## PENCEGAHAN PRAKTIK INSIDER TRADING MELALUI METODE CODE OF CONDUCT

## Raffael Gathan Danielo
01051220137@student.uph.edu , Universitas Pelita Harapan

## Abstract
Stock investment or equity investment is one of the instruments most popular with investors in Indonesia, because it cannot be denied that profits from owning shares can be obtained in two ways, namely; capital gains, where profits are obtained when investors sell shares at a price higher than the purchase price, and also from dividends, when the company distributes its profits to shareholders based on the size of the portion owned by the shareholders. Before buying shares, investors must first analyze the company whose share ownership they want to buy, as well as information about the company's actions that is provided to the public, because all of this information will be useful  for  deciding on plans  to  buy  shares.  However,  there  are  individuals  who  commit practice  in  investment activities such as insider trading. As the name suggests, insider trading is an illegal practice when certain company "insiders" provide useful information to an investor before the information is allowed to be shared with the public. The purpose of this research is to determine the legal perspective in Indonesia regarding insider trading practice. The method used in this research is a qualitative method by analyzing insider trading practice activities legally. The data collection technique is by searching documents related to the research. The data references used are books,  papers,  online  newspapers,  as  well  as  primary  and  secondary  legal  materials.  The  data  that  has  been collected is then reviewed carefully by paying attention to aspects that are considered to be related. The results of our research show that the investment ecosystem in Indonesia is still not free from insider trading. Keywords: Code of Conduct, Insider Trading, Stock Investment

## Abstrak :
Investasi saham atau investasi ekuitas adalah salah satu instrumen yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, keuntungan dari kepemilikan suatu saham bisa diperoleh dengan dua cara yaitu ; capital gain, dimana keuntungan didapat saat investor menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian,  dan  juga  dari  dividen,  saat  perusahaan  membagikan  keuntungannya  untuk  pemegang  saham berdasarkan  besaran  porsi  yang  dimiliki  pemegang  saham.  Sebelum  melakukan  pembelian  saham  ,  pastinya investor menganalisis terlebih dahulu terhadap perusahaan yang akan dibeli kepemilikan sahamnya,begitu juga mengenai informasi-informasi soal aksi perusahaan yang diberikan ke publik, karena semua perolehan informasi itu akan berguna untuk memutuskan rencana pembelian saham. Namun ada saja oknum yang melakukan praktik dalam  kegiatan  investasi  seperti  insider  trading.  Seperti  namanya  ,  insider  trading  adalah  praktik  ilegal  di  saat “orang dalam” perusahaan tertentu memberikan suatu informasi yang bermanfaat kepada seorang investor sebelum waktunya  informasi  tersebut diperbolehkan untuk  dibagikan  ke  publik.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui perspektif hukum di Indonesia terhadap praktek insider trading dan bagaimana pencegahannya dapat dilakukan dengan metode Code of Conduct. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  melakukan  analisis  terhadap  kegiatan  praktek  insider  trading  secara  yuridis.  Teknik  pengumpulan  data dengan  cara  melakukan  penelusuran  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Rujukan  data  yang digunakan adalah buku, makalah, surat kabar daring, serta bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan  selanjutnya  ditinjau  dengan  seksama  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  yang  dinilai  memiliki keterkaitan. Hasil penelitian kami menunjukan bahwasanya ekosistem investasi di Indonesia masih belum bebas dari adanya insider trading.
Kata Kunci: Code of Conduct , Insider Trading , Investasi Saham

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  undang-undang  yang  mengatur  pasar  modal  adalah  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perluasan sejak diberlakukannya. Terakhir kali, undang-undang ini mengalami perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.  Pasar  modal memiliki  peran  yang  krusial  dalam  ekonomi  global,  memberikan  platform  bagi  perusahaan untuk  mengakses  modal  dan  investor  untuk  berpartisipasi  dalam  pertumbuhan  ekonomi. Namun, kepercayaan yang tinggi pada integritas pasar modal seringkali terganggu oleh praktik
insider trading yang tidak etis dan melanggar hukum. Jual beli saham, atau sering disebut juga sebagai perdagangan saham, adalah proses dimana pemegang saham (investor) menjual  atau membeli  saham  di  pasar  modal.  Saham  adalah  representasi  kepemilikan  dalam  suatu perusahaan, dan pemegang saham memperoleh hak atas laba (dividen) dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Adapun  langkah-langkah  untuk  dapat  membeli  suatu  kepemilikan  adalah  memilih terlebih dahulu  broker.  Investor harus membuka  rekening  sekuritas melalui perantara broker saham.  Broker  ini  akan  menyediakan  platform  perdagangan  dan  menghubungkan  investor dengan  pasar  saham.  Lalu  sebelum  melakukan  transaksi,  calon  investor  dapat  melakukan analisis  terhadap  saham  yang  akan  dibeli  atau  dijual.  Analisis  ini  bisa  melibatkan  studi fundamental (kesehatan finansial perusahaan) dan analisis teknikal (pergerakan harga historis). Selanjutnya  adalah  calon  investor  menentukan  jenis  order  yang  akan  ditempatkan,  entah  itu market order atau limit order (Akbar & Irwandi, 2014; Irwandi & Akbar, 2015).
Market Order : Saat investor ingin membeli atau menjual saham dengan harga terbaik yang tersedia saat itu, atau disebut juga market taker , maka trading fee yang akan dikenakan akan  lebih  besar. Limit  Order :  Saat  investor  menetapkan  harga  maksimum  yang  mereka bersedia  bayar  untuk  pembelian  saham  atau  harga  minimum  untuk  penjualan  saham,  atau disebut market maker, maka trading fee yang akan dikenakan akan menjadi lebih kecil. Setelah order  dieksekusi,  investor  akan  menerima  konfirmasi  transaksi  yang  mencakup  detail pembelian atau penjualan saham, termasuk harga dan jumlah saham yang diperoleh atau dijual.
Insider  trading ,  yang  merujuk  pada  pembelian  atau  penjualan  sekuritas  berdasarkan informasi material yang belum diumumkan secara publik, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Insider trading , yang mencakup penyalahgunaan informasi oleh para pelaku pasar untuk keuntungan pribadi dengan merugikan investor lainnya, menantang fondasi etika dan keadilan dalam pasar modal (Beams, 2012). Penting untuk memahami bahwa insider trading dapat memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan kepercayaan pasar. Insider trading menciptakan ketidaksetaraan informasi yang tidak adil, merugikan investor minoritas, dan melemahkan integritas pasar modal.
Code of Conduct atau Kode Etik adalah seperangkat pedoman perilaku yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk membimbing tindakan anggotanya. Fungsinya adalah memastikan bahwa  individu-individu  dalam  organisasi  tersebut  bertindak  dengan  etika,  tanggung  jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma organisasi. Dalam konteks pasar modal dan keuangan, Code of Conduct menjadi sangat penting dalam pencegahan praktik-praktik ilegal atau tidak etis, termasuk insider trading .
Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metode code of conduct dalam pencegahan praktik insider trading . Dengan memahami lebih dalam faktor- faktor yang mendorong perilaku ini, kita dapat juga mengidentifikasi celah dalam regulasi pasar dan mengusulkan perbaikan yang dapat memperkuat kerangka kerja etika pasar modal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalkan terjadinya praktik insider  trading ,  meningkatkan  transparansi,  dan  memulihkan  kepercayaan  investor dalam pasar modal. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret akan membuka wawasan baru terkait dengan sumber masalah dan implikasi jangka panjang dari insider trading .
Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademis, tetapi juga dapat  memberikan  wawasan  berharga  bagi  regulator,  praktisi  pasar  modal,  dan  pihak-pihak berkepentingan lainnya yang berusaha untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam pasar modal.

## KAJIAN PUSTAKA
Insider trading dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan integritas pasar  modal  (Utami  et  al.,  2011).  Melalui  penyalahgunaan  informasi,  pelaku  insider  trading dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  informasi  yang  merugikan  investor  lainnya  dan  merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar. Dalam kajian pustaka ini, pendekatan teori detterence (pencegahan) dianggap sebagai landasan penting untuk mencegah terjadinya praktik insider  trading  merebak. Teori  Detterence menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  rangka pencegahan  pelanggaran  hukum  dalam  berinvestasi  dengan  dasar  hukum  yang  kuat  sebagai berikut:
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
2. Peraturan  OJK  No.  10  /POJK.05/2022  Tahun  2022  Tentang  Layanan  Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Peraturan  OJK  No.  77  /  POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Nomor 16 / SEOJK.04 / 2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Nomor 7 / POJK.04 / 2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

## METODE
Rancangan penelitian ini dilatarbelakangi  oleh pertanyaan tentang bagaimana praktik insider  trading dapat  dicegah  melalui  perspektif  hukum  di  Indonesia.  Metode  penelitian kualitatif melibatkan analisis yuridis terhadap praktik insider trading yang terjadi di Indonesia serta menemukan jalan keluar dengan mengembangkan SDM melalui metode code of conduct . Teknik Pengumpulan data menggunakan penelusuran dokumen, referensi buku, makalah, surat kabar online, serta sumber hukum primer dan sekunder (Primiastuti et al., 2020). Bahan hukum primer  merujuk  pada  peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  atau  otoritas pemerintah yang berwenang seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan  Presiden,  dan  kebijakan-kebijakan  resmi  lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik investasi.
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  konteks  hukum  praktik insider  trading di  Indonesia  serta mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  dapat  mencegahnya  ini  memungkinkan  penelitian  untuk secara  rinci  mendeskripsikan  konteks  hukum  yang  melibatkan  praktik insider  trading di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang regulasi yang ada, praktik bisnis, dan dinamika pasar  saham.  Fokus  utama  penelitian  adalah  pada  analisis  yuridis  terhadap  praktik insider trading . Ini melibatkan tinjauan terhadap peraturan hukum yang berlaku, kasus-kasus hukum terkait,  dan  pertimbangan  hukum  dalam  pencegahan insider  trading . Penelitian  akan mengeksplorasi  bagaimana  penerapan Code  of  Conduct dapat  menjadi  instrumen  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  mencegah  praktik insider  trading yang ber f okus pada peran Code of Conduct dalam membentuk etika dan perilaku yang sesuai dengan standar hukum  dan bisnis  yang berlaku  (Putra, 2018).  Teknik  pengumpulan data melibatkan penelusuran dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan terkait insider  trading,  melalui  referensi  dari  buku,  makalah,  dan  literatur  terkait  untuk  mendukung analisis  yuridis  dan  pengembangan  SDM.  Selain  itu  mengumpulkan  informasi  terkini  dan kasus-kasus  aktual  melalui  sumber  berita  online  serta  merujuk  pada  bahan  hukum  primer seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  artikel, jurnal,  dan  hasil  penelitian  terkait  investasi.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara
kualitatif untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan hubungan yang berkaitan dengan praktik insider trading dan pencegahannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas  metode Code  of  Conduct dalam  pencegahan insider  trading ,  serta  memberikan rekomendasi  untuk  pengembangan  SDM  yang  lebih  baik  di  dunia  investasi.  Dengan menggabungkan  analisis  yuridis  dan  pendekatan Code  of  Conduct ,  penelitian  ini  berupaya memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pencegahan praktik insider trading di Indonesia dari perspektif hukum dan pengembangan SDM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manusia  memang  diciptakan  untuk  memiliki  pilihan  bebas  akan  sesuatu  hal  yang dikehendakinya. Namun dalam sebuah masyarakat beradab, kebebasan itu dibatasi oleh aturan. Aturan itu disebut hukum, agar keteraturan dapat tercipta di dalam masyarakat yang heterogen. Begitu juga dalam kegiatan perdagangan, diciptakan sebuah hukum  dagang beserta turunan- turunannya agar tidak ada individu yang merasa dirugikan atas perbuatan individu yang lain karena  tidak  berkeadilan. Insider  trading ,  yang  merujuk  pada  pembelian  atau  penjualan sekuritas berdasarkan informasi material yang belum diumumkan secara publik, telah menjadi perhatian  utama  dalam  beberapa  dekade  terakhir. Insider  trading ,  yang  mencakup penyalahgunaan informasi oleh para pelaku pasar untuk keuntungan pribadi dengan merugikan investor  lainnya,  menantang  fondasi  etika  dan  keadilan  dalam  pasar  modal.  Penting  untuk memahami bahwa insider trading yang terkait dengan malpraktik dapat memiliki dampak yang signifikan  pada  efisiensi  dan  kepercayaan  pasar.  Malpraktik insider  trading menciptakan ketidaksetaraan informasi  yang tidak adil karena insider trading menyebabkan hanya orang- orang tertentu saja yang memiliki informasi tentang pasar. Insider trading juga dapat merugikan investor  retail  karena  investor  besar  sudah  mengetahui  informasi  terlebih  dahulu  sebelum informasi itu disebarluaskan ke publik, dan melemahkan integrasi pasar modal.
Tindak kejahatan ini dianggap sebagai suatu tindak pidana dan sanksi yang diberikan adalah terhadap perseorangan walaupun umumnya praktik ini terjadi di lingkungan perusahaan, ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 104 UUPM yang berbunyi,
"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,  Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  95,  Pasal  96,  Pasal  97  ayat  (1),  dan  Pasal  98  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."
Memang  tidak  bisa  dipungkiri  pasar  saham  di  Indonesia  masih  melekat  soal  budaya “hutang budi” jadi tidak heran bahwa orang dalam di suatu perusahaan dapat melakukan praktik ini.  Hal  yang  membuat  oknum insider  trading bertumbuh  semakin  banyak  adalah  karena kenyataan  bahwa  praktik insider  trading ,  sulit  dibuktikan.  OJK  telah  mengalami  kesulitan mengumpulkan Alat Bukti dalam pemeriksaan kasus Insider Trading sejak tahun 1995-2015 dan dari sekitar 20 dugaan kasus Insider Trading yang diperiksa oleh OJK (Bapepam), tidak ada satupun kasus yang dinyatakan dengan tegas bahwa praktik tersebut adalah Insider Trading . Begitu  juga  dengan  instansi  Kejaksaan  yang  mengalami  kesulitan  menerima  alat  bukti  yang diajukan  OJK  (Bapepam)  sebagai  dasar  dilakukannya  penuntutan,  karena  sesuai  dalam KUHAP, apabila alat bukti tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, proses penuntutan tidak dapat  diteruskan. Namun  setelah disahkannya UU ITE  No. 11 Tahun 2008 yang mengakui  data elektronik  sebagai  alat bukti yang sah di  pengadilan (UU  ITE Pasal  5), upaya pembuktian yang dilakukan oleh OJK seharusnya bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Code of Conduct , atau Kode Etik, adalah panduan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk  membimbing  perilaku  dan  tindakan  etis  dari  anggotanya.  Tujuan  utama  dari Code  of Conduct adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan berintegritas. Dalam konteks  pasar  modal  dan  keuangan, Code  of  Conduct menjadi  instrumen  krusial  dalam
memastikan bahwa praktik-praktik perdagangan dilakukan dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi.
Salah satu pelanggaran etika yang sering menjadi fokus Code of Conduct adalah insider trading . Insider  trading terjadi ketika seseorang  memanfaatkan informasi rahasia yang tidak tersedia untuk publik untuk keuntungan pribadi di pasar modal. Code of Conduct dapat secara tegas  mendefinisikan  apa  yang  dianggap  sebagai insider  trading ,  memberikan  pemahaman yang  jelas  kepada  karyawan  perusahaan  tentang  batasan  dan  konsekuensi  dari  tindakan tersebut, terutama ketentuan yang melarang anggota organisasi untuk menggunakan informasi rahasia  yang  diperoleh  di  lingkungan  organisasi  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi  atau keuntungan.
Agar  dapat  tertanam  sehingga  menjadi  suatu  kebiasaan,  pelatihan  tentang code  of conduct dapat  dijalankan setiap waktu  secara teratur.  Ini  bertujuan memberikan pemahaman mendalam  tentang  risiko insider  trading ,  dampaknya  terhadap  kepercayaan  pasar,  dan konsekuensi  hukum  serta  etika  yang  dapat  dihadapi  oleh  pelaku insider  trading .  Untuk penanganan  pelanggaran code  of  conduct ,  harus  terdapat  sebuah  saluran  pengaduan  bagi individu  yang  mencurigai  praktik insider  trading yang  sedang  terjadi  di  sekitarnya.  Bagi individu  yang  melanggar  tentu  akan  dikenakan  sanksi,  baik  sanksi  teguran  ataupun  sanksi hukum.
Di  Indonesia, insider  trading dianggap  sebagai  pelanggaran  serius  terhadap  hukum pasar modal. Hukuman dan sanksi untuk pelaku insider trading diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Pelaku insider trading dapat  dihukum pidana penjara sesuai  dengan ketentuan Pasal  102B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pidana penjara bisa mencapai 10 tahun dan denda hingga Rp 25 miliar. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dapat  memberikan  sanksi  administratif  berupa  denda  kepada pelaku insider trading . Denda ini dapat mencapai lima kali lipat dari keuntungan yang diperoleh atau  kerugian  yang  dihindari  akibat insider  trading .  OJK  memiliki  kewenangan  untuk membekukan saham pelaku insider trading . Ini berarti saham yang dimiliki oleh pelaku insider trading dapat  ditahan  atau  dibekukan  selama  proses  penyelidikan  dan  penyelesaian  hukum. OJK memiliki kewenangan untuk membekukan saham pelaku insider trading . Ini berarti saham yang  dimiliki  oleh  pelaku insider  trading dapat  ditahan  atau  dibekukan  selama  proses penyelidikan dan penyelesaian hukum.
Pihak  yang  dirugikan  oleh insider  trading dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi terhadap pelaku. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial yang dialami oleh investor akibat praktik insider trading . OJK memiliki kewenangan untuk mempublikasikan nama pelaku insider trading . Ini bisa merugikan reputasi pelaku dan memberikan efek pencegahan terhadap praktik insider trading . Pelaku insider trading dapat diwajibkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal sebagai bagian dari sanksi hukum. Selain pelaku utama, pihak lain yang turut serta dalam praktik insider trading juga dapat dikenakan sanksi yang serupa. OJK dapat  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  transaksi  yang  terkait  dengan insider  trading dan membatalkan atau memodifikasinya sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  sanksi  ini  dapat  diterapkan  baik  oleh  otoritas  regulator, seperti OJK, maupun oleh proses hukum pidana. Kedua jalur ini dapat berjalan bersamaan atau saling  melengkapi,  dan  pelaku insider  trading dapat  menghadapi  konsekuensi  hukum  yang signifikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, kesadaran akan hukuman dan sanksi ini menjadi penting untuk mencegah pelanggaran hukum pasar modal.
Code  of  Conduct harus  menciptakan  dan  mempromosikan  budaya  etika  di  dalam organisasi.  Ini  dapat  diwujudkan  dengan  menekankan  pentingnya  integritas,  kejujuran,  dan kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  etika.  Melalui  implementasi Code  of  Conduct yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
komprehensif dan didukung oleh budaya organisasi yang kuat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan  di  mana insider  trading dianggap  sebagai  pelanggaran  serius  terhadap  nilai  dan norma organisasi. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, tetapi juga menjaga integritas perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor.
Kasus insider  trading yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  melibatkan  penggunaan informasi  internal  oleh  pihak  tertentu  untuk  mendapatkan  keuntungan  di  pasar  modal,  telah menimbulkan  dampak  yang  signifikan  di  Indonesia.  Beberapa  kasus insider  trading menunjukkan  bagaimana  pelanggaran  tersebut  merugikan  investor  dan  mengguncang kepercayaan  di  pasar  modal  Indonesia.  Pada  tahun  2008,  Indonesia  dihadapkan  pada  krisis keuangan yang mempengaruhi sektor perbankan. Salah satu bank yang terdampak adalah Bank Century.  Selama  periode  ini,  terjadi  beberapa  perubahan  kebijakan  pemerintah  terkait penanganan  krisis,  dan  informasi-informasi  ini  memiliki  potensi  untuk  memengaruhi  pasar modal.  Dalam  konteks  ini,  muncul  dugaan  bahwa  beberapa  pihak,  termasuk  orang  dalam  di sejumlah  lembaga  keuangan,  memanfaatkan  informasi  rahasia  terkait  kebijakan  pemerintah untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal. Praktik ini disebut sebagai insider trading , di mana pelaku menggunakan informasi yang belum diumumkan secara publik untuk keuntungan pribadi. Dampak dari kasus insider trading pada Bank Century menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor terhadap keadilan pasar modal. Investor khawatir bahwa informasi yang seharusnya  bersifat  publik  digunakan  oleh  sejumlah  pihak  untuk  keuntungan  pribadi (Mangangantung, 2018).
Pada tahun 2015 terdapat kasus insider trading yang terjadi di PT Astra Agro Lestari Tbk,  salah  satu  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  terkemuka  di  Indonesia,  menghadapi kontroversi  terkait  dugaan insider  trading . Insider  trading terjadi  ketika  seseorang memanfaatkan  informasi  internal  perusahaan  yang  belum  diumumkan  secara  publik  untuk memperoleh  keuntungan  di  pasar  modal  (Syafei,  2015).  Dugaan insider  trading ini  terkait dengan pemahaman informasi material yang dapat memengaruhi harga saham perusahaan. Para pelaku  diduga  memanfaatkan  informasi  tersebut  sebelum  diumumkan  secara  resmi, memberikan mereka keuntungan tidak sah. Otoritas pasar modal mendeteksi adanya transaksi saham yang mencurigakan sebelum pengumuman informasi tertentu. Hal ini menjadi indikator awal adanya kegiatan insider trading . Dampak dari kasus ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor terhadap keadilan dan transparansi pasar modal. Investor mungkin ragu untuk berpartisipasi  di  pasar  di  mana  praktik-praktik  ilegal  seperti insider  trading dapat  terjadi. Perusahaan juga menghadapi risiko penurunan kredibilitas dan kepercayaan dari investor dan pemangku  kepentingan  lainnya. Insider  trading mencoreng  reputasi  perusahaan  dan mengancam integritasnya.

## PENUTUP Simpulan
Dalam menanggulangi praktik insider trading di Indonesia, pendekatan hukum menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan pasar yang adil dan transparan. Sebagai negara yang  berkomitmen  untuk  melindungi  kepentingan  para  pemegang  saham  dan  menjaga integritas pasar modal, penerapan peraturan dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan.
Pertama-tama, upaya pencegahan dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran para pelaku  pasar  terkait  konsekuensi  hukum  dari  pelanggaran insider  trading .  Pendidikan  dan sosialisasi mengenai etika bisnis, aturan pasar modal, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku insider trading dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selanjutnya,  peraturan  hukum  terkait insider  trading harus  terus  diperbarui  dan diperkuat untuk mengakomodasi dinamika pasar yang terus berkembang. Penguatan aturan ini termasuk  peningkatan  definisi insider  trading ,  perluasan  lingkup  informasi  yang  dianggap
sebagai  informasi  privilese,  serta  peningkatan  sanksi  dan  hukuman  yang  akan  dikenakan kepada  pelaku  pelanggar.  Pengawasan  pasar  modal  juga  perlu  diperketat  melalui  penguatan fungsi  otoritas  pengawas,  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  di  Indonesia.  Audit  dan investigasi yang menyeluruh terhadap transaksi pasar, pemantauan aktivitas pelaku pasar yang mencurigakan,  dan  penerapan  teknologi  canggih  dalam  pemantauan  pasar  dapat  menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi insider trading .
Selain  itu,  kerja  sama  antara  lembaga  pemerintah,  otoritas  pengawas,  dan  pelaku industri  sangat  penting  untuk  menciptakan  sinergi  dalam  upaya  mencegah  praktik insider trading . Forum-dialog antara pihak-pihak terkait dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, sehingga upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif.
Dengan  menggabungkan  pendekatan  hukum  yang  kuat,  pengawasan  yang  ketat,  dan kerja  sama  antar- stakeholder ,  Indonesia  dapat  membangun  fondasi  yang  kokoh  untuk mencegah  praktik insider  trading .  Dengan  demikian,  pasar  modal  Indonesia  dapat  tumbuh secara  sehat,  memberikan  kepercayaan  kepada  investor,  dan  menciptakan  lingkungan  bisnis yang berintegritas serta adil bagi semua pihak yang terlibat.
Saran
Praktik insider trading yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok individu dalam suatu  perusahaan  seringkali  berdampak  buruk  bagi  pasar  modal.  Ketidakadilan  juga  terjadi karena sekelompok orang saja yang diuntungkan dari praktik ini. Saran kami adalah  sekiranya semua perusahaan selalu mengedepankan code of conduct dalam memberi pengarahan kepada karyawan  dan  instrumen  operasional  perusahaan,  dengan  cara  melakukan  penyuluhan  terus menerus agar karyawan merasa terbebankan secara moril sebelum melakukan praktik insider trading .

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, T., & Irwandi, S. A. (2014). Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan sebagai Variabel Prediktor  terhadap  Kinerja  Manajerial.  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  5(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5023
Beams, F. A. (2012). Advanced accounting (11th ed.). Pearson.
Irwandi,  S.  A.,  &  Akbar,  T.  (2015).  Goal-setting  participation  as  strategic  measurement performance  for  enhancing  managerial  performance  through  procedural  fairness  and interpersonal  trust.  Journal  of  Economics,  Business,  and  Accountancy  |  Ventura,  17(3), 353. https://doi.org/10.14414/jebav.v17i3.357
Mangangantung,  H.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  di  Pasar  Moda;  Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010.  Lex  Crimen, VII(4), 112–118.
Pramiastuti,  O., Rejeki, D. S., &  Pratiwi, A. (2020). Pengenalan Dan Pelatihan Sitasi  Karya Ilmiah. Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia, 1(1), 24–30.
Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada UMKM Di  Kota  Tangerang  Selatan.  Profita:  Komunikasti  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Perpajakan, 11(2), 201–217.
Syafei,  N.  (2015).  Effect  of  It  Governance,  Continuous  Auditing  and  it  Goals  Alignment  to Company’s Performance. Jurnal Al-Iqtishad, 11(1), 45–58.
Utami,  W.,  Priantara,  D.,  &  Manshur,  T.  (2011).  Professional  Accounting  Education  in Indonesia:  Evidence  on  competence  and  professional  commitment.  Asian  Journal  of Business and Accounting, 4(2), 93–118.