Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 2, Edisi Juli – Desember 2023, pp.211-227 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
Penulis: Sylvia Widy Syaharani Ufnia 1 , Hendrayanti 2
Afiliasi:
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat 12
Email:
sylviaufnia66@gmail.com 1 , hendrayanti799@gmail.com 2
©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v3i2.3647
*Penulis Korespondensi Nama: Sylvia Widy Syaharani Ufnia Afiliasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Email: sylviaufnia66@gmail.com Diterima: 30 Agustus 2023 Direvisi: 25 Oktober 2023 Publikasi Online : 04 Desember 2023

## Abstract
Community empowerment in waste management is something that must be considered in the environment because one of the factors that influences the safety and comfort of community life is waste. The critical role of the government in empowering the community in waste management is to create a comfortable and clean community environment and realize community protection functions  carried  out  by  the  government. Purpose : to  find  out  and  describe  how  community  empowerment  runs  in  waste management in Kaimana District, Kaimana Regency, West Papua Province. Method : In the qualitative approach, the data collection techniques are observation and documentary. Technical data analysis includes taking data, structuring and sorting out important ones, and drawing conclusions. Result : This study shows that Community Empowerment in Waste Management in Kaimana District, Kaimana Regency, West Papua Province, has been running well. It's just that there are still several obstacles that the Kaimana Regency Environmental Office must swiftly overcome. Conclusion : Community empowerment in Kaimana Regency has been going well; it's just that the Environmental Office still faces some obstacles with various efforts arranged.
Keywords: Empowerment, Environmental Agency, Waste Management

## Abstrak
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan hidup  karena  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh  dalam  keamanan  dan  kenyamanan  kehidupan bermasyarakat  adalah sampah. Peran penting  yang  dimiliki  pemerintah dalam  pemberdayaan  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  sehingga  terciptanya  lingkungan  masyarakat  yang  nyaman  dan  bersih  dan terwujudnya fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan pemerintahan. Tujuan : untuk mengetahui dan mendeskripsikan  bagaimana  berjalannya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Metode : pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan dokumentasi.  Dan  teknis  analisis data  meliputi pengambilan data, menyusun  dan memilah yang  penting, dan menarik  kesimpulan. Hasil : penelitian ini menunjukan  bahwa  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kecamatan  Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah berjalan dengan baik hanya saja masih memiliki beberapa hambatan yang harus dengan sigap di atasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana. Kesimpulan
: Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kaimana sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai upaya yang disusun.
Kata kunci: Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah
PENDAHULUAN
Alam  adalah  suatu  Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  peran  penting  bagi kehidupan makhluk hidup salah satunya manusia. Manusia sangat beruntung pada alam dan seluruh isi  didalamnya.  Salah  satu  bukti  ketergantungan  manusia  kepada  alam  dan  lingkungan  adalah sumber daya alam yang digunakan oleh manusia. Kebutuhan manusia tergantung pada ketersediaan sumber  daya  yang  ada  di  lingkungannya  untuk  dapat  melakukan  aktivitas  sehari – hari,.  Jika lingkungan  tempat  tinggal  manusia  bersih  maka  manusia  juga  dapat  hidup  dengan  sehat berdampingan dengan orang – orang    disekitarnya.
Kebutuhan manusia tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk dapat melakukan aktivitas sehari – hari. Terdapat banyak faktor – faktor yang bisa menjadi pengganggu  kesehatan  manusia  dan  salah  satunya  adalah  lingkungan  tempat  tinggalnya.  Jika lingkungan  tempat  tinggal  manusia  bersih  maka  manusia  juga  dapat  hidup  dengan  sehat berdampingan dengan orang – orang disekitarnya Permasalahan yang sedang dialami saat ini adalah kelangsungan hidup sehat , beriringan berjalan  bersama  alam  dan  melanjutkan  kehidupan  turun  ke  generasi  berikutnya.  Namun kenyataannya masih banyak perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak dapat terlepas dari pencemaran lingkungan, membuat daya bumi makin bertambahnya hari semakin menurun seiring berjalannya  waktu.  Kegiatan  perekonomian  yang  tidak  berpedoman  pada  lingkungan  yang membuat kualitas lingkungan dan manusia menurun.
Perkembangan  kerusakan  lingkungan  sudah  sampai  di  tahap  serius  dan  harus  segera ditanggapi. Daya bumi yang merupakan tempat tinggal manusia, saat ini manusia menyadari bahwa mereka telah melakukan pengrusakan lingkungan secara perlahan terhadap sistem lingkungan yang menjadi tiang kehidupan. Kerusakan yang terjadi sekarang ini sangatlah parah. Salah satu hak asasi manusia  adalah  lingkungan  yang  sehat  dan  ini  merupakan  satu  dari  sekian  unsur  kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan oleh setiap manusia  menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita bangsa indonesia. Hal ini demi mewujudkan dan memelihara kesehatan masyarakat untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia yang baik kedepannya, juga dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Kebersihan adalah kondisi dimana tidak terdapatnya kotoran baik berupa debu, sampah dan bau. Setiap individu pasti sangat menginginkan lingkungan yang bersih, namun tidak semua orang mau aktif untuk memelihara lingkungan yang bersih. Satu dari sekian permasalahannya adalah sampah Menurut  Munadjah  (1980)  lingkungan  diartikan  sebagai  semua  benda  dan  kondisi  yang termasuk  di  dalam  manusia  yang  berpengaruh  terhadap  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya kualitas lingkungan hidup yang baik akan mempengaruhi semua aktivitas dan kehidupan manusia bahkan juga mempengaruhi kesehatan mental manusia. Salah satu faktornya adalah lingkungan hidup.
Dalam lingkup Perlindungan Masyarakat, salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat adalah sampah. Peran penting yang dimiliki pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  sehingga  terciptanya lingkungan masyarakat yang nyaman dan bersih dan terwujudnya fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan pemerintahan.
Sampah  organik  merupakan  sampah  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  manusia  dan  dapat terurai di alam. Sampah organik dapat menjadi bahan pembuatan pupuk kompos. Contoh sampah
organik  adalah  daun  yang  kering,  kayu,  sampah  dari  aktivitas  dapur  seperti  sisa  makanan  buah maupun sayur dan lain – lain. sampah anorganik adalah sampah yang memiliki kriteria terbalik dari sampah organik yaitu sulit untuk terurai di alam bahkan sampai puluhan tahun untuk dapat terurai dengan  sempurna.  Namun  sampah  anorganik  bisa  digunakan  dan  dimanfaatkan  kembali  dalam pembuatan barang yang dapat bermanfaat. Contoh sampah anorganik adalah botol, plastik, kaleng, styrofoam dan lain – lain. Jenis sampah bahan berbahaya dan beracun memiliki sifat yang tidak bisa diolah kembali dan sangat berbahaya karena terdapat kandungan zat yang bisa merusak ekosistem bahkan berbahaya juga untuk makhluk hidup. Contoh jenis sampah yang beracun dan berbahaya adalah  limbah  pabrik,  limbah  laboratorium,  dan  sebagainya.Untuk  menjaga  keasrian  serta kebersihan  kabupaten  kaimana,  maka  dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat  dalam  melaksanakan  pengelolaan  sampah  yang  baik  dengan  cara  pengelompokan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik misalnya seperti sampah yang berisi bahan – bahan berbahaya, dengan begitu diharapkan program pemerintah yang telah dirancang yaitu Kaimana Nol Sampah bisa terwujud.
Melihat  dari  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Tahun  2017,  persentase  limbah  plastik  sebesar  14%  menempati  urutan  kedua  sebagai  sampah terbanyak di Indonesia. Posisinya berada tepat di bawah sampah organik sebesar 60%. Sedangkan sisanya secara berurutan terbagi pada sampah kertas, karet, logam, kain, kaca dan sampah lainnya. Per Tahun 2021 timbulan sampah mencapai 23,040,652.28 ton yang berasal dari sampah rumah tangga, dimana 28,29% ialah sampah sisa makanan dan 15,69% ialah sampah plastik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal  5  bahwa  “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertugas  menjamin  terselenggaranya pengelolaan  sampah  yang  baik  dan  berwawasan  lingkungan  sesuai  dengan  tujuan  sebagaimana dimaksud  dalam  undang – undang  ini”.  Sesuai  dengan  ketentuan  undang -  undang,  Pemerintah Kabupaten Kaimana berkewajiban memastikan penerapan praktik pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Untuk menjaga keasrian serta kebersihan kabupaten kaimana, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dengan cara pengelompokan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik misalnya seperti sampah yang berisi bahan – bahan berbahaya, dengan begitu diharapkan program pemerintah yang telah dirancang yaitu Kaimana Nol Sampah bisa terwujud.
Adanya  gangguan  terkait  ketentraman  dan  ketertiban  terlebih  khusus  kenyamanan kehidupan  bermasyarakat.  Maka  dari  itu  perlu  ditingkatkan  lagi  ketertiban  masyarakat  dalam melakukan  pengelolaan  sampah  di  wilayah  kecamatan  Kaimana  Kabupaten  Kaimana  Provinsi Papua Barat. Peranan Dinas Lingkungan Hidup lebih mengarah pada proses pemberdayaan terkait dengan  pengelolaan  sampah  yang  dalam  hal  ini  masih  dianggap  kurang  maksimal  dalam pelaksanaannya karena adanya hambatan – hambatan yang muncul Hambatan yang dihadapi seperti halnya kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hambatan yang cukup membuat Dinas Lingkungan Hidup  terhambat  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  rendah menjadi salah satu kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Penelitian  terdahulu  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Penelitian  terdahulu merupakan sebuah tolak ukur bagi seorang peneliti dalam menulis dan menemukan inspirasi baru, selain itu kajian tersebut memiliki fokus yang sama. Berikut ini penelitian sebelumnya Rasmi Ulfa Sari yang berjudul Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Di  Desa  Kumbang  Indah  Kecamatan  Badar  Kabupaten  Aceh  Tenggara    Rasmi,  (2022), menemukan bahwa bahwa pemerintah kabupaten berwenang mengelola sampah di wilayahnya baik melalui  penetapan  kebijakan,  pengelolaan,  maupun  penentuan  lokasi  pengelolaan  sampah. Penelitian Abdul Jalil yang berjudul Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar Abdul Jalil, (2019) menemukan bahwa pendekatan umum pengelolaan sampah melibatkan penggunaan bank sampah dengan bantuan pemerintah setempat. Namun di
Pulau Kodingareng, tong sampah tidak efektif karena hanya bertahan selama lima bulan. Hal ini antara  lain  disebabkan  oleh  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah,  serta  kurangnya  pemahaman, kesadaran yang rendah, dan kemalasan dalam pengelolaan sampah di pulau tersebut. Sampah juga sulit  dibawa  ke  Kota  Makassar.  Dan  pada  penelitian  Elena  mengenai  Implementasi  Kebijakan pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare (Elena, 2019) menemukan bahwa pengelolaan  sampah  di  Kecamatan  Labukkang  Kota  Parepare  dapat  dimaknai  bahwa  kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dari sisi masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mendaur ulang sampah. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu  perbedaan  pada  teori  dan  metode penelitian yang digunakan serta lokus dimana penelitian dilakukan.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pemberdayaan  masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mengetahui apa saja faktor – faktor penghambat  dan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Kaimana dalam mengatasinya.
Landasan teoritis adalah berbagai kajian yang sifatnya uraian dan berlandaskan penelusuran teori – teori yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini
Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya, kelompok rentan  dan  lemah  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  dalam  arti  bukan  saja  bebas mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari kesakitan.  Menjangkau  sumber – sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan  pendapatanya  dan  memperoleh  barang – barang  dan  jasa – jasa  yang  mereka perlukan dan mempengaruhi mereka, Suharto (1997).
Menurut  Kieffer  (1981),  pemberdayaan  mencangkup  tiga  dimensi  yang  meliputi kompetensi  kerakyatan,  kemampuan  sosio  politik,  dan  kompetensi  partisipatif,  Suharto  (1997). Untuk  mengetahui  fokus  dan  tujuan  pemberdayaan  berjalan  Dalam  pemberdayaan  masyarakat, selalu ada dua kelompok yang sering dikaitkan satu sama lain: pihak yang peduli sebagai pihak yang memberdayakan  dan  masyarakat  sebagai  pihak  yang  diberdayakan.  Penguatan  daerah  adalah pekerjaan  untuk  membangun  kapasitas  dan  kemampuan  daerah  agar  daerah  dapat  memahami karakternya, dan membangkitkan kebanggaannya secara maksimal untuk bertahan dan membina dirinya secara mandiri baik dalam bidang keuangan, sosial, ketat dan bidang sosial, Widjaja (2003). Pemberdayaan adalah suatu gerakan dan proses yang berkesinambungan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban, dan kemandirian masyarakat, Eko (2004).
Tujuan pembangunan harus mencakup pemberdayaan sebagai proses pada skala nasional dan daerah. Makna asal kata power yang berarti kekuatan atau kemampuan adalah pemberdayaan dalam bahasa. Menurut Keban dan Lele (1999) dalam Mulyono (2017) Dari yang memiliki kekuatan sampai dengan yang kurang atau belum memiliki kekuatan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  kondisi  atau  proses  memperoleh  kekuatan.  , kekuatan, atau kemampuan. Menyadari bahwa masyarakat yang efisien membuat masyarakat lebih kompetitif adalah penting, Muslikhah & Nurhalim (2014).
Sulistiyani dalam Andriyani, Marthono, dan Muhammad Pemberdayaan masyarakat pada umumnya  menunjukkan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  kronologis  untuk mewujudkan  jalan  menuju  kesejahteraan  masyarakat  miskin.  Negara-negara  Barat  sering menggunakan  istilah  bahasa  Inggris  empowerment,  yang  berarti  memberikan  kekuasaan  atau otonomi kepada seseorang.
Tujuan pemberdayaan adalah agar masyarakat dan individu menjadi mandiri. Kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengarahkan tindakan sendiri adalah bagian dari kemandirian ini. Kondisi yang dikenal dengan kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana seseorang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dengan cara yang dianggap tepat untuk memecahkan
masalah dengan memanfaatkan kemampuan kognitif, seperti perilaku, sampai pada titik di mana mereka  mengetahui  objek  tersebut.  Diperkenalkan,  kemampuan  psikomotor  yaitu  kapasitas bertindak setelah menerima pengalaman belajar dengan aktivitas fisik yang berhubungan dengan keterampilan, kemampuan afektif yaitu perilaku dimana individu memiliki kecenderungan untuk menyukai atau tidak menyukai objek, dan kemampuan kognitif yaitu perilaku yang telah mencapai tahap dimana individu melakukan tindakan terhadap suatu objek. keterampilan. Oleh karena itu, untuk  mencapai  kemandirian  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  lengkap  yang  terdiri  dari kondisi, kognitif, afektif, konatif, psikomotor, dan sumber daya material fisik lainnya.
Di  Indonesia,  gagasan  pemberdayaan  barat  sering  disebut-sebut  sebagai  latar  belakang pemberdayaan. Namun Mulyono (2017), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan sebenarnya lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan di Barat. Selain itu, istilah pemberdayaan tidak mengacu pada tindakan memberikan kekuasaan; sebaliknya, itu mengacu pada tindakan memberi kekuatan. Pemberdayaan  tidak  hanya  melibatkan  pemberian  kekuatan  kepada  yang  lemah,  tetapi  juga melibatkan  pemberian  kesempatan  bagi  individu  atau  kelompok  untuk  mendapatkan  kekuatan tambahan.  Selain  memberi  kekuatan  atau  kemampuan,  pendidikan  adalah  bentuk  lain  dari pemberdayaan.  Dalam  Sutarto  (2015)  dapat  dipahami  bahwa  penguatan  merupakan  salah  satu proyek pelatihan non formal untuk membangun kapasitas daerah agar lebih berkembang melalui perluasan  kemampuan  yang  dimiliki  atau  dimiliki.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses peningkatan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami dan mengendalikan kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik guna meningkatkan posisinya dalam masyarakat sebagai proses pembelajaran, Mulyono (2017).
Melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan fasilitas terkait pengelolaan sampah, tujuan pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  untuk  mengedukasi  masyarakat tentang pengelolaan sampah, memperluas wawasan, dan memotivasi mereka untuk bekerja menuju Kaimana  Nol  Sampah.  Ini  akan  membantu  orang  lebih  memahami  bagaimana  melakukannya dengan benar. pengelolaan limba

## Fungsi Pemerintahan
Istilah pemerintah mengacu pada semua yang dilakukan cabang eksekutif untuk membantu negara mencapai tujuannya. Istilah pemerintah mengacu pada sistem yang ada dalam suatu negara, sedangkan pemerintah mengacu pada individu atau lembaga yang mengelola pemerintahan negara.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemerintahan sebagai: C.F. Strong mendefinisikan  pemerintahan  sebagai  “semua  kegiatan  badan  publik”,  yang  meliputi  kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara.
- sekelompok  orang  yang  secara  bersama-sama  memikul  tanggung  jawab  terbatas  atas pelaksanaan kekuasaan
- penguasa suatu negara (bagian dari negara).
- badan pengatur tertinggi suatu negara (seperti kabinet adalah pemerintah).
- Sebaliknya, semua kegiatan badan publik, termasuk kekuasaan eksekutif, merupakan pemerintahan dalam arti sempit.
Ada empat fungsi pemerintahan :
1.  Fungsi Pelayanan Pemerintah memiliki fungsi pelayanan yang meliputi pelayanan publik dan sipil  yang  menjunjung  tinggi  kesetaraan.  Agama,  hubungan  luar  negeri,  kebijakan  moneter, peradilan, dan pertahanan keamanan adalah bidang kewenangan pemerintah pusat.
2.  Fungsi  Pengaturan  Pemerintah  menjalankan  fungsi  pengaturan  dengan  membuat  undang- undang dan peraturan untuk mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  memastikan  pemerintah  bekerja  dengan  baik  dengan memberlakukan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
3.  Fungsi  Pembangunan  Dalam  sistem  pemerintahan,  pemerintah  juga  harus  menggerakkan pembangunan  di  wilayahnya,  yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan — jasmani,  mental,  dan
spiritual — di  seluruh  wilayahnya.  Fungsi  pembangunan  menjamin  berjalannya  pemerintahan suatu negara.
4.  Fungsi  Pemberdayaan  Adanya  fungsi  ini  memudahkan  pelaksanaan  otonomi  daerah, memberikan  kontrol  kepada  pemerintah  daerah  atas  pengelolaan  sumber  daya  daerah  dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang didesentralisasikan. Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk meningkatkan fungsi ini.
Akibatnya, salah satu tanggung jawab pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus mampu memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik untuk mencapai tujuan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  dan  sesuai  dengan  apa  yang  telah dirancang oleh pemerintah.
Perlindungan Masyarakat
Perlindungan masyarakat adalah situasi dinamis dimana anggota masyarakat dipersiapkan dan  dibekali  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mereka  butuhkan  untuk  melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga keamanan, kedamaian, dan keamanan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  salah  satu  tugas  perlindungan masyarakat yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat karena tramas  dan tibum bukan  hanya  tentang  lingkungan  yang  aman  tanpa  gangguan  dari  manusia  melainkan  juga lingkungan  yang  kurang  bersih.  Dengan  lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  akan  menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kelestarian Lingkungan
Kelestarian  lingkungan  adalah  ideologi,  filosofi,  dan  gerakan  sosial  berskala  besar  yang bertujuan  melestarikan  lingkungan  dan  meningkatkan  kesehatan  lingkungan.  Perlindungan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  merupakan  salah  satu  aspek  kelestarian  lingkungan  yang mendukung  pelestarian,  pemulihan,  dan  peningkatan  lingkungan  alam.  Tujuan  perlindungan lingkungan adalah untuk menemukan keseimbangan antara manusia dan berbagai sistem alam yang mereka  andalkan  sehingga  semua  komponen  yang  diperlukan  dapat  dilestarikan.  Hijau  sering digunakan untuk mewakili lingkungan dan masalah lingkungan.
Dalam  praktiknya,  adanya  suatu  perlindungan  lingkungan  terkait  erat  dengan  ekologi,  karena ekologi memberikan informasi tentang bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi makhluk hidup dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan.dalam hal ini keadaan lingkungan di Kabupaten Kaimana  khususnya  di  Lahan  Mangrove  sudah  mulai  menurun  dikarenakan  aktivitas  warga masyarakat itu sendiri, mulai dari membuang sampah ke area hutan mangrove hingga penebangan liar yang terjadi. Mangrove di Kaimana memiliki luas mencapai lebih dari 70.000 hektar, dari total 3..489 hektar mangrove di Indonesia. Tentu saja sangat disayangkan apabila hutan mangrove ini mengalami kerusakan.
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah yaitu pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan daur ulang bahan limbah adalah bagian dari pengelolaan limbah. Ini biasanya mengacu pada kotoran manusia yang dikelola untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, dan penampilan. Membangun kembali aset standar juga membutuhkan pengeluaran eksekutif. Pengelolaan limbah dapat  melibatkan  penanganan  bahan  gas,  cair,  radioaktif,  atau  padat,  yang  masing-masing memerlukan keahlian dan prosedurnya sendiri. Ada perbedaan metode pengelolaan sampah antara negara  maju  dan  berkembang,  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan,  dan  antara  daerah pemukiman dan industri. Di wilayah metropolitan, pemerintah daerah biasanya menangani limbah tidak berbahaya dari area pemukiman dan kelembagaan, sedangkan limbah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah limbah.
Jenis sampah, lahan yang digunakan untuk pengolahan, dan ketersediaan lahan semuanya berperan  dalam  menentukan  bagaimana  sampah  dikelola.  Ada  beberapa  strategi  pengelolaan
sampah:  Metode pengelolaan  sampah berbeda-beda  tergantung  banyak  hal,  diantaranya  tipe zat sampah,  lahan  yang  digunakan  untuk  mengolah,  dan  ketersediaan  lahan.  Ada  beberapa  metode dalam pengelolaan sampah :
1) Metode  Penimbunan  Tanah  Metode  pembuangan  sampah  yang  paling  tersebar  luas  di seluruh  dunia  melibatkan  pemasangan  TPA  untuk  membuang  sampah.  Penimbunan  ini biasanya dilakukan di lubang yang dalam, tambang yang ditinggalkan, atau lahan yang tidak digunakan. Ini akan menjadi TPA murah  dan higienis jika dirancang dan dikelola dengan baik.  Namun,  TPA  yang  tidak  dirancang  dan  dikelola  dengan  baik  akan  mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, seperti angin bau sampah, berkumpulnya hama, dan menahan udara sampah. Karbon dioksida dan metana, yang juga merupakan produk sampingan limbah yang sangat berbahaya, merupakan efek samping lainnya.
2) Metode Pemilahan Sampah Tata cara pemilahan sampah yang masih bernilai material dan dapat dimanfaatkan. Menggunakan kembali harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda. Yang  pertama  adalah  mendaur  ulang  sampah  atau  mendapatkan  energi  dari  benda-benda yang dapat dibakar untuk menghasilkan listrik.
Untuk mengelola sampah di Kabupaten Kaimana dengan baik, pemerintah menggunakan metode pemilahan sampah dan pengaturan waktu agar masyarakat dapat membuangnya pada suhu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Fungsi Kepamongprajaan
Fungsi  kepamongprajaan  adalah  Pemerintah  tidak  berkewajiban  untuk  melayani  dirinya sendiri  dengan  menyediakan  layanan  masyarakat  melainkan  berkewajiban  untuk  melayani masyarakat  dan  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitasnya  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  (Rasyid, 1998:139). Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kaimana memiliki tugas yaitu melayani masyarakat dan menciptakan kondisi agar masyarakat bisa merasa nyaman. Lingkungan yang bersih, udara yang sehat  tentu  saja  sangat  membuat  hidup  masyarakat  menjadi  tentram  sesuai  dengan  fungsi kepamongprajaan yaitu menciptakan lingkungan yang tentram. Dalam  hal  ini  pemerintah  harus  bisa  menyusun  strategi – strategi  yang  baik  guna  menjalankan fungsi  kepamongprajaan.  Dengan  memberikan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  sosialisasi pengelolaan  sampah  dan  jam  buang  sampah  sudah  dapat  disebut  menjalankan  fungsi kepamongprajaan  dimana  masyarakat  bisa  mengembangkan  kreativitasnya  dalam  pengelolaan sampah dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari.
METODE Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam suatu karya ilmiah karena dalam penyusunan  suatu  karya  ilmiah  dibutuhkan  daya – data  untuk  memperlancar  penyusunan  suatu karya ilmiah yang dimana data – data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode penelitian. Pendekatan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penelitian dan akan memberikan arah dan tuntunan mengenai rencana penyusunan secara sistematis sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan berbasis metodologi untuk penelitian dan pemahaman fenomena sosial dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Sesuai dengan namanya, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki fokus pada kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah memahami dengan mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi untuk kemudian diteliti kebenarannya. Dengan  menggunakan  pendekatan  ini  penulis  dapat  mengetahui  secara  lebih  dalam  dan  lebih terpusat mengenai peristiwa di lapangan secara realistis dan terbuka sehingga data yang terkumpul lebih  akurat.  Kemudian  data  yang  didapatkan  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  melalui pendekatan induktif dimana dari hal – hal khusus dalam lingkup kecil akan menjadi sesuatu yang berpengaruh secara umum sehingga dapat mencapai kejelasan masalah yang dibahas.
Jenis penulisan deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena, kejadian, peristiwa dan gejala yang sedang terjadi saat ini. Penulisan ini berfokus pada masalah  aktual  sesuai  keadaan  penulisan  yang  sedang  berlangsung,  melalui  penulisan  deskriptif, penulis  berusaha  untuk  menguraikan  peristiwa  dan  kejadian  tanpa  ada  perlakuan  khusus  serta dilakukan sesuai dengan langkah – langkah dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif adalah  metode  penelitian  yang  sistematis  berdasarkan  data  yang  ada  kemudian  dianalisis  untuk menghasilkan  laporan  penelitian  yang  lebih  mendalam.  Metode  ini  yang  akan  penulis  terapkan dalam penelitian ini
Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2013)  “teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data”. Pengumpulan data yang tidak akurat dapat mempengaruhi hasil studi dan akhirnya mengarah pada hasil yang tidak valid. Metode pengumpulan data untuk evaluasi dampak bervariasi di sepanjang rangkaian.
Jadi kesimpulannya, pengumpulan data adalah faktor utama yang mempengaruhi keabsahan suatu  penelitian,  sehingga  teknik  pengumpulan  data  memang  harus  relevan  dengan  pokok permasalahan yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data harus relevan dengan topik yang akan dibahas. Dalam penulisan laporan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

## 1. Observasi
Peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, dimana dalam pelaksanaan penelitian peneliti  juga  turun  langsung  ke  lapangan  namun  tidak  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut.  Dalam melakukan teknik ini peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  dinas  lingkungan  hidup  dan  bagaimana  pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 32 tentang Kesadaran Masyarakat dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kaimana.
2. Wawancara
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan responden untuk mengetahui data lebih mendalam dan dari jumlah responden/narasumber yang sedikit.  Wawancara  dapat  dilakukan  secara  terstruktur  maupun  tidak  terstruktur  yaitu  bertatap muka maupun secara tidak langsung dengan berbicara menggunakan telepon. Pada penelitian ini peneliti  berharap  dapat  melakukan  penelitian  secara  langsung  untuk  mendapatkan  data  dalam bentuk lisan maupun tulisan.

## 3. Dokumentasi
Catatan peristiwa yang sudah berlalu disebut dengan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, karya – karya monumental seseorang maupun berupa gambar (Sugiyono 2013:240). Metode dokumentasi ini digunakan dengan berbagai alasan yaitu dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaa dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian serta tidak susah untuk ditemukan dengan teknik kajian isi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu meliputi rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, peraturan – peraturan,  laporan,  kegiatan,  foto – foto,  dan  data  yang  relevan  serta  memiliki  kaitan  dengan penelitian.
Data  yang  terkumpul  masuk  ke  tahap  analisis  data  demi  menemukan  solusi  dalam pemecahan suatu masalah. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian akan dilakukan kajian pustaka  untuk  menemukan  teori – teori  dalam  menganalisis  masalah  yang  diperoleh.  Dan  pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan dan fenomena di lapangan.  Kesimpulan  yang  dihasilkan  berupa  ide  dan  langkah – langkah  dalam  mengatasi permasalahan yang ada.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Teknik  ini dilakukan sejak sebelum masuk ke lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Teknik analisis  kualitatif  memiliki  sifat  induktif  berdasarkan  data  yang  diperoleh  yang  kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui secara lebih dalam dan lebih  terpusat  mengenai  peristiwa  di  lapangan  secara  realistis  dan  terbuka  sehingga  data  yang terkumpul  lebih  akurat  tentang  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  di Kabupaten  Kaimana.  Untuk  melengkapi  dan  menjelaskan  tentang  metode  penelitian  yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang dilakukan dengan 4 informan, serta dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Papua Barat yang dijuluki dengan “Kota Senja” didirikan pada tanggal 12 November 2002. Kabupaten Kaimana merupakan Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak lalu mengalami pemekaran dan menjadi sebuah  kabupaten  yang  didasari  dengan  Undang – Undang  Nomor  26  Tahun  2002  Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Kabupaten  Kaimana.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  mencari  tahu sejauh  mana  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  yang  hendak  dicapai. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati  Kaimana  Nomor  32  Tahun  2021  tentang  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Sampah  di  Kabupaten  Kaimana  sudah  terealisasi  dengan  baik  hanya  saja  masih  menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan  UU  No.  26  Tahun  2002.  Kabupaten  Kaimana  saat  ini  terdiri  dari  86 desa/kelurahan, 2 kelurahan, dan 7 kecamatan setingkat administratif. Kabupaten Kaimana hanya memiliki empat kecamatan ketika pertama kali menjadi daerah otonom pada tahun 2002. Mereka adalah Distrik Kaimana, Distrik Teluk Arguni, Distrik Buruway, dan Distrik Etna. Kemudian, pada tahun 2006, sebuah kecamatan diperluas hingga mencakup tiga kabupaten tambahan. Setelah itu, Distrik Teluk Arguni menjadi Distrik Teluk Arguni Atas, dan sebagian wilayahnya dibagi menjadi Distrik  Arguni  Bawah,  Distrik  Kambrauw,  dan  Distrik  Yamor.  Kabupaten  Kaimana  telah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Kaimana sejak didirikan.
Setiap kabupaten berbeda dalam hal ukuran dan jumlah pulau. Distrik Teluk Etna adalah distrik terbesar di Kaimana, seluas 4.195 km2, atau sekitar 22,68% dari total luas pulau. Kabupaten terkecil adalah Kabupaten Kambrau yang luasnya mencapai 775 km2 atau 4,08 persen dari total luas  Kaimana.Sedangkan  Distrik  Kaimana  menjadi  distrik  dengan  jumlah  pulau-pulau  paling banyak yakni 482 pulau kecil.
Salah  satu  potensi  bidang  terkait  sumber  daya  manusia  yang  dapat  dikembangkan pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan  adalah  penduduk  yang  mendiami  daerah  tersebut. Maka dari itu, penduduk dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan program pemerintah agar program yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang baik juga untuk masyarakat daerah tersebut.
Jumlah  penduduk  Kaimana  pada  2019  sebanyak  60.216  orang.  Proyeksi  populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878  orang,  hampir  70%  penduduknya  tinggal  di  Kabupaten  Kaimana.  Hal  ini  karena  situasi dengan Kaimana sebagai ibu kota daerah yang menjadi titik fokus organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak dan keuangan daerah setempat.
Jumlah  penduduk  Kaimana  pada  2019  sebanyak  60.216  orang.  Proyeksi  populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini mencontohkan status  Kaimana  sebagai  ibu  kota  kabupaten  yang  fokus  pada  kebijakan  publik  dan  kegiatan ekonomi.  Faktor  utama  yang  menyebabkan  pertumbuhan  penduduk  terkonsentrasi  hanya  di daerah-daerah  tertentu  yang  menjadi  pusat  ketersediaan  fasilitas  dan  pelayanan  publik  adalah pengembangan  pelayanan  publik  dan  prasarana  yang  belum  merata  dan  maksimal  di  setiap kabupaten,  selain  jarak  yang  jauh.  Pemberdayaan  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan  memberdayakan  masyarakat  agar  dapat melaksanakan sesuatu yang menjadi program pemerintah dan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah.  Pemberdayaan  merupakan  bentuk  tindakan  yang  bertujuan  memberikan pengertian dan kesadaran seseorang ataupun lebih yang diberikan tugas agar dapat dilaksanakan dengan bijak.

## Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Kaimana Kabupaten Kaimana
Salah  satu  potensi  bidang  terkait  sumber  daya  manusia  yang  dapat  dikembangkan pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan  adalah  penduduk  yang  mendiami  daerah  tersebut. Maka dari itu, penduduk dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan program pemerintah agar program yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang baik juga untuk masyarakat daerah tersebut.
Jumlah  penduduk  Kaimana  pada  2019  sebanyak  60.216  orang.  Proyeksi  populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878  orang,  hampir  70%  penduduknya  tinggal  di  Kabupaten  Kaimana.  Hal  ini  karena  situasi dengan Kaimana sebagai ibu kota daerah yang menjadi titik fokus organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak dan keuangan daerah setempat.
Jumlah  penduduk  Kaimana  pada  2019  sebanyak  60.216  orang.  Proyeksi  populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini mencontohkan status  Kaimana  sebagai  ibu  kota  kabupaten  yang  fokus  pada  kebijakan  publik  dan  kegiatan ekonomi.
Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan  sampah  yang  hendak  dicapai.  Memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada masyarakat yang menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  32  Tahun  2021  tentang  Kesadaran Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Kaimana  sudah  terealisasi  dengan  baik hanya saja masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Peraturan daerah merupakan naskah dinas yang berbentuk peraturan Perundang – undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan juga mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sebuah  organisasi  dalam  suatu  lingkungan  pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan  oleh  seorang Kepala Daerah dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan – peraturan yang berupa kebijakan sesuai dengan ruang lingkup daerah tersebut.
Peraturan – peraturan daerah tersebut yang akan dijadikan acuan dalam menjalankan suatu kebijakan  terkait  pengelolaan  sampah  agar kebijakan  tersebut  dapat  mencapai tujuan  yang  telah
ditentukan yaitu mewujudkan program Kaimana Nol Sampah. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh aspek yang terkait dengan kebijakan tersebut,  sehingga  kebijakan  yang  diimplementasikan.  Dengan  adanya  dukungan  tersebut, diharapkan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik agar permasalahan yang  menjadi  alasan  terbentuknya  kebijakan  tersebut  dapat  terselesaikan.  Dalam  pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  harus  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  seluruh  aspek  yang  terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang diimplementasikan. Dengan adanya dukungan tersebut,  diharapkan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  agar permasalahan yang menjadi alasan terbentuknya kebijakan tersebut dapat terselesaikan.
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui berbagai  indikator  pemberdayaan  yang  dapat  menunjukan  seseorang  itu  berdaya  atau  tidak. Sehingga  ketika  sebuah  program  pemberdayaan  sosial  diberikan,  segenap  upaya  dapat dikonsentrasikan pada aspek – aspek apa saja dari sasaran perubahan . Menurut Teori Khieffer (1981) dalam Suharto (1997:215).
Kompetensi Kerakyatan
Kompetensi  Kerakyatan  dapat  dilihat  dari  bagaimana  kemampuan  masyarakat  dalam melaksanakan  program  yang  telah  dirumuskan  oleh  pemerintah  daerah  khususnya  Dinas Lingkungan  Hidup.  Dengan  adanya  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menaikan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan  pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada.  Pemerintah  Kabupaten Kaimana  khususnya  Dinas  Lingkungan  Hidup  sudah  menyampaikan  dan  memiliki  konsep pengaturan yang tertata dari segi pendekatan sasaran, mulai dari sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampak buruk sampah bagi kesehatan yang dimana hal ini termasuk pada hal yang membahayakan sehingga perlu adanya perlindungan yang dilakukan dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk pemberian edukasi dan sosialisasi agar dapat mengurangi dampak yang diberikan oleh sampah yang tidak terkelola.
Pada saat wawancara dengan Informan Syarifudin Sirfefa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Kaimana  yang  ditanyakan  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kaimana?
“Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan  sampah  menuju  Kaimana  Nol  Sampah  yang  sudah  dicanangkan  oleh  Pemerintah Daerah  salah  satunya  adalah  memberikan  pelatihan  kepada  masyarakat  tentang  bagaimana mengelola sampah yang bisa dijadikan nilai jual yang cukup tinggi, dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan program ini sangat diterima di mata masyarakat, karena selain menambah ilmu,  dengan  adanya  program  ini  juga  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  perekonomian masyarakat “ – (16/01/2023) wawancara dengan Informan ibu Siti Nur selaku kepala bidang di bidang perencanaan, yang ditanyakan apa saja kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah khususnya pemberdayaan masyarakat ? “ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan khususnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah, yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah, pengenalan jenis – jenis sampah kepada anak sekolah, dan juga kegiatan rutin daur  ulang sampah yang sudah berjalan selama 6 bulan terakhir ini” – (18/01/2023)
Kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik akan tetapi dalam setiap program yang dijalankan pasti terdapat hambatan dalam berjalannya program tersebut. Hambatan – hambatan ini yang menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam untuk tetap bisa menjalankan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dan target yang telah ditentukan.

## Kemampuan Sosiopolitik
Mengukur pemberdayaan dari hubungan pemerintahan dengan masyarakat, dari mengukur bagaimana  pemerintah  dapat  menentukan  kebijakan  yang  dapat  diterima  di  masyarakat  agar kebijakan tersebut dapat dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh ruang agar lebih dekat pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal  yang penting. Hubungan  yang baik ini sudah dimiliki oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kaimana,  dapat  dilihat  dengan  masyarakat  dapat menerima  dan  mengikuti  setiap  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak Dinas Lingkungan Hidup.
Dengan wawancara dengan Ibu Sri Furu selaku staf di bidang penanganan persampahan dengan  pertanyaan  yang  diajukan  adalah  Apakah  dengan  adanya  kebijakan  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah ini memberi dampak untuk kehidupan masyarakat dengan pemerintah?
“dengan adanya kebijakan memberikan dampak baik bagi masyarakat seperti halnya dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  tidak  hanya  mendapatkan  edukasi  mengenai pengelolaan sampah dan masyarakat juga dapat merasakan hadirnya pemerintah yang turun langsung  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  sehingga  dengan  adanya  kegiatan  ini,  akan membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah” - (18/01/2023) Kemampuan  pendekatan  masyarakat  sangat  penting  dimiliki  oleh  pemerintah  untuk menginterpretasikan pelaksanaan pemberdayaan dengan cepat. Pada prosesnya Dinas Lingkungan Hidup  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan,  yaitu  dengan memberikan  sosialisasi  dan  pendekatan  yang  persuasif  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat dapat menerimanya dengan baik.
Selanjutnya  dengan  wawancara  bersama  bapak  Abdul  Ombair  selaku  kepala  bidang penanganan  sampah,  pertanyaan  yang  diajukan  adalah  Apa  output  yang  dihasilkan  dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah?
“untuk  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah menuju Kaimana Nol Sampah ini sudah berjalan dengan baik dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat, hal ini tidak lepas dari output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, salah satu output yang menjadi salah satu faktor kebijakan ini diterima adalah peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan dari daur ulang sampah yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup” – (18/01/2023). Menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat bukan hal yang mudah, dan  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  merupakan  penunjang  keberhasilan  pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  menuju  Kaimana  Nol  Sampah, dengan  begitu  pemerintah  harus  bisa  menjaga  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat kabupaten kaimana itu sendiri.
Adanya  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah  merupakan  hal  yang  utama, karena  jika  tidak  ada  kepercayaan  maka  akan  berdampak  bagi  kebijakan  dan  program  yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri, masyarakat akan enggan untuk melaksanakan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

## Kompetensi Partisipatif
Melihat  dari  kemampuan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  aktif  untuk  mengikuti  setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hal yang penting, apabila tingkat kompetensi partisipasi masyarakat tinggi maka akan terlaksana dengan baik kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  bersama.  Namun  jika  partisipasi  masyarakat  yang kurang untuk mengikuti kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan maka akan mengurangi nilai keberhasilannya suatu kebijakan tersebut.
Peraturan  Daerah  yang  ada  sudah  jelas  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  yang  harus ditaati oleh setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Namun pada kenyataannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang masih melanggarnya, seperti halnya membuang sampah ke sembarangan tempat yaitu di daerah hutan mangrove di daerah jembatan air tiba kecamatan kaimana. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan air  tiba  akan  merasa  sangat  tidak  nyaman.  Maka  dari  itu  perlunya  edukasi  yang  diberikan  agar masyarakat lebih paham dan lebih diberdayakan dalam hal pengelolaan sampah ini.
Hambatan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat
Dalam melaksanakan setiap tugas atau aktivitas tentu saja terdapat tantangan dan hambatan yang  akan  dihadapi,  tantangan  merupakan salah  satu  faktor  yang  akan  mengganggu  berjalannya program yang telah disusun, dan apabila hambatan itu tidak segera dihadapi maka akan berdampak pada hasil akhir suatu program, sama halnya dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Salah satu contoh apabila masyarakat tidak memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dengan baik dan tidak dibekali dengan edukasi tentang pengelolaan sampah, maka akan sulit bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program pemberdayaan ini.
Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kaimana nomor 32 Tahun  2021  tentang  Kesadaran  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Sampah  yaitu  menciptakan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam menjaga dan melestarikan kebersihan dan keindahan kota, menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan sehat serta bebas dari pencemaran, kemudian menjaga  sirkulasi  oksigen  yang  bersih  sekaligus  sebagai  stabilisator  berkelanjutan  dan  juga memusnahkan  sampah  yang  tidak  bermanfaat  dan  mendaur  ulang  sampah  yang  masih  dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos, bahan baku industri dan lainnya.
Dalam  wawancara  dengan  informan  bapak  Binsar  Sitanggang,  selaku  Kepala  UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, yang ditanyakan adalah apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah?
“dalam  pelaksanaan  suatu  program  tentu  saja  akan  muncul  hambatan  – hambatan  yang akan  menjadi  tantangan  dari  penyelenggara  program,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Lingkungan Hidup,  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  terkait  pengelolaan  sampah  ini  memiliki beberapa hambatan yaitu, kurangnya anggaran sehingga program yang sudah tersusun ini berjalan dengan  lamban,  ditambah  lagi  dengan  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  untuk pelaksanaan program ini” – (10/01/2023)
Hambatan  yang  dihadapi  Dinas  Lingkungan  Hidup  yaitu  kurangnya  anggaran  sehingga program yang sudah tersusun ini berjalan dengan lamban, ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan  prasarana  yang  tersedia.  Dan  untuk  mengatasi  hambatan – hambatan  seperti  kurangnya anggaran  yang  dilakukan  adalah  dengan  mencari  sponsor  untuk  bekerja  sama  yang  dijadikan stakeholder untuk membantu jalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kaimana Nol Sampah merupakan program yang disusun oleh pemerintah dengan berdasar pada  Peraturan  Bupati  Kaimana  nomor  32  Tahun  2021  tentang  Kesadaran  Masyarakat  dalam pengelolaan sampah, pada bab VII Penghargaan Lingkungan Pasal 21 bahwa :
1) Setiap orang, badan, organisasi kemasyarakatan, kampung dan kelurahan maupun pengelola fasilitas umum yang berjasa dalam pengelolaan sampah wajib diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana
2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kaimana, setelah dilakukan penilaian lomba yang dilakukan untuk itu.
3) Tata  cara  dan  mekanisme  pelaksanaan  lomba  serta  penilaian  maupun  pemberian penghargaan ditetapkan Bupati setelah mendapat masukan dari Dinas terkait.
Dengan  adanya  penghargaan  yang  diberikan  ini  termasuk  pada  upaya  yang  dilakukan pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, bentuk penghargaan yang sudah disesuaikan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin aktif dalam menjalankan program Pengelolaan Sampah menuju Kaimana Nol Sampah.
Kurangnya anggaran merupakan tantangan yang sangat besar, dimana suatu program tidak akan berjalan jika belum ada anggaran yang menjadi penunjang. Hal ini tentunya bisa membuat kegiatan  pemberdayaan  yang  telah  direncanakan  dan  disusun  tidak  bisa  berjalan  sehingga masyarakat  tidak  bisa  diberdayakan  terkait  dengan  pengelolaan  sampah  ini,  dengan  begitu masyarakat akan kurang edukasi dan pengetahuan khususnya tentang Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
Kemudian wawancara bersama informan bapak Binsar Sitanggang selaku Kepala UPTD Persampahan, yang ditanyakan “apakah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang baik dan feedback kepada masyarakat itu sendiri?” “dengan adanya program – program yang dilakukan ini seperti edukasi kepada masyarakat mengenai  daur  ulang  sampah  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  dapat  memberikan keuntungan sendiri kepada masyarakat itu, seperti halnya barang yang di daur ulang tersebut tentu saja memiliki nilai jual, dan dengan terjualnya barang daur ulang tersebut tentunya akan  menaikan  nilai  perekonomian  masyarakat  dan  juga  dengan  adanya  edukasi  tentang daur ulang sampah ini masyarakat bisa lebih mengerti melalui daur ulang dan juga pemilahan sampah yang dilakukan” – (10/01/2023) hambatan lain yang muncul juga adalah sarana dan prasarana, dimana Dinas Lingkungan Hidup  masih  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  masih  kurang  alat – alat penunjang, dan juga kurangnya sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas  untuk  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  ini.  Jika  diamati  dari  sisi  lain,  hambatan lainnya  juga  yaitu  tingkat  kesadaran  individu  yang  berbeda – beda  hal  Ini  berpotensi  akan menghambat  berjalannya  program  Kaimana  Nol  Sampah,  karena  tidak  semua  kebijakan  yang ditetapkan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. hambatan lain yang muncul juga adalah sarana dan prasarana, dimana Dinas Lingkungan Hidup masih belum memiliki sarana dan prasarana  yang  memadai,  masih  kurang  alat – alat  penunjang,  dan  juga  kurangnya  sumber  daya manusia  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  pemberdayaan masyarakat ini.
Jika  diamati  dari  sisi  lain,  hambatan  lainnya  juga  yaitu  tingkat  kesadaran  individu  yang berbeda – beda hal Ini berpotensi akan menghambat berjalannya program Kaimana Nol Sampah, karena tidak semua kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentang bagaimana  masyarakat  menanggapi  dan  melaksanakan  program  yang  dirancang  agar  dapat memenuhi tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut.
Dengan  adanya  pemberdayaan  masyarakat  diharapkan  dapat  ditindaklanjuti  dengan  baik oleh masyarakat karena sesuai dengan program kaimana nol sampah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  bupati  kaimana  nomor  32  tahun  2021  tentang  kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini dan dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  diselenggarakan  dengan  baik  sehingga  dapat  memberikan  hasil  sesuai  dengan tujuan  yang  ditetapkan.  Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  perlu  diperhatikan  hambatan – hambatan yang muncul sehingga diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat segera dan tanggap dalam menghadapi permasalahan dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat. Hambatan – hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran dan juga sarana dan prasarana.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang  dimaksud  dengan  Upaya  adalah  usaha, ikhtiar  untuk  mencapai  suatu  maksud,  memecahkan  persoalan,  mencari  jalan  keluar.  Menurut Poerwadarminta (1991:574) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.
Dengan adanya hambatan – hambatan diharapkan akan membuat penyelenggara kegiatan lebih aktif lagi dalam mengatasi setiap hambatan yang muncul, dengan begitu kebijakan – kebijakan yang ada bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dibentuknya kebijakan tersebut yaitu Kaimana Nol Sampah.
Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode alat penunjang yang lain. dari beberapa pengertian diatas maka dalam pengelolaan sampah ini upaya adalah segala sesuatu usaha yang  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  atau  hambatan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan pengelolaan sampah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam  wawancara  dengan  informan  bapak  Binsar  Sitanggang  selaku  Kepala  UPTD Persampahan, yang ditanyakan yaitu “bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam  menghadapi  hambatan – hambatan  yang  muncul  selama  pelaksanaan  pemberdayaan masya rakat ini ?”
“dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah dijabarkan bahwa memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menunjang dan kurangnya anggaran. Untuk mengatasi  hal  ini  kami  sudah  menyusun  beberapa  strategi,  diantaranya  untuk  permasalahan kurangnya  anggaran  kami  mengatasinya  dengan  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  ini dengan  menggandeng  sponsor  untuk  menopang  berjalannya  kegiatan  ini,  sehingga  walaupun anggaran  kurang  namun  masih  ada stakeholder yang  bisa  membantu  berjalannya  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kaimana” – (10/01/2023) Dengan  adanya  penghargaan  yang  diberikan  ini  termasuk  pada  upaya  yang  dilakukan pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, bentuk penghargaan yang sudah disesuaikan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin aktif dalam menjalankan program Pengelolaan  Sampah  menuju  Kaimana  Nol  Sampah.  selain  penghargaan  ada  juga  sanksi  yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah, ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah.
Sebagaimana tercantum pada Bab VIII Sanksi pada pasal 22 (1.) Bupati dapat menerapkan sanksi kepada setiap orang dan/atau badan, yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku (2.) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : (a.) Bakti sosial (b.) Paksaan pemerintah dan (c.) Pencabutan izin usaha Adanya sanksi ini membuat masyarakat akan lebih mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan ini, sehingga akan terwujudnya program Kaimana Nol Sampah yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan program ini yaitu target penghargaan Adipura 2024.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Kaimana Kabupaten Kaimana ada beberapa program yang dirancang oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah, pengenalan jenis – jenis  sampah  kepada  anak  sekolah,  dan  juga  kegiatan  rutin  daur  ulang  sampah.  dan  jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat bahwa masih kurang adanya partisipasi dari masyarakat
dalam pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah.
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja akan memiliki hambatan, begitu juga dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah kurangnya anggaran dan juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah. Dengan adanya hambatan ini tentu saja  menjadi  tantangan tersendiri  bagi pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Lingkungan Hidup untuk tanggap dan dapat mengatasinya dengan secepat mungkin.
Hambatan – hambatan yang muncul tentu saja harus segera diatasi, seperti halnya hambatan kurangnya  anggaran  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  ini,  Dinas Lingkungan Hidup mengambil tindakan yaitu mencari stakeholder untuk membantu menjadi tiang penyangga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar tetap rutin berjalan walaupun dengan anggaran yang kecil Hambatan – hambatan yang muncul tentu saja harus segera diatasi, seperti halnya hambatan kurangnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini,  Dinas  Lingkungan  Hidup  mengambil  tindakan  yaitu  mencari stakeholder untuk  membantu menjadi  tiang  penyangga  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  agar  tetap  rutin  berjalan walaupun dengan anggaran yang kecil.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijabarkan  diatas,  maka  peneliti  kemudian memberikan saran kepada Pemerintah Daerah agar bisa mempertimbangkan kembali apa – apa saja yang harus dievaluasi kedepannya, saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut :
Dinas  Lingkungan  Hidup  harus  memiliki  strategi  untuk  mengajak  masyarakat  dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.
Dinas  Lingkungan  Hidup  harus  menganggarkan  kembali  apa  saja  yang  menjadi  rincian sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  agar pemberdayaan  masyarakat  ini  bisa  terus  berjalan  tanpa  harus  mencari – cari stakeholder sebagai penunjang berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.
Perlu ditindak lebih lanjut lagi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup  dalam  mengatasi  hambatan – hambatan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan masyarakat, masih ada hambatan – hambatan yang masih belum teratasi dengan baik oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  salah  satunya  adalah  sumber  daya  manusia  yang  masih  belum mencukupi, dengan menghadirkan sumber daya manusia yang baik, diharapkan akan menjadi salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

## REFERENSI Artikel Jurnal dengan URL
A.W.Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara.
, S. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
Eko Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta : APMD Press. Hasan,M.  Iqbal,  2002. Pokok – Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  Dan  Aplikasinya .  Bogor:  Ghalia Indonesia. Mulyawan, R.
2016. Masyarakat, Wilayah,
dan
Pembangunan.
Bandung: UNPAD Press. Mulyono, S. E. 2017. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Nazir, Moh, 2014. Metode Penelitian. Jakarta : PT Bumi Aksara. Siagian, Sondang P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Singaribum, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES. Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. , 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : Refika Aditama.
Soetomo, 2009. Pembangunan  Masyarakat Merangka  Kerangka .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar. Sujarweni, W., 2019. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  32  Tahun  2021  Tentang  Kesadaran  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Sampah.
Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kaimana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sumber Lain KBBI, 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . [Online, diakses tanggal 9 februari] Abdul,  J.  2019. Efektivitas  Pengelolaan  Sampah  Di  Pulau  Kondingareng  Kecamatan  Sangkarang  Kota Makassar. Makassar:  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam  Nasional  Alauddin Makassar. Elena.  2021. Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Di  Kelurahan  Labbukang  Kota  Parepare. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Muslikhah, & Nurhalim, K. 2014 Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Mandiri  Pedesaan  dalam  Peningkatan  Ekonomi  Petani  Wanita  (Studi Pelatihan Penggemukan Kambing di Desa Kalimanggis Kabupaten Batang. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment , Vol. 1, No. 2, Hal. 87-99. Rasmi, S. 2022. Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten  Aceh Tengah. Aceh: Fakultas Syari’ah Dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.