## PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL
Rahma Putri Prana*
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  dilakukan  dengan  meneliti  hukum  positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan  penelitian  dilakukan  dengan  metode  dekriptif  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  cara menguraikan  secara  sistematis  dari  bahan  pustaka  dan  tulisan  atau  kata-kata  hasil  wawancara  dari informan  untuk  memperoleh  hasil  analisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa peran  notaris  sebagai  profesi  penunjang  pasar  modal  adalah  dalam  proses  go  public  dimana  notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan  RUPS  dan  perubahan  anggaran  dasar.  Dalam  upaya  untuk  perlindungan  hukum  terhadap investor,notaris tidak  berperan  secara  aktif,  namun  hanya  secara  pasif  dimana  notaris  meneliti  setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.
Kata Kunci : Investor; Manipulasi Pasar; Notaris:
Perlindungan Hukum.

## * Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## 1. LATAR BELAKANG
Notaris  merupakan  perpanjangan  tangan dari  pemerintah  dalam  hal  ini  negara,  di mana negara telah memberikan ke- percayaan  kepada  notaris  untuk  menjalan- kan sebagian urusan atau tugas negara, khu- susnya dalam bidang hukum perdata.
Notaris adalah pejabat publik dengan  satu-satunya  wewenang  untuk membuat  akta  kesepakatan  kontrak  atau keputusan  dengan  yang  diharuskan  oleh hukum  untuk  diformulasikan  dalam  doku- men  yang  dikonfirmasi.  notaris  juga  ber- tanggung  jawab  untuk  mengatur  tanggal akta,  untuk  menyimpan  untuk  memberikan grosse  yang  sah  atau  salinan  atau  kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan
akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari nota- ris.
Pasal  1  angka  1  Undang-undang Republik  Indonesia  nomor  02  tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  di  se- but  UUJN),  menyatakan  bahwa  yang  di- maksud  dengan  Notaris  adalah  pejabat umum yang berwenang untuk membuat ak- ta  autentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Un- dang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang- undang lainnya.
Menurut  Pasal  15  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan No- taris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi : “Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  un- tuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menja- min kepastian tanggal pembuatan akta, me- nyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  di- tugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.”
Kewenangan  pokok  dari  notaris berdasarkan  UUJN  adalah  membuat  akta otentik.  Akta  sebagai  surat  bukti  yang  sen- gaja  diadakan  sebagai  alat  pembuktian,  da- lam  zaman  yang  semakin  maju  akan  se- makin  penting  mengingat  fungsi  akta  se- bagai  dokumen  tertulis  yang  dapat  mem- berikan  bukti  akan  peristiwa  hukum  yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.
Selain  kewenangan  pokok  tadi,  no- taris  juga  diberikan  kewenangauntuk  mem- berikan penyuluhan hukum terhadap pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  transaksi, khususnya  mengenai  syarat-syarat  dan  ke-
tentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan,  sehingga  tidak  atau  terhindar dari  kemungkinan  transaksi  tersebut  dil- aksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum  atau  dapat  dimintakan  pembatalan di  depan  pengadilan.  Kewenangan  mem- berikan  penyuluhan  hukum  ini  diinter- pretasikan  dari  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f UUJN yang berbunyi : “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”
Oleh  Undang-undang  Pasar  Modal, profesi  notaris  telah  ditunjuk  sebagai  salah satu  profesi  penunjang  pasar  modal.  peran utama  profesi  penunjang  pasar  modal  pada umumnya  adalah  membantu  emiten  dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai  keterbukaan  (disclousure)  yang sifatnya  terus.      Penunjukkan  Notaris  se- bagai profesi penunjang pasar modal dinya- takan  dalam,  pasal  64  ayat  1  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pasr Modal  (  selanjutnya  disebut  UUPM),  yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari :
1) Akuntan;
2) Konsultan Hukum;
3) Penilai;
4) Notaris; dan
5) Profesi  lain  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah.”
Setiap  Profesi  Penunjang  Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik  dan  standar    profesi  yang  ditetapkan oleh  asosiasi  profesi  masing-masing  sepan- jang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau  peraturan  pelaksanaannya.  Dalam melakukan  kegiatan  usaha  di  bidang  Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.
Pasar  modal  sebagai  wadah  untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana  investasi  bagi  masyarakat  (investor) dimana  di  dalamnya  terdapat  transaksi
penawaran  umum  dan  perdagangan  efek dari  perusahaan  publik  (emiten)  kepada masyarakat  investor.  Pasar  Modal/ Capital Market/Stock  Exchange/Stock  Market /  da- lam pengertian klasik diartikan sebagai sua- tu  bidang  usaha  perdagangan  surat-surat berharga  seperti  saham,  sertifikat  saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor 08  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  mem- berikan  pengertian  pasar  modal  yang  lebih spesifik,  yaitu  kegiatan  yang  bersangkutan dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lem- baga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan efek.  Kegiatan  tersebut  dilindungi  oleh payung  hukum  yang  sangat  menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Penentuan harga di  Pasar  Modal  dipengaruhi  oleh  suatu  in- formasi atau fakta  materil, karena suatu in- formasi mencerminkan suatu harga.  Dalam Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995,  yang  dimaksud  dengan  infor- masi  atau  fakta  materil  adalah  informasi atau  fakta  penting  dan  relevan  mengenai peristiwa,  kejadian,  atau  fakta  yang  dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemod- al, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi  atau  fakta  tersebut.  Informasi yang harus disampaikan kepada publik ada- lah  informasi  yang  akurat  dan  lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.   Prinsip keterbukaan  adalah  prinsip  yang  menjadi landasan  pertimbangan  bagi  para  pelaku  di pasar  modal  untuk  melakukan  aktivitas perpasarmodalan  secara  rasional.  Menurut Peraturan  Nomor  X.K.1.  IV-1.  Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Suatu informasi merupakan  fakta materiil  bila in- formasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya  harga  saham.      Karena  itu,  untuk menjual saham pada pasar primer dan pasar sekunder,  manajemen  perusahaan  harus
menjaga  pasar.  Artinya  semua  informasi yang  relevan  mengenai  apa  yang  ada  dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak in- vestor akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.
Dengan  dinyatakan  efektif  pern- yataan  pendaftaran  ( listing ),  maka  emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang ber- bentuk  laporan  berkala  dan  laporan  kejadi- an  penting  di  pasar  sekunder    (setelah  list- ing).
Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi kejahatan-kejahatan  pasar  yang  dapat  me- rugikan investor, khususnya  rekayasa pasar atau  bisa  juga  disebut  sebagai  manipulasi pasar.  Pasal  91  Undang-undang  tentang Pasar Modal menyebutkan :
“Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan,  keadaan  pasar,  atau  harga efek di Bursa Efek.”
Adapun  beberapa  kasus  kejahatan pasar  modal  yang  terjadi  di  Indonesia  ada- lah Sarijaya Permana Sekuritas yang terjadi pada tahun 2009, Antaboga Delta Sekuritas pada  tahun  2008,  Signatuter  Capital  Indo- nesia pada tahun 2006, AAA Sekuritas, ser- ta  PT.  Sekawan  Inti  Pratama  pada  Tahun 2015.  Semua kasus kejahatan tersebut san- gat merugikan investor.
Pada  faktanya,  semua  perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum  belum  sepe- nuhnya  menjamin  kemanan  investor  dalam
berinvestasi  di  dunia  pasar  modal.  Khu- susnya  perlindungan  mengenai  keamanan saham  para investor.  Investor pasti merasa dirugikan  karena  dana  yang  mereka tanamkan  dengan  membeli  saham  perus- ahaan  yang  ditawarkan  ternyata  membawa kerugian  bagi  mereka.  Kita  mengetahui bahwa  berinvestasi  di  pasar  modal  khu- susnya  saham  mengandung  resiko  yang tinggi  ( high  risk ).  Akibat  adanya  high  risk tersebut,  maka  hukum  dituntut  memberi jaminan dan keamanan pada investor saham dalam bertransaksi di dunia pasar modal.
Terlebih  saat  ini  tidak  ada  Undang- undang  yang  secara  khusus  mengatur dengan tegas tentang penjaminan serta per- lindungan hukum bagi investor agar tenang dalam  menanamkan  sahamnya  di  perus- ahaan publik tersebut.
Hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah yang cukup berat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)  sebab  proses  pendaftaran  ternyata tidak  menjamin  bahwa  perusahaan  tersebut dijamin  liquiditasnya.  Peranan  hukum  pun mulai  dipertanyakan  dalam  hal  perlin- dungan  hukum  bagi  para  investor  saham, sebab  emiten  yang  melakukan  manipulasi pasar dapat merugikan investor.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :  Pertama, bagaimana upaya perlin- dungan  hukum  terhadap  investor  untuk menghindari  kerugian  akibat  praktik  ma- nipulasi  pasar  di  pasar  modal  Indonesia  ? Kedua, bagaimanakah peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya melindungi  investor  agar  terhindar  dari  ke- rugian  akibat  praktik  manipulasi  pasar  ?

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif . Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka ( library  research ),  yaitu  suatu  penelitian yang  sumber  datanya  diperoleh  dari
pustaka,  buku-buku  atau  kary-karya  tulis yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan yang  diteliti  dengan  pendekatan.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dengan  jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  serta didukung  data  empiris    melalui  tekhnik wawancara.
Pengumpulan  bahan  penelitian  dil- akukan berdasarkan studi kepustakaan. An- alisis  data  dilakukan  dengan  cara  inter- pretasi data sebatas pada masalah penelitian yang  diteliti  berdasarkan  data  yang  dik- umpulkan  dan  diolah  untuk  keperluan penelitian tersebut.
Penelitian  ini  dianalisis  secara deskriptif  analitis,  yaitu  mencari  dan menentukan hubungan antara data  yang di- peroleh  dari  penelitian  dengan  landasan  te- ori  yang  ada  yang  dipakai  sehingga  mem- berikan  gambaran-gambaran  konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode ana- lisa  yang  kualitatif  dengan  tujuan  untuk mengerti atau memahami gejala yang diteli- ti.

## 3. ANALISIS DAN DISKUSI
1. Upaya Perlindungan Hukum Ter- hadap  Investor  Untuk  Menghindari  Keru- gian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Perlindungan  hukum  terhadap  investor  dil- aksanakan  berdasarkan  prinsip  adanya  ja- minan  pemerintah  agar  investor  dapat memperoleh  informasi  dan  faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan  keputusan  investasi.  Prinsip ini  menjiwai  Undang-undang  Pasar  Modal. Hal  ini berlangsung sejak sebelum maupun sesudah  emiten go  publik .  Bentuk  perlin- dungan tersebut dilakukan melalui:
1) Menyatakan pendaftaran
Pernyataan  pendaftaran  terdiri  dari  seluruh informasi  yang  harus  dikemukakan  kepada publik.  Pernyataan  pendaftaran  menjadi efek  apabila  Bapepan  mempertimbangkan bahwa  seluruh  informasi  diungkapkan  dan dipandang  cukup.  Pernyataan  pendaftaran bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan  informasi  yang  disajikan.  Ba- gian  pernyataan  pendaftaran  yang  disebut prospektus harus disebarkan kepada masyarakat  pada  saat  penawaran  umum. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  70  sampai dengan Pasal 19 2) Continuing Disclosure .
Perlin- dungan kepada investor tidak hanya diberi- kan  melalui  pernyataan  pendaftaran  bagi emiten  akan  tetapi  setelah  penawaran umum  dinyatakan  efektif,  emiten  tetap  ha- rus  menyampaikan  informasi  secara  terus menerus  dan  fakta-fakta  yang  penting  dan relevan yang menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi  keputusan  investor.  Infor- masi  yang  perlu  diungkapkan  kepada masyarakat  investor  terbagi  dua,  yaitu laporan  keuangan  tahunan  dan  tengah  ta- hunan  dan  informasi  non  keuangan.  Pe- doman  penyusunan  laporan  keuangan  ta- hunan  dan  tengah  tahunan  diatur  dalam lampiran  surat  edaran  Bapepam  No.  Ws- 24/PM/  1987  tanggal  24  Desember  1987. Selain  itu  emiten  wajib  mengumumkan neraca dan perhitungan rugi laba pada seku- rang-kurangnya dua surat khabar berbahasa salah  satunya  mempunyai  peredaran  Na- sional. Ketentuan diatur dalam Pasal 80-81. 3) Informasi  Penting  dan  Relevan Lainnya.  Informasi  lain  yang  bersifat  non keuangan  yang  juga  harus  diikuti  oleh  in- vestor adalah kejadian atau informasi pent- ing  yang  relevan  yang  mungkin  dapat mempengaruhi  nilai  efek  perusahaan  atau keputusan  para  investor.  Bapepam  menga- tur  hal  ini  lampiran  Keputusan  Ketua
Bapepam  No.  Kep-22/PM/1991  tanggal  19 April 1991.
Keterangan-keterangan penting yang  dapat  mempengaruhi  nilai  efek  atau keputusan  para  investor  antara  lain  peng- gabungan usaha ( merger ), pembelian saham ( acquisition ),  peleburan  usaha  ( consolida- tion ) atau pembentukan usaha patungan dan lain-lain  yang  bentuknya  ditentukan  oleh Bapepam kurang lebih 14 kejadian penting. 4) Kecukupan Informasi
Informasi  yang  diharapkan  Investor  adalah informasi  yang  benar  dan  memadai,  tetapi biasanya  informasi yang  disampaikan emiten masih berupa informasi  yang masih perlu  dianalisis.  Oleh  karena  itu  investor dapat meminta nasihat dari perusahaan efek atau  penasihat  investasi.  Setiap  keterlam- batan informasi dikenakan denda antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500 juta.
Upaya Perlindungan Hukum Preventif Untuk  melindungi  investor  maka  pihak emiten  yang  akan  menjual  efek  dalam Penawaran  Umum  harus  memberikan  kes- empatan  kepada  investor  untuk  membaca prospektus  berkenaan  dengan  efek  yang diterbitkan,  sebelum  pemesanan  ataupun pada  saat  pemesanan  dilakukan.  Pada akhirnya  setelah  OJK  memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk  melakukan  Penawaran  Umum  demi memenuhi  prinsip  keterbukaan  pasar  mod- al.  Hal  ini  penting  mengingat  prospektus atas  efek  merupakan  pintu  awal  dan  waktu untuk  mempertimbangkan  bagi  investor apakah  akan  memutuskan  membeli  atau tidak atas suatu efek.
Tindakan  pencegahan  selanjutnya yang  dilakukan  oleh  OJK  adalah  mengatur bahwa  prospektus  efek  dilarang  memuat konten  menyesatkan  atau  keterangan  yang tidak  benar  tentang  Fakta  Material    atau menyajikan  informasi  tentang  kelebihan dan  kekurangan  efek  yang  ditawarkan.  Da
lam  praktiknya  OJK  membuat  standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan.  Tindakan  perlindungan  ini dimulai  pada  saat  OJK  memberikan  izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun  profesi-profesi  penunjang  untuk berkegiatan di pasar modal.
Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  meru- pakan  pihak  yang  menyelenggarakan  dan menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran  jual  dan  beli  efek  pihak-pihak lain  dengan  tujuan  memperdagangkan  efek di antara mereka.
Selain  sebagai  penyelenggara,  BEI juga  memiliki  peranan  dala  hal  mencegah terjadinya  kejahatan-kejahatan  pasar  khu- susnya  manipulasi  pasar  yang  dapat  meru- gikan investor.
Pada  dasarnya  baik  itu  BEI  atau  pun  OJK tidak  menjamin  bahwa  perusahaan  yang telah  dicatatkan  di  BEI  dan  diawasi  oleh OJK  itu  sepenuhnya  aman,  hal  ini  dikare- nakan  yang  menjadi  dasar  dari  BEI  dan OJK  adalah  pemenuhan  persyaratan  mini- mum  perusahaan go  public agar  dipenuhi, yang terdiri dari :
1. Keterbukaan  informasi  baik  itu secara rutin yakni tentang laporan keuangan ataupun yang tidak rutin
2. Perusahaan tersebut harus melaksanakan RUPS 3.
Melaksanakan Public  Expose yang artinya  Suatu  pemaparan  umum  kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar in- formasi mengenai kinerja perusahaan terse- but  tersebar  secara  merata,  baik  itu  secara rutin  yang  dilakukan  setiap  tahunnya  mau- pun yang tidak rutin dapat berupa informasi saham  yang  suatu  saat  bergerak  tidak  nor- mal  ataupun  hal  yang  berkaitan  dengan  in- formasi  simpang  siur  yang  beredar  di- masyarakat.
Membahas  tentang  perlindungan hukum investor maka erat kaitannya dengan perdagangan  efek,  maka  dari  itu  BEI  juga melakukan  tindakan  preventif  dengan mengawasi  setiap  pergerakan  kegiatan  sa- ham atau efek perusahaan tersebut dan juga melakukan  tindakan  preventif  tambahan agar investor tidak mengalami kerugian yai- tu berupa :
1. Unusual  Market  Activity (UMA)
yaitu  aktifitas  perdagangan  dan/atau  perge- rakan harga suatu Efek yang tidak biasa pa- da suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut  penilaian  Bursa  dapat  berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek  yang  teratur,  wajar  dan  efisien.  Berita tentang adanya UMA akan di informasikan di  situs  resmi  BEI  yang  dapat  diakses  oleh setiap  orang  dan  diperbaharui  setia  hari. Pengumuman  UMA  tidak  serta  merta menunjukkan  adanya  pelanggaran  dibidang pasar  modal  yang  dilakukan  oleh  perus- ahaan tersebut.
2. Efek  Tidak  Dijamin  (ETD)  yaitu
Efek  yang  ditetapkan  oleh  Bursa  Efek  dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasar- kan  persyaratan  tertentu  yang  penyelesaian transaksinya  tidak  dijamin  sebagaimana  di- atur  dalam  Pasal  1  Angka  11  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian  Transaksi  Bursa.  Dalam  hal terjadinya  transaksi  bursa  atas  efek  tidak dijamin maka lembaga kliring dan penjamin tidak  melakukan  penjaminan  penyelesaian transaksi bursa terhadap transaksi bursa atas efek  tidak  dijamin  yang  artinya  lembaga kliring  dan  penjamin  tidak  bertanggung  ja- wab  atas  kerugian  yang  di  alami  setiap pihak  sebagai  akibat  keterlambatan  dalam penyelesaian  transaksi  bursa  yang  tidak  di- jaminnya.
3. Transaksi  Dipisahkan  (TD)yaitu
Transaksi  Bursa  yang  dipisahkan  dari  Pen- jaminan  Penyelesaian  Transaksi  Bursa  ber-
dasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bursa  Efek  dan  Lembaga  Kliring  dan  Pen- jaminan  atau  atas  perintah  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1  Angka  10  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keu- angan  Nomor  26/POJK.04/2014  Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 4. Suspensi  yaitu  pemberhentian  se- mentara  aktivitas  efek  terhadap  perusahaan yang  telah  lalai  menyampaikan  laporan keuangan kepada BEI dan telah melampaui batas waktu yang diberikan.
Upaya Perlindungan Hukum Represif. Yaitu  dalam  bentuk  pemeriksaan,  penyidi- kan  dan  penerapan  sanksi-sanksi.  Apabila terjadi  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal, maka  OJK  berwenang  untuk  melakukan pemeriksaan  dan  penyidikan  seperti  yang disebutkan pada bunyi pasal 9 UU OJK hu- ruf c :
“…Untuk  melakukan  tugas  pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, per- lindungan konsumen, dan tindakan lain ter- hadap  lembaga  jasa  keuangan,  pelaku, dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana  dmaksud  dalam  peraturan  pe- rundang-undangan disektor jasa keuangan.” Selain  melakukan  pemeriksaan  dan  penyi- dikan  OJK  juga  memiliki  wewenang  untuk menetapkan  sanksi  sebagaimana  yang  di- jelaskan oleh pasal 8 huruf I UU OJK yang berbunyi :
“untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan  se- bagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6,  OJK mempunyai  wewenang  menetapkan  pera- turan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan di sektor jasa keuangan” Lebih  lanjut  BEI  memberikan  jalan  bagi investor untuk mendapatkan ganti rugi apa- bila  hal  tersebut  telah  terjadi  melalui  pem- bentukan  Dana  Perlindungan  Pemodal  oleh
Indonesia  Securities  Investor  Protection Fund , melalui tahap-tahap berikut ini: 1. Tahapan Perlindungan
Baik  dalam  segi  aset  yang  dilindungi  mau- pun  dalam  segi  pemodal  yang  akan  dilin- dungi,  terdapat  beberapa  tahapan  perlin- dungan sebagai berikut:
1 Januari 2014 - 31 Desember 2015
Dana  Perlindungan  Pemodal  hanya memberikan  ganti  rugi  kepada  Pemodal yang  merupakan  nasabah  Perantara  Peda- gang  Efek  yang  mengadministrasikan  re- kening  Efek  nasabah  dan  Anggota  Bursa Efek  PT  Bursa  Efek  Indonesia.  Terhadap Aset  Pemodal,  pemberian  ganti  rugi  terse- but  hanya  terbatas  pada  Aset  Pemodal berupa saham  yang masuk dalam Penitipan Kolektif LPP dan dicatatkan pada BEI. 1 Januari 2016
Dana  Perlindungan  Pemodal  hanya memberikan  ganti  rugi  kepada  Pemodal yang  merupakan  nasabah  Perantara  Peda- gang  Efek  yang  mengadministrasikan  re- kening  Efek  nasabah  dan  Anggota  Bursa Efek  PT  Bursa  Efek  Indonesia  dan  yang merupakan  nasabah  Bank  Kustodian.  Ter- hadap  Aset  Pemodal,  Dana  Perlindungan Pemodal  memberikan  ganti  rugi  kepada Pemodal  yang  merupakan  nasabah  Bank Kustodian.  Pemberian  ganti  rugi  pada  Aset Pemodal  berupa  Dana  yang  mendapat  per- lindungan Dana Perlindungan Pemodal ada- lah  Dana  yang  dititipkan  pada  Kustodian yang  dibukakan  Rekening  Dana  Nasabah pada  Bank  atas  nama  masing-masing Pemodal.
2. Tahapan Penanganan Klaim Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melakukan  kegiatan  penanganan  klaim Pemodal  yang  kehilangan  Aset  Pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi :
1) Terdapat kehilangan Aset Pemodal
2) Kustodian  tidak  memiliki  kemam- puan  untuk  mengembalikan  Aset Pemodal yang hilang
3) Bagi  Kustodian  berupa  Perantara Pedagang  Efek  yang  mengadmin- istrasikan  Efek  dinyatakan  tidak dapat  melanjutkan  kegiatan  usahan- ya  dan  dipertimbangkan  izin  usa- hanya dicabut oleh OJK; atau
4) Bagi  Bank  Kustodian  dinyatakan tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan usahanya  sebagai  Bank  Kustodian dan  dipertimbangkan  persetujuan Bank  Umum  sebagai  Kustodian  di- cabut oleh OJK.
Dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi  Penyelenggara  Dana  Perlindungan Pemodal wajib:
1. Mengumumkan  ke  masyarakat  me- lalui surat kabar / media lainnya jika terjadi  peristiwa  dimaksud  di  atas dan  mengundang  Pemodal  terkait agar  menyampaikan  klaim  kepada Penyelenggara  Dana  Perlindungan Pemodal  dalam  waktu  tidak  lebih dari  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak pengumuman dilakukan
2. Mengusulkan  pembentukan  komite klaim kepada OJK; dan
3. Membentuk tim verifikasi klaim.
Ganti Rugi Kepada Investor Pembayaran  ganti  rugi  kepada  Pemodal dengan  menggunakan  Dana  Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentu- an sebagai berikut:
OJK  telah  menerbitkan  pernyataan  tertulis bahwa:
1. Terdapat kehilangan Aset Pemodal 2.  Kustodian  tidak  memiliki  kemampuan untuk  mengembalikan  Aset  Pemodal  yang hilang; dan
3.  Bagi  Kustodian  berupa  Perantara  Peda- gang  Efek  yang  mengadministrasikan  Efek
dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan  usahanya  dan  dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau 4.  Bagi  Bank  Kustodian  dinyatakan  tidak dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  se- bagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.
Pemodal  telah  mengajukan  permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Per- lindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan OJK  Nomor  VI.A.5  tentang  Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam  bentuk  dana  sebesar  nilai  Aset Pemodal  yang  hilang  dan/atau  sesuai dengan  batasan  paling  tinggi  untuk  setiap Pemodal  dan  setiap  Kustodian  yang ditetapkan  oleh  OJK.  Ganti  rugi  atas  nilai Aset  Pemodal  yang  hilang  tidak  mencakup nilai  kerugian  atas  perkiraan  nilai  investasi masa  datang.  Besaran  ganti  rugi  aset pemodal  adalah  Rp  100  juta  per  Pemodal, dan Rp 50 miliar per Kustodian.
Selanjutnya  perlindungan  yang  ber- sifat  represif  dapat  dilakukan  melalui  pen- erapan Sanksi pidana terhadap pelaku keja- hatan  yang  diatur  dalam  UU  Pasar  Modal. Setelah  OJK  melakukan  pemeriksaan  dan penyidikan  maka  diberikan  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Notaris  adalah  bentuk  wujud  atau perwujudan  dan  merupakan  personifikasi dari  hukum  keadilan,  kebenaran,  bahkan merupakan  jaminan adanya  kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang  notaris  sebagai  suatu  fungsionaris dalam  masyarakat  hingga  sekarang  masih disegani.  Seorang  notaris  biasanya  diang- gap  sebagai  seorang  pejabat  tempat  se- sorang  dapat  memperoleh  nasehat  yang dapat  diandalkan.  Segala  sesuatu  yang  di- tulis  serta  ditetapkan  adalah  benar.  Ia  ada-
lah pembuat dokumen yang kuat dalam sua- tu proses hukum.
Keberadaan  notaris  dalam  industri pasar  modal  diatur  dalam  Pasal  64  UUPM. Dan  sebagai  salah  satu  pelaku  di  pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut berperan  sekaligus  bertanggung  jawab  da- lam mengembangkan industri pasar modal. Peran  notaris  di  bidang  pasar  modal  diper- lukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar dan perubahan anggaran  dasar  pelaku  pasar  modal  seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta  kontrak-kontrak  penting  seperti  Kon- trak Insvestasi Kolektif (KIK), kontrak pen- jaminan emisi atau akta penting seperti Ak- ta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana. Jasa  Notaris  sebagai  profesi  penunjang pasar  modal,  dalam  aktivitas  pasar  modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :
1. Membuat  berita  acara  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  me- nyusun  pernyataan  keputusan  RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut  penyelenggaraan  RUPS, seperti  kesesuaian  dengan  anggaran  da- sar  perusahaan,  tata  cara  pemanggilan untuk  RUPS  dan  keabsahan  dari pemegang  saham  atau  kuasanya  untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti  perubahan  anggaran  dasar  tid- ak  terlepas  materi  pasal-pasal  dari  ang- garan  dasar  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Bahkan  diperlukan  untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal  dalam  anggaran  dasar  agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar mod- al  dalam  rangka  melindungi  investor dan mayarakat. .
Di  samping  itu  peranan  notaris  di  pasar modal  juga  diperlukan,  terutama  dalam
penyusunan  anggaran  dasar  para  pelaku pasar  modal  seperti  emiten,  perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana.
Pasal  1  angka  1  UUJN  menyatakan “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  ber- wenang  untuk  membuat  akta  otentik  dak kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimak- sud dalam undang-undang ini.”
Dalam  menjalankan  jabatannya  no- taris  memiliki  wewenang  yang  diatur  oleh UUJN  yang  isinya  menyatakan  “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  da- lam akta otentik,  menjamin kepastian tang- gal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang.undang.” Dalam pasal 1 angka 20 UUPM, dinyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  per- syaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang PT serta peraturan pelaksanaannya. Dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas,  nota- ris  menurut  Pasal  7  ayat  (1)  dinyatakan bahwa  Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua) orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Jika  aspek  formal  dan  materil  di- permasalahkan oleh pihak lain, maka pihak yang  merasa  dirugikan  tersebut  harus melakukan  pembuktian  terbalik  untuk menyangkal  kebenaran  aspek  formal  dan
materil  dari  akta  notaris  tersebut.  Pihak yang  merasa  dirugikan  harus  dapat  mem- buktikan  ketidakbenaran  hari,  tanggal,  bu- lan,  tahun,  dan  pukul  (waktu)  menghadap, serta  membuktikan  ketidakbenaran  mereka yang  menghadap  atau  membuktikan  bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang  sebenarnya  dalam  akta  sesuai  dengan pernyataan atau keterangan para penghadap pada saat pembuatan akta.
Manipulasi  pasar  merupakan  salah satu  kejahatan  yang  dapat  terjadi  dalam pasar modal. Larangan tentang praktik Ma- nipulasi  pasar  sendiri  di  nyatakan  dalam pasal  91  UUPM  dimana  Setiap  Pihak  dil- arang  melakukan  tindakan,  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  dengan  tujuan  un- tuk  menciptakan  gambaran  semu  atau  me- nyesatkan  mengenai  kegiatan  perdagangan, keadaan  pasar,  atau  harga  Efek  di  Bursa Efek, dengan tujuan untuk menarik investor agar membeli efek atau saham diperusahaan tersebut.
Setiap  Pihak  dilarang,  dengan  cara apa  pun,  membuat  pernyataan  atau  mem- berikan  keterangan  yang  secara  material tidak  benar  atau  menyesatkan  sehingga mempengaruhi  harga  Efek  di  Bursa  Efek apabila  pada  saat  pernyataan  dibuat  atau keterangan diberikan:
1) Pihak  yang  bersangkutan  mengetahui atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa pernyataan  atau  keterangan  tersebut secara material tidak benar atau menye- satkan; atau
2) Pihak  yang  bersangkutan  tidak  cukup berhati-hati  dalam  menentukan  kebena- ran  material  dari  pernyataan  atau  ket- erangan tersebut.
Pada  dasarnya  notaris  memiliki peran  yang  sangat  vital  walaupun  tidak secara  langsung  dan  bersifat  preventif (pencegahan),  berikut  peran  notaris  dalam upaya melindungi investor:
1. Pada saat ada perusahaan yang akan go public atau go privat . Notaris memang tidak  bertanggung  jawab  secara  langsung terhadap  perlindungan  investor,  tetapi dengan  perannya  dan  tanggung  jawabnya dengan  hadir  dan  dalam  meneliti  keabsa- han mengenai hal-hal menyangkut penyelanggaraan  go  public  dan  RUPS, maka  notaris  tersebut  secara  tidak  lang- sung telah berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan pasar modal.
2. Berkaitan  dengan  informasi  kepada masyarakat dalam hal ini investor tentang laporan  keuangan.  Perusahaan  yang  telah go  Public  dan  terdaftar  di  BEI  wajib menyampaikan  laporan  keuangan  setiap tahunannya.  Tetapi  akan  lebih  baik  jika tidak  hanya  melakukan  laporan  tahunan yang  sifatnya  wajib  melainkan  juga laporan  kuartal  yang  dilakukan  3  (tiga) bulan sekali serta menggunakan jasa nota- ris. Hal ini akan meningkatkan perspektif investor terhadap perusahaan tersebut dan melihat bahwa perusahaan ini benar-benar menerapkan good government .
Bagi  notaris,  wajib  untuk  menerap- kan  prinsip  mengenali  pengguna  jasanya seperti  yang disebutkan dalam pasal 2 ang- ka  1  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun  2017  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris. Prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  se- bagaimana  dimaksud  adalah  paling  sedikit memuat:
1) identifikasi Pengguna Jasa;
2) verifikasi Pengguna Jasa; dan
3) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  berlaku  bagi  Notaris  dalam  mem- berikan  jasa  berupa  mempersiapkan  dan melakukan  transaksi  untuk  kepentingan atau  untuk  dan  atas  nama  Pengguna  Jasa, mengenai:
1) pembelian dan penjualan properti;
2) pengelolaan  terhadap  uang,  efek, dan/atau  produk  jasa  keuangan lainnya;
3) pengelolaan  rekening  giro, rekening tabungan, rekening deposito,
dan/atau rekening efek;
4) pengoperasian  dan  pengelolaan  pe- rusahaan; dan/atau;
5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Apabila terdapat Pengguna Jasa atau Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner)  yang memiliki  tingkat  risiko  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang  atau  pendanaan terorisme tergolong berisiko  tinggi,  Notaris wajib  melakukan  identifikasi  lebih  men- dalam  dan  wajib  melakukan  verifikasi  ter- hadap informasi dan Dokumen yang berkai- tan  dengan  pengguna  jasa  serta  dapat meminta  keterangan  kepada  Pengguna  Jasa untuk  mengetahui  kebenaran  formil  Doku- men.
Pasal  24 PerMenKumHam  no. 9 ta- hun 2017 menyatakan bahwa untuk itu No- taris  wajib  memutuskan  hubungan  usaha dengan Pengguna Jasa jika:
Pengguna  Jasa  menolak  untuk  mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau Notaris  meragukan  kebenaran  informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
Notaris  wajib  melaporkan  kepada Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai tindakan se- bagaimana  dimaksud  di  atas  sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Dengan demikian peran yang dimil- iki  notaris  ini  bersifat  preventif  (pencega- han)  atau  dengan  kata  lain  adalah  tidak secara  aktif  berperan  melindungi  investor artinya  notaris  tidak  secara  langsung melindungi  investor  karena  notaris  sendiri tidak  bertanggung  jawab  atas  perlindungan investor  tersebut,  tetapi  notaris  hadir  se- bagai  profesi  penunjang  pasar  modal  yang
dinilai  penting  untuk  membuat  akta-akta ataupun  perjanjian-perjanjian  serta  hadir untuk  meneliti  setiap  keabsahan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  akta  atau  perjanjian yang  dibuatnya.  Sehingga  memuat  fakta dan  keadaan  yang  sebenarnya  yang  dapat mempengaruhi  nilai  saham  perusahaan  ter- sebut.
Jika  pihak  yang  merasa  dirugikan tidak  mampu  membuktikan  ketidakbenaran dari  aspek  formal  dan  materil  akta  notaris, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tetap  berkekuatan  sebagai  akta  otentik,  dan masih berlaku terhadap para pihak/penghadap.  Namun  apabila  yang  ter- jadi  adalah  sebaliknya,  pihak  yang  merasa dirugikan  mampu  membuktikan  ketid- akbenaran  dari  aspek  formal  dan  materil akta  notaris,  maka  akta  yang  dibuat  oleh notaris  tersebut  hanya  akan  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagaimana  akta  di bawah tangan.
Tanggung  jawab  notaris  di  dalam melaksanakan  perannya  adalah  terbatas hanya  pada  akta  yang  dibuatnya,  dan  tidak bertanggung  jawab atas kerugian yang dia- kibatkan karena hal-hal diluar akta tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, bahwa ak- ta  merupakan  alat  bukti  terkuat  dan  ter- penuhi  sehingga  tujuan  hukum  menginte- grasikan  dan  mengkordinasikan  berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak melampaui  batasan  tanggung  jawab  dari jabatan notaris dalam batasan kewenangannya.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga pengawas pasar modal berperan dalam per- lindungan  hukum  terhadap  investor  baik secara  preventif  maupun  represif.  Secara preventif  OJK  mempunyai  fungsi  menye- lenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap
keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa  keu- angan,  seperti  yang  telah  dijabarkan  dalam pasal  5  UU  No.  21  tahun  2011,  sedangkan secara represif, OJK berwenang memeriksa, melakukan  penyidikan  dan  menerapkan sanksi bagi setiap pihak melakukan pelang- garan.  Selain  OJK,  BEI  juga  memiliki peranan  secara  preventif  dalam  melindungi investor  dengan  menemukan  hal-hal  yang berpotensi  merugikan  investor  berupa:  Un- usual  Market  Activity  (UMA),  Efek  Tidak Dijamin (ETD), Transaksi Dipisahkan (TD) serta Suspensi yang diumumkan BEI dalam situs  resminya  sehingga  investor  dapat mengetahui  informasi  tersebut  dan  dapat mengantisipasi  dalam  mempertimbangkan kelayakan  untuk  membeli  saham  atau  efek di perusahaan tersebut.
Peran yang dimiliki notaris ini bersi- fat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain  adalah  tidak  secara  aktif  berperan melindungi  investor  artinya  notaris  tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan  investor  tersebut,  tetapi  nota- ris  hadir  sebagai  profesi  penunjang  pasar modal  yang dinilai penting untuk membuat akta-akta  ataupun  perjanjian-perjanjian  ser- ta  hadir  untuk  meneliti  setiap  keabsahan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  akta  atau perjanjian yang dibuatnya. Sehingga memuat fakta dan keadaan yang sebenarnya yang  dapat  mempengaruhi  nilai  saham  pe- rusahaan tersebut.
Saran,  bagi  investor  yang  akan berkomitmen  untuk  berinvestasi  di  pasar modal  ada  baiknya  memahami  dengan benar  tentang  resiko  yang  akan  dihadapi serta  mencari  informasi  dengan  seksama tentang  perusahaan  yang  akan  dibeli  sa- hamnya  guna menghindari kerugian di  ma- sa  depan.  Untuk  itu  Bursa  Efek  Indonesia sebagai  penyelenggara  diharapkan  mem- berikan  penyuluhan  secara  terintegrasi  dan profesional.
Pengaturan  tentang  perlindungan investor  hendaknya  dinyatakan  dengan  te- gas  dalam  undang-undang  pasar  modal. Selain  itu  hendaknya  undang-undang  no- mor  8  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  di- revisi  karena  pada  saat  ini  pengawas  pasar modal  bukan  lagi  BAPEPAM  melainkan OJK. Sehingga isi Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bismar Nasution. 2001. Keterbukaan dalam Pasar  Modal.  Jakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Cet. Pertama.
Hasan Zein Mahmud. 1998. Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama.  Jakarta: Go Global Book.
Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya.  2007. Aspek Hukum Pasar Modal Indone- sia.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Me- dia Group
Najib  A.  Gisymar.  1999.  Insider  Trading dalam  Transaksi  Efek.  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  1984.
Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakar- ta: Rajawali
Suharjono.  1995.    Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut  Hukum.  Jakarta:  Sinar Grafika
Tan  Thong  Kie.  1994.  Studi  Notariat  dan Serba-Serbi  Praktek  Notaris,  Jakar- ta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Yahya  Harahap,  2011.    Hukum  Perseroan Terbatas, Cet 3 Jakarta: Sinar Grafi- ka.

## JURNAL
Deviana  Yuanitasari,  The  Role  Of  Public Notary  in  Provinding  Legal  Protec- tion  on  Standart  Contract  For  Indo- nesian  Consumers,  Sriwijaya  Law Riview,  Fakultas  Hukum  Universi- tas Sriwijaya, Volume 1 Issue 2, Ju- ly 2017, hlm 180 Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. Perlindungan Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar Modal.  Jurnal  Cita  Hukum,  Vol.  I No. 2 Desember 2014
John  C.  Coffe,  Jr.    1984.    “Market  Failure
And  The  Economic  Case  For  A Mandatory  Disclosure  System  “.
Virginia Law Review. Vol. 70. hlm. 737
Neni  Sri  Imantiati  dan  Diana  Wiyanti.
2000.  Perlindungan  Hukum  Ter- hadap Investor Dan Upaya Bapepam  Dalam  Mengatasi  Pelang- garan Dan Kejahatan Pasar. Mimbar
No. 4Th.XVI Okt.–Des.2000.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Lampiran  Keputusan  Direksi  PT  Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor : Kep-011/DIR/KPEI/1215  Tanggal: 28-12-2015, Peraturan Kpei Nomor: Ii-15  tentang  Kliring  Dan  Penja- minan  Penyelesaian  Transaksi  Efek Tidak Dijamin Dan Transaksi Dipisahkan Atas Efek Bersifat Ekui- tas.
Undang-undang  nomor  2  Tahun  2014  ten- tang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jab- atan Notaris

## WEBSITE
Kejahatan  Pasar  Modal  Yang  Merugikan
Investor di Indonesia. 2016.
https://www.finansialku.com/kejaha tan-pasar-modal-yang-merugikan- investor-di-indonesia/  diakses  pada tanggal 10 Februari 2018. Bursa Efek Indonesia. http://www.idx.co.id/investor/perlin dungan-investor/  diakses  tanggal  04
Juli 2018.