Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019)
Firda Monica*, Chairul Sa’roni Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *Firda0499@gmail.com

## Abstract
This  study  was  conducted to  analyze the  effect  of  PAD,  DBH,  DAU,  DAK  on  Regional Expenditures and Economic Growth. This research was conducted in all regencies/cities in South Kalimantan Province within a period of 10 years, namely from 2010 -2019. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the website of the General Directorate of Balance (www.djpk.kemenkeu.go.id). The type of data studied is panel data with an analytical method that is path analysis. The results showed that PAD, DBH, DAU,  and  DAK  had  a  significant  effect  on  Regional  Expenditures. PAD  and  Regio nal Expenditures have a significant effect on Economic Growth. Meanwhile, DBH, DAU, and DAK do not have a significant effect on Economic Growth. Regional Expenditures can be a mediator between PAD, DBH, DAU, and DAK on Economic Growth.
Keywords: Local Government Revenue; Balancing Fund; Regional Expenditures; Economic Growth

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD,  DBH,  DAU,  DAK  terhadap Belanja  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs Direktorat Umum Perimbangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Jenis data  yang  diteliti  adalah data  panel  dengan metode  analisis  yaitu  analisis  jalur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhad ap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, DBH, DAU, dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah mampu menjadi mendiator antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kata  Kunci :  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD);  Dana  Perimbangan;  Belanja  daerah; Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Dengan adanya pemberlakuan sistem otonomi daerah untuk mengurangi ketergantuan fiskal terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan program andalan  daerah  sehingga  mampu  mendorong  kemandirian  dan  daya  saing  daerah  serta menambah kekuatan fiskal daerah. Dalam  menjalankan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, peningkatan potensi penerimaan daerah merupakan aspek penting yang  digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan serta kegiatan pemerintahannya (Enceng et al., dalam Susi & Asmara, 2014).
Menurut Halim 2011 dalam (Mahardika & Sri Artini, 2014) menjelaskan bahwa Suatu daerah yang  dapat  melaksanakan otonomi  memiliki  ciri  utama  yaitu  tingkat  kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus mampu menggunakan serta keuangannya sendiri dalam
membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk  menggali  potensi-potensi  sumber  keuangan  yang  ada  di  daerahnya,  dan  mampu meminimalisir  penerimaan dana  yang  diberikan  dari  pemerintah pusat  agar  daerah tidak memiliki  ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga  sumber keuangannya  harus berpusat pada pendapatan asli daerahnya. Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah  setiap  pemerintah daerah  perlu  memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, berkeadilan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu dalam mengelola potensi  daerah  berupa  SDM  (sumber  daya  alam),  SDM  (sumber  daya  manusia)  serta pengoptimalan potensi-potensi sumber daya keuangannya (Hendawati et al., 2018).
Kalimantan  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  telah memberlakukan kebijakan  otonomi  daerah.  Dengan  diberlakukannya kebijakan  otonomi daerah  tersebut  diharapkan  pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  mampu mengidentifikasi potensi  sumber-sumber pendapatannya dan  mampu  menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien serta memainkan peranannya dalam membuka peluang dalam memajukan daerah.
Dalam  mengukur  tingkat  kemandirian keuangan  indikator  utama  yang  dilihat  yaitu perolehan dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah. Dengan semakin besar penerimaan PAD yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka wilayah tersebut dapat dikatakan mandiri. Menurut BPS dalam (Alfi & Nuraini, 2018) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi permasalahan dalam ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang ditunjukkan oleh tingkat bantuan pemerintah pusat yang masih cukup besar baik dari sudut anggaran pemerintah daerah atau anggaran rutin, berupa subsidi daerah otonom. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dapat dilihat dari  segi  belanja  daerah.  Suatu  daerah  otonom  dapat  dikatakan  baik  apabila  mampu melaksanakan investasinya dari belanja daerah yang dianggarkan secara tepat (Koswara dalam Iqbal et al., 2020).
Dalam  melaksanakan  roda  perekonomian,  pemerintah  memerlukan  modal  yang diperoleh dari potensi daerahnya sendiri serta dana transfer yang didapat dari pemerintah pusat. Pemerintah  daerah  tidak  dapat  menjalankan  perekonomian  dengan  baik  a pabila  dalam pemenuhan modalnya daerah hanya  bergantung  pada transfer  pusat  saja  sebagai  sumber keuangannya,  hal  tersebut  akan  berdampak pada  terhambatnya  pertumbuhan  daerahnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun (2014) disebutkan Pemerintah Pusat menstransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)  untuk  pelaksanaan  dalam  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan pemerintah daerah  mampu memaksimalkan pengunaan dana transfer dari pemerintah pusat secara efektif dan efesien dalam menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Dengan peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah yang makin meningkat, sehingga pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak memungkinkan apabila bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Sehingga dalam menutupi kebutuhan belanja daerah tesebut, diberikanlah dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diharapkan mampu  menunjang  kebutuhan belanja  daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening.

## KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Otonomi Daerah  merupakan hak,  wewenang dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Dengan otonomi, daerah memiliki kesempatan yang luas untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat daerahnya.

## Belanja Daerah
Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dibayarkan melalui kas umum daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Dalam perekonomian pada suatu daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), pertumbuhan ekonomi adalah salah satu parameter yang dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi yaitu penambahan kemampuan yang dimiliki  suatu  negara  dalam  menyediakan  barang-barang  ekonomi  bagi  masyarakat, dikarenakan adanya perkembangan teknologi, kelembagaan serta penyelarasan ideologi yang dibutuhkannya (Talangamin et al., 2018).

## Pendapatan Asli Daerah
Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan daerah bersangkutan guna membiayai kegiatannya.

## Dana Bagi Hasil
Dalam  Undang-Undang No.33 Tahun  (2004), DBH  adalah  alokasi  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

## Dana Alokasi Umum
Dalam  Undang-Undang  No.33  Tahun  (2004),  DAU  diartikan  sebagai  dana  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

## Dana Alokasi Khusus
Dalam Undang-Undang No.33 Tahun (2004), DAK  yaitu alokasi  dari  APBD  yang diberikan  kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Mawarni,  Darwanis,  Syukriy  Abdullah  (2013), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  serta  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten/Kota  di Aceh)”.  Hasil  analisisnya menunjukkan  PAD  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  belanja  mo dal  dan pertumbuhan ekonomi, sementara DAU  berpengaruh negatif terhadap belanja  modal dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian Kadek Rosita Dewi, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari (2017), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD  dan  DAU  berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
Penelitian I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini (2013), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening”. Pada penelitiannya diperoleh hasil bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung  positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi namun
belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## METODE
Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK  terhadap Belanja Daerah dan  Pertumbuhan Ekonomi.  Penelitian ini  dilakukan pada seluruh  Kabupaten/Kota  yang  terdapat  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Metode  yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Definisi Operasional Variabel

## Belanja Daerah
Dana  yang  digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas  pemerintah daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2019 dalam satuan miliar rupiah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Dinyatakan dalam satuan persen.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  yang  bersumber  dan  dipungut  sendiri  oleh  pemerintah  daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan  Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

## Dana Bagi Hasil
Dialokasikan untuk  memperbaiki keseimbangan vertikal  antara  pusat  dan  daerah dengan  memperhatikan  potensi  daerah  penghasil.  Menggunakan  data  realisasi  APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

## Dana Alokasi Umum
Dialokasikan untuk  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

## Dana Alokasi Khusus
Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan  Daerah  sesuai  dengan  fungsi  yang  ditetapkan dalam  APBN.  Menggunakan data realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, dalam satuan miliar rupiah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS  Prov. Kalsel dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur ( Path Analysis ). Analisis jalur adalah suatu  bentuk  pengembangan  langsung  dalam  regresi  berganda  dengan  tujuan  untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam  seperangkat  variabel  (Sarwono  Jonathan,  2007).  Untuk  menganalisis  hasil  data, digunakan teknik analisis jalur dengan menggunakan program E-Views 10 version. Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut Model Substruktural I Y1 = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + ɛ 1 Model Substruktural II Y2 = α + β 5 X 1 + β 6 X 2 + β 7 X 3 + β 8 X 4 + β 9 Y 1 + ɛ 2 Dimana:
Y1 : Belanja Daerah Y2 : Pertumbuhan Ekonomi X1 : PAD X2 : DBH X3 : DAU X4 : DAK ɛ 1, ɛ 2 : Standar Error β 1-9 : Koefisien Jalur masing-masing variabel

## HASIL DAN ANALISIS
Analisis Deskriptif Statistik
Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Dev PAD 130 14,348,700,000 330,718,653,036 103,870,203,871 66,630,292,898 DBH 130 76,746,895,175 1,137,787,875,768 247,033,863,127 156,692,591,696 DAU 130  177,090,317,000 754,121,572,000 458,633,172,979 125,338,178,739 DAK 130 0 322,105,000,000 101,034,675,825 81,436,832,707 BD 130  416,351,675,802 1,912,511,888,377 1,072,847,936,296 354,653,455,123 PE 130 2.41% 8.84% 5.26% 1.26% Valid N (listwise) 130
Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021
Tabel  1  menunjukkan nilai  rata-rata PAD  sebesar 103,870,203,871 rupiah dengan standar deviasi sebesar 66,630,292,898 rupiah. DBH  memiliki nilai  rata-rata dana sebesar 247,033,863,127  rupiah  dengan  standar  deviasi  sebesar  156,692,591,696  rupiah.  DAU memiliki nilai rata-rata dana sebesar 458,633,172,979 rupiah dengan standar deviasi sebesar 125,338,178,739 rupiah. DAK  meiliki  nilai  rata-rata dana sebesar 101,034,675,825 rupiah dengan standar deviasi sebesar 81,436,832,707 rupiah. Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata dana  sebesar  1,072,847,936,296 rupiah  dengan  standar  deviasi  sebesar  354,653,455,123 rupiah. pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata sebesar 5.26% dengan standar deviasi 1.26%.

## Analisis Jalur (Path Analysis)
Karena  jenis  penelitian  ini  adalah data  panel,  maka sebelum  model analisis  jalur digunakan  terlebih  dahulu  dilakukan uji  regresi  pemilihan  model  dengan  uji chow, uji hausmant dan uji Lagrangge Multiplier. Dari hasil yang ditelah dilakukan maka model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adala model common effect. Kemudian dilakukan uji  asumsi  klasik,  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  dan  uji heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi.
Pengujian pengaruh langsung dapat dilihat pada hasil uji regresi linier substruktural I dan substruktural II pada tabel 2 dan 3 berikut:
1. Regresi Linier Substruktural I (Belanja Daerah, PAD, DBH, DAU dan DAK) Pengujian  hubungan  substruktural  I  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pengaruh langsung variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tabel 2 Hasil Uji Path Analysis (Substruktural I) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.671290 1.499915 1.114256 0.2673 LN_PAD 0.128093 0.027942 4.584209 0.0000 LN_DBH 0.212886 0.022521 9.452858 0.0000 LN_DAU 0.582484 0.071791 8.113598 0.0000 LN_DAK 0.063691 0.011915 5.345345 0.0000 R-squared 0.866241 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021
Pada  tabel  2  menunjukkan nilai  R2  atau R-Square  adalah sebesar  0,866241, yang artinya bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memberikan kontribusi atau sumbangan pengaruh terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 86,6241% sementara sisanya 13,3759% adalah kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.
2. Regresi  Linier  Substrutural II  (Pertumbuhan Ekonomi, PAD,  DBH,  DAU,  DAK,  dan Belanja Daerah)
Pengujian hubungan substruktural II  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh  langsung  variabel  PAD,  DBH,  DAU,  DAK  serta  Belanja  daerah  terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tabel 3 Hasil Uji Path Analysis (Substruktural II) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.60141 12.29105 4.442371 0.0000 LN_PAD 0.520400 0.246385 2.112139 0.0367 LN_DBH -0.534355 0.240871 -2.218425 0.1284 LN_DAU 0.342108 0.724272 0.472347 0.6375 LN_DAK -0.162840 0.107768 -1.511022 0.1333 LN_BELANJA_DAERAH 1.939241 0.732231 2.648402 0.0091 R-squared 0.289442 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : hasil olah data dengan Eviews10, 2021
Tabel  3  menunjukkan nilai  R2  atau  R-Square yang  terdapat pada tabel  3  yaitu sebesar 0,289442, artinya kontribusi atau sumbangan pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 28,9442% sementara sisanya 71,0558% adalah kontribusi atau sumbangan dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang  signifikan dan bernilai  positif terhadap Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,128093; t-hitung 4,584209 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,0000 < 0,05. Hubungan positif dan signifikan antara PAD dan Belanja Daerah ini sejalan dengan hukum Wagner.  Yang  menerangkan apabila terjadi  peningkatan pendapatan perkapita, maka  secara  relatif  akan  terjadi  peningkatan  terhadap  pengeluaran  pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993:171 dalam Irvan & Karmini, 2013). Hasil penelitian ini  searah
dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  Penatari  (2015), Jumiati  et  al.,  (2019), Ernayani (2017), dan Mawarni et al., (2013).

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif  terhadap Belanja Daerah  pada Kabupaten/Kota di  Kalimantan Selatan.  Hal  ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,212886; t-hitung 9,452858 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat  signifikasi 5%  sebesar 0,0000 <  0,05. Hubungan positif dan signifikan antara DBH dan Belanja Daerah ini sejalan dengan pernyataan dari Holzt-Eakin et al (1994) dalam (Irvan & Karmini, 2013), yang menerangkan adanya hubungan yang kuat  antara  transfer  pemerintah  pusat  dengan  belanja/pengeluaran dalam  pemerintah daerah. DBH adalah Salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang cukup potensil untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai salah  satu  up aya dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Dengan adanya penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan pemerintah daerah kebijakan untuk  melakukan pengelolaan sumber dayanya dengan  sefektif dan seefesien mungkin agar dapat tercapainya peningkatan perekonomian salah satunya dengan pengalokasian sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya DBH ini diharapan pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan melalui  alokasi  anggaran  ke  sektor  Belanja  Daerah.  Penelitian  ini sejalan dengan penelitian Ernayani (2017).

## Pengaruh  Dana  Alokasi Umum  Terhadap Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAU meiliki pengaruh yang  signifikan dan bernilai  positif  terhadap Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,582484; t-hitung 8,113598 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,0000 < 0,05. Hal Ini sesuai dengan fungsi DAU yaitu untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Hubungan positif dan signifikan antara DAU dan Belanja Daerah  ini  sejalan  dengan  pernyataan dari  Holzt-Eakin  et  al  (1994) dalam  (Irvan  & Karmini, 2013), yang yang mengatakan bahwa adanya kontribusi yang kuat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penatari (2015) dan Dewi et al., (2017).
Pengaruh  Dana Alokasi Khusus  Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh yang  signifikan dan bernilai  positif terhadap Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,063691; t-hitung 5,345345 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,0000 < 0,05. Ini berarti sesuai dengan konsen dari tujuan DAK yaitu untuk menekan ongkos dari urusan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK yang d idapat oleh pemerintah daerah diarahkan kepada pemanfaatan untuk kegitan pemodalan pembangunan, penyediaan, pengembangan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan berkesinambungan, dengan pendayagunaan DAK yang direalisasikan dalam belanja daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan standar pelayanan publik (Anggraeni dan Suhardjo dalam Talangamin et al., 2018). Hubungan positif dan signifikan antara DAK dan Belanja Daerah ini sejalan dengan pernyataan dari Holzt-Eakin et al (1994) dalam Irvan & Karmini (2013), yang  menyatakan bahwa  menyatakan bahwa adanya hubungan antara  transfer
pemerintah pusat dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Iqbal et al., (2020).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah  dilakukan olah  dan  analisis  data,  menunjukkan bahwa  PAD  memiliki pengaruh  yang  signifikan  dan  bernilai  positif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,520400; t-hitung 2,112139 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar  0,0367 <  0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa dengan  peningkatan PAD  yang diperolah oleh pemerintah daerah, maka akan berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB daerah tersebut. Sehingga  pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dari  PAD tesebut,  seperti  dengan  menambah  skala  belanja  daerah  yang  lebih  besar  dalam meningkatkan pembangunan.  Adanya  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sarana  dan prasarana, maka akan mempengaruhi perekonomian  suatu  daerah  dan akan berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di  daerah tersebut. Hasil  penelitian  sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2015), Talangamin et al. (2018), dan Siswiyanti (2017).

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar -0,534355; t-hitung - 2,218425 < 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,1284 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi  DBH yang didapatkan pemerintah daerah  maka  akan  memperlambat  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  kontribusi  keseluruhan  DBH  terhadap  peningkatan  daerahnya.  Kurang maksimalnya pengalokasian DBH dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta dalam membiayai infrastruktur seperti dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi. Karena dengan peningkatan sarana  dan  prasarana ekonomi dapat menunjang roda perekonomian dalam pelaksanaan arus kegiatan barang  dan jasa  oleh pelaku  ekonomi.  Dengan,  kurang  maksmimalnya  penggun aan  DBH  ini,  sehingga pertumbuhan ekonomi lebih didukung dari dana alokasi yang lainnya.
Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa  DAU berpengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 0,342108; t-hitung 0,472347 < 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,6375 > 0,05. Besaran target pembangunan daerah yang telah dianggarkan, dapat ditentukan dari banyaknya DAU  yang  diperoleh daerah. Ini  tercermin dari  belanja  pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, namun pengalokasian belanja daerah yang dianggarkan pada daerah penelitian cenderung untuk belanja yang tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan belanja khusus urusan pemerintah daerah seperti belanja rutin pegawai dan  yang  lainnya.  Hal  ini  diakibatkan  dari  DAU  yang  diterima  oleh  daerah  tidak dimanfaatkan untuk kegiatan  yang  bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  Dewi & Suputra (2017). Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah dilakukan olah dan analisis data, menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif  dan tidak  signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada  Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini  diperoleh dari nilai koefisien β sebesar -0,162840; t-hitung - 1,511022 < 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,1333 > 0,05. Artinya DAK yang diterima tidak digunakan secara keseluruhan untuk pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal  ini  tidak  sejalan dengan tujuan Dana Alokasi Khusus yaitu untuk menekan ongkos dari urusan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK yang diterima pemerintah daerah harusnya diarahkan  kepada  pemanfaatan  untuk  kegitan  pemodalan pembangunan,  penyediaan, pengembangan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  pelayanan  publik  dengan berkesinambungan, dengan pemanfaatan DAK yang direalisasikan dalam belanja daerah diharapkan dapat mampu  meningkatkan standar pelayanan publik yang  direalisasikan dalam  belanja  daerah  yang  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan karakteristik  DAK  yang  peruntukkannya  cukup  spesifik  ini,  kurang  efektifnya penggunakan  DAK  ini  serta  dengan  adanya  kebocoran  maupun  penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadikan DAK  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Penelitian  ini  sejalan  d engan penelitian Dewi & Suputra (2017).

## Pengaruh  Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatam
Setelah  dilakukan olah  dan  analisis  data,  menunjukkan bahwa Belanja  Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien β sebesar 1,939241; t-hitung 2,648402 > 1,65666 t-tabel; dan probabilitas pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,0091 < 0,05. Artinya bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komponen ekonomi makro, yakni pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah. Belanja pemerintah daerah merupakan stimulus dalam menggerakkan perekonomian yang dapat menjadi salah satu  alat  ntuk  memicu pertumbuhan ekonomi di  daerah. Semakin tinggi  belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pola  konsumsi  yang  pada  akhirnya dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Romualda et al., (2019).
Pengaruh  PAD,  DBH,  DAU,  dan  DAK  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  melalui Belanja Daerah
Gambar 1
Diagram Hasil Analisis Jalur
0,365730
0,842946
Sumber : hasil olah data dengan Eviews10 , 2021

## Gambar 5. 1 Diagram  Koefisien Jalur
Untuk hasil pengujian pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah yang diperoleh dari perhitungan uji sobel test , dapa dilihat melalui tabel 4 pada kolom Z.
Tabel 4 Ringkasan Hasil Pengaruh Tidak Langsung Pengaruh Variabel Variabel Mediasi Z Keterangan X1 → Y2 Y1 2,253372697 Signifikan X2 → Y2 Y1 2,537071408 Signifikan X3 → Y2 Y1 2,500564972 Signifikan X4 → Y2 Y1 2,340450056 Signifikan
Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan semua hasil Z hitung  lebih besar dari t  tabel (N 130) dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,65666 maka dapat diambil kesimpulan bahwa  koefisien  mediasi  berpengaruh  secara  signifikan.  Artinya,  belanja  daerah  dapat dijadikan sebagai variabel mediator antara PAD,  DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.
PAD (X1) DBH (X2)
DAU (X3)
℮ 1 ℮ 2 DAK (X4) P2=0,212886 P3=0,582484 P2=0,212886 P4=0,063691 P2=0,212886 P9=1,939241 Belanja Daerah (Y1) Pertumbuhan
Ekonomi (Y2)

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Implikasi dalam penelitian ini (1) Hasil  Penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Daerah berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Teransfer  Pemerintah  Pusat  berupa  dana perimbangan yang  terdiri  dari  DBH,  DAU,  dan  DAK  memiliki  pengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya  terdapat  kontribusi  yang  sangat  kuat  antara  penerimaan  pemerintah  dengan belanja/pengeluaran dalam pemerintah daerah. Ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan meningkatkan porsi belanja dalam pemerintah  daerah.  Sehingga  diperlukan  kebijakan  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola penerimaan daerahnya agar dapat dibelanjakan dengan  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  (2)  Penelitian  ini membuktikan bahwa PAD  dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan bernilai potitif terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Pengalokasian  belanja  daerah  dalam  penyusunan  APBD disesuaikan  dengan mempertimbangkan PAD yang didapatkan oleh daerah. Ini menunjukkan tingginya PAD suatu daerah  akan  meningkatkan tingkat  Belanja  Daerah,  dan  tingginya  Belanja  Daerah  akan berdampak pula pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, dengan meningkatnya belanja yang dilakukan oleh Pemda, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat dan peningkatan  pola  konsumsi  yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  pada  peningkatan pertumbuhan ekonomi. (3) Penelitian ini  membuktikan bahwa DBH, DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.. Hal ini disebabkan dalam rangka perwujudan desentralisasi dan pengadaan infrastruktur (sarana dan  prasarana) dengan  pengalokasian dana  transfer yang diberikan oleh  pemerintah pusat  (DBH,  DAU,  DAK)  belum  digunakan dengan  baik dan semaksimal  mungkin  untuk  menunjang  kegiatan  perekonomian  sehingga  mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kurang efektifnya penggunakan DBH, DAU, dan DAK ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Keterbatasan Penelitian
Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak dapat memberikan gambaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi yang lainnya. Kedua, hasil R2 atau R-Square yang terdapat pada model substrutural II relatif kecil yaitu sebesar 0,289442 menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK  dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 28,9442% sementara sisanya 71,0558% merupakan kontribusi dari  variabel-variabel lain  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian. Ketiga,  interpretasi hasil  penelitian ini  tidak didukung oleh pendalaman secara personal terhadap para pemangku kepentingan di daerah observasi, karena hanya menggunakan data sekunder..

## Kesimpulan
Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK  berpengaruh secara signifikan dan bernilai positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Dengan nilai  R2  atau  R-Square  sebesar 0,866241. Ini artinya, sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel PAD,  DBH, DAU, dan DAK sebesar 86,6241% persen terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/K ota di Provinsi Kalimantan Selatan dan hanya 13,3759% kontribusi dari variabel lain  yang tidak dimasukkan dalam penelitian. (2) Variabel PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan  bernilai  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel DBH dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.  Variabel  DAU  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan, namun  bern ilai  positif
terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK diperoleh nilai R2 atau R-Square sebesar 0,289442. Ini menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK hanya sebesar 28,9442% terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, masih terdapat variabel-variabel lain yang lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 84,2946% yang tidak terma suk kedalam model penelitian. (3) Variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga variabel Belanja Daerah mampu menjadi variabel m ediator antara PAD, DBH,  DAU,  dan DAK  terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di  Provinsi Kalimantan Selatan.

## Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan yaitu,  (1)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi  Kalimantan  Selatan  diharapkan  dapat  menggali  potensi  daerahnya  dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah untuk menggerakkan roda perekonomianya, sehingga  mampu memberikan peningkatan terhadap PAD agar mampu mandiri dalam segi finansial untuk  mendanai seluruh  kegiatan  dan aktivitas  pemerintahan dalam pelaksanaan desentralisasi. (2) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan penerimaannya baik berupa PAD maupun dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) dengan pengalokasian belanja daerah dengan sebijak mungkin untuk menunjang peningkatan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana publik agar berdampak pada peningkatkan produktivitas publik dalam pelaksanaan kegiatan  perekonomian.  Sehingga  mampu  turut  serta  dalam  peningkatan  pertumbuhan ekonomi. (3) Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja perangkat daerahnya dalam upaya  meningkatkan  pendapatan  daerahnya,  serta  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pengalokasian belanja daerahnya. Agar  dalam pelaksanaannya tidak terjadi  penyimpangan ataupun penyelewengan terhadap penerimaan pemerintah yang  digunakan dalam  belanja daerah untuk menunjang saran dan prasara dalam rangka desentralisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi  daerahnya.  (4)  Diharapkan untuk  peneliti  selanjutnya  mengambil sampel selain Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya dapat dibandingkan apakah hasil penelitian ini dapat berlaku pada Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Serta, mengambil variabel lain yang mampu memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfi, S. A. F., & Nuraini, I. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Di  Kabupaten/Kota Provinsi  Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (2000), 500–513.
Azzahra, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012 . 1–27.
Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) DAN Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Bali (Periode Tahun 2012- 2015). Jurnal Riset Akuntansi JUARA-Universitas Mahasaraswati Denpasar , 7 (1), 180– 188.
Dewi, N.  W.  R., &  Suputra, I.  D.  G. D.  (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus, Dan  Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 18 (1), 1745–1773. https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321
Djayanthi, M. R., & Juniarti. (2020). The Effect of Regional Original Income, Balancing Fund and Capital Expenditure on Regional Economic Growth in Dki Jakarta Province. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia , 1–14.
Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  pada  14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan) , 1 (1), 43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2018). The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence in Bandung City Government . 1 (2), 141–149.
Hutabarat, F. M., & Kumendong, F. F. (2020). Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Journal of Applied Accounting and Taxation , 5 (1), 50–56. https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1880
Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah .
Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Vol. 55).
Iqbal, M.,  Tarmizi, A., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana  Alokasi  Khusus, dan  Dana Otonomi  Khusus terhadap Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) , 5 (2), 1–13.
Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udaya , 5 (3), 338–362.
Jumiati,  E.,  Indriani,  M.,  &  Darwanis,  D.  (2019). The  Influence of  Regional  Revenue, Balancing  Funds,  Special  Autonomic  Funds,  and  Economic  Growth  on  Capital Expenditures Allocation. Journal of Accounting Research, Organization and Economics , 2 (2), 90–96. https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14317
Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 8 (6), 1390–1422.
Kusuma, H.  (2016). Desentralisasi Fiskal  dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif  Terapan , 9 (1),  1–11. http://eprints.umm.ac.id/57958/7/Kusuma - Fiscal Decentralization Fund Transfers Economic Growth Panel Data.pdf
Mahardika, I. G. N. S., & Sri Artini, L. G. (2014). Analisis Kemandrian Keuangan Daerah Di Era  Otonomi Pada  Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 3 (3), 245124.
Mawarni,  Darwanis, &  Syukriy, A.  (2013). Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah dan Dana Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  serta  Dampaknya  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Aceh). Jurnal  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Volume 2, (November 2019), 80–90.
Mundiroh, S.  (2019). Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli  Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap Alokasi Belanja  Modal  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan  Indonesia , 2 (1),  104. https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122
Penatari, R. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah. Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis-Universitas Muhammadiyah Surakarta , 1189–1197.
Permanasari, W. A.  (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  Pendapatan Asli  Daerah (PAD),  Dan Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi  Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2009 -2011). Program Studi  Akuntansi Fakultas  Ekonomi Dan  Bisnis-Universitas Muhammadiyah Surakarta . http://eprints.ums.ac.id/25969/13/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi , 13 (3), 811–827.
Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta , 5 (2), 173–186. https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340
Romualda, V., Bella, G., &  Apriyanto, G. (2019). Impact of pure regional income (PAD), general  allocation funds (DAU)  and  special  allocation  funds (DAK)  toward  capital expenditures and its impact on economic growth (Case Study of Local Gove rnment in Malang Area). International Journal of Academic Research and Development , 4 (6), 10– 19. www.academicjournal.in
Saleh. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi  Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun . Fakultas Ekonomi Dan  Bisnis  Jurusan Akuntansi- Universitas Muhammadiyah Surakarta .
Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (5), 1977–1994.
Sarwono Jonathan. (2007). Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS (Triyuliana Agnes Heni (ed.)). CV ANDI OFFSET.
Setiyawati,  A.,  &  Hamzah, A.  (2007). Analisis  Pengaruh  Pad,  Dau,  Dak,  Dan  Belanja Pembangunan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan,  Dan  Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 4 (2), 211–228.
https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11
Siswiyanti,  P.  (2017). Pengaruh Pad,  Dau, Dak  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Akuntansi , 7 (1),  1. https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17
Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di  Kota Tomohon. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (7), 1–11. https://doi.org/10.35794/jpekd.19897.19.7.2018