Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BANDUNG
Poni Sukaesih Kurniati 1 , Shafira Nur Zakiyani 2 , Fathan Arif Nugroho Yuwono 3 , Widiya Munigar 4
1234) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer

## Indonesia

## Abstrak
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata. Beberapa kebijakan yang diadopsi meliputi peningkatan infrastruktur pariwisata, pengembangan atraksi wisata, promosi pariwisata, pelatihan dan pengembangan SDM pariwisata, serta pembenahan regulasi pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bandung, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan keberlanjutan pariwisata. Dampak dari kebijakan ini terlihat dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, pariwisata juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan budaya, serta meningkatkan citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata yang menarik. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan informasi acuan bagi pemerintah Kota Bandung dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan terkait pembangunan pariwisata.
Kata kunci: kebijakan pemerintah, pembangunan pariwisata, pengembangan pariwisata

## Abstract
Government policies in tourism development in the Bandung City area have an important role in improving the tourism sector as one of the main economic sectors. This research aims to analyze government

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
policies that have been implemented and their impact on tourism development in Bandung City. The research method used is literature study and policy analysis. The results show that the Bandung City government has implemented various policies that support the development and development of tourism. Some of the policies adopted include improving tourism infrastructure, developing tourist attractions, promoting tourism, training and developing tourism human resources, and revamping tourism regulations. These policies aim to increase Bandung's tourism attractiveness, improve accessibility, improve service quality, and improve tourism sustainability. The impact of this policy can be seen in the increase in the number of tourist visits to Bandung City, economic growth in the tourism sector, increased employment, and increased regional income. In addition, tourism also contributes positively to social and cultural development, and improves the image of Bandung City as an attractive tourist destination. This research can also be useful for providing reference information for the Bandung City government and other stakeholders in making decisions regarding tourism development.
Keywords: government policy, tourism development, tourism development

## PENDAHULUAN
Pariwisata telah menjadi sektor ekonomi yang signifikan di banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk Kota Bandung. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Bandung memiliki potensi wisata yang melimpah, seperti alam yang indah, warisan budaya, dan kekayaan sejarah. Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, pemerintah Kota Bandung telah mengadopsi kebijakan-kebijakan dalam upaya untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata (Sukarno Nova, 2017). Wilayah Kota Bandung telah menjadi tujuan wisata yang populer baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan budaya, serta meningkatkan citra kota sebagai destinasi wisata yang menarik. Untuk mencapai potensi penuh sektor pariwisata, diperlukan kebijakan pemerintah yang strategis dan terarah dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata, meningkatkan atraksi wisata, melakukan promosi yang efektif, meningkatkan kualitas layanan, dan memperbaiki regulasi terkait pariwisata (Nyoman Febianti, 2017).
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan
tertentu dalam mengatur,

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
mengendalikan, atau mengubah suatu keadaan atau situasi yang ada di dalam suatu negara atau wilayah. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tujuan dari kebijakan adalah untuk mencapai kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nuryanti Mustari, 2015).
Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan suatu negara atau wilayah. Pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengambil tindakan konkret. Pemerintah memiliki peran penting
dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah, termasuk dalam sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan (Kemenkeu, 2019)
Pembangunan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Pembangunan harus dilakukan secara berencana dan terarah, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam prosesnya (pu.go.id, 2012).
Pengembangan mengacu pada upaya untuk meningkatkan atau memperluas suatu hal yang sudah ada, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, atau sektor lainnya. Pengembangan seringkali dilakukan dalam konteks pembangunan, dengan tujuan untuk
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan mendorong pengembangan melalui kebijakan yang mendukung inovasi, investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor ekonomi (Panda.Id, 2023).
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan merupakan instrumen penting dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengatur dan mengarahkan upaya pembangunan serta mengoptimalkan pengembangan di berbagai sektor, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Catur, 2015)
Pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang strategis dalam perekonomian
Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Kota Bandung, sebagai salah satu kota destinasi wisata utama di Indonesia, juga mengalami perkembangan pesat dalam sektor pariwisata. Keindahan alam, keragaman budaya, warisan sejarah, dan kuliner yang lezat menjadikan Kota Bandung sebagai tujuan wisata populer baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dan dampak negatif, seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi, perubahan sosial budaya, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing (Helmi, 2019)
Sejumlah literatur dan jurnal penelitian telah mengulas tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung. Salah satu jurnal yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Pranoto dan Tim (2019) yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Penelitian ini menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan meningkatkan manfaat yang mereka terima dari sektor pariwisata. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Tim (2020) mengemukakan pentingnya pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis budaya. Studi ini menunjukkan bahwa mempertahankan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal merupakan kunci untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang.
Selain itu, penelitian oleh Rachman dan Tim (2018) menekankan pentingnya upaya diversifikasi produk pariwisata sebagai strategi untuk mengatasi ketergantungan pada satu

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
jenis pariwisata saja. Diversifikasi produk pariwisata dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan dan dapat membantu mengembangkan pariwisata sepanjang tahun dengan menawarkan beragam aktivitas dan atraksi bagi wisatawan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digital juga menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Penelitian oleh Wibisono dan Tim (2021) menyoroti peran teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata di Kota Bandung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan situs web pariwisata dapat membantu meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata Kota Bandung, mencapai audiens yang lebih luas, dan memfasilitasi interaksi antara wisatawan dan penyedia layanan pariwisata.
Selain itu, beberapa jurnal penelitian juga mengungkapkan tantangan
yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Misalnya, penelitian oleh Kusumawati dan Tim (2019) menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pariwisata, seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum, guna mengakomodasi lonjakan jumlah wisatawan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya. Melalui tinjauan literatur ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandung telah mengambil langkah-langkah penting dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan berbasis budaya, diversifikasi produk pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi, merupakan upaya nyata untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata di Kota Bandung (Satrio, 2023).
Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Misalnya, perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan industri pariwisata, guna mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap keputusan pembangunan pariwisata, untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlanjutan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
jangka panjang.
Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dengan memahami kebijakan yang telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap sektor pariwisata, kita dapat mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Melalui penelitian
ini,
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya pemerintah Kota Bandung dalam memajukan pariwisata dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung. Pendekatan normatif memfokuskan pada studi kebijakan yang ada, peraturan, hukum, dan kerangka kerja yang telah diadopsi oleh pemerintah terkait dengan pariwisata. Dalam penelitian ini, studi pustaka menjadi landasan utama untuk mengumpulkan data yang relevan. Dokumen-dokumen seperti kebijakan pariwisata, peraturan daerah, laporan pemerintah, dan publikasi terkait pariwisata Kota Bandung digunakan sebagai sumber informasi utama. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan, seperti peningkatan infrastruktur pariwisata, pengembangan atraksi wisata, promosi pariwisata, pelatihan
dan pengembangan SDM pariwisata, serta pembenahan regulasi pariwisata.
Metode penelitian normatif ini memungkinkan untuk menganalisis kebijakan yang ada, mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan tujuan pembangunan pariwisata, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, melalui pendekatan normatif, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan kebijakan yang ada dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sektor pariwisata di Kota Bandung. Meskipun metode penelitian

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
normatif ini memiliki keuntungan dalam menyediakan wawasan tentang kerangka kebijakan yang ada, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini tidak secara langsung menganalisis dampak nyata dari kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggunakan metode penelitian lain, seperti metode empiris, dapat melengkapi hasil penelitian ini dengan menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan pemerintah
terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung.

## PEMBAHASAN
Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mengedepankan pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis budaya. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik utama destinasi pariwisata. Upaya pelestarian budaya dan warisan sejarah menjadi prioritas dalam pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, pemerintah Kota Bandung juga melakukan upaya diversifikasi produk pariwisata. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan beragam jenis atraksi, aktivitas, dan pengalaman pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Diversifikasi produk pariwisata membantu mengurangi risiko ketergantungan
pada satu jenis pariwisata saja dan menciptakan keberagaman yang dapat menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun.
Meskipun kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menunjukkan langkah yang positif, masih diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Evaluasi yang komprehensif dapat melibatkan analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang telah diimplementasikan serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang ada, pemerintah Kota Bandung dapat terus memperbaiki dan meningkatkan upaya mereka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Dasar hukum kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung dapat didasarkan pada berbagai peraturan hukum yang relevan. Pertama, pada tingkat nasional, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur sektor pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, meliputi perencanaan, pengelolaan, promosi, dan perlindungan kekayaan budaya serta alam. Selain itu,
peraturan-peraturan
turunan yang
dikeluarkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga memiliki peran penting. Misalnya, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kapasitas Daya Dukung dan Pengendalian Pemanfaatan Daya Dukung Wisata menjadi landasan dalam mengatur kapasitas dan keberlanjutan pengelolaan objek wisata.
Pada tingkat provinsi, terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait pariwisata di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Peraturan tersebut
dapat mencakup
perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata di tingkat regional. Selanjutnya, pemerintah daerah Kota Bandung juga memiliki peraturan-peraturan daerah yang menjadi dasar hukum untuk kebijakan pariwisata di tingkat lokal. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata Kota Bandung akan mengatur aspek-aspek seperti perencanaan pengembangan pariwisata, pengelolaan atraksi wisata, standar pelayanan, dan tata ruang pariwisata di wilayah tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung juga dapat dikaitkan dengan peraturan terkait lainnya, seperti peraturan tentang pelestarian lingkungan, perizinan dan pembangunan, serta perlindungan kekayaan budaya.
Dalam keseluruhan, dasar hukum kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung mencakup UU Kepariwisataan, peraturan turunan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Perda Kota Bandung, serta peraturan terkait lainnya yang relevan. Kombinasi dari peraturan hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan memberikan pijakan legal bagi pemerintah dalam merumuskan,

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan pariwisata di Kota Bandung. Dengan komitmen yang kuat terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, pemerintah Kota Bandung berharap dapat mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas setempat.
Peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung,
dan sejauh
mana partisipasi tersebut diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah
Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengakui bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar memperoleh persetujuan mereka, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pariwisata di Kota Bandung dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme,
seperti dialog, konsultasi publik,
pertemuan komunitas, dan kelompok kerja. Melalui partisipasi ini, masyarakat
lokal memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, harapan, dan aspirasi mereka terkait pembangunan pariwisata. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
Sejauh ini, pemerintah Kota Bandung telah berupaya untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dalam praktiknya, pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
dan
pengambilan
keputusan. Misalnya, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan publik, forum diskusi, atau pendekatan partisipatif lainnya telah dilakukan untuk memastikan suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan pariwisata. Namun, meskipun upaya partisipasi masyarakat sudah dilakukan, masih ada ruang untuk peningkatan. Penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan yang dihasilkan dan bahwa mekanisme partisipasi yang ada mudah diakses dan transparan bagi semua pihak.
Selain itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata juga perlu ditingkatkan. Melalui pemahaman yang lebih luas dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat lebih aktif dan bermakna. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung dapat memperkuat upaya mereka dalam mempromosikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Bandung dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan
pariwisata yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama dan mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dan apa dampaknya terhadap pelestarian budaya lokal serta meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis budaya sebagai bagian dari upaya mereka untuk melestarikan budaya lokal dan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata. Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk revitalisasi situs bersejarah, pengembangan warisan budaya, promosi seni dan budaya tradisional, serta pemberdayaan komunitas lokal. Pemerintah Kota Bandung secara aktif terlibat dalam revitalisasi situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah penting. Upaya pemulihan dan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keaslian dan integritas situs tersebut. Melalui pemugaran, restorasi, dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
pengembangan fasilitas pendukung, situs-situs bersejarah menjadi daya tarik wisata yang memperkaya pengalaman wisatawan serta menjadi sumber pendapatan bagi komunitas lokal.
itu, pemerintah Kota Bandung juga mendukung pengembangan warisan budaya lokal yang menjadi identitas kota. Ini melibatkan pengembangan pusat kerajinan tradisional, pelestarian tradisi dan upacara adat, serta promosi kuliner khas daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempertahankan warisan budaya yang unik dan meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal di antara wisatawan. Pemerintah Kota Bandung juga berperan dalam mempromosikan seni dan budaya tradisional sebagai daya tarik utama destinasi pariwisata. Mereka mendukung festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya yang menampilkan kekayaan seni tradisional kota. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Kota Bandung, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para seniman lokal untuk mendapatkan pengakuan dan penghidupan dari karya mereka.
Pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung memiliki dampak yang positif terhadap pelestarian budaya lokal dan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata. Upaya pelestarian dan pemulihan situs bersejarah serta pengembangan warisan budaya lokal membantu menjaga warisan budaya yang berharga dan mencegah kemunduran budaya tradisional. Selain itu, pengenalan seni dan budaya tradisional kepada wisatawan meningkatkan kesadaran akan kekayaan budaya lokal dan memberikan pengalaman yang otentik kepada pengunjung. Dengan memadukan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya dengan promosi yang efektif, pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata. Daya tarik yang unik dan berbeda dari budaya lokal menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman yang berbeda dan autentik. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya yang berkelanjutan di Kota Bandung.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Kebijakan pemerintah Kota Bandung telah mempromosikan diversifikasi produk pariwisata, dan apakah diversifikasi tersebut efektif dalam mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis pariwisata serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung telah mengadopsi kebijakan diversifikasi produk pariwisata sebagai strategi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mengembangkan beragam jenis atraksi, aktivitas, dan pengalaman pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Upaya diversifikasi produk pariwisata dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengembangan sektor pariwisata budaya, seperti promosi seni dan budaya tradisional, pameran seni, festival, dan pertunjukan seni lokal. Hal ini memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal dan terlibat dalam budaya lokal, menciptakan pengalaman yang berbeda dan berharga.
Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga mendorong pengembangan sektor pariwisata alam dan ekowisata. Peningkatan aksesibilitas dan pengelolaan yang baik terhadap objek wisata alam, seperti pegunungan, danau, dan hutan, diupayakan untuk menarik minat wisatawan yang mencari keindahan alam dan kegiatan outdoor. Dengan demikian, Kota Bandung menjadi tujuan yang menarik bagi pengunjung yang memiliki minat dan preferensi yang beragam. Diversifikasi produk pariwisata ini telah memberikan dampak yang positif dalam mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis pariwisata. Dengan adanya beragam jenis atraksi dan aktivitas pariwisata, Kota Bandung menjadi lebih resilient terhadap fluktuasi permintaan dan perubahan tren pariwisata. Dalam situasi ketika satu sektor pariwisata mengalami penurunan, sektor lainnya dapat tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Selain itu, upaya diversifikasi produk pariwisata juga terbukti efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Dengan menyediakan pilihan yang lebih beragam, Kota Bandung dapat menarik wisatawan dengan minat dan preferensi yang berbeda-beda. Wisatawan yang tertarik dengan budaya, alam, kuliner, belanja, atau hiburan dapat menemukan pengalaman yang sesuai dengan minat mereka di Kota Bandung.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Hal ini berpotensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Meskipun diversifikasi produk pariwisata telah dilakukan,
penting
untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan strategi yang lebih inovatif. Dalam era perubahan yang cepat, pemerintah Kota Bandung perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren dan permintaan wisatawan. Evaluasi terhadap kebijakan diversifikasi produk pariwisata yang ada dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat upaya mereka dalam mempromosikan diversifikasi produk pariwisata yang efektif dan berkelanjutan di Kota Bandung.
Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Kota Bandung. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi di kota tersebut. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi publik, dan akomodasi, aksesibilitas ke tempat- tempat wisata menjadi lebih mudah bagi wisatawan. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, dan jasa pariwisata.
Selain itu, kebijakan pemerintah juga berdampak positif pada peningkatan kualitas pariwisata di Kota Bandung. Dengan adanya regulasi yang mengatur standar pelayanan dan kebersihan tempat wisata, pengunjung dapat merasa lebih aman dan nyaman saat berwisata di kota ini. Peningkatan kualitas ini juga berdampak pada peningkatan reputasi Kota Bandung sebagai tujuan wisata yang menarik, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Kota Bandung. Seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat. Hal ini membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, seperti usaha kuliner, kerajinan, dan perdagangan produk-produk
wisata. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, pendapatan masyarakat meningkat,

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
kemiskinan dapat dikurangi, dan kualitas hidup masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan dapat meningkat.
Namun, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah lingkungan, seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan pembebasan lahan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak swasta, dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi warisan budaya kota ini. Secara keseluruhan,
kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung memiliki dampak yang signifikan. Dampak positifnya meliputi peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan kualitas pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan.

## KESIMPULAN
Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung telah mengambil langkah yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis budaya, diversifikasi produk pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah Kota Bandung berupaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata, sehingga memastikan adanya keterlibatan dan penerimaan dari masyarakat lokal. Pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasis budaya juga menjadi fokus utama dalam mempertahankan
identitas budaya lokal dan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata Kota Bandung. Selain itu, diversifikasi produk pariwisata dan pemanfaatan teknologi informasi juga telah diterapkan sebagai strategi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis pariwisata dan meningkatkan promosi serta pemasaran pariwisata secara
Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023
efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Sukarno W & Nova M.H. (2017). Daya Saing Destinasi Pariwisata Kota Bandung Di Era Asean Economic Community (AEC). Jurnal BARISTA, 4 (2), 33-35.
Nyoman Urbanus & Febianti. (2017). Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas, 1 (2), 17-24. Maulida, L. S. (2019). Peran pengelola agrowisata dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan (Studi kasus di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). Comm-Edu (Community Education Journal), 2(1), 70-80. Nofriya, N., Arbain, A., & Lenggogeni, S. (2019). Dampak lingkungan akibat kegiatan pariwisata di Kota Bukittinggi. Jurnal Dampak, 16(2), 86-94.
Nuryanti Mustari (2015), Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. PT Leutika Nouvalitera. Jakarta. Muchammad Satrio Wibowo (2023), Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan. 6 (1), 22-34.
Herdiana, D. (2020). Rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 7(1), 1-30.
Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 490-511.
Catur Hari Wibowo, (2012). Problematika Profesi Guru Dan Solusinya Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Mts. Negeri Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri
Pramezwary, A., Juliana, J., & Hubner, I. B. (2021). Desain Perencanaan Strategi Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Dan Belanja Kota Bandung. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 8(1), 10-21.
Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 56-74.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023
Sayekti, N. W. (2020). Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Kajian, 24(3), 159-172.
Pratiwi, D. I., Zahra, J. A. A., & Aliyah, I. KONSERVASI KAWASAN HERITAGE (Studi Kasus: Koridor Jalan Braga,
Kota Bandung, Indonesia). Cakra Wisata, 23(2), 34-52. Adiwilaga, R., Sudrajat, A., & Marllina, T. (2021). Pra-Kondisi Dan Strategi Pemerintahan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Wisata Di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(3). Saleh, M., Kamaruzzaman, K., & Desky,
H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 1221-1238.