Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada
KONFLIK DALAM DINAMIKA POLITIK PERDESAAN (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)
THE CONFLICTS OF POLITICAL DYNAMIC IN RURAL AREA (A Study Of Head Village Election In Sikur District, East Lombok, NTB)
Busyairi Ahmad 1

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  pengkajian  terhadap  konflik  dalam  dinamika  politik pedesaan di kecamatan Sikur yang selanjutnya menawarkan kepada masyarakat atau pihak- pihak  yang  mempunyai  kewenangan  di  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan  tentang bagaimana mengelola konflik yang marak terjadi pada pilkades di kecamatan Sikur, dengan harapan  dapat  membawa  manfaat  pada  bentuk  keharmonisan  hidup  dalam  masyarakat. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Sikur  dengan  menggunakan  pendekatan  fungsional konflik.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terjadinya  konflik  dalam  pilkades  di Kecamatan Sikur karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal namun yang determinan penyebab konflik tersebut adalah faktor eksternal. Adapaun terjadinya konflik  yang  berkelanjutan  pada  pilkades  tersebut  karena  selalu  adanya  sifat  dendam  yang selalu hadi pada tiap pendukung calon, adanya kepentingan dan selain itu juga karena adanya sifat nepotisme kepemimpinan kades terpilih. Adapun resolusi yang dapat ditawarkan dalam hal  ini  adalah  resolusi  konflik  berbasis  karma  desa  dan  menegakkan  kembali  public  sphere masyarakat sasak.
Kata Kunci: Konflik, Dinamika Politik, Perdesaan

## Abstract
This  study  aims  to  conduct  an  assessment  of  the  political  dynamics  of  the  conflict  in  the countryside  in  the  district  Sikur  which  in  turn  offers  to  the  public  or  the  parties  who  have authority in determining the policies on how to manage conflict is rife in the village elections in the district Sikur, hoping to bring benefits in the form of the harmony of life in society. This research was conducted in the District Sikur using a functional approach to the conflict. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the conflict in village elections in the district because Sikur caused by several factors such as internal and external factors but that the determinant cause of the conflict is external factors. The ongoing conflict in the village elections because it is always the nature of revenge that is always present at each candidate's supporters, their interests and it is also because of the nature of leadership nepotism elected village heads. The resolution that can be offered in this case is based conflict resolution village karma and re-establish public sphere Sasak society.
Keywords: Conflict, Political Dynamics, Rural.
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2013

## Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016

## Pendahuluan
Gerakan  reformasi  di  Negara  Indonesia merupakan  suatu  gerakan  yang  dapat membawa  perubahan  dalam  tata  kehidupan dan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara. Salah satunya adalah diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa keritikan  maupun  dukungan  yang  dapat membawa  perubahan  yang  lebih  baik. Sehingga  negara  Indonesia  menjadi  negara yang demokratis. Oleh karena itu, muncullah semboyan  dalam  demokrasi  yaitu; “Dari

## Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”.
Berangkat  dari  sistem  demokrasi  di Indonesia  melahirkan  sistem  desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengurusi  urusan  rumah  tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya  dalam  kerangka  negara  kesatuan Republik  Indonesia.  Olehnya  itu,  sistem pemerintahan Indonesia tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat. Namun bersifat  desentralisasi  yaitu  pemerintah daerah diberikannya wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  dari  pemberian  wewenang kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  daripada  urusan  pemerintahan maka  pemerintahan  desa  juga  diberikan kekuasaan  dan  wewenang  untuk  mengelola sumber  daya  dan  sistem  pemerintahan sendiri.  Sehingga    sistem  demokrasi  di Indonesia benar-benar merata.
Beranjak dari sistem pemerintahan yang demokratis, tentu dalam pementuan penguasa harus  berdasarkan  pemilihan  langsung  oleh masyarakat  sebagaimana  semboyan  dari demokrasi tersebut. Sehingga dalam pemeilihan  penguasa  bukan  saja  terlaksana pada  pemilihan  kepala  nengara  saja  namun
juga  pada  penentuan  penguasa  desa  atau kepala desa.
Adapun  dalam  pemilihan  kepala  desa merupakan  pesta  demokrasi  yang  sudah diatur  oleh  negara  sebagaimana  yang  diatur dalam UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 31  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  yaitu;  Kepala  Desa dipilih  langsung  oleh  penduduk  Desa; Pemilihan  Kepala  Desa  bersifat  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap  pencalonan,  pemungutan  suara,  dan penetapan.
Selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34 Tahun  2014  tentang  desa  sebagaimana dijelaskan  pada  pasal  40  ayat  (1)  yaitu; Pemilihan  kepala  Desa  dilaksanakan  secara serentak  di  seluruh  wilayah  kabupaten/kota dan  dilaksanakan  bergelombang  paling banyak  3  (tiga)  kali  dalam  jangka  waktu  6 (enam)  tahun.  Sehingga  berangkat  dari  UU dan  PP  Republik  Indonesia  tentang  desa tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia.
Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi,  sehingga  masyarakat  desa  dapat berpartisipasi dalam perpolitikan desa dengan  memberikan  suara  dalam  pemilihan kepala  desa.  Pemilihan  kepala  desa  tersebut merupakan  keharusan  yang  sangat  penting untuk dilaksanakan, karena sangat mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan negara.
Selain  itu  juga,  pemilihan  kepala  desa merupakan ajang sosialisasi politik di tingkat desa  yang  dapat  memberikan  pendidikan politik bagi masyarakat desa. Adapun dalam pemilihan  kepala  desa  tentu  saja  identik dengan adanya kampanye yang dilaksanakan oleh  para  aktor-aktor  politik,  guna  untuk menarik dukungan dan simpati dari masyarakat.  Tahap  kampanye  inilah  yang
Busyairi Ahmad “Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan aryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)”
sangat menarik dalam pelaksanaan pemilihan kepala  desa,  dimana  masing-masing  calon kepala desa beserta pendukungnya berlomba- lomba  memperkenalkan  diri,  memberikan janji-janji,  melakukan  pendekatan  dengan masyarakat  melalui  proses  komunikasi politik selayaknya kampanye yang dilakukan oleh calon-calon legislatif.
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  pemilihan kepala desa akhir-akhir ini sudah terkontaminasi oleh perilaku para elit politik yang  sering  dipertontonkan  diberbagai media,  baik  media  cetak  maupun  media elektronik, tentang prilaku politik yang tidak sehat,  seperti  adanya    politik  uang  ( money politik) maupaun  kampanye  hitam (black campain) .  Sehingga  dengan  prilaku  politik demikian  mengakibatkan  para  penguasa didominasi oleh orang-orang yang bermodal bukan  orang  yang  berkompetensi  dalam memimpin.
Praktik politik uang dan kampanye hitam ditingkat lokal semakin hangat, sebagaimana yang  terjadi  di  Kecamatan  Sikur  pada  saat pemilihan  kepala  desa  Loyok  pada  tahun 2011 pada proses kampanye, salah satu calon menggunakan  politik  uang.  Sehingga  hal itulah sebagai pemicu terjadinya konflik yang berujung  anarkis  dalam  pemilihan  Kepala Desa  Loyok,  adapun  proses  terjadinya konflik  tersebut  berawal  dari  kekecewaan warga  pendukung  salah  satu  calon  yang dinyatakan kalah sehingga melakukan konflik  dan  menyegel  Kantor  Desa  Loyok, hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan dari  sebagian  warga  yang  tidak menerima kekalahan. Hal serupa juga terjadi di Desa Gelora dan desa Semaya kecamatan Sikur pada tahun 2011 di bulan yang berbeda, munculnya  konflik  dalam  pemilihan  Kepala Desa  tersebut  karena  adanya  ketidakpuasan salah  satu  dari  pendukung  atau  simpatisan calon  yang  tidak  terpilih  dan  menganggap calon  terpilih  curang  dengan  menggunakan politik  uang.  Sehingga  melakukan  gerakan
demonstrasi  yang  berujung  anarkis  yang berupa  perusakan  kantor  desa  oleh  massa pendukung  calon  yang  dinyatakan  kalah dalam pemilihan tersebut.
Berdasarkan dari fenomena konflik yang kerap  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat desa  di  Kecamatan  Sikur  pada  proses perpolitikan sangat bertolak belakang dengan apa  yang  menjadi  karakter  masyarakat setempat.  Dalam  hal  ini,  jika  dirunut  dari sejarah masyarakat  Lombok pada umumnya yang  menjunjung  tinggi  nilai  kearifan  lokal dengan menjaga keharmonisan dan keamanan  dalam  segala  aspek  kehidupan, terlebih  lagi  dalam  menentukan  pemimpin atau kepala desa.
Adapun  masyarakat  Lombok  pada prinsipnya  dalam  menentukan  pemimpin selalu  berkiblat  pada  orang  yang  mereka segani seperti tokoh agama, tokoh masyarakat  dan  tokoh  adat.  Hal  tersebut terbukti ketika terjadi penentuan kepala adat seperti “ Keliang ” (Kadus) dan “ Jero Kepele ” (Kepala Desa). Karakter masyarakat Lombok yang menjaga keharmonisan karena berlandaskan  pada  Semboyan  suku  Sasak dalam  penyelesaian  masalah  dengan  penuh kearifan, seperti terkandung dalam semboyan (Bahasa Sasak) "empa’ bau tunjung tilah ai' meneng” yang maknanya, jika menyelesaikan    masalah  dilakukan  secara arip  dan  bijaksana,  tidak  menimbulkan gejolak  dan  masing-masing  pihak  merasa puas    dan  adil.  Sehingga  diibaratkan  bagai menangkap  ikan  di  kolam  dan  ikan tertangkap  bunga  teratai  tetap  utuh  (tidak rusak karena tidak diaduk-aduk atau diobok- obok), sehingga air tetap jernih tidak keruh, maksudnya  filosopinya  adalah  jika  ada permasalahan  maka  harus  diselesaikan dengan  cara  adat  dan  tanpa  menimbulkan percekcokan atau konflik sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis.
Selain  itu  juga,  masyarakat  suku  Sasak dalam  berpolitik  sangat  taat  dan  patuh
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 terhadap orang-orang yang memiliki karismatik  seperti  Tuan  Guru  (Kiyai)  dan pemangku adat seperti ketua adat, sebagaimana  yang  yang  tergambar  dalam semboyan Sasak (Bahasa Sasak) “ embe lain jaum ie lain benang ” artinya dimana pilihan para  pemimuka  itulah  pilihan  warga. Sehingga  sangat  jarang  terjadinya  konflik dalam penentuan penguasa seperti pemilihan Jero  Kepele (Kepala  Desa)  begitu  juga dengan Keliang (Kapala Dusun).
Namun  dilihat  dari  perkembangan zaman  sekarang,  dengan  munculnya  konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam  proses  pemilihan  kepala  desa,  maka sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi karakter  dan  peninggalan  leluhur  dari masyarakat  suku  Sasak.  Apalagi  dikaitkan dengan  adanya  politik  uang  dan  kampanye hitam yang terjadi dalam proses perpolitikan lokal, hal ini merupakan sifat ketidak jujuran sudah  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat desa di kecamatan sikur.
Adapun yang lebih ironisnya lagi, dalam proses  pemilihan  kepala  desa  di  kecamatan Sikur  sudah  bermunculan  perjudian  yang dilakukan  oleh  segolongan  orang,  sehingga dalam proses kampanye para penjudi tersebut juga  berperan  akatif  untuk  mambantu  dari salah  satu  calon  kepala  desa  yang  mereka taruhkan.  Hal  tersebut  besar  dugaan  dapat memicu konflik dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan sikur.
Adapun  konflik  kepentingan  tersebut identik  dengan  konflik  politik.  Realitas politik  selalu  diwarnai  oleh  dua  kelompok yang  memiliki  kepentingan  yang  saling berbenturan.  Benturan  tersebut  dipicu  oleh gejala  satu  pihak  ingin  merebut  kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat, di pihak lain  terdapat  kelompok  yang  berusaha mempertahankan kekuasaan dan kewenangan  di  tangan  mereka  (Setiadi  & Kolip, 2011: 353).
Namun  hal  tersebut  merupakan  suatu fenomena  yang  harus  dijaga,  sehingga  tidak terjadi  perselisihan  yang  hingga  berujung anarkis  demi  keharmonisan  berbangsa  dan bernegara.  Oleh  karena  itu,  berangkat  dari fenomena kasus konflik yang sering terjadi di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provensi Nusa Tenggara Barat dalam proses pemilihan Kepala Desa merupakan fenomena yang  menarik  bagi  peneliti  untuk  dikaji. Maka  peneliti  mencoba  untuk  melakukan penelitian yang terkait dengan konflik dalam dinamika politik di kecamatan Sikur.
Sesuai dengan judul yang peneliti angkat dalam  penelitian  ini  yaitu  “Konflik  Dalam Dinamika Politik Pedesaan”, maka penelitian ini  bertujuan  menguarai  dan  menganalisis konflik  politik  yang  terjadi  di  kecamatan Sikur  pada  pemilihan  kepala  desa  secara komprehensif  dengan  melihat  berbagai fenomena  yang  muncul  dalam  perjalanan konflik tersebut serta dengan memperhatikan intensitas,  eskalasi,  jenis,  sifat  dan  motif- motif  konflik  yang  mewarnai  proses pemilihan dan pergantian kekuasaan desa.
Dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  hal penting  yang  perlu  di  garis  bawahi  untuk menganalisis konflik dalam dinamika politik pedesaan  yang  ada  di  kecamatan  Sikur. beberapa  fenomena  yang  besifat  lokal  yang muncul  dalam  konflik  dinamika  politik pedesaan  yakni;  dengan  seringnya  terjadi konflik  dalam  perpolitikan  di  tengah-tengah masyarakat  yang  kuat  dalam  menjaga keharmonisan dan memegang teguh kearifan lokal yang di tinggalkan oleh leluhur.
Adapun  salah  satu  ajang  menjaga keharmonisan masyarakat setempat melakukan  intergrasi  dengan  membentuk persatuaan Banjar (persatuan  arisan),  baik banjar bajang maupun banjar kalangan tua, hal tersebut merupakan ajang untuk mempererat persatuan masyarakat di Kecamatan  Sikur.  Namun  meski  demikian selalu terjadi konflik dalam pemilihan kepala
Busyairi Ahmad “Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan aryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)”
Desa.  Sehingga  berangkat  dari  hal  tersebut peneliti tertarik untuk  mengkaji lebih dalam tentang  konflik  dalam  dinamika  politik pedesaan dalam hal ini pada kasus pemilihan kepala  desa  di  Kecamatan  Sikur  Kabupaten Lombok  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  dengan  melihat  faktor  penyebab terjadinya  konflik  dan  resolusi  dari  konflik politik  pada  pemilihan  kepala  desa  di Kecamatan Sikur.

## Kajian Pustaka Konsep Konflik
Istilah  konflik  secara  etimologi  berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang  berarti  benturan  atau tabrakan, dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan  berarti  benturan  kepentingan, keinginan,  pendapat,  dan  lain-lain  yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi & Kolip, 2011: 347).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), konflik adalah percekcokan, perselisian,  pertentangan,  atau  ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau derama  (pertentangan  antara  dua  kekuatan, pertentang dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb);
Menurut Webster (1966), istilah “conflict” di  dalam  bahasa  aslinya  berarti suatu  ”perkelahian,  peperangan,  atau perjuangan”-yaitu  berupa  konfrontasi  fisik antara  beberapa  pihak.  Tetapi  arti  kata  ini kemudian  berkembang  dengan  masuknya “ketidak  sepakatan  yang  tajam  atau  oposisi atas  berbagai  kepentingan,  ide,  dan  lain- lain”,dengan  kata  lain,  istilah  tersebut menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi  fisik yang terjadi, selain konfrontasi  fisik  itu  sendiri.  Secara  singkat, istilah “conflict” menjadi  begitu  meluas sehingga  beresiko  kehilangan  statusnya sebagai  sebuah  konsep  tunggal  (Pruit  & Rubin, 2011: 9).
Adapun  konflik  merupakan  kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan selalu ada (Abdullah,  2006:  234).  Kehadirannya  bisa saja dibutuhkan karena dapat mendorong ke arah  perubahan  yang  diperlukan  bagi perkembangan  individu/  pribadi,  kelompok, maupun  masyarakat  secara  keseluruhan. Persoalan yang kita hadapi di Indonesia saat ini,  pada  hakikatnya  berkaitan  dengan konflik  yang  terwujud  dalam  bentuk kekerasan  yang  menyebabkan  kerusakan fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, secara  konseptual  perlu  dibedakan  antara konflik dan kekerasan.
Konflik  adalah  “hubungan  antara  dua pihak  atau  lebih  (individu  atau  kelompok) yang  memiliki,  atau  yang  merasa  memiliki, sasaran  yang  tidak  sejalan”.  Sementara  itu, kekerasan adalah “tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya  secara  penuh”.  Menurut  Fisher (Abdullah,  2006:  234),  konflik  berubah menjadi kekerasan jika: a) Seluruh dialog dan wadah  untuk  mengungkapkan  perbedaan pendapat tidak memadai; b)
Ketidaksepakatan dan keluhan yang terpendam  tidak  didengar  dan  diatasi;  c) Ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas.
Berdasarkan  dari  bebrapa  hal  di  atas sangat  jelas  di  sini,  bebrapa  persoalan  yang perlu  kita  perhatikan  adalah  saluran  dan wadah  dialog  yang  tidak  memadai,  suara- suara yang tidak sepakat, dan ketidakstabilan sosial.  Adapun  model  ini,  ledakan  konflik menandakan  adanya  suatu  gagasan  dalam pekerjaan rutin organisasi itu, dan menyelesaikan konflik (atau krisis
menejemen)  dilihat  sebagai  mengalihkan menejemen  itu  dari  fungsi  yang  sebenarnya dalam  mengembil  keputusan,  koordinasi tugas, serta peningkatan kerja sama.

## Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016
Menurut  Stephen  Robbins,  konflik biasanya  mengikuti  satu  pola  teratur  yang terdiri dari lima tahap; adanya potensi oposisi atau ketidak cocokan, kognisi dan personalisasi,  maksud,  prilaku,  dan  hasil (dalam Ujan, 2011: 88).

## Konsep Dinamika Politik
Dinamika  politik  pada  dasarnya  terdiri dari  dua  kata  yang  berbeda  yaitu  dinamika dan  politik.  Dalam  hal  ini  kata  dinamika berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Dynamics yang bermakna “kekuatan” ( force ).
Dinamika  berarti  tingkah  laku  warga  yang satu  secara  langsung  mempengaruhi  warga yang  lain  secara  timbal  balik.  Dinamika berarti adanya  interaksi dan  interdependensi antara  anggota  kelompok  yang  satu  dengan anggota  kelompok  keseluruhan  (Santoso, 2004: 5).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)  dinamika  mengandung  pengertian dinamis  (selalu  berubah-ubah).  Adapun menurut  istilah  Pierre  Bourdieu,  dinamika tersebut mencerminkan sebuah struktur yang menstrukturkan dan struktur yang distrukturkan.  Maksudnya,  ada  sebuah struktur  yang  mengalami  proses in dan out secara  simultan  yang  menyebabkan  struktur tersebut  berada  pada  posisi  yang  tidak stagnan (Jenkins, 2001). Proses semacam ini oleh  antropolog  George  Balandier  (1991), dalam Antopologie  Politique ,  mewujud dalam proses internalisasi  dan eksternalisasi yang  menyebabkan  terjadinya  dinamika tersebut.
Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat di  simpulkan  bahwa  dinamika  adalah  suatu tenaga yang selalu bergerak dan berkembang serta  dapat  menyesuaikan  diri  dengan keadaan yang ada.
Sedangkan  politik  berasal  dari  bagasa Yunani “polis” yang  artinya  Negara-kota. (Basrowi,dkk,  2012:  2).  Sementara  itu, menurut  Maran  politik  merupakan  studi
kasus  tentang  cara  manusia  memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain.  Dengan  kata  lain,  politik  merupakan bermacam-macam  kegiatan  dalam  suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses  penentuan  dan  pelaksanaan  tujuan- tujuan (Basrowi dkk. 2012: 4-5).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) politik di maknakan n 1 (pengetahuan)  sebagai  ketata  negaraan  atau negara (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar  pemerintahan);  2  segala  urusan  dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb). Berdasarkan dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diatas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah siasat/cara atau  taktik  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu.  Sehingga  pengertian  politik  secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik  atau Negara  yang  menyangkut  proses  penentuan tujuan  dari  sistem  tersebut  dan  bagaimana melaksanakan tujuannya.
Istilah  politik  ( politics )  sering  dikaitkan dengan  bermacam-macam  kegiatan  dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut. Disamping itu,
menyangkut pengambilan  keputusan  ( decision  making ) tentang  apakah  yang  menjadi  tujuan  sistem politik  yang  menyangkut  seleksi  antara beberapa  alternatif  serta  penyusunan  untuk membuat  skala  prioritas  dalam  menentukan tujuan-tujuan itu (Supardan, 2011: 492).
Menurut  Kal  W.  Deutsch.  Mitchell (1969:  4-5)  mengemukakan  “politik  adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan  kebijakan  publik  untuk  suatu keseluruhan masyarakat”.
Kemudian Deutsch  (1970:  5)  mengatakan:  “ politics  is the  making  of  decision  by  publics  means” artinya  Politik  adalah  pembuatan  keputusan oleh alat-alat politik (Supardan, 2011: 493).
Busyairi Ahmad “Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan aryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)”
Adapun politik adalah proses pembentukan  dan  pembagian  keputusan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalil negara.  Pengertian  ini  merupakan  upaya penggabungan antara berbagai  definisi  yang berbeda  mengenai  hakikat  politik  yang dikenal  dalam  ilmu  politik.  Politik  adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping  itu,  politik  juga  dapat  ditilik  dari sudut  pandang  berbeda,  yaitu  antara  lain: pertama  politik adalah usaha yang ditempuh warga  negara  untuk  mewujudkan  kebaikan bersama  (teori  klasik  Aristoteles);  kedua; politik  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  negara; ketiga  politik  merupakan  kegiatan  yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan  kekuasaan  di  masyarakat; keempat;  politik  adalah  segala  sesuatu tentang  proses  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan  publik  (Anwar  &  Adang,  2013: 341).
Adapun Max Weber, bahwa yang dinamakan dengan politik adalah:
“sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan  politik,  atau  perjuangan untuk  mempengaruhi  pendistribusian kekuasaan,  baik  diantara  negara-negara maupun diantara kelompok-kelompok di dalam  suatu  negara”  (Anwar  &  Adang, 2013: 346).
Politik  secara  hakiki  dipandang  sebagai pergolakan,  pertempuran.  Adapun  dalam kenyataan,  apa  yang  disebut  politik  itu senantiasa ambivalen. Di satu sisi, kekuasaan di jadikan alat untuk mendominasi orang atau pihak lain.  Di  sisi  lain, kekuasaan  dijadikan sarana  untuk  menjamin  ketertiban  sosial tertentu atau sebagai alat pemersatu.
Berdasarkan  kedua  konsep  dinamika dengan politik diatas, maka Dinamika Politik adalah pergerakan kebijakan dalam kepemerintahan.  Oleh  karena  itu,  di  Negara
Indonesia  sejak  17  Agustus  1945  samapai dengan  saat  ini  sudah  banyak  mengalami dinamika dalam perpolitikan negara. Hal ini terbukti  dengan  melihat  perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu mulai dari masa demokrasi  parlementer  yang  menonjolkan peranan  parlemen  serta  partai-partai  dan  di lanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dan  demokrasi  konstitusional  yang  lebih banyak  menampilkan  beberapa  aspek  dari demokrasi rakyat.
Selanjutnya,  masa  demokrasi  Pancasila era  Orde  Baru  yang  merupakan  demokrasi konstitusional  yang  menonjolkan  sistem presidensial. Kemudian yang terakhir adalah masa  sekarang  yaitu  masa  Demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan  multi  partai  yang  berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga  negara,  antara  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif.  Pada  masa  ini  peran  partai politik  kembali  menonjol,  sehingga  iklim demokrasi memperoleh nafas baru.
Konflik Politik .
Dalam dunia politik: “ tiada lawan yang abadai  dan  tiada  pula  kawan  yang  abadi, kecuali  kepentingan  abadi”. Dengan demikian konflik kepentingan identik dengan konflik  politik.  Realitas  politik  selalu diwarnai  oleh  dua  kelompok  yang  memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan  tersebut  dipicu  oleh  gejala  satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan  di  dalam  masyarakat,  di  pihak lain  terdapat  kelompok  yang  berusaha mempertahankan
kekuasaan dan kewenangan  di  tangan  mereka  (Setiadi  & Kolip, 2011: 353, 360).
Dunia    perpolitikan  merupakan  sebuah arena  persaingan  yang  dilakukan  oleh  para elit  politik.  Dalam  sebuah  persaingan  itu terdapat sebuah perbedaan ideologi yang bisa memicu dari timbulnya konflik, baik konflik
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 dalam  bentuk  individual  maupun  dalam kancah kelompok.
Perbedaan-perbedaan ideologi dalam perpolitikan  memang  tidak  bisa  dipungkiri. Hal tersebut terlihat begitu banyaknya isu-isu yang  terdengar  dari  berbagai  pihak  yang menandakan  bahwa  dalam  dunia  politik memang  tidak  terlepas  dari  sebuah  konflik, karena  secara  garis  besar  konflik  adalah perselisihan  atau  persengketaan  antara  dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan  untuk  saling  menjatuhkan  atau mengalahkan  atau  menyingkirkan  (Stiadi  & Kolip, 2011: 359).
Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian: Jenis penelitian kualitatif (Qualitative reseaceh) . Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi kasus (case study), Studi kasus (case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap satu kesatuan sistem.
Fokus  Lokasi  Penelitian  dan  Informan: Adapun  penelitian  ini  dilaksanakan  di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang di fokuskan pada 3  desa  yang  ada  di  kecamatan  Sikur  yaitu Desa Loyok, Desa Semaya dan Desa Gelora, peneliti memfokuskan pada tiga desa tersebut karena selalu terjadi konflik dalam pemilihan Kepala Desa.
Sedangkan  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau kelompok  masyarakat  yang  terlibat  dalam arena konflik. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam menentukan  informan  dilakukan  secara sengaja  ( Purposive  Sampling ),  dimana purposive  sampling merupakan tehnik pengambilan sumber data dengan karakteristik tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang kondisi
lapangan  atau  mengetahui  apa  yang  peneliti harapkan.
Deskripsi  Fokus  Penelitian, a)  Konflik adalah percekcokan,
perselisian, pertentangan, atau ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentang dalam  diri  satu  tokoh.  Menurut  Webster (1966); b) Dinamika Politik diartian sebagai pergerakan  atau  prubahan  kekuasaan;;  c) Faktor  diterminan  terjadinya  konflik  adalah yang  menjadi  penyebab  utama  terjadinya konflik  dalam  pemilihan  kepala  desa tersebut; d) Resolusi konflik adalah
Menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan baru. Tehnik  Pengumpulan  Data: a) Observasi;
b) Wawancara (interview) ; c) Dokumentasi Tehnik Analisis Data: Tehnik analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah tehnik analisis menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data,
penarikan/verifikasi kesimpulan. Tehnik Keabsahan Data: Menurut
Sugiyono  (2011),  uji  keabsahan  data  dalam penelitian  kualitatif    meliputi  uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas)  dan confirmability (objektivitas).  Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya  konflik dalam  pilkades di Kecamatan  Sikur  karena  disebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  faktor  internal  dan eksternal  namun  yang  determinan  penyebab konflik  tersebut  adalah  faktor  eksternal. Adapun  faktor  determian  terjadinya  konflik dalam pilkades di kecamatan Sikur yaitu: Faktor internal: a)  Kurangnya kontrol sosial dari  pihak  panitia  pemilihan  dan  pihak terkait;  b)  Peran  Tokoh  Agama  dan  Tokoh Masyarakat dalam Pilkades; c) Adanya sifat dendam  antar  simpatisan;  d)  Rendahnya
Busyairi Ahmad “Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan aryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB)”
pemahaman  politik;  e)  Hegemoni  kaum bangsawan di kecamatan Sikur.
Faktor  eksternal  :  a)  Bias  konflik  Ormas dalam pilkades; b) Implikasi perilaku berjudi dalam pilkades
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan analisis  data  yang  di  peroleh  bahwa  yang menjadi  penyebab  terjadinya  konflik  yang berkelanjutan  pada  tiga  desa  di  kecamatan Sikur adalah sama. Hal tersebut sesungguhnya  dikarenakan  adanya  sifat dendam  yang  selalu  ada  pada  diri  para kontestasi  politik  desa,  baik  itu  dendam pribadi  maupun  dendam  kelompok  dalam perebutan kekuasaan. Berangkat dari adanya dendam  tersebut  mengakibatkan  terjadinya perseteruan yang tiada ujungnya.
Dalam segi resolusi dalam memecahkan permasalahan  konflik  di  tiga  desa  pada Pilkades  sesungguhnya  sama,  karena  dalam hal ini adanya peran dari pihak kepolisian dan pihak  pemerintah  kecamatan  seperti  KPU kecamatan dan panitia lainnya. Adapun salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara memberikan  ancaman  kepada  pihak  yang berkonflik,  memberikan  mediasi  terhadap orang-orang  yang  terlibat  dalam  konflik tersebut.  Selanjutnya,  membuatkan  surat perjanjian  terhadap  beberapa  calon  dan pendukung  untuk  tidak  melakukan  hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Selain  itu,  peneliti juga  menawarkan  resolusi  konflik  dalam pilkades  di  kecamatan  sikur  yaitu:  a) Reinventing Krama Desa  sebagai  Kontrol sosial; b) Meneguhkan kembali public sphere masyarakat sasak; c) Pemanfaatan peraturan Pilkades  yang  telah  di  tentukan  dalam  UU Desa.
Kesimpulan:  1) Adapun  faktor  determian terjadinya konflik  dalam  pilkades  di kecamatan  Sikur  yaitu  :  a)  Faktor  internal terjadinya  konflik  Kurangnya  kontrol  sosial dari  pihak  panitia  pemilihan,  Peran  Tokoh Agama  dan  Tokoh  Masyarakat  dalam
Pilkades,  Adanya  sifat  dendam  antar simpatisan,  Rendahnya  pemahaman  politik, Hegemoni  kaum  bangsawan  di  kecamatan Sikur;  b)  Faktor  eksternal,  Bias  konflik Ormas  dalam  pilkades,  Implikasi  perilaku berjudi  dalam  pilkades. 2) Berdasarkan  dari hasil  penelitian  dan  analisis  data  yang  di peroleh  bahwa  yang  menjadi  penyebab terjadinya  konflik  yang  berkelanjutan  pada tiga  desa  di  kecamatan  Sikur  adalah  sama. Hal  tersebut  sesungguhnya  dikarenakan adanya sifat dendam yang selalu ada pada diri para kontestasi politik desa, baik itu dendam pribadi  maupun  dendam  kelompok  dalam perebutan kekuasaan. Berangkat dari adanya dendam  tersebut  mengakibatkan  terjadinya perseteruan yang tiada ujungnya; 3) Adapun salah  satu  cara  yang  digunakan  adalah dengan  cara  memberikan  ancaman  kepada pihak yang berkonflik, memberikan mediasi terhadap  orang-orang  yang  terlibat  dalam konflik  tersebut.  Selanjutnya,  membuatkan surat perjanjian terhadap beberapa calon dan pendukung  untuk  tidak  melakukan  hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Selain  itu,  peneliti juga  menawarkan  resolusi  konflik  dalam pilkades  di  kecamatan  sikur  yaitu:  a) Reinventing Krama Desa  sebagai  Kontrol sosial; b) Meneguhkan kembali public sphere masyarakat sasak; c) Pemanfaatan peraturan Pilkades  yang  telah  di  tentukan  dalam  UU Desa.

## Daftar Pustka
Abdullah, I., Wening, U., & Hasse, J. 2009.
Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer.
Yogyakarta: Tici Publications bekerjasama Pustaka Pelajar.
Abdullah,  T.  2006. Ilmu  Sosial  dan Tantangan  Zaman. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Anwar,  Yesmil  &  Adang.  2013. Sosiologi untuk  Universitas. Bandung:  PT  Rafika Aditama.
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016
Basrowi.  Dkk.  2012. Sosiologi  Politik . Bogor: Galia Indonesia.
Bungin,  B.  2007. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta:
PT Prenada Media Group.
Hasbullah,  J.  2006. Social  Capital  (Menuju Keunggulan Manusia Indonesia). Jakarta: MR-United Press.
Johnson,  D.  P.  1986. Teori-teori  Sosiologi Klasik  dan  Modern .  (Robert  MZ Lawang, penterjemah), Jilid 1,2. Jakarta:
PT Gramedia.
Jumadi.  2009. Tawuran  Mahasiswa  (Studi Dinamika Konflik Sosial  Di Makassar).
Disertasi. Program Pasacasarjan Universitas Hasanuddin: Makassar. Nasir,  N.  2009. Teori-Teori  Sosiologi .
Bandung: PT Tim Widya Padjadjaran.
Poloma, M. M. 1994. Sosiologi
Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pruitt,  D.  G.  &  Jeffrey  Z.  R.  2011. Teori Konflik  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Raho,  B.  2007. Teori  Sosiologi  Modern.
Jakarta: PT Prestasi Pustaka.
Satori, D. & Aan K. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabea.
Setowara,  Subhan  &  Soimin.  2013. Agama dan  Politik  Moral .  Malang:  Intrans Publishing.
Simon,  Roger.  2004. Gagasan-Gagasan Politik  Gramsci .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Stiadi,  M.  E.  &  Usman K.  2011. Pengantar Sosiologi:  Pemahaaman  Fakta  dan Gejala  Permasalahan  Sosial  Teori
Aplikasi,  dan  Pemecahannya .  Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif Dan Kualitatif . Bandung: PT Alfabeta.
Sukamadinata, S.N. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Supardan,  Dadang.  2011.  Pengantar  Ilmu
Sosial;  Sebuah  Kajian  Pendekatan Struktural. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suyanto, B. & Sutinah. (Eds.), 2005. Metode Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan. Jakarta:  PT.  Kencana
Prenada Media Grup.
Ujan,  A.  A.  dkk.  2011. Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan. Jakarta: PT. Indeks.
Wirawan, I. B. 2012. Teori-Teori Sosiologi; Dari  Filosofi  Positivistik  Ke  Post Positivistik. Jakaarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Zeitlin,  I.  M.  1995. Memahami  Kembali Sosiologi:  Kritik  Terhadap  Sosiologi Kontemporer .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.