Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 151-160

## DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI ERA DIGITAL
Jeni Danurahman*, Eny Kusdarini
Program Magister Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1 Karang Malang, Yogyakarta Jenidanurahman@gmail.com

## Abstract
Indonesia is known as a mixed legal system, the current social changes are strongly influenced by the development of modern countries, namely fundamental developments regarding advances in  technology.  Humans are currently  required  to live everything  fast, effective  and  efficient in carrying out all activities with the support of the rapid development of technology. The pandemic coronavirus disease (Covid-19) has an impact on all sectors in the world, including Indonesia. The  government  has  made  policies  and  appealed  to  work  from  home  which  makes  all  work activities done at home by utilizing technology as well as efforts to break the chain of the spread of  Covid-19.  Therefore, we  need  modern  laws  that  are based  on  the  dynamics  of the  needs  of society in this digital era because they will change the order of life in society, nation and state.
Keywords: Modern Law; Pandemic Coronavirus Disease; Digital Era.

## Abstrak
Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini  dipengaruhi  kuat  oleh  pembangunan  negara-negara  modern,  yaitu  perkembangan  mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat  efektif  dan  efisien  dalam  mengerjakan  segala  aktivitas  dengan  dukungan  pesatnya Teknologi. Wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk work  from  home yang  membuat  seluruh  aktivitas  pekerjaan  dikerjakan  di  rumah  dengan memanfaatkan  teknologi  sekaligus  upaya  untuk  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19.    Maka dari itu perlu hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci: Hukum Modern; Pandemi Coronavirus Disease; Era Digital.

## A. Pendahuluan
Hukum modern dapat dimaknai sebagai suatu  landasan  pembaruan  di  bidang peraturan  perundang-perundangan  yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum bangsa  Indonesia  saat  ini.  Dalam  hal  ini Indonesia menganut sistem hukum campuran, ada tiga hukum yang mendominasi  hukum  di  Indonesia  yakni sistem hukum yang dominan ke arah negara barat,  kemudian  sistem  hukum  menjunjung
tinggi adat istiadat, serta sistem hukum yang berpedoman  pada  agama  islam  (Umar, 2014).  Perubahan  yang  terjadi  saat  ini berpengaruh  kuat  pada  pembangunan  di kawasan negara-negara modern, yaitu dapat dilihat  dari  segi  kemajuan  teknologi, industri, serta perluasan sistem kapital yang terjadi  pada  era  ini.  Di  era  ini  standar kemajuan  suatu  negara  dapat  diukur  dari ketangkasan suatu negara dalam
menciptakan  atau  menggunakan  suatu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 151-160
teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh manusia.  Segala  bentuk  aktivitas  kini  di bantu  dengan  teknologi  bahkan  dapat dikatakan masyarakat saat ini ketergantungan  akan    teknologi.  Apalagi dengan  kondisi  saat  ini,  ketika  wabah pandemi Covid-19 ini muncul, segala bentuk kegiatan maupun aktivitas dilakukan dengan alat  bantu  teknologi,  elektronik,  maupun aplikasi yang kemudian hal tersebut menjadi solusi  dalam  upaya  menunjang  kebutuhan manusia.  Di  setiap  segi  kehidupan  saat  ini sangatlah  bergantung  pada  teknologi, apalagi dengan pemberlakuan social distancing,  work  from  home,  dirumah  saja mengubah segalanya ke arah digital. Dengan keadaan  pemberlakuan  kebijakan  tersebut berdampak  pada  seluruh  segi  dan  tatanan kehidupan,  seperti  segi  pendidikan,  politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.  Saat  ini  segala  bentuk  aktivitas ditopang  penuh  oleh  teknologi  seperti halnya dari segi pendidikan, aktivitas belajar mengajar  saat  ini  diberhentikan  untuk sementara  yang  kemudian  diganti  dengan sistem  daring  (dalam  jaringan)  dengan memanfaatkan  akses  internet, software (aplikasi),  web,  dan  juga  gadget/laptop. Sama  halnya,  dalam  segi  ekonomi  saat  ini, segala  bentuk  transaksi  dilakukan  secara online dengan  menggunakan  teknologi,  hal tersebut  juga  berdampak  maraknya  bisnis online dan  jual  beli online dengan  segala risiko  yang  akan  didapatkan,  bahkan  ada beberapa  situs  jual  beli online ilegal,  yang tidak
jelas asal-usulnya. Dengan mempertimbangkan perubahan serta
dinamika kehidupan saat ini juga berpengaruh terhadap perubahan hukumnya, pembangunan  hukum  berkarakter  modern yang  dapat  memuat  segala  ketentuan- ketentuan  yang  disesuaikan  dengan  situasi dan kondisi saat ini.
Pembangunan  hukum  yang  berkarakter modern  didasarkan  pada  dinamika  kondisi suatu masyarakat. Faozi (2018) berpendapat bahwa  masyarakat  Indonesia  saat  ini  dapat dikatakan  masyarakat  yang  mengarah  pada modernisasi,  maka  dari  itu  perlu  adanya hukum  yang  berkarakter  modern.  Hal
tersebut  perlu  dilakukan  agar  masyarakat memiliki  payung  hukum  yang  jelas  dalam segala bentuk aktivitas yang akan meningkatkan  taraf  kesejahteraan  hidup suatu  masyarakat  yang  dapat  menjangkau secara  massal.  Proses  modernisasi  seperti halnya  penggunaan  teknologi  dengan  baik, benar,  dan  bijak  dalam  segala  bentuk aktivitas digital telah menimbulkan perubahan-perubahan  dari  segi  kehidupan masyarakat.  Selain  itu  pengaruh  globalisasi yang  bersifat  transnasional  juga  dipadukan dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi saat  ini,  mengubah  segala  aspek  kehidupan manusia secara global terutama di Indonesia. Menurut  Nuh  (2012)  menyatakan  bahwa pemerintahan  yang  baik  dapat  diwujudkan dengan sistem pemerintahan yang merefleksikan  tatanan  hukum  yang reponsif serta  dapat  menyesuaikan  dengan  kehendak rakyat.  Oleh  karena  itu  seharusnya pemerintah  bertanggungjawab  untuk  dapat membuat  suatu  tatanan  hukum  yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh masyarakat.
Sebagai  respon  dari  perubahan  dan perkembangan zaman saat ini juga hadirnya teknologi  informasi  yang  berdampak timbulnya  permasalahan-permasalahan  baru dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  ternyata  telah  membawa  dampak dalam  perkembangan  hukum  khususnya tentang  masalah  perbuatan  yang  mengarah pada tindak pidana di dunia maya (Mulasari, 2012).  Padahal  kini  segala  aktivitas  seperti komunikasi,  transaksi,  rapat  dan  lain sebagainya  dilakukan  secara online dengan menggunakan  alat  bantu  elektronik,  banyak organisasi,  kelompok  masyarakat,  serta pemerintahan yang melakukan perubahan ke arah  paradigma  baru  dengan  memanfaatkan teknologi  yang  ada  guna  mempertahankan salah  satunya  adalah  keberadaan  demokrasi dalam  negara.  Dengan  melihat  kondisi  saat ini  serta  pemberlakuan social  distancing di seluruh  lapisan  masyarakat  keberadaan hukum  amat  sangat  dibutuhkan  agar pemberlakuan  kebijakan  tersebut  dapat dilaksanakan  dan  dipahami  oleh  seluruh
lapisan  masyarakat  (Tedeschi,  2020). Pesatnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini memunculkan suatu gagasan inovasi yang  dinamakan e-democracy sebagai respon dari perkembangan tersebut.
Keterlibatan  media  elektronik  dalam  sistem demokrasi  dikenal  dengan  istilah e- democracy yang  kini  telah  menjadi  isu penting  dan  dikembangkan  oleh  banyak negara  maju  di  dunia,  terutama  sejak  awal 1990-an,  seiring  dengan  perkembangan teknologi  dan  informasi  berbasis  internet (Parvez,  2008). E-democracy memiliki tujuan  untuk  meningkatkan  struktur  dan proses sistem demokrasi yang dapat diakses dengan  mudah  di  suatu  negara  melalui media  elektronik  (Slamet  et  al.,  2009). E- democracy merupakan  sebuah  inovasi  baru dalam dunia politik, yang di dalamnya juga akan  muncul  inovasi-inovasi  lainnya  yang merupakan  bagian  dari e-democracy seperti e-forum,  e-konsultasi,  e-voting,  e-petisi,  e- panel, e-kelompok, blog , dan lain sebagainya.  Hal  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk mengkaji  isu-isu  publik  serta  dapat mempermudah  proses  berdemokrasi  yang baik  dan  benar  di  negara  hukum  modern yang  terus  mengalami  perkembangan zaman,  serta  dengan  mudah  memanfaatkan keberadaan  media  sosial  sebagai  ruang publik  untuk  berpartisipasi  secara  langsung menyampaikan  aspirasinya  terkait  dengan demokrasi yang diterapkan di dalam negara sudah sesuai dengan keinginanan rakyat atau masih perlu perbaikan.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah diutarakan  di  atas  maka  penulisan  ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi coronavirus  disease (Covid-19) dalam  perspektif  hukum  di  era  digital. Karena  kita  ketahui  bersama  bahwa  wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) ini berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan termasuk  perspektif  hukum  digital  padahal di  situasi  sekarang  keberadaan  teknologi informasi  dan  komunikasi  berbasis  digital amat  sangat  diperlukan  untuk  membantu serta  menunjang  segala  aktivitas  manusia,
namun belum ada payung hukum yang jelas mengenai  hukum  era  digital.  Adapun pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu systematic literature review dengan mengumpulkan  serta  membandingkan  dari beberapa jurnal yang telah disusun diseleksi kemudian  dilakukan  kategorisasi  sehingga memuat informasi yang akuntabel dan valid.

## B. Pembahasan

## 1. Pemahaman  Hukum  di  Negara Hukum Modern
Membahas mengenai tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia berarti membahas mengenai  sistematika  berlakunya  sistem hukum  di  Indonesia.  Dengan  demikian, secara  sistematik  berarti  hukum  dilihat sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh,  meliputi unsur-unsur, sub-sub sistem maupun komponen-komponen  yang  saling  berkaitan satu sama lain dan juga saling mempengaruhi  satu  sama  lain  sehingga berdampak menguatkan
ataupun melemahkan  antara  satu  dengan  yang lainnya  (Umar,  2014).  Sistem  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  bersumber  dari  tiga sumber  hukum  yakni  sistem  hukum  yang menjunjung  tinggi  mengenai  nilai-nilai adat istiadat,  kemudian  sistem  hukum  yang berpedoman  ke  negara  barat,  serta  yang terakhir  yaitu  sistem  hukum  agama  Islam. Di  Indonesia  sendiri  menganut  sistem campuran  yakni  mengolaborasi  ketiga hukum  yang  menjadi  sumber  hukum  yang diakui  oleh  Indonesia  (Ali,  2009).  Dalam perjalanan  sejak  pemerintahan  Indonesia dikendalikan  oleh  Pemerintahan  Belanda, pada  tahun  1937  pemerintahan  belanda membuat  suatu  kebijakan  pemberlakuan Undang-Undang  Syariat  Islam  karena mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama Islam,  setelah  itu  pemerintahan  belanda memberlakukan  hukum  adat  dalam  upaya memperluas  bidang  sistem  hukum  yang telah  berlaku  dengan  mengodifikasikan hukum adat, hukum islam dipadukan dengan hukum  barat  (Prins,  1951).  Namun  dalam realitasnya, dalam pembentukan hukum ( law
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 151-160
making )  terkadang  ada  unsur  kepentingan satu  kelompok  tertentu,  penyimpangan  dan penyelewengan,  namun  seharusnya  dalam pembentukan hukum perlu mempertimbangan pada kebutuhan masyarakat.  Dengan  adanya  pengaruh globalisasi  dan  perkembangan  teknologi yang  pesat  di  era  digital  mengakibatkan kedilemaan bagi pembuat kebiajakan hukum untuk  menciptakan  kesejahteraan  rakyat. Terjadi  pertentangan  mengenai  pelaksanaan undang-undang  liberal  yang  hal  tersebut mengakibatkan  perdebatan  dari  berbagai kelompok  kepentingan.  Upaya  untuk menciptakan  kesejahteraan  ekonomi  tidak lepas  dari  kedaulatan  negara  dalam menentukan kebijakan kesejahteraan ekonomi dalam bentuk ekonomi. Kebutuhan  akan  peraturan  yang  jelas mengenai  suatu  hal  akan  berdampak  pada kondisi  suatu  masyarakat.  Di  era  revolusi industri  4.0  saat  ini,  segala bentuk  aktivitas telah  didukung  oleh  teknologi.  Menurut Wibawa (2016) berpendapat bahwa manusia dalam  peradaban  modern  menuntut  segala sesuatu  serba  cepat,  efektif  dan  efisien, maka  dari  itu  perlu  adanya  terobosan, perubahan paradigma, fleksibilitas, yuridiksi universal  sehingga  hukum  modern  dapat berlaku di dunia maya/ digital. Dari seluruh segi  kehidupan  seperti  segi  pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam  segi  pendidikan  saat  ini  banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung dari kegiatan  pembelajaran  seperti  aplikasi Ruang  Guru,  Zenius,  Quipper  dan  lain sebagainya.  Selain  itu  dari  segi  politik belum  lama  ini  ada  suatu  gagasan  yaitu  e- demokrasi,  e-demokrasi  merupakan  suatu kegiatan  dalam  demokrasi  yang  didukung oleh  teknologi.  Sedangkan  dari  segi ekonomi,  saat  ini  masyarakat  sangat menggemari  bisnis  online,  juga  maraknya penyedia jasa aplikasi online seperti Shopee, Buka  Lapak,  Lazada  dan  lain  sebagainya, hal  tersebut  diciptakan  dalam  upaya mendukung  perekonomian  Indonesia  ke taraf yang lebih baik dengan memanfaatkan pesatnya  teknologi.  Kemudian  dari  segi sosial,  perubahan  kehidupan  sosial  saat  ini
didukung  oleh  media  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  lain sebagainya,  hal  tersebut  diciptakan  dalam upaya  untuk  memudahkan  manusia  dalam berinteraksi  dengan  bantuan  teknologi sehingga terjadi interaksi virtual.

## 2. Tantangan  Hukum  Indonesia  di  Era Digital
Pesatnya teknologi ke arah serba digital menjadikan sebuah tantangan bagi masyarakat, pemerintahan, juga hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam situasi pesatnya perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  era  digital  seperti  ini, manusia  memiliki  tren  hidup  trendi  yang dapat  mengubah  struktur  dan  tatanan manusia  dalam  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  (Setiawan,  2017).  Dalam realita kehidupan saat ini manusia memiliki kecenderungan  untuk  menggunakan  media eletronik  maupun  teknologi  dalam  aktivitas sehari-sehari  bahkan  dapat  dikatakan manusia  ketergantungan  akan  teknologi. Teknologi  dalam  hal  ini  dapat  dijadikan sebagai  media  yang  dapat  mendukung pemenuhan  kebutuhan  dan  keperluan manusia.  Penggunaan  teknologi  saat  ini menjadi  alat  bantu  manusia  dalam  upaya mempermudah  setiap  kegiatan  aktivitas yang  itu  berupa  tugas  maupun  suatu pekerjaan  manusia  dengan  pemberlakuan social  distancing dalam  upaya  memutus rantai penyebaran Covid-19 telah mengintensifkan  pengtingnya  penggunaan teknologi digital khususnya media komunikasi  untuk  berkomunikasi  dengan orang lain (Watson et al., 2020).  Peradaban manusia  secara  tidak  sadar  telah  mengubah manusia  memasuki  era  digital.  Namun dengan  adanya  teknologi  tentu  ada  dampak positif  maupun  negatif  yang  ditimbulkan. Sehingga  hal  tersebut  menjadi  tantangan terkini  sekaligus  berdampak  terhadap seluruh  aspek,  segi,  bidang  kehidupan seperti  dalam  hal  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  pertahanan,  keamanan,  industri, bahkan  dalam  sektor  pendidikan.  Dengan pesatnya  teknologi  yang  semakin  canggih menyebabkan pergeseran/perubahan di skala
dunia  bahkan  di  Indonesia.  Namun  jika melihat  sisi  yang  lain  manusia  telah dimudahkan  dalam  melakukan  setiap  akses yang  dibutuhkan  dengan  melalui  banyak cara  dan  ketersediaan  informasi  yang terbuka. Namun dampak negatif dari adanya teknologi menjadi sebuah ancaman khususnya  bagi  masyarakat  Indonesia. Seperti halnya tindak kejahatan yang saat ini terfasilitasi dengan  adanya teknologi informasi, game online yang akan menyebabkan  kecanduan,  pornografi,  serta pelanggaran  hak  cipta  mudah  dilakukan, seperti  itulah  dampak  negatif  dari  adanya teknologi.
Indonesia  yang  dinobatkan  sebagai negara  maju  baru-baru  ini,  teknologi  dapat menjadi  tolak  ukur  kemajuan  suatu  negara dan  teknologi  informasi  dan  komunikasi digital  mampu  mendorong  berbagai  sektor dalam upaya memajukan serta menyejahterakan  Indonesia  termasuk  dari segi  infrastruktur  dan  hukum.  Apalagi  saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 segala bentuk  aktivitas  manusia  dibatasi  dengan pemberlakuan social distancing dan menjaga  tetap  di  rumah  saja,  membuat segala  bentuk  transaksi,  aktivitas,  berkerja, belajar,  belanja  dan  lain  sebagainya dilakukan  secara online ,  banyak  penyedia jasa  jual  beli  ini online seperti  Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya yang dapat  memudahkan  konsumen  dalam membeli  barang.  Namun  banyak  transaksi jual  beli  yang  mengabaikan  kewajiban administrasi,  pajak  dan  hukum  keperdataan yang  telah  diatur  oleh  negara.  Bahkan beberapa  di  antaranya  tidak  perlu  memiliki perusahaan  resmi,  namun  cukup  memiliki blog  termasuk  juga  dalam  melakukan  jual beli.  Berbagai  dampak  dari  perkembangan teknologi  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia untuk dapat mengatur serta membuat hukum di  era  digital  yang  tidak  mengenal  batas negara. Hukum dalam hal ini dituntut untuk dapat  melindungi  hak-hak  warga  negaranya dalam dalam segala bentuk aktivitas di dunia maya,  seperti  penipuan  di e-commerce , jaminan  perlindungan  hak  atas  kekayaan intelektual  dan  terhindar  dari  segala  bentuk
konten yang menyesatkan. Konteks keberlakuan  hukum  nasional  yang  sektoral memerlukan  reorientasi  secara  global, karena internet tidak hanya menghubungkan satu  orang  dengan  orang  dalam  ruang lingkup  satu  negara,  namun  seantero  bumi. Freckelton (2020) mengemukakan bahwa di masa  pandemi  ini  banyak  masyarakat merasa  takut,  cemas,  atas  kondisi  yang terjadi, terlebih banyak informasi dari media massa  yang  berbasis online seperti  media sosial  yang  menyebarkan  kekhawatiran dengan  memberikan  informasi-informasi palsu  yang  membuat  masyarakat  menjadi resah  dan  khawatir  akan  kondisi  yang terjadi, dengan menyebarkan informasi yang tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  akan keaslian  informasi  tersebut.  Perlu  adanya pengedukasian serta penegakan hukum juga serta regulasi yang jelas mengenai aturan itu terlebih dalam konteks penyebaran informasi di dunia maya, namun hingga kini upaya  upaya  dari  kebijakan  regulasi  terkait dengan  penyebaran  informasi  yang  tidak jelas  sulit  untuk  dilakukan.  Pandemi  ini tentu berdampak pada psikologi masyarakat yang  membuat  masyarakat  mengalami kekhawatiran,  kegelisahan  serta  keresahan yang  mendalam.  Tentu  kondisi  tersebut harus  menjadi  perhatian  khusus  bagi pemerintah  terlebih  untuk  para  pemangku kebijakan dalam hal ini untuk memberlakukan aturan yang jelas mengenai pemberian  informasi  khususnya  di  dunia maya agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan  keresahan  bagi  masyarakat.  Setiap aktivitas  manusia  kini  didukung  oleh teknologi,  seperti  halnya  aktivitas  belajar online ,  belanja online ,  perbankan  secara online ,  pemberlakuan  penerapan e-tilang , dan e-voting yang telah terjadi di Kabupaten Sleman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kehidupan  kini  memang  telah  mengalami pergeseran,  jika  demikian  maka  perlu payung  hukum  yang  jelas  yang  mengatur segala  ketentuan  aktivitas  maupun  kegiatan tersebut  untuk  meminimalisir  adanya penyalahgunaan di era digital seperti ini.
Ketidakmampuan hukum modern dalam menjangkau  masalah-masalah  yang  terjadi
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 151-160
di  atas  membuat  dunia  maya  dianggap sebagai  dunia  tanpa  hukum.  Dengan pesatnya  teknologi  saat  ini  akan  mengubah tatanan  ekonomi,  politik,  budaya  akses teknologi informasi dengan bantuan jaringan internet  secara  global,  yang  dapat  melintasi batas negara (Walby, 2003). Djalante  et al., (2020) mengemukakan bahwa dunia saat ini berada  dalam  situasi  darurat  karena  adanya Covid-19  yang  menjadi  pandemi  skala global, dijelaskan bahwa Indonesia diperkirakan  akan  terpengaruh  secara signifikan  dalam  waktu  yang  lebih  lama, mengingat  penduduk  Indonesia  masuk  pada posisi  keempat  dunia  dengan  penduduk terbanyak  di  dunia.  Tanggapan  mengenai pemerintah  terhadap  adanya  Covid-19  pada bulan  Januari  sampai  dengan  Maret  2020. Dengan  memperoleh  berupa  hasil  bahwa Pemerintah  Indonesia  harus  tanggap  dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan
mengutamakan  pada  sektor  kesehatan masyarakat Indonesia, hal positif yang dapat di  peroleh  dengan  adanya  Covid-19  ini menciptakan suatu kondisi masyarakat yang peduli  akan  kesehatan  dan  lingkungannya karena  dengan  adanya  pandemi  ini  setiap individu dituntut untuk hidup sehat. Teknologi  saat  ini  sudah  telah mencakup  pada  seluruh  bagian  sektor termasuk politik,  pendidikan,  pemerintahan, termasuk  di  bidang  hukum.  Teknologi komunikasi informasi memfasilitasi  bentuk- bentuk  baru  pembuatan  kebijakan  sektor publik  yang  didukung e-goverment yang mendukung  setiap  kebijakan  dari e- democracy (Chadwick, 2003) . Pada konfigurasi  ulang  mengenai  hukum  dan komputer  sehingga  adanya  korelasi  antara hukum dan teknologi informasi yang sangat pesat  saat  ini  (Hildebrandt,  2016) hal tersebut  dilakukan  dalam  upaya  untuk menciptakan  suatu  kondisi  yang  aman, kondusif,  bagi masyarakat  Indonesia karena dengan  adanya  korelasi  antara  hukum  dan teknologi  dapat  mencegah  dampak  negatif dari  adanya  teknologi,  seperti  halnya mengenai  pelanggaran  tentang  hak  cipta, penipuan,  hoaks,  judi online dan  lain sebagainya  yang  dapat  merusak  moral
masyarakat  Indonesia.  Peran  pemerintah dalam  hal  ini  sangatlah  dibutuhkan,  perlu adanya  pengkajian  yang  lebih  mendalam mengenai  penetapan  hukum  digital  yang berlaku  di  Indonesia.  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang diberlakukan  pada  tahun  2016  memang sudah  baik,  namun  perlu  adanya  perbaikan mengenai  pengkajian  lebih  mendalam karena  rincian-rincian  khusus  yang  belum terbahas  dalam  Undang-Undang  Informasi dan  Teknologi.    Efektivitas  penegakan hukum teknologi dan informasi adalah salah satu  instrumen  yang  dapat  digunakan untuk mengevaluasi  bagaimana  kinerja,  tujuan, dan  sasaran  dari  Undang-Undang  Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam pengimplementasiannya. 3. Hukum Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19
Dengan  adanya  wabah  Covid-19 kondisi  negara  Indonesia  dapat  dikatakan mengkhawatirkan  dan  mencekam.  Seluruh sektor  dunia  lumpuh  akibat  adanya  wabah Covid-19  yang  terjadi  secara  mendadak membuat seluruh negara di dunia tidak siap dalam  menghadapi  wabah  Covid  19  ini. Dampak  pandemi  Covid-19  ini  tidak  hanya berakibat  pada  stabilitas  sektor  ekonomi, sosial,  budaya,  pendidikan,  kesehatan, hukum,  industri  tetapi  pada  seluruh  sektor termasuk  pada  kebijakan  hukum  seperti halnya di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini,  pemerintah  sudah  mengimbau  kepada seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk work from  home atau  bahasa  yang  lebih  umum yaitu  WFH.  Tujuan  adanya  himbauan tersebut  ialah  tidak  lain  untuk  mengurangi risiko penyebaran Covid-19.
Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini  banyak  institusi-institusi  pemerintah yang  menjalankan  kegiatannya  melalui bantuan  alat  elektronik/teknologi.  Seperti halnya  gagasan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019 berbentuk  elektronik  tentang  Administrasi Perkara  Pengadilan  Secara  Elektronik. Langkah tepat yang diambil oleh Mahkamah
Agung  dengan  memberlakukan  Pengadilan Secara  Elektronik,  mengingat  situasi  dan kondisi  yang  tidak  memungkinkan  untuk melakukan  persidangan,  karena  hal  tersebut bertentangan  dengan  himbauan  pemerintah yang  mengemukakan  bahwa  pemerintah mengimbau  masyarakat  untuk  mengurangi kegiatan  yang  berkerumun, termasuk  dalam hal ini adalah perlaksanaan sidang peradilan. Hal  tersebut diperkuat  oleh  McIntyre et  al.,
(2020) mengungkapkan
kondisi
pemberlakuan  hukum  dan  pengadilan  di Australia dilaksanakan secara online dengan membahas  sejumlah  struktur  dan  masalah sistematik  yang  muncul  dari  pelaksanaan peradilan secara online dengan
mempertimbangkan  masalah-masalah  di ruang  digital  serta  menjelaskan  tentang keterbatasan  teknologi  dalam  mencakup masalah-masalah  yang  terjadi . Selain  itu  di bidang  pendidikan  dalam  hal  ini  membuat suatu  kebijakan  yang  disampaikan  dengan Surat  Edaran  Nomor  4  Tahun  2020 berbentuk  elektronik  tentang  Pelaksanaan Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran Coronovirus  Disease (Covid-
19)  yang  berisikan  bahwa  dalam  rangka pencegahan  dan  mengurangi  perkembangan penyebaran Corona  Virus  Disease (Covid- 19).  Pada  Surat  Edaran  Nomor  4  Tahun 2020 yang  berbentuk  elektronik  berisikan 6 point  himbauan  yang  salah  satunya  yaitu kebijakan  belajar  di  rumah  dengan  bantuan alat  teknologi  serta  melarang  kegiatan belajar  mengajar  di  sekolah  dengan  tatap muka,  hal  tersebut  dikeluarkan  oleh Kemendikbud  sebagai  langkah  untuk memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  yang kemudian  kebijakan  ditindaklanjuti  oleh Gubernur,  Bupati/Walikota,  dalam  lingkup nasional  di  seluruh  wilayah  Indonesia (Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Republik Indonesia, 2020).
Selain berdampak  signifikan  terhadap  pelayanan hukum juga sistem pendidikan di Indonesia. Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Elvis  (2020) yang  berpendapat  bahwa  karena  adanya pandemi  Covid-19  membuat  proses  belajar dan  mengajar  tidak  dapat  dilaksanakan secara  tatap  muka,  melainkan  dialihkan
melalui suatu media alat bantu (daring). Hal ini  mengakibatkan  proses  pembelajaran yang  mengalami  perubahan,  termasuk penyesuaian  pendidik  maupun  peserta  didik dalam  proses  pembelajaran  secara  daring dengan menerapkan tujuh konsep pembelajaran daring dalam konteks pandemi Covid-19  yaitu  pembelajaran smart, kultur populer,  inovatif,  kasih,  adaptasi,  teologi hidup, serta yang terakhir yaitu pembelajaran damai. Pandemi  Covid-19  juga  berdampak signifikan terhadap
perekonomian Indonesia.  Indonesia  menghadapi  tantangan yang  amat  berat,  pemerintah  bersama otoritas  keuangan  dan  otoritas  perbankan dalam  hal  ini  mengambil  langkah-langkah luar  biasa  dalam  menjamin  kesehatan masyarakat Indonesia, menyelamatkan perekonomian  skala  nasional  sehingga terjadi  penstabilan  keuangan.  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia  (2020)  Nomor  1  mengenai Pemberlakukan Kebijakan Keuangan
Negara  serta  Stabilitas  Sistem  Keuangan pada  saat  pandemi  Covid-19  berlangsung. Salah  satu  yang  diatur  dalam  Perppu tersebut yaitu mengenai kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian  Keuangan  melalui  Peraturan Menteri Keuangan dalam upaya menjalankan  amanat  tersebut,  Kementerian Keuangan  menerbitkan  PMK  Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  (Menteri  Keuangan Republik Indonesia, 2020). Sebegitu gentingnya  penanganan  dalam  pandemi Covid-19  sehingga  setiap  institusi  setiap Kementerian  membuat  suatu  kebijakan  dan mayoritas kebijakan tersebut banyak mempertimbangkan  dengan  memanfaatkan pesatnya teknologi saat ini. Seperti halnya di Kemendikbud  membuat  suatu  kebijakan bahwa  kegiatan  belajar  mengajar  sekolah ditiadakan,  diganti  dengan  pembelajaran daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan aplikasi seperti Ruang Guru,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2, April 2021, Halaman 151-160
Quipper, Zenius, dan lain sebagainya dalam upaya mendukung setiap kegiatan pembelajaran  sekolah,  sehingga  peserta didik  dapat  belajar  dari  rumah  (Nasution, 2020).
Dengan keadaan seperti ini,
pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah  solusi  dalam  mendukung  setiap bentuk  kegiatan,  namun  di  sisi  lain kurangnya  perhatian  pemerintah  tentang peraturan  yang  mengatur  segala  bentuk aktivitas  tentang  teknologi  informasi  dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia (2016) tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang memuat  aturan  mengenai  informasi  serta bertransaksi  eketronik  merupakan  sebuah jembatan bagi masyarakat untuk melakukan segala  aktivitas  dengan  elektronik  dengan bantuan  teknologi,  namun  di  sisi  lain banyaknya  polemik,  permasalahan,  dalam Undang-Undang Teknologi Informasi tersebut  khususnya  mengenai  banyaknya pasal  karet  yang  dapat  menimbulkan multitafsir  yang  akan  berdampak  pada penyalahgunaan dan bahkan dapat merugikan  salah  satu  pihak.  Namun  di  satu sisi dampak pandemi Covid-19 ini berakibat mengubah segala tatanan kondisi kehidupan manusia,  segala  aktivitas  dilakukan  dengan digital . Menurut Mawardi (2015)
mengungkapkan  bahwa  hal  tersebut  tentu menjadi suatu permasalahan. Padahal dalam hakikatnya hukum merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  mana yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan, dengan  harapan  segala  sesuatunya  akan berjalan tertib, teratur, sebagaimana mestinya.  Selain  itu  hukum  dalam  posisi masyarakat  yang  teratur  tersebut,  dijadikan sarana  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial dan  dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan masyarakat.  Masyarakat  akan  terlindungi hak  dan  kewajibannya,  aman  dan  nyaman dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hukum juga  dapat  berfungsi  sebagai  penggerak pembangunan yaitu dapat membawa
masyarakat  ke arah yang lebih  baik atau ke arah  yang  lebih  maju  (Kusumaatmadja, 1976).
Namun  dalam  kenyataannya  dalam kehidupan  masyarakat  saat  ini,  masyarakat semakin  kompleks  dan  telah  terjadi pergeseran  maupun  perubahan-perubahan dalam  tatanan  nilai  atau  budaya,  seperti halnya  terjadi  saat  ini,  dampak  dari  adanya pandemi  Covid-19  telah  mengubah  nilai- nilai  dan  tatanan  hidup  masyarakat Indonesia.  Bahkan  hal  tersebut  dikatakan sebagai the  new  normal yang  mengubah tatanan kehidupan normal yang dulu dengan yang  sekarang.  Dampak  yang  signifikan dengan  adanya  pandemi  Covid-19  akan melumpuhkan sektor ekonomi dan kemungkinan  besar  apabila  hal  ini  terus berlanjut  akan  mengakibatkan  terjadinya krisis  ekonomi,  hal  yang  perlu  dilakukan agar  tidak  terjadi  krisis  ekonomi  secara nasional yaitu mencari dan mengilustrasikan implikasi-implikasi mendasar karena adanya pandemi Covid-19 yang akan menjadi solusi dari  dampak  Covid  19  (Drozd  &  Tavares, 2020).

## C. Simpulan
Perubahan  yang  terjadi  saat  ini berpengaruh  kuat  pada  pembangunan  di kawasan negara-negara modern, yaitu dapat dilihat  dari  segi  kemajuan  teknologi, industri, serta perluasan sistem kapital yang terjadi  pada  era  ini.  Di  era  ini,  standar kemajuan  suatu  negara  dapat  diukur  dari ketangkasan suatu negara dalam menciptakan  atau  menggunakan  suatu teknologi  yang  dapat  di  manfaatkan  oleh manusia.  Masyarakat  Indonesia  saat  ini dapat  dikatakan  masyarakat  yang  mengarah pada  modernisasi,  maka  dari  itu  perlu adanya  hukum  yang  berkarakter  modern. Proses modernisasi seperti halnya penggunaan  teknologi  dengan  baik,  benar, dan  bijak  dalam  segala  bentuk  aktivitas digital  telah  menimbulkan  perubahan- perubahan dari segi kehidupan masyarakat Berbagai  dampak  dari  perkembangan teknologi  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia untuk dapat mengatur serta membuat hukum
di  era  digital  yang  tidak  mengenal  batas negara.  Seluruh  sektor  dunia  lumpuh akibat penyebaran  wabah  Covid-19  yang  terjadi secara mendadak membuat seluruh negara di dunia  tidak  siap  dalam  menghadapi  wabah Covid 19 ini. Dengan adanya wabah Covid- 19 maka segala aktivitas kehidupan manusia didukung  dengan  Teknologi.  Perlu  adanya hukum  yang  mengatur  akan  teknologi  dan informasi  yang  tepat  karena  hukum merupakan  sarana  untuk  mewujudkan keadilan  sosial  dan  dapat  bermanfaat  bagi kehidupan  masyarakat.  Namun  dalam kenyataannya  dalam  kehidupan  masyarakat saat  ini,  masyarakat  semakin  kompleks  dan telah  terjadi  maupun  perubahan-perubahan dalam  tatanan  nilai  atau  budaya,  seperti halnya  terjadi  saat  ini,  dampak  dari  adanya pandemi  Covid-19  telah  mengubah  nilai- nilai  dan  tatanan  hidup  masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  dan Teori Peradilan . Kencana.
Chadwick,  A.  (2003).  Bringing  E- Democracy Back in: Why it Matters for Future  Research  on  E-Governance.
Social Science Computer Review , 21 (4), 443–455.
https://doi.org/10.1177/0894439303256
372
Djalante,  R.,  Lassa,  J.,  Setiamarga,  D., Sudjatma,  A.,  Indrawan,  M.,  Haryanto, B.,  Mahfud,  C.,  Sinapoy,  M.  S., Djalante,  S.,  Rafliana,  I.,  Gunawan,  L. A.,  Surtiari,  G.  A.  K.,  &  Warsilah,  H.
(2020).  Review  and  analysis  of  current responses  to  COVID-19  in  Indonesia: Period  of  January  to  March  2020. Progress in Disaster Science , 6 (march),
100091. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.10 0091
Drozd,  L.,  &  Tavares,  M.  (2020). Responding  to  Covid-19:  A  Note . https://doi.org/10.21799/FRBP.WP.202 0.14
Elvis,  M.  (2020).  Pedagogi  di  Era  Digital dalam  Konteks  Pandemi  Covid-19.
Jurnal  Ilmu  Teologi  Dan  Pendidikan Agama Kristen , 1 (1), 1. https://doi.org/10.25278/jitpk.v1i1.472
Faozi, S. (2018). Hukum Modern Di Tengah Perubahan  Sosial  Di  Era  Global . https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.ph p/sendi_u/article/view/6011/1878
Freckelton QC, I.  (2020). COVID-19: Fear, quackery,  false  representations  and  the law. International  Journal  of  Law  and Psychiatry , 72 , 101611. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.1016
11
Hildebrandt, M. (2016). Law as Information in  the  Era  of  Data-Driven  Agency. Modern  Law  Review , 79 (1),  1–30. https://doi.org/10.1111/1468- 2230.12165
Kusumaatmadja,  M.  (1976). Fungsi  dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional . Binacipta. Mawardi,  R.,  D.  (2015).  Fungsi  Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.
Masalah-Masalah  Hukum , 44 (3),  275. https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.201 5.275-283
McIntyre,  J.,  Olijnyk,  A.,  &  Pender,  K. (2020).  Civil  courts  and  COVID-19:
Challenges and opportunities in Australia. Alternative  Law  Journal ,
45 (3),
195–201. https://doi.org/10.1177/1037969X20956 787
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia. (2020). Nomor  38/PMK.02  Tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara  Untuk  Penanganan  Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia.  (2020). Surat Edaran  Nomor  4  Tentang  Pelaksanaan Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Mulasari,  L.  (2012).  Kebijakan  Formulasi Tentang  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Di Dunia  Maya  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. Masalah-Masalah Hukum , 41 (1),
98–109.
https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.201
2.98-109
Nasution,  M.  R.  (2020).  Covid-19  Tidak Menjadi  Hambatan  Pendidikan  Di Indonesia. Jurnal  Pendidikan , April .
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28543. 36005/1 Nuh, M. S. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Masalah-Masalah Hukum , 41 (1), 50–58. https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.201 2.50-58
Parvez,  Z.  (2008).  E-Democracy  from  the Perspective  of  Local  Elected  Members. International  Journal  of  Electronic Government  Research , 4 (3),  20–35. https://doi.org/10.4018/jegr.200807010
2
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Republik  Indonesia.  (2020).
Nomor 1 Tentang  Kebijakan Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Prins,  J.  (1951).  Adatlaw  and  Muslim Religious  Law  in  Modern  Indonesia. Die  Welt  Des  Islams , 1 (4),  283–300. https://doi.org/10.1163/157006051X000 23
Setiawan,  W.  (2017). Era  Digital  dan
Tantangannya .
Slamet, Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A.
(2009).  E-demokrasi  di  indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan  fenomenologis. Seminar
Nasional  Informatika , 2009 (semnasIF),
85–93.
Tedeschi, M. (2020). The body and the law across  borders  during  the  COVID-19 pandemic. Dialogues in Human Geography , 10 (2), 178–181. https://doi.org/10.1177/2043820620934 234
Umar,  N.  (2014).  Konsep  Hukum  Modern: Konsep  Modern:  Suatu  Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. In Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan (Vol. 22, Issue 1). LP2M -
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. https://doi.org/10.21580/WS.22.1.263 Undang-Undang Republik Indonesia.
(2016).  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 , 1 , 1–31.
Walby,  S.  (2003).  The  myth  of  the  nation- state: Theorizing society and polities in a global era. Sociology , 37 (3), 529–546. https://doi.org/10.1177/0038038503037 3008
Watson,  A.,  Lupton,  D.,  &  Michael,  M. (2020). Enacting intimacy and sociality at  a  distance  in  the  COVID-19  crisis: the  sociomaterialities  of  home-based communication  technologies. Media International Australia , 1329878X2096156. https://doi.org/10.1177/1329878X20961
568
Wibawa,  I.  (2016).  Era  Digital  (Pergeseran Paradigma  Dari  Hukum  Modern  Ke Post  Modernisme). Masalah-Masalah Hukum , 45 (4), 285. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.201 6.285-291