## BEKERJANYA HUKUM TENTANG DESA DI RANAH PEMBERDAYAAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI PEREMPUAN DESA 1
Kushandajani*
* Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University,
Semarang, Indonesia. ningkisworo123@gmail.com

## Abstract
The  issuance  of  Law  No.  6/2014  on  Village  is  expected  to  encourage  village  development,  in which women are mentioned explisitly to be part of it. However, how it is realized, and to what extent  it  includes  the  political,  social  and  economic  dimension  of  women  empowerment.    Non- doctriner/qualitative research method was chosen and data collection techniques prioritized the use  of  in-depth  interviews  and  FGD.  The  study  found  that  number  of  women  is  still  limited involved, either in its government structure and its village representative and still the secondary party  in  village  decision  making.  In  social  area,  women  have  given  greater  portion  for education,  health,  legal  aid,  and  poverty  reduction.  In  terms  of  economy,  women  have  tried  to involve and encourage to take part in local economy as agriculture and home industries.. From this finding we can see that woman empowerment are mostly promoted in non-political areas.
Keywords: village government, woman empowerment, village law implementation, law in action.

## Abstrak
Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa diharapkan berperan sebagai daya ungkit pembangunan desa,  dimana  secara  eksplisit  mengakui  peran  perempuan  di  dalamnya.  Namun  apakah perempuan  yang  tinggal  di  desa  mampu  menjawab  persoalan  ini  melalui  penelusuran  tiga dimensi pemberdayaan perempuan yaitu politik, sosial, dan ekonomi ? Penelitian kualitatif non- doktriner dipilih dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan di ranah politik keikutsertaan perempuan di struktur pemerintahan desa  maupun  di  Badan  Permusyawaratan  Desa  sangat  sedikit  dan    tidak  ambil  peran  penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi sosial, perempuan terlibat  kuat di bidang pendidikan, kesehatan, pendampingan hukum, dan penanggulangan kemiskinan.. Dalam dimensi ekonomi perempuan juga kuat perannya dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti pertanian dan  industri  rumah  tangga.  Simpulan  riset  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  perempuan terlihat kuat di non-politik area.
Keywords: pemerintah  desa,  pemberdayaan  perempuan,  implementasi  hukum,  bekerjanya hukum.
1 Bersumber dari penelitian dengan judul Investigating Gender Equality In Current Village Governance And Development: A Case Study In Lerep, Semarang District and Panggungharjo, Bantul District, 2014-2017 , Sumber Dana: DIPA FISIP Undip 2017. Peneliti: Laila Kholid Alfirdaus, Kushandajani, dan Bulan Prabawani.
A. Pendahuluan.
1. Latar Belakang.
Keberadaan    UU  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa, memuculkan rasa pesimis dan juga  optimis.  Salah  satu  hal  yang  diatur dalam  UU  tersebut  adalah  keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pasal 26 ayat (4) menjelaskan  salah  satu  kewajiban  kepala desa adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya  dalam  pasal  63  disebutkan tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  salah satunya  adalah    melaksanakan  kehidupan demokrasi  yang  berkeadilan  gender  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Secara lebih eksplisit pasal 58 menyebutkan bahwa keanggotaan  BPD didasarkan pada wilayah, perempuan,  penduduk,  dan  kemampuan keuangan desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43  tahun 2014 tentang desa pasal 121 ayat  (2) menyebutkan secara jelas  tentang  kegiatan  pembangunan  desa yang  harus  ditetapkan  berdasarkan  keadilan gender,  pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan pengisian keanggotaan BPD dengan menjamin  keterwakilan  perempuan,  serta pasal  80  ayat  (3)  yang  menyebutkan perwakilan kelompok perempuan merupakan  salah  satu  unsur  masyarakat yang  ikut  serta  dalam  proses  pengambilan keputusan tertinggi di desa, yaitu musyawarah  desa.  Apa  yang  tertera  dalam
pasal-pasal  tersebut  merupakan  janji  hukum yang  harus  dipenuhi,  karena  paradigma hukum  sekarang  bergerak  di  dua  aras  yaitu legal  service dan legal  process (Susskind, 1996)
2. Kerangka Teori.
Sebagaimana yang disampaikan Roscoe  Pound  bahwa  hukum  itu  bukanlah suatu  keadaan  melainkan  suatu  proses  yang berhubungan  dengan  fakta-fakta  sosial. Efektivitas bekerjanya hukum lebih ditekankan, yang mementingkan
beroperasinya hukum di dalam masyarakat.(Sinha,  1993)  Konsep social engeneering diperkenalkan  sebagai  fungsi utama dalam hukum. Pengertian “ law in the books ”  dibedakan  dari  “ law  in  action ”. Untuk  dapat  memenuhi  peran  hukum sebagai  rekayasa  sosial  Roscoe  Pound  lalu membuat  penggolongan  atas  kepentingan- kepentingan  yang  harus  dilindungi  oleh hukum  itu  sendiri,  yaitu  sebagai  berikut: (D.S. Andriansyah, 2015)
1. Kepentingan Umum (Public Interest)
2. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
3. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
4. Kepentingan Masyarakat (Social Interest)
5. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
6. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
7. Pencegahan kemerosotan akhlak
8. Pencegahan pelanggaran hak
9. Kesejahteraan sosial.
10. Kepentingan Pribadi (Private Interest)
11. Kepentingan individu
12. Kepentingan keluarga
13. Kepentingan hak milik.
Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran Satjipto  Rahardjo  yang  melihat  hukum  juga sebagai  rekayasa  sosial,  dimana  hukum dipandang sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial.(Rahardjo,
2006)  Hukum  menjadi  sarana  yang  sarat dengan  keputusan  politik.  UU  No.  6  tahun 2014 tentang Desa jelas merupakan keputusan  politik  karena  dibuat  oleh lembaga  politik  yang  memiliki  otoritas membentuk  hukum.  Bunyi  pasal-pasal  yang ada  diharapkan  bisa  menggerakkan  semua lapisan masyarakat desa untuk bisa mewujudkan  masyarakat  desa  yang  lebih sejahtera  dan  berkeadilan.  Usaha  tersebut bisa diwujudkan melalui pembangunan desa yang  melibatkan  semua  lapisan  masyarakat, termasuk  kaum  perempuan.  Hal  ini  selaras dengan  fungsi  hukum  untuk  memelihara kepentingan  umum  dalam  masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan  dalam  hidup  bersama.  (Huijbers, 1982).  Keberadaan  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  jelas  berimplikasi  terhadap tatanan  masyarakat  desa,  yang  membawa dinamika  hubungan  antara  anggota-anggota masyarakatnya.  Keberadaan  UU  tersebut sebagai  pedoman  atau  dasar  bertindak
masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam menjalankan pembangunan desa. Bagimanapun  kemajuan  ilmu  pengetahuan termasuk  ilmu  hukum (the  science  of  law atau legal  science) terletak  pada  seberapa tinggi atau rendah kredibilitas ilmu pengetahuan,  nilai  akseptasi,  dan  espektasi yang  dapat  dipetik  oleh  dan  di  dalam memajukan  kehidupan  suatu  masyarakat dalam  kurun  waktu  tertentu.(Atmasasmita, 2012)
Bank Dunia  mendifiniskan persamaan gender sebagai persamaam akses antara laki- laki  dan  perempuan    baikn  di  bidang pendidikan, kesehatan dan aset, dan kesempatan  untuk  mendapat  penghasilan dan  menadi  agen  dalam  pembangunan  dan pengambilan  keputusan,  begitu  juga    untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan demikian  persamaan  gender  tidak  hanya berhubungan  dengan  proses  namun  juga hasil,  dimana  laki-laki  maupun  perempuan sama-sama terlibat dalam proses pengambilan  keputusan  dan  pembangunan. Hal  penting  dalam  pembangunan  dan kebijakan,  sebagaimana  pendapat  Kabeer and Natali  (Kabeer, Naila and Natali,  2013) secara  empiris  terbukti  berkontribusi  bagi pengurangan  kemiskinan  dan  peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan politik mengacu    peran  perempuan  dalam  proses pengambilan keputusan di desa, pemberdayaan  sosial  perempuan  mengacu pada  peran  perempuan  dalam  bidang
pendidikan, kesehatan ibu dan anak, bahkan penanggulangan kemiskinan. Adapun pemberdayaan  ekonomi  perempuan  melihat peran  perempuan  dalam  proses  ekonomi seperti  yang  terwadahi  dalam  UMKM (ternasuk industri  rumah tangga) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## 3. Kebaruan Penelitian
Ada dua konsep utama dalam riset ini, yaitu  bekerjanya  hukum  dan  pemberdayaan perempuan,  dimana  masing-masing  sering dikaji tersendiri. Riset ini mencoba menghubungkan  kedua  konsep  tersebut dalam  kajian  yang  lebih  spesifik,  yaitu berlakunya  UU  Desa  dalam  pemberdayaan perempuan  di  desa.  Kajian-kajian  terdahulu mengenai  berlakunya  hukum  bisa  disimak dalam  hasil-hasil  riset  diantaranya  melihat keberadaan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa  dalam  perspektif  UUD  1945  Pasal  18 B,  ayat  (2)  (Nurcholis,  2014),  Hasil  riset tersebut  merekomendasi  agar  dilakukan rektrukturisasi  keberadaan  pemerintah  desa, agar  menjadi  bagian  integral  pemerintah daerah.  Hal  ini  justru  berbeda  dengan temuan  riset  lain  yang  justru  lebih menekankan  otonomi  desa.  (Kushandajani, 2016b)  Keberadaan  UU  No.  6  Tahun  2014 telah  menjamin  otonomi  desa  dengan diakuinya  dua  kewenangan  desa  yaitu kewenangan hak asal usul  dan kewenangan lokal  berskala  desa.  Dengan  diakuinya kewenangan  desa  tersebut,  berimplikasi pada  penyelenggaraan  pemerintahan  desa
yang  otonom  dengan  melihat  beberapa kriteria:  desa  membuat  peraturan  desa, menyusun  perencanaan  pembangunan  desa sampai  APBDesa,  memilih  pemimpinnya (kepala desa) secara langsung, dan mendapatkan  Dana  Desa  sebagai  bagian daru sumber keuangan desa. (Kushandajani, 2016a). Studi tentang implementasi Undang- Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa dalam  pelaksanaan  tugas  kepala  desa  di Desa  Gemar  Baru,  Kecamatan  Muara Ancalong,    Kabupaten  Kutai  Timur  juga bertujuan  menunjukkan  bagaimana  hukum berupaya  menjelaskan  fenomena  sosial tentang  pemerintahan  desa  dan  bagaimana seharusnya  dilaksanakan.  (Welly,  2016) Dengan demikian kehadiran UU No, 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan pendayagunaan  hukum  untuk  kepentingan pembangunan  nasional,  baik  dalam  praktik pembangunan dan pembinaan hukum nasional,  (Marbun,  2014)  atau  bisa  saja seperti  yang  disampaikan  Sandefur  “ We might  say  that  there  are  situations  where law’s  action  includes  the  creation  of  its subjects’  inaction,  sometimes  to  those subjects’ great harm or lingering disadvantage ” (Sandefur, 2015)
Kajian pemberdayaan perempuan sebenarnya  cukup  banyak  dilakukan,  dari pemahaman konsep pemberdayaan perempuan  sebagaimana  dilakukan  Rahman “ Long  before  the  word  `empowerment’ became  popular,  women  were  speaking
about  gaining  control  over  their  lives,  and participating  in  making  the  decisions  that affect  them  in  home  and  community,  in government  and  international  development policies ”(Rahman, 2013) sampai pemberdayaan  perempuan  dengan  berbagai dimensi  yang  menyertainya  di  Pakistan dimana temuan terpenting adalah berlakunya konsep  pemberdayaan  perempuan  memiliki konotasi makna yang berbeda-beda tergantung  pada  konteks  sosial,  ekonomi, dan politik dimana konsep tersebut digunakan.(Mujahid, Ali, Noman, & Azeema Begum, 2015)  Demikian pula  yang dilakukan oleh Nayak menghasilkan temuan penting  bahwa  “ The  study  reveals  that women of India are relatively disempowered and  they  enjoy  somewhat  lower  status  than that  of  men  in  spite  of  many  efforts undertaken  by  government”. (Nayak  &
Bidisha  Mahanta,  2009) Perempuan  India memiliki akses minim dalam pendidikan dan pekerjaan.  Padahal  sejatinya  pendidikan merupakan  faktor  kunci  bagi  pemberdayaan perempuan menuju kemakmuran, pengembangan  diri  dan  kesejahteraan. (Sundaram,  S.,  Sekar,  M.,  and  Subburaj, 2014) Peranserta pemerintah dalam
pemberdayaan perempuan memang sangatlah  kuat,  karena  melalui  kebijakan hukum  ( legal  policy )  yang  dihasilkan  akan bisa  terwadahi  aksi  pemberdayaan  secara nasional,  sebagaimana  yang  disarankan Alfirdaus dalam riset terakhir “ There is thus
a  crucial  need  for  the  national  government to  issue  regulations  that  will  encourage  the stronger  assertion  of  gender  equality  in village  law  implementation ”.  (Alfirdause  &
Kushandajani, 2017)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada, maka rumusan penelitian mencakup tiga hal: (a)  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  ranah pemberdayaan  politik  perempuan  ?;  (b) bagaimana  bekerjanya  hukum  di  ranah pemberdayaan sosial perempuan: (c) bagaimana  bekerjanya  hukum  di  ranah pemberdayaan ekonomi perempuan ? Dengan  demikian  tujuan  penelitian  adalah menganalisis  bekerjanya  hukum  tentang desa di tiga ranah pemberdayaan perempuan: politik, sosial, dan ekonomi.

## B. Metode Penelitian
Konsekwensi tidak ada konsep tunggal mengenai  apa  yang  disebut  dengan  hukum dan fungsinya adalah pada perbedaan dalam metode  kajiannya.  (Wignjosoebroto,  2002) Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  kategori socio-legal  research .  Penggunaan  teori ilmu-ilmu  sosial  (termasuk  di  dalamnya sosiologi,    ilmu  politik,  dan  ekonomi)  di dalam mendapatkan tempatnya dalam socio- legal  studie, karena  Ilmu  hukum  dan  ilmu- ilmu  sosial  mempunyai  hubungan  yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi.  (Warassih,  2005)    Studi tentang  hukum  dan  institusi  legal  dari perspektif  ilmu  sosial  dilakukan  untuk
menerangkan  masalah  hukum.(Luhmann,
1985)(Hunt, 1993)(Turkel, 1996) Penelitian ini mengutamakan perspektif emic, artinya  mementingkan pandangan  informan,  yakni  bagaimana  ia memandang  dan  menafsirkan  dunia  dari pendiriannya.(Nasution, 1996) Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan mencari generalisasi dikarenakan temuan bergantung pada interaksi antara peneliti dan subjek penelitian,  dimana  pelaku-pelaku  mendapat tempat untuk memainkan
peranannya.(Ashshofa,
2004) Teknik pengumpulan data mengutamakan
penggunaan  data langsung  ( fisrt hand) yang diperoleh dari beberapa nara sumber melalui teknik wawancara mendalam ( depth interview )  dan  diskusi  kelompok  terbatas ( focussed  group  discussion/FGD ).  Informan atau  narasumber  terdiri  dari  para  aktivis perempuan  desa  dan  pemerintah  desa (kepala desa dan perangkat desa). Instrumen utama  adalah  peneliti  sendiri  ( human instrument ),  sedangkan  analisis  data  pada prinsipnya  berproses  secara  induksi  – interpretasi –  konseptualisasi.  Lokasi penelitian mencakup Desa Lerep, Kabupaten Semarang,  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  Desa Panggungharjo,  Kabupaten  Bantul,  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Bekerjanya Hukum di Ranah Pemberdayaan Politik Perempuan
Secara  umum  pemberdayaa  politik perempuan  di  Desa  Lerep  dari  aspek kuantitas  cukup  baik,  dimana  kepala  desa ikut mendorong keaktifan perempuan dalam proses  pengambilan  keputuasn  di  desa (musyawarah desa) mencapai 30 % kehadiran.  Namun  saat  rembug  desa dilakukan,  sangat  minim  perempuan  ikut ambil  bagian  dalam  pengajuan  gagasan apalagi  ikut memutuskan. Adapun di  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  anggota perempuan  hanya  satu  orang  diantara sembilan orang anggota BPD.
“Paling  susah  itu  mencari  anggota BPD. Kemarin ada anggota BPD yang meninggal saja ditawar-tawarkan susah,  akhirnya  kita  main  tunjuk  saja. Ditawarkan  ke  masyarakat  itu,  sudah dirembug  di  musyawarah  dusun, karena kita berusaha supaya penyebarannya merata jadi ada delegasi  dari  dusun,  sudah  dirembug itu  akhirnya  mengundurkan  diri.  Itu laki-laki,  apalagi  perempuan.  Jadi cuma Mbak Ratna saja perempuannya. Background nya ibu rumah tangga, tapi suaminya  wartawan  Suara  Merdeka jadi link nya cukup kuat” (Sumariyadi,
Kepala Desa Lerep)
Pemerintah  desa  sendiri  lebih  banyak diisi oleh laki-laki dibandingkan perempuan.
Jumlah  perempuan  yang  mengisi  posisi perangkat  desa  adalah  tiga  orang,  masing- masing  sebagai  sekretaris  desa,  bendahara desa, dan Kepala Urusan (Kaur) perencanaan. Sekretris desa baru terpilih dua bulan  yang  lalu  melalui  proses  rekruitmen perangkat  desa.  Secara  kuantitatif  yang mendaftar  menjadi  sekretaris  desa  sebagian besar adalah perempuan.
“Saya malah cenderung pilih perempuan karena nyuwunsewu, stories kesejahteraan  perangkat  desa untuk saat ini paling tidak setara UMK atau  di  bawah  UMK.  Kalau  saya malah menginginkan perangkat- perangkat ini perempuan yang suaminya  sudah  mapan,  jadi  untuk supporting saja.  Dan  saya  mulai sebelum daftar saya sampaikan ‘di sini niatnya  tidak  kerja,  tetapi ngabdi , kalau  mau  silahkan  kalau  nggak  ya sudah.’  Sampai tak kasih  ilustrasi kalau di keraton itu gimana, kalau abdi keraton itu berapa dikasihnya ‘ganjaran’  sama  raja.  Mereka  nggak mengharap  ganjaran  dari  raja  tetapi mengharap  berkahnya”  (Sumariyadi,
Kepala Desa Lerep) Hambatan  apa  yang  paling  sering muncul  terkait  partisipasi  perempuan  dalam pembangunan  desa  adalah  masih  kuatnya budaya  turunan  nenek  moyang  yang mengajarkan bahwa perempuan itu ibaratnya
kanca  wingking 2 .  Kepala  desa  melakukan sosialisasi  dan  dorongan  sampai  ke  RT  saat ada  acara  pemilihan  kepala  dusun  (Kadus) agar  perempuan  ikut  mencalonkan  diri menjadi Kadus.
Kondisi  agak  berbeda  dialami  Desa Panggungharjo,  dimana  jumlah  perangkat desa perempuan lebih banyak , mencapai 12 orang  sementara  laki-laki  mencapai  25 orang. Perangkat desa perempuan menduduki  posisi  sekretaris  desa,  Kaur keuangan, staf desa dan staf honorer. Hal ini berbanding  terbalik  dengan  keberadaan anggota  BPD  ,  dimana  perempuan  tidak terwakili  sama  sekali.  Namun  demikian, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan cukup tinggi mengingat  sudah  terciptanya  pemahaman dasar  tentang  prioritas  pembangunan  desa. Prioritas pembangunan desa di Panggungharjo  telah  berubah,  lima  tahun lalu  prioritas  di  bidang  pemerintahan  yaitu memperbaiki sumber daya manusia perangkat  desa,    kalau  sekarang  pada pelayanan dasar ke masyarakat.
“Kalau untuk Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan  Desa)  itu  kan  dibagi tiga tim pas Musrenbangduk (Musyawarah Rencana
Pembangunan  Dukuh), nah setiap
2 Perempuan diposisikan sebagai pihak yang menjalankan fungsi domestik seperti mendidik anak, memasak, dan pekerjaan rumah lainnya.
tim  itu  pasti  ada  perempuannya Mbak. Seperti saya ini kan perempuan,  atau  Bu  Kaur  Keuangan ini  juga  perempuan,  ya  kita  aktif dalam  forum  tersebut.  Kalau  yang dihadirkan pada saat Musrenbang itu ya  ada  PKK,  Kader  kesehatan,  dari perwakilan pedukuhan. Biasanya mereka  membawa  permasalahan, masalah  pendidikan  misalnya  putus sekolah,  masalah  kesehatan  remaja, kehamilan  diluar  nikah.  Karena kebetulan  Desa  Panggungharjo  ini paling  banyak  kasus  kehamilan diluar  nikah  se  Kabupaten  Bantul Mbak.  Usulan  programnya  misalnya Posbindu (Pos Bimbingan Terpadu)”
(Yuli Trisniati, Carik Desa Panggungharjo)
Mekanisme  pengusulan  program  tiap pokja  sesuai  dengan  mekanisme  pemerintah desa,  melalui  skema  musrenbang  yang dilakukan satu tahun sekali.
“Karena sekarang tidak bisa langsung  “ sak-dek-sak  nyek” karena UU Desa mensyaratkan seperti itu ya kita  rapat  kerja  program  itu  ya sebelum musrenbang tingkat desa itu dilakukan,  kita  mengusulkan  sampai ke besarannnya. Nanti biasanya yang di  acc  seperti  apa  itu  sebagai pegangan  kita  untuk  melaksanakan program  di  tahun  berjalan.  Karena
kesadaran pemberdayaan dan kesadaran  swadayanya  besar  itu  ya kadang mlenceng-mlenceng mereka mau,  umpama  mau  mengambil  uang kas  seperti  itu  bisa  untuk  melakukan programseperti apa... “(Umi Hani’ah, Ketua PKK Desa Panggungjarjo) PKK  memiliki  perwakilan  dalam  tim yang  ikut  sosialisasi  ke  dusun-dusun.  Nanti program  PKK  Desa  disinkronkan  juga dengan  kebutuhan  PKK  Dusun,  baru disampaikan ke musrebang. Seringkali  ibu- ibu  mayoritas nyambi jika  ada  waktu sebelum  musrenbang  dibahas  dulu  secara informal.  Biasanya  perwakilan  PKK  yang ikut  musrenbang  hanya  satu  orang  saja namun  sudah  membawa  program  prioritas yang  sudah  matang.  Umumnya  PKK  sudah lebih  dulu  tahu  perkiraan  anggaraan,  lalu dibagi  untuk  pemberdayaan  dan  program lain.  Jika  keluar  dari  nilai  yang  sudah direncanakan  PKK  harus  ambil  skala prioritas.  Kadangkala  program  yang  sudah diajukan  dir eview kembali,  bahkan  tidak hanya  sekali.  Saat  musrenbang  bahkan masih  menjaring  aspirasi  untuk  nantinya dikerucutkan lagi.
Perbedaan  yang  paling  dirasakan sebelum  dan  sesudah  UU  Desa  adalah bantuan  itu  tidak  langsung  turun  dalam bentuk  uang,  tapi  berupa  fasilitasi  program. PKK  akan  menyampaian  program  dengan rincian  waktu  dan  biaya  sesuai  APBDesa kepada  Pemerintah  Desa,  nanti  pemerintah
desa  yang  menyiapkan.  Jadi  enak  sekarang. Berbeda  dengan  sebelum  ada  UU  Desa, dimana  PKK  diberi  anggaran  semisal limapuluh juta pertahun, dan dikelola sendiri untuk  program.  Para  penggiat  PKK  melihat perubahan ini lebih baik dan lebih akuntabel dibanding sebelumnya.
Hambatannya dalam penyusunan maupun  pelaksanaan  program  PKK  antara lain:  (1)  SDM  PKK  banyak  yang  lansia sehingga  sering  tidak  produktif,  sementara yang  muda-muda  masih  belum  memiliki ketertarikan  dalam  pengelolaan  PKK;  (2) pemerintah  desa,  karena  memang  cakupan yang  dilayani  cukup  luas,  kadang  dalam pelaksanaan  program  kurang  maksimal, misal dalam pengadaan barang dan jasa; (3) data kurang terintegrasi,  satu bagian dengan bagian yang lain datanya sendiri-sendiri; (4) para  pengurus  PKK  seringkali  tersita waktunya  untuk  mengurusi  arisan  dan simpan  pinjam  sehingga  sering  tidak  fokus dalam  pengembangan  program  yang  lebih inovatif, juga kelemahan dalam kaderisasi.
Keberadaan  Dana  Desa  (DD)  sangat dirasakan  kemanfaatannya  di  kedua  desa, karena  kegiatan  PKK  misalnya  dimasukkan dalam APBDesa bersumber dari DD. Untuk mendukung  kegiatan  desa,  perempuan  yang tergabung  dalam  PKK  Pedukuhan  (dusun) juga berkontribusi besar dalam pelaksanannya.
2. Bekerjanya Hukum di Ranah
Pemberdayaan Sosial Perempuan
Dibandingkan ranah politik, bekerjanya  hukum  di  ranah  sosial  sangat berbeda.  Situasi  menjadi  terbalik,  dimana peran  perempuan  sangat  kuat  di  semua sektor  sosial  seperti  kesehatan,  pendidikan, dan  penanggulangan  kemiskinan.  Di  Desa Lerep    ada  forum  kesehatan  desa,  dimana yang  terlibat  dalam  forum  kesehatan  desa 99%  adalah  perempuan  ...”karena  yang bapak-bapak  ternyata  malah  tidak  telaten” (Sulis, aktivis Desa Lerep). Forum kesehatan  desa  itu  setiap  sebulan  sekali mengadakan pertemuan, melakukan monitoring  seperti  angka  kematian  anak, angka  kematian  bayi,  kemungkinan  ada warga yang terkena HIV, dan mendiskusikan solusi penanganannya.
Untuk program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ada kendala pendanaan, karena  ketidakjelasan  kewenangan  antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah  desa.  Posyandu  adalah  program yang datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Saat DD masuk ke desa, ada ide agar  Posyandu  dikelola  mandiri  oleh  desa melalui  penganggaran  yang  bersumber  dari DD.  Hal  ini  menimbulkan  masalah  karena ketidak  konsistenan  pemerintah  kabupaten dalam mengelola program Posyandu. ....”Sampai  pengurus  posyandu  semuanya di crosscheck ,  terimanya double nggak.  Jadi masalah  pembagian  kewenangan  itu  masih belum fixed ,  belum  diatur  dalam  perda sehingga  kalau  seperti  kita  hanya  gagap-
gagap  saj”  (Indarsih,  Bendahara  Desa Lerep).  Selain  itu  ada  Forum  Remaja  Putri yang  yang  bergandeng  dengan  PKK  dan didanai  lewat  DD  yang  khusus  mewadahi konsultasi  reproduksi  remaja,  dan  diskusi masalah seks sehat.
Pada  bidang  pendidikan  keberadaan Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  rata- rata  yang  mengelola  adalah    perempuan. PAUD  di  Desa  Lerep  ada  tujuh,  dan semuanya  merupakan  bagian  dari  program PKK  Desa.  PKK  yang  merintis,  dan melakukan pengkaderan pendamping sekaligus  pengembangan  sumber  daya pendidiknya.  Awalnya    tenaga  pendidik hanya  lulusan  SMA,  sekarang  ditingkatkan menjadi  Diploma  pendidikan  khusunya pendidikan PAUD.
Dalam  mengatasi  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  peran  perempuan juga  sangat  kuat,  meski  sering  menghadapi kendala dalam pelaksanaanya:
“Iya, wong KDRT  saja  yang  saya  tau saya  panggil, iki  wis keterlaluan, wis
KDRT iki, ayo  diproses,  tetap  nggak mau.  Warga  saya tuh sempat  pipinya diseterika  sama  suaminya  saat  sedang marah. Itu saya sudah ngotot, ini harus dimasukne ,  tetep  nggak  mau.  Saya tanya  alasannya  kasihan  anaknya,  jika nanti  bapaknya  jadi  napi.”  (Sulis, aktivis)
Di  bidang  pengentasan  kemiskinan, Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat  (PNPM-Perkotaan)  saat  ini berganti  nama  menjadi  Program  KOTAKU (Kota  Tanpa  Kumuh)  di  bawah  kendali Dirjen  Cipta  Karya.  Ini  merupakan  progam pemerintah  pusat  yang  beroperasi  di  desa. Smua pendanaan dari Pusat namun pengelolaan  di  tangan  Badan  Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  hasil  bentukan  PNPM- Perkotaan.    Hampir  separuh  pengurus sekaligus  relawan  BKM  Desa  Lerep  adalah perempuan.
Di  Desa  Panggungharjo  aktivitas sosial perempuan juga sangat tinggi, dengan banyaknya lembaga-lembaga permberdayaan  perempuan  yang  tumbuh. Secara  struktural  yang  berhubungan  dengan pemerintah  adalah  PKK,  dari  tingkat  desa sampai  ke  tingkat  dasawisma.  Kegiatan perempuan  terkait  keagamaan  juga  banyak, dimana tiap masjid  di tiap dusun dipastikan ada kegiatan pengajian kelompok perempuan. Demikian pula dengan perempuan usia lanjut aktif dalam kelompok lansia dengan kegiatan senam, panembromo , pengajian, dan lainnya.
Saat ini program utama PKK Panggungharjo  adalah  pencegahan  dan penanggulangan KDRT dan kehamilan tidak diinginkan.  Upaya  yang  sudah  dan  sedang dilakukan  bersifat  terintegral,  anaknya dibina kemudian orang tua yang mempunyai anak  di  usia-usia  remaja  juga  di  bina.  Ini tidak  terbatas  pada  kelompok  perempuan, bapak-bapak  juga  dilibatkan.  Keberadaan
Kelompok  Pendamping  (KP)  ibu-ibu  hamil dan  menyusui  sangat  bermanfaat  dan mendorong ibu-ibu untuk menyusui bayinya minimal 6 bulan (ASI eksklusif).
Di bidang pendidikan, Desa Panggungharjo  memiliki  program  “satu rumah satu sarjana”. Di Dusun Cabeyan ada satu  anak  yang  lolos  seleksi  karena memenuhi  syarat  secara  akademik  pandai dan  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu. Adapun  di  bidang  keagamaan  ada  beberapa kelompok pengajian seperti kelompok Suryo Condro  punya  Muhammadiyah  biasanya pengajian,  ada  Muslimat  NU  kegiatannya tasmiul  Quran ,    dan  LDII  difasilitasi  desa untuk  pembangunan masjid.
Untuk  perlindunga  hukum,  Desa Panggungharjo  memilik  Lembaga  Mediasi Desa (LMD) yang beranggotakan pengacara-pengacara  yang  berdomisili  di Desa  Panggungharjo.  Ini  kita  fasilitasi,  jadi kalau  ada  permasalahan  hukum  di  warga, tidak  sebatas  pada  perempuan  itu  bisa  di selesaikan di Desa, jadi jangan sampai maju ke  ranah  hukum.  Untuk  akses  ke  lembaga mediasi  desa  ini  digratiskan,  warga  tidak dipungut  biaya.  Desa  sekadar  ngasih  honor ke LMD kalau ada permasalahan.
Adapun untuk pemberdayaan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan,
Desa
Panggungharjo
menganggarkan  bantuan  untuk  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RTLH).  Data  terbaru dari  kementrian  PU  ada  63  KK  yang  dapat
RTLH, selain itu dari BKK (bantuan khusus keuangan)  ada  37  KK,  lalu  133  KK mendapat bantuan dari Desa. (Nur Haryanta, Kasi Kesejahteraan Desa Panggungharjo)
3. Bekerjanya Hukum di Ranah Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber  Hasil  di  Dusun  Lerep  memiliki produk  andalan  sabun  susu  karena  Desa Lerep  penghasil  susu  perah.  Kemudian KWT  Manggar  Lestari  yang  ada  di  Dusun Indrakila  lebih  banyak  produk  seperti  gula aren, kolang-kaling, jahe instan.
“Anggota KWT rata-rata berusia 30an keatas, ibu-ibu sedanten .
Wonten ingkang sampun sepuh . Dibagi-bagi nek KWT menika misal wonten ingkang badhe ndamel permen susu menika piyambak, ingkang ndamel krupuk piyambak, pembibitan piyambak “(Ratni,
Direktur BUMDes Lerep)
Selain  KWT,  di  Desa  Lerep  juga sudah  terbentuk    BUMDES    dengan  nama Gerbang  Lentera  (singakatan  dari  Gerakan Pembangunan  Desa  Lerep  Aman  Tenteram Sejahtera).  BUMDES  ini  memiliki  cabang produksi catering ,  pengelolaan  sampah berbasis  komunitas,  pariwisata,  perikanan, dan  pertanian.  Unit  kerjanya  ada  lima: pengelolaan sampah, catering, perikanan dan peternakan,  kemudian  ada  LKM  (Lembaga
Keuangan  Mikro),  dan  Warung  Serba  Ada (Waserda).  Jantungnya  BUMDES  justru  di kegiatan-kegiatan yang dimotori para perempuan.  Keberadaan  UU  No.  6  Tahun 2014  berimplikasi  positif  bagi  terbentuknya pusat-pusat  ekonomi  yang  dikelola  melalui BUMDES.  Awalnya  masyarakat  memang bersikap skeptis terhadap keberadaan BUMDES,  namun  setelah  melihat  hasilnya memberikan  tambahan  pendapatan  keluarga maka sikap masyarakat makin positif.
Di  Desa    Panggungharjo  ada  1    KWT Desa  dengan  nama    Sumber  Rejeki. Anggota  aktf    ada  30  perempuan  ,  tetapi yang benar-benar aktif ada 22 orang dengan rentang  usia  30  -  65  th.  (Andar  Arwiyati, Pengurus  KWT  Desa)    Usaha  ekonomi produktifnya  masih  berpusat  pada  pertanian rumah  tangga.  Desa  menyediakan  lahan khusus  untuk  KWT  yang  ditanami  sayuran, kemudian    untuk  pemeliharaan  tanaman, panen,  olahan  hasil  ,  sampai  pembibitan ulang  dilakukan  secara  bergilir  diantara anggota  kelompok.    Untuk  pemasaran  hasil pertanian,  selain  menggunakan  pasar  yang sudah  ada  juga  disertakan  dalam  kegiatan desa,  kecamatan  dan  dinas  pertanian maupun dinas perdagangan kabupaten dalam bentuk  bazaar  khusus  hasil-hasil  pertanian desa.
Bumdes  Panggungharjo  berdiri  pada tahun  2013,  fokus  pada  tiga  bidang  yaitu sampah,  agroenergi,  dan  swalayan  desa (swadesa).  Manajerialnya  ketua,  sekretaris,
bendaraha,  staff,  dan  beberapa  merangkap manajer  unit.  Semuanya  hanya  7  orang,  5 orang  laki-laki  dan  2  orang  perempuan. Bumdes  dipandu  oleh  dua  visi,  yang pertama  itu  visi  membangun  kemandirian desa  dengan  meningkatkan  PADes,  yang kedua menghadirkan negara dalam masyarakat  desa.  Jadi  bumdes  tidak  hanya berorientasi  pada  profit,  tapi  juga  pada benefit.  Benefit  yang  dimaksud  adalah menyangkut  permasalahan  mendasar  seperti pangan,  air,  dan  sampah.  Sehingga  dari  dua visi  tersebut  diturunkan  menjadi  dua  fungsi yaitu  fungsi  sosial  dan  fungsi  ekonomi. Fungsi  sosial  dalam  proses  pemberdayaan juga  harus  melibatkan  masyarakat.  Karena prinsipnya,  Bumdes  adalah  lembaga  yang menjadi media demokrasi ekonomi lokal.
Ibu-ibu  PKK  terlibat  dalam  proses pemberdayaan  karena  mereka,  dilihat  dari sisi waktu dan psikologisnya, lebih memiliki waktu  luang  daripada  laki-laki  disebabkan wanita  karir  sangat  terbatas  di  desa dibandingkan di perkotaan. Dengan demikian  mitra  utama  Bumdes  adalah  ibu- ibu PKK, utamnya di unit usaha pengelolaan sampah (KUPAS) dan agroenergi. Pelanggan  KUPAS  itu  ada  1700  KK.  Dari jumlah  tersebut,  960  KK  dikelola  bumdes, sementara  500  KK  dikelola  secara  mandiri oleh  masyarakat,  dan  sisanya  merupakan mitra  untuk  transit  tempat  pembuangan sampah.  Mitra  ini  biasanya  penarik  sampah lokal  yang  numpang  transit  memindah
sampah  ke  TPA.  Kemudian  PKK  bertugas untuk memilah sampah dari sumbernya agar lebih  efektif  dan  efisien,  selain  juga  dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk sadar lingkungan.  Mekanismenya,  kita  sediakan kantong  pilah  serta  bank  sampah  di  setiap RT, walaupun pada praktiknya belum semua RT memiliki bank sampah ini. Jadi tiap hari minggu,  mereka  nabung  sampah  layak  jual. Sementara  yang  diambil  harian  adalah sampah kering dan organik.
Bank  sampah  yang  dikelola  PKK tersebut  juga  berperan    sebagai  penyuplai kebutuhan  sisa  minyak  goreng  ( jlantah ).
Pada  tahun  2016  bank  sampah  mengirim 4000  liter  ke  perusahaan-perusahaan.  Sisa minyak  goreng  tersebut  merupakan  sisa minyak  yang  sudah  tidak  layak  pakai, dikupulkan dari rumah tangga-rumah tangga
“PKK  berposisi  sebagai  perantara untuk  membayarkan  retribusi,  karena  kalau door  to  door menariki  iuran  dari  setiap warga  sementara  ada  1700  KK  itu  tidak efisien. Timbal  baliknya adalah, pendapatan di  area  PKK  yang  bersangkutan  dipotong 10%  untuk  diberikan  ke  kas  PKK.  Ketiga, Perbedaannya terkait uang penyertaan modal, kalau dulu itu hanya bisa diambilkan dari PADes, kalau sekarang bisa diambilkan dari  Dana  Desa.  selanjutnya  terkait  dengan legalitas, dimana terdapat perubahan peraturan  mentri,  jadi  kalau  peraturannya berubah, kita menyesuaikan. Dulu penyertaan  modal  bisa  dari  CSR  atau  pihak
ketiga,  kalau  sekarang  dari  ADD  dan  DD. Kalau  kebijakan  pemdes  sebelum  dan sesudah uu desa saya kira sama saja” (Gatot Ferianto, Sekretaris BUMDesa)

## 4. Pembahasan
Mencermati  hasil  temuan  di  atas  dan membandingkannya dengan pendapat Roscoe  Pound  ada  beberapa  hal  yang  mesti dicermati.  Pertama,  sebagaimana  Roscoe Pound  menyebut law  as  a  tool  of  social engineering ,  yang  dapat  pula  diartikan sebagai  sarana  yang  ditujukan  untuk mengubah  perilaku  warga  masyarakat, sesuai  dengan  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  (Soerjono,  2009) maka  keberadaan  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  menyebutkan  secara eksplisit  tentang  peran  perempuan  dalam tiga  ranah:  politik,  sosial,  dan  dan  ekonomi di  desa,  memang  dimaksudkan  untuk mengubah  perilaku  masyarakat  desa    dan membentuk budaya baru yang lebih menempatkan  perempuan  sebagai  mitra dalam  tiga  bidang  tersebut.  Kedua,  UU  No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan refkleksi  dari  “kemauan”  negara.  Kemuan negara  adalah  kemauan  publik.  Namun demikian harus juga dipertimbangkan bahwa hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori  positivis  hukum  bahwa  hukum memiliki  sifat  tertutup,  namun  sebaliknya Pound  melihat  hukum  sangat  dipengaruhi oleh  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial, budaya.   Hukum  adalah  suatu  logika  yang
terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan  hukum  di  dalam  masyarakat. Politik  sangat  mempengaruhi  pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. (Rasjidi, 2002)
Dengan  demikian  berlakunya  UU  No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan sangat bergantung pula bagaimana  masyarakat  desa  bersangkutan mengkonstruksi  peran  perempuan  di  bidang politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Dilihat  dari temuan  di  atas,  pemberdayaan  politik perempuan  lemah  dibandingkan  sosial  dan ekonomi.  Mengapa  ?  Karena  konstruksi masyarakat desa bersangkutan belum menempatkan  posisi  perempuan  sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi  kaum  perempuan  di  desa untuk  membatasi  kiprahnya  dalam  proses- proses pengambilan keputusan karena keberadaan  mereka  sudah  terwakili  oleh para  suami  yang  juga  hadir  dalam  proses- proses  pengambilan  keputusan  di  desa. Meski  ada  beberapa  perempuan  yang  sudah menduduki  posisi  sebagai  perangkat  desa, bahkan  di  posisi  strategis  sebagai  sekretaris desa,  namun  kiprahnya  masih  sebatas mengeksekusi keputusan yang sudah diambil kepala desa melalui forum musyawarah  desa.  Tidak  sekalipun  ikut terlibat  dalam  penyusunan  konsep  apalagi andil  dalam  memutuskan  kebijakan  tingkat desa.  Sebaliknya  di  ranah  sosial  dan
ekonomi  desa  perempuan  begitu  dominan, karena para suami memang membuka ruang luas di dua bidang tersebut. Saat para suami pergi  bekerja  di  luar  rumah,  maka perempuan  aktif  dalam  kegiatan  sosial  dan ekonomi desa.
Dari  pendapat  Suskind  yang  melihat hukum  dari  dua aras  yaitu legal service dan legal  process menempatkan  temuan  riset dalam  beberapa  titik  penting.  Pertama,  dari aras legal servis keberadaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mencerminkan pelayanan hukum  dari  negara  bagi  masyarakat  desa. Kedua, dari dimensi legal process UU No. 6 Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan legal problem solving sekaligus dispute resolution bagi  masalah  pemberdayaan  perempuan  di desa.  Dengan  demikian  UU  No,  6  Tahun 2014  tentang  Desa  merupakan  janji  hukum, yang  oleh  para  pelakunya  diupayakan seoptimal mungkin untuk dipenuhi.(Susskind, 1996)
D. Simpulan dan Saran
Bekerjanya hukum di ranah pemberdayaan  politik  perempuan  antara Desa  Lerep  dan  Desa  Panggungharjo  tidak berbeda  secara  signifikan.  Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan desa memang  secara  kuantitatif  lebih  banyak  di Desa Panggungharjo, namun secara substantif di kedua desa mengalami hal yang sama,  tidak  banyak  perempuan  yang  ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
desa.  Kehadiran  perempuan  dalam  proses tersebut  rendah,  apalagi  dalam  tataran mendiskusikan  alternatif  keputusan  yang akan diambil.
Bekerjanya hukum di ranah pemberdayaan sosial
perempuan
menunjukkan ruang yang lebih terbuka bagi keterlibatan perempuan. Di bidang pendidikan,  kesehatan,  keagamaan  sampai pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan  kemiskinan  di  desa,  peran perempuan sangat kuat. Alasan klasik sering diutarakan  seperti  perempuan  lebih  rajin, tertib,  sabar  dalam  menangani  persoalan sosial  dibanding  laki-laki,  meski    dalam kenyataannya  para  perempuan  aktivis  sosial di  dua  desa  cenderung  lebih  kuat  memiliki komitmen  dalam  melaksanakan  aktivitas sosial mereka.
Bekerjanya hukum di ranah pemberdayaan ekonomi perempuan di kedua desa  menujukkan  keterlibatan  perempuan yang  sangat  tinggi.  Keterlibatan  tersebut terwadahi  melalui  Kelompok  Wanita  Tani (KWT) dan BUMDesa. Penghasilan tambahan  yang diperoleh melalui KWT dan BUMDesa  secara  langsung  memberikan dampak pada peningkatan ekonomi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfirdause,  L.  K.,  &  Kushandajani,  B.  P.
(2017). Gender
and Village
Governance
Transformation in
Indonesia:  An  Initial  Assessment. International  Indonesia  Forum , 2 ,  1–
25. Retrieved from http://iif.or.id/2017-iif-working-papr-
series/
Ashshofa,  B.  (2004). Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rineke Cipta.
Atmasasmita,  R.  (2012).  Tiga  Paradigma
Hukum
Dalam Pembangunan
Nasional. Jurnal  Hukum  PRIORIS ,
3 (1), 1–26. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publica tions/96217-ID-tiga-paradigma- hukum-dalam-pembangunan-n.pdf D.S.  Andriansyah.  (2015).  Roscoe  Pound :
Law A Tool Of Social  Engineering  & Sociological  Jurisprudence. Blowrian Wordpress.Com . Retrieved from https://blowrian.wordpress.com/2015/
03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of- social-engineering-sociological- jurisprudence/
Huijbers,  T.  (1982). Filsafat  Hukum  dalam
Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Kanisius.
Hunt,  A.  (1993). Explorations  in  Law  and Society . New York: Routledge.
Kabeer, Naila and Natali, L. (2013). Gender Equality  and  Economic  Growth:  Is there  a  win-win? IDS  Working  Paper ,
2013 (417),  1–58.  Retrieved  from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10. 1111/j.2040-0209.2013.00417.x
Kushandajani,  K.  (2016a).  Implikasi  UU No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa
terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa. Jurnal  Ilmiah Ilmu  Pemerintahan , 2 (6),  53–64.
https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Kushandajani, K. (2016b). VILLAGE AUTHORITY BASED ON INDIGENOUS RIGHT AND LOCAL SCALE AUTHORITY: IMPLICATIONS  OF  LAW  NO. 6/2014 TOWARD VILLAGE AUTHORITY (pp. 111–119). Unevsitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/h andle/123456789/2869/Proceeding ICSP 2016
UMY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Luhmann, N. (1985). A Sociological Theory of Law. London: Routledge and Kegan Paul.
Marbun,  R.  (2014).  Grand  Design  Poli  k Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum
Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  A  . Pendahuluan  Sejak  era  tahun  tujuh puluhan , masyarakat hukum
Indonesia  sangat  mengenal  ungkapan “ hukum seb. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 558–577. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/vi ew/7095
Mujahid,  N.,  Ali,  M.,  Noman,  M.,  & Azeema  Begum.  (2015).  Dimensions of  Women  Empowerment :  A  case study  of  Pakistan  Dimensions  of Women  Empowerment :  A  case  study of Pakistan. Journal of Economics and Sustainable Development , 6 (1), 37–45. Retrieved
from
https://www.researchgate.net/profile/ Muhammad_Noman44/publication/31 9099845_Dimensions_of_Women_E mpowerment_A_case_study_of_Pakis tan/links/5bc4b26ea6fdcc03c788b17f/ Dimensions-of-Women- Empowerment-A-case-study-of- Pakistan.pdf
Nasution,  S.  (1996). Metode  Penelitian
Naturalistik Kualitatif . Bandung: Transito.
Nayak,  P.,  &  Bidisha  Mahanta.  (2009).
Women  empowerment  in  India. SSRN Electronic  Journal ,  (February),  1–32. https://doi.org/10.1007/978-981-10- 4268-3_1
Nurcholis.  (2014).  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  Dilihat  dari Pasal  18  B  Ayat  2  UUD  1945. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 149–
159. Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/
mmh/issue/view/1505
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahman,  M.  .  A.  (2013).  Women’s
Empowerment:  Concept  and  Beyond.
Global  Journal  of  Human  Social Science , 13 (6). https://doi.org/10.1006/fstl.1998.0319 Rasjidi,  L.  dan  I.  T.  R.  (2002). Pengantar
Filsafat  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju.
Sandefur,  R.  L.  (2015).  When  Is  Law  in Action? Ohio  State  Law  Journal Furthermore , 77 (59), 59–64. Retrieved from http://moritzlaw.osu.edu/students/grou ps/oslj/files/2016/03/Vol.-77-59-64- Sandefur-Response.pdf
Sinha,  S.  P.  (1993). Jurisprudence:  Legal Philosophy  in  A  Nutshell .  Minnesota: West Publishing Co.
Soerjono, S. (2009). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Sundaram,  S.,  Sekar,  M.,  and  Subburaj,  A. (2014).  Women  Empowerment :  Role of  Education. Ijmss , 2 (12),  76–85.
Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/S ekar_M2/publication/280218999_WO MEN_EMPOWERMENT_ROLE_OF _EDUCATION/links/55ade53608aee0 79921e3e4a/WOMEN-
EMPOWERMENT-ROLE-OF- EDUCATION.pdf
Susskind,  R.  (1996). The  Future  of  law  – Facing  the  Challenges  of  Information Technology. Oxford: Clarendon Press. Turkel, G. (1996). Law and Society: Critical Approaches . Boston: Allyn & Bacon. Warassih,  E.  (2005). Pranata  Hukum:
Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang: Suryandaru Utama.
Welly, A. (2016). IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG  NO.6  TAHUN 2014  TENTANG  DESA  STUDI KASUS  PELAKSANAAN  TUGAS KEPALA  DESA  DI  DESA  GEMAR BARU KECAMATAN MUARA
ANCALONG  KABUPATEN  KUTAI TIMUR. EJournal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 829–842.
Retrieved  from  http://ejournal.ip.fisip- unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2016/06/Antonius
Welly (06-20-16-01-32-35).pdf Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya .  Jakarta:  ELSAM  dan HUMA.