## Bahilah di Hulu Sungai Utara:

## Penebus Dosa Ala Urang Amuntai
Siti Muna Hayati a,1 Husnul Khitam b
1 sitimunahayati22@gmail.com

## I. Pendahuluan
Bagi  umat  Islam,  peristiwa  kematian adalah  suatu  momentum  yang  dianggap sangat  penting  dan  sakral,  dan  karenanya perlu diupacarakan. Sakralitas terhadap peristiwa  kematian  ini  juga  terdapat  pada masyarakat  Banjar  di  Kalimantan  Selatan, khususnya  masyarakat  tradisionalis.  Bentuk sakralitas  terhadapnya  dapat  dilihat  dari banyaknya  prosesi  ritual  keagamaan  yang harus  dilakukan  dalam  rangka  melepaskan  si mayit  ke  tempat  peristirahatan  terakhirnya  di alam  kubur.  Salah  satu  bagian  dari  prosesi ritual yang sering dilaksanakan adalah tradisi bahilah dalam  rangka  kematian,  yang ditujukan untuk membebaskan tanggungjawab  si  mayit  atas  berbagai kewajiban  yang  tidak  ditunaikannya  semasa hidup  di  dunia.  Wilayah  yang  marak melaksanakan  tradisi bahilah terdapat  di daerah  Hulu  Sungai  yang  biasa  disebut dengan Banjar Pahuluan (1).
Urang (bahasa  Banjar  artinya  orang) Amuntai di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,
salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan Selatan,  yang  memiliki  suatu  prosesi  adat sebelum  melaksanakan  pembagian  warisan yang  disebut bahilah Acara  ini  termasuk dalam  kategori  penyelenggaraan  jenazah. Bahilah dipahami  sebagai  prosesi  untuk membebaskan  mayit  dari  adanya  tuntutan Tuhan atas segala kewajiban yang ditinggalkannya  di  dunia  dengan  membayar sejumlah  harta  (15).  Prosesi bahilah ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa kerabat yang masih hidup dapat membebaskan  atau  setidaknya  meringankan mayit dari tuntutan akhirat. Semasa hidupnya, seorang  manusia  pasti  pernah  melakukan perbuatan  baik  maupun  buruk  yang  di  sadari maupun tidak, yang pahala dan dosanya harus di  tanggung  seorang  diri.  Setelah  manusia meninggal  dunia  dan  tidak  mungkin  lagi untuk  bertaubat  dan  menebus  dosanya,  pada saat  inilah  para  ahli  waris  yang  ditinggalkan perlu  membantunya.  Bentuk  bantuan  yang diberikan  untuk  mengurangi  beban  dosa  si mayit agar Tuhan mau membebaskannya dari penderitaan  di  alam  kubur  dan  di  akhirat menunjukkan  rasa  solidaritas  para  ahli  waris

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Article history: Received : 2017-09-15 Revised : 2017-10-17 Accepted : 2018-02-23
This study is aimed at examining the Bahilah custom facing a  shift  in  practice  and  how  the  views  of  North  Hulu  Sungai  society towards the  Bahilah custom.  This  study  belongs  to  descriptive qualitative  research  using  observation  and  interview  methods.  The study  reveals  that  some  modern  societies  and  living  in  urban  areas consider the bahilah custom not based from the Nash (Qur’anic text) and  violate  the  rules  in  religion.  Therefore,  they  ignore  it. Meanwhile,  some  of  the  traditionalist  societies  practicing  Syafii School  regard  the  Bahilah  custom  as  something  that  is  forbidden. Despite of the existing debate, the people majority of  Amuntai City in  the  North  Hulu  Sungai  Regency  who  in  fact  follow  the  Shafi'i school have always carried it out until now when their relatives died. In  fact,  the  problems  arising  later  are  not  about  the  validity  of  the argument,  but  with  regard  to  the  amount  of  costs  that  must  be incurred because of the shifting essence and the Bahilah practice that has always been carried out.
Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya. All rights reserved.
Keywords: Bahilah
Tuan Guru
Shifting Custom Practices a b UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
terhadap  si  mayit.  Hal  ini  dilakukan  dengan cara  mengeluarkan  sejumlah  harta  untuk menebus kesalahannya.
Kenyataan  di  masyarakat  terdapat  variasi tingkat  pengamalan  ajaran  agama.  Perbedaan tingkat  pengamalan  ajaran  agama  selalu  ada pada  setiap  waktu  dan  tempat  yang disebabkan  oleh  banyak  faktor,  misalnya faktor perpaduan sub kultur Islam dengan sub kultur  lokal  (12).  Dalam  hal  ini, Bahilah dapat  dikatakan  sebagai  interpretasi  lokal masyarakat  Amuntai  terhadap  konsep fidyah atau  tebusan  yang  telah  dikenal  di  kalangan umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  disana-sini terdapat  sejumlah  titik  singgung  yang menunjukkan  sejumlah  kreasi  hasil  ijtihad ulama  Amuntai  dalam  pembayaran fidyah berbentuk prosesi bahilah ini. Di dalam kitab- kitab  fiqih, fidyah ,  dikenal  dengan  istilah ith’am , yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang  kebanyakan  di  bahas  di  dalam mazhab  fiqih  ialah,  sesuatu  yang  harus diberikan  kepada  orang  miskin,  berupa makanan,  sebagai  pengganti  karena  dia meninggalkan  shalat  dan  puasa.  Dalam konsep  fiqih, fidyah atau fidaa atau fida’ adalah  satu  makna  yang  artinya,  apabila  dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya (7).
Ketika  seseorang  meninggal  dunia,  maka semua  harta  peninggalannya  akan  dibagikan kepada  para  ahli  warisnya  (6).  Namun sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan fara’id ,  Islam  mengatur  sejumlah  ketentuan yang  harus  ditunaikan  terlebih  dahulu. Ketentuan  yang  pertama  adalah  biaya penyelenggaraan  jenazah  sejak  wafat  hingga pemakamannya yang mencakup biaya memandikan,  mengafani,  hingga  penguburan (5).  Walaupun  seluruh  pembiayaan  ini dikeluarkan  dari  hasil  usahanya  sendiri semasa  masih  hidup  dan  digunakan  untuk kepentingan  jenazahnya  sendiri  pula,  namun tidak boleh berlebih-lebihan (3).
Ketentuan yang kedua adalah pembayaran hutang.  Fuqaha  membagi  hutang  kepada  dua macam,  yaitu  hutang  yang  berkaitan  dengan sesama  manusia  serta  hutang  yang  berkaitan dengan  Allah  swt  (5).  Pelunasan  hutang- hutang  ini  diambil  dari  harta  peninggalan mayit sebelum dibagi. Apabila jumlah hutang ternyata lebih besar daripada harta
peninggalan, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta  yang ada. Para ahli waris tidak  dibebani  kewajiban hukum  untuk membayarkan dari harta mereka (3).
Ketentuan  yang  ketiga  adalah  pelaksanaan seluruh  wasiat,  yaitu  pemberian  hak  kepada seseorang  atau  badan  untuk  memiliki  atau memanfaatkan  sesuatu  yang  ditangguhkan setelah  pemilik  harta  meninggal  dunia,  tanpa disertai  dengan  imbalan  atau  penggantian berupa  apapun  (3).  Apabila  wasiat  mayit melebihi  sepertiga,  maka  wasiatnya  tidak wajib ditunaikan  kecuali dengan  kesepakatan ahli  warisnya  (5).  Sedangkan  apabila  mayit tidak  meninggalkan  ahli  waris,  maka  wasiat yang  melebihi  sepertiga  atau  bahkan  seluruh harta tetap dianggap sah (6).
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji  tentang  pergeseran  praktik bahilah dan  kontroversi  atau  pandangan  masyarakat Hulu  Sungai  Utara  terhadap  tradisi bahilah tersebut.  Melihat  fakta  bahwa  umumnya masyarakat Banjar, khususnya di Hulu Sungai Utara  termasuk  yang  relatif  lebih  taat  dan fanatik, tradisi bahilah sejauh amatan penulis, berkembang  cukup  pesat,  bahkan  terkesan setengah  wajib  untuk  dilaksanakan  dalam setiap upacara kematian. Namun kenyataannya dalam fenomena yang berkembang saat ini tradisi bahilah mengalami  pergeseran  dalam  praktiknya sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji secara mendalam.
Sejauh  ini  sudah  ada  beberapa  penelitian tentang bahilah , beberapa penelitian yang ada membahas  tentang  tradisi bahilah yang  telah dilakukan  terkait  dengan  deskripsi  singkat, faktor-faktor  yang  mendasari  pelaksanaan bahilah dan pergeseran paradigma bermazhab dalam  melaksanakan bahilah .  Sebagai  misal, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad Zainal  Abidin  yang  membahas  mengenai tradisi bahilah pada  masyarakat  Banjar Pahuluan.  Hasil  kajiannya  menunjukkan bahwa  fenomena bahilah dari  sudut  pandang mazhab  Syafi’ie  yang notabene mazhab utama  yang  diikuti  oleh  masyarakat  di  sana adalah  sesuatu  yang  diharamkan.  Namun, dengan alasan mazhab Hanafi membolehkan, maka praktek ini kemudian dilestarikan (1).
Penelitian lainnya dilakukan oleh Akhmad Hulaify,  Zakiyah  dan  Syahrani  mengkaji tentang mekanisme pembayaran fidyah
dengan  emas  untuk  orang  yang  sudah meninggal di  Desa  Gambah  Luar Kecamatan Kandangan.  Temuan  kajian  ini  menunjukkan bahwa  status  hukum fidyah emas  yang berjalan  pada  masyarakat  di  sana  dibolehkan namun dalam tataran praktek dan mekanisme pembayarannya  perlu  dicermati  lebih  dalam (7).
Penelitian  ini  adalah  kelanjutan  dari penelitian-penelitian  sebelumnya,  akan  tetapi memiliki  tujuan  dan  fokus  yang  berbeda. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengkaji  tentang  kebudayaan bahilah yang mengalami  pergeseran  dalam  praktiknya  di masyarakat, dan bagaimana pandangan masyarakat  Hulu  Sungai  Utara  terhadap tradisi bahilah tersebut.
Artikel  ini  memulai  pembahasannya dengan  kajian  atas  konsep bahilah yang  di interpretasikan  oleh  masyarakat  sebagai penebusan dosa atas ketidakmampuan seseorang  yang  sudah  meninggal  dalam melaksanakan ibadah semasa hidupnya didunia.  Kemudian  pembahasan  dilanjutkan dengan  kajian  mengenai  perdebatan  dan pergeseran  praktik bahilah di  masyarakat, yang  memang  popular  didaerah  Hulu  Sungai Utara.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kualitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan  yaitu  pendekatan  historis  dan sosial.  Kemudian  metode  yang  digunakan dalam  pengumpulan  data  adalah  dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan  terhadap  beberapa  responden  yang memiliki  pengetahuan  maupun  pengalaman dalam pelaksanaan praktik bahilah . Kemudian  data  tersebut  di  analisis  dengan menggunakan  metode  analisis  deskripsi  dan penjelasan.
Penelitian  dilakukan  di  kabupaten  Hulu Sungai  Utara.  Pemilihan  lokasi  penelitian yang  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan bahwa kasus praktik bahilah banyak ditemukan  pada  masyarakat  di  kabupaten tersebut.

## III. Hasil dan Pembahasan
Orang  Banjar  di  Kalimantan,  bersama dengan orang Bugis di Sulawesi, orang Aceh,
Minangkabau dan Melayu di Sumatera, orang Sunda  di  Jawa  Barat,  orang  Madura  di  Jawa Timur,  serta  orang  Makassar  di  Sulawesi Selatan,  mereka  dianggap  termasuk  di  antara orang  Indonesia  yang  paling  kuat  identitas keislamannya  dan  teguh  memeluk  ajaran Islam  (12).  Agama  Islam  memang  telah menjadi bagian dan hadir dalam banyak aspek kehidupan  orang  Banjar,  tetapi  adat-istiadat masyarakat  masih  tetap  melekat.  Orang Banjar  menjadikan  agama  Islam  sebagai bagian  integral  dan  esensial  dari  budaya mereka.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya sejumlah  adat  Banjar  yang  terbingkai  dalam bentuk  khas  tradisional  namun  bermuatan Islami.
Islam  bukanlah  agama  yang  hanya berisikan  ibadah  ritual  saja.  Bukti  luasnya cakupan  Islam  dalam  kehidupan  manusia dapat  kita  lihat  dari  Kitab Bulughul-Maram min  Adillat  al-Ahkam ,  kitab  hadis  tematik berisikan  hadis-hadis  yang  dijadikan  sumber pengambilan  hukum  ( istinbat )  oleh  para  ahli fikih. Kitab ini ditulis  oleh  Syihabuddin  Abu al-Fadl  Ahmad  ibn  Ali  ibn  Muhammad  ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad ibn  Hajr,  seorang  ahli  hadis  terkemuka  dari mazhab  Syafi'i  yang  lebih  dikenal  sebagai Ibnu  Hajr  al-'Asqalani  (773  H/1372  M-852 H/1449  M).  Dalam  kitab  tersebut  beliau menguraikan  16  bab  hadis  yang  mengatur seluruh kehidupan umat Islam secara terperinci.  Diawali  dengan  bab  taharah (bersuci),  salat,  jenazah,  zakat,  puasa,  haji, jual  beli,  nikah,  pidana,  hukuman  ( hadd ), jihad, makanan, sumpah dan nazar, memutuskan  perkara,  memerdekakan  budak, dan  bab  terakhir  yaitu  kelengkapan.  Jika dilihat  dari  luasnya  cakupan  hadis  hukum tersebut,  tampaklah  bahwa  Islam  mengatur seluruh  aspek  kehidupan.  Bukan  hanya urusan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan sesama.
Sepanjang  hidup,  seorang  muslim  tidak luput dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam  agamanya.  Tidak  berhenti  sampai  di sana,  bahkan  peristiwa  kematian  pun  tidak luput  dari  cakupannya.  Bahkan  hukum  yang mengatur  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  inti syariah,  karena  dijelaskan  paling  terperinci dalam nas serta menjadi ciri khas umat Islam dan  masih  berlaku  hampir  di  semua  wilayah dunia  Islam  (2).  Di  daerah  Banjar  bagian Hulu  Sungai  Utara,  praktik bahilah menjadi
bagian  yang  tidak  dipisahkan  dari  ritual kematian  yang  dilakukan  umat  Islam.  Dalam ritual  kematian  tersebut,  praktik bahilah dilakukan  dalam  konteks  pembayaran fidyah bagi orang yang meninggal dunia. Pandangan ulama  nusantara  yang  menerima  kedudukan fidyah bagi  orang  yang  sudah  meninggal bersumber  dari  2  mazhab  fikih  yaitu  mazhab Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i.  Dari  kedua mazhab inilah kemudian ulama-ulama nusantara lainnya mengajarkan dan mempraktikkan  tradisi  ini  di  berbagai  daerah (8),  termasuk  salah  satunya  di  daerah  Hulu Sungai Utara.
Prosesi bahilah yang dilakukan masyarakat  Amuntai  memiliki  tata  cara  dan ketentuan  tersendiri. Bahilah sebagai  usaha terakhir  untuk  menyelamatkan  si  mayit  dari siksa  kubur  dan  siksa  akhirat  ini  tergambar dari  pemilihan  waktu  prosesi  yang  biasanya dilaksanakan  sebelum  mayit  disalatkan.  Hal ini  dirumuskan  berdasarkan  pada  hadis  Nabi Muhammad Saw. yang menolak mensalatkan jenazah  yang  masih  menanggung  hutang, kecuali  jika  ada  seseorang  yang  bersedia untuk  menjamin  pelunasannya.  Akan  tetapi apabila tidak memungkinkan melaksanakannya  sebelum  mayit  disalatkan, para  Tuan  Guru  memperbolehkan bahilah dilakukan  tepat  setelah  penguburan,  atau bahkan beberapa hari setelahnya (15).
Ketika terjadi peristiwa kematian, bahilah diawali  dengan  inisiatif  dari  ahli  waris  untuk menghubungi para Tuan Guru, Mu’allim, atau orang  saleh  di  sekitaran  wilayah  kampung guna  meminta  kesediaan  mereka  untuk  hadir pada  acara  tersebut.  Pihak  yang  menghadiri prosesi bahilah ini  berjumlah  sekurang- kurangnya 10 orang penerima dan satu orang yang  menjadi  wakil  dari  ahli  waris  sehingga total menjadi 11 orang. Jumlah ini ditentukan berdasarkan ketentuan penerima fidyah kafarat  yamin .  Akan  tetapi  tentunya  lebih baik apabila tuan rumah mampu mendatangkan  orang  sebanyak-banyaknya agar  prosesi  cepat  selesai,  sehingga  biasanya hadirin  yang  datang  berjumlah  sekitar  20 hingga  30  orang.  Sebagaimana  ketentuan dalam fidyah ,  penerima bahilah memiliki kriteria  sebagaimana  mustahik  zakat.  Salah satu  cara  untuk  menyiasati  agar  semua penerima bahilah termasuk sebagai golongan fakir  dan  miskin  yang  berhak  menerima fidyah adalah  dengan  menyedekahkan  atau
menghibahkan seluruh harta miliknya kepada anak  atau  cucu-cucunya  terlebih  dahulu. Sedekah  atau  hibah  ini  dinyatakan  kepada para  orang-orang  yang  hadir  pada  saat  itu sebelum  pembayaran fidyah dimulai,  dan kemudian menyatakan penarikan harta kembali  setelah  acara  selesai  (11).  Namun lumrahnya  penerima bahilah terdiri  Tuan Guru,  Mu’allim  atau  orang  saleh  yang memang paham tata cara bahilah tanpa harus mencari  orang-orang  khusus  yang  fakir  dan miskin. Hal ini dianggap sah-sah saja, karena di  antara  para  ulama  tersebut  tentunya  ada yang  fakir  atau  miskin,  dan  tentunya  mereka adalah  orang-orang  yang  berjuang fiy sabilillah (15).
Prosesi bahilah terkadang hanya dilaksanakan  satu  kali  dengan  niat  yang mengakumulasi seluruh ibadah yang dilalaikan  si  mayit  selama  hidupnya.  Akan tetapi,  yang  lumrah  dilaksanakan  oleh masyarakat Amuntai adalah dengan menyelesaikan  satu  per  satu  niat fidyah dan diakhiri  dengan  niat  secara  akumulatif. Sebelum  prosesi bahilah dimulai,  ahli  waris melafazkan  niat  bertaqlid  kepada  Imam Hanafi  untuk  membayar fidyah dengan menggunakan  emas.  Ahli  waris  kemudian menyerahkan ungkal tersebut kepada seorang Tuan Guru yang akan menjadi perwakilannya dalam membayarkan fidyah kepada penerima yang lainnya, seraya dipandu untuk berucap:
“ Ulun  wakilakan  kepada  sampian untuk membayarkan fidyah sembahyang  fardu, puasa  fardu,  dan apa-apa nang patut dan jadi maslahat  kubayarkan  bagi  orang  tuaku  fulan bin  fulan  nang  kada  dilaksanakan  sekian tahun  (usia  mayit  perempuan  dikurangi  9 tahun,  laki-laki  dikurangi  14  tahun),  atas kadar  harta  ini  dan  ini  emas  1000  gram  buat membayarnya”.
“Saya  mewakilkan  kepada  anda  untuk membayarkan fidyah salat fardu, puasa fardu, serta  yang  lainnya  atas  ibadah  yang  tidak dilaksanakan  orang  tuaku  fulan  bin  fulan selama  sekian  tahun  dengan  menggunakan emas seberat 1000 gram ini”.
Tuan  Guru  yang  menjadi  perwakilan tersebut  kemudian  mendatangi  penerima bahilah lain  satu  per  satu  yang  duduk  secara melingkar. Karena jumlah emas yang tersedia hanya  cukup  untuk  membayar fidyah selama 6  tahun,  maka  ia  harus  melakukan bahilah
kepada  6  orang  penerima  agar  jumlahnya mencukupi.  Tuan  Guru  yang  menjadi perwakilan  menyerahkan  emas  tersebut kepada  salah  satu  peserta bahilah dengan mengucapkan  “ Kubariakan  emas  ini  kapada engkau gasan mambayarakan fidyah sembahyang  fardu  bagi  si  fulan  selama  7 tahun”  (kuserahkan  emas  ini  kepadamu sebagai  pembayaran fidyah salat  fardhu  atas nama  si  fulan  selama  7  tahun).  Penerima bahilah kemudian  menerima  emas  tersebut dan berkata “ kutarima  akan ” (kuterima emas ini).  Setelah  sejenak  menerima ungkal, penerima pertama  memberikan  kembali ungkal miliknya  kepada  perwakilan  tersebut seraya berkata “ kubariakan pulang ” (emas ini kuberikan kembali kepadamu). Pengembalian ini  dilakukan  agar  emas  tersebut  dapat digunakan  kembali  untuk  membayarkan fidyah ibadah  tahun-tahun  berikutnya  sesuai dengan jumlah usia mukallaf si mayit kepada penerima bahilah yang lain. Tuan Guru yang menjadi  perwakilan  kemudian  akan  kembali menyerahkan ungkal kepada penerima selanjutnya sampai jumlah fidyah yang wajib diserahkan terpenuhi (15). Ijtihad ini dianggap  sebagai  perbuatan  hilah,  sehingga kemudian muncul penamaan bahilah terhadap prosesi ini.
Setelah  selesai  melaksanakan bahilah untuk  membayar fidyah salat  fardu,  prosesi kemudian  dilanjutkan  kepada  pembayaran fidyah untuk ibadah lain. Lazimnya, pembayaran fidyah yang dilaksanakan selanjutnya  adalah fidyah puasa  fardu. Menurut  pendapat  Ulama  Syafiiyah, fidyah puasa  fardu  adalah  sebanyak    5 gantang (1 gantang : 5  liter)  atau  25  liter  beras  untuk membayar  30  hari  hutang  puasanya  yang setara  dengan  2,5 balik beras  (1 balik :  20 liter) untuk  60  hari.  Berbeda  dengan fidyah salat  fardu  yang  dihitung  selama  hidup, pembayaran fidyah puasa fardu dalam bahilah hanya  dituntut  selama  satu  atau  dua  bulan saja. Apabila ahli waris ingin membayar satu bulan puasa, maka yang diperlukan hanya 25 liter  beras.  Sedangkan  jika  ingin  membayar dua  bulan,  maka  memerlukan  50  liter  beras. Bahilah dimulai  dengan  ucapan  ahli  waris: “beras  ulun  ini  ulun  bariakan  kepada  pian sabarataan di sini untuk membayarkan fidyah puasa fardu sebanyak 60 hari, tarimalah oleh sampian  sabarataan ”  (kuserahkan  beras  ini kepada  kalian  semua  sebagai  pembayaran
fidyah puasa fardhu atas nama si fulan selama 2  bulan)  Para  penerima  menjawab  “kami tarima”.  Selanjutnya  agar  tidak  sulit menyediakan  beras  serta  tidak  menyusahkan penerima membawanya pulang, beras tersebut kemudian  dibeli  kembali  oleh  ahli  waris dengan  berkata,  “ pian  kada  usah  mambawa bulik  baras  itu,  kami  tukari  haja ”  (beras  itu tidak  usah  kalian  kalian  bawa  pulang,  biar kami  beli  saja).  Penerima  menjawab  “kami jual baras ini seharga sekian ratus ribu” (kami jual  beras  ini  seharga  sekian  ratus  ribu). Kemudian  uang  seharga  beras  itulah  yang akan  diterima  dan  dibawa  pulang  oleh  para penerima fidyah .  Apabila  ahli  waris  merasa jumlah  uang  tersebut  masih  kurang, bisa jadi kemudian jumlahnya ditambah lagi (15).
Sejumlah masyarakat mencukupkan prosesi  pembayaran fidyah atas  salat  fardu dan puasa fardu saja, namun banyak di antara mereka  yang  menganggap  bahwa  lebih  baik menunaikan  semua  jenis fidyah yang  dapat dibayarkan.  Pembayaran fidyah atas  ibadah- ibadah  yang  lain  dilaksanakan  sebagaimana pembayaran  atas  salat  dan  puasa  fardu sebelumnya,  namun  dengan  niat  masing- masing tanpa penghitungan jumlah total yang harus dibayarkan. Misalnya, fidyah atas zakat harta  dibayarkan  dengan  niat  “Kubariakan emas ini kapada engkau gasan mambayarakan fidyah zakat harta bagi si  fulan sekedar  harta ini”  (kuserahkan  emas  ini  kepadamu  sebagai pembayaran fidyah zakat  harta  atas  nama  si fulan sejumlah nilai emas ini). Setelah selesai membayar fidyah semua  ibadah,  kemudian niat  pembayaran fidyah disebutkan  secara umum  dengan  mengucapkan  “Kubariakan emas ini kapada engkau gasan mambayarakan apa-apa yang wajib dan yang disunatkan bagi si  fulan  sekedar  harta  ini”  (kuserahkan  emas ini  kepadamu  sebagai  pembayaran fidyah semua ibadah yang wajib dan sunat atas nama si fulan sejumlah nilai emas ini) (15). Seluruh rangkaian  pelaksanaan bahilah pembayaran fidyah kemudian  ditutup  dengan  pembacaan surah  al-Fatihah,  surah  al-Ikhlas,  surah  al- Falaq, surah an-Nas, dan diakhiri dengan doa. Sebagai  ucapan  terima  kasih  atas  partisipasi para undangan yang terlibat acara bahilah ini, tuan  rumah  menyajikan  hidangan  serta memberikan amplop berisi uang.
Di  sinilah  letak  pentingnya  pemilihan penerima bahilah secara  selektif.  Penerima yang  dipilih  merupakan  orang  saleh  yang
Vol. 14, No. 02, Desember 2018, p. 82-89
mengetahui  tata cara  sehingga  tahu  bahwa  ia harus  mengembalikan ungkal yang  telah diserahkan kepadanya, guna diedarkan kepada  penerima bahilah yang  lainnya.  Pada sebagian  kecil  kasus,  ulama  yang  menjadi perwakilan  ahli  waris  dalam  membayarkan fidyah mengumumkan  kepada  hadirin  agar berkenan  memberikan  kembali  harta  tersebut setelah  menjadi  milik  mereka.  Akan  tetapi tetap  harus  ditekankan  kepada  pembayar fidyah bahwa mereka wajib berniat membayarkan fidyah secara sungguh- sungguh, bukan hanya formalitas saja. Begitu pula  hadirin  harus  berniat  untuk  menerima pembayaran fidyah secara  sungguh-sungguh, kemudian memberikan kembali secara sungguh-sungguh juga.
Asal  mula  munculnya  prosesi bahilah memang tidak dapat dilacak, namun diperkirakan  sudah  hampir  seabad  lamanya dilaksanakan  oleh  masyarakat  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  (4).  Hampir  semua keluarga  akan  melaksanakan bahilah apabila ada sanak saudaranya yang meninggal dunia, dengan  prosentasi  mencapai  lebih  dari  75%. Memang kebanyakan di antara mereka adalah kaum  tua,  sedangkan  kaum  muda  enggan melaksanakannya. Adat ini tampaknya hanya populer  di daerah  Hulu  Sungai  Utara,  karena hanya  segelintir  penduduk  kabupaten  lain yang  melaksanakannya.  Jikalaupun  ada, biasanya  mereka  adalah  penduduk  Hulu Sungai  Utara  yang  merantau  ke  daerah  lain. Apabila memungkinkan, mereka akan menyelenggarakan bahilah di  daerah  rantau masing-masing.  Namun  apabila  dirasa  sulit karena  ketiadaan  penerima  yang  paham dengan  tata  caranya,  maka  mereka  akan melaksanakannya  di  Hulu  Sungai  Utara. Setidaknya  satu  atau  dua  orang  ahli  waris akan  pulang  dan  mewakilkan  pembayaran fidyah  kepada  Tuan  Guru  yang  ada  disana (15).
Bahilah memang  populer  di  Hulu  Sungai Utara,  namun  tidak  di  daerah  lainnya.  Kaum muda,  urban  dan  modernis  di  daerah  lain kebanyakan  menganggap  bahwa bahilah adalah  kegiatan  yang  merugikan  ahli  waris yang ditinggalkan. Disebut merugikan karena dianggap  akan  memakan  biaya  yang  sangat besar.  Bayangkan  saja  jika  ahli  waris  harus mengeluarkan  harta peninggalan  mayit  untuk membayar fidyah selama  35  tahun  sebanyak puluhan  ton  beras  atau  setara  dengan  uang
sebesar  ratusan  juta  hingga  milyaran  rupiah seperti  yang  telah  dihitung  sebelumnya. Padahal  pada  prakteknya  beras  yang  harus dikeluarkan  diganti  dengan  emas  yang  lebih praktis.  Emas  itu  pun  tidak  harus  milik  si mayit  atau  para  ahli  warisnya,  namun  boleh meminjam  dari  orang  lain.  Bahkan  pada prakteknya  Tuan  Guru  yang  hadir  di  acara tersebut seringkali menyanggupi untuk meminjamkannya.  Emas  tersebut  tidaklah kemudian  diberikan  semuanya  secara  cuma- cuma  kepada  para  hadirin,  akan  tetapi  dapat dianggap hanya sebagai alat untuk membayarkan fidyah pada saat itu  saja,  yang pada  akhirnya  dikembalikan  lagi  kepada empunya.  Kesimpulannya,  pada  dasarnya bahilah sama  sekali  tidak  membutuhkan biaya,  kecuali  untuk  konsumsi  para  hadirin atau  biaya  transport  mereka  saja.  Bahkan seringkali  pelaksanaan bahilah dilaksanakan di rumah tetangga sehingga sama sekali tidak mengganggu  keluarga  yang  sedang  berduka serta  tidak  memperlambat  proses  pengurusan jenazah (9).
Kebudayaan  merupakan  fenomena  yang selalu  berubah  sesuai  dengan  lingkungan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas pendukungnya. Kebudayaan mempunyai nilai-nilai yang senantiasa ditafsirkan, diwariskan dan dilestarikan seiring  dengan  proses  perubahan  sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti pengakuan masyarakat  terhadap  budaya  tersebut  (16). Sebagai bagian dari kebudayaan, bahilah juga mengalami  pergeseran  dalam  praktiknya. Bahilah yang awalnya lillahi ta’ala dan untuk membantu  mengurangi  dosa  si  mayit,  emas pembayar fidyah yang  cukup  serba  pinjam saja,  disertai  pemberian  konsumsi  ala kadarnya  dengan  disertai  uang  secukupnya kini  malah  jadi  lahan  usaha  para  pemuda. Semakin  banyak  ibadah  yang  dibayar fidyah nya,  semakin  kaya  mayit  dan  sanak keluarganya,  maka  akan  semakin  tinggi  pula tarifnya.  Untuk bahilah yang  standar  saja biayanya  bisa  mencapai  Rp.1.000.000,-  per orang,  sehingga  total  minimal  yang  harus dibayarkan  sekitar  Rp.10.000.000,-  hingga Rp.12.000.000,-. Memang fenomena ini tidak banyak  terjadi.  Masih  sangat  banyak  Tuan Guru  yang  melaksanakan bahilah dengan ikhlas  tanpa  iming-iming  harta.  Namun sedikit banyak akan memberatkan masyarakat
yang  tidak  benar-benar  mengerti  konsep bahilah sebenarnya,  sehingga  ragu  untuk melaksanakan walaupun terasa mengganjal di hati apabila tidak melakukannya (10).
Perdebatan  lain  terjadi  berkenaan  dengan anggapan bahwa bahilah tidak sesuai dengan tuntunan
Islam serta seakan-akan “mambunguli” (mengakali) Tuhan. Anggapan ini  muncul  karena  pada  dasarnya  kata fidyah di  dalam  kitab-kitab  fiqih  dikenal  dengan istilah “ it’am ”, yang artinya memberi makan. Oleh  karena  itu, fidyah yang  diberikan sebagai  tebusan  atas  ibadah  yang  dilalaikan semasa  hidup  seharusnya  berupa  makanan pokok yang mengenyangkan. Adapun menurut  pendapat  ulama  mazhab  Hanafi, pembayaran fidyah diperbolehkan  dengan menggunakan  uang  sesuai  nilai  makanan pokok  tersebut.  Mereka  beralasan  bahwa memang  benar  nas  menunjukkan  bahwa pembayaran fidyah dilakukan  dalam  bentuk makanan  pokok.  Akan  tetapi  jika  melihat tujuan  utama  dari  pembayaran fidyah yaitu untuk  mencukupi  kebutuhan  fakir  miskin, maka  kebutuhan  mereka  juga  bisa  tercukupi dengan uang. Jika para ulama fiqih mengakui pembayaran fidyah menggunakan  makanan pokok  dan  uang,  ternyata  para  Tuan  Guru  di Hulu  Sungai  Utara menganalogikannya  lagi dengan  menggunakan  benda  yang  lebih berharga yaitu emas. Ini adalah poin pertama dari bahilah yang  dianggap  tidak  Islami. Adapun poin yang kedua adalah kenyataan di mana  emas  yang  menjadi pembayaran fidyah ternyata tidak  diserahkan sepenuhnya  kepada penerima, namun dengan tahu sama tahu pada akhirnya  dikembalikan  kepada  ahli  waris. Alhasil,  si  penerima  sebenarnya  tidak menerima apa-apa. Pembayaran yang disertai dengan  akad fidyah sebelumnya  hanyalah sebuah prosesi demi terlaksananya penebusan dosa  dengan  harapan  agar  si  mayit  terhindar dari siksa.
Pemahaman  tentang  nilai-nilai  budaya yang  mendasari  lahirnya  pola  perilaku  akan memberikan  pengertian  tentang  apa  yang menjadi  dasar  individu  dan  kelompok masyarakat itu melakukan atau tidak melakukan  sesuatu.  Karena  kebudayaan merupakan sebuah ideologi dan sebuah sarana untuk  meningkatkan  derajat  manusia  dan kemanusiaannya,  maka  konsep  kebudayaan harus  dipahami  dalam  perspektif  fungsinya bagi  kehidupan  manusia  (14).  Kebudayaan
setiap  masyarakat  terdiri  dari  unsur-unsur besar  maupun  kecil  yang  merupakan  bagian dari  suatu  totalitas  yang  bersifat  sebagai kesatuan. Bahilah memang seringkali dianggap  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah diatur  dalam  hukum  Islam.  Akan  tetapi masyarakat  tetap  melaksanakannya.  Terlepas dari pro dan kontra di dalamnya, pelaksanaan bahilah sebenarnya  dilandasi  oleh  keinginan untuk  membantu  mengurangi  beban  dosa mayit.  Dapat  dikatakan  bahwa bahilah merupakan  bentuk  rasa  solidaritas  para  ahli waris terhadap sanak keluarga yang meninggal  dunia.  Bahkan  apabila  tidak melaksanakan,  keluarga  pasti  merasakan  ada yang  salah,  terganggu,  mengganjal  di  hati. Dalam  hal  kesenjangan  yang  terjadi  antara praktek bahilah di  lapangan  dengan  teori fidyah Islam,  ternyata  hal  ini  tidaklah  aneh terjadi.
Tidak sedikit adat Indonesia yang nampak bersinggungan dengan hukum agama, sebagaimana  banyaknya  hukum  adat  yang bersinggungan dengan hukum modern negara yang notabene berasal dari Barat.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Daniel  S. Lev bahwa  Indonesia  memang  menggunakan sistem  hukum  modern,  tetapi  dalam  praktik banyak  disimpangi  oleh  cara-cara  Indonesia menangani  suatu  perkara  dimana  mereka lebih  ditonjolkan  nilai  yang  diunggulkan dalam masyarakat (13). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menjalani kehidupan hukum dengan  kaki  yang  berpijak  pada  kultur  sosial yang berbeda daripada kultur hukum modern, dimana  kultur baku di  Indonesia berdasarkan semangat kekeluargaan dan kerukunan, bukan individualitas.

## IV. Kesimpulan
Terlepas  dari  pro-kontra  yang  terdapat  di dalamnya, bahilah merupakan  satu  dari sekian  banyak  tradisi  dalam  kemajemukan budaya  Suku  Banjar  di  Kalimantan  Selatan khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya. Nilai  solidaritas  terhadap  sesama,  bahkan setelah  yang  bersangkutan  meninggal  dunia, merupakan satu ciri khas masyarakat Indonesia  yang  kini  sudah  mulai  tercerabut dari  akarnya  yang  sudah  seharusnya  kita perkuat  lagi. Bahilah juga  merupakan  salah satu  bentuk  nyata  keluwesan  pemahaman Suku  Banjar  terhadap  hukum  Islam.  Aturan yang  telah  ada  diinterpretasikan  kembali
sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  mereka, namun  dengan  tujuan  yang  tetap  sama  yaitu membantu  si  mayit  agar  terhindar  dari  siksa kubur maupun siksa di akhirat kelak.

## Daftar Pustaka
1. Abidin MZ . Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan. Al-Banjari 11, 2015.
2. Anderson  JN. Hukum  Islam  di  Dunia Modern .  terj.  Machnun  Husein.  Surabaya: Amarpress, 1990.
3. Anwar  M . Faraid  (Hukum  Waris  Dalam Islam)  dan  Masalah-masalahnya .  Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
4. Arief AF . wawancara. 2017.
5. Ash-Shabuni MA . Pembagian Waris Menurut  Islam .  terj.  A.M.  Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
6. Hasan  H . Hukum  Warisan  dalam  Islam . Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
7. Hulaify A , Zakiyah , Syahrani . Mekanisme Pembayaran  Fidyah  Dengan  Emas  Untuk Orang  Yang  Sudah  Meninggal  Di  Desa Gambah  Luar  Kecamatan  Kandangan. Al- IQTISHADIYAH:  Ekonomi  Syariah  dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal) 3: 25– 35, 2017.
8. Ilyas AF . Pemikiran Fikih Syaikh
Muhammad  Zain  Batu  Bara:  Fidiah  Salat dan  Puasa. MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu Keislaman 41, 2017.
9. Ismawaty . wawancara. 2017.
10. Masrawan S . wawancara. 2017.
11. Mubarak  Seff  S .  Praktik  Hiyal  di  Bidang Fikih  Ibadah,  Muamalah  dan  Hukum Keluarga  di  Kabupaten  Banjar  dan  Hulu Sungai  Utara  (Studi  Eksploratif  Mengenai Motivasi,  Bentuk  dan  Tata  Cara). Tashwir,
Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya 2, 2016.
12. Pelras  C . Manusia  Bugis .  terj.  Abdul Rahman  Abu.  Jakarta:  Nalar  &Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005.
13. Rahardjo  S . Pendidikan  Hukum    Sebagai Pendidikan  Manusia  Kaitannya  dengan Profesi  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum Nasional .  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009.
14. Suparlan  P .  Menuju  Masyarakat  Indonesia yang Multikultural. Antropologi Indonesia . .
15. Syaukani M . wawancara. 2017.
16. Yunus  R .  Transformasi  Nilai-Nilai  Budaya
Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Jurnal Penelitian Pendidikan 13, 2016.