ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN UNTUK MEMENUHI KOMPETENSI LITERASI INFORMASI PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
Oleh: Riche Cynthia Johan
Program Studi Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

## Abstrak
Perpustakaan tidak pernah lepas dari penyedia layanan atau bisnis yang sering disebut  tenaga  pengelola  atau  pengelola  perpustakaan  sekolah.  Mereka  harus terampil dan berdedikasi dalam mencari, mengatur dan menafsirkan informasi yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Tanpa seorang pengelola perpustakaan yang kompeten, perpustakaan tidak dapat beroperasi dengan baik dan efektif. Pengembangan teknologi  informasi dan komunikasi  juga mendorong  sebuah perpustakaan  ke dalam dunia untuk  mengenal dan  menggunakan  teknologi. Salah  satu    standar    kompetensi    tenaga  pengelola  perpustakaan  sekolah adalah kompetensi  dalam menggunakan  teknologi  informasi dan  komunikasi di  perpustakaan dan literasi  informasi.
Kompetensi  didefinisikan  sebagai  ukuran  untuk  menentukan  tingkat kemampuan pengelola perpustakaan dalam   menggunakan  pengetahuan dan keterampilan. Persyaratan  kompetensi  yang  terus  berubah, sehingga tenaga pengelola perpustakaan harus  selalu  memperbaruinya.
Penelitian  ini  merupakan    penelitian    pendahuluan  yang    dilakukan  untuk mengetahui  kebutuhan  pelatihan  bagi    pengelola  perpustakaan    pada  jenjang pendidikan    menengah.  Secara  umum  permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitian ini  adalah  Bagaimana kompetensi  tenaga  pengelola atau  pengelola perpustakaan    sekolah?  Pertanyaan  penelitian  diuraikan    sebagai  berikut:  (1) Bagaimanakah  gambaran    kompetensi    para  pengelola  perpustakaan berdasarkan  telaah  kesesuaian  dengan  peraturan  pemerintah  No. 25 Tahun 2008? (2) Bagaimanakah gambaran kebutuhan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan  kompetensi  mereka,  terutama  jenis  pelatihan  yang  dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi?
Metode  dalam  penelitian  ini    adalah    metode  penelitian  survey.  Pendekatan survei  adalah  salah  satu  pendekatan  penelitian  yang  pada  umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Melalui metode ini diharapkan menjawab masalah  dengan  menggambarkan  jumlah  sebenarnya tenaga  pengelola atau pengelola perpustakaan dan menganalisis instrumentasi yang  menggambarkan  kompetensi  informasi  literasi  yang  telah  dimiliki    oleh pengelola perpustakaan dalam mengelola perpustakaan sekolah.
Kata Kunci: Kompetensi, Pelatihan, Literasi Informasi.

## Abstract
Libraries have never escaped from the service provider or business that is often called  a  librarian  or  library  administrator.  For  schools,  the  librarian  must  be skilled  and  dedicated  in  searching,  organizing  and  interpreting  information needed by teachers and students. Without a competent librarian, the library can not be operated properly and effectively.
Development of information and communication technologies are also pushing the world into a library for technological literacy activities. One school librarian competency standard is competence in using ICT in the library and information science.
Competence is defined as a measure to determine the level of librarians in using the  knowledge  and  skills.  Competency  requirements  are  constantly  changing, so librarians should keep them updated.
This study is a preliminary study conducted to determine the training needs of librarians in secondary education. In general, the problems posed in this study is  how  the  competence  of  the  teacher  librarian  or  school  library  staff?  The research  question  is  described  as  follows:  whether  the  competence  of  the librarians have been in accordance with government regulations No. 25 of 2008? Furthermore,  this  study  also  identify  particular  type  of  training  that  can enhance information literacy competency?
The method in this study is survey research methods. A survey research is an approach that is generally used for extensive data collection and more. Through this  method  are  expected  to  answer  the  problem  by  describing  the  actual number of teachers and librarians that describes the instrumentation to analyze the information literacy competencies already held by the teacher librarians in managing the school library.
Kata Kunci: Teacher Librarian, Competence, Training, Information Literacy.
A.   Pendahuluan
erpustakaan yang diselenggarakan  oleh  sekolah merupakan  bagian  integral  dari lembaga  pendidikan,  sebagai tempat  menyimpan    koleksi    bahan pustaka yang diolah dan disusun secara sistematis  untuk  didayagunakan  bagi kepentingan  pemakai,  siswa  dan  guru dalam    rangka    menunjang    program belajar mengajar di sekolah. Berkembang dan berdayagunanya sebuah    lembaga    perpustakaan    tentu
tidak  terlepas  dari    adanya    pengelola perpustakaan    atau    pustakawan  yang merupakan motor penggerak kehidupan  perpustakaan. Keadaan  aktual  dari  sebaran perpustakaan dan pengelola
perpusatakaan/pustakawan yang ada di
Indonesia  masih  dalam  jumlah  yang tidak    proporsional,  berikut  ini  data proporsi  jumlah  perpustakaan  sekolah dengan  jumlah  pustakawan (lihat tabel 1)
P

## Tabel 1.1

## Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan
Jenis Perpustakaan Jumlah Perpustakaaan Jumlah Pustakawan Perpustakaan Sekolah 118.599 189  SD 71.716  MI 6.716  SMP 19.752  MTS 5.634  MA 2.719  SMA 12.062 Perpustakaan PT 2.428 1.354 Sumber: Ofy Sofiana,  Perpustakaan Nasional RI, Data Tahun 2010. Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat terlihat bahwa rendahnya pertumbuhan perpustakaan pada lembaga
pendidikan,  khususnya    pada    tingkat Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah,  dari  236.515  unit  sekolah  di seluruh Indonesia, baru 118.599 sekolah yang  memiliki  perpustakaan.  Selain  itu jumlah    pengelola  perpustakaan  pun untuk  di  perpustakaan  sekolah  sangat minim dengan jumlah 189 orang jumlah keseluruhan  pustakawan  yang  ada  di Indonsia  yaitu  3000  orang.  Kondisi  ini menyiratkan  bahwa  perhatian  penentu kebijakan  dalam  pendidikan  belum memprioritaskan (1) perpustakaan sekolah  sebagai  program  pendidikan yang perlu diperhatikan untuk menunjang  kegiatan  pembelajaran,  (2) jumlah  serta  kompetensi  pengelola perpustakaan  yang  memadai    sesuai dengan  tupoksinya.
Perpustakaan  tidak  pernah  luput dari  usaha  pemberi  layanan  atau  yang
sering disebut  pengelola perpustakaan. Pengelola  perpustakaan  adalah  orang yang  cakap,  berdedikasi  tinggi  dalam mencari, mengatur dan
menginterpretasikan  informasi  yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Tanpa pengelola  perpustakaan  yang  cakap,
perpustakaan  tidak  dapat  dioperasikan dengan baik dan efektif.
Kajian penelitian tentang perpustakaan  dan  pengelolanya  masih langka dilakukan, kepemilikian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan  pengelolaan  perpustakaan masih menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa  selaras.  Hal  ini  mendasari  adanya kebutuhan untuk menelaah dan
meneliti  dalam  hal  kompetensi  para pengelola perpustakaan khususnya
disekolah.
Pengembangan kemampuan literasi informasi  merupakan  sebuah life  skill yang  harus  dikembangkan  dan  dimiliki oleh guru tenaga pengelola
perpustakaan. Jika ditelusur lebih dalam akan didapati penyebab dari rendahnya kemampuan  literasi  informasi  yaitu kurang  tersentuhnya  kompetensi  dari tenaga  pengelola  perpustakaan  oleh kebutuhan literasi informasi dari kurikulum  pendidikan  perpustakaan dan  yang  terjadi  juga  belum  adanya sinergi dari pemerintah dan persekolahan  untuk  mengembangkan sumberdaya  manusia  di  perpustakaan untuk mengelola kemampuan tersebut.
Penelitian  ini  merupakan penelitian pendahuluan  yang    dilakukan    untuk mengetahui    kebutuhan    pelatihan  bagi pustakawan    pada    jenjang  pendidikan menengah.  Secara  umum  permasalahan yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah    Bagaimana  kompetensi    tenaga pengelola atau  pengelola perpustakaan sekolah? Pertanyaan penelitian diuraikan  sebagai berikut: (1) Bagaimanakah gambaran kompetensi para pengelola perpustakaan    berdasarkan    telaah kesesuaian dengan peraturan pemerintah  No. 25 Tahun 2008? (2) Bagaimanakah gambaran kebutuhan  pelatihan  yang  diharapkan dapat meningkatkan
kompetensi mereka,  terutama  jenis pelatihan  yang dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi?

## B.  Kajian Pustaka
Perundangan Tentang Perpustakaan
Sekolah Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan  dan  menyimpan  bahan pustaka,  tetapi  juga  dapat  membantu murid  dan  guru  menyelesaikan  tugas-
tugas  dalam  proses  pembelajaran.  Oleh sebab  itu,  bahan  pustaka  yang  dimiliki perpustakaan  sekolah  harus  dapat menunjang  proses  pembelajaran.  Agar dapat menunjang proses itu, pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan  kurikulum  sekolah serta minat para pemakainya, khususnya para murid dan guru. Perpustakaan sekolah akan bermanfaat jika benar-benar mempelancar  pencapaian  tujuan  proses pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat  tersebut  tidak  hanya  berupa tingginya  prestasi  murid,  tetapi  lebih jauh  lagi,  antara  lain  murid  mampu mencari,  menemukan,  menyaring,  dan menilai  informasi;  terbiasa  belajar sendiri;  terlatih  bertanggung  jawab; serta  selalu  mengikuti  perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Landasan hukum berdirinya perpustakaan sekolah : a. Dalam penjelasan pasal 35 Undang- undang  Nomor  2  Tahun  1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik bilamana tenaga  kependidikan  dan  peserta didik  tidak  didukung  oleh  sumber belajar  yang  diperlukan  untuk penyelenggaraan  kegiatan  belajar yang  bersangkutan.  Salah  satu sumber  belajar  yang  amat  penting, tetapi  bukan  satu-satunya,  adalah perpustakaan  yang  memungkinkan para  tenaga  kependidikan  dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam  pengetahuan  yang diperlukan.
b. Undang-undang  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  baru (UU  Nomor  20  Tahun  2003),  pasal 45, Tidak secara implisit menyebutkan  agar  setiap  satuan pendidikan  jalur  pendidikan  harus menyediakan  perpustakaan  sebagai sumber  belajar.  Namun,  Undang- undang tersebut menyatakan bahwa  ‚setiap  satuan  pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi  keperluan  pendidikan sesuai  dengan  pertumbuhan  dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional,  dan  kejiwaan  peserta didik.‛ Karena perpustakaan secara implisit termasuk dalam pengertian sarana  dan  prasarana  pendidikan, maka pengadaannya harus memenuhi ketentuan pasal tersebut. c. UU  RI  No  43  tahun  2007  tentang Perpustakaan.  Bab  VII  Jenis-jenis Perpustakaan, pasal 23. Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Setiap  satuan  pendidikan  wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang  kelas,  ruang  pimpinan  satuan pendidikan,  ruang  pendidik,  ruang  tata usaha,  ruang  perpustakaan,  ruang laboratorium,  ruang  bengkel  kerja, ruang  unit  produksi,  ruang  kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga,  tempat  beribadah,  tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; tertuang dalam PP 19/2005 SNP Bab VII Pasal 42 dinyatakan bahwa setiap satuan
pendidikan  wajib  memiliki  sarana  yang meliputi  perabot,  peralatan  pendidikan, media  pendidikan,  buku  dan  sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
Selanjutnya pada Pasal 23 ayat 1-6
dinyatakan pula bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan  yang  memenuhi  standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standard Nasional Pendidikan.  Perpustakaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1):    a.  wajib memiliki  koleksi  buku  teks  pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi  untuk  melayani  semua peserta  didik  dan  pendidik.    b. mengembangkan  koleksi  lain  yang mendukung  pelaksanaan  kurikulum pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik  pendidikan  kesetaraan  yang dilaksanakan  di  lingkungan  satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan  layanan  perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah/madrasah
mengalokasikan  dana  paling  sedikit  5% dari  anggaran  belanja  operasional sekolah/madrasah  atau  belanja  barang di  luar  belanja  pegawai  dan  belanja modal untuk pengembanan perpustakaan. Tujuan  utama  penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah  lainnya.  Sedangkan  tujuan
lainnya adalah menunjang, mendukung, dan  melengkapi  semua  kegiatan  baik kurikuler,  ko-kurikuler  dan  ekstra kurikuler,  di  samping  dimaksudkan pula  dapat  membantu  menumbuhkan minat  dan  mengembangkan  bakat murid  serta  memantapkan  strategi belajar mengajar.
Namun  secara  operasional  tujuan perpustakaan  sekolah  bila  dikaitkan dengan pelaksanaan program di sekolah, diantaranya adalah :
a. memupuk  rasa  cinta,  kesadaran, dan kebiasaan membaca.
b. membimbing  dan  mengarahkan teknik memahami isi bacaan.
c. memperluas pengetahuan para siswa.
d. membantu mengembangkan kecakapan  berbahasa  dan  daya pikir para siswa dengan menyediakan   bahan  bacaan  yang bermutu. e. membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara
bahan pustaka dengan baik.
f. memberikan  dasar-dasar  ke  arah studi mandiri.
g. memberikan  kesempatan  kepada para siswa untuk belajar bagaimana cara  menggunakan  perpustakaan dengan  baik,  efektif  dan  efisien, terutama dalam menggunakan bahan-bahan referensi.
h. menyediakan  bahan-bahan  pustaka yang menunjang pelaksaanan program kurikulum di sekolah baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler. Perpustakaan  sekolah  merupakan
salah satu dari sarana yang efektif untuk
menambah pengetahuan melalui beraneka bacaan. Berbeda dari
pengetahuan  dan  keterampilan  yang dipelajari  secara  klasikal  di  sekolah, perpustakaan  menyediakan  berbagai bahan  pustaka  yang  secara  individual dapat  dimanfaatkan  oleh  peminatnya masing-masing.
Perpustakaan sekolah akan bermanfaat jika benar-benar mempelancar  pencapaian  tujuan  proses pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat  tersebut  tidak  hanya  berupa tingginya  prestasi  murid,  tetapi  lebih jauh  lagi,  antara  lain  murid  mampu mencari,  menemukan,  menyaring,  dan menilai  informasi;  terbiasa  belajar sendiri;  terlatih  bertanggung  jawab; serta  selalu  mengikuti  perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Berdasarkan  tujuan  perpustakaan sekolah, maka dapat dirumuskan beberapa  fungsi  perpustakaan,  sebagai berikut : a. fungsi edukatif adalah menyediakan  bahan  pustaka  yang sesuai  dengan  kurikulum  yang mampu membangkitkan minat baca para  siswa,  mengembangkan  daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa,
mengembangkan  gaya  pikir  yang rasional  dan  kritis  serta  mampu membimbing  dan  membina  para siswa dalam hal cara menggunakan dan  memelihara  bahan  pustaka dengan baik.
b. fungsi  informatif,  yang  dimaksud dengan  fungsi  informatif  adalah perpustakaan  menyediakan  bahan pustaka  yang  memuat  informasi tentang  berbagai  cabang  ilmu pengetahuan  yang  bermutu  dan
uptodate  yang  disusun  secara teratur  dan  sistematis,  sehingga dapat  memudahkan  para  petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukannya.
c. fungsi administratif, ialah perpustakaan  harus  mengerjakan pencatatan, penyelesaian dan pemrosesan  bahan-bahan  pustaka serta  menyelenggarakan  sirkulasi yang praktis, efektif, dan efisien.
d. fungsi rekreatif, yang dimaksudkan dengan fungsi rekreatif ialah perpustakaan disamping menyediakan buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat  rekreatif  (hiburan)  dan bermutu, sehingga dapat
digunakan  para  pembaca  untuk mengisi  waktu  senggang,  baik  oleh siswa maupun oleh guru.
e. fungsi  penelitian  dalam  fungsi  ini perpustakaan  menyediakan  bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian Keberadaan perpustakaan di
sekolah/  madrasah  dapat  berfungsi sesuai  dengan  tuntutan  perundang- undangan  jika  dikelola  oleh  pengelola perpustakaan,  yang  lazim  disebut pustakawan  dan/atau    tenaga  teknis perpustakaan. Pustakawan adalah ‚seseorang  yang  memiliki  kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau  pelatihan  kepustakawanan  serta mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  pengelolaan  dan pelayanan  perpustakaan‛  (UU  No.  43 Bab  I  Ketentuan  Umum  Ayat  8). Selanjutnya pada
bagian lain
dikemukakan bahwa Tenaga Perpustakaan adalah: (1) Tenaga  perpustakaan  terdiri  atas pustakawan  dan  tenaga  teknis perpustakaan (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standard nasional perpustakaan (3) Tugas  tenaga  teknis  perpustakaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat dirangkap olelh pustakawan  sesuai  dengan  kondisi perpustakaan yang bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung  jawab,  pengangkatan, pembinaan,  promosi,  pemindahan tugas,  dan  pemberhenian  tenaga perpustakaan yang berstatus penawai  negeri  sipil  dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung  jawab,  pengangkatan,
pembinaan,  promosi,  pemindahan tugas,  dan  pemberhentian  tenaga perpustakaan  yang  berstatus  non pegawai  negeri  sipil  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan. Terkait dengan pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah, Permendiknas  Nomor  25  Tahun  2008, khususnya  pasal  1,  menyatakan  bahwa standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup; (a) kepala perpustakaan  sekolah/  madrasah  dan (b) tenaga perpustakaan sekolah/
madrasah. Jadi, berdasarkan permen ini dapat  disimpulkan  bahwa  pengelola
perpustakaan  di  sekolah/  madrasah terdiri  atas  dua  unsur,  yakni:  kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala  perpustakaan  adalah  pimpinan yang mengelola perpustakaan, sedangkan  tenaga  perpustakaan  adalah staf yang membantu pimpinan perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan di sekolah/ madrasah. Kompetensi pengelola perpustakaan  sekolah/ madrasah,  selain kualifikasi  yang  sudah  distandarkan, pengelola  perpustakaan  di  sekolah/ madrasah juga harus memiliki kompetensi  yang  standar.  Kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua perpustakaan  dan  tenaga  perpustakaan
sekolah/  madrasah  meliputi  dimensi kompetensi sebagai berikut.
a. Dimensi Kompetensi Manajerial
b. Dimensi  Kompetensi  Pengelolaan Informasi
c. Dimensi Kompetensi Kependidikan
d. Dimensi Kompetensi Kepribadian
e. Dimensi Kompetensi Sosial f. Dimensi Kompetensi Pengembangaan Profesi
Tenaga  perpustakaan  sekolah/
madrasah  harus  memiliki  kompetensi-
kompetensi sebagai berikut;

## Tabel 2

## Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah
No.  Dimensi Kompetensi Kompetensi 1 Manajerial a. Melaksanakan kebijakan b. Melakukan perawatan koleksi c. Melakukan  pengelolaan  anggaran  dan keuangan 2 Pengelolaan Informasi a. Mengembangkan koleksi
b. Melakukan pengorganisasian informasi c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan  teknologi  informasi  dan komunikasi 3 Kependidikan a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Melakukan promosi perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi 4 Kepribadian a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi 5 Sosial a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6 Pengembangan a. Mengembangkan ilmu
231
No.  Dimensi Kompetensi Kompetensi profesi b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca Penelitian  ini  mengarahkan  dimensi kompetensi pengelolaan informasi kepada  kemampuan  dalam    literasi informasi    dimana  tuntutan  dari kemampuan setiap pengelola perpustakaan  melek  informasi  dan menyelesaikan  masalah  dalam  dunia pendidikan dengan
bantuan perpustakaan  dan  teknologi  informasi komunikasi yang ada di sekolah.

## Literasi informasi
Literasi  informasi  pertama  kali ditemukan  oleh  pemimpin  American Information  Industry  Association  Paul G.Zurkowski  pada  tahun  1974  dalam proposalnya  yang  ditujukan  kepada The  National  Commission  on  Libraries and  Information  Science  (NCLIS)  di Amerika  Serikat.  Paul  Zurkowski menggunakan ungkapan tersebut untuk  menggambarkan  "teknik  dan kemampuan"  yang  dikenal  dengan istilah literasi informasi yaitu kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat-alat informasi serta sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah mereka. Istilah  literasi  informasi  belum begitu  familiar  dan  menjadi  istilah yang  asing  di  kalangan  masyarakat. Saat  ini  literasi  informasi  biasanya selalu  dikaitkan  dengan  penggunaan perpustakaan dan penggunaan teknologi informasi. Menurut Dictionary  for  Library  and  Information Science oleh Reitz (2004:356)
mendefinisikan literasi informasi sebagai berikut:
“Information  literacy  is  skilll  in finding  the  information  one  needs, including  and  understanding  of  how libraries  are  organized,  familiarity with resource they provide (including information  formats  and  automated search  tools),  and  knowledge  of commonly  used  techniques.  The concept  also  includes  the  skills required to critically evaluate information  content  and  employ  it affectively,  as  well  as  understanding of  the  technological  infrastructure  on which  information  transmission  is based,  including  its  social,  political, and cultural context and impact”.
Berdasarkan  pendapat  di  atas dikatakan  bahwa  literasi  informasi adalah kemampuan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisir, familiar dengan  sumber  daya  yang  tersedia (termasuk  format  informasi  dan  alat penelusuran  yang  terotomasi)  dan pengetahuan  dari  teknik  yang  biasa digunakan  dalam  pencarian  informasi. Hal  ini  termasuk  kemampuan  yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif seperti pemahaman
infrastruktur  teknologi  pada  transfer informasi  kepada  orang  lain,  termasuk konteks sosial, politik dan budaya serta dampaknya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Shapiro (1996:31) bahwa:
Information  literacy  is  refer  to  a  new liberal art that extends from knowing how  to  use  computers  and  access information  to  critical  reflection  on the  nature  of  information  itself,  its technical  infrastructure,  and  its social, cultural and even philosophical context and impact.
Berdasarkan  pendapat  di  atas dikatakan  bahwa  literasi  informasi ditujukan  sebagai  sebuah  seni  liberal baru dalam rangka mengetahui bagaimana  menggunakan  komputer, mengakses  informasi  dan  berpikir secara  kritis  dalam  informasi  mereka, infrastruktur  teknologi  dalam  kontes sosial,  budaya,  konteks  filosofi  dan dampaknya.
Menurut  Bundy  dalam Hasugian (2009:200)  ‚Literasi  informasi  adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menganalisis dan memanfaatkan
informasi‛. Tidak jauh berbeda dengan pengertian  di  atas  dalam  laporan penelitian America  Library  Association’s Presidental  Commite  on  Information Literacy  (1989:1) dikatakan  bahwa
“information  literacy  is  a  set  of  abilities requiring  individuals  to  recognize  when information  is  needed  and  have  the  ability to  locate,  evaluate,  and  use  effectivelly  the needeed information”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa literasi informasi adalah seperangkat kemampuan  dan  pengetahuan  yang dimiliki  seseorang  untuk  mengetahui kapan informasi dibutuhkan,
kemampuan untuk menempatkan,
mengevaluasi dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasinya Berdasarkan perspektif pendidikan oleh Bruce (2003:3) dikatakan  bahwa  ‚ Information  Literacy defines  as  the  ability  to  access,  evaluate, organise  and  use  information  in  order  to learn,  problem-solve,  make  decisions  in formal  and  informal  learning  contexts,  at work, at home and in educational settings”. Dalam  konteks  ini literasi  informasi merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir dan menggunakan informasi dalam proses belajar,
pemecahan  masalah,  membuat  suatu keputusan  formal  dan  informal  dalam konteks  belajar,  pekerjaan,  rumah maupun dalam pendidikan.
Pertemuan  yang  diadakan  di Mesir pada tanggal 6-9 November 2005 dalam Alexandria  Proclamation yang diedit  oleh  Garner  (2006:3)  dikatakan bahwa ‘literasi merupakan inti pembelajaran seumur hidup dan merupakan  dasar  bagi  manusia  di  era digital ini’. Dalam laporan ini dikatakan  bahwa  literasi  informasi adalah:  Kemampuan dasar dalam menentukan  kebutuhan  informasi, menempatkan, mengevaluasi, membuat dan menerapkan
informasi  dalam  konteks  budaya dan sosial.  Sebagai kunci dan pedoman seseorang dalam mengakses informasi secara efektif serta penggunaan dan pembuatan konten dalam  mendukung  pembangunan ekonomi,  pendidikan,  kesehatan, pelayanan  manusia  dan  aspek lainnya.
 Kemampuan dasar dalam mempelajari  teknologi  informasi  Ini merupakan kemampuan yang sangat  penting  karena  dengan memahami teknologi informasi maka akan semakin mudah seseorang  memenuhi  kebutuhan informasinya.
Berdasarkan  berbagai  defenisi literasi  informasi  yang  diuraikan  di atas  maka  defenisi  literasi  informasi adalah  kemampuan  yang  dimiliki seseorang dalam mencari, menemukan,
menganalisis, mengevaluasi, mengkomunikasikan  informasi  yang berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang akan memecahkan berbagai masalah. Literasi  informasi  juga  didukung  oleh peranan perpustakaan dalam memperkenalkan istilah literasi informasi dan memperoleh kemampuan literasi informasi tersebut.
Penguasaan  teknologi  informasi  juga akan  sangat  memudahkan  seseorang memiliki literasi informasi. Oleh karena itu literasi informasi merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang akan menjadi bekal seseorang dalam mencari  informasi  bukan  hanya  dalam pendidikan. Literasi informasi akan memudahkan  seseorang  untuk  belajar secara mandiri dimana pun berada dan berinteraksi dengan
berbagai informasi.  Selain  itu  dengan  memiliki literasi  informasi  maka  para  peserta didik mampu berpikir secara kritis dan logis  serta  tidak  mudah  percaya terhadap  informasi  yang  diperoleh sehingga  perlu  mengevaluasi  terlebih
dahulu  informasi  yang  diperoleh sebelum menggunakannya.
Menurut  Doyle  dalam  Wijetunge (2005:33) dengan memiliki keterampilan  literasi  informasi  maka seorang individu mampu:
a. Menentukan  informasi  yang  akurat dan  lengkap  yang  akan  menjadi dasar dalam membuat keputusan.
b. Menentukan batasan informasi yang dibutuhkan.
c. Memformulasikan kebutuhan informasi.
d. Mengidentifikasi  sumber  informasi potensial.
e. Mengembangkan strategi penelusuran yang sukses. f. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan
efisien.
g. Mengevaluasi informasi.
h. Mengorganisasikan informasi.
i. Menggabungkan  informasi  yang dipilih  menjadi  dasar  pengetahuan seseorang.
j. Menggunakan informasi secara efektif  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Menurut UNESCO (2005:1) literasi informasi memampukan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai pengguna informasi dan menjadi  penghasil  informasi  bagi dirinya sendiri. UNESCO juga mengatakan  bahwa  tujuan  literasi informasi adalah: a. Memampukan seseorang agar mampu mengakses dan memperoleh  informasi  mengenai kesehatan,  lingkungan,  pendidikan,
pekerjaan mereka dan lain-lain.
b. Memandu  mereka  dalam  membuat keputusan  yang  kritikal  mengenai kehidupan mereka.
c. Lebih  bertanggung  jawab  terhadap kesehatan dan pendidikan mereka.
Literasi  informasi  dibutuhkan  di era globalisasi informasi agar pengguna memiliki kemampuan untuk menggunakan  informasi  dan  teknologi komunikasi  dan  aplikasinya  untuk mengakses  dan  membuat  informasi. Misalnya kemampuan dalam menggunakan alat penelusuran internet.  Berdasarkan  tujuan  yang diuraikan  di  atas,  maka  literasi informasi  memiliki  tujuan  dalam membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan  informasinya  baik  untuk kehidupan pribadi (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) maupun lingkungan masyarakat. Jelaslah  bahwa  dengan  memiliki literasi informasi kita memiliki kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi.  Menurut  Gunawan  (2008:3)
literasi  informasi  bermanfaat  dalam persaingan  di  era  globalisasi  informasi sehingga pintar saja tidak cukup tetapi yang utama adalah kemampuan dalam belajar secara terus-menerus.
Menurut  Adam  (2009:1)  bahwa terdapat  beberapa  manfaat  literasi informasi yaitu:
a. Membantu mengambil keputusan.
Literasi  informasi  berperan  dalam membantu  memecahkan  suatu persoalan.  Kita  harus  mengambil keputusan  ketika  memecahkan masalah, sehingga dalam mengambil  keputusan  tersebut seseorang harus memiliki informasi yang cukup. b. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan  seseorang  menjadi manusia pembelajar. Semakin terampil dalam mencari, menemukan,  mengevaluasi  dan menggunakan  informasi,  semakin terbukalah kesempatan untuk selalu  melakukan  pembelajaran sehingga  dapat  belajar  secara mandiri.
c. Menciptakan pengetahuan baru.
Suatu  negara  dikatakan  berhasil apabila mampu menciptakan
pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki  literasi  informasi  akan mampu  memilih  informasi  mana yang  benar  dan  mana  yang  salah, sehingga tidak mudah saja percaya dengan informasi yang diperoleh.

## Perkembangan  Kebutuhan  Layanan Informasi di Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sebagai sumber daya informasi  menjadi  tulang  punggung gerak majunya suatu institusi, terutama intitusi  pendidikan,  tempat  tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan ( user ) dominan dari kalangan akademisi yang kebutuhannya  akan  informasi  begitu kuat sehingga mau tidak mau perpustakaan harus pula berfikir untuk berupaya  mengembangkan  diri  guna memenuhi kebutuhan pengguna ( user ) Perpustakaan menurut fungsinya memposisikan  diri  sebagai  tempat
yang  menyediakan  berbagai  informasi, baik  yang  berkaitan  dengan  sosial, politik, maupun ekonomi, dan informasi  lainnya.  Perpustakaan  dan lembaga  pendidikan  sekarang  ini seperti  dua  sisi  mata  uang.  Keduanya akan  menjadi  bernilai  jika  keduanya ada, demikian
pula dengan
informasinya.  Perpustakaan  dengan informasi  juga  tidak  boleh  dipisahkan sebab kekuatan perpustakaan ada pada informasi yang disajikannya. (Suwarno,  2010:16) . Hubungan  ketiga hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  bagan berikut:

## Gambar 1 Hubungan Perpustakaan dengan Informasi
Dari  bagan  di  atas  dapat  dilihat bahwa  perpustakaan  memiliki  kaitan dengan lembaga pendidikan. Hubungan itu  secara  kasat  mata  dapat  dilihat  dari pendekatan  kelembagaan.  Sedangkan, baik perpustakaan dan lembaga pendidikan,  keduanya  memiliki  tugas yang sama, yaitu menyebarkan informasi. Perbedaannya, lembaga pendidikan memberikan informasi kepada  para  siswa  melalui  proses pembelajaran  dengan  informasi  yang mengacu kepada
kurikulumnya,
sedangkan  perpustakaan  menyebarkan informasi  secara  langsung  kepada pemustaka  tanpa  terikat  langsung  oleh kurikulum.
Selanjutnya  beberapa  dasawarsa terakhir  ini,  dunia  teks  mendapat tantangan  dari  temuan  teknologi  baru. Seiring dengan kemujuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK), perpustakaan pun dituntut untuk
mampu beradaptasi dengan hal tersebut.  Perpustakaan  pada  era  ini benar-benar  dipilih  sebagai  salah  satu pelaku  perubahan  ( agent  of  change ). Dikatakan demikian karena perpustakaan merupakan tempat berbagai informasi tersimpan didalamnya dan di sini pula sesungguhnya embrio intelektual diciptakan Betapa  tidak,  dahulu  perpustakaan yang  dianggap  sebagai  tempat  buku saja,  kini  berkembang  menjadi  pusat sumber daya informasi. Artinya, perpustakaan tidak lagi sebagai penyimpan buku semata, tetapi menjadi tempat  yang  mampu  menciptakan  nilai tambah bagi pemustaka, yang bermanfaat bagi orang lain. Perkembangan  yang  tampak  sekarang adalah mulai digalakkannya perpustakaan digital. Berbondong- bondong  perpustakaan  di  berbagai
Lembaga pendidikan
Informasi/pengetahuan
Perpustakaan
belahan bumi mengemas ulang maupun mengembangkan koleksinya dalam bentuk digital. Sulistyo-Basuki (1991) dalam (Suwarno, 2010:23) memberikan gambaran  fungsi  perpustakaan  dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut: 1. Paradigma Lama Fungsi perpustakaan dalam paradigma  lama  adalah  sebagai berikut: a. Fungsi  simpan  karya,  yaitu fungsi perpustakaan untuk menyimpan buah karya masyarakat. Bentuk karya yang disimpan adalah yang berkaitan dengan buku, majalh, surat  kabar,  atau  informasi terekam  lainnya.  Perpustakaan berfungsi sebagai ‚arsip umum‛ bagi produk masyarakat berupa buku dalam arti luas. b. Fungsi  informasi,  yaitu  fungsi perpustakaan yang memberikan  informasi  yang dikelola  perpustakaan  kepada pemustakanya. Pada fungsi ini, anggota masyarakat yang memerlukan  informasi  dapat menerima  atau  menanyakan- nya kepada perpustakaan. Informasi yang dikelola berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, palajaran, atau informasi lainnya.
c. Fungsi pendidikan, yaitu fungsi perpustakaan yang menunjang sistem pembelajaran  yang  dirancang oleh  pemerintah.  Perpustakaan merupakan  sarana  pendidikan nonformal dan informal.
Artinya, perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah.  Dalam  hal  ini,  yang berkaitan  dengan  pendidikan nonformal adalah perpustakaan umum, sedangkan yang berkaitan dengan  pendidikan  informal adalah  perpustakaan  sekolah atau  perpustakaan  perguruan tinggi.
d. Fungsi  rekreasi,  yaitu  fungsi perpustakaan  sebagai  tempat yang  menjadi  rekreasi  bagi pemustakanya dengan
memberikan  fasilitas  yang  baik dan  bacaan  yang  sifatnya menghibur.
e. Fungsi  kultural,  yaitu  fungsi perpustakaan  sebagai  media dalam rangka mengembangkan berbagai kebudayaan yang dituangkan dalam suatu karya.

## 2. Paradigma Baru
Perkembangan  zaman  menuntut perubahan  pola  pikir  masyarakat agar  mampu  beradaptasi  dengan baik  pada  situasi  dan  kondisi  yang ada. Demikian pula dengan paradigma perpustakaan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  (IPTEK),  diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Simpan  saji  karya,  yaitu  fungsi perpustakaan  sebagai  tempat menyimpan  suatu  karya,  yang kemudian  menyajikan  karya tersebut sebagai informasi yang
bisa diakses oleh pemustakanya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.43 Tahun  2007  bahwa  koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan, dan dikembangkan  sesuai  dengan kepentingan pemustakanya.
b. Pusat  Sumber  Daya  Informasi (SDI), yaitu fungsi perpustakaan  yang  menggali dan  mengelola  informasi,  yang dapat menjadi bahan pemustaka untuk menghasilkan  karya  baru  yang dapat  diakses  oleh  pemustaka lainnya  sebagai  informasi  yang baru. Sebagaimana yang tertuang  dalam  UU  No.43 Tahun  2007  bahwa  koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan, dan dikembangkan  sesuai  dengan kepentingan pemustakanya dengan memerhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam  hal  ini,  terdapat  dua pesan  bagi  pustakawan  agar mengembangkan  sistem  cari  – kelola  informasi  dan  sekaligus cepat tanggap terhadap
informasi baru.
c. Pusat  sumber  belajar  dan penelitian  masyarakat,  yaitu fungsi  perpustakaan  sebagai tempat  belajar  dan  penelitian bagi masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang cerdas  dan  berpengetahuan luas.  Pasal  2  UU  No.43  Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpustakaan  diselenggarakan berdasarkan  asas  pembelajaran sepanjang  hayat.  Dalam  ayat lain  pun  dijelaskan  bahwa perpustakaan
bertujuan memberikan  layanan  kepada pemustaka  serta  memperluas wawasan  dan  pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Rekreasi  dan  rekreasi,  yaitu fungsi  perpustakaan  sebagai tempat  yang  nyaman  dan menyajikan informasi- informasi yang sifatnya menyenangkan,  serta  sebagai tempat yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karya-karya orang lain yang telah dipublikasikan.
e. Mengembangkan  kebudayaan, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat mengembangkan  kebudayaan melalui informasi yang disajikan, serta penanaman nilai-nilai  kepada  masyarakat melalui berbagai kegiatan- kegiatannya, seperti pemutaran film dokumenter, belajar menari, les bahasa, story telling,
dan lain-lain. Berkaitan dengan nilai, dikembangkan pula sikap pelayanan dengan semakin ditekankannya pustakawan untuk memahami karakter pemustaka.  Tidak  disangkal lagi  bahwa trend  center dari pelayanan  ini  merujuk  pada pelayanan  bank,  yaitu  tempat pelayanan  terhadap  nasabah yang  berorientasi  kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan  sangat  diperhatikan
KOMPETENSI LITERASI INFORMASI PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
sehingga dikenal slogan pelayanan  4S,  yaitu  senyum, sapa, sopan, dan santun. Mengingat peran pustakawan cukup  penting  maka  perlu  diberi  jalan keluar  untuk  pengembangan  SDM  agar kesan buruk tidak terjadi lagi, untuk itu perlu kiranya peningkatan SDM dengan cara mengikuti
seminar-seminar,
workshop, pelatihan dan jenjang
pendidikan  S1  sampai  S2  bahkan doktor.  Menurut  Zeitthemi  dalam Kosasih  (2009)  kualitas  layanan  yang baik  apabila  pustakawan  bersedia melayani  pemustaka  dengan  senang hati,  bersedia  membantu,  dan  selalu menjemput bola, seperti bertanya kepada  pemustaka  sebelum  mereka bertanya.
Kriteria untuk peningkatan kualitas layanan, maka pustakawan harus dapat memenuhi  dimensi-dimensi  sebagai berikut:
a. Tangibles (berwujud),  ruang  dan peralatan harus nyaman dan tertata dengan baik dan pustakawan selalu berpenampilan menarik
b. Realibility (kehandalan), kinerja pustakawan  harus  handal  dan akurat  sehingga  meminimalisasi kesalahan
c. Responsiveness (daya tanggap), pustakawan  harus  dapat  menjawab pertanyaan pemustaka dalam waktu  singkat  dan  jika  tidak ditemukan  dapat  menunjukkan  ke tempat
d. Competence (pengetahuan dan keterampilan),  pustakawan  harus terlatih  dalam  memberi  layanan kepada pemustaka
e. Access (kemudahan hubungan), suasana perpustakaan harus menyenangkan  dan  tersedia  sarana komunikasi  sehingga  pelacakan informasi  dapat  dilakukan  dengan cepat f. Courtesy (perilaku), setiap pustakawan  harus  bersikap  sopan, bersahabat,  tanggap,  dan  ramah kepada pemustaka g. Communication (komunikasi), pustakawan harus mampu mendengarkan keinginan dan aspirasi  pemustaka  dan  kesediaan menyampaiakan  informasi  terbaru kepada pemustaka
h. Creadibility (kejujuran),  pustakawan harus  menjunjung  tinggi  sifat kejujuranya  baik  terhadap  diri sendiri,  sesama  pustakawan  dan terhadap pemustaka i. Security (kemanan), Pelayanan perpustakaan harus menjamin keselamatan fisik, kenyamanan, dan keamanan barang-barang yang dianggap rasasia dan berharga j. Understanding the Costamer (memahami kebutuhan), pustakawan mampu menggali, menidentifikasi,  dan  memahami kebutuhan pemustaka Andaikan tenaga pengelola perpustakaan mampu menjabarkan kesepuluh kriteria tersebut maka layanan yang diberikan akan
memuaskan  pemustaka  dan  terwujud suatu  layanan  prima.  Akan  tetapi kenyatannya  masih  banyak  dijumpai pustakawan yang bersikap masa bodoh, acuh  tak  acuh,  kurang  inisiatif,  merasa pekerjaannya tidak cocok dan sebagainya.
239
Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan  merupakan  titik  sentral kegiatan  perpustakaan.  Dengan  kata lain,  perpustakaan  identik  dengan layanan  karena  tidak  ada  perpustakaan jika  tidak  ada  kegiatan  layanan. (Nasution,1992:2).
Layanan perpustakaan adalah pemenuhan  kebutuhan  dan  keperluan kepada  pengguna  jasa  perpustakaan. Tugas yang mulia dan tujuan sebenarnya layanan perpustakaan adalah melayani pengunjung dan pengguna perpustakaan. Aktivitas layanan  perpustakaan  dan  informasi bararti  penyediaan  bahan  pustaka secara  tepat  dan  akurat  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi para pengguna perpustakaan. Perpustakaan memberikan layanan bahan  pustaka  kepada  masyarakat adalah  agar  bahan  pustaka  tersebut yang  telah  diolah  dapat  dimanfaatkan dengan cepat oleh masyarakat pengguna perpustakaan. Tujuan dan fungsi layanan perpustakaan sekolah adalah menyajikan informasi guna kepentingan pelaksanaan  proses  belajar  mengajar dan  rekreasi  bagi  siswa-siswi,  dengan menggunakan  bahan  pustaka  yang  ada di  perpustakaan  tersebut.  Kegiatan layanan di perpustakaan sekolah meliputi, peminjaman buku-buku, melayani  kebutuhan  pelajar  dalam kelas,  menyediakan  sumber  informasi bagi  murid  dan  guru  serta  tenaga administrasi sekolah, membimbing
siswa  untuk  mahir  dalam  mencari informasi secara mandiri. Lasa Hs, Seorang kolomnis Perpustakaan dan Pustakawan
Universitas  Gajah  Mada  Yogyakarta, membagi  5  (lima)  fungsi  perpustakaan sekolah  adalah  1)  Menunjang  proses pendidikan;  2)  Mengembangkan  minat dan  bakat  siswa;  3)  Mengembangkan minat  baca  guru  dan  siswa;  4)  Menjadi sumber  informasi;  5)  Memperoleh bahan rekreasi kultural.
Dari  kedua    pendapat  tentang fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah tersebut  di  atas,  ada  salah  satu  fungsi yang sangat menarik dan perlu dikembangkan  adalah  sebagai  fungsi sumber  informasi.  Fungsi  ini  memiliki multifungsi  karena  dapat  dijadikan sebagai sarana belajar untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah bagi siswa-siswi  dan  juga  dapat  berfungsi menambah  wawasan  dan  mewujudkan kreativitas  bakat  siswa-siswi  yang dimiliki  sehingga  dapat  menghasilkan prakarya  sederhana  bagi  diri  pribadi yang mandiri kelak.
Layanan  perpustakaan  merupakan salah  satu  kegiatan  teknis  yang  pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Layanan perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila  akses  layanan  digunakan  tepat dan
sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan Pada saat kinerja yang ditampilkan  oleh  petugas  perpustakaan kurang  optimal,  maka  akan  menjadi penghambat  utama  dalam  melayani anggota dan pengunjung pada umumnya,  yang  pada  gilirannya  akan menghambat  proses  pencapaian  tujuan lembaga  secara  keseluruhan.  Sebagai bagian  dari  suatu  sistem  pengelolaan
pendidikan, evektivitas dari perpustakaan ini sangat terkait erat dan tergantung dari profesionalisme pengelola  perpustakaannya  dan  juga dari  unit-unit  terkait  lainnya.  Dimana hal  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  akan menentukan keberhasilan lembaga secara  keseluruhan.  Atas  dasar    itulah perlu  kiranya  diadakan  suatu  pelatihan tentang  tenaga pengelola perpustakaan.
Pelatihan  mengandung  makna yang  lebih  khusus  (spesifik),  dan berhubungan  dengan  pekerjaan/tugas yang  dilakukan  seseorang.  Sedangkan yang  dimaksudkan  praktis  adalah, bahwa responden yang sudah dilatihkan  dapat  diaplikasikan  dengan segera  sehingga  harus  bersifat  praktis. (Tjiptono, dkk, 1996) Definisi  pelatihan  menurut Center for Development Management and Productivity adalah belajar untuk mengubah  tingkah  laku  orang  dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan  pada  dasarnya  adalah  suatu proses  memberikan  bantuan  bagi  para karyawan atau pekerja untuk menguasai  keterampilan  khusus  atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Memperhatikan pengertian  tersebut,  ternyata  tujuan pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, akan tetapi juga  untuk  mengembangkan  bakat seseorang,  sehingga  dapat  melakukan pekerjaan
sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Dalam  pengembangan  program
pelatihan  diperlukan  tahapan  atau langkah-langkah  yang  sistematik  agar pelatihan dapat bermanfaat dan
mendatangkan keuntungan. Secara umum  ada  tiga  tahap  pada  pelatihan yaitu  tahap  analisis  kebutuhan,  tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi.  Dari  tiga  tahap  atau  fase tersebut,  mengandung  langkah-langkah pengembangan program pelatihan. Langkah-langkah yang umum digunakan dalam pengembangan program pelatihan, seperti dikemukakan  oleh  Werther  (1989  :  287) yang  pada  prinsipnya  meliputi  (l) need assessment;  (2)  training  and  development objective;  (3)  program  content;  (4)  learning principles;  (5)  actual  program - ,  (b)  skill knowledge  ability  of  works; dan  (7) evaluation.
Pendapat  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan  Simamora  (1997  :  360) yang  menyebutkan  delapan  langkah pelatihan yaitu
‚(1). tahap penilaian kebutuhan dan sumber  daya  untuk  pelatihan;  (2) mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan; (3) menyusun kriteria; (4) pre  tes  terhadap  pemagang  (5) memilih  teknik  pelatihan  dan prinsip-prinsip  proses  belajar;  (b) melaksanakan pelatihan; (7) memantau pelatihan; dan (8) membandingkan hasil-hasil pelatihan  terhadap  kriteria-kriteria yang digunakan‛.
Analisis  kebutuhan (need  assessment) pelatihan  merupakan  langkah  yang paling  penting  dalam  pengembangan program  pelatihan.  Perumusan  tujuan pelatihan  dan  pengembangan (training and  development  objective) hendaknya berdasarkan  kebutuhan  pelatihan  yang telah  ditentukan.  Isi  program (program content) merupakan  perwujudan  dari hasil  penilaian  kebutuhan  dan  materi
atau  bahan  guna  mencapai  tujuan pelatihan.
Prinsip-prinsip  belajar (learning principles) yang  efektif  adalah  yang memiliki  kesesuaian  antara  metode dengan  gaya  belajar  peserta  pelatihan dan tipe-tipe pekerjaan, yang membutuhkan.  Pada  dasarnya  prinsip belajar  yang  layak  dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar lima hal yaitu partisipasi, reputasi, relevansi, pengalihan,  dan  umpan  balik.  (Siagian, 1994  :190)  Pelaksanaan  program  ( actual program)  pelatihan  pada  prinsipnya sangat  bersifat  situasional.  Artinya dengan  penekanan  pada  perhitungan kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan,  penggunaan  prinsip-prinsip belajar  dapat  berbeda  intensitasnya, sehingga  tercermin  pada  penggunaan pendekatan, metode dan teknik tertentu dalam pelaksanaan proses pelatihan.
Keahlian, pengetahuan, dan
kemampuan  pekerja (skill  knowledge ability  of  workers) sebagai  peserta pelatihan merupakan pengalaman belajar  (hasil)  dari  suatu  program pelatihan yang diikuti. Pelatihan
dikatakan efektif, apabila hasil pelatihan sesuai  dengan  tugas  peserta  pelatihan dan  bermanfaat  pada  tugas  pekerjaan. Dan langkah terakhir dari pengembangan program pelatihan adalah  evaluasi  ( evaluation) pelatihan. Pelaksanaan program pelatihan dikatakan  berhasil  apabila  dalam  diri peserta  pelatihan  terjadi  suatu  proses transformasi  pengalaman  belajar  pada bidang pekerjaan
Salah  satu  konsep  pelatihan  yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi  dikenal  dengan  istilah pelatihan  berbasis  kompetensi.  CAI
(Confederation  of  Australian  Industry) dalam  (Brown,  1991:4)  memberikan batasan bahwa pelatihan yang berdasarkan  pada  kompetensi  (CBT) adalah: " CBT  is  a  way  of  approaching vocational that place primary
emphasis  on  what  a  person  can actually  do  in  the  work  places  as  a result  of  training  (the  outcomes)  and as  such  represents  a  shift  away  from an  emphasis  on  the  process  involved in training (the input). It is concerned with  training  to  industry  specific standards  rather  than  with  and individual's  achievement  relative  to other in a group" .
Konsep  di  atas  mengandung  arti bahwa  CBT  merupakan  suatu  cara pendekatan  pelatihan  kejuruan  yang menekankan  pada  apa  yang  dilakukan oleh  seseorang  dalam  dunia  kerjanya setelah  mengikuti  pelatihan  ( outcome )
dan sebagai representasi adanya pergeseran dari sebuah penekanan pada pemasukan  proses  ke  dalam  pelatihan (input).  Hal  ini  lebih  mengarah  kepada pelatihan khususnya industri dibanding kepada individu dalam sebuah kelompok.
Revolusi’  terbesar  dalam  dunia pelatihan  dan  pengembangan  dalam beberapa  tahun  ini  adalah  peningkatan penggunaan internet untuk mengantarkan program pelatihan kepada pembelajar, baik individu maupun  kelompok  dalam  organisasi.
Pendekatan  ini  mulai  secara  sederhana dengan  waktu    sebenarnya,  kontak  e- mail antara pembelajaran sendiri, pembelajar program pembelajaran terbuka,  dan  pakar  sentaral  atau manager/pelatih yang mendukung.
Materi  pembelajaran  ini  dapat  dalam bentuk  teks  tradisional,  bahan  e-mail atau  halaman  Web  elektronik.  Para pembelajar memberikan tanggapan terhadap  pertanyaan  dari  sumber;
mengambil bagian dalam diskusi elektronik  selanjutnya  (dengan  e-mail atau dalam format ‘ruang ngobrol’) bila diperlukan,  sebelum  pindah  ke  bagian lain dari program.
Berkaitan  dengan  peningkatan kompetensi  pengelola  perpustakaan yang mana harus memiliki kemampuan literasi  informasi  dalam  pendidikan dengan  bantuan  perpustakaan  dan teknologi  informasi  komunikasi  yang ada  di  sekolah,  maka  pelatihan  yang dilaksanakan  harus  memenuhi  segala kebutuhan  mereka  serta  menggunakan model pelatihan yang berkaitan dengan literasi  informasi.  Salah  satu  model literasi  informasi  yang    paling  banyak digunakan  di  sekolah-sekolah  dan  di lembaga pendidikan untuk
meningkatkan  kompetensi  pengelola perpustakaan  yaitu  The  Big6  yang dibuat  oleh  Michael  Eisenberg  dan Berkowitz,  tahun  2000. The  Big6  seperti namanya,  memiliki  6  langkah  literasi informasi yaitu Task Definition,
Information  Seeking  Strategies,  Location and  Access,  Use  of  Information,  Synthesis ,
dan Evaluation.
Model  literasi  informasi  berfungsi sebagai  suatu  panduan/acuan  bagi seseorang manakala ia akan mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang  beragam  kemampuan  yang harus dikuasai dalam literasi informasi.

## C.  Metode Penelitian
Metode
penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  awal  ini adalah survei. Pendekatan survei adalah salah  satu  pendekatan  penelitian  yang pada  umumnya  digunakan  untuk pemngumpulan  data  yang  luas  dan banyak.  Survei  atau  dalam  bahasa Inggris  ‚survey‛  adalah  salah  satu bentuk  atau  jenis  penelitian  yang banyak  dikenal  dan  disebut-sebut. Namun  demikian  seringkali  kita  salah- kaprah  dalam  menggunakan  istilah tersebut. To survey adalah bertanya pada seseorang dan lalu jawabannya direkam (Cooper  dan  Emory,  1995)  Survey adalah  satu  bentuk  teknik  penelitian  di mana  informasi  dikumpulkan  dari sejumlah  sampel  berupa  orang,  melalui pertanyaan-pertanyaan; satu cara mengumpulkan data melalui
komunikasi  dengan  individu-individu dalam  suatu  sampel  (Zikmund,1997). Survey  adalah  metoda  pengumpulan data  melalui  instrumen  yang  bisa merekam
tangapan-tanggapan responden dalam sebuah sampel penelitian (Nan Lin1976). Dalam penelitian ini peneliti melakukan survei terhadap  para  pengelola  perpustakaan sekolah  menengah  atas  yang  berada  di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung.
Penarikan  sampel  mengacu  pada pendapat  Arikunto  (1998:  107),  yakni: ‘Untuk  sekedar  ancer-ancer,  maka apabila  subjeknya  kurang  dari  100, lebih  baik  diambil  semua  sehingga penelitiannya adalah merupakan penelitian  populasi.  Selanjutnya  jika jumlah  subjeknya  besar  dapat  diambil antara  10  –  15%  atau  20  –  25%‛. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah
para  pustakawan  yang  berada  di  SMA dan  SMK  (Negeri  dan  Swasta)  di  Kota dan  Kabupaten  Bandung  dengan jumlah  sekolah  sebanyak  455  sekolah. Sedangkan  penentuan  jumlah  sampel dalam penelitian ini sebanyak 10% dari total populasi yaitu sejumlah 45 tenaga pengelola atau guru pengelola perpustakaan sekolah.

## D.  Deskripsi Data Hasil Penelitian
Hasil penelaahan dilapangan tentang  gambaran  kompetensi  para pustakawan berdasarkan telaah kesesuaian dengan peraturan
pemerintah   No.  25 Tahun  2008  tentang tenaga  perpustakaan  sekolah  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  tenaga pengelola  perpustakaan  yang  bertugas di  perpustakaan  sekolah,  secara  umum dapat uraikan sagai berikut;
a. Kompetensi Manajerial Dalam dimensi kompetensi managerial  tercatat  sekitar  96% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi  dalam  melaksanakan kebijakan perpustakaan, 87% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam melakukan perawatan  koleksi,  dan  hampir 90,5% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melakukan  pengelolaan  anggaran dan keuangan b. Kompetensi Pengelolaan Informasi Dimensi  kompetensi  pengelolaaan informasi terurai sekitar 54% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam mengembangkan  koleksi,  sekitar 53% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam
melakukan pengorganisasian informasi, dan berkisar 47% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam memberikan jasa dan  informasi,  selanjutnya  45% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi c. Kompetensi Kependidikan Pada  dimensi  kependidikan  sekitar 61% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam wawasan kependidikan, sekitar 51% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi, sementara  sekitar  53%  pengelola perpustakaan  memiliki  kompetensi dalam melakukan promosi perpustakaan, sekitar 48% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam  memberikan bimbingan literasi informasi d. Kompetensi Kepribadian Menelaah dimensi kompetensi kepribadian tergambarkan data sekitar 60% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi mengenai integritas  yang  tinggi,  sekitar  60% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi  mengenai  etos  kerja yang tinggi
e. Kompetensi Sosial Dalam  dimensi  kompetensi  sosial terurai sekitar 59% pengelola perpustakaan  memiliki  kompetensi dalam membangun hubungan social,  dan  sekitar  56%  pengelola perpustakaan  memiliki  kompetensi dalam membangun komunikasi
f. Kompetensi Pengembangan Profesi Dalam dimensi kompetensi pengembangan  profesi  sekitar  48% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam mengembangkan  ilmu,  sekitar  58% pengelola  perpustakaan  memiliki kompetensi dalam menghayati etika, sekitar 60% pengelola perpustakaan  memiliki  kompetensi dalam  meningkatkan  kebiasaan membaca
Selanjutnya,   pelatihan  yang  telah diikuti dipaparkan berdasarkan sebaran jumlah  pengelola  perpustakaan  yang membutuhkan untuk mendapatkan pelatihan  yang  diharapkan,  dari jumlah sebaran data pengelola perpustakaan di wilayah  kota  dan  kabupaten  Bandung dan  kegiatan  pelatihan  yang  berkaitan dengan pengembangan kompetensi
pustakwan  bekisar  45%  para  pengelola perpustakaan tersebut yang telah mengikuti pelatihan.
Program  pelatihan  yang  ada  dan telah diberikan kepada tenaga pengelola perpustakaan  sekolah  meningkatkan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan terutama dalam kompetensi literasi informasi yang termasuk  dalam  dimensi  kompetensi pengelolaan informasi diperoleh
gambaran sebagai berikut:
Di wilayah kota Bandung terdapat sekitar    57%  telah  mengikuti  pelatihan pengelolaan  perpustakaan,  16%  telah mengikuti pelatihan
pengelolaan
perpustakaan  berbasis  IT  dan  27  % belum  mengikuti  pelatihan.Sedangkan untuk  wilayah  kabupaten  Bandung berkisar 55,5% telah mengikuti
pelatihan  pengelolaan  perpustakaan dan 44,5% belum mengikuti pelatihan. Program pelatihan berkaitan dengan literasi informasi yang dibutuhkan pustakawan sekolah hampir 100% responden yang berada di wilayah kota  Bandung  dan  kabupaten  Bandung memerlukan pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Program  pelatihan  yang  diikuti oleh  para  pengelola  perpustakaan tersebut  ditawarkan  dan  dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2009  untuk  sekolah  Tingkat  SMA/SMK bentuk  pelatihan  yang  dilaksanakan adalah pelatihan untuk tenaga pengelola perpustakaan dengan pemateri  dari  Badan  Perpustakaan  dan Kearsipan  daerah  (BAPUSIPDA)  dan tengaga  edukatif  dari  perguruan  tinggi Univeristas Pendidikan Indonesia Bandung. Lingkup  materi  yang  dipelajari dalam pelatihan adalah; Strategi Pemberdayaan  Perpustakaan  Sekolah dalam mewujudkan budaya baca masyarakat  (civitas  sekolah),  Kebijakan Penyelenggaraan Perpusutakaan, Pembinaan  koleksi  bahan  pustaka, Pengantar layanan Simulasi
perpustakaan,  Pengantar  katalogisasi,
Pembelajaran dan Sumber belajar, Teori dan Praktek Klasifikasi.
Kebutuhan  pelatihan  dari  sekolah tingkat  SMA/SMK  Negeri  di  Kota Bandung  dan  Kabupaten  Bandung meliputi:
(1) Pelatihan  untuk  tenaga  pengelola perpustakaan,  karena  sebagian  dari pengelola perpustakaan belum pernah  mengikuti  pelatihan  sama
sekali.  Pelatihan  tersebut  perlu dilakukan  berkesinambungan  dan terus menerus disebabkan seringkali terjadi rotasi jabatan/posisi untuk para pengelola perpustakaan.
(2) Pelatihan  untuk  pengembangan perpustakaan  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi,  hal  ini disebabkan  sebagian  besar  sekolah negeri  sudah  memiliki  perangkat komputer  ditambah  internet  yang disediakan di perpustakaan, namun pengembangannya baru untuk penyediaan bahan ajar secara offline , dan  penggunaan  internet  hanya untuk browsing  dan  surfing secara umum.
Apabila di lihat secara keseluruhan masih ada pengelola perpustakaan  yang  belum  mengikuti pelatihan  dikarenakan  mereka  baru melaksanakan  tugas  di  perpustakaan. Selain itu ada juga yang telah mengikuti pelatihan pengembangan software perpustakaan.  Semua  itu  dikembalikan lagi  pada  pihak  sekolah,  apakah terdapat  kepedulian  dan  keinginan untuk  memajukan  dan  meningkatkan kualitas pustakawan serta mengembangkan  perpustakaan  sebagai pusat  sumber  belajar  atau  tidak  dari kepala  sekolah  pada  khususnya  dan warga  belajar  di  sekolah  tersebut  pada umumnya.

## E.   Pembahasan
Secara umum berdasarkan gambaran  data  yang  diperoleh  tentang kompetensi  pengelola  perpustakaan sekolah/  madrasah,  masih  bervariasi dalam pemilikan kualifikasi yang distandarkan.  Khusus  dalam  penelitian pendahuluan  ini  untuk  menjawab pemenuhan kompetensi literasi informasi, akan dilakukan
pengembangan  model  pelatihan  yang sesuai  bagi  pengelola  perpustakaan. Sebelumnya  perlu  dilakukan  kajian analisis  kebutuhan  dalam  pemenuhan kompetensi terkait.
Menurut  peneliti  bila  mengacu pada Permen No 25 tahun 2008 tentang Standar  Tenaga  Perpustakaan  Sekolah/ Madrasah,  yang  perlu  dikembangkan untuk  pemenuhan  kompetensi  literasi informasi adalah dua dimensi kompetensi  yaitu  dimensi  kompetensi pengelolaan informasi, dimensi kompetensi kependidikan. Literasi informasi yang dimaksud adalah bagaimana seorang pengelola perpustakaan dapat menjembatani kebutuhan  guru  dan  siswa  dalam pemenuhan  informasi  yang  menjadi sumber pemecahan permasalahan dalam  proses  pembelajaran.  Sejalan dengan  perspektif  pendidikan  oleh Bruce (2003:3) dikatakan bahwa ‚ Information  Literacy  defines  as  the  ability to  access,  evaluate,  organise  and  use information in order to learn, problem-solve, make  decisions  in  formal  and  informal learning  contexts,  at  work,  at  home  and  in educational  settings”. Dimana dalam konteks ini literasi informasi merupakan sebuah  kemampuan  dalam  mengakses, mengevaluasi, mengorganisir dan
menggunakan  informasi  dalam  proses belajar,  pemecahan  masalah,  membuat suatu  keputusan  formal  dan  informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun dalam pendidikan. Kebutuhan mengembangkan kompetensi kependidikan dan pengelolaan informasi dari para pengelola perpustakaan adalah hal yang mutlak,  pengabungan  dua  kompetensi ini  menjadi  sebuah  kompetensi  literasi informasi yang merupakan keterampilan  esensial  di  abad digital
bagi  pengguna  perpustakaan  akademik yang  terdiri  dari  guru  dan  siswa merupakan  suatu  bentuk  kolaborasi kemampuan  yang  menjadi  keharusan untuk  dimiliki  oleh  tenaga  pengelola perpustakaan.
Apalagi saat ini dunia persekolahan dibanjiri dengan masuknya  generasi digital  native .  Siswa dengan digital native memiliki karakteristik yang berbeda dalam memilih  sumber  media  pencarian  dan menggunakan informasi. Mereka sangat terampil  dalam  memilih gadget dan memanfaatkannya  untuk  menelusur dan  menggunakan  informasi  yang dibutuhkan, namun secara umum masih rentan  dengan  kebenaran  informasi yang  mereka  dapatkan.  Sementara kondisi  guru  atau  para  pengelola perpustakaan  dengan  fenomena  ini semakin  merasa  tertambahi  tugas  dan tututan yang harus diemban.
Sedianya disetiap sekolah memiliki tenaga pengelola perpustakaan  yang  secara  berkala berupaya untuk meningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan  literasi  informasi  kepada para  pemustakanya,  namun  secara
umum  juga  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  tenaga  pengelola  perpustakaan kita adalah para guru yang ditempatkan dan  diberi  tugas  tambahan  sebagai pengelola perpustakaan karena
kekurangan  beban  mengajar  disekolah, artinya  perpustakaan  sekolah  tidak memiliki  orang  yang  ahli  dalam mengelola perpustakaan.
Dengan  kondisi  tersebut  guru dengan  kemampuan  mengajar  bidang studi  tertentu  namun  masih  memiliki keinginan  dan  kemampuan  untuk mengembangkan  diri  dalam  keilmuan dan  praktis  di  perpustakaan  perlu mendapatkan wadah dan bentuk pengembangan kompetensi yaitu melalui  pelatihan  dengan  berbagai bentuk.
Sejalan  dengan  gambaran  data yang diperoleh untuk wilayah Kota dan kabupaten  Bandung  bahwa  pelatihan untuk  tenaga  pengelola  perpustakaan, ada yang telah mengikuti dan ada yang belum pernah mengikuti pelatihan sama sekali, pelatihan tersebut perlu dilakukan  berkesinambungan  dan  terus menerus  seiring  dengan  terjadi  rotasi jabatan/posisi  untuk  para  pengelola perpustakaan.  Perlu  di  telaah  bentuk pelatihan  yang  menitikberatkan  pada peningkatan
kompetensi dikenal dengan istilah pelatihan berbasis
kompetensi.  CAI  (Confederation  of Australian  Industry)  dalam  (Brown, 1991:4)  memberikan  batasan  bahwa pelatihan yang berdasarkan pada kompetensi  (CBT)  mengandung  arti bahwa  CBT  merupakan  suatu  cara pendekatan  pelatihan  kejuruan  yang menekankan  pada  apa  yang  dilakukan oleh  seseorang  dalam  dunia  kerjanya setelah  mengikuti  pelatihan  ( outcome )
dan sebagai representasi adanya pergeseran dari sebuah penekanan pada pemasukan  proses  ke  dalam  pelatihan (input).
Pelatihan dalam bentuk yang lebih fleksibel  dari  sisi  waktu,  tempat  dan dana dirasa harus dikembangkan untuk dapat diikuti dna dilakukan oleh tenaga pengelola  perpustakaan  sehingga  dapat mewujudkan kemampuaan literasi informasi dari para pengelola
perpustakaan  tersebut  dan  diakhir dapat  terwujud  kemampuan  dalam menggunakan  informasi  dan  menilai informasi  dalam  proses  penyelasaian permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan siswa.
Peatihan  yang  berbasis  teknologi informasi dan komunikasi perlu
dilakukan,  hal  ini  disebabkan  sebagian besar  sekolah  negeri  sudah  memiliki perangkat  komputer  ditambah  internet yang  disediakan  di  perpustakaan, namun  pengembangannya  baru  untuk penyediaan bahan ajar secara offline , dan penggunaan  internet  hanya  untuk browsing dan surfing secara umum.

## F.  Sumber Rujukan
Adam.  (2008). Literasi  Informasi .  Diakses tanggal 10 Maret 2012.[http://perpus.umy.ac.id/2009/ 02/19/literasi-informasi/]. American Library Association (ALA).(1989). Presidential  Committee on Information Literacy: Final
Report .Diakses  tanggal  10  Maret 2012. [http://www.ala.org/ala/mgrps/divs
/acrl/ublications/whitepapers/presid ential.cfm].
Association  of  College  and  Research Libraries. (2000). Information Literacy
Competency  Standards  for  Higher Education.  [Online]. Retrieved  28 Desember 2012 from http://www.ala.org/content/ NavigationMenu/  ACRL/Standards _ and_ Guidelines/ Information_Literacy_Competency_ Standards_for_Higher_Education.ht m
Australian National Training Authority.
(2003). Developing  e-learning  content (Australian Flexible Learning Framework  Quick  Guide  Series). http://flexiblelearning.net.au/guides
/content.pdf. Diakses: 2 Juni 2011
Bruce,  Christine,  Philip,  Candy  dan Kelmut, Klaus. (2003). Seven Faces of information Literacy: Towards Inviting Students into new Experiences . http://crm.hct.ac.ae/events/archive/2
003/speakers/bruce.pdf. (  3  Maret 2012)
Garner  (2006). High-Level  Colloquium  on Information  Literacy  and  Lifelong Learning <
www.ifla.org/III/wsis/High-Level-
Colloquium.pdf >.  (  5  Desember 2011) Gunawan,  A.W,dkk.  (2008). “7  Langkah Literasi Informasi: Knowledge Managemen”. Jakarta:  Universitas Atmajaya
Hasugian,  J.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu Perpustakaan  dan  Informasi .  Medan: USU Press.
Kosasih,  AA.  (2009) Tata  Ruang,  Perabot dan Perlengkapan Perpustakaan Sekolah . Malang: Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Diakses dari www.google.com tanggal  13
April 2010
Lasa, HS. 2005. Manajemen Perpustakaan . Yogyakarta : Gama Media. Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional
RI  Nomor  25  Tahun  2008  Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Reitz  M,  Joan.  (2004). Dictionary  Library and  Information  Science .  America: Libraries unlimited
Shapiro,  Jeremy  J.  dan  Hughes,  Sheller
K.  (1996). Information  Literacy  as  a
Liberal  Art:  Anlightenment  Proposals for a New curriculum . < http//www.educause.edu/pub/er/re view/reviewArticles/31231.html>. (10 Maret 2012) Siagian, SP. (1994). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
Simamora,  H,  (1997). Manajemen
Sumber  Daya  Manusia,  Yogyakarta,
Bagian Penerbitan STIE
Suharsimi  Arikunto , ( 1998 ), Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Suwarno,  W.  (2010). Ilmu  Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Tjiptono,  F  dan    Diana,  A,  (1998),
Total  Quality , Management, Yogyakarta : Andi offset.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan
Nasional  (Sisdiknas)  Nomor  20
Tahun 2003. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor  43  Tahun  2007  Tentang Perpustakaan Wether  Jr.,  W.B.E.Davis,  Keith,  (1997) Human Resource And Personel Management , Fifth Edition Mc. Graw Hill, Inc
Wijetunge,  Pradeepa  dan  Alahakoon, Uditha.  (2005). Empowering  8:  the Information  Leteracy  Model  Developed in  Srilanka  to  Underpin  Changing Education  Paradigms  of  Srilanka. www.cmb.ac.lk/academic/institute/ nilis/reports/informationliteracy.pdf .  (30 Agustus 2011)
Zurkowski, P.  G. (1974). The  Information Service  Environment : Relationships and  Priorities .  Washington  DC: National  Commission  on  Libraries and Information Sciences.