## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 282-310 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.938

## Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

## Taufiq S. Djuma dan Zulkarnain Suleman
MAN Model Kota Gorontalo, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: taufikdjuma2016@gmail.com ; zulkarnain-suleman@yahoo.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  views  of  Marriage Registrar  at  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  in  Gorontalo  City  on the registration  of  underage  marriages.  This  research  is  a  field  research.  The approach  used  is  a  legal  approach  and  a  sociological  approach.  Data collected  through  observation,  interviews  and  documentation.  Furthermore, it is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results showed that: First, the level of underage marriages in the KUA region in Gorontalo City  increased  every  year  from  2016  to  2018.  Various  reasons  were  put forward  by  the  parties,  both  prospective  brides  and  families  to  be  able  to carry  out  underage  marriages;  Second,  in  principle the  Marriage  Registrar in  Gorontalo  City  understands  and  implements  the  marriage  registration rules  based  on  the  Minister  of  Religion  Regulation  No.  19  of  2018  about Marriage Registration.
Keywords: Registrar of Marriage, Marriage, Office of Religious Affairs

## Registration of Underage Marriage Perspectives of Marriage Registration Employees in Gorontalo City
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  pandangan Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  di  Kota  Gorontalo terhadap  pencatatan  perkawinan  di  bawah  umur.  Penelitin  ini  merupakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan  pendekatan  sosiologis.  Data  dikumpulkan  melalui  pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tingkat perkawinan  di  bawah  umur  pada  wilayah  KUA  di  Kota  Gorontalo meningkat  tiap  tahunnya  sejak  2016  sampai  2018.  Berbagai  alasan dikemukakan para pihak, baik calon pengantin maupun keluarga untuk dapat melaksanakan  perkawinan  di  bawah  umur; Kedua,  pada  prinsipnya  para Pegawai  Pencatat  Nikah  di  Kota  Gorontalo  memahami  dan  melaksanakan aturan  pencatatan  nikah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
Kata Kunci: Pegawai Pencatat Nikah, Perkawinan, Kantor Urusan Agama

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan proses penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui proses ijab dan qabul yang bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram, damai, dan bahagia di dunia dan akhirat. Perkawinan dalam  literatur  fikih  disebut  dengan  dua  kata,  yaitu nikah  dan  zawaj. 1
Melalui  perkawinan  itulah,  eksistensi  manusia  sejak  zaman  keluarga manusia  pertama  Adam  dan  Hawa  hingga  sekarang  ini  masih  terpelihara baik. Demi mempertahankan cita dan citra manusia sebagai makhluk Allah swt.  yang  terbaik  dan  demi  mempertahankan  kemuliaan  derajat  dan martabatnya sebagai makhluk pilihan, Allah swt. memberikan tuntunan dan arahan  yang  terpelajar  bagi  umat  manusia  untuk  menyempurnakan  hidup melalui ikatan suci perkawinan.
Pentingnya sebuah perkawinan maka pelaksanaannya haruslah sesuai dengan  ajaran  agama  dan  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  serta didaftarkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan,  sehingga  di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada kehidupan anak  keturunan.  Salah  satu  asas  atau  prinsip  pembentukan  undang-undang pernikahan  yang  memuat  tujuan  pernikahan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal.
Untuk  mewujudkan  semua  itu,  terutama  membentuk  dan mempertahankan keluarga bahagia yang kekal, maka landasan filosofi akad nikah  dan  pembinaan  rumah  tangga  selanjutnya  oleh  undang-undang perkawinan  apalagi  oleh  agama  diperintahkan  agar  didasarkan  atas  nilai- nilai  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  yang  tidak  lain  ialah  hukum  agama  yang dianut oleh pasangan rumah tangga itu sendiri.
Perkawinan  merupakan  sebuah  peristiwa  sakral  yang  tidak  semua orang boleh melaksanakannya. Hal ini diatur dalam hukum nasional, agama dan  budaya.  Kehidupan  perkawinan  tidak  seindah  dan  semudah  yang dibayangkan banyak orang. Makna perkawinan jauh lebih dalam dari sekedar rasa bahagia menjadi raja dan ratu sehari di pelaminan.
Anshari  mengutip  dari  kitab Tafsir  Al-Munir  bahwa  pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah swt. menjadikan kaum perempuan sebagai istri  dari  jenis  (tubuh)  laki-laki,  agar  nyatalah  kecocokan  dan  sempurnalah kemanusiaan.  Allah  swt.  menjadikan  rasa mawaddah  dan  al-rahmah  antara
1 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di  Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 2.
keduanya  supaya  saling  membantu  dalam  melengkapi  kehidupan. 2 Hal  ini juga  termaktub  dalan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  pasal  2  ayat  1  bahwa  “Perkawinan  dianggap  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.” Juga pada ayat 2  bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan”. 3
Seiring  perjalanan  waktu,  walaupun  perkawinan  dilakukan  menurut agama  dan  kepercayaan,  namun  di  mata  hukum  nasional  perkawinan dianggap  tidak  sah  jika  belum  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mencatat dan melegalkan secara administrasi  sebuah  perkawinan.  Ketentuan  tentang  perintah  pencatatan terhadap  suatu  perbuatan  hukum,  yang  dalam  hal  ini  adalah  perkawinan, sebenarnya  tidak  diambil  dari  ajaran  hukum  perdata  Belanda  (BW)  atau hukum  barat,  tetapi  diambil  dari  ketentuan  Allah  swt.  yang  dicantumkan dalam QS al-Baqarah/2: 282. 4
Tujuan  pencatatan  perkawinan  oleh  pemerintah  adalah  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  sekaligus  sebuah bentuk  upaya  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  untuk  melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak- hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.
Selanjutnya,  perkawinan  diizinkan  apabila  telah  memenuhi  syarat umur  yang  ditentukan  seperti  tercantum  pada  pasal  7  UUP,  yaitu; perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  19  (Sembian belas)  tahun,  sedang  pihak  wanita  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun. 5
Dalam  hal  ini,  penyimpangan  terhadap  ayatt  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dispensasi pada pengadilan agama atas permintaan orang tua.
Pada  masyarakat  Kota  Gorontalo  masih  banyak  terjadi  masalah dalam  pencatatan  perkawinan,  calon  pengantin  di  bawah  batasan  usia minimal  yang  ditetapkan  oleh  UUP,  sehingga  perkawinannya  tidak  dapat
2 Wahbah al-Zuhaily, Tafsr Al- Munir, Juz 21 (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu’asir, 1991), 69.
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2).
4 H. M. Anshary M. K., Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 21.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, pasal 7.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  diatu  dengan  peraturan pelaksananya,  yaitu  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  11  Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.
Padahal Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di KUA Kecamatan  sebagai  pegawai  Kementerian  Agama  yang  diberi  amanah mengurus  pencatatan  nikah  tidak  selalu  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan,  banyak  hambatan  dan  tantangan  yang  dihadapi.  Walaupun aturan  UUP  sudah  jelas,  tapi  menghadapi  beragam  karakter  masyarakat Kota Gorontalo yang menghendaki agar perkawinan di bawah umur dicatat.

## B. Penerapan Pencatatan Perkawinan Bawah Umur di Kota Gorontalo
Perkawinan bawah umur yang terjadi di Kota Gorontalo mengalami peningkatan  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh berbagai  macam  faktor  penyebab  yang  melatarbelakanginya  berupa ekonomi,  minimnya  tingkat  pengetahuan  atau  pendidikan,  kehendak keluarga  atau  orang  tua,  atau  juga  disebabkan  karena  terlanjur  hamil. Berikut  ini  adalah  tabel  jumlah  perkawinan  bawah  umur  pada  tiga  tahun terakhir di Kota Gorontalo.
Tabel 1 Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018 No Uraian Tahun Jumlah 2016 2017 2018 1 Dispensasi Pengadilan 9 13 15 37 2 Izin Orang Tua 25 26 74 125 Total 34 39 89 162
Sumber: Data Olahan dari KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, 2018.
Tingginya  persentase  peristiwa  kawin  di  bawah  umur  setiap tahunnya  kemudian  menjadi  hal  yang  diperdebatkan  bila  dikaitkan  dengan aspek-aspek  lain  seperti  kesehatan,  mental/psikologi,  bahkan  dianggap berbenturan  dengan  aturan  lain.  KUA  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  yang memproses setiap peristiwa kawin di bawah umum tetap mencatatkan secara prosedural  berdasarkan  aturan  UUP  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Padahal  UUP
tidak  mengenal  adanya  perkawinan  anak  atau  dewasa,  namun  hanya memberi  batasan  minimal  usia  ideal  bagi  warga  negara  untuk  menikah. Sedangkan  PMA  No  11  Tahun  2007  mengatur  tentang  persetujuan  dan disensasi  usia  nikah  dengan  pembatasan  bagi  calon  yang  belum  memasuki usia 21 tahun harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua, sedangkan apabila  calon  suami  yang  belum  berumur  19  tahun  dan  calon  istri  belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan.
Dispensasi  dimaksudkan  agar  tidak  ada  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan oleh agama.  UUP membatasi usia melakukan pernikahan, yakni minimal  19  tahun  bagi  calon  mempelai  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  calon mempelai  wanita.  Apabila  usia  dari  calon  mempelai  tersebut  belum mencapai  batas  minimum  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  maka haruslah  mendapatkan  dispensasi  perkawinan  dari  Pengadilan  Agama setempat.
Penetapan  dispensasi  pengadilan  terhadap  permohonan  pendaftaran perkawinan  di  bawah  umur  disesuaikan  dengan  prosedur  pengajuan dispensasi  yang  telah  diatur  oleh  PMA  No  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan  Nikah  yang  menjadi  acuan  PPN  dan  KUA  dalam  menangani persoalan perkawinan di bawah umur pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018. Hal ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sebelum adanya PMA terbaru, yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018.
Senada  dengan  pernyataan  PPN  KUA  Kota  Selatan,  Samsul  Bahri, S.Sos.I berdasarkan hasil wawancara menjelaskan:
Yang dikatakan di bawah umur bagi pengantin laki laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun, dan 21 tahun dan di bawah  19  tahun  cukup  izin  orang  tua.  Dengan  penetapan  dispensasi pengadilan,  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  KUA  untuk  menikahkan bagi yang di bawah umur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan atau menjadi dasar KUA memproses pendaftaran nikah seseorang. 6
Penerapan  prosedur  pencatatan  nikah  pada  9  KUA  yang  terdapat dalam  wilayah  Kemenetrian  Agama  Kota  Gorontalo  berdasarkan  PMA  No 11 Tahun 2007 sebagai berikut;
6 Samsul  Bahri,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan,  15 September 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

## 1. Pemberitahuan  kehendak  menikah  dilakukan  kepada  PPN  di  wilayah tempattinggal isteri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Surat  keterangan  untuk  nikah  dari  kepala  desa,  lurah,  atau  nama lainnya.
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa, lurah, atau nama lainnya.
c. Persetujuan kedua calon mempelai’
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa atau pejabat yang setingkat;
e. Izin  tertulis  orang  tua  atau  wali  bagi  calon  mempelai  yang  belum mencapai usia 21 tahun;
f. Izin  dari  pengadilan,  dalam  hal  kedua  orang  tua  atau  walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
h. Surat  izin  dari  atasannya/kesatuannya  jika  caalon  mempelai anggota TNI/POLRI;
i. Putusan  pengadilan  berupa  izin  bagi  suami  yang  hendak  beristeri lebih dari seorang;
j. Kutipan buku pendaftaran talak/pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang  Undang  No  7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
k. Akta  kematian  atau  surat  keterangan  kematian  suami/isteri  dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
l. Izin  untuk  menikah  dari  kedutaan/kantor  perwakilan  Negara  bagi Warga Negara Asing.
Tahapan-tahapan  prosedur  penerapan  pencatatan  nikah  atau perkawinan  oleh  PPN  yang  terdapat  pada  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,
KUA  Kecamatan  Kota  Selatan,  KUA  Kecamatan  Kota  Timur,  KUA Kecamatan  Kota  Barat,  KUA  Kecamatan  Kota  Tengah,  KUA  Kecamatan Sipatana,  KUA  Kecamatan  Dumbo  Raya,  Kecamatan  KUA  Hulonthalangi, dan KUA Kecamatan Dungingi juga telah dilakukan berdasarkan penerapan PMA No 11 Tahun 2007 tersebut. Bagi pemohon atau calon mempelai yang termasuk  dalam  kategori  bawah  umur  dengan  dispensasi  pengadilan  oleh
PPN  dianjurkan  memenuhi  persyaratan  pengajuan  dispensasi  pengadilan terlebih  dahulu.  Permohonan  dispensasi  nikah  kemudian  dikabulkan  oleh Pengadilan  Agama  Gorontalo  setelah  melalui  pertimbangan  hakim  yang telah  didasarkan  pada  asas  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum  dan keadilan.
Penekanan  pada  asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  demi terciptanya  keteraturan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  dengan mempertimbangkan  kebiasaan-kebiasaan  dalam  masyarakat  termasuk  di dalamnya  ketentuan  hukum  yang  sifatnya  tidak  tertulis.  Pada  penjabaran asas  kemanfaatan  oleh  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi nikah  bawah  umur  dilihat  pada  anggapan  bahwa  akan  lebih  besar manfaatnya bila sebuah permohonan dikabulkan dibanding tidak dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Taufik Ngadi, M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo menyatakan bahwa:
Permohonan  dispensasi  nikah  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama Gorontalo  dilakukan  oleh  orang  tua  anak  laki-laki  yang  beberapa diantaranya  masih  berumur  17  tahun,  yang  biasanya  sudah  putus sekolah  karena  alasan  ekonomi,  dan  sudah  terbiasa  bekerja  serabutan seperti  membawa  bentor  dan  sudah  menjalin  hubungan  dengan  calon mempelai perempuan cukup lama, sehingga orang tuanya melihat untuk segera  menikahkan  sebelum  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  yang dapat  mempermalukan  keluarga.  Namun,  ada  juga  orang  tua  yang bermohon  pengajuan  dispensasi  karena  sang  calon  mempelai  wanita sudah  terlanjur  hamil,  biasanya  ini  kemudian  menjadi  dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. 7
Menurut  PPN  di  Kecamatan  Dumbo  Raya,  Ibrahim  Daeng  Salasa,
S.Ag.  tentang  prosedur  pendaftaran  perkawinan  bawah  umur  yang  oleh orang  tua  disertai  alasan  mendesak  dan  berharap  tetap  dicatatkan menyatakan bahwa:
Ada upaya kalo pernikahan di bawah umur tidak dicatat, apalagi cerita penyelamatan.  Namun,  itu  tidak  boleh  dilakukan.  Ujung  permasalahan ada  di  KUA,  kalo  persyaratan  berupa  dispensasi  pengadilan  sudah dipenuhi,  maka  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  dicatatkan.  Semua  punya hak  sama  ketika  persyaratan  sudah  lengkap.  Kita  ini  pelaksana  aturan
7 Taufik  Ngadi,  Panitera  Pengadilan  Agama  Kota  Gorontalo, Wawancara,  di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 14 Oktober 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
pemerintah,  sehingga  pernikahan  di  bawah  umur  tetap  harus dilaksanakan entah alasan yang mendasarinya apakah sudah hamil atau belum. 8
Pengajuan  dispensasi  nikah  kemudian  dijelaskan  oleh  PPN  untuk ditempuh  oleh  calon  pengantin  saat  pertama  kali  mengajukan  kehendak nikah di KUA, setelah meneliti sesuai tugas PPN secara administratif yaitu mendaftar,  menerima,  dan  meneliti  atas  kehendak  nikah  terhadap  calon mempelai dan wali serta mengumumkannya. Hal tersebut dilakukan setelah memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kehendak nikah dan melihat usia calon mempelai pria dan wanita. Beberapa diantaranya berharap untuk tetap dicatatkan  tanpa  harus  mengurus  dispensasi  pengadilan  karena  merasa bahwa  akan  memakan  waktu  dan  juga  biaya.  Alur  prosedur  pengajuan dispensasi  nikah  yang  dalam  pandangan  orang  tua  atau  keluarga  calon pengantin  yang  dianggap  akan  berbelit-belit  serta  menyita  waktu, menyebabkan  beberapa  diantaranya  memilih  untuk  tidak  menempuh  jalur pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA/PPN Kecamatan Kota Selatan terdapat dua kasus dimana calon mempelai memilih menikah secara agama  saja  terlebih  dahulu  baru  kemudian  menempuh  isbat  nikah  jika  usia kedua calon mempelai tersebut dianggap cukup secara peraturan perundang- undangan. Sebagaimana Samsul Bahri, S.Sos.I, mengatakan bahwa:
Di  KUA  sini  banyak  yang  datang  mengajukan  kehendak  menikah walaupun  usianya  di  bawah  umur  19  tahun.  Namun,  setelah mengetahui  tentang  adanya  persyaratan  harus  membawa  izin  dari pengadilan,  memilih  untuk  meminta  dinikahkan  saja  secara  agama karena tidak mau repot. Padahal so bilang kasana kalo pihak KUA siap mo ba bantu dan di Pengadilan Agama juga ada pusat bantuan hukum yang bisa membantu persyaratan pengajuan dispensasi. 9
Pada  kasus  peristiwa  nikah  yang  pada  akhirnya  memilih  untuk menikah  secara  agama  saja  terlebih  dahulu  tetap  dilakukan  oleh  Penghulu dari KUA namun bedanya tidak dicatatkan. Pihak PPN dan KUA tidak bisa memaksakan  kehendak  pada  pihak  orang  tua  atau  keluarga  yang  memilih
8 Ibrahim  Daeng  Salasa,  S.Ag.  PPN  Kecamatan  Dumbo  Raya, Wawancara,  di Dumbo Raya, tanggal 20 Oktober 2018.
9 Samsul  Bahri, S.Sos.I., Pegawai Pencatat  Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, Wawancara, di Kota Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.
menikahkan  tanpa  dicatatkan  karena  keengganan  melengkapi  persyaratan nikah  di  bawah  umur  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  semua  permohonan kehendak  nikah  yang  diajukan  ke  KUA  dengan  kategori  bawah  umur  oleh KUA  senantiasa  memberikan  penjabaran  tentang  persyaratan  yang  harus dilengkapi  khususnya  yang  menyangkut  adanya  dispensasi  pengadilan  bagi yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
Nikah  tanpa  pencatatan  atau  nikah  secara  agama  ( sirri)  walaupun sampai  sekarang  masih  menimbulkan debatable  di  berbagai  kalangan  dan dari berbagai aspek. Walaupun pada akhirnya salah satu cara yang ditempuh untuk  mensyahkannya  secara  Negara  adalah  dengan  mengajukan permohonan  isbat  nikah  dengan  tahapan  procedural  yang  juga  berbeda. Nikah  siri  dari  aspek  hukum  merupakan  fenomena  “nikah  sesuai  agama tanpa  dicatatkan”,  sehingga  inti  pembahasannya  ada  pada  pencatatan perkawinan yang berdasar pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP.
Dalam konteks pelaksanaannya, kedua ayat pada pasal tersebut telah menimbulkan dua pendapat yang kontradiktif dan menimbulkan pertanyaan tentang    apakah  pencatatan  perkawinan  adalah  syarat  sah  perkawinan  atau tidak.  Pendapat  pertama,  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  serta  harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang. Sedangkan pendapat kedua menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  sesuai dengan  agama  dan  kepercayaan,  meskipun  tanpa  dicatatkan  di  hadapan petugas yang berwenang.
Kasus-kasus  perkawinan  di  bawah  umur  yang  terjadi  pada  wilayah KUA  Kecamatan  yang  tersebar  di  provinsi  Gorontalo  dalam  penerapan pencatatannya  telah  melalui  prosedur  penolakan  terlebih  dahulu  pada tingkat KUA saat mengajukan berkas permohonan kehendak nikah. Menurut Jamil, S.Ag., penghulu sekaligus PPN dan Kepala KUA Kecamatan Sipatana memberikan  keterangan  tentang  adanya  surat  keterangan  penolakan  yang diberikan jika kategori usia pemohon kehendak nikah masih di bawah umur bahwa;
Calon  pengantin  yang  memasukkan  berkas  kehendak  nikah  di  KUA Sipatana, terlebih dahulu diperiksa dan diteliti kelengkapan berkasnya. Kalau  ternyata  ada  calon  yang  usianya  belum  genap  19  tahun  sesuai persyaratan  Undang-undang,  maka  kepada  orang  tua  atau  wali  diberi penjelasan  bahwa  tidak  bisa  KUA  menindaklanjuti  dengan  kata  lain tidak  mengabulkan  permohonan  tersebut.  KUA  akan  mengeluarkan
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
surat  keterangan  adanya  halangan  atau  kekurangan  persyaratan  dan penolakan  pernikahan.  Surat-surat  tersebut  yang  kemudian  akan dibawa oleh calon mempelai ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat izin menikah kurang usia. 10
Adanya  surat  keterangan  penolakan  yang  dekeluarkan  oleh  KUA kemudian  menjadi  dasar  bagi  calon  mempelai  dan  keluarganya  untuk mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  agama  dengan ketentuan menyertai persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan dispensasi nikah  di  Pengadilan  Agama  khususnya  untuk  calon  mempelai  bawah  umur sebagai berikut:
1. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan;
2. Surat gugatan/permohonan (Bila ada);
3. Foto copy surat nnikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6000 di Kantor Pos;
4. Foto copy KTP 1 lembar (tidak dipotong);
5. Surat  keterangan  kepala  KUA  setempat  yang  menerangkan  penolakan karena kurang umur;
6. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto  copy  sah  ijazah  terakhir  masing-masing  1  lembar  yang dimateraikan Rp 6000 di kantor pos.
Persyaratan-persyaratan  tersebut  di  atas  kemudian  oleh  pihak keluarga  dimasukkan  ke  pengadilan  Agama  Kota  Gorontalo,  sesuai  dengan uup  Pasal  7  ayat  2  jo  Pasal  1  huruf  b  PP  No  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan wilayah  tempat  tinggal  pemohon.  Sebelum  ke  pengadilan,  pihak  keluarga atau  orang  tua  calon  mempelai  terlebih  dahulu  harus  membawa  surat penolakan  pernikahan  di  bawah  umur  dari  KUA.  Selanjutnya  adalah membuat  surat  permohonan  dispensasi  nikah  yang  bisa  dibuat  sendiri  atau meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM, maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya.
Tahapan  selanjutnya  yang  ditempuh  adalah  setelah  mendapat  surat permoh    onan,  calon  mempelai  atau  pemohon  melakukan  pendaftaran
10 Jamil, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sipatana, Wawancara, di Sipatana, tanggal 24 Oktober 2018.
beserta  biaya  panjar  perkara  yang  tertera.  Setelah  itu,  pemohon  tinggal menunggu  surat  panggilan  sidang  dari  pengadilan  yang  biasanya  ada sekurang-kurangnya  dua  minggu  setelah  pendaftaran  selesai  dilaksanakan. Permohonan  dispensasi  perkawinan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama diajukan  oleh  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  batas  minimal,  atau bisa  diajukan  oleh  orang  tua  dari  calon  mempelai  yang  belum  cukup  umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia  perkawinan,  maka  permohonan  diperbolehkan  dalam  satu  surat permohonan saja.
Alasan  pemohon  mengajukan  dispensasi  perkawinan  ini  adalah karena  telah  terlalu  dekat  berhubungan  atau  menjalin  cinta  kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan  menikah  ataupun  dari  pihak  kedua  calon  mempelai  tersebut.  Perkara- perkara  dispensai  perkawinan  yang  telah  terdaftar  dan  telah  diputus  oleh Pengadilan  Agama  Gorontalo  tidak  ada  yang  memiliki  alasan  ekonomi, mayoritas  alasan  pemohon  mengajukan  permohonan  dispensasi  adalah alasan telah terlanjur berbadan dua.
Prosedur  perkara  dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama Gorontalo  bersifat  mutlak,  karena  dengan  adanya  prosedur  yang  dilalui dalam  setiap  pengajuan  perkara  maka  akan  terjalankan  proses  beracara  di Pengadilan  Agama  Gorontalo.  Prosedur  perkara  dispensasi  perkawinan dengan  perkara  yang  lain  di  Pengadilan  Agama  jelaslah  berbeda.  Karena perkara  dispensasi  perkawinan  merupakan  perkara  yang  besifat  voluntair, sedangkan perkara gugatan merupakan perkara yang bersifat contentius yang mempunyai  lawan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.  Sedangkan perkara  dispensasi  hanyalah  untuk  mendapatkan  hak  dari  pemohon  tanpa adanya perlawanan dari pihak lain.
Di  dalam  perkara  dispensasi  perkawinan,  surat  permohonan  boleh diajukan  oleh  orang  tua  dari  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  batas minimal  usia  perkawinan.  Sedangkan  dalam  perkara  yang  bersifat contentius, yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah para  pihak  itu  sendiri  dan  tidak  dapat  diwakilkan  kepada  orang  lain, meskipun ada orang terdekat dalam keluarga.
Tingkat  pendidikan  dari  pihak  yang  akan  melakukan  perkawinan  di bawah  umur  rata-rata  tingkat  SD  dan  SMP  bagi  pihak  wanita.  Dari  pihak laki-laki  tingkat  pendidikannya  adalah  SMA  ke  atas,  dan  rata-rata  sudah
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
memiliki  penghasilan  sendiri.  Pihak  yang  mengajukan  permohonan dispensasi  perkawinan  berasal  dari  daerah  pedesaan,  karena  alasan keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berumah tangga  tersebut  kurang  dipahami.  Lamanya  perkara  dispensasi  perkawinan ini  dapat  dikabulkan  tergantung  pada  jalannya  persidangan.  Maksudnya, apabila pemohon memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama,  maka  majelis  bisa  mempertimbangkan  alasan-alasan  yang disampaikan  oleh  pemohon,  dan  didukung  dengan  adanya  keterangan  dari saksi-saksi di persidangan.
Persidangan  mengenai  perkara  dispensasi  perkawinan  dilakukan dengan  sidang  terbuka,  karena  jalannya  persidangan  hanya  untuk mendapatkan  hak  dari  pemohon.  Apabila  pemohon  menghendaki persidangan  tertutup  untuk  umum,  maka  majelis  membolehkan  sidang tertutup  untuk  umum.  Sebaiknya  pemohon  menghadiri  setiap  jalannya persidangan  agar  didapatkan  keterangan  yang  jelas  dari  pihak  yang mengajukan permohonan, namun apabila pemohon berhalangan hadir, maka dapat  diwakilkan  pada  orang  tua  pemohon.  Akan  tetapi,  pada  sidang pertama  pemohon  wajib  hadir  di  persidangan  guna  untuk  tahap  pemberian nasehat dari majelis hakim.
Penyelesaian  perkara  dispensasi  perkawinan  ini  memiliki  perbedaan dengan  penyelesaian  perkara  yang  bersifat  contentius,  misalnya  dalam proses persidangan, di muka persidangan tidak ada jawab menjawab tentang surat  permohonan  seperti  yang  ada  dalam  perkara  gugatan.  Dalam penyelesaian  perkara  dispensasi  perkawinan,  saksi  difungsikan  untuk menguatkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  pemohon  di  muka persidangan.  Alasan  majelis  mengabulkan  permohonan  dari  pemohona adalah agar tidak terjadinya perbuatan  yang dilarang oleh agama. Landasan hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  perkawinan  adalah apabila  tidak  ada  terdapat  halangan  perkawinan  sesuai  yang  diatur  dalam KHI pasal 39 sampai dengan pasal 44.
Majelis  melihat  calon  suami  dari  pemohon  yang  akan  menjadi suaminya  dari  segi  pekerjaan.  Apabila  calon  suami  dari  pemohon  telah mempunyai  pekerjaan  atau  pengahasilan  yang  tetap  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  setelah  berumah  tangga  nantinya,  maka  majelis  dapat mengabulkan  permohonan  dispensasi  perkawinan  bagi  pemohon.  Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai  yang  diatur  dalam  KHI,  maka  majelis  akan  menolak  permohonan
dispensasi  perkawinan  bagi  pemohon.  Majelis  juga  akan  menolak permohonan dispensai perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan pengahasilan yang tetap.
Perkara  dispensasi  perkawinan  yang  telah  diputus  di  Pengadilan Agama berbentuk suatu penetapan. Kalau putusan hanya untuk perkara yang bersifat contentius, sedangkan dalam perkara dispensasi perkawinan adalah untuk  menetapkan  hak  dari  pemohon.  Perkara  mengenai  permohonan dispensasi  perkawinan  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Pengadilan Tinggi  Agama  jika  majelis  tidak  mengabulkan  permohonan  dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama, karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.
Kasus-kasus  perkawinan  di  bawah  umur  yang  pada  akhirnya  oleh hakim Pengadilan Agama dikabulkan setelah melalui berbagai pertimbangan kemudian  diwujudkan  melalui  penetapan  hakim  yang  memerintahkan  agar perkawinan  dilangsungkan.  Dispensasi  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Agama Kota Gorontalo kemudian menjadi dasar bagi KUA untuk menerima permohonan  kehendak  nikah  calon-calon  mempelai  dengan  usia  di  bawah umur.

## C. Persepsi  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  Terhadap  Perkawinan  di
Bawah Umur
PPN  mempunyai  kedudukan  yang  jelas dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, yaitu  UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954  sebagai  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang  mencatat  perkawinan yang  dilangsungkan  menurut  hukum  agama  Islam  dalam  wilayahmya. Dengan demikian, untuk memenuhi ketentuan itu, maka  setiap perkawinan harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  PPN.  Jumlah PPN  dalam  wilayah  Kementerian  Agama  Kota  Gorontalo  terdapat  9  PPN yang tersebar dalam 9 KUA.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  PMA  No.  11  Tahun  2007  Pasal (2)  bahwa  PPN  adalah  pejabat  yang  melakukan  pemeriksaan,  pengawasan dan  pencatatan  peristiwa  nikah/rujuk,  pendaftaran  cerai  talak,  cerai  gugat, dan  melakukan  bimbingan  perkawinan.  Dalam  melaksanakan  tugas  yang dimaksud  para  PPN  tersebut  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sejak awal  pendaftaran  nikah  sampai  tahapan  terakhir  yaitu  pencatatan pernikahan.  PPN  KUA  se-Kota  Gorontalo  setelah  menerima  berkas-berkas
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
dan  kelengkapan  surat-surat  dari  calon  mempelai  yang  akan  melakukan pendaftaran  nikah,  maka  PPN  atau  Kepala  KUA  mengadakan  pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita.
Pihak-pihak  tersebut  didatangkan  ke  KUA  untuk  diadakan pemeriksaan  sekaligus  mengadakan  cheking  data  bilamana  terdapat kesalahan  data  para  pihak  terkait.  Kemudian  petugas  KUA  (PPN  dan/atau penghulu)  akan menulis  setiap  keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak-pihak tersebut  ke  dalam  lembar  pemeriksaan  Nikah  (NB).  Idealnya  para  pihak yang  akan  melakukanpendaftaran  pernikahan  di  KUA  dalam  wilayah  Kota Gorontalo diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan  wanita  serta  wali  nikah)  agar  dalam  waktu  singkat  dapat  diselesaikan pendaftaran nikahnya.
Peristiwa nikah di bawah ini di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2 Peristiwa Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo No  Kantor Urusan Agama (KUA) Tahun Jumlah 2016 2017 2018 1. Kota  Barat 7 6 8 21 2. Kota Utara 5 7 9 21 3.  Kota Timur 3 4 10 17 4.  Kota Selatan 6 6 13 25 5.  Kota Tengah 5 4 12 21 6.  Dungingi 3 4 9 16 7.  Dumbo Raya 2 4 10 16 8.  Hulonthalangi 3 3 11 17 9.  Sipatana 0 1 7 8 Total 34 39 89 162
Sumber: Data Olahan dari KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, 2018.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  pernikahan  di  bawah umur di Kota Gorontalo tiap tahunnya  meningkat, dan hal ini berpengaruh pada  tingginya  pelayanan  administrasi  pencatatan  nikah  di  bawah  ini. Gambaran  terkait  pelayanan  administrasi  pencatatan  inikah  tersebut
diperoleh  dari  wawancara  dengan  para  PPN  di  KUA  Kecamatan  se-Kota Gorontalo.
Penjelasan PPN KUA Kecamatan Kota Barat memberikan penjelasan tentang  perlunya  kehadiran  wali  atau  pihak  keluarga  mendampingi  calon mempelai  pada  saat  pendaftaran  nikah.  Sofyan  Tou,  S.Ag,  menyatakan bahwa:
Secara prosedur, sudah seharusnya ketika calon mempelai mengajukan pendaftaran  pernikahan,  jangan  hanya  datang  sendiri,  melainkan disertai keluarga atau wali. Karena kita dari KUA juga mau melakukan pemeriksaan ke mereka sebagai wali. Keterangan-keterangan tersebut sangat  diperlukan  untuk  menindaklanjuti  pengajuan  kehendak  nikah apakah  bisa  didaftarkan  atau  tidak.  Khusus  untuk  KUA  Kota  Barat jika  kemudian  hanya  salah  satu  pihak  yang  datang,  sehingga  untuk pengisian kolom tanda tangan para pihak yaitu halaman tiga terpaksa ditunda.  Memang  dalam  pemeriksaan  nikah  kadangkalapihak  wali tidak  dapat  hadir  pada  hari  itu,  sehinggga  PPN  akan  memberikan kesempatan pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum  jadwal  pelaksaan  pernikahan.  Alasan  lain  yang  tidak  kalah pentingnya  kenapa  kemudian  kehadiran  orang  tua  atau  wali  perlu dalam melakukan pendampingan pada calon mempelai saat melakukan pendaftaran  nikah,  yaitu  pernikahan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di lapangan  termasuk  di  KUA  Kecamatan  Kota  Barat.  Sebenarnya masalah  batas  usia  pernikahan  sudah  ditentukan  dalam  UUP  pasal  7 ayat  1  bahwa  pernikahan  hanya  diijinkan  jika  pria  sudah  mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 11
Biasanya  yang  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Kota  Barat  calon pasangan  pengantin  yang  belum  mengetahui  batasan  usia  untuk melangsungkan  pernikahan,  maka  PPN  akan  memberikan  penjelasan, penasehatan,  dan  pembinaan  karena  syarat-syarat  pernikahan  tersebut  baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah  terpenuhi  kecuali  syarat  usia  kedua  mempelai  yang  belum  mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita.
Bagi  calon  mempelai  dengan  persyaratan  umur  yang  belum mencukupi,  maka  PPN  akan  menyarankan  agar  kedua  calon  mempelai
11 Sofyan  Tou,  S,Ag.,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota  Barat, Wawancara di Kota Barat, tanggal 24 Oktober 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka  PPN  akan  mengeluarkan  surat  penolakan  pernikahan.  Hal  tersebut apabila  dibiarkan  akan  menimbulkan  sengketa  yang  berlarut-larut,  bahkan kadang  akan  menimbulkan  akibat-akibat  buruk,  yang  melanggar  etika kesusilaan.
Sofyan Tou, S. Ag, menyatakan bahwa:
Di  sini  di  Gorontalo  banyak  yang  mo  kaweng  tapi  masih  tegolong remaja,  biasanya  baru  tamat  SMP  tapi  so  suka  kaweng.  Usia perempuan  umumnya  masih  15  Tahun  dan  laki-laki  baru  17  tahun. Umumnya  mereka  ini  sudah  putus  sekolah  atau  bahkan  ada  yang sementara masih sekolah. Nah, yang begini ini kalau kemudian datang di  KUA  dang  mengajukan  kehendak  nikah  yang  tidak  bisa  langsung diproses  karena  masih  di  bawah  umur,  sehingga  perlu  kehadiran  wali atau  orang  tua  untuk  mengetahui  lebih  dalam  alasan-alasan  yang melatar belakangi kenapa kemudian dorang berdua so suka kawin”. 12
Bagi  PPN  di  KUA  Kecamatan  Kota  Barat  menyikapi  fenomena perkawinan  di  bawah  umur  sebagai  persoalan  sosial  kemasyarakatan  yang seharusnya  bisa  diminimalisir.  Adanya  bentuk  perundang-undangan  yang mengatur  batas  usia  perkawian  selama  ini,  tidak  mampu  menjadi  regulasi pencegah  perkawinan  di  bawah  umur  khusunya  di  Kota  Gorontalo. Perkawinan  di  bawah  umur  pun  pada  akhirnya  menjadi  suatu  bentuk perkawianan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku  dimana  perundang-undangan  yang  telah  ada  dan  memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di  bawah  umur  merupakan  bentuk    penyimpangan  dari  pernikahan  secara umum  karena  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  pernikahan  yang  telah ditetapkan.
Rahmat M Bano selaku Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Barat menyatakan bahwa:
Dalam  data  pencatatan  perkawinan  di  KUA  Kota  Barat  sendiri, peristiwa  nikah  yang  masuk  kategori  bawah  umur  cuma  sedikit dikarenakan  banyak  yang  kemudian  malas  mengurus  persyaratan
12 Sofyan  Tou,  S,Ag.,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota  Barat, Wawancara di Kota Barat, tanggal 24 Oktober 2018.
dispensasi  pengadilan  karena  dianggap  makan  waktu  dan  biaya  lagi. Jadi,  yang  tercatat  ini  memang  khusus  pernikahan  yang  masuk ketegori  bawah  umur,  tetapi  telah  memenuhi  persyaratan  secara administrasi dengan memasukkan dispensasi pengadilan tersebut. 13
Lebih lanjut perkawinan di bawah umur dalam pandangan PPN tidak menjadi  persoalan  dalam  pencatatannya  selama  berkas  persyaratan  yang dibutuhkan  oleh  calon  mempelai  dan  keluarga  atau  wali  dapat  dipenuhi, khususnya mengenai dispensasi dari pengadilan agama untuk yang berusia di bawah 19 tahun.
Pada  wilayah  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,  praktik  perkawinan  di bawah umur dalam tiga tahun terakhir yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 hanya terdapat empat (4) kasus. Keempat kasus perkawinan di bawah umur tersebut adalah peristiwa nikah yang kemudian dicatatkan oleh PPN  karena  telah  melalui  tahapan  melampirkan  surat  dispensasi  dari Pengadilan Agama Kota  Gorontalo. Hal  tersebut senada dengan penjelasan dari  Fahrie  Hiyoda,  S.Ag,  sebagai  PPN  di  KUA  Kecamatan  Kota  Utara menyatakan bahwa:
Setiap  tahunnya  di  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,  banyak  pasangan yang mengajukan permohonan kehendak menikah, baik penduduk yang berdomisili  memang  terdaftar  sebagai  penduduk  wilayah  Kota  Utara, maupun penduduk luar kecamatan yang  menumpang menikah di sini. Mereka yang bermohon tapi masuk dalam kategori bawah umur, kami dari  KUA  tidak  langsung  otomatis  menolak  begitu.  Melainkan berusaha  mempertimbangkan  alasan-alasan  menikah  sementara  umur masih  lagi.  Kita  tetap  konsisten  terhadap  aturan  batasan  umur,  jika memang  usia  tidak  mencukupi  maka  akan  ditolak.  Untuk melangsungkan  perkawinan,  seseorang  yang  belum  berusia  21  tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan harus mendapat izin atau surat persetujuan dari orang tua”. 14
Kasus-kasus  perkawinan  di  bawah  umur  yang  kemudian  tercatat dengan  melampirkan  surat  dispensasi  Pengadilan  Agama  Kota  Gorontalo tersebut,  tidak  sebanyak  permohonan  kehendak  kawin  yang  dimasukkan.
13 Rahmat Bano, Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Barat, Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Barat, tanggal 25 November 2018.
14 Fahrie  Hiyoda,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota  Utara, Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
Beberapa  di  antaranya  tidak  lagi  menindaklanjuti  penolakan  yang dikeluarkan  oleh  KUA  dengan  melengkapi  berkas  berupa  dispensasi, melainkan  memilih  untuk  menikah  secara  agama  tanpa  dicatatkan.  Hal tersebut  diperjelas  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Ellen  K.  Ngadi selaku Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Utara bahwa:
Data  penolakan  perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  untuk pengajuan  perkawinan  yang  terkendala  oleh  masalah  umur  umumnya tidak  sebanding  dengan  jumlah  calon  pasangan  yang  kemudia  datang melengkapi  kekurangan  berkas  yang  menyebabkan  pengajuan kehendak  kawin  dorang  ditolak.  Sehingga  pada  tiga  tahun  terkahir, data  perkawinan  di  bawah  umur  khususnya  dengan  dispensasi pengadilan  agama  hanya  tercatat  sebanyak  empat  perkara. Peningkatannya dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak. 15
Dalam  pandangan  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,  perkawinan bawah umur adalah persoalan kesiapan calon mempelai secara fisik maupun mental  dalam  menyongsong  komitmen  hidup  berumah  tangga.  Sehingga menjadi  sebuah  kewajaran  bila  kemudian  negara  dan  Undang-Undang memberikan batasan umur tertentu mengenai usia perkawinan baik laki-laki maupun  perempuan.  Jumlah  kasus  perkawinan  bawah  umur  di  KUA Kecamatan  Kota  Utara  selain  kasus  dengan  dispensasi  pengadilan  agama, juga  terdapat  21  kasus  perkawinan  bawah  umur  yang  hanya  cukup  dengan melampirkan surat izin dari orang tua.
Di  sisi  lain,  problematika  perceraian  dini  pun  marak  terjadi  seiring bertambahnya  fenomena  perkawinan  di  bawah  umur  tersebut.  Biasanya mengajukan  permohonan  kehendak  menikah  dengan  berbagai  alasan-alasan tertentu, seperti merasa telah dewasa atau siap berumah tangga. Selain itu, persoalan lain yang menjadi penyebab maraknya perkawinan di bawah umur adalah persoalan pergaulan bebas di kalangan remaja yang tidak terkendali. Lebih  lanjut  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,  Fahrie  Hiyoda,  S.Ag, memberikan penjelasan tentang pandangannya terhadap kasus perkawinan di bawah umur khususnya di Kota Gorontalo:
Hampir semua kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di
Gorontalo ini termasuk juga di Kota Utara disebabkan karena remaja- remaja  ini  sudah  terlibat  dalam  pergaulan  yang  tergolong  bebas.
15 Ellen  K  Ngadi,  Pengolah  Data  KUA  Kecamatan  Kota  Utara, Wawancara,  di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.
Sehingga  ujung-ujungnya  terlanjur  melakukan  hubungan  yang  tidak sepantasnya  lagi.  Hal  ini  bukan  saja  terjadi  pada  mereka  yang  putus sekolah,  melainkan  juga  ada  yang  datang  kamari  masih  tengah menempuh  pendidikan  di  sekolah  menengah.  Karena  alasan  terlanjur hamil  inilah  biasanya  pihak  orang  tua  atau  keluarga  calon  mempelai bermohon atau mendesak KUA agar segera menikahkan anak mereka untuk menutupi malu keluarga. 16
PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Utara  dalam  menanggapi  persoalan perkawinan  berusaha  untuk  tetap  bijak  dan  memberi  pencerahan  kepada calon  mempelai  dan  keluarganya  agar  tetap  memenuhi  persyaratan  yang sifatnya  procedural  sebagai  syarat  agar  perkawinan  tetap  bisa  dicatatkan oleh  PPN.  Penjelasan  berupa  penyuluhan  tentang  batas  usia  kawin  yang sesuai  dengan  undang-undang  diperlukan  untuk  senantiasa  disosialisasikan, mengingat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak calon mempelai dan  orang  tua  diantaranya  bahkan  banyak  yang  belum  mengetahui keberadaan aturan perundang-undangan tersebut.
PPN  berkewajiban  memberikan  penjelasan    terkait  pasal  7  ayat  (1) UUP  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam  belas)  tahun.  Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  Pejabat  lain  yang  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat  izin  orang  tua  untuk  melakukan  perkawinan  ialah  pria  yang berumur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  wanita  16  (enam  belas)  tahun.  Itu artinya,  pria  dan  wanita  yang  usianya  di  bawah  ketentuan  tersebut  belum boleh  melaksanakan  perkawinan.    Setelah  adanya  izin  dari  orang  tua maka kedua  calon  mempelai  dapat  mengajukan  dispensasi  perkawinan  ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya.
Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan  izin  nikah,  dispensasi  nikah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan dimana  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan calon  isteri  yang  belum  mencapai  16  (enam  belas)  tahun  mendapat kelonggaran  atau  menjadi  dibolehkan  untuk  melaksanakan  perkawinan dengan  telah  diberikannya  dispensasi  nikah  oleh  Pengadilan  Agama.
16 Fahrie  Hioda,  S.Ag,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota  Utara,
Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
Sedangkan  izin  nikah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  calon mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  perempuan  yang  secara  undang- undang  telah  cukup  umur  melangsungkan  perkawinan  tetapi  harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua mempelai.
Staf  pengolah  data  KUA  Kecamatan  Kota  Timur,  Herlina  Sumaga menyatakan bahwa:
Selama ini perkawinan bawah umur yang tercatat di KUA Kota Timur tidak terlalu banyak jumlahnya, yang paling banyak itu hanya  terjadi tahun  2018  kemarin.  Ada  beberapa  yang  kemudian  tidak  bisa dicatatkan dikarenakan tidak mampu melengkapi berkas yang menjadi persyaratan,  khususnya  kalo  yang  diminta  sudah  berupa  dispensasi pengadilan karena umur perempuan ada yang baru 15 tahun atau laki- lakinya baru 17 tahun. Data yang kemudian tercantum di kami, adalah semua  bentuk  kasus-kasus  perkawinan  yang  memang  sudah  lengkap administrasinya secara prosedural. 17
Walaupun demikian, PPN KUA Kecamatan Kota Timur, Drs. Arifin Adam  sekaligus  sebagai  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota  Timur  menyatakan pendapatnya  sebagai  PPN  terhadap  perkawinan  bawah  umur  sebagai fenomena  yang  harus  menjadi  tanggung  jawab  bersama  dalam  mencegah atau  bahkan  mengurangi  jumlahnya.  Berikut  pernyataan  PPN  KUA Kecamatan Kota Timur:
Tahun  2018  kasus  perkawinan  bawah  umur  khususnya  di  wilayah KUA  Kota  Timur  cukup  banyak,  ada  10  kasus  yang  pada  akhirnya kami  catatkan  setelah  melalui  prosedur  undang-undang.  Jumlah  yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 4  kasus.  Bagi  saya  selaku  PPN,  ini  membuat  prihatin  yah,  sebagai lembaga yang turut bertanggungjawab tentang perkawinan seharusnya peristiwa  perkawinan  di  bawah  umur  bisa  dicegah.  Walaupun  dalam Islam  sebenarnya  kategori  umur  itu  tidak  diperjelas  depe  angka, namun aspek kesiapan berupa kedewasaan fisik juga mental tidak bisa diabaikan.  Tapi  kan  banyak  yang  menikah  cepat-cepat  karena  sudah terlanjur  hamil.  Olehnya  itu,  seharusnya  orang  tua  berperan  besar dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus. Efek dari  perkawinan  di  bawah  umur  ini  juga  menyebabkan  perceraian  di
17 Herlina  Sumaga,  Pengolah  Data  KUA  Kecamatan  Kota  Timur, Wawancara,  di KUA Kecamatan Kota Timur, tanggal 29 November 2018.
pengadilan agama pada ujung-ujungnya, jadi cukup disayangkan, kalo bisa dihindari. 18
Perkawinan  bawah  umur  dengan  dispensasi  pengadilan  agama  tidak sebanyak  kasus-kasus  perkawinan  bawah  umur  hanya  dengan  izin persetujuan  orang  tua.  Namun  demikian,  upaya  yang  sifatnya  pencegahan bisa dilakukan oleh semua pihak. Arahan dan bimbingan orang tua di zaman modern  sekarang  ini  biasanya  tidak  mampu  menbentengi  anak  atau  remaja dari  segala  bentuk  kebebasan  dalam  pergaulan.  Perkembangan  teknologi yang  semakin  tidak  terkendali  memberi  kemudahan  bagi  manusia  zaman modern  termasuk  anak  dan  remaja  dalam  mengakses  segala  bentuk informasi, gambar, ataupun video yang mengandung unsur pornografi. Ibarat makanan,  konten-konten  yang  berbau  pornografi  dan  sejenisnya  kemudian dengan  mudah  dilihat  atau  bahkan  ditiru.  Pada  akhirnya,  remaja  dengan kendali pendidikan agama yang rendah atau bahkan kurang pengawasan dari orang  tua  atau  keluarga  pun  terjerumus  dalam  pola  pergaulan  bebas  tidak terkendali.
Data jumlah perkawinan di bawah umur dengan total kasus sebanyak dua  puluh  lima  tersebut,  terdiri  atas  tujuh  kasus  perkawinan  bawah  umur yang diproses oleh KUA  Kota Selatan dengan melalui pengajuan dispensasi pengadilan  agama,  sedangkan  selebihnya  yaitu  delapan  belas  kasus  adalah pristiwa  perkawinan  bawah  umur  yang  cukup  dengan  menggunakan  izin orang  tua  atau  wali.  Pada  waktu  setahun  terakhir  sejak  2018  peningkatan jumlah  perkawinan  di  bawah  umur  meningkat  drastis,  hal  tersebut  juga dinyatakan  oleh  tenaga  pengadminitrasian  dan  pengolah  data  KUA  Kota Selatan, Martin Dubaili menyatakan bahwa:
Jumlah  kasus  perkawinan  di  bawah  umur  khususnya  di  KUA  Kota Selatan  biasanya  setiap  tahun  cuma  1  atau  2  kasus,  pada  tiga  tahun terakhir ini baru kemudian lumayan banyak depe jumlah. Tahun 2018 bahkan  tercatat  ada  13  kasus,  padahal  tahun  sebelumnya  hanya  ada tercatat 6 kasus, dua kali lebih besar angkanya. Total dari jumlah yang tercatat tersebut adalah yang sudah terlaksana dan diproses oleh KUA sesuai dengan aturan yang ada 19 ”
18 Drs.  Arifin  Adam,  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Timur, Wawancara,  di  KUA Kecamatan Kota Timur, tanggal 29 November 2018.
19 Martin  Dubaili,  Pengolah  Data  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan, Wawancara,  di KUA Kecamatan Kota Selatan, tanggal 30 November 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
Peningkatan jumlah tersebut oleh Kepala KUA sekaligus PPN Kota Selatan disinyalir disebabkan oleh kultur sosial masyarakat yang cenderung menjalani  pola  hidup  yang  semakin  jauh  dari  nilai  moral  dan  agama  yang berlaku  dalam  tatanan  hidup  masyarakat.  Aspek  lain  berupa  rendahnya tingkat  pendidikan  berupa  factor  putus  sekolah  karena  alasan  ekonomi menyebabkan banyaak remaja yang kemudia memilih untuk menikah. Akan tetapi,  penyebab  pernikahan  di  bawah  umur  yang  sering  terjadi  di  KUA Kota Selatan sebagian besar disebabkan oleh desakan untuk segera menikah karena  sudah  terlanjur  hamil.  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan,  Samsul Bahri, S.Sos.I menyatakan bahwa:
Persoalan pernikahan di bawah umur dalam pandangan kami sebagai PPN  sendiri  selalu  berharap  agar  sebisa  mungkin  dihindari.  Karena diakui atau tidak, tingkatan usia perkawinan yang masih lagi ini juga kemudian  yang  menyebabkan  cerai  dini,  jadi  ibaratnya  kawin  dini kemudian  cerai  dini.  Keberadaan  Undang-undang  No  1  Tahun  1974 yang memberi batasan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan  mempelai  wanita  dibuat  kan  ada  tujuannya.  Setidaknya  calon mempelai  sudah  memiliki  kesiapan  mental  atau  psikologi  sebelum menempuh  kehidupan  baru  yang  tentu  berbeda  saat  masih  bujang. Nah,  yang  belum  siap  atau  dewasa  dalam  arti  sesungguhnya  inilah yang kemudian ujung-ujungnya malah cerai. Olehnya itu, perkawinan di  bawah  umur  tidak  dilarang  sebenarnya,  kalaupun  terpaksa dilakukan  karena  alasan  mendesak  tertentu,  yah  Undang-undang mempunyai  tata  cara  sendiri  mengenai  pencatatannya  yang  bersifat prosedural. 20
Pandangan  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Selatan  tersebut  kemudian dipertegas  dalam  menyikapi  permohonan  kehendak  menikah  yang  secara administratif  tidak  memenuhi  persyaratan  umur.  Hal  tersebut  dilakukan semata-mata  sebuah  komitmen  untuk  mewujudkan  aturan  perundang- undangan yang berlaku.
Selain  itu,  bagi  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  tengah  dalam menanggapi fenomena perkawinan di bawah umur senantiasa mengacu pada PMA  No  11  Tahun  2007  terutama  dalah  hal  pencatatannya.  Penambahan jumlah kasus pada tahun terakhir menunjukkan bahwa tuntutan peningkatan
20 Samsul  Bahri, S.Sos.I, Pegawai  Pencatat  Nikah KUA  Kecamatan  Kota Selatan, Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Selatan, tanggal 30 November 2018.
upaya yang bersifat pencegahan menjadi hal yang sangat perlu untuk segera dilaksanakan.  PPN  KUA  Kecamatan  Kota  Tengah  sekaligus  Kepala  KUA Muhammad Idrus Umar, S.Ag menyatakan hal tersebut sebagai berikut:
Sebagai  pihak  yang  diberi  amanat  oleh  undang-undang  sebagai  unit penyelenggara pencatatan nikah dan rujuk, tentunya kami akan selalu memproses  semua  bentuk  pengajuan  kehendak  nikah  selama  masih bersyarat.  Kalaupun  ada  yang  kemudian  berkasnya  kurang  lengkap, tetap  kami  dari  pihak  KUA  bersedia  membantu  memberi  petunjuk ataupun  secara  teknis  membantu  pengurusan  berkas  yang  tidak lengkap tersebut. Begitu juga dengan pengajuan kehendak nikah yang umurnya  tidak  mencukupi,  kita  cukup  memberi  petunjuk  tentang prosedur  yang  calon  mempelai  harus  tempuh  baik  yang  cuma  pakai izin orang tua ataupun kalo belum sampai umur 16 tahun harus pakai dipensasi  pengadilan.  Intinya  pihak  KUA  Kota  Tengah  akan memproses  semua  bentuk  pencatatan  perkawinan  di  bawah  umur selagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau cuma ditanya kamari tentang kebijaksanaan KUA dengan landasan kemanusiaan atau dasar membantu  sesama,  bisa  saja  kita  akan  tetap  nikahkan  walau  tidak bersyarat, tapi ini kita bicara hukum dan aturan. 21
Persoalan lain yang ditimbukan oleh fenomena perkawinan di bawah umur  yang  banyak  terjadi  dalam  masyarakat,  termasuk  dalam  wilayah Kecamatan Kota Tengah adalah kekhawatiran akan munculnya budaya baru dalam masyarakat yang menjadikan kawin di bawah umur dengan berbagai alasan  yang  mendasarinya  seperti  hamil  di  luar  nikah  dan  alasan  lainnya sebagai  hal  lumrah  atau  biasa.  Hal  tersebut  hanya  dapat  dicegah  dengan beberapa  cara  yang  bersifat  pembinaan  yang  dimulai  dari  lingkungan keluarga  melalui  penanaman  nilai-nilai  agama  yang  kuat  ditunjang  oleh pendidikan karakter dan moral oleh institusi pendidikan seperti sekolah..
Kasus-kasus perkawinan di bawah umur juga di wilayah Kecamatan Dungingi  dalam  hal  ini  KUA  Dungingi.  Sebagaimana  penjelasan  Pengolah Data KUA Kecamatan Dungingi, Kisman Pamili sebagai berikut:
Data  jumlah  perkawinan  di  bawah  umur  yang  tercatat  di  KUA Dungingi tidak terlalu banyak yang tercatat. Kasus-kasus yang banyak tercatat  pada  umumnya  hanya  perkawinan  bawah  umur  yang  pakai
21 Muhammad  Idrus  Umar,  Pegawau  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Kota Tengah, Wawancara, di KUA Kecamatan Kota Tengah, tanggal 25 November 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
surat izin orang tua, kalau dispensasi pengadilan cuma sedikit. Di sini yang  terdaftar  pakai  dispensasi  pengadilan  dari  tahun  2016  cuma  4 selebihnya sisa yang pake izin orang tua. 22
PPN  KUA  Kecamatan  Dungingi  menguraikan  pentingnya  generasi muda  dibekali  informasi  yang  memadai  tentang  perkawinan  sejak  dini termasuk  bagaimana  Undang-undang  mengatur  tentang  perkawinan  di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan akan jumlah  kasus-kasus  perkawinan  di  bawah  umur  yang  bukannya  berkurang, melainkan  semakin  meningkat  jumlahnya.  Beberapa  faktor  penyebab  yang telah  diuraikan  sebelumnya  seperti  ekonomi,  minimnya  pendidikan, keinginan  sendiri,  desakan  orang  tua,  bahkan  pergaulan  bebas  telah dibarengi  upaya  pencegahan  oleh  pihak-pihak  terkait.  Hal  tersebut dijelaskan oleh PPN Dungingi, Ismail S.Ag., M.H. sebagai berikut:
Beberapa  di  antara  pasangan  bawah  umur  yang  mengajukan permohonan  kehendak  menikah  beralasan  telah  siap  secara  fisik maupun mental. Biasanya mereka umumnya memang sudah sejak kecil terbiasa  bekerja  karena  keterbatasan  ekonomi,  khusus  yang  laki-laki ini, sehingga sampai pada usia tertentu sudah merasa bisa menghidupi orang lain dalam hal ini istri, merasa so boleh punya istri supaya ada yang  baurus.  Nah,  kalo  calon  mempelai  yang  begini  biasanya  ketika diwawancarai  memang  sudah  menyatakan  kebulatan  tekad  untuk kawin,  sehingga  bagi  kita  PPN  cukup  mempertimbangkan  dengan alasan  yah  jika  ditunda  kan  takutnya  terjadi  apa  apa  lagi.  Ibaratnya lebih baik mencegah saja, tapi biasanya kasus seperti ini hanya untuk usia-usia yang memang secara admnistrasi hanya perlu izin orang tua kalo  tidak  cukup  umur.  Walau  demikian,  saya  rasa  kita  semua  harus punya tanggung jawab moril bersama untuk kemudian mencegah atau setidaknya  meminimalisir  kasus-kasus  perkawinan  bawah  umur  di lingkungan kita, termasuk di wiliayah Dungingi sini tentunya 23 ”
Edukasi  tentang  perkawinan  di  bawah  umur  dengan  memperbanyak akses informasi termasuk di dalamnya memperkenalkan peraturan-peraturan yang terkait tentang batasan umur atau usia perkawinan juga telah dilakukan
22 Kisman Pamili, Pengolah Data KUA Kecamatan Dungingi, Wawancara, di KUA Kecamatan Dungingi, tanggal 26 November 2018.
23 Ismail, S. Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungingi, Wawancara, di Kecamatan Dungingi, tanggal 26 November 2018.
di  wilayah  KUA  Kecamatan  Dumbo  Raya.  Hal  tersebut  diperjelas  oleh Pengolah  Data  Adminitrasi  KUA  Kecamatan  Dumbo  Raya,  Rahmawati Taha sebagai berikut:
Kami  di  KUA  Kecamatan  Dumbo  Raya  hanya  mencatat  perkawinan bawah  umur  yang  telah  dilaksanakan  karena  telah  memenuhi  syarat administrai seperti izin orang tua dan dispensasi pengadilan. Jadi, kalu ditanya  jumlah  kasus  tiga  tahun  terakhir,  sebenarnya  tidak  terlalu banyak, pada 2016 ada 2, kemudian setahun berikutnya 2017 naik jadi 4  kasus.  Kasus  paling  banyak  nanti  tahun  2018  karena  sudah  sampai 10  kasus,  hanya  itu.  Kalaupun  di  luar  sana  disebut  bahwa  jumlah perkawinan di bawah umur di Gorontalo ini banyak, yah mungkin sdh dengan  kasus-kasus  kawin  bawah  umur  yang  sifatnya  tidak  tercatat atau tidak resmi 24 ”
Adanya  peningkatan  jumlah  kasus  yang  cukup  drastis  pada  tahun 2018 oleh PPN KUA Dumbo Raya disinyalir selain disebabkan oleh semakin berkembangnya  pola  pergaulan  remaja  yang  semakin  tidak  terkontrol,  juga dikarenakan  keberadaan  calon  mempelai  dari  luar  wilayah  Kota  Gorontalo yang  mengajukan  permohonan numpang  kawin  atau  menikah  di  KUA Kecamagan  Dumbo  Raya. Numpang  nikah  yang  dimaksud  adalah pernikahan yang dilangsungkan di suatu tempat di luar daerah domisili calon mempelai  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  di  KUA. Calon mempelai yang berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 tidak memenuhi persyaratan umur berupa 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki oleh PPN Dumbo Raya tetap ditindaklanjuti berdasarkan prosedur  yang  ada.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Ibrahim  Daeng  Salasa, S.Ag. sebagai berikut:
Sebenarnya  menyangkut  perkawinan  di  bawah  umur,  Negara  telah memberi  ketentuan  prosedural  administrasi  mulai  dari  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  PMA  No  11  Tahun  2007,  dan  yang terbaru  PMA  No  19  Tahun  2018  yang  kemudian  oleh  kita  PPN  atau KUA  jadikan  dasar  dalam  menindaklanjuti  permohonan  perkawinan yang secara batas usia masih lagi atau kategori masih di bawah umur.
Bagi  kami  di  KUA,  siapapun  calon  mempelai  yang  mengajukan permohonan  kehendak  menikah  tetap  dilayani  dan  ditindaklanjuti
24 Rahmawati Taha, Pengolah Data KUA Kecamatan Dumbo Raya, Wawancara, di Dumbo Raya, tanggal 28 November 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
sesuai  aturan  yang  berlaku,  termasuk  juga  pasangan  yang  masih  di bawah  umur.  Walaupun  demikian,  khusus  bagi  yang  di  bawah  umur aturan  PMA  No  11  Tahun  2007  jelas,  ada  namanya  syarat  harus disertai  zin  orang  tua,  kemudian  harus  mengurus  kelengkapan  berkas lain, yaitu dispensasi dari Pengadilan Agama Gorontalo. 25
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada umumnya pernikahan di bawah umur dalam pandangan PPN khususnya PPN Dumbo  Raya  tidak  dilarang  selama  batas-batas  administrasi  dalam pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Hal tersebut juga ditemukan dalam kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang berada  dalam  wilayah  KUA  Hulontalangi  bahwa  persoalan  perkawinan  di bawah umur dalam pandangan PPN Hulontalangi disebabkan oleh berbagai faktor  sosial.  Salah  satu  faktor  dominan  yang  dianggap  menjadi  salah  satu yang berpengaruh adalah perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi  internet,  gadget  dan  sejenisnya.  Hal  tersebut  dikemukakan  oleh Mohamad Fikri Hioda, S.Ag. berikut ini:
Hampir  semua  kasus-kasus  perkawinan  di  bawah  umur  terjadi  karena disebabkan  oleh  faktor  hamil  duluan  atau  calon  mempelai  wanita sudah  terlanjur  berbadan  dua.  Akar  masalah  sebenarnya  bisa disimpulkan  bersumber  dari  pergaulan  anak  zaman  sekarang  yang sudah  tidak  terkontrol.  Mereka  sejak  kecil  sudah  kenal  internet, smartphone,  sehingga  segala  bentuk  informasi  baik  yang  sifatnya positif  maupun  negatif  sangat  mudah  diperoleh.  Jadi,  saat  orang  tua tidak  memberikan  batasan  ataupun  pendampingan  biasanya  yang beginilah  yang  kemudian  memnjerumuskan  anak.  Bagi  kami  selaku PPN,  jika  kemudian  ada  pasangan  calon  mempelai  yang  mengajukan permohonan  kehendak  menikah  akan  tetapi  secara  umur  belum mencapai  batasan  umur  yah  biasanya  datang  dengan  alasan  tadi  itu, menuntut  untuk  segera  menikah  untuk  menutupi  aib  dan  sebagainya. Kami  di  KUA  Kecamatan  Hulontalangi  akan  memproses  selama persyaratan-persyaratan  bisa  ddipenuhi  berupa  melengkapi  berkas dengan  memasukkan  izin  orang  tua  dan  dispensasi  pengadilan  agama bagi yang belum cukup 16 tahun. Intinya, bagi kami PPN perkawinan di  bawah  umur  dalam  pencatatan  hanya  beda  dalam  alur  prosedur administrasi  saja,  hanya  itu  yang  membedakan  dengan  kasus  yang
25 Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya, Wawancara, di Dumbo Raya, tanggal 28 November 2018.
lainnya.  Akan  tetapi,  yah  kita  tetap  berharap  sebenarnya  kalau pasangan-pasangan  yang  mengajukan  permohonan  kehendak  nikah sudah cukup umur sesuai batasan undang-undang, siap secara lahir dan batin,  termasuk  hal  ini  supaya  secara  mental  kemudian  telah  matang dan jauh dari perceraian. 26
Persoalan  peningkatan  jumlah  angka  perceraian  kemudian  tidak terlepas dari ketidaksiapan pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  sangat  tepat  kiranya  jika  KUA  dan  PPN tetap  berharap  bahwa  angka  kasus  perkawinan  di  bawah  umur  sebisa mungkin bisa ditekan setiap tahunnya. Persoalan yang sama juga ditemukan di wilayah KUA Kecamatan Sipatana. Persoalan perkawinan di bawah umur adalah fenomena sosial yang mulai dianggap wajar dalam kultur masyarakat modern saat ini. Banyak orang tua yang berprinsip daripada anaknya berzina lebih  baik  dikawinkan  secepatnya  bila  telah  memasuki  usia  balig.  Hal tersebut  dikemukakan  oleh  PPN  KUA  Kecamatan  Sipatana,  Jamil,  S.Ag. sebagai berikut:
Banyak  faktor  yang  mendasari  perkawinan  di  bawah  umur  di  KUA Sipatana, berdasarkan wawancara kami ke mereka dalam hal ini calon mempelai ataupun wali mereka saat memasukkan pengajuan kehendak menikah. Biasanya yah faktor menutupi aib alasan yang paling banyak, kalaupun  ada  yang  hendak  menikah  dengan  alasan  lain  seperti kehendak  orang  tua  yang  menghawatirkan  pergaulan  sang  anak  jadi lebih  baik  dinikahkan  segera  saja  yang  paling  satu  atau  dua.  Dari beberapa kasus yang ada, beberapa diantaranya juga memilih menikah tanpa  pencatatan  terlebih  dahulu  bila  mengetahui  alur  prosedur  dan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  jika  usia  belum  mencukup  standar undang-undang. 27
Intinya  bahwa  proses  pencatatan  perkawinan  di  bawah  umur  oleh PPN  atau  KUA  disesuaikan  dengan  PMA  No  11  Tahun  2007,  dan  saat  ini dengan PMA terbaru PMA No 19 Tahun 2018, sehingga bagi PPN yang ada di  semua  KUA  yang  berada  dalam  wilayah  Kota  Gorontalo  secara  umum memiliki  pandangan  yang  sama  tentang  perkawinan  di  bawah  umur
26 Fikri  Hioda,  S.Ag.,  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Kecamatan  Hulontalangi, Wawancara, di Hulonthalangi, tanggal 27 November 2018.
27 Jamil, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sipatana, Wawancara, di Sipatana, tanggal 24 Oktober 2018.
Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo
khususnya  dari  segi  pencatatan  berdasar  pada  aturan  perundangan  yang berlaku.

## D. Penutup
Data  jumlah  perkawinan  di  bawah  umur  di  wilayah  KUA  di  Kota
Gorontalo  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  dengan  berbagai persoalan  yang  melatarbelakanginya.  Faktor-faktor  penyebabnya  sangat beragam, mulai dari alasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kemauan sendiri  atau  calon  mempelai  yang  menginginkan  menikah  muda  demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan faktor pergaulan bebas.
Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  pada  KUA  di  Kota  Gorontalo  pada umumnya  memiliki  pandangan  yang  sama  tentang  perkawinan  di  bawah umur,  yaitu  sama-sama  memandang  kasus  perkawinan  di  bawah  umur sebagai persoalan yang harusnya dicegah atau sebisa mungkin diminimalisir jumlahnya setiap tahun. Hal tersebut cukup beralasan mengingat setiap calon pasangan  yang mengajukan kehendak nikah  belum siap secara fisik maupun mental mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga perceraian dini pun tidak terjadi.  Namun  demikian,  PMA  No  11  Tahun  2007  yang  diperbarui  PMA PMA No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi KUA  dalam  menindaklanjuti  pengajuan  kehendak  nikah  bagi  calon-calon mempelai dengan batasan usia di bawah umur secara prosedural.

## Daftar Pustaka
Anshary  M.  K.,  H.  M. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Rasjidi,  Lili. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan.
______. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
______. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
______. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
______. . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
______. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Pencatatan Perkawinan.
______. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah.
Al-Zuhaily,  Wahbah. Tafsr  Al- Munir,  Juz 21. Cet. I;  Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu’asir, 1991.