## ABSTRAK

## PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN

## THE ROLES AND FUNCTIONS OF THE MAHKAMAH SYAR’IYAH OF A COURT OF PROTECTION IN A MARRIAGE
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal
Email: dianeriani04@gmail.com

## Abstract
The  authority  of  the  Syar'iyah  Court  in  the  field  of  marriage  has  a  lot  of contact  with  the  interests  of  women.  The  decisions  made  from  these  cases  are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has  the  Syar'iyah  Court  already  played  a  role  and  function  in  its  decisions  and consideration  has  been  gender  responsiveness  to  protect  women's  rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of  civil  servants'  wives  due  to  divorce  divorce.  This  study  aims  to  determine  the role of  the Syar'iyah Court  in  protecting the rights  of women in  divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach.
After  conducting  research,  the  existence  of  legal  innovations  in  the  Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be  protected.  The  Syar'iyah  Court  has  not  yet  fully  given  a  concrete  decision regarding  women's  rights  as  a  result  of  divorced  divorce  by  male  civil  servants. Judges'  considerations  are  gender  biased  and  have  a  patriarchal  mindset, difficulty  of  execution  due  to  the  absence  of  structural  relationship  between  the court  and  related  institutions  to  be  the  reason  for  the  judges  to  ignore Government  Regulation  Number  10  of  1983  as  amended  by  Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants.
Keywords: Syar'iyah Court, Women's Rights, Divorce

## Intisari
Kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  di  bidang  perkawinan,  banyak bersentuhan  dengan  kepentingan  perempuan.  Putusan-putusan  yang  lahir  dari perkara-perkara  tersebut  diharapkan  mampu  memenuhi  hak-hak  perempuan
sebagai  balasan  dari  penderitaan  yang  dirasakan.  Apakah  Mahkamah  Syar’iyah sudah menjalankan peran serta fungsi dalam putusan dan pertimbangannya  sudah responsivitas  gender  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan.  Khususnya  hak-hak perempuan  yang  timbul  akibat  perceraian,  dalam  putusan  verstek  dan  hak  istri pegawai negeri sipil akibat cerai talak. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Mahkamah Syar’iyah dalam melindungi hak perempuan dalam perceraian melalui putusannya.  Metode  yang  digunakan  yuridis  normatif  dengan  pendekatan konseptual (conceptual  approach) dan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif .
Setelah melakukan penelitian,  adanya inonasi-inovasi hukum di Mahkamah Syar’iyah dan berpedoman kepada Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam melindungi hak  perempuan  dapat  terlindungi.  Mahkamah  Syar’iyah  belum  sepenuhnya memberikan keputusan yang konkrit tentang hak perempuan akibat di cerai talak oleh pria pegawai negeri sipil. Pertimbangan hakim bias gender dan memiliki pola pikir patriarki, kesulitan eksekusi karena tidak adanya hubungan struktural antara pengadilan  dengan  instansi  terkait  menjadi  alasan  hakim  mengabaikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian pegawai  negeri  sipil.  Peraturan  jika  sudah  di  sahkan    walaupun  tidak  ada hubungan  struktural  dan  perintah  maka  Hakim  wajib  menjalankannya  serta  agar Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  memberikan  pertimbangan  harus  bersinergi antara    izin  perceraian  dalam  megajukan  permohonan  perceraian  ke  pengadilan dengan putusan untuk pegawai negeri sipil.

## Kata Kunci : Mahkamah Syar’iyah, Hak Perempuan, Perceraian

## A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  menimbulkan  kehalalan  bagi  seseorang  untuk  melakukan hubungan  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia. Perkawinan  sebagai  akad  yang  bersifat  luhur  dan  suci  antara  laki-laki  dan perempuan. 1 Kenyataannya  tidak  semua  perkawinan  dapat  mewujudkan  tujuan bahkan  seringkali  perkawinan  harus  putus  di  tengah  jalan.  Islam  membenarkan putusnya  perkawinan  sebagai  langkah  terakhir  dari  usaha  melanjutkan  rumah tangga. Putusnya perkawinan terkadang menjadi pilihan terbaik.
1 Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 36.
Perceraian hanya dapat  dilakukan didepan sidang Pengadilan dan dianggap sah  oleh  hukum,  orang  yang  beragama  Islam  akan  membawa  masalah  ini  ke Pengadilan  Agama  sementara  untuk  agama  lainnya  merujuk  ke  Pengadilan Negeri.  Perceraian  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat,  hanyalah  salah  satu  dari sekian banyak perkara yang ditangani di Mahkamah Syar’iyah yang membuktikan perlu  adanya  perhatian  dalam  perlindungan  kepentingan  terhadap  perempuan. Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  pasti  berkaitan  langsung  dengan  upaya melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak perempuan.
Mahkamah Syar’iyah merupakan institusi formal yang berpijak pada hukum Islam  yang  memiliki  misi  mewujudkan  kemaslahatan  masyarakat.  Hukum  akan mempengaruhi  masalah-masalah  perkawinan,  perceraian,  hak  reproduksi, perkosaan,  dan  kekerasan  terhadap  perempuan. 2 Kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  di  bidang  perkawinan,  banyak  bersentuhan  dengan  kepentingan perempuan dalam menyelesaikan perkara.
Diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  bidang  hukum  terkandung  dalam tiga  aspek  sekaligus,  yaitu  pada  materi  hukum  ( content  of  law ),  budaya  hukum ( culture  of  law )  dan  struktur  hukum  ( structure  of  law ). 3 Penting  sekali  dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisispasi perkembangan hukum yang  menjamin  dan  memberikan  penghormatan  serta  penghargaan  yang  tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan.
Mahkamah  Syar’iyah  harus  memiliki  perhatian  khusus  pada  upaya pemberdayaan  kaum  perempuan  yang  dalam  keluarga  sering  kali  berada  sebagai korban, pihak yang lemah dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki.
Tidak  jarang  ditemukan  beberapa  proses  persidangan  yang  tidak  sesuai dalam beracara di peradilan agama karena mereka bukanlah sarjana hukum  yang
2 Niken  Savitri, HAM  Perempuan  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP, cet.  I, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 27.
3 Defi Uswatun Hasanah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi CEDAW, ”(Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017 , hlm. 8.
memahami  secara  detail  hukum  acara  serta  tuntutan  haknya,  sebagaimana layaknya advokat pada umumnya.
Sering  timbul  dalam  Perceraian  terutama  cerai  talak  adalah  mengenai nafkah,  baik  nafkah madliyah ,  nafkah  iddah,  nafkah  kiswah,  nafkah  mutah  dan nafkah lainnya yang merupakan hak daripada istri. Hak istri pegawai negeri sipil sebagaima Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  1990,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mencaraikan  isterinya  wajib menyerahkan  gajinya  sepertiga  untuk  bekas  isterinya  sampai  yang  bersangkutan kawin lagi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif.    Penelitian  yang membahas  doktrin-doktrin  atau  azas-azas  dalam  ilmu  hukum,  yang  menganalisis permasalahan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum    dengan  wawancara untuk mengklarifikasi bahan hukum  yang diperoleh. Pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat Preskriptif  analisis . Sumber bahan hukum yakni: bahan hukum primer   Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan  atau  risalah dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 4 Bahan hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  pendapat  mengenai  putusan  pengadilan.  Bahan hukum skunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan ( library  research )  dengan  cara  membaca,  mengutif,  mencatat  dan  memahami
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  ed.  Revisi,  cet.  9,  Jakarta,  Kencana,  2014, hlm. 181.
berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Studi  dokumen,  yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen.
Bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis degan  menggunakan  pendekatan kualitatif .    Yaitu  data  yang  diperoleh  kemudian disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya  dianalisis  sehingga  diperoleh gambaran  secara  menyeluruh  tentang  gejala  dan  fakta  yang  terdapat  dalam masalah  yang  diteliti.  Selanjutnya  di  tarik  kesimpulan  dengan  menggunakan metode deduktif,  yaitu cara berfikir  yang dimulai  dari hal-hal  yang umum untuk selanjutnya menarik hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan  umum  seperti  teori-teori,  dalil-dalil  atau  prinsip-prinsip  untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan Bagaimanakah peran dan fungsi  Mahkamah  Syar’iyah  terhadap  perlindungan  hak  perempuan  dalam perceraian.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Kewenangan,  menurut  Philipus  M. Hadjon  mengemukakan,  pemikiran  negara  hukum  menyebabkan  bahwa  apabila penguasa meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga maka keweanangan itu harus ditemukan dalam undang-undang. 5 Henc Van Maarseveen seperti dikutip oleh  Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  dalam  hukum  tata  Negara  wewenang ( bevogdheid )  dideskrifsikan  sebagai  kekuasaan  hukum  sehingga  kewenangan hadir  akibat  dari  kekuasaan. 6 Teori  Positivisme  ( Positivist  Theory )  Teori  ini merupakan  kritik  terhadap  hukum  alam  bahwa  hukum  dibuat  oleh  orang  yang berwenang  bukan  berdasarkan  moralitas. 7 Kaum positivis berpendapat  bahwa eksistensi  dan  isi  hak  hanya  dapat  diturunkan  dari  hukum  negara.  Satu-satunya hukum  adalah  perintah  dari  yang  pemimpin.  Pandangan  teori  positivisme  hak
5 Philipus  M.Hajon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Jogjakarta,  Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 130.
6 Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, 2001,  hlm.11.
7 Munir  Fuady, Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory) ,  Jakarta,  Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 67.
barulah  ada  jika  ada  hukum  yang  telah  mengaturnya.  HAM  bagi  kaum  positivis hanyalah  sebatas  hak-hak  yang  ditentukan  oleh  negara  yang  telah  diatur  oleh undang-undang  yang memuat perintah dan larangan.  Teori Hukum Feminis yang mengacu  pada  Studi  Hukum  Kritis  ( Critical  Legal  Studies )  bahwa  hukum  tidak sesuai  dengan  prespektif  perempuan,  hukum  dibuat  oleh  pemerintah  yang berimajinasi  dan  merefleksikan  diri  sebagai  penguasa  melalui  putusan-putusan yang memilki pola pikir patriarkis. 8 Penerapan hukum sesuai norma-norma tanpa memperhatikan  hal-hal  tertentu,  kadang-kadang  berakibat  pada  pengabaian  hak perempuan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

## C. KEWENANGAN  MAHKAMAH  SYAR’IYAH  DAN  HAK  ASASI MANUSIA
1. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah
Pemerintah mengabulkan permintaan Aceh, dan memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang pendidikan, pelestarian kehidupan adat, dan penerapan syariat  Islam,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  daerah  istimewa  Aceh.  Diperkuat dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  disertai  dengan  pembahasan  peran  ulama  dalam  menentukan kebijakan  daerah. 9 Kemudian  pada  tahun  2006  pemerintah  juga  telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang tersebut menjadi  dasar pelaksanaan Syariat  Islam di  Aceh yang  merupakan  kekhususan  yang  diberikan  Negara  kepada  Aceh.  Salah  satu lembaga  yang  harus  ada  di  Aceh  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  khusus adalah  Peradilan  Syariat  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Syar'iyah, embaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh.
Kekuasaan dan Kewenagan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi  adalah  kekuasaan  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan
8 Niken Savitri, Op.cit hlm. 27.
9 Hamid  Sarong dan Hasnul  Arifin Melayu, Mahkamah syar’iyah Aceh (Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya) , Banda Aceh: Global Education Institute, 2012, hlm.187
Tinggi  Agama  ditambah  dengan  kekuasaan  dan  kewenangan  lain  yang  berkaitan dengan  kehidupan  masyarakat  dalam  bidang  ibadah  dan  syi’ar  Islam  yang ditetapkan  dalam  Qanun.  Pasal  49,  Qanun Nomor  10  Tahun  2002  Tentang Peradilan  Syariat  Islam, telah  memberikan  kewenangan  terhadap  Mahkamah Syar’iyah  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  pada tingkat  pertama  dan  banding:  Al-  Ahwa  Al-Syakhshiyah,  Mu’amalah,  Jinayah. Hukum  acara  perdata  mengenal  dua  wewenang  yakni  kewenangan  relatif  dan kewewenang absolut.

## 2. Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  menurut Pasal  1,  UU  Nomor  39  Tahun  1999 dalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
HAM  lahir  dari  pemikiran  untuk  menegakkan  HAM  untuk  di  akui, dihormati,  sebagai  landasan  dalam  bergaul  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. HAM muncul sebagai  pondasi  untuk  melindungi  dan memperjuangan kaum lemah dari dari penindasan hak-hak mereka dari penguasa atau pemeritahan yang tidak adil.
HAM  hadir  di  tandai  dengan  adanya  sejarah  penting  di  dunia  barat  yakni Magna Carta, Revolusi Amerika dan dan Revolusi Perancis. HAM berkembang di Negara Perancis yang dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen. Setelah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan Universal Declaration  of  Human  Right (UHDR)  pada  tahun  1948,  menjadi  era  baru  bagi sejarah HAM. Sejak itu, konsep HAM tidak hanya berkembang berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi berkaitan dengan hak ekonomi dan hak sosial. 10 Serta menyerukan  semua  anggota  PBB  dan  semua  bangsa  untuk  memajukan  dan
10 Laila Rahmawati, Op.Cit, hlm. 200.
menjamin  pengakuan  terhadap  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan.    HAM  di Indonesia  sebagai  acuan  bertindak,      norma,  etika  dalam  masyarakat  sudah berlangsung sejak lama karena Indonesia hidup berdasarkan agama dan budaya.
Legitimasi  HAM  tersebut  memberikan  keleluasaan  kepada  rakyat  untuk mendirikan partai politik. Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan (meratifikasi)  dua  konvensi  HAM  Internasional,  yaitu  Konvensi  Geneva  dan Konvensi  tentang  Hak  Politik  Perempuan.  Serta  pada  tahun  1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM pada tahun 1993.
3. Hak Asasi Perempuan
Gender ”  berasal  dari  bahasa  inggris  yang  berarti  jenis  kelamin.  Untuk memahami  konsep  gender  harus  dipisahkan  antara  gender  dengan  seks  (jenis kelamin),  jenis  kelamin  ditentukan  secara  biologis  yang  melekat  pada  jenis kelamin  tertentu  dan  tidak  dapat  dipertukarkan  atau  dengan  kata  lain  sering disebut kodrat atau ketentuan Tuhan.
Perbedaan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  yang  juga  terbentuknya budaya  yang  membedakan  antara  keduanya  yakni  terbentukya  suatu  sifat  serta tingkah  laku  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan,  antara feminism dan maskulin , tentu proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Mengutuf dari Webster’s  New  Work  Dictonary, Nasruddin  Umar  mengartikan  Gender  adalah “Perbedaan  yang  tampak  antara  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  segi  nilai tingkah laku” 11 Perempuan    dikenal  dengan  lembut,  penyayang,  cantik,  keibuan, sedangkan  laki-laki  dikenal  kuat,  bijaksana,  gagah.  Konsep  gender,  yakni  suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan.
Allah  menciptakan  manusia  laki-laki  dan  perempuan  yang  tentunya memiliki hak dan kewajiban dalan menjalankan kehidupan atau dalam pergaulan.
11 M. Ulil Azmi, “ Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Perkara Nomor 1445/ Pdt.G/2010/PA. Js .” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 17.
Eksistensi  pelanggaran  hak  asasi  perempuan  tentunya  menuntut  kita  untuk mengkaji  dan  mengidentifikasi  hukum-hukum  kita,  hukum  mana  yang  sesuai dengan  rasa  keadilan  dan  hak  asasi  perempuan  dan  hukum  mana  yang  tidak sesuai.  Dimana  budaya  patriarki  mendominasi  sebagian  besar  masyarakat Indonesia. 12
Penting  sekali  dalam  rangka  mengetahui  sejauh  mana  kita  telah mengantisispasi  perkembangan  hukum  yang  menjamin  dan  memberikan penghormatan  serta  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  hak-hak  asasi  perempuan. Mengingat,  perempuan  juga  turut  serta  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan Indonesia,  tidak  sedikit  perempuan  yang  menjadi  pahlawan  kemerdekaan  seperti Cut  Nyak  Dien,  Laksamana Keumalahayati,  Kartini dan masih banyak lagi  yang lainnya. Kongres Perempuan Indonesia I merupakan tonggak sejarah yang penting bagi  bagi  Persatuan  Gerakan  Indonesia  pada  tanggal  28  Desember  1928. 13 Perempuan-perempuan  tersebut  telah  memperjuangkan  hak  asasinya  serta penegakannya,  dinyatakan  melalui  pengakuan  persamaan  hak  dengan  laki-laki dalam UUD 1945 serta Amandemennya. 14
Isu  hak  asasi  perempuan  kuat  dikumandangkan  mengingat  pelanggaran HAM  terhadap  perempuan  terjadi  diranah  publik  maupun  domestik  di  berbagai penjuru  dunia.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1945 menandatangani  Piagam  PBB  yang  merupakan  isntrumen  Internasional  yang pertama  menyebutkan  persamaan  antara  hak  laki-laki  dan  perempuan. 15
Selanjutnya  pada  tahun  1948  pada  tanggal  18  Dsember  1979,  Majelis  umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengadopsi  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  dan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination
12 Niken Savitri, OP.Cit, hlm 90.
13 Achie  Sudiarti  Luhulima, Hak  Perempuan  Dalam  Konstitusi  Indonesia,  Dalam Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan , Sulistyowati Irianto  (ed),  (Jakarta:  Nzaid,  The  Convention  Watch,  Universitas  Indonesia  dan  Yayasan  Obor Indonesia, 2006), hlm. 83.
14 Ibid.
15 Ibid, hlm 84.
Agains women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminalisasi  Terhadap Perempuan),  disebut  sebagai  Konvensi  Perempuan  atau  Konvensi  CEDAW. Menandakan  bahwa  adanya  komitmen  bangsa-bangsa  untuk  melindungi  hak perempuan.
Indonesi meratifikasi Konvensi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadp  Wanita  ( Convention  on  the  Elimination  of  All Forms of Discrimination Agains women ).   Pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia)  secara  tegas  memuat  bahwa  hak  dan  kebebasan  perlu dimiliki  setiap  orang  tanpa  diskriminasi,  termasuk  tidak  melakukan  diskriminasi terhadap  jenis  kelamin. 16 Selain  untuk  menjamin  penegakan  HAM  Negara  juga bertanggung  jawab  untuk  perlindungan  HAM,  bahwa  ranah  HAM  pada perempuan  bukan  hanya  kekerasan  fisik  tapi  juga  termasuk  kekerasan  fsikis sebagaimana  Deklarasi  penghapusan  kekerasan  yang  dikeluarkan  PBB  telah memperluas  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan,  tidak  saja  kekerasan  fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual. 17
Di Indonesia Perlindungan hak perempuan atas persamaan di muka hukum, diakui  konstitusi  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  NRI  menjelaskan  “Segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintah  wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Dilanjutkan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Pasal  tersebut  di  atas  jika  ditelaah  kata  “kedudukan”  tidak  mengenal pembedaan jenis kelamin di dalam hukum dan pemerintahan. Kata “setiap orang” di  mata  hukum  dipandang  sama  antara  laki  -laki  dan  perempuan,  ini  jelas
16 Niken Savitri, Op. Cit, hlm. 2.
17 Ibid, hlm. 10.
menerangkan tidak adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin. Adanya perlakuan yang tidak diskriminatif bagi semua warga negara,  dimana hukum tidak bersifat diskriminatif  atau  membeda-bedakan  harus  dimiliki  oleh  Negara  yang  menganut prinsip demokrasi sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proses  berjalannya  hukum  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantarnya substansi  norma,  struktural,  dan  budaya  hukum.  Hukum  akan  mempengaruhi masalah-masalah  perkawinan,  perceraian,  hak  reproduksi,  perkosaan,  dan kekerasan terhadap perempuan. 18
Produk  hukum  mengenai  perempuan  saat  ini  telah  banyak  mengakses kepentingan  perempuan  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban,     Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984  Tentang  Pengesahan  Kovensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Wanita,  dan beberapa undang-undang lainnya.
Ketentuan  pidana  dalam  KUHP  yang  secara  umum  menyebutkan perempuan sebagai korban kejahatan diatur dalam Pasal  285 KUHP (perkosaan), Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita), Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan), ganti  rugi  terhadap  korban  apabila  diminta  diatur  dalam  Pasal  98  KUHAP Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981.   Intruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dimana dalam instruksi  pertama  menjelaskan:  “Melaksanakan  pengarusutamaan  gender  guna terselenggaranya  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan evaluasi  atas  kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional  yang  berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.”
18 Niken Savitri, Op. Cit, hlm. 27.
Hak  perempuan  telah  dijamin  oleh  UUD  NRI  1945  walaupun  tidak disebutkan  secara  tegas  kata  laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  disebutkan  secara tersirat  dengan  kata-kata  yakni  orang-orang,  seluruh  rakyat,  penduduk,  segala warga  Negara,  tiap-tiap  warga  Negara,  tiap-tiap  orang,  setiap  orang. 19 Hak Perempuan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.
Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk  mengakses  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  yang  diberikan  oleh  negara. Perbedaan  kemampuan  tersebut  bukan  atas  kehendak  sendiri  atau  kelompok tertentu,  namun  terjadi  karena  struktur  sosial  yang  berkembang  cenderung meminggirkannya.  Perlindungan  dan  pemenuhan  hak  konstitusional  yang dilakukan  tanpa  memperhatikan  adanya  perbedaan  tersebut,  dengan  sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.

## 4. Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan,  yaitu :  “Ikatan lahir batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.” Pengertian perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2  adalah  :  “Pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan , untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah,  dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah .”
Perkawinan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya.  Apabila  terjadi  perceraian  kedua  bekas  suami  istri  itu menanggung segala akibat perceraian, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh  bekas  suami  terhadap  bekas  istri  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang terkait.
5. Perceraian
19 Achie Sudiarti Luhulima, Op.Cit, hlm. 91.
Subekti  dalam  bukunya  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  perceraian  adalah penghapusan  perceraian  dengan  putusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak dalam perkawinan itu. 20 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  menyebutkan  perkawinan  yang  memuat  tentang  ketentuan  bahwa perkawinan  dapat  putus  karena:  Kematian,  Perceraian,  dan  atas  putusan pengadilan” dan Perceraian adalah “Putusnya Perkawinan”. Wahyu Erna Ningsih dan  Putu  Samawati  menjelaskan  bahwa:  “Walaupun  perceraian  adalah  urusan pribadi,  baik  itu  berdasarkan  kehendak  satu  di  antara  kedua  belah  pihak  yang seharusnya  tidak  perlu  campur  tangan  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  pemerintah, tetapi  demi  menghindari  tindakan  sewenang-wenang,  terutama  dari  pihak  suami (karena  pada  umumnya  pihak  yang  superior  dalam  keluarga  adalah  suami)  dan juga  untuk  kepastian  hukum,  maka  perceraian  harus  melalui  saluran  lembaga peradilan.” 21
Dalam  memutus  perkara  perceraian,  hakim  di  Pengadilan  Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus memberikan argumentasi hukum dalam menghasilkan keputusan.  Putusan  Pengadilan  Agama  norma-norma  hukum  yang  bersifat kongkret,  yang  berfungsi  untuk  menegakkan  menegakkan  norma-norma  hukum perceraian  yang  abstrak  ketika apa  yang seharusnya sesuai  dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi. 22

## D. Peran Dan  Fungsi Mahkamah Syar’iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah memiliki 3 fungsi yaitu:
1. Menyelenggarakan  peradilan  dengan  seksama  dan  sewajarnya  yakni  sesuai SOP  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  Acara  dengan  menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.
20 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm. 42
21 Muhammad    Syaifuddin,  dkk, Hukum  Perceraian, cet.  2,  Sinar  Grafika:  Jakarta,  2014, hlm. 19.
22 Sujiptho Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung, Alumni, 1986, hlm. 85.
2. Memberi  pelayanan  hukum  yang  berkeadilan  kepada  pencari  keadilan selama  proses  penerimaan  dan  pemeriksaan  perkara  dan  pelayanan  pasca putusan.
3. Menegakkan  hukum  dan  keadilan  terhadap  perkara  yang  diajukan kepadanya melalui putusan bermutu. 23
Pasal  2, Peraturan MA  Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.Hakim dalam mengadili perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  berdasarkan  asas:  penghargaan  atas harkat  dan  martabat  manusia,  non  diskriminasi,  kesetaraan  gender,  persamaan  di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  jika  antara suami dan istri dalam perkawinan sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan  perbuatan  hukum  untuk  melindungi  diri  dari  tindakan  sewenang- wenang,  tidak  adil,  dan  merendahkan  harkat  dan  martabat.  Diberikan  hak  dan kewajiban berupa mengajukan permohon perceraian, baik cerai gugat (untuk istri) atau  cerai  talak  (untuk  suami)  ke  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah. Tujuannya  terciptanya  jaminan  hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  istri  dan suami.
Cerai  talak  diajukan  oleh  pihak  suami  ke  Mahkamah  Syar’iyah  memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  di  ubah  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil.  Pasal  8  ayat  (1)  menyebutkan:  ”Apabila  perceraian  terjadi  atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk  penghidupan  bekas  isteri  dan  anak-anaknya,”  jika  perceraian  tersebut
23 Asni, Op. Cit, hlm 23.
berasal  dari  keinginan  isteri,  maka  bekas  isteri  tidak  berhak  atas  bagian penghasilan dari bekas suami.
Jumlah pembagian gaji bekas suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan: “Pembagian  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ialah  sepertiga  untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”
Pasal  8  ayat  (7)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  berbunyi:  “ jika  si  bekas  isteri  menikah  lagi,  maka  haknya  atas  gaji  si  bekas  suami  menjadi hapus.”  Hak  bekas  isteri  pegawai  negeri  sipil  habis  sampai  bekas  isteri menanggalkan status jandanya.
a. Hak-hak Perempuan Dalam Perceraian
Akibat  putusnya  perkawinan  karena  talak  maka  timbul  kewajiban  bagi mantan suami yakni meberikan mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama bekas isteri dalam masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
Mut’ah  sesuatu  yang  diberikan  seorang  suami  kepada  bekas  isterinya sebagai penghibur (selain nafkah) sesuai dengan kemampuannya. 24 Pasal 158 KHI Mut’ah  wajib  diberikan  oleh  bekas  suami  dengan  ketentuan  belum  ditetapka mahar bagi istri ba’da dukhul dan perceraian atas kehendak suami.
Nafakah  merupakan  tanggung  jawab  suami  dan  hak  istri,  nafkah  adalah belanja kebutuhan kehidupan sehari-hari. Wajib  diberi  nafkah  seorang  istri baik  yang  masih  sah  menjadi  istri  dan  berada  di  bawah  perlindungan  suaminya maupun  mantan  istri  yang  telah  di  talak  raj’i  sebelum  menyelesaikan  masa iddahnya. 25 Dasar  hukum  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  kepada  istri, diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam.
24 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Op.Cit, hlm. 504.
25 Ibid, hlm. 481.
Iddah adalah  masa  dimana  seorang  wanita  yang  diceraikan  suaminya menunggu.  Pada  masa  menunggu  wanita  tersebut  tidak  diperbolehkan  menikah dengan laki-laki lain. 26 Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau iddah.
Iddah  wajib  bagi  seorang  istri  setelah  terjadinya  perceraian  dengan suaminya,  baik  itu  cerai  hidup  maupun  mati,  dan  memberikan  kesempatan kepada  suami  istri  untuk  kembali  kepada  kehidupan  rumah  tangga 27 .  Masa iddah tersebut,  hanya  berlaku  bagi  istri  yang  sudah  melakukan  hubungan suami  istri.  Dan  tidak  berlaku  bagi  istri  belum  melakukan  hubungan  suami istri ( qabla dukhul ), tidak mempunyai masa iddah 28 .
Hakim  sebagai  penjaga  kemerdekaan  anggota  masyarakat,  dalam  arti mengembangkan  nilai-nilai  HAM  dalam  segala  bidang,  Hakim  di  tuntut  untuk mengerti dan memahami serta menerapkan nilai-nilai HAM, seperti perlindungan anak,  perempuan,  Deklarasi  HAM  PBB,  dan  lainnya.  Hakim  berfungsi mengembangkan  kata  kunci  HAM  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum dengan cara:
a. Mengambil langkah ( to take step ) membela dan melindungi HAM,
b. Menjamin  ( to  guarantee )  perlindungan  HAM  tergugat  maupun Penggugat,
c. Mengakui  ( to  recognize )  setiap  nilai  HAM  yang  melekat  pada  setiap individu maupun kelompok,
d. Menghormati  ( to  respect  for )  setiap  HAM  yang  melekat  pada  setiap individu maupun kelompok,
e. Meningkatkan  ( to  promote )  kualitas  perlindungan  HAM  dalam  segala segi penegak hukum dan kehidupan. 29
26 Syaikh Kamil Muhammad U’waidah, Op.Cit, hlm. 477.
27 Ibid, hlm. 478.
28 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,    2009,  hlm. 87.
29 Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan:  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika,  2005, hlm. 854-855
Lahkah-langkah  tersebut  dilakukan  oleh  Hakim  dengan  tujuan  dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan menghasilkan keadilan tanpa mengirangi hak-hak para pihak.
Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus memenuhi hak- hak  perempuan  yang  timbul  akibat  putusnya  perkawinan  atau  perceraian  seperti hak mut’ah dan nafkah iddah, kiswah dan maskan sebagaimana yang di atur
Hakim harus berupaya untuk memenuhi hak Perempuan dalam perkara cerai talak  perempuan  disebut  sebagai  Termohon  dalam  proses  pemeriksaan  perkara dan  Hakim  berupaya  menyakinkan    Pemohon  (suami)  untuk  bersedia memberikan/memenuhi  hak-hak  Termohon  walaupun  terkadang  dalam  proses persidangan  tidak  menyebutkan  nominalnya.  Ada  dua  cara  (pendekatan)  yang dilakukan  oleh  hakim  untuk  melaksanakan  kewajiban  suami  membayar  nafkah idaah, mut’ah maupun madhliyah, secara sukarela, yaitu:
1. Hakim  meminta  agar  suami  melakukan  pembayaran  kewajibannya kepada istri sebelum ikrar talak di ucapkan oleh suami.
2. Hakim  meminta  komitmen  dengan  menunda  pelaksanaan  ikrar  talak dengan  memberikan  tenggat  waktu  kepada  suami  sehingga  ia  sanggup membanyar kewajibannya. 30
Pasal  2  huruf  (g)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2017  bahwa  Hakim mengadili  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  berdasarkan  asas kepastian  hukum.  Hakim  harus  mampu  membaca  indikasi-indikasi,  petunjuk, petunjuk  situasi  dan  kondisi,  komplikasi  dan  implikasi  dari  perkara  yang ditujukan  padanya, 31 sehingga  tercipta  putusan  berkeadilan  dan  dapat dilaksanakan.
Terkait  putusan  yang  dapat  dilaksanakan  dan  dapat  melindungi  hak perempuan  (istri  yang  di  talak),  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  1  tahun  2017  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar
30 Amran Suadi, Op.Cit, hlm. 368.
31 Asni, OP.Cit, hlm. 28.
Mahkamah  Agung  Tahun  2017  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan. Salah satu rumusan pentingnya adalah mencantumkan kaidah hukum:
Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  untuk  member perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,  maka pembayaran  kewajiban  akibat  perceraian,  khususnya  nafkah  iddah,  mut’ah dan  nafka  madhliyah,  dapat  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dengan kalimat  dibayar  sebelum  pengucapan  ikrar  talak.  Ikrat  talak  dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. 32
Isteri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  hak-haknya  di  jamin  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  di  ubah  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  Tentang  Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sepertiga  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang  bersangkutan,  sepertiga  untuk bekas  isterinya,  dan  sepertiga  untuk  anak  atau  anak-anaknya.”  Jika  pria  pegawai negeri sipil yang menceraikan isterinya.
Perkawinan  yang  tidak  memiliki  keturunan  maka  wajib  diserahkan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  pria  kepada  bekas  isterinya  ialah  setengah  dari  gajinya. Kewajiban pria pegawai  negeri sipil hilang apabila bekas isterinya telah melepas status  jandanya,  apabila  isteri  yang  memohonkan  perceraian  maka  pria  pegawai negeri  sipil  tidak  berkewajiban  memberikan  sebagaian  gajinya  kepada  bekas isterinya,  ketentuan  tersebut  bersinergi  dengan  izin  dari  atasan  untuk  pria  PNS untuk membuat permohonan percerai di pengadilan/ Mahkamah Syar’iyah.
Imran Suadi dalam jurnal hukum dan peradilan menjelaskan:
Faktor  keengganan  bendaharawan  gaji  memotong  langsung  gaji  suami setiap  bulannya.  Keengganan  ini  disebabkan  karena  bendaharawan  di  instansi
32 Amran Suadi, Op. Cit. hlm 369-370.
menganggap  bahwa  tidak  ada  hubungan  structural  antara  Pengadilan  dengan instansinya sehingga mereka berpandangan bahwa Pengadilan tidak dapat  secara langsung  memerintahkan  bendaharawan  untuk  memotong  langsung  gaji  yang bersangkutan  tanpa  adanya  instruksi  atau  petunjuk  dari  atasannya.  Pengadilan juga kesulitan jika melakukan eksekusi setiap bulan sehingga ketentuan ini tidak dicantumkan  dalam  amar  putusan  dan  biasanya  hakim  memberi  kompensasi dalam bentuk akibat cerai berupa muth’ah . 33
Tanggal  7  Februari  2020  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Drs. Surya, S.H. sebagai berikut:
Bahwa    hakim  tidak  menjalankan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1983 mengenai pembagian gaji untuk bekas isteri pegawai negeri sipil jika di  cerai  talak  oleh  pria  PNS.  Menurut  beliau  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1983 merupakan aturan administratif tentang kepegawaian sementara peran dan  fungsi  Mahkmah  Syar’iyah  hanya  memutus,  peraturan  tersebut  tidak diterapkan  untuk  Mahkamah  Syar’iyah  tapi  dijalankan  oleh  institusi  tempat pegawai  tersebut  bekerja.  Bahwa  terkait  PNS  harus  memiliki  izin  dari  atasan untuk  bercerai  di  pengadilan/Mahkamah  Syar’iyah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 hanya tentang admistrasi saja bukan putusan.
Hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  memutus  perkara  perceraian berupaya  memberi  perlindungan  terhadap  hak  perempuan  baik  secara ex  officio maupun  dengan  memberitahukan  hak-hak  perempuan  yang  ada  akibat  perkara yang sedang diperiksa dan memberi putusan yang dapat dilaksanakan.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  perempuan  telah  tampak  pada inonasi-inovasi  hukum.  Khususnya  dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Agama/ Mahkamah Syar’iyah, antara lain:
1. Dalam  perkara  cerai  talak,  secara ex  officio hakim  dapat  menetapkan kewajiban  suami  memberi  nafkah  iddah  dan  mut’ah  bagi  istri,  meskipun
33 Amran Saudi, hlm. 361.
dalam  gugatan  rekonvensi  istri  tidak  ada  petitum  atau  tuntutan  mengenai hal tersebut.
2. Dalam perkara cerai gugat, hakim juga secara ex officio dapat mewajibkan bekas suami (tergugat )memberikan nafkah iddah bagi bekas istri sebagai janda  cerai  gugat  (penggugat),  meskipun  tidak  dituntut  oleh  istri  dalam petitum  gugatannya.  Penemuan  hukum  ini  dilakukan  secara  analogi  atau qiyas, yakni diqiyaskan dengan cetai talak.
3. Apabila  dalam  perkara  perceraian,  cerai  talak  maupun  cerai  gugat, ditetapkan  bahwa  anak  ikut  ibunya,  hakim  secara ex  officio dapat mewajibkan  suami  menanggung  nafkah  anak  akibat  perceraian  meskipun tidak ada permintaan dalam petitum oleh si ibu.
4. Dalam  perkara  cerai  talak,  demi  melindungi  hak-hak  istri,  maka  hak nafkah  iddah  dan  mut’ah  untuk  istri  yang  telah  ditetapkan  oleh  hakim wajib  diserahterimakan  kepada  istri  pada  saat  suami  mengucapkan  ikrar talak  di  depan  sidang.  Perintah  penyerahan  ini  harus  dimuat  dalam  amar putusan sebelumnya.
5. Dalam  perkara  cerai  talak,  jika  putusan  hakim  menetapkan  anak  ikut ibunya,  maka  penyerahan  anak  kepada  ibunya  harus  dilakukan  pada  saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hal ini juga harus dimuat dalam amar putusan.
6. Dalam  penetapan  harta  bersama  yang  akan  dibagi,  maka  harta  bersama yang  ada  harus  dikurangi  lebih  dahulu  dengan  hutang-hutang  dalam perkawinan,  termasuk  kategori  hutang  dalm  hal  ini  adalah  hutang  nafkah suami terhadap istri. Jadi, nafkah istri termasuk kewajiban suami yang jika tidak  dibayar  maka  menjadi  hutang.  Makanya  harus  diselesaikan  dulu. Sisa  dari  pembayaran  hutang  itulah  yang  kemudian  ditetapkan  menjadi harta bersama untuk dibagi di antara suami dan istri.
7. Dalam  pembagian  waris  antara  anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan, diterapkan  porsi  2:1  jika  anak  laki-laki  berkedudukan  sebagai  pengganti
ayah  sehingga  dibebani  tanggung  jawab  atas  kebutuhan  hidup  dan  masa depan  saudara-suadara  perempuannya.  Namun  jika  anak  laki-laki  tidak dalam  posisi  tersebut,  maka  pembagian  waris  dapat  diterapkan  porsi  1:1 atau porsi lain yang lebih adil. 34
Inovasi-inovasi  hukum  dalam  mengambil  keputusan  di  Mahkamah Syar’iyah,  menjadi  pegangan  hakim  dalam  mejalankan  peran  serta  fungsinya untuk melindungi hak perempuan dalam mengambil keputusan.
Menurut  ahli  hukum  feminis  kritis,  badan  hukum  yang  ditetapkan  angat bersifat phallocenntris (di  didominasi  laki-laki). 35 Hukum  dan  petugas  hukum dikuasai oleh laki-laki. Simone de Beauvoir berkata: “Laki-laki membangun dunia hukum berdasarkan imajinasi mereka dan membuatnya menjadi membingungkan.” 36
Pertimbangan yang dihasilkan merefleksikan nilai laki-laki, yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. 37 Hakim  dalam pertimbangan  diharapkan memahami  perasaan  perempuan, dimana perempuan  sangat  memungkinkan  mengalami  tekanan  batin  dan  penderitaan. Secara  historis  laki-laki  bersifat  kompetitif  dan  mempunyai  kepentingan  pribadi sebaliknya  perempuan  bersifat  pengertian  dan  merawat. 38 Merawat  agar  rumah tanggat  tetap  utuh  dan  pengertian  dan  mampu  memaafkan  kesalahan  laki-laki (suami).
Perempuan  terrkadang  dalam  menjawab  atau  bahkan  gugatan  balik, diajukan  secara  tertulis  dengan  sangat  sederhana,  yang  merupakan  sebuah kewajaran mengingat sebagian perempuan bukanlah seorang sarjana hukum yang memahami  secara  mendetil  tentang  tuntutan  haknya  sebagaimana  layaknya advokat pada umumnya, lagi pula sebagian tuntutan tersebut termasuk akibat dari
34 Asni, Op.Cit, hlm. 28.
35 Otje Salman dan Anton F.Susanto, Op.Cit, hlm 132.
36 Niken Savitri, Op.Cit, hlm 27.
37 Ibid.
38 Otje Salman dan Anton F.Susanto, Op.Cit, hlm. 133.
sebuah perceraian dengan demikian sesuai dengan asas sederhana dalam beracara dan demi melindungi hak-hak Perempuan.
Dalam  melindungi  kepentingan  perempuan  keadilan  harus  ditegakkan  agar tidak  bias  gender.  Pengadilan  atau  hakim  merupakan  pelaksana  penegak  hukum ( upholders  of  the  rule  of  law )  yang  salah  satu  fungsinya  mengembangkan  nilai- nilai  HAM. 39 Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan Hukum  Hakim  harus  bersikap  dengan  cara  yang sensitive gender  yakni  Hakim memandang  peran  pengelola  rumah  tangga  sama  pentingnya  dengan  pencari nafkah,  dan  kontribusinya  dalam  mengelola  rumah  tangga  dapat  dinilai  secara materil sama dengan mencari nafkah. 40

## E. Kesimpulan
Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya  melindungi hak perempuan berpedoman kepada Perma Nomor 3 Tahun 2017, inovasi-inovasi hukum di Pradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah khususnya Hukum Acara Perdata dengan mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai HAM.
Mahkamah  Syar’iyah  belum  sepenuhnya  berperan  memberikan  keputusan yang konkrit tentang hak perempuan akibat di cerai talak oleh pria pegawai negeri sipil.  Kesulitan  eksekusi  karena  tidak  adanya  hubungan  struktural  antara pengadilan  dengan  instansi  terkait  menjadi  alasan  hakim  mengabaikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian pegawai  negeri  sipil.  Pertimbangan  hakim  bias  gender  dan  memiliki  pola  pikir patriarki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2009.
39 Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 854.
40 Mahkamah  Agung  RI  MaPPI  FHUI, Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan engan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan AIPJ 2, Jakarta, hlm. 44.
Fuady,  Munir, Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory) ,  Jakarta,
Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Harjon,  Philipus  M,  dkk, Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2001.
Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2005.
Irianto,  Sulistyowati  (ed), Hak  Perempuan  Dalam  Konstitusi  Indonesia,  Dalam Perempuan  &  Hukum  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif  Kesetaraan  dan Keadilan , Jakarta: Nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2001.
Raharjo, Sujiptho, Ilmu Hukum , Bandung, Alumni, 1986. Salman,  Otje  dan  Anton  F.Susanto, Teori  Hukum:  Mengingat,  Mengumpulkan dan Membuka Kembal i, Bandung, Refika Aditama, 2015. Sarong, Hamid dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya , Banda Aceh, Global Education Institute, 2012. Savitri,  Niken, HAM  Perempuan:  Kritik  Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP, Cet. I, Bandung, Refika Aditama, 2008.
Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta, Rineka Cipta, 2005 Subekti, Kamus Hukum , Jakarta, Pradya Paramita, 1978.
Syaifuddin,  Muhammad  dkk, Hukum  Perceraian, Cet . I.  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2014.
Asni, Kontekstualisasi  Hukum  Berperspektif  Perempuan  Di  Peradilan  Agama , Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No.2, 2016, Diakses 30 April 2019 Pukul 01.00 Wib. Azmi,  M.  Ulil  Pemberian  Nafkah  Iddah  Dalam  Cerai  Gugat  Analisis  Putusan Perkara  Nomor  1445/  Pdt.G/2010/PA. Js,  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri Syarif  Hidayatullah,  Jakarta.  2017,  Diakses  14  Oktober  2019  pukul  16.36 Wib.
Hasanah,  Defi  Uswatun, Hak-Hak  Perempuan  Dalam  Putusan  Pengadilan Agama:  Studi  Perbandingan  Hukum  Keluarga  Islam  Dan  Konvensi CEDAW .  Tesis  Kosentrasi  Syariah  Program  Studi  Magister  Pengkajian Islam  Sekolah  Pascasarjan  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, Jakarta, 2017, Diakses 20 Oktober 2019 pukul 19.04 Wib.
Rahmawati,  Laila, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam ,  Jurnal  Pascasarjana  IAIN PalangkaRaya,  E-ISSN:  2580-7056,  ISSN:  2580-7064,  Diakses  18  Januari 2020, 08. 52 Wib.
Suadi,  Amran, Peranan  Peradilan  Agama  Dalam  Melindungi  Hak  Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, Jurnal Hukum  dan  Peradilan,  Volume  7  Nomor  3,  2018,  Diakses  29  April  2019 Pukul 23.28 Wib.