Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL BAGI KONSUMEN

## Asrul Aswar, Resdianto Willem
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Universitas Indonesia Timur lulu.asrul87@gmail.com , resdianto.willem @gmail.com

## Abstract
The  Consumer  Protection  Act  is  expected  to  be  able  to  realize  consumer  protection,  which  means  realizing various  dimensions  that  are  interconnected  and  interdependent  between  consumers,  entrepreneurs,  and  the government, which on the one hand has benefits for consumers but on the other hand can result in the position of business actors and consumers becoming weaker. unbalanced and consumers are in a weak position. The importance  of  protecting  consumers  and  entrepreneurs  against  a  conducive  economic  climate.  From  the emergence of problems that are often faced by consumers, it is necessary to have a statutory regulation that regulates consumer protection and producer behavior in conducting transactions. In this case, the positive law that regulates consumers and producers is contained in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection. Keywords: Consumer Protection; Effectiveness; Law

## Abstrak
Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  diharapkan  dapat  mewujudkan  perlindungan  konsumen  berarti mewujudkan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling  ketergantungan antara konsumen,  pengusaha,  dan  pemerintah,  dimana  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  namun disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah. Pentingnya  perlindungan  konsumen  dan  pengusaha  terhadap iklim ekonomi yang kondusif. Dari munculnya masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, perlu adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini Undang-undang hukum positif yang mengatur tentang konsumen dan produsen terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Efektifitas, Hukum
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Saat  Keterlibatan  Indonesia  dalam  perdangangan  bebas  yang  secara  yuridis  formal,  ditandai dengan  diratifikasinya  Agreement  Esthabilishing  The  World  Organitation  (yang  selanjutnya  disebut dengan  WTO),  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994.  WTO  merupakan  organisasi  antar pemerintah/dunia  yang  mengawasi  perdangangan  barang  dan  jasa,  maka  pemerintah/negara penandatangan terikat untuk melaksanakan keputusan WTO tersebut.
Era perdangangan bebas yang disponsori oleh WTO, sangat memungkinkan terjadinya lalu lintas produk barang maupun jasa secara bebas dari suatu negara ke negara lainnya, ataupun sebaliknya. Batas negara seolah tidak lagi menjadi penghalang, menyatu jika ditinjau  dari sudut  aktivitas  ekonomi ini. Dengan demikian terjadi interaksi antar pelaku ekonomi yang berbeda negara dengan sistem hukumnya. Dengan adanya perdangangan bebas membawa konsekuensi antara lain produk barang dan jasa semakin beraneka  ragam  (diversifikasi  produk)  baik  produk  ekspor  maupun impor.  Pelaku  ekonomi  yang dimaksud salah satunya adalah konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen sebagai salah satu piranti hukum  yang  kemudian  ikut  bagian  didalamnya,  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian  karena menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterakan  masyarakat,  bukan  hanya  masyarakat  selaku konsumen  saja  yang  mendapat  perlindungan,  namun  pelaku  usaha juga  mempunyai  hak  yang  sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.
Perhatian  terhadap  perlindungan  konsumen,  terutama  di  Amerika  Serikat  (1960-1970-an) mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan  dan  menjadi  objek  kajian  bidang  ekonomi,  sosial, politik, dan hukum. Di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun tersebut berhasil di undangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen 1 .
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  memiliki  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  semua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang dan jasa. Sebagai akibat dan penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pula asas- asas hukum yang terkandung didalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut.  Padahal, nanti akan nyata, diantara asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan  dan/atau  perlindungan  pada  konsumen,  tanpa  setidak-tidaknya  dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas tertentu itu.
Pembatasan  dimaksudkan  dengan  tujuan  “menyeimbangkan  kedudukan”  diantara  para  pihak pelaku usaha dan/atau konsumen yang bersangkutan.
1 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, h. 1-2
Yang  dimaksud  peraturan  perundang-undangan  umum  adalah  semua  peraturan  perundang- undangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, baik pusat maupun di daerah-daerah.
Peraturan  perundang-undangan  itu  antara  lain  adalah  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  presiden,  dan  seterusnya. Sementara untuk di daerah-daerah, Peraturan Daerah, (Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota serta Peraturan Desa dan sebagainya) yang kita sebut sebagai Undang-undang dalam arti materiil 2 .
Penjelasan  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen menyatakan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu antara lain 3 : (1) Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan. Janus Sidabalok dalam bukunya, menerangkan asas ini menghendaki bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain  atau  sebaliknya,  tetapi  adalah  untuk  memberikan  kepada  masing-masing  pihak,  produsen  dan konsumen, apa yang menjadi haknya; (2) Asas Keadilan, dimaksudkan agar pertisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk  memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajiban  secara  adil.  Menurut  Janus  Sidabalok, menghendaki  bahwa  melalui  pengaturan  dan penegakan hukum perlindungan konsumen  ini, undang- undang  ini  mengatur  sejumlah  hak dan kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha  (Produsen).  (3)  Asas Keseimbangan,  adalah  asas  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku usaha,  dan  pemerintah dalam  arti  materiil  ataupun  spiritual.  Menurut  Janus  Sidabalok, menghendaki agar  konsumen,  pelaku  usaha  (produsen),  dan  pemerintah  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  dari pengaturan  dan  penegakan  hukum  perlindungan    konsumen.  (4)  Asas  Keamanan  dan  Keselamatan Konsumen,  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Menurut Janus Sidabalok asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakai, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu undang- undang ini  membebankan  sejumlah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  produsen  dalam  memproduksi  dan mengedarkan produknya.
Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum. Menurut Janus Sidabalok, artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan- aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya undang-undang ini harus diwujudkan dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  masing-masing  pihak  memperoleh  keadilan.  Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada  konsumen.  Perlindugan  Konsumen  diatur  dengan  UU  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan  nasional  bahwa  pembangunan  nasional  termasuk  pembangunan  hukum  yang
2 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 1,2.
3 Janus Sidabalok, op.cit, hlm. 18
memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.
Pengertian  Konsumen  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  adalah  Konsumen  Akhir.  Hal  ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara  adalah  konsumen yang  menggunakan suatu  produk  sebagai  bagian dari  proses  produksi  suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.
UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan Presiden BJ Habibie pada tanggal 20  April  2019  di  Jakarta.  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2019 oleh Mensesneg Akbar Tanjung.
Agar Setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  22. Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 4 .

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan di  Makassar,  penelitian  ini  berlokasi  di  Perpustakaan  Universitas Indonesia  Timur  (UIT)  Makassar  yang  beralamat  di  Jl.  Rappocini  Raya  Kampus  1,  dan  searching melalui web browser chrome dan sejenisnya. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 03 Desember 2021  sampai tanggal  10 Desember 2021.  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  penelitian  Normative  yang  mana  mengacu  pada  peraturan  tertulis,  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan studi kepustakaan. Sumber Data yang digunakan ada dua yaitu sumber data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  meliputi  kepustakaan  dan  buku,  serta  Undang-Undang  yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Data primer yakni dokumen pendukung yang berasal dari pemerintah dan UUD 1945.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  umumnya  dan  khususnya  di  bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara,  sehingga  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen  akan  barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keingingan dan kemampuan  konsumen.  Di  sisi  lain,  kondisi  dan  fenomena  tersebut  di  atas  dapat  mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang
4 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-  perlindungan-konsumen  diakses  pada  tanggal  3 Desember 2021 pukul 16.34 Wita
lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan menjadi  landasan  hukum yang  kuat  bagi pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  melakukan  upaya pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku  usaha  adalah  mendapat  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dengan  modal  seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Atas  dasar  kondisi  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  perlu  upaya  pemberdayaan  konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk  mematikan  usaha  para  pelaku  usaha,  tetapi  justru  sebaliknya perlindungan  konsumen  dapat  mendorong  iklim  berusaha  yang  sehat  yang  mendorong  lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.  Di  samping  itu,  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara  Undang-Undang  Dasar  1945. 5 Perlindungan  Konsumen  dalam  pasal  1  ayat  (2)  yaitu:  “ Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”.
Unsur-unsur dari definisi ini bila kita uraikan, maka akan menjadi penjelasan sebagi berikut: (a) Setiap  Orang  ;  Subjek  yang  disebut  sebagai  konsumen  berarti  setiap  orang  yang  berstatus  sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijkepersoon atau termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang memberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1 angka (3), yang secara  eksplisit  membedakan  kedua  pengertian  person diatas, dengan menyebutkan  kata-kata:  “orang perorangan  atau  badan  usaha”.  Tentu  yang  paling  tepat  tidak  membatasi  pengertian  konsumen  itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih  luas  daripada  badan  hukum.  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  tampaknya  berusaha menghindari  kata“produsen”  sebagai  lawan  kata  “konsumen”.  Untuk  itu,  digunakan  kata  “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur
5 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen  diakses  pada  tanggal  3 Desember 2021 pukul 20.04 Wita
(penyedia  dana),  produsen,  penyalur,  penjual,  terminologi  lain  yang  lazim  diberikan.  Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media,  tempat  iklan  ditayangkan;  (b)  Pemakai;  Sesuai  dengan  bunyi  Penjelasan  Pasal  1  angka  (2) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  kata  ‘’pemakai”  menekankan,  konsumen  adalah  akhir (ultimate consumer) . Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus  menunjukkan,  barang  dan/atau  jasa  yang  dipakai  tidak  serta-merta  hasil  dan  transaksi  jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus contractual (the privily of contract). Misalnya, seorang memperoleh paket hadiah atau parsel (parcel). Isi paketnya makanan dan minuman kaleng yang dibeli si pengirim dari pasar swalayan; (c) Barang dan/atau jasa ; Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang  sebagai  suatu  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen.  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan.” Sementara itu, jasa diartikan  sebagai  setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi yang  disediakan  bagi masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen.  Pengertian  “disediakan  bagi  masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dan satu orang. Jika demikian  halnya,  layanan  yang  bersifat  khusus  (tertutup)  dan  individual,  tidak  tercakup  dalam pengertian tersebut; Yang Tersedia dalam Masyarakat; Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan  Konsumen).  Dalam  perdangangan  yang  makin  kompleks  dewasa  ini  syarat  itu  tidak mutlak  lagi  dituntut  oleh  masyarakat  konsumen.  Misalnya,  perusahaan  pengembang {developer) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunanya jadi. Bahkan, untuk jenis-  jenis  transaksi  konsumen  tertentu,  seperti futures  trading, keberadaan  barang  yang  diperjual belikan  bukan  sesuatu  yang  diutamakan;  (e)  Bagi  Kepentingan  Diri  Sendiri,  Keluarga,  Orang  Lain, Makhluk Hidup Lain; Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,  dan  makhluk  hidup  lain. Unsur  yang diletakkan  dalam  definisi  itu  mencoba  untuk  memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang  dan/atau  jasa  itu  diperuntukkan  bagi orang  lain  (diluar  diri  sendiri  dan  keluarganya),  bahkan untuk  makhluk  hidup  lain,  seperti  hewan  dan  tumbuhan.  Dan  sisi  teori kepentingan,  setiap  tindakan manusia  adalah  bagian  dan  kepentingannya.  Oleh  sebab  itu,  penguraian  unsur  itu  tidak  menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barangdan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk  siapa  dan  makhluk  hidup  lain),  juga  tidak  terlepasdan  kepentingan  pribadi.  Seseorang  yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu  untuk  memiliki  kucing  yang  sehat;  (f)  Barang  dan/atau  Jasa  itu  tidak  untuk  Diperdagangkan; Pengertian  Konsumen  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  dipertegas,  yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataanya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu 6
Membahas tentang Perlindungan Konsumen, sama halnya dengan membahas tentang tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada  prinsipnya terhadap  tanggung jawab produsen,
6 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 23,24,25,26,27
dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Maka  mengenai pertanggungjawaban hukum, pada intinya membahas  tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan  serta  pemakaian  oleh  konsumen  atas  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  pelaku usaha tertentu.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan BC adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen  dan  kemungkinan  harus  menggungat  produsen  asing  (yang  pusat  kegiatannya)  diluar lingkungan  BC. Ketentuan  ini  mengharuskan  importir  yang  mengimpor  barang  dan  eksportir  negara ketiga  mendapatkan  jaminan  melalui  suatu  perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  pihak  eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukkan BC. Lebih lanjut lagi, pedagang/penyalur yang  mengedarkan  barang  yang  tidak  jelas  identitas  produsennya,  bertanggung  jawab  atas  barang tersebut. Demikian pula tanggung jawab penyalur/pedangan ini timbul atas barang yang diimpor dan negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  produsen  disebut  sebagai  pelaku  usaha  yang mempunyai hak sebagai berikut: (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (2) Hak untuk mendapat perlindungan  hukum  dan  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak  baik;  (3)  Hak  untuk  melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;(4) Hak untuk rehabilitasi nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen tidak  diakibatkan  oleh  barang dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  (5)  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya;  (2)  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan  pemeliharaan;  (3)  Memperlakukan  atau  melayani  konsumen secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  (4)  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  stabdar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku; (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;  (6)  Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  (7)  Memberi kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Undang-Undang perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa.  Itikad  baik  lebih  ditekankan  pada  pelaku  usaha,  karena meliputi  semua  tahapan  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap  puma  penjualan,  sebaliknya  konsumen  hanya  diwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan
transaksi pembelian barang dan/atau jasa.  Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian  bagi  konsumen  dimulai  sejak  barang  dirancang/diproduksi  oleh  produsen  (pelaku  usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. 7
Salah  satu  kewajiban  pelaku  usaha  yaitu  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hubungan bisnis, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha.

## 1. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  effective  yang  artinya  berhasil  atau  seuatu yang jika dilakukan akan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. 8
Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektiva-an” pengaruh atau efek keberhasilan/kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan  sebelumnya dapat  tercapai,  atau dapat  disebut  juga  sasaran  tercapai  karena  adanya proses kegiatan. 9
Richard  M.  Steers  berpendapat  bahwa  efektivitas  ialah  jangkauan  usaha  tertentu  suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya 10
Pengertian efektivitas secara umum dapat adalah efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Sehingga, semakin banyak rencana dan tujuan yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 11
Menakar sejauh mana efektivitas hokum berlaku, maka yang dilakukan pertama kali adalah harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar masyarakat (Pelaku usaha dan Konsumen)  yang  menjadi  sasaran  ketaatannya,  sehingga  hal  tersebut  dinyatakan  bahwa  aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu  efektif,  tetapi  masih  dapat  dipertanyakan  lebih  jauh  derajat  efektivitasnya  karena  seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya 12
7 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 36,37,38
8 https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/ , diakses pada tanggal 04 Desember 2021 pukul 11.37 Wita.
9 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85 .
10 Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur  dan Strategi, Bandung, Angkasa, 1997, hlm 89
11 Richard M Steers, Efektivitas Organisasai Perusahaan, Jakarta, Erlangga, 1985, hlm 87
12 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hlm. 375
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah  profesional  dan  optimal  pelaksanaaan  peran,  wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak hukum, baik ketika menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam hal penegakan perundang-undangan tersebut Apabila yang akan dikaji adalah efektivitas pasal ataupun perundangundangan,  maka  dapat dikatakan  bahwa  tentang  efektifnya  suatu  perundangundangan atau  pasal  tersebut  banyak  tergantung  pada  beberapa  faktor,  antara  lain  (a)Pengetahuan  tentang substansi  (isi)  perundang-undangan.  (b)Cara-cara  untuk  memperoleh  pengetahuan  tersebut. (c)Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa  untuk  kepentingan  instan  (sesaat),  yang  diistilahkan  oleh  Gunnar  Myrdall  sebagai sweep  legislation (undang-undang  sapu),  yang  memiliki  kualitas  buruk  dan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat 13 .
Sedangkan,  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 14 (a) Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan  kemanfaatan. Dalam praktik  penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka ketika ada permasalahan  mengenai  hukum  setidaknya  keadilan menjadi  prioritas  utama.  Karena  hukum tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja . 15 (b) Faktor  penegak  hukum ; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat  untuk  mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum,  artinya  hukum diidentikkan  dengan  tingkah  laku  nyata  petugas  atau  penegak  hukum.  Sering  timbul  persoalan karena  sikap  atau  perlakuan  yang dipandang melampaui  wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang dianggap  melunturkan  citra dan  wibawa  penegak  hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  yang rendah dari aparat penegak hukum itu sendiri. 16 (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan  yang  aktual. 17 (d)  Faktor  masyarakat;  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku dan  diterapkan.  Persoalan  yang  sering  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau kurang. Adanya  derajat  kepatuhan  hukum masyarakat  terhadap hukum, merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  (e)  Faktor kebudayaan; yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto ini sangat relevan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Romli  Atmasasmita  yaitu  faktor-faktor  yang  menghambat efektivitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegak  hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. 18 Dengan demikian, efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum
13 Ibid., hlm. 378
14 Soerjono Soekanto, op. cit., 2008, hlm. 8.
15 Achmad Ali, op. cit., 2009, hlm. 8
16 Ibid., hlm. 21 . 17 Ibid., hlm. 37
18 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm. 55
dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika  faktor-faktor  yang mempengaruhi hukum  tersebut  dapat berfungsi  secara  maksimal.  Ukuran efektif  atau  tidaknya suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  dilihat  melalui perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum atau peraturan  perundang-  undangan  tersebut  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki,  maka  efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah tercapai secara maksimal. 19
2. Langkah-Langkah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Istilah product liability diterjemahkan secara bervariasi kedalam bahasa Indonesia seperti: “  tanggung gugat  produk”  atau  juga  “tanggung  jawab  produk’. Pengertian  produk  liability  dapat ditemukan  pada  beberapa  sumber  berikut,  Henry  Campbell  dalam  Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan Product Liability sebagai berikut:
“ Refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users, aand even bysttanders, for damages or injuries suffered because of defect in good purchase”.
Adapun Agnes M. Toar memberikan pengertian product liability sebagai:
“ tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawahnya kedalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”
Product  liability adalah  suatu  tanggung  jawab  secara  hukum  dan  orang  atau  badan  yang bergerak  dalam  suatu  proses  untuk  menghasilkan  suatu  produk (processor,  assembler) atau  dan orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Bahkan dilihat  dan  konvensi  tentang  product  liability  diperluas  terhadap  orang/badan yang  terlibat  dalam rangkaian  komersial  tentang  persiapan  atau  penyebaran  dan  produk,  termasuk  para  pengusaha bengkel dan pergudangan.
Pembentukan  hukum  nasional  perlu  memperhatikan  dimensi  internasional,  Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang harus mampu berperan dalam memperlancar lalu lintas hukum  ditingkat  internasional.  Sejarahnya,  product  liability  lahir  karena  ada  ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Melalui lembaga ini produsen yang pada awalnya menerapkan strategi  product  oriented dalam  pemasaran  produknya  harus  mengubah  strateginya menjadi consumer oriented. Produsen harus berhati-hati dengan produknya, karena tanggung jawab dalam product liability ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
Setelah  dikeluarkannya  Resolusi  PBB  Nomor  39/248  tanggal  16  April  1985  tentang perlindungan konsumen, peran lembaga hukum strict liability ini semakin penting. Dalam salah satu konsiderannya menyatakan:
“ Taking  into  account  the  interests  and  needs  of  consumers  in  all  countries,  particularly those in developing countries; recognizing that consumer often face imbalance in Economic terms, educational levels, and bargaining power and bearing in inind that consumer should have the right of access to Nomorn hazardous product.”
19 Soerjono Soekanto, op. cit., 2008, hlm. 82.
Melalui lembaga ini, diharapkan produsen Indonesia dapat menghasilkan produk- produk berkualitasberkualitas  yang  dapat  bersaing  dipasar  global.  Setelah  diratifikasinya  Perjanjian Pembentukan  Organisasi  Perdangangan  Dunia  (WTO)  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1994.  Salah  satu  bagian  dari  persetujuan  WTO  tersebut  tentang  Hambatan  Teknis  dalam Perdangangan (Aggreement on Technical Barriers to Trade). Diatur mengenai cara-cara proses dan produksi yang berhubungan dengan ciri khas dan produk-produk itu sendiri yang harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga standardisasi. 20
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  telah  menggunakan  prinsip strict  liability sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  19  Bab  IV  Tentang  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha,  yang dijelaskan  sebagai  berikut:  (a)  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan;  (b)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  memberi  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (2)  tidak  mengharuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan; (e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Sementara itu pasal 20 yang berbunyi bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Disamping itu, tanggung  gugat  juga  diberlakukan  bagi  importir  barang  atau  jasa  sebagai  pembuat  barang  yang diimpor atau sebagai penyedia jasa asing jika importasi barang tersebut atau penyediaan jasa asing jika  importasi  barang  tersebut  atau  penyedia  jasa  asing  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau perwakilan produsen luar negeri atau perwakilan penyedia jasa asing.
Ditambah lagi, dalam pasal 28 dinyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi  merupakan  beban  dan  tanggung  jawab pelaku  usaha.  Hal  ini berarti  berlaku  sistem  pembuktian  terbalik,  baik  dalam  perkara  pidana  maupun  perkara  perdata, sesuatu  yang  menyimpang  dan  hukum  acara  yang  biasa.  Didalam  hukum  acara  pidana,  beban pembuktian  terletak  pada  jaksa  (penuntut  umum),  sedangkan  didalam  hukum  acara  perdata  baik berdasarkan  pasal  163 Herziene  Inlands  Reglement  (HIR), pasal  383 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), maupun pasal 1865 BW, beban pembuktian diletakkan pada penggungat.
Konsekuensi dan beban pembuktian adalah tergugat wajib membuktikan ketidaksalahannya. Apabila  tergugat  tidak  dapat  membuktikan  ketidaksalahannya,  maka  tergugat  harus  dikalahkan karena apa yang didalihkan oleh penggungat terbukti.
Dalam  perkara  pidana,  juga  berlaku  hal  yang  sama,  bahwa  apabila  tersangka  tidak  dapat membuktikan  ketidaksalahannya,  ia  harus  dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang disangkakan kepadanya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
20 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 46,47,48
Konsumen  juga  membebaskan  pelaku  usaha  untuk  memberikan  ganti  rugi  apabila  pelaku  usaha dapat membuktikan kalau kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen (pasal 19 ayat (5).
Selain  itu,  pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  dibebaskan  dan  tanggung  jawab  atas kerugian yang diderita konsumen apabila: (a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau  tidak  dimaksudkan  untuk  diedarkan;  (b)  Cacat  barang  timbul  pada kemudian hari;  (d)  Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; (e) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; (f) Lewatnya waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang  diperjanjikan (pasal 27).
Sistem  beban  pembuktian  terbalik  juga  digunakan  jika  kasus  perlindungan  konsumen diangkat  sebagai  kasus  pidana.  Hal  ini  berarti  meskipun  ganti  rugi  telah  diberikan  namun  tidak menghapus  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya unsur kesalahan.
Adapun  untuk  membuktikan  unsur  kesalahan  ini  digunakan  sistem  beban  pembuktian terbalik.  Pasal  22,  menegaskan  bahwa  pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. 21

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan  dalam menakar sejauh mana efektivitas hukum berlaku dan langkah-langkah dalam memberikan perlndungan Hukum terhadap konsumen adalah sebagai berikut ; (1) Efektifitas hukum dikatakan efektif apabila sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) yang menjadi sasaran ketaatannya, sehingga hal tersebut dinyatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Serta  profesional dan optimalisasi pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum dalam  mengatur dan/atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat  terhadap  hukum.  Maka  efektivitas  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  tercapai  secara  maksimal;  (2)  Penerapan  konteks penerapan hukum perdata, prinsip S trict Liability secara konsisten dan konsekuen sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga dapat memberikan penguatan kepada konsumen atas  produk  pelaku  usaha  yang  dapat  merugikan  konsumen,  sementara  dalam  konteks  pidana, pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  atas  produk  yang  dikeluarkan  dapat  memberikan  konsekuensi hukum yang  jelas  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR REFERENSI
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence) , Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 375
Andi Sry Rezky Wulandari & Nurdiyana Tadjuddin.2018. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 1,2.
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,  hlm. 85.
http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/download/427/384
21 Andi  Sry  Rezky  Wulandari  &  Nurdiyana  tadjuddin.2018.  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:Mitra Wacana Media, hlm. 52,53,54.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
http://journal.unla.ac.id/index.php/iustitia/article/download/1774/1075 https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31243/16410484-TA- Shabrina%20Paramitha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun- 1999.pdf https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3539/
https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/
https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/ https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Bandung:  Cet.I,  PT  Citra  Aditya Bakti, 2006.
Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung: Angkasa, 1997
Richard M Steers, Efektivitas Organisasai Perusahaan , Jakarta: Erlangga, 1985
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum , Bandung: Mandar Maju, 2001
Soerjono Soekanto , Op Cit ., 2008