (Muhammad,  2008). Tasbiilul  Manfa’ah (memberikan  manfaatnya)  yakni  melepaskannya, makna tasbiil adalah al-ithlaaq (melepaskan) berkaitan  dengan  barang  yang  diwakafkan,  yaitu at-tahbiis (menahan), dimana kebalikan dari makna tahbiis (menahan)  tersebut  adalah  melepaskannya, maksudnya orang yang berwakaf menahan barang tersebut  dari  segala  hal  yang  dapat  mengalihkan kepemilikan  dan  orang  tersebut  memberikan manfaatnya, misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah,  pengelolaan  lahan,  dan  lain  sebagainya. (Muhammad, 2008).
Uang merupakan salah satu jenis harta benda wakaf  berupa  benda  bergerak.  Mannan  (1995) dalam Kencana (2017) menunjukkan bahwa wakaf uang  sudah  dikenal  dalam  Islam  pada  periode Utsmaniyah dan di Mesir penggunaan wakaf uang sebagai  instrumen  keuangan,  merupakan  inovasi dalam  keuangan  publik  Islam,  di  mana  wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi  di  bidang  keagamaan,  Pendidikan,  dan pelayanan  sosial  (Khalil,  2010).  Majelis  Ulama
Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang melalui Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI  Tentang  Wakaf  Uang,  berdasarkan  fatwa tersebut wakaf Uang ( Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud ) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Saat ini belum ada pemberdayaan potensi desa melalui  mekanisme  pendayagunaan  wakaf  uang, setelah sosialisasi ini dilakukan kepala desa berserta stafnya dapat menginventarisasi wakaf benda tetap di Desa Masawah dan mencoba memberdayakannya melalui mekanisme wakaf uang dengan bekerjasama dengan nazhir-nazhir wakaf uang.

## SIMPULAN
Masyarakat  Desa  Masawah  sebagai  pengguna aktif smartphone dan  internet  sudah  bersentuhan dengan financial  technology terutama dalam sistem  pembayaran.  Pemahaman  regulasi  terkait financial technology syariah dan wakaf uang beserta perkembangan di dalam praktiknya diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai financial technology syariah dan wakaf uang dan diharapkan masyarakat  mampu  memanfaatkan  potensi financial technology syariah dan wakaf uang dalam peningkatan bisnis kelautan dan pariwisata di desa Masawah  sesuai  dengan  konteks  pengembangan Desa Masawah. Partisipasi aktif warga dan kepala desa menjadi faktor pendorong keberhasilan kegiatan sosialiasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa  DSN-MUI  No.  117/DSN-MUI/II/2018 Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip Syariah
Kencana,  U.  (2017). Hukum  Wakaf  Indonesia , Malang: Setara Press
Keputusan  Fatwa  Komisi  Fatwa  majelis  Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang
Khalil, J. (2010). Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh. retrieved from http/wwww.bwi. or.id.
Mannan,  MA.,  (1995). Structure  Adjustment  and Islamic  Voluntary  Sector  with  Special Reference  to  Awqaf  in  Bangladesh ,  IDB
Jeddah
Muhammad, S. (2008). Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat  Menurut  Al-Quran  dan  As-Sunnah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang

## Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan  bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/
POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi

## Informasi