AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI’AH (2019) Vol 11 (2): 155-172 DOI: 10.24235/amwal.v11i2.4940
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2303-1573  e-ISSN: 2527-3876 Homepage: https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id
Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis  PSAK Syariah, AAOIFI, Dan IFRS
Rifqi Muhammad 1
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia email: rifqimuhammad@uii.ac.id
Aldhika Yusnar Fahmie Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia email: aldhika13@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  penggunaan  standar  keuangan syariah    PSAK  Syariah,  AAOIFI  dan  IFRS  terhadap Capital  Adequacy  Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Non Performing Financing (NPF) pada  suatu  lembaga  bank  syariah.  Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  data tahunan 12 bank syariah yang berada di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Sri Lanka,  Qatar,  dan  Kuwait  periode  2013  hingga  2017.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  diantara  perbankan  syariah  yang menggunakan standar akuntansi yang berbeda.
Kata kunci: Perbankan syariah, kinerja keuangan, PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS

## Abstract
This research is to determine the effect of the use of Islamic financial standards PSAK Syariah,  AAOIFI  and  IFRS,  on  the  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR),  Return  on  Assets (ROA),  Return  on  Equity  (ROE)  and  Non  Performing  Financing  (NPF)  in  the  Islamic banks.  The  analysis  is  carried  out  using  annual  reports  of  12  Islamic  banks  in Indonesia,  Malaysia,  Saudi  Arabia,  Bahrain,  Sri  Lanka,  Qatar,  and  Kuwait  for  the period 2013 to 2017. The result shows that there are difference financial performances among Islamic banks that using difference accounting standards.
Keywords: Islamic bank, financial performance, PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS
1 Corresponding author: rifqimuhammad@uii.ac.id

## PENDAHULUAN
Dengan  semakin  berkembangnya  zaman  dan  juga  demi  menunjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia maupun di seluruh negara, suatu negara harus dapat menentukan standar akuntansi yang dipakai dan dijadikan sebagai landasan atau  acuan  dalam  membuat  laporan  keuangan  pada  bank  syariah. Dengan  adanya standar  akuntansi  syariah,  laporan keuangan  pada  perbankan  syariah  yang  diharapkan dapat  memberikan  dan  menyajikan  sebuah  informasi  yang  dapat  dipercaya keberadaannya  dan  bersifat  relevan.  Standar  akuntansi  juga  digunakan  oleh  pemakai laporan  keuangan  seperti  investor,  pemerintah,  kreditor  dan  masyarakat  umum  yang digunakan  sebagai  acuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  laporan  keuangan sehingga  dapat  mereka  guanakan  untuk  mempertimbangkan  dalam  suatu  proses pengambilan keputusan yang benar. Maka dari itu, standar akuntansi memiliki peranan sangat  penting  bagi  pihak  penyusun  laporan  keuanagn    dan  juga    pemakai  laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.
Di  Indonesia  sendiri,  dalam  membuat  laporan  keungan  perbankan  syariah berlandaskan  standar  PSAK  Syariah.  Dengan  disahkannya PSAK  59  sebagai  produk pertama  DSAK  –  IAI  untuk  entitas  syariah.  PSAK  Syariah  ini  telah  disahkan  pada tanggal  1  Mei  2002.  Karena  perkembangan  perbankan  syariah  mulai  tumbuh  dengan pesat  dan  juga  meningkatnya   tuntutan  terhadap  kebutuhan  akuntansi  untuk  entitas syariah  yang  lain  maka  dari  itu  Komite  Akuntansi  Syariah  Dewan  Standar  Akuntasi Keuangan  (KAS  DSAK)  menerbitkan  enam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007  dan  berlaku  mulai  tanggal  1  Januari  2008  atau  pembukuan  tahun  yang  berakhir tahun 2008.  PSAK tersebut berisi PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum  pada  laporan  keuangan  syariah,  PSAK  102  memeberikan  penjelasan  tentang Akuntansi  Murabahah,  PSAK  103  menjelaskan  tentang  Akuntansi  Salam,  PSAK  104 menjelaskan  tentang  Akuntansi  Istishna,  PSAK  105  menjelaskan  tentang  Akuntansi Mudharabah  dan  PSAK  106  menjelaskan  tentang  Akuntansi  Musyarakah.  Pada  tahun 2009 di terbitkan kembali PSAK 107 memberikan penjelasan tentang akuntansi Ijarah, PSAK  108  menjelaskan  tentang  Akuntansi  Asuransi  Syariah.  Selanjutnya,  pada  tahun 2011  diterbitkan  PSAK  109  yang  menjelaskan  tentang  Akuntansi  Zakat  dan Infaq/Sedekah, PSAK 110  yang menjelaskan tentang akuntansi Sukuk.  PSAK 111 dan 112 yang menjelaskan tentang  Akuntansi Wa’d dan Akuntansi Wakaf.
Jika  di  Indonesia  perbankan  syariah  dalam  menyajikan  laporan  keuangan menggunakan  standar  PSAK  Syariah,  di  Negara  Timur  Tengah  mayoritas  perbankan syariah  dalam  menyusun  laporan  keuangan  menggunakan  standar   ( Accounting  and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ) AAOIFI. Didirikan pada tahun 1991  dan  berkedudukan  di  Bahrain,  AAOIFI  merupakan  organisasi  non  profit  yang konsen  pada  pengembangan  dan  penerbitan  standar  akuntansi  bagi  industri  keuangan syariah  global. Hingga saat ini  AAOIFI telah menerbitkan 90 standar  yang terdiri dari 54 standar syariah (sharia standard), 1 Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions, 27 standar akuntansi (accounting standard), 7 standar tatakelola  perusahaan (governance  standard), dan  2  standar  kode  etik (code  of  ethich). Negara-negara  yang  menggunakan  standar  AAOIFI  sebagai  dasar  untuk  membuat laporan keuangan adalah  Bahrain, Yaman, Qatar, Suriah, Palestina, Sudan, Oman, dan Jordan.
Sedangakan  negara-negara  di  Eropa  dan  sebagian  Asia  Tenggara  dalam membuat  laporan  keuangan  perbankan  syariah  menggunakan  standar  IFRS. International  Financial Reporting  Standard (IFRS)  merupakan  standar  pencatatan dan pelaporan  akuntansi  yang  berlaku  secara  internasional  yang  dikeluarkan  oleh International Accounting Standard Boards (IASB), sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang tinggi, dapat dimengerti, diterapkan, dan diterima secara internasional.
International  Financial  Reporting  Standard (IFRS)  merupakan  standar  yang dibuat  oleh International  Accounting  Standards  Boards (IASB)  dengan  tujuan memberikan  kumpulan  standar  penyusunan  laporan  keuangan  perusahaan  di  seluruh dunia. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat diperbandingkan  dan  transparan  yang  digunakan  oleh  investor  di  pasar  modal  dunia maupun  pihak-pihak  yang  berkepentingan  lainnya  ( stakeholder ).  Saat  ini  banyak negara-negara  di  Eropa,  Asia,  Afrika,  Oseania  dan  Amerika  yang  menerapkan  IFRS. Standar akuntansi internasional (International Accounting Standards/IAS) di susun oleh 4 organisasi utama dunia ,yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB),Komisi Masyarakat  Eropa  (EC),  Organisasi  Internasional  Pasar  Modal  (IOSOC ) dan  Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).
Kinerja  keuangan  menurut  Sugiyarso  &  Winarsih  (2005)  merupakan  prestasi yang  diperoleh  di  dalam  suatu  periode  tertentu  yang  mencerminkan  tingkat  kesehatan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui dan dengan demikian hasil penilaian  tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  bagi  usaha  perbaikan  maupun peningkatan kinerja perusahaan selanjutnya.
Kinerja  dioperasionalkan  dalam  istilah  persyaratan  moneter  yang  diterima perusahaan sebagai imbalan dari pembayaran harga untuk produk atau layanan (Hsu & Wang,  2012).  Indeks  berbasis  keuangan  seperti  pengembalian  aset  (ROA)  dan  return ofcequity  (ROE)  secara  tradisional  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  (Usoff, Thibodeau,  &  Burnaby,  2002).  ROA  memberikan  ide  tentang  seberapa  efisien manajemen  dalam  menggunakan  asetnya  untuk  menghasilkan  pendapatan,  sementara ROE  mengukur  efisiensi  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  dari  setiap  dolar  aset bersih, dan menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan dolar investasi untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan (Nawaz & Haniffa, 2017). Selain menggunakan ROA,  dan  ROE.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  CAR  dan  NPF.  CAR  adalah  rasio yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  modal  untuk  menutupi  potensi  kerugian dalam  aktivitas  peminjaman.  Dengan  menstandarkan  jumlah  CAR,  kecukupan  modal yang  lebih  tinggi  yang  dimiliki  oleh  bank  akan  menurunkan  risiko  potensial  sebagai dampak dari aset ekspansi terutama aset yang melibatkan laba atau risiko. NPF adalah rasio  yang  mengukur  risiko  pembiayaan.  Risiko  pembiayaan  adalah  risiko  karena ketidakmampuan  pelanggan  untuk  mengembalikan  pinjaman  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  ditentukan.  Jumlah  NPF  yang  lebih  tinggi  akan  mempengaruhi aktivitas  bank  seperti  mendanai  aset  produktif  lainnya  karena  pelanggan  tidak  dapat mengembalikan  pinjaman.  NPF  yang  tinggi  menunjukkan  kinerja  bank  yang  buruk dalam hal pembiayaan (Nahar & Prawoto, 2018).
Beberapa studi membuktikan adanya peran standar akuntansi dalam peningkatan kinerja keuangan Bank.  Penelitian Nuariyanti & Erawati (2014) membuktikan terdapat perbedaan  kinerja  perusahaan  sebelum  dan  sesudah  konversi  ke  IFRS.  Penelitian Nurisya  &  Wardoyo  (2013)  menunjukkan  bahwa  penerapan  IFRS  tidak  memiliki
dampak  pada  kinerja  keuangan  Bank,  karena  pada  dasarnya  penerapan  IFRS  tidak secara langsung dan eksplisit ditujukan untuk meningkatkan kinerja, terlebih lagi dalam jangka  pendek  Penelitian  Sharairi  (2019)  membuktikan  ada  kekhawatiran  serius, terutama  di  negara-negara  Islam,  berkaitan  dengan  IFRS  yang  berurusan  dengan transaksi  yang  melibatkan  bunga  (Riba)  dan  Zakat.  Ahmed,  Sabirzyanov,  &  Rosman (2016)  menemukan  bahwa  pelaporan  keuangan  berbasis  IFRS  tidak  selalu  dapat menangkap  struktur  khas  murabahah  dan,  karenanya,  mungkin  kurang  pelaporan keuangan  representasional.  Namun,  IFRS  mengakui  substansi  kontrak  murabahah sebagai  pembiayaan,  dan  mayoritas  bank  syariah  di  Malaysia  melaporkannya  sebagai salah  satu  pembiayaan  dan  bukan  sebagai  kontrak  perdagangan.  Untuk  pengukuran, IFRS mengadopsi konsep nilai waktu uang di mana alokasi laba didasarkan pada biaya diamortisasi,  yang  mirip  dengan  pengukuran  transaksi  pinjaman  konvensional  yang menerapkan  konsep  suku  bunga  efektif.  Sementara  itu,  AAOIFI  menggunakan  dasar garis  lurus  untuk  mengalokasikan  keuntungan  dari  kontrak  murabahah . Mohammed, Fahmi, & Ahmad (2015) menunjukkan bahwa untuk meyakinkan publik bahwa mereka menawarkan  produk  kepatuhan  Syariah  yang  disetujui  oleh  Dewan  Penasihat  Syariah, ada  kebutuhan  untuk  pedoman  kekhususan  atau  standar  untuk  IFI  dalam  kerangka IFRS.  Perhatian  utama  yang  diangkat  dalam  makalah  ini  adalah  bahwa  standar akuntansi  Islam  yang  terpisah  tidak  diperlukan,  sebagai  gantinya  opsi  harus  berada dalam  kerangka  kerja  IFRS  dengan  kerja  kolaborasi  Akuntansi  dan  Audit  untuk Lembaga  Keuangan  Islam  (AAOIFI)  dan  Dewan  Standar  Akuntansi  Internasional (IASB). Tanpa kolaborasi semacam itu, pedoman spesifik yang dimaksudkan untuk LKI tidak akan mungkin diterima secara global.
Pada  penelitian  ini,  penulis  akan  membandingkan  apakah  terdapat  perbedaan kinerja  keuangan  bank  syariah  yang  menggunakan  standar  akuntansi  PSAK  Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Data kinerja keuangan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu data Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return On Asset (ROA) , Return On Equity (ROE),  dan Non  Performing  Financing (NPF) . Data  yang  diambil  pada  rasio  kinerja keuangan  bank  syariah  yang  menerapkan  standar  akuntansi  syariah  PSAK  Syariah, AAOIFI, dan IFRS diambil dari laporan keuangan tahunan periode 2013 hingga periode 2017.

## LITERATURE REVIEW

## Teori Politik Akuntansi
Standar  akuntansi  telah  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  standar  dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk overstated (aktiva dan revenues)  dan  understated  (liability  dan  cost)  walaupun  pada  akhirnya  juga  muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi  pemerintah,  sektor  publik,  dan  sektor  privat.  Standar  yang  dibentuk digunakan  sebagai  disclosure,  uniformity,  regulation,  and  measurement  (Mardiyah, 2002).  Banyak  pihak  yang  melihat  regulasi  sebagai  sebuah  kontrol  berkelanjutan  dan terfokus hanya pada lembaga publik atas kegiatan  yang dinilai oleh komunitas. Dalam Undang-undang  Korporasi,  regulasi  dapat  dilihat  sebagai  serangkaian  perintah  khusus, seperti  penunjukan  direktur  perusahaan.  Ada  sejumlah  alasan  diberlakukannya regulasi/pengaturan (Baldwin & Cafe, 1999).
Study  yang  dilakukan  Watts  (1977)  dan  Watts  &  Zimmerman  (1978)  berusaha mengembangkan dan menguji teori-teori berbasis ekonomi dari pengaturan standar yang menggunakan kekuatan politik. Study ini menjelaskan Pengaruh politik atas penetapan
standar  sebagai  intervensi  yang  disengaja  dalam  proses  penetapan  standar  oleh  entitas ekonomi  dengan  tujuan  memengaruhi  hasil  proses  tersebut  untuk  meningkatkan  nilai atau kekayaan ekonomi entitas atau mencapai beberapa tujuan yang mementingkan diri sendiri
Gipper,  Lombardi,  &  Skinner  (2013),  mendefinisikan  pengaruh  politik  atas penetapan  standar  sebagai  intervensi  yang  disengaja  dalam  proses  penetapan  standar oleh  entitas  ekonomi  dengan  tujuan  mempengaruhi  hasil  dari  proses  tersebut  untuk meningkatkan nilai ekonomi atau kekayaan entitas atau mencapai tujuan lain yang tidak sesuai  kepentingannya  sendiri.  dengan  misi  FASB.  Dalam  pandangan  ini,  pengaruh politik muncul ketika posisi pengaruh pengatur standar ini dirubah dari jawaban benar, yang  berarti  standar  telah  mencapai  tujuannya.  Horngren  (1973)  dalam  (Mardiyah, 2002:102),  menyatakan  bahwa  penetapan  standar  akuntansi  merupakan  produk  politik baik secara logika maupun secara empiris
Perusahaan  yang  memiliki  insentif  untuk  melobbying  terhadap  penghapusan penggabungan  sebagai  metode  akuntansi  yang  dapat  diterima  untuk  kombinasi  bisnis dapat  dihubungkan  melalui  kontribusi  politik  kepada  anggota  Kongres  yang  menjadi terlibat  menentang  proposal  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (FASB)  tentang masalah  ini  (Purba,  Rahmania,  &  Utami,  2018).  Johnston  dan  Jones  (2006), mengidentifikasi  masalah  akuntansi  penting  yang  dipertimbangkan  oleh  FASB  dari tahun  1999  hingga  2000  dan  menemukan  bahwa  pengeluaran  lobi  politik  perusahaan terkait  dengan  minat  mereka  pada  isu-isu  tersebut.  Kedua  studi  tersebut  menyajikan bukti  pengaruh  politik  pada  standar  akuntansi  di  bawah  pengaturan  standar  sektor swasta

## Harmonisasi IFRS, PSAK Syariah, dan AAOIFI
Ahmed  Abdel  Karim  (2001)  secara  khusus  membahas  masalah  harmonisasi akuntansi  dan  Islam  dalam  konteks  perbankan  dan  keuangan  Islam.  Akuntansi  untuk akun  investasi  menjadi  perhatian  khusus  bagi  Karim  (2001)  dalam  menganalisis tantangan  harmonisasi  akuntansi  internasional  dalam  lingkungan  perbankan  Islam. Masalah  ini  dari  perspektif  politik  bahkan  berpendapat  bahwa  Lembaga  Keuangan Islam (IFI) yang sedang tumbuh mungkin dimobilisasi secara ekonomi dan politik untuk mempromosikan pasar regional untuk mobilisasi modal dan investasi yang dipupuk oleh solidaritas  Islam.  Demikian  juga  dalam  studi  sebelumnya,  mereka  juga  setuju  bahwa atribut  unik  perbankan  Islam  mungkin  menghambat  proses  harmonisasi  dan konvergensi.  Kedua  standar  AAOIFI  dan  IFRS  tersebut  mengungkapkan  beberapa perbedaan  yang  jelas.  Sementara  cakupan  analisis  yang  terbatas  mungkin  tidak  cukup untuk menyimpulkan dengan tegas tentang implikasi akuntansi Islam untuk harmonisasi akuntansi.
Kurangnya  perhatian  yang  diberikan  kepada  perbankan  Islam  telah  secara bertahap berubah dalam perkembangan baru-baru ini karena masalah ini misalnya telah menjadi  salah  satu  program  kerja  dari  Asian-Oceanic  Standards-Setters  Group (AOSSG).  AOSSG misalnya  yang terdiri dari perwakilan dari Malaysia, Cina, Jepang, Korea  Selatan,  Singapura,  Selandia  Baru,  Australia,  Hong  Kong,  Makau,  Brunei  dan Indonesia,  menekankan  pentingnya  kebutuhan  akuntansi  IFIs  dalam  perwakilannya  ke IASB  (ACCA  &  KPMG,  2010).  Grup  telah  melakukan  survei  dan  menerbitkan laporannya  untuk  pertimbangan  IASB.  Kerja  sama  KPMG  dan  ACCA  juga  telah mengembangkan resolusi tentang masalah ini. Ada juga upaya penelitian oleh  Akademi Penelitian  Syariah  Internasional  untuk  Keuangan  Islam  (ISRA)  tentang  masalah
penerapan  IFRS  dalam  transaksi  keuangan  Islam  dari  perspektif  Syariah  (Mulyani, 2018)
Khan (2007) menegaskan bahwa keragaman dan fleksibilitas pemahaman Syariah dapat  segera  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pertumbuhan  global  industri  ini.  Dia termasuk  kendala  dalam  mengadopsi  AAOIFI  sebagai  standar  pelaporan  yang  sesuai menurut  Syariah,  karena  tidak  ada  konsensus  untuk  memilih  AAOIFI  sebagai  standar pelaporan  yang  seragam  untuk  lembaga  keuangan  islam.  Mohammed  Sarea  &  Mohd Hanefah  (2013)  berkomentar  bahwa  karena  kurangnya  standar  akuntansi  yang  tepat Auditing lembaga keuangan Islam (IFI) mengandalkan metode akuntansi yang berbeda untuk  penyusunan  laporan  keuangan.  LKI  menghadapi  masalah  dalam  penyusunan berbagai  laporan  akuntansi  seperti  laba  rugi,  neraca  karena  standar  akuntansi konvensional tidak memenuhi kebutuhan entitas bisnis syariah. Standar akuntansi Islam, yang  dapat  diadopsi  oleh  semua  entitas  bisnis  Islam,  akan  membantu  dalam perbandingan  laporan  keuangan  lembaga  keuangan  sebaya  sehingga  penilaian sebenarnya  dari  perusahaan-perusahaan ini  dapat  dinilai  oleh investor  dan masyarakat. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berbeda, suatu masalah mungkin  akan  ada  dalam  komparabilitas,  kredibilitas  dan  keandalan  laporan  keuangan yang disiapkan secara global.
PSAK  Syariah  merupakan  hasil  harmonisasi  PSAK  dengan  konsep  syariah. (Zulkhibri  &  Majid,  2012)  berpendapat  bahwa  harmonisasi  peraturan  Syariah  dan kerangka  kerja  pengawasan  akan  memberikan  fondasi  penting  untuk  pertumbuhan  di masa depan, serta medan bermain yang setara untuk produk yang sesuai dengan Syariah dan keuangan konvensional. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa tanpa harmonisasi, industri  dibiarkan  terkena  arbitrase  Syariah  karena  lembaga,  bankir  dan  konsumen berusaha  untuk  menemukan  pendapat  yang  sesuai  dengan  tujuan  mereka,  seperti rekayasa  ulang  produk  keuangan  konvensional  dan  penataan  mereka  sesuai  dengan Syariah  (hilah  syar  'iyyah).  Zulkhibri  &  Majid  (2012)  beberapa  langkah  yang  harus diambil untuk memastikan upaya harmonisasi Syariah di Indonesia seperti pemahaman mendalam  tentang  fatawaˉdilakukan  dalam  praktik  dan  pemantauan  ketat  pada  bank syariah  dalam  menerapkan  standar  pelaporan  keuangan  yang  menyiratkan  praktik fatawaˉ,  keduanya  de  jure  dan  secara  de  facto.  Namun,  responden  berbeda  pendapat tentang  kemungkinan  harmonisasi  Syariah,  baik  de  jure  dan  de  facto.  Peran  berbagai aktor  yang  terlibat  dalam  standardisasi  pelaporan  keuangan  dapat  menghambat terjadinya harmonisasi Syariah
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  pengaruh  standar  akuntansi  keuangan perusahaan PSAK Syariah, IFRS dan AAOIFI terhadap kinerja keuangan Bank Syariah yang terdiri dari CAR, ROA, ROE, dan NPF.
Analisis Perbedaaan Capital Adequacy Ratio Diantara Bank Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS Menurut  Jumingan  (2014), Capital  Adequancy  Ratio dipergunakan  untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit.  CAR  merupakan  tingkat  kemampuan  bank  dalam  menanggungkan  risiko  dari setiap kredit aktiva produktif yang beresiko, semakin tinggi CARnya maka kualitasnya semakin  baik.  Berarti  semakin  tinggi  CAR  maka  semakin  baik  penyediaan  modal minimum  bank  tersebut.  Implementasi  standar  akuntansi  keuangan  yaitu  pernyataan standar  akuntansi  keuangan  syariah,  AAIOIFI  dan international  financial  reporting standards (IFRS)  akan  mempengaruhi  tingkat  permodalan  bank.  Perbedaan  metode
standar  akuntansi  baru  membuat  bank  harus  menyisihkan  jumlah  cadangan  kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar dari standar yang berlaku saat ini.  Perubahan CKPN menjadi lebih besar ini karena adanya konsep penilaian aktiva produktif berubah dari kerugian yang telah terjadi ke kerugian yang mungkin terjadi
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  pertama  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H1  :  terdapat  perbedaan capital  adequacy  ratio perbankan  syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS
Analisis  Perbedaaan Return  on  Asset diantara  Bank  Syariah  dengan  PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS
Semakin  baik  ROA  semakin  efisien  operasional  perusahaan  dan  sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya asset perusahaan yang menganggur, investasi  dalam  persediaan  yang  terlalu  banyak,  kelebihan  uang  kertas,  aktiva  tetap beroperasi  dibawah  normal  dan  lain-lain.  ROA  merupakan  rasio  profitabilitas  yang digunakan  untuk  mengukur  efektifitas  perusahaan  di  dalam  menghasilkan  keuntungan dengan  memanfaatkan  aktiva  yang  dimilikinya.  Prihantini  (2009)  menyatakan  ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan  dengan  menggunakan  seluruh  kekayaannya.  Tinggi  rendahnya  ROA tergantung  pada  pengelolaan  asset  perusahaan  oleh  manajemen  yang  menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional perusahaan  dan  sebaliknya,  rendahnya  ROA  dapat  disebabkan  oleh  banyaknya  asset perusahaan  yang  menganggur,  investasi  dalam  persediaan  yang  terlalu  banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain. Selain itu terdapat  perbedaan  pengakuan  metode  anuitas  dan  proporsional  dalam  pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.
H2  :  terdapat  perbedaan return  on  asset perbankan  syariah  berdasarkan  metode akuntansi PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS
Analisis  Perbedaaan Return  on  Equity Diantara  Bank  Syariah  dengan  PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS
Return  On  Equity (ROE)  diasumsikan  sebagai  ekspektasi  investor  atas  semua dana yang ditanamkan pada perusahaan. Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka investor  akan  tertarik  membeli  atau  mencari  saham  tersebut  karena  berharap  di kemudian  hari  akan  mendapatkan  mengembalian  yang  besar  atas  penyertaannya  yang besar.  Dan  hal  ini  memungkinkan  naiknya  harga  penawaran  saham  disaat  dilakukan perdagangan  yang  disebabkan  karena  permintaan  akan  saham  tersebut  meningkat. Pergantian  standar  akuntansi  akan  memberikan  efek  pada  profitabilitas,  likuiditas, growth  dan  leverage.  Selain  itu,  akuntansi fair  value juga  berproses  melalui  akuntansi mark-to-market ,  yaitu  aset  dicantumkan  dengan  harga  pasar  mereka  jika diperdagangkan  secara  terbuka.  Akibatnya,  terjadi  perubahan  terus-menerus  pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak  pada  laba  dan  rugi  yang  dicatat.  Sementara historical  cost tidak  mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu  sendiri.  Dengan  demikian,  penggunaan  konsep  IFRS  akan  berdampak  terhadap laporan  keuangan  perusahaan  karena  terdapat  perbedaan  pengukuran  terhadap  nilai item-item  laporan  keuangan  itu  sendiri  yang  sebelumnya  menggunakan  konsep historical  cost. Selain  itu terdapat  perbedaan  pengakuan  metode  anuitas  dan
proporsional  dalam  pengakuan  keuntungan  murabahah  berdasarkan  metode  PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  ketiga  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
H3  :  terdapat  perbedaan return  on  equity perbankan  syariah  yang  menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS
Analisis  Perbedaaan Non  Performing  Financing (NPF)  Diantara  Bank  Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS
Non  Performing  Financing (NPF)  merupakan  salah  satu  pengukuran  dari  rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Taswan, 2010). Perbankan syariah bergerak dalam bidang pembiayaan bagi  kegiatan  yang  bersifat  produktif,  yang  nantinya  mampu  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Pembiayaan  untuk  kegiatan  produktif  yaitu  suatu  kegiatan  usaha atau  bisnis  yang  tujuannya  untuk  kesejahteraan,  bukan  merupakan  bisnis  haram  yang bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  pembiayaan  atau  penyaluran  dana  dan simpanan, produk-produk perbankan syariah mengacu pada system yang sesuai dengan syariah (Rahmawati, Sambharakreshna, & Kusufi, 2009) Perbedaan standar yang fungsi dan  kontrak  yang  digunakan  oleh  institusi  keuangan  Islam  berbeda  dengan  bank konvensional.  Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi  dana  simpanan  dan  pengucuran  pinjaman  berlandaskan  bunga.  Bank Islam  tidak  dapat  menerima atau  membayar  bungan  yang  bertentangan  dengan  hukum Islam  atau  syari’ah  dan  ada  beberapa  kontrak  yang  diperbolehkan  Islam  untuk memperoleh keuntungan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  hipotesis  keempat  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H4  :  terdapat  perbedaan Non  Performing  Financing (NPF)  perbankan  syariah berdasarkan metode akuntansi PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS

## METODE
Populasi  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini  di  ambil  dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Asia. Teknik pengambilan sampel (sampling) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan (judgement/purposive  sampling). Setelah  mempelajari  ketersediaan  data  dan  untuk analisis komparatif dengan ANOVA, dimana jumlah data harus sama, maka ditetapkan empat bank dari penggunaan metode akuntansi secara acak. Bank syariah yang terpilih sebagai sampel adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Sampel Bank Umum Syariah No  Berbasis PSAK Syariah Berbasis AAOIFI Berbasis IFRS 1 BNI Syariah Bahrain Islamic Bank Maybank Syariah 2 Bank Muammalat Al Baraka Bahrain Al Rajhi Saudi Arabia 3 BCA Syariah Amana Srilanka Kuwait Finance House 4 Bank Mandiri Syariah Qatar Islamic Bank Al Rayan Qatar
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  keuangan  yang  terdiri  dari capital adequacy ratio , return on asset , return on equity dan non performing financing . Capital Adequancy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kecukupan modal bank  dalam  memenuhi  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  (KPMM) (Chandrawijaya,  2017).    Secara  sistematis  CAR  dapat  dirumuskan  sebagi  berikut (Chandrawijaya, 2017):

## 𝐶𝐴𝑅 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100%
Return  On  Asset  adalah  suatu  alat  ukur  kemampuan  bank  dalam  menghasilkan laba  secara  keseluruhan  dari  total  aktiva  yang  dimiliki  (Chandrawijaya,  2017).  Secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagi berikut (Chandrawijaya, 2017):

## 𝑅𝑂𝐴 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑥 100%
Return  On  Equity adalah  suatu  alat  ukur  kemampuan  bank  dalam  menghasilkan laba  dengan  menggunakan  ekuitas  yang  dimiliki  (Chandrawijaya,  2017).  Secara sistematis ROE dapat dirumuskan sebagi berikut (Chandrawijaya, 2017):

## 𝑅𝑂𝐸 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑥 100%
Non Performing Financing adalah suatu alat ukur untuk menghitung tingkat kredit bermasalah  yang  dihadapi  oleh  bank  (Chandrawijaya,  2017).  Secara  sistematis  NPF dapat dirumuskan sebagi berikut (Chandrawijaya, 2017):

## 𝑁𝑃𝐹 = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑥 100%
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  software  SPSS  20.  Penelitian  menguji kelayakan data dengan uji normalitas data. Setelah melakukan uji normalitas data maka dapat ditentukan alat uji apa  yang paling sesuai digunakan.  Apabila data berdistribusi normal dan homogenmaka digunakan uji parametrik one way anova . Sementara apabila data berdistribusi tidak normal dan tidak homogen maka digunakan uji non-parametrik yaitu uji  friedman. Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  menggunakan  metode Kolmogordov-Smirnov,  maka  seluruh  nilai  probabilitas  pada  seluruh  variabel  berada pada posisi di atas  = 10%. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal .
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis No Hipotesis P value Keterangan 1 Terdapat  perbedaan  CAR  diantara  Bank  Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS 0,091* Didukung 2 Terdapat perbedaan ROA diantara Bank  Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS 0,000 Didukung 3 Terdapat  perbedaan  ROE  diantara  Bank  Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS 0,016 Didukung 4 Terdapat  perbedaan  NPF  diantara  Bank  Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS 0,099* Didukung
*CAR dan NPF menggunakan level signifikansi 10%
Hipotesis  H1  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaaan  rasio  CAR dari  Bank  Syariah  dengan  metode  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS.  Besarnya  nilai signifikansi dari uji Friedman sebesar 0,091. Pada tingkat signifikansi α =  10%; maka uji Friedman tersebut  signifikan  karena  signifikansi  0,091  <  0,1  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaaan  rasio  CAR  dari  Bank  Syariah  dengan  metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H1 penelitian ini didukung.
Hipotesis  H2  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaaan rasio  ROA dari  Bank  Syariah  dengan  metode  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS.  Besarnya  nilai signifikansi dari uji One Way Anova di atas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%;  maka  uji One  Way  Anova tersebut  signifikan  karena  signifikansi  0,000  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaaan rasio  ROA dari  Bank  Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H2 penelitian ini didukung.
Hipotesis  H3  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaaan  rasio  ROE dari  Bank  Syariah  dengan  metode  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS.  Besarnya  nilai signifikansi dari uji One Way Anova di atas sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi α = 5%;  maka  uji One  Way  Anova tersebut  signifikan  karena  signifikansi  0,016  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaaan  rasio  ROE  dari  Bank  Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H3 penelitian ini didukung.
Hipotesis H4 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaaan rasio NPF dari Bank  Syariah  dengan  metode  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS.  Besarnya  nilai signifikansi dari uji Friedman di atas sebesar 0,099. Pada tingkat signifikansi α = 10%; maka  uji Friedman tersebut  signifikan  karena  signifikansi  0,099  <  0,1  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaaan  rasio  NPF  dari  Bank  Syariah  dengan  metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H4 penelitian ini didukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Perbedaaan Capital Adequacy Ratio Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah, AAIFI, dan IFRS
Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa  terdapat perbedaaan rasio CAR dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.
Implementasi  standar  akuntansi  keuangan  yaitu  pernyataan  standar  akuntansi keuangan  syariah,  AAIOIFI  dan international  financial  reporting  standards (IFRS) akan mempengaruhi tingkat permodalan bank. Perbedaan metode standar akuntansi baru membuat  bank  harus  menyisihkan  jumlah  cadangan  kerugian  penurunan  nilai  (CKPN) yang  lebih  besar  dari  standar  yang  berlaku  saat  ini.    Perubahan  CKPN  menjadi  lebih
besar  ini  karena  adanya  konsep  penilaian  aktiva  produktif  berubah  dari  kerugian  yang telah terjadi ke kerugian yang mungkin terjadi
Selain  hal  tersebut,  perbedaan  metode  pengukuran  ATMR  setiap  Negara  juga memberikan hasil perbedaan kinerja keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah,  AAIOIFI  dan international  financial  reporting  standards (IFRS).  Setiap Negara memiliki standard pengukuran yang berbeda untuk menilai ATMR setiap bank tergantung  dari  kondisi  resiko  yang  dihadapi  masing-masing  Negara.  Di  Indonesia menggunakan  bobot  resiko  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia,  di  Bahrain menggunakan resiko pasar dan resiko operasional pada bank Induk sedangkan di Saudi Arabia menggunakan risiko pasar dan risiko operasional.
Analisis Perbedaaan Return on Asset Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah,

## AAIFI, dan IFRS
Dari  hasil  rekapitulasi  hasil  uji  hipotesis,  menyatakan  bahwa  terdapat perbedaaan rasio ROA  dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.  Pergantian  standar  akuntansi  akan  memberikan  efek  pada  profitabilitas, likuiditas, growth dan leverage. Selain itu, akuntansi fair value juga berproses melalui akuntansi mark-to-market ,  yaitu  aset  dicantumkan  dengan  harga  pasar  mereka  jika diperdagangkan  secara  terbuka.  Akibatnya,  terjadi  perubahan  terus-menerus  pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada laba dan rugi yang dicatat.
Sementara historical cost tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi  aspek  reliabel  dari  laporan  keuangan  itu  sendiri.  Dengan  demikian, penggunaan  konsep  IFRS  akan  berdampak  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan karena  terdapat  perbedaan  pengukuran  terhadap  nilai  item-item  laporan  keuangan  itu sendiri  yang  sebelumnya  menggunakan  konsep historical  cost. Sektor  perbankan  dan keuangan  Islam  bukan  berdasarkan  atas  kapitalis  sebagaimana  yang  terdapat  dalam IFRS.  Di  saat  akuntansi  konvensional  menggunakan decision  usefulness  framework, akuntansi Islam menggunakan akuntabilitas berdasarkan shari’a compliance framework yang “menentukan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak, termasuk hak dan kewajiban atas  transaksi  yang  belum  selesai  dan  peristiwa  lainnya  yang  sesuai  dengan  prinsip syari’ah  serta  konsep  keadilan,  kederwamanan  dan  kepatuhan  atas  nilai-nilai  bisnis Islami” (AAOIFI,SFA 1).
Alasan  selanjutnya  ialah  perbedaan  standar  yang  fungsi  dan  kontrak  yang digunakan  oleh  institusi  keuangan  Islam  berbeda  dengan  bank  konvensional.  Kita semua  tahu  bahwa  tujuan inti  dari  perbankan  modern adalah  untuk memobilisasi dana simpanan  dan  pengucuran  pinjaman  berlandaskan  bunga.  Bank  Islam  tidak  dapat menerima atau membayar bungan yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari’ah dan  ada  beberapa  kontrak  yang  diperbolehkan  Islam  untuk  memperoleh  keuntungan. Hasil  penelitian  ini  disebabkan  karena  terdapat  perbedaan  pengakuan  metode  anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode  PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.
Di  Indonesia, dasar  hukum  metodeanuitas  dan  proporsional  dalam  pengakuan keuntungan murabahah adalah  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/14/PBI/2012 tentang  Transparansi  dan  Publikasi  Laporan  Bank  Syariah.  Selanjutnya,  Surat  Edaran Bank  Indonesia  Nomor  15/26/DPbs/2013  tentang  Pelaksanaan  Pedoman  Akuntansi Perbankan  Syariah  Indonesia.  Metode anuitas  dan  proporsional  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  syariah  Hal  ini  berdasarkan  Fatwa  DSN  Nomor  84/DSN-MUI/XI/2012
tentang  Metode  Pengakuan  Keuntungan  Pembiayaan Murabahah pada  Lembaga Keuangan  Syariah.  Berdasarkan  dasar  hukum  tersebut,  secara  prinsip  diberlakukan metode  anuitas  dan  proporsional  tersebut  berdasarkan  pada ‘uruf (kebiasaan)  yang berlaku di lembaga keuangan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Metode  anuitas  dan  proporsional  sebagai  bentuk  komitmen  lembaga  keuangan syariah    dalam  mewujudkan  transparansi  dan  laporan  keuangan  bank  syariah.  Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada  PSAK  Nomor  50  (Revisi  2010)  tentang  Instrumen  Keuangan;  Penyajian.  PSAK Nomor  55  (Revisi  2011)  tentang  Instrumen  Keuangan;  Pengakuan  dan  Pengukuran. PSAK    Nomor    60    tentang    Instrumen    Keuangan;  Pengungkapan.  Adapun  metode proporsional,  secara  substansi  dikategorikan  sebagai  kegiatan  jual  beli  sehingga mengacu  pada  PSAK  Nomor  102  tentang Murabahah. Metode  ini  menjembatani akuntansi  perbankan  syariah  yang  belum  diatur  melalui  PSAK  Nomor  102  tentang Murabahah . Diperlukan penyesuaian atau revisi PSAK 102 tentang Murabahah dengan memasukkan  rambu-rambu  yang  menggunakan  metode  anuitas.  Penyatuan  metode proporsional  dan  anuitas  dalam  satu  panduan  standar  akuntansi murabahah dapat memudahkan bagi bank syariah untuk menyesuaikan  dengan  kondisi  akuntansi  masing- masing  bank.  Selain  itu,  bank  syariah  dapat  bersaing  dengan  bank-bank  lain  dengan memberikan pembiayaan murabahah dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 tentang Murabahah perlu diatur secara lebih luas  yang  tidak  hanya  mengatur  penjual  dan  pembeli  tetapi  juga  mengatur  pihak pembiayaan.
Menurut  AAOIFI,  Lembaga  Keuangan  Syariah  tidak  dilarang  untuk menggunakan  metode  yang  diterima  (dibolehkan)  oleh  syariah  dan  'urf  dalam menghitung  keuntungan  (murabahah)  sesuai  jangka  waktu  pembiayaan,  antara  lain metode  penghitungan  keuntungan  berdasarkan  prosentase  atas  jumlah  total harga/pembiayaan  dalam  satu  tahun,  selama  jangka  waktu  pembiayaan  (thariqah  al- hisab  allati  ta'tamidu  'ala  tahdid  al-ribh  nisbatan  'ala  kamil  al-mablagh  sanawiyan  li kamil  al-muddah),  atau  metode  penghitungan  secara  menurun  (thariqah  al-hisab  al- tanazuliyah),  yaitu  penghitungan  keuntungan  berdasarkan  sisa  pembiayaan  yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran.
Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal. (al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah, Mi'yar No. 47,  Hai'ah  al-Muraja'ah  wa  al-Muhasabah  al-Islamiyah,  Bahrain,  hlm.  63).  AAOIFI FAS  2  mengadopsi  pengakuan  aset  yang  tersedia  untuk  dijual  pada  saat  kontrak berdasarkan  aturan  syariah  bahwa  kepemilikan  aset  yang  dibeli  dialihkan  kepada pembeli  pada  saat  kontrak.  Dalam  hal  pengukuran  aset,  AAOIFI  FAS  2  lebih  suka mengukur  aset-aset  tersebut  pada  biaya  perolehannya,  yaitu  harga  beli  plus  dan  biaya langsung  yang  terkait  dengan  proses  akuisisi.  Selain  itu,  terkait  dengan  penilaian  aset yang  tersedia  untuk  penjualan  pembayaran  yang  ditangguhkan  pada  akhir  periode keuangan,  AAOIFI  lebih  memilih  untuk  menilai  aset  pada  nilai  wajarnya.  Sebagai konsekuensinya,  AAOIFI  memberikan  prinsip  akuntansi  untuk  perawatan  kerugian keuntungan yang belum direalisasi dan mempertimbangkan dua alternatif, dan AAOIFI lebih  memilih  untuk  mencatat  keuntungan  dan  kerugian  yang  belum  direalisasi  yang dihasilkan  dari  penilaian  aset  yang  tersedia  untuk  penjualan  pembayaran  yang ditangguhkan dalam rekening cadangan, dan menyajikan akun ini dalam laporan posisi keuangan  pada  akhir  periode  keuangan,  dengan  mempertimbangkan  pemisahan  antara
bagian yang terkait dengan pemegang akun investasi tidak terbatas dan ekuitas pemilik (Ibrahim dan Ling, 2016).
Menerapkan  standar  pelaporan  berbasis  IFRS,  jika  Murabahah  diperlakukan sebagai fasilitas perdagangan berbasis penjualan, bank syariah mengharuskan penerapan standar  yang  relevan  seperti  Persediaan  IAS  2,  Pengakuan  Pendapatan  IAS  18,  dan Instrumen  Keuangan  IFRS  9. Beberapa  pengaturan  dalam  IFRS  9  diantaranya  adalah model  yang  logis  dalam  melakukan  klasifikasi  dan  pengukuran  atas  instrumen keuangan,  satu  model  penurunan  nilai  yang  menggunakan  “Expected  Losses”  dan perubahan pendekatan yang cukup substansial terhadap akuntansi lindung nilai (seperti qualifying  criteria,  rebalancing,  qualitative  assessments  dan  economic  relationship). Perlakuan  akuntansi  laporan  keuangan  Bank  Syariah  konsisten  dengan  laporan keuangan  perusahaan  komersial  daripada  dengan  bank  konvensional  seperti  pada jenis akun  persediaan,  biaya  penjualan,  dan  pendapatan  penjualan.  Jika  Murabahah  diakui sebagai  pembiayaan,  Bank  Syariah  hanya  akan  fokus  menggunakan  IFRS  9  dan  tidak perlu menggunakan IAS 2 dan IAS 18 (Ibrahim & Ling, 2016)
Analisis  Perbedaaan Return  on  Equity Bank  Syariah  dengan  Metode  PSAK Syariah, AAIFI, dan IFRS
Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa  terdapat perbedaaan rasio  ROE    dari  Bank  Syariah  dengan  metode  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS. Pergantian  standar  akuntansi  akan  memberikan  efek  pada  profitabilitas,  likuiditas, growth  dan  leverage.  Selain  itu,  akuntansi fair  value juga  berproses  melalui  akuntansi mark-to-market ,  yaitu  aset  dicantumkan  dengan  harga  pasar  mereka  jika diperdagangkan  secara  terbuka.  Akibatnya,  terjadi  perubahan  terus-menerus  pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak  pada  laba  dan  rugi  yang  dicatat.  Sementara historical  cost tidak  mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu  sendiri. Dengan  demikian,  penggunaan  konsep  IFRS  akan  berdampak  terhadap laporan  keuangan  perusahaan  karena  terdapat  perbedaan  pengukuran  terhadap  nilai item-item  laporan  keuangan  itu  sendiri  yang  sebelumnya  menggunakan  konsep historical cost.
Sektor  perbankan  dan  keuangan  Islam  bukan  berdasarkan  atas  kapitalis sebagaimana yang terdapat dalam IFRS.  Di saat akuntansi konvensional menggunakan decision usefulness framework, akuntansi Islam menggunakan akuntabilitas berdasarkan shari’a  compliance  framework yang  “menentukan  hak  dan  kewajiban  bagi  seluruh pihak,  termasuk  hak  dan  kewajiban  atas  transaksi  yang  belum  selesai  dan  peristiwa lainnya yang sesuai dengan prinsip syari’ah serta konsep keadilan, kederwamanan dan kepatuhan atas nilai-nilai bisnis Islami” (AAOIFI,SFA 1).
Alasan  selanjutnya  ialah  perbedaan  standar  yang  fungsi  dan  kontrak  yang digunakan  oleh  institusi  keuangan  Islam  berbeda  dengan  bank  konvensional.  Kita semua  tahu  bahwa  tujuan inti  dari  perbankan  modern adalah  untuk memobilisasi dana simpanan  dan  pengucuran  pinjaman  berlandaskan  bunga.  Bank  Islam  tidak  dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari’ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.
Hasil  penelitian  ini  disebabkan  karena  terdapat  perbedaan  pengakuan  metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS.  Di  Indonesia, Dasar  hukum  metodeanuitas  dan proporsional  dalam  pengakuan  keuntungan murabahah adalah  Peraturan  Bank
Indonesia  Nomor  14/14/PBI/2012  tentang  Transparansi  dan  Publikasi  Laporan  Bank Syariah.  Selanjutnya,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  15/26/DPbs/2013  tentang Pelaksanaan  Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Indonesia.  Metode  anuitas  dan proporsional tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Hal ini berdasarkan  Fatwa DSN Nomor  84/DSN-MUI/XI/2012  tentang  Metode  Pengakuan  Keuntungan  Pembiayaan Murabahah pada  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Berdasarkan  dasar  hukum  tersebut, secara prinsip diberlakukan metode anuitas dan proporsional tersebut berdasarkan pada ‘uruf (kebiasaan)  yang  berlaku  di  lembaga  keuangan  syariah  dan  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah.
Metode  anuitas  dan  proporsional  sebagai  bentuk  komitmen  lembaga  keuangan syariah    dalam  mewujudkan  transparansi  dan  laporan  keuangan  bank  syariah.  Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada  PSAK  Nomor  50  (Revisi  2010)  tentang  Instrumen  Keuangan;  Penyajian.  PSAK Nomor  55  (Revisi  2011)  tentang  Instrumen  Keuangan;  Pengakuan  dan  Pengukuran. PSAK    Nomor    60    tentang    Instrumen    Keuangan;  Pengungkapan.  Adapun  metode proporsional,  secara  substansi  dikategorikan  sebagai  kegiatan  jual  beli  sehingga mengacu  pada  PSAK  Nomor  102  tentang Murabahah. Metode  ini  menjembatani akuntansi  perbankan  syariah  yang  belum  diatur  melalui  PSAK  Nomor  102  tentang Murabahah . Diperlukan penyesuaian atau revisi PSAK 102 tentang Murabahah dengan memasukkan  rambu-rambu  yang  menggunakan  metode  anuitas.  Penyatuan  metode proporsional  dan  anuitas  dalam  satu  panduan  standar  akuntansi murabahah dapat memudahkan bagi bank syariah untuk menyesuaikan  dengan  kondisi  akuntansi  masing- masing  bank.  Selain  itu,  bank  syariah  dapat  bersaing  dengan  bank-bank  lain  dengan memberikan pembiayaan murabahah dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 tentang Murabahah perlu diatur secara lebih luas  yang  tidak  hanya  mengatur  penjual  dan  pembeli  tetapi  juga  mengatur  pihak pembiayaan
Menurut  AAOIFI,  Lembaga  Keuangan  Syariah  tidak  dilarang  untuk menggunakan  metode  yang  diterima  (dibolehkan)  oleh  syariah  dan  'urf  dalam menghitung  keuntungan  (murabahah)  sesuai  jangka  waktu  pembiayaan,  antara  lain metode  penghitungan  keuntungan  berdasarkan  prosentase  atas  jumlah  total harga/pembiayaan  dalam  satu  tahun,  selama  jangka  waktu  pembiayaan  (thariqah  al- hisab  allati  ta'tamidu  'ala  tahdid  al-ribh  nisbatan  'ala  kamil  al-mablagh  sanawiyan  li kamil  al-muddah),  atau  metode  penghitungan  secara  menurun  (thariqah  al-hisab  al- tanazuliyah),  yaitu  penghitungan  keuntungan  berdasarkan  sisa  pembiayaan  yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran.
Dalam  kedua  metode  tersebut,  pada  saat  akad  total  harga  jual  harus  disebutkan dalam bentuk nominal. (al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah, Mi'yar No. 47,  Hai'ah  al-Muraja'ah  wa  al-Muhasabah  al-Islamiyah,  Bahrain,  hlm.  63).  AAOIFI FAS  2  mengadopsi  pengakuan  aset  yang  tersedia  untuk  dijual  pada  saat  kontrak berdasarkan  aturan  syariah  bahwa  kepemilikan  aset  yang  dibeli  dialihkan  kepada pembeli  pada  saat  kontrak.  Dalam  hal  pengukuran  aset,  AAOIFI  FAS  2  lebih  suka mengukur  aset-aset  tersebut  pada  biaya  perolehannya,  yaitu  harga  beli  plus  dan  biaya langsung  yang  terkait  dengan  proses  akuisisi.  Selain  itu,  terkait  dengan  penilaian  aset yang  tersedia  untuk  penjualan  pembayaran  yang  ditangguhkan  pada  akhir  periode keuangan,  AAOIFI  lebih  memilih  untuk  menilai  aset  pada  nilai  wajarnya.  Sebagai konsekuensinya,  AAOIFI  memberikan  prinsip  akuntansi  untuk  perawatan  kerugian keuntungan yang belum direalisasi dan mempertimbangkan dua alternatif, dan AAOIFI
lebih  memilih  untuk  mencatat  keuntungan  dan  kerugian  yang  belum  direalisasi  yang dihasilkan  dari  penilaian  aset  yang  tersedia  untuk  penjualan  pembayaran  yang ditangguhkan dalam rekening cadangan, dan menyajikan akun ini dalam laporan posisi keuangan  pada  akhir  periode  keuangan,  dengan  mempertimbangkan  pemisahan  antara bagian yang terkait dengan pemegang akun investasi tidak terbatas dan ekuitas pemilik (Ibrahim dan Ling, 2016).
Menerapkan  standar  pelaporan  berbasis  IFRS,  jika  Murabahah  diperlakukan sebagai fasilitas perdagangan berbasis penjualan, bank syariah mengharuskan penerapan standar  yang  relevan  seperti  Persediaan  IAS  2,  Pengakuan  Pendapatan  IAS  18,  dan Instrumen  Keuangan  IFRS  9. Beberapa  pengaturan  dalam  IFRS  9  diantaranya  adalah model  yang  logis  dalam  melakukan  klasifikasi  dan  pengukuran  atas  instrumen keuangan,  satu  model  penurunan  nilai  yang  menggunakan  “Expected  Losses”  dan perubahan pendekatan yang cukup substansial terhadap akuntansi lindung nilai (seperti qualifying criteria, rebalancing, qualitative assessments dan economic relationship).
Perlakuan  akuntansi  laporan  keuangan  Bank  Syariah  konsisten  dengan  laporan keuangan  perusahaan  komersial  daripada  dengan  bank  konvensional  seperti  pada jenis akun  persediaan,  biaya  penjualan,  dan  pendapatan  penjualan.  Jika  Murabahah  diakui sebagai  pembiayaan,  Bank  Syariah  hanya  akan  fokus  menggunakan  IFRS  9  dan  tidak perlu menggunakan IAS 2 dan IAS 18 (Ibrahim & Ling, 2016)
Analisis  Perbedaaan Non  Performing  Financing Bank  Syariah  dengan  Metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS
Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa  terdapat perbedaaan rasio NPF  dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.
Perbankan syariah bergerak dalam bidang pembiayaan bagi kegiatan yang bersifat produktif, yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan untuk kegiatan  produktif  yaitu  suatu  kegiatan  usaha  atau  bisnis  yang  tujuannya  untuk kesejahteraan,  bukan  merupakan  bisnis  haram  yang  bertentangan  dengan  prinsip syariah.  Dalam  pembiayaan  atau  penyaluran  dana  dan  simpanan,  produk-produk perbankan syariah mengacu pada system yang sesuai dengan syariah (Rahmawati et al., 2009)
Perbedaan  standar  yang  fungsi  dan  kontrak  yang  digunakan  oleh  institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari  perbankan  modern  adalah  untuk  memobilisasi  dana  simpanan  dan  pengucuran pinjaman  berlandaskan  bunga.  Bank  Islam  tidak  dapat  menerima  atau  membayar bungan yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari’ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.
Selain  itu,  terdapat  perbedaan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemberian pembiayaan  di  masing-masing  Negara.  Perkembangan  NPF  dalam  sistem  perbankan Iran  memiliki  kelemahan  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun-  misalnya,  peraturan lingkungan  yang  ditandai  oleh  persyaratan  kecukupan  modal  yang  rendah,  tingkat pembiayaan  yang  tinggi  pada  aset  dan  kelangkaan  auditor  yang  terlatih.  Bank-bank Islam di UEA dan Bahrain mengalami masalah  tentang pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu yang lama, dengan konsentrasi tinggi pada beberapa peminjam besar yang berada di bawah tekanan. Sedangkan Sektor perbankan Kuwait setelah krisis keuangan, telah berhasil memulihkan rasio NPF perbankan mereka.  Lima negara secara konsisten melaporkan rasio NPF di bawah 1,5% untuk sistem perbankan Islam  pada tahun 2017, tingkat  NPF  masing-masing  adalah  Malaysia  (1,36%),  Arab  Saudi  (0,95%),  Qatar
(0,52%),  Oman  (0,35%)  dan  Nigeria  (0,06%).  Hal  ini  disebabkan  kelima  Negara tersebut mampu mengelola sebagian besar portofolio pembiayaan yang berkinerja baik. Setiap  Negara  memiliki  permasalahan  dalam  mengatasi  pembiyanaan  bermasalah sehingga menyebabkan NPF setiap bank syariah menjadi berbeda (IFSB, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaaan rasio CAR  dari Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS,  Terdapat  perbedaaan  rasio  ROA  dari  Bank  Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS, Terdapat perbedaaan rasio ROE dari Bank  Syariah  yang  menggunakan  PSAK  Syariah,  AAOIFI,  dan  IFRS  dan  Terdapat perbedaaan  rasio NPF dari Bank Syariah  yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan standar akuntansi memiliki implikasi pada  pengukuran,  pengakuan,  penyajian,  dan  pengungkapan  atas  laporan  keuangan. Regulator  dan  penyusun  standar  akuntansi  di  negara-negara  yang  mempraktekkan industri  keuangan  syariah  dapat  mempertimbangkan  untuk  menginisiasi  penggunaan standar akuntansi yang seragam agar lebih mudah dibandingkan dan dilakukan evaluasi diantara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lain.
Namun  demikian  penelitian  ini  memiliki  antara  lain  bahwa  penelitian  ini  hanya menggunakan  sektor  perbankan  syariah  saja  padahal  standar  akuntansi  tersebut  dapat dipergunakan  untuk  model  lembaga  keuangan  syariah  yang  lain.  Kedua,  penelitian  ini mungkin  tidak  dapat  melakukan  generalisasi  atas  hasil  perbedaan  kinerja  yang  hanya dipengaruhi oleh penggunaan standar akuntansi saja. Mungkin saja ada faktor lain yang menjadikan  perbedaan  kinerja  diantara  perbankan  syariah  tersebut.  Oleh  karena  itu, penelitian  berikutnya  dapat  melakukan  penelitian  dengan  model  studi  kasus  dengan menggunakan  satu  atau  dua  bank  syariah  untuk  mendalami  penggunaan  standar akuntansi keuangan dan dampaknya

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed  Abdel  Karim,  R.  (2001).  International  Accounting  Harmonization,  Banking Regulation,  and  Islamic  Banks. The  International  Journal  of  Accounting , 36 , 169–193.
Ahmed,  M.  U.,  Sabirzyanov,  R.,  &  Rosman,  R.  (2016).  A  critique  on  accounting  for murabaha  contract:  a  comparative  analysis  of  IFRS  and  AAOIFI  accounting standards". Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research , 7 (34),  190– 201. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0041
Baldwin,  &  Cafe.  (1999). Understanding  Regulation :  Theory,  Strategy,  and  Practice (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Chandrawijaya,  M.  (2017).  Analisis  kinerja  keuangan  bank  umum  syariah  dan  faktor yang  mempengaruhinya. Journal  of  Accounting  and  Business  Studies , 1 (2),  1– 10.
Gipper, B., Lombardi, B., & Skinner, D. J. (2013). The Politics of Accounting Standard- Setting : A Review of Empirical Research *, (July).
Hsu,  L.  C.,  &  Wang,  C.  H.  (2012).  Clarifying  the  Effect  of  Intellectual  Capital  on Performance:  The  Mediating  Role  of  Dynamic  Capability. British  Journal  of Management , 23 (2), 179–205. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00718.x
Ibrahim, H. D., & Ling, D. X. (2016). An appraisal of the financial reporting practices of  Islamic  banks:  the  case  of  Murabahah  contract. Scientific  Journal  of  PPI  - UKM , 3 (3). https://doi.org/10.21752/sjppi-ukm/ses/a01092016 IFSB. (2019). Islamic Financial Services Board : Stability Report 2018 . Kuala Lumpur. Khan,  F.  (2007).  Setting  Standards  for  Shariah  Application  in  the  Islamic  Financial Industry. Thunderbird  International  Business  Review , 49 (3),  285–307. https://doi.org/10.1002/tie
Mardiyah,  A.  A.  (2002).  Dampak  Proses  Politik  dan  Konsekuensi  Ekonomi  dalam Pembentukan Suatu Standar. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 3 (2), 96–123.
Mohammed,  N.  F.,  Fahmi,  F.  M.,  &  Ahmad,  A.  E.  (2015).  The  Influence  of  AAOIFI
Accounting  Standards  in  Reporting  Islamic  Financial  Institutions  in  Malaysia. Procedia Economics and Finance , 31 (15), 418–424. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01216-2 Mohammed Sarea, A., & Mohd Hanefah, M. (2013). The need of accounting standards for  Islamic  financial  institutions:  evidence  from  AAOIFI. Journal  of  Islamic Accounting and Business Research , 4 (1), 64–76.
https://doi.org/10.1108/17590811311314294
Mulyani,  R.  (2018).  Some  Notes  On  Ifrs  Convergence  And  The  Islamic  Financial Industry. Jurnal Akuntansi Indonesia , 7 (1), 1–14.
Nahar,  F.  H., & Prawoto, N. (2018).  Bank’S Profitability in Indonesia: Case  Study of Islamic Banks Period 2008-2012. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 18 (2), 164–172. https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4043
Nawaz,  T.,  &  Haniffa,  R.  (2017).  Determinants  of  financial  performance  of  Islamic banks:  an  intellectual  capital  perspective. Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research , 8 (2), 130–142. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2016-0071 Nuariyanti,  N.  K.  I.,  &  Erawati,  N.  M.  A.  (2014).  Analisis  komparatif  kinerja perusahaan  sebelum  dan  sesudah  konversi  ke  IFRS. E-Journal  Akuntansi Universitas Udayana , 6 (2), 274–286.
Nurisya,  M.,  &  Wardoyo.  (2013).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Perbankan  yang Mengadopsi  Standar  Pelaporan  Keuangan  Internasional. V , 5 (1858–2559),  24– 30.
Purba,  A.  S.,  Rahmania,  E.,  &  Utami,  D.  (2018).  Dampak  proses  politik  terhadap pembentukan  standar  akuntansi  studi  literatur  fokus  kepada  fasb  Impact  of  the political  process  on  the  establishment  of  accounting  standards  literature  focus study on the fasb. Akuntabel , 15 (2), 73–83.
Rahmawati, D. I., Sambharakreshna, Y., & Kusufi, M. S. (2009). Kesesuaian Perlakuan Akuntansi  Pembiayaan  Syariah  Dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Dan Islamic Values (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan). Jurnal Infestasi , 5 (1), 32–44.
Sharairi,  M.  (2019).  Comparison  study  between  IFRS  and  AAOIFI  accounting standards : A case study of the United Arab Emirates standards: a case study of Islamic banks. Communications on Stochastics Analysis , 12 (5), 23–32.
Sugiyarso, & Winarsih. (2005). Manajemen keuangan. Yogyakarta: Media Pressindo.
Usoff,  C.  A.,  Thibodeau,  J.  C.,  &  Burnaby,  P.  (2002).  The  importance  of  intellectual capital  and  its  effect  on  performance  measurement  systems. Managerial Auditing Journal , 17 , 9–15. https://doi.org/10.1108/02686900210412180 Watts,  R.  L.  (1977).  Corporate  Financial  Statements  ,  A  Product  of  the  Market  and Political Processes. Australian Journal of Management , 4 , 1–42.
Watts,  R.  L.,  &  Zimmerman,  J.  L.  (1978).  Towards  a  Positive  Theory  of  the Determination  of  Accounting  Standards. The  Accounting  Review , 53 (1),  112– 134.
Zulkhibri,  M.,  &  Majid,  A.  (2012).  Comparative  Analysis  of  Islamic  Banking Supervision and Regulation Development. Money and Economy , 6 (3), 113–162.