## PENGARUH  REALISASI  BELANJA  MODAL  TERHADAP  BELANJA  DAERAH  DI KECAMATAN SUKASARI BANDUNG PERIODE 2011 - 2016
Hani Hatimatunnisani & Alen Dereas Putri

## ABSTRACT
The study aimed to know the influence of realization capital expenditure to  regional  expenditure  at  Kecamatan  Sukasari  Bandung.The  research  method used  a  quantitative  approach  method.  Data  was  analysed  using  simple  linear regression models and  t-test was employed to test the hypothesis with 5% level of significant.
The  results  of  the  data  showed  that  relationship  realization  capital expenditure and regional expenditure at Kecamatan Sukasari Bandung of 0,869 which means very strong with a coefficient of determination of 75,6% showed the influence  of  capital  expenditure  to  regional  expenditure  and  the  remaining 24,4% is influenced by other factors.
The  problem  that  arise  was  that  the  late  implementation  of  budget documents implementation of the regional work unit (DPA SKPD) and document implementation  of  budget  changes  (DPAP)  on  stucking  on  the  process  of activities to realize capital expenditure.The suggests given to the sub-district to have the attitude and a swift  movement to provide intensive warning to the city government  Bandung,  and  so  also  for  the  Bandung  city  government  to  quickly respond to warnings provided by the sub-district to accelerate the determination of DPA SKPD and DPAP for activities immediately realized.
Keywords : Realization Capital Expenditure, Regional Expenditure

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendanaan  belanja  bagi  pemerintah daerah disamping sumber - sumber pendapatan yang lain. Dana alokasi umum merupakan dana yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  alokasi  umum  dan  pendapatan asli  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  sumber  utama  yang  membiayai  belanja  daerah  karena jumlahnya  yang  signifikan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  posisi  dana  alokasi  umum  dan pendapatan  asli  daerah  memegang  peranan  yang  sangat  vital  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 4 NO 1
JANUARI 2018
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah daerah memiliki kebebasan  yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila prioritas belanja antara suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda satu sama lainnya. Prioritas belanja daerah akan sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah, salah satunya  realisasi  belanja  modal  pemerintah  daerah.  Rencana  strategis  pemerintah  daerah merupakan  gambaran  apa  yang  diinginkan  pemerintah  daerah  atau  kota  di  masa  yang  akan datang atas asset atau kekayaan daerah yang manfaatnya akan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh aparatur dan masyarakat, dan realisasi belanja modal merupakan upaya atau tindakan  mewujudkan  pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  menambah  aset  tetap  atau  investasi dalam rangka pembentukan modal yang ada yang akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode  tertentu,  sehingga  rencana  strategis  pemerintah  daerah  dan  realisasi  belanja  modal memegang  peranan  dalam  menentukan  struktur  dan  arah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara Dan Peraturan Pemerintahan Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  bahwa  Kepala  SKPD  selaku Pengguna  Anggaran  /  Pengguna  Barang  Wajib  menyusun  dan  menyampaikan  Laporan Keuangan yang salah satu isinya meliputi Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Catatan Atas  Realisasi  Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Daerah Kecamatan Sukasari Tahun 2011 Sampai Dengan 2016.
Kecamatan Sukasari Bandung yang merupakan salah satu bagian eks wilayah Bojonegara dengan luas tanah 627,5 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 67.904 jiwa. Berdasarkan uraian di  atas  maka  penelitian  ini  dilakukan  pada  Kecamatan  Sukasari  Bandung  guna  mengetahui bagaimana pengaruh realisasi belanja modal terhadap belanja daerah.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  Penulis  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui seberapa besar realisasi belanja modal mempengaruhi belanja daerah pada Kecamatan Sukasari Bandung periode tahun 2011-2016

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Akuntansi Belanja
Kebijakan  akuntansi  belanja  berdasarkan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  pada Pemerintahan Kota Bandung menjelaskan bahwa:
a. Kebijakan  akuntansi  belanja  bertujuan  untuk  mengatur  perlakuan  akuntansi  belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran atau penilaian dan pertanggungjawaban;
b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah  Kota  Bandung  atau  sebagai  penurunan  aktiva  dan  atau  kenaikan  utang  yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
c. Belanja  diklasifikasikan  menurut  urusan  pemerintahan  sebagai  urusan  wajib  dan  urusan pilihan,  serta  menurut  fungsi  dan  pusat  pertanggungjawabannya  dirinci  berdasarkan kelompok,  jenis,  obyek  belanja,  sedangkan  pusat  pertanggungjawabannya  dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi pemerintah Kota Bandung;
d. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan;
e. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak  terkait  secara  langsung  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemerintahan  pada  SKPD berkenaan;
f. Kelompok  belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
g. Belanja  barang  dan  jasa  digunakan  untuk  pengeluaran  pembelian  atau  pengadaan  barang yang  dinilai  manfaatnya  kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan  dan  atau  pemakaian  jasa  dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
h. Belanja modal digunakan untuk  pengeluaran  yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
i. Belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja  modal  diakui  pada  saat  aktiva  atau  jasa  yang  dibeli telah diterima dan atau hak kepemilikannya telah berpindah;
j. Koreksi  atas  pengeluaran  belanja  (penerimaan  kembali  belanja),  yang  terjadi  pada  periode pengeluaran  belanja  dibukukan  sebagai  pengurang  belanja.  Apabila  diterima  pada  periode berikutnyadibukukan  sebagai  penambah  ekuitas  dana  lancar  (menambah  pendapatan lainnya);
k. Belanja  diukur  dengan  menggunakan  mata  uang  rupiah  pada  saat  terjadi  pengeluaran  kas. Belanja  yang  diukur  dengan  mata  uang  rupiah  berdasarkan  kurs  BI  pada  saat  terjadinya belanja.

## Definisi Belanja Modal
Definisi  belanja  modal  menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berdasarkan Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  “Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau inventaris yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk  didalamnya  adalah pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset”.
“Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  nantinya dapat  menambah  kekayaan  pemerintah  dan  dapat  dirasakan  manfaatnya  lebih  dari  satu  tahun anggaran”. (Mardiasmo, 2009:67).
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang dilakukan  untuk  menambah  asset  tetap  pemerintahan  yang  manfaatnya  lebih  dari  satu  periode akuntansi.

## Kriteria Belanja Modal
Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam Negeri  No.  13  Tahun  2006  untuk  mengetahui  apakah  suatu  belanja  dapat  dimasukan  sebagai
belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi asset tetap atau asset lainnya dan kriteria kapitalisasi asset tetap.
a. Asset  tetap  mempunyai  ciri  –  ciri  atau  karakteristik  sebagai  berikut  :  (1)Berwujud;  (2) Menambah asset pemerintah; (3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan (4) Nilainya relatif material.
b. Asset lainnya mempunyai ciri – ciri atau karakteristik sebagai berikut : (1) Tidak berwujud; (2) Menambah asset pemerintahan; (3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan (4) Nilainya relatif material.
c. Kapitalisasi asset tetap
Untuk  kriteria  kapitalisasi  asset  tetap,  diharapkan  entitas  dapat  menetapkan  kebijakan akuntansi  mengenai  batasan  minimal  nilai  kapitalisasi  suatu  asset  tetap  atau  asset  lainnya ( threshold  capitalization ),  sehingga  pejabat  atau  aparat  penyusun  anggaran  dan  atau penyusun  anggaran dan  atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai  pedoman dalam  penetapan  belanja  modal  baik  waktu  penganggaran  maupun  pelaporan  keuangan pemerintah.

## Jenis Belanja Modal
Dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam Negeri  No.  13  Tahun  2006,  belanja  modal  terdiri  dari  5  (lima)  jenis  belanja  modal  yang dikategorikan utama, diantaranya adalah :
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
e. Belanja Modal Fisik Lainnya

## Kategori Belanja Modal
Menurut Ghozali (2008:57) suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
a. Pengeluaran  tersebut  mengakibatkan  adanya  perolehan  asset  tetap  atau  asset  lainnya  yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
b. Pengeluaran  tersebut  melebihi  batasan  minimum  kapitalisasi  asset  tetap  atau  asset  lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
c. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

## Definisi Belanja Daerah
Belanja daerah menurut IASC Framework (Halim, 2002:73) “Biaya atau belanja daerah merupakan  penurunan  dalam  manfaat  ekonomi  selama  periode  akuntansi  dalam  bentuk  arus keluar, atau deflasi asset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.
Sedangkan  menurut  Undang  -  Undang  No.  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  “Belanja  daerah  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.
Definisi  belanja  daerah  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005,  “Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas
dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.
Definisi  belanja  daerah  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006, “Belanja  adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih”.
Belanja  diakui  pada  saat  terjadinya  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  Negara  atau daerah.  Khusus  pengeluaran  melalui  bendahara  pengeluaran,  pengakuannya  terjadi  pada  saat pertanggungjawaban  atas  pengeluaran  tersebut  disahkan  oleh  unit  yang  mempunyai  fungsi perbendaharaan.
“Belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana,  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek  belanja”.  (Peraturan  Walikota  Bandung,  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, 2011:42).
Belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan.
Belanja  penyelenggaraan  urusan  wajib  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang diwujudkan  dalam  bentuk  peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

## Kelompok Belanja Daerah
Dalam  rangka  memudahkan  penilaian  kewajaran  biaya  suatu  program  atau  kegiatan, berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.58  Tahun  2005  belanja  dikelompokan  menjadi  belanja tidak langsung dan belanja langsung ;
a. Kelompok Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program  dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi  menurut jenis belanja,  terdiri  dari  :  (1)  Belanja  Pegawai;  (2)  Belanja  Bunga;  (3)  Belanja  Subsidi;  (4) Belanja  Hibah;  (5)  Belanja  Bantuan  Sosial;  (6)  Belanja  Bagi  Hasil;  (7)  Belanja  Bantuan Keuangan; dan (8) Belanja Tidak Terduga.
b. Kelompok Belanja Langsung Belanja  langsung  yaitu  belanja  yang  terkait  langsung  dengan  produktivitas  kegiatan  atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari : (1) Belanja Hibah; (2) Belanja Bantuan Sosial; (3) Belanja Pegawai; (4) Belanja Barang dan Jasa; dan (5) Belanja Modal.

## Jenis Belanja Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  secara  umum  belanja daerah dalam APBD dikelompokan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :
a. belanja administrasi umum,
b. belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik,
c. belanja modal,
d. belanja transfer, dan
e. belanja tak tersangka.

## Klasifikasi Belanja Daerah
Menurut Nurlan Darise (2008:138) belanja daerah diklasifikasikan menurut:
a. Fungsi Klasifikasi  menurut  fungsi  adalah  klasifikasi  yang  didasarkan  pada  fungsi  -  fungsi  utama pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Klasifikasi  belanja menurut  fungsi  terdiri  dari klasifikasi  belanja berdasarkan urusan pemerintah  yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota.
b. Organisasi
Yang  dimaksud  dengan  klasifikasi  belanja  menurut  organisasi  pemerintahan  daerah  seperti kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas,  badan lembaga teknik daerah, kecamatan dan kelurahan.
c. Program dan Kegiatan
Klasifikasi  belanja  menurut  program  dan  kegiatan  disesuaikan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan organisasi pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2015:3),  menjelaskan  metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  4 (empat) kata kunci  yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri - ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara - cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara - cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara - cara  yang  digunakan.  Sistematis  artinya,  proses  yang  digunakan  dalam  penelitian  itu menggunakan langkah - langkah tertentu yang bersifat logis.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian dengan  menggunakan  metode  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  adalah  metode  yang  menganalisis data  dalam  bentuk  angka  dan  perhitungan  dengan  menggunakan  metode  statistik,  sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. (Sugiyono, 2009:15)

## Definisi Operasional Variabel
Operasional  variabel  adalah  definisi  yang  menjadikan  variabel  -  variabel  yang  diteliti menjadi  operasional    dalam  kaitannya  dengan  proses  pengukuran  variabel  -  variabel  tersebut. Tujuan  dilakukannya  deskripsi  variabel  operasional  adalah  untuk  menjelaskan  makna  variabel penelitian.  Setiap  variabel  diukur  berdasarkan  indikator  variabel.  Variabel  adalah  gejala  yang tampak  dan  dapat  diamati  untuk  menunjukan  bahwa  variabel  itu  terjadi.  Hal  ini  dibuat  agar dalam  teori  dan  prakteknya  maka  dari  setiap  variabel  saling  berhubungan  sehingga  keterikatan isi laporan menjadi lebih jelas.
Menurut  hubungan  satu  variabel  dengan  variabel  yang  lain  maka  macam  -  macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2015:64)
a. Variabel  Independen,  variabel  ini  sering  disebut  sebagai  variabel  stimulus,  predictor, antecedent. Disebut juga variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang  menjadi  sebab  perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen  (terikat).  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Realisasi Belanja Modal (variabel X).
b. Variabel Dependen, variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Disebut juga variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,  karena  adanya  variabel  bebas.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  variabel  terikat  yaitu Belanja Daerah (variabel Y). skala pengukuran (Sugiyono, 2012:92) yang digunakan adalah skala rasio.
Skala  pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala  rasio,  dimana  skala  ini  adalah  skala interval yang benar - benar memiliki nilai nol mutlak. Dengan demikian skala rasio menunjukan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2015:119), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek  atau  subjek  yang  dipelajari,  tetapi  meliputi  seluruh  karakteristik  atau  sifat  yang  dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  laporan  keuangan  Kecamatan Sukasari Bandung.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara dalam penentuan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan purposive  sampling ,  yakni  suatu  teknik pengambilan data sampel yang didasarkan oleh pertimbangan tertentu, yaitu keterbatasan waktu dan  data  penelitian  sehingga  tidak  dapat  mengambil  sampel  yang  besar  dan  jauh.  Menurut Sugiyono  (2012:126)  menjelaskan  bahwa purposive  sampling adalah  teknik  penentuan  sampel dengan pertimbangan tertentu.
Dalam  hal  ini  pengambilan  sampel  berdasarkan  ketersediaan  data  penelitian  di Kecamatan  Sukasari  Bandung.  Sehingga  sampel  yang  diambil  adalah  laporan  realisasi  belanja modal dan belanja daerah selama 6 (enam) tahun, yakni periode 2011 - 2016.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Realisasi Belanja Modal Di kecamatan Sukasari Bandung
Berikut adalah Realisasi Belanja Modal di Kecamatan Sukasari Bandung selama 6 tahun.
Tabel 1. Realisasi  Belanja Modal di Kecamatan Sukasari Bandung Periode 2011 – 2016 Tahun Belanja Modal Selisih % Ket 2011 3,021,961,900 - - - 2012 3,415,114,802 393,152,902 13 Naik

## Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari, diolah Penulis (2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  belanja  modal  tertinggi  sebesar Rp.3,415,114,802  atau  mengalami  kenaikan  sebesar  13%  terjadi  pada  tahun  2012,  sedangkan terendah  sebesar  Rp.1,800,131,650  atau  mengalami  penurunan  sebesar  22%  terjadi  pada  tahun 2016, dengan total belanja modal selama 6 tahun sebesar Rp.16,798,898,351 dengan rata  – rata sebesar Rp.2,799,816,392 pertahun.

## Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Di Kecamatan Sukasari Bandung
Berikut adalah data mengenai Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung selama 6 tahun.
Tabel 2 Realisasi Belanja Daerah di Kecamatan Sukasari Bandung Periode 2011 – 2016 Tahun Belanja Daerah Selisih % Ket 2011 11,424,252,321 - - - 2012 9,717,579,622 (1,706,672,699) (15) Turun 2013 8,516,608,704 (1,200,970,918) (12) Turun 2014 12,243,518,700 3,726,909,996 44 Naik 2015 15,310,601,615 3,067,082,915 25 Naik 2016 18,009,601,639 2,699,000,024 18 Naik Jumlah 75,222,162,601 - - - Rata- rata 12,537,027,100 - - -

## Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari, diolah Penulis (2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  belanja  daerah  tertinggi  sebesar Rp.18,009,601,639  atau  mengalami  kenaikan  sebesar  18%  terjadi  pada  tahun  2016,  sedangkan terendah  sebesar  Rp.8,516,608,704  atau  mengalami  penurunan  sebesar  12%  terjadi  pada  tahun 2013, dengan total belanja daerah selama 6 tahun sebesar Rp.75,222,162,601 dengan rata – rata sebesar Rp.12,537,027,100 pertahun.
2013 2,966,507,579 (448,607,223) (13) Turun 2014 3,301,535,760 335,028,181 11 Naik 2015 2,293,646,660 (1,007,889,100) (31) Turun 2016 1,800,131,650 (493,515,010) (22) Turun Jumlah 16,798,898,351 - - - Rata-rata 2,799,816,392 - - -

## Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  data  dimaksud  untuk  mengetahui  apakah  sampel  diambil  dari  populasi yang  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  yang  digunakan  adalah  uji Kolmogorov Smirnov dengan SPSS 20.
Tabel 3.

## Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Belanja Modal  Belanja Daerah Standardized Residual N 6 6 6 Normal Parameters a,B Mean 2799816391,83 33 12537027100,16 67 0E-7 Std. Deviation 626582223,990 35 3551879804,410 99 ,89442719 Most Extreme Differences Absolute ,272 ,200 ,329 Positive ,163 ,200 ,211 Negative -,272 -,129 -,329 Kolmogorov-Smirnov Z ,665 ,489 ,806 Asymp. Sig. (2-Tailed) ,768 ,971 ,534 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)
Dengan  kriteria  pengujian  adalah  Ho  ditolak  jika  nilai Asymp-Sig  (2-tailed)< 0,05  yang artinya  data  tidak  berdistribusi  normal,  dan  Ho  diterima  jika  nilai Asymp-Sig  (2-tailed)> 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.
Berdasarkan  Tabel  3.  dapat  diketahui  bahwa  nilai Asymp-Sig.  (2-tailed) untuk  Realisasi Belanja  Modal  sebesar  0,768,  Belanja  Daerah  sebesar  0,971,  karena  nilai Asymp-Sig.  (2- tailed) >0,05  maka  Ho  diterima  artinya  sampel  Realisasi  Belanja  Modal  dan  Belanja  Daerah berasal  dari populasi  yang berdistribusi normal.  Begitupun juga dengan nilai  residual diperoleh Asymp-Sig sebesar 0,534, ini berarti bahwa residu dari regresi juga berdistribusi normal.
Analisis Korelasi Pearson Product Moment (PPM) Koefisien  korelasi Pearson  Product  Moment dapat  digunakan  untuk  memberikan informasi  mengenai  derajat  atau  keeratan  hubungan  linier  antara  dua  variabel  dan  menunjukan arah  hubungan  antara  dua  variabel.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  SPSS  20,  maka  diperoleh  hasil  estimasi  besarnya  hubungan  antara  variabel  X dengan variabel Y seperti pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4.
Koefisien Korelasi Pearson Product Moment Correlations Belanja Modal Belanja Daerah Belanja Modal Pearson Correlation 1 ,869 * Sig. (2- Tailed) 0,024 N 6 6 Belanja Daerah Pearson Correlation ,869 * 1 Sig. (2- Tailed) 0,024 N 6 6
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)
Dari  Tabel  4.  di  atas  dapat  dilihat  Koefisien  Korelasi Pearson  Product  Moment antara realisasi  belanja  modal  terhadap  belanja  daerah  menunjukan  angka  sebesar  0,869.  Artinya hubungan antara Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah sebesar 0,869, hubungan ini termasuk  dalam  kategori  sangat  kuat.  Korelasi  positif  menunjukan  bahwa  hubungan  tersebut searah.  Artinya  jika  Realisasi  Belanja  Modal  meningkat  maka  Belanja  Daerah  juga  akan meningkat.
Untuk  melihat  hubungan  antara  variabel  Realisasi  Belanja  Modal  dan  Belanja  Daerah signifikan  atau  tidak,  dapat  dilihat  dari  angka  probabilitas (Sig )  sebesar  0,024  yang  lebih  kecil dari pada 0,05. Ketentuan menyatakan jika angka probabilitas < 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Jika angka probabilitas > 0,05 maka hubungan antara kedua  variabel  tersebut  tidak  signifikan.  Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  Realisasi  Belanja  Modal  dan  Belanja  Daerah  di  Kecamatan Sukasari Bandung.

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang menerangkan pola hubungan antara satu variabel X dengan variabel Y. Untuk mengetahui nilai dari persamaan regresi, maka Penulis melakukan pengelolaan data analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS 20.
Tabel 5.
Analisis Regresi Linier Sederhana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)
26335065952,545 4002382441,84 9 6,580 ,003 Belanja Modal 4,928 1,401 ,869 3,519 ,024
A. Dependent Variable: Belanja Daerah Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)
Berdasarkan Tabel 5. Diperoleh persamaan regresi yaitu:
Y = 26.335.065.952,545 + 4,928X
Dari  persamaan  di  atas  dapat  diartikan  nilai  konstanta  Rp.26.335.065.952,545,- menyatakan bahwa jika Realisasi Belanja Modal (X)  bernilai 0, maka besarnya Belanja Daerah adalah  Rp.26.335.065.952,545,-  Sedangkan  koefisien  regresi  sebesar  4,928  menyatakan  bahwa setiap  penambahan  Rp.1,-  Realisasi  Belanja  Modal  akan  menambah  Belanja  Daerah  sebesar Rp.4,928.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  digunakan  sebagai  upaya  untuk  melihat  besarnya  pengaruh  atau sumbangan  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Koefisien  determinasi  merupakan  kuadrat dari koefisien korelasi ( 𝑅 2 ). Adapun nilai koefisien determinasi antara Realisasi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah dapat dilihat sebagai berikut ;
Tabel 6.

## Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,869 a ,756 ,695 1962335086,37597 a. Predictors: (Constant), belanja modal
Sumber : Output SPSS, data diolah oleh Penulis (2018)
Nilai  koefisien  determinasi  ( 𝑅 2 atau  R  square)  sebesar  0,756  atau  75,6%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Realisasi  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap  Belanja  Daerah  sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  yang  dilakukan  mengenai  pengaruh Realisasi  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kecamatan  Sukasari  Bandung  selama  6 tahun (2011 – 2016), maka Peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : a.  Belanja  Modal  tertinggi  sebesar  Rp.3,415,114,802  atau  mengalami  kenaikan  sebesar  13% terjadi  pada  tahun  2012,  sedangkan  terendah  sebesar  Rp.1,800,131,650  atau  mengalami penurunan sebesar 22% terjadi pada tahun 2016, dengan total belanja modal selama 6 tahun sebesar Rp.16,798,898,351 dengan rata - rata sebesar Rp.2,799,816,392 pertahun.
b.  Belanja Daerah tertinggi sebesar Rp.18,009,601,639 atau mengalami kenaikan sebesar 18% terjadi  pada  tahun  2016,  sedangkan  terendah  sebesar  Rp.8,516,608,704  atau  mengalami penurunan sebesar 12% terjadi pada tahun 2013, dengan total belanja daerah selama 6 tahun sebesar Rp.75,222,162,601 dengan rata - rata sebesar Rp.12,537,027,100 pertahun.
c.  Hubungan Realisasi Belanja Modal dengan Belanja Daerah sangat kuat dengan diperolehnya korelasi  sebesar 0,869, sedangkan Koefisien Determinasi  sebesar 75,6%  menunjukan besar pengaruh belanja modal terhadap belanja daerah dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
d.  Sehubungan dengan data yang diperoleh, dalam proses belanja daerah mengalami hambatan dalam  merealisasikan  belanja  modal  dikarenakan  terlambatnya  penetapan  DPA  SKPD, DPAP  dan  system,  prosedur  keuangan  belum  seluruhnya  dapat  mengakomodir  kebutuhan SKPD,  sehingga  perlu  diantisipasi  dengan  meminta  pihak  Pemerintah  Kota  Bandung  yang diharapkan  dapat  mempercepat  penetapan  DPA  dan  DPAP  SKPD  sehingga  kegiatan  dapat segera terealisasikan.

## Saran
Berdasarkan pembahasan serta analisis  yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai Pengaruh  Realisasi  Belanja  Modal  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kecamatan  Sukasari  Bandung, maka  Peneliti  mencoba  memberikan  masukan  berupa  saran  yang  diharapkan  bermanfaat  bagi Kecamatan Sukasari Bandung, diantaranya sebagai berikut:
a.  Sebaiknya  kepada  pihak  kecamatan  untuk  memiliki  sikap  dan  gerak  yang  sigap  untuk memberikan  peringatan  yang  intensif  kepada  Pemerintah  Kota  Bandung,  dan  begitu  pula untuk  pihak  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  cepat  tanggap  terhadap  peringatan  yang diberikan oleh pihak kecamatan untuk mempercepat penetapan DPA SKPD dan DPAP agar kegiatan segera terealisasikan.
b.  Mengadakan  pelatihan  mengenai  penatausahaan  atau  pengelolaan  keuangan,  teknis pengadaan  barang  jasa,  pengelolaan  asset  daerah  maupun  pelaporan  keuangan  terhadap pegawai  agar  pegawai  update  terhadap  sistem,  prosedur  yang  ada  di  dalam  pengelolaan keuangan  Kecamatan  Sukasari  Bandung  dan  memperkecil  resiko  kesalahan  dalam menjalankan sistem, prosedur pengelolaan keuangan.
c.  Sebaiknya  bagian  yang  berwenang  dalam  memberikan  informasi,  agar  segera mensosialisasikan  mengenai  kejelasan  aturan  dan  kebijakan  dalam  penyerapan  anggaran kegiatan sesuai aturan yang berlaku agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung No. 542 Tahun 2008 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keungan Daerah
Peraturan Walikota Bandung No. 1053 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2011 Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2012 Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2013 Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2014
Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2015 Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Sukasari Bandung Tahun 2016
Buku – Buku Ilmiah Ali, Hasan. Marketing. (2008). Media Pressindo: Yogyakarta. Darise, Nurlan. Akuntansi Keuangan Daerah. (2008). PT.Indeks: Jakarta.
Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. (2002). Salemba Empat: Jakarta.
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (2009). Andi: Yogyakarta.
Sarwono,  Jonathan.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  (2006).  Graha  Ilmu:
Yogyakarta.
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. (2009). Alfabeta: Bandung.
Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D). (2010). Alfabeta:
Bandung.
Metode Penelitian Pendidikan. (2011). Alfabeta: Bandung. Metode Penelitian Bisnis. (2012). Alfabeta: Bandung. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (2014). Alfabeta: Bandung. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (2015). Alfabeta: Bandung.