…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana
Indri Cahyani Sinaga 1 , Trias Saputra 2
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa Email: indriisyn@gmail.com
Article History: Received: 10 Juni 2024 Revised: 22 Juni 2024 Accepted: 25 Juni 2024
Abstract: Teknologi informasi membawa manusia pada suatu peradaban yang baru, dengan struktur sosial beserta tata nilainya, yaitu masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar yang akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perubahan sosial, terutama teknologi perkembangan perangkat elektronik yang terletak pada kebutuhan akan bukti dengan menyajikan bukti elektronik di pengadilan.
Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam memeriksa suatu perkara yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kendala potensi masalah yang dapat mempengaruhi keabsahan dan validitas keandalan alat bukti CCTV dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau kajian pustaka dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik CCTV. Setelah dilakukan penelitian, kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pidana Indonesia, kedudukan alat bukti elektronik CCTV dapat dianggap sah sesuai dengan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pasal 184 KUHAP selama dapat dibuktikan keaslian alat bukti dan mendapat pengakuan dari para profesional di bidangnya, serta diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. alat bukti elektronik adalah bahwa keberadaan alat bukti diakui dan sah dijadikan alat bukti. Keywords: Alat Bukti,
Pembuktian, Tindak Pidana, CCTV (Closed Circuit Television)
PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Hukum ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Hukum di Indonesia bersumber
dari Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa dan konstitusi yang dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Seperti yang telah dijabarkan, Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindakan warga negaranya telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dinamakan sebagai hukum positif. Adapun hukum positif di Indonesia terbagi atas hukum yang membidangi hukum pidana perihal aturan, pelanggaran, kriminal, juga ada hukum perdata yang membidangi aturan wanprestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang (jual-beli), pelanggaran hak paten, dll.
Hukum pidana Indonesia terdiri dari seperangkat norma hukum yang mengatur kejahatan dan sanksi terhadap pelakunya, juga terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materil. Hukum pidana Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan, serta tata cara penegakan hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia juga mengenal prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana seperti asas legalitas, asas keadilan, asas kesetaraan, dan asas kemanfaatan.
Pelanggaran dalam hukum pidana terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan atas kemauannya sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran dilakukan terhadap perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang dan tidak berdampak langsung kepada orang lain. Karena undang-undang tidak mengatur perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan), maka pelanggaran tidak pernah di ancamkan pidana dan tidak ada kewajiban untuk memberikan bukti kejahatannya.
Tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai bentuk dan jenis. Perkembangan berbagai jenis tindak kejahatan yang ada di Indonesia saat ini diantaranya adalah tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika (narkoba), korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak yang terkait karena dari tindak kejahatan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
Tindak pidana selalu ada dan muncul didalam kehidupan bermasyarakat dengan jenis yang bermacam-macam mengikuti zaman. Perkembangan zaman semakin pesat yang diikuti dengan berkembangnya suatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, menjadi sarana edukasi maupun menjadi sebuah perubahan yang signifikan bagi perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga penegakan hukum sebagai sarana dalam menjalankan tugasnya.
Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah mengungkap tindak pidana yang terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah tindak pidana sekarang ini maka diperlukan pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk mempermudah penanggulangan tindak pidana. Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat karena bersifat dinamis karena terus berkembang, sedangkan hukum bersifat statis . Dalam hukum pidana di Indonesia penggunaan elektronik sudah dikenal dalam Undang- Undang, namun alat bukti elektronik memang masih tergolong baru di Indonesia. Sehingga masih baru dalam pengaturannya, pembaharuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1958
Dalam dunia keamanan komputer pun terjadi perkembangan, bukti elektronik yang dijadikan alat bukti juga memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Jika melihat hal ini, masalah utama dari alat bukti elektronik adalah mengenai keaslian dan integritasnya suatu bukti apakah dapat dipercaya. Untuk dapat membuktikan keasliannya diperlukan pengujian bukti elektronik yang juga dikenal dengan forensik digital.
Forensik Digital merupakan cabang ilmu bedah atau forensik yang berkaitan dengan barang bukti elektronik dan/digital dengan tujuan melakukan identifikasi terkait barang bukti tersebut dalam rangka mela kukan pengungkapan fakta-fakta sebagai upaya penegakan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengungkapan fakta-fakta dalam proses forensik digital sebagai rangkaian investigasi hal-hal yang tidak wajar dalam hal ini tindak kejahatan di ranah siber atau melibatkan perangkat elektronik (Hariadi, November 2022).
Pada saat ini alat bukti elektronik terus memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian suatu kejahatan pidana yang mempunyai banyak jenis. Salah satunya yaitu, alat bukti elektronik Closed Circuit Television (selanjutnya disebut CCTV) yang telah memberikan kontribusi sangat baik dalam pembuktian suatu tindak pidana serta banyak memberikan kemudahan dan kejelasan perbuatan bukti seseorang dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak bertele-tele dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan.
Pada umumnya, CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Seiring dengan perkembangan zaman, CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Rekaman CCTV tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang (Surjono, 1996).
Dapat dilihat pula pada kasus pidana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah oleh hakim. Hakim menetapkan bahwa rekaman CCTV yang terdapat di Kafe Olivier dapat menjadi bukti yang sah dalam menetapkan Jessica bersalah, selain itu gerak-gerik Jessica dalam rekaman itu juga menjadi acuan penyidik polisi menetapkannya sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Namun kuasa hukum Jessica membantah bahwa rekaman CCTV tersebut dianggap tidak bisa menjadi alat bukti yang sah dengan dasar KUHAP.
Dari kasus yang dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan rekaman CCTV, masih terdapat ketidakpastian apakah rekaman CCTV dapat digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam persidangan. Sebab pada kenyataannya, memang di dalam KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai penggunaan rekaman CCTV sebagai alat pembuktian. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut:
(1) Keterangan Saksi
(2) Keterangan Ahli
(3) Surat
(4) Petunjuk
(5) Keterangan Terdakwa (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
Maknanya adalah alat bukti di luar ketetapan KUHAP tersebut tidak sah. Berdasarkan uraian diatas, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP alat bukti elektronik tidak termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat isu tentang bagaimana kedudukan alat bukti CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana dan
bagaimana kendala potensi masalah yang dapat mempengaruhi keabsahan dan validitas keandalan alat bukti CCTV dalam persidangan?.

## LANDASAN TEORI
1. Alat Bukti Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Alfitra, 2014). Bukti yakni semua hal atau segala usaha dimana dilakukan para pihak untuk memberikan petunjuk dalam suatu keadaan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai pendukung suatu gugatanPengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh:
a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
Alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penerapan teknologi informasi disini memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan, sehingga pembuktian dengan menggunakan alat bukti teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Alat bukti dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data intercharge (EDI), surat electronic (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” (Undang-Undang No 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
Pasal 5:
(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang- undang ini.” Alat bukti merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan kekuatan alat bukti. Apabila alat bukti yang diajukan di pengadilan belum mempunyai nilai bukti kuat untuk menetapkan terdakwa bersalah, maka orang yang didakwa akan dibebasakan dari hukum yang seharusnya diterima karena bukti belum dianggap cukup sebagai bukti permulaan, begitupun sebaliknya.
2. Sistem Pembuktian
Proses menemukan kebenaran formal dikenal dengan pembuktian. Pemberian fakta yang mendukung kebenaran dan kenyataan suatu peristiwa hukum merupakan proses pembuktian. Hukum Inggris sering menggunakan kata "bukti". Hukum Belanda disebut
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
sebagai "bewijs" Pembuktian dalam kata R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang pembenaran atau dalil dimana diajukan didalam suatu perkara (Lhoksukon, n.d.) . Sistem pembuktian adalah pengaturan mengenai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang dimana putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu:
a. Minimum dua alat bukti, dan
b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
3. Closed Circuit Television (CCTV)
CCTV merupakan kamera yang digunakan untuk mengitai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Jadi kamera yang terintegrasi tersebut akan melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor. CCTV sebagai alat bukti petunjuk dalam suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya dipakai begitu saja sebagai alat bukti tetapi harus terdapat alat bukti lainnya yang terlebih dahulu ditemukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga, setelah ditemukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa baru dapat dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut. Salah satu kendala yang sering ditemukan dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk untuk pembuktian sebuah tindak pidana yang ditemukan oleh Hakim Binsar Gultom, yaitu pada Pembuktian Pembunuhan Berencana dalam kasus Jessica Wongso. Rekaman CCTV yang terletak pada beberapa bagian kurang jelas, pada rekaman pertama posisi CCTV jauh dari TKP, beberapa gerakan yang dilangsungkan oleh tersangka itu mengundang kecurigaan, tampak tersangka meraih suatu hal dari sebelah kanan tersangka (Priambudi, 2018). Serta beberapa perbedaan pandangan Ahli dalam penggunaan CCTV.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”. (Sibuea, 2007) Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.
Yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa.
Bahan-bahan hukum dapat dibagai atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:
a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP, Pasal 5 ayat (1) UU ITE (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik), Putusan Mahkamah Agung 498 K/PID/2017, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016
b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum, serta skripsi-skrip terdahulu yang membahas topik pembuktian tindak pidana.
c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-
lain. (Soerjono Soekanto, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Bagaimana Kedudukan Alat Bukti CCTV dalam Pembuktian tindak Pidana? Teknologi membawa perubahan besar diseluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah akibat kemampuan digital yang semakin canggih namun tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru.
Dalam era digitalisasi, hubungan teknologi dalam praktik hukum semakin erat juga membawa peluang besar. Kemajuan teknologi informasi ini menuntut hukum pidana serta hukum acara pidana di Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem peradilan dan menyesuaikan dengan kondisi sosisologis dalam masyarakat dimana aturan yang berlaku terkadang sudah jauh tertinggal sehingga menjadi tidak relevan. Ketidakseimbangan dalam akses terhadap teknologi dapat memperdalam kesenjangan dalam sistem hukum sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke layanan hukum yang sama dengan mereka yang memiliki akses lebih baik.
Untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan terkait teknologi dan hukum diperlukan adanya regulasi yang tepat untuk mengimbangi inovasi teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan keadilan. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi pijakan dalam pengembangan dan penerapan teknologi dalam praktik hukum. Sehingga, teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam memajukan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem hukum.
Masalah relevansi alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu fakta di pengadilan. Agar suatu alat bukti dapat diterima di pengadilan, alat bukti tersebut haruslah relevan dengan yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tidak relevan, pengadilan harus menolak bukti tersebut karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa resiko seperti membuang-buang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan, dapat terjadi misleading sehingga menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu, dan membuat proses peradilan menjadi tidak rasional. Saat ini, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Salah satunya yaitu keberadaan alat bukti elektronik yang dipandang kontrovensi dan menjadi sebuah terobosan baru UU ITE yang signifikan dalam dunia peradilan. Alat bukti yang diakui oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) (Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2011) . Sehingga alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Penggunaaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian didasari atas asas-asas sebagai berikut:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Manfaat
3. Asas kehati-hatian
4. Asas itikad baik, dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Menurut Eddy O. S Hiariej, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya berdasarkan UU ITE tidak boleh diperdebatkan lagi mengenai kedudukannya. Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan 184 KUHAP (Hiariej, 2012).
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kecuali apabila konteksnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari kepolisian, kejaksanan dan/atau institusi penegak hukum lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, UU ITE telah mengatur adanya syarat formil dan syarat materil agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa syarat formil informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang- undangan harus dalam bukti tertulis. Disisi lain, syarat materil yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya. Artinya, rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini agar dapat dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan, maka proses pemindahan rekaman CCTV asli ke salinannya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dibuatkan berita acara pengambilan/pemindahan perkara tersebut sehingga terjamin keaslian dan integritasnya. Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan, namun rekaman CCTV baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila dalam prosesnya perekaman CCTV tersebut tidak melanggar hak pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman CCTV tidak boleh diedit atau diubah sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya. Putusan MK dinilai bakal mengubah kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana. Dampaknya, seluruh informasi elektronik yang dapat dijadikan bukti mesti diperoleh berdasarkan prosedur, sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Syarat sahnya suatu alat bukti CCTV: elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU No, 11/2008) a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keontetikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. Dapat beroprasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, indormasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk (Isnaini)
Ahli hukum pidana Eddy O.S. Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera CCTV termasuk dalam kategori alat bukti meskipun belum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beliau mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diatur dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti petunjuk. Pada saat persidanganpun turut dihadirkan beberapa ahli Digital Forensik untuk memaparkan hasil analisisnya terhadap barang bukti yang didapatkan dari penyidik. Barang bukti tersebut berupa USB Flashdisk yang menyimpan video CCTV hasil ekstraksi dari DVR sistem monitoring CCTV di Cafe Olivier (TKP). Pada perjalanan sidang ke 21, ternyata Pihak PH juga mengajukan seorang Ahli (IT) yang berasal dari Akademisi, pada persidangan tersebut, si Ahli (IT) yang didatangkan PH mengungkapkan dan menyatakan dugaan (atau “tuduhan”) bahwa video CCTV yang digunakan oleh Ahli Digital Forensik kubu JPU sudah melalui proses tampering yang bertujuan tidak baik.
Dalam pembahasan kasus Jesicca, tidak ada saksi yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida dalam kopi. Bahwa Jessica pun tidak mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ke Café Olivier itu. Akan tetapi tidak lantas membuat Jessica terbebas dari hukuman. Dalam pembuktian perkara pidana dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana ini, terlepas dari ada dan tidak adanya motif, maka Hakim Binsar Gultom meyakini dari rekaman CCTV. Para penegak hukum dalam menjalankan setiap tugasnya untuk mengadili sebuah perkara tentu tak luput dari proses pembuktian, dalam persidangan pembuktian, majelis hakimpun tidak luput dari hambatan-hambatan mengenai pembuktian CCTV, sehingga perlu dilakukannya pelatihan atau edukasi kepada para penegak hukum mengenai ilmu teknologi agar dapat menunjang persidangan yang berkeadilan, khususnya dalam pembuktian alat bukti elektronik. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

## KESIMPULAN
1. Pada dasarnya hakim ketika mempertimbangkan Kedudukan alat bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus melihat alat bukti yang sah lainnya karena pada hakikatnya alat bukti CCTV tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun, masih dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dimana menjadi bukti petunjuk setelah dinyatakan kesesuaiannya dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP.
2. Apabila pengembangan CCTV pada saat dalam sistem peradilan pidana masih memiliki
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
keraguan, maka dapat langsung menanyakan kepada ahli tersebut di persidangan tetapi dihadirkan sebagai saksi ahli dengan tujuan untuk mengungkap suatu perkara di persidangan.
3. Kedudukan alat bukti CCTV ini kedepannya akan menjadi sebuah perluasan pembuktian dalam Hukum Pidana yang merupakan sub sistem kebijakan criminal sebagai “science of response” yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi, dll.

## DAFTAR REFERENSI
Daniel, A. S. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Daniel, A. S. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Hariadi, D. (November 2022). Buku Panduan Dasar Forensik Digital. Yogyakarta: CV Baskara Media. Hiariej, E. O. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Isnaini, E. (n.d.). KEKUATAN SERTA SYARAT KEABSAHAN CCTV SEBAGAI BUKTI DIDALAM SUATU PERSIDANGAN DITINJAU DARI KUHAP. Jurnal Independent Vol. 4 No. 2 .
Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (n.d.). Soerjono Soekanto, S. M. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persana. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.). 2008.