## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PEMUTAKHIRAN  DATA  MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI MYSAPK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Intan Dwi Lestari 1 ,  Bakran Suni 2
1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untan
Korespondesi Penulis Utama : i ntandwia3@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out and analyze the process of implementing the Independent Data Updating Policy for State Civil Apparatus through the MySAPK Application at the Regional Personnel Agency of West Kalimantan Province because there are still many  State  Civil  Apparatuses  who  have  not  updated  their  independent  data  or  are still  incorrectly  filling  out  independent  data  updating  through  the  MySAPK application. the. The theory used in this study was the theory proposed by Charles O. Jones  about  the  policy  implementation  process.  This  study  used  the  qualitative method with descriptive research. The results showed that the Implementation of the Independent Data Updating Policy for State Civil Apparatus Through the MySAPK Application  at  the  Regional  Personnel  Agency  of  West  Kalimantan  Province has been  running  but  not  yet  optimal  because  there  are  still  problems  in  policy implementation. It was proven by a) Organization; the absence of the Organizational Structure and Work Procedures which were created for a clear division of tasks and responsibilities;  furthermore,  the  facilities  and  infrastructure  supporting  the  policy program  have  not  been  optimized,  such  as  the  internet  network  and  the  MySAPK application which is still frequently maintained; b) Interpretation; the consistency of users  and officers in  delivering  information  on program  implementation is still low and  there  is  a  lack  of  socialization  and  assistance;  c)  Applications;  lack  of monitoring and  evaluation  of  the  program  by  the  Responsible  Officer  and  staff. Recommendations  from  this  research  are:  1)  There  should  be  improvements  or additions to facilities  and infrastructure that  serve to support the implementation of the  policy,  such  as  making  an  MOU  to  increase  internet  bandwidth  in  overcoming internet  network  problems;  2)  Applying  reward  and  punishment  as  a  tool  for fostering  and  monitoring  users  so  as  to  increase  seriousness  and  awareness  in implementing  the  independent  data  updating  policy;  3)  There  should  be  a  gradual implementation of monitoring/supervision by the Officer in Charge so that periodic policy evaluations can be carried out.
Keywords: Implementation, MySAPK Application, Independent Data Updating

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses  Implementasi Kebijakan  Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur  Sipil  Negara  Melalui  Aplikasi MySAPK  Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dikarenakan masih  banyak  Aparatur  Sipil  Negara  yang  belum  melakukan  pemutakhiran  data mandiri  maupun  masih  salah  pengisian  dalam  pemutakhiran  data  mandiri  melalui aplikasi  MySAPK  tersebut.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Implementasi  Kebijakan  Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur  Sipil  Negara  Melalui Aplikasi MySAPK Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan  namun  belum  optimal  karena  masih  terdapat  permasalahan  dalam implementasi kebijakan, Hal ini dibuktikan dengan a) Organisasi; tidak adanya SOTK yang  dibentuk  sebagai  pembagian  tugas  dengan  jelas  dan  tanggungjawab  kemudian fasilitas  sarana  dan  prasarana  pendukung  program  kebijakan  belum  maksimal  seperti jaringan  internet  dan  Aplikasi  MySAPK yang  masih  sering maintenance ;  b) Interpretasi;  konsistensi user maupun  petugas  penyampaian  informasi  pelaksanaan program masih rendah serta kurangnya sosialisasi maupun pendampingan; c) Aplikasi; kurangnya  monitoring  dan  evaluasi  program  oleh  Pejabat  Penanggungjawab  dan jajaran,  Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) Adanya perbaikan ataupun penambahan sarana  dan  prasarana  yang  berfungsi  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  misalnya pembuatan  MOU  penambahan bandwidth internet  dalam  mengatasi  masalah  jaringan internet;  2)  Penerapan reward  and punishment sebagai  alat  pembinaan  dan pengawasan  kepada user sehingga  dapat  meningkatkan  keseriusan  dan  kesadaran dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  pemutakhiran  data  mandiri;  3)  Adanya pelaksanaan  monitoring/pengawasan  yang  bertahap  oleh  Pejabat  Penanggungjawab sehingga dapat dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala.
Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi MySAPK, Pemutakhiran Data Mandiri

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022

## 1. PENDAHULUAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  sebuah  organisasi  Pemerintahan semakin dibutuhkan
dalam meningkatkan  pelayanan  sektor  untuk mendukung    peran  pemerintah  dalam penyelenggaraan  kekuasaan,  karena perkembangan  teknologi  yang  sangat pesat  menuntut  suatu  instansi  untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya suatu sistem informasi yang sudah terintegrasi untuk pengelolaan  data  akan  mempermudah kinerja  suatu  organisasi  atau  instansi. Peralihan.
Sesuai  dengan  Instruksi  Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan
E-Government disebutkan bahwa e-Government
merupakan salah satu bentuk implementasi  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  bentuk  pelayanan publik,  sebagai  media  informasi  dan sarana  komunikasi  interaktif  antara Pemerintah dengan pihak lain maupun antar  sesama  lembaga  pemerintahan E-government  m erupakan  suatu sistem teknologi  yang  dikembangkan  oleh
pemerintah untuk meningkatkan pelayanan  publik  dengan  memberikan pilihan  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik.
Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Negara kembali melakukan pemutakhiran data
Aparatur  Sipil  Negara  dan  Pejabat Pimpinan  Tinggi  (PPT)  non-ASN melalui  penerapan  Sistem  Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
secara  online  dengan  mengakses Aplikasi  MySAPK  berbasis  mobile android dan website https://mysapk.bkn.go.id/ yang
ditetapkan  BKN  sebagai  otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN (bkn.go.id, 28 Februari 2022). Adapun pemutakhiran data kepegawaian tersebut  sudah  dilakukan  pada  Juli- November 2021 kemarin.
Namun  sesuai  surat  Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 800/3061/BKD-B Tanggal 16 November  2021  Hal  Pemberitahuan Berakhirnya Pemutakhiran Data
Mandiri  PNS  2021  dijelaskan  bahwa capaian  jumlah  ASN  yang  belum

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
menyelesaikan pemutakhiran data mandiri  di  lingkungan  pemerintah provinsi  Kalimantan  Barat  adalah 94,98% dengan jumlah total 528 orang dengan  rincian  265  PNS  yang  telah melakukan  pemutakhiran  data  mandiri masih  dinyatakan  salah  ( false) dalam pengisian  dan  263  tidak  melakukan pemutakhiran data mandiri.
Dari  data  tesebut  dapat  dilihat bahwa tujuan perbaikan data ASN dan mewujudkan data  yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik yang dilakukan belum optimal karena banyaknya pegawai yang belum menyelesaikan pemutakhiran data mandiri  dan  masih  terdapat  kesalahan dalam  pemutakhiran  data  mandiri sehingga  data  yang  disajikan  pada aplikasi MySAPK belum akurat.
Hal lain yang
juga mempengaruhi  adalah  sering  terjadi maintenance pada  aplikasi  MySAPK itu  sendiri  dan  belum  bisa  digunakan secara baik jika jaringan internet lemah maupun  penggunaan  belum  maksimal jika menggunakan gadget, keterbatasan  ukuran  file  upload  juga membuat Aparatur Sipil Negara sebagai user mengambil jalan
memangkas  berkas  yang  penting- penting  saja  sehingga  saat  melewati tahap  verifikasi  masih  berstatus False dalam  dokumen  kepegawaian  yang  di upload.
Pendampingan  dan  Pembinaan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam implementasi  kebijakan  pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK belum  optimal  karena  sosialisasi  yang dilakukan  hanya  2  kali.  Selain  itu  hal yang  menjadi  pokok  permasalahan adalah  Badan  Kepegawaian  Daerah sebagai Leading  Sector dalam  hal  ini seharusnya bertindak sebagai eksekutor pembina implementasi kebijakan pemutakhiran  data  mandiri  melalui Aplikasi MySAPK Sehingga
pendampingan  dan  pembinaan  dari badan  Kepegawaian  Daerah  dianggap penting dalam pencapaian tujuan implementasi pemutakhiran data mandiri  ini.
Beranjak dari permasalahan diatas,  penelitian  ini  difokuskan  pada Implementasi  kebijakan  pemutakhiran data mandiri pada  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang juga ikut serta membantu mempercepat penyediaan  data  berbasis  elektronik

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
yang  konkrit  dan  akurat  sebagai rekonsiliasi  data.  Akan  tetapi,  setiap perubahan  system  dan  khususnya penggunaan teknologi pasti menimbulkan  pro  dan  kontra  terkait implementasi pemutakhiran data
mandiri dan kebijakan ini. 2. METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  induktif untuk menggambarkan sedalam- dalamnya Implementasi Kebijakan
Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Kalimantan                      B            arat.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  deskriptif yang berkaitan  dengan  penggambaran suatu situasi atau gejala tertentu secara terperinci.  Menurut  Noor  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  induktif, yaitu  karena  penelitian  ini  berupaya untuk menggambarkan bagaimana
proses implementasi Kebijakan Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi Mysapk Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan  data  yang diperoleh.  Untuk      itu      peneliti memilih  lokasi  di  Kantor  Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan  Barat.  Dengan  metode deskriptif  analisis  data  kualitatif dengan  pendekatan  induktif,  maka metode  penelitian  yang  dilakukan dalam penelitian ini mengkaji gambaran  atau  persoalan  terkait  topik penelitian  yang  diangkat  berdasarkan fakta  dan  informasi  seluas-luasnya berdasarkan fakta yang ada secara apa adanya.
Dalam hal ini peneliti menetapkan informan yang
berhubungan  langsung  dan  yang paling berkaitan dengan implementasi pemutakhiran  data  mandiri  melalui aplikasi mySAPK agar informasi yang didapat  lebih  akurat  dan  valid. Menurut  Moleong  teknik purposive yaitu teknik untuk menentukan

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
informan  berdasarkan  tujuan  atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri (Moleong, 2000:97).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkenaan  dengan  Penelitian  ini menganalisis proses implementasi kebijakan  Pemutakhiran  Data  Mandiri Pegawai  Negeri  Sipil  melalui  Aplikasi MySAPK  Pada  Badan  Kepegawaian Daerah    Provinsi  Kalimantan  Barat, dengan  menggunakan  Teori  Jones (1991:296)  yang  menjelaskan  bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  tiga  aktivitas  utama yakni  :  organisasi,  interpretasi,  dan aplikasi . Teori  ini  digunakan  peneliti untuk  mengetahui  bagaimana  proses implementasi  Kebijakan  Pemutakhiran Data  Mandiri  Aparatur  Sipil  Negara melalui Aplikasi MySAPK pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penjelasannya
sebagai                 berikut:

## 1. Organisasi
Organisasi  merupakan  aktivitas
atau  kegiatan  yang  berikatan  dengan
(a) pembentukan atau penataan kembali  sumber  daya;  (b)  unit-unit; serta  (c)  metode  untuk  menjadikan
program  berjalan.  Tujuan  utama  dari organisasi  adalah  untuk  menjalankan program-program yang sudah dirancang.  Berdasarkan  pernyataan tersebut  dapat  diperoleh  informasi bahwa  dimensi  organisasi  meliputi beberapa  hal  antara  lain  :  Penataan sumber  daya  terkait  kompetensi aparatur dan dukungan fasilitas sarana dan  prasarana,  prosedur  pelaksanaan, serta struktur organisasi dan pembagian  kerja  pegawai  dalam kesatuan  antar  pelaksana.  Berikut  ini disajikan  analisis  yang  berkaitan dengan  dimensi  organisasi  yaitu sebagai berikut:
Penataan  sumber  daya  dalam proses implementasi kebijakan
Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur
Sipil Negara melalui Aplikasi MySAPK belum bisa berjalan dengan baik karena terkendala jaringan maupun pemahanan user dalam pemutakhiran data mandiri ini. Pengambilan  tindakan  dalam  hal  ini Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  tidak  dilakukan sehingga  pelaksanaan  pemutakhiran data  mandiri  yang  masih  dalam kesalahan hanya dibiarkan saja kecuali  bagi  mereka  yang  datang  ke

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
kantor  dan  berkonsultasi  saja  yang hanya di bantu tidak ada metode yang diambil dalam kendala jaringan internet  maupun  penataan  sumber daya  kompetensi  komputerisasi  bagi setiap user . Dalam hal SOP Badan Kepegawaian Daerah telah menyediakan  brosur  maupun  video tutorial pengenalan dan tatacara penggunaan  Aplikasi  MYSAPK  untuk pemutakhiran  data mandiri  yang  dapat dilihat  di chanel Youtube  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat  namun  nyatanya dilapangan  penyediaan  video  tutorial maupun  brosur  tersebut  belum  efektif karena  tidak  semua user pada  benar- benar membuka dan memahami penjelasan  yang  ada  di  dalam  video tutorial  mengenai  kebijakan  Aplikasi MYSAPK. Hal ini dikarenakan
kesibukan,  ketidakpedulian  maupun faktor lain dari pegawai sehingga tidak mempelajari setiap
tahapan pemutakhiran data mandiri ASN melalui Aplikasi MYSAPK.
Lebih  lanjut  penulis  melakukan wawancara  dengan  Bapak  Wendy Admin Appropal dan Verifikator BKD, yang bersangkutan
mengemukakan bahwa memang sebagian besar user belum sepenuhnya mengetahui maupun mengerti tentang petunjuk pelaksanaan  Kebijakan  Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MYSAPK,  sebagai  contoh  hasil verifikasi Pegawai yang telah melakukan pemutakhiran Data Mandiri  pada  tahap  I  terdapat  adanya kesalahan dalam melakukan
penginputan data khususnya dokumen yang diinput di dalam aplikasi.
Hal lain dalam indikator organisasi  dapat  diketahui  bahwa
Struktur  Organisasi  sebagai  bentuk penanggung jawab
maupun
pembinaan terhadap kebijakan pemuitakhiran  data  mandiri  tidak  di bentuk  pada  badan  kepegawaian daerah sebagai leading sector penyelenggaraan di lingkungan
pemerintah provinsi Kalimantan Barat.  Hal  ini  selanjutnya  dibenarkan oleh  Bapak  Wendy  yang  menyatakan bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  tidak membuat  turunan  aturan  maupun membentuk struktur organisasi sebagai  bentuk  penyerahan  tanggung jawab dan pembinaan terhadap

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
Aparatur  Sipil  Negara  yang  di  tunjuk sebagai  objek  pemutakhiran  data mandiri.

## 2. Interpretasi
rumusan  interpretasi  ini  lebih menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian,  konsistensi,  penyusunan prioritas,  sumber  daya  yang  cukup dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan pernyataan  tersebut  dapat  diperoleh informasi  bahwa  dimensi  interpretasi meliputi  beberapa  hal  antara  lain adalah  isi  dan  tujuan  program kebijakan,  ketelitian  dan  konsistensi pelaksanaan program, serta sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis kebijakan sebagai prioritas.
berdasarkan  wawancara  dengan
Bapak  Didit  Wahyudin  selaku  Kepala
Sub  Koordinator  Data  dan  Infomasi
Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi
Kalimantan  Barat,  yang  bersangkutan mengatakan  bahwa  tujuan  implementasi kebijakan  Pemutakhiran  Data  Mandiri Aparatur  Sipil  Negara  melalui  Aplikasi
MYSAPK  akan  bermanfaat  bagi  seluruh
Pegawai Negeri Sipil kedepannya sehingga  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil
wajib untuk melaksanakan perbaikan data yang  salah maupun melengkapi dokumen
yang diupload melalui Aplikasi
MYSAPK  secara  tepat  dan  akurat.
Namun  seteah  selesai  pada  tahap  kedua ini  kami  masih  menemukan  kesalahan
maupun ketidaklengkapan berkas
dokumen  yang  diupload  maupun  data yang di input double/ data ganda sehingga masih  banyak  yang  ditolak  dalam  tahap verifikasinya ( false) .
Kurang  tegasnya  sanksi  yang dilakukan  kepada  pegawai  yang lambat  melakukan  pemutakiran  data mandiri  maupun  kesalahan  dalam melakukan pemutakhiran data mandiri pada  Aplikasi  MYSAPK  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi ketidakkonsistenan  sebagian user di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Barat.  Hal  ini  pada akhirnya akan berdampak pada
lambatnya penyelesaian dan
terjadinya  kesalahan  pemutakhiran data mandiri pada
Aplikasi
MYSAPK. Lebih  lanjut  hal  yang  sama  juga disampaikan oleh Ibu Alifa

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
Khairunnisa,  salah  satu user Aplikasi MYSAPK  di  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat, yang bersangkutan menyampaikan bahwa  sosialisasi  dan  bimbingan teknis  mengenai  Aplikasi  MYSAPK hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Tentunya  hal  itu  bisa  dikatakan  masih sangat  kurang  sekali  karena  dilakukan dalam  tarap  sosialisasi  dan  user diarahkan  langsung  uji  coba  pada aplikasi  secara  menyeluruh  dalam pemutakhiran  data  mandiri  melalui MySAPK  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Barat.  Dalam wawancara  tersebut  juga  disampaikan bahwa  alangkah  baiknya  sosialisasi dilakukan  minimal  3  (tiga)  kali sehingga semua User dapat memahami pentingnya  pemutakhiran  data  mandiri ini.
Dengan  demikian,  sosialisasi idealnya  memang  dilakukan  minimal
3 (tiga) kali yaitu pada saat pengenalan  awal  aplikasi,  tata  cara pengisian  dan  pengoperasian  aplikasi, serta  output  yang  diterima  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  dari  hasil pemutakhiran  data  mandiri  tersenut yang akan digunakan untuk
manajemen karier kepegawaian
maupun  kaitannya  dengan  sisten  lain seperti SIAK, BPJS dan TAPERA.

## 3. Aplikasi
Monitoring  atau  pengawasan yang  minim  juga  tentu  berpengaruh terhadap  kelancaran  pelaksanaan kebijakan,  sebagaimana  diketahui bahwa  dengan  kegiatan  pengawasan dan  pendampingan,  dapat  diketahui langsung  perkembangan  pengisian data  dari  masing-masing  Pegawai Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Informasi  tersebut  sejalan  dengan apa  yang  diungkapkan  oleh  User Admin  Komponen  atau  Ibu  Putri
Kusuma bahwa:
Dalam  kebijakan  Pemutakhiran Data  Mandiri  Aparatur  Sipil Negara melalui Aplikasi MYSAPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat  maupun  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Kalimantan
Barat  dari  pihak  kami  juga  hnya sekedar  mengingatkan  melalui surat  dan  himbauan-himbauan untuk  melakukan  pemutakhiran data  mandiri  ini  sehingga  setelah kami crosscheck masih  banyak data  yang  belum  di  mutakhirkan sudah  di  klik  selesai  dan  berkas yang  diupload  masih  belum lengkap.

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
Hal  ini  sejalan  dengan  informasi yang  diperoleh  penulis  melalui  data rekapitulasi  pemutakhiran  data  mandiri Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Provinsi  Kalimantan  Barat.  Posisi pelaksanaan pemutakhiran data mandiri pada  tahap  pertama,  tepatnya  pada tanggal  15  September  2021  sampai dengan  31  Oktober  2021,  terdapat 9.856  dari  10.509  pegawai  atau user yang  telah  melakukan  pemutakhiran data  mandiri Aplikasi  MYSAPK, sehingga  653  pegawai  atau user diantaranya belum
melakukan pemutakhiran data mandiri sama sekali. (Sumber  :  Surat  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kalimmantan  Barat Nomor  800/2965/BKD-D  Tanggal  5 November  2021  Hal  Perpanjangan Pemutakhiran Data Mandiri PNS 2021).
Dari  surat  tersebut  diketahui monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara laporan surat ke BKN tidak  ada  tindakan  maupun  masukan dan saran ataupun penyampaian kendala yang terjadi di lapangan dalam implementasi  kebijakan  pemutakhiran data  mandiri  sehingga  monitoring  dan evaluasi yang dilakukan tidak mempengaruhi  lebih  lanjut  dalam
implementasi  kebijakan  pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK ini.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1 Simpulan
Implementasi Kebijakan Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur sipil Negara Melalui Aplikasi MySAPK di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat,  secara  umum  belum terlaksana  dengan  cukup  baik,  karena masih  terdapat  beberapa  permasalahan dalam  proses  implementasi  kebijakan Pemutakhiran  Data  Mandiri  Aparatur sipil Negara Melalui Aplikasi MySAPK. Kenyataan tersebut terungkap  dalam  3  (tiga)  aspek  proses implementasi  kebijakan  yang  terdiri dari :
1. Pada  dimensi  organisasi  terdapat permasalahan antara lain : kelengkapan  dan  dukungan  sarana dan  prasarana  belum  optimal karena akses jaringan internet yang kuat hanya pada lingkungan kantor saja belum dapat digunakan dimana  saja  dan  sering  terjadi meintenence  system MySAPK, belum  adanya  Struktur  Organisasi

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
sebagai  kejelasan  distribusi  tugas dan  tanggungjawab  antara  Tim Penanggungjawab implementasi kebijkan  ini  sehingga  kurang terlaksana  dengan  baik  karenaa tidak  ada  pihak  yang  merasa bertanggung jawab dalam kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan
pemutakhiran data mandiri ini.
2. Pada  dimensi  interpretasi  terdapat permasalahan antara lain : kurangnya  sosialisasi  kebijakan implementasi  pemutakhiran  data mandiri  dari  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat sehingga  pemahan user masih kurang  baik  mengenai  teknis maupun  kejelasan  dari  tujuan maupun manfaat dari implementasi kebijakan pemutakhiran data mandiri  ini,  akhirnya  berdampak pada  rendahnya  konsistensi  dalam keseriusan  dan  kesadaran user dalam pelaksanaan kebijakan
pemutakhiran  data  mandiri  ini,
serta  kondisi  menu  atau  format pada aplikasi belum prima.
3. Pada  dimensi  aplikasi  terdapat permasalahan antara lain : mekanisme  pelaksanaan  kebijakan
yang  cukup  rumit  karena  harus mengupload  berkas  yang  banyak dengan ukuran file yang terbatas dari aplikasi MySAPK itu sendiri kemudian kurangnya monitoring dan evaluasi  dari  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat dalam  mengambil  tindakan  yang lebih  lanjut  guna  mengatasi  kendala maupun  kesalahan  yang  terjadi dalam implementasi kebijakan pemutakhiran  data  mandiri  melalui aplikasi MySAPK itu sendiri.

## 4.2 Rekomendasi
Adanya perbaikan ataupun penambahan sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan  misalnya  pembuatan  MOU penambahan  bandwith  internet  dalam mengatasi  masalah  jaringan  internet dalam  pemutakhiran  data  mandiri kemudian  disarankan  kepada  pemilik aplikasi  MySAPK  untuk  menambah ukuran  file  yang  persyaratkan  agar mempermudah user dalam penguploadan  data  pemutakhiran  data mandiri,  pentingnya  membuat  Struktur Organisasi  sebagai  rincian  pembagian tugas  dan  tanggung  jawab  secara  legal dalam  implementasi  setiap  kebijakan, serta  adanya  dukungan  server  pada

## JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.1, Juli, 2022
aplikasi  MySAPK  yang  memadai
karena masih sering terjadi maintenance system . Penerapan reward and
punishment sebagai alat pembinaan dan pengawasan  kepada  petugas  pelaksana kebijakan  khususnya user sehingga dapat  meningkatkan  keseriusan  dan kesadaran dalam melaksanakan implementasi  kebijakan  pemutakhiran data    mandiri.  Pelaksanaan  sosialisasi secara  matang  yang  dilakukan  secara
bertahap dan mendetail. Serta mengoptimalkan pemahaman dan pendampingan saat user
mengoperasikan  semua  menu  dan format  yang  ada  pada  aplikasi  agar berfungsi dan terisi dengan baik.
Adanya  pelaksanaan  monitoring/ pengawasan yang bertahap oleh Pejabat Penanggungjawab sehingga dapat
dilakukan  evaluasi  kebijakan  secara berkala, dan segala potensi permasalahan  yang  mungkin  terjadi dapat  diminimalisir  sejak  awal  sampai setelah  tahap  implementasi  kebijakan untuk  dijadikan  sebagai  umpan  balik atau feedback .

## REFERENSI
Anggara, S. (2014). Kebijakan
Publik .  Bandung  :  Pustaka Setia.
Hasan, E. (2014). Filsafat Ilmu . Bogor: Ghalia Indonesia, h.171.
Jones,  C.,  O.  (1991). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: CV. Rajawali. Moleong,  J.  L.  (2000). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Mulyanto, A. (2009). Sistem
Informasi  Konsep dan  Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian . Jakarta: Prenadamedia Group, h.33. Raksaka  I.  A.,  I  Made  K.,  P.  & Ruldeviyani,  Y.  (2002).  Analisis
Sentimen  terhadap  Penggunaan
Aplikasi MySAPK BKN di Google Play Store, Jurnal
Nasional  Teknik  Elektro  dan Teknologi Informasi, 11,105.

## ATURAN PEMERINTAH
Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara  Nomor  87  Tahun  2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri  Aparatur  Sipil  Negara Dan  Pejabat  Pimpinan  Tinggi
Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik.