Faisal Herisetiawan Jafar, Patma Sari (2023), Efektifitas Penerapan Sertifikat HKI Sebagai Jaminan Kredit  Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan UMKM , (5) 11, https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i12.2752 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## EFEKTIFITAS PENERAPAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT  BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DAN UMKM
Faisal Herisetiawan Jafar 1 , Patma Sari 2 1,2 Universitas Sembilanbelas November Kolaka Email: ichaljafar@gmail.com , patma.klik@gmail.com

## Abstrak
Dalam meningkatkan perekonomian di indonesia pemerintah sangat gencar mendukung perkembangan  ekonomi  kreatif  khususnya  pelaku  umkm  salah  satunya  dengan memberikan  fasilitas  pembiayaan  dengan  jaminan  sertifikat  hak  kekayaan  intelektual, permasalahan yang terjadi hingga saat ini fasilitas jaminan menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual sangat jarang dilakukan, banyak faktor yang mempengaruhi seperti, perbankan  yang  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  serta  sedikit  masyarakat  yang menggunakan  fasilitas  pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  dikarenakan  kurangnya informasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penerapan sertifikat hak kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  pembiayaan  kredit  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  dan umkm.   Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah  metode  penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Dalam menentukan apakah suatu peraturan efektif atau tidak dalam pelaksanaannya paling tidak ada lima faktor penentu yaitu,  faktor  hukum,  faktor   penegakan  hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas,  faktor masyarakat  serta  faktor  kebudayaan.  Efektifitas  penerapan  sertifikat  hak  kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di indonesia masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  pembuat  undang-undang,  peraturan  mengenai  hak kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  utang  sudah  sejak  lama  ada  namun  dalam prakteknya sangat sulit untuk dilakukan.
Kata kunci: Efektivitas, Kekayaan Intelektual, Jaminan

## Abstract
In improving the economy in Indonesia, the government is very aggressive in supporting the development of the creative economy, especially SMEs, one of which is by providing financing facilities with guaranteed intellectual property rights certificates. The problem that has occurred to date is that guarantee facilities using intellectual property rights certificates  are  very  rarely  implemented,  there  are  many  influencing  factors  such  as  , banks  that  apply  the  precautionary  principle  and  few  people  use  intellectual  property rights registration facilities due to lack of information. This research aims to examine the effectiveness  of  implementing  intellectual  property  rights  certificates  as  collateral  for credit financing for creative economy actors and MSMEs. The type of research used in writing  is  a  normative  legal  research  method  which  emphasizes  secondary  data.  In determining whether a regulation is effective or not in its implementation there are at least five determining factors, namely, legal factors, law enforcement factors, facilities and  facilities  factors,  community  factors  and  cultural  factors.  The  effectiveness  of
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
implementing intellectual property rights certificates as debt collateral in Indonesia is still not running well in accordance with what was expected by lawmakers. Regulations regarding intellectual property rights as debt collateral have been around for a long time but in practice it is very difficult to implement.
Keywords: Effectiveness, Intellectual Property, Guarantee

## PENDAHULUAN
Pemerintah indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang  Ekonomi  kreatif  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2022  tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif, PP Ekonomi kreatif dikeluarkan sebagai upaya pemerintah  untuk  menciptakan  kemudahan  mendapatkan  modal  usaha  bagi  pelaku UMKM melalui pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai jaminan piutang melalui perjanjian fidusia ataupun kontrak usaha.
Ekonomi  kreatif  adalah  bentuk  baru  dari  perkembangan  usaha  ekonomi  yang banyak diminati masyarakat saat ini,  fase ekonomi kreatif muncul setelah gelombang ekonomi  pertanian,  ekonomi  industri  dan  ekonomi  informasi,  perkembangan  ekonomi kreatif  diprediksi  berkembang  pesat  di  Indonesia  karena  sasaran  utama  pada  fase  ini adalah  usaha  kecil  menengah  yaitu  UMKM  (Fadhilah  2019).  Dalam  menjalankan  PP Ekonomi  kreatif  pemerintah  menetapkan  beberapa  prioritas  sebagai  bentuk  urgensi diterbitkannya Peraturan ini, yaitu :
a. Sebagai amanat undang-undang Ekonomi Kreatif.
b. Menjadikan ekonomi kreatif sebagai tumpuan ekonomi nasional.
c. Peningkatan nilai tambah Kekayaan intelektual.
d. Stimulasi ekonomi kreatif, dan
e. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19.
Setiap  daerah  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  dengan  potensi  dan  kreatifitas Masyarakat  yang  berbeda  pula,  sehingga  ekonomi  kreatif  dapat  perkembang  dan dijadikan  sebagai  sebagai  sosial  entreprise  bagi  Masyarakat,  adanya  keunikan  dan kekhasan  di  setiap  daerah  menjadi  unsur  penting  dalam  memajukan  ekonomi  di  era teknologi saat ini.(Sutriyanti 2017) Pengaturan mengenai Sub Sektor yang terdapat dalam industri  ekonomi  kreatif  terdapat  pada  rujukan  Departemen  Perdagangan  Republik Indonesia tahun 2010, antara lain: periklanan, arsitektur, pasar dan barang seni, kerajinan, desain,  fashion,  film,  permainan  interaktif,  musik,  seni  pertunjukan,  penerbitan  dan percetakan, layanan komputer, televisi dan radio, riset dan pengembang.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan 16 subsektor yang mampu mendukung penguatan ekonomi kreatif terbagi atas aplikasi dan game developer; arsitektur desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Melalui penetapan ini diharapkan peran
serta  sektor  ekonomi  kreatif  dapat  memberikan  pengaruh  yang  besar  serta  membantu pemerintah  dalam  hal  penentuan  kebijakan  di  bidang  ekonomi  kreatif  dan  umkm. Ekonomi kreatif juga berperan penting dalam peningkatan nilai tambah dari sebuah karya yang  memiliki  hak  kekayaan  intelektual  yang  bersumber  dari  ilmu  pengetahuan, kreatifitas, teknologi dan budaya.
Dalam  menjalankan  kegiatan  perekonomian  pelaku  usaha  yang  berkecimpung dalam  dunia  ekonomi  kreatif  selalu  mengembangkan  berbagai  macam  inovasi  dan kreativitas pada usahanya. Hingga saat ini banyak pelaku usaha yang mengembangkan ekonomi  kreatif  dengan  berbagai  macam  jenis  usaha  mulai  dari  makanan,  pakaian, dekorasi, aksesoris dan lainya. Pada tahun 2017 ekonomi kreatif menyumbang Rp.1009 Triliun untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.922 Triliun (Hasan et al. 2021).
John Howkins dalam The Creative Economy: How People make Money from Idea menyatakan ekonomi kreatif adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang muncul dari perkembangan  kreativitas,  keterampilan  serta  potensi/bakat  setiap  individu  untuk menciptakan suatu karya untuk menunjang kesejahteraan dengan mengeksplorasi kreasi dan daya cipta setiap individu. Hal ini berbeda dengan jenis industri pada umumnya yang selama ini telah dikenal di masyarakat, ekonomi kreatif merupakan perwujudan ide dan gagasan  yang  dapat  dijadikan  suatu  kekayaan  intelektual,  sehingga  memiliki  nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan Masyarakat (Ginting 2017).
Berdasarkan  sidang United  Nation  Commiission  On  Internasional  Trade  Law (Uncitral) Ke-13 Pada tahun 2008 pada pembahasan mengenai hak jaminan, disepakati bahwa  kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai suatu jaminan atau agunan  untuk mendapatkan kredit pada perbankan (Palupi et al. 2017). Hal ini didasarkan banyaknya negara yang telah lama menjadikan Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada lembaga  keuangan.  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  suatu  hak  dasar  yang  sifatnya ekslusif  diberikan  oleh  negara  sebagai  bentuk  pengakuan  dan  perlindungan  hukum kepada  orang  maupun  badan  hukum  baik  secara  mandiri  maupun  bersama-sama  atas kreasi,  karya  ciptaan  ataupun  temuan  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  dapat dikomersilkan. Perlindungan ini timbul baik secara otomatis ataupun melalui pendaftaran pada lembaga hak kekayaan intelektual. Konsekuensi dari pemberian hak eksklusif oleh negara  terhadap  pemegang  hak  kekayaan  intelektual  bukan  hanya  sebagai  alat  bukti kepemilikan,  namun  dengan  perkembangan  saat  ini  pemilik  sertifikat  hak  kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan untuk mendapatkan kredit perbankan. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha bukan saja di Indonesia tetapi  secara  internasional.  Jenis  jaminan  yang  paling  tepat  untuk  hak  kekayaan intelektual adalah jaminan fidusia.
Pengaturan mengenai sertifikat hak kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai objek  jaminan  telah  diatur  sejak  berlakunya  undang-undang  Nomor  28  tahun  2014 Tentang hak cipta, dimana dalam pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Berdasarkan hal ini Pemerintah telah menyetujui sertifikat kepemilikan  hak cipta sebagai salah satu objek kebendaan yang dapat dijadikan
sebagai jaminan utang. Dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan yang sama bagi jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti  merek, paten, desain industri, rahasia dagang dll untuk dijadikan jaminan pada pemberian piutang ataupun kredit.
Kredit  adalah  bentuk  pembiayaan  yang  sudah  biasa  dipakai  oleh  masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan keuangan melalui perjanjian yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank, kredit dapat digunakan oleh orang-perorangan  maupun  Perusahaan  sebagai  usaha  dalam  menambah  modal  dalam mengembangkan  usaha,  dalam  prakteknya  pemberian  kredit  tidak  dapat  berdiri  secara mandiri  diperlukan  sebuah  jaminan,  jaminan  berfungsi  sebagai  alternatif  pembayaran apabila  dalam  perjalanan  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  mengalami  kendala  seperti macet  ataupun  jenis  wanprestasi  lainya  yang  mengakibatkan  ketidakmampuan pemenuhan  prestasi  kepada  pihak  kreditur  objek  jaminan  dapat  dijadikan  sebagai pengganti pelunasan kredit, prakteknya jenis jaminan yang digunakan di Indonesia hanya berupa jaminan kebendaan dan surat surat berharga.(Rizki et al. 2022)
Dalam  prakteknya  di  indonesia  jenis  jaminan  dalam  bentuk  hak  kekayaan intelektual masih sangat jarang digunakan bahkan hampir tidak pernah ditemukan, belum terdapat data yang pasti dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan perkembangan utang  piutang  ataupun  kredit  yang  berhasil  diterima  dengan  menjadikan  sertifikat  hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Sedangkan potensi pelaku ekonomi kreatif yang berkecimpung pada sektor UMKM sangat besar. Terdapat sekitar 8.2 juta jumlah usaha kreatif yang sebagian besar berkecimpung pada sektor kuliner, fashion dan kriya. Disisi lain peningkitan ekonomi kreatif banyak disubangkan oleh pelaku industri film, animasi,  video,  seni  pertunjukan  dan  desain  komunikasi  visual.  Salah  satu  pemicu perkembanganya adalah penggunaan teknologi digital yang semakin masif. Berdasarkan hasil publikasi catatan kemenparekraf Indonesia pada tahun 2019 sektor ekonomi kreatif memberikan subangsi sebesar Rp.1.153,4 Triliun PDP atau sebesar 7,3% dari keseluruhan PDP Nasional Indonesia serta meningkatkan tenaga kerja sebesar 15,2% dan lalu lintas ekspor sebesar 11.9%.(Adhii 2022)
Pemerintah Indonesia melalui presiden joko widodo telah mengizinkan berbagai macam  produk-produk  kreatif  seperti  film  dan  lagu  untuk  dijadikan  jaminan  pada lembaga keuangan baik bank atau nonbank untuk mendapatkan kredit pembiayaan, hal ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia. ketentuan ini diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, namun  peraturan  ini  diprediksi  masih  akan  kurang  efektif  berlaku  atau  bahkan  sulit diberlakukan  dikarenakan  pihak  perbankan  dalam  menjalankan  usahanya  akan menerapkan  prinsip  kehati-hatian.    Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  tertarik  untuk membahas permasalahan mengenai efektifitas penerapan sertifikat HKI sebagai jaminan kredit  bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya  umkm.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif,  yang  kajiannya  terfokus  pada  penjabaran  data  sekunder.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  suatu  kasus  atau  norma  masyarakat berdasarkan studi perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang menjadi pedoman hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  disertai  dengan  literatur-literatur  tambahan  yang didapatkan  pada  studi  kepustakaan.  Penggunaan  metode  normatif  bertujuan  untuk mendeskripsikan  suatu  rumusan  masalah  berdasarkan  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  bentuk  pendekatan  pemecahan  masalah, yaitu menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui penjabaran kasus yang disertai pendekatan  perundang-undangan  atau  disebut  dengan  istilah (Statute  Approach) serta pendekatan  yang  memfokuskan  pada  penjabaran  konseptual (Conceptual  Approach) . Pendekatan  Undang-Undang  ( Statute Approach )  adalah  suatu  proses  mengumpulkan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan bahan penelitian lalu ditelaah berdasarkan  isu  yang  sedang  diteliti  sedangkan  pada  proses  pendekatan  konseptual ( Conceptual  Approach )  melakukan  analisis  terhadap  konsep  dan  prinsip  hukum  yang berkaitan  dengan  isu  yang  sedang  diteliti.  Diharapkan  dengan  melakukan  penelitian menggunakan  2  konsep  pendekatan  ini  didapatkan  hasil  yang  lebih  tepat  dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas atau dalam bahasa inggris disebut effective dimaknai sebagai sesuatu yang berhasil ditaati, menurut dalam buku karangan amin Wijaya, efektivitas adalah hasil sebuah keputusan yang ditujukan pada suatu Tindakan yang benar untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan permata wesha memaknai efektifitas sebagai perbuatan yang dilakukan oleh  manusia  untuk  menuju  keberhasilan.  Dalam  prakteknya  untuk  menentukan efektivitas suatu keadaan maka mempertimbangan berberapa hal seperti, pertombangan sosial,  psikologi,  ekonomi  dan  fisiologi.(Bereklau  dan  Sudiarawan  2020)  kamus  besar bahasa indonesia memberikan pemaknaan efektivitas atau efektif sebagai sesuatu yang ada  hasilnya  akibatnya,  pengaruhnya,  kesamaanya,  manfaatnya  dan  membawa  hasil, berhasil  guna,  mulai  berlaku,  efektifitas  juga  sering  dimaknai  sebagai  keadaan  yang memiliki pengaruh atau akibat yang memberikan efek yang manjur, berhasil, dari suatu kegiatan atau perbuatan.
Efektivitas hukum adalah suatu keadaan yang menunjukan adanya perencanaan atas  sebuah  permasalahan  yang  sifatnya  umum,  yaitu  membandingkan  antara  realitas hukum dengan hukum yang ideal. Secara khusus efektifitas hukum memberikan tingkatan antara hukum dalam perbuatan ( law in action ) dan hukum dalam teori ( law in theory ), secara tidak langsung keadaan ini memberikan pemaknaan bahwa ada keterkaitan antara law in action dan law in theory. Menurut Soerjono Soekanto, apabila ada subjek hukum
yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.(Soerjono Soekanto 1987)
Pernyataan  ini  pada  hakikatnya  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  adalah pelaksanaan  hukum  sebagai  suatu  perbuatan  atau  tingkah  laku.  ditinjau  dari  akibat hukumnya,  pernyataan  tentang  norma  hukum  dapat  merujuk  pada  hukum  substantif (hukum materil) dan hukum acara (hukum formal), begitu pula jika berbicara mengenai efektifitas  hukum  dalam  masyarakat  Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  membahas mengenai  efektifitas  hukum  dalam  mengatur  dan/atau  memaksa  warga  negara  untuk menaati  hukum.  Efektifitas    hukum  berarti  mengkaji  bahwa  ketentuan  hukum  harus memenuhi syarat keabsahan hukum, sosiologis, dan filosofis.(Djaenab 2018). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penentu dalam menilai apakah suatu peraturan tersebut sudah memenuhi syarat efektivitas atau tidak, seperti halnya objek jaminan hak kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk pembiayaan ataupun pengajuan kredit.
Dengan diberlakukannya undang-undang hak cipta pada tahun 2014 menjadi titik awal sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan, namun sampai saat  ini  fakta  dilapangan  berbicara  lain,  belum  ada  data  yang  menggambarkan  adanya perjanjian kredit ataupun utang piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual, sertifikat kekayaan intelektual hanya dijadikan sebagai jaminan pendamping dari jenis jaminan kebendaan lainya.  Peraturan  pemerintah  tentang  ekonomi  kreatif  memberikan  penegasan  bahwa jaminan atas hak kekayaan intelektual dapat berdiri sendiri sebagai jaminan utama pada perjanjian pembiayaan ataupun kredit. Namun untuk menentukan apakah suatu peraturan itu berhasil atau tidak maka harus dilihat dari efektifitas berlakunya peraturan tersebut di masyarakat.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  suatu  peraturan  berhasil  dilaksanakan  sesuai dengan  tujuan  atau  sebaliknya,  maka  Soerjono  Soekanto  menjabarkan  5  (lima)  faktor dalam teori efektivitas, yaitu (Soerjono Soekanto 2008) :
a. Faktor Hukum, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam prakteknya masih sering terjadi perbedaan penerapan kepastian hukum dan keadilan hukum.
b. Faktor  penegakan  hukum,  dalam  menjalankan  fungsi  hukum,  mentalitas  atau kepribadian penegakan hukum di lapangan sangat berperan penting, terkadang suatu peraturan  sudah  baik,  namun  oknum  aparat  kurang  baik  sehingga  terjadi ketimpangan,  sehingga  solusi  untuk    keberhasilan  penegakan  hukum  ada  pada mentalitas ataupun kepribadian aparat penegak hukum.
c. Faktor sarana dan fasilitas, dalam penegakan hukum faktor ini, memiliki andil yang sangat penting jika sarana dan fasilitas tidak mendukung maupun tidak memenuhi standar  maka  tidak  akan  mungkin  terjadi  keserasian  dan  keseimbangan  dalam menjalankan hukum.
d. Faktor Masyarakat, faktor penentu efektifnya suatu peraturan hukum atau berlakunya hukum adalah masyarakat, apabila dalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak taat hukum  atau  tidak  patuh  terhadap  peraturan,  maka  suatu  produk  hukum  dianggap tidak efektif.
e. Faktor kebudayaan, keberadaan kebudayaan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia,  budaya  dapat  berperan  mengatur  bagaimana  seharusnya  manusia bertingkah laku, berbuat dan menentukan sikap dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
a. Faktor Hukum
Dalam  menilai  efektivitas  suatu  peraturan  maka  hal  yang  paling  mendasari adalah faktor hukum, faktor hukum disini berbicara mengenai peraturan perundang- undangan yang berlaku yang sifatnya berlaku secara umum, apakah suatu peraturan yang dibuat bekerja dengan baik atau tidak, biasanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
a) Ketidaksesuaian asas dalam peraturan perundang-undangan
b) Belum adanya peraturan pelaksana
c) Adanya pemkanaan yang ganda dalam suatu peraturan perundang-undangan Dalam  hal  pemberlakukan  jaminan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  objek jaminan pada pembiayaan kredit/ utang piutang sebenarnya telah lama diberlakukan di Indonesia. pada dasarnya semua jenis kebendaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan  dalam  proses  pemberian  kredit  hal  ini  telah  tertuang  dalam  Pasal  399 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut benda jika merupakan barang  dan  hak  yang  dapat  dikuasai  sebagai  hak  milik.  Berdasarkan  hal  tersebut sertifikat  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  karena kepemilikannya dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi. (Herdian 2020)
Dalam Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan  bagian  dari  benda  bergerak  tidak  berwujud,  dalam  Pasal  16  ayat  (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga semua karya ciptaan yang masuk sebagai objek hak cipta mulai dari, film, music, buku, lukisan, potret, poster, aplikasi komputer dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai objek jaminan apabila membutuhkan pinjaman kepada lembaga keuangan dalam bentuk jaminan fidusia. Begitupun dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor  13  tahun  2016  tentang  Paten  menyatakan  bahwa  ha  katas  paten  dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia, dengan adanya ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pemegang sertifikat hak paten baik paten sederhana maupun paten biasa untuk menjaminkan haknya sebagai tambahan modal dalam kegiatan usahanya. Fakta  di  lapangan  sangat  berbanding  terbalik  meskipun  sejak  lama  kepastian hukum akan objek jaminan hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan pada kredit di lembaga keuangan, namun tidak terdapat data yang bisa menjabarkan berapa  jumlah  kredit  yang  berhasil  dikeluarkan  dengan  menjadikan  sertifikat  hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun  2019  tentang  Ekonomi  kreatif  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun
2022  semakin  mengokohkan  kekuatan  sertifikat  hak  kekayaan  intelektual  sebagai jenis jaminan pada perjanjian jaminan fidusia.
Dalam  prakteknya  pembiayaan  berbasis  kekayaan  intelektual  oleh  lembaga keuangan  dapat  memakai  bukti  kepemilikan  sertifikat  pencatatan  kekayaan intelektual  sebagai  objek  jaminan  utang  dalam  bentuk  yang  telah  diatur  dalam peraturan  pemerintah,  seperti  jaminan  fidusia  atas  kekayaan  intelektual,  kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif dengan syarat  kekayaan  intelektual  tersebut  telah  tercatat  atau  terdaftar  pada  kementerian yang  menyelenggarakan  urusan  pencatatan  kekayaan  intelektual,  serta  kekayaan intelektual  tersebut  telah  dimanfaatkan  dengan  baik  secara  mandiri  oleh  orang pribadi ataupun mereka yang telah menerima pengalihan hak.
Pemberian fasilitas kredit oleh perbankan merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi, sehingga dalam prakteknya lembaga keuangan khususnya bank menerapkan asas-asas pengkreditan yang sehat, yaitu :(Muhamad Djumhana 2000)
1. Perbankan dilarang melakukan perjanjian kredit secara lisan harus tertulis
2. Perbankan dilarang memberikan kredit kepada orang ataupun badan usaha yang kurang sehat
3. Perbankan  dilarang  memfasilitasi  pinjaman  kredit  untuk  kepemilikan  saham ataupun modal jual beli saham
4. Perbankan  dilarang  memberikan  kredit  melebihi  nilai  maksimum  yang  telah ditetapkan.
Salah satu prinsip perbankan yang sehat adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, Prinsip kehati-hatian perbankan dimaknai sebagai suatu asas yang  mutlak  dalam  pemberian  kredit,  dalam  melaksanakan  tugasnya  lembaga perbankan  diwajibkan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  dana  masyarakat  yang  telah  dipercayakan  kepada  lembaga perbankan . hal ini merupakan amanah yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- undang  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  perbankan  diwajibkan  melakukan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  (Simamora  et  al.  n.d.) Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga dipertegas Pada Pasal 3 Peraturan OJK Nomor. 31/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, perbankan diwajibkan untuk menerapkan  asas  atau  prinsip  kehati-hatian  serta  memahami  tatacara  manajemen risiko untuk  penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau  penyediaan  dana  besar,  serta  penyediaan  dana  dari  bank  kepada  pihak  yang memiliki kepentingan pada bank.
b. Faktor Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  merupakan  kegiatan  atau  proses mempraktekkan  hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari  berdasarkan  kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum yang ada di masyarakat atas suatu pelanggaran ataupun penyimpangan  hukum,  penegakan  hukum  hadir  dalam  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk kepastian masyarakat dalam bernegara, agar hukum
yang telah diciptakan benar-benar dijalankan dan dilaksanakan.(Hutagalung 2017) jika disimpulkan penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakan, untuk  mengfungsikan  seluruh  norma-norma  hukum  sebagai  pedoman  perilaku bermasyarakat secara nyata dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara.(Kusumantari dan Udiana 2016)
Dalam  Masyarakat  penegakan  hukum  sering  identik  dengan  permasalahan hukum pidana, sehingga ketika berbicara mengenai penegakan hukum masyarakat hanya  terfokus  pada  pembahasan  seputar  kepolisian,  kejaksaan,  KPK  dan  Hakim dalam menjalankan tugasnya. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan hukum menjadi suatu kenyataan berdasarkan apa yang  diharapkan  ataupun  dicita-citakan.(Ompu  Jainah  2012),  berdasarkan  hal  ini dapat ditarik garis besar bahwa penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai ranah  pidana  saja  tetapi  keseluruhan  cita-cita  dari  para  pembuat  hukum  harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Hal itu pun terjadi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada pembiayaan kredit masyarakat  khususnya  pelaku  ekonomi  kreatif  UMKM.  Dalam  perkembanganya pelasanaan  pergembangan  ekonomi  kreatif  di  indonesia  mengalami  beberapa masalah  salah  satunya  adalah  keterbatasan  masyarakat  untuk    memperoleh  kredit pembiayaan  pada  lembaga  keuangan,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  yang diharapkan. cita-cita yang diharapkan adalah bagaimana peraturan hukum mengenai hak  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  jaminan  seperti  yang  tertuang  dalam KUHperdata, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek serta PP Ekonomi kreatif. Tujuannya  lahirnya  PP  Ekonomi  Kreatif  adalah  untuk  mengenjot  secara maksimal  sumber  daya  manusia  indonesia  melalui  peningkatan  peran  ekonomi kreatif yang diprediksi akan menjadi tumpuan perekonomian nasional dimasa depan, peningkatan  nilai  tambah  kekayaan  intelektual  memberikan  subangsi  yang  sangat besar  dalam  meningkatkan  intelektual  bangsa,  pengembangan  skema  pembiayaan berbasis  hak  kekayaan  intelektual  diyakini  dapat  memberikan  stimulus  terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif.
Penegakan  hukum  dinilai  sangat  penting  dalam  proses  hukum  jaminan dikarenakan masyarakat dan juga lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan  memilih  jenis  jaminan  yang  mudah  dalam  prosedur  eksekusi  ketika  terjadi wanprestasi,  objek  jaminan  kebendaan  akan  lebih  mudah  melakukan  eksekusi dikarenakan  adanya  kepastian  mengenai  jenis  barang/  benda  yang  dijaminkan dibandingkan  dengan  jaminan  hak  kebendaan    seperti  sertifikat  hak  kekayaan intelektual yang sifatnya masih abstrak sehingga dalam praknya ketika melakukan eksekusi masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang.
c. Faktor Sarana dan Fasilitas
Dengan berlakunya PP ekonomi kreatif pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendorong tersedianya sarana atau infrastruktur ekonomi kreatif, infrastruktur yang  dimaksud  disini  adalah  infrastruktur  fisik  sebagai  pendukung  pelaksanaan
kegiatan  ekonomi  kreatif  dan  infrastruktur  non  fisik  yaitu  tersedianya  teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah pembangunan sarana penunjang ekonomi kreatif seperti pembangunan ruang ruang kreatif, sedangkan pembangunan non  fisik  tersedianya  sarana  berupa  teknologi  yang  dapat  digunakan  untuk kepentingan  menyiapkan,  mengumpulkan  memproses,  menganalisis,  menyimpan, atau mengumumkan segala bentuk informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Kurang efektifnya penerapan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada faktor sarana lebih cenderung pada poin sarana non fisik khususnya penyebaran informasi, selama ini pemerintah daerah telah banyak membuat saranan fisik dalam mengembangan ekonomi kreatif khususnya bagi pelaku UMKM, namun pemerintah terkendala dengan pembangunan sarana non fisik yaitu pada penyebaran informasi, sebagian  besar  masyarakat  indonesia  baik  pelaku  maupun  bukan  pelaku  ekonomi kreatif tidak mengetahui bahwa sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan.
Pada faktor fasilitas pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan menggunakan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan ekonomi kreatif yang bernilai ekonomi dan penilaian hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan yang  bernilai  ekonomi  dilakukan  melalui  kemudahan  proses  pencatatan  dan pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual  pada  lembaga  yang  berwenang  serta mengoptimalkan  pemanfaatan  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  jaminan  utang, sedangkan  fasilitas  penilaian  hak  kekayaan  intelektual  dilakukan  dengan  cara pendidikan dan pelatihan pada Masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif.
d. Faktor Masyarakat
Efektif atau tidaknya suatu keberadaan peraturan perundang-undangan sangat tergantung  pada  peran  serta  Masyarakat.  Masyarakat  harus  mengetahui  apa  yang mnejadi hak dan kewajiban mereka dengan baik. Terdapat beberapa kebiasaan yang mempengaruhi  tingkat  efektifitas  dan  kesadaran  Masyarakat  terhadap  penerpan hukum rendah,yaitu : (Made Oka Cahyadi 2019)
a) Masyarakat  tidak  mengetahui  batasan  pelanggaran  hukum,  sehingga  banyak masyarakat tidak menyadari apakah telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak.
b) Kurangnya  pemahaman  Masyarakat  tentang    upaya-upaya  hukum  yang  dapat digunakan masyarakat untuk melindungi kepentingan hukum mereka.
c) Adanya permasalahan ekonomi, psikis, sosial dan politik
d) Kurangnya pengalaman dalam pengelolaan organisasi
e) Kurangnya pengalaman Masyarakat dalam menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan stakeholder hukum formal.
Dengan  melihat  fakta  bahwa  rendahnya  jumlah  pendaftaran  hak  kekayaan intelektual  yang  berdampak  pula  pada  rendahnya  pengajuan  jaminan  pembiayaan menggunakan  sertifikat hak kekayaan intelektual, menjadi bukti nyata bahwa peran masyarakat  dalam  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  masih  belum mencapai  sasaran.  Padahal  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum
merupakan indikator penting yang menandakan bahwa fungsi hukum di masyarakat berjalan dengan baik.
Peran serta yang dapat dilakukan Masyarakat dalam meningkatkan efektifitas penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  pada  pembiayaan  utang ataupun  kredit  adalah  dengan  cara  memberikan  penghargaan  kepada  setiap  jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan menjaga dan melindungi setiap jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif
e. Faktor Budaya
Budaya  hukum  merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  hidup  dan  berlaku  di masyarakat, nilai tersebut dipercaya dan telah menjadi pegangan hidup di masyarakat untuk  melakukan  berbagai  macam  perbuatan,  jika    perbuatan  itu  baik  maka dijalankan dan ditaati, sebaliknya suatu jika suatu perbuatan itu buruk maka harus dihindari.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  kebudayaan  paling beragam  di  dunia,  membawa  dampak  yang  berbeda  disetiap  daerahnya  untuk menjalankan atau mentaati hukum.(Wulandari, Sukron, dan Efendi 2020)
Dalam prakteknya faktor budaya sangat berperan penting dalam perkembangan hukum  jaminan  di  Indonesia,  hukum  jaminan  di  Indonesia  tidak  bisa  terlepaskan dengan  perkembangan  hukum  adat,  kebiasaan  masyarakat  indonesia  yang  sangat menjunjung keberadaan tanah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Bagi masyarakat tanah  bukan  hanya  sebagai  tempat  berpijak  untuk  tinggal  tetapi  tanah  dijadikan sebagai sumber kehidupan yang dijadikan tumpuan bagi pertanian, perkebunan dan peternakan.  Sehingga  apabila  ada  keperluan  yang  sifatnya  mendadak  dan memerlukan uang dalam waktu cepat, Masyarakat lebih memilih untuk menjaminkan tanahnya sebagai jaminan utang.
Tanah  sebagai  jaminan  dalam  utang  piutang  telah  mendapatkan  pengakuan hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan,  undang-undang  ini  menjadi  dasar  yang  kuat  bagi  masyarakat  untuk menjaminkan  tanahnya  pada  lembaga  keuangan  baik  bank  ataupun  nonbank, dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat selama syarat syarat terpenuhi, hal ini berbeda  dengan  hak  kekayaan  intelektual  yang  sifat  dan  jenisnya  belum  banyak dikenal dalam masyarakat, proses pembuatannya yang harus memerlukan daya pikir serta  kecerdasan,  ditambah  proses  pengurusan  yang  sangat  lama  menjadikan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menjadikan tanah sebagai objek jaminan.

## KESIMPULAN
Efektifitas penerapan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di indonesia  masih  belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh pembuat undang-undang, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang sudah sejak lama ada namun dalam prakteknya sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai permasalahan pada aturan hukumnya, penegakan hukum, penyediaan  sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya masyarakat itu
sendiri. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank lebih memilih jenis kebendaan yang  sifatnya  nyata  untuk  dijadikan  objek  jaminan  karena  prosesnya  penerimaan  dan eksekusinya  lebih  mudah  dilakukan,  hal  ini  berdampak  dimasyarakat  yang  juga  lebih memilih  untuk  menjadikan  kebendaan  sebagai  jaminan  utang  dibandingkan  hak kebendaan seperti hak kekayaan intelektual karena lebih mudah untuk diterima.

## BIBLIOGRAFI
Adhii.  2022.  “Pemerintah  Dorong  Optimalisasi  Pertumbuhan  Industri  Kreatif Indonesia.” https://www.kominfo.go.id/ , 2.
Bereklau,  Brigitta  Maria,  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan.  2020.  “Implemetasi  Teori Efektivitas  terhadap  Fungsi  Posbakum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar.” Kerttha Desa 8(8):6.
Djaenab.  2018.  “Efektifitas  Dan  Berfungsinya  Hukum  Dalam  Masyarakat.” Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4(2):4.
Fadhilah,  Nur.  2019.  “Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Berbasis  Industri  Rumahan.” Pendidikan Ekonomi 1(69):5–24.
Ginting, Ari Mulianta. 2017. “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat.” Kajian 22(1):71–84.
Hasan, Muhammad, Aji Noercahyo, Annisa Etika Rani, Natasha Alief Salshabilla, dan Siti  Nusaibah  Izzati.  2021.  “Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Sektor  Umkm  Di Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Ekonomi  Pendidikan  Dan  Kewirausahaan 9(2):125–38. doi: 10.26740/jepk.v9n2.p125-138.
Herdian,  Irma  Sylviyani.  2020.  “Sengketa  Kepemilikan  Hak  Kekayaan  Intelektual Sebagai  Harta  Bersama  Dalam  Kasus  Perceraian.” Aktualita  (Jurnal  Hukum) 3(1):398–415. doi: 10.29313/aktualita.v0i0.6038.
Hutagalung,  Siti  Merida.  2017.  “Penegakan  Hukum  Di  Indonesia:  Apakah  Indonesia Negara Hukum?” Sociae Polites 109–26. doi: 10.33541/sp.v1i1.465.
Kusumantari,  Made  Nikita  Novia,  dan  I.  Made  Udiana.  2016.  “Penegakan  hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata.” Kerthasemaya 01(03):1–7.
Made Oka Cahyadi. 2019. “Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum.” Ketentuan Penguasaan  Tanah  Karang  Ayahan  Desa  Pakraman  Di  Bali  Oleh  Krama  Desa 2(1):61.
Muhamad  Djumhana.  2000. Hukum  perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ompu Jainah, Zainab. 2012. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” Journal of Rural and Development 3(2):165–72.
Palupi, Trias, Kurnianingrum Pusat, Penelitian Badan Keahlian, Dpr Ri, Komplek Mpr,
/ Dpr, / Dpd, Gedung Nusantara, I. Lantai, Jl Jenderal Gatot, dan Subroto Jakarta. 2017. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee .
Rizki, Muhammad, Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistyawati, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, dan Sebelas Maret. 2022. “Dalam Kredit Di Perbankan.” 10:322–31.
Simamora,  Maidin,  )  Syawal,  Amry  Siregar,  dan  Mhd  Yasid  Nasution.  n.d. PENERAPAN  PRINSIP  KEHATI-HATIAN  DALAM  PENYALURAN  KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN . Vol. 3. Februari.
Soerjono  Soekanto.  1987. Sosiologi  hukum  dalam  masyarakat  /  Soerjono  Soekanto, Mustafa Abdullah . Jakarta: Rajawali.
Soerjono  Soekanto.  2008. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum . Yogyakarta: Deepbulish.
Sutriyanti.  2017.  “Pengaturan  Ekonomi  Kreatif  Guna  Mengembangkan  Sumber Ekonomi Baru.” Jurnal Kajian 22(4):269–80.
Wulandari,  Ratih  Agustin,  Muhammad  Sukron,  dan  Raimon  Efendi.  2020.  “Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6(1):61. doi:
10.33760/jch.v6i1.274.

## Copyright Holder:
Faisal Herisetiawan Jafar, Patma Sari (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: