## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Pemenuhan  Hak  Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup)
Trio Sandra Wijaya 1 , Malik Akbar Mulki Rahman 2
1 Politeknik Ilmu Permasyarakatan E-mail : triowijayaaa@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang E-mail : akbarrahman2000@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: Diterima:
Terbit: Keywords: Compliance, Health Services and Prisoners Getting  health  services  is  a  right  for  everyone, including  someone  who  is  serving  a  sentence  of independence in a correctional facility. Prisoners who are  serving a  sentence  of  loss  of  independence with the same right to obtain health services provided by the state, so that there is no difference between other community members and prisoners. At this time, the author  wants  to  see  the  extent  to  which  health services are provided to inmates. Research conducted at  the  Class  IIA  Correctional  Institution  using qualitative methods with data techniques carried out by interviews and field observations. Data sobtained from primary data and secondary data. The provision of rights to health services in prisons has on average been  given,  seen  from  each  correctional  institution already  has  a  health  clinic  that  can  provide  health services to prisoners who are undergoing a criminal period,  although  there  are  some  health  games that cannot  be  given  such  as  certain  diseases.  From  the results  of  research  conducted  at  the  Class  IIA Correctional Institution, Curup had 4 health workers consisting  of  1  honorary  doctor,  1  nurse  and  2 midwives.  With  the  condition  that  there  are  only  4 health  workers  and  as  many  as  555  prisoners,  of course,  they  cannot  provide  maximum  health services.  At  the  Curup  Class  IIA  Correctional Institution  health  clinic  there  are  2  health  services, namely  general  and  special  health  services,  for general  health  services  it  has  been  maximally
provided  but  for  special  services  health  clinics collaborate  with  the  health  office  for  disease companions such as tuberculosis, HIV / AIDS, syphilis and other cooperation.
Abstrak Kata kunci:
Pemenuhan, Pelayanan Kesehatan dan Narapidana
Corresponding Author: Trio Sandra Wijaya, E-mail: triowijayaaa@gmail.com Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi  setiap  orang,  tidak  terkecuali  bagi  seseorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di  lembaga  pemasyarakatan.  Narapidana  yang sedang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan memiliki hak sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara, sehigga tidak adanya perbedaan antara anggota masyarakat lain dengan narapidana. Pada peneleitian kali ini penulis ingin  melihat  sejauh  mana  pemberian  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  kepada  narapidana. Penelitian  yang  dilakukan  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup ini menggunakan metode kualitatif  dengan teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  wawancara  dan  observasi lapangan. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Pemberian  hak  pelayanan  kesehatan  di dalam  lembaga  pemasyarakatan  rata-rata  sudah diberikan, dilihat dari setiap lembaga pemasyarakatan  telah  memiliki  klinik  kesehatan yang  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  narapidana  yang  sedang  menjalani  masa pidana  nya,  meskipun  ada  beberapa  playanan keshatan  yang  tidak  dapat  diberikan  seperti penyakit-penyakit  tertentu.  Dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  pada  lembaga  Pemasyarakatan kelas  IIA  Curup  memiliki  sebanyak  4  tenaga kesehatan  yng  terdiri  ari  1  dokter  honorer,  1 perawat dan 2 bidan. Dengan kondisi hanya ada 4 tenaga  kesehatan  dan  narapidana  yang  ada sebanyak  555  tentunya  tidak  bisa  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  maksimal.  Pada  klinik kesehatan  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA Curup  ada  2  pelayanan  kesehatan  yaitu  berupa pelayanan  kesehatan  umum  dan  khusus,  untuk pelayanan  kesehatan  umum  sudah  diberikan dengan  maksimal  tetapi  untuk  pelayanan  khusus klinik  kesehatan  melakukan  kerjasama  dengan
dinas kesehatan untuk menangani penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, Sipilis serta kerjasama lainnya.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Manusia merupakan perwujudan dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani yang saling  berkaitan  satu  dengan  lainnya,  sejatinya  setiap  manusia  membutuhkan pelayananan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan  bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan  pelayanan  dari  pemerintah  atau  birokrat  sebagai  pengendali kekuasaan  yang  dinamakan  pelayanan  publik.  Warga  Negara  yang  menajalani hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Tahanan, Narapidana dan Anak)  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang dbierikan oleh Negara,sehigga tidak adanya perbedaan antara anggota masyarakat lain dengan narapidana. Pemenuhan dan pemberian perlakuan  dalam pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional. Pemberian hak pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana itu,  bukan berarti  narapidana  itu  harus  menjadi  sehat  ,atau  pemerintah  harus  menyiapkan pelayanan  kesehatan  yang  mumpuni  dan  memadai  untuk  diberikan  kepada narapidana,  tetapi  Negara  hanya  bisa  memberikan  pelayanan  kesehatan  atas kesanggupan  dari  Negara  dan  juga  Negara  tidak  menyediakan  perlindungan terhadap setiap penyakit yang diderita oleh narapidana. Pemberian hak pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan rata-rata sudah diberikan, dilihat dari setiap lembaga pemasyarakatan telah memiliki poliklinik yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidana nya, meskipun  ada  beberapa  playanan  keshatan  yang  tidak  dapat  diberikan  seperti penyakit-penyakit tertentu.
Hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  narapidana  di  Dalam  lembaga pemasyarakatan telah banyak di atur  dalam berbagai instrument hukum yang ada di Indonesia, dengan mengacu pada instrument hukum internasional mandela rules sehingga  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  seuai  dengan  hukum  internasional standar perlakuan terhadap narapidana
Berikut  instrument  hukum  nasional  yang  mengatur  hak-hak  pelayanan kesehatan yaitu:
1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Dijelaskan pada pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. dan Pasal 34  ayat(3)  “Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
2. UU No 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan
Pasal  2  “Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berasaskan perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat,  pelindungan,  penghormatan
terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan  nondiskriminatif dan norma- norma agama.” Pasal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan” Pasal 5
1.   Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2.   Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3  Setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  bagi dirinya
Pasal  6  “Setiap  orang  berhak  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat  bagi pencapaian derajat kesehatan.
3. UU  No  11  Tahun  2005,  Tentang  Pengesahan  International  Covenant  On Economic, Social And Cultural Rights Pasal 12 ayat (1) (2)
4. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam  Pasal  9,  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  secara  gamblang  menjelaskan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Secara  khusus  lagi  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  warga  binaan  telah diatur  dalam  Pertauran  Perundang-Undangan  khusus  sistem  pemasyarakatan yakni;
1.   Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam  UU  No  12  Tahun  1995  Tentang  Pemayarakatan,  Pasal  14, menyebutkan  bahwa;  Warga  Binaan  berhak  untuk  mendapatkan perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani,  mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  dan  menyampaikan keluhan.
2.   Peraturan  Pemerintah  No  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
3   Kepmenkeh  Nomor    M.  02-Pk.04.10  Tahun  1990  Tentang  Pola Pembinaan Narapidana
4.   Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH.02.UM.06.04 TAHUN  2011  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  Di  Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada  Lapas  Kelas  IIA  Curup  terdapat  klinik  kesehatan  yang    tidak  dapat berfungsi  sebagaimana  layaknya  puskesmas  atau  rumah  sakit  dengan  anggaran operasionalnya dan  fasilitas yang memadai. Narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Curup  masih  belum  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  karena disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya , keterbatasan alat kesehatan ,tenaga kesehatan yang kurang serta keterbatasan obat-obatan. Jika ada narapidana yang sakit dan tidak dapat ditangani di klinik kesehatan maka akan dirujuk ke pelayanan kesehatan  yang  lebih  lengkap,  baik  puskesmas  maupun  rumah  sakit.  Namun seringkali proses rujukan ini menjadi sulit karena alasan keamanan serta sejauh ini
Lapas belum memiliki satu tempat rujukan yang sudah terikat kerjasama sehingga saat ada rujukkan biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang mau menerima.
Dengan banyaknya regulasi dan peraturan-peraturan dalam pemenuhan hak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana,  maka  seharusnya  Negara harus dapat menjamin pemenuhan hak tersebut selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  empiris  merupakan  penelitian  hokum  yang menggunakan fakta empiris didapat dari perilaku manusia dari hasil pengamatan langsung  fokus  penelitian  kepada  hak  mendapatkan  layanan  kesehatan  bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Sumber data didapatkan dari  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  5  orang,  yaitu  Pengelola  Klinik Kesehatan,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup,  Kasubsi  Pelayanan Kesehatan,  Penanggungjawab  Klinik  Kesehatan  dan  narapidana.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan  observasi  dokumen.  Data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data didapatkan dari peneliti sendiri dengan instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan, alat tulis dan alat perekam. Sehingga data yang dikumpulkan menajdi valid dan teruji keabsahannya.

## B. PEMBAHSAN Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana
Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  narapidana  harus  diberikan secara optimal adalah hal yang wajib diberikan oleh tenaga kesehatan yang berada di lembaga pemasyarakatan, karena itu merupakan hak-hak narapidana yang harus di penuhi. Ada beberapa hal yang penting mengenai pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
1.   Alat Kesehatan dan Ruang Pelayanan Kesehatan.
Lapas  harus  menyediakan  klinik  atau  polklinik  kesehatan  berikut  dengan fasilitasnya,  peralatan  kesehatan  maupun  ruangan  pemeriksaan  atau  ruang perawatan  bagi  narapidana.  Tetapi  lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIA  curup tidak  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  baik,sehingga  pelayanan  yang diberikan  kepada  narapidana  sangat  kurang.  Pada  lembaga  pemasyarakatan kelas IIA Curup hanya tersedia satu ruangan yaitu sebagai ruang kantor, ruang observasi  dan  ruang  pemeriksaan  serta  merangkap  juga  sebagai  ruang pengambilan  obat.  Didalamnya  hanya  terdapat  sebuah  tempat  tidur  untuk pemeriksaan, tensimeter, timbangan, tabung oksigen dan lemari obat dua buah. Kurangnya  fasilitas  kesehatan  yang  ada  membuat  pelaksanaan  pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal. Kebanyakan narapidana yang sakit  tidak  dapat  ditangani  di  klinik  kesehatan  rutan  sehingga  harus  dirujuk untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  diluar.  Namun  sekarang  klinik lembaga pemasyarakatan Curup telah memiliki satu ruangan tambahan yang belum selesai dibangun dan akan di fungsikan sebagai ruangan perawatan yang di lengkapi dengan 2 tempat tidur beserta tiang infus, dan 1 lemari yang akan di fungsikan untuk penyimpanan alat-alat kesehatan.
2.   Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang berada di klinik kesehatan lapas.Tenaga keshatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA curup memiliki 1 orang dokter yang berstatus honorer, 1 orng perawat, dan 2 orang bidan. Dengan kondisi lapas yang sudah overkapsitas ini membuat SDM yang dimiliki lapas tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada narapidana  yang  ada.  Dengan  demikian  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  lapas kelas  IIA  curup  ini  sangat  lah  kurang  sehingga  diperlukannya  penambahan tenaga kesehatan bagi klinik kesehatan lapas.
3.   Pengadaan Obat.
Klinik kesehatan lapas memiliki anggaran tersendiri untuk pemenuhan obat- obatan,  sehingga  untuk obat-obatan  untuk  pelayanan  kesehatan  umum  tetap terpenuhi  melalui  anggaran  dari  lapas.  Selain  pengadaan  dari  anggaran lapas,obat-obatan yang tidak ada dari anggaran lapas juga diberikan dari pihak dinas kesehatan dan  puskesmas curup.
Dinas  kesehatan  dan  puskesmas  memberikan  pengadaan  obat  dilakukan sebulan sekali dengan syarat meminta data-data narpidana dan tahanan yang ada  dilapas  setiap  bulannya.  Untuk  obat-obatan  yang  dibutuhkan  oleh narapidana  namun  tidak  tersedia  di  klinik  kesehatan  rutan,  dari  petugas kesehatan meminta keluarga narapidana untuk dapat membelinya diluar rutan.
4.   Kerjasama dengan Instansi lain. Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Curup  mengadakan  kerjasama  dengan dinas  kesehatan  dan  puskesmas  untuk  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan. Kerjasama  ini  dilakukan  utuk    meningkatkan  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kela IIA Curup. Klinik kesehatan lapas ini  melakukan  kerja  sama  dan  melakukan  MOU  berbagai  aspek  yang  terkait dengan bidang kesehatan,seperti MOU Laoratorium untuk rujukan narapidana yang  membutuhkan  tes  labor,MOU  limbah  medis  untuk  di  musnahkan,  MOU apotik untuk kebutuhan obat-obatan yang tidak ada di klinik kesehatan lapas serta MOU untuk penyakit khusus seperti HIV/AIDS ,sipilis,TBC,Hepatitis dll.
5.   Ruang Lingkup Pelayanan.
Klinik  kesehatan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Curup  memiliki  alur pelayanan kesehatan yang baik serta diterapkan sesui dengan ketentuan dan standar  pelayanan  kesehatan  di  lapas,seperti  pencatatan  dan  registrasi  yang dilakukan sebelum narapidana berobat di klinik kesehatan.

## Pemenuhan Hak mendapatkan pengobatan
Dalam  Mandela  rules  Aturan  22  dijelaskan  mengenai  pelayanan  medis  bagi narapidana sebagai berikut:
1.   Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan  minimal satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah  atau  negara  yang  bersangkutan.  Pelayanan  medis  mencakup  pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.
Dari penjelasan tersebut standar dari pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan  adalah  harus  adanya  minimal  satu  petugas  medis    yang berkualifikasi  pengetahuan  psikiatri  ,sehingga  di  dalam  lembaga pemasyarakatan harus memiliki tenaga medis yang benar-benar mumpuni
dalam  bidang  medis  maupun  pelayan  psikiatri.  Dan  pelayanan  medis tersebut harus terhubung dengan dinas kesehatan yang  ada dalam daerah dimana lembaga pemasyarakatan itu berada.
2.  Tahanan  sakit  yang  memerlukan  penanganan  spesialiis  dipindahkan  ke lembaga khusus atau rumah sakit sipil. Jika pada lembaga penjara tersedia sarana  rumah  sakit,maka  perlengkapan,  alat-alat, dan  obat-obatan  farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi narapidana yang sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya.
Jika  ada  tahanan  ataupun  narapidana  yang  harus  mendapatkan penanganan  yang  serius  dan  tidak  dapat  dilaksanakan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  (tidak  terdapat  rumah  sakit  di  dalam  lembaga pemasyarakatan)  sehingga  dapat  di  pindahkan  ke  lembaga  khusus  atau rumah  sakit  sipil  yang  memiliki  perlengkapan  ,perabotan  dan  pasokan farmasi  yang  layak  untuk  memberikan  perawatan  dan  penanganan  medis bagi tahanan atau narapidana  yang sakit
3.  Pelayanan  petugas  kesehatan  gigi  yang  berkualifikasi  yang  tersedia  bagi setiap narapidana
Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus tersedia juga petugas kesehatan gigi yang bisa memberikan pelayanan kesehatan gigi bagi tahanan maupun narapidana yang membutuhkan pelayanan tersebut.
Pelayanan  narapidana  pada  intinya  adalah  pelayanan yang  berkaitan dengan    pelaksanaan  hak-hak    dan    kewajiban    narapidana    berupa perawatan,  pembinaan,    pendidikan    dan    bimbingan.  Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  bagian   dari  sistem  peradilan  pidana   yang tidak  dapat dilepaskan    dari    tugas    dan    fungsionalnya    sebagai    penegak hukum.    Fungsi    Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

## HASIL PENELITIAN Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana
Pelayanan    Umum.    Pelayanan    umum    adalah    pelayanan    kesehatan    yang diberikan  kepada narapidana   sebagaimana   biasanya   sesuai   dengan   program pelayanan   kesehatan   yang   telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan  program  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  tersebut,  diperlukan tersedianya  :  Ketenagaan,  Peralatan,  Tempat/ruang  pelayanan  kesehatan,  Obat- obatan, Ruang lingkup pelayanan.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum yang diberikan kepada narapidana di klinik kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dilaksanakan secara kondisional.  Tenaga  kesehatan  yang  bertugas  hanya  melayani  pengobatan narapidana  dengan  keluhan  sakit-sakit  ringan  ,  seperti  batuk,  gatal-gatal  dan penyakit  lain  serta  memiliki  keluhan  ringan  yang  masih  bisa  ditangani  di  klinik kesehatan . Jika ada narapidana memiliki keluhan penyakit yang dirasa tidak dapat ditangani  dan  tidak  dapat  diberikan  tindakan  di  klinik  kesehatan  dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan maka dari tenaga kesehatan yang  ada  akan  merujuk  narapidana  tersebut  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan diluar lapas atau di rumah sakit.
Tetapi  kenyataan  yang  ada,  tidak  semua  pelayanan  umum  dapat  diberikan kepada  narapidana.  Dengan  kurangnya  tenaga  kesehatan  sehingga  menyebabkan narapidana  tidak  bisa  mendapatkan  pemeriksaan  secara  berkala  yang  mana pemeriksaan  kesehatan  rutin  ini  merupakan  salah  satu  poin  dalam  standar pelayanan minimal kesehatan bagi narapidana di lapas. Tenaga kesehatan yang ada hanya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap narapidana yang sakit dan sedang dalam perawatan.
Dengan  kondisi  banyaknya  narapidana  merupakan  hal  utama  yang  menjadi penyebab tenaga 4 kesehatan tidak akan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara  maksimal  dan  menyeluruh.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang pernah dilakukan, yaitu “Pelaksanaan  Hak  Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro” (Fajrin R,  2015)  bahwa  tidak  adanya  pemeriksaan  secara  berkala  setiap  sebulan  sekali sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian,  diketahui  juga  bahwa  klinik  kesehatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Curup tidak melayani 1x24 jam. Dengan demikian disaat ada narapidana yang tiba-tiba sakit diluar jam kantor maka tidak langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.  Dari  petugas  yang  ada  harus  menelepon  petugas  kesehatan  terlebih dahulu. Jika petugas kesehatan berhalangan untuk segera datang maka narapidana akan dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat.

## Pelayanan Kesehatan Khusus Bagi Narapidana Dengan Penyakit Tertentu
Bukan  hanya  pelayanan  kesehatan  umum  di  Lapas  juga  ada  pelayanan kesehatan  khusus  karena  sifat  dan  jenis  penyakitnya    yang  memerlukan penanganan  secara  spesifik  dan  professional  kepada  narapidana  penderita. Penyakit  yang  di  derita oleh  narapidana  yang bersifat  kronis  dan  peyakit  khusus sepeti  TBC  ,HIV/AIDS  dan  penyakit  menularnya  harus  mendapatkan  pelayanan yang khusus oleh petugas kesehatan yang ada di dalam LAPAS. Narapidana dengan penyakit  tersebut  sangat  mebutuhkan  perawatan  secara  intensif  dan  perawatan secara serius dalam menangani penyakit tersebut.
Narapidana  yang  memiliki  penyakit  khusus  yang  di  deritanya  harus diberikan  perawatan  oleh  dokter  spesialis  dan  dapat  dipindahkan  ke  lembaga khusus atau rumah sakit umum. Sehingga sarana dan prasarana kesehatan  khsus tersbut antara lain seperti narapidana mendapatkan ruangan sendiri,mendapatkan rujukan  dari  okter  ke  rumah  sakit  lain  sesuai  dengan  penyakit  yang  dideritanya, mendapatkan  ruangan  yang  tersendiri  tidak  bergabung  dengan  yang  lain  serta mendapatkan perawatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
Terkait dengan hak mendapatkan sarana dan prasarana terhadap penyakit khusus seperti TBC dan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya dianggap masih belum  optimal  karena  kurang  adanya  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  misalnya dinas  kesehatan  ,  rumah  sakit  terkait  serta  kepada  Dokter  ahli.  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  sendiri  adanya  kerjasama  dengan  LSM  Rumah Singgah Peka yang perduli terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS, bermula dari melakukan  penyuluhan  mengenai  HIV/AIDS  dan  akhirnya  melakukan  kerjasama dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  dalam  menangani  penyakit HIV/AIDS  di  dalam  Lapas.  Dan  untuk  penyakit  TBC  adanya  program  dari PUSKESMAS  dalam  penanganan  TBC  sehingga  obat-obatannya  berasal  dari
PUSKESMAS tersebut. Petugas kesehatan Yang ada di Lapas pun memiliki program tersendiri dalam penanganan TBC tersebut.

## Penghambat dalam pelayanan kesehatan narapidana
Pemberian  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  yang  ada  pada  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  itu  tidak  mudah,  karena  terkait  dengan  aturan- aturan yang harus dijadikan pedoman,keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan  lainya,serta  sarana  dan  prasarana  yang  dinilai  kurang di  dalam  Lapas. Yang  menjadi  permasalahan  adalah  keterbatasan  tenaga  kesehatan  yang  ada  di dalam  Lapas  ,minimnya  perlinungan  bagi  petugas  di  Lapas,  adanya  hambatan- hambatan  dari  narapidana  itu  sendiri,  dan  minimnya  sarana  dan  prasarana kesehatan yang terdapat di dalam Lapas.
Faktor  penghambat  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  narapidana terletak  pada  fasilitas,  kualitas  dan  kuantitas  petugas.  Peningkatan  kualitas  dan kemampuan  petugas  diarahkan  untuk  lebih  professional,  memiliki  intergritas, kepribadian  sebagai  panutan  dan  moral  yang  tinggi  dalam  upaya  pembenahan terhadap  lapas.  Dalam  rangka  menciptakan  petugas    yang  memiliki  intergritas, kemampuan  tinggi  serta  professional  dibidangnya,  perlu  dilakukan  perbaikan- perbaikan.
Dalam  hal  pemenuhan  hak  mendapatkan  pengobatan  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Curup  masih  mengalami  kendala  dalam  mendapatkan pengobatan ,dikarenakan masih terbatasnya pengadaan obat-obatan serta tenaga petugas  yang  masih  sangat  minim  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Dari keterangan petugas kesehatan yang berada di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup,  pemenuhan  hak  narapidana  dalam  mendapatkan  pengobatan  tetap dilaksanakan sesuai dengan DIPA yang ada untuk digunakan dalam membeli obat- obatan untuk narapidana.

## TELAAHAN HASIL PENELITIAN
Upaya  dalam  memberikan  serta  memenuhi  hak  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup sudah diberikan dengan  maksimal  oleh  pihak  klinik  kesehatan.  Pelayanan  yang  diberikan  seperti pelayanan kesehatan umum yang sudah diberikan dengan baik kepada narapidana karena  untuk  pelayanan  umum  klinik  kesehatan  masih  bisa  dan  mampu  untuk memenuhinya  dan  juga  dapat  dilihat  dari  upaya  pihak  klinik  kesehatan  yang melakukan  kerjasama  dengan  dinas  kesehatan  dengan  banyaknya  melaksanakan nota  kesepahaman/MOU  dalam  memeuhi  pelayanan  kesehatan  khusus  bagi narapidana tersebut.
Jika  fasilitas  rumah  sakit  tersedia  di  dalam  lembaga  Pemasyarakatan  maka segala bentuk pengobatan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh narapidana dapat  terpenuhi  tanpa  harus  berobat  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk pengobatan  yang  lebih  serius.  Nyatanya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan ,khususnya  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  ini  tidak  memiliki  fasilitas pengobatan  yang  lengkap.  Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  petugas kesehatan  yang  ada  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  bahwa  fasilitas kesehatan  yang  ada  di  sana  sudah  cukup  baik  di  bandingkan  dengan  Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya, jika hanya untuk pengobatan penyakit ringan  bisa ditangani dari pihak klinik kesehatan Lapas dan juga jika untuk rawat inap sekedar pemasangan  infus  kepada  pasien  dapat  dilaksanakan  pada  klinik kesehatan  yang
ada  dilembaga  ,sebab  disana  untuk  obat-obatan  yang  standar  masih  dapat terpenuhi.  Untuk  alat  kesehatan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA Curup ada juga bantuan dari pihak dinas kesehatan dan bantuan dari pihak lain yang diberikan.  Tetapi  tenaga  kesehatan  yang  ada  disana  hanya  terdiri  dari  1  orang dokter  umum  yang  merupakan  tenaga  honorer/paruh  waktu,  serta  1  tenaga kesehatan  keperawatan  dan  2  bidan  yang  selalu  berada  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup,  untuk  masalah  obat-obatan  seharusnya dibutuhkan  minimal  1  orang  apoteker  yang  dapat  membantu  di  dalam  atau dibutuhkan nya 1 orang psikolog atau psikiatri untuk pengobatan narapidana yang bersifat khusus.
Dokter yang bertugas bukanlah yang bertugas disana ,maka praktek dokter di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIA  Curup  tidak  dilakukan  setiap  hari,karena dokter  yang  ada  di  lembaga  bukanlah  pegawai  tetap.  Hanya  dapat  melayani narapidana pada hari-hari tertentu saja sehingga narapidana hanya dapat berobat dengan  perawat  yang  selalu  berada  ditempat.  Kondisi  seperti  ini  tentu  kurang terpenuhinya pengobatan narapidana karena pentingnya dokter ditugaskan disuatu Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit. Dalam hal ini seorang perawat juga sangat berperan penting dalam mengetahui apa yang salah terhadap narapidana yang sedang sakit , sehingga kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuk narapidana tersebut

## C. KESIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  terhadap  narapidana  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  optimal dikarenakan  petugas  kesehatan  yang  belum  terpenuhi  secara  proporsional  dan professional  yang  dapat  menghambat  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  di dalam  Lapas.  Belum  tercukupinya  dana  perawatan  kesehatan  yang  dianggarkan masih  sangat  kurang  yang  mengakibatkan  kurangnya  persediaan  obat-obatan ,sarana  dan  prasarana  yang  masih  sangat  terbatas  sehingga  belum  mampu memenuhi  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  narapidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Curup  serta  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  belum terlaksana secara intensitas karena hanya bersifat dikondisikan.

## Saran
Saran  dan  solusi  dari  hambatan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan bagi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup yaitu:
• Dalam bidang sumber daya manusia , harus adanya peningkatan kualitas dan  kemampuan  petugas  kesehatan  yang  mumpuni  dalam  menjalankan tugasnya. Penambahan petugas kesehatan di bidang lain seperti apoteker ,analis kesehatan ataupu psikolog untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup.
• Dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  yaitu  dengan  menambah  peralatan kesehatan  serta  obat-obatan  yang  dibutuhkan  serta  menambah  ruang kesehatan dan ruang klinik.
• Dalam hal hambatan dari narapidana ,petugas kesehatan maupun petugas pemasyarakatan harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdi pada
sesama.  Petugas  harus  dapat  memperlakukan  narapidana  dengan  kasih saying,  disisi  lain  dia  juga  harus  siap  siaga  menhadapi  resiko  yang  tidak mustahil atau bisa saja muncul mengancam jiwanya.
Dari  hal  tersebut  maka  pelayanan  kesehatan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan bisa menjadi lebih baik lagi dan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana bisa terlaksana dengan baik,sehingga narapidana dapat menerima hak mendapatkan pelayanan kesehatan nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sihombing,F.T,  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Bagi  Narapidana  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016.
Cristi  N.  Sumenda,  Chreisye  K.  F.  Mandagi,  Febi  K.  Kolibu,Kajian  Pelaksanaan Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Narapidana  di  Klinik  Kesehatan  Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Kotamobagu. KESMAS 6(3),2017
Sanusi, Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  (Aspects  of Health Carestowards  Convicts  And  Inmates),  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  10(1):
37-56,2016.
UTOMO,  G.  S.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Narapidana  Atas  Akses  Kesehatan. Seminar  Nasional"  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kesehatan  dan Pasien  dalam  Perspektif  UU  No.  36  Tahun  2014,  Universitas  Islam  Batik Surakarta.
Napitupulu,  V.  ,  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado,2014.
Fajrin,  E. Rusdiana, Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro, J NOVUM 2(2),2015.
Andansari,  P.  A.  ,Pemenuhan  Hak  Memperoleh  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Narapidana  Wanita  Yang  Sedang  Hamil  (Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Wanita  Klas  IIA  Malang),  Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum 1(1),2014.