## ANALISIS  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN  TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI PADA DINAS-DINAS DI KOTA JAMBI)
Satria Febriansyah 1) ,  Mukhzarudfa 2) , Enggar D.P Arum 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  effects  of  human  resource  capacity,  the  internal  control  of  accounting  and  the utilization of information technology to the quality of the financial reports of the Local Government. This research discuss the effects of human resource capacity, the internal control of accounting and the utilization of information technology  to  the  quality  of  the  financial  reports  of  the  Local  Government.  This  research  was  done  to  the  70 respondents on the local Government of Jambi city. The types of data used  were the primary and secondary data. The  data  obtained  were  analyzed  using  analysis  technique  of  PLS  (Partial  Least  Square)  via  software  SmartPLS. The  results  show  that  human  resource  capacity  has  no  effect  to  the  quality  of  financial,  mean  while  the  internal control  of  accounting  has  an  effect  on  the  quality  of  the  financial  reports  and  also  the  utilization  of  information technology.
Keywords: Quality of financial reports, human resource capacity, internal control of     accounting, utilization of information technology.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengendalian  intern akuntansi  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian ini membahas pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan terhadap 70 responden pada organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah Kota Jambi. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  PLS  (Partial  Least  Square)  melalui  software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Sementara  itu  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci: Kualitas  laporan  keuangan,  Kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengendalian  intern  akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi.

## 1. PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang
Governmental  Accounting  Standards  Board (1999)  dalam Concepts  Statement  No.  1 tentang Objectives  of  Financial  Reporting menyatakan  bahwa akuntabilitas  merupakan  dasar  pelaporan  keuangan  di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk  mengetahui  dan  menerima  penjelasan  atas pengumpulan  sumber  daya  dan  penggunaannya. Akuntabilitas  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik (Mardiasmo, 2005).
Menurut
Mardiasmo (2005) sistem pertanggungjawaban  keuangan  suatu  institusi  dapat berjalan  dengan  baik,  bila  terdapat  mekanisme pengelolaan  keuangan  yang  baik  pula.  Hal  ini  berarti pengelolaan  keuangan  daerah  yang  tercermin  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  juga terbatasnya  jumlah  personel  pemerintah  daerah  yang berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  menjadikan mereka  tidak  peduli  atau  mungkin  tidak  mengerti permasalahan sesungguhnya. Laporan keuangan menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para  penggunanya,  maka  laporan  keuangan  harus disusun  oleh  personel  yang  memiliki  kompetensi  di bidang pengelolaan keuangan daerah (Tuasikal, 2008).
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  memiliki peranan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang keuangan.
Pengendalian  intern  merupakan  proses  yang dirancang untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai mengenai  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  yang tercermin  dari  pengelolaan  laporan  keuangan  negara yang  transparan,  akuntabel,  efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan  program  dan  kegiatan  serta  dipatuhinya peraturan perundang-undangan (PP no 60 tahun 2008).
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  yang  merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang  Informasi  Keuangan  Daerah.  Pemanfaatan teknologi  informasi  mencakup  adanya:  1)  Pengolahan data,  pengolahan  informasi,  sistem  manajemen  dan proses  kerja  secara  elektronik,  dan  2)  Pemanfaatan kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).
Fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  di  Indonesia  merupakan  sesuatu  hal  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Hal  ini  ditandai dengan  adanya  komitmen  Pemerintah  Provinsi  Jambi agar  laporan  keuangannya  mendapatkan  Opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya dari Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dalam  rangka  meraih opini  WTP  tersebut  Pemerintah  Daerah  se  Provinsi Jambi  perlu  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  yang  lebih  baik.  Opini  WTP  Pemerintah Daerah harus dimulai dari “WTP” nya laporan keuangan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  yang  wajib disusun oleh masing-masing SKPD (http://www.bpkp.go.id).
Pemerintah  Kota  Jambi  mengalami  peningkatan kualitas laporan keuangan, dilihat dari opini BPK tahun 2016  menyatakan  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) (BPK,2017),  sedangkan  pada  tahun-tahun  sebelunya mengalami  penurunan,  pada  tahun  2009  -  2014 Pemerintah  Kota  Jambi  mendapat  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  namun  pada  tahun  2015 pemerintah  Kota  Jambi  mendapat  opini  Tidak Memberikan  Pemdapat  (TMP)  dari  BPK  yang menunjukkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  tidak baik.  (IHPS  II  BPK,  2016).  Hal  ini  menarik  untuk diteliti  sehingga  penelitian  ini  masih  tetap  dibutuhkan supaya  opini  WTP  yang  diperoleh  Pemerintah  Kota Jambi dapat dipertahankan terus menerus.
Berdasarkan  fenomena  dan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  diketahui  bahwa  untuk  mewujudkan kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya  adalah  sumber  daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan  teknologi  informasi,  maka  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dibidang ini.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  penulis  membuat  suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Studi pada Dinas-dinas di Kota Jambi?
2) Bagaimanakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Studi pada Dinas-dinas di Kota Jambi?
3) Bagaimanakah  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Studi pada Dinas-dinas di Kota Jambi?
2.   TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1.  Kualitas Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi suatu  entitas  pada  suatu  periode  akuntansi  yang  dapat
digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas tersebut. Laporan keuangan menyajikan informasi yang bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari  semua  kelompok  pengguna.  Dengan  demikian, laporan  keuangan  pemerintah  tidak  dirancang  untuk memenuhi  kebutuhan  spesifik  dari  masing-masing kelompok  pengguna.  Namun  demikian,  laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara,  maka komponen  laporan  yang  disajikan  setidak  tidaknya mencakup  jenis  laporan  dan  elemen  informasi  yang diharuskan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan (PP no 71 tahun 2010).
Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat  karakteritik berikut ini  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi  kualitas yang dikehendaki:
1) Relevan
2) Andal 3) Dapat Dibandingkan
4) Dapat Dipahami

## 2.1.2. Kapasitas sumber daya manusia
Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan  seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi (kelembagaan),  atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien.  Sumber  daya manusia  merupakan  sumber  daya  yang  digunakan untuk  menggerakkan  dan  menyinergikan  sumber  daya lainnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya menganggur  dan  kurang  bermanfaat  dalam  mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009).
Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  sesorang  atau  individu,  dalam  suatu organisasi  atau  lembaga  untuk  melaksanakan  fungsi atau  kewenanganya  untuk  mencapai  tujuan  secara efektif  dan  efisien.  Kompetensi  sumber  daya  manusia merupakan  faktor  terpenting  dalam  menciptakan laporan  keuangan  yang  berkualitas  karena  yang menerapkan  SPIP  dan  SAP  adalah  manusia  (Indriasih, 2014).

## 2.1.3.  Pengendalian Intern Akuntansi
Sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  ketaatan  terhadap  peraturan perundangundangan  yang  berlaku,  dan  keandalan
penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  (PP  60  tahun 2008).
Sistem  pengendalian  intern  keuangan  daerah merupakan  proses  yang  berkesinambungan  yang dilakukan  oleh  lembaga/badan/unit  yang  mempunyai tugas  dan  fungsi  melakukan    pengendalian  melalui audit  dan  evaluasi  untuk menjamin agar pengelolaan keuangan  daerah  sesuai  dengan  rencana  dan  peraturan perundang-undangan.  Sistem  pengendalian  intern pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  memberikan keyakinan    yang    memadai    bagi    tercapainya efektivitas    dan  efisiensi    pencapaian    tujuan penyelenggaraan    pemerintahan    daerah,    keandalan pelaporan    keuangan,    pengamanan    aset    daerah    dan ketaatan    terhadap    peraturan  perundang-undangan. Pengendalian  intern  yang  berlaku  dalam  entitas pelaporan  merupakan  faktor    yang  menentukan keandalan  laporan  keuangan    yang  dihasilkan  oleh entitas tersebut (Santoso, 2016)

## 2.1.4.  Pemanfaatan Teknologi Informasi
Permendagri  No.  59  Tahun  2007  menjelaskan bahwa  sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  meliputi serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Reformasi  birokrasi  yang  dilatar  belakangi tuntutan    terhadap    tebentuknya    sistem  pemerintahan yang    bersih,    transparan    dan    mampu    menjawab tuntutan    perubahan  secara    lebih    efektif    melahirkan dua    hal    utama    dalam    pengertian            e-government yang    pertama    adalah    penggunaan    teknologi informasi    dan    yang    kedua    adalah  tujuan pemanfaatannya  (Nurhakim, 2014).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup adanya  pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen  dan  proses  kerja  secara  elektronik (Hamzah,  2009).  Teknologi  informasi  adalah  sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metodeuntuk  memperoleh,  mengirimkan,  mengolah, menafsirkan,  menyimpan,  mengorganisasikan,  dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008).

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
2.2.1.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena yang menjalankan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah  adalah  sumber  daya  manusia.  Sebaik apapun  sistem  dan  peraturan  yang  dibuat  tapi  jika kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  menjalankan kurang  memadai  maka  hasilnya  tidak  akan  sesuai dengan apa yang diharapkan (Santoso, 2016).

## 2.2.2.  Pengaruh  Pengendalian  Intern  Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengendalian  intern  didefinisikan  sebagai  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya  pengendalian  intern,  banyak  terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan  keuangan,  yang  menunjukkan  bahwa  laporan keuangan tersebut belum  memenuhi karakteristik/ nilai informasi yaitu keterandalan.

## 2.2.3.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  disebutkan  bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi  Keuangan  Daerah  kepada  pelayanan  publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan  teknologi  informasi  untuk  membangun jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan  proses  kerja yang  memungkinkan  pemerintahan  bekerja  secara terpadu  dengan  menyederhanakan  akses  antar  unit kerja.

## 2.3.  Hipotesis
Adapun  hipotesis  yang  diambil  dalam  rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:
H:  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
H2:  Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
H3:  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh Kualitas Laporan Keuangan.
3.   METODE PENELITIAN
3.1.   Objek dan Subjek Penelitian

## 3.1.1. Objek Penelitian
Adapun  objek  penelitian  dalam  tulisan  ini meliputi:  (1)  kualitas  laporan  keuangan,  (2)  kapasitas sumber  daya  manusia,  (3)  pengendalian  intern akuntansi,  dan  (4)  pemanfaatan  teknologi  informasi pada Dinas-dinas di Kota Jambi.

## 3.1.2.  Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas-dinas  di  Kota  Jambi.  Populasi  dalam  penelitian ini adalah seluruh dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pengambilan sampel ( sampling method ) terhadap responden  dilakukan  secara  Non- Probality  Sampling . Non-Probality  Sampling ialah  teknik  sampling  yang tidak  memberikan  kesempatan  (peluang)  pada  setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel.
Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan pertimbangan tertentu ( Purposive Sampling ) yaitu 15 (lima belas) Dinas Pemerintah Kota Jambi.  Kriteria  responden  dalam  penelitian  ini  adalah mereka  yang  berkaitan  dan  terlibat  langsung  secara teknis  dengan  pengelolaan  keuangan  dan  laporan keuangan. peneliti mengambil 4 orang responden terdiri Pejabat  Pengelola  Keuangan,  Kepala  sub  bagian keuangan,  dan  pegawai  sub  bagian  keuangan/akuntansi pelaporan. Dari keempat responden tersebut sudah dapat mewakili  populasi  pada  penelitian  ini.  Sehingga  total keseluruhan  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  80 responden.
Tabel. 1

## Dinas-Dinas di Kota Jambi
No. OPD Jumlah Responden 1. Dinas Pendidikan 4 2. Dinas Kesehatan 4 3. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang 4 4. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman 4 5. Dinas Sosial 4 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  Perempuan  dan Perlindungan Anak 4 8. Dinas Lingkungan Hidup 4 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 10. Dinas Perhubungan 4 11. Dinas Komunikasi dan Informatika 4 12. Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4 13. Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 15. Dinas Pemuda dan Olahraga 4 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 18. Dinas  Pemadam  Kebakaran dan Penyelamatan 4
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4 20. Satuan Polisi Pamong Praja 4 JUMLAH 80 (sumber:   data olahan, Perda Kota Jambi no 14 tahun 2016)

## 3.2.   Metode dan Pendekatan Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan  mengapa  fenomena  itu  terjadi, penelitian ini mengenai kapasitas sumber daya manusia, pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan  teknologi informasi  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif.

## 3.3.   Desain Penelitian
Desain  penelitian  adalah  rencana  dan  struktur penyelidikan  yang  disusun  sedemikian  rupa  sehingga peneliti  akan  dapat  memperoleh  jawaban  untuk pertanyaan-pertanyaan  penelitiannya.  Penelitian  ini menggunakan  rancangan  penelitian  survei  untuk  tujuan deskriptif dan eksplanatif. Penelitian ini akan mengukur dan  menganalisis  pengaruh  kapasitas  sumber  daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## 3.4.   Operasional Variabel
Pada  penelitian  ini  terdapat  3  (tiga)  variabel,  variabel tersebut  terdiri  dari  variabel  indenpenden  kapasitas sumber  daya  manusia  (SDM),  pengendalian  intern akuntansi (PIA), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) dan  variabel  dependen  yaitu  kualitas  laporan  keuangan (KLK).  Variabel  yang  telah  ditetapkan  tersebut  akan dipelajari  dan  ditelaah  lebih  lanjut  agar  diperoleh informasi yang menguatkan dugaan awal peneliti.

## 3.5.   Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer.  Sedangkan  alat  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  kuesioner  (angket)  yang merupakan  tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,  2013).  Data  yang  terkumpul  melalui kuesioner ini adalah data dalam bentuk ordinal.
Peneliti  memberikan  langsung  kuesioner  kepada responden yang merupakan Pejabat Pengelola Keuangan,  Kepala  sub  bagian  keuangan/Kepala  seksi akuntansi/  keuangan,  pegawai  sub  bagian  keuangan/ akuntansi  pelaporan  pada  setiap  Dinas  di  Kota  Jambi, dan  mengambil  kembali  pada  saat  yang  dijanjikan dengan responden.
Variabel  penelitian  dalam  kuisioner  diukur dengan  menggunakan  skala  likert,  yaitu  skala  yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial
atau  variabel  penelitian.  Dengan  skala  likert  variabel penelitian dijabarkan menjadi indikator, yang kemudian dijadikan  titik  tolak  untuk  menyusun  item-item instrumen yang dapat  berupa  pernyataan  atau pertanyaan.  Skala  likert  dibuat  dengan  lima  alternatif jawaban  atas  pertanyaan  yang  terdapat  didalam kuisioner.  Responden  memberikan  jawaban  dengan pilihan  yang  telah  disediakan  dalam  kuisioner  dengan perhitungan  skala  poin  yaitu:  Selalu  (SL)  dengan  skala poin  5  (Lima),  Sering  (SR)  dengan  skala  poin  4 (Empat),  Kadang-kadang  (KK)  dengan  skala  poin  3 (Tiga),  Jarang  (J)  dengan  skala  poin  2  (Dua),  Tidak Pernah (TP) dengan skala poin 1 (Satu).

## 3.6.   Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  SEM  ( structure equation  model )  berbasis  PLS  ( partial  least  square ). Analisa  data  hasil  penelitian  melalui  kuesioner dituangkan  dalam  bentuk  tabel  dan  di  tabulasi  serta diinterprestasi  dan  data  kualitatif  menjadi  kuantitatif dengan  perhitungan  yang  dibantu  menggunakan  skala likert.
Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran  prediksi  yang  mempunyai  sifat  non- parametrik.  Oleh  karena  itu,  model  evaluasi  PLS dilakukan  dengan  menilai  model  pengukuran  ( outer model ) dan model struktural ( inner model ).
Evaluasi model pengukuran ( outer model )
Evaluasi  outer      model  disebut      pula      dengan evaluasi   model   pengukuran dilakukan untuk menilai validitas  dan  reliabilitas  model.  Outer  model  dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas convergent  dan  discriminat  untuk  indikator  pembentuk konstruk  laten,  serta  melalui composite  reliability dan Cronbach  alpha untuk  blok  indikatornya  (Ghozali, 2015).  Adapun,  indikator  refleksif  dapat  ditulis persamaannya sebagai berikut.
x = Ʌxξ + ɛx
y = Ʌyξ + ɛy
Dimana  x  dan  y  adalah  indikator  variabel  untuk variabel  laten  exogen  dan  endogen  ξ  dan  ƞ,  sedangkan Ʌx  dan  Ʌy  merupakan  matrix  loading  yang menggambarkan  koefisien  regresi  sedehana  yang menghubungkan  variabel  laten  dengan  indikatornya. Residual  yang  diukur  dengan  dengan  ɛx  dan  ɛy  dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran.
Validitas convergent berhubungan dengan prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  (manifest  variabel) dari  suatu  konstruk  seharusnya  berkorelasi  tinggi.  Uji validitas  convergent    indikator    refleksif    dapat    dilihat dari  nilai loading  factor untuk setiap konstruk, dimana nilai  loading  factor  yang    direkomendasikan    harus lebih    besar dari    0,7    untuk    penelitian    yang    bersifat confirmatory,  dan  nilai loading  factor antara  0,6  s/d 0,7    untuk    penelitian    yang    bersifat  explatory  masih dapat    diterima,  serta  nilai  average  variance  extracted
(AVE) harus lebih besar dari 0,5. Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai  berikut:
Dalam model (Ghozali, 2015).

## 𝐴𝑉𝐸 =
(∑ ) 𝑣𝑎𝑟 𝐹 𝜆𝑖 2
(∑ ) 𝑣𝑎𝑟 𝐹 𝜆𝑖 2 + ∑ Θ 𝑖𝑖
Keterangan: λi adalah factor loding F adalah factor variance Θii adalah error variance
Validitas  discriminant berhubungan        dengan prinsip        bahwa        pengukur  ( manifest  variabel ) konstruk  yang  berbeda  seharusnya  tidak  berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant  dengan  indikator  refleksif  yaitu  dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,70.  Cara  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji validitas discriminant adalah  dengan  membandingkan akar  kuadrat  dari  AVE  untuk  setiap  konstruk  dengan nilai korelasi antar konstruk   dalam   model.  Validitas discriminant  yang  baik  ditunjukkan  dari  akar  kuadrat AVE  untuk  setiap  konstruk  lebih  besar  dari  korelasi antar konstruk
Selain  uji  validitas,  pengukuran  model  juga dilakukan  untuk  menguji  reliabilitas  (keakuratan)  suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk  membuktikan akurasi  konsistensi  dan  ketepatan  instrument  dalam mengukur  konstruk.  Uji  reliabilitas  suatu  konstruk dengan  indikator  refleksif  dapat  dilakukan  dengan  dua cara,  yaitu composite  reliability dan Cronbach’s alpha. Penggunaan Cronbach’s  alpha untuk menguji reliabilitas  konstruk  akan  memberikan  nilai  yang  lebih rendah (under  estimate) sehingga  lebih  disarankan untuk  menggunakan  composite  reliability  dalam menguji reliabilitas suatu konstruk. (Ghozali, 2015).
𝑝𝑐 = (∑ ) 2 𝑣𝑎𝑟 𝐹 𝜆𝑖 (∑ ) 2 𝑣𝑎𝑟 𝐹 𝜆𝑖
+ ∑ Θ 𝑖𝑖
Keterangan:
λi adalah factor loding F adalah factor variance Θii adalah error variance
Sedangkan outer  model dengan      indikator formatif      dievaluasi      melalui substantive  content -nya yaitu  dengan  membandingkan  besarnya relative  weight dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut. Nilai weight indikator  formatif      dengan      konstruknya harus signifikan p<0,05) (Ghozali, 2015).
Evaluasi model struktural (inner model).
Dalam menilai model struktural dengan struktural  PLS  dapat  dilihat  dari  nilai  R-Squares  untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari  model  struktural.    Nilai  R-Squares  merupakan  uji goodness  fit  model.  Perubahan  nilai  R-Squares
digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  variabel  laten eksogen  tertentu  terhadap  variable  laten  endogen, apakah  mempunyai  pengaruh  substantive.  Persamaan untuk inner model dapat ditulis sebagai berikut:
η= β_0+ +Γξ +ζ

## Keterangan:
Ƞ   adalah Vektor konstruk endogen ξ   adalah Vektor konstruk eksogen ζ   adalah  Vektor  konstruk  residual  ( Unexplained variance)

## 4.   PEMBAHASAN
4.1.   Analisis  Deskriptif  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia
Diketahui  bahwa  persentase  skor  aktual  kapasitas sumber  daya  manusia  pada  Pemerintah  Kota  Jambi yang  diukur  dengan  3  pernyataan  adalah  sebesar 64.57% dari skor maksimum dengan jumlah skor aktual sebesar 678. Jumlah skor terendah pada pernyataan/indikator  pengalaman.  yaitu  sebesar  201 atau 57.43%. Sedangkan skor tertinggi pada pernyataan/indikator sumber daya manusia berkualifikasi  cukup.  yaitu  sebesar  241  atau  sebesar 68.86%.  Jika  di  hitung  rata-rata  per  pernyataan.  maka akan  diperoleh  skor  sebesar  226  atau  sebesar 64.57%yang berada pada skala  setuju.
4.2.   Analisis Deskriptif Pengendalian Intern Akuntansi
Diketahui  bahwa  persentase  skor  aktual  pengendalian intern  akuntansi  pada  Pemerintah  Kota  Jambi  yang diukur dengan 4 pernyataan adalah sebesar 91.29% dari skor  maksimum  dengan  jumlah  skor  aktual  sebesar 1278.  Jumlah  skor  terendah  pada  pernyataan/indikator kewenangan dan tanggungjawab. yaitu sebesar 312 atau 89.14%. Sedangkan skor tertinggi pada pernyataan/indikator    bukti  transaksi  valid.  yaitu sebesar  331  atau  sebesar  94.57%.  Jika  di  hitung  rata- rata  per  pernyataan.  maka  akan  diperoleh  skor  sebesar 320 atau sebesar 91.29%yang berada pada skala selalu. Hal  ini  menunjukan  bahwa  pengendalian  intern akuntansi pada Pemerintah Kota Jambi termasuk dalam kategori samgat baik/selalu.

## 4.3.   Analisis  Deskriptif  Pemanfaatan  Teknologi Informasi
Diketahui  bahwa  persentase  skor  aktual  pemanfaatan teknologi  informasi  pada  Pemerintah  Kota  Jambi  yang diukur dengan 7 pernyataan adalah sebesar 87.96% dari skor  maksimum  dengan  jumlah  skor  aktual  sebesar 2155.  Jumlah  skor  terendah  pada  pernyataan/indikator pemeliharaan  peralatan  teknologi  informasi.  yaitu sebesar  281  atau  80.29%.  Sedangkan  skor  tertinggi pada  pernyataan/indikator    komputerisasi  proses akuntansi.  yaitu sebesar 330 atau sebesar 94.29%. Jika di hitung rata-rata per pernyataan. maka akan diperoleh skor sebesar 308 atau sebesar 87.96% yang berada pada skala  selalu.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemanfaatan
teknologi  informasi  pada  Pemerintah  Kota  Jambi termasuk dalam kategori samgat baik/selalu.
4.4.   Analisis Deskriptif Kualitas Laporan

## Keuangan
Diketahui  bahwa  persentase  skor  aktual  kualitas laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kota  Jambi  yang diukur  dengan  11  pernyataan  adalah  sebesar  85.77% dari skor maksimum dengan jumlah skor aktual sebesar 3302.  Jumlah  skor  terendah  pada  pernyataan/indikator laporan keuangan dapat dibandingkan secara eksternal. yaitu  sebesar  275  atau  78.57%.  Sedangkan  skor tertinggi  pada  pernyataan/indikator    penyajian  laporan keuangan  yang  jujur.  yaitu  sebesar  319  atau  sebesar 91.14%.  Jika  di  hitung  rata-rata  per  pernyataan.  maka akan  diperoleh  skor  sebesar  300  atau  sebesar  85.77% yang  berada  pada  skala  selalu.  Hal  ini  menunjukan bahwa  kualitas  laporan  keuangan  pada  Pemerintah Kota Jambi termasuk dalam kategori samgat baik/selalu.
4.5. Evaluasi model pengukuran ( Outer Model )
Hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  Smart  PLS dapat  dilihat  nilai outer  model atau  korelasi  antara konstruk  dengan  variabel  pada  awalnya  belum memenuhi convergen  validity karena  masih  ada indikator  yang  memiliki  nilai loading  factor di  bawah 0.50.  Maka  indikator  KLK_6.  KLK_10  dan  PTI_7 dikeluarkan  dari  model.  sehingga  semua  indikator reflesif  memiliki  nilai  loading  di  atas  0.50.  Dapat disimpulkan  bahwa  semua  indikator  refleksif  telah valid memenuhi convergen validity.

## 4.6.   Evaluasi model struktural (Inner Model)

## Gambar 1 Model Struktural
Nilai  R-Square  untuk  variabel  kualitas  laporan keuangan  senilai  0.776  (77.6  %).  ini  menunjukan bahwa  kemampuan  variabel  kapasitas  sumber  daya manusia. pengendalian intern akuntansi dan
pemanfaatan teknologi informasi (Variabel Independen)  termasuk  dalam  kategori  kuat.  untuk menjelaskan  variabel  kualitas  laporan  keuangan (Variabel  Dependen)  adalah  77.6%  dan  sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak ada di  dalam  model  penelitian  yang  dirumsukan  pada penelitian ini.
Dalam  PLS  pengujian  secara  statistik  setiap hubungan  yang  dihipotesiskan  dilakukan  dengan menggunakan  simulasi.  Dalam  hal  ini  dilakukan metode  bootstrap  terhadap  sampel.  Pengujian  dengan bootstrapping juga  dimaksudkan  untuk  meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian.
4.7.   Pengujian Hipotesis
4.7.1.  Pengaruh  Kapasitas  sumber  daya  manusia terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 1)
Pentingnya  sumber  daya  manusia  dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  ialah  untuk  mencegah kegagalan  dalam  penyusunan  laporan  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditentukan.  Warisno  (2008) menyatakan  bahwa  kegagalan  sumber  daya  manusia Pemerintah  Daerah  pada  pemahaman  dan  penerapan logika  akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  kapasitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan  di  Kota  Jambi.  Hasil  pengujian hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  hubungan variabel kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas  laporan  keuangan  (KLK)  menunjukkan  nilai koefisien  jalur  sebesar  -0.005  dengan  nilai  t  sebesar 0.074. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1.960) dan nilai  p  values  0.471  ≥  0.05.  Hasil  ini  berarti  bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  tidak  menunjukan pengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini berarti Hipotesis 1 ditolak.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kondisi kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah daerah masih kurang mendukung terciptanya laporan keuangan yang  berkualitas.  Peneliti  menduga  hal  ini  disebabkan masih masih minimnya pegawai berlatar pendidikan S1 akuntansi/keuangan.  Dari  wawancara  dan  kuisioner yang  diperoleh  ternyata  pegawai  pemerintah  daerah banyak  yang  berlatar  pendidikan  S1  manajemen,  S1 Non  Ekonomi,  D  III  dan  SMU.  Tingkat  pendidikan berpengaruh  terhadap  pola  pikir  sumber  daya  manusia sehingga  mempengaruhi  pemahaman  pegawai  untuk penyusunan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Selain itu, berdasarkan kuisioner yang disebarkan dapat dilihat bahwa  masih  banyak  pegawai  belum  memperoleh pelatihan  akuntansi/keuangan  dan  masih  kurangnya pengalaman  pegawai  dalam  penyusunan  laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan  kurangnya  pemahaman  pegawai  dalam penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut
mengenai  pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Karmila (2014).  Temuan  empiris  dari  penelitian  Karmila menunjukkan  kondisi  kapasitas  sumber  daya  manusia di  subbagian  akuntansi/tata  usaha  keuangan  yang belum  mendukung.  Hal  ini  disebabkan    masih minimnya  pegawai  berlatar  pendidikan  S1  akuntansi/ keuangan.  masih  kurangnya  pengalaman  dibidang keuangan. dan masih banyak pegawai belum memperoleh pelatihan akuntansi/keuangan.
4.7.2.  Pengaruh  Pengendalian  intern  akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 2)
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan.  mengawasi.  dan  mengukur  sumber  daya suatu  organisasi.  serta  berperan  penting  dalam pencegahan  dan  pendeteksian  penggelapan  ( fraud ). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal. serta menjamin  ditaatinya  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  di  Kota  Jambi.  Hasil pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa hubungan variabel pengendalian intern akuntansi (PIA) dengan kualitas laporan keuangan (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.518 dengan nilai t sebesar 6.639. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1.960) dan nilai  p  values  0.000  ≤  0.05.  Hasil  ini  berarti  bahwa pengendalian intern akuntansi memiliki hubungan yang positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  yang  berarti  sesuai  dengan  hipotesis  kedua dimana  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti Hipotesis 2 diterima.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem pengendalian  intern  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Semakin  baik  sistem  pengendalian  intern  maka  akan berdampak  meningkatnya  kualitas  informasi  laporan keuangan  yang  dihasilkan.  Dengan  semakin  baiknya sistem, prosedur akuntansi, otorisasi, formulir, dokumen,  catatan,  dan  pemisahan  tugas.  Hal  ini  akan dapat mengurangi salah saji informasi dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Sehingga  laporan keuanagan pemerintah daerah akan berkualitas.
Mahmudi  (2007)  menyatakan  bahwa  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah diperlukan  proses  dan  tahap-tahap  yang  harus  dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian  intern  (SPI),  kualitas  laporan  keuangan sangat  dipengaruhi  oleh  bagus  tidaknya  sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  yang diperoleh  Pradono  (2015).  menyatakan  Semakin  baik sistem  pengendalian  internal  maka  semakin  baik kualitas  laporan  keuangan  SKPD.  Mahaputra  (2014) menunjukan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  kualitas informasi  pelaporan  keuangan  di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4.7.3.  Pengaruh  Pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Hipotesis 3)
Teknologi  informasi  bukan  semata  pada penggunaan  komputer  yang  berhubungan  dengan pemrosesan  infomasi.  tetapi  tekonogi  informasi  juga mencakup  dalam  pengiriman  dan penyampaian informasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  disebutkan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan kemampuan mengelola. keuangan daerah  dan  menyalurkan  Informasi  Keuangan  Daerah kepada  pelayanan  publik.  Melalui  perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya  secara  luas.  maka  peluang  bagi berbagai  pihak  untuk  mengakses.  mengelola.  dan mendayagunakan  informasi  keuangan  daerah  secara cepat dan akurat semakin terbuka lebar.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Hamzah  (2009) yang  menyatakan  bahwa  Pemanfaatan  teknologi informasi  dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  mencakup  pengolahan  data.  pengolahan informasi.  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara elektronik serta dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan  di  Kota  Jambi.  Hasil pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa hubungan  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi (PTI)  dengan  kualitas  laporan  keuangan  (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.430 dengan nilai  t  sebesar  5.503.  Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  t tabel (1.960) dan nilai p values 0.000 ≤ 0.05. Hasil ini berarti  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi memiliki  hubungan  yang  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  yang berarti sesuai dengan  hipotesis  ketiga dimana pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berupa  perangkat, pengelolaan  data  keuangan  dan  perawatan  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  proses  pengelolaan  laporan  keuangan  lebih mudah dan cepat.
Saat  ini  penggunaan  teknologi  informasi  pada pemerintah  daerah  Kota  Jambi  sudah  baik.  Hal  ini dapat dilihat dari tersedianya komputer yang digunakan sebagai  alat  bantu  kerja  dalam  proses  penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sehingga staf akuntansi/keuangan  mampu  untuk  menginput  data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan  komputer  ini  mempunyai  keunggulan dalam  keakuratan  dan  ketepatan  hasil  operasi  data sehingga  akan  mengurangi  kesalahan  yang  terjadi. Penggunaan  komputer  ini  juga  dibantu  dengan  adanya software aplikasi.  Dengan  adanya  aplikasi  dapat meningkatkan  keakuratan  dan  ketepatan  hasil  operasi data  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan semakin  andal  karena  pemrosesan  data  menggunakan komputer yang didukung dengan software aplikasi akan meningkatkan  keakuratan  serta  ketepatan  data  yang diproses.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Santoso (2016)  yang  memperoleh  hasil  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mahaputra (2014) menunjukan bahwa variabel pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  kualitas informasi  pelaporan  keuangan  di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Hal  ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi  informasi  maka  akan  mempercepat  proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut.
1.  Kapasitas  sumber  daya  manusia  tidak  menunjukan pengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Jambi,  yang  berarti peningkatan  sumber  daya  manusia  berkualifikasi, pengalaman,  dan  pelatihan  akuntansi/keuangan pada aparatur pemerintah daerah tidak menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Jambi.
2.  Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kota  Jambi,  yang  berarti  terselenggaranya sistem akuntansi menyebabkan peningkatan peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pada pemerintah   Kota Jambi.
3.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kota  Jambi,  yang  berarti  tersedianya jaringan  internet  terpasang,  berfungsi,  aplikasi sesuai  kebutuhan,  pedoman,  prosedur  pemanfaatan teknologi, komputerisasi proses akuntansi, integrasi sistem  informasi  dan  laporan,  pemeliharaan
peralatan, pendataan peralatan, dan waktu perbaikan peralatan teknologi informasi menyebabkan  peningkatan  peningkatan  kualitas laporan keuangan pada pemerintah   Kota Jambi.

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  hasil pembahasan, saran  yang dapat peneliti sampaikan adalah:
1) Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk meneliti  masalah  yang  sama,  disarankan  untuk menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti,  menambah variabel  dan  indikator  lain  yang  diteliti  dalam penelitian ini.
2) Bagi  pemerintah  Kota  Jambi,  untuk  tetap  menjaga kualitas  laporan  keuangan,  hendaknya  tetap  harus meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia dengan memposisikan pegawai sesuai latar belakang pendidikan  dan  memberikan  pelatihan  yang berkelanjutan,  meningkatkan  dan  mempertahankan sistem pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  sudah berjalan.

## DAFTAR REFERENSI
Hamzah,  A.  2009.  Ev aluasi  Kesesuaian  Model Keperilakuan  dalam  Penggunaan  Teknologi System  Informasi  di  Indonesia. SNATI  2009: Yogyakarta.
BPK.  2016. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I .
BPK: Jakarta
Ghozali, I. 2015. Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0  Untuk  Penelitian  Empiris. BP  Universitas Diponegoro: Semarang.
Karmila.,  Tanjung,  A.R.,  Darlis,  E.  2014. Pengaruh Kapasitas  Sumber  DayaManusia,  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian InternTerhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .  JurnalSoro t Vol.  9  No.1  Lembaga  Penelitian  Universitas Riau.ISSN 1907-364X
Mahaputra, P.U.R & Putra, W.  2014. Analisis Faktor- Faktor  YangMemengaruhi  Kualitas  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  8.2
(2014): 230-244. ISSN: 2302-8556
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah:
Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik .  UPP  STIM YKPN.
Mardiasmo.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik .  ANDI: Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2001  tentang Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pradono,  C.F.  &  Basukianto.  2015. Kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah:  Faktor  yang mempengaruhi  dan  implikasi  kebijakan  (studi pada  skpd  pemerintah  provinsi  jawa  tengah).
Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE),  September 2015, Hal. 188 – 200 ISSN: 1412-3126
Santoso,  B.E.  2016. Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Daerah. Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu Akuntansi
Universitas
Lampung. (tidak dipublikasikan)
Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis . Alfabeta: Bandung.
Tuasikal, A. 2008. Pengaruh Pengawasan,
Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  dan Pengelola  Keuangan  Terhadap  Kinerja  Unit Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (studi  pada
Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Maluku). Finance Banking and Journal, Vol 10 No. 1.
Warsita, B. (2008) Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya ,. Jakarta: Rineka.
Warisno.  2009. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Jambi. Tesis  Program  Pasca  Sarjana Universitas
Sumatera Utara. (Tidak dipublikasikan).
Wirawan.  2009. Evaluasi  Sumber  Daya  Manusia. Teori , Aplikasi, dan Penelitian. Salemba Empat: Jakarta.