Faktor Domestik yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al Nimr
Hilal Kholid Bajri, Akim
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran e-mail : hilal.bajri@yahoo.com

## Abstract
This article explains the factors that influenced Iran's foreign policy towards Saudi Arabia after Nimr Al Nimr execution in 2016. Nimr Al Nimr is a well-respected Shia cleric in the Middle East. As the country with the largest Shia population globally, Iran condemned Saudi Arabia's actions so that relations between the two countries deteriorated, even leading to the severance of diplomatic relations. The research question  posed  is  what  the  domestic  factors  that  influence  the  policy  are?  This article  is  based  on  qualitative  research  by  interviewing  several  Middle  Eastern experts  and  collecting  data  from  documents  and  mass  media. In  analyzing  the data,  the  writers  used  the  theory  from  Mintz  and  DeRouen  regarding  three domestic  factors  that  influence  a  country's  foreign  policy,  namely  economic interests, the role of public opinion, and the electoral cycle. The research finds that the foreign policy taken by Iran after the execution of Nimr Al Nimr is closely related to economic interests, especially related to the implementation of the pilgrimage; in line with the opinion of the Iranian people who highly respect Nimr Al Nimr; and consideration of the electoral cycle, where the policies taken by Rouhani affected his victory in the 2017 elections.
Keywords: domestic factor, foreign policy, Iran, Nimr Al Nimr, Saudi Arabia

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi pascaeksekusi mati Nimr al-Nimr pada tahun 2016. Nimr al- Nimr  adalah  ulama  Syiah  yang  dihormati  di  Timur  Tengah.  Iran  sebagai  negara dengan  populasi  penganut  mazhab  Syiah  terbesar  di  dunia  bereaksi  keras  atas
tindakan  Arab  Saudi  tersebut  sehingga  hubungan  kedua  negara  memburuk, bahkan  berujung  pada  pemutusan  hubungan  diplomatik.  Pertanyaan  penelitian yang diajukan adalah faktor-faktor domestik apakah yang memengaruhi kebijakan tersebut?  Dalam  riset  ini,  periset  menggunakan  metode  riset  kualitatif  dengan pengumpulan  data  melalui  wawancara  pada  sejumlah  pakar  Timur  Tengah  dan menelaah  literatur,  dokumen,  dan  media  massa.  Dalam  menganalisis,  periset menggunakan teori dari Mintz dan DeRouen mengenai tiga faktor domestik yang memengaruhi  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara,  yakni  kepentingan  ekonomi, peran opini publik, dan siklus elektoral. Hasil riset ini adalah kebijakan luar negeri yang  diambil  Iran  pascaeksekusi  mati  Nimr  Al  Nimr  sangat  terkait  dengan kepentingan ekonomi, terutama terkait pelaksanaan ibadah haji; sejalan dengan opini masyarakat Iran yang sangat menghormati Nimr Al Nimr; dan pertimbangan siklus  elektoral,  dimana  kebijakan  yang  diambil  Rouhani  berpengaruh  pada kemenangannya dalam pemilu tahun 2017.
Kata kunci: Arab Saudi, faktor domestik, Iran, kebijakan luar negeri, Nimr Al Nimr

## Pendahuluan
Kebijakan  luar  negeri  merupakan  kepanjangan  dari  kebijakan  dalam  negeri karena  kebijakan  luar  negeri  sangat  dipengaruhi  kebijakan  domestik.  Pandangan  ini antara  lain  disampaikan  oleh  Morgenthau  dalam  (Morin  &  Paquin,  2018:5).  Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor  yang  ada  dalam  negara  tersebut.  Kebijakan  luar  negeri  dapat  berubah- ubah  seiring  dengan  perubahan  dalam  faktor  di  dalam  negeri,  maupun  faktor  di  luar negara tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam hubungan di antara dua negara besar di Timur Tengah, yakni Iran dengan Arab Saudi.
Iran dan Arab Saudi adalah dua negara besar yang memiliki posisi penting dalam kehidupan  politik  dan  ekonomi  di  kawasan  Timur  Tengah  dan  karena  itu  pula,  kedua negara  ini  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  perdamaian  di  kawasan.  Namun sayangnya,  hubungan  Iran  dan  Arab  Saudi  tidak  selalu  berjalan  baik  dan  cenderung fluktuatif,  sehingga  perdamaian  di  Timur  Tengah  masih  sulit  untuk  diwujudkan. Hubungan Iran dan Arab Saudi sebelum terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979 tidak mengalami  kendala  yang  berarti  dan  cenderung  baik-baik  saja,  meskipun  hubungan mereka  sebelum  Perang  Dunia  II  hanya  sebatas  pengaturan  haji  ke  kota-kota  suci Makkah dan Madinah yang terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi Barat.
Ibadah  haji  juga  mendorong  perdagangan  skala  kecil  barang-barang  asal  Iran, seperti karpet, dan mulai muncul pemukiman komunitas Persia atau Iran di Jeddah. Ada sejumlah  perselisihan  tentang  perbatasan  yang  mencakup  beberapa  ladang  minyak bersama  yang dinamai dalam  bahasa  Arab  dan Persia,  seperti  Esfandiar /  Al  Louloua, Foroozan  /  Marjan,  Farzad  /  Hasbah,  dan  Arash  /  Al  Dorrah,  namun  tidak  menjadi persoalan berarti yang dapat mengganggu keamanan negara dan kawasan pada saat itu (Keynoush, 2016:9)
Munculnya ketegangan antara Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah tidak lepas dari campur tangan negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Hal tersebut bermula pada tahun 1971, ketika pemerintah AS menerapkan Twin Pillars Policy 1 yang dibentuk di bawah Doktrin Nixon. Kebijakan ini kemudian digunakan juga oleh Inggris dengan  melakukan  penjualan  senjata  ke  Arab  Saudi  dan  Iran.  Kebijakan  tersebut memberikan keleluasaan bagi Amerika Serikat untuk tetap menjaga kepentingannya di Teluk Persia agar dapat menghindari kontak langsung dengan Uni Soviet.  Ekonomi Iran pada masa itu yang lebih baik daripada Arab Saudi, militernya yang lebih terlatih, serta kedekatannya  dengan  Uni  Soviet,  menjadikan  Iran  memiliki  posisi  penting  bagi kepentingan AS. Iran pun mulai memiliki peran di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut membuat Arab Saudi yakin bahwa pemimpin Iran pada saat itu, Shah Mohammad Reza Pahlevi, bermain mata dengan Amerika Serikat sehingga Iran mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.
Sejak saat itu, riak-riak konflik antara Iran dan Arab Saudi mulai muncul, sampai akhirnya memasuki babak baru pada tahun 1979, ketika Revolusi Islam yang dipimpin oleh  Ayatullah  Ruhollah  Mostafavi  Mousavi  Khomeini,  atau  yang  dikenal  dengan Ayatullah  Khomeini,  berhasil  menggulingkan  dinasti  Pahlevi. Twin  Pillars  Policy yang dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  dan  Inggris  untuk  membangun balance  of  power dan menjaga  perdamaian  antara  Iran  dan  Arab  Saudi  akhirnya  runtuh  karena  Ayatullah Khomeini menginginkan Iran yang baru terbebas dari berbagai macam pengaruh negara barat (Keynoush, 2016:10)
Ayatullah  Khomeini  kemudian  menyerukan  agar  masyarakat  tertindas ( mustadh’afin )  di  negara-negara  lain  di  Timur  Tengah  juga  bangkit  meraih  hak-hak mereka. Hal tersebut tentunya membuat Arab Saudi khawatir akan terjadi pergolakan
1 Twin  Pillar  Policy merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh  Amerika  Serikat  setelah  Inggris  menarik tentaranya  di  Timur  Tengah  dan  memberikan  kemerdekaan  kepada  10  negara  yang  dahulu  dijajahnya pada  tahun  1968.  Tindakan  Inggris  membuat  Amerika  Serikat  merasa  khawatir,  terlebih  pada  tahun tersebut, Amerika Serikat sedang berhadapan Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat  menjadikan Iran dan Arab Saudi sebagai sekutu regional yang dapat melindungi wilayah tersebut dari penyebaran pengaruh Uni Soviet (Hooglund, 1992).
di dalam negeri, terutama karena Arab Saudi menganut sistem kerajaan. Sejak itu, isu Sunni dan Syiah muncul ke permukaan dan menjadi pemicu konflik. Misalnya, tak lama setelah  revolusi  Iran,  tepatnya  November  1979,  terjadi  kerusuhan  antara  kelompok Syiah  di  Arab  Saudi  Timur  yang  berawal  dari  peringatan  Asyura. 2 Saat  itu  pihak berwenang  Arab  Saudi  berusaha  membubarkan  kerumunan,  sehingga  kerusuhan semakin menjadi dan berujung pada perusakan fasilitas umum. Arab Saudi kemudian mencurigai bahwa kerusuhan tersebut didalangi oleh Iran (Terrill, 2012:5).
Pada tahun 1987, terjadi tragedi Mekah, dimana ratusan jemaah haji Iran tewas di kota suci tersebut. Pihak Arab Saudi menyebut peristiwa itu sebagai “kerusuha n yang direncanakan” dimana para jamaah haji Iran melakukan aksi demo lalu tewas terinjak - injak dalam kerusuhan. Sebaliknya, pihak Iran menyatakan bahwa peristiwa itu adalah “pembantaian  yang  direncanakan”  dimana  aparat  keamanan  Saudi  secara  sengaja menembaki  jamaah  haji  Iran  yang  sedang  melakukan  aksi  demo  (Kramer,  1996:161). Peristiwa tersebut terjadi di saat yang bersamaan dengan fase akhir perang Iran-Irak, dimana Arab Saudi (bersama negara-negara Teluk lainnya) secara terbuka memberikan dana  perang  kepada  Irak  (britannica.com).  Iran  mengecam  keras  Arab  Saudi  atas peristiwa Mekah 1987 dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.
Ayatullah Khomeini meninggal pada tahun 1989 dan digantikan oleh Ayatullah Khameni. Posisi kedua tokoh ini dalam sistem pemerintahan Iran adalah sebagai Wali Faqih atau Pemimpin Spritual. Sementara itu, eksekutif negara dijalankan oleh presiden yang  dipilih  rakyat  melalui  pemilu.  Pada  tahun  1991  (masa  kepresidenan  Rafsanjai), hubungan diplomatik Iran-Saudi kembali dibuka. Rafsanjani pada tahun 1998 (saat itu sudah  tidak  menjabat  sebagai  presiden)  mengunjungi  Saudi,  antara  lain  untuk melakukan  kerja  sama  di  bidang  minyak.  Rafsanjani  didampingi  oleh  Menteri Perminyakan Iran saat itu, Bijan Namdar Zanganeh (AP, 1998). Tahun berikutnya (1999), Presiden  Iran  Mohammad  Khatami  juga  mengunjungi  Saudi.  Khatami  merupakan Presiden Iran pertama yang melakukan kunjungan ke Arab Saudi setelah revolusi Iran tahun  1979.  Kunjungan tersebut  menghasilkan perjanjian  kerja  sama  keamanan  yang ditandatangani pada tahun 2001 oleh Iran dan Arab Saudi. Kedua negara juga sepakat bahwa  perang  harus  dihindari  karena  memiliki  konsekuensi  besar  bagi  wilayah  Timur Tengah (Takeyh, 2009:199).
Ketegangan  antara  Iran  dan  Arab  Saudi  kembali  muncul  ke  permukaan  pada tahun 2008, seiring dengan proses penarikan mundur tentara AS yang sejak 2003 berada di Irak. Saudi mengkhawatirkan penarikan  tentara AS ini akan membuat pengaruh Iran
2 Tradisi kaum Syiah untuk memperingati duka cita wafatnya Sayyidina Husein (cucu Nabi Muhammad SAW).
di  Irak  juga  semakin  membesar  (50%  penduduk  Irak  bermazhab  Syiah)  Pada  bulan Februari 2008, Raja Abdullah menyampaikan pesan keras kepada Menteri Luar Negeri Iran,  Manouchehr  Mottaki,  yaitu,  “Iran  harus  berhenti  mencampuri  urusan  bangsa - bangsa Arab”  (Hadzikadunic, 2019).
Sejak  2011,  terjadi  pergolakan  di  negara-negara  Arab,  yang  dikenal  dengan istilah  “Arab  Spring”.  Masyarakat  di  berbagai  negara  Arab  melakukan  aksi -aksi demonstrasi  menuntut  reformasi  dan  demokratisasi  di  negara  masing-masing.  Hal serupa juga muncul di Arab Saudi, namun jumlah aksi relatif minim dan hanya terjadi di kota-kota yang didiami minoritas Syiah, seperti Hofuf, Awwamiya dan Qatif. Tuntutan mereka adalah pembebasan tahanan politik (Nabarjee, 2011). Salah satu ulama Syiah yang juga melakukan aksi-aksi orasi dan protes kepada pemerintah adalah Syekh Nimr Baqir  Al  Nimr.  Dia  merupakan  seorang  ulama  Syiah  yang  disegani  oleh  umat  Muslim Syiah di berbagai negara Timur Tengah, baik di Arab Saudi sendiri, maupun Bahrain, Iraq, Iran, dan lain-lain. Nimr Al Nimr kemudian ditahan oleh pemerintah Saudi dan divonis hukuman mati pada tahun 2014 dengan dakwaan meminta bantuan negara lain yang dapat mengganggu kerajaan Arab Saudi (BBC, 2016a).
Dalam  merespons  vonis  ini,  Kementerian  Luar  Negeri  Iran  secara  resmi memanggil  ( summoned )  perwakilan  Arab  Saudi  ( charge  d'affaires )  di  Iran  untuk meminta penjelasan dan Iran menyatakan protesnya atas vonis tersebut (BBC, 2016a). Namun akhirnya Nimr Al Nimr tetap dieksekusi mati pada tanggal 2 Januari tahun 2016 bersamaan dengan 37  tahanan  lainnya  (BBC,  2016a).  Eksekusi  mati  terhadap  Nimr  Al Nimr menuai berbagai aksi protes dari kalangan Muslim Syiah di berbagai negara, antara lain Bahrain, Lebanon, Irak, Kuwait, dan di Saudi sendiri. Di Iran, aksi protes dilakukan massa di depan Kedutaan Besar Saudi di Teheran. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan penerbangan ke dan dari Iran. Lalu, pada tahun 2016, Iran juga  batal  mengirimkan  jamaah  hajinya  ke  Arab  Saudi.  Iran  menyatakan  bahwa penyebab pembatalan tersebut karena kendala seputar penerbitan visa dan pengaturan keamanan untuk haji dari pihak Arab Saudi (BBC, 2016b).
Riset  mengenai  kebijakan  luar  negeri  Iran  terhadap  Arab  Saudi    telah  banyak dilakukan oleh para penstudi Hubungan Internasional, seperti Park & Ward, 1979; Amiri, 2010; Amiri et al, 2011; Jiraroj Mamadkul, 2017; Rezaei, 2018. Berbeda dengan studi- studi  terdahulu  yang  lebih  membahas  mengenai  kebijakan  luar  negeri  Iran  terhadap Arab Saudi dalam persoalan haji, energi, dan dinamika hubungan kedua negara tersebut, dalam riset ini, artikel ini lebih berfokus pada faktor-faktor domestik yang memengaruhi kebijakan  luar  negeri  Iran  terhadap  Arab  Saudi,  khususnya  setelah  Arab  Saudi mengeksekusi mati Syekh Nimr Al Nimr. Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur.

## Faktor Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri
Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal/internasional saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor domestik yang memiliki  peran  terpenting  dalam  keputusan  yang  akan  diambil.  Mintz  dan  DeRouen (2010) menjelaskan bahwa ada empat faktor domestik yang sangat berpengaruh dalam kebijakan  luar  negeri  suatu  negara,  yakni,  taktik  pengalihan (diversionary  tactics), kepentingan ekonomi ( economic interest ), peran opini publik (the role of public opinion), dan siklus elektoral ( electoral cycles) .
Karena keterbatasan ruang, dalam artikel ini penulis akan membahas tiga faktor domestik  saja, Pertama , kepentingan  ekonomi merupakan  salah  satu  motif  terbesar dalam kebijakan luar negeri yang diambil sebuah negara. Misalnya, negara-negara yang membutuhkan  minyak,  akan  melakukan  kebijakan  luar  negeri  yang  selaras  dengan kebutuhan  tersebut  dan  lewat  kebijakannya,  kebutuhan  tersebut  dapat  dicapai. Kebijakan luar negeri hadir sebagai salah satu sarana bagi negara untuk dapat mengatasi kekurangan  yang  ada  di  dalam  negaranya,  seperti  dengan  kegiatan  impor.  Selain  itu negara  juga  dapat  memajukan  usaha  yang  dijalankan  oleh  rakyatnya  dengan memaksimalkan  kegiatan  ekspor  produknya  ke  luar  negeri. Kedua, opini  publik juga dapat  memengaruhi  kebijakan  luar  negeri,  seperti  pengerahan  militer,  stabilitas, pemutusan hubungan, dan lainnya. Randle (1973) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa opini publik dan legislatif di dalam negeri dapat memaksa pengambil keputusan untuk  berdamai. Misalnya, dalam konflik di Indocina pada tahun 1950-an, publik Prancis menuntut  untuk  diakhirinya  konflik  dan  permusuhan  tersebut  (Randle,  1973;  dalam Mintsz  &  Derouen,  2010:132).  Ketiga, siklus  elektoral ,  yaitu  proses  pergantian kepemimpinan dalam suatu negara turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri. Hal tersebut  biasa  terjadi  ketika  mendekati  waktu  pemilihan  para  pemimpin  yang  masih menjabat berusaha untuk tetap bertahan hidup secara politis dan bersaing dengan cara memengaruhi  keputusan  anggaran  pada  tingkat  pengeluaran  untuk  penggunaan kekuatan, hubungan dengan negara musuh, hingga perjanjian damai (Mintsz & Derouen, 2010:132).

## Faktor Domestik yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Nimr Al Nimr
Pascaeksekusi Nimr Al Nimr, terjadi ketegangan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Akibat aksi demonstrasi massa di Kedubes Saudi di Teheran, pemerintah Saudi bereaksi keras dan memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Akibatnya, pada  tahun  itu  (2016),  jamaah  haji  Iran  tidak  bisa  menunaikan  ibadah  haji  mereka. Namun  Teheran  berupaya  kembali  mendekati  Riyadh  sehingga  akhirnya  pada  tahun
2017  Arab  Saudi  bersedia  mengeluarkan  visa  untuk  jamaah  haji  Iran.  Hal  ini memperlihatkan bahwa haji merupakan hal yang sangat penting bagi Teheran (Khalaji, 2017).  Perkembangan terakhir, pada Februari 2021, dilaporkan bahwa para pejabat Iran dan  Saudi bertemu di  Baghdad dan ini  merupakan  pertemuan tingkat tinggi  pertama pascapemutusan  hubunhan  diplomatik  kedua  negara.  Pemerintah  Iran  menyatakan bahwa “De -eskalasi dan hubungan baik antara dua negara Islam besar di kawasan Teluk Persia sangat berguna bagi kawasan.” Sementara itu, di bulan April 2021, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyerukan “hubungan yang baik dan khusus” dengan Tehran (AFP, 2021).
Dinamika kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi pascaeksekusi Nimr Al Nimur tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, sebagaimana yang akan dianalisis berikut ini.

## A. Faktor Kepentingan Ekonomi
Iran dan Arab Saudi termasuk di antara negara-negara penghasil minyak dan gas terbesar di Timur Tengah. Ekonomi kedua negara juga sama-sama ditopang oleh sumber energi fosil. Nilai perdagangan antara Arab Saudi dan Iran kecil bila dibandingkan dengan ukuran  ekonomi  mereka.  Ekspor  Iran  ke  Arab  Saudi  mencapai  $158  juta  pada  tahun 2015, dengan produk-produk antara lain besi spons, pistachio segar dan kering, kunyit, produk setengah jadi dari besi atau baja, kismis, lantai, seng, klinker dan semen putih. Barang-barang ini merupakan 86% dari keseluruhan ekspor ke Arab Saudi. Sebaliknya, Iran mengimpor dari Saudi kendaraan, karton, botol, mineral, pupuk dan polietilen dan lain-lain,  senilai  dan  $45  juta  (tahun  2015).  Pasca  eksekusi  Al  Nimr,  pemerintah  Iran menghentikan impor dari Saudi (Financial Tribune, 2016).
Kepentingan  utama  Iran  terhadap  Saudi  adalah  haji.  Jamaah  Haji  Iran  selalu menjadi  bagian  besar  dari  jumlah  jamaah  haji  dunia,  sejak  menjalin  hubungan diplomatik  dengan  Arab  Saudi  pada  tahun  1929.  Sejak  itu  juga,  haji  telah  memegang posisi kritis dalam hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan, berkali-kali ketegangan terjadi antara kedua negara yang  terkait  dengan  haji.  Bahkan  pascatragedi  Mekah  (1987),  Iran  memutuskan hubungan  diplomatik  dengan  Saudi.  Pasca-Perang  Iran-Irak,  Presiden  Iran,  Rafsanjani menjadikan ibadah haji sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi.  Hubungan diplomatik  kedua negara  kembali  dibuka pada tahun  1991. Menteri Luar Negeri Iran pada saat itu, Ali Akbar Velayati menemui Raja Fahd pada akhir Maret 1991.  Dalam  pertemuan  tersebut,  mereka  membahas  dua  isu  utama,  yakni Security Balance ,  dan  partisipasi  jamaah  haji  Iran.  Isu  haji  menjadi  isu  pertama  yang  dibahas,
karena  isu  yang  lain  menjadi  lebih  mudah  untuk  dicapai  apabila  isu  haji  dapat terselesaikan (Graham & Wilson, 1994).
Setelah membaiknya hubungan Iran dan Arab Saudi pada tahun 1991, disertai dengan perubahan kebijakan luar negeri Iran, Arab Saudi akhirnya meningkatkan kuota jamaah haji asal Iran menjadi 115.000. Perubahan kebijakan luar negeri Iran terkait haji juga ditunjukkan oleh narasi yang disampaikan oleh Pemimpin Spritual ( Wali Faqih ) Iran, Ayatullah  Ali  Khamenei.  Ketika  Ayatullah  Ali  Khamenei  menemui  delegasi  Iran  untuk pembahasan  haji  dengan  Arab  Saudi,  ia  menyerukan  bahwa  tujuan  dari  ibadah  haji adalah untuk menyatukan umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi  di  negara-negara  Islam  (Fereidouni  et  al.,  2011).  Dari  pernyataan  tersebut, menunjukkan  bahwa  Iran  menyerukan  solidaritas  untuk  seluruh  umat  Islam,  tidak dibatasi oleh mazhab.
Pemimpin  Iran  (baik  Wali  Faqih  maupun  Presiden)  juga  melarang  jamaah  haji mereka  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak  dibolehkan  pemerintah  Arab  Saudi. Rafsanjani menyerukan kepada jamaah haji asal Iran untuk mematuhi aturan Kerajaan Arab  Saudi  dan  mengendalikan  diri  mereka  selama  proses  ibadah  haji.  Fatwa  yang dikeluarkan oleh Ayatullah Ali Khamenei sangat berdampak bagi pelaksanaan haji tahun 1992.  Bahkan,  Ayatullah  Ali  Khamenei  sampai  mengeluarkan  fatwa  yang  melarang jamaah haji melakkan hal-hal yang berpotensi memecah belah umat Islam. Selain itu, perwakilan Khamenei, Ayatullah Reyshahri, memimpin jamaah haji Iran dengan seruan “persahabatan, persatuan, dan persaudaraan umat Islam” (Fereidouni et al., 2011).
Membaiknya hubungan Iran dengan Arab Saudi berdampak pada meningkatnya hubungan  ekonomi  dan  komersial  antara  kedua  negara  tersebut  di  masa-masa berikutnya.  Presiden  Iran  saat  ini,  Hassan  Rouhani  juga  menjadikan  ekonomi  sebagai prioritas  utama,  terlebih  karena  Iran  sedang  menghadapi  sanksi  AS  akibat  proyek nuklirnya. Dalam pidatonya di acara Forum Ekonomi Dunia pada Februari 2014, Rouhani mengatakan  bahwa  Iran  berpotensi  untuk  menjadi  negara  dengan  perekonomian terbaik  di  dunia,  ia  juga  mendukung  perekonomian  Iran  yang  terbuka  secara internasional.  Terbukti,  sejak  Rouhani  menjabat  sebagai  presiden,  Iran  berhasil meningkatkan  perekonomiannya  sebesar  2,2%  pada  tahun  2015  (  Akbarzadeh  & Conduit, 2016:5). Inflasi Iran pada tahun 2015 juga berhasil turun dari 40%, menjadi di bawah 16%, hal tersebut tentu bagian dari kebijakan luar negeri Rouhani yang berhasil meyakinkan komunitas internasional yang terbuka terhadap investor asing (Akbarzadeh & Conduit, 2016:5).
Namun  khusus  terkait  isu  haji,  Iran  menghadapi  tantangan  besar.  Rouhani sempat memuji Arab Saudi ketika berpidato di hadapan panitia haji Iran, tepatnya pada
bulan  September  2013,  ia  memuji  pemerintah  Arab  Saudi  sebagai  negara  yang bersahabat  dan  saudara  Iran  (Miller,  2013).  Akan  tetapi,  di  tahun  2015,  Rouhani mengecam Arab Saudi berkaitan dengan kecelakaan di Mina, yang menewaskan hampir 500  jamaah  haji  Iran,  serta  ratusan  jamaah  haji  negara  lain,  antara  lain  Mesir  dan Nigeria.  Di  tahun  yang  sama,  juga  terjadi  kecelakaan  jatuhnya  alat  berat  (crane)  di Masjidil Haram yang menewaskan ratusan jamaah dari beberapa negara, termasuk Iran (Fitch, A. et al.   2015). Rouhani mengkritisi kesiapan Arab Saudi dalam menyelanggarakn ibadah  haji  dan  tidak  kompetennya  Arab  Saudi  dalam  menangani  korban,  khususnya korban yang berasal dari Iran (Dehghan, 2015).
Kemudian pada tahun 2016, Iran mengecam eksekusi mati Nimr Al Nimr, disusul dengan kemarahan pihak Saudi atas aksi demonstran yang menyerbu Kedubes Saudi di Teheran, hubungan diplomatik kedua negara pun kembali terputus. Jamaah Iran pada tahun  itu  terhalang  untuk  menunaikan  ibadah  haji  mereka  karena  sejumlah  kendala termasuk hambatan visa. Namun tahun 2017, setelah melalui upaya pendekatan kedua pihak, jamaah haji dari Iran kembali bisa datang ke Saudi.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bagi  kedua  pihak,  haji  memiliki  nilai  penting. Kehadiran jamaah haji sangat penting bagi ekonomi Arab Saudi, menurut Sola (2016) haji  menjanjikan  keuntungan  sebesar  $12  miliar  setiap  tahunnya.  Saat  ini,  jumlahnya mencapai  20  persen  dari  PDB  non-minyak  Arab  Saudi,  dan  diperkirakan  hanya  akan tumbuh dengan meningkatnya lebih banyak hotel mewah di sekitar masjid suci. Dengan potensi keuntungan yang cukup besar bagi pendapatan negaranya, apabila mengalami permasalahan  dengan  Iran,  Arab  Saudi  dapat  kehilangan  miliaran  dolar  dalam pendapatan dari jamaah haji asal Iran. Mengingat, Iran menyumbang angka 5% dari dua juta jamaah haji dunia pada tahun 2015.
Sebaliknya,  Iran  juga  mengalami  kerugian  ekonomi  bila  jamaah  haji  mereka dilarang  (selain  kerugian  spiritual),  karena  jamaah  haji  Iran  telah  menyetorkan  biaya keberangkatan ke Kepala Organisasi Iran untuk Haji dan Ziarah, serta pemerintah juga telah melakukan banyak persiapan yang membutuhkan dana. Karena itu, haji menjadi kepentingan  nasional  Iran  dan  kepentingan  nasional  menjadi  faktor  utama  bagi kebijakan luar negeri Iran.
Oleh  karena  itu,  Iran  secara  aktif  menemui  Arab  Saudi  untuk  membahas persoalan  haji  dan  memperbaiki  hubungan  kedua  negara.  Upaya  diplomatik  ini membuahkan hasil, selain kembali terbukanya jalan untuk menunaikan haji, pemerintah Saudi juga menambah kuota haji untuk Iran. Pada tahun 2017, Iran mendapatkan kuota sebanyak 86.500, mengalami peningkatan sebesar 35% dibandingkan tahun 2015 yang hanya mendapatkan kuota sebanyak 64.000 (Shafaqna, 2017).

## B. Opini Publik
Opini  publik  terkait  isu-isu  tertentu  juga  dapat  memengaruhi  kebijakan  luar negeri suatu negara. Terlebih, apabila isu tersebut merupakan isu penting yang dapat memengaruhi suatu komunitas. Dalam hal ini, eksekusi mati Nimr al-Nimr merupakan kabar pahit yang harus diterima oleh penganut Syiah di dunia. Pasalnya, Nimr al-Nimr merupakan  ulama  besar  Syiah  yang  giat  memperjuangkan  agar  sistem  kerajaan  yang dipimpin oleh keluarga Saud dihapus dan kesetaraan status bagi komunitas Syiah di Arab Saudi. Eksekusi mati Nimr al-Nimr oleh Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 2 Januari 2016 memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi  situasi  perpolitikan  dan  keamanan  di kawasan  Timur  Tengah.  Sesaat  setelah  Nimr  al-Nimr  dieksekusi,  Kedutaan  Besar  dan Konsulat  Arab  Saudi  di  Teheran  diserang  oleh  ratusan  orang  yang  berusaha  untuk merusak  dan  membakar.  Untungnya  pihak  kepolisian  berhasil  menahan  40  orang demonstran sebelum keadaan semakin parah.
Aksi demonstrasi tidak hanya terjadi di Teheran, melainkan juga terjadi di kota Mashhad yang berada di timur laut Iran. Beruntung polisi setempat berhasil menahan provokator  dalam  demonstrasi  tersebut.  Untuk  meredam  situasi  yang  mulai mengancam, Presiden Rouhani mengecam aksi penyerangan itu, bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Rafsanjani turut menenangkan keadaan pada  saat  itu.  Sementara  itu  Menteri  Luar  Negeri  Iran,  Ayatullah  Ahmad  Khatami mengatakan  bahwa  tetesan  darah  dari  Nimr  al-Nimr  akan  menodai  Arab  Saudi selamanya. Kecaman juga datang dari Korps Pengawal Revolusi (IRGC) yang menyebut tindakan  Arab  Saudi  mengeksekusi  Nimr  al-Nimr  adalah  tindakan  kriminal  dan  Arab Saudi  akan  merasakan balasan  yang  setimpal  atas  tindakannya.  Ala  al-din  Boroujerdi, Kepala Majelis Keamanan Nasional dan Komite Kebijakan Luar Negeri Iran mengatakan bahwa  hubungan  diplomatik  Iran-Arab  Saudi  tidak  akan  terwujud  karena  adanya eksekusi Nimr al-Nimr. Boroujerdi juga meminta kepada Menteri Luar Negeri Iran, Zarif, untuk mengurangi jumlah staf Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran.
Arab Saudi mengecam keras aksi demo dan perusakan terhadap kedutaan besar mereka  dan  segera  memutuskan  hubungan  diplomatik.  Pemerintah  Iran  kemudian mengirimkan surat kepada kepada Dewan Keamanan PBB Iran yang berisi penyesalan atas peristiwa ini dan menjanjikan akan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kembali  aksi  serupa.  Rouhani  bahkan  berjanji  akan  berlaku  adil  kepada  para  pelaku perusakan. Setelah itu Rouhani memerintahkan Menteri Dalam Negeri Iran untuk segera mencari  dan  mengadili  para  pelaku  penyerangan  tersebut  (Morello  &  Cunningham, 2016).
Akhirnya  lebih  dari  100  orang  ditangkap  sebagai  terduga  penyerangan  di Teheran  dan  Mashhad.  Sebanyak  48  orang  pelaku  penyerangan  akhirnya  diberi hukuman  tiga  atau  enam  bulan  penjara  (Sharafedin,  2016).  Hukuman  tersebut merupakan wujud penyesalan dan pencegahan dari Iran agar aksi serupa tidak terulang kembali.  Namun  penyesalan  Iran  hanya  ditujukan  pada  insiden  perusakan  Kedutaan Besar Arab Saudi saja, karena tidak ada klarifikasi atau perubahan narasi pihak Iran atas kecaman  mereka  terhadap  Arab  Saudi  yang  mengeksekusi  Nimr  al-Nimr.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  Iran  terhadap  Saudi  dalam kasus  ini  adalah  menolak  dan  menyesali  terjadinya  pelanggaran  diplomatik (penyerangan  terhadap  kedutaan  asing),  namun  tetap  sejalan  dengan  opini  publik rakyat mereka (yang mayoritas Syiah) yang memprotes eksekusi mati atas Nimr Al Nimr.

## C. Electoral Cycles
Sistem politik dan struktur pemerintahan Iran merupakan perpaduan yang unik dan kompleks antara pemerintahan teokratis dan demokratis. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang merumuskan segala kebijakan negara dengan berlandaskan ajaran Islam mazhab Syiah. Revolusi Islam pada tahun 1979 mengubah rezim lama yang berupa monarki dan membentuk struktur pemerintahan berdasarkan gagasan politik Ayatullah Khomeini pada tahun 1970, yang kemudian dinamakan Pemerintahan Islam ( Hukumat e-Islami ).  Proses perubahan sistem tersebut  tidak berlangsung cepat, namun melalui berbagai  tahapan  referendum.  Setelah  tergulingnya  pemerintahan  Shah  Pahlevi, Ayatullah  Khomeini  menyatakan  hanya  bersedia  memimpin  pemerintahan  Islam, sehingga  ia  meminta  agar  dilaksanakan  referendum,  yang  akhirnya  dijalankan  pada tanggal 30 dan 31 Maret 1979. Dalam referendum tersebut rakyat berhak memilih untuk setuju atau tidak. Hasilnya, mayoritas rakyat (sebanyak 20.147.855 suara atau 98,2%) setuju  membentuk  negara  Islam.  Pengumuman  hasil  referendum  dilakukan  tanggal  1 April dan hari tersebut diperingat sebagai hari berdirinya Republik Islam Iran. Kemudian dibentuklah  Badan  Ulama  untuk  membahas  Undang-Undang  Dasar  baru  yang berlandaskan  Islam  dan  diadakan  referendum  lagi,  apakah  rakyat  setuju  atau  tidak dengan UUD tersebut. Meskipun hasilnya tidak sebanyak referendum pertama, namun hasil  referendum  tetap  mayoritas  setuju  dengan  UUD  (yaitu  15.680.329  suara) (Sulaeman, wawancara,  2020).
Sebagaimana yang telah disebutkan, sistem politik dan struktur pemerintahan Iran merupakan antara pemerintahan teokratis dan demokratis. Iran memiliki Pemimpin Spiritual ( Wali Faqih ) yang dipilih oleh Dewan Ulama (dan anggota Dewan Ulama dipilih melalui pemilu). Iran juga memiliki parlemen dan presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu. Presiden Iran memiliki masa jabatanselama empat tahun dan dapat melayani
maksimal  dua  periode.  Presiden  Iran  saat  terjadinya  eksekusi  Nimr  Al  Nimr  adalah Hassan Rouhani yang menjadi pemenang pemilu tahun 2013 dan 2017.
Salah  satu  target  utama  Rouhani  adalah  reformasi  kebijakan  luar  negeri  yang ditentukan  oleh  tiga  tema  yang  saling  berkaitan:  membangun  kembali  ekonomi, menyelesaikan  masalah  nuklir,  dan  mengakhiri  embargo  ekonomi  terhadap  Iran. Rouhani berusaha mendekati semua negara-negara di kawasan dan menawarkan kerja sama. Dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB, Rouhani menyerukan persatuan negara-negara di kawasan demi menjaga keamanan bersama (UN, 2014).
Namun,  upaya  Rouhani  untuk  mencapai  target-targetnya  itu  mendapatkan sandungan,  antara  lain,    kasus  eksekusi  Nimr  Al  Nimr.  Rouhani  dihadapkan  dengan permasalahan  penting  yang  mengharuskannya  untuk  bertindak,  yakni  ketika  ulama Syiah asal Arab Saudi yang sangat terkemuka djatuhi vonis mati oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2014. Dihadapkan dengan permasalahan tersebut, kebijakan yang diambil oleh  Rouhani  tentu  perlu  sejalan  dengan  aspirasi  rakyat  Iran  yang  mayoritas  Syiah, terlebih kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap pemilihan presiden periode berikutnya (2017). Sikap yang diambil oleh Rouhani dalam kasus ini dapat menentukan kemenangannya.  Selain  melakukan  kecaman  keras  atas  eksekusi  mati  Nimr  Al  Nimr, Rouhani bahkan melakukan embargo ekonomi dan menghentikan impor dari Saudi.
Dalam pemilu 2017 akhirnya Rouhani kembali terpilih sebagai presiden. Saat itu, Rouhani merupakan  satu-satunya calon yang berasal dari golongan moderat, sedangkan sisanya  berasal  dari  golongan  konservatif.  Rouhani  menang  dengan  perolehan  57% suara. Untuk membuktikan apakah kemenangan Rouhani terkait dengan kebijakan luar negeri Rouhani kepada Arab Saudi, penulis mencoba membandingkan perubahan suara di basis-basis konservatif di Iran.
Dalam pemilu tahun 2009 dimana persaingan antara golongan konservatif dan golongan  moderat  sangat  terlihat  jelas,  karena  kedua  kubu  masing-masing  hanya memiliki  satu  kandidat  yang  sama-sama  kuat,  pemilu  dimenangkan  oleh  konservatif. Ahmadinejad  dari  kubu  konservatif  menang  dengan  perolehan  suara  sebesar  63%, sedangkan Mousavi hanya memperoleh suara sebesar 34%.
Dalam gambar berikut ini, terlihat daerah mana saja di Iran yang dikuasai oleh kubu konservatif (memilih Ahmadinejad) pada pemilu Iran tahun 2009.

## Gambar 1. Hasil Perolehan Suara Pemilu Iran Tahun 2009
Sumber: Kireev (2009)
Sementara  itu,  pada  pemilu  tahun  2017,  hampir  seluruh  bagian  yang  dulunya dikuasai golongan konservatif beralih dikuasai oleh golongan moderat. Dalam gambar berikut ini dapat dilihat peta persebarannya.
Gambar  1 . Hasil Perolehan Suara Pemilu Iran Tahun 2017
Sumber: Oxford Analytica (2017)
Mengingat  besarnya  penghormatan  rakyat  Iran  terhadap  Nimr  Al  Nimr,  dapat diduga bahwa salah satu sebab naiknya dukungan terhadap Rouhani di wilayah-wilayah basis konservatif di Iran terkait dengan kebijakan luar negeri Rouhani yang sangat tegas mengecam Saudi atas eksekusi mati Nirm Al Nimr. Sikap Rouhani ini merupakan sikap yang diharapkan oleh rakyat Iran karena menunjukkan pembelaan kepada ulama yang mereka hormati. Akan tetapi sikap Rouhani yang lantang terhadap Arab Saudi dapat juga sebagai salah satu bentuk pencitraan dirinya sebelum menghadapi kontestasi pemilihan presiden pada tahun  2017  karena  sebelumnya, Rouhani  berjanji  akan  membawa  Iran kepada  kebijakan  luar  negeri  yang  mengedapankan  perdamaian  dan  dialog.  Namun dalam  menyikapi  kasus Nimr  Al  Nimr,  Iran di bawah  pimpinan  Rouhani menunjukkan sikap konfrontatif.

## Simpulan
Hubungan  Iran  dan  Arab  Saudi  sebenarnya  dibangun  di  atas  prinsip  saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Dalam perjalanannya hubungan kedua negara  berjalan  dengan  baik.  Akan  tetapi,  faktor-faktor  yang  bersumber  dari internasional maupun domestik turut memengaruhi kebijakan luar negeri antara kedua pemerintahan ini, sehingga hubungan keduanya menjadi sangat fluktuatif. Ada masa- masa dimana Iran dan Saudi saling memutuskan hubungan diplomatik.
Kebijakan  luar  negeri  sebuah  pemerintahan  umumnya  dipengaruhi  oleh  dua faktor,  domestik  dan  eksternal.  Dalam  artikel  ini  dibahas  faktor  domestik  yang memengaruhi kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi pascadijatukannya vonis mati  atas  ulama  Syiah  terkemuka  di  Timur  Tengah  asal  Arab  Saudi,  Nimr  Al  Nimr. Kebijakan yang diambil Iran adalah melakukan kecaman keras atas eksekusi mati Nimr Al Nimr dan bahkan melakukan embargo ekonomi dan menghentikan impor dari Saudi. Iran  pada  tahun  2016,  tahun  ketika  Nimr  Al  Nimr  dieksekusi  mati,  menghentikan pengiriman jamaah haji karena masih berseteru dengan Saudi. Namun kemudian, pada tahun 2017, kedua negara kembali melakukan negosiasi dan pada tahun itu jamaah haji Iran dapat berangkat ke Baitullah dan bahkan kuota haji Iran ditambah oleh Saudi.
Ada 3 faktor domestik yang dianalisis untuk mengetahui penyebab kebijakan luar negeri yang diambil Iran pascaeksekusi mati Nimr Al Nimr, yaitu kepentingan ekonomi, opini  publik,  dan  siklus  pemilu.  Kepentingan  ekonomi  Iran  mendorong  Iran  kembali menjalin  hubungan  dengan  Arab  Saudi,  terutama  terkait  pelaksanaan  ibadah  haji. Sementara  itu,  opini  publik  masyarakat  Iran  yang  sangat  menghormati  Nimr  Al  Nimr mendorong  pemerintah  Iran  untuk  tetap  mengecam  dan  mengambil  kebijakan  yang konfrontatif  terhadap  Saudi.  Faktor  ini  juga  terkait  dengan  siklus  elektoral,  dimana
kebijakan  yang  diambil  Rouhani  dalam  kasus  ini  akan  berdampak  pada  hasil  pemilu berikutnya, yaitu tahun 2017.

## Daftar Pustaka
AFP.  (2021). Iran  says  ‘good  atmosphere’  in  talks  with  Saudi  Arabia  on  rest oring  ties. [online].  Dalam  https://www.timesofisrael.com/iran-says-good-atmosphere-in- talks-with-saudi-arabia-on-restoring-ties/ [Diakses 10 Juni 2021].
Amiri, R,E., Samsu, K, H, B,K., and Fereidouni, H, G. (2011) The Hajj and Iran’s foreign policy  towards  Saudi  Arabia. Journal  of  Asian  and  African  Studies, [online]  46(6),
678-690. Dalam: doi: 10.1177/0021909611417546 [Diakses 2 Januari 2021].
AP. (1998). Rafsanjani Visits Saudi Arabia. [online]. Dalam https://apnews.com/article/77430abcda25f8ce15f9d6e9368b4ae0 [Diakses 2 Januari 2021].
Banerjee,  N.  (2011). Saudi  Arabia  ‘day  of  rage’  protest  fizzles .  [online].  Dalam: https://www.latimes.com/world/la-xpm-2011-mar-12-la-fg-saudi-unrest- 20110312-story.html [Diakses 11 Februarii 2021].
BBC 2016a: Sheikh Nimr al-Nimr: Saudi Arabia executes top Shia cleric . [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35213244  [Diakses  17  Februari 2021].
BBC  2016b: Iran  'will  not  send  pilgrims  to  Saudi  Arabia'  for  Hajj .  [online].  Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36277234  [Diakses  17  Februari 2021].
britannica.com. (2021). Iran-Iraq war . [online]. Dalam
https://www.britannica.com/event/Iran-Iraq-War [Diakses 11 Februari 2021].
Dehghan, S, K. (2015) Rouhani Criticises Saudi Arabia over hajj crush in UN speech, The Guardian. The Guardian, [online]. Dalam:
https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/sep/28/rouhani-criticises- saudi-arabia-iranian-deaths-hajj-crush-un-general-assembly  [Diakses  23  Januari 2021].
Fitch,  A.  et  al.  (2015).    Iran  Doubles  Number  of  Iranian  Dead  in  Hajj  Stampede. Wall Street  Journal, [online]  Dalam:  https://www.wsj.com/articles/iran-doubles- number-of-iranian-dead-in-hajj-stampede-1443694146 [Diakses 15 Februari 2021].
Financial  Tribune.  (2016). Iran-Saudi  Trade  in  Retrospect. [online].  Dalam https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/33819/iran- saudi-trade-in-retrospect [Diakses 18 Februari 2021].
Graham, D. F. and Wilson, & P. W. (1994) Saudi Arabia: The Coming Storm, Saudi Arabia: The Coming Storm. New York: Sharpe.
Hadžikadunić,  E.  (2019) Insight  215: Iran – Saudi  Ties:  Can  History  Project  Their Trajectory? [online] Middle East Institute National University of Singapore. Dalam: https://mei.nus.edu.sg/publication/insight-215-iran-saudi-ties-can-history-project- their-trajectory/ [Diakses 26 Februari 2021].
Hooglund, E. (1992). The Persian Gulf. In P. Schraeder (Ed.), Intervention into the 1990s: U.S. Foreign Policy in the Third World . Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
Keynoush,  B.  (2016). Saudi  Arabia  and  Iran  Friend  or  Foes? New  York:  Palgrave Macmillan.
Khalaji,  M.  (2017). Ideology  Outweighs  Diplomacy  in  Iran's  Hajj  Decision .  [online] Washington Institute. Dalam: https://www.washingtoninstitute.org/policy- analysis/ideology-outweighs-diplomacy-irans-hajj-decision [Diakses 10 Juni 2021]
Kireev, A. (2009). Iran Presidential Election 2009. Electoral Geography, [online] Dalam: https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/i/iran/iran-presidential- election-2009.html [Diakses 10 April 2021].
Kramer, M. (1996). Arab Awakening and Islamic Revival. New Brunswick: Transaction Publisher.
Mintz,  A.  and  DeRouen,  K.  (2010) Understanding  foreign  policy:  Decision  making. Cambridge: Cambridge University Press.
Miller, E. (2013). Rouhani to forgo Hajj, Tehran official says. The Times of Israel, [online]. Dalam:  https://www.timesofisrael.com/rouhani-to-forgo-hajj-tehran-official-says/ [Diakses 22Januari 2021].
Morin,  J.  F.,  &  Paquin,  J.  (2018). Foreign  policy  analysis:  A  toolbox. London: PalgraveMacmillan
Morello,C., & Cunningham, E. (2016). Iran’s president labels attackers at Saudi Embassy criminals. The Washington Post, [online]. Dalam: https://www.washingtonpost.com/world/iraq-offers-to-mediate-in-saudi-iran- split-amid-fears-of-pending-disaster/2016/01/06/fd3cf816-b40c-11e5-8abc- d09392edc612_story.html [Diakses 22 Februari 2021].
Oxford Analytica Daily Brief. (2017). Iran: Presidential election results. [online]. Dalam: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GI221838/Iran-Presidential-election-results- 2017 [Diakses 10 April 2020].
Shafaqna  (2017). Saudi  Arabia  ups  Iran’s  Hajj  quota  by  35  percent. [online].  Dalam: https://en.shafaqna.com/46241/saudi-arabia-ups-irans-hajj-quota-by-35-percent/ [Diakses 17 March 2020].
Shahram,  A.,  & Dara,  C. (2016). Iran  in the  world : President  Rouhani’s  foreign  policy. New York: Palgrave Macmillan
Sharafedin,  B.  (2016).  Iran  court  issues  verdict  for  suspects  in  Saudi  embassy  attack. Reuters, [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-iran-saudi-trial/iran- court-issues-verdict-for-suspects-in-saudi-embassy-attack-idUSKBN12W3T1
[Diakses 17 Januari 2021].
Sola,  K.  (2016).  Breaking  With  Iran  Could  Cost  Saudi  Arabia  Billions  in  Revenue  From
Pilgrim. Forbes, [online]. Dalam:
https://www.forbes.com/sites/katiesola/2016/01/05/saudi-arabia- iran/#4d9839b94c35 [Diakses: 9 April 2020].
Sulaeman, D, Y. (2020). wawancara, Bandung. Direktur Indonesia Center for Middle East Studies.
Takeyh,  R.  (2009). Guardians  of  the  Revolution:  Iran  and  the  World  in  the  Age  of  the Ayatollahs. Oxford: Oxford University Press
Terrill,  W.  A.  (2011). The  Saudi-Iranian  rivalry  and  the  future  of  Middle  East  security . [online] Army War College. Dalam: https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2167.pdf  [Diakses  22  Februari 2021].
UN,  (2014). Summary  of  HE  Hassan  Rouhani  Speech. [online]  Dalam: https://gadebate.un.org/en/69/iran-islamic-republic [Diakses 4 Januari 2021].