Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar
Aditya Novri Herlambang 1 ,Muhammad Muhaimin Nasrowi 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2
Email: Adityanovri110@gmail.com 1
e-ISSN : 2809-7459 P-ISSN : 2745-7796
Abstract. Literasi  masyarakat  mengenai  wakaf  hanya  sebatas  wakaf  tanah,  sehingga  wakaf produktif masih sangat jarang di temukan. Salah satu lembaga yang mencatat, menghimpun, dan mendayagunakan  asset  wakaf  adalah  Kantor  Urusan  Agama  yang  merupakan  perpanjangan tangan  dari  Kementerian  agama  dan  Badan  Wakaf  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui model pengelolaan wakaf produktif  dan pencatatan wakaf di Kecamatan Manggala. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa sejauh mana instrumen wakaf produktif ini bisa berperan  dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan  dan  penerapan  akuntansi  syariah  dalam pencatatan  wakaf  produktif.  Sampel  dari  penelitian  ini  adalah  Kantor  Urusan  Agama  dan beberapa  krlurshsn  serta  masjid  yang  berada  di  kecematan  manggala.  Penulis  mencoba mengkaji  model  pencatatan  pengelolaan  wakaf  produktif  di  kecamatan  manggala  dengan mengambil data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu pengambilan data dengan wawancara langsung dan dokumentasi, dan data sekunder di peroleh melalui  studi  kepustakaan  dengan  mengambil  literasi  dari  berbagai  sumber. Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  Kantor  Urusan  Agama  berperan  penting  dalam hal  pecatatan  aset  wakaf, pengelolaan,  jalur  koordinasi  dengan  nadzir  dan  pelaporan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Wakaf  produktif  di  kecamatan  manggala  ternyata  belum  ada  dan  hanya  sebatas  wakaf tanah.
Keywords: Akuntansi,Syariah,Wakaf
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Salah  satu  Tujuan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diamanatkan dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah  memajukan  kesejahteraan  umum  (d. K.  Indonesia  2010).  Kesejahteraan  umum dalam  hal  ini  bukan  hanya  dalam  segi ekonomi  tapi  juga  fasilitas  umum  seperti infstruktur untuk pembangunan berkelanjutan. Demi mencapai tujuan tersebut,  perlu  dikembangkan  potensi  yang memiliki  manfaat  ekonomis,  termasuk dalam  hal  pranata  keagamaan  dari  setiap
agama. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010,  Indonesia  di  huni  oleh  mayoritas penduduk beragama Islam 87.18%.
Religiusitas  Muslim  di  Indonesia  juga cukup  baik,  terbukti  dengan  banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap  tahunnya  dan  maraknya  ibadah umrah.  Jumlah  Muslim  dan  religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan  korelasi  dan  efek  positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.
Ajaran  Islam  mengajarkan  bahwa di  dalam  harta  kita,  terdapat  harta  orang lain,  karenanya  Ziswaf  berperan  penting dalam  pendapatan  Negara  khusunya  di
Negara-  negara  Islam.  wakaf  yang  juga paling  berpotensi  bagi  Indonesia.  Selama ribuan tahun,masyarakat sudah terlanjur m engidentikkan  wakaf  hanya  dalam  bentuk tanah,  dan  benda  bergerak  yang  sifat bendanya tahan lama.  Karenanya Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan dan di titik beratkan sebagai sarana  rekayasa  sosial  (Adiput  2020), melakukan perubahan-perubahan pemikirn , sikap dan perilaku umat Islam agar searah dengan  semangat  UU.  Wakaf  merupakan salah  satu  sumber  dana  yang  memiliki potensi  dalam  pengembangan  ekonomi umat  (Munir  2013).  Wakaf  sangat  erat hubungannya  dengan  kegiatan  sosial seperti  halnya  kegiatan  sosial  yang  lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai  dana abadi  umat  yang  memberikan  manfaat dalam mensejahterakan masyarakat (Medias 2017). Potensial dari wakaf sangat besar,  melihat  Indonesia  sebagai  Negara Muslim  terbesar  dunia.  Menurut  hasil sensus  penduduk  tahun  2010  (Na’im 2011).
Salah  Satu  wakaf  yang  jika  di berdayakan,  akan  memberikan  dampak yang  besar  bagi  pembangunan  adalah wakaf produktif. Wakaf Produktif merupakan  Wakaf  yang  pemanfaatannya secara  langsung  dan  hasilnya  dapat  di manfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan  baik  di  bidang  kesehatan, pendidikan, dan sosial.  Study Coomperatif menunjukkan,  Keberhasilan  negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan  kontribusi  dalam  mengurai masalah  perekonomian  di  sebuah  negara Malaysia  punya  menara  immara  wakaf, Turki  dengan  wakaf  tunainya,  mesir
dengan  wakaf  obligasinya  dan  bahkan Amerika dengan Apartemen senilai 98 juta (Fuadi  2018).  Hal  ini  tentunya  dapat dijadikan rujukan untuk Indonesia.
suksesnya  Wakaf  di  beberapa negara,  baik  negara  muslim  maupun sekuler  sekalipun,  telah  membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik  untuk  dikembangkan.  Hasilnya  pun banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian  ekonomi  serta  pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara.
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi, sarana dan  prasarana  atau  fasilitas  umum  untuk kesejahteraan  penduduknya  (Rifyal  Zuhdi Gultom  2020).  Dalam  upaya  menciptakan kemakmuran  ekonomi  di  butuhkan  suatu instrument  yang  dapat  mewujudkan  cita- cita bangsa tersebut.
Wakaf tentunya dapat diperhitungka n  sebagai  instrumen  ekonomi  Islam  dalam sebuah negara. Pusat penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2003 melakukan penelitian terkait dengan potensi wakaf  produktif  di  Indonesia.  Hasilnya penelitian  mengungkapkan    bahwa  tanah wakaf  yang  teridentifikasi  di    Indonesia seluas  154  ha  oleh  Kementerian  Agama, yang  dapat  diperkirakan  mempunyai  nilai uang  sekitar  590  triliun  rupiah.  Mengutip Data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa,  luas  tanah  wakaf  di  Indonesia sebesar  48.812,62  ha  yang  tersebar  di 348.916  lokasi.  Dari  luas  tanah  wakaf tersebut, sebanyak 44,99% digunakan untuk membangun masjid,
28,23% untuk
mushalla,  10,59%  sekolah,  8,40%  untuk sosial  lainnya,  4,59%  untuk  makam  dan sisanya  sebesar  3,21%  untuk  pesantren (Wakaf  n.d.).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran  masyarakat  Muslim  di  Indonesia untuk  berwakaf  sudah  baik.  Aset  wakaf tersebut  jika  dikelola  dan  dimanfaatkan lebih  baik,  utamanya  yang  memiliki  nilai ekonomis    tentunya    akan    memberikan output    yang    bermanfaat    untuk    umat. Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  wakaf dapat berupa bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan, penyediaan rumah murah  bagi  rakyat  yang  tidak  mampu,  dan juga  bantuan  kesehatan  (Furqon,  “Model- Model  Pembiayaan  Wakaf  Tanah  Produktif 2016) Maka sangat jelas Ziswaf Khususnya Wakaf  produktif  ini  merupakan  aset  yang nyata jika di berdayakan.
Potensi  wakaf  di  Indonesia  sendiri dengan jumlah umat Muslim yang dermawan  diperkirakan  sebesar  10  juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000,00  hingga  Rp10.000.000,00 maka  paling  tidak  akan  terkumpul  dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Angka  tersebut  tentunya  sangat  fantastis untuk diberdayakan untuk ekonomi ummat dan pembangunan  Infastruktur. Dana  yang terkumpul nantinya akan di alihkan ke hal- hal  yang  produktif  untuk  pembangunan berkelanjutan  Indonesia.  Namun  istilah wakaf  masih  belum  familiar  di  tengah masyarakat  khususnya    atau  harta  tidak bergerak, seperti  bangunan dan tanah yang diperuntukkan hanya untuk tempat ibadah, kuburan,  pondok  pesantren,  rumah  yatim piatu  dan  pendidikan.  Pemanfaatan  harta wakaf  masih  pada  hal-hal  yang  bersifat fisik,  sehingga  tidak  memberikan  dampak ekonomi secara nyata terhadap
kemaslahatan  ummat.  Banyaknya  harta wakaf  yang  ada  nyatanya  belum  mampu mengatasi masalah kemiskinan (Kurniawan 2013). Dalam Teori Ekonomi pembangunan  di  sebutkan  bahwa  tujuan utamanya  ditujukan  untuk  meningkatkan taraf  hidup  penduduk  di  negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan  masalah-masalah  utamanya, yakni  kemiskinan,  pengangguran  dan pemerataan  (Aedy  2011).  Setelah  melihat potensi  wakaf  di  Indonesia  dan  dengan melihat  juga  tingkat  kemiskinan  di Indonesia,  maka  penting  untuk  membahas lebih  lanjut  bagaimana  wakaf  dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga wakaf  mampu  membantu  masyarakat miskin  dalam  mencukupi  kebutuhanya. (Lembaga et al., 1977)
selain    pengelolaan    pemberdayaan wakaf  menjadi   produktif  dibutuhkan  pula pengetahuan nazhir tentang   pelaporan yang sesuai   dengan   standar   yang   ada, dalam hal  ini  mengacu  pada  SAK  (Standar Akuntansi    Keuangan)    sebagai    salah    satu pedoman dalam pengelolaan keuangan.
Munculnya tuntunan dari  masyarakat agar  transparansi  dan  pelaporan  pengelolaan dana    abadi    wakaf    produktif  dikelola dengan   menggunakan    suatu standar   baku bagi      Laporan      Keuangan,  dimana    standar pelaporan  saat  ini  masih mengacu     pada standar     lama     yang menggunakan PSAK 109  tentang  akuntansi  zakat,  infak,  sedakah dikarenakan  belum  adanya  standar  khusus wakaf.      Berdasarkan      fenomena      tersebut, serta      melihat      telah    disahkannya      PSAK 112      tentang        Akuntansi      Wakaf,      maka
penulis    mencoba  mengungkapkan    telaah literasi   sebagai   masukan   bagi   lembaga wakaf maupun bagi nazhir.(Hasanah, 2021)

## KAJIAN TEORI

## A. Tinjauan Umum tentang Wakaf
Salah  satu  ibadah  yang  sangat penting  dan  bercorak  sosial  ekonomi adalah  wakaf(Veithzal  Rizal  ainal, 2016). Wakaf juga merupakan instrumen keuangan dan sumber pendapatan negara pada  masa  Nabi.(Senjiati  et  al.,  2020) Fathurrohman (2013) menyebutkan wakaf  sebagai  tindakan  hukum  waqif untuk  mengeluarkan  harta  miliknya,
dalam jangka waktu tertentu,
dimanfaatkan  secara  terus  menerus untuk kepentingan ummat maupun untuk kepentingan  lainnya  yang  berlandaskan prinsip syariat. Sedangkan Wakaf menurut  Undang-Undang  pasal  1  No.41 tahun  2004  tentang  wakaf  merupakan perbuatan hukum
waqif untuk memisahkan  dan  atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingan  guna  keperluan  ibadah  dan atau kesejahteraan umm menurut syariah.(Suryadi & Yusnelly, 2019)

## 1. Wakaf Tidak Bergerak
Dari  segi  pemindahan  zakat  di dalam  fikih  terdapat  dua  bentuk  wakaf yakni wakaf benda tidak bergerak (waqf al-iqar) dan wakaf benda bergerak (waqf al-  munqul).wakaf  benda  tidak  bergerak merupakan  benda  yang tetap tidak biasa untuk  di  pindahkan  dari  tempat  semula contohnya  ;  tanah,  rumah  atau  segala
sesuatu  yang  tetap.  Imam  Al-  Mawardi mengutarakan bahwa wakaf benda tidak bergerak merupakan sah. Adapun beberapa  pernyataan  para  ulama  atas keabsahan  wakaf  benda  tidak  bergerak Mazhab  Maliki,  Syafi‟i  dan  yang masyhur  di  kalangan  ulama  mazhab Hanbali  menyatakan  bahwa  tidak  ada perbedaan  antara  benda  tidak  bergerak dan  benda  bergerak  di  dalam  wakaf. semuanya  sah  dalam  wakaf.(Rafiqi, 2018)

## 2. Wakaf Produktif
Peraturan  UU  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  adalah  wakaf produktif  (Pasal  43  ayat  (2).  Secara bahasa produktif berarti mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat  dan  menguntungkan  .Munzir Qahaf  membagi  penggunaan  wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan  secara  langsung  dan  tidak langsung  wakaf  jenis  pertama  adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk  mencapai  tujuan,  seperti  masjid untuk  shalat,  sekolahan  untuk  belajar, rumah  sakit  untuk  mengobati  orang sakit.  Wakaf  jenis  pertama  ini  disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara  langsung,  melainkan  dikelola untuk  menghasilkan  sesuatu.  Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan.  Jenis  wakaf  kedua  ini disebut  wakaf  produktif.  (Khusaeri,
2015)

## B. Landasan Hukum Wakaf
Walaupun  wakaf  tidak  seperti zakat  yang  keberadaannya  disebutkan secara  eksplisit  di  dalam  Alquran, keberadaan  wakaf  tetap  diilhami  oleh ayat  ayat  Alqur'an,  Sunnah  Rasulullah saw dan dari riwayat para sahabat. Salah satu rujukan atau landasan yang
berkaitan dengan perintah berbuat kebaikan  dan  mengalahkan  harta  adalah seperti  dalam  Surah  Ali  Imran  ayat  92 “Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan  (yang  sem-purna),  sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang kamu  cintai,  dan  apa  saja  yang  kamu nafkahkan,  maka  sesungguhnya  Allah menge-tahuinya”.  Di  riwayat  kan,  Abu Thalhah  telah  mendengar  ayat  tersebut kemudian  ingin  mewakafkan  sebagian hartanya  berupa  kebun,  di  Birha’.  Ada pula  hadits  yang  d  tafsirkan  sebagai sumber  hukum  wakaf  yaitu  hadist  yang diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  r.a. “bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda :  Apabila  seorang  manusia  wafat,  maka terputuslah  amal  per-buatannya,  kecuali dari  tiga  hal,  yaitu  dari  sedekah  jariah (wakaf) atau ilmu yang bermanfaat, atau doa anak saleh” Para ulama menafsirkan sabda  Rasulullah  Saw  :  صدقة  ج  رية (sedekah  jariah)  dengan  wakaf,  bukan sebatas  wasiat  memanfaatkan  harta. karena  itulah  hampir  semua  hukum- hukum  wakaf  berdasarkan  hasil  ijtihad. Apabila  ajaran  Islam  telah  masuk  ke dalam  wilayah  ijtihadi  ulama,  maka semuanya  akan  menjadi  fleksibel,  dan terbuka  terhadap  segala  penafsiran- penafsiran  yang  baru,  dinamis  dan  akan selalu
berorientasi kepada
perkembangan zaman (futuristic). Sehingga  jika  ditinjau  dari  pedoman ajaran  islam,  wakaf  adalah  sebuah
potensi besar untuk memajukan kemaslahatan di masa depan .
Undang-  undang  No.41  2004 Tentang  Wakaf  juga  telah  mengikuti perkembangan  zaman  dan  paradigma baru.  Jika  di  lihat  dari  perkembangan sekarang  ini,  UU  Wakaf  tentu  saja menyatukan berbagai
macam pandangan.  Diantaranya  terdapat  pada pasal  16  ayat  3  tentang  bentuk-bentuk wakaf  benda  bergerak.  Kemudian  pasal 28,  29  dan  30  mengenai  wakaf  uang. Dengan  adanya  UU  ini  juga  membuat penyempurnaan  yang  lengkap,  Dimana Peraturan perundang-undangan atau konstitusi  sebelumnya  masih  sangat terbatas  pada  aturan  benda-benda  wakaf tak  bergerak  serta  peruntukkannya  lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah,  seperti  masjid,  musholla, pesantren, kuburan.(Dan et al., 2014)
C.  Teori Pembangunan Menurut  Myrdal  pembangunan diartikan sebagai pergerakan yang mengarah  keatas  demi  kepentingan social.  Beberapa  ahli  juga  berpendapat bahwa  pembangunan  ekonomi  bukan lagi  berfokus  pada  GNP,  tetapi  lebih memfokuskan perhatiannya pada kualitas  dan  kuantitas  dari  suatu  proses pembangunan.  Selama  beberapa  abad, pembangunan  ekonomi  di  definisikan setidaknya mengurangi kemiskinan,
pengangguran, meratakan distribusi pendapatan dan ketimpangan pembangunan  di  negara-  negara  dalam tahap berkembang. (Guru 2021) Menurut Elim Salim, konsep pembangunan  berkelanjutan  atau  yang sering  di  sebut  dengan  sustainable development merupakan
proses
pembangunan  yang  mengoptimalkan keuntungan dan manfaat SDA dan SDM, dengan mempotensialkan potensinya. (Kompas.com 2020)

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  studi  lapangan dengan  mengungkap  fakta  di  masyarakat. Penelitian  kualitatif  lapangan  lebih  terfokus pada observasi dan wawancara. Dalam hal ini yang  menjadi  objek  utamanya  adalah kecamatan  Manggala  Kota  Makassar.  Data Penelitian  di  ambil  berdasarkan  dua  sumber utama  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  didapatkan  dari  observasi  dan wawancara  langsung  dengan  beberapa  tokoh masyarakat dan staff KUA Manggala yang di anggap  memiliki  pemahaman  pengelolaan wakaf,  dan  didapat  dari  observasi  terhadap aktifivas  fenomena  pemberdayaan  umat melalui  lembaga  wakaf.  Sementara  data sekunder  di  peroleh  dari  buku,  jurnal, penelitian terdahulu, surat kabar, website dan artikel  lain  yang  memiliki  keterkaitan. Teknik pengumpulaln data dilakukan melalui observasi,  wawancara, dan sumber lain  yang telah  tersedia.Untuk  itu,  dalam  mengungkap realitas di  masyarakat,  penulis  menggunakan teori ethnometodologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Manggala merupakan salah  satu  bagian  dari  kota  Makassar  yang memiliki  luas  wilayah  24,14  kilometer persegi atau sekitar 13.17% dari luas wilayah yang  merupakan  salah  satu  dari  14 Kecamatan  dikota  Makassar.  Sejak  Tahun 2017  Kecamatan  ini  memiliki  7  kelurahan dengan  luas  24,14  km2.  Kelurahan  yang paling  luas  adalah  Tamanggapa  yaitu  7,62 km2, dibandingkan kelurahan yang wilayahnya  paling  kecil  di  Kecamatan Manggala  yaitu  Kelurahan  Borong  dan
Batua. Kelurahan Borong yaitu 1,92 km2 dan Batua  yaitu  1,91km2  .  Jika  ditinjau  dari ketinggian  permukaan  laut  masing-masing kelurahan  maka  Kelurahan  Antang  yang paling tinggi yaitu 24 meter diatas permukaan  laut  sedangkan  yang  terendah adalah  kelurahan  Borong  dan  kelurahan Bangkala  yang  hanya  memiliki  ketinggian kurang lebih 7 meter dari permukaan laut.
Penduduk Kecamatan Manggala terbagi  atas  tujuh  kelurahan,  diantaranya Kelurahan  Borong  berjumlah  19.033  jiwa, dengan  perincian  menurut  jenis  kelamin, laki-laki  9.420  jiwa  dan  perempuan  9.613 jiwa.  Kelurahan  Bangkala  berjumlah  29.642 jiwa,  dengan  perincian  menurut  jenis kelamin, laki-laki 14.832 jiwa dan perempuan 14.810 jiwa. Kelurahan Tamangapa  berjumlah  12.057  jiwa,  dengan perincian  menurut  jenis  kelamin,  laki-laki 6.174  jiwa  dan  perempuan  5.883  jiwa. Kelurahan Manggala berjumlah 21.079 jiwa, dengan  perincian  menurut  jenis  kelamin, laki-laki  10.535  jiwa  dan  perempuan  10.544 jiwa.  Kelurahan  Antang  berjumlah  31.936 jiwa,  dengan  perincian  menurut  jenis kelamin, laki-laki 15.906 jiwa dan perempuan  16.030  jiwa.  Kelurahan  Batua berjumlah  24.912  jiwa,  dengan  perincian menurut  jenis  kelamin,  laki-laki  12.674  jiwa dan perempuan 12.238 jiwa.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Manggala  didirikan  untuk  per- tama  kalinya  pada  15  Desember  2002  yang merupakan bentuk dari pemekaran salah satu kantor  cabang  Kecamatan  Panakukang. Pengelolaan wakaf KUA Kecamatan Manggala  sendiri  telah  berlangsung  sejak tahun 1992 hingga saat ini. Dalam
pelaksanaan  wakaf  di  KUA  Kecamatan Manggala  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  dan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Perwakafan  Benda  Tidak Bergerak dan Benda Bergerak.
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Manggala Kepala KUA : Ahmadjazil, S.Th.I.,M.Pd Penghulu :Drs. Sani Jamaluddin Pegawai : Herni. S
Perwakafan  yang  ada  di  Kecamatan Manggala  telah  dimulai  sejak  lama.  Aset tanah  wakaf  yang  ada  sekarang  berkisar  45 tanah  wakaf  dan  telah  digunakan  untuk kegiatan-kegiatan  keagamaan,  pendidikan dan  lain-lain.  Berikut  daftar  tanah  wakaf yang ada di Kecamatan Manggala:
Tanah Wakaf Kecamatan Manggala
N O Kelurah an Luas Tana h M 2 Juml ah Lok asi Sudah Sertifi kat Tah un 1 Borong 465 2 1 2001 - 2004 2 Bangka la 1232 2 1 1992 3 Taman gapa 5430 6 - 2003 - 2009 4 Mangg ala 2775 21 1 2005 5 Antang  8186 11 2 2003 - 2015 6 Batua 1034 3 - 2002 - 2018 (Sumber : KUA Kecamatan Manggala)
Jika  dilihat  dari  data  yang  telah penulis  peroleh,  dapat  dilihat  bahwa  cukup banyak  tanah  wakaf  yang  ada  di  Kecamatan Manggala  dan  akan  sangat  bermanfaat apabila  tanah  wakaf  tersebut  dikelola  secara profesional.  Tanah  wakaf  yang  ada  di  atas mayoritas adalah tanah wakaf yang diperuntukkan dalam pembangunan masjid.
Wakaf dikecamatan Manggala sepenuhnya dikelola oleh nadzir,selanjutnya penulis mengupulkan data – data dari beberapa narasumber berikut ini
NO Nama Jabatan 1 Ahmad jazil Kepala KUA 2 Hammad ,
S.Ag. M.Pd Staff Administrasi KUA 3 Abd Rahim Pegawai KUA
4 Abd Tahir Tokoh Masyarakat Islam Masjid Penulis  Melakukan  wawancara dan  observasi  langsung  di  lapangan dengan  menanyai  beberapa  narasumber yang berprofesi sebagai kepala KUA/penghulu, Staff Administrasi, pegawai  KUA,  Wakif  dan  Nadzir/Imam masjid. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis berkaitan dengan : 1. Pengetahuan Narasumber mengenai Wakaf Produktif
2. Standar  Pencatatan  Wakaf Produktif
3. PemanfaatanWakaf  Produktif
beserta pengelolaannya
4. Kendala yang di hadapi
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di- peroleh melalui observasi wawancara. maka,peneliti akan menjabarkan beberapa ha sil penelitian tersebut untuk menjawab perma salahan yang  diambil,Hasil  wawancara dengan informan di kecamatan manggala ko- ta Makassar
Berdasarkan Data yang diperoleh me- lalui  observasi  dan  wawancara  dari  pihak KUA Kecamatan Manggala dimana pendaftaran  harta  benda  wakaf  dari  tahun 1992 – 2018 tercatat sebanyak 45 pemberian wakaf  tidak  bergerak  berupa  tanah  yang sebagian  besar  di  pergunakan  untuk  saran ibadah berupa pembangunan Masjid, pondok pesantren dan panti asuhan. Selama ini pihak KUA  Kecamatan  manggala  belum  pernah mengelola  wakaf  dalam  bentuk  harta bergerak.
Wakaf      produktif      dapat  menjadi salah  satu    solusi  terhadap    masalah    yang terjadi  di  masyarakat    saat    ini.Selain pemberdayaan  wakaf      produktif      yang mensejahterakan  masyarakat,  dibutuhkan adanya  transparansi        dan        akuntabilitas laporan  keuangan    dari    pengelola    wakaf tersebut.dengan  terciptanya  aturan  baku  da- lam  hal  ini  tentang  akuntansi  zakat  memu- dahkan  pihak  pengelola  dalam  membuat laporan keuangan berdasarka standar. Maka dengan    hadirnya    PSAK   112    ten- tang  wakaf,    sehingga      pengelola    dana wakaf    dapat  membuat    laporan    sesuai dengan    standar  tersebut  dengan  tata  kelola yang  lebih  baik  guna  untuk    penyajian laporan      keuangan      yang  transparan  dan akuntabel dan sesuai prinsip akuntansi syari- ah.
Setelah  penantian  lama  hadirnya aturan  administrasi  wakaf, pada  tanggal   07 November    2018    DSAS-IAI      telah mengesahkan            PSAK      112:  akuntansi wakaf.    PSAK    112  yang akan mulai ber- laku efektif  pada  01 Januari  dengan Diter- bitkannya  PSAK    112    ini    untuk  menjawab kebutuhan  public  yang  mendesak  (public interenst  theory).  Sehingga  pengesahan PSAK 112 menjawab tantangan atas semakin meningkatnya  keinginan    masyarakat  atas pemberdayaan dan   pengelolaan wakaf yang baik,sesuai dengan standar  yang ada.
lahirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf, khusus mengatur  mengenai  wakaf  membawa  peru- bahan bagi perwakafan di indonesia,terutama lembaga  yang  terlibat  dalam  pengelolaan wakaf maupun bagi nazhir maupun waqif.
PSAK  112  Secara  umum  mengatur mengenai  perlakuan  akuntansi  atas  transaksi wakaf  yang dilakukan baik oleh nazhir mau- pun  waqif  yang  berbentuk    organisasi  dan badan    hukum.    PSAK    112    ini  dapat  pula diterapkan oleh nazhir perorangan.
Sehingga   dengan   hadirnya   Prinsip Standar        Akuntansi        Keuangan      (SAK- Syariah)   PSAK   112  mengenai   akuntansi wakaf  maka  baik nazhir maupun waqif per- orangan   serta   bagi   lembaga semisal  Ba- dan    wakaf    atau  Baitul  Wakaf  mempunyai pedoman      dalam      pelaporan  dana    wakaf. Pengimplementasian  PSAK  112  inimemper- mudah  pengelolaan  wakaf  oleh  nazhirdan waqifpada  Badan/lembaga        wakaf        baik lembaga  independen  maupun  lembaga  yang dibentuk pemerintah ataorganisasi.
Sebelumnya  untuk  transaksi  wakaf mengikuti    PSAK    109    tentang    Akuntansi Zakat,   Infak,   Sedekah,   serta   PSAK   45 tentang  organisasi  non  profit/nirlaba,  serta
PSAK  101      tentang      Penyajian      Laporan Keuangan    Entitas     Syariah.    Kehadiran PSAK   112  bagi    lembaga    yang   terlibat dalam      penghimpunan        wakaf        sebagai upaya  peningkatan  lembaga  yang  transparan danakuntabel.
Tujuan   PSAK  112 ini adalah  mem- berikan    pengaturan    mengenai  pengakuan, pengukuran,   penyajian,   dan pengungkapan atas    transaksi    wakaf    yang  dilakukan    baik oleh  entitas nazhirdan waqifyang   berbentuk organisasi   dan badan  hukum yang  selama ini  belum  di akomodir  oleh  PSAK  syariah yang    ada,  sehingga  menimbulkan  berbagai inkonsistensi dalam penerapannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Wakaf Produktif di Kecamatan
Manggala  Kota  Makassar  terbilang  masih sangat  sedikit,  tapi  bisa  dikatakan  belum menjadi  salah  satu  instrument  pembangunan berkelanjutan  bagi  masyarakatt  sekitar. Beberapa  kendala  yang  di  hadapi  adalah kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang wakaf  produktif,  kurangnya  komunikasi pihak KUA,nadzir terkait pelaporan pemberdayaan  wakaf  produktif  dan  metode pencatatan  wakaf  di  kecamatan  manggala belum  sesuai  dengan  metode  Akuntansi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dan, P., Megawati, D., Syariah, F., Hukum, D., Islam, U., Sultan, N., Riau, S. K., Kunci, K., & Wakaf, : (2014). Pengelolaan Dan
Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. Hukum Islam , XIV (1), 104– 124.

## Hasanah, I. (2021). MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH
UMAT BERDASARKAN PSAK 112 .
3 (November 2020).
Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat ,
12 (1), 77. https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.11 85
Lembaga, P., Wakaf, N., & Ibadurrahman, L. N. W. (1977). AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA
PERKEBUNAN LEMBAGA NAZIR WAKAF ( LNW ) IBADURRAHMAN DURI . 111–130.
Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 6 (02), 191. https://doi.org/10.30868/am.v6i2.307
Senjiati, I. H., Malik, Z. A., Ridwan, I. L., & Irwansyah, S. (2020). Management of Waqf Assets at Waqf Institutions in
Indonesia . 409 (SoRes 2019), 297–302. https://doi.org/10.2991/assehr.k.20022 5.062
Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 2 (1), 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019. vol2(1).3698
Veithzal Rizal ainal. (2016). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ziswaf , 9 , 1–16.
Adiput.  2020.  "UU  41  tahun  2004  tentang Wakaf."
https://www.jogloabang.com/pustaka/ uu-41-2004-wakaf 1.
Aedy, Hasan. 2011. Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi  Komparasi. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. "Wakafsebagai  Instrumen  Ekonomi Pembangunan Islam." Economica:
Jurnal  Ekonomi  Islam  –  Volume  9, Nomor  1  ISSN:  2085-9325  (print); 2541-4666 (online) 151 - 177.
Furqon, Ahmad. 2016. "“Model-Model
Pembiayaan  Wakaf  Tanah  Produktif."
Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5 (1): 1.
Guru,  Ruang.  2021.  "Menurut  pernyataan Dudley  Seers  (1973),  pembangunan." https://roboguru.ruangguru.com/quest ion/menurut-pernyataan-dudley-seers- 1973-pembangunan-ekonomi- sebaiknya-lebih-berorientasi-kepada- 3_QU-CQD9DFRN.
Indonesia,  Badan  Pusat  Statistik.  2020. "Persentase  Penduduk  Miskin  Maret 2020  naik  menjadi  9,78  persen." https://www.bps.go.id/pressrelease/20 20/07/15/1744/persentase-penduduk- miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78- persen.html#:~:text=Pada%20Maret%2 02020%2C%20secara%20rata,%2D%2 Frumah%20tangga%20miskin%2Fbula n. 1.
Indonesia,  dwisatriaws  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik. 2010.  "Artikel  Hukum  [Umum  - General]." http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/u mum/63-rancangan- peraturan/rancangan-peraturan- pemerintah/2301-rancangan-undang- undang-tentang-aparatur-sipil- negara.html#:~:text=Tujuan%20Nasion al%20seperti%20tercantum%20dalam, perdamaian%20abadi%2C%20dan%2 0keadilan%20s 1.
Kompas.com.  2020.  "Konsep  Pembangunan Berkelanjutan:  Tujuan  dan  Indikator." https://www.kompas.com/skola/read/ 2020/02/21/070000369/konsep- pembangunan-berkelanjutan-tujuan- dan-indikator?page=all.
Kurniawan, Muhammad. 2013. "Wakaf
Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi
Umat." ASAS  JURNAL  HUKUM  DAN EKONOMI ISLAM Vol 5, No 1 43.
Medias, Fahmi. 2017. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam." La_Riba  4 (1) https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.is s1.art5. 71-86. Munir,  Zainal  Arifin.  2013.  "REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK." https://media.neliti.com/media/public ations/23663-ID-revitalisasi-
manajemen-wakaf-sebagai-penggerak- ekonomi-masyarakat.pdf 1-10.
Na’im,  Akhsan,  and  Hendry  Syaputra.  2011. - kewarganegaraan-suku-bangsa- agama-dan-bahasa-sehari-hari- penduduk-indonesia.pdf. Jakarta:
Katalog BPS.
Nur,  A.  (2020).  Mistisisme  tradisi  mappaden- dang  di  Desa  Allamungeng  Patue,  Ka- bupaten  Bone. Jurnal Khitah: Kajian Is- lam,  Budaya  dan  Humaniora , 1 (1),  1-
16.
Nur,  A.  (2021).  The  Culture  Reproduction  In the  Charles  Dickens’  Novel  “Great  Ex- pectations” (Pierre-Felix Bourdieu Theory). International  Journal  of  Cul- tural  and  Art  Studies , 5 (1),  10-20. https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4 866
Nur,  A.,  &  Makmur,  Z.  (2020).  Implementasi Gagasan  Keindonesiaan  Himpunan Mahasiswa  Islam;  Mewujudkan  Kon- sep  Masyarakat  Madani  Indonesian Discourse  Implementation  of  Islamic Student Association; Realizing Civil So- ciety Concept. Jurnal Khitah , 1 (1).
Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini. 2020.  "Pembangunan  Infrastruktur dalam  Islam:  Tinjauan  Ekonomi  dan Sosial  ." Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,
6(02),  2020,  203-211  Available  at http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jie 1-9.
Suci  Rahmalia,  dkk.  2019.  "PENGARUH
TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN  ,  DAN  KEMISKIAN." Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 1 Hal
21-36.
Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). So- cial Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. Jurnal Ilmu Komu- nikasi , 18 (3), 269-279.
Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. n.d. "Jumlah
Tanah  Wakaf  Seluruh  Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam." Departemen Agama Republik Indonesia. n.d.
Wakaf,  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  dan.
2021. "Jumlah Tanah Wakaf." http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wak af_prop.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWR qMkRsd2YrRmFlZz09.