Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia
 Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

## ABSTRAK
Pembiayaan bermasalah saat ini menjadi problematika yang semakin marak di lembaga keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran komite pembiayaan dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dari laporan tahunan perusahaan dan jurnal ilmiah. Hasilnya Komite pembiayaan bertugas membantu Direksi untuk mengevaluasi ataupun memutuskan pengeluaran pembiayaan, perpanjangan dan perubahan pembiayaan dalam batas yang berlaku. Sebagai penyalur komite pembiayaan memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan maupun menolak persetujuan yang telah dilakukan. Sebagai komite pembiayaan harus memiliki sikap tegas dan tepat untuk melakukan analisis, penilaian dan juga memberikan rekomendasi untuk permohonan pembiayaan yang diajukan dengan tujuan mengoptimalkan dan meminimalisir dan resiko dalam memberi pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
Kata kunci: Komite Pembiayaan; Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah.

## ABSTRACT
Problem financing is currently a growing problem in financial institutions. The purpose of this study is to analyze the role of the financing committee in preventing non-performing financing. The research method uses descriptive qualitative with secondary data sources from company annual reports and scientific journals. As a result, the financing committee is tasked with assisting the Board of Directors to evaluate or decide on financing expenditures, extensions and changes to financing within the applicable limits. As a distributor, the financing committee has the authority to give approval or reject the approval that has been made. As a financing committee, it must have a firm and precise attitude to carry out analysis, assessment and also provide recommendations for financing applications submitted with the aim of optimizing and minimizing risks in providing financing so that non-performing financing does not occur.
Keywords: Financing Committee; Non-Performing Financing; Islamic Banks.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1 Juni 2022
ISSN (Cetak) : 2598-9804; ISSN (Online) : 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI : http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35
Email : kharis@iainkudus.ac.id Address  : Jalan Conge Ngembalrejo, Ngembalrejo, Kudus Regency, Central Java 59322
Page: 31-42 Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Article History:
Submitted : 26 Januari 2022; Accepted: 1 Juni 2022; Published: 7 Juni 2022
How to Cite:
Kharis Fadlullah Hana, Yoga Raunaqa. 2022. Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6 (1): 31-42. http://doi.org/10.30762/istithmar. v6i1.35 .
32 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

## PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini kegiatan per- ekonomian sangat berkembang pesat. Banyak lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk membiayai kebutuhannya. Masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk konsumsi maupun modal usaha yang dibutuhkan sehingga keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan masyarakat. Perbankan merupakan salah satu yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peningkatan permintaan akan kebutuhan pendanaan juga menjadi prioritas utama dalam peningkatan usahanya. Salah satu usaha pendanaan perbankan yang paling besar adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.
Bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah melalui beberapa tahap, dan tahap disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut ditentukan oleh komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan suatu majelis yang berwenang memberikan persetujuan dan penolakan pengajuan penyaluran dana yang diajukan oleh  account  officer,  beranggotakan komisi direksi, dan manajer marketing. Komite pembiayaan bertugas secara tegas dan tepat untuk meneliti, menilai dan merekomendasikan setiap permohonan pembiayaan yang diajukan guna memastikan optimalisasi dan meminimalkan risiko dalam pemberian pembiayaan.
Tetapi pada kenyataannya sering terjadi pembiayaan yang macet dan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana nasabah tidak mampu membayar pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun penelitian terdahulu yang kita digunakan yaitu penelitian dengan tema analisis pembiayaan, prosedur pembiiayaan dan
faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Penelitian itu telah banyak dilakukan diantaranya oleh (Hana dkk. 2021; Lubis dkk. 2020; Shobirin, 2016;
Sudrajat & Rachmawati, 2019; Supriyadi & Hana, 2021; Susilo & Trisnawati,
2018) dengan hasil untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pembentukan komite pembiayaan beserta limpahan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana peran Komite Pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah (Susilo dan Trisnawati 2018).

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Pembiayaan
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang dimana nasabah diberikan pembiayaaan atau pinjaman dengan jangka waktu yang ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengembalikan pinjaman atau tagihan yang diberikan dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didasari dengan empat prinsip yaitu prinsip mudharabah, musyarakah, murbaha, dan ijarah (Ilyas 2015).

## Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro.
Secara Makro pembiayaan bertujuan:
a.  Tingkatan ekonomi umat yang berarti masyarakat yang tidak dapat di akses ekonominya maka dengan diadakannya pembiayaan dapat dilakukannya akses ekonomi, dengan kata lain bisa meningkatkan taraf ekonomi.
b.  Adanya dana untuk peningkatan usaha yang berarti guna mengembangkan
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 31-42 | 33 usaha tersebut butuh dana tambahan yang  didapatkan  oleh  aktifitas pembiayaan.
c. Ditingkatkannya  produktifitas,  dengan pembiayaan dapat memberi peluang untuk masyarakat usaha untuk lebih meningkatkan produksinya.
d.  Memperluas lapangan kerja yang berarti membuka usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan.
Secara mikro sendiri pembiayaan diberikan deng tujuan: a.  Memaksimalkan laba, usaha harus diperlukan dukungan dana agar mencapai laba di setiap usaha.
b.  Daya guna sumber ekonomi, antara SDM dengan SDA dan juga Sumber Daya Modal (Ekonomi & Volume, 2017).

## Pengertian Komite Pembiayaan
Komite Pembiayaan yaitu komite yang dibentuk oleh suatu perbankan yang bertujuan untuk meneliti, menilai, dan merekomendasikan setiap permohonan kredit yang diajukan.  Komite pembiayaan merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota maupun anggota. Komite pembiayaan adalah majelis yang berwenang untuk menyetujui dan menolak pengajuan penyaluran dana yang  diajukan  oleh  account  officer,  yang beranggotakan komisaris direksi, dan manajer marketing (Subagyo, 2012).
Komite pembiayaan berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yaitu memberikan persetujuan atau menolak terhadap proposal pembiayaan atau pinjaman yang diajukan oleh calon anggota atau nasabah. Komite pembiayaan secara tergas dan tepat untuk meneliti, menilai, dan merekomendasikan kepada setiap permohonan pinjaman yang diajukan untuk memastikan optimalisasi dan meminimalkan risiko dalam pemberian pembiayaan (Sri, 2017).

## Fungsi dan Tugas Komite Pembiayaan
Fungsi dan tugas komite pembiayaan secara umum diantaranya sebagai berikut: a.  Mengevaluasi dan membahasan proposal pembiayaan yang diajukan oleh  account  officer  secara  lebih mendetail.
b.  Menyetujui atau menolak proposal pembiayaan yang diajukan
c.  Membahas dan mengevaluasi masalah- masalah dalam proposal pembiayan yang diusulkan oleh Pembina pembiayaan serta mengambil keputusan
d.  Membahas dan mengevaluasi langkah- langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
e.  Membahas dan mengevaluasi atas perubahan atau pengalihan tingkat kolektabilitas nasabah dari diragukan menjadi macet.
f.  Memberikan usulan dan rekomendasi untuk penyelesaian pembiayaan macet dalam bentuk “penghapusan” dan menyerahkan penangannnya kepada pihak ketiga (Subagyo 2012).

## Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah pem- biayaan yang dimana nasabah belum dapat memenuhi atau mencapai target yang diharapkan oleh bank, dimana nasabah kesulitan atau macet sehingga tidak dapat menempati jadwal angsuran pembayarannya. Tingkat pembiayaan bermasalah dibagi menjadi 5 tingkatan yaitu dimana lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4) dan terakhir yaitu macet (kolektabilitas 5) (Azharsyah, 2017).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan paradigma penelitian studi kasus di beberapa lembaga keuangan syariah dengan menganalisis relevansinya pada kajian literature (Cresswell, 2013).
34 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat syariah dan Baitul Maal wa tamwil di kota Kudus, Pati dan Blora. Data sekunder diperoleh dari jurnal yang relevan dengan mensortir jurnal yang masuk ke dalam peringkat akreditasi sinta sehingga sumbernya lebih valid.
Informan dari Bank Syariah dari pegawai yang menangani pembiayaan yakni Bapak Allama dan Nugroho dari BSI KC Kudus A.Yani. Dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bersumber dari informan Bapak Hadi, Haris hadi butanto dan shella. Penggalian informasi lainnya diperoleh dari Baitul maal wa tamwil Mitra Muamalat, Al Amin, dan Ar Roudhoh. Dari beberapa informan tersebut dirasa cukup untuk merepresentasikan peran komite pembiayaan karena tugas pokok dan fungsi mereka sebagai kepala cabang dan bagian pembiayaan.  Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan ( l ibrary research ). Teknik pengambilannya melalui pencarian jurnal penelitian, website literatur online, serta buku-buku yang membahas tentang komite pembiayaan, dan teori-teori dari beberapa sumber kepustakaan (Hardani dkk. 2020). Sehingga akan menghasilkan pembahasan mengenai Peran Komite Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan.
Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah dengan membandingkan antara aplikasi kegiatan pembiayaan yang meliputi input, proses, output dan outcome yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah di Kudus, Pati dan Blora. Uji validitas data dilakukan dengan model triangulasi yakni dengan membandingkan hasil informasi dari informan satu dengan informan lainnya. Pelaksanaan penelitian ini pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Peneliti juga berupaya menemukan temuan baru melalui model grounded theory
(Bungin, 2011; Muhajirin dan Panorama, 2017; Mulyadi, 2013; Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Pemberian Pembiayaan
Dari hasil wawancara dengan beberapa praktisi di Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat syariah dan Baitul Maal wa Wamwil di Kota kudus, pati, dan blora (Allama & Nugroho, 2021; Anwar, 2021; Arief, 2021; Shella & Butanto, 2021; Suratno,
2021) diperoleh skema proses pembiayaan sebagai berikut (Gambar 1).
Dalam persetujuan pembiayaan dilakukan oleh komite pembiayaan karena komite pembiayaan yang memiliki wewenang dalam memutuskan atau menyetujui pembiayaan. Adapun proses dasar pengajuan pembiayaan yaitu menganalisis permohonan pembiayaan, menyusun struktur pembiayaan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pembiayan, pencairan atau realisasi pembiayaan dan pengewasan pembiayaan.
Untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia ada beberapa bagian yang harus dipenuhi oleh nasabah, mekanisme dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut: a.  Anggota
• Menyampaikan tujuan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan
• Menyertakan data dan persyaratan lainnya
b.  Melampirkan informasi atau dokumen yang dibutuhkan Account officer • Menganalisis kelayakan calon nasabah
• Menganalisis calon nasabah serta kelengkapan dokumen
• Selanjutnya akan diserahkan ke komite pembiayaan
c.  Komite Pembiayaan Menyetujui ataupun menolak per- mohonan pembiayaan, selanjutnya seluruh data diserahkan ke account officer.
• Setelah disetujui yaitu tahap pencairan, dimana pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah cair.
• Mengkontrol transaksi dan administrasi nasabah selama pembayaran
• Monitoring atau pembinaan terhadap nasabah jika melakukan pembiayaan macet atau bermasalah (Khaliq & Makassar, 2020).

## Pengorganisasian Manajemen Pembiayaan
Dalam kebijakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia terdapat organisasi pembiayaan , yaitu komisaris harus memiliki komite pembiayaan dan komite kebijakan pem- biayaan. Fungsi dari komite kebijakan pembiayaan itu sendiri adalah memberi masukan kepada manajemen, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan fortofolio. Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari komite pembiayaan itu sendiri adalah melaksanakan tugas secara jujur, tegas serta cermat, dan menolak permohonan yang bersifat formalis.
Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan adalah sebagai berikut:
a.  Taat terhadap semmua ketentuan ke- bijakan
b.  Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan seksama
c.  Terhindar dari pengaruh pemohon pembiayaan.
Pengawasan Pembiayaan ( Monitoring ) Komite pembiayaan memiliki peran untuk melakukan pengawasan yang merupakan suatu fungsi pada suatu usaha dalam pengamanan pembiayaan untuk mencapai lebih baik juga memiliki tujuan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan dengan cara tetap patuh terhadap kebijakan pembiayaan yang sebelumnya sudah disepakati dan juga ditetapkan, lalu pemeliharaan pada data administrasi nasabah maupun calon nasabah.
Pengawasan dilakukan komite pem- biayaan dengan tujuan untuk mengontrol dalam pelaksanaan pembiayaan. Peng- awasan juga dilakukan agar persyaratan yang diajukan dan juga target yang ditentukan dapat dilakukan dengan baik untuk dasar persetujuan pembiayaan.

## INSIASI
Identifikasi dan Analisa kelayakan / Resiko

## DOKUMENTASI
Kelengkapan Dokumen Pembiayaan, Jati diri, Jaminan, dan perijinan dan ;ain-lain
KOMITE PEMBIAYAAN Keputusan Pembiayaan Disetuji atau ditolak

## PENCAIRAN ATAU DROPING DANA

## KONTROL Transaksi dan Administrasi

## MONITORING DAN PEMBINAAN
LANCAR ATAU BERMASALAH

## Gambar 1
Skema Proses Pembiayaan
36 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
Pengawasan komite pembiayaan bisa dilakukan dengan cara pemantauan dalam penyaluran pembiayaan dengan demikian bisa dilihat apabila terjadi deviasi yang menyebabkan menurunnya kualitas pembiayaan. Pemantauan bisa menjadi suatu alat kendali untuk mengetahui bahwa pemberian pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang sudah ditetapkan pada bagian pembiayaan. Pemantauan bisa mengetahui secara dini dari penyimpanan yang terjadi oleh kegiatan pembiayaan supaya bisa mengambil langkah yang baik untuk memperbaiki kesalahan maupun kekurangan dalam penyaluran pembiayaan (Hana & Andriani, 2022).
Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Faktor yang menjadi penyebab pembiyaan bermasalah antara lain faktor internal dan faktor eksternal, adapun factor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti halnya: a.  Lemahnya pengawasan terhadap anggota pembiayaan b.  Kurangnya komunikasi
c.  Melemahnya analisis pembiayaan.
Adapun faktor eksternal adalah factor yang berasal dari luar antara lain:
a.  Gagalnya usaha yang dilakukan oleh nasabah
b.  Nasabah yang susah ditagih
c.  Banyaknya tanggungan nasabah d.  Pemasukan nasabah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran
e.  Nasabah yang susah membayar angsuran (Suhaimi dan Asnaini, 2018).
Penanganan Pembiayaan Bermasalah Me- lalui Komite Pembiayaan Adanya sebuah pemberian pembiayaan diharapkan dapat membantu mengurangi beban si calon nasabah, namun dalam prakteknya si calon nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pem-
biayaan. Akibatnya, Bank Syariah Indonesia mengalami kerugian, maka hal tersebut harus segera ditangani. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani pembiayaan bermasalah antara lain: a.  Terbukanya debitur dalam tingkat kerjasama
b. Kemampuan finansial debitur c.  Adanya keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban
d.  Lengkapnya dokumentasi jaminan.
Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah melakuan penyelamatan tindakan, maka langkah yang diambil oleh komite pembiayaan Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut: a.  Rescheduling (penjadwalan kembali)
Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal dalam melakukan pembayaran, adapun faktor yang mendukung untuk melakukan pemberian tindakan tersebut adanya pemasaran dari pihak debitur yang masih baik.
b.  Reconditioning (persyaratan kembali) Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Lembaga keuangan Syariah, meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan angsuran, jangka waktu, nisbah, proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan.
c.  Restucturing (penataan kembali)
Penataan kembali merupakan suatu perubahan persyaratan dalan sistem pembiayaan yang meliputi: penambahan pada dana fasilitas pembiayaan dalam bank, dikonversinya akad pembiayaan, serta konversi pembiayaan yang menjadi penyertaan dalam modal sementara pada suatu perusahaan nasabah yang bisa disertai dengan penjadwalan kembali maupun persyaratan kembali.
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 31-42 | 37
d.  Eksekusi Jaminan (melalui jaminan) Melalui jaminan merupakan suatu penjualan barang jaminan yang telah diberikan oleh debitur yang disebabkan debitur tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati (Journal, Kasus, & Cirebon, 2021)
e.  Write Off Write off sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu:
• Hapus buku yang merupakan penghapusan bukuan seluruh dari pembiayaan mitra dalam golongan macet, tetapi masih tetap ditagih.
• Hapus tagih yaitu penghapusan bukuan serta penghapusan tagihan di dalam seluruh pembiayaan anggota yang tergolong macet (Listiyani, 2018).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan bahwasanya peran Komite pembiayaan sangat penting untuk men- cegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah, hal itu sesuai dengan penelitian oleh Ifah Latifah yang berjudul “Peranan  account  officer  pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah harta insan karimah” dengan hasil analisis pembiayaan adalah proses menganalisis permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh debitur untuk pemberian kelayakan pembiayaan. Analisis tersebut merupakan proses penting untuk terealisasinya pembiayaan pada bank Syariah, analisis tersebut dilakukan oleh komite pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah, mengurangi resiko tidak terbayarnya pembiayaan, menentukan kebutuhan yang paling layak (Perdana 2018). Setelah hal tersebut selesai barulah dibuat pendekatan yang berguna untuk menganalisis pembiayaan tersebut antara lain: pendekatan jaminan yang artinya bank selalu mengedepankan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki calon
nasabah, pendekatan karakter artinya mengetahui betul sifat dan kepribadian calon nasabah, pendekatan kemampuan pelunasan artinya bank menganalisis jumlah pembiayaan nasabah yang telah diambil atau yang akan diambil, pendekatan dengan studi kelayakan artinya melihat kelayakan usaha yang sedang dijalani calon nasabah, pendekatan fungsi bank artinya, bank mengatur mekanisme dana serta penyaluran dana tersebut (Allama & Nugroho 2021; Anwar 2021; Arief 2021). Sedangkan Bidang pembiayaan merupakan suatu inti yang ada di dalam pengelolaan bank dengan demikian bagian pembiayaan dikatakan pendanaan yang terbesar dalam bank. Pendanaan sangat berpengaruh karena adanya dana dari pihak ketiga yang menjadikan berjalannya pembiayaan yang baik. Dari jurnal peneliti sebelumnya bahwa Untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia ada beberapa bagian yang harus dipenuhi oleh nasabah, mekanisme dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut:
a.  Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan datang ke bank dilanjutkan dengan menemui Consumer Business Staff yang ada di bank tersebut. Kemudian Cunsomer Business Staff akan menjelaskan mengenai pembiayaan dengan prinsip dan ketentuannya, apabila nasabah menyetujui maka Cunsomer Business Staff persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
b.  Nasabah melengkapi dan memberikan persyaratan yang sudah ditentukan, baik persyaratan berupa dokumen maupun yang lain.
c.  Jika dokumen sudah lengkap melakukan pengecekan yang sudah dikumpulkan oleh nasabah, pengecekan dokumen dan juga pengecekan kesesuaian nasabah.
38 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
d.  Apabila dokumen yang di ajukan oleh nasabah menunjukkan kolektibilitas lancar  maka  akan  dilakukan  verifikasi pendapatan dan juga nilai agunan
e.  kemudian dilanjutkan dengan pemutusan pembiayaan nasabah. Dalam hal ini keputusan pembiayaan diputuskan oleh komite pembiayaan. Komite pembiayaan menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah f.  Jika komite pembiayaan menyetujui pembiayaan selanjutnya Bank Syariah Indonesia mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) kepada nasabah.
g.  Jika nasabah setuju dengan kondisi dan persyaratan yang ditentukan, pembayaran uang muka dan juga biaya lainnya dapat dilakukan melalui rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun rekening mitra yang sudah bekerjasama.
h.  Selanjutnya bank me-review syarat akad yang sudah dipenuhi oleh nasabah, kemudian menyusun dokumen akad, serta pengikatan agunan dan juga untuk cover asuransi.
i.  Dilanjutkan dengan akad yang dilakukan dengan nasabah dan juga pihak bank yang akan menjelaskan mengenai margin dan juga yang lainnya.
j.  Setelah semua disetujui dan selesai yaitu tahap pencairan pembiayaan sesuai yang diajukan oleh nasabah
k.  Setelah pencairan selanjutnya adalah monitoring oleh pihak yang terkait kepada nasabah dalam proses pembiayaan angsuran. Pihak bank akan monitoring atau mengawasi pembiayaan nasabah (Syariah, n.d.).
Bagian dari pembiayaan memiliki wewenang untuk memproses antara calon nasabah (pembiayaan) untuk menjadi seorang nasabah yang baik, juga membina
nasabah untuk memenuhi kesanggupannya dalam hal pembayaran kembali pinjaman- nya, dan juga menyelesaikan kasus ataupun masalah yang mungkin terjadi pada nasabah pembiayaan macet atau bermasalah.
Bank Syariah Indonesia tentu me- nginginkan semua pembiayaan yang di- ajukan lancar, sehat, dan bermanfaat. Tetapi pada prakteknya pembiayaan macet atau bermasalah tidak dapat dihindari, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga mengalami pe- nunggakan pembayaran, baik berupa tunggakan pembayaran pokok, margin pembiayaan, maupun kewajiban bagi hasil.
Pencegahan untuk menghindari dan memperkecil pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia salah satunya dengan cara membentuk komite pembiayaan serta tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh bank. Komite pembiayaan dibentuk dengan tujuan untuk menganalisa pembiayaan sebelum disetujuinya dengan berdasarkan prinsip kehatian-hatian (Allama & Nugroho, 2021). Hal-hal yang dilaksankan oleh komite pembiayaan di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan teori yaitu: a.  Rapat komite pembiayaan, rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas, menganalisi, dan memutuskan usulan-usulan pembiayaan b.  Terdapat tim yang terdapat di rapat komite pembiayaan, tim tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
c.  Batas kewenangan komite pembiayaan, hal ini bertujuan agar dalam setiap pengajuan ataupun penyaluran pembiayaan harus disetujui oleh pejabat yang berwanang memutuskan penyaluran pembiayaan.
d.  Didalam komite pembiayaan tugas yang dilakukan adalah menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan sesuai dengan keputusan bersama dengan berpedoman sesuai data yang ada. Prinsip dasar untuk penyaluran
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 31-42 | 39
pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia yaitu dengan pendekatan prinsip 5C meliputi: character (karakterisrik), capacity (kemampuan), capital (Modal), con- dition (kondisi), dan colleral (jaminan) (Susilo dan Trisnawati 2018).
Prinsip dalam memberikan pem- biayaan dapat dijelaskan dengan cara analisis 5C yaitu sebagai berikut: a.  Character , yaitu analisis dengan melihat sifat atau watak calon nasabah dengan tujuan memberikan keyakinan terhadap bank bahwa calon nasabah tersebut dapat dipercaya. Dan keyakinan tersebut dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan sifat pribadi calon nasabah.
b.  Capacity , yaitu analisis untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dimiliki oleh calon nasabah
c.  Capital , yaitu analisis dengan melihat modal yang dimiliki oleh calon nasabah, analisis ini memfokuskan pada distribusi modal di tempatkan calon nasabah sehingga sumber yang ada dapat dijalankan secara efektif.
d.  Condition , yaitu analisis dengan melihat kemampuan calon nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum, atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kewajiban membayarnya.
e.  Collateral , yaitu analisis dengan melihat dan menilai terhadap agunan calon nasabah (Sri 2017).
Dari hasil wawancara oleh beberapa informan disebutkan bahwasanya ada faktor lainnya yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal itu perlu dicermati oleh komite pembiayaan selaku posisi yang berperan sebagai penentu keputusan pembiayaan, faktor itu yang pertama adalah, faktor kedekatan. Kedekatan disini
merupakan adanya hubungan kedekatan antara karyawan dengan calon nasabah sehingga  dapat  menimbulkan  conflik of  interest  (konflik  kepentingan)  yang menyebabkan kurang ketatnya seleksi pembiayaan. Faktor yang kedua adalah hambatan, hambatan dari usaha yang dilakukan perlu dilakukan proyeksi ke depannya agar dapat mensikapi upaya apa yang dapat menanggulangi risiko dari hambatan tersebut.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hana et al., 2021) yang menyebutkan bahwasanya pembiayaan perlu dianalisis menggunakan 8C yakni character, collateral, capacity, capital, condition of economy, constrain, cash flow dan closeness. Artinya semakin adanya seleksi yang ketat dari komite pembiayaan sebelum memutuskan pencairan pembiayaan maka tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah semakin terjaga karena minimnya pembiayaan yang bermasalah.
Setiap keputusan yang diambil komite pembiayaan harus diadakan rapat yang dikoordinir oleh ketua komite pembiayaan. Sekretaris komite pembiayaan juga dapat membantu komite dengan memberikan informasi-infromasi yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan, tetapi sekretaris komite pembiayaan tidak mempunyai hak suara untuk memutuskan. Keputusan pembiayaan dianggap sah jika dalam pengambilan keputusan disetujui 3 (tiga) anggota komite pembiayaan yang terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota komite pembiayaan yang lainnya (Anwar 2021; Shella dan Butanto 2021; Suratno 2021).
Timbulnya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
40 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
a.  Sisi nasabah
• Faktor keuangan antara lain hutang meningkat sangat tajam, pendapatan menurun, piutang meningkat, perputaran meningkat.
• Faktor operasional antara lain hubungan antara nasabah dengan mitra usahanya yang menurun, sistem operasional yang terganggu, distribusi yang kurang lancar dan terhambatnya pasokan bahan baku.
b.  Sisi eksternal
• Perubahan kebijakan riil pemerintah
• Naiknya harga faktor produksi
• Adanya manipulasi data (Lembaga & Syariah, 2016).
Ketidak lancaran nasabah dalam mem- bayar pembiayaan menimbulkan adanya kolektabilitas, secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 4 macam yaitu: kolektabilitas 1 antara lain pembayaran tepat waktu, hubungan kedua belah pihak baik dan akurat, kelengkapan dokumentasi. Kolektabilitas 2 antara lain adanya tunggakan antara 90-180 hari, hubungan kedua belah pihak memburuk, kurangnya dokumentasi. Diragukan atau kolektabilitas 3 antara lain terdapat tunggakan antara 180-270 hari, lemahnya pengikatan agunan, terjadinya cerukan yang bersifat permanen. Macet atau kolektabilitas 4 antara lain tunggakan lebih dari 270 hari, dokumentasi dan pengikatan agunan tidak ada (Ifas, 2018).

## SIMPULAN
Dengan adanya komite pembiayaan tersebut ditujukan agar calon nasabah dapat menggunakan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhannya agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Sedangkan tugas dari komite pembiayaan itu sendiri adalah menganalisis, membahas,
serta memberikan persetujuan ataupun penolakan berdasarkan fakta dan data sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa peran komite pembiayaan sangatlah penting dalam menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah. Komite pembiyaan perlu memahami analisis apa saja yang saat ini berkembang, perlu mengedepankan integritas  sehingga  terhindar  dari  konflik kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Allama, A., & Nugroho, A. S. (2021). BSI Kudus . Anwar, Z. (2021). BMT Al Amin . Arief. (2021). BMT Mitra Muamalat . Azharsyah, R. A. dan I. (2017). Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank. Analisis  Solutif  Pembiayaan Bermasalah Di Bank , 10 .
Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In Jakarta:  Kencana . https://doi. org/10.1002/jcc.21776
Cresswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five  Approaches (V. Knight, Ed.).
United States of America: Sage Publication, Inc.
Ekonomi, J. S., & Volume, B. I. (2017). Jurnal  Studi  Ekonomi  dan  Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017 . 2 (1), 20–38.
Hana, K. F., & Andriani, F. N. (2022). Non Performing Finance: Bagaimana Pengawasan Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil. Al-Mal:  Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan  Islam ,
03 (01), 35–52.
Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah , Vol. 6, No. 1 2022: 31-42 | 41
Hana, K. F., Ridwan, & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Permorming Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. Malia:  Journal  of  Islamic  Banking and Finance , 5 (2), 121–132.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., … Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (CV. Pustak; H. Abadi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Ifas, M. (2018). Available at : http://journal. uhamka.ac.id/index.php/jei. Jurnal Ekonomi  Islam , 9 (November 2018), 46–74.
Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah
Journal, E., Kasus, S., & Cirebon, K. C. P. (2021). Ecobankers : Journal  of  Economy  Banking Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah . 2 , 101–114.
Khaliq, A., & Makassar, U. M. (2020). Analisis  Audit  Kepatuhan  Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank .
2 (September), 25–38.
Lembaga, P., & Syariah, P. (2016). Jurnal Studi  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam Volume I, Nomor 1, Juni 2016 . I . Listiyani, A. (2018). Peran account officer dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Cabang Leksono Wonosobo .
Lubis, F., Sinuhaji, S. M. S. R., & Melisa,
M. (2020). Analisis Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah. Seminar of Social Sciences Engineering &
Humaniora
SCENARIO 2020 , 1 (1), 604–609.
Muhajirin, & Panorama, M. (2017). Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Yogyakarta: Idea Press.
Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media ,
15 (1), 128. https://doi.org/10.31445/ jskm.2011.150106
Perdana. (2018). Peranan Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bpr Syariah Harta Insan Karimah. Peranan  Account Officer Dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bpr Syariah Harta Insan Karimah Skripsi , 53 (9),
1689–1699.
Shella, & Butanto, H. hadi. (2021). BPR Syariah Saka Dana Mulia .
Shobirin. (2016). Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam , 9 (2), 398. https://doi.org/10.21043/iqtishadia. v9i2.1737
Sri Hayati, S.E, M. S. (2017). Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro .
Subagyo, A. (2012). Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam  Dan  Lembaga  Keuanga...  - Google Books .
Sudrajat, V., & Rachmawati, L. (2019).
Analisis Strategi Penanganan Pembayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang. Jurnal  Ekonomi Islam , 2 (2), 50–61.
42 | K. F. Hana & Y. Raunaqa, Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV.
Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018).
Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Al-Intaj :  Jurnal  Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 4 (2),
67–80. https://doi.org/10.29300/aij. v4i2.1208
Supriyadi, & Hana, K. F. (2021). Desain Advokasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wa Tamwil. Equilibrium:  Jurnal Ekonomi Syariah , 9 (2), 445–466.
Suratno. (2021). BMT Ar Raudloh .
Susilo, A., & Trisnawati, I. (2018). Pencegahaan Pembiayaan Ber- masalah Melalui Komite Pembiayaan. Mahkamah , 3 (2), 286.