TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUSTUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DENGAN OBJEK MENETAPKAN TERSANGKA

## Herlinda
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan E-mail: linda.liend123@gmail.com

## Abstract :
The purpose of this study was to analyze pretrial judges who decided to determine the suspect had exceeded his authority and to analyze the juridical consequences of the decision of pretrial judges who decided to assign a suspect.
The type of legal research used is a type of normative research. Research conducted by examining library materials or secondary data, so called normative legal research. The approach in this study uses the statutory approach and the concept approach.
The results of this study explain that First, a pretrial judge who decides to assign a suspect cannot be said to have exceeded his authority, because based on the principle of ius curia novit, the court (judge) should not refuse to bring a case to him, as well as a pretrial judge who sets a suspect against someone who before the inclusion of a pretrial application is a witness. This is an extension of the pretrial object that wants more complete protection of Human Rights in the criminal justice system in Indonesia. Second, the  juridical  consequences  of  the  decisions  of  pretrial  judges  who  decide  to  appoint  suspects  must  be respected  by  the  parties  concerned,  especially  for  the  defendant.  Because  pretrial  decisions  are  legal products that must be obeyed by all people, to create fair legal certainty.
Keywords: pretrial, suspect

## Abstrak :
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  hakim  praperadilan  yang  memutuskan  untuk menetapkan  tersangka  telah  melampaui  kewenangannya  dan  untuk  menganalisis  konsekwensi  yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka.
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yang  bersifat  normatif.  Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum  normatif.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach).
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka tidak dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan asas ius  curia  novit,  pengadilan  (hakim)  tidak  boleh  menolak  mengadili  perkara  yang  datang  kepadanya, begitu  juga  dengan  hakim  praperadilan  yang  menetapkan  tersangka  terhadap  seseorang  yang  sebelum dimasukannya  permohonan  praperadilan  adalah  berstatus  sebagai  saksi.  Hal  ini  merupakan  perluasan dari objek praperadilan yang menginginkan perlindungan Hak Azasi Manusia yang lebih lengkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua , Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim praperadilan yang  memutuskan  untuk  menetapkan  tersangka  harus  dihormat  oleh  pihak  yang  terkait,  terutama  bagi termohon.  Karena  putusan  praperadilan  merupakan  produk  hukum  yang  harus  dipatuhi  semua  orang, untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan .
Kata kunci: Praperadilan, tersangka.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berkaca  dari  permohonan  praperadilan dari  MAKI  (Masyarakat  Anti  Korupsi Indonesia)  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan terkait  kasus  dugaan  korupsi  Bank  Century terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK). Putusan Praperadilan pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan Nomor  24/Pid.Pra/2018/PN  JKT.SEL  yang dipimpin  oleh  hakim  tunggal  Effendi Mukhtar  dinilai  banyak  pihak  sebagai putusan  yang  kontroversial.  Isi  putusannya dianggap  tak  lazim  untuk  sebuah  putusan praperadilan.  Pada  salah  satu  butir  putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka, yang mana Boediono sebelumnya belum  berstatus  tersangka  melainkan  hanya berstatus sebagai saksi.
Secara  umum,  berdasarkan  Pasal  1 angka  10  KUHAP,  definisi  praperadilan adalah  wewenang  hakim  untuk  memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:
a.  sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau  penahanan  atas  permintaan  tersangka atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasa tersangka;
b.  sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan;
c.  permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya atau  pihak  lain  atas  kuasanya  yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sebagai  negara  yang  menganut  sistem due process model sudah menjadi kewajiban bagi  Indonesia  untuk  mengedepankan  hak- hak  yang  dimiliki  oleh  tersangkanya  dalam proses beracara pidana. Hak adalah merupakan  sesuatu  yang  diberikan  kepada seseorang tersangka, terdakwa dan terpidana.  Apabila  hak  ini  dilanggar,  maka hak asasi  tersangka, terdakwa dan terpidana atau  terhukum  telah  dilanggar  atau  tidak dihormati. 1 Kepada tersangka telah difasilitasi dalam pemenuhan haknya misalnya  saja  hak  untuk  pemeriksaan dengan  segera  mungkin,  hak  memberi keterangan  secara  bebas  maupun  hak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum.  Hak-hak tersebut diberikan kepada tersangka disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi  dan  harkat martabatnya. 2
1 Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. Hukum Acara  Pidana  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Kencana, hlm. 54.
2 M.  Yahya  Harahap.  2009. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 338.
Dalam  upaya  menjamin  tegaknya  hak- hak  tersangka  perihal  tersebut  telah  diatur dalam sebuah peraturan perundang- undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai KUHAP). Hak-hak tersebut diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 156 KUHAP  yang  utamanya  mengatur  perihal proses  pemeriksaan  tersangka.  Hak-hak tersebut pada dasarnya tidak boleh disimpangi  dan  harus  dijunjung  tinggi sebagaimana  mestinya.  Tetapi  seringkali dalam  upaya  memperoleh  kebenaran  suatu perkara  pihak  aparat  penegak  hukum (penyidik)  dalam  melakukan  tindakan  yang melanggar hak-hak tersebut terutama apabila dalam peraturan perundang-undangan terdapat  adanya  celah  untuk  melakukan  hal tersebut. pada prinsipnya keterangan tersangka yang diberikan merupakan keterangan  terdakwa  yang  diberikan  diluar sidang  dan  dapat  dipergunakan  untuk membantu menemukan  bukti  disidang dengan  didukung  suatu  alat  bukti  sah lainnya,  dalam  praktik  peradilan  lazimnya terhadap keterangan tersangka/terdakwa ketika diperiksa penyidik kemudian keterangan  tersebut  dicatat  dalam  berita acara  penyidikan  dan  ditandatangani  oleh penyidik dan tersangka/terdakwa. 3
3 Lilik  Mulyadi.  2007. Putusan  Hakim dalam  Hukum  Acara  Pidana  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan,  dan  permasalahannya. Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 103.
Sifat  hukum  acara  pidana  ini  harus dipandang  dari  dua  optik  kepentingan  yang fundamental  sifatnya.  Pertama,  dari  optik kepentingan  masyarakat  itu  sendiri  dalam artian  bahwa  kepentingan  masyarakat  harus dilindungi  yang  mana  hal  ini  merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum  publik  ( public  law ).  Kedua,  dari aspek  kepentingan  orang  yang  dituntut dalam  artian  hak-hak  dari  orang  yang dituntut  dipenuhi  secara  wajar  sesuai ketentuan  hukum  positif  dalam  konteks negara hukum ( rechtstaat ). 4
Tata cara penyidikan telah diatur dalam KUHAP maupun kewenangan dari penyidik sendiri. 5 Pendekatan  KUHAP  mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik bukan didasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan  pendekatan  kewajiban  dan tanggung  jawab  yang  diembannya,  kepada masing-masing  pejabat  tersebut  diberikan kewenangan  yang  disesuaikan/diselaraskan dengan  berat-ringannya  kewajiban  dan tanggung jawab masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya. 6
Berdasarkan permasalahan diatas penulis  berminat  mengangkat  permasalahan
4 Lilik  Mulyadi.  2007. Hukum  Acara  Pidana Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap:  Surat  Dakwaan, Eksepsi,  dan  Putusan  Peradilan. Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 11.
5 Waluyadi.  1999. Pengetahuan  Dasar Hukum  Acara  Pidana  (Sebuah  Catatan  Khusus) . Bandung: Mandar Maju, hlm. 43.
6 Djoko  Prakoso.  1986. Peranan  Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan . Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.
ini  dengan  judul  : “TINJAUAN  YURIDIS

## TERHADAP  KEWENANGAN  HAKIM
PRAPERADILAN  DALAM  MEMUTUS
PERMOHONAN PRAPERDADILAN DENGAN

## OBJEK MENETAPKAN
TERSANGKA.”

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti  dalam  tesis  ini  adalah:  Apakah  hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan  tersangka  telah  melampaui kewenangannya ? dan Bagaimanakah konse- kwensi  yuridis  terhadap  putusan  hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan tersangka?

## PEMBAHASAN
KEWENANGAN  HAKIM  PRAPERA- DILAN  MEUTUSKAN  PERINTAH  ME-

## NETAPKAN  SESEORANG  SEBAGAI TERSANGKA
A.  Kompetensi Praperadilan Ditengok  dari  sejarahnya  praperadilan merupakan  salah  satu  lembaga  baru  yang diperkenalkan  KUHAP  di  tengah-tengah proses  penegakan  hukum  pidana.  Prapera- dilan  di  Indonesia  secara  umum  merupakan pemberian  wewenang  dan  fungsi  tambahan Pengadilan  Negeri  yang  telah  ada  sebe- lumnya,  sehingga  ditempatkan  dalam  Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang  lingkup  wewenang  mengadili  bagi
Pengadilan Negeri. 7 Praperadilan yang tugas pokoknya  mengadakan  pengawasan  terha- dap  tindakan  upaya  paksa  ( dwangmiddelen ) yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum yang tidak berdasar undang-undang ( unlawful )  guna  melindungi  hak-hak  asasi tersangka/terdakwa  dalam  proses  pemerik- saan  pendahuluan  ( vooronderzoek ).  Dengan demikian  maksud  dan  tujuan  lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya  hukum,  serta  perlindungan hak azasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. 8
Praperadilan  dipimpin  oleh  hakim tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadil- an Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi  praperadilan  bukan  merupakan  badan tersendiri, tetapi hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut bila dihubungkan dengan  Pasal-Pasal  lainnya  dapat  diperinci sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai : 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
2. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi seorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah  atau  tidaknya  benda  yang  disita sebagai alat pembuktian;
7 M.  Yahya  Harahap.  2012. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
8 Suryono  Sutarto.  2004. Hukum  Acara Pidana . Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 6.
4. Tuntutan  ganti  kerugian  oleh  tersangka atau  ahli  warisnya  atas  penangkapan  dan atau  penahanan  serta  tindakan-tindakan  lain tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum  yang  diterapkan,  yang  perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri; 5. Permintaan  rehabilitasi  oleh  tersangka atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa alasan  yang  berdasarkan  undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang  diterapkan,  yang  perkaranya  tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. 6. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan  lain  sebagaimana  dalam  Pasal  95 ayat  (2)  KUHAP  adalah  tindakan  upaya paksa  lainnya  seperti  pemasukan  rumah, penggeledahan,  penyitaan  barang,  surat- surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.
Praperadilan  bisa  diajukan  oleh  tersangka, keluarga  atau  kuasanya  mengenai  sah tidaknya  penangkapan  atau  penahanan  serta pemeriksaan  ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan (Pasal 79 dan 81 KUHAP); sedangkan pihak penyidik,  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga yang  berkepentingan  dapat  mengajukan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan (Pasal  80  KUHAP).  Putusan  praperadilan pada  prinsipnya  bersifat  final  (tidak  dapat
dimintakan banding), kecuali putusan praperadilan  yang  menetapkan  “tidak sahnya”  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  masih  dimungkinkan  untuk dilakukan  upaya  hukum  ke  Pengadilan Tinggi.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  inilah  yang merupakan  putusan  terakhir  dan  tidak  ada lagi  upaya  hukum  untuk  menguji  putusan tersebut.  Namun    Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  14  tahun  2014  memung- kinkan diajukannya permohonan peninjauan kembali  ke  Mahkamah  Agung  terhadap putusan praperadilan. Berarti SEMA menyimpangi  ketentuan  Pasal  77  KUHAP yang menentukan bahwa kewenangan menyelenggarakan  praperadilan  ada  di Pengadilan Negeri.
Pasal  1  butir  10  KUHAP  menegaskan bahwa  Praperadilan adalah wewenang Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa  dan memutus :
1. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan atau  penahanan  Dalam  hal  ini  tersangka, keluarga  atau  kuasanya  yang  dikenakan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan atau penyitaan dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri dengan  menyebutkan  alasannya,  untuk memeriksa  sah  atau  tidaknya  tindakan  yang dilakukan penyidik. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan, bahwa  tindakan  penahanan  yang  dikenakan penyidik  bertentangan  dengan  Pasal  21
KUHAP. Dapat juga karena penahanan yang dikenakan  sudah  melampaui  batas  waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan. Pasal  80  KUHAP  menyatakan  bahwa permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan  dapat  diajukan  oleh  penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga  yang berkepentingan  kepada  ketua  Pengadilan Negeri  dengan  menyebutkan  alasannya. Alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara lain adalah : a. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
b. Apa  yang  disangkakan  kepada  tersangka bukan merupakan kejahatan (tindak pidana), sehingga  tidak  mungkin  untuk  meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
c. Apa  yang  disangkakan  kepada  tersangka merupakan  tindak  pidana  yang  pernah dituntut  dan  diadili  dan  putusannya  sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Dalam  perkara  yang  disangkakan  kepada tersangka  terdapat  unsur  kedaluwarsa  untuk menuntut.
Untuk mencegah penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan yang dilakukan tanpa alasan atau penghentian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat. Oleh karena itu
perlu ada lembaga yang berwenang memeriksa  dan  menilai  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan, agar  tindakan  itu  tidak  bertentangan  dengan hukum  dan  kepentingan  umum  maupun untuk  mengawasi  tindakan  penyalahgunaan wewenang ( Abuse of authority ). 9
Dalam  hal  penghentian  penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut  umum  atau    pihak  ketiga  yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya  penghentian  penyidikan.  Sedang dalam  hal  penghentian  penuntutan,  undang- undang  memberi  hak  kepada  penyidik  atau pihak  ketiga  yang  berkepentingan  untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai  sah  atau  tidaknya  penghentian penuntutan.
3. Permintaan  ganti  rugi  atau  rehabilitasi oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak lain  atau  kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan  ke  Pengadilan.  Pasal  95  KUHAP mengatur  tentang  tuntutan  ganti  kerugian yang  diajukan  tersangka,  keluarganya  atau penasihat hukumnya. Tuntutan ganti kerugian  diajukan  tersangka  berdasarkan alasan:
a. Karena  penangkapan  atau  penahanan yang tidak sah;
b. Karena  penggeledahan  atau  penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
9 Yahya Harahap. Op. Cit ., hlm. 5.
c. Karena  kekeliruan  mengenai  orang  yang sebenarnya  harus  ditangkap,  ditahan  atau diperiksa.
4. Permohonan praperadilan
untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya  atau  penasihat  hukumnya  atas penangkapan  atau  penahanan  tanpa  dasar hukum  yang  ditentukan  undang-undang.
Atau  rehabilitasi  atas  kekeliruan  mengenai orang  atau  hukum  yang  diterapkan,  yang perkaranya  tidak  diajukan  ke  sidang pengadilan.
Dalam  memberikan  putusan,  hakim harus  menyebutkan  dengan  jelas  dasar  dan alasannya,  disamping  itu  juga  memuat dengan rinci :
1. Dalam  hal  putusan  menetapkan  suatu penangkapan  atau  penahanan  tidak  sah, maka  penyidik  atau  jaksa  penuntut  umum pada  tingkat  pemeriksaan  masing-masing harus segera membebaskan tersangka; 2. Dalam  hal  putusan  menetapkan  suatu penghentian  penyidikan  atau  penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; 3. Bila putusan menetapkan suatu penangkapan  atau  penahanan  tidak  sah, maka  dalam  putusan  dicantumkan  jumlah besarnya  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi yang diberikan.
4. Dalam  hal  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  adalah  sah  dan  tersangka  tidak
ditahan,  maka  dalam  putusan  dicantumkan rehabilitasinya;
5. Dalam  hal  putusan  menetapkan  benda yang  disita  ada  yang  tidak  termasuk  alat pembuktian  (sebagai  barang  bukti),  maka dalam  putusan  dicantumkan  bahwa  benda tersebut  harus  segera  dikembalikan  kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
B. Penemuan Hukum oleh Hakim Praperadilan
Penemuan  Hukum  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  pembentukan  hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan  oleh  hakim  atau  aparat  hukum lain  dalam  penerapan  peraturan  hukum umum  pada  peristiwa  konkrit.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum dengan  tetap  mengingat  peristiwa  konkret tertentu.  Sedangkan  penerapan  hukum adalah  konkretisasi  atau  individualisasi peraturan  hukum  ( das  Sollen )  yang  bersifat umum  dengan  mengingat  akan  peristiwa konkrit  tertentu  ( das  Sein ).  Penemuan hukum  dalam  arti  ini  oleh  Van  Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang typis logicistic , dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum Heteronom. 10
10 Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37.
Achmad  Ali  menyatakan  menurut aliran  ini,  hakim  diberikan  kebebasan  yang sebesar-besarnya untuk  melakukan penemu- an  hukum,  dalam  arti  kata  bukan  sekedar penerapan  undang-undang  oleh  hakim, tetapi  juga  mencakup,  memperluas  dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Montesquieu  menyatakan  ada  tiga  bentuk negara  dan  pada  setiap  negara  terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing- masing bentuk negaranya.
Dalam etat  despotiqu yang  tidak  ada undang-undang,  hakim  dapat  mengadili setiap  peristiwa  individual  didasarkan  atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi  penemuan  hukum  secara  “otonom mutlak”.  Sedangkan  dalam  negara etat republikcain ,  terdapat  penemuan  hukum yang  heteronom  dimana  hakim  menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Adapun  dalam etat  monarchique , meskipun  hakim  berperan  sebagai  corong undang-undang,  tetapi  dapat  menafsirkan dengan  mencari  jiwanya.  Disini  tersapat sistem  penemuan  hukum  yang  bersifat heteronom  dan  otonom  sehingga  karenanya apabila  dihadapkan  suatu  kasus  sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik  melalui  terobosan  hukum  ( contra logom ),  atau  melalui  konstruksi  hukum ( rechtsconstruksi ), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai  yang hidup dalam  masyarakat.  Peranan  hakim  disini
lebih  bersifat  otonom.  Agar  putusan  yang dijatuhkan  dapat  dipertanggungjawabkan, baik  secara  yuridis  maupun  secara  moral, maka  dalam  menghadapi  fakta  konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.
Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang  diletakkan  sebagai  sebuah subordinated yang  berfungsi  sebagai  sarana dan bukan sebagai tujuan hukumbagi hakim. Hakim  yang  melakukan  penemuan  hukum bebas tugas utamanya menciptakan pemecahan  melalui  atau  dengan  bantuan undang-undang  untuk  peristiwa  konkret dengan  sedemikian,  sehingga  peristiwa serupa  yang  dihadapi  kemudian  dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi bukanlah menerapkan undang-undang. Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan aliran  penemuan  hukum  bebas  merupakan aliran  yang  sangat  berlebihan  karena  hakim diberikan  kebebasan  bukan  hanya  untuk mengisi  kekosongan  peraturan  perundang- undangan  saja,  tapi  hakim  diberikan kebebasan  untuk  menyimpang. 11 Kritik terhadap  penemuan  hukum  bebas  ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali dimana dikatakan  bahwa  kebebasan  yang  diberikan kepada  hakim,  akan  membuka  peluang terjadinya  kewengangan-kewenangan  se- hingga  hakim  akan  menjadi  raja  terhadap undang-undang karena ia berkuasa
11 Sudikno  Mertokusumo.  1992. Bab-bab Tentang  Penemuan  Hukum .  Jakarta:  Citra  Aditya, hlm. 45.
menciptakan  hukum  sendiri  bagi  semua masyarakat.  Untuk  menemukan  hukum, hakim  dapat  bercermin  pada  yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn  berpendapat  sejajar  dengan Wirjono  Prodjodikoro  bahwa  hakim  tidak terikat  kepada  keputusan-keputusan  hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi. 12 Penemuan  hukum  tersebut  harus sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  tanpa melanggar aturan dan norma hukum. Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan bahwa : “Hakim  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya,  pertama-tama  harus  mengguna- kan  hukum  tertulis  terlebih  dahulu,  yaitu peraturan  perundang-undangan,  tetapi  kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak  cukup  atau  tidak  tepat  dengan permasalahan  dalam  suatu  perkara,  maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber  hukum  yang  lain  seperti yurisprudensi,  doktrin,  traktat,  kebiasaan atau hukum tidak tertulis.”
Peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  dalam  suatu  masyarakat  tidak selamanya mampu untuk menjawab masalah-masalah  yang  ada  bahwa  Achmad Ali  pernah  mengungkapkan  bahwa  hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tidak  jarang
12 Andi  Hamzah.  2014. Hukum  Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.
terjadi  suatu  perkara  atau  masalah  yang  ada ternyata  belum  diatur  oleh  perundang- undangan atau telah diatur tapi tidak lengkap sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan  wajib  menggali,  memahami  dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang  sehingga  putusannya  selalu dirasakan adil oleh masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan  mem- punyai  banyak  masalah  antara  lain,  tidak fleksibel,  tidak  pernah  lengkap  untuk memenuhi  segala  peristiwa  hukum  atau tuntutan hukum  dan menimbulkan apa  yang lazim  disebut  kekosongan  hukum  atau rechts vacuum . Barangkali yang tepat adalah kekosongan  peraturan  perundang-undangan bukan kekosongan hukum.
Peraturan  perundang-undangan  ber- sikap  statis  dan  tidak  dapat  mengikuti perkembangan  masyarakat,  dan  hal  itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh  hakim  dengan  menemukan  hukumnya yang  dilakukan  dengan  cara  menjelaskan, menafsirkan,  atau  melengkapi  peraturan perundang-undangannya.
Ketentuan undang-undang yang berlaku  umum  dan  bersifat  abstrak  tersebut diatas  “..tidak  dapat  diterapkan  begitu  saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena  itu  ketentuan  undang-undang  harus diberi  arti,  dijelaskan  atau  ditafsirkan  dan disesuaikan  dengan  peristiwanya  untuk diterapkan  pada  peristiwanya  itu”.  Hal tersebut  mengandung  arti  bahwa  peristiwa
hukumnya  harus  dicari  lebih  dahulu  dari peristiwa  konkretnya,  kemudian  undang- undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.
Kelemahan-kelemahan  dari  peraturan perundang-undangan  inilah  yang  kemudian membutuhkan  suatu  konsep  penemuan hukum  oleh  hakim  meskipun  dalam  hal tertentu  penemuan  hukum  ini  dibatasi  demi keadilan. Kekosongan hukum sangat mudah terjadi  jika  sumber  hukum  satu-satunya adalah  undang-undang.  Rekan  hakim  pun dituntut  bukan  sebagai  terompet  undang- undang.
Tugas  menemukan  hukum  terhadap suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  oleh Majelis  Hakim  merupakan  hal  yang  paling sulit  dilaksanakan.  Meskipun  para  hakim dianggap  tahu  hukum  ( ius  curia  novit ), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua  hukum,  sebab  hukum  itu  berbagai macam ragamnya, ada  yang tertulis dan ada pula  yang  tidak  tertulis.  Tetapi  hakim  harus mengadili  dengan  benar  terhadap  perkara yang  diajukan  kepadanya,  ia  tidak  boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak  ada  atau  belum  jelas,  melainkan  ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum,  ia  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  (Pasal  27  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman sekarang  sudah  diganti  dengan  Undang-
Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman).  Hakim  dalam mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya  harus  mengetahui  dengan  jelas tentang  fakta  dan  peristiwa  yang  ada  dalam perkara  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Majelis hakim  sebelum  menjatuhkan  putusannya terlebih  dahulu  harus  menemukan  fakta  dan peristiwa  yang  terungkap  dari  Penggugat dan  Tergugat,  serta  alat-alat  bukti  yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap  hal  yang  terakhir  ini,  Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir  peristiwa  dan  fakta  tersebut sehingga  ditemukan  peristiwa/fakta  yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa  dan  fakta  secara  objektif,  maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya  secara  tepat  dan  akurat  terhadap peristiwa yang terjadi itu.
Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara  kurang  lengkap,  maka  Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi  dasar-dasar  hukum itu  sepanjang  tidak  merugikan  pihak-pihak yang  berperkara  (lihat  Pasal  178  ayat  (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).
Dalam  usaha  menemukan  hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:
a. Kitab-kitab  perundang-undangan  sebagai hukum yang tertulis,
b. Kepala  adat  dan  penasehat  agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi  Adat  bagi  hukum  yang  tidak tertulis,
c. Sumber  yurisprudensi,  dengan  catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan  putusan-putusan  yang  terdahulu  itu, ia dapat  menyimpang dan berbeda pendapat jika  ia  yakin  terdapat  ketidakbenaran  atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan  hukum  kontenporer.  Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan terebut  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi pihak-pihak yang berperkara,
d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan  buku-buku  ilmu  pengetahuan  lainyang ada  sangkut-pautnya  dengan  perkara  yang sedang diperiksa itu.
Hakim  menemukan  hukum  sebagai sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika  tidak  diketemukan  dalam  sumber- sumber  tersebut  maka  ia  harus  mencarinya dengan  menggunakan  metode  interpretasi dan  dan  konstruksi.  Metode  interpretasi adalah  penafsiran  terhadap  teks  Undang- Undang,  masih  tetap  berpegang  pada  bunyi teks  itu.  Sedangkan  metode  konstruksi hakim  menggunakan  penalaran  logisnya untuk  mengembangkan  lebih  lanjut  suatu teks  undang-undang,  dimana  hakim  tidak lagi  terikat  dan  berpegang  pada  bunyi  teks itu,  tetapi  dengan  syarat  hakim  tidak mengabaikan  hukum  sebagai  suatu  sistem. Dahulu  dikenal  dengan  doktrin Sens  clair
yang  mengatakan  bahwa  penemuan  oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di  luar ketentuan ini penemuan hukum  oleh  hakim  tidak  dibenarkan  atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin Sens clair ini  sudah  banyak  ditinggalkan,  sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap hakim dalam setiap putusannya selalu  melakukan  penemuan  hukum  karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini  banyak  hal  terus  berkembang  dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis  dan  lamban  dalam  menyesuaikan  diri dengan kondisi perubahan zaman.
Di  dalam  melakukan  penafsiran  suatu aturan  hukum,  hakim  hendaknya  harus mengacu pada beberapa prinsip yaitu : 1. Prinsip  objektivitas,  yaitu  prinsip  yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya  berdasar  pada  arti  dan  hakekat secara  literal  dari  aturan  hukum  dan  harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
2. Prinsip  kesatuan  yang  mengisyaratkan setiap  norma  harus  dibaca  sebagai  satu kesatuan teks yang tidak terpisah.
3. Prinsip  genetis  yang  mengisyaratkan dalam  melakukan  penafsiran  keberadaan teks  asli  harus  dijadikan  pertimbangan
utama  demikian  pula  dengan  tata  bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum. 4. Prinsip perbandingan yang mengisyaratkan  dalam  melakukan  suatu penemuan  perlu  dilakukan  perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.
Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan  metode  penemuan  hukum menjadi tiga bagian yaitu metode penemuan hukum interpretasi, konstuksi, dan hermeneutika.
a)  Metode Interpretasi b) Metode Konstruksi Hukum c) Metode Hermeutika Hukum Penemuan  hukum  dengan  metode interpretasi.Di Indonesia metode interpretasi dapat  dibedakan  jenis-jenisnya  sebagai berikut:
(a) Metode penafsiran substantif (b) Metode penafsiran gramatikal (c) Metode penafsiran sistematis atau logis (d) Metode penafsiran Historis (e)  Metode  penafsiran  sosiologis  dan teleologis (f) Metode penafsiran Komperatif (g) Metode penafsiran restriktif (h) Metode penafsiran ekstensif (i) Metode penafsiran futuristik Pada  umumnya  para  praktisi  hukum dikalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan  secara  tegas  antara  metode penemuan hukum interpretasi dengan
penemuan hukum metode konstruksi. Sebaiknya  para  praktisi  hukum  dikalangan Anglo  Saxon  dalam  karangannya  telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum metode interpretasi dengan penemuan hukum  metode  konstruksi.  LB  Curzon mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi  mempunyai  arti  yang  berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam  suatu  undang-undang,  sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan  makna  ganda,  kekaburan,  dan ketidakpastian  dari  perundang-undangan sehingga  tidak  bisa  dipakai  dalam  peristiwa konkrit  yang  diadilinya.  Para  hakim  dalam melakukan  konstruksi  dalam  penemuan  dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:
1. konstruksi  harus  mampu  meliput  semua bidang hukum positif yang bersangkutan, 2. dalam  pembuatan  konstruksi  tidak  boleh ada pertentangan logis di dalamnya,
3. konstruksi  kiranya  mengandung  faktor keindahan  dalam  arti  tidak  dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan- peraturan itu diharapkan muncul kejelasana- kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang sesuatu  hal,  oleh  karena  itu  harus  cukup sederhana  dan  tidak  menimbulkan  masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan.
Sedangkan  tujuan  dari  konstruksi adalah  agar  putusan  hakim  dalam  peristiwa
konkrit  dapat  memenuhi  tuntutan  keadilan dan  bermanfaat  bagi  pencari  keadilan. Dalam  praktik  peradilan,  penemuan  hukum dengan  metode  konstruksi  dapat  dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:
a)  Argumen Peranalogian b)  Metode argumentum a’ contrario
c)  Pengkonkretan hukum ( Rechtsvervijnings)
d)  Fiksi hukum Pada  abad  ke  19  dan  permulaan  abad 20  sudah  ditemukan  metode  penemuan hukum  lain  yang  dapat  dipergunakan  oleh Hakim  dalam  memutus  perkara  yaitu metode  Hermeneutika  Hukum.  Menurut Gadamer,  Hermeneutika  Hukum  dalam kenyataannya  bukanlah  merupakan  suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya  merekonstruksikan  kembali  dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian  membentuk  kembali  kesatuan hermeneutika  secara  utuh,  dimana  ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora).  Tujuan  hermeneutika  hukum adalah  untuk  memperjelas  sesuatu  yang tidak jelas supaya lebih jelas.
Hermeneutika  hukum  dapat  dipahami sebagai  metode  interpretasi  hukum  atau metode  memahami  terhadap  suatu  naskah normatif. Penggunaan dan penerapan hermeneutika  hukum  sebagai  metode  atau penemuan hukum baru akan sangat membantu  para  hakim  dalam  memeriksa serta  memutus  perkara  yang  diadilinya. Kelebihan  metode  hermeneutika  hukum
terletak pada cara dan lingkup interpretasinya  yang  tajam,  mendalam  dan Halistik dalam bingkai kesatuan antara teks, kontek  dan  kontektualisasinya.  Peristiwa hukum maupun peraturan perundang- undangan  tidak  semata-mata  dilihat  atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan  bunyi  teksnya  semata,  tetapi juga  harus  dilihat  dari  faktor-faktor    yang melatar  belakangi  peristiwa  atau  sengketa yang  muncul,  apa  akar  masalahnya  adakah intervensi politik yang melahirkan dikeluarkan  suatu  putusan,  serta  tindakan dampak  dari  putusan  itu  dipikirkan  bagi proses  penegakan  hukum  dan  keadilan dikemudian  hari.  Dalam  praktek  peradilan tampaknya  metode  hermeneutika  hukum  ini tidak banyak atau jarang digunakan. Hal  ini disebabkan  karena  dominannya  metode interpretasi  dan  konstruksi  hukum  yang sudah  sangat  mengakar  dalam  praktek  di Peradilan Indonesia.
C. Hubungan  antara  Kualifikasi  Para- legal dengan Kualitas Bantuan Hukum.
Paralegal  merupakan  seseorang  yang direkrut  oleh  pemberi  bantuan  hukum berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2016 Tentang  Bantuan Hukum Junto Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  63 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang Paralegal.
Kualitas bantuan hukum sangat berhubungan  dengan  kualifikasi  paralegal. Karena  paralegal  merupakan  salah  satu pemberi  bantuan  hukum  selain  advokat, dosesn, mahasiswa hukum, yang mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum, seperti penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum, investigasi  perkara,  baik  secara  elektronik maupun  nonelektronik,  penelitian  hukum, mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyara- kat,  pendampingan  diluar  pengadilan  dan perancangan dokumen hukum. Jadi kualifikasi  pendidikan  atau  pelatihan  yang diikuti  atau  ditempuh  oleh  paralegal  sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan  dalam  hal  ini  bantuan  hukum kepada  penerima  bantuan  hukum.  Apabila dalam  mengikuti  pelatihan  atau  pendidikan paralegal  telah  sesuai  dengan  tugas  yang diemban  atau  mempuni,  maka  dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal  atau  propesional,  sebaliknya apabila  dalam  pelatihan  atau  pendidikan yang  diberikan  atau  yang  diikuti  kurang maksimal,  maka  tentu  tidak  akan  dapat memberikan  pelayanan  yang  maksimal,
bahkan  dapat  merugikan  pihak  penerima bantuan  hukum  karena  memberikan  opini yang  sesat,  atau  tidak  memberikan  solusi yang  terbaik  kepada  klein  dalam  hal  ini penerima  bantuan  hukum,  sehingga  sangat berhubungan  antara  kualifikasi  paralegal dengan kualitas bantuan hukum.
Menurut  Permenkumham  Nomor  1 Tahun  20018  Tentang  Paralegal,  dalam Pasal  6  ayat  (2)  Pelatihan  Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi  Paralegal  dalam  memberikan Bantuan  Hukum.  Ayat  (3)  Kualifikasi Paralegal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  meliputi  :  a.  kemampuan  memahami kondisi  wilayah  dan  kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyara- kat  dalam  memperjuangkan  hak  asasi manusia,  dan  hak-hak  lain  yang  dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi  masyarakat  berupa  pembela- an  dan  dukungan  terhadap  masyarakat lemah  untuk  mendapatkan  haknya.  Dalam Pasal 9 ayat (1) Pelatihan Paralegal sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal  6  terdiri  atas  : a. tingkat dasar; dan b. tingkat lanjutan. Ayat
(2) Selain
pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan  pelatihan  khusus  lain untuk  meningkatkan  keterampilan  bagi Paralegal. Ayat (3) Penyelenggaraan pelatih- an dapat  mengembangkan materi kurikulum
Paralegal  untuk  menampung  kekhasan daerah  dan  kekhususan  ruang  lingkup  kerja Pemberi  Bantuan  Hukum.  Ayat  (4)  Dalam pengembangan  materi  kurikulum  Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.
Bahwa berdasarkan kualfikasi pelatihan paralegal  yang  diselenggarakan  berdasarkan ketentuan  yang  ada  dalam  Permenkumham Nomor  1  Tahun  Paralegal,  dalam  Pasal  6 ayat  3  lebih  mempuni  kepada  meng- advokasi,  dibandingkan  untuk  memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, konsultasi  hukum,  investigasi  perkara,  baik secara  elektronik  maupun  nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan  masyarakat,  pendampingan di luar pengadilan dan perancangan dokumen hukum .

## AKIBAT  HUKUM  PUTUSAN  HAKIM
YANG  TELAH  MELAMPAUI  KEWE- NANGANNYA
A. Kekuatan Hukum Putusan Praperadilan  Menetapkan  Seseorang Sebagai Tersangka Praperadilan
dalam sejarahnya merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk melindungi  hak  asasi  manusia  (HAM). Terutama  HAM  dari  tersangka  suatu  tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan.  Pada  zaman  pra  kemerdekaan aturan  dalam strafvordering (RV)  disebut- kan  bahwa  fungsi  praperadilan  yang  kita kenal  saat  ini  dahulunya  dijalankan  oleh
hakim komisaris. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang
Hukum
Acara Pidana (KUHAP) praperadilan  yang  sekarang  kita  kenal menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Fungsinya  adalah  sebagai  Lembaga  Kontrol bagi  aparat  penegak  humum  yang  ada  di bawahnya.
Awal  mulanya  kewenangan  lembaga praperadilan  adalah  melakukan  pengujian terhadap  proses  penyidikan  dan  penuntutan perkara  pidana  dan  menetapkan  rehabilitasi dan  ganti  kerugian  atas  upaya  paksa  yang tidak  sah.  Namun  kewenangan  tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan praperadilan 04/Pid/Prap/2015/ PN.JKT.SEL  dalam  perkara  Budi  Gunawan dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) 21/PUU-IV/2014.  Putusan  tersebut  pada intinya  menyebutkan  bahwa  kewenangan lembaga  praperadilan  termasuk  juga  dalam hal  menguji  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka seseorang.
Dengan  kewenangan  tersebut,  maka hakim  di  pengadilan  negeri  dalam  perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan  proses  pemeriksaan  pada alat  bukti  surat,  yang  kemudian  dijadikan acuan untuk  menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan  sah  atau  tidak  menurut  formil hukumnya.  Pemeriksaan  dalam  perkara  ini dikenal  juga  dengan  pemeriksaan  acara singkat.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  82  KUHAP diatur  pula  bahwa  hakim  dalam  memeriksa perkara  praperadilan  memang  diberikan kewenangan  untuk mendengar  keterangan baik  dan  tersangka  atau  pemohon  maupun dan  pejabat  yang  berwenang.  Mengingat proses  pemeriksaan  perkara  praperadilan adalah  dengan  acara  singkat,  maka  untuk membuktikan  dalil  bahwa  perlu  atau tidaknya  seseorang  ditetapkan  sebagai tersangka, maka hakim tentunya hanya dapat menguji  dua  alat  bukti  formil  yang  menjadi dasar  ditetapkannya  seseorang  menjadi tersangka.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dimuat  dalam  pasal  2  Peraturan  Mahkamah Agung  nomor  4  tahun  2016  (PERMA 4/2016) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Namun ironisnya, dalam perkara Praperadilan Century di atas, hakim ternyata tidak mematuhi aba-aba yang sudah digariskan  oleh  KUHAP  dan  Mahkamah Agung (MA). Perintah hakim untuk ditetapkannya  Boediono  menjadi  tersangka kasus  century  tidak  diuji  berdasarkan  dua alat  bukti  yang  ada.  Pengujian  melainkan dilakukan  berdasarkan  pada  dalil  pemohon yang  menyatakan  bahwa  penyidik  KPK telah menghentikan penyidikan kasus korupsi  Bank  Century  setelah  Budi  Mulya dijadikan  terpidana.  Dalil  tersebut  pun ternyata disampaikan pemohon tanpa merujuk  pada bukti formil  yang disyaratkan dalam  undang-undang,  melainkan  hanya
disimpulkan  pemohon  berdasarkan  tidak adanya “ update ” KPK dalam hal penyidikan lanjutan  kasus  Bank  Century  semenjak 2015.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  hakim Praperadilan Century  tidak melakukan  pemeriksaan  perkaranya  tanpa alat  bukti  yang  sah  dan  amar  putusan  yang memerintahkan  KPK  menetapkan  Boediono sebagai  tersangka  telah  bersifat  sewenang- wenang. Pada  akhirnya,  guna  menyikapi permasalahan tersebut, sekiranya dibutuhkan sebuah upaya agar kekeliruan yang dilahirkan oleh putusan praperadilan century di  atas  tidak  menyebabkan  kekacauan hukum yang lebih parah.
Pertama, dilakukannya  upaya  hukum luar  biasa  berupa  kasasi  demi  kepentingan hukum (KDKH) oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang telah  diamanahkan  oleh  pasal  259  (1) KUHAP.  Upaya  hukum  tersebut  sangat mungkin untuk ditempuh, mengingat putusan  praperadilan  termasuk  ke  dalam putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht) karena  tidak  dapat diajukan  upaya  hukum  banding  ataupun kasasi  pada  pengadilan  yang  lebih  tinggi (Putusan MK nomor 65/PUU-IX/2011).
Kedua ,  alternatif  lain  yang  bisa ditempuh  adalah  KPK  selaku  pihak  yang “dihukum”  dalam  perkara  ini  dapat memintakan  peran  aktif  dari  MA  untuk meluruskan  kekeliruan  yang  terjadi  (jika dimungkinkan dapat dimintakan pembatalan
atas  putusan  praperadilan  century  di  atas). Mekanisme tersebut bisa ditempuh mengingat  pasal  4 ayat  (2) huruf c PERMA 4/2016  memang  memberikan  kewenangan kepada  MA  untuk  memberi  petunjuk, teguran,  atau  peringatan  yang  dipandang perlu  terhadap  putusan  Praperadilan  yang menyimpang secara fundamental.
Ketiga ,  untuk  solusi  dalam  jangka panjang  dibutuhkan  sebuah  aturan  hukum yang mengatur tentang praperadilan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  teknis hukum acara dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan.  Aturan  teknis  hukum  acara praperadilan tersebut tentu sangat dibutuhkan  karena  hingga  saat  ini  begitu banyak  perkara  praperadilan  yang  diperiksa dengan  acara  pemeriksaan  biasa,  artinya pengujian  bukti  yang  dihadirkan  dalam praperadilan  sudah  tidak  lagi  sebatas pengujian  secara  formal  melainkan  sudah masuk  dalam  materil  pokok  perkara  yang bersangkutan.
Hal  tersebut  jelas  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  filosofi  dan  karakteristik praperadilan  itu  sendiri.  Di  satu  sisi praperadilan  memang  diperuntukan  sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun di sisi lain bukan berarti hakim  yang  melakukan  kontrol  tersebut dibenarkan  melampaui  kewenangan  yang diberikan  oleh  undang-undang,  apalagi
sampai  membuat  norma  baru  yang  ternyata juga  bertentangan  dengan  aturan  hukum yang bersangkutan seperti KUHAP.

## B. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan Praperadilan  Menetapkan  Seseorang Menjadi Tersangka
Hukum  dan  hakim  itu  ibarat  hubungan antara  orang  tua  dengan  anaknya,  terikat suatu  hubungan  yang  dinamis,  karena  itu perkembangan  segala  permasalahan  hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari Hakim, namun demikian, peran aktif Hakim sebagai freedom  of  judges itu  selayaknya tidak  dimaknai  dengan  tanpa  batas,  karena kebebasan  itu  memiliki  batas-batas  yang tidak  menimbulkan  sesuatu  kebebasan  yang mencerminkan detournement  de  pourvoir (penyalahgunaan wewenang). 13
Peraturan  perundang-undangan  meru- pakan  dasar  bagi  seorang  hakim  untuk menentukan putusan yang dijatuhkan walaupun hakim itu bukanlah hanya sekedar corong undang-undang ( la bouche de la oi ), tetapi  tetap  saja  peraturan  perundang- undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim  dalam  menentukan  suatu  putusan. Selanjutnya,  dalam  suatu  putusan  haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum,  sehingga  seorang  hakim  sampai pada  putusannya  sebagaimana  dalam  amar putusan ( Strachmaat ), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca
13 Indriyanto  Seno  Adji.  2015. Pra Peradilan  &  KUHAP  (catatan  mendatang) .  Jakarta: Diadit Media, hlm. 1.
motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil,  yaitu  untuk  menegakkan  hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara. 14

## C. Akibat Hukum Bagi Hakim Praperadi- lan Yang Melampaui Kewenangannya
Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah bahwa  hukum  tidak  dipandang  terlepas  dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman  wajib  menafsirkan  hukum  demi rasa  keadilan  masyarakat  dan  menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan  masyarakat  itu,  sebab  hakim  tidak terlepas  dari  masyarakat  dimana  ia  berada dan melakukan tugasnya. 15
Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus  dibuat.  Hanyalah  tentang  apa  harus dimuat  di  dalam putusan diatur dalam Pasal 183,  184,  187,  HIR,  (Pasal  194,  195,  198 Rbg),  Pasal  25  UU  No.  4  Tahun  2004 adalah:
a. Kepala  putusan,  mempunyai  kekuatan eksekutorial  kepada  putusan  pengadilan. Kata-kata  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  terdapat dalam  putusan  pengadilan  oleh  pembuat Undang-Undang  juga  dimaksudkan  agar hakim  selalu  menginsafi,  bahwa  karena
14 Ahmad  Rifai. Penemuan    Hukum    Oleh Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110-111.
15 Arbijoto.  2010. Kebebasan  Hakim Analisis  Kritis  Terhadap  Peran  Hakim  Dalam Menjalankan  Kekuasaan  Kehakiman .  Jakarta:  Diadit Media, hlm. 27.
sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan  kepada  rakyat,  tetapi  juga  bertanggung jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Penjelasan Umum angka 6 UU No.14/1970).
b. Identitas  pihak-pihak  yang  berperkara, dalam  putusan  pengadilan  identitas  pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus dimuat  secara  jelas,  yaitu  nama,  alamat, pekerjaan,  dan  sebagainya  serta  nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain.
c. Pertimbangan (alasan-alasan), dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
1) Pertimbangan  tentang  duduk  perkaranya ( feitelijke gronden ), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya  pertimbangan  tersebut  hanya menyebutkan  apa  yang  terjadi  didepan pengadilan.  Seringkali  dalam  prakteknya gugatan  penggugat  dan  jawaban  tergugat dikutif  secara  lengkap,  padahal  dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg menentukan bahwa setiap putusan pengadilan  dalam  perkara  perdata  harus memuat  ringkasan  gugatan  dan  jawaban dengan jelas.
2) Pertimbangan tentang hukumnya
( rechtsgronden ),  adalah  pertimbangan atau  alasan  dalam  arti  yang  sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan  nilai  dari  suatu  putusan
pengadilan,  yang  penting  diketahui  oleh pihak-pihak  yang  berperkara  dan  hakim yang  meninjau  putusan  tersebut  dalam pemeriksaan  tingkat  banding  dan  tingkat kasasi.
d. Amar Putusan, dalam  gugatan penggugat ada  yang  namanya  petitum,  yakni  apa  yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim.  Jadi  Amar  putusan  (diktum)  itu adalah  putusan  pengadilan  merupakan jawaban  terhadap  petitum  dalam  gugatan penggugat.

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  yang  berhasilkan penulis dapatkan adalah sebagai berikut: 1. Hakim  praperadilan  yang  memutuskan untuk  menetapkan  tersangka  tidak  dapat dikatakan  telah  melampaui  kewenangannya, karena  berdasarkan  asas ius  curia  novit , pengadilan  (hakim)  tidak  boleh  menolak mengadili  perkara  yang  datang  kepadanya, begitu juga dengan hakim praperadilan yang menetapkan  tersangka  terhadap  seseorang yang  sebelum  dimasukannya  permohonan praperadilan  adalah  berstatus  sebagai  saksi. Hal  ini  merupakan  perluasan  dari  objek praperadilan  yang  menginginkan  perlin- dungan  Hak  Azasi  Manusia  yang  lebih lengkap  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.
2. Konsekwensi  yuridis  terhadap  putusan hakim praperadilan yang memutuskan untuk menetapkan  tersangka  harus  dihormat  oleh pihak  yang  terkait,  terutama  bagi  termohon. Karena  putusan  praperadilan  merupakan produk  hukum  yang  harus  dipatuhi  semua orang,  untuk  menciptakan  kepastian  hukum yang berkeadilan.
Adapun saran  yang dapat kami berikan demi  menyempurnakan  tulisan  tesis  ini adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  segera  dibentuk  KUHAP baru yang lebih lengkap mengatur mengenai Praperadilan,  kesimpangsiuran  yang  terjadi selama  ini  dalam  lingkungan  praperadilan akan menjadikan semakin kusutnya penegakan  hukum  di  Indonesia,  karena hukum  yang  berkepastian  dalam  ranah hukum  acara  pidana  tentunya  merupakan cita-cita yang didambakan masyarakat. 2. Putusan  praperadilan  hendaknya  memuat juga sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan  putusan,  semisal  diberikan denda  dan  juga  sanksi  admintratif  lainnya, sehingga  tidak  sekedar  “putusan  diatas kertas”  yang  tidak  mempunyai  kekuatan memaksa,  hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga kewibawaan  dari  pengadilan  sebagai  garda terakhir pencari keadilan di negeri ini.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  H.  A.  K  Moch.  1986. Beberapa Ketentuan  Umum  dalam  Buku Pertama KUHP . Bandung: Alumni.
Adji,  Indriyanto  Seno.  2015. Pra  Peradilan &  KUHAP  (catatan  mendatang) . Jakarta: Diadit Media.
Bosu,  B.  1982. Sendi-Sendi  Kriminologi .
Surabaya: Usaha Nasional.
Djamali,  R.  Abdoel.  2001. Pengantar Hukum  Indonesia .  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada.
Hamzah,  Andi.  1990. Pengantar  Hukum Acara  Pidana  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. IV.
Harahap,  M.  Yahya.  2009. Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Husni,  Lalu.  2009. Hukum  Hak  Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia.
Lamintang,  P.A.F.  Lamintang,  Theo.  2010.
Pembahasan KUHAP Menurut
Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Pidana
&  Yurisprudensi. Jakarta:  Sinar Grafika.
Lubis,  Todung  Mulya.  1993. In  Search  of
Human Rights Legal-Political
Dilemmas  of    Indonnesia’s  New
Order 1966-1990. Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2015 .  Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta:
Prenadamedia.
MD,  Mahfud.  1989. Politik  Hukum  di Indonesia, Cet Pertama . Yogyakarta: Pustaka LP3ES kerjasama UII Pres. Marpaung, Leden. 2000. Perumusan
Memori  Kasasi  Dan  Peninjauan
Kembali  Perkara  Pidana. Cet.  I. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno. 2014. Teori Hukum Edisi  Revisi. Yogyakarta:  Cahaya
Atma Pustaka.
-----------------------------.  2004. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. -----------------------------. 1992. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum . Jakarta: Citra Aditya.
Muhammad,  Rusli.  2007. Hukum  Acara Pidana Kontemporer. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Muttaqien,  Raisul.  ( Trans )  2006.  Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif . Bandung:  Nusamedia  &
Nuansa.
Ngani, Nico. 1985. Mengenal Hukum Acara Pidana  Tentang  dan  di  Sekitar Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi  Dan  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia. Seri III.
Yogyakarta : Liberty.
Naning,  Ramdhon.  1983. Citra  dan  Citra
Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia.
Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Pangaribuan,  Luhut  M.P.  2008. Hukum
Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan  oleh  Advokat. Cet  V. Jakarta: Djambatan.
Prakoso,  Djoko.  1986. Peranan  Psikologi Dalam  Pemeriksaan  Tersangka Pada  Tahap  Penyidikan. Jakarta:
Ghalia Indonesia. Salman,  Otje  dan  Anton  F.  Susanto.  2005. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka
Kembali , Bandung: Refika Aditama.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita.  2003.
Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju.