## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 4 No 2 – 2022, page 150-162 Available online at http://pewarta.org
Strategi Komunikasi Politik Guruh Soekarnoputra Melalui Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dalam Memenangi Pemilihan Umum Legislatif
Alfat Maulana 1 , Poppy Ruliana 2 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi Jl. Wijaya II No. 62 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 – Indonesia Corresponding Author: poppyruliana@stikom.interstudi.edu
DOI: https://doi.org/10.25008/jpi.v4i2.112 Submitted: 19 Agustus 2022 Revised: 09 Oktober 2022 Published: 31 Oktober 2022

## Abstract
Educational issues raised by Guntur Soekarnoputra in the legislative elections in 2019 Scholarship Assistance for the Smart Indonesia Program which is based on the interests of the underprivileged, but  has problems  in  realizing  it. This study aims to explain the political communication strategy through the Smart Indonesia program in winning the legislative general election in the Electoral District of East Java V. This research is based on an interpretive paradigm, and the scheme applied is qualitative, the type of research is descriptive, data collection is done through observation, in-depth interviews with the key informant in this study was the Chair of the Political Communication Division of the PDI-P East Java DPD. Meanwhile, three informants from the Barisan Guruh Soekernoputra success team then conducted documentation, literature studies, and searches through the internet to obtain information  relevant  to  this research.  Data  were  analyzed  through  reduction,  display,  and verification/conclusion.  Triangulation  is  used  for  data depth. The results of the study provide an explanation that the stages of the political communication strategy, namely planning and program making, program implementation, and evaluation used by GSP in winning the legislative general election, proved effective because they received the most votes and were re-elected as members of the Indonesian House of Representatives for the 2019-2024 period.
Keywords : Political Communication, Political Parties, General Election, Communication Strategy, Smart Indonesia Program

## Abstrak
Isu Pendidikan yang diangkat oleh Guruh Soekarnoputra (GSP) dalam pemilihan legislatif pada tahun  2019  dalam  bentuk  Bantuan  Beasiswa  Program  Indonesia  Pintar  yang  berlandaskan  pada kepentingan  masyarakat  kurang  mampu,  mengalami  permasalahn  dalam  merealisasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi politik melalui program Indonesia Pintar dalam memenangi pemilihan umum legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur V. Penelitian ini  berlandaskan  paradigma  interpretif,  dan  skema  yang  diterapkan  yaitu  kualitatif,  jenis penelitiannya  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  mendalam dengan informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Sedangkan informan sebanyak tiga orang dari tim sukses Barisan Guruh Soekernoputra,  Kemudian  melakukan  dokumentasi,  kajian  pustaka  serta  penelusuran  melalui internat  guna  mendapat  informasi  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Data  dianalisis  melalui reduksi,  display,  dan  verifikasi/kesimpulan.  Untuk  kedalaman  data  digunakan  triangulasi.  Hasil penelitian  memberikan  suatu  penjelasan  bahwa  tahapan  strategi  komunikasi  politik  yaitu perencanaan dan pembuatan program, implementasi program, dan evaluasi yang digunakan oleh GSP dalam memenangkan pemilihan umum legislatif, terbukti efektif karena memperoleh suara terbanyak  dan  kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Kata Kunci : Komunikasi Politik, Partai Politik, Pemilihan Umum, Strategi Komunikasi, Program Indonesia Pintar

## Pendahuluan
Persaingan  dalam  pemilihan  umum legislataif  (Pileg)  tahun  2019  berlangsung ketat. Setiap partai mencalonkan anggotanya yang  terpilih  untuk  mengikuti Pileg  guna  mendapatkan  kursi  di  DPR, salah satunya adalah Guruh Soekarno Putra (GSP)  dari  PDI  Perjuangan.  GSP  adalah adik kandung Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati  Soekarnoputri,  dan  merupakan unggulan PDIP untuk kembali terpilih tahun 2019.  GSP mencalonkan  diri  dari  daerah pemilihan (Dapil)  Jawa  Timur  VI  yang meliputi Tulungagung, Kediri, Blitar, Kota Kediri,  dan  Kota  Blitar,  sebuah  kawasan yang lekat oleh semangat patriotisme figur Soekarno, tetapi daerahitu juga dipengaruhi suara  kaum abangan (Yunas  &  Isbahi, 2018).
GSP  sebagai  komunikator  politik yang didukung oleh PDI Perjuangan dalam usahanya  menarik  simpati  masyarakat, melakukan  kampanye  secara  langsung sebagai strategi komunikasi politik melalui pendekatan sosial budaya dengan masyarakat di  Dapil  Jawa  Timur  VI.  Hal- hal  yang  terkait dengan  kepentingan  dasar kebutuhan dasar manusia, dan berbagai isu strategis merupakan  diajukan  partai  politik kepada khalayak sebagai program unggulan partai.
Isu pendidikan dimasukkan ke dalam visi dan misi partai politik yang selanjutnya dideskripsikan  ke  dalam  visi  misi  calon legislatif untuk diinformasikan ke khalayak saat  kampanye  (S.  M.  Nur,  2012).  Isu Pendidikan yang diangkat oleh GSP adalah program kemitraan Komisi X DPR RI yaitu Bantuan  Beasiswa  Program  Indonesia Pintar  (PIP)  yang  didasarkan  pada kebutuhan masyarakat kurang mampu. Isu ini  pernah  diangkat  Presiden  Jokowi  pada kampanye  Pemilihan  Umum  Presiden tahun  2014-  2019,  dan  hasilnya  sudah direalisasikan  ketika  terpilih  menjadi presiden.
Presiden  RI  selalu  mengaksentuasi supaya PIP diinformasikan dan didistribusikan  ke  sasaran  dengan  tepat, diberi  kemudahan  dalam  pencairannya,
serta  dananya  dapat  digunakan  guna memenuhi  biaya  siswa  (Zamjani,  2019). Namun,  dalam  implementasinya  cukup banyak  problematika.  Pertama,  persoalan data,  banyak  khalayak  miskin  yang  tidak terdaftar  dalam  program  PIP.  Kedua, penyaluran dana cukup rumit karena jumlah dana  yang  diperoleh  siswa  harus  utuh. Tetapi  waktu  dana  dicairkan,  ada  kalanya dimanipulasi oleh orang tua siswa penerima PIP (Fiqih et al., 2021; Zamjani, 2019). PIP memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam membangun opini publik baik secara positif maupun  negatif,  sehingga  masyarakat tertarik  untuk  mengikuti  isu  yang  sedang berlangsung  dan  diliput  oleh  berbagai media.
Schillemans  (2015)  menyatakan, media massa  dan  media  sosial  semakin meresap  dalam  kehidupan  politik  dan organisasi. Komunikasi politik  melibatkan penciptaan, pembentukan, penyebaran, dan pemrosesan informasi di antara aktor-aktor dari sistem politik, media, dan publik, serta efek  dari komunikasi  tersebut  (Esser  & Pfetsch,  2020). Kondisi  ini  pada  akhirnya mengacu  pada  pemahaman  penggunaan kekuatan  diskursif  dan  konsekuensi potensialnya bagi warga negara dalam hal pengetahuan dan partisipasi.
Meskipun  liputan  media  dianggap sebagai  instrumen  yang  berguna  untuk meningkatkan  publisitas  oleh  banyak organisasi politik, penelitian telah mengungkapkan  bahwa  organisasi,  sering diliput  dengan  cara  negatif  (Choi  & Cameron,  2005).  Nada  liputan  media, dengan demikian, dapat menentukan sejauh mana  liputan  media  diinginkan  dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan.
Hasil  kajian  (Anom  et  al.,  2021) menjelaskan,  pembentukan  basis  yang mengontrol  kebebasan  media  didasarkan pada  proses  yang  dirancang  dengan bijaksana agar  sesuai  dengan  filosofi  dan nilai yang dipraktikkan oleh pemimpin, dan menjadi  basis  aktivis  media  nasional  di Indonesia. Hasil penelitian (Fletcher, 2014) menjelaskan,  adaptasi  organisasi  politik
memprofesionalkan  strategi  komunikasi politik  untuk  berurusan  dengan  media. Aliran informasi  kepada  pemilih  mengenai pemimpin partai dan kandidat lokal sangat beragam  dari  satu  tempat  ke  tempat lainnya, namun dampaknya belum menjadi subyek penyelidikan sistematis (Hicken & Kuhonta, 2011; Schillemans, 2015).
Temuan  penelitian  Amanu  & Letikarmila  (2021)  menjelaskan  bahwa para  aktor  politik  berupaya  membentuk strategi  komunikasi  politik  secara  terus menerus  untuk  memperoleh  simpati masyarakat  supaya  memihak  ke  partai. Media karena kekuatannya dalam membentuk  opini  public, banyak  diburu oleh para aktor politik untuk memublikasikan kegiatan kampanye pemilu legislatif.
Dalam  kaitannya  dengan  uraian  di atas,  penggunaan  strategi  komunikasi politik telah meningkat selama satu dekade terakhir  (Jain  et  al.,  2014).  Menurut Hallahan et al (2013), strategi komunikasi eksternal  mulai  diterima  oleh  kalangan akademisi, dan para professional komunikasi  organisasi.  Pada  praktiknya, keragaman  strategi  komunikasi diterapkan oleh organisasi, termasuk PDI Perjuangan. Dengan  munculnya  media  baru,  peluang terbuka bagi organisasi untuk menjembatani kepentingan organisasi, dan publik  yang  berorientasi  pada  cara komunikasi  profesional  berorientasi  pada media massa (Bennett et al., 2018).
Beberapa penelitian mengenai strategi  komunikasi  politik  telah  menarik perhatian peneliti, misalnya Hutomo (2014)
menekankan, pelaksanan strategi komunikasi politik  PDI  Perjuangan  cukup efektif,  tetapi  di  sejumlah  bagian  perlu dikembangkan dalam memutuskan pendekatan  komunikasi  yang  tepat. Sedangkan hasil penelitian (Abdurrahman, 2021)  menjelaskan,  strategi  yang  efektif untuk perolehan suara yang tinggi pasangan Jokowi-Ma'ruf adalah melalui skema noken atau  menggunakan  tokoh  adat.  Demikian pula penelitian E. Nur (2019), menggambarkan,  pendekatan  nilai-  nilai
sosial merupakan strategi komunikasi yang dapat diterima dengan baik. Sementara itu, temuan  penelitian  Widarwati  (2020) menjelaskan  bahwa  strategi  komunikasi politik yang tepat memiliki pengaruh yang kuat.
Disamping  itu,  temuan  penelitian Setiawan et al (2020), strategi komunikasi politik  dengan  pendekatan  komunikasi antarpribadi  secara  langsung  dengan mendatangi  segmentasi  pemilih  serta memaksimalkan peran relawan demokrasi, penting  dilakukan.  Selanjutnya  hasil penelitian  Hakim  &  Panuju  (2019) menemukan gaya gaya komunikasi politik PDI  Perjuangan  lebih  pada  gaya komunikasi transaksional yang merepresentasikan  prosedur  komunikasi yang  berlangsung  secara  berkelanjutan antara  komunkator  (partai  dan  caleg)  dan komunikan  (masyarakat),  umpan  balik, masyarakat  memilih  caleg  dan  partai tersebut saat Pemilu 2019.
Penelitian-penelitian tersebut, memiliki  kesamaan  yaitu  menggunakan strategi komunikasi politik dalam pemenangan  pemilu,  metode  peneletian yang  sama,  tetapi  yang  berbeda  adalah permasalahan  atau  isu  yang  diangkat.  Isu yang  diangkat  mengenai  PIP  belum  ada yang  melihat  dari  aspek  komunikasi politik.  Oleh  karena  itu,  permasalahan kuncinya  adalah  bagaimana  menjelaskan strategi komunikasi politik melalui program  PIP  yang  digunakan  GSP  dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Dapil Jawa Timur VI.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan  strategi  komunikasi  politik melalui program PIP yang digunakan GSP dalam memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2019 di Dapil Jawa Timur VI.

## Kerangka Teori
Partai  politik  merupakan  saluran untuk  menyelenggarakan representasi politik, kompetisi politik, dan akuntabilitas demokrasi  (Hicken  &  Kuhonta,  2011). Salah satu  fungsi  penting  partai  politik dalam  demokrasi  adalah platform yang
mereka  berikan  kepada  pemerintah  dan yang  diperintah  dalam  menghubungkan satu  sama  lain.  Partai  politik  melakukan jasa  perantara  timbal  balik  dalam komunikasi  antara  lembaga  negara  dan warga  negara,  baik  dalam  proses pembentukan opini maupun proses mediasi kepentingan.  Menurut  Sartori (1976:  28), “pihak-pihak  yang  terbaik  dapat  dipahami sebagai  sarana  komunikasi”.  Fungsi penghubung  ini  juga  diperjelas  dalam literatur  partai  (Key,  1961;  Lawson, 1980;
Sartori, 1976 dalam Patrick, 2016). Menurut  pandangan  Sartori  (2005) partai politik beranggapan bahwa komunikasi  dengan  warga  dan  pemilih sangat berhubungan dengan instruksi partai untuk  memperoleh  kemenangan  dalam pemilu.  Pemilu  merupakan  media  dalam melaksanaan  independensi  rakyat,  yang diimplementasikan secara langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (Susanto, 2013).

## Komunikasi  Politik
Komunikasi  berperan  penting  dalam organisasi politik (Harris & Nelson, 2008). Komunikasi  politik  oleh  komunikator politik mempunyai maksud politik tertentu. Komunikasi dapat dikatakan alat manajemen  dengan  memadukan  bentuk komunikasi  internal  dan  eksternal  sebagai strategi komunikasi yang diterapkan secara efektif dan efisien untuk membangun dasar hubungan  dengan  kelompok-kelompok partai politik dan saling yang menguntungkan  (Theaker,  2004  dalam Patrick,  2016). Organisasi  politik  penting untuk berkomunikasi  secara  internal  dan eksternal dan  dibutuhkan  suatu  strategi agar  berhasil  (Krizanet al., 2011). McNair (2017)  mendefinisikan  komunikasi  politik sebagai hubungan antara berbagai elemen, yaitu organisasi politik, media, dan warga negara.  Komunikasi  politik  bermaksud menarik empati, dan keterlibatan masyarakat  menjelang  pemilihan  umum
(Patrick, 2016).

## Strategi Komunikasi Politik
Asumsi yang muncul dalam penelitian  tentang  strategi  komunikasi politik  adalah  strategi  ini  fleksibel  dan terus beradaptasi,  misalnya,  dengan lingkungan kelembagaan organisasi.
Hallahan et al. (2007), berpendapat bahwa esensi  dari  strategi  komunikasi  adalah memiliki tujuan, inisasi melalui komunikasi, dan memungkinkan organisasi atau  perusahaan  mengintegrasikan upaya pengiriman pesan yang berbeda (Christensen & Cornelissen, 2011).
Wonneberger  &  Jacobs  (2016) mengemukakan  bahwa  ketika  komunikasi membantu  untuk  memajukan  organisasi dengan  cara  yang  terarah,  kita  dapat berbicara  tentang  strategi  komunikasi. Sedangkan (Holtzhausen & Zerfass, 2015) menjelaskan, strategi  komunikasi  sebagai "aplikasi  komunikasi  direncanakan,  dan yang  dilaksanakan  oleh  agen  komunikasi pada  ruang  publik  mengatasnamakan komponen komunikatif  untuk  memperoleh tujuan yang telah ditentukan". Untuk merumuskan strategi komunikasi, Gregory (2010) dapat dilakukan  melalui tahapan strategi komunikasi  yakni:  (1);  perencanaan  dan pembuatan  program;  (2)  implementasi program, dan (3) mengevaluasi program.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan
paradigma  interpretif dengan jenis penelitian deskriptif. Marshal dan Rossman dalam  Creswell  (2014)  menyatakan, penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk mengeksplorasi  domain  peneliti.  Peneliti menyusuri dunia informan dengan hubungan berkelanjutan, mencari arti/makna dan  sudut  pandang  informan kunci. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan,  wawancara  mendalam  ( deep interview )  dengan  informan  kunci  adalah HY,  Wakil  Ketua  Bidang  Komunikasi Pollitik DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Untuk  menyelaraskan  informasi  yang
didapat  dari  informan  kunci,  peneliti menentukan  informan  lain  yang  dipilih secara  purposif  yaitu  Tim  Pemenangan Mandiri  Barisan  Guruh  Sukarno  Putra (BAGUS)  sebanyak  tiga  orang:  DN,  AF, dan PR.
Selanjutnya, dokumentasi, yaitu data yang  tersedia  tersebut  sebagian  besar berbentuk  surat-suratan,  catatan,  laporan, foto  dan  sebagainya  (Bungin,  2010). Analisis  data menggunakan  model  Miles dan Huberman melalui reduksi data, display data  dan  kesimpulan  atau  verifikasi (Sugiyono,  2016).  Untuk  memperoleh kedalaman data  digunakan teknik triangulasi, agar dapat teruji keabsahan data dan juga kebenarannya.

## Hasil dan Pembahasan
Merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk  mengeksplorasi  strategi  komunikasi politik  melalui  bantuan  beasiswa  Program Indonesia Pintar (PIP), berikut adalah hasil wawancara dengan informan kunci, Wakil Ketua  Bidang  Komunikasi  Politik  DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dan informan dari  Tim  Bagus,  yaitu  DN,  AM,  dan  AF sebagai  tim  sukses  GSP.  Wawancara dilakukan secara virtual, karena wawancara tatap  muka  tidak  dimungkinkan  dalam situasi pandemi Covid-19.
Dari  hasil  wawancara  dengan  para informan  ditemukan  tahapan  strategi komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh GSP adalah  perencanaan  dan  pembuatan program,  implementasi  program,  serta evaluasi.

## Perencanaan dan Pembuatan PIP
Untuk  melaksanakan  komunikasi politik pada pemilu legislatif, komunikator politik,  penting  merencanakan  program dengan melibatkan tim sukses dan relawan. Hal  ini  penting,  karena diperlukan konsistensi dan ambisi dalam nilai bentuk program  yang  akan  dikampanyekan. Menurut Jamil  et  al  (2019)  komunikasi politik  merupakan  rangkaian  proses  yang membutuhkan  konsistensi  dan  ambisi dalam  nilai  programnya.  Setelah  diadopsi
oleh  komite  internal,  sebuah  program dikomunikasikan oleh kandidat atau partai kepada pemilih.
Informan  kunci  HY  menyatakan bahwa;  “perencanaan  komunikasi  di internal  partai  dilakukan,  kemudian disampaikan  kepada  publik  merupakan kunci  keberhasilan  pemilu  legislatif, melalui  sosialisasi  secara langsung  kepada masyarakat penerima PIP dengan melakukan  pembentukan  citra  politik, pembentukan opini publik (Wawancara 30 April 2022).
Program  yang  diusung  oleh  GSP adalah  PIP  yang  juga  program  utama Presiden  Joko  Widodo  pada  kampanye Pilpres  2014-2019.  GSP  melanjutkan program  itu  dan  iagendakan  secara distingtif untuk mengulurkan bantuan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu agar memperoleh  fasilitas edukasi. PIP
direalisasikan  dengan  pemberian  Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sejak akhir 2014 berkolaborasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui  program  ini,  GSP  berusaha memprioritaskan Pendidikan, memedulikan  kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.  Oleh  karena  itu diperlukan perencanaan komunikasi  secara internal terlebuh dahulu.
Menurut  informan  DN,  “PIP  adalah bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah,  6–21  tahun  yang  berasal  dari keluarga  miskin,  dan  rentan  miskin.  PIP merupakan  bagian  dari  penyempurnaan program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM). Untuk  itu  GSP  berupaya  memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat Dapil VI  Jawa  Timur  melalui  Rumah  Aspirasi GSP” (Wawancara tanggal 21 Juni 2021).
Menurut informan AM, perencanaan komunikasi politik dilakukan jauh sebelum pemilu legislatif dilaksanakan. Sebelumnya,  terjadi  diskusi  mengenai program  PIP  dengan  pengurus  PDI Perjuangan,  dan  setelah  disetujui  secara internal, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama membentuk Tim
Pemenangan  Mandiri  Barisan  Guruh Sukarno  Putra  (BAGUS)  yang  dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2018 dengan target  sasaran  para  kader  dan  non kader  di  setiap  Kota/Kabupaten  di  dapil Jawa  Timur  VI  yang  meliputi  daerah Kota/Kabupaten.  Blitar,  Kediri  dan Kabupaten. Tulungagung. Kedua, menyusun programming secara  teratur, sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati dalam planning termasuk dalam menentukan  pilihan  media  sebagai  alat untuk mempublikasikan sosialisasi PIP (Wawancara 30 April 2022). Perencanaan dan programming yang terarah  seperti  yang  dijelaskan  Patrick (2016) penting dilakukan
untuk mengkoordinasikan
pengambilan keputusan,  pemecahan  masalah,  dan manajemen  perubahan  dalam  proses sosialisasi  PIP  untuk  menarik  simpati masyarakat guna meningkatkan partisipasi menjelang  pemilihan  umum  (Patrick, 2016).  Jadi  komunikasi  internal  telah direncanakan secara terarah, dan melibatkan  semua  mesin  partai.  Banyak partai mungkin mengubah kebijakan politik tetapi  terlambat  untuk  mengkasikannya kepada pemilih, sehingga berdampak pada perolehan suara selama pemilihan.
Publik dapat menilai kinerja kandidat,  anggota  partai,  dan  tim  sukses
BAGUS  yang  saling  terkait,  berdasarkan penyampaian informasi. Disinilah menurut  Patrick  (2016)  berfungsinya partai  politik,  komunikasi  internal,  partai berperan  penting,  karena  memberikan kehidupan  kepada  semua  organ  partai politik  yang  menghubungkan  nilai-nilai dengan  tindakan  dalam  prosedur  dan protokol dengan menciptakan pemahaman, keselarasan, dan iklim keterbukaan di mana informasi mengalir dengan bebas ke semua arah, tersebar  ke  seluruh  cabang,  organ, kaukus,  dan  sayap  yang  luas.  Dengan penggunaan  sukarelawan,  administrasi, maka  manajemen  internal  dan  struktur komunikasi harus jelas, dan dipahami oleh semua  anggota  (Hofmeister  &  Grabow
dalam Al-Hamdi, 2021).
Dengan terjalinnya komunikasi yang baik  antara  calon  dengan  pengurus  partai, dan masyarakat,  akan  tercipta  kondusifitas dan kekompakan  di  dalam  internal  partai sehingga  masyarakat  beranggapan  bahwa solidaritas  yang  terjalin  akan  menambah nilai positif bagi kandidat dan pihak-pihak yang  melaksanakan  berkontribusi  pada keberhasilan  entitas  (Patrick,  2016). Setelah  perencanaan  tersusun  dengan baik, langkah  selanjutnya  adalah  melakukan komunikasi  eksternal untuk menyebarluaskan  informasi  mengenai  PIP kepada  para  konstituen  yang  berada  di Dapil Jawa Timur VI. Tim sukses BAGUS mengimplementasikan  program  kepada masyarakat dengan menggunakan komunikasi eksternal di  Dapil Jawa Timur VI  untuk  mensosialisasikan  PIP  yang dilakukan  secara  bertahap.  GSP  sebagai caleg  memperoleh  sarana  dari  pemerintah untuk melaksanakan aktivitas reses, jaring aspirasi masyarakat atau bakti sosial selama kampanye  (Hakim  &  Panuju,  2019) sehingga dalam prosesnya diharapkan dapat berjalan dengan efektif.
Setiap  komunikasi  eksternal  politik yang  dilakukan  oleh  aktor  politik  selalu mempunyai tujuan politik tertentu.
Komunikasi  dianggap  sebagai  instrumen manajemen  di  mana  semua  bentuk komunikasi  internal  dan  eksternal  yang digunakan  secara  sadar  diselaraskan dengan  efektif  dan  efisien  untuk membangun  landasan  hubungan  yang menguntungkan dengan kelompok- kelompok di mana partai politik bergantung (Theaker, 2004). Seperti yang ditunjukkan dalam  implementasi  program  ini  berasal dari  kebutuhan publiknya,  partai  politik perlu  berkomunikasi secara  internal  dan eksternal  dan  diperlukan  strategi  agar berhasil (Krizanet al., 2011 dalam Patrick, 2016).

## Pesan Politik
Penyampaian  pesan  politik  dari  PDI Perjuangan  biasanya  melalui  instruksi partai  yakni  dari  DPP  PDI  Perjuangan
Pusat ke DPD PDI Perjuangan Jawa Timur belanjut  ke DPC  PDI  Perjuangan  Jawa Timur  hingga  akhirnya  di  tingkat  PAC, Ranting dan Anak Ranting di Jawa Timur VI.  Ini  juga  bisa  dikatakan  sebagai penguatan  mesin  partai.  Hal  ini  sesuai dengan yang dikemukakan Patrick (2016), partai  politik  biasanya  memiliki  struktur yang terdesentralisasi.
Organisasi  partai  mengikuti  struktur baik  tingkat  nasional,  regional,  kabupaten dan kecamatan.  Struktur  partai  di  tingkat distrik  atau  kabupaten  atau  daerah pemilihan biasanya  harus  sesuai  dengan strukturnya  di  tingkat  partai  yang  lebih tinggi.  Berkaitan  dengan  komunikasi, anggaran  dasar  partai  dapat  memperjelas jalur komunikasi, kewenangan dan akuntabilitas  antar  berbagai lapisan  partai. Adapun  pesan  politik  yang  disampaikan GSP  pada  kampanye  pemilu  legislatif adalah “ Menangkan PDI Perjuangan. Bela hak wong cilik, perhatikan pendidikan wong cilik” (AM, wawancara 20 April 2022). Pesan  politik  tersebut  menurut peneliti mengandung suatu makna informatif, persuasi,  dan  edukatif  bahwa PDI  Perjuangan mengajak  para  kader  dan non  kader  di  berbagai  lapisan  masyarakat untuk  memilih  PDI  Perjuangan  yang membela rakyat kecil, dan mengutamakan pendidikan  rakyat  yang  kurang  mampu sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan.  Dengan  adanya  bantuan  bea siswa  PIP  dapat  dijadikan  sebagai  salah satu  solusi  atas  permasalahan  yang dihadapi  rakyat  kecil.  GSP  menjelaskan terkait saluran bantuan PIP agar masyarakat memahami persyaratan yang harus dipenuhi, dan PIP tidak boleh disalahgunakan  untuk kepentingan  apapun, selain  untuk  kepentingan  melanjutkan sekolah  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi.
Pesan  yang  disampaikan  sifatnya informatif,  edukatif,  dan  persuasif  dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami  masyarakat.  Bentuk  komunikasi yang dilakukan  oleh  GSP  menurut  DN adalah komunikasi  antarpribadi
dengan  mengunjungi rumah  penduduk  atau blusukan yang sifatnya  komunikasi  transaksional dalam bentuk  dialog  sehingga  dapat  mengetahui secara  langsung  respon  dari pemilih  atau konstituen di Dapil Jawa Timur VI. (Wawancara 30/04/2021).
Dalam  kaitannya  dengan  dialogis, Fraire  menekankan  kekuatan  dari  dialog, dengan  semangat  memperkuat  bahasa sebagai  alat  yang  kapabel  dalam menegakkan dominasi  maupun  kebebasan. Di samping itu, dialog dapat mempengaruhi seseorang  untuk  memaknai  dunia  dan menumbuhkan transformasi sosial (Dagron, Gumucio, 2001). Hasil penelitian Priyanto  et  al.  (2021)  menjelaskan  bahwa komunikasi  membentuk  esensi  dalam berhubungan  dimana  informasi  yang disampaikan  pemberu  sampai  dapat diterima oleh pemberi pesan.
Dengan komunikasi  ini,  pesan  yang disampaikan oleh GSP kepada masyarakat melalui  PIP  adalah  agar  masyarakat memberikan  suara  dalam  pemilihan legislatif  untuk  partai  politik  mereka. Strategi  pemilihan  pesan  politik  tersebut jelas menggambarkan  tahapan  aliran  pesan atau informasi dari pimpinan partai ke pada seluruh anggota partai. Hicken & Kuhonta (2011)  menyatakan,  aliran  informasi kepada  pemilih  tentang  pemimpin  partai dan  kandidat  lokal  sangat  beragam  mulai dari satu ke tempat lainnya berbeda.
Jadi bisa dikatakan pesan politik yang disampaikan oleh GSP, merepresentasikan tujuan  dari  strategi  komunikator  politik untuk pengambilan  keputusan.  Ini  sesuai dengan  penjelasan  Sha  (2009)  bahwa strategi komunikasi menyiratkan komunikasi  yang  disengaja  dari  suatu organisasi,  dan  oleh  karena  itu  secara teoritis  membutuhkan  aktor yang  memiliki tujuan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan disengaja (Sha, 2009).

## Media Politik
Untuk pengambilan keputusan strategis  yang  memadai,  perlu  untuk memindai  lingkungan  organisasi,  antara
lain,  risiko  dan  peluang.  Ini  juga menyiratkan  bahwa  situasi  media  saat  ini diperhitungkan.  Keputusan  strategis  yang dilakukan  oleh  PDI  Perjuangan  adalah menggunakan  media  cetak  dan  media online sebagai alat untuk mensosialisasikan PIP  kepada  masyarakat  yang  berada  di Dapil Jawa  Timur  VI.  Di  samping  itu, menggunakan  media  luar  ruang,  seperti spanduk  dan  baliho  di  titik  tertentu. Menurut HY,  media  cetak,  seperti  Jawa Post,  Surabaya Post, dan Surya, sedangkan media  online  yang  digunakan adalah Berita Jatim.com dan Tribun News Media  ini  kuat  dan  dianggap  berpengaruh di  Jawa  Timur  (Wawancara  HY,  30/06 /2021).
Apa  yang  dikemukakan  oleh
informan  kunci  tersebut  sejalan  dengan pendapat  McNair  bahwa  media  secara tradisional  dipahami  untuk  merujuk  pada pers  cetak.  Namun  dalam  beberapa  tahun terakhir, mengalami perkembangam menjadi  lebih luas,  mencakup  media  baru termasuk  jurnalisme  online,  dan  media sosial.  Jurnalisme  warga  secara  luas mendapatkan  daya  tarik,  termasuk  di negara-negara  dengan  media  tradisional dikontrol secara ketat (McNair, 2017).
Media  memiliki  kebebasan  dan berperan  penting  untuk  mempengaruhi pemberitaan  politik  secara  seimbang. Media tradisional  mendorong  transparansi dan  penentuan  informasi  penting  pileg. Gambar  1 adalah  tampilan  berita  kegiatan sosialisasi PIP di Dapil Jawa Timur VI.
Gambar 1 . Sosialisasi PIP Desa Pule Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Sumber: Masyahari (2019)
Gambar 2. Sosialisasi PIP di Kota Surabaya Sumber: Hakim (2019)
Gambar 3. Berita GSP mengenai PIP Sumber: Website PDI Perjuangan
GSP  juga  menggunakan website PDI Pejuangan mensosialisasikam PIP (Gambar 3). Website tersebut  memuat  berbagai informasi mengenai aktivitas PDI
Perjuangan agar  dapat  dibaca  dan  dilihat oleh  masyarakat.  Menurut  HY,  informasi
yang  dimuat  website  merupakan  sumber komunikasi  utama  dan  harus  secara permanen diterima.  Setiap  cabang  partai regional  memiliki  situs  web  sendiri  untuk mengkomunikasikan  isu-isu  lokal  atau regional. (Wawancara HY, 30/06/ 2021).
Jadi  dapat  dikatakan,  media  yang diterapkan yaitu kombinasi media tradisional,  dan  media  online.  Hasil penelitian  Klinger  &  Svensson  (2015) membandingkan media tradisional dengan platform media sosial terhadap komunikasi politik,  hasilnya  menjelaskan  bahwa platform  media  sosial  beroperasi  dengan logika  yang  sangat  berbeda  dari  media massa  tradisional,  meskipun  tumpang tindih dengannya. Ini mengarah pada cara berbeda  dalam  memproduksi  konten, mendistribusikan informasi, dan menggunakan media.
Dengan membahas perbedaan antara media  massa  tradisional  dan  platform media sosial dalam hal produksi, konsumsi, dan  penggunaan,  penelitian  ini  mengukur elemen sentral  logika  media  jaringan yaitu,  aturan atau format komunikasi pada platform  media  sosial  dan  beberapa konsekuensi  untuk  strategi  komunikasi eksternal  PDI  Perjuangan di  Jawa  Timur. Penentuan  media  secara  tradisional dipahami  untuk  merujuk  pada  pers cetak serta  penyiar  radio  dan  televisi.  Namun dalam  beberapa  tahun  terakhir,  menjadi lebih luas, mencakup media baru termasuk jurnalisme  online,  dan  media  sosial. Jurnalisme warga secara luas mendapatkan  daya  tarik,  termasuk  di negara-negara  di  mana  media  tradisional dikontrol ketat (McNair, 2017).
Lingkungan  organisasi  politik  seperti PDI Perjuangan  di  Dapil  Jawa  Timur  VI dibentuk oleh  kekuatan  di  luar  organisasi yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi  kinerja  organisasi.  Otoritas ini  melingkupi publik  internal  dan  publik ekstermal yang  dilakukan melalui komunikasi  (Ruliana,  2016).  Tujuannya untuk membangun konsensus atau persetujuan  politik  pada  isu-  isu  penting yang  melibatkan  implementasi  yuridiksi politik serta penyediaan sumber daya dalam masyarakat.  Ini  meliputi  usaha  untuk memengaruhi  plebisit  dalam  pemilu serta dektit kebijaksanaan publik oleh pembentuk undang-undang atau  administrator.  Ini
termasuk  komunikasi  untuk  mendukung diplomasi publik (Hallahan et al., 2007).
Publik  eksternal  yang  dijadikan sasaran, umumnya adalah masyarakat yang ada  di  Jawa  Timur  VI  sebagai  daerah pemilihan  GSP,  khususnya  siswa  Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah  Kejuruan  di  dapil  Jawa  Timur VI  yang  meliputi  Kota/Kabupaten  Blitar, Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Pada saat sosialisasi dihadiri oleh orang tua siswa yang akan menerima bantuan PIP. Wilayah ini  menurut  informan  HY  merupakan “daerah  yang  kental  dengan  semangat kebangsaan, dan  kadang-kadang  ekuivalen dengan figur Sukarno, dan lokasi di mana banyaknya  pondok  pasantren  tradisional besar  berada. Namun  dalam  tujuan  politik, daerah ini dipengaruhi suara kaum abangan (Wawancara HY, 5 Mei 2022).
Di  sisi  lain,  PIP  diarahkan  untuk menolong  keringanan  dalam  membiayai pendidikan secara individu agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong melanjutkan Pendidikan di satuan Pendidikan  formal.  Sedangkan  kewajiban siswa  penerima  PIP menurut  AF  adalah: pertama  memanfaatkan  dana  PIP  sesuai dengan ketentuan penggunaan dana. Kedua terus  bersekolah, rajin  dan  tekun  belajar. Ketiga,  disiplin  dalam menjalankan  tugas- tugas  sekolah.  Keempat,  memperlihatkan tindakan  terpuji  dan  tidak  melakukan tindakan  yang  tercela,  dan  kelima tidak melanggar hukum. Lebih lanjut dikemukakan  GSP  dan  tim  BAGUS memantau  pemanfaatan  PIP  (Wawancara tanggal 20 Mei,2022).
Melalui  program  PIP  ini,  GSP menyampaikan  pesan  yang  sifatnya informatif persuasi, dan edukatif, harapannya  agar  terbangun  kesetaraan dalam  bidang  pendidikan,  dan  tidak menimbulkan kesenjangan Pendidikan, dan harapannya  seluruh  elemen  masyarakat dapat menuai pendidikan yang bermutu.
GSP telah mensosialisasikan PIP kepada seluruh  masyarakat  di  Dapil  Jawa  Timur  VI. Menurut Koordinator BAGUS, PIP di wilayah
Dapil Jawa Timur VI, sebanyak 2.500 beasiswa dikucurkan melalui GSP. Beasiswa SD senilai Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA/SMK Rp 1 juta (Wawancara DN 20/6 2021).
Untuk mengetahui pemanfaatan bantuan PIP ini, peneliti mewawancarai dua orang yang mengikuti  sosalisasi  PIP.  Mereka  menyatakan “merasa  terbantu  dengan  adanya  bantuan pendidikan, sehingga anak-anak mereka dapat melanjurkan  sekolah  karena  kondisi  yang kurang  mampu,  dan  mereka  menganggap bahwa  PDI  Perjuangan  sangat  peduli  dengan rakyat  kecil”  (Wawancara  22/06/2021).  Jadi dapat  dikatakan  bahwa  program  PIP  yang diangkat oleh GSP untuk memenangkan pemilu legislatif  diterima dengan  baik  sebagai  wujud nyata  dari  kampanye  yang  dilakukan  selama ini.
Berdasarkan  evauasi  PIP  yang dilaksanakan di Dapil Jawa Timur VI, GSP mendapatkan  elektabilitas  tertinggi  di Dapil Jawa Timur VI. Hal ini terlihat dari pernyataan  HY  yang  mengemukakan bahwa  “PDI  Perjuangan  memperoleh  27 kursi dan PKB 25 kursi di tingkat provinsi dari 120 kursi. Jadi untuk tingkat propinsi, PDI Perjuangan unggul 2 kursi. “Di daerah Mataraman  PDI-P  menang  (Wawancara tanggal 1 November, 2021).
Di  samping  itu,  penerimaan  kursi DPR  RI  Dapil  Jatim  VI  (Tulungagung, Kediri,  Blitar,  Kota  Kediri,  Kota  Blitar), elektabilitas GSP masih tinggi, sebesar 15,3 persen. Kemenangan GSP karena memiliki ikatan  biologis  maupun  ideologis  dengan Bung  Karno,  khususnya  di  dapil  yang mencakup salah satunya Kabupaten Blitar. PDI Perjuangan secara keseluruhan unggul di  Dapil  Jawa  Timur  VI  untuk  pemilihan legislatif  DPR  RI,  meraih  748.614  suara atau 31,57 persen.
Dengan  demikian  teruji  pada  hasil akhir  pemilu  legislatif  tahun  2019,  GSP berhasil  mewujudkan  ''Kerja  Nyata" sebagai acuan pemilih untuk menentukan suara.  Ia  juga  berhasil  melepaskan  diri dari  paham  patriarki.  Tidak  hanya  itu  , masyarakat Jawa Timur VI juga dikenal sebagai  pemilih  rasional  yang  memiliki independensi dalam memilih. Komunikasi politik yang tersebar di Jawa Timur  VI  memuat  perubahan  mendasar
dalam  distribusi  informasi,  terutama kelompok  millennial yang sangat rasional.

## Kesimpulan
Strategi  komunikasi  politik  yang diterapkan GSP dilakukan dengan pendekatan  komunikasi  internal  dan komunikasi  eksternal.  Tahapan  strategi dilakukan  melalui  perencanaan  dan pembuatan program, implementasi program, serta  evaluasi  PIP  yang  telah dijanjikan  pada kampanye  politik  pemilu legislatif, yang telah terealisasi.
Bentuk  komunikasi  yang  digunakan adalah  transaksional  bersifat  dialogis  atau blusukan  dengan  mendatangi  pemilih, menampung keluhan dan pendapat masyarakat mengenai permasalahan hidup mereka yang disampaikan langsung kepada GSP, dan lingkungan media, untuk secara efektif  menginformasikan  apa  yang  perlu dikomunikasikan,  termasuk  rincian  dan arahan  keseluruhan  dari  pelaksanaan  PIP dengan tujuan menghitung dan mempengaruhi opini publik, dan
menciptakan aliansi strategis, dan memungkinkan bagi kebijakan pemerintah. Hasil dari  pelaksanaaan  PIP  terbukti elektabilitas  GSP  paling  tinggi  sehingga dapat  mengantarkan  GSP  terpilih  kembali menjadi anggota DPR RI. Dengan kata lain, program  PIP  telah  diterima  oleh  seluruh masyarakat  pemilih  yang  berada  di  Dapil Jawa Timur VI.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  A.  (2021).  The  Strategy  of
Joko Widodo’s Political
Communication  on  2019  Election Winning  in  Papua. Journal  of Strategic and Global Studies , 4 (1). https://doi.org/10.7454/jsgs.v4i1.10 41
Al-Hamdi, R. (2021). Ideological cleavage under open-list proportional representation:  Parties’  position toward  the  2019  Indonesian presidential threshold. Jurnal  Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik , 24 (3),
205–219. https://doi.org/10.22146/JSP.53514 Amanu,   H.   &,   &   Letikarmila.   (2021).
Kehidupan  penting  dan  strategis dalam  kehidupan  pemerintahan yang berlaku. pada masa.
Balayudha , 1 (1), 1–8.
Anom,  E.,  Syam,  H.  M.,  Anisah,  N.,  &
Samsudin,  D.  (2021).  Politics  and Media  Hegemony Policy in Indonesia. Jurnal  Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia , 6 (2), 324–332. https://doi.org/I:
https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i2 .589
Bennett, W. L., Segerberg, A., & Knüpfer, C.  B.  (2018).  The  democratic interface:  technology,  political organization, and diverging patterns of electoral representation. Information  Communication  and Society . https://doi.org/10.1080/1369118X. 2017.1348533 Bungin. (2010).  Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan  Publik, Dan  Ilmu  Sosial  Lainnya.  In
Kencana .
https://doi.org/10.1002/jcc.21776
Christensen,  L.  T.,  &  Cornelissen,  J.
(2011).  Bridging  corporate  and organizational communication: Review, development and a look to the future. Management Communication  Quarterly , 25 (3),
383–414. https://doi.org/10.1177/089331891 0390 194
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:
Qualitative, Quantitative and Mixed  Method  Aproaches. SAGE Publications . https://doi.org/10.4135/978184920 8956  Dagron, Gumucio, A.
(2001).  M  a  Ki  Ng  Waves: Stories of partcipatory communication  and  social  change.
In The Rockefeller Foundation, 420 Fifth Avenue, New York, New York 10018- 2702 . Esser,  F.,  &  Pfetsch,  B.  (2020).
Comparing Political Communication:  A  2020  Update. Comparative  Politics ,  336–358. Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantin, K.  (2021). Implementasi  kebijakan program  indonesia  pintar  (pip) pada      jenjang  sekolah  dasar. Kinerja , 18 (4), 539–546.
Fletcher,  F.  J.  (2014).  Mass  Media  And Parliamentary Elections in Canada.
JSTOR , 12 (3), 341–372. Gregory,  A.  (2010). Planning  and Managing Public Relations Campaigns  A  Strategic Approach (Third). Kogan Page Ltd.
Hakim,  A.  &  P.  R.  (2019).  Strategi Komunikasi  Politik  DPC  PDI Perjuangan  Surabaya  pada  Pemilu Legislatif 2019. Sosiologi Reflektif ,
14 (1),
187–207. https://doi.org/https://doi.org/10.14 421/ jsr.v14i1.1701 Hallahan, K., Holtzhausen, D., Van, B., &
Florida,  S.  (2013).  International Journal  of  Defining  Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication , May 2013 , 3–35.
Hallahan,  K.,  Holtzhausen,  D.,  van  Ruler,
B., Verčič,  D.,  &  Sriramesh,  K. (2007). Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication , 1 (1),3–35.
https://doi.org/10.1080/155311807 0128 5244
Hicken,  A.,  &  Kuhonta,  E.  M.  (2011). Comparative  Political  Studies . https://doi.org/10.1177/001041401
0396 460
Holtzhausen, D., & Zerfass, and A. (2015). The  Routledge  Handbook  of Strategic Communication . Routledge Taylor & Francis Group. Hutomo,  Satrio,  R.  (2014).  Strategi Komunikasi Politik Partai

## Demokrasi  Indonesia  Perjuangan
Dalam  Memobilisasi  Pemilih  Pada Pemilu  Legislatif  Daerah  Kota
Semarang  Tahun. Journal  of
Politics  and  Government  Studies , September , 1–17.
Jain,  R.,  De  Moya,  M.,  &  Molleda,  J.  C.
(2014). State of international public relations  research:  Narrowing  the knowledge  gap  about  the  practice across  borders. Public  Relations Review , 40 (3), 595–597. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.20 14.0 2.009
Klinger,  U.,  &  Svensson,  J.  (2015).  The emergence  of  network  media  logic in  political  communication:  A theoretical  approach. New  Media and Society , 17 (8), 1241– 1257. https://doi.org/10.1177/146144481 4522 952
McNair,  B.  (2017).  An  introduction  to political  communication:  Sixth edition. An Introduction to Political Communication:  Sixth  Edition ,  1– 251.
https://doi.org/10.4324/978131575 0293 Nur,  E.  (2019).  Strategi  Komunikasi  Tim Sukses  Pada  Kampanye  Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif  Makassar. Diakom : Jurnal  Media  Dan  Komunikasi ,
2 (1),120–128.
https://doi.org/10.17933/diakom.v2 i1.3 3 Nur, S. M. (2012). Strategi Politik Melalui Program Pendidikan Kartu Jakarta Pintar  (  Studi  Kasus  Pilkada  DKI Jakarta Tahun 2012 ) . Patrick, K. O. (2016). A Comparative Study on Internal Political Party Communication  Policies  in  Ghana. Study Conducted , 1–41.
Priyanto,  A.,  Pribadi,  U.,  &  Rahmanto, F. (2021).  The  Effect  of  Political Party  Communication through Social Media on  the  Results  of  the 2019  Legislative General  Election (Nasdem  Party,  PKS, and  PDIP Twitter Case Study). IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 717 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/717/1/012022 Ruliana, P. (2016). Komunikasi
Organisasi, Teori dan Studi Kasus, Edisi Kedua . RajaGrafindo Persada. Schillemans,  T.  (2015).  Mediatization  of
Public  Services.  In Peter  Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften (Issue  December 2012).
Setiawan,  M.A.,  Hasmawati,  F.,  & Bukhori, K. (2020). South Sumatra KPU  Communication  Strategy  to Increase Voter Participation Rate in the  2019  Election. Jurnal  Studi Sosial Dan Politik , 4 (2), 147–160. Sha, B. L. (2009). Exploring the connection between organizational identity and public  relations  behaviors:  How symmetry  trumps  conservation  in engendering
organizational identification. Journal  of  Public Relations  Research , 21 (3),  295– 317.
https://doi.org/10.1080/106272608 0264 0765 Sugiyono.  (2016). Memahami  Penelitian
Kualitati f. Bandung: Alfabeta. Susanto,  E.  H.  (2013).  Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan  Umum. Jurnal  Kajian Komunikasi , 1 (2), 163–172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2 .6 Widarwati, D. (2020). Strategi Komunikasi Politik M. Miftah Dalam Pemenangan  Pemilu  2019  di Salatiga. Jurnal An- Nida , 12 (2).
Wonneberger,  A.,  &  Jacobs,  S.  (2016).
Mass  Media  Orientation  and External Communication Strategies: Exploring Organisational Differen ces. International  Journal  of

## Strategic  Communication
, 10 (5), 368–386. Yunas,  N.  S.,  &  Isbahi,  B.  (2018). Perbandingan  Loyalitas  Pemilih Abangan  Dan  Santri  Terhadap Khofifah dan  Saifullah  Yusuf  pada Pemilihan  Gubernur  Jawa  Timur tahun  2018. Jurnal  Sosiologi Agama , 12 (1), 155.
Zamjani,  I.  (2019).  Pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  Bagi  Penerima Kartu  Indonesia  Pintar  Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden  Tahun  2017. Jurnal Penelitian  Kebijakan  Pendidikan ,
11 (2), 64–82.