## Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

## Mahaneni Rosaning Kinasih
Mahanenirosa@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
In the case of Narcotics Crime, verification is one of the important process,  because  in  this  process  we  can  know  how  the  criminal act can be done and to make that the defendant is the guilty one. Indeed  based  on  judge  confidence  and  all  the  evidence.  In  Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, Article 101 Paragraph (1)  regulates  that:  "Narcotics,  Narcotics  Precursors,  and  tools  or goods  used  in  Narcotics  and  Narcotics  Precursor  crimes  or  those involving Narcotics and Narcotics Precursors and their results are declared to be confiscated for the state." But, there is no explanation about  definition  of  “tools  or  goods  in  Narcotics  crime”.  So  that can make a question what is tools used in Narcotics crime and can that tools qualified as evidence so have more value in verification process. More than that, what is ratio decidendi the conviction of the instrument as evidence in Narcotics crime.
Keywords: Law of Evidence; Evidence; Corroboration.

## Abstrak
Dalam kasus tindak pidana Narkotika, pembuktian merupakan salah suatu proses yang beperan sangat vital, karena di dalam proses inilah dapat diketahui bagaimana tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan dan menentukan apakah terdakwa benar bersalah. Tentunya berdasarkan keyakinan hakim  serta alat bukti yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 101 ayat (1) mengatur bahwa: “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”. Namun sayangnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Narkotika, Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bahkan tidak terdapat definisi secara pasti mengenai “Alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika”. Oleh karena itu menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika serta dapatkah alat tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian lebih dalam proses pembuktian. Selain itu mengetahui apakah ratio decidendi penjatuhan putusan terhadap alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana Narkotika.
Kata Kunci: Pembuktian; Alat Bukti; Petunjuk.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Mahaneni Rosaning Kinasih ‘Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 18 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28485
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Mahaneni Rosaning Kinasih

## 1534 Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...

## Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, terdapat definisi bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Semakin  berkembangnya  zaman,  peredaran  gelap  Narkotika  pun  menjadi sangat beragam. Konsumen maupun produsen Narkotika seperti tak kehabisan cara untuk memperoleh, memproduksi bahkan mengedarkan Narkotika. Kini Narkotika tidak hanya dikonsumsi dengan cara ditelan seperti obat, disuntikkan, dihisap dan lain sebagainya.
Kasus Narkotika yang semakin marak dan beragam ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan datang jika tidak adanya penanggulangan dan penanganan secara tepat. Perilaku masyarakat yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya kasus Narkotika di Indonesia. Dampak dari penyalah gunaan Narkotika tentu tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalah gunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. 1
Padahal Undang-Undang Narkotika telah memuat sanksi pidana yang tegas bagi setiap penyalah guna dan pengedar Narkotika. Diharapkan melalui adanya Undang-Undang ini pula semua kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dapat ditangani dengan baik hingga selesai segala proses peradilannya.
Dari serangkaian proses peradilan, pembuktian merupakan salah suatu proses yang sangat beperan vital, karena di dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan dan menentukan apakah
1 Maudy Pritha Amanda, et al. ‘Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja’ (2017) Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran.
terdakwa benar bersalah, tentunya berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ada serta keyakinan hakim.
Dari segala pengaturan pada Undang-Undang Narkotika, telah tercermin upaya-upaya penanganan dan sanksi-sanksi yang tegas bagi penyalah guna maupun pengedar Narkotika. Antara lain untuk memberikan efek jera hingga upaya mencegah dilakukannya kembali tindak pidana Narkotika. Terbukti Undang-Undang tersebut tidak hanya berfokus pada barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika saja namun juga mensasar pada barang bukti lainnya. Pasal Pasal 101 ayat (1) Undang- Undang Narkotika, mengaturbahwa : “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.
Namun sayangnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Narkotika, Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bahkan tidak terdapat definisi secara pasti mengenai “Alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika”. Oleh karena itu menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Doctrinal  Research , dalam melakukan penelitian hukum ini wajib membuat eksposisi sistematis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan untuk memberikan pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

## Definisi Pembuktian
Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil ( materiel  waarheid ) tentang terjadinya suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan dan tercantum dalam Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan

## 1536 Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...
oleh Penuntut Umum. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku; fakta-fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti. 2

## Teori/Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana yang Dianut di Indonesia
Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori / sistem   pembuktian, yaitu: a)  Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata ( Conviction In Time );
b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis ( Conviction In Raisone );
c)  Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( Positif  Wettwlijks theode );
d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel).
Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ( negatief  wettelijk  stelsel ) 3 maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan :
1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.
Kedua unsur diatas merupakan suatu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus memiliki sumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa- peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Sebaliknya, walaupun alat bukti yang diajukan
2 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana (PT. Tatanusa 2012).[30].
menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, hakim tidak dapat menghukumnya tanpa ada keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan itu, fakta hukum yang direkayasa dan saksi dapat lupa peristiwa hukum yang terjadi. 4
Keyakinan Hakim pada tahap pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan sebab pada tahap inilah ditentukan nasib terdakwa. terbukti bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangakan pembuktian tersebut.
Hal tersebut, tentunya juga selaras dengan salah satu asas hukum, yaitu asas IN DUBIO PRO REO yang memiliki arti “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. 5

## Alat Bukti
1) Alat Bukti dalam KUHP
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1):
Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa. 6

## a)  Keterangan saksi
Definisi keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. 7
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam hukum pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada
4 ibid.
5 J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum ( Sinar Grafika 2009).[73].
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.184.
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 1 angka 26.

## 1538 Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...
keterangan saksi. Di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
b) Keterangan Ahli
Definisi  keterangan  saksi  diatur  dalam  Pasal  1  angka  28  KUHAP  yang berbunyi “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” 8 Yang disebut ahli adalah:
1.  Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
2.  Menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
3.  Menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya. 9
c)  Surat
Ketentuan mengenai surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelasdan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. 10
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.1 angka 28.
9 Hans C Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 2012).[20]
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.187.

## d) Petunjuk
Definisi  serta  pengaturan  mengenai  petunjuk  terdapat  dalam  Pasal  188 KUHAP yang berbunyi :
“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi;
b. surat;
c. keterangan terdakwa.
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”. 11
Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai petunjuk hendaknya secara arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

## e)  Keterangan Terdakwa
Definisi  mengenai  keterangan    terdakwa  diatur  dalam  Pasal  Pasal  189 KUHAP, yang berbunyi:
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 12
11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.188.
12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.189.

## Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...

## 2) Alat Bukti dalam Undang-Undang Narkotika
Sama halnya dengan KUHAP,  dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat pengaturan mengenai alat bukti.
Pasal 86
(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a). informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b). data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1.  tulisan, suara, dan/atau gambar;
2.  peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3.  huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang  yang mampu membaca atau memahaminya. 13

## Barang Bukti
Secara umum barang bukti dalam perkara pidana tidak terdapat pengertian yang tetap yang dirumuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Namun secara bahasa barang bukti dapat diartikan yaitu barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) dan barang bukti adalah hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa), sehingga apabila digabungkan secara bahasa barang bukti dapat diartikan sebagai apa-apa yang menjadi tanda terjadinya sesuatu perbuatan atau suatu tindak pidana. 14
Pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP . Namun, dalam KUHAP terdapat beberapa ketentuan mengenai barang bukti. Ketentuan mengenai barang bukti dalam KUHAP dapat ditemui dalam:
13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Ps.86.
14 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2017).[100].
1.  Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2 : “Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari barang bukti.”;
2.  Pasal 181 ayat (1) “Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu”;
3.  Pasal 18 ayat (2) “ Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”;
4.  Pasal 8 ayat (3) huruf b “Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”;
5.  Pasal 21 ayat (1) “Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti”;
6.  Pasal 194 ayat (1) “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;
7.  Pasal 203 ayat (2): “Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan”.

## Kualifikasi Alat Dalam Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan Amanat Undang-Undang Narkotika yang terdapat pada Pasal Pasal 101 ayat (1), diatur bahwa: “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”. 15 Namun sayangnya, dalam Pasal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut atau tidak terdapat definisi mengenai “alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika”. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan “alat atau barang” tersebut serta apa saja yang tergolong atau terkualifikasi sebagai “alat atau barang” yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika.
15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), Ps. 101.

## 1542 Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat ditarik kesimpulan bahwa alat atau benda adalah peralatan atau hal-hal yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat tercapai maksud tertentu. Sedangkan dalam tindak pidana Narkotika, alat atau benda tersebut harus ada hubungannya dengan suatu tindak pidana Narkotika.
Dalam tindak pidana Narkotika, hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika adalah hasil dari penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana Narkotika. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 136 Undang-Undang Narkotika, yang berbunyi:
“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara”. 16
Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa kualifikasi alat dalam tindak pidana Narkotika adalah tentunya alat-alat yang diperlukan guna menunjang proses terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut, antara lain:
a.  alat untuk menggunakan Narkotika seperti alat hisap, suntikan, dll;
b.  alat angkut atau alat transportasi dengan kaitannya untuk mengedarkan dan mengangkut Narkotika seperti mobil, motor, sepeda, kapal dan alat angkut atau alat transportasi lainnya;
c.  alat untuk memproduksi Narkotika seperti mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi Narkotika beserta rumah produksinya;
d.  rekening Bank sebagai sarana untuk transaksi uang hasil tindak pidana Narkotika;
e.  alat komunikasi seperti telefon genggam, atau elektronik berupa email. 17

## Kualifikasi Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan karakteristik dari alat yaitu berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan dapat disita, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat dalam tindak pidana Narkotika dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti elektronik.
16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), Ps. 136.
17 Rangkuman Barang Bukti Putusan-Putusan Pengadilan Negeri.

## 1. Surat
Contoh: Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Buku Pemilik
Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  dari  alat  angkut  Narkotika,  Sertifikat  Hak Milik (SHM).
2. Petunjuk
Contoh: Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa memproduksi Narkotika di sebuah rumah. Kemudian untuk membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan milik terdakwa, terdapat alat bukti surat berupa Serifikat Hak Milik (SHM) yang menunjukkan bahwa rumah tersebut benar milik terdakwa. Sehingga dengan adanya kesesuaian dari keterangan saksi dan surat tersebut, memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana Narkotika.
3. Elektronik
Contoh: e-mail, sms, voice record.

## Analisa Alat dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pertimbangan Hakim
Berdasarkan Amanat Undang-Undang Narkotika yang terdapat pada Pasal Pasal 101 ayat (1), diatur bahwa: “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”. 18 Dalam hal ini yang dimaksud dengan alat dalam  tindak pidana Narkotika adalah segala alat atau barang yang digunakan untuk menunjang terjadinya atau terlaksananya suatu tindak pidana Narkotika dan alat atau barang tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyitaan yang dilakukan
18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), Ps. 101.

## Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...
oleh penyidik 19 Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik alat dalam tindak pidana Narkotika yaitu berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan dapat disita. Dimana kemudian alat-alat tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti.
Maka dalam 8 putusan hakim di atas, terdapat banyak sekali barang bukti berupa alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika. Namun sayangnya alat-alat tersebut oleh Penuntut Umum hanya diajukan dalam persidangan dengan status sebagai barang bukti. Sedangkan apabila dikaitkan dengan karakteristik- karakteristik masing-masing alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 86 Undang-Undang Narkotika, maka alat-alat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti elektronik.
Berdasarkan 8 Putusan di atas, hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan alat-alat dalam tindak pidana Narkotika dengan status sebagai barang bukti, bukan sebagai alat bukti. Sehingga dalam 8 Putusan tersebut, tidak ada poin dalam  pertimbangan hakim yang menyebutkan alat- alat tersebut sebagai alat bukti.
Selanjutnya berdasarkan 8 putusan di atas, hakim terbukti cermat dan tidak serta merta dalam menjatuhkan putusan terhadap alat dalam tindak pidana Narkotika. Hakim tetap mempertimbangkan kegunaan alat tersebut serta hubungan atau keterkaitkan alat tersebut dengan terjadinya tindak pidana Narkotika. Contohnya dalam putusan-putusan dengan alat yang sama yaitu alat angkut Narkotika. Dalam 2 putusan berbeda dengan alat angkut yang sama, hakim menjatuhkan putusan yang berbeda karena mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam bersidangan berkaitan dengan kegunaan serta hubungan alat angkut tersebut dengan terjadinya suatu tindak pidana Narkotika. Sehingga hakim terbukti teliti dan cermat dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan  hakim sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dan tepat.
19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), Ps. 136.

## Kesimpulan
Bahwa yang dimaksud sebagai alat dalam tindak pidana Narkotika merupakan semua alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Alat dalam tindak pidana Narkotika pada dasarnya merupakan barang bukti yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 (1) KUHAP dan Pasal 86 Undang-Undang Narkotika supaya memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan. Namun alat dalam tindak pidana Narkotika tidak dapat dikualifikasikan ke dalam semua alat bukti dan hanya dapat dikualifikasikan sebagi alat bukti surat misalkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, alat bukti petunjuk apabila alat tersebut bisa menerangkan dan menggambarkan bagaimana tindak pidana Narkotika dapat terjadi dan alat bukti elektronik misalnya e-mail.

## Daftar Bacaan

## Buku
J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum (Sinar Grafika 2009).
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana (PT Tatanusa 2012).

## Jurnal
Amanda, Maudy Pritha, et al, ‘Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja’ (2017) Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran.
Tangkau, Hans C, ‘Hukum Pembuktian Pidana’ (2012) Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143).

## Mahaneni Rosaning: Alat Sebagai Alat...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--