## Increasing The Role As Well As Communities In The Construction Of Forest Fire
Through The Strengthening Of Individual Institutions In Muaro Jambi District
Afif Syarif, Fitria

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Abstrak: Disasters of forest and land fires accompanied by smoke disasters that hit Jambi Province especially in Muaro Jambi Regency have an impact on the health, environment and economy of the people both in Indonesia and  in  neighboring  countries,  Malaysia  and  Singapore.  This  legal  counseling  aims  to  describe  and  analyze  the strengthening  of  customary  institutions  in  the  prevention  and  control  of  forest  and  land  fires  in  Muaro  Jambi District. This legal extension uses a type of descriptive approach with a qualitative approach. The focus of this legal  counseling  is  the  strengthening of  indigenous  peoples'  institutions  in  the  prevention  and  control of  forest and  land  fires.  The  expected  outcome  of  this  legal  counseling  is  the  strengthening  of  indigenous  peoples' institutions in the prevention and control of forest and land fires that have not been effective. The advice given is in fire control should be at the stage of prevention of preventive and repressive measures in the enforcement of environmental law against forest and land burning in Muaro Jambi district.
Keywords: Forest and Land Fires; Community participation ; Customary Institution

## 1. PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Jambi  hampir  setiap  tahun  terjadi,  wilayah yang kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau, lahan yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, mayoritas terjadi pada areal konsensi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan  tanaman  industri  yang  berproduksi  diatas  lahan  gambut.  Walhi  Jambi  sendiri memastikan  80%  titik  api  berada  sebaran  titik  api  berada  di  izin  HTI  dan  sawit  Akibat kebakaran  hutan  dan  lahan  tersebut,  menyebabkan  bencana  asap  dan  pemanasan  global. Sementara    itu  kemarau  ekstrim  yang  seringkali  dikaitkan  dengan  pengaruh  iklim  yang memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan dalam pengelolaan lahan.
Di  Provinsi  Jambi  berdasarkan  pantauan Satelit  National  Oceanic  Atsmospheric Administration (NOAA) 18 sebaran titik api tersebut berada di areal masyarakat, areal hutan tanaman industri (HTI), areal perkebunan kelapa sawit, hutan lindung dan lahan gambut. Alih fungsi  hutan  dan  pembukaan  hutan  dengan  cara  ini  lebih  murah  dibandingkan  dengan  cara tidak  merusak  lingkungan.  Selain  itu,  kebakaran  didukung  oleh  pemanasan  global,  kemarau ekstrim  yang  seringkali  dikaitkan  dengan  pengaruh  iklim  yang  memberikan  kondisi  ideal untuk terjadinya kebakaran hutan.
Kabupaten  Muaro  Jambi  merupakan  salah  satu  kabupaten  di    Provinsi  Jambi terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  akibat  alih  fungsi  hutan  dan  pembukaan  areal perkebunan kelapa sawit terhadap  hutan  lindung dan lahan gambut yang sulit  dihindari  dan akan  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  kerusakan  lahan.  Bertitik  tolak  dari  kasus  kebakaran hutan  dan  lahan  sebelumnya  di  Provinsi  Jambi,    menunjukan  bahwa  kasus  kebakaran  hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah pada status tersangka yang dikeluarkan oleh Polda Jambi dan  Kapolres  di  beberapa  kabupaten  Provinsi  Jambi,  adapun  kasus  tersangka  terhadap pembakaran hutan dan lahan tersebut baik perorangan maupun koorporasi dari tahun ke tahun belum dapat ditindak lanjuti secara hukum.
Berdasarkan  hal  tesebut  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  melalui  pengabdian kepada  masyarakat  secara  rutin  setiap  tahun  akibat  lemahnya  penguatan  kelembagaan
masyarakat  adat  terhadap  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Maka tujuan  penyuluhan  hukum  ini  adalah  memperkuat  kelembagaan  masyarakat  adat  dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, disamping itu masyarakat adat dapat membantu pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi.
Beradasarkan uraian tersebut, permasalahan kebakaran hutan dann lahan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya Kecamatan  Maro Sebo  dan  Sungai  Gelam  adalah berkaitan dengan permasalahan di  atas  yang begitu rumit dan kompleks  mengatasi kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Maro Sebo. Apabila dianalis permasalahan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut    (1)  Bagaimana  peran  serta  masyarakat  dalam  menanggulangi  kebakaran  hutan  dan lahan ;  (2) Bagaimana metode penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Maro  Sebo  dan  Kecamatan  Sungai Gelam  kabupaten  Muaro  Jambi,  untuk  itu  dilakukan  koordinasi  dengan  pemerintah Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa dan Ketua Adat di Kecamatan Sungai Gelam dan Maro  Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Sedangkan  pendekatan    yang  dgunakan  dalam penyuluhan hukum kehutanan ini adalah dengan menggunakan :
1. Pendekatan normatif, yaitu melihat dan mengkaji hubungan masyarakat dengan hutan disekitar kawasan hutan berdasarkan pola-pola pemikiran tokoh-tokoh adat, kemudian melihat batas-batas kawasan hutan adat berdasarkan norma hukum yang mareka akui ;
2. Pendekatan sosiologis, yaitu melihat kerakteristik hak-hak adat masyarakat atas hutan, hal ini dilakukan melalui observasi baik melalui ketua adat, pejabat desa dan anggota masyarakat adat lainnya.
3. Pendekatan  historis,  yaitu  melihat  sejarah  hutan  adat  berdasarkan  hubungan geneologis masyarakat dengan hutan
Sementara  penyuluhan  hukum  tentang  kebakaran  hutan  dan  lahan  ini  dilakukan melalui  berbagai  pendekatan  dan  memperhatikan  antara  lain  :  (1)  nilai-nilai  budaya masyarakat  setempat  ;  (2)  struktur  sosial  masyarakat  ;  (3)  perekonomian  masyarakat  ;  (4) hubungan  masyarakat  dengan  hutan.  Berdasarkan  hal  ini  dikoordinasikan  dengan  instansi terkait, seperti Camat, Kepala Desa dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

## 3. HASIL DAN LUARAN DICAPAI

## 3.1. Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Menanggulangi  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Kabupaten Muaro Jambi
Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  tentang  kebakaran  hutan  dan  lahan  dilaksanakan  di kantor  Desa  Danau  lamo  kecamatan  Maro  Sebo  kabupaten  Muaro  Jambi  yang  dihadiri  oleh kepala Desa dan ketua-ketua Rt di Desa Danau Lamo dan desa tetangga serta perangkat desa se  kecamatan  Maro  Sebo.  Kehadiran  masyarakat  kepala  desa  serta  aparaturnya  merupakan suatu  harapan  dari  penyuluh  dengan  dasar,    masih  ada  masyarakat  dan  aparatur  desa  yang belum  mengerti  tentang  makna  penyuluhan  hukum  tentang  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta hak dan kewajiban masyarakat  terhadap fungsi hutan dan lingkungan. Disamping  itu masih adanya masyarakat mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk
mengambil  keuntungan  dari  hasil  hutan  khususnya  kayu  dan  lebih  ironisnya  masyarakat diprovokasi untuk mencari keuntung dari hasil hutan.
Kondisi ini sudah cukup lama berlansung dan sulit diatasi, dan bahkan lebih ironisnya lagi masyarakat ikut terlibat dengan alasan faktor ekonomis. Sementara itu belum efektifnya pengawasan  terhadap  kebakaran  hutan  yang  dilakukan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  ikut mempengaruhi  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Sebaliknya  ketergantungan  ekonomi masyarakat  dari hasil hutan sulit  dihindari, konsekuensinya perladangan berpidah, pencurian kayu akan berpengaruh terhadap kerusakan hutan dan lahan bahkan terjadi pembakaran hutan akibat perladangan berpindah yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan hal ini Tim Penyuluh melakukan  suatu  kajian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  kehutanan  dan lingkungan yang dilakukan melalui dua tahap.
Tahap pertama marupakan awal pelaksanakan penyuluhan hukum tentang kebakaran hutan  dan  lahan  oleh  Tim  Penyuluh  yang  dilaksanakan  melalui  survey  pada  bulan  Agustus 2018  dan  dihadiri  sekitar  lebih  kurang  30  orang  peserta  terdiri  dari  :  (1)  Kepala  Desa  dan perangkatnya,  (2)  Tokoh-tokoh  masyarakat,  (3)  Tokoh  lembaga  Adat  Desa  Kecamatan,  (5) Kepala  Dusun  di  sekecamatan  Maro  Sebo.  Sedangkan  dari  apatur  pemerintah  dihadiri  oleh Camat dan Sekwilcam.
Pelaksanaan  penyuluhan  ini  dilakukan  melalui  diskusi  dan  tanya  jawab  yang sebelumnya  dipaparkan  berbagai  permasalahan  fungsi  hutan  dan  lahan    dalam  kerangka mengatasi  banjir,  erosi  dan  pembakaran  hutan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung jawab  yang  akan  berakibat  terjadinya  kabut  asap  yang  sulit  ditanggulangi  oleh  pemerintah. Kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  dan  tanya  jawab  yang  berkembang  kepada  masalah  : (1) konflik lahan ; (2) pembabatan hutan ;  (3) proses ganti rugi, dan (4) pola kemitraan serta (5) alternatif penyelesaian konflik dan pembentukan Lembaga Arbitrase.
Tahap kedua merupakan pelaksanaan penyuluhan dimulai jam 9.30 wib sampai jam 3.30, untuk peserta disediakan kosumsi dan transportasi oleh Tim penyuluh yang terdiri dari, snek  jam  9.30  dan  makan  siang  jam  12.30.  Kemudian  dilanjutkan  kembali  jam  1.30  sampai selesai jam 3.30. Teknis pelaksanaannya menggunakan ceramah, tanya jawab kemudian setiap pertanyaan diidentifikasi agar permasalahannya dapat dicarikan solusi yang terbaik. Sebelum tanya  jawab  berlansung,  terlebih  dahulu  diberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk menyampaikan  permasalahan  yang  mareka  hadapi  dalam  meningkatkan  peranserta masyarakat  dalam  pengamanan  fungsi  hutan  dan  lingkungan  terhadap  kebakaran  hutan  dan lahan.
Dari  berbagai  permasalahan  yang  diungkapkan  peserta  yang  disuluh  dengan  jumlah peserta lebih kurang 50 orang di dua kecamatan,  pada intinya adalah berkaitan dengan  cara menanggulangi  kebakaran  hutan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  dalam  cakupan  yang  luas  bisa berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu, penting kiranya kita  mengetahui  cara  menjaga  kelestarian  hutan  serta  mencegah  maupun  menanggulangi kebakaran  hutan  agar  bencana  tersebut  tidak  merusak  lingkungan.  Beberapa  cara  yang  cara yang disampaikan Tim  penyuluh  agar dapat  dilakukan untuk  mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan antara lain :
1. Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya  kebakaran  hutan.  Wilayah  titik  api  ini  harus  diperhatikan  ketika  kemarau panjang terjadi ;
2. Tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan ;
3. Tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan ;
4. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan ;
5. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan ;
6. Melakukan pemotretan citra secara berkala terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi.
7. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan.
8. Apabila  terjadi  kebakaran  hutan  berskala  kecil,  maka  lakukan  penyemprotan  secara langsung ke daerah yang terbakar.
9. Jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter juga membuat hujan buatan.
Sebaliknya  issu  yang  berkembang  dalam  penyuluhan  tersebut  adalah  konflik  lahan dengan  beberapa  perusahaan  perkebunan  dan  HTI  PT  WKS,  antara  lain  :    (1)  Penetapan Kawasan  Adat  ;    (2)  Konflik  lahan;  (3)  Konstribusi  perusahaan  perkebunan  dan  PT  WKS terhadap  masyarakat  ;  (4)  Pengakuan  Hutan  Adat  dan  (5)  Pola  kemitraan.  Sebelum  tanya jawab  berlansung  terlebih  dahulu  oleh  Tim  Penyuluh  menguraikan  tentang  pengertian  hutan milik  negara,  fungsi  hutan  dan  lingkungan  dan  eksistensi  hutan  adat  berdasarkan  Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Persoalan  yang  muncul  adalah  masalah  hutan  negara  yang  statusnya  tidak  jelas  dan akhirnya diambil oleh masyarakat  akhirnya muncul  masalah kecemburuan sosial.  Semantara itu  masyarakat  membutuhkan  lahan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dan  karet  dan  lain sebagainya melalui pembakaran hutan dengan dasar menurut masyarakat, hutan negara dapat diwujudkan dalam perkebunan.
Akibat tidak berfungsi peranan masyarakat dalam pengamanan fungsi hutan dan lahan terhadap kebakaran hutan di kecamatan Maro Sebo dan kecamatan Sungai Gelam, kerusakan hutan  dan  lahan  serta  lingkungan  sulit  ditanggulangi  dan  berimplikasi  terhadap  berbagai kerusakan hutan lainnya, seperti terjadi kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi. Untuk itu Tim  Penyuluh  merekomensikan  penguatan  kelembagaan  masyarakat  hukum  adat  dalam mengatasi  kerusakan  hutan  dan  lahan  serta  lingkungan  dengan  membentuk  kelembagaan masyarakat  hukum  adat  yang  akan  dituangkan  dalam  peraturan  desa  melalui  pemerintahan kabupaten di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi.

## 3.2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi terus saja terjadi, peran serta masyarakat lokal  harus  diperkuat  dalam  mencegah  kasus-kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Model idealnya  harus  bersifat  institusional,  artinya  pemicu  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan, disebabkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  akibat  faktor  manusia    yang dalam hal ini adalah :  (i) pengolahan lahan perkebunan masih dengan cara dibakar serta (ii) kondisi iklim dan lingkungan sebagai faktor pendukung terjadinya kebakaran.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  akibat  kesengajaan  manusia  yang  disebabkan  oleh kelalaian  merupakan  bencana  tahunan  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  sejak  lama.  Berbagai upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  nyatanya  belum  mampu  mencegah  bencana  tersebut
dan  terulang  setiap  tahun  berikutnya.  Dalam  kaitan  ini  penyebab  kebakaran  hutan  akibat faktor manusia, antara lain :
1. Pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  tidak  terkendali  sehingga  meluas  kelahan  hutan merupakan  penyebab  kebakaran  hutan  yang  terjadi  akibat  kesengajaan  manusia. Pembukaan  lahan  perkebunan  biasanya  merupakan  latar  belakang  dilakukannya pembakaran  lahan.  Dalam  skala  kecil,  kebakaran  ini  masih  bisa  diatasi.  Sayangnya,  jika kebakaran ini merupakann ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk  memadamkan  api  dalam  kebakaran.  Kebakaran  seperti  ini  akan  sangat  berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa ;
2. Konflik  antara  perusahaan  perkebunan  dan  HTI  dengan  masyarakat  pemilik  lahan, perusahaan  yang  ingin  mengambil  alih  lahan  dari  masyarakat  pemilik  lahan  biasanya melakukan  pembakaran  terhadap  lahan  yang  disengketakan.  Pembakaran  lahan  dapat berakibat  lahan  menjadi  terdegradasi  sehingga  nilai  lahan  berkurang.  Dengan  cara tersebut,  perusahaan  akan  lebih  mudah  merebut  lahan  dari  masyarakat  yang  memiliki lahan ;
3. Protes  oleh  penduduk  lokal,  penduduk  lokal  yang  merasa  lahannya  direbut  juga  sering melakukan  pembakaran  lahan  sebagai  bentuk  protes  karena  perusahaan  perkebunan merebut lahan milik mereka ;
4. Faktor ekonomi masyarakat lokal, masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki  sedikit  biaya  biasanya  melakukan  cara  instan  untuk  membuka  lahan.  Mereka membakar  hutan  untuk  membuka  lahan  baru.  Cara  tersebut  dianggap  lebih  mudah  dan murah  meski  akibat  yang  ditimbulkan  sangat  berbahaya  bagi  lingkungan  dan  kesehatan manusia
5. Tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. Meskipun aturan  mengenai  pembakaran  hutan  jelas-jelas  dilarang,  namun  karena  hukum  yang diberikan bagi  yang melanggar masih  sangat  lemah, akibatnya banyak juga oknum  yang melanggar  aturan  dan  membakar  hutan  secara  besar-besaran  untuk  membuka  lahan.  Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
6. Meninggalkan  bekas  api  unggun  atau  membuang  puntung  rokok  di  hutan.  Hal  ini  biasa terjadi  ketika  seorang  pendaki  gunung  atau  seseorang  yang  melakukan  perjalanan  dalam hutan. Api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  tim  penyuluh  telah  memaparkan  kepada masyarakat  melalui  beberapa  tahap.  Memalui  tahap  pertama  dan  tahap  kedua,  dapatlah diketahui  bahwa  peserta  yang  disuluh  terdiri  dari  :  (1)  Kepala  Desa,  (2)  Kepala  Dusun,  (3) Tokoh  Masyarakat  dan  (4)  Tokoh  Lembaga  Adat  disetiap  Desa  di  kecamatan  Maro  Sebo mengatakan,  bahwa  membuka  kawasan  hutan  lahan  dijadikan  untuk  perkebunan  dapat dikelola masyarakat berhubung kawasan hutan tidak ada pemiliknya. Ketentuan ini dikuatkan dengan  tambo  adat  mareka  yang  mengatakan  hutan  yang  sudah  pernah  diolah  dan ditinggalkan dan tidak meninggalkan tanaman keras ( parit nan berkuto ) maka hutan tersebut disebut “hutan  rimbo  gano” artinya  dapat  dikelola  masyarakat  disekitar  kawasan  hutan tersebut.
Persepsi  masyarakat  tersebut  pada  hakekatnya  ingin  menguasai  lahan/areal  hutan negara  untuk  diolahnya,  akan  tetapi  tidak  mendapat  konsensi  dari  pemerintah  dalam  bentuk peizinan.  Oleh  karena  itu  timbullah  berbagai  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah lahan perkebunan  termasuk dengan PT WKS  sebagai  pemegang konsensi penggunaan lahan hutan  dan  lahan  di  kabupaten  Muaro  Jambi.  Berdasarkan  berbagai  pertanyaan  masyarakat
tersebut  di  atas,  maka  Tim  Penyuluh  mencoba  mencarikan  solusi  dengan  menggunakan pendekatan : (1) Normatif, (2) Sosiologis dan (3) Historis.
Tujuannya agar masyarakat tidak anarkis dalam menyikapi jawabnya. terhadap semua pertanyaan  ditampung,  kemudian  Tim  Penyuluh  bersama  Camat  mengadakan  suatu pendekatan terhadap peserta, dengan  catatan akan dicarikan suatu  solusi  yang terbaik  antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan  HTI PT WKS  antara lain yang berkembang adalah masalah :  (i)  Kecemburuan Sosial (ii) Pengakuan Hutan Adat ;  (iii) Eksistensi Hutan Adat (iv)  Masalah  Hutan  Adat.  Sehubungan  hal  ini  tim  penyuluh  menawarkan  penyelesaian konflik merupakan suatu alaternatif dengan musyawarah atau melalui jalur proses peradilan.
Untuk itu Tim  Penyuluh  mencoba menawarkan  penyelesaian konflik dapat  ditempuh melalui lembaga mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai  pihak  yang  berkepenting  terhadap  konflik  yang  timbul.  Untuk  ini  Tim  Punyuluh dapat sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik tersebut dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,  LSM  dan  pemerintah  daerah  dengan  pihak  perusahaan  perkebunan..  Model  ini dapat dilakukan melalui suatu lembaga independent yang mana putusannya dapat disamakan putusan  pengadilan  yang  bersifat  final  dan  konkrit  dan  mengikat  para  pihak  dan  tidak merugikan para pihak yang dilakukan secara musyawarah di kabupaten Muaro Jambi.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  issu  yang  berkembang  dalam  penyuluhan  tersebut  adalah  konflik  lahan dengan  beberapa  perusahaan  perkebunan  dan  HTI  PT  WKS,  antara  lain  :    (1)  Penetapan Kawasan  Adat  ;    (2)  Konflik  lahan;  (3)  Konstribusi  perusahaan  perkebunan  dan  PT  WKS terhadap  masyarakat  ;  (4)  Pengakuan  Hutan  Adat  dan  (5)  Pola  kemitraan.  Sebelum  tanya jawab  berlansung  terlebih  dahulu  oleh  Tim  Penyuluh  menguraikan  tentang  pengertian  hutan milik  negara,  fungsi  hutan  dan  lingkungan  dan  eksistensi  hutan  adat  berdasarkan  Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Akibat tidak berfungsi peranan masyarakat dalam pengamanan fungsi hutan dan lahan terhadap  kebakaran  hutan  di  kecamatan  Maro  Sebo  dan  kecamatan  Sungai  Gelam,  Tim Penyuluh merekomensikan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat dalam mengatasi kerusakan  hutan  dan  lahan  serta  lingkungan  dengan  membentuk  kelembagaan  masyarakat hukum  adat  yang akan dituangkan dalam peraturan desa melalui pemerintahan kabupaten di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi.
Disarankan kepada pemerintah daerah  kabupaten Muaro Jambi untuk  mencari model penyelesaian  konflik  guna  menjamin  kepastian  hukum.  Alternatif  penyelesaian  konflik  yang ditawarkan  oleh  Tim  Penyuluh  tersebut  diterima  oleh  peserta  perlu  dipertimbangkan, mengingat kalau proses  melalui pengadilan  rumit dan kompleks, disamping itu berbelit-belit dan  memakan  waktu  yang  panjang.  Oleh  karena  itu  disarankan  kepada  pemerintah  segera dibentuk    lembaga  mediasi  dalam  mengatasi  konflik  antara  perusahaan  perkebunan  dengan masyarakat dan Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai fasilitator

## DAFTAR PUSTAKA
Afif  Syarif,  1997.  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Bidang  Kehutanan  di  Propinsi  Jambi, Tesis, Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
Afif  Syarif  dan  Bambang  Pamulardi,  2000.  Dasar-dasar  Hukum  Kehutanan,  Rajawali  Press,

## Jakarta
Alam  Setia  Zein,  1995.  Hukum  Lingkungan  ;  Kaidah-kaidah  Pengeloaan  Hutan,  Raja Grafindo, Jakarta
Chen, P., J. Miettinen, S.C. Liew, dan L.K. Kwoh. 2008. Sebuah Studi Kasus Pengindraan Jarak Jauh atas Penggunaan Lahan/Perubahan Tutupan Lahan di Lahan Gambut Muaro Jambi, Indonesia, antara 1989 – 2007 . Pusat Pencitraan, Pengindraan dan Proses Jarak Jauh, Universitas Nasional Singapura
Kamdya  Adysoesanto,  1990.  Beberapa  Aspek  Hukum  Kehutanan  dan  Penerapannya,  Tidak Diterbitkan, Jakarta
Mubyarto, et,al, 1994.Laporan Akhir HPH Bina Desa di Propinsi Jambi
Milen,  A.  2006.  What  Do  We  Know  About  Capacity  Building?,  An  Overview  of  Existing Knowledge and Good Practice, World Health Organization. Geneva: De-partement of Health Service Provision.
Wildan  Yatim,  1992.  Nasib  Buruk  Hutan  Kita  dan  Usaha  Menanggulanginya  Dalam Melestarikan Hutan, Yayasan Obor, Jakarta.
Qodriyatun  SN.  2018.  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu-Isu  Terkini  Kebijakan  Penanganan Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan.  Info  Singkat  Tentang  Kebakaran  Hutan,  Kompas, Jakarta