1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti

## JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 7 No. 3 ISSN : 2579-5449 (media cetak) E-ISSN : 2597-6540
(media online)
Prosedur Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Dipelabuhan Batam Pada Perusahaan PT. Royal Pasific Batamindo
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari marjohan37@yahoo.com dedimatahari4@gmail.com

## Abstrak
Prosedur  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  pada  pada  PT  Royal  Pasific  Batamindo  di pelabuhan Batam.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur serta instansi yang terkait dalam proses kedatangan dan keberangkatan kapal pada PT Royal Pasific Batamindo di pelabuhan Batam. Metode pengambilan data adalah kualitatif dengan teknik pemerolehan data yang digunakan observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT Royal Psific Batamindo di pelabuhan Batam sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur
Keywords: Prosedur, Standar, Instansi

## © 2023 Jurnal JIPS

## I   INTRODUCTION
Indonesia  negara  yang  dikenal  sebagai negara  maritim  yang  sebagian  besar  luas wilayahnya  merupakan  perairan  dan  terdiri  atas pulau-pulau.  Oleh  sebab  itu  sarana  transportasi laut sangat penting untuk menghubungkan pulau- pulau  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Salah satu sarana transportasi laut adalah angkutan laut yaitu  kapal.  Kapal  adalah  kendaran  pengangkut penumpang dan barang di laut.
Angkutan  kapal  laut  merupakan  usaha perusahaan  pelayaran  yang  bergerak  dalam bidang  penyediaan  jasa  angkutan  laut.  Jasa angkutan laut meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang. Dalam kerjanya jasa angkutan laut  dinaungi  oleh  perusahaan  pelayaran.  Maka
dari  itu  perusahaan  pelayaran  harus  mengurusi setiap  kapal  yang  beroperasi,  yang  kemudian berlabuh di pelabuhan yang disinggahinya.
Perusahaan  pelayaran  mengurus  semua keperluan  kapal  dimulai  dari  kedatangan  kapal, pada saat kapal berada di pelabuhan hingga waktu keberangkatan  kapal.  Maka  dari  itu  diharapkan adanya  sarana  dan  prasarana  pelabuhan  dan pengangkutan  laut  yang  memadai.  Sehingga kegiatan kapal dapat berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan  agar  tidak  terjadinya  permasalahan pada saat kapal berlayar dan sandar dipelabuhan yang akan dituju.
Kegiatan  penanganan  kapal  tidak  dapat dipisahkan  dari  rencana  pelayanan  penanganan
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
kapal  yaitu  penyandaran  dan  keberangkatan kapal.  Sebelum  penyandaran  dan  keberangkatan kapal  dilakukan,  ada  beberapa  kegiatan  yang ditetapkan  terlebih  dahulu,  pengelola  dermaga dan  harus  disampaikan  ke  pihak  kapal,  yaitu rencana  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal, penentuan  dermaga  dan  persiapan  dermaga, pelaksanaan  kapal  sandar  dan  berangkat, permintaan kebutuhan kapal, pengurusan dokumen  clearance  in  dan  clearance  out  kapal, pihak/instansi terkait.
Terlaksananya tugas tersebut menunjukan perusahaan pelayaran nasional dalam menjalankan  perusahaannya  sebagai  agen  telah memenuhi  syarat-syarat  yang  dipenuhi  oleh kapal-kapalnya.
Kegiatan  diatas  apabila  tidak  berjalan dengan baik, maka akan menghambat kelancaran penanganan  kapal  pada  saat  di  pelabuhan.  Oleh karena itu sistem kerja dan prosedur penanganan kapal  untuk  kedatangan  maupun  keberangkatan kapal  yang  baik  akan  sangat  menunjang  mutu pelayanan  kapal.  Sehingga  dapat  meminimalisir kendala  seperti  keterlambatan  penyandaran maupun  keberangkatan  dari  pelabuhan,  dan pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pengurusan kapal  di  pelabuhan.  Sistem  dan  prosedur merupakan  faktor  penting  dalam  kegiatan operasional, terutama dalam penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal.
Berdasarkan  latarbelakang  permasalahan diatas, dengan ini penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL DIPELABUHAN BATAM PADA PERUSAHAAN

## PT. ROYAL PASIFIC BATAMINDO”

## Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang maka penulisan  perlu  mencantumkan  masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur kedatangan dan instansi yang  terkait  pada  PT.ROYAL  PASIFIC BATAMINDO
2. Bagaimana  prosedur  keberangkatan  dan instansi  yang  terkait  pada  PT.ROYAL

## PASIFIC BATAMINDO

## Tujuan Penelitian
Dalam penulisan atau penyusunan karya tulis  ini  penulis  mempunyai  tujuan  penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui prosedur kedatangan dan instansi  yang  terkait  pada  PT.ROYAL PASIFIC BATAMINDO
Untuk  mengetahui  prosedur  keberangkatan  dan instansi  yang  terkait  pada  PT.ROYAL  PASIFIC BATAMINDO

## II   RESEARCH METHODS

## Objek penelitian
Adapun  objek  penelitian  ini  adalah kegiatan prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal di pulau Batam pada  PT.ROYAL PASIFIC BATAMINDO

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metode  pengambilan  data  secara kualitatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis menggunakan beberapa teknik dalam mencari dan mengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data  yang  penulis  gunakan  adalah: Observasi, studi pustaka, dan dokumentasi

## Jenis data dan sumber data
1. Data primer yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat melaksanakan penelitian
2. Data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui berbagai  sumber  yaitu  literatur  artikel,  serta situs  di  internet  yang  berkenaan  dengan penelitian yang dilakukan

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Dewi  (2011:  20),  prosedur adalah  tata  kerja  yang  merupakan  tindakan, langkah  atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan seseorang  dan  juga  merupakan  cara  yang  tetap untuk  mencapai  tahap  tertentu  terkait  dengan tujuan  akhir  sedangkan  menurut  Irra  Crisyanti (2011 : 143), prosedur adalah Tata cara kerja atau serangkaian tindakan, langkah atau juga
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
perbuatan  yang  wajib  dijalankan  seseorang  dan merupakan  cara  yang  tetap  agar  bisa  mencapai pada  tahapan  tertentu  terkait  mencapai  tujuan akhir.

## III   RESULTS AND DISCUSSION
Agen harus melakukan monitoring terhadap  kedatangan  kapal,  informasi  tersebut dapat diperoleh dan owner maupun general agent. Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diketahui  oleh  agent  sebelum  pelaksanaan pelayanan  kapal  tersebut  diantaranya  1).  Tipe kapal
2). Panjang dan draft kapal 3) Alat bongkar muat yang  dimiliki  kapal  4)  Kapasitas  alat  bongkar muat tersebut 5). Jenis muatan yang diangkut 6). Apakah terdapat muatan yang berbahaya 7). Cara penyerahan muatan langsung/tidak lansung dan 8) Apakah terdapat muatan transhipment.

## Penyiapan Dokumen Kapal Masuk
Agen  harus  mempersiapkan,  membuat dan  melaporkan  beberapa  dokumen  yang diperlukan sebelum kedatangan kapal antara lain:
1) Agen membuat RKSP (Rencana Kedatangan Sarana  Pengangkut),  permohonan  cheeking dan permohonan clearance yang diserahkan Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan kantor imigrasi kelas 1 khusus batam.
2) Agen membuat Laporan Kedatangan (LK2),
dan menyerahkan ke Kantor
Pelabuhan Batam
3) Khusus  untuk  muatan  dari  hasil  pertanian agen  membuat  RKSP  dan  permohonan cheeking ke Karantina Tumbuhan
4) Agen mengajukan PUK (Persyaratan Umum Kapal) ke   Kantor  Pelabuhan  Batam  antara lain a). Ship’s Particular b). Ship’s Particular c).  Surat  Ukur  d).  Surat  Penunjukan Keagenan e). Port Clearence dan f).Lampiran labuh tambat yg siap di nota lunas
5) Jika kapal tersebut sudah pernah datang dan terdaftar  di  B-SIMS  ( BP  Batam  Seaport Information Management System ) maka agen dapat lansung meuinput data PPKB labuh.

## Instansi  Terkait  Untuk  Pelayanan  Kapal
Datang
Adapun  instansi  yang  terkait  dalam pelayanan  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal adalah sebagai berikut:
1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Merupakan regulator pelabuhan yang bertindak  sebagai  pengawas  dan  pelaksana serta mcngontrol pergerakan kapal masuk/keluar  pelabuhan.  KSOP  merupakan instansi  yang  berhak  menerbitkan  SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan suatu kapal
2. Kantor Imigrasi Kantor  Imigrasi  rnempunyai  kepentingan
untuk mmeriksa ataumelakukan pengawasan terhadap  keluar  masuk  kapal,  crew  kapal danpenumpang kapal asing melalui pelabuhan seperti pemeriksaaan passportcrew kapal asing.
3. Kantor Dinas Kesehatan Pelabuhan
Setiap  kapal  yang  masuk  ke  Wilayah
Perairan  Indonesia,  terlebih  dahulu  harus dilakukan pemeriksaan/cheeking oleh petugas  dari  Kantor  Dinas  Kesehatan Pelabuhan  untuk  memeriksa  keadaan  kapal terutama  dalam  hal  mencegah  datangnya penyakit  menular,  kebersihan  kapal  dan hama  tikus  dan  kecoa  serta  pengujian laboratorium  terhadap  air  tawar.  Kapal berbendera  asing  yang  masuk  ke  Wilayah Perairan  Indonesia  dan  belum  dinyatakan free  pratique maka  kapal  tersebut  wajib untuk menaikan bendera wama kuning.
4. Kantor Bea dan Cukai Kantor  Bea  dan  Cukai  berkewajiban  untuk melakukan  pemeriksa-an/cheeking  terhadap kapal  yang  berbendera  asing  masuk  ke wilayah  pelabuhan  Indonesia  baik itu  untuk muatan export/impor. Kantor Bea dan Cukai mempunyai  wewenang  untuk  menerbitkan izin  bongkar  muat  setelah  dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan.
5. Badan Usaha Pelabuhan
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang  kegiatan  usahanya  khusus  di  bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha Pelabuhan merupakan salah satu unit usaha pengelola pelabuhan di Batam  yang  bersifat  khusus  karena  tidak dikelola  langsung  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut,  namun  dikelola  oleh Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

## Kegiatan Selama Kapal Sandar
Pemanduan kapal adalah suatu rangkaian pelayanan jasa pandu, jasa tunda, jasa kepal dan jasa telekomunikasi dalam melaksanakan pemanduan dan penundaan kapal dari posisi kapal berlabuh  sampai  kapal  berada  di  sisi  dermaga untuk  melaksanakan  kegiatan  bongkar/muat. Selain itu pemanduan merupakan salah satu usaha kapal, penumpang dan muatan. Sewaktu memasuki  alur  pelayaran  menuju  dermaga  atau kolam  pelabuhan untuk  berlabuh.  Pandu  bersifat melayani sebagai advisor sedangkan tanggungjawab tetap ditangan nahkoda. Pemanduan  merupakan  citra  pertama  dan mewakili  negara  dalam  pelaksanaan  pelayanan jasa  kepelabuhan  oleh  karena  itulah  petugas pandu  wajib  menaikan  bendera  pandu  sebagai tanda  bahwa  kapal  tersebut  sedang  melakukan olah gerak masuk/keluar area pelabuhan.
Untuk permintaan pandu ke Badan Usaha Pelabuhan  harus  dilakukan  minimal  4  jam sebelum  kapal  dipandu.  Mekanisme  permintaan jasa  pandu  dilakukan  melalui  program  B-SIMS dengan  menginput  data  pendaftaran  pelayanan kapal dan barang  (PPKB) pandu. Sebelum pandu dilaksanakan agen harus membuat dan menyerahkan  surat  izin  olah  gerak  ke  Kantor Pelabuhan Batam. Proses
pelaksanaan penyandaran  kapal  berikut  penulis  uraikan sebagai berikut:
1) Beberapa  saat  sebelum  kapal  dipandu  dan ditunda, agen melaporkan rencana penambatan  ke  Kantor  Pelabuhan  Batam dengan menyerahkan Surat Izin Olah Gerak Kapal.
2) Agen  menginput  PPKB  Pandu,  Tunda, Tambat di Program B-SIMS
3) Sebelum kapal tambat, Agen menginformasikan kepada  PBM
(Perusahaan  Bongkar  Muat)  agar  persiapan bongkar/muat
4) Agen  melaporkan  kepada  nahkoda  agar mempersiapkan kapal dalam melakukan olah gerak sandar.
5) Setelah surat izin olah gerak diterima. Agen mempersiapkan ke pandu sebagai tanda bukti bahwa  kapal  telah  diizinkan  untuk  olah gerak.

## PELAYANAN KAPAL KELUAR

## Penyiapan Dokumen
Beberapa  saat  sebelum  kegiatan  proses bongkar  muat  selesai,  petugas  operasi  keagenan PT.Royal  Pasific  Batamindo  mengurus  dan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keberangkatan kapal di antaranya sebagai berikut a). Bill of loading b. Manifest d).Statemen of fact e). Time Shet f). Surat Persetujuan Berlayar (SPB) h).Resi Mualim ( Mate’s  Receipt ) i).Crew list j). Nota-nota  atau  kwitansi  dan  setiap  pengeluaran yang dilakukan selama proses pelayanan kapal di pelabuhan Nota-nota atau kwitansi ini dibuat oleh agen.

## 1) Instansi yang Dihubungi
Setelah  kapal  melakukan  keagenan  akan mengurus  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  keberangkatan  kapal.  Dalam  proses keberangkatan  kapal  ini  agen  harus  memantau pemuatan/pembongkaran  sehingga  agen  dapat memperkirakan  waktu  selesai  pembongkaran/ pemuatan  dan  melaksanakan clearance  out sebelum  kegiatan  tersebut  selesai  ke  instansi terkait diantaranya:
1. Clearance Out Karantina Kesehatan Pelabuhan
Agen  meminta  buku  kesehatan/ HeaIth  book dan port clearance yang sudah ditandatangani dan distempel
2. Clearance Out Kantor Administrator
Pelabuhan
Clearance  Out di  Kantor  Kesyahbandaran Otoritas  Pelabuhan  tujuan  utamanya  adalah untuk  meminta  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB).  namun  untuk  memperoleh  surat tersebut agen terlebih dahulu harus menjelaskan beberapa proses. Proses Clearance Out di Kantor Kesyahbandaran  Otoritas  Pelabuhan    antara  lain sebagai berikut:
1. Agen  membayar  uang  rambu/sarana  Bantu Navigasi pelayaran (SBNP).
2. Agen  sudah  mengambil  laporan  kedatangan keberangkatan  kapal  (LK2)  dan  (LK3)  yang sudah di ajukan dan di periksa petugas dalam rangka persyaratan penerbitan SPB
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
3. Agen  menyerahkan crew  list dan  buku kesehatan yang telah mendapat Clearance Out dari instansi terkait.
4. Agen  terlebih  dahulu  harus  memastikan memorandum  bahwa  semua  dokumen  kapal tidak ada yang habis masa   berlakunya  dan jika  terdapat  dokumen  yang  habis  masa berlakunya ( expired) agen sudah mengurus dokumen yang habis masa berlakunya  tersebut  sebelum  kapal  selesai muat/bongkar untuk menghindari keterlambatan
5. Agen  menyerahkan  permohonan  dokumen kapal ( cheek list ) dalam rangka penerbitan SPB. 6. Agen menyerahkan memorandum kapal dalam rangka penerbitan SPB.
7. Agen menyerahkan master sailing declaration yang diisi dan ditandatangani oleh nahkoda.
8. Agen menyerahkan manifest
9. Setelah  semua  persyaratan  kelengkapan dokumen  tersebut  dilengkapi,  agen  sudah dapat  meminta  SPB  yang  sudah  di  tanda tangani petugas
10.  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  tcrscbut hanya berlaku 1 X 24 jam. Jika kapal dalam 1
x 24 jam, tidak meninggalkan pelabuhan, SPB tersebut  wajib  diserahkan  kembali  ke  Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan.

## Proses Kapal Keluar
Setelah  kegiatan  pemuatan/pembongkaran dan proses Clearance Out di instansi terkait telah selesai,  maka  langkah  berikutnya  yaitu  dengan mengambil  semua  dokumen-dokumen  kapal  dan menyerahkan  kembali  ke  kapal  disertai  dengan beberapa  dokumen,  keberangkatan  kapal  antara lain  1).  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB) 2). Manifest 3). Bill of Lading 5). Buku Kesehatan 6). Port Clearance dari imigrasi 7). Crew List 8). Port  Clearance  dari  karantina  dan  9)  Master Sailing.
Setelah  semua  dokumen-dokumen  kapal diserahkan,  agen  meminta  Ship’s  condition departure  untuk  dilaporkan  ke  owner/  general agent.  Agen  menghubungi  pihak  Kepanduan untuk  memberitahukan  rencana  penundaan  dan pemanduan yang diinput dalam sistem B-SIMS . Kegiatan  Menginput  permohonan,  tunda  dan pandu  ini  harus  dilakukan  4  jam  sebelum pelaksanaan di lapangan.

## IV   CONCLUSION
Perusahaan  pelayaran  harus  mampu menjalin  komunikasi  dan  kerjasama  yang  baik kepada  owner  atau  general  agent.  Perusahaan pelayaran  dituntut  untuk  dapat  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  kapal  yang  diageni. Perusahaan pelayaran berkewajiban untuk memberikan  laporan  perkembangan  informasi
terbaru  dari  kapal  kepada  owner  atau  general agent  dan  melakukan  monitoring  terhadap  kapal yang  diageni  serta  memenuhi  segala  kebutuhan kapal.  Manfaat  hubungan  kerja  antar  instansi terkait untuk  pelayanan kapal di pelabuhan adalah adanya  kemudahan  dalam  melakukan  semua aktivitas atau kegiatan utama kapal di pelabuhan.
1 Marjohan, 2 Dedi Matahari Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 7  No. 3 (2023) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Citra Umbara. (2010). Undang-Undang Pelayanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 . Bandung. Citra Umbara.
[2]George  R.  Terry  &  Lesie  W.  Rue,  (1992) Principles  of  Management .  Edisi  Rvisi Bumi Aksara Jakarta
[3]Komarrudin  (1997) Dasar-dasar  Manajemen Modal Kerja . Jakarta: PT Rineka Cipta [4]Kuncoro, Mudrajar (2002)  Metode Riset. Edisi 3  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gadjah Mada Jogjakarta
[5]Peraturan  Menteri  Nomor  152  Tahun  2016 Tentang Perusahaan Bongkar Muat
[6]Peraturan  Menteri  Nomor  14  Tahun  2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan  Bongkar  Muat  Barang  dari dan ke kapal. [7]Raja  Oloan  Saut  Gurning  (2007) Manajemen Bisnis Pelabuhan . Jakarta: APE Publishing
[8]Suyono.  (2005). Shipping  Pengangkutan Internasional    Ekspor  Impor  Melalui Laut. Edisi  Keempat.  Sindu  Medika.
Yogyakarta.
[9]Suyono  (2005).  Shipping: Pengangkutan Intermodal  Ekspor  Impor  Melalui  Laut Edisi Ketiga . Jakarta:PPM 2005
[10]Salim Abbas, (1993:110). Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan , Pustaka Jaya, Jakarta.
[11]Yamin  Jinca.  (2002). Transportasi  Laut Indonesia  Analisis  Sistem  dan  Studi Kasus. Brian Internasional. Jakarta.