Analisis Gender terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penodaan Agama
Vivi Ariyanti 1 *
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
ABSTRAK: Penelitian  ini  berangkat  dari  satu  paradigma  yang  mempertanyakan  apakah  ada  sesuatu  tentang maskulinitas yang mempengaruhi cara hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan. Untuk melakukan  ini, kami melakukan pengkajian terhadap sikap independensi hakim dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, baik faktor internal dari diri hakim sendiri maupun faktor eksternal yang terkait dengan kepentingan  kelompok  tertentu.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  atas  beberapa  kasus  penodaan agama,  penelitian  ini  menghasilkan  simpulan  bahwa  putusan  hakim  dalam  perkara  penodaan  agama  tidak mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dari para hakim yang memutus perkara tersebut. Seorang hakim di dalam membuat  putusan  atas  perkara  yang  ditangani  harus  bersumber  pada  kemampuannya  untuk  berfikir  dan berkehendak secara bebas (independen) namun dalam pembatasan tanggungjawab dan objektifitas. Pengambilan keputusan  yang  berdasarkan  atas  intuisi  atau  perasaan  memiliki  sifat  subyektif,  sehingga  mudah  terkena pengaruh. Hasil analisis putusan menegaskan bahwa putusan hakim dalam beberapa perkara penodaan agama lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar pengadilan, baik berupa tekanan massa maupun fatwa-fatwa lembaga  keagamaan  yang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Sifat  maskulinitas  yang  cenderung  analitis  dan memerinci  segala  sesuatu  untuk  memeriksa  bagian-bagian  secara  teliti  justru  ditanggalkan.  Majelis  hakim cenderung memanfaatkan sifat femininitas, yakni memiliki gaya yang lebih menyeluruh dan lebih berorientasi pada situasi.
Kata Kunci: M askulinitas; Hakim; Analisis Gender; Penodaan Agama.
ABSTRACT: This  research  departs  from  a  paradigm  that  questions  whether  there  is  something  about masculinity that influences the way judges decide cases in court. To do this, we conduct an assessment of the attitude of independence of judges from the factors that can influence court decisions, both internal factors from the judges themselves and external factors related to the interests of certain groups. Based on the discussion and analysis of several cases of blasphemy, this research concludes that the judges' decisions in blasphemy cases do not reflect the masculine values of the judges who decided the cases. A judge in making a decision must be based on the ability to think and will freely (independently) but within the limits of responsibility and objectivity. Decision making based on intuition or feelings has a subjective nature, so it is easy to be influenced. The results of the analysis of decisions confirm that judges' decisions in several cases of blasphemy are more influenced by elements outside the court, both in the form of mass pressure and fatwas of religious institutions that have no legal force. The nature of masculinity that tends to be analytical and breaks down everything to examine the parts carefully is actually abandoned. The panel of judges tends to take advantage of femininity, namely having a style that is more comprehensive and more situation oriented.
Keywords: Masculinities; Judges; Gender Analysis; Blasphemy of Religion.

## A. PENDAHULUAN
Para peneliti telah mencoba untuk menilai apakah hakim perempuan memberi putusan secara  berbeda  ketika  mereka  menyelesaikan  suatu  kasus  di  pengadilan.  Sebagian  besar penelitian ini mengasumsikan bahwa cara hakim laki-laki memutuskan suatu kasus adalah normal. Dengan kata lain, orang beranggapan bahwa ada sesuatu tentang hakim perempuan
Vol. 05 No. 01
Copyright @2023 Author
Juni 2023
Published by Jurnal Equalita

## EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index
Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
yang menjadikan keputusan mereka berbeda, tetapi tidak ada apa pun tentang hakim laki-laki bagaimana mereka membuat keputusan pengadilan (Gill, Kagan, and Marouf, 2018).
Penelitian ini berangkat dari satu paradigma yang mempertanyakan apakah ada sesuatu tentang maskulinitas (yakni atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan kaum laki-laki) yang mempengaruhi cara hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan. Untuk melakukan ini, kami melakukan pengkajian terhadap sikap independensi hakim dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan, baik faktor internal dari diri hakim sendiri maupun faktor  eksternal  yang  terkait  dengan  kepentingan  kelompok  tertentu.  Independensi  hakim dalam memutus perkara pengadilan merupakan prinsip utama yang dituntut oleh konstitusi, yakni  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut UUD 1945) (Arief, 2015: 3).
Kebebasan  hakim  yang  didasarkan  pada  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia dijamin  dalam  UUD 1945  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  24  Ayat  1  bahwa “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.    Ketentuan  ini  selanjutnya diimplementasikan  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Istilah merdeka dalam ketentuan tersebut diartikan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak  kekuasaan  Negara  lainnya,  dan  kebebasan  dari  paksaan,  direktiva  atau  rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang”.
Selain itu, kebebasan beragama juga merupakan  salah satu hak asasi manusia, karena kebebasan  beragama  itu  langsung  bersumber  kepada  martabat  manusia  sebagai  mahluk ciptaan  Tuhan.  Dengan  demikian  negara  harus  menjamin  kemerdekaan  bagi  setiap  orang untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu  (Adji,  1985:  96).  Penegakan  hukum  dalam  kasus  penodaan  agama (blasphemy) merupakan sebuah keharusan, karena penodaan agama merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Kasus-kasus penodaan agama seringkali melibatkan  aspek  politik  dan  mengabaikan  aspek  hukum  dan  keadilan.  Berbagai  catatan tentang kasus penodaan agama diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini tergambar dari adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus penodaan agama. Masalah yang sering muncul dalam kasus-kasus penodaan agama adalah perbedaan keyakinan dari kelompok yang berbeda namun berada dalam satu agama yang sama.
Kasus penodaan agama (blasphemy) memang bukan hal baru di Indonesia. Hasil riset yang dilakukan  Setara  Institute  menunjukkan  sepanjang  1965-2017  terdapat  97  kasus  penodaan agama. Kasus dugaan penodaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang, di mana sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penodaan agama, namun setelah gerakan reformasi (era reformasi) jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus.  Dari  97  kasus  penodaan  agama  tersebut,  76  perkara  diselesaikan  melalui  jalur persidangan  dan  sisanya  di  luar  persidangan  atau  non-yustisia.  Sementara  itu,  dilihat  ada tidaknya tekanan massa, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institute, 35 di antaranya tidak
melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan  tekanan massa. Dalam kasus- kasus penodaan agama tersebut, Islam menjadi agama yang paling banyak menjadi objek kasus blasphemy ini, yaitu 88 kasus, sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus (Wardah, 2017).
Delik penodaan agama ini menjadi permasalahan karena ukuran terpenuhinya delik itu bukan pada sifat perbuatan. Penetapan putusan hakim dalam perkara penodaan agama lebih sering  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal,  seperti  ketersinggungan  dari  mayoritas  atau kelompok  organisasi  keagamaan.  Ukuran  perbuatan  itu  seharusnya  berada  pada  sifat perbuatan  itu  sendiri,  misalnya  dalam  Penjelasan  UU  No.  1/PNPS/1965  disebutkan  bahwa perbuatan  kategori  penodaan  agama  haruslah  bersifat  semata-mata  ditujukan  kepada  niat untuk  memusuhi  dan  menghina.  Dengan  ukuran  ini,  banyak  kasus  penodaan  agama seharusnya  tidak  berujung  pada  penghukuman/pemidanaan.  Menggeser  peralihan  dari ketersinggungan  mayoritas  menjadi  persoalan  hukum  yang  dapat  dipidanakan  merupakan interpretasi  hakim  sepenuhnya.  Selain  tidak  lepas  dari  subyektivitas,  faktor  desakan masyarakat  atau  organisasi  agama  yang  menstimulus  rasa  aman  para  hakim  (dan  apparat penegak  hukum  lainnya)  juga  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  dalam  memutus perkara tersebut.
Terhadap kondisi sosial masyarakat dan pandangan-pandangan tentang kasus penodaan agama, hakim sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Hakim mempunyai kemandirian (independensi) dalam menyelesaikan setiap kasus/perkara di pengadilan, sehingga dapat menjadi harapan bagi masyarakat luas atas keadilan yang sesungguhnya Di sinilah pentingnya dilakukan penelitian atas penerapan asas kebebasan  hakim  dalam  memutus  perkara  penodaan  agama.  Kajian  ini  membahas pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana penodaan agama dan bagaimana analisis  gender  menilai  sikap  maskulinitas  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  penodaan agama tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menggali aspek-aspek yuridis dari sisi hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama. Hakim sebagai  pihak  yang  menjadi  penengah  antara  pelaku  tindak  pidana  dan  korbannya  sudah seharusnya memposisikan dirinya dalam ranah yang bebas dari pengaruh-pengaruh luar dan subjektifitas dirinya yang menyelimuti perkara penodaan agama. Kajian ini meneliti faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menangani perkara tindak pidana penodaan agama, dan bagaimana analisis gender menilai sikap maskulinitas pertimbangan hakim dalam perkara penodaan  agama  tersebut.  Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan  pengadilan  yang menangani perkara penodaan agama seringkali tidak memperhatikan teori hukum selain aspek kepastian  hukum  semata,  sehingga  ada  hal-hal  yang  perlu  diteliti,  yaitu  keterkaitan  antara pertimbangan  hukum  dalam  putusan  pengadilan  dengan  faktor-faktor  lain  di  luar  aspek hukum, seperti sifat-sifat maskulinitas para hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Di sinilah pentingnya peran analisis gender dalam menilai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal  pertimbangan  bahwa  data  yang  ingin ditemukan  adalah  data  yang  terkait  dengan  fenomena  tindak  pidana  penodaan  agama. Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  analisis  framing,  untuk  mengetahui  media  dalam pembikaian  suatu  peristiwa  baik  melalui  berita,  opini  maupun  wawacara.  Pedekatan  yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara  terperinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada,  dan  mengidentifikasi  masalah  atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Penodaan Agama
Hasil  dan  pembahasan  dapat  disajikan  menggunakan  sub  judul  sesuai  kebutuhan. Hasil  dan  pembahasan  berisikan  data  yang  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  serta analisis dari data tersebut. Setiap argumen harus dikaitkan dengan kajian pustaka. Bagian ini berisikan analisis penelitian dan pendapat peneliti terhadap hasil penelitian.
Penodaan agama termasuk ke dalam perbuatan pidana yang dilarang melalui KUHP. Menurut Pasal 156 KUHP, “barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat  Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima  ratus  rupiah”. Tindak  Pidana Penodaan Agama di Indonesia juga  diatur dalam pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima  tahun  barang  siapa  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  dan melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Perkataan  golongan  dalam  pasal  156  berarti  tiap-tiap  bagian  dari  rakyat  Indonesia  yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sementara itu, menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia.  Rumusan  pasal  156a  dalam KUHP lahir melalui proses panjang. Pasal tersebut sengaja dibuat atas desakan kelompok mayoritas muslim terhadap minoritas. Namun, jauh sebelum KUHP, delik penistaan agama ini bisa dilacak akarnya sejak era kolonial, di mana asal mula munculnya pasal 156 dalam KUHP tersebut diambil dari pasal 124A dan 153A dalam British Indian Penal Code yang isinya  berupa  larangan  mengeluarkan  pernyataan  permusuhan,  benci  atau  merendahkan (Praja  dan  Syihabuddin,  1982:  16).  Sebelum  Indonesia  merdeka,  pasal  156  KUHP dimaksudkan  untuk  memberantas  gerakan  kebangsaan  dan  kemerdekaan  bangsa Indonesia. Padahal pasal tersebut tak ada dalam KUHP di negara Belanda. Objek perbuatan pidana pasal 156 KUHP tersebut ialah “golongan penduduk”. Penegasan tentang penistaan agama  terjadi  di  era  Sukarno.  Ketetapan  No.1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  dan  atau  Penodaan  Agama,  diterbitkan  Sukarno  untuk  mengakomodir
permintaan  dari  organisasi-organisasi  Islam  yang  ingin  melarang  aliran  kepercayaan. Mereka  menganggap  aliran  kepercayaan  bisa  menodai  agama  yang  ada  di  Indonesia. Ketetapan Sukarno tersebut disarikan menjadi pasal 156a KUHP (Praja dan Syihabuddin, 1982: 16).
Sejumlah  kalangan  meminta  Pasal  156a  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dihapuskan dengan tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang  (RUU)  KUHP  yang  sedang  dibahas  di  DPR.  Pasal  ini  dinilai  rentan menjadi alat politik pihak tertentu. Namun demikian, sebagian kalangan lainnya menilai pasal penodaan agama masih dibutuhkan dan diperlukan oleh Indonesia. Pasal ini dapat menjadi  alat  kontrol  untuk  menghindari  kelompok  masyarakat  tertentu  bertindak  main hakim sendiri lantaran agamanya dinistakan atau dinodai. Pasal 156a KUHP juga pernah diuji ke Mahkamah Konsitusi (MK) dan putusan MK menyatakan bahwa Pasal 156a tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pasal ini masih sah dan berlaku. Dari sudut  pandang  hak  asasi  manusia  (HAM),  kebebasan  beragama  setiap  manusia  bukan merupakan kebebasan yang bebas nilai. Sebaliknya, kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan penghormatan HAM bagi orang lain.

## 2. Kasus-Kasus Penodaan Agama
Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Penodaan agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai, yaitu 88 kasus. Sedangkan agama kristen 4 kasus, katolik 3 kasus dan hindu 2 kasus (Wardah,  2017).  Kasus-kasus  seperti  Tajul  Muluk,  Lia  Eden,  Ahmad  Musaddeq,  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan kasus Meiliana mendapat  perhatian  yang  luas.  Bahkan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan fatwa  terhadap  kasus-kasus  tersebut.  Dalam  pandangan  MUI,  kasus-kasus  penodaan agama yang terjadi ada  yang termasuk ke dalam aliran sesat dan menyesatkan, ada yang menyangkut penodaan ajaran Islam, dana ada yang terkait dengan penghinaan terhadap al- Quran. Berikut ini adalah kasus-kasus penodaan agama yang mendapat perhatian luas dari media massa dan masyarakat.

## a. Kasus Tajul Muluk
Tajul Muluk alias Ali Murtadha adalah seorang pemuka agama beraliran Syiah asal Madura, Indonesia. Pada Desember 2011, pesantren miliknya dibakar oleh demonstran anti-Syiah. Bulan Maret 2012, ia dituduh melakukan penistaan agama; bulan berikutnya ia  ditahan.  Tajul  Muluk  kemudian  dijatuhi  hukuman  dua  tahun  penjara.  Ia  dinilai terbukti  melanggar  Pasal  156a  KUHP  tentang  penistaan  agama  karena  dinilai  telah menyebarkan  ajaran  sesat.  Tajul  dinilai  telah  mengajarkan  ajaran  sesat  dengan menistakan  kitab  suci  Al-Quran  yang  digunakannya  untuk  mengajarkan  muridnya  di pondok pesantren (Berita Satu, 2012).
b. Kasus Lia Eden
Lia Aminuddin atau yang dikenal sebagai Lia Eden (lahir di Jakarta, 21 Agustus 1947)  adalah  wanita  yang  mengaku  telah  mendapat  wahyu  dari  malaikat  Jibril  untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru melanjutkan ajaran tiga Agama Samawi, yaitu  Yudaisme,  Kristen,  dan  Islam,  serta  berupaya  menyatukannya  dengan  agama- agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia. Lia Eden kemudian mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Lia Eden secara kontroversial menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya,  Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Pemahaman yang dibawa  oleh  Lia  ini  berhasil  mendapat  kurang  lebih  100  penganut  pada  awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah. Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa, mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok Salamullah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi  yang  terakhir  tetapi  juga  mempercayai  bahwa  pembawa  kepercayaan  yang  lain seperti  Buddha  Gautama,  Yesus  Kristus,  dan  Kwan  Im,  dewi  pembawa  rahmat  yang dipercaya  orang  Kong  Hu  Cu,  akan  muncul  kembali  di  dunia.  Sejak  2003,  kelompok Salamullah  ini  memegang  kepercayaan  bahwa  setiap  agama  adalah  benar.  Kelompok yang diketuai Lia Eden ini yang kemudian berubah nama yang kini dikenal sebagai Kaum Eden.
MUI  memfatwakan  Lia  Eden  menyebarkan  aliran  sesat  dan  melarang perkumpulan  Salamullah  karena  menyesatkan  berdasarkan  Fatwa  MUI  No.  Kep- 768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997. Namun Lia Eden melontarkan kritikannya tentang kesewenangan ulama MUI yang diasosiasikan dalam sebuah sabda Jibril yang disebut “Undang-undang Jibril” (Gabriel's Edict). Menurutnya, MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang.
Akibatnya  Lia  Eden  ditahan  atas  tuduhan  penistaan  agama.  Dia  ditahan  secara resmi  oleh  Polda  Metro  Jaya  pada  tanggal  19  Desember  2005.  Lia  Eden  disangka melakukan penodaan terhadap agama dan menghasut atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya. Ia dijerat pasal 156a, 157, 335, dan 336 KUHP. Lia Eden menghadapi sidang perdana di  PN Jakarta Pusat. Sejak persidangan perdana hingga  sidang-sidang selanjutnya, Lia Eden selalu membuat heboh. Dia juga tidak menggunakan hak pledoinya dan pernah murka terhadap majelis hakim (Detik, 2008).
Lia Aminuddin pada akhirnya divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  melalui  putusan  No.  677/PID.B/2006/PN.JKT.PST  pada  29  luni 2006. Lia Eden dianggap oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana melanggar pasal 156a junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Vonis Lia Eden tersebut sebenarnya
lebih ringan dari tuntutan Jaksa, lima tahun penjara. Hal yang memberatkan bagi Lia, menurut  majelis  hakim,  adalah  perbuatannya  menafsirkan  ayat  ayat  suci  al-Qur’an menurut kehendaknya sendiri, dan dianggap bertentangan dengan aqidah umat Islam.

## c.  Kasus Ahmad Musadeq
Ahmad  Musadeq  merupakan  pendiri  aliran  al-Qiyadah  al-Islamiyah  atau  yang dikenal dengan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan juga disebut sebagai aliran Millah  Ibrahim.  Gafatar  atau  Millah  Abraham  merupakan  cara  pandang  terhadap keilahian yang sudah muncul pada zaman nabi. Menurut Musadeq ajaran itu perlahan hilang dan kini tidak lagi dikenali masyarakat. Musadeq menyatakan, Milah Abraham hanya  mengakui  satu  Tuhan.  Ia  ingin  menyebarkan  ajaran  itu  karena  menurutnya masyarakat kini menjadikan materi dan kekuasaan sebagai substitusi ilahi.
Penindakan terhadap Musadeq ketika itu didasarkan pada keputusan Jaksa Agung bernomor  KEP-116/A/JA/11/2007  yang  melarang  kegiatan  Al-Qiyadah  Al-Islamiyah. Ajaran  yang  digagas  Musadeq  itu  kemudian  menjelma  menjadi  Milah  Abraham  yang disalurkan  lewat  Gafatar.  Pada  tahun  yang  sama,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) menerbitkan fatwa bernomor 4 tahun 2007 yang menyatakan bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai aliran sesat, demikian pula aliran Gafatar, termasuk sebagai aliran sesat  dan  menyesatkan,  yang  meyakini  faham  dan  ajaran  keagamaan  Gafatar  adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al- ruju’ ila al-haq). Kementerian Agama lantas menindaklanjuti fatwa MUI itu dengan surat edaran SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 kepada rektor UIN/IAIN serta seluruh kepala Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  di  seluruh  Indonesia  untuk  mewaspadai  ajaran  yang dijalankan Musadeq.
Gerakan  ini  sempat  disorot  masyarakat  secara  besar-besaran  yang  kemudian memunculkan fatwa baru dari MUI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebut Gafatar sesat. Berdasarkan fatwa MUI itu ada tiga alasan mengapa Gafatar dinyatakan sesat. Pertama, Gafatar menegaskan sebagai organisasi sosial tetapi di dalamnya ditemui ajaran aliran- aliran keagamaan yang diajarkan kepada masyarakat. Kedua, Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan ibadah-ibadah wajib umat Islam yang sebenarnya. Selain itu juga  ditemukan  pula  bahwa  ajaran  Gafatar  mempunyai  pelafalan syahadat  yang  baru, serta  meyakini  millah  Abraham  yang  merupakan  sinkritisme/  pencampuradukkan ajaran-ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi, dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang baku. Ketiga, Gafatar diyakini adalah metamorfosis dari organisasi-organisasi sesat sebelumnya, yaitu KOMAR (Komunitas Millata Abraham). Tahun  2016  juga  Menteri  Agama  Lukman  Saifuddin,  Jaksa  Agung  Prasetyo  dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken surat keputusan bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, dan Nomor 233-865 Tahun 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut, dan/atau simpatisan  organisasi  kemasyarakatan  Gafatar  atau  dalam  bentuk  lainnya  untuk menghentikan  penyebaran  kegiatan  keagamaan  yang  menyimpang  dari  ajaran  pokok agama Islam. SKB dari Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tersebut
dikeluarkan  pada  24  Maret  2016.  Ahmad  Musadeq  dan  dua  orang  temannya  dijerat dengan  pasal  156  KUHP,  Pasal  110  tentang  pemufakatan  untuk  makar  dan  Pasal  64 tentang perbuatan berlanjut, dengan dipidana penjara 4 tahun. Aliran ini telah melanggar pasal 156a KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penodaan Agama (Utama, 2017).
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  pendiri  aliran  Gafatar  adalah  dengan sengaja memberikan ceramah pemahaman-pemahaman Millah Abraham di muka umum bahkan hingga ke luar negeri, kemudian mereka juga mendirikan serta mendeklarasikan Negara  Karunia  Semesta  Alam  Nusantara  (NKSAN).  Dalam  kegiatan  tersebut  forum mengangkat  petinggi  organisasi  yang  dinamai  sebagai  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan Penasehat spiritual bagi anggota dan pengikut organisasi. Adapun ketiga petinggi yang diangkat tersebut yang kemudian dijadikan terdakwa oleh jaksa. Ajaran ini disampaikan melalui ceramah yang kemudian menimbulkan penolakan dari sejumlah umat Islam di daerah. Menurut Majelis Hakim, kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan sadar akan kemungkinan atau dalam istilah hukum disebut dolus evantualis.

## d.  Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, memberikan kata sambutan/pidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September  2016.  Dalam  pidato  tersebut  Ahok  sebagai  gubernur  DKI  Jakarta memperkenalkan sebuah proyek pemerintah di depan warga Kepulauan Seribu. Ahok menghimbau agar warga setempat tetap menerima proyek pemerintah tersebut tanpa harus  sungkan  meskipun  tidak  memilihnya.  Ahok  mengakui  dan  menyadari  bahwa beberapa  warga  dapat  dimengerti  jika  mereka  tidak  memilihnya  karena  mereka “dibohongin  pakai  Surat  Al-Maidah  ayat  51”,  yang  dapat  diartikan  sebagai  dibohongi oleh beberapa kelompok dengan menggunakan Surat Al-Maidah Ayat 51 yang mengacu pada  sebuah  ayat  yang  oleh  beberapa  kelompok  disebut  sebagai  alasan  untuk menentangnya.  Tanggal  28  September  2016  Humas  Pemerintah  Provinsi  DKI mengunggah rekaman kunjungan tersebut yang berdurasi 1 jam 48 menit dan 33 detik tersebut ke YouTube dalam sebuah saluran resmi pemerintah yang sering menampilkan kegiatan gubernur.
Video tersebut kemudian disunting menjadi 30 detik dan diunggah oleh Buni Yani melalui akun Facebooknya dengan menuliskan statusnya berupa kutipan transkrip dari video dengan memenggal kata dari ucapan Ahok tersebut sehingga menimbulkan salah tafsir atas pernyataan Basuki dan menjadi viral karena beberapa warga menganggapnya sebagai penghinaan terhadap Quran. Tersebarnya status Buni Yani tersebut oleh pihak yang  tidak  menyukai  Ahok  dan  oleh  lawan-lawan  politiknya  membuat  Ahok  banyak diserang di media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  penghinaan  agama  melalui  media elektronik  di  YouTube.  Di  tengah  proses  laporan  itu,  demonstrasi  dan  desakan  dari
masyarakat  bermunculan  di  berbagai  wilayah.  Puncaknya  terjadi  di  Jakarta  pada  4 November 2016. Aksi besar-besaran itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI  Jakarta  tahun  2017  di  sejumlah  wilayah  Jakarta.  Sebagian  masyarakat  menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi, gerakan massa kian masif karena menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut agar Ahok segera dihukum. Ratusan ribu orang dari berbagai organisasi masyarakat Islam membanjiri Jakarta, sehingga kepolisian menganggap  hal  itu  sebagai  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas).  Presiden  Joko  Widodo  pun  turun  tangan.  Ia  menginstruksikan  kepada Kapolri  untuk  segera  memproses  kasus  Ahok  dengan  cara  terbuka  dan  transparan (Kami, 2016).
Terhadap kasus Ahok tersebut, MUI Pusat menerbitkan fatwa MUI pada tanggal 11  Oktober  2016,  yang  isinya  berupa  pendapat  dan  sikap  keagamaan  MUI  terkait penistaan agama oleh Basuki tjahaja Purnama alias Ahok. MUI Pusat menyatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama oleh MUI dikategorikan: (1) menghina Al-Qur’an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum (Kami, 2016).
Kasus  Ahok  akhirnya  bergulir  ke  meja  hijau.  Pada  13  Desember  2016,  Ahok menjalani  sidang  dakwaan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara.  Dalam  setiap persidangan, para pendukung  dan kontra  Ahok selalu hadir.  Setelah 21 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menghadirkan berbagai saksi dan ahli seperti ahli komunikasi dan ahli agama, Ahok pun divonis hukuman penjara dua tahun pada tanggal 9 Mei 2017, ditetapkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang ingin Ahok dipenjara satu tahun.

## e.  Kasus Meiliana
Meiliana  adalah  warga  negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa  yang  merupakan seorang ibu rumah tangga dan beragam Budha. Dia sudah lama tinggal di Tanjung Balai, Medan,  Sumatra  Utara.  Akibat  kasus  yang  menimpanya,  Meliana  dan  keluarganya terpaksa  harus  meninggalkan  kediamannya  demi  keselamatan  nyawanya  karena mendapatkan intimidasi dari masyarakat sekitar. Meiliana dijerat dengan pasal terkait dengan penodaan agama karena mengutarakan keluhannya kepada tetangga berkaitan dengan volume pengeras suara masjid (azan) yang ada di kawasan kediamannya.
Kasus Meiliana berawal saat dia mempertanyakan bahwa suara azan dari masjid di dekat rumahnya lebih keras dan tidak seperti biasanya. Ungkapannya itu disampaikan kepada  Kasidik,  seorang  nazir  masjid  pada  29  Juli  2016.  Kasidik  kemudian menyampaikan  protes  tersebut kepada  jamaah  masjid  setelah  sholat  maghrib.  Hal  ini kemudian  ditanggapi  secara  berbeda  oleh  beberapa  pihak  pengurus  masjid.  Meiliana dianggap  melarang  adanya  adzan  dan  sudah  menistakan  agama  Islam  karena pernyataannya tersebut. Jamaah masjid, imam masjid dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid  (BKM)  kemudian  mendatangi  rumah  Meiliana  hingga  berujung  perdebatan
sehingga Meiliana dibawa ke Kelurahan Tanjung Balai Kota 1 dan Polsek Tanjungbalai untuk dimediasi. Tak hanya dianggap menistakan agama saja, Meiliana juga diusir dari kediamannya  setelah  dihampiri  oleh  para  pengurus  masjid  tersebut.  Meiliana  dan keluarganya  meminta  maaf  kepada  seluruh  pihak  yang  merasa  tersakiti  oleh pernyataannya.  Sayangnya  peristiwa  ini  kembali  berlanjut  setelah  pihak  pengurus masjid mengajak Ibu Meiliana untuk membahas hal ini di kantor kelurahan setempat. Pada saat yang bersamaan dengan proses ketika Meiliana dibawa ke kantor kelurahan, rumahnya  menjadi  sasaran  amuk  massa  yang  melakukan  pelemparan  dan  perusakan. Anak-anaknya  berhasil  diselamatkan  oleh  tukang  becak  melalui  pintu  belakang  dan diungsikan ke Polres Tanjung Balai (Monza dan Chairunnisa, 2018).
Peristiwa  Meiliana  ini  juga  dimanfaatkan  pihak-pihak  lain  untuk  menyebarkan kebencian melalui media sosial. Ada pihak-pihak tidak dikenal menyebarkan peristiwa ini melalui media sosial dan menyebarkan seruan-seruan kebencian secara massif melalui media  Facebook  dan  pesan  berantai  di  media  sosial.  Seruan  kebencian  ini  kemudian meluas dan berimplikasi pada rusaknya sejumlah klenteng, vihara, rumah, dan yayasan yang menjadi sasaran amuk massa dengan cara dirusak dan kemudian dibakar pada 29- 30 Juli 2016. Peristiwa amuk massa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik saja, namun juga menyisakan trauma pada banyak pihak.
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara pada  Januari 2017 menyatakan bahwa permintaan Meiliana untuk mengurangi volume suara azan adalah bentuk “perendahan dan penistaan terhadap agama Islam”. MUI juga mendesak agar Meiliana diproses secara hukum (BBC, 2019). Atas kasus tersebut, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan  Agama  Islam  oleh  Meiliana  di  Kota  Tanjung  Balai.  Fatwa  tersebut  terbit setelah Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat pada 3-24 Januari 2017 yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum. Fatwa MUI inilah yang menjadi dasar bagi Kepolisian melanjutkan proses hukum, Jaksa mengajukan tuntutan 18 bulan penjara  dan  Pengadilan  Negeri  Medan  menjatuhkan  vonis  kepada  Meiliana  dengan pidana  18  bulan  penjara.  Putusan  Mahkamah  Agung  (dengan  nomor  perkara  322 K/PID/2019) juga menguatkan vonis 18 bulan penjara dan menolak upaya kasasi Meiliana (BBC, 2018).

## 3. Teori Maskulinitas dan Pengambilan Keputusan
Maskulinitas adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan laki- laki. Maskulinitas didefinisikan secara sosial namun diciptakan secara biologis, sehingga sifat  maskulin  berbeda  dengan  jenis  kelamin.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat bersifat  maskulin.  Sifat-sifat  yang  melekat  pada  istilah  maskulin  antara  lain  adalah membatasi emosi, ambisius, mandiri, kuat, agresif, berani, mandiri dan tegas. Namun ciri- ciri  maskulinitas  ini  bervariasi  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial  dan  budaya  (Dunphy, 2000:  18).  Sifat-sifat  ini  memperkuat  peran  gender  yang  dikelompokkan  menurut  jenis kelamin laki-laki maupun perempuan karena sebagian besar laki-laki bersifat maskulin, dan sebaliknya, sebagian besar perempuan bersifat feminin, meskipun laki-laki dan perempuan
dapat menunjukkan ciri-ciri dan perilaku maskulin. Semua sifat maskulin maupun feminin itu bisa didapatkan dari semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hingga batas tertentu  yang  menganggap maskulin  pada  budaya  tertentu  bisa  dianggap  feminin  dalam budaya yang lainnya.
Lahirnya  teori-teori  diskriminasi  sosial,  konstruksi  sosial  dan  perbedaan  gender merupakan perkembangan dari bidang studi atau kajian maskulinitas ini. Salah satu cara untuk membahas isu laki-laki dalam masyarakat patriarkis adalah dengan membedah atau melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, dan mengaitkan konstruksi  sosial  baru  tersebut  dengan  perubahan  sosial  yang  lebih  menyeluruh,  yaitu proses  pelembagaan  hubungan  sosial  yang  egalitarian.  Maskulinitas  adalah  suatu stereotype  tentang  laki-laki  yang  dapat  dipertentangkan  dengan  femininitas  sebagai stereotype perempuan. Maskulin dan feminim adalah dua kutub sifat yang berlawanan dan membentuk  suatu  garis  lurus  yang  setiap titiknya  menggambarkan  derajat  kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (femininitas) (Brod, 1987: 43).
Dalam  hubungan  individu,  laki-laki  diakui  maskulinitasnya  jika  terlayani  oleh perempuan, sementara perempuan terpuaskan femininitasnya jika dapat melayani laki-laki. Dalam hal okupasi pekerjaan yang mengandalkan kekuatan dan keberanian seperti tentara, sopir,  petinju,  dan  sebagainya,  disebut sebagai pekerjaan  maskulin,  sementara  pekerjaan yang memerlukan kehalusan, ketelitian, dan perasaan seperti salon kecantikan, juru masak, menjahit,  dan  sebagainya,  dinamakan  pekerjaan  feminin.  Stereotype  inilah  yang  pada gilirannya  menciptakan  hubungan  yang  bias  antara  laki-laki  dan  perempuan,  di  mana hegemoni laki-laki atas perempuan dianggap sesuatu yang kodrati. Pada kajian gender, cara hidup  laki-laki  ini  dikenal  dengan  norma  maskulinitas,  yaitu  seperangkat  aturan  dan karakteristik yang dikonstruksikan oleh budaya hanya kepada laki-laki. Maskulinitas yang merusak (toxic masculinity) cenderung mengagungkan kejantanan, dominasi laki-laki atas laki-laki lain dan terutama atas perempuan, kuasa dan kontrol, keberanian, kekuatan fisik, agresivitas dan kekerasan. Menjadi jelas pula di sini bahwa tanpa melakukan dekonstruksi dan  rekonstruksi  terhadap  konsep  maskulinitas,  di  samping  sudah  barang  tentu dekonstruksi konsep femininitas, hubungan laki-laki dan perempuan yang egalitarian sulit terwujud (Gallagher and Smith, 1999).
Stereotype  masyarakat  mengenai  gender  adalah  laki-laki  maskulin  dan  tentu perempuan  feminin.  Masyarakat  cenderung  mempersepsikan  bahwa  gender  merupakan kodrat, padahal gender terbentuk melalui kostruksi lingkungan dandapat dipertukarkan. Masyarakat  juga  meyakini  akan  budaya  patriarki.  Menurut  Fakih,  konsep  gender  yaitu pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, yang telah berjalan secara mapan dalam proses sosialisasi. Dengan demikian pembagian gender tersebut  dianggap  alamiah,  normal  dan  kodrat  sehingga  yang  melanggar  konsep  gender dianggap tidak normal atau melanggar kodrat, padahal, yang merupakan ketentuan Tuhan adalah  pembagian  jenis  kelamin  secara  biologis.  Konstruksi  sosiokultural  yang membedakan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bersifat universal (Fakih, 1998).
Relasi  gender  dalam  dunia  peradilan  telah  menjadi  topik  yang  banyak diperbincangkan  dalam  berbagai  isu  dan  literatur.  Terutama  diskursus  tentang  elemen
feminin  dan  maskulin.  Diskursus  tersebut  sering  menempatkan  perempuan  lebih  rentan dalam menghadapi tuntutan hukum dan lebih banyak menjadi korban dari tindak pidana dan bahkan dari praktek sistem pengadilan dan sistem sosial yang pusatnya adalah laki- laki. Hal ini sebenarnya juga diperkuat dengan temuan-temuan di lapangan tentang kasus- kasus  perempuan  yang  tertindas  dan  tidak  mampu  menyuarakan  haknya  dan  membela dirinya  di  depan  hukum.  Dalam  menanggapi  isu-isu  tersebut,  diperlukan  kajian  relasi gender dalam dunia pengadilan yang komprehensif dan dapat diterima dalam masyarakat modern tanpa dekonstruktif terhadap sistem pengadilan itu sendiri.
Pembahasan  relasi  gender  dapat  dilakukan  dengan  perspektif  unsur-unsur  atau elemen-elemen  yang  muncul  pada  jenis  gender  tertentu  yang  direpresentasikan  dengan polaritas  sifat  feminin  dan  dan  sifat  maskulin.  Relasi  dari  kualitas  feminin  dan  kualitas maskulin akan membentuk satu kesatuan sempurna. Polaritas-polaritas ini pada akhirnya membentuk hubungan yang saling berkorespondensi dalam menghadapi situasi tertentu.
Namun  demikian,  yang  terjadi  di  masyarakat  manapun  justru  unsur  dan  elemen maskulin  yang  lebih  dominan.    Hegemoni  laki-laki  dalam  masyarakat  tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di  dunia.  Secara  tradisional  manusia  di  berbagai  belahan  dunia  menata  diri  atau  tertata dalam bangunan masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik ataupun publik. Hegemoni  laki-laki  atas  perempuan  memperoleh  legitimasi  dari  nilai-nilai  sosial,  agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.
Ideologi patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang  membenarkan  penguasaan  satu  kelompok  terhadap  kelompok  lainnya.  Dominasi kekuasaan  seperti  itu  dapat  terjadi  antar  kelompok  berdasarkan  perbedaan  antar  jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Ketika hubungan antar individu didominasi oleh ideologi hegemonis, kelompok yang tersubordinasi tidak mempunyai ruang yang memadai untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapannya (Darwin, 1999).
Maskulinitas merupakan konstruksi sosial sehingga situasi sosial berperan penting dalam  menentukan  maskulinitas.  Situasi  sosial  yang  beragam  dan  dinamis  membuat maskulinitas  tidaklah  tunggal  akan  tetapi  plural  (beragam).  Keberagaman  maskulinitas tersebut  dapat  dilihat  dari  aspek  budaya  bahwa  maskulinitas  berbeda-beda  antara  satu budaya  dengan  budaya  yang  lain.  Raywen  Connel  mendefinisikan  maskulinitas  sebagai konfigurasi  praktik-praktik  (configuration  of  practices)  dalam  relasi  gender  dalam struktur-struktur  yang  lebih  luas  seperti  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Dalam  definisi  ini Connel  memberikan  penekanan  pada  aspek  struktur  yang  mengandaikan  hirarkhi  dan hubungan  kekuasaan  (Connell,  1995:  42).  Maskulinitas  tidak  hanya  mengandung  unsur relasi kuasa dalam hubungan laki-laki dan perempuan akan tetapi juga antara laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Lebih lanjut Connel membagi maskulinitas dalam tiga kelompok: maskulinitas hegemonik, maskulinitas komplisit, maskulinitas marginal dan maskulinitas sub-ordinat  (Connell,  2000:  78).  Teori  maskulinitas  melihat  bahwa  sistem  dan  ideologi
patriarkhi  memberikan  privilese  dan  kuasa  kepada  laki-laki  yang  membuat  laki-laki petensial menjadi penindas kelompok lainnya seperti perempuan, anak, dan laki-laki lain yang berada pada posisi sub-ordinat.
Penelitian  Burke  dan  Collins  (2001)  mendapatkan  bukti  yang  berbeda.  Hasil  dari kajian tersebut melaporkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan berbeda dengan gaya kepemimpinan laki-laki. Perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan dan skill manajemen diidentifikasikan  berdasarkan  pengumpulan  data  pribadi  dari  sampel  yang  terdiri  dari akuntan  laki-laki  dan  akuntan  perempuan.  Hasil  penelitian  yang  didapat  mendukung penemuan  terakhir  tentang  adanya  perbedaan  gaya  kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh laki-laki dan perempuan (Burke and Collins, 2001). Gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan ini tentu sangat berkaitan juga dengan pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah aktivitas berupa pemilihan suatu alternatif tindakan dari  beberapa  alternatif  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya  untuk  memecahkan  suatu masalah. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan untuk mengatasi masalah  dan  peluang.  Menurut  pendapat  Colquitt,  LePine  dan  Wesson,  pengambilan keputusan merupakan proses menghasilkan dan memilih dari serangkaian alternatif untuk memecahkan  masalah,  dengan  pengertian  bahwa  mengambil  atau  membuat  suatu keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif  (“decision making returns to the process of generating and choosing from a set of alternatif to solve a problem”) (Colquitt, LePine,  Wesson,  2011:  268).    Sedangkan  Grenbeng  dan  Baron  menjelaskan  bahwa pengambilan keputusan  adalah proses menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang ada (“decision making as the process of making choices from among several alternative”) (Grenbeng and Baron, 1997: 358).
Hasil  suatu  penelitan  menunjukkan  bahwa  relasi  gender  memberikan  pengaruh positif  secara  langsung  terhadap  pengambilan  keputusan.  Relasi  gender  merupakan hubungan antar kekuatan, di mana nilai laki-laki (maskulinitas) adalah super-ordinat di atas nilai perempuan (femininitas) yang sub-ordinat, dan secara sosial peran gender adalah bagian  yang  integral  dari  struktur  kuasa  dari  patriarki.  Setiap  pengambilan  keputusan adalah  memilih  alternatif  berdasarkan  fakta  dan  nilai  yang  membawa  kepada  sesuatu pengertian  tentang  alternatif  keputusan  yang  benar,  dan  menjelaskan  perbedaan  antara permasalahan-permasalahan  administrasi.  Dengan  pengertian  bahwa  mengambil  atau membuat  keputusan  berarti  memilih  satu  dari  sekian  banyak  alternatif.  Dalam  hal  ini seseorang  yang  akan  mengambil  suatu  keputusan  menghadapi  tidak  hanya  satu  pilihan, tetapi banyak pilihan alternatif yang tersedia baginya untuk dipilih, sehingga memerlukan masukan atau input dari orang lain sebagai relasinya (Mosse, 1996: 24).
Proses pengambilan keputusan yang  dilakukan  oleh setiap individu  pada dasarnya merupakan hasil dari fungsi berpikir yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengambilan suatu keputusan ini merupakan bentuk dari proses berpikir yang terarah, khususnya cara berpikir  yang  kritis.  Dasar-dasar  yang  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan bermacam-macam  tergantung  permasalahannya,  yaitu  antara  lain  intuisi,  pengalaman, fakta,  wewenang,  dan  rasionalitas  (Sarwono,  2014:  45).  Pengambilan  keputusan  yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena
pengaruh. Adapun pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan  praktis,  karena  pengalaman  seseorang  dapat  memperkirakan  keadaan sesuatu,  dapat  memperhitungkan  untung  ruginya,  baik  buruknya  keputusan  yang  akan dihasilkan,  dan  dengan  pengalaman  juga  seseorang  dapat  menduga  suatu  masalah walaupun  hanya  dengan  melihat  sepintas  saja  dan  mungkin  sudah  dapat  menduga  cara penyelesaiannya. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Sedangkan pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini berbeda dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan rasionalitas, di mana keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran  atau sesuai dengan apa  yang diinginkan (Sarwono, 2014: 45).

## 4. Independensi  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Perkara  Penodaan  Agama Perspektif Teori Maskulinitas dan Analisis Gender
Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Hakim harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa  yang  diwakili  oleh  penasehat  hukumnya  untuk  bertanya  kepada  saksi,  begitu pula  kepada  penuntut  umum.  Semua  itu  dengan  maksud  untuk  menemukan  kebenaran materiil. Hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya. Dengan demikian tidak  diharapkan  campur  tangan  dari  pihak  lain  terhadap  para  hakim  ketika  sedang menangani perkara. Sebaliknya di sisi lain dalam penanganan perkara, Hakim hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, memiliki ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai  keadilan  dan  kebenaran  materiil,  bersifat  aktif  dan  dinamis,  berlandaskan  pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. Semuanya bermuara kepada penjatuhan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan  negara,  dan  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Mulyadi,  2007: 234).
Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran  materil  yang  dianut  dalam  hukum  pidana,  yakni  peristiwa  pidana  dan hukumannya.  Kebenaran  materil  mensyaratkan  hakim  memutus  perkara  dengan keyakinannya,  bahwa  telah  terjadi  peristiwa  pidana.  Suatu  peristiwa  tak  dapat  dikenai hukuman,  selain  atas  kekuatan  peraturan  undang-undang  pidana  yang  mendahuluinya. Azas dari Pasal 1 KUHP dipandang sebagai jaminan yang perlu sekali bagi keamanan hukum dalam  melindungi  orang-orang  terhadap  perbuatan  sewenang-wenang  dari  pihak  lain (Apeldoorn,  2000:  324-325).  Dalam  pidana  materiil,  ada  yang  disebut  dengan  peristiwa subjektif dan peristiwa objektif. Hal ini berhubungan dengan pelaku peristiwa pidana dan
segi  kesalahan.  Kedua  hal  inilah  yang  dalam  sistem  hukum  pidana  menjadi  dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.
Khusus  tentang  kebenaran  materiil,  unsur-unsur  yang  menjadi  penekanan  penting dalam  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil  oleh  hakim  di  hadapan  pengadilan adalah unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum positif (peristiwa objektif) dan kesalahan atau akibat yang tidak diinginkan undang- undang yang dilakukan oleh pelaku (peristiwa  subjektif).  Oleh  karena  itu,  kebenaran  materiil  merupakan  salah  satu  dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Kebenaran materiil tersebut dapat  diketahui  dalam  sistem  pembuktian  di  pengadilan.  Kebenaran  yang  dicari  dan diwujudkan  dalam  proses  peradilan  pidana,  selain  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan  benar-benar  berdasarkan  bukti-bukti  yang  tidak  meragukan,  sehingga kebenaran  itu  dianggap  bernilai  sebagai  kebenaran  hakiki.  Kebenaran  materiil  adalah kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan, atau dengan kata lain kebenaran yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Departemen Kehakiman, 1982: 12).
Dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara,  hakim  seharusnya  mengacu  dan menerapkan  prinsip-prinsip  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  non- diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian  hukum.  Dalam  mengadili  perkara  penodaan  agama,  hakim  seharusnya  dapat mengidentifikasi  situasi  sosial  dan  politik  yang  melatarbelakangi  munculnya  kasus tersebut, sehingga ia dapat menempatkan masing-masing pihak secara setara yang tidak mengakibatkan  diskriminasi  dan  ketidakadilan,  serta  menjamin  hak-hak  kebebasan beragama  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Hukum bertujuan menciptakan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum, tujuan tersebut  diuji  dengan  berbagai  faktor  sosial  dan  politik,  seperti  tekanan  dari  penguasa, kelompok, atau masyarakat. Dalam beberapa kasus penodaan agama, hakim terlihat kurang kuat  menghadapi  tekanan  kelompok  mayoritas  agama,  sehingga  putusannya  menjadi kurang adil terhadap terdakwa dari kelompok agama minoritas. Faktor tekanan masyarakat ternyata  masih  mempengaruhi  independensi  hakim  di  Indonesia.  Dalam  kasus-kasus penodaan agama, hakim hanya mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat mayoritas dan kurang memberikan keadilan bagi kelompok minoritas. Dalam hal ini aspek kemanfaatan mengalahkan aspek keadilan.
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa ada 2 (dua) aspek dalam pembuktian pidana, yaitu: (1) kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  sah;  dan  (2)  Bahwa  atas  dua  alat  bukti  yang  sah  tersebut,  hakim  memperoleh keyakinan  bahwa  tindak  pidana  tersebut  memang  benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang bersalah  melakukannya.  Setelah  hakim  mendapatkan  dua  alat  bukti  dengan  cara  dan ketentuan  yang  sah  menurut  undang-undang,  maka  ia  mendapatkan  keyakinan  akan kesalahan  terdakwa.  Dengan  arif  bijaksana  ia  diwajibkan  menjatuhkan  putusan  kepada terdakwa,  baik  itu  putusan  bebas  atau  menghukum  terdakwa.  Menyatakan  salah  atau
tidaknya  terdakwa  tidak  cukup  berdasarkan  keyakinan  semata-mata.  Ataupun  semata- mata hanya berdasarkan atas keterbuktian menurut undang-undang dan cara pembuktian yang telah ditetapkan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  serta  sekaligus  keterbuktian  kesalahan  itu diikuti dengan keyakinan hakim (Mulyadi, 2007: 197).
Sesuai  dengan  sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh  Indonesia  yaitu  sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kedua komponen di atas yaitu alat- alat  bukti  yang  merupakan  unsur  obyektif  dari  pembuktian  dan  keyakinan  hakim  yang merupakan unsur subyektif dari pembuktian, keduanya saling berpadu. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, jika salah satu diantara dua unsur tersebut itu tidak ada, maka tidaklah cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Oleh karena itu posisi antara keyakinan hakim dan alat-alat bukti itu adalah saling mendukung di antara keduanya, dan tidak ada yang dominan. Keyakinan hakim ditempatkan sebagai komponen subyektif di dalam pembuktian. Dan di dalam keyakinan hakim itu sendiri dapat ditelaah atau dibagi lagi sudut pembahasannya, yaitu sudut subyektivitas dan sudut obyektivitas. Subyektivitas di dalam asas keyakinan hakim tersebut mengacu pada diri pribadi hakim, sedangkan obyektivitas di dalam asas keyakinan hakim mengacu pada penilaian terhadap fakta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada (Rahayu, 2005: 4).
Subyektivitas hakim di dalam menilai alat-alat bukti yang ada dipengaruhi oleh faktor subyektif. Faktor subyektif tersebut merupakan sebuah keadaan atau pandangan pribadi dari  hakim  terhadap  alat  bukti.  Adapun  faktor  subyektif  di  dalam  diri  pribadi  hakim terhadap sikapnya mengenai penilaian alat bukti tersebut dapat  dibagi  menjadi 5 (lima) faktor,  yaitu  kemampuan  bepikir  logis,  kepribadian,  jenis  kelamin,  usia  dan  pengalaman kerja  hakim  (Rahayu,  2005:  4).  Kasus-kasus  penodaan  agama  dalam  penelitian  ini memfokuskan pada 5 putusan pengadilan yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Secara umum, gambaran kasus-kasus tersebut sejalan  dengan  Laporan  Setara  Institute,  yang  menunjukkan  tuduhan  penodaan  agama dikenakan pada berbagai perbuatan yang cukup luas, dan tidak semata- mata merupakan tindakan  penodaan  agama.  Hukuman  yang  dijatuhkan juga  beragam,  mulai  dari  4  bulan penjara sampai dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Gambaran umum berbagai kasus penodaan agama yang diteliti menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yang menyasar  pada  pendakwaan  kepada  berbagai  perbuatan  yang  dianggap  menodai  agama. Inkonsistensi  ini,  dari  sisi  analisa  hukum  di  antaranya  disebabkan  karena  adanya kelemahan perumusan Pasal 156a KUHP yang membuka kemungkinkan penafsiran secara luas  dan  subjektif,  yang  tidak  hanya  mencakup  berbagai  perbuatan  yang  terkait  dengan sengaja  melakukan  penistaan,  penghinaan  atau  penodaan  agama,  tetapi  juga  mencakup berbagai  perbuatan  lainnya,  termasuk  masalah  penyimpangan  ajaran-ajaran  pokok keagamaaan.  Berbagai  putusan  pengadilan  telah  mendefinisikan  unsur-unsur  Pasal  156a KUHP  secara  berbeda-beda  menggunakan  berbagai  rujukan.  Perbedaan  ini  akan melemahkan  kepastian  hukum.  Padahal  prediktabilitas  dalam  penafsiran  dan  penerapan
hukum  merupakan  prasyarat  dasar  prinsip  legalitas.  Subjektifitas  dari  penafsiran  dan penerapan  yang  berbeda-beda  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  juga  berpengaruh terhadap  kenetralan  pengadilan  (yudisial),  dan  menimbulkan  pertanyaan:  apakah  para hakim  meninggalkan  perasaan  keagamaan  mereka  untuk  memenuhi  persyararat- persyaratan obyektivitas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.
Dalam putusan kasus Tajul Muluk (Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg), pengadilan merumuskan unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dengan dua unsur, yakni: (i) barang siapa;  dan  (ii)  dengan  sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak  menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Sementara  dalam  putusan  Kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Putusan  No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr), unsur- unsur Pasal 156a huruf a KUHP dirumuskan dengan 3 unsur,  yakni:  (i)  barang  siapa;  (ii)  dengan  sengaja;  (iii)  di  muka  umum  mengeluarkan perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Terlepas  dari  konstruksi  hukum  yang  berbeda,  persyaratan  dasar  dari  penafsiran hukum  pidana  akan  menentukan  apakah  memang  benar-benar  ada  setidaknya  delapan unsur yang berbeda dari pasal yang tidak memadai ini. Dalam semua putusan, pengadilan menyatakan  bahwa  Pasal  156a  KUHP  bersifat  alternatif.  Artinya,  jika  salah  satu  unsur ‘permusuhan’,  ‘penyalahgunaan’  atau  ‘penodaan’  telah  terpenuhi  maka  telah  dapat dikatakan  dakwaan  dengan  Pasal  156a  KUHP  telah  dianggap  terbukti.  Padahal,  perlu dipahami  bahwa  unsur  ‘permusuhan’,  ‘penyalahgunaan’  atau  ‘penodaan’  harus dipertimbangkan sebagai unsur-unsur yang berbeda, karena masing-masing unsur tersebut mempunyai persyaratan pembuktian yang berbeda yang perlu ditegaskan pendefinisiannya. Hal ini misalnya terdapat dalam Kasus Tajul Muluk, di mana pengadilan menjelaskan sifat alternatif dalam Pasal 156a KUHP dengan pembagian 4 kategori, yakni: (1) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang  pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (2) Dengan sengaja di muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada  pokoknya bersifat  penyalahgunaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia;  (3)  Dengan sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  yang  pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (4) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam  putusan  Basuki  Tjahaja  Purnama  unsur  ke-3  dari  pasal  ini,  yaitu  frase  yang pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  agama  adalah  juga berbentuk  alternatif,  sehingga  apabila  salah  satu  frasa  tersebut  telah  terpenuhi  dalam perbuatan  terdakwa,  maka  telah  cukup  dan  frasa  lain  tidak  perlu  dipertimbangkan (Putusan  No.  1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).  Penegasan  pengadilan  bahwa  unsur-unsur permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan suatau agama yang dianut di Indonesia
bersifat  alternatif  juga  terdapat  di  beberapa  putusan  lainnya  seperti  kasus  Lia  Eden (Putusan  No.  677/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst),  dan  kasus  Meliana  (Putusan  No. 784/Pid/2018/PT.Mdn).
Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan putusan- putusan   pengadilan   meliputi   unsur ‘barang   siapa’, unsur ‘dengan sengaja’, unsur ‘di muka      umum’,  unsur  ‘mengeluarkan      perasaan’  atau  ‘melakukan  perbuatan’,  dan  unsur ‘penodaan  agama’.  Penafsiran  unsur  ‘barang  siapa’  diartikan  sebagai  ‘setiap  orang’,  yang merujuk  pada  Putusan  MA  No.  1398  K/Pid/1994  tanggal  30  Juni  1995.  Putusan  ini menyatakan bahwa “barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau  setiap  orang  sebagai  subjek  hukum  (pemegang  hak  dan  kewajiban)  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban   dalam   setiap   tindakannya”. Unsur ‘barang   siapa’   juga ditafsirkan  sebagai  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  subjek  hukum  pendukung  hak  dan kewajiban,  dan  kepadanya  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  segala  perbuatannya (Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM).
Adapun  unsur  ‘dengan  sengaja’  dimaknai  sebagai  tindakan  kesengajaan.  Dalam berbagai  putusan,  pengadilan  menafsirkan  unsur  ‘dengan  sengaja’  sebagai  kesengajaan dalam arti luas. Unsur ‘dengan sengaja’ atau opzet adalah willens en wettens , yang berarti bahwa seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sengaja,  maka  orang  itu  haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.  Pengadilan  merumuskan  unsur  kesengajaan  dalam  3  bentuk,  yakni:  (i)  kesengajaan sebagai  maksud (opzet  als  oogmerk) ,  yang  pengertiannya  pelaku  memang  mengehendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang; (ii) kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet net zekerheids bewustzijin) , yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut; dan (iii) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis  atau  voorwaardelijk  opzet) ,  yang  pengertiannya  dalam  mencapai  suatu  maksud, pelaku  menginsyafi  bahwa  maksudnya  itu  kemungkinan  menimbulkan  akibat  lain  yang juga dilarang.
Berbagai putusan pengadilan mengkonstruksi maksud unsur ‘dengan sengaja’ dalam ketiga  kategori  tersebut.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  Lia  Eden,  perbuatan  terdakwa diangggap  telah  ada  kesadaran  pada  diri  terdakwa  akan  kemungkinan  yang  terjadi  atau telah memenuhi kesadaran akan kemungkinan yang terjadi,  dan secara faktual pada diri terdakwa  telah  memenuhi  rumusan  kesengajaan  sebagai  kesadaran  akan  kemungkinan (dolus  eventualis) .  Dalam  putusan  Tajul  Muluk,  unsur  ‘dengan  sengaja’  ditafsirkan menggunakan  teori  pengetahuan.  Dalam  kasus  ini,  pengadilan  mengkonstruksi  bahwa kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum terletak pada pengetahuan pelaku  mengenai  perbuatan  dan  akibatnya,  yakni  pelaku  mengetahui  bahwa  perbuatan tersebut  apabila  dilakukan  akan  mengakibatkan  gangguan  ketertiban  umum  atau kedamaian umat beragama, dan untuk mengetahuinya cukup dibuktikan dengan tingkat pengetahuan  atau  intelektualitas  pelaku  menurut  ukuran  masyarakat  pada  umumnya. Dalam  kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama,  uraian  unsur  ‘dengan  sengaja’  juga  dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya. Pengadilan menyatakan bahwa: “unsur dengan sengaja dalam
Pasal  156a  huruf  a  KUHP  meliputi  seluruh  unsur  yang  terdapat  di  belakang  unsur kesengajaan,  atau  semua  unsur  lainnya  yang  terdapat  di  belakang  unsur  dengan  sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan  atau  perbuatan  yang  dilarang,  yaitu  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  penodaan  terhadap suatu  agama  yang  dianut  di Indonesia” (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).
Penjelasan  lainnya  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  untuk  membuktikan  unsur ‘dengan sengaja’ atau unsur niat adalah dengan menilai dan melihat kondisi-kondisi yang meliputi  terdakwa  saat  melakukan  perbuatannya  tersebut  (Putusan  No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr). Bahwa hal yang hilang dari semua penafsiran tersebut adalah pertimbangan atas maksud dari syarat ‘dengan sengaja’ yang ada dalam konteks di Pasal 156a huruf a KUHP. Pasal 156a huruf a KUHP tidak hanya mensyaratkan bahwa ekspresi atau  perbuatan  dengan  sengaja  dalam  situasi  yang  umum.  Pasal  156a  huruf  a  KUHP mengkhususkan bahwa tindakan atau ucapan/perkataan mengekspresikan suatu perasaan yang  pada  pokoknya  bersifat  menyatakan  permusuhan.    Unsur  ‘dengan  sengaja’ menyaratkan pembuktian bahwa ucapan atau tindakan yang pada pokoknya dimaksudkan pada permusuhan pribadi terhadap dimensi agama yang dilindungi di Indonesia. Meskipun pencantuman kata-kata  ‘perasaan’, ‘pada  pokoknya’, ‘bersifat’, dan lainnya merefleksikan perumusan yang sangat  kabur, kata-kata tersebut harus ditafsirkan sebagai unsur-unsur tambahan  untuk  membangun  kualifikasi  dari  unsur  ‘dengan  sengaja’  sebagaimana  yang dipersyaratkan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  unsur  ‘dengan  sengaja’  yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu niat yang khusus atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama yang dilindungi, dan bukan suatu bentuk- bentuk  niat  yang  lebih  lemah  sebagaimana  dinyatakan  para  hakim  dalam  kasus-kasus tersebut  di  atas.  Apa  yang  kemudian  mendukung  penafsiran-penafsiran  tersebut  adalah adanya  persyaratan  atas  bentuk  yang  lebih  kuat  dari  tindakan  dengan  niat  tertentu sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  norma-norma  HAM  yang  melindungi  keyakinan keagamaan  dan  kebebasan  berekspresi.  Dengan  kata  lain,  unsur  ‘dengan  sengaja’  dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya berlaku ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam  mengekspresikan  perasaan  keagamaan  mereka  dan  ketika  dengan  niatan  yang khusus/spesifik  atau  dengan  tujuan  untuk  menghina  agama  lainnya  melalui  ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi/menyatakan  dan  menentukan  garis  batas  antara  keyakinan  dan  ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi.
Terhadap  unsur  ‘di  muka  umum’,  dari  berbagai  putusan  yang  diteliti,  pengadilan memandang  KUHP  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  pengertian  unsur  ‘di  muka umum’.  Karena  itu,  dalam  menafsirkan  unsur  ‘di  muka  umum’,  majelis  hakim  merujuk pandangan ahli hukum, misalnya Pandangan P.A.F. Lamintang yang menafsirkan unsur ‘di muka  umum’  Pasal  156a  huruf  a  KUHP  tidak  berarti  bahwa  perasaan  yang  dikeluarkan pelaku  atau  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  selalu  harus  terjadi  di  tempat  umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik atau
perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  dapat  dilihat  oleh  publik.  Pengertian  yang  demikian ditemui  dalam  putusan  dengan  terdakwa  Tajul  Muluk,  di  mana  ‘di  muka  umum’  dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila  ada  kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg).
Penafsiran  unsur  ‘di  muka  umum’  yang  cukup  menarik  adalah  dengan menggabungkan unsur ‘di   muka umum’ dengan unsur ‘dengan sengaja’ sebagaimana dalam putusan Lia  Eden. Dalam putusan tersebut pengadilan menjelaskan bahwa ‘kesengajaan’ pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum telah cukup jika pelaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, yaitu adanya kesadaran bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum (Putusan No. 677/PID.B/2006/PN.Jkt.Pst).
Adapun unsur ‘mengeluarkan perasaan’ atau ‘melakukan perbuatan’, dalam berbagai putusan, unsur ‘mengeluarkan perasaan’ atau ‘melakukan perbuatan’ tidak dijelaskan oleh pengadilan, tetapi langsung merujuk pada fakta- fakta terkait dengan pandangan, ucapan, dan perbuatan para terdakwa. Dari berbagai putusan, unsur ‘mengeluarkan perasaan’ atau ‘melakukan perbuatan’ mencakup pernyataan lisan maupun tertulis. Dalam kasus Basuki Tjahaja  Purnama,  pengadilan  merujuk  pandangan  ahli  terkait  dalam  menafsirkan  unsur ‘mengeluarkan  perasaan’,  di  mana  pengadilan  menyimpulkan  bahwa  ucapan  yang disampaikan  oleh  terdakwa  “merupakan  ungkapan  pikiran  dan  perasaan  terdakwa” (Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr).
Penerapan kasus-kasus yang terkait dengan penodaan agama seringkali bermasalah karena adanya berbagai pelanggaran atas hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak. Di  beberapa  negara,  proses  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak  juga  masih  menjadi masalah,  misalnya  di  Pakistan,  para  tertuduh  kasus-kasus  blasphemy  seringkali diintimidasi  dan  dilecehkan,  mengalami  sikap  bias  dan  prejudice  dari  hakim,  tidak mendapat  bantuan  hukum  yang  cukup,  penahanan  yang  berlangsung  lama,  serta  proses penyelidikan yang tidak kompeten (Tanveer, 2015). Terdapat laporan bahwa para hakim sering membuat pernyataan yang partisan kepada terdakwa selama proses peradilan dan memposisikan diri sebagai pihak yang tersinggung atas tindakan terdakwa di mana mereka sebagai pihak mengadili seharusnya bersikap imparsial atau netral (ICJ, 2015).
Di  Indonesia,  penerapan  Pasal  156a  KUHP  juga  menghadapi  masalah  pelanggaran prinsip-prinsip peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak.  Penerapan  pasal  tersebut  sering dianggap  dilakukan  secara  sewenang-wenang,  karena  tidak  hanya  menyasar  pada perbuatan-perbuatan  yang  diatur  dalam  cakupan  Pasal  156a  KUHP,  melainkan  juga menjerat  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  penodaan  agama. Penanganan kasus-kasus penodaan agama juga kerap dipengaruhi oleh tekanan massa, dan dipolitisasi untuk target dan tujuan tertentu di luar persoalan hukum. Saat para penegak hukum  terpengaruh  oleh  demonstrasi  atau  kemarahan  publik,  atau  ketika  mereka menyatakan perasaan ketidakberpihakan mereka di muka pengadilan, maka sesungguhnya
mereka  sedang  melanggar  prinsip  dasar  integritas  yudisial,  yakni  kewajiban-kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak memihak (Arsil, dkk., 2018: 90).
Analisis  terhadap  praktik  penerapan  pasal  penodaan  agama  membuktikan  bahwa para  penegak  hukum,  terutama  polisi  atau  jaksa  mengalami  kesulitan  menerjemahkan subtansi  penodaan  agama  karena  ketidakjelasan  perumusan  Pasal  156a  huruf  a  KUHP (Arsil,  dkk.,  2018).  Laporan  Setara  Institute  menyebut,  tingginya  subjektivitas  dan elastisitas pasal-pasal penodaan agama membuat penegakaan hukum penodaan agama sulit dilakukan  oleh  pengadilan  yang  bersifat  independent  (Wardah,  2017:  4).  Permasalahan kebebasan hakim (independensi dan imparsialitas) dalam kasus-kasus penodaan agama ini muncul karena adanya sikap bias dari penegak hukum yang mempengaruhi objektivitas dan imparsialitas mereka, khususnya karena keyakinan dan sentimen keagamaan mereka. Para penegak  hukum  itu  menghadapi  masalah  psikologis  yang  bias  agama,  di  mana  penegak hukum  belum  mampu  memisahkan  dirinya  sebagai  penganut  agama  dengan  kasus  yang dihadapi, di mana seharusnya mereka bertindak netral, sebagaimana  disyaratkan prinsip imparsialitas (Sihombing, 2008: 12).
Dalam kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah (Ahmad Musadeq), misalnya, polisi, jaksa dan hakim  melanggar  prinsip  imparsialitas  karena  sudah  memberikan  stigma  bahwa  para terdakwa adalah pihak yang salah, dan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Selain itu, dalam banyak kasus, proses peradilan banyak mendapatkan tekanan massa. Objektifitas penegak hukum dapat dipengaruhi dengan adanya tekanan eksternal, baik dari luar pengadilan, keluarga, lingkungan, media, dan publik luas. Tekanan tersebut terjadi  dalam  dua  bentuk,  yakni:  tekanan  untuk  mempertahankan  pencitraan  diri  yang tidak mau ada label sebagai aliran sesat, dan tekanan keamanan. Terdapat pengakuan dari sejumlah  hakim  yang  mengadili  kasus-kasus  penodaan  agama  tentang  adanya  mobilisasi massa  yang  tidak  diimbangi  dengan  adanya  jaminan  keamanan.  Amnesty  Internasional menyebut, dalam berbagai kasus yang terjadi, kelompok-kelompok keagamaan sering kali memenuhi ruang sidang yang membuat suasana intimidatif kepada  terdakwa, penasehat hukumnya, dan para hakim (Amnesty International, 2014: 27).
Proses  peradilan  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  merupakan  contoh  lain  adanya tekanan  massa  yang  dimobilisasi  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  dalam  setiap  agenda persidangan untuk mempengaruhi proses peradilan. Kasus lainnya adalah tekanan massa dalam proses persidangan Tajul Muluk, korban penyerbuan terhadap komunitas Syi‘ah di Sampang  oleh  kelompok-kelompok  intoleran,  yang  melengkapi  contoh-contoh  nyata adanya  tekanan  massa  yang  masih  lekat  dalam  ingatan  publik.  Mobilisasi  massa  terjadi karena  adanya  perasaan  subjektif  mereka  yang  merasa  terhina  dan  berharap  adanya penghukuman bagi mereka yang dianggap telah menghina. Padahal, sebagaimana diuraikan sebelumnya, perasaan dinodai atau dihina yang bersifat subjektif ini tidak relevan dengan unsur-unsur dalam pasal penodaan agama (Arsil, dkk., 2018: 96).
Kondisi seperti itu jika dikaitkan dengan  teori  maskulinitas dan femininitas  dapat terlihat bagaimana hakim memposisikan dirinya dalam memutus perkara kasus penodaan agama, terutama kasus yang melibatkan tekanan massa dari agama mayoritas. Maskulinitas dan  femininitas  mengacu  pada  konstelasi  karakter-karakter  yang  dianggap  sesuai  dan
relevan  dalam  sebuah  masyarakat  dalam  waktu  tertentu,  maskulin  bagi  laki-laki  dan feminin bagi perempuan. Salah satu pendekatan tentang hal ini menurut Burn (1996) adalah dikotomi  karakteristik  maskulin  disebut  dengan  konsep  instrumental.  Instrumental merupakan  koordinasi  dan  adaptasi  sistem  kebutuhan  kelompok  dengan  dunia  luar, mengandung  orientasi  tujuan  dan  kepekaan  terhadap  respon  orang  lain  dari  perilaku seseorang, keterampilan yang diperlukan untuk fungsi instrumental adalah karakteristik kemandirian dan mengandalkan diri sendiri. Sedangkan dikotomi karakteristik femininitas merupakan konsep ekspresif. Ekspresif meliputi pertahanan, regulasi kebutuhan emosional kelompok dan interaksi di dalamnya. Ekspresif ialah sensitifitas terhadap respon orang lain dan  peduli  dengan  hubungan  interpersonal.  Keterampilan yang  diperlukan untuk  fungsi ekspresif meliputi ekspresi pengasuhan dan emosional (Burn, 1996; Burn and Ward, 2005).
Jung (1988) memandang prinsip-prinsip maskulinitas dan femininitas masing-masing terpisah  sama  pentingnya.  Masing-masing  orang  mengandung  unsur-unsur  dari  kedua prinsip tersebut. Prinsip maskulinitas yang terungkap secara sadar pada laki-laki, tetapi pada  perempuan  hanya  terungkap  secara  tidak  sadar,  hal  ini  disebut  dengan  animus. Sedangkan  yang  termasuk  dalam  prinsip  femininitas  yang  terungkap  secara  sadar  pada kaum perempuan, tetapi secara tidak sadar pada laki-laki, hal ini disebut sebagai anima. Prinsip  maskulinitas  dan  femininitas  sebagaimana  yang  tampak  pada  laki-laki  dan perempuan  mengacu  pada  sifat  kesadaran  yang  dipunyai  oleh  laki-laki  dan  perempuan. Segi-segi  prinsip  maskulinitas  dan  femininitas  selanjutnya  susunannya  pada  individu tergantung pada faktor-faktor budaya, psikologis, dan kebiasaan/adat istiadat selama masa pertumbuhan. Dalam hubungannya dengan perilaku manusia hal ini berarti bahwa laki-laki cenderung  analitis,  merinci  segala  sesuatu  untuk  memeriksa  bagian-bagian  secara  teliti. Perempuan  memiliki  gaya  yang  lebih  menyeluruh  dan  lebih  berorientasi  pada  situasi (Rybak, and Russell-Chapin, 2000).
Putusan  hakim  dalam  kasus  penodaan  agama  merupakan  hasil  dari  proses pengambilan  keputusan.  Proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  setiap individu pada dasarnya merupakan hasil dari fungsi berpikir yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengambilan suatu keputusan ini merupakan bentuk dari proses berpikir yang terarah,  khususnya  cara  berpikir  yang  kritis.  Dengan  demikian,  pengambilan  keputusan dalam  bentuk  putusan  hakim  di  pengadilan  merupakan  suatu  proses  memilih  alternatif serta  mengidentifikasi  kebutuhan  untuk  mencapai  tujuan  berdasarkan  keinginan, pengetahuan dan pengalaman. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung permasalahannya.
Bem  (1981)  menyatakan  ada  dua  model  orientasi  gender  dalam  menjelaskan maskulinitas  dan  feminitas,  yaitu  model  tradisional  dan  model  non  tradisional.  Model tradisional  memandang  maskulinitas  dan  feminitas  sebagai  suatu  dikotomi.  Sedangkan model non-tradisional memandang feminitas dan maskulinitas bukanlah suatu dikotomi, sehingga  memungkinkan  tiap-tiap  individu  memiliki  karakteristik  maskulinitas  dan feminitas  dalam  dirinya,  yakni  seorang  perempuan  atau  laki-laki  bisa  memiliki  ciri-ciri feminitas  sekaligus  ciri-ciri  maskulinitas.  Keberhasilan  dalam  identifikasi  sifat  gender tersebut  nantinya  akan  menghasilkan  gambaran  yang  kokoh  mengenai  dirinya  sendiri
sehingga  individu  dapat  melakukan  pengambilan  keputusan,  tingkah  laku,  dan  reaksi- reaksi  yang  konsisten  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Tingkah  laku  dan  peran  yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri membawa umpan balik yang positif sehingga individu memiliki perasaan harga diri yang tinggi dan konsep diri yang positif (Özkan and Lajunen, 2005; Choi and Fuqua, 2003).

## D. SIMPULAN
Pengambilan  keputusan  adalah  suatu  proses  berupa  tahapan  terjadinya  identifikasi masalah,  penilaian  alternatif-alternatif  serta  pemilihan  salah  satu  alternatif  yang  kemudian dilaksanakan  dan  ditindaklanjuti.  Suatu  kegiatan  yang  memerlukan  proses  berfikir  yang terarah, kritis serta merupakan usaha sadar untuk memilih alternatif dan mencapai tujuan. Putusan  pengadilan  seharusnya  dibuat  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang  logis sesuai dengan akal budi, karena akal budi merupakan aspek tertinggi yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. Dalam mencapai keadilan berdasarkan akal budi itulah teori-teori hukum dibangun oleh para ahli hukum. Akal budi seharusnya menjadi pertimbangan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  atas  beberapa  kasus  penodaan  agama, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa putusan hakim dalam perkara penodaan agama tidak mencerminkan nilai-nilai maskulinitas dari para hakim yang memutus perkara tersebut. Seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya  untuk  berfikir  dan  berkehendak  secara  bebas  (independen)  namun  dalam pembatasan tanggungjawab dan objektifitas. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subyektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pembahasan analisis putusan di atas menegaskan bahwa putusan hakim dalam beberapa perkara penodaan agama lebih banyak  dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar pengadilan,  baik berupa tenakan massa maupun fatwa-fatwa lembaga keagamaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam hubungannya dengan putusan pengadilan tentang kasus penodaan agama, hal ini berarti bahwa sifat maskulinitas yang cenderung analitis dan memerinci segala sesuatu untuk memeriksa  bagian-bagian  secara  teliti  justru  ditanggalkan.  Majelis  hakim  cenderung memanfaatkan  sifat  femininitas,  yakni  memiliki  gaya  yang  lebih  menyeluruh  dan  lebih berorientasi pada situasi. Hubungan antara sikap maskulin dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi  (tata  aturan,  tata  hukum,  sistem  acara  peradilan)  seharusnya  dominan.  Majelis hakim  seharusnya  memiliki  sifat-sifat  rasional,  analitikal  strategis,  berorientasi  kepada keputusan,  keras  dan  agresif,  sebagaimana  halnya  maskulinitas.  Kebebasan  seorang  hakim merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang  diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus  mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana pemikiran Satjipto  Rahardjo  yang  menekankan  bahwa  hukum  itu  untuk  manusia  bukan  sebaliknya manusia untuk hukum.

## REFERENSI
Adji, Oemar Seno. 1985. Hukum Pidana Pengembangan. Jakarta: Erlangga.
Amnesty International. 2012. “Indonesia: Stop Attacks against Shi’a Community in East Java”,
Amnesty International Report, 29 August.
Amnesty International. 2014. Prosecuting Belief: Indonesia’s Blasphemy Law.
Apeldoorn, L.J. van. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Arief,  Barda  Nawawi.  2005. Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Arsil. dkk. 2018. Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: LeIP.
BBC.  2012.  “Hukuman  Tajul  Muluk  Menjadi  Empat  Tahun  Penjara”,  BBC  Indonesia,  21 September,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120921_vonistajul BBC. 2018. “Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama”,
BBC  Indonesia,  15  Agustus  2018, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 45161029
BBC.  2019.  “Banding  Meiliana,  yang  divonis  penjara  1,5  tahun  karena  keluhkan  suara  azan,
ditolak Mahkamah Agung”, BBC Indonesia, 8 April,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47859654
Berita  Satu.  2012.  “Babak  Akhir  Peradilan  Sesat  Tajul  Muluk”,  Berita  Satu  online,  9  Juli, https://www.beritasatu.com/nasional/58947/babak-akhir-peradilan-sesat-tajul- muluk
Brod. Harry (ed.). 1987. The Making of Masculinities: The New Men’s Studies. Boston: Allen & Unwin,
1987.
Burke,  Sarah;  and  Collins,  Karen  M.  2001.  “Gender  Differences  in  Leadership  Styles  and Management Skills”, Women in Management Review, Vol. 16 No. 5, 244-257. Burn, Shawn M. 1996. The Social Psychology of Gender. New York: McGraw-Hill Burn, Shawn M.; and Ward, A. Zachary. 2005. “Men’s Conformity to Traditional Masculinity and  Relationship  Satisfaction”, Psychology  of  Men  &  Masculinity,  6(4),  254–263. https://doi.org/10.1037/1524-9220.6.4.254
Choi,  Namok;  and  Fuqua,  Dale  R.  2003.  “The  Structure  of  the  Bem  Sex  Role  Inventory:  A Summary  Report  of  23  Validation  Studies”, Educational and Psychological Measurement, Vol. 63, Issue 5, October, 872–887.
Colquitt, Jason; LePine,  Jeffrey; and Wesson, Michael. 2011. Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in The Workplace, 2nd edition. New York: McGraw-Hill. Connell, Raywen. 1995. Masculinities. Cambridge: Polity, 1995. Connell, Raywen. 2000. The Men and The Boys. Berkeley: University of California Press, 2000. Darwin,  Muhadjir.  1999. “Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis” ,  Center  for Population and Policy Studies, S.281, June 1999, Yogyakarta: Gadjah Mada University. Departemen Kehakiman. 1982. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Departemen Kehakiman R.I.
Detik.  2008.  “Liku-liku  Lia  Eden  dan  Kasus  Hukum”,  Detik  News,  15  Desember, https://news.detik.com/berita/d-1053613/liku-liku-lia-eden-dan-kasus-hukum-
Dunphy, Richard. 2000. Sexual Politics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2000.
Fakih, Mansour. 1998. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gallagher,  Saly  K.;  and  Smith,  Christian.  1999.  “Symbolic  Tradisionalism  &  Pragmatic Egalitarianism: Contemporary Evangelians, Families, and Gender”, Gender and Society, Vol. 13, No. 2, April, 211-233.
Gill, Rebecca D.; Kagan, Michael; and Marouf, Fatma. 2018. “How Masculinity Can Shape Judicial Decision  Making”, Research  Briefs,  No.  1,  University  of  Nevada,  Las  Vegas, https://digitalscholarship.unlv.edu/wrin_briefs/1
Grenbeng, Jerald; and Baron, Robert A. 1997. Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. New Jersey: Prentice Hall.
ICJ, International Commission of Jurist. 2015. “On Trial: The Implementation of Pakistani’s Blasphemy Law”, November 2015.
Kami, Indah Mutiara. 2016. “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya”,  Detik.com,  11  Oktober, https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui- nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya
Monza,  Lil  Askar;  and  Chairunnisa,  Ninis.  2018.  “Ini  Kronologi  Kasus  Penistaan  Agama Meiliana di Tanjung Balai”, Tempo online, 23 Agustus, https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama- meiliana-di-tanjung-balai
Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center & Pustaka Pelajar.
Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya. Bandung: PT. Alumni. Özkan,  Türker;  and  Lajunen,  Timo.  2005.  “Masculinity,  Femininity,  and  the  Bem  Sex  Role Inventory  in  Turkey”, Sex  Roles  52(1),  103-110, DOI: http://doi.org/10.1007/s11199-005- 1197-4
Praja, Juhaya  S.;  and  Syihabuddin,  Ahmad.  1982. Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Angkasa.
Rahayu, Yusti Probowati. 2005. Di Balik Putusan Hakim. Yogyakarta: CV. Citramedia.
Rybak, Christopher J.;   Moser, Mildred E.; and  Russell-Chapin, Lori. 2000. “Jung and Theories of Gender Development”, The Journal of Humanistic Education and Development 38(3) , March 2000, DOI:10.1002/j.2164-490X.2000.tb00075.x
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. Psikologi Lintas Budaya. Jakarta: Rajawali Press, 2014. Sihombing,  Uli  Parulian.  2008.  Menggugat  Bakor  Pakem:  Kajian  Hukum  Terhadap Pengawasan  Agama  dan  Kepercayaan  di  Indonesia.  Jakarta:  Indonesian  Legal Resource Center.
Tanveer,  Rana.  2015.  “Blasphemy  Accused  often  Denied  Right  to  Fair  Trial”,  The  Tribune Express,  6  November,  dalam https://tribune.com.pk/story/986072/blasphemy- accused-often-denied-right-to-fair-trial/
Utama, Abraham. 2017. “Ahmad Musadeq dan Kisah Rasul Yang Ditindas”, CNN Indonesia, 7 Maret, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170306080231-12-198038/ahmad- musadeq-dan-kisah-rasul-yang-ditindas
Wardah, Fathiyah. 2017. “97 Kasus Penodaan Agama terjadi di Indonesia”, SETARA Institute for  Democracy  and  Peace,  12  Mei, http://setara-institute.org/setara-institute-97- kasus-penodaan-agama-terjadi-di-indonesia/
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 73/Pid.B/2012/PN.Dom Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn