## KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MENGADILI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMILU
(Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)

## M Reza Baihaki
Pengadilan Negeri Payakumbuh Jl. Soekarno-Hatta No.240 Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Alif Fachrul Rachman Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm Citylofts Sudirman, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, RT. 10/ RW.11, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta e-mail: alifrachman@integritylawfirms.com

## Abstrak
Ketentuan norma larangan penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 telah berimplikasi terhadap tumpang tindih penegakan  pelanggaran  etika  dan  hukum  administrasi  pemilu,  bahkan  DKPP  dalam  beberapa putusannya  seolah  bertindak  sebagai  Peradilan  Administrasi,  karena  memperluas  konsepsi penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini bertentangan secara teoritis maupun yuridis, sebab norma penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) merupakan norma hukum di bidang administrasi pemerintahan dan bukan merupakan wilayah etika. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba menguraikan problematika terhadap kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang Penyelenggara  Pemilu  oleh  DKPP.  Artikel  ini  akan  menggunakan  penelitian  normatif  dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Pemilu harus dibatasi pada wilayah hukum administrasi sehingga menjadi kewenangan Bawaslu maupun PTUN dalam mengadili ada tidaknya pelanggaran administrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi dasar dalam mengadili penyalahgunaan wewenang oleh DKPP harus direvisi.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu.

## Abstract
The provisions on norms prohibiting abuse of authority in the Election Organizer Honorary Council (DKPP)  Regulation  Number  2  of  2017  have  had  implications  for  overlapping  enforcement  of violations of ethics and election administration law, in fact the DKPP in several of its decisions seems to act as an Administrative Court, because it expands the concept of abuse of authority

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.214 https://mhn.bphn.go.id

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
(detournement de pouvoir) which is regulated in Article 17 of the Government Administration Law. This  is  contradictory  both  theoretically  and  juridically,  because  the  norm  of  abuse  of  authority (detournement de pouvoir) is a legal norm in the field of government administration and is not an area of   ethics. Furthermore, this research tries to explain the problems with the authority to adjudicate the abuse of authority of Election Organizers by the DKPP. This article will use normative research with a conceptual approach and a case approach. The results of this research indicate that norms for abuse of authority by Election Organizers must be limited to the area of   administrative law so that it is the authority of Bawaslu and PTUN to adjudicate whether there are administrative violations in the form of abuse of authority. In other words, the provisions of Article 15 letter d of DKPP Regulation Number 2 of 2017 which are the basis for prosecuting abuse of authority by DKPP must be revised.
Keywords : Abuse of Authority, Election Organizer Ethics Council, Election Administrator

## A. Pendahuluan
Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang tersegmentasi dalam berbagai bidang, baik Hukum Pidana maupun hukum Administrasi, memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, sehingga anasir selain hukum, seperti penegakan etika harus dipisahkan dalam wilayah tersendiri. Dengan demikian, penilaian terhadap keputusan dan/ atau tindakan badan maupun pejabat administrasi yang termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) seharusnya hanya dibatasi dalam kerangka hukum administrasi  dan  bukan  dari  perspektif  etika,  sebab  penilaian  terhadap  wewenang  merupakan kajian inti dalam hukum administrasi 1 dan bukan wilayah penegakan etik. Hal ini secara langsung berimplikasi terhadap ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP 2 Tahun 2017) harus direvisi.
Adanya ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 15  huruf  (d)  Peraturan  DKPP  2  Tahun  2017  telah  menjadikan  DKPP  bertindak  seolah  sebagai pengadilan administrasi (Badan Pengawas Pemilu/Peradilan Tata Usaha Negara) dan bukan sebagai penegak etika. Hal demikian dapat terlihat dari pertimbangan hukum Putusan DKPP dalam mengadili perbuatan Penyelenggara Pemilu yang dinilai telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.  Seperti  dalam  Putusan  123-PKE-DKP/X/2020  yang  memberhentikan  Arief  Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
Di  satu  sisi,  postulat  demikian  menggambarkan  bahwa  ruang  etika  dapat  mengabsorpsi wilayah hukum administrasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Bawaslu maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan di lain sisi, kondisi demikian juga merefleksikan ruang abu-abu
1 Philipus M. Hadjon et al ., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , 2 ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
( grey area ) antara penegakan etika dan penegakan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.
Artikel  ini  mencoba  untuk  menjelaskan  mengapa  ketentuan  mengenai  larangan  atau pencegahan penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) dalam Peraturan DKPP 2 Tahun 2017 secara praktis memunculkan permasalahan baik dari sisi yuridis maupun teoritis . Dari sisi yuridis, penyalahgunaan wewenang merupakan norma hukum yang klasifikasinya telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sehingga penggunaan norma tersebut harus selalu dikaitkan dengan tindakan  hukum  dan/atau  tindakan  administrasi  pemerintahan.  Sedangkan,  dari  sisi  teoretis, penyalahgunaan wewenang merupakan norma hukum dalam administrasi pemerintahan. Sebab, penilaian terhadap wewenang merupakan kajian inti dari hukum administrasi. Dengan demikian, artikel ini akan menjelaskan kekeliruan penegakan hukum administrasi yang telah dipraktekkan oleh DKPP melalui Peradilan Etik yang menangani pelanggaran terhadap norma penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, artikel ini juga akan mencoba menjawab lembaga dan/atau badan administrasi mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

## B. Metode Penelitian
Artikel ini akan menggunakan penelitian normatif yaitu suatu metode penulisan yang memiliki sifat preskriptif berupa menentukan suatu norma atau ketentuan hukum yang seharusnya ( ought to be ) 2 . Selain itu, dalam menguraikan pembahasan, artikel ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan DKPP yang juga dihubungkan dengan teori dalam kepustakaan ilmu hukum.

## C. Pembahasan
1. Memahami Konsepsi Penyalahgunaan Wewenang
a. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tinjauan Teoritis
Penyalahgunaan wewenang merupakan frasa yang terdiri dari kata “penyalahgunaan” dan “wewenang”. Kata wewenang sendiri memiliki padanan dalam bahasa Inggris dengan sebutan authority . Dalam Black’s Law, kata authority diartikan sebagai legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to  require  obedience  to  their  orders  lawfully  issued  in  scope  of  their  public  duties. 3
Secara  sederhana  berarti  wewenang  adalah  kekuasaan  hukum  berupa  hak  untuk
2 Jan M. Smits, The Mind and Method of the Legal Academic , (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012) 35-99.
3 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing: 1990) 133.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
memerintah atau bertindak oleh pejabat publik dalam wilayah hukum publik. 4
Secara leksikal, kata penyalahgunaan sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu “salah-guna” dan berbentuk kata benda ( noun ) yang menunjukan suatu proses dan cara. 5 Lebih lanjut, kata penyalahgunaan menurut KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya dengan konotasi negatif atau biasa juga disebut sebagai penyelewengan. 6
Sedangkan kata wewenang berasal dari suku kata “wenang” yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam praktiknya, kata wewenang juga dipadankan dengan  kata  kewenangan  seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, yang memadankan kata wewenang dengan kewenangan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal demikian secara langsung menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kata wewenang dan kewenangan. 7
Dalam beberapa literatur, kata penyalahgunaan wewenang biasa disebut sebagai Detournement de Pouvoir (Prancis), Abuse  of  authority atau Impropoer Propose (Inggris) dan Afwenteling  van  mact (Belanda). 8 Secara umum, berbagai terminologi  tersebut  memberikan  pengertian  bahwa  pejabat  administrasi  tidak diperkenankan untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya selain yang dimaksud oleh pemberi wewenang maupun yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai  dasar  menjalankan  wewenang.  Lebih  lanjut,  adanya  berbagai  terminologi mengenai penyalahgunaan tersebut memberikan indikasi bahwa persoalan mengenai kewenangan/wewenang  pejabat  administrasi  merupakan  hal  yang  istimewa  dalam lalu lintas hukum administrasi, sebab hal ini didasari atas prinsip fundamental geen  bevoegdheid  zonder  verantwoordelijkheid atau there  is  no  authority  without
4 Disiplin F. Manao, Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara , (Bandung, CV Kreasi Sahabat Bersama: 2017) 43-44.
5 Muhammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23, no. 2 (2016): 275–276.
6 https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan
7 Kendati tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kata wewenang dan kewenangan, namun dari aspek administrasi keduanya dapat dibedakan, Ateng Syafrudin misalnya menjelaskan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam beberapa praktiknya, terminologi kewenangan sering dipersamakan dengan wewenang hal ini disebabkan karena wewenang hanya merupakan salah satu onderdeel dari kewenangan, dengan demikian kewenangan diposisikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai salah satu dari berbagai tindakan yang merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Disiplin F Manao, “Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi” (Disertasi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017) 44.
8 M  Reza  Baihaki,  “Identifikasi  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Hukum  Administrasi  dan Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016” (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021) 48.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
responsibility (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). 9
Berdasarkan  akar  sejarahnya,  doktrin  mengenai  larangan  penyalahgunaan wewenang semula lahir dan berkembang di Perancis melalui Dewan Prancis atau peradilan administrasi ( Conseil d’Etat ) kurang lebih sejak dua ratus tahun lalu. Dalam praktiknya  konsepsi detournement de pouvoir dijadikan  dasar  untuk  membatalkan tindakan/keputusan  pejabat  administrasi  yang  menggunakan  wewenangnya  selain yang telah ditentukan. 10
Hal demikian secara langsung menggambarkan keistimewaan hukum Perancis yang menggunakan kombinasi pengadilan dan administrasi pemerintahan, 11 sebab Conseil d’Etat kendati memiliki fungsi mengadili sengketa administratif, namun secara struktural bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Prancis, layaknya Indonesia yang PTUN-nya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) berdasarkan paradigma unity of jurisdiction. 12
Praktik  mengadili  penyalahgunaan  wewenang  pertama  kali  setidaknya  dapat dilihat ketika masa awal kelahiran Conseil d’Etat . Dalam kasus penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi di lingkungan stasiun atau yang lebih dikenal dengan affair lebats. Pengadilan  administrasi  pada  akhirnya  membatalkan  dan  menyatakan  tidak sah segala tindakan pejabat tersebut dalam menertibkan kendaraan, sebab petugas stasiun telah menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan cara memonopoli angkutan kota yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak tertentu. 13
Lebih  lanjut,  konsepsi  penyalahgunaan  wewenang  kemudian  mengalami perkembangan dan perluasan oleh Conseil d’Etat , sebagaimana dikemukakan Yulius bahwa dalam perjalanannya penilaian terhadap detournement de pouvoir mencakup 14 :
9 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 98.
10 V Ramaswami dan V Ramaswamy, “‘ DETOURNEMENT DE POUVOIR’ IN INDIAN LAW,” Journal of the Indian Law Institute 3, no. 1 (1961) 1. 11  Barna Horvath, “Rights of Man,” American Book Review 4, no. 4 (1955): 560,  https://doi. org/10.2307/838073.
12  Umar Dani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya”, Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 405.
13 Kasus ini Berawal dari seorang pejabat administrasi stasiun yang diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban parkir di sekitar stasiun kereta api. Namun, pejabat tersebut memanfaatkan wewenangnya itu untuk memonopoli angkutan kota yang dimiliki oleh salah satu perusahaan swasta. Alhasil, perintah yang dikeluarkan dalam menertibkan kendaraan tersebut dibatalkan oleh Conseil d’Etat , sebab pada faktanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam menertibkan kendaraan dinilai oleh Conseil d’Etat tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ramaswamy, “DETOURNEMENT DE POUVOIR’ IN INDIAN LAW.” 1-2.
14 Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014),” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 365, http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
1) Ketika  tindakan  pejabat  pemerintahan  tersebut  benar- benar diambil tanpa didasari  kepentingan  publik (when  the  administrative  act  is  completely  taken without the public interest in mind).
2) Ketika tindakan pejabat pemerintahan diambil atas dasar kepentingan umum, tetapi diskresi yang dilakukannya itu tidak sesuai tujuan dari peraturan dasarnya ( when the administrative act is taken on the basis of the public interest but the discretion which the administration exercises in doing so was not conferred by law for that purpose).
3) Dalam  kasus  yang  bersifat  prosedural,  pejabat  pemerintahan  bertindak menyimpang  ketika  menerapkan  suatu  norma  dalam  peraturan,  yang prosedurnya sesuai ketentuan yang ada, tetapi tujuannya lain dari apa yang ada dalam peraturan tersebut (in  cases  of  détournement  de  procedure  where the administration, concealing the real content of the act under a false appearance, follows  a  procedure  reserved  by  law  for  other  purposes). (Garis bawah oleh penulis)
Pada masa awal pencetusan gagasan pembentukan peradilan hukum administrasi di Indonesia, beberapa ahli telah menentukan salah satu wewenang peradilan administrasi  berupa  penilaian  terhadap  ada  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang, sebagaimana yang diuraikan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia . Argumentasi mengenai penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang pertama dimulai dari Kranenburg yang menyatakan bahwa suatu ketetapan administrasi negara dapat dibatalkan jika ketetapan tersebut tidak sesuai dengan isi dan tujuan peraturan yang menjadi dasar ketetapan tersebut.
Pendapat  Kranenburg  juga  diamini  oleh  Vegting,  yang  secara  sistematis menyebutkan  bahwa  suatu  ketetapan/tindakan  administrasi  dapat  dibatalkan  jika memenuhi 4 kondisi yaitu 15 :
1) Suatu  administrasi  negara  membuat  ketetapan,  namun  hal  tersebut  tidak memiliki alasan atau dasar hukum (geen oorzaak ) ;
2) Suatu administrasi membuat ketetapan dengan alasan atau dasar hukum yang keliru (valse oorzaak ) ;
3) Suatu ketetapan administrasi negara didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat diterima (ongeoorloofde oorzaak) ;
4) Suatu alat (badan administrasi) negara mengeluarkan ketetapan tetapi alat negara  itu  menggunakan  wewenang  secara  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang
15 Dirk van der Wel, Administratiefrechtelijke nulliteiten (van der Wiel, 1950), 58.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U

## telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan
( détournement de pouvoir) Berbeda dengan Kranenburg maupun Vegting, Vos menjelaskan bahwa ditinjau dari batas kekuasaan formil, detournement de pouvoir bukanlah suatu yang bertentangan dalam tujuan wewenang maupun kepentingan publik, melainkan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menjadi kewenangan pada Hakim biasa (Peradilan Umum) untuk menilai ada tidaknya detournement de pouvoir . Dari berbagai argumentasi tersebut, dalam perjalanannya ternyata argumentasi WF.  Prins  yang  justru  lebih  populer  digunakan  dalam  menentukan  kewenangan mengadili detournement  de  pouvoir. Sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, Prins dalam mendeskripsikan penyalahgunaan wewenang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kondisi bilamana suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang tersebut, sehingga dengan demikian menjadi wewenang peradilan administrasi untuk mengadilinya. 16
Hal  menarik  dari  definisi  Prins  yang  juga  ditegaskan  oleh  Utrecht  adalah kecenderungan membatasi penggunaan terminologi detournement de pouvoir hanya pada wilayah hukum administrasi pemerintahan. 17 Hal  ini  disebabkan  pengertian detournement de pouvoir itu sendiri terlalu luas yang dapat meliputi berbagai macam bentuk atau tindakan administrasi, sehingga jika hendak digunakan dengan barometer keadilan  lazimnya  harus  disesuaikan  dengan  definisi  yang  konkret  dalam  hukum administrasi. 18
b. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tinjauan Yuridis
Konsep larangan penyalahgunaan wewenang dari Perancis sangat berpengaruh terhadap sistem hukum negara-negara jajahannya terdahulu seperti Belanda dan juga negara-negara civil law lainnya seperti Indonesia. Di Belanda sendiri ajaran mengenai larangan penyalahgunaan wewenang tertuang dalam Pasal 8 wet  administratieve
16  Sebagai contoh tindakan penyalahgunaan wewenang menurut W.F. Prins: Seorang Walikota/Bupati membuat kebijakan agar seluruh tempat hiburan yang ada di wilayah tersebut didaftarkan dan pada pendaftaran itu harus dipenuhi berbagai macam persyaratan khusus. Namun oleh Walikota/Bupati syarat-syarat tersebut disusun secara istimewa (diskriminatif) sehingga hanya tempat hiburan tertentu (miliknya atau orang terdekatnya) yang dapat memenuhi persyaratan pendaftaran tersebut. Secara langsung wewenang Walikota/Bupati tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan ketertiban, namun ternyata disalahgunakan untuk mencegah persaingan usaha yang telah berlangsung. Sehingga keputusan mengenai persyaratan pendaftaran tersebut dapat diajukan pembatalan kepada Peradilan Administrasi.
17 Willem Frederik Prins dan R Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Pradnya Paramita, 1978) 138.
18 Ernst Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara , ed. Moh Saleh Djindang (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990) 96.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
rechtspraak overheidsbeschikkingen ( Wet AROB ) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa  dasar  untuk  mengajukan  upaya  hukum  administratif  pada  pengadilan administrasi  adalah  apabila  keputusan  pejabat  administrasi  tersebut  ternyata  telah digunakan  untuk  tujuan  selain  yang  telah  ditentukan  oleh  pemberi  wewenang (berdasarkan atribusi atau delegasi).
Secara struktur norma ketentuan dalam Wet AROB tersebut relatif sama dengan yang  ada  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) 19 yang menyebutkan:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
a) ....;
b) badan atau jabatan TUN pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain  dari  maksud  diberikannya wewenang tersebut;
c) ....;
Kendati demikian, UU PTUN tidak secara implisit menyebutkan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu gejala detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang.  Uniknya,  dalam  praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia,  terminologi penyalahgunaan  wewenang  justru  pertama  kali  lahir  dari  dimensi  hukum  pidana dengan frasa yang relatif berbeda namun secara substantif memiliki pengertian yang sama.
Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b memperkenalkan istilah  menyalahgunakan  kewenangan.  Lebih  lanjut,  dalam  praktiknya  terminologi menyalahgunakan kewenangan disandarkan dengan detournement de pouvoir seperti yang pernah tertuang dalam ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340K/
Pid/1992 yang secara eksplisit menyebutkan “oleh karena rumusan menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan dalam disiplin ilmu hukum pidana, maka dapat dilakukan konsep otonomi hukum ( autonomie van het materiele Strafrecht ) yaitu suatu ajaran yang  menghendaki  pengambilalihan  konsep  pengertian  dari  disiplin  ilmu  hukum lainnya seperti detournement de pouvoir yang ada dalam ilmu hukum administrasi.” 20
Dalam perjalanannya, konsep menyalahgunakan kewenangan yang disandingkan dengan detournement de pouvoir memunculkan problematika yang cukup serius antar bidang hukum administrasi dan hukum pidana. Sebab ketika detournement de pouvoir 19 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ( Jakarta: Sinar Harapan 1991) 168.
20 Indriyanto Seno Adji, “Overheidsbeleid’ dan Asas ‘Materiële Wederrechtelijkheid’ dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Indonesian Journal of International Law 2, no. 3 (n.d.) 588.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
disandingkan dengan norma menyalahgunakan kewenangan yang dalam UU PTPK, secara praktis telah menyebabkan hukum pidana sebagai hukum yang lebih superior dibandingkan hukum administrasi ( all embracing act and all purposing act ). 21
Penggunaan terminologi menyalahgunakan kewenangan dalam menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan/tindakan administrasi melalui instrumen hukum pidana juga telah berdampak pada kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat  administrasi. 22 Alhasil  berbagai  macam  tindak  penyalahgunaan  wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi selalu diarahkan melalui mekanisme hukum pidana  tanpa  mempertimbangkan  berbagai  jenis  wewenang  dan  tindakan  hukum administrasi pemerintahan 23 .
Dalam  upaya  mengakhiri  rezim  tunggal,  khususnya  ketika  menilai  unsur penyalahgunaan wewenang, akhirnya Pemerintah (DPR dan Presiden) menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang dalam Pasal 17 secara explicit verbis menentukan klasifikasi tindakan administrasi yang tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang. 24
Dalam UUAP penyalahgunaan wewenang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu berupa: melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan bertindak sewenang-wenang.  Tindakan  pejabat  administrasi  dapat  dinilai  telah  melampaui wewenang  apabila  telah  melewati  batas  masa  jabatan,  tenggang  waktu,  wilayah yurisdiksi wewenang dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pejabat/badan administrasi dapat dinilai telah mencampuradukkan wewenang apabila keputusan/ tindakan  tersebut  di  luar  cakupan  bidang  atau  materi  wewenang  yang  diberikan dan/atau  bertentangan  dengan  tujuan  wewenang  yang  diberikan.  Adapun  pejabat administrasi dapat dinilai melakukan tindakan sewenang-wenang apabila keputusan/ tindakan badan atau pejabat administrasi dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. 25
Berbagai ketentuan mengenai klasifikasi tersebut bertujuan untuk mengakhiri kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat administrasi pemerintahan akibat penggunaan terminologi tunggal dalam memahami penyalahgunaan wewenang yang hanya ada di
21 Komariah Emong Supardjaja, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)”, (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1994) 250.
22 Budi Suhariyanto, “Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018) 216.
23 M Reza Baihaki, Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Détournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi, Jurnal Konstitusi, 20. No 1 (2023) 101.
24 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016, 123.
25 Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
dalam hukum pidana. 26 Bahkan untuk mempertegas paradigma hukum administrasi dan hukum pidana dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang, Mahkamah Konstitusi  (MK)  dalam  Putusan  Nomor  25/PUU-XIV/2016  telah  menentukan  bahwa penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi berkaitan dengan salah prosedur, salah substansi wewenang, dan kesalahan persyaratan pelaksanaan wewenang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana harus dilihat dari elemen melawan hukum dalam hukum pidana, seperti adanya unsur suap ( bribery), tipuan ( mark up ), maupun paksaan ( dual badrog ). 27
Dengan demikian, terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang di satu sisi memiliki kompleksitas dalam struktur norma baik dalam hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga penggunaan terminologi penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) harus didasari pada barometer yang konkret dan jelas dalam tataran hukum tertulis dan bukan pada standar etik.
2. Praktik Mengadili Aduan Penyalahgunaan Wewenang oleh DKPP
Politik  hukum  pemilu  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), menentukan pembagian penindakan hukum menjadi pelanggaran dan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. 28 Pelanggaran pemilu diartikan sebagai suatu tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu. Sedangkan sengketa sendiri adalah “sengketa yang terjadi  antar  peserta  pemilu  dan  sengketa  peserta  pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang terjadi baik dalam tahapan proses maupun hasil perolehan suara.”
Dalam konteks pelanggaran pemilu, secara normatif kembali dibagi menjadi pelanggaran etik dan pelanggaran administrasi, di mana penanganan pelanggaran etik menjadi domain dari  DKPP,  sedangkan  pelanggaran  administrasi  menjadi  wilayah  penanganan  Bawaslu. Namun demikian, jika menelisik lebih dalam ternyata banyak dari pelanggaran yang secara prinsip merupakan pelanggaran administrasi akan tetapi diadili dalam proses etik. Dengan kata lain, wilayah administrasi telah mengalami absorpsi oleh wilayah etika, sebab melalui Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 terdapat norma hukum tentang larangan
26 Indriyanto Seno Adji, “Ius Constituendum Penyalahgunaan Wewenang - Diskresi : Tindak Pidana Korupsi atau Tindakan Administratif ?,” in Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja - Penguatan Dan Penegakan Hukum Administrasi Yang Berkeadilan Dalam Semangat Peradilan Yang Agung (Court of Excellence) (Hotel Aryaduta, Jakarta: Webinar Nasional Tiga Dasawarsa Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, 2021) 5.
27 M Reza Baihaki, “Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ( Détournement De Pouvoir ) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi,” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023) 118.
28 Khairul Fahmi et al ., “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020) 6.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
penyalahgunaan wewenang yang secara ekstensif digunakan oleh DKPP dalam penilaian pelanggaran etika, sebagaimana dalam putusan DKPP berikut:
Tabel 1. Putusan DKPP Mengadili Penyalahgunaan Wewenang 29 NO Putusan DKPP Jenis Pelanggaran Kode Etik Sanksi 1 174-PKE-DKPP/ VII/2019 Teradu II melakukan perubahan suara ketika proses rekapitulasi hasil pemilihan umum berdasarkan perintah dari Teradu I selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat. Tindakan Teradu dinilai telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

## Pemberhentian Tetap
Teradu I selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat dan Teradu II selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat. 2 286-PKE-DKPP/ IX/2019 Aduan terkait penyalahgunaan kewenangan oleh Para Teradu (Seluruh anggota dan Ketua KPU Kabupaten Maybrat) akibat peralihan suara dari Pengadu kepada calon legislatif lain. Pemberhentian tetap kepada Teradu I s/d Teradu V dari Anggota KPU Kabupaten Maybrat. 3 329-PKE-DKPP/ XII/2019 Dugaan Jual Beli Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 (prinsip profesional Penyelenggara Pemilu termasuk penyalahgunaan wewenang).

## Pemberhentian Tetap
Teradu dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. 4 317-PKE- DKPP/X/2019 Dugaan kesalahan dalam memahami Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sehingga menyebabkan peralihan kursi legislatif Terpilih. Para Teradu dinilai telah terbukti melanggar Pasal 15 huruf d tentang larangan penyalahgunaan wewenang.
Teguran keras terhadap Teradu I s.d. Teradu VI dan pemberhentian tetap Teradu VII dari Anggota KPU. 5 123-PKE- DKPP/X/2020 Teradu dinilai telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang karena mengirimkan surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang pada pokoknya meminta Sdri. Evi Novida Ginting untuk kembali aktif sebagai Komisioner KPU Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Tindakan Teradu dinilai melanggar ketentuan Pasal 15 huruf (d)
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

## Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU
Dari berbagai Putusan DKPP tersebut, terlihat bahwa secara prinsip pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh Teradu (Penyelenggara Pemilu) didasari karena wewenang yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga otoritas penyelesaiannya terhadap pelanggaran
29 Data diolah oleh Penulis dari Repository Putusan DKPP https://dkpp.go.id/putusan/

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
wewenang yang dilakukan harus didasari pada pengujian norma peraturan maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam wilayah hukum administrasi. Namun demikian, dalam tataran praktis ternyata seluruh konsep mengenai penyalahgunaan wewenang yang menjadi  domain  hukum  administrasi  tersebut  justru  telah  mengalami  absorpsi  akibat perluasan terminologi penyalahgunaan wewenang yang didasari pada perspektif etika.

## 3.  Analisis Kewenangan Mengadili Larangan Penyalahgunaan Wewenang
a. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Norma Hukum Administrasi Pemilu
Norma penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 telah menimbulkan permasalahan yang cukup serius berupa ruang abu-abu ( grey area ) dalam pelanggaran hukum kepemiluan di bidang administrasi dan penegakan etika. Lebih lanjut, kondisi demikian tidak terlepas dari pemahaman yang keliru dalam mendudukan persoalan penegakan etika yang seolah sama seperti penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam  diskursus  mengenai  hubungan  etika  dan  hukum,  memang  banyak ditemukan  norma  etika  yang  telah  mengalami  positivisasi  (dituangkan  dalam  suatu ketentuan tertulis) seperti yang telah jamak dikenal dengan kode etik profesi. 30 Namun demikian, secara prinsip, etika dan hukum kendati memiliki hubungan yang erat, bukan berarti keduanya tidak dapat dipisahkan.
Kekeliruan  dalam  memahami  hubungan  etika  dan  hukum  seringkali  dikaitkan dengan ungkapan Earl Warren yang mengemukakan “ law  floats  in  a  sea  of  ethics” sehingga  banyak  berkembang  pandangan  keliru  berupa  ketika  seorang  melanggar hukum  maka  secara  langsung  dirinya  juga  telah  melanggar  etika,  namun  belum tentu sebaliknya. 31 Pandangan demikian, pada praktiknya sering menjadi dalil untuk menegasikan diferensiasi etika dan hukum yang secara dogmatik justru tidak berjalan secara paralel, sebab etika dan hukum memiliki berbagai prinsip yang berbeda dalam penerapan dan penegakannya.
John Austin misalnya membedakan antara hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya ( law proper so called and law improperly so called ). 32 Dalam pandangan  Austin,  hukum  yang  sebenarnya  adalah  perintah  yang  didasari  pada kedaulatan dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, mencakup kehendak ( wish ),
30 Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik,” 1. Diakses Maret 23, 2023, http:/ / www.jimly. com/ makalah/ namafile/ 172/ SEJARAH_ ETIKA_ PROFESI_ DAN_ ETIKA_JABATAN_PUBLIK. pdf.
31 Elsa Rina Maya Toule, “Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia,” Sasi 28, no. 1 (2022) 57.
32 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined (cambridge: Cambridge University Press, 1995).
109

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
komunikasi ( communication ) dan sanksi ( sanction ).  Sedangkan  hukum  yang  tidak sebenarnya (bukan hukum) adalah persepsi subjektif seorang berupa pendapat atau penilaian  bagaimana  seharusnya  seorang  berperilaku,  seperti  norma  etika  maupun kepatutan. 33
Perbedaan antara etika dan hukum ini juga dapat terlihat dari basis sumber etika dan hukum. Dalam etika, sumber penilaian didasarkan pada rasio ( based consequences ) ketika  menilai  suatu  perbuatan  apakah  hal  tersebut  dapat  diterima  atau  tidak ( rationable ). Franz Magnis-Suseno dalam menjelaskan sumber etika mengemukakan bahwa etika bersumber dari keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. 34 Secara sederhana, etika memiliki dua sisi mata uang yaitu berupa kebebasan dan pertanggungjawaban. Tanpa keduanya, maka pembahasan etika juga tidak ada. 35 Hal ini juga yang secara langsung menjadi corak utama perbedaan dalam  menilai  penegakan  etika  dan  hukum,  yang  relatif  berbeda  dimana  sumber penilaian hukum adalah norma tertulis dan tidak membuka ruang kebebasan sebab penegakan  hukum  selalu  identik  dengan  muatan  sanksi  sebagai  konsekuensi  atas pelanggaran perintah ( order ) dalam suatu ketentuan hukum. 36
Berdasarkan  paradigma  pemisahan  antara  etika  dan  hukum  tersebut  maka proses  penegakan  etika  dan  hukum  (administrasi)  dalam  penyelenggaraan  pemilu harus semakin dipertegas dengan cara memisahkan norma-norma hukum dari kode  etik  Penyelenggara  Pemilu.  Lebih  lanjut,  pencantuman  norma  hukum  dalam suatu kode etik tersebut telah berimplikasi terhadap tumpang tindihnya penegakan pelanggaran hukum dan etika. Sebab penilaian terhadap hukum harus didasari pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  bisa  didasari  pada  persepsi subjektif seseorang/lembaga (di luar pengadilan). Begitu juga dalam hal penegakan etika,  penilaian  terhadap  apakah  suatu  perbuatan  telah  melanggar  etik  atau  tidak, harus didasari pada rasio ( based consequences ), bukan pada norma hukum. Dalam konteks norma larangan penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ), Peraturan DKPP telah menyalahi konsep diferensiasi etika dan hukum, sehingga seringkali  terjebak  dalam  membuat  pertimbangan  putusan  etik  ketika  mengadili
33 Atip Latipulhayat, “Khazanah: John Austin,” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2016) 445. 34 Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: PT Gramedia, 1994) 5.
35 Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017) 80.
36 Alif  Fachrul  Rachman,  “Melanjutkan  Proses  Hukum  Kasus  Gratifikasi  Wakil  Ketua  KPK,” Detik.com , last  modified  2022,  https://news.detik.com/kolom/d-6199550/melanjutkan-proses-hukum-kasus- gratifikasi-wakil-ketua-kpk.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Pemilu. Misalnya dalam Putusan  123/PKE-DKPP/X/2020,  DKPP  tidak  dapat  mendefinisikan  penyalahgunaan wewenang dari perspektif etika, sehingga mengintroduksi pengertian penyalahgunaan wewenang berdasarkan hukum administrasi sebagaimana yang tertuang dalam UUAP. Alhasil DKPP bertindak seolah sebagai peradilan administrasi, kendati secara fungsional DKPP bukan merupakan salah satu cabang lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat memutus pelanggaran administrasi.
Relatif  sama  dengan  putusan  sebelumnya,  Putusan  DKPP  nomor  317/PKE- DKPP/X/2019 juga menggunakan dasar hukum Pasal 15 huruf (d) ketika memberhentikan dengan  tidak  hormat  Sdri.  Evi  Novida  Ginting.  Dalam  pertimbangan  putusannya, DKPP selalu menyandingkan kewenangan Teradu dengan prinsip kecermatan yang merupakan salah satu elemen dari AUPB dalam hukum administrasi. Alhasil, putusan DKPP yang lazimnya merupakan putusan etik justru bertransformasi menjadi putusan yang berdimensi hukum.
Untuk  meminimalisir  tumpang  tindih  praktik  mengadili  penyalahgunaan wewenang dalam norma etik tersebut, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara mencoba mengambil ruang dengan memposisikan Putusan DKPP sebagai produk hukum badan/pejabat administrasi, sehingga dimungkinkan adanya upaya hukum terhadap Putusan DKPP. 37 Seperti dalam Putusan 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian tetap anggota KPU berdasarkan Putusan DKPP. Namun demikian, keberadaan PTUN dalam mengadili putusan DKPP tersebut terbatas  hanya  pada  proses  dan  prosedur  pengambilan  putusan,  sehingga  tidak memasuki substansi putusan DKPP, sebab PTUN membatasi dirinya untuk mengadili sengketa etik, walaupun dalam ratio decidendi putusan tersebut memberikan afirmasi bahwa terdapat tumpang tindih proses pelanggaran etika dan hukum administrasi. Berdasarkan  postulat  tersebut  dan  untuk  mengakhiri  tumpang  tindih dalam  mengadili  norma  pelanggaran  etik  dan  administrasi  pemilu,  maka  konsep penyalahgunaan wewenang ( détournement de pouvoir ) harus dibatasi dan kembali digunakan hanya sebagai norma hukum dalam administrasi pemilu, mengingat secara teoritis konsep wewenang adalah kajian inti dalam hukum administrasi, serta
37 M Reza Baihaki dan Muhamad Raziv Barokah, “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN ETIK APARATUR SIPIL NEGARA OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM,” PRODIGY JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 9, no. 1 (2021) 228, https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/ jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-11.pdf.  Dalam  pertimbangan  hukum  Putusan  Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, majelis hakim menggunakan konsep keputusan berantai ( ketting verguning ) yang berarti bahwa ketika Surat Keputusan (SK) Presiden tentang pemberhentian tetap anggota KPU didasari pada Putusan DKPP, maka objek sengketa dapat berupa SK Presiden semata, sehingga SK Presiden diposisikan sebagai Keputusan Deklaratif dan Putusan DKPP diposisikan sebagai Keputusan Konstitutif.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
berdasarkan  ketentuan  normatif,  larangan  penyalahgunaan  wewenang  juga  telah dituangkan secara explicit verbis sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi.
Lebih  lanjut,  pertimbangan  untuk  mempertahankan  norma  penyalahgunaan wewenang sebagai norma hukum administrasi pemilu juga didasari pada paradigma mewujudkan keadilan administratif, sebab kendati pemilu bukan merupakan persoalan adminsitrasi secara konseptual, namun pemilu sebagai hukum yang bersifat publik mengharuskan adanya administrasi yang berkeadilan. 38 Berbeda  dengan  etika  yang secara konseptual hanya menentukan suatu perbuatan patut atau tidak patut.
b.  Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu dan PTUN
Perkembangan  terbaru  dari  Politik  hukum  pemilu,  pasca  diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah adanya penguatan kewenangan Bawaslu, yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan pencegahan dan pengawasan proses Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu terbaru, Bawaslu telah dilekatkan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi, 39 sebab pelanggaran administrasi sebelumnya hanya dipahami sebagai pelanggaran prosedur antara peserta pemilu tanpa menghubungkan dengan Penyelenggara Pemilu yang juga berpotensi dapat melanggar administrasi maupun prosedur dalam tahapan Pemilu. 40
Dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi  pelaksanaan  Pemilu  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilu. Namun demikian, berdasarkan Pasal yang sama dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelanggaran  administrasi  yang  dimaksud  tidak  termasuk  tindak  pidana  pemilu  dan pelanggaran kode etik.
Jika menggunakan pendekatan tekstual, konstruksi Pasal 460 tersebut dapat diartikan di satu sisi pembentuk undang-undang hendak menegaskan cakupan wilayah administrasi pemilu, sebab penyelenggaraan pemilu membutuhkan penegakan hukum administrasi yang berkeadilan. Namun di lain sisi, ketentuan tersebut tidak membatasi
38 Milan Podhrazky, “A Comparative Analysis of The Bodies in Charge of Electoral Supervision, Especially The Judicial Ones (The Czech Case)” (European Commision For Democracy Through Law, 2009) 2.
39 Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022) 18.
40 Dahulu pengertian pelanggaran administrasi hanya diartikan secara sempit yang mencakup tindakan atau perbuatan peserta pemilu, seperti pelanggaran syarat pendidikan atau syarat usia pemilih, pelanggaran pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah 7 tahun, atau larangan berkonvoi lintas daerah. Refly Harun, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016) 2.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
wilayah  administrasi  pemilu  melalui  pengertian  yang  komprehensif,  sebab  batasan mengenai penegakan hukum administrasi disandarkan pada ayat (2) yang menyebutkan pelanggaran administrasi bukan termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.  Alhasil  melalui  pembacaan  yang  tekstual  tersebut  terdapat  pemahaman  yang keliru, berupa paradigma residual rechtspraak 41 yaitu apabila suatu aduan yang sudah diproses  oleh  lembaga  etik  maka  dengan  sendirinya  akan  tereliminasi  dari  proses administrasi, begitu juga dalam proses tindak pidana, jika suatu aduan atau pelanggaran telah ditindak melalui proses pidana maka dengan sendirinya akan tereliminasi dari proses administrasi. Padahal untuk menentukan wilayah hukum administrasi pemilu atau bukan, lazimnya dilihat dari objek pelanggaran/sengketa objectum litis maupun subjek yang berperkara ( subjectum litis ). 42
Pembatasan mengenai wilayah hukum administrasi melalui pembacaan tekstual tersebut harus dihindari karena dinilai menghilangkan esensi dari pengertian pelanggaran administrasi pemilu yang hanya didasari pada kecepatan proses penanganan antara administrasi (melalui Bawaslu), pidana (melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu/Gakkumdu) dan penegakan etika (melalui DKPP). Lebih lanjut, ketika membaca ketentuan Pasal dalam suatu Undang-Undang dibutuhkan seni berpikir yang komprehensif, termasuk dengan menggunakan metode penafsiran hukum, agar suatu teks hukum dapat dipahami secara komprehensif, sebab pada dasarnya bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang bernuansa. 43
Dalam  konteks  mengartikan  wilayah  administrasi  serta objectum  litis dalam pelanggaran administrasi pemilu, dapat digunakan penafsiran sistematis ( systematische interpretatie ) yaitu suatu penafsiran yang bertujuan untuk mengartikan suatu bunyi teks melalui hubungan norma satu dengan lainnya. 44 Sederhananya, Pasal 460 ayat (1) tersebut harus dihubungkan Pasal-pasal lainnya yang terkait, termasuk juga dengan pengertian-pengertian dalam norma hukum yang lebih general dalam Undang-Undang
41 Paradigma residual rechtspraak adalah pemahaman yang berarti jika suatu objek sengketa tidak bisa diselesaikan dalam badan peradilan tertentu maka hal tersebut baru dapat diadili pada peradilan yang tersisa ( residual ). Dengan demikian, jika sengketa atau aduan tersebut telah ditangani dan periksa oleh badan peradilan khusus maka peradilan yang umum ( residual ) tersebut telah kehilangan wewenangnya untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus.  Valencia  Prasetyo  Ningrum  dan  Yuliya  Safitri,  “Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court” 2, no. 08 (2022) 1360.
42  Aju Putrijanti dan Lapon Leonard, “Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (April 23, 2019) 111.
43 Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013) 189.
44  Muhammad Adiguna Bimasakti, “Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 1 (2022) 64.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U

## Administrasi Pemerintahan.
UU  Pemilu  tidak  menentukan  definisi  mengenai  pelanggaran  administrasi pemilu, melainkan hanya menyebutkan wilayah cakupan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dalam Pasal 460 UU Pemilu serta kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu, penting  untuk  mendefinisikan  terlebih  dahulu  pengertian  pelanggaran  administrasi pemilu itu sendiri.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU AP, disebutkan bahwa administrasi pemerintahan merupakan  tata  laksana  dalam  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  oleh badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan.  Pengertian  tersebut  merupakan  induk dalam memahami administrasi pemilu yang merupakan spesies dari genus hukum administrasi.  Dengan  demikian,  jika  norma  general  tersebut  disandingkan  dengan konteks yang bersifat specialis seperti Pemilu, maka pengertian mengenai administrasi pemilu dapat diartikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat Penyelenggara Pemilu.
Pengertian tersebut relatif lebih sempit, sebab hanya melihat dari satu aspek yaitu  Penyelenggara  Pemilu,  tanpa  mengikutsertakan  tindakan  atau  perbuatan  dari peserta pemilu sebagai subjek dalam administrasi pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu (Perbawaslu 8 Tahun 2018) yang  dalam mengartikan pelanggaran administrasi pemilu mencakup juga tindakan dan/atau perbuatan peserta pemilu,  di  samping  tindakan  Penyelenggara  Pemilu.  Namun  demikian  hal  ini  dapat dipahami, sebab Bawaslu disamping memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi ( quasi  judicial )  pemilu,  juga  memiliki  kewenangan  untuk menindaklanjuti  laporan  ( prosecutor ) pelanggaran administrasi peserta pemilu. Dengan demikian, pengertian tersebut tetap memiliki relevansi dalam menilai tindakan Penyelenggara Pemilu, sebab hal ini akan berhubungan dengan konsep wewenang yang menjadi dasar pembeda antara peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang merupakan badan administrasi pemerintahan.
Selanjutnya  untuk  menentukan  pengertian  administrasi  pemilu,  penulis  akan menggunakan klasifikasi berdasarkan subjek dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 tersebut. Dalam  Pasal  19  Perbawaslu  tersebut  menentukan  bahwa  objek  dari  pelanggaran administrasi  berupa  “perbuatan  atau  tindakan  yang  melanggar  tata  cara,  prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu.”  Oleh  karena  objek  tersebut  tidak  didasari  pada klasifikasi  subjek  (peserta  pemilu  atau  Penyelenggara  Pemilu)  maka adresat norma

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
tersebut  dapat  mencakup  perbuatan  atau  tindakan  pada  dua  subjek  yaitu  peserta pemilu/tim kampanye dan Penyelenggara Pemilu.
Peserta pemilu/tim kampanye tersebut merupakan subjek hukum yang terikat dalam proses administrasi pemilu, sehingga jika terdapat perbuatan/tindakan dalam pelanggaran  administrasi  pemilu,  maka  penanganan  terhadap  tindakan  maupun perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu akan diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, tanpa menilai tindakan dan/atau perbuatan tersebut dari konsep wewenang, sebab mereka dinilai tidak  memiliki  wewenang  ( legal  standing) karena  bukan  merupakan  badan/pejabat administrasi. Namun berbeda halnya, jika subjek terlapor adalah peserta pemilu yang merupakan subjek dalam lalu lintas administrasi seperti badan/pejabat administrasi layaknya KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan/atau Kota, maka penilaian terhadap berbagai tindakan maupun perbuatan tersebut harus didasari pada wewenang yang dimilikinya,  baik  secara  atribusi,  delegasi,  maupun  mandat,  serta  harus  dilihat  juga berdasarkan jenis wewenang yang terikat maupun diskresi.
Dalam  konteks  pengujian  perbuatan  maupun  tindakan  (badan  dan/atau pejabat)  Penyelenggara  Pemilu,  secara  normatif  dan  teoritis  akan  selalu  berkaitan dengan wewenang. Sebab jika disandingkan dengan ketentuan yang ada dalam UUAP, maka kesalahan tata cara dan prosedur merupakan dasar dalam membatalkan atau menyatakan  tidak  sah  suatu  keputusan/tindakan  pejabat  dan/atau  badan  akibat melampaui batas waktu, wilayah, dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, sebagaimana konsep melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang yang merupakan spesies dari genus penyalahgunaan wewenang yang ada

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
dalam Pasal 18 dan 19 UUAP.
Begitu  juga  dalam  konteks  Putusan,  jika  terlapor  merupakan  Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu akan memuat amar yang berisi memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Relatif sama dengan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang  tertuang  dalam  Pasal  20  UUAP,  yang  jika  terdapat  tindakan  penyalahgunaan wewenang yang digolongkan sebagai kesalahan administrasi (tanpa kerugian negara) maka pihak pemeriksa (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) akan memerintahkan untuk melakukan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan konstruksi Pasal 460 UU Pemilu Jo Pasal 18 UU AP Jo Pasal 1,
Pasal 19, dan Pasal 55 Perbawaslu 8 Tahun 2018, maka ditemukan pengertian bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan/ atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota) berupa tindakan maupun perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu adalah merupakan salah satu gejala dari penggunaan wewenang tidak semestinya, yang juga secara normatif termasuk sebagai serpihan dari konsep penyalahgunaan  wewenang,  sehingga  harus  ditindak  oleh  Bawaslu  sebagai quasi judicial di bidang administrasi pemilu. Lebih lanjut, terhadap Putusan Bawaslu tersebut dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya berupa pengajuan Gugatan ke PTUN.

## D. Penutup
Ketentuan norma penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 telah mengabsorpsi konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi  pemilu.  Dari  sisi  teoretis  konsepsi  penyalahgunaan  wewenang  lazimnya  hanya dibatasi pada perspektif tindakan hukum/tindakan faktual administrasi Pemerintahan, sehingga tidak menjadi objek kajian dalam penilaian/peradilan etik. Sedangkan dari aspek yuridis ketentuan Pasal 15 huruf (d) secara normatif bertentangan dengan Pasal 21 UU AP yang menyatakan bahwa Pengadilan  (Administrasi)  berwenang  dalam  mengadili  ada  tidaknya  unsur  penyalahgunaan wewenang, sehingga secara sistematis penilaian  terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi domain Peradilan TUN atau Bawaslu yang merupakan quasi peradilan di bidang administrasi Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 460 UU Pemilu. Lebih lanjut, penilaian terhadap tindakan maupun perbuatan Penyelenggara Pemilu yang dinilai melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak dapat didasari pada ukuran etika, sebab wewenang merupakan objek kajian inti dalam hukum administrasi negara. Dengan kata lain, Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tersebut harus dihapus.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Austin,  John. Austin:  the  province  of  jurisprudence  determined . cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Biro Advokasi Hukum dan Sengketa Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran  Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
Hadjon,  Philipus  M.,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  G.H.  Addink,  dan  J.B.J.M  Ten  Berge. Hukum Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi .  2  ed.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2011.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Harapan , 1991.
Manao, Disiplin F. Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara , Bandung: CV Kreasi Sahabat, 2017.
Marzuki,  Suparman.  Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
Prins, Willem Frederik, dan R Kosim Adisapoetra. Pengantar  Ilmu  Hukum  Administrasi Negara . Pradnya Paramita, 1978.
Suseno, Franz Magnis. Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. PT Gramedia, 1994
Smits, Jan M, The Mind and Method of the Legal Academic , Chelteham, UK: Edward Elgar, 2012.
Tjandra, W. Riawan, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Utrecht, Ernst. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara .  Diedit  oleh  Moh  Saleh  Djindang. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990.
Van der Wel, Dirk. Administratiefrechtelijke nulliteiten . van der Wiel, 1950.
B. Makalah/Artikel/ Prosiding /Hasil Penelitian
Adji,  Indriyanto  Seno.  “Ius  Constituendum  Penyalahgunaan  Wewenang  -  Diskresi : Tindak  Pidana  Korupsi  atau  Tindakan  Administratif ?”  In Kontrol  Yudisial  Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja  -  Penguatan  Dan  Penegakan  Hukum  Administrasi  Yang  Berkeadilan  Dalam Semangat Peradilan Yang Agung (Court of Excellence) , 1–25. Hotel Aryaduta, Jakarta: Webinar Nasional Tiga Dasawarsa Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, 2021.
———.  “‘Overheidsbeleid’  dan  Asas  ‘Materiële  Wederrechtelijkheid’  dalam  Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Indonesian Journal of International Law 2, no. 3 (n.d.): 563–608.
Asshiddiqie, Jimly. “Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik.” Diakses Maret 23, 2023. http:/ /www.jimly. com/ makalah/ namafile/ 172/ Sejarah_ Etika_ Profesi_ Dan_ Etika_ Jabatan_Publik.pdf., .

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
Baihaki, M Reza. “Identifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan  Hukum  Pidana  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  25/PUU-XIV/2016.” Universitas Indonesia, 2021.
———. “Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ( Détournement De Pouvoir ) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi.” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 1–24.
Baihaki,  M  Reza,  dan  Muhamad  Raziv  Barokah.  “Tinjauan  Yuridis  Penjatuhan  Sanksi Pelanggaran  Etik  Aparatur  Sipil  Negara  Oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan Umum.” Prodigy Jurnal Perundang-Undangan 9, no. 1 (2021): 2009–232. https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-11. pdf.
Bimasakti,  Muhammad  Adiguna.  “Penjelasan  Hukum  (Restatement)  Konsep  Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 1 (2022): 64.
Biro Advokasi Hukum dan Sengketa Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran  Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity  of  Jurisdiction  Atau  Duality  of  Jurisdiction?  Sebuah  Studi  Tentang  Struktur Dan  Karakteristiknya  /  Understanding  Administrative  Court  in  Indonesia:  Unity  of Jurisdiction or Duality.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 405.
Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah. “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra.” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 1–26.
Hadjon,  Philipus  M.,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  G.H.  Addink,  dan  J.B.J.M  Ten  Berge. Hukum Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi .  2  ed.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2011.
Harun, Refly. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 1.
Horvath, Barna. “Rights of Man.” American Book Review 4, no. 4 (1955): 539–573. https:// watermark.silverchair.com/ajcl0539.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7 Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAt8wggLbBgkqhkiG9w0BBwagggLMMIICyAIBADCCAsEGC SqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMLUVPuB4wXphgvBdcAgEQgIICkpxirUKu XS-oVIAAVecP1oEMuQl6SY0c5FvgAhK4cFEEcj.
Latipulhayat, Atip. “Khazanah: John Austin.” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2016): 436–447.
Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 189.
Manao, Disiplin  F. “Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.” Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U
Ningrum, Valencia Prasetyo, dan Yuliya Safitri. “Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court” 2, no. 08 (2022): 1357–1367.
Podhrazky, Milan. “A Comparative Analysis of The Bodies in Charge of Electoral Supervision, Especially The Judicial Ones (The Czech Case).” 1–11. European Commision For Democracy Through Law, 2009.
Putrijanti,  Aju,  dan  Lapon  Leonard.  “Kompetensi  Peratun  Untuk  Memeriksa  Unsur Penyalahgunaan Wewenang.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (April 23, 2019): 108–127.
Rahman, Alif Fachrul. “Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK.” Detik. com .  Last  modified  2022.  https://news.detik.com/kolom/d-6199550/melanjutkan- proses-hukum-kasus-gratifikasi-wakil-ketua-kpk.
Ramaswami,  V,  dan  V  Ramaswamy.  “‘  DETOURNEMENT  DE  POUVOIR’  IN  INDIAN  LAW.” Journal of the Indian Law Institute 3, no. 1 (1961): 1–14.
Sahlan, Muhammad. “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23, no. 2 (2016): 271–293.
Suhariyanto, Budi. “Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 213–236.
Supardjaja.  “Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiil  Dalam  Pidana  Indonesia  (studi  kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi).” Disertasi, Fakultas Universitas Padjadjaran, 1994.
Toule, Elsa Rina Maya. “Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia.” Sasi 28, no. 1 (2022): 56–67.
Yulius. “Kata kunci: Makna, Kewenangan, Penegakan Hukum.” Jurnal Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 361–384.
C. Internet
Rachman, Alif Fachrul. “Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK.” Detik. com .  Last  modified  2022.  https://news.detik.com/kolom/d6199550/melanjutkan- proses-hukum-kasus-gratifikasi-wakil-ketua -kpk.
https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan

## K E W E N A N G A N   D E WA N   K E H O R M ATA N   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L I H A N   U M U M M E N G A D I L I   P E N YA L A H G U N A A N  W E W E N A N G   P E N Y E L E N G G A R A   P E M I L U

## BIODATA PENULIS
M Reza Baihaki, S.H., M.H. : Kelahiran Biak, 04 Februari 1994, merupakan lulusan Pondok Modern  Darussalam  Gontor  (SMP  dan  SMA)  yang  kemudian  melanjutkan  pendidikannya  di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Strata 1) dan Universitas Indonesia (Strata 2) dengan konsentrasi studi Ilmu Hukum (Kenegaraan) Administrasi Pemerintahan. Saat ini, Baihaki merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Mahkamah Agung yang bertugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
Alif Fachrul Rachman, S.H. : Menyelesaikan Studi S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan pengalamannya sebagai mahasiswa, tercatat berhasil meraih beberapa juara dalam kompetisi bidang hukum, seperti Juara 2 lomba Debat Hukum pekan hukum UIN Jakarta (2019), Semifinalis Pancasila Debate Competition (2019), Peserta Lomba Debat Hukum Padjadjaran Law Fair (2020), Semifinalis Lomba Debat Hukum Diponegoro Law Fair (2020), dan Juara 1 Lomba Debat Hukum tingkat nasional INTEGRITY Scholarship (2021). Di samping itu, yang bersangkutan juga aktif menulis di berbagai media nasional. Memulai karir sebagai peneliti muda  pada  Pusat  Studi  Konstitusi  dan  Legislasi  Nasional  (Poskolegnas)  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta dalam program KKN mahasiswa (2021). Kini, Alif adalah Associate at Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm . Sejak bergabung bersama INTEGRITY Law Firm (2022 - sekarang), yang bersangkutan aktif terlibat dalam berbagai penanganan kasus hukum (litigasi), seperti gugatan TUN dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah di PTUN, Uji Materiil maupun Formil di MA dan MK, dan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri, serta pelbagai masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana.