## KOMITE ANTI FRAUD: SOLUSI MENUJU ZERO FRAUD
Sugi Suhartono *
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
Along  with  advances  in  technology  and  the  development  of  information, mode  of  operation  of  the perpetrators of fraud is becoming more sophisticated and varied. Kind of cheating and mode of operation in each country will vary, depending on the law enforcement system in the country. The perpetrators will tend to  find  loopholes to  cheat  the  weak  system  of  control  and  enforcement. In  the  detection  of  fraud  requires expertise investigative audit or better known as fraud auditing or fraud examination. The expertise is the use of techniques and methods of accounting audit scrutiny, logic and incisive analysis of the problems, as well as creativity and innovation in thinking. Recognizing the potential danger of fraud within the company, the authors have faith that today has become a very urgent need for shareholders to set policies for companies in implementing anti-fraud strategy in an enterprise environment by establishing Anti-Fraud Committee. Anti- Fraud  Committee  is  expected  to  achieve  zero  fraud  within  the  company,  so  that  the  performance  of  the company will be increased and the company's main goal is to improve the company's value can be achieved. The purpose of this paper is to provide knowledge for the owner of the company or the shareholders of the need to establish an Anti-Fraud Committee as a solution towards zero fraud at the company.
Keywords: Fraud, Anti-Fraud Committee, Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance

## Abstrak
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  perkembangan  informasi,  modus  operasi  dari  para  pelaku kecurangan  semakin  canggih  dan  bervariasi.  Jenis kecurangan  dan  modus  operasi  di  setiap  negara  akan berbeda-beda,  tergantung  pada  sistem  penegakan  hukum  di  negara  tersebut.  Para  pelaku  akan  cenderung mencari  celah  untuk  melakukan  kecurangan  dari  lemahnya  sistem  pengendalian  dan  penegakan  hukum. Dalam  pendeteksian  tindak  kecurangan  memerlukan  keahlian  audit  investigatif  atau  lebih  dikenal  dengan istilah fraud auditing atau pemeriksaan kecurangan. Keahlian tersebut adalah penggunaan teknik dan metode audit  akuntansi  yang  cermat,  logika  dan  analisa  masalah yang  tajam,  serta  kreatifitas  dan  inovasi  dalam berpikir. Menyadari adanya bahaya fraud yang sangat potensial dalam perusahaan, maka penulis mempunyai keyakinan bahwa saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pemegang saham untuk menetapkan  kebijakan  bagi  perusahaan-perusahaan  dalam  menerapkan  strategi  anti Fraud di  lingkungan perusahaan  dengan  membentuk  Komite  Anti  Fraud.  Komite  Anti  Fraud  diharapkan  tercapainya zero  fraud dalam perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan tujuan utama perusahaan  yaitu meningkatkan  nilai  perusahaan  dapat  tercapai. Tujuan  penulisan  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  bagi para pemilik perusahaan atau pemegang saham tentang perlunya dibentuk sebuah Komite Anti Fraud sebagai solusi menuju zero fraud pada perusahaan.
Kata kunci : Fraud, komite anti fraud, Enterprise Risk Management, Good Corporate Governance
* Alamat kini:Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln Yos Sudarso Kav. 87 Sunter , Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 222. E-mail: sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan
asus-kasus kecurangan (fraud) yang seringkali terjadi menyebabkan suatu perusahaan  tidak  hanya  mengalami kerugian dalam  bentuk financial, namun juga dalam  hal reputasi perusahaan. Tentu hal  ini akan sangat mempengaruhi  kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perlu disadari  dan  dipahami  secara  menyeluruh pada  setiap  level  organisasi  bahwa  fraud merupakan bentuk tindak kejahatan khususnya  dalam  organisasi  perusahaan,  oleh karena  itu  tidak  hanya  dikenakan  sanksi berdasarkan  peraturan  internal  perusahaan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan  ketentuan  hukum  negara  seperti Hukum  Pidana. Oleh  karena  itu setiap perusahaan perlu  menerapkan  konsep Zero Fraud yang artinya bahwa tidak ada tindakan fraud. Konsekuensinya bahwa setiap tindakan fraud  akan  dikenakan  sanksi  yang  berat  dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  berbagai kasus kecurangan yang terjadi dalam perusahaan maupun pembobolan bank-bank di Indonesia  baik  milik  negara  maupun  swasta, umumnya dikarenakan lemahnnya atau kurangnya  peranan  audit  internal  yang  ada. Semua kasus kecurangan (fraud) tidak dengan mudah teridentifikasi dan diselesaikan dengan sedini mungkin. Fraud dalam suatu perusahaan dapat menggerogoti sasaran perusahaan. Ciri khas perusahaan sehat adalah mampu  menghasilkan  laba  dan  tentunya punya  uang  atau  dana.  Korupsi  sangat  bisa melenyapkan ke dua ciri tersebut, artinya laba perusahaan berkurang dan atau uang perusahaan berkurang.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa fraud adalah  sebuah istilah  yang  mencakup  segala bentuk  penyimpangan.  Lingkup  dari fraud memiliki  skema  yang  sangat  luas  tapi  pada intinya  melibatkan  semua  tindakan  yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan  akan  menimbulkan  kerugian
finansial  atau  bahkan  dapat  menimbulkan tindakan  kriminal  yang  berbahaya. Fraud muncul  dalam  berbagai  bentuk  dan ukuran, besar  dan  kompleks,  dapat  juga  kecil  dan sederhana  ataupun  berada  di  antaranya  (Kirk & Woodcock, 1992). Fraud memiliki lingkup yang  sangat  luas  dan  meliputi  segala  sesuatu baik dari rekening pengeluaran dan penyimpangan laporan keuangan, persekongkolan  tender,  pencurian  kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Selain itu, industri  sektor  tertentu  jasa  keuangan  seperti asuransi  atau  perbankan  memiliki  bentuk  dan cara fraud tersendiri yang unik.
Kecurangan  atau  fraud  merupakan tindakan yang dengan secara sengaja melakukan  penipuan  yang  menimbulkan kerugian  tanpa    disadari  oleh  pihak  yang menjadi  korban  atau  yang  dirugikan  dan memberikan  keuntungan  untuk  diri  sendiri maupun  kelompok  oleh  pelaku  kecurangan. Meningkatnya transaksi ekonomi dan lemahnya  pengawasan  menjadi  salah  satu faktor  yang  menyebabkan  munculnya  dan maraknya  tindak  kecurangan,  namun  Donald R. Cressey mengemukakan di dalam penelitiannya yang berjudul People’s Money: A  Study  in  the  Social  Physicology  of Emblezzment bahwa  faktor  yang  mendorong seseorang  melakukan  tindak  kecurangan  ada tiga  yaitu  pressure  (tekanan),  opportunity (kesempatan), dan razionalization (rasionalisasi/  pembenaran)  yang  kemudian dikenal dengan elemen kecurangan atau fraud triangle. Dengan adanya ketiga faktor tersebut seseorang dapat melakukan kecurangan dengan berbagai jenis modus operandi.
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi dan perkembangan informasi, modus operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan  bervariasi.  Jenis  kecurangan  dan  modus operandi  di  setiap  negara  akan  berbeda-beda, tergantung  pada  sistem  penegakan  hukum  di negara  tersebut.  Di  negara  maju  yang memiliki  kondisi  ekonomi  yang  bagus  dan sistem  penegakan  hukum  yang  berjalan dengan  baik  praktik  kecurangan  lebih  sedikit

## K
modus  operandinya,  sedangkan  di  negara berkembang  akan  lebih  banyak  modus operandi  tindak  kecurangannya.  Para  pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan  kecurangan  dari  lemahnya  sistem pengendalian dan penegakan hukum.
Sektor dunia usaha (bisnis) dan sektor publik  (instansi  pemerintah)  tidak  lepas  dari berbagai  macam  tindak  kecurangan  yang dilakukan baik oleh pihak di dalam organisasi maupun  di  luar  organisasi.  Di  sektor  publik tindak  kecurangan  lebih  menonjol  dibanding sektor  usaha  dikarenakan  sistem  pengelolaan keuangan di pemerintahan bersifat sentralisasi. Namun sejak reformasi Pemerintah  dituntut  akan  transparansi  dan akuntabilitasnya.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah berupaya  membuat  berbagai  macam  regulasi untuk  memperkuat  struktur  kelembagaan keuangan dan  pencegahan  dan  penanganan tindak kecurangan di pemerintahan.
Berdasarkan  data  statistik,  karyawan adalah  pelaku  terbanyak  dari fraud yang terjadi.  Walaupun  kasus  yang  melibatkan eksekutif adalah yang paling sedikit, kerugian yang  ditimbulkan  adalah yang  paling  besar. Pendek  kata,  semakin  tinggi  posisi  seseorang di dalam perusahaan, kerugian yang ditimbulkan  semakin  besar.  Semakin  kecil pendapatan,  tenyata  berhubungan  positif terhadap  banyaknya  kasus fraud yang  terjadi. Tetapi,  justru,  kerugian  terbesar  disebabkan oleh  pelaku  dengan  penghasilan  per  tahun tertinggi.  Hal  ini  tentu  berhubungan  positif dengan posisi pelaku tersebut.
Jika  diselami  lebih  dalam,  ternyata, fraud biasanya  dilakukan  oleh  para  pelaku yang cerdas dan tertantang oleh kecanggihan sebuah  sistem  atau  bosan  dengan  pekerjaan rutin; egois dan merasa paling berjasa serta iri atau kesal melihat pimpinan yang dianggapnya  “bodoh”  dan  tidak  punya  jasa; selalu  mau  tahu  (inquisitive)  dan  mencoba- coba  melakukan fraud ketika  mengetahui adanya  kelamahan  pada  sebuah  sistem;  suka
melakukan  hal-hal  yang  spekulatif;  suka melanggar aturan karena merasa paling benar; rajin  (yang  datang  paling  pagi  dan  pulang paling  malam  serta  jarang  ambil  cuti); mengalami  kesulitan  keuangan  yang  besar karena  judi,  narkotik  atau  sakit  kronis; memiliki  pola  hidup  boros  dan serakah; takut miskin  terutama  mendekati  pensiun;  suka mengeluh  atau  menggerutu  dan  protes;  dan sebagainya.
Dalam pendeteksian
tindak kecurangan memerlukan keahlian audit investigatif  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah fraud  auditing  atau  pemeriksaan  kecurangan. Untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan  kecurangan seperti salah saji laporan  keuangan,  penggelapan,  kejahatan sektor  asuransi,  pasar  uang,  pasar  modal, pembangkrutan usaha dengan sengaja, kecurangan  dalam  investasi,  kecurangan perbankan, komisi yang terselubung, mark-up biaya  proyek,  penyuapan  dalam  bisnis, kecurangan  dengan  teknologi  informasi  dan lainnya. Keahlian tersebut adalah penggunaan teknik  dan  metode  audit  akuntansi  yang cermat, logika  dan  analisa  masalah  yang tajam,  serta  kreatifitas  dan  inovasi  dalam berpikir.
Keberadaan  Komite  Pemantau  Risiko di  industri  perbankan  Indonesia  cukup berhasil  dalam  meningkatkan  efektivitas pengelolaan  risiko  perbankan.  Hal  tersebut ditunjukkan dari  menurunnya  tingkat  non- performing  loans  pada  penyaluran  kredit perbankan. Tingkat  efisiensi  perbankan  juga meningkat  ditunjukkan  dari  indikator  beban operasional  pendapatan  operasional  (BOPO) yang menurun dari tahun 2007. Perkembangan  ini  menunjukkan keberhasilan dari Komite Pemantau Risiko dalam meningkatkan  penerapan enterprise  risk management (ERM)  yang  lebih  efektif  dan efisien.  Di  sisi  lain,  pembentukan  komite  ini masih  jarang  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan non-bank di Indonesia.
Seiring  berjalannya  waktu,  kesadaran akan kebutuhan pengelolaan risiko yang lebih baik  meningkat  dalam  rangka  meningkatkan praktik  GCG  pada  perusahaan.  Praktik  GCG dibutuhkan perusahaan untuk mencapai keseimbangan  kekuatan  wewenang  yang dibutuhkan  perusahaan,  untuk  menjamin kelangsungan eksistensinya
dan pertanggungjawabannya  kepada  stakeholders. Kebutuhan akan keberadaan Komite Pemantauan  Risiko  pun  berkembang  hingga industri-industri pada sektor non-bank. Hal ini ditunjukkan  dengan  kemunculan  berbagai peraturan  mengenai  Komite  Pemantau  Risiko pada perusahaan-perusahaan non-bank.
Dalam  rangka  meningkatkan  GCG pada  perusahaan  di  Indonesia,  Komite Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman Umum Good
Corporate  Governance Indonesia. Pedoman yang  diterbitkan  pada  tahun  2006  tersebut menyebutkan  bahwa  Dewan  Komisaris  perlu untuk  membentuk  komite-komite  penunjang, salah  satunya  adalah  Komite  Kebijakan Risiko. Menyadari adanya bahaya fraud yang sangat  potensial  dalam  perusahaan,  maka penulis  mempunyai  keyakinan  bahwa saat ini sudah  menjadi  kebutuhan  yang  sangat mendesak  bagi  para  pemegang  saham  untuk menetapkan  kebijakan  bagi  perusahaan- perusahaan  dalam  menerapkan  strategi  anti Fraud di  lingkungan  perusahaan  dengan membentuk  Komite  Anti  Fraud. Komite  Anti Fraud  diharapkan  tercapainya zero  fraud dalam perusahaan, sehingga kinerja perusahaan  akan  semakin  meningkat  dan tujuan utama perusahaan  yaitu meningkatkan nilai  perusahaan  dapat  tercapai. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi  para  pemilik  perusahaan  atau  pemegang saham  tentang  perlunya  dibentuk  sebuah
Komite Anti Fraud sebagai solusi menuju zero fraud pada perusahaan.

## 2.1. Fraud
Zergos  (1992)  berpendapat  bahwa Fraud adalah sebuah seni dalam mendapatkan keuntungan.  Ketidakjujuran  adalah  material utamanya. Fraud memiliki  variasi  dalam jenis,  ukuran,  dankompleksitasnya.  Hal  ini dapat  dijumpai  dalam  berbagai  konteks  yang berbeda. Menurut  Brenner  (2001),  seseorang dianggap telah melakukan penipuan jika telah terbukti melakukan empat elemen berikut:
1. Actus  reus yaitu  pelaku  berkomunikasi dengan memberikan  pernyataan  palsu terhadap korban.
2. Mens rea yaitu pelaku mengkomunikasikan apa yang  dia  tahu  dengan  memberikan pernyataan  palsu  dengan  maksud  untuk menipu korbannya.
3. Attendant circumstances yaitu bila pernyataan pelaku adalah salah.
4. Harm yaitu korban ditipu dengan menggunakan properti  atau  sesuatu  yang bernilai.
Fraud dapat  menimbulkan  kerusakan yang sangat  signifikan  baik  pada  level komunitas, organisasi maupun individu (Lanham et  al.,  1987). Konsekuensi  yang potensial  muncul  dari  adanya fraud bagi sebuah  organisasi  dapat  bersifat strategis, legal,  finansial  atau  operasional.  Oleh  sebab itu,  hal  ini  menjadi  isu  penting  bagi organisasi.
Apabila  digambarkan,  konsekuensi potensial  yang  timbul  dari  suatu fraud akan tampak  sebagai  suatu  piramida  yaitu  sebagai berikut (Vasiu et al., 2003):

## 2. KAJIAN LITERATUR
Gambar 1. Piramida

## Konsekuensi Potensial Fraud bagi Organisasi
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa fraud adalah  sebuah istilah  yang  mencakup  segala bentuk  penyimpangan.  Lingkup  dari fraud memiliki  skema  yang  sangat  luas  tapi  pada intinya  melibatkan  semua  tindakan  yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan  akan  menimbulkan  kerugian finansial  atau  bahkan  dapat  menimbulkan tindakan kriminal yang berbahaya.

## Cakupan Fraud
1.  Fraud adalah  tindakan  penyimpangan  atau pembiaran  yang  sengaja  dilakukan  untuk mengelabui,  menipu,  atau  memanipulasi perusahaan,  pelanggan,  atau  pihak lain, yang  terjadi  di  lingkungan  perusahaan dan/atau  menggunakan  sarana  perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan,
pelanggan,  atau  pihak  lain  menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud
memperoleh  keuntungan  keuangan  baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Strategi  Anti Fraud adalah  strategi perusahaan  dalam  mengendalikan  tindak Fraud yang  dirancang  dengan    mengacu kepada  pada  proses  terjadinya Fraud, karateristik  dan  jangkauan  potensi Fraud yang disusun secara komprehensif.
3. Tindakan Fraud dikategorikan dalam 4 (empat) besaran aktifitas, namun tidak terbatas   pada :
a. Korupsi  yaitu  perilaku  manajemen perusahaan maupun karyawan perusahaan,  baik  yang  memegang jabatan  maupun  tidak,  yang  secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan  atau  wewenang  yang dipercayakan, sehingga menimbulkan kerugian  bagi  perusahaan  maupun Pemegang Saham.
b Penggelapan  asset  yaitu  tindakan penipuan  atau  penggelapan  yang dilakukan  oleh  manajemen  maupun karyawan perusahaan yang
digunakan  untuk  kepentingan  diri sendiri atau orang lain yang
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau Pemegang Saham. c. Pemalsuan  Laporan  Keuangan  yaitu tindakan penipuan terhadap pencatatan Laporan Keuangan Perusahaan  yang  dilakukan oleh Manajemen  maupun  oleh  karyawan perusahaan untuk tujuan kepentingan diri  sendiri  maupun  orang  lain  yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun Pemegang Saham.
4. Whistle  Blower adalah  orang  yang memberitahukan  tentang  dugaan  adanya tindak Fraud.
5. Indikator Fraud (red  flag)  adalah  suatu bentuk sinyal terhadap adanya kemungkinan Fraud. Perlu  ditekankan bahwa indikator Fraud bukan menunjukan  sudah  pasti  terjadi  tindak
Fraud,  namun  hanya  merupakan  sinyal peringatan untuk diketahui lebih lanjut.
6. Surveilance System adalah suatu tindakan pengamatan,  pengujian  atau  pemeriksaan yang  dilakukan  tanpa  diketahui  atau disadari oleh pihak yang diuji.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradig- ma  kritis  dalam  memahami  realitas bahwa makin  maraknya  tindakan fraud yang  terjadi
pada  perusahaan.  Telaah  kritis  berawal  dari pemahaman  oleh  peneliti  tentang  realitas perlunya dibentuknya  suatu  komite  yang menangani tindakan-tindakan kecurangan atau fraud yang  sering  terjadi  dalam  perusahaan. Penerapan strategi anti fraud akan mengarahkan  perusahaan  dalam  melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak  hanya  ditujukan  untuk  pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi  serta  memperbaiki  sistem  sebagai bagian  dari  strategi yang  bersifat  integral dalam mengendalikan fraud. Hal ini membutuhkan  langkah  selanjutnya,  yakni peneliti mencermati realitas fraud yang terjadi dapat diminimalisir atau dihilangkan sehingga kecurangan tidak terjadi. Langkah selanjutnya peneliti  akan  mengidentifikasi dan  membuat strategi dalam mengendalikan fraud. Hal yang terakhir  ini  adalah  tindakan advisory bagi perusahaan untuk membuat langkah setrategis membentuk sebuah komite anti fraud.
Teknik Pengumpulan Data
Tahapan  pengumpulan  dan  analisis data dilakukan, pertama menggali  informasi mengenai perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya yang telah menerapkanmembentuk komite pemnantau risiko. Data yang dikumpulkan meliputi: informasi dari masing- masing website perusahaan,  berita-berita  di media  masa,  artikel-artikel  relevan,  dan kutipan  pandangan  pakar  di  berbagai  media masa.
Tabel 1. Data Kasus Fraud berdasarkan lokasinya

## Analisis Dan Pembahsan

## Tindakan Fraud
Hasil  publikasi  riset  Association  of Certified  Fraud  Examiners  (ACFE),  yang diterbitkan setiap tahun dengan judul berjudul ACFE  REPORT  TO  THE  NATIONS  On Occupational Fraud and Abuse : 2016 Global Study. Publikasi pada tahun 2016 melaporkan beberapa ringkasan  temuan  dan  kesimpulan serta  rekomendasi.  Temuan  Riset  oleh  ACFE itu antara lain adalah :
1. Kerugian  akibat  fraud  adalah  sekitar  5% dari pendapatan perusahaan setiap tahun.
Jika  dihitung  dari  Gross  World  Product jumlah rata-rata kerugian tersebut mencapai  USD 2,7 milyar atau  (dengan kurs  USD  1  =  Rp  13.000) berarti  sekitar Rp 35,1 triliun. Median  kerugian  akibat fraud mencapai USD 150,000. Dari kasus fraud lebih dari
seperlimanya
mengakibatkan  kerugian  sekurangnya
USD 1 juta.
2. Fraud  yang  terjadi  memerlukan  waktu rata-rata 18 bulan untuk terdeteksi.
3. Jenis  fraud  yang  umum  adalah asset misappropriation  atau  pencurian  asset (bisa  cash  atau  non-cash),  jumlahnya mencapai  83%  dari  kasus  yang  terjadi.
Fraud  ini  merupakan  fraud  yang  paling kecil  kerugiannya,  dengan  rata-rata kerugian  USD  125,000.  Bandingkan dengan  skema  fraud  pada  penyajian laporan keuangan, jumlahnya hanya 10% dari  kasus  yang  dilaporkan,  namun  rata- rata  kerugiannya  adalah  yang  terbesar, yaitu  bisa  mencapai  rata-rata  USD 975.000 juta.  Sementara  skema  korupsi ada ditengah-tangah (antara asset misappropriation  dengan  fraud pada
penyajian laporan keuangan),
menimbulkan  kerugian  rata-rata  USD 200,000.
4. Risiko  terbesar  bagi  perusahaan  adalah fraud  jenis  korupsi  dan  billing  scheme. Fraud  ini  menggunakan  sarana  poses billing atau pembebanan tagihan. Korupsi  dan  skema  billing  mencapai 50% dari jumlah fraud yang dilaporkan
5. Industri  yang  paling  jadi  korban  fraud adalah  Perbankan  dan  Lembaga Jasa keuangan, Administrasi public dan Manufaktur.
Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan nilai kerugian :
Tabel 2.

## Data Distribusi Nilai Kerugian akibat Fraud
Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan jenis – jenis fraud:
Tabel 3. Data kasus Fraud berdasarkan jenis
Berikut adalah data kasus fraud berdasarkan Industri
Tabel 4
Data Kasus Fraud Berdasarkan Industri
Berdasarkan temuan tersebut
ACFE memberikan ringkasan:
1. Sifat  dan  ancaman  fraud  di  tempat  kerja sangat  universal.  Memang  ditemukan perbedaan  metode  fraud  di  berbagai negara,  juga  perbedaan  cara  pencegahan fraud;  namun  trend  dan  karakteristik fraud sama di semua negara.
2. Program  anti-fraud  yang  ampuh  adalah mempersenjatai  individu  dengan  sarana yang  memudahkan  pelaporan  mengenai aktivitas yang mencurigakan. Sarana bisa berupa  hot-line  yang  menerima  laporan baik dari pihak internal maupun ekternal. Pengirim laporan tidak perlu menyebutkan  nama  dan  identitas  lainnya agar  kerahasiaan  terjaga.  Management
perlu mendorong karyawan agar melapor jika ada hal-hal yang mencurigakan.
3. Eksternal  auditor  jangan  dijadikan  satu- satunya  pihak  yang  mendeteksi  fraud. Auditor  ekternal  merupakan  control utama  yang  dijalankan,  namun  mereka hanya  berhasil  mendeteksi  3%  dari keseluruhan  fraud  yang  dilaporkan,  dan sangat lemah dalam mengurangi kerugian akibat  fraud.  Fungsi  eksternal  audit dalam  mengungkapkan  adanya  fraud sangat terbatas
4. Pendeteksian  dan  pencegahan  fraud  baik dijalankan melalui program training bagi manajer dan karyawan, training ditujukan untuk  meningkatkan  kesadaran  akan adannya  risiko  fraud.  Fraud  di  tempat kerja  bisa  di  deteksi  umumnya  karena
ada  laporan  dari  karyawan.  Perusahaan yang memiliki program training melawan fraud  bagi  executives,  manager  dan karyawan  ternyata  mengalami  kerugian fraud  yang  lebih  sedikit  dan  lama  fraud yang  lebih  singkat  dibanding  dengan yang  tidak  memilki  program  seperti  itu. Paling  tidak  staf  harus di  edukasi mengenai  tindakan  fraud,  bagaimana fraud  merugikan  semua  orang  dalam perusahaan,  dan  agar  melapor  jika  ada yang mencurigakan.
5. Perusahaan  kecil  sangat  rentan  akan fraud, karena control anti-fraud nya lebih sedikit dan kurang efektif. Dampak fraud sangat  besar  pada  perusahaan  kecil karena  sumberdaya  yang  dimiliki  relatif sedikit  dibanding  perusahaan  besar. Pemilik  dan  manager  perusahaan  kecil harus  focus  dalam  melakukan  upaya melawan  fraud  dengan  membangun mekanisasi control yang cost – effective, misal  menggunakan  hot-lines,  edukasi karyawan, membangun perilaku etis yang memadai.  Selain  itu  mengenal  skema fraud yang mengancam perusahaan dapat membantu  identifikasi  bidang-bidang yang rentan terhadap fraud
6. Kebanyakan  pelaku  fraud  (fraudster) menunjukkan  ciri-ciri  perilaku  yang dapat  digunakan  sebagai  sinyal  fraud. Namu  internal  control  yang  traditional tidak  dapat  mendeteksi  fraud  melalui sinyal ini – misal gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang atau terlalu melebih- lebihkan masalah control. Maka manajer, karyawan  dan  auditor  harus  di  edukasi mengenai  pola  perilaku  seperti  itu. Mereka harus didorong
untuk memperhatikan  kejanggalan-kejanggalan dan melaporkannya.
7. Kerugian  akibat  fraud  di  tempat  kerja baik dari segi keuangan maupun reputasi perusahaan dapat sangat merusak. Separuh  dari  perusahaan  yang  jadi korban tidak dapat memulihkan kerugiannya.  Penting  dilakukan  tindakan
pencegahan  fraud.  Manajemen  harus terus  menerus  menilai  risiko  fraud  dan melakukan  program  pencegahan  fraud yang disesuikan dengan risikonya.

## Strategi Anti Fraud
Strategi anti fraud yang dalam penerapannya  berupa  sistem  pengendalian Fraud,  memiliki  4  (empat)  pilar  sebagai berikut:
1. Pencegahan
Pilar  pencegahan  merupakan  bagian  dari sistem pengendalian Fraud yang  memuat langkah-langkah
dalam rangka mengurangi  potensi  risiko  terjadinya
Fraud, yang paling kurang mencakup anti
Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.
2. Deteksi
Pilar  deteksi  merupakan  bagian  dari sistem pengendalian Fraud yang  memuat langkah-langkah dalam rangka
mengidentifikasi  dan  menemukan  Fraud dalam kegiatan perusahaan, yang mencakup  paling  kurang  kebijakan  dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar  investigasi,  pelaporan,  dan  sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian  Fraud  yang  paling  kurang memuat  langkah-langkah  dalam  rangka menggali  informasi  (investigasi),  sistem pelaporan,  dan  pengenaan  sanksi  atas Fraud dalam kegiatan perusahaan.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pilar  pemantauan,  evaluasi,  dan  tindak Lanjut  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian  Fraud  yang  paling  kurang memuat  langkah-langkah  dalam  rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.
Penerapan strategi anti Fraud mengarah- kan  perusahaan  dalam  melakukan  pengen- dalian Fraud melalui upaya-upaya  yang tidak hanya  ditujukan  untuk  pencegahan  namun juga  untuk  mendeteksi  dan  melakukan investigasi  serta  memperbaiki  sistem  sebagai
bagian  dari  strategi  yang  bersifat  integral dalam mengendalikan Fraud.
Tindak  kejahatan fraud telah  terjadi hampir  di  semua  negara. Berdasarkan data yang dimiliki ACFE (Association of Certified Fraud  Examiners) di tahun  2016 telah terjadi kasus fraud sebanyak 2.410 di  seluruh  dunia. Hal  ini  disebutkan  dalam  laporan “Report  to the  Nations  on Occupational  Fraud  and Abuse :  2016  Global  Fraud  Study ”. Di dalamnya  juga  digambarkan Occupational Fraud and Abuse Classification System terkait dengan  hasil  tersebut. Pengklasifikasi fraud atau  kecurangan  ini  dikenal  dengan  istilah “fraud  tree”. Hal  yang  ditimbulkan  oleh fraud adalah sebagai berikut:
1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) meliputi  penyalah- gunaan  aset  atau  harta perusahaan  atau pihak  lain.  Hal  ini  merupakan  bentuk fraud yang  paling mudah  dideteksi karena  sifatnya tangible atau  dapat diukur.
2. Pernyataan      palsu      atau      salah pernyataan (Fraudulent      Statement).
Hal   ini   meliputi tindakan yang dilaku- kan  oleh  pejabat  atau  eksekutif  suatu perusahaan  atau  instansi  pemerintah untuk  menutupi  kondisi  keuangan  yang sebenarnya  dengan  melakukan  rekayasa keuangan  dalam  menyajikan  laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan
3. Korupsi (corruption).  Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap atau korupsi.
Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud :
1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan enforcement,    kontrol  dan  pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan
perusahaan  secara financial maupun
dapat  mempengaruhi  kinerja  operasional perusahaan secara keseluruhan.
2. Sebagai bentuk penegasan dari perusaha- an  dan  untuk  disadari  dan  dipahami secara  menyeluruh  pada  setiap  level organisasi  perusahaan  bahwa Fraud merupakan bentuk  tindak  kejahatan  dan tindakan  yang  tidak  bermoral  khususnya dalam organisasi perusahaan.
3. Untuk memberikan arahan dalam interna- lisasi  budaya  anti Fraud,  peningkatan kewaspadaan    maupun  peningkatan kesadaran risiko Fraud pada tiap aktifitas kegiatan perusahaan.
4. Sebagai  panduan  dalam  melakukan pengendalian  tindak Fraud melalui upaya-upaya  yang  tidak  hanya  ditujukan untuk  pencegahan  namun  juga  untuk mendeteksi  dan  melakukan  investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari  strategi  yang bersifat  integral  dalam mengendalikan Fraud.
5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak Fraud melalui :
a. Pelaksanaan  strategi  anti Fraud yang terintegrasi;
b. Mempromosikan  budaya  kejujuran dan etika yang baik;
c. Mendeteksi tindak Fraud yang belum tercegah;
d. Penyelidikan secara professional
terhadap Fraud yang terdeteksi;
e. Penerapan sanksi yang sesuai;
f. Meningkatkan tingkat kesadaran
kepada  pihak  eksternal  perusahaan seperti  pelanggan,  supplier  dan  mitra perusahaan;
g. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada  karyawan  secara  berkesinam- bungan  khususnya  yang  berkaitan dengan transaksi perusahaan;
h. Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi Fraud yang  dilakukan  di dalam perusahaan;
i. Peningkatan  manajemen  SDM  yang berkualitas.

## Fungsi dan Peran Komite Anti Fraud
Komite  Anti  Fraud  dibentuk  untuk memastikan
bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah
memberikan perlindungan  yang  memadai  terhadap  seluruh risiko perusahaan. Komite anti Fraud merupakan  salah  satu  wujud  komitmen pimpinan  perusahaan  kepada  para  pemegang saham  dalam  mengendalikan Fraud yang diterapkan  dalam  bentuk  sistem  pengendalian Fraud.  Komite  ini  menuntut  manajemen untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan agar strategi dan sistem pengendalian Fraud dapat  diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

## Keanggotaan
Komite  Anti  Fraud  dipimpin  oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian  di  bidang  perbankan,  moneter  dan keuangan  dan  semua  anggota  komite berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen  risiko.  Selain  itu,  salah  satu anggota  bahkan  memiliki  keahlian  dan pengalaman  di  bidang  teknologi  informasi yang memantau secara khusus risiko
operasional khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Anggota-anggota tersebut  memiliki  keahlian  yang  saling melengkapi  di  bidang  Ekonomi,  Perbankan dan  Keuangan,  Teknologi  Informasi  serta Manajemen  Risiko  dan  pengalaman  kerja  di bidang  tersebut  lebih  dari  5  (lima)  tahun. Seluruh  anggota  Komite  memiliki  integritas, akhlak  dan  moral  yang  baik.  Komite  Anti Fraud dibantu oleh seorang sekretaris.

## Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Anti Fraud
Yang dimaksud dengan Pihak Independen  bagi  anggota  Komite Anti  Fraud adalah  pihak  di  luar  perusahaan  yang  tidak
memiliki  hubungan  keuangan,  kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga  dengan  Dewan  Komisaris,  Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Anggota  Komite  Anti  Fraud  telah memenuhi  syarat  independensi  sebagaimana disyaratkan  antara lain sebagai berikut:
1. Anggota  Komite  Anti  Fraud  dari  Pihak Independen  harus  berasal  dari  pihak  di luar perusahaan  yang  tidak  memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan  saham  dan/atau  hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,
Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan,  yang  dapat  mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen;
2. Mantan  anggota  Direksi  atau  Pejabat Eksekutif  perusahaan  atau  pihak-pihak lain  yang  mempunyai  hubungan  dengan perusahaan  tidak  dapat  menjadi  pihak independen  dari  anggota  Komite  Anti Fraud  sebelum  menjalani  masa  tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Anti Fraud wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
4. Anggota Direksi dilarang menjadi
Anggota Komite Anti Fraud.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti Fraud
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anti Fraud antara lain adalah:
1. Komite  Anti  Fraud  bertugas  membantu
dan memberi rekomendasi kepada Pemegang  Saham  dan  Dewan  Komisaris dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  di
bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam  kaitan  dalam  proses  untuk  dapat memberikan  rekomendasi,  Komite  Anti Fraud harus melakukan:
a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan  manajemen  risiko  dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan tugas  Komite  Manajemen  Risiko  dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Komite  Anti  Fraud  wajib  menyusun dan/atau  memperbarui  pedoman  dan  tata tertib kerja Komite Anti Fraud.

## Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Anti Fraud
Dalam melaksanakan Program Kerja, Komiter Anti Fraud antara lain : 1. Melakukan:
a. Pemantauan  risiko  dengan  melakukan review dan  evaluasi  atas  berbagai laporan  risiko.  Komite  memberikan pendapat  dan  saran  dalam  bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi  lebih  lanjut  akan  dibuat penjelasan  dan  atau  pertemuan  khusus membahas topik tersebut.
b. Pemantauan  hasil stress  test yang dilaporkan  secara  kwartalan  dalam bentuk risk dashboard.
c. Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada pemegang saham.
2. Melakukan pemantauan khusus terhadap:
a. Pengembangan program, seperti: rencana strategis dan arsitektur Teknologi  Informasi; Kecukupan  dan kapabilitas program-program pendukung operasional perusahaan. b. Risiko  operasional,  khususnya  risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko terkendali.
c. Evaluasi  perkembangan  transaksi  dan aktivitas  pembayaran:  analisis  hasil stress  test secara  khusus  pada  aspek: risiko  likuiditas  (general  marketstress

## test scenario) dan risiko pasar
2. Melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan GCG dengan cara:
a. Melakukan review dan  revisi  terhadap ketentuan  GCG  dan  tugas/kewajiban Komite Anti Fraud.
b. Mengevaluasi dokumen hasil kerja.
4. Memberikan  masukan  kepada  Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan  proses  manajemen  risiko tentang:
a. Perkembangan perusahaan b. Infrastruktur dan arsitektur TI
c. Pengembangan  penilaian,  pengukuran,
dan analisa risiko
d. Metode dan parameter stress test
5. Memastikan  bahwa  perusahaan  memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan  risiko, untuk  itu  evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
a. Melakukan review terhadap  ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
b. Melakukan  evaluasi  terhadap  metode, indikator dan pengukuran risiko.
6. Memantau  kesiapan  Perusahaan  atas regulasi baru tentang Teknologi Informasi dan Strategi Anti Fraud dengan cara:
a. Memonitor  perkembangan  pelaksanaan pemenuhan regulasi bidang TI
b. Memantau persiapan pelaksanaan peraturan  dan  strategi Anti  Fraud dan peraturan lain.
7. Menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang Saham, Analyst  Meeting,  dan  Rapat  Kerja dalam rangka pelaksanaan GCG.
8. Dalam  rangka Pengungkapan/ Disclosure Komite  Anti  Fraud,  perusahaan harus memiliki  Pedoman  dan  Tata  Tertib  Kerja Komite Anti Fraud yang telah disusun.
9. Dalam  rangka  mengembangkan  budaya dan  kepedulian  anti  Fraud  pada  seluruh jenjang  organisasi  serta  sebagai  bentuk pernyataan  anti  terhadap  Fraud,  maka
setiap  karyawan  yang  telah  mendapatkan sosialisasi  budaya  anti  Fraud  wajib menandatangani Deklarasi Pernyataan Anti Fraud.
Simpulan dan Saran

## Simpulan
Dengan  demikian, salah  satu  solusi
menuju zero  fraud adalah  dibentuknya Komite  Anti  Fraud. Komite  ini  diharapkan menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya  dengan  baik  dan  benar,  akan meningkatkan  nilai  perusahaan. Pengetahuan dan  pemahaman  manajemen  risiko  yang dimiliki  oleh  Komite  Anti  Fraud  akan  sangat dibutuhkan  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya berkaitan dengan penerapan  dan  pemantauan Enterprise  Risk Management (ERM).  Untuk  itu,  kompetensi utama  yang  harus  dimiliki  oleh Komite  Anti Fraud  adalah  kompetensi  manajemen  risiko. Komite Anti Fraud harus mampu mengidentifikasi,  menilai,  dan  mengevaluasi risiko-risiko potensial yang dapat muncul dan menjadi  gangguan  bagi  perusahaan,  baik akibat  faktor  internal  maupun  eksternal. Selain  itu,  Komite  Anti  Fraud  juga  harus memiliki  keahlian  dalam  penerapan  ERM, serta inovatif dalam melakukan pengembangan  kerangka  dan  proses  ERM agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  dalam mengelola risiko perusahaan. Anggota Komite Anti  Fraud  juga  harus memiliki softskill berupa kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat.

## Saran
Untuk  itu  penulis  memberikan  saran agar  setiap  perusahaan  memiliki  Komite  Anti Fraud yang dapat mengidentifikasikan, menilai,  mengawasi  dan  sekaligus  mencegah timbulnya  risiko-risiko  kecurangan  yang dilakukan  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar perusahaan, yang akan menghambat kemajuan perusahaan.  Komite  Anti  Fraud  akan  dapat menjadi  sebuah  komite  yang  mampu  menjadi penjaga  keberlanjutan  entitas  perusahaan  dari
risiko-risiko kecurangan yang sangat merugikan  perusahaan.  Seluruh  anggota Komite juga harus memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

## Daftar Pustaka
Brenner, SW, 2001, Is There Such a Thing as "Virtual  Crime"?  4  California  Criminal Law Review1.
Ciptaningsih,  Tri , 2012, Memahami  Lebih Lanjut  Penerapan  Strategi  Anti Fraud Bagi  Bank  Umum Di  Indonesia. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Yogyakarta
Lanham,  D,  Weinberg,  M,  Brown,  KE  & Ryan,  GW, 1987, Criminal  fraud.  The Law Book Company Limited.
Kirk,  DN  &  Woodcock,  AJJ, 1992, Serious fraud: investigation and trial,
Butterworths. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
Surat  Edaran  Nomor13/28/DPPNP    Perihal Penerapan  Strategi  Anti  Fraud  bagi
Bank Umum
Vasiu,    L,    Warren,    M    &    Mackay,    D , 2003, Defining    Fraud:    Issues    for Organizations  from    an    Information Systems    Perspective.  7th  Pacific  Asia Conference  on  Information  Systems, 10-13  July  2003,  Adelaide,  South Australia.
Zervos,  K, 1992, Responding  to  Fraud  in the 1990s’in Complex Commercial Fraud:  Proceedings  of  a  Conference,
20-23 August 1991, Edited by
Grabosky,  P.  N.,  Canberra,  Australian Institute  of  Criminology  Conference Proceedings, No. 10, pp. 199-209
https://s3-us-west- 2.amazonaws.com/acfepublic/2016- report-to-the-nations.pdf
http://manajemenppm.wordpress.com/2013/06 /17/fraud-di-tempat-kerja/ http://crmsindonesia.org/knowledge/crms- articles/fungsi-dan-peran-komite- pemantau-risiko-serta-kontribusinya- dalam-penerapan-
https:// www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/
article/download/1594/552
https://www.infobanknews.com/2011/05/ pentingnya-kebijakan-anti-fraud/