## AFIRMASI PEMAHAMAN BUDAYA

## STUDY TERHADAP KERJA SAMA PNJ DENGAN PEMDA KAIMANA, PAPUA BARAT
Zaenal Abidin Eko Putro dan Nurul Intan Pratiwi Program Studi Penerbitan (Jurnalistik), Politeknik Negeri Jakarta
Email: zabiep@gmail.com

## Abstra k
Dasar Hukum 1945, Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sama. Berdasarkan dasar ini, pada tahun 2012 PNJ telah menandatangani nota undersatanding (MoU) untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat untuk memberikan layanan pendidikan bagi mahasiswa muda dari Kaimana.However, kolaborasi tidak melanjutkan seperti yang diharapkan oleh beberapa guru PNJ serta beberapa pemimpin PNJ. Bahkan, contohnya seperti mahasiswa Kaimanan yang belajar di Grafis dan Jurnalistik Departemen PNJ dikenal karena tidak memiliki semangat untuk menghadiri kelas. Bahkan, beberapa siswa Kaimana diusir (drop out) karena kurangnya kinerja yang baik mereka. Selain itu, beberapa guru serta sesama siswa tidak pernah dibangun  hubungan dekat dengan mereka. Akibatnya, fitur ini menarik kritik oleh mereka yang berpikir bahwa keragaman Indonesia works.By menggunakan metode kualitatif, baki kertas ini untuk exprolore masalah berikut. Pertama, aspek ideologi luar kolaborasi antara PNJ dan pemerintah Kaimana. Kedua, aspek praktis atau operasional di mana kita ingin mencari dan menguraikan sampai sejauh mana keberhasilan kemajuan pendidikan bagi siswa Kaimanan belajar di kampus PNJ
Kata kunci: keragaman, multi kultural, kelompok marjinal, gegar budaya dan kegiatan afirmasi

## Abstract
Basic Law 1945, Unity of Republic of Indonesia, and Unity in Diversity alike. Based on this foundation, in 2012 PNJ has signed a memorandum of undersatanding (MoU) to collaborate with the government of District Kaimana, West Papua to provide education service for young student from Kaimana.However, the collaboration does not proceed as it was expected by some PNJ teachers as well as some PNJ leaders. In fact, for example like Kaimanan student who  studies at Graphic and Journalism Department of PNJ are known for not having enthusiasm to attend the class. Even, some Kaimana students were expelled (drop out) due to the lack of their good performance. In addition, some teachers as well as fellow students have never been built close relationship with them. Consequently, these features attract criticism by those who think that the diversity of Indonesia works.By using qualitative method, this paper tray to exprolore the following issues. Firstly, ideological aspect beyond the collaboration between PNJ and Kaimana government. Secondly, practical or operational aspect where we would like to seek and elaborate to what extent the success of the educational progress for Kaimanan student studying in PNJ campus .
Key words: diversity, multiculturalism, kelompok marjinal, gegar budaya dan affirmative action

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara majemuk. Tepatlah kata bhinneka dalam semboyan bangsa  ini  karena dalam kenyataan, kebhinnekaan atau keragaman itu menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Tidaklah meleset  apa yang diujarkan Benedict Anderson  (1983) mengenai nasionalisme
suatu negara yang dibentuk oleh komunitas yang saling  terbayangkan ( imagined communities ),  yang walau satu bangsa, namun belumlah  mengenali sesama  bangsa kecuali hanya sebatas dalam bayangan.  Karena itu, menjadi berbangsa ( nation ), apalagi masyarakatnya majemuk, tentulah sebuah proses yang terus menerus perlu diperkuat
dengan beragam siasat, termasuk dilakukannya studi terhadapnya.
Sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah semestinya menerima mahasiswa dari berbagai suku dan agama. Langkah ini merupakan manifestasi dari Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 2 yang menyebutkan, pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.  PNJ di sini dituntut untuk juga berperan aktif dalam merajut kebhinnekaan yang melekat pada tubuh bangsa ini.
Dengan pijakan tersebut, maka tidaklah berlebihan jika PNJ membuka kerja sama dengan Pemda Kaimana, Provinsi  Papua  Barat  untuk memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa asal daerah tersebut. Program kerja  sama ini telah dimulai tahun 2012. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari kabupaten Kaimana juga telah terdaftar di PNJ dan mengikuti proses belajar dan mengajar, tersebar di berbagai jurusan yang tersedia di PNJ. Paper ini merupakan hasil penelitian terhadap hasil pelaksanaan program kerja sama tersebut dengan dukungan pendanaan dari dana BOPTN PNJ tahun 2015.

## Nasionalisme,  Multikulturalisme  dan Gegar Budaya
Sejak kemerdekaan dicapai tahun 1945, rakyat Indonesia terus tanpa lelah berupaya mempertahankan nasionalismenya. Bangunan nasionalisme itu terbentuk oleh sebab persamaan pengalaman masa lampau yang dialami bersama. Hal ini senada dengan pendapat Ernest Renan (1882) yang mengembangkan  konsep nasionalisme, bahwa nasionalisme terbangun berdasarkan pada rasa senasib dan solidaritas atas dasar pengalaman sejarah masa lampau dan juga hal-hal yang
dipersiapkan untuk masa depan.  (Facing History and Ourselves Foundation, Inc: 2008, 20) Solidaritas dan pengalaman sejarah meruntuhkan batas-batas perbedaan baik etnis maupun agama. Di sinilah letak kesesuaiannya dengan perlunya untuk membicarakan konsep multikulturalisme. Dalam multikulturalisme, sebagai sebuah teori yang sekaligus kebijakan, terdapat keinginan untuk mengakui dan memberi peluang yang setara kepada setiap kelompok yang ada, tanpa membeda- bedakannya.  Rekognisi atau pengakuan dan memperlakukan kelompok liyan secara setara belakangan menuntut adanya lembaga publik yang mengakui dan bukanlah malah sebaliknya  mengabaikan kekhasan budaya, terutama untuk kelompok yang eksistensinya terikat dengan budaya yang dimilikinya. Tuntutan atas pengakuan politik ( political recognition ) akan kekhasan budaya ini sejalan dengan bentuk universalisme yang mendudukkan budaya dan konteks budaya yang amat  bernilai dasar bagi kelompok tersebut (Gutmann, 1994: 5).
Pengakuan terhadap hak-hak kolektif oleh kelompok-kelompok tertentu sangat fundamental untuk mendukung pemenuhan makna sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok, terlebih kelompok minoritas. Sosiolog Manuel Castell berpendapat, bahwa…. in a world of global flows of wealth, power and images, the search for identity –collective or individual, ascribed or constructed – becomes the fundamental source of social meaning (Facing History and Ourselves, Ibid: 2). Secara sederhana dapat dimaknai bahwa di era dunia dipenuhi dengan perputaran kekuasaan dan pencitraan, pemenuhan identitas baik individu maupun kelompok menjadi sesuatu hal yang mendasar bagi pemaknaan sosial. Dalam penelitiannya tentang warga keturunan Cina dan Vietnam di Amerika Serikat, Kim mengungkapkan, bahwa mereka sebetulnya tidak pernah benar- benar larut dalam melting pot AS.
Walaupun saat ini keturunan imigran Cina dan Vietnam telah menyerap kultur Amerika menikmati pendidikan di perguruan tinggi terkemuka Amerika seperti Standford, Berkeley, Massachusetts Institute of Technology dan seterusnya, namun etnisitas mereka adalah sesuatu yang melekat dan tidak mungkin dipadamkan. Malah, bukan mustahil suatu saat karena momentum tertentu dapat membangkitkan lagi sentimen keetnisan mereka  (Putro, 2012: 20).
Perlu dicatat juga bahwa, mutlikulturalisme atau pluralisme kebudayaan relatif baru berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan asimilasi maupun integrasi sosial dan kultural yang muncul lebih dulu. Multikulturalisme bukan saja ditujukan untuk mengangkat suara kelompok imigran, tetapi juga kelompok peranakannya serta berbagai bentuk keragaman kultural yang ada. Reitz et al (2009) menyebutkan pada tahun 1971, Pemerintah Kanada mulai memelopori kebijakan-kebijakan multikulturalis, walau masih dalam skala terbatas. Pemerintah merasa multikulturalisme merupakan jalan terbaik untuk mengakomodir keragaman yang ada di Kanada. Adalah Perdana Menteri Pierre Trudeu yang pertama kali mengusulkan di kongres adanya dukungan bagi kelompok etnis untuk berbicara. Trudeu dan jajarannya berpandangan, imigran memiliki kekuatan positif untuk pengembangan kohesi sosial. Mereka dilibatkan, dan disediakan wadah ( social inclusion ), dan diajak berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari warga Kanada lainnya. Usulan Trudeu didukung mayoritas partai politik yang ada dan akhirnya, multikulturalisme menjadi bagian dari konstitusi Kanada pada tahun 1982 dan kemudian diperkuat menjadi Multiculturalism Act yang disahkan tahun 1988 (Putro, Ibid: 21).
Untuk konteks Indonesia, pengalaman Kanada tersebut boleh jadi tepat
diterapkan mengingat kondisi keragaman sedemikian rupa terutama di kota-kota besar dan wilayah-wilayah baru berkembang. Namun demikian, barangkali  tidaklah  seluruhnya  tepat apabila diterapkan secara mutlak. Kondisi budaya dan sosial sangat berbeda. Bisa jadi, kelompok minoritas dan mayoritas tetap tidak dapat berpadu oleh sebab terdapat problem pada kelompok minoritas itu sendiri  misalnya. Akan halnya terhadap mahasiswa Papua di PNJ, problem yang melekat pada mereka juga tidak lepas dari factor gegar budaya ( culture shock ) yang masih melekat pada diri mereka ketika berstudi di tempat lain, khususnya di Pulau Jawa.
Bochner (1982) menjelaskan bahwa gegar budaya ( culture shock ) sangat mungkin terjadi manakala kebiasaan yang telah lama atau mapan tidak lagi diinginkan. Imbasnya, maka akan muncullah perasaan sulit, ragu-ragu, dan juga tertekan (stress) yang disebabkan oleh semua tanda, bahasa, hubungan dengan sesama, rasa dan tindakan tiba- tiba menjadi di luar dugaan ( out of place ) dan bahkan tidak lagi tepat. Selanjutnya, individu yang mengalami culture shock tersebut menyesuaikan lagi perilakunya agar sesuai dengan ekspektasi orang lain (Kaplan & Eckermann, 1996: 16).

## Mahasiswa Papua Di Luar Tanah Papua
Studi tentang perilaku dan motivasi anak muda Papua untuk berkuliah di Pulau Jawa telah banyak dilakukan. Salah satu studi dilakukan Boveington (2007: iv)  yang menyimpulkan dari hasil studinya bahwa  para pelajar Papua umumnya menemukan pendidikan yang kurang di daerahnya,  merupakan unsur terbesar mendorong mereka keluar Papua. Namun kebanyakan mereka berkeinginan pulang ke tempat asalnya dan memperbaiki bermacam bidang yang ketinggalan dari globalisasi, mulai dari soal pendidikan dan globalisasi sampai kekurangan sumber daya manusia yang
mampu dan terdidik yang sempat mengabdi di masyarakat.
Selanjutnya, Novirianto (2013: 17) yang meneliti  mahasiswa asal Fakfak berkuliah  di Universitas Muhammadiyah Surakarta  (UMS)  menyebutkan, bahwa mahasiswa asal Fakfak mengalami keterkejutan budaya. Gejalanya antara lain mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, merasa kurang percaya diri, merasa jauh dari orang tua, merasa takut dan sulit untuk melakukan hal baru, serta perbedaan metode belajar dengan daerah asal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterkejutan budaya antara lain belum mempunyai pengalaman tinggal di Surakarta, serta belum mengerti dengan bahasa Jawa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekitar.
Masalah-masalah seperti terungkap dari hasil  penelitian di atas, bukan mustahil serupa dengan masalah yang dialami mahasiswa asal Papua di PNJ. Perbedaan kualitas layanan pendidikan, perbedaan gaya hidup, cara berkomunikasi dan bahkan standar pembelajaran bukan tidak mungkin juga dirasakan para mahasiswa asal tanah Papua ini, sehingga dikhawatirkan menghambat kelancaran proses pengajaran.
Tentu dimaklumi, bahwa keberadaan mahasiswa dari Provinsi Papua Barat  ini menjadi sebuah fenomena tersendiri di lingkungan PNJ khususnya. Sejauh ini masih muncul anggapan bahwa seperti halnya kedudukan politeknik pada umumnya, PNJ adalah perguruan tinggi “kelas dua” yang posisinya masih di bawah universitas-universitas terkemuka di Tanah Air. Namun walau begitu, hal yang membanggakan adalah bahwa PNJ bersedia turut serta merawat sekaligus memperkuat kebhinnekaan serta bangunan NKRI dengan memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kaimana. Bagi civitas PNJ,  berproses dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang
etnis memang bukanlah sebuah hal asing. Bahkan mungkin adalah sebuah tantangan tersendiri untuk membuktikan bahwa civitas PNJ sanggup berproses dalam kebhinnekaan dan terjaganya negara kesatuan seperti telah dirumuskan dalam falsafah Pancasila. Hanya menariknya dan hal ini yang menjadi pembeda yang bukan sekadar berproses dalam kebhinnekaan, bahwa kedatangan mahasiswa dari Kaimana ini bukanlah berjalan secara alamiah, melainkan didesain dan mendapat dorongan dari pemerintah daerah setempat. Para  mahasiswa dari Kaimana tersebut diberikan beasiswa oleh pemda setempat.

## Afirmasi Kebhinnekaan Indonesia di PNJ
Tekait dengan kebijakan kerja sama pihak PNJ dan Pemda Kaimana ini, konsep kebhinnekaan sudah jelas termanifestasi di dalamnya. Artinya, sebagian besar aspek multikulturalisme telah terpenuhi. Sebagai  institusi milik negara, PNJ sudah seharusnya terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada dan melekat di negeri ini. Apalagi pemerintah mempunyai program afirmasi yang menyentuh wilayah 3 T, yaitu Tertinggal, Terdepan (berhadapan dengan perbatasan) dan Terluar (berhadapan dengan lautan bebas). Namun akan halnya dengan Kaimana, kerja sama dengan Kaimana ini baru pertama, dengan pemda lain juga belum pernah. Pemda lain seperti Kaimana itu mungkin tidak bisa karena di luar program UP4B yang memberi afirmasi kepada masyarakat Papua  (Wawancara dengan Fachruddin, Pembantu Direktur I PNJ, 17 September 2015).
Menurut Fachruddin, di tahun 2015, PNJ masih menerima mahasiswa dari daerah 3T seperti tersebut di atas. Teknisnya, pihak Dikti yang mengadakan seleksi calon mahasiswa dari wilayah  3T tersebut. Mahasiswa tersebut memilih prodi yang diminati dan setelah itu ditawarkan ke beberapa perguruan tinggi
negeri, termasuk PNJ. Pimpinan PNJ pun menyanggupi tawaran tersebut dan sebanyak 7 mahasiswa dari program ini mulai kuliah.
Luther Rumpumbo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana menyebutkan konsep kebhinnekaan telah selayaknya diterapkan hingga tidak  ada lagi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Diakuinya, SDM di Papua dan Papua Barat itu tertiggal. Oleh sebab itulah,  ia sangat mendukung program UP4B yang diluncurkan untuk mengatasi ketertinggalan SDM itu. Dalam program ini, diberikanlah kesempatan seluas- luasnya kepada anak-anak Papua dan Papua Barat untuk kuliah di perguruan tinggi ternama di Tanah Air. Lewat program UP4B itu, mahasiswa Papua ada yang berkuliah di UI, UGM, UNJ, UPI, PNJ dan bahkan ada yang ke luar negeri. Sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan di kabupatennya, ia sering mengikuti rapat di Kemendiknas untuk pelaksanaan UP4B tersebut (wawancara tanggal 26 September 2016). Sekadar diketahui, UP4B ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2011 yang mengamanatkan tugas dalam waktu tiga tahun (2012–2014) yang fokus pada lima bidang prioritas, yaitu pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP). (http://zonadamai.com/2014/03/04/pembe ntukan-up4b-dinilai-tepat/, diakses 5 Oktober 2015).
Bagi pihak Pemda Kaimana, sebagaimaa dituturkan oleh Luther, latar belakang kerja sama dengan PNJ ini karena pertama, PNJ ini termasuk politeknik yang terkemuka dan berkualitas. Kedua, Kaimana merupakan kabupaten baru. Di sini PNJ barangkali dapat kontribusi misalnya dari sisi penguatan SDM bidang Akuntansi, Teknik Mesin, dan juga media. Untuk pengiriman mahasiswa ini, pihak
Kaimana bukan hanya bekerja sama dengan PNJ saja, melainkan juga dengan Poltekkes Manado, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), UPI Bandung, Institute Yohannes Surya (Rumpumbo, Ibid).

## Fase Awal Pelaksaan Realisasi Bentuk Kerja Sama
Sebagai institusi pendidikan, tidaklah berlebihan apabila bentuk kerja sama PNJ dengan pihak lain didominasi di bidang pendidikan. Kerja sama dengan industri juga dalam rangka pendidikannya. Kerja sama dengan Perusahaan Trakindo misalnya, adalah untuk mendidik para teknisinya. Demikian pula halnya kerja sama dengan LNG Gas juga untuk tenaga teknisinya.
Terkait dengan keberadaan mahasiswa dari Kaimana, PNJ berhubungan dengan pihak pemda setempat. Dalam perjalanannya, PNJ memberikan informasi misalnya berapa yang lulus wisuda seperti baru-baru ini. Dalam kerja sama dengan Pemda Kaimana ini, PNJ menerima uang kuliah saja. Namun untuk uang sakunya diserahkan kepada mahasiswa sendiri (Fachruddin, Ibid) Tahun 2012, PNJ menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan tentang amanat untuk menerima mahasiswa dari Papua.  Ditugaskan untuk ke Papua Barat adalah Kepala Bagian Humas,  Ade Sukma, untuk menyaring mahasiswa asal Kaimana tersebut. Seleksi dilakukan bukan saja untuk melihat aspek kecerdasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek suku dan agama yang harus terakomodir. Di sana ternyata ada 7 suku. Bahkan yang membangun Kaimana itu banyak dari Maluku. Di Kaimana penganut Islam dan Kristen jumlahnya hampir sama. Mereka yang kuliah di  PNJ ini pun  ada yang keturunan Ambon, dan etnis lain.  Peserta yang dites di Kaimana berjumlah 40 anak dan diputuskan ada 19 orang yang lulus (Wawancara dengan Ade Sukma, Kepala Humas PNJ, 23 September 2015).
Pada tahun 2012, mereka datang ke Depok, namun pada saat penelitian dilakukan  tinggal 10 mahasiswa  yang masih bertahan. Sejumlah mahasiswa yang berhasil terus kuliah tersebut, terdapat 3 mahasswa lulus yang diwisuda tahun 2015  dari program D3. IPK tertinggi yang lulus tahun 2015 ini sebesar 3.00. Adapun untuk mahasiswa program D4 sedang berjalan (Ade Sukma, Ibid). Dalam langkah awal program tersebut, dipilihlah prodi yang memang sangat dibutuhkan di sana. Misalnya saja Program D4 Jalan dan jembatan, Akuntansi serta Penerbitan (Jurnalistik), maksudnya untuk membangun di sana. Mahasiswa yang dikirim ini bukan pegawai, melainkan masyarakat umum. Harapan Pemda Kaimana mereka ini kembali ke sana dan membangun wilayahnya.

## Berlangsungnya Perkuliahan Kerja sama dengan Pemda Kaimana
Pada tahun 2012, sejumlah nama mahasiswa yang dinyatakan lolos tes di Kaimana memulai perkuliahan di Kampus PNJ, Depok. Mereka tersebar di berbagai program studi (prodi) antara lain Teknik Konstruksi Sipil, Konsentrasi Otomotif- B2PLKLN Cevest Bekasi, Teknik Informatika-B2PLKLN Bekasi, Akuntansi, Administrasi Bisnis, Desain Grafis, dan Penerbitan. Pengiriman mahasiswa ke PNJ berbeda dengan perguruan tinggi lain karena tersebar di berbagai jurusan.
Akan tetapi, dalam perkembangannya, proses belajar mahasiswa asal Kaimana, Papua Barat di PNJ ini ternyata tidak semulus seperti dibayangkan. Menjadi disayangkan bahwa seperti di Jurusan TGP dan beberapa jurusan lain misalnya, kehadiran dalam mengikuti perkuliahan cukup rendah. Nilai yang diperoleh juga tidak cukup menggembirakan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa di-DO-kan karena tidak lagi dapat ditoleransi oleh manajemen jurusan. Para dosen dan
mahasiswa rekan sekelas mereka juga tidak cukup dekat dengan mahasiswa asal Kaimana tersebut. Seperti tersebutkan di atas, dari 19 mahasiswa sejak masuk di PNJ tahun 2012, kini tinggal 10 mahasiswa yang statusnya masih aktif. Sisanya tidak lagi melanjutkan kuliah. Dirasakan oleh salah seorang dosen pengajar dan kebetulan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan (TGP)  Politeknik Negeri Jakarta,  Ade Haryani, bahwa tingkat partisipasi mahasiswa asal Kaimana ini tergolong rendah. Partisipasi itu baik dalam kehadiran kuliah ataupun dalam kegiatan kemahasiswaan pada umumnya. Hal ini berakibat prestasi belajarnya juga turut kurang memuaskan  (Wawancara tanggal 2 September 2016).
Namun versi mahasiswa Kaimana yang masih bertahan juga menarik disimak.  Salah satu mahasiswa yang statusnya masih aktif menuturkan, hambatan paling utama selama kuliah di PNJ adalah masalah dana. Menurutnya, dibilang kurang tidak, berlebihan juga tidak. Jadi, menurutnya pas-pasan saja. Dana yang mereka terima itu merupakan biaya hidup selama tinggal untuk belajar di Depok. Namun, dalam persoalan dana ini ternyata mengalami perubahan. Menurutnya, awal mereka berikan uangnya  persemester.  Namun  setelah tahun pertama lewat, dikasihnya setahun sekali. Budgetnya pun dikurangi lagi. Artinya persoalan manajeman pendanaan masih menjadi persoalan (Wawancara dengan Meysin Claudie Leatemia, Mahasiswa Prodi Jurnalistik asal Kaimana, tanggal 30 September 2015). Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada awal kedatangannya di Depok, setiap mahasiswa diberi Pemda Kaimana sebesar Rp. 16 juta/semester. Namun pada semester kedua Rp 12 juta, karena dipotong uang kos. Tahun berikutnya turun lagi dan hanya menerima Rp 21 juta/setahun, sudah termasuk biaya kos. Menurut informan ini, untuk uang kos yang dikeluarkannya sebesar Rp. 6 juta.
biaya itu untuk menutupi biaya makan sehari-hari, membeli pakaian, buku, biaya nge-print dan juga transportasi ke kampus.  Dirasakannya, biaya sejumlah tersebut membuatnya kewalahan juga (Meysin, Ibid).
Namun harapan tetaplah harapan, walau dilanda keterbatasan finansial. Menurut mahasiswi yang bercita-cita ingin pulang ke Kaimana setelah selesai kuliah ini, biaya bolehlah memang kurang. Namun, ia berharap agar pemerintah daerah Kaimana juga mengawasi dirinya dan teman-temannya. Mestinya mereka dikontrol oleh pemda, sehingga dirasakan ada perhatian dari pemda. Karena itu tidak heran jika dirasakan pembinaan sangat kurang, jadi seperti dilepas begitu saja.
Selain faktor finansial, tidak dipungkiri juga munculnya sikap bermalas-malasan. Bagaimana mungkin, bahwa yang bersangkutan sudah disuruh masuk dan dibiayai, tetap saja tidak masuk  kuliah. Gaya hidup berfoya-foya juga melekat pada sebagian mahasiswa asal Kaimana ini. Bahkan salah seorang dosen memergoki salah satu mahasiswa asal Kaimana ini baru ditemuinya pada saat ujian tengah semester. Artinya, mahasiswa tersebut tidak pernah datang pada waktu perkuliahan berlangsung. Di luar faktor malas,  ada juga faktor budaya dalam bentuk konkritnya gaya komunikasi juga menjadi kendala. Disampaikan bahwa komunikasi mereka dengan mahasiswa lain dan dosen juga dirasakan berbeda. Cara berbicara berbeda dan membutuhkan penyesuaian. Muncullah  sikap minder, semacam gegar budaya yang termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Contohnya saja ketika diajak bicara, bicaranya tidak teratur alias belepotan.  Karena mereka minder, pelan-pelan mereka mundur, tidak masuk kuliah.
Langkah Antisipasi

## Peningkatan Kualitas Kerja Sama
Pimpinan PNJ juga menyadari bahwa program afirmasi ini di kampus PNJ kurang memuaskan. Mereka mengakui adanya mahasiswa yang DO di tengah jalan. Kegagalan itu bukan saja dari sisi akademik, tapi juga budaya. Kalau dipandang dari aspek kecerdasan hasilnya sama saja. Faktor kemalasan ini juga masih  cukup kentara. Pimpinan PNJ pun belum puas sebenarnya atas berjalannya kerja sama dengan Pemda Kaimana ini, karena mereka belum bisa memberi lebih dari pelayanan yang seharusnya diberikan (Fachruddin, Ibid).
Kurangnya pembinaan disebabkan kerja sama yang dilakukan ini melalui jalur normal saja, artinya tidak ada pengecualian biaya misalnya yang lebih mahal. Mahasiswa asal Kaimana ini dianggap sebagai mahasiswa biasa saja. Hanya prosedurnya agak diringankan. Walau tidak ada pembinaan khusus  yang tercantum dalam MoU, seharusnya fungsi pembinaan dilakukan oleh Sekjur II di setiap jurusan. Adalah kenyataan bahwa problem yang mereka hadapi tidak dapat terpantau secara menyeluruh.
Diakui juga dari pihak Pemda Kaimana juga kurang menanggapi pentingnya pembinaan ini. Pemda Kaimana hanya mengirimkan uang saja kepada para mahasiswa. Tidak ada dana untuk  pembinaan khusus, dan memang tidak tercantum secara khusus di MoU. Perkuliahan itu berlaku normal saja. Bahwa mestinya sekjur II atau PA yang melakukan pembinaan. Namun juga dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus tentang itu.
Diperoleh informasi bahwa hal berbeda di kampus lain dapat berjalan lebih bagus. Hal ini seperti di Surya Institute, Tangerang. Di kampus tersebut, mereka menerima mahasiswa untuk para calon guru science. Begitu pula,  jika beasiswa mahasiswa Kaimana di PNJ ini langsung diberikan ke mahasiswanya, maka berbeda dengan mahasiswa asal
Kaimana  di UPI, UNJ, Institute Johannes Surya  dan lainnya yang biaya hidupnya dikelola kampus. Oleh kampus, mereka dipersiapkan akomodasinya secara lebih memadai selain juga diasramakan. Menurut salah satu mahasiswa asal Kaimana yang masih aktif kuliah, mereka yang berhasil bertahan itu, seperti dirinya misalnya, sangat termotivasi oleh keluarga. Atas dorongan itu, dirinya harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Dirinya pun  harus tetap mengingat cita-citanya untuk masa depannya.  Untuk memperbaiki kualitas mahasiswa asal Kaimana, dirinya juga setuju jika mahasiswa asal Kaimana ini diberikan pembinaan semacam orangtua asuh tersendiri, sehingga relatif terkontrol. Ikatan mahasiswa Kaimana sebenarnya juga ada dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.  Ditambah lagi, Pemda Kaimana lebih memperhatikan ikatan mahasiswa ini. Namun sayangnya mereka yang aktif tertentu  saja dalam setiap pertemuan. Kalau disuruh kumpul alasannya bermacam-macam  dan lagipula tidak ada keharusan untuk berkumpul. Padahal, pemerintah Kaimana hanya melihat organisasi itu.
Menarik juga bahwa Pimpinan PNJ berpikir, belajar dari pengalaman dengan mahasiswa asal Kiamana ini, untuk yang baru diterima sebanyak 7 mahasiswa dari daerah 3T tahun ini harus ada pendampingan. Berangkat dari pengalaman dengan mahasiswa Kaimana seperti itu, maka program afirmasi ini haruslah lebih  bagus.  Artinya bahwa haruslah  ada pembimbingan khusus di luar  jam-jam  kuliah.  Barangkali tidak perlu diasramakan, tetapi biarlah tetap berbaur tapi tetap dibarengi dengan pembimbingan.  Jika hanya  di karantina akan terasakan hanya pada aspek pendidikan saja. Padahal, menurut Fachruddin,  belajar bagaimana belajar itu penting dan itu harus diperoleh dari mempelajari budaya masyarakat sekitar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sudah semestinya menerima mahasiswa dari berbagai suku dan agama. Langkah ini merupakan manifestasi dari Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 2 yang menyebutkan, pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan pijakan tersebut, maka tidaklah berlebihan jika PNJ membuka kerja sama dengan Pemda Kaimana, Papua untuk memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa asal daerah tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya proses belajar mahasiswa asal Kaimana, Papua di PNJ ini ternyata tidak semulus seperti dibayangkan. Menjadi disayangkan bahwa seperti di Jurusan TGP dan beberapa jurusan lain misalnya, kehadiran dalam mengikuti perkuliahan cukup rendah. Nilai yang diperoleh juga tidak cukup menggembirakan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa di-DO-kan karena tidak lagi dapat ditoleransi oleh manajemen jurusan. Para dosen dan mahasiswa rekan sekelas mereka juga tidak cukup dekat dengan mahasiswa asal Kaimana tersebut. Hal-hal seperti ini tentu menjadi disayangkan segenap pihak yang peduli terhadap bangunan kebhinnekaan di Tanah Air.
Masalah mendasar yang muncul setidaknya ada dua hal, yang pertama tidak tersedianya mekanisme pembinaan terhadap mahasiswa asal Kaimana, terutama pembinaan budaya yang seharusnya dipahami oleh mahasiswa asal Kaimana. Mahasiswa asal Kaimana harus diberi pemahaman tentang kebhinnekaan yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi dirinya untuk melangsungkan masa perkuliahan di PNJ. Kedua, jumlah beasiswa,  terutama biaya hidup yang
kurang memadai untuk mahasiswa yang jauh dari kampung halamannya. Pengelolaan  biaya hidup mahasiswa  PNJ asal Kaimana ini tidak seperti di perguruan tinggi lain yang membina secara khusus mahasiswa asal Kaimana ini seperti dalam hal penginapan, dan keperluan sehari-hari sehingga mahasiswa asal Kaimana dapat belajar melaksanakan tugasnya dengan lebih  baik.  Metode kampus lain itu mungkin dapat direplikasi oleh PNJ untuk perbaikan dalam rangka kerja sama dalam program afirmasi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Baxter, Pamela & Jack, Susan.
Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative
Report Volume 13 Number 4
December 2008. Boveington,  Tristram Frederick.  Sebuah Survei Tentang Para Pelajar Papua yang Kuliah di  JawaTimur; Latar Belakang, Unsur-Unsur dan Cita- Cita, Malang: Unversitas Muhammadiyah Malang. 2007. Creswell, J. W. Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Aproaches.
(2 nd ed.). London: Sage Publication.
2003.
Ekoputro, Zaenal Abidin (Ed.). Berpeluh Berselaras. Buddhis-Muslim Meniti
Harmoni . Jakarta:  Centre Of  Asian Studies, Kepik Ungu & Hivos. 2012. Facing History and Ourselves. Stories of Identity. Religion, Migration, and Belonging in a Changing World . Brooklyn: Facing History and Ourselves Foundation, Inc. 2008. Fauzan, M. Uzair. Politik Representasi dan Wacana Multiculturalisme dalam Praktek Program Komunitas Adat Terpencil. Kasus Komunitas Sedulur Sikep Bombong Bacem ,
dalam Budiman, Hikmat (ed) Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia. Jakarta: Yayasan Interseksi. 2007.
Gutmann, Amy. Multiculturalism. Examining The Politics Of Recognition . New Jersey: Pricenton University Press. 1994.
Kaplan, Gisela &  Eckermann,  Anne-
Katrin. Identity And Culture Shock: Aboriginal Children And  Schooling In Australla .  Mcciill Journal Of Education • Vol 31 No 1winter 1996.
Novirianto,  Eko Wahyu. Keterkejutan Budaya Pada Mahasiswa Asal Papua  Kabupaten Fakfak. Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.