## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN
Oleh
Riny Handayani
gmriny@yahoo.co.id
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang

## ABSTRAK
Sebagai  provinsi  yang  relatif  masih  muda,  Provinsi  Banten  dihadapkan  pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013,  terdapat  penduduk  sebesar    11.452.491  jiwa  dibandingkan  dengan  sensus sebelumnya  tahun  2000,  penduduk  Banten  terdata  tumbuh  pesat  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  yang  terdata  tahun  2013  sebesar  2,27%.  Sebagai pembanding,  wilayah  lain  di  Indonesia  hanya  tumbuh  rata-rata  sebesar  1,49% pertahunnya,  akibatnya  persentase  penduduk  Banten  terhadap  total  penduduk Indonesia  meningkat  dari  3,95%  pada  tahun  2000  menjadi  sebesar  4,48%  pada tahun  2010.  Secara  sederhana  pembangunan  berwawasan  kependudukan mengandung  dua  makna,  pertama  yaitu  pembangunan  yang  disesuaikan  dengan potensi  dan  kondisi  penduduk  yang  ada.  Penduduk  harus  dijadikan  titik  sentral dalam  proses  pembangunan.  Kedua,  Pembangunan  berwawasan  kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dibandingkan  dengan  pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana  (BKKBN)  Provinsi  Banten  saja  tapi  diperlukan  kerjasama  antara BKKBN  dengan stakeholders dan  mitra  kerja  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan  berwawasan  kependudukan  yang menciptakan  penduduk berkualitas  sehingga    akan  mempercepat  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi secara  luas  dan  berkelanjutan.  Tugas  utama  BKKBN  yang  dalam  hal  ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan  adalah  memprioritaskan  pembangunan  penduduk  terutama  untuk wilayah  Banten  bagian  Selatan  di  Provinsi  Banten  dengan  melibatkan stakeholders dan mitra kerja terkait.
Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Berwawasan Kependudukan

## PENDAHULUAN
Program pembangunan
mempunyai  tujuan  peningkatan  taraf hidup penduduk, yaitu untuk
meningkatkan kemampuan penduduk menuju  kehidupan  yang  lengkap, produktif,  dan  memuaskan.  Faktor yang dinilai menentukan keberhasilan setiap program pembangunan  dan  konsekuensi  dari pembangunan yaitu penduduk karena penduduk merupakan
objek sekaligus subjek pembangunan.
Keterkaitan kependudukan dengan  pemasalahan  pembangunan,
terutama pembangunan berkelanjutan adalah karena faktor dinamika kependudukan  merupakan  salah  satu faktor  penentu  dalam  keberhasilan pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini kemudian  akan  ditentukan  oleh kualitas  penduduk  sehingga urgent untuk  dilakukan  penyiapan  generasi mendatang. Selain karena
Pembangunan  Kependudukan  terkait erat  dengan  pembangunan  kualitas Sumber  Daya  Manusia,    juga dikarenakan  pembangunan  SDM  ini menjadi isu sentral dalam
pembangunan
nasional. Pembangunan berwawasan kependudukan pada intinya
mengandung arti pembangunan penduduk  yang  menekankan  pada peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia dibandingkan dengan pembangunan  infrastruktur  semata- mata.  Salah  satu  misi  BKKBN adalah  mendorong stakeholder dan mitra  kerja  untuk  menyelenggarakan pembangunan  keluarga  berencana dalam  rangka  penyiapan  kehidupan berkeluarga
bagai remaja,
pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan  keluarga  peserta  KB. Melalui  misi  ini  BKKBN  berupaya untuk  menciptakan  penduduk  yang berkualitas  yang  akan  mempercepat tercapainya  pertumbuhan  ekonomi dan tujuan pembangunan yang relevan dengan pembangunan berwawasan kependudukan yang direncanakan.
Penduduk berkualitas merupakan  salahsatu isue penting yang berkaitan dengan wacana pembangunan berwawasan
kependudukan  terutama  di  Provinsi Banten  ini.  Ketimpangan  kualitas penduduk berkaitan dengan pengaruh letak  geografis  dari  masing-masing kabupaten/kota di provinsi ini.
Berikut adalah Tabel Angka Kematian  Bayi  / Infant  Mortality
Rate (IMR)  dan  Angka  Kematian Kasar/ Crude  Death  Rate (CDR) serta  Tabel  Ketersediaan  Fasilitas
Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun 2010-2011.
Tabel 1. Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ Crude Death Rate (CDR) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011.
Kabupaten/Kota Infant  Mortality Rate (IMR) Crude Death Rate (CDR) Pandeglang 34.12 3.77 Lebak 27.41 2.95 Tanggerang 22.64 2.76 Serang 31.98 3.49 Kota Tanggerang 20.96 2.89 Kota Cilegon 26.97 3.06 Kota Serang 32.17 3.64 Kota Tanggerang Selatan 14.12 2.38 Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Banten, 2012
Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 .
Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana   Nasional (BKKBN)   Provinsi Banten, 2012
Dari  data  di  atas  terlihat  pola bahwa Angka Kematian Bayi / Infant
Mortality  Rate (IMR)  dan  Angka
Kematian  Kasar/ Crude  Death  Rate . Kabupaten/Kota Rumah Sakit Negeri Rumah Sakit Swasta Puskesmas (Unit) Dokter (Orang) Pandeglang 1 - 34 128 Lebak 2 1 35 134 Tanggerang 1 14 40 847 Serang 1 2 38 119 Tanggerang 2 16 25 838 Cilegon 1 4 8 319 Serang 1 4 10 147 Tanggerang Selatan 1 18 24 665
(CDR) berhubungan erat diantaranya dengan  ketersediaan  sarana  dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Wilayah  yang  terletak  di  Banten bagian  Selatan  cenderung  memiliki IMR dan CDR relatif tinggi dibanding  di  wilayah  Utara,  dan berkorelasi  negatif  dengan  jumlah Rumah  Sakit  Swasta  dan  tenaga kesehatan yang tersedia.

## PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN  MITRA

## KERJA DI PROVINSI BANTEN
Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, yaitu (Prijono Tjiptoherijanto, 1999) pertama, pembangunan berwawasan kependudukan  adalah  pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.
Penduduk harus dijadikan titik sentral  dalam  proses  pembangunan.
Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam
pembangunan.
Pembangunan  adalah  oleh  penduduk dan  untuk  penduduk  ;  kedua,
pembangunan berwawasan kependudukan  adalah  pembangunan sumberdaya  manusia.  Pembangunan lebih  menekankan  pada  peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan  dengan  pembangunan infrastruktur semata-mata. Sedangkan definisi pembangunan berwawasan
kependudukan  juga  diartikan  oleh (Achmad Ghozali dalam Ananta,Aris dkk,  1995)  adalah  pembangunan yang  disesuaikan  dengan  potensi penduduk  lokal  dan  diarahkan  pada pemberdayaan dan pembinaan penduduk sehingga
proses pembangunan dapat dipercepat dengan  Sumber  Daya  Manusia  lokal dan  lebih  berdampak  besar  pada peningkatan  kesejahteraan  penduduk secara keseluruhan.
Pembangunan Berwawasan Kependudukan  berdasarkan  Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana  Nasional  (BKKBN)  juga menekankan pada dua aspek. Pertama,  mengandung  makna  pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan  terutama  berkaitan dengan beberapa sektor
pembangunan  yang dipandang sudah mampu  dilaksanakan  di  daerah masing-masing. Kedua,  mengandung makna  adanya  kenyataan  bahwa masing-masing daerah memiliki potensi  baik  alam,  sumber  daya manusia  maupun  kondisi  geografis yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaaan kecepatan dalam pembangunan. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden  Nomor  62  Tahun  2010 Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
merupakan  badan  yang  berperan secara dominan dan langsung mengenai permasalahan kependudukan di Indonesia, kemudian  untuk  di  tingkat  daerah terdapat BKKBN provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Daerah  (BKKBD)  untuk tingkat  kabupaten/kota.  Salahsatu misi  yang  tercantum  dalam  misi BKKBN adalah mendorong
stakeholder dan  mitra  kerja  untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga  berencana  dalam  rangka penyiapan  kehidupan  berkeluarga
bagai  remaja,  pemenuhan  hak-hak reproduksi,  peningkatan  ketahanan dan  kesejahteraan  keluarga  peserta KB.
Kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dengan stakeholders dan  mitra  kerja untuk  tahun  2013  telah  dilaksanakan dengan  jumlah  68  mitra  kerja  yang memiliki potensi menyukseskan program
BKKBN tersebut.
Kerjasama  ini  bertujuan  mengatasi hambatan  dan  permasalahan  dalam menjalankan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, agar pelaksanaan  program-program  yang telah  direncanakan  berjalan  sesuai rencana.  Program  andalan  yang berkaitan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah membangun  sumber  daya  manusia
Indonesia  yang  berkualitas  yang diarahkan lebih khusus pada pengendalian  kuantitas  atau  jumlah penduduk, tingginya angka kelahiran  dan  rendahnya  pemakaian alat kontrasepsi.
Kepala BKKBN Pusat Prof. Dr. Fasli Jalal  dalam  Rapat  Kerja  Nasional 2014 menegaskan bahwa pada 2015,
BKKBN akan secara bertahap menjaring  6  juta  mahasiswa  untuk dijadikan  agen  atau  konsultan  bagi teman-temannya dalam persoalan ini. Diprediksi para mahasiswa ini ada di 3  ribu  kampus  dan  akan  dijadikan anggota pusat informasi konseling di sekolah-sekolah dan lingkungan mahasiswa. Sementara untuk
menjangkau  mereka  yang  tidak mendapatkan pendidikan formal, BKKBN  akan  merangkul  Generasi Berencana  (GenRe)  dengan  bantuan Karang Taruna.
Kaitannya  kerjasama  antara
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Banten dengan stakeholders dan  mitra  kerja  bertujuan  untuk memperluas  jaringan  kerja  sama, dengan  mengajak  sektor  swasta untuk meningkatkan komitmen dalam mengembangkan program
keluarga berencana
dan kependudukan. Tujuan menjalin kerjasama  antara  BKKBN  Provinsi Banten  dengan stakeholders dan mitra kerjatidak berbeda jauh dengan yang  dilaksanakan  oleh  BKKBN Pusat yaitu membangun sumber daya manusia  Indonesia  yang  berkualitas
yang  diarahkan  lebih  khusus  pada pengendalian  kuantitas  atau  jumlah penduduk, tingginya angka kelahiran  dan  rendahnya  pemakaian alat kontrasepsi. Permasalahan kependudukan dan Keluarga
Berencana  tersebut  memberi  efek domino baik untuk Pemerintah Pusat maupun  Daerah  karena  berkaitan dengan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya,  kerjasama  yang  dilakukan antara  BKKBN  dengan stakeholders dan  mitra  kerja  tidak  terlepas  dari tujuan utama melaksanakan pembangunan berwawasan
kependudukan.
Beberapa fakta yang terjadi di Provinsi  Banten  berkaitan  dengan pembangunan berwawasan kependudukan  tidak  terlalu  jauh berkaitan dengan
adanya kesenjangan atau gap antara wilayah Banten  bagian  Utara  dengan  bagian Selatan.  Faktor  geografis  dalam  hal ini  berperan  sehingga  menyebabkan perbedaan  percepatan  pembangunan di  wilayah  masing-masing.  Tabel  di bawah ini memperlihatkan perbedaan tersebut :

## Tabel 3. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten
Kabupaten/Kota LPP 1990-2000 LPP 2000-2010 Pandeglang 1,66 1,30 Lebak 1,66 1,58 Tanggerang 4,20 3,80 Serang 2,88 1,44 Tanggerang 3,70 3,12 Cilegon 2,70 2,44 Serang - 2,88 Tanggerang Selatan - 4,63
Sumber: Banten Dalam Angka,  Tahun 2011
Dari  tabel  di  atas  terlihat, angka  Laju  Pertumbuhan  Penduduk (LPP)  Provinsi  Banten  berdasarkan dua  sensus  terakhir  (tahun  2000- 2010) yaitu 3.1 persen per tahun dari hasil SP tahun 2000 dan sebesar 2.78 persen  per  tahun  dari  hasil  Sensus Penduduk tahun 2010. Secara  umum terlihat polanya dalam sepuluh tahun terakhir, masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan  untuk  Laju  Pertumbuhan Penduduk (LPP). Dua kota yang baru terbentuk yaitu Serang dan
Tanggerang  Selatan  belum  terbentuk polanya,  namun  Kota  Tanggerang Selatan  langsung  menunjukkan  data Laju  Pertumbuhan  Penduduk  (LPP) yang  langsung  termasuk  kategori
paling  tinggi  bahkan  dibandingkan LPP kabupaten/kota lainnya.
Secara geografis terlihat, wilayah  yang  terletak  di  Banten bagian Utara dalam hal ini
Tanggerang
Raya (Kabupaten Tanggerang,  Kota  Tanggerang  dan Kota  Tanggerang  Selatan)  terlihat memiliki Laju
Pertumbuhan Penduduk  (LPP)  yang  mendominasi dibandingkan  wilayah  yang  terletak di  Banten  bagian  Selatan,  yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
Jumlah  fasilitas  kesehatan dalam  hal  ini  Rumah  Sakit  (negeri dan  swasta),  Puskesmas  dan  Dokter di  masing-masing  kabupaten/kota berpengaruh  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap aspek  Fertilitas  dan  Mortalitas  di
Provinsi  Banten.  Tabel  2  di  bawah ini  memberikan  informasi  tentang jumlah  fasilitas  kesehatan  dalam  hal ini Rumah Sakit (negeri dan swasta),
Puskesmas  dan  Dokter  di  masing- masing  kabupaten/kota  di  Provinsi Banten.
Tabel 4. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Negeri dan Swasta), Puskesmas dan Dokter di Kabupaten/Kota  Provinsi Banten.
Kabupaten/Kota Rumah Sakit Negeri Rumah Sakit Swasta Puskesmas (Unit) Dokter (Orang) Pandeglang 1 - 34 128 Lebak 2 1 35 134 Tanggerang 1 14 40 847 Serang 1 2 38 119 Tanggerang 2 16 25 838 Cilegon 1 4 8 319 Serang 1 4 10 147 Tanggerang Selatan 1 18 24 665
Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012
Angka  Kematian  Bayi  / Infant  Mortality  Rate (IMR)  paling tinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang,
masing-masing  sebesar  34.12  dan 32.17.  Wilayah  yang  paling  rendah Angka  Kematian  Bayi  / Infant Mortality  Rate (IMR)  adalah  Kota Tanggerang  Selatan  yaitu  14.12. Angka  Kematian  Kasar/ Crude Death Rate (CDR) paling tinggi juga terdapat  di  Kabupaten  Pandeglang dan  Kota  Serang,  masing-masing sebesar 3.77 dan 3.64. Wilayah yang
paling  rendah  Angka  Kematian Kasar/ Crude  Death  Rate (CDR) adalah  Kota  Tanggerang  Selatan yaitu 2.38
Dari  data  di  atas  terlihat  pola bahwa Angka Kematian Bayi / Infant Mortality  Rate (IMR)  dan  Angka Kematian  Kasar/ Crude  Death  Rate (CDR) berhubungan erat diantaranya dengan  ketersediaan  sarana  dan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Secara  geografis  juga  dapat  terlihat wilayah  yang  memiliki  kerentanan masalah kependudukan adalah
wilayah  yang  terletak  di  Banten bagian  Selatan  dibanding  wilayah yang  terletak  di  Banten  Bagian Utara.
Di  Tabel  3  terlihat  pula persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2012 Kabupaten/Kota Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Pandeglang 12, 55 12, 01 11,14 Lebak 12, 05 10, 63 10,38 Tanggerang 7, 41 6, 55 7,18 Serang 6, 48 5, 80 6,34 Tanggerang 6, 83 6, 42 6,88 Cilegon 3, 95 4, 14 4,46 Serang - 6, 19 7,03 Tanggerang Selatan - - 1,67
Sumber : Banten Dalam Angka, 2012
Dari  tabel  di  atas  lagi-lagi terlihat  adanya  kesenjangan  jumlah penduduk miskin antara penduduk di Banten  bagian  Selatan  (Kabupaten Pandeglang  dan  Lebak)  yang  terdata paling  tinggi  dan  Utara  (Kota Tanggerang  Selatan)  paling  sedikit memiliki jumalah
penduduk miskinnya.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Pembangunan berwawasan kependudukan  menurut  pada  strategi pembangunan  yang bersifat  „ bottom- up  planning’ .  Melalui  pendekatan ini,  tujuan  utama  seluruh  proses pembangunan
adalah lebih memeratakan kesejahteraan
penduduk  daripada  mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Karena  itu  pendekatan  „ bottom-up’ berupaya
mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki  dan  potensial  ke  seluruh wilayah  dan  membangun  sesuai dengan  potensi  dan  masalah  khusus yang  dihadapi  oleh  daerah  masing- masing.
Secara  umum,  program  dan kegiatan  yang  berkaitan  langsung dengan  keadaan  kependudukan  di Provinsi Banten terlihat pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012. Lebih spesifik program  dan  kegiatan  ini  dapat
dilihat  dalam    Program  /  Kegiatan Provinsi  Banten  Dalam  Merespon
Program  Millenium  Development Goals (MDGs). Tabel 1 menampilkan    detail  program  dan kegiatan yang dimaksud :
Tabel 6. Program / Kegiatan Provinsi Banten Dalam Merespon Program MDGs
NO TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) PROGRAM DALAM RPJMD BANTEN 2012-2017 1 Memberantas kemiskinan dan kelaparan Pemberdayaan Masyarakat Miskin 2 Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Menurunkan angka kematian anak Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 5 Meningkatkan kesehatan ibu Kependudukan dan Keluarga Berencana 6 Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya Rehabilitasi Sosial 7 Memastikan kelestarian lingkungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 8 Mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan Peningkatan Iklim Investasi Sumber : RPJMD Provinsi Banten, 2012
Beberapa  langkah  konkret  yang dapat  dilakukan  BKKBN  Provinsi dalam  rangka  menjalin  kerjasama antara stakeholders dan  mitra  kerja
kaitannya dengan pembangunan berwawasan  kependudukan  adalah sebagai berikut :
a. Memberi  prioritas  pembangunan kependudukan  di  wilayah  Banten bagian  Selatan  dari  Provinsi Banten dengan menggandeng stakeholders dan  mitra  kerja
terkait.
b. Adanya  potensi  wilayah  yang
berbeda antar wilayah menyebabkan  peran  Pemerintah Pusat sebagai „Pengatur Kebijakan Pembangunan Nasional‟  tetap  diperlukan  agar timbul keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antar wilayah.
c. Mengundang dan meminta masukan pendapat dari stakeholders dan  mitra  kerja
(BKKBD, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, Bappeda, BPS, Tokoh  Agama,  Pusat  Kajian Kependudukan  dari  Perguruan Tinggi,  Koalisi  Kependudukan,
Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan
instansi  terkait  lainnya)  dalam
perumusan  desain  dan  program
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten . d. Membentuk PPKS (Pusat Pelayanan Kesejahteraan
Keluarga). Dengan tujuan menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat yang memiliki  berbagai  persoalan yang terkait dengan kesejahteraan keluarga.
e. Membentuk  agen  atau  konsultan yang  terdiri  dari  mahasiswa  di kampus dan akan dijadikan anggota pusat informasi konseling di sekolah-sekolah  dan  lingkungan mahasiswa. Sementara untuk menjangkau  mereka  yang  tidak mendapatkan  pendidikan  formal, dapat  meminta  bantuan  Karang Taruna.
f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM) BKKBD
secara berkelanjutan baik melalui program Gelar maupun Non Gelar (program sertifikat maupun loose courses ).
g. Peningkatan pengembangan
kerjasama kelembagaan dan pembinaan  pusat-pusat  penelitian
dan pengkajian kependudukan
dengan Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananta,  Aris,  Ismail  Budhiarso  dan
Turro  S.  Wongkaren.  1995, “ Revolusi Demografi dan Peningkatan  Sumber  Daya Manusia ”  dalam  buku:  Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi  dan  Pembangunan, editor Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad
Ikhsan. Jakarta: Kerjasama Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  (BKKBN). Data dan Angka Keadaan
Kependudukan  Provinsi  Banten.
2012. Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Badan  Pusat  Statistik.  2013.  Banten Dalam  Angka.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Banten Prijono Tjiptoherijanto, 1999, Economic  Crisis  and  Recovery: The  Indonesia’s  Case ,  makalah disampaikan  pada  “The  EWCA Regional  Conference  in  the Philippines  on  Asia  the  Pacific in  the  Millenium:  Challenges, Opportunities  &  Responses”,
Manila, Philippines, 28-29 January 1999 Profil Provinsi Banten. http://www.bantenprov.go.id/gov/?lin k=dtl&id=705 RPJMD  Provinsi  Banten  tahun  2012-
2017