## HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

## Ramdani
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : aramdani1995@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  “Hak  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui, menganalisis dan membahasn  konsep  serta  bentuk  dari  hak  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana anak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normativ  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  dengan  menelaah,  meneliti  dan mengkaji  perundang-undangan  yang  membahas  tentang  hak  anak  baik  secara konsep  maupun  bentuk.  Hasil  dari  penelitian  ini  secara  garis  besar  dapat disimpulkan  bahwa  anak  dalam  dalam  perkara  pidana  mendapat  jaminan perlindungan  hukum  dalam  berbagai  bentuk  seperti  jaminan  keselamatan  baik fisik,  mental  maupun  sosial  dan  memiliki  akses  terhadap  informasi  mengenai perkembangan  perkara.  Anak  harus  mendapatkan  haknya  berdasarkan kepentingan terbaik anak penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapat  tidak  hanya  dari  Undang-undang  No  11  tahun  2012  tentang  sistem peradilan pidana anak namun juga dari Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan  saksi  dan  korban.  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  aparatur penyelenggara  memperhatikan  implementasi  yang  efektif  dengan  pertimbangan kepentingan terbaik anak.
Kata kunci: Sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, hak anak

## Abstract
This research discusses "Children's Rights in the Child Criminal Justice System in Indonesia".  This  study  aims  to  identify,  analyze  and  discuss  the  concepts  and forms of children's rights in the juvenile justice system in Indonesia. This research is a normative study using a literature study approach by examining, researching and examining  laws that discuss children's  rights both  in  concept  and form. The results  of  this  study  can  be  broadly  concluded  that  children  in  criminal  cases receive  legal  protection  guarantees  in  various  forms  such  as  safety  guarantees both  physically, mentally and socially and have access to  information  regarding case  developments.  Children  must  get  their  rights  based  on  the  best  interests  of the  child  and  respect  for  the  child.  The  guarantee  of  protection  is  obtained  not only from Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system but also from Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. The state in this case the government and the apparatus organizers pay attention to effective implementation with consideration of the best interests of children. Keywords: Child criminal justice system, child protection, children's rights

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  telah  mengakui  hak-hak  anak  di  dalam konstitusinya. Pengakuan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan  diskriminasi.  Pasal  tersebut  merupakan  salah  satu  alat  yang  dapat dipergunakan  oleh  negara  untuk  membantu  penanganan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  hak  anak  dan  dikelompokkan  sebagai  pasal  yang  membahas tentang hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum dan aset bangsa, anak memiliki posisi  strategis  dan  merupakan  penerus  keberlangsungan  dari  suatu  bangsa. Berdasarkan  hal  tersbut,  setiap  anak  perlu  untuk    mendapatkan  pembinaan  dan perlindungan dan kesempatan untuk dapat secara optimal untuk berkembang.. 1
Pada  hakekatnya,  dunia  internasional  telah  memberikan  perhatian  khusus terhadap  hak  anak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  instrumen  internasional tentang  hak  anak.  Di  indonesia,  salah  satu  implementasi  pengakuan  hak  anak adalah  dengan  dibentuknya  undang-undang  yang  secara  khusus  diperuntukkan pada pengaturan  sistem peradilan anak. Tujuan dibentuknya dari undang-undang ini  adalah  memberikan  jaminan  terhadap  perlindungan  hak-hak  anak  sekalipun seorang  anak  berada  dalam  kondisi  terburuk  seperti  melanggar  ketentuan  dan norma  hukum  pidana  yang  menegakannya  menggunakan  instrumen  hukum pidana.  Berdasarkan  hal  tersebut  kemudian  diupayakan  lahirnya  sebuah  payung hukum berupa undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Namun  seiring  perjalnan  waktu  dan  dalam  proses  perkembangannya,
undang-undang  nomor  3  tahun  1997  yang  mengatur  tentang  pengadilan  anak sudah dianggap tidak lagi sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Undang-undang  tersebut  dianggap  belum  mampu  mengakomodir  kebutuhan kebutuhan  dari  masyarakat  mengenai  perlindungan  yang  komprehensif  terhadap anak  yang  berada dalam posisi  berhadapan dengan  hukum sehingga  memerlukan adanya  sebuah  revisi  atau  perbaikan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah bersama  dengan  DPR  pada  tanggal  30  Juli  2012  telah  mengesahkan  undang- undang  baru  sebagai  pengganti  yaitu  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut membawa paradigma baru  dalam  penegakan  hukum  terhadap  anak  berhadapan  hukum  (sebelumnya disebut dengan istilah anak nakal).
Dalam  perspektif  hukum  pidana,  seorang  anak  yang  melakukan  sebuah tindak  pidana  atau  sebuah  tindakan  yang  melanggar  norma  hukum  perlu  untuk dapat ditafsirkan sebagai  bentuk dari ketidakmampuan akal,  moralitas,  fisik atau mentalitas  yang  terdapat  pada  diri  anak  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  kodrat.  Jika dipandang  dari  perspektif    psikologis,  terganggunya  proses  tumbuh  dan berkembangnya  seorang  anak  yang  bermasalah  cenderung  muncul  dari  adanya tindakan  yang  sewenang-wenang  terhadap  anak  tersebut.  Dengan  begitu kompleksnya  berbagai  bentuk  permasalahan  yang  memiliki  kaitan  dengan pentingnya  perlindungan  bagi  seorang  anak  yang  sedang  mengalami permasalahan  atau  keterlibatan  dengan  hukum  pada  hakekatnya  memerlukan
1 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hal. 1
upaya  khusus  berkolaborasi  antar  berbagai  pihak  sebagai  upaya  dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa.
Dalam  konsep  dan  penerapannya,  pendekatan  restoratif  justice  telah menjadi hal penting untuk diperhatikan berkaitan dengan Undang-undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dimana  dalam  penerapannya,  proses  diversi  merupakan upaya yang perlu untuk lebih diutamakan dalam rangka  penyelesaian suatu kasus tindak  pidana  yang  memiliki  kaitan  dengan  anak.  Restrorative  Justice  sebagai prinsip  yang  perlu  untuk  ditegakkan  dalam  pelaksanaan  proses  diversi  terhadap tindak pidana yang bersinggungan dengan anak telah diatus dengan tegas dan jelas di dalam undang undang sistem peradilan anak secara yuridis formil. Namun pada beberapa  kasus  terkadang  terdapat  kebimbangan  dalam  menempatkan  hak  anak dalam  proses  hukum  yang  sedang  dijalaninya.  Hal  tersebut  cenderung  terjadi pabila  perkara  yang  dihadapi  menempatkan  keseluruhan  aspek  adalah  anak  baik sebagi  korban,  saksi  atau  bahkan  pelaku.  Penempatan  hak  anak  tanpa mengenyampingkan keadilan menjadi hal yang cenderung sulit dirumuskan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan empiris.  Merujuk  pada  tipologi  penelitian  menurut  Soerjono  Soekanto menjelaskan  bahwa  studi  pendekatan  terhadap  hukum  yang  normatif  terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan  perundangundangan  yang  berlaku  pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu sebagai  produk  dari  suatu  kekuasaan  Negara  tertentu  yang  berdaulat. Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  jaminan  perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.  Pendekatan normatif dimaksudkan  untuk  menggali  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan.

## PEMBAHASAN
Hak-hak  anak  pidana  diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UndangUndang  No. 12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yang  menyatakan  bahwa  seorang  anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kecuali huruf g, dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya;
h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
l. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku
Dalam  Undang-Undang  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66, yakni meliputi:
a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dengan memperhatikan  kebutuhan  pengembangan  pribadi  sesuai  dengan  usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
d. Hak  untuk  membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan  Pengadilan Anak  yang  objektif  dan  tidak  memihak  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk umum.
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  yang  temuat  dalam  Pasal  16  ayat  (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai upaya  terakhir.  Selain  itu,  dalam  Pasal  17  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  hak dari anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
a. Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya  dipisahkan dari orang dewasa;
b. Memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. Membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan  pengadilan  anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
Selain memperoleh hak-hak diatas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum  juga  hak  mendapatkan  perlindungan  khusus  seperti  yang  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  64  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, yakni:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap  perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pemberian  jaminan  untuk  mempertahankan  hubungan  dengan  orang  tua atau keluarga; dan
g. perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  dan  untuk menghindari labelisasi.
Secara lebih lanjut, dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ,  dinyatakan  bahwa  anak  yang  sedang menjalani masa pidana berhak untuk:
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas;
e. memperoleh cuti bersyarat; dan
f. memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan
Secara  garis  besar,  hak  anak  dalam  sistemperadilan  pidana  anak  di Indonesia  yang  tehimpun  melalui  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang melindunginga dapat disimpulkan sebagai berikut.
a. Hak Mendapatkan Pendampingan
Hal  lain  berkaitan  dengan  keselamatan  yaitu  keamanan  dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11  Tahun  2012.  Undang-undang  ini  mengatur tempat  khusus  yang  sewaktu- waktu  dibutuhkan  anak  sebagai  saksi  dalam  proses  peradilan  pada  Pasal  91, yaitu: (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional  atau  Tenaga  Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi  atau  lembaga  yang  menangani  pelindungan  anak  atau  lembaga kesejahteraan  sosial  anak.  (4)  Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi  yang memerlukan pelindungan dapat  memperoleh pelindungan dari  lembaga  yang menangani  pelindungan  saksi  dan  korban  atau  rumah  perlindungan  sosial sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  Pada  Ayat  (1)  di atas,  diketahui  bahwa  anak  yang  menjadi  saksi  dalam  perkara  pidana  dapat dititipkan  kepada  lembaga  perlindungan  atau  lembaga  kesejahteraan  sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak  tersebut  melihat  bahwa  anak  saksi  yang  bersangkutan  memang memerlukan  suatu  perlindungan  khusus.  Demikian  juga  pada  Ayat  (4), penyidik  maupun  pihak  lain  dapat  meminta  lembaga  peradilan  untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat pelindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
b. Hak Didampingi Pembela
Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum  berusia  muda tidak dapat dipublikasikan. Hal  ini  dikarenakan  anak-anak  tidak  dapat  menjadi  subyek  hukum  badan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak  juga  berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak  berhak untuk sidang tertutup,  hanya  dikunjungi  orang  tua  atau  wali  atau  orang  tua  asuhnya, petugas  sosial,  saksi  dan  orang-orang  yang  berkepentingan,  mengingat kehormatan/  kepentingan  anak  dan  keluarga,  maka  wartawanpun  tidak dibenarkan  ikut  serta,  kecuali  mendapat  ijin  dari  hakim,  dengan  catatan identitas  anak  tidak  boleh  diumumkan.  Bantuan  hukum  berarti  suatu  bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum.
Sesuai  dengan  Pasal  51  dan  Pasal  52  Undang-Undang  Pengadilan Anak  bahwa  setiap  anak  sejak  ditangkap  atau  ditahan,  berhak  mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan  menurut tata  cara  yang  ditentukan.  Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau penahanan  (penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim)  wajib  memberitahukan kepada  tersangka/  terdakwa,  orang  tuanya,  walinya  atau  orang  tua  asuhnya
mengenai  hak  memperoleh  bantuan  hukum  itu.  Setiap  anak  yang  ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Penasihat  hukum  wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan  hukum kepada anak serta berusaha agar  suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.
c. Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak
Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  Pasal  (1)  Ayat  (5)  disebutkan  bahwa  anak  saksi  adalah seseorang  dengan  pembatasan  usia  di  bawah  18  tahun  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar,  dilihat,  dan/atau  dialaminya  sendiri.  Secara  psikologis,anak  akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan.  Sehingga  dalam  Undang-undang  perlindungan  anak  diatur mengenai  anak  yang  membutuhkan perlindungan  khusus, siantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum
Beberapa  hak  anak  yang  terkait  dengan  anak  yang  membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:
1) Perlindungan  Psikologis  berupa  Pendampingan  Undang-undang  No.  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memberikan perlindungan  kenyamanan  kepada  anak  yang  menjadi  saksi  dalam peradilan  pidana  anak.  Pada  Pasal  18  disebutkan  bahwa  :  Dalam menangani  perkara  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi,
Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Advokat atau pemberi  bantuan  hukum  lainnya wajib  memperhatikan kepentingan terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap terpelihara. Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara  psikologis.  Anak  bisa  didampingi  oleh  seorang  ahli  yang dikehendakinya.  Ahli  dalam  bidang  penanganan  hukum  seperti pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional  dan  tenaga kesejahteraan  sosial  bisa  secara  aktif  ikut  mendampingi  seorang  anak yang  menjadi  saksi  ketika  menjalani  proses  kesaksian  dalam  suatu keperluan peradilan pidana.
2) Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya. Selain daripada itu, permintaan  hak  untuk  didampingi  juga  dijamin  melalui  undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua  dan/atau  orang  yang  dipercaya  oleh  Anak  Korban  dan/atau  Anak Saksi,  atau  Pekerja  Sosial.”.  Dalam  bagian  penjelasan  pasal  tersebut, diterangkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pemberi  bantuan  hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan  mahasiswa  fakultas  hukum  sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.
3) Proses  pengambilan  kesaksian  dilakukan  dalam  situasi  non-formal Perlindungan  khusus  pada  peradilan  pidana  anak  di  atas  kemudian
diperkokoh  dengan  bentuk  perlindungan  lainnya  di  Pasal  (22)  yang menyatakan  “Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Pembimbing Kemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan petugas  lain  dalam  memeriksa  perkara  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau Anak  Saksi  tidak  memakai  toga  atau  atribut  kedinasan”.  Kewajiban melepaskan  seragam  kedinasan  ketika  melakukan  proses  peradilan  pada anak  sebagai  saksi  adalah  demi  perlindungan  anak  dari  sisi  psikologis agar anak tidak  merasa tegang karena  merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga  anak  merasa  aman  dan  tidak  takut,  dan  harus  menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

## PENUTUP
Anak  yang  perposisi  sebagai  saksi  dalam  perkara  pidana  akan mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum  yakni  berupa  jaminan  keselamatan baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  dan  memiliki  akses  terhadap  informasi mengenai  perkem-  bangan  perkara.  Anak  sebagai  saksi  harus  mendapatkan haknya  berdasarkan  kepentingan  terbaik  anak  dan  penghargaan  terhadap  anak. jaminan  perlindungan  yang  didapatkan  tidak  hanya  dari  Undang-  Undang  No.11 tahun  2012  tentang  Sistem  peradilan  pidana  anak,  namun  juga  dari  Undang- Undang  nomer  13  tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban.  Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab  menegakkan  Undang-  undang  11  tahun  2012,  agar  memperhatikan impelemtasi  yang  efektif  dengan  pertimbangan  kepentingan  terbaik  anak, anggaran yang dibutuhkan dalam penegakan, perspektif para penegak hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Achmad Ali. 2002.  Keterpurukan Hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta. Andi Hamzah. 1986. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Binacipta.
Apong  Herlina  dkk.  2004.  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Manual  Pelatihan  Untuk  Polisi,  Jakarta:  POLRI  – UNICEF.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  2005.  Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Get. Ke VII. Bandung: Pustaka Setia.
Kenneth  Polk.  2003.  "Juvenile  Diversion  in  Australia:  A  National  Review". Sydney Australia. Departement of Juvenile Justice and Held.
Kusnardi,  Moh.,  dan  Ibrahim,  Harmaily.  1988.  Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
M.  Hassan  Wadong.  2012.  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak.  Grasindo. Jakarta.
M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas.  1995.  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Made Ayu Citra Mayasari. 2012. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Tesis. Universitas Udayana
Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ramdani,  R.,  Nasution,  A.  P.,  Ramanda,  P.,  &  Sagita,  D.  D.  2020.  Strategi kolaborasi  dalam  manajemen  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  di sekolah. Educational  Guidance  and  Counseling  Development  Journal. III(1), 1–7. DOI: http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v3i1.9398
Ramdani,R., Rofiqah,T., Khairat, I., Saragi,  M.P.D., Saputra, R. 2020.  The Role Of  School  Counselors  To  Helping  Student  in  Puberty  Through  The Collaborative Paradigm. Enlighten . https://doi.org/10.32505/enlighten.v3i1 Romli Atmasasmita. 2003. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Ruben  Achmad.  2005.  Upaya  Penyelesaian  Masalah  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum  di  Kota  Palembang.  dalam  Jurnal  Simbur  Cahaya  Nomor 27 Tahun X. Januari.
Setya  Wahyudi.  2011.  Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing.
Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Tri  Andirsman.  2005.  Delik-Delik  Luar  KUHP:  Tindak  Pidana  KOrupsi  dan Pencucian Uang.
Tri  Novita  Sari  Manihuruk.  2016.  Perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak pidana pedofilia. Jurnal Law Revorm. Universitas Diponegoro
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wadong,  Maulana  Hasan.  2000.  Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak.
Grasindo. Jakarta.
Wagiati Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Editama. Wirjono Projodikoro.1974. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur. Bandung.