## PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Ruslan Abd. Gani
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi Broni, 36121, Jambi Email: ruslan.gani@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 1 Agustus 2015. Revisi pertama tanggal 3 September 2015, revisi kedua 28 September 2015 dan revisi ketiga 22 Oktober 2015
Abstract: Focus of this research is about punishment of pornography in the positive law and Islamic law. This research uses regulation approach to analyse the law that is relevant to pornography. Besides, this research uses also conceptual approach beginning from ideas and doctrines in the science of law. I found that the ideas think- ing out the definition of law, the concept and the foundation of law which is suitable to the issue of pornogra- phy. The research shows that pornography in Islamic Law is about erotic from a woman or man. Meanwhile in in positive law, it is categorized as the prohibited action and it can get punishment. In the law 44/2008, the punishment is categorized at act to produce, make, multiply, spread, offer, and seel or buy, rent or provide pornography. In Islamic view, the act is prohibited (haram)
Keywords: Pornography, positive law, Islamic law
Abstrak: Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perun- dang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendeka- tan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbua- tan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawar- kan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi/hukum kegiatan tersebut adalah haram.
Kata Kunci: Pornografi, hukum positif, hukum Islam.

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 229-240)

## Pendahuluan
Globalisasi dan perkembangan ilmu penge- tahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberi- kan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornogra fi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkempang lu- asnya pornogra fi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatknya tindak pidana asusila dan pencabulan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Re- publik Indonesia telah mengisyaratkan mela- lui Ketetapan MPRI Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa menge- nai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemun- duran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusí, dan media pornogra fi , sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh un- tuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.
Bila dilihat pengaturan pornogra fi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (KUHP), belum memenuhi kebu- tuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornogra fi .
Pengaturan pornogra fi berdasarkan Ketu- hanan Yang Maha Esa, penghormatan terh- adap harkat dan martabat kemanusiaan, ke- binekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Di- harapkan dapat:
1.  menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
2.  memberikan ketentuan yang sejelas-jelas- nya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis-jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3.  dapat melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan genera- si muda dari pengaruh buruk dan korban pornogra fi . 1
Untuk memberikan perlindungan ter- hadap korban pornogra fi , undang-undang mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidi- kan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fi sik dan mental, bagi setiap anak yang men- jadi korban atau pelaku pornogra fi .
Berdasarkan pemikiran tersebut, Un- dang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Por- nogra fi perlu mengatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjun- jung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahas Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
Selanjutnya ditinjau dari hukum Islam, dimana Islam melarang dengan tegas perbua- tan pornogra fi tersebut, menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan Amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan, dan wajib memelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemi- lik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat, demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia, dan diakhirat kelak. 2
1 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusi- laan dan Masalah Prevensinya , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 36.
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kes- opanan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
Tubuh sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap manusia, antara lain dia- tur dalam surat an-Nuur ayat 30 dan 31 yang artinya:
Katakanlah lepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandan- gannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesung- guhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mer- eka perbuat. Katakanlah lepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandan- gannya dan memelihara kemaluannya dan jan- ganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali lepada suazi mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mer- eka atau putra suami mereka atau putra saudara mereka atau putra suazi mereka atau putra sau- dara laki-laki mereka atau wanita-wanita Islam atau budak yang mereka miliki atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai ke- inginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang Belem mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian lepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
Demikianlah Allah SWT menurunkan ayat-ayat-Nya dalam al-Qur’an yang dijabar- kan dalam sunnah Rasulallah SAW, ayat-ayat yang merupakan cahaya bagi setiap mahluk ciptaan Allah di muka bumi, termasuk ayat- ayat yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan dalam masyarakat untuk laki-laki maupun perem- puan.
Erat kaitannya dengan kepemilikan ter- hadap tubuh dengan pornogra fi ditinjau dari sudut hukum Islam. Bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agar kehorma- tan manusia, jiwa, akal keturunan, dan harta, seperti banyak dikemukakan oleh ulama-ula- ma Islam, yakni Asy-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah. Tubuh manusia menurut agama
hlm. 35
Islam, merupakan amanah Allah SWT yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Seluruh tujuan hukum Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh, jiwa, akan dan qalbu.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tindak memberikan batasan tentang penger- tian tindak pidana Pornogra fi , tetapi undang- undang Pornogra fi sekedar memuat batasan pornogra fi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornogra fi .
Dengan demikian, tindak pidana tidak dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai anca- man pidana terhadap barang yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut undang-undang Pornogra fi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang me- langgar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornogra fi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornogra fi adalah perbuatan dengan sengaja bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sek- tsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gam- bar gerak, animasi, kartun, percakapan, ger- ak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi sesksual yang me- langgar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang Por- nogra fi dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.
Menurut undang-undang Pornogra fi , ob- jek pornogra fi lebih luas daripada objek por- nogra fi yang terdapat dalam KUHP. KUHP
menyebutkan tiga objek, yaitu tulisan, gam- bar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggurkan kehamilan. Objek pornogra fi menurut undang- undang pornogra fi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilutrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, ani- masi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.
Menurut Hamzah, Pornogra fi berasal dari bahasa Yunani, porne artinya pelacur, dan graphein artinya ungkapan. 3 Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian porno adalah cabul, sedangkan pengertian pornogra fi adalah tingkah laku se- cara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
Dalam objek pornogra fi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar nor- ma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menye- butnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornogra fi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornogra fi . Pornogra fi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, anima si, kartun, syair, per- cakapan.
Dilihat dari bentuknya, di dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. tindak pidana pornogra fi dapat digolongkan kedalam:
1. Memproduksi.
3 A. Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana,
Suatu Studi Perbandingan , (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hlm. 7.
2. Membuat
3. Memperbanyak.
4. Menggandakan.
5. Menyebarluaskan.
6. Meyiarkan.
7. Mengimpor.
8. Mengekspor.
9. Menawarkan.
10. Memperjual belikan.
11. Menyewakan
12. Menyediakan Pornogra fi .
Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk- bentuk Pornogra fi tersebut di atas, dapat dili- hat pada penjelasan berikut di bawah ini: 1. Memproduksi.
Memproduksi adalah perbuatan den- gan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang, atau meng- hasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat, suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbua- tan memproduksi dapat disamakan den- gan perbuatan membuat, atau perbuatan mengandakan.
Membuat atau memproduksi sesuatu barang yang tidak ada menjadi ada. Jika dihubungkan dengan objek pornogra fi , misalnya gambar porno melalui alat cetak. Sebelum mencetak (wujud konkrit perbuatan memproduksi) tidak ada foto porno. Setelah perbuatan mencetak, maka benda foto porno menjadi ada. Dengan demikian, antara perbuatan memproduksi dan barang pornogra fi yang dihasilkan terdapat hubungan kausal. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornogra fi sebagai akibat. Apabila demikian, yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni bergantung pada selesainya per- buatan, melainkan bergantung pada ba- rang pornogra fi yang dihasilkan.
2. Perbuatan Membuat Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan mem- produksi. Perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga dengan perbua- tan mengandakan.
3. Memperbanyak
Kata dasar memperbanyak adalah
“bayak”, tidak terbatas jumlahnya. Mem- perbanyak adalah perbuatan dengan ben- tuk dan cara apapun terhadap suatu benda in casu pornogra fi yang semula sudah ada tetapi Belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda itu ada. Dengan perbua- tan memperbanyak, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan menggandakan.
Apabila dilihat dari sudut syarat pe- nyelesaian perbuatan, memperbanyak se- cara sempurna bila benda yang menjadi objek perbuatan sudah bertambah banyak dari keadaan semula. Apabila benda terse- but merupakan objek tindak pidana den- gan demikian tindak pidana selesai pula.
4. Menggandakan
Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau merangkap. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan, maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini menggandakan sama artinya den- gan memperbanyak.
5. Menyebarluaskan Dari sudut har fi ah, memperluas be- rasal dari kata dasar ”sebar”. Artinya berserakan, berpencar. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan
cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarluaskan, menjualbelikan, men- empelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.
Undang-Undang Pornogra fi sendiri memperluas arti menyebarluaskan ter- masuk menyiarkan, mangunduh, mengim- por, mengekspor, menawarkan, memper- jualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Dilihat perbuatan me- nyebarluaskan sebagai perbuatan yang abstrak. Maka dapat dikatakan bahwa perluasan arti menyebarluaskan tersebut merupakan wujud konkret dari perbuatan menyebarluaskan.
6. Menyiarkan Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum. 4 Dalam Pasal 29 Undang- Undang No. 44 Tahun 2008, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun ter- hadap pornogra fi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan penyiaran dirumuskan da- lam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain.
7. Mengimpor Dalam tindak pidana pornogra fi Pasal 282 KUHP terdapat perbuatan me- masukkannya ke dalam negeri. Tidak ada perbedaan antara mengimpor dengan me- masukkannya ke dalam negeri.
Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornogra fi
4 Kamus Hukum Bahasa Indonesia , Yandianto,
(Bandung: M25, 1997), hlm. 561.
yang semula berada di luar wilayah hu- kum Indonesia, masuk kedalam wilayah hukum Indonesia.
Terwujud dan selesainya perbua- tan mengimpor bergantung pada kapan saat benda pornogra fi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semu- la pembuat telah menguasainya di luar wilayah hukum Indonesia, maka perbua- tan memasukkan ke dalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.
8. Mengekspor Menurut Pasal 282 KUHP, mengek-
spor juga terdapat dalam tindak pidana pornogra fi , yakni dengan mengguna- kan frasa ”mengeluarkannya dari neg- eri”. Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indo- nesia. Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwu- jud secara sempurna bila objek pornogra fi telah melewati / keluar dari wilayah hu- kum Indonesia.
9. Menawarkan
Menawarkan adalah perbuatan den- gan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukannya atau mengajukan- nya kepada orang-orang (umum) dengan suatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang lain membeli, mengambil, menukar, menge- darkannya dan lain-lain.
10. Memperjual belikan
Perbuatan memperjualbelikan da-
pat disamakan dengan perbuatan menye- barluaskan. Dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar dibanyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak. 11. Menyewakan
Menyewakan terdapat dalam perjan- jian sewa menyewa. Sewa menyewa ada- lah suatu perjanjian antara dua pihak di- mana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu ba- rang kepada pihak yang lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disang- gupi pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. Dalam penjanjian sewa menyewa terdapat perbuatan menyewa- kan disatu pihak dan perbuatan menerima sewa dipihak lain. Pihak yang menjadi subjek hukum Pasal 29 undang-undang Pornogra fi adalah pihak yang menyewa- kan.
12. Menyediakan Pornogra fi
Menyediakan adalah perbuatan den- gan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan untuk segera digunakan. Apabila dihubungkan dengan unsur objek perbuatan dan objek tindak pornogra fi , pengertian menyediakan sep- erti tersebut maka pornogra fi baru dise- diakan saja. Belum melakukan perbuatan apapun terhadap pornogra fi tersebut. Tin- dak pidana menyediakan pornogra fi telah selesai atau telah dianggap pebuatan me- nyediakan apabila pornogra fi yang sudah disediakan, oleh orang yang sama telah digunakan, misalnya disebarluaskan.

## Pornografi dalam Perspektif Hukum Pi- dana versus Hukum Islam
Meskipun masalah pornogra fi telah menja- di isu yang mengemuka di berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi, pro-kontra isu ini tidak pernah mencapai titik temu. Bahkan
dikalangan umat Islam sendiri masih kerap terjadi silang pendapat tentang kriteria dan batasan pornogra fi bahkan masih berlangsung hingga kini.
Masalah ini semakin memprihatinkan dan dampak negatif telah semakin nyata, di antaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewas, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki- laki maupun perempuan. Para pelakunyapun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubun- gan darah, ataupun hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah formil maupun guru mengaji atau guru agama.

## Pornografi dalam Perspektif Hukum Posi- tip
Pornogra fi dalam hukum Islam dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbuatan pornogra fi dan por- noaksi berdasarkan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornogra fi dan pornoaksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hukum haram, misalnya Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah ”haram”.
Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29
berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbe- likan, menyewakan atau menyediakan por- nogra fi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pal- ing singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornogra fi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiiri masih kerap terjadi saling selang pendapat tentang kriteria dan batasan pornogra fi , namun demikian Un- dang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan karenanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental mengenai hal ini.
Pornogra fi dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbuatan pornogra fi dan pornoaksi berdasarkan isi fatwa yang dikelu- arkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indo- nesia (MUI) mengenai pornogra fi dan porno- aksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hukum haram, misalnya Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah ”haram”.
Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29 berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbe- likan, menyewakan atau menyediakan por- nogra fi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pal- ing singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornogra fi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiiri masih kerap terjadi saling selang pendapat tentang kriteria dan batasan pornogra fi , namun demikian Un- dang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan karenanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental mengenai hal ini.

## Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam menyikapi hal demikian dalam pan- dangan Islam Pornogra fi maupun pornoaksi haram hukumnya. Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Ta- hun 2001 tentang Pornogra fi dan Pornoaksi, dimana dalam sidangnya Komisi Fatwa Maje- lis Ulama Indonesia memutuskan bahwa:
1. Mengambarkan secara langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat men- gakibatkan nafsu birahi adalah ”haram”
2.  Membiarkan aurat terbuka dan atau ber- pakaian ketat atau tembus pandang den- gan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasi- kan adalah ”haram”.
3.  Melakukan pengambilan gambar seba- gaimana dimaksud pada angkah 2 adalah ”haram”.
4.  Melakukan hubungan seksual atau ad- egan seksual didepan orang melakukan pengambilan gambar hubungan sesksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah ”haram”.
5.  Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau mem- perhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau ber- pakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah ”haram”.
6.  Berbuat intim atau berdua-duaan (khal- wat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, dan perbuatan sejenis- nya yang mendekati dan atau mendor- ong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah ”haram”.
7.  Memperlihatkan aurat yang bagian tubih pusat dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah ”haram”, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i.
8.  Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah ”haram”.
9.  Melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapakan yang dapat mendorong terjadi hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah ”haram”.
10. Membantu dengan segala bentuk atau membiarkan tanpa pengingkaran perbua- tan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah ”haram”.
11. Memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatan-perbuatan yang di- haramkan di atas adalah adalah ”haram” 5 .

## Hubungan Pornografi dengan Tujuan Hukum Islam
Kaitan kepemilikan terhadap tubuh dengan ponogra fi ditinjau dari sudut tujuan hukum Is- lam, menurut Abu Ishaq Asy-Sabiti dan Mu- hammad Abu Zahra di dalam bukunya Neng Djubaedah, SH.MH: bahwa Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, ketu- runan, harta. 6
Kaitan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridoi Allah sebagaimana terdapat di dalam surat (al-Maidah ayat 3) yang berintikan akidah, syari’ah, dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik dalam peraturan yang gat’i maupun zanni, demi kebahagiaan kita di dunia dan diakhirat kelak.
Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian syari’ah maupun fi qih, mengatur hubungan kita dengan Tuhan (ibadah) atau yang disebut juga hablun minanallah yang tercermin dalam Arkanul-Is- lam , juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik lokal, nasional, mau- pun internasional, serta mengatur mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (hablun minan-nas). Dalam ajaran agama Is-
5  Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Por- noaksi.
6 Neng Djubaedah, Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam , (Jakarta: Kencana, 2003),
hlm. 90.
lam, juga dikemukakan tentang sejarah manu- sia diteladani.
Selanjutnya menurut Neng Djubaedah, bila dikaitkan pornogra fi dengan Hukum Is- lam, sedikatnya ada 4 kaitan antara lain:
1. Kaitan Tindak Pornogra fi dengan Meme-
lihara Agama.
2. Kaitan Tindak Pornogra fi dengan Meme-
lihara Jiwa.
3. Kaitannya Tindak Pornogra fi dengan Me- melihara Akal
4.  Kaitannya Tindak Pidana pornogra fi den- gan Memelihara Keturunan 7 .
Untuk lebih jelasnya mengenai ke 4 (em- pat) kaitan tindak pidana Pornogra fi dengan tjuan hukum Islam tersebut di atas, dapat dili- hat penjelasan berikut di bawah ini:
1.  Hubungan dengan Memelihara Agama
Tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, dan ka- lbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridai Al- lah (al-Maidah ayat 3) yang berintikan akidah, syari’ah dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan meng- atur hidup dan kehidupan manusia, demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak (surah ar-Ra’d ayat 28 dan ayat 29 jo surah az-Zukhruf ayat 68 sampai den- gan ayat 73).
Agama Islam yang di dalamnya terda- pat Hukum Islam, baik dalam pengertian syari’ah maupun fi qih mengatur hubungan kita dengan Tuhan, atau yang disebut juga ( hablun minanllah ) yang tercermin dalam arkanul – Islam, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasion-
7 Ibid. , hlm. 90-100.
al, serta ( hablum minan-nas ).
2.  Hubungannya dengan Memelihara Jiwa
Sebagaimana diketahui tubuh tanpa jiwa adalah mati. Dan setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Begitu pula manu- sia, dimana mati merupakan b atas akhir dari kehidupan raga seorang manusia di dunia yang fana, dan pasti kembali ke hadirat Ilahi, karena Tuhanlah yang men- ciptakan manusia, maka manusia pasti kembali kepada Nya.
Oleh karena itu jiwa yang berada dalam tubuh setiap manusia merupakan amanah yang wajib dipelihara, karena jiwa setiap orang berada dalam kekuasaan Tuhan. Karena itu, Tuhan melarang ma- nusia untuk mempertontonkan/ memper- lihatkan pada orang lain, perbuatan mem- perlihatkan tubuh/aurat yang terlarang dalam agama adalah dosa.
3.  Hubungannya dengan Memelihara Akal
Kaitannya pornogra fi dengan akal, dimana akal wajib dipelihara karena akal merupakan amanah dan salah satu un- sur yang membedakan manusia dengan makhluk lain, khususnya fl ora dan fauna, serta alam semesta lainnya. Akal terdapat di dalam tubuh kita. Akal sebagai karunia Allah, merupakan alat manusia untuk selalu ber fi kir dan bersyukur atas segala bidang hidup dan kehidupan yang dicip- takan Allah, dan ciptaaan yang diperun- tukkan bagi kepentingan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi (surah an- Naml ayat 62, dan surat Fatir ayat 39).
Melalui akal yang didasarkan kepada akidah, syari’ah dan akhlak, maka pro- nogra fi maupun pornoaksi bertentangan dengan hukum Islam. Karena berdasarkan akal Islami yang bertujuan untuk menda- patkan rida Allah di dunia dan akhirat, maka pornogra fi merupakan perbuatan
yang mustahil dapat mencapai tujuan hu- kum Islam, mendapat rida Allah.
4.  Hubungannya dengan Memelihara Ketu-
runan
Tujuan memelihara keturunan sangat
jelas, khususnya bagi kaum perempuan. Pornogra fi yang sering mengakibatkan terjadinya pemerkosaan, baik pemerko- saan yang dilakukan terhadap orang lain maupun keluarga sendiri, misalnya terh- adap anak kandung perempuan. Apabila melahirkan suatu anak, maka anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut menjadi malu, karena ia hanya mempu- nyai hubungan keperdataan dengan ibu- nya dan keluarga ibunya saja.
Karena itu, jika lahir seorang anak perempuan sebagai hasil perzinahan orang tuanya, yang didahului atau disebabkan oleh pornogra fi , maka anak perempuan itu dilahirkan sebagai anak hasil zina yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah.
Menurut hukum yang berlaku di In- donesia, jika dilahirkan di luar perkaw- inan (Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), maka ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

## Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No. 44 Tahun 2008
Bila dilihat dari persamaannya antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogra fi , dimana kedua pera- turan ini sama-sama melarang keras, karena pornogra fi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap prilaku dan moral.
Dalam hukum Islam, seperti difatwakan
Majelis Ulama Indonesia No. 287 tentang Pornogra fi dan Pornoaksi, berdasarkan surat al-Isra ayat 32, kita dilarang mendekati zina, An-Nuur/24 ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan dan ba- tas aurat, dan surat Al-Ahzab 33 ayat 59 yang artinya:
”Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan mu dan isteri-isteri orang mu’min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Berkenaan dengan ashabun Nuzul ayat ini, Aisyah r.a. memaparkan bahwa peristiwa ini setelah terjadinya turun ayat hijab. Suatu saat, Saudah r.a salah satu isteri Rasulullah SAW keluar rumah untuk urusan. Umar bin Khattab r.a melihat Saudah r.a. dan bertanya, ”mengapa kau keluar rumah?” Saudah r.a ber- gegas pulang. Ia menemui Rasulullah SAW dan berkata, ”Rasulullah aku keluar rumah untuk urusan. Namun Umar menegurku”. Atas hal itu turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ”sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu urusan”.
Ayat di atas mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan kebajikan. Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuh yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan seba- gai pelecehan seksual ketika dikatakan bah- wa pakaian mini, mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosaan, tetapi dengan bang- ga mereka melihat gambar-gambar kaum me- reka dengan busana tipis dan mini dipandang
ditengah-tengah jalan sebagai iklan.
Sedangkan perbedaan Pornogra fi dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Ta- hun 2008 adalah dilihat dari tindakan hukum yang diberikan. Dalam hukum Islam perbua- tan pornogra fi dan pornoaksi berdasarkan isi fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pornogra fi dan pornoaksi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2001 di hu- kum haram, misalnya Menggambarkan seca- ra langsung atau tidak langsung secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah ”haram”.
Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dapat dipidana penjara atau pidana denda, misalnya dalam Pasal 29 berbunyi: setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, me- nyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, men- gekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornogra fi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Meskipun pro-kontra masalah pornogra fi tidak pernah mencapai titik pinal. Bahkan di kalangan umat Islam sendiiri masih kerap terjadi saling selang pen- dapat tentang kriteria dan batasan pornogra fi , namun demikian Undang-Undang ini telah melewati proses yang cukup panjang dan ka- renanya kehadirannya adalah atas persetujuan bersama yang harus dihargai dan dihormati. Karena ajaran Islam sangat fundamental men- genai hal ini.

## Penutup
Pornogra fi dalam persepsi hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sen- sual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan sejenis. termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau men- dengar perbuatan pornogra fi , karena tidak se- mua orang menyukai untuk melihat perbuatan atau gambar-gambar atau tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang pornogra fi s, dan atau mend- engar yang erotis dan sensual, atau menyentuh perbuatan benda-benda pornogra fi s. Di dalam hukum Islam segala macam bentuk perbuatan tersebut adalah haram hukumnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbua- tan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Sanksi Terhadap Tindak Pidana Por- nogra fi Dilihat Dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, berupa sanksi pidana dan den- da. berat ringannya sanksi dan denda yang dikenakan tergantung pada jenis tindak pi- dana pornogra fi yang yang langgar. Apakah memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiar- kan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau me- nyediakan pornogra fi . Sedangkan di dalam hukum Islam sanksi/hukumnya sifatnya ada- lah haram.

## Bibliography

## Literatur
Adami Chazami, Tindak Pidana Pornogra fi , Yogyakarta: Penerbit PMN Itspress 2002.
Andi Hamzah, Pornogra fi Dalam Hukum Pi- dana, Suatu Studi Perbandingan , Jakarta:
Bina Mulia, 1987.
Neng Djubaedah, Pornogra fi Pornoaksi Dit- injau dari Hukum Islam , Jakarta: Ken- cana, 2002.
Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Gra fi nd, 1996.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hu- kum , Jakarta: UI, 1984.
Pramadya Yan Puspa, Kamus Hukum , Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 1977.
Yandianto, Kamus Hukum Bahasa Indonesia , Bandung: M25, 1997
_________ Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogra fi
Undang–Undang RI No. 8 Tahun 1981 Ten- tang Hukum Acara Pidana.