## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan

## Mursal
Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Sumatera Barat, Indonesia E-mail: mursalaiqan@yahoo.co.id

## Abstract
One difference between the Islamic economic system with the conventional economic system is a paradigm of life dengaan all akitivitasnya. Islamic economic position as the foundation of belief in doing good activity in social  interaction  maupn  financial  transactions.  Tawhid  is  expected  to  establish  the  integrity  of  which  will help the formation of a good government. The principle of justice is a necessity in the enforcement of Islamic law. By implementing the principles of economy and Isam in all aspects of economic behavior that justice can be expected welfare terujud. So, so that economic agents do not pursue material gains but also the spiritual.
Keywords : The Principle, Islamic economic, Justice

## Abstrak
Salah  satu  perbedaan  antara  sistem  ekonomi  Islam  dengan  sistem  ekonomi  konvensional  adalah  paradigma kehidupan  dengaan  semua  akitivitasnya.Posisi  ekonomi  Islam  sebagai  dasar  keyakinan  dalam  melakukan aktivitas yang baik dalam interaksi sosial maupun transaksi keuangan. Tauhid diharapkan dapat membentuk integritas  yang  akan  membantu  pembentukan  pemerintah  yang  baik.  Prinsip  keadilan  merupakan  sebuah keharusan  dalam  penegakkan  syariat  Islam.Dengan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  Isam dalam semua aspek dan prilaku ekonomi diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terujud.Sehingga, sehingga agen ekonomi tidak mengejar keuntungan materi saja melainkan juga spiritual.
KataKunci : Prinsip, Ekonomi Syariah, Keadilan

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  ajaran  Ilahi  yang  bersifat  integral  (menyatu)  dan  komperehensif  (mencakup  segala  aspek kehidupan).  Oleh  sebab  itu,  Islam    harus  dilihat  dan  diterjemahkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  secara koprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi,  harus tetap dalam bingkai akidah dan syari’ah (hukum-hukum  Allah).
Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan  dalam  rangka  ibadah  kepada  Allah  dengan  penuh  keikhlasan,  kesabaran  dan isti’anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam   melakukan  aktivitas  ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang  harus  diakui,  bahwa  Alquran  tidak  menyajikan  aturan  yang  rinci  tentang  norma-norma  dalam
melakukan      aktivitas  ekonomi  dan  keungan.Tetapi,  hanya  mengamanatkan  nilai-nilai  (prinsip-prinsip)-nya saja.  Sedangkan  hadis  Nabi  saw.  pun  hanya  menjelaskan  sebagian  rincian  operasionalisasinya,  sementara interaksi  ekonomi  dengan  segala  bentuknya    senantiasa  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis  muamalah  yang  muncul.  Meskipun  demikian,  tentu  tidak  berarti  bahwa  nilai-nilai    atau  norma  Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.
Tulisan  ini  akan  membahas  beberapa  prinsip  dasar  syariah  terkait  dengan  aktivitas  ekonomi,  yang membedakannya  dengan  sistem  ekonomi  konvensional.  Tulisan  ini  terdiri  dari  beberapa  bagian,  diawai dengan  pendahuluan  yang  memaparkan  latar  belakang,  tujuan  dan  sistematika  penulisan.Selanjutnya metodologi  penulisan,  kemudian  pembahsan  mengenai  impementasi  prinsip-prinsip  ekonomi syariah.Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  menganalisis  implementasi  prinsip  ekonomi  syariah,  dengan melakukan  pendekatan  studi  literatur  ( Library  research ).  Berdasarkan  referensi  terkait  tulisan  ini  akan menawarkan prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

## PEMBAHASAN

## Prinsip-prinsip  Dasar  Keuangan Syariah
Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi  yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream , seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan  dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

## 1. Prinsip Tauhid .
Ayat-ayat  Alquran  yang  terkait  dengan  prinsip  tauhid  dalam  menjalankan  kegiatan  ekonomi,  antara  lain adalah sebagai berikut:
Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada- Nya segala sesuatu.  Dia tiada beranak dan tidak     pula diperanakkan,   Dan   tidak   ada   seorangpun yang setara dengan Dia (Q.S. 112: 1-4).
Dalam  konteks  berusaha  atau  bekerja,  ayat  di  atas  dapat  memberikan  sprit  kepada  seseorang,  bahwa  segala bentuk usaha yang dilakukan manusia   harus   tetap   bergantung  kapada Allah. Al-Himsi (1984: 603), dalam bukunya, Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur`an, menterjemahkan Allah al-Shamad (Allah tempat bergantung) dengan “huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawaij”(hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).
Prinsip  tauhid  adalah  dasar    dari  setiap  bentuk  aktivitas  kehidupan  manusia.  Quraish  Shihab  (2009:  410) menyatakan  bahwa  tauhid  mengantar  manusia  dalam  kegiatan  ekonomi  untuk  meyakini  bahwa  kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:
Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. 6:163).
Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang mimiliki akuntablitas ke-Tuhan- an yang menempatkan perangkat syariah senagai parmeter korelasi antara aktivitas deangan prinsip syariah. Tauhid  yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good goverment. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama ang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi  tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim  untuk  menghindari  segala  bentuk  eksploitasi    terhadap  sesama  manusia.  Dari  sini  dapat  dipahami mengapa  Islam  melarang  transaksi  yang  mengandung  unsur  riba,  pencurian,  penipuan  terselubung,  bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.
Dampak  positif  lainnya  dari  prinsip  tauhid  dalam  sistem  ekonomi  Islam  adalah  antisipasi  segala  bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran  membatalkan  dan  melarang  melestarikan  tradisi  masyarakat  Jahiliyah,  yang  mengkondisikan kekayaan  hanya  beredar    pada  kelompok    tertentu  saja  (Shihab:  2004:  113).  Firman    Allah  dalam  surah  al- Hasyar/59: 7:
“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Secara  faktual,    seperti  diakui  oleh  Quraish  Shihab  (2009:  411),  sebagian  manusia  sangat  sukar mengendalikan    keinginannya  untuk  mendapatkan  keuntungan  meskipun  pada  waktu  yang  sama  ia menganiaya  manusia  maupun  makhluk  lain.  Karena  itu,  menurut  Quraish,  jika  sprit  ketuhanan  atau  peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan,  pemerintah  dibenarkan  melakukan  intervensi  untuk  mengontrol,  misalnya,  harga-harga kebutuhan  pokok,    walaupun  pada  dasarnya  harga  barag  termasuk  kebutuhan  pokok    diserahkan  pada mekanisme pasar.

## 2. Prinsip Keadilan
Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ ‘adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama
berat,  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang  benar  dan  sepatunya.  Dengan  demikian, seseorang  disebut  berlaku  adil  apabila  ia  tidak  berat  sebelah  dalam  menilai  sesuatu,  tidak  berpihak  kepada salah satu,  kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag- wenang.
Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius  dari  para  ulama.    M. Quraish  Shhab,   dalam  buku Wawasan Al-Quran (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-‘adl , al-qisth , dan al-mizan.
Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55:  7-9:
“Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan).Agar kamu jangan memerusak  keseimbangan  itu.Dan  Tegakkanlah  timbangan  itu  dengan  adil  dan  janganlah  kamu mengurangi neraca itu.”
Dalam  operasional  ekonomi  syariah  keseimbangan  menduduki  peran  yang  sangat  menentukan  untuk mencapai falah (kemenangan,  keberuntungan).  Dalam  terminologi  fikih,  adil  adalah  menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada  yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh‘ al-syai` fi mahallih) .
Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:
a. Riba
Riba  merupakan  salah  satu  rintangan  yang  seringkali  menggiurkan  banyak  orang  untuk  mendapatkan keuntungan.  Dalam  Alquran  kata  riba  digunakan  dengan  bermacam-macam  arti,  seperti tumbuh,tambah , menyuburkan , mengembangkan  serta  menjadi  besar  dan  banyak .  Secara  umum  riba  berarti bertambah  baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna zada wa nama yang berarti bertambah  dan  tumbuh. Al-Syirbashi  (1981:91)  mendefinisikan  riba  dengan: kelebihan  atau  tambahan pembayaran  tanpa  ada  ganti  atau  imbalan  yang  disyaratkan  bagi  salah  seorang  dari  dua  orang  berakad (bertransaksi) .
Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan  kasih  sayang.  Bayak  ayat    dan  hadis  yang  memberikan  gambaran  tentang  maksud,  tujuan,  dan  hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali ‘Imran/3: 130.
Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan  sebagai  barang  komoditas.  Menggunakan  uang  sebagai  barang  komoditas  merupakan  instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.
Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidak  adilan.  Jika  Islam  memerintahkan  menegakkan  keadilan,  Islam  juga  melarang  kezaliman.  Jika keadilan harus di tegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman  yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
b. Maysir
Secara bahasa maisir semakna dengan qimar , artinya judi, yaitu segala  bentuk perilaku spekulatif atau untung- untungan.    Islam  melarang  segala  bentuk  perjudian.Pelarangan  ini  karena  judi  dengan  segala  bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar.Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran  dan  teks-teks  hadi  Nabi  saw.  Di  antara  ayat  Alquran  yang  melarang  praktek  perjudian  adalah  al- Baqarah/2: 219, al-Maidah/5:90.
Di  zaman  kemajuan  seperti  sekarang  ini,  tidak  sedikit  instrumen  investasi    yang  ditawarkan  investor  yang mengandung  unsur-unsur  judi,  misalnya,  reksa  dana.  Ekspektasi  keuntungan  dalam  menjalankan  aktivitas ekonomi  di  sektor  ini  sangat  dominan  mengandalkan  sepkulasi.  Di  mana  seseorang  yang  akan  memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang  Islam,  saat  ini  sudah  eksis  Reksa  Dana  Syariah  dengan  karakteristik  berbeda  dengan  Reksa  Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tatapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra: 2014: 171-174).

## c. Gharar.
Secara  bahasa garar berarti bahaya    atau  resiko .  Dari  kata  garar  juga  terbentuk    kata tagrir yang  berarti memberi  peluang  terjadinya  bahaya .  Namun,  menurut  Wahbah  az-Zuhaili  (1985:  435),  makna  asli garar adalah  sesuatu  yang  pada  lahirnya  menarik,  tetapi  tercela  secara  terselubung.Sejalan  dengan  makna  ini, kehidupan di dunia dinamai Alquran dengan fenomena yang penuh manipulasi.Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial garar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan  yang  merugikan  atau  membahayakan  pihak  lain  ( Ad-Dareer:  1997:  6).Bahkan  secara  lebih  jelas, Hashim Kamali (2002:84) menyebutnya dengan khid’ah , yang berarti penipuan .
Dalam  istilah  fiqh  muamalah, garar dapat  memiliki  konotasi  beragam.  Meskipun  demikian,  suatu  hal  yang pasti  dan  secara  sederhana  disimpulkan  bahwa garar adalah  terkait  dengan  adanya  ketidakjelasan  akan sesuatu dalam melakukan transaksi.
Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran  dan  hadis.  Dalam  surat  an-Nisa’  ayat  29  secara  implisit  dijelaskan  tentang  keharaman  transaksi garar : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah  saw. dengan menegaskan sejumlah jual beli terlarang yang mengandung    unsur garar .   Misalnya,    jual  beli   model al-hasah,al-mula-masah , dan al-mu-nabazah , seperti ditegaskan dalam riwayat berikut: “… Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli garar ”.
d. Haram
Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu’amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah . Dimana,  aturan tata pelaksaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi: (al-Suyuthi: 1997: 123)“al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).
Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di zaman  kontemporer,  pada  prinsipnya  dapat  diterima  sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  sah,  selama  tidak  ada dalil yang melarangnya.
Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material  (materi,    zat,  atau  bendanya)  dan  larangang  disebabkan  faktor  eksternal.  Larangan  yang  bersifat material  disebut haram  li  dzatih dan  larangan  yang  disebabkan  faktor  eksternal  disebut haram lighairih .Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya.Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara  (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.

## 3. Prinsip Maslahat
Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). Hakikat  kemaslahatan  adalah  segala  bentuk  kebaikan  dan  manfaat  yang  berdimensi  integral  duniawi  dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi  dipandang memenuhi maslahat jika  memenuhi  dua  unsur,  yakni  ketaatan (halal) dan  bermanfaat  serta  membawa  kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.
Sesuatu  dianggap  maslahat  apabila  terpenuhi.Apabila  kemaslahatan  dikatakan  sebagai  prinsip  keuangan (ekonomi)  maka  semua  kegiatannya  harus  memberikan  kemaslahatan  (kebaikan)  bagi  kehidupan  manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.
Dalam  konteks  pembinaan    dan  pengembangan  ekonomi  perspektis  syariah,  teori  maslahat  menduduki peranan  penting,  bahkan  menurut  para  pakar  fiqh,  semisal  al-Syathibi  (1997:  25),  maslahah  (kebaikan  dan kemanfaatan  yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan penetapaan norma-norma syariah.
Agaknya,  dalam  rangka  memperhatikan  kemaslahatan  inilah,  dalam  sejarah  pengelolaan  sub-sub  ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illat nya ( maslahat atau madarat ) telah  hilang.  Begitu  juga  sesuatu  yang  pada  dasarnya  boleh  (tidak  dilarang),  tapi  dalam  waktu  atau  kondisi tertentu  bisa  saja  ditetapkan  hukumnya  terlarang  (haram).  Contoh,    keharaman  menggunakan  jasa  bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.
Tidak  diragukan,  untuk  tujuan  memelihara  kemaslahatan  ini  jugalah,  kenapa  sejumlah  ijtihad  Umar  bin  al- Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda  dengan  praktek  yang  berlaku  di  zaman  Rasulullah  saw.  Salah  satu  di  antara  ijtihad  Umar  yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.
Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah muallaf . Allah berfirman: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, … para muallaf yang dibujuk hatinya …”
Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang  telah  mendapat  rekomendasi  dari  khalifah  Abu  Bakar.  Penolakkan  terhadap  permohonan  dua  orang muallaf tersebut  disertai  dengan  penegasan  Umar,  seperti  dikemukakan    Rasyid  Ridha  (1928/10:  496)  : ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu –dengan tujuan—untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi.Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.
Menurut  pendapat  Umar,  agaknya,  bagian muallaf diberikan  hanya  pada  saat  Islam  masih  lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu ‘illah. Oleh karena ‘illah itu  telah  hilang,  maka  hukum  itu  tidak  diterapkan  lagi.  Dalam  kasus muallaf ini,  nampaknya Umar  tidak  melihat  kemaslahatan  untuk  meneruskan  pemberian  zakat  kepada  orang-orang  ( muallaf )  yang pernah menerima sebelumnya.

## 4. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong).
Ideologi  manusia  terkait  dengan  kekayaan  yang  disimbolkan  dengan  uang  terdiri  dari  dua  kutub  ekstrim; materialisme dan spritualisme.Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan  uang  sebagai  tujuan  hidup  sekaligus  mempertuhankannya.  Kutub  lain  adalah  spritualisme (misalnya  Brahma  Hindu,  Budha  di  Cina,  dan  kerahiban  Kristen)  menolak  limpahan  uang,  kesenangan  dan harta secara mutlak.
Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashashs/28:77 :
“dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu  (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi.Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi.Dengan  demikian  ada  sintesis  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat.Hal  ini  berbeda  sekali dengan  sistem  ekonomi  komunis  dan  kapitalis.Selain  itu,  terdapat  hal-hal  yang  telah  lazim  dalam  ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.
Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam  untuk    mengayomi  masyarakat  lemah  dan  sarana  untuk  berbagi  rasa  dalam  suka  maupun  duka  antar sesama  manusia  yang  bersaudara  dalam    keterciptaannya,    sihingga  tidak  tega  mengambil  bunga  dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.
Ekonomi  Islam  memandang  bahwa  uang  harus  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok,  sekunder  dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal.  Disamping  itu,  uang    juga  berfungsi  untuk  cobaan  Allah  apakah  seseorang  bersyukur  atau  kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat  yang  etis dan egaliter.
Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam.Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak  positif  terhadap  masyarakat,  tidak  boleh  ada  yang  terzalimi.Instrumen  untuk  mencapai  tujuan  ini, disyariatkanlah  berbagai  akad,  transaksi,  atau  kontrak.  Jika  sebaliknya,  cara-cara  mendapatkan  harta
menyebabkan kemudaratan bagi pihak lain, maka akad trsebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

## 5. Prinsip Keseimbangan
Konsep  ekonomi  syariah  menempatkan  aspek  keseimbngan (tawazun / equilibrium) sebagai  salah  satu  pilar pembangunan  ekonomi.  Prinsip  keseimbangan  dalam  ekonomi  syariah  mencakup  berbagai  aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil,  resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.
Sasaran  dalam  pembangunn  ekonomi  syariah  tidak  hanya  diarahkan  pada  pengembangan  sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Aturan Islam tentang keuangan (ekonomi) lebih banyak bersifat umum.Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi  umat  Islam  untuk  mengembang  kreasinya  di  berbagai  bidang  ekonomi.  Penekanan  Alquran  dan  hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai.
Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan  keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang  seimbang  secara  holistik;    mencakup  keseimbangan  pisik  dengan  mental,  material  dengan  spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat.
Untuk  mencapai  kemaslahatan  yang  seimbang  dan  holistik  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam  memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan  ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas; objek, harga, dan nilainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, Bustanuddin, (2006).Islam dan Ekonomi, Padang: Andalas University Press
Ad-Dareer,  Siddiq  Mohammad  al-Ameen,  (1997). Gharar  and  Its  Effects  On  Contemporary  Transac-tions , Jeddah: IRTI Islamic Development Bank
Departemen  Pendidikan  Nasional,  (2008).Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  1  Edisi  IV ,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama
Al-Ghazâlî,  Abu Hamid, (1983). al-Mustashfamin ‘Ilm al-Ushul , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Il-miyah
Al-Himsi, Muhammad Hasan, (1984). Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Quran, Damaskus: Dar ar-Rasyid
Ibn Manzur,( t.th.). Lisan al-‘Arab , Beirut: Dar Lisan al-‘Arab
Al-Jaziri,  Abd al-Rahman, (1972). Kitab al-Fiqh ‘alaMazahib al-Arba‘ah , Beirut: Dar al-Fikr
Mardani, (2012). Fiqh Ekonomi Syariah ,  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Munawir,  A.W., (1984). Kamus al-Munawir , Yogyakarta: Ponpes al-Munawir
An-Naisaburiy, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, (1995). Shahih Muslim , Bairut : Dar al-Kitab al-‘Immiyyah
An-Nasai, Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin  Ali, (t.t). Sunan Nasai , Riyad: Maktabah al-Ma’arif
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2014). Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press
RidHa, Muhammad Rasyid, (1928). Tafsir al-Quran al-Karim, Mesir: Maktabat al-Manar,, Juz 10
Shihab,  M. Quraish, (2009). Wawasan al-Quran ,  cet. 13, Bandung, Mizan
-------, (2004) Tafsir al-Mishdah: Pesan, Kesan dan Keseraian  Al-Qur’an, cet. 2, Jakarta: Lentera Hati,  vol. 11
Syirbasi,  Ahmad, (1981). al-Mu’jam al-Iqtis}adi  al-Islami ,  t.tt.
As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy’ats Sulaiman, Sunan Ab ū D ā wud ,  Riyad}, Maktabah al-Ma’arif, t.th.
Soemitra, Andri, (2014). Bakn dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, cet. ke-4
As-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd ar-Rahman, al-Asbah wa an-Nazair , Singapore: Sulaiman Mar`ie, t.t
Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam , Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2
Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia ,  Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah/  Pentafsiran  Al- Qur’an, t.t.