## MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL
Aullia Vivi Yulianingrum aulliavivi@gmail.com
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRAK
Keberadaan dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  telah  diterima  dalam  kerangka  hukum tidak  tertulis  maupun  hukum  positif  di  Indonesia. Pada  kenyataannya  issue  yang  berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas  adat  dalam  mewujudkan  demokratisasi  pengelolaan  wilayah  adanya secara  berkelanjutan,  Konflik  tenurial,  keterbatasan  dan  kondisi  kekayaan  alam  yang  meliputi tanah  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  tidak  asimetris  dengan  pertambahan penduduk. Sehingga perlu adanya penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat  Adat  dengan  Pemerintah  terkait  pemenuhan    hak  Konstitusionalnya  yang terkandung dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945  dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada  daerah. Ketentuan  tersebut  yang  paling  sering  dirujuk  ketika  membicarakan  mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector  of  the  citizen’s  and  Constitutional Rights and  guardian  of  constitution juga memberikan  secercah  harapan  bagi  para  pencari  keadilan  khususnya  yang  berkaitan  dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat
Kata Kunci: Hak- Hak Masyarakat Hukum Adat, Aturan, Mahkamah Konstitusi

## PENDAHULUAN
Pengaturan  mengenai  keberadaan dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia  terdapat  di  dalam  UUD  NRI
Tahun 1945, Undang-Undang serta
Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan dan hak- hak  masyarakat  hukum  adat  telah  diterima dalam  kerangka  hukum  tidak  tertulis maupun  hokum  positif  di  Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek  hukum  memiliki  perbedaan dengan  subyek  hukum  lainnya.  Hal  ini sudah  tampak  sejak  UUD  1945  periode pertama  di  mana  pada  bagian  penjelasan UUD  1945  terdapat  penjelasan  mengenai
“persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi  Republik  Indonesia.  Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa:
“Dalam territoir Negara  Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen, seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  negeri  di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah itu  mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan
negara  yang  mengenai  daerah-daerah itu akan  mengingati  hak-hak  asal-usul  daerah tersebut.”
Kurnia Warman berpendapat,
ketika  dilakukan  amandemen  terhadap UUD  1945,  bagian  penjelasan  UUD  1945 dihapus  keberadaannya.  Kemudian  dasar hukum  mengenai  keberadaan  masyarakat adat  diletakkan  pada  Batang  Tubuh  UUD 1945.  Setidaknya  terdapat  tidak  tiga ketentuan  utama  dalam  UUD  1945  yang dapat  menjadi  dasar  bagi  keberadaan  dan hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. 1

## A. Isue Sosial dan Budaya
1) UU  Nomor  5  Tahun  1979  tentang
Pemerintahan  Desa  adalah  awal  dari proses  memarjinalisasikan  hak-hak masyarakat  adat,  Undang- Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  seyogjanya memberikan  peluang yang  lebih besar  bagi  komunitas  lokal  untuk lebih  eksis  dalam  mempertahankan hak  dasar  adat,  kenyataannya  hanya merupakan ekspektasi kekuasaan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan  di  Daerah  yang  secara langsung  lebih  membatasi  ruang  dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam  mewujudkan  demokratisasi pengelolaan  wilayah  adanya  secara berkelanjutan. Pengistilahan, Pengertian  dan  Kriteria  Masyarakat dalam Peraturan Perundang- undangan. 2) Konflik  tenurial  sebenarnya  juga
dapat  di  angap  sebagai  konplik  antar system,  yaitu  system  pengelolaan sumber  daya  agraria,  dalam  konplik
1 http://procurement-notices.  undp.  Org  / view_file.cfm?doc_id=39284 diakses  tanggal  2 Oktober 2017
ini  dominasi  negara  dan  pemodal sangat  kuat  bahkan  sering  disertai dengan kekerasan structural (structural  violence).  Konplik  antar system ini juga diwarnai oleh upaya- upaya dominasi melalui proses hegemoni  pegetahuan  dalam  system pengelolaan sumber daya alam. 2
3) Masalah  pokok  yang  dihadapi  setiap negara  agraris  adalah  keterbatasan dan  kondisi  kekayaan  alam  yang meliputi  tanah  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  tidak asimetris dengan pertambahan penduduk, kemajuan teknologi. Kondisi  ini  mengharuskan  adanya strategi kebijakan dalam memelihara, melestarikan, memperuntukkan, mengambil  manfaat,  distribusi  tanah Sumber Daya Alam termasuk hasilnya  untuk  kesejahteraan  rakyat dan keberlangsungan 4) Efektivitas pengelolaan dan perlindungan kekayaan alam termasuk hutan akan terwujud melalui penerapan otonomi Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat untuk mengatur, merencanakan
peruntukan, persediaan kekayaan alam/hutan  dan  memelihara  hutan dalam wilayah ulayatnya berdasarkan aturan  hukum  adat.  Dan  Setiap Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat wajib  mensosialisasi  aturan  hukum lokal    yang  mengatur  hutan  secara turun temurun, sehingga setiap
generasi  anggota  masyarakat  hukum adat  memiliki  pengetahuan  untuk membedakan kategori kekayaan alam/hutan, pengetahuan tentang
2 Mengugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, AMAN 1999 dalam http://www.akar.or.id/2015/11/23/rumusan-hasil seminar-dan-konsultasi-pengakuan-masyarakat- hukum-adat-dalam-sistem-ketatanegaraan-di- indonesia/ diakses tanggal 10 juli 2017
prosedur pemanfaatan hutan, pengetahuan  perbuatan  yang  tabu terhadap  kekayaan  alam/hutan,  dan pengetahuan  tentang  reaksi  adat  jika melanggar tabu/larangan.
5) Dalam  program  yang  dilaksanakan harus mengubah paradigma
pembangunan  yang  di  lakukan  oleh
Negara  dari  pembangunan  yang
‘tranplantasi’ menjadi ‘transformasi’. Karena  pembangunan  yang  tidak berakar  pada  kebudayaan  komunitas masyarakat adat/local sebagai penguasa tanah secara turun temurun adalah  kegia tan  asing  yang  ‘masuk tanpa izin’.
6) Model pembangunan yang baru harus dimulai  dari  masyarakat  sebagai pengambil keputusan atas pengunaan tanah,  prasyarat  di  pergunakannya tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya yang  berada  di  wilayah  adalah informend  concent  dari  komunitas, sehingga proses pengadaan tanah dan pemberian  hak  baru  atas  tanah haruslah masyarakat sungguh- sungguh menyetujuinya, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan pelepasan hak atas tanah. 7) upaya  mendorong  legalitas  formal
hak  atas  tanah  sehingga  kontroversi atas  saling  klain  kepemilikan  atas tanah kedepan tidak terulang
kembali,  tentunya  proses  ini  harus difasilitasi oleh lembaga yang independent yang terlepas dari berbagai kepentingan.

## PERMASALAHAN
Hukum  adat  (diakui  atau  tidak) adalah  bersifat  tradisional  (terlepas  dari perkembangannya)  dan  merupakan  hukum yang  ada  (hidup)  pada  masa  dahulu  kala, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
Globalisasi,  pada  perjalanannya  juga membutuhkan  dan  akan  menjadikan hukum  sebagai  alat  untuk  memuluskan sekian  banyak  “produk”  globalisasi  dan modernisasi.  Paradigma  hukum  yang match dengan kebutuhan tersebut adalah “hukum positif”. Hukum positif, melalui azas  legalitasnya  yang  dipegang  kendali oleh  Pemerintah  mengharuskan  adanya jaminan  kepastian,  dan  kepastian  itu hanya  bisa  didapat  melalui  pemikiran- pemikiran  yang  rasional dan  bukti-bukti yang empiric. Saat ini Secara realita ada indikasi  potensi  untuk  merujuk  kearah Sentralisme kekuasaan pusat dan pembatasan  kewenangan  pemerintah Daerah khususnya  masyarakat  Adat,
Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk mengkaji sejumlah aturan yang memaparkan kedudukan hukum Kesatuan Masyarakat Adat. Berdasarkan latar  belakang  tersebut  maka,  penulis membuat  rumusan  masalah  dengan rincian sebagai berikut? :
1. Apa menjadi korelasi antara Kesatuan  Masyarakat  Adat  dengan Pemerintah  terkait  pemenuhan  hak Konstitusionalnya? 2. Apa upaya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat  eksistensi Kesatuan
Masyarakat Adat secara hukum?

## PEMBAHASAN
A. Korelasi Hukum  Dan Kekuasaan Antara  Negara  Dan Kesatuan Masyarakat Adat (State  Society Relation). 1. Kedudukan Hukum a. UUD  1945  Pasal  18B  (2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan MASYARAKAT HUKUM  ADAT beserta  hak-hak tradisionalnya SEPANJANG MASIH  HIDUP dan  sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang.
b. UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang
UUPA, Pasal  2  ayat  (4)  UUPA menentukan  bahwa  “hak  menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah  swatantra  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan  peraturan  pemerintah”. Ketentuan  tersebut  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud  merupakan  upaya  untuk memajukan  kesejahteraan  rakyat  di daerah yang bersangkutan. c. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya, pada Pasal 5 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:perlindungan sistem penyangga  kehidupan,  pengawetan keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan satwa  beserta  ekosistemnya  dan pemanfaatan  secara  lestari  sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
d. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang

## Kehutanan,  pada  Pasal  36  (1)  dan
Pasal  37  (1)  UU  41/1999  bahwa pemanfaatan  hutan  hak  dan  hutan adat dilakukan sesuai dengan fungsinya.  Selanjutnya  dalam  ayat (2)  disebutkan  bahwa  pemanfaatan hutan  lindung  dan  konservasi  di hutan  hak  maupun  adat dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, sebagai
berikut;  Penting  agar  ketentuan  ini dibaca  secara a  contrario.  Kalau
kemudian  hutan  adat  dan  hutan  hak berada  di  luar  kawasan  hutan,  maka pemerintah  tidak  punya  kewenangan untuk  mengatur  lagi  apakah  hutan yang  ada  di  kelola  sesuai  fungsinya dan  dengan  demikian  pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah  tetap  harus  mengatur fungsi  dalam  tiap  penguasaan  atas hutan, baik itu oleh hak maupun oleh adat.
e. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan. Salah  satu  yang  diatur didalam  undang-undang  ini  adalah keharusan bagi pihak yang mengajukan  izin  perkebunan  untuk bermusyawarah terlebih dahulu
(apabila  sudah  terdapat  hak  di  atas tanah  tersebut)  dengan  masyarakat atau masyarakat hukum adat (apabila tanah  tersebut  adalah  tanah  ulayat) sehingga  sesuai  dengan  pengaturan tersebut, masyarakat memiliki sebuah landasan hukum untuk dapat berpartisipasi dalam proses pemberian izin perkebunan.
f. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang. Undang-Undang
Penataan  Ruang  nomor  26  tahun 2007  yang  menggantikan  Undang- Undang  nomor  24  tahun  1992. Dalam  UU  26/2007  penataan  ruang ditujukan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan  tujuan  tersebut,  penataan ruang  pada akhirnya  diharapkan menjadi  sebuah  titik  temu  yang harmonis  antara  penggunaan  sumber daya  alam  dan  dan  pemanfaatan ruang  sekaligus  mencegah  terjadinya dampak  negatif  akibat  pemanfaatan ruang.  Sifat  mendasar  dari  penataan ruang  adalah  mewujudkan  sebuah keterpaduan dan keserasian pemanfaatan  ruang  pada  berbagai
sektor sehingga pelaksanaan penataan  ruang  yang konsisten akan meminimalisasi konflik dan meningkatkan keterpaduan antar sektor  serta  wilayah.  Pada  posisi  ini Pemerintah pusat dan daerah diamanatkan  untuk  menyebarluaskan informasi  rencana  umum  dan  rincian tataruang,  pengaturan  zonasi  dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, dimana pelibatan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. g. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan
Pulau-Pulau Kecil memberikan jaminan  bagi  pelestarian  Masyarakat Adat dalam pemberian Hak Pengusahaan dan wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan
kepentingan  nasional  serta  hak  lintas damai  bagi  kapal  asing.  Selain  itu dalampasal  18  juga  dijelaskan  dapat pula  diberikan  kepada  Masyarakat Adat  selain  padaperorangan  warga negara  Indonesia  dan  badan hukum. Selanjutnya  dalam  Pasal  21  ayat  (4)
dijelaskan mengenai persyaratan operasional  yang  menjadi  kewajiban pemegang  hak  penguasaan  untuk mengakui, menghormati,
dan
melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan /atau masyarakat local h. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Lingkungan  Hidup,  pada  Pasal  1
hurup 30 menyebutkan bahwa Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)
adalah  “kelompok  masyarakat  yang secara  turun-temurun  bermukim  di
wilayah  geografis  tertentu,  karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya  hubungan  yang  kuat  dengan lingkungan  hidup,  serta  adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum” dan  Kearifan  lokal  adalah  nilai-nilai luhur  yang  berlaku  dalam  tata kehidupan  masyarakat  untuk  antara lain melindungi dan  mengelola lingkungan hidup secara lestar
i. UU  Nomor  4 Tahun 2011  tentang
Informasi Geospasial. Informasi
geospasial  yang  tidak  terintegrasi merupakan salah satu masalah utama dalam  pengelolaan  hutan.  Informasi geospasial  yang  berbeda-beda  antar instansi  pemerintahan,  baik  antar sektor  atau  pun  antar  pusat  dengan daerah, mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antar kebijakan terkait  penggunaan  kawasan  hutan dan lahan. Undang-undang ini melahirkan kebijakan One Map
Policy sebagai  alat  koordinasi  antar instansi dalam penyediaan informasi, termasuk antara instansi di pusat dan daerah.Disisi  lain  lewat  informasi geospasial  menjamin  hak-hak  warga negara secara ekonomi dalam hubungannya dengan keruangan, sebaliknya menjadi alat bantu pemerintah dalam perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan.
j. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-
undang  ini  adalah  pengganti  dari
Undang-Undang nomor 32/2004
tentang  Pemerintah  Daerah  yang dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaran pemerintahan daerah.Dalam  undang-undang  ini
sektor kehutanan dikategorikan dalam  urusan  pemerintahan  daerah pilihan konkuren (Pasal 12) , meskipun urusan penataan ruang dan lingkungan hidup dikategorikan dalam  urusan  pemerintahan  wajib.
Dalam  Pasal  14,  diatur  tentang penyelenggaraan  urusan  pemerintah dalam  bidang  kehutanan  dibagi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah provinsi dengan
perkecualian
pengelolaan  taman  hutan  raya  di kabupaten/kota  menjadi  kewenangan dari daerah kabupaten dan kota.
k. UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa, Terdapat  lebih  33  ribu  desa yang  berbatasan  dengan  kawasan hutan,  jika  hal  ini  tidak  menjadi perhatian  maka  masalah  tenurial, status desa maupun kekayaan budaya yang  selama  ini  dikenal  memelihara dan  melindungi  akan  bergeser  dan punah.  Desa  Adat  akan  diakui apabila memiliki kesatuan masyarakat adat. Kesatuan masyarakat  adat  harus  memiliki unsur;  mempunyai  wilayah  adat, pemerintahan  adat,  benda/harta  adat, hukum  adat,  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  1  ayat  1  UU Desa.  UU  desa  juga  mengakui  hak- hak  kesatuan  masyarakat  adat. Desa Adat  bukan  hanya  bertujuan  untuk mengakui hak-hak ulayat masyarakat adat,  tetapi  juga  undang-undang  ini mengatur agar masyarakata adat bisa mengurus dirinya sendiri. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan prakarsa  masyarakat  desa,  asal  usul, adat  istiadat,  kondisi  sosial  budaya masyarakat  desa,  serta  kemampuan dan  potensi  desa. Pemerintah  pusat dan daerah akan melakukan penataan kesatuan  masyarakat  hukum  adat
untuk  kemudian  ditetapkan  menjadi Desa Adat. 3
Semangat yang dibangun dalam pasal Pasal  18B  ayat  (2),  Pasal  28I  ayat  (3)  dan Pasal  32  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  NRI 1945  adalah  semangat  otonomi  yang diberikan  seluas-luasnya  kepada  daerah Tiga  ketentuan  tersebut  yang  paling  sering dirujuk  ketika  membicarakan  mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.  Meskipun  demikian  tidak  berarti bahwa  dasar  konstitusional  bagi  hak masyarakat  hukum  adat  hanya  pada  tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak
konstitusional sebagai warga negara misalkan  untuk  mendapatkan  penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan  di  hadapan  hukum dan  hak-hak lainnya. Khususnya  pengelolaan  Sumber Daya  Alam  atau  disingkat  SDA  yang terinspirasi  dari  semangat  founding  fathers kita tentang pembangunan Indonesia secara utuh dan merata. Munculnya era globalisasi dengan modernisasi, ternyata memunculkan permasalahan  kemanusiaan:  moral,  etika, kesusilaan,  HAM  dan  lain-lain.  Hal  ini terjadi,  antara  lain,  karena  globalisasi, modernisme  dan  rasionalisme,  cenderung mengabaikan
“nurani”,
sehingga “pembangunan” menafikan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  yang  memiliki nurani, harkat dan martabat yang tidak bisa diukur dengan materi, sehingga pembangunan justru menimbulkan
permasalahan kemanusiaan.
3 http://www.akar.or.id/2015/11/23/rumusa n-hasil-seminar-dan-konsultasi-pengakuan- masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem- ketatanegaraan-di-indonesia/ diakses tanggal 10 Juli 2017.

## B. Pengistilahan, Pengertian Dan Kriteria Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Berikut  korelasi  hukum  pada  aspek Pengistilahan,  Pengertian  dan  Kriteria  Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan:
Tabel 1.
Pengistilahan, Pengertian dan Kriteria Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan 4 No Peraturan yang Mengatur Istilah yang Digunakan, Definisi dan Kriteria 1 Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Kesatuan masyarakat hukum adat Kesatuan masyarakat hukum adat diakui: 1. Sepanjang masih hidup 2. Sesuai dengan perkembangan
2. masyarakat
3. Sesuai dengan prinsip Negara 4. Kesatuan Republik Indonesia 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  Suatu kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de  facto masih  ada  dan/  atau  hidup (actual  existence),  apabila  setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:
a) ada masyarakat yang warganya b) memiliki perasaan c) kelompok (in-group feeling); d) ada pranata pemerintahan e) adat; f) ada harta kekayaan dan/atau g) benda-benda adat; h) ada perangkat norma hukum i) adat;  dan  khusus  bagi  kesatuan  masyarakat hukum  adat  yang  bersifat  teritorial  juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. 3 UU Nomor  41 Tahun 1999 Tentang Masyarakat  Hukum  Adat  Masyarakat  hukum adat memenuhi kriteria 1. masyarakatnya  masih  dalam  bentuk
4 Ibid dan  Myrna  A.  Safitri  dkk,  Adat  di  Tangan  Pemerintah  Daerah(Panduan  Penyusunan  Produk  Hukum Daerah Untuk  Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Epistema Institute, Jakarta, 2014) hal 17- 27
Kehutanan paguyuban (rechsgemeenschap) 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata hukum, khususnya peradilan  adat,  yang  masih  ditaati;  dan masih mengadakan pemungutan 5. hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari- hari. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Masyarakat Adat, Masyarakat,tradisional, Masyarakat local Undang- Undang ini membagi masyarakat dalam tiga kategori: 1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat  Pesisir  yang  secara  turun- temurun bermukim di wilayah geografi
s tertentu karena adanya ikatan pada asal- usul  leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat dengan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-
Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata  ekonomi,  politik, sosial, dan hukum. 2. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan  yang  sudah  diterima  sebagai nilai-nilai  yang  berlaku  umum  tetapi  tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. 3. Masyarakat  tradisional  adalah  masyarakat
perikanan  tradisional  yang  masih  diakui hak  tradisionalnya  dalam  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan  atau  kegiatan lainnya  yang  sah  di  daerah  tertentu  yang berada UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat  Hukum  Adat  Masyarakat  hukum adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  secara turun  temurun  bermukim  di  wilayah  geografi tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul leluhur,  adanya  hubungan  yang  kuat  dengan lingkungan  hidup, serta  adanya  sistem  nilai yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik, sosial, dan hukum.
C. Upaya Mahkamah Konstitusi Untuk Memperkuat Eksistensi Kesatuan Masyarakat Adat Secara Hukum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector  of  the  citizen’s  and Constitutional Rights and  guardian  of
constitution juga  memberikan  secercah
harapan bagi para pencari keadilan
khususnya yang berkaitan dengan perlindungan  terhadap  hak  masyarakat hukum  adat.  Bermula  dari  diberikannya kedudukan hukum (legal standing). 5
Menurut Fajar Laksono Suroso 6 , Mahkamah Konstitusi RI terlibat  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  hak konstitusional  Masyarakat Hukum Adat. Hal-hal  lain  berada  di  cabang  kekuasaan yang  lain  yakni  Eksekutif. Meskipun  dalam penegakan hukum dasar tertinggi itu tidak dapat  dilakukan  secara  sendirian  oleh kekuasaan  kehakiman,  perlu  kolaborasi antar  kekuasaan  di  Indonesia.  Konstitusi hanya  kalimat-kalimat  yang  tidak  berarti apa-apa,  tanpa  adanya  kesadaran  oleh setiap orang untuk bersama-sama melakukan penerapan 7 .
5 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-V/2007,  tanggal  18  Juni  2008  dan Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Kontitusi (Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,Jakarta,2010)hal 10
6 Juru Bicara Mahkamah Konstitusi; Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi; dan Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Brawijaya Sebagai  Narasumber  yang  disampaikan  saat Pemaparan  Materi  didokumentasikan  kedalam notulensi  pada  kegiatan  Kerja  Sama  Mahkamah Konstitusi  dan  Fakultas  Hukum  Universitas Mulawarman dengan bentuk acara Seminar Nasional “Perlindungan  Terhadap  Hak- Hak  Konstitusional Masyarakat  Hukum  Adat”  di  Fakultas  Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 28 september 2017 7 . Sebagai  Narasumber  yang  disampaikan saat  Pemaparan  Materi  didokumentasikan  kedalam notulensi  pada  kegiatan  Kerja  Sama  Mahkamah Konstitusi  dan  Fakultas  Hukum  Universitas Mulawarman dengan bentuk acara Seminar Nasional
Bagi  masyarakat  hukum  adat dapat mengajukan  pengujian  Undang-Undang terhadap  Undang- Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, sehingga
masyarakat  hukum  adat  yang  merasa  hak konstitusional (termasuk pula hak adat) nya dilanggar  oleh  suatu  kebijakan  pembentuk Undang-Undang  dapat  meminta  keadilan kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Namun, lagi-lagi  masih  juga  harus  memenuhi syarat-syarat  tertentu terlebih  dahulu  agar kesatuan  masyarakat  hukum  adat  memiliki kedudukan  hukum (legal  standing)  untuk mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang  di  Mahkamah  Konstitusi karena tidak semua masyarakat hukum adat mempunyai  kedudukan  hukum  dalam pengujian Undang-Undang 8 . Walaupun terkesan berat bagi sebuah masyarakat yang tradisional  dan  masih  sangat  sederhana, berharap dengan meningkatnya taraf
kehidupan  manusia,  maka  masyarat  hukum adat  pun  dapat  “melek  hukum”  dan mengerti akan bagaimana cara
mempertahankan  hak  konstitusionalnya  di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. 9 Sebagai contoh dibidang Perkebunan, Mahkamah  Konstitusi  dalam Putusan  Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah mencoba  menggali  dan  menemukan  nilai- nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum frasa “ penggunaan tanah perkebunan  tanpa  izin  adalah  tindakan okupasi  tanah  tanpa  seizin  pemilik  hak sesuai  dengan  peraturan  pernundang- undangan ” dalam Pasal 21 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan beserta Penjelasannya dan ketentuan pidana
“Perlindungan  Terhadap  Hak- Hak  Konstitusional Masyarakat  Hukum  Adat”  di  Fakultas  Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 28 september 2017
8 Ibid
9 http://rahadianprimanugraha.blogspot.co.id /2016/01/problema-hukum-perlindungan-atas- hak.html diakses tanggal 10 Juli 2017.
yang  menyertainya.  Mahkamah  Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa. 10
“ Masalah  pendudukan  tanah  tanpa izin  pemilik  sangatlah  beragam  sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan  keadaan  yang berbeda:  kapan  munculnya  persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut  merupakan  cara  memperoleh tanah  menurut  hukum  adat?;  apakah pendudukan  tersebut  karena  keadaan darurat  telah  diijinkan  oleh  penguasa?; apakah  pendudukan  tersebut  disebabkan batas  wilayah  penguasaan  secara  hukum adat  dengan  wilayah  yang  dikuasai langsung  oleh  negara  tidak  jelas?.  Kasus- kasus  yang sekarang  timbul  di  daerah- daerah  perkebunan  yang  baru  dibuka, sangat  mungkin  disebabkan  oleh  tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan  hak  individual  berdasarkan  hukum adat  dengan  hak-hak  baru  yang  diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;  Dengan  demikian penjatuhan  sanksi  sebagaimana  dimaksud Pasal  47  ayat  (2)  Undang-Undang  a  quo tidak  tepat  jika  hal  tersebut  dikenakan terhadap  orang  yang  menduduki  tanah berdasarkan  hukum  adat  karena  timbulnya hak-hak  adat  adalah  atas dasar ipso  facto. Artinya  seseorang  membuka,  mengerjakan dan  memanen  hasilnya  atas  kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara  intensif  dalam  waktu  yang  lama, sehingga  hubungan  seseorang  dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah.  Adapun  pemberian  hak-hak  baru dalam  bentuk  hak  guna  usaha  atau  hak pakai berdasarkan ipso jure, yang
mendasarkan diri pada ketentuan perundangundangan.”
10 Lihat  bagian  Pendapat  Hukum  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU-VIII/2010, bertanggal 19 September 2011, hlm. 102-103.
Selain  itu dibidang  Kehutanan,  dalam perkara  Nomor  35/PUU-X/2012 mengenai pengujian  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pada pokoknya,  terdapat  2  (dua)  permasalahan utama yang harus dijawab oleh Mahkamah, pertama,  mengenai  hutan adat dan kedua mengenai  pengakuan  bersyarat terhadap  keberadaan  masyarakat  adat. Putusan  itu  mengabulkan  permohonan berkaitan  dengan  hutan  adat,  namun menolak permohonan untuk  menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat  adat  yang  terdapat  di  dalam Undang - Undang Kehutanan.  Dalam pertimbangannya, menurut Mahkamah Konstitusi,  Undang- Undang Kehutanan yang  selama  ini  memasukan  hutan  adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak  masyarakat  adat  dan  merupakan pelanggaran  konstitusi.  Peryataan  bahwa selama ini telah terjadi pengabaian semestinya  membuat  pemerintah  semakin sadar untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini ‘dirampas’ atau  diabaikan.  Selain  itu,  hutan  adat dikeluarkan  posisinya  dari  sebelumnya merupakan  bagian  dari  hutan  negara kemudian  dimasukan  sebagai  bagian  dari kategori hutan hak.
Dalam pertimbangan hukum selanjutnya,  terkait  dengan  kategorisasi hutan  yang  di  dalamnya  terdapat hubungan hukum  antara subjek  hukum  dengan  hutan. Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Kehutnan telah memperlakukan masyarakat hukum  adat  yang  secara  konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda  dengan  subjek  hukum  yang  lain. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  slah  satu pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan:
“ Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU  Kehutanan,  yakni  negara,  masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang  di  atasnya  terdapat  hutan.  Negara menguasai  baik  atas  tanah maupun  atas hutan.  Pemegang  hak  atas  tanah  dimaksud juga  memegang  hak  atas  hutan,  tetapi masyarakat  hukum  adat  tidak  secara  jelas pengaturan  tentang  haknya  atas  tanah maupun hutan .”
Perlakuan  yang  berbeda  terhadap masyarakat  adat  itulah  yang  juga  menjadi dasar  bagi  Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap  hak  masyarakat  adat  atas  hutan. Selain  itu,  prinsip  ini  juga  mempertegas status  hutan  yang  terdiri  dari  hutan  negara, hutan adat dan hutan hak
perseorangan/badan  hukum. Prinsip  ini merupakan  prinsip  penguasaan  vertikal dimana  pihak  yang  menguasai  tanah  maka dia  juga  menguasai  hak-hak  yang  ada  di atas tanah.
Menurut penulis keberadaan masyarakat  adat  haruslah  tunduk  kepada batasan-batasan  yang  ditentukan  di  dalam konstitusi  antara  lain  masyarakat  adatnya masih  ada,  selaras  dengan  perkembangan zaman  dan  tidak  bertentangan  dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia  yang  harus  dimaknai  bahwa keberadaan  masyarakat  adat  bukan  untuk memisahkan  diri  dari  republik  Indonesia, serta  pengaturan  terkait  subjek  hukum masyarakat  adat,  kriteria  dan  tata  caranya diatur berdasarkan Undang-Undang.
Sampai saat ini mekanisme pengakuan  bagi  masyarakat  hukum  adat, serta kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Karena apabila mengikuti konstruksi  peraturan  perundang-undangan yang  sudah  ada  saat  ini,  maka  mekanisme tersebut  diserahkan  kepada  daerah  dalam bentuk peraturan daerah yang, sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya,  hal  tersebut
tidak akan menyelesaikan masalah 11 . Perlindungan  terhadap  hak  masyarakat hukum  adat  harus  dikonstruksikan  dalam kebijakan affirmative action, karena sekalipun pembangunan fisik telah menjadi bagian dari kegiatan keseharian masyarakat Indonesia,  namun  dibutuhkan  pedoman (guidance)  yang  mengawasi  dan  mencegah segala  bentuk  penindasan  terhadap  kaum masyarakat  yang  dalam  posisi  kurang menguntungkan.  Segala  upaya yang  telah dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  putusan-putusannya  tersebut  masih dalam  lingkup  kewenangan  konstitusi, dengan  perkataan  lain,  masih  dibutuhkan pemahaman  dan  kemauan  dari  para pembentuk  Undang-Undang  dan  penegak hukum  untuk  menindaklanjutinya  agar segera  terwujud  suatu  tatanan  baru  dalam bidang  penegakan  hak  masyarakat  hukum adat yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan konstitusi.
Menurut Fajar Laksono Suroso. 12 Hingga  saat  ini  masih  terjadi perdebatan  terkait  penentuan  yang  valid yang  membutuhkan  kerjasama  berbagai pihak  untuk  menjawab  penentuan  status masyarakat  hukum  adat.    Fakta  hari  ini adalah,  putusan  MK  hari  ini  hanya berlandasakan  kesadaran  bagi  para  pihak untuk melaksanakan hasil putusan, sedangkan  posisinya  putusan  Mahkamah Konstitusi ini  mencerminkan  kedudukan konstitusi  sebagai  sumber  hukum  tertinggi.
11 Myrna  A.  Safitri  dkk,  Adat  di  Tangan Pemerintah  Daerah(Panduan  Penyusunan  Produk Hukum Daerah Untuk  Pengakuan dan Perlindungan Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  (Epistema  Institute, Jakarta, 2014) hal 75-78
12 Sebagai  Narasumber  yang  disampaikan saat  Pemaparan  Materi  didokumentasikan  kedalam notulensi  pada  kegiatan  Kerja  Sama  Mahkamah Konstitusi  dan  Fakultas  Hukum  Universitas Mulawarman dengan bentuk acara Seminar Nasional “Perlindungan  Terhadap  Hak- Hak  Konstitusional Masyarakat  Hukum  Adat”  di  Fakultas  Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 28 september 2017.
Di  beberapa  negara  terdapat  sanksi  politik untuk menekan pihak yang tidak pro kepada putusan pengadilan, dijadikan rezim politik, dan  ini  telah  berhasil  dilakukan.  Di Indonesia belum efektif dapat dilakukan.
Menurut  Penulis, walaupun  masih belum meneukan titik terang terhadap status masyarakat hukum adat. Mahakamah
Konstitusi  sudah  mampu  menempatkannya sebagai  subjek  hukum  yang  mampu menopang  hak dan  kewajiban  selayaknya subyek hukum lainnya.
Berikut Implikasi  Putusan,  merupakan bentuk nyata kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat: 13
- ketentuan  yang  dibatalkan  digantikan oleh hukum yang dihasilkan oleh MK,
- memulihkan kerugian konstitusional
- peringatan  kepada  pemerintah  sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pemenuhan hak-hak warga negara
- mengontrol,  mengarahkan  pembuatan peraturan  perundang-undangan.  (as  the living constitution)

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hukum adat bersifat tradisional dan merupakan  hukum  yang  ada  (hidup) masa dahulu  dan  masih  ada  ditengah  masyarakat yang lazimnya berbentuk kebiasaan, bahkan sejak  sebelum  Indonesia  merdeka.  Pada perjalanannya saat  ini,  adat membutuhkan hukum tertulis sebagai alat untuk memperoleh legitimasi dari penguasa dalam hak  pengakuan  serta  perlindungan  oleh hukum  positif itu  sendiri.  Secara  rinci, aturan  terkait  pengakuan  dan  perlindungan Sumber  daya  alam,  wilayah  dan  kebiasaan
13 Makalah  ini  disampaikan  padaSeminar
Nasional “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat” yang diselenggarakan atas kerjasama  Mahkamah  Konstitusi  dengan  Fakultas Hukum  Universitas  Mulawarman,  Samarinda,  28 September 2017.
yang  berlaku  pada  masyarakat  adat  masih belum  diatur  sepenuhnya. Tetapi hukum positif  Indonesia  saat  ini  sudah  mengatur terkait perselisihan ketika adanya hubungan hukum  antar  penguasa  dan  masyarakat hukum adat,dimana prosedur penyelesaiannya  melalui upaya hukum dalam bentuk penanggulangan yang diselesaikan oleh  Mahkamah  Konstitusi untuk  memperkuat  eksistensi Kesatuan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum.

## Saran
Negara perlu
menunjukan
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat menerima hokum adat dalam kerangka hokum tidak tertulis maupun hokum positif dalam  ketentuan  memelihara  keberadaan masyarakat hokum adat dan penanggulangan konfik. Mahkamah Konsitusi sebagai pengawal  konstitusi  tetap  konsisten  dalam memberikan  putusan  yang  berimplikasi memulihkan hak- hak konstitusional masyarakat hokum adat

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Myrna A. Safitri dkk, Adat di Tangan Pemerintah Daerah (Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Epistema Institute, Jakarta, 2014) hal
75-78 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Hukum Acara Mahkamah Kontitusi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010)
Literatur online
http://procurementnotices.undp.org/view_fi le.cfm?doc_id=39284 diakses  tanggal  2
Oktober 2017 Mengugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap  Negara,  AMAN  1999  dalam http://www.akar.or.id/2015/11/23/rumusan- hasil-seminar-dan-konsultasi-pengakuan- masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem- ketatanegaraan-di-indonesia/diakses tanggal 10 juli 2017
http://www.akar.or.id/2015/11/23/rumusan- hasil-seminar-dan-konsultasi-pengakuan- masyarakat-hukum-adat-dalam-sistem- ketatanegaraan-di-indonesia / diakses tanggal 10 Juli 2017.
http://rahadianprimanugraha.blogspot.co.id/ 2016/01/problema-hukum-perlindungan- atas-hak.html diakses tanggal 10 Juli 2017.

## Putusan Mahkamah Konstitusi
Lihat bagian Pendapat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, bertanggal 19 September 2011.
Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, tanggal 18 Juni 2008

## Makalah/ Artikel

## Makalah ini disampaikan padaSeminar
Nasional “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat” yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 28 September 2017.