Urgensi Konstruksi Hukum Freedom of Speech dan Limitasinya Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Muchammad Ibnu Shiina Al Musyaawi dan Mochammad Rafi Pravidjayanto sinaalmusyawi@gmail.com; pravidjayanto@gmail.com Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

## Abstract
There is a need to develop a paradigm in the formation of regulations that protect it freedom of speech as a form of human right in Indonesia in the future and forms the legal construction of the application of restrictions on freedom of speech in a good Criminal Code Bill. So, it doesn’t hurt freedom of speech which is part of human rights in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. This research is directed at constructing norms that can be adopted in the Draft Criminal Code regarding criminal acts related to freedom of speech such as pollution, insults, slander and so on. This research uses a juridical- normative method with a conceptual approach and a comparative approach between freedom of speech in Indonesia and the basic rules in the Universal Declaration of Human Rights. The results of this research are in the form of norms that must exist in limiting freedom of speech which can be implemented in the Criminal Code Bill and the development of human rights regulations in Indonesia, especially regarding freedom of speech.
Keywords: Freedom of Speech; Criminal Code Bill; Human Rights

## Abstrak
Pengembangan paradigma dalam pembentukan regulasi sangt diperlukan untuk menjaga freedom of speech sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia di Indonesia untuk kedepannya, membentuk konstruksi hukum penerapan pembatasan freedom of speech dalam RUU KUHP yang baik. Sehingga, tidak mencederai freedom of speech yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini diarahkan untuk mengkontruksi norma yang dapat diadopsi dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan freedom of speech seperti pencemaran, penghinaan, fitnah dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan komparatif antara freedom of speech di negara Indonesia dan aturan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hasil penelitan ini berupa norma yang harus ada dalam pembatasan freedom of speech yang dapat diimplementasikan dalam RUU KUHP dan pengembangan regulasi hak asasi manusia di Indonesia terutama mengenai freedom of speech.
Kata Kunci: Freedom of Speech ; RUU KUHP; Hak Asasi Manusia.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
Jurist-Diction. 2024; 325-340
How to cite: Muchammad Ibnu Shiina Al Musyaawi dan Mochammad Rafi Pravidjayanto, ‘Urgensi Konstruksi Hukum Freedom of Speech dan Limitasinya Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (2024) Vol. 7 No. 2 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 17 Desember 2023; Diterima 11 Januari 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56123 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2024 Muchammad Ibnu Shiina Al Musyaawi dan Mochammad Rafi Pravidjayanto

## 326 Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...

## Pendahuluan
Hak asasi manusia merupakan sebuah frasa yang digunakan untuk mengungkapkan tentang hak yang secara mendasar dan pokok dimiliki oleh seorang individu manusia. 1 Dalam perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, pada awalnya hak asasi manusia dirumuskan sebagai hak kodrati yang dicetuskan oleh John Locke dengan mengembangkan teori hak kodrati dari Hugo de Groot. 2
Hak kodrati ini menginterpretasikan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki kebebasan dan hak-hak yang mendasar yang diberikan oleh tuhan secara langsung dan tidak dapat dikurangi dan dibatasi oleh siapapun. 3
Pernyataan John Lock mengenai hak kodrati manusia berangkat dari menggunakan hukum alam ( natural law ) dan pendekatan teologis bahwa manusia berhubungan dengan tuhan sebagai penciptanya dan oleh karenanya juga tuhan juga memberi hak yang melekat pada diri setiap manusia. 4 Sehingga, teori hak kodrati ini juga sering disebut juga sebagai hak kodrati alam (natural rights theory ). 5
Semakin berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia, hingga sampai akhirnya terdapat klasifikasi mengenai hak asasi manusia. Klasifikasi secara mudah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni derogable right dan non derogable right . 6 Freedom of speech sendiri merupakan salah satu derogable right . Sehingga,
secara praktiknya masih bisa dibatasi oleh otoritas negara.
Indonesia merupakan negara yang menjamin freedom of speech sebagai salah satu kebebasan yang termasuk karakteristik kehidupan negaranya. 7 Adanya kebebasan tersebut bertujuan adanya rasa saling menghargai dalam perbedaan pendapat. 8 Selain hal tersebut, adanya freedom of speech membangun daya berpikir
1 Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan (2019).[1]. 2 ibid. [5].
3 Rama Halim Nur Azmi, ‘ Problematika Hate Speech Dengan Freedom of Speech Dalam Konsepsi Negara Demokrasi ’ (2022) 1 Jurnal Studia Legalia.[2]
4 Arifin. Op.Cit. [9].
5 Rama Halim Nur Azmi, Op.Cit. [1].
6 ibid .[3].
7 Dina Wahyu Pritaningtias Amira Rahma Sabela, ‘Kajian Freedom of Speech and Expression Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia’ (2017) 1 ex Scientia Law Review. [83]. 8 ibid .
kritis dari warga negara dalam rangka mengontrol adanya pemerintahan yang sah. Namun, dengan konsekuensi yang telah diatur dalam regulasi yang ada. 9
Bukti adanya jaminan atas freedom of speech dibuktikan dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yakni: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Penginterpretasian mendalam tentang freedom of speech dalam frasa “kebebasan mengeluarkan pendapat” pasal tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) mengenai “bahwa kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan ada batasan mengenai pertanggungjawaban atau konsekuensi atas pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang individu. 10
Konsekuensi tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan berbentuk pemidanaan. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal-pasal yang membahas tentang penghinaan, pencemaaran nama baik, dan fitnah, maupun melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 11 Terlebih, adanya revisi undang-undang pidana di Indonesia hasil dari penyesuaian hukum yang jaman penjajahan.
Berdasarkan penjelasan dalam naskah akademik Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/RUU KUHP menjelaskan bahwa tujuan adanya pembentukan peraturan pidana yang baru ialah berkembangnya kejahatan yang berkembang di masyarakat sehingga perlu adanya social defence atau perlindungan sosial warga negara terhadap kejahatan yang telah berkembang tersebut. Tidak terkecuali adanya menjaga adanya pelanggaran terhadap hak asasi
9 ibid.
10 Latipah Nasution, ‘ Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital ’ (2020) 4 Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan.[38].
11 Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Formulasi Tentang Peru - musan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’ (2019) 15 Law Reform.[131].
328 Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...
manusia. 12 Hal yang menarik bahwa adanya pemisahan klasifikasi regulasi diluar KUHP lama yang memuat hak asasi manusia dengan media elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik. 13 Walaupun secara yuridis, dalam pembahasan Undang-Undang tersebut terdapat pembatasan mengenai freedom of speech terkait pencemaran nama baik di media sosial.
Dalam laporan triwulan kedua tahun 2022 tentang pelanggaran hak-hak digital yang disusun oleh lembaga Safe Net. Kriminalisasi kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu bagian dari freedom of speech meningkat sekitar 44,4% dibanding periode triwulan pertama tahun 2022. 14 Sehingga, data tersebut membuktikan adanya urgensi dalam pembentukan hukum pidana terkait limitasi freedom of speech yang seharusnya dilakukan dengan tanpa mengurangi adanya nilai-nilai fundamental freedom of speech itu sendiri. Karena, masih berpotensi adanya penyalahgunaan terhadap limitasi freedom of speech dalam sistem regulasi yang sebelumnya telah dibentuk.
Dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji hal tersebut sehingga penelitian menggunakan rumusan masalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu paradigma freedom of speech di Indonesia kedepannya, dan limitasi freedom of speech yang semestinya dalam RUU KUHP.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan komparatif antara regulasi yang ada di Indonesia mengenai freedom of speech baik dalam peraturan undang-undang maupun dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945) dengan regulasi dasar yang ada dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Selain menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual mengenai limitasi freedom of speech dalam
12 Badan Pembinaan Hukum Nasional, ‘ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (2015).[2-4].
13 ibid .[131-132].
14 Safenet Voice, ‘Analisis Pelanggaran Hak-Hak Digital Triwulan II 2022’ (2022).
RUU KUHP dengan baik. Limitasi yang ada harus tetap juga tidak mencederai adanya freedom of speech di Indonesia.

## Paradigma Freedom of Speech di Indonesia
Runtuhnya kepemimpinan Soeharto menandakan berakhirnya masa rezim orde baru, dimana pada masa reformasi freedom of speech semakin bersinar, karena hal tersebut telah ter- cover dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 yang berlaku hingga saat ini, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memiliki itikad baik dalam melindungi hak asasi derogable rights dalam bentuk berpendapat. Dalam pasal 28 (e) UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintah melindungi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, maupun tulisan. 15 Dengan landasan konstitusi awal maka hal tersebut, maka pemerintah kerap membuat peraturan lebih khusus yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 44 dimana rumusannya sebagai berikut: 16
Pasal 44:
“ Setiap orang baik sendiri maupun bersamasama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan/atau usulan kepada pemerintah dalam  rangka  pelaksanaan  pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  dan  efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ”. 17
Dengan demikian freedom of speech merupakan hak individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi seperti yang termaktub pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat guna terwujudnya cita-cita dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yakni mewujudkan sistem pemerintahan yang sehat dan
15 Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1).
16 Yefta Damar Galih Atmaja, Tri Mulyani dan Amri Panahatan Sihotang, ‘Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM’ (2020) 1 Semarang Law Review (SLR) 128.[133-134].
17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Pasal 44.
330 Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...
bersih, sehingga freedom of speech merupakan unsur terpenting dalam eksistensi negara demokrasi. 18
Freedom of speech tidak serta merta memberikan kebebasan secara mutlak kepada individu untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya, karena hal tersebut tidak hanya terbatas pada pemerintahan belaka, tetapi juga menyangkut hak individu lainnya, berangkat dari hal tersebut maka perlu diadakan pembatasan atau limitasi freedom of speech di Indonesia guna melindungi hak masyarakat luas. 19
Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit menjelaskan tentang batasan atau limitasi dalam praktik freedom of speech di Indonesia, yang mana rumusan tersebut tercantum dalam pasal 310-321 yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya. Dengan demikian urgensi diadakan limitasi dalam freedom of speech guna sebagai tembok antara kebebasan berpendapat dan kejahatan verbal yang menyerang human dignity seseorang tersebut. 20
Jadi dalam era reformasi, freedom of speech hingga saat ini dibatasi sehingga kebebasan berpendapat bukan suatu kebebasan yang mutlak, hal tersebut dibatasi karena dalam berpendapat terdapat juga harkat dan martabat seseorang yang masih dianggap sensitif dan dapat memicu multitafsir dalam interpretasi sebuah pendapat atau kritikan. 21
Paradigma Freedom of Speech di Dunia Internasional
Freedom of speech merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang terdapat dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM). Hal ini tertuang dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan
18 Atmaja, Mulyani dan Sihotang (n 16).[138-139].
19 Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, ‘ Kebijakan Formulasi Tentang Peru- musan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ’ (2019) Vol 15, No 1 Law Reform.[130-131].
20 Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen and Muhammad Rinaldy Bima, ‘ Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum ’ (2020) Vol 1 Journal of Lex Theory (JLT).[41].
21 ibid .[39].
mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”. Namun dalam klasifikasinya, freedom of speech yang dalam pasal tersebut disebut dengan frasa ‘kebebasan mempunyai dan mengeluarkan berpendapat’ termasuk derogable right . 22 Sehingga dapat dibatasi secara proporsional oleh sebuah otoritas negara.
Dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ( International Convenant on Civil and Political Rights ) yang menjadi salah satu tingkatan perjanjian internasional tingkat tinggi hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa ( United Nations ). 23 Menjelaskan tentang bagaimana keberlakuan freedom of speech dalam negara-negara yng mengikuti konvensi tersebut sebagai hak sipil dan hak politik. Dalam penafsiran konvenan tersebut, hak- hak yang dinyatakan di dalamnya terlebih mengenai freedom of speech beberapa merupakan hak negatif dan bersifat derogable rights. 24
Dimana freedom of speech tersebut dapat di implementasikan jika negara sebagai regulator dapat mengurangi kapasitasnya dalam kehidupan masyarakatnya dan bersifat tidak memaksa/memberi kebebasan negara anggotanya untuk menerapkan freedom of speech secara mutlak. Oleh karenanya, beberapa negara tidak mengakomodir nilai ini. Namun, bagi negara yang menerapkannya, pengurangan/limitasi terhadap kebebasan tersebut tidak terlalu ketat namun juga tetap menyesuaikan kondisi bila memang mengancam hak asasi manusia yang lain. 25
Limitasi Freedom of Speech Dalam RUU KUHP Indonesia
Berbicara tentang freedom of speech , pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak asasi yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan, oleh negara.
22 Nasution. Op,Cit.[3].
23 M Syafi’ie dan Nova Umiyati, To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia ( Pusham UII 2012).[88].
24 ibid .[89].
25 ibid .[90-91].
Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...
Contohnya berupa hak kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam konstitusi Indonesia termaktub pasal 28E ayat (3) yang memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 26 Freedom of speech apabila dilihat dari sudut pandang hukum merujuk kepada kritik terhadap kebijakan- kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah. Freedom of speech merupakan unsur esensial dalam demokrasi dimana hal tersebut dikemas dalam bentuk kritikan yang berimplikasi terhadap kontrol pemerintah. 27 Dengan demikian diperlukan limitasi terhadap freedom of speech yang tertuang dalam RUU KUHP guna mengontrol pemerintah dan bagaimana seharusnya norma kritik atau berpendapat yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi multitafsir dan pemborosan undang-undang dalam RUU KUHP.
Kritik merupakan salah satu bentuk manifestasi freedom of speech . Secara tata bahasa “Kritik” merupakan akar kata kritik, yang artinya “pemisahan” dan “ krino ” yang artinya memutuskan, mempertimbangkan, dan menyatakan pendapat”.
Sedangkan, kata “sosial” berasal dari bahasa asing “ socius ” yang berarti; kawan, teman, dan masyarakat. Dengan demikian suatu teori kritik sosial merupakan suatu bentuk pernyataan berbentuk pendapat dalam masyarakat sebagai menjalankan fungsi mengatur jalannya suatu sistem dan struktur sosial. 28 Berbicara tentang kritik, menurut Black Law’s Dictionary kritik diartikan sebagai: 29
“ Deals only with such things as invite public comment, and does not follow a public man into his private life, and pry into his domestic concerns ”.
“Hanya berurusan dengan sesuatu yang mengundang komentar publik, dan tidak mengikuti orang publik ke dalam kehidupan pribadinya, dan mencampuri rumah tangganya”.
Menurut Campbell Black, walaupun dalam kritik bebas untuk membentuk argumen dalam masyarakat, disini harus ada batasan yakni hanya bersifat pendapat
26 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E.
27 Ellya Rosana, ‘Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia’ (2016) Vol 12 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.[46-47].
28 Rasti  Pasorong,  ‘Representasi  Kritik  Sosial  Terhadap  Kebijakan  Jokowi  Dalam  Komik Instagram (Poliklitik)’ (Universitas Hasanuddin 2017).[3].
29 Henry Campell Black, Black’s Law Dictionary (6th ed, West Publishing 1990).[449].
yang didalamnya mengandung komentar publik, dan terbatas oleh kehidupan pribadi. Sehingga kritik yang di maksud disini hanya dalam ranah membenahi tugas-tugas pokok yang melekat pada tanggung jawab seseorang, dan terbatas pada personal statement. 30
Dalam kritik termaktub dua hal, yakni perdebatan ( free speech ) dan ujaran kebencian ( hate speech ). Dinamakan free speech karena didalamnya termuat kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, dengan demikian hal tersebut dapat menghasilkan tugas positif dari negara untuk membendung tugas negatif negara, seperti aparat penegak hukum memberikan perlindungan terhadap pembicara yang terancam. Selanjutnya, dinamakan hate speech karena didalamnya terdapat beberapa unsur yang menyerang individu atau antar golongan, menjadikan subyek menjadi objek sasaran, menstigmasi kelompok sasaran dengan secara implisit atau eksplisit menganggapnya sebagai eksistensi yang tidak diinginkan sehingga hal tersebut memicu permusuhan dan kerusuhan. 31 Hal-hal yang bersifat “ hate ” biasanya dikemas dalam bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga hal tersebut tidak berusaha memberikan jalan solutif dan kontruktif tetapi cenderung memberikan ujaran yang bersifat destruktif dan menyerang harga dan martabat manusia ( human dignity ). 32
Dengan demikian menjadi urgensi batasan-batasan freedom of speech yang dikemas dalam bentuk kritikan, batasan tersebut menjadi urgent karena didalamnya mengandung hate speech atau ujaran kebencian yang dikemas dalam beberapa bentuk dalam RKUHP, seperti Penghinaan yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti, pencemaran (Pasal 437), fitnah (Pasal 438), penghinaan ringan (Pasal  440),  pengaduan  fitnah  (Pasal  441),  prasangka  palsu  (Pasal  442).  Perlu diterapkan pembatasan terhadap praktek freedom of speech, karena apabila hak berpendapat tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum atau golongan, maka
30 ibid. [450-451].
31 Adrienne  Stone  dan  Frederick  Schauer,  The  Oxford  Handbook  of  Freedom  of  Speech (Adrienne Stone dan Frederick Schauer ed, Oxford University Press 2021).[213-215].
32 Jeffrey W Howard, ‘Free speech and hate speech’ (2019) 22 Annual Review of Political Science 93.[4].
Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum... hak tersebut akan menjadi berbahaya yang dapat menyerang harkat dan martabat seseorang ( human dignity ). 33
Dalam hal human dignity . Dengan menggunakan teori komunikasi Habermans dapat ditarik bahwa dalam menyampaikan pendapat yang memiliki dan mempengaruhi nilai politik dan tindakan dalam suatu negara/institusi/seseorang individu. Harus ada beberapa batasan moral/moral standart agar sebuah pendapat tersebut agar tidak menyerang kehormatan/ human dignity seseorang. 34 Hal tersebut dapat diterapkan dalam limitasi freedom of speech yang seharusnya menggunakan standar moral ketimuran dalam pembatasannya. Kemudian, limitasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

## 1. Pencemaran nama baik
Pengertian pencemaran nama baik dalam etomologi inggris merupakan Defamation (pencemaran nama baik), menurut Black’s Law Dictionary yakni,
“ the taking from one’s reputation. The offense of injuring ‘a person’s character,
fame, or reputation by false and malicious statements. The term sems to include both libel and slander ”. 35 Yang diterjemahkan secara bebas berarti mengambil reputasi, nama, karakter, dan ketenaran dengan cara yang salah dan jahat, dan biasanya hal tersebut menjadikan rasa harga diri menjadi objek suatu penghinaan. Menurut Wirdjo Prodjodikoro ukuran dari pencemaran nama baik adalah value kehormatan ( eer ), dan nama baik ( goeden naam ) sebagai objek dari setiap penghinaan. 36
Dalam tafsir pasal 437 RUU KUHP dijelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah setiap orang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal
33 Raphael  Cohen-Almagor,  ‘Taking  Profound  Offence  Seriously:  Freedom  of  Speech  v. Human Dignity’ (2020) Vol 16 Journal of Hate Studies.[5].
34 Knut Kipper, ‘Aligning Civic and Corporate Leadership with Human Dignity: Activism at the Intersection of Business and Government’ (2017) Vol 146 Journal of Business Ethics.[126-127].
35 Frey and Black. Op.Cit. [505].
36 Richard  Sirait,  August  Silaen  dan  Lesson  Sitohang,  ‘Penegakan  Hukum  Pelaku  Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)’ (2020) Vol 9 Jurnal Hukum Patik. Op. Cit.[218-219].
tersebut diketahui oleh umum. Seperti pada pendapat diatas, maka dapatlah definisi pencemaran nama baik yang demikian merupakan menjadikan nama baik dan nilai harga diri manusia menjadi objek sasaran penghinaan.
Kemudian, dalam hal apakah suatu pernyataan dikatakan sebagai penghinaan/pencemaran nama baik atau tidak. Diperlukan tambahan norma berupa standarisasi moral yang sesuai dengan pernyataan teori Habermans. 37
Berikut ini adalah standarisasi moral yang dapat digunakan dalam limitasi freedom of speech dalam bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik:
a. Identifikasi adanya kata kasar dalam penyampaian.
Dalam hal ini dapat dijabarkan bahwa kata kasar sebagai sarana untuk menyerang kehormatan seseorang. Bentuk kata kasar tersebut bisa berupa sebuah kondisi yang tidak menyenangkan (seperti gila, bego, idiot, dan lain sebagainya), Makhluk astral (setan,iblis,dan lain sebagainya), sebuah objek yang menjijikkan/rendah dan kasar menurut masyarakat (seperti tai, babi, anjing, dan lain sebagainya), dan sebuah bagian tubuh yang berkaitan dengan kata kasar yang lumrah digunakan (biasanya berbentuk bagian alat kelamin dan aktivitas seks) dalam bentuk lengkap maupun dengan pengurangan/ pengalihan/penggantian kata atau menggunakan simbol tertentu. 38
b.  Adanya perilaku diskriminatif dan hasutan untuk membenci
Sebuah pencemaran nama baik dan penghinaan mengandung sebuah pernyataan diskriminatif dan hasutan untuk membenci seseorang. Kebencian ini merupakan bentuk himbauan untuk membenci seseorang/sebuah lembaga oleh orang yang membuat pernyataan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan membangkitkan keinginan hati orang lain untuk membenci dengan implementasi emosional (berupa amarah). 39 Kemudian disertai juga adanya diskriminatif berupa
37 Kipper. Op,Cit.
38 Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ‘Pendeteksian Bahasa Kasar (Abusive Language) dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dari Komentar Di Jejaring Sosial’ (2020) Vol 7 Daiwi Widya.[4-7].
39 Ali Kusno, ‘Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik)’(2021) Vol 4 Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya.[294].
Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...
kebencian terhadap golongan masyarakat tertentu, permusuhan secara rasisme,  xenophobia,  etnosentrisme,  dan  lain  sebagainya.  Lalu,  bersifat menjatuhkan seseorang dengan mengaitkan ras,etnik atau sebagainya yang dikaitkan dengan objek yang dihina. 40
c.  Kontekstual dan latar belakang pernyataan untuk menjatuhkan seseorang
Dalam limitasinya, jika sebuah pernyataan memang konteks yang digunakan untuk menghina seseorang. Maka, bisa diketahui dengan latar belakang pernyataan tersebut. Latar belakang dan konteks adanya sebuah pernyataan dapat diketahui melalui analisis kebahasaan secara semantik dan pragmatik. Sehingga, sebuah perkataan/pernyataan dapat dimunculkan kemungkinan-kemungkinan multitafsir yang dicocokkan dengan latar belakang sebuah pernyataan. Apakah memang secara konteks dan latar belakang dibaliknya bertujuan untuk menghina seseorang atau tidak. 41
2. Fitnah
Apabila merujuk kepada penjelasan R. Soesilo dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 311 KUHP. Dimana suatu tuduhan yang dilakukan oleh seseorang untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Sehingga dalam hal ini terjadi proses pemeriksaan oleh hakim, apabila yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa bukan lagi termasuk menista, tetapi akan dikenakan Pasal 311 KUHP sebagai bentuk pemfitnahan. Dengan demikian pengertian fitnah dalam sudut pandang Pasal  311  KUHP  menjelaskan  fitnah  merupakan  kejahatan  apabila  seorang terdakwa tidak dapat membuktikan sehingga tuduhan tersebut tidak benar. 42
Apabila ditilik dari sudut pandang RUU KUHP Pasal 438 ayat (1), fitnah merupakan kesempatan yang diberi oleh setiap orang untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan
40 Sultan Ali Sya’bana, Warasman Marbun dan Louisa Yesami Krisnalita, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik’ (2021) Vol 3 Krisna Law.[6-7].
41 S Subyantoro, ‘Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum’ (2019) Vol 1 Adil : Indonesia Journal.[42].
42 Sirait, Silaen dan Sitohang (n 36).[221].
terdapat kontradiksi antara tuduhan dan pembuktian, maka hal tersebut masuk dalam tinda pidana fitnah. 43 Dengan demikian, dalam pandangan RUU KUHP, keyword -nya yakni “pertentangan” antara ucapan tuduhan dengan kebenaran, sehingga tuduhan tersebut menyebabkan kerugian immateriil (psikologis) dalam diri korban.
Kemudian dalam suatu tuduhan apakah perbuatan fitnah hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang dalam membuktikan tuduhannya? Menurut hemat penulis, terdapat indikator lain yang menjadi standarisasi norma yang sesuai dengan kontruksi dari pernyataan Austin dan Habermas. 44 Berikut ini merupakan landasan dibentuknya standarisasi norma dalam freedom of speech berbentuk  fitnah.  Selain  tidak  mampunya  dalam  melaksanakan  pembuktian tuduhan,  dapat  dikatakan  fitnah  apabila  terdapat  rekayasa  tuturan  dimana menurut Austin dan Habermas terdapat dua tuturan kata yakni, tuturan yang hanya berupa pernyataan (Konstatif) dan menciptakan tindakan ( Performatif ). 45
Perbuatan fitnah termasuk ke dalam dua tindakan tersebut yakni pernyataan yang didasari oleh rasa tidak suka sehingga mengakibatkan adanya tuturan rekayasa percakapan ( ilokusi ). 46 Dengan demikian standarisasi norma dalam fitnah dapat didefinisikan sebagai perkataan yang tidak sesuai kenyataan, dan kebenaran yang direkayasa dengan maksud untuk menjelekkan orang (menodai nama baik dan merugikan orang), dimana perbuatan tersebut menghasilkan sebuah  dampak  yang  menimbulkan  kerusuhan  dan  kerugian  materiil  (fisik) maupun imateriil (psikis).

## Kesimpulan
Dalam pasal 28 (e) UUD NRI dijelaskan bahwa pemerintah melindungi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun
43 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (1945).[105-129].
44 Kusno. Op.Cit. [291]. 45 ibid. 46 ibid.
Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum... tulisan. Dengan landasan konstitusi awal maka hal tersebut, maka pemerintah kerap membuat peraturan lebih khusus yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, adanya freedom of speech dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ( International Convenant on Civil and Political Rights ) menjelaskan bahwa freedom of speech dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut juga haruslah dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang lain. Sehingga, adanya limitasi terhadap freedom of speech merupakan hal yang penting untuk menjaga adanya pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu, limitasi freedom of speech dalam Rancangan Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RUU KUHP) sebagai pembaharuan hukum pidana memiliki peranan penting dalam perkembangan freedom of speech di Indonesia kedepannya. Limitasi yang ada berupa adanya pidana penghinaan dan fitnah. Berdasarkan teori komunikasi Habermans, dalam sebuah pernyataan apakah dia melanggar harga diri/human dignity atau tidak. Perlu adanya standarisasi norma dalam penyampaian sesuatu. Sehingga, perlu adanya standarisasi norma dalam RUU KUHP yang berkaitan dengan limitasi freedom of speech . Namun, terdapat beberapa norma penting yang perlu ditambahkan sebagai standarisasi norma dalam pasal-pasal penghinaan, yakni: identifikasi adanya kata kasar pada sebuah pernyataan yang digunakan untuk menjatuhkan harga diri, adanya perilaku diskriminatif dan hasutan untuk membenci, lalu kontekstual dan latar belakang pernyataan untuk menjatuhkan seseorang. Sedangkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang fitnah. Norma yang perlu ditambahkan ialah: pernyataan yang didasari oleh rasa tidak suka sehingga mengakibatkan adanya tuturan rekayasa percakapan (ilokusi) dan kebenaran yang direkayasa dengan maksud untuk menjelekkan orang (menodai nama baik dan merugikan orang).

## Daftar Bacaan

## Buku
Fir daus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan (Thafa Media 2019).
Henry Campell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing 1934).
M.  Syafi’ie  dan  Nova  Umiyati, To  Fulfill  and  To  Protect:  Membaca  Kasus- Kasus  Aktual tentang Hak Asasi Manusia (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2012).
Adrienne Stone dan Frederick Schauer, The Oxford Handbook of Freedom of Speech (Oxford University Press 2021).

## Jurnal
Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’ (2019) 15 Law Reform 130.
Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, ‘Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia’ (2017) 1 ex  Scientia Law Review 81.
Yefta  Damar  Galih Atmaja,  Tri  Mulyani  dan Amri  Panahan  Sihotang,  ‘Analisis Yuridis Mengenai Hak  Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM’ (2020) 1 Semarang Law  Review (SLR) 128.
Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima, ‘Pemenuhan Hak Kebebasan  Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang  Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum’ (2020) 1 Journal of Lex  Theory (JLT) 41.
Raphael Cohen-Almagor, ‘Taking Profound Offence Seriously: Freedom of Speech
v.  Human Dignity’ (2020) 16 Journal of Hate Studies 1.
Jeffrey W. Howard, ‘Free speech and hate speech’ (2019) 22 Annual Review of Political  Science 93.
Knut  Kipper,  ‘Aligning  Civic  and  Corporate  Leadership  with  Human  Dignity: Activism at the Intersection of Business and Government’ (2017) 146 Journal of Business Ethics 125.
Ali Kusno,  ‘Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik)’ (2021) 4 Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan  Pengajarannya 287.
Latipah  Nasution,  ‘Hak  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi  dalam  Ruang Publik  di Era Digital’ (2020) 4 ’Adalah : Buletin Hukum & Keadilan.
Rama Halim Nur Azmi, “Problematika Hate Speech Dengan Freedom of Speech
Muchammad Ibnu dan Mochammad Rafi : Urgensi Kontruksi Hukum...
Dalam Konsepsi Negara Demokrasi” (2022) 1 Jurnal Studia Legalia 1.
Ellya Rosana, ‘Negara demokrasi dan hak asasi manusia’ (2016) 12 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 37.
Richard  Elyas  Christian  Sirait, August  Silaen  dan  Lesson  Sitohang,  ‘Penegakan Hukum Pelaku Delik Pemcemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/ Pid.C/2020/PN.TLK)’ (2020) 9 PATIK : Jurnal Hukum 215.
Subyantoro,  ‘Linguistik  Forensik:  Sumbangsih  Kajian  Bahasa  dalam  Penegakan Hukum’ (2019) 1 ADIL Indonesia Journal.
Sultan Ali Sya’bana, Warasman Marbun dan Louisa Yesami Krisnalita, ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik’ (2021) 3 Jurnal Krisna Law 1.
Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ‘Pendeteksian Bahasa Kasar (Abusive Language) Dan Ujaran  Kebencian (Hate Speech) Dari Komentar Di Jejaring Sosial’ (2020) 7  Daiwi Widya.

## Perundang-undangan
Indonesia, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (1945) Indonesia.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

## Dokumen
Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP  )” (2015).
Safenet Voice, ‘Analisis Pelanggaran Hak-Hak Digital Triwulan II 2022’ (2022).