## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

## Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail : rivansyahgunawan05@gmail.com

## Abstract
Execution of the fiduciary’s object is carried out when the debtor is unable to fulfill his performance. To protect the interests of the aggrieved creditors, the object of collateral in the agreement must be executed to fulfill the creditor's interests. The purpose of this study o is to determine the procedure of the execution of thefiduciary’s object based on Law Number 42 of 1999 and knowing the obstacles in the execution of the fiduciary ’s object in  the  motor vehicle  loan  agreement.  The result  is the e xecution of thefiduciary’s object according to Law Number 42 of 1999 is carried out by giving 3 times warning letters to debtors who are in default, then selling the object and sharing the proceeds of the sale with creditors and other related parties. The obstacles were objects of fiduciary that were transferred illegally , the loss of objects or  debtors, the limit ation  of creditor ’ s  human  resources  in  the  selection  of  prospective  debtors,  the absence  of  post-credit  supervision,  and  the  lack of  information  about  fiduciar y .  The  conclusion of  this research is that the execution of fiduciary is in accordance with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary, but there are still obstacles on its implementation.
Keywords: Executions; Fiduciary Guarantee’s Object; Loan Agreement

## Abstrak
Eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dilakukan  ketika  debitor  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya,  untuk melindungi  kepentingan  kreditor  yang  dirugikan  harus  dilakukan  eksekusi  atas  objek  jaminan  dalam perjanjian  untuk  memenuhi  kepentingan  kreditor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur eksekusi  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  dan  mengetahui  hambatan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusiadalam  perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  di1akukan  dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada debitor yang mengalami wanprestasi, kemudian menjual objek tersebut dan membagi  hasil  penjualan  dengan  kreditor  dan  pihak-pihak  lain  terkait.  Hambatan  yang  dialami  adalah objek  jaminan  fidusia  yang  dialihkan  secara  tidak  resmi,  hilanganya  objek  atau  debitor,  keterbatasan SDM dari kreditor dalam pemilihan calon debitor, tidak adanya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian  informasi tentang  jaminan fidusia  kepada  masyarakat.  Simpulan dari  penelitian  ini adalah pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia namun masih terdapat kendala dalam praktiknya.
Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dalam kehidupan bermasyarakat kita mungkin tentu pernah berhubungan dengan lembaga keuangan, dan salah satu kinerja dari lembaga keuangan adalah bergerak dalam hal pembiayaan, yang dapat berupa penyediaan dana dalam bentuk perjanjian kredit atau dalam arti lain utang- piutang.  Saat  mengajukan  pinjaman  kredit  pada  umumnyaharusdisertai  dengan  penyerahan jaminan,  karena  dalam  praktiknya  terdapat  risiko  yang  dapat  terjadi  berkaitan  dengan  “kredit macet”  mana  kala  debitor  mengalami  wanprestasi,  sehingga  perlu  adanya  suatu  perlindungan dalam  bentuk  jaminan  yang  dapat  melindungi  kepentingan  antara  kedua  belah  pihak,  baik penerima kredit ataupun bank selaku lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya.
Salah  satu jaminan  yang ada dan  telah diakui  oleh hukum  di Indonesia  guna  melindungi kepentingan antara kedua belah pihak adalah Jaminan Fidusia. Pada Prinsipnya jaminan o fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya menjadikan barang bergerak  sebagai  jaminannya  dengan  memberikan  penguasaan  dan  penikmatan  atas benda o objek jaminan utang tersebut kepada pihak debitor dengan jalan mengalihkan hak milik atas  benda  objek  jaminannya  tersebut  kepada  kreditor  dan  kemudian  pihak  kreditor menyerahkan  kembali  penguasaan  dan  penikmatan atas  benda  tersebut  kepada debitornya o secara  kepercayaan  (Fuady,  2013).  Dalam  ilmu  hukum,  penyerahan  kebendaan berdasarkan kepercayaan ini disebut dengan constitutumpossessorium.
Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  tempo  dulu,  yang  mana  telah banyak  dipengaruhi  sistem  hukum  Belanda,  yang  mana  telah  mengenal  sistem  gadai  ( pand ) dalam  praktik  jaminan  untuk  barang  bergerak.  Dalam  sistem  jaminan  gadai,  barang  objek jaminan utang diserahkan dan dikuasai kepada kreditor. Sementara jaminan untuk barang tidak bergerak  yang  barang  objek  jaminan  utangnya  tidak  diserahkan  ke  dalam  kekuasaan  kreditor hanya dikenal berupa hipotek. Sehingga, belum ada jaminankhusus o untuk barang bergerak yang bukan  gadai,  padahal  jaminan barang  bergerak  yang  tidak  menyerahkan  benda  objek  jaminan utang  tersebut  kepada  pihak  kreditor  dalam  praktik  sangatkandibutuhkan.  Sehingga  dalam praktiknya,  adanya suatu bentuk penjaminan barang bergerak dengan  tanpa penyerahan  benda objek jaminan utang tersebut kepada pihak kreditor sangatlah diperlukan.
Jaminan  fidusia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  perkreditan.  Sebagai  jaminan kebendaan  dalam  praktik  perbankan,  fidusia  sangat  digemari  dan  populer  karena  dapat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  kebutuhan  kredit  (Kamello,  2006).  Para  pihak  yang menggunakan  Jaminan  Fidusia  terutama  perusahaan  kecil  menengah dan  perseorangan  seperti pertokoan,  pengecer,  usaha  pertanian,  dan  masyarakat  pada  umumnya  sangat  terbantu  dengan adanya jaminan fidusia. Karena penguasaan objek jaminan yang masih berada di tangan debitor sehingga  dapat  digunakan  guna  melangsungkan  usaha.  Maka  dari  itu  fidusia  hadir  untuk memberikan kepastian dalam praktik jaminan terutama dalam hal perkreditan juga kemudahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Namun  sebelum  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  terjadi  banyak  ketidakjelasan  tentang  praktik  fidusia  itu  sendiri,  terutama  dalam  hal pelaksanaan eksekusinya. Karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi  fidusia  secara  konkrit,  masyarakat  masih  menganggap  bahwa  eksekusi  fidusia  harus melalui  prosedur  gugatan  melalui pengadilan dengan  prosedur  yang  panjang,  dan melelahkan. Maka  dari  itu  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia bertujuan  untuk  memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan  rinci  terhadap  pelaksanaan  fidusia, seperti pendaftaran, pelaksanaan eksekusi,  dan hal-hal lainnya  yang  berkaitan dengan  jaminan fidusia secara menyeluruh, guna menciptakan  kepastian dan  memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam praktiknya kelak. Namun dengan lahirnya undang- undang  ini  dirasa  masih  belum  dapat  mewujudkan  tujuan  tersebut.  Undang-undang  yang diciptakan untuk  menjamin  kepentingan  kedua belah  pihak dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan terutama  dalam  masalah  kredit  macet,  masih  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat  secara menyeluruh pada umumnya.
Pada kenyataannya, hakikat masyarakat sebagai pemberi  fidusia dalam praktik perjanjian kredit  masih  belum  memahami  apa  itu  fidusia,  terutama  dalam  hal  eksekusi  objek  jaminan fidusia  manakala  terjadi  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  debitor  dan  bagaimana  tatacara pelaksanaan  eksekusinya.  Masyarakat  belum  memahami  hakikat  dari  Jaminan  Fidusia,  bahwa dengan  ditetapkannya  Undang-undang  tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  apabila  debitor mengalami kredit macet atau wanprestasi, objek dari jaminan fidusia tersebut tidak dapat serta- merta  langsung dapat diambil paksa  secara sepihak, Objek  dari  jaminan  fidusia dapat  diambil alih  oleh  pihak  kreditor  selaku  penerima  fidusia  dengan  dasar  akta  jaminan  fidusia  yang bertuliskan  irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sehingga  kreditor selaku penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap yang setara

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
dengan putusan pengadilan. Lalu objek jaminan tersebut akan dieksekusi dengan cara penjualan ataupun  lelang  dan  nilai  dari  hasil  penjualan  objek  jaminan  fidusia  tersebut  akan digunakan o untuk pelunasan sisa utang, dan apabila terdapat sisa nilai penjualan tersebut, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada debitor.
Namun  dalam  praktiknya  objek  jaminan  debitor  yang  mengalami  kredit  macet  akan diambil alih oleh pihak kreditor dan dimanfaatkan secara sepihak dengan berbagai macam cara seperti, dijual atau dialihkan kepada pihak lain, tanpa kesepakatan dari debitordan tidak sesuai dengan  prosedureksekusi  jaminan  fidusia.  Ataupun  sebaliknya,  dimana  pihak  kreditor  yang dirugikan  dengan  adanya  pengalihan  objek  jaminan  oleh  debitor  kepada  pihak  lain,  atau menghilangkan objek jaminan.Sehingga akan menimbulkan kerugian di salah satu pihakIni lah kekeliruan  yang  banyak  terjadi  di  masyarakat,  serta  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan praktik dari Jaminan Fidusia dari segala aspeknya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut di  atas,  nampak  adanya  gap  dan  juga  kendala  dalam  permasalahan  tersebut  yang  membuat penulis  tertarik  untuk menulis jurnal dengan  judul “Prosedur  Eksekusi Objek  Jaminan  Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor”

## 2. Kerangka Teori
Penulisan  jurnal  ini  akan  menggunakanTeori  Efektivitas  Hukum,  yang  mana  menurut pendapat  Hans  Kelsen,efektivitas  ialah“Apakah  orang-orang  pada  kenyataannya  berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan  apakah  sanksi  tersebut  benar-benar  dilaksanakan  bila  syarat  terpenuhi  atau  tidak terpenuhi”(Kelsen,  2006).  Dalam  teori  ini  semua  peraturan  perundang-undangan,  baik  yang tingkatnya  lebih  rendah  maupun  lebih  tinggi  bertujuan  agar  masyarakat  maupun  aparatur penegak  hukum  dapat  melaksanakannya  secara  konsisten  dan  tanpa  membedakan  antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang harus dipandang sama rata di hadapan hukum.  Namun  dalam  realitanya  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  tersebut masih  sering  dilanggar,  sehingga  peraturan  ini  belum  berjalan  secara  efektif  (H.S,  2013). Penyebab  dari  ketidakefektifan  suatu  perundang-undangan  itu  bisa  terjadi  karena  undang- undangnya yang tidak jelas, atau dari subjeknya yakni aparatur negara yang tidak konsisten dan bisa  juga  dari  faktor  masyarakat  yang  tidak  mendukung  jalannya  peraturan  tersebut,  sehingga dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dan belum dapat dikatakan  efektif.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengkaji  mengenai  peraturan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
perundang-undangan terutama dalam perihal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

## 3. Permasalahan
Dari uraian tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut :
1) Bagaimanakahprosedur eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?
2) Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  prosedur  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  tentang  Prosedur  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Kredit Kendaraan  Bermotor  merupakan  penelitian  yang  asli  dan  juga  dapat  dipertanggungjawabkan, penulis  telah  membandingkan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas tentang  prosedur  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit.  Adapun  penelitian yang  memilikikesamaan  dengan  penelitian  ini  tetapi  namunmemiliki  substansi  yang  berbeda yakni  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Junaidi  Abdullah  yang  berjudul  “Pelaksanaan  Eksekusi Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  di  KSPS  Logam  Mulia  Kecamatan  Klambu Kabupaten  Grobogan”. Penelitian ini  membahas tentang pelaksanaan eksekusi  jaminan fidusia di  suatu  lembaga  pembiayaan  dan  belum  rinci  terhadap  proses  eksekusinya,  dikarenakan kesimpulannya  adalah  tidak  dilakukannya  eksekusi  secara  langsung  terhadap  objek  dengan alasan kekeluargaan dan alasan Syariah (Abdullah, 2017).
Jurnal berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditor atau Melindungi Harta  Debitor”. Penelitian yang dibuat  oleh  Junjung Sahala Tua  Manik  ini  membahas  tentang eksekusi  jaminan  fidusia  dan  mengkajinya  dalam  teori  kebijakan  publik  dan  melihat  sejauh mana  UU  tentang  Jaminan  Fidusia  dalam  bermanfaat  dalam  melindungi  pihak-pihak  terkait terutama  dalam  pelaksanaan  eksekusinya,  dan  belum  membahas  prosedur  eksekusinya  secara rinci (Manik, 2020).
Jurnal  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitor  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia  Tanpa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Oleh  Perusahaan  Leasing”  yang  ditulis  oleh  Anita Theresia Tjoeinata. Penelitian ini berfokus terhadap legalitas dari suatu perusahaan leasing dan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
juga  perlindungan  hukum  bagi  debitor  dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia (Tjoeinata, 2014).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal atau penelitian- penelitian di atas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini lebih fokus membahas mengenai prosedur eksekusi objek  jaminan  fidusia  dalam perjanjian kredit  kendaraan  bermotor  serta  kendala  atau hambatan yang dialami.

## B. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan  penelitian penulisan  jurnal  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  pendekatan  yang  berusaha  mensinkronisasikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma serta peraturan-peraturan hukum lainnya dengan  kaitannya dalam  penerapan  peraturan-peraturan  hukum itu pada praktiknya di  masyarakat yang  dalam  hal  ini  adalah  untuk  meneliti  apakah  undang-undang  tentang  jaminan  fidusia  sudah berjalan  dengan  baik  dan    sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  terutama  dalam  hal pelaksanaan eksekusinya (Asofa, 2001).
Spesifikasi  penelitian  jurnal  ini  bersifat  deskriptif  analisis.  Deskriptif  yakni  penelitian  ini menggambarkan suatu objek penelitian secara rinci berdasarkan praktik dari norma di lapangan, dan analitis berguna untuk mengaitkannya dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik  yang  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan  dan  survei lapangan yaitu dengan mengamati secara langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan  dengan  pokok  permasalahan  (Soemitro,  1982),  agar  dapat  memberikan  gambaran  dari objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta yang sesuai di masyarakat, yang dimaksudkan untuk dapat  memberikan  gambaran  secara  rinci  mengenai  eksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Sumber  dan jenis data yang digunakan oleh jurnal ini yaitu sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Undang-Undang  juga  peraturan-peraturan  lain  yang berkaitan  dengan  Jaminan  Fidusia,  sumber  hukum  sekunder  berupa  hasil  penelitian  yang  terkait dengan  jurnal  ini,  dan  sumber  hukum  tersier  seperti  kamus  bahasahukum,  majalah  elektronik, ataupun internet.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  jurnal  ini  menggunakan  studi  dokumen  yang  merupakan salah  satu  metode  dari  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mencari  data  dalam  dokumen  atau sumber  pustaka  sehingga  kegiatan  pengumpulan o data  seperti  ini  disebut  studi  dokumen  atau

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
sumber  pustaka.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  karena  sudah  tertulis  di  dalam  buku ataupun sember lainnya atau diolah oleh orang lain.
Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisa dan mengolah data jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah  dan  menganalisis  data-data  yang  terkumpul  menjadi  data  yang  sistematik,  teratur,  dan terstruktur.Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  berlangsung  secara  interaktif,  dimana  pada setiap  tahapan  kegiatan  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Dari  hasil  analisis  data,  dapat  ditarik kesimpulan  dengan  menggunakan  penalaran  induktif.  Penalaran  induktif  merupakan  suatu  proses berpikir berupa dari sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas suatu dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) (Suteki & Galang, 2020).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit
Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat  dibedakan  menjadi  2  macam,  yaitu  perjanjian pokok  dan  perjanjian  accesoir.  Perjanjian  pokok  merupakan  perjanjian  untuk  mendapatkan fasilitas  kredit  dari  lembaga  perbankan  atau  lembaga  keuangan  non  bank.  Perjanjian accesoir adalah  perjanjian  yang  bersifat  tambahan  dan  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok.  Jadi  sifat perjanjian  jaminan  adalah  perjanjian accesoir ,  yaitu  mengikuti  perjanjian  pokok  (H.S,  2008). Perjanjian fidusia termasuk kedalam perjanjian ikutan ( accesoir ) karena merupakan bagian dari perjanjian  pokok  yakni  perjanjian  kredit.  Biasanya  dalam  perjanjian  pokok  seperti  pinjam meminjam,  perjanjian  kredit,  dan  hutang  piutangakan  diikuti  dengan  perjanjian  ikutan  berupa perjanjian pembebanan (jaminan).
Perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  diawali  oleh  tahapan  pembebanan  dengan membuat  kesepakatan  antara  pihak  kreditor  dan  pihak  debitor  untuk  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  fidusia  dihadapan  Notaris.  Lalu  penentuan  besaran  hutang  yang  dapat  dijamin  dan pemberian akta jaminan fidusia. Baru kemudian tahapan pendaftaran jaminan fidusia (Paparang, 2014),  dengan  menyertakan  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  tanggal,  serta  tempat  atau wilayah  kedudukan notaris yang memuat akta  Jaminan  Fidusia hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Dalam urusan pendaftaran kreditor akan menyerahkan proses pendaftaran  fidusia kepada notaris yang telah  ditunjuk.  Notaris  tersebut  akan  membuat  akta  fidusia  dalam  bentuk  akta  otentik  yang

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
kemudian  akan  didaftarkan  ke  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  setempat  selaku  kantor pendaftaran o fidusia.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  adalah  bagian  dari  asas  publikasi  yang  merupakan pengamalan  dari  Pasal  12  UUJF  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  bagi  kreditor penerima  fidusia,  karena  dengan  adanya  pendaftaran  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  maka debitor  selaku pihak  pemberi  fidusia  yang  memiliki itikad  tidak baik,  tidak  mudah begitu  saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusiakan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik (Astuti, 2017).
Namun  dalam  praktiknya  masyarakat  atau  calon konsumen cenderung  akan  memberikan kuasa  penuh  kepada  pihak  leasing  selaku  kreditor  dengan  format  yang  telah  ditentukan  untuk mengganti perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  menjadi  akta  otentik di  hadapan  notaris,  dengan alasan efisiensi waktu.

## 2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Dasar  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tertuang  pada  Pasal  29  sampai  34 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Eksekusi  objek  jaminan fidusiadapat dilakukan apabiladebitor mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan  disepakatinya  bersama  dengan  kreditor,  sehingga  kreditor  akan  memperoleh  hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakukan  eksekusi  atas barang atau objek jaminan  fidusia  tersebut  tanpa  putusan  pengadilan  (Widjaja,  2000).  Hal  ini  menyebabkan kewajiban  debitor  untuk  menyerahkan  objek  jaminan  tersebut  dengan  kata  lain  memberikan penguasaan dan kepemilikan barangnya kepada kreditor yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan o Fidusia.

## a) Pemberian Surat Peringatan
Sebelum  dilakukannya  eksekusi,  dalam  penganganan  kredit  bermasalah  tentunya akan lebih diutamakan  penyelesaian secara  non-litigasi,  yaitu  apabila debitor  mempunyai tunggakan  angsuran  pokok  dan  bunga  pertama,  maka  tindakan  kreditor  akan  melakukan perundingan secara lisan, ini merupakan jalur non-litigasi secara kekeluargaan dengan cara mengingatkan kewajiban debitor untuk membayar angsuran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran  angsuran  kredit  ini  dilakukan  satu  hari  setelah  tanggal  jatuh  tempo pembayaran  kredit(Hamzah,  1989).  Baru  kemudian  apabila  melampaui  tenggang  waktu

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
satu  bulan  pertama  debitor  belum  menunjukkan  itikad  baiknya,  maka  pihak  bank  akan memberikan  surat  peringatan.  Pemberian  surat  peringatan  yang  berisikan  jumlah  tagihan yang  harus  dibayarkan  beserta  pemberitahuan  akan  dilakukannya  penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan urutan sebagai berikut :
1) Surat Peringatan  : diberikan setelah l (satu) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
2) Surat  Peringatan  II  :  diberikan  setelah  7  (tujuh)  hari  dari  tanggal  pemberian  Surat Peringatan I;
3) Surat  Peringatan  III:  diberikan  setelah  7  (tujuh)  hari  dari  tanggal  pemberian  Surat Peringatan II;
b) Penyitaan/ Penarikan Objek Jaminan
Jika setelah pemberian surat peringatan ketiga (SP 3) oleh kreditor dan pihak debitor tidak  ada  inisiatif  untuk  memenuhi  prestasinya  yakni  membayar  angsuran  yang  belum terbayar, maka pihak kreditorakan menemui langsung debitor guna melakukan melakukan negosiasi  akhir  dengan  debitor  sebelum  dilakukannya  penarikan  objek.  Apabila  dalam kesepakatan  akhir  tersebut  debitor  masih  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  berupa pelunasan angsuran, maka akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia. Dalam proses ini,  pihak  kreditor  wajib  menyertakan  atau  dapat  menunjukkan  akta  fidusia  resmi  yang telah  dibuat  oleh  Notaris  pada  awal  pembuatan  perjanjian  fidusia,  sehinggakreditor memiliki  hak  eksekutorial  dalam  melakukan  eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  tersebut. Akta  fidusia  resmi  ini  menjadi  sangat  penting  sebagai  dasar  hukum  dalam  melakukan eksekusi sehingga apabila pihak kreditor tidak dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang asli maka debitor dapat menolak penarikan barang tersebut.Dalam proses penarikan objek jaminan  fidusia  ini,  debitor  harus  menerima  Berita  Acara  Serah  Terima  Kendaraan (BASTK)  yang  akan  ditandatangani  oleh  pemberi  unit  (objek  jaminan)  yaitu  debitor  dan penerima unit.
c) Proses Eksekusi Penjualan Objek Jaminan
Dalam  Pasal  29  angka  1  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia,  diatur  berbagai  macam  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk  menjual  objek  jaminan fidusia. Di antaranya yakni dengan cara title eksekusi melalui tahap pelelangan umum atau juga dengan penjualan di bawah tangan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pelaksanaan  Title  Eksekusi  dengan  menjua1  objek  jaminan  fidusia  melalui  lelang atas  kekuasaan  penerima  fidusia  biasa  dilakukan  dengan  menggunakan  Parate  Eksekusi. Parate  Eksekusi dapat diartikan  sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau  oleh putusan pengadilan kepada  salah  satu  pihak untuk melaksanakan sendiri  secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan  Title  eksekusi  (atas  hak  eksekusi)  Parate  Eksekusi  oleh  pihak  penerima fidusia  mengandung  2  (dua)  persyaratan  utama  yakni  pihak debitor  atau  pemberi  fidusia yang  mengalami  cidera  janji  dan  telah  mengantongi  sertifikat  jaminan  fidusia  yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ponto, 2015).
Untuk  tahapan  lelang,  tidak  ada  ketentuan  baku  yang  mengatur  dimana  harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan, seperti Balai Lelang Serasi IBID atau PT. Balai Pelelangan x Astria.
Proses  eksekusi  dengan  tahapan  lelang  diawali  dengan  pendaftaran  dengan menyertakan  berkas  persyaratan  berupa  akta  dan  sertifikat  jaminan  fidusia,  bukti pemberian  surat  peringatan,  dan  berkas  lain  terkait  objek  jaminan  fidusia  yang  akan dilelang,  serta  berkas-berkas  lain  terkait  perjanjian  kredit.  Kemudian  pihak  balai  lelang akan  memeriksa  kelengkapan  berkas  tersebut  dan  apabila disetujui  maka  akan  dilakukan pengumuman  atas  lelang  tersebut,  lalusesuai  dengan  tanggal  yang  ditetapkan  oleh  pihak balai  lelang  dalam  pengumuman  lelang  akan  dilaksanakan  proses  pelelangan  terhadap objek jaminan fidusia tersebut.
Dan  selain  melalui  pelelangan,  eksekusi  juga  dapat  melalui  penjualan  di  bawah tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  debitor  dan  kreditor,  guna  memperoleh harga  tertinggi o yang  dapat  menguntungkan  para  pihak.  Seperti  halnya  dalam  Undang- undang  Hak  Tanggungan,  maka  dalam  Undang-undang  Fidusia  ini  penjualan  di  bawah tangan  objek  fidusia  juga  mengandung  beberapa  persyaratan  yang  relatif  berat untuk o dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia:
a. Kesepakatan  dari  pihak  pemberi  dan  penerima  Fidusia.  Syarat  ini  berpusat  pada persoalan harga dan biaya demi keuntungan para pihak;
b. Setelah lewat l (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
c. Diumumkan  olehminimal  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang bersangkutan.
d) Pasca Eksekusi Penjualan Objek Jaminan
Setelah objek jaminan dijual melalui proses pelelangan umum di balai lelang, akan diketahui berapa nominal harga jual objek jaminan, yang selanjutnya akan diproses dengan perhitungan  sebagai  berikut  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  hasil  akhir  dari  proses eksekusi :
Nominal lelang– Sisa pokok hutang – Biaya lain-lain = Hasil akhir
Nominal  lelang  merupakan  nominal  angka  yang  didapatkan  dari  hasil  penjualan objek jaminan melalui tahapan lelang; Sisa pokok hutang adalah jumlah dari sisa angsuran kreditor  terhutang,  beserta  nominal  bunganya;  Biaya  lain-lain  merupakan  biaya  proses penarikan  yang  timbul  dari  proses  eksekusi  atau  penarikan  objek  jaminan,  seperti pembayaran jasa pihak ketiga, biaya administrasi, o biaya lelang, dan lain-lain.
Apabila o hasil dari proses perhitungan tersebut di atas bernilai positif, maka debitor berhak  untuk  meminta  kembali  uang  sisa  penjualan  objek  jaminan  tersebut.  Dan sebaliknya,  apabila  nilai  dari  proses  perhitungan  tersebut  terhitung  negatif  maka  debitor wajib  untuk  melunasi  kekurangannya.Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Namun  apabila  hasil  dari  perhitungan  tersebut  bernilai  negatif  maka  kreditor  akan menganggap nominal tersebut sebagai kerugian perusahaan yang akan ditanggung sendiri, karena realitanya debitor sudah enggan untuk membayar kekurangan tersebut.

## 3. Hambatan  Prosedur  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Kredit  Kendaraan Bermotor
Dalam  suatu  pelaksanaan  kebijakan,  tentu  akan  mengalami  suatu  permasalahan  ataupun terjadi  ketidaksesuaian  dengan  ketentuan  yang  telah  dibuat.  Hal  tersebut  biasanya  berupa hambatan  yang  terjadi  diluar  kendali  para  pihak,  dalam  hal  ini  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia pun  tentu  akan  mengalami  suatu  hambatan.  Berikut  merupakan  hambatan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  di  masyarakat  yang  terbagi  dalam  dua kategori, yaitu hambatan internal dari pihak kreditor, dan juga hambatan eksternal yang datang dari pihak luar.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Kelalaian  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  SDM  dari  pihak  kreditor  pada  perjanjian kredit  dalam  tahapan  survei,  yang  mana  bertugas  untuk  menilai  kelayakan  debitordalam pemberian kredit. Hal ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam memilih calon pemberi jaminan  fidusia,  karena  kreditor  tidak  dapat  semata-mata  hanya  mengandalkan  kepercayaan kepada pihak calon pemberi jaminan fidusia, dengan kata lain pihak kreditor harus lebih kritis dan teliti dalam memilih calon debitornya.
Tidak  adanya  pengawasan  berkelanjutan  terhadap  debitor  pasca  perjanjian  kredit. Walaupun hal ini terdengar sangat jarang dilakukan namun pelaksanaannya sangat bermanfaat guna  mengantisipasi  terjadinya  kredit  macet  di  kemudian  hari  oleh  debitor.  Dengan  kata  lain pihak kreditor akan tetap dapat mengawasi objek jaminan.
Selain  minimnya  informasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  terkait  dengan  pelaksanaan kredit  dengan  jaminan  fidusia,  juga  terdapat  kekurangan  dari  segi  penyampaian  informasi terkait pelaksanaan jaminan  fidusia tersebut  oleh  kreditor kepada  debitor.  Debitor  yang  dirasa awam  akan  perihal  jaminan  fidusia  cenderung  tidak  memahami  jaminan  fidusia  dalam perjanjian  kredit  nya.  Sehingga  dikhawatirkan  akan  timbul  masalah-masalah  baru  di kemudian o hari.
Hambatan  eksternal  yang  biasa  terjadi  adalah  hilangnya  objek  dan/atau  debitor  objek jaminan fidusia. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak Kepolisian guna membatu kreditor  dalam  melacak  objek  maupun  debitor  nakal  yang  dengan  sengaja  melakukan  hal tersebut,  dan  dalam  pihak  kepolisian  hal  ini  masuk  dalam  kategori  kasus  penggelapan. Hambatan  selanjutnya  adalah  pengalihan  objek  jaminan  oleh  pihak  debitor  kepada  pihak  lain tanpa  sepengatahuan  dan izin  dari kreditor, dan  dalam  hal  ini  juga akan dilakukan dilaporkan pada pihak kepolisian atas dasar penggelapan ataupun serah terima tidak resmi yang mana telah melanggar  aturan  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  Jaminan Fidusia.

## D. SIMPULAN
Prosedur o eksekusi  objek  jaminan x fidusia  menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 dilakukan  dengan  cara  pemberian  surat  peringatan  satu  (SP  I)  sampai  dengantiga  (SP  III)  kepada debitor yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitor makadebitor akandianggap wanprestasi sehingga pihak kreditor berhak untuk melakukan eksekusi  objek  jaminan,  yaitu  mengambil  alih  objek  jaminan  tersebut  dengan  membawa  sertifikat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
jaminan  fidusia  yang  bersifat  eksekutorial.  Lalu  objek  jaminan  yang  sudah  berada  di  tangan  pihak kreditor akan dijual melalui tahapan pelelangan, dan apabila nilai hasil penjualan tersebut melebihi nilai yang  harus  dibayarkan  debitor  kepada  debitor  maka  harus  nilai  tersebut  harus  dikembalikan  kepada debitor, dan apabila terdapat kekurangan maka debitor wajib untuk membayar kekurangannya.
Hambatan dalam pelaksanaan o eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terbagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, hambatan internal mulai dari keterbatasan SDM  dari  pihak  kreditor  dalam  tahapan  survei  ketika  memilih  debitor,  tidak  adanya  pengawasan terhadap debitor pasca pemberian kredit, dan kurangnya penyampaian informasi terkait jaminan fidusia dari pihak kreditor kepada debitor pada o khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang terjadi yaitu pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin pihak kreditor atau dilakukan secara tidak resmi, dan ketika debitor dan/atau objek jaminan menghilang/raib.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Fuady, M. (2013). Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Erlangga.
H.S, S. (2008). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
H.S,  S.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hamzah, A. (1989). Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia . Jakarta: Indhill Co.
Kamello, T. (2006). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambaka . Bandung: PT Alumni. Kelsen, H. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara . Bandung: Nusa Media.
Soemitro, R. (1982). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suteki,  &  G,  T.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Widjaja, G. (2000). Jaminan Fidusia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Abdullah,  J.  (2017).  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Di  KSPS Logam  Mulia  Kecamatan  Klambu  Kabupaten  Grobogan. Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Islam YUDISIA , Vol. 8 (2), p. 45.
Astuti, N. K. (2017). Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. Jurnal Hukum To-Ra , Vol.3 (2), p. 32.
Manik,  J.S.T.  (2020).  Eksekusi  Jaminan  Fidusia:  Mengamankan  Aset  Kreditor  atau  Melindungi  Harta
Debitor. Jurnal Administrasi Bisnis , Vol. 9 (2), p. 12.
Paparang,  F.  (2014).  Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  Di  Indonesia. Jurnal LPPM , Vol. 1 (1), p. 17–18.
Ponto, C. (2015). Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan.
Jurnal Lex Privatum , Vol. III (3), p. 14.
Tjoeinata,  A.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitor  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing. Jurnal Calyptra , Vol. 3 (1), p. 56.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.