## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence

## The Bank's Criminal Liability as a User of Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari,

## Krismelia Panji, Clivio Raharjo
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia mardian.putra@uksw.edu

## Abstract
The purpose of the research is to study and analyze the issue of the use of artificial intelligence (AI) by banks that results in losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as AI users should be held criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The issue is compiled  on  the  results  of  normative  legal  research  with  a  statute  approach  and  conceptual  approach.  The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an AI user can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the criminal act (actus reus) is the management as  the  controlling  personnel (directing  mind  or  controlling  mind).  The  location  of  the  AI  mens rea  is  in  the  approval of  the  corporate  controller  to  use  AI,  meaning  that  the  approval is  interpreted  as  the inner attitude of the controller to accept the risks arising from the use of AI.
Keywords:  Artificial Intelligence, Banks, Corporation

## Abstrak
Tujuan dari penelitian untuk menganalisis isu penggunaan artificial intelligence (AI) oleh bank yang berakibat pada  kerugian  bagi  nasabah.  Untuk  menanggapi  isu  tersebut,  tulisan  ini  berpendapat  bahwa  bank  sebagai pengguna  AI  patut  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  meskipun  tidak  mempunyai mens  rea pada  bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori identifikasi sebagai pisau  analisis  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  bank.  Isu  tersebut  disusun  atas  hasil  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  undang-undang (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). Hasil  penelitian  menunjukan,  berdasarkan  teori  identifikasi,  bank  sebagai  pengguna  AI  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dengan  penuntut  umum  harus  mengidentifikasi  yang  melakuan perbuatan  pidana (actus  reus) adalah  pengurus  sebagai  personil  pengendali (directing  mind  atau  controlling mind). Letak mens  rea AI  ada  pada  persetujuan  pengendali  korporasi  menggunakan  AI,  artinya  sikao persetujuan  tersebit  dimaknai  sebagai  sikap  batin  pengali  untuk  menerima  resiko  yang  timbul  akibat penggunaai AI.
Kata kunci: Artificial Intelligence, Bank, Korporasi

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Artificial  Intelligence  (AI) merupakan  kecerdasan  buatan  yang  dirancang  untuk meniru  kemampuan  manusia  dalam  berpikir,  belajar,  dan  memecahkan  masalah. 1 Kemampuan  AI  dalam  belajar,  mencari  informasi,  menginput  data,  dan  melakukan  tugas menjadi  daya  tarik  tersendiri.  Tidak  heran  AI  dimanfaatkan  oleh  berbagai  bidang  salah satunya  bidang  perbankan  karena  AI  dinilai,  berkontribusi  untuk  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi. 2 Kemudahan  penggunaan  AI  di  bidang  perbankan  dinilai  membantu  kinerja bank  dalam  menginput,  memeriksa,  dan  menganalisis  data  untuk  mendapatkan  data  serta informasi  baru  yang  beradaptasi  dengan  lingkungan. 3 Hal  ini  dinilai  menguntungkan  dan dapat membantu kemajuan suatu perbankan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah nasabah,  terhadap  bank  dalam  hal  mengelola  keuangan  milik  nasabah. 4 Akan  tetapi, kecanggihan  penggunaan  AI  dalam  perbankan  tidak  selalu  menguntungkan  perbankan karena  dalam  pemanfaatan  AI  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  pelanggaran  privasi pengguna serta kebocoran data nasabah.
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ayunda,  penelitian  ini  menerangkan apabila terjadinya kebocoran data nasabah, baik penyimpan maupun pinjaman, maka pihak bank tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.  Penelitian  ini  hanya  menganjurkan  perlu  lebih  memperkuat  keamanan  dan perlindungan  hukum  terhadap  korban  dengan  merumuskan  peraturan  baru  yang  secara khusus  mengatur  penggunaan  AI  di  industri  perbankan  Indonesia.  Begitu  pula  dengan adanya  sanksi  yang  diterapkan  bisa  berupa  sanksi  berat  bagi  pelaku  kejahatan  siber  yang diatur  dalam  UU  ITE  harus  diatur  lebih  tegas,  dan  prinsip  kerahasiaan  bank  harus  tetap dijaga. 5
Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kurniawan, yang mengkaitkan AI ke dalam  permasalahan  eksistensi  dari  kecerdasan  buatan  sebagai  subjek  hukum,  dan pertanggungjawaban    pidana    ketika    kecerdasan    buatan    melakukan    perbuatan  pidana. Namun  penelitian  ini  hanya  mengkaji  dari  sisi  kecerdasan  buatan  yang  digunakan  sebagai subjek  hukum  yang  tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum.  Penelitian  tersebut menjustifikasi  tanggung  jawab  AI  sebagai  kecerdasan  buatan  ketika  melakukan  tindak pidana  tidak  dapat  disamakan  dengan  orang  atau  badan  hukum,  hal  ini  terlihat  dari  cara kerja  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kecerdasan  buatan.  Tanggung  jawab  pidana  untuk
1 Chanda  Halim  and  Hendri  Prasetyo,  “Penerapan  Artificial  Intelligence  Dalam  Computer  Aided Instructure(CAI),” Jurnal Sistem Cerdas 1, no. 1 (July 25, 2018): 50–57, https://doi.org/10.37396/JSC.V1I1.6.
2 Sulistyowati,  Sri  Yayuk  Rahayu,  and  Darun  Chifni  Naja,  “Penerapan  Artificial  Intelligence  Sebagai  Inovasi  Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah 7, no. 2 (2023): 117–42, https://doi.org/ttps://doi.org/10.30762/wadiah. v7i2.329.
3 “Pengaruh  E-Service  Quality,  E-Trust  Dan  Artificial  Intelligence  Terhadap  Nasabah  Experience  Pengguna Aplikasi  Brimo  |  Contemporary  Studies  in  Economic,  Finance  and  Banking,”  accessed  June  17,  2024, https://csefb.ub.ac.id/index.php/csefb/article/view/129.
4 Ibid 5 Rahmi  Ayunda  and  Rusdianto  Rusdianto,  “Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait  Pemanfaatan  Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 2 (September 23, 2021): 663–77, https://doi.org/10.23887/JKH.V7I2.37995.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
kecerdasan  buatan  dapat  dikenakan  pada  pembuat  kecerdasan  buatan  dan  operator kecerdasan buatan. 6
Begitu  pula  dengan  penelitian  terdahulu  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Permatasari. Dalam penelitian tersebut membahas terkait pengaruh AI di sektor perbankan dan peran AI dalam  manajemen  risiko  perbankan.  Uniknya  dalam  penelitian  ini  menemukan  AI  yang berperan  sebagai risk  management ,  benar-benar  dapat  membantu  lembaga  keuangan perbankan  untuk  mengatasi  dan  meminimalisir  permasalahan  yang  terjadi,  sehingga  dapat mengoptimalkan  pendapatan  dan  mengurangi  adanya  kerugian. Namun  dalam  penelitian tersebut  tidak  membahas  sejauh  mana  jaminan  daya  kuat  potensi  terkait  dengan risk management untuk  menjamin  lembaga keuangan perbankan mengatasi permasalahan yang terjadi. 7
Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang menjustifikasi bank sebagai pengguna AI patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mempunyai mens rea namun yang  menjadi  pembeda  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  ini menggunakan  doktrin  identifikasi  sebagai  pembenar  bahwa  bank  patut  bertanggung  jawab atas  perbuatan  pidana . Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  teori identifikasi, bank sebagai pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut  umum  harus  mengidentifikasi  yang  melakukan  perbuatan  pidana  ( actus  reus) adalah  pengurus  atau  personil  pengendali  ( directing  mind  atau  controlling  mind). Letak mens  rea AI  ada  persetujuan  pengendali  korporasi  menggunakan  AI,  artinya  sikap persetujuan  tersebut  dimaknai  sebagai  sikap  batin  pengendali  untuk  menerima  risiko  yang timbul akibat penggunaan AI.
Penelitian  ini  fokus  pada  kajian  mengenai  urgensi  pengaturan  pertanggungjawaban pidana  bank  sebagai  korporasi  yang  menggunakan  AI  yang  berakibat  pada  kerugian  bagi nasabah  dengan  menggunakan  doktrin  identifikasi.  Artinya,  penelitian  ini  nantinya  akan mengemukan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  bank  menjadi  kebutuhan  yang mendesak  dan  perlu  diatur  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  bank  dengan  dasar doktrin  identifikasi.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab  penggunaan  AI oleh  bank  yang  berakibat  pada  kerugian  bagi  nasabah  serta  menganalisis pertanggungjawaban pidana bank.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum atau legal research yang memiliki tujuan  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  ada  atau  tidaknya  sebuah  aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  seseorang  telah  sesuai
6 Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana,” Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, no. 1 (July 18, 2023): 35–44, https://doi.org/10.61404/JIMI.V1I1.4.
7 Penerapan Manajemen Risiko Berbasis, Mutiara Dewi Permatasari, and Nisa Aurelya Salsabyla, “Application of Artificial  Intelligence-Based  Risk  Management  in  Banking,”  Jrak:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Komputerisasi  Akuntansi 12, no. 2 (September 9, 2021): 01–09, https://doi.org/10.33558/JRAK.V12I2.2886

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
dengan norma hukum atau prinsip hukum. 8 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan atau statute approach ini adalah  pendekatan yang dilakukan dengan cara  menelaah seluruh peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  permasalahan pertanggungjawaban bank sebagai AI. 9 Sedangkan  pendekatan  konseptual  atau conceptual approach yang  merupakan  pendekatan  yang  berasal  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. 10

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL

## 3.1 Kedudukan Artificial Intelligence
Riset awal terhadap AI ini bermula pada dekade 1950-an yang mengeksplorasi topik- topik  penyelesaian  masalah  dan  metode  simbolik.  Awal  penemuannya  hanya  terdapat  di universitas dan laboratorium-laboratorium penelitian dan AI belum bisa ditemukan produk praktis  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan  AI.  Kemudian  pada  tahun  1960-an  Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap pengembangan AI  dan menghasilkan produk  awal  bernama Defense  Advanced  Project  Agency (DARPA)  yang  berhasil menyelesaikan  proyek  pemetaan  jalan  pada  tahun  1970-an.  Pekerjaan  awal  ini  menjadi pembuka jalan bagi otomatis dan penalaran formal yang dapat dilihat di komputer saat ini. 11 Adapun  sejumlah  contoh  kasus  selama  dekade  terakhir  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Uni Eropa  (CJEU)  dapat  diajukan  sehubungan  dengan  teknologi  baru  ini  seperti  AI.  Terkait dengan  keputusan Louis  Vuitton  v  Google  France ,  yang  berkaitan  dengan  masalah periklanan  kata  kunci  dan  pemilihan  otomatis  kata  kunci  tersebut  dalam  sistem Google AdWords, menyatakan  bahwa Google tidak  akan  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran merek dagang kecuali mereka mengambil bagian aktif dalam sistem periklanan kata kunci.
Lebih lanjut, L'Oréal v eBay , yang berkaitan dengan penjualan barang palsu di pasar online eBay juga menyatakan bahwa eBay tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran merek  dagang  kecuali  mereka  secara  aktif  mengetahui  aktivitas  pelanggaran  tersebut. Alasan  serupa  juga  terjadi  dalam  kasus Coty  v  Amazon .  Jika  penyedia  aplikasi  AI  telah menerapkan  prosedur  penghapusan  yang  memadai  seperti  yang  dijelaskan  dalam  kasus Google dan  eBay, dan  tidak  menerima  pemberitahuan  mengenai  aktivitas  pelanggaran, maka mereka tidak bertanggung jawab atas aktivitas pelanggaran. Namun, jika penyedia AI lebih terlibat dalam aktivitas yang berpotensi melanggar, ada dua kasus yang menunjukkan bahwa  penyedia  AI  dapat  menuntut  tanggung  jawab.  Dalam Cosmetic  Warriors  Ltd dan Lush Ltd v Amazon.co.uk Ltd dan Amazon EU Sarl di hadapan Pengadilan Tinggi Inggris, Amazon dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran dalam penggunaan merek dagang yang  memicu  tautan  ke  situs  webnya  yang  tidak  mencakup  produk  bermerek  yang
8 Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, 2005).
9 Marzuki.
10 Marzuki.
11 Sutra  Hari  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  Dalam  Mewujudkan Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 5,  no.  2  (September  28,  2021):  177–99, https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
direferensikan,  sehingga  konsumen  tidak  bisa  memastikan  apakah  produk  yang  dijual adalah milik pemilik merek atau bukan. 12
Selanjutnya,  serangkaian  kasus  di  hadapan  Pengadilan  Federal  Jerman  mengenai Ortlieb  Sportartikel  GmbH menyatakan  Amazon  bertanggung  jawab  jika  iklan  di Amazon.de  dipicu  oleh  penggunaan  istilah  pencarian “Ortlieb,” berdasarkan penggunaannya  dalam  deskripsi  produk  serta  pada  dasar  perilaku  konsumen  di  masa  lalu, yang  merupakan  aspek  kunci  dari  penerapan  AI.  Pengadilan  beralasan  bahwa  konsumen akan “dikondisikan” dengan harapan bahwa Ortlieb dan hanya produk Ortlieb yang dijual. Ada spekulasi yang terutama dilakukan oleh Markus Rouvinen di blog IP Kat bahwa logika tersebut  dapat  diterapkan  pada  apa  yang  disebut  iklan  daftar  produk  online  (PLA)  dimana penyedia pencarian secara aktif memicu iklan berdasarkan perilaku pencarian sebelumnya, yang  mirip  dengan  perilaku  konsumen  di  masa  lalu.  Perilaku  pembelian,  salah  satu pendorong  utama  saran  dan  keputusan  pembelian  berbasis  AI. 13 Melihat  kasus  tersebut maka  negara  tersebut  dapat  berupaya  memiliki  pengaturan  yang  komprehensif  dalam perlindungan  data  pribadi.  Perlindungan  tersebut  termuat  di  dalam Data  Protection  Act 1998 yang  diberlakukan  sejak  tahun  2000,  aturan  tersebut  juga  resmi  disahkan  sebagai pengganti dari peraturan yang telah ada sebelumnya yakni Data Protection Act 1984.
Beranjak  dari  sejarah  yang  telah  diketahui  bahwasannya  AI  merupakan  bentuk  dari kecerdasan  buatan  yang  lebih  unggul  dari  manusia  karena  dapat  dilihat  dari  aspek kecepatannya yang begitu canggih dalam mengakses informasi pada sebuah teknologi, yang tentunya  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  cara  bekerja  AI  yang  mampu  bersaing  dengan kecepatan  manusia,  dan  tentunya  tidak  diragukan  lagi  ketepatan  AI  dalam  melaksanakan suatu  program  lebih  unggul  tinggi  dibandingkan  manusia.  AI  dapat  secara  sederhana didefinisikan  sebagai  suatu  perangkat  dan/atau  alat  yang  bertujuan  untuk  membantu pekerjaan  yang  memiliki  kerangka  berfikir  dan  penalaran  seperti  manusia  berdasarkan perintah  manusia.  Kendatipun  hal  tersebut  AI  ini  tidak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang dapat berperan sebagai natuurlijk person . 14
Lebih  lanjut,  tulisan ini melihat dari sisi  kedudukan di  dalam AI, maka  AI termasuk agen  elektronik,  yang  dapat  diartikan  bahwa  segala  kewajiban  hukum  serta pertanggungjawaban  hukum.  Hal  ini  tampak  jelas  dari  Pasal  1  angka  (8)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  menyatakan  bahwa  “Agen  Elektronik” didefinisikan sebagai “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu  tindakan  terhadap  suatu  informasi  elektronik  tertentu  secara  otomatis  yang
12 Tomáš  Gongol,  “The  Preliminary  Ruling  Decision  in  the  Case  of  Google  vs.  Louis  Vuitton  Concerning  the AdWord  Service  and  Its  Impact  on  the  Community  Law,” Amfiteatru  Economic  Journal 15,  no.  33  (2013):  246–60, https://www.econstor.eu/handle/10419/168787.
13 Hans  Michael  and  Limantara   Prastika   Cynthia,  “Aspek  Hak  Cipta  Atas  Karya  Hasil  Artificial  Intelligence 2023,” October 19, 2023.
14 Muhammad  Tan  Abdul  Rahman  Haris  and  Tantimin  Tantimin,  “Analisis  Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (February 1, 2022): 307–16, https://doi.org/10.23887/JKH.V8I1.44408.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
diselenggarakan oleh orang.” Yang dimana kata “otomatis” ini dapat dimaknai sebagai AI dalam  hal  “Agen  Elektronik.”  Jika  kita  menggunakan  interpretasi  tersebut,  maka  dalam peraturan yang mengatur mengenai “Agen Elektronik” dapat berlaku juga kepada AI. Maka dari  itu  dapat  dikatakan  AI  ini  tidak  langsung  dapat  dikategorikan  sebagai  subyek  hukum yang  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  hukum. Jika  permasalahan  AI  sebagai subjek  tidak  dapat  disamakan  seperti  badan  hukum,  menurut Otto  Von  Gierke dengan adanya  teori  organ,  bahwasannya  dalam  badan  hukum  itu  adalah  realitas  sesungguhnya suatu  sifat  dan  kepribadian  alam  dari  manusia  dalam  pergaulan  hukumnya.  Suatu  badan hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  dan  dapat  bertindak  mandiri  dalam  setiap  keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum. 15
Banyak kelebihan yang ditawarkan dari teknologi AI seperti kemampuan analisis data yang  cepat  dan  akurat,  pengambilan  keputusan  yang  objektif,  efisiensi  yang  tinggi,  dan mampu untuk belajar meningkatkan kinerjanya. 16 Keberadaan AI sangat menarik perhatian berbagai  bidang  dan  kalangan  karena  AI  mampu  digunakan  dalam  berbagai  industri, termasuk  kesehatan,  keuangan,  dan  transportasi.  Salah  satu  bidang  yang  mengaplikasikan AI  dalam  berbisnis  adalah  korporasi  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  yaitu  Perbankan, pengaplikasian  AI  ini  membatu  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  mengendalikan  resiko yang  mungkin  terjadi  dan  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien.  Dibalik  banyaknya manfaat  yang  ditawarkan  dari  penggunaan  AI,  ada  juga  kekurangan  dan  potensi  kerugian dari  penggunaan  AI  seperti,  belum  ada  instrumen  peraturan  yang  mengatur  tentang  etika dan kebijakan penggunaan AI di Indonesia, dan penyalahgunaan data pribadi & privasi. AI memang  menawarkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  akurasi  di  bidang  keuangan  akan  tetapi, tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  menimbulkan kerugian.
Membahas  terkait  dengan  pertanggungjawaban  AI  karena  mengakibatkan  kerugian, hal  ini tidak bisa secara  langsung dikatakan sebagai  subjek hukum  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  secara  hukum.  Hans  Kelsen  berpendapat  yang  dimaksud  dengan pertanggungjawaban  hukum  merupakan  kewajiban  hukum  yang  dimana  seseorang  harus menerima  sanksi  atas  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  bertentangan.  Dapat  diartikannya bahwa  pertanggungjawaban  hukum  timbul  dari  perbuatan  seseorang  yang  berlawanan dengan  hukum  yang  ada.  Tepatnya  di  Indonesia  yang  hanya  dapat  digunakan  sebagai subyek  hukum  yakni (natuurlijke  persoon) perseorangan  dan  badan  hukum (rechtlijke person ). Berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya sebuah subjek hukum harus mampu mengendalikan  hak  privasi  seseorang  yang  merupakan  suatu  perwujudan  dari  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  sudah  semestinya  telah  melekat  pada  masing-masing  individu, landasan  yuridis  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  telah  tertuang  didalam  sebuah konstitusi  tepatnya  pada  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang
15 Jati Kusuma Mahesa, Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Bandung, 2012).
16 Zaenuddin Muhammad, “Sejarah Artificial Intelligence Dan Penerapannya Dalam Dunia Nyata  ,” Kompas.com, May 3, 2023, https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/03/140000265/sejarah- artificial-intelligence-dan- penerapannya-dalam-dunia- nyata?page=all.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
berbunyi  “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi”. 17
Setelah  melihat  kedudukan  AI,  maka  selanjutnya  dalam  ranah  perbankan  memiliki pengaturan  yang  mengikat  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  termasuk didalamnya  perlindungan  data  pribadi  dari  pihak  nasabah  bank  tersebut.  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan (selanjutnya  disebut   Undang-Undang Perbankan)  menjadi  pengaturan pertama  dalam  perlindungan  data  pribadi dari  nasabah  bank  yang  ada  di  Indonesia. Ketentuan tersebut sudah jelas tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang merumuskan sebagai berikut. 18
“Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal  42, pasal  43, pasal  44 dan pasal  44A” dan disambung melalui ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.”
Pada  aturan  ini  sudah  kewajiban  bagi  pihak  bank  harus  menjaga  rahasia  data  milik nasabah yang ada di sebuah bank, akan tetapi ada pengecualiannya yang diatur pada Pasal 41 yaitu bank dapat mengungkapkan informasi nasabah jika diperlukan untuk kepentingan peradilan  atau  penegakan  hukum.  Selanjutnya  dalam  Pasal  41A  menyatakan  bank  dapat mengungkapkan  informasi  nasabah  jika  diperlukan  untuk  kepentingan  pengawasan  dan pengendalian  perbankan.  Pasal  42  juga  menyatakan  dalam  bank  dapat  mengungkapkan informasi  nasabah  jika  diperlukan  untuk  kepentingan  perpajakan.  Selanjutnya  Pasal  43, bank  dapat  mengungkapkan  informasi  nasabah  jika  diperlukan  untuk  kepentingan  sistem pembayaran.  Pasal  44  dan  Pasal  44  A  UU  Perbankan  menyatakan  pihak  bank  dapat mengungkapkan  informasi  nasabah  jika  diperlukan  untuk  kepentingan  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang. Bank  hanya  dapat  membuka  privasi  data nasabah  jika  diperlukan  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  pasal-pasal  tersebut  dan pengecualian  tersebut  diberikan  untuk  kepentingan  yang  mendesak  seperti  lelang, kepentingan dalam pengadilan dan sebagainya. Bank harus bisa memastikan penggunaan AI yang  etis  dan  bertanggung  jawab  serta  bekerja  sama  dengan  mitra  teknologi  untuk  dapat mengurangi bias AI dan melindungi konsumen dari kerugian dalam bentuk apapun.

## 3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Lembaga Perbankan
Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi.  Pada  umumnya,  teori  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  enam  doktrin,  yakni
17 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”
18 “Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan”

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
vicarious  liability,  identification  doctrine,  aggregation  doctrine, dan corporate  culture . 19 Menelisik  secara  mendalam,    keenam  doktrin  tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua pendekatan, yakni pertanggungjawaban pidana tidak langsung ( indirect liability ) dan secara langsung  ( direct  liability ).  Kedua  pendekatan  tersebut  memiliki implikasi  yuridis yang berbeda  dalam  mengatribusikan  atau  mengkonstruksi  kesalahan  dari  suatu  korporasi. Menurut  Vervaele, indirect  liability dapat  dilihat  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh anggota-anggota  yang  berada  dalam  korporasi  tersebut  sehingga  konsekuensinya  adalah setiap  pengurus,  baik  direksi,  ataupun  pengurus  lainnya  dalam  melakukan  suatu  tindakan maka kesalahan diatribusikan kepada korporasi. 20 Sedangkan direct liability , tindakan yang dilakukan oleh korporasi harus dianggap sebagai tindakan yang berdiri sendiri, terpisah dari anggota  atau  pengurus  dalam  korporasi,  artinya actus  reus dan mens  rea bisa  langsung ditelusuri  dari  perilaku  korporasi. 21 Apabila  dikaitkan  dengan  kedua  pendekatan  tersebut maka vicarious  liability dan identification  doctrine masuk  dalam  pendekatan indirect liability sedangkan aggregation doctrine dan corporate culture merupakan direct liability.
Pada  doktrin vicarious  liability pertanggungjawaban  pidananya  didasarkan  pada e mployment principle , dimana majikan ( employer ) sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya. 22 Dalam konteks ini, dikenal yang namanya the servant’s act is the master act in law atau disebut juga dengan prinsip agency principle yaitu the company is liable for the wrongful  acts  of  all its  employees . 23 lebih lanjut,  menurut  Barda, vicarious  liability adalah “the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the  acts  are  done  within  the  scope  of  employment”. 24 Begitu  juga  menurut  Black menjelaskan  bahwa Vicarious  Liability  is  “indirect  legal  responsibility:  for  example,  the liability of an employer for the acts of an employer, or principal for torts and contracts of an  agent”.. 25 Dari  pengertian  tersebut,  dikaitkan  dengan  pertanggungjawaban  pidana korporasi terdapat pertanggungjawaban pengganti atas tindakan pengurus yang diwujudkan sebagai  kehendak  atau mens  rea dari  korporasi.  Pelaku  yang  melakukan  sebuah  tindakan dapat dikategorikan sebagai actus reus dari sebuah korporasi. Pengurus menjadi pihak yang paling dipersalahkan dalam hal korporasi melakukan perbuatan pidana.
19 Mark  Pieth  and  Radha  Ivory,  “Emergence  and  Convergence:  Corporate  Criminal  Liability  Principles  in Overview,” Ius Gentium 9 (2011): 3–60, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_1.
20 Pieth and Ivory.
21 Pieth and Ivory.
22 Setiyono, Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , 2013.
23 Pujiyono  and  Sugeng  Riyanta,  “Corporate  Criminal  Liability  in  the  Collapse  of  Bank  Century  in  Indonesia,” Humanities  and  Social  Sciences  Letters 8,  no.  1  (2020):  1–11,  https://ideas.repec.org/a/pkp/hassle/v8y2020i1p1- 11id835.html.
24 Budi Bahreisy, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of  Telecommunication),”  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure  16,  no.  3  (February  9,  2017):  265–76, https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.265-276.
25 “Garner’s  Dictionary  of  Legal  Usage  -  Bryan  A.  Garner  -  Google  Books,”  accessed  May  23,  2024, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=O1m1bI5vCooC&oi=fnd&pg=PP2&dq=B+A+Garner,+Black%E2%80% 99s+Law+Dictionary&ots=IJIqXp78WK&sig=uVi2KBPfBIRWtzuZmno-V54EbiY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
Selanjutnya, identification doctrine , merupakan pembatas terhadap vicarious liability . Pembatasan  tersebut  dilakukan  atas  dasar  sangat  luasnya  pertanggungjawaban  pidana pengganti yang akan dibebankan pada pengurus korporasi, bahkan termasuk pengurus yang tidak  memiliki  kepentingan  dalam  struktur  kepengurusan  sebuah  korporasi.  Mengenai  hal tersebut, identification  doctrine bertolak  dari  dasar  pemikiran  bahwa  pembebanan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidak  diberikan  kepada  semua  pengurus  korporasi, hanya  pengurus  korporasi  yang  memiliki  status  yang  cukup  untuk  mendapatkan pembebanan  tanggung  jawab  secara vicarious atas  kejahatan  mereka. 26 Konsekuensi  dari doktrin  tersebut  hanya  dapat  diidentifikasikan  melalui high  level  manager (pengendali korporasi)  sebagai  tindakan  korporasi. 27 Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Richard  Card yang menyatakan bahwa “the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind  of  the  corporation” .  Doktrin  ini  memberikan  pembenaran  atas  pembebanan pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung (indirect liability) pada korporasi, tanpa diperlukan  adanya mens  rea dari  tindakan  korporasi  itu  sendiri. 28 Sedangkan aggregation doctrine menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan  kepada  badan hukum  jika perbuatan tersebut  dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi  unsur delik yang  mana  antara  satu  dengan  yang  lain  saling  terkait  dan  bukan  berdiri  sendiri. 29 Lebih lanjut  pada  doktrin  tersebut,  suatu  korporasi  dapat  memiliki  kehendak  sendiri  yang  dapat ditelusuri  dari  gabungan  kehendak  atau  perbuatan  kolektif  pemangku  kepentingan  yang menentukan di dalam sebuah korporasi. 30
Terakhir dalam pembahasan mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi adalah corporate  culture .  Menurut  doktrin  tersebut  suatu  korporasi  dapat  memiliki kesalahan sendiri, bila korporasi tersebut memiliki sistem atau budaya yang memungkinkan terjadinya  tindak  pidana. 31 Kedudukan  korporasi  dipandang  sebagai  suatu  subjek  yang berdiri  sendiri  serta  memiliki  kesalahan  dan  tidak  selalu  berasal  dari  individu.  Meskipun begitu, doktrin corporate culture pun membuka peluang terkait dengan pertanggungjawaban  pidana  individu,  maka  baik  perusahaan  maupun  individu  yang mungkin  menjadi  bagian  dari  jaring  pengambilan  keputusan  ( web  of  decisions ),  yang menggiring  kepada  terjadinya  tindak  pidana,  sehingga  mereka  dapat  menjadi  subjek  yang bertanggung jawab. 32
Keempat  doktrin  yang  dijelaskan  diatas  merupakan  cara  yang  oleh  pemangku kebijakan  hukum  pidana  untuk  melekatkan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi. Setiap  doktrin  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  menjelaskan  hubungan  antara
26 James  Gobert, Squaring  the  Circle:  The  Relationship  between  Individual  and  Organizational  Fault:  James Gobert (Routledge, 2011).
27 Cristina De Maglie, Models Of Corporate Criminal Liability In Comparative Law, 2005.
28 Remy Sutan Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Gratiti Pers, 2006).
29 Muhammad  Fatahillah  Akbar,  “Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Berbagai  Putusan Pengadilan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (September 25, 2021): 803–23, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272.
30 Pieth and Ivory, “Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview.”
31 Pieth and Ivory.
32 Pieth and Ivory.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
actus  reus dan mens  rea maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan identification doctrine sebagai pisau  analisis dalam  menyelesaikan  isu  hukum  yang  diangkat  dalam penelitian  ini. Identification  doctrine memiliki  keuntungan  dibanding  dengan  doktrin lainnya,  yakni  penemuan  “pemikiran”  ( mind )  korporasi  dapat  dengan  mudah  dilihat  dari pemimpin  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  korporasi  tersebut. 33 Pemimpin  dari korporasi  tersebut  diklasifikasikan  sebagai legal  alter  ego atau directing  mind sehingga korporasi  dapat  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh directing  mind korporasi  tersebut.  Menurut  Sjahdeini, identification  doctrine dapat  diterapkan  pada korporasi  apabila, pertama perbuatan  dari  personel  yang  menjadi directing  mind masuk kedalam  kegiatan  yang  ditugaskan  oleh  korporasi; kedua ,  tindak  pidana  tersebut  bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan; dan ketiga tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi. 34
Pada  beberapa  kasus,  hakim  dalam  pertimbangannya,  menggunakan identification doctrine dalam memidana directing mind dari korporasi salah satunya, yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT.GJW dalam perkara No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM. Hakim berpendapat bahwa:
“... dalam perjanjian Kerja Sama Nomor : 664/I/548/Prog- Nomor: 003/GJW/VII/1998  tentang  Kontrak  Bagi  Tempat  Usaha  dalam  rangka Pembangunan  Pasar  Induk  Antasari  Kota  Banjarmasin  yang  ditandatangani  oleh St. Widagdo Bin Suraji Sastro, Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas  nama PT. Giri Jaladhi Wana (Terdakwa), maka jelas bahwa tindakan St. Widagdo  Bin  Suraji  Sastro  tersebut  dalam  rangka  maksud  dan  tujuan  korporasi serta  untuk  memberikan  manfaat  bagi  korporasi  tersebut  yaitu  PT.  Giri  Jaladhi Wana (Terdakwa) ”
Dalam  pertimbangan a  quo ,  hakim  berpandangan  bahwa  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi  apabila  dilakukan  ataupun  diperintahkan  oleh  pengendali korporasinya (directing  mind) ,  dalam  hal  ini  direktur  utama  dari  PT.  Giri  Jaladhi  Wana bertindak  atas  nama  perusahaan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  ataupun  keuntungan korporasi,  dalam  rangka  tugasnya  di  dalam  korporasi  (sebagai  direktur  utama),  dan memberikan  manfaat  bagi  korporasi  (korporasi  diuntungkan  dengan  tidak  membayarkan retribusi kepada pemerintah daerah selama beberapa tahun pasar tersebut dikelola oleh PT. GJW). 35 Melihat  putusan  tersebut  Hal  ini  dapat  dinilai  bahwa  tindak  pidana  tersebut dilakukan  oleh  direktur  utama  yang  memiliki  peran  besar  dalam  penentuan  kebijakan perusahaan  (sebagai  penjelasan  terhadap  unsur  yang  pertama:  dilakukan  oleh  seseorang yang  ada  hubungan  kerja  atau  hubungan  lainnya);  dilakukan  dalam  rangka  maksud  dan tujuan korporasi, dalam rangka tugasnya di dalam korporasi, dan memberikan manfaat bagi korporasi (sebagai penjelasan dari unsur kedua: dilakukan di dalam lingkungan korporasi).
33 Gobert, Squaring the Circle: The Relationship between Individual and Organizational Fault: James Gobert .
34 Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Gratiti Pers, 2006.
35 Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT. BJM

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
Bila  dikaitkan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  perbankan,  peniliti  menggunakan interpretasi  sistematis  yakni  menafsirkan  ketentuan  perundang-undangan  dengan menghubungkannya  dengan  peraturan  hukum  atau  undang-undang  lain  atau  dengan keseluruhan sistem hukum. artinya interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainya dalam undang-undang yang sama atau yang lain. 36 Menelisik  secara normatif,  Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (UU Perbankan),  Pasal  21  UU a  quo menetapkan  bank  sebagai  bentuk  badan  hukum,  yaitu berupa  perseroan  terbatas  (PT),  koperasi  atau  perusahaan  daerah.  lebih  lanjut,  dilihat  dari definisi  korporasi  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  1  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,  yakni  “Korporasi  adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan  yang terorganisir, baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum.”  lalu  dihubungkan  dengan Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  yakni  Korporasi  mencakup  badan  hukum  yang  berbentuk  perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan yang  disamakan  dengan  itu.  Dengan  demikian,  secara mutatis  mutandis bank  dapat diklasifikasi sebagai korporasi.
Konsekuensi yuridis dengan  diakuinya  bank  sebagai  korporasi  maka  bank  dapat dibebankan  tanggung  jawab  hukum  sepanjang  perbuatan  yang  dilakukan  bank  memenuhi kualifikasi  perbuatan  pidana  oleh  korporasi.  bila  dikaitkan  dengan  bank  sebagai  korporasi maka  dalam  konteks  kejahatan  korporasi  harus  meliputi  beberapa  aspek:  (1)  bank  sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (2) bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan dan (3) bank sebagai pelaku kejahatan. Peneliti ini ingin mempersempit pembahasan mengenai kejahatan dalam bidang perbankan yang hanya terfokus pada bank sebagai pelaku kejahatan yang  mana  dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  doktrin  identifikasi  sebagai  pembenar bahwa bank dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan sekaligus untuk menjustifikasi bahwa bank dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana.
Penerapan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dengan  menggunakan  doktrin identifikasi  dapat  diterapkan  dengan  efektif  terhadap  lembaga  perbankan  yang menggunakan  AI  sebagai tools dalam  aktivitas  perbankan.  Hal  ini  dikarenakan  untuk penemuan pemikiran (mind) dengan mudah dilihat dari pimpinan yang dapat mempengaruhi kegiatan sistem lembaga perbankan. AI sendiri tidak mempunyai mens rea atau sikap batin sehingga untuk melihat sikap batin harus dilihat pada pengguna atau yang memanfaatkan AI itu sendiri, dalam hal ini adalah pihak perbankan. Pihak perbankan sendiri dijalankan oleh pengendali yang mempunyai kehendak ( mens rea ) maupun pemikiran ( mind ). Hubungan AI dengan  pengendali  korporasi  yaitu  terletak  pada  persetujuan  oleh  pengendali  korporasi untuk  menggunakan  AI  sebagai  “alat”  dalam  mengoperasikan  korporasi  tersebut, persetujuan  penggunaan  AI  ini  harus  dimaknai  sebagai  bentuk  kesadaran  berupa  adanya
36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2001).

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
sikap  batin  untuk  menerima  konsekuensi  yang  timbul    jika  adanya  akibat  atau  kerugian yang  timbul  serta  adanya  pemikiran  bahwa  AI  dapat  saja  melakukan  perbuatan  atau kerugian  sehingga  pada  saat  persetujuan  diberikan  maka  dengan  waktu  yang  bersamaan bank melalui pengendali menyetujui segala akibat hukum yang timbul. Mens rea dan mind pada  konteks  pengguna  AI  bukan  terletak  pada  saat  AI  melakukan  perbuatan  yang merugikan  nasabah  melainkan  terletak  pada  saat  pengendali  korporasi  menyetujui  sistem perbankan dibantu oleh AI itu sendiri.
Tindakan  kerugian  yang  dapat  timbul  oleh  penggunaan  AI,  yakni  berupa  kebocoran data atau tindakan lainnya karena ketidaksesuaian perintah seperti data yang diinput dengan data  yang  diolah,  maka  pihak  bank  dapat  bertanggung  jawab  karena  sejak  awal  bahwa sudah seharusnya pihak bank mengetahui bahwa adanya kemungkinan AI dapat melakukan kekeliruan.  AI  sebagai  penentu  bagi  bank  yang  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban hukum sebagai akibat tidak digolongkannya AI sebagai subjek hukum manapun, baik orang (natuurlijk  persoon ) ataupun  badan  hukum (rechts  person) sehingga mens  rea dapat dilekatkan pada pengendali korporasi yang memberikan data maupun perintah pada AI atau badan  hukum  sebagai  perwujudan  AI  dalam  bertindak (actus  reus). Pelekatan mens  rea pada pengendali korporasi  (bank) dikarenakan tidak adanya moralitas dan kehendak bebas dari  AI. Mens  rea sebagai , ‘the voluntary doing  of  morally wrong act  forbidden by penal law’ mengharuskan subjek hukum memiliki kehendak bebas (free will) untuk menginginkan tindakan atas kesadaran moral ( moral conscience ) akan nilai-nilai baik dan buruk. Keadaan tersebut tidak dimiliki oleh AI dikarenakan bukan sebagai subjek hukum, kendatipun secara teknis AI memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan secara tepat, namun  harus  terlebih  dahulu  melakukan  pemasukan  data  oleh  manusia.  Hal  ini  dapat mengindikasikan tidak adanya unsur mens rea dalam tindakan yang dilakukan oleh AI.

## 4. PENUTUP
Penggunaan  AI  sebagai  kecerdasan  buatan  termasuk  oleh  bank  dalam  membantu pekerjaan  dapat  menimbulkan  masalah,  seperti  kebocoran  data  pribadi  nasabah  yang mengakibatkan  nasabah  mengalami  kerugian,  akibat  dari  kerugian  tersebut  berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana yang menggunakan AI. AI sendiri mempunyai kedudukan sebagai tools atau  alat  yang  digunakan.  Undang-Undang  ITE,  AI  secara  implisit  dapat dimaknai sebagai sistem elektronik, sehingga ini menegaskan bahwa letak kesalahan itu ada pada  pengguna  dari  AI  itu  sendiri.  Hal  diperkuat  dengan  menggunakan  teori pertanggungjawaban  pidana  dalam  menganalisis  pertanggungjawaban  bagi  bank  sebagai korporasi  yang  menggunakan  AI  yaitu  teori  identifikasi.  Teori  identifikasi  menjelaskan bahwa bank sebagai korporasi yang dengan sengaja menggunakan AI sebagai alat atau tools maka kehendak atas penggunaan dan hasil yang timbul itu terletak pada pengguna AI dalam hal ini bank.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Muhammad  Fatahillah.  “Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Berbagai Putusan Pengadilan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (September 25, 2021): 803–23. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272.
Ayunda,  Rahmi,  and  Rusdianto  Rusdianto.  “Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) 7,  no.  2  (September  23,  2021):  663–77. https://doi.org/10.23887/JKH.V7I2.37995.
Bahreisy,  Budi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Penggunaan  Frekuensi  Radio Tanpa  Izin  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang  Telekomunikasi  (Criminal  Of Perpetrators  Of  Use  Of  Illegal  Radio  Frequencies  Under  The  Act  Of Telecommunication).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (February 9, 2017): 265–76. https://doi.org/10.30641/DEJURE.2016.V16.265-276.
Disemadi,  Sutra  Hari.  “Urgensi  Regulasi  Khusus  Dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia.” Jurnal  Wawasan Yuridika 5, no. 2 (September 28, 2021): 177–99. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460.
“Garner’s Dictionary of Legal Usage  - Bryan A. Garner  - Google Books.” Accessed May
23, 2024. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=O1m1bI5vCooC&oi=fnd&pg=PP2 &dq=B+A+Garner,+Black%E2%80%99s+Law+Dictionary&ots=IJIqXp78WK&sig= uVi2KBPfBIRWtzuZmno-V54EbiY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Gobert,  James. Squaring  the  Circle:  The  Relationship  between  Individual  and Organizational Fault: James Gobert . Routledge, 2011.
Gongol, Tomáš. “The Preliminary Ruling Decision in the Case of Google vs. Louis Vuitton Concerning the AdWord Service and Its Impact on the Community Law.” Amfiteatru Economic Journal 15, no. 33 (2013): 246–60.
https://www.econstor.eu/handle/10419/168787.
Halim,  Chanda,  and  Hendri  Prasetyo.  “Penerapan  Artificial  Intelligence  Dalam  Computer Aided  Instructure(CAI).” Jurnal  Sistem  Cerdas 1,  no.  1  (July  25,  2018):  50–57. https://doi.org/10.37396/JSC.V1I1.6.
Hans  Michael,  and  Limantara   Prastika   Cynthia.  “Aspek  Hak  Cipta  Atas  Karya  Hasil Artificial Intelligence 2023,” October 19, 2023.
Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 8,  no.  1  (February  1,  2022):  307–16. https://doi.org/10.23887/JKH.V8I1.44408.
Kurniawan,  Itok  Dwi.  “Analisis  Terhadap  Artificial  Intelligence  Sebagai  Subjek  Hukum Pidana.” Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, no. 1 (July 18, 2023): 35– 44. https://doi.org/10.61404/JIMI.V1I1.4.
Maglie, Cristina De. Models Of Corporate Criminal Liability In Comparative Law , 2005.
Mahesa, Jati Kusuma. Hukum Perlindungan Nasabah Bank . Bandung, 2012.
Manajemen  Risiko  Berbasis,  Penerapan,  Mutiara  Dewi  Permatasari,  and  Nisa  Aurelya Salsabyla.  “Application  of  Artificial  Intelligence-Based  Risk  Management  in Banking.” JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Komputerisasi  Akuntansi 12,  no.  2 (September 9, 2021): 01–09. https://doi.org/10.33558/JRAK.V12I2.2886.

## Pertanggungjawaban Pidana Bank
Sebagai Pengguna Artificial Intelligence
Mardian Putra Frans, Yudhistira Buana, Agustina Indah Intan Sari, Krismelia Panji, Clivio Raharjo
e-ISSN: 2621-4105
Marzuki, Mahmud Peter. Penelitian Hukum . Jakarta, 2005.
Muhammad,  Zaenuddin.  “Sejarah  Artificial  Intelligence  Dan  Penerapannya  Dalam  Dunia
Nyata .” Kompas.com, May 3, 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/03/140000265/sejarah- artificial-
intelligence-dan- penerapannya-dalam-dunia- nyata?page=all.
Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT. BJM. “Pengaruh  E-Service  Quality,  E-Trust  Dan  Artificial  Intelligence  Terhadap  Nasabah Experience Pengguna Aplikasi  Brimo | Contemporary Studies in  Economic, Finance and Banking.” Accessed June 17, 2024. https://csefb.ub.ac.id/index.php/csefb/article/view/129.
Pieth, Mark, and Radha Ivory. “Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview.” Ius Gentium 9 (2011): 3–60. https://doi.org/10.1007/978-94- 007-0674-3_1.
Pujiyono,  and  Sugeng  Riyanta.  “Corporate  Criminal  Liability  in  the  Collapse  of  Bank Century in Indonesia.” Humanities and Social Sciences Letters 8, no. 1 (2020): 1–11. https://ideas.repec.org/a/pkp/hassle/v8y2020i1p1-11id835.html.
Setiyono. Teori-Teori  Dan Alur  Pikir  Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , 2013.
Sjahdeini,  Remy  Sutan. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Jakarta:  Gratiti  Pers, 2006.
Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2001. Sulistyowati, Sri Yayuk Rahayu, and Darun Chifni Naja. “Penerapan Artificial Intelligence Sebagai  Inovasi  Di  Era  Disrupsi  Dalam  Mengurangi  Resiko  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah.” Wadiah:  Jurnal  Perbankan  Syariah 7,  no.  2  (2023):  117–42. https://doi.org/ttps://doi.org/10.30762/wadiah. v7i2.329.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.