Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT

## Oleh
Bambang Teguh Handoyo bambangteguh@gmail.com Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

## Abstrak
Hukum sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk menciptakan harmoni dan  ketertiban  sosial.  Adalah  suatu  keharusan  bagi  suatu  norma  untuk menciptakan  hal  tersebut.  Bagaimana  masyarakat  mematuhi  hukum?  menurut Sosiologi Hukum perlu kesadaran hukum berdasarkan suatu norma. Berdasarkan Hans  Kelsen  mengatakan  bahwa  sesuatu  yang  seharusnya  terjadi,  terutama bahwa  manusia  harus  berperilaku  dengan  cara  tertentu.  Ketaatan  hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek role play.
Kata Kunci: Taat pada hukum, norma, ketertiban sosial

## Abstract
Law as a tool of social engineering used for creating social harmony and order. It is a must for a norm to create the matter. How does the society obey by the law? According to  Sociology of  Law needs legal awareness based on a  norm. Based on  Hans  Kelsen  said  that  something  ought  to  be  pr  ought  to  happen,  especially that a human being ought to behave in specific way. Legal obeydance depend on law awareness of society as a subject of the role play.
Keywords: Obey by the law, norm, and social order .

## I. PENDAHULUAN
Hukum  bisa  dilihat  sebagai  perlengkapan  masyarakat  untuk  menciptakan ketertiban  dan  keteraturan.  Oleh  karena  itu  ia  bekerja  dengan  cara  memberikan petunjuk  tentang  tingkah  laku  dan  karena  itu  pula  ia  berupa  norma.  Dalam masyarakat ternyata tidak hanya dijumpai satu macam norma atau perlengkapan untuk menertibkan masyarakat yang demikian itu. Dalam masyarakat kita penuh dengan berbagai macam norma, sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan. 1
1 Satjipto Rahatdjo (1996:14)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Kehidupan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung  oleh  adanya  suatu  tatanan.  Karena  adanya  tatanan  inilah  kehidupan menjadi  tertib.  Ketertiban  yang  didukung  oleh  adanya  tatanan  ini  pada pengamatan  lebih  lanjut  ternyata  terdiri  dari  berbagai  tatanan  yang  mempunyai sifat yang berlainan. Sifat yang berbeda ini disebabkan oleh karena norma yang mendukung  masing  –  masing  tatanan  itu  mempunyai  sifat  yang  tidak  sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan atau norma bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam bahasa Radbruch “ ein immer zunehmende Spannungsgrad ideal und Wirklichkeit ”. 2
Hukum  adalah  karya  manusia  yang  berupa  norma,  berisikan  petunjuk  tingkah laku.  Ia  merupakan  cerminan  dari  kehendak  manusia  tentang  bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama – tama hukum itu mengandung rekaman dari ide – ide yang dipilih oleh masyarakat  tempat  hukum  itu  diciptakan.  Ide  –  ide  ini  adalah  ide  mengenai keadilan.
Berbeda  dengan  kesusilaan,  maka  hukum  mengikatkan  diri  kepada  masyarakat sebagai  basis  sosialnya.  Ini  berarti,  bahwa  ia  harus  memperhatikan  kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. 3
Secara  filosofis,  tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai  kedamaian.  Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman pribadi. Ketertiban berarti adanya keteraturan dan keterikatan atau disiplin, sedangkan  ketentraman didasarkan pada kebebasan. Hal- hal tersebut diperkuat dengan sistem nilai-nilai sebagai  suatu  gejala  yang  sangat  abstrak,  akan  dapat  ditelaah  malalui  beberapa indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut adalah, antara lain:
1. Penilaian orang terhadap hakekat hidup
2. Penilaian orang terhadap hakekat karya
3. Penilaian orang terhadap hakekat waktu
4. Penilaian orang terhadap lingkungan alam
2 Radbruch (1961:12-13)
3 Satjipto Rahardjo (1986:20)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
5. Penilaian orang terhadap sesamanya atau lingkungan sosial
6. Penilaian orang terhadap cara mencapai tujuan
7. Penilaian orang terhadap hak dan kewajiban.
Apabila seseorang mementingkan nilai kebendaan, maka dia menganggap bahwa hidup ini baik dan tujuan karya adalah mencapai kedudukan yang menunjukkan prestise  tertentu.  Masa  depan  tidak  begitu  diperhatikannya,  oleh  karena  itu kurang  memperhatikan  akibat-akibat  dari  tindakan-tindakannya.  Untuk memenuhi  kebutuhan  kebendaan,  dia  tidak  segan-segan  untuk  memanfaatkan lingkungan  alam  sebanyak  mungkin,  tanpa  memikirkan  akibat-akibatnya. Didalam  pergaulan  hidup,  dia  akan  memelihara  hubungan  baik  dengan  pihak- pihak  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  materiil,  dan  dia  akan  senantiasa berusaha  untuk  memelihara  hubungan  baik  dengan  atasannya,  melalui  upaya- upaya  yang  bersifat  materiil  pula.  Diapun  tidak  segan-segan  untuk menyingkirkan  lawan-lawannya  melalui  cara-cara  yang  tidak  terpuji,  yang penting  baginya  adalah  mencapai  tujuan,  yaitu  memenuhi  kebutuhan  kelas tertinggi.  Didalam  menduduki  posisinya,  maka  yang  lebih  dipentingkan  adalah hak-haknya  untuk  mendapatkan  fasilitas  yang  ditandai  dengan  atribut-atribut yang serba konsumtif. 4
Dengan  melihat  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  dapat diambil suatu rumusan sebagai berikut:
- Bagaimana  timbulnya  kepatuhan  hukum  di  dalam  masyarakat  menurut tinjauan sosiologi hukum?
4 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah  (1980: 386-287)

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  norma  atau  kaidah  pada  umumnya,  seperti  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen 5 adalah:
“ …  That  something  ought  to  be  or  ought  to  happen,  especially  that  a  human being ought to behave in specific way ”.
Secara  sederhana  norma  atau  kaidah  dapat  digambarkan  sebagai  aturan  tingkah laku:  sesuatu  yang  seharusnya  atau  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan  oleh manusia dalam keadaan tertentu.
Norma  atau  kaidah  itu  berfungsi  untuk  mengatur  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat. 6
Selanjutnya  Achmad  Ali 7 mengemukakan  cirri  dari  norma  hukum  yang  dapat dibedakan dengan norma yang lain. Ciri tersebut antara lain:
a. Sumbernya  dari  masyarakat  yang  diwakili  oleh  suatu  otoritas  tertinggi dan terorganisir.
b. Sanksinya  bersifat  eksternal,  dalam  wujud  ganti  kerugian  perdata, denda, kurungan, penjara sampai hukum mati.
c. Isinya ditujukan pada sikap lahir.
d. Bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
e. Daya kerjanya mengharmoniskan hak dan kewajiban.
Kaedah  hukum  sebagai  salah  satu  kaedah  sosial  mempunyai  dua  sifat alternative 8 , yaitu:
a. Ada kemungkinan bersifat imperative, yaitu secara apriori wajib ditaati.
Kaedah  ini  tidak  dapat  dikesampingkan  dalam  suatu  keadaan  konkret,
hanya karena para pihak membuat perjanjian.
b. Ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau  wajib  ditaati.  Jadi  kaedah  yang  bersifat  fakultatif  ini  merupakan
5 Soerjono Soekanto (1982:31)
6 Achmad Ali (1990:23)
7 Ibid (1990:27)
8 (Achmad Ali, ibid: 27)
kaidah  hukum yang di dalam keaadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Roscoe  Pound 9 menganggap  bagaimanapun  kaidah  hukum  merupakan  suatu kekangan  terhadap  kebebasan  manusia,  dan  kekangan  itu  walaupun  sedikit, menurut pembenaran yang kuat.
Sebagai kaidah sosial, kita telah  mengetahui perbedaan dengan  kaidah  – kaidah sosial  lain.  Roscoe  Pound 10 mengemukakan  dua  belas  sifat  kaidah  hukum  yang lazim dianut orang, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Kaidah  hukum  sebagai  suatu  kaidah  atau  himpunan  kaidah  yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur tindakan manusia.
2. Kaidah  hukum  satu  tradisi  dari  kebiasaan  lama  yang  ternyata  dapat diterima  oleh  dewa  –  dewa  dan  karena  itu  menunjukkan  jalan  yang boleh ditempuh manusia dengan aman.
3. Kaidah hukum sebagai kebijaksanaan yang dicatat dari para budiman di masa  yang  lampau  yang  telah  mempelajari  jalan  yang  selamat,  atau jalan kelakuan manusia yang disetujui oleh Tuhan.
4. Kaidah  hukum  satu  sistem  asas  –  asas  yang  ditemukan  secara  filsafat, yang  menyatakan  sifat  benda  –  benda,  dan  karena  itu  manusia  harus menyesuaikan kelakuannya dengan sifat benda – benda itu.
5. Kaidah  hukum  sebagai  satu  himpunan  penegasan  dan  pernyataan  dari satu undang – undang ksusilaan yang abadi dan tidak berubah – ubah.
6. Kaidah hukum sebagai satu himpunan persetujuan yang dibuat manusia di  dalam  masyarakat  yang  diatur  secara  politik,  persetujuan  yang mengatur hubungan antara seorang dengan yang lainnya.
7. Kaidah hukum sebagai satu pencerminan dari akal Ilahi yang menguasai alam  semesta  ini,  satu  pencerminan  dari  bagian  yang  menentukan  apa yang  seharusanya  dilakukan  oleh  manusia  sebagai  satuan  yang
9 Roscoe Pound (1972: 37)
10 Ibid (1972:38–42)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
berkesusilaan,  yang  berbeda  dengan  yang  mesti  dilakukan,  yang ditujukan kepada makhluk selain manusia.
8. Kaidah hukum sebagai satu himpunan dari penguasa  yang  berdaulat di dalam  satu  masyarakat  yang  disusun  menurut  satu  sistem  kenegaraan, tentang bagaimana orang  harus bertindak di dalam  masyarakat itu, dan perintah  itu  pada  tingkat  terakhir  berdasarkan  apa  saja  yang  dianggap terhadap di belakang wewenang yang berdaulat itu.
9. Kaidah  hukum  sebagai  satu  sistem  perintah  yang  ditemukan  oleh pengalaman  manusia  yang  menunjukkan  bahwa  kemampuan  manusia perseorangan  akan  mencapai  kebebasan  sesempurna  mungkin  yang sejalan  dengan  kebebasan  serupa  itu  pula  yang  diberikan  kepada kemauan orang – orang lain.
10. Kaidah  hukum  sebagai  satu  sistem  asas  –  asas,  yang  ditemukan  secara filsafat  dan  dikembangkan  sampai  kepada  perinciannya  oleh  tulisan  – tulisan sarjana hukum dan putusan pengadilan, yang dengan perantaraan tulisan  dan  putusan  itu  kemauan  tiap  orang  yang  bertidak  diselaraskan denagn kehendak orang lain.
11. Kaidah  hukum  sebagai  perangkat  atau  sistem  kaidah  yang  dibebankan kepada  manusia  di  dalam  masyarakat  satu  kelas  yang  berkuasa  untuk sementara  buat  memajukan  kepentingan  kelas  itu  sendiri,  baik dilakukan dengan sadar atau tidak sadar.
12. Kaidah hukum sebagai perintah dari aturan – aturan ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di dalam masyarakat yang  ditemukan  oleh  pengamatan,  dinyatakan  dalam  perintah  yang disempurnakan  oleh  pengalaman  manusia  mengenai  apa  yang  akan terpakai  dan  apa  yang  tidak  terpakai  di  dalam  penyelenggaraan peradilan.
Dalam  dunia  dan  masyarakat  ini  dapat  dijumpai  keharusan  –  keharusan  yang membatasi  dan  memimpin  tingkah  laku  manusia.  Tidak  semua  keharusan  yang bekerja atas diri manusia itu mempunyai kualitas yang sama. Penggolongan yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
penting  dalam  rangka  pembicaraan  kita  adalah  dalam  “keharusan  –  keharusan alamiah”  dan  “keharusan  –  keharusan  susilawi”,  yang  selanjutnya  akan disebut norma alam dan norma susila. 11
Norma  hukum  memuat  suatu  penilaian  mengenai  perbuatan  tertentu.  Hal  itu paling  jelas  tampak  dalam  bentuk  suruhan  dan  larangan.  Oleh  karena  itu  untuk memastikan,  apakah  disitu  dijumpai  suatu  norma  hukum  atau  tidak,  keduanya bisa dipakai sebagai ukuran. Dengan patokan ini, ternyata tidak semua peraturan hukum  itu  megandung  norma  hukum  di  dalamnya.  Beberapa  peraturan  yang demikian itu adalah: 12
1. Peraturan – peraturan yang termasuk hukum acara.
2. Peraturan  –  peraturan  yang  berisi  rumusan  pengertian  yang  dipakai dalam suatu kitab hukum.
3. Peraturan  –  peraturan  yang  memperluas,  membatasi  atau  merubah  isi dari peraturan lain.
4. Peraturan – peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain.
Talcott  Parsons  mengemukakan  bahwa  tugas  utama  dari  sistem  hukum  adalah melakukan fungsi integrative, yaitu mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi  pergaulan  sosial.  Ia  juga  berpendapat  bahwa  mengenai  sanksi  dan yurisdiksi,  sistem  hukum  berhubungan  erat  dengan  sistem  politik  karena mengenai  kedua  masalah  ini  selalu  dikembalikan  pada  penguasa  –  penguasa politik.  Secara  dualistis  tugas  pokok  dari  lembaga  pengadilan  dapat  dipisahkan dari kekuasan politik. Tugas pokok dari lembaga peradilan dapat dipisahkan dari kekuasaan politik.
Tugas  pokok  dari  lembaga  peradilan  adalah  pengadaan  serangkaian  aturan  – aturan  yang  konsisten  dan  di  dalam  kenyataannya  pada  sistem  hukum  yang sudah  maju  lembaga  peradilan  memiliki  kebebasan  dari  kekuasaan  politik. Karena  itu  secara  analitis  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tugas  peradilan
11 Radbruch (1961:12)
12 Zevenbergen (1925:112–113)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
menempati posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan perumusan kebijakan yang  dilakukan  melalui  lembaga  legislatif  terletak  di  dalam  bidang  pusat kekuasaan politik.
Dengan  menggunakan  konsepsi  yang  dikemukakan  oleh  Talcott  Parsons,  Harry C.  Bredemeier  berusaha  memerinci  asupan  –  asupan  (inputs)  dan  keluaran  – keluaran  (outputs)  yang  terdapat  dalam  proses  timbal  balik  yang  fungsional antara  subsistem  hukum  dengan  subsistem  –  subsistem  lain  di  dalam  sistem sosial  masyarakat.  Dasar  pemikiran  Bredemeier  adalah  kerangka  yang dikembangkan  oleh  Talcott  Parsons  yang  berpangkal  pada  empat  proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial yaitu:
1. adaptation (penyesuaian)
2. goal pursuance (mengejar tujuan)
3. pattern maintenance (mempertahankan pola)
4. integration (integrasi)
Adaptation adalah  proses  ekonomi, goal  pursuance merupakan  proses  politik, pattern  maintenance dapat  diartikan  sebagai  proses  sosialisasi,  sedangkan integration adalah  proses  hukum.  Dalam  uraiannya,  Bredemeier  menempatkan hukum  sebagai  titik  pusat  tetapi  hukum  disini  diidentikannya  sebagai  proses peradilan  karena  fungsi  hukum  adalah  untuk  mengatasi  konflik  secara  tertib. Proses  peradilan  ini  dihubungkannya  dengan  ketiga  proses  fungsional  utama  di dalam suatu sistem sosial yang merupakan hubungan sebab akibat yang dianalisa atas  dasar  masukan  dan  keluaran  terhadap  dan  dari  proses  peradilan.  Proses peradilan  memerlukan  suatu  analisa  sebab  akibat.  Masukan  datang  dari  proses penyesuaian ( adaption) sedangkan  keluarannya berupa solidaritas organis,  yang dibedakan dari solidaritas  mekanis berdasarkan pada teori pembagian kerja dari Emile Durkheim.
Kedua  adalah  bahwa  lembaga  peradilan  membutuhkan  dasar  mengenai  apakah kegunaan  pembagian  kerja,  tujuan  dari  sistem  tersebut  dan  keadaan  apa  yang harus  tercipta  atau  harus  dipertahankan  oleh  penerapan  kekuasaan.  Ini  berarti lembaga  peradilan  memerlukan  patokan  –  patokan  untuk  dapat  melakukan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
evaluasi  terhadap  konflik  yang  terjadi  dan  bagi  antisipasi  terhadap  efek  dari keputusan  yang  diambil  terhadap  struktur  peranan.  Masukan  datang  dari  proses politik  ( goal  pursuance) sedangkan  keluarannya  berupa  penafsiran  dari  cita  – cita  masyarakat  yang  berbentuk  produk  –  produk  legislatif.  Lembaga  peradilan juga  membutuhkan  pengakuan  dari  para  pencari  keadilan  mengenai  fungsinya sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  konflik  –  konflik.  Motivasi  pengakuan tersebut  datang  sebagai  masukan  dari  proses  sosialisasi  ( pattern  maintenance ) dan  keluarannya  berupa  keadilan  ( justice ).  Di  dalam  analisanya  mengenai hubungan  antara  peradilan  dengan  penyesuaian  ( adaption ),  Bredemeier menafsirkan adaptation sebagai  proses  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang ditujukan  dalam  bentuk  produksi  alat  –  alat  guna  mengatasi  halangan  dalam mencapai  tujuan  dari  sistem  sosial  yang  bersangkutan.  Hal  demikian  ini dikaitkan Bredemeier dengan kondisi dari masyarakat barat yang modern. 13
Kalau  hukum  boleh  dilihat  sebagai  pembadanan  nilai  –  nilai  yang  terdapat  di dalam masyarakat, maka semakin padu susunan nilai  – nilai itu semakin mudah pula hukum  mengaturnya. Kepaduan dalam  nilai –  nilai  yang terdapat di dalam masyarakat  itu  akan  memudahkan  terjadinya  kesepakatan  mengenai  norma  – norma yang berlaku di dalam masyrakat. Penggambaran mengenai kepaduan ini dapat  diambilkan  dari  keadaan  masyarakat  pedesaan  kita  sendiri  dengan kesepakatan nilai – nilainya yang sedikit banyak tinggi.
Di  dalam  pebicaraan  mengenai  hukum  adat  Van  Vollenhoven  kita  juga  dapat menjumpai  gambaran  yang  serupa.  Di  dalam  masyarakat  hukum  adat  itu  apa yang  merupakan  hukum  dapat  diucapkan  begitu  saja  melalui  kepala  –  kepala persekutuan  hidup  setempat,  atau  penafsiran  yang  lebih  luas  lagi  mengatakan, bahwa  hukum  disitu  lahir  melalui  keputusan  –  keputusan  yang  dulakukan  oleh para  warga  masyarakat  sendiri.  Bagaimanapun  juga  kompetensi  total  seperti  ini hanya dimungkinkan, apabila di dalam masyarakat itu terdapat tingkat kepaduan nilai  –  nilai  yang  tinggi.  Apabila  kita  ingin  memerinci  lebih  lanjut  mengenai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
unsur  –  unsur  yang  mendukung  kompetensi  total  tersebut,  maka  ia  dapat diuraikan sabagai berikut:
1. Terdapat  kesepakatan  yang  tinggi  mengenai  norma  –  norma  yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Terdapat  jangkauan  luas  pengalaman  yang  hampir  sama  diantara  para anggota masyarakat.
3. Terdapat hubungan yang dekat antara para anggota masyarakat.
4. Perubahan – perubahan yang berjalan secara perlahan – lahan.
Sehubungan  dengan  landasan  sosial  yang  demikian  itu,  maka  peraturan  oleh hukum dalam masyarakat akan memperlihatkan karakteristiknya sebagai berikut:
1. Kemudahan untuk menentukan pilihan.
2. Kesederhanaan  dalam  organisasi  dan  prosedur  penetapan  norma  – norma.
3. Kurangnya beban permintaan/tuntutan yang terorganisasi maupun tidak dari anggota masyarakat terhadap pembuat hukum.
4. Kemudahan  untuk  menyusun  norma  –  norma  yang  berlaku  umum  dan yang diikuti dengan efektifitas yang tinggi pula. 14
Robert B. Seidman 15 mengemukakan bahwa:
1. Setiap orang di dalam masyarakat memegang suatu peranan tertentu.
2. Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pemegang peran dan  karena  adanya  kegiatan  penerapan  sanksi,  akan  tetapi  juga  oleh karena adanya faktor – faktor sosial dan personal lainnya.
3. Proses  itu  harus  diikuti  secara  terus  menerus  agar  dapat  memberikan umpan  balik  yang  sebaik  –  baiknya  untuk  meningkatkan  efektifitas pengaturan itu.
14 Satjipto Rahardjo (1979:19–21)
15 Ronny Hanitijo Soemitro (1984:8–9)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Pada  dasarnya  hukum  diciptakan  adalah  untuk  dipatuhi  oleh  masyarakat.  Oleh karena  masyarakat  menghendaki  adanya  kehidupan  yang  tertib  dan  teratur, walaupun  kadang  –  kadang  dalam  suatu  masyarakat  terjadi  kekacauan,  namun akan kembali kepada keadaan yang tertib dan teratur.
Mengutip  pendapat  Ronny  Hani  Tijo  Soemitro,  seorang  pakar  sosiologi  hukum yang menyatakan bahwa dalam proses sosial yaitu terjadinya kaitan hukum antar individu,  atau  individu  dengan  kelompok,  atau  kelompok  dengan  kelompok dapat terjadi empat kemungkinan dalam proses sosial ialah:
1. Kooperasi  atau  kerjasama,  dimana  dalam  hubungan  antar  individu dalam  pergaulan  hidup  terjalin  kerjasama  yang  baik,  sehingga  segala sesuatu berlangsung secara harmonis, serasi dan tidak ada ketegangan – ketegangan yang berarti.
2. Kompetisi  atau  persaingan,  dimana  antara  urusan  dalam  pergaulan hidup,  antara  kekuatan  yang  satu  dengan  yang  lain  sudah  mulai  dari perasaan saling ingin  unggul  mengungguli, apabila hal  ini  berlangsung secara  sehat  yaitu  bersaing  demi  kemajuan  maka  tidak  akan  terjadi suatu ketegangan, sebaliknya jika persaingan semakin meruncing maka dapat menimbulkan akibat yang negatif.
3. Konflik  atau  pertikaian,  yaitu  dimana  dalam  masyarakat  terjadi pertentangan  antara  kekuatan  sosial  tertentu  dengan  yang  lain  sampai menumbulkan ketegangan sosial. Mungkin pertikaian ini timbul sebagai akibat persaingan yang meruncing dan tidak dapat diredakan.
4. Akomodasi  atau  terjadinya  penyelesaian  kembali,  sehingga  keadaan tegang akan menjadi reda karena penanganan oleh unsur – unsur dalam pergaulan  hidup,  sehingga  keadaan  masyarakat  akan  tertib  kembali, seperti  semula,  yakni  terjalinnya  kerjasama  antara  individu  dan  unsur kekuatan dalam masyarakat. Pada setiap masyarakat terjadi irama dalam proses  yang  senantiasa  dalam  keadaan  empat  kemungkinan  tersebut. Jadi  dapat  dikemukakan  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang  selamanya
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
berada  dalam  keadaan  tenang  dan  demikian  pula  tidak  ada  masyarakat yang selalu berada dalam keadaan tegang.
Hal  ini  dilengkapi  dengan  pendapat  Soedjono  Dirdjosisworo  bahwa  dari  proses yang  terjadi  itu  nampak  bahwa  dalam  masyarakat  yaitu  yang  senantiasa menjamin  ketertiban  untuk  sedapat  mungkin  menghindarkan  pertentangan kepentingan  antara  individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok  atau kelompok  dengan  kelompok  agar  tidak  terjadi  tindakan  saling  merugikan  maka diadakan  ketentuan  atau  aturan  yang  mewajibkan  setiap  anggotanya  bertingkah laku  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  merugikan  kepentingan  individu  lain  atau kelompok lain. Peraturan atau ketentuan itu  yang dipatuhi  oleh seluruh anggota masyarakat.  Penulis  sependapat  dengan  Ronny  Hanitjo  yang  selanjutnya mengemukakan  bahwa  masalah  kepatuhan  terhadap  hukum  oleh  anggota masyarakat  tidak  dapat  dipahami  bilamana  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan dari segi yuridis formil saja, oleh karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan  terhadap  hukum  terletak  di  berbagai  bidang,  yaitu  kemasyarakatan, filsafat,  kejiwaan,  perikelakuan,  penegakan  hukum  dan  lain  –  lain.  Oleh  karena masalah  kepatuhan  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  segi  saja  dari persoalan  yang  lebih  luas,  yaitu  kesadaran  hukum.  Sedangkan  Leopol  Pospisil dalam  bukunya Anthropology  of  law menyatakan  bahwa  masalah  kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada faktor – faktor sebagai berikut:
1. Persetujuan,  yaitu  penerimaan  secara  terbuka  yang  disebabkan  karena adanya  pengharapan  akan  memperoleh  imbalan  dan  sebagai  usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman dari suatu keputusan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh suatu peraturan yang memaksa.
2. Identifikasi,  yaitu  penerimaan  suatu  peraturan  yang  disebabkan  bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang atau tokoh dari kelompok  itu  sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergatung pada menonjolnya hubungan ini.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
3. Internalisasi, yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah  laku  karena  ia  berpendapat  bahwa  isinya  secara  intrinsik memberikan imbalan. Isi ini sesuai dengan nilai yang dianut orang tadi masing  –  masing  karena  perubahan  dari  nilai  orang  itu  dan  karena disesuaikan dengan hal yang bersifat jahat.
4. Kepentingan  para  anggota  masyarakat  terjaminn  oleh  wadah  hukum yang ada.
Faktor  yang  diuraikan  diatas  dapat  berdiri  sendiri  atau  dapat  pula  merupakan gabungan dari bermacam – macam faktor tersebut. Dengan demikian sudah pasti ada  anggota  masyarakat  yang  patuh  pada  hukum  karena  kepentingan  mereka terjamin oleh hukum dan merasa takut pada sanksinya, bila peraturan hukum tadi dilanggar.  Meskipun  demikian  perlu  ditegaskan  bahwa  hal  –  hal  tersebut  diatas adalah  terlepas  dari  masalah  apakah  seseorang  itu  setuju  atau  tidak  setuju  pada substansi  (isi)  maupun  prosedur  (cara  pelaksanaan  hukum  yang  ada).  Hal  ini menurut  Pospisil  disebabkan  oleh  karena  internalisasi  dari  suatu  peraturan tingkah  laku  tidak  perlu  berarti  bahwa  peraturan  demikian  itu  selalu  terlaksana dalam  keadaan  yang  sesungguhnya.  Ada  keadaan  dimana  individu  melanggar peraturan  karena  bertindak  menurut  perasaan  yang  timbul  pada  ketika  itu  juga, tanpa  berfikir  atau  mungkin  juga  ia  secara  sadar  berkompromi  dengan  suatu larangan  moral  demi  suatu  imbalan  yang  cukup  besar  yag  diperoleh  secara langsung.
Masalah  kepatuhan  terhadap  hukum  merupakan  suatu  aspek  saja  dari  suatu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Ada asumsi bahwa kepatuhan hukum  senantiasa  tergantung  pada  kesadaran  hukum.  Bagaimana  seseorang dapat  mematuhi  hukum,  kalau  ia  tidak  memahami  hukum  tersebut.  Lagipula kesanggupan  untuk  memahami  hukum  secara  logis  diikuti  kemampuan  untuk menilainya.  Sementara  pihak  menganggap  bahwa  kepatuhan  hukum  terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi yang negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai yang dianutnya dan sebagainya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Perlu  diperhatikan  pula  pendapat  Selo  Soemardjan  yang  menyatakan  kesadaran hukum disamping menyangkut faktor kepatuhan terhadap hukum, berkaitan pula dengan faktor – faktor sabagai berikut:
1. Usaha  menanamkan  di  dalam  masyarakat  yaitu  penggunaan  tenaga manusia, alat – alat fisik organisasi metode, dan teknologi agar anggota masyarakat  mengetahui,  memahami,  menghargai,  mengakui  dan mematuhi hukum.
2. Reaksi  masyarakat  yang  didasarkan  pada  sistem  nilai  yang  berlaku.
Masyarakat  mungkin  menentang  atau  mematuhi  hukum,  karena compliance  indentification,  internalization, atau  karena  kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka  waktu  penanaman  hukum  yaitu  panjang  atau  pendeknya  dalam waktu  mana  usaha  menanam  hukum  itu  dilakukan  dan  diharapkan memberikan hasil.
Pada  umumnya  orang  berpendapat,  bahwa  kesadaran  hukum  yang  tinggi mengakibatkan  para  warga  masyarakat  mematuhi  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan  terhadap  hukum  juga  tidak  tinggi.  Dengan  demikian,  pendapat tersebut  berkaitan  dengan  berfungsinya  hukum  dalam  masyarakat  atau effektivitas  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  di  dalam  pelaksanaannya.  Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Misalnya, apabila di kota-kota di Indonesia dimana ada jembatan penyebrangan penggunaanya sangat minim, maka dapatlah dikatakan, bahwa kesadaran hukum dari warga kota-kota tersebut  di  bidang-bidang  tertentu  adalah  rendah,  atau  ketentuan  hukum  yang mewajibkan  para  penyebrang  jalan  mempergunakan  jembatan.  Tidak  begitu berfungsi.
Masalahnya sekarang adalah,  apakah  soal kesadaran hukum adalah sesederhana sebagaimana  dikemukakan  di  atas?  Kiranya  tidaklah  demikian,  oleh  karena
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
effektivitas  atau  berfungsinya  hukum  sangat  tergantung  pada  effectivitas menanamkan  hukum  tadi,  reaksi  masyarakat  dan  jangka  waktu  menanamkan ketentuan  hukum  tadi.  Misalnya  apabila  ada  peraturan  lalu  lintas  yang  barum maka  pertama-tama  yang  perlu  adalah,  umpanya,  pengumumannya  melalui macam-macam alat mass-media. Kemudian, perlu diambil jangka waktu tertentu dimana ditelaah reaksi masyarakat. Apabila jangka waktu tersebut telah lampau, maka barulah diambil tindakan  yang tegas terhadap para pelanggarnya.  Apabila cara tersebut yang ditempuh, maka warga masyarakat akan lebih manaruh respek terhadap hukum (termasuk penegak dan pelaksanaannya).
Dengan  demikian,  maka  masalah  kesadaran  hukum  rakyat  banyak,  sebenarnya menyangkut  faktor-faktor  apakah  suatu  ketentuan  hukum  tertentu  diketahui, diakui,dihargai  dan  ditaati.  Apabila  para  warga  masyarakat,  hanya  mengetahui adanya  suatu  ketentuan  hukum,  maka  taraf  kesadaran  hukumnya  lebih  rendah daripada  apabila  mereka  mengakuinya  dan  seterusnya.  Hal  ini  yang  lazimnya dalam  kalangan  sosiologis  hukum  dinamakan  “legal  consciousness”  atau “knowledge and opinion about law”. 16
Dari  rangkaian  faktor    yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  dipahami  bahwa masalah  kepatuhan  terhadap  hukum  banyak  menyangkut  fungsi  para  anggota masyarakat  sebagai  subyek  atau  pemegang  peranan.  Hukum  menentukan peranan  apa  yang  diharapkan  untuk  dilakukan  oleh  para  subyek  hukum  dan hukum  dipatuhi  apabila  peranan  yang  dijalankan  oleh  para  subyek  hukum  itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam peraturan hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## III. PENUTUP
Setelah  melihat  uraian  diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan satu aspek saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Timbulnya kepatuhan hukum erat kaitannya dengan fungsi anggota masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan.
Perlunya ditumbuhkan adanya kesadaran terhadap kepatuhan hukum secara dini di  dalam  msyarakat  dengan  cara  persuasif  sehingga  timbul  persepsi  bahwa hukum  harus  dipatuhi  bukan  karena  adanya  sanksi  yang  negatif  tetapi  demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 1990, Mengembara Di Belantara Hukum , UNHAS Press, Ujung pandang Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Masalah – masalah Sosiologi Hukum , Sinar Baru, Bandung Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat , Alumni, Bandung Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan , Alumni, Bandung Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat . CV. Rajawali, Jakarta Soerjono Soekanto, 1988, Pokok – pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pess, Jakarta Soerjono Soekanto, 1982, Soisologi Hukum dalam Masyarakat , Rajawali Press, Jakarta Vilhelm Aubert, 1975, Sociology of Law , Penguin Books Ltd, Baltimore, Md 21207, USA