Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Desentralisasi  fiskal  dan  probabilitas  terjadinya  korupsi:  Sebuah bukti empiris dari Indonesia
Evi Maria a , Abdul Halim b , Eko Suwardi c , Setiyono Miharjo d a Universitas Kristen Satya Wacana, evi.maria@uksw.edu
b Universitas Gadjah Mada, abhalim@ugm.ac.id
c Universitas Gadjah Mada, esuwardi@ugm.ac.id
d Universitas Gadjah Mada, smiharjo@ugm.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 16-10-2018 Revisi 24-01-2019 Artikel diterima 25-01-2019

## Keywords:
fiscal decentralization, corruption, opportunity,internal control system, local governments
Kata Kunci: desentralisasi fiskal, korupsi, kesempatan, sistem pengendalian internal, pemerintah daerah

## A B S T R A C T
This research aims to examine the effect of fiscal decentralization on the probability of corruption in  Indonesian local governments. The  study  uses  the  amount  of  the  fiscal  balance  funds  from  the central government to the provincial governments as the proxy of the  fiscal  decentralization  variable.  Meanwhile,  the  measure  of corruption  is  province-level  corruption  cases  that  have  binding legal  force  from  the  Supreme  Court  in  2010-2013.  By  using  132 province-level observations for the period of 2010-2013, the paper shows  that  fiscal  decentralization  has  a  positive  impact  on  the probability of corruption. Further, the results imply that the greater the  fiscal balance funds, the more likely  are local governments to engage in corruption. The results are robust when several control variables  (personnel  expenditure,  population  size,  and  area  type) are  added.  Specifically,  only  fiscal  decentralization  affects  the probability  of  corruption  in  local  governments,  while  employee expenditure, population size, and area type do not affect corruption. This  study  suggests  that  fiscal  decentralization  leaves  a  greater opportunity  for  local  governments  to  commit  corruption. Thus,  to minimize the probability of corruption, an effective internal control system  needs  to  be  implemented  to  monitor  the  ongoing  fiscal decentralization in local governments.

## A B S T R A K
Tujuan  riset  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi fiskal  terhadap  probabilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah daerah. Riset ini menggunakan data panel, yaitu data korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) dari Mahkamah Agung untuk kasus korupsi yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2013. Unit analisis riset ini adalah pemerintah daerah provinsi. Total sampel riset ini sebanyak 132  pemerintah  daerah.  Variabel  desentralisasi  fiskal  diukur menggunakan  data  jumlah  dana  perimbangan  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  provinsi.  Data  dianalisis
menggunakan  analisis  regresi  logistik.  Hasil  riset  menemukan bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap probabilitas  terjadinya  korupsi.  Ini  berarti  semakin  besar  dana perimbangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah, maka semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Temuan  ini  juga  kokoh  dalam  analisis  tambahan  dengan menambahkan  variabel  kontrol,  yaitu  belanja  pegawai,  populasi penduduk  dan  wilayah.  Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif terhadap  probabilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah  daerah, sedangkan belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah tidak berpengaruh  pada  korupsi.  Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal terbukti  membuka  kesempatan  terjadinya  korupsi  di  pemerintah daerah.  Oleh  sebab  itu,  sistem  pengendalian  internal  yang  baik diperlukan  untuk  mengawasi  pelaksanaan  desentralisasi  di pemerintah  daerah  agar  kesempatan  untuk  melakukan  korupsi dapat diperkecil.

## PENDAHULUAN
Kebijakan desentralisasi di Indonesia berlaku sejak dikeluarkannya  Undang- Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian diganti dengan UU No.  32/2004  dan  UU  No.  23/2014.  Desentralisasi  diyakini  sebagai  satu  strategi mengelola negara dengan membagi  dan mendelegasikan kekuasaan dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  daerahnya  berdasarkan  asas  otonomi daerah.  Pelaksanaan  desentralisasi  diharapkan  tidak  hanya  dapat  mengurangi  beban tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas  pelayanan  publik  agar  kesejahteraan  masyarakat  pun  dapat  meningkat (Kyriacou dan Sagales 2011; Baskaran 2011; Syurmita 2014). Hindriks dan Lockwood (2009)  serta  Weingast  (2009)  juga  menemukan  pelaksanaan  desentralisasi  dapat meningkatkan  kinerja  kepala  daerah  dengan  status  petahana  dalam  memberikan layanan publik, serta dapat membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya.
Faktanya,  penerapan  desentralisasi  di  Indonesia  memiliki  dampak  yang ambigu. Di satu sisi, penerapan desentralisasi membuat daerah menjadi lebih responsif dan  fleksibel  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  tetapi  di  sisi  lain  penerapan kebijakan ini membuat praktik korupsi terjadi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga menyebar ke pemerintah daerah (Hofman et al. , 2009; Hill 2012; Puspasari dan Suwardi  2016).  Desentralisasi  membuat  praktik  korupsi  di  pemerintah  daerah kebanyakan dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah (Valsecchi, 2012). Ini ditunjukkan dengan  peningkatan  jumlah  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah  yang dilaporkan  untuk  diinvestigasi  dari  tahun  ke  tahun.  Dari  hanya  560  kasus  di  tahun 2013, menjadi 629 kasus pada tahun 2014 (ICW 2015). Kepala daerah yang terlibat kasus korupsi jumlahnya juga meningkat signifikan, dari hanya berjumlah 310 orang pada tahun 2013 menjadi 343 orang pada tahun 2014 (Asril, 2015). Banyaknya kepala
daerah  yang  terjerat  kasus  korupsi  mencederai  makna  penerapan  desentralisasi  dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
Desentralisasi  terdiri  dari  berbagai  dimensi  yang  beragam.  SDC Decentralization  Team  (2001)  membagi  desentralisasi  menjadi  empat.  Pertama, desentralisasi  politik,  yaitu  pelimpahan  wewenang  pada  daerah  agar  dapat  ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politis, dengan memberikan kebebasan  bagi  masyarakat  untuk  memilih  pemimpin  di  daerahnya.  Kedua, desentralisasi  administrasi,  yaitu  pelimpahan  wewenang,  tanggung  jawab,  dan sumber-sumber  keuangan  dari  pemerintah  pusat  pada  pemerintah  daerah  untuk menyediakan pelayanan publik. Ketiga, desentralisasi ekonomi, yaitu transfer fungsi pemerintah  kepada  sektor  swasta.  Keempat,  desentralisasi  fiskal,  yaitu  pemberian kekuasaan  kepada  daerah  untuk  mengambil  keputusan  pengeluaran  daerah  untuk pelayanan  publik  dan  pemerintah  pusat  memberikan  dukungan  berupa  bantuan dan/atau pinjaman serta sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
Hasil  riset  tentang  hubungan  desentralisasi  fiskal  dan  korupsi  di  berbagai negara  juga  masih  inkonsisten.  Di  satu  sisi,  riset  Lessmann  dan  Markwardt  (2009), Goel  dan  Nelson  (2010),  Lecuna  (2012),  Altunbas  dan  Thornton  (2012),  Dong  dan Torgler (2013), serta Dell’Anno dan Teobaldelli (2015) menemukan bahwa besarnya desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi.  Namun  di  sisi  lain,  riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005) serta Chene (2007) menemukan bahwa di Afganistan,  India,  Bangladesh,  Ivory  Coast  dan  Ghana,  desentralisasi  fiskal  justru meningkatkan  korupsi.  Hasil  riset  terdahulu  yang  inkonsisten  ini,  mendorong  riset yang menguji pengaruh desentralisasi fiskal pada korupsi perlu dilakukan.
Selama  ini,  riset  desentralisasi  di  Indonesia  hanya  fokus  membahas  tentang desentralisasi  secara  politik,  administrasi  dan  ekonomi,  misalnya  saja  mengkaji masalah  pemekaran  wilayah,  oleh  Tirtosudarmo  (2008),  Muqoyyidin  (2013)  dan masalah pemilihan kepala daerah, oleh Ritonga dan Alam (2010). Namun, riset tentang desentralisasi fiskal masih sedikit jumlahnya (Simanjuntak, 2010). Riset desentralisasi yang  telah  dilakukan  hampir  sebagian  besar  dihubungkan  dengan  kinerja pemerintahan  (Sasana  2009;  Simanjuntak  2010;  Anan  2012;  Syurmita  2014;  Kis- Katos  dan  Sjahrir  2017).  Beberapa  riset  terdahulu  telah  mencoba  menghubungkan desentralisasi  dan  korupsi,  namun  hasilnya  masih  inkonklusif  karena  desentralisasi merupakan konstruk multidimensional yang kompleks sehingga riset eksplorasi proksi yang digunakan untuk mengukur konstruk desentralisasi masih harus dilakukan (Fan et al ., 2009; Ivanyna dan Shah 2011; Vu et al ., 2014; Choudhury 2015). Di Indonesia, riset  tentang  korupsi  di  entitas  pemerintahan  masih  sedikit  jumlahnya.  Ini  karena selama  ini,  peneliti  bidang  akuntansi  dan  keuangan  di  entitas  pemerintahan,  hanya
fokus pada usaha untuk mengidentifikasi perubahan metoda akuntansi di pemerintah daripada meneliti tentang korupsi (Stalebrink dan Sacco 2007; Maria et al ., 2018a). Padahal riset untuk menemukan penyebab terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia perlu dilakukan, mengingat korupsi adalah salah satu masalah serius yang belum dapat diatasi di Indonesia.
Riset  tentang kecurangan atau korupsi  di  Indonesia, telah  diteliti  oleh  Maria dan  Gudono  (2017),  Muhtar et  al .,  (2018),  Maria et  al .,  (2018a),  dan  Maria et  al 2018b). Riset-riset tersebut menggunakan teori fraud triangle Cressey (1953) untuk mengidentifikasi  faktor  yang  mendorong  terjadinya  kecurangan  atau  korupsi  di pemerintah  daerah,  Indonesia.  Maria  dan  Gudono  (2017)  dan  Muhtar et  al .,  (2018) menemukan  bukti  empiris  bahwa  teori fraud  triangle dapat  digunakan  untuk menjelaskan fenomena kecurangan atau korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan  teori  tersebut,  kecurangan  atau  korupsi  yang  terjadi  pada  pemerintah daerah di  Indonesia terjadi jika ada tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.  Tekanan untuk  melakukan  korupsi  ditemukan  dapat  diukur  menggunakan  rasio  kinerja  dari anggaran  (Maria  dan  Gudono  2017),  rasio  kemandirian  daerah  (Maria  dan  Gudono 2017;  Maria et  al .,  2018a;  2018b),  Pendapatan  Asli  Daerah  (Maria et  al .,  2018a; 2018b) dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah (Muhtar et al ., 2018). Kesempatan untuk  melakukan  korupsi  muncul  di  pemerintah  daerah  yang  kompleks  (Maria  dan Gudono 2017).
Kompleksitas  daerah  dalam  riset  Maria  dan  Gudono  (2017)  diukur menggunakan  banyaknya  jumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Sedangkan, rasionalisasi  pelaku  korupsi  ketika  akan  melakukan  perbuatannya  dapat  dilihat  dari tanggapan auditee (Maria dan Gudono 2017; Muhtar et al ., 2018) dan besarnya gaji pegawai  (Muhtar et  al .,  2018).  Riset-riset  tentang  korupsi  yang  sudah  ada  tersebut, belum mencoba menguji hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi, padahal riset Wu (2005)  menemukan  penerapan  desentralisasi  fiskal  juga  masuk  dalam  elemen  teori fraud triangle , yaitu kesempatan. Inilah yang membuat riset untuk meneliti hubungan desentralisasi  fiskal  dan  korupsi  di  pemerintah  daerah  menarik  untuk  diteliti.  Oleh sebab itu, riset ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.
Riset  ini  diharapkan  dapat  memberikan  beberapa  kontribusi.  Pertama, berkontribusi  bagi  pengembangan  ilmu  bidang  akuntansi  dan  pengauditan  sektor publik karena menyediakan bukti empiris bahwa besarnya desentralisasi fiskal adalah faktor  yang  penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  mendeteksi  kesempatan  untuk melakukan korupsi pada pemerintah daerah di  Indonesia. Kedua, berkontribusi bagi auditor karena hasil riset memberikan informasi bahwa pemberian desentralisasi fiskal yang besar oleh pusat dapat berdampak pada meningkatnya korupsi, sehingga auditor
dapat  lebih  skeptis  dalam  menyusun  program  dan  proses  audit  agar  praktik  korupsi dapat dideteksi. Ketiga, berkontribusi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan di Indonesia, hasil riset memberikan informasi tentang keefektifan penerapan kebijakan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  dalam  hubungannya  dengan  korupsi  serta memberikan  informasi  tentang  pentingnya  penerapan  pengendalian  internal  dalam mengawasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Riset-riset  terdahulu  tentang  hubungan  desentralisasi  fiskal  dan  korupsi  di berbagai  negara  memberikan  hasil  yang  tidak  selalu  konsisten  dalam  menjawab pertanyaan apakah desentralisasi fiskal membuat korupsi semakin banyak atau malah sebaliknya,  desentralisasi  fiskal  justru  mengurangi  korupsi.  Riset  Lessmann  dan Markwardt (2009), Goel dan Nelson (2010), Lecuna (2012), Altunbas dan Thornton (2012), Dong dan Torgler (2013) serta Dell’Anno dan Teobaldelli (2015) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan korupsi di pemerintah daerah.  Penerapan  desentralisasi  fiskal  terbukti  dapat  membantu  mengendalikan korupsi  di  pemerintah  daerah.  Ini  karena  penerapan  desentralisasi  memudahkan masyarakat  untuk  mengawasi  dan  mendeteksi  para  pejabat-pejabat  yang  korup  di daerahnya tersebut (Fiorino et al ., 2012; Albornoz dan Cabrales 2013). Desentralisasi fiskal berkontribusi untuk mengurangi korupsi pada daerah yang memiliki anggaran belanja yang defisit (Peralías et al ., 2013). Riset Freille et al ., (2007) menemukan hasil yang  tidak  konsisten  ketika  menguji  hubungan  tiga  dimensi  variabel  desentralisasi, yaitu  konstitusi,  politik  dan  fiskal  dengan  korupsi  pada  174  negara.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  berhubungan  dengan  korupsi  yang  lebih rendah  di  pemerintah  daerah,  namun  sebaliknya,  desentralisasi  konstitusi  dan desentralisasi politik justru berhubungan dengan korupsi  yang lebih tinggi terjadi di pemerintah daerah.
Berbeda  dengan  kelompok  riset  yang  menemukan  bukti  empiris  hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan korupsi, Lambsdorff (2005) justru menemukan desentralisasi  fiskal  merupakan  faktor  pendorong  terjadinya  korupsi  di  pemerintah daerah.  Penerapan  desentralisasi  fiskal  memberikan  kebebasan  pada  kepala  daerah untuk  mengatur  kegiatan  belanja  dan  membuat  regulasi  terhadap  anggarannya  (UU No.  23/2014).  Namun,  nuansa  politis  yang  kental  di  pemerintah  daerah  membuat kepala daerah harus selalu membuat kalkulasi politis untuk menentukan kepentingan siapa  yang  akan  diakomodasi  dalam  setiap  keputusan  yang  dihasilkannya  (Robbins dan  Timothy  2011;  Anderson  2015).  Kebebasan  untuk  mengatur  kegiatan  belanja tersebut  kemudian  disalahgunakan  sehingga  praktik  korupsi  terjadi  di  daerah
(Lambsdorff 2005). Riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005) dan Chene (2007) juga menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi di daerah- daerah.  Penerapan  desentralisasi  menjadi  sebuah  praktik  korupsi  jika  suatu  daerah memiliki  persaingan  politik  yang  rendah  karena  tidak  ada  persaingan  politik,  maka kepala  daerah  cenderung  mengalokasi  belanja  daerahnya  untuk  kepentingan  pribadi dan/atau kelompoknya (Albornoz dan Cabrales 2013).
Riset  Wu  (2005)  menemukan  bahwa  penerapan  kebijakan  fiskal  membuka kesempatan  bagi  kepala  daerah  untuk  melakukan  praktik  korupsi  di  daerahnya. Kesempatan untuk korupsi muncul akibat pelimpahan kekuasaan yang semakin luas pada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  kegiatan  belanja  di  daerahnya  (Wu  2005; Lambsdorff  2005).  Dengan  kekuasaan  yang  dimilikinya,  pelaku  kecurangan  dapat dengan  mudah  mempengaruhi  dan  memaksa  orang  lain  untuk  mengabaikan pengendalian  internal  organisasi  dan  melakukan  kecurangan  (Schermerhorn et  al ., 2010; Dorminey et al ., 2012; Dellaportas 2013). Korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia sering terjadi dalam anggaran belanja daerah (ICW 2017). Ini karena proses penganggaran  di  pemerintah  daerah  adalah  proses  politik  sehingga  setiap  tahapan penyusunan anggaran disana memiliki ruang untuk terjadinya korupsi (Isaksen 2005; Abdullah  2012).  Desentralisasi  fiskal  membuat  serapan  anggaran  daerah  cenderung lebih banyak digunakan untuk mendanai pengeluaran belanja pegawai daripada untuk kegiatan  pembangunan  daerah  dan/atau  kegiatan  pelayanan  publik  (Chang  dan Geoffrey 2002; Sjahrir et al ., 2013). Oleh sebab itu, untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, maka hipotesis riset ini dinyatakan sebagai berikut:
H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.

## METODA PENELITIAN

## Sampel dan Data Penelitian
Populasi  dari  riset  ini  adalah  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Sampel penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  selama  tahun anggaran 2010-2013. Kasus korupsi yang diamati dalam riset ini adalah kasus-kasus korupsi  yang  terjadi  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  provinsi pada  tahun  anggaran  2010  sampai  2013.  Tahun  anggaran  2010-2013  dipilih  untuk diteliti dalam riset ini karena dua alasan. Pertama , selama tahun anggaran 2010, ICW (2010)  melaporkan  bahwa  kasus  korupsi  keuangan  negara  yang  terjadi  pada  APBD menempati  urutan  pertama  tren  korupsi  di  Indonesia  dari  sisi  jumlah  kasus. Kedua , pemerintah  daerah  yang  ada  korupsi  dan  tidak  ada  korupsi  diklasifikasikan
berdasarkan  kasus-kasus  korupsi  dalam  APBD  yang  sudah  diputus  pengadilan  dan memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).  Di  Indonesia,  proses  persidangan  untuk kasus-kasus korupsi menghabiskan waktu yang panjang untuk bisa sampai keputusan inkracht .  Ini  terjadi  karena  para  terdakwa  memiliki  hak  untuk  menempuh  upaya hukum  mulai  dari  persidangan  biasa,  banding,  sampai  kasasi.  Kasus-kasus  korupsi yang  terjadi  pada  APBD  tahun  anggaran  2010-2013,  sudah  banyak  yang  memiliki keputusan inkracht sehingga dapat digunakan sebagai sampel riset ini.
Data  yang  digunakan  dalam  analisis  adalah  data  sekunder.  Data  pemerintah daerah yang ada kasus korupsi diperoleh dari Mahkamah Agung. Sedangkan, data lain dalam variabel independen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik  Indonesia  tahun  audit  2011-2014. Komposisi sampel riset disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Komposisi Sampel Riset Tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah 2010 33 2011 33 2012 33 2013 33 Jumlah laporan keuangan yang diamati 132

## Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel  merupakan  faktor  yang  akan  dikaji  dalam  riset  dengan  perhatian difokuskan pada upaya memahami, mengukur dan menilai keterkaitan antara variabel- variabel tersebut. Riset ini menggunakan satu variabel dependen yaitu korupsi, serta satu  variabel  independen  yaitu  desentralisasi  fiskal  dan  tiga  variabel  kontrol,  yaitu belanja pegawai, populasi penduduk, dan wilayah. Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel dalam riset ini disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Pengukuran Variabel Riset Variabel Kode Pengukuran Referensi Korupsi CORRUP Skor 1, jika pemerintah daerah terjadi korupsi, skor 0, jika pemerintah daerah tidak terjadi korupsi. Mahkamah Agung, 2018 Desentralisasi Fiskal DF Logaritma  natural  jumlah  dana  perimbangan  yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi pada APBD. BPK, 2014 BPK, 2013 BPK, 2012 BPK, 2011 Belanja pegawai Bp Logaritma natural jumlah belanja pegawai pemerintah provinsi. Populasi penduduk Pop Logaritma  natural  jumlah  penduduk  di  setiap provinsi yang ada di Indonesia. BPS,  2010- 2014 Wilayah Wil Skor 1 untuk pemerintah provinsi di pulau Jawa dan pulau  Sumatera,  skor  0  untuk  pemerintah  provinsi selain pulau Jawa dan pulau Sumatera.

## Korupsi di Pemerintah Daerah
Riset  ini  menggunakan  definisi  korupsi  secara  hukum  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, yaitu
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara, dipidana,..”.
Korupsi diukur dengan cara memberikan skor 0 untuk pemerintah daerah yang tidak terjadi korupsi dan skor 1 untuk pemerintah daerah yang terjadi korupsi berdasarkan hasil  keputusan  Mahkamah  Agung  atas  korupsi  yang  terjadi  di  APBD  provinsi, Indonesia pada tahun anggaran 2010-2013 yang sudah inkracht .

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  didefinisikan  sebagai  pendelegasian  kekuasaan  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan, hak untuk  menerima  transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  dan  hak  untuk  menentukan pengeluaran  daerah  (Kalin  2001;  Wu  2005;  Baskaran  2011).  Desentralisasi  fiskal diukur berdasarkan jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam APBD. Data jumlah dana perimbangan dari pusat ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

## Belanja Pegawai, Penduduk dan Wilayah
Riset ini memasukan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol. Ada tiga variabel  kontrol,  yaitu  belanja  pegawai,  populasi  penduduk  dan  wilayah.  Variabel belanja pegawai ditambahkan untuk diuji dalam model dengan pertimbangan bahwa gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Indonesia  relatif  sama,  namun  perbedaan  ke-
mampuan daerah dan kebijakan membuat uang yang diterima PNS baik itu berupa gaji maupun insentif akan berbeda antar daerahnya. Belanja pegawai diukur dari besarnya total  belanja  pegawai  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  yang tercantum  dalam  APBD  provinsi.  Data  belanja  pegawai  ditransformasi  ke  dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.
Variabel  populasi  penduduk  dimasukkan  dalam  model  untuk  diuji  karena masyarakat  memiliki  peran  dalam  mengawasi  kinerja  dari  kepala  daerah,  sekaligus aparat  penegak  hukum  dalam  upaya  pencegahan  korupsi  (Diansyah et  al .,  2011). Populasi  penduduk  diukur  dari  banyaknya  penduduk  di  setiap  provinsi  berdasarkan data  sensus  penduduk  yang  ditabulasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data populasi  penduduk  ditransformasi  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural  untuk  meng- hindari variabilitas data yang tinggi.
Variabel wilayah dimasukkan dalam model untuk diuji karena tingkat korupsi dan  tingkat  deteksi  korupsi  antara  pulau-pulau  di  Indonesia  bisa  jadi  berbeda, mengingat  ada  perbedaan  kondisi  infrastruktur  dan  resistensi  elit  daerah  terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerahnya tersebut (Abdullah, 2012). Wilayah diukur menggunakan variabel dummy , skor 1 untuk pemerintah provinsi di pulau Jawa dan pulau  Sumatera,  skor  0  untuk  pemerintah  provinsi  selain  pulau  Jawa  dan  pulau Sumatera.

## Metoda Analisis
Riset  ini  menggunakan  program  komputer IBM  SPSS  Statistics 22  dan  alat analisis yang meliputi: pertama, melakukan perbandingan dua kelompok sampel, yaitu pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak korupsi untuk memastikan bahwa ada dua  kelompok  sampel  yang  sama  sehingga  dapat  dilakukan  pengujian  selanjutnya. Adapun  kriteria  perbandingan  dua  kelompok  sampel  dalam  riset  ini  menggunakan kriteria  yang  dikembangkan  Abdullah  (2012),  yaitu  berdasarkan  tahun  dan  jenis pemerintah daerah. Riset ini memadankan pemerintah daerah yang ada korupsi dalam periode  yang sama dengan pemerintah daerah  yang tidak ada korupsi,  yaitu periode tahun anggaran 2010-2013. Selain itu, riset ini juga memadankan pemerintah daerah yang  ada  korupsi  dan  tidak  ada  korupsi  berdasarkan  jenis  pemerintah  daerah,  yaitu pemerintah daerah provinsi. Jadi, pemerintah daerah provinsi yang ada korupsi akan dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi yang tidak ada korupsi.
Kedua, melakukan pengujian variabel dalam riset ini menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test untuk melihat apakah ada perbedaan antara pemerintah daerah yang ada  korupsi  dan  pemerintah  daerah  yang  tidak  ada  korupsi.  Variabel  yang  lolos  uji adalah variabel  yang memiliki p-value <0,05 (Hair et al ., 2011). Variabel yang lolos
uji dalam tahap ini dapat dilanjutkan pengujian ke tahap berikutnya.
Ketiga, melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik. Alat  analisis ini digunakan karena riset ini menganalisis variabel  dependen yang memiliki kemungkinan antara 1 dan 0 (korupsi atau tidak korupsi). Analisis ini digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  desentralisasi  pada  probabilitas  terjadinya korupsi  pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Pengujian  koefisien  regresi  secara parsial dalam model regresi logistik dilakukan menggunakan statistik uji wald dengan tingkat signifikansi (α) 5 persen, sehingga jika nilai signifikansi <0,05 maka koefisien regresi  signifikan  dan  hipotesis  riset  ini  didukung  (Gudono,  2012).  Model  regresi logistik yang akan diuji dalam riset ini, disajikan pada persamaan 1 berikut ini
it it it DF CORRUP       1 0 .....................................................................................................  1
CORRUP adalah pemerintah daerah yang ada kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap  ( inkracht ), i adalah  pemerintah  daerah  provinsi, t adalah  tahun, β 0 adalah kontanta, β 1 adalah  koefisien  variabel  independen:  DF  adalah  desentralisasi  fiskal,  ɛ adalah variabel pengganggu.
Keempat,  melakukan  pengujian  tambahan  untuk  menilai  kekokohan ( robustness ) hasil pengujian sebelumnya dan mendapatkan analisis lebih baik ketika memasukkan  variabel-variabel  lain  sebagai  variabel  kontrol  dalam  model  regresi logistik yang telah ada sebelumnya. Pengujian tambahan dilakukan dengan melakukan pengujian  2  model  yang  berbeda.  Model  1  menguji  variabel  utama  riset,  yaitu desentralisasi ditambah dengan variabel belanja pegawai. Model 2 menguji model 1 ditambah  dengan  variabel  populasi  penduduk  dan  wilayah.  Adapun  model  1  dan  2 yang  akan  diuji  dalam  pengujian  tambahan  menggunakan  analisis  regresi  logistik disajikan pada persamaan 2 dan 3 berikut ini.
it it it it Bp DF CORRUP         2 1 0 ....................................................................................  2 it it it it it it Wil Pop Bp DF CORRUP             4 3 2 1 0 ...............................................  3
CORRUP adalah pemerintah daerah yang ada kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap  ( inkracht ), i adalah  pemerintah  daerah  provinsi, t adalah  tahun, β 0 adalah kontanta, β 1 adalah koefisien variabel independen: DF adalah desentralisasi fiskal, β 2- 4 adalah koefisien variabel kontrol: Bp adalah belanja pegawai, Pop adalah populasi penduduk, Wil adalah wilayah, ɛ adalah variabel pengganggu.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif dan Analisis Univariat
Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dan hasil Wilcoxon-Signed Rank Test . Hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan  ada  55  pemerintah  daaerah  provinsi  yang menjadi tempat terjadinya korupsi dan sisanya ada 77 pemerintah daerah provinsi yang tidak korupsi pada tahun anggaran 2010-2013. Wilcoxon-Signed Rank Test digunakan untuk  mengevaluasi  perbedaan mean antara  pemerintah  daerah  korupsi  dan pemerintah  daerah  yang  tidak  korupsi  untuk  variabel  desentralisasi  fiskal,  belanja pegawai, dan populasi penduduk. Variabel wilayah tidak dilakukan Wilcoxon-Signed Rank  Test karena  variabel  ini  adalah  variabel dummy .  Hasil Wilcoxon-Signed  Rank Test pada  variabel  desentralisasi  fiskal,  belanja  pegawai,  dan  populasi  penduduk menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan,  ditunjukkan  dengan p-value kurang  dari 0,05.
Variabel  desentralisasi  fiskal  menunjukkan  signifikan  positif  (p<0,000).  Ini berarti ada perbedaan tingkat desentralisasi fiskal antara kelompok sampel pemerintah daerah  korupsi  dan  tidak  korupsi.  Pemerintah  daerah  yang  ada  korupsi  memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Tingkat desentralisasi fiskal tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, sedangkan tingkat desentralisasi fiskal terendah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo, yaitu provinsi hasil pemekaran.

## Tabel 3
Statistik deskrtiptif dan  Hasil Wilcoxon-Signed Rank Test Variabel Pemerintah Daerah Korupsi (n=55) Pemerintah Daerah Tidak Korupsi (n=77) Z Value Wilcoxon Test Desentralisasi fiskal Rata-rata Standar deviasi Maksimum Minimum 28,23 0,68 30,12 27,26 27,72 0,59 29,89 26,81 -3,678 p-value =0,000* Belanja pegawai Rata-rata Standar deviasi Maksimum Minimum 27,44 0,88 30,10 25,95 26,93 0,70 29,92 25,62 -3,6111 p-value =0,000* Populasi penduduk Rata-rata Standar deviasi Maksimum Minimum 15,594 1,138 17,63 13,54 14,977 0,791 17,44 13,85 -3,460 p-value =0,001*
Keterangan: * signifikan pada p<0,05.
Variabel belanja pegawai menunjukkan signifikan positif (p<0,000). Ini berarti ada perbedaan  belanja pegawai antara kelompok sampel pemerintah daerah korupsi
dan tidak korupsi. Pemerintah daerah yang ada korupsi memiliki belanja pegawai per kapita Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Belanja pegawai per kapita PNS tertinggi dimiliki oleh Provinsi  DKI  Jakarta,  sedangkan  belanja  pegawai  per  kapita  PNS  terendah  dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat.
Variabel  populasi  penduduk  menunjukkan  signifikan  positif  (p<0,001).  Ini berarti ada perbedaan populasi penduduk antara kelompok sampel pemerintah daerah korupsi  dan  tidak  korupsi.  Pemerintah  daerah  yang  ada  korupsi  memiliki  jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi.  Populasi  penduduk  tertinggi  dimiliki  oleh  Provinsi  Jawa  Barat,  sedangkan populasi penduduk terendah dimiliki oleh Provinsi Papua Barat.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  riset  ini  dilakukan  menggunakan  analisis  regresi logistik. Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis riset ini. Hasil pengujian dengan uji  G,  diperoleh  nilai  statistika  uji  G  sebesar  18,907  dan p-value sebesar  0,000, sedangkan  uji Wald menemukan  variabel  desentralisasi  fiskal  (0,000)  signifikan mempengaruhi probabilitas terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, sehingga  H1  terdukung.  Korelasi  positif  antara  desentralisasi  fiskal  dan  korupsi menunjukkan bahwa semakin besar dana desentralisasi fiskal yang didelegasikan ke daerah, maka probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut juga akan semakin  tinggi  juga.  Demikian  sebaliknya,  semakin  kecil  dana  desentralisasi  fiskal yang  didelegasikan  ke  daerah,  maka  probabilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah daerah tersebut juga akan semakin kecil juga. Hasil uji atas nilai Nagelkerke R Square menunjukkan  nilai PseudoR 2 sebesar  0,18.  Ini  berarti  bahwa  desentralisasi  fiskal mampu  menjelaskan  situasi/kondisi  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi  di pemerintah daerah, Indonesia sebesar 18 persen dan sisanya, yaitu sebesar 82 persen ditentukan oleh  faktor lain  diluar riset ini. Hasil  pengujian juga menemukan bahwa model  akurat  memprediksi  korupsi  di  pemerintah  daerah,  Indonesia  secara keseluruhan sebesar 69,7 persen dan tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, yaitu sebesar 30,3 persen.

## Tabel  4
Hasil Pengujian Hipotesis it it it DF
CORRUP       1 0 Variabel B Wald Sign Odds Ratio Desentralisasi fiskal Constant 1,271 -35,841 14,814 15,109 0,000* 0,000 3,564 LR Index 18,907 (p<0,000) Model R 2 0,180 % akurasi 69,70% % misklasifikasi 30,30%
Keterangan: signifikan pada α = 0,05

## Pengujian Tambahan
Pengujian  tambahan  dilakukan  pada  2  model  yang  berbeda  untuk  melihat kekokohan hasil temuan dengan memasukkan variabel kontrol dalam model yang akan diuji. Pertama ,  pengujian  dilakukan  dengan  menambahkan  variabel  kontrol,  yaitu belanja pegawai pada model regresi logistik persamaan 1. Kedua , pengujian dilakukan dengan  menambahkan  variabel  kontrol,  yaitu  belanja  pegawai,  populasi  penduduk, dan wilayah pada model regresi logistik persamaan 1. Pengujian tambahan dilakukan menggunakan  anlisis  regresi  logstik.  Tabel  5  menyajikan  hasil  pengujian  tambahan dalam riset ini.
Model 1 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, sedangkan belanja pegawai  tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi.  Setelah menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai ke dalam model regresi logistik, ditemukan ada peningkatan keakuratan model secara keseluruhan dalam memprediksi korupsi  di  pemerintah  daerah,  Indonesia  menjadi  70,5  persen  dan  tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, yaitu sebesar 29,5 persen.

## Tabel  5
Hasil Pengujian Tambahan
it it it it Bp DF
CORRUP         2 1 0 it it it it it it Wil Pop Bp DF CORRUP             4 3 2 1 0 Variabel
Model 1 Model 2 B Wald Sign B Wald Sign Desentralisasi 1,163 4,863 0,027* 1,430 6,524 0,010* Belanja pegawai 0,110 0,066 0,777 0,642 1,321 0,250 Populasi 0,414 1,841 0,175 Wilayah 0,663 2,223 0,136 Constant -35,842 15,125 0,000 -29,536 10,645 0,001 LR Index 18,974 (p<0,000) 24,661(p<0,000) Pseudo R 2 0,180 0,229 % akurasi 70,5% 73,5% % misklasifikasi 29,5% 26,5%
Model 2 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, sedangkan belanja  pegawai,  populasi  penduduk  dan  wilayah  tidak  berpengaruh  terhadap probabilitas  terjadinya  korupsi.  Setelah  menambahkan  variabel  belanja  pegawai, populasi  penduduk dan  wilayah, keakuratan model  secara keseluruhan dalam mem- prediksi korupsi di pemerintah daerah, Indonesia meningkat menjadi 73,5 persen dan tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, yaitu sebesar 26,5 persen.

## Diskusi dan Pembahasan
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung oleh bukti empiris, desentralisasi  fiskal  berpengaruh  terhadap  probabilitas  terjadinya  korupsi  pada pemerintah daerah di Indonesia. Ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan korupsi, artinya semakin besar daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat  (desentralisasi  fiskal)  maka  semakin  besar  probabilitas  terjadinya  korupsi, demikian  sebaliknya.  Temuan  riset  ini  sejalan  dengan  temuan  riset  Crook  dan Sverrisson (2001), Wu (2005) serta Chene (2007) bahwa pelaksanaan desentralisasi justru  meningkatkan  korupsi  di  pemerintah  daerah.  Desentralisasi  meningkatkan jumlah  korupsi-korupsi  di  daerah-daerah  yang  menimbulkan  kerugian  negara  yang jumlah  kerugiannya  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  kerugian  pada korupsi yang terjadi di pemerintah pusat (Chene, 2007).
Pemerintah  daerah  yang  menerima  dana  perimbangan  dari  pusat  yang  besar cenderung  mengandalkan  dana  tersebut  untuk  membiayai  program-program  di daerahnya  (Syurmita,  2014).  Kebebasan  daerah  untuk  membuat  regulasi  berkaitan dengan  anggaran  dan  belanja  daerah  karena  penerapan  desentralisasi  fiskal, disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  melakukan  praktik  korupsi  dengan memunculkan  program  yang  cenderung  terfokus  pada  memaksimalkan  kepentingan pribadi  dan/atau  kelompok  tertentu  yang  dominan  dalam  organisasi  daripada  untuk kepentingan publik (Chang dan Geoffrey 2002; Sjahrir et al ., 2013; Syurmita 2014; Hartono et al ., 2014). Kondisi ini terjadi karena di pemerintah daerah, setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah harus  selalu melakukan kalkulasi  politik berkaitan kepentingan-kepentingan  siapa  saja  yang  akan  diakomodasi  dalam  keputusan  yang dibuatnya  (Robbins  dan  Timothy  2011;  Anderson  2015),  sehingga  pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik perlu dilakukan agar korupsi tidak terjadi (Wu 2005). Jika sistem yang ada lemah, maka kesempatan untuk melakukan korupsi akan terbuka lebar (Cressey 1953; Neu et al ., 2013; Power 2013). Kondisi ini sesuai dengan temuan ICW (2017) yang menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia membuat korupsi banyak muncul pada pos anggaran belanja daerah.
Temuan  riset  ini  mengkonfirmasi  temuan  Wu  (2005)  bahwa  pelaksanaan
desentralisasi  fiskal  ditemukan  membuka  kesempatan  terjadinya  korupsi  di pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena penerapan desentralisasi tidak didukung dengan  pengawasan  yang  baik  dari  pemerintah  pusat  (ICW  2017)  dan  juga  karena kebanyakan  pemerintah  daerah  memiliki  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  yang lemah  (BPK  2013a;  2013b;  BPK  2014a;2014b).  Saat  pengawasan  lemah  maka  tata kelola  organisasi  menjadi  kurang  efektif  sehingga  kesempatan  untuk  melakukan kecurangan menjadi meningkat (Cressey 1953; Maria dan Gudono 2017).
Kasus  korupsi  pada  kegiatan  pengadaan  alat  kesehatan  di  Dinas  Kesehatan Provinsi  Banten  tahun  anggaran  2012  adalah  contoh  kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh kepala daerah, yaitu Ratu Atut Chosiyah dengan memanfaatkan celah sistem dan aturan,  mulai  dari  penempatan  orang-orang  yang  berkomitmen  untuk  terlibat  dalam skenario  korupsi  pada  jabatan-jabatan  tertentu,  pengusulan  anggaran,  penentuan perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut, sampai mengatur  aktivitas  penerimaan  barang  meskipun  kegiatan  belum  100  persen  selesai serta  pembayarannya.  Skenario  korupsi  di  pemerintah  daerah  tidak  hanya memanfaatkan kelemahan SPI, tetapi juga sengaja mengabaikan SPI karena korupsi di pemerintah  daerah  kebanyakan  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  daerah  (Valsecchi, 2012). Kekuasaan ( power ) yang dimilikinya sebagai pejabat dapat memaksa orang lain untuk setia dan patuh pada perintahnya (Schermerhorn et al ., 2010).
Kasus  penyalahgunaan  APBD  Pemerintah  Kota  Tomohon  tahun  anggaran 2009-2010 yang dilakukan oleh Wali Kota Tomohon, yaitu Jefferson Soleiman adalah contoh  kasus  korupsi.  Dalam  jabatannya,  kepala  daerah  sengaja  mengabaikan  SPI dengan  memerintahkan  stafnya  untuk  melakukan  penarikan  dan  penyerahan  uang tanpa disertai Surat  Perintah Pembayaran, Surat  Perintah Membayar, Surat  Perintah Pencairan  Dana,  dan  bukti  pertanggungjawaban.  Jefferson  terbukti  bersalah menggunakan  anggaran  pos  Belanja  Bantuan  Sosial  untuk  kepentingan  pribadi  dan keluarganya.
Hasil pengujian tambahan dengan memasukkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk, dan wilayah memberikan hasil yang konsisten tentang korelasi  positif  antara  desentralisasi  fiskal  dan  korupsi  di  pemerintah  daerah, Indonesia.  Pengujian  tambahan  ini  memperkuat  temuan  bahwa  korupsi  yang  terjadi pada  pemerintah  daerah  di  Indonesia  itu  adalah  masalah  sistem.  Pertama,  tidak  ada hubungan antara belanja pegawai dengan korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini sejalan  dengan  temuan  Tanzi  (1998)  dan  Seldadyo  dan  de  Haan  (2006)  bahwa pemberian tambahan  penghasilan bagi  Pengawai  Negeri Sipil  atau remunerasi  tidak berhasil menekan korupsi. Kedua, jumlah penduduk yang banyak tidak berpengaruh pada  probabilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah  daerah.  Ini  karena  fungsi pengawasan  terhadap  akuntabilitas  pemerintah  daerah  yang  dijalankan  oleh
masyarakat  belum  berfungsi  dengan  baik  (Diansyah et  al .,  2011).  Ketiga,  wilayah tidak berpengaruh pada probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini  dibuktikan  bahwa  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  daerah  yang  merupakan  pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti di Pulau Jawa dan Sumatera tetapi juga banyak  terjadi  di  pulau-pulau  yang  lain  di  Indonesia.  Pengujian  tambahan  dengan memasukkan  variabel  kontrol  membuat  tingkat  keakuratan  model  dalam mengklasifikasikan pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak ada korupsi menjadi lebih baik.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Riset ini memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  probabilitas  terjadinya  korupsi  pada pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Ini  berarti  semakin  besar  dana  perimbangan  yang diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah,  maka  semakin  tinggi  probabilitas terjadinya  korupsi  di  pemerintah  daerah.  Pengujian  tambahan  dengan  memasukkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah memberikan temuan  yang  konsisten  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap probabilitas  terjadinya  korupsi  di  pemerintah  daerah,  sedangkan  belanja  pegawai, populasi  penduduk  dan  wilayah  tidak  berpengaruh  pada  korupsi.  Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah karena tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik perlu dibuat agar korupsi dapat ditangani. Temuan riset ini sejalan dengan temuan riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005), Chene (2007) bahwa penerapan desentralisasi dapat meningkatkan korupsi di daerah- daerah.
Riset  ini  memiliki  keterbatasan  berkaitan  dengan  adanya  bias  data  yang digunakan  untuk  mengukur  korupsi.  Korupsi  di  pemerintah  daerah  dalam  riset  ini diukur  hanya  untuk  kasus-kasus  yang  terdeteksi  oleh  aparat  penegak  hukum  dan memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sebagai  kasus  korupsi  yang  ditetapkan  oleh Mahkamah  Agung,  padahal  pada  kenyataannya  ada  kasus-kasus  yang  sebenarnya merupakan  tindakan  korupsi  tapi  tidak  terdeteksi  oleh  aparat  penegak  hukum.  Oleh sebab  itu,  penelitian  selanjutnya  bisa  terus  mengeksplorasi  proksi-proksi  lain  untuk mengukur korupsi, misalnya saja dengan menggunakan angka indeks persepsi korupsi, total  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  dari  kasus-kasus  korupsi,  dan  lain-lain. Eksplorasi proksi pada riset-riset selanjutnya masih perlu terus dilakukan agar dapat ditemukan  proksi  kokoh  untuk  mengukur  korupsi,  mengingat  riset  empiris  tentang korupsi di pemerintah daerah, masih sedikit jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.  (2012). Perilaku  oportunistik  legislatif  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya:  Bukti  empiris  dari  penganggaran  pemerintah  daerah  di Indonesia . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Albornoz,  F.,  &  Cabrales,  A.  (2013).  Decentralization,  political  competition  and corruption. Journal of Development Economics , 105 , 103–111.
Altunbas, Y., & Thornton, J. (2012). Fiscal decentralization and governance. Public Finance Review , 40 (1), 66–85.
Anan, E. (2012). Desentralisasi fiskal dan tingkat korupsi di Indonesia. Ebbank , 2 (2), 371–382.
Anderson,  J.  E.  (2015). Public  policy  making (8th  ed.).  Stamford,  CT:  Cengage Learning.
Asril, S. (2015). Mendagri: 343 kepala daerah tersangkut kasus hukum.
Baskaran, T. (2011). Fiscal decentralization, ideology, and the size of the public sector. European Journal of Political Economy , 27 , 485–506.
BPK. (2013a). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013 . Jakarta. BPK. (2013b). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2013 . Jakarta. BPK. (2014a). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2014 . Jakarta. BPK. (2014b). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014 . Jakarta.
Chang, C., & Geoffrey, T. K. (2002). Bureaucratic behavior in the local public sector: A revealed preference approach. Public Choice , 113 (1), 191–210.
Chene, M. (2007). Corruption and decentralization in Afghanistan .
Choudhury,  S.  (2015).  Governmental  decentralization  and  corruption  revisited: Accounting for potential endogeneity. Economics Letters , 136 , 216–222.
Cressey, D. R. (1953).  Other people’s money:  A study in  the social psychology of embezzlement. New York: Free Press.
Crook,  R.,  &  Sverrisson,  A.  S.  (2001). Decentralisation  and  poverty  alleviation  in developing countries: A comparative analysis or, is West Bengal unique? (No. 130). Brighton.
Dell’Anno,  R.,  &  Teobaldelli,  D.  (2015).  Keeping  both  corruption  and  the  shadow economy in check: The role of decentralization. International Tax and Public
Finance , 22 (10), 1–40.
Dellaportas,  S.  (2013).  Conversations  with  inmate  accountants:  Motivation, opportunity  and  the  fraud  triangle. Accounting  Forum , 37 (1),  29–39. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003
Diansyah,  F.,  Yuntho,  E.,  &  Fariz,  D.  (2011). Penguatan  pemberantasan  korupsi melalui  fungsi  koordinasi  dan  supervisi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi . Jakarta.
Dong,  B.,  &  Torgler,  B.  (2013).  China  economic  review  causes  of  corruption :
Evidence from China. China Economic Review , 26 , 152–169. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2012.09.005
Dorminey,  J.,  Scott  Fleming,  A.,  Kranacher,  M.  J.,  &  Riley,  R.  A.  (2012).  The evolution  of  fraud  theory. Issues  in  Accounting  Education , 27 (2),  555–579. https://doi.org/10.2308/iace-50131
Fan, C.,  Lin, C.,  & Treisman, D.  (2009). Political  Decentralization and  Corruption: Evidence  of  around  the  World. Journal  of  Public  Economics , 93 ,  14–34. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.001
Fiorino,  N.,  Galli,  E.,  &  Padovano,  F.  (2012). Do  fiscal  decentralization  and government fragmentation affect corruption in different ways? Evidence from a panel data analysis. (International Center for Public Policy Working Paper).
Freille,  S.,  Haque,  M.,  &  Kneller,  R.  (2008). Federalism,  decentralization,  and corruption (Anti Corrupt).
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2010). Causes of corruption: History, geography, and government. Journal of Public Modeling , 32 , 433–447.
Gudono. (2012). Analisis data multivariat (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
Hair, J., Black, W., Babin, B., & R. Anderson. (2011). Multivariate data analysis: A global perspective (7th ed.). New Jersey: Pearson Education Limited.
Hartono,  R.,  Mahmud,  A.,  &  Utaminingsih,  N.  S.  (2014).  PAD  dan  kompleksitas berpengaruh  signifikan  terhadap  kelemahan  pengendalian  intern.  Bagi Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  memperhatikan  kualitas  pengendalian intern. In Simposium Nasional Akuntansi XVII (pp. 1–13). Mataram, Lombok. Hill, H. (2012). Corruption and development: The Indonesian experience . A Scholar for  All:  Essays  in  Honour  of  Medhi  Krongkaew (Kohman,  S.).  Bangkok:
Thammasat University Press.
Hindriks,  J., & Lockwood, B. (2009). Decentralization and electoral  accountability:
Incentives,  separation  and  voter  welfare. European  Journal  of  Political Economy , 25 , 385–397.
Hofman,  B.,  Kaiser,  K.,  &  Schulze,  G.  .  (2009). Decentralization  and  Regional Autonomy  in  Indonesia:  Implementation  and  Challenges:  Corruption  and Decentralization . (C. Holtzappel & M. Ramstedt, Eds.). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Indonesia Corruption Watch. (2010). Laporan Tahunan ICW 2010 . Jakarta.
Indonesia  Corruption  Watch.  (2015).  Kasus  fraud  di  pemerintah  daerah  Indonesia tahun anggaran 2014 dan 2015. Jakarta.
Indonesian Corruption Watch. (2017). Tren Penindakan Kasus Korupsi . Jakarta.
Isaksen, J. (2005). The budget process and corruption. U4 Issue Paper , (3), 1–25.
Ivanyna, S., & Shah, A. (2011). Decentralization and Corruption: New Cross Country Evidence. Environment and Planning C: Government and Policy , 92 (2), 344– 362. https://doi.org/10.1068/c1081r
Kalin,  W.  (2001). Guide  to  decentralization:  Swiss  agency  for  develompent  and cooperation SDC .
Kis-Katos,  K.,  &  Sjahrir,  B.  S.  (2017).  The  impact  of  fiscal  and  political decentralization  on  local  public  investment  in  Indonesia. Journal  of Comparative Economics . https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003
Kyriacou,  A.  P.,  &  Sagales,  O.  R.  (2011).  Fiscal  decentralization  and  government quality in the OECD. Economics Letters , 111 , 191–193.
Lambsdorff, J. G. (2006). Consequences and cause of corruption-what  do we know from a cross section of countries? Diskussionsbeitrag , 5 , 34–35.
Lecuna,  A.  (2012).  Corruption  and  size  decentralization. Journal  of  Applied Economics , 15 (1), 139–168.
Lessmann, C., & Markwardt, G. (2009). One size fits all?Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats (Category 2: Public Choice No. 2662).
Maria,  E.,  Abdul  Halim,  &  Eko  Suwardi.  (2018).  Effect  of  Financial  Distress  and Regional Independence on the Probability of Corruption: An Empirical Study in  Indonesian  Local  Governments.  In 3rd  Comparative  Asia  Africa Governmental  Accounting  Conference .  South  Korea:  Seoul  National University.
Maria,  E.,  &  Gudono.  (2017).  Empirical  test  of  fraud  triangle  theory  on  local government  (evidence  from  Indonesia). International  Journal  of  Applied
Business and Economic Research , 15 (4), 233–248.
Maria,  E.,  Halim,  A.,  &  Suwardi,  E.  (2018).  Eksplorasi  faktor  tekanan  untuk melakukan  fraud  di  pemerintah  daerah,  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  Publik ,
1 (1).
Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesia local government: Study on triangle fraud theory. International Journal of Business and Society , 19 (2), 536–552.
Muqoyyidin,  A.  W.  (2013).  Pemekaran  Wilayah  dan  Otonomi  Daerah  Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi , 10 (2), 287–309.
Neu, D., Everett, J., Rahaman, A. S., & Martinez, D. (2013). Accounting and networks of  corruption. Accounting,  Organizations  and  Society , 38 (6–7),  505–524. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.01.003
Peralías,  O.  D.,  Avila,  R.  D.,  &  Usabiaga,  C.  (2013).  Does  fiscal  decentralization mitigate the adverse effects of corruption on public deficits ? European Journal of Political Economy , 32 , 205–231. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.07.005
Power, M. (2013). The apparatus of fraud risk. Accounting, Organizations and Society ,
38 (6–7), 525–543. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.004
Puspasari,  N.,  &  Suwardi,  E.  (2016).  The  effect  of  individual  morality  and  internal control on the propensity to commit fraud. Journal of Indonesian Economy and Business , 31 (2), 208–219.
Ritonga,  T.  I.,  &  Alam,  I.  M.  (2010).  Apakah  Incumbent  Memanfaatkan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada).  In Simposium  Nasional Akuntansi XIII Purwokerto (pp. 1–25).
Robbins P. Stephen, & Timothy A. Judge. (2011). Organizational behavior (14th ed.).
Harlow: Pearson Education Limited.
Sasana,  H.  (2009).  Peran  desentralisasi  fiskal  terhadap  kinerja  ekonomi  di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 10 (1), 103–124.
Schermerhorn, J. R., James G. Hunt, & Richard N. Osborn. (2010). Organizational Behavior (11th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
SDC  Decentralization  Team.  (2001). Guide  to  Decentralization.  Swiss  agency  for
develompent and cooperation SDC . (E. Schläppi & W. Kalin, Eds.).
Seldadyo,  H.,  &  de  Haan,  J.  (2006).  The  determinants  of  corruption:  A  literature survey  and  new  evidence.  In EPCS  Conference,  Turku,  Finland,  April  2006 (pp. 17–27).
Simanjuntak,  R.  A.  (2010).  Desentralisasi  fiskal  dan  manajemen  makroekonomi: Urgensi suatu grand design di Indonesia. Prisma , 29 (3), 35–37.
Sjahrir,  B.  .,  Kis-Katos,  K.,  &  Schulze,  G.  .  (2013).  Political  budget  cycles  in Indonesian at the district level. Economics Letters , 120 (2), 342–345. Stalebrink, O. J., & Sacco, J. F. (2007). Rationalization of financial statement fraud in government : An Austrian perspective, 18 , 489–507.
https://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.01.009
Syurmita.  (2014).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap  prediksi financial distress. In Konfrensi Regional Akuntansi (pp. 1–28). Surabaya.
Tanzi,  V.  (1998).  Corruption  around  the  world. Imf  Staff  Papers , 45 (4),  559–594. https://doi.org/10.2307/3867585
Tirtosudarmo,  R.  (2008).  Paradigma  dalam  Kebijakan  Desentralisasi  di  Indonesia: Sebuah  Kritik  Terhadap  Dominasi  Public  Administration  School. Jurnal Masyarakat & Budaya , 10 (1), 27–52. https://doi.org/10.14203/jmb.v10i1.170
Undang-Undang. Pemerintah Daerah (2014). Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001). Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22. Pemerintah Daerah (1999). Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23. Pemerintah Daerah (2014). Indonesia. Undang-Undang Nomor 32. Pemerintah Daerah (2004). Indonesia.
Valsecchi,  M.  (2012). Local  election  and  corruption  during  democartization: Evidence from Indonesia . Univeristy of Gothenburg.
Vu, T. ., Zouikri, M., & Deffains, B. (2014). The interrelationship between formal and informal  decentralization  and  its  impact  on  subcentral  governance performance: The case of Vietnam. CESifo Economic Studies , 60 (3), 613–652.
Weingast, B. . (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. Journal of Urban Economics , 65 , 279–293.
Wu, X. (2005). Corporate  governance  and corruption:  Governance  an international. Journal of Policy , 18 (2), 151–170.