## TINJAUAN YURIDIS  KEMAMPUAN PERSONIL INTELIJEN POLDA SUMUT DALAM MENDETEKSI DINI TERHADAP KEJAHATAN KEAMANAN DALAM
NEGARA
(Gangguan  Kejahatan Keamanan Negara Selama Pilkada  Sumut Tahun 2020)
Oleh:
Andisanjaya Hulu 1)
Merki Kurnia Mendrofa 2)
Rudolf Silaban 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
andisanjayahulu@gmail.com 1) merkikurniamendrofa@gmail.com 2)
banglabanshmh@gmail.com 3)

## ABSTRAK
The state through the Director General of Politics and General Government of the  Ministry of  Home  Affairs  gave  directions  for  the  establishment  of  the  Regional  Intelligence Communtas  (Kominda)  and  the  Community  Early  Vigilance  Forum  related to  Permendagri No.  2  of  2018  concerning  early  vigilance  in  the  regions.  Early  vigilance  is  a  series  of activities  aimed  at  counteracting  any  potential  threats,  challenges,  obstacles  and disturbances.  The  technicality  of  negative  deterrence  in  the  area  is  included  as  an  early detection,  namely  election  insecurity,  namely  voter,  logistics  and  media.  The  research methodused  in  this  study  is  normative  juridical,  namely  the  Regulation  of  the  Head  of  the National  Police  Bin    No.  1  of  2013  concerning  Police  Intelligence    Investigation    of  the Republic  of  Indonesia,  the  Criminal  Code  which  regulates  Security  Crimes  State,  and  Law No. 17 of 2011 on State  Intelligence.The formulation of the problem is How are the Forms of State  Security  Crimes  according  to  laws and  regulations;  How  is the Ability  of  Intelligence Personnel of the North Sumatra Regional Police in Early Detection of Security Crimes in the State  during  the  2020  North  Sumatra  Regional  Elections;  What  are  the  Obstacles  and Countermeasures  during  the  Intelligence  Personnel  of  the  North  Sumatra  Regional  Police carrying out their duties.The result of the discussion is that Money plays an important role. It is through that money that the voters' votes are obtained, then converted into public office. money buying democracy to describe the influence of money in filling public officeinthe  local elections. The habit of giving admissions needs to be studied by a Police Intelligence Officer, enforcing the principles: One man, One Vote, One Value. To determine the loss/victory of an elite in the regional elections. The problem is the ways (modes) of doing these practices, but actions that affect the patterns of piker and behavior of people in everyday life in the context of local culture. Through the National Police Bin, an Election Intelligence unit is needed in the  recommendations  of  the  Election  and  Democracy  syndication  research  (SPD)  on  the Roadmap for Preventing Money Politics.
Keywords: Money Politics, Elections,  PoliceIntelligence

## ABSTRAK
Negara  melalui  Dirjen  Politik  dan  Pemerintahan  Umum  Kementrian  Dalam  negeri memberikan  arahan  pembentukan  Komuntas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  dan  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan
dini  di  daerah.  Kewaspadaan  dini  adalah  serangkaian  kegiatan    yang    bertujuan  menangkal segala  potensi  ancaman, tantangan, hambatan  dan  gangguan. Teknis penangkalan negative di  daerah  itu  masuk  sebagai  pendeteksian  dini  yakni  kerawanan  pemilu,  yaitu  pemilih, logistic  dan  media.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, yakni Peraturan Kepala BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian  RI,  KUHP  yang  mengatur  Kejahatan  Keamanan  Negara,dan  UU  No  17  Tahun 2011  tentang  Intelijen  Negara.  Adapun  rumusan  masalah  adalah  Bagaimanakah  Bentuk- Bentuk  Terhadap  Kejahatan  Keamanan  Negara  menurut  Peraturan  Perundang-undangan; Bagaimana  Kemampuan  Personil  Intelijen  Polda  Sumut  dalam  Mendeteksi  Dini  Kejahatan Keamanan  dalam  Negara  selama  Pilkada  Sumut  Tahun  2020;  Bagaimanakah  Kendala  dan Penanggulangan  selama  Personil  Intelijen  Polda  Sumut  melaksanakan  tugasnya.  Hasil pembahasan adalah  Uang    berperan  penting.    Melalui    uang  itulah  suara  pemilih diperoleh, lalu dikonversi menjadi jabatan publik. money buying democracy untuk Penelitian pengaruh uang    dalam  pengisian  jabatan  public  termasuk  dalam  Pilkada.  Kebiasaan  pemberian penerimaan  perlu  dikaji  seorang  Intelijen  Polri,  menegakkan  prinsip:  One  man,  One  Vote, One Value. Untuk menentukan kalah/menangnya seorang elite dalam Pilkada.Yang menjadi persoalan  adalah  cara-cara  (modus)  melakukan  praktik  tersebut,  namun  tindakan  yang mempengaruhi  pola  pikir  dan  perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam konteks budaya local. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasiPemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan PencegahanPolitik Uang. Kata Kunci: Money Politics, Pemilu, IntelijenPolri

## 1. PENDAHULUAN
Badan  keamanan  Intelijen  Satuan Polisi  Daerah  Sumatera  Utara  bertugas membina  dan  menyelenggarakan  kegiatan intelijen  dalam  bidang  keamanan,  termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen  termasuk  penyusunan  rencana kegiatan  operasional  dan  peringatan  dini (early  warning) .  Satuan  intelijen  satuan polda  sumut  terdiri  dari:  Sub  bagian perancanaan dan administrasi (Subbagrenmin),  Bagian  Analisis,  Seksi Pelayanan  Administrasi  (Siyanmin),  seksi Intelijen  Teknologi  (Siinteltek),  Seksi  sandi (Sisandi) dan sub direktorat (subdit).
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas intelijen  di  lingkungan  polri,  kegiatan operasional dibagi dalam 3 bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan operasional intelkam  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperoleh  informasi,  mengamankan  objek tertentu  serta  menciptakan  kondisi  yang kondusif  bagi  pelaksaanan  tugas  polri  baik dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.
Seorang  Intelijen  harus  menjadi  Mata dan telinga bagi Pimpinan, guna mendapatkan informasi-informasi dari tengah  masyarakat  tidak  dicurigai.  Perlu dilakukan  kolaborasi  ormas-ormas,  diatas Pancasila  sebagai  ideology  jaminan  untuk beribadah,  dan  bagaimana  Polri  sinergi dengan  Ulama,  bisa  mencegah  gangguan keamanan  dan  radikalisme.  Upaya  deteksi aksi mengedepankan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme),  tokoh  agama, perlu dioptimalkan kesejahteraan dan mantan narapidana  terorirsme  memberikan  edukasi agar  masyarakat  tidak  terpapar  aliran terorisme.
Sistem      Deteksi      dini      yang berajalan      di      tingkat      kewilayahan  akan menghasilkan  infotmasi    Intelijen    yang diperoleh  melalui  suatu  proses pengolahan dari  bahan  keterangan yang didapat. Bahan keterangan    merupakan    bahan  dasar    yang masih    mentah.  Bahan    mentah  ada    yang memenuhi    syarat    dan    ada    yang    tidak memenuhi  syarat untuk  dijadikan  intelijen.
Bahan    mentah    yang    memenuhi syarat    untuk    dijadikan    intelijen    adalah bahan  -    bahan    yang  berkaitan    dengan
masalah  keamanan,  yang  dapat  dipercaya sumbernya    dan    relevan    dengan  masalah yang    dicari    atau    dibutuhkan.    Intelijen sebagai    bahan    keterangan    yang    sudah diolah  adalah      merupakan      hasil      terakhir atau   produk   daripada   pengolahan   yang selanjutnya  disampaikan    kepada    pihak- pihak    pemakai    untuk    dipergunakan sebagai    bahan    penyusunan  rencana    dan kebijaksanaan    yang    akan    ditempuh    dan yang    memungkinkan    untuk    bahan mengambil keputusan.
Dalam hal ini initelijen juga merupakan  suatu  pengetahuan  yang  perlu diketahui  sebelumnya,  dalam  rangka  untuk menentukan    langkah  langkah    dengan resiko  yang  diperhitungkan.  Dengan  kata lain,    intelijen    diperlukan  untuk    membuat keputusan    yang  tepat    dalam    tiga    aspek, yaitu  perencanaan,  kebijaksanaan  dan  cara bertindak (cover    of  action). Intelkam    polri sangat  berperan  penting  dalam  meberikan diteksi  dini  terutama  dalam mengantisipasi gangguan  kamtibmas  yang  dapat  terjadi kapanpun  yang  tidak  mengenal  waktu  dan tampat.    Situasi    kamtibmas    dan    tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat  dari    tahun    ke    tahun    seirama dengan    perkembangan    berbagai    aspek kehidupan    masyarakat,  sementara      itu situasi      keamanan      dan      ketertiban      yang kondusif      adalah      mutlak,      untuk mewujudkan        guna        mendukung terselenggaranya    pembangunan    nasional termasuk  berjalannya    roda    pemerintahan dan  perekonomian  bangsa.  Intelkam  polri sebagai  pelaksana fungsi    intelijen    yang meliputi        penyelidikan,        pengamanan dan        penggalangan        guna  terpeliharanya stabilitas    keamanan    dan    ketertiban masyarakat    yang    kondusif,    harus    dapat mengantisipasi    berbagai    perkembangan situasi  sehingga  apabila  muncul  ancaman faktual  dapat    ditangani    secara    profesional dan  proporsional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Polisi Republik Indonesia Kata  Polisi  berasal  dari  bahasa
Italia, La  Police ,  dalam  Bahasa  Inggris
berarti Police ,  sedangkan  dalam  bahasa Belanda Politie/Kramers yang berarti pemerintahan  yang  menjamin  tata  tertib umum  dan  keselamatan  orang  perorang dengan segala milik-miliknya.
Di  Indonesia  polisi  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah  segala  hal  ikhawal  yang  berkaitan dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengertian Intelijen Polri
Kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris “Intelligence”  yang  secara  harfiah  berarti kecerdasan.  Secara  khusus  yang  berkaitan dengan  upaya  mengamankan  Negara  dan Bangsa.  Dalam  dasar  intelijen,    Intelijen dapat  kita  bedakan  yaitu  intelijen  sebagai bahan    keterangan    yang    sudah  diolah, sebagai  Organisasi  dan  sebagai  Kegiatan. Ketiga    pengertian    ini,    walaupun    terpisah namun  selalu  berkaitan  satu  dengan  yang lain.  Intelijen  keamanan  merupakan  bagian integral  dari    fungsi  organik  Polri    yang menyelenggarakan  kegiatan  dan  operasi Intelijen    baik    berupa  penyelidikan, pengamanan  maupun  penggalangan  dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan    tugas    operasional    dan manajemen    Polri    dalam    rangka mewujudkan  keamanan dalam  negeri.
3. Pengertian Prediktif/Deteksi Dini
Pada  hakekatnya  sistem  deteksi  dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas
Intelpampol.
Melaksanakan  deteksi  dini  dan  memberikan peringatan  masalah  dan  perkembangan masalah  dan  perubahan  kehidupan  sosial dalam masyarakat.
Deteksi dini adalah ancaman, gangguan, atau  hambatan  terhadap  Keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Kemampuan  deteksi dini  adalah  suatu  kemampuan  yang  melekat pada  lembaga  atau  personil  dalam  hal mengenali  atau  mengetahui,  menemukan, memberikan  penilaian  dan  menyajikan produk  intelijen  yang  mengandung  satu analisa  dan  sasaran  tindak  yang  menjadi dasar pengambil kebijakan.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti ke perpustakaan atau melalui peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan penelitian.
2.   Sumber Data
Jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitusemua dokumen  peraturan  yang  mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang  yakni  berupa  Undang- undang  Nomor2Tahun  2002tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undangNomor 17 Tahun 2011  tentangIntelijen  Negara,  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  dan  PeraturanKepala  BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentangPenyelidikanIntelijenKepolisi an RI.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen  yang  merupakan  informasi atau  hasil  kajian  tentang  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Polisi,
seperti seminar hukum, Jurnal Hukum,  Penelitian  dan  penelitian yang  berkenaan  dengan  pembahasan pertahanan  dan  keamanan  dalam media sosial.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitubahan yang dapatmendukungbahan- bahanhukum  premier  dan  sekunder, antara
lain kamushukum,
kamusbahasa Indonesia, majalah, jurnalilmiah dan sebagainya.

## 3.   Teknik dan Pengumpul Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan dengan : Penelitian Pustaka, yaitu: membaca,  mempelajari,  meneliti  literatur, dokumen-dokumen  tertulis  serta  doukumen- dokumen  lainnya  yang  relevan  dengan kerangka dasar penelitian.

## 4.  Metode Analisis Data
Data  yang  diperoleh,  baikitu  data  primer maupun  data  sekunder  yang  di  analisis dengan  kualitatif  kemudian  secara  deskriptif kemudian disajikan secara deskriptif, dariapa yang  dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  dalam kenyataan di lapangan.
Penarik  kesimpulan  dilakukan  dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan  dan  penelitian  di lapangan  (baik  berupa  wawancara  maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat umum.

## 4. HASIL DANPEMBAHASAN
1.  Bentuk-Bentuk  Kejahatan  Keamanan Terhadap  Negara  Menurut  Uu  No  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas
Uu No 11 Tahun 2008 TentangInformasi Dan Transaksi Elektronik.
Ketentuan  Pidana  dalam  Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB IX Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pasal Setiap Orang Yang Ancaman Pidana 45 (1) (2) Sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan,perjudian,  muatan  pemerasan dan/atau pengancaman Penjara  paling  lama  6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar
45 (3)  Sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik dan/atau  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  pidana (Sesuai Putusan MK 50/PUU-VI/2008)
Penjara  paling  lama  4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000
45 A Sengaja  dan  tanpa  menyebarkan  berita  bohonhg  dan  Penjara  paling  lama  4
menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam transaksi elektronik
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 45 B Sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohonhg dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Penjara  paling  lama  4 tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 750.000.000 47 Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. Melakukan  intersepsi  atau  penyadapan  atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dalam  suatu  computer  dan/atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain
b. Melakukan  intersepsi  atas  transmisi  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dalam suatu computer dan/atau sistem elektronik
Catatan:  Dikecualikan  dari  ketentuan  di  atas yaitu  intersepsi  yang  dilakukan  dalam  rangka penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian, kejaksaan  dan/atau  institusi  penegak  hukum lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang- undang. Penjara  paling  lama  10 tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 800.000.000
Melihat pasal-pasal tersebut
menempatkan  tindak  pidana  di  bidang  ITE merupakan  tindak  pidana  biasa  dan  bukan merupakan  tindak  pidana  aduan.  Meskipun ada  laporan  dari  masyarakat  jika  ada dugaan  yang  sedang,  akan  terjadi  tindak pidana  bidang  item  aka  aparat  penegak hukum penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan  yaitu  melakuakn  penyelidikan dan  penyidikan.  Khusus  pasal  45  ayat  3 berdasarkan  pasal  45  ayat  5  merupakan tindak pidana aduan sesuai dengan putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU- VI/2008.
Setiap orang yang melanggar :
1. Pasal  36  ayat  (5),  mengatur tentang  larangan  isi  siaran  yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan  dan/atau  bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul,  perjudian,  penyalahgunaan narkotika  dan  obat  terlarang;  atau pertentangkan  suku,  agama,  ras dan antargolongan.
2. Pasal  36  ayat  (6),  mengatur tentang  larangan  isi  siaran  yang
memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia  indonesia,  atau  merusak hubungan internasional.
Aparat  Penegak  Hukum  (APH) untuk  Menjerat  Penyebar  Kebencian  Sara di  Jejaring  Sosial.Unsur  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  selalu  muncul  dalam perumusan  tindak  pidana  siber.Tanpa  hak‟ maksudnya  tidak  memiliki  alas  hukum yang  sah  untuk  melakukan  perbuatan  yang dimaksud.
Alas hak dapat lahir dari peraturan  perundang-undangan,  perjanjian, atau  alas  hukum  yang  lain.  „Tanpa  hak‟ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. Perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  28 ayat  (2)  UU  ITE  ialah  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan  (SARA).Bunyi  Pasal  28  ayat  (2) UU ITE adalah sebagai berikut:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.
Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya  permusuhan,  kerusuhan,  atau bahkan  perpecahan  yang  didasarkan  pada SARA  akibat  informasi  negatif  yang bersifat  provokatif.  Isu  SARA  dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup  sensitif.  Oleh  karena  itu,  pasal  ini diatur  dalam  delik  formil,  dan  bukan  delik materil.
Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial  informasi  yang  berisi  provokasi terhadap  suku/agama  tertentu  dengan maksud  menghasut  masyarakat  untuk membenci  atau  melakukan  anarki  terhadap kelompok  tertentu,  maka  Pasal  28  ayat  (2) UU  ITE  ini  secara  langsung  dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal  28  ayat  2  UU  ITE: Setiap  Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sebenarnya,  tujuan  pasal  ini  adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan,  atau  bahkan  perpecahan  yang didasarkan  pada  SARA  akibat  informasi negatif  yang  bersifat  provokatif.Isu  SARA dalam  pandangan  masyarakat  merupakan isu  yang  cukup  sensitif.Oleh  karena  itu, pasal  ini  diatur  dalam  delik  formil,  dan bukan delik materil.
2. Peran Detektif/ Deteksi Dini Menghadapi Pilkada Sumut Tahun 2020 Penyebaran konten hoax selama pilkada  berlangsung  melalui  media  sosial banyak  terjadi  apalagi  di  daerah  Sumatera Utara.  Berita  hoax  tentang  pilkada  harus diantispasi  agar  masyarakat  tidak  simpang iur  terhadap  kenyataan  dan  kebenaran berita selama pilkada di Sumut berlangsung, oleh karena itu perlu
kehadiran  Badan  Intelijen  dalam  mencari berita  terkini  dan  informasi  apa  yang  ada ditengah-tengah masyarakat.
Menurut  catatan  Indeks  Kerawanan Pemilu  yang  disusun  dalam  peneliti  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  ada 10 deteksi  dini  isu  yang  mampu  mendorong kerawanan  pemilu  suatu  daerah  menjadi tinggi yaitu:
1. Hak  pilih  sengketa  (Keberatan pemilu)
2. Pengawasan pemilu
3. Hak gender
4. Kampanye
5. Partisipasi pemilu
6. Pelaksanaan pemungutan suara
7. Partisipasi public
8. Partisipasi kandidat. Dengan    adanya    kerawanan tersebut yang dilakukan adalah pencegahan  sejak  dini,  karena  pada ketentuannya pemilu harus dapat terselenggara  tanpa  ada  halangan  dan gangguan apapun. Untuk mencegah kerawanan  pemilu  diperlukan  kerja  Badan Intelijen  Negara  Polri,  Badan  Intelijen Negara  Strategis  (BAIS)  TNI,  Badan Narkotika  Nasional,  Intelijen  Direktorat Jenderal Imigrasi, Intelijen Badan Keamanan  Laut.  Melalui  BIN  Polri, diperlukan  unit  Intelijen  Pemilu  dalam rekomendasi  penelitian  sindikasi  Pemilu dan  Demokrasi  (SPD)  tentang  Peta  Jalan Pencegahan Politik Uang.
Ketegasan  kata  intelijen  ini  mengingat Pasal6  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 201  menyebutkan  bahwa  fungsi  intelijen yang  berkaitan  dengan  kerja  penyelidikan adalah serangkaianupaya,
kegiatan,
pekerjaan,    dan    tindakan    yang    terencana dan  terarah.    Tujuannya    mencari, menemukan,
mengumpulkan,
danmengolah
informasi serta
menyajikannyahasil  dalam  bentuk  bahan masukan untuk merumuskan kebijakan bagi pengambil keputusan.
Negara  melalui  Dirjen  Politik  dan Pemerintahan  Umum  Kementrian  Dalam negeri  memberikan  arahan  pembentukan Komuntas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  dan
Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat terkait  Permendagri  No  2  Tahun  2018 tentang  kewaspadaan  dini  di  daerah. Kewaspadaan  dini  adalah  serangkaian kegiatan    yang    bertujuan  menangkal segala potensiancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Teknis penangkalan  negative  di  daerah  itu  masuk sebagai pendeteksian dini yakni kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistic dan media.
Profesionalitas penyelenggaraan pilkada,  politik  uang,  akses  pengawasan, partisipasi  masyarakat  dan  keamanan daerah meerupakan focus perhatian terhadap  penilaian  kerawanan  konteks politik,  pemilu  yang  bebas  dan  adil. Kominda ini membantu identifikasi masalah  kekerasan  pemilu.  Dan  politik uang  juga  berhasil  diungkap,  agar  pelaku ditangkap,  lebih  lagi  dibuktikan  Bawaslu dan  Sentra  Gakkumdu.  Hal  ini  juga bertindak  untuk  menegakan  hukum  dan keadilan pemilu.
3.  Kendala  Seorang  Personil  Intelijen Polri  Tidak  Mampu  Memprediksi Suatu
Gangguan Dalam

## Penyelenggaraan Pilkada
Kota  Medan  ditahun  2019  akan melaksanakan  pesta  demokrasi  pemilu serentak  presiden  dan  wakil  presiden  serta pemilu  legislative  tahun  2019.  Pesta demokrasi ini berlangsung cukup aman dan lancer dengan tingkat partispasi masyarakat kota Medan untuk 74,20% untuk pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  73,67% untuk Pemilihan DPRD Kota Medan.
Dari  33  kabupaten/kota  yang  ada  di Sumatera  Utara  ada  23  kabupaten  akan turun  serta  melaksanakan  pesta  demokrasi yang  serentak  dilaksanakan  April  2020. Dalam  pengamanan  pilkada  ini  polisi dibantu oleh TNI sebanyak 12.000 personil di  back  up  dengan  jajaran  Korem,  Kodem ke setiap TPS untuk melaksanakan pengamanan.  Gabungan  patrol  Polri  dan TNI  bisa  menjaga  suasana  tetap  kondisif dan  masyarakat  tidak  ragu  meminta  hak pilih pada Pilkada tahun 2020.
Pada  saat  berlangsungnya  Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, pemilih di Kota Medan cenderung menunjukkan angka  partisipasi  yang  tinggi walau  belum  atau  tidak  sampai  mencapai target  secara  nasional.  Sepertinya  pola  ini akan  kembali  berulang  pada  momentum Pemilu yang  sama, yakni Pemilu  Legislatif dan  Pemilu  Presiden.  bahwa  masyarakat tidak  begitu  tertarik  atau  peduli  dengan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur maupun  Walikota.  Dari  beberapa  kali pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur maupun  Walikota  dan  Wakil  Walikota angka  kehadiran  pemilih  ke  TPS  cendrung menurun  tajam.    Pilwako  2010  yang berlangsung  dua  putaran,  angka  partisipasi pemilih  semakin  menurun.  Pada  putaran  I angka  partisipasi  pemilih  sebesar  35.68  % dan  pada  putaran  II  sebesar  38.28  %. Sementara  pada  Pilgub  2013  angka partisipasi  pemilih  berada  di  angka  36.58 %,  lebih  rendah  dari  Pilgub  2008. Selanjutnya  pada  Pilwako  tahun  2015 angka  partisipasi  pemilih  menunjukkan penurunan  yang  semakin  tajam,  yakni 25.38 %, terendah dalam sejarah Pemilihan di  Indonesia.  Pada  Pilgub  tahun  2018, angka  partisipasi  pemililh  mengalami peningkatan, yakni mencapai 55.80 %. Dari tampilan  data  infografik  yang  ada  pada Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Medan (baik Pilgub maupun Pilkwako) menampilkan  pola  yang  tidak  biasanya, khususnya  pada  tampilan  grafik  tahun 2015,  di  mana  derajat  angka  partisipasi pemilih  mengalami  keanjlokan  secara signifikan.
Secara  kuantitas  Indonesia  adalah Negara  demokrasi  terbesar  ketiga  setelah India dan Amerika Serikat. Jadwal pemilihan  pemilu  legislative  dan  pemilu serentak dalam 1 hari pada tanggal 17 April 2019.  Pemilu  yang  berintergritas  terjadi pada 2 level sekaligus, pemilih dan politisi. Jika  pemilih  berintergritas  maka  ia  akan memilih calon presiden dan wakil presiden dengan  tidak  melakukan  praktik  politik uang,  penggelapan  pajak,  korups,  tindakan etika,  dan  tindakan  SARA.  Demikian  juga
politisi yang berintergrasi takkan menggunakan  cara-cara  haram  di  atas dalam meraih suara dalam pemilu.
Sepanjang    sejarah    pemilu    di Indonesia,    yang    dapat    menjadi    subyek tindak  pidana  pemilu  adalah  manusia selaku  pribadi  kodrati.  Dengan  kata  lain, korporasi  atau  badan  hukum  dan  partai politik  bukanlah  subyek  tindak  pidana pemilu.  Meskipun  dalam  Pasal  282 (lembaga  survei),  Pasal  284  dan  285 (perusahaan  pencetakan  suara),  Pasal  307 dan  308  (lembaga yang  melakukan penghitungan  cepat)  dari  Undang-undang Nomor  10  Tahun  2008  menyebut  lembaga atau  perusahaan  sebagai    subyek    atau pelaku  tindak  pidana,  ketentuan  tersebut sebetulnya    tidak    tepat    sebab    dalam pasal-pasal    itu    sanksi    pidananya kumulatif    penjara    dan  denda.  Hanya manusia  saja  yang  bisa  dijatuhi  sanksi penjara.
Subyek    tindak    pidana    dalam    UU No.    10  Tahun  2008    sebenarnya    adalah orang,  bukan  lembaga  /  perusahaan  / korporasi.  Penyebutan  kata  lembaga  / perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa  yang  mewakili lembaga  /  perusahaan    yang    harus bertanggung    jawab.    Meskipun  demikian, karena  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2008  menyebut  subyek  lembaga  atau perusahaan    jika    terjadi    tindak    pidana mengenai  pasal-pasal  yang  memuat  kata lembaga  atau  perusahaan  tersebut,  harus ada  dari  pihak  lembaga.
Penegak  hukum  yang  berperan  dalam penyelesaian    tindak    pidana    pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.    Dalam    pemilu,    kepolisian bertugas dan berwenang melakukanpenyidikan terhadap laporan atau  temuan  tindak  pidana  pemilu  yang diterima    dari    pengawas    pemilu    dan menyampaikan    berkas  perkara  kepada penuntut  umum    sesuai    waktu    yang ditentukan.  Penuntut  umum  bertugas  dan berwenang    melimpahkan    berkas    perkara tindak  pidana  pemilu  yang  disampaikan
oleh  penyidik/Polri  ke  pengadilan  sesuai waktu yang ditentukan.
Beberapa    contoh    pelanggaran administrasi    pemilu    adalah    sebagai berikut:    pemasangan  alat  peraga  peserta kampanye,  seperti  poster,  bendera,  umbul- umbul,  spanduk,  dan  lain  lain  dipasang sembarangan.  Undang-Undang  melarang pemasangan    alat    peraga    di    tempat ibadah,    tempat    pendidikan,    lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye    di    jalan-jalan    utama    atau protokol    dan    jalan    bebas  hambatan  atau jalan  tol.  Arak-arakan  atau  konvoi  menuju dan meninggalkan lokasi  kampanye  rapat umum    dan    pertemuan    terbatas    tidak diberitahukan    sebelumnya  kepada  polisi sehingga  tidak  memiliki  kesempatan  untuk mengatur  perjalanan  konvoi.
Pelanggaran pidana pemilu
diselesaikan  oleh  system  peradilan  pidana seperti kepolisiam, kejaksaan dan pengadilan.  Sedangkan  sengketa  dalam tahapan  atau  proses  pemilu  diselesaikan oleh  Pengawas  Pemilu  dengan  proses Alternative  Dispute  Resolution  dengan tahapan Pengawas Pemilu.
Kasus mutakhir adalah Operasi Tangkap  Tangan  terhadap  Bowo  Sidik Pangarso  dimana  KPK  menemukan  400 ribu amplop dengan total Rp.
8.000.000.000  milyar  rupiah  yang  siap digunakan  Bowo  untuk  serangan  fajar Presiden  Tahun  2019.  Ancaman  ini mengingatkan politik uang terhadap munculnya akuntabilitas
terbalik demokrasi.  Dimana  politisi  telah  membeli suara, bukan berhak dimintai pertanggungjawaban atas suara yang diberikan  pemilih,  tapi  pemilihlah  yang justru dimintai pertanggungjawabanya karena  mereka  sudah  menukar  mandate demokratik  yang  mereka  miliki  dengan harga murah.
Di  Nias,  polisi  melakukan  operasi tangkap  tangan  (OTT)  terhadap  seorang calon  anggota  legislatif  DPRD  Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Gerinda berinisial DRG  diduga  melakukan  politik  uang
menjelang  masa  tenang  bersama  tiga rekannya.Penangkapan  tersebut  berawal dari  laporan  masyarakat  tentang  empat pelaku  yang  diduga  akan  melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pemilu  2019.polisi  juga  mengamankan sejumlah  barang  bukti  berupa  uang  Rp 60.000.000  juta  dan  sejumlah  dokumen lain.Tiga pelaku mengaku
akan membagikan  uang  tersebut  kepada  2.400 orang.  Uang  yang  akan  dibagikan  Rp
20.000  per  orang,  dengan  total  Rp 48.000.000 juta.Adapun uang Rp
12.000.000 juta rencananya diberikan untuk uang bensin tim yang bekerja di lapangan.
Di  KaroSatuan  Reserse  Kriminal Polres  Karo  melakukan  operasi  tangkap tangan  terhadap  tiga  orang  yang  diduga melakukan  politik  uang.  Ketiga  orang tersebut  merupakan  tim  sukses  calon legislator  dari  Partai  Gerindra  di  Karo. Setelah  menyelidiki  lebih  lanjut,  polisi mengamankan  dua  caleg  dari  salah  satu partai peserta pemilu.  Uang Rp 11.700.000 beserta tiga kartu nama dengan inisial TJG caleg  DPR,  IM  caleg  DPRD  provinsi,  dan KS caleg DPRD kabupaten/kota.
Di  Kota  Padanglawas  Utara  Polisi menangkap  wakil    bupati  Padanglawas Hariro  Harahap  yang  juga  merupakan politisi  dari  Partai  Gerindra  atas  dugaan praktik  politik  uang  untuk  memenangkan salah  satu  Caleg  DPRD Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara, Masdoripa  Siregar.  Dalam  penangkapan polisi  mengamankan  87  lembar  amplop berisi uang Rp. 43.400.000,- pada mulanya pihak  mendapatkan  informasi  adanya dugaan praktik politik uang dilakukan salah satu  caleg  Parta  Gerindra  di  Kabupaten Paluta.
Atas  beberapa  contoh  kasus  diatas, keberadaaan ketentuan pelanggaran- pelanggaran  pemilu  dalam  undang-undang pemilu  menjadi  sangat  penting  karena motif  dan  peluang  melanggar  undang- undang pemilu. Penegakan atas pelanggaran  pemilu  mencakup  anggota masyarakat,  pemilih,  kandidat  dan  partai
politik,  lembaga  penyelenggra,  penegak hukum, staf keamanan.
Sengketa    hukum    dan    pelanggaran pemilu  dapat  dibagi  menjadi  enam  jenis, yakni:
1. Pelanggaran    pidana    pemilu (tindak  pidana  pemilu);
2. Sengketa dalam proses pemilu; 3. Pelanggaran administrasi pemilu; 4. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
5. Perselisihan  (sengketa)  hasil pemilu; dan
6. Sengketa hukum lainnya. Masing-masing masalah hukum  pemilu  itu  diselesaikan  oleh lembaga lembaga  yang  berbeda.  Undang- Undang    Nomor    10    Tahun    2008 mengenai  Pemilihan    Umum    Anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD  hanya  menyebut dengan    tegas    tiga    macam    masalah hukum,    yaitu:    pelanggaran    administrasi pemilu,    pelanggaran  pidana  pemilu,  dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah  hukum  lainnya,  meskipun  tidak disebut    secara    tegas    dalam    UU    No. 10/2008,    tetapi    secara    materi    diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara    pemilu    dan    sengketa dalam  proses  atau  tahapan  pemilu.
Sementara    sengketa    hukum    lainnya tidak  diatur  diatur  secara  eksplisit,  baik nama  maupun  materinya,  tetapi  praktik mengakui  keberadaanya,  yaitu  masalah hukum lainnya.
Sebagaimana  disebut  pada  Pasal  252 UU  No.  10/2008,  yang  secara  garis  besar menyatakan sebagai  pelanggaran  terhadap ketentuan    pidana    pemilu    yang    diatur dalam undang-undang tersebut.17 Berdasarkan  rumusan  dalam  ketentuan  itu, dapat  diartikan    bahwa    tidak    semua tindak    pidana    yang    terjadi    pada    masa pemilu    atau  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.
Sebagai  contoh,  pembunuhan  terhadap lawan  politik  pada  saat  berkampanye,  atau
seorang  calon  anggota  DPR  yang  diduga melakukan   penipuan.   Meski  peristiwanya terjadi    pada    saat    tahapan    pemilu berlangsung    atau    berkaitan    dengan kontestan  pemilu  tertentu,  namun  karena pidana tersebut tidak diatur dalam  Undang- undang    Pemilu;    perbuatan    itu    tidak digolongkan    sebagai    tindak  pidana pemilu.  Perbuatan  tersebut  adalah  tindak pidana  umum  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Praktik  jual  beli  suara  pada  pemilu 2019  telah  menempatkan  Indonesia  berada di  peringkat  3  besar  Negara  yang  paling banyak  melakukan  politik  uang  di  dunia. Politik    uang    bukan    lagi    sesuatu    yang tabu  dalam  pemilu  dan  telah  menjadi normalitas  baru  (new  normal)  dalam pemilu    paska-Orde    Baru.    Desain institusi,  terutama  sistem  proporsional terbuka,  terbukti    menyumbang    maraknya insiden politik uang.
Beberapa factor yang diduga mempengaruhi  tinggi  rendahnya    politik uang.    Salah  satu  faktor  penting  yang dipercaya  menyumbang  insiden  politik uang  adalah  desain  institusi  politik, termasuk  sistem  multipartai  ekstremsistem proporsional tertutup dimana pemilih hanya berhak  memilih  partai,  kandidat  cenderung menggunakan  strategi  kampanye  berbasis partai.
Intelijen  keamanan  merupakan  bagian integral  dari  fungsi  organik  Polri  yang menyelenggarakan  kegiatan  dan  operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan  maupun  penggalangan  dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka
mewujudkan keamanan dalam negeri.
Intelkam Polri berwenang dalam pengawasan  di  lapangan  yang  dilakukan pemantau  maupun  pengawas  membuktikan banyaknya keganjilan dan bukti-bukti awal pelanggaran  dalam  soal  ini.  Kasus-kasus pemilu yang ditegakan ke system peradilan membuat  temuan-temuan  tindak  pidana pemilu  ke  polisi  menyangkut  perbuatan-
perbuatan  mana  yang  sudah  memenuhi unsur-unsur pemilu.
Adapun faktor-faktor yang tidak dikuasai seorang Intel adalah tidak menguasai  teknik-teknik  Lidik  Tertutup seperti:
1. Wawancara tertutup, dimana mendapatkan informasi rahasia melalui  percakapan  informasl  atau tidak  resmi  dan  cendrung  basa  basi antara penyelidik dan sumber informasi.
2. Pengamatan dan penggambaran
(Matbar),  seperti  sasaran  daerah mengenai tempat objek vital, pengaruh  lingkungan,  ketentuan adat  istiada  daerah  yang  tidak memadai.
Metode tersamar,
diketahui  kehadiran  pengamat  oleh orang sekitar sehingga misi keberadaan pengamat gagal. Sedangkan Metode Terbuka, kehadiran pengamat diketahui tujuan dan misi sehingga tidak tepat sasaran.
3. Penjejakan  fisik,  teknik,  untuk mendapatkan
identitas, sispam,tempat-tempat sementara dan benda-benda yang menyertainya diketahui orang banyak sehingga gagal. 4. Pembuntutan (Tailing) dengan mengawasi suatu target person, bisa dilakukan dengan jalan kaki, menggunakan  sepeda,  becak,  dan lain  sebagainya  diketahui  orang gibus .
5. Dalam  hal  penyadapan,  baket  yang dicari dan dikumpulkan salah target person,  sehingga  bahan  keterangan pihak lawan salah target.
6. Penyusupan,  harus  berhasil  dengan tidak  terekspos  segala  kemampuan agent memilih taktik dalam penyusupan fisik (samara dan kepercayaan)
7. Penyamaran untuk menghindari deteksi  dan  pengusutan  dari  pihak sasaran  dengan  tujuan  tugas  yang diharapkan.
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi:
1. Kurangnya personil dalam melakukan penyelidikan dan monitoring  serta  pulbaket  dalam giat masyarakat.
2. Belum  terdukungnya  gaji  yang cukup mengikuti kebijakan Nasional sesuai kemampuan keuangan Negara.
Tidak jarang dari faktor ini menimbulkan menimbulkan akses dalam pelaksanaan tugas.
3. Dukungan anggaran Intelijen
Keamanan  yang  masuk  dalam Program  Strategi  Keamanan  dan Ketertiban  masih  sangat  kurang karena dibatasi dengan indeks biaya sehingga sangat menyulitkan
operasional Intelijen.
4. Sistem  pembinaan  sumber  daya manusia,  sistem  pembinaan  Matlog dan  sistem  pembinaan  anggaran Intelijen  Keamanan  masih  belum tertata dengan baik, sehingga sangat berpengaruh  terhadap  peningkatan kinerja Intelijen Keamanan.
5. Adanya  kelemahan  Sumber  daya manusia meliputi keterampilan/ mutu pendidikan Kejuruan dan hasil didik sebagai  basis  sumber  daya  manusia Intelijen, sangat berpengaruh terhadap  Personil  Intelkam  yang pada gilirannya berdampak terhadap kinerja operasional Intelijen khususnya dalam menampilkan peran deteksi dan pemberi peringatan dini kepada Pimpinan.
6. Lemahnya  pengetahuan  personil Intelkam di bidang jurnalis sehingga terkadang menyulitkan dalam membuat laporan yang aktual, cepat dan
akurat disamping itu terbatasnya kemampuan dalam mengumpulkan  bahan  keterangan, analisis terhadap kejahatan
transnasional crime/cyber.
7. Belum didukung sepenuhnya peralatan  khusus  (alsus)  untuk beberapa penugasan khusus Intelijen pada Direktorat Intelkam.
8. Belum optimal peran serta masyarakat menyangkut teknis pemberian Informasi. Peluang:
1. Kemajuan  IPTEK,  Komunikasi, transportasi,  informasi  dalam mendukung  pelaksanaan  tugas Intelijen keamanan akan
memberikan peluang dalam memodernisasikan Intelijen keamanan. 2. Sistem  desentralisasi  /  Otonomi daerah yang mendekatkan Pelayanan  Pemerintah  Daerah kepada masyarakat saling menunjang dengan kontribusiPolri di daerah. 3. Dukungan  masyarakat  madani (civil  society) dan  berbagai elamen  masyarakat  serta  politik merupakan kepedulian masyarakat  sekaligus  merupakan peluang untuk mendorong Intelijen Keamanan dalam meningkatkan fungsi dan perannya.
4. Prinsip kerjasama Negara RI diantara  pergaulan  antar  bangsa,
memotivasi komitmen  Personil  Polri  yang mendukung penanggulangan kejahatan TransNasional. 5. Partisipasi  Publik  /  masyarakat dalam  setiap  upaya  perpolisian termasukkesediaan mengungkap perkara.

## 5. SIMPULAN
1. Bentuk-Bentuk  Kejahatan  Terhadap Keamanan  Negara  Dalam  Media Sosial Internet adalah mengenai defamation atau  pencemaran  nama baik,  penodaan  agama,  dan  ancaman online .
2. Melalui  BIN  Polri,  diperlukan  unit Intelijen  Pemilu  dalam  rekomendasi penelitian sindikasi Pemilu dan
Demokrasi  (SPD)  tentang  Peta  Jalan PencegahanPolitik Uang. Profesionalitas penyelenggaraan pilkada, politik uang, akses pengawasan,  partisipasi  masyarakat dan keamanan daerah merupakan focus perhatian terhadap penilaian kerawanan  konteks  politik,  pemilu yang  bebas  dan  adil.  Kominda  ini membantu identifikasi
masalah kekerasan  pemilu.  Dan  politik  uang juga  berhasil  diungkap,  agar  pelaku ditangkap, lebih lagi dibuktikan Bawaslu  dan  Sentra  Gakkumdu.  Hal ini  juga  bertindak  untuk  menegakan hukum dan keadilan pemilu.
3. Adapun  kendala  dan  penanggulangan kejahatan  Keamanan  Negara  di  media sosial  oleh  seorang  personil  Intelijen Polri  tidak  mampu  memprediksi  suatu gangguan dalam penyelenggaraan pilkada  untuk  mendapatkan  informasi adalah Pengamatan dan penggambaran (Matbar),seperti sasaran daerah mengenai tempat objek vital, pengaruh lingkungan,  ketentuan  adat  istiadat daerah  yang  tidak  memadai.  Metode tersamar, diketahui kehadiran pengamat  oleh  orang  sekitar  sehingga misi  keberadaan  pengamat  gagal. Sedangkan Metode Terbuka, kehadiran pengamat  diketahui  tujuan  dan  misi sehingga tidak tepat sasaran.
Penjejakan  untuk  penyusupan  tertutup dan  menjadi  agen/jaringan  diketahui dan dibocorkan sehingga petunjuk dan informasi yang ingindidapatgagal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A Buku- Buku
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Cet. Ke-I,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2008. Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan,  Edisi  ke-II ,  Jakarta  : Sinar Garfika, 2009. Budi  Raharjo,  2004, Keamanan  Sistem Informasi Berbasis Internet ,
Handbook  Keamanan, Jakarta, PT
Insan  Indonesia-Bandung  &  PT.
Indocisc.
Chazawi,  Adami,  2009, Hukum  Pidana Positif Penghinaan, ITS Press,Surabaya. Effendi,  Erdianto,  2015, Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan  Hukum  Pidana,
Gentha  Publishing,  Yogyakarta,
2015.
Maggalatung,    A    Salman;    Yunus,    Nur Rohim .    Pokok-Pokok  Teori  Ilmu Negara,  Cet-1, Bandung:  Fajar Media, 2013.
Mulyadi,  Mahmud,  2011, Community Policing : Diskresi dalam Pemoliisan Yang Demokratis,
Sofmedia, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group, 2005.
Renouw,  Dian  Mega  Erianti,  2017,
Perlindungan Hukum E-
Commerce, Yayasan  Taman Pustaka, Jakarta.
Sadjijono,  2017, Hukum  Kepolisian  di Indonesia  (Studi  Kekuasaan  dan Rekontruksi  Fungsi  Polri  dalam Fungsi  Pemerintahan), Lakbang Presindo, Jawa Timur.
Devi,  Ria  Sintha,  P erkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002
tentang Kepolisian
Undang-undang  Nomor  18  Tahun    2003 tentang Advokat
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016
tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik PeraturanKepala BIN Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan  Intelijen  Kepolisian RI
C. Jurnal Ilmiah Anshari, DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR) DI INDONESIA (Suatu AnalisisYuridis  Normatif  pada Studi  KasusSultan  Hamid  II),
Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No.  3  (2018):  457-505  ISSN: 0125-9687 (Cetak).
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi Juli  Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN  PAJAK  DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL  RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan
Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  3,  n.  2,
p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684- 7973. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/vie w/1177 >
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid  (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in Indonesia  based  on  Justice  Value, Date  Maret,  2022,  Vol  9.  No
1. Jurnal Akta .
HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN  TERBATAS. PKM Maju  UDA ,  [S.l.],  v.  2,  n.  1,  p. 20-34,  sep.  2021.  ISSN  2745- 6072. Available at: < http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/view /1182 >.  Date  accessed:  24  nov. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.46930/pk mmajuuda.v2i1.1182 . http://jpkm.l kispol.or.id/index.php/Journal_des cription/issue/view/4http://jurnal.u nissula.ac.id/index.php/akta/article /view/20842 http://www.ijmra.in/v4i6/22.php Jawade  Hafidz, “Kajian  Yuridis  Dalam Antisipasi Kejahatan Syber”,
Jurnal Pembaharuan Hukum
Volume  1  No  1  Januari-April 2014. Mudzakkir, Aspek  Hukum  PidanaPasal  27 ayat  3  UU  No  11  Tahun  2008 tentang ITE yang diselenggarakan dalam DItjen Aplikasi Telekomunikasi Departemen Komunikasi  dan  Informatika  bekerjasama dengan FH UII Yogyakarta
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M.  A.  (2019).  Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat Batak  Toba  dalam  Mencegah Kekerasan  terhadap  Anak. Jurnal Mercatoria , 12 (2), 148-159.
Simbolon,  Nanci  Yosepin.,  Sinaga,  Lestari Victoria.,  Hamonagan,  Alusianto &Devi, Ria Sintha. (2022). Perlindungan  Lingkungan  Melalui Penanaman Mangrouve Di Kawasan  Pesisir  Dan  PantaiVol.1 No.3Januari 2022 . J urnal Pengabdian Kepada Masyarakat .
Siregar, S.  A.,  Siregar,  G., &  Lubis,  M.  A.
(2020). Criminological Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced
Research in Dynamical and Control  Systems-JARDCS , 12 (6),
603-611.