## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana 

## Erdianto Effendi
Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Rumbai Pesisir Pekanbaru Email: erdianto.effendi@gmail.com
Abstract: Combating Human Trafficking Through Criminal Law. In modern day slavery does not exist anymore. However, the practice of slavery in modern times transforms  into  human  trafficking.  Trafficking  in  persons  in  general  can  be defined as a condition where people, especially women and children, are for sale to  work and  they  are  forced  to  be  involve  in  prostitution.  Then  the  question  is, how is it necessary to criminalize human trafficking? This article concludes that the actions to criminalize human trafficking is right based on the theory of crime. In addition, it is in line with the politics of state law as reflected in the national long-term development plan.
Keywords: human trafficking, criminal law, slavery
Abstrak: Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana. Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian, praktik perbudakan  di  zaman  modern  dilakukan  dalam  bentuk  perdagangan  orang. Perdagangan  orang  (trafficing  in  person)  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai suatu kondisi di mana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan  pekerjaan  dan  prostitusi  secara  paksa  yang  bertentangan  dengan kemauan mereka. Pertanyaannya, seberapa perlukah kriminalisasi atas kegiatan perdagangan  orang?  Dapat  disimpulkan  bahwa  kriminalisasi  atas  perbuatan perdagangan  orang  sudah  tepat  jika  dilihat  dari  dasar  kriminalisasinya  suatu perbuatan  secara  keilmuan.  Selain itu hal  tersebut  sudah  sejalan  dengan  politik hukum  negara  yang  tercermin  dalam  rencana  pembangunan  jangka  panjang nasional.
Kata Kunci: perdagangan orang, hukum pidana, perbudakan
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2982
 Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 20 Maret 2013, disetujui untuk terbit: 04 Mei 2013.

## Pendahuluan
Manusia  dilahirkan  sama  dan  memiliki  kedudukan  yang  sederajat.  Dalam agama (Islam) dikatakan bahwa Allah tidak membedakan manusia dari bentuk fisik melainkan  tingkat  ketakwaannya. 1 Dalam  konstitusi  juga  dinyatakan  bahwa  setiap warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  depan  hukum  dan  pemerintahan. 2 Munculnya  peringatan  Allah  tentang  kesetaraan  dan  pasal  konstitusi  di  banyak negara  merupakan  reaksi  atas  perlakuan  manusia  maupun  kelompok  masyarakat tertentu  terhadap  manusia  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  baik  berdasarkan agama, ras, etnik dan aneka pembeda lainnya.
Ungkapan homo  homonilupus bahwa  manusia  adalah  serigala  bagi  manusia yang lainnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam kitab suci al- Qur’an (juga dalam Perjanjian Lama dan Baru) diriwayatkan bahwa anak-anak Adam telah  memulai  permusuhan  pertama  serta  menumpahkan  darah.  Cara  pandang seseorang  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  terhadap  kelompok  masyarakat lainnya telah melahirkan eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya.
Ras  tertentu  dianggap  tidak  lebih  mulia  daripada  ras  lain  sehingga melahirkan sekat yang nyata antara bangsa Arab dan non Arab khususnya golongan kulit  hitam  di  masa  pra  Islam  sebagaimana  juga  terjadi  di  Eropa  dan  Amerika sehingga menjadi dalil yang paling kuat untuk menjadikan bangsa kulit hitam sebagai budak.  Dengan  kedudukan  sebagai  budak,  seseorang  terikat  dan  tunduk  kepada majikannya untuk melakuka pekerjaan termasuk dihalalkan untuk dijadikan sebagai objek  seksual.  Dan  lebih  tidak  manusiawi  lagi,  para  budak  dapat  diwariskan  atau diperjualbelikan  seumpama  barang  dagangan.  Islam  telah  mengangkat  nasib  para budak  dan  memerdekakan  yang  pada  akhirnya  secara  perlahan  menghapuskan perbudakan.  Di  masa  modern  ini  memang  tidak  ada  lagi  perbudakan.  Namun demikian  praktek  perbudakan  di  zaman  modern  dilakukan  dalam  bentuk perdagangan  orang.  Perdagangan  orang  ( trafficing  in  person )  secara  umum  dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual  untuk  melakukan  pekerjaan  dan  prostitusi  secara  paksa  yang  bertentangan dengan kemauan mereka. 3
Di Amerika Serikat, pergerakan hukum membasmi perdagangan orang mulai muncul  pertama  kali  1865.    Pada  tahun  itu,  Kongres  membuat  Amendemen  XIII Konstitusi  Amerika  Serikat  dimana  Kongres  menyetujui  untuk  menjadikan perdagangan  orang  ( trafficing  in  person )  sebagai  tindak  pidana.  Pergerakan  sosial kemasyarakatan anti perdagangan budak muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1885  ketika  William  and  Catherine  Booth,  pendiri Salvation  Army mengusulkan perubahan  the Criminal  Amendment  Act ,  yang  merubah  umur  anak  yang  boleh
1 QS.  Al-Hujurat 13,  “ Hai  manusia,  sesungguhnya Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa  – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2 Pasal 27 UUD 1945
3 Website Shared Hope International, http://www.sharedhope.org (terakhir dikunjungi tanggal 24 Oktober 2008, jam 13.35).
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 87
melakukan  hubungan  seks  dari  13  menjadi  16  tahun.  Perjuangan Salvation  Army ini menimbulkan perhatian dunia atas isu prostitusi secara paksa ( forced vc prostitution ). 4
Upaya  memberikan  perlindungan  hukum  internasional  terhadap  korban perdagangan  orang  telah  dimulai  sejak  tahun  1949  yaitu  sejak  dikeluarkannya Convention for the suppression of the Traffic in Persons of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949 (Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang) dan pada tahun 1979  dikeluarkan  oleh  PBB Convention  on  Elimination  of  All  Form  of  Descrimination Against  Women (CEDAW) 5 dan Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children,  supplementing  the  United  Nations  Convention against Transnational Organized Crime tahun 2003.
Pentingnya  perlindungan  terhadap  wanita  dan  anak,  karena  dua  kelompok tersebut  adalah  kelompok  yang  rentan  untuk  dilanggar  hak-haknya  karena  struktur sosial dan secara fisik dan biologis termasuk kelompok yang lemah dan relatif mudah dilanggar hak-hak asasinya. Sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  cenderung  meningkat,  yakni  antara  130.000  sampai 240.000  orang.  Sedangkan  buruh  migran  yang  berpotensi  menjadi  korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang. 6
Perdagangan  perempuan  dan  anak  ( trafficing  in  women  and  children )  di Indonesia  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  perburuhan  eksploitatif  sektor informal,  perekrutan  untuk  industri  seks  dan  perbudakan  berkedok  pernikahan. Berikut  ini  beberapa  bentuk  perdagangan  wanita  yang  kerap  ditemui  kasusnya  di lapangan: 7 1). Pelacuran dan eksploitasi seksual, 2). Menjadi buruh migran baik legal maupun  illegal,  3).  Pekerja  rumah  tangga,  4).  Industrial  pornografi,  5).  Pengedaran obat  terlarang,  6).Penjualan  organ  tubuh,  7).  Sebagai  penari,  pengantin  pesanan,  8). Serta bentuk eksploitasi lainnya. 8
Secara  nasional,  perdagangan  orang  telah  diatur  dalam  sebuah  undang- undang  yakni  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Undang-Undang  ini  kemudian  dilaksanakan melalui  Keputusan  Presiden  RI  No.  88  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  (RAN  P3A).  Selain  peraturan perundang-undangan  tersebut,  Pemerintah  RI  juga  telah  mengeluarkan  undang- undang  lain  yang  terkait pemberantasan  perdagangan  perempuan  dan  anak,    yaitu: Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-
4 Website Shared Hope International, http://www.sharedhope.org . 5 Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Descrimination  Against  Women (CEDAW)  telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan.
6 E.  Maruapey,  “Trafficking  Perangkap  Maut  Bagi  Wanita  &  Anak-anak”,  (2007)  4:3, Forum Hukum , h. 93. 7 Website Pantau Peradilan;  http//www.pantauperadilan.com (terakhir kali dikunjungi tanggal 9  Februari  2008  Pukul  09.28  )  dalam  Siti  Fatimah  Rajanuja,  “Tinjauan  Kriminologi  Tindak  Pidana Perdagangan Wanita  ( Trafficking In Women ) Di Wilayah Hukum Polres Karimun”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2008
8 Website Pantau Peradilan;  http//www.pantauperadilan.com (terakhir kali dikunjungi tanggal 9 Februari 2008 Pukul 09.28 ).
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
Dari  judul  Undang-Undang  No  21  Tahun  2007  tersebut  saja  sudah  jelas bahwa  negara  menentukan  kegiatan  perdagangan  orang  sebagai  tindak  pidana. Dengan ditetapkannya kegiatan perdagangan orang sebagai satu tindak pidana maka sudah  pasti  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  diberi  sanksi  pidana. Pemberian  sanksi  pidana  atau  lebih  tepatnya  lagi  kriminalisasi  atas  sejumlah perbuatan  yang  dianggap  bertentangan  dengan  norma  sosial  di  tengah  masyarakat seolah  menjadi  trend  umum  pembentuk  undang-undang.  Sanksi  pidana  dianggap sebagai  obat  yang  paling  mujarab  dan  paling  efektif  untuk  menegakkan  norma hukum seperti yang diinginkan oleh masyarakat.
Pentingnya  sanksi  berupa  pidana  juga  menjadi  perhatian  Herbert  L  Packer yang  menyatakan:  1).  Sanksi  pidana  sangatlah  diperlukan.  Kita  tidak  dapat  hidup sekarang  maupun  di  masa  yang  akan  datang,  tanpa  pidana;  2).  Sanksi  pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya  besar  dan  segera  serta  untuk  menghadapi  ancaman-ancaman  dari bahaya;  3).  Sanksi  pidana  suatu  ketika  merupakan  “penjamin  yang  utama  atau terbaik”  dan  suatu  ketika  merupakan  “pengancaman  yang  utama”  dari  kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara  paksa. 9 Pertanyaannya  kemudian  adalah  seberapa  perlukah  sebenarnya kriminalisasi  atas kegiatan  perdagangan  orang?  Apakah  cukup  efeketif  penggunaan hukum pidana dalam perlindungan manusia atas kegiatan perdagangan orang?
Harapan  dan  gagasan  serta  trend  dimasukkannya  sanksi  pidana  dalam banyak bidang hukum di luar hukum pidana dewasa ini menjadi semakin diragukan efektifitasnya  mengingat  penegakan  hukum  atau  pengenaan  pidana  dalam  bidang hukum  pidana  murni  (dalam  KUHP)  pun  dirasakan  makin  tidak  efektif  bahkan seakan-akan  hampir  menemui  ajalnya  atau  mengalami  sakaratul  maut,  menjelang detik-detik kematiannya.
Dua  fakta  besar  dalam  lapangan  hukum  pidana  dalam  beberapa  bulan terakhir  ini  yaitu  tentang  adanya  “narapidana  pengganti”  dan  dugaan  pemalsuan paspor  oleh  orang  yang  disangka  sebagai  Gayus  Tambunan  seolah  makin menegaskan  tentang  makin  dekatnya  saat-saat  kematian  hukum  pidana  itu,  setelah sebelumnya seorang Gayus Tambunan berhasil memperdaya aparat penegak hukum untuk plesiran nonton tenis ke Bali.
Hukum  pidana  yang  seharusnya  merupakan  bidang  hukum  yang  paling keras  dan  tegas  sanksinya,  justru  menjadi  bidang  hukum  paling  lemah  ketika dihadapkan pada uang dan kekuasaan. Semestinya, hukum pidana menjadi benteng terakhir  penegakan  hukum.  Tetapi  dua  kasus  terakhir  benar-benar  mencengangkan tidak saja bagi orang-orang yang awam dengan hukum tetapi juga bagi mereka yang bekerja  di  dunia  hukum  baik  di  lapangan  praktis  maupun  di  lapangan  akademis.
9 Herbert L Packer dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 28.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 89
Fakta-fakta tersebut senyatanya telah menunjukkan bahwa benteng terakhir bernama hukum pidana itu kini benar-benar akan roboh dan sedang menjemput ajalnya.
Bertitik  tolak  dari  fenomena  di  atas,  maka  muncul  lah  pemikiran  untuk meminimalkan penggunaan sanksi pidana baik dalam tataran normatif atau kebijakan formulasif  maupun  dalam  tataran  empiris  atau  pada  tahap  kebijakan  aplikasi  dan eksekusi.  Khusus  dalam  pemberantasan  kegiatan  perdagangan  orang  setidaknya terdapat  dua  pandangan  yang  bertolak  belakang  secara  ekstrim  yaitu  pertama, gagasan dihapuskannya sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan orang dan kedua ditingkatkannya  sanksi  pidana  dalam  kegiatan  perdagangan  orang  menjadi  bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi sebagai pelanggaran HAM berat. Sejauh manakah arti  penting    kriminalisasi  atas  kegiatan  perdagangan  orang  dan  bagaimanakah kemungkinan  dijadikannya  kegiatan  perdagangan  orang  sebagai  pelanggaran  HAM berat adalah dua masalah yang ingin dijawab dalam makalah ini.

## Kriminalisasi Atas Kegiatan Perdagangan Orang
Pada  dasarnya  hukum  pidana  memang  berfokus  pada  pengaturan  tentang masalah  kejahatan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hukum  pidana  menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut  sebagai The  Guardian  of  Constitution ,  maka  hukum  pidana  dalam hubungannnya dengan kejahatan layak disebut sebagai The Guardian of Security yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. 10
Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  hukum  pidana  berkisar  pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan  perbuatan  kejahatan  seperti  pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan, penipuan,  dan  lain  sebagainya  yang  di  tengah  masyarakat  dipandang  sebagai perbuatan  tercela.  Perbuatan  tersebut  dianggap  sangat  berbahaya  sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.
Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang  paling  keras  karena  sesungguhnya  melanggar  hak-hak  asasi  manusia  seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.
Dalam  perkembangannya  hukum  pidana  ternyata  tidak  melulu  mengatur masalah  kejahatan,  tetapi  meluas  kepada  apa  yang  kemudian  disebut  sebagai pelanggaran.  Dalam  kaitan  dengan  bidang  hukum  yang  lain  seperti  hukum  tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Ini terkait  dengan  sanksi  nyata  dalam  hukum  pidana  yang  bersifat  siksaan,  derita  dan nestapa.  Sanksi  dalam  hukum  tata  negara  misalnya  pemecatan  dari  jabatan,  sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara. 11
10 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung, 2011, h.1.
11 Penggunaan  sanksi  pidana  dalam  kaedah  hukum  yang  sebenarnya  bukan  wilayah  hukum pidana  disebut  dengan  istilah  kriminalisasi  terhadap  kaedah  hukum non  pidana,  harus  didasarkan pada
Pendapat  penulis  ini  sejalan  dengan  pandangan  Remelink.  Dalam  hal  ini Remelink  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana  sebagai  sanksi  yang  paling  tajam  dan keras  pada  asasnya  hanya  akan  dijatuhkan  apabila  mekanisme  penegakan  hukum lainnya  yang  lebih  ringan  telah  tidak  berdaya  guna  atau  sudah  sebelumnya dipandang tidak cocok. 12
Sebaliknya,  hukum  pidana  bisa  tidak  difungsikan  seandainya  dalam kehidupannya, masyarakat telah mematuhi hukum perdata, hukum tata negara dan hukum  administrasi  negara,  yang  sanksinya  relatif  lebih  ringan.  Karena  itulah, walaupun  sebenarnya  hukum  pidana  menyangkut  pengaturan  dasar  tentang  apa yang dapat membahayakan kepentingan umum khususnya dalam usaha masyarakat menumpas  kejahatan,  dewasa  ini  telah  berkembang  sedemikian  rupa  berbagai tindakan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Ruang  lingkup  tindak  pidana menjadi  berkembang  dengan  luasnya  dengan  dimasukkannya  berbagai  perbuatan yang  sebenarnya  bukanlah  berbentuk  kejahatan  dalam  arti  senyatanya  berupa penambahan sanksi pidana bagi pelanggaran atas perbuatan tersebut.
Memang, secara mendasar hukum pidana hanya mengatur perilaku kejahatan misalnya  pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan,  penipuan  dan  sebagainya.  Tetapi dalam  perkembangannya  dewasa  ini,  beberapa  perbuatan  pelanggaran  hukum  di bidang perbankan misalnya, diberi sanksi berupa pidana. Untuk itu, dikenal sebagai tindak  pidana  perbankan.  Dalam  hukum  lingkungan  pun  demikian  juga  adanya. Walaupun  semula  hukum  lingkungan  merupakan  pengaturan  di  lapangan administrasi belaka, belakangan muncul tindak pidana lingkungan, dan seterusnya.
Lebih  ekstrim  lagi,  Andi  Hamzah  dan  Sumangelipu  menyatakan  bahwa hukum  pidana  itu  ada  untuk  menjaga  agar  ketentuan-ketentuan  hukum  seperti terdapat dalam hukum perdata, hukum dagang, dan hukum tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum  pidana  tidak  mengandung  kaidah  tersendiri,  misalnya,  kaidah  yang mengatakan  jangan  engkau  mencuri  atau  mengambil  barang  orang  lain,  sebenarnya merupakan kaidah hukum perdata, yaitu perlindungan terhadap hak milik. 13
Oleh  karena  itu  hukum  pidana  sering  disebut  sebagai  hukum  sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma. 14
Kegiatan  perdagangan  orang  sedari  awal  dilarang,  baik  di  Amerika  Serikat maupun  di  Indonesia.  Perbuatan  perdagangan  orang  telah  dikategorikan  sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana
prinsip ultimum  remedium ,  bahwa  pidana  adalah  sanksi  terakhir  yang  boleh  dijatuhkan.  Hal  ini  berlaku pada peraturan perundang-undangan yang bersifat subsidaritas.
12 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana,  Komentar  atas  pasal  pasa  terpenting  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 15. 13 Andi  Hamzah  dan  A  Sumangelipu, Pidana  Mati  di  Indonesia  Di  Masa  Lalu,  Kini  dan  di  Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.1 14 Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, h. 1
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 91
Indonesia,  tindak  pidana  khusus  diatur  dan  bersumber  dari  kaedah  hukum  pidana yang ada di luar KUHP.
Hukum  Pidana  Indonesia  tersusun  dalam  sistem  yang  terkodifikasi  dan sistem  di  luar  kodifikasi.  Sistem  yang  terkodifikasi  adalah  apa  yang  termuat  dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak  pidana,  perbuatan  mana  dapat  dihukum.  Namun  di  luar  KUHP,  masih terdapat  pula  berbagai  pengaturan  tentang  perbuatan  apa  saja  yang  juga  dapat dihukum  dengan  sankspi  pidana.  Dalam  hal  ini,    Loebby  Loqman. 15 membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah: 1). Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  2).  Undang-undang  yang  merubah/menambah  KUHP,  3). Undang-undang  Hukum  Pidana  Khusus,  4).  Aturan-aturan  pidana  di  luar  Undang- Undang Hukum Pidana. 16
Sesuai dengan nama undang-undang yang secara khusus mengaturnya, maka Kegiatan  perdagangan  orang  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  dalam undang-undang  hukum  pidana  khusus.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  berada dalam  satu  kelompok  dengan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi  dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana pencucian uang.
Penetapan  suatu  perbuatan  menjadi  suatu  tindak  pidana  tergantung  politik hukum  pembentuk  undang-undang.  Secara  etimologis,  istilah  politik  hukum merupakan  terjemahan  bahasa  Indonesia  dari  istilah  hukum  Belanda recht  politiek , yang  merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek . 17 Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh Pemerintah  Indonesia yang  meliputi Pertama ,  pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan kedua ,  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 18
Sedangkan  menurut  Sudarto,  politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang terkandung  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan,  dan  usaha untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu waktu. 19 Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum Indonesia di satu  pihak  tidak  terlepas  dari  realita  sosial  dan  tradisi  yang  terdapat  di  Indonesia
15 Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, h. 91-92.
16 Di  negara-negara  Anglo  Saxon  tidak  dikenal  satu  kodifikasi  atas  kaedah-kaedah  hukum pidana.  Masing-masing  tindak  pidana  diatur  dalam  satu  undang-undang  saja.  Hukum  pidana  Inggris misalnya,  walaupun  bersumber  dari  Common  Law  dan  Statute  Law  (Undang-undang),  hukum  pidana Inggris  terutama  bersumber  pada  common  law,  yaitu  bagian  dari  hukum  Inggris  yang  bersumber  pada kebiasaan  atau  adat  istiadat  masyarakat  yang  dikembangkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Lihat Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.23. 17 Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, Dasar-dasar Politik Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.19. 18 Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia ,  Gama Media, Yogyakarta,   1999, h.29.
19 Sudarto dalam M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996, h.5-6.
sendiri.  Di  lain  pihak,  politik  hukum  nasional  tidak  terlepas  pula  dari  realita  dan politik hukum internasional. 20
Kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  tidak  terlepas  dan  merupakan  bagian dari  politik  kesejahteraan.  Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum pidana  yang  baik  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan penanggulangan  kejahatan.  Jadi  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga merupakan bagian dari politik kriminal. 21
Kebijakan  kriminal  dilaksanakan  dengan  dua  cara  yaitu  sarana  penal  dan sarana  non  penal.  Sarana  non  penal  adalah  tanpa  menggunakan  sarana  penal ( prevention  without  punishment )  Kebijakan  ini  pada  dasarnya  bermuara  dari  ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis ( sociological jurisprudence) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif. 22
Kebijakan  kriminal  dengan  sarana  penal  berarti  penggunaan  sarana  penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu: 1). Tahap formulasi (kebijakan  legislatif),  yaitu  menentukan  sesuatu  perbuatan  diklasifikasikan  sebagai tindak  pidana  atau  bukan;  2).  Tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif)  yaitu  penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga  pemeriksaan  di  persidangan,  dengan  mengacu  kepada  ketentuan  hukum acara  pidana;  3).  Tahap  eksekusi  (kebijakan  eksekutif/administratif)  yaitu  tahapan pelaksanaan pidana secara konkret. 23
Tahap  formulasi  atau  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana disebut  dengan  istilah  kriminalisasi,  sebaliknya  penghapusan  suatu  perbuatan  yang semua adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah dekriminalisasi.
Khusus  dalam  hal  penggunaan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi kejahatan  haruslah  memperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  1).  Hukum Pidana  harus  digunakan  untuk  tujuan  pembangunan;  2).  Perbuatan  yang  ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas  warga  masyarakat;  3).  Penggunaan  Hukum  Pidana  harus  memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan  hasil  yang  diharapkan  akan  dicapai;  4).  Penggunaan  Hukum  Pidana  harus pula  memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  daya  kerja  dari  badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. 24
Bassiouni  sebagaimana  dikutip  oleh  Salman  Luthan  mengungkapkan  pula batasan-batasan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penggunaaan  hukum  pidana  di
20 CFG. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional , Bandung, Alumni, 1991, h.1.
21 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h.28. 22 M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, h. 137. 23 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995.
24 Muladi, h.30-31.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 93
tengah  masyarakat  yaitu:  1).  Keseimbangan  sarana  yang  digunakan  dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai, 2). Analisa biaya terhadap hasil- hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari; 3). Penilaian  atau  penaksiran  tujuan  yang  ingin  dicari  itu  dalam  kaitannya  dengan prioritas-prioritas  lainnya  dalam  pengalokasian  sumber-sumber  tenaga  manusia;  4). Pengaruh  sosial  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  yang  berkenaan  dengan  atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder. 25
Berdasarkan  Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  bekerjasama  dengan Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  dirumuskan  pula  kriteria  umum kriminalisasi  yaitu:  1).  Apakah  perbuatan  itu  tidak  disukai  atau  dibenci  oleh masyarakat  karena  merugikan,  mendatangkan  korban  atau  dapat  mendatangkan korban?  2).  Apakah  biaya  mengkriminalisasikan  seimbang  dengan  hasilnya  yang akan  dicapai,  artinya  pembuatan  undang-undang,  pengawasan  dan  penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus  seimbang  dengan  situasi  tertib  hukum  yan  akan  dicapai?  3).  Apakah  akan makin  menambah  beban  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  seimbang  atau  nyata- nyata  tidak  dapat  diemban  oleh  kemampuan  yang  dimilikinya?  4).  Apakah perbuatan-perbuatan  itu  menghambat  atau  menghalangi  cita-cita  bangsa,  sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat? 26
Bertitik  tolak  dari  alasan  kriminalisasi  di  atas,  maka  penetapan  perbuatan atau  kegiatan  perdagangan  orang  sebagai  tindak  pidana  sudah  tepat  dan  sejalan dengan  politik  hukum  pemerintah  yang  tercermin  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk melihat bagaimana politik hukum pemerintah pada hal  pertama  ini  adalah  dengan  melihat  arah  pembangunan  di    bidang  politik  dan hukum  yang  termuat  dalam  RPJP  yaitu  terciptanya  masyarakat  demokratis  yang berlandaskan  hukum  merupakan  landasan  penting  untuk  mewujudkan pembangunan  Indonesia  yang  maju,  mandiri,  dan  adil.    Demokrasi  dapat menigkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan,  dan memaksimalkan  potensi  masyarakat,  serta  meningkatkan  akuntablitas  dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan  munculnya  aspek-aspek  positif  dan  menghambat  aspek  negative kemanusiaan  serta  memastikan  terlaksananya  keadilan  untuk  semua  warga  negara tanpa memandang dan membedakan  kelas social, ras, etnis, agama maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak- hak dasar masyarakat secara maksimal.
25 Salman  Luthan, Kebijakan  Kriminalisasi  dalam  Reformasi  Hukum  Pidana ,  Makalah  dalam  Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999, h. 12,
26 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  bekerjasama  dengan  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, diselenggarakan  tanggal  28-30  Agustus  1980  di  Semarang,  sebagaimana  dikutip  Juniver  Girsang, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 , Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, h.73.74.
Kenyataan  dalam  praktik  bahwa  sejauh  ini  kegiatan  perdagangan  orang belum  secara  optimal  dapat  ditekan,  tidak  lah  disebabkan  kesalahan  dalam  taran formulasi  yang  menetapkan  kegiatan  perdagangan  orang  sebagai  tindak  pidana, tetapi  lebih  kepada  gagalnya  penerapan  hukum  dalam  tahap  aplikasi  dan  eksekusi. Kegagalan  atau  lebih  halusnya  belum  optimalnya  penegakan  hukum  oleh  aparat penegak hukum disebabkan oleh banyak faktor yang tidak berdiri sendiri yang untuk itu  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut.  Faktor  masyarakat  yang  belum  sejahtera, pendidikan  dan  lokasi  juga  turut  menentukan  terus  meningkatnya  kegiatan perdagangan orang. 27 Di samping tentu saja faktor kebudayaan masyarakat. Selain itu, secara umum dapat ditengarai bahwa kegagalan bekerjanya sistem peradilan  pidana  terjadi  pada  semua  tindak  pidana,  bukan  hanya  terhadap  tindak pidana  perdagangan  orang.    Perbaikan  atau  reformasi  sistem  peradilan  pidana diperlukan  secara  gradual  dan  komprehensif  mulai  dari  kekuasaan  yang  tertinggi yaitu Presiden dan merupakan agenda maha penting dan mendesak serta pekerjaan rumah bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depannya.

## Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran HAM Berat
Salah  satu  kelemahan  yang  dituding  sebagai  sebab  masih  belum berkurangnya  kegiatan  perdagangan  orang  adalah    lemahnya  sanksi  pidana  yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Di  sisi  lain,  kegiatan  perdagangan  orang  dapat  dikategorikan  sebagai perbuatan  yang  sangat  jahat  dan  banyak  pihak  menganggap  bahwa  kejahatan  yang digambarkan  di  atas,  tidak  lagi  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  biasa  atau kejahatan  pada  umumnya.  Kejahatan-kejahatan  tersebut  dianggap  bertentangan dengan  hak-hak  manusia  yang  paling  mendasar,  atau  dengan  kata  lain,  kejahatan tersebut  melebihi  kejahatan  biasa  atau  delik  pada  umumnya.  Sehingga  kejahatan terhadap HAM hampir dianggap setara dengan kejahatan perang. Atau dengan kata lain,  pelanggaran  HAM  adalah  kejahatan  antara  kejahatan  biasa  dan  kejahatan perang.  Dengan  demikian,  banyak  sekali  asas  hukum  pidana  yang  dilanggarnya dalam peradilan kejahatan perang. Umpamanya asas ne bis idem , asas kadaluarsa yang ditinggalkan. 28
Pasal  7  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Peradilan  HAM menyatakan  bahwa  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  berat  meliputi:  1). Kejahatan genosida; 2). Kejahatan terhadap kemanusiaan
Dalam  Pasal  8  undang-undang  tersebut  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  yang termasuk  kejahatan  genosida  antara  lain:  1).  membunuh  anggota  kelompok,  2). mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap  anggota-anggota
27 Hasil penelitian skripsi Siti Faitimah Rajunuja, Op.cit, menyimpulkan bahwa masih terjadinya kegiatan perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Rendahnya tingkat pendidikan, Tingginya tingkat pengangguran, Faktor usia, Faktor lokasi.
28 Loebby Loqman, Asax Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM, Bahan Kuliah, disampaikan pada kuliah  umum  di  depan  Mahasiswa  Program  Studi  llmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Febrnari 2000, h.5-6.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 95
kelompok,  3).  menciptakan  kondisi  kehidupan  kelompok  yang  akan  mengakibatkan kemusnahan  secara  fisik  baik  seluruh  atau  sebagiannya,  4).  memaksakan  tindakan- tindakan  yang  bertujuan  mencegah  kelahiran  di  dalam  kelompok;  atau  5). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Sedangkan  kejahatan  kemanusiaan  diatur  dalam  Pasal  9  meliputi:  1). pembunuhan;  2).  pemusnahan;  3).  perbudakan;  4).  pengusiran  atau  pemindahan penduduk  secara  paksa;  5).  perampasan  kemerdekaan  atau  perampasan  kebebasan fisik  lain  secara    sewenang-wenang  yang  melanggar  (asas-asas)  ketentuan  pokok hukum  internasional;  6).  penyiksaan;  7).  perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran secara  paksa,  pemaksaan  kehamilan,  pemandulan  atau  sterilisasi  secara  paksa  atau bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  lain  yang  setara;  8).  penganiayaan  terhadap  suatu kelompok  tertentu  atau  perkumpulan  yang  didasari  persamaan-persamaan  paham politik,  ras,  kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama,  jenis  kelamin  atau  alasan  lain  yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9). penghilangan orang secara paksa; atau 10). kejahatan apartheid.
Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 adalah sebagai berikut:
Pasal  36;  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  huruf  a,  b,  c,  d,  atau  e  dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal  37;  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal  38;  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  huruf  c,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal  39;  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  huruf  f,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal  40;  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 dapat dilihat sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut :
Pasal  2;  1).  Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi bayaran atau  manfaat walaupun  memperoleh persetujuan dari orang  yang memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam  ratus  juta  rupiah).  2).  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan orang tereksploitasi , maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal  3;  Setiap  orang  yang  memasukkan  orang  ke  wilayah  negara  Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau  dieksploitasi  di  negara  lain  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4; Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal  5;  Setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  dengan menjanjikan  sesuatu  atau  memberikan  sesuatu  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 6; Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri  dengan  cara  apa  pun  yang  mengakibatkan  anak  tersebut  tereksploitasi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal  7;  1).  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2), Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6  mengakibatkan  korban  menderita  luka  berat, gangguan  jiwa  berat,  penyakit  menular  lainnya  yang  membahayakan  jiwanya, kehamilan,  atau  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksinya,  maka  ancaman pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (2), Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6.  2).  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  penjara  seumur  hidup  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal  8;  1).  Setiap  penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  kekuasaan yang  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6  maka  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan  Pasal  6.  2).  Selain  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pelaku dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  pemberhentian  secara  tidak  dengan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 97
hormat  dari  jabatannya.  3).  Pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
Pasal  9;  Setiap  orang  yang  berusaha  menggerakkan  orang  lain  supaya melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dan  tindak  pidana  itu  tidak  terjadi, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
Pasal  10;  Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal  11;  Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan  permufakatan jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 12; Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan cabul  lainnya  dengan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang , mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal  13;  1).  Tindak  pidana  perdagangan  orang  dianggap  dilakukan  oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk  dan/atau  atas  nama  korporasi  atau  untuk  kepentingan  korporasi,  baik berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan korporasi  tersebut  baik  sendiri  maupun  bersama-sama.  2).  Dalam  hal  tindak  pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  maka  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemidanaan  dilakukan  terhadap  korporasi dan/atau pengurusnya.
Jika  dilihat  dari  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  kedua  undang-undang tersebut,dapat  ditarik  gambaran  bahwa  memang  sanksi  pidana  dalam  pelanggaran HAM berat memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.
Namun  demikian,  memasukkan  perbuatan  perdagangan  orang  sebagai pelanggaran HAM berat tidak lah tepat karena beberapa alasan sebagai berikut:
Pertama,  walaupun  secara  sekilas  kategori  perbuatan  perdagangan  orang dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  dimaksud  sebagai  pelanggaran  HAM berat, pada dasarnya pelanggaran HAM berat dengan pedagangan orang merupakan dua hal yang berlainan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran HAM berat adalah jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh negara, organisasi negara atau kekuatan bersenjata.  Jika  dilakukan  oleh  sesama  warga  negara  sebagaimana  perbuatan  dalam kasus  perdagangan  orang  pada  umumnya,  perbuatan  tersebut  bukanlah  perbuatan pelanggaran HAM berat melainkan kejahatan biasa.
Kedua,  tidak  optimalnya  penegakan  hukum  atas  kasus  perdagangan  orang, tidak  semata  disebabkan  oleh  ringannya  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  undang- undang melainkan lebih disebabkan pada lemahnya kemampaun bekerja dari sistem peradilan pidana kita.
Dan ketiga, jika dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat, penyidikannya justru  akan  semakin  sulit  karena    penyelidik  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat adalah Komnas HAM dan penyidiknya Kejaksaan Agung.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: 1). Kriminalisasi atas  perbuatan  perdagangan  orang  sudah  tepat  jika  dilihat  dari  dasar kriminalisasinya  suatu  perbuatan  secara  keilmuan.  Selain  itu  hal  tersebut  sudah sejalan  dengan  politik  hukum  negara  yang  tercermin  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional.  Walaupun  ada  keraguan  tentang  efektifitas  sanksi  pidana dalam banyak kejahatan lain, masalah sesungguhnya terletak pada praktik penegakan hukum,  bukanlah  pada  tahap  kebijakan  penetapan  kriminalisasi  kegiatan perdagangan  orang.  2).  Gagasan  untuk  memasukkan  pergadangan  orang  sebagai pelanggaran HAM berat tidak tepat karena pelanggaran HAM lebih diartikan sebagai satu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  yang  kuat  terhadap  kelompok  yang lemah  secara  nyata  seperti  negara,  organ  negara  atau  kelompok  bersenjata.  Dalam perdagangan  orang,  pelaku  dan  korban  relatif  setara,  dan  negara  sesungguhnya masih mampu mengatasi para pelaku perdagangan orang.

## Pustaka Acuan

## Buku
Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Jakarta  :  Kencana
Prenada Media Group, 2010
-------------------------, Perbandingan Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
CFG.  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Sistem  Hukum  Nasional ,  Bandung,
Alumni, 1991
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung,
2011
Imam  Syaukani  dan  A  Ahsin  Tohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta,  2004
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 99
Jan  Remmelink, Hukum  Pidana,  Komentar  atas  pasal  pasa  terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1996 M. Solehuddin, Tindak Pidana Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 Mahfud,  MD, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia ,    Gama  Media,  Yogyakarta,
1999
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

## Karya Ilmiah Lain
Juniver Girsang, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi  dihubungkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia Nomor  003/PUU-IV/2006 ,  Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010 Loebby  Loqman, Asax  Berlaku  Surut  Dalam  Pengadilan  HAM, Bahan  Kuliah, disampaikan  pada  kuliah  umum  di  depan  Mahasiswa  Program  Studi  llmu Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Sriwijaya,  Palembang,  tanggal  21 Febrnari 2000
Maruapey  E,    “Trafficking  Perangkap  Maut  Bagi  Wanita  &  Anak-anak”,  (2007)  4:3, Forum Hukum
Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana , Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999
Siti  Fatimah  Rajanuja,  “Tinjauan  Kriminologi  Tindak  Pidana  Perdagangan  Wanita ( Trafficking In Women ) Di Wilayah Hukum Polres Karimun”, Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2008

## Peraturan Perundang-undangan
Al Qur’an S. Al-Hujurat Pasal 27 UUD 1945
Convention on Elimination of All Forms of Descrimination Against Women (CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembanguan  Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
100 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

## Internet
Website  Shared  Hope  International, http://www.sharedhope.org (terakhir dikunjungi tanggal 24 Oktober 2008, jam 13.35).