## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018 Halaman 251 - 490

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
251 -264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL ( SOCIAL JUDGEMENT ) TERHADAP  MANTAN  ANGGOTA  GAFATAR  DI  KABUPATEN  LEBAK  PROVINSI BANTEN Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 265 - 276

## PENGALAMAN  KOMUNIKASI  AGAMA  KOMUNITAS  MUSLIM-KRISTIANI  DI KEPULAUAN MALUKU
Sulaeman  ------------------------------------------------------------------------- 277 - 296 RELEVANSI    PEMAHAMAN  AGAMA  DENGAN  INTERAKSI  SOSIAL  SISWA
(STUDI  PADA  SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  NEGERI  (SMAN)  SE-KECAMATAN
TANAHSAREAL, KOTA BOGOR) M. Dahlan R.  ---------------------------------------------------------------------- 297 - 310

## PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  DALAM
PEMBELAJARAN  DI  KELAS COMPUTER  BASED  TEST (STUDI  MAN  1  KOTA BEKASI) Saimroh  --------------------------------------------------------------------------- 311 - 326 AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA Ilham  ------------------------------------------------------------------------------ 327 - 346

## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK
ASASI MANUSIA (HAM)
Dudung Abdul Rohman  ---------------------------------------------------------- 347 - 360 SURAKARTA  BERGERAK  (REKONSTRUKSI  SEJARAH  PERGERAKAN  DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20) Syamsul Bakri  --------------------------------------------------------------------- 361 - 378 IKATAN  KEKERABATAN  DAN  KEDAMAIAN  UMAT  BERAGAMA  (STUDI  KASUS DI  DESA  KERTA  JAYA,  KECAMATAN  PEBAYURAN,  KABUPATEN  BEKASI,  JAWA BARAT) Rudy Harisyah Alam  -------------------------------------------------------------- 379 - 396 PENDIDIKAN  KEPERCAYAAN  TERHADAP  TUHAN  YANG  MAHA  ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH Zakiyah  --------------------------------------------------------------------------- 397 - 418 PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN Syarif Hidayat  --------------------------------------------------------------------- 419 - 432 EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH Lisa’diyah Ma’rifataini  ------------------------------------------------------------ 433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB AL-NAGHAM KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 449 - 466 PERSPEKTIF  SISWA  DALAM  BINGKAI  KEBANGSAAN  (STUDI  KASUS  PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA) Mulyani Mudis Taruna  ------------------------------------------------------------ 467 - 482 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 483 - 486 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 487 - 490

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa  Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses
editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D  (Universitas  Muhamadiyah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H.  Dwi  Purwoko,  M.Si  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Desember 2018

## Dewan Redaksi
IKATAN KEKERABATAN DAN KEDAMAIAN UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT)
THE KINSHIP TIES AND INTERRELIGIOUS PEACE (A CASE STUDY IN KERTAJAYA VILLAGE, BEKASI, WEST JAVA)

## RUDY HARISYAH ALAM

## Abstract
The purpose of this article is to examine why in certain areas the presence of houses of worship of different religions does not become the source of conflict as it frequently occurs in other areas. Some areas with multi-religious communities and multi-religious houses  of  worhsip  have  successfully  maintained  peace  among  their  different  religious communities.  What  are  the  factors  that  play  an  important  role  in  maintaining  peace among  different  religious  communities?  To  investigate  the  problem,  a  case  study  was conducted in Kertajaya village, Pebayuran subdistrict, Bekasi district, West Java province. Data collection combined techniques of interviews, observation, and literature study. Field research took place from February to March 2018. One of the important findings of this research was that social capital, based mainly on kinship ties, played an important role in maintaining interreligious peace in Kertajaya village. The kinship network had been formed through the long history of interethnic marriage between villagers of Chinese- descent  and  native  Betawi  and  Sundanese.  In  addition,  mutual  respects  had  become social norms contributing to the maintenance of peace among the villagers. However, given the lack of local government initiatives to strenghtren interreligious peace, it is still uncertain whether the kinship-based interreligious peace will last when this village faces social changes due to rapid migration and industrialization..
Keywords :
Kinship Ties, Social Capital, Interreligious Peace, Kertajaya Village.

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji mengapa di sebagian wilayah keberadaan atau pendirian rumah ibadat  ragam  agama  tidak  menjadi  sumber  pertikaian,  seperti  yang  kerap  terjadi  di berbagai  wilayah  lain.  Kedamaian  antar  umat  beragama  tetap  terpelihara  kendati wilayah  itu  majemuk  dari  segi  pemeluk  agama  maupun  keberadaan  rumah  ibadat. Faktor atau mekanisme apa yang berperan penting dalam memelihara kedamaian antar umat beragama tersebut? Persoalan itu dikaji melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data  mengombinasikan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  studi  pustaka.  Penelitian lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa  jalinan  kekerabatan  menjadi  faktor  penting  dalam  memelihara  kedamaian antar  umat  beragama  di  Desa  Kertajaya,  Kecamatan  Pebayuran.  Jalinan  kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perkawinan antaretnis, antara warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi Betawi dan Sunda. Selain itu, sikap saling menghormati dan  menghargai  menjadi  di  antara  norma  sosial  yang  membentuk  terpeliharanya kerukunan umat beragama di desa ini. Namun, dengan minimnya inisiatif pemerintah setempat  untuk  memperkokoh  kerukunan  antar  umat  beragama,  masih  menjadi tanda tanya apakah kedamaian umat beragama yang terutama bertumpu pada ikatan kekerabatan ini akan bertahan jika dihadapkan dengan perubahan sosial akibat proses migrasi pesat dan industrialisasi.
Kata Kunci :  Ikatan  Kekerabatan,  Modal  Sosial,  Kedamaian  Umat  Beragama,  Desa Kertajaya.

## Rudy Harisyah Alam
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur
Email: rhalam2014@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 13 November 2018; Revisi 26 November - 14 Desember 2018; Disetujui 14 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Sekitar  satu  dasawarsa  yang  lalu,  Balai Penelitian  dan  Pengembangan  Agama Jakarta telah merintis upaya untuk membuat apa  yang  disebut  Charles  Tilly  sebagai “katalog  peristiwa”,  yaitu  “serangkaian deskripisi  tentang  interaksi  sosial  yang beragam  yang  dikoleksi  dari  sekumpulan sumber  tertentu  dengan  menggunakan prosedur  yang  relatif  seragam”  (Tilly  2002: 249). Katalog peristiwa yang dikembangkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta  pada  tahun  2008  adalah  katalog peristiwa  konflik  keagamaan.  Dengan menggunakan  sumber  pemberitaan  media massa  tingkat  nasional  maupun  provinsi, upaya  itu  telah  melahirkan  dataset  konflik keagamaan  selama  perode  2004-2007  di wilayah  Indonesia  bagian  Barat,  meliputi seluruh  provinsi  di  pulau  Sumatera, ditambah provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa  Barat,  yang  termasuk  dalam  wilayah kerja  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan Agama Jakarta (Alam 2009).
Inisiatif  tersebut  sejalan  dengan beberapa upaya yang dilakukan para pengkaji konflik  dan  kekerasan  di  Indonesia,  antara lain, Varshney, Panggabean dan Tadjoeddin (2004) yang menghasilkan katalog peristiwa kekerasan  kolektif  di  Indonesia  dalam kurun  1990-2003,  Panggabean,  Alam  dan Ali-Fauzi  (2010),  yang  melahirkan  katalog peristiwa  konflik  keagamaan  di  Indonesa periode 1990-2008, serta Alam (2010) yang melakukan pemutakhirkan katalog peristiwa konflik keagamaan di Provinsi Banten dalam kurun 2004-2010. Pada 2016, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta bekerja sama  dengan  Universitas  Paramadina melakukan  pemutakhiran  katalog  peristiwa konflik  keagamaan  di  tiga  provinsi,  yaitu
Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dalam kurun  2008-2015  (Balai  Litbang  Agama Jakarta 2016).
Salah satu temuan penting dari berbagai upaya  katalogisasi  peristiwa  konflik  di atas  adalah  persebaran  peristiwa  konflik, terutama  yang  melibatkan  aksi  kekerasan, cenderung  sangat  terkonsentrasi  dari  segi geografis.  Dari  4.270  insiden  kekerasan kolektif  selama  periode  1990-2003  yang terekam dalam database UNSFIR, sebanyak 3.608  insiden  (84,5%)  terjadi  hanya  di  14 provinsi  dari  total  32  provinsi  (saat  itu) di  Indonesia  (Varshney,  Panggabean  dan Tadjoeddin  2004:  30).  Sementara  itu,  studi yang dilakukan Panggabean, Alam dan Ali- Fauzi  menemukan  sebanyak  285  insiden kekerasan  terkait  isu  keagamaan  selama kurun  1990-2008  terjadi  hanya  di  20 provinsi  dari  total  33  provinsi  di  Indonesia (Panggabean,  Alam  dan  Ali-Fauzi  2010: 257). Adapun berdasarkan katalog peristiwa konflik  keagamaan  di  wilayah  Indonesia bagian  barat  selama  periode  2004-2007 yang  dihasilkan  Balai  Penelitian  dan Pengembangan  Agama  Jakarta,  diperoleh gambaran bahwa dari 76 insiden kekerasan terkait  isu  keagamaan,  sekitar  51  insiden (67%)  terjadi  hanya  di  2  provinsi,  yakni Banten dan Jawa Barat (Alam 2009: 162).
Studi  serupa  yang  difokuskan  di Provinsi  Banten  menemukan  dari  total  32 insiden  kekerasan  keagamaan  yang  terjadi di  Provinsi  Banten  dalam  periode  2004- 2010, sebanyak 14 insiden (43,8%) terjadi di Kota Tangerang, sedangkan 8 insiden (25%) terjadi  di  kabupaten  Tangerang  (termasuk wilayah  Tangerang  Selatan),  dan  18,8%  di kabupaten  Serang  (termasuk  Kota  Serang). Dengan kata lain, sekitar 87,6% dari total 32 insiden kekerasan di Provinsi Banten terjadi

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
hanya  di  tiga  kabupaten/kota  (Alam  2010:
9).
Temuan  dari  berbagai  studi  mengenai katalog peristiwa konflik keagamaan di atas menyediakan  landasan  untuk  melakukan kajian lebih lanjut dalam dua arah. Pertama, studi  yang  dilakukan  untuk  menjawab pertanyaan tentang mengapa insiden konflik keagamaan,  khususnya  yang  melibatkan tindak  kekerasan,  cenderung  hanya  terjadi di  wilayah  tertentu.  Kedua,  studi  yang dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan mengapa  wilayah-wilayah  tertentu,  yang secara  geografis  lebih  luas,  cenderung terbebas  dari  konflik  kekerasan  terkait  isu keagamaan.
Mengambil  arah  riset  yang  kedua, penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji mengapa  suatu  wilayah  tertentu  dapat memelihara kedamaian anta rumat beragama,  kendati  wilayah  itu  dihuni  oleh berbagai  pemeluk  agama.  Secara  lebih khusus,  penelitian  ini  memberi  perhatian pada  salah  satu  isu  atau  masalah  yang kerap  menjadi  sumber  pertikaian  antar umat  beragama,  yaitu  keberadaan  atau pendirian  rumah  ibadat.  Penelitian  ini bertujuan  mengkaji  mengapa  keberadaan atau  pendirian  rumah  ibadat,  yang  kerap menjadi  isu  yang  dipertikaian  di  suatu wilayah,  tidak  menjadi  sumber  konflik keagamaan  di  wilayah  tertentu.  Faktor- faktor  apa  yang  menyebabkan  keberadaan atau pendirian rumah ibadat tidak menjadi sumber pertikaian?

## Kerangka Konsep
Dari berbagai publikasi dan kajian terdahulu tentang  konflik  pendirian  rumah  ibadat di  Indonesia,  ada  sejumlah  perspektif, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, yang  digunakan  oleh  para  pengkaji  untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik etnis  dan  keagamaan,  termasuk  konflik pendirian  rumah  ibadat.  Beberapa  di antaranya yang terkemuka adalah perspektif esensialis, perspektif instrumentalis, perspektif  regulasi,  dan  perspektif  ikatan kewargaan.
Tentang  perspektif  primordialis  dalam menjelaskan  perbedaan  budaya  sebagai sebab utama konflik etnis, Beverly Crawford mengemukakan:
They  assume  that  cultural  differences  such as  language,  religion,  cultural  traditions, and  ethnicity,  automatically  lead  to  conflict because they assume that culturally defined groups  are  by  nature  exclusionary  and  are dominated by parochial values that outweigh universalistic norms. According to primordial account,  parochial  norms  attributed  to cultural groups are believed to isolate them and lead to extremism. Extremism raises the odds of violence (Crawford dalam Crawford dan Lipschutz 1998: 11).
Berdasarkan  penjelasan  Crawford  di atas,  perspektif  esensialis  berpandangan bahwa  perbedaan  budaya  menyebabkan kelompok-kelompok  masyarakat  dengan identitas  budaya  yang  berbeda  berwatak eksklusif  dan  cenderung  terjerumus  ke dalam  ekstremisme,  yang  selanjutnya melahirkan kekerasan antarkelompok etnis.  Dalam  kasus  Spanyol,  Prado  (dikutip dalam  Astor  2011:  25)  berargumen  bahwa tingginya  tingkat  penentangan  terhadap pendirian  masjid  di  Katalonia  merupakan produk dari intoleransi masyarakat Katalonia terhadap Islam yang sangat berakar dalam
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
sejarah  wilayah  tersebut.  Sementara  itu, ketika  mengkaji  konflik  pendirian  rumah ibadat HKBP Filadelfia di desa Jejalen Jaya, kecamatan  Tambun  Utara,  Kabupaten Bekasi,  Melpayanti  Sinaga  berargumen bahwa salah satu akar permasalahan konflik tersebut adalah adanya perbedaan etnis dan kepentigan ideologi (Sinaga 2014: 14).
Problem utama yang dihadapi perspektif esensialis  ialah  sementara  perbedaan identitas  cenderung  bersifat  konstan, namun  konflik  yang  dikatakan  bersumber dari  perbedaan  itu  cenderung  bervariasi, dari segi tempat maupun waktu. Perspektif ini  tidak  dapat  menjelaskan  mengapa  di daerah  tertentu  pendirian  rumah  ibadat menjadi  sumber  pertikaian,  sementara  di daerah  lain  tidak?  Perspektif  ini  juga  tidak dapat menjelaskan mengapa konflik terjadi pada titik waktu tertentu, tetapi tidak pada titik waktu yang lain. Ringkasnya, perspektif esensialis  tidak  dapat  menjelaskan  variasi terjadinya konflik dari segi tempat.
Berbeda dari perspektif esensialis yang beranggapan  bahwa  identitas-identitas keagamaan  yang  berbeda  cenderung melahirkan  konflik  agama,  termasuk konflik  pendirian  rumah  ibadat,  perspektif instrumentalis berpandangan bahwa identitas  atau  sentimen  keagamaan  hanya merupakan instrumen yang digunakan pihak- pihak tertentu untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang bersifat non-agama, seperti kepentingan politik atau ekonomi. Perspektif ini  antara  lain  digunakan  Melissa  Crouch ketika mengkaji kasus pendirian gereja HKBP Cinere,  Depok,  Jawa  Barat.  Crouch  (2010: 415)  berargumen  bahwa  konflik  rumah ibadat,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam kasus HKBP Cinere, merupakan bagian dari kecenderungan  umum  pemerintah  daerah
untuk memanfaatkan konflik tempat ibadat guna  meraih  keuntungan  politik  dalam situasi politik yang sangat kompetitif pasca runtuhnya rezim Soeharto.
Identitas,  simbol  atau  sentimen keagamaan  memang  mungkin  menjadi sumber  daya  politik  dalam  persaingan memperebutkan kekuasaan.
Namun demikian,  jika  identitas  atau  sentimen keagamaan menjadi insentif berharga untuk mobilisasi  politik,  mengapa  tidak  semua aktor  politik  menggunakannya  sebagai instrumen pencapaian tujuan politik mereka? Mengapa  mobilisasi  berdasarkan  identitas atau  sentimen  keagamaan  tidak  terjadi  di semua  wilayah  yang  memiliki  keragamaan dari segi agama?
Peran regulasi dalam konflik keagamaan ditekankan oleh Brian J. Grim, yang berpijak pada  perspektif  ekonomi  keagamaan yang  dikembangkan  sejak  dekade  1980- an  oleh  Rodney  Stark,  Roger  Finke,  dan Laurence  R.  Iannaccone  (Stark  dan  Finke 2000;  Iannaccone,  Finke  dan  Stark  1997). Dalam disertasinya yang berjudul “ Religious Regulation’s Impacts on Religious Persecution: The Effects of De Facto and De Jure Religious Regulation ”  (2005),  Grim  berargumen bahwa  regulasi  keagamaan,  yang  terdiri atas  hegemoni  sosial-keagamaan  ( de facto  regulation )  dan  restriksi  kebijakan/ hukum  yang  tak  setara  ( de  jure  regulation ) merupakan  variabel  penjelas  yang  kuat, signifikan, dan langsung atas variasi tingkat persekusi  keagamaan.  Semakin  kuat regulasi keagamaan, semakin tinggi tingkat persekusi.  Sebaliknya,  semakin  longgar regulasi keagamaan, semakin rendah tingkat persekusi keagamaan (Grim 2015: 16; Grim dan Finke 2007: 643).

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
Peran  regulasi  dalam  konflik  pendirian rumah  ibadat  juga  ditekankan  oleh kelompok-kelompok  hak  asasi  manusia di  Indonesia.  Perspektif  ini  berpandangan bahwa  regulasi  rumah  ibadat  menjadi sumber  konflik  pendirian  rumah  ibadat karena  regulasi  itu  mengandung  substansi yang  bersifat  diskriminatif  terhadap  hak beribadat, terutama hak mendirikan rumah ibadat, kelompok agama minoritas. Regulasi dimaksud  adalah  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.  9  dan  No.  8  Tahun  2006  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan Pendirian  Rumah  Ibadat,  selanjutnya disebut PBM 2006. Setara Institute, sebuah lembaga  swadaya  masyarakat  yang  giat dalam  melakukan  adovkasi  kebebasan beragama di Indonesia, berargumen bahwa ada  9  (sembilan)  lokus  diskriminasi  di dalam peraturan tersebut, baik diskriminasi dalam maksud/tujuan maupun diskriminasi sebagai akibat (Setara Institute 2010).
Problem utama dari perspektif ini ialah sementara  regulasi  mengenai  pendirian rumah ibadat sama, namun konflik pendirian rumah ibadat cenderung bervariasi dari segi geografis.  Di  sebagian  wilayah,  regulasi dijadikan  bagian  dari  argumentasi  para pihak  bertikai,  namun  di  sebagian  wilayah lain,  regulasi  pendirian  rumah  ibadat  tidak mengemuka  sebagai  unsur  menonjol  yang dipertikaikan.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan penjelasan lain daripada sekadar menunjuk regulasi  sebagai  sumber  utama  pertikaian menyangkut pendirian rumah ibadat.
Terakhir adalah perspektif relasional yang memberi  penekanan  pada  peran  penting
relasi  sosial  atau  ikatan  antarwarga  bagi kehidupan sosial dan politik, termasuk peran dalam  memelihara  kedamaian  antaretnis. Dalam  bukunya Making  Democracy  Work (1993),  Putnam  merumuskan  konsep ikatan  kewargaan  dengan  menggunakan konsep  ‘modal  sosial’  ( social  capital ).  Ia memaknai  ‘modal  sosial’  sebagai  “aspek- aspek  organisisasi  sosial,  seperti  sikap percaya,  norma,  dan  jaringan,  yang dapat  meningkatkan  efisiensi  masyarakat dengan  cara  memfasilitasi  tindakan yang  terkoordinasi”  (Putnam  1993:  167). Sementara dalam karya berikutnya, Bowling Alone (2000), Putnam mendefinisikan modal sosial  sebagai  “kaitan  di  antara  individu- individu”,  yaitu  “jejaring  sosial  serta  norma timbal-balik ( reciprocity ) dan kualitas dapat dipercaya  ( trustworthiness )  yang  lahir  dari jejaring sosial tersebut ” (Putnam 2000: 16).
Di  dalam  karyanya  yang  belakangan itu  pula  Putnam  memperkenalkan  apa yang  disebutnya  sebagai  dua  dimensi terpenting dari modal sosial, yaitu bridging atau inclusive dan bonding atau exclusive . Sebagian  modal  sosial,  menurut  Putnam, baik  karena  keniscayaan  atau  pilihan, berorientasi  ke  dalam  dan  cenderung memperkuat  identitas-identitas  eksklusif dan  kelompok-kelompok  yang  homogen. Inilah yang disebutnya sebagai modal sosial yang bersifat bonding ( exclusive ). Sementara itu,  sebagian  modal  sosial  berorientasi  ke luar  dan  mencakup  orang  dari  kelompok- kelompok  sosial  yang  berbeda,  yang disebutnya  sebagai  modal  sosial  yang bersifat bridging ( inclusive )  (Putnam  2000: 20).
Seperti Putnam, Varshney juga menyoroti  pentingnya  ikatan  kewargaan. Namun,  Varshney  memfokuskan  peran
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
penting ikatan kewargaan, khususnya yang bersifat  interkomunal,  bagi  terwujudnya kedamaian antaretnis ( ethnic peace ). Ikatan kewargaan  interkoumnal  yang  ditekankan Varshney serupa dengan modal sosial yang bersifat  bridging  dalam  rumusan  Putnam. Ikatan  kewargaan  itu,  dalam  pandangan Varshney, terbentuk dalam ”ruang kehidupan antara  negara  dan  keluarga,  yang  relatif independen dari negara dan memungkinkan orang  untuk  bersama-sama  melakukan berbagai  aktivitas  publik”  (Varshney  2002: 4-5).
Varshney  selanjutnya  membagi  ikatan kewargaan  ke  dalam  2  jenis,  yaitu  ikatan dalam  kehidupan  keseharian  ( quotidian engagement ) dan ikatan berbentuk asosiasi ( associational  engagement ).  Contoh  dari bentuk  yang  pertama  adalah  interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti saling kunjung antara komunitas etnis yang berbeda, kegiatan makan bersama, kegiatan berpartisipasi  bersama  dalam  acara-acara perayaan, serta tindakan mengizinkan anak- anak  dari  komunitas  etnis  yang  berbeda untuk  bermain  bersama  di  lingkungan. Adapun  contoh  dari  ikatan  kewargaan yang  berbentuk  asosiasional  antara  lain adalah  asosiasi  bisnis,  organisasi  profesi, klub  pembaca,  klub  penggemar  film,  klub olahraga, organisasi perayaan, serikat buruh, dan partai politik berbasis kader.
Apabila kuat, kedua bentuk interaksi itu dapat mendorong terwujudnya kedamaian. Sebaliknya,  jika  kedua  bentuk  interaksi kewargaan  itu  tidak  ada  atau  lemah,  hal itu dapat membuka ruang bagi munculnya kekerasan komunal.
Penulis menggunakan perspektif relasional  dalam  menjelaskan  mengapa
suatu  wilayah  tertentu,  kendati  majemuk dari  segi  agama,  mampu  memelihara kedamaian  di  antara  umat  beragama. Berbeda dari Putnam dan Varshney, penulis berargumen  bahwa  ikatan  kewargaan ( civic  ties )  bukan  satu-satunya  komponen pembentuk  modal  sosial  yang  selanjutnya dapat  berperan  memelihara  kedamaian antarumat beragama. Dalam beberapa kasus tertentu,  ikatan  sosial  yang  terbentuk  dari ikatan kekerabatan ( kinship ties ) juga dapat berperan  sebagai  pemelihara  kedamaian antarumat beragama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif berupa studi kasus (Gerring 2007; George  dan  Bennet  2005).  Desa  Kertajaya Kecamatan  Pebayuran  Kabupaten  Bekasi Jawa  Barat  dipilih  sebagai  lokasi  studi kasus. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa  kendati  di  desa  ini  terdapat  rumah ibadat  dari  bermacam-macam  agama, baik  masjid,  gereja,  vihara  maupun  litang, namun sejauh ini di wilayah itu keberadaan rumah ibadat berbagai agama tidak menjadi sumber pertikaian antar umat beragama di wilayah tersebut (observasi penulis, Agustus 2015). Hal ini berbeda dari keberadaan atau rencana pendirian rumah ibadat di sejumlah wilayah  lainnya  di  Kabupaten  Bekasi,  yang sempat mengemuka sebagai insiden konflik keagamaan,  seperti  terkait  gereja  HKBP di  desa  Jejalen  Jaya,  kecamatan  Tambun Utara (Panggabean dkk. 2014; Sinaga 2014), gereja  HKBP  di  desa  Tamansari  Kecamatan Setu, dan gereja Paroki Ibu Teresa di Lippo Cikarang (Alam 2015).
Pengumpulan  data  mengombinasikan teknik  wawancara,  observasi  dan  studi

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
dokumen.  Wawancara  dilakukan  dengan sejumlah  informan  kunci,  mencakup  tokoh agama  dan  tokoh  masyarakat  setempat, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Kabupaten  Bekasi,  serta  aparatur pemerintah  lokal  (desa  dan  kecamatan) maupun  aparatur  kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bekasi.  Observasi dilakukan  terhadap  rumah-rumah  ibadat yang  berdiri  di  wilayah  tersebut  beserta penggunanya, baik masjid, gereja, dan vihara. Studi  dokumen  dilakukan  untuk  mengkaji berbagai  dokumen  yang  relevan,  seperti dokumen pendirian rumah ibadat, maupun statistik  kependudukan  tingkat  desa  dan kecamatan.  Riset  lapangan  dilakukan  pada Februari-Maret 2018.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Desa Kertajaya dan Kemajemukan Agama
Desa  Kertajaya  adalah  satu  dari  13  desa yang  berlokasi  di  Kecamatan  Pebayuran, Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat. Kecamatan
Pebayuran
merupakan kecamatan  yang  terletak  di  bagian  paling timur  Kabupaten  Bekasi  dan  berbatasan dengan  Kabupaten  Karawang.  Luas  Desa Kertajaya sekitar 4,19 kilometer persegi dan terbagi  ke  dalam  3  dusun,  6  Rukun  Warga (RW)  dan  17  Rukun  Tetangga  (RT)  (BPS Kabupaten Bekasi 2017b).
Pada  2015  jumlah  rumah  tangga di  Desa  Kertajaya  sebanyak  2.263  KK, sedangkan jumlah total penduduk sebanyak 8.766  jiwa,  dengan  komposisi  antara  laki- laki  dan  perempuan  hampir  seimbang, yaitu  4.558  laki-laki  dan  4.208  perempuan (BPS  Kabupaten  Bekasi  2017b:  9,  Tabel
2.1).  Sementara  itu,  menurut  statistik  Desa Kertajaya,  pada  Desember  2017  jumlah Rumah Tangga sebanyak 3.078 KK. Adapun jumlah  total  penduduk  sebanyak  8.883 jiwa,  terdiri  atas  4.627  laki-laki  dan  4.256 perempuan  (diperoleh  14  Maret  2018  dari Kaur Kesra Desa Kertajaya).
Desa Kertajaya masih tergolong wilayah rural  dengan  pertanian  sebagai  ciri  utama geografis maupun mata pencarian sebagian warga.  Hamparan  lahan  persawahan masih  menjadi  pemandangan  umum  di wilayah Desa Kertajaya maupun Kecamatan Pebayuran pada umumnya. Pada akhir 2017, Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bekasi, Abdul  Karim  menyebutkan  bahwa  lahan pertanian  di  Kecamatan  Pebayuran  seluas 8.362 hektar, terluas dari seluruh kecamatan di  Kabupaten  Bekasi  (http://beritacikarang. com/lahan-pertanian-di-kabupaten-bekasi- tersisa-33-ribu-hektar/;  diakses  16  Maret 2018).  Sementara  itu,  data  BPS  Kabupaten Bekasi menyebutkan pada tahun 2015 luas lahan pertanian, baik sawah maupun lahan kering,  di  Kecamatan  Pebayuran  hanya seluas 7.303 hektar (BPS Kabupaten Bekasi 2017a: 138-143).
Pertanian  merupakan  salah  satu  sektor usaha  penyumbang  terbesar  untuk  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Pebayuran.  Menurut  data  BPS  Kabupaten Bekasi,  PDRB  Kecamatan  Pebayuran  pada tahun  2015  (atas  dasar  harga  berlaku) sekitar  Rp  1,97  triliun,  dengan  kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar  30,78  persen.  Kontribusi  terbesar kedua  terhadap  PDRB  disumbang  sektor perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi mobil  dan  sepeda  motor,  sebesar  20,74 persen  (BPS  Kabupaten  Bekasi  2017).  Di Desa Kertajaya sendiri, jumlah rumah tangga
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
yang  berusaha  di  sektor  pertanian  (pada tahun  2015)  sebanyak  712  rumah  tangga atau sekitar 31,46 persen dari 2.263 rumah tangga.
Dari  segi  agama,  mayoritas  warga Desa  Kertajaya  adalah  penganut  Islam. Berdasarkan  statistik  Desa  Kertajaya,  pada akhir 2017 jumlah penduduk beragama Islam sebanyak  8.204  jiwa  (92,36%),  Kristen  259 jiwa  (2,92%),  Khonghucu  307  jiwa  (3,46%), dan  Buddha  113  jiwa  (1,27%).  Tidak  ada data  statistik  mengenai  jumlah  penduduk menurut etnis atau suku. Kendati demikian, sejumlah  informan  menyebutkan  bahwa warga  keturunan  etnis  Tionghoa  cukup banyak berada di desa tersebut. Selain itu, warga dari suku Betawi, Banten, dan Sunda juga tergolong suku-suku dominan di desa tersebut. Beberapa etnis pendatang adalah Minang dan Batak.
Berdasarkan keterangan sejumlah informan,  etnis  Tionghoa  sudah  berada di wilayah tersebut sejak zaman prakemerdekaan.  Salah  satunya  seperti dikemukakan Basri, Kepala Urusan
Kesejahteraan  Rakyat  (Kaur  Kesra)  Desa Kertajaya.  “Orang  Cina  di  sini  sudah  ada sejak dulu, turun temurun. Kapan persisnya saya  juga  tidak  tahu.  Saya  sendiri  masih ada  hubungan  keluarga  dengan  keturunan Cina” (Basri—Kaur Kesra Desa Kertajaya, 12 Maret  2018). 1 Sementara  itu,  Sobari,  Ketua RW  03  Desa  Kertajaya,  juga  menyebut  hal serupa soal keberadaan turun temurun etnis Cina di wilayah ini. “Sejak zaman kakek saya, mungkin orang Cina sudah ada di wilayah ini. Ayah saya dulu juga bekerja sebagai buruh
1 Basri  adalah  anak  dari  Yusuf  yang  saat  ini bertugas sebagai amil desa. Yusuf sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Kertajaya.
di  sawah  milik  orang  Cina,”  ungkap  Sobari (Sobari—Ketua  RW  03  Desa  Kertajaya,  14 Maret 2018). 2
Aan, seorang wanita keturunan Tionghoa yang  saat  ini  sudah  berusia  85  tahun, menceritakan  bahwa  ia  sempat  mengalami zaman  penjajahan  Jepang.  “Ketika  sedang sekolah  [di  Sekolah  Rakyat],  saya  sering mendengar  tembakan  dari  tentara  Jepang. Baru  juga  saya  belajar  membaca  [huruf] a..b…c…tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kami  sangat  ketakutan  sekali  saat  itu,” ungkap Aan mengenang masa lalunya. 3
Tidak hanya majemuk dari segi pemeluk agama  dan  etnis,  Desa  Kertajaya  juga beragam  dari  segi  rumah  ibadat.  Di  desa ini  terdapat  4  buah  masjid,  yaitu  Masjid Al-Hidayah 1 (Kp. Teko Tengah RT 001/04), Masjid  Al-Hidayah  2  (Kp.  Teko  (Kp.  Teko RT  002/01),  Masjid  Al-Hidayah  3  (Kp.  Teko Tengah  RT  002/03)  dan  Masjid  Al-Hidayah 4 (Kp. Kobak Pasir RT003/06). Selain masjid, juga terdapat 19 musalla di desa ini. 4
Selain  rumah  ibadat  kaum  Muslim, di  Desa  Kertajaya  juga  terdapat  sejumlah rumah  ibadat  warga  non-Muslim.  Menurut catatan  “Pemutakhiran  data  Rumah  Ibadat
2 Sobari  lahir  tahun  1967.  Ia  pernah  menjabat sebagai  Kepala  Dusun  Teko  Tengah  pada  periode 2002-2007. Lalu ia berhenti dari jabatan karena sibuk bekerja  di  lahan  sawah  milik  (alm.)  H.  Yasin,  ayah dari  Bupati  Bekasi  periode  2013-2017  dan  2017- 2022 Neneng Hasanah Yasin. Lalu sejak 2012 hingga sekarang  Sobari  dipercaya  kembali  untuk  menjabat Ketua RW 03.
3 Saat  diwawancarai,  Aan  mengaku  85  tahun. Jika benar demikian, ia diperkirakan lahir pada 1933. Ia  adalah  ibu  dari  Yati,  salah  satu  pengurus  Pos Kebaktian Gereja Kristen Pasundan di Desa Kertajaya. Wawancara, 18 Maret 2018.
4 Lihat  dokumen  “Pemutakhiran  Data  Rumah Ibadat  di  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2016,”  yang dibuat  Kantor  Kecamatan  Pebayuran  Kabupaten Bekasi. Dokumen diperoleh dari staf KUA Kecamatan Pebayuran, 8 Maret 2018.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
di  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2016”,  yang dibuat  Kantor  Kecamatan  Pebayuran,  di Desa  Kertajaya  terdapat  Gereja  Kristen Pasundan  (Kp.  Teko  RT  001/02),  Vihara Kertajaya  (Kp.  Teko  Tengah  RT  001/03) dan  Vihara  Damawija  (Kp.  Teko  Tengah RT  003/03).  Sementara  itu,  berdasarkan observasi  lapangan  peneliti,  rumah  ibadat yang  belum  masuk  dalam  catatan  adalah Litang  Khonghucu  dan  Gereja  Pentakosta di  Indonesia  (GPdI)  (observasi  peneliti,  14 Maret 2018).
Menurut  data  yang  termuat  dalam publikasi BPS Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pebayuran  Dalam  Angka  Tahun  2017,  di Kecamatan  Pebayuran  terdapat  71  masjid, 122  musholla,  1  gereja  dan  1  pura.  Tidak tercantum  jumlah  vihara  (BPS  Kabupaten Bekasi 2017, Tabel 5.1, 37). Pada kenyataannya hingga saat ini tidak ada pura di Kecamatan Pebayuran.  Sebaliknya  ada  3  vihara,  yaitu Vihara Vessantara di desa Bantarjaya, serta Vihara  Kertajaya  dan  Vihara  Damawija  di Desa  Kertajaya.  Selain  itu,  ketidakakuratan data  juga  terjadi  terkait  keberadaan  gereja dan litang (rumah ibadat Khonghucu).
Berkaitan dengan awal mula kehadiran komunitas  Kristen,  menurut  keterangan Pendeta  Maria  Apriani  (31  tahun), persekutuan  jemaat  Kristen  terbentuk  di kampung  Teko  Desa  Kertajaya,  Kecamatan Pebayuran  pada  1986;  meskipun  salah seorang  warga  menyebut  cikal  bakal komunitas  Kristen  di  desa  itu  sebenarnya sudah  hadir  sejak  era  1970-an. 5 Kemudian
5 Menurut  keterangan  Aan  (85  tahun),  salah seorang  warga  yang  tinggal  dekat  gereja,  cikal bakal  gereja  di  desa  itu  sudah  muncul  sejak  tahun 1970-an.  Menurutnya,  pendeta  yang  pertama  kali menyebarkan misi Kristen ke wilayah itu berasal dari daerah Kampung Sawah, Pondok Gede, Kota Bekasi, yaitu Pendeta Drajat Majan. Wawancara dengan Aan, 18  Maret  2018.  Menurut  informasi  yang  termuat
mereka memulai proses pendirian bangunan untuk  digunakan  sebagai  Pos  Kebaktian Gereja  Kristen  Pasundan  (GKP)  pada  1987. Bangunan  berlokasi  di  pinggir  Jalan  Raya Desa  Kertajaya  RT  001/02.  Pada  1989 bangunan  telah  memperoleh  IMB  untuk rumah ibadat (Maria Apriani—Pendeta GKP, 18 Maret 2018).
Adapun  Litang  Khonghucu,  menurut keterangan  Keng  Wee,  yang  menjabat sebagai  ketua  pengurus  MAKIN  (Majelis Agama Khonghucu di Indonesia) Kertajaya, telah berdiri sejak 1981. Keng Wee mengaku belum mengurus perizinan litang itu karena masih  menghadapi  kendala  soal  bukti kepemilikan tanah. Status kepemilikan masih milik pribadi, belum dialihkan menjadi milik yayasan  MAKIN  (Keng  Wee—pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018). 6
Vihara  Kertajaya,  yang  berlokasi  di  Kp. Teko  Tengah  RT  001/03,  didirikan  pada 2014.  Menurut  keterangan  salah  seorang pengurusnya,  Cuing  (56  tahun),  proses pengajuan  izin  telah  selesai  sampai  tahap keluarnya rekomendasi dari FKUB Kabupaten Bekasi  dan  kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bekasi.  “Proses  pengurusan izin, mulai dari meminta persetujuan warga hingga  keluarnya  rekomendasi  FKUB  dan Depag hanya sekitar 1 bulan. Cuma sampai saat  ini  IMB  dari  kabupaten  belum  keluar juga,”  ungkap  Cuing  (Cuing—pengurus
dalam situs internet Gereja Kristen Pasundan jemaat Kampung Sawah, Kota Bekasi, Pendeta Drajat Majan menjadi pimpinan jemaat Kampung Sawah sejak 1982 hingga  masa  emeritasi  (pensiun).  (lihat  http://www. gkpkampungsawah.org/index.php/about-us  ;  diakses 19 Maret 2018). Oleh sebab itu, kemungkinan Pendeta Drajat Majan membawa misi Kristen ke wilayah Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran sekitar periode 1980- an.
6 Keng  Wee  adalah  juga  anggota  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, yang merupakan wakil dari umat Khong Hu Cu.
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
Vihara  Kertajaya,  16  Maret  2018).  Selain Vihara  Kertajaya,  juga  terdapat  Vihara Damawija, yang berlokasi di Kp. Teko Tengah RT 003/03. Vihara yang berdiri sekitar tahun yang sama dengan Vihara Kertajaya dikelola Coang,  yang  merupakan  kakak  kandung dari Cuing. 7

## Ujian dan Daya Tahan Kedamaian Umat Beragama
Meskipun  Desa  Kertajaya  beragam  dari segi  suku,  agama  maupun  rumah  ibadat, hampir  tidak  ada  pertikaian  atau  konflik yang cukup berarti dalam sejarah hubungan antar  umat  beragama  maupun  etnis  di daerah itu. Para informan yang ditemui, baik dari kalangan warga, tokoh agama maupun aparat  pemerintah  setempat,  umumnya menggambarkan  kehidupan  warga  Desa Kertajaya  sebagai  kehidupan  yang  rukun, baik  dari  segi  etnis  maupun  agama. Ketegangan dan pertikaian yang kerap dipicu keragaman agama, etnis dan rumah ibadat tidak terjadi di Desa Kertajaya. Hal demikian dikemukakan, antara lain, oleh Sri Lestari, staf pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kecamatan  Pebayuran.  “Selama  lebih 25 tahun tinggal di Pebayuran, saya belum pernah menyaksikan adanya konflik, apalagi melibatkan  kekerasan,  terkait  keberadaan atau pendirian rumah ibadat di daerah itu,” ungkap Sri (Sri Lestari—staf pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pebayuran, 19 Febuari 2018). 8
7 Peneliti belum dapat menemui Coang. Informasi tentang  Vihara  Damawija  diperoleh  dari  sejumlah informan, termasuk Cuing, pengurus Vihara Kertajaya.
8 Sri  Lestari  lahir  di  Karawang.  Pada  1993,  saat duduk di kelas 3 Sekolah Dasar, Sri baru menetap di Kecamatan Pebayuran.
Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa  sikap  saling  menghargai  dan saling  menghormati  telah  menjadi  prinsip hidup  bersama  di  kalangan  warga.  Warga berpandangan  bahwa  agama  merupakan hak  dan  urusan  pribadi  masing-masing individu.  Kalangan  Muslim  maupun  non- Muslim  kerap  menyebut  ungkapan  “bagi kalian  agama  kalian,  bagi  kami  agama kami.” 9 Ungkapan ini merupakan penggalan Al-Qur’ān  surah al-Kāfirun ayat  6,  “ lakum dīnukum wa liya dīn ,” yang berarti “untukmu agamamu, untukku agamaku.”
Ketika masing-masing komunitas agama melaksanakan perayaan keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Muslim,  perayaan  Natal  bagi  umat  Kristen, perayaan  Waisak  bagi  umat  Buddha,  atau perayaaan Imlek bagi etnis Tionghoa, mereka saling menghormati dan tidak turut campur dalam kegiatan kebaktian atau peribadatan yang  berlangsung.  Namun,  mereka  juga kerap  saling  berbagi  pemberian  pada  saat perayaan-perayaan tersebut. Tidak pula ada rasa  enggan  untuk  menerima  pemberian dari masing-masing komunitas agama lain. “Saya juga sering menerima pemberian dari umat agama lain. Saya tidak merasa hal itu bermasalah,” ungkap Dedi (Dedi—ketua RW 02 Desa Kertajaya, 12 Maret 2018).
Sama  halnya,  Sobari  memandang pemberian atau kegiatan-kegiatan semacam santunan  atau  bakti  sosial  tidak  menjadi masalah  sepanjang  hal  itu  tidak  dikaitkan dengan  soal  agama.  “Kalau  ada  kegiatan
9 Wawancara dengan Sobari, Islam, Ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018; wawancara dengan H. Syahroni, Ketua MUI Kecamatan Pebayuran, 14 Maret 2018;  wawancara  dengan  Sin  Wat  Setiawan,  warga Hindu RT 002/02 Desa Kertajaya, 18 Maret 2018; dan wawancara dengan Keng Wee, pengurus MAKIN, 15 Maret 2018.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
bakti sosial yang dikait-kaitkan dengan soal agama,  saya  juga  akan  melarang  kegiatan itu di lingkungan saya,” kata Sobari (Sobari— ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018).
Selain  sikap  saling  menghargai,  Sobari mengatakan hal lain yang juga perlu dijaga adalah  tidak  melakukan  penghinaan  atau penodaan  terhadap  agama  yang  dianut warga  lain  (Sobari,  14  Maret  2018).  Terkait hal ini, Pendeta Maria Apriani menyebutkan sebuah insiden yang melibatkan jemaatnya ketika  mereka  sedang  berkelakar,  namun menyinggung  soal  agama.  Ia  segera menegur  jemaatnya  agar  berhati-hati dalam  berkelakar,  jangan  sampai  hal  itu menyinggung soal agama, dan agar segera meminta maaf. “Beruntung insiden itu tidak menjadi persoalan besar,” ungkapnya (Maria Apriani—pendeta  Gereja  Kristen  Pasundan, 18 Maret 2018).
Meskipun secara umum hubungan antar suku dan antar umat beragama relatif baik di Desa Kertajaya, bukan berarti tidak muncul persoalan  sama  sekali.  Setidaknya  ada sejumlah kejadian yang muncul, namun tidak sampai mengganggu hubungan antar suku dan antar umat beragama di daerah itu. Salah satunya adalah ketika jemaat Gereja Kristen Pasundan membangun bangunan untuk Pos Kebaktian di kampung Teko Desa Kertajaya. Pendeta  Maria  Apriani  mengisahkan  suatu hari ketika pembangunan berlangsung, tiba- tiba  di  pagi  hari  sebagian  bangunan  bata yang telah berdiri dirobohkan oleh sejumlah warga. H. Yasin, salah satu tokoh masyarakat di daerah itu, kemudian mengundang para tokoh yang ada di lingkungan sekitar untuk bertemu.  Dalam  pertemuan  itu,  H.  Yasin mengemukakan  agar  warga  menghormati keyakinan  umat  non-Muslim  dan  hak mereka  untuk  beribadat.  H.  Yasin  sendiri
termasuk salah satu pemberi bantuan bagi pembangunan  pos  kebaktian  itu,  antara lain  dengan  menyumbang  pasir  dan  tanah urugan.  Pasca  kejadian  itu  hingga  saat  ini tidak  ada  lagi  upaya  gangguan  terhadap keberadaan  pos  kebaktian  tersebut  (Maria Apriani—pendeta  Gereja  Kristen  Pasundan, 18 Maret 2018).
Peristiwa lain yang sempat menjadi ujian bagi  daya  tahan  kedamaian  warga  Desa Kertajaya  adalah  ketika  terjadi  kerusuhan anti-Tionghoa pada 30 Januari 1997 di Kota Kecamatan  Rengasdengklok,  Kabupaten Karawang.  Meskipun  Desa  Kertajaya  dan Kecamatan Pebayuran bersebelahan dengan Kecamatan  Rengasdengklok  Kabupaten Karawang,  peristiwa  kerusuhan  itu  tidak sampai merembet ke desa dan kecamatan ini. Menurut  keterangan  sejumlah  informan, 10 ketika  peristiwa  kerusuhan  anti-Tionghoa itu  terjadi,  kaum  Muslim  di  Desa  Kertajaya dan desa-desa lain di Kecamatan Pebayuran menjadi  barisan  terdepan  dalam  menjaga rumah-rumah  warga  keturunan  etnis Tionghoa.  Karena  itu,  peristiwa  kerusuhan itu tidak menjalar ke wilayah Desa Kertajaya maupun  Kecamatan  Pebayuran  secara keseluruhan. 11
10 Wawancara  dengan  Sri  Lestari,  staf  Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
Pebayuran,  19  Februari  2018;  wawancara  dengan Basri, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kertajaya  Kecamatan  Pebayuran,  12  Maret  2018; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pebayuran H.  Ma’mun  Nawawi,  14  Maret  2018;  Wawancara dengan Keng Wee, pengurus MAKIN, 12 Maret 2018.
11 Peristiwa  Rengasdengklok  yang  terjadi  pada saat  Ramadan  tahun  itu  dipicu  oleh  kemarahan seorang  warga  keturunan  Tionghoa  yang  rumahnya berdekatan dengan sebuah musalla. Seperti lazimnya, saat menjelang sahur, sebagian remaja Islam memukul bedug  untuk  mengingatkan  warga  waktu  sahur. Menurut  salah  satu  informasi  yang  beredar,  warga itu  sedang  dalam  kondisi  kurang  sehat  (ada  yang menyebutkan  sedang  sakit  gigi).  Mungkin  karena kondisi  kesehatan  yang  kurang  baik,  ia  merasa
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
Satu  peristiwa  penting  lainnya  adalah peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan ketegangan  dan  kebencian  antaretnis  dan agama.  Berbeda  dibandingkan  banyak wilayah lain yang terimbas oleh Pilkada DKI Jakarta  2017,  warga  Desa  Kertajaya  dan Kecamatan  Pebayuran  pada  umumnya  tak terpengaruh  dengan  ingar-bingar  politik warga Jakarta itu. “Ketika terjadi ketegangan dalam  Pilkada  2017  di  Jakarta,  tidak  ada pengerahan  massa  yang  terjadi  di  wilayah ini.  Kalaupun  ada  hanya  perorangan  yang berangkat  ke  Jakarta,”  ungkap  H.  Syahroni, ketua  MUI  Kecamatan  Pebayuran.  “Ucapan Ahok  memang  juga  menyinggung  warga Muslim  di  daerah  ini.  Namun,  hal  itu tidak  sampai  memicu  warga  di  sini  untuk berangkat  ke  Jakarta.  Mungkin  mereka merasa  sudah  terwakili  dengan  aksi  yang dilakukan  warga  Jakarta  dan  daerah  lain,” lanjut Syahroni (Syahroni, 14 Maret 2018).
Organisasi kemasyarakatan atau organisasi  keagamaan  yang  kerap  menjadi agen  mobilisasi  massa  dalam  pertikaian menyangkut isu agama, termasuk pendirian rumah  ibadat,  tidak  tampak  di  Desa
terganggu  mendengar  keriuhan  pukulan  bedug dan  seruan  untuk  membangunkan  warga  untuk melaksanakan  sahur.  Karena  merasa  tak  tahan,  lalu warga  keturunan  Tionghoa  ini  mendatangi  musalla dan  melampiaskan  amarahnya  kepada  para  remaja di  musalla  itu.  Akibat  tindakan  itu,  para  remaja  itu mengadukan  ke  warga  lainnya,  yang  kemudian membangkitkan  amarah  warga  sekitar.  Lalu  warga mengamuk dan merusak rumah warga keturunan itu. Siang harinya aksi perusakan berlanjut dengan sasaran yang lebih luas. Puluhan rumah, toko, rumah ibadat, kendaraan,  gudang  beras  dan  bank  swasta  menjadi sasaran amuk massa. Buntutnya, Tjio Kim Tjang, warga keturunan itu, diseret ke meja hijau, meski sebenarnya pemicu  kerusuhan  adalah  istrinya,  yang  biasa dipanggil Enci Gioh. Lihat Republika Online Selasa 8 April 1997, dikutip di http://soehartobukanpahlawan. blogspot.co.id/2014/06/akhirnya-terdakwa-pemicu- kerusuhan.html; diakses 19 Maret 2018.
Kertajaya  maupun  Kecamatan  Pebayuran secara umum. Ketua RW 03 Desa Kertajaya Sobari  mengatakan,  “Di  wilayah  ini  tidak ada  organisasi-organisasi  dengan  atribut keagamaan.  Yang  ada  hanya  beberapa organisasi  kemasyarakatan  umum  seperti Barisan Garda Pasundan, GIBAS, dan Pemuda Pancasila” (Sobari,14 Maret 2018). 12
Faktor  yang  menyebabkan  absennya organisasi-organisasi yang kerap mempersoalkan keberadaan atau pendirian rumah  ibadat  di  wilayah  ini  masih  perlu diteliti lebih jauh.

## Ikatan Kekerabatan sebagai Modal Sosial
Penelitian  ini  menemukan  modal  sosial, dalam  bahasa  Robert  Putnam,  atau  ikatan antarwarga  ( civic  ties ),  dalam  konsep Ashutosh Varshney, sebagai salah satu faktor utama  yang  menopang  terpeliharanya kedamaian  antaretnis  dan  antar  umat beragama  di  Desa  Kertajaya.  Di  desa  ini ikatan  antarwarga  yang  terlihat  dominan adalah  ikatan  yang—meminjam  konsep Varshney—bersifat quotidian .
Adapun  jenis  ikatan  yang  bersifat asosiasional,  yang  khususnya  berperan penting  untuk  wilayah  perkotaan,  relatif absen  di  kalangan  kehidupan  warga. Perkumpulan  atau  perhimpunan  yang berperan memfasilitasi interaksi antarwarga tidak tampak di Desa Kertajaya. Organisasi pemuda, seperti karang taruna, tidak begitu aktif. Perkumpulan arisan juga sangat jarang. Kalaupun ada, perkumpulan arisan itu hanya berfungsi untuk tabungan, tidak mendorong
12 Pernyataan  serupa  juga  dikemukakan  Dedi, Ketua  RW  02  Desa  Kertajaya,  dan  Basri,  Kaur  Kesra Desa Kertajaya, 12 Maret 2018.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
atau memfasilitasi interaksi yang lebih intens di kalangan warga. 13
Hal  yang  juga  penting  dikemukakan adalah  komponen  utama  dari  ikatan antarwarga  atau  modal  sosial  warga  Desa Kertajaya  adalah  jalinan  kekerabatan ( kinship ), baik keluarga inti maupun keluarga besar  ( extended  family ).  Ikatan  antarwarga itu  terbentuk  dan  terutama  ditopang  oleh jalinan kekerabatan sebagai hasil pembauran melalui perkawinan antaretnis antara warga keturunan  Tionghoa  dan  warga  setempat, yang juga merupakan campuran antara suku Betawi dan Sunda, yang sudah berlangsung beberapa  generasi.  Salah  satu  ciri  produk pembauran itu ialah penampilan warna kulit dari warga keturunan yang sudah menyerupai warga  setempat.  Keng  Wee  mengatakan, “Pak  Sulaeman  Zachawerus  (Ketua  FKUB Kabupaten Bekasi) suka berseloroh dengan menyebut saya ‘ Hitachi’ .” Apa itu “ Hitachi ”? “Hitam tapi Cina,” ungkap Keng Wee sambil tertawa  (Keng  Wee—pengurus  MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018). 14
Selain  itu,  warga  keturunan  Tionghoa umumnya  sudah  menggunakan  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  pergaulan sehari-hari.  Beberapa  warga  keturunan Tionghoa  mengaku  sudah  tidak  lagi  bisa
13 Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, mengemukakan bahwa sudah 3 tahun belakangan ia menjadi  ketua  perkumpulan  arisan  pedagang,  yang beranggotakan 27 orang. Iuran per orang Rp 100 ribu dan  arisan  dikocok  setiap  10  kali  sehari.  Jadi  setiap giliran,  peserta  arisan  mendapat  Rp  27  juta  rupiah. Namun, tidak ada pertemuan di antara peserta arisan, seperti yang terjadi pada perkumpulan arisan lainnya. Ketika peserta mendapat giliran uang arisan, Cuinglah yang  mengantarkan  uang  arisan  tersebut  kepada peserta  penerima.  Wawancara  dengan  Cuing,  18 Maret 2018.
14 Pernyataan  senada  tentang  pembauran  warga keturunan  Tionghoa  dan  penduduk  pribumi  juga dikemukakan Sin Wat Setiawan dan Cuing, 18 Maret 2018.
berbicara  dengan  bahasa  Tionghoa.  Keng Wee  bahkan  mengatakan,  “Saya  sakit  hati kalau masih ada orang yang bicara saya ini bukan orang Indonesia…saya ini nasionalis… orang  Indonesia…bicara  juga  pakai  bahasa Indonesia” (Keng Wee,  13 Maret 2018).
Akibat  dari  perbauran  ini,  tidak  jarang ditemukan  satu  keluarga  memiliki  anggota keluarga  yang  ragam  agama.  Misalnya sebuah  keluarga  dengan  kepala  keluarga pemeluk  Khonghucu,  tetapi  dengan anak  pemeluk  Kristen,  Islam  dan  Buddha. Sebuah  keluarga,  dengan  kepala  keluarga pemeluk  Islam,  tetapi  memiliki  anak-anak yang menganut Kristen, Islam dan Buddha. Kendati  beragam  agama,  sangat  jarang terjadi  perkawinan  lintas  agama.  Karena, umumnya  ketika  satu  pasangan  berbeda agama hendak menikah, maka salah satu dari pasangan  itu  harus  mengikuti  agama  dari pasangannya, tergantung pada kesepakatan kedua pasangan tersebut. 15
Ikatan  kekerabatan  inilah  yang  juga berperan  memfasilitasi  proses  pendirian Vihara  Kertajaya.  Cuing,  pengurus  Vihara Kertajaya, mengemukakan ketika mengurus proses  perizinan  untuk  pendirian  vihara, ia  tidak  mengalami  kendala  berarti. “Orang  yang  saya  mintain  persetujuan masih  saudara  juga,  baik  Khonghucu, Islam  maupun  Kristen.  Haji  Yasin  [tokoh masyarakat Pebayuran] termasuk salah satu yang memberi persetujuan,” ungkap Cuing. 16
Dari  segi  pemukiman,  warga  Desa Kertajaya  tidak  tinggal  dalam  lingkungan
15 Wawancara dengan Keng Wee, Ketua Pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018; wawancara dengan Sobari, Ketua RW 03 Desa Kertajaya, 14 Maret 2018
16 Wawancara  dengan  Cuing,  pengurus  Vihara Kertajaya,  18  Maret  2018.  Sebagai  informasi,  salah seorang  istri  H.  Yasin  adalah  warga  keturunan  etnis Tionghoa.
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
yang  tersegregasi.  Pemukiman  penduduk masih  berbaur  kendati  mereka  berbeda suku  maupun  agama.  Di  Desa  Kertajaya dan  umumnya  desa-desa  di  Kecamatan Pebayuran tidak terdapat kawasan-kawasan perumahan, seperti yang telah menjamur di berbagai daerah lain.

## Regulasi dan Peran Pemerintah
Salah  satu  temuan  penting  lain  dari penelitian  ini  adalah  masih  rendahnya tingkat  pengetahuan,  baik  di  kalangan aparat pemerintah setempat maupun warga, terkait  regulasi  yang  mengatur  pendirian rumah ibadat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama,  dan  Pendirian  Rumah  Ibadat (yang selanjutnya disebut PBM 2006).
Dari  sejumlah  informan  yang  ditemui, hampir  seluruhnya  mengaku  belum mengetahui regulasi tersebut. Di antara dari sedikit yang mengetahui, mereka pun hanya mampu menyebut syarat jumlah pengguna (90  orang)  dan  persetujuan  warga  sekitar (60 orang) sebagai bagian dari persyaratan pendirian rumah ibadat.
Rendahnya
pengetahuan warga menunjukkan  masih  sangat  rendahnya sosialisasi  regulasi  pendirian  rumah  ibadat yang  dilakukan  pemerintah.  Berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah  kabupaten,  khususnya  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol) tampaknya  belum  menjangkau  lapisan
aparatur  yang  lebih  luas.  Khusus  untuk kalangan  aparat  pemerintah  kecamatan, mengingat sering terjadinya mutasi pejabat, sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  berkala. Demikian pula di tingkat desa, yang setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian pimpinan, sosialisasi pun seyogyanya dilakukan secara berkala setiap periode pergantian pimpinan.
Minimnya  kegiatan  sosialisasi  regulasi terkait kerukunan dipengaruhi keterbatasan anggaran  pemerintah.  Hal  itu  diakui,  antar lain,  oleh  Kepala  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bekasi  Shobirin.  Ia berharap pemerintah pusat mengalokasikan anggaran  yang  lebih  memadai  sehingga sosialisasi PBM 2006 dan program-prorgam kerukunan dapat menjangkau satuan-satuan kerja, seperti madrasah dan KUA kecamatan, yang  berada  di  bawah  koordinasi  kantor Kementerian  Agama  kabupaten.  Shobirin juga  mengemukakan,  “Sosialisasi  perlu dilakukan  melalui  guru  madrasah,  guru pendidikan  agama  Islam,  penyuluh  agama maupun  kepala-kepala  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan” (Shobirin—Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bekasi, 26 Februari 2018).
Meski  pengetahuan  warga  tentang regulasi  pendirian  rumah  ibadat  sangat rendah, konflik terkait keberadaan maupun pendirian  rumah  ibadat  hampir  tidak pernah terjadi. Hal ini bertentangan dengan perspektif  legalistik  (Setara  Institute  2010) yang  berpandangan  bahwa  karakter  PBM 2006 yang diskriminatif menjadikan regulasi ini  sebagai  sumber  terjadinya  konflik pendirian rumah ibadat di berbagai daerah. Bagi  daerah-daerah  tertentu,  seperti  Desa Kertajaya, ikatan kekerabatan tampak lebih berperan dibandingkan regulasi formal.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
Selain  itu,  norma  sosial  menjadi semacam  aturan  hidup  bersama  yang membantu terpeliharanya kerukunan antar  umat  beragama  di  wilayah  tersebut (untuk  pembahasan  tentang  norma  sosial, lihat  antara  lain  Bichhieri  2006).  Di  antara norma sosial yang dipedomani warga Desa Kertajaya adalah sikap saling menghormati dan  menghargai  antar  pemeluk  agama yang berbeda dan sikap untuk menghindari tindakan penodaan terhadap agama lain.
Kendati  pengetahuan  warga  secara umum  rendah,  sebagian  kalangan  tetap berusaha  mengikuti  regulasi  itu.  Misalnya, pada  2014  umat  Buddha  memulai  proses pengurusan  pendirian  vihara  mereka. Karena  peran  ikatan  kekerabatan,  proses pengurusan  berjalan  relatif  tanpa  kendala. Vihara  ini  telah  memperoleh  surat rekomendasi  pendirian  rumah  ibadat  dari FKUB Kabupaten Bekasi pada 12 Desember 2014  dan  dari  kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Bekasi pada 31 Desember 2014. 17
Selain rendahnya pengetahuan tentang regulasi pendirian rumah ibadat, penelitian ini  juga  menemukan  minimnya  peran pemerintah  dalam  memelihara  kerukunan antar umat beragama. Baik aparat pemerintah kecamatan  maupun  desa  mengaku  selama ini  tidak  ada  prorgam  atau  kegiatan  yang ditujukan  dalam  rangka  pemeliharaan kerukunan,  baik  fasilitasi  pertemuan  antar tokoh  agama  maupun  kegiatan-kegiatan bersama  yang  melibatkan  umat  berbagai
17 Peneliti  mendapat  salinan  surat  rekomendasi FKUB  Kabupaten  Bekasi  dan  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dari Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, 18 Maret 2018. Kendati sudah memperoleh surat rekomendasi pendirian rumah ibadat dari FKUB Kabupaten  Bekasi  dan  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bekasi,  menurut  informasi  Cuing,  surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum juga diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
agama (Sri Lestari—staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kecamatan  Pebayuran, 19  Februari  2018);  Basri—Kepala  Urusan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Kertajaya Kecamatan Pebayuran, 12 Maret 2018). KUA kecamatan juga tidak secara khusus memiliki kegiatan  untuk  pemeliharaan  kerukunan antar umat beragama, tetapi masih terfokus pada  penyelenggaraan  kegiatan  dalam rangka  pelayanan  kehidupan  umat  Islam (Ma’mun  Nawani—kepala  KUA  kecamatan Pabayuran, 14 Maret 2018).
Para  tokoh  agama  sendiri  mengakui bahwa  mereka  belum  pernah  berjumpa dalam kegiatan-kegiatan yang secara khusus dirancang  untuk  memperat  hubungan  di antara  mereka.  Kesempatan  para  tokoh agama  untuk  saling  bertemu  hanya  di acara tertentu seperti perayaan 17 Agustus dan  undangan  acara  pergantian  pimpinan Muspika (Camat, Kapolsek, Danramil). Ketika para  tokoh  agama  diminta  menyebutkan nama-nama tokoh agama lain, mereka pun terlihat agak kesulitan. 18 Keterlibatan aparat pemerintah,  termasuk  aparat  keamanan, hanya  tampak  dalam  peristiwa-peristiwa peringatan hari raya keagamaan tertentu.

## PENUTUP
Desa  Kertaya  kecamatan  Pabayuran Kabupaten  Bekasi  merupakan  salah  satu wilayah  yang  beragam  dari  segi  agama dan  pranata  keagamaan  dalam  bentuk rumah  ibadat.  Kendati  majemuk  dari  segi
18 Wawancara dengan Keng Wee, Ketua Pengurus MAKIN Kertajaya, 13 Maret 2018; wawancara dengan Kepala  KUA  Kecamatan  Pebayuran  H.  Ma’mun Nawawi,  14  Maret  2018;  wawancara  dengan  Ketua MUI Kecamatan Pebayuran H. Syahroni, 14 Maret 2018; wawancara dengan Cuing, pengurus Vihara Kertajaya, 18 Maret 2018; dan wawancara dengan Maria Aprina, Pendeta Gereja Kristen Pasundan, 18 Maret 2018.
Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
agama,  hingga  saat  ini  Desa  Kertajaya termasuk wilayah yang mampu memelihara kedamaian antar umat beragama.
Penelitian  ini  menemukan  ikatan antarwarga,  dengan  jalinan  kekerabatan sebagai  faktor  utama  pembentuknya, merupakan faktor utama dalam memelihara bukan saja kedamaian antar umat beragama, melainkan  juga  kedamaian  antaretnis  di wilayah Desa Kertajaya.
Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah  panjang  perbauran  antara  warga keturunan  Tionghoa  dan  warga  setempat yang mayoritas merupakan perpaduan suku Betawi  dan  Sunda.  Perbauran  lewat  ikatan perkawinan  itu  telah  berlangsung  selama beberapa  generasi,  setidaknya  sejak  masa- masa awal abad ke-20.
Faktor  lain  yang  turut  menyumbang bagi  terpeliharanya  kedamaian  antar umat  beragama  di  Desa  Kertajaya  adalah karakteristik  ekologis  masyarakat  yang bercorak  rural  dengan  pertanian  masih menjadi  sumber  mata  pencarian  penting masyarakat. Masyarakat pun masih cenderung  homogen  karena  rendahnya tingkat  migrasi  kedalam  ( in-migration ). Rendahnya  tingkat  migrasi  agaknya disebabkan  corak  wilayah  pertanian  yang tidak menjadi magnet bagi para pendatang.
Selain  itu,  organisasi-organisasi  yang kerap  memanfaatkan  isu  keagamaan sebagai  bingkai  mobilisasi  tidak  terlihat  di wilayah ini. Beberapa kejadian membuktikan bahwa  peristiwa-peristiwa  yang  sarat dengan  permusuhan  bernuansa  suku  dan agama tidak berpengaruh pada wilayah ini, kendati pusat titik pertikaian berada dalam jarak yang tidak terlalu jauh, seperti insiden
kerusuhan anti-Tionghoa di Rengasdenglok, Karawang pada 1997.
Catatan  penting  terakhir  adalah soal  minimnya  peran  pemerintah  dalam pemeliharaan kerukunan di wilayah ini. Hal itu  ditandai  dengan  absennya  berbagai prorgam atau kegiatan yang secara sengaja ditujukan  untuk  memperkokoh  hubungan antar  agama,  baik  di  kalangan  tokoh maupun warga.
Absennya  program  atau  kegiatan pemeliharaan  kerukunan  yang  diinisiasi pemerintah mungkin didasari pertimbangan karena  kehidupan  antarwarga  di  daerah bersangkutan  sudah  rukun  dan  damai. Temuan itu justru mengkhawatirkan. Karena, kerukunan  umat  beragama  hanya  tumbuh secara  alamiah  dan  selama  ini  bertumpu pada  jalinan  kekerabatan.  Jika  lansekap sosio-demografis  warga  Desa  Kertajaya berubah  menjadi  semakin  majemuk  akibat proses  migrasi  kedalam  yang  semakin pesat,  perubahan  kebijakan  tata  ruang, dan  industrialisasi,  masih  menjadi  tanda- tanya apakah kondisi kedamaian antar suku dan  agama  di  Desa  Kertajaya  masih  akan terpelihara  tanpa  adanya  inisiatif-inisiatif yang ditujukan untuk memelihara kerukunan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  berasal  dari  hasil  penelitian yang  dibiayai  DIPA  Balai  Litbang  Agama Jakarta  Tahun  2018.  Untuk  itu,  penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Dr. H.M. Adlin Sila, Ph.D. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Syafii Mufid, M.A. dan Prof. Dr. Ihsan Tanggok yang telah memberi

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Rudy Harisyah. 2009. “Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah
Indonesia Bagian Barat, 2004-2007,” Jurnal Penamas Vol. XII, No. 2: 145-179.
-----. 2010. “Pola Konflik Keagamaan di Provinsi Banten 2004-2010,” Makalah disajikan dalam seminar hasil penelitian tentang “Peta Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Banten”, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Bogor 1-2 November.
Asry, M. Yusuf ed. 2011. Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2016 . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
Astor, Avraham Y. 2011. “ Mobilizing Against Mosques: The Origins of Opposition to Islamic Centers of Worship in Spain ,” Ph.D Thesis , University of Michigan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi. 2017a. Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2017 . Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.
-----. 2017b. Kecamatan Pebayuran Dalam Angka 2017 . Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi.
Balai Litbang Agama Jakarta. 2008. Pola Konflik Keagamaan di 10 Provinsi di Indonesia Bagian Barat. Laporan Hasil Penelitian . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
Bicchieri, Cristina. 2006. The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms . New York: Cambridge University Press.
Crawford, Beverly. 1998. “ The Causes of Cultural Conflict: An Institutional Approach ,” Beverly Crawford and  Ronnie  D.  Lipschutz,  eds., The  Myth  of  “Ethnic  Conflict”:  Politics,  Economics,  and  “Cultural” Violence . Berkeley: University of California.
Crouch, Melissa. 2010. “ Implementing the Regulation on Places of Worship: New Problems, Local Politics, and Court Action ,” Asian Studies Review 34: 403-419.
Finke, Roger. 1990. “ Religious Deregulation: Origins and Consequences ,” Journal of Church and State 32: 609-26.
Finke, Roger dan Rodney Stark. 2003. “ The Dynamics of Religious Economies .” Dalam Handbook of the Sociology of Religion , ed. Michele Dillon, 96-109. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
George, Alexander L., dan Andrew Bennet. 2005. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences . Cambridge, Mass.: MIT Press.
Gerring, John. 2007. Case Study Research: Principles and Practices . Cambridge: Cambdrige University Press.
Grim, Brian J. 2005. “ Religious Regulation’s Impacts on Religious Persecution: The Effects of De Facto and De Jure Religious Regulation ,” Ph.D. Dissertation , The Pennsylvania State University.
Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama ...     (Rudy Harisyah Alam)
komentar  terhadap  hasil  penelitian  ini. Kepada pihak-pihak lain yang turut memberi masukan  bagi  artikel  ini,  penulis  ucapkan
terima  kasih.  Kendati  demikian,  segala kesalahan dalam isi dan penulisan artikel ini merupakan tanggung jawab penulis semata.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 379 - 396
Iannaccone,  Laurence  R.,  Roger  Finke,  dan  Rodney  Stark.  1997.  “ Deregulating  Religion:  Supply-Side Stories of Trends and Change in the Religious Marketplace ,” Economic Inquiry No. 35: 350-64.
Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook , 2nd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
Panggabean,  Samsu  Rizal.  2014.  “Konflik  dan  Perdamaian  Etnis  di  Indonesia:  Menjelaskan  Variasi,” Disertasi , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Panggabean, Samsu Rizal, Rudy Harisyah Alam dan Ihsan Ali-Fauzi. 2010. “ Patterns of Religious Conflict in Indonesia, 1998-2008 ”, Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 17, No. 2: 233-298.
Putnam,  Robert  D,  Robert  Leonardi  dan  Rafaella  Y.  Nanetti.  1993. Making  Democracy  Work:  Civic Traditions in Modern Italy . Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community . New York: Simon & Schuster.
Setara Institute. 2010. “Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat,” Setara Institute, 23 September 2010 <http://www.setara-institute.or.id> diunduh 19 Mei 2014.
Sinaga,  Melpayanti.  2014.  “Analisis  Konflik  Penolakan  Pembangunan  Gereja  HKBP  Filadelfia  Bekasi Tahun 2013,” Tesis MA , Program Magister Ilmu Hubungan Intenasional, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Stark, Rodney dan Roger Finke. 2000. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion . Berkley, CA: California University Press.
Tilly, Charles. 2002. “ Event Catalogues as Theories ,” Sociological Theory 20, 2: 248-254.
Varshney, Ashutosh. 2002. Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India . New Haven & London: Yale University Press.
Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, dan Mohammad Zulfan Tadjoeddin. 2004. “ Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003) ,” UNSFIR Working Paper No. 04/03. Jakarta: UNSFIR.