Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 234-240| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3410.234-240

## AKIBAT PANDEMl COVlD-19 SEBAGAl ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG
I Made Widnyana Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, Komang Arini Styawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia imadewidnyanaputra15@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

## Abstrak
Pandemi covid-19 berakibat bagi perjanjian. Hal itu dilakukan pihak tetap menjalankan kontraktualnya, dilain waktu  yang  disepakati  pihak  tergantung  isi  perjanjian.  Kewajiban  debitur  ditangguhkan  sampai  pemenuhan kewajiban  ketika  siruasi  sudah  terkendali.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  Perjanjian  pinjam- meminjam  uang  dalam  kondisi force  majeure sebagai  dampak  covid-19  serta  Upaya  hukum  penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya force majeur . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi berupa  jurnal,  literature  atau  buku  yang  berhubungan dengan  penelitian.  Setelah  data hukum  primer  dan  data hukum  sekunder  terkumpul  selanjutnya  data  tersebut  akan diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan metode pengolahan  data  hukum  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perjanjian  pinjam-meminjam uang  dalamforce  majeure  sebagai  dampak  covid-19  pemerintah  menerbitkan  restrukturisasi.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  telah  mengeluarkan  Peraturan  OJK  No.  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran covid-2019. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa  terhadap  pihak  yang  dirugikan dalam hal terjadinya  force  majeure  dilakukan non  litigasi  dan litigasi Non  litigasi  meliputi  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase  sedangkan  litigasi  penyelesaian sengketa jalur pengadilan.
Kata Kunci : Force Majeure, Pandemi Covid, Pinjam-meminjam

## Abstract
The covid-19 pandemic has implications for the agreement. This was done by the parties to continue carrying out the contractual, agreed by the parties depending on the contents of the agreement. Debtor's liabilities are deferred  until  fulfillment  of  obligations  when  confinement  is  controlled.  This  research  aims  to  reveal  money lending and borrowing agreements in force majeure conditions as a result of Covid-19 as well as legal efforts to resolve  disputes  against  the  aggrieved  party in  the  event  of  a  force  majeure.  This  research  used  a  normative legal research method through a statutory and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary. Data collection techniques by collecting references in the form of journals, literature or books  related  to  research.  After  primary  legal  data  and  secondary  legal  data  are  collected,  the  data  were processed  and  analyzed  using  systematic  legal  data  processing  methods.  The  result  showed  that  the  loan- borrowing  agreement  in  force  majeure  as  a  result  of  the  covid-19  government  issued  a  restructuring.  The Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation No. 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus  as  a  countercyclical  policy  due  to  the  spread  of  covid-2019.  Legal  remedies  in  dispute  resolution against the aggrieved party in the event of a force majeure are carried out by non-litigation and Non-litigation includes consultation, negotiation, mediation, conciliation, or arbitration, while litigation is resolving disputes through court channels.
Keywords : Force Majeure, Covid Pandemic, Borrowing

## I. PENDAHULUAN
Pada suatu peristiwa atau keadaan memaksa atau yang lebih dikenal dengan istilah force majeure atau overmacht  tersebut  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  oleh  pihak  kreditur  kepada  pihak debitur,  sementara  itu  pihak  debitur  tidak  dalam  keadaan  beritikad  buruk.  Peristiwa force  majeure tersebut  terjadi  juga  tidak  telah  diasumsikan  terlebih  dahulu  kemungkinan  terjadinya force  majeure tersebut.  Apabila force  majeure atau  suatu  keadaan  memaksa  terjadi  terhadap  suatu  perjanjian, sehingga salah satu atau para pihak terhalang untuk melakukan suatu kewajiban berupa prestasi yang
diberikan  di  dalam  perjanjian,  maka  para  pihak  di  bebaskan  untuk  melaksanakan  prestasi  yang diberikan (Amalia,  2013) .  Pembahasan  mengenai  permasalahan  ini  sangat  penting  mengingat  para pihak  yang  ditimbulkan  oleh  keadaan  memaksa  terhadap  tanggung  jawab  seorang  debitur  dan tanggung gugat seorang kreditur, hal ini  dikarenakan  pada umumnya  dalih terjadi  keadaan  memaksa kemudian digunakan secara salah demi keuntungan diri dan kelompoknya.
Pandemi  yang  saat  ini  berlangsung  dikategorikan  sebagai force  majeure (overmacht) dikarenakan termasuk kategori darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi  yang  tidak  wajar,  keadaan  khusus  yang  bersifat  segera,  dan  berlangsung  singkat,  tanpa  bisa diprediksi  jauh  sebelumny.  Dalam  hal  ini,  terjadi  peristiwa  yang  tidak  terduga  yang  terjadi  di  luar kesalahan  para  debitur  setelah  terjadinya  sebuah  perjanjian,  sehingga  peristiwa  ini  membuat  debitur tidak  memenuhi  prestasinya  sebelum  dinyatakan  lalai,  dan  oleh  karenanya  debitur  tidak  dapat disalahkan  untuk  tidak  menanggung  risiko  atas  peristiwa  tersebut (Syahril,  2021) .  Overmacht difokuskan  pada  suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  terjadi  di  luar  kemampuan  debitur  dan menghalanginya  untuk  memenuhi  prestasi,  bukan  suatu  keadaan  yang  secara  sengaja  dibuat  atau timbul  karena  suatu  kelalaian  yang  disebabkan  oleh  tindakan  debitur  atau  adanya  vreemde  oorzak (sebab  luar) (Tauratiya,  2020) .  Menurut Syamsiah  (2020) hal  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan masalah  ganti  rugi  dari  suatu  kontrak  karena  membawa  konsekuensi  hukum  seperti  tertundanya kewajiban untuk melaksanakan prestasi.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan,  maka  dirumusakan  tujuan  penelitian  ini  untuk mengungkap Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam kondisi force majeure sebagai dampak covid- 19  serta  upaya  hukum  penyelesaian  sengketa  terhadap  pihak  yang  dirugikan  dalam  hal  terjadinya force majeur.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  mengkaji  tertulis  dari  berbagai  aspek,  kemudian  sebagai penelitian  hukum  normatif  metode  pendekatan  yang  diterapkan  untuk  membahas  permasalahan penelitian  adalah  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseprual  dengan menggunakan penalaran dedukatif  dan/atau indukatif  guna  mendapatkan  dan  menemukan  kebenaran objektif.  Adapun  jenis  Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah  dari  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan-pandangan  yang  berkembang  di  ilmu  hukum  guna  memperjelas  ide-ide  dengan memberikan  pengertian  hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  berupa  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan  referensi berupa  jurnal,  literature  atau  buku  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Setelah  data  hukum  primer dan  data  hukum  sekunder  terkumpul  selanjutnya  data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perjanjian  Pinjam-Meminjam  Uang  Dalam  Kondisi  Force  Majeure  Sebagai  Dampak  Covid- 19
Pihak  peminjam  atau  pihak  debitur  tidak  lagi  dapat  dikatakan  lalai  karena  keadaan  memaksa  yang disebabkan  oleh  adanya  pandemic  covid-19,  oleh  karena  itu  pihak  debitur  tidak  dapat  diwajibkan untuk membayar segala bentuk ganti rugi oleh yang dialami oleh pihak kreditur, karena itu pihak yang me  minjamkan  atau  pihak  kreditur  tidak  dapat  mengatakan  atau  menyatakan  bahwa  pihak  debitur tersebut sedang berada dalam keadaan lalai meskipun keadaan lalai tersebut berada dimasa pandemic covid-19  pada  saat  ini,  dimana  pandemic  covid-19  yang  dapat  membuat  pihak  kreditur  tidak  dapat menuntut kembali ganti rugi yang dialaminya untuk diberikan kepada pihak debitur.
Semua beban risiko yang dialami oleh pihak kreditur tidak beralih kepada pihak debitur akan tetapi  risiko  tersebut  hanya  beralih  kepada  pihak  kreditur  itu  sendiri  yang  membuat  pihak  kreditur tersebut mengalami suatu kerugian yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Meskipun prestasi yang dilakukan  oleh  pihak  debitur  mengalami  suatu  gangguan  yang  di  akibatkan  oleh  pandemic  covid-19 tersebut  tidak  dapat  dilakukan,  akan  tetapi  pada  suatu  perjanjian  timbal  balik  pihak  kreditur  tidak dapat meminta pembatalan kewajiban dari pihak debitur yang membuat pihak kreditur tersebut harus
mau menerima apa yang diberikan oleh pihak debitur itu sendiri meskipun pihak debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Sesungguhnya keadaan memaksa atau force majeure tidak memiliki suatu akibat hukum,  namun  memiliki  suatu  alasan  yaitu  alasan  pemaafbagi  pihak  debitur  yang  membuat  pihak debitur tidak dapat dituntut oleh pihak kreditur untuk memenuhi segala kewajibannya oleh karena itu alasan  keadaan  memaksa  atau  force  majeure,  berdasarkan  akibat  hukumnya  sifat  dari  force  majeure dibedakan menjadi dua macam yaitu
a. Akibat hukum overmacht atauforce majeure yang bersifat tetap atau relatif
a) Jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  maka  prestasi  tersebut  tidak  perlu dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  lagi  ada  di  antara  pihak tersebut.
b) Jika  hanya  ada  sebagian  dari  prestasi  tersebut  yang  diberikan  yang  dapat  dipenuhi  atau dilaksanakan  maka  mempunyai  arti  bagi  pihak  kreditur.  Pada  umumnya  pihak  debitur harus memenuhi sebagian prestasinya yang dapat ia penuhi.
b. Akibat hukum ovennacht atau force majeure yang bersifat sementara atau relatif tidak menyebabkan  gugumya  kewajiban  dari  para  pihak  yang  dapat  berupa  suatu  prestasi  yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  perubahan  keadaan,  perubahan  nilai  prestasi,  tidak  bisa dijadikan  alasan  debitur  bahwa  telah  terjadi  keadaan  memaksa (Antasari  &  Fauziah,  2020) Berhubung  terjadinya  suatu  pandemic  covid-19  dimana  pihak  debitur  mengalami  kesulitan dalam  pengembalian  uang  rnaka  pemerintah  melalui  OJK  telah  mengeluarkan  kebijakan berupa  restrukturisasi  kredit  di  masa  pandemic  covid-19.  Dengan  adanya  akibat  hukum  dari suatu  perjanjian  yang  disebabkan  oleh  pandemic  covid-19,  misalnya  pada  suatu  perjanjian pinjam-rnerninjam uang yang disebabkan oleh force majeure sebagai dampak pandemi covid- 19 tersebut akan  mempengaruhi suatu hak  dan  kewajiban dari  masing-masing pihak baik  itu dari pihak debitur maupun pihak kreditur hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian  apakah  perjanjian  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baikjika  kedua  belah  pihak tersebut menjalankan perjanjian mereka dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak penuh dengan rasa tanggung jawab diantara mereka.
Hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik  karena  pemenuhan hak  dan  kewajiban  merupakan  suatu  hubungan  timbal  balik  diantara  para  pihak,  dimana  kewajiban debitur  merupakan  hak  dari  kreditur  sebagai  contohnya  kewajiban  debitur  adalah  Wajib  untuk mengembalikan  uang  atau  barang  yang  dipinjamkannya  dalam  jumlah  dan  keadaan  yang  sama, sedangkan hak dari pihak kreditur Berhak unruk meminta pemakaian uang atau barang tersebut untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman secara bertanggung jawab.
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak kreditur maupun pihak debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang adalah sebagai berikut
a. Hak dan kewajiban peminjam atau debitur
a) Hak debitur
1) Berhak  untuk  menerima  dan  memakai  secara  bebas  barang  atau  uang  yang dipinjamnya dari kreditur
2) Jika terjadi perubahan pada nilai  dan harga barang atau uang yang  dipinjamkan  oleh pihak  debitur  maka  dari  itu  pihak  debitur  berhak  untuk  melakukan  tuntutan kepemilikan  untuk  membayar  lebih  dari  akibat  perubahan  nilai  atau  harga  barang tersebut
3) Berhak untuk  menolak segala  dari pembayaran yang  dilakukan  lebih awal  dari yang diperjanjikan sebelumnya.
b) Kewajiban debitur
1) Pihak  debitur  diwajibkan  untuk  mengembalikan  sejumlah  uang  atau  barang  yang dipinjam sebelurnnya dari pihak kreditur dalam jumlah dan kondisi yang sama.
2) Jika  debitur  tersebut  tidak  mampu  untuk  membayar  dalam  jumlah  dan  kondisi  yang sama maka pihak debitur tersebut diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut dalam bentuk uang.
3) Jika barang yang dipinjamkan oleh pihak debitur dari pihak kreditur itu bukan berupa uang akan tetapi berupa barang yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pemilik
barang tersebut pihak debitur harus menanggung kerugian tersebut.
b. Hak dan kewajiban yang meminjamkan atau kreditur
a) Hak kreditur
1) Berhak  untuk  meminta  dan  menggunakan  barang  atau  uang  yang  dipinjamkannya dari pihak debitur unruk disimpan dan dipelihara barang pinjamannya tersebut secara bertanggung jawab oleh pihak debitur.
2) Berhak untuk melarang segala pemakaian barang dalam memakai barang yang dalam perjanjian, selain yang ditentukan dalam perjanjian semula tersebut.
3) Berhak  untuk  menuntut  pemenuhan  ganti  rugi  jika  barang  yang  dititipkan  kepada pihak debitur mengalami musnah karena kelalian oleh pihak debitur.
4) Jika  pada  waktu  yang  diperjanjikan  barang  yang  dipinjam  tersebut  telah  ditaksir harganya,  maka  pihak  kreditur  juga  berhak  unruk  menuntut  tanggung  jawab  pihak debitur atas musnahnya barang itu kecuali tel ah diperjanjikan sebaliknya
5) Jika  ada  alasan  yang  sangat  mendesak  dan  secara  tiba-tiba  pihak  kreditur  dapat meminta pemenuhan prestasi dari pihak debitur dengan perantara hakim pengadilan
b) Kewajiban kreditur
1) Menanggung  segala  risiko  terhadap  barang  yang  dipinjam  pihak  debitur  yang  dapat menibulkan  akibat  jika  barang  yang  dipinjamkan  oleh  pihak  kreditur  iru  mengalami suatu  kerugian  kepada  pihak  debitur,  karena  adanya  cacat-cacat  yang  dapat merugikan pihak debitur.
2) Tidak  dapat  menuntut  kembali  barang  atau  uang  yang  dipinjamkannya  oleh  pihak debitur sebelum lewat waktu yang diperjanjikan antara para pihak.
3) Menanggung segala resiko jika barang atau uang yang dipinjamkannya itu berkurang harganya  karena  pemakaian  diJuar  kesalahan  pemakai.dari  pihak  debitur (Maerisa, 2013) .
Seperti  yang  kita  ketahui  sebelumnya  hak  dan  kewajiban  merupakan  hubungan  timbal  balik diantara  para  pihak  maka  dari  itu  suatu  pelaksanaan  suatu  perjanjian  pinjam-meminjam  uang  tidak dapat  dilakukan  dengan  sembarangan  tetapi  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab yang tinggi. Hak adalah sesuatu yang  harus diterima atau dinikmati sebagai suatu hasil yang  didapat dari pelaksanaan perjanjian antara para pihak tersebut sedangkan kewajiban adalah beban yang harus didapat akibat dari hak tersebut. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sangat berarti sehingga pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik.

## 2. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Pihak  yang  dirugikan  dalam  Hal  Terjadinya Force Majeur
Tidak  semua  perjanjian  itu  berjalan  dengan  sempuma  tentu  saja  ada  suatu  permasalahan  atau persengketaan  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  karena  perbedaan  pemahaman  diantara  mereka  yang membuat  suatu  perjanjian  untuk  mencegah  hal  tersebut  pihak  debitur  maupun  pihak  kreditur  dapat menempuh  suatu  upaya  hukum  penyelesaian  sengketa  bagi  pihak  yang  dirugikan  baik  secara  non litigasi  maupun  litigasi  dimana  para  pihak  tersebut  dapat  merniJih  penyelesaian  mana  yang  cocok untuk  mereka,  akan  tetapi  para  pihak  disarankan  untuk  menyelesaikan  sengketa  perjanjian  tersebut melalui jalur non litigasi sebelum mereka memasukan masalah sengketa mereka melalui jalur litigasi dengan  alasan  penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  kepurusan  berada  di  antara  para  pihak dengan  bantuan  pihak  ketiga  sedangkan  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  dapat  dilakukan melalui  perantara  pihak  ketiga  tentu  saja  hal  itu  dapat  mengganggu  komunikasi  para  pihak  yang bersengketa
Adapun penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi adalah sebagai berikut
1. Non litigasi
Non  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  di  luar  pengadilan tersebut  dengan  cara  mendatangkan  pihak  yang  bersengketa  untuk  bertatap  muka  secara langsung dan berkomunikasi secara bersama-sama.Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  adalah  untuk  melindungi  hak  keperdataan  para  pihak  yang  bersengketa dengan  cepat  dan  efisien (Angga,  2018) .  Penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi
a) Konsultasi
Konsultasi  adalah  suatu  perbuatan  yang  bersifat  pribadi  di  antara  suatu  pihak  tertentu yang  sering  dinamakan  klien  dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak  konsultan  yang untuk  memberikan  segala  pendapatnya  kepada  klien.  Seorang  konsultan  tidak  memiliki peran  yang  terlalu  dominan  dalam  menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  di  antara para pihak, seorang  konsultan  hanya  dapat memberikan suatu  masukan berupa pendapat hukum yang dia berikan sebagaimana yang diminta oleh kliennya untuk segala kepurusan mengenai perselisihan atau sengketa tersebut akan diambil alih oleh para pihak meskipun terkadang  pihak  konsultan  diberikan  kesempatan  untuk  merencanakan  benruk-benruk penyelesaian  sengketa  yang  di  kehendaki  oleh  para  pihak.  Konsultasi  adalah  bentuk upaya hukum penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan diluar jalur pengadilan dengan bantuan  seorang  konsultan  hukum  agar  dapat  menyelesaikan  suatu  masalah  agar  dapat berjalan  dengan  sangat  baik  dimana  seorang  konsultan  dapat  memberikan  masukan  dan saran  kepada  kliennya,  konsultan  hanya  dapat  memberikan  saran  sedangkan  suatu keputusan tersebut berada di antara para pihak.
b) Negosiasi dan Perdamaian
Pada  dasarnya  masing-rnasing  pihak  berhak  untuk  menyelesaikan  sengketa  sendirian yang  ditimbulkan  diantara  mereka.  Negosiasi  adalah  suatu  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  diluar  pengadilan  dengan  banruan  seorang negosiator.  Pengertian  yang  diberikan  bahwa  perdamaian  yaitu  suatu  persetujuan  atau kesepakatan bersama dengan mana kedua pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu  barang,  mengakhiri  serta  mencegah  suatu  perkara.  Perbedaan  di  antara  keduanya adalah  bahwa  negosiasi  adalah  suatu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dilaksanakan  diluar pengadilan sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum  maupun setelah proses persidangan pengadilan dilaksanakan baik diluar maupun di dalarn sidang pengadilan.
c) Mediasi
Penyelesaian suatu sengketa yang  melibatkan pihak  ketiga  yang bersifat netral dan tidak mengikat  yang  bertugas  sebagai  mediator,  seorang  mediator  berkewajiban  untuk melaksanakan  tugas  dan  berfungsinya  berdasarkan  pada  kehendak  dan  kernauan  dari masing-masing  pihak,  namun  demiJcian  ada  pola  umum  yang  dapat  diikuti  dan  pada umumnya  dilakukan  oleh  seorang  mediator  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  para pihak.  Kesepakatan  secara  tertulis  tersebut  wajib  untuk  didaftarkan  pada  pengadilan negeri denganjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan dan wajib  dilakukan  dalam  jangka  waktu  selama  30  (tiga  Puluh)  hari  setelah  kesepakatan tersebut didaftarkan didaftarkan.
d) Konsiliasi
Konsiliasi  tidak  hanya  dapat  dilaksanakan  untuk  mencegah  terjadinya  proses  litigasi berlangsung, namun juga dapat j dilakukan oleh para pihak, dalam tiap tingkat peradilan yang  sedang  berlangsung  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  dengan  pengecualian untuk  hal-hal  atau  sengketa  telah  diperoleh  suatu  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai suatu kekuatan hukum tetap.tidak dapat dilakukan secara konsiliasi.
e) Arbitrae
Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut adalah bersifat mengikat oleh  karena  itu  pendapat  yang  diberikan  oleh  arbiter  tersebut  akan  menjadi  bagian  yang tidak  dipisahkan  dari  perjanjian  pokok,  setiap  pelanggaran  terhadap  pendapat  hukum yang  diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Suatu lembaga arbitrase dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  atau  perbedaan  yang  ada  atau  lahir  dari  suatu perjanjian  maka  si  fat  hukum  tersebut  bersifat  akhir  bagi  masing-masing  pihak  yang meminta pendapatnya pada lembaga arbitrase (Widjaja, 2001) . 2. Litigasi
Litigasi  merupakan  suatu  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  jalur  pengadi  Ian  penyelesaian sengketa  litigasi  sangay  dikenal  oleh  para  pihak  dengan  cirri  dan  karakteristik  adanya  pihak ketiga  yang  mempunyai  suary  kekuatan  untuk  memurus  dan  memberikan  suatu  solusi  diantara para pihak yang bersengketa. Tanggung jawab oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur dalam
suatu  perjanjian  biasanya  berisikan  suatu  ganti  rugi,  dirnana  ganti  rugi  adalah  kewajiban  pihak yang  melakukan  wanprestasi  untuk  memberikan  penggantian  segala  kerugian-kerugian  yang telah ditimbulkan. Jenis kerugian yang dapat dituntut oleh seorang pihak kreditur kepada seorang pihak debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi yaitu dibagi menjadi beberapa macam yaitu
a) Kerugian nyata atau berkurangnya harta benda dari pihak kreditur karena telah mengeluarkan biaya atau karena kerusakan barangnya tersebut.
b) Kehilangan  keunrungan  yang  diharapkan  misalnya  kehilangan  bunga  yang  didapat  dari berkurangnya harta benda pihak kreditur.
Komponen-komponen  dalam  suatu  kerugian  tersebut  dapat  berupa  biaya,  rugi,  maupun bunga.  Dimananya  biaya  dan  rugi  masuk  pada  golongan  kehilangan  nyata  atau  berkurangnya  harta benda yang dialami oleh kreditur sedangkan bunga tergolong pada kehilangan suatu keuntungan yang didapat  oleh  pihak  kreditur.  Selain  kehilangan  bunga  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  tetapi  masih ada  kehilangan  lainnya  yang  mungkin  diperoleh  untuk  melindungi  seorang  seorang  debitur, kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  ini  harus  dibatasi  hanya  meliputi  keuntungan  yang  nyata yang dapat diperoleh misalnya seorang pihak debitur berada dalam keadaan wanprestasi (Pati, 2008) . Di  dalam  upaya  mengendalikan  dan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kredit  macet  yang  disebabkan oleh force majeure, serta cara yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian kredit macet yang diakibatkan olehforce majeure. Adapun yang dilakukan oleh pihak pihak kreditur yaitu
a) Bagi  pihak  kreditur,  terdapat  kriteria  pinjaman  yang  bermasalah  yaitu  Peminjam  Kurang Lancar dalam membayar suatu kredit yang diberikannya.
b) Peminjam tersebut  dapat digolongkan  kurang  lancar apabila  memenuhi  kriteria  di bawah  ini dapat berupa Pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran. Tunggakan telah melampaui I (saru)  bulan  tetapi  belum  melampaui  3  (tiga)  bulan  bagi  pinjaman  dengan  masa  angsuran kurang  dari  I  (satu)  bulan  atau  melampaui  3  (tiga)  bulan,  tetapi  belum  melampaui  6  (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari I (satu) bulan (Budiartha et al., 2019) . Dengan  adanya  pandemic  covid-19  saat  ini  membuat  debitur  tidak  dapat  dikatakan  wanprestasi untuk  melaksanakan  kewajiban  kontraktualnya  bukan  karena  kesengajaan  dari  salah  satu  pihak maupun  kedua  belah  pihak  melainkan  karena  pandemic  covid-19  saat  ini.  Selain  itu  implikasi  dari kontrak  bisnis  berakibat  pada  perubahan  perjanjian.  Hal  itu  dilakukan  agar  para  pihak  tetap  dapat menjalankan  kewajibannya  di  lain  waktu  dapat  ditangguhkan  sampai  dimungkinkan  pemenuhan kewajiban  kembali  ketika  situasi  normal,  keadaan  memaksa  akan  mempengaruhi  terhadap  tanggung jawab  seorang  debitur  dan  tanggung  gugat  kreditur,  hal  ini  dikarenakan  keadaan  memaksa  akibat covid-19 ini digunakan secara salah oleh debitur demi kepentingan diri dan kelompoknya hal tersebut tentu membuat pihak kreditur merasa dirugikan oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur itu sendiri.  Untuk  mengatasi  ha!  tersebut  debitur  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  kreditur  agar pelaksanaan perjanjian yang dibuat tetap berjalan dengan baik.
Dalam suatu keadan memaksa suatu perjanjian tidak akan terlaksana dengan baik hal itu menjadi tanggung  jawab  debitur  terhadap  kreditur  tanggung  jawab  debitur  kepada  debitur  sangat  dibutuhkan apalagi  dalam  suatu  keadaan  memaksa  akibat  covid-19  saat  ini  agar  pelaksanaan  suatu  perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna dimana tanggungjawab itu sangatlah penting.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perjanjian  pinjam-meminjam  uang  dalam  kondisi  force  majeure  sebagai  dampak  covid-19  adalah Berhubung  terjadinya  suatu  pandemic  covid-19  dimana  pihak  debitur  mengalami  kesulitan  dalam pengembalian  uang  maka  pemerintah  melalui  OJK  telah  mengeluarkan  kebijakan  berupa restrukturisasi kredit di masa pandemic covid-19. Tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tentunya sangat berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut. Upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan dalam hal  terjadinya  force  majeure  yaitu  dapat  dilakukan  melalui  proses  penyelesaian  sengketajalurnon litigasi  maupunjalur  lirigasi  adapunjalur  non  litigasi  tersebut  meliputi  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  dan  arbitrase  sedangkan  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  penyelesaian  suatu sengketa  di  jalur  pengadilan.  Adapun  tanggung  jawab  seorang  debitur  tersebut  adalah  dengan melakukan ganti rugi yang meliputi biaya, rugi, dan bunga.

## 2. Saran
Kreditur harus memahami isi dari perjanjian yang dibuat bersama dengan debitur meskipun itu dalam suatu keadaan memaksa akibat covid-19. Kreditur hendaknya memberikan kemudahan kepada debitur dengan  meringankan  bunga  atas  suatu  pinjaman  yang  diberikan.  Debitur  hendaknya  dalam menjalankan  suatu  kewajibannya  harus  selalu  beritikad  baik  dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian tersebut  dan  harus  bertanggung  jawab  terhadap  kreditur  atas  kerugian-kerugian  yang  didapat  oleh kreditur itu. Debitur harus meminta kepada kreditur penundaan pembayaran kewajiban  ketika terjadi suatu peristiwa force majeure, jika ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan akibat covid-19 bila ia tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, N. (2013). Hukum Perikatan . Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
Angga,  L.  O.  (2018).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar Pengadilan  (Non Litigasi). Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (2), 264–273. Antasari, R., & Fauziah, M. S. (2020). Hukum Ekonomi di Indonesia . Kencana, Jakarta.
Budiartha, I. N., Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Suendra, D. L. O., Mulyawati, K. R., & Putra,  I.  M.  A.  M.  (2019).  Pembinaan  Dan  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Koperasi  Simpan Pinjam  Hari  Sejahtera,  Di  Desa  Bugbug,  Kelurahan  Bugbug,  Kabupaten  Karangasem. Communtiy Services Journal , 1 (2), 38–44. Maerisa, E. A. (2013). Bisnis dan Perjanjian . Transmedia Pustaka, Jakarta. Pati, A. M. S. (2008). Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 . Rajawali Pers, Jakarta.
Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit . OSF Preprints.
Syamsiah,  D.  (2020).  Penyelesaian  Perjanjian  Hutang  Piutang  sebagai  Akibat  Forje  Majeur  karena Pandemic Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing , 4 (1), 306–313.
Tauratiya, T.  (2020).  Overmacht:  Analisis  Yuridis  Penundaan  Pelaksanaan  Prestasi  Akibat  Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan , 7 (1), 1–8. Widjaja, G. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa . PT Raja Grafindo, Jakarta.