@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.

## POLA PENGELOLAAN RUANG AREA HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN, KABUPATEN MAYBRAT
(The Patterns of Sustainable Forest Areas Space Management based on the Community’s Local Wisdom in District Ayamaru Eastern and Southest, Maybrat Regency)
JOIS KAMBU 1 , JONNI MARWA 2 , AGUSTINUS MURDJOKO 2 
1 Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari 98314, Provinsi Papua Barat, Indonesia
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari 98314, Provinsi Papua Barat, Indonesia
 Penulis Korespondensi: Email agustinus.murdjoko.papua@gmail.com Diterima: 17 Nov 2023 | Disetujui: 20 Des 2023
Abstrak. Pengelolaan  ruang  area  hutan  berbasis  kearifan  lokal  terintegrasi  dengan  pendekatan tradisonal  dari  pengetahuan  lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan.  Pada  area  kawasan  hutan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya kerusakan ekologis, kemiskinan dan kehancuran sistem  budaya  masyarakat,  konflik  kepentingan  dan  berdampak  pada  lingkungan  yang  tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penggunaan area dalam pengelolaan ruang hutan, peraturan dan juga adat istiadat yang dapat diterapkan untuk komunitas masyarakat adat di Timur Selatan Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Pengambilan data terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengambilan data primer diambil dengan cara melakukan wawancara terhadap komunitas masyarakat  adat.  Komunitas  masyarakat  adat  di  Timur  Selatan  Distrik  Ayamaru,  di  Kabupaten Maybrat, telah mempunyai area hutan untuk eksploitasi, dengan alokasi ruang untuk area budidaya atau zona  pemanfaatan,  area  yang  dilindungi  (hidrologis)  dan  zona  ekologis  khusus,  atau  landsekap ekologis, dan dalam bahasa daerah dikenal dengan kata area ‘ Pamali ’ ( Mbou ). Tingkat keberlanjutan untuk alokasi penggunaan ruang berbasis kearifan lokal masyarakat Maybrat di Timur Selatan Distrik Ayamaru  termasuk  dalam  kategori  keberlanjutan  tinggi  dengan  74%  area  alami  menjadi  area  yang dilindungi atau perlindungan kawasan adat.
Kata Kunci: Kearifan lokal, pengelolaan hutan berkelanjutan, Ayamaru, Kabupaten Maybrat
Abstract. The  forest  areas  space  management  based  on  the  local  wisdom  was  integrated  with  the traditional  approach  of  local  knowledge  of  society  in  forest  management.  In  the  forest  areas  space, there was affected  the occurrence of damage to the ecology, poverty, and destruction of the cultural system of society, conflicts of interest and then environmental unsustainability. This research purposed to  identified  the  pattern  of  utilization  of  forest  areas  space  management,  the  rules  and  customs  that applied by indigenous communities in the eastern and southest Ayamaru District, in Maybrat Regency. The  data  consisted  of  secondary  and  primary  data.  Primary  data  collected  by  interviews  with  the
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
indigenous  communities.  Indigenous  communities  in  the  eastern  and  southest-Ayamaru  District,  in Maybrat Regency have established the area of forest exploitation, with the allocation of space for the cultivation  area  or  utility  zone,  protected  areas  (hydrological)  and  the  specific  ecological  zones  or landscapes  in  bahasa  is  ‘Pamali’  areas  (Mbou).  The  sustainability  level  of  utility  space  alocation based on local knowledge of Maybrat communities in the eastern and southest in Ayamaru District is categorized  as  highly  sustainable,  with  74  %  of  its  natural  areas  being  protected  or  custodially preserved.
Keywords: local wisdom, forest sustainable  management, Ayamaru, Maybrat Regency

## PENDAHULUAN
Ekosistem hutan merupakan salah satu sitem penting yang harus dilestarikan dan diperhatikan pengelolannya  (Desitarani dkk .,  2020).  Fungsi hutan sangat penting untuk kehidupan baik dari segi  ekologi,  lingkungan,  sosal  maupun ekonomi.  Pada  umumnya  masyarakat  yang hidup  disekitar  hutan  memiliki  ketergantungan terhadap hutan yang lebih tinggi Kearifan  lokal  adalah  komponen  utama dalam hubungan manusia dengan alam di dalam suatu  ekosistem  lokal,  dan  tidak  statis  tetapi lebih dinamis dalam karakteristik, sudah berurat akar  dalam  budaya  dan  pembaharuan  sosial (Ngakan dkk ., 2006; Widyaningsih dkk ., 2019). Komunitas  masyarakat  adat  merupakan  tempat tumbuhnya  kearifan  lokal  karena  masyarakat adat  merupakan  sekumpulan  orang  yang memiliki  garis  keturunan  dan  memiliki kebudayaan  tersendiri,  yang  hidup  bersama  di dalam  satu  lingkungan  dan  merupakan  wilayah hukum  adatnya.  Masyarakat  adat  memiliki kearifan  lokal  dalam  mengelola  hutan  adatnya yang  menjadi  ciri  khas  dari  yang  membedakan mereka dengan komunitas adat lainnya (Ginting dkk .,  2015;  Asmuruf dkk .,  2018;  Kambu dkk ., 2021).
Pengelolaan kawasan hutan berbasis kearifan lokal  menjadi  penting  dilakukan  karena didasarkan  pada  kegagalan  dalam  pengelolaan hutan yang dikembangkan selama ini yang tidak mengintegrasikan pendekatan tradisi kearifan
lokal  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan sehingga  berdampak  pada  terjadinya  kerusakan pada  ekologi,  kemiskinan  dan  kehancuran sistem  budaya  masyarakat,  konflik  kepentingan yang berujung pada ketidakberlanjutan lingkungan  (Rahman  dan  Jalaluddin  2022). Dampak  lainnya  adalah  semakin  menipisnya sumber  daya  alam,  keprihatinan  terhadap peningkatan  intensitas  kerusakan  sumberdaya alam  khususnya  hutan,  punahnya  sistem pengetahuan  yang  menjadi  basis  adaptasi berbagai  komunitas  lokal,  serta  tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan  masyarakat  sehingga  kearifan  lokal masyarakat  yang  sebagai  penyangga  sistem ( social buffer ) bagi upaya kelestarian sumberdaya  alam  mengalami  pelunturan  dan pemunahan (Marfai 2013).
Kearifan  lokal  masyarakat  Maybrat  dalam pengelola  kawasan  hutan  dengan  aturan  adat yang  berlaku  termasuk  sanksi  adat  berupa hukum  “ Isti” dibebankan  kepada  mereka  yang telah terbukti melakukan kerusakan hutan secara sengaja  maupun  tidak  sengaja  dan  hal  tersebut juga  telah  dipraktekkan  oleh  Masyarakat  di Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan  di  Kabupaten Maybrat  (Pattiselanno  dan  Mentansan  2010) . Hukum “Isti” yang  berlaku  dalam  masyarakat Maybrat telah membentuk pola-pola pemanfaatan  ruang  kawasan  hutan  secara  adat. Seperti  kawasan  konservasi  adat,  kawasan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
pemukiman,  kawasan  perkebunan,  kawasan berburu,  dan  lain-lain.    Bentuk  dari  sistem kearifan  lokal  ini  perlu  diidentifikasi  dan diangkat  sebagai  pedoman  dalam  perencanaan tata  ruang  wilayah  dan  memperkecil  potensi konflik  dalam  pemanfaatan  kawasan  hutan secara khusus di Kabupaten Maybrat. Penelitian yang dilakukan ini akan mengkaji tentang status keberlanjutan  dari  sistem  kearifan  lokal  dalam pemanfaatan  ruang  kawasan  hutan  yang diintegrasikan  dalam  kebijakan  pemerintah daerah, dan bagaimana kearifan lokal masyarakat  adat  Ayamaru  dalam  pengelolaan ruang  kawasan  hutan  secara  berkelanjutan  di Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan  Kabupaten Maybrat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian . ini . dilaksanakan  pada  bulan  Juni sampai  dengan  Agustus,  dengan  fokus pengambilan  data  pada  masyarakat  adat Maybrat  yang  bertempat  tinggal  di  Distrik AyamaruTimur  Selatan  Kabupaten  Maybrat pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2023.
Data  dan  informasi  mengenai  masyarakat adat  di  kawasan  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan.  Bahan  tersebut  antara  lain:  keadaan demografi, sosial dan budaya Masyarakat Adat, peta administrasi, literatur berbagi regulasi yang berkaitan  dengan  kearifan  lokal,  masyarakat adat  dan  kehutanan,  dan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Selain  itu  dikaji  juga  RTRW, RPJM,  Renstra  dan  Rencana  Aksi  sektor kehutanan  Kabupaten  Maybrat.  Alat  yang digunakan  terdiri  dari  alat  tulis,  alat  rekam, kamera,  kuesioner,  dan  panduan  wawancara, dan  data  spasial  pendukung  yang  digunakan adalah  Citra  Satelit  2A tahun  perekaman  2022, yaitu  fungsi  kawasan,  daerah  aliran  sungai, jaringan  sungai,  sebaran  jalan,  dan  letak kampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Letak Geografis dan Administratif
Secara  administratif  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan  termasuk  dalam  Kabupaten  Maybrat yang  terletak  pada  posisi  di  bawah  garis katulistiwa,  antara  01°00’  -  02°30’  Lintang Selatan dan 131°00’ - 133°00’ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0 – 1.362 meter di atas permukaan  laut.    Distrik  Ayamaru  Timur Selatan  terdiri  7  kampung  dengan  luas  wilayah 892 km 2 .

## Keadaan Demografi, Pendidikan dan
Kesehatan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Penduduk  Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan pada  tahun  2020  berjumlah  1.119  jiwa. Penduduk  perempuan  tercatat  lebih  banyak dibandingkan  laki-laki  yang  ditunjukan  oleh rasio jenis kelamin sebesar 94,9 yang bermakna setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 94 hingga  95  penduduk  perempuan.  Kampung yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak sebesar  21,09%  adalah  Kampung  Kambuskato. Kampung  ini  menjadi  ibukota  distrik,  dan merupakan  kampung  induk  yang  kemudian dimekarkan menjadi beberapa kampung lainnya. Sedangkan penduduk paling sedikit yaitu 7,33% berada pada Kampung Faitwosur.
Jumlah  penduduk  dan  rasio  jenis  kelamin menurut keluarahan/kampung di Distrik Ayamaru  Timur  Selatan  yang  merupakan wilayah  adat  Kambuskato  Tahun  2020  cukup beragam  pada  kisaran  angka  diatas  90.    setiap 100  orang  penduduk  laki-laki  terdapat  94 hingga  95  penduduk  perempuan.  Sebaran penduduk  menurut  kelompok  umur  dan  jenis kelamin  pada  tahun  2020  cukup  beragam dimana  kelompok  umur  dimulai  dari  0  tahun hingga  65  tahun  ke  atas.  Kelompok  umur dominan adalah 15-64 tahun yang mencapai 874 penduduk  dan  yang  terendah  adalah  penduduk lansia  (>  65  tahun)  sebanyak  49  penduduk.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  fasilitas pendidikan yang ada di Distrik Ayamaru Timur Selatan  tergolong  cukup  sedikit  jumlahnya sementara masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan minimnya fasilitas pendidikan  di  Distrik  tersebut.  Fasilitas pendidikan  yang  dimiliki  adalah  PAUD sebanyak 1 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Sedangkan  untuk  TK,  SMP,  SMA  dan  SMK belum  tersedia  di  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  siswa lulusan  SMP  yang  ingin  melanjutkan  jenjang pendidikan  SMA  maupun  vokasi  harus  menuju daerah  lain  di  luar  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan.
Sarana  kesehatan  di  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan  cukup  terbatas  dimana  dari  7  kampung hanya terdapat 4 kampung yang memiliki sarana untuk posyandu. Posyandu yang tersedia adalah posyandu yang dilakukan setiap bulan sehingga kampung  yang  tidak  memiliki  posyandu  dapat memilih posyandu pada kampung-kampung lain yang tersedia dan terdekat.
Berdasarkan  sumberdaya  yang  di  dapat  dari potensi  desa  di  Kabupaten  Maybrat  Distrik Ayamaru  Timur  Selatan  tidak  terdapat  banyak fasilitas  ekonomi  sehingga  aktifitas  niaga dilakukan  di  areal  Bandar  Udara  Kambuaya yang  berbatasan  langsung  dengan  Distrik Aitinyo Raya dan Distrik Ayamaru Timur. Pada umumnya  masyarakat  di  Distrik  Ayamaru Timur Selatan menjual hasil produksi pertanian di areal Bandar Udara Kambuaya.
Ladang  berpindah  adalah  mata  pencaharian pokok  masyarakat  di  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan.  Bekas  kebun  mereka  biarkan  sampai menjadi  hutan  kembali,  setelah  satu  atau  dua kali  panen.  Jangka  waktu  dari  masa  bera  suatu lahan tidak tertentu, dan pohon-pohon yang ada dalam suatu lahan dengan ukuran tertentu maka lahan  tersebut  sudah  bisa  digarap  kembali. Selain  sebagai  sarana  ladang  berpindah
pemanfatan  hutan  oleh  para  marga  atau  keret adalah  untuk  areal  berburu,  tempat  penduduk sebagai  sumber  protein  hewani.  Binatang  yang banyak mereka berburu adalah tikus tanah, kus- kus,  dan  kanguru  pohon,  sementara  babi  hutan dikomsumsi dan dipelihara.

## Kepemilikan Lahan
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012  tersebut  ingin  merubah cara  pandang  hutan  adat  yang  semula  menjadi Negara sentris menjadi  adat  sentris.  Sebagai sebuah putusan, kalau yuridispodensi Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dilihat  secara mendalam  sebenarnya  sedang  membangun teoritisasi  pembangunan  hukum  HAM  dalam konsteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan  adat.  Selanjutnya  dalam  Undang-undang RI  1945  pada  pasal  18b  angka  2  (dua)  yang mengatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat adat dan prinsip negara kesatuan RI yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Secara umum  masyarakar  Maybrat  memiliki  wilayah hutan  adat  masing-masing  berdasarkan  keret dan  marga,  dan  kepemilikan  wilalah  adat  ini sudah sejak dahulu kala, didalam mengelola dan memanfaatkan  hutan  oleh  masyarakat  di Kampung  Kambuskato  Distrik  Ayamaru  Timur Selatan  ini  dikelola  dengan  batasan-batasan hutan adat mereka.
Tabel  1.  Daftar  marga/kereth  di  wilayah  adat
Kambuskato No Nama Marga Rumpun/Kereth 1. Way Way Askato 2. Nauw Nauw Wakat 3. Kambu Kambu Hsaa, Kambu Tit, Kambu Sakfaun 4. Isir Isir 5.  Kambuaya Kambuaya
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
Pengenalan  hutan  adat  dan  batasan-batasan hutan  adat  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat di wilayah adat Kambuskato secara khusus dan Kabupaten  Maybrat  secara  umum  sudah ditetapkan  dan  diketahui  sejak  dahulu. Masyarakat  adat  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  harus dilakukan  pada  tempat-tempat  sesuai  batasan- batasan  hutan  adat  mereka  yang  telah  di tetapkan  dan  disepakati  secara  bersama.  Setiap marga  atau  keret  sudah  mengetahui  batasan- batasan hutan adat mereka, baik di wilayah atau zona  budidaya,  zona  lindung,  atau  di  kawasan- kawasan ekologis khusus. Batasan wilayah adat pada  masing-masing  marga/keret  tidak  dapat diubah  secara  sepihak  namun  perlu  adanya kesepakatan  bersama  yang  di  buat  dalam  acara tikar adat.

## Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Ruang
Masyarakat  adat  Kambuskato  memiliki sistem  pengelolaan  hutan  dan  lahan  secara tradisional yang telah ada dan diwariskan secara turun  temurun.  Secara  umum  masyarakat  adat Kambuskato  mengelola  lahan  dengan  sistem zonasi  yang  dibagi  menjadi  3  zona  yaitu  zona pemanfaatan,  zona  lindung  adat,  dan  zona hidrologis.

## 1. Zona pemanfaatan
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  6  Tahun 2007  tentang  Tata  Hutan  Dan  Penyusunan Rencana  Pengelola  Hutan,  Serta  Pemanfaatan Hutan  Pada  Bab  I  Pasal  1  tercantum  bahwa pemanfatan  hutan  adalah  kegiatan  untuk memanfaatkan  kawasan  hutan,  mamanfatakan jasa  lingkungan,  memanfaatkan  hasil  hutan kayu  dan  bukan  kayu  serta  memungut  hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dengan tetap  menjaga  kelestarian  hutan  (Pemerintah Indonesia  2007).  Pengelolaan  kawasan  hutan adat oleh masyarakat di Distrik Ayamaru Timur
selatan  sebagai  sumber  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  hari  lepas-hari  seperti sandang, pangan, papan dan sosial dengan pola kearifan  lokalnya  (Pattiselanno  dan  Mentansan 2010; Asmuruf dkk ., 2018; Kambu dkk ., 2021). Masyarakat  di  Kampung  Kabuskato,  dan Kampung  Izuzu  di  Distrik  Ayamaru  Timur selatan  sudah  sejak  nenek  moyang  mereka dalam  memanfaatkan  kawasan  hutan  adatnya secara  tradisional.  Pengelolaan  dan  pemanfatan kawasan  hutan  ini  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  kita jumpai  di  wilayah  adat  Kambuskato  terdapat zona  pemanfaatan  seluas  666  ha  atau  26%  dari luas wilayah adat Kambuskato. Zona pemanfaatan  ini  dimanfaatkan  untuk  lahan pertanian  dan  pemukiman.  Lahan  pertanian umumnya dibuat pada lahan yang dekat dengan aksesibilitas dan berada pada lereng-lereng yang tidak  curam.  Namun  terkadang  beberapa  lahan pertanian berada pada lereng yang curam namun berlokasi dekat dengan akses jalan utama.

## 2. Zona lindung adat
Areal  pamali  atau  sering  disebut  zona ekologis  khusus/lindung  adat  ( mbou )  ini memiliki  nilai  mistik  yang  tinggi  karena menurut masyarakat setempat kawasan-kawasan zona  lindung  adat  ini  tidak  bisa  disentuh  atau memasuki  zona  ini  secara  sembarangan  atau tanpa  ijin.  Berdasarkan  hasil  pemetaan partisipasif hutan adat berdasarkan pemanfaatan,  dapat  dijumpai  areal  kawasan hutan  yang  pamali  berdasarkan  sebaran,  baik goa  ( isra )  maupun  mata  air  yang  tersebar  di kawasan  hutan,  sebaran-sebaran  ini  tidak menentu,  ada  areal  hutan  pamali  yang  goa gunung  ( atu )  atau  tempat,  tetapi  ada  juga  yang berbentuk  telaga  ( aman )  dan  mata  air  ( mos ). Kawasan-kawasan  pamali  ini  tersebar  di  areal hutan  adat  Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan. Zona lindung adat ini telah ada dari dahulu dan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
tetap terjaga sampai saat ini. Kawasan-kawasan ini  memiliki  cerita  rakyat  yang  dapat  diyakini dan  dipercayakan  sampai  saat  ini.  kawasan pamali  ( mbou )  memiliki  aturan  sangsinya masing-masing.
Tabel  2.  Daftar  goa  pada  wilayah  adat
Kambuskato
No  Nama Lokal Keterangan 1 Hbin Goa yang terdapat mata air 2 Koseneh Goa yang terdapat mata air 3 Takah Goa 4 Singgian Goa (Tempat pamali) 5 Sakfaun Goa 6 Yuwe Goa 7 Muste Goa yang terdapat mata air 8 Monggain Goa 9 Muu Goa 10 Kroh tit Goa 11 Imoon Goa yang terdapat mata air 12 Arjim  (isra bioh) Goa 13 Nggrehmoo Goa 14 Matnuf

## Goa yang terdapat mata air
Adapun  kawasan  ekologis  khusus  ini diproyeksi  dengan  cakupan  luasan  362  ha dengan presentase luasan 14%. Zona lindung di bangun/ditentukan  berdasarkan  sebaran  tempat penting  yang  berada  di  wilayah  adat Kambuskato. Tempat penting merupakan lokasi atau  area  yang  memiliki  nilai  penting  bagi masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutahan  dan  nilai  budaya  (Unayah  dan Sabarisman  2016;  Habibullah  dan  Ekomadyo 2021).  Terdapat  3  (tiga)  bentuk  tempat  penting yaitu  tempat  pamali,  mata  air,  dan  goa.  Hasil identifikasi  terdapat  15  tempat  pamali,  dan terdapat, 6 (enam) mata air, dan 14 goa tempat pamali  ( mbou )  di  wilayah  adat  Kambuskato merupakan  hasil  pemetaan  partisipatif  dengan masyarakat dimana tempat pamali ini ada yang berupa gunung, goa, dan juga mata air.
Tabel  3.  Nama  tempat  pamali  (zona  ekologis
khusus) No Nama Tempat Pamali Keterangan 1 Athabu Tempat 2 Undeyum Goa 3 Sangren Tempat dan Goa 4 Sinawir Telaga 5 Mos Atboh Mata air 6 Mos futsor Mata air 7 Kondii (mata air) Mata air dan tempat 8 Takah Gunung/goa 9 Singgian Goa 10 Ifuwia (mata air) Mata Air 11 Kawias Tempat 12 Umm Tempat 13 Maftor Gunung 14 Atu Atkasor Gunung 15 Ikamir Mata Air 3. Zona lindung hidrologis
Zona  lindung  hidrologis  merupakan  zona untuk  kawasan  hutan  primer  yang  berada  jauh dan  sekitar  dari kawasan  pemukiman. Umumnya hutan primer ini tidak di manfaatkan secara  langsung  karena  berada  jauh  dari pemukiman, dan berada pada lereng-lereng yang curam  sehingga  tidak  dapat  di  manfaatkan secara maksimal. Selain itu alasan lainnya yang penting  adalah  hutan  primer  ini  sengaja  dijaga karena  memiliki  fungsi  ekologis  sebagai pengatur  kualitas  udara,  pencegahan  bencana, dan  penyedia  pangan  dan  air.  Fungsi  ekologis ini yang menjadi alasan utama keberadaan hutan dijaga  sehingga  memiliki  keberlanjutan  jangka panjang. Secara tidak langsung, bentuk dan pola pemanfaatan  berbasis  kearifan  lokal  ini  seajan dengan  rekomendasi  pengelolaan  hutan  di Indonesian  menurut  Peraturan  Menteri  LHK Nomor  8  tahun  2021  tentang  Tata  Hutan  Dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
Pemanfaatan  Hutan  Di  Hutan  Lindung  Dan Hutan Produksi (Pemerintah Indonesia 2021).
Zona lindung hidrologis memiliki luas 1.540 ha  atau  60%  dari  wilayah  adat  Kambuskato. Zona  ini  terdistribusi  secara  merata  di  seluah wilayah  Kambuskato  dan  jenis  hutan  adalah hutan kerangas dan hutan primer karst. Bentang lahan  karst  merupakan  potensi  yang  tinggi untuk  kinerja  jasa  ekosistem  penyedia  air sehingga  tutupan  hutan  akan  sangat  membantu menjaga kinerja jasa ekosistem ini (Fahmi dkk ., 2023).  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya jumlah  mata  air  yang  berhasil  di  identifikasi pada wilayah adat Kambuskato.
Tabel 3. Mata air di wilayah adat Kambuskato
No       Nama Lokal
Keterangan
2 Mafsafe Mata air telaga 3 Mos kismaso Sungai/Air 4 uksun Mata air 5 unmus Mata air 6 grenmosme Sungai/air 18 Kondi Mata air
Masing-masing  mata  air  atau  sungai memiliki  nama  lokal  yang  diberikan  oleh masyarakat  adat  dan  memiliki  cerita  atau karakter  tersendiri.  Sumber-sumber  air  tersebut dijaga  oleh  masyarakat  adat  sebagai  sumber penghidupan  melalui  norma-norma  adat  yang telah diketahui oleh semua masyarakat.

## Pola Pemanfaaat Ruang Berdasarkan Zonasi

## 1. Zona lindung adat
Pola  pemanfatan  ruang  berdasarkan  zonasi lindung  adat  ini  berdasarkan  kearifan  lokal masyarakat  di  Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan Kabupaten  Maybrat  ini  sudah  dipraktekan secara turun – temurun dalam pemanfatan zona
lindung  adat  ini  masyarakat  sudah  menentukan zonasi  atau  kawasan  hutan  berdasarkan fungsinya.  Misalnya  ada  kawasan  hutan  adat yang  diperuntukan  untuk  kegiatan  budidaya didalamnya  termasuk  pemukiman,  dan  juga kawasan-kawasan  hutan  yang  dilindungi  dan hanya  bisa  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan seperti  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK)  tetapi ada  areal  yang  disebut  pemali (mbou )  atau kawasan  ekologi  khusus.  Areal  ini  selanjutnya di dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Distrik Ayamaru timur selatan, dikonservasikan secara adat.
2. Zona lindung hidrologi
Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dapat dijumpai  bahwa  areal  kawasan  hidrologis  di  4 (empat) Kampung yaitu Kampung Kambuskato, Kambuskato  Utara,  Sipat,  dan  Izuzu  di  Distrik Ayamaru Timur Selatan dapat dijumpai dengan luasan  kawasan  zona  hidrologis  dengan  luasan 1.540  ha  sekitar  60%  zona  hidrologis.  Secara umum  kawasan  hutan  di  Distrik  Ayamaru Timur Selatan dari sisi  fungsi ini masuk dalam zona hutan lindung, kawasan lindung ini secara budaya masyarakat fungsikan untuk memanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti mengambil  HHBK,  kemudian  untuk  berburu satwa  termasuk  juga  dengan  mengambail  obat- obatan. Jenis–jenis hasil hutan bukan kayu yang lebih  banyak  digunakan  seperti  bambu  ( broon ) ini digunakan bambu untuk keperluan mengalas lantai  rumah  dan  dinding  rumah  panggung, tetapi  juda  dimanfaatkan  untuk  menimba  air untuk  keperluan  komsumsi  masak,  dan  minum, tetapi  juga  digunakan  untuk  masak  makanan lokal  seperti  ikan,  daging  dan  lain-lain. sementara  enau  ( jii )  ini  dipergunakan  untuk minuman  alkohol  dan  memiliki  niai  ekonomis. Minuman  ini  sering  digunakan  untuk  upacara- upacara adat misalnya pengembalian kain timur dan  lain-lain.  Selanjutnya  jenis  Gaharu  ( Akuu ) dimanfaatkan  untuk  nilai  ekonomis  bagi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
masyarakat  di  Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan, sementara
rotan difungsikan untuk pembangunan  rumah,  tetapi  juga  dimanfaatkan untuk  kursi  duduk,  serta  untuk  pagar  tanaman atau  kegiatan  pertanian.  Kemudian  untuk  telur maleo  (hasil  produksi  burung  Maleo)  ini dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  waktu tertentu sesuai dengan musim.
Tabel 4. Jenis komoditas HHBK
Kawasan  hutan  adat  yang  difungsikan sebagai  kawasan  hutan  lindung  ini  memiliki beberapa mata-mata air ( moz ) dan juga terdapat goa-goa  yang  memiliki  cerita  rakyat  tertentu pada  mata  air  atau  goa-goa  tertentu.  Hasil penelitian  responden  dapat  disimpulkan  bahwa kawasan hutan ini (lindung) tidak dimanfaatkan untuk  membuka  lahan  atau  membakar,  karena hanya  difungsikan  sebagai  tempat  berkebun. Sementara  untuk  wilayah-wilayah  yang  dulu kala  dibuka,  namun  belakangan  ini  sudah  tidak bisa buka lagi karena hutan tersebut sudah lebat, berbagai  pohon-pohon  sudah  besar–besar sementara  kami  bertani  hanya  polanya tradisional.  Zona  lindung  hidrologis  juga dimanfaatkan  secara  terbatas  untuk  pemenuhan kebutuhan pangan. Masyarakat Adat Kambuskato  memiliki  kearifan  lokal  berburu hewan  pada  seluruh  area  hutan  (lindung hidrologis)  kecuali  pada  lokasi  tempat  pamali. Selain  itu  kegiatan  berburu  juga  dibatasi  hanya pada  wilayah  adat  yang  dimiliki  oleh  pemburu dan  tidak  bisa  berburu  di  wilayah  adat  marga lain  tanpa  ijin  dari  pemilik  wilayah  tersebut. Jika  melakukan  kegiatan  berburu  di  wilayah adat  marga  yang  lain  tanpa  izin  maka  pemilik
hak  atas  wilayah  tersebut  akan  memberikan denda  yang  di  tentukan  secara  atura  adat  dan umumnya  bisa  berupa  denda  kain  timur (Pattiselanno dan Mentansan 2010).

## 3. Zona pemanfaatan
Pemanfaatan ruang dalam zona pemanfaatan dilakukan  untuk  kepentingan  kebutuhan  dasar kehidupan  seperti  lahan  untuk  pemukiman, infrastruktur  dasar,  dan  lahan  pertanian. Pemanfaatan  ruang  pada  zona  ini  dilakukan dengan hanya membuka kawasan sesuai dengan kebutuhan  yang  di  perlukan  dan  pertumbuhan peningkatan  lahan  cenderung  lambat  karena jumlah  penduduk  yang  tidak  meningkat  secara signifikan.  Lahan  pertanian  juga  dimanfaatkan dengan  sistem  ladang  berpindah  ( shifting cultivation ) sehingga cenderung tidak membuka/konversi  areal  hutan  untuk  lahan pertanian baru. Infrastruktur jalan juga dibangun untuk  menghubungkan  konektivitas  antar kampung  dan  pemanfaatan  lahan  hanya dilakukan  pada  lahan-lahan  yang  berada  di sekitar jalan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan hutan  ini  masyarakat  adat  di  Distrik  Ayamaru Timur Selatan telah membagi zonasi pemanfatan  ruang  kawasan  hutan,  yaitu  ruang kawasan hutan sebagai zona yang diperuntukan untuk  kawasan  budidaya  antara  lain  untuk kawasan  pemukiman,  pertanian,  dan  perikanan. Selain  itu  ada  ruang  kawasan  hutan  juga diperutukan  untuk  areal  hutan  lindung,  dan kemudian  juga  terdapat  kawasan  yang diperuntukan  oleh  masyarakat  menjadi  zona- zona  yang  dikonservasikan  secara  budaya  atau disebut ekologis khusus (tempat pemali /mbou ). Pola  pertanian  yang  ditemui  di  wilayah  adat Kambuskato  pada  umumnya  merupakan  hasil dari  evolusi  sistem  pertanian  ladang  berpindah semenjak  manusia  melakukan  kontak  dengan alam  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-
No Jenis HHBK Nama lokal 1 Bambu Broon 2 Enau Jii 3 Gaharu Akuu 4 Rotan Too 5 Telur Maleo Kawia mauf
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
hari.  Sistem  pertanian  ladang  umumnya memiliki  ciri  yang  sama  namun  banyak  pula variasinya  tergantung  kondisi  biofisik  lahan yang  berbukit  dan  perilaku  budaya  masyarakat yang  belum  banyak  berinteraksi  dengan  pihak lain. sehingga secara teknis memiliki ciri khusus yaitu  berpindah-pindah  menggunakan  alat pertanian yang sederhana dan masih melakukan kegiatan  membuka  tutupan  hutan,  membakar, menanam,  dan  kemudian  panen.  Menurut Warner  (1991)  perladangan  berpindah  adalah sistem  pertanian  yang  dilakukan  dengan  cara membersihkan  (biasanya  dibakar) dan  ditanami untuk  jangka  waktu  pendek  kemudian  mereka kosongkan.  Setelah  selesai  digunakan  lahan tersebut  biasnaya  kemudian  ditinggalkan  dan kemudian  berpindah  lagi  ke  lokasi  baru  ketika produksi hasil pertanian sudah mulai berkurang. Lahan  pertanian  yang  telah  di  tinggalkan tersebut  dimaksudkan  untuk  masuk  dalam  fase istirahat untuk jangka waktu tertentu. Pembuatan  lahan  pertanian  hanya  bisa  dibuat pada  wilayah  adat  masing-masing  marga. Penelitian  di  wilayah  lainnya  di  Kabupaten Maybrat menunjukan jika kebutuhan masyarakat  yang  dibuat  dalam  bentuk pengelolaan  lahan  pertanian  hanya  bisa dilakukan  pada  wilayah  adat  masing-masing (Ohorella dkk ., 2022).

## Keberlanjutan Pemanfaatan kawasan Hutan dan Kearifan Lokal
Pemanfaatkan  ruang  kawasan  hutan  yang dipraktekan  oleh  masyarakat  di  Distrik Ayamaru  Timur  Selatan  telah  dipraktekan secara  turun-temurun.  Setiap  masyarakat  adat dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  ruang kawasan  hutan  tentunya  sudah  memahami zonasi  pemanfaatan  hutan,  dimana  terdapat kawasan  yang  diperuntukan  untuk  kegiatan budidaya,  dan  kawasan  yang  diperuntukan untuk  kawasan  lindung.  Di  kawasan  budidaya ini  dimanfaatkan  untuk  untuk  pemukiman,
bertani,  berburu,  tetapi  ada  juga  kawasan  lain yang  dikonservasikan  secara  budaya  atau disebut tempat pamali ( mbou ), seperti mata air, goa,  telaga  dan  lain  sebagainya.  Sementara untuk kawasan lindung ini sesuai fungsinya dan hanya  dimanfatkan  untuk  keperluan  seperti pemanfataan  komoditas  HHBK  dan  juga  untuk berburu satwa.
Berdasarkan  luasan  hutan  dengan  hasil kakulasi  arel  dengan  bantuan  software  untuk menghitung  luasan  maka  untuk  luasan  yaitu selanjutnya diklasiikasikan sebagai berikut: 1. Tutupan  lahan  (hutan  1.922  ha,  pemukiman 26 ha, semak/belukar 621 ha total 2.568 ha). 2. Zona  pemanfaatan  itu  lindung  adat  362  ha yaitu  (14%),  lindung  hidrologis  1.540  ha (60%),  pemanfaatan  666  (26%),  dengan demikian  secara  total  menjadi  2.568  ha (100%).
3. Tempat penting  ( mbou )  tempat  pamali sebanyak 15 (lima  belas), mata  air sebanyak 6 (enam), goa sebanyak 14 (empat belas).

## KESIMPULAN
Ada  beberapa  kesimpulan  dari  hasil penelitian  ini,  yakni  bahwa  masyarakat  adat  di Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan  Kabupaten Maybrat  dalam  mengeola  dan  memanfaatkan ruang  hutan  dari  sejak  nenek  moyang  sampai saat  ini  menggunakan  pola-pola  kearifan  lokal di  wilayah  hutan  adatnya  masing-masing seperti, bertani, beburu satwa, dan memanfaatkan  hasil  hutan  bukan  kayu.  Di dalam  praktek  pemanfaatkan  ruang  kawsan hutan oleh masyarakat adat di Distrik Ayamaru Timur Selatan sudah sejak dulu masyarakat adat di  kawasan  ini  telah  menetapkan  zonasi pemanfaatan  hutan,  dimana  ada  zonasi  yang diperuntukan untuk kawasan budidaya atau zona pemanfaatan, dan juga kawasan yang dilindungi (hidrologis)  tetapi  ada  zonasi  yang  ditetapkan sebagai  zonasi  ekologis  khusus  atau  tempat
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk.
pamali  ( mbou ).  Kearifan  lokal  masyarakat dalam  memanfaatkan  ruang  kawasan  hutan  di Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan  sesuai  fungsi kawasan dan sangat berpengaruh dan mendukung  terhadap  keberlanjutan  pelestarian lingkungan  dan  kawasan  hutan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  yang mengatur  tentang  penetapan  tata  ruang  wilayah ditetapkan  kawasan  hutan  paling  sedikit  30% dari total luas daerah aliran sungai (DAS). Jadi berdasarkan  tingkat  keberlanjutan  pemanfaatan ruang  berdasarkan  kearifan  lokal  masyarakat Maybrat  di  Distrik  Ayamaru  Timur  Selatan dikategirikan sangat berkelanjutan yaitu sebesar 74%  kawasan  adatnya  dilindungi  atau dikonservasikan secara adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmuruf,  F.,  Wanma,  J.F.,  dan  Rumatora,  A. (2018).  Budidaya  dan  pemanfaatan  sagu (Metroxylon  sp.)  oleh  sub-etnis  Ayamaru  di Kampung Sembaro Distrik Ayamaru Selatan.

## Jurnal Kehutanan
Desitarani, Art C, A.A.F., Budiman, F., Setiadi, D.,  Sugiharjo,  I.,  Iskandar,  A.,  Sato,  H., Nakama, E., Ohta, S., dan Ishiua, M. (2020). Pemulihan  ekosistem.  Sebuah  pembelajaran dari  Jagafopp-Ta.  PT .  Penerbit  IPB  Press, Jalan Taman Kencana, Bogor.
Fahmi,  N.,  Tjahjono,  B.,  dan  Rusdiana,  O.
(2023).  Dampak  perubahan  tutupan  lahan terhadap  daya  dukung  air. Jurnal  Globe , 25(2): 121-130.
Ginting,  K.,  Purwoko,  A.,  dan  Simanjuntak.  J.
(2015).  Kearifan  lokal  dalam  pengelolaan hutan  Desa  Serdang  Kecamatan  Barusjahe, Kabupaten  Karo. Peronema:  Forestry Science Journal , 4(4): 186-199. Habibullah,  S.,  dan  Ekomadyo,  A.S.  (2021). Place-making pada ruang publik: Menelusuri genius loci pada alun-alun Kapuas Pontianak.
Jurnal  Pengembangan  Kota ,  9(1):  36-49. DOI: 10.14710/jpk.9.1.36-49.
Kambu, R., Beljai, M., dan Panambe, N. (2021). Pemanfaatan tumbuhan hasil hutan non kayu (HHNK)  sebagai  bahan  bangunan  rumah tradisional  oleh  masyarakat  Kampung Sembaro. Jurnal  Kehutanan  Papuasia ,  7(1): 41-53.
https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol7. Iss1.237 . Marfai,  M.A.  (2013). Pengantar  etika lingkungan  dan  kearifan  lokal .  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Ngakan,  P.O.,  Komarudin,  H.,  Achmad,  A.,
Wahyudi, dan Tako, A. (2006).
Ketergantungan,  persepsi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  sumberdaya  hayati hutan.  Studi  kasus  di  Dusun  Pampli Kabupaten  Luwu  Utara,  Sulawesi  Selatan . Center  for  International  Forestry  Researc, Bogor.
Ohorella,  S.,  Irnawati,  dan  Nurhidaya.  (2022). Kelembagaan lokal masyarakat suka Maybrat Kampung  Kamisaba  dalam  pengelolaan sumberdaya hutan. Median: Jurnal Ilmu-Ilmu Eksakta , 14(2): 58-68. https://doi.org/10.33506/md.v14i2.1936 .
Pattiselanno,  F.,  dan  mentansan,  G.  (2010).
Kearifan  tradisional  Suku  Maybrat  dalam perburuan satwa sebagai penunjang pelestarian satwa. Makara, Sosial Humaniora , 14(2): 75-82.
Pemerintah  Indonesia.  (2007). Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  Dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, Serta  Pemanfaatan  Hutan .  Biro  Peraturan Perundang-undangan  Bidang  Perekonomian dan  Industri,  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2021). Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 9 (2) : 252 - 262 (2023)
Kambu Dkk. Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang  Tata  Hutan  Dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan  Hutan  Di  Hutan  Lindung  Dan Hutan Produksi . Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
Rahman,  F.,  dan  Jalaluddin,  M.  (2022).
Pengelolaan  sumber  daya  hutan  berbasis kearifan  lokal  pada  masyarakat  Bali. Jurnal Hutan dan Masyarakat , 14(1): 51-60. Unayah,  N.,  dan  Sabarisman,  N.  (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam
pemberdayaan  komunitas  adat  terpencil. Socio Informa , 2(1): 1-18.
Warner,  M.  (1991).  Introduction:  Fear  of  a queer planet. Social Text , 29: 3-17.
Widyaningsih,  T.S.,  Kuswantoro,  D.P.,  dan Suyarno. (2019). Ketergantungan masyarakat terhadap  kawasan  hutan  KPH  lindung Rinjani  Barat,  NTB. Jurnal  Agroforestri Indonesia , 2(2): 75-90.