## PENGAWASAN CAMAT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG
Putu Agustana 1 dan I Nyoman Sukraaliawan 2

## Abstraksi
Pelaksanaan  setiap  bidang  pekerjaan  apapun  yang  sebaik-baiknya  tentu memerlukan  sekali  perencanaa  dan  pengontrolan/pengawasan.  Perencanaan  dan pengawasan  merupakan  dua  kutup  dari  suatu  proses  penyelenggaraan  untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan menjadi taraf permulaan dari proses itu dan mengandung aktifitas-aktifitas melihat kemuka, memikirkan jauh sebelumnya dan menggambarkan  lebih  dahulu  sebagai  landasan  untuk  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sedang  pengontrolan/pengawasan berikut tindakan-tindakan mencapai pembetulannya adalah tahap akhir dari proses penyelenggaraan  tersebut.  Pengawasan  adalah  keseluruhan  aktifitas  mengawasi, mencocokkan,  memeriksa  dan  mengendalikan  segenap  aktifitas  kegiatan  agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam  penelitian  ini  diajukan  sebuah  permasalahan  yakni  bagaimanakah pengawasan  Camat  dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam kualitatif, Teknik penentuan informan  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling,  adalah  Teknik  penentuan informan  dengan  pertimbangan  tertentu  yaitu  Camat,  Sekretaris  Camat,  staf kecamatan  ,  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Buleleng  1,  Kepala  desa  dan wajib  pajak.Analisis  interaktif  Miles  &  Huberman  digunakan  untuk  melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data, mencapai kedalam pemahaman, katagori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  makna  dalam penelitian.
Hasil penelitian menimpulkan bahwa  Camat selaku Kepala Wilayah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk  AInspektorat  Kabupaten.  Akan  tetapi  Camat  dalam  hal  ini  melaksanakan kewenangan  hanya  sebatas  pada  upaya  pembinaan  dan  melaksanakan  koordinasi dengan  Unit  Pelaksanan  Teknis  Daerah  maupun  kepada  Kepala  Desa  dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengacu kepada simpulan  yang disampaikan di  atas, maka dalam hal  ini disarankan  bahwa  Camat  selaku  Kepala  Wilayah  mempunyai  tanggung  jawab yang  besar  berkenaan  dengan  segala  sesuatunya  yang  ada  di  wilayahnya.  Demi kelancaran  dan  keberhasilannya  seperti  apa  yang  diharapkan  oleh  kita  semua, maka sebaiknya Camat diberikan kewenangan  yang lebih dalam hal  pengawasan karena Camat yang paling memahami dan mengetahui segala sesuatunya yang ada diwilayahnya  termasuk  keberhasilan  dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
Kata Kunci  : Pengawasan, Camat , Pajak Bumi dan Bangunan.
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email. putu.agustana@unipas.ac.id 2Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email. sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Ditegaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  setiap  bidang  kegiatan  dalam  suatu organisasi apapun bentuknya organisasi itu dalam mencapai tujuannya diperlukan sekali suatu rencana dan berikut pengawasannya agar setiap pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula. Dari uraian di atas  jelas  terlihat  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  era  tantara  perencanaan dengan pengawasan. Malahan sedemikian eratnya hubungan kedua fungsi organik administrasi  dan  mamajemen  itu  sehingga  Harold  Kontz  dan  Cyrill  O’Donnel dalam buku “Principles of Management” Siagian (2008:108) mengatakan bahwa :
“Planning  and  controlling  are  the  two  sides  of  the  same  coin.  Artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang  sama.  Dus  jelas  bahwa  rencana  dan  pengawasan  tidak  mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan  dan/atau  penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya”
Maka dari itulah proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan  dan  penyelewengan  dari  rencana  yang  telah ditentukan.  Jadi  jelaslah  kiranya  bahwa  pengawasan  sangat  menentukan peranannya  dalam  usaha  mencapai  tujuan  atau  dapat  pula  dikatakan  bahwa pengawasan    itu  mutlak  perlu  karena  manusia  ada  kecenderungan  berbuat  salah, dan paling sedikit bersifat khilaf.
Pada  saat-saat  atau  dewasa  seperti  sekarang  ini  seluruh  bangsa  yang  ada selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  setiap  apa  yang  telah  dicapainya  dalam rangka  menciptakan  suatu  keadaan  yang  lebih  baik  yakni  terciptanya  suatu keadaan  yang  lebih  baik  yakni  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur. Selanjutnya jika kita ingin mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang sejahtera, maka kita tidak bisa terlepas dari masalah pembangunan seperti apa yang dialami oleh negara kita sekarang ini.
Pembagunan  pada  dasarnya  adalah  proses  pembaharuan  kepada  suatu keadaan  yang  dianggap  lebih  baik  seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  Bintoro
Tjokroamidjojo  dan  Mustapadijaja  (Nawawi,2006:  2)  yang  mengungkapkan pendapat:
“ United  Nation:  Development  Administration:  Current  approaches  and trends  in  public  administration  for  national  development ”,  bahwa pengertian  pembangunan  harus  dilihat  secara  dinamis,  dan  bukan  dilihat sebagai  konsep  statis.  Pembangunan  adalah  suatu  orientasi  dan  kegiatan usaha yang tanpa akhir. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pembangunan adalah merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri”.
Untuk  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  seluruh  rakyat serta  meletakkan  dasar  atau  landasan  yang  kuat  untuk  tahap  pembangunan berikutnya.  Pada  dasarnya  pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  berarti  bahwa  pembangunan  itu  tidak  hanya mengejar  kemajuan  lahiriah  atau  kepuasan  batiniah  saja,  melainkan  keselarasan, keserasian  dan  keseimbangan  antara  keduanya;  bahwa  bukan  hanya  untuk  suatu golongan  atau  sebagian  dari  masyarakat,  tetapi  untuk  seluruh  masyarakat  dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.
Guna  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pembangunan  daerah yang  telah  ditetapkan  tentunya  membutuhkan  adaya  sumber  keuangan  yaitu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang termasuk di  dalamnya  adalah  pembangunan  daerah  yang  telah  diserahkan  kepada  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pasal  279  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah No.9  Tahun 2015 meliputi:
a. Pemberian  sumber  penerimaan  Daerah  berupa  pajak  daerah  dan retribusi daerah;
b. Pemberian  dana  bersumber  dari  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. Pemberian  dana  penyelenggaraan  otonomi  khusus  untuk  Pemerintah Daerah teretntu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
d. Pemberian pinjaman dan /atau hibah, dana darurat, dan insentif(fiscal).
Kembali kepada pajak daerah yang di dalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dari penerimaan negara yang dipakai sebagai sumer dari pendapatan daerah dan diharapkan untuk bisa dikelola bagi keperluan
pembangunan pembiayaan pembangunan, sehingga apa yang yang menjadi tujuan dari  daerah  akan  lebih  dapat  tercapai.  Untuk  pelaksanaan  peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat di daerah-daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar, dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru serta peningkatan  dan  penyempurnaan  penyaluran  berbagai  dana-dana  pembangunan, seperti apa yang disampaikan Haw Widjaja (2013: 250) :
“Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  melibatkan  peran  serta  masyarakat dan  sektor  swasta  dalam  pembangunan  daerah.  Untuk  memdorong  peran serta  masyarakat  dan  sector  swasta  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah dapat  memberikan  insentif  dan/atau  kemudahan  kepada  masyarakat dan/atau investor”.
Kemudian  dalam  usaha  merealisasikan  pemerataan  pembangunan    ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah  seperti  apa  telah  tercantum  pada  rencana-rencana  sebelumnya  yang semuanya  ini  mencerminkan  bagian  dari  pada  tujuan  pembangunan  nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Selanjutnya salah satu sumber keuangan yang dipakai sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan daerah seperti diungkapkan di atas diantaranya adalah Pajak  Bumi  dan  Bangungan,  seperti  diuraikan  di  muka,  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  sangat  diperlukan  adanya pengawasan.  Dipihak  lain  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  juga memerlukan  pembiaayaan.  Dari  sini  kita  bisa  melihat  bahwa  ada  hubungan  erat antara  sumber  keuangan  dan  pengawasan  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan.  Disamping  sistem  yang  baik  dengan  administrasi  yang memadai,  maka  berhasil  tidaknya  kebijaksanaan  fiskal  juga  tergantung  pada pengawasan yang teratur dan ketat agar pelaksanaan berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Maka dari itulah melalui pengawasan ini diharapkan  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  berjalan  sesuai dengan  rencana  yakni  apa  yang  telah  ditargetkan.  Sebab  pengawasan  dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana.
Camat  selaku  Kepala  Wilayah  kecamatan  dalam  hal  ini  bertanggung sepenuhnya  terhadap  berhasil  atau  tidak  dari  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan, sebab Camat adalah wakil dari Pemerintah yang sekaligus memimpin pemerintahan  serta  membimbing  dan  mengawasi  jalannya  pemerintahan  di kecamatan serta mengawasi kelancaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menunjang  pembangunan  di  daerah.    Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  masalah tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas adalah:
Bagaimanakah  pengawasan  Camat  dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

## 2. Kajian Pustaka
Para  ahli  dalam  hal  ini  memberikan  pemahaman  tentang  pengawasan diantaranya  menurut  Stoner  dan  Wankel  (  Subardi,1992:6).  “Pengawasan  berarti para manajer berusaha untuk  meyakinkan bahwa organisasi  bergerak dalam arah atau  jalur  tujuan.  Apabila  salah  satu  bagian  dalam  organisasi  menuju  arah  yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali  ke  jalur  tujuan  yang  benar  “.  Sementara  itu  menurut  McFarland  ( Handayaningrat,  1994:143).  “ Control (Pengawasan)  ialah  suatu  proses  dimana pimpinan  ingin  mengetahui  apakah  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  bawahannya  sesuai  dengan  rencana,  perintah,  tujuan,  atau  kebijaksanaan yang  telah  ditentukan.  Selanjutnya  Smith  (Soewartojo,  1995:131-132) menyatakan  bahwa: “Controlling “  sering  diterjemahkan  pula  dengan pengendalian,  termasuk  di  dalamnya  pengertian  rencana-rencana  dan  norma- norma  yang  mendasarkan  pada  maksud  dan  tujuan  manajerial,  dimana  norma- norma  ini  dapat  berupa  kuota,  target  maupun  pedoman  pengukuran  hasil  kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatankegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam  keadaan  keseimbangan  bahwa  pengawasan  memberikan  gambaran mengenai  hal-hal  yang  dapat  diterima,  dipercaya  atau  mungkin  dipaksakan,  dan batas  pengawasan  ( control  limit )  merupakan  tingkat  nilai  atas  atau  bawah  suatu
sistem  dapat  menerima  sebagai  batas  toleransi  dan  tetap  memberikan  hasil  yang cukup  memuaskan.  Dalam  manajemen,  pengawasan  ( controlling) merupakan suatu  kegiatan  untuk  mencocokkan  apakah  kegiatan  operasional (actuating )  di lapangan sesuai dengan rencana ( planning ) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan ( goal) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan  adalah  mengenai  kesalahan,  penyimpangan,  cacat  dan  hal-hal  yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.
Untuk  memungkinkan  adanya  suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif dan  agar  pengawasan  itu  dapat  terarah,  maka  perlu  dipenuhi  beberapa,  prinsip pengawasan  sebagai  berikut  :    Obyektif  dan  menghasilkan  fakta;  pengawasan harus  bersifat  obyektif  dan  harus  dapat  menemukan  fakta-fakta  tentang pelaksanaan  pekerjaan  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya;  Berpangkal tolak  dari  keputusan  pimpinan;  untuk  mengetahui  dan  menilai  ada  tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan  pimpinan,  yang  tercermin  dalam  :  1)  Tujuan  yang  ditetapkan.2) Rencana kerja yang telah ditentukan. 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.  4)  Perintah  yang  telah  diberikan.5)  Peraturan-peraturan  yang  telah ditetapkan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul  karena  adanya  keuntungan  dan/atau  kedudukan  sosial  ekonomi  bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari  padanya.  Jika  dilihat  dari  sifatnya,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan pajak  yang  bersifat  kebendaan.  Artinya,  besaran  pajak  terutang  ditentukan  dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut  menentukan  besarnya  barang.  Adapun  yang  menjadi  obyek  bumi  adalah sawah,  ladang,  kebun,  tanah,  pekarangan  dan  tambang,  sedangkan  obyek bangunan meliputi  rumah tinggal,  bangunan usaha, dan  gedung bertingkat,  pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol
Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal  berikut  ini: mempunyai  hak  atas  bumi,    memperoleh  manfaat  atas  bumi. memiliki  bangunan.  menguasai  bangunan.  memperoleh  manfaat  atas  bangunan.
Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB.  Terdapat  juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki  kriteria  tertentu  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Berikut  ini  daftar kriteria tersebut: objek  pajak  tersebut  digunakan  semata-mata  untuk  kepentingan  umum dibidang  ibadah,  sosial,  kesehatan,  pendidikan,  dan  kebudayaan  nasional,  yang tidak  dimaksudkan  untuk  memperoleh  keuntungan.  digunakan  untuk  kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan  Retribusi  Daerah,  maka  kewenangan  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  telah  diserahkan  ke pemerintah  kabupaten/kota.  Sedangkan,  untuk  PBB  sektor  Pertambangan, Perhutanan,  dan  Perkebunan  (PBB  P3)  masih  di  bawah  wewenang  pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  humanistik,  serta  dapat  menjelaskan  perspektif naturalistik  dan  perspektif  interpretif  pengalaman  manusia.  Menurut  Moleong, (2000:05)  penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  didasarkan  oleh beberapa  pertimbangan.  “ Pertama, menyesuaikan  metode  kualitatif  lebih  mudah apabila  berhadapan  dengan  kenyataan  ganda; kedua, metode  ini  menyajikan secara  langsung  hakekat  hubungan  antara  peneliti  dan  responden;  dan ketiga, metode  ini  lebih  peka  dan  lebih  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Menurut  Sugiyono,  (2009:218-219)  “dalam  penelitian  kualitatif,  teknik informan  yang  sering  digunakan  adalah purpose  sampling,  purposive  sampling adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita
harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan  memudahkan peneliti  menjelajahi  obyek/  situasi  sosial  yang  diteliti”.  Di  dalam  melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilihkan  orang  yang  benar-benar  mengetahui  dan  menguasai  serta  terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti sendiri, sedangkan informannya adalah Camat, Sekretaris Camat, Perbekel, Staf Kecamatan, Sedahan, dan Kepala  UPTD BKD Buleleng 1 Kecamatan Sawan.
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan  penelitian kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian  (Hendarso, 2007:10).  Menurut  Sugiyono,  (2013:208)  mengemukakan  bahwa  fokus  yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum.  Dari  penjelajahan  umum  ini  peneliti  memperoleh  gambaran  umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami  secara  lebih  luas  dan  mendalam,  maka  diperlukan  pemilihan  fokus penelitian.  Sedangkan  menurut  Moleong,  (2000:28),  fokus  penelitian  kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan  fokus  penelitian,  sehingga  fokus  penelitian  dapat  berkembang  atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat "emercial induktif (kenyataan dan induktif)  segalanya  ditentukan  dari  data  yang  sebenarnya  diperoleh  dilapangan. Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah:  pengawasan  Camat dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  meliputi:  pengawasan  ke sedahan/  UPTD,  pengawasan  ke  Perbekel,  pengawasan  ke  masyarakat  wajib pajak.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sawan  Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan pemanfaatan  dokumen.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  analisis kualitatif dengan prosedur : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi ( Sugiono, 2013 ).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bahwasanya  dalam  pelaksanaan  setiap  bidang  kegiatan  dalam  suatu organisasi apapun bentuknya organisasi itu dalam mencapai tujuannya diperlukan sekali suatu rencana dan berikut pengawasannya agar setiap pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula, sehingga jelas terlihat  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  era  tantara  perencanaan  dengan pengawasan.
Seperti apa yang telah disampaikan oleh para informan yag telah ditetapkan pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  memang  betul  Pajak  Bumi  dan  Bangunan memiliki  arti  dan  makna  yang  penting  bagi  setiap  daerah  dalam  rangka keberhasilan  pembangunan  di  daerahnya  karena  telah  ditetapkan  sebelumnya sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah  tersebut.  Oleh  karenanya,  maka  semua langkah dan gerakan ditujukan untuk itu seperti dalam rangka gebyar Pajak Bumi dan  Bangunan  Camat  selalu  mendukung  dan  mendampingi  serta  memfasilitasi dan  berkoordinasi  dengan  semua  pihak.  Peran  Camat  dalam  pengawasan menyangkut  keberhasilan  pemungutan  PBB  selalu  berkoordinasi  dengan  seluruh Perbekel  se  Kecamatan  Sawan  dan  juga  berkoordinasi  dengan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  1  yang  mewilayahi  Kecamatan  Sawan  ,  Kubutambahan  dan Tejakula,  karena  Camat  diikutkan  dalam  Team  Pengendalian  dan  Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan.
Hal  senada  juga  dipaparkan    oleh  informan  bahwa  dalam  rangka pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  jenis obyek pajak, Camat menegaskan dan selalu bersurat ke Perbekel atau Pak Camat datang  langsung  ke  desa  ketika  waktu  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan telah  ditentukan  lebih-lebih  ketika  masih  didapati  masih  ada  tunggakan  dalam rangka  pembayaran  PBB.  Sebenarnya  desa  hanya  memfasilitasi  saja  sedangkan Pak  Camat  dalam  rangka  pengawasan  selalu  merespon  dengan  baik  dan  adanya usaha  jemput  bola  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Tidak  kalah penting  dalam  rangka  keberhasilan  pemungutan  PBB  Camat  yang  berkoordinasi dengan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  selalu  mempunyai  peran  penting  dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan  paparan  di  atas  bahwasanya  pelaksanaan  setiap  bidang pekerjaan apapun yang sebaik-baiknya tentu memerlukan sekali perencanaan dan pengontrolan/pengawasan.  Perencanaan  dan  pengawasan  merupakan  dua  kutup dari  suatu  proses  penyelenggaraan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dengan demikian  pada  dasarnya  keberhasilan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan banyak  faktor  yang  ikut  mempengaruhinya  selain  faktor  koordinasi  dan pengawasan,  faktor  kesadaran  dari  masyarakat  selaku  wajib  pajak  juga  ikut mendukung.  Pak  Camat  selalu  melakukan  koordinasi  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dengan  pihak  Perbekel  dan  juga  dengan  pihak  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  agar  target  PBB  yang  telah  ditetapkan terlampaui.
Memang masalah Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi momok bagi sumber pendapatat asli daerah karena masih terdapat penyimpangan antara target PBB dengan realisasinya, sehingga keadaan ini membuat pihak yang berkompeten selalu    merancang  dan  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  tupoksinya.  Pak Camat  tidak  sepenuhnya  dapat  melaksanakan  pengawasan  dalam  rangka  PBB karena  tupoksinya  bukan  itu,  akan  tetapi  hanya  sebatas  melakukan  koordinasi dengan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  yang  ada  di  kecamatan  dan  juga berkoordinasi  dengan  seluruh  Perbekel  di  wilayahnya.  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  secara  hirarki  tidak  ada  hubungan  dengan  pihak  kecamatan  akan  tetapi dengan  Badan  Keuangan  Daerah,  sehingga  setiap  kegiatan  UPTD  di  kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan Camat.
Pengawasan  merupakan  proses  dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan pengambilan  tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results . Pengawasan adalah  proses  untuk  memastikan  bahwa  segala  aktifitas  yang  terlaksana  sesuai dengan  apa  yang  telah  direncanakan  . The  process  of  ensuring  that  actual activities conform the planned activities . Pengawasan juga sangat diperlukan agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan dapat berdaya guna, sebagaimana terungkap  dalam  tulisan  bahwa:  dibutuhkan  “ tata  kelola  pembangunan  yang
berdaya  guna,  serta  pembinaan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat (Sandiasa & Widnyani, 2017: 69)
Camat  di  era  sekarang  tidak  lagi  sebagai  penguasa  wilayah  akan  tetapi tetap  dibawah  struktur  pemerintahan  kabupaten,  oleh  karenanya  pemerintah kecamatan melaksanakan unsur kewilayahan. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kami dari pihak kecamatan mengkoordinir, melakukan pembinaan, termasuk  juga  sosialisasi  kepada  seluruh  Perbekel.  Sedangkan  dari  pihak  UPTD juga  melaksanakan  pembinaan  dan  sekaligus  melaksanakan  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  seandainya  ditemukan  adanya  berbagai  masalah  baru ditangani  oleh  kecamatan. Camat memiliki kewenangan akan tetapi  tidak penuh, sehingga  pengawasannyapun  tidak  penuh  karena  pengawasan  sepenuhnya dilakukan  oleh  Inspektorat  melalui  leading  sektor  yakni  BKPD,  oleh  karenanya Camat  beserta  jajarannya  melalui  Perbekel  sebagai  penyambung  kabupaten disampaikan  pembinaan  dan  sosialisasi  (  misalnya  bayar  tepat  waktu.  Menurut Winardi.  Pengawasan  adalah  semua  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pihak manajer  dalam  upaya  memastikan  bahwa  hasil  aktual  sesuai  dengan  hasil  yang direncanakan.  Sedangkan  menurut  Basu  Swasta,  pengawasan  merupakan  fungsi yang  menjamin  bahwa  kegiatan-kegiatan  dapat  memberikan  hasil  seperti  yang diinginkan.  Sedangkan  menurut  Komaruddin,  pengawasan  adalah  berhubungan dengan  perbandingan  antara  pelaksana  aktual  rencana,  dan  awal  untuk  langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

## 5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Camat  selaku  Kepala  Wilayah dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan penuh  untuk  Inspektorat  Kabupaten.  Akan  tetapi  Camat  dalam  hal  ini melaksanakan  kewenangan  hanya  sebatas  pada  upaya  pembinaan  dan melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksanan Teknis Daerah maupun kepada Perbekel dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengacu kepada simpulan  yang disampaikan di  atas, maka dalam hal  ini disarankan  bahwa  Camat  selaku  Kepala  Wilayah  mempunyai  tanggung  jawab yang  besar  berkenaan  dengan  segala  sesuatunya  yang  ada  di  wilayahnya.  Demi kelancaran  dan  keberhasilannya  seperti  apa  yang  diharapkan  oleh  kita  semua, maka sebaiknya Camat diberikan kewenangan  yang lebih dalam hal  pengawasan karena Camat yang paling memahami dan mengetahui segala sesuatunya yang ada diwilayahnya  termasuk  keberhasilan  dalam  rangka  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. 1991. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Reneka Cipta
Aspek Ekonomi dan Sosiologi, ITS Press, Surabaya.
Basrowi  dan  Sukidin.  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif  Perspektif  Mikro.
Surabaya. Insan. Cendikia.
Bungin, Burhan. 2003. Metodelogi Penelitian Sosial  & Ekonomi: Format-format Kuantitatif  dan  Kulitatif  untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan  Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran . Jakarta. Kencana.
Handayaningrat,  S.,  1994, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen, CV. Haji Masagung, Jakarta.
Hendarso,  EmySusanti  2007. Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagi  Alternatif Pendekatan  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah,  Penelitian  Kualitatif: SebuahPengantar , KencanaPrenada Media Group : Jakarta
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung.  Remaja Rosda Karya.
Nasution. 1991. Metoda Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung. Tarsito.
Nawawi, 2006 , Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kalian Konsep, Model Teori dari
Sandiasa,  Gede  dan  Ida  Ayu  Putu  Sri  Widnyani,  2017.  “Kebijakan  Penguatan Lembaga  Pemberdayaan  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan”. Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 8 No.
1- Agustus 2017
Sarwoto,  1989, Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Management, Ghalia  Indonesia,
Jakarta
Siagian, Sondang P., 2008, Filsafat Administrasi , Bumi Aksara, Jakarta.
Silalahi,  Gabriel  Amin.  2009, Metodologi  Penelitian  dan  Studi  Kasus, Citra Media, Sidoarjo
Soewartojo,  J.,  1995, Korupsi,  Pola  Kegiatan  dan  Penindakannya  serta  Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Restu Agung, Jakarta.
Subardi, A., 1992, Dasar - Dasar Manajemen , Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widjaja,  Haw,2013, Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia ,PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.