INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6660-6679 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua
Petrus Tekege
Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Email: petrustekegeuswim@gamail.com

## Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan suatu gambaran bahwa pada hakekatnya  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak  ulayat  masyarkat  hukum  adat  asli Papua  itu  menjadi  penting  dan  urgen.  Dalam  penelitian  ini  tipe  penelitian  yang  penulis gunakan adalah penelitian campuran  yakni penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis  dan  cultural  dengan  menggunakan  bahan  hukum  utama  adalah  kajian  pustaka  dengan pengumpulan  data    bahan  hukum  primer  dan  data  sumber  sekunder  dengan  tetap  dihubungkan dengan  realitas  hidup  masyarakat  hukum  adat  Papua.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulusuran didaptkan bahwa pada hakikatnya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak ulayat mayarakat adat itu menjadi penting  dalam berbagai literatur baik dalam konstitusi, UU dan peraturan hukum teknis  yang  dibuat  oleh  pemerintah  termasuk  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Papua  namun  dalam kenyataannya terdapat penguasaan tanah-tanah ulayat oleh negara dan mengabaikan kepentingan hak  ulayat  masyarakat  sebagai  pemilik  yang  sulit  di  hindarkan.  Untuk  itu  regulasi  peratutan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah atas hak ulayat tersebut agar dilaksanakan maksimal sesuai maksud dan tujuannnya tanpa mengorbankan kepentingan pemilik hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat di Papua. Dengan begitu konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan para pengusaha  sedapat mungkin dihindari demi kelancaran pemenuhan hak dasar masyarakat adat dan pembangunan sesuai tujuan negara bagi seluruah rakyat.
Kata Kunci: Pengakuan, Hak, Ulayat, Masyarakat, Papua.

## Abstract
The purpose of writing this article is to provide an illustration that in essence  the recognition and protection of the customary land rights of indigenous Papuan communities is important and urgent. In  this  research,  the  type  of  research  that  the  author  uses  is  mixed  research,  namely  normative- empirical research with a sociological and cultural juridical approach using the main legal materials, namely a literature review with data collection from primary legal materials and secondary source data while still being connected to the living realities of the Papuan customary law community. . Based on the results of research, it was found that in essence legal recognition and protection of the customary rights of traditional communities is important in various literature, both in the constitution, laws and technical legal regulations made by the government, including in the Papua Special Autonomy Law, but in reality there is control over land. customary law by the state and ignoring the interests of the community's  customary  rights  as  owners  which  is  difficult  to  avoid.  For  this  reason,  the  statutory regulations  that  have  been  made  by  the  government  regarding  customary  rights  must  be implemented maximally according to their aims and objectives without sacrificing the interests of the owners of customary rights, namely the customary law communities in Papua. In this way, conflicts between the government and the community and the community and entrepreneurs are avoided as far as possible in order to ensure the smooth fulfillment of the basic rights of indigenous peoples and development in accordance with the state's goals for all the people.
Keywords: Recognition, Rights, Ulayat, Community, Papua.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  prinsip  pluralitas  dalam  bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan  hukum  adat  dalam  mengatur  kegiatan  sehari-hari  serta  dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan  masyarakat  dan tradisi rakyat yang ada. Keberadaan  masyarakat hukum adat di indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga  masyarakat  hukum  lain  dan  dapat  bertindak  kedalam  atau  luar  sebagai  suatu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.
Undang-Undang Dasar ( UUD) 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hal  masyarakat hukum adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian tertuang dalam pasal 18 serta penjelasan  II  Pasal  18  UUD  1945  (sebelum  Amandemen).  Pengakuan  dan  perlindungan
konstitusional  terhadap  masyarakat  hukum  adat  pun  tidak  hilang  setelah  UUD  1945 diamandemen  dimana  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  hukum  adat setidaknya tercantum didalam pasal 18B Ayat (2) dan pasal 281 Ayat (3) UUD 1945. Perlakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sangat penting oleh negara.
Hal  ini  karena  masyarakat  hukum  adat  lahir  dan  telah  ada  jauh  sebelum  Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuk. Dalam Pasal 18 B Ayat (2) UndangUndang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  disebutkan  bahwa  negara  mengaku  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang  diatur  dalam  Undang-  Undang.  Secara  struktur  Pasal  18  UUD  1945  sebelum amandemen  terdiri  atas  satu  pasal,  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan  dengan  Undang-Undang,  dengan  memandang  dan  mengingati  dasar permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan  negara,  dan  hak  asal-usul  dalam  daerah- daerah  yang  bersifat  istimewa  Pasal  18  UUD  1945  pasca  amandemen  secara  anatomi mengalami perkembangan menjadi tiga Pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.
Didalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua ayat menyatakan bahwa negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanajang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang.
Pengakuan  dan  penghormatan  atas  masyarakat  hukum  adat  secara  yuridis konstitusional  harus  diimplementasikan  secara  konkrit  oleh  negara  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  secara  optimal.  Perlindungan  hukum  atas  masyarakat hukum adat tidak ada artinya jika tanpa adanya pemenuhan hak dasar masyarakat hukum adat yang disebut hak otonomi. Dengan adanya hak otonomi berarti masyarakat hukum adat  mempunyai  kebebasan  untuk  mengatur,  mengurus  kepentingannya  sendiri  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun  demikian,  teks  pengakuan  dan  perlindungan  konstitusional  terhadap masyarakat  hukum  adat  masih  menyisakan  dua  persoalan  pokok.  Pertama,  pengakuan terhadap  masyarakat  hukum  adat  diletakkan  pada  syarat-syarat  sepanjang  hidup,  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan normatif tersebut menjadi kendala  pada  pengakuan  dan  perlindungan  dan  keberadaan  hak-hak  masyarakat  hukum adat karena pada kenyataannya upaya pengakuan tersebut banyak terhenti pada persyaratan
tersebut.  Bahkan  beberapa  Undang-Undang  tidak  memiliki  kesamaan  indikator  untuk menerjemahkan  syarat-syarat  konstitusional  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I Ayat (3). Dan sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Sampai saat ini masih tidak adanya kepastian hukum Masyarakat  Hukum  Adat  yang  dituangkan  oleh  norma  yang  lebih  rendah.  Pemerintah daerah  harus  ikut  andil  dalam  pengakuan  dan  perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat. Meskipun pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui keberadaannya oleh Undang - Undang,  selanjutnya  adapun  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Namun  hal  ini  kembali  lagi  ke  peran  Pemerintah daerah sebagai pihak pengelola otonomi daerah. Dimana pada kenyataannya, selama ini, entitas  Masyarakat  Hukum  Adat  sudah  banyak  terkikis  oleh  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  lebih berkuasa. Dan  oleh sebab  itu  perlu  adanya  lembaga oleh  negara yang  dapat  mengisi  kekosongan  itu  demi  terciptanya  Pengakuan  dan  Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di indonesia dan demi terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat diIndonesia.
Konsep  hukum  tanah  nasional  bersumber  pada  hukum  adat,  sehingga  mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Walaupun  tidak  dijelaskan  secara  detail  mengenai  pengertian  hak  ulayat,  namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak  ulayat  dalam  hukum  pertanahan  nasional.  Hak  ulayat  merupakan  hak  penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama  para  warganya.  Meskipun  demikian,  ketentuan  dalam  UUPA  juga  memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional  dan  negara,  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Sesungguhnya  Hukum  Adat  lahir,  tumbuh,  dan  berkembang  dari  masyarakat Indonesia sebagai budaya dan menjadi hukum positif yang tidak tertulis, karena berlakunya dipatuhi dan jika tidak dipatuhi maka akan terkena atau dikenakan sangsi. Hukum suatu bangsa ada dalam proses sejarah  dan budaya yang merupakan tergambar atau tercermin dari budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan. Dengan memahami Hukum Adat  secara  keseluruhan,  diharapkan akan  memperjelas  pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah terinklut
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam realitasnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri  atas  beragam  suku,  agama,  budaya  yang  berbeda-beda,  yang  merupakan  satu kesatuan yang  saling ketergantungan  untuk mengisi pembangunan  bangsa  dan Negara. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing
Masing-masing adat dan kebiasaan terkristalisasi menjadi satu aturan budaya hukum yang  lestari  dan  mendapat  pengakuan  anggota  masyarakat  dalam  kehidupan  kelompok masyarakat. Anggota dalam kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat  ingin hidupnya diakui dan dilindungi oleh anggota masyarakat lain dalam suku dan bahasa dan melalui pengaturan yang jelas agar hak-haknya dinikmati  secara  bebas  sebagai  manusia dalam pergaulan  dengan anggota masyarakat lainnya. Di Papua terdapat 253 suku dengan jumlah  bahasa  251  ragam  bahasa  tetapi  memiliki  satu  kesatuan  hukum  adat  dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dengan kepemilikan ha katas tanah ulayat.
Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut dirumuskan permasalahnnya sebagai berikut:
1. Apa Hakekat pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak ulaya Masyarakat Adat
2. Bagaimana  tindakan  kongkrit  pemerintah  melakukan    pengakuan  dan  perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat  adat di Papua?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  dan  penulisan  ini,  penulis  melakukan  beberapa    langkah  sebagai berikut:

## A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian campuran    dengan  yakni  penelitian  normatif-empiris  dengan  pendekatan  Yuridis sosiologis dan kultural.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini di lakukan secara umum di  tanah Papua pada 7 ( tujuh)  Wilayah adat.

## C. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum berasal dari Studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka  (data sumber) bidang hukum tanah. Data-data tersebut terdiri dari data utama dan data tambahan;  data utama  dalam penelitian ini adalah    data  sekunder  (Studi  Kepustakaan).  Studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk
memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai landasan teori. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :
a. Bahan Hukum Primer.
Ada beberapa sub bahan primer tetapi dalam penelitian ini hanya akan di pilih sub tentang ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukan kemasyarakatan di Papua.
b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.  Bahan  hukum  sekunder  yang  diteliti  meliputi  hasil  karya  ilmiah ( pendapat/ tulisan para ahli hukum), Jurnal-jurnal, laporan-laporan resmi, yang semuanya berhubungan erat dengan penelitian ini.  Dalam penulisan makalah ini mengutamakan data  sekunder dengan alasan;
a) Data  tentang  obyek  yang  di  teliti    telah  banyak  tersebar  dalam  berbagai sumber jurnal dan buku.
b) Dengan  menggunakan  data  sekunder  maka  akan  di  dapatkan  data  yang ilmiah.
c) Bisa mendapatkan data secara mudah,cepat dan pasti. Mudah artinya, sumber data    mudah  di  dapatkan  dari  perpustakaan,tokoh-tokoh  buku  yang  ada. Cepat artinya, dalam waktu yang tidak lama dan tidak mengeluarkan biaya yang  lebih  besar  data  sudah  bisa  di  kumpulkan. Pasti  artinya,data  yang dikumpulkan  merupakan  data-data  yang  dapat  di  percaya  karena  data tersebut telah di lakukan dengan penelitian  dan kemudian sudah dikaji secara ilmiah.
c. Metode Analisa Bahan Hukum
Adalah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data-data penelitian yang sudah dikumpulkan. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data  yang  diperoleh,  kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Yang dimaksud dengan metode analisa secara kualitatif adalah analisas data dengan peraturan-perundang-undangan,  konsep,  teori  sehingga  dengan  metode  ini  di harapkan  memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakekat Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak ulaya Masyarakat Adat Pada Hakikatnya tanah yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mendorong peranan negara dalam menguasai tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Bumi, air, dan ruang yang terkandung  didalamnya,  pada  tingkatan  yang  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara.”  Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mulai diterapkan pada 24 September 1960 menjadi tonggak pertama hukum positif yang mengatur tentang tanah di Indonesia hingga saat ini.
Hakikat tanah yang bukan hanya sekedar media dalam pemenuhan sumber ekonomi, akan  tetapi  juga  memiliki  peranan  sakral  yang  harus      ijaga  kesatuanmasyarakat  adat. Penguasaan atas tanah sebagai upaya memiliki tanah secara maksimal dalam menghasilkan keuntungan bagi pihak yang secara aktif mengelola tanah tersebut. 3 Tanah sebagai pilar pembangunan dalam menunjang berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas pihak yang  bemanfaatkan tanah tersebut. Keadilan sosial yang hendak diwujudkan negara sebagai implementasi konkret UUD NRI 1945 tercermin dari pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat yang ada didalamnya.
Van  Vollenhoven  dalam  penelitiannya  terhadap  masyarakat  adat  di  Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum Adat yang hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia. Sebanyak 19 lingkungan Hukum adat itu adalah: Aceh,  Gayo, Alas dan Batak, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan,Gorontalo,  Toraja,  Sulawesi  Selatan,  Ambon,  Papua,  Bali  dan  Lombok,  Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, daerah Kerajaan dan Jawa Barat.
Menurut  G.  Kertasapoetra  menyatakan  bahwa  hak  ulayat  adalah  hak  tertinggi  atas tanah  yang  dimiliki  oleh  sesuatu  persekutuan  hukum  untuk  menjamin  ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan  tanah.  Masyarakat  memiliki  hak  untuk  menguasai  tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Sedangkan Imam Sudiyat mengatakan bahwa hak  ulayat adalah hak yang  melekat sebagai  kompetensi khas pada masyarakat  hukum  adat,  berupa  wewenang/kekuasaan  mengurus  dan  mengatur  tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.
Hak ulayat memiliki wewenang untuk.
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  penggunaan  tanah  (untuk  pemukiman,  bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan  hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  perbuatan  hukum  yang
berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).
Hak  ulayat  berkaitan  erat  dengan  masyarakat  hukum  adat  karena  hak  ulayat merupakan  wewenang  dan  kewajiban  yang  ada  pada  suatu  masyarakat  hukum  adat. Masyarakat  hukum  adat  berbeda  dengan  masyarakat  hukum.  Masyarakat  hukum  adat timbul secara spontan pada suatu wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan  oleh  pihak  penguasa  yang  lebih  tinggi  serta  mempergunakan  sumber kekayaan  untuk  kepentingan  sesama  masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini  berbeda  dengan masyarakat hukum yaitu suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.
Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum  yang  bersangkutan,  baik  yang  sudah  dimiliki  hak  oleh  seseorang  maupun  yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang perupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua  adat  yang  memperoleh  pelimpahan  wewenang  dari  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  menurut  ketentuan  hukum  adatnya.  Ia  bukanlah  subyek  hak  ualayat, melainkan  petugas  masyarakat  hukum  adatnya  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang bersangkutan dengan hak ulayat.
Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat  tertentu  yang  merupakan  lingkungan  para warganya untuk mengambil  manfaat sumber daya alam, termasuk tanah,  dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Sedangkan masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat  mengenai pengurusan,  penguasaan dan  penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut. Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, antara lain yakni. :
1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya  tanah  atau  wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai lebensraum  yang merupakan obyek hak ulayat; dan
3. Adanya  kewenangan  masyarakat  hukum  adat  untuk  melakukan  tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.
Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan,  maka  hak  ulayat  pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali.
Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masingmasing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya  pengaturannya berbeda-beda. Keadaan  ini  kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusaaan atas tanah hak milik adat.
Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi  Khusus  Papua  (Otsus  Papua)  juga  memberikan  pengakuan  terhadap keberadaan hak ulayat yang ada di Papua. Pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh  masyarakat hukum adat tertentu atas  suatu wilayah  tertentu,  yang  merupakan  lingkungan  hidup  para  warganya,  yang  meliputi  hak untuk  memanfaatkan tanah, hutan, air serta  isinya  sesuai  dengan peraturan  perundang - undangan. Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak- hak  masyarakat  adat,  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pengusaha,  dan pembangunan  berkelanjutan  yang  pengaturannya  ditetapkan  dengan  Perdasus. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  pemerintah  harus  melakukan  sinkronisasi  antara kepentingan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  ulayat  dengan  memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Pasal 43 UU Otsus juga memberikan legitimasi adanya pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua dimana pada pasal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat  adat.  Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya  acap  kali  terjadi  konflik  antara masyarakat  hukum  adat  Papua  dengan  pemerintah,  baik  Pemerintah  Provinsi  maupun Pemerintah.  Negara Indonesia  didirikan oleh Founding fathers  bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana di tuangkan pada alenea ke IV.
Di satu sisi, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta dalam kedudukannya  sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi  mempunyai  kewenangan  untuk mengatur  masyarakat  hukum  adat.  Di  lain  sisi,  masyarakat  hukum  adat  sebagai  kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan susunan pemerintahan sendiri sudah ada lebih dahulu sebelum negara Indonesia berdiri. Masyarakat hukum adat juga masih tetap ada, hidup, tumbuh, dan berkembang setelah Indonesia merdeka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara negara dengan masyarakat  hukum  adat  ini  menjadi  bahan  kajian  para  ahli  hukum  adat  sejak  zaman penjajahan  Belanda  sampai  masa  kini.  Secara  yuridis  konstitusional  pengakuan  dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 45 bersifat deklaratif dan antisipatif. Di dalam konsep negara kesatuan dan hidup bernegara tidak dikenal ada negara dalam negara. Negara Indonesia didirikan sebagai negara “ eenheidstaat”  (kesatuan)  Indonesia  tak  mempunyai  negara  (staat)  di  dalam lingkungannegara“ Staat”.  Masyarakat  hukum  adat tidak  bisa  berdiri  sendiri  di luar wilayah NKRI karena masyarakathukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Hal  ini  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja  oleh negara. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari Adat rechtsgemeenschap. Konsep masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan pemerintahan sendiri sudah dikaji oleh para ahli hukum adat. Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan satu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang para anggotanya memengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodratalam dan tidak seorangpun di antara mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Pasal 1 ayat (3) Peratutran Menteri Agraria ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena  kesamaan  tempat  tinggal  atau  atas  dasar  keturunan.  Adapun  Para  tokoh  Aliansi Masyarakat  Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat hukum adat lebih sederhana yaitu sebagai sekelompok orang yang terikat tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan tinggal atau atas dasar keturunan Kebijakan pemerintah untuk pembangunan tidak selalu mulus dilaksanakan di seluruh tanah Papau. Banyak harapan pembangunan yang gagal dilaksanakan karena masalah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat yang dimintakan untuk menjadi perhatianya. Banyak factor menjadi penyebabnya konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah dalam
melaksanakan kebijakan pemerintah.
Hak ulayat atas tanah-tanah adat itu terbagai dalam berbagai wilayah adat dan  suku. Di Papua terbagai dalam  terdapat tujuh  wilayah adat dimana dalam wilayah-wilayah adat itu didiami oleh berbagai suku dengan beragam bahasa. Masing-masing wilayah adat itu memiliki wilayat tanah ulayat yang saling mengakui dan menghormati. Tujuh wilayah adat itu sebagaimana tampak dalam peta gambar berikut
Peta 7 Wilayah Adat Tanah Papua
Di  dalam tujuh wilayah adat itu terdapat 253 suku  dan 251 bahasa belum  termasuk dialeg.  Masing-masing  suku  memiliki  tanah  ulayat.  Selain  suku  tanah  juga  dimiliki  oleh kelompok  marga dan individu. Tanah bagai orang Papua seorang inu. Hak ulayt atas di Papua  di memiliki oleh suku, marga dan individu. Karena itu ha katas tanah ulayat selalu diusahakan untuk dipertahankan.
Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah  dan  terikat  pada  adat  tertentu  dengan  rasa  solidaritas  tinggi  di  antara  para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah  berdasarkan  marga  maupun  berdasarkan  gabungan  beberapa  marga.  Dalam  hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.
Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan gabungan klan, kepala Ondoafi
atau  kepala  suku  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur  hak  tersebut  dibantu  oleh sejumlah orang yang dalam bahasa adat di Sentani disebut khoselo. Kawasan ulayat yang dimiliki kelompok-kelompok suku ini sangat luas dan membutuhkan beberapa hari untuk dapat  melintasinya.  Seringkali  ketika  kita  melintasi  kawasan  tersebut  tidak  dijumpai pemukiman atau bahkan manusia. Walaupun demikian, mereka mengenal batas-batas hak ulayat,  misalnya  dalam  bentuk  pohon  besar,  gunung,  sungai,  rawa,  batu  besar  dan sebagainya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kawasan demikian tidak bertuan adalah tidak tepat. Hukum adat sudah mengatur kepemilikan tanah, hutan, gunung dan segala yang ada di dalamnya di seluruh tanah Papua.
Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat Papua menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun  caranya  harus  dipertahankan  dan  tidak  dapat  diperjualbelikan.  Menurut Oloan  Sitorus,  konsep  yang  mendasari  hukum  adat  mengenai  tanah  adalah  konsep komunalistik  religius.  Selain  itu  ada  beberapa  factor  penyebab  konflik  tanah,  antara  lain sebagai berikut:
1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat.
2. Belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat
3. belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat,
Oleh  karena  factor-faktor  tersebut  diatas  ketika  pemerintah  dengan  kebijakan pembangun suatu wilayah biasa terbentur dengan masyarakat hukum adat.
Tindakan  Kongrit  pemerintah  atas  Pengakuan  dan  Perlindungan  terhadap  hak  Ulayat Masyarakat Adat di Papua
Karakteristik  masyarakat  Papua  yang  memandang  tanah  secara  religius  tersebut  di atas, sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan. Sering menimbulkan potensi permasalahan dengan hukum tanah atau hukum agrarian dalam hubungannya dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
UU Otonomi Khusus Papua mengatur segala persoalan pembangunan dalam segala bidang,  seperti  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya,  sehingga  secara  keseluruhan  dapat dikatakan bahwa UU Otsus Papua mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam penjelasan UU Otsus Papua juga diberikan kewenangan kepada Provinsi.
Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  demikian  diharapkan  Pemerintah  Provinsi
Papua dapat lebih memanfaatkan kekayaan di Papua, termasuk dengan memberdayakan potensi sosial budaya yang terdapat di Papua. Pemerintah Provinsi Papua sangat diharapkan untuk memberikan peran yang lebih penting kepada masyarakat hukum adat yang ada di Papua.
Bertitik  tolak  dari landasan yuridis di atas,  maka masyarakat adat Papua  mendapat tempat yang sentral khusus di dalam pembangunan Provinsi Papua. Selama ini pengelolaan dan  pemanfaatan  hasil  kekayaan  alam  Provinsi  Papua  belum  digunakan  secara  optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak- hak  dasar  penduduk  asli  Papua.  Hak-hak  dasar  dimaksud  antara  lain  hak  memperoleh kehidupan yang layak dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk menyampaikan pendapat.  Hak  dasar  ini  berkorelasi  dengan  hak  kepemilikan  masyarakat  hukum  adat terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya hak ulayat.
Beberapa  ketentuan  dalam  UU  Otsus  Papua  menjelaskan  tentang  bagaimana Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat  Papua  dalam  melakukan  pengembangan  daerah  Papua,  khususnya  yang  berkaitan dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  Papua.  Pasal  64  ayat  (1)  UU  Otsus  Papua menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi sumber daya alam, baik hayati ataupun non hayati, dengan tetap memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat Papua.  Selain  itu  Pemerintah  Provinsi  Papua  juga  harus  mengkaji  apakah  pemanfaatan sumber daya alam tersebut sudah memperhatikan kesejahteraan penduduk atau belum.
Menindaklanjuti  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  asli  Papua,  UU  Otsus mengeamanatkan untuk dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Salah satu kewenangan dan tugas  dari MRP yang  berkaitan  dengan perlindungan hak  ulayat  masyarakat adat Papua adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencanana kerjasama antara  Pemerintah  maupun  Pemerintah  Provinsi  dengan  pihak  ketiga  di  wilayah  Papua, khususnya yang menyangkut  dengan  perlindungan hak-hak asli  orang Papua. Selain  itu, MRP  juga  bertugas  untuk  menyalurkan  aspirasi,  pengaduan  masyarakat  adat,  umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan hak- hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi tindak lanjutnya.
Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tujuan dari diterbitkannya Perdasus Hak Ulayat ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat.hukum adat. Diharapkan dengan adanya Perda Hak
Ulayat  ini,  peran  dari  masyarakat  adat  Papua  dalam  pembangunan  di  Papua  semakin diperhitungkan dan dilibatkan.
Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  isi  dari  Perda  Hak  Ulayat  ini  memiliki  banyak kejanggalan terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat  tersebut.  Beberapa  pasal  di  dalam  Perda  Hak  Ulayat  cenderung  merugikan keberadaan  hak  ulayat  masyarakat  adat  Papua.  Ketentuan  di  dalam  Perda  Hak  Ulayat seakan-akan  memposisikan  eksistensi  masyarakat  adat  Papua  dan  hakhaknya  sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada hasil penelitian.
Penelitian tersebut dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota.  Penelitian  itu  jugalah  yang nantinya  akan  menentukan  batas  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Hasil penelitian  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  bupati/walikota  dan/atau  gubernur untuk kemudian ditetapkan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  maupun  penentuan  luas  wilayah  hak  ulayat  sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  di  dalam  Pasal  43  ayat  (3)  UU  Otsus  yang menyatakan  bahwa  pelaksanaan  hak  ulayat  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
Selain itu, dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa melakukan pelepasan secara adat. Pemerintah  sering  melakukan  ini  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  perusahaan- perusahaan  untuk  mengelola  tanah  ulayat.  Padahal,  hak  ulayat  itu  diberikan  kepada masyarakat  adat  setempat  agar  dapat  mengelola  tanah  yang  mereka  tempati  untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan “demi kepentingan umum” sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 43 UU Otsus Papua yang menegaskan bahwa Pemerintah  Provinsi  Papua  wajib  mengakui  hak-hak  masyarakat  adat  Papua  serta mengembangkannya.  Pemerintah  juga  tidak  jarang  enggan  melakukan  ganti  rugi  adat
kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat .
Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hak ulayat yang  berlaku  di  Papua  menjadikannya  lebih  dominan  digunakan  dalam  menyelesaikan permasalahan  tanah  dibandingkan  dengan  menggunakan  hukum  positif,  seperti menggunakan  sistem  tanah  bersertifikasi.  Masyarakat  hukum  adat  Papua  sering menggugat sistem pertanahan yang bersertifikasi. Di satu sisi, dilema ini yang menjadikan hak  ulayat  menjadi  faktor  penghambat  pembangunan  di  Papua.  Investor  merasakan bahwa  kepemilikan  tanah  secara  adat  sering  menciptakan  iklim  investasi  yang  tidak kondusif  dan  mengecewakan.  Ironisnya,  Pemerintah  selaku  pemangku  kepentingan terhadap  jalannya  pembangunan  sekaligus  pelindung  terhadap  eksistensi  masyarakat hukum adat Papua sering melakukan tindakan yang tidak melakukan pendekatan secara baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah ulayat  di Papua  sering  menganggap ketika  kompensasi atas  pembebasan tanah  sudah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Pemerintah  sering  kali  lalai  memperhatikan  kesejahteraan  dan  masa  depan  dari masyarakat hukum adat tersebut.
Kasus PT Freeport dengan masyarakat Suku Amungme adalah salah satu contoh kasus sengketa hak ulayat  di Papua yang masih  belum  menemui jalan keluar. Suku Amungme selaku pemegang hak ulayat di daerah Mimika, tempat PT Freeport beroperasi, mengaku belum pernah menerima ganti rugi penguasaan tanah ulayat oleh PT Freeport sejak tahun 1967.  Selain  itu,  suku-suku  yang  masih  tinggal  di  sekitar  daerah  PT  Freeport  juga  tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara penduduk asli  dengan  pendatang.  Permasalahan  ini  belum  lagi  ditambah  adanya  kasus  kekerasan terhadap masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh pemerintah, serta kasus penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap karyawan PT Freeport.
Kesulitan  lain  dalam  penyelesaian  sengketa  hak  ulayat  yang  ada  di  Papua  adalah berbeda-bedanya cara penyelesaian yang dilakukan di masing-masing tanah ulayat. Sebagai contoh,  proses  penyelesaian  tanah  ulayat  dengan  suku-suku  di  daerah  pesisir  berbeda dengan suku-suku di daerah gunung. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan standar yang  sama  terkait  dengan  penyelesaian  hak  ulayat  di  Papua.  Di  samping  itu,  pada kenyataannya  MRP  yang  seharusnya  bisa  menjadi  penengah  atau  penyalur  aspirasi masyarakat adat tidak banyak bekerja dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara pemerintah  dengan  masyarakat  hukum  adat  Papua.  Kondisi  tersebut  disebabkan  karena masih ketatnya aturan adat yang ada di Papua. Umumnya orang-orang yang duduk di MRP adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat adat,
sehingga ketika MRP harus berhadapan dengan kepala-kepala suku atau tetua adat, MRP tidak  dapat  berbuat  banyak  karena  posisi  mereka  yang  tidak  tinggi  di  dalam  struktur masyarakat adat.
Namun pada kasus tertentu, ditemukan juga ketidakpastian dari masyarakat hukum adat  itu  sendiri  terkait  kepemilikan  hak  ulayat  atas  tanah.  Pada  kasus  tanah  ulayat  yang dijadikan Bandara Wamena, pemerintah sudah melakukan ganti rugi terhadap tanah ulayat yang  milik  Suku  Wamena.  Akan  tetapi,  ketika  satu  suku  sudah  diberikan  ganti  rugi  oleh pemerintah, suku yang lain juga meminta ganti rugi kepada pemerintah karena mengklaim memiliki  hak  ulayat  pada  tanah  yang  sama.  Banyaknya  jumlah  suku  di  Papua  memiliki potensi bagi masing-masing suku untuk mengakui hak ulayatnya. Kondisi ini menyebabkan batas wilayah hak ulayat menjadi tumpang tindih dan menjadi kabur.

## SIMPULAN
A. Pada hakekatnya Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas hak ulayat  masyarakat adalah  untuk  memberikan  rasa  damai,  bahagia,  keamanan  dan  kenyamanan  bagi keberlangsungan  kehidupan  humanis  harmonis  antar  masyarakat  dengan  seluruh alam raya baik yang ada di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah.
B. Hak  ulayat  adalah hak persekutuan  yang  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat tertentu  atas  suatu  wilayah  tertentu,  yang  turun  temurun  milik  masyarakat  yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya yang sudah ada sebelum Negara terbentuk dan sebelum hak  itu  diserahkan  kepada  Negara  untuk  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
C. Hak  Ulayat  masyarakat  adat  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundangan- undangan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum oleh Negara mulai dari UUD 1945, UU, peraturan pemerintah dan Peraturan daerah khusus Papua.
D. Meskipun  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  termasuk dalam UU Nomor 2 tahun 2021 atas Revisi UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua tetapi masih dijumpai konflik atas hak ulayat oleh masyarakat pemilik hak ulayat akibat HPH, Perkebunan kelapa Sawit, Penambangan yang oleh pemerintah diberikan ijin beroperasi ataupun yang masuk illegal.
E. Kehadiran perusahan-perusahaan di Papua, tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  justru  menciptakan  kesenjangan  sosial  yang mengakitkan  konflik  social  (  PT.  Freeport  dll),  belum  lagi  kekerasan  oleh  Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi
Papua Merdeka  (TPNPB_OPM) terhadap warga sipil.
F. Kehidupan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat menjadi penonton dari sebuah proses pembangunan, karena selain mereka belum dimaksimalkan akses pendidikan, kesehatan yang belum maksimal baik, mereka juga terisolir dari kehidupan kota yang
belum terjangkau pembangunan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum  ( Legal History) Dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence).  Termasuk Interprestasi Undang-Undang ( Legisprudence). Kencana.
Arliman,  Laurensius.  2015.  Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Masyarakat.  Yogyakarta: Deepublish.
Andi  Hamzah.  (2001).  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Acara  Pidana.  Ghalia Indonesia.
Elza, Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan  Khusus Pertanahan. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia.
Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum  Di  Indonesia.  Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat.
G.Kertasapoetra,  R.G.Kertasapoetra,  A.Setiabudi,.  1985.  Hukum  Tanah,  Jaminan  Undang Undang  Pokok  Agraria  Bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan  Tanah,  Jakarta,  PT  Bina Aksara.
Imam Sudiyat,1982. Hukum Adat  Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty.
J.E Sahetapy. (1992). Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti
Maria  S.W.  Sumardjono.,  2001.  Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
Oloan  Sitorus.  2006.  Kebijakan  Tanah  Kapita  Selekta  Perbandingan  Hukum  Indonesia, Yogjakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia,.
Petrus Tekege., 2023. Bahan Ajar Etnografi Papua,  pada   Program  studi Ilmu Aministrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Bisnis, teknik Informatika,,teknik  Industri dan Peternakan di  Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire ( belum diterbitkan ).
Rafael  Edy  Bosko,  2006.  “Prolog  Masyarakat  Adat,  eksistensi  dan  Problemanya:  Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia”, dalam buku Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.  Jakarta  :  elsam-Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat.
Rikardo  Simarmata.  2006.  Pengakuan  hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia. Jakarta : UNDP.
Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum. Alumni.
Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
---------------------------(2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
Soerojo Wignjodipoero. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Supriyadi. 2010. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
Tholib Setiady. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung : Alpabeta.
Zaman, Nuruz. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah. Bandung: Refika Aditama.

## JURNAL, MAJALA, MAKALAH DAN LAPORAN
Ardani, M. N. 2017. Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. Jurnal Law Reform.
Ayu  Veronica,  Kabib  Nawawi,  &  Erwin.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. PAMPAS Law Journal Of Criminal Law.
Asifah  Elsa  Nurahma  Lubis,  &  Farhan  Dwi  Fahmi.  (2021).  Pengenalan  Dan  Defenisi  Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.
Arif  Rahman  FS.  2012.  “Kajian  Politik  Hukum  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fak. Hukum UGM.
I  Nyoman  Nurjaya.  2013, “Memahami  Posisi  dan  Kapasitas  Hukum  Adat  dalam  Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum”,  dalam Majalah Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 20 13. Jakarta : BPHN Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia RI.
Ika  Darmika.  (2016).  Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum to Ra.
Jaya, Putra N. S. 2016. Hukum (Sanksi) Pidana Adat  dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Masalah Masalah Hukum.
Panitia  Ad  Hoc  I  DPD  RI.  2009.  “Naskah  Akademik  Rancangan  Undang  undang  tentang Perlindungan  Masyarakat  Adat”.  Jakarta  :  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik
Indonesia.
N. Syamsudin. 2008. Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. Jurnal Hukum.
15(3).
Zen Zanibar. 2008. “Masyarakat Hukum Adat” dalam Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah.

## PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua
UU Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang  undang  Nomor  5  tahun  1994  tentang  Pengesahan  Konvensi  Internasional  mengenai Keanekaragaman Hayati.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
Undang  Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  mengatur keberadaan dan posisi masyarakat hukum adat.
Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah