Abstrak—UU 26/2007 menyebutkan bahwa rencana tata ruang di  Indonesia  terdiri  dari  dua  rencana  utama  yaitu  rencana umum  dan  rencana  rinci  tata  ruang.  Rencana  tata  ruang wilayah memuat akan strategi pengembangan Kota sedangkan rencana  detail  tata  ruang  menjadi  referensi  dalam  aturan pengembangan kawasan lokal. Akibatnya, kegiatan pembangunan  seperti  pendirian  bangunan,  infrastruktur,  dan fasilitas  publik  harus  mengikuti  aturan  dari  kedua  rencana tersebut. Dalam konteks manajemen risiko bencana, pertumbuhan  pembangunan  mempengaruhi  kerentanan  dan kapasitas  kota.  Pembangunan  yang  tidak  diimbangi  dengan dengan upaya pengurangan risiko akan meningkatkan potensi kerentanan dan menurunkan kapasitas kota terhadap bencana. Dengan kata lain, hal ini mampu menurunkan ketahan kota dan meningkatkan  risiko  bencana.  Selain  itu,  integrasi  manajemen risiko  bencana  ke  dalam  rencana  tata  ruang  bertujuan  untuk menghindari  risiko  sekaligus  memperkecil  angka  risiko tersebut.  Penelitian  ini  akan  menilai  tentang  integrasi manajemen  risiko  bencana  ke  dalam  proses  penyusunan rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya.  Pendekatan  kualitatif menggunakan  metode  analisis  konten  dan  skala  likert dilakukan  untuk  menilai  integrasi  manajemen  risiko  bencana ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya. Hasilnya,  seluruh  tahapan  proses  penyusunan  rencana  tata ruang  -mulai dari  perumusan  masalah hingga  monitoring dan evaluasi-  belum  mencerminkan  upaya  pengurangan  risiko bencana secara rinci. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dan informasi mengenai karakteristik bencana Kota Surabaya, perbedaan  persepsi  stakeholder  dalam  memandang  aspek kebencanaan dalam proses pembangunan, pedoman penyusunan rencana tata ruang yang dianut belum terintegrasi dengan  kajian  manajemen  risiko,  dan  belum  ada  mekanisme monitoring dan evaluasi yang sesuai terkait upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang.
Kata Kunci—Penilaian, Integrasi, Manajemen Risiko Bencana, Perencanaan Tata Ruang.

## I. PENDAHULUAN
NDONESIA  merupakan  negara  kedua  dengan  jumlah kematian akibat bencana alam tertinggi se-Asia Pasifik [1]. Jumlah kerusakan materiil yang ditanggung Indonesia akibat bencana  alam  sejak  1900  hingga  2015  adalah  sebesar 22.023,915 juta USD [2]. Disisi lain, Indonesia sedang aktif melakukan  pembangunan.  Tingginya  pembangunan  tanpa upaya  pengurangan  risiko  bencana  mampu  meningkatkan indeks  kerentanan  dan  menurunkan  kapasitas  pada  suatu wilayah.  Salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk mengurangi risiko adalah rencana tata ruang [3].
Rencana  tata  ruang  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan memiliki  dua  berdasarkan  skala  wilayah  dan  kedetailan substansinya,  yaitu  rencana  umum  dan  rencana  detail  tata ruang  [4],  [5].  Rencana  umum  memuat  arahan  strategis pemanfaatan  ruang  pada  wilayah  yang  luas  sedangkan
rencana  detail  memuat  informasi  mengenai  aturan  zonasi, pengembangan  infrastruktur  dan  fasilitas  umum  lainnya. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, rencana tata ruang berperan dalam mengatur pola ruang dan struktur ruang yang mampu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan  di  suatu  wilayah.  Peran  rencana  tata  ruang  ini misalnya  berupa  pembatasan  pembangunan  pada  kawasan dengan risiko  bencana  tinggi dan  penentuan  building  codes [6].  Salah  satu  contoh  kota  dengan  potensi  bencana  yang cukup tinggi adalah Kota Surabaya.
Kota Surabaya memiliki kerentanan tinggi terhadap empat jenis  bencana  yaitu  banjir,  kebakaran, angin  puting  beliung dan kerentanan tanah [7]. Banjir di Kota Surabaya terdiri atas banjir rob di kawasan pesisir pantai Surabaya dan genangan air pada saat musim penghujan. Luas, kedalaman, dan durasi genangan di Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan selama  tahun  2005  hingga  2016.  Namun  saat  terjadi  hujan lebat,  kawasan  permukiman  Wiyung  seluas  127  Ha mengalami  genangan  dengan  ketinggian  30  cm  selama  40 menit serta kerugian Pemerintah mencapai 31 juta rupiah [8]. Kebakaran  merupakan  bencana  dengan  frekuensi  kejadian tertinggi dan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap perkembangan  Kota  Surabaya.  Data  Dinas  Kebakaran  Kota Surabaya mencatat pada tahun 2015 terjadi 609 kasus dengan kerugian material  sebesar  13.179  juta rupiah  serta 8  korban meninggal dan 29 korban luka. Untuk bencana angin puting beliung,  data  BPBL  Kota  Surabaya  menunjukkan  jumlah kejadian  bencana  pada  tahun  2015  sebesar  28  kali,  yang mengalami  kenaikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yaitu 11 kali kejadian pada tahun 2014.
Kemudian  berdasarkan  kajian  PUSGEN  (Pusat  Gempa Nasional),  ditemukan  potensi  sumber  gempa  tektonik  baru dengan  kekuatan  mencapai  6,5  SR  dari  pergerakan  Sesar Kendeng di sisi selatan Surabaya [9]. Rata-rata gerakan sesar Kendeng  diperkirakan  sebesar  0,5  cm/tahun  dengan  tingkat klasifikasi bahaya rendah hingga sedang. Selain itu, sebagian besar  wilayah  Kota  Surabaya  berada  pada  kategori  tingkat amplifikasi  tanah  sedang  hingga  tinggi  [10].  Hal  ini menyebabkan  potensi  risiko  gempa  bumi  berada  pada klasifikasi  sedang  hingga  tinggi  dan  mampu  mengancam pembangunan kota [11].
Dengan laju pembangunan di Kota Surabaya cukup pesat dilihat  dari  luas  lahan  terbangun  eksisting  maupun  jumlah usulan  izin  pendirian  bangunan  dan  potesi  risiko  bencana yang relatif tinggi, diperlukan rencana tata ruang yang sensitif terhadap  upaya  pengurangan  risiko.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  akan  mencari  integrasi  manajemen  risiko bencana ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya agar terwujud pembangunan kota yang berketahanan ( resilience ).

## Penilaian Integrasi Manajemen Risiko Bencana ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya
Naomi Zakina dan Adjie Pamungkas
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : adjie.difi@gmail.com
I
Tabel 1. Responden penelitian Stakeholder Kepentingan Stakeholder Pengaruh Stakeholder Pemerintah Bappeko Surabaya Badan yang menyelenggarakan rencana program dan petunjuk  teknis  penataan ruang Kota Surabaya Badan yang memberikan bahan evaluasi dan pelaksanaan penataan ruang Kota Surabaya Dinas  Perumahan
Rakyat,  Kawasan
Permukiman, Cipta  Karya  dan Tata  Ruang  Kota Surabaya Dinas  yang  merumuskan dan melaksanakan kebijakan  teknis  serta peraturan bidang penataan ruang Kota Surabaya Dinas yang memberikan izin
terkait penggunaan ruang Kota Surabaya Masyarakat Ikatan Ahli Perencana Pihak yang mampu mengkaji integrasi konteks manajemen risiko bencana untuk rencana  tata  ruang  dari perspektif praktis Memberikan pandangan dalam integrasi konteks manajemen risiko bencana dalam proses maupun produk rencana  tata  ruang dan  yang  efektif  dari sisi praktisi Tim Penyusun Rencana tata ruang Kota Surabaya Pihak yang mampu mengkaji integrasi konteks manajemen risiko bencana untuk rencana  tata  ruang  dan dari perspektif akademik Memberikan pandangan dalam integrasi konteks manajemen risiko bencana  ke  dalam proses maupun produk  rencana  tata ruang yang efektif sisi praktisi
Gambar 1. Proses penilaian data primer integrasi manajemen risiko bencana ke  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya  kepada responden.
Gambar  2.  Proses  penilaian  data  sekunder  integrasi  manajemen  risiko bencana ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Adapun  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan rasionalistik [12].

## B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan untuk menilai integrasi manajemen  risiko  bencana  ke  dalam  proses  penyusunan rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya  antara  lain  perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan alternatif rencana tata ruang, penetapan rencana tata ruang, implementasi, monitoring dan evaluasi.
C. Mengidentifikasi Variabel
Penilaian Integrasi
Manajemen  Risiko  Bencana  ke  dalam  Proses  Penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Kota  Surabaya  menggunakan  Studi Literatur
Studi  literatur  ini  dilakukan  dengan  mengkompilasi  teori yang  diambil  dari  buku,  jurnal,  regulasi  atau  publikasi  lain yang  berhubungan  dengan  manajemen  risiko  bencana (MRB), konsep ketahanan ( recilience ), prinsip mengevaluasi kebijakan  publik  dan  perencanaan  tata  ruang.  Luaran  dari proses  tersebut  berupa  variabel  dan  kriteria  nilai  integrasi manajemen  risiko  bencana  ke  dalam  rencana  tata  ruang. Variabel  ini  dianggap  telah  valid  dan  mampu  digunakan untuk proses analisis berikutnya.
D. Menilai Integrasi Manajemen Risiko Bencana ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya
Penilaian  integrasi  manajemen  risiko  bencana  ke  dalam proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya  pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat
ukur  skala  likert  yang  divalidasi  dengan  Analisis  Konten. Proses penilaian ini terbagi menjadi tiga tahapan berikut : 1. Menganalisis  stakeholder  untuk  menemukan  responden penelitian  metode purposive  sampling berdasarkan kompetensi  dan  keterlibatan  responden  dalam  proses penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya. Stakeholder  yang  terpilih  sebagai  responden  penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.
2. Melakukan in-depth-interview berbentuk  diskusi  dengan responden  untuk  menggali  informasi  terkait  nilai  primer dan  menelaah  literatur,  regulasi  dll  untuk  mendapatkan referensi  nilai  sekunder.  Proses in-depth-interview dilakukan  melalui  kuisioner  terstruktur  yang  terdiri  atas nilai dengan skala likert 1-5 dan kriteria untuk setiap poin likert. Semakin besar nilainya, maka semakin baik kondisi integrasinya. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya (Gambar 1).
3. Menghitung  nilai  data  primer  untuk  mendapatkan  nilai integrasi  menurut  responden.  Nilai  menurut  responden disajikan  dalam  tabel  kemudian  divalidasi  menggunakan analisis  konten  dari  hasil  percakapan  selama  proses in- depth-interview .  Hal  ini  dilakukan  untuk  memaknai  dan memperkuat  nilai  tersebut.  Selanjutnya,  seluruh  nilai responden di rata-rata sehingga didapatkan nilai final data primer dan deskripsinya (Gambar 2).
4. Menghitung nilai data sekunder untuk mendapatkan nilai menurut literatur (ketersedaiaan data eksisting pada buku, laporan  kinerja  lembaga,  dokumen  produk  rencana  tata ruang,  dll).  Langkah  perhitungan  nilai  data  sekunder hampir sama dengan proses perhitungan nilai data primer. Perbedaannya  adalah  penilaian  data  sekunder  dilakukan terhadap  buku,  laporan  kinerja  instansi,  regulasi  dll.  Ini dilakukan untuk melengkapi data primer dan mengurangi
tingkat  subyektif  nilai  pada  proses  sebelumnya  sehingga menghasilkan data yang baik (Gambar 3).
5. Menghitung rata-rata nilai data primer dan data sekunder untuk mendapatkan nilai final integrasi manajemen risiko bencana ke dalam rencana tata ruang Kota Surabaya.
Gambar  3.  Proses  penilaian  final  integrasi  manajemen  risiko  bencana  ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya

## E. Merumuskan  Arahan  Integrasikan  Manajemen  Risiko Bencana ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya
Arahan  integrasi  manajemen  risiko  bencana  ke  dalam proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  dilakukan  dengan membandingkan kondisi eksisting dengan target ideal proses penyusunan rencana tata ruang berbasis manajemen risiko.

## III. HASIL DAN DISKUSI
A. Mengidentifikasi Variabel Penilaian Integrasi
Manajemen  Risiko  Bencana  ke  dalam  Proses  Penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Kota  Surabaya  menggunakan  Studi Literatur
Berdasarkan  hasil  studi  literatur  didapatkan  variabel  dan kriteria  penilaian  integrasi  manajemen  risiko  bencana  ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya. Variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

## B. Menilai Integrasi Manajemen Risiko Bencana  ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya
Nilai  integrasi  manajemen  risiko  bencana  dalam  proses penyusunan rencana tata ruang  Kota  Surabaya  dapat dilihat dalam gambar 2.
Gambar 2. Nilai final integrasi manajemen risiko bencana ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya.
Tabel 2.
Variabel penilaian integrasi manajemen risiko bencana ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya Aspek Variabel Kriteria Perumusan dan pemahaman risiko bencana sebagai permasalahan 1. Pemahaman terhadap intensitas bencana  Pemahaman intensitas, frekuensi, lokasi, dan dampak bencana secara menyeluruh (jenis bencana  dan  substansi bahasan)  Pemahaman permasalahan berdasarkan sumber informasi yang valid 2. Pemahaman frekuensi kejadian bencana 3. Pemahaman distribusi lokasi kejadian bencana 4. Pemahaman terhadap dampak bencana
Tujuan pembangunan sensitif terhadap risiko bencana -  Pengarusutamaan DRM terhadap
visi/misi/ program/ kebijakan  Visi/misi/  program/ kebijakan  dan  selaras dengan isu strategis Pengumpulan data kebencanaan 5. Intensitas pelibatan dan kerjasama stakeholder (masyarakat, pemerintah, pihak swasta, lembaga studi terkait, dsb.)  Pelibatan seluruh stakeholder dalam pengumpulan data
kebencanaan
 Pertemuan dilakukan secara periodik
6. Standardisasi data
 Jumlah data kebencanaan terstandardisasi sesuai aturan
 Kedalaman data kebencanaan terstandardisasi sesuai
aturan 7. Pelingkupan wilayah  dan  aspek data kebencanaan  Pelingkupan  wilayah berisiko bencana  Pelingkupan data bencana 8. Validasi kualitas data kebencanaan  Obyektif, representasif terhadap obyek amatan, tepat waktu, dan benar
 Proses validasinya jelas (FGD, kajian BPBD, lainya) Analisis  data kebencanaan 9. Pelibatan multidisipliner  dalam memahami risiko  Pelibatan seluruh multidisipliner dalam memahami risiko
 Pertemuan dilakukan secara periodik 10. Kajian  produk rencana  tata  ruang dan sektoral lainnya  Pertimbangan rencana  tata  ruang  dan rencana sektoral dipertimbangkan  dalam analisis kebencanaan
 Validasi analisis 11. Penggunaan teknik analisis kebencanaan  Teknik analisis kebencanaan reliabel  Teknik analisis kebencanaan valid 12. Pertimbangan kerawanan bencana dalam analisis jaringan prasarana dan pola ruang  Pertimbangan peta kerawanan bencana dalam  analisis  struktur dan pola ruang  Validasi proses overlay peta Penyusunan alternatif rencana berbasis kebencanaan 13. Pertimbangan multidisipliner  dalam penyusunan  rencana berbasis kebencanaan
 Pelibatan seluruh multidisipliner dalam penyusunan alternatif rencana
 Pertemuan dilakukan secara periodik 14. Pertimbangan hasil analisis kebencanaan  Pertimbangan  hasil analisis kebencanaan secara menyeluruh
 Validasi  penyusunan alternatif rencana 15. Validasi  proses penyusunan alternatif rencana berbasis kebencanaan  Obyektif, representasif terhadap obyek amatan, tepat waktu, dan benar  Proses validasinya jelas (FGD, kajian BPBD, lainya) Penetapan rencana  tata ruang berbasis kebencanaan 16. Persetujuan seluruh pihak  Persetujuan aktor pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penetapan rencana 17. Kemampuan rencana dalam memvisualisasikan pembangunan kota di masa depan  Visualisasi kebutuhan dan tantangan pengurangan risiko bencana  Validitas rencana 18. Pengajuan legalitas produk rencana penataan ruang berbasis kebencanaan  Instruksi Walikota  Keputusan  (SK,  dll) Walikota  Peraturan Walikota  Peraturan Daerah Pelaksanaan rencana  tata ruang berbasis kebencanaan 19. Pelibatan stakeholders kebencanaan  Pelibatan stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam pelaksanaan rencana 20. Kemudahan akses informasi rencana  pengurangan risiko  Rencana dapat diakses  publik  melalui media informasi tertentu  Terbuka terhadap
feedback 21. Koordinasi  dan komunikasi antar pelaku  selama  proses implementasi rencana pengurangan risiko bencana  Koordinasi dilakukan seluruh pelaku yang terlibat  Koordinasi dan komunikasi secara periodik 22. Penggunaan RTRW sebagai pedoman pengurangan risiko bencana  RTRW digunakan sebagai panduan pengurangan risiko secara menyeluruh Pemantauan dan  evaluasi rencana berbasis kebencanaan 23. Efektifitas rencana  pengurangan risiko bencana  Pengurangan  tingkat risiko bencana 24. Kecukupan upaya peningkatan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana  Substansi pengurangan risiko dalam proses perencanaan  Validitas implementasi rencana 25. Pemerataan biaya  dan  manfaat tindakan pengurangan risiko kepada kelompok masyarakat  Program terdistribusi merata kepada kelompok masyarakat  di  seluruh wilayah 26. Responsifitas rencana terhadap kepuasan publik  Implementasi mekanisme pengurangan risiko responsif di lapangan 27. Ketepatan rencana dalam mengurangi risiko bencana  Level resiliensi Kota
Nilai  final  integrasi  manajemen  risiko  bencana  dalam proses penyusunan rencana tata ruang Kota Surabaya sebesar 2,56  dari  poin  maksimal  5.  Ini  artinya,  integrasi  tersebut berada pada posisi buruk hingga cukup baik. Variabel dengan performa  terbaik  ialah  tahap  penetapan  rencana  penataan ruang  berbasis  kebencanaan  (3,17)  sedangkan  variabel dengan  performa  terburuk  ialah  tahap  perumusan  dan pemahaman risiko bencana sebagai permasalahan serta tahap
pemantauan  dan  evaluasi  rencana  berbasis  kebencanaan (2,08).
Dari proses penilaian tersebut, ditemukan perbedaan hasil penilaian  data  primer  dan  hasil  penilaian  data  sekunder sebesar 0,82 poin. Artinya terjadi kondisi over-confident pada responden  yang  menganggap  bahwa  seluruh  proses penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya  telah memperhatikan  risiko  bencana  dengan  baik.  Hal  ini  perlu diantisipasi  agar  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya  mampu mengakomodir kebutuhan dan tantangan pengurangan risiko secara komprehensif.
Penyebab  rendahnya  nilai  integrasi  manajemen  risiko bencana  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota Surabaya adalah keterbatasan data dan informasi yang rinci mengenai frekuensi kejadian, intensitas, distribusi lokasi dan dampak  kejadian  untuk  setiap  jenis  bencana.  Seluruh responden  mengatakan  jika  informasi  tersebut  belum tersedia. Informasi mengenai bencana Kota Surabaya terbatas pada jenis bencana banjir/genangan dan kebakaran [13].
Selain  itu,  keterbatasan  informasi  mengenai  karakteristik bencana  mempengaruhi  persepsi stakeholder memandang urgensi  aspek  kebencanaan  dalam  proses  pembangunan. Responden berpendapat jika potensi bencana Kota Surabaya –banjir/  genangan  dan  kebakaran-  bukan  tergolong  dalam bencana  yang  menimbulkan  dampak  signifikan  terhadap kota,  seperti  gempa  atau  tanah  longsor.  Oleh  karena  itu, upaya  pengurangan  risiko  tidak  tertuang  secara  eksplisit, detail  dan  menyeluruh  –untuk  setiap  jenis  bencana-  dalam tujuan rencana tata ruang Kota Surabaya.
Pengarusutamaan  manajemen  risiko  bencana  ke  dalam rencana  tata  ruang  merupakan  hal  baru  di  Indonesia  [14]. Permen  PU  17/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  RTRW Kota dan Permen PU 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR  belum  memprioritaskan  isu  bencana  dan  upaya pengurangan  risiko  bencana  dalam  proses  penyusunan rencana  tata  ruang.  Aspek  kajian  risiko  dan  standar  data kebencanaan belum termuat dalam proses pengumpulan dan analisis  data  rencana  tata  ruang.  Dengan  demikian,  perlu adanya integrasi antar regulasi khususnya mengenai pedoman penyusunan  rencana  tata  ruang  dengan  pedoman  umum pengkajian risiko bencana.
Melalui  hasil in-depth-interview, ditemukan  jika  belum ada pelibatan multidisipliner yang spesifik untuk menangani seluruh  jenis  bencana  dalam  proses  penyusunan  alternatif rencana  tata  ruang  berbasis  kebencanaan  Kota  Surabaya. Pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan berikut :
Indikasi  lain  yang  ditemukan  selama  proses in-depth- interview adalah inkonsistensi individu yang bertanggungjawab  mengawal  proses  konsultasi  publik menyebabkan  informasi  yang  tersampaikan  bersifat  parsial. Konsultasi  publik  adalah  proses  dialog  dan/atau  diskusi dimana  seluruh  pemangku  kepentingan  diundang  untuk memvalidasi data, proses analsis dan hasil rencana yang telah disusun.  Tahap  ini  dilakukan  sebanyak  dua  kali  yaitu  saat perumusan  rencana  tata  ruang  dan  saat  pembahasan rancangan  peraturan  daerah  (raperda)  tentang  rencana  tata ruang [15], [16].
Terakhir,  ditemukan  bahwa  belum  ada  mekanisme monitoring  dan  evaluasi  yang  sesuai  terkait  upaya pengurangan  risiko  bencana  dalam  rencana  tata  ruang. Menurut responden proses evaluasi hanya dilakukan melalui pendekatan capaian indikasi program pembangunan yang ada dalam rencana tata ruang.

## IV. KESIMPULAN
Dihasilkan  28  variabel  dan  kriteria  yang  relevan  untuk menilai integrasi manajemen risiko bencana ke dalam proses penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota  Surabaya.  Seluruh variabel tersebut dikelompokkan berdasarkan tahapan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Berdasarkan  hasil  penilaian,  integrasi  manajemen  risiko bencana  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota Surabaya  sebesar  2,56  dari  poin  maksimal  5.  Ini  artinya, integrasi  tersebut  berada  pada  posisi  buruk  hingga  cukup baik.
Penyebab  rendahnya  nilai  integrasi  manajemen  risiko bencana  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  Kota Surabaya  antara  lain  keterbatasan  data  dan  informasi  yang rinci mengenai frekuensi kejadian, intensitas, distribusi lokasi dan dampak kejadian untuk setiap jenis bencana, perbedaan persepsi stakeholder yang  memandang  bahwa  aspek kebencanaan  bukan  sebagai  aspek  utama  dalam  proses pembangunan,  belum  terintegrasinya  pedoman  penyusunan rencana tata ruang dengan pedoman umum pengkajian risiko bencana,  belum  ada  pelibatan  multidisipliner  yang  spesifik untuk  menangani  seluruh  jenis  bencana  dalam  proses penyusunan alternatif rencana tata ruang berbasis kebencanaan, adanya inkonsistensi individu yang bertanggungjawab  mengawal  proses  konsultasi  publik menyebabkan  informasi  yang  tersampaikan  bersifat  parsial, dan  belum  ada  mekanisme  monitoring  dan  evaluasi  yang sesuai  terkait  upaya  pengurangan  risiko  bencana  dalam rencana tata ruang.
Hasil  penilaian  integrasi  manajemen  risiko  bencana  ke dalam proses penyusunan rencana tata ruang pada penelitian ini  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  kondisi  di  lokasi penelitian.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  pengembangan penelitian  pada  lokasi  berbeda  sehingga  didapatkan  tingkat capaian integrasi tersebut dapat dikomparasikan. Selanjutnya, hasil komparasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki  rencana  tata  ruang  untuk  mewujudkan  kota berketahanan bencana.
DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  C.  Ulum,  “Governance  dan  Capacity  Building  dalam Manajemen  Bencana  Banjir  di  Indonesia,” J.  Penanggulangan Bencana , vol. 4, no. 2, pp. 5–12, 2013.
[2] EM-DAT,  “The  International  Disaster  Database,” Centre  for
Research on the Epidemiology of Disasters . 2015.
[3] UNISDR,  “Hyogo  Framework  for  Action  2005-  2015 :  Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters,” 2005.
[4] Presiden Republik Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang  RI  No  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang . Indonesia, 2007, p. 107.
[5] H. Sutanta,  A. Rajabifard, and I. D.  Bishop, “Integrating  Spatial Planning  and  Disaster  Risk  Reduction  at  the  Local  Level  in  the Context  of  Spatially  Enabled  Government,” Spat.  Enabling  Soc. Res. Emerg. Trends Crit. Assess. , pp. 2015–218, 2010.
[6] R.  J.  Burby  and  S.  P.  French,  “Coping  with  floods  the  land  use management paradox,” J. Am. Plan. Assoc. , vol. 47, no. 3, pp. 289– 300, 1981.
[7] W.  SURABAYA, Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  10 Tahun  2016  tentang  RPJMD  Kota  Surabaya  Tahun  2016-2021 . Indonesia, 2016, pp. 1–646.
[8] U. Lasminto, “Evaluasi Genangan  Kota  Surabaya,” in Prosiding Seminar  Nasional  Aplikasi  Teknologi  Prasarana  Wilayah (ATPW) , 2015, pp. 83–98.
[9] I.  Meilano et  al. ,  “Evidence  of  Kendeng  thrust  activity  from geodetic observation,” 2016.
[10] W.  Utama,  “Aplikasi  Fuzzy  Pada  Otomatisasi  Microzonasi Kegempaan  Wilayah  Permukiman  Padat  (Studi  Kasus:  Kota Surabaya),” Surabaya, 2011.
[11] A. Solikhin, “Bahaya Gempa Bumi & Tsunami di Provinsi Jawa Timur,” 2016.
[12] N.  Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif :  Pendekatan Positivisma, Rasionalistik, Phenomenologik, Realism Metaphisik, Telaah  Studi  Teks  dan  Penelitian  Agama .  Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1996.
[13] W. Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 , vol. 1965. Indonesia, 2014, pp. 1–173.
[14] A.  Pamungkas  and  D.  Iranata,  “Building  Urban  Resilience  to Earthquake  in  Surabaya  Through  Development  Regulations,”
Surabaya, 2017.
[15] K.  P.  Umum, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor : 17/Prt/M/2009  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota . Indonesia, 2009, pp. 1–74.
[16] K.  P.  Umum, Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 20/PRT/M/2011  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  Kabupaten/Kota .  Indonesia,
2011, pp. 1–161.