## Equator Journal of Management and Entrepreneurship
Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Vol.11, No.03 (Juli 2023): (162-174)

## Analisis Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Variabel Mediasi
Panji Adhim Nurhaliq 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak b *Email : panjiadhimnew@gmail.com
(Diterima 13 Februari 2023; Disetujui 24 Juli 2023; Dipublikasikan 28 Juli 2023)

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  menguji  dan  mengalisis  pengaruh  efektifitas,  efisiensi  dan kontribusi pajak PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sanggau. Variabel yang digunakan adalah efektifitas,  efisiensi  dan  kontribusi  pajak  PBB-P2  dan  PAD.    Jenis  penelitian  adalah kuantitatif  menggunakan  jenis  data  skunder  dan  panel  (gabungan  data  series  dan  cros section),  sumber  data  diambil  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  Badan  Pusat  Statisti Kabupaten  Sanggau  selama  7  tahun  dari  2015  sampai  dengan  2021  pada  15  kecamatan. Analisis menggunakan Analisis Jalur (path anlysis), regresi berganda data panel model Pool, Uji Asumsi Klasik, Uji Kesesuaian Model (Uji Cho, Uji Hausman, Uji LM) dan Uji Sobel Test. Hasil analisis menunjukkan  model fixed effect untuk variabel kontribusi (Y1) dan comon effect untuk  PAD  (Y2).    Hasil  estimasi  Y1    menunjukkan  bahwa  efektifitas  dan  efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kontribusi PBB-P2 dengan nilai koefisien masing-masing negatif  untuk    efektifitas  dan  positif  untuk  efisiensi.  Pengaruh  efektifitas  dan  efisiensi terhadap PAD juga signifikan dengan pengaruh masing-masing negatif untuk efektifitas dan positif  untuk  efisiensi.  Hasil  Uji  Sobel  menunjukkan  bahwa  kontribusi  PBB-P2  terbukti berfungsi  sebagai  variabel  pemediasi (intervening) baik  bagi  efektifitas  maupun  efisiensi terhadap PAD. Kontribusi PBB-P2 mampu mengurangi pengaruh negatif efektifitas sebesar 13,76%  antara  efektifitas  terhadap  PAD  dan  153,56%  efisiensi  terhadap  PAD  sehingga mampu mengubah pengaruh efisiensi yang negatif menjadi positif. Kata kunci: Efektifitas, Efisiensi,  Kontribusi Pajak PBB-P2, PAD

## PENDAHULUAN
Berlakunya  UU Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang berakibat perubahaan pengelolaan pajak pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 diberikan wewenang untuk pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) agar mengelola pajak-pajak yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.  Penambahan  jenis  pajak  baru  serta  pengalihan  pajak  pusat  ke  pajak  daerah diantaranya  adalah  satu  jenis  pajak  provinsi  dan  tiga  jenis  pajak  kabupaten/kota.  Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan  sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  dan  Pajak  Sarang  Burung  Walet. Dengan catatan ada penambahan 1 jenis pajak yang sebelumnya merupakan pajak provinsi menjadi pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Air Tanah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  maka  wewenang  pengelolaan  pajak  yang diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota  )  dapat  dilihat dalam tabel 1. berikut ini :
Tabel 1. Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Pengelolaan Pajak Provinsi Pajak Kabupaten / Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan dan Perdesaan) 10. Pajak Sarang Burung Walet 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

## Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009
Kabupaten Sanggau merupakan sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah perlintasan dan perbatasan antar daerah serta berbatasan langsung  dengan  Luar  Negeri  (Serawak)  Malaysia.  Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  melaksanakan  kebijakan Pemerintah  dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam  rangka  otonomi  daerah  salah satunya  melalui  penerimaan  pajak  daerah.  Sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sanggau  dalam  hal  ini  melalui  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPEDA)  berusaha  menggali sumber-sumber  penerimaan  yang  akan  berdampak  pada  peningkatan  Pajak  Daerah Kabupaten Sanggau.
Pelaksanaan  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  merupakan momentum  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  untuk  meningkatkan taxing  power dan mempercepat  kemandirian  keuangan,  untuk  meningkatkan  kapasitas  fiskal  atau kemampuan  menggali  sumber  penerimaan  daerah.  Peralihan  pengelolaan  pajak  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sanggau  hal  ini  dapat  dilihat  dari perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Sanggau setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak PBB-P2 Kabupaten Sanggau Tahun 2016-
2021 Tahun Target Pajak PBB-P2 Realisasi Pajak PBB-P2 Persentase Realisasi terhadap Taeget 2016 3.750.000.000,00 3.482.446.615,00 92,86% 2017 4.257.000.000,00 3.566.316.383,00 83,77% 2018 4.500.000.000,00 4.729.313.807,00 105,09% 2019 4.540.000.000,00 3.968.398.773,00 87,40% 2020 3.770.000.000,00 4.434.308.579,00 117,62% 2021 4.500.250.000,00 5.052.793.907,00 112,27%
Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau
Berdasarkan  tabel  2.  besarnya  realisasi  terhadap  target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya.  Target  yang  ditentukan diharapkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau, sehingga dengan adanya  potensi  yang  besar  maka  dapat  dimaksimalkan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil penelitian sebelumnya menurut Prof. Eddy Suratman et.al (2013) penambahan jenis pajak  daerah,  perluasan  basis  pajak  daerah,  dan  keleluasaan  penetapan  tarif  PBB-P2 diharapkan  akan  memberikan  dampak  positif  bagi  Pemerintah  Daerah.  Dampak  positif dimaksud  antara  lain  tampak  dari  adanya  keleluasaan  daerah  untuk  menyesuaikan kebijakan  perpajakan  (seperti  penetapan  tarif  pajak)  dengan  kondisi  daerah  masing- masing, munculnya competitiveness antar daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik dan akuntabel dengan pengusaha dan  masyarakat  untuk  memikul  bersama  beban  pembangunan  daerah,  dan  tersedianya sumber  pendanaan  yang  memadai  dalam  memenuhi  kebutuhan  pembangunan infrastruktur.  Dimana  sebelumnya  diketahui  untuk  tarif  pajak  sendiri  masih  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tetapi setelah daerah diberikan keleluasaan dalam penetapan tariff pajak  hal  ini  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah.
Peneliti  memilih  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  sebagai objek  pajak  dalam  melihat  kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten  Sanggau  karena  peneliti  merasa  kontribusi  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  belum  menunjukkan  potensi  yang  sebenarnya  dapat dioptimalkan. Seharusnya Pajak PBB-P2 cukup potensial untuk mempengaruhi penerimaan dan  berkontribusi  bagi  Pajak  Daerah  Kabupaten  Sanggau  dikarenakan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  merupakan jenis pajak yang  memiliki  jumlah Wajib  Pajak  yang  paling  besar  dan  nilai  pajaknya  terus  bertambah  setiap  tahunnya. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  mencoba  untuk  menganalisis potensi dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sanggau melalui  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Pengaruh  Efektifitas dan  Efisiensi  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Variabel Mediasi “ .

## KAJIAN LITERATUR
Pajak  itu  sumber  penerimaan  negara  dari  dalam  negeri  yang  menopang  pembiayaan pembangunan. Besar-kecilnya pajak bisa menentukan kemampuan anggaran negara untuk membayar pengeluaran negara, baik dalam pendanaan pembangunan maupun pendanaan rutin anggaran. Dengan demikian, maka  guna memperoleh pungutan pajak yang tinggi dari bidang pajak, maka diperlukan beragam usaha (effort) yang bisa meningkatkan, baik subjek maupun  objek  pajak  yang  ada.  Menurut  Mangkoesoebroto  (1998)  dalam  Simanjuntak (2012), Pajak merupakan pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan
ini didasarkan oleh undang-undang, pemungutannya bisa dipaksakan kepada subjek pajak untuk  mana  tiada  balas  jasa  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  penggunaannya.  Dapat disumpulkan  definisi  tersebut  artinya  hanya  negara  atau  pemerintah  yang  berhak memungut pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, yang  boleh  dipaksakan  kepada  subjek  pajak.  Jadi,  pembayaran  pajak  tidaklah  bisa memperlihatkan adanya kontraprestasi individu dari pemerintah.
Sementara itu, menurut Jones (2002) dalam Simanjuntak (2012) mengemukakan definisi pajak  sebagai  : “ suatu  pembiayaan  dengan  maksud  memeberikan  dukungan  terhadap pemerintah  dengan  pembayaran  pajak  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatannya.  Pajak berbeda dengan denda atau penalti yang dikenakan oleh pemerintah karena pajak tidak dimaksudkan untuk mencegah atau menghukum perilaku yang tidak dapat diterima. Di sisi lain, pajak adalah wajib siapa pun yang dikenakan pajak wajib untuk membayarnya .” . Pajak bukan  hukuman  atau  sanksi,  atau  hukuman  bagi  perilaku  yang  salah,  sebalikanya  pajak adalah  kewajiban  setiap  negara  yang  menurut  ketentuan  dikenakan  pajak.  Dengan demikian  pajak  adalah  kewajiban  bukanlah  pilihan  antara  boleh  membayar  atau  tidak membayar.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pasal  1,  Ayat  10,  pengertian  pajak  adalah  :“ mengartikan  Pajak  Daerah sebagai  pajak  yang  diperuntukkan  ke  orang  pribadi dan  atau  badan,  memiliki  sifat yang dapat  memaksa  berpedoman  melalui  kaidah-kaidah,  aturan-aturam  dana  atau  undang- undang  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.    Harapannya  tentulah  untuk  kemakmuran rakyat dan pemberi kontribusi ke daerah dalam bentuk penerimaan dengan imbalan tidak secara langsung didapatkan.”
Polii O, Sumena  (2014) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Serta  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota  Manado  cukup  efektif  karena  hampir  seluruh  tahun  dari  tahun  2008-2012  tingkat efektivitasnya  mencapai  kriteria  yang  ditetapkan  dengan  rata-rata  persentase  sebesar 94,87%.  Ini  menunjukan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Manado  sudah membaik  dan  memadai.  Jumlah  pendapatan  daerah  yang  diterima  Kota  Manado kontribusinya  masih  rendah  untuk  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sementara Donovan,  Deny    (2015),  meneliti  tentang  Strategi  Pemungutan  PBB  Sebagai  Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. Output studi ini mengungkapkan bahwa  Pemerintah  Kota  Mojokerto  mengimplementasikan  strategi  pemungutan  PBB-P2 berupa  percepatan  ketersediaan  pranata  hukum,  penyediaan  sistem  administrasi perpajakan  modern,  bekerja  sama  dengan  berbagai  instansi  pemerintah,  melakukan bimbingan  teknis  ke  pemungut  pajak  yaitu  para  petugas  pajak,  masyarakat  diberikan pembinaan,  pembayaran online disiapkan  untuk  memberi  kemudahan,  mobil  DPPKA keliling untuk pelayanan berjalan, dan adanya rewards and punishment . Dari analisis data laporan  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  tahun  2013-2014 menjelaskan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2014 sebesar 22,09% tidak seefisien pada tahun 2013 sebesar 19,75% yang menunjukkan bahwa meningkatnya realisasi pengeluaran
pada  tahun  2014  belumlah  mampu  menghasilkan  representasi  pendapatan  secara maksimal  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yang  mengakibatkan  menurunnya kontribusi  PBB  Perkotaan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Mojokerto  dari 7,30% pada tahun 2013 menjadi 5,55% pada tahun 2014. Keseluruhan pemungutan PBB- P2 telah selaras pencapaian dari perwujudan target perolehan tetapi belum optimal dalam meningkatkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Mojokerto.  Berdasarkan penelitian  terdahulu  terindikasi  adanya  inkonsistensi  hasil  penelitian  serta  pembahasan yang belum menghasilkan konsensus termasuk menganalisis pengaruh variabel  Variabel Mediator/ Intervening. Dari  beberapa output penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa tingkat  efektivitas  pajak  PBB  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah sedangkan untuk kontribusi pajak pengaruhnya masih sangat rendah terhadap pendapatan daerah.

## METODE PENELITIAN
penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraiaan tentang suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti Kountur, (2007). Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan melakukan uji asumsi  klasik  pada  regresi  linear  berganda  dan  juga  melakukan  uji  sobel  ( sobel  test ). Regresi linear berganda atau juga disebut sebagai multiple linear  regression merupakan regresi linear dengan satu variabel terikat dan ada beberapa variabel bebas.  Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan penulis dengan berpedoman pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya yang terkait dengan PAD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa literatur dan informasi yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan relisasi Pajak Daerah dan penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Sanggau.  Tempat pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  di  lingkungan  pemerintah daerah Kabupaten Sanggau pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sanggau di Sanggau. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan untuk pengumpulan data  penelitian dapat  dilakukan  semaksimal  mungkin  terkait  kebutuhan  penelitian  yang dilakukan. Dilihat jenis atau modelnya data dalam penelitian ini adalah jenis data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data runtut waktu dan data silang tempat (cros section) . Data runtun waktu (time series) yaitu data tahunan tari  tahun dari 2015 sampai dengan 2021, sedangkan data silang tempat yaitu data dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Sampel pada penelitian ini adalah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  pada  15  Kecamatan  di  Kabupaten  Sanggau  selama periode 7 tahun  dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 untuk mewakili keseluruhan dari  populasi  penelitian  untuk  diteliti  secara  mendalam.  Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  efektivitas  penerimaan  wajib  pajak (X 1 )  dan  efisiensi  penerimaan pajak (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2  terhadap  PAD  dilambangkan  dengan  huruf  Y 2 dan  variabel  mediator  yang digunakan adalah Kontribusi Pajak PBB-P2 (Y 1 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak PBB-P2 Terhadap Kontribusi  Pajak PBB-P2. Secara  historikal  hubungan  antara  efektifitas  dengan  realisasi  PAD  Kabupaten  Sanggau menunjukkan hubungan yang inkonsisten dengan tren masing-masing sebagai berikut.
Gambar 1 .  Efektifitas dan Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Sanggau (%)
Pada gambar 1. terlihat masing-masing berfluktuatif dengan hubungan yang relatif searah. Dari  hasil  pengujian  secara  parsial  pada  persamaan  Y 1 menunjukkan  bahwa  X 1 berpengaruh  terhadap  Y 1 ,  artinya  efektifitas  penerimaan  pajak  PBB-P2    berpengaruh terhadap  besarnya  kontribusi  Pajak  PBB-P2  terhadap  PAD  Kabupaten  Sanggau.  Hal  ini menandakan bahwa PAD juga jumlahnya proporsional dengan jumlah realisasi penerimaan pajak  PBB-P2.  Artinya  angka  efektifitas  mempengaruhi  besar  kecilnya  kontribusi  pajak PBB-P2 terhadap realisasi PAD di Kabupaten Sanggau.

## Pengaruh Efisiensi Pemungutan Pajak PBB-P2 Terhadap Kontribusi  Pajak PBB-P2
Secara historikal tren perkembangan efisiensi PBB-P2 dengan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah ditunjukkan pada gambar berikut ini:
Gambar 2 .  Perkembangan Efisiensi PBB-P2 dengan Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pajak Daerah
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  efisiensi  pemungutan  pajak      PBB-P2 berpengaruh  signifikan  terhadap  kontribusi  PBB-P2  Kabupaten  Sanggau.  Hal  ini  secara
54,32 52,53 62,20 68,42 66,64 65,89 62,19
11,89 12,40 13,63 8,85 12,15 14,00 13,88 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Efektifitas (%) Kontribusi PBB-P2 (%) 45,58 47,17 60,61 74,65
73,86 85,34 90,78 11,89 12,40 13,63 8,85 12,15
14,00 13,88 0,00 50,00 100,00 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Efisiensi (Rp) Kontribusi PBB-P2 (%)
konsep bahwa efisiensi adalah bagaimana pajak diperoleh dengan tingkat biaya yang paling minimal. Adapun pengaruh X 2 (efisiensi), berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada persamaan Y 1 menunjukkan bahwa X 2 juga berpengaruh signifikan terhadap Y 1 dengan nilai koefisien regresi 0.549749, menunjukan pengaruh yang positif.  Hal ini menandakan bahwa nilai efisiensi bergerak searah dengan kontribusi. Semakin besar biaya pemungutan akan semakin besar juga kontribusi pajak PBB-P2 terhadap PAD.

## Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak PBB-P2 Terhadap Realisasi PAD Kabupaten Sanggau
Secara historikal tren perkembangan efektifitas  PBB-P2 dengan realisasi PAD Kabupaten Sanggau ditunjukkan pada gambar berikut ini:
Gambar 3 . perkembangan efektifitas  PBB-P2 dengan realisasi PAD Kabupaten Sanggau
Dari hasil pengujian secara parsial atau individual pada persamaan Y 2 diketahui  variabel X 1 (efektifitas) berpengaruh signifikan terhadap realisasi PAD (Y 2 ) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.418627 menunjukkan adanya peningkatan Y 2 sebesar 0.418627 satuan setiap  kenaikan  satu-satuan  dari  X 1 .  artinya  bahwa  pengaruh  efektifitas  adalah  positif, semakin  besar  (tinggi)  efektifitas  maka  akan  PAD  semakin  tinggi.    Hal  ini  menandakan bahwa efektifitas sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk  meningkatkan  PAD.  Efektifitas  dalam  konteks  ini  adalah  bagaimana  ketercapaian antara target dan realisasi, oleh karena itu maka dalam penentuan target penerimaan PBB- P2  harus  diperhatikan  beberapa  aspek  jangan  sampai  realisasinya  rendah,  karena penentuan  target  yang  terlalu  tinggi  beresiko  karena    berkaitan  dengan    keberhasilan pencapaian target tersebut.

## Pengaruh Efisienasi Pemungutan Pajak PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Sanggau
Secara  historikal  tren  perkembangan  efisiensi    PBB-P2  dengan  realisasi  PAD  Kabupaten Sanggau ditunjukkan pada gambar berikut ini.
54,32 52,53 62,20 68,42 66,64 65,89 62,19
83,71 93,51 151,92 117,50 102,82 117,92 111,63 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 Efektifitas (%)
PAD  (Milyar)

## Gambar 4 Perkembangan efisiensi  PBB-P2 dengan realisasi PAD Kabupaten Sanggau
Dari  hasil  penelitian  diketahui    pengaruh  efisiensi  pemungutan  pajak  PBB-P2  terhadap realisasi PAD adalah  berpengaruh signifikan terhadap besarnya realisasi PAD Kabupaten Sanggau  dengan  nilai  koefisien  negatif  yakni  -  0.449598X 2 ,  ini    menunjukkan  adanya pengaruh  negatif,    semakin  tinggi  biaya  pemungutan    maka  PAD  akan  semakin  rendah, begitu pula sebaliknya semakin rendah biaya pemungutan  maka PAD akan semakin tinggi. Perubahan yang terjadi adalah satu satuan biaya pemungutan  berbanding 0.449598 PAD pada arah yang berlawanan (negatif).  Dengan demikian maka sebaiknya dalam pengelolaan pajak  PBB-P2  hendaknya  juga  memperhatikan  biaya  pemungutan,  jangan  sampai  biaya pemungutan yang terlalu tinggi sehingga efisiensi akan berkurang dan dampaknya kurang baik terhadap relisasi PAD.

## Pengaruh Kontribusi Pajak PBB-P2 Terhadap PAD
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sanggau berdasarkan data dari kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau dari tahun 2015 sampai dengan 2021 menunjukkan nilai yang berfluktuatsi setiap tahun dengan rata-rata sebesar  9,82%.  Dalam    periode  yang  sama  nilai  realisasi  keseluruhan  PAD  Kabupaten Sanggau  dengan  rata-rata  sebesar  Rp    96.655.484.437.  Jika  dilihat  secara  historikal perkembangan kontribusi PBB-P2 dengan PAD sebagaimana digambarkan sebagai berikut.
45,58 47,17 60,61 74,65 73,86 85,34 90,78 83,71 93,51 151,92 117,50 102,82 117,92 111,63 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Efisiensi (Rp)
PAD  (Milyar)

## Gambar 5 . Perkembangan Kontribusi  PBB-P2 dengan Realisasi PAD Kabupaten Sanggau
Jika diperhatikan pada Gambar 4.9 terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD setiap tahun yang  diteliti  yaitu  tahun  2015  sampai  dengan  2021  menunjukkan  kondisi  yang berfluktuatif,  dimana  pada  tiga  tahun  pertama  2015  s/d  2017  nilai  pertumbuhan  PAD positif dan tajam, namun sejak 2017 terjadi penurunan dan secara tren hingga tahun 2021 masih tetap turun. Kemudian jika diperhatikan kontribusi PBB-P2 trennya cenderung stabil dengan  kondisi  yang  cukup  landai.  Hal  ini  menunjukkan  kecenderungan  tidak  ada hubungan antara kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dengan realisasi PAD. Namun dari hasil perhitungan dan analisis pengaruh kontribusi pajak PBB-P2 terhadap realisasi PAD  dari hasil uji parsial pada persamaan Y 2 dimana  variabel kontribusi (Y 1 ) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y 2 )  yang dapat dilihat dari nilai signifikansi probabilitas p-value 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dengan nilai koefisien positif 0.438Y 1 yang mengindikasikan bahwa  adanya pengaruh  positif,  artinya semakin  tinggi  Y 1 maka  Y 2 juga  akan semakin tinggi , atau sebaliknya jika semakin rendah Y 1 maka Y 2 juga akan semakin rendah dengan perbandingan  perubahan  sebesar  0.438Y 1 .  Artinya  setiap  peningkatan  satu  satuan kontribusi diikuti peningkatan sebesar 0.438 satuan PAD.

## Pengaruh Mediasi Kontribusi Pajak PBB-P2 atas Hubungan Efektifitas dan Efisiensi Terhadap PAD
Hasil  penelitian  dari  hasil    Uji  mediasi  dengan  Uji  Sobel  menunjukkan  bahwa  efektifitas PBB-P2  berpengaruh  signifikan  terhadap  realisasi  PAD  melalui  kontribusi  namun pengaruhnya  namun  negatif.  Besarnya  pengaruh  mediasi (intervening) ditunjukkan  nilai pengaruh  tidak  langsung  dari  X 2 terhadap  Y 2 melalui  Y 1 artinya  ada  pengaruh  tidak langsung efektifitas terhadap realisasi PAD melalui variabel mediasi kontribusi sebesar - 0.361. Angka ini diperoleh dari perkalian pengaruh langsung efektifitas terhadap kontribusi (-0,825)  dengan  pengaruh  langsung  kontribusi  terhadap  PAD  (0,438).    Efektifitas menghasilkan  pengaruh  yang  negatif  yang  begitu  besar  terhadap  PAD  (-0,825)  namun menjadi  kecil yakni  -0.361 setelah adanya pengaruh dari kontribusi, jadi dalam analisis
83,71 93,51 151,92 117,50 102,82 117,92 111,63 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Kontribusi PBB-P2 (%)
PAD  (Milyar)
jalur istilahnya kontribusi berfungsi sebagai variabel mediator (intervening) yakni dapat mengurangi pengaruh negatif yang terjadi antara efektifitas terhadap PAD.
Terjadinya  pengaruh  negatif  efektifitas  PBB-P2  terhada  PAD,  hal  ini  disebabkan  karena secara konsep kontribusi merupakan angka rasio antara besarnya nilai PBB-P2 terhadap Pajak  Daerah,  Pajak  Daerah  sendiri  merupakan  bagian  utama  dari  PAD,  jadi  efektifitas bukan  bagian  atau  komponen  dari  PAD  melainkan  nilai  PBB-P2nya    (nominalnya). Efektifitas  dalam  konsep  ini  adalah  kaitannya  dengan  tingkat  keberhasilan  atau ketercapaian antara target dan realisasi.  Dengan demikian kesimpulan yang bisa diambil adalah  efektifitas  bukan  suatu  ukuran  keberhasilan  secara  ekonomis  atau  finansial melainkan hanya ukuran kinerja pengelolaan, karena bisa saja nilai efektifitas tinggi namun nominalnya rendah dan sebaliknya efektifitas rendah tapi nilai nominal tinggi.  Pengaruh tidak  langsung  efisiensi  terhadap  realisasi  PAD  melalui  variabel  mediasi  Kontribusi menunjukkan pengaruh yang positif dengan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung sebesar  0.240.  Angka  ini  diperoleh  dari  perkalian  pengaruh  langsung  efisiensi  terhadap kontribusi  (0,549)  dengan  pengaruh  langsung  kontribusi  terhadap  PAD  (0,438).  Hal  ini menunjukkan adanya pengaruh mediasi dari kontribusi terhadap hubungan atau pengaruh efefisiensi terhadap PAD yang menjadi kecil.
Pengaruh  mediasi  kontribusi  PBB-P2  terhadap  hubungan  efisiensi  terhadap  PAD ditunjukkan dengan  adanya  pengaruh tidak langsung X 2 terhadap Y 2 melalui Y 1 sebesar 0.240 (jauh lebih besar dari pengaruh langsungnya (-0.449) terjadi selisih sebesar 0.689 atau  153,56%  dari  pengaruh  awal.  Artinya  bahwa  Y 1 (kontribus  PBB-P2)    mengubah pengaruh  pengaruh negatif antara efisiensi (X 2 ) terhadap Y 2 menjadi positif.  Terjadinya pengaruh positif efisiensi PBB-P2 terhadap PAD karena efisiensi dalam analisis ini diproksi dengan  nilai  nominal  biaya  pemungutan,  jadi  efisiensi  berbanding  lurus  dengan  nilai nominal  PBB-P2,  sementara  PBB-P2  sendiri  merupakan  sub  bagian  dari    PAD. Kesimpulannya  adalah  efisiensi  akan  mengikuti  arah  naik  turunnya  PAD  dan  tingginya kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dapat mengurangi besarnya pengaruh efisiensi terhadap PAD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil dengan mengacu pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Dari hasil pengujian secara parsial pada persamaan Y 1 menunjukkan adanya pengaruh negatif  dan  signifikan  efektifitas  PBB-P2  terhadap  Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap PAD  dengan  nilai  koefisien  regresi  -0,825,  artinya  jika  efektifitas  berubah  meningkat atau menurun satu satuan maka kontribusi berubah ke arah yang sebaliknya sebesar 0,825178 satuan.
2. Eefisiensi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi, dengan nilai koefisien regresi  0.549749,  menunjukan  pengaruh  yang  positif,  artinya  jika  efisiensi  berubah
(meningkat atau menurun) sebesar satu satuan maka kontribusi berubah ke arah yang sama sebesar 0.549749 satuan.
3. Efektifitas  penerimaan  pajak  PBB-P2  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Realisasi PAD,  dilihat dari hasil uji parsial pada persamaan Y 2 dimana variabel
X 2 berpengaruh  signifikan  terhadap  Y 2 ,  artinya  efektifitas penerimaan  pajak  PBB-P2 berpengaruh  (signifikan)  terhadap  realisasi  PAD.  Adapun  pengaruhnya  adalah  positif dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.418627.
4. Efisiensi  pemungutan  pajak  PBB-P2  berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap Realisasi    PAD  Kabupaten  Sanggau,  dilihat  dari  hasil  uji  parsial  pada  persamaan  Y2 dimana    variabel  X 2 berpengaruh  signifikan  terhadap  Y 2 sebesar  -0.449598,  artinya setiap  perubahan  (peningkatan  atau  penurunan)  satu  satuan  efisiensi  PBB-P2  diikuti oleh peningkatan atau penurunan Y 2 (Realisasi PAD) sebesar -0.449598 pada arah yang sebaliknya.
5. Kontribusi  Penerimaan  pajak  PBB-P2  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap Realisasi PAD Kabupaten Sanggau, ini dapat dilihat dari hasil  uji  parsial pada persamaan Y 2 dimana  semua  variabel  bebas    berpengaruh  signifikan  terhadap  Y 2 dengan  nilai koefisien  sebesar  0.438103,  artinya  setiap  perubahan  (peningkatan  atau  penurunan) satu  satuan  Y 1 (Kontribusi  PBB-P2)  diikuti  oleh  peningkatan  atau  penurunan  Y 2 (realisasi PAD) sebesar 0.438103 pada arah yang sama.
6. Kontribusi PBB-P2 berfungsi sebagai variabel pemediasi (intervening) antara pengaruh efektifitas terhadap PAD maupun efisiensi terhadap PAD. Hasil uji mediasi (Sobel Test) menunjukkan Z untuk efektifitas maupun efisiensi masing-masing dengan probabilitas yang rendah (> 0,05).  Kontribusi PBB-P2  mampu mengurangi pengaruh negatif  yang terjadi  antara  efektifitas  terhadap  PAD  dan  Kontribusi  PBB-P2  sebesar    0,058  atau 13,76%.      Kemudian pengaruh  mediasi  Y 1 (kontribusi  PBB-P2)   sangat  besar,  hal  ini ditunjukkan  dengan  selisih  antara  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak  langsung sebesar  0.240  atau  sebesar  153,56%,  sehingga  mampu  mengubah  pengaruh  X 2 yang negatif menjadi positif.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah:
1. Untuk meningkatkan efektifitas penerimaan pajak PBB-P2 sebaiknya dilakukan analisa atau  asesmen  yang  lebih  presisi  dan  realistis  sebelum  penentuan  target.  Namun berhubung  tidak  ada  pengaruh  efktifitas  terhadap  kontribusi  maka  faktor  lain  perlu diperhatikan dan dicari solusi dan upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap  pajak  daerah  kabupaten  Sanggau.    Namun  secara  nominal  efektifitas penerimaan PBB-P2 yang rendah tidak perlu dipermasalahkan karena berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pengaruhnya justru negatif terhadap realisasi PAD.
2. Dalam  pemungutan  pajak  PBB-P2  sebaiknya  memperhatikan  biaya  pemungutan, semakin  rendah  persentasi  biaya  pemungutan  akan  semakin  baik  terhadap  realisasi pajak daerah dan/atau PAD Kabupaten Sanggau. Dari hasil penelitian memperlihatkan ada pengaruh yang signifikan dan positif, namun dengan kontribusi pengaruh tersebut dapat dikurangi.
3. Kontribusi Penerimaan pajak PBB-P2 berfungsi sebagai variabel pemediasi yang positif dan signifikan baik antara efektifitas terhadap PAD maupun efisiensi terhadap PAD oleh karena itu untuk meningkatkan realisasi PAD sebaiknya kontribusi PBB-P2 ditingkatkan.

## Kelemahan Penelitian
Dalam peenelitian ini variabel efisiensi diproksi dengan menggunakan aturan Kepmendagri No 35 tahun 2002 yakni diambil 5% dari realisasi, sehingga hasil estimasi menunjukkan hasil  yang  positif  antara  variabel  efisiensi  dengan  kontribusi  maupun  PAD  yakni  nilai efisiensi  bergerak  searah  dengan  kontribusi.  Semakin  besar  biaya  pemungutan  akan semakin  besar  juga  kontribusi  pajak  PBB-P2  terhadap  PAD,  oleh  karena  itu  penulis menyarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  menggunakan  variabel  efisiensi  sebaiknya agar  variabel  efisiensi  menggunakan  konsep  biaya  yang  akan  mengurangi  realisasi  itu sendiri.
Dalam analisis regresi persmaan Y 2 penulis menggunakan data tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan data sampel sebanyak 75 data (15 kecamatan x 5 tahun), hal ini dikarenakan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan data 2015 s/d 2021 (105 sampel) menghasilkan  nilai  R2  yang  terlalu  rendah  yakni  hanya  0.118442  atau  11,  8442%, sementara  dengan  menggunakan  data  sampel  75  data  menghasilkan  nilai  R2  sebesar 0.380114 atau 38,0114%. Hal ini penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa data sampel masih cukup dan memeuhi syarat untuk analisis regresi dengan 75 data sampel.

## REFERENSI
Donovan, Deny (2015), Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol 4 No. 11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Kountur, Ronny (2007), Metode Penelitian Untuk penulisan Skripsi dan Tesis. Edisi Revisi, PPM. Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno (1998), Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Polii, Sumena O. 2014. Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Serta  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota  Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado
Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan,  DR,  SE.,  MA  dan  DR.  Imam  Muklis,  SE,.M.si,  (2012), Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Suratman, Eddy. Dkk (2013) Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Restribusi  Daerah  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Peningkatan  Daerah.  Laporan  Tim  Asistensi  Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia, Bidang Desentralisasi Fiskal, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.