## YESUS DAN MACHIAVELLI: MORALITAS, RELIGIUSITAS, DAN KOMPETENSI POLITISI DI RUANG PUBLIK

## Johanis Putratama Kamuri
Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional dan Rohaniawan Gereja Reformed Injili Indonesia
ABSTRACT: This research was conducted to answer the question of what competent politicians are and the relationship between the strategies they use in the public sphere with moral and religious principles. The research rests on the thesis that the competence of politicians cannot be separated from morality and religiosity. The goal is achieved through asymmetrical comparison of the teachings of Jesus with Machiavelli’s political thoughts. The teachings of Jesus and Machiavelli’s thoughts–about the situation of public sphere, the strategy used to overcome the situation and the role of moral and religious principles in the public sphere–will be compared to understand and answer the questions asked. It shows that competencies have relations with effective strategies to overcome the unideal situations in political public sphere and the application of value systems that limit the use of political strategies. Thus, political strategy has a strong relationship with religiosity and morality.
KEYWORDS: political public sphere, Christian politician , competent  po - litician, moral and religious principles, church and state relationship.
ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa itu politisi kompeten dan hubungan strategi kekuasaan yang digunakannya di ruang publik dengan prinsip-prinsip moral dan religius. Penelitian bertumpu pada tesis bahwa kompetensi politisi tidak dapat dilepaskan dari prinsip moral dan religius. Tujuan dicapai melalui komparasi asime- tris terhadap ajaran-ajaran Yesus dengan pemikiran politik Machiavelli.
Pandangan Yesus dan Machiavelli–tentang situasi ruang publik, strategi yang digunakan untuk mengatasi situasi ruang publik dan peran prin- sip moral maupun religius dalam ruang publik–akan dikomparasi untuk memeroleh dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki relasi dengan strategi efektif untuk mengatasi situasi tidak ideal di ruang publik politik dan pe nerapan sistem nilai yang membatasi penggunaan strategi politik. Dengan demikian, strategi politik memiliki relasi dengan religiusitas dan moralitas. KATA-KATA KUNCI: ruang publik politik, politisi Kristen, politisi kom- peten, prinsip moral dan religius, relasi gereja dan negara.

## Pendahuluan
Di Indonesia, orang Kristen berkesempatan menggenapi panggilan Allah untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau negara sebagai mana ter- tulis dalam Yeremia 27:1-7. Indonesia bukan negara agama tetapi sumber inspirasi konstitusinya, UUD 1945, adalah agama. Jadi, Indonesia adalah negara beragama, bukan negara sekuler, sehingga kontribusi agama di ruang politik tidak disangkali melainkan diharapkan. Warga negara dengan agama apapun, termasuk Kristen, dapat memberi kontribusi di ruang poli- tik. Sudah seharusnya orang Kristen memberi kontribusi di ruang politik.
John Stott mendeskripsikan dua sikap orang Kristen terhadap pang - gilan untuk masuk ke ruang publik, termasuk politik: keterlibatan dan pelarian. 1 Sementara posisi pertama menegaskan tindakan konkret orang Kristen untuk melibatkan diri di ruang publik, termasuk politik, posisi kedua mengindikasikan ketidakpedulian bahkan penolakan untuk berkon- tribusi langsung di ruang publik.
Kecenderungan menjauhi ruang politik dilatarbelakangi konsep pikir dualistis yang memisahkan wilayah sakral dan sekuler 2 di mana jangkauan misi direduksi pada penginjilan dan pengajaran Firman. Alasan lain bersifat teologis: doktrin yang menekankan keterpisahan total gereja dari negara. Gereja Anabaptis, misalnya, menolak keterlibatan orang Kristen sebagai pejabat negara atau politisi karena konsep perbedaan total antara roh atau kerajaan sorga (gereja) dengan daging atau dunia (negara). 3 Akibatnya orang Kristen enggan terlibat dalam kehidupan politik yang dianggap kotor dan kontribusinya di ruang politik (termasuk di Indonesia) menjadi minimal.
1 Stott  menyebutnya  keterlibatan  atau  keprihatinan  sosial.  John  Stott, Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984), 1-4. 2 Bdk. Ronald Helweldery, “Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja)”, Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2, no. 2 (2014):
124. 3 Benyamin F. Intan, “Calvin’s Ideas on the Church-State Relationship and their Meaning for the Churches in Indonesia”, European Journal of Theology 27:1 (2018): 58.

## YESUS DAN MACHIAVELLI
Di sisi lain, ada kesadaran terhadap panggilan untuk mendoakan dan memerjuangkan kesejahteraan masyarakat. John Calvin menyebut keinginan menjadi politisi sebagai hasrat mulia dan jabatan publik politisi sebagai pantas bahkan sepenuhnya suci sehingga keterlibatan politik adalah keputusan yang mulia sebab politik itu suci. 4 Keinginan untuk berinkarnasi ke wilayah yang dianggap kotor–dengan motivasi menghadirkan transfor- masi dan memerjuangkan kesejahteraan masyarakat–memeroleh apresiasi. Gereja dan orang Kristen didorong untuk terlibat aktif dalam politik.
Benyamin Intan menggunakan pemikiran Calvin untuk menegaskan mutual responsibility gereja dan negara, termasuk di Indonesia. Ada peno- lakan terhadap politisasi agama maupun agamaisasi politik. Pemerintah menyediakan iklim positif bagi kebebasan beragama, dan agama tidak mengintervensi “urusan intenal” pemerintah. 5 Sedangkan Herry Susanto, berdasarkan Kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, menegaskan gereja sebagai rekan negara yang merespons isu-isu sosial melalui pelayanan diakonia sebagai pewujudan identitas umat Allah. 6 Dua tulisan ini ikut mendorong kontribusi gereja dalam kehidupan bernegara.
Namun dua wajah politik mengancam kesaksian Kristen di ruang politik. 7 Pertama, pesona politik: kuasa, tantangan dan keuntungan politik mengalihkan perhatian dari prinsip-prinsip moral dan religius bahkan tanggung jawab terhadap Allah dan sesama. Takoy menunjukkan bahwa kekhawatiran jemaat GMIT terhadap keterlibatan pendeta dalam politik praktis yang bukan hanya dilatarbelakangi oleh isu teologis bahwa pendeta dipanggil “ke dalam gereja” (bukan politik) atau asumsi bahwa politik itu kotor, tapi pengalaman bahwa politik dijadikan akses pada popularitas dan kekayaan dan fakta pendeta tidak berbuat banyak bahkan berkompromi dan berpihak pada kepentingan tertentu. 8 Masalahnya adalah politik dilepaskan dari kompetensi politisi. Jabatan pendeta yang sakral dan sangat dihor- mati di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dapat dieksploitasi untuk dukungan politik. Pendeta berpeluang memenangkan kontestasi politik, meski tidak memiliki kompetensi. Akibatnya kuasa yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk melayani masyarakat tetapi mengakses kepentingan
4 John Calvin, Institutes of the Christian Religion ,  ed.,  John  T.  McNeill,  terj.  Ford  Lewis  Battles (Louisville: Westminster Johm Knox, 2006), IV.20.6.
5 Bdk. Benyamin F. Intan, “Calvin’s Ideas on the Church-State Relationship and their Meaning for the Churches in Indonesia”, 60-63.
6 Herry Susanto, “Gereja Sebagai Umat Allah dan Rekan Negara”, Jurnal  Jaffray Vol. 17, No. 1 (April 2019): 35-56.
7 Silaen mengutip istilah tremendum et fascinatum dari  Rudolf  Otto  untuk  menunjukkan  bahwa politik memiliki wajah memesona dan mengerikan. Bdk. Victor Silaen, “Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014,” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat Vol. 02, No. 1 (April 2015): 164.
8 Boy R. Takoy, “Bolehkah Pendeta Berpolitik,” Sinodegmit.or.id , 12 Desember 2016, diakses 15 Juni 2019, https://sinodegmit.or.id/bolehkah-pendeta-berpolitik-pdt-boy-r-takoy/
personal dan atau kelompok (kompromi).
Kedua, wajah buruk politik: sikap pragmatis dan oportunis yang mendorong penerapan strategi politik Machiavellian yang mengafirmasi kekejaman dan amoralitas. Normalisasi-abnormalitas moral, kecenderun- gan menganggap wajar kekejaman dan amoralitas, merupakan ancaman serius. Pada Pemilu 2014 sejumlah pendeta dan lembaga gerejawi meman- faatkan mimbar gereja, Firman Tuhan, argumentasi teologis bahkan nubuat atau “bisikan Roh Kudus” untuk mendukung calon dengan rekam jejak buruk. Bahkan sejumlah pemimpin gereja mengadakan ibadah syukur bagi kemenangan pasangan calon tersebut dengan mangabaikan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (yang belum diumumkan) bahkan memutarbalikkan atau, setidaknya, memanfaatkan pemutarbalikan hasil penghitungan cepat yang mengunggulkan calon lainnya. Masalahnya adalah politik dilepaskan dari moralitas dan religiusitas. Akibatnya orang Kristen dan gereja menjadi alat politik atau sebaliknya menjadikan politik sebagai alat bagi kepentingan. Prinsip-prinsip moral dan religius yang sakral dibaikan bahkan dijadikan alat bagi kepentingan tersebut.
Situasi ini menuntut refleksi tentang peran gereja dan politisi Kristen di ruang politik, termasuk di Indonesia. Gereja dan orang Kristen perlu memerhatikan dimensi moral dan religius dalam politik. Victor Silaen mengkritisi gereja dan pemimpin gereja yang memanfaatkan jabatan maupun hal-hal sakral dalam kekristenan untuk kepentingan politik. 9 Sementara Togardo Siburian berusaha memerkaya mandat bagi gereja dengan mengajukan refleksi kritis yang menekankan dimensi moral dari politik dan pentingnya transformasi konsep politisi menjadi negarawan yang bersumbangsih bagi bangsa dan kesejahteraan masyarakat. 10
Penelitian ini masih berkaitan dengan peran gereja dan orang Kristen (sebagai politisi) di ruang politik. Namun, terkait dengan persoalan yang dipaparkan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah kompetensi politisi dan peran prinsip-prinsip moral maupun religius dalam politik praktis. 11
9 Victor Silaen, “Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014,
160-207.
10 Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani”, Societas Dei
Vol. 4, No. 1 (April 2017): 64. 11  Setidaknya ada tiga kategori keterlibatan gereja dan orang Kristen dalam politik: pertama, politik minimalis, di mana keterarahan dan keterlibatan dibatasi pada momen tertentu seperti Pemilu, Pilkada dan Pileg. Sesudah itu politik, yang berkaitan dengan kebijakan publik, yang memengaruhi kehidupan bangsa dan hajat hidup masyarakat seolah hilang dari kesadaran. Situasi ini nyaman karena tidak melibatkan banyak pergumulan terkait benturan realitas politik tidak ideal dengan sistem nilai orang Kristen. Kedua, politik moral sebagai usaha memengaruhi kehidupan dan pikiran publik melalui pelaksanaan kewajiban warga negara maupun kritik terhadap kekuasaan dan mereka yang membuat kehidupan publik tidak ideal. Ketiga, politik praktis yakni keterlibatan di ruang publik melalui tin- dakan yang berkaitan langsung dengan kekuasaan. Dua kategori terakhir melibatkan intensionalitas konstan pada politik praktis dan pergumulan mendalam terkait situasi politik dan sistem nilai (moral dan spiritual) Kristen.
Tujuannya antara lain menemukan kaitan antara kompetansi dan moralitas serta religiusitas politisi dan merefleksikan sumbangsih gereja bagi negara melalui peran politisi kompeten.
Penelitian diawali dengan penjelasan tentang metode penelitian. Setelah menjelaskan pemikiran Machiavelli tentang politisi kompeten dan strategi mengatasi situasi tidak ideal dalam ruang publik, penelitian dilanjutkan dengan menguraikan pemikiran Yesus tentang kaitan kompe- tensi politisi dengan prinsip-prinsip moral dan religius. Penelitian diakhiri dengan uraian tentang peran gereja dalam memersiapkan politisi kompeten yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan religius yang baik.

## Metode Penelitian
Tujuan penelitian dicapai melalui studi pustaka terhadap asumsi-asumsi Yesus dan Machiavelli tentang situasi ruang publik (termasuk politik) dan kompetensi politisi dalam mengatasi situasi tersebut dalam hubungan dengan nilai-nilai moral-religius. Menurut Machiavelli “transformation from being an ordinary citizen to being a prince presupposes either virtue or Fortune, it appears that one or the other may partially alleviate many of the difficulties; nevertheless, whoever is the less indebted to Fortune survives longer.” 12 Berbagai kesulitan dalam ruang politik menjadikannya tidak ideal. Politisi kompeten melampaui kesulitan tanpa bergantung keberuntungan ( fortune ). Ia berkemampuan ( virtue ) memahami situasi konkret yang menjadi tantangan dan menemukan strategi paling efektif untuk mengatasinya.
Kapasitas identik dengan kreativitas atau kecerdikan menentukan startegi. Machiavelli menulis “there are two ways to fight: by using laws, and by using force. The former is characteristic of man; the latter, of animals. But frequently the former is inadequate and one must resort to the latter.” 13 Strategi pertama bersifat manusiawi, memanfaatkan hukum dan prinsip moral untuk melampaui kesulitan. Namun pendekatan ini tidak lebih efektif dari strategi binatang liar yang merupakan antitesis pendekatan pertama karena mengandalkan kekerasan dan amoralitas.
Strategi ketiga adalah moderasi dua pendekatan sebelumnya. Kualitas moral-religius, seperti kejujuran, integritas, ketulusan dan kemampuan mengendalikan perkataan, tidak disangkali. Tapi Machiavelli menulis    “a prince, therefore, need not actually have all the qualities I have enumerated, but it is absolutely necessary that he seems to have them.” 14 Kualitas-kualitas
12  Niccolo Machiavelli, The Prince ,  terj.  James  B.  Atkinson  (Indianapolis:  Hackett  Publishing Company, 2008), 145. 13  Ibid., 279. 14 Ibid., 279, 283.
tersebut tidak harus ditolak tapi juga tidak harus dimiliki karena politisi kompeten memanfaatkannya sebagai alat politik.
Yesus juga mengasumsikan dunia sebagai ruang tak ideal sehingga orang Kristen diutus ke dalam dunia seperti “domba ke tengah serigala” (Matius 10:16) untuk menjadi “garam dan terang” (Matius 5:13-14) sehingga terjadi perubahan. Maka Yesus menuntut mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Istilah cerdik mengacu pada bijaksana ( sensible , pru- dent ) 15 untuk mengatasi situasi sulit sehingga dapat diasosiasikan dengan virtue . Sementara istilah tulus menekankan kemurnian dan kejujuran ( pure , irreproachable honesty ) 16 untuk menegaskan komitmen pada prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah. Kecerdikan berkaitan erat dengan moralitas dan spiritualitas.
Asumsi-asumsi Yesus dan Machiavelli akan dikomparasi secara asi- metris 17 sehingga pemikiran Machiavelli ini dideskripsikan terlebih dahulu. Setelah itu pemikiran Yesus akan dideskripsikan sekaligus diperbandingkan dengan Machiavelli. Karena komparasi dalam penelitian filosofis menuntut “masalah yang common, ” 18 asumsi-asumsi yang diperbandingkan dibatasi pada asumsi tentang situasi ruang publik dan kompetensi aktor (politisi) dalam meresponi situasi tersebut dengan melibatkan prinsip moral dan religius yang dipahaminya.
Melalui pendekatan ini, definisi rasional–bukan pragmatis–tentang politisi kompeten dikonstruksi dalam kaitan dengan tanggung jawab serta peran moralitas dan religiusitas pada strategi mengatasi situasi tidak ideal. Hasil penelitian digunakan untuk menegaskan kontribusi gereja bagi negara dengan memersiapkan politisi kompeten yang berkomitmen pada prin- sip-prinsip moral dan religius di ruang politik.

## Strategi Politik Machiavelli
Machiavelli dikenal melalui Il Principle yang menganjurkan berbagai strategi kontroversial pada politisi yang ingin merebut atau memerta hankan kekua- saan. Ia juga menuangkan pemikiran politik dalam Discourses on Livy yang berfokus pada tata pemerintahan. Di dalamnya ia menegaskan bahwa republik adalah bentuk pemerintahan terbaik, dan pangeran maupun repu- blik diperkuat oleh kebajikan dan kekuatan tanpa pelanggaran hukum. 19 Discourses yang bernada positif tidak banyak dikenal publik. Il Principle
15  R.T. France, The Tyndale New Testament Commentaries: Matthew (Nottingham, United Kingdom: Inter-Varsity Press), 182. 16 Ibid.
17  Anton Bakker dan Achmad C. Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 1990), 87. 18  Ibid., 84. 19  Niccolo Machiavelli, Diskursus (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), 1.9, 1.26.

## YESUS DAN MACHIAVELLI
terkenal karena tidak segan menganjurkan strategi kontroversial yang mem- benarkan kekejaman dan amoralitas. Kesan ini mengendap pada memori kolektif masyarakat sehingga nama Machiavelli lebih sering diasosiasikan dengan strategi politik amoral 20 meski ia tidak menyangkali peran moralitas. Mengapa Machiavelli menulis dua pemikiran yang terlihat kontra- diktif? Discourses memersoalkan tata pemerintahan 21 sehingga isinya adalah “apa yang seharusnya” atau idealnya sebuah negara dan pemerintahan. Sedangkan Il Principle yang membicarakan fakta persaingan politik menuju kekuasaan. Setiap bab buku ini menceritakan fakta pertarungan politik yang jauh dari ideal. Nasihat realistis diberikan bagi politisi yang menghadapi situasi tersebut.
Machiavelli merumuskan pemikiran dengan memerhatikan kecen- derungan alamiah makhluk politik dan sejarah politik berbagai negara. Pendekatan realistis membawa pada kesimpulan kontroversial yang menghalalkan amoralitas. Politisi justru ditantang untuk menunjukkan kompetensi dalam mengatasi situasi tidak ideal melalui kecerdikan dan keberanian memanfaatkan strategi bermoral maupun tindakan kejam dan amoral.
Strategi Machiavellian menjadi fakta dalam hampir setiap kontestasi politik. Dalam lebih dari satu dekade terakhir di Indonesia, misalnya, bentuk positif maupun negatif dari politik kehadiran dan keberpihakan, politik pencitraan dan politisasi agama yang merupakan ekspresi strategi Machiavellian telah dipraktekkan politisi dalam kontestasi politik. 22 Lalu bagaimana Machiavelli mengaitkan kompetensi dengan prinsip moral dan religius?

## Tantangan Machiavelli bagi Politisi Kompeten
Ruang politik selalu diwarnai kontestasi bahkan pertarungan menuju kekuasaan sehingga tidak mungkin ideal. Berbagai kesulitan yang diha- dapi di dalamnya dapat diatasi, sehingga kuasa dapat diperoleh, karena keberuntungan ( fortune ) dan atau kapasitas ( virtue ) politisi. Keberuntungan tidak menjamin kelanggengan kekuasaan sehingga kapasitas memiliki
20  Maurizio Viroli, Machiavelli (London, Granta: 2008), 34.
21  Kesimpulan diambil dengan memerhatikan bahwa Discourse didedikasikan pada Boundelmonti dan Rucellai yang, bagi Machiavelli, patut menjadi raja karena paham cara memerintah. Dengan meru- juk khususnya pada sejarah Roma (di mana muncul kekaisaran dan republik yang dikonstruksi dengan hukum, organisasi, dan kecakapan mengagumkan) maupun sejarah politik kota atau bangsa lainnya, Machiavelli ingin pembaca melihat bagaimana para penguasa menginstitusikan republik, memelihara negara, memerintah kerajaan, mengorganisasi tentara, mengatur strategi perang, dan menyalurkan keadilan. Intinya adalah cara menata pemerintahan. Niccolo Machiavelli, Diskursus , xxviii, 4-6.
22  Ekspresi strategi Machiavellian di Indonesia melalui politik kehadiran dan keberpihakan, politik pencitraan dan politisasi agama diuraikan dalam Johanis Putratama Kamuri, “Hasrat Ekonomi Politisi dan Penurunan Kualitas Demokrasi Jelang Pemilu 2019,” 35-48.
prioritas atasnya. 23 Sebab itu politisi kompeten tidak bergantung pada keberuntungan.
Kompetensi berkaitan dengan kecakapan atau kecerdikan penggu- naan strategi di ruang politik. Sebab itu Machiavelli menganjurkan strategi manusia dan binatang liar. 24 Strategi pertama menekankan keutamaan- keutamaan moral dan religius tapi tidak efektif menjamin kekuasaan. Maka dibutuhkan keberanian dan kecerdikan untuk menggunakan strategi kejam dan amoral atau moderasi strategi pertama dan kedua, menjadikan keutamaan moral-religius sebagai sarana bagi kekuasaan. Politisi kompeten mampu memahami situasi dan juga berani memanfaatkan strategi kekua- saan paling efektif untuk mengatasi kesulitan dan menjamin kekuasaan.

## Politik Tangan Besi dan Politik Ketakutan
Untuk memeroleh dan memertahankan kekuasaan dalam kontestasi politik, Machiavelli menyarankan:
Therefore any new prince who deems it necessary to safeguard himself against his enemies; to win allies over to his side; to conquer either by force or by fraud; to make himself loved and feared by the populace and followed and respected by the soldiers; to wipe out those who can and must give you trouble; to replace outdated institutions with new ones; to be both severe and kind, magnanimous and generous; to wipe out disloyal troops and form new ones; to keep up alliances with kings or princes so that they must either aid you graciously or give you trouble … yet it cannot be termed virtu(e) to murder one’s fellow citizens, to betray friends, and to be without loyalty, mercy, and religion; such methods can cause one to win power. 25
Selain pendekatan bermoral, ia menyarankan politik tangan besi dan politik ketakutan. Politisi menunjukkan kapasitasnya ( virtue ) melalui strategi yang–oleh Machiavelli sendiri–diakui tidak bijak. Strategi ini di sa- rankan karena kondisi riil ruang politik dan fakta bahwa keduanya lebih efektif menjamin kekuasaan.
Politik tangan besi adalah strategi binatang liar karena kuasa diakses dengan mengandalkan kekerasan, kekejaman, pengkhianatan dan amora- litas. Strategi ini dapat dijalankan secara terbuka atau secara tersembunyi sehingga tidak diketahui atau, setidaknya, hanya menjadi rahasia publik. Strategi ini ditemukan dalam berbagai kontestasi politik, termasuk di Indonesia. Jelang pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 dan sesudah
23  Niccolo Machiavelli, The Prince , 145. 24  Ibid., 279. 25 Ibid., 173, 181.

## YESUS DAN MACHIAVELLI
pelaksanaannya, ruang publik Indonesia dipenuhi isu makar yang disu- arakan kelompok pendukung capres 02. Sesudah KPU mengumumkan hasil perhitungan suara, sejumlah kerusuhan terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei. Sembilan orang tewas, lebih dari tujuh ratus orang (termasuk aparat dan masyarakat sipil) mengalami luka-luka belum lagi kerugian materil termasuk asrama Brimob Petamburan dan kendaraan yang dibakar massa.
Polri menduga massa yang melakukan aksi anarkis dan provoka- tif setelah demonstrasi damai merupakan “massa settingan.” 26 Dugaan ini me rupakan petunjuk bahwa kerusuhan dan pembakaran telah diren- canakan. Hasil penyelidikan menguatkan dugaan ini. Selain kerusuhan, Polri menduga aktor intelektual juga merencanakan pembunuhan empat tokoh nasional yang merupakan orang-orang dekat capres petahana. Target lain adalah Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika. 27 Sebelumnya Yunarto mengaku memeroleh ancaman pembunuhan setelah dianggap merekayasa hasil quick count Pilpres 2019 untuk menguntungkan capres petahana. Di sisi lain, tiga mantan petinggi TNI dan Polri–yang memiliki relasi dengan oposisi–ditahan dengan tuduhan makar dan dikaitkan dengan rencana pembunuhan tersebut.
Dapat diduga bahwa upaya makar dan pembunuhan berkaitan dengan persaingan di Pilpres 2019. Ini adalah ekspresi politik tangan besi dan petunjuk bahwa strategi ini dapat diterapkan oleh politisi manapun, tanpa harus terlebih dahulu mengakses kekuasaan. Ini adalah strategi untuk menyingkirkan lawan politik, penghalang akses kepada kekuasaan.
Machiavelli memerkuat pendapatnya dengan ide bahwa kuasa dapat diamankan jika politisi ditakuti sehingga lebih baik baginya untuk ditakuti daripada dikasihi. 28 Yang disarankannya adalah politik ketakutan, merebut dan mengamankan kekuasaan dengan membangkitkan ketakutan dalam diri oposisi maupun masyarakat. Ketakutan terhadap penguasa atau ter- hadap isu dan situasi tertentu dikondisikan untuk meredam agresivitas, memerkuat dukungan, dan membangkitkan kekhawatiran masyarakat sekaligus keraguan terhadap lawan politik.
Isu “Taliban di KPK” yang masih belum terbukti kebenarannya maupun framing bahwa demonstrasi mahasiswa–untuk menggugat sejum- lah RUU yang telah dan akan disahkan pemerintah dan legislatif–pada
26 Bandingkan Rakhmad H. Permana, “Yang Perlu Diketahui Seputar Kerusuhan 21-22 Mei Sejauh Ini.”
Detik.com , 22 Mei 2019, diakses 11 Juni 2019, https://news.detik.com/berita/4561198/yang-perlu-diketa - hui-seputar-kerusuhan-21-22-mei-sejauh-ini dengan Zakia Liland Fajriani, “Pembakar Mobil di Asrama Brimob Petamburan Diduga Massa Settingan.” Detik.com , 22 Mei 2019, diakses 11 Juni 2019, https://news. detik.com/berita/4560133/pembakar-mobil-di-asrama-brimob-petamburan-diduga-massa-settingan.
27 Eva  Safitri,  “Polisi:  Tersangka  Rusuh  22  Mei  Berencana  Bunuh  Yunarto  Wijaya.”
Detik.Com ,  11  Juni  2019,  diakses  11  Juni  2019,  https://news.detik.com/berita/d-4582451/ polisi-tersangka-rusuh-22-mei-berencana-bunuh-yunarto-wijaya.
28 Niccolo Machiavelli, The Prince , 271-273.
akhir September sampai awal Oktober 2019 berakhir anarkis karena ditung- gangi kelompok yang ingin menjatuhkan presiden dan mengubah ideologi negara, adalah salah satu contohnya. 29 Pilihan masyarakat untuk bertindak dikondisikan melalui politik ketakutan.
Politik tangan besi juga dapat dilakukan untuk menghasilkan ketaku- tan sehingga oposisi ragu melakukan perlawanan agresif, dan masyarakat tidak berani melakukan pemberontakan. Represi yang dilakukan peme- rintah Orde Baru terhadap oposisi dapat ditunjuk sebagai contoh konkret di Indonesia.

## Keutamaan Moral dan Religius: Sarana Politik
Mengenai sejumlah karakter yang disebut keutamaan moral dan religius Machiavelli menulis “I know everyone will admit that it would be most laudable for a prince to be endowed with all the qualities mentioned above that are considered good.” 30 Machiavelli, yang dipengaruhi semangat zaman untuk menghasilkan pemikiran yang berjarak dari agama dan sistem nilai di dalamnya, tetap mengapresiasi politisi dengan kualitas moral dan reli- gius yang baik. Alasannya bersifat pragmatis karena penerimaannya tidak ditentukan oleh keyakinan bahwa nilai-nilai itu baik pada dirinya tapi oleh peran nilai-nilai tersebut dalam persaingan politik.
Machiavelli menulis “a prince, therefore, need not actually have all the qualities I have enumerated, but it is absolutely necessary that he seem to have them.” 31 Keutamaan moral, agama, iman dan sistem nilai yang diturunkan daripadanya adalah kapital bagi politisi kompeten karena memengaruhi simpati dan keberpihakan. Baik bagi politisi untuk memiliki karakter tersebut. Tapi kompetensi tidak hilang jika politisi tidak memili- kinya. Kompensi tampak bukan melalui usaha memiliki keutamaan moral dan religius tapi dalam usaha untuk “tampak” memilikinya.
Keutamaan moral dan religius tidak mengekalkan kekuasaan se - hingga bagi Machiavelli:
It is useful to seem, and actually to be, compassionate, faithful, humane, frank, and pious. Yet a prince’s mind should be so enlight- ened that when you do not need to have these qualities, you have the
29  Hingga kini tidak ada bukti untuk mengungkap dan penindakan terhadap oknum atau kelompok yang disebut Taliban di KPK. Bahkan disinyalir isu ini muncul dari pihak istana yang ingin memeroleh dukungan luas atas keputusan untuk merevisi UU KPK. Ari Saputra, “Busyro: Politisasi Isu 'Taliban di KPK' Terindikasi dari Istana.” Detik.com , 15 September 2019, diakses 2 Oktober 2019, https://news. detik.com/berita/4707376/busyro-politisasi-isu-taliban-di-kpk-terindikasi-dari-istana. Hal yang sama berlaku dengan isu ditungganginya demonstrasi mahasiswa karena tampaknya tidak ada pembedaan tegas antara demo yang ditunggangi dan yang disusupi. 30  Ibid., 257. 31 Ibid., 279, 283.

## YESUS DAN MACHIAVELLI
knowledge and the ability to become the opposite. … Thus he needs a flexible mind … he does not deviate from the good, when that is possible; but he knows how to do evil when necessary. 32
Moralitas dan religiusitas hanya sarana bagi kekuasaan sehingga politisi kompeten memiliki fleksibilitas pikiran, kemampuan dan kebe ranian mengubah karakter ketika keutamaan moral dan religius tidak lagi menja- min tapi mengancam kekuasaan. Sementara politik tangan besi me rupakan ekspresi strategi binatang liar, pemanfaatan keutamaan moral dan religius bagi kepentingan politik merupakan moderasi strategi manusia dan bina- tang liar.
Strategi ini efektif dalam kontestasi politik pada negara-negara demokrasi di mana kuasa diperoleh karena kepercayaan rakyat. Ekspresinya adalah politik pencitraan dan politisasi agama. 33 Melalui politik penci- traan, gambaran mental positif tentang politisi dikonstruksi dalam kognisi masyarakat untuk mengondisikan keberpihakan. Gambaran mental dapat berkorespondensi atau tidak berkorespondensi dengan kenyataan. Yang pertama merupakan keharusan karena melaluinya politisi dikenali apa adanya, sementara yang kedua bersifat negatif karena tidak memungkinkan masyarakat mengenali politisi apa adanya.
Politisasi agama memanfaatkan agama dan nilai-nilai moral yang diturunkan daripadanya untuk kepentingan politik. Kesakralan agama menjadi komoditas bagi politik pencitraan dan menjadi kekuatan pemben- tuk persepsi masyarakat tentang politisi. Politisasi agama dapat dilakukan untuk memeroleh dukungan atau untuk menggerus dukungan terhadap oposisi.
Setiap pendekatan menunjukkan bahwa agama dan moralitas hanya- lah sarana yang harus dimanfaatkan politisi kompeten dalam kontestasi. Jika tidak lagi efektif, politisi kompeten tidak segan menggunakan strategi sebaliknya. Kompetensi tampak melalui kecerdikan dan keberanian meng- gunakan strategi yang tepat. Ketepatan ditentukan oleh efektivitas untuk menjamin kekuasaan. Moralitas dan religiusitas dapat menjadi strategi efektif tapi bukan standar menilai ketepatan strategi.
Bagi Machiavelli, politisi kompeten sesungguhnya tidak memiliki keutamaan moral dan religius. Jika keutamaan ini adalah properti internal politisi, maka ia tidak dapat bertindak berbeda dari karakter aslinya. Politisi dengan mudah berubah melawan nilai-nilai moral-religius yang agung
32 Ibid., 283.
33  Tentang politik pencitraan dalam bentuk positif dan negatif serta politisasi agama di Indonesia, lihat Johanis Putratama Kamuri, “Hasrat Ekonomi Politisi dan Penurunan Kualitas Demokrasi Jelang Pemilu 2019,” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat 06, No.1 (April 2019): 43.
karena hanya berpura-pura memilikinya. Ini adalah wajah asli sang politisi.

## Kuasa sebagai Tujuan Akhir
Politik memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan: tujuan politik, sarana dan aksi politik. 34 Tujuan mengarahkan pemilihan sarana dan menyrukturkan tindakan. Tujuan politik ideal adalah keadilan dan kese- jahteraan rakyat. 35 Tujuan ideal adalah prasyarat bagi situasi politik ideal karena mengarahkan pemilihan sarana dan tindakan. Sarana dan tindakan yang sesuai tujuan ideal tidak merugikan masyarakat bahkan lawan poli- tik.
Saran-saran Machiavelli menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat tapi kuasa. Keseluruhan isi Il Principle berfokus pada satu tujuan: merebut dan memertahankan kekua- saan. Semua yang menjamin kekuasaan dimanfaatkan secara cerdik oleh politisi sebagai sarana. Manusia, keadilan dan kesejahteraan rakyat–sebagai tujuan tertinggi politik–diturunkan ke level alat.
Efektivitas strategi-strategi Machiavellian untuk menjangkau kuasa yang melekat pada politik dan yang menawarkan banyak kemungkinan dapat menjerat politisi. Politisi dapat melakukan normalisasi-abnormalitas moral, menganggap wajar amoralitas dalam persaingan politik. Akibatnya transformasi gagal dihadirkan di ruang publik dan wajah politik semakin buruk.
Machiavelli melepaskan politik dan politisi dari moralitas dan reli- giusitas. Keutamaan moral tidak perlu menjadi properti internal politisi karena kompentensi ditunjukkan melalui kemampuan untuk berpura-pura memilikinya dan keberanian melawan nilai-nilai moral-religius melalui politik tangan besi dan politik ketakutan untuk mengakses kekuasaan.
Karena visi politisi bukan tujuan ideal, sarana dan tindakan tidak diarahkan pada tujuan ideal sehingga situasi politik ideal tidak mungkin dicapai. Selain itu kekejaman dan amoralitas hanya mengakibatkan pende- ritaan, bukan kesejahteraan. Situasi politik tidak ideal tidak ditransformasi melalui pendekatan Machiavellian yang memerburuk situasi di ruang poli- tik. Sebab itu politisi membutuhkan pemikiran alternatif untuk memerkaya khasanah intelektual yang membentuk tindakan politiknya.

## Melampaui Machiavelli: Tanggung Jawab Politisi
Kerajaan Allah yang tida k “berasal dari dunia” (Yohanes 18:36) dihadirkan
34 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 25-2-8. 35  Ibid., 25.
Yesus bagi dunia 36 supaya seluruh dimensi hidup, termasuk politik, ditrans- formasi melalui orang Kristen sebab itu Yesus mengumpamakan mereka sebagai “garam dunia.” Pada masa itu salah satu fungsi garam adalah pengawet dan pencegah kebusukan. Ini menegaskan panggilan untuk ber- peran seperti antiseptik yang menyingkirkan kotoran atau kejahatan dalam masyarakat. 37
Prinsip di atas memiliki sejumlah kesamaan asumsi dengan Machiavelli. Pertama, situasi ruang publik yang tidak ideal bahkan berba- haya. Sebab itu Yesus juga mengumpamakan orang Kristen sebagai domba di tengah serigala dan menunjukkan kesulitan-kesulitan yang akan di - hadapi (Matius 10:16-18). Kedua, kesulitan harus dilampaui agar ruang publik baik untuk dikuasai (Machiavelli) maupun atau untuk ditransformasi (Yesus). Politisi dihadirkan di ruang politik demi perubahan. Ketiga, tidak naif. Meski Allah menjanjikan providensia sebagai anugerah (Matius 10:20, 28-31), politisi harus memikirkan strategi paling efektif (Matius 10:16-17, 23). Keberhasilan di ruang publik melibatkan anugerah (sebagai fortune ) dan kompetensi ( virtue ).
Selain persamaan umum, ada perbedaan kualitatif antara Yesus dan Machiavelli pada asumsi ketiga. Strategi yang disarankan Yesus berbeda dari Machiavelli. Nasihat-nasihat Yesus memimpin pada kesimpulan berbeda mengenai politisi kompeten, mengenai strategi efektif dan mengenai peran prinsip moral dan religius di ruang publik.

## Politisi dan Kompetensi
Istilah kompeten berarti memiliki kemampuan, keahlian ( skill ) dan penge- tahuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sesuai standar yang seharusnya. 38 Dua komponen diandaikan oleh definisi ini: kemampuan atau keahlian dan standar bagi tindakan. Komponen kedua, standar sagi tindakan, membedakan Yesus dengan Machiavelli. Sementara Machiavelli menekankan kecerdikan menerapkan strategi yang efektif tanpa batas-batas moral dan religius, Yesus menggunakan kata cerdik dalam pengertian terba- tas. Batasannya adalah ketulusan sebagaimana terekspresi dalam perintah “cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati” (Matius 10:16). Kecerdikan dan ketulusan saling mengandaikan sehingga politisi tidak hanya cerdik tapi juga tulus dan sebaliknya. Kecerdikan dibatasi ketulusan, dan ketulusan tidak dapat tidak melibatkan kecerdikan.
36  N.T. Wright, God in Public (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 2016), 51.
37  William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 198-200.
38 Sally Wehmeier, ed., Oxford Advance Learner’s Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 2000),
260.
Cerdik mengacu pada bijaksana atau pemahaman ( sensible , pru- dent ) 39 yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan. Di titik ini, Yesus sama dengan Machiavelli karena mengandaikan pemahaman politisi terhadap situasi yang dihadapi. Politisi kompeten memasuki ruang publik dengan kecukupan pemahaman tentang politik dan tidak bergantung pada kebe- runtungan semata. Justru keyakinan pada pemeliharaan atau anugerah Allah di ruang politik mendorong tanggung jawab memersiapkan diri untuk menghadapi konteks politik tersulit.
Yesus, seperti Machiavelli, juga mengandaikan politisi kompeten dengan kemampuan menemukan strategi terbaik. Ia tidak menganjurkan strategi politik tertentu sehingga politisi memiliki kebebasan yang ber- tanggung jawab untuk kreatif memikirkan strategi terbaik dalam konteks politiknya melalui pertimbangan-pertimbangan rasional berdasarkan berb- agai studi seperti sejarah politik, filsafat politik maupun berbagai keahlian yang memertajam kapasitasnya.
Meski demikian, Yesus menetapkan batasan bagi kreativitas, kecer- dikan dan strategi politisi yakni ketulusan, yang mengandaikan kemurnian serta kejujuran ( pure , irreproachable honesty ). 40 Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip normatif seperti hukum positif, hukum moral dan prin- sip religius. Jika Machiavelli menghalalkan segala cara untuk memeroleh kekuasaan, Yesus membatasi strategi dengan kebenaran, prinsip normatif di setiap bidang hidup, termasuk politik.
Definisi politisi kompeten berdasarkan ajaran Yesus lebih kompre - hensif karena kompetensi tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan menyadari situasi politik tidak ideal dan kecerdikan dalam menentukan strategi paling efektif untuk mengatasinya. Politisi kompeten juga didefi - nisikan berdasarkan pengertian terhadap prinsip-prinsip moral dan religius serta kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi konkret.

## Politik Pengabdian
Yesus hadir pada zaman di mana politik tangan besi merupakan fenome na yang lazim. Tapi Yesus menolaknya sebagai ekspresi penyalahgunaan oto ritas. 41 Yesus merujuk teladan yang Ia berikan ketika menghadirkan kerajaan Allah di bumi: mengorbankan hidup bagi dunia (Markus 10:42- 45). Politisi hadir di ruang publik untuk menghadirkan transformasi dan shalom (damai) sehingga tidak mengorbankan manusia. Sebaliknya politik
39  R.T. France, The Tyndale New Testament Commentaries: Matthew (Nottingham, United Kingdom:
Inter-Varsity Press), 182.
40 Ibid.
41  Lane T. Dennis dan Wayne Grudem, ed., English Standard Version Study Bible (Illinois: Crossway Bibles, 2008), 1916.
adalah pengabdian pada masyarakat.
Bagi Calvin, politisi tidak memerintah demi kepentingan diri tapi kepentingan publik karena kuasa yang dimiliki dibatasi oleh kesejahteraan masyarakat. 42 Politisi dituntut untuk berkorban dan memberi diri dan segala kemampuan bagi masyarakat. Ini sesuai dengan panggilan orang Kristen untuk masuk ke ruang publik demi kesejahteraan masyarakat (Yeremia 29:7) dan panggilan pemerintah untuk memerjuangkan kebaikan masyarakat (Roma 13:4).
Pengabdian menuntut keadilan sebagai prinsip moral karena tan- panya kesejahteraan tidak dapat dicapai. Maka pengabdian melibatkan keberanian untuk bertindak tegas terhadap individu atau kelompok yang mengancam kesejahteraan masyarakat maupun kedaulatan pemerintah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan. Ekspresi keyakinan indivi- dual atau kelompok yang merugikan masyarakat dan negara, misalnya, harus ditindak berdasarkan hukum. Hukuman yang adil memberi efek jera, rasa keadilan dan pemulihan. Mengutip Seneca, Calvin menegaskan bahwa hidup di bawah pemimpin yang tidak memerbolehkan segala se suatu adalah situasi yang sangat buruk tapi lebih buruk hidup di bawah pemimpin yang membolehkan segala sesuatu. Pemimpin yang mendiamkan kejaha- tan adalah pemimpin yang salah dan tidak terpuji. 43 Ketegasan menjamin keadilan, kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Jika politisi kompeten dalam perspektif Machiavelli adalah politisi yang berani mengorbankan manusia, politisi kompeten dalam perspektif Yesus berani mengorbankan kepentingannya demi kebaikan dan kesejahte- raan masyarakat. Kuasa bukan otoritas untuk menyingkirkan sesama yang dianggap sebagai penghalang. Kuasa adalah otoritas yang digunakan untuk memerjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan keadilan. Bagi politisi kompeten kuasa adalah sarana untuk melaksanakan pengabdian, bukan tujuan.

## Idealisme dan Moralitas Politik
Meski mengakui peran keberuntungan yang umum dikaitkan dengan keya- kinan religius tentang peran Tuhan, Machiavelli menekankan kebebasan kehendak politisi dan mengambil jarak dari agama, Tuhan dan nilai-nilai yang diderivasikan daripadanya. 44 Akibatnya politik terlihat menempati wilayah profan di mana segala sesuatu dibolehkan. Kecerdikan dan kreati- vitas tidak memiliki batas-batas moral.
42  John Calvin, Calvin’s Commentary on Romans (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), 19:479. 43  John Calvin, Institutes of the Christian Religion , IV.20.10.
44 Machiavelli, The Prince , 361.
Visi Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia (Lukas 17:20- 25). Kerajaan itu tidak berkaitan dengan kekuatan politis tapi dengan situasi di mana kebenaran, keadilan dan kesejahteraan diwujudkan. 45 Realiasisnya berkaitan dengan peran gereja di ruang publik. Maka politik itu suci karena tidak dilepaskan dari pribadi Allah, kerajaan dan panggilan-Nya (Matius 10:16). Politisi kompeten memelihara kesucian politik di ruang politik yang tidak ideal. Dalam konteks ini perintah dituntut untuk menjadi tulus (jujur dan berkomitmen pada benaran) 46 dapat dipahami. Tidak semua diper- bolehkan karena setiap tindakan dibatasi oleh berbagai prinsip normatif.
Di tengah realitas ruang politik, idealisme dan komitmen ini berisiko dan tidak pragmatis sehingga, sebagaimana diobeservasi Machiavelli, tidak menjamin kekuasaan. Tapi kompetensi menyatakan diri dalam komitmen pada kesucian politik dan keberanian menghadapi risiko kehilangan posisi atau kuasa. Menurut Calvin, politisi tidak membiarkan diri dikendalikan oleh siapa pun untuk melawan hati nurani yang murni, mereka siap menge- sampingkan atau meninggalkan posisinya demi kebenaran. 47
Di sini kompetensi mencakup dua hal: pertama, moralitas politik. Kesucian politik menuntut keterlibatan prinsip-prinsip moral sebagai ori- entasi dan batasan bagi strategi politik.  Prinsip-prinsip moral berkaitan dengan keyakinan religius maupun dengan kebenaran dalam alam dan suara hati manusia. Prinsip moral hadir universal dalam hidup manusia. Salah satu contohnya adalah prinsip kesakralan hidup manusia yang menun- tut penghormatan terhadap martabat dan hak asasinya. Kesejahteraan dan hak asasi mengarahkan perjuangan politisi, sebagaimana ditegaskan Kant 48 bahwa setiap tindakan harus memertimbangkan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat.
Kedua, idealisme politik. Idealisme tidak menyangkali fakta “keti- daksempurnaan” dan tidak merujuk pada logistik pengetahuan tentang politik maupun prinsip-prinsip moral dan religius semata. Idealisme poli- tik merujuk pada tekad atau keberanian untuk menanggung risiko dalam memerjuangkan standar moral dan religius yang diyakini, demi memer- tahankan kesucian politik. Idealisme mendorong politisi kompeten untuk melekat pada prinsip-prinsip yang menjadi parameter untuk mengidentifi - kasi kehidupan ruang publik yang ideal atau tidak ideal dan yang menjadi orientasi dalam penentuan arah perubahan dan kebijakan. Idealisme politik
45  Victor Silaen, “Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014”,
173.
46  R.T. France, The Tyndale New Testament Commentaries: Matthew , 182.
47  John Calvin dalam David W. Hall, Calvin di Ranah Publik (Surabaya: Penerbit Momentum, 2011),
105.
48 Immanuel Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals , ed., terj. Allen W. Wood (London: Yale
University Press, 2002), 46-47, 55.
memungkinkan sikap kritis sehingga politisi tidak mudah menerima semua yang dianggap wajar di ruang politik.

## Sumbangsih Gereja dan Orang Kristen dalam Negara (Ruang Politik)
Pengertian politisi kompeten, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki peran signifikan untuk memetakan peran gereja dan orang Kristen dalam negara/politik. Sebelum melakukan pemetaan yang dimaksud, beberapa istilah akan diklarifikasi. Pertama, kata gereja mengacu kepada gereja insti - tusional atau organisatoris. Kedua, orang Kristen mengacu pada individu atau kelompok yang merupakan warga gereja sekaligus warga negara yang terlibat dalam politik praktis. 49 Ketiga, meski berkaitan dengan seluruh dimensi hidup dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat direduksi menjadi politik semata, negara tidak secara ketat dibedakan dari politik karena diasumsikan sebagai ruang di mana politik dilangsungkan, sedang- kan politik diasumsikan sebagai proses di mana kebijakan terkait seluruh dimensi hidup masyarakat dipertaruhkan.
Yesus bukan politisi karena kerajaan yang dihadirkan-Nya bersifat spiritual, bukan politis. Meski memberi jawaban positif terhadap pertanyaan “Engkau raja orang Yahudi?” (Lukas 23:3; Yohanes 18:37), Yesus dan kera - jaan-Nya tidak dipahami sebagai ancaman politik sehingga Pilatus membela dan ingin membebaskan Yesus. Meski demikian, Ia mendirikan gereja dan mengutusnya ke dalam dunia untuk menghadirkan transformasi. Maka gereja tidak hanya terpanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui penginjilan dan pemberitaan Firman tapi juga melalui partisipasi aktif di ruang publik, termasuk politik.
Sebab itu gereja tidak dapat tidak bersentuhan dengan negara/politik. Philip Wogman mendeskripsikan empat bentuk relasi gereja dan negara di dalam sejarah: (a) Teokrasi, otoritas agama mengontrol negara untuk tujuan-tujuannya. (b) Erastinianisme, gereja dikontrol negara atau otoritas politik. (c) Pemisahan radikal di mana gereja dan negara dipisahkan secara hukum dan berada dalam relasi antagonistik. (d) Pemisahan moderat di mana gereja dan negara tidak “bermusuhan.” 50
Relasi ideal gereja dan negara (politik) dapat dipahami melalui pemikiran Calvin yang membedakan dua macam pemerintahan: (a) peme- rintahan spiritual, yang berkaitan dengan pendidikan jiwa dan hati nurani
49  Pembedaan diperlukan karena kata gereja sering diatribusikan baik untuk gereja secara organi- satoris (institusional) maupun gereja secara organis (orang Kristen lahir baru) maupun orang Kristen secara umum. 50  J. Philip Wogman, Christian Perspectives on Politics (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press), 250-252.
manusia untuk diarahkan pada kekudusan atau kemuliaan Allah dan (b) pemerintahan temporal, yang mengatur perilaku (ekternalisasi pikiran) warga dan mengarahkannya pada tanggung jawab kemanusiaan. 51 Gereja adalah pemerintahan pertama, sementara yang kedua adalah negara.
Keduanya terpisah sehingga gereja tidak mengontrol praktek politik negara sedangkan negara tidak mengontrol perkara spiritual di wilayah gereja. Maka teokrasi dan erastinianisme ditolak. Tapi ini tidak berarti gereja dan negara tidak memiliki titik temu dan beroposisi. Keterpisahan radikal tidak dimungkinkan oleh fakta bahwa gereja berada dalam negara, dan warga gereja merupakan warga negara. Perintah Yesus untuk masuk ke masyarakat juga tidak memungkinkan pemisahan radikal.
Gereja dan negara memiliki tanggung jawab satu terhadap yang lain. Negara menjamin kebebasan beragama, termasuk hak untuk hidup sesuai keyakinan, dan hak setiap agama mengurus dirinya sendiri. 52 Intan berpendapat bahwa tanggung jawab negara dibatasi pada hal-hal ekster- nal. Negara tidak mengontrol keyakinan religius warganya tetapi berhak menindak eksternalisasi keyakinan 53 yang berpotensi menghadirkan disin- tegrasi, ancaman bagi kedaulatan negara dan kebebasan atau kesejahteraan warga negara.
Di lain pihak, gereja–yang tidak masuk ke politik praktis tetap memi- liki beberapa tanggung jawab terhadap negara: pertama, menaati hukum yang adil dan mendukung pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial dalam negara. Kedua, terlibat dalam politik moral dengan menjadi nurani masyarakat dan memberi suara kenabian berupa masukan maupun kritik konstruktif.
Terkait subyek kajian penelitian ini, gereja juga dapat hadir di ruang politik dan bersumbangsih bagi negara dengan–secara intensional maupun tidak intensional–menyiapkan dan mendorong orang Kristen untuk terlibat dalam politik praktis sebagai politisi kompeten dengan beberapa kualifikasi: (a) melampaui situasi tersulit tanpa melanggar prinsip-prinsip norma- tif karena strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh efektivitasnya untuk mengatasi situasi sulit tapi juga kesesuaian dengan prinsip moral. (b) memiliki moralitas dan idealisme politik untuk menjadikan prinsip-prinsip moral dan religius, yang mulia pada dirinya, sebagai maksim bagi tindakan. Harus diakui bahwa komitmen ini membuat jalan keluar menjadi lebih sedikit karena tidak semua strategi dapat digunakan maka kemungkinan
51  John Calvin, Institutes of the Christian Religion , III.19.15.
52  Frans Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 363.
53  Benyamin F. Intan, “Calvin’s Ideas on the Church-State Relationship and their Meaning for the Churches in Indonesia”, 59, 61-63.

## YESUS DAN MACHIAVELLI
dan tantangan maupun risiko yang dihadapi jauh lebih besar dari politisi Machiavellian. Dalam situasi ini kompetensi politisi diuji karena kecerdikan dan kreativitas yang dituntut jauh lebih tinggi. Meski demikian moralitas dan idealisme politik–sebagai prasyarat transformasi–harus dipertahankan karena tanpanya segala sesuatu dihalalkan sehingga situasi tidak ideal di ruang publik menjadi semakin buruk. Keduanya merupakan obat bagi sikap pragmatis dan oportunistik yang mewarnai ruang politik. (c) mengabdi pada masyarakat, bukan kekuasaan. Pengabdian merupakan esensi politik, sebab tindakan politis selalu berkaitan dengan masyarakat. Politik tidak dapat dilepaskan dari kuasa dan kesejahteraan masyarakat. Bagi politisi kompeten, kuasa adalah sarana untuk mencapai tujuan politik tertinggi: melayani masyarakat. Sebab itu Magnis-Suseno menegaskan bahwa ciri khas pendekatan politik adalah “berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Setiap keputusan bersifat politis apabila diambil dengan mem- perhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.” 54
Kualifikasi politisi kompeten menjadikan orang Kristen yang men - duduki jabatan publik bukan hanya sebagai utusan gereja tapi sebagai wakil Allah, pemberian tertinggi untuk memelihara keselamatan manusia sebab tujuan kehadirannya adalah kesejahteraan dan shalom (damai) di ruang publik. 55 Dengan memerlengkapi orang Kristen yang hadir dalam politik praktis sebagai politisi kompeten, gereja menggenapi panggilan untuk bersumbangsih bagi negara.
Untuk itu gereja perlu: meninjau kembali doktrin atau ajaran yang berpotensi menjauhkan orang Kristen dari ruang politik; menegaskan kebe - naran yang utuh terkait panggilan mulia untuk masuk ke ruang politik yang suci; menyuarakan prinsip-prinsip moral alkitabiah yang memertahankan kesucian politik; mendorong penerbitan tulisan-tulisan ilmiah terkait poli - tik; dan melaksanakan berbagai seminar politik untuk membuka wawasan politik orang Kristen.

## Universalisasi Prinsip Religius
Kristen adalah sistem nilai yang di dalam dan melaluinya kehidupan ideal terwujud. 56 Maka politisi Kristen harus memiliki sistem nilai Kristen. Sebab itu gereja bertanggung jawab memerlengkapi orang Kristen yang terlibat dalam politik praktis dengan prinsip moral dan religius yang agung demi transformasi ruang publik, yang melaluinya hal-hal baik dipertahankan,
54  Franz Magnis-Suseno, Etika Politik , 19-20.
55  John Calvin, Institutes of the Christian Religion , IV.20.25.
56  D.A. Carson, Kristus dan Kebudayaan: Sebuah Kajian Baru (Surabaya: Penerbit Momentum, 2018),
174.
sedangkan wajah buruk politik diubahkan.
Penerapan prinsip moral universal umumnya tidak dipersoalkan bahkan dituntut di ruang publik. Tapi prinsip-prinsip religius memeroleh tanggapan beragam. Ruang publik selalu merupakan ruang plural sehingga pemaksaan prinsip religius tidak dapat diterima. Penerapan prinsip religius tidak boleh menodai demokrasi dan fakta pluralitas.
Kehadiran agama sebenarnya tidak mengkhawatirkan sebab agama dan sistem nilai yang diturunkan dari padanya merupakan ciri utama kehidupan manusia sekaligus kekuatan paling berpengaruh di dunia, karena komitmen religius mengilhami manusia untuk mengorbankan kepentingan dan mengabdikan diri pada kebenaran atau kepentingan yang lebih tinggi. 57 Tapi perbedaan keyakinan religius merupakan tantangan yang harus ditangani dengan baik karena dapat menghadirkan bencana. 58 Indonesia adalah contoh konkret bagaimana perbedaan keyakinan ditangani. Indonesia adalah negara majemuk di mana perbedaan menjadi ciri khas sehingga Indonesia memiliki pengalaman menangani perbedaan keya- kinan di ruang publik politik. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kuncinya. Indonesia bukan negara sekuler yang menolak eksistensi dan kontribusi keyakinan religius di ruang publik, bukan juga negara agama di mana terjadi monopoli ruang publik oleh keyakinan religius tertentu.
Harus diakui bahwa beberapa waktu terakhir, wajah agama di ruang politik Indonesia cukup mengkhawatirkan. Ini petunjuk bahwa peran agama di ruang publik perlu dibatasi supaya prinsip kebebasan, yang esensial bagi setiap agama, terjamin. 59 Lalu bagaimana keyakinan religius, dan prinsip-prinsip yang diturunkan dari padanya, dapat teraplikasi dalam kehidupan personal politisi (orientasi bagi strategi kekuasaan) maupun dalam kebijakan yang memengaruhi ruang publik?
Jawaban yang umum ditawarkan adalah pluralisme. Masyarakat modern membentuk ruang publik yang plural sehingga warga negara wajib mengondisikan ruang publik inklusif melalui pluralisme. Berbeda dari relativisme, yang cenderung menyamakan dan menyeragamkan semua keyakinan, pluralisme adalah pengakuan terhadap pluralitas dan keluasan hati untuk menerima perbedaan. 60 Pluralisme tidak menyangkali keunikan keyakinan religius sebab pluralisme mengandaikan perbedaan, bukan kese ragaman. Pluralisme hanya dibutuhkan selama ada perbedaan, tanpa
57  Charles Kimball, When Religion Becomes Evil (Harper Collins e-books, 2008), 1,15. 58 Ibid., 1,4.
59  M. Dawam Rahardjo, “Agama di Ruang Publik Politik,” Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat
02, No. 1 (April 2015): 105-106. 60  Franz Magis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi dan Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2015), 104.
perbedaan pluralisme tidak perlu. Maka warga negara tidak perlu takut mengekspresikan keyakinan yang tidak bertentangan dengan hukum, tidak mengancam keutuhan negara dan tidak merugikan masyarakat.
Selain itu, prinsip-prinsip religius yang diyakini berguna bagi ma - syarakat seharusnya dapat diangkat ke permukaan melalui diskursus rasional di ruang publik untuk menentukan penerimaannya. Hal ini ber- kaitan dengan jawaban kedua, universalisasi, yang ditawarkan untuk dipertimbangkan dan diperdebatkan. Universalisasi bukan “mengaga- makan” ruang publik tapi usaha rasional untuk menawarkan secara toleran prinsip religius yang dianggap berguna bagi masyarakat secara umum. Tawaran ini dapat diperdebatkan untuk kemudian diterima atau ditolak.
Pertanyaan Magnis-Suseno, mengenai legalitas prinsip-prinsip yang diterapkan dalam masyarakat, dapat dijadikan petunjuk. Apakah prin- sip-prinsip tersebut normatif karena dipaksakan kepada masyarakat oleh penguasa? 61 Pertanyaan dapat diperluas menjadi: apakah prinsip-prinsip disebut normatif karena diyakini dan dijalankan politisi yang berkuasa?
Prinsip apapun, termasuk prinsip religius, tidak boleh diterapkan melalui paksaan karena di ruang publik prinsip-prinsip normatif berkaitan dengan penerimaan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut harus menjamin dan melestarikan nilai-nilai yang vital sehingga masyarakat sadar bahwa prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan demi kehidupan yang baik dan ber- mutu kemudian memberi dukungan. 62 Jadi kesadaran dan penerimaan tanpa paksaan dari masyarakat dengan latar religius berbeda adalah pra- syarat atau kuncinya.
Maka universalisasi dicapai melalui dua pendekatan. Pertama, rasionalisasi. Politis harus bebas dari motif memanfaatkan kuasa untuk memuluskan cita-cita agama atau komponen masyarakat tertentu seperti kristenisasi atau islamisasi ruang publik. Di satu sisi, ia harus memiliki pemahaman memadai terhadap berbagai hal di sekitar kebijakannya. Di sisi lain, seperti kebijakan politis pada umumnya, politisi tidak memberi justi- fikasi religius tapi memberi pendasaran rasional/filosofis dan dasar ilmiah dengan bukti dan data yang cukup terkait signifikansi prinsip tersebut bagi kehidupan publik. Politisi membutuhkan dukungan ahli. Ini adalah usaha menunjukkan bahwa kebijakan yang diturunkan dari keyakinan religius tersebut bersifat rasional, dapat diterima secara umum dan bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat secara umum.
61  Franz Magnis-Suseno, Etika Politik , 74.
62  Bandingkan Sir Fred Catherwood, “Orang Kristen dan Politik,” dalam D.A. Carson dan John D. Woodbridge, ed., Allah dan Kebudayaan (Surabaya: Penerbit Momentum, 2002) dan Franz Magnis- Suseno, Etika Politik , 75.
Rasionalisasi menuntut pemahaman terhadap prinsip-prinsip religius dan signifikansinya bagi kehidupan masyarakat, pemahaman kontekstual terhadap situasi konkret yang dihadapi serta berbagai usaha yang dapat dipelajari dan digunakan untuk mendukung penerapan prinsip tersebut. Yang dibutuhkan adalah diskursus dan pertanggungjawaban rasional, bukan pemaksaan.
Salah satu contoh proses rasionalisasi adalah keberhasilan upaya me nawarkan konsep keuangan dan perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, konsep ini sebenarnya sulit diterapkan karena tidak terlegalisasi melalui hukum syari'ah tetapi masih dapat dijalankan karena kemampuan menyusun paper akademis yang menun- jukkan kekuatan dan keunggulan konsep ini. 63
Gereja dapat memberdayakan orang Kristen yang profesional di bidangnya untuk memikirkan kebijakan-kebijakan yang menjamin ke se- jahteraan masyarakat atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Johnson mencatat aktivitas profesional medis Kristen yang bersatu untuk meno- lak euthanasia terhadap pasien stadium akhir dengan memikirkan saran yang mencakup masalah moral dan penerapan euthanasia dalam bentuk argumentasi rasional. 64 Ide-ide vital bagi kehidupan masyarakat disuara- kan melalui diskursus atau pusat-pusat pengkajian yang disiapkan untuk kepentingan ini, sehingga ide-ide tersebut bersumbangsih bagi pemerintah maupun politisi, termasuk politisi Kristen yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.
Langkah kedua adalah generalisasi, melepas prinsip-prinsip yang diterapkan dari klaim atau atribut keagamaan karena ia harus menjadi milik publik. Universalisasi bukan “agamaisasi” ruang publik tapi proses rasional terkait penerapan prinsip religius yang berguna bagi masyarakat. Jalan yang diambil adalah presentasi (terkait signifikansi prinsip tersebut) dalam “bahasa” yang dipahami dan diterima publik. Selain itu diperlukan keterbukaan terhadap diskursus dan kritik yang tajam karena melaluinya prinsip-prinsip tersebut diuji kemungkinan penerimaan dan penerapan- nya. Sebagai proses politik, politisi juga harus melakukan diplomasi yang menuntut kemampuan legislasi dan lobi sehingga keinginan baik politisi direalisasikan secara demokratis.
Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia maupun konstitusi Amerika Serikat adalah contoh kasus. Proposisi-proposisinya didasarkan pada prin- sip-prinsip religius Kristen namun diekspresikan dalam istilah-istilah umum
63  M. Dawam Rahardjo, “Agama di Ruang Publik Politik,” 112-113. 64  Sir Fred Catherwood, “Orang Kristen dan Politik,” 254.
atau sekuler 65 sehingga rumusan ini diakui, dirujuk dan diterapkan sebagai prinsip universal yang “sekuler” atau “seolah berjarak” dari agama di berbagai belahan dunia yang belum tentu Kristen. Jadi generalisasi bukan tindakan menganggap prinsip religius sebagai prinsip universal tapi usaha menjadikan prinsip tersebut sebagai milik bersama. Usaha ini justru berha- sil ketika prinsip-prinsip tersebut dilepaskan dari klaim keagamaan yang daripadanya ia berasal.

## Kesimpulan
Meski memiliki sejumlah kemiripan, Yesus dan Machiavelli berbeda secara signifikan dalam kesamaan-kesamaan tersebut. Pertama, keduanya me - ngaitkan keberhasilan di ruang publik dengan keberuntungan ( fortune ). Tapi Machiavelli melepaskan keberuntungan dari kaitannya dengan Allah sedangkan Yesus mengaitkannya dengan anugerah dalam panggilan Allah. Sementara yang pertama menjadikan politik sebagai wilayah profan di mana segala sesuatu dihalalkan, yang kedua menekankan kesucian politik yang harus dijaga dan dipertahankan dengan idealisme dan standar moral yang tinggi. Pelaksanaan tanggung jawab ini berkaitan erat dengan kompetensi politisi.
Kedua, Yesus dan Machiavelli menuntut komptensi politisi. Bagi Machiavelli, politisi kompeten memiliki kepekaan terhadap situasi poli- tik tidak ideal dan kecerdikan menemukan strategi paling efektif untuk mengatasinya dan memeroleh kuasa sebagai tujuan tertinggi. Tidak ada batasan bagi kecerdikan politisi. Yesus melampaui Machiavelli dengan menempatkan batas-batas normatif bagi kecerdikan. Politisi kompeten memiliki idealisme, prinsip moral dan prinsip religius yang mengarahkan tindakan dalam mencapai tujuan tertinggi yakni kesejahteraan masyarakat dan transformasi ruang publik.
Yesus dan Machiavelli tidak menganjurkan manusia untuk meng- hindari ruang politik yang tidak ideal, sebaliknya menganjurkan keterlibatan aktif. Tapi komparasi dua pemikiran tersebut membawa pada sejumlah per- timbangan lanjutan. Pertama, seperti berbagai dimensi lain dalam ruang publik, politik dan pertarungan di dalamnya bukan ruang ideal. Kesadaran ini mengandaikan eksistensi standar terkait politik ideal dalam kognisi manusia yang dapat dipertajam melalui pendidikan politik. Konsep poli- tik ideal adalah prasyarat bagi kesadaran akan situasi politik yang tidak ideal dan prasyarat transformasi ke arah yang lebih baik. Politisi tidak boleh menerima keadaan tidak ideal sebagai wajar. Sebaliknya politisi
memerjuangkan transformasi sebab konsep politik ideal memberi arah pada perubahan dan menjadi petunjuk bahwa politik tidak kehilangan kesucian dan kemuliaannya.
Kedua, politik tidak hanya melekat pada kuasa tapi juga pada ma - syarakat dan kesejahteraannya sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai dan dipertahankan melalui moralitas dan idealisme politik. Ide ini menjadi petunjuk bahwa tujuan tertinggi politik bukan kuasa yang diakses melalui semua strategi, termasuk kekejaman dan amoralitas. Politik suci dan mulia karena tidak hanya berkaitan dengan panggilan Allah tetapi terkait dengan kesejahteraan manusia. Karena kesucian politik dan tujuan mulianya untuk menyejahterakan manusia, strategi kekuasaan tidak mengorbankan manusia dan kemanusiaan.
Ketiga, politisi kompeten tidak hanya melibatkan kecerdikan tapi juga ketulusan. Ia memiliki standar politik ideal untuk menyadari situasi tidak ideal, memiliki keinginan mulia untuk mentransformasi situasi terse- but, memiliki kecakapan dan kreativitas untuk menentukan strategi paling efektif untuk mengubah situasi tersebut, memiliki prinsip-prinsip (standar moral dan religius) yang benar sebagai batas-batas bagi kreativitasnya, dan memiliki keberanian untuk memerjuangkan idealisme dengan segala risikonya. Pengabdian pada masyarakat dengan memerhatikan moralitas dan idealisme politik adalah prinsip yang harus dimiliki politisi kompeten.
Prinsip-prinsip di atas menegaskan panggilan gereja untuk men- dorong orang Kristen untuk terjun ke politik sekaligus memersiapkan mereka dengan prinsip-prinsip moral dan religius untuk menjadi politisi kompeten. Prisis-prinsip yang sama merupakan panggilan bagi negara dan partai politik untuk tidak pragmatis dan oportunis. Negara dan partai politik harus memiliki idealisme untuk menjaga marwah dan kesucian politik. Dengan cara ini negara dan partai politik memeroleh kepercayaan rakyat. Ini juga panggilan bagi setiap politisi untuk terus memertajam pengetahuan dan kemampuan politiknya sekaligus untuk memerjuangkan karakter agung yang dapat menjadi teladan masyarakat sekaligus menjadi jalan menuju transformasi ruang politik.