INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9804-9817 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengambilalihan Flight Information Region (Fir) Singapura Atas Kepulauan Riau Dan Natuna Dalam Perspektif Teori Kedaulatan
Harwita Sari Universitas Jayabaya Email: drajatharwita@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  FIR  antara  Singapura  dan  Indonesia  seharusnya  menguatkan  kedaulatan  dengan mengedepankan  kepentingan  nasional.  Namun  demikian,  hal  tersebut  tidak  tercapai.  Hal  tersebut mendorong penulis  untuk  melakukan penelitian dengan  tujuan penelitian  menganalisa  kedudukan Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  Tentang  Pengesahan  Persetujuan  Antara  Pemerintah Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura  Tentang  Penyesuaian  Batas  Antara Flight Information  Region  Jakarta  Dan  Flight  Information  Region  Singapura  Atas  Pelaksanaan  Flight Information  Region  (FIR)  serta  menganalisa  kedudukan  kedaulatan  Indonesia  setelah  dilakukannya pengambilalihan FIR Singapura Oleh Indonesia dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022  Tentang  Pengesahan  Persetujuan  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information  Region  Singapura.  Metode  pendekatan  menggunakan  yuridis  normatif.  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitataif. Kesimpulan yang dapat didapatkan berdasarkan hasil analisis adalah tidak  mengindikasikannya  pada  pengambilalihan  ruang  udara  Indonesia  secara  bulat  dan  utuh sebagaimana diamanatkan dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang maksimal akan diambil alih tahun 2024. Selain itu, menjadi kuat dengan skema keberadaan pengambilalihan yang dilakukan dengan berpedoman pada kepentingan nasional kedaulatan Indonesia. Hal tersebut mentendensikan bahwa seharusnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura  Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura memiliki kedudukan untuk memperkuat skematisasi kepentingan nasional, baik dari sisi kedaulatan, ketahanan nasional maupun ekonomi sehingga kedaulatan Indonesia kuat.
Kata Kunci: Pengambilalihan, Wilayah Informasi Penerbangan, Kedaulatan.

## Abstract
The existence of an FIR between Singapore and Indonesia should strengthen sovereignty by prioritizing national interests. However, this was not achieved. This prompted the author to conduct research with the aim of analyzing the position of Presidential Regulation Number 109 of 2022 concerning Ratification of the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore Regarding the Adjustment of Boundaries Between the Flight Information Region of Jakarta and the Flight Information Region of Singapore Regarding the Implementation of the Flight Information Region (FIR) as well as analyzing the position of Indonesian sovereignty after the takeover of  Singapore's  FIR  by  Indonesia  with  the  issuance  of  Presidential  Regulation  Number  109  of  2022 concerning Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore Regarding Boundary Adjustments between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion that can be obtained based on the results of the analysis is that it does not indicate a complete and complete takeover of Indonesia's air space as mandated in Article 458 of Law Number 1 of 2009, which will be taken over in 2024. Apart from that, it becomes stronger with the existence of the takeover scheme being carried out. guided by the national interests of Indonesian sovereignty. This indicates that Presidential Regulation Number 109 of 2022 concerning Ratification of the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore Regarding Boundary Adjustments Between the Flight Information  Region  of  Jakarta  and  the  Flight  Information  Region  of  Singapore  has  a  position  to strengthen the schematization of national interests, both in terms of sovereignty and national resilience. as well as the economy so that Indonesia's sovereignty is strong.
Keywords: Takeover, Flight Information Region, Sovereignty.

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  Negara  Kepulauan ( Archipelagic  State)  yang  terdiri  dari  gugusan  pulau  yang  berjejer  memanjang  digaris khatulistiwa.  Secara  geografis  negara  Indonesia  dikaruniai  posisi  yang  sangat  strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra yaitu Benua Asia dan Benua  Australia  serta  Samudera  Pasifik  dan  Samudera  Hindia  (Husna  &  Riyanto,  2019a). Namun demikian, letak strategis tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu Indikasi yang menunjukan belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis ini terlihat dari Pendelegasian Flight Information Region (FIR) Wilayah udara kepulauan Riau kepada  Negara  Singapura.    FIR  pada  prinsipnya  menyediakan  Layanan  Informasi Penerbangan ( Flight Information Service) dan Layanan Peringatan (Alerting Service) (Abidin & Kahpi, 2021).
Di Kepulauan Riau, setiap pesawat yang terbang  dari atau menuju kota Batam, Tanjung Pinang,  Matak  atau  Natuna  akan  dipandu  oleh  unit  pelayanan  navigasi  penerbangan dengan FIR yang diselengarakan Negara Singapura. Pendelegasian ruang udara Indonesia kepada  Singapura  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  1947,  pedelegasian  ini  tidak  dapat dihindari karena pada saat itu Indonesia dinilai belum mampu mengkontrol penerbangan diatas  wilayah  Kepulauan  Riau  dikarenakan  keterbatasan  Teknologi  dan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh  Indonesia (Husna  &  Riyanto,  2019a).  Pada  dasaranya keberadaan  Singapura  sampai  pada  saat  ini,  masih  mendominasi  navigasi  penerbangan dalam  FIR,  semenjak  Pemerintah  Inggris  mengusulkan  pada  ICAO  untuk  mengelola  FIR ruang udara Kepulauan Natuna dan Riau kepada Inggris khususnya dibawah manjemen FIR Singapura  karena  mengalami  kekosongan  pengawasan  (Putri,  2019).  Hal  tersebut mentendensikan bahwa ketiadaan atau lemahnya kedaulatan negara Indonesia atas FIR.
Dalam  praktek  operasional, seluruh penerbangan yang melintas  di kepulauan Riau (Kepri) dan sebagian Natuna harus melapor kepada ATC Changi, Singapura. Sehingga bila pesawat domestik berangkat dari Jakarta dengan tujuan Batam atau dari Pekan baru dengan Tanjung Pinang yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, untuk dapat naik ( take off) dan turun mendarat ( Landing) harus dengan seizin ATC Changi, Singapura. Selain itu, lebih signifikan lagi, dikelolanya ruang udara Indonesia oleh Singapura dalam implementasinya telah  membatasi  bukan  hanya  ruang  gerak  pesawat  sipil  namun  juga  pesawat  militer Indonesia (Supancana, 2022). Salah satu pasal dalam Perjanjian penyelarasan ulang garis batas  FIR  Singapura  dan  FIR  Jakarta  tersebut  ( Realignment  Agreement  FIR)  mewajibkan Pemerintah  Indonesia,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara,  untuk melaporkan  terlebih  dahulu  kepada  otoritas  penerbangan  sipil  Singapura  bila  hendak melakukan kegiatan seperti misalnya  operasi pertolongan atau latihan militer yang akan mempengaruhi pengguna ruang udara yang telah di delegasikan kepada Singapura sesuai dengan  aturan  ICAO.  Selanjutnya  Singapura  akan  menginformasikan  kepada  seluruh penerbangan sipil internasional tentang kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan ICAO. Implikasinya  adalah  jika  pesawat  militer  Indonesia  yang  akan  melakukan  latihan  militer maupun patroli rutin atau penyergapan gelap harus dengan sepengetahuan dan otorisasi ATC Changi Singapura. Pendelegasian ini dalam prakteknya kemudian menjadi sebuah isu yang  sangat  urgen,  strategis  dan  sensitif  karena  bersinggungan  dengan  keamanan pertahanan serta kebanggaan bangsa serta tanggung jawab negara atas wilayah udaranya. Ironisnya, pesawat militer Singapura bisa dengan leluasa melakukan kegiatan latihan militer atau patroli di wilayah udara Indonesia tersebut (Risdiarto, 2019).
Mendasarkana pada kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah Indonesia dan dalam
rangka  penyelenggaraan  kedaulatan  negara  atas  wilayah  udara  Indonesia,  pemerintah Indonesia seharusnya mampu melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara  demi kepentingan penerbangan,  perekonomian, nasioanal,  pertahanan dan keamanan  negara,  sosial  budaya  serta  lingkungan  udara  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang  (Walewangko  dkk.,  2021).  Ditinjau  dari  aspek pertahanan  keamanan,  kewajiban  untuk  melindungi  wilayah  udara  belum  tercapai. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohnudnas) TNI AU mencatat telah terjadi sedikitnya 50 kali pelanggaran wilayah udara nasional. Pelanggaran sebagian besar terjadi di ruang udara wilayah Natuna dan Kepri yang FIRnya dikelola Singapura tersebut.
Ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  Indonesia  berpotensi  kehilangan  penghasilan  dari pungutan  ( charge)  yang  seharusnya  bisa  menjadi  pemasukan  Indonesia  dari  lalu  lintas ruang  udara  tersebut,  padahal  Undang-Undang  telah  mengamanatkan  bahwa  wilayah udara yang berupa ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia merupakan  kekayaan  nasional  sehingga  harus  dimanfaatkan  sebesar  besarnya  bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Walewangko dkk., 2021). Selama ini sesuai dengan isi Perjanjian yang telah ditanda tangani, Singapuralah yang menarik fee tersebut dengan kesepakatan  bahwa  dana  yang  terkumpul  kemudian  diberikan  kepada  Pemerintah Indonesia. Namun demikian, besaran dan peruntukannya tidak pernah dipublikasikan secara terbuka mengalir kemana saja dan untuk apa.  Aspek terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah  aspek  sosial,  yaitu  berkurangnya  kebanggaan  Negara  Indonesia  sebagai  negara berdaulat yang seyogianya mampu menjaga dan mengelola wilayahnya sendiri.
Hal yang harus diperhatikan atas keberadaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022  tentang  Pengesahan  Persetujuan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta  dan Flight  Information  Region  Singapura  dengan  segala  diskursus  yang  terjadi adalah (Sutrisno & Romdoni, 2022):
1. Ketidaksamaan  persepsi  apakah  FIR  ini  murni  permasalahan  teknis,  kedaulatan  atau bahkan keduanya
2. Pendekatan perumusan perjanjian yang tidak komprehensif
3. Lemahnya koordinasi
4. Lemahnya konsultasi publik (masyarakat tidak dilibatkan)
5. Kurang persiapan atau bahkan tidak percaya diri dalam proses negosiasi
6. Kurang memperhatikan benefit dari perjanjian, sudah sepadan atau tidak
7. Tidak  seimbangnya  pengakomodasian  antara  kepentingan  prosperity  dan  national security
Hal  tersebut  menunjukan  kesiapan  pemerintah  Indonesia  ketika  menghadapi Singapura untuk bernegosiasi sangatlah kurang(Sutrisno & Romdoni, 2022).  Hal teknis yang janggal  dari  Perpres  tersebut  terletak  pada  bagian  konsideran  dan  pasal  10  tentang pemberlakuan. Pada bagian konsideran, dikatakan bahwa persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang FIR yang ditetapkan tanggal 21 September 1995 belum berlaku. Namun, Pasal 10 ayat 4 berbunyi, “Pada saat berlaku, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan FIR 1995 dan seluruh tindak lanjut terkait yang telah dilaksanakan terhadapnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.” Perjanjian bilateral seperti ini seharusnya tidak memiliki celah  ataupun  kesalahan-kesalahan  teknis  yang  dapat  menyebabkan  multiinterpretasi, apalagi sampai merugikan Negara Indonesia.
Mendasarkan  pada  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk mengangkat  isu  ini  dan  mengadakan  penelitian  lebih  mendalam  dengan  judul “ Pengambilalihan Flight  Information  Region  (FIR)  Singapura  atas  Kepulauan  Riau  dan Natuna Dalam Perspektif Teori Kedaulatan ”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  mengidentifikasikan  masalah  yaitu  yang  pertama Bagimana  kedudukan  Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  Tentang  Pengesahan Persetujuan  Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region  Singapura  Atas  Pelaksanaan  Flight  Information  Region  (FIR)?.  Kedua,  Bagimana kedudukan  Kedaulatan  Indonesia  Setelah  Dilakukannya  Pengambilalihan  FIR  Singapura Oleh  Indonesia  Dengan  Lahirnya  Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura?.

## METODE PENELITIAN
Jurnal  ini  memuat  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  keberadaan  dan pemanfaatan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum yang didalamnya akan dikaji dan dan dianalisis untuk mendapatkan suatu gambaran yang terkait dengan permasalahan yang  dikaji. Metode dalam jurnal ini yaitu menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  menganalisa  peraturan  perundang- undangan yang merupakan data sekunder. Hal tersebut pula menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara kepustakaan dan secara lapangan.  Analisis data dalam jurnal yang dipergunakan  oleh penulis adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu Tindakan menganalisis data yang hasil akhirnya berupa kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  Dan  Pemerintah  Republik  Singapura  Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura Atas Pelaksanaan Flight Information Region (FIR)
Ditandatanganinya perjanjian antara Indoneisia dan Singapura tahun 2022 tentunya menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang didapatkan seperti: a. Diakuinya  kedaulatan  FIR  Indonesia  seluas  249.579  kilometer  yang  semula  bernama  FIR Singapura, b. Kerjasama kedua negara yang meningkatkan teknologi dari segi pengaturan layanan dan operasional, c. Jaminan atas kerahasiaan dan keamanan TNI, Polri, dan Beaukai, dan  d.  FIR  yang  semula  tidak  dikuasai  Indonesia,  kini  mengelola  ruang  udaranya  diatas 37.000.
Perjanjian  Indonesia  dan  Singapura  tahun  2022  tidak  mengindikasikan  pada pengambilalihan ruang udara Indonesia secara bulat dan utuh sebagaimana diamanatkan dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang maksimal akan diambil alih tahun 2024. Sementara pasal 7 Perpres No. 109 tahun 2022 menjelaskan perjanjian FIR atas pengelolaan 37.000 kaki oleh Singapura dan sisanya dikelola Indonesia berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.
Hal  lain  yang  harus  disikapi  adalah  keberadaan  Undang-undang  penerbangan tepatnya  pasal  6  menjelaskan  pemerintah  mengadakan  penyelenggaraan  dengan menempatkan  kewenangan  dan  tanggungjawabnya  mengelola  ruang  udara  untuk kepentingan  penerbangan,  perekonomian  nasional,  pertahanan,  dan  keamanan  negara, sosial  budaya,  serta  lingkungan  udara.  Atas  nama  pemeintah  Indonesia,  pemerintah Singapura memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan Route Air Navigation Service (RANS) termasuk penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) atas pemanfaatan kekayaan lain atas fasilitas/layanan yang disediakan negara. Singapura dalam hal ini memberikan fee yang tidak  seberapa,  yakni  5  juta  dollar  Amerika  pertahun  dari  pemasukan  yang  didapatkan. Selain itu, angkatan udara Singapura menggunakan kawasan FIR untuk berlatih sehingga membuat Indonesia menempuh jalur yang lebih jauh dan dapat mengulur waktu lebih lama serta menghabiskan bahan bakar (PS, 2022).
Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura membuat pergerakan militer Indonesia terbatas  karena  melalui  izin  pelayanan  navigasi  Singapura  kemudian  memberitahukan kepada ICAO. Setiap kali Indonesia melakukan penerbangan Direktorat Jenderal Komunikasi Udara Indonesia akan meminta izin Otoritas Singapura dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan  (Husna  &  Riyanto,  2019b).  Otoritas  Penerbangan  Sipil  Singapura  kemudian
harus melapor ke organisasi penerbangan sipil internasional sesuai aturan yang ditetapkan ICAO.  Pertahanan  dan  Keamanan  Indonesia  sangat  terancam  akibat  tidak  adanya kewenangan Indonesia melakukan pengawasan di ruang udaranya sendiri.
Sesuai dengan pasal (1) Konvensi Chicago 1944 yang selalu menegaskan kedaulatan suatu negara utuh atas wilayah teritorialnya dan juga di letakkan dalam Pasal (5) Undang- Undang Penerbangan yang menjelaskan Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udaranya.  Indonesia  memiliki  kewajiban  dasar  yang  harus  segera  direalisasikan  dengan mengambil alih pelayanan navigasi udara kepulauan Riau dan Natuna pada sektor A, B, dan C. Termasuk dalam Pasal 458 Undang-Undang Penerbangan bahwa seluruh wilayah udara kedaulatan  Republik  Indonesia  yang  pemberian  pelayanan  navigasi  penerbanganya didelegasikan kepada negara lain harus sudah dievakuasi oleh penyelenggara pelayanan navigasi selambat-lambatnya 15 tahun sejak Undang-Undang diberlakukan yaitu tanggal 21 Januari 2009.
Sejak Indonesia merdeka Singapura berkuasa mengendalikan FIR yang padahal jika mengacu  pada  pasal  69  Convention  on  Internasional  Civil  Aviation  Negara  yang  telah mampu  dapat  bekerja  sama  dengan  negara  pemilik  wilayah  teritorial  FIR  (Tri  Novianto, 2022). Kerjasama Indonesia dan Singapura tahun 2022 nampaknya tidak memberi manfaat kepada  Indonesia  dikarenakan  pemegang  wewenang  FIR  dikendalikan  oleh  Singapura. Penguasaan udara Indonesia yang selama ini dikuasai Singapura telah membatasi ruang gerak masyarakat dan merugikan Indonesia terhadap pelanggara yang selama ini dilakukan oleh Singapura berkaitan dengan masalah kedaulatan.
Pemerintah Indonesia memutuskan pengelolaan FIR atas 37.000 kaki oleh Singapura tidak  termasuk  dalam  pendelegasian  yang  melibatkan  kedaulatan.  Berdasarkan  Pasal  1 Konvensi Chicago 1944  menjelaskan setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh  dan utuh  atas  wilayah  udaranya  sendiri  sebagaimana  dipaparkan  dalam  hukum  nasional Indonesia pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Jadi ketika FIR  atas  37.000  kaki  masih  dikelola  Singapura,  artinya  Indonesia  masih  terbatas  dalam menentukan alur wilayah udaranya sendiri dan hal itu jelas menandakan Indonesia tidak berdaulat secara utuh dan penuh atas Flight Information Region nya sendiri. Mendasarkan hal tersebut  dapat dikatakan  bahwa Perjanjian FIR antar Indonesia dan Singapura tahun 2022  tidak  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang penerbangan dan aturan mengenai perjanjian Internasional.
Ketentuan hukum internasional yang bersifat multilateral yang berkaitan dengan Flight Information Region adalah pasal 28, 37, 44, dan 69 serta Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Pasal  (28)  Konvensi  Chicago  1944,  meletakan  kewajiban  dasar  terhadap  negara  peserta
konveni  chicago  tahun  1944  untuk  membentuk  suatu  sistem  navigasi  yang  baku  demi keselamatan penerbangan. Kewajiban tersebut menjadi dasar pertemuan antar negara yang pada akhirnya akan meniptakan perjanjian pengelolaan navigasi di bidang penerbangan, termasuk  pengelolaan  Flight  Information  Region.  Pasal  (44)  Konvensi  Chicago  1944, merupakan  pasal  yang  menunjuk  ICAO  untuk  membina  sistem  navigasi  penerbangan internasional.  Keberadaan  ICAO  memberikan  saran-saran,  fasilitas,  dan  supervisi  untuk melakukan  langkahlangkah  konkrit  berupa  pertemuan-pertemuan  antar  negara  guna pengaturan  navigasi  penerbangan.  Dengan  demikian  lembaga  internasional  ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembentukan Flight Information Region.
Pasal (69) Konvensi Chicago 1944, mengatur bagaimana ICAO mencari cara apabila suatu  negara  dianggap  belum  mampu  melaksanakan  sistem  navigasi  udara  yang  baku. Ketentuan ini penting untuk dicantumkan dalam konvensi Chicago 1944, sebab pada saat itu  belum  semua  negara  mampu  menyelenggarakan  navigasi  udara  demi  keselamatan penerbangan  sipil.  Ketentuan  ini  menjadi  dasar  adanya  perjanjian  antara  negara-negara yang  belum  mampu  mengelola  Flight  Information  Region  dengan  negara  yang  telah mampu menyelenggarakan, pasal ini di dukung oleh Annex 11.
Sesuai  yang  termasuk  di  dalam  pasal  1  Konvensi  Chicago  1944  yang  kemudian diundangkan pada Undang-Undang no 1 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah ruang udaranya, Indonesia sebagai  suatu  negara yang berdaulat  sudah  semestinya  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  segala sesuatunya di atas wilayah teritorialnya tanpa ada campur tangan negara lain. Berdasarkan konsep kedaulatan maka tidak ada pesawat udara yang terbang di atau melalui ruang udara nasional  suatu  negara  tanpa  izin  terlebih  dahulu  berapapun  tinggi  rendahnya  pesawat udara  melakukan  penerbangan.  Namun  pengelolaan  Flight  Information  Region  di  atas Kepulauan Riau oleh Singapura jelas memperlihatkan adanya kewenangan negara di ruang udara yang di campuri pemerintahan asing. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan kedaulatan yang utuh dan penuh.
Kedudukan  Kedaulatan  Indonesia  Setelah  Dilakukannya  Pengambilalihan  FIR  Singapura Oleh  Indonesia  Dengan  Lahirnya  Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura
Pengesahan  Perjanjian  Penyesuaian  Wilayah  Informasi  Penerbangan  (Flight Information Region/FIR) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura melalui
Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  menuai  polemik.  Hal  tersebut  terjadi  antara pihak pemerintah dengan pihak akademisi serta praktisi. Pada satu sisi, pihak pemerintah mengklaim  bahwa  pengesahan  tersebut  mengindikasikan  kerja  keras  pemerintah  dalam mengambil alih FIR yang didelegasikan kepada Singapura. Oleh karena itu, kini kedaulatan ruang  udara  dikontrol  penuh  Indonesia.  Namun  di  sisi  lain,  para  akademisi  dan  praktisi mempersoalkan  status  kedaulatan  dan  juga  keamanan  yang  berpotensi  timbul  dari pengesahan ini. Hal tersebut dikarenakan Singapura sebenarnya masih memiliki kontrol di ruang udara Indonesia pada ketinggian 0-37.000 kaki.
Akademisi menilai bahwa pemerintah tenggelam dalam euforia yang tiada arti karena sebetulnya ruang udara Indonesia pada ketinggian 0-37 ribu kaki masih dikendalikan oleh Singapura. Dilain sisi, perjanjian FIR tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 458 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada bedanya dengan sebelum penandatanganan, tidak ada kedaulatan Indonesia di situ (wilayah Natuna dan sekitarnya) karena ketinggian 0-37 ribu kaki masih di bawah kontrol Singapura.
Status kedaulatan ruang udara Indonesia merupakan masalah utama ( the core issue) di dalam perjanjian FIR. Pada dasarnya kedaulatan dalam arti luas harus memenuhi empat karakteristrik sebagai berikut (Hathaway, 2008):
1. kewenangan untuk mengatur
2. memiliki hierarki tertinggi sebagai otoritas pemerintahan
3. mandiri ( independent)
4. memiliki kuasa terhadap wilayah teritorial.
Secara etimologi, kata “kedaulatan” merujuk pada kata sovereynete yang muncul pada pertengahan abad ke- 14 yang memiliki arti ‘ preminence or authority/law ’ (Subarkah, 2020). Kedaulatan  sebuah  negara  memang  dipertaruhkan  manakala  berkaitan  dengan  hal-hal yang  sifatnya  mendelegasikan.  Pendelegasian  yang  dimaksud  Hathaway  merujuk  pada pendelegasian dalam arti luas kepada institusi internasional. Dilain sisi, negara cenderung mengalami  kerugian  atau  berada  pada  posisi  kurang  baik  manakala  mendelegasikan sebagian  kepentingannya  terutama  berkenaan  dengan  kedaulatan − terhadap  institusi internasional ataupun negara lain.
Keberadaan pengaturan kedaulatan di dalam Pasal 1 Konvensi Chicago yang dinilai kurang  jelas  ( vague).  Namun  dengan  keberadaan  Pasal  5  dan  6  sebetulnya merepresentasikan  konsepsi  bahwa  kedaulatan  ruang  udara  itu  tidak  complete  dan exclusive, melainkan harus menyesuaikan dengan unsur-unsur eksternal seperti ekonomi dan politik masyarakat internasional. Pasal 5 Konvensi Chicago terkait hak melintas untuk
penerbangan  non-schedule  merupakan  bentuk  sederhana  dari  penyesuaian  kedaulatan dengan unsur eksternal (Indrawati, 2022).
Berdasarkan  paragraf  sebelumnya,  dalam  hal  penerbangan  internasional  secara general,  kedaulatan  negara  tidaklah  benar-benar complete  dan  exclusive  namun  harus dilihat menggunakan case by case approach (Ţuţuianu, 2013) .  Namun, isu khusus terkait dengan pendelegasian FIR kepada negara lain, merujuk kepada Indonesia dan Singapura, para akademisi dan praktisi Indonesia cenderung melihat bahwa hal tersebut merupakan sebuah infringement terhadap kedaulatan Indonesia. Walaupun memang betul fungsi dari FIR ini bersinggungan dengan hal teknis, akan tetapi, jika didelegasikan kepada negara lain, maka  ada  sangkut  pautnya  dengan  kedaulatan” (Sofa  dkk.,  2021).  Namun  sebaliknya, nampaknya  Indonesia  tidak  melihat  hal  ini  sebagai  persoalan  kedaulatan.  Nama  dari perjanjian  yang  ditandatangani  dan  kemudian  diratifikasi  melalui  Perpres  No.  109/2022 adalah  “penyesuaian  batas”  FIR  Jakarta  dan  Singapura,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa memang  perjanjian  ini  bukanlah  bentuk  pengambilalihan  secara  utuh  ruang  udara Indonesia  dari  Singapura  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  458  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Sudiro & Natawidjaja, 2020).
Pengabaian  amanat  Pasal  458  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  sempat disinggung oleh Hikmahanto ketika merespons penandatanganan perjanjian FIR pada awal 2022. Pasal 458 berbunyi:
“Wilayah  udara  Republik  Indonesia, yang  pelayanan  navigasi  penerbangannya didelegasikan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian bilateral sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang- Undang ini berlaku.”
Pasal tersebut sangat jelas mengatur bahwa pendelegasian pelayanan navigasi harus berakhir maksimal pada 2024, setelahnya pelayanan navigasi harus dikelola secara mandiri oleh  Indonesia.  Sementara  itu,  Pasal  7  Perpres  No.  109  tahun  2022  menyatakan  bahwa perjanjian FIR berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini berarti tidak ada kesesuaian  antara  Undang-Undang  dan  Perpres  No.  109  tahun  2022.  Hal  tersebut mengarahkan pada permasalahan yang terdapat pada Perpres No. 109 Tahun 2022, antara lain:
1. Ketidaksamaan persepsi apakah FIR ini murni permasalahan teknis, kedaulatan atau bahkan keduanya
2. Pendekatan perumusan perjanjian yang tidak komprehensif
3. Lemahnya koordinasi
4. Lemahnya konsultasi publik (masyarakat tidak dilibatkan)
5. Kurang persiapan atau bahkan tidak percaya diri dalam proses negosiasi
6. Kurang memperhatikan benefit dari perjanjian, sudah sepadan atau tidak
7. Tidak seimbangnya pengakomodasian antara kepentingan pros- perity dan national security
Oleh karena itu, tidak salah apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa Perpres ini tidak visioner dan tidak memperhatikan kepentingan nasional. Seharusnya, kewajiban internasional dan kepentingan nasional dapat dilakukan secara bersamaan dan seimbang. Oleh  karena  itu,  opsi-opsi  yang  feasible  dapat  dilakukan,  seperti,  pertama,  mengawal pengaplikasian  Perpres  tersebut  dengan  mengoptimalkan  manfaat  dan  meminimalisasi dampakdampak  yang  sekiranya  terjadi  di  masa  yang  akan  dating.  Kedua,  melakukan pendekatan yang lebih ekstrem, yaitu melakukan judicial review terhadap Perpres tersebut.
Selain  itu,  hal  teknis  yang  janggal  dari  Perpres  tersebut  terletak  pada  bagian konsideran dan pasal 10 tentang pemberlakuan. Pada bagian konsideran, dikatakan bahwa persetujuan  antara  pemerintah  Indonesia  dan  Singapura  tentang  FIR  yang  ditetapkan tanggal 21 September 1995 belum berlaku. Namun, Pasal 10 ayat (4) berbunyi, “Pada saat berlaku, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan FIR 1995 dan seluruh tindak lanjut terkait yang  telah  dilaksanakan  terhadapnya  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  hukum.”  Perjanjian bilateral  seperti  ini  seharusnya  tidak  memiliki  celah  ataupun  kesalahan-kesalahan  teknis yang dapat menyebabkan multiinterpretasi, apalagi sampai merugikan Negara Indonesia (Fakhriah & Afriansyah, 2022).
Situasi yang dialami pemerintah Indonesia tergambar pada peribahasa “maju kena, mundur kena”. Hal tersebut disebabkan walaupun terdapat beberapa opsi, opsi tersebut pada  akhirnya  akan  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  yang  tidak  terlalu menguntungkan.  “Untung  tak  dapat  diraih,  malang  tak  dapat  ditolak”,  penulisan  ini berpendapat bahwa peratifikasian persetujuan ke dalam Perpres No. 109 tahun 2022 bukan merupakan  langkah  terbaik  yang  ditempuh  oleh  Indonesia  (Hardeka,  2022).  Kendati persetujuan ini memiliki berbagai macam kekurangan dan mendapat kritik dari berbagai pihak,  peratifikasiannya  merupakan  tindakan  yang  rasional  dan  realistis.  Hal  tersebut dikarenakan, jika tidak diratifikasi, maka seluruh usaha yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam bernegosiasi dengan Singapura akan sia-sia dan status FIR Natuna akan kembali ke Singapura (status quo).
Hal  yang  harus  diperhatikan  atas  keberadaan  situasi  di  atas  adalah Negara dalam pembuatan perjanjian internasional, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia harus berpedoman pada kepentingan nasional (lihat Pasal 4 Undang- Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ). Hal tersebut mentendensikan
bahwa Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura kedudukannya  untuk  memperkuat  skematisasi  kepentingan  nasional,  baik  dari  sisi kedaulatan, ketahanan nasional maupun ekonomi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  diperoleh  kesimpulan  kedudukan  Peraturan Presiden  Nomor  109  Tahun  2022  Tentang  Pengesahan  Persetujuan  Antara  Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight  Information  Region  Jakarta  Dan  Flight  Information  Region  Singapura  Atas Pelaksanaan Flight  Information  Region  (FIR)  pada  dasarnya  tidak  mengindikasikan  pada pengambilalihan ruang udara Indonesia secara bulat dan utuh sebagaimana diamanatkan dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang maksimal akan diambil alih tahun  2024.  Selain  itu,  kedudukan  kedaulatan  Indonesia  setelah  dilakukannya pengambilalihan FIR Singapura Oleh Indonesia dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta Dan Flight Information Region Singapura seharunya menjadi kuat dengan skema  keberadaan  pengambilalihan  yang  dilakukan  dengan  berpedoman  pada kepentingan nasional (lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ). Hal tersebut mentendensikan bahwa seharusnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region  Jakarta  Dan  Flight  Information  Region  Singapura  memiliki  kedudukan  untuk memperkuat skematisasi kepentingan nasional, baik dari sisi kedaulatan, ketahanan nasional maupun ekonomi sehingga kedaulatan Indonesia kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum  Dalam  Suatu  Perikatan. Alauddin  Law  Development  Journal,  3(2). https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275
Fakhriah,  S.,  &  Afriansyah,  A.  (2022).  Perjanjian  Investasi  Bilateral:  Self-Judging  Sebagai Solusi? Uti Possidetis: Journal of International Law,
3(3).
https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19436
Hardeka, I. (2022). POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM POLEMIK  PERJANJIAN BILATERAL  RI-SINGAPURA. Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang-Undangan,  2(1). https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.34-57
Hathaway,  O.  A.  (2008).  International  delegation  and  state  sovereignty. Law  and Contemporary Problems, 71(1).
Husna, L., & Riyanto, A. (2019a). Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR)  Singapura  atas  Ruang  Udara  Indonesia  terhadap  Kepulauan  Riau. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), 2.
Husna, L., & Riyanto, A. (2019b). PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGAMBILALIHAN FLIGHT  INFORMATION  REGION  (FIR)  SINGAPURA  ATAS  WILAYAH  UDARA KEPULAUAN RIAU. Jurnal Cahaya Keadilan, 7(2). https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1418 Indrawati,  N.  (2022).  PELUANG  DAN  TANTANGAN  PENANDATANGANAN  PERJANJIAN PENYESUAIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) ANTARA INDONESIA DENGAN
SINGAPURA. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(2). https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541
PS,  C.  B.  (2022).  Politik  Hukum  Pengambilalihan  Flight  Information  Region  (Fir)  Dari Singapura. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum … , 2(December).
Putri, M. T. (2019). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Natuna  dan  Riau  oleh  Singapura  serta  Pengaruh  Terhadap  Kedaulatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justitia Jurnal Hukum, 3(1).
Risdiarto,  D.  (2019).  KEDAULATAN  WILAYAH  UDARA  DI  ATAS  ALUR  LAUT  KEPULAUAN INDONESIA (ALKI). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318
Sofa,  A.,  Dwiyanto,  H.,  &  Waluyo,  S.  D.  (2021).  Strategi  Pertahanan  Indonesia  Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Asimetris Di Wilayah Flight Information Region (Fir) Kepulauan Riau Dan Natuna. Jurnal Peperangan Asimetris, 7(2).
Subarkah,  A.  R.  (2020).  KEPENTINGAN  INDONESIA  DALAM  MENGAMBIL  ALIH  FLIGHT INFORMATION  REGION  (FIR)  DARI  SINGAPURA. Jurnal  Asia  Pacific  Studies,  3(2). https://doi.org/10.33541/japs.v3i2.1317
Sudiro, A., & Natawidjaja, J. (2020). State Sovereignty Over the Airspace on the Perspective of International Air Law (A Study of the Delegation of Airspace Management of Batam and Natuna Island to Singapore). https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.114
Supancana,  I.  B.  R.  (2022).  Indonesian  space  policy,  regulations  and  programs:  Past achievements and future prospects. Dalam ASEAN Space Programs: History and Way Forward. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7326-9_2
Sutrisno, N., & Romdoni, R. N. M. (2022). Ratifikasi Perjanjian Penyesuaian Wilayah Informasi Penerbangan  antara  Indonesia  dan  Singapura:  Pilihan  Rasional  atau  Status  Quo?
Undang: Jurnal Hukum, 5(2). https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.393-417
Tri  Novianto,  A.  (2022).  Strategi  Pengambilalihan  Flight  Information  Region  Kepulauan Natuna. Journal of Social Research, 1(9). https://doi.org/10.55324/josr.v1i9.212
Ţuţuianu, S. (2013). Towards global justice: Sovereignty in an interdependent world. Dalam Towards  Global  Justice:  Sovereignty  in  an  Interdependent  World  (Vol. 9789067048910). https://doi.org/10.1007/978-90-6704-891-0
Walewangko,  M.,  Tooy,  M.  N.,  &  Karisoh,  F.  J.  M.  M.  (2021).  BUDAYA  KESELAMATAN PENERBANGAN  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  2009 TENTANG PENERBANGAN. Lex Administratum, IX(3).