Vol 5, No 2, Maret 2023; 628-644; doi.org/10.38189/jtbh.v5i2.333 ISSN 2654-5691 (online); 2656-4904 (print)
Available at: e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh

## Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Nilai Keadilan
Penas Dionisius Manurung 1 penasdmanurung@gmail.com
Ferry Simanjuntak 2

## ferrysimanjuntak76@gmail.com

## Abstract
Until now, the death penalty is still applied in Indonesia, namely for serious crimes cases with the maximum punishment. Those who reject the existence of capital punishment argue that  the  implementation  of  capital  punishment  is  not  in  line  with  the  mandate  of  the constitution which guarantees the right to life for its people. But is that really the case? This, of course cannot be viewed only from one side. What about the principle of justice for the victims who fell as a result of the perpetrators of these crimes. Firmness, legal certainty and the value of justice should be the spirit in implementing legal practices in this country so that the goals of law, namely order and justice, can be achieved. This research will highlight the death penalty in the view of Christian ethical theology which originates from the Bible. This research is a literature research which is to analyze some of the literature related to the  concept  of  death  penalty  in  Indonesia  and  within  the  circle  of  Christian  ethical controversies that originate from the Bible in order to obtain an understanding based on a review of biblical theology. The results of this study indicate that law enforcement should not harm the value of justice. God is very caring and pays attention to the value of justice. The death penalty does not damage the image of God in humans, on the contrary it is the perpetrators  of  such  cruel  and  heinous  crimes  who  have  damaged  the  image  of  God  in humans.
Keywords: justice; Christian ethics; capital punishment; capital punishment; justice

## Abstrak
Sampai saat ini pidana mati masih diterapkan di negara Indonesia, yaitu untuk kasus-kasus kejahatan berat  dengan hukuman yang  maksimal.  Kalangan yang menolak adanya pidana mati beralasan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang memberikan jaminan hak hidup bagi rakyatnya. Namun benarkah demikian? Hal ini tentu saja tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja. Bagaimana dengan prinsip keadilan bagi korban-korban  yang  berjatuhan  akibat  si  pelaku  kejahatan  tersebut.  Ketegasan,  kepastian hukum  dan  nilai  keadilan  hendaknya  menjadi  spirit  dalam  menerapkan  praktik  hukum  di negara ini sehingga tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan dapat tercapai. Penelitian ini akan menyoroti hukuman mati dalam pandangan teologi etika Kristen yang bersumber dari Alkitab. Penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu melakukan analisa terhadap beberapa literatur  yang  berkaitan  dengan  konsep  hukuman  mati  di  Indonesia  dan  dalam  lingkaran kontroversi  etika  Kristen  yang  bersumber  dari  Alkitab  sehingga  diperoleh  pemahaman
1 STT Kharisma Bandung
2 STT Kharisma Bandung
berdasarkan  tinjauan  teologi  Alkitab.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  penegakan hukum  jangan sampai mencederai  nilai  keadilan.  Allah sangat  peduli dan memperhatikan nilai keadilan. Pidana mati tidak merusak gambar Allah pada manusia, sebaliknya si pelaku kejahatan yang demikian kejam dan keji dialah yang telah merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia.
Kata kunci: adil; etika Kristen; hukuman mati; pidana mati; keadilan

## PENDAHULUAN
Sampai saat ini diskursus mengenai hukuman mati masih menjadi hal yang menarik baik di Indonesia dan juga pada masyarakat internasional. Persoalan pidana atau hukuman mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Akibatnya banyak menimbulkan perdebatan atau  pun  kontroversi.  Kalangan  yang  menolak,  beranggapan  bahwa  hukuman  mati  tidak sejalan  dengan  amanat  konstitusi  yang  secara  tegas  memberikan  jaminan  atas  hak  asasi manusia. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengaitkan hukuman mati dengan aspek penegakan hukum atau penegakan hak asasi manusia, di antaranya : 1. Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum 3 ; 2. Dilema Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hukum  Mati  Dalam  Konstitusi  Indonesia 4 ;  3.  Kontroversi Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam  Perspektif  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia. 5 Selain  itu  terdapat  juga  penelitian  hukuman  mati  untuk  para koruptor yaitu : Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia 6 .  Namun  penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian-penelitian  sejenis  sebelumnya, sebab  belum  ada  yang  membahas  hukuman  mati  dalam  perspektif  keadilan  bagi  korban kejahatan. Penelitian ini lebih menitikberatkan hukuman mati dan relevansinya dengan nilai keadilan.  Apa  sesungguhnya  yang  dinyatakan  di  Alkitab  mengenai  hukuman  mati  dan keadilan  bagi  korban  kejahatan?  Oleh  sebab  itu  peneliti  meneliti  dari  Alkitab  dan  juga sumber-sumber pustaka dan kemudian menyajikan alasan-alasan apakah hukuman mati itu dapat diterima atau tidak. Menurut Norman R Geisler “secara umum ada tiga pandangan etis
3 Morris Phillips Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen,” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 2 (2020): 208.
4 Herliana Heltaji, “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021): 157–168.
5 Bungasan Hutapea, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 2016.
6 Hana Yolanda and Ferry Simanjuntak, “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia” 2, no. 2 (2021): 124–141.
tentang hukuman mati, yaitu Rekonstruksionisme, Retribusionisme, Rehabilitasionisme.” 7 Retribusionisme  menyetujui  penerapan  eksekusi  mati  dalam  skala  kejahatan  prioritas, pelaku  kejahatan  adalah  pelaku  dosa  sehingga  wajar  dihukum.  Rekonstruksionisme  juga menganggap akibat dari kejahatan besar adalah hukuman mati. Norman E. Geisler sebagai mana dikutip Hana Yolanda dan Ferry Simanjuntak berpendapat “bahwa pendukung teori ini menerapkan kembali hukum yang bersumber dari Taurat Musa. Pandangan ini menganut prinsip “ lex tallions ” yaitu membalas tindak kejahatan dengan hukuman yang setimpal, saat seseorang menghilangkan nyawa, maka konsekuensi yang maksimal adalah orang tersebut juga  kehilangan  nyawa.” 8 Rehabilitasionisme  menolak  adanya  penerapan  hukuman  mati dengan  cara  apa  pun  sebab  seorang  penjahat  merupakan  manusia  yang  pantas  untuk diperbaiki. Kesempatan menyadarkan seorang penjahat dari perilaku buruknya merupakan pandangan utama dari pandangan ini. Alasannya adalah aspek keadilan, di mana memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya. Terciptanya aspek keadilan  lebih  diarahkan  pada  upaya  memperbaiki  kesalahan  daripada  tindakan menghukum. Berdasarkan  latar belakang problem  yang telah dikemukakan, maka  penulis akan  membahas  lebih  lanjut  mengenai  tinjauan  teologis  Alkitab  terhadap  pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan relevansinya dengan nilai keadilan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  riset  kepustakaan  atau library research . Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo “Di dalam penelitian  kepustakaan,  si  peneliti  "berbicara"  banyak,  "berdialog"  banyak  dengan  buku- buku,  arsip-arsip,  dokumen-dokumen  tua,  jurnal,  catatan-catatan,  dokumentasi  statistik, diari, surat-surat.” 9 Sehingga penelitian dilakukan dengan dasar data-data di lapangan yang sudah ada di dalam buku-buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu. Dalam penulisan jurnal ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  di  mana  analisa  data-data  yang  ada akan disajikan secara naratif. 10 Penulis melakukan analisa terhadap beberapa literatur yang berkaitan  langsung  dengan  konsep  hukuman  mati  di  keadaan  sosial  dan  masyarakat  di Negara  Indonesia  dan  dalam  lingkaran  kontroversi  etika  Kristen.  Hasil  analisis  terhadap
7 Norman R Geisler, “Etika Kristen Pilihan Dan Isu” (Malang: Literatur SAAT, 2010), 254–273.
8 Yolanda and Simanjuntak, “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia.”
9 Soedjito Sosrodihardjo Simanjuntak, Bungaran Antonius Simanjuntak, “METODE PENELITIAN SOSIAL,” Edisi Revi. (Medan: Penerbit BINA MEDIA PERINTIS, n.d.), 2009.
10 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan” (Jakarta: Kencana, 2017), 331.
beberapa  literatur  kemudian  penulis  sajikan  secara  deskriptif  tematis.  Sumber-sumber literatur  yang  digunakan  merupakan  sumber  literatur  yang  berkaitan  langsung  dengan  isu yang diteliti. Dalam bidang teologi, penelitian ini menjadi sebuah tulisan yang meluaskan wawasan Kristen terkait dengan isu etika dan teologi praktika.
Metode diartikan sebagai studi yang teratur tentang prinsip-prinsip penelitian ilmiah baik  dengan  sarana  dan  cara  yang  diperlukan  dalam  memahami  obyek  kajian  penelitian. Penulis  menggunakan  pendekatan  normatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengarah  pada sikap etika Kristen mengenai pelaksanaan hukuman mati. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: tahap awal : di tahap ini peneliti  merumuskan  dan  mengajukan  proposal  penelitian  dengan  mengidentifikasi problem-problem keputusan hukum yang sesuai dengan tinjauan paradigma hukuman mati di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep etika Kristen untuk menentukan dasar pemikiran  peneliti.  Tahap  pelaksanaan.  Pada  tahapan  ini,  peneliti  mempelajari  dan mengumpulkan teori-teori mengenai hukuman mati di Indonesia Tahap akhir. Pada bagian ini, peneliti melakukan peninjauan atas sikap etika Kristen terkait hukuman mati yang telah disusun dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Topik mengenai hukuman mati masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Hal ini telah memunculkan berbagai macam reaksi dan pendapat baik dari para ahli hukum, kalangan  pemerintah,  para  teolog,  aktivis  hak  asasi  manusia,  hingga  masyarakat  awam. Hukuman  mati  merupakan  hukuman  terberat  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan tingkat tinggi dari tingkatan pidana yang berlaku. Data Amnesti Internasional sebagaimana dikutip harian Kompas “sampai tahun 2022 merilis ada 111 negara tidak lagi menerapkan eksekusi mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu  84  negara.” 11 Hukum  di  Indonesia  masih  menerapkan  pidana  mati  untuk  beberapa pelaku  kasus  tindak  kejahatan  berat  seperti  pembunuhan  berencana,  pengedaran  narkoba, dan terorisme.

## Hukuman Mati di Negara Indonesia
Di  dalam  hukum  positif  Indonesia  masih  diterapkan  pidana  mati  yang  dituangkan dalam  sejumlah  Undang-Undang,  antara  lain  di  dalam  KUHP,  Tindak  Pidana  Terorisme,
11 Monica Ayu Caesar Isabela, “Hukuman Mati Di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, Dan Kontroversi” (Jakarta, April 7, 2022), https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman- mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi?page=all.
Pengadilan  HAM,  Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  Narkotika. 12 Pidana  mati  adalah  pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, yaitu di pasal 66 KUHP. Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU no 2/Pnps/1964. Di dalam KUHP dicantumkan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dari pidana lainnya antar lain : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.  Kriminolog,  Lombroso  dan  Garofalo  berpendapat  bahwa  “hukuman  mati dilaksanakan melalui pihak yang berwewenang untuk mempidanakan pelaku kejahatan yang amat  berat  yang  pelakunya  dianggap  tidak  lagi  dapat  diperbaiki.” 13 Sedangkan  Menurut Manan “Dalam RUU KUHP, pidana mati tetap akan masih ada. Namun demikian, eksekusi mati  dapat  ditunda  dengan  masa  percobaan  selama  sepuluh  tahun  berkaitan  alasan-alasan tertentu. Apabila selama masa percobaan, terpidana bersikap baik dan berbuat terpuji, maka hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun.” 14 Sebagaimana pendapat  Nandang Sambas  Pasal  84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat” 15 . Ada beberapa syarat dan pertimbangan sebelum pidana mati dilakukan sesuai putusan  MK  No  2-3/PUU-V/2007  yang  menyatakan  bahwa  pidana  mati  bukan  lagi merupakan  pidana  pokok,  melainkan  sebagai  pidana  yang  bersifat  khusus  dan  alternatif. Dengan pertimbangan khusus eksekusi mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Apabila terpidana berkelakuan terpuji maka pidananya tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketentuan lain dalam pidana mati antara lain : anak-anak yang belum dewasa tidak dapat di pidana mati, eksekusi pidana mati  terhadap  perempuan  hamil  dan  seseorang  yang  sakit  jiwa  ditangguhkan  sampai perempuan  hamil  tersebut  melahirkan  dan  terpidana  yang  sakit  jiwa  tersebut  sembuh. 16 Dengan demikian proses penerapan hukuman mati di Negara Indonesia  dilakukan dengan mekanisme yang sangat selektif, tidak serampangan, dengan syarat-syarat dan aturan yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga negara dan KUHP dengan tujuan demi tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara hukum baik bagi pelaku dan juga korban.
12 Latuharhary, “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia,” 16 Februari 2021 , last modified 2021, komnasham.go.id/n/1675.
13 Takaliuang, “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen.”
14 Latuharhary, “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia.”
15 Nandang Sambas, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia,” Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): 248–257.
16 Todung Mulia Lubis, “Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), xi.
Pidana  mati  yang  dilakukan  di  dunia  ini  memiliki  sejarah  perkembangan  yang panjang,  hukuman  mati  di  dunia  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti  digantung, dipenggal,  penyaliban,  ditenggelamkan,  dipukuli  sampai  mati,  dibakar  hidup-hidup  dan dilempari sampai mati, disetrum, diracun, dan ditembak mati. 17 Tim ICJR mengungkapkan “Hukuman mati telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu sejak abad ke-19, di tahun 1808 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Daendels bertugas di Indonesia.  Hukuman  mati  pada  dikala  itu  dikira  sebagai  cara  dalam  membungkam perlawanan  dari  penduduk  jajahan  serta  mempertahankan  Jawa  dari  serbuan  Inggris.” 18 Kemudian  dalam  masa  Demokrasi  Liberal  (1951),  hukuman  mati  dipertahankan  sebagai strategi untuk meredam pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  (1956-1966),  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  UU Darurat  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi.  UU  ini diperkuat  dengan  Penpres  No.5  Tahun  1959  dan  PP  Pengganti  UU  No.  21  Tahun  1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kemudian pada masa Orde Baru, hukuman mati dicantumkan untuk mencapai stabilitas politik dan mengamankan agenda pembangunan.
Pada awalnya eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Namun,  setelah  diberlakukan  UU  Nomor  2  PNPS  tahun  1964  eksekusi  pidana  mati dilakukan  dengan  ditembak  hingga  mati.  Terpidana  dibawa  ke  tempat  hukuman  dengan pengawalan kepolisian, dan terpidana dapat disertai oleh seorang rohaniwan. Terpidana mati akan  ditutup  matanya.  Terpidana  dapat  menjalani  pidananya  secara  berdiri,  duduk  atau berlutut,  terpidana  mati  akan  ditembak  tepat  di  jantungnya.  Jarak  antara  titik  di  mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak antara lima sampai sepuluh meter. 19
Beberapa  jenis  kasus  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  maksimal  yaitu  hukuman  mati antara lain : merampas atau menjatuhkan presiden atau wakil presiden (Pasal 104 KUHP); menghancurkan gudang persenjataan (Pasal 124 ayat 3 KUHP) ; melakukan pembunuhan berencana (pasal 140 ayat 3 KUHP) ; mencuri dengan kekerasan (pasal 365 ayat 4 KUHP) ; merompak  menurut  pasal  444  KUHP;  memberontak  kepada  lembaga  pertahanan  negara (pasal  124  KUHP)  ;  memberi  ancaman keras  menurut pasal 368 ayat  2  KUHP;  pengedar narkoba  menurut  Undang–Undang  No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika  dan  Undang- Undang No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ; Undang-Undang RI No. 5 tahun 2018, pasal
17 Ibnu Sya’ban Syah, “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia,” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI, no. 2 (2019): 2–14.
18 ICJR, “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,” last modified 2017, accessed July 7, 2022, https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/.
19 “UU No 20 Tahun 1964” (1964): 1–5.
10  A  tentang  tindak  pidana  terorisme; 20 Undang-Undang  No  26  Tahun  2000  tentang pengadilan  hak  asasi  manusia  pasal  36,  37  dan  41  undang-undang  tersebut  menyatakan adanya hukuman maksimal yaitu hukuman mati bagi pelanggarnya. 21

## Hukuman Mati dalam Alkitab
Bagaimana kata Alkitab mengenai hukuman mati? apakah diperbolehkan atau tidak? Persoalan  hukuman  mati  sudah  ada  sejak  di  kitab  Kejadian  2:16-17,  yaitu  saat  Tuhan melarang  Adam  untuk  memakan  buah  pengetahuan  yang  baik  dan  jahat.  Saat  perintah tersebut dilanggar, maka hukumannya adalah mati. Lalu dalam Kejadian 9: 6, juga tertulis “darah  ganti  darah"  atau  nyawa  ganti  nyawa.  Selanjutnya  di  dalam  Keluaran  21:  12-13, hukuman mati bagi yang memukul sampai menghilangkan nyawa orang lain. Untuk pelaku yang  tidak  dengan  sengaja  melakukan  pembunuhan,  masih  dapat  menyelamatkan  diri dengan lari  ke dalam  kota perlindungan  (Bilangan 35:9-34). Mengapa  ada hukuman mati dalam  Perjanjian  Lama?  Menurut  Bigman  Sirait  :  “Pertama,  hukuman  mati  merupakan akibat dari perbuatan manusia yang telah berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Kedua, hukuman mati ada supaya manusia menghormati kehidupan, dan tidak menyepelekan nilai kehidupan. Ketiga merupakan bagian dari cara Allah melindungi hubungan dan kehidupan di antara sesama manusia.” 22 Allah memiliki otoritas untuk menetapkan standar moral bagi umat-Nya,  sehingga  kehidupan  akan  dapat  berlangsung  baik,  tertib,  dan  adil.  Perkara- perkara  lain  yang  diatur  dalam  hukum  Perjanjian  Lama  ,  khususnya  Hukum  Taurat  di antaranya : mempersembahkan korban kepada ilah lain, praktik sihir, seks dengan binatang adalah perbuatan menyimpang yang diancam dengan hukuman mati.
Selanjutnya apakah wafatnya Yesus di salib dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang terdakwa dari hukuman mati? Tujuan dari salib Tuhan Yesus adalah untuk menebus dan  mengampuni  umat  manusia  dari  dosa  yang  membawa  kepada  hukuman  kekal. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus merupakan bukti kasih karunia Allah yang besar bagi manusia berdosa. Namun demikian kasih Allah yang besar bukan menjadi alasan untuk manusia berbuat sesuka hatinya. Seperti juga yang dikatakan oleh John Wesley dalam Sih
20 UU RI Nomor 5 Tahun 2018, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tent,” no. 92 (2018): 1–27.
21 Mufti Makaarim, “Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia,” Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (2014): 1–7, https://referensi.elsam.or.id/2014/12/beberapa-pandangan- tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/.
22 Bigman Sirait, “Hukuman Mati Dan Kebebasan Asasi” (Jakarta, 2006), https://www.google.co.id/books/edition/Tabloid_Reformata_Edisi_47_November2006.
Budidoyo  bahwa  “Pengampunan  sekali-kali  tidak  berarti  Allah  membiarkan  serta memaafkan  saja  kekurangan-kekurangan,  kesalahan  dan  dosa  manusia.  Siapa  saja  yang berhadap-hadapan dengan salib di Golgota, ia sadar bahwa rahmat Allah bukanlah rahmat yang  murah  harganya.” 23 Melalui  pengorbanan  dan  kematian-Nya,  Tuhan  Yesus  telah membuka peluang yang besar bagi manusia untuk dapat bebas dari belenggu dan hukuman dosa,  namun  demikian  bukan  membebaskan  manusia  dari  tanggung  jawabnya  sebagai seorang  warga  negara.  Sebagai  warga  negara  harus  memiliki  tanggung  jawab  kepada masyarakat sekitarnya dan pemerintahan di negara di mana ia tinggal. Orang-orang percaya yang  sudah  ditebus  Tuhan,  harus  hidup  dengan  penuh  tanggung  jawab,  baik  kepada  diri sendiri,  sesama  manusia  dan  juga  Tuhan,  siapa  yang  berbuat  kejahatan  harus  tetap bertanggung jawab atas tindakannya itu.
Rasul  Paulus  di  dalam  kitab  Roma  13:  1-  7  menegaskan  tentang  kedudukan  serta otoritas  pemerintah  di  dunia  ini.  Allah  adalah  sumber  kekuasaan  paling  tinggi,  kemudian mendelegasikan  kekuasaan-Nya  kepada  pemerintah  yang  berkuasa  di  suatu  negeri. Pemerintah  melalui  lembaga  hukum  yang  ada  menyandang  otoritas  Allah  dalam memutuskan  sesuatu  perkara  hukum  ataupun  menjatuhkan  hukuman.  Tuhan  sudah menetapkan  pemerintah  demi  menegakkan  dan  mempertahankan  norma,  ketentuan, kebenaran,  keadilan  dalam  kelompok  warga  demi  kebaikan  bersama.  Warga  menaati pemerintahnya  yang  berkuasa  ialah  sesuatu  ketetapan  dari  Allah.  Kenapa  orang  Kristen memiliki kewajiban taat  kepada pemerintah yang  berkuasa? Sebab  kekuasaan  pemerintah bersumber  dari  Allah serta pemerintah-pemerintah yang berdaulat  diresmikan oleh  Allah. Sepanjang  tidak  berlawanan  dengan  iman  dan  ibadah  kepada  Tuhan,  maka  setiap  orang Kristen harus menaati pemerintah yang ada. Ketaatan kepada pemerintah bukan karena takut dihukum,  tetapi  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  beradab.  Pemerintah  “menyandang pedang” berarti pemerintah mempunyai hak, wewenang, serta fitur untuk menghukum orang yang  berbuat  jahat  atau  yang  melawan  pemerintah.  Pemerintah  selaku  wakil  Tuhan  demi membalaskan murka Allah atas mereka. Pemerintah berfungsi menghukum orang jahat demi kebaikan rakyatnya. Pemerintah memiliki kekuasaan buat berperan tegas serta menghukum untuk  siapa  saja  yang  mengusik  ketenangan,  kedisiplinan  serta  keamanan  warga.  Oknum yang melawan kekuasaan pemerintah berarti menentang ketetapan Allah.
Di dalam Markus 12: 17 Kemudian kata Yesus kepada mereka:" Berikanlah kepada Kaisar  apa  yang  harus  kalian  bagikan  kepada  Kaisar  serta  kepada  Allah  apa  yang  harus
23 Sih Budidoyo, MDiv, MTh, “Menelaah Pandangan John Wesley Tentang Arti Dan Makna Keselamatan Orang Percaya” (Yogyakarta, 2014), 40.
Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Keadilan
kalian bagikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar Ia. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus sendiri mengakui adanya dua oknum penguasa yang perlu ditaati yaitu menaati Tuhan sebagai penguasa semesta alam, dan menaati Kaisar yang mewakili kekuasaan pemerintah yang terdapat di dunia ini. Mengapa demikian? Karena keberadaan pemerintah adalah untuk kebaikan, ketertiban, keteraturan sesuatu warga. Perhatikan juga di dalam Matius 22: 15- 22, Lukas 20: 20- 26. Sebagaimana komentar Paskalis Edwin dan I Nyoman Paska “Perilaku taat  kepada  pemerintah  diwujudkan  bukan  saja  dengan  tidak  melawan  pemerintah, melainkan pula dengan berbuat baik serta membayar pajak.” 24
Dengan demikian menurut penulis, pada dasarnya Alkitab baik di dalam Perjanjian Lama  dan  Perjanjian  Baru  tidak  melarang  adanya  penerapan  hukuman  mati,  dan  justru sebaliknya  praktik  hukuman  mati  sangat  jelas  tertulis  di  dalam  Alkitab.  Hal  ini  juga didukung oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengakui otoritas pemerintahan yang berkuasa di negara di dunia ini. Hukuman mati merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan  oleh  pemerintah  yang  berkuasa  untuk  menciptakan  keadilan  dalam  suatu perkara hukum, membuat setiap masyarakat akan lebih menyadari bahwa ada konsekuensi serius dari tindak kejahatan yang dilakukannya.

## Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Nilai Keadilan
Keadilan  adalah  sesuatu  yang  di  cari  dalam  suatu  perkara  hukum.  Apa  yang dimaksud  keadilan,  sifat  keadilan  Tuhan,  dan  keadilan  pemerintah  bagi  warganya  dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Apa itu Keadilan?
Keadilan  dari  kata  dasar  adil  yang  berarti  sama  berat;  tidak  berat  sebelah;  tidak memihak:  berpihak  kepada  yang  benar;  berpegang  pada  kebenaran;  sepatutnya;  tidak sewenang-wenang. Dan keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Aristoteles  sebagaimana  dikutip  Margono  mengemukakan  “Dua  pendapat  mengenai keadilan,  yaitu  keadilan  distributif  dan  keadilan  korektif.  Pertama  keadilan  distributif memberikan satu hal yang menjadi hak orang tersebut. Di sini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan korektif  adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.” 25 Dalam hal ini hubungan antara pelaku  kejahatan  dan  korban  kejahatan  masing-masing  memiliki  hak  yang  sama  di  mata
24 Paskalis Edwin and I Nyoman Paska, “Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?” (n.d.): 1–7.
25 Dr Margono, “No TitleAsas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,” ed. Tarmizi, Cetakan pe. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.
hukum tanpa bersifat berat sebelah, keadilan harus ditegakkan baik kepada pelaku dan juga korban.
Dalam kehidupan bermasyarakat akan dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, sangat mungkin terjadi konflik di dalamnya. Oleh sebab itu konflik yang terjadi dalam suatu tatanan  masyarakat  akan  menawarkan  hukum  untuk  jalan  menyelesaikannya.  Demikian menurut  Prof.  Agus  Santoso  “Sejak  dahulu,  hukum  telah  menempatkan  dirinya  sebagai forum  atau  instrumen  untuk  menyelesaikan  konflik,  sedangkan  konflik  muncul  oleh kepentingan-kepentingan  pribadi  atau  kelompok  yang  muncul  di  tengah-tengah masyarakat.” 26 Tujuan  yang  ditempuh  lewat  jalur  hukum  dalam  suatu  permasalahan  atau perkara  muaranya  adalah  keadilan.  Dengan  ditegakkannya  keadilan  maka  hak-hak  dan kepentingan warga masyarakat akan terlindungi.

## Allah dan Keadilan-Nya
Salah  satu  sifat  dari  Allah,  yaitu  Dia  Allah  yang  adil.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa catatan  Alkitab mengenai  keadilan Allah, seperti :  II Tawarikh  12:6; Ezra 9:15; Nehemia 9:33; Yesaya 45:21; Daniel 9:14; Yohanes 17:25; II Timotius 4:8; Wahyu 16:5. Menurut  Henry  Thiessen  “Kebenaran  dan  keadilan  Allah  sebagai  bagian  dari  kekudusan Allah, merupakan sifat- sifat yang dimiliki Allah.” 27 . Keadilan-Nya nyata dalam pernyataan bahwa  Ia  akan  menghukum  orang  yang  berbuat  salah,  Kejadian  18:25,  Keluaran  34:7c. Demikian juga menurut Kosma Manurung “Allah adalah pribadi yang adil dan tidak pernah akan ditemukan kecurangan dalam diri Allah” 28 . Perhatikan di dalam Ulangan 32:4; Mazmur 7:12; 11:7; Yesaya 30:18; Zefanya : 3:5; Yohanes: 17:25. Seperti juga pendapat Witness Lee “ Dia adalah Tuhan yang menghakimi segenap bumi, pasti berlaku adil. Apa yang Ia perbuat, mutlak adil” 29 . Dan sebaliknya, menjadi tidak adil, apabila Allah menghukum orang benar karena kesalahan orang fasik atau memberikan hukuman yang sama antara orang benar dan orang fasik. Menurut Firman Panjaitan dan Marthin S. Lumingkewas “dalam keadilan-Nya, maka  setiap  perkara  dapat  diluruskan  dan  kemudian  dapat  diambil  keputusan  untuk menentukan siapa pihak yang salah atau pun yang benar. Allah menilai suatu perkara secara
26 Agus Prof Santoso, “Hukum Moral Dan Keadilan,” in Cetakan1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 1.
27 HENRY CLARENCE THIESSEN, Teologia Sistematika , ed. VERNON D. DOERKSEN (Malang, 1992).
28 Kosma Manurung, “Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta,” Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja 1, no. 1 (2021): 95–109.
29 Witness Lee, Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7 (Jakarta: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2019).
objektif, bukan atas dasar kompromi”. 30 Di dalam kitab Ulangan 16:20 digambarkan bahwa Allah  begitu  menghendaki  para  pemimpin  yaitu  hakim-hakim  yang  diangkat  harus  dapat mengadili umat dengan adil dalam setiap keputusan mereka, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat Israel pada masa itu.
Manusia  pertama  yaitu  Adam  dan  Hawa  telah  jatuh  dalam  dosa.  Hal  ini mengakibatkan  dosa  telah  menjalar  ke  semua  keturunan  manusia,  sedangkan  akibat  dosa adalah  maut  (Roma  3:23).  Allah  itu  penuh  kasih  namun  demikian  Ia  juga  benar  dan  adil dalam segala hukum-Nya , maka manusia yang bersalah dan berdosa terhadap perintah Allah harus menangung akibat dari perbuatannya. Namun demikian Allah yang penuh kasih juga ingin  menyelamatkan  manusia.  Oleh  karena  kebenaran,  kasih,  dan  keadilan-Nya,  maka Allah  telah  merencanakan  penyelamatan  manusia  dari  dosa  dan  hukumannya.  Firman  itu menjadi  manusia  yaitu  Yesus.  Yesus  yang  menerima  dan  menanggung  hukuman menggantikan  manusia.  Demikian  juga  menurut  Witnees  Lee  bahwa  “Allah  menurut keadilan-Nya  telah  menghakimi  Tuhan  Yesus,  supaya  tuntutan  keadilan-Nya  dipuaskan. Sekarang  siapa  yang  percaya  dan  menerima  Tuhan  Yesus,  bersatu  dengan  Tuhan  Yesus, memperoleh  pembenaran,  dan  tidak  lagi  dihukum.” 31 Allah  akan  menjatuhkan  hukuman sebagai bentuk keadilan dan murka Allah (Roma 2:8-9 Roma 12:19). Keadilan Allah berarti menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Namun, saat orang yang jahat dan berdosa bertobat  dan  kembali  kepada  Allah,  maka  Allah  yang  adil  akan  menerima  dan menyelamatkan mereka, sama seperti Israel yang kembali diselamatkan oleh Allah. Allah yang  adil  bukanlah  Allah  yang  kejam  dan  menghukum  tanpa  alasan.  Hukuman  Allah diberikan karena manusia melakukan kesalahan dan pantas untuk dihukum
Hukum-hukum Tuhan adalah adil (Mzm. 119:75). Sifat Allah yang penuh kasih tidak dapat  dipertentangkan  dengan  keadilan-Nya.  Kasih  Allah  jangan  sampai  disalahgunakan sehingga  melanggar  nilai-nilai  etika  Kristiani.  Misalnya,  dengan  alasan  kasih  Allah  yang tanpa batas, pelaku kejahatan sekeras-kerasnya berusaha dilindungi daripada menegakkan hak korban kejahatan. Kasih Tuhan yang besar bukanlah kasih murahan yang membiarkan pelaku kejahatan bersukaria di atas penderitaan orang lain. Setiap orang harus bertanggung jawab  dengan  perbuatannya.  Hukuman  diberikan  sebagai  konsekuensi  dari  perbuatannya yang jahat. Hukuman Allah semata-mata dilakukan untuk memperingatkan, mendisiplinkan
30 Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, “KEADILAN DALAM HUKUM LEX TALIONIS : TAFSIR TERHADAP KELUARAN 21 : 22-25 JUSTICE IN LEX TALIONIS LAW : INTERPRETATION ON EXODUS 21 : 22-25” 1 (2019).
31 Lee, Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7 .
dan menyucikan umat-Nya serta mendidik mereka supaya manusia menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga menjadi umat yang lebih taat dan semakin kudus. Hukuman menjadi cara bagi Allah untuk memulihkan perjanjian dan hubungan-Nya dengan manusia yang telah dirusak oleh manusia itu sendiri lewat dosa yang dilakukannya.
Kisah-kisah  dalam  Kitab  Suci  sudah  sejak  awal  sejarah  keselamatan  menyajikan belas kasih Allah seperti di dalam Keluaran 34:5-7, Allah yang baru saja mengikat perjanjian dengan umat-Nya Israel dikhianati oleh bangsa itu dengan membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Saat itu murka Allah menyala-nyala melawan umat-Nya, tetapi kemudian Ia  membarui  perjanjian-Nya  dan  menyatakan  diri-Nya  sebagai  penyayang  dan  pengasih, panjang  sabar,  berlimpah  kasih-Nya  dan  setia-Nya,  yang  meneguhkan  kasih  setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Namun juga ada  konsekuensi  hukuman  yang  setimpal  bagi  yang  bersalah,  ini  merupakan  perwujudan keadilan-Nya.  Allah  sungguh  mengampuni  kesalahan  bangsa  Israel,  namun  bukan  dalam artian hukumannya  dihapuskan. Hukuman sebagai akibat dari kesalahan  bangsa  Israel  itu tetap  ditimpakan  kepada  mereka,  tetapi  dengan  pemikiran  bahwa  hukuman  itu  sebagai sarana bagi Allah untuk  mendidik bangsa Israel  agar bertobat. Didikan ini sangat penting demi  kelangsungan  hubungan  Allah  dengan  bangsa  Israel.  Hukuman  menjadi  cara  bagi Allah  untuk  menyucikan  dan  menuntun  umat-Nya  kepada  pertobatan  dan  kesucian. Hukuman  juga  merupakan  gambaran  dari  akibat  buruk  yang  diterima  oleh  mereka  yang menentang-Nya. Gambaran itu menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan kemudian menjadi inspirasi kepada pertobatan sejati. Hukuman Allah  sesungguhnya  adalah  bentuk  belas  kasih-Nya,  karena  melalui  hukuman  itu  Allah “memukul” perbuatan manusia yang mendatangkan kematian dan kerusakan bagi manusia itu sendiri (Kej. 8:21). Dengan hukuman itu Allah memberi tanda peringatan, menghalangi dan bahkan menghentikan rencana jahat manusia. Allah tidak membiarkan perbuatan jahat manusia terjadi begitu saja dan membawa kematian baginya sendiri. Maka, hukuman Allah yang mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden cara Allah untuk melindungi manusia dari kemungkinan  melakukan  pelanggaran  yang  lebih  besar.  Allah  ingin  menghalangi  agar manusia jangan masuk lagi ke taman Eden dan mengambil buah pohon kehidupan sehingga akan  hidup  untuk  selama-lamanya  dalam  dosa  (Kej.  4:22).  Demikian  halnya  dengan hukuman Allah pada kisah menara Babel (Kej. 11). Allah menghalangi rencana orang-orang Babel  dengan  mengacaukan  bahasa  untuk  menghindarkan  mereka  dari  rencana-rencana yang lebih jahat lagi. Bangsa Israel sendiri menyadari bahwa hukuman Allah sesungguhnya merupakan cara Allah untuk membimbing mereka. Di dalam Mazmur 77,79 bahwa dalam
hukuman Allah yang mengizinkan penderitaan tersebut, manusia semakin menyadari kasih setia Allah yang menebus umat-Nya.
Belas kasih berbeda dengan keadilan, tetapi keduanya tidak berlawanan. Belas kasih Allah harus dikaitkan dengan keadilan-Nya, karena tanpa prinsip keadilan maka belas kasih dapat disalahgunakan. Belas kasih Allah bukanlah suatu rahmat murahan yang membiarkan ketidakadilan terjadi. Belas kasih yang meniadakan keadilan menjadi belas kasih palsu dan tak  sesuai  dengan  belas  kasih  Allah  yang  sesungguhnya.  Belas  kasih  tidak  meniadakan keadilan, tetapi justru menyempurnakan keadilan.
Kisah dalam 1 Raja-raja 21 adalah salah satu contoh keadilan Allah. Nabot memiliki tanah pusaka keluarganya di Yizreel. Tanah ini berlokasi di samping istana Raja Ahab. Suatu saat  Raja  Ahab  sangat  menginginkan  tanah  pusaka  tersebut  dan  bermaksud  membelinya dengan bayaran mahal, namun Nabot menolaknya. Keinginan Raja diketahui istrinya, Izebel memberi nasihat yang licik dan jahat kepada suaminya, yaitu menuduh Nabot telah melawan Allah dan raja. Nabot pada akhirnya dilempari dengan batu sampai mati (1Raj. 21:13), dan kebun  anggurnya  dirampas  oleh  Raja  Ahab.  Allah  sangat  menentang  perbuatan  Ahab. Melalui nabi Elia, Allah kemudian menyatakan penghukuman yang ditujukan terhadap Ahab dan  istrinya  (1Raj.  21:19).  Beberapa  tahun  kemudian  raja  Ahab  terbunuh  dalam  perang, kemudian  istrinya  mati  dengan  cara  sangat  mengenaskan  sesuai  dengan  nubuat  Elia  sang nabi Allah. Naim Ateek, pendeta Palestina dari Beisan, sebagaimana dikutip Gary M Burge memberikan  komentarnya  atas  kisah  Nabot:  "Hukum  etis  Allah,  dibela  oleh  para  nabi, berlaku  tanpa  pandang  bulu:  hak-hak,  properti,  dan  nyawa  setiap  orang  berada  di  bawah perlindungan  ilahi."  Setiap  kali  ketidakadilan  terjadi,  Allah  turut  campur  untuk  membela orang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Kisah ini merupakan sebuah pembelajaran penting karena menunjukkan perhatian Allah yang serius atas keadilan di antara umat-Nya. Hak-hak Nabot  harus  dilindungi.  Ketika  keadilan  diabaikan  maka  Allah  akan  bertindak  memberi keadilan. Menurut Tolop Oloan Marbun “Dunia ini diatur dalam keadilan Allah. Keadilan Allah  memiliki  tujuannya  yaitu  menjawab  kebutuhan  orang  yang  lemah,  tidak  berdaya, miskin, dan tertekan jiwanya”. 32
Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa, namun  Ia juga mengingatkan bahwa setiap  perbuatan  manusia  ada  konsekuensinya,  dan  akan  dibawa  ke  penghakiman  Allah (Mat. 10:15, 12:36, 12:41). Selain itu, Yesus juga mengakui otoritas pemerintahan yang ada di dunia ini adalah berasal dari Tuhan sendiri (Yoh. 19:11). Pemerintah yang ada berwenang
32 Tolop Oloan Marbun, “Shalom Sebagai Konsep Keselamatan Yang Holistik,” Jurnal Luxnos 5, no. 2 (2019): 147–157.
untuk  membuat  peraturan,  undang-undang  demi  kebaikan  masyarakatnya  termasuk  di dalamnya yaitu pidana mati untuk kasus kejahatan berat.
Dengan  demikian  menurut  peneliti,  bahwa  Allah  itu  penuh  kasih,  namun  juga  Ia Allah yang adil. Oleh karena itu, setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Melepaskan pelaku kejahatan berat dan serius yang bersalah dari hukuman matinya demi pertimbangan hak asasi manusia justru menunjukkan bentuk ketidakadilan dan menginjak-injak hak asasi manusia si korban.

## Pemerintah dan Keadilan untuk Warganya
Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan wajib menaati hukum dan pemerintahan hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945. Demikian juga berlaku bagi terpidana kejahatan berat dan korban memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Setiap korban tindak pidana kejahatan berhak mendapat perlindungan dan keadilan dari negara. Menurut Hardianto Djanggih “keadilan diwujudkan negara bagi korban tindak pidana tersebut didasari dan dijiwai oleh nilai keadilan.” 33
Menurut E. Utrecht ”Negara melalui lembaga hukum yang berwenang menjatuhkan pidana  dengan  tujuan  memperbaiki  sikap  pelaku  dan  memberikan  penderitaan  atas perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat.” 34 Sanksi dan hukuman diharapkan akan  menimbulkan  efek  jera  di  tengah  masyarakat.  Koeswadji  mengemukakan  bahwa “tujuan  utama  dari  pemidanaan  yaitu  mempertahankan  tertib  di  masyarakat,  mengurangi beban  kerugian  akibat  terjadinya  kejahatan,  memperbaiki  kelakuan  si  penjahat, membinasakan si penjahat, atau mencegah kejahatan.” 35 Dengan demikian hukum berfungsi untuk membimbing perilaku manusia serta mengendalikan tingkah laku manusia agar tertib hukum,  di  mana  hukum  didukung  dengan  sanksi  negatif  jika  dilanggar.  Pidana  mati merupakan hukuman terakhir karena pelaku tidak dapat memperbaiki diri. Hukuman mati berlaku  dalam  masyarakat  sebagai  alat  negara  atau  alat  hukum  untuk  mengatasi  dan menghilangkan orang-orang dan perbuatan jahatnya yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi.  Hukuman  mati  akan  dijatuhkan  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  setelah melalui  proses  hukum  yang  prosedural  dengan  berbagai  macam  pertimbangan.  Hukuman mati dipidanakan kepada seseorang adalah demi pertimbangan rasa keadilan bagi korban,
33 Hardianto Djanggih, “Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban,” no. Angkasa (2016): 1–23.
34 E. Utrecht, “Hukum Pidana 1 Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan” (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 157.
35 Hermien Hadiati Koeswadji, “Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana / Hermien Hadiati Koeswadji” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 12.
Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Keadilan
atau  pun  keluarga  korban.  Nandang  Sambas  berpendapat  “Pidana  mati  bukan  saja  telah memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan  kesepakatan-kesepakatan  masyarakat  Internasional  yang  beradab.” 36 Bagaimana mungkin  hanya  hak  asasi  manusia  pelaku  kejahatan  berat  yang  dipedulikan  dan diperjuangkan sedangkan hak asasi korban dan keluarganya diabaikan. Hukum tidak boleh mencederai  rasa  keadilan,  sebaliknya  jalan  yang  ditempuh  dalam  proses  hukum  harus menghasilkan dan menegakkan keadilan hukum yang tidak berat sebelah.
Setiap  orang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  di  mata  hukum  di  Negara Indonesia.  Dalam  kaitan  dengan  kasus  pidana  mati,  juga  demikian.  Pelaku  dan  korban memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya setiap  pihak  yang  berkepentingan  menyerahkan  sepenuhnya  proses  hukum  yang  ada  di Republik Indonesia. Harus disadari bersama bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan kepada pelaku kejahatan berat tersebut dan juga kepada korban kejahatan.

## KESIMPULAN
Hukuman  mati  masih  diakui  di  dalam  hukum  positif  di  Negara  Indonesia. Dilaksanakan melalui prosedur yang ketat dan selektif dengan mempertimbangkan banyak hal  sebab  hukuman  mati  menjadi  pilihan  terakhir  dalam  memvonis  kejahatan  berat. Penegakan  hukum  jangan  sampai  mencederai  nilai  keadilan.  Allah  sangat  peduli  dan memperhatikan  nilai  keadilan.  Dengan  demikian  keputusan  hukum  bagi  yang  melakukan tindak kejahatan yang berat sangat perlu memperhatikan aspek dan nilai keadilan ini. Jikalau Allah itu adil, maka Dia tidak akan membiarkan orang yang bersalah lepas dari hukuman.
Berdasarkan kajian  Alkitab  yang dilakukan  peneliti  maka sesungguhnya hukuman mati ada tertulis dan tidak dilarang baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pidana mati tidak  merusak  gambar  Allah  pada  manusia,  sebaliknya  si  pelaku  kejahatan  yang  begitu kejam tindakannya, dialah yang telah merusak rupa dan gambar Allah dalam diri manusia. Pelaksaan hukuman mati tidak berlawan dengan kasih Tuhan. Adanya ancaman hukuman mati  dalam  tindak  pidana  berat  menunjukkan  betapa  bernilainya  kehidupan  yang  Tuhan berikan bagi manusia, sehingga setiap orang hendaknya menjunjung tinggi kehidupan ini. Bagi orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai kehidupan ada konsekuensi berat yang harus diterimanya.  Demikian juga Tuhan Yesus  mengakui  otoritas pemerintah yang ada.  Pemerintah  dipilih  Allah  untuk  kebaikan  umat  manusia.  Mereka  dipilih  Allah  untuk
36 Sambas, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”
dapat  membuat  peraturan,  dan  menegakkan  peraturan  tersebut  dengan  segala  sanksi hukumnya demi keamanan, kedamaian, dan ketertiban hidup masyarakat.

## REFERENSI
Budidoyo, MDiv, MTh, Sih. “Menelaah Pandangan John Wesley Tentang Arti Dan Makna Keselamatan Orang Percaya.” 40. Yogyakarta, 2014.
Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban,” no.
Angkasa (2016): 1–23.
Edwin, Paskalis, and I Nyoman Paska. “Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?”
(n.d.): 1–7.
Geisler, Norman R. “Etika Kristen Pilihan Dan Isu.” 254–273. Malang: Literatur SAAT,
2010.
Heltaji, Herliana. “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021): 157–168.
Hutapea, Bungasan. Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 2016. ICJR. “Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” Last modified 2017. Accessed July 7, 2022. https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/. Koeswadji, Hermien Hadiati. “Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana / Hermien Hadiati Koeswadji.” 12. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Latuharhary. “Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia.” 16 Februari 2021 . Last modified 2021. komnasham.go.id/n/1675.
Lee, Witness. Pokok-Pokok Penting Dalam Alkitab Vol.7 . Jakarta: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia (Yasperin), 2019.
Lubis, Todung Mulia. “Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim
Konstitusi.” xi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
Makaarim, Mufti. “Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia.” Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (2014): 1–7. https://referensi.elsam.or.id/2014/12/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati- death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia/.
Manurung, Kosma. “Memaknai Ajaran Alkitab Tentang Keadilan Allah Dari Sudut Pandang Teologi Pentakosta.” Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik
Gereja 1, no. 1 (2021): 95–109.
Marbun, Tolop Oloan. “Shalom Sebagai Konsep Keselamatan Yang Holistik.” Jurnal Luxnos 5, no. 2 (2019): 147–157.
Margono, Dr. “No TitleAsas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.” edited by Tarmizi, 106. Cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Monica Ayu Caesar Isabela. “Hukuman Mati Di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, Dan Kontroversi.” Jakarta, April 7, 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di- indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi?page=all.
Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. “KEADILAN DALAM HUKUM LEX TALIONIS : TAFSIR TERHADAP KELUARAN 21 : 22-25 JUSTICE IN LEX TALIONIS LAW : INTERPRETATION ON EXODUS 21 : 22-25” 1 (2019).
Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan
Perlindungan Hak Azasi Manusia.” Syiar Hukum 9, no. 3 (2007): 248–257.
Tinjauan Teologis Hukuman Mati di Indonesia dan Relevansinya dengan Keadilan
Santoso, Agus Prof. “Hukum Moral Dan Keadilan.” In Cetakan1 , 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Simanjuntak, Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo. “METODE PENELITIAN SOSIAL.” 2009. Edisi Revi. Medan: Penerbit BINA MEDIA PERINTIS, n.d.
Sirait, Bigman. “Hukuman Mati Dan Kebebasan Asasi.” Jakarta, 2006.
https://www.google.co.id/books/edition/Tabloid_Reformata_Edisi_47_November2 006.
Syah, Ibnu Sya’ban. “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI, no. 2 (2019): 2–14. Takaliuang, Morris Phillips. “Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab Dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen.” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 2 (2020): 208.
THIESSEN, HENRY CLARENCE. Teologia Sistematika . Edited by VERNON D. DOERKSEN. Malang, 1992.
Utrecht, E. “Hukum Pidana 1 Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan.” 157. Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
1986.
UU RI Nomor 5 Tahun 2018. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tent,” no.
92 (2018): 1–27.
Yolanda, Hana, and Ferry Simanjuntak. “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia” 2, no. 2 (2021): 124–141.
Yusuf, Muri. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan.” 331.
Jakarta: Kencana, 2017. “UU No 20 Tahun 1964” (1964): 1–5.