El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014

## PERAN  PENGAWAS  KEPATUHAN  DI BANK SYARIAH MANDIRI
Deddy Rahmat Santoso Iwan Triyowono Unti  Ludigdo
Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jl. Mayjen Haryono 165 Malang; Telp 082143090784 Email: deddysantoso84@gmail.com

## Abstract
This research try to capture a case that showing the ”PengawasKepatuhan” (PKP)  character  in  commercial  debt  on  Bank  SyariahMandiri  (BSM)  and also showing the conventional characteristics. This research is a kind of quali- tative research that using case study method. This is also trying to capture the compliance division duties and all kind of action in commercial debt in BSM. The summery try to showing some of PKP’s characteristics when they guide in compliance function. Some of characteristics define in some phase as : dealing phase,  analyze  phase,  and  debt  withdrawal  phase.  The  summery  have  cap- tured some characteristics as general character on regulation, ex-ante agent character, auditor character and reporter character. In this characteristics, the conventional actions showing on some facts about the apathy attitude, the entertain action and also fraud action which direct some attitude on disobey actions in BSM. Disobey actions become a challenge in real characteristic of PKP which is the preventive ideology should be strive between the regulation idealism and also the sharia principal.
Keywords:  case study,  PKP  characteristic,convensional action,  commercial debt, sharia bank.

## Abstrak
Penelitian ini berupaya memotret sebuah kasus yang dapatmenjabarkan peran Pengawas Kepatuhan (PKP) dalam pembiayaan komersial diBank Syariah Mandiri (BSM) dan mengungkap adanya sikap-sikap konvensional yang menyertai peran divisi kepatuhan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan studikasus.Penelitianini memotret peran divisi kepatuhan dan sikap- sikap yang hadir dalam pembiayaan komersialdiBSM dan menganalisis penyebab hadirnya sikap-sikap konvensional. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan beberapa peran yang dilakukanoleh PKP dalam melakukan fungsi kepatuhan pembiayaan komersial. Beberapa  peran ini dapat diuraikan  dalam beberapa tahapan antara lain adalah tahapan persetujuan, tahapan analisa dan tahapan pencairan  pembiayaan.  Berdasarkan  studikasus  yang  dilakukan,  diperoleh beberapa  potret peran  PKP dalam  proses pembiayaan  komersial antara  lain sebagai peran umum dalam regulasi, peran ex-ante agent, peran auditor dan peran reportase. Dari beberapa peran tersebut sikap konvensional ditunjukkan dalam beberapa fakta terkait sikap ketidakpedulian, semangat untuk melakukan entertain dan timbulnya tindakan fraud yang mengarahkan pada perilaku tidak patuh seorang karyawan di BSM. Hadirnya sikap menyimpang tersebut dalam peran riil PKP pada akhirnya menjadi  sebuah tantangan tersendiri di mana semangat  preventif  harus  ditegakkan  diantara  idealism  kepatuhan  terhadap regulasi dan prinsip syari’ah yang berlaku umum di lingkungan sistem perbankan.
Kata  kunci:  studi  kasus,  peran  PKP,  sikap-sikap  konvensional,  pembiayaan komersial, Bank syari’ah

## PENDAHULUAN
Perusahaan  perbankan  sebagai  organisasi  pada  umumnya  memiliki  tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggota- nya.  Keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  perusahaan  merupakan  prestasi  atas kinerja manajemen. Simanjuntak (2005:1) berpendapat bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian  hasil  atas  pelaksanaan  tugas  tertentu.  .  Kinerja  manajemen  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  dilakukan  manajemen  untuk  meningkatkan  kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.
Kehadiran risiko dan pengukuran kinerja mengharuskan manajemen berinter- aksi dengan lingkungan intern maupun ekstern melalui informasi. Informasi tersebut lebih  lanjut  dituangkan  atau  dirangkum  dalam  laporan  atas  kinerja  perusahaan. Kinerja menjadi ukuran seberapa efisien dan efektif suatuperusahaanatau seorang manajer untuk mencapai tujuan yang memadai (Stoner, et al ., 1996:9), yaitudengan kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan perusahaan  secara  tepat.
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat strategisdalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan utama perusa- haan perbankan adalah melaksanakan fungsi perantara ( intermediary ) bagi pihak- pihak yang berkelebihan dana ( surplus of funds ) dan pihak-pihakyang memerlukan dana  ( lack  of  funds )(Karim,  2001:78).  Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  di  Indonesia  diberlakukan  sistem  perbankan  ganda  ( Dual  Banking System ) yakni sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan bagi hasil yang berbasis pada prinsip syari’ah Islam (yang disebut Bank Syari’ah).
Bank syariah memiliki produk yang variatif dan tentunya lebih memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bentuk utama produk tersebut  utamanya  menggunakan  pola  bagi  hasil.  Namun  demikian,  selain  pola tersebut bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan  pola  non  bagi  hasil.  Produk-produk  tersebut  antara  lain  adalah  berupa tabungan  ( wadiah ),  pengkongsian  ( musyarakah ),  sewa  guna  usaha  ( ijarah ), penyertaan  modal/pembiayaan  ( mudharabah )  (Muhamad,  2002).  Di  dalam perbankan syari’ah pengaktualisasian nilai epistemologi berpasangan dan metafora amanah ini dapat kita lihat dari keberadaan fungsi kepatuhan dalam mengemban tugasnya. Peran dan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran bank syari’ah serta diawasi oleh pengawas kepatuhan, dapat dijadikan tolok ukur atas keberhasilan kinerja perbankan syari’ah. Kepatuhan sebagai ciri maskulinitas dalam bank syari’ah dituangkan dalam piagam kepatuhan ( compliance charter ) sebagai- mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011.
Budaya kepatuhan dewasa ini identik dengan adanya upaya mematuhi sistem pengendalian  internal.  Hall  (2001)  menjelaskan  bahwa  pengendalian  internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Sudut pandang ini mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk menga- mankan asetnya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam  penelitian  ini  kinerja  dari  Pengawas  Kepatuhan  (PKP)  di  PT.  Bank Syariah Mandiri menjadi tolok ukur atas keberhasilan penerapan budaya kepatuhan pada bank syari’ah. Sisi komersial yang mampu memberikan sumbangan pendapatan tertinggi nampaknya  menjadi sebuah pola yang  bias dari aspek  syariah. Dengan demikian  tercapainya  budaya  kepatuhan  pada  bank  syari’ah  yang  diamanahkan dalam piagam kepatuhan mampu menjadi gambaran keberhasilan manajemen bank dalam  melakukan  pengamanan  asset  serta  peningkatan  derajat  kepatuhan  pada aturan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana dalam penelitian ini peneliti dapat mengontrol dirinya sendiri dalam menganalisis situasi yang sedang dikaji. Kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan berdasarkan realita dan data yang  ada  di  lapangan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  diharapkan peneliti  dapat  menyajikan  gambaran  maupun  hasil  analisa  yang  pada  umumnya lebih fleksibel. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu (Mukhtar, 2013:10). Kata deskriptif berasal dari bahasa latin ” descriptivus ” yang berarti  uraian.  Penelitian  jenis  ini  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode terten- tu.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  berusaha  mendeskripsikan  seluruh  gejala  atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Sukmadinata (2006:72) menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena yang diamati dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan dan perbedaan antara  fenomena  satu  dengan  fenomena  lainnya.  Menurut Widodo  dan  Mukhtar (2000)  penelitian  jenis  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu, melainkan lebih dari menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel atau keadaan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus ( case study research ). Penelitian studi kasus merupakan sebuah metode kualitatif dimana investigator mengeksplorasi sebuah kasus atau beberapa kasus yang telah terjadi dalam sistem. Penelitian ini lebih mengedepankan adanya details dimana data yang dikumpulkan merupakan jenis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, bukti audiovisual, dokumentasi dan laporan (Yin, 2003). Sebagai suatu upaya  penelitian, studi  kasus dapat  memberikan nilai  tambah pada  pengetahuan kita secara unik tentang fenomena, individual, organisasi, sosial dan politik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan mem- berikan makna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional dan kematangan industri-industri.
Jenis  penelitian  kualitatif studi  kasus  ini  dibatasi  oleh ukuran  sebuah  kasus seperti apakah sebuah kasus itu terjadi pada seorang individu, beberapa individu, sebuah kelompok, sebuah program atau pada sebuah aktivitas. Selain itu penelitian ini juga dibatasi dengan pemilihan cara untuk menganalisa kasus. Setidaknya ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisa, Creswell (2007) menye- butkan 3 variasi cara tersebut antara lain: single instrument case study , collective atau multiple case study , dan intrinsic case study . Variasi tersebut sesuai dengan Tabel 1. Tipe Studi Kasus berikut ini:
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan studi kasus ( case study )memusatkan  perhatian  pada  pengalaman  subyektif.  Dalam  penelitian  ini, penelitimenggunakan pendekatan studi kasus ( case study ) yaitu dengan mencoba memahami pandangan pribadi mengenai gesekan-gesekan moral dan sikap moral seorang Pengawas Kepatuhan (PKP) di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam hal melakukan pengawalan pembiayaan komersial. Sumber informasi dalam peneli- tian ini adalah rekan beberapa PKP yang tersebar di beberapa cabang, marketing dan kepala unit kerja yang terkait pembiayaan komersial. Pembiayaan dalam jenis komersial dianggap peneliti memiliki kemungkinan gesekan moral yang tinggi sekali- gus risiko yang beragam karena sifat pembiayaan ini adalah produktif yaitu yang umumnya menyentuh sektor kebutuhan modal kerja pada suatu usaha. Pendekatan ini sekaligus akan  digunakan untuk merekam sikap-sikap moral  yang hadir baik berdampak  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  Pengawas  Kepatuhan  (PKP) dalam lingkup pembiayaan komersial.

## Peran Umum PKP dalam Regulasi
Budaya  Kepatuhan  adalah  nilai,  perilaku,  dan  tindakan  yang  mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah- langkah  yang  bersifat ex-ante (preventif)  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan, ketentuan,  sistem,  dan  prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  olehBank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturanperundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah,  serta  memastikan  kepatuhan  Bankterhadap  komitmen  yang  dibuat  oleh Bank  kepada  Bank  Indonesia  dan/atauotoritas  pengawas  lain  yang  berwenang. Dalam budaya kepatuhan juga terdapat suatu risiko yang timbul akibat Bank tidak
Sumber: Creswell (2007, 466)
mematuhidan/atau  tidak  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan UnitUsaha Syariah.
Bank  syariah  wajib  memiliki  Piagam  Kepatuhan  seperti  yang  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  13/2/PBI/2011.  Piagam  Kepatuhan  adalah dokumen kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat untuk menjadi acuan bagi  Unit  Kerja  dalam  penerapan  Budaya  Kepatuhan  dan  Fungsi  Kepatuhan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  menerbitkan  Surat Keputusan  Bersama  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  tentang  Piagam  Kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri No. 13/003-SKB/KOM.DIR yang berlaku sejak tanggal 01 September 2011.
Hendra (PKP Cabang Surabaya) menjelaskan pentingnya piagam kepatuhan dan budaya patuh sebagai berikut:
”Piagam  Kepatuhan  itu  jadi  pegangan  kita  yang  utama  dalam  hal melakukan aksi-aksi yang berhubungan dengan kepatuhan. Budaya patuh yang dimaksudkan untuk menjaga perilaku karyawan agar sesuai dengan SOP  yaa  harus  kita  sikapi  apa  adanya  terkait  SOP  itu  sendiri. Artinya jangan  sampe  kita  berdasarkan  kebiasaan  dan  melalaikan  SOP.  Kalau patuh sama SOP kan artinya kita patuh sama kebijakan, sejatinya kebijakan itu tentu sudah sesuai sama undang-undang dan aturan yang lebih tinggi. Ini landasan kita bekerja supaya bebas sekaligus terarah.”
Piagam Kepatuhan lebih jauh merupakan dokumen yang bersifat strategis dan berisi panduan, kaidah dan kebijakan Bank mengenai fungsi kepatuhan yang wajib dipatuhi oleh jajaran Bank. Maksud dari Piagam Kepatuhan adalah untuk memberi- kan acuan strategis bagi Bank dalam melaksanakan fungsi kepatuhan serta menerap- kan kepatuhan atas ketentuan yang berlaku bagi industri perbankan. Tujuan Piagam kepatuhan adalah untuk mewujudkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organi- sasi dan kegiatan usaha Bank serta meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank  sehingga  bank  dapat  meminimalkan  risiko  kepatuhan.  Piagam  kepatuhan harus  diterapkan  secara  maksimal  sehingga  efektif  dalam  mewujudkan  budaya kepatuhan seluruh jajaran perbankan syariah.
Perwujudan  budaya  kepatuhan  merupakan  tanggung  jawab  seluruh  jajaran Bank,  sehingga  Bank  berkewajiban  menyusun  langkah-langkah  dalam  rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan antara lain pembuatan sistem, program, kerangka pikir, compliance charter, kode etik kepatuhan dan kebijakan kepatuhan. Penerapan  kepatuhan  Bank  atas  ketentuan  dan  komitmen  yang  berlaku  harus menjadi fungsi kepatuhan yang implementatif. Oleh karena itu, Bank berkewajiban menetapkan  serangkaian  tindakan  atau  langkah-langkah  yang  bersifat ex-ante ( preventif ) untuk  memastikan bahwa ketentuan  internal Bank telah  sesuai (tidak melanggar) ketentuan eksternal. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh kegiatan
Peran Pengawas Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri
usaha Bank dan jenjang organisasi harus berjalan melalui penetapan Direktur yang membawahi  fungsi  kepatuhan  dan  pembentukan  satuan  kerja  kepatuhan  serta kepatuhan  melekat  pada  unit-unit  kerja  Bank.  Terkait  adanya  fungsi  kepatuhan yang implementatif, Uya (PKP Cabang Medan) menjelaskan:
”Implementatif  atau  tidaknya  fungsi  kepatuhan  itu  harus  terukur.  Oleh sebab itu kerjaan  kita itu juga harus  kita evaluasi dan kita  laporkan ke atasan kita. Bisa jadi akan ada perbaikan cara kerja terkait hal-hal kepa- tuhan. Transformasi  itu  bisa  kita  rasakan  dari  perubahan  Kertas  Kerja Pemeriksaan  (KKP) yang  dulunya  harus  berlembar-lembar hingga  saat ini  hanya  pakai  satu  lembar  checklist  saja  sudah  bisa  dipahami.”(scan KKP dilampirkan)
Pembentukan  karakter  fungsi  kepatuhan  yang  implementif  diyakini  dapat dilakukan dari adanya evaluasi cara kerja. Dari cara kerja PKP misalnya sebuah proses  evaluasi  dapat  memberikan  sumbangan  positif  dalam  pembentukan  cara kerja yang lebih simpel yaitu dengan adanya perbaikan atas Kertas Kerja Peme- riksaan (KKP). Dalam kinerjanya PKP menggunakan KKP untuk mempermudah dalam mencari gambaran atas review yang dilakukan. Gambaran atau hasil review inilah  yang  kemudian  lebih  menggambarkan tingkat  kepatuhan  sebuah  fungsi  di BSM.

## Pelemahan Peran Preventif (Ex-Ante) PKP dalam Tugas
Abu  Hurairah  r.a.  berkata,  Rasulullah  saw.  bersabda, ”Tunaikanlah amanat  kepada  orang  yang  memberikan  amanat  itu  kepadamu,  dan janganlah  kamu  berkhianat  kepada  orang  yang  menghianatimu.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Al Hakim)
Selama beberapa dasawarsa, praktik ekonomi dan organisasi telah dikembang- kan  dengan  berbagai  arah  kebudayaan.  Pengembangan  ini  tentunya  tidak  lepas dari adanya asa ataupun selera pribadi yang dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata ( homo economicus ), tanpa sikap kepedulian apakah hal tersebut bertentang- an dengan norma agama ataukah tidak. Dalam kaidah ini (sebut saja kaidah ekonomi konvensional),  manusia dianggap  sebagai individu  yang rasional  ( rational  man ) yang mampu membuat keputusan terbaik bagi dirinya berdasarkan preferensinya sendiri ( self interest ). Logika ini yang menuntut setiap individu homo economicus hanya  berorientasi  kepada  pencarian  keuntungan  terbesar  bagi  dirinya  dengan pengorbanan yang seminimal mungkin.
Sebagai sebuah  dasar logika  ataupun motivasi,  tentunya hal  demikian tidak terlepas dari kehidupan dan dinamika perbankan. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga perbankan syariahpun tidak serta merta terhindar dari proses tarik-menarik situasi  dan  gaya-gaya  konvensional  yang  terlanjur  kental.  Mulai  dari setting -an permintaan  calon  nasabah  yang  tulus  dengan  kebutuhan  perbankannya,  hingga
motivasi untuk terus menguntungkan pribadinya dengan atau tanpa campur tangan pihak internal perbankan itu sendiri. Dalam kondisi ini sebuah organisasi perbankan syariah memerlukan infrastruktur yang baik sehingga mampu memilah dan memilih serta mendeteksi beragam kepentingan sehingga tidak berbelok dari semangat ke- syariah-an itu sendiri.
Namun  demikian,  sebagai  sebuah  fungsi  tentunya  PKP  tidak  terlepas  dari beberapa distorsi fungsi. PKP sebagai sebuah jabatan yang melakukan pengawalan harus  mampu  secara  konsisten  mengarahkan  setiap  tindakan  marketing  ataupun perangkat unit kerja dalam setiap aktivitas perbankan. Disamping itu seorang PKP bisa jadi juga dituntut untuk memberikan fleksibilitas ketika sebuah risiko muncul atas kesalahan yang dilakukan ataupun risiko itu muncul sebagai risiko bawaan. Keputusan untuk tegas atau fleksibel, sudah pasti membuat PKP seringkali akan terjebak dalam tindakan yang disorientasi.
Semangat untuk  melakukan pengawalan ini  tidak terlepas dari  firman Allah berikut:
”….Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah  amat  berat  siksa-Nya.” (QS. Al-Maa’idah:  2)
Semangat PKP dalam melakukan pengawalan tentunya secara religius harus mampu dipertahankan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar . Yaitu dengan merealisasikan setiap nilai-nilai kebaikan dan menentang nilai-nilai keburukan. Bagi PKP hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Kepentingan manajemen yang ingin meraih laba maksimal, seringkali membutakan aspek prudensialitas dan pengukuran risiko yang dapat dipertanggunjawabkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Nevi (PKP Cabang Solo) yang diungkapkan dari uraian berikut:
”Seringkali  heran  kalau  melihat  perilaku  mereka  (Kepala  Cabang  dan Marketing).  Bukankah  kita  ini  sama-sama  tahu  kalau  identitas  dan dokumen legalitas usaha itu menunjang analisa dasar. Tapi masih aja lewat! Ada lagi rekening koran dipalsu, di mark up, truss gimana analisa bisa valid?”
Sebut saja dalam aktivitas akan dilakukan pencairan pembiayaan, seringkali marketing atau unit kerja melakukan aktivitas analisa yang tidak sempurna. Mulai dari pengumpulan dokumentasi identitas hingga dokumentasi legalitas yang tidak lengkap,  perhitungan  analisa  rekening  yang  telah  di mark-up jauh  dari  angka realistisnya  sampai dengan  eksistensi nasabah  yang diragukan  usaha dan  keber- adaannya. Kondisi demikian menuntut seorang PKP tidak hanya berhati-hati dalam melakukan  pengawalan,  namun  sikap  waspada  dan  skeptis  senantiasa  harus dikembangkan dalam setiap keadaan.

## Peran Pengawas Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri
Kondisi  lain  yang  harus  dicermati  adalah  adanya  peraturan  sebagai  dasar aktivitas berorganisasi yang memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan secara positif  sekaligus  negatif.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  persepsi  yang  beragam terhadap penafsiran aturan-aturan tersebut. Kehendak diri ( self ) dalam situasi ini memegang  peranan  penting.  Chaplin  (1981,  358)  mengartikan  persepsi  dengan beberapa definisi berikut:
1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian dengan bantuan indera.
2. Kesadaran  dari proses-proses  organis.
3. Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu.
Dalam arti lain persepsi diartikan sebagai proses dimana seorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, pengetahuan  lingkungan  yang  diperoleh  melalui  intepretasi  data  indera  atau menafsirkan  stimulus  yang  telah  ada  di  otak  (Adz-Dzakiey,  2010).  Dalam  hal pekerjaan,  Hafidz  (PKP  Cabang  Gresik)  menegaskan  efek  dari  sebuah  persepsi sebagai berikut:
”Kalau  mikirnya  target  terus,  syar’i  nya  ilang.  Kalau  mikirnya  syar’i, targetnya  gak  tercapai.”
Persepsi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan, yang dengannya seorang individu dapat memahami apa yang bermanfaat dan apa yang tidak (konsep utilitarianisme). Pembahasan tentang manfaat ini pun akan melebar seiring dengan keinginan, keserakahan dan motivasi tiap individu. Misalnya saja dalam aktivitas perbankan,  seorang marketing  dapat  menerima  nasabah dengan  kualitas  apapun ketika harus dihadapkan dengan pemenuhan target dana atau target pembiayaan. Hal ini tentu memberikan konsekuensi yang berbeda. Jika nasabah yang diproses adalah nasabah yang ”baik” maka aktivitas jasa dan manfaat jasa yang diberikan marketing tidak akan memberikan risiko yang merugikan bagi marketing dan bank tersebut, demikian sebaliknya akan terjadi.
Dalam logika mazhab mainstream beberapa permasalahan ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas (Al-Arif, 2011). Persepsi yang sarat akan faktor materi akan menghan- tarkan seorang individu hanya pada kepentingan dirinya sendiri. Termasuk dalam hal penyelesaian masalah keterbatasan sumber daya, dalam tataran konvensional akan menuntut setiap pribadinya untuk melakukan pilihan tanpa memperdulikan apakah  itu  bertentangan  dengan  norma  serta  nilai  agama  atau  tidak.  Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur Al-Qur’an dan Sunnah.
Dalam tataran ini tentu seorang bankir syari’ah dituntut untuk menggunakan berbagai  instrumen  persepsi  yang  dimiliki  sehingga  mampu  mencapai  suatu pengetahuan, wawasan dan wacana yang meyakinkan dalam beragam persoalan.
Menurut Adz Dzakiey (2010, 304) tiga instrumen tersebut antara lain: qalbu (hati), inderawi dan akal pikiran. Sepaham dengan hal tersebut Safrizal (Kepala Cabang) menjelaskan sebagai berikut:
”Baik  marketing  maupun  semua  organ  harus  sadar  diri  dan  pake  hati. Minimal kalau tahu benar/salah, kita ndak melulu ngomong pencapaian target, gak melulu menghalalkan segala cara. Malulah kita ini perusahaan syariah,  perilakunya  yaa  harus  disesuaikan.  Sebisa  mungkin  sikap  dan sifat Nabi itu kita tiru.”
Dengan menggunakan qalbu (hati) seorang individu akan mampu merasakan keimanan dan ketakwaan, keyakinan dan kemantapan tauhid, serta kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta. Dalam realitas tauhid, seorang bankir akan senantiasa dihadapkan pada analisa tentang apa yang baik dan buruk atau tentang apa yang haqq dan yang batil. Sebut saja ketika seorang calon nasabah menawarkan sejumlah persentase kepada marketing ataupun PKP jika dana pinjaman dicairkan. Realitas tauhid  dengan  menggunakan  qalbu  tentu  akan  melakukan  pertentangan  dimana unsur materi akan menjadi prioritas yang minor , sebaliknya unsur ukhrawi akan menjadi prioritas mayor .

## PKP dalam Melaksanakan Audit dan Deteksi Fraud Triangle
Tekanan dalam pekerjaan dan kehidupan sering kali mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang. Beberapa jenis tekanan akan mengarahkan seseorang untuk menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara yang terlarang, yaitu dengan melakukan pencurian ataupun pemanfaatan kelemahan sistem. Fraud biasanya berawal dari tindakan yang kecil yang secara berkelanjutan menjadi sebuah kebiasaan atau kelemahan dari sebuah sistem.
Cendrowski (2007, 42) menjelaskan setidaknya ada 3 motif dari pelaku fraud yang  harus  diperhatikan  yaitu  adanya  kebutuhan  gaya  hidup  ( lifestyle );  adanya aktivitas  terlarang  seperti  judi  dan  obat  terlarang;  dan  adanya  tekanan  hidup. Seringkali dalam keseharian dapat kita lihat bahwa seseorang melakukan tindakan konsumtif yang berlebihan. Tindakan ini dapat kita lihat dari perilaku atau pilihan gaya hidup seperti kebiasaan makan di restoran mahal, pembelian baju, jam tangan dan  perhiasan  yang  mahal.  Indikasi  lain  juga  dapat  ditengarai  dari  kepemilikan kendaraan dan rumah. Dalam lingkup perbankan indikasi-indikasi ini semakin nyata kita  rasakan.  Pentingnya  mengamati  adanya  indikasi  diungkapkan  oleh  Safrizal (Kepala Cabang) sebagai berikut:
”Kurang dari satu tahun Fahmi (Marketing) sudah bisa beli 2 mobil dan rumah di lingkungan yang elit. Udah gitu kebiasaan dia traktir orang di resto yang mahal.”
Peran Pengawas Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri
Sikap skeptis dalam hal ini tentu harus dikembangkan dengan melakukan upaya investigatif.  Sehingga  dalam  melakukan  tindakan  terkait  mitigasi  risiko  dapat dipertanggungjawabkan  didepan  hukum.  Dalam  upayanya  mewujudkan  budaya patuh, PKP sering kali mendapati informasi yang sifatnya sepele. Sebut saja tentang informasi kebiasaan marketing yang suka mentraktir. Upaya investigatif haruslah bersifat menyeluruh terkait apakah ada kaitannya dengan pencairan pembiayaan nasabah atau tidak; apakah ada laporan dari nasabah; atau apakah telah dilakukan konfirmasi  kepada  nasabah  terkait  pemberian  sejumlah  dana  setelah  pencairan pembiayaan.
Seringkali seseorang membutuhkan adanya ” extra funds” karena menganggap bahwa biaya hidupnya lebih tinggi dari pendapatan yang diraihnya tiap bulan. Adanya kebutuhan terkait pengobatan, kebutuhan rumah tangga, penggunaan kartu kredit yang  tak  terkontrol  dan  meningkatnya  biaya  hidup,  seringkali  mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang. Tindakan semacam ini semakin ironis karena pada umumnya dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh manajemen, sebut saja marketing atau kepala unit kerja dengan beberapa akses dan kemudahan yang diberikan.
Rasionalisasi adalah satu-satunya alasan mengapa seorang bankir dapat berpe- rilaku menyimpang. Hal ini dapat dicitrakan dari pernyataan Yuarfi (Marketing) dalam proses investigasi berikut ini:
”Kita ini mesinnya! Mau dikasi sampah, mau enggak terserah kita!”
Pemberian  amanah  dan  tanggung  jawab  yang  bersifat  eksklusif  sering  kali dimaknai  bahwa  ”sayalah  mesin  utama  perusahaan  ini”.  Dari  sudut  pandang marketing komersial misalnya, sebagai sebuah organ marketing komersial tentunya memiliki prestige eksklusif dimana mereka memiliki kuasa dalam melakukan proses pembiayaan  dengan  limit  miliyaran  rupiah.  Logika  yang  mengarah  dalam  sudut pandang ini adalah adanya pencairan besar, maka perusahaan akan mendapat fee base pembiayaan yang  besar. Cara  pandang  ini tentu  memiliki implikasi  negatif secara  berkelanjutan.
Sebagai mesin utama seringkali seorang marketing atau kepala unit kerja terlatih secara  tidak  sadar  untuk  melakukan  penyimpangan  aturan.  Dalam  satu  kasus misalnya,  karena  dianggap  paling  penting  seorang  kepala  unit  kerja  yang  sudah percaya dengan marketingnya menginginkan pencairan pembiayaan segera dilaku- kan sementara itu proses analisa secara utuh belum selesai dilakukan. Kondisi ini dapat kita lihat dari ungkapan Untung (PKP Jemur Handayani) berikut:
”Pembiayaan ruko Dlanggu Trade Centre  itu kan belum disurvey sama sekali. Kok MM (Marketing Manager) dan Kepala Cabang percaya aja sih! Padahal setelah kita kesana masih juga berupa tanah uruk. Lagi pula akad yang kita pake Murabahah. Ndak syar’i sama sekali!”
Pernyataan tersebut menunjukkan beberapa kesalahan yang ditimbulkan oleh adanya  rasionalisasi.  Dalam  sudut  pandang  syari’ah,  kondisi  pembiayaan  ruko biasanya dilakukan dalam akad murabahah . Hal ini memberi konsekuensi bahwa pembiayaan ruko hanya bisa dilakukan pada saat ruko sudah berdiri. Beda halnya dengan  akad istisna yang  memperkenankan  pembiayaan  berdasar by  progress . Pada umumnya indikasi semacam ini mengarah pada tindakan fraud atau menyim- pang lainnya. Melalui investigasi yang mendalam dari kasus ini pada akhirnya didapati bukti bahwa marketing memanfaatkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana jika pembiayaan tersebut dapat dengan cepat dicairkan, tentunya dengan nilai yang telah di mark  up .

## PKP dalam Melaksanakan Reportase Laporan Insidentil
Gejala  atau  indikasi  menjadi  suatu  hal  yang  harus  diwaspadai  oleh  bankir. Setiap  organ  dalam  perusahaan  harus  berperan  aktif  dalam  memberikan  contoh gaya  hidup  terbaik  yang  terbebas  dari  aspek  kecurangan.  Adanya  ketertarikan pada  pilihan  gaya  hidup  mampu  memaksa  seseorang  untuk  bertindak  jauh  dan merugikan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan tentang adanya gejala fraud dalam triangle fraud , kecenderungan gaya hidup memenuhi unsur pressure /tekanan hidup. Investigasi mendalam di sebuah kasus menunjukkan pernyataan yang sulit melepas- kan  diri  dari  adanya  tuntutan  gaya  hidup.  Misalnya  dari  pernyataan  Fahmi ( Marketing )  berikut:
”Honda City buat aku, Honda Jazz nya untuk istri. Kalau HP baru punya Apple 5 sudah keluar Apple 5s, belilah biar ndak ketinggalan jaman.”
Gaya  hidup  dengan  bergelimang  kemewahan  dalam  kasus  ini  dapat  dilihat sebagai sebuah bius yang dapat membuai setiap orang dengan sadar maupun tidak sadar. Gaya hidup satu sisi dimaknai sebagai simbol kesejahteraan sedangkan dalam sisi yang lain merupakan simbol ketidaktertinggalan seseorang terhadap perkem- bangan jaman.
Fenomena triangle fraud yang mendasari tindakan menyimpang menghadirkan situasi  yang  harus  diwaspadai  oleh  bankir,  dan  PKP  pada  khususnya.  Sebagai struktur yang terlanjur ditakuti, terkadang posisi PKP menjadi sulit dalam melakukan pengamatan.  Beberapa  orang  akan  cenderung  merasa  perlu  untuk  menutup  diri dan  mencari jalan  aman.  Uya sebagai  PKP  Medan  digambarkan rekan  kerjanya sebagai  sosok yang  keras  dan  ditakuti. Posisi  ini  menyebabkan  rekan kerja  Uya tidak mudah mengungkap kasus atau menandai gejala pada sebuah kasus. Komentar ini sesuai dengan penuturan Irfan (PKP Medan) berikut ini:
”Bang Uya itu galaknya setengah mati, kadang orang jadi enggan cerita. Ehh larinya pada ke saya. Kadang pas ngopi bareng, kalau ada Bang Uya pada diem. Begitu orangnya pergi, baru dehh ada omongan si A begini, si B begini.”
Peran Pengawas Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri
Pendekatan  dengan  sikap  yang  baik  tentunya  akan  mengungkapkan  banyak fakta.  Dalam  konteks  ini  pendekatan  dengan  bersikap  baik  membuktikan  tidak adanya  keengganan  dari  informan  untuk  memberikan  informasi  yang  memadai terhadap suatu kasus. Informasi yang berupa indikasi menjadi sebuah awal yang sangat penting bagi pengembangan sebuah kasus yaitu dengan memilah dan memilih informasi yang memiliki relevansi.
Sebagai ex-ante  agent ,  PKP  sekali  lagi  merupakan  organ  yang  fungsinya melakukan  mitigasi.  Dalam  hal  penyidikan  gejala  ini  maka  PKP  memiliki tools yang  dapat  digunakan  yang  disebut  Laporan  Insidentil.  Laporan  ini  merupakan bentuk komprehensif sebuah proses investigasi suatu masalah. Dalam laporan ini tentunya PKP tidak hanya mengungkap gejala, melainkan dalam tataran yang lebih jauh  laporan  ini  juga  menjelaskan  tentang  hadirnya  bukti  dan  efek  dari  sebuah permasalahan.
Laporan insidentil berperan dalam memberikan uraian permasalahan bagi pihak otoritas  tertinggi  di  kantor  pusat.  Laporan  insidentil  menjadi  bahan  awal  untuk dilakukannya  investigasi  lebih  mendalam  oleh Internal  Audit  Division (IAD). Namun dalam prosesnya, penggunaan laporan ini seringkali menghadapi hambatan. Hal ini terurai dari ungkapan Hafidz (PKP Cabang Gresik) berikut ini:
”Laporan Insidentil (lapin) itu alatnya kita untuk deteksi lebih dini. Tapi penyikapannya oleh kantor pusat seringkali lambat. Yang kita report disitu masih gejala, ditindaklanjutinya lama jadinya kasus beneran deh.”
PKP seringkali menghadapi situasi yang bergam dalam uraian di atas. Hal ini tentu  menjadikan  fungsi  PKP  sebagai  organ  yang  diharapkan  dapat  melakukan deteksi dini menjadi lemah. Tidak hanya itu, adanya pelaporan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh kantor pusat menjadikan kinerja PKP tidak mampu memenuhi target yang diharapkan manajemen. Kondisi ini memunculkan kerugian tidak hanya dari sisi kinerja PKP yang dilemahkan, melainkan terlambatnya tindak lanjut ini diyakini memunculkan masalah yang tadinya diyakini masih bisa ditanggulangi.

## Analis sebagai Generalisasi Peran PKP
Eksistensi PKP yang sering menghadapi beragam permasalahan, memunculkan peran yang berbeda dari yang telah diamanahkan dalam regulasi. Peran Ex-Ante sesuai  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  13/2/PBI/2011  dalam  praktik  dilapangan tentunya membutuhkan sikap yang proaktif dan fleksibilitas yang tinggi. Hadirnya sejumlah permasalahan tidak kemudian menyurutkan aktivitas PKP dalam melakukan mitigasi permasalahan. Dalam tataran ini, tidak maksimalnya peran Ex-Ante memun- culkan peran lain dalam bentuk peran Auditor, peran Reporter, dan peran Motivator. Empat peran PKP ini pada akhirnya akan mampu mencerminkan bahwa sejatinya
generalisasi peran PKP merupakan sebuah fungsi analis yang menuntut pekerjaan yang terperinci dan terencana serta memiliki sasaran yang jelas.
Terminologi kata analis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefini- sikan  sebagai  orang  yang  menganalisis  atau  melakukan  analisis.  Dalam  sumber yang sama, analisis memiliki beberapa definisi yang spesifik sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
• Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb)  untuk  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya  (sebab-musabab,  duduk perkaranya, dsb).
• Terkait ilmu manajemen maka analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas  berbagai  bagiannya  dan  penelaahan  bagian  itu  sendiri  serta  hubungan antarbagian  untuk  memperoleh  pengertian  yang  tepat  dan  pemahaman  arti keseluruhan.
• Secara induktif, analisis merupakan penetapan kebenaran suatu hal atau peru- musan  umum  mengenai  suatu  gejala  dengan  cara  mempelajari  kasus  atas kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.
• Terkait jabatan, analisis merupakan penyelidikan tentang kemampuan dan kepri- badian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Peran Ex-Ante yang diamanahkan kepada PKP pada prinsipnya meliputi banyak hal. Ex-Ante atau  dalam  regulasi  lebih  dimaknai  sebagai  jargon  preventif, memberikan ruang yang cukup luas bagi PKP untuk bertindak. Hadirnya sejumlah kasus secara empiris telah membuktikan bahwa peran seorang PKP tidak hanya dibatasi pada peran Ex Ante sebagaimana diamanahkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011. Namun peran lain juga dapat diuraikan sesuai dengan fleksibilitas yang dibutuhkan. Peran Ex Ante dan peran lain seperti peran auditor, peran reporter dan  peran  motivator  pada  akhirnya  dapat  digeneralisasi  sebagai  peran  analis. Generalisasi peran ini sesuai dengan terminologi tugas seorang analis yang meliputi penyelidikan sebab-musabab sebuah peristiwa, penyelidikan kemampuan dan kepri- badian seseorang, penguraian hubungan antar bagian hingga pencarian kesimpulan atas suatu kasus. Dengan demikian sesungguhnya makna peran analis bagi jabatan PKP  menunjukkan  adanya  fleksibilitas  terhadap  fungsi  yang  diharapkan  oleh manajemen dalam peran aktifnya menjaga kepatuhan di BSM.

## DAFTAR PUSTAKA
Cendrowski, M., and Petro. 2007. The Handbook of Fraud Detterence . New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Creswell, J. 2007. Qualitative Research Design-Choosing Among Five Approaches . Cali- fornia: Sage Publication.
Peran Pengawas Kepatuhan di Bank Syariah Mandiri
Hall, A.J. 2001. SistemInformasiAkuntansi . Jakarta: Salemba Empat. Karim, A.A. 2006. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Muhamad. 2002. Dasar-dasarKeuanganIslami. Yogyakarta: Ekonisia. Mukhtar, W. 2000. KonstruksiKeArahPenelitianDeskriptif . Jogyakarta: Avyrouz. Mukhtar. 2013. MetodePraktisPenelitianDeskriptifKualitatif . Jakarta: Referensi. Simanjuntak, P.J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja . , Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. Stoner, James, A.F., Freeman, R., Edward, Gilbert, J.R., Daniel, R. 1996. Manajemen, Jilid I , PT Bhuana Ilmu Populer. Yin, Robert, K. 2003. Case Study Research: Design and Method (3rded.), Thousand Oaks, CA: Sage.