## DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 70 P/HUM/2013 TERHADAP PETANI TEBU
Aji Mahendra Darmawan 1) , Wahyu Widodo Rodhiyawan 2)
1) ajimahendradarmawan@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) Rdw.wahyu@gmail.com* *email korespondensi

## Abstract
The purpose of the study is to explain the effectiveness of the revocation of the Value Added Tax (VAT) exemption on certain taxable goods of a strategic nature, its implications for sugarcane farmers, and solutions for sugarcane farmers. The research method used is a literature study. The results showed that for agricultural products such as sugar cane, the most influential factors on the Supreme Court's decision Number 70 of 2013 were the business processes  that  apply  to  sugarcane  farming  and  government  policies.  The  business  process  that  applies  to sugarcane farming is the auction system. Meanwhile, government policies that affect sugarcane farming are the lowest retail price and the highest retail price. When agricultural products are still included in certain strategic taxable  goods  that  are  exempt  from  the  imposition  of  VAT,  the  delivery  of  sugarcane  agricultural  products  is exempted from VAT. However, when agricultural products are withdrawn from certain  taxable goods, they are strategic in nature and are exempted from the imposition of VAT so that they become VAT payable without any facilities. The impact is that farmers have to charge VAT as a component of sugar COGS. Meanwhile, the profit margin cannot be changed because it is constrained by the Highest Retail Price set by the government. Keywords: Agriculture, Sugarcane, Value added tax, VAT exemption

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menjelaskan  efektifitas  pencabutan  fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dibebaskan atas barang kena pajak tertentu bersifat strategis, implikasinya terhadap petani tebu, dan solusi bagi petani tebu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk barang hasil pertanian seperti tebu, faktor yang paling berpengaruh terhadap putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 adalah proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu dan kebijakan pemerintah. Proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu adalah sistem lelang. Sedangkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pertanian tebu adalah Harga Eceran Terendah dan Harga Eceran Tertinggi.  Saat barang hasil pertanian masih termasuk dalam BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas penyerahan produk hasil pertanian tebu PPN  dibebaskan.  Akan  tetapi,  ketika  barang  hasil  pertanian  dicabut  dari  BKP  tertentu  bersifat  trategis  yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga menjadi terutang PPN tanpa fasilitas. Dampak yang ditimbulkan, petani harus membebankan PPN sebagai komponen HPP gula. Sedangkan margin keuntungan tidak dapat diubah karena terkendala oleh Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kata kunci: Pajak pertambahan nilai, Pertanian, PPN dibebaskan, Tebu

## PENDAHULUAN
Sebelum  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  70  Tahun  2013  terbit,  atas  penyerahan barang  hasil  pertanian  termasuk  dalam  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  Tertentu  bersifat  strategis yang  dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Tujuan  dari  pemberian fasilitas  PPN  pada  hakikatnya  untuk  memberikan  fasilitas  perpajakan  yang  benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala  nasional,  mendorong  perkembangan  dunia  usaha  dan  meningkatkan  daya  saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Pajak Masukan (PM)  yang  diperoleh  baik  melalui  kegiatan  operasi  maupun  produksi  atas  penyerahan  BKP Tertentu  bersifat  strategis  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  tidak  dapat  dikreditkan sehingga dibebankan sebagai komponen Harga Pokok Produksi. Hal demikian mengakibatkan harga jual barang menjadi lebih tinggi yang akibatnya pengusaha merasa dirugikan.
Pada  akhirnya,  pengusaha-pengusaha  yang  tergabung  dalam  Kamar  Dagang  dan Industri  Indonesia  (KADIN)  selaku  penggugat  melakukan  permohonan  uji  materiil  ke Mahkamah  Agung  terkait  barang  hasil  pertanian  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2007 tentang Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Atas uji materiil yang diajukan pengusaha-pengusaha melalui KADIN, pada tanggal 25 Februari 2014 telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2013.  Dalam  amar  putusannya,  Mahkamah  Agung kemudian  mengabulkan  uji  materi  yang  diajukan  oleh  KADIN  dengan  pertimbangan  utama bahwa  pengklasifikasian  barang  pertanian  sebagai  barang  strategis  yang  memperoleh pembebasan sifatnya adalah cacat hukum. Pasal terkait pembebasan PPN hasil pertanian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang PPN. Dengan adanya putusan tersebut, pencabutan barang hasil pertanian dari BKP Tertentu yang  bersifat  strategis  tentu  mengakibatkan  dampak  secara  global  termasuk  pertanian  tebu. Atas penyerahan tebu menjadi terutang PPN dan PM yang selama ini dibayar pengusaha untuk kegiatan operasi maupun produksi menjadi dapat dikreditkan. Selain itu juga dapat mengurangi harga jual produk hasil pertanian tebu dengan cara mengeluarkan unsur PM yang selama ini dibebankan pada unsur HPP.
Pemberlakuan putusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2013 juga berdampak pada pihak  selain  pengusaha.  Dampak  yang  timbul  atas  putusan  ini  adalah  potensi  ketidakadilan berupa beban administrasi  yang tinggi  pada golongan petani  dan kelompok tani. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa terdapat kesenjangan hukum dan konflik kepentingan antara KADIN dan petani dalam penerbitan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2013.
Gambaran  terkait  tebu  di  Indonesia  adalah  luas  panen  tebu  mengalami  peningkatan sejak tahun 1980. Pada tahun 1980, luas panen tebu di Indonesia hanya seluas 316.063 ha. Luas ini kemudian meningkat sebesar 50,96% menjadi 477.123 ha pada tahun 2013 dan diperkirakan akan kembali meningkat menjadi sebesar 472.693 ha di tahun 2016. Peningkatan luas panen ini disebabkan  oleh  adanya  peningkatan  pada  luas  panen  tebu  di  Perkebunan  Rakyat.  Hal  ini dikarenakan sebagian besar perkebunan tebu di Indonesia diusahakan oleh petani tebu rakyat.
Tabel 1 Rata-Rata Pertumbuhan dan Kontribusi Luas Panen Tebu di Indonesia
Menurut Jenis Pengusahaan, 1980-2013. Tahun Luas Panen (Ha) Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar Negara Perkebunan Besar Swasta INDONESIA Rata-rata pertumbuhan(%) 1980-2013* 1,77 1,73 5,46 1,06 1980-1997 1.64 3,11 8,29 0,87 1998-2013* 1.92 0,18 2,29 1,28 Rata-rata kontribusi(%) 1980-2013* 63,50 20,73 15,77 100,00 1980-1997 70,55 21,04 8,42 100,00 1998-2013* 55,57 20,39 24,04 100,00
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan dalam buku “ Outlook Komoditi Tebu ”
Dalam  tabel  1  disajikan  rata-rata  pertumbuhan  dan  rata-rata  kontribusi  untuk  jenis pengusahaan tebu pada periode tahun 1980–2013, 1980–1997 dan 1998–2013. Periode 1980– 2013,  rata-rata  sebanyak  63,5%  luas  panen  perkebunan  tebu  di  Indonesia  diusahakan  oleh sektor  Perkebunan  Rakyat.  Meskipun  luas  panen  mengalami  peningkatan,  laju  pertumbuhan luas panen tebu di Indonesia dalam periode tahun 1980-2013 tidak terlalu tinggi. Dari Tabel II.1 dapat  dilihat bahwa secara rata-rata, pertumbuhan luas panen tebu Indonesia sejak 1980 hingga 2013 hanya mencapai 1,06% per-tahun atau 4.547 ha per-tahunnya. Data perkembangan luas  panen  tebu  dapat  dilihat  pada  Lampiran  1.  Dengan  kontribusi  luas  panen  diatas, perkebunan tebu rakyat rata-rata mampu menyumbang 63,9% produksi tebu Indonesia setiap tahunnya. Produksi tebu dalam hal ini dalam wujud gula hablur.

## Tabel 2 Rata-Rata Pertumbuhan Dan Kontribusi Produksi Tebu di Indonesia Menurut
Jenis Pengusahaan, 1980-2013. Tahun Produksi (Ha) Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar Negara Perkebunan Besar Swasta INDONESIA Rata-rata pertumbuhan(%) 1980-2013* 3,34 1,38 10,75 2,94 1980-1997 3,80 2,38 17,71 3,86 1998-2013* 2,82 0,25 2,93 1,91 Rata-rata kontribusi(%) 1980-2013* 63,90 16,88 19,22 100,00 1980-1997 73,62 17,33 9,05 100,00 1998-2013* 52,96 16,39 30,66 100,00
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan dalam buku “ Outlook Komoditi Tebu ”
Rata-rata pertumbuhan produksi tebu adalah 2,94% per-tahun atau 39.122 ton per tahun sedangkan  untuk  rata-rata  pertumbuhan  produksi  perkembunan  rakyat  sebesar  3,34%.  Sama halnya dengan luas panen dan produksi tebu, produktivitas tebu Indonesia berkecenderungan meningkat  dalam  periode  1980–2013.  Produktivitas  tebu  tahun  1980  tercatat  mencapai  3,99 ton/ha yang kemudian meningkat hingga 37,29% di tahun 2013 dengan produktivitas mencapai 5,47 ton/ha. Secara rata-rata pertumbuhan produktivitas tebu Indonesia mencapai 2,16% per- tahun.
Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dijelaskan bahwa tebu ( batang ) yang ditebang/dipotong merupakan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2013, dirjen pajak menerbitkan SE- 24/PJ/2014 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa Barang hasil pertanian yang merupakan hasil  perkebunan,  tanaman  hias  dan  obat,  tanaman  pangan,  dan  hasil  hutan  sebagaimana ditetapkan  dalam  Lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2007  yang  semula dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  berubah  menjadi  dikenakan  PPN  sehingga  atas  penyerahan dan impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%.
Konsekuensi  hukum  yang timbul adalah  atas penyerahan produk hasil pertanian tebu menjadi terutang PPN dan pengusaha produk pertanian tebu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku  jumlah  peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  brutonya  melebihi  Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Wulandari  (2015)  yang  menjelaskan  akuntansi pajak  pertambahan  nilai  pada  pabrik  gula.  Sedangkan  Fauziyah  (2018)  meneliti  pajak pertambahan  nilai  pada  industri  gula.    Lain  halnya  dengan  Utami  (2018)  menjelaskan  pajak pertambahan  nilai  terhadap  tetes  tebu  ( molases ).  Hal  berbeda  juga  dilakukan  oleh  Rachman (2008) yang meneliti pajak pertambahan nilai atas jasa penggilingan tebu. Berbagai penelitian terdahulu tersebut tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan yang membahas pajak  pertambahan  nilai  terhadap  perubahan  fasilitas  perpajakan.  Tujuan  penelitian  adalah untuk menjelaskan efektifitas pencabutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas barang kena pajak tertentu bersifat strategis, implikasinya terhadap petani tebu, dan solusi bagi petani tebu.

## KAJIAN PUSTAKA
English (dalam Wijaya & Sabina, 2021) mendefinisikan PPN sebagai  pajak  universal atas  kegiatan konsumsi,  yang merupakan pajak  tidak langsung  yang dibebankan  oleh  tiap konsumen  atas transaksi  barang  kena  pajak  ataupun  jasa kena  pajak tertentu. PPN bersifat pajak  tidak  langsung,  yang  berarti  PPN  dibayarkan  kepada  kas  negara  oleh  penjual    yang berasal  dari  uang  yang  dipungut  dari  pembeli,  namun  pembeli  juga  dapat menyetorkan sendiri    PPN    ke  kas  negara    jika  undang-undang    menyatakan    demikian  (Arkhan  & Rodhiyawan, 2021). Adapun Thuronyi (2003, dalam Azizah & Wijaya, 2020) menjelaskan PPN adalah pajak transaksi yang dipungut  pada  semua  tahap  produksi  dan  distribusi.  Pajak  ini dikenakan  atas  transaksi barang dan jasa. Transaksi yang dikenakan pajak adalah pengadaan barang  dan  jasa  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Barang  yang  dimaksud adalah barang berwujud, kecuali tanah dan uang. Sedangkan jasa yang dikenakan PPN tidak dapat ditentukan secara pasti dan menyeluruh. Pajak pertambahan  nilai menurut Pohan (2016, dalam Wijaya & Nirvana, 2021) pada hakikatnya  merupakan beban konsumen akhir karena mengonsumsi barang  atau  jasa  yang  menjadi  objek  pajak,  yang tanggung jawabnya digeser ke  pihak  lain, dalam hal ini pengusaha kena pajak.

## Proses Bisnis Pertanian Tebu
Pada  dasarnya,  penjualan  gula  dilaksanakan  kepada  penyalur/pembeli  yang  berminat untuk memperoleh harga jual yang terbaik yang menguntungkan produsen. Beberapa alternatif penjualan gula, yaitu sistem lelang, sistem bid offer , sistem penjualan bebas, sistem penjualan langsung kepada konsumen, sistem penjualan dengan uang muka, dilaksanakan pada kondisi tertentu  seperti  pada  saat  produsen  membutuhkan  dana  likuid,  dan  kerjasama  keagenan pemasaran  dengan  Bulog.  Namun  demikian,  semenjak  dikeluarkannya  Kepmenperindag  No 643/MPP/Kep/9/2002 yang disempurnakan dengan Kepmenperindag No 527/MPP/Kep/9/2002, maka penjualan gula PG dan petani umumnya dilakukan secara lelang. Hal ini didukung oleh SOP penjualan harga yang dikeluarkan oleh PTPN IX.
Proses bisnis dalam usaha pertanian tebu tidak terlepas dari proses lelang gula. Proses lelang  gula  diikuti  oleh  beberapa  pelaku  diantaranya  Petani,  PTPN,  Distributor/pedagangan besar. Tebu yang dihasilkan oleh petani disuplai ke PTPN untuk kemudian diolah menjadi Gula Kristal  Putih (GKP).  Oleh Karena itu proses lelang hanya untuk  GKP dan tidak untuk  Gula Kristal Rafinasi (GKR). Gula Kristal Putih ini kemudian dalam jumlah curah dilelang dengan mengacu pada Harga Pembelian Petani (HPP) yang ditetapkan Pemerintah sehingga harga yang terbentuk dalam proses lelang akan berada pada kisaran HPP. Harga yang terbentuk terkadang berada  di  atas  HPP,  namun  terkadang  harga  yang  terbentuk  justru  di  bawah  HPP.  Secara hipotesis, harga yang terbentuk dari mekanisme lelang, yang umumnya mengacu kepada HPP, merupakan  harga  yang  layak  ( fair )  bagi  petani  karena  telah  mempertimbangkan  keuntungan bagi petani. Dengan kata lain, harga lelang selama mengacu pada HPP merupakan harga terbaik bagi petani, mengingat peran HPP sebagai acuan harga minimum di tingkat produsen. Dalam implementasinya,  harga  lelang  merupakan  harga  kesepakatan  yang  dijadikan  dasar  dalam pembentukan harga berikutnya, yaitu harga di tingkat distributor dan pengecer dalam periode tertentu (umumnya per bulan). Dengan demikian, dengan mekanisme harga lelang, produsen setidaknya dapat memperoleh harga yang wajar, transparan, dan relatif stabil selama periode tertentu. Hal ini ditambah dengan besaran HPP yang cenderung stabil maka dapat dikatakan bahwa  harga  yang  terbentuk  dalam  proses  lelang  akan  menjaga  tingkat  stabilisasi  harga  di tingkat petani.

## Kontrol Harga
Kegiatan  ekonomi  suatu  negara  adakalanya  mengalami  kegagalan  pasar.  Untuk mengatasi  kegagalan  pasar  seperti  kekakuan  harga,  monopoli,  dan  eksternalitas  yang merugikan,  maka  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  perekonomian  suatu  negara.
Peranan  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  intervensi  langsung  maupun  tidak  langsung. Salahsatu  intervensi  pemerintah  yang  dilakukan  adalah  melalui  kebijakan  penetapan  harga maksimum  ( ceiling  price )  dan  penetapan  harga  minimum  ( floor  price )  untuk  melindungi konsumen maupun produsen.
Ceiling Price atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan  menurunnya  penawaran  barang  di  pasar. Ceiling  Price efektif  dalam  melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga. Pada ceiling price , harga maksimum terdapat di  bawah  harga  keseimbangan.  Dengan  menurunnya  harga  jual,  maka  permintaan  akan meningkat (hukum permintaan).  Kondisi ini mendorong permintaan terus bertambah, sehingga jumlah barang yang diminta lebih tinggi dari barang yang ditawarkan ( shortage) . Hal tersebut yang  akhirnya  mengakibatkan  kelangkaan  barang.  Bila  sudah  sampai  titik shortage ,  maka pemerintah  akan  menambah  jumlah  penawaran  barang  di  pasar,  contohnya  dengan  cara pemberian subsidi, mengimpor barang, mengurangi pajak, dan lain sebagainya.
Sedangkan Floor Price atau harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Floor Price efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang yang tak terhingga. Pada kondisi ini tingkat  penawaran barang lebih tinggi dari permintaan (surplus). Penawaran yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat permintaan barang. Menurunnya jumlah permintaan mengakibatkan harga barang terus merosot sampai dibawah harga keseimbangan. Bila  hal  tersebut  terus  dibiarkan  maka  produsen  akan  merugi.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah menetapkan harga dasar, untuk mencegah harga pasar terus merosot tajam.

## METODE
Penelitian menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaana dalah  metode  yang  dilaksanakan  dengan  cara  mempelajari  sejumlah  literatur  berupa  kajian pustaka,  buku,  jurnal,  berita  di  media  masa  dan  lainnya  untuk  memperoleh  dasar  teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Yudhistira, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pencabutan Fasilitas PPN Atas Produk Hasil Pertanian Tebu
Barang hasil pertanian termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  2007.  Sehingga  atas  penyerahan  BKP  berupa  barang  hasil  pertanian  yang dilakukan  oleh  PKP  menjadi  terutang  PPN  namun  Pajak  Keluaran  (PK)  yang  dipungut  oleh PKP  sebesar  nol.  Meskipun  PK  sebesar  nol  dan  PKP  juga  memiliki  Pajak  Masukan  (PM), pelaksanaan pemungutan PPN dengan mekanisme PK-PM ( Indirect Substraction Method ) tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang berbunyi “ Pajak Masukan  yang  dibayar  untuk  perolehan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  perolehan  Jasa  Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. ”. PM yang telah disetor ke Kas Negara (KN) yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP kemudian dibebankan ke komponen Harga Pokok Produksi (HPP) dalam harga jual. Hal demikian membuat pengusaha merasa dirugikan karena harga jual menjadi lebih tinggi.
Pada akhirnya, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)  melakukan  pormohonan  uji  materiil  ke  Mahkamah  Agung  terkait  barang  hasil pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Barang Kena Pajak  Tertentu  bersifat  strategis  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Atas  uji  materiil  yang  diajukan  pengusaha-pengusaha  melalui  KADIN,  pada  tanggal  25 Februari  2014  telah  diterbitkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun 2013. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan uji materi
yang  diajukan  oleh  KADIN  dengan  pertimbangan  utama  bahwa  pengklasifikasian  barang pertanian sebagai barang strategis yang memperoleh pembebasan sifatnya adalah cacat hukum. Pasal terkait pembebasan PPN hasil pertanian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007  dianggap  bertentangan  dengan  Undang-Undang  PPN.  Berkaitan  dengan  permasalahan tersebut,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  24  Tahun  2014 sebagai tindak lanjut atas instruksi dari Mahkamah Agung setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung  Nomor  70  Tahun  2013.  Dan  sebagai  konsekuensi  hukum  atas  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2013, pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang isinya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
Terbitnya Putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 mengakibatkan dicabutnya barang hasil pertanian  dari  barang  strategis  yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2007.  Dengan  demikian,  barang  yang  tergolong  barang  hasil pertanian  yang  semula  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  menjadi  tidak  memperoleh  fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Perlakuan terhadap jenis barang yang tergolong barang hasil pertanian  pun  berbeda-beda  tergantung  jenis  barang  masing-masing.  Jenis  barang  hasil pertanian  mempunyai  konsekuensi  hukum  masing-masing  setelah  dicabutnya  barang  hasil pertanian dari BKP Tertentu bersifat strategis yang memperoleh fasilitas PPN dibebaskan.
Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam SE Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2014  sebagai  berikut  :  (a)  Barang  hasil  pertanian  berupa  buah-buahan  dan  sayur-sayuran sebagaimana  ditetapkan  dalam  Lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2007 termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN; (b) Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yaitu beras, gabah, jagung, sagu dan kedelai adalah barang yang  tidak  dikenakan  PPN  (Bukan  Barang  Kena  Pajak)  sesuai  Pasal  4A  ayat  (2)  huruf  b Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN; (c) Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga  atas  penyerahan  dan  impornya  dikenai  PPN  dengan  tarif  10%,  sedangkan  atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%; (d) Pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang melakukan  penyerahan  barang  hasil  pertanian  tersebut  wajib  memungut  PPN  dan  untuk  itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp 4,8 milyar per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  197/PMK.03/2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Implikasi atas terbitnya SE-24/PJ/2014 secara garis besar adalah barang hasil pertanian yang  semula  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  menjadi  barang  yang  tidak  dikenai  PPN  atau terutang  PPN.  Untuk  barang  hasil  pertanian  yang  tergolong  ke  dalam  barang  yang  terutang PPN,  pihak  yang  melakukan  penyerahan  wajib  dikukuhkan  sebagai  PKP  apabila  dalam  satu tahun  memiliki  Peredaran  Bruto  lebih  dari  4,8  M.  Jenis  barang  hasil  pertanian  yang  semula dibebaskan dari pengenaan PPN namun kini menjadi terutang PPN berdasarkan SE-24/PJ/2014 adalah hasil perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Salah satu jenis barang yang terlampir dalam Lampiran PP Nomor 31 Tahun 2007 adalah “ tebu(batang) yang ditebang/dipotong ”. Atas penyerahan barang hasil pertanian tebu yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN menjadi terutang PPN sebesar 10%. Pihak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tebu wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila dalam setahun memiliki Peredaran Bruto lebih dari 4,8 M.

## Dampak Pencabutan Fasilitas PPN Atas Produk Hasil Pertanian Tebu
Terdapat dua hal yang menjadi pokok permasalahan dari terbitnya Putusan Mahkamah Agung  Nomor  70  Tahun  2013  terhadap  petani  tebu.  Pertama,  perubahan  perlakukan menimbulkan  dampak  tersendiri.  Perlakuan  pajak  setelah  barang  hasil  pertanian  menjadi terutang  PPN  dibandingkan  dengan  saat  masih  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  memiliki perlakuan  dan  konsekuensi  yang  berbeda.  Untuk  memahami  perbedaan  ini,  perlu  adanya pemahaman  tentang  hakikat  fasilitas  PPN  dibebaskan  dalam  mekanisme  pemungutan  PPN. Kedua, perbedaan perlakuan menimbulkan kewajiban perpajakan di bidang PPN. Mengingat karakteristik  PPN  sebagai  pajak  objektif,  selama  terdapat  penyerahan  BKP,  maka  terdapat kewajiban untuk memungut PPN. Hal ini berlaku pada setiap pihak yang terlibat dalam usaha pertanian tebu baik dalam Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) maupun Perkebunan Besar Swasta (PBS).
Gambar 1 Rata-Rata Produksi Tebu Selama 1980-2013 Menurut Jenis Pengusahaan
Sumber : Diolah dari buku “ Outlook Komoditi Tebu ” Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan dalam Buku “ Outlook Komoditi Tebu ”, Rata-rata kontribusi produksi tebu selama 1980-2013 ditunjang oleh Perkebunan Rakyat (PR)  sebesar  63,90  persen,  Perkebunan  Besar  Negara  (PBN)  sebesar  16,88  persen  dan Perkebunan  Besar  Swasta  (PBS)  19,22  persen.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Perkebunan Rakyat (PR) yang dikelola oleh Petani Tebu merupakan penopang produksi tebu dalam negeri. Dengan  dicabutnya  fasilitas  PPN  dibebaskan  atas  produk  hasil  pertanian  tebu  tentunya  akan berdampak cukup besar terhadap kondisi perekonomian, mengingat Perkebunan Rakyat (PR) memiliki kontribusi yang tinggi dalam produksi tebu dalam negeri.
Dicabutnya barang hasil pertanian dari BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menimbulkan barang hasil pertanian tebu menjadi terutang PPN. Oleh karena itu, petani tebu  wajib  dikukuhkan  sebagai  PKP  untuk  kemudian  melakukan  pemungutan  PPN  apabila dalam satu tahun memiliki Peredaran Bruto lebih dari 4,8 M. Apabila Peredaran Bruto petani tebu kurang dari 4,8 M selama setahun, maka petani tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan pemungutan PPN. Namun dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun Peredaran Bruto dalam setahun kurang dari 4,8 M.
Realita  yang  terjadi  di  lapangan  justru  merugikan  petani  tebu.  Petani  tebu  memikul beban  PPN,  padahal  petani  bukan  konsumen  akhir.  Pada  dasarnya,  agar  petani  tidak menanggung beban PPN, petani dapat membebankan PPN yang telah dipungut ke dalam harga jual, sehingga PPN tetap menjadi beban konsumen. Akan tetapi, hal ini terkendala oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya, meskipun
64% 17% 19% RATA-RATA  KONTRIBUSI PRODUKSI TEBU SELAMA 1980-2013 MENURUT JENIS PENGUSAHAAN. PR PBN PBS
PPN dapat dibebankan ke dalam harga jual, petani tetap tidak dapat mematok harga melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan berimbas pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh petani. Penyebab munculnya permasalahan ini tidak terlepas dari mekanisme penyerahan yang dilakukan oleh petani tebu ke pabrikan. Selain itu juga disebabkan karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dicabutnya fasilitas PPN dibebaskan.
Untuk  memahami  lebih  dalam  mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pencabutan fasilitas PPN atas produk hasil pertanian, khususnya barang hasil pertanian tebu, maka perlu adanya pemahaman terhadap faktor-faktor yang terlibat dalam timbulnya permasalahan. Oleh karena  itu,  perlu  adanya  pemahaman  mengenai  hakikat  fasilitas  PPN  dibebaskan,  penetapan Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  serta  mekanisme  penyerahan  yang  dilakukan  petani  tebu  ke pabrikan. Mekanisme penyerahan yang dilakukan oleh petani ke pabrikan tidak terlepas dari proses  bisnis  yang  terjadi  di  pertanian  tebu.  Penjualan  produk  hasil  pertanian  tebu  yang diserahkan oleh petani tebu dijual dalam bentuk gula yang dilaksanakan secara lelang.
Gambar 2 Alur Proses Bisnis Pertanian Tebu.
Sumber : Analisis Lelang Gula PTPN/Petani Dalam Rangka Stabilisasi Harga Mekanisme  penjualan  gula  didasarkan  pada  bagi  hasil  gula  milik  PG  dengan  petani dimana  PG  mendapatkan  34%  sementara  petani  66%.  Setelah  bagi  hasil  dilakukan,  PG membuat perencanaan penjualan gula yang umumnya meliputi jumlah gula yang akan dijual, tempat  dan  waktu  pelaksanaan  lelang.  Jika  petani  ikut  serta  dalam  proses  lelang,  maka penjualan gula petani akan dikoordinir oleh asosiasi dengan kuantitas mencapai 90% dari gula milik petani. Dalam hal ini, petani dapat menjual 10% gulanya secara mandiri.  Pada proses selanjutnya,  PG  akan  menghubungi  pembeli  potensial  sebagai  peserta  lelang,  baik  secara langsung atau melalui media umum. Sebagai tahap awal sebelum proses lelang, beberapa hal yang dilakukan antara lain pembentukan panitia lelang, pengumuman harga acuan ( standard ) yang  biasanya  mengacu  pada  Harga  Patokan  Petani  (HPP)  yang  ditetapkan  pemerintah,  dan sejumlah aturan lelang yang bersifat teknis. Pelaksanaan lelang diharapkan bersifat transparan dan  memberikan  posisi  tawar  yang  sejajar  antara  penjual  dan  pembeli.  Dengan  demikian, setelah tercapai kesepakatan harga, panitia lelang akan mengumumkan pemenang lelang dan dilakukan penerbitan Delivery Order (DO) sebagai bukti kesepakatan jumlah dan harga gula.
Jika  dicermati  lebih  lanjut,  mekanisme  penyerahan  antara  petani  tebu  dan  pabrikan ternyata  penyerahan  tebu  oleh  petani  dibayar  dalam  bentuk  gula,  bukan  dalam  bentuk  uang tunai.
Gambar 2 Mekanisme Penyerahan Antara Petani Tebu dan Pabrikan
Transaksi  di  atas  dapat  disebut  dengan  transaksi  tukar-menukar.  Sesuai  UU  PPN, transaksi di atas termasuk penyerahan yang terutang PPN. Meskipun transaksi di atas tegolong trasaksi yang terutang PPN, tetapi tetap harus memperhatikan apakah petani mempunyai omset lebih dari 4,8 M tiap tahun. Karena perlakuan yang terjadi atas transaksi seperti pada gambar di  atas akan berbeda tergantung  pada petani  tebu merupakan PKP/non-PKP  maupun apabila petani tebu memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun omset dalam setahun tidak lebih dari 4,8 M.

## Transaksi apabila pabrikan dan petani tebu sama-sama PKP
Penyerahan tebu oleh petani maupun penyerahan gula oleh pabrikan terutang PPN dan wajib dipungut PPN. Misalkan petani tebu menyerahkan 250 ton tebu senilai 200 juta kepada pabrikan gula (wajib dipungut PPN). Seminggu kemudian pabrikan menyerahkan 25 ton gula senilai  250 juta kepada  petani tebu (wajib dipungut PPN). Gula kemudian dititipkan kepada pabrikan untuk dijual kepada pihak lain. Sebulan kemudian gula terjual (wajib dipungut PPN) dan pabrikan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar 250 juta kepada petani. Misalkan untuk melakukan  penyerahan  250  ton  tebu  petani  mengeluarkan  biaya-biaya  sebesar  20  juta. Pengeluaran sebesar 10 juta merupakan pengeluaran yang memiliki Faktur Pajak PPN.
Dari ilustrasi di atas, petani tebu mempunyai PK sebesar 45 juta. Terdiri dari PK atas penyerahan tebu ke pabrikan sebesar 20 juta dan 25 juta atas penyerahan gula yang dijual oleh pabrikan. Petani tebu juga mempunyai PM sebesar 26 juta. Terdiri dari penyerahan atas gula yang  diterima  dari  pabrikan  sebesar  25  juta  dan  PM  atas  pengeluaran  yang  memiliki  Faktur Pajak PPN sebesar 1 juta.  Dengan demikian, PPN terutang sebesar 19 juta (45 juta-26 juta). PPN  ini  ditanggung  oleh  pembeli  gula,  bukan  menjadi  tanggungan  petani.  Sehingga  laba sebelum PPh petani adalah 250 juta dikurangi 20 juta (biaya-biaya yang dikeluarkan) sebesar 230 juta.

## Transaksi apabila petani tebu bukan PKP
Penyerahan  tebu  oleh  petani  tidak  dikenai  PPN  sedangkan  penyerahan  gula  oleh pabrikan wajib dipungut PPN. Misalkan petani menyerahkan 250 ton tebu senilai 200 juta ke pabrikan gula (tidak dipungut PPN). Seminggu kemudian pabrikan menyerahkan 25 ton gula senilai  250  juta  ke  petani  tebu  (wajib  dipungut  PPN).  Gula  ini  dititipkan  ke  pabrikan  untuk dijual kepada pihak lain. Sebulan kemudian gula terjual (tidak dipungut PPN). Dan pabrikan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar 275 juta (250 juta + 25 juta mark up PPN). Misalkan untuk melakukan penyerahan 250 ton tebu petani mengeluarkan biaya-biaya sebesar 20 juta. Pengeluaran sebesar 10 juta merupakan pengeluaran yang memiliki Faktur Pajak PPN. Faktur
Petani Tebu Pabrikan Gula Tebu Gula dititipkan untuk lelang Uang hasil penjualan
Pajak Masukan yang diterima petani tebu atas transaksi di atas  adalah 20 juta atas gula tebu yang diterima dan 1 juta atas biaya-biaya (seluruhnya tidak bisa dikreditkan sehingga menjadi biaya). Sehingga laba bersih sebelum PPh petani tebu sebesar 229 juta (275 juta – 25 juta – 20 juta – 1 juta).
Dari kedua ilustrasi di atas, terlihat bahwa laba petani akan lebih besar jika menjadi PKP dibanding tidak menjadi PKP. Hal ini berkaitan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan apabila petani menjadi PKP, sehingga beban PPN dalam unsur biaya dapat dikeluarkan. Sekilas hanya  permasalahan  dapat  atau  tidaknya  PM  dikreditkan.  Yang  mana  menjadi  PKP  lebih menguntungkan,  padahal  ada  masalah  yang  lebih  kompleks.  Baik  petani  menjadi  PKP  atau tidak, keduanya akan bermuara pada petani menanggung beban PPN. Hal ini dikarenakan ada friksi antara PPN dan aturan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET). Apabila petani merupakan  PKP,  petani  wajib  memungut  PPN.  Di  lain  sisi,  harga  jual  petani  tidak  boleh melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila harga jual gula petani ditambah PPN masih dibawah Harga Eceran Tertinggi tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila harga jual ditambah PPN menjadi lebih tinggi dari PPN. Apabila  petani  bukan  PKP,  petani  tidak  wajib  memungut  PPN.  Pada  teorinya  PPN  akan dibebankan dalam harga jual dengan cara di- mark-up , tetapi  pada kenyataannya hal ini juga terhalang oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dari  dua  kemungkinan  tersebut,  masalah  paling  realistis  terjadi  di  lapangan  adalah mark-up PPN terhalang oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena  kebanyakan  petani  tebu  bukan  merupakan  PKP.  Dalam  penetapan  Harga  Eceran Tertinggi  (HET),  Kementerian  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Kemerindag)    menetapkan Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  untuk  komoditas  gula  sebesar  12.500  sejak  10  April  2017. Berdasarkan  MOU  antara  Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia  (Aprindo)  dengan  distributor gula yang difasilitasi oleh Kemerindag ditetapkan bahwa HET gula pasir 12.500/kg dan harga jual dari produsen 11.900/kg franco DC dengan kemasan 1 kg atau 10.900/kg loco pabrik yang dikemas  ukuran  50  kg  untuk  dikemas  ulang  dalam  kemasan  1  kg  oleh  retail.  Jika  kita bandingkan mekanisme PPN petani tebu yang berlaku dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, kita dapat membuat ilustrasi bagaimana dampak yang dihadapi oleh petani tebu.
Gambar 3 Friksi antara Pajak Pertambahan Nilai dan Harga Eceran Tertinggi.
Sesuai  dengan  proses  bisnis  pertanian  tebu,  gula  yang  diterima  oleh  petani  tebu  dari pabrikan  dititipkan  kembali  ke  pabrikan  untuk  dilelang.  Oleh  pabrikan,  gula  dijual  dengan harga  11.900/kg.  Transaksi  ini  terutang  PPN,  karena  petani  tebu  bukan  PKP,  maka  PPN  di- mark-up ke dalam harga jual. Sehingga harga jual menjadi 13.090/kg (11.900+1190). Di lain hal,  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebesar  12.500/kg. Sehingga harga maksimal yang dapat dipatok oleh petani adalah 12.500/kg. Ada selisih antara harga jual 13.090/kg dan HET 12.500/kg sebesar 590/kg. Hal inilah yang dianggap merugikan para petani. Petani menjadi memanggung beban PPN meskipun bukan konsumen akhir. Angka
PETANI TEBU PEMBELI PABRIKAN Gula @11.900/kg Tebu Gula Uang 11.900 + Mark up PPN 1.190 = *13.090 Uang penjualan gula *12.500/kg Gula dititipkan petani ke pabrikan
590/kg merupakan angka yang cukup materiil. Anggap saja terdapat penyerahan gula senilai 20 ton. Jika beban PPN yang ditanggung petani sebesar 590/kg, maka beban yang ditanggung petani menjadi 11.800.000 rupiah.

## Transaksi apabila petani tebu memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
Pokok permasalahan terkait beban PPN yang ditanggung petani terjadi apabila petani bukan merupakan PKP. Karena skema PK-PM tidak dapat dilakukan, petani melakukan mark- up PPN untuk kemudian dibebankan ke HPP. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah apabila tidak  ada  HET.  Akan  tetapi,  karena  adanya  HET,  otomatis  tidak  seluruhnya  PPN  dapat dibebankan ke HPP. Masih ada sebagian yang mau tidak mau harus ditanggung petani sebesar 590/kg  seperti  ilustrasi  di  atas.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  solusi  yang  dapat dilakukan adalah dengan cara mengukuhkan petani tebu menjadi PKP agar dapat menjalankan skema pemungutan PPN. Apabila petani tebu memiliki omset kurang dari 4,8 M dalam setahun, petani  dapat  meminta  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP.  Kemudian  mengajukan  permohonan untuk menjalankan skema Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (P4PM) dalam menghitung  besarnya  PM.  Untuk  P4PM  atas  penyerahan  BKP  dikenai  PPN  dengan  DPP sebesar 70% dari penyerahan yang terutang PPN. Skema P4PM dapat mengurangi beban PPN yang ditanggung petani meskipun tidak sepenuhnya. Jika sebelumnya menanggung PPN 100% (apabila tidak di mark-up ). Dengan dikukuhkan sebagai PKP, petani dapat melakukan skema PK-PM. Sehingga petani mendapatkan manfaat sebesar 7%. Beban PPN menjadi hanya 3%.
Pabrikan  merupakan  PKP  dan  petani  tebu  memilih  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP meskipun omset setahun kurang dari 4,8 M. Penyerahan tebu oleh petani maupun penyerahan gula oleh pabrikan terutang PPN dan wajib dipungut PPN. Petani tebu menyerahkan 100 ton tebu  senilai  100.000.000  kepada  pabrikan  gula  (wajib  dipungut  PPN  sebesar  10.000.000). Seminggu  kemudian  pabrikan  menyerahkan  25  ton  gula  senilai  297.500.000  (harga  gula 11.900/kg)  kepada  petani  tebu  (wajib  dipungut  PPN  sebesar  29.750.000).  Gula  kemudian dititipkan kepada pabrikan untuk dijual kepada pihak lain. Sebulan kemudian gula sebesar 25 ton dengan harga 11.900/kg terjual (wajib dipungut PPN). Harga termasuk mark-up PPN atas penjualan gula menjadi sebesar 13.090/kg. Sedangkan HET yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 12.500/kg. Sehingga harga maksimum yang dapat dipatok oleh pabrikan atas gula tebu adalah  12.500/kg  termasuk  PPN.  Sehingga  uang  yang  diperoleh  petani  tebu  sebesar 312.500.000.  Apabila  unsur  PPN  dipisahkan  dengan  harga  jual,  terdapat  PK  sebesar 28.409.090. Dan harga jual oleh petani tebu atas 25 ton gula senilai 284.090.909. Sedangkan apabila  tidak  terpengaruh  HET,  hasil  penjualan  petani  tebu  seharusnya  sebesar  327.250.000 terdiri dari harga jual 297.500.000 dan PPN sebesar 29.750.000. Ada selisih sebesar 13.409.090 yang  dianggap  merugikan  petani.  Sedangkan  dari  unsur  PPN  yang  diterima  negara  sebesar 29.750.000. yang mana sebesar 13.409.090 menjadi beban petani tebu.
Selain itu, dapat dipahami apabila petani tebu memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan menggunakan skema P4PM, petani tebu mempunyai PK sebesar 38.409.090. Terdiri dari PK atas penyerahan tebu ke pabrikan sebesar 10.000.000 dan 28.409.090 atas penyerahan gula yang  dijual  oleh  pabrikan.  Berdasarkan  skema  P4PM  petani  tebu  mempunyai  PM  sebesar 26.886.363. Sehingga PK-PM sebesar 1.542.727 harus disetor ke KN. Dengan demikian, beban PPN yang ditanggung petani tebu menjadi lebih kecil. Selain itu, PPN yang diperoleh negara juga menjadi lebih besar sebesar 38.409.090.
Dari  ilustrasi  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  beban  PPN  yang  terpaksa ditanggung  petani  baik  PKP  maupun  bukan  PKP  sebesar  13.409.090.  Apabila  petani  ingin menaggung beban PPN lebih kecil dari itu, petani dapat dikukuhkan sebagai PKP kemudian melakukan skema P4PM dengan asumsi, nilai penyerahan atas barang hasil pertanian tebu ke pabrikan  kurang  dari  162.878.767.  Angka  ini  merupakan  perkiraan  penyerahan  yang  akan menghasilkan pajak KB  sebesar 13.409.090 apabila menggunakan skema  P4PM. Jika petani
tebu memilih dikukuhkan sebagai PKP. Selain PPN yang diperoleh oleh negara menjadi lebih besar dan beban PPN yang ditanggung petani tebu menjadi lebih kecil. Ada manfaat lain yang dapat diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini berkaitan dengan data dan informasi perpajakan.  Karena  petani  tebu  menjadi  PKP,  tentunya  menerbitkan  Faktur  Pajak.  Melalui Faktur Pajak dapat diketahui besarnya peredaran bruto dalam setahun. Dengan demikian dapat mempermudah DJP dalam melakukan penggalian potensi dan pengawasan. Melalui peredaran bruto, DJP dapat memperoleh potensi pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan.

## PENUTUP Simpulan
Terbitnya putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 mempunyai dampak yang global. Hal ini tidak terlepas dari dicabutnya barang hasil pertanian dari BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan  dari  pengenaan  PPN.  Barang  hasil  pertanian  merupakan  kelompok  barang  yang beraneka ragam. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan juga beraneka ragam sesuai dengan banyaknya jenis barang yang tergolong dalam barang hasil pertanian. Dampak yang timbul atas putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 juga relatif tidak sama antara satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang tergolong dalam barang hasil pertanian. Karena proses bisnis yang berlaku antara satu jenis barang dan jenis barang lainnya berbeda-beda. Selain itu juga ada faktor lain seperti  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  mempengaruhi  dampak  yang  ditimbulkan  atas keluarnya  putusan  MA  Nomor  70  Tahun  2013.  Untuk  barang  hasil  pertanian  berupa  hasil pertanian tebu, faktor yang paling berpengaruh terhadap putusan MA Nomor 70 Tahun 2013 adalah proses bisnis yang berlaku pada pertanian tebu dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada barang pertanian hasil pertanian tebu.
Proses  bisnis  yang  berlaku  pada  pertanian  tebu  adalah  sistem  lelang.  Barang  hasil pertanian yang telah dipanen oleh petani tebu perkebunan rakyat, diserahkan kepada pabrikan untuk  diolah.  Kemudian  hasil  olahan  itu  dibayarkan  kepada  petani  tebu  dengan  sistem  bagi hasil. Hasil olahan yang diterima oleh petani tebu kemudian sebagian dititipkan kembali kepada pabrikan  yang  mengolah  untuk  dijual  dan  sebagian  dijual  langsung  oleh  petani  ke  pasar. Sedangkan  kebijakan  pemerintah  yang  berpengaruh  terhadap  pertanian  tebu  adalah  Harga Eceran Terendah dan Harga Eceran Tertinggi. Untuk kebijakan Harga Eceran Terendah yang diterapkan pemerintah dilaksanakan pada saat lelang untuk melindungi produsen atau petani. Selain  itu  pemerintah  menerapkan  kebijakan  Harga  Eceran  Tertinggi  untuk  melindungi konsumen atas produk hasil olahan pertanian tebu. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi ini yang ternyata berkontribusi terhadap dampak yang ditimbulkan putusan MA Nomor 70 Tahun 2013.
Saat barang hasil pertanian masih termasuk dalam BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas penyerahan produk hasil pertanian tebu PPN yang dikenai sebesar nol. Akan tetapi, ketika barang hasil pertanian dicabut dari BKP tertentu bersifat trategis yang  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN  sehingga  menjadi  terutang  PPN.  Dampak  yang ditimbulkan, petani harus membebankan PPN sebagai komponen HPP gula. Sedangkan margin keuntungan tidak dapat diubah karena terkendala oleh Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

## Saran
Terbitnya  putusan  MA  Nomor  70  Tahun  2013  merupakan  sebagian  kecil  dari permasalahan yang ada karena ketidaksesuai antara aturan dengan aturan lainnya. Padahal, atas peraturan yang telah berlaku yang kemudian menjadi tidak berlaku akan menimbulkan dampak yang  sangat  luas.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  pemerintah  lebih  dalam  mengkaji  suatu  aturan sebelum menerbitkan dan memberlakukan sebuah aturan.
Konflik  kepentingan  yang  timbul  diantara  para  pengusaha  yang  tergabung  dalam KADIN juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh pemerintah dalam menetapkan aturan.
Dengan  memahami  motif  sesungguhnya  dibalik  uji  materiil  yang  diajukan  KADIN  ke  MA, diharapkan pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam membuat peraturan perundang-undangan dan bisa mengatasi konflik kepentingan yang mungkin merugikan masyarakat umum.
Solusi  yang  dapat  diterapkan  atas  permasalahan  tersebut  adalah  petani  dapat membentuk  koperasi  untuk  kemudian  menjalankan  mekanisme  P4PM  dalam  menghitung jumlah  PM.  Selain  dapat  mengurangi  beban  PPN  yang  ditanggung  petani  tebu,  hal  ini  juga bermanfaat untuk DJP dalam menghimpun data dan informasi perpajakan. Sehingga DJP dapat memperoleh  potensi  lain  yakni  terkait  pengawasan  dan  potensi  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi atau Badan.
Kedepannya pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.  Selain  itu,  pemerintah  dapat  melakukan  mediasi  langsung  terhadap  masyarakat  atau golongan yang terkena dampak oleh suatu kebijakan. Sehingga pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan dan keperluan setiap pihak yang terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar.  Educoretax,  1(2),  143–153. Diambil dari https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/15
Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail  Used  Motorcycle  Retail.  Dinasti  International  Journal  of  Economics,  Finance & Accounting, 1(1), 134-145.
Fauziyah, A. S. (2018). Implementasi ketentuan pajak pertambahan nilai atas kegiatan industri gula: studi pada pabrik gula PTPN X= Implementation of value added tax policy for sugar industry activities: study on sugar factory PTPN X.
Kementerian  Pertanian.  (2014). Outlook  Komoditi  Tebu .  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
Nata,  M.  A.  (2016).  Penerapan  Karakteristik  Netralitas  PPN  Dikaitkan  dengan  fasilitas pembebasan  PPN  (Analisis  Putusan  MA  No  70/P/HUM/2013).  Surabaya:  Universitas Pelita Harapan.
Utami,  N.  B.  (2018).  Kebijakan  fasilitas  pajak  pertambahan  nilai  atas  penyerahan  tetes  tebu (molasse)  untuk  mendukung  perkembangan  energi  baru  terbarukan=  Policy  on  value added tax facility on sugarcane drops (molasses) submission to support renewable energy growth.
Wijaya,  S.,  &  Nirvana,  A.  P.  (2021).  Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (Studi  Kasus  PT    Shopee  Internasional  Indonesia).  Bilancia:    Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 5(3), 245-256.
Wijaya,  S.,  &  Sabina,  D.  I.  A.  (2021).  Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1).
Wulandari, F. E. (2015). Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Permatasari,  M.  (2011). Kebijakan  Price  Floor  dan  Price  Ceiling .  (Online). (https://twentytwopm.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-price-floor-dan-price- ceiling / , Diakses 30 Juni 2018)
Sae, Mr. (2017). Nasip Petani Tebu di Tengah Impor Gula . (Online). (https://www.kompasiana.com/sae/598f296afcf68168fd5680c2/nasip-petani-tebu-dan- harga-gula , Diakses 28 Desember 2017)
Sinaga,  S.  (2017). Mengurai Benang  Kusut  PPN  atas  Gula/Tebu. (Online). (http://forumpajak.org/benang-kusut-ppn-atas-gula-tebu/ , Diakses 28 Desember 2017)
Yudhistira,  A.  (2021).  Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Online  Marketplace
Tokopedia. Jurnalku, 1(1), 59–69. Diambil dari
https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/23

## LAMPIRAN
Lampiran 1. Perkembangan Luas Panen Tebu di Indonesia Menurut Status Pengusahaan (1980–2016)
Lampiran  2. Perkembangan Produksi  Gula di Indonesia Menurut Status  Pengusahaan (1980-2016)
Lampiran  3.  Perkembangan  Produktivitas  Gula  di  Indonesia  Menurut  Status Pengusahaan (1980-2016)