JIGE 5 (1) (2024) 235-245

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2065
Analisis Kebijakan Desentralisasi Politik dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru di Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
Fatimah Suatrat 1* , Syaifulrijal Mahulauw 1 , Johan Tehuayo 1 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia *Corresponding author email: farimah.suatrat@fisip.unpatti.ac.id

## History Article
Article history:
Received January 2, 2024 Approved March 14, 2024

## ABSTRACT
The  research  entitled  Analysis  of  Political  Decentralization Abominations  in  Creating  a  New  Autonomous  Region  in  North Maluku  Central  Horrors,  uses  a  qualitative  descriptive  method  to describe  how  Decentralised  Political  Policy  creates  a  new autonomous region in the Middle Maluku North Horror. The study uses  conciliation  policy  theory,  the  theory  of  political decentralization, and regional autonomy as well as the theories of political  authority,  using  indicators  of  the  authority  of  local governments in making political decisions, strategic formulation of planning  of  regional  development  programmes,  and  budget accommodation  in  budgeting.  Increased  public  service  and empowerment  of  the  community,  as  well  as  public  participation, and  prospects  for  the  development  of  the  North  Horrors Region.The results of the survey showed that the various political decisions  implemented  by  the  Government  of  India  in  the framework  of  regional  development  were  political  decisions related to the development of indigenous villages or administrative villages,  political  decisions  relating  to  the  construction  of  new villages  in  order  to  promote  regional  development  and  political decisions involving local governments and the DPRD in the context of  emergency  development  and  rural  development.  Furthermore, in  connection  with  the  planning  strategy  of  various  regional construction  programmes  implemented  by  the  Regional  Planning Agency, the aim is to prevent inter-emergency arrangements and in order  to  improve  the  well-being  of  the  people  in  the  various districts of disaster that exist in the Central Maluku. ABSTRAK
Penelitian  yang  berjudul  Analisis  Abominasi  Decentralisasi  Politik dalam  Membuat  Wilayah  Otonomi  Baru  di  Maluku  Utara  Tengah Horor,  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk menggambarkan  bagaimana  Kebijakan  Politik  Dezentralisasi menciptakan wilayah otonom baru di Horor Utara Maluku Tengah. Studi  ini  menggunakan  teori  kebijakan  perdamaian,  teori desentralisasi  politik,  dan  otonomi  regional  serta  teori  otoritas politik,  menggunakan  indikator  otoritas  pemerintah  lokal  dalam
Keywords: decentralization,  new autonomy, political authority, regional development programme
Analisis Kebijakan Desentralisasi Politik dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru … - 236
membuat  keputusan  politik,  formulasi  strategis  perencanaan program  pembangunan  regional,  dan  akomodasi  anggaran  dalam pembuatan  anggaran.  Meningkatkan  pelayanan  publik  dan pemberian  kekuatan  masyarakat,  serta  partisipasi  masyarakat,  dan prospek  untuk  pengembangan  Wilayah  Seram  Utara.  Hasil  survei menunjukkan bahwa berbagai keputusan politik yang diimplementasikan  oleh  Pemerintah  India  dalam  kerangka pembangunan  regional  adalah  keputusan-keputusan  politik  yang berkaitan dengan  pengembangan desa-desa  asli atau administrasi, keputusan-keputusan  politik  yang  terkait  dengan  pembangunan desa  baru  untuk  mempromosikan  pembangunan  regional,  dan keputusan-kebijakan politik yang melibatkan pemerintah lokal dan DPRD  dalam  konteks  pembangunan  darurat  dan  pembangunan pedesaan.  Selain  itu,  dalam  hubungannya  dengan  strategi perencanaan  berbagai  program  pembangunan  regional  yang diimplementasikan  oleh  Badan  Perencanaan  Regional,  tujuannya adalah  untuk  mencegah  pengaturan  antara  darurat  dan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  orang-orang  di  berbagai  distrik bencana yang ada di Maluku Tengah . Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Suatrat, F.,  Mahulauw, S.,  & Tehuayo, J.  (2024). Analisis Kebijakan  Desentralisasi  Politik Dalam Mewujudkan Daerah  Otonomi  Baru  di  Seram  Utara  Kabupaten  Maluku  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Global  Education , 5 (1),  235–245. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2065

## PENDAHULUAN
Menurut  Andrew  Parker  (1995)  terdapat  tiga  kecendrungan  menyangkut  fenomena desentralisasi pertama adalah pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan perluasan lembaga- lembaga  ini  dibanyak  Negara,  kedua  pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan desentralisasi, dan menurut Rendeneli kegagalan kebijkan desentralisasi dibanyak negara Afrika pada tahun 1970an karena minimnya sumber daya finansial di tingkat lokal. Ketiga, Keterlibatan lembaga  lembaga  di  luar  pemerintah  seperti  sektor  swasta,  dan  LSM  dalam  pelaksanaan desentralisasi, khsusunya dalam masalah pelayanan publik.
Menurut  Marijan  pada  konteks  ini,  maka  dalam  memahami  desentralisasi  terdapat  tiga perspektif  yaitu  pertama  prespektif  politik  adalah  desentraliassi  ditempatkan  pada  relasi  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan penguatan demokrasi di daerah. Kedua perspektif administrasi  yang  lebih  cenderung  pembagian  kewenangan  antara  lembaga-lembaga atau  agen- agen  di  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dan  ketiga  adalah  perspektif  ekonomi  adalah desentraliassi di pahami sebagai pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan privatisasi pelayanan publik.
Berbagai  permasalahan  yang  cenderung  berkembang  di  berbagai  daerah  yang menghambat implementasi otonomi daerah dan pembentukan daerah Otonomi baru diantaranya adalah  fenomena  sumberdaya  alam  yang  kurang  tersedia  sebagai  potensi  unggulan  bagi  suatu daerah, kelangkaan sumberdaya manusia yang belum memiliki kompetensi dan kapasitas dalam birokrasi  pemerintah  daerah,  perkembngan  ekonomi  suatu  daerah  dan  dinamika  sosial,  politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal, serta kapasitas pemerintah lokal dalam membuat kebijkan yang akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat
lokal,  serta  kurangnya  keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  ;  lokal  dalam  memperjuangan pemekaran di daerahnya.
Selain  itu  itu,  fenomena  lain  yang  juga  berpengaruh  adalah  berbagai  persyaratan administratif maupun politik yang belum di miliki oleh daerah yang akan dimekarkan. Misalnya jumlah  kecamatan  yang  belum  memenuhi  syarat  sebagaimana  di  tetapkan  dalam  berbagai produk  undang-undang  dll.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  publik  yang  belum  mamadai, jumlah  penduduk,  dan  berbagai  karakteristik  daerah  yang  akan  dimekarkan.  Pada  konteks Provinsi  Maluku,  berbagai  daerah  yang  di  rencanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  lembaga legislatif  daerah  yang  telah  ditetapkan  dan  di  perjuangkan  untuk  menjadi  daerah  otonom  baru diantaranya  adalah  Kabupaten  Seram  Utara,  Gorong  Wakate,  Kabupaten  pulau  Ambon  dan pulau-pulau  Lease,  serta  wacana  tentang  pemekaran  Kabupaten  Pulau-pulau  Selatan  di  MBD. Serta pemekaran pulau Banda menjadi kota Otoritas Banda.
Berbagai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  yang disampaikan  kepada  pemerintah  Pusat  dalam  rangka  pemekaran  daerah,  masih  menjadi fenomena  yang  cenderung  di  perdebatkan  di  berbagai  kalangan  karena  masih  adanya  kebijkan moratorium  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Kecendrungan  ini  disebabkan  karena permasalahan anggaran dan kondisi krisis ekonomi global yang melanda semua Negara di dunia akibat adanya virus covid 19 yang melanda dunia selama dua tahun terakhir.
Meskipun demikian, dinamika politik dan pemerintahan yang berkembnag di Indonesia, terutama  terkait  dengan  Implementasi  Otonomi  Khusus  di  Papua  yang  masih  menimbulkan berbagai  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Papua  yang  ditandai  dengan menguatnya  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  Papua  terkait  dengan  pemekaran  daerah mendapat respon positif dari pemerintah pusat dengan melahirkan berbagai kebijkan politik yang dibuat pada tahun 2022 dalam rangka mengurangi rentang kendali dan peningkatan pelayanan publik  kepada  masyarakat  papua  akibat  dari  luasnya  wilayah  provinsi  papua  sehingga pemerintah  pusat  telah  melakukan  pemekaran  di  5  propinsi  baru,  diantaranya  adalah  Propinsi Papua Tengah, Selatan, Papua Pegunungan dan dll.
Kebijakan  desentralisasi  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  terkait  dengan adanya  pemekaran  wilayah  di  Papua  menunjukan  bahwa  meskipun  masih  terdapat  kebijkan moratorium penghentian smentara pemekaran daerah, namun bagi daerah uang memiliki potensi sumber daya alam yang  memadai, dan berbagai persyaratan pemekaran dapat terpenuhi, maka pemekaran  daerah  menjadi  keharusan  bagi  terlaksananya  penyelenggaan  pemerintahan  dan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kecederungan ini juga disebabkan karena hasil pengawasan politik yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan lokal di berbagai  provinsi  dan  kabupaten,  serta  kota  di  Papua,  memang  menunjukan  berbagai  kendala dan permasalaahan akibat dari luasnya Provinsi Psapua, dan Papua Barat, sehingga Pemerintah Pusat merencanakan melakukan pembangunan Kantor Kepresidenan di Papua. Realitas kebijkan desentralisasi politik yang di lakukan di Papua oleh pemerintah Pusat, juga karena sumber daya alam  yang  di  miliki  oleh  Provinsi  Papua  yang  berpengariuh  terhadap  peningkatan  penerimaan bagi negara. Hal ini bisa di lihat dari konstribusi Tambang dan sumber daya alam lainnya.
Pada konteks Provinsi Maluku, pelaksanaan kebijkan desentralisasi politik masih sebatas perdebatan  dan  wacana  politik  yang  berkembnag  di  kalangan  elit  politik  lokal  dan  masyarakat lokal.  Kecenderungan  ini  terlihat  pada  adanya  keputusan  politik  yang  dibuat  oleh  berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga politik dan elit-elit politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat  terkait  dengan  pemekaran  daerah  di  Maluku  telah  menunjukan  progresif  karena berbagai  pengusulun  atau  penyamapian  draft  proposal  pemekaran  daerah  telah  terakomodasi pada Badan Legeslasi Nasional DPR RI.
Secara  normatif  proses  perjuangan  pemekaran  daerah,  memang  menjadi  kewenagan pemerintah  pusat  baik  legeslatif  nasional  maupun  eksekutif  nasional  melalaui  keputusan Presiden.  Oleh  karena  itu  dalam  konteks  pemekaran  daerah  masih  menjadi  keputusan  politik pemerintah  nasional,  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri.  Kewenangan  Kementerian  Dalam negeri  di  Indonesia,  terkait  dengan  pemekaran  daerah  telah  memperlihatkan  kemajuan  yang signifikan, setelah keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dalam pemekaran daerah, telah terimplementasi  dengan  baik  pada  Provinsi  Papua.  Oleh  karena  kecenderungan  elit  politik dan masyarakat  lokal  di  Maluku  dalam  memperjuangkan  pemekaran  masih  merupakan  keputusan yang rasional dikalangan pemerintah lokal dan masyarakat lokal di Maluku.
Dalam  merespon  dinamika  perkembangan  terkait  dengan  berbagai  aspirasi  dan kepentingan masyarakat lokal di Maluku, telah menujukan berbagai kemajuan yang  signifikan. Hal ini disebabkan karena kehadiran Tambang Gas atau Blok Masela di Kabupaten  MBD dan Kabupaten Aru, yang merupakan salah satu proyek terbesar di Indonesia diantara 8 proyek besar yang di miliki oleh pemerintah pusat dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maaruf Amin, Proyek  pembangunan  Blok  Masela  yang  merupakan  tambang  gas  terbesar  nomor  2  di  dunia, menunjukan  bahwa  Provinsi  Maluku  telah  memiliki  sumber  daya  alam  yang  memadai,  dan layak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  adil,  dalam  konteks  implemntasi  kebijkan desentralisasi politik di Maluku.
Pada  realitas  inilah,  maka  karakteristik  Maluku  dalam  konteks  pembangunan  yang merupakan  daerah  yang  luas  lautannya  lebih  luas  dari  daratan,  perlu  mendapakan  kebijkan afirmatif  dari  pemerintah  pusat.  Berbagai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  Maluku  yang selalu  di  perjuangkan  kepada  Pemerintah  Pusat  adalah  adalah  pembangunan  Lumbung  Ikan nasional,  dan  pelabuhan  strategis,  selain  itu  juga  adalah  pemekaran  daerah.  Terkait  dengan adanya kecenderungan pemekaran daerah yang juga measih menjadi fokus bagi pemerintah lokal di Maluku, masih dalam tataran wacana publik, hal ini terlihat pada berbagai dialog dan seminar yang  di  laksanakan  baik  pada  konteks  lokal  maupun  nasional  tentang  perlunya  pemekaran daerah bagi daerah-daerah yang memenuhi syarat, baik terkait dengan persyaratan adminitratif, politik, dan sosisl budaya.
Dinamika  politik  yang  berkembnag  di  Maluku  terkait  dengan  proses  Aspirasi  dan kepentingan  masyarakat  lokal  dan  lembaga-lembaga  politik  lokal  (DPRD  dan  Eksekutif  lokal) dalam  pemekaran  daerah  diantaranya  adalah  Proses  pemekaran  daerah  Provinsi  Maluku Tenggara  Raya,  dan  pemekaran  daerah  Kabupaten  dan  kota  di  Maluku,  masih  merupakan keputusan politik yang rasional dalam kontek pembangunan daerah yag berbasis kepulauan dan kelautan.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  Blok  Gas  Masela  di  Maluku  kedeapan  juga  akan memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  penerimaan  Negara,  setelah  diimplementasikan pada  tahun  2029.  Oleh  karena  itu  proses  pemekaran  daerah  yang  mulai  di  perjuangkan diharapkan  dapat  terimpllmentasi  pada  tahun  2029  kedepan.  Dalam  konteks  ilmiah  proses penelitian ilmiah yang telah dilakukan di oleh berbagai kalangan di berbagai kecamatan di Seram Utara,  adalah  terkait  dengan  perencanaan  pengembangan  tata  ruang,  dalam  rangka pembangunan Kabupaten Seram Utara.
Terkait  dengan  dinamika  dan  dialetika  politik,  yang  di  bangun  oleh  berbagai  kalangan dan  elit-elit  politik,  serta  masyarakat  lokal  di  Maluku,  adalah  pemekaran  Kabupeten  Seram Utara, dan Kabupaten Gorong Wakate., serta Kabupaten Pulau Ambon dan Pulau-pualau Lease, serta  kabupaten  pulau-pulau  terselatan  di  MBD  yang  berbatasan  dengan  Australia,  dan  Timur Leste.  Perkembangan  ini  terlihat  pada  adanya  keputusan-keputusan  politik  yang  telah  di  buat oleh  lembaga-lembaga  politik  lokal  berkaikat  dengan  pengusulan  daerah  otonom  baru  di Mauluku,  selain  itu,  berbagai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  terkait  dengan  pemekaran
daerah yang disamping oleh berbagai kalangan dan stakeholders masyarakat lokal, dan berbagai pernyataan politik dari berbagai kalangan elit politik di daerah.
Wilayah Seram Utara yang merupakan calon Daerah Otonom Baru secara realistis telah memiliki 4 kecamatan dan satu calon Kecamatan. Yaitu, Kecamatan Wahai sebagai kecamatan tertua yang telah mengalami perkembangan secara signifikan dari berbagai aspek pembangunan dan  telah  mengalami  kemajauan,  kemudian  terjadinya  pemekaran  kecamatan  Seram  Utara Timur  (SETI),  dan  Kecamatan  Kopisonta.  Dalam  perkembangannya  sampai  saat  juga  telah memiliki  kemajuan  di  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  serta  Kecamatan  Seram  Utara Barat dengan yang beribu kota di Pasaniea.
Dengan  melihat  pada  perkembangan  pembentukan  atau  pemekaran  kecamatan  bary  di Seram  Utara  menunjukan  bahwa  kewenangan  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPRD)  Maluku  Telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  terkait  dengan menguatnya  kebijakan  desentralisasi  politik  di  Seram  Utara.  Kecenderungan  ini  terlihat  pada semakin  meningkatnya  pemekaran  kecamatan  yang  ada  di  Seram  Utara.  Yaitu  Kecamatan Seram  Utara  Wahai  telah  di  mekarkan  menjadi  kecamatan  Seram  Utara  Seti  dengan  jumlah desanya  mencapai  12  desa,  selain  itu  pemekeran  kecamatan  Seram  Utara  Kobosonta  dengan jumlah  desa  sampai  saat ini  sudah  mencapai  20  desa,  dan  yang  kecamatan Seram  Utara  Barat dengan jumlah desa sampai saat ini sudah 13 desa dan dua dusun.

## METODE
Penelitaian  ini  adalah  penilitian  kualitatif  diskriptif.  Menurut  Sugiono  bahwa  metode penelitian  kualitatif  deskriptif  digunakan:  bila  masalah  penelitian  belum  jelas,  mungkin  masih remang-remang.  Kondisi  semacan  ini  bersesuaian  dengan  menggunakan  kuantitatif.  Untuk memahami  makna  dibalik  data  yang  tampak  (Sugiono,2014).  Gejala  sosial  sering  tidak  bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan di lakukan orang.  Metode ini digunakan  untuk memahami  interaksi  sosial  yang  kompleks,  dan  hanya  dapat  diurai  kalau  peneliti  melakukan penelitian  dengan  meotode  kuliatatif  dengan  cara  ikut  berperan  serta,  wawancara  mendalam terhadap  interaksi  sosial  tersebut.  Penelitian  dengan  judul  Analisa  Kebijakan  Desentralisasi Politik  berlokasi  di  Seram  Utara  kabupaten  Maluku  tengah.  Yang  dijadikan  informan  dalam penelitian adalah:
1. Sekretaris Bappeda Maluku Tengah yang berjumlah 1 Orang,
2. Sekretaris Bagian Pemerintahan Umum Pemda Malteng 1 Orang,
3. Ketua Komis IV DPRD Mauluku Tengah 1 Orang,
4. Sekertaris Camat Seram Utara Barat 1 Orang,
5. Tokoh Masyarakat yang berjumlah 1 Orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan Dalam Membuat Keputusan Politik
Kewenangan  merupakan  kekuasaan  pemerintah  yang  memiliki  keabsahan  menurut berbagai peraturan perundang-undanagan untuk membuat berbagai keputusan politik di daerah. Sedangkan terkait dengan keputusan politik adalah pemerintah membuat berbagai pertimbangan yang  rasional  dalam  menentukan  pilihan  berbagai  alternatif  untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat  lokal.  Pada  konteks  ini  pemerintah  daerah  Maluku Tengah  mimiliki  berbagai  kewenagan  untuk  membuat  berbagai  ketusan  politik  yang  terkait dengan  pemekaran petuanan  atau  dusun  menjadi desa,  perlunya  pemekaran  desa-desa  menjadi kecamatan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemkaran kecamatan di berbagai wilayah yang ada di kabupaten Maluku Tengah.
Menurut Abdul Wahab terdapat tiga teori pengambilan keputusan adalah pertama. teori pengambilan  keputusan  Rasional  Komprehensif  unsur-unsur  utama  dalam  teori  ini  adalah: pertama, pembuat keputusan dihadapkan pada satu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah  lainnya,  atau  setidaknya  dinilai  sebagai  masalah-masalah  yang  dapat diperbandingkan  satu  sama  lain  (Wahab,  1998).  Kedua,  tujuan-tujuan,  atau  nilai-nilai  atau sasaran  yang  memberikan  pedoman  pembuat  keputusan  yang  amat  jelas  dan  dapat  ditetapkan rangkainnya  sesuai  dengan  urutan  kepentingannya.  Ketiga,  berbagai  alternatif  untuk memecahkan  masalah  diteliti  secara  saksama,  keempat,  akibat-akibat  biaya  manfaat  yang ditimbulkan  oleh  setiap  alternatif  yang  dipilih  diteliti.  Kelima,  setiap  alternatif  dan  masing- masing  akibat  dipilih  dapat  diperbandingkan  dengan  alternatif-alternatif  lainnya.  Keenam, pembuat  keputusan  akan  memilih  alternatif  dan  akibat-akibatnya  yang  dapat  memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran, yang ditetapkan.
Sedangkan  dalam  teori  pengambilan  keputusan  Inkremental,  hal-hal  penting  yang dijelaskan dalam teori ini adalah: 1). Pilihan tujuan, dan sasaran dalam analisi tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait, dari pada sesuatu  hal  yang  saling  terpisah.  2).  Pembuat  keputusan  dianggap  hanya  mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini  dipandang  berbeda  secara  incremental  atau  marjinal  bila  dibandingkan  dengan  kebijakan yang ada sekarang. 3) Bila tiap alternatif hanya sejumah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang  di  evaluasi.  4)  masalah  yang  dihadapi  oleh  pembuat  keputusan  akan  direfenisikan  secara teratur.  Pandangan  incremental  memberikan  kemungkinan  untuk  mempertimbngkan  dan menyesuaikan  tujuan  dan  sarana  sehingga  menjadikan  dampak  dari  masalah  itu  lebih  dapat ditanggulangi.  5).  Tidak  ada  keputusan  atau  cara  pemecahan  yang  tepat  bagi  tiap  masalah. Keputusan  yang  baik  adalah  terletak  pada  keputusan  tertentu,  meskipun  tanpa  menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan terkait  dengan  teori  pengamatan  terpadu,  yang  dianut  oleh  Amita  Etzioni  bahwa  dalam  teori pengambilan  keputusan  rasional  komprehensif  dan  incremental  terdapat  berbagai  kelemahan bahwa  para  penganut  incremental  akan  lebih  mewakili  atau  mencerminkan  kepentingan- kepentingan  dari  kelompok-kelompok  yang  kuat  dan  mapan,  serta  kelompok  yang  mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat, sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok  yang  lemah  secara  ekonomi  dan  politik  akan  terabaikan.  Lebih  lanjut dikatakan  dengan  memusatkan  perhatian  pada  kepentingan  atau  tujuan  jangka  pendek  dan hanya  berusaha  untuk  memperhatikan  variasi  yang  terbatas  dalam  kebijkan-kebijkan  yang  ada sekarang,  maka  model  incremental  cenderung  mengabaikan  peluang  bagi  perlunya  pembaruan sosial yang mendasar (Wahab,1998). Selain itu, kualitas pelayanan publik (Herizal, dkk, 2020), perencanaan  Pembangunan  (Wance,  Kaliku,  Muhtar,  2019),  peningkatan  kualitas  pelayanan (Wance,  2022),  pemanfaatan  teknologi  informasi  (Ekram,  Tuanaya,  Wance,  2022).  Efektivitas pelayanan public (Wance, 2018).
Oleh  karena  itu  menurut  Yehezkel  Dor  pengambilan  keputusan  gaya  inkramental cenderung  menghasilkan  kelemahan  dan  terpelihara  status  quo,  sehingga  merintangi  upaya menyempurnakan proses pembuatan keputusan itu sendiri oleh karena itu model ini tidak cocok untuk  diterapkan  di  negara-negara  sedang  berkembnag,  sebab  di  negara-negara  ini  perubahan secara kecil-kecil tidak memadai guna mencapai perubahan yang besar (Wahab,1998).
Berbagai  keputusan  politik  yang  terkait  dengan  adanya  pemekeran  dusun  menjadi  desa adminitraif maupun desa adat, hal ini terlihat pada menguatnya kewenangan pemerintah daerah dalam  membuat  keputusan  politik  terkait  dengan  pemekaran  sejumlah  dusun  menjadi  desa administratif  di  Seram  Utara,  baik  dalam  rangka  pemekaran  Seran  Utara  Timur,  pemekaran
Kecamatan  Kopi  Sonta,  maupun  pemekaran  Kecamatan  Seram  Utara  Barat  sehingga  sampai saat  ini  telah  menjadi  empat  kecamatan,  dan  sementara  masih  dalam  proses  akan  dilakukan pemekaran kecamatan Teluk Dalam sebagai persyaratan administratif dalam rangka pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya.
Berbagai keputusan politik yang terkait dengan pemekaran dusun atau petuanan menjadi desa  adat  terlihat  pada  berbagai  desa  adat  yang  ada  di  Kecamatan  Seram  Utara  Barat.  Yang sudah  15  tahun  menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  di  kecamatan  Seram  Utara  Barat.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Bapak  Sekertaris Camat Seram Utara Barat (Pasanea) yang dijadikan responden bahwa:
“Kecamatan Seram Utara Barat ini Ibu kotanya di Pasanea telah dimekarkan pada tahun 2008 dan sampai saat ini memiliki 13 desa Adat, dua Dusun. Pada awalnya hanya 10 desa saja, namun  dilakukan  pemekaran  terhadap  dusun  menjadi  desa  adat,  sehingga  sampai  saat  ini  13 desa adat. Dalam perkembangannya, selanjutnya akan di lakukan pemekaran terhadap berbagai dusun lagi tentunya kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai mana dalam ketentuan undang- undang desa.” (Hasil wawancara Dengan sekretaris Camat Seram Utara Barat pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023, di kantor Camat.
Dengan  melihat  pada  tanggapan  responden  yang  di  kemukakan  diatas  menunjukan bahwa  proses  pemekaran  desa  dan  kecamatan,  menurut  berbagai  peraturan  dan  perundangan telah  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  Kabupten  Maluku  Tengah.  Dalam  konteks pemekaran desa harus melalui berbagai prosedur dan mekanisme formal yang berlaku. Misalnya proses dan mekanisme ini melalui pemerintah kecamatan. Namun pemekaran desa juga sangat dipengaruhi oleh persyaratan jumlah penduduk, dan perkembangan sosial, ekonomi, yang ada di dusun  atau  petuanan  yang  mau  dimekarkan.  Selain  itu  juga  harus  ada  rekomendasi  dari  desa Induk,
Proses  pemekaran  desa  adat  maupun  desa  administratif  secara  normatif  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  melalui  Bagian  Pemerintahan  Umum.  Prosedur  dan mekanismenya  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  desa  dan  Peraturan  menteri  Dalam Negeri.  Proses  ini,  juga  berdasarkan  pada  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Kepala Bagian Pemerintahan Malteng yang dijadikan responden dalam penelitian adalah sebagai berikut:
“Pemekaran Desa memang menjadi kewenangan Bagian Pemerintahan untuk melakukan pemekaran  desa  administratif  maupun  desa  adat.  Mislanya  masyarakat  Nawulu  di  daerah pegungungan baik di selatan maupun di Seram Utara mislanya, di mekerkan menjadi desa adat. Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  mengalami  bebagai  permasalahan  kalau  mau  berurusan  di desa-desa adat yang merupakan desa Induk. Karena jarak yang jauh dan juga belum tersedianya berbagai  sarana  -sarana  publik  yang  memadai,  sehingga  perlu  dimekarkan  menjadi  desa otonom.” (Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Kepala Bagaian Pemerintahan, Pemda Malteng, Pada Hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023, di Kantor Daerah.)
Dengan  melihat  pada  tanggapan  responden  diatas,  menunjukan  bahwa  pemerintah daerah  khususnya  Bgaian  Pemerintahan  Umum  memiliki  kewenangan  yang  maksimal  dalam membuat  berbagai  keputusan  politik  terkait  dengan  perlunya  pemekaran  berbagai  dusun  atau petuanan menjadi Desa Adat. Kecenderungan ini disebabkan karena di berbagai petuanan atau dusun yang di miliki oleh berbagai Desa Adat sebagai desa Induk, baik di Seram Utara maupun di  Seram  Selatan,  karena  jarak  yang  sangat  jauh  dengan  desa  Induk  dalam  konteks  pemberian pelayanan  publik  kepada  masyarakat  di  daerah  pegunungan.  Selain  itu  juga  karena  belum tersedianya  berbagai  sarana-sarana  publik  yang  layak,  seperti  perlunya  pendidikan  dasar  dan menengah,  pusat  kesehatan  masyarakat  (Puskesmas),  saran  ekonomi  seperti  pasar  tradisional,
transportasi  darat,  serta  telekomunikasi  yang  memadai,  dan  juga  infrastruktur  pendukung lainnya.
Sedangkan  berbagai  keputusan  politik  dalam  rangka  pemekaran  kecamatan  di  Maluku Tengah,  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di  berbagai  wilayah,  seperti  di  pemekaran Kecamatan di Banda Besar, kecamatam Seram Utara Timur, kecamatan baru di pulau saparua, dan  juga  sementara  memproses  pemekaran  kecamatan  Teluk  Dalam  di Seram  Utara.  Berbagai dinamika  dan  kecendrungan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pemekaran  kecamatan  ini didasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan telah memenuhi berbagai persyaratan menurut  ketentuan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Disamping  itu  juga  dalam  rangka sebagai persyaratan formal dalam memperjuangkan pemekaran daerah otonom baru di Maluku Tengah.  Pada  konteks  inilah,  maka  pemekaran  kecamatan  menjadi  faktor  penting  yang cenderung  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Ketua Komisi  IV,  Arman  Mualo,  yang  dijadikan  sebagai  responden  menjelaskan  tentang  perlunya pemekaran kecamatan bahwa:
“Pemekaran  Kecamatan  sampai  saat  ini  memang  masih  dalam  pembahasan  di  DPRD dan  Pemerintah  Daerah,  yaitu  ada  dua  wilayah  yang  sedang  dibahas  yang  pertama  adalah Pemekaran Banda Besar dan Pemekaran Teluk Dalam di Seram Utara. Tekait dengan Rencana Pemekaran  Banda  Besar  memang  samapai  saat  ini  proses  administrasinya  sudah  selesai  dan sudah  sampai  kepada  Rencana  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)  yang  mengatur tentang pembentukan Kecamatan Banda Besar dan sudah ada Pansusnya di DPRD.”.
Proses  pemekaran  yang  laksanakan  bertujuan  untuk  menyelesaikan  rentang  kendali pemerintahan, akses masyarakat di daerah pedesaan dengan pusat-pusat pemerintahan ditingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya kecamatan yang baru memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah pedesaan, sekian itu juga dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  kecamatan  yang  baru  dimekarkan. Sehingga  dengan  adanya  jumlah  kecamatan  yang  ada  dan  menjadi  persyaratan  dalam  rangka pemekaran  Daerah  Otonmi  Baru  di  Seram  Utara.  Sedangkan  terkait  dengan  belum dimekarkannya  kecamatan  Teluk  Dalam  di  seram  Utara,  disebabkan  karena  belum  memenuhi persyaratan  sebagaimna  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Proses  dan  mekanisme  pemekaran Teluk  Dalam  di  Seram  Utara,  sampai  saat  ini  belum  terimplemntasi  sebagaimana  yang diharapkan, karena secara aturan normatif belum memenuhi persyaratan, baik secara adminitraif maupun secara politis. Pada konteka ini sebagaimana di katakan oleh Ketua Komisi IV, Arman Mualo Bahwa:
“Rencana pemekaran kecamatan Teluk Dalam di Seram Utara, belum di bahasa karena belum ada kelengkapan dan proses administrasinya, sehingga masih dalam bentuk Panitia Kerja (Panja)  di  dewan  dan  belum  terpenuhinya  berbagai  persyaratan  lainnya  ,  sehingga  belum  di bahas oleh komisi dan belum ditetapkan oleh DPRD Malteng. Jadi proses pemekaran kecamatan di  Seram  Utara  juga  dalam  rangka  terpenuhinya  persyaratan  lima  kecamatan  dalam mempersiapkan pembentukan Daerah Otonom Baru di Seram Utara”. (Hasil wawancara dengan Ketua Komisi, Arman Mualo, pada Hari rabu, 06 Juli 2023, di kantaor DPRD Malteng.)
Dengan melihat pada argumentasi yang dikemukakan responden yang ada menunjukan bahwa  proses  dan mekanisme  pemekaran  kecamatan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  daerah, juga  dalam  rangka  mempersiapakan  berbagai  persyaratan  adminitratif  dalam  rangka pembentukan  Daerah  Otonm  Baru  di  Seram  Utara.  Sedangkan  mengenai  perlambatan  dalam pembentukan  kecamatan  Teluk  Dalam  di  seram  Utara,  hal  ini  disebabkan  karena  berbagai persyaratan adminitraif yang belum terpenuhi sehingga mengalami penundaan.

## Strategi Perumusan Perencanaan Program Pembangunan Daerah
Proses  perumusan  perencanaan  program  pembangunan  yang  di  lakukan  di  Indonesia adalah  menggunakan  sistem  dari  bawah  keatas,  hal  ini  berbeda  dengan  masa  Orde  Baru  yang lebih  cenderung  pada  sistem  top  dawn  atau  dari  aras  ke  bawah.  Kecenderungan  dimaksudkan agar  berbagai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  dari  Tingkat  desa  akar  rumput,  dapat terakomodasi secara komprehensif. Pada konteks ini, pembangunan menurut Sondang P. Siagian mengemukakan  bahwa:  pembangunan  dapat  dipahami  sebagai  rangkaian  usaha  untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara  dan  bangsa  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa  (Siagian,2011). Sedangkan menurut Makmur pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, maupun organisasi atau suatu bangsa dengan mengarah pada kualitas kehidupan yag lebih baik dengan mencegah kemiskinan dan kemarjinalan (Makmur,2004).
Dalam  kaitannya  dengan  proses  perumusan  perencanaan  pembangunan  yag  dilakukan oleh  pemerintah  daerah,  pemerintah  kecamatan,  dan  pemerintah  desa,  dilakukan  dalam  setiap satu tahun. Proses ini dilaksanakan dari muswarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Bappeda Malteng bahwa:
“Proses  perencanaan  dilakukan  untuk  semua  kecamatan,  kalau  terkait  dengan  proses politik  atau  proses  pemekaran  daerah  seram  utara,  perencanaan  pembangunan  tidak mengkhususkan  kepada  persipan  pemekaran  Seram  Utara,  tetapi  perencanaan  pembangunan dilaksanakan  kepada  semua  daerah,  semua  kecamatan  dalam  rangka  pemerataan  dan  keadilan serta menyelesaikan kesejangan atau ketimpangan antara daerah kecamatan yang ada di Maluku Tengah.  Selama  proses  pembangunan  yang  masih  dalam  lingkup  Maluku  Tengah,  Bappeda Malteng  tetap  melaksanakanya.  Sedangkan  terkait  dengan  lingkup  pemekaran  desa  dan kecamatan  maupun  wacana  pemekaran  daerah,  itu  menjadi  kewenangan  atau  area  Bagian Pemerintahan  Umum  Malteng.  Bapeda  hanya  berfokus  pada  poses  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai kecmatan di Maluku Tengah.” (Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Bapeda Malteng pada Haris Rabu, tanggal 06 Juli 2023 di kantor daerah).
Dengan  melihat  pada  argumentasi  dan  penjelasan  yang  dikemukakan  oleh  responden diatas,  menunjukan  bahwa  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  (Bappeda),  memiliki kewenagan  dan  fungsi  untuk  melaksanakan  perencanaan  pembangunan  daerah,  untuk  semua wilayah  kecamatan  yang  ada  di  lingkup  Pemda  Malteng  saja.  Kecenderungan  ini  disebabkan karena  tujuan  perumusan  perencanaan  program  pembangunan  dan  implementasinya  adalah dalam  rangka  menciptakan  pemerataan  dan  keadilan,  serta  menghindari  kesenjangan  atau ketimpangan  antar  wilayah  kecamatan  yang  ada.  Juga  dalam  rangka  menurunkan  angka kemiskinan, sehingga semua kecamatan memiliki porsi yang sama dalam konteks pembangunan daerah. Sehingga perlu adanya evaluasi pelayanan kinerja (Wance, 2017), peran legislator daerah untuk  mendorong  pemekaran  daerah  otonomo  baru  (Ibrahim,  Suhu,  dkk,  2020),  adanya dominasi elit politik (Wance, Djae, 2019).
Dengan  melihat  pada  taggapan  responden  ini,  menunjukan  bahwa  proses  perumusan perencanaan program pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama-sama  dengan  lembaga  Saniri  Negeri  (BPD),  dapat  terimplementasi  secara  efektif  dan maksimal. Hal ini di sebabkan karena dalam Musrembangdes di desa Pasanea juga melibatkan partiasipasi  masyarakat  yang  diwakili  oleh  berbagai  stekholders  yang  ada  di  desa.  Sehingga berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat desa terakomodasi dengan baik. Berbagai program pembangunan  yang  sudah  dirumuskan  dan  ditetapkan  diantaranya  adalah  progam pemberdayaan masyarakat nelayan dan petani, pembangunan Perumahan Layak Huni (PRLH) bagi kelompok masyarakat rentan atau miskin, dan berbagai saran publik di desa.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa:  pemerintah  daerah  memiliki  kewenagan  untuk membuat  berbagai  keputusan  politik  yang  terkait  dengan  kebijkan  desentralisasi  politik diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  Adanya  berbagai  keputusan  politik  yang  di  buat dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Malteng terkait dengan adanya pemekaran desa baik desa  adat  maupun  desa  Administratif  dalam  rangka  merespon  implementasi  kebijkan  nasional yaitu  Subsidi  Anggaran  Dana  Desa,  bagi  seluruh  pemerintahan  desa  di  Indonesia,  dan  dalam rangka  pemenuhan  berbagai  persyaratan  administratif  dalam  konteks  pemekaran  kecamatan  di Seram Utara.
Kedua, keputusan politik yang terkait dengan adanya pemekaran kecamatan di berbagai wilayah,  diantaranya  adalah  pemekaran  kecamatan  seram  Utara  timur  (Seti),  pemekaran Kecamatan  seram  Utara  Timur  Kobisonta,  dam  kecamatan  Seram  Utara  Barat,  maupun kecamatan  Banda  Besar.  Ketiga,  keputusan  politik  yang  terkait  dengan  implementasi  atau pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Seram Utara seperti Adanya Peraturan Bupati dll.
Keempat  adalah  keputusan  politik  dengan  melibatkan  pemerintah  daerah  dan  DPRD, terlihat  pada  penetapan  berbagai  produk  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentag  perlunya pemekaran kecamatan di Seram Utara, dan berbagai produk Perda lainya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di Seram Utara.
Hasil  penelitian  terkait  dengan  strategi  perumusan  perencanaan  pembangunan menunjukan  bahwa:  pertama,  perumusan  perencanaan  program  pembangunan  di  tingkat  desa dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan di desa, kemudian di dilaksanakan di tingkat Kecamatan, setelah itu perumusan perencanaan program pembangunan di tingkat daerah, hal ini dilaksanakan secara sistematis dan semua program yang di tetapkan terintegrasi langsung dengan berbagai Perencanaan Program pembangunan Nasional. Kecenderungan ini menunjukan bahwa semua  hasil  Musrembang  baik  di  desa,  kecamatan,  dan  desa  terbaca  atau  terakses  langsung dengan Bapenas.
Kedua,  berbagai  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  adalah  semua  bidang kehidupan  masyarakat  di  antaranya  adalah  program  pembangunan  dibidang  infrastruktur pendukung seperti sarana pendidikan dan kesehatan, program dibidang perikanan dan kelautan, pertanian,  ekonomi,  informasi  dan  komunikasi,  serta  penurunan  angka  kemiskinan  dan pengangguran, dan pengentasan sunting.
Ketiga,  dalam  konteks  perumusan  perencanaan  program  pembangunan  yang dilaksanakan  untuk  semua  kecamatan  yang  ada  di  Maluku  Tengah  bertujuan  untuk  mencegah ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah kecamatan yang ada di Maluku Tengah. Selain itu juga  dalam  rangka  menciptakan  pemerataan  dan  keadilan,  serta  kemajauan  pembangunan  di beragai  wilayah  kecamatan  dan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  di berbagai  kecamatan,  oleh  karena  itu  semuanya  memilik  hak  atau  jatah  yang  sama,  tidak  ada pengkhususan  atau  perbedaan  antara  satu  kecamatan  dengan  kecamatan  lainnya  dan  tidak terpengaruh dengan pemekaran baik kecamatan maupun daerah. Keempat, sistem perencanaan pembangunan saat ini sudah tersistem secara komprehensif dari desa sampai ke pemerintah pusat sehingga semua basis informasi atau data terakomodasi secara sistematis pada pemerintah pusat.
Kelima, proses perumusan perencanaan pembangunan hanya berfokus pada aspirasi dan kepentingan  masyarakat  dari  desa  sampai  pemerintah  nasional,  sehingga  berbagai  program pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Sekretarist  DPRD  juga  terintegrasi  secara  langsung
Analisis Kebijakan Desentralisasi Politik dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru … - 245
dengan  Bappeda  Malteng,  dan  BAPENA.  Sehingga  berbagai  program  yang  ditetapkan  oleh Sekretarist  DPRD  mendapatkan  porsi pembiayaan  yang  sesui  dengan  kepentingan  yang  ada  di lembaga politik lokal yang ada di Malteng.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew Heywood, (2014). “Ilmu Politik” , Penerbit, Pustaka Pelajar, Jogjakarta. Dadang Sufianto, (2015). “Pengantar Ilmu Pemerintahan” , Penerbit, Pustaka Setia Bandung.
H. Solihin Abdul Wahab, (2017). “Analisa Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan, Model- Model Implemntasi Kebijkan Publik” , Jakarta: Bumi Aksara. Halim dan Sahrul  Putra, (2009). “Cara Praktis Menyusun Dan Merancang  Peraturan Daerah,  Suatu Kajian  Teoritis  dan  Praktis,  Menuju  Artikulasi  Emperis ,  Jakarta:  Kencana  Perdana  Media Grup.
Edi Toet Hendratno, (2009). “Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme” , Jogjakarta: Graha Ilmu.
Ekram,  I.,  Tuanaya,  W.,  &  Wance,  M.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam Pelayanan  Publik  Kantor  Manunggal  Satu  Atap  Provinsi  Maluku. Journal  of  Governance and Social Policy , 3 (1), 1-13. Kacung Marijan, (2011). ”Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru” , Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,.
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy , 1 (1), 24-34.
Ibrahim, A., La Suhu, B., Tifandy, R., & Wance, M. (2020). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (1), 113-127.
Khiarul Anwar dan Vina Saviana, (2006). “Perilaku Parti Politik, Studi Prilaku Partai Politik Dalam Kampanye dan Kecendrungan Pemilih Pada Pemilu” 2004 , Penerbit, UMM Malang.
Leo Agustino, (2014). “Politik Lokal dan Otonomi Daerah” , Bandung: Alfabeta. Merian Budiardjo, (2010). “Pengantar Ilmu Politik” , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Makmur, (2011). “Efektifitas Kebijakan Pengawasan Dan Kelembagaan” , Bandung: Refika Aditama. Subarsono, (2005). “Analisis Kebijakan Publik” , Jakarta: Pustaka Pelajar. Sarunjang, (2011). “Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah” , Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Sugiyono, (2014). “Peniltian Kombinasi (Mixid Methods)” , Bandung: Alfabeta. Suryanto,(2018). ”Pengantar Ilmu Politik” , Bandung: Pustaka Setia. Ramlan Surbakti, (2019). “Memahami Ilmu Politik” , Jakarta: Gramedia Widaya Sarana Indonesia. Rahman, (2007). “Sistem Politik Indonesia” , Jogjakarta: Graha Ilmu. Utang Rosidin, (2015). “Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 tahun 2015,” Bandung: Pustaka Setia.
William  N.  Dun,  (2003). ”Pengantar  Analisis  Kebijkan  Publik ”,  Jogjakarta:  Gadjah  Mada University, Press.
Wance,  M.,  Muhtar,  M.,  &  Kaliky,  P.  I.  (2020). PKM  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila  Kabupaten  Maluku Tengah. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2), 229-338. Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (2), 587-598.
Wance,  M.  (2018).  Efektivitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Pelayanan  PT  ASDP Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). Jurnal Of Government (JOG) , 3 (2).
Wance, M. (2019). Evaluasi Pelayanan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tahun 2017. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 46-62.
Wance,  M.,  &  Djae,  R.  M.  (2019).  Dominasi  Kuasa pada  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Aristo, 7 (2), 204-227.