P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN ORANG YANG BUKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR TNI (STUDY PUTUSAN NOMOR: 5-K/PMU/BDG/AL/IV/2019)
Oleh:
Nadia Novianti Kusuma Dewi 1 ,Hariyo Sulistiyantoro 2
18071010154@student.upnjatim.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

## Abstrak
Tindak pidana kesusilaan yang terjadi dalam kehidupan makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa  perbuatan  asusila  atau  tindakan  kesusilaan  akan  terjadi  dan  menimpa  kepada  setiap orang  yang  tidak  memandang  latar  belakang  pendidikan,  pekerjaan,  jabatan  dan  sebagainya disebabkan  karena  lemahnya  kontrol  diri,  lemahanya  iman  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya, hal ini bisa terjadi disebabkan dengan latar belakang yang berbeda-beda.Tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh TNI / Militer ini dapat dikatakan sebagai Pidana Militer, atau hanya pidana umum yang dilakukan militer. Dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh  seorang  TNI  apabila  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  tiga  pendekatan,  yaitu statute approach , conceptual approach dan case approach dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor :  Nomor  :  5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019 merupakan  salah  satu  putusan  dari  tindak  pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum militer tidak dalam dinas. Ketiga pendekatan tersebut yang nantinya akan menghasilkan penelitian yang sempurna.

## Keyword : Tindak Pidana Kesusilaan, Militer, Pertanggungjawaban Pidana

## Abstract
In regard to offenses against decency in the life of social beings, immoral acts or decency will inevitably occur and befall everyone regardless of educational background, occupation, position and so forth which are the result of weak self-control and weak faith in religion, each of which comes from different backgrounds. The present study discussed about offenses against decency committed  by  soldiers/military  personnel  which  were  considered  as  military  crimes  or  just general crimes committed by military personnel as well as a form of responsibility if a soldier commits such offense against decency. This study employed a normative juridical method in three  approaches  which  included  the  statutory,  conceptual,  and  case  approaches  using  the Supreme Court Decision Number: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019 which was one of the decisions related to offenses against decency carried out by the off-duty military personnel. These three approaches had produced perfect research results
Keywords: Offenses against Decency, Military, Criminal Responsibility

## PENDAHULUAN
Perempuan  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang menimbulkan  kerugian  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan penghidupan. Perempuan harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundangundangan  yang  diberlakukan  pada  dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian  mental, fisik,  dan  sosial.  Kasus  pemerkosaan  dan  pelecehan  seksual  terhadap  anak  perempuan merupakan bagian kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memperhatinkan, karena setiap harinya  kasus  kesusilaan  yang  melibatkan  anak  perempuan  sebagai  korbannya  sering  kita dapatkan dan kita saksikan diberbagai media massa, dan media elektronik.
Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan  oleh  masyarakat  dari  berbagai  golongan  dan  latar  belakang  usia,  pekerjaan  dan sebagainya.  Didalamnya  diatur  tentang  kejahatan  seksual  antara  lain  perbuatan  zina, perkosaan  dan  perbuatan  cabul  yang  secara  keseluruhannya  kejahatan  terhadap  kesusilaan. Kesusilaan  pada  umunya  mengenai  adat  kebiasaan  yang  baik  dalam  berhubungan  antara anggota  masyarakat,  tetapi  yang  khususnya  sedikit  banyak  mengenai  kelainan  atau  seks seseorang manusia. Kejahatan kesusilaan yang mana berhubungan dengan sexual harassment. Tidak hanya terjadi pada masyarakat sipil tapi banyak anggota militer  yang terlibat sehingga akan  terjadi  perbedaan  ancaman  hukuman  yang  berlaku  antara  masyarakat  sipil  anggota militer  atau  seseorang  yang  dipersamakan  dengan  Militer.  TNI  memiliki  hukuman  yang berbeda, apabila dirinya melakukan tindak pidana. Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum  yang  mengatur  seorang  militer  tetang  tindakan-tindakan  mana  yang  merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang  mengatur  norma  melainkan  hanya mengatur  tentang  pelanggaran  atau  kejahatan  yang dilakukan  oleh  prajurit  TNI  atau  yang  menurut  ketentuan  undang-undang  dipersamakan dengan prajurit TNI.
Salah  satu  Pengaturan  yang  berbeda  terhadap  penerapan  pidana  antara  warga  negara biasa dengan prajurit militer ada saat penerapan hukumannya. Dimana jika Pidana dilakukan oleh  warga  negara  biasa,  hukuman  mengacu  pada  Pasal  10  KUHP:  “Pidana  terdiri  atas:  a.
Pidana Pokok
(Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) dan b. Pidana Tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim).  ”Sementara  jika  dilakukan  oleh Anggota  militer terdapat  tambahan  hukuman  bagi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP Militer (Selanjutnya disingkat KUHPM): “ Pidana  Utama  (Pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana  tutupan (UndangUndang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan), dan pidana tambahan (Pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  haknya  untuk  memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan pangkat, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Penulis  merasa  timbul  permasalahan  dalam  tindak  pidana  kesusilaan  yang  mana TNI sebagai  pelakunya.  Dan    Menjadi  pertanyaan  sekarang  adalah  apakah  Tindakan  kesusilaan yang  dilakukan  oleh  TNI  /  Militer  ini  dapat  dikatakan  sebagai  Pidana  Militer,  atau  hanya pidana  umum  yang  dilakukan  militer.  Lalu  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  bagi seorang TNI / Militer yang melakukan tindakan asusila (M.Hadjon, 1987). 1

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan msalah yang diangkat dalam penulisan ini adalag :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana kesusilaan dengan orang yang bukan dari anggota keluarga besar TNI?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  TNI  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  dengan anggota keluarga besar TNI?

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan KUHP
Tindak  pidana  kesopanan  dalam  hal  persetubuhan  tidak  ada  yang  masuk  pada  jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal yaitu:

## 1. Perzinaan (284 KUHP)

## 2. Perkosaan (285 KUHP)
3. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya dalam keadaan pingsan (286 KUHP)
4. Bersetubuh dengan perempuan yang belum berusia 15 tahun dan bukan istrinya (287 KUHP)
5. Bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian.
Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.
1 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , (Surabaya : Bina Ilmu, 1987) ,. 25.
Sanksi  hukuman  berupa  pemidanaan  yang  terumus  dalam  pasal  285  KUHP  tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang  sudah  dibakukan  harus  diterapkan  begitu.  sanksi  minimalnya  tidak  ada,  sehingga terhadap pelaku  dapat  diterapkan  berapa  pun  lamanya  hukuman  penjara  sesuai  dengan “selera” yang menjatuhkan vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsure kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya unsure “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”.
Pemaknaan  ini  lebih  condong  pada  unsure  kesengajaan  untuk  berbuat,  artinya  ada kecendrungan  semi  terencana  dalam  melakukan  perbuatan  kejahatan.  Tanpa  didahului  oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana. Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan  secara  individual  maupun  kelompok,  terutama  yang  direncanakan,  tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus pembahasan bagian ini. Sehubungan kasus perkosaan, ada suatu penelitian yang dilakukan terkait dengan modus operandi dalam tindak pidana perkosaan:

## Tabel 1. Presentase Modus Operandi
Modus Operandi Presentase Diancam dan dipaksa 66,3 Dirayu 22,5 Dibunuh 6,2 Diberiobatbius 5,1

## Sumber : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
Dalam  tabel  tersebut  menunjukkan  mengenai  modus  operandi  yang  digunakan  oleh oknum  TNI  sebagai  seorang  Pelaku  dalam  kejahatan  perkosaan  bahwa  dalam menjalankan aksi  kejahatannya  telah  menggunakan  cara-cara  pemaksaan  kehedak,  pengancaman  dan kekerasan. Di samping perkosaan ini sendiri termasuk kejahatan yang berkarakter kekerasan, modus operandi yang dilaksanakan juga mengandung kekerasaan. Tindak pidana kesusilaan
merupakan  tindak  pidana  yang  penuntutannya  berdasarkan  aduan,  apabila  tidak  ada  yang mengadukan maka tidak dapat dituntut.
Seorang  TNI  yang  melakukan  pelanggaran  dalam  Pasal  40  KUHPM  yang menyebutkan bahwa “apabila salah satu kejah atan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 287, 293 dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan.”
Pasal  287  (1)  KUHP  “Barangsiapa  berset ubuh  dengan  seorang  wanita  yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum  waktunya  untuk  dikawinkan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama sembilan tahun”.
Pasal  40  KUHPM  telah  menjelaskan  bahwa  pasal-pasal  yang  tertera  diatas yang  dilanggar  oleh  anggota  TNI  dalam  jabatannya  dan  menggunakan jabatannya  tersebut  untuk  melakukan  kejahatan  asusila  terhadap  korbannya, maka  dia  harus  dihukum  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  oleh  KUHP ditambah dengan hukuman dalam KUHPM.
Dalam  berbagai  kasus  perkosaan,  sering  terjadi  pelaku  selain  melakukan penganiayaan  seksual,  juga  dibumbui  dengan  berbagai  tindak  kejahatan  lain,  seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Kekecewaan karena memperoleh hasil jarahan yang cukup, misalnya tidak jarang menyebabkan pelaku menjadi membabi buta dan mengalihkan sasaran ketindak perkosaan si empunya rumah seperti binatang. Mereka tak segan-segan  memperkosa  dihadapan  suami  atau  orang  tuanya.  Modus  operandi  pemerkosa menurut BAP lebih cenderung  pada usaha mengajak korban ketempat yang aman (41,94%), atau korban dirayu (21,5%). Dari dua modus operandi ini dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks.
Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis pemerkosaan yang dikemukakan oleh Steven Box,  maka jenis pemerkosaan yang dikemukakan oleh Steven Box, maka jenis pemerkosaan yang banyak dilakukan d i ketiga wilayah tersebut diatas adalah pemerkosaan jenis “ seduction turned into rape ”.
Modus operandi seperti yang dideskripsikan itu memperjelas mengenai posisi korban, yang  dibuat  dan  dikondisikan  terpengaruh  (terpedaya)  oleh  perkataan  dan  sikap  pelaku. Korban  misalnya  ditawari  dan  diajak  pulang  bersama-sama  naik  kendaran.  Pada  suasana berdua  atau  yan  menempatkan  posisi  perempuan  tidak  menguntungkan  (rawan)  seperti sendirian ditengahtengah laki-laki dan jauh dari keramaian umum dapat menjadi kondisi yang menguntungkan  pelaku  untuk  menjalankan  modus  operandinya  (Abdul  Wahid  dan Muhammad Irfan, 2001).
Oleh  karena  itu,  kalau  dikonklusikan,  modus  operandi  perkosaan  setidak-tidaknya sebagai berikut: 2
1. Diancam dan dipaksa
2. Dirayu
3. Dibunuh
4. Diberi obat bius
5. Diberi obat perangsang
6. Dibohongi atau diperdaya lainnya.

## 2.  Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Anggota  TNI  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Dari Keluarga Besar Anggota TNI
Kejahatan  militer  biasa  (military  crime)  yaitu  perbuatan  seseorang  militer  yang bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  hukum  militer  yang  diberi  sanksi  pidana,  misalnya melakukan  desersi  atau  melarikan  diri  seperti  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana MIliter.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Kejahatan  perang  (war  crime)  yaitu  perbuatan seseorang  militer  yang  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  sebagai  yang  terdapat  dalam konvensi-konvensi internasional. Pasal 1 KUHPM menyebutkan bahwasanya dengan adanya hukum  pidana  militer  bukan  berarti  hukum  pidana  umum  tidak  berlaku  bagi  militer,  akan
22 Made Darma Weda, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta,1996, hal. 75.
2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan , ( Rafika Aditama: Bandung 2001),51.
tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana
militer.
Penegakan hukum disegala bidang hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu hukum yang bersifat materil maupun hukum formilnya. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana militer.  Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Namun dalam  artian  hukum  pidana  yang  berlaku  bagi  militer  tidak  hanya  terpaku  kepada  hukum pidana  militer,  akan  tetapi  hukum  pidana  umum  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  KUHP akan  tetap  atau  masih  berlaku  bagi  militer  yang  dalam  hal  ini  adalah  Tentara  Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus KUHPM.
Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena  militer  itu  adalah  bagian  dari  suatu  masyarakat  atau  bangsa  yang  melakukan  tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata atau dengan  kata  lain  tugas  utamanya  adalah  bertempur.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan sebelumnya  bahwasanya  hukum  pidana  militer  merupakan  suatu  aturan  hukum  yang diberlakukan khusus untuk orang- orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia” ,  yaitu  hukum yang  mengatur  pelanggaran-pelanggaran  atau  kejahatan  militer terhadap  kaidah-kaidah  hukum  militer  oleh  seorang  militer,  dimana  kejahatan  militer  itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Disiplin secara umum pada  dasarnya  memiliki  sikap  ketergantungan  pada  kuasa  orang  lain  atau  peraturan perundang-undangan,  sehingga  diperlukan  alat  kekuasaan  untuk  memaksakan  ketaatan sebagai pengendali sosial dalam tata kehidupan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi  militer  dituntut  untuk  dapat  menjamin  disiplin  dan  kesiapan  prajuritnya  dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.
Pertanggungjawaban  pidana  akan  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seorang  pelaku tindak  pidana  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukannya.  Terdapat  4 (empat)  aspek  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  pidana, antara lain:
1.  Melakukan  Tindak  Pidana;  parameter  yang  digunakan  adalah  perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah memiliki aturan hukum atau belum memiliki aturan hukum. Jika dalam hal telah memiliki aturan hukum maka, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan/tindakan dapat diduga juga melakukan tindak pidana. Sementara jika belum memiliki  aturan  hukum maka  seseorang  tersebut  tidak  bisa  diduga melakukan suatu tindak pidana.
2 Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;  berkaitan dengan batas umur aturan    dalam  Pasal  45-47  KUHP  tidak  digunakan,    yang  dijadikan  acuan  adalah UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) yang memberikan batasan dalam Pasal 1 a ngka 3 yaitu: “Anak yang berkonflik hukum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (duabelas)  tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” jo. Pasal 21 UU SPPA maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah 18 (delapan belas) tahun.
3. Dengan  kesengajaan  atau  kealpaan;  Unsur  kesengajaan  dapat  dibuktikan secara jelas yakni dengan menggunakan makna tersirat dan tersurat. Makna tersirat dari unsur  kesengajaan  dibuktikan  dengan  adanya  kehendak  dan  pengetahuan  seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan disadari. Sedangkan makna tersurat timbul dari rumusan ketentuan KUHP, antara lain dengan kalimat “dengan maksud”, “secara sengaja”,  “dengan  rencana”,  “dengan  tujuan”,  dan  sebagainya.    Kealpaan  memiliki  2 (dua) unsu r  yang  utama  yaitu:    a  Kurang  hati-hati;  yaitu  pelaku  tindak  pidana  tidak melakukan pemahaman secara menyeluruh dalam melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu  yang  dalam  pengetahuannya  dapat  diduga  menimbulkan  tindak  pidana;  b. Kurang  menduga-duga;  yang  terdiri  dari  kealpaan  yang  disadari  atas  akibat  yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan kealpaan yang tidak disadari karena  awalnya  pelaku  tidak  menduga  akan  timbul  permasalahan  namun  dalam perkembangannya terjadi
4. Tidak adanya alasan pemaaf; Dalam hal ini tidak terdapat alasan apapun yang menghapus  kesalahan  terdakwa,  termasuk  alasan  pemaaf  yang  diartikan  bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakkan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.
Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan di  atas  dapat  dimintai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  berupa  hukuman  disiplin  yang terdapat  dalam  pasal  9  disebut  Undang-Undang  Hukum  Militer  berupa:  (a)  teguran,  (b) penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, (c) penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Militer  juga  dikenal  mengenai  penyidikan  dimana penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang pidana yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Dalam  Peradilan  Militer  yang  berhak  menjadi penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur.
Proses penanganan jika terjadinya suatu tindak pidana oleh militer ketika terjadi
Pelanggaran oleh Prajurit TNI, dilakukan pemeriksaan sementara oleh ANKUM. Ketika hasil dari ANKUM menunjukan adanya unsur Pidana, ANKUM menyerahkan kasus kepada POM. POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil / Odmilti. Setelah nya Odmil / Odmilti mengolah  perakra  dan  selanjutnya  memberikan  Surat  Pendapat  Hukum  (SPH)  tentang penyelesaian perkara kepada Papera. Kemudian Saran diselesaikan melalui sidang Peradilan Militer / Peradilan Militer Tinggi, Papera keluarkan Surat yang diserahkan kepada Odmil / Odmilti.  Jika  diselesaikan  dengan  hukuman  disiplin,  Papera  akan  mengeluarkan  Surat Keputusan untuk didisiplinkan kepada ANKUM. Jika diselesaikan menutup Perkara, Papera mengeluarkan Surat Keputusan untuk Menutup Perkara kepada ANKUM. Lalu setelah berkas lengkap  diserahkan  kepada  Pengadilan  yang  berwenang  apakah  itu  Pengadilan  Militer  / Pengadilan  Militer  Tinggi.  Setelah  sidang  dan  putusan,  seperti  peradilan  pada  umumnya adanya upaya hukum baik itu diajukannya banding maupun Kasasi.

## 3.Bentuk Sanksi Bagi TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Dari Keluarga Besar TNI Menurut KUHPM Dan Hukum
Disiplin Militer
Kejahatan  kesusilaan  di  bidang  persetubuhan  ini,  selain  perzinaan  (284)  hanya  dapat dilakukan  si  pembuat  (laki-laki).  Dibentuknya  kejahatan  di  bidang  ini,  ditujukan  untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan dibidang kesusilaan dalam hal persetubuhan atau  pemerkosaan.  Mengenai  tindak  pidana  perkosaan  atau  verkrachting,  ketentuan  yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut :
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan,  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan  unsur-unsur  tindak  pidana  perkosaan  adalah  sebagai  berikut:    1.  Perbuatannya  : memaksa,
2. Caranya :
1) dengan kekerasan,
2) dengan ancaman kekerasan;
3. Objeknya : seorang wanita bukan istrinya;
4. bersetubuh dengan dia.
Perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.
Menerima  kehendaknya  setidaknya  ada  dua  macam  yaitu,  menerima  apa  yang  akan diperbuat kepada dirinya atau memaksa kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak  seseorang  tersebut.Secara  lebih  khusus,  Adami  Chazawi  memberikan  pengertian kekerasan  dalam  Pasal  285  KUHP  sebagai  ber ikut:  “Kekerasan  yaitu  suatu  cara/upaya berbuat (sifatnya  abstrak)  yang  ditujukan  pada  orang  lain  yang  untuk  mewujudkannya
disyaratkan  dengan  menggunakan  kekuatan  badan  yang  besar,  kekuatan  badan  mana mengakibatkan  bagi  orang  lain  itu  menjadi  tidak  berdaya secara fisik”.  Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam- macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.
Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain  selain  membiarkan  tubuhnya  untuk  disetubuhi.  Antara  kekerasan  dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan  dapat  terjadi.  Jadi  sebenarnya  terjadinya  persetubuhan  pada  dasarnya  adalah akibat  dari  perbuatan  memaksa  dengan  menggunakan  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan tersebut.
Menurut  Kedokteran  Forensik,  persetubuhan  didefinisikan  sebagai  suatu  peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap  dan  dengan  atau  tanpa  disertai  ejakulasi.    Pada  saat  ini  pengert ian  “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina.
Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya  Tindak  Pidana  asusila  yang  dilakukan oleh oknum TNI di Kalangan Militer, mengutip dari pendapat  Kolonel Chk M. Basir, S.H., mengenai  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  Tindak  Pidana  asusila  yang  dilakukan  oleh oknum TNI di Kalangan Militer tersebut, Terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yaitu:
1. Keimanan,  penyebab  terjadinya  suatu  kejahatan  ditentukan  pada  persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin  jauh  hubungan  seseorang  dengan  tuhannya  melalui  perantara  agama  yang dianutnya  maka  semakin  dekat  pula  maksud  seseorang  untuk melakukan  kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah.  Kalau  sudah  demikian  keadaannya,  maka  mudah  sekali  seseorang  itu melakukan keburukan. Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang  berpengaruh  terhadap  sikap,  perilaku  dan  tindakan  Anggota  TNI    dalam kehidupan sehari-hari. Anggota TNI yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan
yang  kuat  yang  ditandai  dengan  ketaatan  dalam  menjalankan  ajaran  agama  yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.
2. Lingkungan  sosial  kejahatan  kesusilaan  adalah  merupakan  tindak  manusia  terhadap manusia  lainnya  didalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  manusia  adalah  anggota  dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan  sosial  tempat  hidup  seseorang  banyak  berpengaruh  dalam  membentuk tingkah  laku  kriminal,  sebab  pengaruh  sosialisasi  seseorang  tidak  akan  lepas  dari pengaruh  lingkungan  Dari  hasil  wawancara  penulis,  bahwa  bukan  hanya  pengaruh faktor  lingkungan  sosial  yang  ikut  berperan  akan  timbulnya  kejehatan  tetapi  faktor tempat  tinggal  pun  ikut  juga  mempengaruhi  kejahatan  seperti  tindak  pidana  asusila dimana lingkungan tempat tinggal Anggota TNI tersebut kumpulan orang-orang yang penjudi,  pemabuk  sehingga  memancing  juga  Anggota  TNI  tersebut  melakukan perbuatan asusila seperti perzinaan.
3. Pergaulan  Selain  faktor  lingkungan  sosial  mendukung  terjadinya  tindakan  asusila, pergaulan  pun  juga  mendukung  tindak  asusila  yang  dimaksud.  Dimana  seorang anggota  TNI  memiliki  teman  yang  mempunyai  akses  yang  memudahkan  dia  untuk mengakses  video,  sehingga  menyebabkan  anggota  TNI  ini  tidak  bisa  menahan tindakannya  karena  ada  rasa  ingin  tahu  dari  dalam  setelah  melihat  video  tersebut. dimana  dia  memiliki  pacar  yang  cantik  kesehariannya  berpakaian  yang  dapat mengundang pria melakuakan tindakan asusila
4. Perkembangan  teknologi  tentunya  membawa  pengaruh  bagi  kehidupan.  Pengaruh tersebut  meliputi  dua  sisi  yaitu  pengaruh  positif  dan  pengaruh  negatif.  Dampak- dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan  meniru  perilaku  yang  buruk.  Mudah  terpengaruh  oleh  hal  yang  tidak sesuai  dengan  kebiasaan  atau  kebudayaan  suatu  negara  yang  tidak  sesuai  dengan norma-norma yang ada.
5. Peran  Korban  Peran  korban  atau  sikap  korban  sangat  menentukan  seseorang  untuk malakukan  kejahatan  terhadapnya  termasuk  kejahatan  asusila.  Pada  dasarnya  dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat
dan  melakukan  kejahatan.  Berdasarkan  uraian  fakta-fakta  diatas  maka  teori  dari sutherlind yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya  tindak  pidana  asusila  (pencabulan)  masih  relevan.  Walaupun  dari  uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana asusila, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib.
Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang  penting  dari  penyebab  tindak  pidana  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  oknum  TNI dikalangan Militer. Contohnya: seorang Anggota TNI yang tinggal diluar satuan, kemudian lingkungan  penjudi,  pemabuk.  Yang  cara  otmatis  memberikan  tekanan  sehingga mengakibatkan Anggota tersebut malakukan tindak pidana asusila seperti perzinaan. Tindak pidana  asusila  dikalangan  militer  ini  ditengarai  dari  proses  perkembangan  kebudayaan  dan peradaban.  Perpindahan  normanorma  perilaku  daerah  budaya  barat  dan  dipelajari  sebagai konflik  mental  atau  sebagai  benturan  nilai  kultur,  seperti  teknologi  yang  makin  canggih merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut.
3 . Membahas  Bentuk  Sanksi  Bagi  TNI  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Kesusilaan Dengan Orang Dari Keluarga Besar TNI Menurut KUHP
Pengertian  pertanggungjawaban  secara  umum  adalah  merupakan  bentuk  tanggung jawab  seseorang  atas  tindakan  yang  dilakukannya.  Sedangkan  untuk  pertanggungjawaban pidana  merupakan  bentuk  pemidanaan  pelaku  dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang  tersangka  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang  terjadi atau tidak.
Dari  sudut  terjadinya  suatu  tindakan  yang  terlarang  (diharuskan),  seseorang  akan dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  atas  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan tersebut melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana, dapat diartikan sebagai responsibility atau liability.  Konsep tersebut berawal dari konsep hukum pidana yang terdiri atas 3 (tiga) hal yakni:
1. Rumusan hukum pidana yang berisikan perbuatan pidana (criminal act);
2. Pertanggungjawaban pidana (criminal liability atau criminal responsibility), kedua hal tersebut merupakan bentuk hukum pidana materiil (substantive criminal law);
3. Prosedur  di  muka  persidangan  atas  orang-orang  yang  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dituduhkan, yang dinamakan hukum pidana formil (criminal procedure).
Kesalahan  adalah  dapat  dicelanya  pembuat  tindak  pidana,  karena  dilihat  dari  segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Jika ketiga unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku yang bersangkutan dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sehingga timbul kemampuan bertanggungjawab. Atas dasar ketiga hal tersebut di atas pula, makna pertanggungjawaban pidana adalah melekat pada diri pelaku tindak  pidana  itu  sendiri  kecuali  terdapat  alasan-alasan  yang  menggugurkan  kemampuan bertanggungjawab  pelaku tindak  pidana  itu  sendiri.  Artinya,  suatu  tindak  pidana  atas  dasar kesalahan  (baik  kesengajaan  maupun  kealpaan)  akan  selalu  melekat  dengan pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  akan  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seorang  pelaku tindak  pidana  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukannya.  Terdapat  4 (empat)  aspek  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  pidana, antara lain:
1. Melakukan Tindak Pidana; parameter yang digunakan adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan  oleh  pelaku  telah  memiliki  aturan  hukum  atau  belum  memiliki  aturan hukum. Jika dalam hal telah memiliki aturan hukum maka, seseorang yang melakukan sesuatu  perbuatan/tindakan  dapat  diduga  juga  melakukan  tindak  pidana.  Sementara jika  belum  memiliki  aturan  hukum  maka  seseorang  tersebut  tidak  bisa  diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;  berkaitan dengan batas umur aturan    dalam  Pasal  45-47  KUHP  tidak  digunakan,    yang  dijadikan  acuan  adalah UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Selanjutnya disebut  UU  SPPA)  yang  memberikan  batasan  dalam  Pasal  1  angka  3 yaitu: “Anak yan g berkonflik  hukum  adalah  anak  yang telah  berumur  12  (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” jo. Pasal 21 UU SPPA maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah 18 (delapan belas) tahun.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; Unsur kesengajaan dapat dibuktikan secara jelas yakni  dengan  menggunakan  makna  tersirat  dan  tersurat.  Makna  tersirat  dari  unsur kesengajaan  dibuktikan  dengan  adanya  kehendak  dan  pengetahuan  seseorang  untuk melakukan suatu tindak pidana dengan disadari. Sedangkan makna tersurat timbul dari rumusan ketentuan  KUHP,  antara  lain  dengan  kalimat  “dengan  maksud”,  “secara sengaja”, “dengan rencana”, “dengan tujuan”, dan sebagainya.  Kealpaan memiliki  2 (dua) unsur yang utama yaitu:  a Kurang hati-hati; yaitu pelaku tindak pidana tidak melakukan pemahaman secara menyeluruh dalam melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu  yang  dalam  pengetahuannya  dapat  diduga  menimbulkan  tindak  pidana;  b. Kurang  menduga-duga;  yang  terdiri  dari  kealpaan  yang  disadari  atas  akibat  yang ditimbulkan  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  kealpaan  yang  tidak disadari  karena  awalnya  pelaku  tidak  menduga  akan  timbul  permasalahan  namun dalam perkembangannya terjadi
4. Tidak  adanya  alasan  pemaaf;  Dalam  hal  ini  tidak  terdapat  alasan  apapun  yang menghapus  kesalahan  terdakwa,  termasuk  alasan  pemaaf  yang  diartikan  bahwa walaupun  perbuatan  terdakwa  adalah  suatu  tindak  pidana  dan  dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari  kesalahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  terhadap  subjek  hukum  manusia,  mampu bertanggung  jawab  merupakan  unsur  pertanggungjawaban  pidana,  sekaligus  syarat  adanya kesalahan.  Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggunjawaban pidana. mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
Hakikat  pertanggungjawaban  pidana  bagi  seorang  militer,  pada  dasarnya  lebih merupakan  suatu  tindakan  penjeraan  atau  pembalasan  selama  terpidana  akan  diaktifkan kembali dalam dinas militer setelai selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena  kesadaran  sendiri  maupun  sebagai  hasil  tindakan  pendidikan  yang  ia  terima  selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakatan militer). Seandaianya tidak demikian halnya,
maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019,  merupakan  salah  satu contoh dari tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh TNI kepada sesama keluarga besar TNI yang berstatus bawahannya. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat  dengan  dakwaan/Tuntutan  alternatif  pertama  yaitu  “pejabat  yang melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  karena  jabatanya  adalah  bawahannya  atau dengan  orangorang  yang  penjagaannya  dipercaya  atau  diserahkan  kepadanya,  sebagaimana pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP. Atas pertimbangan ini Oditur Militer Tinggi selaku penuntut umum berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Oditur Militer Tinggi sesuai  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  Terdakwa  telah  Terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pejabat  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  karena  jabatannya  adalah bawahannya  atau  dengan  orang  yang  karena  penjagaannya  dipercayakan  atau  diserahkan kepadanya.  Adapun  pembuktian  dan  alasan-alasan  pembuktian  sebagaimana  telah  kami uraiakan secara lengkap dalam tuntutan (Requisitoir) maupun duplik yang telah kami bacakan dan telah kami serahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun meskipun demikian hakim lebih condong membuktikan dakwaan alternatif kedua merupakan kewenangan hakim karena dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung pilihan(Weda, 1996).

## KESIMPULAN
Proses penanganan jika terjadinya suatu tindak pidana oleh militer ketika terjadi Pelanggaran oleh  Prajurit  TNI,  dilakukan  pemeriksaan  sementara  oleh  ANKUM.  Ketika  hasil  dari ANKUM  menunjukan  adanya  unsur  Pidana,  ANKUM  menyerahkan  kasus  kepada  POM. POM  menyerahkan  hasil  penyidikan  kepada  Odmil  /  Odmilti.  Setelah  nya  Odmil/Odmilti mengolah  perakra  dan  selanjutnya  memberikan  Surat  Pendapat  Hukum  (SPH)  tentang penyelesaian perkara kepada Papera. Kemudian Saran diselesaikan melalui sidang Peradilan Militer / Peradilan Militer Tinggi, Papera keluarkan Surat yang diserahkan kepada Odmil / Odmilti.  Jika  diselesaikan  dengan  hukuman  disiplin,  Papera  akan  mengeluarkan  Surat Keputusan untuk didisiplinkan kepada ANKUM. Jika diselesaikan menutup Perkara, Papera mengeluarkan Surat Keputusan untuk Menutup Perkara kepada ANKUM. Lalu setelah berkas lengkap  diserahkan  kepada  Pengadilan  yang  berwenang  apakah  itu  Pengadilan  Militer  / Pengadilan  Militer  Tinggi.  Setelah  sidang  dan  putusan,  seperti  peradilan  pada  umumnya
adanya  upaya  hukum  baik  itu  diajukannya  banding  maupun  Kasasi.  Keputusan  Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP/1089/XII/2017 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan  Hukum  Di  Lingkungan  Tentara  Nasional  Indonesia  memberikan  fasilitas  bantuan hukum bagi keluarga besar TNI yang menjadi korban seksual khususnya oleh oknum TNI. Keputusan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  KEP/1089/XII/2017  ini  yang menjadi pembeda antara TNI Yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap masyarakat biasa  dan  melakukan  tindak  pidana  kesusilaan  terhadap  keluarga  besar  TNI.  Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor KEP/1089/XII/2017  memberikan kemudahan bagi keluarga TNI untuk mendapatkan keadilan dibandingkan dengan masyarakat biasa. TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan selain secara umum dijerat oleh pasal yang terdapat dalam KUHP, juga diberlakukan hukum dalam KUHPM dan Hukum Disiplin Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.Buku
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan (Rafika Aditama, ed.). Bandung.
M.Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang
Prinsip -prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Bina Ilmu, ed.). Surabaya.
Weda, M. D. (1996). Kriminologi (Raja Grafindo Persada, ed.). Jakarta.