## KORPORASI USAHA PERDESAAN SALAH SATU ALTERNATIF PENGEMBANGAN EKONOMI DESA SESUAI NAFAS

## PANCASILA

## Ascosenda Ika Rizqi
Dosen, Universitas Merdeka Pasuruan, Jl. H. Juanda 68, Kota Pasuruan

## Abstrak
Desa  merupakan  tempat  dimana  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia menyebut sebagai daerah yang jauh dari fasilitas teknologi modern, fasilitas kesehatan yang belum mendukung, fasilitas pendidikan yang belum sesuai dengan arahan negara, serta  masih  banyak  lagi  konotasi  masalah  pedesaan,  namun  dengan  segala  kalimat konotasi  yang  telah  disebutkan  ternyata  desa  di  Indonesia  juga  menawarkan  denotasi yang  menarik  untuk  dipelajari.  Korporasi  Desa  yang  masyarakat  ketahui  hanyalah sebatas  koperasi  simpan  pinjam  dan  koperasi  unit  desa.  Usaha  desa  dewasa  ini terangkum  dengan  nama  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  dikenal  dengan  nama BUMDes.  Model  pendekatan  perekonomian  baru  inilah  yang  seharusnya  diharapkan masyarakat  desa  dapat    mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  desa  sehingga  tidak lagi  bergantung  kepada  unit–unit  tertentu  yang  pada  akhirnya  akan  memberatkan perekonomian masyarakat desa dan tentunya sesuai dengan nafas pancasila.

## Kata Kunci: Desa, BUMDes, Pancasila

## KONSEP PEDESAAN INDONESIA
Membicarakan  masyarakat  Menurut  Kessa  (2015:12)  tentu  tidak  mudah  untuk mengukur  keberhasilan  dalam  upaya–upaya  pembangunan  pemberdayaan  masyarakat desa,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  perubahan  sikap  dan  perilaku  masyarakat mitra/dampingan, motivasi masyarakat dan pendamping, dan cara menentukan indikator perubahan,  oleh  sebab  itu,  dalam  kesempatan  ini  akan  dimbahas  beberapa  hal  penting yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  perubahan  sikap  dan  perilaku  masyarakat mitra/dampingan melalui kegiatan ‖membangun perencanaan bersama masyarakat‖.
Kessa  (2015:12)  menambahkan  bahwa  Menyusun  sebuah  rencana  yang  baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi  yang  dimiliknya.  Permasalahannya  adalah  jenis  data  apa  yang  dibutuhkan, sumber  informasi,  jenis  dan  kedalaman  data,  bagaimana  cara  memperoleh  data  dan informasi yang dibutuhkan.
Masyarakat  yang  dimaksud  adalah  Masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah perdesaan  yang  sering  sekali  dijumpai  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia. Masyarakat  perkotaan  menjalin  hubungan  simbiosis  mutualisme  dengan  masyarakat pedesaan,  karena  sebagian  hidup  masyarakat  perkotaan  juga  tidak  lepas  dari kebergantungan  masyarakat  pedesaan,  salah  satu  contoh  masalah  pangan  yang  sudah sejauh ini masyarakat kota mendapatkannya dari ―bantuan‖ masyarakat desa.
Desa  yang  sejauh  pengamatan  merupakan  tempat  dimana  sebagian  besar masyarakat Indonesia menyebut sebagai daerah ―terluar‖ dari perkotaan yang jauh dari fasilitas  teknologi  modern,  fasilitas  kesehatan  yang  belum  mendukung,  fasilitas pendidikan yang belum sesuai dengan arahan negara, serta masih banyak lagi konotasi masalah  pedesaan,  namun  dengan  segala  kalimat  konotasi  yang  telah  disebutkan ternyata  desa  di  Indonesia  juga  menawarkan  denotasi  yang  menarik  untuk  dipelajari, seperti:  nuansa  alam  yang  menakjubkan,  masyarakat  yang  guyub  tanpa  ragu membedakan strata sosial, hasil alam yang mampu dinikmati oleh masyarakat luas serta masih banyak hal positif dari desa yang bisa dipelajari.
Menurut Ihsan (2015:8) Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Keberadaan  desa  telah  ada  sejak  sebelum  NKRI diproklamasikan  pada  17  Agustus  1945.  Desa  dimasa  lampau—menyitir  Rosyidi Ranggawidjaya—  merupakan  komunitas  sosial  dan  merupakan  pemerintahan  asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah  Indonesia  adalah  pedesaan.  Jika  dibandingkan  jumlah  kota  dan  desa, perbandingannya  akan  lebih  besar  jumlah  desa  dibanding  kota.  Jumlah  ibu  kota provinsi,  kota  madya,  dan  kabupaten,  sekitar  500  kota.  Jumlah  desa  pada  tahun  2015 adalah 74.093 desa.
Namun  sekian  lama,  desa–desa  terlupakan  dan  belum  mendapat  perhatian langsung  dari  pemerintah.  Desa  sebelumnya  selalu  dipandang  sebagai  obyek pembangunan  yang  mengandalkan  tetesan  sisa  anggaran  pembangunan  perkotaan. Dampaknya desa menjadi daerah tertinggal dan minim pembangunan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai
oleh  seorang  Kepala  Desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  di  luar  kota  yang merupakan kesatuan. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 desa merupakan kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, adapun penjelasannya berbunyi sebagaimana berikut:
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan  mengenai  desa  menghendaki  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan  desa,  ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  serta kesejahteraan  masyarakat  melalui  penetapan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 4 sebagaimana berikut:
a. Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna  mewujudkan masyarakat  Desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional;
h. Memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  pembangunan  ekonomi  perdesaan  dalam merancang  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  desa,  salah  satunya  adalah mewujudkan  usaha  korporasi  desa,  dengan  pola  pendekatan  yang  menempatkan masyarakat  sebagai  pemegang  saham  dan  sekaligus  pemilik,  atas  usaha  korporasi tersebut.  Dalam  penerapan  usaha  korporasi,  menuntut  adanya  pelaku  di  tingkat masyarakat  yang  mempersyaratkan  keahlian  dan  ketrampilan  dalam  mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, diantaranya :
1. Menggerakan masyarakat,
2. Memberikan motivasi,
3. Menyerap aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan usulan dan ide masyarakat,
5. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat
Perdesaan  apabila  dilihat  secara  mendalam  dari  prespektif  ekonomi,  banyak potensi  dan  peluang  usaha  yang  dapat  dibuat  dan  dikerjakan.  Pemikiran  kreatif  yang mendorong  terhadap  dinamika  ekonomi  perdesaan  menjadi  usaha  dalam  skala perdesaan  sebagai  produk  unggulan  yang  dapat  dihasilkan  belum  banyak  dikerjakan. Kegiatan  usaha  perdesaan  umumnya  dikelola  sendiri  oleh  masing  masing  keluarga sebagai  usaha  perorangan,  bukan  usaha  yang  dikelola  antara  pemerintah  desa  dan masyarakat.
Salah  satu  yang  dapat  memperkuat  perekonomian  perdesaan  dalam  kerangka otonomi  daerah  adalah  Pengembangan  Usaha  Korporasi  usaha  perdesaan.  Dengan adanya  usaha  korporasi  desa,  diharapkan  adanya  kesatuan  langkah  koordinatif pengembangan  ekonomi  perdesaan  yang  dapat  dilakukan  secara  bersama  antara pemerintah  desa  dengan  masyarakat.    Selama  ini  dalam  upaya  melakukan  kegiatan pembangunan  perdesaan  lebih  mengandalkan  adanya  dukungan  dana  yang  bersumber dari  APBD  tingkat  pemerintah  daerah  Kabupaten,  alokasi  ADD  maupun  dukungan alokasi dana dekonsentrasi.
Penggunaan  sumber  dana  tersebut,  lebih  difokuskan  untuk  kegiatan pembangunan  prasarana  dan  sarana  perdesaan  atau  kebutuhan  pembangunan  phisik,
sedang  yang  bersifat  non  teknis  diharapkan  desa  dapat  mendorong  dan  memfasilitasi kegiatan  pembangunan,  Dukungan  Pemerintah  melalui  regulasi  yang  telah  ditetapkan dalam  mendorong  pemerintah  desa  bersama  masyarakat  untuk  mengembangkan perekonomi  desa,  adalah  UU  No  32  tahun  2004  (ps  78  ayat  (1)  dan  Peraturan Pemerintah  No.  72  tahun  2005  (ps  78  ayat  (1).  Dalam  rangka  membangun perekonomian  desa  yang  kuat,  efisien,  ada  5  (lima)  langkah  yang  perlu  dilakukan, adalah :
Kelima langkah tersebut didasarkan pada permasalah pokok yaitu:
a. belum  optimalnya  pemerintah  dalam  mendorong  terbangunnya  sektor  usaha  yang efisien  dan  berjalannya  mekanisme  pasar  yang  dapat  mendistribusikan  pendapatan yang merata,
b. rendahnya posisi tawar masyarakat untuk merespon permintaan kebutuhan pasar,
c. rendahnya  daya  beli  masyarakat  dan  belum  berjalannya  pemasaran  hasil  produksi yang efisien,
d. rendahnya  akses  usaha  rakyat  ke  input  produksi  (modal,  teknologi,  lahan,  tenaga kerja), dan
e. belum adanya keterkaitan usaha besar dengan usaha rakyat yang sinergis dan setara.
Artinya,  desa  harus  memperkuat  relasi  dan  mengintegrasikan  diri  dengan  seluruh kelompok  sosial  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Kelompok-kelompok  tersebut diharapkan  secara  teratur  berinteraksi  dengan  pemerintahan  setempat,  dan  secara bertahap dapat meningkatkan bagi proses penguatan pemerintahan dan ekonomi desa. Secara konseptual usaha korporasi usaha perdesaan, banyak pilihan diantaranya adalah : a. Pengembangan  ekonomi  perdesaan  berbasis  ekonomi  rakyat  melalui  pemanfaatan sumberdaya  alam,  penguatan  kegiatan  ‗on-farm‘  dan  ‗off-farm‘,  dan  industrialisasi pertanian yang ramah lingkungan;
b. Penggunaan  teknologi  produksi/pertanian  yang  tepat  guna  untuk  menjamin  kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing usaha;
c. Pengembangan  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki  dan  dikelola masyarakat  setempat  dengan  dukungan  dunia  usaha  dan  lembaga  keuangan  (Bank dan LKM);
d. Pengembangan  investasi  pada  produk  komoditi  yang  memiliki  siklus  hidup  yang panjang  ( long  life  product  cycle ),  berbasis  sumber  daya  yang  terbarukan,  harga komoditi yang tinggi, permintaan pasar yang terbuka.
e. Pemaketan investasi pada produksi skala luas/besar untuk mempermudah pengerahan dana & kelayakan usaha, namun tetap dimiliki masyarakat;
f. Adopsi  industri  klaster  untuk  mendukung  mata  rantai  proses  produksi,  pengolahan, dan  pemasaran,  diversifikasi  produk,  nilai  tambah  produk,  dan  penciptaan  pekerja kreatif (kawasan produksi/agro-industri);
g. Adopsi model pengkotaan desa (rural urbanization model)

## KORPORASI USAHA PERDESAAN
Membicarakan usaha desa dewasa ini yang masyarakat ketahui hanyalah sebatas koperasi simpan pinjam dan koperasi unit desa yang salah satu kegiatannya melakukan simpan  pinjam  kepada  anggota  koperasi  guna  melancarkan  kegiatan  perekonomian  di desa  tersebut.  Namun  dengan  adanya  otonomi  desa  diperkuat  dengan  Undang-Undang nomor  6  tahun  2014  mengisyaratkan  usaha  desa  tidak  hanya  sebatas  yang  sudah dijalankan  selama  ini.  Adapun  usaha  desa  tersebut  terangkum  dengan  nama  Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan nama BUMDes.
Tujuan  didirikannya  BUMDes  menurut  Cahyanto  (2012:334)  dalam prosidingnya di kongres Pancasila IV meliputi:
1. Menghindarkan  anggota  masyarakat  desa  dari  pengaruh  pemberian  pinjaman  uang dengan bunga tingi yang merugikan masyarakat.
2. Meningkatkan  peranan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  sumber  pendapatan  lain yang sah
3. Memelihara  dan  meningkatkan  adat  kebiasaan  gotong  royong  masyarakat,  gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa
5. Mendorong  berkembangnya  usaha  sektor  informal  untuk  dapat  menyerap  tenaga kerja masyarakat di desa
6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
7. Menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  perekonomian  desa  dan  pemerataan pendapatan
Model  pendekatan  perekonomian  baru  inilah  yang  seharusnya  diharapkan masyarakat desa dapat  mensejahterakan kehidupan masyarakat desa sehingga tidak lagi bergantung  kepada  unit–unit  tertentu  yang  pada  akhirnya  akan  memberatkan perekonomian masyarakat desa dan tentunya sesuai dengan nafas pancasila yang saat ini terus  digaungkan.  Sebagai  salah  satu  roda  penggerak  perekonomian  di  desa  tetunya BUMDes harus dikelola secara mandiri dan tepat serta tanpa campur tangan pemerintah, sehingga harapan masyarakat desa mampu memenuhi dan menjawab permintaan pasar saat ini, sehingga keberadaan BUMDes harus terus dikelola secara teratur dan dikontrol secara rutin dengan semangat kebersamaan.
Adapun  ciri  utama  dari  BUMDes  menurut  Cahyanto  (2012:335)  adalah sebagaimana  berikut:  1)  modal  usaha  51%  berasal  dari  desa  dan  49%  berasal  dari masyarakat  melalui  modal;  2)  bidang  usaha  yang  dijalankan  didasarkan  pada  potensi dan  hasil  informasi  pasar;  3)  pelaksanaannya  dikontrol  secara  bersama  baik  dari Masyarakat  maupun pemerintah desa serta badan desa  yang terkait;  4) difasilitasi  oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah desa.
Pembahasan  mengenai  ciri  khas  BUMDes  inilah  yang  menguatkan  bahwa korporasi  tersebut  diupayakan  bersifat  mandiri,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan tetap menjalankan amanah butir–butir pancasila yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia  yang salah satu  isinya berbunyi: Mengembangkan perbuatan–perbuatan  yang  luhur  yang  mencerminkan  sikap  dan  suasana  kekeluargaan dan  gotong–royong  serta  bersama-sama  berusaha  mewujudkan  kemajuan  yang  merata dan berkedilan sosial.

## SIMPULAN
Desa  merupakan  entitas  penting  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa mengandalkan tetesan sisa anggaran pembangunan perkotaan, dampaknya desa menjadi daerah  tertinggal  dan  minim  pembangunan.  Peraturan  mengenai  desa  menghendaki penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa,  tujuannya  untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat.  Salah  satu  kebutuhan  masyarakat  desa  adalah  salah  satunya  mengenai usaha  desa  yang  terangkum  dengan  nama  Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  dikenal dengan  nama  BUMDes.  Sebagai  salah  satu  roda  penggerak  perekonomian  di  desa harapannya BUMDes harus dikelola secara mandiri dan tepat serta tanpa campur tangan pemerintah,  sehingga  harapan  masyarakat  desa  mampu  memenuhi  dan  menjawab permintaan pasar. ciri khas BUMDes inilah yang menguatkan bahwa korporasi tersebut diupayakan  bersifat  mandiri,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  tetap menjalankan  amanah  butir–butir  pancasila  yaitu  sila  kelima  berbunyi  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  salah  satu  isinya  berbunyi:  Mengembangkan perbuatan–perbuatan  yang  luhur  yang  mencerminkan  sikap  dan  suasana  kekeluargaan dan  gotong–royong  serta  bersama-sama  berusaha  mewujudkan  kemajuan  yang  merata dan berkedilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyanto,  Sugeng  Setya.  2012. Semangat  Gotong  Royong  dari  Badan  Usaha  Milik Desa  Menuju  Masyarakat  Adil  dan  Sejahtera .  Kongres  Pancasila:  UGM Yogyakarta
(https://books.google.co.id/books?id=ZqkvAgAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA33 4&dq=BUMDES+sesuai+nilai+pancasila&source=bl&ots=d9qPjFVsqv&sig=al v6VB4MvXOjmqshYKYecyYOMLE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjkg8TV97 rPAhWGtI8KHf_6CwEQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false)  diambil  tanggal 29 September 2016
Ihsan,  Mustofa  Moch.  2015. Ketahanan  Masyarakat  Desa  buku  8 .  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal: Jakarta
Kessa,  Wahyudi.  2015. Perencanaan  Pembangunan  Desa  Buku  6 .  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal: Jakarta
Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 Undang–Undang nomor 32 tahun 2004 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005