## ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN PROGRAM DANA BERGULIR (PDB) SAMISAKE DI KOTA BENGKULU
Sri Indarti 1*
1 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu *sriindarti@umb.ac.id
Abstract: Samisake's  GDP  policy  has  been  running  in  the  6th  year,  where  the  policy began  to  be  implemented  in  2013,  which  already  has  a  regulation  in  the  form  of  Perda No.  12  of  2013  concerning  Samisake  Revolving  Funds,  Perwal  Number  27  of  2013 concerning  technical  guidelines  for  revolving  funds  and  Perwali  no.  17  of  2018 concerning the Establishment of the Samadake Revolving Fund Management Unit in the Bengkulu City  Small and  Medium Enterprises Cooperative Office. This policy  is targeted to  be  an  embryo  of  a  revolving  fund  policy  in  favor  of  the  public  interest.  Policy information shows that there are problems and challenges in realizing policy targets in the form  of  expanding  employment  opportunities  or  creating  new  jobs,  reducing unemployment  and  strengthening  regional  competitiveness.  This  study  is  intended  to conduct stakeholder analysis on the effectiveness of Samisake's GDP policy. This study was a qualitative study, with informants from the Head and staff of UPTD Samisake, staff of  cooperatives  and  SMEs,  administrators  and  members  of  the  cooperative  distributing Samisake GDP funds, communities receiving samisake funds and program companions. Research  results  show  that  stakeholders  in  this  policy  are.  Samisake  UPTD,  Regional Head,  Office  of  Cooperatives  and  SMEs,  Microfinance  Institutions,  Villages,  Assistance, DPRD,  BAPPEDA  and  Non-Governmental  Organizations.  The  results  of  this  study indicate  that  policies  have  not  been  effective  in  accordance  with  the  targets  of  policy regulation,  both  in  terms  of  management  and  policy  impacts.  Financial  Circulation  is found  in  MFIs,  banks,  and  the  community  receiving  the  program,  with  limited  financial transparency  and  responsibility.  The  findings  of  this  study  are,  it  needs  mechanisms, systems,  and  assistance  that  are  focused  in  order  to  achieve  policy  targets.  Policy advocacy is needed to improve policy performance in the future.
Keywords: Policy; Stakeholders; Samisake GDP
Abstrak: Kebijakan  PDB  Samisake  telah  berjalan  pada  tahun  ke-6,  dimana  kebijakan mulai dilaksanakan pada tahun 2013, yang sudah memiliki regulasi berupa Perda No. 12 tahun  2013  tentang  Dana  Bergulir  Samisake, Perwal  Nomor  27  Tahun  2013  tentang petunjuk  teknis  dana  bergulir dan  Perwali  no.  17  tahun  2018  tentang  tentang Pembentukan  UPTD  Pengelolaan  Dana  Bergulir  Samisake  pada  Dinas  Koperasi  Usaha Kecil  dan  Menengah  Kota  Bengkulu  .  Kebijakan  ini    ditargetkan  menjadi  embrio  dari kebijakan  dana  bergulir  yang  berpihak  pada  kepentingan  publik.  Informasi kebijakanmenunjukkan  bahwa  ada  permasalahan  dan    tantangan  dalam  mewujudkan target  kebijakan  berupa  perluasan  kesempatan  kerja  atau  menciptakan  lapangan  kerja baru,   mengurangi  pengangguran    dan      memperkuat  daya  saing    daerah.          Kajian  ini dimaksudkan untuk melakukan analisis  stakeholders terhadap efektifitas kebijakan PDB Samisake.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian    kualitatif,  dengan  informan  Kepala  dan staff  UPTD  Samisake,  staff  dinas  koperasi  dan  UKM,  pengurus  dan  anggota  koperasi penyalur  dana  PDB  Samisake  ,  masyarakat  penerima  dana  samisake  dan  pendamping program. Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa stakeholders  dalam kebijakan ini adalah.
UPTD  Samisake,  Kepala  Daerah, Dinas  koperasi  dan  UKM,  Lembaga  Keuangan  Mikro, Kelurahan, Pendamping, DPRD, BAPPEDA dan Lembaga Swadaya  Masyarakat.    Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan    belum  efektif  sesuai  dengan  target  dari regulasi kebijakan, baik dalam aspek pengelolaan maupun dampak kebijakan. Peredaran Keuangan  terdapat  pada  LKM,  bank,  serta  masyarakat  penerima  program,  dengan transparansi  dan responsibilitas keuangan yang terbatas.  Temuan penelitian ini adalah, perlu  mekanisme,  sistem,  dan  pendampingan  yang  fokus  untuk  dapat  mencapai  target kebijakan.  Advokasi  kebijakan  diperlukan  untuk  peningkatkan  kinerja  kebijakan  pada masa mendatang.
Kata Kunci : Kebijakan; Stakeholders; PDB Samisake.

## PENDAHULUAN
SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) merupakan kebijakan publik yang digulirkan  oleh  Walikota  Bengkulu,  berupa  kebijakan  bantuan  pada  kelurahan, dimana  satu  Kelurahan  mendapatkan  satu  milyar.          “  Formulasi  program  ini dilaksanakan  pada  awal  2013  dengan  Koordinasi  Bappeda  Kota  Bengkulu, dengan  melibatkan  Dinas,  SKPD,  Akademisi/Perguruan  Tinggi  Negeri  dan Swasta di Bengkulu, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat  dan pihak-pihak lain yang terkait. Telah disusun regulasi pendukung Samisake pada Pemerintah Lokal,  yaitu  Perda  No.12  tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Dana  Bergulir Samisake” (Indarti, 2015) .
Sebagian  informasi  kebijakan    SAMISAKE  berkesan  positif  dan menumbuhkan  optimisme  peningkatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  di Kota Bengkulu, bahwa ““ Program Samisake merupakan program yang memiliki semangat pemberdayaan serupa dengan PNPM yang merupakan program  pemerintah  untuk  membangun  kemandirian  masyarakat  dalam menanggulangi  masalah  kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Karena  dana Samisake yang dikelola, tidak jauh dari jangkauan masyarakat.   (Koran Rakyat Bengkulu, Kamis 24 Oktober 2013)
Samisake  telah  mulai  diimplementasikan  dalam  bulan  November 2013  pada  sebagian  Kelurahan  dan  dilanjutkan  pada  tahun-tahun berikutnya Sebagian elemen dan masyarakat mengalami bahwa saat-saat awal  ini,  kebijakan  Samisake  membingungkan  dan  sulit  dilaksanakan. “ Proses verifikasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi institusi  pengelola  program  Dana  Bergulir  Satu  Milyar  Satu  Kelurahan
(Samisake)  pada  tingkat  Kelurahan  dinilai  menyulitkan.  ...  banyak keengganan  lembaga  koperasi  untuk  ikut  terlibat  dalam  pengelolaan Samisake ini. (Bengkulu Ekspress, Minggu, 8 Desember 2013)
Sisi  lain  yang  menjadi  tantangan  dari  kebijakan  Samisake  observasi peneliti,  adalah  kebingungan  masyarakat  tentang  sasaran  program,  prosedur, siapa  saja  yang  berhak  mengajukan  pinjaman.  Berdasarkan  survey,    salah seorang  ketua  Ormas  menyampaikan  pesimisme  dan  kritikan  bahwa  dengan rancangan  kebijakan  tidak  memberikan  ruang  yang  signifikan  untuk  kemajuan ekonomi masyarakat dan pesimis kebijakan bisa mencapai sasaran atau tujuan kebijakan.  Era  reformasi  dimana  dimana  terdapat  kaitan  erat  antara  politik dengan  administrasi  Pemerintah  daerah,  menimbulkan  persepsi  tertentu  pada sebagian  masyarakat,  se bagaimana  pernyataan  “Hindari  Politisasi  Samisake” dari pakar Hukum Tata Negaramenyatakan “ Pemda Kota harus sangat berhati- hati  dalam  mereasliasikan  program  Satu  Miliar  Satu  Kelurahan  (Samisake).  Ia mengingatkan,  jangan  sampai  program  ini  dipolitisasi  oleh  partai  atau  oleh kelompok tertentu.  (Soni dalam Bengkulu Ekspres,  Nov 14th, 2013 )
Di  lain  pihak  sejumlah  masyarakat  terus  menanti  program  tersebut. Pasalnya program samisake telah terbukti dirasakan masyarakat karena bunga pinjaman  hanya  0,5  persen  serta  tanpa  angunan  sama  sekali  (  Rakyat Bengkulu,  8  April  2017).  Tahun  2017,  Samisake  mengalami  perkembangan, dengan disahkannya Perda no. 12 tahun 2017 tentang revisi Perda no. 12 tahun 2017 tentang Samisake.
Seiring  dengan  perjalanan  waktu  dan  proses  perbaikan  implementasi, maka  terdapat  perkembangan  positif  pada  langkah  kebijakan  yang  telah dikembangkan.  Pasang  surut  perjalanan  Samisake  merupakan  informasi kebijakan  yang  selayaknya  menjadi  informasi  berharga  untuk  agenda pengembangan kebijakan ini pada masa mendatang.Permasalahan- permasalahan  yang  muncul  beserta  peran  stakeholders  dapat  menjadi  acuan untuk advokasi kebijakan pada periode berikutnya.
Anggaran  Dana  Bergulir  Satu  Miliar  Satu  Kelurahan  (Samisake)  terus bertambah.  Berdasarkan  perhitungan  terbaru,  dana  yang  semula  dikucurkan sebesar  Rp  13.649.000.000  miliar  ini  perputarannya  sekarang  telah  mencapai Rp  28.009.900.000  atau  bertambah  Rp  14.360.900.000.  Angka  tersebut  jauh
melampaui  jumlah  dana  yang  macet  sebesar  Rp  4.969.447.626 .(  Pedoman Bengkulu,  26  Maret  2016).  Pada  sisi  lain,  terdapat  penundaan pengguliran  dana  dari  rencana  semula,  berkenaan  dengan  proses pembentukan  BLUD  Samisake  dan  revisi  Perda  Samisake,  setelah pengucuran  dana  tahap  pertama  dan  ada  evaluasi  dari  lembaga pemeriksa keuangan dan pembangunan.
“Walikota mengakui bahwa program pro rakyat ini sempat terhenti hingga 3  tahun  lamanya,  yang  disebabkan  terjadinya  miss  komunikasi  dengan  pihak legislatif,  serta  belum  sempurnanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  mengatur soal program tersebut. Sehingga pelaksanaannya belum maksimal. berdasarkan  data  dilapangan  perputaran  pinjaman  modal  kepada  masyarakat ini  cukup  signifikan  dan  bisa  memberikan  manfaat  terutama  bagi  masyarakat yang  ingin  membuka  usaha.  Sehingga  secara  perlahan  berimplikasi  terhadap peningkatan  taraf  perekonomian  masyarakat.  Amanah  5  tahun  kedepan, program  tersebut  akan  diperjuangkan  dan  dituntaskan  persoalan-persoalan yang  selama  ini  menjadi  kendala program  tersebut.” (Bengkuluekpress.com,  25 September 2018).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  Analisis  stakeholders  kebijakan Samisake,  yang  akan  memberikan    gambaran  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kebijakan  ini,  yang  akan  memberikan  informasi  kebijakan  untuk  perbaikan kebijakan pada masa-masa berikutnya.
Analisis stakeholder terhadap jejaring kebijakan merupakan suatu langkah yang  penting  dalam  penentuan  upaya  advokasi  yang  akan  dilaksanakan. Keberhasilan  dalam  penentuan  kebijakan  publik  dan  dukungan  terhadap penyelesaian  satu  masalah  tertentu  sangat  tergantung  pada  stakeholder  yang terkait  dan  berperan  langsung  dalam.  Kebijakan  PDB  Samisake  diharapkan menjadi  embrio  dari  kebijakan  dna  bergulir  di  Kota  Bengkulu.  Salah  satu pendekatan  awal  yang  harus  dilakukaan  adalah  dengan  identifikasi  dan pemetaan  stakeholder  yang  terlibat  dalam  kebijakan  PDB  Samisake  serta analisis  bebeberapa  kebijakan  yang  terkait  dengan  PDB  Samisake,  terutama inisiasi BLUD oleh Kemenkop dan UKM. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder  dan  kebijakan  yang  terkait  langsung  dengan  kebijakan  PDB Samisake .
Stakeholders  merupakan  orang-orang  atau  pihak-pihak  yang  terkait dengan    kebijakan,  yang  bisa  mempengaruhi  proses  pencapaian  hasil  dan tujuan kebijakan atau pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan. Leventon  dkk  (2016)  menyampaikan  bahwa  para  peneliti  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  secara  konsisten  menemukan  bahwa  para  pemangku kepentingan  harus  dimasukkan  dalam  pencarian  solusi  untuk  memfasilitasi negosiasi  dan  pembelajaran  bersama;  mengurangi  konflik;  dan  meningkatkan dukungan  dan  keterlibatan  aktor  untuk  keputusan  yang  diambil.Dalam  hal  ini, Freeman  dalam  Leventon  (2016)  menyampaikan  bahwa  Stakeholder  adalah aktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi,  atau  dapat  dipengaruhi  oleh, keputusan atau tindakan.
Stake  holder  memiliki  peran  penting  terhadap  tercapainya  kebijakan publik.  Sholihin  (2014)  menyampaikan  pentingnya  memahami  stake  holder sebagai berikut :
a.  Dapat  menggunakan  opini  dari  stakeholder  untuk  memuluskan kebijakan  yang  akan  dibuat.  Tidak  hanya  mendapatkan  dukungan, tetapi juga input mereka dapat memperbaiki kualitas kebijakan
b.  Mendapatkan dukungan dari stakeholder yang kuat dapat membantu mendapatkan sumberdaya untuk keberhasilan kebijakan
c.  Dengan komunikasi  lebih  dini  dan  intensif,  pembuat  kebijakan  dapat memahamkan  orang  tentang  pentingnya  kebijakan  tersebut  dan keuntungan yang akan diperoleh
d.  Dapat  mengantisipasi  reaksi  orang  dan  membangunnya  ke  dalam rencana  kebijakan  yang  akan  disusun  sehingga  mereka  dapat mendukung penuh.
Analisis stakeholder dapat  memetakan  kepentingan  aktor-aktor  kunci dalam  advokasi  kebijakan.  Kemudian  dapat  dirancang  strategi  untuk  pelibatan peran yang lebih optimal dengan komunikasi yang tepat untuk pencapaian tujuan kebijakan pada masa berikutnya.
Konsepsi  lain  memberikan  rincian  tujuan  analisis stakeholders yaitu;  1) untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yangdigarap dalam program,  peran-perannya,  kepentingannya,  dandampak/efek  yang  ditimbulkan oleh  adanya  pihak-pihak  tersebutterhadap  isu;  2)  pengelola  program  menjadi sensitif terhadap  kepentingan-kepentingan  stakeholder;  dan  dalam jangka panjang  dapat  menciptakan  strategi  untuk  memintadukungan  dari  stakeholder tertentu( https://www.scribd.com/doc/54603813/, 3)
Kebijakan  Publik    adalah  keputusan  atau  pilihan  tindakan-tindakan,    baik yang  berjangka  panjang  maupun  pendek  yang  dibuat  oleh    pemerintah,  baik  di pusat  maupun  daerah.  Pilihan  ini  dapat  berupa  apapun    yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu,  yang  tentunya memberikan dampak kepada publik  Kebijakan publik akan memberikan dampak yang  berbeda-beda  pada  masyarakat  dan  waktu  tertentu.  Kebijakan  yang  baik akan  memberikan  pengaruh  yang  baik  bagi  masyarakat  dan  dapat menumbuhkan  kebiasaan  pada  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  yang bernilai  baik.  Kebijakan  yang  baik  juga    berdampak  pada    kebiasaan  baik  yang dijalankan  sehari-hari  secara  berkelanjutan,  serta    dapat  menjadi  citra  dan budaya kerja bernilai tinggi.
Kebijakan  publik  sebagai  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemegang  otoritas publik    memiliki  nilai  strategis,    karena  memberikan  dampak  luas  terhadap masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Produk kebijakan publik  mengikat orang  banyak  dan  dilaksanakan  oleh  administrasi  Negara  dengan  subyek kebijakan  dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
Tulisan  ini  akan  mengulas  analisis  stakeholders  dalam  kebijakan  PDB (Penyaluran Dana Bergulir) Samisake di Kota bengkulu, melalui identifikasi peran masing-masing  stakeholders  terhadap  kebijakan  Samisake.    Analisis  yang ditargetkan  akan  dapat    menjadi  landasan  untuk  melakukan  aksi  dan  strategi kebijakan pada masa berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yang  menekankan pada  penelitian  lapangan  dan  melakukan  eksplorasi  terhadap  fenomena PDB  Samisake.Informan  penelitian  ditentukan  berdasarkan  purposive sampling  berupa  Kepala  UPTD  Samisake,  Dinas  Koperasi  dan  UKM, Ketua  Koperasi  yang  menjadi  penyalur  dana  samisake,  DPRD  dan masyarakat  penerima  manfaat  PDB  Samisake.  Snawball  sampling dilakukan untuk mencari data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Samisake  telah  diatur  dalam  Perda  No.  12  tahun  2013  tentang Pengelolaan  Dana  Bergulir  Samisake    dan  kemudian  telah  disahkan  Peraturan Walikota  (Perwal)  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bergulir  Samisake.  Berdasarkan  regulasi tersebut, maka Samisake telah resmi menjadi Kebijakan Publik pada tingkat lokal Pemrintah Kota Bengkulu.
Samisake  merupakan  program    kerja  sama  kolektif  antara  pemerintah, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara  optimal  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  upaya  menciptakan perekonomian  lokal  yang  kuat,  mandiri  dan  berkelanjutan  serta  mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha bagi 50.000 tenaga kerja. (adaptasi dari  Buku  Perjalanan  Samisake,:2).  Dana  Bergulir  Samisake  adalah  dana  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  untuk  dipinjamkan  dan  digulirkan  kepada masyarakat  yang  dilakukan  dalam  bentuk  kerjasama  kolektif  antara  Pemerintah Kota,  dunia  usaha,  serta  sektor  non-pemerintah  dan  masyarakat  untuk memanfaatkan  secara  optimal  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  upaya menciptakan  perekonomian  lokal  yang  kuat,  mandiri  dan  berkelanjutan  serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha. (Perda Samisake , BAB 1, Pasal 1 ayat 4).
Langkah implementasi telah dilaksanakan dengan satu tahapan pencairan dana  berikut  ;Pemkot  membentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD) Samisake,  sebuah  lembaga  teknis  dibawah  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota Bengkulu  yang  akan  menjalani  program  ini.  Sementara,  kantor  UPTD  ini  akan dipusatkan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Kelurahan Anggut Atas. “Untuk kantor-kantor cabangnya akan berada di kelurahan. Tidak menjadi masalah dana ini akan terserap seluruhnya pada tahun ini atau tidak. Karena ini dana  investasi,  bukan  dana  kegiatan  SKPD,”  jelasnya.  Meski  program  ini  akan direalisasikan  perkelurahan,  sambungnya,  namun  dana  ini  akan  tetap  dikelola oleh  Bank  Bengkulu  sebagai  mitra  Pemerintah  Kota.  Dana  Samisake  akan
digelontorkan  dan  harus  dikembalikan  beserta  uang  jasa  yang  sangat  rendah, yakni sebesar 0,5 persen. (www.bengkuluekspres.com, 22 november 2013)
Penyerapan  dana  pada  tahun  anggaran  2013,  dana  bergulir  Samisake telah  disalurkan  sebesar  Rp  13.649.000.000,-  kepada  62  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM)  di  61  kelurahan.  Walikota  Bengkulu  telah  menetapkan  67  LKM sebagai  Pengelola  dana  bergulir  Samisake  pada  tahun  Anggaran  2013.Khusus untuk kelurahan Sumur Meleleh, dana bergulir Samisake tidak dikucurkan karena tidak  ada  LKM  yang  layak  dan  memenuhi  kriteria  sebagai  pengelola  dana bergulir Samisake. Walikota Bengkulu,  dengan mempertimbangkan faktor  lokasi bank dan jarak tempuh dari kelurahan, telah menunjuk empat bank sebagai bank pelaksana  penyaluran  dana  bergulir  Samisake  yakni  Bank  Bengkulu,  Bank  BNI Syariah Cabang Bengkulu, Bank Muamalat Cabang Bengkulu, dan Bank Syariah Mandiri  Cabang  Bengkulu.  Pemerintah  Kota  Bengkulu  juga  telah  merekrut Fasilitator Kelurahan untuk membantu pelaksanaan program di tingkat kelurahan. (lihat dalam Laporan Triwulan1 2014, iv).
Penggguliran  dana  Samisake    telah  dilaksanakan  dalam  kebijakan  ini, dengan  pencairan  dana  yang  dilakukan  satu  tahap,  yang  dikucurkan  sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai April 2014, dengan beberapa kali pencairan di kelurahan-kelurahan. Total dana SPBD yang telah dikucurkan dari kas daerah adalah  sebesar 13.649.000.000, dan pada tri wulan ke II tahun 2015 (Juni 2015) telah  bertambah  dananya  sebesar  10.206.900.000.  Sehingga  total  uang  yang berputar sekarang adalah    Rp. 23.855.900.000 (Indarti, 2015).
Pengguliran  dana  Samisake  terlaksana  pada  tahun  2013,  dikelola  dan dikembangkan tahun-tahun berikutnyha, sambil dilaksanakan upaya-upaya untuk revisi  perda,  dan  pembentukan  BLUD,  seperti  diamanahkan  dari  hasil pemeriksaaan BPK untuk kelangsungan progeam samisake. Berkenaan dengan ini  maka  DPRD  terus  melakukan  pembahasan  dan    Pemkort  berupaya memproses pembentukan BLUD dan koordinasi, konsolidasi terus dilakukan oleh UPTD samisake.
Regulasi  Samisake  mengalami  perkembangan  baru  dengan  adanya Perda No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang  Pengelolaan  Dana  Bergulir  Samisake.  Perkembangan  disertai  dengan kebijakan  Pemerintah  Kota  Bengkulu,  yang  akan  terus  menjadikan  program
Samisake  sebagai  program  unggulan.  Perkembangan  yang  terjadi  dalam regulasi  samisake  dan  implementasi  kebijakan  dengan  segala  dinamikanya memberikan  catatan  terhadap  stakeholders  yang  berperan  dalam  realisasi kebijakan dan dapat dilakukan aksi kebijakan agar lebih optimal.
Analisis stakeholders  dimulai dengan identifikasi para pihak yang terkait atau  berperan  dalam kebijakan  Penyaluran  Dana  Bergulir  Samisake,  yang  turut berperan  dalam  segenap  aktifitas  kebijakan.  “Mekanisme  dan  instrumen kebijakan  Samisake  dimulai  dengan  formulasi  kebijakan  yang  secara  bertahap melibatkan  ;  Forum  Rektor,  Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu,  Universitas Bengkulu,    SKPD  Teknis,  PNPM,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH),  Akademisi,  Tokoh pemuda  dan  ormas,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Kabahil,    Yayasan Biru,  FKPD  dan  tokoh  masyarakat  (UPTD  Samisake,  2015:7-8).  Tim  Perumus pokok kebijakan ini adalah  BAPPPEDA, DPPKA, Setda Kota Bengkulu (Bagian Kerja Sama Daerah, Bagian Hukum), Dinas Koperasi dan PKM dan tenaga ahli. (UPTD Samisake, 2015:18, 23)
Pengelolaan Dana Bergulir Samisake sebelum sampai pada pengelolaan (Executing) oleh UPTD dibawah Dinas Teknis Koperasi dan PKM Kota Bengkulu telah  melalui  proses  dan  pengkajian  yang  panjang  dengan  melalui    beberapa model pengelolaan baik dengan Sistem Perbankan, PNPM  maupun oleh SKPD Teknis,  hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  baik, sukses dan lancar  sehingga tidak mengalami kendala yang  berarti.
Berdasarkan  informasi  kebijakan  PDB  Samisake  ,  maka  di  didapatkan identifikasi  stakeholder  baik  yang  terkait  langsung  maupun  yang  tidak  terkait langsung dengan kebijakan PDB Samisake di Kota Bengkulu.  UPTD Samisake, Setda Kota Bengkulu, Dinas Koperasi dan UKM serta BAPPEDA Kota Bengkulu memiliki  power,  interest  dan  legitimacy  yang  besar  pada  kebijakan,  karena merupakan  lembaga  yang  membuat  formulasi  kebijakan  dan  melakukan implementasi  serta  evaluasi  secara  langsung.    Walaupun  demikian  kapasitas masing-masing lembaga tersebut berbeda.
Pengelola  Dana  bergulir  Samisake  adalah  Dinas  Koperasi  dan  UKM, melalui  UPTD  Samisake  yang  berstatus  sebagai  UPTD.  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM)  Koperasi  merupakan  lembaga  yang  menjadi  fasilator  perguliran
dana,  dimana  pencairan  dan  pembayaran  kembali  dilakukan  oleh  koperasi. Dalam  kebijakan  maka  koperasi  tidak  memiliki  kekuasaan  formulasi,  namun menjadi  pelaksana  ,  dengan  legitimacy  yang  besar  untuk  kelancaran pembayaran  dan  kredibilitas  perguliran  dana.  Ada  yang  berhasil  menjaga perguliran  dana  dan  ada  macet, karena  anggota  menunggak  pembayaran  dana samisake.
Situasi  dan  permasalahan  yang  terjadi  mengalami  beberapa  tahapan dalam pengelolaan Dana Samisake, dimulai dengan Model kerjasama perbankan Muamalat Februari - 14 Mei 2013, Model II BLUD 14 Mei -10 Juni 2013;  Model Perusahaan  Daerah  10  Juni-21  Juni  2013;    Model  IV  Perbankan  21  Juni-  7 Oktober  2013  (Executing  Bank  Syariah  Mandiri,  BNI  Syariah,  Bank  Bengkulu   ) dan  Model  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  sebagai  sistem  yang  paling cocok  (UPTD,  2016:  10-18    ).  Sesuai  dengan  Tupoksi  maka  disepakati  Skim yang  akan  dipakai  adalah  BLUD  dengan  UPTD  sebagai  pengelola  di  bawah Dinas  Koerasi  dan  PKM  dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  /  Koperasi sebagai  pengelola  dana  Samisake.  UPTD  dengan  status  BLUD  dalam  proses pembentukan  dan  pengucuran  dana  dilakukan oleh  DPPKA.  (  UPTD,  2016:  18- 19).
Pendamping,  LSM  dan  bank    merupakan  stakeholders  yang  memiliki power  kecil,  interest  besar  dan  kegitimacy  kecil.  Pendamping  dan  bank merupakan sebagian dari lembaga dan personel pelaku kebijakan. Tupoksi yang berlaku  menempatkan  bank  berkorelasi  dengan  sistem  Chaneling  yang  hanya menyalurkan dana.
Identifikasi  stakeholders  Samisake  tersebut  sebagaimana  terlihat  pada Tabel 1 :
Tabel 1. Matrik Identifikasi StakeholdersKebijakan PDB Samisake N0 Stakeholders Power Interest Legitimacy Besar Kecil Besar Kecil Besar Kecil 1 UPTD Samisake v v v 2 Setda Kota Bengkulu v v v
3 Dinas Koperasi dan UKM v v v 4 DPPKA 5 LKM/ Koperasi v v v 6 Kelurahan v v v 7 Pendamping v v v 8 DPRD v v v 9 BAPPEDA v v v 10 LSM v v v 11 Perguruan Tinggi v v v 12 Bank v v v
Sumber : Hasil olah data
Tabel  1  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  11  stakeholder  yang  terlibat pada  implementasi  kebijakan  PDB  Samisake.  Dari  sejumlah  stake  holder tersebut,  yang  terlibat  langsung  secara  teknis  dalam  implementasi  PDB Samisake  yaitu  UPTD  Samisake,  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  Pendamping. BAPPEDA  lebih  banyak  berperan  pada  formulasi  kebijakan  dan  pemantauan. Kepada  daerah  menjadi  decision  making  terhadap  keputusan  pemilihan Samisake sebagai kebijakan utama pada periode pemerintahan ini. LSM menjadi pengawal, pemonitor, atau bisa menjadi penekan untuk tercapainya kebijakan ini, yang tergantung pada sejauh mana interest  LSM,  yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang.
Masing-masing stakeholders memiliki peran tertentu dalam formulasi dan implementasi  kebijakan  PDB  Samisake.  Sesuai  dengan  posisi  dan  kondisi masing-masing,  para  stakeholder  memiliki  power,  interest  dan  legitimacy  yang berbeda,  yang  membentuk  poal  tersendiri  pada  implementasi  kebijakan  sampai saat ini.
Efektifitas  kebijakan  ditinjau  dari  tujuan  kebijakan  sebagian  tercapai  dan sebagian  belum  tercapai  dengan  intensitas  yang  beragam.  Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagian tercapai, dengan kuantitas
dan kualitas terbatas, dimana pengguliran dana baru dilaksanakan satu tahapan. Perluasan  kesempatan  kerja  masih  sangat  terbatas,  karena    pengguliran  dana tidak disertai dengan bimbingan atau pendampingan kelompok usaha.Peningkatan  daya  saing  daerah  masih  menjadi  tantangan,  yang diharapkan  dapat  terlaksana  pada  periode  II  pengembangan  kebijakan Samisake.Program Samisake telah memberikan landasan dalam upaya pelibatan Pemerintah  Kota,  dunia  usaha,  masyarakat  .Peningkatan  peran  segenap stakeholders  seyogyanya  dapat  mempercepat  penguatan  ekonomi  kerakyatan melalui  inisiasi  kelembagaan  dan  kelompok  masyarakat  dalam  suatu  proses yang partisipatif .
Proses revisi  Perda  dan  pembentukan  BLUD  sebagai konsekwensi  logis dari  masukan  BPKP  untuk  kelangsungan  pencairan  dana  tahap  berikutnya .Berdasarkan  pngamatan  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan,  penerapan kebijakan  PDB  Samisake  menghadapi  kendala  yang  terkait  dengan kelembagaan  yaitu  perlunya  Badan  layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  dan  juga teknis  pengembaliannya.  Dana  yang  telah  di  salurkan  adalah  sejumlah  13,64 milyar  (satu kali disalurkan)  dari total rencana 61 milyar, dari  target penyaluran 61  milyar,  yang  ditargetkan  sudah  selesai  pada  tahun  2017.  Demikian  juga, pengembangan  kluster  ekonomi,  pembinaan  para  penerima  dana  bergulir  dan sebagian  agenda  lain  belum  terlaksana  dalam  implemntasi  kebijakan  sampai saat  ini.  Hal  tersebut  disebabkan  antara  lain  oleh  sumberdaya  pelaksana kebijakan.
Harapan dari stakeholder diantaranya DPRD Kota yaitu program ini dapat diarahkan  untuk  mengentaskan  pengangguran  disamping  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Dengan  demikian  maka  UMKM  dengan  usaha  yang  memiliki kemampuan  untuk  mengentaskan  pengangguran  dan  layak  untuk  mengemban amanah mmbina usaha kecil, perlu mendapatkan prioritas mendapatkan guliran dana. Pansus DPRD Kota Bengkulu juga meminta agar Dana Bergulir Samisake dapat  dikelola  oleh  lebih  dari  satu  koperasi  di  setiap  kelurahan.  (Pedoman Bengkulu, 7 Maret 2016)
Berdasarkan  fenomena  tersebut,    proses  penerapan  kebijakan  PDB Samisake  dikatakan  belumlah  berjalan  ideal  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan dari  filosofis  kebijakan  PD  Samisake.  Tahun  2017  Samisake  mengalami
perkembangan    dengan  disahkannya  Perda  no.  12  tahun  2017  tentang  revisi Perda  no.  12  tahun  2017  tentang  Samisake.  Perkembangan-perkembangan implementasi  kebijakan  Samisake  berupa  revisi  Perda  dan  proses  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  Samisake  memberikan  harapan  untuk peningkatan kinerja kebijakan. Perjalanan panjang implementasi ini  menorehkan catatan  informasi  untuk  pengembangan  kebijakan  yang  unggul,  yang  secara ideal optimal dalam mencapai target kebijakan dan  memecahkan masalah publik .  Pengembangan  kinerja  kebijakan  Samisake  pada  masa  mendatang, memerlukan  sinergi dari beragam stakehoders terkait.
Pada  tahapan  pelaksanaan  PDB  Samisake,  peneliti  masih  menemui beberapa stakeholder yang kurang memahami perannya dalam PDB Samisake. Kebijakan  PDB  Samisake  telah  disosialisasikan  dan  dilaksanakan  oleh Pemerintah Kota kepada pelaku kebijakan dan stakeholder, ternyata konsep dan tujuan dari kebijakan ini belum dipahami dengan baik oleh para stakeholder, hal ini  terlihat  dari  adanya  kesenjangan  antara  acuan  formal  dan  persepsi  pelaku kebijakanPDB  Samisake.  Sehingga  menyebabkan  pelaksanaan  kebijakan  PDB Samiake  tidak  utuh,  Dunsire  (lihat  Abdul  Wahab,  2013)  menyebutnya  dengan implementation  gap.  Salah  satu  bukti  nyata  dilapangan  adalah  tidak dilaksanakannya  kebijakan  sesuai  dengan  tahapan  pelaksanaan  yang  tertera dalam  pedoman  umum  pelaksanaan.  Tidak  dipahaminya  konsep  dan  tujuan kebijakan  oleh  pelaku  atau  aktor  kebijakan  dapat  disebabkan  karena  informasi yang disampaikan dan diterima sosialisasi baru pada taraf pengenalan dan tidak dilakukan secara berkelanjutan.
Para  pemangku  kepentingan  harus  dimasukkan  dalam  pencarian  solusi untuk  memfasilitasi  negosiasi  dan  pembelajaran  bersama;  mengurangi  konflik; dan  meningkatkan  dukungan  dan  keterlibatan  aktor  untuk  keputusan  yang diambil  (Leventon  dkk  ,  2016).  Berkenaan  dengan  ini  maka  perlu  dilakukan koordinasi, workshop  stakeholders tersebut di atas perlu.
Penguatan peran stakeholders perlu dilaksanakan melalui workshop yang melibatkan  stakeholders  tambahan  seperti  BE-craft  untuk  penguatan  UKM  dan pelaku industri  kreatif, LPPM Perguruan Tinggi. Advokasi terhadap pemberdayaan  pelaku  usaha  perlu  dilakukan,  dengan  pendampingan- pendampingan  yang  intensif  terhadap  koperasi-koperasi  sebagai  lembaga
koordinasi  komunitas  para  pelaku  usaha  dan  kepada  pelaku  usaha  secara berkelompok  sesuai  dengan  bidang  usahanya.  Pendamping  bisa  diambil  dari para pelaku usaha yang sudah sukses dengan prinsip kemitraan.

## KESIMPULAN
Kebijakan  PDB  Samisake  telah  diimplementasikan  dengan  instrumen yang variatif, disertai dengan berbagai tantangan, dinamika sampai menuju pola Unit  Pelaksana Teknis Daerah  (UPTD)  Samisake,  yang  berada  di  bawah  Dinas Koperasi  dan  PKM  Kota  Bengkulu.  Revisi  Perda  yang  baku  dengan  bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah terformulasi dengan adanya Perda no  12  tahun  2017  sebagai  Revisi  Perda  No.  12  tahun  2013  tentang  PDB Samisake  disertai  dengan  dinamika  peran  dari  stakeholders.  Identifikasi stakeholdsers  sampai  pada  tahapan  ini,  telah  menghasilkan  pemetaan  kondisi dan  dapat  digunakan  sebagai  landasan  informasi  untuk  pengembangan kebijakan  pada  masa  mendatang.  Aktor  utama  kebijakan  pada  pertama  dan kedua  saat  ini  adalah  UPTD  Samisake  dan  stakeholders  utama    pada  periode terkini  yaitu  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  disusul  dengan  Setda,  DPPKA,  DPRD, BAPPEDA, LKM / Koperasi, Kelurahan, Bank, Fasilitator/Pendamping Kelurahan, LSM  dan  stakeholders  tambahan.  Efektifitas  Samisake  baru  tercapai  sebagian dan  terbatas,  karena  pencairan  baru  dilaksanakan  satu  tahap  atau  masih  di bawah 25 %  target pencairan, karena adanya keharusan revisi Perda Samisake serta    pembentukan  lembaga  BLUD  yang    masih  dalam  proses.  Analisis stakeholders  terhadap  implementasi  kebijakan  samisake  menunjukkan  bahwa peran  stakeholders  yang  terbatas  memerluka    optimalisasi  peran  stakeholders melalui  koordinasi  dan  konsolidasi.  Advokasi  kebijakan  perlu  dilakukan  agar usaha dapat berkembang optimal dan memperkuat daya saing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Indarti. Sri, 2015,    Implementasi dan Inovasi Kebijakan PDB Samisake Di Kota Bengkulu  Dalam Rangka Menyongsong Masyarakat  Ekonomi Asean,  Prosiding  Seminar  Nasional  Program  Doktor  Administrasi
Publik (DAP) UNDIP, https://www.academia.edu/19884071/Prosiding_SemNas...
Leventon.  Julia,    Fleskesns.  Luuk,  claringbould.  Heleen,  Schwilch. Gudrun,  Hessel.  Rudi,  2016, An  Applied  methodology  for stakeholder  identification  in  transdisciplinary  research ,    Volume  11 Issue 5, pp.763-775, September 2016
Perda  No.  12  tahun  2013  tentang  Penyaluran  Dana  Bergulir  (PDB) Samisake
Perda No. 12 tahun 2017 tentang Perubahan Perda n0. 12 tahun 2013 Abdul  Wahab,  Solichin.  2012.  Analisis  Kebijakan;    Dari  Formulasi  ke Penyusunan  Model-Model  Implementasi  Kebijakan Publik.  Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Abdul Wahab,  Solichin.  (2014).  Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan  Walikota  (Perwal)  Nomor  27  Tahun  2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake
Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake
UPTD PDB Samisake, 2014, Laporan Triwulan Program Pengelolaan dan Pendampingan PDB Samisake
UPTD PDB Samisake, 2015, Buku Perjalanan Samisake