Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama
1 Aris Prio Agus Santoso, 2 Muhamad Habib, 3 Rezi, 4 Diniar Hapsari
1234 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Pinang Raya No. 47, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Email: arisprio_santoso@udb.ac.id
Abstrak. UUD 1945 memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan  yang  dianutnya,  akan  tetapi  dalam  implementasinya  kemunculan  agama  baru  justru malah memecah Persatuan Indonesia antara Pemerintah dan warga yang menganut ajaran atau agama baru tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan dilema hukum dan sosial. Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  kemunculan  agama  baru  ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi Manusia, dan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU  Kerukunan Umat Beragama. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pengumpulan  data  dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan  dilindungi.  Sekalipun  bukan  termasuk  6  (enam)  agama  yang  diakui,  dan  Negara  harus  tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut.   Terkait masalah syariat dikembalikan kepada masing-masing  individu  dan  keberadaan  sanksi  yang  diajarkan  dalam  agama  tersebut,  karena pelanggaran  norma  agama  sanksinya  adalah  dipertanggungjawabkan  oleh  individu  tersebut dihadapan Tuhannya.Kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.
Kata Kunci: Agama Baru, HAM, Kerukunan Umat Beragama.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Pancasila,  salah satunya  adalah  sila  kesatu  tentang  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa pada  dasarnya  memuat  pengakuan  ekplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Ia merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara.
Dalam  Pancasila,  nilai  ketuhanan dibaca  dan  dimaknai  secara  hierarkis.  Nilai ketuhanan  merupakan  nilai  tertinggi  karena menyangkut  nilai  yang  bersifat  mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu  perbuatan  dikatakan  baik  apabila  tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum
Tuhan.  Berikutnya,  dalam  bacaan  Pancasila juga,  prinsip  ketuhanan  diwujudkan  dalam paham  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  selalu berkaitan  erat  dengan  agama.  Dimana  agama sendiri  merupakan  proses  hubungan  manusia yang  dirasakan  terhadap  sesuatu  yang diyakininya,  bahwa  sesuatu  lebih  tinggi  dari pada  manusia.  Agama  juga  dijadikan  sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan  sistem  perilaku  yang  terlembaga,  yang kesemuanya terpusat pada persoalan- persoalan  yang  dihayati  sebagai  yang  paling maknawi (ultimate  Mean  Hipotetiking).
Agama  merupakan  ajaran  yang  diturunkan oleh  Tuhan  untuk  petunjuk  bagi  umat  dalam menjalani kehidupannya.
Dikutip dari Portal Informasi
Indonesia (indonesia.go.id), Pemerintah Republik  Indonesia  secara  resmi  hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Katolik,  Hindu,  Buddha  dan  Konghucu.  Di mana  persentase  jumlah  penganut  agama tersebut,  agama  Islam  menduduki  jumlah teratas yakni 87,2%, kemudian Protestan 6,9%, Katolik 2,6%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan urutan paling bawah adalah Konhucu 0,05%.
Dari data tersebut di atas sudah jelas nampak  bahwa  Indonesia  hanya  mengakui enam agama saja, namun ternyata belakangan ini di Indonesia muncul beberapa agama baru seperti  yang terjadi di Solok Sumatera Barat. Badan
Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan  dan  Kepercayaan  Masyarakat
(Bakorpakem) Solok menemukan agama baru yang diberi nama “Agama Muslim”, di mana penganut  agama  ini  tidak  percaya  kepada hadist  dan  sunnah  Nabi  Muhammad  SAW. Aliran  ini  juga  tidak  memerlukan  shalat melainkan hanya perlu mengingat Tuhanya.
Tidak  hanya  itu,  di  Mataram,  Nusa Tenggara Barat, seorang
Dosen
mendeklarasikan sebuah agama baru bernama “Angkasa Nauli” didepan para mahasiswanya.
Dalam  Pasal  29  UUD  Tahun  1945 ditegaskan  bahwa  negara  berdasarkan  atas ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Negara  tidak  hanya  menjamin  kebebasan memeluk  agama,  sekaligus  negara  menjamin, melindungi,  membina,  mengembangkan  serta memberikan bimbingan dan  pengarahan, agar kehidupan  beragama  boleh  berkembang, bergairah, bersemarak serasi dengan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Negara tidak mengatur dan  ingin  mencampuri  urusan  syariat  dan ibadah-ibadah agama, yang umumnya terbentuk  dalam aliran  agama masing-masing menurut  keyakinan  masing-masing  yang dijamin sepenuhnya oleh negara.
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  jelas bahwa  UUD  1945  memberi  kebebasan  bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan  yang  dianutnya,  akan  tetapi dalam  implementasinya  kemunculan  agama baru  justru  malah  memecah  Persatuan Indonesia  antara  Pemerintah  dan  warga  yang
menganut  ajaran  atau  agama  baru  tersebut sehingga  hal  ini  akan  mengakibatkan  dilema hukum dan sosial.
Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kemunculan agama baru ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi Manusia.
2. Bagaimana kemunculan agama baru ditinjau  dari  RUU  Kerukunan  Umat Beragama.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  penelitian  ini.    Peneliti  memilih melakukan  metode  ini  dengan  pertimbangan karena situasi yang masih terkendala Covid-19 jika  penelitian  tersebut  dilakukan  dengan pendekatan  empiris.  Tipe  desain  penelitian yang  digunakan  adalah Descriptive  Design . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data sekunder  yaitu  yang  diperoleh  melalui kepustakaan. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, RUU PUB. Selanjutnya data dianalisis menggunakan  teknik  analisis  kulitatif,  yaitu untuk  menjawab  permasalahan  bagaimana bagaimana  kemunculan  agama  baru  ditinjau dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi  Manusia,  dan bagaimana  kemunculan  agama  baru  ditinjau dari RUU Perlindungan Umat Beragama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemunculan Agama Baru Ditinjau  dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia
Dilain  pihak  kita  ketahui,  bahwa Indonesia  merupakan  negara  Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  negara sekuler  karena  negara  sekuler  sama  sekali
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  mau  terlibat  dalam  urusan  agama. Menurut  Mahfud  M.D,  negara  Pancasila adalah  sebuah religious  nation  state yakni sebuah  negara  kebangsaan  yang  religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya  jumlah  pemeluk  masing-masing. Berangkat  dari  konsepsi  tersebut,  maka adalah  suatu  keniscayaan  bahwa  negara mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional  obligation/judicial  review) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.
Dengan demikian, kebebasan beragama  di  Indonesia  dijamin  oleh  UUD 1945  terutama  pasal  28E,  28I,  dan  29. Pembatasan  terhadap  kebebasan  itu  hanya dapat  dilakukan  melalui  UU  sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak- hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  dasar manusia.  Pasal  22  UU  Nomor  39  Tahun 1999 menegaskan bahwa:
“(1)  Setiap  orang  bebas  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya  itu;  dan  (2)  Negara menjamin  kemerdekaan  setiap  orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.”
Tetapi Undang-Undang yang sama juga  mengatur  adanya  kewajiban  dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal- pasal  1,  67,  68,  69  dan  70  UU  tersebut. Tentang  pembatasan  hak  dan  kebebasan hanya dapat dilakukan oleh UU
sebagaimana  diatur  Pasal  73  UU  tersebut. Demikian pula kebebasan beragama dijamin  oleh  Kovenan  Internasional  Hak Sipil  dan  Politik  yang  telah  diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal  18  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  UU  ini, disebutkan sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama. Hak  ini  mencakup  kebebasan  untuk menganut  atau  menerima  suatu  agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan  kebebasan  baik  secara  individu maupun  bersama-sama  dengan  orang lain,  dan  baik  di  tempat  umum  atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya  dalam  kegiatan  ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
(2) Tidak  seorang  pun  boleh  dipaksa sehingga  mengganggu  kebebasannya untuk  menganut  atau  menerima  suatu agama  atau  kepercayaannya  sesuai dengan pilihannya.
(3) Kebebasan  untuk  menjalankan  agama atau  kepercayaannya  seseorang  hanya dapat  dibatasi  oleh  ketentuan  hukum, yang  diperlukan  untuk  melindungi keamanan,  ketertiban,  kesehatan  atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
Prinsip  dan  pasal-pasal  mengenai kebebasan  beragama  diatas  masih  sangat umum  dan  perlu  penjabaran  lebih  lanjut. Jika  dikaitkan  dengan  isu  kebebasan beragama di Indonesia dewasa masalahnya dapat dibagi menjadi sekurang-kurangnya 4 masalah:
a. Hubungan  kebebasan  beragama  dengan agama lain. Ini menjadi masalah karena adanya pluralitas agama yang mengakibatkan adanya benturan program  antara  satu  agama  dengan agama lain.
b. Hubungan  kebebasan  beragama  pada pemeluk  agama  masingmasing.  Ini menyangkut masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang.
c. Hubungan  kebebasan  beragama  dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah mutlak diperlukan sebagai penengah dan fasilitator  antar  agama  atau  antar pemeluk agama.
d. Hubungan  kebebasan  beragama  dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(DUHAM). Ini bermasalah ketika HAM
yang  dianggap  universal  itu  ternyata secara konseptual dan praktis
berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.
Dalam  UUD  1945  tidak  secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negera Indonesia. Dengan demikian menurut  ketentuan  UUD  1945  tersebut, warga  negara  diberi  kebebasan  untuk memeluk  dan  memilih  salah  satu  agama atau  keyakinan  serta  menjalankan  ibadat sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang  tidak  dapat  dipaksaan.  Negara sekalipun  tidak  dapat  memaksakan  dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.
Di  dalam  Penetapan  Presiden (PnPs)  No.  1  Tahun  1965  tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan  pasal  1,  agama-agama  yang dipeluk  oleh  penduduk  Indonesia  ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong  Cu (Confusius). Agama-agama inilah  yang  dipeluk  hampir  seluruh penduduk  Indonesia.  Oleh  karena  itu agama-agama dimaksud mendapatkan jaminan  dari  negara  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  29  ayat  (2)  UUD 1945, yakni “Negara
menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Selain  mendapatkan jaminan  dari  negara  juga  mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan.
Didalam  konstitusi,  dijelasakan dalam  sejumlah  pasal  yang  bukan  saja menunjukkan  pentingnya  agama,  akan tetapi  juga  betapa  agama  dan  kehidupan beragama merupakan HAM, seperti:
a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).
b. Hak  untuk  bebas  memeluk  agama  dan beribadat (Pasal 28E).
c. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan sikap,  sesuai  dengan  hati  nuraninya (Pasal 28E ayat (2)).
d. Hak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan harta benda yang di bawah kekuasaannya  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi (Pasal 28G).
e. Hak  atas  bebas  dari  penyiksaan  (Pasal 28G ayat (3)).
Puncak  pengakuan  atas  hak  asasi manusia  dalam  konstitusi  ditutup  dengan dengan  termuatnya  Pasal  28  J,  yang menyatakan:  “(1)  Setiap  orang  wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  (2)  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  dan  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam  suatu  masyarakat  demokratis.” kebebasan  beragama  sebagai  salah  satu fondasi  bernegara  juga  diakui  oleh  UUD 1945,  yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
(“Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaan  itu.”)  Legalisasi  dalam konstitusi itu kiranya cukup untuk menunjukkan  bahwa  agama  menduduki porsi  yang  penting  dalam  kehidupan bernegara di Indonesia.
Masalah menjalankan syariat
agamanya  atau  tidak  itu  kembali  pada masing-masing  individu  dan  keberadaan sanksi  yang  diajarkan  dalam  agama
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya  dipertanggungjawabkan  oleh individu dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan beribadat dan kepatuhan terhadap syariat  agama  yang  dipeluknya  sebagai cermin tingkat keyakinan penganut terhadap agama tersebut.
Kebebasan  memeluk  agama  juga menjadi  bagian  Hak  Dasar  Manusia.  Hak dasar  inilah  yang  disebut  sebagai  Hak Asasi.  Hak  beragama  yang  dimilki  oleh setiap  warga  negara  Indonesia  yang dinyatakan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  sebagai hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warganegara  untuk  memeluk  agama,  akan tetapi  tidak  dapat  menentukan  salah  satu agama yang dipilihnya. Namun demikian di dalam negara hukum (rechstaat) yang dapat merampas  Hak  asasi  hanyalah  Peraturan Perundang-undangan.  Hal  ini  berdasarkan asal legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan  asasi  dapat  dijalankan  dengan tanpa  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Implementasi “kebebasan”  dalam  negara  hukum  tidak dapat  dijalankan  sebebas-bebasnya,  tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk  kebebasan  memeluk  agama  dan beribadat  menurut  agamanya.  Dengan demikian  di  dalam  memeluk  agama  dan menjalankan  ibadatnya  sesuai  yang  diatur dan  ditetapkan  dalam  agama  yang  dianut dan  diakui  keberadaannya  oleh  negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dari  seluruh  uraian  tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunculan agama  baru  di  Indonesia  merupakan  Hak Asasi  Manusia  yang  perlu  dihormati  dan dilindungi.  Sekalipun  bukan  termasuk  6 (enam)  agama  yang  diakui,  Negara  harus tetap  menjamin  kebebasan  para  pemeluk agama  tersebut.    Masalah  menjalankan syariat agamanya atau tidak itu dikembalikan kepada masing-masing
individu  dan  keberadaan  sanksi  yang diajarkan  dalam  agama  tersebut,  karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.
2. Kemunculan Agama Baru Ditinjau  dari RUU Kerukunan Umat Beragama
Negara Indonesia merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan  rakyat,  dan  kedaulatan  hukum yang  berlaku  secara  simultan  dalam ketatanegaraan Indonesia. Konsep bernegara  dalam  masyarakat  Indonesia dilandasi  oleh  kesadaran  atas  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Negara  Indonesia terbentuk karena adanya kesadaran tentang persamaan  senasib  oleh  rakyat  Indonesia, sehingga  melahirkan  perjanjian  bersama diantara  berbagai  suku  untuk  membentuk negara yakni negara Indonesia. Oleh karena itu  kekuasaan  negara  dalam  konteks keindonesiaan diperoleh dari rakyat Indonesia secara keseluruhan dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Negara Indonesia memberi jaminan  kemerdekaan  untuk  memeluk agama kepada penduduknya dengan mencerminkan  kebebasan  tanpa  adanya pemaksaan.
Sebagai  apa  yang  dipercayai, agama  memiliki  peranan  penting  dalam hidup  dan  kehidupan  manusia  baik  secara pribadi  maupun  secara  kelompok.  Secara umum  agama  berfungsi  sebagai  jalan penuntun  penganutnya  untuk  mencapai ketenangan hidup dan kebahagian di dunia maupun di kehidupan kelak.
Kebebasan  beragama  tidak  hanya sebuah  derivasi  dari  hak-hak  sipil  dan politik, tetapi lebih merupakan sebuah hak independen  yang  membentuk  fondasi  hak- hak  lain  dalam  sosial.  Ketika  kebebasan beragama  menjadi  hak  setiap  orang,  maka hak-hak kebebasan yang lain akan mengikuti di belakangnya. Menurut Jimly As-shiddiqie, negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi  hak  setiap  orang  untuk  hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku  surut.  Menurutnya,  negara  yang menjamin  HAM  (salah  satunya  hak beragama),  maka  Setiap  orang  bebas memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya.  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan  hati  nuraninya.  Oleh  Karena  itu negara  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap  agama,  dan  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  dan menjalankan ajaran agamanya.
Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  HAM  adalah  tanggung  jawab negara.
Pada Pasal 5 RUU KUB
disebutkan  bahwa,  setiap  umat  beragama berhak:
a. Mengembangkan ajaran agamanya sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan;
b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya bagi pengembangan
pribadinya  dan  tingkat  kecerdasan spiritualnya; dan
c. Menerima,  mencari,  dan  memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.
Kemudian  Pasal  6  RUU  KUB menyebutkan bahwa setiap umat beragama berhak  untuk  memperoleh  perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pemaksaan  untuk  ikut  serta  dalam kerusuhan sosial; dan
c. Tindakan diskriminasi. Ketentuan  Pasal  di  atas  terlihat jelas  bahwa  RUU  tersebut  memberikan kebebasan mengembangkan ajaran agamanya  tanpa  adanya  diskriminasi  dari pihak manapun. Implementasinya,
kemunculan  agama  baru  di  lapangan dianggap sebagai penodaan agama.
Pasal  47  RUU  KUB  menyebitkan bahwa,  setiap  orang  dilarang  dengan sengaja  di  muka  umum  menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan dari  agama  itu,  penafsiran  dan  kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Diperkuat  pada  Pasal  59  Ayat  (3)
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2017 menyebutkan bahwa Ormas dilarang:
a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. Melakukan  penyalahgunaan,  penistaan, atau  penodaan  terhadap  agama  yang dianut di indonesia;
c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan  wewenang  penegak  hukum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Ormas yang melakukan pelanggaran  tersebut  di  atas  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun.
Ketentuan  di  atas  menunjukkan tentang  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pemimpin  maupun  penganut  agama  baru akan dijatuhi hukuman pidana. Jika dilihat secara  detail  pasal  tersebut  diperuntukkan secara  khusus  bagi  para  pelanggar, sedangkan  pemimpin  dan  penganut  agama baru  yang  menghormati  negara  dan penganut  agama  lain  serta  menjaga kerukunan  antar  umat  beragama,  dapat dipastikan  bahwa  mereka  akan  baik-baik saja.
Kerukunan  hidup  umat  beragama mengandung  tiga  unsur  penting: pertama , kesediaan untuk menerima adanya
perbrdaan  keyakinan  dengan  orang  atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kelompok lain. Kedua,
kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran  yang  diyakninya.  Dan  yang ketiga , kemampuan  untuk  menerima  perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan  dari  setiap  orang.  Lebih  dari  itu, setiap  agama  adalah  pedoman  hidup  umat manusia yang bersumber dari ajaran tuhan.
Dalam terminologi yang digunakan  oleh  pemerintah  secara  resmi, konsep  kerukunan  hidup  antar  umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan” yaitu:
a. Kerukunan  intern  masing-masing  umat dalam satu agama Yaitu  kerukunan  di  antara  aliran-aliran/ paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
b. Kerukunan  di  antara  umat/  komunitas agama berbeda-beda Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda.
c. Kerukunan  antar  umat/  komunitas agama dengan pemerintah Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat  agama  dengan  para  pejabat pemerintah  dengan  saling  memahami dan  menghargai  tugas  masing-masing dalam  rangka  membangun  masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.
Apabila  pemimpin  dan  penganut agama  atau  aliran  baru  menjunjung  tinggi kerukunan  antar  umat  beragama,  hal  ini akan  menjadi  dasar  persatuan  Indonesia meskipun  agama  yang  dianutnya  sangat tidak  realistis  dan  bertolak  belakang  dari ajaran agama lainya, yang terpenting adalah kemunculan agama tersebut tidak mengganggu  para  penganut  agama  lain yang  telah  diakui  di  Indonesia,  jadi sebagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal  29 Ayat  (2)  UUD  1945  maka  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu karena:
a. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  di  wilayah negara  dan  meninggalkannya,  serta berhak  kembali  (Pasal  28E  (1)  UUD 1945).
b. Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya (Pasal 28E (2) UUD 1945).
Dari  seluruh  uraian  tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunculan agama  baru  di  Indonesia  adalah  dilarang sepanjang  agama  tersebut  melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak
menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama lain yang telah diakui di Indonesia.

## SIMPULAN
Setelah meneliti mengenai
kemunculan  agama  baru  di  Indonesia,  dapat ditarik kesimpulan:
1. Bahwa  kemunculan  agama  baru  di Indonesia  merupakan  Hak  Asasi  Manusia yang  perlu  dihormati  dan  dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang  diakui,  Negara  harus  tetap  menjamin kebebasan  para  pemeluk  agama  tersebut. Masalah  menjalankan  syariat  agamanya atau tidak itu dikembalikan kepada masing- masing  individu  dan  keberadaan  sanksi yang  diajarkan  dalam  agama  tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.
2. Bahwa  kemunculan  agama  baru  di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran- pelanggaran  dan  tidak  menjaga  kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.

## SARAN
1. Pemerintah  perlu  segera  mengesahkan RUU  Kerukunan  Umat  Beragama  disertai pembaharuan  dalam  pasal-pasal  terkait tentang  suatu  pengecualian  atas  perbuatan yang tidak melanggar hukum.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Kementerian  Agama  perlu  meninjau  ulang aliran-aliran agama baru di Indonesia, agar tidak salah tangkap dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia.
3. Masyarakat  perlu  memperhatikan  terkait perbedaan antara agama yang menyesatkan ataupun  agama  yang  diyakini  oleh  para penganut ajaran agama baru.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penulisan jurnal ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. Singgih Purnomo,  MM,  selaku  Rektor  Universitas Duta  Bangsa  Surakarta  yang  telah  mendanai penelitian  ini,  tidak  lupa  juga  penulis mengucapkan  terimakasih  kepada;  Dr.  Rina Arum  Prastyanti,  SH.,MH,  yang  telah mendukung  penulis  hingga  terselesaikanya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Muhshi,  2015,  “ Teologi  Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama ”,  Yogyakarta:
LKIS Pelangi Aksara. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2011,
Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat  Beragama, Jakarta:  Kementrian Hukum dan HAM RI.
Bustanuddin  Agus,  2006, Agama  dalam Kehidupan Manusia : Pengantar Antropologi  Agama ,  Jakarta:  PT.  Raja Grapindo Persada.
Dadang  Kahmad,  2002, Sosiologi  Agama , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Faisal  Ismail,  2014, Dinamika  Kerukunan Antar  Umat  Beragama ,  Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya. Fatmawati, “Perlindungan
Hak Atas Kebebasan  Beragama  dan  Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4. 2011. Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama  Menurut  UUD  Tahun  1945 Serta Kaitannya dengan HAM", Toleransi, Vol. 1, No. 2, 2009. Fuad Nashori, dan Rachmy Diana Mucharam,
2002, Mengembagkan  Kreativitas  dalam
Perspektif  Psikologi  Islam ,  Jogyakarta:
Menara Kudus.
Hasbullah  Mursyid,  et.  all,  2008, Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang- undangan Kerukunan Antar Umat
Beragama , Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Beragama. I  Wayan  Watra,  2020, Agama-Agama  Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif
Filsafat Agama), Denpasar: UNHI Press. Imam  Syaukani,  2008 ,  Komplikasi  Kebijakan dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan  Umat  Beragama, Jakarta: Puslitbang.
Ishomuddin,  2002, Pengantar  Sosiologi Agama . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Jalaluddin,  2002, Psikologi  Agama ,  Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
Kustini,  2019, Monografi  Kerukunan  Umat Beragama di Indonesia, Jakarta: Litbangdiklat Press. Liputan6, Diakses pada: https://www.liputan6.com/tv/read/289735 4/segmen-5-dosen-deklarasi-agama-baru (tanggal 27 Januari 2021).
M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat  Sistem  dalam  Usul  Fikih Sosial", Jurnal  Salam,  Vol. 14,  No.1,
2013.
Martin Baier, "Perkembangan Sebuah Agama Baru  di  Kalimantan  Tengah", Jurnal Masyarakat  dan  Budaya ,  Vol.  9,  No.1, 2007.
Muhammad Zain, "Menggagas Agama Baru di Era  Postmodernisme", Ulumuna,  Vol.9, No.2, 2005.
Portal  Informasi  Indonesia,  Diakses  pada: https://indonesia.go.id/profil/agama (Tanggal 27 Januari 2021).
RI, Undang-Undang Dasar 1945. RI,  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005 Tentang Pengesahan
International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
RI,  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2017
Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang. RI,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
RI, Undang-Undng No. 17 tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Toto  Suryana, "Konsep  dan  Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama ", Jurnal  Pendidikan  Agama Islam, Vol.9, No. 2, 2011. Warta Ekonomi, Diakses pada:
https://www.wartaekonomi.co.id/read296 578/gak-ada-akhlaknya-muncul-aliran- baru-yang-tak-wajibkan-shalat  (Tanggal 27 Januari 2021). Zahratul  Idami, “Perlindungan  Hukum  Oleh Negara  Kepada  Pemeluk  Agama  di Indonesia  dan  Perbandingannya  dengan Ketentuan  Dalam  Islam”, Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, 2016. Zakiyah  Daradjat,  2005, Ilmu  Jiwa  Agama . Jakarta: Bulan Bintang.