____________________ Korespodensi :
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139. Email: priyatnoharsasto@lecturer.undip.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8593

## Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan
Pendulum Pusat-Daerah

## Priyatno Harsasto
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Dikirimkan: 2 Agustus 2020 Direvisi: 17 September 2020 Diterbitkan: 30 September 2020
Pendahuluan ejak tahun 1980 an sejumlah negara berkembang mulai mendesentralisasikan fungsi-fungsi  pemerintahan  kepada  pemerintah  daerah.  Desentralisasi merupakan  pendistribusian  pertanggungjawaban  keuangan,  politik  dan
administrasi dari pemerintah nasional kepada pemerintah di bawahnya (Litvack, Ahmad, & Bird, 1998: 4). Kebijakan desentralisasi terjadi di semua belahan bumi dengan alasan yang berbeda-beda  dan  dengan  konteks  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  beragam.  Pembuat kebijakan,  praktisi  pembangunan  dan  akademisi  memandang  desentralisasi  sebaga  alat untuk memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi
S

## KATA KUNCI
birokrasi; desentralisasi; resentralisasi; otonomi; efisiensi

## INTISARI
Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan  demokratis  yang  membawa  kesejahteraan  pada  masyarakat.  Penelitian  ini bermaksud  untuk  mengulik  masalah  yang  muncul  dalam  proses  pemaknaan  desentralisasi politik  saat ini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengandalkan data-data sekunder,  penelitian  ini  mencermati  dinamika  politik  desentralisasi  di  Jawa  Tengah. Desentralisasi  memang  telah  berhasil  meningkatkan kapasistas  birokrasi  dalam  menyediakan pelayanan publik, namun pengembangan karir birokrat seringkali tergantung pada hubungan personal daripada institusional. Di samping itu,  upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik pada saat yang sama dikuatkan dengan upaya resentralisasi birokrasi yang membatasi otonomi birokrasi.
korupsi, memperkuat demokrasi, dan memperkuat dukungan publik terhadap pemerintah sehingga  memperkuat  legitimasi  pemerintah.  Sejak  tahun  1990  an  pandangan  ini mendapatkan  dukungan  secara  global  diantara  negara  dan  lembaga-lembaga  donor internasional seperti yang dikatakan Blair (2000)  bahwa pelaksanaan pemerintahan lokal yang  demokratis  dengan  menjalankan  program  devolusi  mendorong  partisipasi  dan akuntabilatas  yang  tinggi,  pada  gilirannya  akan  dapat  membuat  domokratisasi  berjalan dengan  baik.  Pemikiran  desentralisasi  demokrasi  inilah  yang  mendorong  upaya  agar pemerintah lebih bertanggungjawab, transparan, dan responsif, karenanya harus dimulai dari level pemerintah sub-nasional. Nilai-nilai yang diusung terutama partisipasi yang lebih luas  untuk  memperbaiki  model  sentralisasi  yang  telah  mengakar.  Partisipasi  masyarakat mendorong  inklusif  preferensi  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan,  sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsifitas pemerintah, nasional maupun sub-nasional.
Di Indonesia, proses demokratisasi atas sistem politik yang sangat terpusat ditandai dengan runtuhnya rejim Orde Baru di bawah presiden Suharto di tahun  1998. Keruntuhan Orde  Baru  mengantarkan  kepada  Era  Reformasi,  dan  mendorong  terjadinya  perubahan rejim setelah 32 tahun dominasi negara atas masyarakat. Seperti yang terjadi di banyak negara lain, desentralisasi mengandung di dalamnya proses demokratisasi. Tokoh utama otonomi  daerah  di  Indonesia  Rasyid  (2007:  23),  mengatakan    “Demokrasi  muncul bersamaan  dengan  desentralisasi.  Dengan  kata  lain  tidak  akan  ada  demokrasi  tanpa desentralisasi.”  Dengan  demikian  diharapkan  apabila  demokrasi  dikombinasikan  dengan desentralisasi maka warisan rejim otoriter seperti kekerasan negara, pembangunan yang tidak  merata  dan  kebebasan  yang  terbelenggu,  serta  kekuatan  sentrifugal,  konflik  etnis dan  agama  serta  konflik  komunal  akan  perlahan  menghilang.  Pandangan  optimistis semacam  ini  menjadi  tema  yang  disetujui  pengamat  Indonesia  pada  umumnya.  William Liddle,  pengamat  Indonesia  terkemuka,  berpendapat  bahwa  keberhasilan  proyek demokratisasi Indonesia paska Suharto akan sangat tergantung pada desentralisasi dalam proses  demokratisasi  politik  lokal  dan  dalam  membangun  fondasi  dari  demokratisasi administrasi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pada level nasional (Aspinall, 2003; Fealy, 2013).
Sejumlah  penelitian  tentang  desentralisasi  di  Indonesia  mengidentifikasikan berbagai masalah demokratisasi dan implikasinya. Tema utama dari penelitian-penelitian sebelumnya  adalah  desain  kelembagaan  desentralisasi  pemerintah  daerah,  kapasitas organanisasi  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  pelayanan  publik,  dan  dampak  UU Pemerintah Daerah dan paraturan administrasi, bisnis dan keuangan lokal. Masalah utama dari  penelitian-penelitian  yang  ada  terutama  adalah  masalah  dan  implikasi  kebijakan desentralisasi  hanya  dianalisis  melalui  kacamata  pemerintah  pusat.  Bank  Dunia  (2003)
mengidentifikasikan  4  masalah  desain  desentralisasi  di  Indonesia.  Pertama,  pemberian fungsi-fungsi    dari  tingkat-tingkatan  pemerintahan  sub-nasional  tidak  jelas;  kedua, masalah  kapasitas  pemerintahan  tingkat  bawah  dalam  menjalankan  fungsinya;ketiga, sistem keuangan antar pemerintahan daerah yang tidak seimbang; keempat, akuntabilitas rendah  dari  pemerintahan  lokal  terendah.  Kajian  dari  Asia  Foundation  (2002,  2004) melaporkan  dengan  mengkaji  data  dari  30  kabupaten  bagaimana  pemerintah  daerah mampu  mengelola  tanggungjawab  yang  diserahkan  kepada  mereka.  Kajian  dengan persepektif  yang  berbeda  dilakukan  Harsasto  (2015)  yang  memberikan  fokus  kepada kapasistas kepemimpinan dalam mengatasi persoalan desain kelembagaan desentralisasi.
Meskipun  penelitian-penelitian  yang  direview  sebelumnya  memberikan  suatu roadmap tentang bagaimana desentralisasi dan demokrasi dijalankan di Indonesia paska reformasi,  analisis  terlalu  menekankan  aspek  teknis  kelembagaan  di  satu  sisi,  atau menekankan aspek politik kepemimpinan di sisi yang lain. Penelitian-penelitian tersebut kurang  memberikan  tempat  bagi  politik  implementasi  kelembagaan  desentralisasi. Dengan  memperhatikan  dua  jenis  penelitian  yang  dikaji  di  atas,  penelitian  yang memperhatikan  kondisi  desain  kelembagaan  dan  konsekuensi  politik  implementasinya perlu mendapatkan perhatian.
Evaluasi  pelaksanaan  desentralisasi  tidak  hanya  melihat  adanya  penerapan  yang menyimpang  atau  sesuai  dengan  desain  kelembagaan  desentralisasi,  namun  harus memperhatikan bagiamana konteks politik proses pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  politik  implementasi  desentralisasi.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji perspektif  pemerintah  sub-nasional  dalam  melakukan  analisis  dinamika  reformasi pemerintahan lokal saat ini. UU Otonomi Daerah era reformasi telah mengalami beberapa perubahan.  UU  No  22  Tahun  1999  yang  masih  memberikan  kewenangan  besar  kepada DPRD  untuk  memilih  kepemimpinan  daerah,  diubah  menjadi  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan pemilihan kepala daerah secara langsung. UU ini  dianggap  masih  belum  cukup  memberikan  ruang  bagi  interaksi  yang  lebih  dinamis diantara pemerintah sub-nasional, terutama diantara pemerintah provinsi dan pemerintah lokal.  UU  No.23/2014  mengisi  kekurangan  tersebut.  UU  No.123/2014  ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang perangkat daerah. Di Jawa Tengah PP ini ditintaklanjuti dengan Perda No.9/2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tahun 1990-an gelombang reformasi desentralisasi melanda dunia karena dorongan faktor ekonomi dan politik. Krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan krisis legitimasi elit  pemerintahan.    Berkurangnya  anggaran  pemerintah  lebih  jauh  lagi  telah  mengikis struktur klientelistik yang dimanfaatkan para politisi untuk mengikat konstituen mereka. Pada saat yang sama gerakan demokrasi yang signifikan berkembang pesat. Gerakan ini
membawa tuntutan baru dan memberikan kekuatan tantangan terhadap struktur politik yang ada. Dalam konteks ini elit negara memanfaatkan desentralisasi sebagai alat untuk mengalihkan ketidakpuasan masyarakat dari arena nasional ke daerah untuk mendorong kepercayaan  masyarakar  kepada  sistem  politik.  Upaya  ini  diharapkan  dapat  mencegah perubahan  politik  yang  tidak  diharapkan,  namun  hal  ini  telah  menghasilkan  kehebohan politik  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu,  perspektif state-centric ini  digeser  kepada perspektif society-centric ,  dimana policy  making dan governing  process bertumpu  pada masyarakat.  State  yang  direpresentasikan  oleh  pemerintah  hanya  berfungsi  sebagai fasilitator  dan  penyedia  layanan,  dan  inklusi  adalah  mekanisme  untuk  meletakkan tumpuan governing  process itu  pada  masyarakat.  Partisipasi,  dengan  demikian  menjadi basis bagi bekerjanya governance menggantikan perspektif pembangunan yang terpusat pada  negara  (Ito,  2006:  138).  Dalam  konteks  transformasi  politik  negara-negara berkembang,  inklusi  warga  negara  ini  menguat  seiring  dengan  tumbangnya  rezim otoritarian, yang merupakan penanda paradigma state-centric , mengisi proses reformasi politik dan demokratisasi.
Dengan  mempertimbangkan  berbagai  tanggapan  dan  hasil  pelaksanaan desentralisasi  di  Indonesia,  penting  kiranya  untuk  meneliti  proses  reformasi pemerintahan,  yakni  bagaimana  dan  mengapa  inisiatif  penataan  kelembagaan  sebagai bagian  dari  reformasi  pemerintahan  muncul  dalam  bayang-bayang  kepentingan pemerintah pusat? Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini merupaan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus yang mengandalkan telaah pustaka. Menurut  Yin  (2003:  4)  studi  kasus  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  dan menggambarkan atau melakuka eksplorasi suatu peristiwa atau fenomena dalam konteks keseharian  terjadinya  fenomena  tersebut.  Oleh  karena  itu  akan  sangat  membantu memahami  dan  menjelaskan  hubungan  dan  arah  dari  suatu  inisiatif  kebijakan.  Dengan menggunakan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Stake  (1995)  penelitian  ini  dapat dikategorikan sebagai studi kasus instrumental, yaitu studi kasus yang digunankan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu atau fenomena tertentu. Analisis dilakukan  dengan  mencermati  perundang-undangan  tentang  Pemerintah  Daerah  dan secara  empirik  dari  perspektif  provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  memotret  reaksi pemerintah  provinsi  dalam  menyikapi  perubahan  kelembagaan  dalam  kerangka desentralisasi

## Penguatan Governance di Daerah: Kembali Ke Sistem Prefektoral
Desentralisasi  menggeser  hampir  sebagian  besar  urusan  yang  sebelumnya  secara dominan  ditangani  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Urusan  paling
banyak  yang  didesentralisasikan  adalah  urusan  pelayanan  publik.  Harus  disadari  bahwa diferensiasi  teritorial  dan  fungsional  telah  menghasilkan  sistem  pengambilan  keputusan dimana masalah-masalah publik dikelola dan diselesaikan di tingkat lokal; bagian-bagian yang  terpisah  berurusan  dengan  tugas-tugas  terbatas  dan  mengendalikan  informasi, sumberdaya  dan  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Namun,  pemerintah  terus  menerus dihadapkan pada tugas-tugas dimana masalah-masalah dan solusinya cenderung melewati batas-batas  yurisdiksi  kewilayahan  dan  kewenangan  yang  terpisah.  Interdependensi masalah  cenderung  meningkat  seiring  dengan  makin  kompleksnya  kebutuhan kelembagaan  penyedia  barang-barang  publik.  Kebutuhan  akan  lembaga  yang  menjamin kohesi  dan  standardisasi  serta  koordinasi  menjadi  krusial.  Desentralisasi  dalam  bentuk devolusi  kekuasaan  yang  ada  saat  ini  menjadi  tantangan  kelembagaan  untuk mensinergikan  kekuatan  tiap-tiap  level  pemerintahan,  dari  pusat,  regional  sampai tingkatan  lokal.  Ini  merupakan  langkah  krusial  dalam  rangka  mengefektifkan  fungsi desentralisasi  sebagai  bagian  dari  upaya  penguatan  governance  di  daerah.  Jika  tidak, sebagaimana  The  World  Bank  (2009),  maka  berbagai  penyediaan  layanan  publik  akan mengalami hambatan yang signifikan, sehingga jurang kesejahteraan akan semakin tajam, bahkan stabilitas makroekonomi dapat terancam. The World Bank menunjuk contoh yang terjadi  di  Filipina  dan  Kolombia  untuk  memperlihatkan  bagaimana  kegagalan desentralisasi  menyebabkan    dalam  penyediaan  layanan  publik  yang  buruk.  Bahkan masalah  makroekonomi  di  beberapa  negara  Amerika  Latin  sebagian  besar  juga  dapat dirunut pada gagalnya proses desentralisasi.
Pada dasarnya sistem prefektoral dipahami sebagai sistem yang menekankan dan melayani  kebutuhan  sentralisasi  pada  negara-negara  Napoleonistik  di  Eropa  Barat  dan Selatan.  Seorang  prefek  adalah  pejabat  pusat  yang  ditempatkan  di  daerah.  Prefek dibutuhkan untuk melakukan supervisi dan mengontrol tindakan pemerintah daerah serta menjamin  tugas-tugas  pemerintahan  telah  dijalankan  sesuai  aturan  hukum  yang  ada (Ashford,  1993:  28).  Prefek  menjamin  standardisasi  dalam  kinerja  administrasi  secara keseluruhan  dalam  negara  kesatuan.  Karakteristik  seperti  ini  menciptakan  pandangan bahwa  prefek  melayani  kepentigan  pemerintah  pusat,  dan  sistem  prefektoral  dipahami sebagai pola kelembagaan yang membatasi otonomi lokal.
Dalam  situasi  ketika  pemerintah  lokal  tidak  cukup  dapat  dikendalikan  oleh pemerintah  pusat,  dengan  demikian  sistem  prefektoral  menjadi  pilihan  yang  menarik untuk diterapkan, dan Indonesia telah menerapkan sistem ini pada UU No.5/1974. Desain sistem  prefektoral  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  desentralisasi  pada  regim pemerintahan  yang  berbeda  (Smith,  1976:  217).  Pendapat  ini  didasarkan  dua  argumen dasar.  Pertama,  seorang  prefek  memiliki  dan  menggunakan  kekuasaannya  untuk mengurangi diskresi lokal dalam persoalan penting yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Kedua,  seorang  prefek  menjadi  perwakilan  pemerintah  pusat  pada  tingkat  lokal.  Peran prefektoral  dapat  berupa  berbagai  bentuk  dan  pertanyaan  mendasar  yang  perlu dikemukakan  adalah  apakah  semua  bentuk  yang  ada  berimplikasi  pada  pembatasan pengaruh  lokal  dan  sistem  sentralisasi.    Prefek  bisa  atau  tidak  bisa  memiliki tanggungjawab  koordinasi  yang  komprehensif  atau  kekuasaan  untuk  menjalankan keputusan  pada  isu-isu  lokal.  Lebih  jauh  lagi,  kekuasaan  tersebut  bisa  atau  tidak  bisa digunakan  untuk  mempromosikan  suatu  unifikasi  rasional  atas  kepentingan  lokal  dan nasional.  Prefek,  dengan  demikian,  memiliki  tanggungjawab  yang  mendalam  terhadap pemerintahan daerah.
Kewenangan  prefek  bervariasi  dengan  tugas-tugas  yang  mereka  laksanakan  dan tanggungjawab yang mereka miliki dan bisa jadi sangat kuat atau sewajarnya saja. Seorang prefek yang hanya memperbaiki aturan dari pelaksanaan sejumlah tugas jelas kurang kuat kekuasaannya dibandingkan seorang prefek  yang menjalankan kekuasaannya atas isu-isu strategis yang menjadi kepentingan vital masyarakat lokal. Model kekuasaan prefek yang kedua dapat dilihat sebagai penghalang serius bagi otonomi lokal atau bisa juga kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan pusat dan kepentingan lokal.
Negara  memiliki  fungsi  penting  dan  sah  dalam  menggunakan  kekuasaan  kontrol terhadap  pemerintahan  lokal.  Tugas  dari  pemerintah  pusat  adalah  menjamin perlindungan hukum, stabilitas ekonomi makro, menjamin keamanan dari ancaman luar maupun domestik, dan menjaga lingkungan lokal demi kepentingan generasi masa depan. Pemerintah  pusat  harus  menjamin  keadilan  dan  standardisasi  pada  masyarakat  dan wilayah  serta  menyediakan  kesejahteraan  seperti  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan untuk seluruh negeri. Desentrlalisasi dikatakan menghasilkan kompetisi diantara unit-unit lokal ketika mereka berjuang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik secara komparatif agar  mampu  menarik  investor  dan  pembayar  pajak  yang  kaya  dari  luar  wilayah  mereka (Goldsmith,  1995:  239).  Pemerintah  pusat  harus  memiliki  legitimasi  untuk  melakukan intervensi,  untuk  itulah  pemerintah  pusat  dilengkapi  kekuasaan  untuk  menghandel masalah-masalah inheren yang rumit dan menjalankan agenda koordinasi yang efisien. Ini membutuhkan  struktur  kontrol  yang  kuat  untuk  menjamin  kelancaran  tindakan pemerintah  lokal.  Disamping  itu,  delegasi  kewenangan  ektensif  kepada  unit-unit  yang lebih kecil membuat sulit pembuat kebijakan untuk menangani masalah-masalah mereka sendiri  yang  makin  rumit  (Segal,  1997).  Inilah  sebabnya  menurut  Scharpf  (1978:  352) dibutuhkan coordinating  interaction diantara  pemerintah  lokal  dan  pusat  pada masyarakat  modern.  Ada  kebutuhan  bagi  suatu  bangsa  untuk  berfungsi  sebagai  entitas kohesif,  dan  keburuhan  untuk  menjamin  unit  lokal  tidak  saling  bertentangan  dalam mengelola pemerintah lokal.
Desentralisasi  dengan  demikian  dapat  dianggap  sebagai  tatanan  yang  kurang birokratis  namun  lebih  politis.  Pemerintah  lokal  bertindak  untuk  menyediakan  alokasi barang-barang  publik  dan  jasa  secara  efisien,  sedangkan  sentralisasi  dianggap menyebabkan  terlalu  banyaknya  aturan.  Keputusan  yang  dilakukan  pada  level  pusat dianggap  kurang  fleksibel,  kurang  inovativ  dan  berdasarkan  pengetahuan  yang  kurang komprehensif  dibandingkan  yang  dimiliki  pemerintah  lokal  (De  Vries,  2000).  Kekuasaan desentralisasi  dari  pemerintah  pusat  kepada  unit-unit  lokal  merujuk  pada  nilai-nilai demokrasi  seperti  partisipasi,  kesamaan  dan  efisiensi,  dan  kebutuhan  suatu  pembagian kekuasaan  dipahami  penting  dalam  pelaksanaan  demokrasi.  Singkat  kata,  terdapat interdependensi diantara pemerntah pusat dan daerah dalam menjamin adanya legitimasi sistem  politik.  Inilah  yang  menyebabkan  diperlukannya  suatu  lembaga  untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal.
Tidak  ada  kesepakatan  tentang  kekuasaan  dan  kemampuan  apa  yang  seharusnya dimiliki pemerintah pusat dan lokal pada negara modern, dan dalam praktek kenegaraan terdapat pergeseran terus menerus diantara sentralisasi, desentralisasi dan resentralisasi, berupa  pergeseran  kewenangan  atas  kebijakan  yang  didomnasi  pemerintah  pusat bergerak ke arah pemerintah lokal dan kembali lagi ke pusat (De Vries, 2000: 194). Dalam situasi  seperti  ini  sistem  prefektoral  dipandang  sebagai  token  sentralisasi  dan  akan melemah ketika desentralisasi menjadi topik politis.
Desain  tradisional  dan  hirarkis  belum  tentu  merupakan  cara  terbaik  dalam mengatasi masalah penyediaan barang-barang publik. Konteks baru dengan ciri masalah- masalah  lintas  wilayah  ini  mengindikasikan  bahwa  hirarki  tradisional  dalam  proses governance  sulit  dijalankan  dan  tidak  mencukupi.  Desain  hirarkis  tidak  akan  efektif  jika masalah  dan  solusi  melampaui  lintas  wilayah  kewenangan  dan  yurisdiksinya  karena ektensifikasi  sistem  pemerintahan  dan  sifat  interdependen  dari  masalah.  Asal  dan cakupan dari suatu masalah tertentu tidak selalu masuk dalam satu unit wilayah politik. Bisa  terjadi  suatu  masalah  dalam,  misalnya  pembangunan  regional,  muncul  dari  aturan yang dibuat pemerintah pusat. Oleh karenanya masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mereka  yang  terkena  dampaknya  (pemerintah  kota  dan  komunitas  lokal).  Masalah  bisa juga muncul dari bawah ketika praktek pemerintahan lokal melemahkan prioritas pusat. Bisa  juga  ditemukan  pemerintah  kota  yang  terlibat  persaingan  destruktif  yang menyebabkan  munculnya  situasi  seperti ‘the  tragedy  of  the  commons’ .  Unit-unit  ini interdependen  sehingga  dibutuhkan  lembaga  yang  mendorong  kerjasama  dan  sharing informasi diantara unit-unit politik yang ada. Pada saat yang sama muncul juga kebutuhan adanya lembaga top-down untuk menjalankan koordinasi dan kohesi dalam sistem politik. Sistem prefektoral dipandang merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan hirarkis atas nama pemerintah pusat dan mampu menyediakan penghubung pertukaran informasi
diantara pemerintah pusat dan pemerintah lokal.  Jadi pada akhirnya sistem prefektoral menjadi  penghubung  untuk  menyediakan  pertukaran  infomasi,  koordinasi  dan  kohesi diseluruh wilayah negara. Suatu penghubung yang mampu menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah.
Dengan  diberlakukannya  UU  No.23/2014  hubungan  pemerintah  lokal  dan pemerintah  atasan  kembali  bersifat  hirarkis.  Pasal-pasal  2  sampai  dengan  4  UU No.23/2014  menekankan  hubungan  hirarkis  pusat–daerah.Sedangkan  pasal-pasal  5-8 menekankan kekuasaan pemerintah yang dipersonifikasikan pada figur presiden sebagai sumber  semua  kewenangan  yang  didelegasikan  ke  daerah.  UU  ini  membawa  sistem pemerintahan  daerah  Indonesia  kembali  kepada  sistem  prefektoral  yang  lama ditinggalkan dengan digantikannya UU No 5/1974..UU No.23/2014 menjamin kohesi dan koordinasi  hubungan  pusat-daerah,  dan  hubungan  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah lokal.  Sistem  prefektoral  diakui  sebagai  sistem  yang  menjadi  dasar  sentralisasi.  Seorang prefek  yang  diwujudkan  dalam  jabatan  gubernur,  merupakan  wakil  pusat  di  daerah. Seorang  prefek  dibutuhkan  untuk  melakukan  supervisi  dan  mengawasi  tindakan pemerintah  lokal  sehingga  tugas-tugas  dan  urusan-urusan  pemerintahan  dijamin mengikuti  aturan  yang  berlaku  (Smith,  1976).  UU  ini  sangat  jelas  memperkuat  posisi gubernur  sebagai  perwakilan  pemerintah  pusat.  Gubernur  memiliki  kewenangan  untuk menjamin  standardisasi  kinerja  administrasi  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Karakteristik seperti  ini  mencerminkan  peran  prefek  sebagai  alat  pemerintah  pusat  dan  kekuatan kontrol pusat. Dengan diberlakukannnya sistem prefektoral sebagai model desentralisasi saat ini, di satu sisi kekuasaan diskresi daerah menjadi lebih terbatas, namun di sisi yang lain efisiensi pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih terjamin.

## Mengulik Desentralisasi di Jawa Tengah Sebagai Contoh Kasus
Pelaksanaan  desentralisasi  harus  memertimbangkan  dua  hal,  yaitu  kekenyalan struktur  organisasi  dan  kualitas  sumberdaya  manusianya.  Meskipun  struktur  birokrasi telah dibuat sebaik-baiknya, tidak akan memberikan hasil yang optimal jika para birokrat tidak  menjalankan  tugas  seperti  yang  seharusnya.  Bentuk-bentuk  penyalahgunaan wewenang  dan  kekuasaan  membuat  UU  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  menemui  jalan  terjal  dalam  pelaksanaannya.    Resistensi  dan  praktik penyimpangan  terjadi.    Selama  ini  birokrat  begitu  lama  menikmati  kehidupan  yang nyaman, tiba-tiba harus membuktikan kualitas kerja mereka setiap saat secara kompetitif dalam promosi yang menggunakan sistem merit dan terbuka melalui lelang jabatan. Bagi politisi UU ini juga menjadi penghalang yang nyata, karena mereka akan sangat kesulitan dalam  memanfaatkan  pengaruh  mereka  dalam  mendikte  rotasi  pegawai  karena  sistem pengawasan  yang  berlapis.  Rumitnya  permasalahan  di  atas  dapat  ditilik  dari  munculnya
keinginan dari politisi untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nampak sekali  kegamangan  poltisi  dalam  menyikapi  perubahan  system  pengawasan  yang melibatkan  pihak  non  struktural  dalam  menjaga  sistem  metir  dan  netralitas  ASN. Meskipun  demikian  praktik  jual-beli  jabatan  masih  juga  terjadi  dan  diduga  melibatkan uang yang sangat besar senilai Rp 35 triliun sulit. Keterlibatan ASN dalam kontestasi politik juga  masih  menjadi  masalah.  Boleh  dikatakan  setiap  petahana  akan  berusaha memobilisasi ASN dengan segala cara termasuk ancaman-ancaman yang berkaitan dengan promosi dan penempatan.
Permasalahan  desentralisasi    terkait  dengan  masalah  penyalahgunaan  wewenang yang memiliki efek domino. Promosi yang didasarkan pada spoil system akan mendorong korupsi  dari  para  pejabat  yang  mendapatkan  jabatannya  dari  proses  komersialisasi  tadi. Sering  kita  mendengar  adanya  tekanan  dari  pejabat  yang  memiliki  posisi  strategis  pada anak  buah  mereka  untuk  melakukan  gratifikasi  dalam  rangka  kenaikan  jabatan, pemanfaatan jabatan dalam proses perijinan, pengadaan barang/jasa, anggaran, yang seja awal telah diposisikan sebagai area pemburuan rente. Politisasi birokrasi akan berimplikasi terhadap  kualitas  pelayanan  dan  efisiensi  birokrasi.  Para  birokrat  yang  mendapatkan jabatan  melalui  sistem  spoil,  tidak  memiliki  integritas  dan  kemampuan  yang  mencukupi untuk  membangun  budaya  birokrasi  yang  baik.  Hubungan-hubungan  patron-kilen  serta replikasi budaya feodal lebih diutamakan daripada peningkatan kompetensi dan integritas birokrasi.  Pada  gilirannya  masyarakat  yang  akan  merasakan  akibatnya  karena  korupsi anggaran serta birokrasi yang tidak efisien akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang disediakan.
Pelayanan publik di Jateng juga telah menunjukkan adanya peningkatan pelayanan yang  baik.  Pada  tahun  2016  ini  provinsi  Jawa  Tengah  mendapatkan  penilaian  terbaik dalam  reformasi  birokrasi  oleh  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan  reformasi  birokrasi,  yakni  mental  aparatur,  pengawasan,  akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan public  (TribunJateng.com,  2017).  Selain  itu,  evaluasi  juga  dilakukan  terhadap  indeks reformasi  birokrasi  dan  tanggapan  masyarakat  melalui  penilaian  lapangan.  Beberapa program  provinsi  Jateng    yang  dinilai  berhasil  di  antaranya  lelang  jabatan  dari  eselon  I hingga  IV,  pelaporan  LHKPN  hingga  pejabat  eselon  IV,  pelaporan  gratifikasi  seluruh pejabat,  peningkatan  tunjangan  pegawai  dan  pelayanan  publik  mudah  murah  cepat (GoRiau.com, 2017). Di samping itu tiga inovasi pelayanan publik yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian PAN dan  Reformasi  Birokrasi  (Jatengprov.go.id,  2017).  Ketiga  inovasi  itu  antara  lain penyederhanaan prosedur pendaftaran rumah sakit melalui Si Bina Cantik (sistem bridging
sim  RSMS,  BPJS,  dan  INA  CBG’S  menuju  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi pelayanan kesehatan JKN secara paripurna), dan penetrasi online (pengembangan sistem SMS  gateway  menuju  registrasi  online)  oleh  RSUD  Prof  Dr  Margono  Soekarjo,  Serta Layanan  Peluk  My  Darling  (perawatan  luka  kusta  secara  menyeluruh  dengan menggunakan healing garden 1 )yang diciptakan RSUD Kelet Jepara. Namun, budaya feodal dalam  birokrasi  perlu  dikikis  sehingga  paradigma  pelayanan  yang  menekankan  masih bertumpu pada keinginan untuk “dilayani” berubah menjadi  “pemberian pelayanan yang optimal”. Oleh karena itu dalam menyusun mekanisme kerja perlu diperhatikan integrasi kemampuan  SDM,  penguatan  teknologi,  dan  budaya  birokrasi  yang  baik.  Apabila  hal  ini bisa  dijalankan  dengan  baik  maka  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  melakukan  untuk memangkas waktu proses perijinan menjadi lebih singkat, akan meningkatkan daya saing global kalau dapat diimbangi dengan pemberantasan korupsi, meningkatkan efisiensi kerja birokrasi dan peningkatan infrastruktur secara signifikan.
Dalam kasus penataan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terlihat upaya daerah  untuk  meminimalkan  perubahan  seperti  yang  dikendaki  UU.  Penataan  OPD dilaksanakan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP No. 18/ 2016 ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan antara pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/  kota.  Urusan  ini dibagi  menjadi  tiga  yaitu  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren dan  urusan  pemerintahan  umum.  Urusan  pemerintahan  konkuren  inilah  yang  dibagi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  terdiri  dari  urusan  wajib  (berkaitan  dengan pelayanan  dasar  dan  non-pelayanan  dasar)  dan  urusan  pilihan  (hanya  dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah) yang kemudian menjadi dasar dari adanya penataan OPD.
Tidak  ada  perubahan  signifikan  yang  membedakan  OPD  Kota  Semarang  saat berpedoman dengan PP No. 18 Tahun 2016 dengan PP sebelumnya, yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Salah satu tujuan penataan OPD ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga  nilai  efisiensi  harus  dipikirkan  secara  matang,  namun  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014 yang menjadi landasan lahirnya PP No. 18 Tahun 2016 sendiri tidak mengharuskan pemerintahan  daerah  untuk  melakukan  perampingan  struktur  guna  mencapai  efisiensi tersebut. Sehingga dalam proses penataan ini, Kota Semarang menggunakan prinsip tepat ukuran  (Right  Sizing)  dan  menjadi  tidak  memfokuskan  pencapaian  efisiensi,  karena  dari hasil  penelitian  menunjukkan  bahawa  jumlah  SKPD  Kota  Semarang  tidak  mengalami perampingan. Jumlahnya tetap dan tergolong gemuk, yaitu sebanyak 52 SKPD.   Adanya penggabungan  dinas,  seperti  Dinas  Pasar  bergabung  dengan  Dinas  Perdagangan,  Dinas Kelautan  bergabung  dengan  Dinas  Perikanan  diikut  dengan  pemecahan  dinas,  seperti
Bapermasper-KB  dipecah  menjadi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Jadi dapat disimpulkan penataan OPD di Kota Semarang hanya seperti tambal sulam saja, struktrunya berubah namun jumlahnya tetap.
Penataan  OPD  berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  membagi  jenis-jenis  urusan kedalam 32 urusan secara rinci.  Nama dinas dan badan di Pemkot Semarang menunjukan jenis  urusan  yang  menjadi  kewenangan  mereka,  hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Selain pembagian urusan antar dinas dan badan, dalam UU  No.  23  Tahun  2014  juga  dibagi  jelas  kewenangan  antara  pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/  kota.  Pembagian  kewenangan  ini mengakibatkan beberapa kewenangan Pemkot Semarang diambil alih oleh Pemprov Jawa Tengah,  yang  tentunya  akan  mengurangi  beban  kerja  Pemkot  Semarang.  Kewenangan tersebut  adalah  kewenangan  terkait  pendidikan  menengah,  kewenangan  batas  laut sepanjang 0-4 mil dari garis pantai, kewenangan ESDM dan kehutanan.
Dapat dilihat, bahwa UU No. 23 Tahun 2014 hendak menampilkan skema hubungan yang  lebih  tertata  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/ kota sehingga tercipta porsi yang proporsional antar level pemerintahan serta tercipta  keharmonisan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  UU  No. 23  Tahun  2014  yang  diterjemahkan  dalam  PP  No.  18  Tahun  2016  ini  menganut  sistem perfektoral  dimana  pasal-pasal  yang  mendasari  penataan  OPD  menunjukkan  bagaimana mengkaitkan  kembali  hubungan  pemerintah  kota  dan  pemerintah  provinsi  sehingga hubungan yang tebentuk menjadi hirarkis.
Kini  pemerintah  provinsi  memiliki  kewenangan  untuk  pengawasi  dan  membina terhadap  jalanya  pemerintahan  kabupaten/  kota  tanpa  mengurangi  nilai  dari  otonomi daerah.  Untuk  mempermudah  koordinasi  antara  pemerintah  kota  dan  pemerintah provinsi,  maka  sesuai  amanah  PP  No.  18  Tahun  2016  dibentuklah  Permendagri  No.  12 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Klasifikasi  Cabang  Dinas  dan  UPTD. Pembentukan  cabang  dinas  ini  berkaitan  dengan  adanya  beberapa  kewenangan  yang diambil  alih  oleh  pemerintah  provinsi,  tujuanya  adalah  untuk  mempersingkat  dan mempermudah  koordinasi.  Namun  dalam  penerapannya,  lembaga-lembaga  yang seharusnya menjalankan fungsi koordinasi tersebut belum dibentuk, padahal Permendagri tersebut sudah disahkan 3 tahun lalu. Disamping itu, walaupun urusan sudah dibagi secara rinci  pada  tiap  dinas  dan  badan,  pada  kenyataanya  masih  terjadi  tumpang  tidih  fungsi. Meskipun  strukturnya  berubah,  kinerjanya  sama  saja.  Koordinasi  horizontal  maupun vertikal belum bisa dikatakan efisien.

## Penutup
Interaksi  diantara  demokrasi,  desentralisasi  dan  kapasitas  birokrasi  sangat  penting sehubungan dengan masalah-masalah struktural yang dihadapi negara berkembang yang memerlukan pertimbangan jangka panjang pemerintah dan tidak bisa diselesaikan melalui janji-janji  kampanye  kandidat  yang  hanya  berfokus  pada  penyelesaian  jangka  pendek. Kapasistas birokrasi yang tinggi dibutuhkan sebagai kekuatan penyangga dalam pergantian pemerintahan  yang  sering  terjadi  dalam  sistem  demokrasi.  Dengan  demikian  komitmen pemerintah jangka panjang bisa dijamin. Namun dalam kapasistas birokrasi di Indonesia, masih rendah. Demokrasi akan sulit berkembang apabila kapasitas birokrasi masih rendah. Itulah sebabnya reformasi birokrasi menjadi prioritas utama saat ini
Proses desentralisasi yang demokratis seringkali melibatkan bargaining politik yang inernsif  dan  pembuatan  koalisi  diantara  elit  dari  berbagai  level  pemerintahan.  Dari perspektif pemerintah pusat dasar dari desentralisasi meliputi dua hal penting. Pertama, dari  sisi  efisiensi  birokrasi,  penguatan  pemeritah  lokal  berasal  dari  kepercayaan  bahwa kebutuhan masyarakat dapat lebih efisien dijalankan dengan membawa pemerintah lebih dekat kepada konstituen lokal; dengan pengetahuan yang mencukupi tentang kondisi dan kewenangan  lokal  untuk  mengelola  urusan-urusan  lokal,  pemerintah  kabupaten  dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat lebih mudah dan lebih  efektif  pada  level  yang  lebih  rendah  daripada  level  yang  lebih  tinggi  karena kewenangan  diberikan  lebih  banyak  kepada  kabupaten  dariapada  provinsi.  Oleh  karena itu,  desentralisasi  diharapkan  meningkatkan  tidak  saja  efisiensi  birokrasi  tapi  juga akuntabilitas  pemerintah.  Namun  apabila  kita  memperhatikan  desentralisasi  dari pandangan  pemerintah  lokal,  desentralisasi  memiliki  makna  yang  berlawanan.  Dengan memberikan  otonomi  yang  lebih  besar,  pemerintah  lokal  bebas  untuk  melakukan  apa yang mereka pandang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Media massa banyak melaporkan kasus-kasus korupsi, intimidasi, dan politik uang pada pemerintah lokal, yang menobatkan kepala  daerah  sebagai  tokoh  yang  sangat  kuat  secara  politik  (raja  kecil).  Nampaknya muncul  pemikiran  diantara  para  kepala  daerah,  “Mengapa  kita  harus  mengubah  aturan main yang memberikan kenyamanan bagi status quo?” Dua pandangan inilah yang harus dipertimbangkan peneliti yang berminat mengkaji bagaimana desentralisasi dijalankan di Indonesia saat ini lebih jauh lagi.
Penelitian ini menemukan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan di provinsi Jawa Tengah  ditujukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik,  memperbaiki  pola  rekrutmen, memperbarui  teknologi  informasi  dan  memanfaatkan  prinsip-prinsip  manajerial  sektor privat dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi pemerintah, provinsi Jawa Tengah telah berhasil  meningkatkan  kapasistas  birokrasi  dalam  menyediakan  pelayanan  publik,  pada gilirannya  ini  meningkatkan  legitimasi  pemerintah.  Namun  pengembangan  karir  birokrat
sangat  tergantung  pada  hubungan  personal  daripada  institutional.  Penguasaan  birokrasi merupakan salah satu srategi untuk bertahan dari politisi yang menduduki jabatan politis tertinggi.  Di  samping  itu,    upaya  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  pada  saat  yang sama  dikuatkan  dengan  upaya  resentralisasi  birokrasi  yang  membatasi  onomi  birokrasi. UU  Pemerintahan  Daerah  yang  baru,  UU  No.23/2014  menegaskan  proses  resentralisasi tersebut.  Dengan  demikian  keberhasilan  reformasi  birokrasi  memang  mampu meningkatkan efisiensi namun pada saat yang sama mengurangi otonomi birokrasi. Jargon netralitas birokrasi akan tinggal menjadi semboyan yang kosong dalam pemerintahan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Susilo  Utomo  (Almarhum)  yang  telah  memberikan  kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam penataan organisasi Provinsi Jawa Tengah dan membantu proses penggalian data selama penelitian dilakukan.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

## Catatan
1 Istilah healing  gardens adalah  penggunaan  area  hijau  di  rumah  sakit  dan  fasilitas  kesehatan lainnya  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  kesehatan  pasien.  Taman  yang  dibuat  menyediakan tempat  untuk  berkontemplasi  dan  mempercepat  kesembuhan  bagi  pasien,  keluarga  pasien  dan staf.  Setiap  lingkungan  hijau  pada  dasarnya  dapat  mendorong  kesembuhan,  namun  taman memiliki  kekhususan.  Taman    merupakan  tempat  yang  mampu  membantu  terapi  kesembuhan karena pada dasarnya manusia membutuhkan tempat yang menyejukan dan mententeramkan.

## Daftar Pustaka
Ashford, D. E. (1993). Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Bases of Local Self-Government. By Edward C. Page. New York: Oxford University Press, 1992. 186p. $52.00. American Political Science Review , 87 (2), 531–532. Aspinall, E. (2003). Local Power & Politics in Indonesia . Flipside Digital Content Company Inc.
Blair,  H.  (2000).  Participation  and  Accountability  at  The  Periphery:  Democratic  Local Governance in Six Countries. World Development , 28 (1), 21–39.
De Vries, M. S. (2000). The Rise and Dall of Decentralization: A Comparative Analysis of Arguments  and  Practices  in  European  Countries. European  Journal  of  Political Research , 38 (2), 193–224.
Fealy, G. (2013). Indonesian Politics in 2012: Graft, Intolerance, and Hope of Change in the Late  Yudhoyono  Period. Southeast  Asian  Affairs ,  103–120.  Retrieved  from https://www.jstor.org/stable/23471139
Foundation, A. (2002). Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) Second Report .
Jakarta: Asia Foundation. Foundation, A. (2004). Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) Second Report . Jakarta: Asia Foundation.
Goldsmith, M. (1995). Autonomy and City Limits. Theories of Urban Politics , 228–252.
GoRiau.com.  (2017).  Hasil  Evaluasi  Reformasi  Birokrasi,  Jateng  dan  Yogyakarta  Terbaik,
Riau Hanya Dapat Nilai CC. Retrieved from https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-evaluasi-reformasi-birokrasi-jateng-dan- yogyakarta-terbaik-riau-hanya-dapat-nilai-cc.html
Harsasto,  P.  (2015).  Bisnis  sebagai  Kekuatan  Politik:  Kajian  Pengembangan  Strategi  Kota Surakarta  dalam  Pengembangan  Industri  Pariwisata  (2005-2012). Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 5–14. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1613
Ito,  T.  (2006).  The  Dynamics  of  Local  Governance  Reform  in  Decentralizing  Indonesia: Participatory Planning and Village Empowerment in Bandung, West Java. Asian and African Area Studies , 5 (2), 137–183.
Jatengprov.go.id. (2017). 3 Inovasi Pelayanan Publik Jateng Masuk Top 99. Retrieved from https://jatengprov.go.id/publik/3-inovasi-pelayanan-publik-jateng-masuk-top-99/ Litvack,  J.,  Ahmad,  J.,  &  Bird,  R.  (1998). Rethinking  Decentralization  in  Developing Countries . The World Bank.
Rasyid, R. (2007). Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya, dalam Syamsudin Haris  ed. Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah , 3–24.
Scharpf,  F.  W.  (1978).  Interorganizational  Policy  Studies:  Issues,  Concepts  and Perspectives. In Interorganizational policy making: Limits to coordination and central control (pp. 345–370). Sage Publications.
Segal,  L.  (1997).  The  Pitfalls  of  Political  Decentralization  and  Proposals  for  Reform:  The Case of New York City Public Schools. Public Administration Review , 141–149. Smith, G. (1976). The Local–Central Axis. London: Heinemann Educational.
Stake, R. E. (1995). The art of Case Study Research . sage.
TribunJateng.com.  (2017).  Selamat  Reformasi  Birokrasi  Pemprov  Jateng  Dapat  Nilai Terbaik.  Retrieved  from  https://jateng.tribunnews.com/2017/07/23/selamat- reformasi-birokrasi-pemprov-jateng-dapat-nilai-terbaik.
Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods Sage. Thousand Oaks .

## Tentang Penulis
Priyatno Harsasto adalah dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas  Diponegoro.  Penulis  memiliki  minat  penelitian  di  bidang  ekonomi politik, kebijakan publik dan politik lokal.