J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam
P-ISSN 2355-8237 | e-ISSN 2503-300X
DOI: 10.18860/jpai.v10i1.19819

## Pendidikan Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi
Islam
1 Ahmad Nurul Huda, 2 Husni Rahim
1 STAI Madinatul Ilmi Depok, 2 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1 hudaahmadun@gmail.com , 2 husni.rahim@uinjkt.ac.id
Abstract. This research aims to studies the role model of tolerance education for Sunni and Shia of thought at islamic college with students who understand various theologies. This study was carried out by analyzing the policies of the leadership in supporting tolerance. Than, the researcher described the application of the educational tolerance program at islamic college in  instilling  a  culture  of  tolerance  for  Sunni  and  Shia  schools  of  thought.  This  study  uses  a qualitative  research  method  with  a  phenomenological  approach,  which  is  described  in  a descriptive  analytical  manner  based  on  experience  and  awareness  of  the  phenomena  that occur.  The  methods used  in  data  collection  are  observation,  interviews  and  documentation. The thesis statement in this study is that tolerance between Sunni and Shia at islamic college can  be  realized  through  accommodative,  inclusive  and  humanist  policies  both  formally  in academic and non-formal programs which are supported by facilities in the form of boarding programs. The existence of empirical capital in the form of the experience of the heterogeneity of the Indonesian nation, and historical capital in the form of the contextualized romance of Sunni and Shia tolerance, can become a reference and supporting factor for the construction of tolerance education between schools of thought at islamic college.
Keywords: Tolerance Education; Sectarian Tolerance; Hidden Curriculum; Sunni-Shia.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang role model pendidikan toleransi mazhab  Sunni  dan  Syiah  di  Perguruan  Tinggi  Islam  dengan  mahasiswa  yang  paham teologinya  beragam.  Pengkajian  tentang  itu  dilakukan  dengan  menganalisa  kebijakan pimpinan  dalam  mendukung  toleransi.  Setelah  itu  peneliti  mendeskripsikan  pelaksanaan program  pendidikan  toleransi  di  Perguruan  Tinggi  Islam  dalam  menanamkan  budaya toleransi mazhab Sunni dan Syiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologi,  yang  diuraikan  secara  deskriptif  analitis  berdasarkan pengalaman  dan  kesadaran  atas  fenomena  yang  terjadi.  Metode  yang  digunakan  dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Thesis statement dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  toleransi  antara  Sunni  dan  Syiah  di  Perguruan  Tinggi  Islam dapat  terwujud  melalui  kebijakan  yang  akomodatif,  inklusif  dan  humanis  baik  secara formal  dalam  program  akademik  maupun  non-formal  yang  ditunjang  dengan  fasilitas berupa  program  boarding.  Adanya  modal  empirik  berupa  pengalaman  heterogenitas bangsa  Indonesia,  dan  modal  historis  berupa  romansa  toleransi  Sunni  dan  Syiah  yang dikontekstualisasikan,  mampu  menjadi  acuan  dan  faktor  pendukung  konstruksi pendidikan toleransi antar mazhab di Perguruan Tinggi Islam.
Kata  Kunci: Pendidikan  Toleransi;  Toleransi  Mazhab;  Kurikulum  Terselubung;  Sunni- Syiah.
Copyright © J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam. All Right Reserved. This is an open-access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Correspondence Address: jpai@uin-malang.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, jaminan terhadap hak kelompok minoritas suatu mazhab dan agama masih belum maksimal (Rosyid, 2013). Kelompok minoritas yang dimaksud adalah suatu golongan yang memiliki tradisi pemikiran, keyakinan dan berbagai ritus keagamaan yang berbeda dengan kelompok mainstream . Hingga sampai pada satu titik di mana kelompok minoritas  tidak  hanya  dianggap  sebagai  suatu  entitas  berbeda  namun  juga  dianggap menyimpang,  menodai  bahkan  menistakan  keyakinan  kelompok  mayoritas  dalam  suatu keyakinan  tertentu  (Solikhin,  2016).  Oleh  sebab  itu,  di  Indonesia  masih  sering  ditemui kejadian-kejadian  anarkis  yang  menunjukkan  sikap  intoleransi  yang  berakibat  pada jatuhnya  korban  oleh  kelompok-kelompok  tertentu  terhadap  kaum  minoritas.  Misalnya tragedi pembakaran rumah dan pengusiran warga Syiah di Sampang, Madura, yang hingga saat ini belum tuntas; pengrusakan lembaga pendidikan di desa Puger, kabupaten Jember yang  pendirinya  dituduh  menyebarkan  ajaran  sesat;  kekerasan  dan  persekusi  terhadap Jemaah Ahmadiyah di beberapa tempat serta berbagai tragedi lain yang sama sekali tidak mencerminkan nilai kultur Nusantara (Zuhdi, 2018).
Munculnya  kebanyakan  konflik  di  tengah-tengah  perbedaan  –suku  maupun kepercayaan–  seringkali  disinyalir  akibat  fanatisme  (Robinson,  1996).  Fanatisme kelompok/golongan  sering  bersembunyi  di  dalam  selimut  ‘ideologi  paripurna’  sebagai legitimasi,  yang  mengakibatkan  timbul  dan  berkembangnya  suatu  perselisihan  dan konfrontasi  di  ruang  publik  (Yunus,  2014).  Dalam  arti,  demi  menjaga  eksistensi  dan dominasi  kelompok  atau  golongannya,  seseorang  cenderung  gemar  mengatasnamakan keyakinan  beserta  dalil-dalil  favorit  baginya  sebagai  landasan  propaganda  (Azra,  2014). Sehingga  hal  itu  dapat  meyakinkan  para  simpatisannya  untuk  senantiasa  membela, mendukung dan membenarkan upaya tersebut. Dengan demikian maka muncullah sebuah sekte  tertentu.  Fanatisme  kelompok/golongan  sebagai  pijakan  utama  ini  biasanya  terjadi pada  kelompok-kelompok  intra-mazhab  atau  bisa  juga  antar-mazhab.  Bisa  jadi  karena saling  berebut  pengaruh  atas  umat  dalam  wewenang  keagamaan  atau  motif  lainnya (Maarif,  2012).  Fanatisme  suatu  kelompok  yang  cenderung  mengklaim  pihak  lain menyimpang,  tentu  sangat  potensial  memicu  lahirnya  ekstrimisme  yang  rentan  terhadap konflik sekecil apapun hingga dalam skala besar (Khamdan, 2016).
Indonesia  merupakan  salah  satu  contoh  sebuah  negara  dengan  masyarakat  yang plural. Pluralitas masyarakatnya bukan hanya pada sisi keragaman suku, budaya, ras dan bahasa  saja,  melainkan  juga  keragaman  dalam  sisi  ideologi  atau  keyakinan  (Khotimah, 2013).  Dalam  konteks  ini,  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  29  ayat  2  menjamin kebebasan  setiap  warga  negara  untuk  memeluk  agama  dan  keyakinan  serta  beribadah sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan  masing-masing.  Beberapa  agama  seperti  Islam, Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha,  dan  Kong  Huchu  adalah  keyakinan  resmi  yang  mesti dianut  oleh  masyarakat.  Agama-agama  resmi  tersebut  meskipun  memiliki  titik  temu berkenaan  dengan  norma  dalam  menjalani  kehidupan  sosial  antar  para  pemeluknya, pastilah juga terdapat ragam perbedaan yang terkandung dalam ajaran praktik atau ritus- ritus  peribadatannya.  Oleh  karena  itu,  jika  perbedaan  tersebut  tidak  dipelihara  dengan baik,  maka  hal  itu  bisa  berpotensi  menimbulkan  gesekan  antar-umat  beragama  yang bertentangan  dengan  norma,  serta  nilai  dasar  yang  tertanam  dalam  agama  itu  sendiri (Nazmudin, 2018).
Jika  diamati  dewasa  ini,  konflik  komunal  yang  melibatkan  agama-agama  di Indonesia  bisa  dikatakan  terkendali  seiring  dengan  proses  kedewasaan  dalam  bernegara (Rosyada, 2014). Walaupun terkadang masih saja ada kelompok-kelompok ekstrimis dari tiap-tiap  pemeluk  agama  tertentu  mencoba  menyulut  api  konflik  dengan  bermacam- macam cara seperti teror saat umat dari salah satu agama sedang menjalani ibadah, atau sedang merayakan tradisi hari besar dengan provokasi dan bahkan ancaman fisik berupa
persekusi hingga ledakan bom. Namun aksi-aksi semacam itu mampu diurai dengan bijak baik  oleh  aparatur  negara  maupun  oleh  organisasi-organisasi  keagamaan  yang  merasa bertanggung  jawab  dalam  menjaga  kerukunan  antar  anak  bangsa.  Tetapi,  yang  masih menjadi  ‘PR’  besar  bagi  pemerintah  adalah  persoalan  sektarianisme  dalam  agama  yang seakan tak kunjung selesai. Sebut saja ketegangan antara penganut mazhab Sunni dengan penganut mazhab Syiah (Formichi, 2014).
Pemaparan di atas relatif cukup sebagai genealogi ketegangan antar dua pemikiran berbasis teologi tersebut. Bahkan ketegangan yang muncul sudah beberapa kali menjelma menjadi  konflik  kekerasan,  hingga  mengakibatkan  jatuhnya  korban  nyawa  dan perampasan  hak-hak  hidup  bernegara  (Akmaliah,  2015).  Maka  dengan  memerhatikan pelbagai potensi tersebut, banyak penulis dan pakar pendidikan berpendapat bahwa salah satu problem utama dalam pembelajaran di sekolah, yang memengaruhi segala fenomena di  tengah  masyarakat  adalah  problem  metodologi  pembelajaran.  Dan  salah  satu  upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah adalah melakukan rekonstruksi pada aspek  metodologi,  dari  yang  bersifat  dogmatis,  doktriner  dan  tekstual  menuju  kepada pembelajaran yang lebih dinamis, praktis dan kontekstual (Asrori, 2016).
Dalam  upaya  memenuhi  rekonstruksi  pada  aspek  metodologi  tersebut,  toleransi dalam  perbedaan  semestinya  ditopang  oleh  partisipasi  aktif  dari  tiap-tiap  individu  dan golongan, karena sebuah misi persatuan dan persaudaraan tidak akan pernah tercapai jika landasan  utama  dalam  pemenuhan  hak  tiap-tiap  kelompok  hanya  condong  pada  doktrin internal satu kelompok (Umam, 2016). Sejatinya pemahaman tentang toleransi tidak hanya sebatas konsep normatif yang hanya dibaca dan dipahami pengertiannya saja. Mengingat bahwa  toleransi  itu  dapat  ditinjau  dari  tiga  hal  yang  tak  terpisahkan,  yakni  toleransi sebagai sebuah ide, gerakan dan proses (Anisca Dyah Permata Sari & Setyabudi Indartono, 2019).  Jika tidak, maka wajar jika perbedaan pandangan yang sebetulnya sederhana, bisa menjadi ‘bola salju’ yang berujung pada terjadinya konflik yang besar. Oleh sebab itu, perlu adanya  sebuah  program  terstruktur,  sistematis  dan  masif  dari  pemegang  kendali pendidikan untuk menginterpretasikan, serta mengimplementasikan nilai toleransi dalam proses  pembelajaran  dan  di  tengah  masyarakat,  seperti  yang  didambakan  oleh  umat beragama di Indonesia (Casram, 2016).
Hal  yang  luput  dari  perhatian  para  pendidik  secara  umum  adalah  bahwa  selain perbedaan ras, suku dan budaya, setiap peserta didik di suatu lembaga pendidikan  –baik pada  tingkat  Sekolah  Dasar,  Menengah  maupun  Pendidikan  Tinggi–  itu  memiliki  latar belakang  keyakinan/ideologi  yang  beragam.  Dewasa  ini,  kebanyakan  para  peneliti melibatkan  diri  mereka  dalam  menganalisis/meneliti  tentang  perbedaan  dan  keragaman agama  yang  dianut  oleh  peserta  didik,  sehingga  jarang  sekali  yang  berupaya  menyentuh ranah khilafiyah dalam suatu agama, yakni mazhab. Sejatinya para penganut mazhab yang berbeda-beda  itu  masing-masing  perlu  difasilitasi  dengan  bijak,  baik  dalam  bentuk materi/bahan ajar maupun dalam bentuk kebijakan program, sejauh mana dapat menjamin hak-hak  mereka  dalam  menganut  dan  menjalankan  keyakinannya,  sehingga  terus berkembang  sesuai  ritmenya  tanpa  mengkhawatirkan  risiko  yang  akan  menimpa  para peserta didik, minimalnya di lingkungan lembaga tempat mereka menimba ilmu, terlebih lagi ketika berada di lingkungan masyarakat umum (Tamsir, 2018).
Dari  beberapa  fenomena  konfrontasi  komunal  di  atas,  sebagai  sasaran  pendidikan toleransi  di  samping  minimnya  metodologi  pendidikan  yang  inovatif-praktis,  maka stabilitas  sosial  di  Indonesia  sebagai  bangsa  multikutural  sebagaimana  telah  dipaparkan, suatu saat akan terancam. Maka sudah saatnya para praktisi pendidikan memerhatikan hal ini melalui program-program pendidikan kontekstual sebagai bentuk sumbangsih mereka terhadap bangsa, demi melanjutkan perjuangan para pahwalan kemerdekaan yang muncul dari berbagai macam latar belakang suku, budaya dan keyakinan (Jirzanah, 2013). Dengan
begitu,  ke  depannya  bangsa  Indonesia  akan  menjadi  simbol  serta  poros  perdamaian  dan harmoni  dalam  skala  global.  Untuk  itu  artikel  ini  dibuat  sebagai  gambaran  dalam penerapan nilai-nilai toleransi dalam bermazhab di Perguruan Tinggi Islam, secara khusus adalah Sunni dan Syiah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana menurut Hegel, pendekatan ini melibatkan sebuah pengalaman dan kesadaran atas sebuah  fenomena.  Dalam  hal  ini  peneliti  menekankan  pada  karakteristiknya  yang deskriptif  (Moustakas,  2009).  Sebab,  peneliti  lebih  terfokus  untuk  mengamati  dan memaknai  fenomena  atau  kejadian  yang  berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat,  di mana  data-data  yang  didapatkan  senantiasa  diuraikan  dalam  bentuk  penjelasan  berupa laporan  narasi,  sebagai  hasil  penjelasan  terhadap  suatu  fenomena  yang  menjadi  fokus penelitian  (Rosyada,  2020).  Adapun  sasaran  penelitian  ini  adalah  STAI  Sadra  Jakarta, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang memiliki program boarding (asrama). Di mana asrama menjadi ajang toleransi antara mahasiswa bermazhab Sunni dan Syiah. Setiap mahasiswa yang  beragam  ideologi  tersebut  mendapatkan  fasilitas  secara  berimbang  dalam memeraktikkan  ritus  peribadatan  sesuai  dengan  yang  mereka  yakini  dalam  ketentuan mazhab mereka (Huda, 2023). Dengan ini, peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin data  mengenai  subyek.  Peneliti  memilih  pendekatan  fenomenologi  karena  peneliti  yakin bahwa  suatu  penelitian  atau  keadaan  akan  terlihat  keasliannya  ketika  diamati  dan dideskripsikan  atau  digambarkan  (Mulyana,  2010). Selain  itu,  pendekatan  ini  akan mendorong peneliti  untuk  dapat  menelaah data  sebanyak  mungkin  mengenai  subjek dan memahami situasi sosial secara mendalam serta mampu mengungkapkan gambaran secara nyata.
Teknik  pengambilan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi  studi dokumen,  wawancara  dan  observasi.  Studi  dokumen  meliputi website resmi  STAI  Sadra yang  mengispirasi  dilakukannya  penelitian  ini.  Pedoman  akademik,  renstra,  Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Sedangkan prosesi  wawancara,  informan  yang  terlibat  dalam  menunjang  kelengkapan  data  adalah ketua,  wakil  ketua  bidang  akademik  dan  bidang  kemahasiswaan,  pembina  program boarding ,  dosen  dan  mahasiswa.  Wawancara  yang  diterapkan  adalah  wawancara terstruktur dan tidak terstruktur melalui rancangan kisi-kisi yang terukur dan mendalam. Adapun observasi, peneliti melakukannya secara langsung dan tidak langsung, yaitu masih perlu  melibatkan  pihak  STAI  Sadra  untuk  dapat  membantu  penggalian  data  yang dibutuhkan.  Selain  itu,  prosesi  observasi  juga  dilakukan  secara  terjadwal  baik offline (peneliti datang langsung ke lapangan penelitian) dan online (melalui aplikasi zoom cloud meetings ) saat perkuliahan formal akademik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Selayang Pandang Toleransi dalam Islam
Role  model praktik  toleransi  pertama  kali  dalam  sejarah  Islam  tentu  pada  masa kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw.  di  Madinah.  Pasca  peristiwa  hijrahnya  kaum muslimin dari Mekkah, Islam benar-benar berada dalam masa kejayaan, di mana Nabi dan para  sahabat  sudah  bisa  menunjukkan  eksistensi  Islam  secara kaffah baik  keyakinan maupun praktik ritual ibadah. Walaupun begitu, keberadaan agama-agama yang sejak awal sudah  eksis  di  Madinah  seperti  Yahudi  dan  Nasrani  tetap  ada.  Dalam  arti  tidak  semua penduduk  Madinah  waktu  itu  seluruhnya  memeluk  agama  Islam.  Namun  karakteristik dakwah  Nabi  Saw.  tidak  agresif  untuk  memaksa  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  agar memeluk  agama  Islam.  Maka  demi  menciptakan  suasana  yang  harmonis  dan  kondusif, dibentuklah ‘Piagam Madinah’ sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sosial yang multi-
agama tersebut. Ada 47 pasal perjanjian yang termaktub dalam ‘Piagam Madinah’ tersebut yang  di  dalamnya  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  masyarakat  di  Madinah,  termasuk kebebasan beragama (Khasani, 2021). Dari perjanjian yang sudah disepakati itu, Nabi Saw. sebagai  kepala  negara  berhak  menindak  siapapun  yang  melanggar  isi  perjanjian  yang terkandung demi terciptanya kerukunan umat sesuai dengan hukum yang berlaku (Erman, 2011).
Praktik  toleransi  sering  kali  berkaitan  dengan  persoalan  kepemimpinan.  Dalam lingkaran kepemimpinan setidaknya terdapat unsur pemimpin atau penguasa baik formal maupun non formal, dan unsur masyarakat atau orang-orang yang  berada dalam kendali penguasa  yang  menggantungkan  nasib  sosialnya.  Kepentingan  dalam  hidup  masyarakat dalam suatu kekuasaan penguasa adalah sebuah realitas. Sejauh mana seorang pemimpin mahir  dalam  menjalankan  roda  kepemimpinannya,  sejauh  mana  ia  mampu  bersikap bijaksana,  sejauh  mana  ia  dapat  bertindak  adil  terhadap  warganya,  maka  di  sanalah terdapat  persatuan,  perdamaian,  kesejahteraan  dan  solidaritas  antar  sesama  warga, begitupun  sebaliknya.  Pemimpin  yang  baik  harus  mampu  mengakomodasi  pluralitas perspektif  orang-orang  yang  dipimpinnya  sebagaimana  yang  diperankan  oleh  Nabi Muhammad Saw. sebagaimana termaktub dalam sejarah peradaban Islam.
Menurut al-Ghazali, toleransi harus sejalan dengan akal dan keadilan. Ia tidak serta merta menjerumuskan pada kesesatan dan berseberangan dengan nilai dasar kebenaran. Dengan  kata  lain,  toleransi  bukanlah  suatu  ketidakpedulian,  kecenderungan  menolak terhadap  kebenaran  atau  kepuasan  akan  ketidaktahuan.  Menurutnya,  inilah  pengertian toleransi  yang  dianggap  sebagai  kunci  komponen  pendidikan  dalam  tradisi  Islam (Alhashmi, Bakali, & Baroud, 2020). Pendapat ini dikuatkan oleh Gulen yang menyatakan bahwa  toleransi  itu  tidak  berarti  terpengaruh  oleh  orang  lain  hingga  menjadikannya bergabung  bersama  mereka.  Artinya,  seseorang  tidak  harus  menghilangkan  identitas  asli sebagai individu yang memiliki keyakinan. Karena sejatinya toleransi itu berarti menerima orang lain sebagaimana adanya, dan memahami bagaimana cara bergaul dengan mereka. Bahkan lebih jauh, dari beberapa lembaga pendidikan yang ia kelola di banyak negara, ia mengintegasikan  cinta  dan  toleransi  dalam  kurikulum  pendidikan  di  lembaga  tersebut. Karena cinta dan toleransi, merupakan esensi dari ekspresi manusia. Berbagai kerusakan dan kekerasan merupakan akibat dari tiadanya cinta kasih (Gülen, 2004).
Ibnu  Khaldun  menuturkan  bahwa  persatuan  pada  masyarakat  bisa  terbentuk melalui ‘ashabiyah . ‘Ashabiyah yang  dimaksud  tentu  dalam  makna  konstruktif  yaitu  rasa saling  terikat  satu  sama  lain  baik  dalam  hubungan  darah  maupun  kepentingan  bersama untuk  sampai  pada  satu  tujuan  bersama.  Tentu ‘ashabiyah yang  menyimpang  atau destruktif,  akan  senantianya  melahirkan  fanatisme  yang  mengerikan,  dan  ini  yang  tidak diharapkan.  Melalui ‘ashabiyah dengan  makna  positif  tersebut,  maka  solidaritas  yang muncul sebagai buah dari perjuangan dalam mempertahankan kepentingan bersama akan senantiasa  menguat.  Bahkan  perasaan  saling  menjaga,  membela,  bekerjasama  dan mengesampingkan  kepentingan  pribadi,  akan  menciptakan  integrasi  dan  keselarasan sosial.  Khaldun  meyakini  bahwa  sebuah negara  tidak akan  bertahan  lama  jika ‘ashabiyah tidak  dimiliki  oleh  segenap  elemen  negara.  Karena  untuk  menjaga  stabilitas  serta eksistensi  suatu  negara  itu  hakekatnya  membutuhkan  tanggung  jawab  bersama.  Ia  juga menegaskan  bahwa  agama  juga  mampu  menjadi  pemersatu  yang  bisa  meredahkan berbagai  konflik  horizontal.  Secara  khusus  agama  Islam,  terdapat  konsep  tauhid  sebagai landasan utama yang menyatukan segala perbedaan furu’ yang terjadi dalam agama (Abou- Tabickh, 2019).
Lebih lanjut  Maarif menegaskan bahwa faham ‘ashabiyah (kesukuan) dikutuk Islam jikalau  faham  tersebut  dipahami  sebagai  keberlanjutan  dari  sukuisme.  Kecuali  bila dikaitkan  dengan  nasionalisme  bernegara,  dalam  konteks  sejarah  Indonesia  yang  lebih
mencerminkan  pada  patriotisme  saat  berhadapan  dengan  kaum  penjajah,  maka  posisi ashabiyah akan  berbeda.  Senada  dengan  pandangan  di  atas,  Jalaluddin  Rakhmat  turut memberikan pandangan, bahwa ‘ashabiyah tidak dibenarkan jika tidak sejalan dengan ‘tali’ Allah  Swt.  yang  berarti  berada  di  jalan  selain-Nya,  karena  hal  itu  justru  menjadi  sebab munculnya  nepotisme,  bahkan tafarruq atau  perpecahan.  Menurutnya,  faktor  yang menyebabkan orang Islam menjauh dari jalan-Nya adalah: kurangnya pengetahuan tentang Islam; kedengkian terhadap sesama orang Islam, tidak mau memfungsikan akal; kecintaan pada  dunia;  dan  tidak  menyerahkan  kepercayaan  atau  kepemimpinan  kepada  kaum Muslim (Maarif, 2012).
Implementasi toleransi pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia cukup variatif. Perguruan  Tinggi/kampus  merupakan  etalase  suatu  negara  karena  biasanya  diisi  oleh segenap  unsur  dan  atau  mahasiswa  dari  berbagai  penjuru  bangsa.  Mengingat  bahwa mahasiswa  adalah  gradasi  tertinggi  seorang  pelajar  sebagai  calon  pelaku  kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah toleransi dalam ranah individu, organisasi, etnis/suku, budaya,  dan  agama.  Kunci  terlaksananya  pendidikan  toleransi  itu  adalah  manajemen pendidikan  yang  profesional,  pendidikan  karakter,  dan  wawasan  kebangsaan.  Sedangkan upaya  untuk  menanamkan  sikap  toleransi  antara  lain:  memahami  perspektif  orang  lain; memupuk  sikap  empati;  budaya  berdiskusi;  menghargai  perbedaan;  dan  mempelajari budaya orang lain.

## 2. Toleransi Bermazhab dalam Kebijakan Lembaga Pendidikan
Perguruan  Tinggi  atau  kampus  merupakan  miniatur  sebuah  kehidupan  suatu negara,  karena  biasanya  diisi  oleh  berbagai  unsur,  baik  dosen,  staf  maupun  mahasiswa yang  datang  dari  berbagai  penjuru  bangsa.  Warga  Perguruan  Tinggi  dicirikan  sebagai masyarakat dengan tingkat budaya yang beragam, dinamis serta memiliki nilai-nilai tinggi (Al-Badayneh,  n.d.).  Oleh  karenanya,  dalam  pendidikan  formal,  status  mahasiswa  berada dalam  gradasi  tertinggi  bagi  seorang  pelajar  sebagai  calon  pelaku  kehidupan bermasyarakat. Di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, ranah toleransi cukup variatif. Di  antaranya  adalah  toleransi  dalam  ranah  individu,  organisasi,  etnis/suku,  budaya,  dan ideologi yang meliputi agama dan ragam keyakinan di dalamnya (Muawanah, 2019). Kunci terlaksananya  pendidikan  toleransi  itu  adalah  manajemen  pendidikan  yang  profesional, pendidikan  karakter,  ‘ school  culture’ dan  wawasan  kebangsaan.  Sedangkan  upaya  untuk menumbuhkan  sikap  toleransi  antara  lain:  memahami  perspektif  orang  lain  dan mempelajari  budayanya;  memupuk  sikap  empati;  budaya  berdiskusi;  dan  menghargai perbedaan (Subarkah, 2018).
Adapun  kebijakan  sebagai  poros  operasional  Perguruan  Tinggi  dengan  segenap program  yang  terstruktur  diterapkannya  toleransi  di  kalangan  mahasiswa,  dapat membantu  menetralisir  segala  situasi  yang  terindikasi  menampilkan  kesenjangan  sosial oleh sebab perbedaan latar belakang di tengah masyarakat (Khakim, Nugraha, Sukanti, & Sarwedi, 2020). Terlebih Perguruan Tinggi tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam, di  mana  sarat  dengan  dugaan  stigmatis,  antara  penganut  Islam  moderat  ataukah  Islam konservatif  (Zuhdi,  2018).  Perdebatan  atas  dugaan  tersebut  bahkan  sampai  pada  skala internasional,  bahwa  lembaga  pendidikan  Islam  secara  umum  dicurigai  membawa pengaruh  intoleransi  dalam  kehidupan  beragama  (Elbih,  2012).  Tentu  berbagai  dugaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa isu kekerasan dan konflik terindikasi dari doktrin-doktrin  yang  berasal  dari  lembaga  pendidikan  Islam.  Padahal  faktanya,  banyak lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia justru tampil sebagai penggagas toleransi, dan turut dalam mengampanyekannya untuk menjalani hidup berdampingan antar entitas yang berbeda dengan penuh keharmonisan (Alhashmi et al., 2020).
a. Pendidikan Toleransi dalam Kebijakan Pimpinan
Kerangka pendidikan toleransi tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia yang paling ideal  adalah  dengan  diberlakukannya  Agama,  Pancasila,  Kewarganegaraan  dan  bahasa Indonesia  sebagai  mata  kuliah  wajib  ( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2012  Tentang Pendidikan  Tinggi ,  2012).  Sebab  dengan  keempat  unsur  tersebut, segenap potensi persoalan yang berkaitan dengan ideologi baik negara maupun agama, perbedaan  suku  serta  bahasa,  sejauh  ini  dapat  terakomodasi  dengan  baik  dalam  satu rasa sekalipun dalam warna yang beragam. Oleh sebab itu, STAI Sadra memiliki asas dan tujuan  yang  terkonsep  secara  sistematis  dalam  pemberlakuan  kebijakan  pendidikan. Teruntuk  mata  kuliah  kewargaan,  sivitas  STAI  Sadra  dalam  konteks  Pancasila  sebagai landasan  ideologi  segenap  warga  Indonesia,  menentukan  mata  kuliah Civic  Education dengan  istilah  Falsafah  Pancasila.  Dengan  istilah  tersebut  seolah  menjadikan  filsafat sebagai  pijakan  dasar  dalam  penggalian  serta  pengkajian  tentang  nilai-nilai  luhur Pancasila  (“Kurikulum  STFI  Sadra,”  2021).  Hal  ini  senada  dengan  misi  ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam  peraturan  itu  disebutkan  bahwa  Penguatan  Pendidikan  Karakter  seyogyanya dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pandangan, pola pikir, cara bertindak  dan  bertingkah  laku  ( Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Tentang Penguatan Pendidikan Karakter , 2017).
Wacana  toleransi  bermazhab,  di  mana  praktik  hidup  berdampingan  antar penganut  mazhab  yang  mengarah  pada  akulturasi  walaupun  belum  memiliki  regulasi yang baku di Indonesia sebenarnya telah sejak lama memiliki ‘payung’ dalam kerangka Tri Kerukunan Umat Beragama. Salah satu dari tiga prinsip itu adalah kerukunan intern umat  beragama  yang  mengarah  pada  aliran  atau  mazhab  dalam  Islam  (Ibnu  Rusydi  & Siti Zolehah, 2018). Proposisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak termaktub secara jelas dan rinci, mazhab Syiah yang merupakan sekte resmi dalam Islam, berhak tumbuh dan  berkembang  di  Indonesia  (Siradj,  2013).  Maka  keberadaan  STAI  Sadra,  dalam perannya  memfasilitasi  segala  kegiatan  peribadatan  dengan  corak  kemazhaban  antara penganut  Sunni  dan  Syiah,  sama  sekali  tidak  sedang  memelihara  suatu  budaya ‘kontroversial’  yang  menggangu  tatanan  sosial  di  Indonesia.  Keberadaannya  justru memberikan sumbangsih dalam mengejawantahkan prinsip dibentuknya Tri Kerukunan Umat  Beragama.  Sehingga  dengan  demikian  STAI  Sadra  turut  andil  dalam menyukseskan  pembangunan  nasional  serta  menjaga  nilai-nilai  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  juga  dalam  rangka  membumikan  Pancasila  dalam  konteks persatuan Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
Adanya  fakta  bahwa  populasi  mahasiswa  yang  bermazhab  Syiah  tidak  lebih dominan  dari  total  keseluruhan  mahasiswa  jika  dibandingkan  dengan  mahasiswa bermazhab  Sunni,  dengan  perbandingan  Sunni  76,7%  dan  Syiah  23,3%  dari  total  296 mahasiswa  aktif,  di  lembaga  pendidikan  yang  identik  dengan  pemikiran  serta  ideologi seorang tokoh Syiah yang dijadikan sebagai label (Mulla Shadra), merupakan wujud dari moderasi  kebijakan  yang  diterapkan  di  STAI  Sadra – di  mana  lembaga  memiliki  kuasa dan hak dalam penerapan mazhab Syiah – . Moderasi tersebut jelas mengarah pada misi toleransi  yang  implementatif  dengan  segala  seluk  beluknya,  yang  jarang  diterapkan  di Perguruan Tinggi sejenisnya. Secara faktual, realitas akan jumlah populasi tersebut bisa dipahami  karena,  di  satu sisi  tentu jumlah  komunitas  Syiah  di  Indonesia  tidak banyak serta tidak semua generasi mereka berminat untuk belajar filsafat dan ilmu tafsir. Selain itu, karena tuntutan keterbukaan sikap sebagaimana dalam salah satu misi yang diusung yaitu “mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin ” (Al-Walid, 2020). Islam sebagai rahmat  bagi  alam  semesta  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya  praktik  hidup
berdampingan  antar  entitas  atau  kelompok  yang  berbeda  satu  sama  lain  (Bassar, Ruswandi, & Erihadiana, 2021).

## 1) Atmosfir Akademik yang Inklusif
Atmosfir  akademik  atau  seringkali  diistilahkan  dengan  suasana  akademik adalah  hal  yang  mesti  mampu  dibangun  oleh  sebuah  Perguruan  Tinggi,  dalam menciptakan proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan koridor visi, misi dan tujuan  yang  diusung.  Atmosfir  akademik  yang  kondusif  tentu  melibatkan  interaksi aktif  baik  antar  dosen,  antar  mahasiswa  maupun  dosen  dan  mahasiswa.  Di  mana masing-masing mereka terlibat dalam memberikan kontribusi yang positif. Atmosfir akademik  di  seluruh  Perguruan  Tinggi  dituntut  untuk  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kebebasan  agar  tetap  dinamis,  dialogis  dan  kritis  (Purnomo  &  Solikhah,  2021). Namun agar kebebasan tersebut tidak menjadi bola liar dan melenceng dari nilai-nilai luhur  pendidikan  dan  demi  mempertahankan  integritas  serta  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi, STAI Sadra dengan teguh berpacuan pada poin penting dalam misi pertama  yaitu  “kebebasan  berpikir  dan  moral  islami”  agar  berjalan  seimbang ( Laporan  Evaluasi  Diri  Program  Studi  Aqidah  Dan  Filsafat  Islam  STFI  Sadra ,  2019). Sehingga pendidikan berlangsung sebagaimana mestinya di setiap prosesnya. Betapa  keseimbangan  itu  menjadi  suatu  hal  yang  penting  dan  harus diperhatikan  dalam  proses  pendidikan  agar  tidak  terjebak  dalam  pandangan  dunia selain  Islam  yang  luhur.  Oleh  sebab  itu,  al-Attas  menekankan  pentingnya  integrasi kompetensi  akademik  dan  moral.  Sasaran  pendidikan  idealnya  mampu  menyentuh ranah fisik dan spiritual, karena nilai pendidikan yang sesungguhnya bukan terletak pada  keberhasilan  formal  melainkan  mencakup  juga  nilai-nilai  keadilan  dan kebijaksanaan  (Al-Attas  &  Jāmiʻat  al-Malik  ʻAbd  al-ʻAzīz,  1979).  Dengan  demikian akan  tampak  sebuah implikasi  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang, maka  semestinya  menjadikannya  semakin  bijaksana  baik  sikap  maupun  karakter. Selain itu, sebagai kurikulum Perguruan Tinggi, KKNI memiliki empat kriteria capaian pembelajaran.    Empat  kriteria  tersebut  meliputi:  sikap  dan  tata  nilai,  kemampuan kerja,  penguasaan  pengetahuan,  serta  wewenang  dan  tanggung  jawab  (TIM PENGEMBANG  KURIKULUM  PENDIDIKAN  TINGGI,  2017).  Dari  keempat  kriteria tersebut, sikap dan tata nilai merupakan karakter yang mesti terinternalisasi dalam diri individu selama proses belajar. Sikap dan tata nilai juga memiliki peran penting dalam membentuk jati diri bangsa yang toleran (Nurdin, 2018).
Toleransi  sebagai  bagian  dari  uraian  nilai  pendidikan  karakter  mutlak diperlukan  dalam  suasana  akademik,  baik  dalam  penggalian  berbagai  keilmuan maupun  dalam  praktik  sosial  di  luar  kegiatan  kelas.  Dengan  sifatnya  yang  dinamis, dialogis  dan  kritis,  berbagai  cakrawala  keilmuan  bisa  hadir  di  lingkungan  tersebut. Maka  dengan  munculnya  berbagai  cakrawala  keilmuan  yang  boleh  jadi mendatangkan  kebaruan  pandangan,  perbedaan  persepsi  dan  sebagainya,  hal  itu seringkali  memicu  perdebatan  yang  panjang.  Terkadang  situasi  menjadi  sulit terkendali  tanpa  ditopang  dengan  sikap  toleransi.  Toleransi  dalam  hal  ini meniscayakan suatu sikap inklusif dan terbuka serta menghargai pendapat orang lain yang memiliki perbedaan pandangan (Hasanah ., 2013). Dalam proses pembelajaran, dosen sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan terlebih dahulu mesti tampil  terdepan  sebagai  pribadi  yang  toleran,  moderat  dan  berimbang  dalam penyampaian  materi  perkuliahan.  Tentu  dengan  tidak  serta  merta  secara  ‘vulgar’ menyinggung  isu-isu  sensitif  berkaitan  dengan  perbedaan  persepsi  mahasiswa tentang  mazhab  mereka.  Oleh  karena  itu,  semua  materi  ajar  disajikan  secara argumentatif sesuai kaidah-kaidah saintifik berdasarkan pada literatur-literatur yang otoritatif (Adnani, 2020). Di samping itu, sajian materi didukung dengan penerapan
metode belajar student centered learning dengan pendekatan dialogis dalam suasana penuh  kebebasan  akademis  dan  demokratis,  di  mana  mahasiswa  memiliki  peran sentral  dalam  mengembangkan  kemampuan  berpikir,  tanpa  intervensi  yang  masif dari para dosen untuk memberikan doktrin yang tendensius dan jauh dari nilai-nilai saintifik.
2) Lingkungan Institusi sebagai Ajang Perdamaian Interpretasi Fiqih Ihwal  pengalaman  sebagai  sebuah  ‘nilai  jual’  yang  dikonstruksi  oleh  sebuah institusi  pendidikan  dapat  sedemikian  efektif  dalam  memengaruhi  perubahan  nilai, persepsi dan perilaku. Tentu dengan adanya pengawasan dan bimbingan kepada para pelajar, selain program yang terstruktur dalam kegiatan formal di kelas. Pengalaman- pengalaman  tersebut  biasanya  muncul  di  area-area  yang  kerap  menjadi  ajang interaksi antar mahasiswa. Walaupun tidak secara langsung, keberadaan lingkungan, kultur  dan  kebijakan  yang  dibentuk  oleh  sebuah  institusi  dapat  memberikan pengaruh  signifikan  terhadap  perkembangan  kepribadian  seseorang.  Hal  ini  bisa dipahami karena porsi waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran di kelas itu amatlah  singkat.  Oleh  karenanya,  berbagai  pengalaman  di  luar  kelas  yang  meliputi pembiasaan,  keteladanan,  dan  berbagai  nilai  positif  lainnya,  dapat  berkontribusi besar  bahkan  terhadap  kualitas  institusi  pendidikan  itu  sendiri.  Dalam  konteks pendidikan,  hal  semacam  ini  disebut  sebagai  kurikulum  terselubung  ( hidden curriculum ). Prinsipnya adalah bahwa bimbingan dan arahan itu bukan hanya beban guru atau dosen semata, melainkan beban institusi dengan segenap unsur yang ada, di mana prosesnya berjalan secara ‘halus’ (Rosyada, 2004).
Mahasiswa  selain  berkewajiban  menuntaskan  beban  akademik,  mereka  juga dituntut  untuk  melakukan survive di  tengah  masyarakat.  Sebagai  warga  terpelajar, mereka  harus  mampu  membumikan  segenap  gagasan  yang  dimilikinya  guna  turut andil  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  muncul  di  tengah  masyarakat. Kompetensi  tersebut  dapat  mereka  peroleh  dari  program-program  yang dikembangkan  oleh  lembaga  (Imam  Gunawan,  Desi  Eri  Kusumaningrum,  Teguh Triwiyanto,  Wildan  Zulkarnain,  &  Ahmad  Nurabadi,  2018),  baik  terstruktur  dalam program  ekstra  kurikuler  maupun  tidak  terstruktur  dalam hidden  curriculum . Sebelum mahasiswa terlibat dalam realitas kehidupan sosial, mereka harus terbiasa dan  terlatih  selama  menjalani  proses  saat  menempuh  pendidikan.  Oleh  karena  itu, diadakannya  program  keasramaan  bagi  mahasiswa  di  STAI  Sadra,  selain  untuk meningkatkan  standar  kompetensi  lulusan  secara  umum,  juga  disiapkan  untuk menghadapi ruang kebhinnekaan (heterogenitas) dalam semangat kebersamaan dan keterbukaan,  yang  secara  otomatis  akan  menumbuhkan  semangat  sosial  seperti gotong royong, percaya diri, tanggung jawab, toleransi, serta minat belajar yang tinggi lantaran  terbawa  oleh  arus  tradisi  dan  praktik  sosial  yang  berkelanjutan  (Deputi Bimbingan dan Budaya, 2017).
Glatthorn  dalam  Rosyada  mengemukakan  bahwa  terdapat  tiga  variabel  yang menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari hidden  curriculum ,  antara  lain:  variabel organisasi,  yaitu  kebijakan  tentang  penugasan  tenaga  pengajar dan  pengelompokan peserta  didik atau  mahasiswa  untuk  proses  pembelajaran;  variabel  sistem  sosial, yaitu nuansa lembaga pendidikan yang terkonstruksi dari pola-pola hubungan semua unsur  lembaga  pendidikan;  dan  variabel  budaya,  yaitu  ranah  sosial  yang  berkaitan dengan ideologi, nilai-nilai dan struktur kognitif. Ketiga variabel tersebut jika secara konsisten  diimplementasikan,  maka  sebuah  lembaga  pendidikan  memiliki  peluang besar  dalam  menghasilkan  lulusan  yang  sesuai  dengan  ekspektasi  dan  animo masyarakat (Rosyada, 2004).
Bertolak dari ketiga variabel di atas, secara organisasi, bidang kemahasiswaan STAI  Sadra  menerapkan  kebijakan  ‘wali  akademik’  kepada  dosen  yang  ditugaskan sebagai  supervisor  bagi  mahasiswa.  Kewenangan  dosen  yang  ditunjuk  dalam kebijakan tersebut berlaku untuk mahasiswa angkatan atau semester tertentu. Dalam arti, setiap angkatan memiliki Pembina atau supervisor dari unsur dosen dan berlaku sampai  batas  waktu  yang  ditentukan.  Program  ini  dibuat  untuk  membantu mahasiswa  secara  intens  dalam  menjalani  proses  penuntasan  beban  akademik. Termasuk  apabila  terjadi  suatu  permasalahan  pada  mahasiswa  menyangkut penurunan  prestasi,  motivasi,  progres  belajar  dan  penyelesaian  studi  bahkan  kasus pelanggaran.  Maka  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  dan  menanganinya  adalah dosen yang sudah ditunjuk sebagai supervisor pada tiap-tiap angkatan atau semester (Adnani, 2020).
Pada  variabel  sistem  sosial,  ada  beberapa  kegiatan  yang  diselenggarakan  di STAI Sadra, di antaranya adalah pembinaan UKM Teosofi, yang berkonsentrasi pada diskusi-diskusi  pemikiran  Islam,  khususnya  Filsafat  Islam;  shalat  berjama’ah  dan kegiatan maghribain seperti tadarrus al-Qur’an dan  pembacaan  do’a-do’a;  berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan; dan tradisi peringatan hari-hari besar keislaman baik yang menjadi budaya penganut mazhab Sunni maupun Syiah seperti peringatan maulid  Nabi  Saw.,  menghidupkan  malam-malam  Asyura’, yaumul  mahabbah, Idul Adha,  Idul  Ghadir dan  berbagai  peringatan  kelahiran  serta  wafatnya  para  Imam mazhab Syiah.
Terkhusus  kegiatan ubudiyah seperti  shalat  berjamaah  dan maghribain , pelaksanaannya berjalan secara sistemik yang diatur oleh peraturan kemahasiswaan yang  diturunkan  secara  eksplisit  dalam  program  keasramaan.  Di  mana  dalam praktiknya,  pembagian  tugas  untuk  memimpin  shalat  berjamaah  (menjadi  imam shalat)  dilakukan  secara  bergantian  dari  pihak  Sunni  dan  Syiah.  Maka  hal  ini  jelas berdampak pada tradisi pembacaan wirid dan do’a setelahnya yang bergantung pada latar belakang mazhab imam yang saat itu bertugas. Walaupun redaksi wirid dan do’a yang  dilantunkan  di  setiap  shalat  tidak  sepenuhnya  dibaca,  sebagaimana  yang tertuang dalam panduan wirid dan do’a yang ada pada buku doa baik dalam tradisi Sunni mupun Syiah. Namun itu sudah dinilai cukup sebagai representasi tradisi kedua mazhab tersebut (Hidayatullah, 2021).
Selain itu, pengalaman heterogenitas mahasiswa STAI Sadra sebagai penganut mazhab yang berbeda satu dengan yang lainnya adalah saat pelaksanaan buka puasa di bulan Ramadhan. Sebagaimana diketahui bahwa tenggang waktu berpuasa antara muslim Sunni dan Syiah relatif berbeda. Secara umum muslim Sunni berbuka puasa saat  azan  dikumandangkan,  baik  diawali  dengan  makanan ta’jil maupun  ‘makan berat’ secara langsung. Sedangkan bagi muslim Syiah, azan bukan merupakan waktu berbuka  melainkan  sebuah  tanda  masuknya  waktu  shalat  maghrib.  Oleh  karena dalam mazhab Syiah waktu berbuka puasa adalah saat langit di sebelah timur sudah gelap, atau jika disederhanakan maka secara waktu sekira enam belas menit setelah azan dikumandangkan. Sementara itu, kebijakan keasramaan mengharuskan seluruh mahasiswa  untuk  berbuka  puasa  bersama.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  ragam  yang mencolok di antara mahasiswa. Maka dalam situasi semacam ini, biasanya mahasiswa Sunni  terlebih  dahulu  membatalkan  puasa  mereka  dengan  makanan  dan  minuman sekedarnya untuk menghargai mahasiswa Syiah yang saat itu meyakini bahwa puasa masih berlanjut. Selain hal itu juga untuk bersiap-siap melaksanakan shalat maghrib berjamaah.  Hingga  saat  shalat  usai,  mereka  berbuka  puasa  dengan  ‘makan  berat’ secara bersama-sama (Bilgis, 2021).
Pada  variabel  budaya,  STAI  Sadra  memiliki  beberapa  upaya  yang  terkait dengan itu, di antaranya adalah perumusan prinsip kultur ‘madrasah sadrian’ sebagai serapan istilah komunitas penganut pemikiran Mulla Shadra, baik dalam pelaksanaan pembelajaran  maupun  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat; mendorong  para  dosen  dan  mahasiswa  untuk  terlibat  dalam  pengisian  seminar ilmiah  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi;  pelayanan  akademik  yang  memadahi  baik bagi  dosen,  karyawan  maupun  mahasiswa;  dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia melalui  pengaturan  kebijakan  perencanaan,  rekrutmen  serta  pemberhentian  dosen dan  tenaga  kependidikan,  termasuk  penempatan  kerja,  pengembangan  karir, renumerasi,  bahkan  aturan reward serta punishment berdasarkan  sistem  yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan tersebut sebagai upaya untuk  mengevaluasi,  memonitor  dan  menjaga  keseimbangan  yang  ideal  antar berbagai elemen.
Pembentukan  sikap  dan  kebiasaan  dalam  tujuan  pembelajaran,  tentu memerlukan  dukungan  dari  budaya  lingkungan  yang  menjadi  ajang  interaksi mahasiswa.  Interaksi  mahasiswa  dengan  segenap  unsur  yang  ada  di  lingkungan kampus,  juga  seluruh  unit  yang  ada  di  bawahnya  sangat  menentukan  dalam membentuk  sikap  dan  kebiasaan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  proses  terjadinya akulturasi atau integrasi budaya pada mahasiswa di lingkungan kampus merupakan suatu  konsekuensi  logis  yang  niscaya.  Kultur  positif  yang  dialami  mahasiswa  dalam keseharian di lingkungan mereka berada, akan melahirkan nilai-nilai akulturasi yang positif,  begitu  pula  sebaliknya.  Dalam  konteks  perbedaan  ideologi  mahasiswa, interaksi sosial antara penganut mazhab Sunni-Syiah di STAI Sadra melahirkan sudut pandang baru tentang realitas perbedaan. Sudut pandang yang muncul menjadi bekal dalam  berkarya  akademis  dan  menjadikan  mahasiswa  sebagai agent  of  tolerance di tengah masyarakat oleh sebab dorongan atas pemahaman pada pengalaman empirik (Adnani, 2020).
Akulturasi  yang  yang  melibatkan  penganut  mazhab  Sunni  dan  Syiah  di  STAI Sadra  telah  menjadi  sebuah  praktik  sosial.  Sebagaimana  konsep  struktural konstruktif Pierre Bourdieu, sebuah pendekatan yang menautkan peran struktur dan aktor  secara  dialektis,  yaitu  bahwa  praktik  sosial  melibatkan  habitus,  modal  dan ranah (Bourdieu & Johnson, 1993). Habitus merupakan kesadaran tindakan personal; struktur  yang  terstruktur;  dihasilkan  dan  menghasilkan  budaya.  Dalam  konteks  ini, habitus  tercermin  pada  sikap  mahasiswa  sebagai  entitas  personal  masing-masing dengan  seperangkat  pemikiran  yang  diperoleh,  yang  dengannya  mereka  dapat memengaruhi budaya di mana mereka berada. Sedangkan ideologi yang dianut baik Sunni maupun Syiah merupakan sebuah modal atau capital yang berada pada ranah simbolik  dan  menjadi  seperangkat  kepercayaan  yang  fundamental.  Adapun lingkungan  STAI  Sadra  sebagai  ranah  atau  medan    terstruktur,  yang  terkonstruksi selain  oleh  aturan  kebijakan,  juga  oleh  peran  agen  atau  mahasiswa  yang  telah  dari tahun  ke  tahun  mengenyam  pendidikan  di  Perguruan  Tinggi  Tersebut  (Bourdieu, 1977). Baik mahasiswa maupun lembaga, keduanya bersimbiose menampilkan suatu budaya yang toleran, yakni toleransi antara penganut mazhab Sunni dan Syiah.
b. Al-Qur’an, Filsafat dan Tasawuf sebagai Basis Pembinaan Karakter
Sejatinya pembinaan karakter adalah bagian esensial dari tugas lembaga pendidikan dari  tingkat  dasar  sampai  Perguruan  Tinggi.  Sebab  kewajiban  lembaga  pendidikan  tidak hanya  meningkatkan  kualitas  akademik  pada  pelajar  atau  mahasiswa,  melainkan  juga bertanggung  jawab  dalam  membentuk  karakter  mereka.  Capaian  akademik  dan pembentukan  karakter  merupakan  bagian  integral  yang  harus  diberikan  kepada mahasiswa.  Mengingat  bahwa  pembentukan  karakter  merupakan  target  yang  dicapai
melalui  sebuah  pembiasaan,  maka  prosesnya  tidak  cukup  hanya  dengan terselenggarakannya  ketuntasan  akademik  sebagaimana  yang  diterapkan  melalui pelaksanaan  mata  kuliah.  Walaupun  berbeda  proses  dengan  ketuntasan  materi perkuliahan,  pembentukan  karakter  tetap  menjadi  prioritas  Perguruan  Tinggi  untuk mendidik  moralitas  mahasiswa.  Proses  pelaksanaannya  membutuhkan  sebuah  praktik konkret  sebagai  sarana  bagi  mahasiswa  untuk  menginternalisasikan  moral  dalam  diri sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan, pembinaan karakter telah menjadi salah satu wacana utama untuk mendukung misi pembangunan nasional (Wahono, 2018). Maka STAI Sadra melaksanakan amanat  pendidikan  tersebut  melalui  kebijakan boarding bagi  mahasiswa  selama  masa studi.
Dalam  sebuah  lembaga  pendidikan,  asrama  atau boarding sebagai  program  yang bersifat non formal dapat sedemikian efektif untuk menunjang program yang terkonstruksi secara  formal  (Maimunah,  Huda,  Haque,  &  Zubaidah,  2021).  Sebab  keberadaannya  bisa dijadikan  sebagai  ajang  pendalaman  serta  eksplorasi  dari  keberlanjutan  program  formal (Fadil,  2020).  Di  bawah  naungan  Deputi  Bimbingan  dan  Budaya,  asrama  dengan seperangkat  kegiatannya  merupakan  program  unggulan  STAI  Sadra  untuk  meningkatkan kualitas  mental  dan  spiritualitas  mahasiswa.  Mental  yang  tangguh  akan  mengantarkan seseorang menggapai makna hidup yang sejati. Sedangkan spiritual yang tinggi senantiasa menjadikan  seseorang  berada  pada  level  manusia  sejati.    Oleh  karenanya,  seluruh mahasiswa  program  sarjana  STAI  Sadra  diwajibkan  menetap  di  asrama  yang  telah disediakan  selama  empat  tahun  masa  studi  atau  delapan  semester.  Kebijakan  tersebut tentu  sebagai  upaya  untuk  mendukung  serta  memperkuat basic integrasi  keilmuan  dan penguasaan  bahasa  asing  serta  pembentukan  karakter  mahasiswa.  Sehingga  ketika mahasiswa telah berhasil menyelesaikan masa studinya, mereka diharapkan benar-benar menjadi bagian dari kaum akademisi atau intelektual Islam ( Laporan Evaluasi Diri Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam STFI Sadra , 2019).
Sesuai  dengan  Program  Studi  yang  dikembangkan,  basis  keilmuan  yang  dijadikan sebagai landasan utama dalam program boarding STAI Sadra adalah al-Qur’an, filsafat dan dilengkapi  dengan  tasawuf.  Konsekuensi  dari  ketiga  landasan  tersebut  adalah  pertama, bahwa  al-Qur’an  merupakan  pedoman  hidup  umat  Islam  (Rahman,  2018).  Selain  sebagai sumber hukum  utama  agama  Islam  karena  kebenarannya  yang  mutlak,  di  dalamnya  juga terkandung nilai-nilai karakter atau akhlak yang terdiri dari tiga  dimensi. Ketiga dimensi akhlak  yang  dimaksud  adalah hablun  min  allah yakni  tentang  bagaimana  hubungan seorang hamba dengan Tuhan; hablun min al nas yakni tentang bagaimana seorang hamba berinteraksi  dengan  sesama  manusia;  dan hablun  min  al  ‘alam yakni  tentang  bagaimana seorang  hamba  memperlakukan  dan  merawat  ciptaan  Tuhan  yang  lain  (Purnamasari, 2017).  Di  samping  itu,  kandungan  ajaran  al-Qur’an  yang  bersifat  universal,  relevan  di setiap  zaman  dan  sarat  akan  petunjuk  ilmiah,  menuntut  para  pengkaji  keislaman  untuk mengembangkan metodologi dalam upaya memahaminya secara kontekstual. Maka selain ajarannya membumi, al-Qur’an memberikan dampak dinamisasi pada proses berpikir bagi mahasiswa (Hakim, 2015).
Kedua,  diketahui  bahwa  filsafat  identik  dengan  rasionalitas.  Dalam  sejarah peradaban Islam bahkan al-Qur’an mengisyaratkan bahwa akal, pikiran dan nalar memiliki posisi  yang  begitu  tinggi.  Hal  ini  di  pertegas  dengan  kemunculan  sejumlah  filosof  atau pemikir dalam peradaban Islam seperti Ibnu Sina, Umar Khayyam, Ibnu Rusyd, ‘Ikhwan al Shafa  dan  pemikir  Islam  lainnya.  Dengan  begitu,  filsafat  merupakan  basis  kebangkitan peradaban Islam, sebab tanpa kecakapan filosofis yang ditandai dengan berpikir terbuka, otentik  dan  kritis,  pengkajian  terhadap  khazanah  Islam  tak  lebih  dari  sekedar  kajian sejarah  masa  lampau,  yang  tidak  dapat  ditarik  relevansinya  dan  tidak  dapat
dikontekstualisasikan  dengan  situasi  kekinian.  Pengkajian  filsafat  secara  jelas  dapat menjadi  sarana  dalam  mengasah  serta  mempertajam  nalar  mahasiswa.  Selain  itu  filsafat juga  dapat  membantu  pola  berpikir  mahasiswa  dalam  memecahkan  kejumudan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  teks-teks  keagamaan,  sehingga mereka  tidak  terjebak  dalam  pemahaman  literal  yang  justru  dapat  mengkerdilkan keluhuran citra agama itu sendiri (Heriyanto, 2016).
Ketiga,  dengan  ditambahkannya  tasawuf  sebagai  basis  keilmuan  senantiasa  dapat membasahi  kegersangan  hidup  generasi  millenial  akibat  modernisasi  yang  serba hedonistik.  Mengingat  bahwa  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  seolah bagaikan  sebuah  pisau  yang  bisa  membawa  manfaat,  namun  di  sisi  lain  juga  dapat membahayakan  pemiliknya.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  jika  tidak diimbangi  dengan  spiritualitas  yang  memadai  akan  menyebabkan  krisis  moral.  Studi tentang  tasawuf  meniscayakan  keseimbangan  dalam  mencukupi  dimensi  manusia  yang terdiri dari materi (fisik) dan immateri (rohani) (Nuraini & Marhayati, 2019). Maka dengan dijadikannya  tasawuf  sebagai  basis  keilmuan,  tak  ada  kekhawatiran  akan  terjadinya degradasi  moral  mahasiswa.  Sebaliknya,  tasawuf  melengkapi  capaian  keilmuan  sehingga menumbuhkan  akhlak  mahasiswa  sebagai  intelektual  muslim  yang  berada  pada  misi ketuhanan.  Dengan  begitu,  gabungan  dari  prinsip  al-Qur’an,  filsafat  dan  tasawuf diharapkan  menjadikan  mahasiswa  sebagai  kaum  intelektual  yang  spiritualis  atau  kaum spiritual yang intelektualis.

## D. KESIMPULAN
Toleransi  bermazhab,  terkhusus  Sunni  Syiah  di  Perguruan  Tinggi  Islam  dapat terwujud  melalui  kebijakan  yang  akomodatif,  inklusif  dan  humanis  baik  secara  formal dalam  program  akademik  maupun  non-formal  yang  ditunjang  dengan  fasilitas  berupa program boarding .  Akomodatif  berarti  merangkul  seluruh  golongan,  inklusif  berarti berkomitmen  dalam  keterbukaan  dan  moderat,  serta  humanis  berarti  menjunjung  tinggi nilai, harkat dan martabat kemanusiaan. Pendidikan toleransi mazhab Sunni dan Syiah di STAI  Sadra  Jakarta  membentuk  sebuah  praktik  sosial.  Di  mana  praktik  sosial  tersebut terkonstruksi  secara  mutualis  antara  lembaga  dan  mahasiswa  yang  menjalani  studi. Kebersamaan  dalam  melaksanaan  setiap  program  yang  dirancang  serta  diterapkan  oleh lembaga menjadi sarana dan media bagi mahasiswa untuk saling mengenal satu sama lain terkait  identitas  diri  serta  latar  belakang  mazhab  yang  dianut.  Fenomena  tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mazhab bukan sebuah alasan bagi umat Islam untuk tidak hidup berdampingan dengan saudara sesama muslim. Maka setiap perbedaan yang muncul berkaitan  dengan  keyakinan  dogma,  sebisa  mungkin  ditutup  dengan  menampakkan  sisi persamaannya. Dengan begitu jalinan persaudaraan antara muslim Sunni dan Syiah dapat memperkuat  Islam.  Sebab  muslim  Sunni  dan  Syiah  sejatinya  merupakan  satu  kesatuan yang masing-masing dapat berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam. Mengingat bahwa umat satu dengan yang lainnya bagaikan satu badan, jika salah satu anggota badan terluka, maka seluruhnya merasa sakit.

## REFERENSI
Abou-Tabickh, L. (2019). Al-‘Aṣabiyya in Context Choice and Historical Continuity in Al-Muqaddima of
Ibn Khaldūn (Toronto). Toronto, Canada. Retrieved from https://hdl.handle.net/1807/97302
Adnani,  H.  (2020,  November  11). Wawancara  Pribadi  dengan  Hasyim  Adnani,  Wakil  Ketua  Bid. Kemahasiswaan .
Akmaliah, W. (2015). Kekerasan dan Pengusiran atas Nama Agama Pasca Rezim Orde Baru: Studi Kasus Konflik Syiah Sampang. Jurnal Maarif , 10 (2).
Al-Attas,  M.  N.,  &  Jāmiʻat  al-Malik  ʻAbd  al-ʻAzīz  (Eds.).  (1979). Aims  and  objectives  of  Islamic education . Sevenoaks [Eng.] : Jeddah: Hodder and Stoughton ; King Abdulaziz University. Al-Badayneh,  D.  (n.d.).  Values  of  Tolerance  in  the  Curricula  of  University  Education. The  Arab Journal , 27 (53). Retrieved from https://www.academia.edu/37548477/_pdf
Alhashmi,  M.,  Bakali,  N.,  &  Baroud,  R.  (2020).  Tolerance  in  UAE  Islamic  Education  Textbooks.
Religions , 11 (8), 377. https://doi.org/10.3390/rel11080377 Al-Walid, K. (2020, October). Wawancara Pribadi dengan Dr. Kholid Al-Walid, Ketua STFI Sadra . Anisca  Dyah  Permata Sari  & Setyabudi Indartono. (2019).  Teaching  Religious Tolerance Through Social  Studies  Education  Based  on  Muliticultural  Approach. Atlantis  Press , 323 .  Retrieved from http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Asrori, A. (2016). Rekonstruksi dan Reposisi Pendidikan Islam di Indonesia Berbasis Pendekatan Pendidikan Multikultural. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam , 21 (1).
Azra,  A.  (2014).  Managing  Pluralism  in  Southeast  Asia:  Indonesian  Experience. Peace  Research , 36 (2).
Bassar, A. S., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2021). Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan di Era  Global  dan  Multikultural. J-PAI:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam , 8 (1). https://doi.org/10.18860/ jpai.v8i1.9577
Bilgis. (2021, June 5). Wawancara Pribadi dengan Bilqis Mahasiswa Angkatan 2017 .
Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice (1st ed.; R. Nice, Trans.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507
Bourdieu, P., & Johnson, R. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature . New York: Columbia University Press.
Casram,  C.  (2016).  Membangun  Sikap  Toleransi  Beragama  dalam  Masyarakat  Plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 1 (2), 187–198.
https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588
Deputi Bimbingan dan Budaya. (2017). Panduan Asrama STFI Sadra . STFI Sadra. Elbih, R. (2012). Debates in the Literature on Islamic Schools. Educational Studies , 48 (2), 156–173. https://doi.org/10.1080/00131946.2011.647147
Erman. (2011). Toleransi Perspektif Piagam Madinah. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 3 (2). http://dx.doi.org/10.24014/trs.v3i2.1061
Fadil,  F.  (2020).  Evaluation  of  Input,  Process,  and  Outputs  of  Ma’had  Ali  Program  in  Islamic
Boarding School. Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam , 8 (1), 119–138. https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.1.119-138
Formichi, C. (2014). Violence, Sectarianism and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi’a Discourses in Indonesia. Cornell University Southeast Asia Program , 98 . Gülen, F. (2004). Toward a global civilization of love & tolerance . Somerset, N.J: Light, Inc. Hakim, R. (2015). PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QURAN. Jurnal Pendidikan Karakter , 5 (2). https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.2788
Hasanah  .  (2013).  IMPLEMENTASI  NILAI-NILAI  KARAKTER  INTI  DI  PERGURUAN  TINGGI. Jurnal Pendidikan Karakter , 4 (2). https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1439
Heriyanto, H. (2016). PERAN FILSAFAT ISLAM DALAM MEMBANGUN TRADISI KEILMUAN. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 13 (2), 81. https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.724 Hidayatullah,  S.  (2021,  June  24). Wawancara  Pribadi  dengan  Syarif  Hidayatullah  Mahasiswa Angkatan 2018 . Huda,  A.  N.  (2023). Pendidikan  Toleransi  dalam  Bermazhab  (Studi  Karakter  Toleransi  Sunni  dan Syiah di STFI Sadra) . Bogor: Cv. Abdi Fama Group. Ibnu  Rusydi,  &  Siti  Zolehah.  (2018). Makna  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama    Dalam  Konteks Keislaman Dan Keindonesian . https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580
Imam  Gunawan,  Desi  Eri  Kusumaningrum,  Teguh  Triwiyanto,  Wildan  Zulkarnain,  &  Ahmad Nurabadi.  (2018). PENGARUH  KURIKULUM  TERSEMBUNYI  TERHADAP  MOTIVASI  DIRI MAHASISWA . Universitas Negeri Malang.
Jirzanah.  (2013).  Nilai-nilai  Toleransi  Islam  di  Negara  Kebangsaan  Indonesia  dalam  Perspektif Aksiologi. Jurnal Filsafat , 23 (1). https://doi.org/10.22146/jf.13157
Khakim,  M.  S.,  Nugraha,  A.  F.,  Sukanti,  S.,  &  Sarwedi,  A.  R.  (2020).  KONTRIBUSI  MAHASISWA
DAERAH DALAM PENANGANAN INTOLERANSI MELALUI SINERGI PERGURUAN TINGGI DI DIY. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 62.
https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8361
Khamdan,  Muh.  (2016).  Revitalisasi  Ayat-ayat  Perdamaian  dalam  Membendung  Arus Sektarianisme. Jurnal Farabi , 13 (2).
Khasani, F. (2021). Etika Berbhineka: Belajar Membangun Kesadaran Multikulturalisme Dari Nabi dan Para Wali. Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan , 21 (02), 246–271. https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.02.246-271 Khotimah. (2013). Toleransi Beragama. Jurnal Ushuluddin , 20 (2).
Kurikulum STFI Sadra. (2021). Retrieved from https://sadra.ac.id/prodi-filsafat-islam/ Laporan Evaluasi Diri Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam STFI Sadra . (2019). STFI Sadra. Maarif,  A.  S.  (Ed.).  (2012). Menuju  persatuan  umat:  Pandangan  intelektual  Muslim  Indonesia (Ed. baru., cet. 1). Ujungberung, Bandung: kerja sama Yayasan Muslim Indonesia Bersatu [dan] Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama.
Maimunah, I., Huda, M., Haque, A., & Zubaidah, Z. (2021). Islamic Boarding School at University: A Strong Pathway for Integrating Religion and Science. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 8 (1). https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15361
Moustakas, C. E. (2009). Phenomenological research methods (Nachdr.). Thousand Oaks: Sage. Muawanah.  (2019). PENTINGNYA  PENDIDIKAN  UNTUK  TANAMKAN  SIKAP  TOLERAN  DI MASYARAKAT [Preprint]. Open Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/vqgj4 Mulyana, D. (2010). Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nazmudin,  N.  (2018).  Kerukunan  dan  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  dalam  Membangun Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Journal  of  Government  and  Civil Society , 1 (1), 23. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268 Nuraini, N., & Marhayati, N. (2019). Peran Tasawuf terhadap Masyarakat Modern. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , 19 (2). https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i2.3375
Nurdin,  S.  (2018).  PENGEMBANGAN  KURIKULUM  DAN  RENCANA  PEMBELAJARAN  SEMESTER (RPS)  BERBASIS  KKNI  DI  PERGURUAN  TINGGI. Al-Fikrah:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 5 (1), 21. https://doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penguatan Pendidikan Karakter . (2017). Kementrian Sekretariat Negara. Retrieved from https://setkab.go.id/wp-
content/uploads/2017/09/Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf
Purnamasari,  D.  (2017).  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Al-Quran. Islamic  Counseling:  Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 1 (1), 1. https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233
Purnomo,  P.,  &  Solikhah,  P.  I.  (2021).  Konsep  Dasar  Pendidikan  Islam  Inklusif:  Studi  Tentang Inklusivitas  Islam  Sebagai  Pijakan  Pengembangan  Pendidikan  Islam  Inklusif. J-PAI:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 7 (2). https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286
Rahman,  A.  (2018).  Memahami  Jihad  dalam  Perspektif  Islam  (Upaya  Menangkal  Tuduhan Terorisme  dalam  Islam). J-PAI:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam , 4 (2).  Retrieved  from https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/5427
Robinson, M. (1996). Tolerance. Furrow , 47 (1).
Rosyada,  D.  (2004). PARADIGMA  PENDIDIKAN  DEMOKRATIS  Sebuah  Pelibatan  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal , 1 (1), 1–12.
https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200
Rosyada,  D.  (2020). Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu  Pendidikan (Edisi  Pertama;  Murodi,  Ed.). Jakarta: KENCANA.
Rosyid, M. (2013). Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus . 7 (1).
Siradj,  S.  A.  (2013).  Menggagas  Teologi  Perdamaian  Sunni-Shi’ah  di  Indonesia. Teosofi:  Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam , 3 (2).
Solikhin,  A.  (2016).  Islam,  Negara,  dan  Perlindungan  Hak-hak  Islam  minoritas. Journal  of Governance , 1 (1). https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312
Subarkah, I. (2018). Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi) (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam IAINU Kebumen pada Matakuliah Ke-NU-an). Journal Cakrawala , 2 (1).
Tamsir,  T.  (2018).  MEMBANGUN  TOLERANSI  DI  SEKOLAH;  Sebuah  Eksplorasi  Nilai-Nialai Pendidikan  Toleransi. TOLERANSI:  Media  Ilmiah  Komunikasi  Umat  Beragama , 10 (1),  68. https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5721
TIM  PENGEMBANG  KURIKULUM  PENDIDIKAN  TINGGI.  (2017). KKNI  DAN  SN-DIKTI  PERPRES 08/2012  &  PERMENRISTEKDIKTI  44/2015 .  Direktorat  Pembelajaran  -  DETJEN  BELMAWA KEMENRISTEKDIKTI. Retrieved from https://lldikti11.ristekdikti.go.id/download/pdf/693 Umam,  F.  (2016).  MEMAKNAI  KERAGAMAN:  The  Others  dalam  Konstruksi  Sosial  Para  Elit Kelompok-kelompok  Keagamaan  di  Kota  Mataram. Jurnal  THEOLOGIA , 27 (2),  365–388. https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.931
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi .  (2012). Retrieved  from  https://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012- ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf
Wahono,  M.  (2018).  PENDIDIKAN  KARAKTER:  SUATU  KEBUTUHAN  BAGI  MAHASISWA  DI  ERA
MILENIAL. Integralistik , 29 (2), 1–7. https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.16696 Yunus,  F.  M.  (2014).  Konflik  Agama  di  Indonesia  Problem  dan  Solusi  Pemecahannya. Substantia , 16 (2).
Zuhdi,  M.  (2013).  Challenging  Moderate  Muslims:  Indonesia’s  Muslim  Schools  in  the  Midst  of Religious Conservatism. Religions , 9 (10), 310. https://doi.org/10.3390/rel9100310