## PERANAN OPINION LEADER DALAM KELOMPOK NELAYAN PESISIR
Titien Yusnita 1) , Sarwiti S Agung 2) , Amiruddin Saleh 3)
1) Mahasiswa Program studi S3 KMP IPB
2) Staf Pengajar Program Pascasarjana Prodi KMP IPB
3) Staf Pengajar Program Pascasarjana Prodi KMP IPB

## ABSTRACT
Fishing community is a part of Indonesian people which survives by managing fishery resources. As a society living in an offshore area, fishing community has unique social characteristics which differentiates it from land community. This  study  aimed  to  see  the  cause  of  poverty  and    livelihood  strategy  of  poor  household  as  well  as  to  design  the community  based-sustainable  livelihood  strategy.  The  literature  study  shows  that  prosperous  coastal  fishermen existed  among poor  coastal  fishermen.  They differed  in  social and  economic  condition.  It  happened  because of the role  of  a  coastal  fishermen  group  which  was  capable  of  managing  the  fund  got  from  government  or  another institutions.  In  this  case  the  role  of  group  leader  as  the  opinion  leader  was  very  significant  that  established  an effective communication.
Keywords : coastal fisherman group, opinion leader

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai  suatu  kesatuan  sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang  di  wilayah  pesisir  atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat  nelayan  merupakan  bagian dari konstruksi sosial tersebut meskipun disadari  bahwa  tidak  semua  desa-desa di  kawasan  pesisir  memiliki  penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan.  Walaupun  demikian,  di  desa- desa  pesisir  yang  sebagian  besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan. Kebudayaan nelayan  berpengaruh  besar  terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat  pesisir  secara  keseluruhan (Ginkel, 2007). Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya
perairan merupakan kelompok- kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan. Masyarakat  nelayan  merupakan salah  satu  bagian  masyarakat  Indonesia yang  hidup  dengan  mengelola  potensi
sumberdaya perikanan. Sebagai masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik  sosial  tersendiri  yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal  di  wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur
masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki  etos  kerja  yang  tinggi, solidaritas  sosial  yang  kuat  terbuka terhadap  perubahan,  dan  memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam. Sekalipun demikian masalah kemiskinan  masih  mendera  sebagian warga masyarakat pesisir sehingga fakta sosial ini terkesan ironi ditengah-tengah hasil  kekayaan  sumberdaya  pesisir  dan lautan yang melimpah ruah.
Kesulitan  melepaskan  diri  dari belenggu  kemiskinan  karena  didera keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan  teknologi,  serta  pasar  dan modal.  Kebijakan  dan  implementasi program-program  pembangunan  untuk masyarakat  di  kawasan  pesisir  hingga saat  ini  masih  belum  optimal  dalam memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka.
Hal ini disebabkan oleh porsi kebijakan pembangunan  bidang  sosial,  ekonomi ,dan  budaya  pada  masyarakat  nelayan cukup kompleks.
Seperti diketahui kebudayaan suatu masyarakat yang faktornya sangat ditentukan  oleh  lingkungan  fisik  dan sosial  budaya  memberikan  bentuk tentang  apa  dan  bagaimana  kehidupan yang  memuaskan.  Para  nelayan  pesisir secara turun temurun berada di lingkungan  pesisir  dengan  kehidupan sosial  budaya  yang  khas.  Kekayaan alam  yang terkandung  dalam laut serta program-program  bantuan  pemerintah belum  mengubah  kehidupan  nelayan yang didera kemiskinan. Oleh sebab itu, makalah  ini  bertujuan  untuk  mencari celah  solusi  bagaimana  pengentasan kemiskinan  pada  masyarakat  nelayan pesisir dengan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu.

## Penelitian Terdahulu
Sebagai  sebuah entitas  sosial , masyarakat  nelayan  memiliki  sistem budaya  yang  tersendiri  dan  berbeda dengan  masyarakat  lain  yang  hidup  di daerah pegunungan, lembah atau dataran  rendah  maupun  perkotaan dimana terdapat beberapa aspek antropologis  yang  dipandang  penting sebagai pembangun identitas kebudayaan masyarakat nelayan, seperti sistem gender, relasi  patron-klien, pola- pola eksploitasi sumber daya perikanan, dan  kepemimpinan  sosial  (Kusnadi, 2004).  Kemiskinan  nelayan  pesisir (Fargomeli,  2004)  bahwa  meskipun berbagai  upaya  telah  dilakukan  namun umumnya  taraf  hidup  nelayan  pesisir berupa  peningkatan  kesejahteraan  yang diharapkan masih sulit terwujud. Hal ini disebabkan    kesulitan  yang  dialami nelayan  pesisir  untuk  memperoleh modal  usaha  dari  pemerintah  sehingga pola  hidup  mereka  sangat  tergantung pada  pola  interaksi  patron-klien  antara nelayan  dengan  para  tengkulak  selaku
pemilik  modal  dan  aset  perikanan (Nugroho et al. , 2011) juga menyatakan kemiskinan  masyarakat  pesisir  berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur  kewirausahaan  yang  rendah. Keterbatasan akses permodalan membuat  nelayan  terjerat  oleh  para tengkulak, atau punggawa , yang kenyataannya  tidak  banyak  menolong untuk  meningkatkan  kesejahteraannya malah  cenderung  menjeratnya  dalam lilitan  utang  yang  tidak  pernah  dapat dilunasi sedangkan kultur kewirausahaannya masih bercorak manajemen  keluarga  dengan  orientasi sekedar  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari ( subsistence ). Nelayan memiliki  tipologi  modal  sosial  terikat yang  perlu  kebijakan  dalam  rangka meningkatkan modal sosial di masyarakat  nelayan  itu  sendiri  (Pontoh,
2010). Kebijakan yang dimaksud adalah perbaikan  struktur  sosial  yang  terkait dengan  kehidupan  ekonomi  masyarakat nelayan. Melalui kebijakan ini diharapkan  hubungan  antar  anggota dalam  satu  kelompok  terfokus  pada masalah  ekonomis    sehingga  hubungan antar  kelompok  akan  terjalin  kuat. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat  nelayan  yang  paling  sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat Madura  adalah  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh pangamba ’  (Saidi, 2014). Pangamba’ terdiri atas pangamba’ perseorangan
dan
pangamba’ kelompok. Pangamba’
perseorangan adalah model
pemberdayaan  ekonomi  yang  paling sesuai  dengan  masyarakat  nelayan.
Dalam melakukan pemberdayaan, pangamba’ tidak  merencanakan  secara sistematis  tetapi  berjalan  apa  adanya. Pangamba’ perseorangan  memberikan sejumlah  kompensasi  kepada  nelayan penggarap  yang menjadi mitra kerjanya yang  oleh  sebagian  keluarga  nelayan dijadikan modal dalam membuka usaha. Dari beberapa kasus  yang ada, keluarga
nelayan  yang  membuka  modal  usaha dari  uang  kompensasi pangamba’
perseorangan  mampu  meningkatkan ekonomi keluarga. Sementara pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah  melalui  berbagai  macam program pemberdayaan belum
mencerminkan  hasil  untuk  penguatan ekonomi  masyarakat  nelayan.  Bantuan pemerintah yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada nelayan  pesisir  pun  tidak  efektif  untuk meningkatkan  taraf  hidup  nelayan penerima bantuan. Hasil program pemberdayaan selama ini hanya dirasakan sesaat ketika bantuan diberikan karena ketidakjelasan
program  maka  bantuan  finansial  yang seharusnya digunakan untuk pengembangan  usaha  dalam  jangka panjang pada akhirnya hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari- hari (Sartika, 2011). Hal ini terjadi pada program  pemberdayaan  bantuan  usaha perikanan  dan  dana  bergulir.  Secara nyata  belum  terasa  dampak  signifikan yang dapat  meningkatkan kesejahteraan nelayan  di  Kecamatan  Pangandaran dalam  jangka  panjang.  Perlu  dicari alternatif  kebijakan  yang  benar-benar terkonsep dan diduga dapat meningkatkan  kesejahteraan  nelayan dalam  jangka  panjang  sehingga  akar kemiskinan  bisa  segera  diberantas dengan  tuntas.  Dalam  menghadapi kesulitan hidup, para nelayan melakukan diversifikasi pekerjaan seperti  pola  nafkah  ganda.  Rendahnya akses  terhadap  modal  terutama  modal finansial merupakan penyebab kemiskinan  (Widodo,  2011).  Akses yang  terbatas  terhadap  modal  finansial menyebabkan  nelayan  tidak  mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern. Kondisi  ini  semakin  diperparah  dengan adanya  konflik  perebutan  sumber  daya dengan  nelayan  dari  daerah  lain. Strategi  nafkah  yang  dilakukan  oleh
rumah  tangga  nelayan  miskin  terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga, dan  migrasi.  Sedangkan  strategi  sosial dilakukan  dengan  memanfaatkan  ikatan kekerabatan yang ada. Lembaga kesejahteraan tradisional juga mempunyai  peran  yang  penting  bagi rumah  tangga  miskin  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Modal  sosial mempunyai  peran  yang  cukup  penting dalam  strategi  nafkah  rumah  tangga miskin  dan  dapat  menjadi  salah  satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah
berkelanjutan.  Pendekatan  yang  paling sesuai  dengan  kondisi  masyarakat nelayan adalah model pendekatan dialogis (Kamuli, 2012). Selain pendekatan  dialogis,  pemerintah  harus membantu nelayan pesisir untuk meningkatkan  kemampuan  individu. Nelayan  harus  memiliki  kemampuan dalam  manajemen  bantuan  langsung (berupa bantuan fisik, teknis, dan uang) (Razali, 2004). Persoalan lainnya adalah bagaimana  menumbuhkan  organisasi- organisasi  desa  yang  baik,  produktif ,dan  mampu  bersaing,  sehingga  dapat bernegosiasi dan tawar menawar dengan pemerintah maupun agen-agen pembangunan  untuk  meningkatkan  rasa saling  percaya  pada  kelompok  atau komunitas    yang  berakar  pada  norma sosial,  adat  istiadat,  dan  etika  sosial yang  dimiliki  setiap  kelompok  atau komunitas secara bersama-sama. Kemampuan  manajerial  nelayan  pesisir terlihat  dari  rendahnya  pengembalian dana pinjaman seperti yang diungkapkan  dalam  penelitian  Asmara (2007)  menyatakan  faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap besarnya tunggakan KMP adalah variabel jumlah pinjaman dan tingkat pendidikan. Peran LEPP-M3  dalam  memperluas  akses pasar  relatif  belum  terlalu  dirasakan
oleh  KMP.  Organisasi  sosial  dan ekonomi dapat bermanfaat dalam peningkatan  taraf  hidup  dan  kualitas hidup  masyarakat  di  desa  (Wasak, 2012).  Organisasi  sosial  yang  ada  di desa  ini  adalah  organisasi  rukun  duka, perkumpulan muda-mudi, ibu-ibu Majelis  Taklim,  gotongroyong  pada acara  pernikahan,  dan  Komite  Sekolah. Organisasi  sosial  ‘Rukun  Duka’  telah lama  terbentuk  secara  turun  temurun dan  sampai  saat  ini  tetap  bertahan  dan berjalan  dengan  baik.  Organisasi  ini diatur  secara  resmi  oleh  pemerintah desa  dimana  setiap  anggota  diwajibkan membayar uang Rp 3.000 serta membawa  beras  satu  liter  ketika  ada salah  satu  anggota  yang  meninggal dunia.  Semua  warga  desa  ini  yang sudah menikah otomatis menjadi anggota  organisasi  sosial  rukun  duka ini.  Adapun  komunikasi  pembangunan turut  berperan  dalam  pemberdayaan masyarakat  nelayan pesisir seperti  yang dikemukakan Amanah (2010)
menyatakan  peran  penting  komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan  yang  terjadi  antara  kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin  dicapai  melalui  proses-proses komunikasi  yang  partisipatif,  dialogis, dan  memotivasi.  Kesuksesan  nelayan dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui  kelompok  nelayan  berpadu dengan kearifan lokal di daerah (Harini, 2012).  Faktor  ekonomi,  prestise,  dan keinginan  untuk  melihat  dunia  luar merupakan  dasar  keputusan  menjadi nelayan longlenan (Harini,  2012). Jaringan sosial  yang digunakan nelayan longlenan adalah dengan berbagi informasi dan keberadaan broker. Dampak  adanya  nelayan longlenan adalah perubahan ekonomi,
penghargaan  sosial  yang  lebih  tinggi terhadap  profesi longlenan ,  perubahan gaya  hidup,  perubahan  relasi  dan  nilai
dalam keluarga, serta tranformasi profesi.

## PEMBAHASAN
Dari  literasi  jurnal  diatas  maka terdapat sejumlah faktor yang merupakan ciri khas masyarakat nelayan pesisir dalam kehidupan sehari- hari.
Terdapat empat ciri-ciri lingkungan  sosial  budaya  nelayan pesisir, yaitu (Kusnadi, 2004): 1. Sistem gender Dalam masyarakat nelayan implementasi  dari  sistem  gender adalah  pembagian  tugas  dan  beban kerja  antara  laki-laki  dan  perempuan atau  dalam  rumah  tangga  nelayan pesisir tugas yang berbeda dibebankan  pada  suami  dan  istri. Adapun  dari  hasil  penelitian,  tugas nelayan  laki-laki    atau  suami  pada “ranah  laut”  sedangkan  perempuan atau  istri  pada  “ranah  daratan”. Pekerjaan-pekerjaan  di  laut,  seperti melakukan  kegiatan  penangkapan, menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan kemampuan fisik yang  kuat,  kecepatan  bertindak,  dan berisiko  tinggi.  Dengan  kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan menangani  pekerjaan-pekerjaan  di darat,  seperti  mengurus  tanggung jawab domestik, serta aktivitas sosial-budaya dan ekonomi. Keterlibatan perempuan nelayan dalam mencari nafkah tidak diimbangi  dengan  kemampuan  dan ketrampilan  yang  dimiliki  sehingga perlu  adanya  pemberdayaan  untuk masyarakat  nelayan  terutama  untuk perempuan  nelayan  agar  mereka dapat  meningkatkan  kualitas  hidup mereka (Masitho et al ., 2013). Kaum perempuan  memiliki  cukup  banyak waktu  untuk  menyelesaikan  tangung jawab pekerjaan tersebut. Diversifikasi pekerjaan yang
dilakukan  oleh  masyarakat  nelayan sebagai  salah  satu  strategi  untuk mempertahankan kelangsungan hidup  (Haryono,  2005).  Oleh  sebab itu, sebagian besar aktivitas perekonomian  di  kawasan  pesisir melibatkan  kaum  perempuan  dan sistem pembagian kerja tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai “penguasa aktivitas ekonomi pesisir”. Dampak dari sistem pembagian  kerja  ini  adalah  kaum perempuan mendominasi dalam urusan  ekonomi  bahkan  perempuan menjadi pengambil keputusan penting dalam rumah tangga.
2. Relasi Patron – Klien Pada  umumnya,  relasi  patron-klien terjadi  secara  intensif  pada  suatu masyarakat yang menghadapi persoalan  sosial  dan  kelangkaan sumber daya ekonomi yang
kompleks.  Biasanya  tidak  ada  ikatan kerjasama secara resmi antara patron dan  klien  tersebut  tapi  keduanya memiliki  kepentingan  yang  sama. Peran  patron  biasanya  dimainkan oleh  pemilik  modal  besar  yang dikenal dengan sebutan juragan, bos, atau  tauke  seperti  nelayan  pemilik kapal, agen pengumpul ikan, pemilik modal  besar  yang  dengan  mudah dapat  memberikan  bantuan  pada nelayan dan keluarganya tanpa syarat dan jaminan apapun sehingga kerjasama  ini  menjadi  langgeng. Peranan  klien  tentu  saja  dimainkan oleh  nelayan  buruh  yang  tidak memiliki  modal  atau  akses  modal untuk menjalankan kegiatan melaut. Keadaan ekonomi yang buruk sehingga para nelayan buruh seringkali  terpaksa  meminjam  uang dan  barang-barang  kebutuhan  hidup sehari-hari  dari  para  juragan  atau tauke  dengan  konsekuensinya  para nelayan  buruh  tersebut  menjadi terikat dengan juragan atau pedagang.  Hubungan  patron-klien
tidak  hanya  sebatas  hubungan  bisnis semata  tetapi  hubungan  terjalin hingga  menyentuh  masalah  pribadi rumah tangga nelayan seperti: memberi  pinjaman  untuk  pernikahan anak,  membantu  melunasi  hutang- hutang terdahulu, membayar kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya.  Hubungan  ini  kemudian melahirkan  ‘hutang  budi’  pada nelayan selaku klien sehingga menimbulkan keterikatan berupa keharusan  menjual  produk  hasil tangkapan  kepada  patron  (juragan atau  tauke).  Tentu  saja  bentuk kerjasama  diatas  membuat  nasib nelayan buruh sangat mudah didominasi  dan  dieksploitasi  oleh patron.  Hal  ini  berdampak  pada peningkatan ekonomi keluarga nelayan buruh
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam  konteks  hubungan  eksploitasi sumber  daya  perikanan,  masyarakat nelayan  kita  memerankan  empat perilaku sebagai berikut: (1)
mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya;
(2)
mengeksploitasi sumber daya perikanan,  disertai  dengan  merusak ekosistem  pesisir  dan  laut,  seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut;  (3)  mengeksploitasi  sumber daya  perikanan  dengan  cara-cara yang  merusak  ( destructive  fishing ), seperti  kelompok  nelayan  yang melakukan pemboman ikan, melarutkan  potasium  sianida,  dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti trawl atau minitrawl ;  serta  (4)  mengeksploitasi sumber  daya  perikanan  dipadukan dengan  tindakan  konservasi,  seperti nelayan-nelayan  yang  melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu
karang, hutan bakau, dan
mengoperasikan  jaring  yang  ramah lingkungan. Perilaku eksploitatif diatas  berimplikasi  luas  terhadap kelangkaan  sumberdaya  perikanan dan kemiskinan nelayan. Di samping itu,  kompetisi  antar  nelayan  buruh memperebutkan sumber daya
perikanan  terus  meningkat  sehingga berpotensi menimbulkan konflik khususnya  di  wilayah  perairan  yang menghadapi  kondisi  penangkapan berlebihan ( overfishing ).
4. Kepemimpinan Sosial Masyarakat  pesisir  pada  umumnya telah  menjadi  bagian  masyarakat yang pluralistik tetapi masih memiliki  jiwa  kebersamaan  yang kuat. Hal ini berarti struktur masyarakat pesisir merupakan gabungan antara masyarakat perkotaan  dan  pedesaan.  Struktur masyarakat pesisir yang sangat plural sehingga membentuk sistem dan nilai budaya  yang  merupakan  akulturasi budaya
dari masing-masing komponen  yang  membentuk  struktur masyarakatnya.  Hidup  berkelompok bukan  hanya  budaya  yang  dianut nelayan  pesisir  secara  turun  temurun tetapi juga memiliki alasan ideologis yang bertujuan untuk saling membantu  dan  peduli  di  masa  sulit. Di dalam kelompok nelayan terdapat pimpinan  non  formil  yang  dikenal dengan opinion leader yang dipercaya oleh anggota kelompoknya untuk  mengambil  putusan  guna menjaga kehidupan yang selaras atau kebersamaan.
Kepemimpinan pada Kelompok Nelayan Pesisir
Bila dicermati pergeseran paradigma pembangunan terkait dengan era  keterbukaan  informasi  berbasis kepentingan  masyarakat  yang  bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  maka  saat  ini  memasuki paradigma  konvergensi  (keberagaman)
atau  dalam  komunikasi  dikenal  dengan istilah paradigma
partisipatif.
Komunikasi konvergensi adalah komunikasi  yang  sifatnya  dialogis dimana  individu  membagi  informasi dengan  individu  lain  dalam  keadaan setara  guna  mencapai  konvergensi  atau saling pemahaman bersama dan kesepakatan  bersama  untuk  mencapai tujuan  komunikasi  yang  melibatkan masyarakat  secara  langsung  (Roger  & Kincaid,  1981).  Sosiolog  J.D  Halloran menyatakan  bahwa  komunikasi  terjadi di  dalam  suatu  matriks  sosial  dimana situasi  tempat  komunikasi  bermula, berkembang,  dan  berlangsung.  Ini berarti para komunikator massa sebagai orang  yang  menduduki  posisi  penting yang  peka  dalam  jaringan  sosial menanggapi  berbagai  tekanan  dengan menolak  dan  memilih  informasi  yang semuanya terjadi di dalam sistem sosial yang  bersangkutan  (Nimmo,  1989). Komunikator  pada  kelompok  nelayan dapat  disebut  juga opinion  leader yang melakukan kepemimpinan pada
kelompoknya.
Peranan opinion  leader dalam kelompok  nelayan  pesisir  sangat  besar walaupun  bersifat  informal  karena mereka  memainkan  peranan  sebagai komunikator politik yang menjadi peran sosial  yang  utama,  terutama  dalam proses menciptakan opini publik (Halloran dalam Nimmo,  1989).  Para opinion  leader ini  menciptakan  opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa  gagasan,  mula-mula  ditolak tapi  lama  kelamaan  diterima  oleh khalayak.  Semua  pembicaraan  terkait dengan  isu  publik  untuk  mencapai kepentingan  elit  (Mc  Naire,  2011). Komunikasi  meliputi  politik,  misalnya orang mengamati konflik dan menyelesaikan perselisihan melalui komunikasi.  Penyelesaian  itu  adalah hal-hal  yang  diamati,  diinterpretasikan dan  dipertukarkan  melalui  komunikasi. Transaksi  tersebut  adalah  transaksi
politik sehingga muncul makna perselisihan sosial dan dalam penyelesaiannya tercipta konflik-konflik baru (Nimmo, 1989). Opinion leader di dalam kelompok nelayan juga berfungsi sebagai  pemimpin  yang  berpolitik. Definisi  pemimpin  kelompok  (Nimmo, 1989)  bahwa  1)  pemimpin  kelompok merupakan seperangkat fungsi kelompok  yang  harus  terjadi  di  dalam setiap  kelompok  jika  kelompok  itu harus  berperilaku  secara  efektif  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  para anggotanya,  2)  pemimpin  kelompok adalah  proses  ketika  seorang  individu secara  konsisten  menimbulkan  lebih banyak  pengaruh  daripada  orang  lain dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelompok,  3)  pemimpin  kelompok adalah anggota masyarakat yang menduduki  posisi  yang  membuatnya bisa menyampaikan opini tentang masalah-masalah  kepada  orang-orang, 4)  pemimpin  adalah  orang  tertentu  di dalam kelompok yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan  kelompok  yang  bertalian dengan  tugas,  5)  kepemimpinan  adalah suatu proses kelompok. Ralph.M.Stogdill  merangkum  definisi kepemimpinan dalam kelompok melibatkan  proses  kelompok,  pengaruh kepribadian,  seni  meminta  kerelaan, penggunaan pengaruh, persuasi, pencapaian  tujuan,  interaksi,  peran- peran yang diperbedakan, dan pembentukan struktur dalam kelompok- kelompok (Nimmo, 1989). Bila ditinjau dari kehidupan sosial budaya masyarakat  nelayan  pesisir,  ada  banyak hal  yang  menyebabkan  mereka  sulit bangkit dari kemiskinan bahkan kemiskinan seolah-olah menjadi trademark nelayan  pesisir  (Razali, 2004). Salah  satu  strategi  yang  dapat ditempuh
adalah
dengan memberdayakan kelompok-kelompok nelayan  melalui  pemimpin  kelompok
yang  memiliki  kemampuan opinion leader .  Salah  satu  faktor  yang  harus dikuatkan adalah
meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  lokal (nelayan) yang dilandasi adanya keswadayaan  ekonomi  dan  politik  (self reliance) (Razali, 2004). Nelayan pesisir sebagai  aktor  pembangunan  di  lautan haruslah didengarkan pendapatnya sehingga bentuk komunikasi partisipatif merupakan pilihan terbaik bagi pemerintah atau lembaga-lembaga sosial  lainya  yang  ingin  memberikan bantuan  ekonomi  guna  meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir. Karakteristik
komunikasi  partisipatif  yang  menjadi dasar utama dalam implementasi (Mefalopulos, 2003), yaitu: (a)
pertukaran  informasi  secara  horizontal antara  masyarakat  maupun top-down bottom-up ;  (b)  terjadinya  komunikasi dialogis antara s takeholder utama dalam pengambilan keputusan tentang masalah yang  timbul  dalam  masyarakat  serta mencari solusi masalahnya; (c) kedudukan komunikator dan komunikan sama  artinya  dalam  proses  komunikasi partisipatif  masyarakat  yaitu  kadang sebagai  komunikator  dan  komunikan, sebab  dalam  proses  komunikasi  terjadi sharing informasi  untuk  mendapatkan saling  kesepahaman  antara  anggota kelompok masyarakat dan; (d) memiliki kekuasaan  yang  sama  kepada  seluruh stakeholder utama untuk menyampaikan aspirasi (kebutuhan sendiri),  memiliki  kedudukan  yang sama dalam pengambilan keputusan.
Pengelolaan  laut  dan  perikanan (pesisir)  yang  telah  dilakukan  negara belum  sepenuhnya  mampu  melindungi laut  dan  perikanan  (pesisir)  dari eksploitasi  manusia,  baik  itu  dari pengusaha  maupun  dari  masyarakat sendiri. Bersamaan dengan itu, partisipasi  kelompok    nelayan  pesisir belum  secara  penuh  terlibat  dalam pengelolaan laut dan perikanan. Dengan
perkataan  lain,  pengelolaan  laut  dan perikanan  (pesisir)  dengan  perspektif produksi,  efisiensi,  sosial,  ekonomi, lingkungan  harus  menjadi  komitmen dan  tujuan  dari  pengelolaan  laut  dan perikanan (pesisir). Artinya pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan (pesisir) yang secara turun temurun dan berkelanjutan  telah  dipraktekkan  dan dikembangkan oleh masyarakat nelayan pesisir harus digunakan untuk kesejahteraan  mereka.  Sebagian  nilai- nilai  perilaku  sosial  di  atas  merupakan modal  sosial  yang  sangat  berharga  jika didayagunakan untuk membangun masyarakat  nelayan  pesisir.  Demikian juga, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki  relevansi  yang  baik  untuk merekonstruksi  kepemimpinan  bangsa dan  negara  Indonesia.  Penjelajahan terhadap  nilai-nilai  budaya  kepesisiran ini  tentu  saja  memiliki  kontribusi  yang sangat strategis untuk membangun masa depan  bangsa  yang  berbasis  pada potensi sumber  daya  kemaritiman nasional.

## KESIMPULAN
Dari  literasi  jurnal  diatas  maka  dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 1. Pembagian  kerja  nelayan  pesisir berdasarkan  gender  sangat  efektif untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama  pada  saat  nelayan  tidak pergi mencari ikan di laut,
2. Relasi patron-klien sulit untuk dihilangkan  apabila  nelayan  tidak memiliki konsep diri yang kuat untuk berdaya dan mandiri,
3. Komunikasi kelompok nelayan dapat dilakukan  dengan  efektif  apabila pemimpin kelompok sekaligus sebagai opinion  leader mampu
berkomunikasi  dengan  anggotanya dengan  menggabungkan  ‘kearifan lokal’  dan  pengetahuan  tentang
pemberdayaan dan kemandirian untuk nelayan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah  S.  2010.  Peran  Komunikasi
Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jurnal Komunikasi Pembangunan . Vol 8 No.1. Asmara A. 2007. Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif    Masyarakat  dan  Peran Lembaga Keuangan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kab.Indramayu. Jurnal Manajemen  Agribisnis. Vol  4
No.1.
Fargomeli  F. 2014.  Interaksi  Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf  Hidup  di  Desa  Tewil Kec.Sangaji Kab.Maba
Halmahera  Timur. Jurnal  Acta
Diurna. Vol 3 No.3.
Ginkel,  Rob  van.  2007. Coastal Cultures:  An  Anthropology  of Fishing  and  Whaling  Traditions. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers. Harini  ND.  2012.  Dari  Miyang  ke Longlenan  :  Pengaruh  Jaringan Sosial Pada Transformasi Masyarakat Nelayan. Jurnal Komunitas. Vol 4 No.2. Haryono T. 2005. Strategi Kelangsungan  Hidup  Nelayan. Jurnal Berkala Ilmu Kependudukan . Vol 7 No.2. Kamuli  S. 2012. Dampak  Implementasi Kebijakan  Taksi  Mina  Bahari Pada Produktivitas Nelayan Tradisional. Jurnal Ilmu Administrasi  Negara. Vol  12
No.2.
Kusnadi.  2004.  Mengatasi  Kemiskinan
Nelayan  Jawa  Timur,  Pendekatan Terintegrasi. Yokyakarta
:
Pembaharuan
Masitho  BD,  Lestari  P,  Herna  MS. 2013.  Kehidupan  Sosial  Ekonomi Perempuan  dalam  Masyarakat Nelayan  di  Desa  Panjang  Baru Kecamatan  Pekalongan  Utara. Unnes  Civic  Education  Journal. Vol 2 No.2. McNair,  B.  2011. An  Introduction  To Political Communication Fifth Edition. Routledge. New York. Mefalopulos  P.  2003. Theory  of Practice of Participatory Communication : The Case of the FAO Project “Communication for Development  in  Southern  Africa .
[Desertasi].  The  University  of Texas at Austin.
Nimmo  D.  1989.  Komunikasi  Politik.
Bandung : Remadja Karya
Nugroho  AS,  Monintja  DR,  Hardjo  H.
2011.  Analisis  Aplikasi  Model Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  Di  Kabupaten Cirebon.
Pontoh  O.  2010.  Identifikasi  dan
Analisis  Modal  Sosial  dalam
Rangka Pemberdayaan
Masy.Nelayan  Ds  Gangga  Dua
Kabupaten
Minahasa Utara.
Jurnal  Perikanan  dan  Kelautan Tropis. Vol 6 No.3.
Razali  I.  2004.  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  Pesisir  Laut. Jurnal Pemberdayaan  Komunitas. Vol  3
No.2. Roger EM, Kincaid DL. 1981.
Communication Network Towards New Paradigm for Research . New York.  A  Division  of  Macmillian Publishing Co.Inc.
Saidi  M.  2014.  Model  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Nelayan.
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Vol 10 No.1.
Sartika  I.  2011.  Evaluasi  Kebijakan Pemberdayaan  Nelayan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 11 No.2.
Wasak  M.  2012.  Keadaan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Nelayan  di  Desa Kinabuhutan Kec.Likupang Barat
Kab.Minahasa  Utara  Sulawesi  Utara. Pacific Journal. Vol 1 No.7.
Widodo  S.  2011.  Strategi  Rumah Tangga  Miskin  di  Daerah  Pesisir. Jurnal Makara Sosial Humaniora. Vol 15 No.1.