## PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 1

## M Ali Zaidan
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: mali.zaidan@yahooco.id

## Abstrak
Perempuan  secara  kodrati  merupakan  kelompok  yang  rentan,  oleh  karena  itu  hukum  harus memperlakukan  kelompok  ini  secara  adil  yakni  dengan  memberikan  perlindungan  secara maksimal  atas  kepentingan-kepentingan  mereka.  Hukum  pidana  memberikan  perlindungan dari  sudut  ancaman  pidana  yang  tinggi  terhadap  pelaku  yang  melakukan  kekerasan  terhadap perampuan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Gerakan kaum perempuan yang berusaha mengangkat  derajat  perempuan  merupakan  salah  satu  cara  yang  harus  diakomodasi  melalui pengaturan hukum yang ketat dan pasti. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan pada hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.
Kata kunci: Kekerasan terhadap Perempuan, Feminist Jurisprudence, Hukum Pidana

## Abstract
Women by nature are vulnerable. Therefore, the law should treat these group in a fair menner, namely by providing maximum protection on their  interest. Criminal law provides protection from a high criminal threat against those who comitted violence against women particularly in the domestic sphere. The movement of women who ar trying to elevate women is one way that must  be  accomodated  bay  setting  strict  laws  and  definite.  Any  violation  of  womens  rights  is essentially a violation of human rights.
Key words : Violence against women, Feminist Jurisprudence, Criminal Law.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  manusia  dilahirkan,  telah  membawa  kodrat  masing-masing.  Sang  Khalik telah  menciptakan  manusia  dalam  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Diciptakan bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa  dengan  tujuan  untuk  saling  mengenal.  Kondrat manusia merupakan pembawaan alamiah yang harus dihormati oleh siapapun juga. Oleh karena itu di dunia barat umumnya dikenal ungkapan every one’s created equal , semua orang  diciptakan  sama.  Dan  memang  demikianlah  adanya.  Oleh  karena  itu  segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan kelamin ditentang keras.
Konstitusi  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  “semua  warga  negara  bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecuali”  menegaskan  bahwa  perbedaan  jenis  kelamin tidak boleh menimbulkan diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan. Negara dan
1 Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 7 Juni 2014.
pemerintahan  wajib  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  eksistensi  manusia  tanpa diskriminasi.
Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan  sama,  perlu  diberi  catatan  bahwa  semenjak  manusia  dilahirkan  akan membawa  kodratnya  masing-masing.  Laki-laki  dan  perempuan  pada  prinsipnya dilahirkan  sama,  namun  ketika  telah dilahirkan akan  membawa  kodrat  dan  peran masing-masing.  Kewajiban  negara  untuk  melindungi  hak-hak  manusia  sesuai  dengan kodrat kelahiarannya.
Gerakan  emansipasi  khususnya  yang  telah  dirintis  oleh  RA  Kartini  merupakan bukti  bahwa  kodrat  manusia  sebagai  laki-laki  dan  perempuan  berbeda;  namun  dalam tataran  aplikasi,  khususnya  tugas-tugas  kemasyarakatan  maupun  kenegaraan;  laki-laki dan  perempuan  mengemban  tugas  yang  sama,  yakni  turut  serta  dalam  setiap  usaha untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Hukum yang secara objektif diciptakan oleh masyarakat khususnya hukum tertulis telah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban yang sama. Demikianlah Pasal 27 Konstitusi kita telah menggariskan.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  tataran  nasional  dan  global  telah  mengakui bahwa  persamaan  derajat  laki-laki  dan  perempuan  merupakan  tuntutan  hukum  yang tidak  boleh  diabaikan,  segala  bentuk  diskiriminasi  merupakan  pelanggaran  HAM. Kenyataan masih  menunjukkan bahwa dikotomi berdasarkan jenis kelamin masih kuat bertahan khususnya dalam masyarakat yang patriarki.
Memang  jika  dilacak  munculnya  diskriminasi  itu  telah  dimulai  dari  zaman Ulpianus (200 SM)  yang menyatakan hones vivere, alterum non laedere,  suum cuique triburere ,  yang  artinya  sikap  batin  yang  sesuai  dengan  kesusilaan,  tidak  merugikan orang lain secara sewenang-wenang, memberikan pada semua orang bagiannya masing- masing.  Maksim  atau  rumusan  ini  kemudian  diambil  alih  oleh  kode  Justisianus  yang menyatakan  bahwa  keadilan  adalah  kehendak  yang  ajeg  dan  tetap  untuk  memberikan pada masing-masing bagiannya.
Maksim yang dibuat oleh Ulpianus ini kemudian mengilhamin Aristoteles yang menyatakan bahwa adil adalah apa yang menurut hukum atau apa yang sebanding atau semestinya.  Rumusan  terkahir  ini  lebih  sempit  dari  yang  dirumuskan  oleh  Ulpianus. Karena  Aristoteles  mengambil  kalimat  terakhir  rumusan  yang  dikemukakan  oleh Ulpianus. 2 Dalam  kaitan  itu,  van  Apeldoorn  menyatakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah mengatur  pergaulan  hidup  secara  damai.  Hukum  menghendaki  perdamaian.  Menurut Apeldoorn, perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta
2 Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender , Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial , Jakarta: Penerbit Kompas, 2005, hlm. 55
benda dan sebagainya  terhadap yang merugikannya. 3 Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki  kepentingan-kepentingan  (hukum)  yang  satu  sama  lain  tidak  sama,  bahkan kemungkinan  bertentangan.  Dalam  jual  beli,  pada  hakikatnya  terdapat  hubungan pemenuhan  atas  barang  dan  jasa,  akan  tetapi  kedua  fihak  memiliki  kepentingan  yang berbeda.  Dalam  perbedaan  kepentingan  itu,  hukum  memberikan  rambu-rambu  agar tidak  terjadi  konflik  kepentingan  dan  menyelesaikannya  dengan  damai.  Dalam  bahasa hukum  disebutkan  para  pihak  itu  memiliki  kepentingan  -yang  a  simetris-,yang menimbulkan  kepentingan  dapat  berujung  pada  konflik.  Fungsi  hukum  adalah menyelesaikan  konflik  atau  setidak-tidaknya  meminimaliasasi  dampak  yang ditimbulkan  oleh  konflik  yang  mengakibatkan  hubungan  antara  sesama  menjadi  tidak produktif.
Dalam  konflik  kepentingan,  hukum  mempertahankan  perdamaian  dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di  antaranya,  karena  hukum  hanya  dapat  mencapai  tujuan  (mengatur  pergaulan  hidup secara damai), jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh  sebanyak  mungkin  yang  menjadi  bagiannya. 4 Dengan  tegas  dinyatakan oleh  Apeldoorn  bahwa  keadilan  tidak  boleh  dipandang  sama  arti  dengan  persamaan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.
Keadilan  dibedakan  atas  keadilan  distributif  yakni  keadilan  yang  memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Dalam hal ini keadilan tidak menuntut semua orang  diberikan  jumlah  yang  sama  akan  tetapi  keadilan  diartikan  sebagai kesebandingan. Keadilan kumutatif yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan dalam jenis ini disebut dengan menyamaratakan.
Keadilan  merupakan  konsepsi  yang  abstrak  yang  terus  mengalami perkembangan.  Akan  tetapi  menyamakan  keadilan  dengan  kesamaan  merupakan pandangan yang sempit dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Menurut pandangan beberapa  kalangangan  keadilan  itu  identik  dengan  menyamaratakan.  Akan  tetapi  pada sisi  lain,  justru  keadilan  harus  membeda-bedakan,  setiap  perakara  diperlakukan  sesuai dengan karakteristik masing masing sesuai dengan asas Summum ius, summa in iuria . Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan  yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan perempuan dari sudut hukum pidana.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Diskriminasi
Dengan  demikian,  untuk  mencapai  keadilan,  hukum  harus  menciptakan diskriminasi-diskriminasi.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyatakan  diskriminasi sebagai  perbedaan  perlakuan  terhadap  sesama  warga  (berdasarkan  warna  kulit,
3 LJ van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983, hlm. 23
4 Ibid.
golongan,  suku,  ekonomi,  agamadan  sebagainya).  Diskriminasi  kelamin  yakni pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.  Begitu  juga  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  yang  ditulis  oleh  WJS Poerwadarminta  bahwa  diskriminasi  adalah  perbedaan  perlakuan  terhadap  sesama warga negara (berdasarkan perbedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya).
Apabila  pengertian  diskriminasi  yang  dikemukakan  di  atas  dipegang  teguh secara  konsisten,  maka  tema  tulisan  ini  menjadi  tidak  relevan.  Karena  dengan  judul tulisan  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  secara  implisit mengisyaratkan adanya ketidak seimbangan dalam relasi hubungan-hubungan tersebut, hal ini disebabkan karena segala bentuk diskriminasi dilarang dalam hukum. Pernyataan equality  before  the  law mengisyaratkan  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah setara,  akibatnya  jika  dipegang  teguh  secara  konsisten  adagium  itu,  pembicaraan  kita tentang tema di atas perlu dipertimbangkan kembali.
Hukum  dalam  keadaan  tertentu  harus  menyamaratakan,  akan  tetapi  di  waktu yang  lain  perlu  melakukan  diskriminasi.  Ketentuan  hukum  umum  merupakan ius comune artinya  merupakan  kaedah  abstrak  yang  ditujuan  kepada  siapapun  tanpa kecuali.  Namun  secara  faktual  harus  membeda-bedakan.  Hukum  yang  adil  tidak  boleh menimbang semua perkara harus diputuskan sama. Karena bertentangan dengan konsep keadilan sebagaimana dikemukakan di atas.
Setiap kasus, bagaimanapun miripnya, tetap memiliki kekhasan masing-masing. Oleh  karena  itu  harus  ditimbang  berdasarkan  kekhasannya  tersebut.  Menyamaratakan semua  kasus  dengan  mengharapkan  putusan  yang  sama  merupakan  bentuk  ketidak adilan. Hukum yang baik harus membeda-bedakan, setiap kasus ditimbang berdasarkan kadar  kualitatif  dan  kuantitatifnya sekaligus .  Pendekatan/optik  mikro  dalam menyelesaikan  suatu  kasus  dapat  menimbulkan  diskriminasi  dan  ketidakadilan.  Dan itulah yang hendak ditolak.
Dalam  tradisi  hukum  ( Jurisprudence )  dikenal  dua  model  yakni jurisprudencial model dan sociological  model .  Model  pertama  lebih  menekankan  kepada  aspek penerapan  hukum,  sehingga  berbagai  bentuk  diskriminasi  merupakan  penyimpangan. Secara ideal aturan hukum menentukan bagaimana suatu kasus diputuskan. Oleh karena itu kelompok ini memandang bahwa aturan hukum tidak boleh berdasarkan karakteristik sosial  fihak-fihak  yang  terlibat.  Dalam  perspektif  ini,  menurut  pandangan  para  juris, hukum  secara  ideal  harus  pasti,  ( certain )  dapat  diprediksikan  ( predictable )  dan  bebas dari  kepentingan  subjektif  ( free  from  the  subjective ). 5 Sebaliknya,  model  kedua berpendapat  bahwa  penyelesaian  suatu  kasus  adalah  refleksi  karakteristik  sosial  para pihak  yang  terlibat  di  dalamnya. 6 Donald  Black  menyatakan  bahwa this  applies whenever  and  wherever  law  is  found.  Its  not  merely  a  metter  of  diffrential characteristics  accordingto  the  race  of  the  parties,  their  social  class,  gender  or  other characteristics  that  nowadays  attract  particular  attention .  Dilanjutkan  oleh  Black
5 Lawrence M Friedman, The Legal System ; Social Science Perspective , New York: Sage Fondation, 1978, hlm. 13
6 Donald Black, Sociological Justice , United Kingdom: Oxford University Press, 1989, hlm. 21
bahwa Many other kinds of discrimination axist as well, such as differential according to the degree of intimacy, between the parties, the cultural distance between them, and their degree of organization, interdependence, integration and respectability . 7
Bagi Donald Black, diskriminasi merupakan fakta oleh karena itu tidak mungkin diabaikan  dalam  penyelesaian  suatu  kasus.  Diskriminasi  merupakan  aspek  alamiah dalam  perilaku  hukum.  kodrat  alamiah  itu  laksana  terbangnya  seekor  burung  atau berenangnya  ikan  di  dalam  air.  Berkaitan  dengan  diskriminasi  dengan  tegas  Blact menyatakan discrimination is ubiquitous . Donald Black mendefinisikan hukum sebagai sarana  pengendalian  sosial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 8 Dengan  perkataan  lain, hukum  merupakan  kehidupan  normatif  tentang  negara  dan  warganya,seperti  halnya legislasi,  litigasi  dan  peradilan  ( adjudication ).  Ditegaskan  bahwa  hukum  merupakan salah  satu  sarana  pengendalian  sosial.  Hukum  dipandang  sebagai  variabel  oleh  karena itu  selalu  berbeda  antara  satu  kasus  dengan  kasus  lainnya,  hukum  bersifat  situasional, relatif.  Dengan  demikian  perbedaan  itu  timbul  dalam  tataran  faktual,  akan  tetapi sebaliknya  dalam  tataran  ideal.  Aturan  hukum  selalu  menyamaratakan  akan  tetapi penerapannya perlu membeda-bedakan, itulah sebabnya Black menyatakan setiap kasus mempunyai  akar  sosiologis  masing-masing.  Akar  sosiologis  itulah  yang  menyebabkan kasus menjadi unik, dan harus ditimbang secara sendiri-sendiri.
Hukum  tidak  dapat  dipandang  sebagai  satu-satunya  alat  dalam  pengendalian sosial,  karena  di  samping  hukum  terdapat  sarana  pengendalian  sosial  lain  yang  timbul dalam  pergaulan  masyarakat  seperti  keluarga,  persahabatan,  ketetanggaan,  desa,  suku, pekerjaan,  organisasi,  dan  kelompok  dalam  berbagai  bentuknya. 9 Kehidupan  sosial dalam berbagai aspek meliputi pelapisan sosial, morfologi, kebudayaan, organisasi dan pengendalian  sosial.  Strafikasi  atau  pelapisan  sosial  dipandang  sebagai  aspek  vertikal kehidupan  sosial  yang  meliputi  penyebaran  atau  distribusi  makanan,  akses  terhadap sumber  daya  alam  (tanah  dan  air)  dan  uang.  Morfologi  merupakan  aspek  horizontal seperti  penyebaran  penduduk  dan  hubungan  antar  mereka  satu  sama  lain,  termasuk pembagian kerja, integrasi dan intimasi. Kebudayaan merupakan aspek simbolik seperti halnya  agama/kepercayaan,  tata  krama  dan  kebiasaan-kebiasaan  ( folklore ).  Organisasi merupakan  aspek  korporasi  menyangkut  kapasitas  untuk  bertindak  secara  kolektif  dan pengendalian  sosial  merupakan  aspek  normatif  kehidupan  sosial  misalnya  definisi tentang  penyimpangan  ( deviance )  dan  reaksi  terhadapnya  yang  berupa  larangan- larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan kompensasi.
Sejalan  dengan  Black,  Lawrence  M  Friedman  juga  menyatakan  bahwa  hukum merupakan  produk  masyarakat.  Dalam  masyarakat  terjadi  stratifikasi  sosial,  hukum bekerja  untuk  mendukung  stratifikasi  dalam  masyarakat  secara  produktif.  Pelapisan sosial  itu  menyebabkan  hukum  bekerja  secara  selektif  dan  terkadang  bersifat diskriminatif. Dalam kehidupan sosial, terdapat kekuatan-kekuatan yang saling berebut posisi untuk menempati kedudukan yang hegemonial. Adanya stratifikasi dan hegemoni
7 Ibid.
8 Donald Black, The Behavior of Law , London: Academic Press, 1976, hlm. 2
9 Ibid.
merupakan ciri masyarakat yang dinamis. Dengan demikian keduanya merupakan aspek kehidupan sosial.
Kesemua  aspek  kehidupan  sosial  itu  bersama-sama  dengan  hukum  merupakan alat  pengendalian  yang  secara  faktual  bekerja  dalam  masyarakat.  Hukum  tertulis  atau legislasi  dipandang  sebagai  salah  satu  sarana  pengendalian  sosial,  yang  bekerjanya dipengaruhi  atau  mempengaruhi  hukum  itu  sendiri.    Kekuatan  sosial  tersebut  bekerja dapat  memproduksi  diskriminasi  sebaliknya  hukum  bekerja  dalamnya  untuk  mencari atau menetapkan keadilan.
Pembunuhan  adalah  pembunuhan.  Hukum  pidana  secara  normatif  akan memberikan ancaman pidana yang sama kepada siapa yang melakukannya. Oleh karena itu hukum pidana mengatur tentang ancaman sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, sehingga  pembunuhan  dapat  dicegah.  Ancaman  pidana  15  tahun  merupakan  informasi bahwa hukum bekerja secara tanpa diskriminasi. Akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana yang beragam apakah menjatuhkan pidana minimal atau maksimal sesuai dengan kenyataan  sosial  di  sekitar  perbuatan.  Motif  atau  dorongan,  keadaan  korban,  cara melakukan  tindak  pidana  dan  sikap  pelaku  setelah  tindak  pidana  merupakan  keadaan spesifik yang dihadapi hakim dalam mengadili kasus pembunuhan. Atas karakeristik itu hakim  menjatuhkan  putusan.  Secara  umum  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman telah  menggariskan  bahwa  “Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kewajiban untuk  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  itu merupakan  pencerminan  setiap  kasus  mempunyai  akar  sosiologis  yang  berbeda.  Oleh karena  itu  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  sama  dalam  setiap  kondisi yang berbeda, meskipun menghadapi fakta yang sama seperti pembunuhan.
Oleh karena itu kita harus menerima diskriminasi sebagai konsekwensi logis dari pelapisan sosial termasuk juga penerapan hukumnya. Dengan demikian, membicarakan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan,  harus  terlebih  dahulu  memahami  aspek- aspek yang menimbulkan diskrimnasi tersebut.

## 2. Feminist Jurisprudence
Perkembangan lebih lanjut atas pemahaman tentang diskriminasi membawa kita kepada  ajaran  atau  aliran  dalam  ilmu  hukum  ( legal  theory )  yakni  Fenimist Jurisprudence. Bagi  kelompok  ini, hukum  dipandang sebagai  produk ideologi  tertentu, yakni  ideologi  yang  dianut  oleh  kaum  lak-laki.  Dikatakan  bahwa  : feminist  theorists claim that law is male, it is masculine in character . 10 Karena merupakan produk kaum laki-laki,  maka  karater  hukumnya  bersifat  rasional,  objektif,  dan  bersifat  abstrak. Sementara  itu  karakteristik  perempuan  digambarkan  bersifat  irrasional,  pasif,  perasa, subjektif  dan  personal.  Dengan  demikian  kelompok  ini  menolak  argumentasi  bahwa hukum  dibentuk  dengan  menggunakan  perspektif  laki-laki.  Kenyataannya  dalam
10 Hari Chand, Modern Jurisprudence , Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994, hlm. 320
mengadili perkara perkosaan misalnya, penyelesaiannya digunakan sudut pandang laki- laki.  Ketika  hakim  mengadili  kasus  pemerkosaan,  maka  digunakan  persepsi  laki-laki, bukan perasaan wanita yang menjadi korbannya. 11
Disukai  atau  tidak  kenyataannya  ajaran  ini  tumbuh  pesat  di  kawasan  benua Eropa.  Diawali  dengan  pertumbuhan  Critical  Legal  Studies  Movement 12 atau  Gerakan Studi Hukum Kritis  yang salah satunya merupakan pendobrakan terhadap kesepakatan umum  misalnya  menyangkut  diskriminasi.  Bagi  ajaran  ini,  diskriminasi  merupakan fenomena  universal,  maka  aliran  ini  berusaha  untuk  mendobrak  tradisi  mapan  yang telah lama berlangsung.
Feminis  legal  theory atau feminis  jurisprudence bersama-sama  dengan critical race  theory merupakan  bagian  besar  dari out  sider  jurisprudence yang  memandang hukum  sebagai  idelologi  ( law  as  an  ideology ).  Hukum  mengandung  di  dalamnya ideologi  yang  membentuknya.  Feminis  jurisprudence  memahami  betul  bahwa  konsep hukum dibentuk dan bersifat artifisial. Hukum hakikatnya suatu produk dominasi suatu kelompok  kuat  terhadap  kelompok  lemah  lainnya.  ideologi  yang  lebih  berorientasikan gender  dalam  hal  ini  produk  laki-laki  yang  memiliki  relasi  kuasa  atas  kelompok perempuan.  Hukum  digunakan  sebagai  sarana  untuk  memajukan  dominasi  oleh kelompok  yang  kuat  atas  kelompok  yang  lemah  dan  membenarkan  terjadinya ketidakadilan. 13 Kelompok  CLS  ini  memandang  bahwa  hukum  bekerja  untuk keuntungan kelompok yang kuat.
Feminis  legal  theory atau feminis  jurisprudence dibedakan  atas  4  aliran  yakni pertama  Feminis  Liberal  yakni  setiap  orang  memiliki  otonomi  termasuk  perempuan. Perempuan  dan  laki-laki  secara  rasional  setara,  jadi  mereka  harus  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  menerapkan  pilihan  rasional.  Kelompok  ini  berpendapat bahwa  produk  hukum  dan  politik  merupakan  dua  aspek  yang  patriarkhis.  Feminis Radikal  berpendapat  bahwa  laki-laki  mendefinisikan  perempuan  secara  berbeda  oleh karena  itu  tidak  akan  pernah  mendapatkan  kesetaraan.  Selain  itu  karena  laki-laki mendominasi  perempuan,  permasalahan  sebenranya  berkaitan  dengan  kekuasaan ( power ).  Feminis  kultural  menekankan  kepada  nilai  moral  perempuan  cenderung  pada penekanan  terhadap  tanggung  jawab,  sedangkan  laki-laki  lebih  cenderung  pada  hak. Pemikiran  Post  Modern  melihat  perempuan  sebagai  “yang  lain”,  yang  mengalami alienasi  disebabkan  cara  berbeda,  berfikir  dan  bahasa  perempuan  yang  tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan. 14
Studi  feminis  bertolak  dari  pengalaman  perempuan  dan  boleh  dikatakan pengalaman partikulair karena tidak semua perempuan adalah sama. Studi feminis lahir untuk  memperjuangkan  keadilan  bagi  perempuan  yang  tertindas.gerakan  dan  studi
11 Ibid .
12 Baca lebih mendalam tentang CLS ini buku Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement , USA: Harvard University Press, 1983
13 Brian Bix, Jurisprudence , Theory and Context , tt: Sweet & Macwell, 1999, hlm. 204
14 Sulistiowati Irianto, (Ed), Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan , Jakarta: Penerbit Obor, 2008, hlm.  44
feminis  seperti  gerakan  anti  diskriminasi  ras,  menekankan  pada  asas  keadilan  dan kepatutan. 15 Studi  feminis  mengingatkan  penegak  hukum  untuk  menegakkan  juga ketentuan  hukum  yang  mewajibkannya  menegakkan  keadilan  dan  kepatutan  bahkan keadilan  substantif  yakni  keadilan  yang  betul-betul  dirasakan  secara  nyata  dan  bukan hanya tertulis dalam peraturan hukum secara formal.
Dalam  konteks  Indonesia,  permasalahan  gender  merupakan  problem  yang kompleks,  hal  ini  disebabkan  kultur  partiarki  yang  begitu  kental,  sehingga  kaum perempuan  termarginalisasi.  Masalah  gender  di  Indonesia  banyak  dibenturkan  dengan masalah  budaya  dan  agama  dengan  menekankan  pada  banyaknya  perbedaan  sudut pandang. 16 Gender  merupakan  konstruksi  sosial  maupun  kultural  yang  dilekatkan  oleh masyarakat  pada  laki-laki  dan  perempuan.  Misalnya  perempuan  digambarkan  sebagai lembut,  penyayang,  sabar  dan  tekun.  Sementara  laki-laki  digambarkan  sebagai  sosok yang tegas, berwibawa tidak cengeng dan lain-lain. 17 perbedaan ini diperkuat oleh mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.
Melalui  proses  yang  panjang,  akhirnya  sosialisasi  gender  dianggap  sebagai ketentuan  Tuhan,  seolah-oleh  bersifat  biologis  yang  tidak  bisa  diubah  lagi.  Sehinga perbedaan-perbedaan  gender  dianggap  sebagai  kodrat  laki-laki  dan  kodrat  perempuan. Apabila  peranan  yang  telah  dibakukan  oleh  masyarakat  dilanggar,  maka  sanksi  sosial akan  dilekatkan  kepada  pelanggarnya.  Untuk  meniadakan  diskriminasi  gender dibutuhkan  akses  yang  sama  di  segala  bidang.  Kesetaraan  gender  bukan  berarti perempuan  harus  menjadi  sama  dengan  laki-laki,karena  secara  kodrati  perempuan berbeda  dengan  laki-laki.  Kesetaraan  gender  tidak  berarti  bahwa  negara  memberikan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak bagi laki-laki dan perempuan.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  mengenai  Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of Discrimination Against Women /CEDAW) diakui bahwa  peranan  negara  untuk  tujuan  kesetaraan  gender.  Convensi  mewajibakan  negara perserta  untuk  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  menempatkan perempuan  secara  setara  di  depan  hukum,  dalam  ketenagakerjaan,  dalam  haknya sebagai warganegara.
Salah satu kewajiban negara adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan yang  mempromosikan  partisipasi  perempuan  sebagai  agen  pembaharuan  di  bidang politik,  ekonomi  dan  sosial;  kemitraan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  pengertian terjadinya  perubahan  sikap  perilaku  dan  pengisian  peran  laki-laki  dan  perempuan bidang  usaha-usaha  khusus  yang  dapat  menghapus  ketimpangan  gender  di  berbagai tingkatan.
15 LM Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender , Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor, 2012, hlm. 226
16 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan , Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2012, hlm. 72
17 Ibid .
Konvensi  CEDAW  menggariskan  prinsip-prinsip  dasar  kewajiban  negara meliputi :
a. Menjamin  hak-hak  wanita  melalui  hukum  dan  kebijaksanaan,  serta  menjamin hasilnya ( obligation of results );
b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus  yang menciptakan kondisi  yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada;
c. Negara tidak saja menjamin akan tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita;
d. Tidak saja menjamin secara de jure akan tetapi secara de facto;
e. Negara tidak saja mengaturnya di sektor publik, akan tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta. 18
Langkah-langka khusus yang harus dilakukan oleh negara adalah :
a. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, wajib :
1) Mengutuk  diskriminasi,  melarang  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya;
2) Menegakkan  perlindungan  hukum  terhadap  wanita  melalui  pengadilan  nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; serta perlindungan wanita yang efektif terhadap tindakan yang diskriminatif;
3) Mencabut  semua  aturan  dan  kebijaksanaan,  kebiasaan  dan  praktik  yang diskriminatif terhadap wanita;
4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.
b. Konvensi  CEDAW  menetapkan  kewajiban  negara  untuk  melakukan  langkah- langkah  proaktif  di  semua  bidang,  khususnya  bidang  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya serta menciptakan lingkungan serta kondisi yang menjamin pengembangan dan  kemajuan  wanita,  sekaligus  melakukan  tindakan  khusus  untuk  mempercepat persamaan secara nyata ( de facto ) atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria. 19

## 3. Aspek Hukum Pidana
Hukum  Pidana  merupakan  ketentuan  hukum  positif  yang  mengatur  tentang perbuatan yang dilarang (tidak boleh dilakukan) dan sanksi berupa penderitaan/nestapa yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut.  Moelyatno  memberikan  definsi  hukum pidana  adalah    bagian  dari  pada  hukum  yang  berlaku  pada  suatu  negara  yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang, dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa yang melanggar larangan tersebut;
18 Sulistiyowati Irianto, Perempuan… op. cit. , hlm. 109
19 Ibid .
b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah ditentukan;
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 20
Van  Hamel  menyatakan  bahwa  Hukum  Pidana  adalah  semua  dasar-dasar  dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum ( rechtsordee )  yang  dengan  melarang  apa  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.
Hukum  Pidana  membicarakan  tentang  norma-norma  apa  yang  dilarang  dan sanksi  atas  larangan  itu.  dengan  demikian  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  merupakan hukum  sanksi  istimewa  ( bijzondere  leed ).  Karena  mewujudkan  nestapa  maka  sanksi pidana  merupakan  sanksi  negatif.  Usaha  negara  untuk  mempertahankan  norma-norma dengan sanksi pidana telah menimbulkan teori-teori  tentang tujuan sanksi pidana  yang lazim disebut dengan teori-teori pidana/pemidanaan.
Pertama,  apa  yang  disebut  teori  absolut  di  mana  tujuan  diadakannya  pidana adalahsemata-mata  untuk  tujuan  pembalasan.  Aliran  ini  merupakan  aliran  yang mengobjektifkan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya ( daad-Strafrecht ),  kedua  teori  Tujuan  yakni  pidana  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat  (general  preventie)  dan  membalas  perbuatan  ( special  preventie )  di  sini terjadi pergeseran orientasi  dari  perbuatan kepada pembuatnya ( dader-strafrecht ). Dan teorgi  Gabungan  yang  memandang  baik  perbuatan  maupun  pembuatnya  harus diperhatikan  secara  seimbang/proporsionalitas.  Teori  ini  melahirkan  sifat  hukum pidnana yang berorientasi kepada perbuatan dan pembuatnya ( daad-dader strafrecht ).
Tugas  hukum  pidana  adalah  melindungi  berbagai  kepentingan  yang  dilindungi dan  kepentingan  yang  dilarang.  Hukum  pidana  mengikuti  prinsip  monodualistik  yakni memperhatikan  individu  sebagai  mahluk  sosial  di  samping  individual.  Pidana  tidak boleh  ditujukan  untuk  menimbulkan  penderitaan;  akan  tetapi  melindungi  masyarakat ( social  defence ),  fungsi  hukum  pidana  tidak  saja  bersifat  retributif  akan  tetapi  bersifat rehabilitatif.
Perkembangan  ilmu  hukum  pidana  telah  sampai  kepada  Viktimologi  yang merupakan  ilmu  yang  membantu  hukum  pidana.  Hubungan  segi  tiga  antara  tindak pidana,  pertanggung  jawaban  pidana  dan  pidana  menimbulkan  kesadaran  baru  bahwa dalam proses itu aspek korban tidak mungkin ditiadakan (kecuali menyangkut apa yang disebut  dengan victimless  crime atau crime  without  victim )  telah  memperkaya  studi tentang  kriminologi.  Hubungan  pelaku,  negara  telah  mengakui  adanya  aspek  ke  tiga yang disebut  dengan korban. Dengan demikian dimensi  korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan.
20 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983 hlm. 1
Pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara individual di hadapan negara, akan tetapi  juga  bertanggung  jawab  terhadap  korban.  Itulah  sebabnya  KUHAP  telah mengatur  tentang  pnggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  dalam  perkara  pidana. Pelaku  tidak  saja  bertanggung  jawab  secara  individual  terhadap  korban  akan  tetapi secara  fungsional  bertanggung  jawab  atas  akibat-akibatnya.  Viktimologi  menyatakan bahwa  pelaku  tindak  pidana  ( offenders )  bertanggung  jawab  untuk  memperbaiki kerugian  yang  telah  ditimbulkan,  perlukaan  serta  tindakan  lain  yang  menimbulkan kerugian terhadap korbannya. 21
Perbuatan  dan  penderitaan  sering  timbul  dalam  kejahatan  dalam  hubungan interpersonal yang erat di mana korban merupakan salah satu faktor menentukan dalam tindak kriminal. Shaffer  mengintroduksi  konsep  pertanggung jawaban fungsional  yang dibangung  berdasarkan  interpretasi  suprauniversalistik  terhadap  masalah-masalah kejahatan.  sebelum  viktimologi  muncul,  pelaku  hanya  dipandang  sebagai  individu sehingga pertanggung jawabannya bersifat individual. Shaffer diilhami oleh pembagina masyarakat  yang  didasarkanpada  solideritas  mekanis  dan  solideritas  organis.  Dalam masyarakat  dengan  solideritas  mekanis  pertanggung  jawaban  individual  merupakan jawabannya;  sebaliknya  dalam masyarakat  yang didasarkan kepada solideritas organis, konsep  pertanggung  jawaban  fungsional  menjadi  relevan.  Masyarakat  dengan  bentuk solidertias  ini  hukum  pidana  dan  sanksi  pidana  bersifat  restitutif  dan  kompensatif. Sanksi  pidana  tidak  saja  ditujukan  kepada  sipelanggar  hukum;  akan  tetapi  ditujukan untuk memberikan perhatian terhadap korban baik dari sudut hukum maupun sosial,.
Teori pidana yang telah dikemukakan di atas telah berkembng dari aliran klasik, modern dan neo klasik. Aliran terkhir telah mengembangkan perhatian terhadap korban dan akibat-akibatnya. Orientasinya tidak hanya kepada pelaku akan tetapi juga terhadap akibat-akibatnya.  Di  sini  aspek  korban  menjadi  relevan  untuk  dipertimbangkan  baik menyangkut  kebijakan  legislatif  maupun  tindakan  yudisial.  Aliran  neo  klasik  ini menjadikan pembicaraan dalam tema seminar hari ini menjadi relevan.
Aliran  klasik  telah  cukup  puas  dengan  merumuskan  pasal  undang-undang seabstrak  mungkin,  kalimat  “barang  siapa”  atau  “orang  lain”  adalah  adil  dalam  arti abstrak.  Tugas  hukum  dan  pengadilan  mewujudkan  keadilan  secara  faktual/individual. Oleh  karena  itu  tidak  cukup  jika  hukum  pidana  hanya  memperhatikan  pelaku  dengan segenap  modus  operandinya;  akan  tetapi  sudah  harus  memperluas  perhatiannya terhadap akibat dan korban yang ditimbulkannya.
Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perempuan, tidak cukup sanksi hukum  saja  yang  dijatuhkan,  akan  tetapi  pemulihan  terhadap  trauma  psikologis  harus pula diprioritaskan, dengan perkataan lain pemberian perlindungan dalam kasus KDRT harus diberikan secara komprehensif.
21 Stephen Schapper, The Victim and His Criminal , tt: Random House, 1968, hlm. 5

## 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pada 20 Desember 1993, PBB telah menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan  terhadap  Perempuan  yang  menegaskan  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap perempuan juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan haruslah dipandang sebagai akibat relasi sosial antara negara dan masyarakat, maupun hubungan antara laki- laki  dan  perempuan  yang  timpang.  Kekerasan  terhadap  Perempuan  terdiri  atas kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual  dan  psikologis.  Batasan  yang  digariskan  lebih  luas daripada  yang  telah  ditentukan  oleh  KUHP  yang  hanya  meliputi  kekerasan  fisik  saja yakni  membuat  orang  pingsan  atau  tidak  berdaya. 22 Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKdRT)  memperluas pengertian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 5 yang meliputi 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual dan 4) penelantaran ekonomi.
Bagian  “Menimbang”  undang-undang  tersebut  menegaskan  bahwa  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan  yang merendahkan derajat  dan  martabat  kemanusiaan.  Dalam  “Penjelesan  Umum”  dinyatakan  bahwa pembaruan hukum yang berfihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat  diperlukan sehubungan  dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.
Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ditetapkan sebagai perbuatan apapun  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  dan  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Terjadinya KDRT disebabkan oleh berbagai faktor dan menyulitkan kedudukan korban untuk membela hak-haknya diantaranya :
a. Ketimpangan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  baik  di  rumah  tangga  maupun dalam  kehidupan  publik;  di  dalam  masyarakat  diyakini  laki-laki  adalah  pemimpin dan penguasa keluarga. Istri berada dibawah “pengawasan”suami;
b. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama masalah ekonomi yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami;
c. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai;
d. Keyakinan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  termasuk  yang  bersumber  dari ajaran  agama.  Bahwa  perempuan  harus  mengalah,  bersabar  atas  segala  persoalan keluarga;
22 Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah (ed), Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan ; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki , Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002, hlm. 7

## e. Mitos tentang KDRT 23
Bagian Menimbang dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan pertama, bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan rdasa  aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945. Aspek  hukum  yang  paling  bersinggungan  dengan  pernyataan tersebut  adalah  Hukum  Pidana,  Kedua, bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapus . Di sini KDRT tidak hanya dipandang pelanggaran hukum pidana; akan tetapi pelanggaran  hukum  serius  yang  bersifat  universal.  Ketiga, bahwa  korban  KDRT  yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  kemanusiaan . Bagian  ini  memperlihatkan  bahwa  secara  umum  korban  KDRT  adalah  perempuan didasarkan  kepada  kodratnya  yang  harus  mendapat  perlindungan  dari  otoritas negara/masyarakat  atas  tindakan  yang  tidak  manusiawi.  Keempat, bahwa  dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin  perlindungan  terhadap  korban  KDRT .  Ketentuan  hukum  Indonesia  yang memberi  pengaturan  tentang  kekerasan  hanya  ada  dalam  KUHP.  Padahal  KUHP sebagai  hukum  umum  (ius  comune)  memberikan  pengaturan  hukum  secara  abstrak, tidak memberikan penekanan secara khusus kepada perempuan.
Harus difahami bahwa perlindungan hukum melalui undang-undang merupakan landasan  pertama  yang  menentukan  langkah  berikutnya.  Undang-undang  merupakan sarana  penggerak  mula  (prime  mover)  yang  oleh  Friedman  disebutnya  dengan legal substance yang  harus  didukung  oleh  sarana  dan  prasana  ( legal  structure )  yang memungkinkan  pemberian  perlindungan  secara  optimal.  Dibentuknya  Komnas Perempuan  adalah  untuk  memberikan  perlndungan  secara  khusus  untuk  mendampingi penegak  hukum  agar  perlindungan  hukum  berjalan  maksimal.  Kedua  komponen  harus didukung  oleh  budaya  hukum  (legal  culture)  yang  memberikan  pelbagai  kemungkinan sehingga pemberian perlindungan dapat berjalan maksimal.
Pembenahan terhadap ketiga komponen di atas menentukan keberhasilan dalam membmerikan  perlindungan  terhadap  perempuan.  Dengan  undang-undang  saja  tidak cukup  untuk  menciptakan  rasa  aman  bagi  perempuan,  akan  tetapi  terdapat  sarana  dan prasarana sehingga gangguan terhadap rasa aman perempuan dapat ditanggulangi secara sistematik.  Dukungan  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pencegahan  KDRT merupakan  syarat  yang  menentukan  berhasilnya  kedua  komponen  sebelumnya,  agar KDRT  dapat  diminimalisasi  dampaknya.  Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari substansi  hukum,  dan  baru  akan  bekerja  baik  apabila  aparatur  yang  mendukungnya mempunyai visi dan misi yang sama untuk melindungi hak-hak perempuan. Dan kultur
23 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya (Edisi Revisi) , Yogyakarta: Penerbit Merkid Press, 2012, hlm. 3
yang  menghargai  perempuan  merupakan  kata  kunci  pencegahan  dan  perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi optimal.

## C. PENUTUP
Perempuan  merupakan  subjek  hukum  khusus  berdasarkan  kodrat  yang dibawanya.  Sistem  hukum  (pidana)  yang  saat  ini  berlaku  kurang  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan.  Perumusan  kekerasan  fisik  dilakukan  secara  umum artinya  berlaku  bagi  siapapun.  Padahal  perempuan  dalam  kedudukan  khusus  sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang khusus pula.
PBB  melalui  konvensi  yang  digariskan,  telah  mewajibkan  negara-negara anggota untuk menyelaraskan ketentuan hukum pidana masing-masing dengan mengacu ketentua  universal  termasuk  ketentuan  Hak  Asasi  Manusia  maupun Convention Elimination  and  Discrimination  Against  Women di  mana  Indonesia  telah meratifikasinya.Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  secara  khusus  memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga.
Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan  oleh  penggiat  perempuan  khususnya  melalui  gerakan  yang  kemudian melahirkan  feminis  jurisprudence.  Gerakan  ini  memandang  bahwa  hukum  merupakan produk  ideologi  yang  didasarkan  kepada  gender.  Ketentuan-ketentuan  hukum diciptakan  oleh  kelompok  laki-laki  dan  digunakan  untuk  melindungi  kelompok dominan.  Hegemoni  itu  terus  berkembang  yang  kemudian  memunculkan  kesadaran bahwa perempuan harus mendapat  perhatian khusus  dalam ketentuan hukum  termasuk juga  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Perlindungan  terhadap  Perempuan merupakan  realisasi  ideologi  hukum  yang  memandang  bahwa  setiap  subjek  hukum khusus  harus  mendapat  perlindungan  yang  khusus  pula.  Diskriminasi  terhadap kelompok  rentan  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap  eksistensi  manusia  yang dianugerahkan  untuk  dilindungi  khususnya  oleh  negara.  Dengan  perkataan  lain, kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Apeldoorn, LJ Van. 1983. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
Bix, Brian. 1999. Jurisprudence , Theory and Context , Sweet & Macwell.
Black, Donald. 1976. The Behavior of Law , London: Academic Press.
_______. 1989. Sociological Justice , London: Oxford University Press.
Chand,  Hari.  1994. Modern  Jurisprudence ,  Kuala  Lumpur:  International  Law  Book Service.
Friedman,  Lawrence  M.  1978. The  Legal  System,  Social  Science  Perspective ,  New York: Sage Fondation.
Irianto,  Sulistiowati.  2008.  (Ed), Perempuan  &  Hukum ; Menuju  Hukum  yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan , Jakarta: Penerbit Obor.
Katjasungkana,  Nursyahbani  dan  Mumtahanah  (ed).  2002. Kasus-kasus  Hukum Kekerasan  terhadap  Perempuan , Sebuah  Drama  tentang  Paariarki  dan Dominasi Laki-laki, Jakarta: Penerbit LBH APIK.
Lapian,  LM  Gandhi.  Tt. Disiplin  Hukum  yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan Gender , Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor.
Moelyatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
Prayudi, Guse. 2012. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga , Lengkap  dengan  Uraian  Unsur-unsur  Tindak  Pidananya, (Edisi  Revisi), Jakarta: Penerbit Merkid Press.
Schapper, Stephen. 1968. The Victim and His Criminal , Random House .
Widanti,  Agnes.  2005. Hukum  Berkeadilan  Jender,  Aksi-Interaksi  Kelompok  Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial , Jakarta: Penerbit Kompas Jakarta.