Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 255-260 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3420.255-260

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMOTONG DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19
Kadek Agus Indra Ana Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia indraanaputra@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  penggelapan  dan  penipuan  yang  dilakukan dengan  cara melakukan  pemotongan  terhadap  dana bantuan sosial Covid-19 khusus pengaturannya dalam pasal 372 KUHP. Sedangkan penipuan diatur di pasal 378 KUHP. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Sanksi pidana atau Hukum Terhadap pelaku pemotongan dana bantuan  sosial  Covid-19.  Berdasarkan  Undang-undang  yakni  kitab  Undang-undang  hukum  acara  pidana  atau (KUHP).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menngungkap  pengaturan  tentang  sanksi  hukum  terhadap  pelaku pemotong  dana  bantuan  sosial  Covid-19  sanksi  terhadap  pelaku  pemotong  dana  bantuan  sosial  covid-19. Penelitian  ini  menerapkan  metode  hukum  secara normative  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  secara konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun  meringkas  literatur  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  kemudian  dianalisis  secara sistematis.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pernotongan  dana  bantuan sosial  Covid-19  berdasarkan  kitab  Undang-undang  hukum  acara  pidana  (KUHP),  diatur  di  dalam  pasal  372 KUHP  untuk  tindak  pidana  penggelapan  sedangkan  tindak  pidana  penipuan  ctiatur  dalam  pasal  378  KUHP. Pelaku  dijerat  sesuai  dengan  pasal  372  mengenai  penggelapan  dan  pasal  378  KUHP  mengenai  tindak  pidana penipuan.
Kata Kunci : Penipuan, Penggelapan, Sanksi Pidana

## Abstract
The  criminal  act  of  embezzlement  and  fraud  committed  by  deducting  the  Covid-19  social  assistance  funds, specifically the provisions in article 372 of the Criminal Code. Meanwhile, fraud is regulated in Article 378 of the  Criminal  Code.  This  research  focuses  on  criminal  or  legal  sanctions  against  the  perpetrators  of  cutting Covid-19 social assistance funds based on the law, namely the Criminal Procedure Code (KUHP). The purpose of this research is to regulate legal sanctions against perpetrators of Covid-19 social assistance fund cutters. It applies the normative legal method by using a conceptual and a case approach.. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of law. The technique of collecting legal materials is done by recording, quoting, reading, and summarizing the literature related to the formulation of the problem which is then  analyzed  systematically.  The  result  of  the  research  shows  that  the  criminal  sanctions  against  the perpetrators of cutting Covid-19 social assistance funds based on the Criminal Procedure Code (KUHP), are regulated  in  article  372  of  the  Criminal  Code  for  embezzlement,  while  fraud  is  subject  to  article  378  of  the Criminal  Code.  The  perpetrator  was  charged  in  accordance  with  Article  372  regarding  embezzlement  and Article 378 of the Criminal Code regarding the criminal act of fraud.
Keywords : Fraud, Embezzlement, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Hukum  salah  satu  norma  yang  diterapkan  dalam  lingkungan  masyarakat,  yang  terdiri  dari  berbagai bentuk  pengaturan  yang  mengatur  berbagai  perbuatan  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  dengan rujuan rnenciprakan tata tertib di antara masyarakat itu sendiri. Sanksi pidana bahwasannya ancaman terhadap pelaku sifatnya berat dan diberikan terhadap pelaku. Dimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang dimana didasarkan atas hukum yang berlaku ini dimaksudkan dengan tujuan agar memiliki  efek  jera  terhadap  pelaku  dengan  acuan  yakni  hukum  positif  yaitu  undang-undang  yang berlaku dengan  demikian regulasinya jelas sehingga perilaku  dari pelaku ada perubahan positif (Ali, 2011) .
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  macam-macam  bentuk  kejahatan  juga  senantiasa berubah  mengikuti  arus  zaman.  Berbagai  tindak  pidana  yang  sering  dijumpai  di  Indonesia  yakni penggelapan  dan  penipuan  dengan  berbagai  modusnya  dan  sangat  merugikan  masyarakat,  tindak Pidana  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  terkait,  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa hukuman,  bagi  yang  menentang  ketentuan  tersebut (Moeljatno,  2008) .  Bantuan  sosial  merupakan salah satujenis belanja pemerintah yang  menjadi sorotan berbagai stakeholder  masyarakat, tidak saja umum  atau  kelompok  lainya  tetapi  juga  pemerintah,  dan  pemimpin  atau  pejabat  daerah  yang berwenang  dalam  hal bantuan sosial, dapat digaris bawahi bahwasannya dana bantuan sosial  Covid- 19,  memungkinkan  dana  bantuan  sosial  dinilai  cukup  riskan  akan  terjadinya  penyimpangan  dalam berbagai hal seperti disalahgunakan maupun diselewengkan.
Dalam prakteknya di masyarakat selama ini, dana bantuan sosial Covid-19 ini sering menuai masalah berbagai hal baik saat penganggarannya maupun pengelolaan, penyaluran, pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran serta terjadi pemotongan dana bansos dan banyak terjadi penyelewengan  lainnya  terhadap  dana  bantuan  sosial  untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Sudah  menjadi kewajiban  bagi  setiap  pejabat  yang  berwenang  mulai  dari  pejabat  pemerintah  pusat,  pejabat pemerintah  daerah  hingga  pejabat  desa  yang  diberi  mandat  untuk  menyalurkan  dana  Covid-19 tersebut  digunakan  sesuai  dan  tepat  sasaran  dan  tidak  menyalahgunakan  penggunaan  dana  tersebut untuk  kepentingan  pribadi (Mufida,  2020) .  Dalam  menangani  permasalahan  yang  terjadi,  maka langkah  utama  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Solihah & Triono, 2020) . Berbagai cara  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi  bantuan  sosial  Covid-19  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  yaitu  pengawasan  pengawasan  perencanaan,  pengawasan  terhadap  penyusunan anggaran,  pengadaan  barang  atau  jasa,  pelaksanaan  atau  realisasi  anggaran,  pendistribusian  bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dalam hal ini yaitu KPK (Citranu, 2020) . Berdasarkan uraian diatas, maka ditumuskannya tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap pengaturan  tentang  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  pemotong  dana  bantuan  sosial  Covid-19  serta sanksi terhadap pelaku pemotong dana bantuan sosial Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan di bidang hukum, dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual dan pendekatan kasus. Adapun  sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer  berpedoman  terhadap  undang- undang  dan  keputusan  yang  mengikat.  Bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan  melalui  jurnal,  buku hukum,  serta  internet  yang  memuat  mengenai  sanksi  terhadap  pelaku  pemotong  dana  bantuan  sosial Covid-19.  Sedangkan  sumber  hukum  tersier  didapatkan  melalui  kamus  hukum  serta  ensiklopedia yang  berkaitan  mengenai  informasi  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  mencatat,  mengutip,  membaca,  maupun  meringkas  literatur  yang  mengacu  terhadap  perubahan status  jenis  kelamin  di  indonesia.  Kemudian  data  di  analisis  dengan  sistematis  dan  mengaitkannya dengan bahan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-
19
Penggelapan  dapat dikatakan perilaku  maupun  kegiatan  mengganggu itikad  individu berbeda  karena melanggar  janji  minus  perilaku  yangjujur.  Lamintang  dan  Djisman  Samosir  menyatakan  lebih  tepat jika istilah penggelapan diartikan jadi penyelewengan hak atau penyelewengan keyakinan (Lamintang &  Samosir,  1979) bahwasannya  penggelapan  merupakan  penyelewengan  wewenang  demi  memiliki suatu barang, yang ada dalam wewenangnya tidak karena kriminal (Sunarto, 2007) .
Bila  dilihat secara umum bantuan sosial adalah bantuan  yang  diperunrukan bagi  masyarakat dengan  merata kepada  masyarakat dengan berbagai macam bentuk  demi  meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mengenai pendistribusian bantuan sosial tersebut, pemerintah di daerah sebagai penyalur bantuan  sosial  karena  demi  Masyarakat  itu  sendiri  maupun  dalam  hal  lernbaga  Kernasyarakatan sebagai penerima langsung bantuan sosial tersebut memiliki kewajibannya untuk
mempertanggungjawabkannya  bantuan  sosial  sesuai  bagiannya  masing-masing  yang  diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. pihak yang merumuskan sebagai perbuatan yang negatif atau curang.
Bahwasannya  penipuan  itu  sendiri  secara  umum,  yakni  berbagai  kejahatan  yang  telah disimpulkan  secara  jelas  di  ihwal  bagian  bab  XXV  KUHP.  Penipuan  dalam  arti  khusus,  merupakan berbagai  jenis  penipuan  yang  dijelaskan  di  dalam  ihwal  pasal  378  bentuk  substansinya  dan  ihwal pasal  379  macarn  spesifiknya (RM,  1996) .  Hukum  bahwasannya  suatu  acuan  tingkah  laku  yang mengatur masyarakat itu sendiri dalam hal bentuk peraturan-peraturan terkait, berbagai kelakuan dan ini seluruhnya diatur oleh hukum. Bahwasannya negara indonesia ini merupakan negara hukum dalam hal  pengaturan  dari  regulasi  hukum  itu  sendiri,  mengenai  penguatan  aruran  di  dalam  hukum  pidana yang dikategorikan hukum umum, karena ihwal hukum pidana itu sendiri yakni orang yang melawan hukum  itu  sendiri,  bahwasannya  dapat  diartikan  dasar  kejahatan  spesifik  bagian-bagian  dari keseluruhan  hukum  itu  sendiri  yang  diterapkan  di  suatu  wilayah  atau  adrninistrasi  negara  yang rnengacu  pada  dasar-dasar  umum  maupun  khusus  dan  rnengatur  berbagai  rnacam  regulasi  peraturan mengenai tingkah  laku atau kegiatan tingkah laku bukan boleh untuk dijalankan,  maupun  melanggar yang  disertai  ancaman  hukum  yakni  pidana  bagi  walau  siapa  saja  yang  mengingkari  hukum  itu sendiri.
Hukum  merupakan  bagian  dari  acuan  atau  petunjuk  hidup  mengenai  tata  tertib  yang  terdiri atas berbagai regulasi peraturan hukum  yang  mengatur tingkah laku didalam  lingkungan  masyarakat itu  sendiri  dan  wajib  ditaati  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  secara  umum  berkaitan  dengan pengingkaran  tuntunan  hidup  itu  mungkin  akan  memicu  respons  dari  penguasa,  di  dalam  Undang- undang  sendiri  tidak  menganjurkan  ala  an  mengenai  arti  dari  kesengajaan.  Jika  dihubungkan  atas kesengajaan  di  dalam  bagian  suatu  simpulan  tindak  pidana  sebagaimana  penggelapan  maupun penipuan  terhadap  dana  bantuan  sosial  covid-19,  maka  kesengajaan  dapat  diartikan  ada  manakala menginsafi  niat  kehendak,  pengetahuan,  perbuatan  atau  hal-hal  atas  unsur-unsur  spesifik  dan  ihwal niat  yang  dimana  mendapati  akan  dampak  yang  timbul  dari  kelakuan  tersebut.  Dengan  demikian bahwasannya  yang  menjadi  bagian  bemiat  sengaja  dalam  simpulan  suatu  tindak  pidana  sering ditujukan  semua  bagian  yang  terdapat  di  buntut  perkataan  terencana  akibat  faktor  kesengajaan. Bahwasannya  terdapat  perbedaan  yakni  bila  penggelapan  dengan  diawali  dengan  niat.  Sedangkan penipuan  terlebih  dahulu  dalam  memiliki  secara  melawan  hukum  itu  sendiri.  dalam  hal  ancaman penjaranya terdapat kesamaan yakni sama-sama dengan ancaman penjara 4 tahun, penipuan ini lebih berat dari pada penggelapan sesuai dengan rumusan ketentuan pasal 372.
KUHP risiko kejahatannya berupa altematif saja dengan pidana penjara dan denda sedangkan di  dalam  ketentuan  pasal  378  KUHP  ancaman  berupa  tunggal  namun  pidana  penjara  saja.  Dalam kasus pemotongan  dana bantuan sosial covid-19 ini, pihak  kepolisian sudah berhasil  dan  diperiksa 9 orang  ihwal  saksi  KPM  dan  mengumpulkan  bagian  bukti  terpenuhi.  Kemudian  pihak  kepolisian menangkap tersangka ihwal  di Terminal Bus Tanjung  Priok. Tersangka  dijerat ihwal pasal penipuan serta penggelapan. 372 dan 378 KUHP diancam diganjar pidana empat tahun penjara.

## 2. Sanksi terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19
Ekonomi  sedang  mengalami  penurunan  yang  signifikan  di  masa  pandemi  seperti  sekarang  banyak bermunculan  kejahatan  di  masyarakat  seperti  tindak  pidana  penggelapan  maupun  penipuan, masyarakat  membutuhkan  bantuan  sosial  guna  mengurangi  beban  masyarakat  akan  tetapi  ada  saja oknum  yang  tega  memotong  dana  bantuan  tersebut  demi  kepentingan  pribadi.  Sehingga  merugikan masyarakat dan ini melanggar hukum tentunya harus ditindak dengan perangkat hukum yang ada ini akan  timbul  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  karena  telah  melawan  hukum  itu  sendiri.  Permasalahan seperti  ini  tentunya  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  berniat  buruk  ingin  merugikan  orang  lain dengan tujuan untuk  memenuhi  keinginan atau kepentingan pribadinya. Ketika permasalahan seperti diatas itu  muncul pastinya  dapat menimbulkan tanggapan. Mengenai penggelapan  maupun penipuan pastinya  hat  ini  diaturdalam  KUHP.  Hukum  dapat  diterangkan  sebagai  keseluruhan  acuan  atau petunjuk dalam bermasyarakat diantaranya mengatur tingkah laku masyarakat yang dijalankan setiap orang, apabila dilanggar petunjuk hidup ini dapat memicu sikap reaksi dari penguasa yang berwenang.
Pada  dasarnya  hal  perbuatan  tersebut  bisa  disebut  sebuah  pidana  penggelapan  maupun penipuan  seperti  pengaturannya  di  dalam  Pasal  372  KUHP  dirumuskan  bahwasannya  setiap  orang karena  sengaja  melawan  hukum  menguasai  barang  satu  atau  seluruhnya  atau  sebagian  adalah
kepernilikan individu lain, tetapi di dalam penguasaannya bukanlah dengan kriminal diganjar dengan penggelapan,  karena  ancamannya  pidana  penjara  paling  berat  empat  tahun  dan  atau  baik  dengan pidana  denda  paling  banyak  Rp.  900.000  rupiah.  Sedangkan  di  ketentuan  pasal  378  KUHP dirumuskan  bahwasannya  setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  dirinya  sendiri  ataupun orang lain secara melawan aturan hukum, karena menggunakan identitas palsu, martabat yang palsu, dengan  juga tipu  muslihat  menjadi semacam rentetan  kebohongan  yang rnengkoordinir individu lain untuk  bisa  menyerahkan  barang  satu  kepadanya, atau dengan  upaya  memberi  utang  maupun  dengan rnembebaskan piutang diancam dengan penipuan dengan penjara paling berat 4 tahun. perbuatan baik dilakukan  sengaja  memiliki  unsur  yang  subjektif  sudah  ada  pada  pelaku  tindak  pidana.  Tindakan kesengajaan ini adalah tindakan perbuatan tentunya dengan disadari lebih tepatnya dilakukan dengan dirinya sendiri dengan kesadaran yang penuh. Sadar yang dimaksud adalah bahwa seseorang tersebut atau  pelaku  paham  akan  yang  mereka  lakukan  itu  salah  tentunya  dengan  melanggar  hak  orang  lain serta merugikan masyarakat.
Pelaku  pemotong  dana  bantuan  sosial  covid-19  ini  dengan  sengaja  memotong  dana  tersebut demi  kepentingan  pribadi  dengan  demikian  pelaku  memenuhi  kedua  unsur  pasal  372  maupun  378 KUHP  itu, tindakan pemotongan ini terjadi sesudah  mendapatkan KPM, yang awalnya 20  diberikan ke KPM. Korban di perintahkan menarik ke ATM, yang dimana dana wajib diberikan ke ML maksud diserahkan  lagi  ke  pihak  lain  guna  memuluskan  niat  awal  ditahap  tahap  pertama  mendapat  Rp. 2.000.000  dan  20  orang  penerima  KPM  diproses  berikutnya  dengan  modus  ATM  dikantongi  KPM diminta  oleh  ML  Ia  memungut  uang  Rp.  150.000  per  orang  dari  ATM.  Tahap  kedua  ia  mengambil keuntungan  pribadi  Rp.  3.000.000,  ungkap  pihak  kepolisian.  Pelaku  memenuhi  unsur  kesengajaan yaitu Unsur spesifik subjektif yakni termasuk dalam Kesengajaan dengan ini bagian unsur kesalahan di dalam penggelapan.
Sistem  pengawasan  sangat  dianjurkan  dalam  penyaluran  dana  bansos,  hal  ini  memiliki keterkaitan  dengan  asas  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  Pasal  4  huruf  H  dan  I  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap penerima pelayanan  dana  bansos  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  memperoleh  informasi  mengenai pelayanan yang diinginkan (Alfedo & Azmi, 2020) . Undang-undang tidak menjelaskan secara detail mengenai  keterangan arti dari terencana. Bila dikaitkan  dengan  kesengajaan terdapat suatu simpulan tindak  pidana  umum  dengan  penggel  apan  terhadap  dana  bantuan  sosial  covid-19.  Bahwasannya klasifikasi  kesengajaan  bagian  dari  tersangka  dalam  mengetahui,  sadar  ihwal  merniliki  barang kepunyaan  individu  lain perbuatan telah  melanggar hukurn, perbuatan telah  jelas berlawanan  karena kewajiban  hukumnya  sedemikian  bertentangan  terhadap  hak  individu  lain  karena  kesadaran  tersebut menghendaki  demi  melaksanakan  perbuatan  memiliki  barang,  mengetahui,  menyadari  mengenai perbuatan  ihwal  memiliki  tentang  suatu  benda,  atas  disadarinya  maka  benda  itu  milik  individu  yang berbeda  sebagian  seluruhnya  mendapati  memahami,  menyadari  bahwa  barang  milik  individu  lain berada  dalam  kewenangannya  bukan  dengan  kriminal,  terencana  yang  wajib  ditunjukkan  dengan dernikian pada seluruh unsur yang termuat kemudian wajib dibuktikan pada saat persidangan.
Dengan  penggelapan  dan  penipuan  termasuk  pelanggaran  hukum  hal  ini  memang  sesuai dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Seorang  pelaku  biasanya  melakukan  caranya  dengan  cara yakni  dengan  menggelapkan  dan  menipu sesuatu hal  yang berkaitan dengan  korban atau masyarakat itu sendiri yang pastinya merugikan korban itu sendiri. Tujuan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan ini adalah untuk menguasai barang tersebut yakni uang korban penerima BLT bantuan sosial  yang  merugikan  orang  yang  dipotong  bantuannya  tersebut  tentunya  sangat  merugikan  pihak yang bantuannya dipotong tersebut. Maka dapat dipastikan penggelapan dan penipuan ini yakni untuk kepentingan  pribadi  dimana  merugikan  orang  lain  dengan  cara  memotong  bantuan  tersebut  yang termasuk ke dalam penggelapan dan penipuan.
Sistem  pertanggung  jawaban  pidana  dalam  kebijakan  suatu  perundang-undangan  dana bantuan  social  berorientasi  pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Juncto  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  39  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Oktarina & Cayo, 2019) .
Pada intinya memotong dana bantuan sosial covid-19 yang masuk kedalam mengenai tentang penggelapan  dan  penipuan,  penggelapan  dapat  diterangkan  setiap  orang  karena  berniat  melawan
hukum  menguasai  benda  seluruhnya  maupun  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  yang  ada  dalam kepemilikannya bukanlah suatu dengan kriminal dapat diganjar risiko dengan penggelapan, demikian ancaman  dapat  dijatuhi  kurungan  paling  berat  yakni  4  tahun  penjara  ataupun  dengan  denda  ihwal paling  banyak  Rp.  900.000  rupiah.  Serta  penipuan  diterangkan  setiap  orang  dengan  niat  demi mengunrungkan dirinya sendiri maupun individu lain dengan melawan hukum, dengan identitas palsu, martabat  palsu,  tipu  muslihat,  ataupun  serangkaian  kebohongan,  dimaksud  dengan  memobilisasi orang  lain  guna  menyerahkan  benda  kepadanya  dengan  memberi  hutang  maupun  menghapuskan piutang  dengan  penipuan  karena  pidana  kurungan  paling  berat  empat  tahun  penjara.  sebuah pelanggaran hukum sebagaimana yang sudah diarur dalam KUHP. Namun hal ini tidak bisa berjalan proses  hukum  ini  apabila  tidak  ada  yang  melapor  dari  pihak  korban  atau  masyarakat  yang  merasa dirugikan tersebut. Jika  hal  ini terus dibiarkan  dan tidak adanya aduan  maka proses  hukum pastinya tidak  akan  berjalan  sehingga  menyebabkan  semakin  banyaknya  pelaku  kejahatan  yang  merugikan masyarakat  di  tengah  masa  pandemi  seperti  ini  melalui  bantuan-bantuan  sosial  Jainnya  akan  tetapi masyarakat  harus  lebih  ekstra  dalam  mengawasi  jalannya  penyaluran  dana  bantuan  sosial  tersebut akan  terus  berlanjut  dan  tidak  akan  timbul  rasa  jera  dalam  diri  mereka  yang  pastinya  akan  terus berkembang  ketika  hal  ini  dibiarkan  dengan  tidak  adanya  laporan  sama  sekali  dari  pihak  yang mengajukan untuk melakukan proses hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan sanksi hukum pemotongan dana bantuan mempunyai sebuah dasar hukum yairu Pasal 372 serta  Pasal  378  KUHP  pada  kasus  pemotongan  dana  bantuan  sosial  covid-  9,  dikenai  Pasal  372  dan 378  yang  dimana  dipakai  dalam  kasus  ini  sebagai  dasar  yang  terkait  pengaturan  hukum  dan  sanksi terhadap  pelaku.  Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  pemotongan  dana  bantuan  sosial  covid-19  Pelaku diancam dengan Peni puan serta Penggelapan 372 dan 378 KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun  penjara,  Di  dalam  KUHP  sendiri  pengaturan  mengenai  penggelapan  serta  penipuan,  bilamana pelanggaran  tersebut  diatur  di  dalam  buku  ll  mengenai  kejahatan,  untuk  penggelapan  diatur  dalam ketentuan  XXIV  ihwal  pasal  372  KUHP,  Sedangkan  penipuan  diatur  dalam  ketentuan  dalam  bab XXV  tentang  kegiatan  curang  ihwal  pasal  378  KUHP.  Adapun  sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku pemotongan dana bantuan sosial covid-19 pada mengenai pasal 372 KUHP yang diterangkan sebagai berikut  yakni  setiap  orang  karena  bemiat  melanggar  hukum  menguasai  benda  seluruhnya  maupun sebagian  kepemilikan individu  lain, tetapi benda dalam kepemilikannya tidak dengan  krirninal dapat diganjar dengan penggelapan, dijatuhi kejahatan dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Bahwasannya simpulan penggelapan sebagaimana lain tersebut di atas jika disimpulkan terdiri dari beberapa bagian objektif yang terdiri atas kelakuan merniliki, satu benda, sebagian ataupun seluruhnya rnilik individu lain, dimana benda tersebut dalam kepemilikannya tidak dengan  kriminal,  sedangkan  bagian  subjektif  eksplanasi  terbatas  penggelapan  yang  karena  sengaja serta  penggelapan  ihwal  melanggar  hukum.  Bahwasannya  tindak  pidana  penipuan  ataupun  ihwal dalam bentuk pokoknya yang terdapat dalam ketentuan bab XXV ihwal buku II KUH ihwal pasal 378 simpulan tindak pidana penipuan dijelaskan dan dirurnuskan terdiri atas beberapa unsur salah satunya unsur objektif yang mana dapat dijelaskan yaitu memobilisasi individu lain serta menyerahkan barang ataupun benda, dengan  maksud bilamana niat  memberi  hutang,  maupun  dengan  menghapus piutang, bilamana menggunakan identitas palsu dan martabat palsu, tipu muslihat dalam memicu kebohongan.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  dalam  enyikapi  hal  seperti  ini  yang  dimana  kasus  pemotongan  dana  bantuan  sosial covid-19 semakin berkembang melalui berbagai modus yang tentunya banyak merugikan orang yang mendapatkan  bantuan  yang  tidak  semestinya.  Walaupun  situasi  pandemi  seperti  sekarang  tidak menyurutkan  niat  para  pelaku  kejahatan  mengambil  keuntungan  pribadi,  pemerintah  diharapkan pemerintah  lebih  ketat  dalam  hal  pengawasan  penyaluran  dana  bantuan  sosial  covid-19  agar  tepat sasaran serta tidak ada pernotongan bagi penerima yang berhak atas dana tersebut. Sena mempertegas kembali  mengenai  sanksi  pidana  akibat  dari  perbuatan  menyimpang  seperti  melakukan  pemotongan dana  bantuan  sosial  covid-19  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  yang  termasuk  ke  dalam penggelapan  dan  penipuan  yang  diatur  di  dalam  KUHP  yakni  bahwasannya  penggelapan  sendiri
diatur  daJam  ketentuan  bab  XXIV  Pasal  372  KUHP  dan  sedangkan  penipuan  bahwasannya  diatur dalam ketentuan bab XXV ihwal mengenai kegiatan curang yang termuat dalam ketentuan pasal 378 KUHP.  Adapun  kepada  masyarakat  diharapkan  unruk  masyarakat  tetaplah  mengawasi  jalannya penyaluran bantuan sosial covid-19 ini dengan stakeholder lainnya. Masyarakat diharapkan agar lebih ikut  aktif  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum yang berwenang  dalam  hal  mekanisme penyaluran  dana bantuan sosial tersebut serta mengenai  efek jera  terhadap  pelaku  mestinya  pelaku  takut  melakukan  pemotongan  dana  bantuan  sosial  covid-19 karena telah diatur di dalam KUHP dan dapat dikenakan dengan penipuan dan penggelapan 372 dan 378  KUHP  ihwal  dengan  dijatuhi  ganjaran  pidana  4  tahun  penjara,  Bahwasannya  KUHP  mengatur pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan lain penipuan simpulan diarur didalam buku II serta mengenai  kejahatan,  oleh  penggelapan  di  dalam  ketentuan  bab  XXIV  Pasal  372  KUHP,  Sedangkan untuk tindak pidana penipuan pengaturannya di dalam ketentuan bab XXV mengenai kegiatan curang ihwal  Pasal  378  KUHP.  Peran  aktif  pihak  yang  berwajib  juga  sangat  dibutuhkan  unruk  mengatasi pelaku  tindak  pidana  Penggelapan  dan  penipuan,  karena  jika  hanya  peraruran  yang  dibuat  dan  tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  tersebut.  Jadi  peran  aktif  pihak  berwajib  serta  sanksi tegas  kepada  tersangka  tindak  pidana  penggelapan  dan  penipuan  sangat  dibutuhkan  masyarakat  ini serta masyarakat harus lebih paham  mengenai pentingnya saling  mengawasi jalannya penyalurannya dana  bantuan  sosial  covid-19  diharapkan  dengan  kerjasama  antar  masyarakat  dapat  mengurangi terjadinya  pemotongan  terhadap  dana  bantuan  sosial  covid-19  di  masyarakat  serta  pentingnya  dana bantuan  sosial  tersebut  guna  mengurangi  beban  ekonomi  serta  meringankan  beban  kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfedo,  J.  M.,  &  Azmi,  R.  H.  N.  (2020).  Sistem  Informasi  Pencegahan  Korupsi  Bantuan Sosial  (Si  Pansos)  di  Indonesia:  Rumusan  Konsep  dan  Pengaturan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 283–296. Ali, M. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Citranu.  (2020).  Prosiding  Seminar  Nasional  Webinar  Nasional  Universitas  Mahasaraswati Denpasar. Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia , 11–22. Lamintang, P. A. ., & Samosir, C. D. (1979). Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik . Bandung. Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Hukuman  Mati  Pelaku  Korupsi  di  Tengah  Pandemi Covid-19. Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan , 4 (1), 223–230.
Oktarina,  E.,  &  Cayo,  P.  S.  N.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Korupsi  Dana Bantuan  Sosial. Prosiding  Seminar  Nasional  Mewujudkan  Masyarakat  Madani  Dan Lestari Seri 9 , 68–81. RM, S. (1996). Hukum Pidana Materiil . Sinar Grafika, Jakarta.
Solihah,  R.,  &  Triono.  (2020).  Peran  KPK  dalam  Mengawal  Pengalokasian  Dana  Bantuan Sosial  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Tapis:  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam , 16 (2), 69–80. Sunarto, S. (2007). KUHP dan KUHAP . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.