Ira  Patriani,  Nawang  Aviani,  Serisada  Putri  Arpita  (2022).  Analisis  Pengorganisasian,  Interpretasi  dan Aplikasi pada Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (9). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022
ANALISIS  PENGORGANISASIAN,  INTERPRETASI  DAN  APLIKASI  PADA IMPLEMENTASI  PERATURAN  WALIKOTA  PONTIANAK  NOMOR  58 TAHUN 2020
Ira Patriani, julia wuysang, Nawang Aviani, Serisada Putri Arpita Dosen  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Email: ira.patriani@fisip.untan.ac.id, julia.wuysang@fisip.untan.ac.id, nawang.aviani@fisip.untan.ac.id, sherypau673@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  mengenai pelaksanaan  Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020  Tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  upaya pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease di  area coffee  street Jl. Reformasi  Kelurahan  Bansir  Laut  Kecamatan  Pontianak  Selatan  Kota  Pontianak. Teknis  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  serta didukung dengan alat check list, pedoman wawancara dan alat dokumentasi berupa poto  copy,  arsip-arsip  dan  kamera.      Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tahap keorganisasian proses implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease,  keterlibatan unsur pelaksanan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak dan satgas kesehatan kecamatan dalam menjalankan  visi  dan  misi,  SOP  dan  tupoksi  yang  menjadi  landasan  dalam melaksanakan  fungsinya,  terdapat  kekurangan.  Tahap  interpretasi  Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 belum menunjukkan kemampuan petugas pelaksana dalam memahami Perwal tersebut. Hal tersebut terlihat dari pelaksanan Perwal kurang dipahami oleh masyarakat, terkait sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Tahap aplikasi proses implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 belum terkoordinir secara professional, karena pelaksanaan kebijakan Perwal, belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan Preventif, Represif dan  Rehabilitatif.  Hal  ini  terbukti  makin  meningkatnya  kerumunan  masyarakat  di area coffee  street Jalan  Reformasi  Kelurahan  Bansir  Laut  Kecamatan  Pontianak Tanggara Kota Pontianak.
Kata Kunci: Implementasi, Pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi.

## Abstract
This  study  aims  to  provide  an  understanding  and  understanding  of  the implementation of the Pontianak Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an effort to prevent and control Corona Virus Disease in the coffee street area of Jl.
Reform of Bansir Laut Village, South Pontianak District, Pontianak City. Technical data collection includes observation, interviews and documentation and is supported by  a  check  list  tool,  interview  guidelines  and  documentation  in  the  form  of photocopies,  archives  and  cameras.  The  results  of  the  study  indicate  that  the organizational  stage  of  the  implementation  process  of  the  Pontianak  Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease, the involvement of implementing elements that have the authority is not optimal, such as the Civil Service Police Unit (Sat Pol PP). The city of Pontianak and the sub-district health task force in carrying out their vision and mission, SOPs and main tasks and functions which are the basis for carrying out their functions, are lacking. The interpretation stage of the Pontianak Mayor Regulation Number 58 of 2020 has not shown the ability of implementing officers to understand the Perwal.
This can be seen from the implementation of the Perwal that has not been reached by  the  community,  related  to  socialization  to  the  community  that  has  not  been maximized. The implementation stage of the Pontianak Mayor Regulation Number 58 of 2020 has not been coordinated professionally, because the implementation of the  Perwal  policy  has  not  fully  led  to  Preventive,  Repressive  and  Rehabilitative activities. This is proven to encourage the community in the area of Jalan Reformasi, Jalan Reformasi, Bansir Laut Village, Tanggara District, Pontianak City.
Keywords: Implementation, Organizing, Interpretation, Application

## Pendahuluan
Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,  serta  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.  Peningkatan  jumlah  penderita secara  signifikan  ini  dikaitkan  dengan  perilaku  ketidakpatuhan  atau  ketidak  disiplinan masyarakat.  Sejumlah  penelitian  menyebutkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  covid-19  masih  rendah  serta  adanya anggapan bahwa penyakit tersebut merupakan penyakit flu biasa dimana ketidakpatuhan tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  umur,  pendidikan,  status  pekerjaan  dan  adanya  aspek psikologis yang berperan dalam ketidakpatuhan yang meliputi sifat pribadi, reaksi stres.
Potensi penularan dan terinfeksi virus masih ada, terlebih saat hari raya tiba statistik potensi ini naik. Saat libur hari raya masyarakat pendatang akan melakukan mudik. Di Pontianak banyak mahasiswa perantau dari luar kota Pontianak yang merayakan hari raya dan melakukan mudik. Saat mereka kembali ke Kota Pontianak maka potensi untuk naik nya statistik akan mempengaruhi. Di jalan Reformasi Kota Pontianak merupkan kawasan yang  dekat  dengan  kawasan  beberapa  kampus  ternama  di  kota  Pontianak.  Adapun sejumlah kos dan kontrakan yang berada di sekitar area Jl. Reformasi Kota Pontianak. Di Jl. Reformasi sendiri merupkan pusat nya coffe street atau yang biasa kita kenal dengan warung  kopi  yang  ramai  didatangi  oleh  mahasiswa-  mahasiswa  perantau  maupun mahasiswa yang berdomisili di Kota Pontianak itu sendiri. Jl. Reformasi merupakan pusat keramaian karena banyaknya warung kopi yang berada disana. Jl. Reformasi pun menjadi
peluang usaha untuk beberapa pelaku usaha yang ingin membuka usaha yang sedang naik daun contoh yaitu Weng Coffe dan Warunk Starbaks yang berada di Jl. Reformasi ini yang  sering  melakukan  pertunjukan  sesuai  wawancara  pra  penelitian  dengan  Merry mahasiswi ekonomi Universitas Tanjungpura.
Untuk  menjadi  pusat  perhatian  mahasiswa  yang  menjadi  pasar  pelaku  usaha  ini, beberapa  warung  kopi  membuat  pertunjukan  musik  yang  bergenre  dangdut  dan  koplo dimana genre ini akan mengundang pengunjung untuk datang dan bejoget- joget. Disini dapat kita lihatbahwa mereka tidak peduli dengan protokol yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak. Sesuai dengan peraturan walikota Pontianak nomor 58  tahun  2020  tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan sebagai upayah pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2020.
Dalam memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disimplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Penyusnan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  pencegahan  dan pengendalikan Corona Virus Disease 2019 di daerah.  Ada sanksi yang diberikan yaitu Bagi  perorangan,  pemilik/pengelola  tempat  usaha  dan  transportasi  serta  pengelola, penyelengara, penanggung jawab kegiatan serta ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan  atau  sebutan  lainnya  yang  melanggar  kewajiban  protokol  kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi administratif. Tim Satuan Tugas sudah melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan disiplin, akan tetapi hal ini belum berjalan maksimal masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang tidak takut akan sanksi yang diberikan.

## Metode Penelitian
Proses  implementasi  Kebijakan  Peraturan  Walikota  Pontianak  nomor  58  Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 di  Jl.  Reformasi Kelurahan  Bansir  Laut  Kecamatan  Pontianak  Tanggara  Kota  Pontianak  sesuai  dengan fakta dan data yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, luas serta mendalam.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Bansir  Laut  Kecamatan  Pontianak Tanggara Kota Pontianak, khususnya di area coffee street Jalan Reformasi. Adapun yang menjadi alasan atau dasar pertimbangannya adalah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Walikota  Pontianak  nomor  58  Tahun  2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020, dengan indikasinya seperti secara  kelembagaan  belum  tersedianya  Standar  Operasional  Pelayanan  (SOP,  Perwal kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Studi dokumentasi, dengan alat Pedoman Observasi,
Panduan  wawancara,  serta  Dokumen.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian deskriptif kualitatif.

## Hasil Dan Pembahasan Tahap Pengorganisasian
Kreatifitas merupakan salah satu hal penting yang sebaiknya dimiliki setiap orang. Pasalnya, dengan kreativitas seseorang akan lebih mudah mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kreativitas juga berguna bagi seseorang dalam menghasilkan suatu  karya.  Kreatifitas  dalam  suatu  organisasi  merupakan  unsur  yang sangat penting, karena struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan akan menjelaskan bagaimana  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  dialokasikan  di  dalam  organisasi.  Struktur organisasi  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendelegasian  wewenang  yang  ada  dalam organisasi,  tingkat  pemanfaatan  pegawai  yang  sesuai  dengan  spesialisasi,  dan  tingkat pengendalian  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas,  yang  akan  dicoba  diuraikan  secara berurutan.
Apabila  tahap  kreatifitas  dilihat  dari  tingkat  pendelegasian  wewenang  yang  ada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak akan nampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bidang dibagi habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi. Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Sat Pol PP Kota Pontianak,  merupakan  tugas  dan  kegiatan  yang  biasanya  dilaksanakan  oleh  Kepala Satuan dengan melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu unsur pelaksana  operasional  sebagai  pelaksana  teknis  di  bidang  ketentraman  dan  ketertiban umum yang berkedudukan di Kota Pontianak dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kota Pontianak termasuk Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.
SatPol  PP  Kota  Pontianak  harus  melihat  kondisi  yang  ada  secara  realistis  dan sistematis dalam melakukan suatu aktivitas sesuai dengan Visi dan Misi, sehingga arah kebijakan yang ditetapkan yaitu terciptanya kehidupan yang teratur, tentram, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Dalam melaksanakan  perannya  menertibkan  masyarakat,  satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Pontianak  memiliki  misi  antara  lain:  meningkatkan  ketentraman  dan  ketertiban  umum serta penegakkan  peraturan kelapa daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota dan Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan  peraturan kelapa daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan  hukum  protokol  kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian corona virus disease 2020.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Paraja  Kota Pontianak, menyatakan bahwa:
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan kelapa daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Walikota), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sendiri termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mana susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
Kepala,  Kepala  Bagian  Tata  Usaha,  Seksi  Ketenteraman  dan  Ketertiban,  dan  Seksi Penegakan Peraturan kelapa daerah dan Peraturan Walikota. Pada tanggal 22 September 2020  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Pontianak   telah  melaksanakan Sosialisasi Peraturan  Walikota  Nomor  58  Tahun  2020  tersebut.  Tujuan pelaksanaan sosialisasi  ini  adalah  untuk   mensosialisasikan   Peraturan  Walikota  tersebut kepada seluruh  masyarakat  Kota  Pontianak,  khususnya  bagi  yang  memliki  usaha  cafe    di Kelurahan Bansir Laut dengan harapan penerapan peraturan dapat dilaksanakan secara maksimal . (Pertanyaan Poin A. No 1).
Menanggapi  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  rangka  dengan mendukung  tegaknya  pelaksanaan  protokol  kesehatan  kepada  masyarakat  khususnya terkait  4M  (Mencuci  Tangan,  Memakai  Masker,  Menjaga  Jarak  dan  Menghindari Kerumunan)  dapat  berjalan  dengan  baik  yang  diharapkan  mampu  menekan  dan mengendalikan  penyebaran  Covid-19  maka  Pemerintah  Kota  Pontianak  melalui sosialisasi.  Sosialisasi  Peraturan  Walikota  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  Penerapan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan sudah mulai berlaku terhitung 1 September 2020. Sat Pol PP dalam menjalankan misinya, memiliki SOP dan tupoksi yang menjadi landasan dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak regulasi daerah.
Kegiatan pendelegasian merupakan salah satu kunci utama untuk memaksimalkan produktivitas,  sehingga  hasil  yang  didapat  akan  lebih  maksimal.  Kunci  untuk mendelegasikan  pekerjaan  secara  efisien  adalah  memilih  orang  terbaik  untuk didelegasikan.  Pendelegasian  wewenang  terhadap  implementasi  Kebijakan  Peraturan Walikota Pontianak nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020 dengan cara pelimpahan wewenang tugas dari Kepala satuan Pol PP kepada penangung  jawab  tugas  atau  program  dan  kegiatan  yang  pelaksanaan  sesuai  dengan Kompetensi.
Salah satu upaya yang dilakukan Sat Pol PP dalam menegakkan Peraturan Walikota Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dapat menjadi dasar, pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sejalan diterapkannya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020, Tim Gugus Tugas Covid-19 akan rutin melakukan razia di sejumlah titik lokasi. Tujuan razia  ini  adalah  untuk  mendisiplinkan  masyarakat  maupun  pelaku  usaha  dalam menerapkan protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Satgas  Kesehatan  Kecamatan  Pontianak Tanggara, menyatakan bahwa: Secara pendelegasian kewenangan Sat Pol PP dan Satgas Kesehatan  dalam  menjalankan  Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Dalam perwal tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya memuat upaya penanganan
pasca razia saja tetapi juga upaya pencegahan dan penanganan lanjutan setelah pembinaan dilakukan. Selain upaya-upaya penanganan, dalam Perwal tersebut juga mengatur adanya sanksi hukum, baik denda maupun pidana. Dengan mengacu pada Perwal tersebut, upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  Pontianak  meliputi  upaya  preventif,  koersif,  rehabilitatif,  dan  reintegrasi  sosial. (Pertanyaan Poin A. No 2).
Menyikapi  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Satgas  Kesehatan mempunyai peranan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan Perwal tersebut. Secara Proporsi jumlah kelompok sasaran dari kebijakan ini  dalam  hal  ini  adalah  para  masyarakat  yang  memiliki  usaha  cafe    khususnya  di Kelurahan  Bansir  Laut  tepatnya  di  jalan  reformasi,  hanyalah  sebagian  kecil  dari  total populasi  yang  ada  di  Wilayah  Kelurahan  Bansir  Laut.  Namun  dikarenakan  oleh mentalitas  para  pengusaha  cafe    yang  sulit  untuk  dirubah  ini  lah  yang  menyebabkan pengimplementasian  kebijakan  tersebut  relatif  lebih  sulit  dari  yang  terlihat.  Dalam Peraturan Walikota ini juga telah diatur sanksi bagi yang melanggar mulai dari teguran lisan  atau  tertulis,  kerja  sosial  seperti  membersihkan  fasilitas  umum  selama  30  menit hingga denda sebesar Rp.200.000,00. Sementara bagi pelaku usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, sanksi mulai dari teguran lisan dan  tertulis,  denda  Rp  1.000.000,00,  penghentian  sementara  operasional  usaha  sampai pencabutan izin usaha.
Demi  tercapainya  tujuan  pokok  organisasi  dimana  tahap  koordinasi  merupakan suatu  proses  pengelompokan,  pengumpulan,  penghimpunan  dalam  sebuah  organisasi dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Koordinasi  harus  direncanakan,  dikembangkan, dipelihara secara terus menerus oleh organisasi dalam setiap kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi orang banyak sehingga tujuan organisasi khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik.
Peraturan  Walikota  merupakan  peraturan  kepala  daerah.  Sehingga,  dalam pengaplikasiannya oleh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dan masyakat selaku pengunjung  berada  dibawah  tanggungjawab  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP), yaitu  Bidang  Penegakan  Peraturan  kepala  Daerah  tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada Peraturan  Walikota  Pontianak  nomor  58  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona Virus Disease 2020 di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan peraturan kelapa daerah yang pada pelaksanaanya diawasi oleh Satpol PP.
Berdarakan  hasil  wawancara  kepada  Satgas  Kesehatan  Kecamatan  Pontianak Tenggara  menyatakan  bahwa:  Secara  organisasi  dalam  melakukan  koordinasi  dengan pihak  terkait  dalam  penerapan  disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama-sama antara Satpol PP Kota Pontianak dengan Satgas Kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada baik secara lisan maupun tulisan. Adapun unsur-unsur  dari  penerapan  meliputi:    Adanya  program  yang  dilaksanakan;  Adanya
kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dan adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan  dari proses penerapan tersebut. (Pertanyaan Poin A. No 5).
Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pontianak dan dan Satgas Kesehatan Kecamatan Pontianak Tenggara mendapat peran penting dalam kegiatan  penegakan  protokol  kesehatan  (prokes),  lebih  jelasnya  dalam  hal  penegakan peraturan kepala daerah, yang memang merupakan salah satu tugas dari Satpol PP dan satgas kesehatan kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak nomor 58 Tahun 2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai upaya  pencegahan  dan  pengendalian  Corona  Virus  Disease  2020  maka  Satpol  PP  dan satgas berada sebagai bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan. Artinya, segala jenis kegiatan  penegakan  hukum  dan  pendisiplinan  protokol  kesehatan  merupakan tanggungjawab Satpol PP dan satgas.

## Tahap Interpretasi
Kegiatan  deteksi  merupakan  kegiatan  pengamatan  awal  dari  objek  yang  hendak dilakukan  interpretasi  kebijakan  Peraturan  Walikota  Pontianak  nomor  58  Tahun  2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan  dan  pengendalian  Corona  Virus  Disease  2020.  Tahap  deteksi  ini  bersifat global,  artinya  deteksi  bersifat  menyeluruh  agar  kebijakan  tersebut  dalam  kegiatan pengamatan bisa memperoleh data yang dinginkan dan tidak perlu merubah data induk pada saat masuk ke dalam tahapan interpretasi kebijakan peraturan yang selanjutnya.
Tahap  deteksi  dalam  rangka  menginterpretasikan  peraturan  walikota  merupakan usaha  untuk  mengerti  apa  yang  dimaksud  oleh  pembentuk  kebijakan  dan  mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Agar tidak terjadi  kebingungan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Pelaku  Usaha  area coffee  street Jalan Reformasi, menyatakan bahwa:
Cara petugas mendeteksi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Pontianak nomor 58 Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020, Pertama, kurangnya sosialisasi pada kami pelaku usaha dan masyarakat luas dan hanya pada masyarakat tertentu saja seperti kalangan mahasiswa dan pelajar yang memahami isi Perwal tersebut maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana- sarana dan penerapan proritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali  tidak  ada.  Kedua,  karena  kurangnya  ketetapan  intern  maupun  ekstern  dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat
juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. (Pertanyaan Poin B. No 6).
Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwal kurang dipahami oleh masyarakat luas, karena kurangnya sosialisasi dan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat saat pandemi Covid  19 juga dapat mempengaruhi jalannya implementasi sebuah  kebijakan.  Masyarakat  yang  lebih  terbuka  akan  lebih  mudah  untuk  menerima kebijakan  yang  diberikan  pemerintah.  Kebijakan  penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum protokol kesehatan  ini secara perlahan dapat diterima masyarakat dengan baik, walaupun masyarakat sendiri keberatan dengan adanya sanksi hukum yang ditujukan juga kepada  masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  larangan.  Namun,  saat  ini  masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tersebut. Adanya kesadaran masyarakat  yang  mulai  mengajukan  permintaan  pengadaan  kegiatan  sosialisasi  secara kontinyu  dan  menyeluh  serta  tepat  sasaran  terkait  dengan  penerapan  disiplin  dan penegakan  hukum  protokol  kesehatan  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona Virus Disease 2020 .
Kegiatan identifikasi dalam tahapan interpretasi yaitu menggali objek yang diamati melalui  pengambilan  gambar  menggunakan  citra  foto  atau  citra  non  foto.  Pada  tahap identifikasi  pengambilan  gambarnya  bisa  memakai  kamera  dan  alat  stereoskop.  Pada tahap identifikasi ini pengenalan objek belum terperinci. Hal ini dikarenakan identifikasi hanya mengambil gambar dan belum bisa untuk dipresentasikan secara deskripsi, hanya dapat dijelaskan.
Kegiatan identifikasi terhadap kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020 yang tertuang dalam Walikota Pontianak nomor 58 tahun 2020 jika ditinjau dari segi isi kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang cukup jelas. Hanya saja memang belum seluruh komponen dalam Perwal tersebut dapat dilaksanakan dan disosialisasikan. Seperti halnya sanksi secara hukum, baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda bagi yang  memberi  maupun  yang  menerima.  Hal  tersebut  dikarenakan  belum  terpenuhinya sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  melaksanakan  sanksi  tersebut.  Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penegakan sanksi disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Sedangkan yang berkewajiban untuk menegakkan Perwal tersebut adalah Sat Pol PP yakni dengan menjalankan sanksi yang ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Pontianak, menyatakan bahwa: Kegiatan identifikasi dalam penegakan suatu peraturan bukan dilihat dari seberapa banyak pelanggar yang diberikan sanksi, namun sedikitnya jumlah pelanggar karena tingkat kepatuhan yang baik. Kepatuhan seseorang dalam suatu aturan juga bergantung pada pemerataan pengetahuan terhadap peraturan tersebut serta kebermanfaatan  peraturan  tersebut  terhadap  pelaksana  peraturan.  Penegakan  prokes, bukan ditargetkan untuk mengkoleksi jumlah pelanggar, namun lebih mengarah kepada peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  COVID-19  yang  merupakan tanggungjawab bersama. (Pertanyaan Poin B. No 7).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  kegiatan  identifikasi penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  tersebut  tentu  harus didasarkan dengan adanya keahlian serta pemahaman penuh terhadap penerapan tersebut. Karena tidak mungkin penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dapat dilakukan secara konsisten apabila, penegaknya saja tidak memahami secara penuh hal- hal yang menjadi ruang lingkup Perwal. Di samping itu petugas Satpol PP, pada awal persebaran  Covid-19  ini  belum  diketahui  secara  pasti  karakteristiknya,  masih  ada perubahan-perubahan  dan  perkembangan  informasi  dari  Pemerintah  Kota  Pontianak. Melihat,  perkembangan  teknologi  informasi  yang  berkembang  secara  pesat,  tentu informasi yang beredar dikalangan masyarakat maupun Satpol PP sangat beragam dan bisa  jadi  itu  informasi  yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Sebagai bentuk  pencegahannya,  tahap  yang  paling  awal  yakni  dengan  mengidentifikasi permasalahan, menetapkan batasan permasalahan, serta membuat analisa dan crosscheck informasi  pada  pihak  yang  bersangkutan,  namun  tetap  berpegang  pada  kebijakan  dan informasi dari Pemerintah Kota Pontianak. Alasanya, informasi atau kebijakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tentu sudah pasti teruji meskipun belum sepenuhnya.  Menghadapi  informasi  yang  beragam  lebih  baik  untuk  dilihat  dari  sisi positifnya, yaitu lebih mengarah untuk peningkatan kewaspadaan.
Pembentukan  Satgas  kesehatan  Kecamatan  Pontianak  Tenggara  sangat mengefektifkan bersama dengan gerakan Satpol PP dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pelaku usaha dan pengunjung). Pelaksanaan patroli wilayah keliling tetap dilakukan oleh Satpol PP, yang fungsinya untuk melakukan pemantauan secara langsung, meskipun ada Satgas kecamatan, Satpol PP Kota Pontianak memiliki kewenangan dalam melakukan  pendisiplinan  seluruh  cakupan  wilayah  Kelurahan  Bansir  Laut.  Kebijakan dalam  pelaksanaan  acara  besar  (yang  dihadiri  oleh  banyak  orang  dan  berpotensi menimbulkan kerumunan seperti kunjungan di cafe-cafe, khususnya di area coffee street Jl.  Reformasi)  telah  menjadikan  Satpol  PP  dan  satgas  kecamatan  menjadi  gerbang pembuatan  surat  ijin  keramaian.  Kewenangannya  tersebut  berdampak  pada  tugas tambahan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pengecekan  apakah  yang  meminta  ijin benar-benar menerapkan prokes sesuai surat perjanjian yang dibuat. Apabila tidak, maka Satpol PP dan satgas kesegatan kecamatan berwenang dalam menghentikan kerumunan tersebut  yang  dinilai  telah  terjadi  pelanggaran,  serta  memberikan  sanksi.  Sanksi  yang diberikan tergantung seberapa besar dan seberapa banyak prokes yang dilanggar dari yang hanya berupa teguran ditempat, teguran yang disusul pemanggilan ke kantor Satpol PP, serta penghentian paksa acara.

## Tahap Aplikasi
Aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan- peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan- patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.
Kegiatan penertiban merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya koersif  penegakan  Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020  tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020 yang dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah. Kegiatan penertiban merupakan tindakan yang dilakukan petugas sebagai bentuk  penegakan  hukum  dari  Perwal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  ini. Interaksi  antara  peraturan  kelapa  daerah  dengan  masyarakat  ini  terkoneksikan  melalui kinerja  Satpol  PP.  Tidak  hanya  pengemis  namun  masyarakat  umum  dengan  atribut tertentu yang termasuk dalam lingkup interaksi Perwal juga dapat ditindak oleh Satpol PP dan juga dapat mendapatkan sanksi.
Aplikasi  atau  penerapan  Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020 tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  sebagai  upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020, timbul permasalahan karena adanya  kesangsian,  adanya  tantangan  ataupun  kebingungan  terhadap  suatu  hal  atau fenomena serta adanya halangan dan rintangan dan adanya celah balik antar kegiatan dan fenomena tersebut, baik yang telah ada ataupun yang belum ada. Kebijakan pemerintah dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan  merupakan program yang mendukung pembangunan dalam penanggulangan kesehatan.
Berdasarkan hasil wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menyatakan  bahwa:  Sebagai  acuan  dalam  penarapan  Peraturan  Walikota  Pontianak Nomor  58  Tahun  2020  tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 tentunya  mengacu  kepada  SOP  yang  mana  penerapan  ini  tidak  hanya  diterapkan  bagi masyarakat saja terutama bagi kalangan pelaku usaha cafe  juga bagi pengunjung cafe , namun anggota Satpol PP juga memiliki kewajiban mentaati prokes. Setiap pelaku usaha cafe  harus menyediakan fasilitas pencuci tangan dan handsanitizer serta pengukuran suhu tubuh. Setiap pengunjung yang yang masuk cafe  wajib meakai masker di dalam cafe , serta  menjaga  jarak  yang  disertai  penataan  ruang  duduk  pengunjung  yang  disesuaikan dengan jarak. (Pertanyaan Poin C. No 10).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  SOP  menjadi  pegangan dalam menentukan standar minimum yang menjadi dasar bagi para pelaksana kebijakan untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  disetiap  harinya  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  atau  standar  minimum  yang  dibutuhkan.  SOP  dapat  meningkatkan  kinerja struktur  birokrasi  untuk  dilaksanakan  para  implementor.  Pada  pelaksanaan  penegakan prokes SOP menjadi kunci utama keberhasilan. SOP tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota  Pontianak  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020 . Pelaksanaan prokes wajib dipedomani bagi seluruh lapisan masyarakat, yang  dikategorikan  perorangan  (pengunjung)  dan  pelaku  usaha.  SOP  bagi  perorangan yaitu  penerapan  4M  (Memakai  Masker,  Menjaga  Jarak,  Mencuci  Tangan,  dan Menghindari Kerumunan). Pelaku usaha juga memiliki kewajiban menerapkan prokes,
yaitu dengan penyediaan fasilitas pencuci tangan/handsanitizer, mewajibkan karyawan dan customer atau pengunjung untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak.
Dijumpai fakta di lapangan masih banyak dijumpai Pelanggaran prokes juga perlu ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Pemberian sanksi juga memiliki pedoman yang disesuaikan pada SOP dari Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2020 . Pelanggar perorangan dikenakan sanksi administratif  yaitu  menghafalkan  4M,  membuat  surat  pernyataan,  kerja  sosial,  dan tindakan penertiban nonyustisial seperti pembubaran/penghentian kegiatan. Bagi pelaku usaha  yaitu  dengan  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pembubaran/penghentian  sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
Hasil wawancara kepada Kepala Pengunjung Coffee Street street Jalan Reformasi, menyatakan  bahwa:  Pelaksanaan  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 belum  dilakukan  secara  maksimal  sesuai  dengan  Perwal  seperti  memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19; meningkatkan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum; mendorong warga masyarakat menerapkan hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19; dan mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemic. (Pertanyaan Poin C. No 13).
Menyikapi  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penerapan  disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pelaksana kebijakan sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 yang mengutamakan aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan serta penyebaran Corona Virus Desease 2019 agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

## Kesimpulan
Pada  Tahap  pengorganisasian  dalam  proses  implementasi  Peraturan  Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020 , keterlibatan unsur pelaksanan yang mempunyai kewenangan belum optimal seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak dan satgas kesehatan kecamatan dalam  menjalankan  visi  dan  misi,  SOP  dan  tupoksi  yang  menjadi  landasan  dalam melaksanakan fungsinya, terdapat kekurangan yaitu sanksi yang ada pada SOP kurang menimbulkan  efek  jera  sehingga  tingkat  ketaatan  masyarakat  (pelaku  usaha  kafe  dan pengunjung kafe) terhadap prokes menjadi rendah dan cenderung mengabaikan.
Dalam Tahap interpretasi pada proses implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor  58  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol
Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 belum menunjukkan kemampuan petugas pelaksana dalam memahami Perwal tersebut. Hal  tersebut  terlihat  dari  pelaksanan  Perwal  kurang  dipahami  oleh  masyarakat,  terkait sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  belum  maksimal  terkendala  oleh  kepercayaan masyarakat. Sehingga kepedulian masyarakat mengenai Covid-19 yang masih kurang.
Pada tahap aplikasi di proses implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dipandang  sebagai    Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  2020 belum  terkoordinir  secara  professional,  karena  pelaksanaan  kebijakan  Perwal,  belum sepenuhnya  mengarah  kepada  kegiatan  Preventif,  Represif  dan  Rehabilitatif.  Hal  ini terbukti makin meningkatnya kerumunan masyarakat di area coffe street Jalan Reformasi Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tanggara Kota Pontianak.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, Leo. 2020. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta:
Bungin, B. 2007, Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
Dwijowijoto.  2003.  Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi. Jakarta: PT. ELEX Media Komputindo .
Islamy, M. Irfan. 2015. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Tachjan, N. 2006, Implemeniasi Kebijakan Publik. Bandung: AIP1 Banduns.
Wahab, Solichin Abdul. 2015. Penganiur Kehijakan Negara. Jakarta: Rhimena cipta.
Winarno,  Budi.  2012.  Teori  Kebijakasanaan  Publik.  Yogyakarta:  Pusat  Antar Universitas Studi Sosial UGM.
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan dalam  Upaya  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020

## Copyright holder:
Ira Patriani, Nawang Aviani, Serisada Putri Arpita (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: