WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol 8, No 1 (2024): Hal 153 - 190 DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1. 1271

## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH

## PADA BANK WAKAF MIKRO TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA JOMBANG
Syafrin Aulia Annis 1 , Binti Mutafarida 2 , Suprihantosa Sugiarto 3 , Yuliani 4
IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia syafrinaulia29@gmail.com 1 , bmutafarida@iainkediri.ac.id 2 , tosa@iainkediri.ac.id 3 , yuliani@iainkediri.ac.id 4

## ABSTRACT
This article aims to determine the implementation of the prudential principle and joint responsibility system in minimising problematic financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. This research uses a qualitative approach with descriptive research. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The results of this study explain that 1) The implementation of the prudential principle at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera has been implemented properly and effectively according to the stages and procedures  that  have  been  determined  through  the  application  of  the  5C principle  assessment  (Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  and Condition  of  Economy).  Of  the  five  principles,  the  most  prioritised assessment  by  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  is  the  Character  of prospective customers in analysing the feasibility of prospective customers. 2) The implementation of the joint responsibility system is carried out through several  stages,  among  others:  Identification,  Socialisation,  Customer Eligibility Test, Pre PWK (Pre Mandatory Group Training), PWK (Mandatory Group Training), and Halmi (Weekly Halaqah). 3) The implementation of the prudential principle and joint responsibility system can minimise the number
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
of non-performing financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera marked by the  percentage  of  NPF  (Non  Performing  Financing)  which  has  decreased every year.
Keywords: Prudential  Principles,  Mutual  Responsibility  System,  Problem Financing, Micro Waqf Bank

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  prinsip  kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Implementasi prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah diterapkan dengan baik dan efektif sesuai  tahapan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  melalui  penerapan penilaian prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy ). Dari kelima prinsip tersebut penilaian yang paling diutamakan oleh adalah Character (watak/sifat) dari calon nasabah dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. 2) Implementasi sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:  Identifikasi,  Sosialisasi,  Uji  Kelayakan  Nasabah,  Pra  PWK  (Pra Pelatihan  Wajib  Kelompok),  PWK  (Pelatihan  Wajib  Kelompok),  dan  Halmi (Halaqah  Mingguan).  3)  Implementasi  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem tanggung renteng dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah pada BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  ditandai  dengan  angka  persentase  NPF ( Non Performing Financing ) yang mengalami penurunan setiap tahunnya.
Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Sistem Tanggung Renteng, Pembiayaan Bermasalah, Bank Wakaf Mikro

## A. PENDAHULUAN
Melihat  dari  kacamata  ekonomi  syariah,  sebuah  Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk strategi alternatif sektor  keuangan  syariah  yang  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi  negara.  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  dan  pemerintah  bekerja  sama  membuat  program alternatif yang mendukung strategi tersebut yang nantinya membantu kalangan  kecil  dalam  pengaksesan  permodalan.  Program  dinamai dengan  Bank  Wakaf  Mikro.  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  adalah
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bermisi  untuk  memberikan pembiayaan pada kalangan kecil yang memiliki usaha dan berencana memulai  usaha  berada  di  lingkup  pesantren  yang  belum  memiliki akses pembiayaan pada lembaga keuangan formal. 1
Bank  Wakaf  Mikro  menawarkan  pembiayaan  tanpa  jaminan berupa nominal maksimum Rp 3 juta dan senilai 3% per tahun sebagai ijarah/upah  jasa  pendampingan  usaha.  BWM  mempunyai  skema pembiayaan dengan membagi pendanaannya ke dalam perkumpulan pelaku usaha yang berbentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar  Pesantren  Indonesia)  yang  telah  disepakati  oleh  masing- masing  anggota  sejak  awal.  Pola  pembiayaan  kelompok  ini  disebut tanggung  renteng.  Penerapan  sistem  seperti  itu  menjadi  daya  tarik tersendiri.  Sebanyak  62  Bank  Wakaf  Mikro  telah  didirikan  di  20 provinsi  seluruh  Indonesia  selama  enam  tahun  terakhir.  Kehadiran mereka telah memberikan manfaat bagi sekitar 67 ribu nasabah dan menyalurkan sekitar Rp 112 miliar dalam bentuk pembiayaan. 2
Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya semua Bank Wakaf Mikro  di  seluruh  Indonesia  tidak  mengelola  wakaf  seperti  lembaga wakaf lainnya, melainkan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).  BWM  berkewajiban  mengalirkan  uang  wakaf  yang  didapat dari  dana tabarru’ dan  dikelola  oleh  Bangun  Sejahtera  Indonesia Maslahat  yang  kemudian  didepositokan  kepada  Bank  Syariah Indonesia. Dana tersebut akan diambil kembali oleh BWM apabila ada
1 Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Bank Wakaf Mikro , 2019.
2 Bank Wakaf Mikro, “BWM Info”, diakses http://lkmsbwm.id/ pada 21 September 2023.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pengajuan  pembiayaan. 3 Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng  Mitra Sejahtera merupakan bagian BWM yang terdapat di Indonesia yang berada  di  Pondok  Pesantren  Tebuireng  Jombang.  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  diresmikan  pada  tanggal  18  Desember  2018  oleh Presiden Joko Widodo.
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan  memakai  akad qardh . Qardh yakni  pinjaman  yang diberikan oleh penyedia dana ( muqridh ) untuk orang yang butuh dana ( muqtaridh ) dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikan  pinjaman  tersebut  sesuai  dengan  modal  yang diterimanya. 4 Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang pihaknya menerapkan juga kegiatan jasa pendampingan usaha yang disebut Halaqah Mingguan. Halaqah Mingguan merupakan kegiatan dimana nasabah melakukan pembayaran  dan pendampingan usaha setiap  minggu  dalam  pertemuan  kelompok  yang  dihadiri  supervisor atau pihak dari BWM serta nasabah.
Nasabah  pada  Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dari  tahun  2020-2022. Pada 2020 yang berjumlah 96 nasabah menjadi 162 nasabah di tahun 2021.  Tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2022  mengalami  kenaikan  lagi yang  berjumlah  177  nasabah,  hal  tersebut  menandakan  penyaluran pembiayaan pada masyarakat produktif di sekitar pesantren terbilang cukup  optimal.  Akan  tetapi,  setiap  pembiayaan  yang  disalurkan terdapat  risiko  yang  sangat  melekat  dan  menjadi  fokus  utama  yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau macet. Kondisi pembiayaan yang
3 Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Bank Wakaf Mikro , 2019.
4 Syaikh  Sulaiman  Ahmad  Yahya  Al-Faifi, Ringkasan  Fikih  Sunnah  Sayyid  Sabiq,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 790.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dikenal  sebagai  kredit  macet  atau  pembiayaan  bermasalah  adalah kondisi  dimana  terdapat  penyimpangan  dari  persyaratan  yang  telah disepakati  untuk  pembayaran  pembiayaan,  yang  mengakibatkan potensi  gagal  bayar  yang  berdampak  pada  kesehatan  lembaga keuangan. 5
Pada  BWM  Tebuireng  ada  tiga  kualitas  pembiayaan  yaitu “lancar”,  “diragukan”,  dan  “macet”.  Dikatakan  pembiayaan bermasalah  jika  sudah  pada  kualitas  pembiayaan  diragukan  dan macet.  Pembiayaan  untuk  yang  kategori  “diragukan”  jika  angsuran belum  dibayar  melebihi  3  kali Halaqah Mingguan,  sedangkan pembiayaan  kategori  “macet”  apabila  angsuran  belum  dibayar melebihi  5  kali Halaqah Mingguan.  Berikut  jumlah  nasabah  yang mengalami  pembiayaan  bermasalah  pada  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera  tahun  2020-2022.  Kategori  diragukan  tahun  2020  sampai tahun  2022  mengalami  penurunan  dari  31  nasabah  menjadi  2 nasabah  di  tahun  2021.  Tahun  2022  untuk  tidak  ada  nasabah  yang termasuk kategori diragukan. Sedangkan kategori macet tahun 2020 sampai 2022 juga mengalami kenaikan dari 50 nasabah menjadi 52 nasabah  pada  tahun  2021,  kemudian  tahun  2022  menjadi  54 nasabah.  Total  dari  jumlah  nasabah  yang  mengalami  pembiayaan bermasalah  menunjukkan  angka  penurunan  dari  81  menjadi  54 nasabah. 6
Melihat  data  yang  diperoleh  diatas,  ada  cara  preventif  pada risiko  pembiayaan  bermasalah  dalam  penyaluran  pembiayaan.
5 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.
6 Dokumentasi  Laporan  Keuangan  Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera Jombang.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Langkah  preventif  yang  dilakukan  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera adalah penerapan analisis prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) dan  sistem  tanggung  renteng  pada  setiap  proses  penyaluran pembiayaan. Prudential principle sangat wajib diterapkan agar dapat mengantisipasi  atau  mencegah  sejak  dini  terjadinya  risiko pembiayaan.  Prinsip  kehati-hatian  tercantum  isi  Pasal  93  ayat  1 Undang-Undang  No.  17  Thn.  2012  mengenai  perkoperasian bahwasannya  Koperasi  Simpan  Pinjam  wajib  dan  pentingnya menerapkan prudential  principle . 7 Prudential  principle terdapat  juga pada  Keputusan  Menteri  (Kepmen)  Koperasi  dan  UKM  Republik Indonesia  No  91/Kep/M.UKM/IX/2004  pada  Pasal  27  memaparkan Pengelolaan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/Unit  Jasa  Keuangan Syariah  wajib  mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) yakni salah satu asas penting yang wajib diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam operasional  usahanya. 8 Pada  proses  penyaluran  pembiayaan  pada masyarakat, prudential  principle dinilai  menggunakan  analisis kelayakan  nasabah  yaitu  penilaian  prinsip  5C  terdiri  dari  Watak ( Character ),  Kemampuan  ( Capacity ),  Modal  ( Capital ),  Jaminan
( Collateral ), dan Kondisi Ekonomi ( Condition of Economy ). 9
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain mengimplementasikan prinsip  kehati-hatian,  juga  menerapkan  sistem  tanggung  renteng untuk memitigasi adanya pembiayaan bermasalah. Sistem tanggung renteng  diartikan  sebagai  sistem  dimana  beberapa  orang  bertindak
7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.
8 Kepmen  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  No  9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.
9 Veithzal  Rivai, Credit  Management  Handbook  Manajemen  Pengkreditan  Cara Mudah Menganalisis Kredit, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 250.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
bersama-sama  sebagai  debitur  dengan  seorang  kreditur,  jika  salah satu debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, pembayaran tersebut  membebaskan  teman-temannya  yang  lain  dari  utang. Artinya,  jika  salah  satu  member  bermasalah  dengan  angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama. 10 Sistem tanggung  renteng  ini  bertujuan  untuk  mengajarkan  sikap  tanggung jawab dan amanah kepada kelompok yang akan memotivasi mereka untuk membayar angsuran tepat waktu. 11
Penjelasan  diatas  menggambarkan  pentingnya  menerapkan prudential principle dan sistem tanggung renteng dalam melaksanakan  operasional  khususnya  pada  saat  penyaluran pembiayaan  pada  calon  debitur.  Pada  implementasinya,  prinsip prudential  principle BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  ada  penilaian seperti  prinsip collateral (jaminan)  tidak  diterapkan  karena  pada dasarnya  BWM  Tebuireng  memang  jaminan  hanya  berupa kepercayaan dari calon  debitur karena pembiayaan yang  disalurkan dikategorikan  pembiayaan  ultra  mikro.  Pada  penerapannya  sistem tanggung  renteng  juga  perlu  adanya  pemahaman  lebih  untuk  calon debitur, terdapat beberapa kelompok Halmi yang apabila ada nasabah masih belum bisa membayar angsuran maka anggota lain wajib tolong menolong.  Pada  realitanya  ada  beberapa  KUMPI  yang  belum  bisa menerapkan  sistem  tanggung  renteng  sepenuhnya  karena  merasa
10 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),
176.
11 Gatot  Supriyanto, Aplikasi  Sistem  Tanggung  Renteng  Koperasi  Setia  Bhakti Wanita Jawa Timur , (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.
keberatan sehingga anggota tersebut menanggung sendiri kewajibannya. 12
Implementasi  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem  tanggung renteng  sudah  pernah  diteliti  sebelumnya  pada  lembaga  keuangan syariah,  seperti  KSPPS  BMT  Sumber  Barokah  Mandiri  Purwoasri Kediri,  KSPPS  Berkah  Hidayah  Ummah  Cabang  Loceret  Nganjuk, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang, dan Badan Usaha  Milik  Desa  Bersama  (BUMDESMA)  Sendang  Tulungagung, namun  pada  penelitian  ini  memiliki research  gap .  Penelitian  ini berfokus  kaitannya  dengan  penerapan  dua  teori  sekaligus  yaitu prinsip kehati-hatian dengan penilaian prinsip 5C dan sistem tanggung renteng  guna  meminimalisir  adanya  risiko  pembiayaan  yang  terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng  dalam  meminimalisir  pembiayaan  bermasalah  pada  Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

## B. METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan qualitative  research .  Metode  ini  diterapkan  karena menekankan  pendekatan  yang  intens  dengan  subjek  penelitian dengan  cara  wawancara,  observasi,  dokumentasi  agar  data  yang dihasilkan benar-benar valid dan faktual. Metode pengumpulan data yang  dipakai  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Pengambilan data diambil dari sumber data primer dan data sekunder.
12 Wawancara Ahmad Dawam Anwar, Manager Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 07 April 2023.
Sumber  data  primer  diperoleh  pada  proses  wawancara  dari  pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang. Berikut narasumber pada proses  wawancara  antara  lain:  Ahmad  Dawam  Anwar,  M.  Pd (Manager), Rizka Hilmi Achmad Sifa’, S.E (Staf Administrasi), dan Nur Kholik, M.Pd (Staf Supervisor). Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal terkait dengan LKMS, OJK, Bank Wakaf Mikro, Prinsip  Kehati-hatian,  Sistem  Tanggung  Renteng,  dan  Pembiayaan Bermasalah.  Dokumen  berupa  formulir,  laporan,  dan  buku standart operasional procedur & management serta website dari LKMS BWM maupun  OJK.  Penulis  juga  menambah  data  sekunder  dengan mewawancarai  nasabah  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  agar  data yang dihasilkan lebih akurat diantaranya: Ibu Zahrotul Luallyah (Ketua Halmi), Ibu Lilik Supriatin (Ketua KUMPI), Ibu Iin (Ketua KUMPI), dan Ibu Siti Jumaidah (Ketua KUMPI).

## C. PEMBAHASAN

## Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2022 dan UU No. 1 Tahun 2013  menjelaskan  bahwa  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan  usaha  nirlaba  dan  penguatan  masyarakat  melalui pinjaman  atau  pembiayaan  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan masyarakat,  layanan  pengelolaan  simpanan  dan  konsultasi pengembangan  usaha  yang  tidak  hanya  mencari  keuntungan  ( profit oriented ). 13 Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa LKM
13 Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  2 /SEOJK.05/2022 , dalam https://ojk.go.id/, diakses pada 24 September 2023.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
(Lembaga  Keuangan  Mikro)  adalah  lembaga  yang  menyediakan simpanan,  pinjaman,  jasa  pembayaran,  dan  pengaliran  data  bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. 14
Lembaga ekonomi mikro yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan  kepada  masyarakat  kecil,  baik  yang  bersifat  sosial seperti zakat, infak dan sedekah maupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  disebut  dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS). LKMS dalam praktinya, tidak cuma bersentral pada peraturan hukum syariah,  tetapi  juga  mengakomodasikan values syariah  disetiap kegiatannya. 15

## Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  atau  NPF  ( Non  Performing Financing )  adalah  dana  yang  disalurkan  oleh  lembaga  keuangan, tetapi  nasabah  tidak  dapat  membayar  kewajibannya  sesuai  dengan kesepakatan  yang  ditandatangani  antara  kedua  belah  pihak. 16
Adiwarman  Karim  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  yang  disalurkan dari suatu lembaga keuangan mikro syariah kepada nasabah terdapat risiko yang harus ditanggung, risiko dalam pembiayaan adalah suatu kondisi  dimana  pembiayaan  tidak  dikembalikan  tepat  waktu. 17
Faturrahman  Jamil  juga  menjelaskan  dalam  bukunya  bahwa
14 Euis Amalia, Keuangan Mikro Syariah , (Bekasi: Gratama Publishing, 2016), 15.
15 M. Taufiq, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol.2, No. 1 (2020), 75.
16 Ismail, Manajemen  Perbankan  dari  Teori  Menuju  Aplikasi ,  (Jakarta:  Kencana, 2018), 123.
17 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 260.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  kualitasnya berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 18
Pada sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) wajib melakukan  penilaian  kualitas  pembiyaan  yang  disalurkan  dan  juga perhitungan  rasio  pembiayaan  bermasalah.  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  No.  19/POJK.05/2021  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro  Pasal  9 menyatakan  bahwa  LKMS  harus  menjaga  rasio  pembiayaan bermasalah  paling  tinggi  10%  dan  dilarang  mempunyai  rasio pembiayaan  bermasalah  melebihi  30%. 19 Pada  Bank  Wakaf  Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera untuk kategori kualitas pembiayaan hanya ada  tiga  golongan.  Kategori  pembiayaan  bermasalah  pada  BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  terdapat  pada  kategori  diragukan  dan macet. Berikut penjelasan mengenai ketiga kategori pembiayaan yang ada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu antara lain:
a) Lancar
Kategori  lancar  apabila  angsuran  dibayar  tepat  waktu  sesuai jatuh tempo sesuai perjanjian.
b) Diragukan
Kategori  diragukan  apabila  terdapat  angsuran  yang  belum dibayar melebihi 3 kali pertemuan Halmi ( Halaqah Mingguan).
c) Macet
18 Faturrahman  Djamil, Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),66.
19 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Kategori  diragukan  apabila  terdapat  angsuran  yang  belum dibayar melebihi 5 kali pertemuan Halmi ( Halaqah Mingguan). 20

## Prinsip Kehati-Hatian
Prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip  berfungsi  sebagai pedoman  pengelolaan  maupun  operasional  bank  yang  wajib diterapkan agar terhindar atau meminimalkan risiko-risiko yang akan terjadi dan mewujudkan bank yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21 Sejalan dengan isi Pasal 93 ayat 1 UU  No.  17  Thn.  2012  mengenai  perkoperasian  bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib dan pentingnya menerapkan prudential principle . 22 Penerapan  prinsip  kehati-hatian  terdapat  juga  pada Keputusan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  No 9/Kep/M.UKM/IX/2004  pada  Pasal  27  memaparkan  Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib mengimplementasikan  prinsip  kehati-hatian  bisa  diterapkan  melalui penilaian  prinsip  5C.  Terdiri  dari  Watak  ( Character ),  Kemampuan ( Capacity ),  Modal  ( Capital ),  Jaminan  ( Collateral ),  dan  Kondisi
Ekonomi ( Condition of Economy ). 23
Tujuan  dan  kegunaan  dari prudential  principle ini  yakni menghindari  atau  meminimalisir  adanya  berbagai  risiko-risiko sehingga  menjaga  tingkat  kesehatan  pada  koperasi  jasa  keuangan.
20 Bank  Wakaf  Mikro,  “BWM  Info”,  diakses  pada  09  Juni  2023.  Website http://lkmsbwm.id/.
21 Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,
(Sleman: CV Budi Utama, 2018), 25.
22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.
23 Kepmen  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  No  9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.
Dilihat  dari  kaitannya  maka  sebelum  melakukan  pemberian pembiayaan perlu adanya prudential  principle untuk melihat kualitas dari  calon  debitur  dan  memperoleh  keyakinan  sebelum  proses penyaluran  pemberian  pembiayaan  sehingga  nantinya  dapat memitigasi adanya risiko pembiayaan tersebut. 24 Dasar hukum prinsip kehati-hatian  juga  termaktub  pada  Al- Qur’an surat Al-Maidah ayat 9
yang berbunyi:
ْمُهَءٓا َوْهَأ ْعِبهتَت  َلَ َو ُ هللَّٱ َلَزنَأ ٓاَمِب مُهَنْيَب مُكْحٱ ِنَأ َو ۢنَع  َكوُنِتْفَي نَأ ْمُه ْرَذْحٱ َو ِضْعَبِب مُهَبي ِصُي نَأ ُ هللَّٱ ُدي ِرُي اَمهنَأ ْمَلْعٱَف ۟ا ْوهل َوَت نِإَف ۖ َكْيَلِإ ُ هللَّٱ َلَزنَأ ٓاَم  ِضْعَب
َنوُقِسََٰفَل  ِساهنلٱ َنِ م اًريِثَك هنِإ َو ۗ ْمِهِبوُنُذ
Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti hawa  nafsu  mereka.  Dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah  menghendaki  akan  menimpakan  mushibah  kepada  mereka disebabkan  sebagian  dosa-dosa  mereka.  Dan  sesungguhnya kebanyakan  manusia  adalah  orang-orang  yang  fasik. (QS.  Al- Maidah:49) 25
24 Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,
(Sleman: CV Budi Utama, 2018), 27.
25 Al- Qur’an  dan  Terjemahnya,  Al-Maidah:  49,  (Jakarta:  Kementerian  Agama  RI, 2012).

## Sistem Tanggung Renteng
Sistem  tanggung  renteng  diartikan  sebagai  sistem  dimana beberapa  orang  bertindak  bersama-sama  sebagai  debitur  dengan seorang  kreditur,  jika  salah  satu  debitur  telah  melunasi  hutangnya kepada  kreditur,  pembayaran  tersebut  membebaskan  teman- temannya  yang  lain  dari  utang.  Sistem  dalam  tanggun  renteng  jika salah satu member bermasalah dengan angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama. 26 Tanggung renteng diartikan sebagai sistem tanggung jawab bersama seluruh member kelompok suatu  lembaga  keuangan  mikro  syariah  berdasarkan  keterbukaan dan saling amanah. 27
Sistem  tanggung  renteng  untuk  mengambil  keputusan mengenai  penerimaan  anggota  baru,  mengeluarkan  anggota, pengajuan pinjaman, dan seluruh masalah kelompok terkait dengan tidak  mampunya  anggota  membayar  angsuran  akan  didiskusikan melalui  musyawarah.  Semakin  tinggi  kepercayaan  dari  member kelompok  terhadap  koperasi  jasa  keuangan  syariah  maka  semakin tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  pada  koperasi  tersebut.  Apabila kepercayaan  sudah  terbentuk  maka  keyakinan  dan  kepatuhan terhadap  komitmen  juga  akan  terbentuk  juga.  Pada  saat  proses pengangsuran apabila terdapat salah satu anggota yang belum bisa membayar  maka  seluruh  anggota  kelompok  wajib  menanggulangi
26 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),
176.
27 Gatot  Supriyanto, Aplikasi  Sistem  Tanggung  Renteng  Koperasi  Setia  Bhakti Wanita Jawa Timur , (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
secara  bersama.  Hal  inilah  yang  dapat  meminimalkan  adanya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). 28
Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Pada  Bank  Wakaf  Mikro

## Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  sebagai Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  berbadan  hukum koperasi  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential principle ). Prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera berfungsi  sebagai  prinsip  yang  digunakan  untuk  pedoman pengelolaan  dan  operasional  yang  wajib  diterapkan  guna menghindari  atau  meminimalkan  adanya  risiko-risiko  yang  terjadi. Salah  satu  risiko  yang  yang  pasti  terjadi  yaitu  risiko  pembiayaan. Risiko  pembiayaan  BWM  dimaksudkan  adalah  risiko  dana pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  kecil  akan berpotensi  risiko  macet.  Langkah  dan  upaya  tepat  sebelum pembiayaan  diberikan  kepada  masyarakat  kecil  produktif,  yaitu dengan menganalisis  atau menilai kelayakan calon nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian ( prudential principle ).
Bentuk implementasi kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera  diterapkan  sejak  awal  pengajuan  pembiayaan.  BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  menerapkan  prinsip  kehati-hatian ( prudential principle ) sesuai dengan peraturan Pasal 93 ayat 1 UU No.
17  Thn.  2012  mengenai  perkoperasian  bahwasannya  Koperasi Simpan  Pinjam  wajib  menerapkan prudential  principle . 29 Pada
28 Try Widiyono , Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia), 115.
29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.
Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No
9/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 juga memaparkan bahwa  Pengelolaan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah/Unit  Jasa Keuangan  Syariah  Syariah  wajib  mengimplementasikan  prinsip kehati-hatian  melalui  prinsip  5C.  Prinsip  5C  terdiri  dari  Watak ( Character ),  Kemampuan  ( Capacity ),  Modal  ( Capital ),  Jaminan
( Collateral ), dan Kondisi Ekonomi ( Condition of Economy ). 30

## 1) Character
Penilaian character pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera hanya memiliki waktu selama seminggu sampai dengan Pelatihan Wajib  Kelompok  (PWK).  Penilaian  karakter  dimulai  dari pengajuan  ketika  calon  nasabah  datang  ke  kantor  BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  dengan  melihat  gerak-geriknya  dan jawaban  yang  disampaikan  dari  pertanyaan  diberikan.  Calon nasabah  yang  memiliki  niat  kurang  baik,  tidak  serius  akan kelihatan  dari  ekspresi  wajah  dan  perilakunya.  Karakter  calon nasabah yang benar-benar jujur dan niat baik pasti kelihatan lebih tenang dan percaya diri.
Penilaian  karakter  calon  nasabah  pada  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  dimulai  dari  kegiatan  PWK  yang  berselang selama 5 hari berturut-turut dengan selang waktu selama 1 jam. Karakter pertama, yang dinilai yaitu kedisiplinan atau tepat waktu saat mengikuti PWK. Calon nasabah dilihat dari ketepatan waktu saat menghadiri kegiatan PWK, dimana mengenai waktu sudah ditentukan  dari  pihak  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  dan
30 Kepmen  Koperasi  dan  UKM  Republik  Indonesia  No  9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
bertempat di rumah salah satu calon  nasabah yang  juga sudah dikonfirmasikan pada saat pra PWK.
Kedua,  yaitu  keaktifan,  komitmen,  ketertarikan  dan keseriusan  calon  nasabah.  Keaktifan  calon  nasabah  dilihat  dari laporan  absensi  yang  diisi  saat  menghadiri  PWK.  Laporan absensi untuk melihat apakah calon nasabah dalam PWK selama 5  hari  mengikuti  kegiatan full atau  tidak.  Penilaian  komitmen dinilai dari kesanggupan nasabah mengikuti prosedur, peraturan, dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  BWM.  Penilaian ketertarikan  calon  nasabah  juga  dilihat  dari  antusias  mereka mengikuti kegiatan PWK. Keseriusan calon nasabah dilihat pada saat  mereka  menyimak  materi-materi  mengenai  program  BWM yang disampaikan oleh petugas lapangan atau supervisor.
Ketiga,  calon  nasabah  akan  diuji  keamanahannya  dengan diberikan titipan uang puluhan Rp 20.000 atau Rp 10.000, dimana nomor  seri  uang  tersebut  sudah  dicatat  pihak  BWM.  Pada  hari terakhir PWK nanti uang tersebut harus dikembalikan. Pada saat uang  tersebut  diminta,  pihak  BWM  menanyatakan  uang  yang dititipkan  pada  calon  nasabah  sama  atau  berbeda,  apabila uangnya  yang  diberikan  berbeda  dengan  uang  yang  dititipkan maka  kemungkinan  calon  nasabah  tersebut  kurang  amanah, karena  sejatinya  titipan  harus  dijaga.  Kepercayaan  dan keamanahan  ini  harus  dianalisis  karena  sebagai  pengganti jaminan yang ada di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. 31
31 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Dawam  Anwar  (Manager  BWM  Tebuireng Mitra Sejahtera).
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  juga  melihat  latar  belakang riwayat calon nasabah dengan bertanya kepada sesama anggota lainnya.  Mengenai  kehidupan  sehari-hari,  sifat,  sampai  punya permasalahan  dengan  lembaga  keuangan  lainnya.  Informasi yang diperoleh dari bertanya kepada sesama teman atau anggota lain merupakan hal efektif bagi BWM Tebuireng Mitra Sejahtera karena  mereka  saling  mengetahui  kehidupan  kesehariannya bagaimana, sampai karakternya, serta informasi dari anggota lain mengenai track record- nya dalam hal pinjaman. Anggota lain juga harus  cermat  untuk  memilih  anggotanya  sebab  sistem  yang diterapkan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu tanggung renteng.
2) Capacity
Penilaian capacity pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera dilakukan dengan cara mewajibkan seluruh calon nasabah yang ingin  mengambil  pengajuan  di  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera harus  mengisi  FPP  (Formulir  Pengajuan  Pembiayaan).  FPP adalah  formullir  pengajuan  yang  berisikan  identitas  nasabah, alamat  lengkap,  jenis  usaha,  lama  usaha,  omset,  keuntungan, jangka  tenor  yang  diambil,  nomor  handphone  sampai  rincian keperluan  pembiayaan  dipergunakan  untuk  apa.  Tujuan  dari pengisian  FPP  digunakan  sebagai  modal  untuk  mendapat  data mengenai kemampuan manajemen keuangan dalam menjalankan  usahanya.  Pengisian  FPP  harus  diisi  oleh  semua calon  nasabah  dengan  jujur  tanpa  harus  dibuat-buat  karena sebagai  dasar  penentu  pihak  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dalam menilai nasabah yang benar-benar layak dan tepat untuk diberi pembiayaan. 32
Bagi calon nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang akan  memulai  usaha,  maka  mereka  dinilai  dari  segi  komitmen yang  sungguh-sungguh  dalam  menjalankan  usahanya.  BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  juga  memfasilitasi  masyarakat  kecil produktif  yang  ingin  membuka  usaha  dengan  mengambil pembiayaan  pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera,  dengan catatan  calon  nasabah  memiliki  tekad  kuat  dan  ingin  berusaha keras bahwasannya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera betul-betul dialokasikan sebagai modal  usaha.  Calon  nasabah  yang  belum  memiliki  usaha  juga wajib  mengisi  FPP  sebagai  bukti  bahwa  pembiayaan  tersebut digunakan untuk usaha.
Penilaian capacity pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera juga dilakukan dengan silahturahmi langsung melihat usaha yang sedang  digeluti.  Kunjungan  langsung  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  calon  nasabah  tersebut  benar-benar mempunyai usaha. Tujuan lain kunjungan langsung untuk melihat kemampuan  calon  nasabah  dilihat  dari  usahanya  dengan wawancara  sekilas  mengenai  usaha  calon  nasabah.  Pada  saat mengambil pembiayaan juga ditanyai seputar usaha yang tengah dijalankan. 33

## 3) Capital
32 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Dawam  Anwar  dan  Nur  Kholik  (Manager  & Supervisor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera).
33 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Pada  BWM  Tebuireng  Mitra capital ini  bukan  dilihat  dari seberapa  besar  modal  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah melainkan untuk menentukan batas maksimal pembiayaan yang akan  diambil  dan  hal  ini  ditentukan  oleh  data  pada  formulir keuangan. Pada dasarnya pembiayaan yang disalurkan memang khusus  untuk  masyarakat  kecil  atau  miskin  produktif  yang membutuhkan  modal  usaha,  maka  dari  itu  penilaian capital ini digunakan  sebagai  dasar  ukuran  untuk  pembiayaan  yang diajukan.
Penilaian capital pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera cukup sederhana yaitu dengan mengisi formulir keuangan secara jujur  dan  lengkap.  Formulir  keuangan  ini  yaitu  formulir  yang didalamnya  ada  data  pendapatan  keluarga  dan  daftar pengeluaran keluarga. Formulir keuangan didalamnya dijelaskan secara rinci dari pendapatan suami, istri, sampai anak-anaknya, kemudian  ada  daftar  pengeluaran  dari  kebutuhan  pokok,  listrik, uang jajan anak-anaknya, sampai kebutuhan lainnya juga harus diisi secara lengkap. Data formulir keuangan dapat dilihat antara saldo pendapatan dan saldo pengeluaran mana lebih besar. Data formulir tersebut jika besar saldo pendapatan maka pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah. Sebaliknya,  apabila  saldo  pengeluaran  lebih  besar  dari  saldo pendapatan,  maka  pihak  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  akan mengurangi sebab terdapat risiko tinggi jika diberikan sesuai yang diajukan  oleh  calon  nasabah.  Fungsi  kegunaan  dari  formulir
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
keuangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa maksimal pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. 34
BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  juga  menerapkan beberapa  ketentuan  dengan  membatasi  pembiayaan  maksimal yang  diberikan  yaitu  sebesar  Rp  3  juta.  Pada  dasarnya pembiayaan yang disalurkan BWM memang sangat kecil karena BWM  ini  adalah  LKMS  (Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah). Pembatasan  pembiayaan  bagi  calon  nasabah  baru  atau  masih pertama  mengambil  pembiayaan  maka  maksimal  untuk pembiayaan pertama adalah Rp 1 juta dan itu bertahap. Nasabah dapat  mengajukan  kembali  asalkan  sudah  selesai  pengajuan pertama dengan track record bagus dan lancar bisa mengajukan kembali  sesuai  dengan  tahapannya,  jika  tahap  kedua maksimalnya  Rp  2  juta  dan  tahap  ketiga  sebesar  Rp  3  juta. Nasabah lama bisa mengajukan pembiayaan berikutnya dengan maksimal  pembiayaan  sama  yaitu  Rp  3  juta.  Jangka  waktu pembayaran atau tenor mulai dari 20 minggu, 30 minggu, dan 40 minggu.  Kebijakan  sekarang  pada  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera tenor semua disamakan selama 40 minggu. 35

## 4) Collateral
Pada  Bank  Wakaf  Mikro  seluruhnya  tidak  menggunakan jaminan atau non-agunan. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tidak menerapkan  adanya  agunan  karena  dalam  ketentuan Standart Operasional Procedur & Management mempunyai visi misi yaitu memberdayakan  masyarakat  miskin  produktif  yang  belum
34 Wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Dawam  Anwar  (Manager  BWM  Tebuireng Mitra Sejahtera).
35 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
memiliki akses ke lembaga formal karena terhalang oleh agunan. Jaminan  yang  selama  ini  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera menjalankan  fungsi  jaminan first  way  out yaitu  jaminan  berupa kepercayaan dan keamanahan dari anggota nasabah atau dalam islam  disebut  dengan kafalah (penanggungan).  Istilah  dalam BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu tanggung renteng. Sistem tanggung  renteng  ini  diterapkan,  apabila  nanti  pada  saat pembayaran ada salah satu anggota tidak bisa membayar maka anggota  lain  wajib  bertanggung  jawab  dan  membantu  nasabah tersebut  dan  apabila  terjadi  sesuai  kesepakatan  dan  ketentuan diawal  harus  siap  tanggung  renteng  antar  sesama  anggota kelompoknya.
Tidak  adanya  jaminan  membuat  pembiayaan  yang disalurkan  pada  nasabah  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena tidak memiliki cadangan pembayaran kedua. Pada proses pembayaran jika ada risiko  gagal  bayar  maka  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  tidak punya kekuatan pada aspek jaminan karena memang SOP&SOM ( Standart  Operasional  Procedur  &  Management )  BWM  bahwa tujuannya  adalah  memberdayakan  masyarakat  kecil  yang mempunyai keterbatasan pada hal jaminan.

## 5) Condition of Economy
Pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  untuk  penilaian kondisi  ekonomi  dari  calon  nasabah  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera  yaitu  dengan  melihat  lingkungan  tempat  usahanya, karena  lingkungan  tempat  usaha  dapat  mempengaruhi pendapatan  dan  keuntungan  setiap  harinya  sehingga  dari
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pendapatan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  pembayaran pembiayaan  setiap  minggunya.  Pada  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera menilai condition of economy dicontohkan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19.
Pada  waktu  pandemi  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera menghentikan  sementara  proses  pengajuan  pembiayaannya agar  mencegah  adanya  risiko  pembiayaan  bermasalah.  BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  melihat  kondisi  para  calon  nasabah pada saat itu sangat berdampak pada proses usaha. Pembiayaan bermasalah  pun  juga  sangat  tinggi  banyak  yang  tidak  bisa membayar  angsuran. 36 Pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera juga mempunyai kriteria tersendiri mengenai kondisi ekonomi dari calon  nasabahnya.  Kriterianya  adalah  nasabah  ekonomi menengah  kebawah  yang  baru  memulai  usaha  atau  sudah mempunyai usahanya yang berada di sekitar pesantren dengan radius  maksimal  5  Km  dari  kantor  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera.
Dari kelima bentuk prinsip kehati-hatian, penilaian yang paling diutamakan oleh Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera adalah Character (watak/sifat)  dari  calon  nasabah,  dibandingkan  dengan keempat  prinsip  lainnya  dalam  menganalisis  kelayakan  calon nasabah.  Membahas  mengenai character secara  umum,  apabila calon  nasabah  punya  karakter  yang  jujur  dan  amanah,  meskipun mereka  belum  bisa  menganggsur  pembiayaannya,  nasabah  masih memiliki  rasa  i’tikad  baik  untuk  bertanggung  jawab  atas pembiayaannya.  Pada  prinsip  kehati-hatian  ini,  penilaian  prinsip
36 Ibid.
character menjadi  aspek  penting  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera untuk menentukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

## Implementasi Sistem Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
Sistem  tanggung  renteng  diterapkan  oleh  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  sebagai  cara  untuk  menangani  adanya  risiko pembiayaan.  Pada  saat  proses  penganggsuran  apabila  salah  satu anggota dalam kelompok tersebut mengalami kendala sehingga tidak bisa membayar angsuran pada waktu itu maka anggota lain yang ada di  kelompok  tersebut  wajib  membantu  pada  waktu  itu  juga.  Jadi intinya  sistem  tanggung  renteng  ini  menanggung  beban  secara bersama-sama. 37 Langkah  yang  dilakukan  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera  sebelum  membentuk  kelompok  sistem  tanggung  renteng yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pada proses sosialisasi ini  sasarannya  adalah  ibu-ibu  yang  punya  perkumpulan,  sasaran adalah majelis muslimat, PKK, atau kelompok UMKM desa.
Langkah-langkah  untuk  membentuk  kelompok  tanggung renteng  atau  KUMPI,  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  menerapkan beberapa  prasyarat  dan  tahapan  yang  harus  dipenuhi  sebagai berikut:
1) Identifikasi
Proses identifikasi merupakan proses penentuan kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada tahap  ini  dilakukan  penjaringan  nasabah.  Aktivitas  Bank  Wakaf
37 Gatot  Supriyanto, Aplikasi  Sistem  Tanggung  Renteng  Koperasi  Setia  Bhakti Wanita Jawa Timur , (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Mikro  pada  tahap  ini  adalah  sosialisasi  dan  survei  kepada masyarakat  yang  berada  di  lingkup  pesantren.  Proses  kegiatan ditujukan untuk mendapat data calon nasabah yang merupakan masyarakat kecil produktif. Jarak juga ditentukan pada tahap ini yaitu maksimal radius 5 Km dari kantor BWM. Tahapan ini juga mengumpulkan data jenis dan tempat usaha calon nasabah.

## 2) Sosialisasi
Aktivitas kegiatan tahap ini yaitu melakukan sosialisasi pada target  masyarakat  yang  telah  diidentifikasi  pada  tahap sebelumnya. Tujuan dari sosialisasi adalah agar calon nasabah paham  terkait  maksud,  tujuan,  dan  ketentuan  program  Bank Wakaf Mikro. Pada proses sosialisasi terdapat beberapa agenda diantaranya memperkenalkan apa itu BWM, tahap pembentukan kelompok,  persyaratan  menjadi  calon  nasabah  BWM,  dan memperkenalkan  kegiatan  kelompok  usaha  masyarakat  sekitar pesantren Indonesia atau KUMPI.
3) Uji Kelayakan Nasabah
Kegiatan pada proses uji kelayakan nasabah adalah untuk menyinkronisasi kebenaran atas data calon nasabah yang telah didapatkan pada tahap identifikasi. Memastikan apa benar calon nasabah  tersebut  tergolong  masyarakat  kecil  atau  tidak  dan proses  seleksi  calon  nasabah  Bank  Wakaf  Mikro  yang  benar- benar  layak  dan  sesuai  sasaran  yang  telah  ditentukan  melalui survei  dan  wawancara.  Survei  dilakukan  oleh  pihak  BWM Tebuireng Mitra Sejahtera ke rumah calon nasabah. Survei tidak dilakukan ke semua rumah calon nasabah, hanya beberapa calon nasabah  yang  dilakukan  survei.  Pada  proses  wawancara
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dilakukan  pada  salah  satu  rumah  calon  nasabah  yang  telah ditentukan dan dipilih oleh pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sebagai  tempat  pertemuan.  Wawancara  dilakukan  untuk mengetahui sekilas tentang indeks rumah, besaran pendapatan, kepemilikan harta dan informasi pendukung lainnya.

## 4) Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
Aktivitas pada Pra  PWK (Pelatihan  Wajib Kelompok) yaitu medeskripsikan  ketentuan  program,  memantapkan  tekad  calon nasabah,  proses  pematangan,  mengevaluasi  kesiapan  calon nasabah,  menentukan  bakal  anggota  kelompok,  menentukan jadwal  dan  tempat  dilakukannya  proses  PWK.  Pra  PWK berlangsung  selama  1  jam  dan  hanya  sehari  dengan  metode ceramah dan sesi tukar pendapat atau pikiran ( brainstorming ).

## 5) PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
PWK  (Pelatihan  Wajib  Kelompok)  adalah  kegiatan membentuk  kelompok  dalam  mengikuti  pelaksanaan  program BWM  selama  5  hari  berturut-turut  dengan  selang  waktu  1  jam untuk  sekali  pertemuan.  Pada  tahap  ini  calon  nasabah  akan diberikan  materi  terkait  materi  kedisiplinan,  kekompakan, solidaritas  dan  keberanian  untuk  berusaha,  prinsip,  tujuan  dan kegunaan  dari  program  modal  usaha,  sistem  dan  tata  cara pelaksanaannya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab calon nasabah  pada  kelompok  masing-masing.  Tahap  ini  juga merupakan pembentukan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Tahap berikutnya KUMPI ini akan dikelompokkan kembali menjadi kelompok yang lebih besar atau kelompok Halaqah Mingguan (Halmi).

## 6) Halmi ( Halaqah Mingguan)
Halaqah Mingguan  adalah  pertemuan  rutin  setiap  minggu yang  terdiri  dari  3-5  KUMPI.  Nasabah  yang  sudah  dinyatakan lulus  wajib  hukumnya  untuk  mengikuti  Halmi  ini.  Pada  Halmi pertama  kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  proses  pencairan pembiayaan.  Halmi  berikutnya  kegiatannya  meliputi  pengajian, sosialisasi dan edukasi berupa tausiyah keagamaan, pengembangan  usaha  dan  ekonomi  rumah  tangga.  Pada  saat Halmi  juga  ada  proses  penarikan  atau  pembayaran  angsuran pembiayaan yang wajib diikuti oleh nasabah sesuai dengan tenor atau jarak waktu pembiayaan yang telah diambil.
Penerapan  sistem  tanggung  renteng  pada  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  sudah  dijalankan  dengan  baik  apabila  terjadi  gagal bayar  pada  salah  satu  anggota  kelompok,  banyak  nasabah  yang merasa  terbantu  dengan  penerapan  sistem  tanggung  renteng  jika dalam kelompok tersebut anggotanya gampang-gampang.
Penerapan  sistem  tanggung  renteng  juga  mempunyai  kendala. Kendala  tersebut  adalah  beberapa  nasabah  pada  saat  proses pembayaran  pembiayaan  yang  merasa  kebaratan  apabila  disuruh untuk  menanggung  kewajibannya  anggota  lain.  Konsekuensinya kelompok  tersebut  tidak  dapat  mengajukan  kembali  proses pembiayaan  sampai  anggota  yang  macet  selesai.  Sistem  tanggung renteng  akhirnya  menjadi  jalan  terakhir  sehingga  mau  tidak  mau nasabah  tersebut  terpaksa  tanggung  renteng  apabila  tidak diselesaikan dengan tanggung renteng maka tidak bisa mengajukan pencairan pembiayaan lagi.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Tujuan  Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera menerapkan sistem tanggung renteng adalah selain dapat menekan potensi  gagal  bayar  atau  pembiayaan  bermasalah  juga  bertujuan untuk  memperkuat  solidaritas,  tanggung  jawab,  tolong-menolong (ta’awun ) antar anggota KUMPI dan sikap disiplin serta memperkuat kepercayaan  antara  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  dengan nasabahnya.  Penerapan  sistem  tanggung  renteng  bisa  berjalan efektif  jika  anggota  kelompok  KUMPI  memiliki  rasa  saling  tolong menolong,  saling  mendukung  satu  dengan  anggota  yang  lain,  yang mempunyai rasa kekeluargaan dan kekompakan untuk kepentingan bersama. 38
Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Dan  Sistem  Tanggung Renteng  Dalam  Meminimalisir  Pembiayaan  Bermasalah  Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
Pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  menerapkan  prinsip kehati-hatian  ( prudential  principle )  dan  sistem  tanggung  renteng dalam  meminimalisir  pembiayaan  bermasalah.  Pada  dasarnya, prinsip  kehati-hatian  dan  sistem  tanggung  renteng  ada  kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dengan kata lain hubungan sebab akibat.  BWM  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang berbadan hukum koperasi jasa yang memiliki risiko tinggi karena tidak adanya  jaminan  atau  non  agunan,  maka  menjadi  suatu  kewajiban untuk menerapkan.
Tujuan  dan  manfaat  dari  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem tanggung renteng adalah supaya tidak sembarang memilih nasabah.
38 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera agar lebih selektif dan tepat sasaran untuk memilih dan memilah siapa saja yang berhak dan layak menjadi nasabah  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera.  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera tidak  hanya untuk memenuhi target nasabah, tetapi perlu juga adanya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan pada pra pembiayaan.  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  dalam  mencari nasabah mengutamakan penialain karakter. Karakter ini merupakan aspek terpenting dengan melihat keamanahannya, sebab pada BWM Tebuireng  Mitra  Sejahtera  tidak  memiliki  agunan  sehingga  sebagai gantinya adalah kepercayaan calon nasabah.
Implementasi  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem  tanggung renteng  pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  sudah  diterapkan dengan  baik.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem  tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Prinsip kehati- hatian  dan  sistem  tanggung  renteng  dapat  meminimalkan  angka pembiayaan bermasalah dibuktikan dengan data jumlah pembiayaan bermasalah  dan  NPF  ( Non  Performing  Financing )  yang  mengalami penurunan setiap tahunnya.
Tabel 1.
Laporan NPF ( Non Performing Financing ) pada
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tahun 2020-2022 Tahun NPF Batas Tolerasi NPF 2020 60% 10% 2021 6,9% 10% 2022 6,7% 10% Sumber: Data diolah 39
39 Dokumentasi Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Berdasarkan  tabel  diatas  untuk  persentase  NPF  ( Non Performing  Financing )  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  mengalami penurunan.  Dari  tahun  2020  yang  mencapai  60%  dari  total pembiayaan yang disalurkan Rp 97.500.000,00 dengan total jumlah pembiayaan  bermasalah  sebesar  Rp  58.  918.800,00  turun  menjadi 6,9% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp 534.000.000,00 total jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 37.069.000,00 sehingga pada tahun  2021, NPF BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami penurunan  sebesar  53,1  %.  Penurunan  NPF  secara  drastis disebabkan  oleh  membaiknya  situasi  dan  kondisi  setelah  pandemi Covid-19.  Kegiatan  Halmi  setiap  minggu  sudah  mulai  berjalan sehingga  sistem  tanggung  renteng  sudah  mulai  diterapkan  kembali dengan  tetap  mengedepankan  prinsip  kehatian-hatian.  Penurunan juga  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan  relaksasi  restrukturisasi pembiayaan  dan  kebijakan  amortisasi  yang  dikeluarkan  oleh  OJK sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. 40 Kebijakan  relaksasi  restrukturisasi  pembiayaan  adalah kebijakan  nasional  yang  dikeluarkan  OJK  dengan  memperpanjang jatuh  tempo  pembiayaan.  Pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera melakukan  perpanjangan  tenor  sesuai  tenor  yang  diambil  nasabah pada  awal  proses  pengajuan,  apabila  nasabah  tersebut  mengambil tenor 40 minggu maka batas maksimal relaksasi restrukturisasi juga 40 minggu. Sedangkan kebijakan  amortisasi adalah kebijakan yang dikeluarkan  OJK  dengan  penghapusan  utang  pada  sistem  dengan
40 Ibid.
diambilkan dari asset-asset atau kas BWM Tebuireng Mitra Sejahtera namun utang tersebut tetap menjadi tanggungan dari nasabah.
Pada  tahun  2022  NPF  ( Non  Performing  Financing )  juga mengalami  penurunan  sebesar  0,2%  dari  6,9%  menjadi  6,7%  dari total  pembiayaan  yang  disalurkan  Rp  448.000.000,00  dengan  total jumlah  pembiayaan  bermasalah  sebesar  Rp  30.002.400,00. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 juga tidak lepas dari adanya prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng yang dioptimalkan kembali  pasca  pandemi  Covid-19.  Data  dari  tabel  5.1  menunjukkan NPF  ( Non  Performing  Financing )  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera menunjukan  hal  positif  dengan  mengalami  penurunan  setiap tahunnya. Penurunan tersebut berkaitan dengan adanya penerapan prinsip  kehati-hatian  dan  sistem  tanggung  renteng  yang  diterapkan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sehingga dapat meminimalisir adanya  pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi.  Persentase  tahun 2020-2022  tersebut  masih  tergolong  aman  untuk  lembaga  yang menerapkan sistem non-agunan yang memiliki risiko tinggi. 41
Penurunan NPF ( Non Performing Financing ) juga dipengaruhi oleh adanya implementasi sistem tanggung renteng. Pada penerapan sistem  tanggung  renteng,  konsep  yang  ada  pada  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  adalah  jika  ada  salah  satu  anggota  kelompok  tidak bisa  membayar  pada  minggu  tersebut,  maka  anggota  lain  dari kelompok  tersebut  wajib  menanggung  kewajiban  dari  anggota tersebut.  Penerapan  sistem  tanggung  renteng  yang  sudah  berjalan baik  seperti  pada  Halmi  Al-Firdaus.  Salah  satu  KUMPI  Al-Firdaus pernah  ada  anggot anya  yang  berinisial  “LS”  tidak  bisa  bayar  pada
41 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
angsuran  minggu  ke-5  sebesar  Rp  50.000  dikarenakan  sedang bepergian  ke  luar  kota.  Semua  anggota  yang  ada  pada  KUMPI tersebut  menerapkan  sistem  tanggung  renteng  dengan  membayar kewajiban  temannya  terlebih  dahulu  dengan  syarat  uang  yang dibayarkan  pada  minggu  tersebut  diganti  pada  minggu  berikutnya. Penerapan  sistem  tanggung  renteng  tidak  membuat  bertambahnya jumlah nasabah yang bermasalah karena nasabah yaitu ibu “LS” ini tidak  jadi  masuk  kategori  nasabah  diragukan.  Penerapan  sistem tanggung  renteng  juga  membuat  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera terhindar dari nasabah yang nunggak pada minggu tersebut sehingga meminimalisir adanya pembiayaan macet atau bermasalah.
Sistem  tanggung  renteng  yang  diterapkan  BWM  Tebuireng Mitra  Sejahtera  merupakan  peraturan  dan  kebijakan  yang  sudah ditetapkan pada Standart Operasional Procedur & Management (SOP &  SOM)  BWM.  Pada  implementasinya,  ada  juga  nasabah  yang merasa  keberatan  mengenai  sistem  tanggung  renteng.  Nasabah yang  merasa  keberatan  karena  ketidakmampuan  menanggung kewajiban nasabah lain yang terlalu besar. Kejadian ini pernah terjadi pada Halmi Istiqomah yang mana nasabah yang berinisial “N” tidak bisa  bayar  karena  usahanya  macet.  Nasabah  lain  yang  sekumpi dengan  ibu  “N”  ini  merasa  keberatan  karena  tiap  minggunya  harus menanggung sebesar Rp 100.000 dan pada waktu itu pengangsuran pembiayaan masih minggu ke 4 kurang 6 minggu lagi.  Pada minggu ke-4 nasabah lain yang ada di kelompok masih berkenan membayar kewajiban dari ibu “N” tersebut. Pada minggu-minggu berikutnya ibu “N”  ini  masih  sama  tidak  bisa  membayar  angsuran.  Pada  akhirnya kelompok  Halmi  tersebut  tidak  berkenan  menerapkan  sistem
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
tanggung  renteng  karena  kewajibannya  terlalu  besar,  sehingga menjadikan  status  nasabah  “N”  yang  berawal  pada  kategori diragukan menjadi macet.
Langkah  yang  dilakukan  supervisor  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera  apabila  terjadi  masalah  seperti  ini  adalah  dengan  cara mengambil  alih  untuk  proses  pembiayaan  dengan  cara  mendatangi rumah  nasabah  yang  macet  bermaksud  silahturahmi  dan  berharap mendapat  i’tidad  baik  dari  nasabah  “N”  tersebut  atas  kewajiban pembiayaan  yang  harus  dibayar.  Proses  pengambilalihan  ini dilakukan  setelah  semua  nasabah  yang  berada  dikelompok  Halmi sudah  selasai  proses  penganggsuran  pembiayaannya.  Langkah silahturahmi  ini  bertujuan  untuk  bersama-sama  mencari  solusi  atau jalan  keluar  agar  nasabah  “N”  bisa  membayar  kewajibannya.  Pada proses ini akhirnya nasabah “N” berkenan membayar kewajibannya dengan syarat pembayarannya dilakukan secara bertahap. Proses ini memang butuh waktu lagi, akan tetapi dengan cara ini yang awalnya nasabah  “N”  tidak  ingin  membayar  dan  termasuk  nasabah  macet menjadi  berkenan  membayar  angsurannya.  Langkah  ini  juga membuat  nasabah  “N”  akhirnya  lunas  dan  tidak  menjadi  nasabah kategori macet, serta membuat nasabah lain pada Halmi tersebut bisa mengajukan  pembiayaan  kembali  pada  BWM  Tebuireng  Mitra Sejahtera.  Langkah  ini  dipilih  BWM  Tebuireng  sebagai  cara  untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah. 42
BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  juga  menemukan  beberapa faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pembiayaan  bermasalah. Berikut  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya
42 Wawancara dengan Bapak Kholik.
pembiayaan  bermasalah  pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera sebagai berikut:
1) Persepsi  Kurang  Baik  Nasabah  Mengenai  Asal  Dana Pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera
2) Perbedaan Pengambilan Tenor Antar KUMPI
3) Tidak Adanya Agunan/Jaminan
4) Pandemi Covid-19

## 5) Penyalahgunaan Dana Pembiayaan
Jadi,  dari  beberapa  faktor-faktor  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah diatas, BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga mempunyai upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan risiko pembiayaan. Upaya penanganan tersebut diantaranya adalah silahturahmi  ke  tempat  tinggal  masing-masing  nasabah  dengan tujuan  mendapat  i’tikad  baik  dari  nasabah  tersebut.  Silahturahmi dilakukan  dengan  cara  mendatangi  satu  persatu  ke  tempat  tinggal nasabah  yang  mengalami  pembiayaan  bermasalah.  Solusi  atau upaya  penanganan  selanjutnya  yaitu  penerapan  sistem  tanggung renteng  yang  sudah  peneliti  jelaskan  bahwa  sesuai  SOP  &  SOM BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  apabila  pada  proses  pembayaran ada salah satu nasabah yang tidak bisa membayar di minggu tersebut maka nasabah lain wajib menolong atau membayar dahulu kewajiban nasabah  tersebut  sehingga  tidak  ada  risiko  gagal  bayar.    Penulis dapat  menyimpulkan  bahwasannya  mengenai  implementasi  prinsip kehati-hatian  dan  sistem  tanggung  renteng  dapat  meminimalisir angka  pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi  pada  BWM  Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## D. KESIMPULAN
Implementasi prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra sudah  diterapkan  dengan  baik  dan  efektif  sesuai  tahapan  dan prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Prinsip  kehati-hatian  pada  BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dianalisis menggunakan prinsip 5C sesuai dengan kententuan Kepmen Koperasi dan  UKM Republik Indonesia No  9/Kep/M.UKM/IX/2004  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Pasal 27 ayat 1 dan 2. Prinsip 5C  terdiri  dari Character (Sifat/watak), Capacity (Kemampuan),
Capital (Modal), Collateral (Agunan/Jaminan),  dan Condition  of Economy (Kondisi Ekonomi). Dari kelima bentuk prinsip kehati-hatian, penilaian yang paling diutamakan oleh Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra  Sejahtera  adalah Character (watak/sifat)  dari  calon  nasabah dalam  menganalisis  kelayakan  calon  nasabah.  Penilaian  prinsip character menjadi  aspek  penting  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera untuk menentukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
Implementasi sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra  Sejahtera  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  antara  lain: Identifikasi,  Sosialisasi,  Uji  Kelayakan  Nasabah,  Pra  PWK  (Pra Pelatihan  Wajib  Kelompok),  PWK  (Pelatihan  Wajib  Kelompok),  dan Halmi (Halaqah Mingguan). Tujuan dari penerapan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain dapat menekan potensi  gagal  bayar  atau  pembiayaan  bermasalah  juga  bertujuan untuk  memperkuat  solidaritas,  tanggung  jawab,  tolong-menolong ( ta’awun ) antar anggota KUMPI dan sikap disiplin serta memperkuat kepercayaan  antara  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  dengan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
nasabahnya. Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng  pada  pra  pembiayaan  dapat  menekan  angka  pembiayaan bermasalah  pada  BWM  Tebuireng  Mitra  Sejahtera.  Pembiayaan bermasalah  mengalami  penurunan  dengan  dibuktikan  persentase NPF ( Non Performing Financing ) yang mengalami penurunan setiap tahunnya  dari  60%  sampai  6,7%.  Maka  dapat  dipastikan  dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan  bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Faifi,  Syaikh  Sulaiman  Ahmad  Yahya. Ringkasan  Fikih  Sunnah Sayyid Sabiq . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
Al- Qur’an dan Terjemahannya. Al-Maidah: 49. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
Arafat,  Muammar  Yusmad. Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  dari Teori ke Praktik . Sleman: CV Budi Utama. 2018.
Bank Wakaf Mikro. “BWM Info”. diakses pada 21 September 2023.
Dalam http://lkmsbwm.id/.
Dokumentasi Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra
Sejahtera Jombang.
Djamil,  Faturrahman. Penyelesaian  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah . Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Ismail. Manajemen  Perbankan  dari  Teori  Menuju  Aplikasi .  Jakarta: Kencana. 2018.
Karim,  Adiwarman  A. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No  9/Kep/M.UKM/IX/2004  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
M.  Taufiq.  “Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Di Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,” Al-Huquq:  Journal  of Indonesian Islamic Economic Law . Vol.2. No. 1. 2020.
Otoritas  Jasa  Keuangan .  Booklet  Bank  Wakaf  Mikro .  Jakarta:  OJK.
2019.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Rivai,  Veithzal. Credit  Management  Handbook  Manajemen
Pengkreditan  Cara  Mudah  Menganalisis  Kredit. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
Salim. Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW) .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2022.
Supriyanto, Gatot. Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti  Wanita  Jawa  Timur .  Surabaya:  Kopwan  Setia  Bhakti Wanita. 2009.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  2 /SEOJK.05/2022,  dalam  https://ojk.go.id/.  diakses  pada  24 September 2023.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Wawancara  Ahmad  Dawam  Anwar,  Manager  Bank  Wakaf  Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 10 April dan 16 Oktober
2023.
Wawancara  Nur  Kholik,  Supervisor  Bank  Wakaf  Mikro  Tebuireng
Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.
Wawancara  Rizka  Hilmi  Achmad  Sifa’,  Administrasi  Bank  Wakaf
Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera,  pada  tanggal  19  Mei  dan  17
Oktober 2023.
Wawancara  Ibu  Iin,  Nasabah  Halmi  Al-Firdaus  Bank  Wakaf  Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.
Wawancara  Lilik  Supriatin,  Nasabah  Halmi  Al-Firdaus  Bank  Wakaf Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  Jombang,  pada  tanggal  16 Oktober 2023.
Wawancara  Ibu  Siti  Jumaidah,  Nasabah  Halmi  Al-Firdaus  Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.
Wawancara Zahrotul Luallyah, Nasabah Halmi Al-Ikhlas Bank Wakaf Mikro  Tebuireng  Mitra  Sejahtera  Jombang,  pada  tanggal  4 Oktober 2023.
Widiyono,  Try .  Direksi  Perseroan  Terbatas,  Keberadaan,  Tugas,
Wewenang dan Tanggung Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia.