Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G- 33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism

## Mariane Delanova

## Abstrak
Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi negara  berkembang karena banyak penduduk di negara berkembang yang menggantungkan hidup mereka  kepada  sektor ini. Selain itu, sektor pertanian negara berkembang terkait erat  dengan ketahanan pangan (food security), pengentasan  kemiskinan  (poverty alleviation), dan  pembangunan  pedesaan (rural development). Pada  era  globalisasi, perdagangan antarnegara diatur dalam  kerangka World Trade Organization (WTO). Sektor pertanian pun menjadi salah satu bidang yang tidak luput dari agenda negosisasi di WTO dan diatur di dalam Agreement on Agriculture WTO (AoA). Negara berkembang seharusnya memiliki strategi diplomasi ekonomi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, terutama dalam bidang pertanian. Group 33 (G-33) merupakan kelompok kepentingan di  WTO  yang berupaya memperjuangkan kepentingan nasional negara anggotanya dalam bidang pertanian  dengan mengajukan  proposal  Special  Products (SP) dan  Special Safeguard Mechanism ( SSM). Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi negara-negara berkembang, pada  khususnya Indonesia dalam forum perdagangan multilateral WTO.
Kata-kata kunci: Globalisasi, WTO, Special Products, Pertanian negara berkembang.
Agriculture is an important  sector for developing countries because so many people make their living from this sector. Agriculture in developing countries also related to the issues such as food security, poverty alleviation, and rural development. In the era of globalization, interstate trading ruled World Trade Organization (WTO). Agriculture has became one of negotiation sector and has ruled in Agreement on Agriculture (AoA). Developing countries in Group 33 (G- 33) in WTO fight for their national interest in agriculture by promoting the proposal of Special Products (SP). This proposal of SP defines the agriculture’s products that are sensitive and related to food security, poverty alleviation, and  rural development. This  research aims at analizying the strategies of economic diplomacy of developing countries,  especially Indonesia in the multilateral trade of WTO.
Key Words:  Globalization, WTO, Special Products, Agriculture of developing countries .

## Pendahuluan
Dalam era globalisasi dewasa ini, perdagangan antarnegara diatur di dalam kerangka World Trade Organization (WTO).   Namun, dalam   proses perumusan  peraturan  perdagangan WTO,  seringkali  negara berkembang harus berhadapan    dengan negara maju. Posisi negara berkembang dan negara maju seringkali tidak setara. Bidang pertanian pun tidak luput dari agenda    globalisasi,    termasuk    pertanian    negara    berkembang. Konsekuensinya   adalah   sektor pertanian   negara   berkembang   harus bersaing dengan negara maju.
Menyikapi realitas tersebut, strategi diplomasi ekonomi negara berkembang harus  dapat  meningkatkan  posisi  mereka  di  dalam  setiap  perundingan perjanjian   perdagangan   di WTO, pada khususnya dalam   persoalan perjanjian yang mengatur sektor pertanian karena sektor pertanian negara berkembang merupakan salah satu  sektor vital. Salah  satu upaya meningkatkan  posisi runding  tersebut, Indonesia  dan  negara  berkembang lain  bergabung  ke dalam Group  33 (G-33)  untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara-negara G-33, terutama   dalam bidang pertanian dengan agenda mengupayakan pada khususnya Special Products (SP) dan Special Safeguard  Mechanism agar dapat menjadi kesepakatan WTO dan diatur di dalam Agreement on Agriculture (AoA).
Dalam  pertemuan tingkat  menteri  atau Konferensi Tingkat Menteri  (KTM) organisasi perdagangan dunia WTO yang paling akhir diadakan, yaitu KTM X Nairobi di Kenya, negara-negara berkembang yang tergabung di dalam G- 33  tetap  mengupayakan  agar  proposal  G-33  mengenai  SP  dan  SSM  dapat diterima oleh negara-negara   anggota   WTO dan   dapat   mencapai kesepakatan,  sehingga  proposal  SP  dapat  diterapkan  dalam  perdagangan multilateral di WTO.
Sehari  sebelum  pertemuan  KTM  X Nairobi  dilaksanakan, Indonesia memimpin sidang para menteri    G-33 untuk    konsolidasi dan memperbaharui  komitmen  bersama  anggota  G-33,  sehingga  tercapailah Komunike Bersama ( G-33 Ministerial Communique ), di mana salah satu poin
utamanya  adalah  mendesakkan  SP  dan  SSM  agar  dapat  disepakati  dan masuk ke dalam peraturan perjanjian pertanian WTO ( Agreement  on Agriculture ). Akan tetapi, hasil dari KTM X Nairobi tersebut belum juga dapat menjadikan SP dan SSM sebagai sebuah kesepakatan di WTO karena selalu dipatahkan oleh negara-negara  maju. Meskipun demikian, SP dan SSM  tetap  dijadikan  bagian  dari  agenda  WTO  yang  akan terus  dipantau kemajuannya.
Berdasarkan  hasil  KTM  X  Nairobi  tersebut,  perjuangan Indonesia  dan negara  berkembang  lainnya  anggota G-33  masih  harus  melalui  jalan panjang. Indonesia sebagai ketua G-33 harus mampu memainkan perannya secara  aktif  dan  cerdas. Indonesia  harus  dapat  membina  kesatuan  dan menjaga kekompakan di dalam G-33 itu sendiri. Selain itu, Indonesia harus mampu terus mempromosikan proposal SP dan SSM ini ke negara-negara di luar G-33 agar negara-negara di luar keanggotaan G-33 dapat menerima dan bahkan ikut memperjuangkan proposal SP dan SSM tersebut yang pada  intinya bertujuan  untuk  melindungi  produk  sensitif  hasil  pertanian negara berkembang.
Penelitian  ini  berupaya  mengkaji  strategi  diplomasi Indonesia  di  WTO melalui  G-33  dalam  memperjuangkan  SP  dan  SSM. Bidang  pertanian sebagai salah satu  sektor vital bagi negara Indonesia  dan negara-negara berkembang lainnya harus dapat diperjuangkan agar dapat meminimalisasi dampak dari globalisasi sektor pertanian melalui perdagangan antarnegara di  WTO. Sektor  pertanian  negara  berkembang  berkaitan  langsung  dengan keberlangsungan hidup para petani   skala kecil. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah Mengapa G-33 memperjuangkan Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) agar dapat dimasukkan ke dalam AoA  WTO?  dan Bagaimana  strategi diplomasi  ekonomi Indonesia  pada  era globalisasi dalam kerangka WTO untuk memperjuangkan SP dan SSM?

## Diplomasi Ekonomi
Pada saat ini, dalam hubungan kerjasama antarnegara, kerjasama ekonomi dan  perdagangan mendapatkan  porsi yang  meningkat  dibandingkan  pada masa lalu. Hubungan antarnegara tidak saja didominasi dengan kerjasama pertahanan  dan  keamanan,  kerjasama  ekonomi  sudah  menjadi  salah  satu bidang    kerjasama    yang    mendapatkan    perhatian    yang    khusus    dalam kegiatan  diplomasi.  Bahkan,  saat  ini dapat  dikatakan  diplomasi  ekonomi mendapat  perhatian  lebih  dibandingkan  diplomasi  konvensional  yaitu diplomasi yang fokus kepada isu-isu  politik dan militer (Sukawarsini Djelantik, 2008).
Perubahan  paradigma  ini  dapat  disebabkan karena  isu-isu  ekonomi,  yang dianggap sebagai politik tingkat rendah atau low politics telah menjadi bahasan dalam agenda politik internasional tingkat tinggi atau high politics (Mohtar  Mas’oed,  2008).  Diplomasi  ekonomi  disebut  juga shop  keeper diplom acy adalah formulating and advancing policies relating to production, movement  or exchange of goods,  services, labors, and investment in other countries. Menurut G.R  Berridge  dan  Alan  James  (G.R.  Berridge  dan  Alan James, 2003) , diplomasi ekonomi dijelaskan sebagai berikut:
“ Economic diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g work of delegations at standard setting organizations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the home government on how to best influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as  rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called economy statecraft.”
Diplomasi  ekonomi  pada  intinya  menekankan  pentingnya  upaya-upaya untuk  memformulasikan dan  mengatur  kebijakan  yang  terkait dengan produksi,  pergerakan  dan  pertukaran barang  dan  jasa,  tenaga  kerja,  dan sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional.
Dalam  era  yang  dinamakan  dengan  globalisasi  ini, Indonesia  harus  dapat menyikapi  globalisasi  dengan  cerdas,  sehingga  mampu  mendapatkan keuntungan dan  menjadi salah satu negara yang  mampu meraih kepentingan nasionalnya. Globalisasi  menurut Joseph Stiglitz (Joseph Stiglitz, 2007) didefinisikan sebagai berikut:
“Globalization  encompasses many things, the international flow of ideas and knowledge, the sharing of cultures, global civil  society, and the  global  environmental movement. The economic  globalization, which entails the  closer  economic integration of the countries of the world through the increased flow of goods and services, capital, and even labor. The great hope of globalization is that  it will raise living standards throughout the world: give  poor  countries access to  overseas markets so that they can sell their goods, allow in foreign investment that will make new products at cheaper prices, and open borders so that  people can travel abroad to be educated, work, and send home earnings to help their families and fund new businesses.”
Globalisasi dewasa  ini terjadi di berbagai bidang,  seperti globalisasi ekonomi, globalisasi kebudayaan,   politik, ekonomi, dan   sosial yang melintasi  batas-batas  teritorial  negara  bangsa  (Budi Winarno,  2007). Globalisasi  ekonomi  secara  sederhana  dapat  dikatakan  sebagai  proses penyebaran  dan  intensifikasi  bidang  ekonomi  lintas  batas  internasional. Globalisasi ekonomi  tidak  lagi berdasar  otonomi  perekonomian  nasional, tetapi lebih berdasarkan pasar global  yang terkonsolidasi dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi (Robert Jackson dan Georg Sorenson, 2014).
Mengglobalnya  perekonomian  dunia  ditandai  dengan  peningkatan perdagangan  internasional  dan  kemunculan  salah  satu aktor  globalisasi ekonomi  yang  signifikan,  yaitu  MNCs atau Multinational Corporations (Yanuar Ikbar, 2006). MNCs ini jumlahnya semakin   meningkat dan memiliki posisi  yang  kuat  karena didukung  oleh  kekuatan modalnya  yang besar. Globalisasi ekonomi juga selalu  terkait dengan konteks pembukaan pasar domestik terhadap produk dan jasa dari pasar internasional atau yang biasa dikenal dengan liberalisasi pasar.
Kerjasama  ekonomi  antarnegara banyak  terjalin  pada  khususnya  dalam bidang  kerjasama  perdagangan.  Sebagai  contoh  dalam  perdagangan Indonesia dan Cina.   Akan tetapi, dewasa ini kita juga memasuki bentuk kerjasama  perdagangan  yang  baru. Sekarang  ini  kita mengenal  dan memasuki  era  perdagangan  multilateral.  Perdagangan multilateral  pada masa  kini terjadi dalam kerangka WTO. Dalam era  globalisasi ekonomi, perdagangan yang diatur dalam kerangka WTO tersebut dilakukan melalui forum-forum  pertemuan  WTO  dan  menjadi  monopoli  negara-negara  maju. Negara berkembang dan negara maju memiliki posisi yang tidak sama atau timpang (asimetris) dalam perundingan-perundingan (Ica Wulansari, 2015).

## Perdagangan Multilateral World Trade Organization
Menurut Kamua Besar Bahasa Indonesia,  perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa (pihak dan sebagainya). Jadi, dalam perdagangan  multilateral, suatu  negara  dapat  melakukan  kerjasama  perdagangan  dengan  dua  atau lebih  negara  sekaligus  dalam  satu  waktu.  Sistem  perdagangan  multilateral ini dimungkinkan terjadi di dalam kerangka organisasi perdagangan dunia WTO . WTO  inilah  merupakan  satu-satunya  organisasi yang  mengatur terjadinya  perdagangan  antarnegara  anggotanya  dengan  memakai  sistem perdagangan multilateral. Negara anggota WTO pada saat ini sebanyak 162 negara  anggota  dan  sebagian  besar  merupakan  negara  berkembang ( developing countries ) dan terbelakang ( least developed countries ).

## WTO merupakan organisasi kelanjutan dari
General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) yang dibentuk pada 1947. Salah satu  hasil perjanjian terpenting  dalam  Putaran  Uruguay  adalah  perjanjian  pembentukan  WTO yang  berdiri  pada 1 januari  1995  (Hata, 2006). Tujuan pendirian WTO tercantum dalam mukadimahnya ( “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization” ) antara lain hubungan perdagangan dan ekonomi ditujukan  untuk  meningkatkan  standar  hidup,  lapangan  pekerjaan, peningkatan  penghasilan  nyata,  memperluas  produksi dan  perdagangan barang  dan  jasa,  dengan  penggunaan optimal  sumber-sumber  daya  dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Mukadimah  tersebut  juga  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup. Mukadimah  juga mengatur  dan menjamin  negara berkembang dan terbelakang untuk ikut ambil bagian dalam pertumbuhan perdagangan  internasional  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan ekonominya. Sejak terbentuknya WTO, negara berkembang dan terbelakang idealnya  harus  mendapatkan  keuntungan  dari  perdagangan  internasional dan hal tersebut diatur dalam Mukadimah sebagaimana dijelaskan di atas. Akan  tetapi, dalam praktiknya, justru yang  terjadi adalah  sebaliknya. Negara berkembang seringkali harus berhadapan  dengan negara  maju dalam berbagai isu dan agenda kesepakatan di WTO.
Seringkali  dalam  praktik  perdagangan  multilateral  di  WTO,  negara berkembang  banyak  merasakan  ketimpangan.  Ketimpangan  negara-negara berkembang,  terlebih  negara  terbelakang dengan negara maju terutama adalah  berupa  ketimpangan  dalam  kekuasaan,  teknologi,  dan  modal  yang pada akhirnya menyebabkan negara berkembang dan terbelakang berada di posisi  yang  tidak  setara  dengan  negara maju.  Posisi  yang tidak  setara  ini juga berdampak dalam setiap proses perundingan untuk mencapai sebuah perjanjian perdagangan di WTO.
Salah  satu  hasil  kesepakatan  dalam  Putaran  Uruguay  yang  justru merugikan  negara-negara  berkembang adalah  penerapan penghapusan subsidi ekspor produk-produk andalan negara berkembang. Sejarah
pembentukan WTO pada saat itu terkait (Dodi Mantra, 2011)  dengan konteks    defisit perdagangan    Amerika Serikat sekitar tahun    1980-an . Apabila  ditilik  dari  sejarah  pembentukan  WTO  tersebut,  maka  tidak mengherankan jika dapat  dikatakan bahwa  ada  agenda untuk  perluasan pasar Amerika Serikat untuk mengatasi defisit perdagangannya.
Pertanian Indonesia dan Negara Berkembang di Bawah Peraturan WTO
Dengan  diratifikasinya  keanggotaan  Indonesia  di  WTO  melalui  Undang- Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization, maka segala ketentuan penjanjian WTO berlaku di Indonesia, tidak  terkecuali  perjanjian  di  bidang pertanian.  Dalam  bidang  pertanian, Indonesia harus menerima perjanjian bidang pertanian ( Agreement  on Agriculture),  meratifikasi  produk  pertanian  seperti  yang  tertuang  dalam skedul  nasional  ( the National  Schedule of Commitments ) masing-masing negara anggota (M. Husein Sawit, 2007) .
Konsekuensinya adalah produk pertanian impor bebas masuk dengan tarif yang  telah  dikurangi  atau  bahkan  ditiadakan.  Sedangkan,  terdapat perbedaan  yang  mencolok  antara  kondisi  bidang  pertanian  negara  maju dengan  negara  berkembang,  pada  khususnya Indonesia. Sebagai  contoh, dalam  hal  skala  kepemilikan  lahan,  skala  kepemilikan  lahan  pertanian  di Indonesia rata-rata  diatas 20 Ha. Di Indonesia, kepemilikan lahan petani tidak  sebesar  petani  negara  maju,  bersifat subsistem, biasanya dimiliki secara  bersama  dalam sebuah  keluarga  (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
Belum  lagi  keberadaan  buruh  tani.  Di Negara  maju,  skala kepemilikan  di bawah  20  Ha  dan di  atas  10  Ha dikategorikan  sebagai  petani  skala  kecil. Sebagai  tambahan,  bidang  pertanian  di negara  berkembang,  pada khususnya Indonesia  tidak  terlepas dengan  isu  ketahanan  pangan ( food security ),  isu  pengentasan  kemiskinan  ( poverty alleviation ),  dan pembangunan  pedesaan  ( rural development ). Sektor pertanian di negara berkembang,  pada khususnya Indonesia  lekat  dengan  isu  pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan karena hampir sebagian besar
masyarakat   di   pedesaan   menggantungkan   hidup   mereka   di   sektor pertanian, pertanian adalah sumber penghidupan  mereka dan lahan pertanian dimiliki dan dikelola secara kekeluargaan (pertanian subsistem).
Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sektor pertanian di negara berkembang,  pada  khususnya Indonesia  menjadi  sektor  yang  penting. Dengan  perbedaan kondisi  sektor  pertanian  antara  negara  maju  dan berkembang seperti yang dijelaskan di atas, pertanian  negara-negara berkembang  harus  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dan  harus diperjuangkan  dalam  setiap  perundingan  WTO  untuk meminimalisasi dampak yang merugikan bagi sektor pertanian negara-negara berkembang, pada khususnya Indonesia.
Strategi  Diplomasi Ekonomi  Indonesia dan  Negara  Berkembang  melalui  G- 33 untuk Memperjuangkan Special Products dan Special Safeguard Mechanism di WTO
Group  33 atau G-33  adalah  kelompok  kepentingan  negara-negara berkembang  yang dibentuk  sebagai upaya  negara-negara  berkembang untuk mempromosikan proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) . Sebagai koalisi negara-negara berkembang yang pada awal pendiriannya negara  anggotanya  berjumlah 33 negara, G-33 berkembang menjadi kelompok yang memiliki pengaruh dalam perundingan pertanian, anggotanya saat ini ada 43 negara anggota. Negara anggota G-33 adalah  Antigua  dan Barbuda,  Barbados,  Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Cina, Kongo, Cote d’Ivoire, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Savador, Grenada,  Guetemala,  Guyana,  Haiti, Honduras, India, Indonesia,  Jamaika, Kenya,  Korea,  Madagaskar,  Mauritius,  Mongolia,  Mozambik,  Nikaragua, Nigeria,  Pakistan, Panama,  Peru,  Filipina,  Saint  Kitts dan  Nevis,  Santa Lucia,  Santa  Vincent  dan  Grenadine,  Senegal,  Sri  Lanka,  Suriname,  Cina Taipei, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Bolivaria, Zambia, dan Zimbabwe ( World Trade Organization, “Groups in the Agriculture Negotiations” ).
Indonesia  dan  negara  berkembang  menyatukan  aspirasi dan  kepentingan nasional  bersama  di  dalam  G-33. Indonesia  dan  negara  berkembang anggota  G-33  merasa  perlu  untuk membentuk  sebuah  kelompok kepentingan  bersama  di  dalam  kerangka  WTO untuk memperjuangkan kepentingan  nasional  mereka,  terutama  dalam  bidang  pertanian  dengan memperjuangkan  proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism untuk dikecualikan dari agenda negosiasi selanjutnya dan agar dapat diatur di dalam Perjanjian Pertanian ( Agreement on Agriculture ) WTO.
Special Product s dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM)  menjadi agenda perjuangan G-33. Special Products adalah produk-produk pertanian yang  strategis,  produk  pertanian  ini  sangat  penting  bagi  keberlangsungan hidup orang banyak, baik dari segi lapangan pekerjaan, jaminan perolehan pangan  yang  cukup,  perlindungan  dan dinamisasi  kehidupan  desa  secara berkelanjutan,  serta  preservasi dan  stabilisasi  sosial  politik  yang sesungguhnya  (Direktorat  Jenderal  Bina  Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
Sedangkan, Special Safeguard Mechanism adalah instrumen yang memungkinkan negara berkembang melindungi sektor pertanian domestiknya  dengan  melakukan  tindakan  darurat  berupa penaikkan  tarif masuk terhadap produk pertanian impor yang menyebabkan  ancaman kerugian  serius  bagi  produk  pertanian  dalam  negeri  atau  apabila  terjadi serangan  impor atau  banjir impor produk  pertanian  dari luar  negeri  atau import  surge (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
SP dan SSM biasanya berupa produk-produk pertanian sensitif yang terkait erat dengan isu food security, poverty alleviation, rural development and rural employment. Pengajuan  proposal  SP dan  SSM  dalam negosiasi bidang pertanian WTO  dimaksudkan  untuk memberikan  fleksibilitas  bagi  negara- negara  berkembang  dalam  menetapkan  kebijakan  perdagangan dan pembangunannya untuk melindungi dan memberdayakan sejumlah produk strategis yang penting bagi negara berkembang dan terkait dengan
keberlangsungan  hidup  orang  banyak sebagai  respon  wajar dan  antisipasi terhadap  persaingan  tidak  adil.  Dengan  demikian,  SP  dan  SSM  dapat dianggap sebagai perlindungan khusus yang fleksibel  dan permanen. Dengan berbagai alasan logis tersebut, Indonesia  sangat gigih memperjuangkan proposal  SP  dan  SSM  untuk  dikecualikan  dari  agenda negosiasi    selanjutnya    sebagai    bentuk    liberalisasi    dan    deregulasi perdagangan produk pertanian (Bonnie Setiawan, 2002)
Konsep SP dan SSM telah mendapatkan dukungan dari  negara-negara berkembang lainnya, sehingga mereka  tergerak untuk ikut  bergabung ke dalam  kelompok G-33  di WTO.  Konsep  ini  telah  berkembang  menjadi senjata   diplomasi   yang   ampuh   bagi   kelompok   negara   berkembang (Direktorat Jenderal  Bina Pengolahan dan  Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
Strategi diplomasi negara  berkembang,  pada  khususnya Indonesia  melalui G-33 adalah ditujukan untuk menyatukan suara dan meningkatkan posisi runding   di   dalam   negosiasi-negosiasi   proses   pembuatan   perjanjian ekonomi,  khususnya  perdagangan  (www.kemlu.org). Hal  ini  terkait  dengan alotnya proses negosiasi perjanjian dalam WTO. Belum lagi di dalam WTO, banyak  lobi-lobi  yang  dilakukan  secara  ekslusif  yang  hanya  dihadiri  oleh perwakilan  negara-negara  maju,  yaitu apa  yang  dinamakan  dengan Green Room.
Indonesia selaku koordinator G-33 terus berupaya untuk  melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan  tingkat pejabat  teknis  dan Duta  Besar  ( Head of Delegations ),
Senior Official Meeting, dan Pertemuan Tingkat Menteri yang dilakukan secara  rutin,  di  Jenewa  maupun  di  luar  Jenewa. Tujuannya  adalah  untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan Indonesia  dan negara  berkembang  anggota  G-33  lainnya,  pada  khususnya  untuk melindungi  kepentingan  petani  kecil  dan  miskin. Indonesia  dalam melaksanakan  diplomasi  ekonomi,  pada  khususnya  di WTO melalui  G-33, memiliki Tim Nasional yang sangat aktif dalam melaksanakan fungsinya,

## tidak terkecuali dalam perundingan
Doha Development Agenda (DDA) di WTO (Herry Soetanto, 2016)
Sejauhmana efektifitas G-33 dalam menggoalkan SP dan SSM dapat dilihat dari dimasukkannya proposal SP dan SSM ke dalam draft Harbinson dan draft Ministerial Cancun ( Derbez Text ). Meskipun,  Amerika  Serikat  dan Cairns  Group (CG) melihat konsep SP  dan  SSM  sebagai konsep  yang bertentangan  dengan  mandat  Doha.  Akan  tetapi,  setelah  kegagalan Konferensi Tingkat Menteri  (KTM) Cancun,  Uni  Eropa mengambil  sikap “dapat memahami” terhadap proposal  SP dan SSM  ini,  walaupun tidak menyatakan dukungannya secara langsung (Direktorat  Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
AS  dan  negara-negara  maju  tetap  berargumen  bahwa  peningkatan  akses pasar, penurunan domestic support , dan subsidi ekspor harus berlaku bagi setiap  produk  pertanian. Indonesia  dan  negara  berkembang  lainnya menganggap  bahwa  argumen  tersebut  bertentangan  dengan  Semangat Doha.
Diplomasi  negara  berkembang  dalam  WTO,  terutama  melalui  G-33  dalam memperjuangkan SP dan SSM semakin intensif. Pada sidang Committee on Agriculture (CoA) bulan  Maret 2004,  konsep  SP  dan  SSM  telah  diakui sebagai konsep yang perlu diakomodasi di dalam framework agreement baru sebagai bentuk Special and Different Treatments (S&D) bagi negara-negara berkembang  (Direktorat  Jenderal  Bina Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
Pertentangan antara negara maju dan negara berkembang mengenai konsep SP dan SSM terletak dalam indikator dan kriteria objektif. Menurut negara maju , kriteria  yang diajukan  dalam  ( Hymn Sheet ) G-33  didasarkan  kepada penetapan sendiri  ( self-declared ), di mana menurut negara maju hal tersebut  dinilai  sangat  subjektif  dan tidak  berlaku  umum  bagi  semua negara.  Sedangkan,  menurut negara berkembang,  metode self-declared sangat sesuai diterapkan karena setiap negara berkembang memiliki
komoditas SP dan SSM yang berbeda (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).
Pada  pertemuan KTM  X Nairobi,  di Kenya,  G-33  tetap memperjuangkan kepentingan  dan  agendanya,  yaitu  pada  khususnya  SP  dan  SSM. Sehari sebelum  KTM  X  berlangsung,  Kelompok  G-33  mengadakan  pertemuan konsolidasi (Bastanul Siregar, 2016). Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas  Lembong, memimpin  pertemuan  tingkat  menteri  Kelompok  G-33 pada 14 Desember  2015. Pertemuan  tersebut menghasilkan Komunike Bersama  ( G-33 Ministerial  Communique ), salah  satu poinnya  adalah mendesakkan proposal SP dan SSM.
Hasil dari  KTM  X Nairobi  adalah  proposal  G-33  ditetapkan  sebagai  bagian agenda  WTO yang akan  terus  dipantau  kemajuannya (tertulis  dalam dokumen deklarasi: the General Council shall regularly review  progress in these  negotiations ), artinya  keinginan G-33 agar  SP  dan  SSM  menjadi kesepakatan   di   WTO   tetap   dapat diperjuangkan   sampai   menjadi kesepakatan  akhir  yang  harus  ditaati dan  tidak  dapat  ditarik kembali (Muhammad Firdaus, 2016).
Melihat hasil dari  KTM X Nairobi, tampaknya perjuangan Indonesia dan negara  berkembang  yang  tergabung  di  dalam  kelompok  G-33  masih  harus melalui jalan  yang  panjang  untuk  memasukkan  proposal  SP  dan  SSM  ke dalam perjanjian bidang pertanian WTO (AoA WTO).
Poin  yang  harus dperhatikan  terkait strategi  yang  telah dikembangkan sejak  pertengahan  tahun  1950-an  oleh  negara-negara  berkembang  dan terbelakang  dalam  WTO ataupun  forum-forum  perundingan  internasional lainnya, yaitu strategi collective self-reliance dan collective bargainin g adalah bahwa pada saat ini strategi tersebut  mendapat tantangan dan bahkan dianggap tidak efektif lagi (Mohtar Mas’oed, 2008). Padahal strategi tersebut pada  tahun  1964  berhasil  membentuk  UNCTAD  yang  dikuasai  mayoritas oleh  negara-negara  berkembang  dan  pada  tahun  1974  berhasil  membuat Majelis  Umum  PBB  untuk  membentuk  Deklarasi  menuju Tata  Ekonomi Internasional Baru.
Faktor-faktor penyebabnya  yang  pertama  adalah  terjadinya  diferensiasi negara  berkembang,  yaitu  ada  negara  berkembang  yang  bertumbuh  dan bahkan menjadi negara maju, tetapi ada negara berkembang yang tetap atau bahkan menurun. Faktor kedua adalah perubahan yang terjadi dalam pasar keuangan internasional yang terkait erat dengan konteks petrodollar. Faktor yang ketiga adalah perubahan  dalam produksi dunia yang terkait dengan kemunculan MNCs (Mohtar Mas’oed, 2008).
Kekompakan  dan  kesatupaduan  koalisi  atau  kelompok  kepentingan  WTO bergantung  kepada lima faktor  (Amrita Narlikar dan  John S.  Odell, 2006). Pertama, persoalan free-rider . Kedua, pihak luar akan  mencoba untuk memecah koalisi, di mana hal ini terkait akan kredibilitas koalisi itu sendiri. Ketiga, kekompakan  tergantung  dari  bagaimana  anggota  koalisi merespon upaya pihak lain dalam persoalan divide-and-rule. Di sini diperlukan upaya- upaya  diplomasi  yang  persuasif  untuk meyakinkan  anggota  koalisi  bahwa koalisi ini menguntungkan mereka.
Keempat, kemajemukan kepentingan perdagangan di antara negara-negara anggota    koalisi    akan    membuka    kesempatan    pihak    luar    untuk memecahbelah  dengan memberikan berbagai penawaran  kerjasama perdagangan  atau  bantuan,  misalkan.  Selain  itu, upaya  memecah kekompakan  koalisi  oleh  kelompok  lain  juga  dapat  dengan  menyerang  isu yang  lebih  penting bagi  suatu  negara dibandingkan  negara  anggota  lain dalam  koalisi tersebut.  Keberagaman koalisi  juga  mempersulit  anggota untuk mencapai kesepakatan apabila koalisi tersebut harus mempertimbangkan  tawaran  pihak  luar  pada  akhirnya.  Kelima,  semakin miskin  sebuah  negara  anggota  dalam sebuah  koalisi,  semakin  sulit  bagi negara  tersebut  untuk  bertahan  apabila  terjadi  fragmentasi.  Apabila  ada pihak  luar menawarkan  kerjasama yang  menguntungkan  dan  atau memberikan  bantuan  yang  sangat  diperlukan  dapat membuat  negara anggota tersebut mudah berbalik arah.
Berbagai  faktor  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  harus  diperhatikan  oleh negara-negara anggota G-33. Setiap negara anggota G-33 harus menjaga
kekompakan  dan  kesolidan  dalam  memperjuangkan  kepentingan  negara- negara berkembang, pada khususnya dalam konsep  SP dan SSM . Negara anggota G-33 diharapkan tidak mudah  terprovokasi atau  tergiur dengan berbagai  tawaran yang  mungkin  diberikan  oleh  negara  lain  di  luar  G-33, yang dapat menciptakan gap bahkan friction di dalam G-33 itu sendiri, yang pada kelanjutannya dapat membuat kekompakan G-33 lenyap dan bahkan dapat membubarkan kelompok G-33.
Di sinilah peran  Indonesia  sebagai  ketua  G-33  harus  lebih aktif dan antisipatif. Indonesia  sebagai leader G-33  harus mampu  menjaga kekompakan tersebut dan tetap berupaya untuk mempromosikan proposal SP dan SSM kepada negara-negara anggota WTO lainnya, sehingga negara anggota WTO lainnya dapat ikut mendukung  dan bahkan bergabung ke dalam G-33 untuk bersama-sama memperjuangkan SP dan SSM, sehingga hal tersebut dapat menambah kekuatan ( bargaining  position ) G-33 dalam setiap  perundingan bidang  pertanian di  WTO. Selain  itu, Indonesia  juga harus  mampu  mengakomodasi  kepentingan  dan  aspirasi  negara-negara anggota G-33. Sebagai ketua G-33, Indonesia dan tentunya bersama negara anggota G-33 lainnya harus mampu  mengawal konsep SP dan SSM agar dapat diatur dan disepakati masuk ke dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO  dengan  tujuan untuk  melindungi  pertanian  negara  berkembang  dan petani miskin.

## Kesimpulan
Strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya  yang  tergabung  di  dalam  G-33 untuk  memperjuangkan  proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism agar dapat dikecualikan dari perdagangan  bebas dalam kerangka WTO masih panjang. Dengan belum diterimanya SP dan SSM oleh semua anggota WTO, terutama oleh negara-negara maju, maka SP dan  SSM belum dapat diatur dalam ketentuan Agreement on Agriculture ( AoA), padahal SP dan SSM merupakan mekanisme  perlindungan  bagi pertanian  negara-negara berkembang  dan petani miskin di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, globalisasi,
dalam   hal   ini pada   khususnya WTO   belum mampu   memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang.
Indonesia sebagai  ketua G-33 harus dapat menjaga kekompakan dan kesatupaduan G-33 dalam mengusung dan mengawal proposal SP dan SSM agar dapat diterima dan disepakati oleh negara-negara anggota WTO, pada khususnya  agar  negara-negara  maju  dapat  mengakui  dan  menerima proposal  SP  dan SSM,  sehingga  dapat  diatur  dan  dimasukkan  ke  dalam ketentuan peraturan bidang pertanian (AoA).

## Daftar Pustaka
Bastanul Siregar. “KTM WTO X Nairobi : Begini Posisi Negosiasi Indonesia dan G-33”. Bisnis.com ( 14 Desember 2015 ) internet. 27 April 2016,

## www.bisnis.com
Berridge, G.R. and Alan James. A Dictionary of Diplomacy 2 nd Edition. New York : Palgrave Macmillan, 2003.
Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran  Hasil Pertanian Departemen Pertanian. Diplomasi Indonesia di Sektor Pertanian pada Forum Kerjasama Internasional . Jakarta : Grasindo, 2004.
Djelantik, Sukawarsini. Diplomasi antara Teori dan Praktik . Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
Hata. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung : Refika Aditama, 2006.
Herry Soetanto. “Diplomasi Perdagangan Multilateral.” Tabloid Diplomasi ( 20 Juli 2011 ) internet. 28 April 2016, www.tabloiddiplomasi.org
Ica Wulansari, “Kebijakan Keamanan Pangan India Melawan Rezim Globalisasi”, Global & Strategis. Th. 9, No. 1 ( 2015 ) 141-158.
Ikbar, Yanuar. Ekonomi Internasional 1 . Bandung : Refika Aditama, 2006.
Jackson, Robert dan Georg Sorenson. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Multilateral”. KBBI Online internet. 18 April 2016, www.kbbi.web.id
Mantra, Dodi. Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 . Bekasi : Mantra Press, 2011.
Mas’oed, Mohtar. Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
Muhammad Firdaus. “Posisi Pertanian Indonesia di WTO”. Republika Online ( 4 Februari 2016 ) internet. 19 April 2016, www.republika.co.id
Narlikar,  Amrita  dan  John  S.  Odell. “ The  Strict  Distributive  Strategy  for  a Bargaining  Coalition:  the  Like  Minded Group  in The World Trade Organization”. Negotiating Trade Developing Countries in WTO and NAFTA . ed. John S. Odell. London: Cambridge University Press, 2006. 115-144.
Sawit,  M.  Husein. Liberalisasi Pangan dan Reaksi dalam Putaran Doha World Trade Organization. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
Setiawan, Bonnie. Globalisasi Pertanian . Jakarta : The Institute of Global Justice, 2002.
Stiglitz, Joseph. Making Globalization Work. London : Penguin Books, 2007.
Winarno, Budi. Globalisasi dan Krisis Demokrasi . Yogyakarta : MedPress, 2007.
World Trade Organization. “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization”. WTO internet. 27 April 2016, www.wto.org
World Trade Organization, “Groups in the Agriculture Negotiations”, WTO internet, 26 April 2016, www.wto.org