## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PERIZINAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu)
Oleh:
Mulyadi  * , Romdana 2 * Email Korespondensi : Stia.mulyadi@gmail.com

## ABSTRAKS
Penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan perizinan  sangat penting karena untuk menjaga standar kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  apakah  prinsip-prinsip good  governance telah  diterapkan dengan  baik  pada  pelayanan  perizinan  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu . Pendekatan  dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good  governance pada  pelayanan  perizinan  di DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu diterapkan dengan baik, sebagaimana dibuktikan dari hasil penelitian : 1) Transparansi pelayanan perizinan  sudah  baik  terlihat  bagaimana  informasi  pelayanan  yang  disediakan  oleh  DPMPTSP Provinsi  Bengkulu  bagi  masyarakat  yang  akan  mengakses  pelayanan  perizinan,  2)  Resposivitas sudah  diterapkan  dengan  baik  terlihat  bagaimana  daya  tanggap  yang  diberikan  oleh  aparatur pelayanan  kepada  masyarakat  pengguna  pelayanan  yang  mengalami  kesulitan  pendaftaran,  3) efektivitas dan efisiensi diterapkan dengan baik dilihat dari ketersediaan sumber daya yang layak, adanya  monitoring  dan  evaluasi  setiap  2  kali  setahun  serta  adanya  pembagian  tugas  pokok  dan fungsi yang jelas dari atasan.
Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Bengkulu
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

## A. Pendahuluan
Untuk  menghadapi  berbagai  tuntutan publik,  salah  satu  prasyarat  yang  perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk  menerapkan  nilai  prinsip-prinsip “ Good  Governance” dalam  penuangan mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bangsa Indonesia  yang  bersih  dan  bebas  dari Korupsi  Kolusi  Dan  Nepotisme  (KKN).
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  1999  dalam Mustafa (2013:199-200), tentang penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme
(KKN),  meliputi  :  asas  kepastian  hukum, asas  tertib  penyelenggaraan  negara,  asas kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas proporsionalitas,  asas  profesionalitas  dan asas akuntanbilitas .
Pelayanan publik merupakan bagian dari pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) dengan  cara  memberikan  layanan  baik kepada masyarakat. Prinsip good governance bisa terwujud apabila pemerintahan diselenggarakan secara transparan, responsif, partisipatif, taat hukum  ( rule  of  law ),  sesuai  konsensus,  non diskriminasi,  akuntabel,  serta  memiliki  visi yang strategis. Menurut Hardiyansyah (2013:143)  bahwa  pelayanan  publik  ( public service )  oleh  birokrasi  publik  merupakan salah  satu  perwujudan  dari  fungsi  aparatur negara  sebagai  abdi  masyarakat  disamping sebagai  abdi  negara.  Pelayanan  publik ( public  service )  oleh  birokrasi  publik dimaksudkan untuk mensejahterakan
masyarakat ( welfare state).
Pelayanan  masyarakat  bisa  dikatakan baik  bila  masyarakat  dapat  dengan  mudah mendapatkan pelayanan tidak melalui prosedur  yang  panjang,  biaya  murah,  waktu cepat  dan  hampir  tidak  ada  keluhan  yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila organisasi publik didukung oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  baik  itu  dari  segi  kualitas  atau kuantitas, disamping itu juga adanya sumber daya  peralatan  dan  sumber  daya  keuangan yang  memadai.  Menurut  Sujardi  (2009:7), penyelenggaraan
pelayanan publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap warga  negara  atas  barang,  jasa,  dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan
menurut  Pasal  1 ayat  4  Undang-undang  No. 25  Tahun  2009,  penyelenggara  pelayanan publik  yaitu  setiap  instansi  /pemerintah, korporasi,  dan  lembaga  independen  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang  untuk memberikan pelayanan publik, yang transparansi,  responsivitas,  akuntanbilitas, efektif  dan  efisiensi  guna  memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.  Namun,  menurut  Achmad Hidayat  Rahadian  (2009),  hingga  saat  ini pelayanan  publik  di  Indonesia  seringkali dicirikan  oleh  inefisiensi  yang  tinggi, prosedur  yang  berbelit-belit,  serta  tidak adanya  kepastian  waktu  dan  biaya  yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan.
Lebih dari itu, penyelenggaraan pelayanan  publik  masih  sangat  dipengaruhi oleh  subjektivitas,  baik  yang  dimiliki  oleh penyelenggara  atau  para  pengguna.  Oleh karena  itu  sebaiknya  pemerintah  daerah memberikan prioritas pada reformasi birokrasi  sebagai  bagian  dari  tindakan  yang kongkrit dalam membangun good governance .  Bahkan  lebih  konkrit  lagi, perbaikan praktek penyelenggaraan pelayanan publik semestinya menjadi agenda  awal  dari  reformasi  birokrasi. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi core  business dari  birokrasi  pemerintah daerah. Dengan berhasil memperbaiki penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi transparan,  responsif  dan  efektif  serta efisien,  maka  pemerintah  daerah  bukan hanya  dapat  memperbaiki  kinerja  birokrasi tetapi juga membangun good local governance.
Dinas Penanaman  Modal dan Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Provinsi Bengkulu  memiliki  tugas  dan  fungsi sebagai  pelayan  publik  dibidang  perizinan oleh  karena  itu  sangat  peting  dalam menerapan prinsip transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan pemaparan diatas, DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  pelayanan publik  khususnya  pelayanan  perizinan, sehingga  diharapkan aparatur pemberi layanan  dapat  berkerja  secara  profesional, bertanggung  jawab,  transparan.  Dengan demikian  akan  menghasilkan  pelayanan yang  berkualitas  sesuai  dengan  prinsip- prinsip good  governace .  Dari  pengamatan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
penulis  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu dalam  memberikan  pelayanan  perizinan menggunakan  prosedur  pelayanan  harus dilengkapi  izin  sehingga  mudah  dimengerti dan diakses masyarakat dengan menggunakan waktu pelayanan yang relative  singkat,  sesuai  dengan  prinsip- prinsip good  governance dalam  pelayanan publik.
jadi  sangat  penting  penerapan  prinsip- prinsip good  governance pada  pelayanan perizinan,  supaya  terciptanya  pelayanan yang transparan, respon, dan efisiensi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Maka diharapkan aparatur pemerintah yang menyediakan  pelayanan  pada  DPMPTSP
Provinsi  Bengkulu menerapkan  prinsip- prinsip good  governance, supaya  tercipta pelayanan berkualitas yang akan berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat Provinsi  Bengkulu.  Dari  uraian  masalah diatas maka fokus artikel ini yaitu penerapan
Prinsip-  Prinsip Good  Governance pada Pelayanan  Perizinan  di  DPMPTSP  Provinsi
Bengkulu” B. Metode Penelitian Penelitian menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian yaitu menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam  pelayanan  perizinan  di DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  dengan teknik  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga tahap  yaitu  :  pengumpulan  data  ( data collection ),  penyajian  data  ( data  display ), verifikasi  data  ( data  verification ),  dan penarikan kesimpulan ( drawing conclusion ).

## C. Hasil Penelitian
Penerapan prinsip-prinsip good governance di DPMPTSP Provinsi Bengkulu  akan  berjalan  dengan  baik apabila masyarakat yang mengakses pelayanan  merasa  puasa  dengan  hasil pelayanan di DPMPTSP Provinsi
Bengkulu,  berikut  ini  beberapa  prinsip good governance dalam penelitian ini :
a. Transparansi Transparansi ( Transparency), yaitu menciptakan  kepercayaan  timbal  balik antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan  dalam  memperoleh  informasi yang  akurat  dan memadai.  dengan  indikator sebagai  berikut  :    1)  Tersedianya  informasi yang memadai pada setiap proses penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  di DPMPTSP Provinsi Bengkulu Bengkulu. 2)
Kemudahan  dalam  mengakses  informasi yang  dapat  diperoleh  dan  tepat  waktu.    3) Tersedianya papan pengumuman atau papan informasi  tentang  tata  cara  pelayanan perizinan  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu. Sesuai  wawancara  dengan  informan  pada tanggal (3 September 2018) bahwa ;
“Informasi yang disediakan dan berikan kepada masyarakat untuk mengakses perizinan  sudah  baik  karena  sudah  secara detail  baik  dari  mulai  tahap  pelayanan sampai dengan administrasinya.”
Tersedianya  informasi  baik  berbentuk web maupun informasi dari papan informasi di  kantor  telah  disediakan  oleh  DPMPTSP Provinsi  Bengkulu  sehingga  masyarakat yang  mengurus  perizinan  tidak  mengalami kebingugan mengenai tata cara pendaftaran dan semua memudahkan pengguna pelayanan.  Sesuai  dengan  wawancara Tanggal (3 September 2018), bahwa ;
“Sebagai  pengguna  saya  sangat  terasa dibantu  dengan  informasi  yang  tersedia  di Web  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  yang mana  disana  telah  diinformasikan  dengan jelas  tata  cara  pendaftaran  dan  pembayaran. Di web juga sudah tersedia untuk mengakses pendaftaran  online  sehingga kita  tidak  perlu datang langsung bisa daftar online .”
DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  sudah berkomitmen  memberikan  pelayanan  yang prima sesuai dengan prinsip good governance . Karena masyarakat merupakan pelanggan  utama  dalam  pelayanan  yang kami  berikan.  Semakin  baiknya  pelayanan yang  kami  berikan,  maka  semakin  baik pula penilaian masyarakat provinsi Bengkulu.
b. Responsivitas
Responsivitas  ( responsiveness), yaitu aparatur  pemerintah  harus  cepat  tanggap dalam  menyelesaikan  tuntutan  masyarakat dalam  pelayanan  publik  (Triyanto,  2017), Meliputi  indikator  sebagai  berikut  :  1) Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa criss  center, Unit  Pelayanan  Masyarakat

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
(UPM),  kotak  saran,  dan  surat  pembaca yang mudah diakses  masyarakat.  2)  Adanya prosedur  pelayanan  pengaduan  masyarakat.
3) Tersediannya standar pelayanan
minimalis di DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  tanggal  (4
September 2018) bahwa ;
“DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  telah menyediakan  layanan  pengaduan  baik  yang ada  di  web  maupun  yang  disediakan  di kantor  secara  langsung,  prosedurnya  juga sudah  jelas  ada  di  papan  informasi  dan  di web DPMPTSP Provinsi Bengkulu sehingga memudahkan  masyarakat  sebagai  pengguna pelayanan.”
Tersedianya informasi layanan pengaduan  yang  ada  pada  papan  informasi di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  dan  di web  resmi  yang  dimiliki  DPMPTSP sehingga  masyarakat  yang  mengalami permasalahan tidak binggung untuk mengadu kepada aparatur pelayanan.
Selain itu aparatur  DPMPTSP Provinsi
Bengkulu  memiliki  standar  pelayanan minimal  sehingga  mutu  pelayanan  juga terjaga,  dan  memiliki  aturan  yang  jelas. Sesuai  dengan  wawancara  Tanggal  (4 September 2018), bahwa ;
“Kami  menjaga  mutu  pelayanan  yang ada  di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu dengan menerbitkan SPM sehingga pelayanan  harus  ada  standar  minimal,  dan kami  menempelnya  pada  papan  pelayanan sehingga masyarakat dapat komplain apabila  pelayanan  kami  di  bawah  SPM yang telah kami tentukan .” Hasil penelitian di DPMPTSP Provinsi Bengkulu mengenai responsivitas
pelayanan  sudah  diterapkan  dengan  baik, karena  aparatur  pelayanan  merespon  setiap pengaduan masyarakat dengan memberikan nomor  pengaduan  dan  kotak  pengaduan yang  ada  di  kantor.  Selain  itu  DPMPTSP Provinsi  Bengkulu  juga  telah  menyusun SPM  sehingga  mutu  pelayanan  yang diberikan terjamin.
c. Efektivitas dan Efisiensi Efektivitas  dan  Efesiensi  ( Effectiveness and Efficiency), yaitu  setiap  proses  kegiatan dan kelembagaan
diarahkan untuk menghasilkan  sesuatu  yang  benar-benar
sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan  yang  sebaik-baiknya  dari berbagai  sumber  yang  tersedia.  Meliputi indikator sebagai berikut :  1) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran dan didukung dengan  sumber  daya  yang  optimal,  2) Adanya  monitoring  dan  evaluasi  untuk memperbaiki  kualitas  pelayanan  yang  ada. 3)  Tidak  adanya  tumpang  tindih  kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  tanggal  (5 September 2018) bahwa ;
“Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki DPMPTSP Provinsi Bengkulu untuk mendukung  terlaksananya  pelayanan  yang prima  sudah  tersedia  dengan  baik,  yaitu dengan adanya aparatur muda yang ditempatkan pada bagian pelayanan sehingga  pelayanan  dapat  cepat  dan  tepat, dengan  dilayani  aparatur  muda  diharapkan dapat  meminimalisir human  error sehingga masyarakat  sebagai  pengguna  pelayanan tidak merasa dirugikan.”
Selain  sumber  daya  manusia  sebagai pendukung  pelayanan  yang  berkualitas  juga perlunya  monitoring  dan  evaluasi  yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu, dengan adanya monev diharapkan  dapat  meningkatan  kualitas pelayanan  dengan  melakukan  perbaikan- perbaikan.  Sesuai  hasil  wawancara  tanggal (5 September 2018) bahwa ;
“DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  selalu melakukan  monev  setiap  6  bulan  sekali untuk menganalisis kekurangan pada pelayanan  yang  kami  berikan,  dengan adanya  monev  ini  kami  berharap  dapat memperbaiki  kualitas  pelayanan  sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas ketika menggunakan pelayanan disini.”
Kemudian  perlu  adanya  pembagian tugas  dan  wewenang  yang  jelas  sehingga tidak  adanya  tumpang  tindih  tugas  bagi aparatur  pelayanan  di  DPMPTSP  Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan wawancara Tanggal (6 September 2018), bahwa ;
“Dalam  pelaksanaan  tugas  pelayanan kami  telah  dibagi  tugas  masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, sehingga  kerja  kami  jelas  tidak  adanya tumpang tindih, seperti saya bagian pelayanan  perizinan  penelitian  sama  akan melayani  itu,  yang  bagian  pelayanan perizinan  pendirian  usaha,  danefektivitas

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
bagian pengaduan sehingga sudah jelas.”
Hasil penelitian mengenai efetivitas dan efisiensi  di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu dalam  memberikan  pelayanan  perizinan bahwa telah diterapkan dengan baik, karena ketersediaan  sumberdaya  yang  memiliki kompetensi  dalam  menunjang  pelayanan perizinan  di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu sudah  baik,  selain  itu  juga  dilakukan monitoring  dan  evaluasi  pelayanan  untuk menjaga  kualitas  pelayanan  di  DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Kemudian dalam pembagian  tugas,  pokok  dan  fungsi aparatur  juga  jelas  sehingga  berdampak pada baiknya kualitas pelayanan.
D. Pembahasan
Pengertian good  governance menurut Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Sujardi, (2009:20), adalah: “Pengelolaan
pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung jawab”.  Lebih  lanjut  dikemukakan  oleh Dwiyanto  (2008:20),  g ood  governance adalah  sebagai  gerakan  yang  didorong  oleh kepentingan  berbagai  lembaga  donor  dan keuangan  internasional  untuk  memperkuat institusi  yang  ada  di  negara  dunia  ketiga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai  oleh  berbagai  lembaga  itu.  Mereka menilai  bahwa  kegagalan-kegagalan  proyek mereka disebabkan karena lemahnya institusi  pelaksana  di  negara-negara  dunia ketiga  yang  disebabkan  oleh  praktik bad governance seperti tidak transparan, rendahnya  kualitas  pelayanan  terhadap masyarakat, rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, diskriminasi  terhadap stakeholder yang berbeda, dan efisiensi.
Ada  3  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  penerapan  prinsip-prinsip good governance ,  dengan  menggunakan  teori UNDP dalam Serdamayanti (2004:5) yaitu : 1.) Transparansi (keterbukaan) 2). Efektivitas  dan  efesiensi  3).  Responsivitas (daya  tanggap).  Dari  ketiga  indikator tersebut  dalam  implementasinya  secara langsung  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat pada pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  di  DPMPTSP  Provinsi
Bengkulu.
Apabila  dalam  pelayanan  perizinan menerapkan ketiga indikator tersebut dengan baik,  maka  akan  tercipta  pelayanan  yang
berkualitas  yang  kemudian  akan  berdampak pada kepuasan  masyarakat. Kemudian peneliti mengambil beberapa informan  yang dijadikan  informan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip good governance pada  pelayanan  perizinan  di DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa transparansi yang ada pada  pelayanan  perizininan  DPMPTSP Provinsi  Bengkulu  telah  diterapkan  dengan baik  terilihat  dari  tersedianya  informasi secara  rinci  baik  pada web,  ataupun informasi  pada  papan  informasi  yang disediakan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu sehingga masyarakat yang mengurus perizinan  tidak  mengalami  kebingungan mengenai  tata  cara  pendaftataran  sampai dengan  pembayaran  karena  semua  proses memudahkan pengguna pelayanan. Indikator
responsivitas aparatur pelayanan  yang  ada  di  DPMPTSP  Provinsi Bengkulu  telah  diterapkan  dengan  baik. Dapat  dilihat  dari  daya  tanggap  pada pengaduan  pelayanan  apabila  masyarakat mengalami  kesulitan  atau  permasalahan dalam  mengakses  pelayanan,  DPMPTSP Provinsi  Bengkulu  menyediakan  layanan itu  di web maupun  di  kantor  sehingga pelayanan dapat diakses dimana saja.
Efektivitas  dan  efesiensi  pelayanan perizinan  di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu telah  diterapkan  dengan  baik.  Dilihat  dari ketersediaan  sumberdaya  yang  memiliki kompetensi  dalam  menunjang  pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu, selain  itu  dilakukannya  monitoring  dan evaluasi  pelayanan  untuk  menjaga  kualitas pelayanan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu selama  6  bulan  sekali,  kemudian  dalam pembagian  tugas,  pokok  dan  fungsi aparatur  sudah  jelas,  sehingga  tidak tumpang  tindih  wewenang  yang  akan mengganggu pelayanan yang diberikan.

## E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Mengenai  penerapan  prinsip-prinsip good  governance pada  pelayanan  perizinan di  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu  telah terapkan dengan baik, sebagaimana dibuktikan  dari  hasil  penelitian  :  1) Transparansi pelayanan perizinan sudah baik terlihat bagaimana informasi pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi
Bengkulu  bagi  masyarakat  yang  akan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
mengakses pelayanan perizinan, 2) Resposivitas  sudah  diterapkan  dengan  baik terlihat  bagaimana  daya  tanggap  yang diberikan  oleh  apratur  pelayanan  kepada masyarakat pengguna pelayanan yang mengalami kesulitan pendaftaran, 3)
efektivitas  dan  efesiensi  diterapkan  dengan baik  dilihat  dari  ketersediaan  sumber  daya yang  mumpuni,  adanya  monitoring  dan evaluasi  setiap  2  kali  setahun  serta  adanya pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  yang jelas dari atasan.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  atas permasalahan penerapan prinsip good governance pada  pelayanan  perizinan  di DPMPTSP Provinsi Bengkulu berikut :
1) Memperbaiki website DPMPTSP  supaya kedepan pemohon perizinan yang berbayar  dapat  melakukan  pembayaran dengan online.
2) Memperbaiki masalah penyelesaian waktu  pelayanan,  dengan  1  hari  waktu pelayanan.
3) Segera  melakukan  kerjasama  dengan instansi terkait dalam pengurusan perizinan  sehingga  pelayanan  perizinan dapat  terintegrasi  dalam  satu  kali pendaftaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Buku : Atep,  Adtya,  Barata,  2004, Dasar-dasar Pelayanan  Prima, Jakarta  :  PT.  Elex Media Komputindo.
Dwiyanto,  Agus,  2008. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik,
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press. Dwiyanto,  Agustus.,dkk,  2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press.
Dwiyanto,  Agus,  2011. Mengembalikan Kepercayaan  Publik  Melalui  Reformasi Birokrasi, Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Hardiyansyah,  2011, Kualitas  Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media.
Hasibuan,  Malayu  S.P,  2003, Organisasi Dan  Motivasi, Jakarta:  PT  Bumi
Aksara. Kumorotomo, Wahyudi dkk. 2009.
Governance  Reform  di  Indonesia. Yogyakarta:  Gava  media  dan  MAP-
UGM. Kurniawan,  Agung,  2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan
Umum  Di  Indonesia, Jakarta:  PT  Bumi Askara. Mustafa, Dilly. 2013. Birokrasi Pemerintahan, Bandung:  ALFABETA, cv  Pasalong,  Harbani.  2012. Metode Penelian Administrasi Publik , Bandung: ALFABETA, cv Sedarmayanti,  Hj.  2004. Good  Governance (kepemerintahan  yang  baik), Bandung: Mandar Maju Sudijono,
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA, cv Surjadi,  H.  2009. Pengembangan  Kinerja
Pelayanan  Publik. Bandung:  rafika ADITAMA. Thoha,  Miftah.2010. Ilmu  Administrasi Publik  Kontemporer .  Jakarta:  Kencana Prenada  Media  Group.  Thoha,  Miftah. 2011. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada. Triyanto,  D.  (2017).  ANALISIS  KINERJA ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA  KEPADA  MASYARAKAT (Studi  Pada  Kantor  Badan  Pelayanan
Perizinan  Terpadu  Kota  Semarang). MIMBAR :  Jurnal  Penelitian  Sosial Dan  Politik , 6 (4).  Retrieved  from https://journals.unihaz.ac.id/index.php/ mimbar

## Sumber Non Buku :
UU  No  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik . Web : http://www.artikelilmiah.tk/2012/04/pengerti an-governance.html .    diakses  pada tanggal 22 November 2018.
http://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04
/27/pengertian-good-governance/ diakses tanggal 22 November 2018.