http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020

## M Edwin Fransiari, Sony Priajaya Warouw, Netty Etalia Brahmana
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Direktorat Pascasarjana Universitas Sari Mutiara Indonesia, Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123, Indonesia
Email : Edwinfransiari@gmail.com

## Abstrak
Latar belakang: Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar dan dapat mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi  implementasi  kebijakan  bencana  banjir  di  Kota  Medan  serta  untuk  mengetahui faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  penanggulangan  bencana  banjir  di  Medan. Metode: Penelitian  penelitian  ini  menggunakan  desain  kuantitatif  dengan  penerapan  metode  penelitian deskriptif  analitik.  Besar  sampel  adalah  106  orang  dengan  tehnik  pengambilan  sampel  acak sederhana. Analisis data menggunakan  univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan korelasi spearmen dan  uji chi  square . Hasil: Terdapat  hubungan  antara  keberhasilan implementasi  kebijakan  dengan  faktor  komunikasi  dengan  nilai  p=0,016,  sumber  daya  dengan nilai  p=  0,0001,  disposisi  dengan  nilai  p=  0,0001,  struktur  birokrasi  dengan  nilai  p=  0,001.  dan berdasarkan  hasil  analisis  multivariat,  variabel  yang  paling  berpengaruh  dengan  keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah  struktur  birokrasi  dengan  nilai  (OR  =  26,787;  95%  CI  :  5,546- 129,365), diikuti faktor sumber daya dengan nilai (OR = 22,484; 95% CI :4,653-108,36), lalu faktor komunikasi dengan nilai (OR = 11,274; 95% CI : 5,546- 129,362,516-50,5245) dan faktor disposisi dengan  nilai  (OR  =  8,191;  95%  CI  1,936-34,165). Simpulan: faktor  yang  paling  dominan  dalam mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kota Medan adalah stuktur birokrasi.
Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi Kebijakan, Faktor Penghambat.

## Abstract
Background: One  of  the  natural  phenomena  that  causes  huge  losses  and  can  threaten several regions in Indonesia is flood disaster. This study aims to evaluate the implementation of flood disaster policies in Medan City and to determine the driving and inhibiting factors for flood disaster management in Medan. Methods: This type of research uses a quantitative design with the application of analytical descriptive research methods. The sample size was 106 people with simple  random  sampling  techniques.  Data  analysis  used  univariate,  bivariate  and  multivariate using spearmen  correlation  and chi square  test. Results: There  was  a  relationship  between  the successful implementation of the policy and the communication factor with a value of p = 0.016, resources  with  a  value  of  p  =  0.0001,  disposition  with  a  value  of  p  =  0.0001,  bureaucratic structure with a value of p = 0.001. and based on the results of multivariate analysis, the variable that  most  influences  the  success  of  policy  implementation  is  the  bureaucratic  structure  with  a value  (OR  =  26,787;  95%  CI:  5,546-129,365),  followed  by  resource  factors  with  a  value  (OR  = 22,484; 95% CI: 4,653- 108,36), then the communication factor with the value (OR = 11,274; 95% CI:  5,546-  129,362,516-50,5245)  and  the  disposition  factor  with  the  value  (OR  =  8,191;  95%  CI 1,936-34,165).. Conclusion: The most dominant factor affecting the successful implementation of flood prevention policies in Medan City is the bureaucratic structure.
Keywords: Evaluation, Policy Implementation, Inhibiting Factors.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki berbagai macam sumber daya alam serta  keanekaragaman  hayati  yang  besar  di dunia ini. Selain memiliki sumber daya alam tersebut  ternyata  Indonesia  juga  memiliki potensi bencana yang bersumber dari alam, baik  bencana  alam  geologis  maupun bencana  alam  yang  diakibatkan  ulah manusia.  Kepulauan  Indonesia  berada  pada pertemuan  tiga  lempeng  tektonik  raksasa yaitu eruasia, india australia dan Pasifik dan terletak  diantara  Benua  Asia  dan  Australia dan  Samudera  Hindia  dan  Pasifik,  serta terdiri  dari  ±  17.000  pulau  yang  sebagian besar berhadapan dengan laut lepas dengan garis  pantai  lebih  dari  81.000  km.  Posisi geografis  tersebut,  menyebabkan  Indonesia rentan  terhadap  berbagai  macam  bencana (BNPB RI, 2017).
Salah  satu  fenomena  alam  yang menimbulkan  kerugian  besar  yang  selalu mengancam  beberapa  wilayah  di  Indonesia adalah  bencana  banjir.  Banjir  merupakan suatu  fenomena  alam  biasa,  namun  akan menjadi  suatu  yang  sangat  merugikan  jika mengancam  keberadaan  hidup  manusia. Berdasarkan  nilai  kerugian  dan  frekuensi kejadian  bencana  banjir  terlihat  adanya peningkatan  yang  cukup  berarti.  Kejadian bencana  banjir  sangat  76  dipengaruhi  oleh faktor alam  berupa curah  hujan  yang diatas normal  dan  adanya  pasang  naik  air  laut.
Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting  dalam  terjadinya  bencana  banjir (Andi, 2017).
Manajemen bencana banjir di Indonesia belum  diimplementasikan  secara  merata seperti  yang  diharapkan  oleh  pemerintah. BNPB  mencatat  pada  tahun  2017  terdapat 979  kejadian  banjir  di  seluruh  Indonesia dengan  rincian  korban  sebanyak  180  orang tewas,  106  jiwa  luka-luka,  2.518.579  jiwa mengungsi dan menderita, dan 16 ribu lebih rumah  rusak  akibat  banjir.  Ilmuwan lingkungan  meyakini  bahwa  peningkatan populasi  ditambah  dengan  efek  perubahan iklim  yang  ekstrim  menjadi  penyebab bencana  banjir  ini  Meskipun  banyak pekerjaan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  mengelola masalah  banjir  seperti  anggaran  masalah alokasi,  masalah  kesadaran,  dan  kebutuhan akan  para  ahli  yang  memadai  menjadi tantangan dalam mencapai risiko banjir yang efisien manajemen (BNPB 2017).
Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat  kerentanan  terhadap  bencana  alam yang cukup tinggi khususnya bencana banjir dan longsor. Luas areal di Provinsi Sumatera Utara  yang  mengalami  bencana  banjir adalah  seluas  12.805  km2  (17,86  %). Wilayah  yang  mengalami  tingkat  risiko sangat  tinggi  terhadap  banjir  meliputi  12 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Sumatera  Utara  antara  lain  :  Kabupaten Langkat,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Kota
Medan,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai,
Kabupaten  Asahan,  Kabupaten  Batubara, Kabupaten  Mandailing  Natal  Kabupaten Tapanuli  Selatan,  Kabupaten  Tapanuli Tengah,  dan  Kabupaten  Nias.  Pada  tahun 2017  di  provinsi  Sumatera  Utara  terdapat jumlah kejadian banjir sebanyak 45 kejadian dengan  jumlah  korban  sebanyak  14  orang meninggal,  2  orang  luka-luka  dan  174.740 orang  mengungsi,  sedangkan  dari  jumlah kerusakan  sarana  dan  prasarana  sebanyak 214  rumah  rusak  berat,  287  rumah  rusak ringan  dan  35.128  rumah  terendam  banjir (BNPB 2017).
Kota  Medan  sebagai  salah  satu  kota metropolitan di Indonesia tidak terlepas dari masalah  banjir.  Salah  satu  wilayah  yang berpotensi  dilanda  banjir  di  Kota  Medan yaitu  DAS  Babura,  bagian  dari  DAS  Deli  di bagian  hulu  yang  mempunyai  topografi berupa  perbukitan  dan  semakin  ke  hilir bertopografi  dataran.Daerah  Aliran  Sungai adalah  suatu  daerah  yang  dibatasi  oleh pemisah  topografi  yang  berfungsi  untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya  melalui  anak-anak  sungai dan  keluar  pada  satu  daerah.  Daerah  yang tergenang  banjir  akibat  meluapnya  Sungai Babura  terdiri  dari  13  kelurahan,  yaitu Kelurahan  Darat,  Merdeka,  Padang  Bulan, Petisah Hulu, Titi Rantai, Anggrung, Polonia, Madras  Hulu,  Suka  Damai,  Beringin,  Kwala
Bekala,  Pangkalan  Masyhur,  dan  Gedung Johor.  Luas  genangan  yang  paling  besar terdapat  di  kelurahan  Kwala  Bekala  dengan luas  genangan  sebesar  4.171  Km 2 dan  di kelurahan  Pangkalan  Mashyur  dengan  luas genangan sebesar 4.493 Km 2 . Estimasi biaya kerusakan  rumah  akibat  banjir  di  DAS Babura  di  kelurahan  Kwala  Bekala  ialah sebesar  Rp  5.886.226.643  dan  di  kelurahan Pangkalan  Mashyur    ialah  sebesar  Rp 5.575.224.667 (Meidina, 2017).
Hasil penelitian Christo Immanuel (2015) tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan  Bencana  di  Kabupaten Minahasa  Tenggara  menunjukan  bahwa tingkat
keberhasilan implementasi penanggulangan  bencana  di  Kabupaten Minahasa  Tenggara  berada  pada  kategori “sedang”  atau  cukup  berhasil.  Hal  ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penaggulangan bencana di daerah ini  belum  optimal.  Hal  ini  terkendala  oleh belum  memadainya  ketersediaan  sumber daya,  terutama  jumlah  dan  mutu  sumber daya manusia pelaksana kebijakan
penanggulangan bencana itu sendiri. Hasil penelitian
Adinda (2014), mengenai  evaluasi  implementasi  kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir, tidak ada  pertemuan  yang  secara  khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di  Kota  Bekasi.  Koordinasi  yang  dilakukan khusus  untuk  penanggulangan  bencana
diadakan  hanya  pada  saat  terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
Hasil  penelitian  Feny  Irfany  (2019) Implementasi  Kebijakan  Mitigasi  Bencana Banjir  oleh  BPBD  Desa  Dayeuhkolot Kabupaten  Bandung  belum berjalan  dengan maksimal,  masih  terdapat  permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  tersebut.  Hal  ini  ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir,
Rehabilitasi  dan  Rekontruksi  bencana  banjir masih banyak ditemukan permasalahan.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  desain kuantitatif  dengan  penerapan  metode penelitian  deskriptif  analitik,  hal  ini berdasarkan  atas  tujuan  dari  penelitian  ini yaitu ingin mengetahui keberhasilan implementasi  kebijakan  penanggulangan bencana  banjir  di  kota  Medan  dan  faktor- faktor yang menentukan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan  bencana  dan  besarnya kontribusi  faktor-faktor  tersebut  terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan penanggulangan  bencana  banjir  di  Kota Medan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  Kecamatan Medan  Johor,  Keluahan  Kwala  Bekala  dan Pangkalan Masyhur. Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan yaitu terhitung
mulai  bulan  Februari  –  Oktober  2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala  Keluarga  yang  berada  di  Lingkungan III  kelurahan  Kwala  Bekala  dan  lingkungan
VIII Kelurahan Pangkalan Mashyur,
Kecamatan  Medan  Johor,  yang  berjumlah 432  orang,  Teknik  pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik sampel  acak  sederhana  ( Simple  Random Sampling ),  Untuk  menentukan  jumlah sampel yang diambil, peneliti menggunakan rumus dari Frank Linch (1974:18).

## Hasil dan Pembahasan
Tabel  1.  Persentase  karekteristik  responden di  Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur
Karakteristik Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki - laki 60 57 % Perempuan 46 43 % Tabel 2. Kategori keberhasilan implementasi dalam penanggulangan bencana di Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur Kategori Frekuensi Persentase Baik 74 69,8 % Tidak baik 32 30,2 % Total 106 100 % Tabel  3.  Kategori  keberhasilan  komunikasi dalam penanggulangan bencana di
Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur Kategori Frekuensi Persentase Berhasil 66 62,3 % Tidak berhasil 40 37,7 % Total 106 100% Tabel 4. Kategori keberhasilan  sumber  daya dalam penanggulangan bencana di Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur Kategori Frekuensi Persentase Cukup 66 62,3 % Tidak cukup 40 37,7 % Total 106 100% Tabel  5.  Kategori  keberhasilan  disposisi dalam penanggulangan bencana di Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur Kategori Frekuensi Persentase Baik 66 62,3 % Tidak baik 40 37,7 % Total 106 100% Tabel  6.  Kategori  keberhasilan  struktur birokrasi dalam penanggulangan bencana di Kelurahan  Kwala  Bekala  dan  Pangkalan Masyhur Kategori Frekuensi Persentase Baik 63 59,4 %
Tidak baik 43 40,6 % Total 106 100% Diperoleh bahwa sebanyak 79%
responden  dengan  tingkat  keberhasilan implementasi  yang  baik  dan  komunikasi yang  berhasil.  Hasil  analisis  statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara  faktor  komunikasi  dengan  tingkat keberhasilan implementasi kebijakan
bencana banjir (Tabel 7).
Tabel  7.  Hubungan  Faktor  Komunikasi dengan Keberhasilan Implementasi Komunikasi Kategori keberhasilan implementasi Total Hasil Analisis Statistik (p- value) Tidak Baik Baik
N % N % Tidak Berhasil 18 45  22  55 40 p=0,016 Berhasil 14  21  52  79 66
Hubungan  antara  variabel  komunikasi terhadap
keberhasilan implementasi penanggulangan  bencana  dalam  penelitian ini  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi (r 2 ) sebesar 0,251 atau 25%.
Berdasarkan  Tabel  8  diperoleh  bahwa sebanyak  84%  responden  dengan  tingkat keberhasilan    implementasi  yang  baik  dan sumber  daya  yang  cukup.  Hasil  analisis statistik  menunjukkan  ada  hubungan  yang bermakna  antara  faktor  sumber  daya
dengan  tingkat  keberhasilan  implementasi kebijakan bencana banjir (p= 0,0001).
Tabel  8.  Hubungan  Faktor  Sumber  Daya dengan Keberhasilan Implementasi Sumbe r Daya Kategori keberhasilan implementasi Tota l Hasil Analisis Statistik (p- value) Tidak Baik Baik N % N % Tidak Cukup 2 2 5 2 2 0 4 8 42 p=0,000 1 Cukup 1 0 1 6 5 4 8 4 64 Hubungan  antara  variabel  sumber  daya terhadap keberhasilan implementasi
penanggulangan  bencana  dalam  penelitian ini  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi (r 2 ) sebesar 0,392 atau 39%.
Berdasarkan  Tabel  9.  Diperoleh  bahwa sebanyak  82%  responden  dengan  tingkat keberhasilan    implementasi  yang  baik  dan disposisi  yang  baik.  Hasil  analisis  statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara  faktor  disposisi  dengan  tingkat keberhasilan implementasi kebijakan bencana banjir (p= 0,0001) Tabel  9.  Hubungan  Faktor  Disposisi  dengan Keberhasilan Implementasi Disposis i Kategori keberhasilan implementasi Total Hasil Analisi s Statisti Tidak Baik
Baik k (p- value) N % N % Tidak Baik 2 0 5 0 2 0
5 0 40 p=0,00 1 Baik 1 2 1 8 5 4
8 2 66 Hubungan  antara  variabel  disposisi terhadap
keberhasilan implementasi penanggulangan  bencana  dalam  penelitian ini  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi (r 2 ) sebesar 0,336 atau 33%.
Berdasarkan  Tabel  10  diperoleh  bahwa sebanyak  87%  responden  dengan  tingkat keberhasilan    implementasi  yang  baik  dan struktur  birokrasi  yang  baik.  Hasil  analisis statistik  menunjukkan  ada  hubungan  yang bermakna  antara  struktur  birokrasi  dengan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan bencana banjir (p= 0,001) (Tabel 14).
Tabel  10.    Hubungan  Faktor  Struktur Birokrasi dengan Keberhasilan Implementasi
Struktur Birokras i Kategori keberhasilan implementasi Tota l Hasil Analisis Statisti k (p- value) Tidak Baik Baik
N % N % Tidak Baik 2 4 5 6 1 9 4 4 43 p=0,00 1 Baik 8 1 3 5 5 8 7 63 Hubungan  antara  variabel  struktur birokrasi terhadap keberhasilan
implementasi penanggulangan bencana
dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang
positif  dan  signifikan  dengan  nilai  koefisien determinasi (r 2 ) sebesar 0,461 atau 46%.
Hasil  analisis  bivariat  menunjukkan semua variabel independen masuk ke dalam analisis  multivariat  karena  semua  nilai p<0,25 sebagai syarat untuk  dimasukkan  ke dalam analisis terebut.
Nilai odd ratio untuk variabel komunikasi kategori baik terhadap keberhasilan
implementasi  kebijakan  penanggulangan banjir    adalah  sebesar  11,274  dengan
Confidence  Interval (CI)  95%  (2,516  – 50,254), artinya responden dengan
komunikasi  baik  11,274    kali  lebih menunjukkan  keberhasilan  implementasi yang baik.
Kemudian  nilai  odd  ratio  untuk  variabel sumber  daya  kategori  cukup  terhadap keberhasilan implementasi
kebijakan
penanggulangan  banjir  adalah  sebesar 22,484  dengan Confidence Interval (CI)  95%
(4,563  –  108,631),  artinya  responden dengan sumber daya cukup 22,484 kali lebih menunjukkan  keberhasilan  implementasi yang baik.
Kemudian  nilai  odd  ratio  untuk  variabel disposisi kategori baikterhadap keberhasilan implementasi  kebijakan  penanggulangan banjir  adalah  sebesar  8,133  dengan Confidence  Interval (CI)  95%  (1,936  – 34,165),  artinya  responden  dengan  sumber disposisi  baik  1,936  kali  lebih  menunjukkan keberhasilan implementasi yang baik.
Kemudian  nilai  odd  ratio  untuk  variabel struktur  birokrasi  kategori  cukup  terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
penanggulangan  banjir  adalah  sebesar 26,787  dengan Confidence  Interval (CI)  95%
(5,546  –  129,365),  artinya  responden dengan  struktur  birokrasi  baik    26,787    kali lebih menunjukkan keberhasilan implementasi yang baik.
Dari keempat variabel yang diuji, variabel yang  paling  signifikan  memengaruhi  tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan  banjir  adalah  struktur birokrasi (p=0,001).
Tabel 11. Analisis Variabel yang Behubungan
Terhadap Tingkat keberhasilan implementasi  kebijakan  penanggulangan banjir. Variab el B Wald p O R CI 95 % Lo we r Up pe r Komun ikasi Berhasi l 2,4 23 10,02 1 ,0 02 11 ,2 74 2,5 16 50, 52 4 Sumbe r Daya Cukup 3,1 13 15,00 2 ,0 00 22 ,4 84 4,6 53 10 8,3 61 Disposi si Baik 2,0 96 8,191 ,0 04 8, 13 3 1,9 36 34, 16 5 Struktu r
Birokra si Baik 3,2 88 16,74 6 ,0 00 26 ,7 87 5,5 46 12 9,3 65 Pembahasan
Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana
Evaluasi  dari  implementasi  kebijakan yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Medan pada kejadian bencana banjir di Kota Medan dinilai  oleh  mayoritas  masyarakat  adalah cukup  berhasil  dengan  nilai  sebaran  skor variabel keberhasilan implementasi penanggulangan  bencana  dinilai  cukup  baik yakni  sebanyak  72  responden  atau  sebesar 67%  dari  keseluruhan  responden  dari keseluruhan  responden.  Hasil  yang  lebih tinggi  diperoleh  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Christo Immanuel melaporkan sebanyak keberhasilan
impelementasi  penanggulangan  bencana, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki  tingkat  keberhasilan  implementasi sebesar 71,3 %.
Faktor  Yang  Paling  Mempengaruhi  Tingkat
Keberhasilan Implementasi Kebijakan

## Penanggulanganan Banjir
Berdasarkan  hasil  analisis  multivariat didapatkan dari keempat variabel yang diuji, variabel yang paling signifikan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan  banjir  adalah  struktur birokrasi,  analisis  multivariat  menunjukkan
responden dengan struktur birokrasi kategori baik 26,787 kali lebih menunjukkan keberhasilan  implementasi  yang  baik. Struktur  birokrasi  mempunyai  pengaruh yang cukup signifikan terhadap
implementasi kebijakan.
Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua  hal  yaitu  mekanisme  dan  struktur birokrasi  itu  sendiri.  Yang  pertama  adalah mekanisme,  dalam  implementasi  kebijakan biasanya  sudah  di  buat Standart  Operation Procedure (SOP).  SOP  ini  menjadi  pedoman bagi  setiap  implementator  dalam  bertindak agar  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tidak menyimpang  dari  tujuan  dan  sasaran kebijakan  tersebut.  Yang  kedua  adalah struktur  birokrasi,  apabila  struktur  birokrasi terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan  kompleks,  yang  selanjutnya  akan menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi tidak fleksibel.
Struktur  organisasi  BPBD  Kota  Medan dibentuk  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah No  15  tahun  2011  Tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Kota  Medan.  Selain  itu,  juga berdasar  kepada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah.  Di  dalam struktur organisasi BPBD Kota Medan terdiri dari  kepala  badan  yang  membawahi  unsur
pelaksana  dan  unsur  pengarah  BPBD  Kota Medan. Unsur pelaksana BPBD Kota Medan terdiri  dari  kepala  pelaksana,  sekretariat, seksi  pencegahan  dan  kesiapsiagaan,  seksi kedaruratan  dan  logistik  serta  seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa:
1. Kategori tingkat keberhasilan implementasi  kebijakan  bencana  banjir di  Kota  Medan  dinilai  cukup  baik  yakni sebanyak  72  responden  atau  sebesar 67% dari keseluruhan responden.
2. Kategori  tingkat  keberhasilan  faktor komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan  banjir  bencana  banjir di  Kota  Medan  dinilai  cukup  berhasil yakni  sebanyak  66  responden  atau sebesar 62% dari keseluruhan responden.
3. Kategori  tingkat  keberhasilan  faktor sumber  daya  dalam  keberhasilan implementasi
kebijakan
penanggulangan  banjir  bencana  banjir di  Kota  Medan  dinilai  cukup  berhasil yakni  sebanyak  66  responden  atau sebesar 62% dari keseluruhan
responden.
4. Kategori  tingkat  keberhasilan  faktor disposisi dalam keberhasilan implementasi kebijakan
penanggulangan  banjir  bencana  banjir di  Kota  Medan  dinilai  cukup  berhasil yakni  sebanyak  63  responden  atau sebesar 59% dari keseluruhan responden.
5. Kategori  tingkat  keberhasilan  faktor struktur  birokrasi  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan
penanggulangan  banjir  bencana  banjir di  Kota  Medan  dinilai  cukup  berhasil yakni  sebanyak  63  responden  atau sebesar 59% dari keseluruhan responden.
6. Ada  hubungan  yang  bermakna  antara faktor  komunikasi  dengan  keberhasilan implementasi
kebijakan
penanggulangan banjir (p=0,016).
7. Ada  hubungan  yang  bermakna  antara faktor sumber daya dengan
keberhasilan  implementasi  kebijakan penanggulangan banjir (p=0,0001).
8. Ada  hubungan  yang  bermakna  antara faktor  disposisi  dengan  keberhasilan implementasi
kebijakan
penanggulangan banjir (p=0,001).
9. Ada  hubungan  yang  bermakna  antara faktor struktur birokrasi dengan keberhasilan  implementasi  kebijakan penanggulangan banjir (p=0,0001).
10. Faktor  yang  paling  dominan  dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
penanggulangan  banjir  di  Kota  Medan adalah struktur birokrasi.
Ucapan Terimakasih Ucapan terimakasih disampaikan kepada  Ketua  Yayasan  Sari  Mutiara  Medan dan  Rektor  Universitas  Sari  Mutiara Indonesia,  serta  pihak-pihak  yang  telah membantu dalam penelitian ini

## Daftar Pustaka
[1] S.  Adinda.  Evaluasi  implementasi kebijakan dalam penanggulangan
bencana banjir (studi kasus di kawasan perumahan  pondok  gede  permai, jatiasih,  kota  bekasi  periode  2013- 2014).  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro. 2014.
[2] L.    Agustino.  Dasar-dasar  Kebijakan Publik. Alfabeta Bandung.2008.
[3] H.  Andi.  Analisis  Penanggulangan Bencana  Banjir  di  Kecamatan  Ganra Kabupaten  Soppeng.  Jurusan  Ilmu
Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Hassanudin.
2017.
[4] Anik.  Analisis  tingkat  kerentanan  banjir dengan  pendekatan  geoekosistem  di sub  das  babura  provinsi  sumatera utara.  Universitas  Sumatera  Utara. 2011.
[5] Anonimous.  Undang-undang  No.  24 tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana 2007.
[6] Baskornas PB. Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir. Jakarta: Republik Indonesia. 2017. [7] B.  Alamsyah.  Penanganan  problematik banjir kota medan berdasarkan pendekatan  partisipasi  masyarakat.
Universitas Panca Budi. 2018. [8] Badan Nasional Penanggulangan Bencana  RI.  Data  Bencana  Indonesia 2017. RI: Jakarta. 2017.
[9] C.  Imanuel.  Implementasi  kebijakan penanggulangan  bencana  (suatu  studi di  badan  penanggulangan  bencana daerah  kabupaten  minahasa  tenggara).
2017.
[10] Deputi  Bidang  Sarana  dan  Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi. Kebijakan  Penanggulangan  Banjir  di Indonesia.  Jakarta:  Republik  Indonesia. 2016.
[11] F.  irfany.  Implementasi  kebijakan mitigasi  Bencana  banjir  di  kabupaten bandung  studi  kebijakan mitigasi bencana  banjir  di  desa  dayeuhkolot kabupaten bandung. Universitas
Pasundan Bandung. 2019.
[12] G.  Ramadhan.  Implementasi  kebijakan penanggulangan  banjir  di  DKI  Jakarta 2013-2017. Universitas Tirtayasa.
[13] S.  Ridha.  2017.  Pemetaan  tingkat  risiko banjir  dan  longsor  sumatera  utara berbasis  sistem  informasi  geografis.
Universitas Negeri Medan. 2018.
[14] Meidina.    Analisis  mitigasi  banjir  di daerah  aliran  sungai  babura  berbasis sistem informasi geografis (sig), Universitas Sumatera Utara. 2017. [15] Nobrya. Analisis permasalahan pengelolaan  sungai  deli.  Universitas Sumatera Utara. 2016.