## MENJAGA ETIKA DALAM BERPOLITIK
Budiyono*
Abstrak
eformasi  sebagai  upaya  penataan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang  lebih  demokratis,  menghargai  Hak  Azasi  Manusia,  dalam  suasana kehidupan  masyarakat  yang  beradab,  yang  telah  berjalan  satu  dasawarsa lebih,  ternyata  masih  banyak  menyisakan  persoalan,  diantaranya  dalam  bidang politik  misalnya,  politik    dimaknai  hanya  sekedar  berburu  kekuasaan  dengan menghalalkan  segala  cara  tanpa  mengindahkan  etika  dan  moral.    Pada  hal sejatinya  politik  pada  awalnya  merupakan  kegiatan  warganegara  untuk membicarakan  kebaikan  bersama  atau  kepentingan  publik  yang  dilandasi  oleh nilai-nilai  moral.  Berpolitik  merupakan  sebuah  aktifitas  pengabdian  politik  yang berpijak  pada  kehendak  umum  demi  kesejahteraan  masyarakat dan mengesampingkan kepentingan kelompok dan individu.  Dengan berpolitik secara elegan akan menumbuhkan kedewasaan dan kematangan demokrasi. Aktor politik yang  memilih  politik  sebagai  medan  perjuangan  dan  pengabdiannya    harus senantiasa  menegakkan  etika  politik  demi  terwujudnya  kehidupan  berbangsa- negara  yang  bermartabat  dengan  memelihara  dan  mengembangkan  perilaku politik  yang  cerdas,  bersih,  toleran,  santun,  menghargai  kemanusiaan  demi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu dalam berperilaku politik perlu bimbingan atau acuan nilai-nilai moral yang bersumber dari idiologi bangsa, Pancasila,  agar kehidupan politik lebih cerdas dan bermartabat.
Kata kunci : Etika, Politik, Bermartabat
*) Dosen Prodi PPKn FPIPS IKIP PGRI Madiun
R

## Pendahuluan
Era  reformasi  yang  berbasis  sistim politik  demokrasi,  terbuka  kesempatan  yang seluas  luasnya  bagi  warganegara  termasuk para  elit  politik  yaitu  individu-individu terbaik yang berhasil dan mampu menduduki jabatan  tinggi  dalam  lapisan  masyarakat, untuk  mengekspresikan  gagasan-gagasan, pendapat  dan  tindakan    secara  bebas  dalam segala  aspek  kehidupan.  Kebebasan  sebagai salah  satu  dimensi  demokrasi  mendapat sambutan  yang  sangat  antusias  dalam masyarakat  yang  sedang  mengalami  transisi demokrasi yang terkadang cenderung kebablasan. Euforia kebebasan yang berlebihan  dalam  bidang  politik  misalnya membuat  wajah  politik  Indonesia  terasa semakin  karut  marut.  Padahal  sejatinya reformasi adalah ijtihad politik bangsa untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penataan kelembagaan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara menuju  Indonesia  yang  lebih  baik,  sesuai dengan  perkembangan  zaman  yang  penuh tantangan  yang  semakin  berat  dalam  dunia yang semakin  mengglobal.
Karut  marutnya  perpolitikan di
negeri    ini  karena  “politik”  dimaknai  oleh para  aktor  politik  (pemimpin  politik,  aktivis politik,  individu  warganegara  biasa)  hanya sekedar berburu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan money politic tanpa
mengindahkan  etika  dan  moral  sehingga menimbulkan  kekacauan  politik,  bentrokan horizontal  dan  vertikal,    anarkisme,  ramai dengan politik transaksional, penyalahgunaan wewenang, korupsi menjalar  ke  berbagai  cabang  kekuasaan negara, seperti, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan Pemerintah Daerah. Para elit politik (pejabat negara  dan  pemerintah  dalam  arti  luas  ) yang  seharusnya  menjadi  tauladan  dalam mewujudkan good  governance, namun diantara  mereka  tidak  sedikit  yang  terbelit dengan persoalan korupsi.   Beberapa contoh korupsi  yang  melibatkan  elit  politik  dapat dikemukakan  diantaranya  kasus cek pelawat pemilihan  Deputi  Gubernur  BI,  kasus Nazarudin,  mafia  badan  anggaran  DPR, kasus  di  Kemenakertrans,  kasus  wisma  atlet Sesmenpora, Surat palsu Mahkamah Konstitusi, 17 Gubernur dan 140 Bupati dan Walikota  tersangkut  pidana  korupsi,  dan masih  banyak  lagi    yang  belum  terungkap. Demikian  juga    Partai  politik  yang seharusnya  menjadi  pilar  bagi  tegaknya demokrasi,  ternyata  tidak  sedikit  yang menjadi penghambat jalannya demokrasi.
Beberapa
Kasus tersebut menandakan  bahwa  dekadensi  moral  tengah melanda  ke  berbagai  aspek  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Reformasi  yang  diharapkan  membawa keadilan, kebenaran, damai, sejahtera,
ternyata melenceng dan amburadul. Pelanggaran  etika  dan  kepatutan  sering  kali dipertontonkan  oleh  para  elit  politik  dalam perilaku  politiknya,  yang    seharusnya mereka memperjuangkan kepentingan rakyat,    namun    dalam  realitanya  lebih mementingkan  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya.  Dilain  pihak  peran  serta rakyat  dalam  proses  pengambilan  keputusan sering  kali  diabaikan  sehingga  dapat menimbulkan  sikap  apatisme  publik  dan rendahnya  derajat  legitimasi  dari  setiap keputusan  yang  diambil  sehingga  dapat memicu munculnya konflik di masyarakat.
Oleh  karena  itu  bila  perilaku  politik tersebut  tidak  berubah  dan  tanpa  bimbingan moralitas,  akan  sangat  membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Banyak negara mengalami kegagalan  dikarenakan  rusaknya  moral  para penyelenggara  negara  dan  masyarakat. Tulisan  ini  akan  membahas  perilaku  politik dari perspektif etika   politik. Sebab  perilaku politik tanpa bimbingan moral tidak mencerminkan  karakter  politisi  sejati  yang cerdas,  rela  berkorban,    dan  senantiasa mengutamakan kepentingan publik.

## Politik Kepentingan Publik
Istilah  politik  mengandung  arti  dan makna  yang  beragam  tergantung  dari perspektif  dalam  memahami  pengertian
politik. Semenjak awal perkembangan politik hingga terakhir, pada dasarnya politik dapat    dilihat  dari  lima  sudut  pandang  yang dapat  melahirkan  konsep-konsep  politik. Pertama  politik  sebagai  usaha-usaha  untuk kebaikan  bersama,  Kedua  politik  berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.  Keempat  politik  merupakan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  umum.  Kelima politik adalah konflik dalam rangka mencari dan  mempertahankan  sumber  sumber  yang dianggap penting.
Surbakti  (1999)  menjelaskan  secara luas mengenai makna dan arti politik. Politik dari  pandangan  klasik  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Aristoteles  adalah  suatu asosiasi warganegara yang berfungsi membicarakan  dan  menyelenggarakan  hal ihwal  yang  menyangkut  kebaikan  bersama seluruh  anggota  masyarakat.  Urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan  publik)  akan  dibicarakan  dan diperdebatkan  dan  tindakan-tindakan  untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil dan  ini  memiliki  nilai  moral  yang  lebih tinggi.  Kepentingan  umum  itu  meliputi antara  lain  keadilan,  kebajikan,  kebenaran, kebahagiaan dan sebagainya.
Dari  perspektif  kekuasaan,  politik dapat  dimaknai  kegiatan  mencari  dan
mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.  Robson  yang  mengembangkan pandangan  ini  mendifinisikan  politik  adalah sebagai  ilmu  yang  memusatkan  perhatian pada  perjuangan  untuk  memperoleh  dan mempertahankan  kekuasaan,  melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun  menentang  pelaksanaan  kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku  sesuai  dengan  kehendak  yang mempengaruhi.
Sedangkan dari pandangan fungsional,  politik  dapat  dimaknai  sebagai kegiatan  para  elit  politik  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  umum.  David Easton  dan  Harold  Lasswell  merumuskan politik the  authoritative  allocation  of  values for  a  society atau  alokasi  nilai-nilai  secara otoritatif,  berdasarkan  kewenangan  dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat.  Laswell  menyimpulkan  politik adalah who  gets  what,when,how atau  siapa mendapat  apa,  kapan  dan  bagaimana. Mendapat  apa  artinya  mendapat  nilai-nilai. Kapan  berarti  ukuran  pengaruh  yang digunakan  untuk  menentukan  siapa  yang akan  mendapatkan  nilai-nilai  terbanyak, bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu yang  diinginkan  manusia  bersifat  abstrak seperti  keadilan,  keamanan,  kebenaran, kebebasan, persamaan, demokrasi,
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan,  kehormatan,  nasionalisme, kesejahteraan.  Disamping  itu  ada  nilai-nilai yang  bersifat  konkret  seperti  pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan.
Politik  dapat  diartikan  juga  konflik yaitu perbedaan pendapat, persaingan bahkan  pertentangan  dan  perebutan  dalam upaya  mendapatkan  atau  mempertahankan nilai-nilai.  Politik  merupakan  gejala  yang serba  hadir  dalam  masyarakat  termasuk dalam proses politik. Konflik dapat diselesaikan  melalui  proses  dialog  sehingga pada  suatu  konsensus  maupun  diselesaikan lewat  kesepakatan  dalam  bentuk  keputusan politik  yang  merupakan  pembagian  dan penjatahan  nilai-nilai,  oleh  karena  itu keputusan politik merupakan upaya penyelasaian konflik politik.
Pandangan kelembagaan melihat politik  sebagai  hal  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia secara sukses memonopoli  penggunaan  kekuasaan  pisik yang  sah  dalam  wilayah  tertentu.  Negara dipandang  sebagai  sumber  utama  hak  untuk menggunakan  paksaan  fisik  yang  sah.  Oleh karena  itu  politik  bagi  Weber  merupakan persaingan  untuk  membagi  kekuasaan  atau persaingan  untuk  mempengaruhi  pembagian kekuasaan  antar  negara  maupun  antara kelompok didalam suatu negara.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran politik,  yang  telah  dikemukakan  oleh  para pakar  dibidang  politik,  bila  dicermati  secara runtut dan mendalam, sebenarnya kehidupan manusia  tidak  terlepas  dari  politik.  Dari beberapa  konsep  politik  tersebut,  ada  yang menarik  dan  seharusnya  menjadi  perhatian bersama  yaitu  pengertian  politik  yang dikemukakan  oleh  Aristoteles.  Pada  awal perkembangnya, politik diartikan dan dimaknai  sebagai  usaha  untuk  kebaikan bersama  seluruh  anggota  masyarakat  dan publik  menjadi  ajang  penerapan  segala tindakan  baik  itu.  Kebaikan  bersama  itu merupakan  tujuan-tujuan  moral  atau  nilai- nilai  ideal  yang  bersifat  abstrak  seperti keadilan, kebajikan, kebenaran, kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Disamping itu kebaikan bersama disama-artikan  dengan  kepentingan  umum, yaitu  sebagai  keinginan  orang  banyak ( general  will ),  bukan  keinginan  banyak orang  atau  kumpulan  keinginan  banyak orang (will  of  all ),  disini  politik  dianggap para  ilmuwan  sebagai  kumpulan  nilai kebaikan sekaligus kebenaran yang seharusnya.  Politik  dalam  konsep  ini melahirkan konsep politik “high –politic”.
Politik  tinggi  tidak  semata  mata berburu kekuasaan, apalagi dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan kecurangan, penipuan, suap, dusta, intimidasi, money  politics dan  lain
sebagainya.  Politik  tinggi  senantiasa  harus mengedepankan  moral,  etika,  ketauladanan, bertanggungjawab dalam politik, mengutamakan  kepentingan  rakyat  sebagai tugas  mulia  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa, memajukan kesejahterakan umum.
Pengertian  politik  diatas  sebenarnya memiliki  makna  yang  mulia,  namun  masih banyak para politisi yang kurang memahami hakekatnya  sehingga  tidak  sedikit  kebijakan publik yang ditelurkan mendapat kritik tajam dari masyarakat. Contoh terakhir dibatalkannya rencana pembangunan gedung DPR yang super mewah yang menelan biaya trilyunan,  ditengah  kondisi  bangsa  yang banyak  dirundung  permasalahan  seperti masih besarnya angka kemiskinan, pengangguran,  kesenjangan  sosial,  gizi buruk,  dan  sebagainya.  Maka  dari  itu    agar para  elit  politik  lebih  memiliki  kepekaan yang  tinggi  terhadap  problematika  sosial sehingga  kebijakan  publik  yang  mereka telurkan  spiritnya  untuk    kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam  sistim  politik  demokrasi,  suaranya harus diakomodasi, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Demokrasi dalam arti yang sederhana adalah pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat.  Oleh  karena  itu  pemerintahan yang  demokratis  apabila  kekuasaan  negara berada  ditangan  rakyat  dan  segala  tindakan
negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Hal ini  memerlukan  kecerdasan  dan  seni  untuk mencapai  tujuan  kebaikan  bersama  yang dilakukan dengan penuh kesantunan. Dengan  demikian  berpolitik  merupakan sebuah  kerja  politik  yang  berpijak  pada kehendak  umum  demi  kesejahteraan  umat dan  mendegradasi  kepentingan  kelompok dan  individu.  Hanya  dengan  berpolitik  yang demikian    kedewasaan  demokrasi  akan terjadi yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kematangan demokrasi. Agar pemerintahan  demokratis  dapat  diwujudkan, menurut Budiardjo (2002), diperlukan persyaratan-persyaratan  antara  lain  :  1. Perlindungan  konstitusional,  dalam  arti bahwa  konstitusi  selain  dari  menjamin  hak hak  individu  harus  menentukan  pula  cara proseduril  untuk  memperoleh  perlindungan atas  hak  hak  yang  dijamin.  2.  Badan kehakiman  yang  bebas  dan  tidak  memihak, pemilihan  umum  yang  bebas,  3.  Kebebasan untuk  menyatakan  pendapat,  4.  Kebebasan untuk  berorganisasi  atau  berserikat  dan beroposisi, 5. Pendidikan kewarganegaraan.

## Etika Politik Demi Kebermartabatan
Etika  dan  moral  memiliki  hubungan yang  sangat  erat  dan  sering  kali  disamakan, pada  hal  memiliki  makna  yang  berbeda. Moral  yaitu  merupakan  suatu  ajaran-ajaran atau  wejangan-wejangan,  patokan-patokan, kumpulan  peraturan  baik  lisan  maupun tertulis  tentang  bagaimana  manusia  harus
hidup  dan  bertindak  agar  menjadi  manusia yang  baik.  Adapun  etika  adalah  suatu  ilmu yang  membicarakan masalah  perbuatan atau tingkah  laku  manusia.  Sebelum  membahas etika  politik,  terlebih  dahulu  memahami tentang  etika  dan  moral,  yang  dikemukakan oleh para ilmuwan.
Menurut Abdullah (dalam Rahmaniyah  2010)  etika  adalah  suatu  ilmu yang  membicarakan masalah  perbuatan atau tingkah  laku  manusia,  mana  yang  dapat dinilai  baik  dan  mana  yang  dapat  dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan  manusia  sejauh  yang  dapat dicerna  akal  pikiran.  Sedangkan  I  Gede  AB Wiranata  etika  merupakan  refleksi  manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Etika adalah wahana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab  suatu  pertanyaan  yang  amat fundamental.  Etika  sering  disebut  filsafat moral.  Etika  membantu  manusia  menyuluhi kesadaran  moralnya  dan  turut  serta  mencari pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan.  Etika  juga  dapat membantu  untuk  mencari  alasan  mengapa suatu  perbuatan  harus  dilakukan  atau sebaliknya untuk tidak dilakukan.
Sedangkan moral, sebagaimana dikemukakan  Here  (dalam  Darmadi  2009) pada dasarnya bersifat perscriptive, directive,  imperative,  and  commanding (derived  from  same  rule  or  principle  of
action)  serta  obligue. Bila  kesemua  moral
itu menjadi “ketetapan perbuatan
“(prescribed  action )  maka  akan  menjadi duty  and  obligation (tugas  dan  kewajiban) atau  kewajiban  tanggung  jawab  moral ( moral obligation/responsibility ).
Ronald durka  (dalam Darmadi  2009) mengemukakan  ciri-ciri  orang  yang  matang secara moral  ( morally  mature  person )  yakni :
1. Who  holds  correct  moral  position  and acts in accrod with such position.
2. The knowledge of these do”s and dont”s right and rong.
3. The  character  or  will  to  act  in  accord with sub 2.
4. Know best what would or should
5. Mature moral reason
Dalam kaitan moral ini kita tampilkan  moralita  pada  jabatan  profesional sebagaimana  diutarakan  oleh  joseph  A Racline(1985) yakni :
1. Expertise memiliki keahlian khusus
2. Autonomy kemandirian dalam pelaksanaan dan penentuan sesuatu
3. Commitment terhadap sub 1.
4. Identification didalam/masyarakat/organisasi.
5. Ethict keterkaitan dengan moralitas hidup.
6. Standadized
dalam pola kerja atau pola pikir memiliki tata aturan khusus.
Dari  beberapa  teori  yang  berkaitan dengan  etika  dan  moral  yang  telah dipaparkan  oleh  para  pakar  tersebut  diatas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  etika berupaya menyadarkan warganegara tentang apa  yang  seharusnya  terjadi,  bukan  yang sebenarnya  akan  atau  telah  terjadi,  bahwa segala  tindakan itu  sesuai  atau  tidak  dengan nilai-nilai moral.
Bila  kita  cermati    paparan  tentang etika  dan  moral  diatas,  ternyata  etika  dan moral senantiasa melekat pada manusia yang berkeluhuran  berkaitan  dengan  profesi  yang disandangnya.  Oleh  karena  itu  aktor politik yang  memilih  politik  sebagai  lapangan perjuangannya    harus  menegakkan  etika politik demi terwujudnya kehidupan berbangsa-negara  yang  bermartabat  dengan memelihara  dan  mengembangkan  perilaku politik  yang  cerdas,  bersih,  toleran,  santun, menghargai kemanusiaan demi kesejahteraan umat.
Hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Suseno (dalam  Kaelan  2008)  bahwa  etika  politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan  kepada  hakikat  manusia  sebagai makluk  yang  beradab  dan  berbudaya.  Oleh
karena  itu  aktualisasi  etika  politik  harus senantiasa  mendasarkan  kepada  ukuran harkat  dan  martabat  manusia  sebagai manusia.
Dalam  FGD  Kemdagri,  Yudi  Latif (1/10/10)  mengemukakan  landasan  moral bagi  kehidupan  politik  yang  bermoralitas ketuhanan,  “Ketuhanan  dalam  kerangka Pancasila  mencerminkan  komitmen  etis bangsa  Indonesia  untuk  menyelenggarakan kehidupan  publik-politik  berlandaskan  nilai- nilai  moralitas  dan  budi  pekerti  yang luhur...”  Jadi  sebagai  acuan  etika  dalam berpolitik adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik.
Lebih  lanjut  makna  etika  dalam politik  Indonesia  disampaikan  oleh  Noor
Syam (Media Indonesia 1/10/10) mengatakan  ajaran  dan  nilai  filsafat  amat mempengaruhi pikiran, budaya, dan peradaban  serta  moral  manusia.  Semua sistim  kenegaraan  ditegakkan  berdasarkan ajaran  atau  sistim  filsafat  yang  mereka  anut (sebagai  dasar  negara,  ideologi  negara)... berbagai  negara  modern  mempromosikan keunggulan  masing  masing  dan  terus memperjuangkan  supremasi  ideologi  dan dominasi sistim kenegaraanya : theokratisme, liberalisme, kapitalisme, marxisme,  komunisme,  atheisme...bangsa Indonesia  menegakkan  sistim  kenegaraan Pancasila,  UUD  Proklamsi  1945,  sebagai aktualisasi  filsafat  hidup  yang  diamanatkan
oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  sebagai  pendiri  negara. Sepanjang  sejarah  bangsa  ini  kita  dijiwai nilai nilai dan moral Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara Republik  Indonesia  merupakan  suatu  dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan  negara,  memberikan  dasar- dasar yang  bersifat  fundamental  dan universal  bagi  manusia  baik  dalam  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Nilai-nilai  tersebut  akan  dijabarkan  dalam kehidupan bersifat praksis dalam masyarakat,  bangsa  dan  negara  maka  nilai- nilai  tersebut  kemudian  dijabarkan  dalam suatu  norma-norma  yang  jelas  sehingga menjadi  pedoman.  Norma-norma  tersebut meliputi  (1)  norma  moral  yaitu  yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat  diukur  dari  sudut  baik  maupun  buruk, sopan  atau  tidak  sopan,  susila  atau  tidak susila.  (2)  norma  hukum  yaitu  suatu  sistim peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik, menurut  Suseno  (dalam  kaelan  2008) menuntut  agar  kekuasaan  dalam  negara dijalankan sesuai dengan :
1. Asas  legalitas  (legitimasi  hukum)  yaitu dijalankan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.
2. Diasahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi).
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral)
Demi terwujudnya etika dalam berpolitik  diperlukan  kesadaran  semua warganegara  terutama  para  elit  untuk senantiasa  menghadirkan moral dalam perilaku politiknya sehingga segala tindakannya diorientasikan kepada kepentingan publik dan menghormati kemanusiaan  untuk  kesejahteraan  umat. Etika  politik  yang  telah  terinternalisasi dalam  diri  para  politisi  dapat  mencegah terjadinya distorsi dalam praktek penyelenggaraan negara sehingga kebijakan- kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan  mendapat  dukungan  dari rakyat  atau  legitimate.  Nilai-nilai  moralitas itu  terkristal  luhur  dalam  Pancasila  yang dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pola pikir  dan  bertindak.  Komitmen  yang  serius oleh  semua  elemen  masyarakat  untuk menegakkan moralitas memberikan harapan, bahwa  masyarakat  yang  beradab,  adil, demokratis  menghormati  kemanusiaan  dan sejahtera akan tercapai sesuai dengan amanat konstitusi.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas bahwasannya aktor politik atau politisi
sejati  adalah  orang  yang  terpanggil  untuk berpolitik.    Berpolitik  merupakan  sebuah aktifitas  pengadian    politik  yang  berpijak pada  kehendak  umum  demi  kesejahteraan bangsa dan  mendegradasi  kepentingan kelompok  dan  individu.  Hanya  dengan berpolitik  yang  demikian    kedewasaan demokrasi akan terjadi yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kematangan demokrasi.
Dalam menjalankan aktivitas politiknya politisi sejati senantiasa mendasarkan  pada  etika  dan  moral,  sebuah bangsa  itu  tegak  karena  moral.  Sebaliknya jika rusak moral suatu bangsa maka rusaklah bangsa  itu.  Maka  politik  yang  tidak didasarkan etika dan moral adalah awal dari bencana  dan  kehancuran.  Ditengah  euforia kebebasan  transisi  demokrasi,  para  politisi yang  seharusnya  mengemukakan  gagasan atau  ide  yang  cemerlang  sebagai  solusi permasalahan bangsa yang strategis, malahan sering kali mempertontonkan perilaku  yang  kurang  patut  atau  kurang pantas.  Misalnya  “perburuan  rente”  yang banyak  menyeret  mereka  dalam  tindak pidana  korupsi,  menyusun  program  kerja atau  membuat  kebijakan    yang  tidak berpihak kepada rakyat (rencana pembangunan gedung parlemen  yang  sangat mewah,  misalnya).    Fenomena  tersebut sekilas  tidak  melanggar  ketentuan  apapun, tergantung  dari  perspektif  mana  melihatnya. Bangsa  yang  memiliki  peradaban  tinggi
melihat  hal  tersebut  diatas  tak  etis,  tetapi bagi  bangsa    peradabannya  belum  maju, melihat  tak  ada  pelanggaran  etik  karena mereka  kurangnya  empati  atas  penderitaan rakyat  dan  hilangnya  akal  budi.      Oleh karena itu etika politik sangat penting dalam berpolitik  demi  terwujudnya  kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.
Kesemuanya  merupakan  tantangan bagi semua warganegara dan elit politik pada khususnya  secara  bersama  menghadirkan etika  dan  moral  dalam  seluruh  aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik.
Etika  politik  yang  tertanam  kuat dalam  setiap  warga  negara  dan  menjadi panduan,  membuat  warga  tidak  sekedar hidup,  melainkan  hidup  dengan  bijak, menghormati  kemanusian.  Dengan  hadirnya nilai-nilai  Pancasila  dalam  politik  maka politik menjadi lebih bermoral dan nilai-nilai Pancasila  adalah  kekuatan  moral,  etika dalam  berbangsa  dan  bernegara  demi terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka
Hamid  Darmadi,  2009, Dasar  Konsep
Pendidikan
Moral , Alfabeta,
Bandung
Istighfarotur Rahmaniyah, 2010, Pendidikan Etika , UIN Maliki Press, Malang
Kaelan, 2008, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta
Miriam  Budiardjo,  2002, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta
Mulyawan  Karim,  2010, Rindu  Pancasila , Kompas Media Nusantara, Jakarta
Nurcholish  Madjid  (et,al),2000, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern , Mediacita, Jakarta
Ramlan  Surbakti,  1999, Memahami  Ilmu politik , Grasindo, Jakarta
Selo  Soemardjan  (ed),  2000, Menuju  Tata Indonesia  Baru ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta
Ubaedilah  &  Abdul  Rozak  (ed),2008,
Pendidikan Kewargaan (Civic Education) , ICCE UIN Syarif
Hidayatulah, Jakarta Yudi  Latif,  2011, Negara  Paripurna Historisitas,
Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila , Gramedia,
Jakarta