El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan
Qodariah Barkah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id Alvenny Wulandari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: alvennywulandari_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Perubahan  batas  usia  minimal  perkawinan  di  Indonesia  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor 22/PUU-XV/2017  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Dari perubahan  batas  usia  perkawinan  yang  semula  pernikahan  yang  terjadi  di  usia  16  tahun sampai dengan usia 18 tahun bukan merupakan pernikahan dibawah umur untuk perempuan, namun  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang tersebut  pernikahan  di  usia  18  tahun termasuk  dalam  kategori  pernikahan  dibawah  umur.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  regulasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  mengenai  mengenai batas  usia  minimal  perkawinan  sudah  diterapkan  dan  untuk  mengetahui  implikasi  yang ditimbulkan  setelah  berlakunya  undang-undang  tersebut.  Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  pertama,  praktik  batas  usia  minimal  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Merapi  Kabupaten  Lahat  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  perkawinan. Kedua, implikasi dari praktik batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah  semakin  meningkatnya  jumlah  pasangan  yang  menikah  dibawah  umur  dengan memiliki dispensasi perkawinan dibandingkan sebelum berlakunya peraturan tersebut.
Kata kunci: Usia Pernikahan, Dispensasi, Perkawinan dibawah umur.

## Pendahuluan
Pernikahan/perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  semua  orang,  sebab memiliki tujuan yang baik yaitu keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal  tersebut  perkawinan  haruslah  mengikuti  cara  yang  benar.  Selain  itu  personalitas  kedua  calon mempelai  sebaiknya  setara,  baik  dari  segi  kedudukan  sosial  bahkan  usia.  Setara  dalam  segi  usia maksudnya  adalah  calon  mempelai  sama-sama  sudah  dewasa. 1 Ketentuan-ketentuan  tentang pernikahan diatur oleh agama dan juga negara. Dalam Islam pernikahan adalah sunatullah. 2
Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  secara  rinci  mengatur  tentang  perkawinan,  salah satunya yaitu mengenai usia calon mempelai baik pria maupun wanita. Usia calon mempelai laki-laki tidak  boleh  kurang  dari  19  tahun  sedangkan  bagi  wanita  tidak  boleh  kurang  dari  16  tahun. 3 Pembatasan  usia  salah  satu  calon  mempelai  adalah  bagian  dari  persyaratan  yang  bersifat  materil dalam pernikahan di Indonesia. 4
1 Qodariyah  Barkah  and  Andriyani  Andriyani,  “Maqashid  Al-Syari’ah  Concept  Of  Kafa’ah  In  Marriage,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 20, no. 1 (2020): hlm. 107–16, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651.
2 Amri Wahyudi, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” Muqaranah 5, no. 2 (December 23, 2021): hlm. 173–84, https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10638.
3 Amiur  Nuruddin  and  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Prenada  Media Grup, 2016), hlm. 68
4 Ekasari Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah, “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah,” Muqaranah 5, no. 2 (December 23, 2021), hlm. 115–24,
Adapun dalam hukum Islam tidak disebutkan mengenai usia wanita maupun laki-laki untuk menikah,  begitu  pun  dengan  hukum  adat.  Hanya  saja  dalam  hukum  Islam  seseorang  yang  akan menikah harus baligh/dewasa. Kedewasaan tersebut dapat diketahui jika sudah mengalami haid bagi wanita dan untuk laki-laki keuarnya mani. Sedangkan ketentuan kedewasaan seseorang menurut adat tidak dapat disamakan, sebab adat setiap daerah memiliki perbedaan. 5
Dalam hukum Islam tidak disebutkan mengenai usia seseorang untuk menikah, sebab hal itu tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Akan tetapi, terdapat ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan usia seseorang yang dianggap sudah mampu untuk melakukan pernikahan, yaitu surah An-Nisa Ayat 6 :
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang  siapa  (di  antara  pemelihara  itu)  mampu,  maka  hendaklah  ia  menahan  diri  (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka. Dan  cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 6
Jika  ditelaah  lebih  jauh,  ketentuan  tentang  batasan  usia  minimal  perkawinan  ini  sangat  erat kaitannya  terhadap  persoalan  tentang  kependudukan  yang  semakin  bertambah.  Oleh  sebab  itu, undang-undang perkawinan mengatur tentang batasan usia menikah dengan maksud menekan laju perkawinan,  karena  angka  perkawinan  akan  mempengaruhi  laju  pertumbuhan  penduduk.  Pada kenyataannya  perkawinan  bagi  perempuan  yang  masih  dibawah  umur  akan  meningkatkan  jumlah kelahiran dan juga angka kematian ibu hamil. Dampak buruknya juga merusak kesehatan reproduksi perempuan. 7
Dengan  demikian,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  hal  tersebut,  negara  perlu  menyesuaikan lagi mengenai  batasan  usia minimal  perkawinan  sebagaimana  yang  tertuang  pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Negara harus mengupayakan pembaharuan tentang batas usia minimal bagi laki-laki  maupun  bagi  perempuan  untuk  menikah.  Upaya  tersebut  dapat  dilihat  pada  keluarnya Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  masih dikategorikan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga bagi anak yang masih dalam kandungan. 8
Mengenai  pembatasan  usia  minimal  perkawinan,  DPR  beserta  Pemerintah  bersepakat  dalam mengubah Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. Kesepakatan tersebut  adalah  menentukan  batas  usia  pernikahan  baik  bagi  laki-  laki maupun wanita  menjadi 19 tahun.  Adapun  hal  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:
a. Bahwa  negara  menjamin  hak  warga  negara  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10320.
5 Mardi  Candra, Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia  Analisis  Tentang  Perkawinan  Dibawah  Umur (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 223
6 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), hlm. 501
7 Nuruddin and Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , hlm. 71
8 “Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,” (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78
sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa perkawinan dalam usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak  dan  akan  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  hak  sipil  anak,  hak  kesehatan,  hak pendidikan, dan hak sosial anak;
c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan;
d. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a,  huruf  b,  dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 9
Oleh  karena  itu,  amanat  putusan  MK  menjadi  dasar  reformasi  dan  amandemen  terhadap Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974/Undang-  undang  Perkawinan  yang  tidak  pernah  berubah setelah  45  tahun.  Perubahan  undang-undang  Perkawinan  tersebut  disahkan  oleh  Presiden  pada tanggal 14 Oktober 2019.
Ini  tentunya  merupakan  persoalan  krusial  terhadap  sistem  hukum,  terutama  hukum perkawinan. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa reformasi terhadap batas usia minimal perkawinan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dari observasi awal yang penulis lakukan, sebelum terjadi perubahan terhadap batasan umur minimal  perkawian yang menyamakan baik pria dan  wanita  yaitu  19  tahun,   di  KUA  Kecamatan  Merapi  banyak  pasangan  yang  melakukan perkawinan dalam usia yang rendah yaitu 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun terutama perempuan. Setelah perubahan batasan usia minimal pernikahan disahkan, yang semula  pernikahan  yang terjadi di usia 16 tahun sampai dengan usia 18 tahun untuk perempuan bukanlah sebuah perkawinan dibawah umur, tetapi dengan disahkannya perubahan Undang-Undang perkawinan, maka perkawinan dalam usia tersebut termasuk kategori perkawinan dibawah umur.
Berdasarkan uraian ini, peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan sebuah riset untuk mengkaji  implikasi  dari  praktik  batasan  usia  minimal  perkawinan  berdasarkan  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Penulis juga akan membahas tentang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur khususnya di daerah tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata ( actual behavior ),  sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak  tertulis,  yang  dialami  setiap  orang  dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan)  sebagai  data  sekunder,  tetapi  dari  perilakunyata  sebagai  data  primer  yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan ( field researh ). 10
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis data  digunakan untuk  menggambarkan  kenyataan  atau  situasi  sebenarnya  dari  suatu  objek  secara detail  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  jelas  atas permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan mendapatkan kesimpulan.

## Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan Di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat
Kantor  Urusan  Agama  yang  disingkat  KUA  merupakan  satuan  kerja  Kementerian  Agama yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pemerintahan khusus dibidang agama Islam yang berada
9 “Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” n.d.
10 Ning Herlina, Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum (Palembang, 2018), hlm. 32
pada  wilayah  Kecamatan.  KUA  disebut  sebagai  satuan  kerja  terdepan  sebab ia  berhadapan  secara langsung dalam melayani masyarakat sehingga keberadaan KUA adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat dan negara. Salah satu tugas KUA yaitu melakukan pencatatan perkawinan.
Batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun wanita adalah 19 tahun. Pada awalnya usia  bagi laki-laki adalah  19 tahun  dan wanita adalah  16  tahun,  namun  dengan adanya  perubahan terhadap  undang-undang  Perkawinan,  maka  masyarakat  harus  mematuhinya.  Peraturan  tersebut termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 di Jakarta. Artinya KUA hanya dapat mencatat perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 19 tahun, kecuali bagi calon mempelai yang memiliki dispensasi dari pengadilan agama.
Batas usia minimal perkawinnan tidak ditemukan dalam dalil manapun, bahkan dalam fiqh juga tidak mensyaratkan hal tersebut. Ketentuan mengenai batas usia  menikah bersifat ijtihad yang dilakukan  demi  mendapatkan  kemaslahatan  guna  mewujudkan  tujuan  dari  perkawinan.  Batas minimal  usia  perkawinan  tidak  boleh  diabaikan,  sebab  dikhawatirkan  dapat  berakibat  kurang  baik terhadap pasangan serta anak-anaknya baik secara fisik, psikis maupun sosiologis. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan masalah sosial sehingga dapat menjadi kebiasaan buruk masyarakat bahkan dimungkinkan akan mengganggu stablitas masyarakat serta negara.
Adapun  efek  mudharat  yang  di timbulkan  dari  usia  perkawinan  yang  belum siap  dan  ideal antara lain sebagai berikut:
a. Tingginya resiko meninggal saat hamil dan melahirkan bagi wanita yang belum cukup umur, sebab fisiknya belum siap untuk mengandung dan melahirkan.
b. Dari  segi  ekonomi,  secara  umun  terdapat  hubungan  sebab  akibat antara  pernikahan  di  usia dini  dan  kemiskinan.  Penyebab  pernikahan  dibawah  umur  seringkali  dikarenakan  oleh kondisi  keluarga  yang  miskin.  Keluarga  yang  memiliki  ekonomi  rendah  cenderung  akan mengawinkan  anak  mereka  dalam  usia  yang  masih  rendah  karena  mereka  beranggapan mengawinkan  anak  akan  mengurangi  beban  keuarga  dari  segi  ekonomi.  Padahal  pada kenyataannya pasangan yang nikah dalam usia dini seringkali kesusahan dalam hal ekonomi.
c. Dari segi psikologi. Dalam memasuki kehidupan berumah tangga sangatlah perlu kesiapan psikologis  supaya  suami  istri  benar-benar  siap  serta  mampu  mengatasi  berbagai  persoalan yang  muncul  dalam  keluarga  secara  bijaksana.  Dengan  demikian,  wajar  saja  jika  kesiapan psikologis  ini  adalah  alasan  utama  dalam  menentukan  apakah  akan  segera  menikah  atau menundanya.
d. Dari segi pendidikan. Biasanya kebanyakan seseorang yang melakukan pernikahan dalam usia muda memiliki pendidikan yang rendah, sebab ia tidak lagi melanjutkan pendidikan. Begitu pula seseorang yang memiliki pendidikan rendah atau tidak melanjutkan pendidikan, biasanya akan berpeluang melakukan pernikahan dalam usia muda.\Peraturan pemerintah tentang usia perkawinan  tidak  melanggar  syariat  Islam,  karena  dibalik  peraturan  tersebut,  tujuan pemerintah adalah untuk menghindari sederet akibat buruk dari perkawinan usia muda. Oleh karena  itu,  bisa  dikatakan  bahwa  dalam  perspektif  maqashid  syariah,  usia  pernikahan mengacu pada usia dimana seseorang sudah memiliki kesiapan serta kemampuan melakukan perkawinan  sehingga  ia  dapat  mencapai  tujuan  utama  pernikahan  sesuai  dengan  anjuran syariat.
Menurut  salah  seorang  pegawai  KUA  Kecamatan  Merapi,  batas  usia  minimal  perkawinan yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sangat tepat. Sebagaimana dilihat dari tujuan sebuah perkawinan itu  sendiri,  yaitu  menjadi  keluarga  yang  bahagia.  Untuk  mencapai  tujuan  itu  tidaklah  mudah, diperlukan  persiapan  yang  serius  serta matang  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Kesiapan  tersebut
sangat terkait dengan usia seseorang, terutama bagi wanita. 11
Sebelum  adanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  KUA  Kecamatan Merapi masih  banyak pasangan yang menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, masih banyak masyarakat  terutama  perempuan  yang  menikah  di  usia  16  (enam  belas)  tahun  sampai  dengan  18 (delapan  belas)  tahun.  Menurut  salah  seorang  pegawai  KUA  Kecamatan  Merapi,  faktor  yang membuat  masyarakat  banyak  yang  menikah  di  usia  16  (enam  belas)  tahun  sampai  dengan  18 (delapan  belas)  tahun  antara  lain  adalah  faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi yang membuat banyak anak yang setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga  membuat  mereka tidak ada kegiatan di rumah dan memutuskan untuk menikah dengan alasan untuk mengurangi beban orangtua. 12
Dari  data  yang  didapat  di  KUA  Kecamatan  Merapi  diketahui  bahwa  sebelum  adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan masih banyak perempuan yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun, dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019 (selama 21 bulan) bahwa yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun ada 36 orang, 4 orang laki-laki dan 32 orang perempuan yang termasuk dalam pernikahan dibawah umur ada 5 kasus.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa perubahan pada praktik batas usia minimal perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Merapi,  perubahan  itu  mengarah  pada  batas  usia  minimal perkawinan  bagi  laki-laki  ataupun  perempuan  sehingga  bagi  calon  mempelai,  keduanya  harus memenuhi usia yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
Melihat  banyaknya  jumlah  perempuan  yang  menikah  di  usia  16  tahun  sampai  dengan  18 tahun  sebelum  terbentuknya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tersebut,  itu  akan  menjadi tantangan  bagi  KUA  Kecamatan  Merapi  untuk  berupaya  lebih  keras  agar  perubahan  batas  usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini berjalan efektiif. Setelah adanya perubahan  batas  usia  minimal  perkawinan  maka  perlu  dilakukan  peningkatan  efisiensi  usia perkawinan di masyarakat. Jika pihak KUA tidak mengambil langkah- langkah untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang tersebut, maka ini hanya akan meningkatkan angka pernikahan dibawah umur di  KUA Kecamatan Merapi. Mengapa demikian, karena yang sebelumnya pada usia 16 tahun sampai  dengan  18  tahun  bukanlah  pernikahan  dibawah  umur  bagi  perempuan,  tetapi  setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  pernikahan  perempuan  pada  usia16  tahun sampai dengan 18 tahun tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.
Guna  mendukung  efektifnya  implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  KUA Kecamatan  Merapi  dengan  bantuan  penyuluh  telah  melakukan  upaya-upaya  seperti  sosialisasi. Sosialisasi  tersebut  dilakukan  melalui  perangkat-perangkat  Desa  dengan  cara  memberikan  surat resmi  dari  KUA  Kecamatan  Merapi  kepada  Kepala  Desa.  Pihak  KUA  Kecamatan  Merapi  juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook. Akan tetapi, sosialisasi tersebut  belum  maksimal  sebab  terdapat  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Adapun hambatan  itu  seperti  kurangnya  personil  dari  KUA  dalam  melakukan  penyuluhan,  kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pergaulan bebas dikaangan remaja, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi yang rendah.
Menurut  Kepala  KUA  Kecamatan  Merapi,  setelah  adanya  perubahan  batas  usia  minimal perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, di KUA Kecamatan Merapi apabila ada pasangan  yang  ingin  menikah  tetapi  umurnya  belum  mencapai  batas  minimal  perkawinan  sesuai Undang-  Undang  yaitu  19  tahun  maka  pihak  KUA  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  tentang perubahan batas usia tersebut kepada pihak yang bersangkutan, kemudian pihak KUA menyampaikan agar  pasangan  tersebut  mencukupkan  umurnya  terlebih  dahulu  kemudian  menolak  permohonan
11 Nurizal, “Wawancara” (Lahat, 2018).
12 Hasil Wawancara dengan Ibu Mahbubah, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 14.30 WIB
dengan memberikan surat penolakan. Meskipun terjadi hamil diluar nikah pada pihak terkait, KUA Kecamatan  Merapi  tetap  akan  melakukan  penolakan  jika  usia  pengantin  belum  memenuhi  syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. 13
Hal-hal yang dilakukan oleh KUA tersebut di atas didasarkan pada ketetapan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. KUA dilarang untuk mengeluarkan izin menikah dengan begitu saja, namun harus didasari dalil-dalil serta undang-undang terkait. Oleh sebab itu, KUA tidak boleh otoriter dalam memberikan izin, namun harus memberikan penjelasan secara baik dan detail kepada pihak  terkait.  Segala  hal  yang  termuat  pada  bagian  pertimbangan  KUA  merupakan  pertanggung- jawaban mereka terhadap masyarakat dan hal itu memiliki nilai yang objektif.
Dalam  rangka  menciptakan  keluarga  yang  bahagia  yaitu  sakinnah  mawaddah  warrahmah, maka calon mempelai harus benar-benar siap baik jiwa maupun raganya. Hal inilah yang menjadi prinsip dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019. Akan tetapi, bagi calon pengantin yang beragama Islam dan umurnya masih dalam kategori anak, maka orangtua/walinya bisa melakukan permohonan  dispensasi  perkawinan  pada  Pengadilan  Agama,  setelah  mendapatkan  dispensasi tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan.
Pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama sering kali dikarenakan calon mempelai wanita  sudah  hamil  duluan  sebelum  pernikahan  dilakukan  baik  secara  agama  maupun  undang- undang.  Dalam  hal  ini  Kepala  KUA  Kecamatan  Merapi menyatakan  bahwa  KUA  tidak  akan memberikan  izin  kawin  bagi  calon  mempelai  tersebut  sebelum  mereka  mendapatkan  dispensasi perkawinan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.
Tindakan KUA Kecamatan Merapi tersebut di atas merupakan salah satu upaya mereka dalam melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Merapi dalam menerapkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## Implikasi Dari Praktik Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur mengenai  batas  usia minimal  perkawinan,  yang  semula  dalam  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  usia minimal perkawinan untuk laki- laki adalah 19 tahun dan usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.
Dilihat  dari  perbedaan  jumlah  pernikahan  dibawah  umur,  penulis  menggunakan  21  bulan sebelum regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dibandingkan dengan 15 bulan setelah regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bisa dilihat perbedaan jumlah yang menikah dan yang termasuk pernikahan dibawah umur.
Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada periode Januari 2018 sampai denngan September 2019 terdapat 373 pasangan yang melakukan pernikahan. Dari jumlah tersebut terdapat 5 kasus pernikahan dibawah umur. Adapun setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019,  pada  periode  Oktober  2019  sampai  dengan  Desember  2020,  terdapat  208 pasangan yang menikah. Dari jumlah tersebut terdapat 9 kasus pernikahan dibawah umur.
Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dikatakan efektif diterapkan saat diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan terjadi lebih banyak kasus pernikahan dibawah umur pada saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripada saat sebelum diterapkan. Hal ini membuktikan  bahwa  dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru akan menyebabkan kenaikan angka pernikahan anak usia dini jika masyarakat
13 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Kasmanto  Ashar,  Hari  Senin  Tanggal  22 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB
kurang menyadari bahwa batasan usia perkawina itu sangat penting.
Data  diatas  adalah  data  yang  penulis  dapat  dari  KUA  Kecamatan  Merapi,  dimana  kasus pernikahan dibawah umur tersebut adalah pernikahan dengan menggunakan surat dispensasi. Melihat hal  yang  demikian,  masalah  tersebut  menjadi  implikasi  yang  ditimbulkan  setelah  diterapkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimana yang sebelumnya perkawinan dengan usia 16 tahun sampai 18 tahun untuk perempuan bukan merupakan perkawinan dini, tetapi setelah diterapkannya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  pernikahan  di  usia  tersebut  temasuk  pernikahan  dibawah umur  dan  untuk  melangsungkan  pernikahan  di  KUA  harus  dengan  menggunakan  dispensasi perkawinan.
Hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan tujuan dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dalam Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dibawah umur, namun  jumlah  pasangan  yang  menikah dibawah umur  justru  semakin  meningkat. Menurut  kepala KUA Kecamatan Merapi hal ini terjadi karena masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  karena  proses  sosialisasi  masih  berjalan,  jadi wajar  jika  jumlah  pernikahan  dibawah  umur  meningkat, setelah  masyarakat  mengetahui  dan menyadari  pentingnya  batasan  usia  perkawinan,  seiring  dengan  berjalannya  waktu  pernikahan dibawah  umur akan berkurang karena pihak KUA melakukan sosialisasi secara rutin kesetiap desa- desa yang ada di Kecamatan Merapi. 14
Menurut kepala KUA Kecamatan Merapi alasan pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2020  (setelah  regulasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019) kebanyakan  karena  sudah  hamil  di  luar  nikah.  Dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  kesadaran  oleh masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur agar penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terlaksana dengan efektif. 15
Faktor yang membuat meningkatnya penikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Merapi yaitu karena sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih banyak pasangan yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun terutama perempuan. Sudah yakinnya calon pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan dan juga orang tua merestui mereka, serta ada yang sudah hamil sebelum mereka menikah.
Menurut  penulis  meningkatnya  jumlah  pasangan  yang  menikah  dalam  usia  muda  setelah diberlakukannya  perubahan  undang-undang  perkawinan  ini  wajar,  mengingat  sebelum  berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 banyak masyarakat yang melakukan perkawinan pada umur 16 sampai 18 tahun. Naiknya batas usia minimal untuk wanita yang awalnya perkawinan pada umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun bukan termasuk pernikahan dibawah umur bagi perempuan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan  pada perempuan umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun sudah termasuk  perkawinan di bawah umur.

## Penutup
Praktik  batas  usia  minimal  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Merapi  sudah  sesuai  dengan Undang-Undang  terbaru,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  KUA  Kecamatan  Merapi telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengefektifkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  salah  satunya  dengan  cara  sosialisasi. Namun  ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  efektifnya  proses  sosialisasi  seperti  kurangnya personil  dari  KUA,  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  adanya  pergaulan  bebas  remaja,  faktor pendidikan serta faktor ekonomi.
Implikasi Dari Praktik Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA  Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat adalah  semakin  meningkatnya kasus pernikahan  dibawah  umur  dibandingkan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun
14 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Kasmanto  Ashar,  Hari  Senin  Tanggal  22 februari 2021 Pukul 13.00 WIB
15 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Kasmanto  Ashar,  Hari  Senin  Tanggal  22  februari 2021 Pukul 13.00 WIB
2019.  Ini  dikarenakan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  banyak masyarakat yang menikah di usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Naiknya batas minimal usia bagi perempuan yang semula perkawinan pada usia  16 tahun sampai dengan 18 tahun bukan termasuk pernikahan  dibawah  umur tetapi  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 perkawinan perempuan pada usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun termasuk pernikahan dibawah umur.

## Daftar Pustaka
Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
Amri Wahyudi, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” Muqaranah 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–84,
https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10638.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Surabaya: Fajar Mulia, 2012. Ekasari Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah Gibtiah, “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah,” Muqaranah 5, no. 2 (December 23, 2021): 115–24, https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10320.
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Perlindungan Anak,Yogyakarta: Laksana, 2018.
Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur , Jakarta: Kencana, 2018.
Ning Herlina, Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum , Palembang, 2018. Nuruddin and Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia .
Qodariyah  Barkah  and  Andriyani  Andriyani,  “Maqashid  Al-Syari’ah  Concept  Of  Kafa’ah  In Marriage,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 20,  no.  1  (2020):  107–16, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651.
Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” n.d.

## Wawancara
Wawancara dengan Ibu Mahbubah, Hari Senin Tanggal 22 Februari 2021, pukul 14.30 WIB Wawancara  dengan  Bapak  Kasmanto  Ashar,  Hari  Senin  Tanggal  22 Februari 2021 Pukul 13.00