## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Study Kasus di Pasar Sentral Pekkabata)
Asnia Jaya 1 , Muhammad Syaeba 2 , Yusuf Daud 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: asniajaya681@gamil.com
2 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar
Email: syaeban@gmail.com
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: yusufdaud106@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aims to determine how the implementation of local government policies  regarding  parking  fees  on  the  side  of  public  roads  in  Pekkabata Central  Market,  Polewali  Mandar  Regency.  This  research  used  a qualitative  descriptive  method,  with  data  collection  techniques  through interviews and documentation. The results showed that the implementation of  the  local  government  policy  regarding  parking  fees  at  the  Pekkabata Central  Market  was  not  good  because  the  supervision  carried  out  by  the Transportation  Agency,  especially  from  UPTD  Parking,  was  still lacking, especially related to illegal collection practices carried out by illegal parking  attendants.  To  emphasize  the  security  of  illegal  parking attendants,  it  is  necessary  to  have  socialization  by  the  local  government related to Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Retribution for Parking Services on Public Roads and Special Parking Areas.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  di  Pasar  Sentral  Pekkabata  Kabupaten  Polewali  Mandar. Penelitian menggunakan metode dekskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijkan  pemerintah daerah  tentang  retribusi  parkir  di  Pasar  Sentral  Pekkabata  kurang baik  karena  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas Perhubungan  terutama  dari  UPTD  Parkir  masih  kurang,  terutama
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
terkait  peraktik  pemungutan  liar  yang  dilakukaan  para  juru  parkir ilegal.  Untuk  mempertegas  dalam  pengamanan  para  juru  parkir illegal,  diperlukan  soaialisasi  oleh  pemerintah  daerah  terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
Kata  Kunci : Implemetasi  Kebijakan,  Reribusi  Pelayanan  Parkir, Jalan Umum.

## PENDAHULUAN
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat Khusus  Parkir  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah  salah  satu  aspek  yang membentuk  artikulasi  kepentingan  pemerintah  yang  lengkap  dalam  bentuk peraturan  daerah.  Biasanya  kebijakan  seperti  ini  bersifat  umum,  masih memerlukan  regulasi  yang  lebih  kongkrit  dan  operasional  untuk menterjemahkan  hal  apapun  yang  menyangkut  program  dan  tujuan  dari kebijakan  tersebut  sehingga  dapat  di  laksanakan  secara  nyata  sesuai  dengan goal dari kebijakan yang dimaksud.
Retribusi  merupakan  iuran  masyarakat  yang  ditarik  oleh  pemerintah secara  sah  terhadap  fasiltas  pelayanan  yang  pemerintah  berikan  kepada masyarakat.  Menurut  Febriyanti  (2000:152),  pungutan  retribusi  daerah merupakan  bentuk  pemberian  ijin  tertentu  atau  pembayaran  jasa  yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah  secara  khusus  untuk  urusan  pribadi  atau kelompok.
Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 Tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  dibagi  menjadi  3  golongan yaitu:  (1)  Retribusi  Jasa  Umum;  (2)  Retribusi  Jasa  Usaha;  (3)  Retribusi Peizinan.
Ketidak-disiplinan  pengendara  bermotor  dalam  mematuhi  rambu-rabu lalu  lintas  berakibat  kemacetan  dan  keadaan  semrawut.  Peran  pemerintah dalam  menghadapi  kondisi  tersebut  menjadi  suatu  tuntutan  kewajiban  untuk memberi jalan keluar terbaik bagi masyarakat. Apalagi sistem pungutan parkir selama  ini  dinilai  banyak  terjadi  kejanggalan  mulai  dari  kebocoran  keuangan hasil  pungutan  parkir,  pelayan  petugas  juru  parkir  buruk,  hingga  pada persoalan  fasilitas  tempat  parkir  yang  tidak  wajar.  Kondisi  inilah  yang membuat  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  membuat  kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat  Khusus  Parkir.  Tujuan  kebijakan  tersebut adalah  menata  pengelolaan  parkir  supaya  tidak  mengganggu  lalu  lintas,
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 113 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
kenyamanan  dan  keamanan  pengguna  kendaraan  bermotor  di  tempat  parkir, dan menambah pendapatan asli daerah.
Sosialisasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah tentang titik-titik lokasi mana saja yang menjadi lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Sentral Pekkabata dipandang masih kurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya pelaku juru parkir ilegal untuk melakukan  praktik  pemungutan  liar  terhadap  subjek  retribusi  parkir. Atas dasar  itulah  penting  untuk  memahami  implementasi  kebijakan  pemerintah daerah  tentang  retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  (pasar  sentral pekkabata) kabupaten polewali mandar.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Metode  ini  berusaha  memberikan  gambaran  tentang  permasalahn yang  ada  keterkaitannya  dengan  retribusi  pelayan  parkir  di  tepi  jalan  umum dan tempat khusus parkir.
Lokasi  yang  dipilih  adalah  Pasar  Sentral  Pekkabata,  Kecamatan Polewali,  Kabupaten  Polewali  Mandar  Provinsi  Sulawesi  Barat,  dengan memeprtimbangkan  masalah  dalam  kegiatannya  yaitu  masih  ditemukannya petugas  parkir  yang  tidak  menggunakan  atribut  seperti  peralatan  kantor, atribut juru parkir, identitas diri dan karcis parkir. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum  tidak  bertanggungjawab  dalam  pemungutan  parkir  atau  biasa disebut dengan parkir liar.
Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  dari  peneliti,  yang  berasal dari  sumber-sumber  yang  tidak  tertulis,  seperti  informasi  dan  data  lapangan yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  penelitian  yang  di  daopat  melalui wawancara  langsung  dengan  narasumber  atau  informan.  Data  sekunder merupakan  data  yang  berkaitan  dengan  dokumen,  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  sifatnya  tertulis  dan  berdasarkan  dengan  permasalahan didalam penelitian.

## Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini yaitu;  wawancara  mandalam  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  secara bebas  terpimpin  yaitu  dengan  cara  menyiapkan  beberapa  pertanyaan  sebagai pedoman,  akan  tetapi  pertanyaan  yang  diberikan  harus  bervariasi  yang disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada.  Teknik  dokumentasi mengumpulkan  data  dari  dokumen-dokumen  yang  sebelumnya  sudah  ada, sehungga memudahkan penulis untuk memperoleh catatan yang berhubungan
114 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dengan  penelitian.  Sehingga  dalam  meniliti  hasil  observasi  atau  wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan.

## HASIL PENELITIAN

## Imlementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

## Pelaksanaan/Disposisi
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Pasar  Sentral  Pekkabata,  penetapan  target  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena  target  penerimaan  merupakan  tolak ukur  realisasi  penerimaan  tahunan.  Target  harus  mampu  dicapai  dalam realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  di  Pasar  Sentral  Pekkabata.  Tahapan- tahapan  atau  proses  penentuan  target  penerimaan  yang  ingin  dicapai  dalam satu tahun anggaran yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa:
“Pelaksanan penetapan target itu berdasarkan penetapan target dari Dinas Pendapatan  Daerah.  Jadi  kita  hanya  menerima  targert  yang  dibebankan kepada  kita  dari  dinas  pendapatan  dan  biasanya  itu  diberikan  sebelum tahun angaran berjalan. Dan prosedur yang digunakan yaitu kita memakai anggota  parkir  atau  petugas  parkir  berdasarkan  jumlah  titik  yang  ada  di Pasar Sentral. Jadi kita tidak serta merta di situ untuk menetapkan sautu titik parkir, karena sejak dulu sudah seperti itu, semua titik parkir. Dan di Pasar  sentral  tersedia  9  petugas  parker,  yang  mendapat  sarana  dan prasarana  (fasilitas)  khusus  dari  Dinas  Perhubungan  untuk  digunakan  di lapangan seperti rompi, sumpritan, dan karcis ( Wawancara , 3 Juni 202).
Terkait dengan efektifitas pelaksanaan Bapak H. Muhtar mengatakan:
“Tetapi  jika  dikaitkan  apakah  sudah  efektif,  ya  efektif  sih  tetapi  untuk target  saya  kira  masih  jauh  dari  harapan  yang  di  targetkan  oleh  Dinas Pendapatan” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Kemudian  dilanjutkan  oleh  Andika  (Koordinator  Petugas  Parkir  Pasar Sentral Pekkabata) melalui wawancara langsung mengatakan bahwa:
“Kami  diberi  target  perminggunya  dari  Kepala  UPTD  Parkir  jadi  setiap minggunya  kami  menyetor  ke  kantor  sebesar  Rp.1.200.000  perminggunya, namun  pada  praktiknya  dilapangan  terkadang  sering  kita  temui  ada  saja tindakan  pemungutan  liar  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir abal-abalan  hal  tersebut  memicu  berkurangnya  jumlah  target  yang diberikan sudah pasti tidak akan tercapai. Dan semenjak 4 bulan terakhir ini mulai  menurun  semenjak  berlangsunnya  wabah  covid  19”  ( Wawancara ,  24 April 2020).
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 115 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Dari  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penetapan  target dalam  setiap  minggunya  terkadang  tidak  terpenuhi  karena  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  di  antaranya  yaitu  adanya  praktek  pungli  yang  dilakukan oleh pihak juru parkir secara illegal dan juga oleh premanisme yang dilakukan oleh  juru  parkir  illegal.  Sehingga  target  masih  jauh  dari  harapan  meskipun sudah  terlaksana  secara  efektif.  Ditambah  dengan  mewabahnya  penyakit covid-19  ini  menjadi  penghambat  tersebut.  Sehingga  yang  semestinya  dalam seminggu  dapat  mengumpulkan  biaya  parkir  sebanyak  Rp.1.200.000,  akan tetapi  karena  hal  tersebut  mengakibatkan  target  tidak  terpenuhi.  Dan  juru parkir yang resmi dapat diketahui dari seragam resmi yang mereka gunakan di lapangan,  kemudian  dengan  melihat  karcis  retribusi  parkir  dari  Dinas Perhubungan  sebanyak  1  blok  yang  berisi  200  lembar  karcis  yang  berisi keterangan  kontrak  kerja  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Perhubungan  setiap bulan.
Pelaksana  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  dapat  menjalangkan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan, ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak efektif.  Edward  George  III  berpendapat  bahwa:  jika  implementasi  kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa  yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kemauan  untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Pasar  Sentral  Pekkabata  Kecamatan  Polewali,  diperlukan  adanya  perumusan perencanaan  dari  pihak  pengelolah  sebab  perencanaan  memegang  peranan penting  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  suatu organisasi.
Penentuan  besarnya  tarif  retribusi  tempat  parkir  di  dasarkan  pada prinsip  dan  sasaran  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  layak.  Dalam  hal tersebut  prinsip  dan  sasaran  yang  diambil  dalam  penetapan  tarif  retribusi pelayanan    parkir  di  tepi  jalan  umum  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi, terdiri atas dua bentuk yaitu tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu:
Tabel 4.5 Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum No Jenis Kendaran Biaya Retribusi 1 Sepeda Motor Rp. 2000
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
2 Mobil Penumpang dan Sejenisnya Rp. 3000 3 Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil Rp. 4000 4 Bus Kecil dan Bus Sedang Rp. 5000 5 Bus Besar Rp. 6000 6 Truk Tangki Air Bersih Rp. 6000 7 Truk Bak Terbuka dan Mobil Box Rp. 6000 8 Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng Rp. 7000 9 Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Alat Berat, dan Kendaraan Khusus Lainnya Rp. 7500

## Sumber:  Diolah dari data Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  besarnya  pemungutan  biaya retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dari  jenis  kendaraan  sangatlah bervariatif,  mulai  dari  Rp.  2000  hingga  Rp.  7500,  mengikut  pada  ukuran kendaraan  yang  digunakan.  Karena  semakin  besar  ukuran  kendaraan  yang menggunakan  layanan  jasa  parkir  maka  semakin  besar  pula  biaya  yang dipungut oleh pihak juru parkir, sebagaimana telah ditentukan di atas.

## Pengawasan
Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  yaitu  pengawasan  langsung  oleh pihak  UPTD.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  H.  Muhtar,  S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) melalui wawancara langsung pada Rabu, mengatakan bahwa:
”Sistem  pengawasannya  setiap  minggu,  kami  langsung  melakukan pengwasan dan kunjungan ke pasar untuk mengecek apakah parkir berjalan atau tidak. Apa ada gangguang atau tidak, seperti itu” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Selain itu beliau menambahkan bahwa:
“Kalau  masalah  pengawasan  yang  kami  langsung  lakukan  terutama terhadap  praktik  pemungutan  liar  oleh  juru  parkir  liar,  biasanya  tindak lanjut yang dilakukan saya kira karena kita juga manusia, ya biasanya kami melakukan  teguran  atau  apa  tapi  belum  mendengar  juga  karena  memang orang  yang  melakukan  praktik  parkir  liar  itu  orang  yang  tidak  normal. Seperti  di  depan  kantor  BRI,  tetapi  kami  selalu  sarankan.  Tetapi  caranya itu  kami  selalu  menempatkan  tukang  parkir  di  situ  untuk  menjaga  bahwa dia tidak masuk, tetapi dia masuk itu ketika juru parkirnya kosong, begitu pula anak-anak yang biasa melakukan parkir liar, padahal kita tahu anak- anak  kan  tidak  boleh  karena  kita  melanggar  hak  anak  itu.  Kami  sudah beberapa kali tegur di sana tapi tidak ada kepedulian juga dan tidak boleh
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 117 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
kalau ini. Tetapi alhamdulillah selama ini saya sudah tertibkan, jadi sudah tidak ada. Hanya memang dulu tidak ada petugas parkir yang ditempatkan, jadi dia masuk. Maka dari itu dalam pelaksanaan Perda ini Satpol PP sangat bereperan  penting  dalam  hal  keamanan  di  Pasar  Sentral  Pekkabata” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Kemudian dibenarkan oleh Andika (Koordinator petugas parkir di Pasar Sentral Pekkabata) bahwa:
“Itulah ini kita sebagai koordinator mohon bantuannya dan kepeduliannya dari pemerintah untuk turun membantu bagaimana cara agar parkir liar ini bisa  dihilangkan.  Karena  saya  sebagai  koordinator  sudah  beberapa  kali menegur tapi kan dia itu kalau ditegur hilang sesaat dan ketika kami pindah dia langsung masuk. Dan terkait anak-anak yang biasa parkir liar itu sudah sering saya tegur tetapi kadang biasa kita baku lawan sama orang tuanya. Dan itu perlu diperhatikan oleh pemerintah biar kita di sini sebagai parkir resmi  tidak  terganggu  juga.  Kalau  kita  bisa  tempati  itu  lahan  kan  ada pemasukan  dari  pemerintah.  Dan  kita  juga  yang  menerima  imbas  dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh juru parkir liar itu. Kami yang mendapat imbasnya, padahal bukan kesalahan kami” ( Wawancara , 24 April 2020).
Namun  Bapak  Husni  Abbas.S.IP  (Pengelola  Data  Keamanan  dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja) mengatakan bahwa:
“Mengenai  parkiran  itukan  bukan  rana  kami,  itu  masuk  diperhubungan kalau masalah parkirnya. Kami bukan pengawasan parker. Adapun tentang pengawasan ketertiban umum, ketertibannya ya memang Satpol PP. Akan tetapi  jika  ada  laporan  ke  kami  terkait  kemanan  perihal  biasa  terjadinya pertikaian  terkait  masalah  parkiran,  mungkin  kami  akan  tindak  lanjuti. Tapi  alhamdulillah  sampai  saat  ini  belum  ada  sengketa  terkait  masalah parkiran.  Itu  pun  kalau  misalnya  ada  mungkin  itu  ada  koordinasi  kami dengan  pihak  Dinas  Perhubungan.  Daerah  pasar  sana  kalau  masslah parkiran itu bukan wewenang kami. Itupun kalau memang ada permintaan kami  akan  siap  membatu  mereka  untuk  melakukan  penertiban  parkir” ( Wawancara , 12 Juni 2020).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlu  adanya pengawasan  yang  lebih  efektif  lagi  dari  pihak  pemerintah,  bukan  hanya  dari pihat  Dinas  Perhubungan  tetapi  peranan  Pemerintah  juga  sangat  penting untuk  menangani  praktek  ilegal  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir  liar.  Karena melihat  tidak  adanya  tindakan  yang  menjera  para  pelaku  juru  parkir  liar tersebut.  Terlebih  orang-orang  yang  melakukan  praktek  liar  juga  tidak memiliki akal sehat. Dan juga anak-anak yang berusia di bawah umur. Maka perlu  penindakan  dan  juga  penegasan  yang  lebih  ketat  dan  juga  lebih  efisien. Dalam  pengawasan  juga  diperlukan  pengawasan  ketat  dari  pihak  UPTD
118 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Perparkiran Dinas Perhubungan terutama dalam hal jumlah peneyetoran dari Koordinator Parkir di Pasar Sentral Pekkata.

## Tabel 4.2
Target Realisasi Parkiran di Jalan Umum Pasar Sentral Pekkabata Tahun Target Realisasi Keterangan 2018 Rp. 320.000.000 Rp. 30.000.000 Tidak Tercapai 2019 Rp. 1 Miliar Rp. 36.000.000 Tidak Tercapai Sumber Data: Kepala UPTD Perparkiran Kabupaten Polewali Mandar Tabel 4.2 Penerimaan Perhari/Minggu/Bulan Kendaraan Penyetoran Keterangan 50 Rp. 100.000 Perhari 375 Rp. 750.000 Perminggu 1500 Rp. 3.000.00 Perbulan Sumber Data: Kepala UPTD Perparkiran Kabupaten Polewali Mandar
Dari  simulasi  perhitungan  keterangan  di  atas  penulis  mendapatkan melalui  wawancara  langsung  dengan  Bapak  H.  Muhtar  S.Pd.,M.Pd  (Kepala UPTD  Perparkiran  Dinas  Perhubungan).  Data  di  atas  merupakan  data sebelum  mewabahnya  virus  corona  dan  setalah  mewabahnya  corona pengahasilan dari petugas juru parkir menjadi 50% artinya setengah dari Rp. 3.000.000.  Sementara  menurut  Bapak  Andika  (Koordinator  petugas  parkir  di Pasar Sentral Pekkabata) bahwa:
“Pendapatan  sehari  yang  kami  dapat  itu  kadang  Rp.  50.000,  kadang Rp.60.000 tapi semenjak  adanya corona kami mendapat kadang Rp. 40.00 kadang  Rp.  30.000.  itupun  kami  dapat  hanya  setengah  hari  tergangtung dari shift atau operasional kerja yang kami lakukan” ( Wawancara , 24 April 2020).
Kemudian dibenarkan oleh Bapak H. Muhtar S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) melalui wawancara mengatakan bahwa:
“Memang  betul  semenjak  mewabahnya  virus  ini  pendapatan  dari  petugas juru parkir di Pasar Sentral Pekkabata menurun. Jadi yang kami setorkan kepada  pemerintah  daerah  yang  dulunga  sebesar  Rp.  3.000.000  perbulan menjadi Rp. 1.500.000 perbulan” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  dengan pengelolaan  keuangan  dilapangan  perlu  adanya  pengawasan  yang  ketat  dari UPTD Perparkiran karena melihat kondisi yang ada saat ini sangat tidak etis jika  pelaporan  untuk  kendaraan  perhari  itu  sebanyak  30  kendaraan  yang memarkir,  meskipun  saat  ini  dengan  mewabahnya  corona  bukan  berarti
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 119 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
masyarakat  tidak  kepasar,  sebab  pasar  tidak  ditutup  dan  sudah  menjadi kebutuhan pokok kita untuk berbelanja kebutuhan makan dipasar dan melihat jumlah titik parkir dan juru parkir yang tersedia di Pasar Sentral sangat tidak memungkinkan jika kendaraan yang terparkir berjumlah 30 atau 25 kendaraan yang keluar masuk. oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak-pihak  yang  terkait  agar  tida  terjadinya  penyelewengan  dana  atau pembukuan pelaporan retribusi parkir kedepan.
Pengawasan  yaitu  proses  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  tim pemarkiran  atau  dalam hal  ini  yaitu  koordinator  juru  parkir  di  Pasar  Sentral Pekkabata  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Pengawasan  yang  dimaksud  dalam hal  ini  merupakan  suatu  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  yang  sangat penting.
Tidak dapat dihindari bahwa pengawasan memegang peran yang sangat penting sebagai upaya dalam meminimalisir berbagai ketimpangan yang terjadi di  dalam  pemungutan  retribusi.  Pengawasan  merupakan  sebuah  proses pemantauan  yang  dilakukan  sebagai  langkah  untuk  mengetahui  bagaimana kegiatan pelaksanaan di  lapangan dapat berjalan  sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,  serta  pengawasan  yang  baik  dalam  menunjang  keberhasilan pemungutan  retribusi  parkir.  Dengan  pengawasan  yang  baik  maka kecenderungan  akan  timbulnya  kendala  yang  kurang  mendukung  dalam keberhasilan pemungutan retribusi dapat dihindari.
Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

## Pasar Sentral Pekkabata

## Komunikasi
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan “Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum” hal ini menjadi faktor  penghambat  utama,  karena  para  petugas  parkir  telah  mampu menjelaskan tentang tujuan dari pemungutan retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata ini walaupun dengan pengetahuan yang terbatas disebabkan karena tidak adanya pelatihan dan juga sosialisasi yang kurang efektif dikalangan para pengendara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak H. Muhtar, S.Pd.,M.Pd (Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan) Kabupaten Polewali Mandar Bahwa:
“Mengenai  pelatihan  untuk  para  juru  parkir  memang  belum  pernah diadakan  dan  seharusnya  memang  diadakan  pelatihan  terlebih  dahulu.  Ya mungkin ini bisa menjadi acuan kedepannya kalau perlu diadakan pelatihan bagi para petugas parker ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:
120 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Saya kira kalau sosialisasi belum pernah. Hanya kita sosialisasi melalui saja anggota parkir bahwa begini penyampaian. Itu pun tidak efektif. Dan saya kira  biar  mau  sosialisasi  bagaimana  kalau  bukan  dari  pihak  pemerintah langsung atau dari pihak kepolisisan saya kira tidak mampan. Kan banyak yang  bohong  apa  ini  tidak  ada  penindakan.  Maka  tetap  seperti  itulah  yah berjalannya  waktu  yang  penting  masing-masing  tidak  saling  mengganggu” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Dalam  hasil  pemaparan  di  atas,    dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi adalah  faktor  pengahmbat  utama  yang  manjadi  dasar  dalam  pelaksanaan retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Pasar  Sentral  Pekkabata.  Hal  tersebut yang  menjadi  kendala  karena  kurangnya  sosialisai  yang  dilakukan  oleh pemerintah kepada masayarakat atau para pengguna kendara dalam memarkir kendaraan.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  yang  terkait  dalam  kebijakan  ini seharusnya  melakukan  sosialisasi  yang  ketat  terkait  pelaksanaan  kebijakan tentang  retribusi  parkir  kepada  seluruh  masyarakat  Polewali  Mandar.  Serta perlu  diakadakannya  pelatihan  khusus  bagi  para  petugas  parkir  sebelum diterjungkan langsung ke lapangan atau lokasi parkir.
Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksankan  apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, penjelasan  informasi  dan  konsistensi  informasi  yang  disampaikan.  Informasi dalam  implementasi  kebijakan  mempunyai  dua  bentuk,  yaitu  informasi  yang berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan.  Implementor  harus mengetahui apa yang mesti mereka lakukan pada saat mereka diberi perintah untuk  melakukan  tindakan.  Kedua  informasi  mengenai  data  kepatuhan  dari para  pelaksana  terhadap  peraturan  dan  regulasi  pemerintah  yamg  telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  patuh  terhadap  hukum.  Keberhasilan implementasi  kebijakan  masyarakat  agar  implementor  mengertahui  apa  yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus lebih transparan kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi implementasi.

## Sumber Daya
Terkait dengan sumber daya yang tersedia, dimana sumber daya manusia tidak tercukupi seperti jumlah petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum    Pasar  Sentral  Pekkabata  yang  tidak  cukup  sehingga.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  H.  Muhtar,  S.Pd.,M.Pd  (Kepala  UPTD  Perparkiran Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa:
“Saya  rasa  jumlah  petugas  parkir  yang  ditugaskan  di  Pasar  Sentral Pekkabata  belum  cukup  artinya  masih  perlu  penambahan,  makanya  kami biasa mengambil orang luar untuk menjadi petugas parkir, tapi kami tidak serta  merta. Karena  memang  kami  sangat  kekurangan  petugas  juru  parkir
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 121 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
untuk  ditempatkan  disemua  Pasar  yang  ada  di  Polewali  Mandar” ( Wawancara , 3 Juni 2020).
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memang  menjadi  faktor  penghambat  karena  kurangnya  petugas  parkir  yang ditempatkan di semua titik parkir di Pasar Sentral Pekkabata menjadi pemicu perekrutan  para  petugas  parkir  yang  bukan  dari  Dinas  Perhubungan,  oleh karena diperlukan adanya penambahan para petugas parkir lebih banyak lagi.
Sumber  Daya,  meliputi  empat  komponen  yaitu  juru  parkir  dari  dinas perhubungan,  peralatan/fasilitas  yang  dibutuhkan  dan  kewenganan  yang cukup. Dengan informasi yang jelas maka pengambilan keputusan akan baik, guna  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab.  Isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan  sumber  daya  dalam  pelaksanaannya  maka  implementasi  tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut  berupa  sumber  daya  manusia, seperti  kompetensi  implementor,  sumber  daya  peralatan  dan  sumber  daya kewenangan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir  yang  terjadi  di  Pasar  Sentral Pekkabata  kurang  baik  dan  secara  keseluruhan  belum  optimal,  karena pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  terutama  dari UPTD Parkir masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya praktek pemungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir  liar  yang  sangat  berimbas terhapat  pencapaian  target  pemungutan  biaya  retribusi  parkir  terhadap pendapatan  asli  derah.  Aspek  komunikasi  dan  sumber  daya  manusia  menjadi faktor  penghambat,  karena  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pemungutan  retribusi  parkir,  banyak  di  antara  mereka  yang  tidak  mengikuti peraturan pemerintah. Oleh karena perlu dipertegas lagi dalam peninjauannya untuk  mempermudah  petugas  parkir  dalam  melaksanakan  tugasnya dilapangan.  Kurangnya  petugas  parkir  yang  ditempatkan  malah  memicu munculnya  konflik  di  lapangan  karena  ketidakjelasan  juru  parkir  yang ditugaskan.

## SARAN
Kepada  pihak  aparat  keamanan  baik  itu  TNI,  Polri,  Satpol  PP  agar kiranya lebih tegas dalam mengamankan para pelaku pemungutan liar retribusi parkir  terutama  kepada  para  juru  parkir  liar,  sehingga  kedepannya  prakter- praktek  pemungutan  liar  tidak  terjadi  lagi.  Kepada  para  kolektor  dan  juru parkir agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
122 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Kepada  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  kiranya  melakukan sosialisasi  terkait  Peraturan  Daerah  nomor  2  tahun  2018  terutama  tarif  dan wajib  bayar  bagi  para  pengguna  parkir  di  jalan  terutama  di  Pasar  Sentral Pekkabata.  Dan  juga  untuk  memeperbaiki  administrasi  data-data  seputar Pasar  Sentral  Pekkataba,  sebab  dalam  penelitian  penulis  sulit  menemukan data-data  jadi  perlu  adanya  proses  revitalisasi  administrasi  Pasar  Sentral Pekkabata  agar  kelak  peneliti-peneliti  yang  lain  tidak  mengalami  kesulitan yang sama dengan penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.  (2010). Prosedur  Penelitian  SUatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bardach, E. (1997). The Implentation Game: What Happens After A Bill Becomes A Law. California: MT Press
Bernard, A. 2010. Asthma and swimming: weighing the benefits and the risks.
Journal de pediatria.
Bowman, Ann O'M. (2003). Policy Implementation In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Jack Rabin, Boca Raton (pp. 209-212). Taylor & Francis Group
Barret,  S.M  and  Fudge,  C.  (eds),.  (1981). Policy  and  Action:  Essays  On  The Implementation of Public Policy. London: Methuen.
C,  Edward  III.  George.  (1980). Implementation  Public  Policy. Washinton: Congressional Quarterly Inc.
Dye,  Thomas  R.  (1992). Understanding  Publik  Policy. USA:  Prentice- Hall,INC.,Englewood Cliffs,Nj.
Ealau dan Pewitt. (1973). Kebijakan Publik. Jakarta: Handal Niaga Pustaka.
Febriyanti,  Y.  (2000). Analisis  Kualitas  Pelayanan  Retribusi  Parkir Berlangganan , 152.
Goggin,  Molcolm  L.,  Ann  O'M.  Bowman  James  P  Lester  and  Lawrence  J. O'Toole, Jr. (1990). Implementatioan Theory and Prantice: Toward A Third Generation. Illinois: Scot, Foresman.
Kraft,  M.E.,  and  Furlong,  S.R.  (2004). Publicy  Policy:  Politics,  Analsys,  and Alternatives. Washintong: CQ Press.
Kaho,  Josef  Riwu.  (2005). Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik Indonesia. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
Saidi, M.djafar.2010. Pembaruan hukum pajak.Jakarta: Rajawali Pers
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 123 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Sabatier, P, A. and Mazmania, D, A. (1980). The Implementation of Public Policy: An Advocacy Coalition Model of Policy Change and the Role of Policy Orirntated Learning Therem. Policy Sciencess.
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Warpani,  S.,  1988,  Rekayasa  lalu  lintas,  Bhantara  Karya  Aksara, Jakarta
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2009  Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi daerah
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan