## PSAP IMPLEMENTATION ANALYSIS No. 6 IN DKI PROVINCIAL GOVERNMENT INVESTMENT 2014-2020

## ANALISIS PENERAPAN  PSAP No. 6  DALAM INVESTASI PEMERINTAH
PROVINSI  DKI 2014-2020
Abubakar 1a
1 Fakultas Ekonomi Institute Bisnis dan Informatikan Kosgoro Indonesia.
a Korespondensi: Abubakar , E-mail: abubakar00012248@gmail.com
(Diterima: 02-10-2022; Ditelaah: 03-10-2022; Disetujui: 12-01-2023)

## ABSTRACT
This research is about the application of PSAP No. 6 in the long-term investment of the DKI Jakarta local government with four objectives to know and understand 1) the investment profile of the DKI Jakarta government, 2) what sectors the DKI Jakarta local government invests in, 3) how to invest in ownership and 4) how to apply PSAP No .6 in investment DKI Jakarta The research method used is descriptive method. The study results concluded that the investment profile within nine years of the Jakarta provincial government's investment increased and grew by 14.3 times. Capital investment in BUMD was at most 3.7% of the total investment, while 86.3%  of  capital  investment  was  in  third  parties.  The  provincial  government  of  DKI  Jakarta invests in six business sectors, and the most significant sector is the construction sector at 35.9% and the transportation sector at 33.3% of the total investment. Investment ownership can be divided into three types, and the first is 100% share ownership specifically for BUMD status companies, as many as five companies. The second ownership, between 80%-99.9%, is capital investment  in  companies  in  the  form  of  Limited  Liability  Companies.  The  third  is  a  capital investment  between  0-30%  in  private  third  parties,  as  many  as  seven  companies.  The  local government has implemented PSAP No. 6 in the capital investment assessment using the cost and equity methods. Still, three irregularities in its application cause the value of the capital investment,  one  of  which  is  an  asset  not  to  be  seen  in  the  Regional  Government  Financial Statements
Keywords: Investment Accounting, PSAP No. 6, Regional Owned Enterprises

## ABSTRAK
Penelitian  ini  tentang akuntansi  investasi pemerintah daerah DKI Jakarta  dengan empat tujuan untuk mengetahui dan memahami    1) Profil investasi Pemda DKI  2) sektor apa saja investasi yang  di masuki Pemda DKI Jakarta, 3) bagaimana kepemilikan  investasi bagaimana dan  4) bagaimana penerapan PSAP No .6 dalam investasi DKI Jakarta   Metode penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif.  Hasil penelitian berkesimpulan bahwa  profil investasi dalam  waktu  9  tahun  investasi  pemerintah  provinsi  Jakarta  semakin  menaik  dan  tumbuh sebanyak  14,3  kali  lipat,  Penyertaan  modal  pada  BUMD    tidak  lebih  dari  3,7%  dari  total Investasi  sementara  86,3%  investasi  modal  pada  pihak  ketiga.  Pemerintah  provinsi  DKI Jakarta  berinvestasi  dalam enam sektor bisnis   dan sektor terbesar masing- masing bidang
16 Abubakar et, al.
konstruksi    sebesar  35,9%  dan  dibidang  transportasi  sebesar  33,3%  dari    total  investasi. Kepemilikan investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis pertama kepemilikan saham 100% khusus  untuk  perusahaan    berstatus  BUMD  sebanyak  5  perusahaan,  kedua    kepemilikan antara  80%-99,9%    adalah    investasi  modal    pada  perusahaan  dalam  bentuk  Perseroan Terbatas dan  ketiga investasi modal antara 0-30%  Investasi  modal pada pihak ketiga swasta sebanyak 7 perusahaan.  Pemda  telah menerapkan  PSAP  No. 6   dalam penilaian investasi modal  dengan metode biaya dan metode  ekuitas  tetapi terdapat tiga ketidaklaziman dalam penerapannya  yang  menyebabkan  nilai    investasi  modal  salah  satunya  aset  tidak  terlihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kata Kunci : Akuntansi Investasi, PSAP, Keuangan Daerah
Abubakar.  (2023).  Analisis  penerapan  PSAP  no  06  dalam  investasi  pemerintah  provinsi  DKI  2014- 2020. Jurnal Sosial Humaniora, 14 (1), 15- 34.

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah tanggal  01  Januari  2001,  telah  membawa implikasi  yang  banyak  dan    luas (Kustianingsih and Muslimin 2018 Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  sesuai  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004.(Akbar,  2016) (Mutiha,  2016)    oleh  karenanya  dengan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan,  perbaikan  pengelolaan sumberdaya  yang  dimiliki  setiap  daerah (Pangerapan  and  Wokas  2016,  733)    dan mandiri    dalam  bidang  keuangan (Kustianingsih and Muslimin, 2018)  serta lebih  aktif  dan  leluasa  dalam  melakukan pembiayaan  dalam  upaya  pengembangan aktifitas  program-program  pembangunan di  daerah.  (Susantao  and  Hery,  2010) Otonomi  membuat    penyelenggaraan pemerintahan    berubah  dari    sentralistik birokratis menjadi desentralistik parsitipatoris  (Kustianingsih,  Muslimin 2018,)  dan  daerah  terpacu  mencari sumber-sumber    penerimaan  daerah  yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran pembangunan
daerah (Puspitasari 2015)  oleh karanenya  riset ini dilaterbelakangi    adanya  yaitu  tujuan
otonomi  daerah  hungga  laporan  keuanfab kurang transparan.
Tujuan    otonomi    daerah  adalah kemandirian  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Dermawan and Akim, 2020) meningkatkan  pelayanan  khususnya  di sektor  publik  dan  mampu  mengelola keuangan  daerah  secara  optimal.(Miftahul and  Rahayu 2018) dan mampu membuka peluang memajukan daerah dan menumbuh  kembangkan  seluruh  potensi serta  mampu  memainkan  peranan  dalam membuka peluang memajukan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar,  efisien  dan  efektif  ,meningkatkan kinerja  (Pangerapan  and  Wokas  2016). Otonomi adalah kekuasaan penuh sebagaimana  keputusan  konsumen  untuk memilih produk atau jasa yang dibutuhkan.(Andriyanty  and  Wahab  2019, 285). Dari sisi pemerintah tujuan otonomi daerah  adalah  yaitu  :  (1)  Untuk mewujudkan  political  equality,  yaitu membuka  kesempatan  dan  berpartisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di  tingkat  lokal  atau  daerah.  (2) menciptakan  local  accountability,  yaitu meningkatkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memperhatikan  hak-hak masyarakat.(3) mewujudkan local responsiveness,  yaitu    mempermudah antisipasi  terhadap  berbagai  masalah yang muncul (Purpitasari, 2015) .
Pelaksanaan  otonomi  daerah  ditandai dengan  adanya  penyerahan  sejumlah kewenangan    sehinga  daerah  memiliki kewenangan untuk belanja-belanja daerah yang  tercantum  dalam  anggaran  daerah (Kusnandar and Siswantoro 2018) dan satu indikator  keberhasilan  otonomi  daerah adalah  kemandirian  keuangan  daerah (Rinaldi  2012)  Ukuran  keberhasilan keuangan  akan  terlihat dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  merupakan  salah  satu  alat  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  dan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab .(As Syifa Nurilah 2014, 3) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  merupakan  rencana keuangan  yang  dibahas  dan  disetujui bersama  oleh  Pemerintah  Provinsi    dan DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan daerah (Kusnandar and Siswantoro, 2018) dan merupakan gambaran atau tolok ukur keberhasilan daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.  (Rinaldi  2012,  102)  Keberhasilan keuangan daerah akan terlihat dari laporan keuangan  dan  Laporan  keuangan  menjadi alat  yang  digunakan  untuk  menunjukan kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban  dalam  suatu  entitas. ( Mokoginta and  Lambey 2017) Laporan keuangan  pemerintahan  daerah  terdiri: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus  kas  dan  catatan  atas  laporan keuangan. (Mutiha, 2016) Laporan Neraca adalah  laporan  posisi  keuangan    yang menggambarkan  posisi  aset,  hutang  dan modal (Riswan and Fatrecia 2014, 96) atau bisa  juga  disebut  sebagai  potret  atau gambar  dari  posisi  aset,  kewajiban  dan ekuitas  dana  yang  dimiliki  pemerintah daerah pada tanggal laporan.  (Hedi et al. 2016)  Pemerintah  Provinsi  DKI  telah menyajikan  laporan  keuangan,  dan  telah mengumumkan  ke  publik.  Laporan keuangan  adalah  sesuatu  yang  amat penting (Mayasari and Ariani, 2021) karena di  dalam  laporan    tersebut  tertera  jumlah
investasi  yang  dilakukan  pemerintah daerah  dalam  bentuk  investasi  Non permanen    maupun  permanen.  Investasi permanen  pada  umumnya  penyertaan modal pada perusahaan daerah  mulai  dari PD Air minum  hingga PD penjamin Kredit Daerah.    Perusahaan  daerah    pada umumnya  berbentuk perseroan terbatas.
Perseroan  Terbatas  merupakan  badan hukum.  Ciri  utama    badan  hukum  adalah pemisahan  antara  harta  kekayaan  badan hukum  dan  harta  kekayaan  pribadi pemegang saham Menurut UU NO 32  tahun 2017 (Sinaga 2018, 19) dan  didirikan oleh sekurang-kurangnya  dua  pendiri,  apakah orang  perorangan  ataupun  badan  hukum, (Yani  and  Mansur,  2020)  yang    tanggung jawab  hanya  sebagai    pemegang  saham, anggota  Direksi  dan  Komisaris,.(Sinaga 2018,  18)  Pemerintah  Provinsi  DKI  telah melakukan  investasi  kedalam  Perseroan Terbatas yang terus meningkat. Sebagaimana  tercatat  di  dalam  Laporan Neraca  Pemerintah  Provinsi    DKI    Data berikut  posisi  investasi    Pemerintah Provinsi    DKI    Sejak  tahun    2015    hingga 2020 .
Tabel  1.  Investasi    Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  Tahun  2015-2020 Dalam Jutaan Rupiah.
Penyajian laporan keuangan yang dilakukan  pemerintah  daerah  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.(Mole , 2015) Dan memenuhi prinsif  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan
No  Tahun Non permanen Investasi Permanen Jumlah Total Asset 1 2015 409.863  22.098.228,1  22.508.090,7  421.061.389,5 2 2016 70.645  28.538.235,8  28.608.880,0  442.977.223,0 3 2017 3.136.606  40.818.731,9  43.955.337,6  464.601.747,1 4 2018 4.712.278  47.246.004,7  51.958.283,1  492.902.439,2 5 2019 349.986  61.060.348,6  61.410.334,2  517.155.089,7 6 2020 350.001  66.616.669,8  66.966.670,3  520.360.899,9
Abubakar et, al.
Analisis penerapan PSAP No.6 disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sejalan Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  (As  Syifa Nurilah,    2014)  serta  handal  (Dewi  and Mimba  2014,  445)    yang  bertujuan menyajikan  informasi    keuangan    yang dibutuhkan  para  pengguna  laporan keuangan.(Suranta,
2015) Penyajian investasi  di  dalam  laporan dapat menggunakan
beberapa  pendekatan penilaian    investasi  apakah  didasarkan harga  perolehan  atau  didasarkan    metode ekuitas.  Setandar Akuntansi Pemerintahan No.6  Telah  mengatur  tatacara  penilaian investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah tapa terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Besarnya  investasi biasanya dipengaruhi oleh  persepsi  prospek  bisnis  ke  depan (Prihanto  and  Damayanti  2022,  32). Investasi  adalah  mengorbankan  aset  yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar.(Sartini and Purbawangsa, 2014) (Rasuma  Putri  and  Rahyuda  2017) Investasi merupakan tindakan penanaman dana saat ini kedalam bentuk aktiva lancar ataupun aktiva tetap dengan harapan untuk memperoleh  keuntungan  di  masa  yang akan  datang  (Sartini  and  Purbawangsa 2014) dan besarnya  tergantung  pada pengeluaran-pengeluaran  yang  ditetapkan manajemen  di  masa  yang  akan  datang. (Hidayat 2010,)
Dari  tabel    tersebut    dapat  dipahami bahwa  1  setiap  tahun    investasi  semakin meningkat    sampai  akhir  tahun  2020 tercatat  sejumlah  66,9  trilyun  Rupiah, kenaikan    investasi  daerah    dalam  waktu delapan  tahun    berjumlah  Rp  55,9  trilyun dan  rata-rata  kenaikan  investasi  dalam kurun waktu  delapan tahun  sejumlah Rp 7,9 trilyun  atau  tidak kurang dari 30,2%. Atas dasar data diatas   maka dapat   ditarik permasalahan
Bagaimana
Penyajian Akuntansi Investasi sesuai dengan PSAP No. 6 di dalam laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi    DKI  Jakarta    tahun  2013-2020. Dan  dari  permasalahan  tersebut  dapat
diturunkan menjadi bagaimana pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bagaimana penilaian harga pokok investasi, bagaimana  Pencatatan  hasil  investasi Pemerintah daerah.

## Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfiani Purnama dan Siswanto tahun 2018 tentang Penerapan  Akuntansi  Investasi  Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Sleman  Tahun  anggaran  2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses  implementasi  akuntansi  investasi Pemerintah  Kabupaten  Sleman  secara umum  sudah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  namun dalam  pengungkapannya  masih  terdapat hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci.
Penelitian    kedua    yang  dilakukan  oleh Heri  Sugianto  pada  tahun    2020  tentang Analisis  Investasi  Pemerintah  Pusat  pada Lembaga  Keuangan  Internasional  yang berkesimpulan  dalam  kurun  waktu  tahun 2004  sampai  dengan  tahun  2019 penanaman  modal  pemerintah  tersebut tidak  menghasilkan  pendapatan  dalam bentuk  dividen,  bunga,  atau  bentuk pendapatan  tetapi  berdasarkan  nota keuangan pemerintah tahun 2020, pemerintah  memperoleh  manfaat  sosial dari penanaman modal tersebut.

## Badan Usaha Daerah
Dalam  rangka  menjalankan  otonomi daerah,  Pemerintah  Provinsi  memiliki kewenangan  untuk  membentuk.  Badan Usaha  Milik  Daerah    (BUMD)  (Yani  and Mansur 2020, 365) BUMD  diharapkan  dapat  menjadi  alat Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan pelayanan fasilitas publik bagi masyarakat. (Bintari  and  Pandiangan,  2016)      Pasal  1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa  karakteristik  utama  BUMD  adalah pada  kepemilikan  saham  dimana  daerah harus  menjadi  pemegang  seluruh  saham perusahaan (Yani and Mansur 2020)  yang
dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perlu  dipahami  Undang-Undang  PT  yang ada    sekarang  tidak  mengatur  secara khusus  berkenaan  perseroda,  berbeda dengan persero yang diberikan pengkhususannya,  terutama  berkenaan dengan  pendiriannya  tetapi  ayat  (7) undang-undang  tersebut  memberikan peraturan khusus pendirian PT hanya oleh satu  pendiri,  hanya  untuk  perseroan terbatas  yang  didirikan  oleh  negara,  yang disebut dengan Persero. (Yani and Mansur 2020)  artinya  pasal tersebut memberikan ruang  berdirinya perseroan yang  didirikan oleh negara.
Perlu  dipahami  bahwa  Pengertian Perseroan  terbatas    berasal  dari  kata “perseroan”  yang merujuk pada modalnya yang  terdiri  atas  sero  (saham)  dan    kata “terbatas”
merujuk
pada pertanggungjawaban  pemegang  saham yang  tidak  melebihi  nilai  nominal  saham yang  dimiliki ( Purnamasari r, and gunarto Gunarto,  2018,)  Karakteristik    umum perseroan  terbatas  adalah  ekuitas  dalam bentuk Modal/saham, kekayaan perusahaan terpisah dari para perseroannya,  memiliki  tanggung  jawab pada modal yang dimiliki, pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, kekuasaan tertinggi ada pada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS).(Sinaga 2018, 18) Dan adanya  hak dan  kewajiban  yan  tertera  di  “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 (Rambing 213AD, 73) Adapun  tujuan pemisahan  harta  kekayaan perusahaan  dengan  pemilik  adalah  agar lembaga  kegiatan  Perseroan  Terbatas sebagai  salah  satu  unit  usaha  dan  badan hukum  dapat  dijalankan  secara  produktif, berkualitas  dan  efisien.  Sementara  ciri Perseroan  Terbatas  untuk  menjalankan suatu  perusahaan  dengan  modal  tertentu yang  terbagi  atas  saham-saham,  dimana para pemegang saham (persero) ikut serta
mengambil  satu  saham  atau  lebih  dan melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum atas    nama  bersama,  dengan  tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan tersebut (Sinaga, 2018) Kelebihan
Perseroan  Terbatas  pemilik  modal  tidak harus ikut dalam pengelolaan perusahaan, mereka  bisa  menunjuk  orang  lain  di  luar pemilik modal untuk mengelola perusahaan tersebut.
Keuntungan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain  adalah  lebih  mudah  mendapatkan tambahan  modal;  modal  dikelola  lebih efisein  karena  manajemen  spesialisasinya memegang saham, mereka dapat mengalihkan  kepada  orang  lain.  (Sinaga 2018,  18)  (Purnamasari,  and  gunarto Gunarto 2018) .
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi  keuangan  (Suaidah,  2017) berupa  catatan  informasi  keuangan  suatu perusahaan  pada  suatu  periode  akuntansi (As Syifa Nurilah 2014)  dan dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. (Wati and Sinarwati 2014  )  Laporan  Keuangan  merupakan sumber informasi (Puspitasari et al. 2017) yang  seharusnya  bisa  diakses  bagi  yang membutuhkan  terutama  yang  sudah  di audit (Mutiha 2016) sebagai sarana acuan dalam  pengambilan  keputusan  bagi  pihak yang berkepentingan (Suaidah 2017) . dan sebagai laporan atas anggaran tahunan  ,(Fazlurahman  and  Jauhari  2020) serta hasil dari proses pelaporan keuangan kuantitatif-kuantitatif,  informasi  tentang posisi  keuangan  perusahaan  selama periode  tertentu.  (Fazlurahman,  and Jauhari  2020)  dan  sebagai  alat  untuk mengurangi  tekanan  dari  masyarakat. (Fatwara,  Hasibuan,  and  Nursalam  2022, 58).  Laporan  keuangan  merupakan  media untuk  menilai  kinerja  keuangan.  (Farida
20 Abubakar et, al.
and  Nugraha  2019,)  Laporan  keuangan Pemerintah  Provinsi    sesuai  dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)  No.01  (2010  :  48)  terdiri  dari “Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Neraca, Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas, Laporan  perubahan  Ekuitas  dan  Catatan atas  Laporan  Keuangan.(Khafiyya,  n.d.,  5) (Harahap 2020,).
Laporan  Neraca adalah  salah satu bagian dari  laporan  keuangan  (Triharyati  and Nursita 2020)  yang menggambarkan posisi keuangan  posisi  aset,  kewajiban  dan ekuitas pada saat tertentu dan merupakan status report bukan merupakan flow report (Riswan  and  Kesuma  2014) yang  memuat informasi yang  disusun  secara  sistematis tentang  aset  lancar,  aset  tetap  dan penyusutannya, kewajiban serta modal  dan merupakan    suatu  gambaran  kondisi keuangan  dari  suatu  institusi  (Aini  et  al. 2019)    serta  acuan  yang  digunakan  untuk melihat  kondisi  dan  perkembangan  suatu entitas.(Ariesta  and  Nurhidayah,  2020,)
Dan pertanggungjawaban
dewan manajemen  kepada  anggota  organisasi (Zulkifli And Rahmawati, 2019) .
Laporan operasional  mencerminkan kemampuan  operasi suatu daerah.
Pernyataan Standar

## Akuntansi
Pemerintahan  No.  6    dan  Investasi Daerah
PSAP  No  6    mengatur    tentang    akuntansi Investasi  berbasis  akrual.    Tujuan  standar tersebut  untuk  mengatur  perlakukan akuntansi  investasi  dan  pengungkapan informasi  penting  lainnya    Yang  harus disajikan.  Ruang  lingkup  standar  ini disebutkan,  ketiga  mengatur  investasi pusat  maupun  daerah  jangka  pendek  dan jangka  panjang.  Bentuk  investasi  yang boleh  dilakukan    pemerintah  adalah pembelian  surat  berharga  dan    instrumen ekuitas.    Penyataan  ini    juga  mengatur diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi
jangka  pendek  dan  investasi  jangka panjang. Dan yang paling pokok mengatur metode penilaian investasi apakah didasarkan  didasarkan  atas    biaya  atau ekuitas.  Atas dasar biaya jika kepemilikan saham dibawah  20%  maka diklasifikasikan sebagai metode perolehan atau sesuai biaya yang  dikeluarkan    dan    diatas  20% diklasifikasikan  sebagai  metode  ekuitas.

## Pengakuan  hasi investasi
Investasi pemerintah daerah dalam jangka panjang yang diharapkan mampu mengembalikan  nilai  pokok  ditambah dengan  manfaat  ekonomi,  dan    lainnya dalam  jangka  waktu  tertentu  (Nurhayati, 2015). Menurut Peraturan Mendagri No 52 tahun  2012  pasal  1  ayat  7  adalah “Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang  milik  daerah  adalah  pengalihan kepemilikan  barang  milik  daerah  yang semula  merupakan  kekayaan  yang  tidak dipisahkan  menjadi  kekayaan  yang dipisahkan  untuk  diperhitungkan  sebagai modal/saham  daerah  pada  badan  usaha milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah, atau  badan  hukum  lainnya  yang  dimiliki negara”. Investasi  pemerintah,  pada umumnya  diharapkan    sebagai  penggerak peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah.(  Purnamasari,    2017).  Investasi daerah    adalah  penggunaan  anggaran pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dengan  waktu  lebih  dari  satu  tahun anggaran  (Buana,  Saragih,  and  Aritonang 2019, 11)
dan ditujukan untuk pembentukan  menyediakan  barang  publik (Maisaroh  and  Risyanto,  2018).  Tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, Meningkatkan pendapatan  daerah  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  (Buana  and Aritonang  2019,)  Sementara  menurut Peraturan  Mendagri  No  52  tahun  2012 adalah  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

## Modal dalam Saham
Modal  yang  dimiliki  biasanya  di  tentukan oleh  jumlah  saham  yang  dimiliki.  and Fairuzzaman,  2021).  Modal  merupakan faktor  yang  sangat  penting  artinya. ( Purnamasari,  and gunarto, 2018,) Modal adalah  salah  satu    faktor  produksi  yang dibutuhkan  sebagai    sumber  pendanaan jangka  panjang  (Susmonowati  2018,  73) dan sering juga disebut sebagai hak residual atau  kepentingan  pemilik    atas  aset  yang dimiliki  sesudah  dikurangi  kewajiban. (Ariesta and Nurhidayah 2020, 201) Dalam Pasal  32  ayat  (1)  UUPT  2007  terdapat pengaturan  mengenai  batas  minimal  dari modal  dasar  perseroan,  kurang  atau  lebih dari  jumlah  tersebut  tidak  diperbolehkan. Untuk  modal  ditempatkan  juga  ada  batas minimal yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat  (1)  UUPT  2007.  yaitu  paling  sedikit 25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  modal dasar, harus ditempatkan. Kemudian untuk modal  disetor  berdasarkan  Pasal  33  ayat (1)  UUPT  2007  dihubungkan  dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT 2007 dan penjelasannya  harus  disetor  penuh, maksudnya adalah jika modal ditempatkan 50%  dari  modal  dasar,  maka  modal  yang harus  disetor  penuh  50%  dan  tidak  dapat diangsur.  (E.  Purnamasari,  and  gunarto Gunarto 2018)

## Kerangka Penelitian
Kerangka penelitian Pemprov. DKI  Jakarta diambil bersumber dari  laporan keuangan pemda  DKI  Jakarta  tahun    2013  hingga tahun  2020.  Apek  yang  akan  dianalisis adalah  profil investasi,  Sektor investasi di sektor apa saja dan kemana dan bagaimana investasi    tersebut      serta    bagaimana penerapan  PSAP  No  6  untuk      tiga  aspek tersebut Apa saja yang dimasuki. Penelitian ini  mengandalkan  sumber  informasi  dari laporan keuangan  Pemda DKI yang  telah diaudit dan dari berbagai informasi  bisnis dari  lembaga  yang  kredibel.  Pembahasan penelitian     pada investasi Pemprov DKI di fokuskan      pada  profile  investasi      yang
dimasuki  pada  sektor    apa  saja,  Kedua sektor  apa  saja    yang  menjadi    prioritas investasi  dan  Proses    investasi  yang dilakukan.
Apa  bila  disajikan  dalam  bentuk  gambar akan tampak sebagaimana dibawah ini
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## MATERI DAN METODE

## Metode Penelitian
Metode  penelitian      ini  menggunakan pendekatan deskriptif sebagaimana dilakukan Riyanti dan Pranawungkur  serta Riyantie (Riyantie, and Pranawukir 2021,). di  laksanakan  di  Jakarta.  (Andriyanty, 2019)  Data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan data sekunder (Andriyanty and Wahab,  2019).  Data  primer  adalah  adalah laporan  tahunan  (Mayasari  and  Yulianto 2022)  Yang telah di audit (Damayanty, and Fairuzzaman,  2021)  dan  PSAP  No.  6. Sementara data sekunder adalah teori dan konsep  serta    jurnal  hasil  penelitian sebelumnya yang masih ada hubungannya dengan    akuntansi  sektor  publik  dan laporan    keuangan  serta  keuangan  daerah dan    berbagai    peraturan  yang  berkaitan lainnya.  Penelitian    deskripsi  ini,  peneliti mencoba  mengkomputasi    data  primer (laporan  keuangan)  dan  membandingkan dengan  berbagai peraturan  dan akuntansi keuangan        serta  teori  akuntansi  sektor publik  dan  konsep investasi .

## PSAP Nomor  6
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun  sesuai  undang-undang  yang  terdiri dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.(Bakar,  2022)  (Rahmayanti 2016) Undang-undang
tersebut mengharuskan  presiden,  gubernur  atau bupati  dan  Walikota  menyampaikan laporan  kepada  DPR/DPRD.(Bakar,  2022) (Albugis,  2016)  Untuk  itu  pemda  wajib menyampaikan  laporan  keuangan  terdiri dari mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Laporan Perubahan Ekuitas (Bakar,
2022) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  No  6  tahun  2008  telah mengatur    perlakukan  akuntansi  investasi pemerintah  meliputi  saat  pengakuan, kalsifikasi  investasi,    penilaian  investasi dan pengungkapan pada laporan keuangan. Dalam  pernyataan    tersebut  investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek (surat  berharga)  dan  investasi  jangka panjang  (  penyertaan  modal).  Penyertaan modal dalam bentuk investasi harus dinilai dengan dua metode menjadi   metode biaya dan  metode  ekuitas.  Penggunaan  metode biaya  didasarkan  peda  kepemilikan dibawah  20%.  Sementara  metode  ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi modal berkisar antara 20%-50% tetapi kepemilikan yang  kurang dari 20% namum mempunyai  pengaruh  yang  signifikan masih menggunakan metode ekuitas. Untuk kepemilikan diatas 50% tetap menggunakan metode ekuitas.

## Investasi
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52 tahun 2012 mengatur
Pedoman Pengelolaan  Investasi  Pemerintah  Daerah. Dalam  peraturan    tersebut  dijelaskan investasi dimaksud dalam bentuk investasi dalam    surat  berhagai  atau  investasi
langsung ( pasal 9) dengan cara  pembelian saham dan pembelian  surat  hutang (pasal 10). Biaya  perolehan  investasi  surat berharga  menurut  PSAP  No.6  dicatat sebesar harga perolehan  ditambah komisi perantara,  biaya  bank  dan  biaya  lainnya. Paragraf  16  halaman  7  menyebutkan perlunya  penilaian  Investasi    yang didasarkan  atas  tiga  metode  yaitu  metode biaya,  metode  ekuitas  dan  Metode  nilai bersih  yang  dapat  direalisasikan.  Dalam ketentuan  37 tidak  semua metode tersebut tidak  bisa    diterapkan  untuk  semua kepemilikan investasi. Kepemilikan  kurang 20% dicatat dengan menggunakan metode biaya dan 20%-50% menggunakan  ekuitas dan    diatas  50%  menggunakan  metode ekuitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Performa Investasi
Data  investasi  Jangka  Panjang  Pemerintah Provinsi    DKI  Jakarta  sejak  tahun  2013- 2020  memperlihatkan  jumlah yang selalu meningkat  dari  tahun-ketahun.  Investasi Permanen  pada  tahun  2013  berjumlah 11,05 trilyun Rupiah dan  pada tahun 2021 sudah  menjadi  66,61  Trilyun      dan prosentase  investasi    terhadap  aset  juga semakin  meningkat  dari    2,6%    menjadi 12,8%.  Gambar  di  halaman  berikut memberikan  informasi  tersebut  terlihat bahwa  Pertama  investasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jakarta semakin lama semakin  menaik,  bukan  hanya    pada penyertaan  modal  terbatas    melainkan pada  penyertaan  modal  pada  Perusahaan Daerah  (PD).  Investasi  daerah    bergerak dari 635,15 milyar rupiah pada tahun 2012 hingga    menjadi  9,11  trilyun    rupiah  pada tahun  2020.  Atau  dalam  kurun  waktu  9 tahun  investasi  pemerintah  DKI  pada BUMD dapat meningkat  sebanyak 14,3 kali lipat.    Ini    berbeda  dengan  investasi  pada Perseroan  Terbatas      yang  hanya  sebesar 9,4    kali          dan  bila    diukur    secara  total
Volume 14 Nomor 1, April 2023
investasi  maka  kenaikan    tersebut  tidak kurang   dari 9,3 kali.
Apabila  disajikan  dalam  bentuk  grafik, informasi  investasi  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta tampak sebagaimana di bawah ini
Gambar  2.  Profile  Investasi  Pemerintah Provinsi  DKI
Kedua,  Investasi    non  permanen  dalam kurun  waktu  9  tahun    memperlihatkan bahwa  prosentase  terbesar    terhadap  toal investasi terjadi 2012  sebesar 6,20%  dan paling kecil 0,00% yang terjadi  pada tahun 2007  dan    2008.  Rasio  rata-rata  investasi non  permanen  terhadap  total  investasi dalam  kurun  waktu  9  tahun  tidak  lebih 1,8%.  Secara  indeks    memperlihatkan jumlah  yang  makin  lama  makin  mengecil mulai dari  100% tahun 2012  hingga 79% di tahun  2020. Jumlah ini menggambarkan jumlah investasi  tahun  2012  merupakan jumlah    investasi  non  permanen    yang paling  tinggi.  Dari  sisi  pertumbuhan Investasi non permanen terlihat mengalami penurunan  atau    kenaikan  yang  cukup tajam.  Penurunan  tertinggi  sebesar  339,3 milyar rupiah yang terjadi pada tahun  2016 dan  penurunan    terendah  terjadi  pada tahun  2013    sebesar  2,04  milyar  rupiah sementara kenaikan  tertinggi terjadi pada tahun  2019    sebesar  Rp  348,81  milyar
rupiah dan  kenaikan terendah terjadi pada tahun 2020  sebesar 15  juta rupiah Ketiga,  Penyertaan  Modal  Pada  BUMD memperlihatkan  kenaikan  yang  paling tinggi  diantara  jenis-jenis  investasi  lain mulai dari 635,1 milyar rupiah hingga 3,64 trilyun  rupiah  walaupun  secara  nominal jauh masih dibawah   investasi penyertaan modal  Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta pada  perseroan  terbatas.  Dalam  kurun waktu  9  tahun  kenaikan  investasi  pada BUMD  meningkat 14 kali lipat. Dilihat dari jumlah  rasio  investasi  terhadap  total investasi  memperlihatkan  jumlah      yang fluktuatif  tetapi  secara  rata-rata  tidak kurang  dari  10%.  Rasio  tertinggi    terjadi pada  tahun    2020  sebanyak  14%  dan  dan terendah    pada  tahun    2017  sebesar  7%. Bila  diukur    dengan    pendekatan    indeks terlihat  tidak  pernah  sekalipun  dalam keadaan    menurut      dan  puncaknya  pada tahun  2020    indeks  menujukan    diangka 1435% yang  berarti    dalam  waktu sembilan  tahun    investasi  untuk  BUMD
- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A xi s Ti tl e Penyettaan Modal Pers. Trebatas penyertaan modal pd BUMD Investasi non permanen
24 Abubakar et, al.
telah meningkat  sebanyak 14,35 kali lipat sehingga      wajar  apabila  indeks  rata-rata sebesar  5,7  kali  lipat.    Dari  sisi pertumbuhan.      Dalam  hal  pertumbuhan, terlihat kenaikan investasi terhadap BUMD paling  besar    terjadi  pada    tahun  2019 sebesar  2,6  trilyun  rupiah.  Penyebab kenaikan investasi untuk PD Pembangunan Sarana  Jaya      sebesar  Rp  2,2  trilyun. Kenaikan  di  urutan  kedua    terjadi  pada tahun  2020  sebesar  Rp  1,7  trilyun      yang disebabkan  oleh  kebutuhan  investasi  di PDAM Jaya dan  tambahan investasi di  PD Pembangunan Sarana Jaya  masing-masing 700,5  milyar    rupiah    dan  931,3  milyar rupiah.
Ke  empat,    investasi  penyertaan  modal pada perseroan terbatas   menyerap jumlah yang  paling  besar  karena  kebutuhan pembangunan daerah.
Tercatat 19 perusahaan    mulai  dari  PT  Pembangunan Jaya hingga PT Penjaminan Kredit Daerah. Jumlah  Investasi  bergerak  muali    dari  6,1 trilyun    rupiah  pada  tahun    2012    hingga 53,6  trilyun    rupiah  pada  tahun  2020. Jumlah  tersebut  tidak  pernah  kurang  dari 85%  dari  total  investasi  Pemerintah Provinsi    DKI  Jakarta  sepanjang    9  tahun. Rasio Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017  sebesar  93% dan  terendah terjadi pada tahun 2012  dan 2014  masing-masing 85%.  Rata-rata  rasio  investasi  pertahun tidak  kurang    dari  88%.  Penyerapan tertinggi  pada  PT  Jakarta  Propertindo sebesar Rp 18,5 trilyun dan PT Mas Rapid Transport    Jakarta    sebesar  17,35%    pada tahun    2020.    Dari  sisi  Indeks    terlihat bahwa  tidak  pernah  terjadi  penurunan indeks    baik  didasarkan  tahun  dasar ataupun  tahun  sebelumnya  mulai  dari 100%  pada tahun 2012 hingga 942%  yang artinya  dalam  waktu    sembilan  tahun kenaikan investasi pada perseroan terbatas sebanyak  9,4  kali  lipat  dan  bila  dirata- ratakan  tidak  kurang    496%  atau  4,9  kali lipat  pertahun.  Walaupun    raiso  indeks tersebut masih lebih kecil   daripada indeks investasi  di  BUMD    tetapi  secara  nominal besarnya investasi pada perseroan terbatas
sebanyak 6,3 kali lipat (57,5 : 6,1 trilyun). Sepanjang  tahun 2012 hingga 2020 terjadi 9 kali kenaikan dimana  kenaikan rata-rata pertahun    sebesar  Rp  5,7  trilyun    rupiah. Kenaikan  terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 16,79 trilyun yang diserap oleh PT Jakarta Propertindo sebesar 9,6 trilyun rupiah, PT Mas rapid Transport

## Sektor Investasi
Laporan  keuangan  merupakan  ringkasan dari suatu proses pencatatan(Susmonowati 2018, 104). Pencatatan  investasi dibedakan menjadi dua  bagian apakah menggunakan metode  biaya  atau  metode  ekuitas  (  PSAP No 6 paragraf 1-7). Penyajian  investasi di dalam Laporan Neraca  dibedakan menjadi dua bentuk yaitu  investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi permanen  dibedakan  menjadi  dua  bagian yaitu  Penyertaan  Modal  Pada  BUMD  dan Penyertaan  Modal  Pada  PT  Patungan.  Di dalam penyertaan modal pada PT Patungan tidak  memisahkan    apakah      metode pencatatan investasi  berdasarkan metode harga  perolehan  ataupun  metode  ekuitas. Posisi  investasi    pada  BUMD    dan    PT Patungan memperlihatkan  dari tahun 2012 hingga  tahun  2020    jumlah  modal  yang disertakan    dalam  perusahaan    patungan selalu  lebih  besar  dari  pada  penyertaan modal    pada  BUMD    tetapi    secara  rasio memperlihatkan  bahwa    porsi  investasi Pemerintah  Provinsi    DKI  pada  BUMD semakin  lama  semakin  besar  dan  ini berbeda dengan penyertaan modal pada PT Patungan  yang    terjadi  sebaliknya.  Pada tahun  2012  penyertaan modal  Pemerintah Provinsi    DKI  pada  PT  patungan  sebesar 90.8%   dari total  investasi permanen tetapi pada tahun 2020  menjadi 86,32%.  Secara rinci  Penyajian  Investasi  Permanen Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta  dalam Laporan  Neraca  sebagaimana  di  tabel berikut.
Per Desember  Jumlah Modal pada BUMD Jumlah Penyertaan Modal PT Patungan Jumlah Rasio BUMD terhadap total investasi tahun 2014 2.009.706.683.105 13.688.192.591.145  15.697.899.274.250 12,8% tahun 2015 2.142.266.203.893 19.955.961.932.715  22.098.228.136.608 9,7% tahun 2016 2.795.285.038.498 24.028.449.810.687  26.823.734.849.185 10,4% tahun 2017 3.135.605.683.738 40.818.729.899.250  43.954.335.582.988 7,1% tahun 2018 4.712.103.732.344 47.245.004.733.445  51.957.108.465.789 9,1% tahun 2019 7.402.981.930.663 53.657.366.763.111  61.060.348.693.774 12,1% tahun 2020 9.113.409.748.936 57.503.260.066.988  66.616.669.815.924 13,7%
Dari data tersebut  investasi  pemda  selalu lebih  kecil  dari  pada  investasi  patungan walaupun      pada  tahun  2020    mengelami kenaikan   dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya  tetapi  kenaikan    tersebut hanya  terpaut  kecil dibanding  tahun 2014. Dalam  waktu  tujuh  tahun  investasi    ke
BUMD   meningkat empat  kali lipat dalam kurun  waktu 8 tahun meningkat  4,54  kali lipat    dan  investasi  patungan    juga meningkat    sebanyak  4,20  kali  lipat.  Dan apabila  diklasifikasikan    kedalam  bentuk sektor  perusahaan    akan    tampak sebagaimana tabel di bawah ini,
Tabel 3  Prosentase Sektor Investasi Yang  Dimasuki Pemda DKI tahun 2020 dan sebelumnya.
Sektor Tahun 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 pariwisata, hiburan dan hotel 5,1% 5,5% 4,3% 4,8% 7,2% 8,8% 11,6% 15,9% Keuangan 14,4% 19,8% 17,3% 19,6% 28,8% 27,2% 28,2% 29,4% Kontruksi 35,9% 44,8% 36,0% 36,8% 23,7% 24,4% 24,5% 18,4% Perdagangan 4,9% 6,5% 5,9% 5,5% 8,4% 5,4% 7,1% 6,2% Properti 6,3% 8,4% 7,2% 7,5% 10,7% 10,5% 12,7% 17,1% Transportasi 33,3% 15,1% 29,3% 25,8% 21,2% 23,8% 16,0% 13,0% Jumlah Investasi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui pemerintah provinsi DKI Jakarta  memasuki 6  kelompok  besar  investasi.  Sejak  tahun 2013    berfokus  pada  sektor  transportasi dan  konstruksi    sebagai    upaya menyelesaikan    permasalahan  yang    ada dan  jumlahnya  terus  meningkat    yang semula hanya 13% dari total investasi  naik menjadi 33,3% untuk  sektor transportasi. Begitu  juga  dengan    pembagunan  sarana dan  prasarana    yang  terus    berjalan investasi  di  perusahaan  yang  bergerak dibidang ini    pada tahun 2013 sebesar 18% berkembang  menjadi  35,9%    pada  tahun
2020. Sektor perdagangan  dari tahun 2013 hingga tahun 2020  merupakan  sektor yang paling  kecil  dimasuki  kecuali  pada  tahun 2017  hingga  2019.  Tahun    tahun    2013 jumlah  investasi  sektor  ini      sebesar  6,2% dan  pada  tahun  2020    menjasi  4,9%. Sementara    sektor  pariwisata,  hotal  dan hiburan  sebesar 5,1% .
Tabel 2.Investasi  Modal  pada  BUMD  dan PT Patungan  Tahun 2014-2020.
Abubakar et, al.

## Investasi  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta
Investasi pemerintah Provinsi DKI sejatinya memperlihatkan  performa  yang  baik. Performa adalah hasil yang telah diperoleh individu atau kelompok orang dalam suatu entitas  (Fazlurahman  and  Jauhari  2020) sesuai  dengan  aturan  dan  standar  yang berlaku di setiap organisasi kerja. (Ardiana and  Subaedi,  2010)  Performa  adalah  kata lain  dari  kinerja    yang  merupakan  suatu proses  dimana  organisasi  mengevaluasi pelaksanaan  kerja  individu  (Ilhami  and Rimantho,
2017) yang
juga menggambarkan  keadaan  perusahaan tersebut (Trianto et al. 2017) dan berfokus pada  nilai  perusahaan.  (Wijayantini  and Sari  2018).  Kinerja  keuangan  menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kondisi
ekonomi yang tidak menentu dan tiba-tiba membuat  banyak  perusahaan  gulung tikar(Hasibuan and Wahabsamad, 2022) Investasi  yang  dilakukan    pemerintah provinsi  sDKI  Jakarta    dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan  daerahnya.  Besarnya investasi  di  bedakan  menjadi  tiga  bagian. Pertama    investasi  modal  yang  jumlahnya 100%    diperuntukkan    untuk  penyertaan modal  pada  berbagai    perusahaan  daerah (BUMD).  Kedua,  investasi    sebesar  0% sampai  30%      adalah  penyertaan  modal pada  berbagai  perusahaan  swasta  dan ketiga penyertaan  modal pada perusahaan daerah  dalam bentuk Perseroan Terbatas. Tabel  dibawah ini  menjelaskan  besarnya investasi  modal  pada  setiap  perusahaan dan  jenis perusahaan  yang dimasuki
Tabel 4. Klasifikasi  Investasi Berdasarkan Penerimaan Investasi
BUMD Investasi  pada  perusahaan  swasta (pihak ketiga) Investasi pada perseroan terbatas Nama Rasio Kepemil ikan Nama Rasio Kepemil ikan Nama Rasio Kepemilika n PAM Jaya 100% PT. Kawasan  berikat Nusantara 26,85% PT Pembangunan Jaya 38,80% PD  Dharma Jaya 100% PT Cemani Toka 27,42% PT Food Station 99,90% PT Pembangunan Sarana Jaya 100% PT Asuransi Bangun Askrida 4,45% PT JIEP 50% PD Pasar Jaya 100% PT Jakarta Internasional EXPO 13,14% PT Delta Jakarta 26,25% PD Pal Jaya 100% PT Grahasahari Suryajaya 13,14% PT Jakarta Propertindo 99,90% PT  Ratax Armada 28,00% PT Bank DKI JAKARTA 99,90% PT Rumah Sakit Haji 51,00% PT  Jakarta Toursindo 99,36% PT Pakuan Internasional 1,4%* PT Mass Rapid Transport 99,90% PT Penjaminan Kredit 98,70%

## Metode Ekuitas
Metode    Ekuitas  digunakan
jika Pemerintah  Provinsi    memiliki nilai investasi  antara 20% -50%   atau  dibawah 20%  tetapi  memiliki  pengaruh  yang significant.  Pencatatan  investasi  dengan
metode  ekuitas  dicatat  sebesar  biaya perolehan  dan  ditambah  bagian  laba  atau dikurangi dengan bagian kerugian. (Sugiyanto 2020, 183) Dengan  model  ini jumlah  investasi  setiap  akhir  tahun  akan mengalami fluktuasi sesuai dengan  kinerja perseroan  terbatas  Metode  ini  digunakan sangat  bergantung  dari  besar-kecilnya kepemilikan  saham  dan  hak  suara  untuk
mempengaruhi  kebijakan  perusahaan (Mudjiyono  2012,  7).  Pencatatan  secara akuntansi  dilakukan  Pemerintah  Provinsi DKI    Jakarta  adalah  dengan  mendebet investasi  penyertaan  modal  PT  X    dan mengkredit  aktiva  yang  dikeluarkan Pemerintah  Provinsi    DKI  jakarta. Pencatatan    tersebut  sebenarnya    tidak beda dengan metode harga perolehan yang membedakannya  hanya  dalam  perlakuan deviden    dimana  metode    harga  pokok pendapatan  investasi  dicatat    sebagai
pendapatan  deviden  tunai    sementara metode ekuitas mencatat  sebagai investasi surat  berharga.
Jumlah  investasi    dengan  metode penilaian  ekuitas    memperlihatkan  tahun 2014    hanya  sebesar  5,76  trilyun  rupiah dan akhir tahun 2020 naik lebih dari 10 kali lipat    atau        57,2  trilyun  rupiah.  Tabel dibawah  ini  memperlihatkan  jumlah investasi modal pada berbagai perusahaan yang dicatat dengan metode ekuitas.
Tabel  6  Pencatatan  Penilaian  Investasi  Modal  Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta Metode Ekuitas tahun 2014-2020  ( dalam jutaan)
No Keterangan 2020 2018 2016 2014 1 PT Jakarta Propertindo 18.587.480 16.513.489 5.345.412 2.836.036 2 PT Bank DKI Jakarta 9.181.598 8.584.493 7.394.776 4.355.119 3 PT Jakarta Tourisindo 491.272 438.964 467.365 484.909 4 PT Mass Rapid Transit Jakarta 17.358.259 12.281.866 5.486.646 1.807.668 5 PT Transportasi Jakarta 4.833.260 2.942.054 193.897 693.538 6 PT Penjamin Kredit Daerah 427.376 408.496 297.567 54.655 7 PT Pembangunan Jaya 3.853.650 3.262.015 2.500.121 1.619.697 8 PT Food Station Tjipinang 560.617 490.335 370.392 51.784 9 PT  Jakarta  Industrial  Estate  Pulo Gadung 115.686 258.018 161.076 151.414 10 PT Delta Djakarta Tbk 266.849 336.055 197.026 198.714 11 PT Pembangunan Jaya Ancol 1.532.709 1.434.717 1.222.911 1.093.370 12 PT Ratax Armada 0 0 0 26 Jumlah 6.329.511 5.781.140 4.451.526 3.115.005
Dari  tabel    diatas    seharusnya  PT    Cimani Toka, PT Kawasanbeikat Nusantara dan PT Ratax  Armada    dan  PR  Rumah  Sakit  Haji (sebelum  diserahkan  ke  Departemen Agama)  di  masukan  kedalam      kelompok perusahaan  yang  menggunakan  metode ekuitas  karena    jumlah  investasi  modal Pemrov DKI jakarta diatas  20% walaupun bukan  sebagai  pengendali.  PT  Ratax Armanda  sebesar  Rp  28,0%  mengalami kerugian  terus  menerus  dan    tahun  2014 dan 2013   aset yang dimiliki bernilai 26 juta rupiah tetapi setahun sebelumnya memiliki nilai  Rp  3 64.099.431.  Penurunan    aset  tersebut diesebabkan penghapus  dalam  aktiva Pemprov DKI  yang artinya  tidak memiliki aset  sama  sekali    dianggap  tidak  memiliki
nilai termasuk tanah Pemrov yang menjadi lahan    armada  taksi  yang  salah  satu pemegang sahamnya  adalah  Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan yang dipimpin mantan pejabat di Pemda DKI Jakarta ( Bisnis.com) semula  dalam  keadaan  sehat  dan  sejak tahun walaupada akhirnya terus merugi Melihat  dari  jumlah  nominal  investasi modal  di    PT  Ratax  Armada    yang dilaporankan    di  laporan  keuangan  selalu bulat  di  tahun  2012,  2014  dan  2014, perusahaan    ini    diklasifikasikan    dengan metode  biaya    untuk  pengakuan  investasi. Tetapi    supaya  bisa    dihapus  dalam pembukuan   maka diklasifikasikan sebagai metode  ekuitas.    Kasus  pengklasifikasian PT  Ratax  Armada  ini  berbanding  terbalik
28 Abubakar et, al.
dengan    yang  terjadi  di  PT  Grahasahari Suryajaya    dimana  nilai    investasi  modal pemprov  DKI    Jakarta    tidak  pernah berkurang walaupun perusahaan  tersebut dalam keadaan rugi.
Dari  uraian  diatas    penelitian    ini melengkapi  temuan    Alfiani  Purnama  dan Siswanto yang  menyimpulkan adanya tidak terungkapan  informasi  keuangan  aset pemerintah  daerah  sementara  penelitian ini  menemukan adanya  ketidaksinkronan dalam  menggunakan  metode  penilaian investasi  pemerintah  provinsi.  Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan  yang dilakukan  oleh  Heri  Sugianto  pada  tahun 2020  yang  berkesimpulan    pemerintah tersebut  tidak  mendapatkan  manfaat ekonomi tetapi memperoleh manfaat sosial dari penanaman modal tersebut. Pemprov DKI  Jakarta  menerima  manfaat  ekonomi dalam  bentuk  deviden  dan  manfaat  sosial dalam bentuk pelayanan kepada publik.

## KESIMPULAN
Dari  uaraian  diatas      dapat  disimpulkan sebagai  Ana  dibawah  ini  Investasi  jangka panjang  pemerintah  provinsi    DKI  Jakarta sejak  tahun  2013-2020    memperlihatkan jumlah  yang  selalu  meningkat  dari  tahun ketahun.  Tahun  2013  berjumlah  11,05 trilyun Rupiah dan  pada tahun 2021  sudah menjadi  66,61  Trilyun  Rupiah.  Investasi pemerintah  DKI  pada  BUMD  dapat meningkat    sebanyak  14,3  kali  lipat  dan investasi  pada  Perseroan  Terbatas      yang hanya  sebesar  9,4    kali  tetapi  volume investasi  dengan perbandingan  13,7 % dan 86,3%    untuk    Perseroan  terbatas.  Tahun 2014  merupakan  jumlah    investasi  non permanen    yang  paling  tinggi.  Dari  sisi pertumbuhan  Investasi  non  permanen terlihat  mengalami  penurunan  atau kenaikan  yang  cukup  tajam.  Penurunan tertinggi sebesar 339,3 milyar rupiah yang terjadi  pada  tahun    2016  dan  penurunan
terendah terjadi pada tahun 2013  sebesar 2,04  milyar  rupiah  sementara  kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019  sebesar Rp  348,81  milyar  rupiah  dan    kenaikan terendah terjadi pada tahun 2020  sebesar 15  juta rupiah.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta  memasuki 6  kelompok  besar  investasi.  Sektor transportasi dan kontruksi  sebagai  upaya menyelesaikan    permasalahan  yang    ada terus  meningkat    dari  13%  tahun  2013 menjadi 33,3% untuk  tahun 2020. Sektor pembangunan  sarana    juga  menyerap jumlah  investasi    terbesar    yang  semula hanya    18%    pada  tahun  2013  menjadi 35,9% pada  tahun  2020.  Sektor perdagangan    merupakan    sektor  yang paling kecil dimasuki  dengan porsi sebesar menjadi  4,9%.    Sementara    sektor pariwisata, hotel dan hiburan  sebesar 5,1% Investasi    modal    pemprov  DKI  Jakarta dilakukan pada tiga jenis usaha yaitu Badan Usaha Milik Daerah, pada pihak ketiga dan pada  perseroan  terbatas    bukan  pihak ketiga.    Banyak  catatan  tersendiri sehubungan    dengan  investasi  pada  pihak ketiga. Kepemilikan saham pada perusahaan  jenis  ini  adalah  0-29%  dan tidak semua penyertaan modal pada pihak ketiga  berjalan  mulus.    PAM  Jaya    yang sebelumnya  dikelola oleh swasta kini telah mengambil mengambil alih keempat aspek tersebut  pada tahun 2019 Investasi di PT Jakarta  International  Expo  (JIIExpo) Kemayoran  sebesar    13  persen  dan    PT Cemani Toka yang saat ini dimiliki sebesar 26,85  persen  dianggap  tidak  memberikan kontribusi  yang  positif. Pemprov  DKI Jakarta  yang  masih  menguasai  13.459 saham Pakuan Internasional  yang dengan 3,36%.  Gubernur DKI  Jakarta saat itu Fauzi Bowo berencana menggelar divestasi untuk melepas seluruh saham sampai  juli 2020, PT  Grahasahari  Suryajaya  selama  5  tahun terakhir ( 2015) tidak pernah membukukan laba dan perusahaan ini menunggak pajak hingga Rp 6,5 Miliar dan  PT Delta  Jakarta Tbk Gubernur DKI Jakarta tetap berencana menjual  saham  perusahaan  tersebut
walaupun memberikan deviden sebesar Rp 52,5  miliar. Kelima, PT  Ratax  Armada dalam  keadaan  merugi    terus  menerus sehingga    dalam  laporan  keuangan  2020 tidak  terlihat  jumlah  aset  yang  dimiliki. Artinya    aset  yang  dimiliki  tidak  ada  nilai sama  sakali  termasuk  tanah  pemda  miliki Pemprov  DKI  Jakarta  yang  seharusnya setiap tahun naik terus
Pelakanaan    PSAP  No  6    terdapat  tiga kesalahan  utama    yaitu    kesalahan pengklasifikasian  dan    kedua  kesalahan dalam  penentuan  metode  pengakuan investasi.  PT  Kawasan  Berikat  Nusantara, PT  Cemani  Toka  dan  RS  haji  Indonesia (sebelum  diserahkan  ke  Pemda  DKI) diklasifikasikan sebagai perusahaan sekelompok    dengan  perusahaan    yang memiliki  investasi  pemerintah  provinsi dibawah  20%.  Kedua  adanya  kesalahan dalam menentukan penilaian investasi yang seharusnya  menggunakan metode ekuitas dicatat dengan menggunakan metode biaya untuk  kedua  perusahaan  tersebut.    Ketiga adanya  penghapusan  aset  investasi  untuk PT  Ratax  Armada    dimana  sebenarnya investasi  modal  tersebut  dinilai    dengan metode  ekuitas  tetapi  secara  nominal investasi    dicatat  dengan  metode  biaya (jumlah  nominal  investasi  modal  dalam keadaan  bulat  dan  genap,  metode  ekuitas akan menghasilkan jumlah investasi modal selalu tidak bulat sesuai dengan  laba atau rugi yang diperoleh). Metode ekuitas   yang diterapkan  pada  sembilan  perusahaan akan menyebabkan   kepemilikan investasi modal  akan  berfluktuatif    bahkan  negatif. Berkaca    pada  PT  Ratax  Armada  akankah PT  JIEP  dan  Investasi  di  perusahaan  yang lain akan mengalami hal yang sama  dimana Aset  Pemda  yang  diserahkan  dalam penyertaan  modal  akan  menurun  seperti tanah,  padahal  pada  kenyataannya  nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya selalu naik. Jika mau konsisten  Pemerintah Provinsi  DKI  sebenarnya  bisa  melakukan hal  yang  sama    untuk  PT    Grahasahari Suryajaya, walaupun bertentangan dengan metode pengakuan  investasi di PSAP No.6 .

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Qurotul,  Untung  Rahardja,  Abdul Hamid  Arribathi,  and  Nuke  Puji Lestari  Santoso.  2019.  “Penerapan Could Accounting  Dalam Menunjang Efektifitas  Laporan  Neraca  Pada Perguruan  Tinggi.” CESS  (Journal  of Computer  Engineering  System  and Science) 4 (1).
Akbar,  Surya.  2016.  “Analisa  Penentapan Target  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu.” Jiaganis 1 (1): 31 – 48.
Albugis,  febriana  F.  2016.  “Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Dalam  Mewujudkan  Transparansi Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.” Jurnal EMBA 4 (3): 78 – 89. Andriyanty, Reny. 2019.
“Pilihan Konsumen  Muda  Terhadap  Produk Makanan  Dan  Minuman  Dalam Negeri.” Jurnal  Mediastima 25  (2):
205 – 23.  https://bizfluent.com/info- 8698883-.
Andriyanty, Reny, and Dodi Wahab. 2019. “Preferensi  Konsumen  Generasi  Z Terhadap  Konsumsi  Produk  Dalam Negeri.” ETHOS  (Jurnal  Penelitian Dan  Pengabdian) 7  (2):  280 – 96. https://doi.org/10.29313/ethos.v7i 2.4694.
Ardiana,  I.D.K.R,  I.A  Brahmayanti,  and Subaedi.  2010.  “Kompetensi  SDM UKM  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Kinerja  UKM  Di  Surabaya.” Jurnal Manajemen  Dan  Kewirausahaan 12 (1): pp.42-55. https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.p p. 42-55. Ariesta,  Cindy,  and  Fitriyah  Nurhidayah.
2020. “Penerapan P enyusunan Laporan  Keuangan  Neraca  Berbasis SAK-ETAP Pada UMKM (Studi Kasus Pada Elden Coffee & Eatery).” Jurnal Akuntansi 9 (2): 194 – 203.
http://ejournal.stiemj.ac.id/index.ph p/akuntansi.
As  Syifa  Nurilah,  dul  Muid.  2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akunatnsi Keuangan  ,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.” Journal  Of  Accounting 3 (2): 2337 – 3806.

## Bakar, Abu. 2022. “Pemodelan Pengukuran
Kinerja  Pemda  Dalam  Menaikkan Pendapatan  Pajak  Dalam  Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata Dan Kota Bisnis.” Mediastima 28 (1): 52 – 71.
Bintari,  Antik,  and  Landrikus  Hartarto Sampe Pandiangan. 2016. “Formulasi Kebijakan  Pemerintah.” CosmoGov 2 (2): 220.
Buana,  Aria  Langlang,  Herlina  Juni  Risma Saragih, and Sovian Aritonang. 2019.
“Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah, Investasi Pemerintah,Investasi Swasta  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun  2011- 2015.” Jurnal  Ekonomi Pertahanan 4 (2): 1 – 20.
Damayanty,  Prisila  -,  Hendi  Prihanto,  and
Fairuzzaman  Fairuzzaman.  2021.
“Pengaruh Good Corporate Governance,  Kepemilikan  Saham Publik  Dan  Profitabilitas  Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Corporate Sosial Responsibility.” Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah  Palopo 7  (2):  1.
https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.8 62.
Dermawan, Windy, Akim Akim, and Henike
Primawanti.  2020.  “Paradiplomasi Bandung Menuju Kota Wisata Halal.” Indonesian  Perspective 5  (2):  183 –
200. https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.34 133.
Dewi, P Ayu Ratna, and Ni Putu Sri Harta Mimba.  2014.  “Pengaruh  Efektivitas Penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)  Pada  Kualitas  Laporan Keuangan.” E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana 8  (3):  442 – 57. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Ak untansi/article/view/8252.
Farida,  Ai  Siti,  and  Raden  Faisal  Maulana Nugraha.  2019.  “Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Subang.” Publica:  Jurnal Pemikiran  Administrasi  Negara 11 (2): 107 – 24.
https://doi.org/10.15575/jpan.v11i 2.7644.
Fatwara,  Medy  Desma,  Ahmad  Nurdin Hasibuan,  and  L  M  Nursalam.  2022. “Analisa  Faktor  Corporate  Social Responsibility  Dipengaruhi  Ukuran Perusahaan,  Umur  Perusahaan  Dan Profitabilitas  Pada  Perusahaan  Yang Terdap tar Di Indek LQ 45” 2 (1): 54– 70. Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda,  and  Rifqie  Jauhari. 2020.  “Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kota  Bandung  Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari  BPK.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Global  Masa  Kini 11  (1):  56. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v1 1i1.1062.
Harahap,  Heri  Faisal.  2020.  “Analisis
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.”
Journal Of Economi and Busines 4 (1): 34 – 38.
https://doi.org/10.33087/ekonomis
.v4i1.87.
Hasibuan,  Ahmad  Nurdin,  and  Abdul Wahabsamad. 2022. “Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur
Kinerja  Keuangan  Perusahaan  PT Karya  Indoe  Selera  Periode  Tahun 2016- 2020” 2 (1): 30– 53. Hedi,  Oleh,  Ahmad  Kudhori,  Hedi Pandowo, and Negeri Madiun. 2016. “( Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun ),” 85– 96.
Hidayat, Riskin. 2010. “Keputusan
Investasi  Dan  Financial  Constraints: Studi  Empiris  Pada  Bursa  Efek Indonesia.” Buletin Ekonomi Moneter Dan  Perbankan 12  (4):  457 – 79. https://doi.org/10.21098/bemp.v12 i4.249.
Ilhami, Rizka Shoumil, and Dino Rimantho. 2017.  “Penilaian  Kinerja  Karyawan Dengan  Metode  AHP  Dan  Rating Scale.” Jurnal Optimasi Sistem Industri 16 (2): 150. https://doi.org/10.25077/josi.v16.n 2.p150-157.2017. Khafiyya,  Nida  An.  n.d.  “Akuntansi  Aset Tetap  (PSAP  07)  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.”
Kusnandar,  and  Dodi  Siswantoro.  2018.
“Pengaruh  Dana  Alokasi.” Beta Asteria , 13 – 30.
Kustianingsih,  Nurafni,  Muslimin,  and Abdul  Kahar.  2018.  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap  Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota Di  Provinsi  Sulawesi  Tengah.”
Katalogis 6 (6): 82 – 91.
Maisaroh,  Mamai,  and  Havid  Risyanto. 2018. “Pengaruh Investasi,
Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja  Terhadap  Pdrb  Provinsi Banten.” EkBis:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis 1 (2): 206. https://doi.org/10.14421/ekbis.201 7.1.2.1049.
Mayasari, Kampono Imam Yulianto, Sarah Dzakiyyah  Nur.  2022.  “Corporate Governance  Profitablity  Dan  Capital Intensity  Terhadap  Ta x  Avoide.” Jurnal Blogchain 2 (1): 17 – 24.
Mayasari,  Mayasari,  and  Anggi  Ariani.
2021.  “Good  Corporate  Governance Dan  Kinerja  Perusahaan.” Jurnal Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia (JABISI) 2 (2): 135 – 44.
https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i 2.297.
Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. 2018.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah , Dana Alokasiu Umum, Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Realisasi
Anggaran Belanja Modal.” E- Proceeding of Management 5 (1): 75. Mole, Dance. 2015. “Penerapan Akuntansi Ekuitas  Pada  Pemda  Bitung. ” Jurnal EMBA 3 (3): 1059 – 1057. Mudjiyono.  2012.  “Pengertian  Investasi.” Jurnal STIE Semarang 4 (2): 1 – 18. Mutiha, Arthaingan. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 - 2014.” Jurnal  Vokasi  Indonesia 4  (2). https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.10 1.
Novtania  Mokoginta,  Linda  Lambey, Winston  Pontoh.  2017.  “Pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern  Dan System  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadapa
Kualiotas Laporan Keuangan Pemerintaah.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2): 874 – 90.
Nurhayati,  Mafizatun.  2015.  “Pengaruh
Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah,  Angkatan  Kerja  Dan Pendapatan  Perkapita  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 33 Provinsi  Tahun  2008- 2013.” Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis 1 (3). Pangerapan,  Herly,  and  dan  Heince  R.  N. Wokas. 2016. “Pajak Parkir Dan Pajak Air  Tanah  Sebagai  Sumber.” Jurnal EMBA 4 (1): 732 – 41.
Prihanto,  Hendi,  and  Prisila  Damayanti.
2022. “Faktor -Faktor Yang Berpengaruh  Pada  Keberlanjutan
Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji Dan Umrah.” Journal of  Management and Business  Review 19  (1):  29 – 48. https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i 1.314.
Purnamasari,  Eka,  Miftah  Anshor,  and gunarto  Gunarto.  2018.  “Alasan
Pembuatasan Dan Perubahan
Ketentuan  Terkait  Modal  Dalam Perseroan Terbatas.” Akta 5 (1): 206. Purnamasari, Femei. 2017. “Pertumbuhan
Ekonomi:  Investasi  Pemerintah  Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung).” Jurnal Manajemen Indonesia 17 (1): 13. https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1. 859.
Pur pitasari,  Puput.  2015.  “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Alokasi Belanja  Daerah.” Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi Vol. 4 (11): 1 – 11.
Puspitasari,  Ratih,  Mubyarto  Mubyarto,
Ratnawaty  Marginingsih,  and  Anggo Rudi.  2017.  “Analisa  L aporan Keungangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan PT Astra Internasional Tbk .  Analysis  of  Financial  Statement  To Measure Financial Performance of PT Astra International Tbk.” Cakrawala - Jurnal  Humaniora Vol.  16,  N  (July):
22 – 30.
http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/ind ex.php/cakrawala/article/view/184 0/1426.
Rahmayanti, Anim. 2016. “Ananlisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran  2011- 2013.” EKA  CIDA 1 (1): 5.
Rambing,  Nicky  Yitro  Mario.  213AD. “Syarat -Syarat  Sahnya  Berdirinya P erseraon Terbatas.” Lex Privatum, I (2).
Rasuma  Putri,  Ni  Made  Dwiyana,  and Henny  Rahyuda.  2017.  “Pengaruh
Tingkat  Financial  Literacy  Dan Faktor  Sosiodemografi  Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu.” E-Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Universitas  Udayana 9:  3407. https://doi.org/10.24843/eeb.2017. v06.i09.p09.
Rinaldi, Udin. 2012. “Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah.” EKSOS 8 (2): 105 – 13.
Riswan,  and  Kesuma  Yolanda  Fatrecia. 2014.  “Analisa  Laporan  Keuangan
Sebagai DasarDalam Penilaian Kinerja  Keuangan  PT  Budi  Satria Wahna  Motor.” Akuntansi  Dan
Keuangan 5 (1): 93 – 121.
Riswan,  and  Yolanda  Fatrecia  Kesuma. 2014.  “Analisa  Laporan  Keuangan Sebagai  Dasar  Dalam  Penilaian Kinerja  Keuangan  PT  Budi  Satria.” JURNAL Akuntansi & Keuangan 5 (1): 93 – 121. Riyantie, Mayang, Alamsyah Alamsyah, and Iswahyu Pranawukir. 2021. “Strategi Komunikasi  Pemasaran  Kopi  Janji Jiwa Di Era Digital Dan Era Pandemi Covid- 19.” WACANA:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Komunikasi 20  (2):  255 – 67. https://doi.org/10.32509/wacana.v
20i2.1721. Sartini,  Luh  Putu  Novita,  and  Ida  Bagus Anom Purbawangsa. 2014. “Pengaruh  Keputusan  Investasi, Kebijakan  Dividen,  Serta  Keputusan Pendanaan Terhadap
Nilai Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa
Efek  Indonesia.” Jurnal  Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan 8 (2): 81 – 91.
Sinaga,  Niru  Anita.  2018.  “Hal -Hal  Pokok
Pendirian Perseroan Terbatas.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara 8 (2): 17 – 45. https://journal.universitassuryadar ma.ac.id/index.php/jihd/article/vie w/253. Suaidah, Yunip Mudjati. 2017. “Kemampuan  Informasi  Komponen Arus Kas Dan Laba Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan.” Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis 12 (2): 161 – 70.
https://doi.org/10.26533/eksis.v12i 2.105.
Sugiyanto,  Hari.  2020.  “Analisis  Investasi Pemerintah  Pusat  Pada  Lembaga Keuangan  Internasional.” Financial:
Jurnal  Akuntansi 6  (2):  179 – 87. https://doi.org/10.37403/financial. v6i2.162.
Suranta, Sri. 2015. “Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap
Kepatuhan  Pengungkapan  Investasi
Pemerintah” 3 (1). Susantao, Susaunto, and I Dewa Gde Bisma
Hery.  2010.  “Evaluasi  Kinerja
Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggaran Barattahun
Anggaran 2003 – 200 7.” GaneÇ Swara Vol. 4 (3): 75 – 86.
Susmonowati,  Trinik.  2018.  “Economic Value Added (Eva) Sebagai Pengukuran  Kinerja  Keuangan  Pada Industri Telekomunikasi Suatu Analisis Empirik.” Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 1 (1): 101 – 19. https://doi.org/10.31334/trans.v1i 1.142.
Trianto,  Anton,  Program  Studi,  Akuntansi Politeknik, and
Darusalam
Palembang.  2017.  “Analisis  Laporan
Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja  Keuangan  Perusahaan  Pada Pt.  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk Tanjung Enim” 8 (03).
Triharyati,  Eri,  and  Emma  Nursita.  2020. “Kajian
Penerapan Akuntansi Sumber  Daya  Manusaia  Terhadapa Laporan Laba Rugi Dan Neraca Di PT. BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau.” Jurnal Ilmiah Akuntansi , Manajemen Dan Ekonomi
Islam (Jam-Ekin) 3 (1).
Wati,  Kadek  Desiana,  Nyoman  Trisna Herawati,  and  Ni  Kadek  Sinarwati. 2014.  “Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, Dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.”
E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2 (1): 1 – 11.
Wijayantini,  Bayu,  and  Maheni  Ika  Sari.
20 18.  “Mengukur  Kinerja  Keuangan Dengan  EVA  Dan  MVA.” Benefit: Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis 3  (1):
68.
https://doi.org/10.23917/benefit.v3
i1.5772. Yani,  Teuku  Ahmad,  and  Teuku  Muttaqin Mansur. 2020. “Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian
Perseroan  Daerah.” Kanun  Jurnal Ilmu  Hukum 22  (2):  363 – 78. https://doi.org/10.24815/kanun.v2
2i2.16184. Zulkifli,  Zulkifli,  Boy  Syamsul  Bakhri,  and Rahmawati Rahmawati. 2019. “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al- Ittihad Pekanbaru.” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 16 (1): 1 – 22.
https://doi.org/10.25299/jaip.2019.
vol16(1).2869.
Internet http://spi-blu.uinjkt.ac.id/?p=1326. https://bpbumd.jakarta.go.id/web/bumd/CMNTK https://insight.kontan.co.id/news/ipo-pakuan- didirikan-ali-sadikin-jadi-bumd-dki-jakarta- dulu-dimiliki-paulus-tannos https://jakarta.bisnis.com/read/20150319/77/41 3785/dki-ingin-melepas-saham-4-bumd-ini https://jakarta.bisnis.com/read/2015041 4/384/422875/pt-ratax-armada- keluhkan-dki-tak-pernah-beri-pmp. https://jakarta.bpk.go.id/tak-bikin- untung-dprd-desak-pemprov-dki- jual-saham-pt-jiexpo-dan-pt-cemani- toka/ https://kemenag.go.id/read/uin-syahid- jadikan-rs-haji-jakarta-sebagai- rumah-sakit-pendidikan-a9gjj https://megapolitan.kompas.com/read/2 015/10/08/07542071/Alasan.Pemp rov.DKI.Ingin.Serahkan.RS.Haji.kepa da.Kemenag https://nusantara.rmol.id/read/2022/06/18/537 357/meski-untung-pemprov-dki-tetap- ingin-jual-saham-pt-delta-djakarta https://today.line.me/id/v2/publisher/1 00546 ( dari Kontan co.id) https://www.cnbcindonesia.com/news/2 0190211155930-8-54840/pemda- dki-ambil-pengelolaan-air-bersih
Analisis penerapan PSAP No.6