## Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

## Fadyah Aqsari Yusri, Abdul Syatar
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar fadyahaqsari2@gmail.com, abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perlindungan Hukum Sanksi Kebiri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji  berdasarkan  tinjauan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mendasari Hukum Islam dan HAM harus memberikan perlindungan bagi pelaku yang akan diberi hukuman kebiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pemberian hukuman sanksi Kebiri kepada pelaku dapat melanggar HAM dan didalam hukum Islam juga menolak pemberian hukuman  kebiri  karna  dianggap  melanggar  hak  untuk  tidak  disiksa  serta  hukuman  kebiri  tidak terdapat  didalam  hukum  Islam.  Dengan  adanya  penerapan  perlindungan  hukuman  bagi  sanksi kebiri  diharapkan  agar  berbagai  pihak  mempertimbangkan  kembali  agar  sanksi  kebiri  tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman yang lain. Kata Kunci : Kebiri; Hukum Pidana Islam; HAM

## Pendahuluan
Kekerasaan seksual atau pemerkosaan yang tidak menurun oleh perkembangan jaman,  kemajuan  teknologi  ,  dan  kemajuan  pola  pikir  manusia,  menjadi  salah  satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kekerasaan seksual berulang kali yang seakan- akan tidak ada habisnya. 1 Kekerasaan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat  yang  perkembangannya  semakin  beragam.  Sebagai  kenyataan  sosial masalah  kriminalitas  ini  tidak  dapat  dihindari  dan  akan  selalu  ada,  sehingga menyebabkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.
Kekerasaan seksual yaitu isu penting dan rumit dari seluruh kekerasaan terhadap perempuan dan anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Disatu sisi, pemahaman  sebagai  masalah  kesusilaan  menyebabkan  kekerasaan  seksual  dipandang kurang  penting  dibandingan  dengan  isu-isu  kejahatan  lainnya  seperti  halnya pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasaan seksual menunjukan bahwa kekerasaan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga dia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. 2
Sebagai  respon  atas  banyaknya  fenomena  kekerasaan  seksual  (pemerkosaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas
1 Islamul Haq et al., “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis,” Al- ’Adl 14, no. 1 (2021): 1.
2 http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/kekerasan-Seksual-Kenali-dan- Tangani.pdf
menandatangani  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1 Tahun  2016 3 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
PERPU  1/2016  ini  kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  17/2016) 4 ,  yang  mengatur pemberatan  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yaitu hukuman  pidana  mati,  seumur  hidup,  dan  maksimal  20  tahun  penjara  serta  pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan kebiri fisik.
Setelah Perpu ditanda tangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat  atas  pemberlakuan  tindakan  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan  seksual. Pihak  yang  mendukung  pemberlakuan  hukuman  tambahan  kebiri  secara  kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi  perbuatannya.  Sedangkan  pihak  yang  menolak  pemberlakuan  hukuman kebiri  melanggar  HAM  dan  bukan  solusi  yang  tepat  untuk  menghukum  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  tersebut.  Hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  kejahatan seksual anak bermula dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 5 , Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Pendidikan Nasioanal.
Dalam  sejarah  peradaban  manusia,  kebiri  sudah  pernah  dilakukan  dengan berbagai  tujuan. Victor T Cheney dalam A Brief History of Castration 2nd Edition , menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya,  ialah  agar  ternak  betina  lebih  banyak  dibandingkan  yang  jantan.  Namun tidak ada catatan yang pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar  500  SM,  penjaga  harem  raja  di  persia,  serta  bendahara  dan  sejumlah  pejabat kekaisaran Tiongkok 6 .
Meskipun  hukuman  kebiri  sudah  pernah  dilakukan  pada  masa  dahulu,  namun penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan perlu kajian dan telaah yang mendalam disebabkan adanya pro dan kontra
3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
5 Wawancara  dengan  Retno  Adji  Prastiaju  selaku  Kepala  Sekretariat  KPAI  Pusat  di  Ruang  Sekretariat KPAI Pusat pada Tanggal 05 September 2018 Pukul 11.30 WIB
6 M.ZaidWahyudi. Sumber:Kompas, 19Mei2014, http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/.terakhir  diakses  tanggal  15 Agustus 2016.jam 14.00 wib.
dalam  penerapannya.  Bagi  mereka  yang  kontra  menilai  bahwa  hukuman  suntik  kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) tidak tepat.  Penerapan  hukuman  suntik  kebiri,  tidak  bisa  memutus  mata  rantai  kejahatan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa khususnya terhadap anak sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

## Pembahasan

## Pengertian Kebiri
Kebiri  (disebut  juga  pengebirian  atau  kastrasi)  merupakan  tindakan  bedah  dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan  atau  fungsi  ovarium  pada  betina.  Pengebirian  dapat  dilakukan  pada  hewan ataupun  manusia.  Praktik  pengebirian  sudah  dilakukan  manusia  bahkan  jauh  sebelum tercatat dalam sejarah. 7 Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia timur. Setelah peperangan,  pemenang  biasanya  mengebiri  dengan  memotong  penis  dan  testis  mayat prajurit  yang  telah  dikalahkan  sebagai  tindakan  simbolis  “merampas”  kekuatan  dan keperkasaan mereka. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini.
Sepanjang  sejarah  manusia,  kebiri  dilakuan  dengan  berbagai  tujuan.  Victor  T. Cheney  dalam  A  Brief  History  pf  Castraction  2 nd Edition,  2006  menyatakan  kebiri sudah  dilakukan  di  Mediterenia  Timur  pada  8000-9000  tahun  lalu.  Tujuannya,  agar ternak betina lebih banyak dibandingan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun , di Mesir pada 2600 SM budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan  pada  budak  Yunani  sekitar  500  SM,  penjaga  Harem  raja  di  Persia  serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok. 8
Secara medis, kebiri kimia atau kastrasi ialah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil  testis  atau  mendisfungsikan  testis  pada  manusia  atau  hewan.  Kebiri  atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri  fisik  dilakukan  dengan  cara  mengamputasi  organ  seks  eksternal  pemerkosa, sehingga  membuat  pelaku  kekurangan  hormone  testoteran.  Kurangnya  hormone  ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormone  testoteran  di  tubuh  mereka  berkurang.  Hasil  akhirnya  sama  dengan  dengan kebiri fisik.
7 Kebiri di Wikipedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri
8 Kebiri di Wikipedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri hlm 2
Penyutikan  cairan  kimia  pada  pelaku  kejahatan  seksual  anak  dalam  bentuk Medroxy Progesterone Acetate ( MPA) yaitu hormone yang berfungsi untuk mengantur dorongan  seksual  pada  pria  dan  wanita,  serta  bertanggung  jawab  untuk  mengatur produksi  sel  sperma  pada  pria.  Sebuah  penelitian  dari  ahli  endokronologi  Universitas California  menunjukkan,  pria  dengan  kadar  testosteran  rendah  mengalami  penurunan kualitas  hidup  diyakini  akan  menurunkan  level  testoren  yang  berimpilkasi  pada menurunnya  hasrat  seksual.  Namun  pemberian  MPA  pada  pelaku  kejahatan  seksual pada anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikumukakan oleh institusi ini ialah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan anak harus  disuntik chemical  castration dengan  dosis  500  miligram  dan  diberikan  setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent. Menurut institusi  ini,  tidak  perlu  membuat  pelaku  kejahatan  anak  impotent,  disamping  itu suntikan  MPA  ini  dapat  mengakibatkan  tertanggungnya  fungsi  organ  reproduksi  pada pelaku  disamping  itu  juga  akan  menimbulkan  problem  yang  lebih  serius  yang  sulit diprediksi sebagai impilkasi dari suntikan MPA ini.
Cairan  Anti-androgen  ini  akan  mengurangi  kepadatan  tulang  sehingga  risiko tulang  keropos  atau  osteoporosis  meningkat.  Anti-androgen  juga  memgurangi  massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkat risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. 9

## Awal Mula Pemberian Hukum Sanksi Kebiri
Kejahatan  kekerasaan  seksual  (pemerkosaan)  yang  tidak  surut  oleh perkembangan  jaman,  kemajuan  teknologi,  dan  kemajuan  pola  pikir  manusia  menjadi salah  satu  kejahatan  yang  sangat  meresahkan  bagi  masyarakat.  Peristiwa  yang  terjadi medio  April  2016  lalu,  kejahatan  kekerasaan  seksual  disertai  pembunuhan  secara kolektif  terhadap  Yuyun 10 di  Bengkulu  dan  Siti  Aisyah 11 di  Kalimantan  Selatan membuat  public  geram  dan  marah  atas  kejadian  kejahatan  kekerasaan  seksual  yang berulang  kali  terjadi.  Kejahatan  kekerasaan  seksual  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  dalam  masyarakat  yang  perkembangnya  semakin  beragam  baik  motif,  sifat, bnetuk intesitas maupun modus operandinnya.
Kekerasaan  seksual  merupakan  isu  penting  dan  rumit  dari  seluruh  peta kekerasaan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan.
10 Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak dibawah umur. Dua diantaranya tercatat sebagai siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya  sudah  dewasa.  (http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus- yuyun).
11 Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kandangan,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  Kalimantan  selatan, menyatuhkan  vonis  seumur  hidup  terhadap  pelaku  pemerkosaan  dan  pelaku  kekerasaan  terhadap  anak Siti Asyiah (7) tahun yang menyebabkan korbannya meninggal dunia.
(http://www.antaranews.com/berita/598145/pemerkosaan-anak-hingga-meninggal-divonis-seumur-hidup)
Persoalan  ketimpangan  relasi  kuasa  antara  pelaku  dan  korban  adalah  akar  kekerasaan seksual  bagi  perempuan.  Dalamn  kasus  kekerasaan  seksual  terhadap  perempuan, ketimpangan  relasi  kuasa  yang  dimaksud  yaitu  antara  laki-laki  dan  perempuan. Ketimbangan  diperparah  ketika  satu  pihak  (pelaku)  memiliki  kendali  lebih  terhadap korban.  Kendali  ini  bisa  berubah  sumber  daya,  termasuk  pengetahuan,  ekonomi,  dan juga  penerimaan  masyarakat  (status  sosial/modalitas  sosial).  Termasuk  pula  kendali yang  muncul  dari  bentuk  hubungan  patron-klien  atau  feodalisme,  seperti  antara  orng tua-anak,  majikan-buruh,  guru-murid,  tokoh  masyarakat-warga  dan  kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.
Meskipun kekerasaan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasaan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak hanya mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, maupun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasaan seksual merupakan persoalan moralitas semata.
Data  Catahu  2016,  Kekerasaan  Seksual  yang  terjadi  di  Ranah  Personal,  dari jumlah kasus sebesar 321.752 maka kekerasaan seksual menempati peringkat dua yaitu dalam  bentuk  perkosaan  sebanyak  72%  (2.399  kasus),  dalam  bentuk  pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah public, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasaan terhadap perempuan tertinggi adalah  kekerasaan  seksual  (61%)  dan  Ranah  Negara    (yang  menjadi  tanggung  jawab) terdapat  kekerasaan  Seksual  dalam  HAM  masa  lalu,  tes  keperawanan  di  institusi pemerintah dan lainnya. Pelaku kekerasaan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak- anak jadi pelaku. 12
Sebagai  respon  atas  banyaknya  fenomena  kekerasaan  seksual  (pemerkosaan) terhadap  anak-anak  perempuan  itulah  menjadi  alasan,  Presiden  Joko  Widodo  pada  25 Mei  2016  lantas  mendatangani  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  PERPU  1/2016  ini  kemudian  disahkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tanggal  9  November  2016  tentang Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Ata  UU  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang  (Selanjutnya  yang disebut  dengan  UU  17/2016) 13 ,  yang  mengatur  pemberatan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  yaitu  hukuman  pidana  mati  ,  seumur  hidup,  dan maksimal  20  tahun  penjara  serta  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas
12 http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasaan- seksusal-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/.
13 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
pelaku.  Selanjutnya  pelaku  juga  dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan pemasangan pendeketeksi eletronik.
Tak  lama  setelah  Perpu  ditandatangani  dan  disahkan  menjadi  UU,  muncul  pro kontra  di  masyarakat  atas  pemberlakuan  tindakan  kebiri  kimia  bagi  pelaku  kejahatan seksual.  Pihak  yang  mendukung  pemberian  hukuman  tambahan  kebiri  secara  kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi  perbuatannya.  Sedangkan  pihak  yang  menolak  pemberlakuan  hukuman kebiri  secara  kimia  dikarenakan  Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  yang  telah meratafikasi  ICCPR  dan  CAT  yang  seharusnya  tidak  menerapkan  hukuman  yang bersifat  mengamputasi  dan  membuat  disfungsi  organ  manusia,  dalam  hal  ini melangggar  pemenuhan  hak  dasar  manusia  yakini  hak  untuk  tidak  disiksa  dan  hak bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabatnya  sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara  kimiawi  yang  juga  harus  memperhatikan  aspek  biaya  tinggi  dan  adanya persetujuan  (informed  consent)  dari  pelaku  kekerasaan  seksual  atas  tindakan  kebiri kimiawi yang dilakukan.

## Perlindungan  dalam  Hukum  Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  pelaku  yang diberi Sanski Kebiri
Pada  25  Mei  2016,  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  menyatahkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Presiden beralasan kejahatan seksual terhadap anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk merevisi kembali Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu maksud pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  ini  adalah  memperberat  pidana  bagi  pelaku,  untuk mendorong  efek  jera  dari  pelaku,  dan  mencegah  calon  pelaku.  Perspektif  ini  yang masoh dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas UUNo 32 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  pada  2014.  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pelindungan  Anak diterbitkan juga berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya.
Isu  sanksi  kebiri  kimia  di  Indonesia  saat  ini  memang  menjadi  topik  hangat menyusul  disahkannya  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016 menjadi  Undang-Undang  No  17  Tahun  2016  tanpa  perubahan  isi.  Undang-undang kebiri  ini  lahir  atas  desakan  masyrakat  yang  semakin  prihatin  terhadap  permasalahan kekerasan  seksual  terhadap  anak  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat.  Data menyebutkan  bahwa  di  dunia  kekerasaan  seksual  mencapai  30  persen.  Dalam  proses
penyusunan  Undang-Undang  yang  mencantumkan  hukuman  kebiri  ini  tidaklah semudah  membalikkan  telapak  tangan  karena  terdapat  beberapa  perdebatan  dalam penyusunan  dan  pengesahan  Undang-undang  kebiri  ini.  Golongan  pendukung penerapan  hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  kekerasaan  seksual  anak  beranggapan bahwa  hukuman  kebiri  akan  memberikan  efek  jera  terhadap  pelakunya.  Sedangkan golongan yang menolak karena hukuman kebiri melanggar HAM dan bukan solusi yang tepat untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut.
Pengebirian  berdampak  pada  penghilangan  dorongan  seksual  sehingga  para pedofil  bisa  dicegah  untuk  memangsa  korban  baru.  Dalam  dunia  medis,  pengebirian dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  pembedaan  dan  suntikan  kimiawi.  Kebiri  dengan pembedahan,  yakni  pengangkatan  (amputasi)  testis  sebagai  tempat  produksi  hormone testosteran. Cara ini sudah ditingggalkan di dunia modern karena dianggap menentang hask  asasi  manusia  (HAM).  Sedangkan  cara  kedua,  dengan  menyuntikkan  cairan kimiawi  yang  memusnahkan  libido  seksualnya.  Kedua  model  kebiri  ini  sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalm hal seksualitas. 14

## Kebiri dalam Hukum Islam
Pemerkosaan  dalam  bahasa  Arab  disebut al  wath’u  bi  al  ihkraah (hubungan seksual  dengan  paksaan).  Jika  seseorang  laki-laki  memerkosa  seorang  perempuan, seluruh  fuqaha  sepakat  perempuan  itu  tak  dijatuhi  hukuman  zina  ( had  az  ziba ),  baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. 15
Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali Bin Abi Thalib ra di  hadapan  Khalifah  Umar  bin  Khathtab  ra  untuk  membebaskan  seorang  perempuan yang  dipaksa  berzina  oleh  seorang  penggembala,  demi  mendapat  air  minum  karena perempuan itu sangat kehausan. 16
Ta’zir  menurut  bahasa  berarti  larangan,  pencegahan,  menegur,  mencela  dan memukul. 17 Secara  Syar’i  ta’zir 18 adalah  hukuman  yang  tidak  ditentukan  (bentuk  dan jumlahnya)  yang  wajib  dilaksanakan  terhadap  segala  maksiat  yang  tidak  termasuk hudud  dan  kafarat,  baik  pelanggaran  itu  menyangkut  hak  Allah  maupun  hak  pribadi. Ulama fikih juga mengartikan ta’zir dengan ta’dib (pendidikan).
14 http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri-disahkan-jadi-uu- dua-fraksi-beri-catatan-/, diakses pada tanggal 14 Desember 2020
15 Abdul  Qadir  Audah, At  Tasyri’  Al  Jina’I  Islami ,  Juz  2  hlm  364: Al  Mausu’ah  Al  Fiqhiyyah  Al Kuwaitiyah ,  Juz  24  hlm  31;  Wahbah  Zuhaili .  Al  Fiqh  Al  Islami  wa  Adillatuhu ,  Juz  7  hlm  294;  Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab , Juz 20 hlm. 18 16 ibid
17 Abdul  Aziz  Dahlan,  et.  Al,  Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jil.  5,  cet.  4  (Jakarta  :  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve,  2002),  hlm  1771  ;  Mohs.  Shukri  Hanapi  dan  Mohd.  Tajul  Sabki  Abdul  Latib,  Kamus  Istilah Undang-undang  Jinayah  Syariah  (Hudud,  Qisas  dan  Ta’zir),  cet.  1,  (Kuala  Lumpur:  Zebra  Editions, 2003), hlm 277.
18 Wahyuddin  Naro  et  al.,  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in  Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.
Fathi  ad-Durani  (Guru  Besar  Fikih  di  Universitas  Damaskus,  Suriah) mendenifisikan  ta’zir  ialah  “hukuman  yang  diserahkan  kepada  penguasa  untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat. Perbuatan  maksiat  dapat  berupa  meninggalkan  perbuatan  wajib,  atau  mengerjakan perbuatan  yang  dilarang,  yang  semuannya  tidak  termasuk  dalam  kategori  hudud  dan kafarat,  baik  yang  berhubungan  dengan  hak  Allah  swt,  berupa  gangguan  terhadap masyarakat  umum,  keamanan  mereka,  serta  perundang-undangan  yang  berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.
Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumannya haram, hal ini didasarkan 3 (tiga) alasan yaitu
1. Hukum  kbiri  terhadap  manusia  di  dalam  syariat  Islam  adalah  haram.  Hukum tersebut  disetuju  oleh  para  ulama  tanpa  adanya  perbedaan  pendapat (khalifiyah) diklangan fukaha.
Syari’at  Islam  tidak  mengenal  hukum  kebiri  yang  diberlakukan  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak,  yang  ada  hanya  sebuah  hadis  yang  menjelaskan tentang  tidak  diberlakukan  pengebirian  terhadap  sahabat.  Para  ulama  salaf  yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Sallahu alaihi wassalam (Saw) dibawah ini:
ذَﻟِ ﻚَ .  ﻓـَﻨـَ ﻬَﺎ -َ   ﻋَﻦْ  ﳔَْﺘَ ﺼِ ﻲ   ﻧِ ﺴَﺎ ءٌ   ﻓـَﻘُﻠْ ﻨَﺎ   أَﻻَ  وَﺳَ ﻠﱠﻢَ   وَﻟَﻴْ ﺲَ   ﻣَﻌَﻨَ ﺎ   ﺻَﻠﱠ ﻰ   اIﱠُ  ﻋَﻠَﻴْ ﻪِ   ﻗَﺎ لَ   ﻛُﻨﱠ ﺎ ﻧـَﻐْ ﺰُو   ﻣَﻊَ  اﻟﻨﱠ
ﱯِِّ   ﻋَﻦْ  ﻋَﺒْ
ﺪِ   اIﱠِ  رَﺿِ
ﻲَ   اIﱠُ  ﻋَﻨْﻪُ
Artinya:
“Dari Abdullah RA dia berkata: kami pernah berperan bersama Nabi   Shallahu alaihi wassalam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata : Wahai Rasullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Sallahu alaihi wassalam melarang kami melakukangnya” (HR al-Bukhari, No 4615)
Syekh ‘Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al- Muta’alliqah Al-Syahwat, yang berbunyi:
إﺟ ﺘَﻤَﻌ ﻊَ   اﻟﻌُﻠَ ﻤَﺎء   ﻋَﻠَ ﻰ   اَن  ﺧِ ﺼَﺎ ء   ﺑَﲎِ  أدَم  ﳏَﺮُ مٌ   وَﻻَ  ﳚَُﻮ زُ Artinya :
“ Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh .”
2. Syariah  Islam  telah  menetapkan  hukuman  untuk  pelaku  kejahatan  seksual sesuai  rincian  fakta  perbuatannya,  sehingga  tidak  diperbolehkan  (haram) melaksanakan  jenis  hukuman  diluar  ketentuan  syariah  Islam  tersebut.  Hal tersebut sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab/33; 36
وَ
ﻣَﺎ ﻛَ ﺎ نَ ﻟِ ﻣُ ؤۡ ﻣِ نٖ وَ ﻻَ ﻣُ ؤۡ ﻣِ ﻧَ ﺔٍ إِ ذَا ﻗَ ﺿ َ ﻰ ٱ 9ﱠ ُ وَ رَ ﺳُ و ﻟُ ﮫُ ۥٓ أَ ﻣۡ رً ا أَ ن ﯾَ ﻛُ و نَ ﻟَ ﮭُ مُ ٱﻟۡ ﺧِ ﯾَ رَ ةُ ﻣِ نۡ أَ ﻣۡ رِ ھِ مۡۗ وَ ﻣَ ن ﯾَ ﻌۡ ص ِ ٱ 9ﱠ َ وَ رَ ﺳُ و ﻟَ ﮫُ ۥ ﻓَﻘَ دۡ ﺿ َ لﱠ ﺿ َﻠَٰ ﻼٗ ﻣﱡ ﺑِﯾ ﻧٗﺎ
Terjemahan :
“ Dan  tidaklah  patut  bagi  laki-laki  yang  mukmin  dan  tidak  (pula)        bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, aka nada bagi mereka piliham, (yanglain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata ” 19
Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat Islam. Maka  dari  itu  penetapan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  (pedofilia) adalah  haram  hukumnya,  hal  tersebut  dikarenakan  di  dalam  syariat  Islam  telah ditetapkan  tentang  rincian  hukuman  tertentu  bagi  pelaku  kejahatan  seksual.  Adapun rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual yaitu :
(1). Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah zina, maka hukumannya adalah hukuman bagi pezina yakni hudud, yaitu dirajam jika sudah menikah (muhsan), dan dicambuk seratus kali jika belum menikah (ghairu muhsan).
(2). Jika  yang  dilakukan  pelaku  kejahatan  seksual  adalah  liwath  (homoseksual) maka hukumannya adalah hukuman mati.
(3). Jika  yang  dilakukan  pelakun  kejahatan  seksual  adalah  pelecehan  seksual yang  tidak  sampai  pada  perbuatan  zina  atau  liwath,  maka  hukumannya adalah ta’zir.
Dari  pemaparan  tersebut  telah  jelas  bahwasannya  hukuman  bagi  pelaku kejahatan    seksual  pedofilia  telah  ditetapkan  didalam  syariat  Islam,  namun  bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukuman ta’zir, adalah haram hukumnya. Hal tersebut  dikarenakan  dalam  penetapan  hukuman  ta’zir  haruslah  hukuman  yang  tidak dilarang  atau  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam,  sehingga  menjadikan  kebiri  sebagai hukuman ta’zir adalah tidak boleh (haram).
Metode  kebiri  terdapat  dua  macam,  metode  potong  dan  metode  injeksi  dan metode  kedua  ini  sangatlah  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam,  karena  metode  injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki-laki yang dikebiri  memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan dalam Islam juga telah secara  tegas  diharamkan  laki-laki  menyerupai  perempuan  atau  sebaliknya  perempuan menyerupai laki-laki.
Dari beberapa penjelasan mengenai pro kontra tentang hukum kebiri bagi pelaku kejahatan  seksual  (pedofilia)  tersebut,  maka  menurut  penulis  hukuman  kebiri  bagi pelaku pedofilia didalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya. Hal  ini  di  dasari  dengan  dalil  yang  telah  menjelaskan  tentang  haramnya  kebiri  bagi
19 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
manusia  dan  beberapa  kumdharatan  jika  dilakukan  hukuman  kebiri  bagi  manusia. sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  sepantasanya  suatu  Negara  yang  mayoritasnya beraga  Islam  memberlakukan  hukuman  kebiri  terhadap  pelaku  kejahatan  seksual (pedofilia).

## Perlindungan HAM bagi Sanksi Kebiri
Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual,  dimana  pelaku  bersedia  untuk  melakukan  hal  itu  berdasarkan  analisis  dan rekomendasi para ahli medis.
Penerapan  kebiri  kimia  sebagai  penghukuman  merupakan  pelanggaran  HAM. Penolakan  dari  organisasi-organisasi  HAM  pada  dasarnya  bersandar  pada  beberapa alasan  yaitu; pertama ,  hukuman  kebiri  tidak  dibenarkan  dalam  sistem  hukum  pidana nasional  atau  tujuan  pemindanaan  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  Indonesia. Kedua , hukuman  kebiri  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  tertuang  di  berbagai konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi  dalam  hukum  nasional  diantaranya Konvensi  Hak  Sipil  dan  Politik  (Konvensi  Hak  Sipil/ICCPR),  Konvensi  Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC),  penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan pembuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditunjukan untuk pembalasan dengan alasan utama sebagai  efek  jera  yang  diragukan  secara  ilmiah.  Dan  ketiga,  segala  bentuk  kekerasan pada  anak,  termasuk  seksual,  pada  dasarnya  merupakan  manifestasi  atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian,  hukum  kebiri  tidak  menyasar  akar  permasalahan  kekerasan  terhadap  anak. karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan  anak  secara  komprehensif,  dalam  hal  ini  sebagai  korban,  Negara  harus memastikan  korban  mendapatkan  perlindungan  serta  akses  pada  pemulihan  fisik  dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

## Kesimpulan
Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan  bahan  kimia  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  fungsi  testis  pada jantan  atau  fungsi  ovarium  pada  betina.  Pengebirian  dapat  dilakukan  pada  hewan ataupun  manusia.  Praktik  pengebirian  sudah  dilakukan  manusia  bahkan  jauh  sebelum tercatat dalam sejarah. 20 Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia timur. Setelah peperangan,  pemenang  biasanya  mengebiri  dengan  memotong  penis  dan  testis  mayat
20 Kebiri di Wikipedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri
prajurit  yang  telah  dikalahkan  sebagai  tindakan  simbolis  “merampas”  kekuatan  dan keperkasaan mereka. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik  ini.  Menurut  penulis  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  pedofilia  didalam  hukum Islam  tidak  boleh  dilakukan  karena  haram  hukumnya.  Hal  ini  di  dasari  dengan  dalil yang  telah  menjelaskan  tentang  haramnya  kebiri  bagi  manusia  dan  beberapa kumdharatan  jika  dilakukan  hukuman  kebiri  bagi  manusia.  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  tidak  sepantasanya  suatu  Negara  yang  mayoritasnya  beraga  Islam memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual (pedofilia). Sanski kebiri kimia baik yang ada di Indonesia dan Negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perpsektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat  bertentangan  (ditolak),  karena  menurut  mereka  di  dalam  sanksi  kebiri  kimia terdapat  penghukuman  yang  berdampak  negatif  (  tidak  manusiawi  dan  merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu efek yang ditimbulkan oleh kebiri kimia juga harus menjadi perhatian pemerintah. Diketahui bahwa kebiri kimia kimawi memiliki efek yang buruk bagi kesehatan reproduksi, seperti osteoporosis dan meningkatkanya lemak dalam tubuh sehingga  menimbulkan  penyakit  jantung.  Memberikan  asupan  yang  baik  dan  vitamin serta perawatan yang diperlakukan mungkin menjadi salah satu alternative agar orang yang dihukum kebiri tidak mudah terserang penyakit.

## Daftar Pustaka
Abdul  Qadir  Audah, At  Tasyri’  Al  Jina’I  Islami ,  Juz  2  hlm  364: Al  Mausu’ah  Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah , Juz 24 hlm 31; Wahbah Zuhaili . Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu ,  Juz  7  hlm  294;  Imam  Nawawi, Al  Majmu’  Syarah  Al  Muhadzdzab , Juz 20 hlm. 18
Abdul Aziz Dahlan, et. Al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 5, cet. 4 (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan Mohd. Tajul Sabki Abdul  Latib,  Kamus  Istilah  Undang-undang  Jinayah  Syariah  (Hudud,  Qisas  dan Ta’zir), cet. 1, (Kuala Lumpur: Zebra Editions, 2003), hlm 277.
http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/kekerasan-Seksual-
Kenali-dan-Tangani.pdf
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  99,  Tambahan  Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  237,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
Wawancara  dengan  Retno  Adji  Prastiaju  selaku  Kepala  Sekretariat  KPAI  Pusat  di Ruang  Sekretariat  KPAI  Pusat  pada  Tanggal  05  September  2018  Pukul  11.30 WIB
M.ZaidWahyudi. Sumber:Kompas, 19Mei2014,
http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebirimematikan-dorongan-seksual/.terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2016.jam 14.00 wib.
Kebiri di Wikipedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri
Kebiri di Wikipedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebiri hlm 2
Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam  dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak  dibawah  umur.  Dua  diantaranya  tercatat  sebagai  siswa  SMP,  yakni  S  (16) dan  EG  (16).  Sementara  delapan  pelaku  lainnya  sudah  dewasa. (http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus- yuyun).
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kandangan,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,
Kalimantan  selatan,  menyatuhkan  vonis  seumur  hidup  terhadap  pelaku pemerkosaan  dan  pelaku  kekerasaan  terhadap  anak  Siti  Asyiah  (7)  tahun  yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. (http://www.antaranews.com/berita/598145/pemerkosaan-anak-hingga- meninggal-divonis-seumur-hidup)
http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus- kekerasaan-seksusal-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak- hidup-perempuan-korban/.
http://www.cnnindonesia.com/politik/20161012143641-32-165040/perppu-kebiri- disahkan-jadi-uu-dua-fraksi-beri-catatan-/,  diakses  pada  tanggal  14  Desember 2020
Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, Abdul Syatar, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Paraphilia  Exhibitionism  between  Sharia  and  Law:  A  Comparative  Analysis.” Al-’Adl 14, no. 1 (2021): 1.
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.