## ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN KAPUAS

## Purwanto
STIA Bina Banua Banjarmasin binban22-purwanto@yahoo.com
Abstak: .  Pencapaian  pelayanan  dan  pelaksanaan  pembangunan  secara  efektif  dan  efesien,  maka setiap  daerah  harus  secara  kreatif  mampu  menciptakan  dan  mendorong  semakin  meningkatnya sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah.  Salah  satu  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Kapuas merupakan salah satu kabupaten terbesar di Kalteng dimana  masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir  yang belum dikelola secara optimal dan pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan baik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  retribusi  parkir  di  Kabupaten Kapuas  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  retribusi  parkir  di Kabupaten Kapuas. Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas di dapat bahwa pengelola parkir  melakukan  perparkiran  tidak  mentaati  aturan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Hal ini berdampak pada retribusi yang menjadi capaian banyak hilang dikarenakan  perparkiran  yang  tidak  terkelola  dengan  benar.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Kapuas yakni unsur manusia (man), metode pelaksanaan, standar  kerja,  tidak  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  penyelenggara  perparkiran  yaitu  Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas dan pengelola parkir, sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang kurang baik.
Kata Kunci: Pengelolaan Retribusi Parkir

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  sebagaimana ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  diikuti  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  timbul  hak  dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari :
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kapuas  merupakan salah satu  kabupaten terbesar  di  Kalteng dimana masih banyak terjadi beberapa  masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir  yang belum dikelola  secara  optimal.  Retribusi  Daerah  selain  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan  bagi  pemerintah  daerah  juga  merupakan  faktor  yang  dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir.  Retribusi  parkir  sebagai  salah  satu sumber Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber  dari  masyarakat,  dimana  pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas.
Permasalahan Pemungutan Retribusi Parkir Kabupaten Kapuas sejak Tahun
2012 sampai 2016 menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 dan 2014 melebihi target  yang ditentukan. Hal ini tergambar dari table 1.1 target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel  1  :  Target  dan  Realisasi  Retribusi  Parkir  Kabupaten  Kapuas  Tahun
2012-2016 No.  Tahun Target Realisasi % 1 2012 Rp. 150.000.000,00 Rp. 126.450.000,00 84,3% 2 2013 Rp. 150.000.000,00 Rp. 175.248.000,00 116,83% 3 2014 Rp. 244.000.000,00 Rp. 246.950.000,00 101,20% 4 2015 Rp. 400.000.000,00 Rp. 385.918.000,00 96,48% 5 2016 Rp. 400.000.000,00 Rp. 320.050.000,00 80,01%
Sumber: Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012-2016
Pada table 1 realisasi parkir hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang melampaui target, sedangkan pada tahun 2012, 2015 dan 2016 realisasi tidak mencapai 100% bahkan  ditahun  2016  merupakan  yang  terendah  realisasinya  yang  hanya  80,01% dari  target.  Berdasarkan  analisa  awal  hal  ini  dikarenakan  banyak  kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Kapuas yang tidak masuk sebagai  lahan  parkir  di  lahan  Parkir  Kapuas.  Hal  ini  membuat  pemungutan  jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.
Dalam  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Pemerintah Kabupaten  Kapuas  dalam  hal  ini  Pihak  II  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi  dari  sektor  retribusi  parkir.  Tugas  pokok  Dinas  Perhubungan  adalah merencanakan,  merumuskan,  membina,  mengendalikan,  mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran.

## Pengertian Analisis
Analisis  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  menentukan  suatu kebijakan, sebab dalam pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan tanpa adanya suatu  analisis,  maka  tolak  ukur  dalam  menentukan  tingkat  keberhasilannya tentunya akan sangat sulit menilainya.
The Liang Gie, (1989: 26-27) memberi pengertian analisis dengan menyatakan bahwa :
-analisis  merupakan  segenap  rangkaian  pikiran  yang  menelaah  sesuatu  hal  secara mendalam,  terutama  mempelajari  bagian-bagian  dari  suatu  kebulatan  untuk mengetahui  diri  masing-masing  bagian,  hubungan  satu  sama  lainnya  dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu.
Yang  terpenting  menurut  penulis  adalah  aspek  Fungsi  dari  sebuah  analisis dalam  suatu  hal  sangat urgent dalam  menentukan  suatu  kebijaksanaan  terutama mengenai  tindak  lanjut  pembangunan  karena  dalam  mengambil  keputusan  peran analisis  sangat  berarti.  Oleh  karena  itu,  dalam  analisis  yang  diperlukan  adalah kesimpulan,  dimana  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  terhadap  pelaksanaan tindakan.

## Konsep pengelolaan
Secara  umum  pengelolaan  merupakan  kegiatan  merubah  sesuatu  hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga  diartikan  sebagai  untuk  melakukan  sesuatu  agar  lebih  sesuai  serta  cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa :
―Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmumanajemen. Secara etomologi
istilah  pengelolaan  berasal  dari  kata  kelolah.  ( to  manage )  dan  biasanya  merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji (1985:7)
mengemukakan sebagai berikut :
―Perkataan pengelolaan berasal darikata kelola yang berarti sama dengan mengurus.
Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi,  dengan  demikian  pengelolaan  juga  mengandung  makna  sebagai pembaharuan, melakukan usaha-  usaha untuk  membuat sesuatu lebih sesuai  atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Pengelolaan  atau  yang  sering  disebut  manajemen  pada  umumnya  sering dikaitkan  dengan  aktivitas-aktivitas  dalam  organisasi  berupa  perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah  manajemen berasal darikata kerja to manage yang berarti menangani,  memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan  yang berjenjang,  berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Konsep Retribusi Daerah
Sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  lainnya  adalah  retribusi      daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan
dapat  ditunjuk.  Paksaan  disini  bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.
Seperti  halnya  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dilaksanakan  berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Peraturan  Umum Retribusi  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pokok- Pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  selanjutnya  untuk  pelaksanaannya  di  masing- masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Konsep Retribusi Parkir
Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
2. Parkir  adalah  tempat  menempatkan/memangkal  dengan  memberhentikan kendaraan  angkutan/barang  (bermotor  maupun  tidak  bermotor)  pada  suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  parkir merupakan  tempat  pemberentian  sementara  kendaraan  seperti  motor,  mobil  dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

## Retribusi  Daerah Sebagai Konstribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari  luar  daerah.  Untuk  peranan  pemerintah  dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan  dengan  pendapatan  asli  daerah  harus  ditingkatkan  dan  disempurnakan serta  diupayakan  agar  pemerintah  daerah  mempunyai  sumber  dana  untuk menyelenggarakan  tugasnya.  Sehingga  pelayanan  pemerintah  daerah  sejalan dengan  usaha-  usaha  pembangunan  nasional  dan  dalam  penyelenggaan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran  penerimaan  daerah  dan  semakin  berkurangnya  ketergantungan  daerah terhadap pemerintah pusat.
Untuk  mewujudkan  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada daerah,  perlu  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan  berbagai  urusan  rumah tangganya  endiri  dengan  sebaik-baiknya  maka  perlu  diberikan  sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.

## Kerangka Konsep
Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip beberapa  pendapat  para  ahli  yang  berhubungan  langsung  dengan  permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam.
Untuk  mengetahui  pengelolaan  retribusi  parkir  di  Kabupaten  Kapuas  dapat
dilihat  dengan  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  setiap  permasalahan  dalam pengelolaan retribusi parkir  yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai  konsep  dari  George  R.  Terry  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, kemudian mengarah dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan  akurat  mengenai  data  yang  ada  di  lapangan  tentang  retribusi  daerah  yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di  Kabupaten Kapuas.

## Key Informan dan Informan Penelitian
1. Key Informan
Key  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas Perhubungan  Kabupaten Kapuas
2. Informan
Informan dalam penelitian ini adalah :
a. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas
b. Pihak Kedua atau pengelola Parkir
c. Petugas pelaksana pakir dilapangan
d. Masyarakat sebagai penguna parkir
Proses  penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah  dengan  melakukan  observasi  di lapangan/lahan  parkir  yang  dipilih  sebagai  sampel.  Dari  observasi  tersebut  peneliti
menemukan  informan-informan  yang  nantinya  akan  memberikan  informasi  terkait penelitian ini.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di perpakiran yang berada di wilayah kota kabupaten Kapuas baik parkir yang resmi dan lokasi parkir yang tidak resmi
Sumber Data
3.4.1. Primer

## 3.4.2. Sekunder

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  memperoleh  data.  Untuk memperoleh  data  yang  lengkap,  akurat,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenaran ilmiahnya, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
3.5.1. Observasi (Pengamatan Langsung)
3.5.2. Teknik Wawancara Mendalam

## 3.5.3. Dokumentasi

## Teknik Pengolahan Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut.
3.6.1. Reduksi Data
3.6.2. Penyajian Data

## 3.6.3. Penarikan Simpulan

## Keuangan Dan Perekonomian Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kapuas  dari  Tahun
Anggaran  2012  sampai  dengan  Tahun  Anggaran  2016  terdapat  tren  yang  selalu naik,  dimana  pada  Tahun  Anggaran  2012  sebesar                                                        Rp. 1.082.802.795.000,00  sampai  pada  Tahun  Anggaran  2016  mencapai                Rp. 1.859.883.686.000,00 dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,69%.
Grafik  1  : Perkembangan  Jumlah  APBD  Kabupaten  Kapuas  Tahun  Anggaran
2012-2016
Sumber : APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012-2016
- 500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2012 2013 2014 2015 2016 APBD Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran 2012-2016
Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016
Secara  persentase  pertumbuhan  masing-masing  komponen  pembentuk  PAD berbeda-beda.  Rata-rata  tingkat  pertumbuhan  tertinggi  berasal  dari  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 23,57%, pajak daerah 22,20% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 9,53%, dan terendah dari hasil retribusi daerah - 15,77%.
Grafik 3 : Target PAD Kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 - 500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2012 2013 2014 2015 2016

## Total Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2012-2016
Target Pendapatan Realisasi
Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  pendapatan  daerah  adalah belum  diketahui  secara  pasti  besar  potensi  PAD  sehingga  target  yang  ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki.

## Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas
Pengelolaan  atau  yang  sering  disebut  manajemen  merupakan  suatu  proses, yang diartikan sebagai  usaha  yang sistematis untuk menjalankan suatu  pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan  yang  dilakukan untuk  menentukan  dan  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  cara  menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut Moekijat.
Proses  perencanaan dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kapuas  Nomor  2
- 10,000,000,000.00 20,000,000,000.00 30,000,000,000.00 40,000,000,000.00 50,000,000,000.00 60,000,000,000.00 70,000,000,000.00 2012 2013 2014 2015 2016

## Realisasi PAD Tahun 2012-2016
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tertuang dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 27, yang mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi  (pasal  2  sampai  dengan  pasal  3),  golongan  retribusi  dan  wilayah pemungutan (pasal 4 sampai dengan pasal 5), cara mengukur tingkat penggunaan jasa  (pasal  6),  prinsip  yang  dianut  dalam  penetapan  struktur  dan  besarnya  tariff retribusi  (pasal  7  sampai  dengan  pasal  8),  struktur  dan  besarnya  tariff  retribusi (pasal  9),  masa  retribusi  (pasal  10),  penentuan  pembayaran,  tempat  pembayaran, angsuran  dan  penundaan  pembayaran  (pasal  11  sampai  dengan  pasal  14),  sanksi administratif (pasal 15), penagihan (pasal 16), keberatan (pasal 17 sampai dengan pasal  19),  pengembalian  kelebihan  pembayaran  (pasal  20),  penghapusan  piutang retribusi yang kedaluwarsa (pasal 21 sampai dengan pasal 22), pemanfaatan (pasal 23),  insentif  pemungutan  (pasal  24),  pengawasan  dan  pemeriksaan  (pasal  25), penyidikan (pasal 26), serta terkait ketentuan pidana (pasal 27).
Proses pengorganisasian dalam Perda  Nomor 2 Tahun 2010 tidak tergambar secara jelas siapa yang berwenang dalam pengorganisasian tersebut, namun dalam Peraturan  Bupati  Kapuas  Nomor  229  tahun  2013  tentang  petunjuk  pelaksanaan perparkiran  di  Kabupaten  Kapuas  jelas  disebutkan  dalam  Pasal  4  bahwa  pejabat yang  ditunjuk  melaksanakan  penyelenggaraan  Perpakiran  adalah  Kepala  Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, sedangkan terkait tata cara diatur dalam pasal 6 sampai  dengan  pasal  10.  Berdasarkan  Perbup  tersebut,  maka  pengelolaan  parkir kemudian  diserahkan  ke  SKPD  teknis  yakni  Dinas  Perhubungan  yang  memang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Proses pengawasan di dalam Perda  Nomor 2 Tahun 2010 diatur pada pasal 25, dimana pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait,
dan diatur juga terkait dengan penyidikan dan pidana, sedangkan didalam Peraturan Bupati  Kapuas  Nomor  229  tahun  2013  pasal  19  sampai  dengan  22  mengatur mengenai  mekanisme  pengawasan  oleh  Dinas  Perhubungan  maupun  penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Tabel 3 : Kawasan Lokasi Parkir
No.
Kategori Keterangan 1. Kawasan I Tingkat Kepadatan Jalan Tinggi 2. Kawasan II Tingkat Kepadatan Jalan Sedang 3. Kawasan III Tingkat Kepadatan Jalan Rendah
Sumber : Perbup Nomor 229 Tahun 2013
Tabel 4 : Ruas Jalan Kategori Kawasan I
No. Ruas Jalan
1. Jl. Jenderal Sudirman Kuala Kapuas
2. Jl. Jenderal Akhmad Yani Kuala Kapuas
3. Jl. Jenderal R. Suprapto Kuala Kapuas
Sumber : Perbup Nomor 229 Tahun 2013
Gambar 4 : Peta lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kuala Kapuas
Jalan Jend Sudirman dan Jalan Letjend Suprapto
Gambar 5 : Peta lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kuala Kapuas
Jalan Jend Ahmad Yani
Pada  Kawasan  I  dengan  tingkat  kepadatan  jalan  tinggi,  dengan  ruas  jalan sebagaimana Tabel 7, antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Akhmad Yani  dan  Jalan  Jenderal  R.  Suprapto,  adalah  lokasi  dimana  terdapat  pertokoan- pertokoan yang sangat padat yang berdiri tepat dipinggir jalan raya, hanya trotoar
yang memisahkan antara bangunan toko dan jalan raya, sehingga pelanggan atau masyarakat mau tidak mau harus parkir pada bahu jalan.
Tabel 5 : Ruas Jalan Kategori Kawasan II
No. Ruas Jalan
1. Jl. Mawar Kuala Kapuas
2. Jl. Melati Kuala Kapuas
Sumber : Perbup Nomor 229 Tahun 2013
Gambar 6 : Peta lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kuala Kapuas Jalan Melati dan Jalan Mawar
Pada  Kawasan  II  dengan  tingkat  kepadatan  jalan  sedang,  dengan  ruas  jalan sebagaimana  Tabel  8,  yaitu Jalan  Mawar  dan  Jalan  Melati,  adalah  lokasi  hampir mirip dengan Kawasan I  dimana terdapat pertokoan-pertokoan dan rumah makan yang berdiri tepat dipinggir jalan raya, namun masih ada beberapa yang pertokoan dan  rumah  makan  yang  mempunyai  halaman  untuk  parkir,  selebihnya  tetap  mau tidak mau harus parkir pada bahu jalan.
Tabel 6 : Ruas Jalan Kategori Kawasan III
No. Ruas Jalan 1 Ruas Jalan diluar wilayah lingkungan lokasi
pasar/pertokoan dalam kota Kuala Kapuas
Sumber : Perbup Nomor 229 Tahun 2013
Pada ruas jalan untuk Kawasan III,  kondisi bangunan pada kanan dan kiri jalan raya relatif tidak terlalu padat, dan pertokoan maupun rumah makan sebagian besar memiliki tempat parkir untuk masyarakat yang ingin berbelanja atau makan, hanya sedikit yang memarkir kendaraan ditepi jalan umum.
Sedangkan kalau dilihat dari besarnya tarif retribusi parkir, terdapat perubahan tarif  yang  semula  diatur  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2010  kemudian  dilakukan perubahan tarif dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015, yang berlaku sejak bulan April 2015, perubahan tarif sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 7 : Besarnya Tarif retribusi parkir Jenis Kendaraan
Tingkat Kepadatan Jalan Umum Tinggi (Rp) Sedang (Rp) Rendah (Rp) Bus, Truk dan sejenisnya 3500 2500 1500 Sedan, Jeep, Minibus, PickUp dan sejenisnya 2000 1000 1000
Sepeda motor roda tiga 2000 1500 1000 Sepeda motor 1000 1000 1000 Sepeda 500 250 0 Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2010
Tabel 8 : Perubahan Besarnya Tarif Retribusi Parkir Jenis Kendaraan Tingkat Kepadatan Jalan Umum Tinggi (Rp) Sedang (Rp) Rendah (Rp) Truk Angkutan Khusus Hasil Tambang,  Perkebunan  dan Hutan 12500 10000 7500 Truk  Angkutan  Sembilan bahan pokok 5000 4000 3000 Bus, sejenisnya 5000 4000 3000 Sedan, Jeep, Minibus, PickUp dan sejenisnya 4000 3000 2000 Sepeda motor roda tiga 3000 2000 2000 Sepeda motor 2000 2000 2000 Sepeda 1000 500 500
Sumber : Perbup Nomor 4 Tahun 2015
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang
seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Kapuas. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan  yang ingin dicapai  dalam satu tahun  anggaran,  yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.
Dalam  menentukan  target  pendapatan  dari  retribusi  parkir  Pemerintah Kabupaten  Kapuas  belum  didasarkan  pada  perhitungan  potensi  dari  objek pendapatan  tersebut,  tetapi  masih  berdasarkan  perkiraan  dan  tren  yang  targetnya harus naik.
Tabel 9 : Target Retribusi Parkir Tahun Anggaran 2012-2016
No Tahun Anggaran
Target Retribusi Parkir Prosentase Kenaikan target 1 2012 150.000.000,00 - 2 2013 150.000.000,00 0,00% 3 2014 244.000.000,00 62,67% 4 2015 400.000.000,00 63,93% 5 2016 400.000.000,00 0,00%
Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa target pendapatan dari retribusi parkir pada tahun  anggaran  2012  dan  2013  tetap  sama  tidak  ada  peningkatan  target,  tahun anggaran 2013 ke tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan target sebesar 62,67%,
tahun anggaran 2014 ke tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan target sebesar 63,93%, sedangkan tahun anggaran 2015 ke tahun anggaran 2016 tidak mengalami kenaikan target atau tetap.

## Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Kapuas
Hasil  penelitian  didapat  bahwa  pendapatan  dari  pengelolaan  retribusi  parkir masih  banyak  masalah  yang  terjadi  dimana  pengelolaan  dan  pengawasan  masih lemah.
Beberapa aspek yang terjadi adalah :
a. Masih ditemukannya parkir yang tidak rapi di bahu jalan yang tidak berizin dan penarikan tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan.
b. Minimnya kesadaran dan tingkat kedisiplinan masyarakat untuk tertib berlalu lintas.
c. Padatnya parkir pada jam-jam tertentu.
d. Belum  optimalnya  pelayanan  transportasi  umum  yang  telah  disediakan  oleh Pemerintah.
e. Dibutuhkannya sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mengelola sistem pengelolaan parkir yang modern nantinya.
f. kapasitas  jalan  yang  tetap  tidak  seimbang  dengan  pertumbuhan  angka kendaraan per tahunnya.
g. terdapat kontrak parkir yang nilainya jauh dibawah dari potensi sebenarnya.

## h.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Kapuas
Terkendalanya pengelolaan parkir di lapangan seperti: masih banyaknya juru parkir yang tidak beridentitas. sehingga dianggap juru parkir liar yang beroperasi, ketidaksesuaian  retribusi,  banyaknya  parkir  di  luar  badan  jalan  yang  sudah ditetapkan,  terbatasnya  kebutuhan  ruang  parkir,  tingginya  jumlah  pertambahan kendaraan  per  tahunnya  tapi  tidak  diimbangi  dengan  perluasan  kapasitas  jalan untuk parkir dan belum terealisasinya pencapaian retribusi
Diperlukan  adanya  pembagian  atau  alokasi  anggaran  khusus  untuk pengelolaan  parkir,  seperti  anggaran  untuk  pemeliharaan  fasilitas  parkir  atau anggaran untuk kesejahteraan juru parkir.
Minimnya pengadaan infrastruktur yang ada saat ini, terkait dengan fasilitas pelayanan parkir, seperti : kebutuhan ruang parkir, garis marka parkir, rambu parkir, papan tarif retribusi, mobil patroli, kendaraan untuk menarik retribusi serta fasilitas pendukung lainnya seperti zebra cross.
Potensi  pendapatan  retribusi  parkir  belum  diukur  dengan  cermat  untuk wilayah-wilayah tertentu yang akan dilakukan dengan kontrak pengelolaan parkir.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Pengelolaan parkir masih banyak masalah yang terjadi dimana pengelolaan dan pengawasan dari pengelola parkir masih lemah.
2. Minimnya jumlah personil untuk pengawasan di lapangan dan dibutuhkannya personil  yang berkualitas agar mampu menerapkan sistem pengelolaan parkir yang modern.
3. Belum  ada  perhitungan  potensi  yang  diukur  dengan  cermat  untuk  wilayah-
wilayah tertentu yang akan dilakukan dengan kontrak pengelolaan parkir.

## Saran
1. Ditambahkan jumlah personil untuk mengawasi kerja juru tagih dan juru parkir guna mengurangi permasalahan parkir di lapangan.
a. Rekruitmen penerimaan juru parkir dan juru tagih secara selektif
b. Adanya upaya pembinaan bagi juru parkir terkait dengan penataan parkir yang sesuai dengan ketentuan.
c. Memberikan  upah  tambahan  bahkan  jaminan  kesehatan  bagi  juru  parkir yang telah bekerja sesuai ketentuan.
2. Adanya kerjasama  yang digalang pemerintah dengan melibatkan masyarakat, maupun pihak ketiga seperti asuransi.
a. Adanya  partisipasi  publik  atau  umpan  balik  bagi  perbaikan  pelayanan parkir seperti pelayanan pengaduan perparkiran jika ada pelanggaran yang terjadi di lapangan.
b. Perlunya sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  tempat  yang dilarang parkir.
c. Pemberian sanksi tegas bagi pengguna kendaraan yang melanggar hukum seperti denda.
3. Diterapkannya sosialisasi maupun patroli pengawasan parkir di lapangan secara berkala, dengan melibatkan Satpol PP ataupun aparat Kepolisian
a. Perlunya kegiatan pembinaan bagi para juru parkir yang melanggar ataupun pencabutan SK bagi juru parkir yang terus melakukan pelanggaran.
b. Operasi  penegakan  di  lapangan  yang  juga  berkoordinasi  dengan  aparat kepolisian bila menertibkan premanisme.
c. Penambahan jumlah personil untuk operasi pengawasan di lapangan.
d. Meningkatkan sarana pendukung seperti mobil patroli ataupun kendaraan untuk pengumpul retribusi.
e. Menambah titik-titik parkir pada zona tertentu.
f. Menciptakan kawasan tertib lalu lintas di  sejumlah ruas  jalan  yang padat aktivitas.
g. Adanya pembatasan parkir pada jam- jam tertentu
4. Melakukan  analisa  yang  cermat  dalam  menghitung  potensi  pendapatan  parkir yang  lokasinya  dikontrakkan  dengan  pengelola  parkir  agar  tidak  merugikan daerah maupun pengelola parkir.
5. Perlu  menyediakan  tempat  parkir  milik  pemerintah  daerah  yang  tidak menggunakan badan jalan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.
6. Dinas  Perhubungan  melakukan  study  banding,  belajar  kedaerah  lain  yang pengelolaan retribusi parkirnya bagus agar dapat ditiru pengelolaannya, dengan melibatkan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  serta  beberapa perwakilan pengelola dan juru parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  Cet.4. Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Handayaningrat,  Soewarno.  1985. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen, Edidi keenam .Jakarta : Gunung Agung.
Handoko, T. Hani. 1986. Manajemen, Edisi II . Yogyakarta : BPFE.
Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2008. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah/- -Ed. Revisi, Cet. 7 .—Jakarta : Bumi Aksara.
Kesit,  Bambang  Prakosa.  2005. Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Cetakan  kedua. Yogyakarta : UII Press.
Mardiasmo.  2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
Nawawi,  Hadari.  2007. Metode  Penelitian  Social .  Yogyakarta:  Gajahmada university press.
Nugroho. 2003. Good Governance . Bandung :Mandar Maju.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kapuas  nomor  2  tahun  2010  tentang  Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi JalanUmum
Sabarguna, Boy S., Haji. 2004. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta :Universitas Indonesia
Siahaan,  Marihot  P.  2005.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Simamora, Hendry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: STIE YPKN Press.
S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sumarsono, Sonny. 2010.  Manajemen Keuangan Pemerintahan Ed.1, Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sulaiman,    Anwar.  2000. Pengantar  Keuangan  Negara    danDaerah .Jakarta  : STIA-LAN Press
Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
Gie, The Liang. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta :Andi Offset.
Usaman,  Husaini,  dan  Purnama  Setiady.  2006. Metodologi  Penelitian  Sosial ,
Jakarta: PT BUMI AKSARA
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Pemerintahan  Daerah  tentang perubahan atas Undang-undangNomor 32 Tahun 2004
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Wijayanti,  Irine  Diana  Sari,  SE,MM.  2008. Manajemen. Jogyakarta  :  MITRA CENDIKIA offset. 99
Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.