## PERCERAIAN SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PARIT KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI)

## Maryani
Jurusan Syariah STAI Maarif Jambi Jl. KH. Abdurrahman Wahid Talang Bakung, 36139, Jambi E-mail: maryanisyariah@gmail.com
Abstract: Although initially the parties to a marriage agree to seek happiness and continue the descent and want to live to the end of life, the desire often foundered amid street because of various things. this is due to divorce, divorce either dead, talaq divorce, and divorce on the judge's decision. According to the prevailing regu- lations in Indonesia talaq must swore at the trial court. There are some people who prefer to divorce outside the court in the appeal proceedings in the trial court divorce religion, whereas divorce outside the Religious Courts bring many mafsadat/disadvantage compared with maslahatnya, one of which is no guarantee of the rights of ex-wives and children. Divorce issues outside the courts that carried out by the villagers Trenches can not be separated from people's understanding of the legal position in their lives. In general, people have a view that Islamic law is the basic law, the basis in their everyday lives. Therefore, once again, for their implementation of the law is more important and more important than the implementation of other laws. According to Islamic Law Compilation (KHI), "Divorce can only be done in front of Religious Court after hearing the Religious Court and unsuccessfully tried to reconcile the two sides."
Keywords: Divorce Sirri, Islamic Law Compilation..
Abstrak: Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup sampai akhir hayat, seringkali keinginan tersebut kandas ditengah jalan karena adanya berbagai hal. hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia talaq harus diikrarkan di depan sidang Pengadilan.  Ada  sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan  Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat/mudarat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Parit tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memi- liki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.  Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama dari- pada pelaksanaan hukum lainnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Kata Kunci: Perceraian Sirri, Kompilasi Hukum Islam..

## Pendahuluan
Mengenai hukum positif yang mengatur ten- tang perceraian perkawinan antara lain Un- dang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Un- dang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus perceraian perkaw- inan adalah Peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 butir 2 ialah Peradilan Agama dan Pengadi- lan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkaw- inan bahwa perkawinan merupakan ikatan la- hir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan suatu yang sangat sakral. Hal ini tersirat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Un- dang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi seba- gai berikut:
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya merupakan unsur la- hir tetapi unsur  rohani yang mempunyai per- anan penting.
Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk perceraian terurai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Salah satu pihak berbuat zina atau men- jadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
2.  Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa  alasan yang syah atau karena hal lain di luar ke- mauannya;
3.  Salah satu pihak mendapat hukuman pen- jara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlang- sung;
4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang memba- hayakan terhadap pihak yang lain;
5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6.  Antara suami dan istri terus menerus ter- jadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. 1 Na- mun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terja- di perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berha- sil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandang- nya perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama Rasulullah SAW bersabda:
Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Mu-
1 Ahmad Khaidoni, Tinjauan Hukum Islam Terh- adap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu) , (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ka- lijaga, 2006), hlm. 33
hammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -ra- dhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian). 2
Jika diamati, aturan-aturan fi kih berke- naan dengan talaq, terkesan seolah-olah fi kih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talaq menjadi hak prerogative laki-laki, seh- ingga bisa saja seorang suami bertindak oto- riter, misalnya menceraikan isteri secara sepi- hak.
Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal 3 .
Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang meng- atur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan.
Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal-Pasal berikut:
•  Undang-undang No.1 Tahun 1974 ten- tang Pekawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan set- elah Pengadilan yang bersangkutan beru- saha mendamaikan kedua belah pihak.”
•  Undang-undang No.3 Tahun 2006 ten- tang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadi-
2 H.R. Abu Dawud.
3  Hasan bin  Ali Al-Thusiy, al-Mabsuth fi Fiqih al- Imamiyah , (Teheran: Mathba’ah al-Murtadhawi- yah, 1388 H), hlm. 34
lan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
•  Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Per- ceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pen- gadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Walaupun perceraian merupakan urusan pibadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pe- meritah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka per- ceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentu- kan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Is- lam (KHI), namun karena lebih banyak men- datangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengi- kuti ketentuan ini.
Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hu- kum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak da- pat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Penga- dilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mer- eka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggal- kan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.
Oleh karena itu, perlu adanya campur
tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserah- kan kepada Pengadilan guna mencegah hal- hal yang tidak diinginkan 4 . Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan per- ceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ada- lah termasuk Desa yang cukup maju.
Berdasarkan survey yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memi- lih bercerai di luar persidangan  Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat/mad- arat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Berdasarkan latar be- lakang masalah tesebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tulisan ini yang berjudul: Perceraian Sirri Menurut Kompi- lasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi) .

## Problematika Perceraian Sirri

## 1. Perceraian Sirri
Adapun mengenai perceraian sirri, pada dasarnya dalam literatur fi qh Islam tidak dike- nal adanya perceraian sirri.  Menurut pera- turan perundangan yang berlaku di negara kita talaq harus diikrarkan di depan sidang Pengadilan. Pada hal sering timbul pertan- yaan tentang masalah talaq yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan. Menurut Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradi-
4  Hasan Ayyub Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Gho- far EM, Cet. Ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 75.
lan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pegadilan yang bersagkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepa- da Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talaq yang disebut cerai talaq atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melaku- kan perceraian harus ada alasan yang cukup.

## 2. Definisi Perceraian
Secara har fi yah thalaq itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata  thalaq  dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah  lepas hubun- gannya atau masing-masing sudah bebas. Al-Mahally dalam kitabnya Syarh Minhaj al- Thalibin merumuskan: “Melepaskan hubun- gan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya“. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan ﻕﻼﻁ ﻆﻔﻠﺑ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﻞﺣ ﻮﺤﻧﻭ (Membuka pengikat nikah dengan lafaz thalaq atau yang seumpamanya 5 ).
Perceraian dalam ikatan perkawinan ada- lah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagian, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Per- ceraian diatur dalam Undang-Undang  No. 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.
Adapun yang dimaksud dengan talaq adalah pemutusan tali perkawinan. Talaq merupakan sesuatu yang disyar’iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur’an dan al-Hadits serta ijma’. Dengan demikian, talaq
5 Ab ū D ā wud Sunan Abi D ā wud, Kitab at-Tal ā q, B ā b fi kar ā hiyat at-Tal ā q , (Beirut: D ā r Al-Fikr, t.t), hlm. 56
dalam islam adalah cara terakhir yang ditem- puh oleh suami istri dengan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya 6 .

## 3. Akibat Hukum dari Perceraian
Diatur dalam Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 inpres No 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menja- di dua macam yaitu:
• Akibat talaq
• Akibat perceraian
•  Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:
•  Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
•  Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi ta- laq ba’in dan dalam keadaan tidak hamil.
•  Melunasi mahar yang telah terhutang se- luruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul .
•  Memberikan biaya hadanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Adapun yang menjadi kewajiban istri yang di talaq oleh suaminya dalam masa id- dah adalah :
• Menjaga dirinya.
•  Tidak menerima pinangan.
•  Tidak menikah dengan pria lain Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah mandapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.
6 Tarmizi Jakfar, Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif  Hakim Agama di Indonesia , (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007), hlm. 45.
4. Akibat Putusnya Perkawinan Karena perceraian
a. Terhadap Anak
Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap perceraian dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak ber- laku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersa- ma, bila perceraian didasarkan atas adan- ya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak ter- masuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum  keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
b.  Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan
Suami atau istri yang bertindak den- gan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perceraian didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih da- hulu.
Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah bercerai merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman menda- lam, karena ini salah satu hal yang me- nyangkut perlindungan hak dan kewa- jiban para pihak.

## Terjadi Perceraian Sirri di Desa Parit
Peristiwa cerai di Luar Pengadilan Agama sangat umum dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Meski demikian, hanya ada be- berapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis.
Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Parit
tidak lepas dari pemahaman masyarakat ter- hadap posisi hukum dalam kehidupan mer- eka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam ke- hidupan sehari-hari mereka.  Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.
Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya pros- es yang dilalui lebih mudah dan tidak me- merlukan biaya. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Ber- beda dengan perceraian yang dilakukan di de- pan penghulu yang  langsung dapat diputus- kan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai. Setelah melakukan cerai di Luar Pengadi- lan Agama, Masyarakat desa Parit kemudian melaksanakan pernikahan kembali dengan jalan nikah siri.
Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama yang terjadi di desa Parit telah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan di kalan- gan tokoh masyarakat desa Parit.  Masyarakat tidak  dapat dipersalahkan secara sepihak melainkan perlu adanya pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan ini dengan me- libatkan berbagai elemen yang berkompetensi untuk melahirkan kebijakan yang baru.

## Pandangan KHI Terhadap Perceraian Sirri
Praktek perceraian masyarakat Desa Parit
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Mua- ro Jambi dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal ini jelas sekali tidak sesuai den- gan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 sebagai berikut:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menda- maikan kedua belah pihak.
Pasal di atas secara tidak langsung men- jelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses per- ceraian selain Pengadilan Agama. Hal terse- but ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian.
Dengan demikian, dapat dipastikan  bah- wasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh  masyarakat Desa Parit Keca- matan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI di atas.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di depan Pengadilan Agama sedangkan percaraian yang dilakukan di Desa Parit dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Ketidaksesuaian tersebut dapat mela- hirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum yang melanggar keten- tuan  yang berlaku. Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-
undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan  ketentuan yang dia- tur dalam KHI.
Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan bahwasanya perkawinan masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang proses cerainya di luar Pengadilan Agama masih sah. Adanya keabsahan  terhadap perkaw- inan terdahulu yang dicerai di luar Pengadi- lan Agama dalam konteks KHI secara  tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru den- gan pasangan yang berbeda.
Bagi pihak suami, peluang untuk melak- sanakan perkawinan yang baru karena masih adanya status sah pada perkawinan terdahulu mereka terbuka karena adanya ketentuan ten- tang kebolehan poligami.
Namun tentu saja perkawinan yang baru tersebut (poligami) harus dilaksanakan ses- uai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, baik dalam syarat maupun prosesnya. Menge- nai syarat yang diperbolehkan untuk berpo- ligami meliputi syarat jumlah, syarat kemam- puan adil dan ekonomi pihak suami, syarat ijin dari isteri, serta syarat isteri yang dapat menyebabkan Pengadilan Agama memboleh- kan poligami yang dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 58.
Apabila proses poligami dilakukan tanpa didasarkan pada ketentuan di atas, maka po- ligami tersebut tidak dapat disebut sah. Hal inilah yang menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal menurut KHI.
Menurut penulis, status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca per- ceraian ilegal dapat dinyatakan tidak sah (ile- gal) menurut KHI karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur poligami yang telah di-
tentukan dalam KHI. Selain itu, melihat kon- disi hubungan antara pihak suami dengan pihak isteri yang lama, perkawinan baru yang dilakukan pihak suami pasca perceraian ile- gal tidak dapat disebut poligami karena pihak suami telah memutuskan hubungan-baik lahir maupun batin dengan isteri yang lama (yang diceraikan secara ilegal menurut KHI).
Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian ilegal juga berlaku  bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca perceraian  secara ilegal menurut KHI. Status tidak sah terse- but tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model perkaw- inan poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya ter- dahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.
Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian yang ile- gal menurut KHI memiliki status tidak sah dalam konteks KHI. Oleh sebab itu,  dari adanya status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian  ilegal tersebut, status anak hasil perkawinan yang baru juga akan terkena dampaknya, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehing- ga karena perkawinan baru pasca perceraian yang ilegal adalah tidak sah menurut KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah menurut KHI.

## Pandangan Hukum Positif dan Islam
Untuk mengetahui legalitas dampak (imp- likasi) yang disebabkan oleh adanya praktek
perceraian masyarakat Desa Parit, maka perlu adanya penelaahan terlebih dahulu menge- nai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas imp- likasi dari perceraian tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan seba- gai peninjau praktek cerai di masyarakat Desa Parit meliputi tinjauan dalil Qur’an maupun Hadis serta tinjauan pendapat ulama  terkait dengan praktek cerai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit.
Terkait dengan sisi legalitas dan keben- cian Allah terhadap praktek cerai dapat terli- hat dalam hadis berikut ini:
Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Ra- sullulah SAW, perkara halal yang sangat diben- ci Allah adalah talaq. 7
Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak mengha- lalkan cerai yang dilakukan secara sembaran- gan tanpa adanya landasan dari ketentuan hu- kum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran  hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami- isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana dis- ebutkan dalam salah satu fi rman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:
Dan jika kamu mengkhawatirkan ada peng- kengketaan antara kedunya, maka kirimlah seorang  hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua  hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi tau fi q ke- pada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 8
Penjelasan mengenai hukum dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami- isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan
7  H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. 8  An-Nisa (4): 35.
para ulama 9 .
Kedua perbedaan pendapat tersebut ada- lah sebagai berikut:
•  Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memi- liki hak untuk menceraikan. Hal didu- kung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Sya fi ’i, yang me- nyandarkan tugas hakam dari pengertian “hakam” yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka  hakam tidak boleh menjatuhkan talaq kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
•  Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehing- ga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid pengikut Imam Sya fi ’i yang menyandakan tugas hakam pada makna “hakam” sebagai hakim. Dari penyan- daran makna tersebut maka  hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan penda- pat keduanya tentang hubungan suami-is- teri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas  diajukan kepada seluruh mus- limin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan  pemerintah
9 Ibnu Rusyd, Badayat Al-Mujtahid , (Semarang:
Maktabah Usaha Keluarga,  1970), hlm. 71
mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.
Sekilas, praktek cerai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit tidak melibat- kan  hakam yang sesuai dengan prosedur da- lam fi rman di atas. Menurut penulis, praktek perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Parit cenderung sama dengan pendapat pertama dari para ulama mazhab, yakni me- nyandarkan tugas  hakam pada pemaknaan hakam sebagai wakil.
Terkait dengan jumlah hakam, jika dikaji dalam lingkup pendapat kedua dari pendapat para ulama mazhab di atas, keberadaan jum- lah hakam yang hanya satu orang tidak men- jadi masalah. Hal ini seperti dijelaskan di atas yang menyebutkan bahwasanya  hakam dapat berasal dari keluarga suami-isteri maupun dari pihak lain  yang disepakati oleh suami-isteri tersebut.
Sedangkan mengenai kebolehan penera- pan mazhab tersebut dalam proses perceraian di masyarakat Desa Parit dapat disandarkan pada legalitas ijtihad dalam hukum Islam. Se- dangkan mengenai tempat pelaksanaan per- ceraian, dalam sumber dasar perceraian Q.S. an-Nisa ayat 35 tidak disebutkan secara detail. Hal ini secara tidak langsung mengindikasi- kan bahwa permasalahan tempat tidak begitu penting dan yang  paling penting adalah pros- es dari perceraian tersebut.
Apabila disandarkan pada dalil dasar tersebut, maka proses perceraian yang dilak- sanakan di masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan substansi dalil tersebut. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan oleh pemer- intah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah adanya pengadilan yang dise- diakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan
dengan proses perceraian suami-isteri.
Menurut hukum Islam, suatu hukum da- pat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urut keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hu- kum Islam sendiri, tata urut keabsahan sum- ber hukum Islam bersumber pada al-Qur’an, Hadis, dan Ijma-Qiyas 10 . Penjelasan menge- nai tata urut sumber hukum ini adalah apa- bila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai pen- jelasannya dalam al-Qur’an, maka diperbo- lehkan  menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam men- jelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal terse- but melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma’ maupun qiyas.
Dengan demikian, maka praktek per- ceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan fi qih Islam sehingga dapat dilegalkan dalam kon- teks fi qih Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fi qih Islam seba- gaimana dijelaskan di atas adalah adanya sta- tus legal yang melekat pada perbuatan mau- pun hasil perbuatan.
Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Ayat tersebut tidak lain adalah surat an- Nisa ayat 59:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 11
Dalam fi rman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:
• Ketaatan kepada Allah
•  Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
•  Ketaatan kepada ulil amri (pemerintah- an)
Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati ulil amri sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat ma- nusia.
Salah satu bentuk ketaatan kepada  ulil amri adalah dengan mematuhi dan  menjalank- an produk hukum yang ditetapkan oleh  ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.
Implikasi dari fi rman tersebut pada kasus yang menjadi obyek masalah adalah pelak- sanaan  dasar hukum perceraian yang men- jadi dasar perceraian di Indonesia di kalangan umat Islam. Jika menelaah proses terben- tuknya hukum acuan perceraian  yang dilaku- kan oleh para ulama Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hu- kum Islam dapat menjadi bahan sumber hu- kum setelah al-Qur’an dan al-Hadis.
Jadi secara tidak langsung fi rman di atas juga memiliki indikasi tentang tata urut sum- ber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam. Pada praktek cerai di luar Pengadi- lan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama yang digunakan oleh masyarakat Desa Parit adalah dasar perceraian
11  An-Nisa(4): 59.
yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memi- liki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam.
Menurut penulis, dasar hukum al-Qur’an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam hal proses per- ceraian. Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia dan didasarkan pada fi rman  Q.S. An-Nisa ayat 59 di atas, maka menurut penulis hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama da- lam pembentukan dan pembangunan hukum- nya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam per- buatan hukum umat manusia.
Dengan demikian, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat  Desa Parit dalam konteks hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash al- Qur’an yang lainnya.
Selain karena adanya pertentangan den- gan nash al-Qur’an yang lain, kekurangsesua- ian praktek perceraian masyarakat Desa Parit dengan  hukum Islam karena lebih cenderung menimbulkan madlarat daripada menghasil- kan manfaat.
Menurut penulis, unsur madlarat yang ter- kandung dalam praktek perceraian masyarakat Desa Parit adalah sebagai berikut:
1.  Tidak jelasnya status suami-isteri Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit berdampak pada tidak adan- ya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pe- merintah kepada pasangan yang berce- rai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan
hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasan- gan. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang resmi yang mana pada saat  hutang tersebut masih berstatus se- bagai pasangan dari suami atau isteri ses- eorang.
Apabila tidak ada kejelasan  status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit pros- es penyelesaian masalah hutang piutang tersebut. Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang terse- but dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai.
Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul ke- bingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan men- genai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hu- tang.
2.  Mempersulit administrasi kependudukan negara
Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan me- nyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain,
masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh ang- gota masyarakat kepada pejabat adminis- trasi negara.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminis- trasi Kependudukan Pasal 3 yang berbu- nyi: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pen- duduk dan Pencatatan Sipil.
Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelas- kan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut:
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesa- han anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganega- raan.
Berdasarkan dua Pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  di atas, maka dapat  dike- tahui bahwa tidak adanya pendataan ter- hadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap pera- turan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3.  Perlindungan anak pasca perceraian Dalam UU  No. 23 Tahun 2002 Ten- tang Perlindungan Anak di jelaskan ten- tang perlindungan anak pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang ber- tanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. Diskriminasi 2.  Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 3.  Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 5. Ketidakadilan 6.  Perlakuan salah lainnya
Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada Pasal 26 yaitu:
1. Orang tua berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk :
2.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
3.  Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
5.  Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit leb- ih  cenderung menyebabkan timbulnya tinda- kan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara.
Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika
masyarakat Desa Parit lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan prak- tek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan madlarat dan bahkan  se- baliknya penerapan hukum harus dapat mem- buang madlarat sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi: “Madlarat itu harus di- hilangkan”.
Berdasarkan kaidah tersebut, maka pen- erapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa Parit dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hu- kum Islam agar menghilangkan madlarat bagi pemerintah.

## Penutup
Dari hasil pemaparan dan analsiis yang penu- lis lakukan pada bab sebelumnya, maka di akhir penelitian ini penulis simpulkan seba- gai berikut: Pertama, terjadinya perceraian sirri di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Banyak dilatar be- lakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor perceraian sirri tersebut dikarenakan sulitnya melakukan pengurusan perceraian di Pengadi- lan Agama, selanjutnya membutuhkan waktu yang lama, serta banyak mengeluarkan biaya. Adapaun faktor terjadinya perceraian karena pihak ketiga, faktor ekonomi, pernikahan usia muda, tidak ada pengertian dan komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga serta tidak mempunyai keturunan.
Kedua , pandangan KHI terhadap per- cerain sirri jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hu- kum Islam (KHI). Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang
dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang- undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan  ketentuan yang dia- tur dalam KHI.
Ketiga, pandangan hukum positif dan hu- kum Islam terhadap perceraian sirri yang ter- jadi di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan fi qih Is- lam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fi qih Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fi qih Islam adalah adan- ya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan. Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Ayat tersebut tidak lain adalah surat an-Nisa ayat 59.

## Bibliography
Literatur
Ab ū D ā wud Sunan Abi D ā wud, Kitab at- Tal ā q, B ā b fi kar ā hiyat at-Tal ā q , Dar al Fikr: D ā r Al-Fikr, t.t.
Ahmad Khaidoni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu) , Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2007.
Hasan Ayyub Fikih Keluarga , Terj. M. Abdul
Ghofar EM, Cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
Hasan bin Ali Al-Thusiy, al-Mabsuth fi Fiqih al-Imamiyah , Teheran: Mathba’ah al- Murtadhawiyah, 1388 H. Ibnu Rusyd, Badayat Al-Mujtahid , Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Ibnu Hazmin, al-muhalla, Mthba’ah aljumhuriyah al- Arabiyah, 1970
Tarmizi Jakfar, Poligami dan Talak Liar da- lam Perspektif  Hakim Agama di Indone- sia, Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007 Tim Penyusun Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, t.t.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006