## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

## Agung Pramudya, Meyzi Heriyanto, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Policy Implementation of Regulation of Pelalawan Regent Number 12 Year 2012 About Fostering and Enforcing Employee Discipline. This study aims to determine the imple- mentation of the policy Pelupawan Puppet No. 12 of 2012. This type of research is qualitative. The research informants were taken by purposive sampling consisting of Secretary of Service, Head of Sub Division of General and Personnel, Treasurer, 10 employees of Local Revenue Of- fice of Pelalawan Regency and society. Data collection techniques are interviews and observa - tions. Data analysis techniques use interactive models ranging from data reduction, data testing and conclusion. The result of the research shows that the standard factor and the target of the policy made have not been well executed by the employee as the implementing agent of the policy. This can be seen from the many violations of discipline that occurred.
Keywords: implementation, policy, coaching, discipline
Abstrak: Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai . Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui implementasi kebijakan Perbup Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan penelitian diambil dengan secara purposive sampling yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bendahara, 10 orang pega- wai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor standar dan sasaran kebijakan yang dibuat belum dilaksakan dengan baik oleh pegawai se- bagai agen pelaksana kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran disiplin yang terjadi.
Kata kunci : implementasi, kebijakan, pembinaan, disiplin
PENDAHULUAN Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Akan tetapi dalam suatu instansi pemerintah para pegawainya sering melaku- kan pelanggaran disiplin seperti datang ter- lambat, bermalas-malasan dalam bekerja, pulang sebelum waktunya, dan penyim- pangan-penyimpangan lainnya yang men- imbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan
nasional dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Pada tang- gal 2 Februari  2012, ditetapkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupat- en Pelalawan.
Namun berdasarkan pantauan dila- pangan, banyak pegawai kurang disiplin. Selain itu fenomena-fenomena yang penu- lis jumpai di lokasi penelitian dalam hal pelaksanaan disiplin pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut :
1.  Masih ada Pegawai tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas, yaitu pegawai tidak masuk tanpa memberi- kan surat keterangan, baik itu izin atau sakit. Masih ada pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa keterangan yang sah, seperti pergi berbelanja, pulang kerumah dan minum kopi di luar kantor. Hal ini ter- lihat sering sepinya ruangan pada saat jam kerja.
2. Masih ada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam artian tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada pegawai terse- but. Seperti banyak tumpukan berkas- berkas diatas meja pegawai.
3. Pimpinan yang kurang tegas dalam menindak pegawai yang kurang dis- iplin dan melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan Perbup Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan?. Menurut Gordon dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjut- nya menurut Hasel Nogi (2003) implemen- tasi kebijakan merupakan  rangkaian keg- iatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah dis- eleksi. Menurut Van Meter dan Carl E.Van Horn dalam buku Public Policy (2008) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:
1)  Standar dan sasaran kebijakan. Stan- dar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.
2) Sumber daya. Implementasi kebi- jakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia ( human
resources ) maupun sumberdaya non-manusia ( non-human resourse ). 3)  Hubungan antar organisasi. Komu- nikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan mempengaruhi sikap para pelaksana dan badan pelaksana.
4)  Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelak- sana adalah mencakup struktur bi- rokrasi, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan.
5)  Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mempengaruhi variabel badan pelaksana dan variabel sikap para pelaksana, sehingga dapat men- dukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6) Sikap para pelaksana atau imple- mentor. Sikap para pelaksana atau implementor yang telah terbentuk oleh berbagai variabel, yang mem- pengaruhi prestasi kerja sebaliknya prestasi kerja akan dipengaruhi pula oleh badan pelaksana.
Selanjutnya, menurut Hidayat, (2007) bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, tera- tur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tinda- kan-tindakan, pengarahan, pembimbing, pengembangan dan stimulasi dan penga- wasan untuk mencapai suatu tujuan. ber- dasarkan pendapat tersebut diatas dapat di- simpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembeharuan dan berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pembinaan disiplin kerja pegawai merupakan proses dorongan terhadap pegawai agar mereka mematuhi perintah dengan penuh tanggung jawab. Menurut Arifin (2012) pembinaan di - siplin kerja dapat dikatakan sebagai sistem penegakkan disiplin kerja yang bermula dari perbuatan peraturan yang dilandasi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 295-302
oleh tujuan organisasi. Selanjutnya, per- aturan tersebut disosialisasikan kepada para pegawai. Setelah proses sosialisasi selesai, selanjutnya dilakukan upaya pengawasan pelaksanaan peraturan.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang pem- binaan dan penegakan disiplin pegawai.

## METODE
Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelala- wan yang berlokasi di Kabupaten Pelala- wan. Jenis peneilitian ini adalah pene- litian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive  sampling terdiri dari Sekretaris Dinas, Sub Bagian Umum, Bendahara, Pegawai BKD, 10 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan interaktif mu- lai dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir, dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penegakan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelala- wan. Apa yang menjadi tujuan dan sasa- ran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberi- kan pemahaman atau bahkan tujuan dan sa- saran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Pendapatan beliau men- gatakan bahwa : “......secara umum standar kebijakan yang dibuat belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang belum mema - hami standar yang telah ditetapkan. Tapi kalau dilihat dari segi kepatu - hannya  saya  rasa  sudah  cukuplah karena saya juga menekankan stan - dar  yang  telah  ditetapkan,  sesuai dengan  aturan  yang  ada….  (Hasil Wawancara  tanggal  3 November 2016 )
Selanjutnya dalam kesempatan ber- beda peneliti melaksanakan wawancara dengan Pegawai Badan Kepegawaian Dae- rah Subbid. Pembinaan dengan hasil wawa- ncara sebagai berikut: “.....Kalau  persoalan  standar  yang ditetapkan,  masih  jauh  dari  yang diharapkan,  karena  pelanggaran masih tetap terjadi, untuk itu dalam pelaksanaan  standar  yang  diter - apkan  masih  kita  terus  memantau, mengarahkan,  dan  membimbing dalam  pelaksanaannya…” (Hasil Wawancara tanggal 3 November 2016 )
Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa standar yang ditetapkan dalam peraturan baru memberatkan pegawai, sep- erti apel pagi setiap hari senin, selasa dan rabu. Hal ini dikarenakan banyak juga pega- wai yang tinggal diluar daerah, tentu akan menjadi permasalahan sendiri bagi pegawai yang bersangkutan.
Sumber Daya Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber- sumber pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, yang meliputi : Jumlah sumber daya manusia sudah mencu- kupi dalam menerapkan kebijakan
Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Dae- rah berjumlah 109 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kabid, Kasubbag/Kasi 15 Orang serta pegawai Fungsional umum 33 orang dan Honorer/ PTT 55 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan, mengatakan bahwa : “…Menurut  saya  jajaran  Pegawai yang ada di dalamnya belum cukup siap untuk melaksanakan kebijakan Perbup ini, karena jumlah Pegawai yang kami miliki Cukup banyak, Ini tentu  menjadi  kendala  tersendiri bagi  kami.  Terlebih  mereka  belum memahami  betul  isi  Perbup  terse - but…” (Hasil Wawancara tanggal 4 November 2016)
Dari wawancara tersebut dapat disim- pulkan dengan jumlah sumber daya manu- sia/pegawai         di dalam Dinas Pendapatan Daerah mencapai 109 orang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kabid, Kasubbag/Kasi 15 Orang serta pegawai Fungsional umum 33 orang dan Honorer/ PTT 55 orang, belum cukup siap akan peraturan yang dibuat ini, hal ini dik- arenakan beberapa faktor, salah satu dianta- ranya adalah standar yang ditetapkan terlalu berat dan masih banyak pegawai yang tidak memahami aturan yang baru ini.
Disamping fasilitas dan sumber daya manusia yang ada, yang tak kalah penting dalam menerapkan kebijakan adalah terse- dianya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Hal ini yang selalu menjadi faktor penyebab berjalan- nya suaatu kebijakan karena kebijakan yang akan dilaksanakan tidak mendukung dengan kecakapan sumber daya manusia yang me- madai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan beliau men- gatakan bahwa :
“…Rata-rata  pendidikan  pegawai di  Dispenda  yaitu  mulai  dari  S1
sampai dengan S2, ini tentu mereka memiliki keahlian dan kecakapan di bidang masing-masing. Namun Wa - laupun  mereka  mempunyai  jenjang pendidikan yang baik, kenyataannya mereka  belum  bisa  seratus  persen menerapkan  isi  Perbup  tersebut dalam  hal  bekerja  di  untuk  Dinas Pendapatan Daerah…” (Hasil Wawancara tanggal 7 Novem- ber 2016 ).
Dari wawancara diatas, dapat diketa- hui bahwa rata-rata pendidikan pegawai di Dispenda yaitu mulai dari S1 sampai dengan S2. Namun Walaupun mereka mempunyai jenjang pendidikan yang baik, kenyataannya mereka belum bisa seratus persen menerap- kan isi perbup yang telah dibuat, hal ini di- karenakan kurangnya kesadaran dari pega- wai tersebut akan pentingnya disiplin dalam bekerja.
Menurut Menurut Van Meter dan Carl E.Van Horn dalam buku Public Policy (2008) variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni, Sumber daya. Imple- mentasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia ( human re - sources ) maupun sumberdaya non-manusia ( non-human  resourse ). Dari wawancara Sekretaris Dinas, Pegawai Badan Kepega- waian Daerah serta pegawai Dispenda, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan standar kebijakan dan sasaran kebijakan Peraturan Bupati Pelalawan No- mor 12 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai dilihat dari sumber daya yang ada sudah memadai, akan tetapi dalam penerapan masih banyak pega- wai yang tidak menaati aturan dengan ber- bagai alasan. Hal ini diperkuat dengan dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Pendapatan Kabu- paten Pelalawan sudah mengetahui aturan disiplin, namun secara garis besar mereka belum seratus persen melaksanakan isi per- aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data absensi pegawai yang menunjukkan tingkat disiplin Pegawai Kantor Dinas Pen-
dapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang dilihat dari datang terlambat, pulang cepat, tidak apel pagi dan tidak apel sore selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat.

## Hubungan antara organisasi
Dalam pelaksanaan kebijakan komu- nikasi antar pembuat dan pelaksana kebi- jakan hendaknya keduanya terjalin hubun- gan yang saling mendukung agar dalam pelaksanaan dapat berhasil dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara den- gan Sekretaris Dinas Pendapatan beliau mengatakan bahwa :
“…Komunikasi yang terjalin antara lini  organisasi  yang  melaksanakan Perbup ini dengan pejabat pembuat kebijakan  sudah  terjalin  dengan baik, namun pelaksanaan di lapan - gan masih kurang, hal ini dikarena - kan  pegawai  yang  diberikan  tugas mengawasi  disiplin  pegawai  masih kurang.  Hal  ini  tentu  menghambat dalam menerapkan di lapangan se - hingga tidak sesuai dengan yang di - harapkan…” (Hasil Wawancara tanggal 7 Novem- ber 2016 ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah beliau mengatakan bahwa :
“…Tidak  semua  pegawai  yang  ada di  Dinas  Pendapatan  Daerah,  baik itu pegawai yang bertugas di Lapan - gan maupun Pegawai yang bertugas di kantor bisa mengerti arti/ isi Per - bup ini. Untuk mengatasi ini, pihak dispenda memberikan sosialisasi ke - pada seluruh pegawai tersebut agar mereka bisa menjalankan Isi Perbup Nomor 12 Tahun 2012 ini…”. (Hasil Wawancara tanggal 8 No- vember 2016 ). Dari hasil wawancara diatas, diketa- hui bahwa tidak semua pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, bisa mengerti arti/ isi Perbup ini. Dengan rata-rata pega- wai yang ada memiliki jenjang Pendidikan
yang baik, karena itu seharusnya pegawai bisa mengerti maksud dari isi Perbup terse- but. Akan tetapi itu semua diluar dugaan kami selama ini. Bahkan dengan sikap mer- eka seperti itu dapat menghambat proses penerapan kebijakan.
Karakteristik agen pelaksana Karakteristik disini meliputi : Norma- norma yang dibuat dalam Perbup sesuai dengan Standar. Perkembangan dari tuntu- tan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan beliau men- gatakan bahwa : “…Saya  sudah  memberikan  stan - dar  pekerjaan  yang  sesuai  dengan peraturan hal ini agar arahan yang jelas kepada bawahan untuk melak - sanakan  pekerjaan  atau  penga - wasan yang sesuai dengan fungsin - ya,  sehingga apa yang di kerjakan dapat  langsung  diberitahukan  ke - pada pimpinan….” (Hasil Wawancara tanggal 8 No- vember 2016 ). Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pendapatan mengatakan bahwa : “…Tugas  yang  diberikan  kepada pegawai sudah jelas dan sesuai den - gan  peraturan,  namun  tidak  semua sesuai  dengan  fungsinya,  hal  ini disebabkan  karena  kondisi  dila - pangan  tidak  memungkinkan  untuk menerapkan kebijakan tersebut…” (Hasil Wawancara tanggal 9 Novem- ber 2016).
Dari wawancara dengan sekretaris Di- nas dan Pegawai Dinas Pendapatan maka dapat disimpulkan bahwa arahan yang di- berikan kepada bawahan sudah sesuai den- gan peraturan akan tetapi tidak semua sesuai dengan fungsi, hal ini dikarenakan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan.

## Agung Pramudya, Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati
Kondisi Sosial dan Politik Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah beliau mengatakan bahwa : ‘’…Ya  kondisi  sosial  dan  politik tentu  bisa  mempengaruhi  suatu  ke - bijakan, hal ini dapat kita lihat dari penerapan perbup No 12 Tahun 2012 ini. Dimana masih banyaknya pega - wai yang tidak menjalankan maksud dari isi Perbup ini, dalam kata lain mereka  bisa  dikatakan  tidak  peduli atau tidak mau tau tentang Perbup ini…” (Hasil Wawancara tanggal 9 No- vember 2016).
Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan beliau mengatakan bahwa :
“…Dengan  seiringnya  penetapan Perbup  No.  12  Tahun  2012  ini,  di - harapkan  kepada  seluruh  pegawai yang  ada  di  Lingkungan  pemerin - tah  Kabupaten  Pelalawan  untuk memahami  maksud  dari  perbup  ini sehingga  bisa  membuat  pegawai tersebut  lebih  disiplin  lagi.  Teru - tama  pegawai  yang  berada  di  Di - nas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan…” (Hasil Wawancara tanggal 10 No- vember 2016 ). Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak pegawai yang tidak menaati aturan di lingkungan Kabupaten Pelalawan hal ini dikarenakan penerapan yang masih belum maksimal dan tidak pedulinya para pegawai atau tidak mau tau tentang Perbup ini.
Sikap para pelaksana atau implementa- tor Berdasarkan hasil wawancara den- gan Pegawai Dinas Pendapatan mengatakan bahwa : “…Tugas yang disampaikan atasan kepada bawahan sudah baik, namun penerapan  yang  dilaksanakan  oleh pegawai/ petugas di lapangan masih
kurang,  ini  disebabkan  karena  ma - sih banyaknya pegawai di Lingkun - gan  Kabupaten  Pelalawan  yang  ti - dak taat terhadap Perbup yang telah dibuat dan luput dari tim pengawas Perbup tersebut…” (Hasil Wawancara tanggal 10 No- vember 2016 ).
Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pendapatan beliau mengatakan bahwa : “…Pimpinan saya akui selalu tegas dalam  mengambil  keputusan,  na - mun sebelum mengambil keputusan itu, pimpinan selalu memikirkan hal –  hal  yang  terbaik  bagi  bawahan - nya,  terutama  tentang  sanksi  yang ada  di  perbup  tersebut.  Disamping itu kendala yang berada dilapangan membuat Perbup yang telah dibuat tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. (Hasil Wawancara tang- gal 10 November 2016 ).
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Pimpinan selalu tegas dalam men- gambil keputusan, terutama tentang sanksi yang ada di perbup tersebut. Disamping itu kendala yang berada dilapangan membuat Perbup yang telah dibuat tidak berjalan ses- uai dengan yang diharapkan. Suatu Sikap dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.  Implementor baik harus memiliki Sikapi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan den- gan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

## PEMBAHASAN
Secara umum standar dan sasaran ke- bijakan yang dibuat belum berjalan dengan optimal. Hal ini didasarkan dengan ban- yaknya pegawai yang menyatakan peraturan tersebut   memberatkan mereka, seperti apel pagi setiap hari senin, selasa dan rabu. Hal ini dikarenakan banyak juga pegawai yang tinggal diluar daerah, tentu akan menjadi permasalahan sendiri bagi pegawai yang
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 295-302
bersangkutan. Sumber daya yang ada di Di- nas Pendapatan Daerah dirasa cukup banyak sehingga tidak sebanding dengan fasilitas yang ada dalam menerapkan Peraturan ini. walaupun rata – rata tingkat pendidikannya sudah cukup memadai untuk melaksanakan peraturan tersebut. Untuk itu agar Peraturan ini berjalan dengan semestinya, diminta agar Dinas Pendapatan Darerah dapat me- lengkapi fasilitas pendukung dan memberi- kan arahan tentang isi peraturan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi antar pembuat dan pelaksana kebijakan hen- daknya harus terjalin hubungan yang baik dan saling mendukung agar dalam pelaksa- naan dapat berhasil dengan baik. Untuk itu Komunikasi antar Atasan dan bawahan di Dinas Pendapatan Daerah ini harus terjalin dengan baik.Karena tanpa adanya komu- nikasi yang baik mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana nis- caya kebijakan tersebut tidak akan terlak- sana dengan efektif dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut.
Karakteristik disini meliputi Norma- norma yang dibuat dalam Perbup yang ses- uai dengan Standar. Penerapan Standar yang diterapkan di Dinas Pendapatan ini sudah berjalan dengan baik, tetapi kendala yang dihadapi berada pada pelaksanaan kondisi dilapangan.Untuk itu dalam menerapkan standar ini, Dinas Pendapatan Daerah ha- rus melihat kondisi lapangan apakah udah memenuhi syarat dalam penerapan perbup ini. Kondisi sosial dan politik tentu bisa mem- pengaruhi suatu kebijakan. Sikap, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang di- miliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Oleh karena itu implementor dimana disini yang dimaksud pegawai di Dinas Pendapatan Daerah ha- rus memiliki watak dan karakteristik yang baik untuk menjalankan Perbup ini. Karena apabila  pegawai Dinas Pendapatan Daerah memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kedisiplinan adalah suatu fungsi op-
ertif yang penting, karena semakin baik di- siplin pegawai maka semakin tinggi kinerja yang dicapai. tanpa disiplin yang baik sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai ha- sil yang optimal sebenarnya ada tiga aspek yang terdapat dalam disiplin itu sendiri yaitu (Hasibuan 2009) : a. Sikap taat dan tertib terhadap aturan yang berlaku, dan sikap ini meru- pakan sebagai hasil dari pengendal- ian pikiran, pengendalian watak dan mengikuti berbagai latihan.
b. Pemahaman menjadi sistem, aturan, norma, kriteria, standard dan perilaku yang dapat menumbuhkan pengertian mendalam.
c.  Perilaku wajar yang menunjukkan ke- sungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

## SIMPULAN
Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabu- paten Pelalawan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terimplementasi dengan baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator yaitu faktor standar dan sasaran kebijakan, faktor SDM, hubungan antar organisasi, karakter- istik agen pelaksana, kondisi sosial dan poli- tik, sikap para pelaksana atau implementor. Faktor Standar dan sasaran kebijakan masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya standar ke- bijakan yang dibuat belum menemui sasa- ran yaitu pegawai, karena masih banyaknya pelanggaran disiplin yang terjadi. Imple- mentator mengetahui segala ketentuan men- genai Perbup ini, akan tetapi dengan kondisi jumlah pegawai yang banyak dan standar yang ditetapkan terasa terlalu berat sehingga berdampak dengan masih banyaknya pega- wai yang kurang disiplin. Selanjutnya sara- na dan prasarana yang kurang memadai hal ini dapat dilihat dari jumlah absensi sidik jari yang digunakan masih kurang. Komunikasi antar organisasi dan ke- giatan pelaksanaan mempengaruhi sikap para pelaksana dan badan pelaksana dinilai masih kurang baik, hal ini terbukti masih
kurangnya pengawasan yang dilihat dari masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Karakteristik agen pelaksana sudah baik, hal ini terlihat dari pola-pola hubungan yang terjadi dalam bi- rokrasi, yang semuanya itu mendukung ke- bijakan, walaupun dilapangan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Kondisi sosial dan politik yang kurang stabil, mengakibatkan kebijakan yang dibuat mengalami hambatan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentu men- jadi perhatian tersendiri bagi implementator sebagai pelaksana peraturan yang  dibuat. Sikap para pelaksana atau implementor belum maksimal, hal ini dikarenakan berb- agai faktor, yaitu dari fasilitas yang kurang
memadai, kurangnya petugas dilapangan sehingga menghambat terlaksananya kebi- jakan sesuai dengan yang diharapkan. .

## DAFTAR RUJUKAN
Hesel, Nogi, Tangkilisan. 2003. Implemen- tasi Kebijakan Publik. Yogyakarta, Lukman Offset. Hasibuan, Malayu SP, 2009, Manajemen Sumber  Daya  Manusia , BPFE, Yog- yakarta
Meter, Carl E. Van Horn. 1975. The policy implementation process. A Concep- tual Fromework, Administration And Society.
Pasolong, Harbani, 2010, Teori Administra - si Publik , Alfabeta, Bandung.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 295-302