## Volume 4 Nomor 1 (2023) Pages 01 – 12
Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan
Murabahah Bank Umum Syariah 2010-2017
Yulia Fithriany Rahmah 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email  : yulia.fithriany@uinsgd.ac.id 1
Received: 2023-01-11; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang masih belum sesuai dengan potensi yang ada dan pencapaian kinerja bank-bank syariah yang belum ideal. Agar dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  harapan,  maka  bank-bank  syariah  dituntut  mampu  menekan pembiayaan bermasalah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya, dan untuk itu perlu dijelaskan determinan pembiayaan bermasalah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, serta implikasinya  terhadap  pertumbuhan  produk-produk  andalannya,  khususnya  produk  pembiayaan murabahah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Jenis penelitian  adalah  penelitian  kuantitatif  dan  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dan induktif. Obyek penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah beroperasi aktif selama  periode  penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  laporan  kinerja keuangan bank-bank umum syariah, data pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada periode tahun 2010 sampai  2017,  juga  ditunjang  dengan  data  hasil  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan metode  dokumentasi,  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  deskriptif  dan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selama periode tahun 2010-2017, telah terjadi pengaruh  positif  kinerja  keuangan  Bank  Umum  Syariah    terhadap  pertumbuhan  produk  pembiayaan murabahah .  Dari  tingkat  signifikansi  yang  diperoleh,  variabel  kinerja  keuangan  bank  umum  syariah telah  memberikan  kontribusi  positif  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  produk  pembiayaan murabahah . Hal ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan sangat penting terus ditingkatkan agar juga mampu  mendukung  pertumbuhan  produk  pembiayaan murabahah sebagai  produk  utama  bank-bank umum syariah.

## Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah; Bank Umum Syariah

## Abstract
This research is motivated by the condition of the development of Islamic banking in Indonesia which is still not in accordance with the existing potential and the performance policies of Islamic banks that are  not  yet  ideal.  In  order  to  grow  and  develop  as  expected,  sharia  banks  are  required  to  be  able  to suppress non-performing financing in order to improve their financial performance, and for this it is necessary  to  explain  the  determinants  of  non-performing  financing,  their  influence  on  the  financial performance of Islamic banking, and their impact on the growth of their flagship products, especially murabahah financing products. The approach used in this study is a juridical-empirical approach. This type of research is quantitative research and the method used is descriptive and inductive methods. The research object is all Islamic Commercial Banks in Indonesia which have been operating actively during the research period. The type of data used is secondary data in the form of financial performance reports of Islamic commercial banks, data on economic growth and inflation in the period 2010 to 2017, also
equipped with data from interviews. Data collection techniques using the documentation method, and data analysis techniques used are descriptive analysis techniques and inductive analysis. The results of the study show that during the 2010-2017 period, there has been a positive influence on the financial performance of Islamic Commercial Banks on the growth of murabaha financing products. From the level of significance obtained, the variable financial performance of Islamic commercial banks has made a  significant  positive  contribution  to  the  growth  of  murabaha  financing  products.  This  explains  that financial performance is very important to continue to be improved so that it is also able to support the growth of murabaha financing products as the main product of sharia commercial banks.
Keywords: Financial Performance; Murabaha Financing Growth; Sharia Commercial Banks.

## Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  uraian  masalah,  maka  hendak  dilakukan  penelitian  yang  komprehensif mengenai kaitan faktor-faktor fundamental baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja  perbankan  syariah,  baik  pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsungnya  dengan memperhitungkan variabel NPF ( non performing financing ) sebagai unsur atau problem yang sangat kritis pada perbankan
Seperti  halnya  perbankan  konvensional,  bahwa  produk-produk  perbankan  syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwasanya kegiatan usaha bank syariah meliputi 3 pokok kegiatan  yakni  penghimpunan  dana  masyarakat,  penyaluran  dana  langsung  maupun  tak langsung, dan jasa layanan. Pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun dalam bentuk lainnya. Pada kegiatan penyaluran dana terdiri  dari  kegiatan  jual  beli,  sewa  dan  kegiatan  investasi.  Sedangkan  pada  kegiatan  jasa layanan yaitu seperti jasa kartu debit dan kartu pembiayaan, pembelian atas surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah, sistem atau program penitipan yang sesuai dengan prinsip syariah dan jasa-jasa lainnya.
Dari ketiga jenis produk yang dipasarkan perbankan syariah ini, yang dominan dan jadi produk  utama  atau  produk  andalan  perbankan  syariah  di  Indonesia  khususnya  menurut beberapa  pakar  yaitu  produk  Wadiah  (simpanan  Al-Wadiah), Mudharabah (simpanan Mudharabah), Musyarakah (pengelolaan  aset  bersama)  dan Murabahah (pembiayaan Murabahah ).  Dari  jenis  kegiatan  penyaluran  dana,  bahwa  pembiayaan murabahah yang didasarkan pada konsep jual beli sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi  perbankan  syariah  maupun  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  di  dunia  termasuk  di Indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif. Syafi’i  Antonio  mendefinisikan murabahah adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati  (Antonio,  2010).  Lembaga  keuangan  syariah baik perusahaan pembiayaan syariah dan perbankan syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai  model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di  Indonesia, portofolio  pembiayaan murabahah mencapai  70‐80%.  Kondisi  demikian  ini  tidak  hanya  di Indonesia, namun juga terjadi pada bank‐bank syariah di dunia, seperti di Malaysia dan Pakistan (Prayogo, 2011).
Sejumlah  alasan  diajukan  untuk  menjelaskan  popularitas murabahah dalam  operasi investasi perbankan syariah: (i) murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan  dibandingkan  dengan  sistem  bagi  hasil  ( musyarakah dan mudharabah ),  cukup memudahkan;  (ii) mark‐up dalam murabahah dapat  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga memastikan bahwa bank dapat  memperoleh keuntungan yang sebanding  dengan keuntungan bank‐bank  yang  berbasis  bunga  yang  menjadi  saingan  bank‐bank  syariah;  (iii) murabahah menjauhkan  ketidakpastian  yang  ada  pada  pendapatan  dari  bisnis‐bisnis  dengan  sistem  bagi
hasil  dan  (iv) murabahah tidak  memungkinkan  bank‐bank  syariah  untuk  mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan dalam murabahah adalah hubungan kreditur dan debitur (Prayogo, 2011).
Sesuai  dengan  fakta  bahwa  produk  pembiayaan murabahah menjadi  primadona  utama perbankan  syariah,  maka  pertumbuhannya  tentu  haruslah  menjadi  perhatian  utama  pula. Dengan kata lain bahwa kinerja keuangan perbankan yang positif idealnya linear pula dengan pertumbuhan produk pembiayaan murabahah , dan dugaan ini perlu dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan temuan-temuan dari beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa  produk-produk  pembiayaan  bank  syariah  merupakan  salah  satu  determinan  yang menentukan  kinerja  bank.  Misalnya  studi  yang  dilakukan  oleh  Fitri  S.  Lestari  (2014) menemukan  bahwa  variabel  ROE  berpengaruh  positif  meskipun  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, dan dalam pengujian secara simultan,  variabel  CAR,  NPF,  BOPO,  ROA,  ROE,  DPK  dan  FDR  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal  hingga  pembuatan  desain  penelitiannya  (Saebani,  2017).  Pendapat  lain  juga  sering menyebut  penelitian  kuantitatif  sebagai  suatu  pendekatan  penelitian.  Menurut  Arikunto pendekatan  penelitian  kuantitatif  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  banyak  dituntut menggunakan angka (Arikunto, 2013).
Selanjutnya, dalam mengkaji perspektif hukum  Islam  atau maqasid dari  penelitian ini, maka  peneliti  memerlukan  pendekatan  penelitian,  yaitu  pendekatan  yuridis-empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi dalam  kenyataannya  dalam  masyarakat  (Putra  &  Ahyani,  2022).  Penelitian  yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (Muhammad, 2004).
Jenis  data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder adalah data yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada.  Sumber data sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan data kepada  pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data sekunder adalah data yang  dikumpulkan  pada  suatu  waktu  tertentu  yang  dapat  menggambarkan  keadaan  atau kegiatan pada waktu tersebut, dalam hal ini adalah laporan keuangan pada setiap periode selama 8 tahun, dari tahun 2010 sampai 2017. Dipilihnya periode tersebut untuk tujuan mendapatkan data yang lebih up-to-date mengenai kinerja BUS, yaitu tahun 2017. Sedangkan rentang waktu selama  8  tahun  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan,  bahwa  penelitian  yang  menggunakan rentang waktu lebih lama akan semakin baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Pembiayaan murabahah yang  merupakan  akad  jual  beli  yang  sampai  saat  ini  masih mendominasi  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  perbankan  syariah  (BUS  dan  UUS)  di Indonesia.
Perkembangan  pembiayaan murabahah dari  11  BUS  yang  diteliti  dalam  periode  2010 sampai 2017 adalah sebagai berikut :

## Grafik 1 Perkembangan Pembiayaan Murahabah 11 BUS di Indonesia Periode 2010 - 2017
Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2019
Berdasarkan data pada grafik 4.18 menunjukkan bahwa nominal pembiayaan murabahah yang dikucurkan oleh BUS-BUS setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, besar pembiayaan m urabahah dari 11 BUS yang diteliti tercatat Rp.30 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2017 telah mencapai Rp.111 trililun sehingga meningkat 270% dibanding tahun 2010.
Meskipun secara nominal pembiayaan murabahah menunjukkan peningkatan pada setiap tahun,  namun  perlu  pula  dilihat  bahwa  tingkat  pertumbuhan  ( growth  rate )  pembiayaan murabahah BUS-BUS  dalam  periode  yang  diteliti  menunjukkan  trend  menurun,  seperti disajikan  dalam  grafik  4.20.  Selain  itu,  penyaluran  pembiayaan  tentu  memerlukan  perhatian terhadap  prinsip  kehati-hatian  dalam  perbankan  pada  umumnya  agar  pembiayaan  yang disalurkan berkualitas dan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.
Kualitas pembiayaan merupakan salah satu variabel internal perbankan yang  digunakan  dalam menilai  baik buruknya  kinerja  pembiayaan.  Penilaian kualitas pembiayaan diukur dengan melihat besaran cadangan penyisihan perbankan.  Semakin  besar  menandakan  semakin  buruk  kualitas  pembiayaan  bank.  Kualitas buruk pembiayaan perlu didukung pula dengan capital buffer yang diharapkan mampu menyerap kerugian dari pembiayaan.

## Grafik 2  Trend Pertumbuhan (Growth Rate) Pembiayaan Murahabah dari 11 BUS di Indonesia Periode 2010 - 2017
Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2019 Seperti  yang  dikaji  dalam  suatu  penelitian,  bahwa  Lembaga  keuangan  syariah  baik perusahaan  pembiayaan  syariah  dan  perbankan  syariah  pada  umumnya  telah  menggunakan murabahah sebagai  model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di  Indonesia, portofolio  pembiayaan  murabahah  mencapai  70‐80%.  Kondisi  demikian  ini  tidak  hanya  di Indonesia, namun juga terjadi pada bank‐bank syariah di dunia, seperti di Malaysia dan Pakistan (Prayogo,  2011).  Sedangkan  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  merupakan  pembiayaan  kedua yang disalurkan oleh bank syariah, bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Menurut
T A ( J u ta R p ) Tahun Total Pembiayaan Murabahah R a ta -ra ta T ingka t P e rt um buhan P e m bi a y a a n M ura baha h Tahun Trend  Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah BUS
Antonio (2010), hal tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan utama dari pendirian lembaga  keuangan  syariah  sebagai  upaya  kaum  muslimin  untuk  mendasari  segenap  aspek kehidupan  ekonominya  berlandaskan  Al-Qur’an  dan  sunnah,  yang  upaya  tersebut  dilakukan dengan menerapkan sistem profit and loss sharing atau bagi hasil.
Masih  relatif  kecilnya  jumlah  porsi  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  yang  disalurkan disebabkan  karena  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  cenderung  memiliki  risiko  dan ketidakpastian  jika  dibandingkan  dengan  pembiayaan  lainnya.  Walaupun  prinsip  bagi  hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi (Kurniawanti & Zulfikar, 2014).

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  kinerja keuangan  mempengaruhi  variabel  tidak  bebas  pertumbuhan  pembiayaan murahabah secara positif  dan  signifikan,  baik  kinerja  keuangan  bank  syariah  dengan  parameter  ROA  maupun dengan ukuran NOM.
Sebagaimana  dipahami  bahwa  pembiayaan  pada  aktivitas  ekonomi  adalah  kegiatan pinjam  meminjam.  Pinjam  meminjam  (memberikan  pinjaman,  meminjamkan)  termasuk perbuatan  tolong  menolong.  Apalagi  ketika  orang  membutuhkan  sesuatu  seperti  meminjam uang, maka hal itu boleh, namun dengan catatan berdasarkan ketentuan syariah dan digunakan untuk hal yang baik-baik seperti untuk akad jual beli dalam Islam, bukan sebaliknya untuk hal yang  dilarang  atau  diharamkan  dalam  Islam  seperti  meminjam  uang  untuk  judi,  untuk barang haram dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembiayaan  adalah  boleh  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  prinsip  tolong  menolong  dan tidak merugikan satu sama lainnya.
Unsur-unsur dalam pembiayaan ( financing ) antara lain:
1) Bank syariah Merupakan  badan  usaha  yang  memberikan  pembiayaan  kepada  pihak  lain  yang membutuhkan dana.
2) Mitra usaha/ partner
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3) Kepercayaan
Bank  syariah  memberikan  kepercayaan  kepada  pihak  yang  menerima  pembiayaan bahwa  mitra  akan  memenuhi  kewajiban  untuk  mengembalikan  dana  bank  syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan  kepada  mitra  usaha  sama  artinya  dengan  bank  syariah  memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
4) Akad
Akad  merupakan  suatu  kontrak  perjanjian  atau  kesepakatan  yang  dilakukan  antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
5) Risiko Setiap  dana  yang  disalurkan/diinvestasikan  oleh  bank  syariah  selalu  mengandung risiko  tidak  kembalinya  dana.  Risiko  pembiayaan  merupakan  risiko  kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
6) Jangka waktu
Merupakan periode  waktu yang diperlukan oleh  nasabah untuk  membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat  bervariasi antara  lain  jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan  jangka  panjang.  Jangka  pendek adalah  jangka  waktu  pembayaran  kembali  pembiayaan  hingga  satu  tahun.  Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran
kembali  antara  satu  hingga  tiga  tahun.  Jangka  panjang  adalah  jangka  waktu pembayaran yang lebih dari tiga tahun.
7) Balas jasa
Sebagai  balas  jasa  atas  dana  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah,maka  nasabah membayar  sejumlah  tertentu  sesuai  dengan  akad  yang  telah  disepakati  antara  bank syariah dan nasabah (Ismail, 2011).
Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh  kehati-hatian.  Hal  ini  ditujukan  agar  dalam  proses  pengelolaan  dana  oleh  pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian- kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:
1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati;
2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat;
3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.
Murabahah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain  menerima  sesuai  dengan  perjanjian  antara  ketentuan  yang  telah  dibenarkan  syara’  dan disepakati (Suhendi, 2011). Atau dalam pengertian yang lain, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan.  Dalam murabahah berdasarkan  pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (tidak dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah) (Karim, 2010). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh  (kredit),  melainkan  dapat  juga  dalam  bentuk  tunai  setelah  menerima  barang, ditangguhkan  dengan  membayar  sekaligus  dikemudian  hari  (PSAK  102  paragraf  8)  (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009).
Adapun dasar hukum yang membolehkan jual beli murabahah adalah sebagai berikut:
1) Al Qur’an
Al-Qur'an, bagaimanapun juga tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah , namun  di dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi,  dan  perdagangan  yang  digunakan  sebagai  dasar  hukum  diperbolehkannya  jual  beli murabahah .
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman :
ٰذ ِّۗ ِ س َم ْ لا  َن ِم  ُن ٰطْي َّشلا ُه ُطَّب َ خَتَي  ْي ِذ َّ لا  ُم ْو ُ قَي اَم َ ك ا َّ ل ِا َ ن ْو ُم ْو ُ قَي ا َ ل اوٰب ِ رلا َ ن ْو ُ ل ُ ك ْ أَي  َنْي ِذ َّ ل َ ا آْ ْو ُ لا َ ق  ْم ُه َّ ن َ اِب َكِل َم  ٗه َءۤا َج  ْن َم َ ف ِّۗاوٰب ِ رلا  َم َّر َحَو  َعْيَبْلا ُ هللّٰا  َّلَحَاَو ۘاوٰب ِ رلا ُ لْث ِم  ُعْيَب ْ لا اَمَّنِا
ِّۗ َ ف َ ل َس ا َم  ٗه َ ل َ ف ى ٰهَتْنا َ ف  ٖهِ ب َّر  ْنِ م ٌة َظ ِعْو َ ن ْو ُدِل ٰخ اَهْيِف ْم ُه ۚ ِرا َّنلا  ُب ٰح ْصَا  َكِٕىٰۤلوُاَف َداَع  ْنَمَو ِّۗ ِ هللّٰا ىَلِا ْٓٗه ُرْم َ ا َو
٢٧٥
"Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu  karena  mereka  berkata bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Barangsiapa  mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia berhenti,  maka  apa  yang  telah  diperolehnya  dahulu  menjadi  miliknya  dan  urusannya (terserah)  kepada Allah. Barangsiapa mengulangi,  maka mereka itu penghuni  neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Departemen Agama RI, 2009)
Kemudian di dalam Surat An-Nisaa’ ayat 29, Allah SWT berfirman : ْن َع  ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي
آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ِّۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت اًمْي ِح َر ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ِّۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا ٢٩
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku  atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Departemen Agama RI, 2009)
2) Hadits
Tidak  ada  hadits  shahih  yang  memiliki  rujukan  langsung  kepada murabahah , sehingga  dalam  masalah  hukum  fiqhiyyahnya, murabahah ini  termasuk  dalam  jual  beli dengan amanah, atau bai ’ul amanah , dan para ulama sepakat jual beli itu diperbolehkan. Kebolehan jual beli tidak berdasar pada hadits, tetapi berdasarkan ayat al-Quran tentang jual beli. Beberapa hadits tentang jual beli di antaranya sebagai berikut :
Diriwiyatkan dari Hakim bin Hizam r.a., dia telah berkata: dari Nabi SAW, bahwa beliau  telah  bersabda:  “Penjual  dan  pembeli  diberi  kesempatan  berpikir  selagi  mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual  belikan, mereka akan mendapat  berkat  dalam  jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijualbelikan maka akan terhapus keberkatannya.” (Mahalli & Hasbullah, n.d.)
Selain itu terdapat  juga hadits yang lain berkenaan dengan fadhilah jual beli yaitu sebagai berikut:Dari Rifa’ah bin Rafi’ : bahwa Nabi SAW ditanya: “Usaha apakah yang paling baik?” Nabi  menjawab, “usaha seseorang  dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur.” Hadits tersebut diriwayatkan dari dua orang sahabat, Rifa’ah bin Rafi’ dan Ibnu  Umar  al-Albani  mensahihkan  hadits  tersebut  dalam  kitab  silsilah  al-hadits shahihahnya.
3) Fikih
Di dalam konteks fiqh , murabahah merupakan bagian bahasan dari jual beli ( bay ). Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli apabila dilihat dari segi Bay penukaran (badl). Dari  penukaran  (badl), menurut Wahbah al-Zuhayli, jual beli terbagi  menjadi 5 (lima) macam: (Janwari, 2015) al-musawwamah ,  yakni  jual  beli  dengan  sembarang  harga  dengan  tanpa mempertimbangkan harga awal atau harga belinya;
a) Bay al-murabahah , yaitu jual beli dengan harga jual  yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan;
b) Bay al-tawliyah , yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan;
c) Bay  al-isyrak ,  yaitu  jual  beli  yang  mirip  dengan bay-altawliyah ,  kecuali  menjual sebagian mabi dengan sebagian harga; dan
d) Bay  al-wadhiah ,  yaitu  jual  beli  dengan  harga  yang  sama  dari  harga  awal  dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Berikut adalah Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI tentang murabahah , di antaranya yaitu:
a) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah :
b) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah ;
c) Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
d) Fatwa  DSN-MUI  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  Potongan  Pelunasan  dalam Murabahah;
e) Fatwa  DSN-MUI  No.  46/DSN-MUI/II/2000  tentang  Potongan  Tagihan Murabahah ( khashm fi al-murabahah) ;
f) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;
g) Fatwa  DSN-MUI  No.  48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Kembali  Tagihan Murabahah ; dan
h) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah .
Ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  jual  beli murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah;
2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembelian) dan biaya- biaya  lain  yang  lazim  dikeluarkan  dalam  jual  beli  pada  suatu  komoditi,  semuanya harus  diketahui  oleh  pembeli  saat  akan  dan  ini  merupakan  salah  satu  syarat  sah murabahah ;
3) Ada  informasi  yang  jelas  tentang  keuntungan  baik  nominal  maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat murabahah ;
4) Dalam  sistem murabahah ,  penjual  boleh  menetapkan  syarat  kepada  pembeli  untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu  tidak  ditetapkan,  karena  pengawasan  barang  merupakan  kewajiban  penjual  di samping menjaga kepercayaan;
5) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh dijual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua  dengan  pembeli murabahah ),  karena murabahah adalah  jual  beli  dengan  harga pertama disertai tambahan keuntungan.
Konsep pembiayaan
murabahah pada perbankan syari’ah muncul karena  bank  tidak  memiliki  barang  yang  diinginkan  oleh  nasabah,  sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier . Dengan demikian,  bank  bertindak  selaku  penjual  disatu  sisi,  dan  disisi  lain  bertindak selaku pembeli. Kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah bank tersebut  yang  bertindak  sebagai  pembeli  dengan  harga  yang  disesuaikan  yakni harga beli ditambah margin yang disepakati.
Murabahah dalam perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga.  Dalam  mekanisme  seperti  ini,  maka  bank  tidak  hanya  bergerak  di  sektor  keuangan, tetapi juga di sektor riil. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak di sektor keuangan dan tidak boleh dalam sektor riil. Oleh karena itu, implementasi murabahah perlu dimodifikasi. Agar bank syariah tidak tergiring pada sektor riil tersebut, mekanisme operasional murabahah ini dapat dimodifikasi sebagai berikut:
Bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak ketiga. Antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan  oleh  pihak  ketiga  kepada  nasabah  tanpa  melalui  bank  terlebih  dahulu.  Namun, apabila  mekanisme  ini  yang  hendak  dilaksanakan  di  perbankan  syariah,  maka  diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap. Ada dua akad yang paling mungkin digunakan sebagai instrumen pelengkap, yakni akad wadiah atau akad wakalah . Akad wadiah dilaksanakan ketika bank telah melakukan transaksi  jual beli dengan  pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah  dibelinya  kepada  pihak  ketiga.  Pihak  yang  mengambil  barang  kepada  pihak  ketiga dilakukan  oleh  nasabah.  Sedangkan wakalah dilaksanakan  ketika  bank  mewakilkan  kepada nasabah  untuk  mengambil  barang  yang  berada  di  pihak  ketiga.  Dengan  kata  lain,  dalam
mengimplementasikan murabahah di  perbankan  syariah  dilakukan  dengan  melalui  beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad murabahah antara perbankan syariah dan pihak ketiga ( supplier ), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad wadiah antara bank syariah dan pihak ketiga, dimana bank sebagai rab al-mal atau muwadi dan pihak ketiga sebagai wad. Setelah itu, kemudian dilakukan akad wakalah antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah bertindak sebagai muwakil dan dan nasabah sebagai wakil (Janwari, 2015).
Murabahah pada umumnya dapat diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang  investasi,  baik  domestik  maupun  luar  negeri,  seperti  melalui letter  of  credit (L/C). skema ini banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2010).
Kinerja keuangan bank syariah sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian ini sangat mempengaruhi  pertumbuhan  produk  pembiayaan,  khususnya  dalam  penelitian  ini  adalah pembiayaan murabahah . Hal ini dapat terjadi karena dengan kinerja keuangan yang semakin baik, maka bank memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengelola pengembangan produk- produknya,  khususnya  produk  pembiayaan.  Sebagai  suatu  produk  andalan  di  bank  syariah, pembiayaan murabahah dan juga produk yang lainnya perlu terus dikembangkan agar semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya.
Inovasi  dalam  rangka  pengembangan  produk-produk  bank  syariah  dalam  rangka persaingan/kompetensi sangat perlu dilakukan. Menurut Dedi Mulyadi dan M. Anton Athoilah, bahwa  kompetisi  di  industri  keuangan  dewasa  ini  sudah  sangat  ketat  sehingga  bank  syariah tidak  dapat  lagi  sekedar  mengandalkan  produk-produk  standar  untuk  menarik  minat masyarakat. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar ‘mengimitasi’  dari  produk-produk  perbankan  konvensional,  akan  tetapi  melakukan pengembangan  produk  (inovasi).  Inovasi  ini  bukan  berarti  menghilangkan  prinsip-prinsip kesyariahannya apalagi hanya sekedar dijadikan hilah hukum maupun hilah administratif untuk memperoleh  keuntungan  semata,  dengan  alasan  bahwa  bank  syariah  diposisikan  sebagai financial  intermediary  institution yang  berbasiskan  lembaga  usaha  (bisnis)  bukan  lembaga sosial.  Beberapa  solusi  yang  diperlukan  yaitu,  pengembangan  inovasi  (produk)  dibolehkan ketika ada dalil yang lebih kuat dan kejelasan makna yang dikandung di dalamnya, kesesuaian dengan tujuan syariah ( maqaashid al-syariah ), dan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Mulyadi & Athoilah, 2017).
Inovasi sering dikaitkan dengan pengembangan produk, proses dan teknologi. Di dalam kenyataannya,  inovasi  dapat  diterapkan  juga  pada  semua  bagian  dalam  perusahaan  seperti keuangan,  model  bisnis,  logistik,  teknologi  informasi,  pemasaran,  distribusi,  sumber  daya manusia, dan sebagainya. Karena itu inovasi harus menjadi sebuah rutinitas hidup dari suatu perusahaan. Inovasi yang sifatnya inkremental masih lebih baik daripada tidak ada inovasi sama sekali ( Incremental berarti ada sesuatu yang bertambah atau meningkat karena kegiatan inovasi, tetapi pada dasarnya tidak terlalu jauh dari ide produk yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi radikal memberikan lonjakan signifikan dalam benefit atau nilai yang ditawarkan, serta keaslian ide yang mendasarinya).
Konsep inovasi dan pembaruan juga mendapat perhatian dalam Islam, di dalam surat Al- Anfal (8) ayat 53, Allah SWT berfirman: َّ ن َ ا َو ْْۙم ِه ِس ُ فْن َ اِب ا َم ا ْو ُرِ ي َغُي ىهت َح ٍمْوَق ىٰلَع اَهَم َعْن َ ا ًة َم ْعِ ن اًرِ يَغُم  ُكَي ْم َ ل َ ه للّٰا َّ ن َ اِب َكِلٰذ
ٌْۙمْيِلَع  ٌعْي ِم َس َ ه للّٰا
٥٣
“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri  mereka  sendiri.  Sungguh,  Allah  Maha  Mendengar,  Maha  Mengetahui,.” (Kementerian Agama RI, 2015).
Dalam  surat  ar-Ra’d  (13)  ayat  11,  Allah  SWT  juga  berfirman  tentang  usaha  manusia untuk mengubah keadaannya :
ِب ا َم  ُرِ ي َغُي اَل َ هللّٰا  َّنِاِّۗ ِ هللّٰا  ِرْم َ ا  ْن ِم ٗهَن ْو ُظ َ ف ْح َ ي  ٖه ِف ْ ل َخ  ْن ِم َو ِهْي َدَي  ِنْيَب ْۢ ْنِ م ٌتٰب ِ ق َعُم ٗه َ ل
ا َم ا ْو ُرِ ي َغُي ىهت َح ٍمْوَق ُد  ْن ِ م ْم ُه َ ل ا َم َوۚ ٗه َ ل  َّدَر َم ا َ ل َ ف اًءۤ ْو ُس ٍم ْو َ قِب ُ ه للّٰا  َدا َر َ ا ْٓا َذ ِا َو ِّْۗم ِه ِس ُ فْن َ اِب
ٍلا َّو  ْن ِم ٖهِن ْو
١١
“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan  belakangnya.  Mereka  menjaganya  atas  perintah  Allah.  Sesungguhnya  Allah  tidak akan  mengubah  keadaan  suatu  kaum  sebelum  mereka  mengubah  keadaan  diri  mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
Produk  bank  agar  bisa  bersaing  juga  memerlukan  strategi  pemasaran  yang  tepat.  Deni Kamaludin Yusuf dalam studinya menyatakan bahwa kalangan praktisi bank syariah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai strategi pemasaran produk keuangan dan perbankan yang lebih diminati oleh masyarakat, sehingga segmentasi pasarnya menjadi lebih luas dan berkembang. Pada sisi lain, kalangan pengampu kebijakan perlu mendukung dengan menyediakan  berbagai  regulasi  yang  bisa  mempermudah  kalangan  pelaku  usaha  dan perusahaan  perbankan  dalam  menawarkan  produk  jasa  keuangan  dan  perbankan  kepada masyarakat (Yusuf, 2015).
Temuan  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  kinerja  keuangan  bank  syariah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murahabah , baik  kinerja keuangan bank syariah dengan parameter ROA maupun dengan ukuran NOM. Hal ini menjelaskan bahwa bank-bank  syariah  sangat  perlu  memperhatikan  pencapaian  kinerja  keuangannya  agar pembiayaan murabahah sebagai produk andalannya juga tumbuh sesuai dengan harapan. Tanpa pencapaian  kinerja  yang  optimal,  maka  pertumbuhan  pembiayaan murabahah juga  tidak mencapai kondisi yang diharapkan mengingat sumber-sumber pembiayaan bank syariah yang masih banyak mengandalkan dana pihak ketiga, serta masalah-masalah pembiayaan bermasalah yang masih rentan dihadapi oleh bank-bank syariah.
Terhadap permasalahan pembiayaan bermasalah yang masih rentan dihadapi oleh bank- bank syariah, tentunya jalan keluarnya tidak hanya tertuju pada kebijakan, tindakan ataupun langkah-langkah  tepat    manajemen  bank  secara  internal,  tetapi  juga  keterlibatan  regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk kepada bank-bank syariah.
Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah pada dasarnya berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada  Bank  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  meliputi  pengawasan langsung  dan  tidak  langsung.  Bank  Indonesia  berwenang  mewajibkan  bank  untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak  terkait  dan  pihak  terafliasi  dari  bank  apabila  diperlukan.  Namun  demikian,  sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, maka  tugas  pengawasan  terhadap  lembaga  keuangan  telah  dialihkan  kepada  lembaga  OJK dimana  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas danwewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  diatur

## dalam undang-undang dimaksud.
Sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pasal  7  UU  No.  21  Tahun  2011,  bahwa  dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang yang meliputi :
1. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
a. Perizinan  untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor  bank,  anggaran  dasar,  rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas  maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman  terhadap  simpanan  dan pencadangan bank.
b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
c. Sistem informasi debitur
d. Pengujian kredit
e. Standar akuntansi perbankan
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :
a. Manajemen risiko
b. Tata kelola bank
c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
e. Pemeriksaan bank
Keberadaan  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  keuangan  yang  independen  khususnya dalam  pengawasan  pembiayaan  bermasalah  di  bank  syariah  adalah  dimulai  dari  pengaturan hingga pengawasan operasionalnya dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  Tentang  OJK,  POJK  Nomor  42/POJK.03/2017  Tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bagi Bank Umum, serta POJK Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank. Oleh karena itu, peran dan fungsi OJK sebagai  lembaga  pengawas  keuangan  ini  sangat  penting  untuk  mendukung  terlaksananya kegiatan  operasional  bank-bank  di  Indonesia  umumnya  dan  bank-bank  syariah  khususnya secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  Stabilitas  bank  antara  lain  ditunjang  dengan  mampunya  bank  untuk  keluar  dari persoalan pembiayaan masalah, berkembangnya aset bank, baiknya kinerja keuangan bank dan berkembangnya produk-produk yang menjadi andalan bank.

## KESIMPULAN
Selama periode tahun 2010-2017, telah terjadi pengaruh positif kinerja keuangan Bank Umum  Syariah    terhadap  pertumbuhan  produk  pembiayaan murabahah .  Dari  tingkat signifikansi yang diperoleh, variabel kinerja keuangan bank umum syariah telah memberikan kontribusi positif secara signifikan terhadap pertumbuhan produk pembiayaan murabahah . Hal ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan sangat penting terus ditingkatkan agar juga mampu mendukung  pertumbuhan  produk  pembiayaan murabahah sebagai  produk  utama  bank-bank umum syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. (2010). Bank Syariah Dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani. Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen Agama RI. (2009). Al Qur’an dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan . Jakarta: Departemen Agama RI.
Ismail. (2011). Perbankan Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group. Janwari, Y. (2015). Lembaga Keuangan Syariah . Bandung: Remaja Rosda Karya. Karim,  A.  A.  (2010). Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Kementerian Agama RI. (2015). Al-Qur’an Terjemahan . Bandung: CV Darus Sunnah. Kurniawanti,  A.,  &  Zulfikar.  (2014). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Lestari, F. S. (2014). Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia . UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Mahalli, A. M., & Hasbullah, A. R. (n.d.). Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih . Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mulyadi,  D.,  &  Athoilah,  M.  A.  (2017).  Product  Innovation  of  Sharia  Financial  Institution:
Theory Review. Jurnal of Economicate Studies , 1 (1). https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.3, h.1
Prayogo, Y. (2011). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah: Konsep, Prosedur, Penetapan Margin  dan  Penerapan  Pada  Perbankan  Syariah. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam  Dan Kemasyarakatan , 4 (2).
Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law
Changes in Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 20 (1), 23.
http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861
Saebani, B. A. (2017). Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta. Suhendi, H. (2011). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT. Rajawali Pers. Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). Akuntansi Perbankan Syari’ah: Teori dan Praktik Kontemporer . Jakarta: Salemba Empat.
Yusuf,  D.  K.  (2015).  Pengaruh  Promosi  Produk-Produk  Perbankan  Syariah  Terhadap Keputusan  Calon  Nasabah  Untuk  Berinvestasi  Di  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Jatinangor Sumedang. LPPM UIN Sunan Gunung Djati .