## PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP PERATURAN DAERAH
YANG BERCIRI KHAS DAERAH
Victor Juzuf Sedubun Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon E-mail : v.j.sedubun@gmail.com

## ABSTRAK
Wewenang pembentukan Peraturan Daerah yang berciri khas daerah diatur dalam  Pasal  18B  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pasal  136  ayat  (3)  UU  Nomor  32  Tahun 2004, Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 236 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014.  Parameter  pengawasan  Peraturan  Daerah,  yaitu:  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan  kesusilaan.  Parameter  pengawasan  oleh  Mahkamah Agung,  yaitu:  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  dan  pembentukan  peraturan  daerah  tidak  memenuhi  ketentuan  yang berlaku.  UU  Nomor  23  Tahun  2014  perlu  mengatur  tentang  model  pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang berciri khas daerah adalah pengawasan preventif dengan  parameter:    a)  bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  undang- undang; dan b) bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah.
Kata kunci: Pengawasan Preventif, Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah

## ABSTRACT
Authority to establish the Local Regulation that based on the characteristic of the  region  is  regulated  under  Article  18B  of  the  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia of 1945, Article 136 paragraph. 3 of Act No. 32 of 2004, Article 14 of Law No.  12  of  2011  and  Article  236  paragraph  4  of  Law  No.  23  of  2014.  Control parameter  Local  Regulation  by  the  Government,  which  is contrary  to  the  laws and regulations are higher, the Local Regulation may be annulled if it is contrary to the public  interest  and  morals.  The  control  parameter  by  the  Supreme  Court  are: contrary  to  the  laws  and  higher  regulations,  and  the  establishment  of  local regulations  do  not  meet  the  applicable  provisions.  Law  No.  23  of  2014  to  regulate specifically  on  preventive  supervision  of  the  Local  Regulation  that  based  on characteristic of the region, with parameters: a. Contrary to  the Constitution  of the Republic of Indonesia Year 1945 of 1945 and the laws; and b. contrary to the cultural values of the people in the area.
Keywords : Preventive Supervision, Local Regulation that based on characteristic of the region.
Pendahuluan
Ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya
dalam  penulisan  ini  disingkat  UUD NRI  Tahun  1945)  menyatakan bahwa:  “Negara  Indonesia  adalah negara  kesatuan  yang  berbentuk
republik”.  Pengaturan  Pasal  1  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  sangat  penting mengingat  kondisi  geografis  negara Indonesia  yang  terdiri  dari  banyak pulau. Ernest Utrecht juga mengemukakan  pendapatnya  tentang negara  kesatuan  dengan  melihat hubungan  dengan  negara  kesatuan yang tidak terdiri atas beberapa daerah yang  berstatus  negara  bagian.  Menurut Ernest Utrecht (1983), “… suatu negara kesatuan  ialah  suatu  negara  yang  tidak terdiri  dari  beberapa  daerah  yang berstatus  negara  bagian  ( deelstaat ) dengan  undang-undang  dasar  sendiri, biasanya  juga  dengan  kepala  negara sendiri  dan  materi-materi  sendiri- sendiri, serta merdeka dan berdaulat.”
Pelimpahan  wewenang  dalam desentralisasi ketatanegaraan berakibat pada beralihnya kewenangan Pemerintah secara tetap. Pemerintahan kehilangan  kewenangan  yang  telah dilimpahkannya  dan  beralih  kepada pihak  yang  menerima  pelimpahan kewenangan tersebut. Dalam perspektif ketatanegaraan, desentralisasi merupakan  pelimpahan  kekuasaan pemerintah  dari  pusat  kepada  daerah- daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).  Desentralisasi  adalah  juga cara  atau  sistem  untuk  mewujudkan asas  demokrasi  yang  memberikan kesempatan  kepada  rakyat  untuk  turut serta  berpartisipasi  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pemerintah sebagai pemberi otoritas berkewajiban untuk melakukan pengawasan  terhadap  kewenangan yang  diberikan  untuk  mencegah terjadinya  penyimpangan  terhadap penggunaan kewenangan yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah.    Di sisi  lain,  Pemerintah  Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan  kewenangan  yang diterima,  harus  berada  dalam ketentuan  yang  telah  diatur, sehingga  pelaksanaan  kewenangan tersebut  mencapai  hasil  yang diharapkan. Salah satu wujud penggunaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  adalah  kewenangan  untuk membentuk  Peraturan  Daerah  dan peraturan-peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat  (6)  UUD  NRI  Tahun  1945. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya dijabarkan  dalam  Pasal  236  UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi  Daerah  dan  Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dibentuk  oleh  DPRD  dengan persetujuan  bersama  kepala Daerah.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran  lebih  lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  Peraturan  Daerah dapat  memuat  materi  muatan lokal  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal  18  ayat  (1),  ayat  (2),  dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945menegaskan bahwa: (1)  Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai  pemerintahan  daerah, yang  diatur  dengan  undang- undang.
(2)  Pemerintahan  daerah  provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (5)  Pemerintahan  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Makna  Pasal  18  UUD  NRI  Tahun 1945 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  dalam  daerah-daerah provinsi  dan  selanjutnya  daerah provinsi  dibagi  lagi  atas  daerah-daerah kabupaten  dan  kota.  Daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota diserahkan  hak  untuk  mengatur  dan mengurus  pemerintahannya  masing- masing  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Otonomi  yang diberikan  adalah  otonomi  yang  seluas- luasnya,  kecuali  terhadap  urusan  yang tidak  diserahkan  tetap  menjadi  urusan Pemerintah  Pusat  (selanjutnya  dalam penulisan  ini  disingkat  Pemerintah). Menurut  Philipus  M.  Hadjon  (1999), dengan  mendasarkan  pada  ketentuan UUD  NRI  Tahun  1945,  ada  dua  pola pembagian  kekuasaan  negara,  yaitu secara  horisontal  dan  secara  vertikal. Selanjutnya  dengan  membandingkan
pendapat  M.C.  Burkens,  Hadjon menyatakan  bahwa  pembagian kekuasaan  negara  secara  vertikal adalah pembagian kekuasaan negara  antara  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu wujud penggunaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  adalah  kewenangan  untuk membentuk  Peraturan  Daerah. Ketentuan  Pasal  18  ayat  (6)  UUD NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa: “Pemerintahan daerah berhak  menetapkan  peraturan daerah  dan  peraturan-peraturan lain  untuk  melaksanakan  otonomi dan tugas pembantuan.” Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya dijabarkan  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya disingkat  UU  Nomor  23  Tahun 2014).  Ketentuan  Pasal  236  UU
Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (5) Untuk menyelenggarakan Otonomi  Daerah  dan  Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dibentuk  oleh  DPRD  dengan persetujuan  bersama  kepala Daerah.
(7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) memuat materi muatan: c. penyelenggaraan  Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan d. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
(8) Selain  materi  muatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  Peraturan Daerah  dapat  memuat  materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Peraturan  Daerah  dapat  memuat materi  muatan  lokal  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  UU  Nomor  32  Tahun  2004 mengunakan  nomenklatur  “ciri  khas” dalam pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan  Pasal  236  menggunakan nomenklatur  “lokal”.  Pasal  236  tidak menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai makna  “lokal”,  sehingga  menimbulkan kekaburan  terhadap  makna  lokal, apakah sama dengan makna “ciri khas” dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004 ataukah berbeda.
Terkait  kewenangan  ini,  maka pembentukan  Peraturan  Daerah  dalam prinsip  negara  kesatuan  mengenal adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah,  meliputi  juga  pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Konsekuensi  dari  adanya  pembagian kekuasaan,  maka  kegiatan  pengawasan pemerintahan  menjadi  sesuatu  yang wajib dilakukan untuk menjaga keutuhan negara.
Mc Farland (2004 menyatakan bahwa: “ Control  is  the  process  by  which  an executive  gets  the  performance  of  his subordinates  to  corespond  Closely  as possible  to  chosen  plans,  orders, objectives or policies ” Pengawasan  menurut  J.B.J.M.  ten Berge (1998) lebih merupakan kegiatan administrasi  sejalan  dengan  kebijakan
badan-badan administratif. Seringkali pengawasan tidak mengarah  pada  pengenaan  sanksi, tapi  peringatan,  konsultasi  lebih lanjut dan sejenisnya.  Hal ini dapat dilihat  dari  pendapat  J.B.J.M.  ten Berge yang menyatakan bahwa:
In  de  wetgeving  en  in  de literatuur  wordt  het  woord  toezicht in  meer  betekenissen  gebruik.… Handhavingtoezicht is een bestuurlijke activiteit in het verlengde  van  het  beleid  van bestuurorganen.  Vaak  leidt  toezicht ook  niet  tot  het  opleggen  van  een sanctie, maar tot een waarschuwing, nader overleg en dergelijke. Toezicht omvat in de bewoordingen van een oud arrest de Hoge Raad het ‘bewaken, nagaan en gadeslaan  van  de  handelingen  of zaken  van  anderen  met  het  oog  op de  naleving  der  verordeningen  van de  bevoegde  macht  uitgegaan’.  In artikel 132. Eerste lid, Aanwijzingen voor  de  regelgeving  wordt  het toezicht omschreven als “de werkzaamheden die door of namens een bestuursorgaan worden verricht om  na  te  gaan  of  voorschriften worden nageleefd’
(Dalam  undang-undang  dan literatur  kata  pengawasan  lebih bermakna menggunakan. ... Pengawasan penegakan merupakan kegiatan administrasi sejalan dengan  kebijakan  badan-badan administratif. Seringkali pengawasan  tidak  akan  mengarah pada  pengenaan  denda,  tapi peringatan,  konsultasi  lebih  lanjut dan sejenisnya. Pengawasan Mahkamah Agung  dalam  kata-kata  penilaian termasuk  "memantau,  menyelidiki
dan  mengamati  operasi  atau  urusan orang  lain  untuk  tujuan  sesuai  dengan peraturan dari otoritas yang berwenang diasumsikan. Pasal 132. Huruf Pertama, untuk pengawasan regulasi didefinisikan  sebagai  "pekerjaan  yang dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu badan  administratif  untuk  menentukan apakah aturan dipatuhi).
Paulus  Efendi  Lotulung  (1993) menyatakan  bahwa  kontrol  terhadap suatu  peraturan  perundang-undangan dapat  dilakukan  dari  beberapa  segi, baik  dari  segi  waktu/saat  pelaksanaan kontrol, kedudukan badan yang melaksanakan  kontrol  maupun  dari segi  sifat  kontrol.  Dari  segi  waktu/saat pelaksanaan  kontrol  atau  pengawasan dapat  dibedakan  dalam  2  (dua)  jenis kontrol yaitu (1) controle a - priori , yaitu bilamana  pengawasan  itu  dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan  pemerintah  dan peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah.  Dalam  hal  ini  nampak unsur  preventif  dari  maksud  kontrol itu,  sebab  tujuan  utamanya  adalah untuk  mencegah  atau  menghindari terjadinya  kekeliruan;  (2) controle a - posteriori ,  yaitu  bilamana  kontrol  atau pengawasan  itu  baru  terjadi  setelah dikeluarkannya  keputusan/ketetapan pemerintah. Terhadap proses pembentukan  Peraturan  Daerah,  maka bentuk controle a - priori atau  yang disebut  juga  pengawasan  preventif dapat diterapkan. Bagir Manan (1994) mengemukakan bahwa: Pengawasan  preventif  dapat  dibedakan atas dua macam, yaitu voortoezicht dan middentoezicht. Voortoezicht, pertimbangan atau pengawasan dijalankan  sebelum  pemerintah  tingkat
lebih  rendah  mengambil  atau menetapakan suatu peraturan. Contoh  adalah  pernyataan  tidak keberatan dari pemerintahan tingkat  lebih  atas.  Sedangkan middentoezicht, pengesahan (goedkeuring)  atau  pengumuman atau  pengundangan  (afkondiging). Pada  tingkat  Gemeente,  terdapat berbagai  macam  jenis  pengawasan preventif  dan  yang  paling  utama adalah pengesahan (goedkeuring).
Pengawasan  telah  dikenal dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan  di  Daerah  (disingkat UU  Nomor  5  Tahun  1974).  UU Nomor 5 Tahun 1974, sebagaimana dikemukakan  oleh  Philipus  M. Hadjon  (1993),  mengenal  adanya tiga  bentuk  pengawasan,  yaitu: pengawasan  umum,  pengaawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan Peraturan Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenal adanya dua bentuk pengawasan,  yaitu  pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan  preventif  dilakukan terhadap  Rancangan  Peraturan Daerah,  yang  dilakukan  dalam bentuk    evaluasi  dan  klarifikasi hasil  evaluasi;  dan  pengawasan represif dilakukan terhadap Peraturan  Daerah  dalam  bentuk klarifikasi.  Pengawasan  Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan atas parameter  tertentu  yang  diatur dalam ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan bertentangan dengan kesusilaan.
Parameter di atas berlaku terhadap  semua  Peraturan  Daerah, termasuk  Peraturan  Daerah  yang materi  muatannya  berdasarkan  pada ciri khas daerah. Pembentukan Peraturan Daerah yang berdasarkan ciri khas daerah dimungkinkan berdasarkan  ketentuan  Pasal  236  ayat (4)  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  yang menyatakan  bahwa:  “Selain  materi muatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  Peraturan  Daerah  dapat memuat  materi  muatan  lokal  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”  (garis  bawah oleh penulis). Ketentuan  Pasal  236  ayat  (4)  UU Nomor  23  Tahun  2014,  jika  dikaitkan dengan  tiga  alat  uji  pengawasan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  236 ayat  (4)  UU  Nomor  23  Tahun  2014,
dapat  menimbulkan  kendala  bagi daerah  dalam  membentuk  Peraturan Daerah.  Khususnya  Peraturan  Daerah yang  berciri  khas  daerah.  Untuk  itu, permasalahan  yang  diangkat  dalam penulisan  ini  adalah:  apakah  model pengawasan  yang  tepat  terhadap Peraturan  Daerah  yang  dibentuk berdasarkan ciri khas daerah?
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ).  Bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  yang  telah dikumpulkan  (inventarisasi),  kemudian melakukan pengkajian dengan pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  koseptual.  Hasil  analisis berupa  argumentasi  terhadap  masalah yang  diangkat,  sehingga  dari argumentasi  tersebut,  memberikan suatu preskripsi sebagai pemecahan terhadap masalah  yang dianalisa. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pembentukan hukum tersebut harus  didasarkan  pada  kebenaran fakta yang terjadi dalam masyarakat. Geofferey Samuel (2007) mengemukakan bahwa: “ The  object  of  legal  science  is  the constructed legal model of facts. The idea  that  the  way  facts  are constructed internally leading to the way  that  they  are  thus  viewed,  is capable  of  creating  a  normative dimension  quite  separate  from  any normative  aspect  attaching  to  a legal rule. This fact construction can be seen as a kind of precategorisation  before  the  facts are  formally  assigned  to  an established legal category. How facts are  actually  constructed  at  this precategorisation  stage  might  well be  an  active  step  in  the  process  of reaching  a  solution  in  a  case  and thus  the  construction  –  and reconstruction  –  of  facts  is  as important  as  any  search  for,  or  an application  of,  a  rule.  The  facts of  a case are not real facts. They are not real-life  situations,  but  are  virtual fact  because  the  object  of  legal science  is  not  the  phenomena  of  the real world (real facts of a case). ” Peran lembaga-lembaga hukum  dan  konsep  merupakan pusat  penyelidikan  yang  dilakukan secara epistemologis dan metodologis hukum. peran lembaga-lembaga hukum dan konsep  juga  sebagai  jembatan
untuk  menghubungkan  antara  dunia hukum  dan  fakta  sosial.  Ada  tiga instansi  fundamental:  orang  ( persona ), hal  ( res ),  dan  tindakan  ( actio ). Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai tiga  elemen  struktur  utama  atau  titik pelabuhan  dalam  suatu  model  dimana hubungan  antara  unsur-unsur  yang memberikan  ekspresi  dengan  sifat struktural dan spasial dari citra faktual. Peraturan  Daerah  sebagai  produk hukum lokal, memiliki peran yang sama dengan  pandangan  di  atas,  yaitu sebagai jembatan penghubungan antara antara  dunia  hukum  dan  fakta  sosial. Apa  yang  menjadi  cita  hukum  dalam Peraturan Daerah harus dapat dihubungkan  dengan  kepentingan  dari masyarakat  lokal  atau  masyarakat  di daerah. Hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai  suatu  kebahagiaan  yang terbesar  kepada  masyarakat,  mesti dihargai oleh penyelenggara pemerintahan  di  pusat  sebagai  urusan penyeleggara  pemerintahan  di  daerah dalam mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan  kepada  masyarakat  di daerah.  Pengakuan  tersebut  pula  maka daerah  berhak  menetapkan  Peraturan Daerah  untuk  menampung  kondisi khusus  kepada  daerah  dan  mengatur kehidupan  bersama  masyarakat  di daerahnya  dalam  pergaulan  antar individu. Cita hukum ( rechtsidee ) mengandung arti bahwa pada hakikatnya  hukum  sebagai  aturan tingkah  laku  masyarakat  berakar  pada gagasan,  rasa,  karsa,  cita  dan  pikiran dari  masyarakat  itu  sendiri.  Jadi,  cita hukum  itu  adalah  gagasan,  karsa,  cipta dan  pikiran  berkenan  dengan  hukum
atau  persepsi  tentang  makna hukum,  yang  dalam  intinya  terdiri atas  tiga  unsur,  yaitu:  keadilan, kehasilgunaan  ( doelmatigheid )  dan kepastian  hokum  (Arief  Sidharta, 2009) Menurut Eugen Ehrlich, hukum  positif  dapat  memiliki  daya berlaku yang efektif jika diselaraskan  dengan  hukum  yang hidup dalam masyarakat ( the living law )  dan  mereka  yang  berperan sebagai pihak yang mengembangkan  hukum  harus memiliki  hubungan  yang  erat dengan  nilai-nilai  yang  dianut dalam  masyarakat  bersangkutan.
Titik  pusat  perkembangan  hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan  hakim,  atau  ilmu  hukum, melainkan terletak pada masyarakat itu sediri. Wewenang pembentukan Peraturan  Daerah  memiliki  kaitan dengan sistem pembagian pemerintahan. Dasar konstitusionalitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD
NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa:
“Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  provinsi,  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten  dan  kota,  yang tiap-tiap  provinsi,  kabupaten dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah,  yang diatur dengan undang- undang.” Terkait  dengan  hal  di  atas,  F. Soegeng Istanto (1968) mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Daerah tidaklah bersifat staat ;
2. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi  dalam  provinsi-provinsi  dan provinsi  ini  kemudian  dibagi  lagi dalam daerah-daerah lebih kecil;
3. Daerah ini bisa bersifat otonom dan bisa pula bersifat administrasi;
4. Di  daerah  otonom  dibentuk  badan perwakilan  Daerah  sesuai  dengan dasar  permusyawaratan  dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan  dengan  pembentukan produk  hukum  di  daerah,  kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah  secara atributif merupakan kewenangan pemerintahan  daerah.  Kewenangan atribusi  yang  diberikan  oleh  UUD  NRI Tahun 1945, maka kewenangan Pemerintahan  Daerah  adalah  untuk menetapkan  Peraturan  Daerah  dan peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Andrew Arden (2008) berpendapat bahwa: “ Local government does not exist in a  vacuum.  Its  purpose  is  to  provide  for the  peoples  of  their  areas  that  which  is or  may  not  be  provided  by  others, whether  the  private  sector  or  indeed other organs of government (central and appointed  bodies  with  central  or  local governmental  functions).  Accordingly, local  government  is  an  essential  part  of the  organisation  of  the  state  as a  whole and,  as  such,  is  both  regulated  by,  and accountable to, central government, with which and with other bodies its functions co-exist ”. Pemerintahan Daerah
yang menyediakan  bagi  rakyat  daerahnya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi khusus  di  daerah,  sepanjang  masih dapat  dipertanggungjawabkan  oleh Pemerintahan  Daerah  Pemerintahan
Daerah  yang  lebih  mengetahui  dan memahami  kebutuhan  masyarakat di  daerahnya.  Dengan  demikian, maka  seharusnya  Pemerintahan Daerah  diberikan  kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, bukan sekedar menetapkan Peraturan Daerah. Berhubungan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah,  tugas  pemerintah  adalah memberikan pelayanan dan menyediakan bagi rakyat daerahnya  apa  yang  menjadi kebutuhan  rakyatnya.  Termasuk  di dalamnya adalah memberikan perlindungan  dan  penghormatan terhadap  kondisi  khusus  dan  ciri khas  yang  dimiliki  oleh  daerah  itu, baik  berupa  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  hak-hak tradisional maupun terhadap kearifan lokal masyarkat di daerah. Pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan  yang  diatur  dalam Pasal  18B  UUD  NRI  Tahun  1945, Pasal  236  ayat  (4)  UU  Nomor  23
Tahun  2014  dan  Pasal  14  UU Nomor  12  Tahun  2011,  dapat membentuk Peraturan Daerah yang materi muatannya berdasarkan ciri khas  daerah.  Materi  muatan tentang ciri khas daerah dibolehkan sepanjang mengatur hak-hak tradisional  dan  kearifan  lokal daerah sepanjang hak-hak tradisional  dan  kearifan  lokal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi  Peraturan  Daerah untuk menyelenggarakan pengaturan  sebagai  penjabaran lebih  lanjut  peraturan  perundang-
undangan  yang  lebih  tinggi  dengan memperhatikan  ciri  khas  masing- masing  Daerah,  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  peraturan  atau  kebijakan yang lebih tinggi oleh satuan pemerintahan  yang  lebih  rendah  dan mencerminkan  karakteristik  Peraturan
Daerah sebagai delegated legislation . M. P.  Jain  (2009)  menyatakan  bahwa definisi  dari delegated  legislation adalah: “the  subsidiary  legislation  itself made by the administration in pursuance of  the  power  delegated  to  it  by  the legislature” dan “the  exercise  of  the power by the agency” . Karakter Peraturan Daerah sebagai delegated legislation sebagaimana dikemukakan A.W. Bradley  dan  K.D.  Ewing,  (2003)  di  atas yang  intinya  menyatakan  bahwa:
“ delegated  legislation  is  an  inevitable feature  of  modern  government  for several reasons .
1. Pressure on Parliament Time
2. Technicality of Subject Matter
3. The Need for Flexibility
4. State of Emergency. ”
Konsekuensi dipertegasnya
prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif  dan  judikatif  dalam  naskah
Perubahan  Pertama  UUD  1945  maka produk  legislatif  daerah  ini  dapat  saja bertentangan  dengan  produk  eksekutif di tingkat pusat. Misalnya, apabila suatu materi  Peraturan  Daerah  Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  yang  telah  ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan  Peraturan  Menteri  di  tingkat pusat  maka  pengadilan  haruslah menentukan  bahwa  Peraturan  Daerah itulah  yang  berlaku  sepanjang  untuk daerahnya. Peraturan Menteri dimaksudkan  untuk  berlaku  umum  di seluruh Indonesia. Materi  muatan  Peraturan Daerah  yang  memperhatikan  ciri khas  Daerah  dilakukan  agar Peraturan Daerah tetap menjunjung  tinggi  adat  istiadat masyarakat  setempat  di  mana  adat istiadat  timbul  karena  adanya kekuatan  yang  berada  di  balik hukum yang selalu berupa kekuatan  sosial  yaitu  adalah  adat istiadat. Adat istiadat timbul karena kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosialnya, di mana  dalam  penegakan  aktifitas sosial,  diperlukan  tekanan-tekanan yang  lama-kelamaan  adat  istiadat yang disertai suatu tekanan tersebut  akan  menjadi  aturan  yang harus  dijalankan  oleh  pihak  yang berwenang sehingga agar Peraturan  Daerah  menjadi  efektif dan mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat, Peraturan Daerah harus selalu mempertimbangkan  adat  istiadat masyarakat  tempat  berlakunya Peraturan Daerah. Adanya pengakuan dan penghormatan  negara  terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  menggambarkan  bahwa negara  yang  di  dalamnya  terdapat Pemerintahan Daerah yang dibentuk  oleh  negara,  mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat  hukum  adat  dan  hak- hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk pula di dalamnya
kearifan  lokal  dari  kesatuan  masyakat hukum adat itu sendiri.
Terkait dengan wewenang pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18B UUD  NRI  Tahun  1945  yang  mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, memungkinkan dibentuknya  Peraturan  Daerah  yang didasarkan  pada  ciri  khas  dan/atau kondisi  khusus  masing-masing  daerah. UUD  NRI  Tahun  1945  memberikan kesempatan  kepada  Daerah  untuk membentuk  Peraturan  Daerah  yang didasarkan  pada  ciri  khas  dan/atau kondisi  khusus  yang  berakar  pada kehidupan  masyarakat  di  daerahnya dengan tetap memperhatikan perkembangan  dan  prinsip  Negara Kesatuan Indonesia. Urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai urusan  Pemerintah  yaitu  kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter  dan  fiskal,  agama,  serta kewenangan  di  bidang  lain  yang  diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman yang dimiliki daerah. Hanya saja  perlu  dicatat  bahwa  dalam  naskah Perubahan  UUD  1945  digunakan perkataan:  ‘memberikan  otonomi  yang luas  kepada  daerah-daerah’.  Artinya, kekuasaan  asal  atau  sisa  ( residual power )  tetap  berada  di  Pemerintah Pusat,  bukan  di  daerah;  Dalam  negara kesatuan  ( unitary  state ) kekuasaan  asli itu  memang  berada  di  Pemerintah, bukan  di  daerah.  Daerah  tidak diberikan kekuasaan asli ( power ) tanpa
atribut  tetapi  kekuasaan  yang sudah  dilegalisasikan  yang  biasa disebut kewenangan ( authority ). Urusan  pemerintahan  yang tidak habis dibagi antara Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota menjadi urusan sisa yang kewenangan pemerintah pada masing-masing tingkatan. Penggunaan  kewenangan  terhadap urusan  sisa  harus  ditentukan  oleh Pemerintah  dengan  menggunakan kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang akan  menyelenggarakan  urusan sisa  harus  mengajukan  usulan kepada Pemerintah melalui Mendagri untuk mendapat penetapan  tentang  bidang-bidang yang  menjadi  kewenangannya. Penetapan kewenangan penyelenggaraan  urusan  sisa  oleh Mendagri merupakan bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah. Materi  muatan  Peraturan Daerah  yang  berciri  khas  daerah tidak  dicantumkan  dalam  rincian pembagian  urusan  pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah  yang berciri khas daerah kepada Pemerintah untuk mendapat penetapan. Pembentukan  Peraturan  Daerah dalam  konteks  otonomi  daerah  harus dapat  memperhatikan  kebutuhan  dan kepetingan daerah. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan daerah, membuka kemungkinan  adanya  penyimpangan terhadap  wewenang  yang  diberikan karena alasan kebutuhan
dan
kepentingan  daerah.  Untuk  itu, pengawasan dibutuhkan guna memastikan  jalannya  tidak  terjadi penyimpangan terhadap kewenangan yang diberikan. Wewenang  pengawasan  Peraturan Daerah  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU
Nomor  5  Tahun  2005,  UU  Nomor 32  Tahun  2004,  UU  Nomor  23 Tahun  2014,  PP  Nomor  79  Tahun 2005  dan  Permendagri  Nomor  1
Tahun  2014  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini : Perbandingan Wewenang Pengawasan Peraturan Daerah UUD NRI Thn 1945 Pasal 24A ayat (1) Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. UU No. 4 Thn 2004 Pasal 31 (1) Mahkamah  Agung  mempunyai  wewenang  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  atas  alasan  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. UU No. 5 Thn 2005 Pasal 11 ayat (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  di  semua  lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
b. menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang terhadap undang-undang; UU No. 32 Thn 2004 Pasal 145 (1) Perda  disampaikan  kepada  Pemerintah  paling  lama  7  (tujuh) hari setelah  ditetapkan. (2) Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat      (1)  yang bertentangan    dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh Pemerintah. Pasal 185
(4) Apabila  Menteri  Dalam  Negeri  menyatakan  hasil  evaluasi rancangan  Perda  tentang  APBD  dan  rancangan  Peraturan Gubernur  tentang  penjabaran  APBD    bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi, Gubernur bersarna DPRD melakukan penyempurnaan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila  hasil  evaluasi  tidak  ditindaklanjuti  oleh  Gubernur  dan DPRD,  dan  Gubernur  tetap  menetapkan  rancangan  Perda tentang  APBD  dan  rancangan  Peraturan  Gubernur  tentang penjabaran  APBD  menjadi  Perda  dan  Peraturan  Gubernur, Menteri  Dalam  Negeri  rnembatalkan  Perda  dan  Peraturan Gubernur  dimaksud  sekaligus  menyatakan  berlakunya  pagu APBD tahun sebelumnya. Pasal 186 (4) Apabila  Gubernur  menyatakan  hasil  evaluasi  rancangan  Perda tentang  APBD  dan  rancangan  Peraturan  Bupati/Walikota tentang  Penjabaran  APBD  tidak  sesuai  dengan  kepentingan umum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, Bupati/Walikota  bersama  DPRD  melakukan  penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota  dan  DPRD,  dan  Bupati/Walikota  tetap menetapkan  rancangan  Perda  tentang  APBD  dan  rancangan Peraturan  Bupati/Walikota  tentang  penjabaran  APBD  menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda  dan  Peraturan  Bupati/Walikota  dimaksud  sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. UU No. 23 Thn 2014 Pasal 251 (1) Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. (2) Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali kota  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  kepentingan  umum, dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat. PP No. 79 Thn 2005 Pasal 37 (1) Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
(2) Pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 40 (2) Apabila  Gubernur  tidak  menindaklanjuti  sebagaimana  pada ayat  (1)  dan  tetap  menetapkan  menjadi  peraturan  daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri. (3) Apabila  Bupati/Walikota  tidak  menindaklanjuti  sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau  peraturan  kepala  daerah,  Gubernur  dapat membatalkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah tersebut dengan peraturan Gubernur. Permen- dagri No. 1 Thn 2014 Pasal 88 (1) Gubernur  menyampaikan  Peraturan  Daerah  provinsi  dan peraturan  gubernur  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui Sekretaris  Jenderal  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. (2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota  dan  peraturan  bupati/walikota  kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  untuk mendapatkan klarifikasi. (3) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah kabupaten/kota  dan  peraturan  bupati/walikota  kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah  ditetapkan  untuk mendapatkan klarifikasi. Pengawasan  Peraturan  Daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri  Nomor  1  Tahun  2014 tidak  mengatur  secara  tegas  tentang pengawasan terhadap Peraturan Daerah  yang  berciri  khas  dan/atau kondisi  khusus  daerah.  Pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang diatur dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  UU Nomor  23  Tahun  2014,  PP  Nomor  79 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 1 Tahun  2014  hanya  mengatur  tentang pengawasan  preventif  dalam  bentuk
evaluasi  dan  klarifikasi  hasil evaluasi  dan  pengawasan  represif dalam  bentuk  klarifikasi  dan pembatalan  terhadap  Peraturan Daerah  yang  bersifat  umum,  tidak terdapat  pengaturan  pengawasan terhadap  Peraturan  Daerah  yang dibentuk  berdasarkan  ciri  khas dan/atau kondisi khusus daerah.
Prosedur pembatalan Peraturan Daerah digambarkan pada Bagan 1 dan Bagan 2 di bawah ini:

## Bagan 1
Pembatalan Peraturan Daerah menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Sumber : diolah dari ketentuan Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004.

## PEMERINTAH
60 hari PERDA 7 hari
Bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi Sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi Pembatalan (Perpres)
Setuju PEMDA Keberatan Setuju 180 hari Judicial Review (MA) 7 hari Penghentian Pencabutan (KDH & DPRD) Ditolak Dikabulkan
Perpres Berlaku/ Perda Batal Perpres Batal/ Perda Berlaku

## Bagan 2
Pembatalan Peraturan Daerah menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Sumber : Diolah dari ketentuan  Pasal  251  UU  Nomor  23 Tahun 2014 Pengawasan Peraturan Daerah  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 31 ayat (1)

## PEMERINTAH

## PERDA
7 hari
Bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan
kesusilaan Sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan  kesusilaan Pembatalan
(Perda Provinsi:  Permendagri) Perda Kab/Kota: Pergub Setuju PEMDA Keberatan Tidak Keberatan 14 hari
Pemda Provinsi  Presiden Pemda Kab/Kota  Mendagri 7 hari Penghentian Pencabutan (Pemerintahan Daerah)
Ditolak Dikabulkan Permendagri/ Pergub Berlaku, Perda Batal Permendagri/ Pergub Batal, Perda Berlaku
dan  ayat  (2)  UU  Nomor  5  Tahun  2004 merupakan  penjabaran  dari  ketentuan Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah  Agung  untuk  melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah.  Namun  tidak  menyatakan secara  jelas,  apakah  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung terhadap Peraturan Daerah termasuk di dalamnya  Peraturan  Daerah  yang dibentuk  berdasarkan  ciri  khas  daerah ataukah tidak.
Kewenangan  pengawasan  oleh Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintahan  dalam  negara  Indonesia, selanjutnya  ditetapkan  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana telah  diganti  dengan  UU  Nomor  23 Tahun  2014  sebagai  penjabaran  dari kekuasaan pemerintahan dalam bentuk pengawasan  dan  pembinaan  terhadap Pemerintahan  Daerah. Pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 251  UU  Nomor  23  Tahun  2014, bersikap  aktif  dalam  mengawasi  setiap Peraturan  Daerah,  tanpa  menuggu adanya  laporan  dari  pihak  lainnya, seperti  masyarakat  (perseorangan),
LSM,  badan  hukum  publik  dan  badan hukum privat maupun organ pemerintahan lainnya. Simpulan Pasal  18B  UUD  NRI  Tahun  1945 merupakan dasar konstitusional wewenang Pemerintahan Daerah membentuk  Peraturan  Daerah  yang berciri  khas  daerah.  Pembentukan Peraturan Daerah harus mengakomodir pandangan  hidup,  nilai-nilai  budaya, dan  keadilan.  Peraturan  Daerah  yang berciri  khas  daerah  harus  menjadi sarana untuk menciptakan dan
memelihara  ketertiban,  stabilitas, prediktabilitas,  sarana  pelestarian nilai-nilai budaya, pendidikan, pengadaban masyarakat, dan pembaruan masyarakat. Pasal  136  ayat  (3) UU  Nomor
32 Tahun 2004, juncto Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 236  ayat  (4)  UU  Nomor  23  Tahun 2014 menjamin adanya pembentukan  Peraturan  Daerah yang  berciri  khas  daerah  dan menjadi cantolan bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang didasarkan  pada  ciri  khas  daerah dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip  NKRI.  Perubahan  kata  “ciri khas”  dalam  UU  Nomor  32  Tahun 2004  menjadi  kata  “lokal”  dalam UU  Nomor  23  Tahun  2014, nomenklatur “materi muatan lokal” memiliki  makna  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  kata  “ciri khas” dan “kondisi khusus”. Sesuatu yang  bersifat  lokal  terkandung  di dalamnya kekhasan dan kekhususan  yang  dimiliki  oleh suatu daerah. Materi  muatan  Peraturan Daerah  yang  berciri  khas  daerah tidak  dicantumkan  dalam  rincian pembagian  urusan  pemerintahan antara  pemerintah,  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  Untuk  itu,  maka Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah yang  berciri  khas  daerah  kepada Pemerintah untuk mendapat penetapan.  Penetapan  penggunaan urusan  sisa  sebagai  materi  muatan Peraturan Daerah yang berciri khas
daerah merupakan bentuk pengawasan preventif.
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hukum  positif  yang  mengatur  tentang Pemerintahan  Daerah  perlu  mengatur secara  khusus  tentang  pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang berciri khas daerah. Pengaturan yang ditambahkan,  khususnya  mengenai parameter  proses  pembentukan  dan pengawasan  Peraturan  Daerah  yang Berciri  Khas  Daerah.  Paramaeter pengawasan  Peraturan  Daerah  yang Berciri  Khas  Daerah  oleh  Pemerintah adalah:
a. bertentangan  dengan  UUD  NRI Tahun 1945 dan undang-undang.
b. bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah.
Daftar Pustaka Arden, Andrew, 2008, Local Government Constitutional Law and Administrative  Law ,  Thompson Sweet&Maxwell, London. Berge,  J.B.J.M.  ten,  1998, Besturen  Door De Overheid, Nederlands Algemeen Bestuursrecht  I ,  W.E.J.  Tjeenk Willink, Deventer. Bradley,  A.  W.  and  K.  D.  Ewing,  2003, Constitutional  and  Administrative Law . 13 th edition. Pearson Education Limited, Essex. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2005, Pokok Pokok-Pokok Filsafat Hukum,  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Farland,  D  .E.  Mc,  2004, Management
Principles and Practice , Mac Milan,
New York.
Hadjon,  Philipus  M.,  1993,  Pengantar
Hukum  Administrasi  Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. ______________, 1999, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara).  Juridika.  Vol.  14. Nomor 6. November- Desember  1999,  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya. Istanto, F. Soegeng, 1968, Beberapa Segi  Hubungan  Pemerintah
Pusat  dan  Daerah  Dalam Negara  Kesatuan  Indonesia,
Fakultas  Sosial  dan  Politik UGM, Yogyakarta. Lotulung,  Paulus  Effendi,  1993, Beberapa  Sistem  Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung. Manan,  Bagir,  2004,  Hubungan Antara  Pusat  dan  Daerah Menurut  UUD  1945,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Samuel, Geofferey, 2007, Epistimology  and  Method  in Law ,  Kent  Law  School,  UK, Juridishe Bibliotheek University Utrecht. Sidharta,  Bernard  Arief,  2009, Refleksi  Tentang  Struktur Ilmu  Hukum,  Mandar  Maju, Bandung. Sukardi, 2009, Pembatalan Peraturan  Daerah  dan  Akibat Hukumnya, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Utrecht,  Ernst,  1983,  Pengantar Dalam  Hukum  Indonesia,
Ichtiar  Baru  bekerja  sama dengan Sinar Harapan, Jakarta