## GRAND NARRATIVE PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM WACANA KONFLIK SEPAK BOLA DI MEDIA CETAK

## Afdal Makkuraga Putra
Universitas Mercubuana, Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, No HP. +62 8164859413 Email: afdal.makkuraga@mercubuana.ac.id

## Abstract
Eradication of corruption has been a grand narrative since the early of reformation era. Mass media became part of the preservation of the grand narrative. Grand narrative is the main narration which becomes basis and universal character since it can be used as standard to measure and assess other narratives. This study analyzes grand narrative of corruption eradication in Indonesia soccer conflict in print media by using critical discourse by Norman Fairclough as research method. The result shows that media preserved grand narrative of corruption eradication through image projection of corruptors as common enemy. The spread of anti- corruption information through mass media carried out continuously and sustainably is a manifestation of the commitment to fight corruption. Information provided by media does not only explains the state’s loss but up to the development of its completion.
Keyword: grand narrative, indonesia soccer conflict, corruption
Abstrak Pemberantasan korupsi menjadi grand narrative sejak reformasi bergulir. Media massa menjadi bagian bagi pelestarian grand narrative tersebut. Grand narrative diartikan sebagai  narasi utama yang menjadi dasar dan berkarakter universal karena dapat dipakai sebagai standar untuk mengukur dan menilai narasi yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis grand narrative pemberantasan korupsi dalam konflik sepakbola Indonesia pada media cetak. Penelitian ini menggunakan metode wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara media melestarikan grand narrative pemberatasan korupsi adalah melalui pencitraan musuh bersama (common enemy) bagi pelaku korupsi. Penyebaran informasi anti korupsi melalui media massa, yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, merupakan wujud kesungguhan untuk memerangi korupsi. Informasi media tidak sekadar memaparkan kerugian negara, tetapi sampai pada tindak lanjut penyelesaiannya.
Kata kunci: grand narrative, konflik sepakbola, korupsi

## Pendahuluan
Korupsi menjadi musuh bersama sejak reformasi bergulir. Dasar hukum pemberantasan urusan rasuah uang negara untuk memperkaya diri dan atau orang lain mulai saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat Ketetapan MPR (Tap MPR) No. VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semenjak itu pemberantasan korupsi menjadi agenda reformasi yang paling penting diselesaikan.
Angka indeks persepsi korupsi ( Corruption Perception Index/CPI ) Indo­ nesia memang mencengangkan saat awal reformasi. Data Transparansi Internasional tahun 2000­2003 menujukkan rangking CPI Indonesia berada pada level rendah. Posisi Indonesia tahun 2000 berada di peringkat 88 dari 91 negara yang di survey dengan  indeks 1,9.   Tahun 2001   melorot  ke posisi 96 dari 102 dengan indeks 1,9.  Tahun 2002 turun lagi ke posisi 122 dari 133 negara dengan

## 187 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
indeks 2.2, tahun 2003 posisi Indonesia terjerembab keposisi 137 dari 159 negara degan indeks 2.4.
Sebagai agenda reformasi utama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun sejumlah Undang­ undang berkenaan dengan pemberantasan korupsi, antara lain, Undang­Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang­Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang­Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang­Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang­Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang­Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Semua sektor tanpa kecuali terimbas gerakan bersih­bersih dari unsur rasuah. Salah  satunya    adalah  konflik  sepak  bola yang  terjadi  sejak  2010.  Konflik  ini  tak lepas dari unsur korupsi. Konflik tersebut dapat dibagi menjadi dua. Pertama, konflik pengurus yang menyebabkan munculnya dualisme kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu PSSI versus  Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Kedua, dualisme sistem kompetisi yaitu Liga Super Indonesia (LSI) versus Liga Primer Indonesia (LPI).
Konflik itu berawal saat Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2007­2011,
menjalani hukuman penjara di LP Cipinang karena terlibat korupsi penyaluran minyak goreng tahun 1999­2000, saat Indonesia masih didera krisis ekonomi. Dari balik jeruji penjara Nurdin Halid mengendalikan organisasi sepak bola Indonesia. Hal ini memicu kontroversi.  Ia dinilai oleh sejumlah kalangan memanipulasi Statuta FIFA, Induk organisasi sepak bola dunia. Dalam statuta FIFA disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminal dilarang memimpin atau menjadi pengurus asosiasi sepak bola di bawah FIFA.
Kondisi ini diperparah dengan prestasi sepak bola Indonesia yang berada di titik nadir. Selama di bawah kendali Nurdin Halid, Tim Nasional kelompok usia mana pun belum pernah berprestasi. Puncak kekecewaan ditandai keinginan beberapa kalangan melengserkan Nurdin Halid.
Konflik kepengurusan sepak bola Indonesia merupakan arena yang memiliki  grafitasi  menarik  segenap pemilik kepentingan untuk “bertarung” guna memperebutkan sumber daya di dalamnya.  Konflik  itu  ibaratnya  ranah ( field), meminjam istilah Bourdieu, yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk merebut sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu guna menentukan posisi. Ranah sekaligus arena pertarungan di mana mereka yang menempatinya dapat mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada. Struktur ranahlah yang membimbing dan memberikan strategi bagi penghuni posisi, baik individu maupun  kelompok, untuk melindungi  atau meningkatkatkan posisi
mereka dalam kaitannya dengan jenjang pencapaian sosial.
Atas dasar itulah perhatian media massa di Ibu kota terhadap peristiwa­ peristiwa konflik di PSSI yang terjadi dalam kurun waktu 2010­2012 cukup serius. Hampir semua media seolah­olah berlomba memberitakan persoalan­persoalan tersebut dengan perspektif masing­masing. Harian Kompas dan Sindo, misalnya, dari Januari sampai Juni 2011, setiap hari menurunkan berita yang berkaitan dengan PSSI dan LPI; demikian pula dengan tabloid Bola , tabloid olahraga ini bahkan membuat rubrik khusus IPL.  Jumlah pemberitaan masing­masing media tersebut mencapai lebih dari seratus item berita. Jumlah berita yang demikian besar ini menujukkan bahwa olah raga sepak bola merupakan olah raga paling popular dan menarik minat pembaca paling tinggi di Indonesia, datanya tersaji pada tabel 1.
Artikel ini bermaksud mengkaji terbentuknya grand narrative pemberantasan korupsi  di  balik  wacana  konflik  sepakbola  di Indonesia. Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah apa dan bagaimana wacana grand narrative pemberantasan korupsi bekerja di tiga media cetak ibu kota ( Kompas , tabloid Bola dan Seputar Indonesia ) di balik pemberitaan konflik sepak bola?
Penelitian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia pernah dilakukan antara lain oleh Iwan Gardono Sujatmiko (2002) di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Menurut Sujatmiko k orupsi di Indonesia dapat dianggap sebagai hypercorruption di mana terjadi gabungan antara state capture dan administrative corruption . Secara umum gejala ini ditandai dengan keberadaan Indonesia pada peringkat atas dalam berbagai pengumuman “perlombaan” korupsi. Untuk melawan hypercorruption dan state capture harus dilakukan dengan meningkatkan  kapasitas masyarakat ( social capital, termasuk jaringan global) menjadi “kekuatan yang luar biasa.” Selain itu mengawasi secara lebih terfokus dan personalized mereka yang menduduki jabatan publik yang berpotensi untuk melakukan korupsi. Partisipasi di atas sangat membutuhkan kesediaan media cetak dan elektronik untuk memberitakan secara rutin dan memadai informasi untuk mengatasi korupsi. Demikian pula lembaga pendidikan tinggi dan think tank secara intensif melakukan studi atau analisis dan rencana aksi/advokasi yang membantu mengatasi korupsi.
Penelitian Septiana Dwiputrianti (2009) menujukkan bahwa korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan,
Media Jumlah Berita Kompas 136 Seputar Indonesia (Sindo) 118 Bola 479 Tabel  1.  Jumlah  Pemberitaan  Konflik  Kepengurusan  Sepak Bola Indonesia Januari­Juni 2011
Sumber: diolah dari kumpulan kliping berita PSSI dan LPI di Kompas, Sindo dan Bola.

## 189 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
hanya saja unsur­unsur pembentuknya lebih lengkap. Korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Kita, sebagai masyarakat Indonesia secara umum dan sebagai penyelenggara negara/ pegawai negeri pada  khususnya, perlu memahami masalah korupsi, serta mengenali lebih detail berbagai kebijakan dan peraturan, dan mengikuti berbagai perkara dan jenis­ jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalakan anti korupsi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih (good  and  clean government ). Dengan digalakkannya program pemberantasan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintah di era reformasi melalui upaya koordinasi ( coordination ), pengawasan ( controlling ), monitoring , investigasi/penyelidikan ( investigation ), penuntutan ( prosecution ) dan pemeriksaan ( auditing ) dan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002), diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Penelitian Muzzamil D. Massa (2014) tentang Konstruksi Teks Pemberitaan Harian Tribun Timur dan Harian Fajar dalam Aksi Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2009 di Makassar menunjukkan bahwa pertama, harian Tribun Timur dan Fajar mengkonstruksi aksi Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia menjadi gerakan yang dilatarbelakangai skandal Bank Century yang diduga dilakukan oleh pejabat­ pejabat negara, sehingga isu ini menjadi
isu utama. Selain itu Tribun Timur banyak juga menitikberatkan pada kasus perusakan yang dilakukan oleh beberapa demonstran dan berusaha menghubungkannya dengan rusaknya citra kota Makassar, Sedangkan Fajar menonjolkan aroma konspirasi dan konflik  kepentingan  yang  menunggangi aksi ini. Baik Tribun Timur dan Fajar memiliki ideologi dominan yang tidak berafiliasi dengan politik penguasa, namun praktik kuasa dalam kedua media tetap berjalan, tidak lewat intervensi langsung melainkan lewat struktur dan aturan­aturan yang dibuat secara internal. Pihak yang diuntungkan adalah pihak pemilik media. Tribun Timur dan Fajar masih belum mampu berperan sebagai ruang publik karena masih melakukan praktek sosial yang tidak diskursif, tidak partisipatoris dan tidak terhindar dari hegemoni.
Adapun penelitian tentang grand narrative pernah dilakukan oleh Dewi Candraningrum (2015) yang dimuat di Jurnal Perempuan. Candraningrum mengkaji tentang narasi agung Air Susu Ibu (ASI) di mana negara lalai memperhatikan fasilitas laktasi bagi ibu­ibu menyusui di ruang publik. Menurut Candraningrum (2015) narasi agung, narasi ideal, dalam perjalanan hidupnya membutuhkan banyak korban untuk “disembelih.” Bagaimana Hitler menarasikan keagungan Jerman dengan membabat habis Yahudi. Tak hanya Yahudi, Hitler juga membunuhi para Liyan itu—LGBT, para cacat, para Roma, para kulit hitam, dan para abnormal lain. Narasi agung membajak diktum kesempurnaan manusia, dari akal sampai dengan spiritnya
dan darinya kelompok rentan ( vulnerable group ) tak mendapatkan tempatnya. Eksploitasi narasi agung sebuah negara ini tak bisa dipisahkan dari persepsi dan definisi  atas  keagungan  itu  sendiri  yang mensyaratkan di dalam dirinya watak­ watak manusia yang ideal dan sempurna. Definisi ini nyaris dan secara serampangan menggunting sendiri kemanusiaan.
Negara tak sungguh­sungguh meng­ ibu kepada Ibu. Ibu bagi negara hanyalah salah satu dari senjata yang dipakai secara etimologis, semantik dan pragmatik untuk memperbajui dirinya sendiri atas state grand narrative (narasi agung negara). Ini adalah kebohongan pertama­tama yang diciptakan oleh negara dengan membajak terminologi Ibu. Bahkan negara meminjam Ibu sebagai alat hegemoni yang ampuh. Negara mendefinisikan  kemuliaan  perempuan pada rahimnya, pada kemampuannya melahirkan, membesarkan anak­anaknya, dan  mengabdi  pada  suaminya  (definisi merujuk Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ). “Ibuisme” negara dalam perspektif Suryakusuma (2015) merupakan Weltanschauung (pandangan dunia), yang memangkas identitas eksistensial perempuan sebagai manusia seutuhnya.
Jean­Francois Lyotard (seperti dikutip Willy Gaut, 2011:53), Ritzer, 2003: 215) memaknai grand narrative sebagai  narasi utama yang menjadi dasar dan berkarakter universal karena dapat dipakai sebagai standar untuk mengukur dan menilai narasi lain. Grand narrative berada pada posisi determinan terhadap narasi­narasi lain.
Grand narrative lalu diartikan sebagai cerita­cerita yang mentotaliter sejarah dan tujuan­tujuan umat manusia. Dalam peranan yang demikian, grand narrative menjiwai dan mengarahkan masyarakat modern dengan memberi dasar dan meligitimasi bagi institusi­institusi serta praktek­praktek kultural dalam berbagai macam bidang kehidupan seperti sistem dan praktik sosial, politik, hukum, moral serta cara berfikir.
Dalam terminologi demikian, media massa menjadi bagian dari pelestarian grand narrative pemberantasan korupsi tersebut. Atas nama pemberantasan korupsi media massa meligitimasi tindakan­tindakan untuk menilai narasi terkategori dalam unsur korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi prinsip­prinsip umum pembenaran tindakan. Media massa menjadikan pemberantasan korupsi sebagai cara baca tunggal atas realitas. Lyotard mengatakan salah satu ciri grand narrative, mengacu pada prinsip­prinsip umum yang hendak diuniversalkan. Dengan demikian, grand narrative adalah kristalisasi pola pikir dan pola tindak dengan ciri totalitas, uniformistas dan universalitas yang kuat. Dalam pola pikir dan pola tindak demikian, ada tendensi pemusatan dan penyeragaman.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah Critical  Discourse  Analysis model Norman Fairclough. Fairclough membangun  suatu model yang meng­ integrasikan analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan

## 191 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
politik serta pada perubahan sosial. Penulis berasumsi bahwa pemberitaan media  seputar  konflik  persepakbolaan di Indonesia kental diwarnai kontradiksi kepentingan dan kekuasaan. Oleh karena itu CDA model  Fairclough tepat.  Salah satu kelebihan Fairclough adalah berusaha membangun model analisis wacana yang berkontribusi dalam analisis sosial dan budaya, mengombinasikan tradisi analisis teks  dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Fokus utama Fairclough melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: teks, praktik wacana dan praktik sosial­kultural (Fairclough, 2001) Dalam analis teks, Fairclough (2001) melihatnya dalam tiga tingkatan. Pertama adalah representasi. Yang dianalisis dalam tingkatan ini adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Unit analisisnya adalah pilihan kata yang digunakan (vocabulary) dan struktur kalimat yang dipakai (grammar). Kedua, relasi,  yang diamati dalam tingkatan ini yakni bagaimana hubungan antar wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Ketiga, identitas yaitu bagaimana  identitas wartawan, khalayak dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Pada praktik wacana pusat perhatian diletakkan pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Menurut Fairclough (2001) setidaknya ada tiga aspek yang membangun praktek wacana. Pertama, sisi individu wartawan penulis pemberita. Kedua , dari
sisi bagaimana hubungan antarwartawan dan struktur organisasi baik dengan sesama anggota redaksi maupun dengan bidang lain seperti pemasaran, iklan, distribusi dll. Ketiga ,  praktek kerja/rutinitas kerja produksi berita  mulai dari pencarian berita, penulisan berita, editing sampai muncul sebagai tulisan di media.
Sedangkan praktik sosial kultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam media ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau kotak kosong yang steril, tetapi sangat ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Sociocultural  practice sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana ke kuatan­ kekuatan yang ada dalam masya rakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat.  Fairclough (1995)  membagi tiga level analisis pada sociocultural  practice yakni: situasional, institusional dan sosial.
Obyek penelitian dalam studi ini adalah tiga koran yang terbit di  Jakarta yakni Kompas , Tabloid Bola dan Harian Seputar Indonesia ( Sindo ). Kenapa ketiga media massa itu yang dipilih?  Berdasarkan data Nielsen Media sebagaimana termuat dalam Indonesia  Media  Guide, 2010, Kompas memiliki oplah sebanyak 530 ribu eksemplar setiap hari, termasuk salah satu koran dengan reputasi panjang dalam industri media Indonesia, sudah berusia 50  tahun. Tabloid Bola dipilih karena menurut data Indonesia Media Guide 2010 untuk kategori tabloid, ia berada di urutan kedua setelah tabloid Pulsa . Namun untuk
kategori tabloid olahraga Bola menempati urutan pertama sebagai tabloid olahraga terpopuler. Kompas dan tabloid Bola berada dalam naungan kelompok usaha Kompas­Gramedia. Kelompok usaha ini merupakan  salah satu dari 12 kelompok usaha konglomerasi media di Indonesia.
Kompas­Gramedia saat ini memiliki dan mengendalikan: 10 stasiun televisi, 12 stasiun radio, 88 media cetak, dan 2 media online. Kelompok ini juga memiliki jaringan toko buku, properti dan hotel, event organizer (EO), manufaktur dan Perguruan Tinggi (Kristiawan, 2012).  Selain itu, Kompas Gramedia juga menggelar kompetisi sepak bola usia di bawah 14 tahun se­Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sejak 2010. Liga ini bernama Liga Kompas Gramedia (LGK) U14. Kompetisi ini mempertemukan tim­tim dari Sekolah Sepak Bola (SSB) se Jabodetabek. Ketua LGK 2010­2014 adalah Anton Sanjoyo, yang juga wartawan dan kolomnis sepak bola di harian Kompas . Kompas­Gramedia meluncurkan kompetisi setelah memperoleh restu dari pemerintah dan PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga RI,  A.  Alfian  Mallarangeng  membuka dengan resmi kompetisi tersebut pada hari Minggu, 18 Juli 2010, yang juga dihadiri  Ketua  Komite  Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rita Subowo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Nugraha Besoes (Kompas, Senin 19 Juli 2010).
Koran Seputar Indonesia ( Sindo) dipilih karena merupakan koran pendatang baru dengan perkembangan tercepat  yang beroplah sebanyak 330 ribu eksemplar
setiap hari (data Profil Sindo , 2010). Selain itu Sindo juga dimiliki oleh salah satu dari 12 kelompok usaha media yakni , Media Nusantara Citra (MNC) Group. MNC Group merupakan kelompok usaha media terbesar di Indonesia, MNC Group memiliki dan mengendalikan: 20 stasiun televisi, 22 radio,  7 media cetak, 1 media online. Ia juga memiliki lini usaha di bidang produksi dan distribusi content dan manajemen artis. MNC Group adalah pemegang hak siar LPI  tahun 2011­2012. MNC menyiarkan liga tersebut di tiga stasiun miliknya, yakni MNC TV, Sindo TV dan RCTI dan dukungan pemberitaan dari harian Seputar Indonesia .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil analisis menunjukkan bahwa cara yang digunakan tiga media ibu kota dalam menerapkan grand narrative adalah dengan menjadikan Nurdin Halid sebagai musuh bersama ( common enemy ).
Penggambaran Nurdin Halid di tiga media tersebut pada umumnya bersifat negatif, kasar dan sarkasme. Semua pilihan kata yang digunakan seluruhnya dengan nada mencemooh dan menyalahkan.
Di tabloid Bola misalnya pilihan kata yang gunakan seperti “Nurdin Halid memiliki seabrek noda hitam,” “NH sudah gagal dan membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih mundur,” “Nurdin menjadi sosok kontroversial.”
Di harian Kompas, Nurdin Halid digambarkan dengan kalimat antara lain: “Selama Nurdin Memimpin PSSI, Tidak ada prestasi yang ditorehkan,” “Nurdin

## 193 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
tidak layak,” dan “Nurdin menerima dana dari Persisam.”
Sedangkan di Sindo Nurdin di­ gambarkan dengan kata­kata sebagai berikut: “Nurdin Halid sejak 2003 tak pernah memberikan prestasi apa pun,”  dan “KPK didesak segera mengumpulkan bukti keterlibatan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dalam kasus dugaan korupsi APBD Samarinda”
Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998, yang mana salah satu tuntutannya adalah pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) membuat keinginan publik sepak bola bersih makin membuncah.  Salah satunya adalah gerakan meminta Nurdin Halid mundur dari Ketua Umum PSSI,  karena yang bersangkutan terpidana korupsi. Bukan hanya itu, gerakan yang menuntut peningkatan kualitas sepak bola juga tinggi.
Karakteristik sepak bola bersih yang dibicarakan oleh media dapat dilihat dengan berbagai cara, yakni sepak bola tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sepak bola tanpa korupsi, sepak bola berprestasi, tanpa suap­menyuap dan pengaturan skor. Representasi tentang sepak bola bersih dilakukan dengan berbagai pilihan kata, sebagai berikut:
• “Klub harus mandiri dari APBD”
• “Pengurus PSSI harus bersih dari korupsi”
• “Sepak bola Prestasi”
• “Pengurus Sepak Bola Harus Bebas dari Korupsi”
Persoalan yang mendera klub­klub anggota PSSI sejak lama adalah kemandirian
finanasial.  Sejak  bertahun-tahun  lamanya hampir semua klub yang bermain di Divisi Utama dan ISL PSSI selalu mengandalkan pendanaan dari APBD. Dari sini pulalah pintu masuk korupsi dan segala “kong­ kalikong” anggaran atas nama sepak bola bermula. Apalagi mayoritas ketua klub adalah pejabat bupati, walikota atau ketua DPRD. Jadilah anggaran APBD menjadi bancakan para pengurus klub sepak bola. Makin mudahlah dana APBD itu mengalir.
Lahirnya Liga Primer Indonesia yang menawarkan kemandirian klub dari APBD langsung didukung oleh Kompas . Cara Kompas mendukung LPI senantiasa mengemukakan sepak bola tanpa APBD.  Dalam berita yang berjudul “LPI Menyiapkan “Fee” Untuk PSSI; Irfan dan Kim Minta Kejelasan tentang LPI” 4 Januari 2011, Kompas mengutip pendapat juru bicara LPI, Abi Hasanto yang ingin menggulirkan sepak bola tanpa APBD, karena APBD dinilai membebani uang rakyat. Berikut kutipannya:
“Kami ingin menggulirkan kompetisi yang tidak membebani rakyat dengan bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujar Abi. (Kompas, Selasa 4 Januari 2011)
Pada berita lain berjudul “Persema Memulai Masa Kebebasan, 5­1” Kompas kembali menegaskan pentingnya kemandirian sepak bola tanpa APBD. Dalam berita itu Kompas mengutip pendapat Walikota Makassar, Sulawesi Selatan , Ilham Arief Sirajuddin, berikut kutipannya:
“PSM siap untuk tampil di LPI. Menurut dia, PSM menyeberang dari Liga Super karena mendukung konsep LPI yang ingin membuat klub mandiri dari dana APBD. “Beban APBD sudah terlalu berat. Uang
Rp 10 miliar lebih baik digunakan untuk membangun lapangan sepak bola yang baik,” (Kompas, Minggu, 9 Januari 2010)
Cara Kompas meletakkan kutipan dengan menyebut angka Rp 10 miliar menunjukkan ke publik bahwa Pemerintah Kota Makassar setiap tahun mengeluarkan lebih Rp 10 miliar dari kas APBD untuk membantu pendanaan PSM Makassar, namun tidak memberikan prestasi apa pun.
Kompas juga senantiasa mendorong isu agar KPK menyelidiki pengeluaran APBD yang telah disalurkan ke klub­klub. Menurut Kompas penyaluran APBD awal munculnya benih­benih korupsi, karena selama ini pertanggungjawabannya tidak jelas.  Seperti misalnya yang terungkap di persidangan kasus korupsi terdakwa Aidil Fitri, mantan Manajer Persisam, Samarinda di Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam persidangan tersebut terungkap adanya teransfer uang sebesar Rp 100 juta dari Aidil ke Nurdin Halid. Dana yang digelapkan Aidil merupakan bantuan APBD Kota Samarinda untuk klub Persisam.
Salah satu berita yang mendorong KPK memeriksa penyaluran APBD adalah berita berjudul “KPK Bentuk Tim Awasi APBD Untuk Klub”  (Sabtu 8 Januari 2011). Berita itu mengemukakan KPK telah membentuk tim untuk mengkaji penggunaan anggaran APBD yang disalurkan ke klub­klub anggota PSSI . Berikut kutipannya:
“Tim sudah dibentuk. Selain mengkaji dana negara di PSSI, tim tersebut juga akan mengkaji dana negara yang disalurkan melalui APBD di klub­klub sepak bola daerah,» ujar juru bicara KPK, Johan Budi, Jumat (7/1) di Jakarta. Menurut Johan Budi, KPK akan melihat bagaimana dana tersebut digunakan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jika ada penya­
lahgunaan, itu bisa dikategorikan korupsi karena ada uang negara yang dipakai (Kompas, Sabtu 8 Januari 2010).
Harian Seputar Indonesia ( Sindo ) juga senantiasa menarasikan pentingnya sepak bola bersih tanpa APBD. Pada Selasa 4 Januari 2011 misalnya Sindo menurunkan dua berita sekaligus berkenaan lahirnya LPI sebagai koreksi ISL yang selama ini menggunaan dana APBD, Dalam berita berjudul “Merebut Simpati,” Sindo menceritakan perdebatan ide LPI Vs ISL,  berikut kutipannya:
Klub juga memiliki ketergantungan pada APBD yang notabene berasal dari uang rakyat. Masalahnya, dengan kompetisi yang begitu besar dengan melibatkan ribuan pemain di berbagai tingkatan dan menyedot anggaran yang mencapai jika diakumulasi mencapai ratusan miliar bahkan triliun (sebagian besar dari APBD), justru tak menghasilkan output tim nasional yang kompetitif bahkan di level Asia Tenggara (Sindo, Selasa 4 Januri 2011) .
Pada berita lain berjudul “Atas Nama Perbaikan”, Sindo menceritakan bahwa liga ISL penuh dengan kecurangan yang ditandai dengan suap­menyuap dan kerusahan antarsupporter. Dalam berita itu kembali sepak bola tanpa APBD kembali disinggung, berikut kutipannya:
Persibo, misalnya, nekat banting setir ke LPI  karena  mengalami  krisis  finansial setelah delapan pemain terkena sanksi dari tidak sanggup membayar denda di PSSI. “Intinya, dengan bergabung di LPI, kami tidak lagi terus berharap dari dana APBD. Apalagi dana APBD juga cukup tidak mencukupi untuk biaya kompetisi di Liga Super,“  ujar  Taufiq  Risnandar,  Manajer Persibo. (Sindo,Selasa  4 Januri 2011).
Sama seperti Kompas dan Sindo, tabloid Bola menggambarkan Nurdin Halid sebagai tokoh yang gagal memberikan prestasi bagi persepakbolaan di Indonesia. Nurdin Halid juga digambarkan sebagai sosok koruptor.

## 195 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
Nurdin Halid digambarkan seba­ gai sosok yang sama sekali tidak layak memimpin PSSI. Tabloid Bola merepresentasikan Nurdin sebagai pe­ mimpin yang gagal membuahkan prestasi bagi dunia sepak bola Indonesia. Selama menjabat ketua umum PSSI, Timnas PSSI belum pernah meraih gelar. Ia juga dianggap memanipulasi statuta FIFA berkaitan dengan pasal kriminal, bahkan ia disebut menerima aliranan dana dari Persisam Samarinda.
Isu sepak bola tanpa APBD memang mendapat respon positif dari berbagai pihak mengingat praktek­praktek penyaluran APBD menyimpan potensi korupsi yang sangat tinggi. Sementara di sisi lain penyaluran APBD yang sudah berlangsung berpuluh­puluh tahun tenyata juga tidak melahirkan sepak bola berprestasi. Oleh karena itu Kompas dan Sindo menilai bantuan APBD yang tidak mendongkrak prestasi itu sama dengan mencederai hati nurani publik, karena sesungguhnya dana APBD adalah dana rakyat.
Sejalan dengan ide sepak bola bersih tuntutan publik akan prestasi Timnas PSSI dipentas internasional juga makin tinggi. Apalagi sudah lebih 20 tahun tim nasional (Timnas) senior PSSI belum meraih prestasi dipentas internasional. Prestasi terakhir yang diraih Timnas PSSI adalah meraih emas di cabang sepak bola pentas SEA Games tahun 1991 di Manila.
Timnas PSSI yang miskin prestasi dijadikan alasan oleh media untuk menuntut Nurdin Halid  mundur dari PSSI. Bila bercerita tentang prestasi, narasi
media ( Kompas dan Sindo ) senantiasa mencontohkan prestasi Timnas di Era Tahun 1950­an. Misalnya sukses menahan imbang 0­0 Uni Soviet pada Olimpiade Melbourne 1956.
Kompas misalnya menurunkan berita berjudul “ Bursa Ketua Umum PSSI, Jusuf Kalla Dorong George Toisutta Maju” (Sabtu 29 Januari 2011). Dalam berita itu Kompas mengemukakan pendapat Jusuf Kalla, Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang mendorong George Toisutta untuk maju ke pemilihan ketua umum PSSI tahun 2011. Toisutta menurut Kalla adalah sosok yang pas di tengah krisis figur calon ketua umum PSSI, selain itu Jusuf Kalla juga mengenang prestasi Timnas Indonesia tahun 1956 yang sukses menahan imbang Uni Soviet. Berikut kutipannya:
Menurut Kalla, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di sepak bola. Jika potensi itu ditangani dengan benar, prestasi di ajang internasional seharusnya sudah bisa dipetik pencinta sepak bola Tanah Air. “Sudah 50 tahun berlalu, kita saat ini masih terus mengenang sukses timnas menahan seri Rusia,” papar Kalla, merujuk hasil 0­0 laga Indonesia versus Uni Soviet pada Olimpiade Melbourne 1956 (Kompas, Sabtu 29 Januari 2011).
Tindakan media menjadikan Nurdin Halid sebagai common enemy bisa dipahami karena wacana dominan yang berkembang saat ini adalah kuatnya keinginan publik untuk memberantas korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi bukan hanya digalakkan pada ranah pemerintahan  tetapi juga pada dunia olah raga. Nurdin Halid sendiri dua kali terjerat kasus korupsi, yakni kasus impor beras ilegal dari Vietnam dan kasus penyaluran minyak goreng. Media massa menjadi bagian dari
pelestarian grand narrative tersebut. Atas nama pemberantasan korupsi media massa meligitimasi tindakan­tindakan untuk menilai narasi terkategori dalam unsur korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi prinsip­prinsip umum pembenaran tindakan. Media massa menjadikan pemberantasan korupsi sebagai cara baca tunggal atas realitas.
Lyotard mengatakan salah satu ciri grand  narrative, mengacu pada prinsip­ prinsip umum yang hendak diuniversalkan. Dengan demikian, grand narrative adalah kristalisasi pola pikir dan pola tindak dengan ciri totalitas, uniformistas dan universalitas yang kuat. Dalam pola pikir dan pola tindak demikian, ada tendensi pemusatan dan penyeragaman.
Itulah mengapa kemudian media massa menjadikan pelaku­pelaku korupsi sebagai musuh bersama yang bersifat universal. Ada konsekuensi yang ditanggung oleh media massa jika tidak masuk dalam strategi grand narative pemberantasan korupsi yakni mereka dianggap sebagai bagian dari pelaku korupsi. Media massa tentu takut masuk dalam kategori tersebut, sebab akan berpengaruh pada sentimen negatif pembacanya yang pada gilirannya akan memengaruhi iklan dan pendapatan dari pembaca.
Itulah alasan mengapa Kompas misalnya mendukung LPI karena melihat bahwa konsep LPI yang tidak menggunakan APBD menjadi solusi pemberantasan korupsi. Kompas melihat APBD sebagai pintu masuk korupsi. Apalagi ada bukti Nurdin Halid menerima dana dari Persisam
Putra Samarinda yang nota bene adalah dana APBD.
Demikian juga dengan Sindo dan Bola yang  fokus meminta KPK mengusut dugaan penyelewengan  penjualan tiket piala AFF 2010, karena Sindo dan Bola menilai ada praktek tidak taransparan pada penjualan tiket perhelatan pertandingan sepak bola se Asia Tenggara tersebut di stadion Glora Bung Karno, Jakarta.

## Simpulan
Pelestarian grand narrative pem­ berantasan korupsi dilakukan negara dengan metode  penegakan hukum. Seseorang yang telah dijadikan sebagai tersangka atau terpidana korupsi maka narasi dan identitas dirinya berbalik menjadi negatif. Pemberantasan korupsi menjadi stigmatisasi baru.
Grand narative pemberantasan ko­ rupsi berbeda dengan grand narrative komunisme di Orde Baru. Bila pelestarian grand narrative anti komunis bekerja dalan ranah politik, pemberantasan korupsi bekerja pada ranah penegakan hukum. Untuk melestarikan grand narrative tersebut media massa menjadi corong terdepan menarasikan proses pengadilan koruptor. Detail peristiwa­ peristiwa di Pengadilan Tindak Pengadilan (Tipikor) dilaporkan dengan segera dan menempati laporan utama. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai gerbang bagi pengentasan kemiskinan. Pelaku korupsi digambarkan sebagai pilihan­pilihan kata yang merendahkan dan menghinakan, sehingga koruptor menjadi menyakit utama masyarakat.

## 197 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 186-198
Penyebaran informasi anti korupsi melalui media massa, yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, merupakan wujud kesungguhan untuk memerangi korupsi. Informasi media massa yang bersifat mendidik kepada khalayak, tidak sekadar memaparkan kerugian negara, tetapi sampai pada tindak lanjut penyelesaiannya.
Meski demikian keterlibatan media dalam pemberantasan korupsi belumlah sempurna, pemberitaan media saat ini baru fokus pada memaparkan data penyelewengan namun belum sampai menyentuh pada penyelesaian secara tuntas yang dapat diketahui oleh masyarakat. Padahal tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak­hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (UU RI No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi). Oleh sebab itu, media massa juga selayaknya konsisten memberitakan secara transparan dalam penyelesaian korupsi. Sebab, pemberitaan media diharapkan mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, meperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka
Bourdieu, Pierre. (1991). Language and Symbolic  Power . Cambridge: Polity Press
Candraningrum. Dewi. (2015). Negara, Seksualitas dan Pembajakan Narasi Ibu . Jurnal  Perempuan, Edisi 19 Oktober 2015.
Dwiputrianti, Septiana. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 6 (3) September 2009.
Fairclough, Norman. (2010). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, Norman. (2001). Languange and Power . Edinburgh: Pearson Education Limited.
Gaut, Willy. (2010). Filsafat Postmodernisme Jean-Francois Lyotard: Tesis-tesis Kunci dan Masalah Status Pengetahuan Ilmiah. Maumere: Penerbit Ledalero.
Massa, Muzzamil D. (2009). Konstruksi Teks Pemberitaan Harian Tribun Timur dan Harian Fajar Dalam Aksi Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2009 di Makassar. (Tesis). Universitas Hasanuddin, Makasar.
Sujatmiko, Iwan Gardono. (2002). Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2 (1).
Ritzer, George dan Douglas J.Goodman.
(2003). Teori  Sosiologi  Modern (terjemahan: Aliman)  Jakarta: Kencana Prenada.
Kristiawan, R. (2012). Liberalisasi Media: Kajian  Ekonomi  Politik  Tentang Demokratisasi  dan  Industrialisasi Media  di Indonesia . (Tesis). Universitas Indonesia, Jakarta.
Berita online :
Julia Suryakusuma. Ibuisme Negara adalah Perkawinan  antara  Feodalisme  dan Kapitalisme , Jurnal Perempuan edisi 7
Oktober 2015 tersedia di (http://www.
jurnalperempuan.org/berita/julia­ suryakusuma­ibuisme­negara­adalah­ perkawinan­antara­feodalisme­dan­ kapitalisme).