## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  DI INDONESIA

## JURIDICAL REVIEW OF THE EVALUATION OF THE DRAFT PROVINCIAL REGULATION AFTER THE JOB, CREATION LAW COMES INTO FORCE IN INDONESIA

## Minollah, Galang Asmara
Universitas Mataram Corresponding email : minollah@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to add to the scientific repertoire of researchers in the field of constitutional law and to study and analyze the development of the review arrangements for draft provincial regulations. For this reason, normative research is carried out, namely research that examines legal norms in various laws and regulations related to the supervision of draft regional regulations. By taking a statutory approach (The Statute Approach) and a legal concept analysis approach (Analytic and Conceptual Approach) it can be concluded that supervision of provincial regional regulations was initially the authority of the President which was delegated to the Minister of Home Affairs. Then it can also be supervised by the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia and after the enactment of Law no. 11 of 2021 concerning Job Creation, supervision of regional regulations is also carried out by the Minister of Finance. In terms of the substance of the draft regional regulation, it must not conflict with higher laws and regulations, not conflict with the public interest and its formation must be in accordance with the procedures of the applicable laws and regulations.

## Keywords: Juridical Review; RPD; Job Creation Constitution

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk  menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum tata negara dan mengkaji serta menganalisis perkembangan  pengaturan pengujian   terhadap rancangan peraturan daerah provinsi. Untuk itu dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji  norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan rancangan peraturan daerah. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analiticaland Conseptual Approach) dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai  dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; RPD; UUD Cipta Kerja

## 196~207

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 1 Sebagai negara kesatuan maka di Indonesia terdapat dua pemerintah, yaitu pemerintah pusat (sebagai pemegang kedaulatan negara) dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan Kota), dimana pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2 Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yuridis operasional dan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri  melalui Perda sebagai pelaksanaan otonomi merupakan  perwujudan dari kemandirian atau keleluasan ( zelfstandingheid ) dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka ( onafhankelijkheid ).
Agar kewenangan  daerah  otonom  dalam  menyelenggarakan  desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan, pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan Perda dan pelaksanaan perda  yang semuanya diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian suatu peraturan perundang-undangan untuk menghindari inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.
Dalam undang-undang dinyatakan bahwa: 3
Pengawasan   atas   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   dilaksanakan   oleh Pemerintah yang meliputi:
a.  Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
b.  Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terhadap raperda provinsi dilakukan pengawasan preventif, sebelum ditetapkan, raperda tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi.
Selain kewenangan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah ( Eksekutif Review ) dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dinyatakan: Sebagai Pelaksanaan fungsi perwakilan daerah DPD RI mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan Peraturan Daerah. 4 berarti terhadap pemantauan dan evaluasi  rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terdapat kewenangan DPD ( Regislative Revieuw ).
Dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah DPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permohonan tertulis kepada anggota atau kelompok anggota provinsi terkait permasalahan penyusunan rancangan peraturan daerah. 5 dalam hal ini tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian aspirasi masyarakat dimaksud.
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2 Pasal 18 ayat (6)UUD NRI 1945
3 Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
4 Konsideran Menimbang Huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
5 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. No. Tahun 2019.
Hal pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda ini terkait juga dengan ketentuan yang menyatakan: Peraturan perundang-undangan dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan  yang baik antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara  jenis  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan. 6
Dengan demikian pertanyaan yang timbul apakah terdapat perbedaan materi pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda yang dilakukan oleh pemerintah dan DPD. Kemudian bagaimana apabila DPD tidak menyetujui rancangan perda dan perda, padahal  pemerintah sudah menyetujui rancangan perda dan perda serta pemerintah daerah sudah melaksanakannya.
Jika disimak lebih lanjut,  dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dinyatakan: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. 7
Dengan demikian pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda oleh pemerintah yang pada mulanya kewenangannya dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sekarang  ini  kewenangan itu juga dilimpahkan kepada Menter Keuangan.
Tata cara dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perda secara  umum  telah  jelas  diatur  sebagaimana  diungkapkan  di  atas.  Namun  dalam kenyataannya masih banyak ranperda dan perda yang dianggap bermasalah, dan tidak terdapat kesatuan pendapat di antara  para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang menguji perda mengingat perda adalah produk hukum   kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan utama, yaitu bagaimanakah perkembangan kewenangan pengujian peraturan daerah setelah berlakunya undang-undang cipta kerja.

## C.  PENDEKATAN
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang- undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analiticaland Conseptual Approach) .

## D. PEMBAHASAN
Secara teoritis, menurut Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet pada dasarnya terdapat dua   bentuk   atau   model   lembaga   yang   melaksanakan constitutional  judicial review (pengujian  konstitusionalitas  oleh  lembaga  peradilan),  yaitu: pertama, the decentralized model dan ; kedua, adalah the centralized model. 8
6 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7 Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No, 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
8 Vicki C.Jackson dan Mark Tushnet dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Provinsi Di Indonesia, Hukum FH-Unisba, VOL.XIII No. 1 Maret 2011, Hlm. 4.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 198~207

## Lebih lanjut dijelaskan bahwa:
9
Model pertama, the decentralized model atau disebut juga model Amerika atau  dalam istilah  yang  lebih  rumit  disebut  “diffuse  model  involving incidental review”, menu- rut Jackson dan Tushnet pada model ini kekuasaan untuk  melakukan  judicial  review tidak  dijalankan  oleh  satu  lembaga peradilan  saja.  Review  dapat  dilakukan  oleh banyak  lembaga  peradilan seperti peradilan federal maupun peradilan negara bagian di Amerika.
Supreme Court selain melakukan review tersendiri juga menjadi puncak terakhir dalam proses banding perkara-perkara review yang dilakukan oleh peradilan  federal  maupun peradilan  negara  bagian.  Artinya,  walaupun  setiap tingkat peradilan dapat melaku- kan judicial review, namun semuanya berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman, yaitu Supreme Court. Konsep model judicial review tidak tersentralisasi ini dianut pula oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Kanada, India dan Jepang.
Model kedua, the centralized model yang biasa disebut juga dengan model Austria  atau model  Eropa.  Ciri  utama  model  ini  adalah  terdapatnya  lembaga khusus dalam mel- akukan kewenangan judicial review. Khusus disini bermakna tidak terdapat lembaga lain atau lembaga peradilan lain yang melakukan kewenangan judicial review.
Dari kedua model di atas, maka  cukup sulit untuk  memposisikan, karena   Indonesia membagi judicial   review (JR)   kedalam   dua   kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pakar hukum Tata Negara Sri Soemantri menyatakan: “ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tapi juga oleh pemerintah, ada yang oleh presiden, ada yang oleh menteri dalam negeri”. 10 Senada dengan Sri Soemantri, Bivitri menilai: 11 Terhadap Perda dapat dilakukan executif review dan judicial review, sebenarnya ada dua lembaga (yang berwenang me- review). Pertama (berdasarkan) Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada kewajiban mengirimkan semua Perda yang sudah ditandatangani  ke  Departemen Dalam  Negeri.  Dalam  dua  bulan,  Departemen Dalam  Negeri  seharusnya  me- review.  Kalau  misalnya (perda tidak  sesuai peraturan  perundang-undangan  terkait, bisa  dibatalkan.  Kalau  kemudian  Pemda dan  DPRD  tidak  puas  bisa  challenge  ke MA.  Kemudian  yang  kedua  (oleh) MA, melalui mekanisme Judicial review.
Berbeda dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa: 12 Perda sebagai hasil kerja Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  tidak dapat  dibatalkan  oleh  keputusan  sepihak  dari  pemerintah  pusat begitu saja.” Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa: 13 Pemerintah pusat sudah seharusnya tidak diberi wewenang oleh undang- undang untuk mencabut perda sebagaimana
9 Ibid
10 Sri Soemantri dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indone- sia,   Hukum FH-UNISBA. VOL. XIII  No. 1 Maret 2011, hlm. 5
11 Ibid
12 Jimly Assiddiqie, 2006Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 37.
13 Ibid
diatur oleh Undang-Undang Nomor   32   Tahun   2004   Tentang   Pemerintahan Daerah,   tetapi   yang berwenang menguji perda adalah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Adapun perkembangan pengaturan kewenangan pengujian peraturan daerah provinsi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

## a.  Pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1999
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan. Pasal 114
(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggindan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan KepalaDaerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(3) selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
(4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kebereratan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

## b. Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004
Dalam  ketentuan  Pasal  145  UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa (1). Perda yang   bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perun- dang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah;
(2). Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan pada ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa keputusan pembatalan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Terkait dengan ketentuan pengawasan dan pembatalan perda tersebut sejumlah peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan seperti :

## 200~207
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2008 Tentang  Pedoman  Evaluasi Pe- nyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Disamping dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sejumlah peraturan juga diterbitkan oleh Menteri, antara lain adalah :
1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman TataCara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.
Dalam  konteks  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Pemerintah  Provinsi dilakukan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan oleh Mendagri.
c.   Pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan: 14
(1)  Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJRD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
(2) Menteri dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Perda Provinsi  tentang pajak daerah, retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  dibidang tata ruang

## d.  Pengaturan Dalam UU No. 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda) berbunyi : 15
15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda)
(1)  Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2)  Bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
a.   terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b.   terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c.   terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat; dan/atau;
e.   diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antar- golongan, dan gender.
Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Pembatalan Perda Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika Gubernur tidak membatalkan Perda yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan maka Perda dan Perkada dimaksud akan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Ketentuan pembatalan Perda dan Perkada diatur dalam Pasal 251 Undang- Undang Pemda yang berbunyi:
(1)  Perda  Provinsi  dan  peraturan   gubernur   yang  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
(2)   Pembatalan   Perda   Provinsi   dan   peraturan   gubernur   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3)  Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
(4)  Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  gubernur dapat  mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
Lebih lanjut ikhwal kewenangan pembatalan Perda yang dimiliki Menteri Dalam Negeri  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  dapat  di  lihat dalam  Penjelasan Umum Undang-Undang Pemda yang menyatakan:

## 202~207
“Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden  yang memegang  kekuasaan  pemerintahan.  Mengingat  tanggung jawab akhir penyelengga- raan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan un- tuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada  Menteri  sebagai  pembantu  Presiden  yang  bertanggungjawab atas Otonomi  Daerah.”
Kewenangan    pembatalan    Perda    adalah    sebagai    bentuk    pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah.    Jimly  Asshiddiqie  sebagaimana  dikutip  Ni’matul  Huda mengatakan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah   yang  dapat   kita   sebut   sebagai   “ administrative  control atau executive review . 16 Executive review merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. 17
Kewenangan   pembatalan   Perda   yang   dimiliki   oleh   Pemerintah   Pusat, ternyata dirasa   merugikan   hak   konstitusional   Pemerintah   Daerah.   Asosiasi Pemerintah Kabupaten  Seluruh  Indonesia  (APKASI),  bersama  45  (empat  puluh lima)   pemerintah daerah   Kabupaten/   Kota   dan   Ibnu   Jandi,   mengajukan permohonan  uji  materil tertanggal  23  Oktober 2015  yang diterima Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal  23  Oktober  2015.  Pemohon  mengajukan permohonan  uji  materil  Pasal 251  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (8),  dan  ayat  (4) sepanjang frasa “pembatalan Perda Kabupaten/ Kotadan Perkada Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat“ Undang- Undang Pemda. 18
Dalam permohonan dinyatakan Kewenangan Pemerintah Pusat dan gubernur membatalkan Perda dalam pandangan serta keyakinan pemohon telah atau setidaknya berpotensi :
1.   Menegasikan arti penting legitimasi dan suara rakyat yang secara langsung memilih kepala daerah dan wakil daerahnya di DPRD secara demokratis melalui Pemilihan (umum) [vide Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945] dengan mengambil seluruh kewenangan dan hak konstitusional mereka dalam hal pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah serta mengatur daerahnya masing-masing yang khas dan unik melalui Peraturan Daerah dan Perkada dalam rangka menjalankan prinsip otonomi daerah yang diberikan Konstitusi [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945];
2.   Mengambil   alih   kewenangan   konstitusional   Mahkamah   Agung   yang diberikan dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945  sebagai  pemegang kekuasaan  kehakiman dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang pada gilirannya menciptakan  ketidakpastian  hukum  terkait
16 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah , Nusa Media: Bandung, 2009, Hlm  129
17 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil , Sinar Grafika, Jakarta, 2016,  Hlm 54
18 19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, Hlm 43.
dengan  mekanisme  pengujian dan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai satu bentuk produk peraturan perundangan- undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Padahal sebagai negara hukum, Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak warganya untuk mendapatkan kepastian hukum ( rechts zakerheid ) yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19
Permohonan uji materil di atas telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor   137/PUU-XIII/2015   yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 (lima), bulan April, tahun 2017 dengan amar : 20
Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sam- pai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “...pembatalan Perda Kabupaten/ Kota dan Perkada  Kabupaten/ Kotasebagaimana di- maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemer- intah Pusat“  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-Undang
Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kotadan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/ Kotadan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3),  dan frasa  “penyelenggara  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  tidak dapat  menerima keputusan  pembatalan  Perda  Kabupaten/  Kotadan”  dan frasa  “Perda  Kabupaten/ Kotaatau” dalam Pasal 251 ayat (8) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara final and binding meniadakan  kewenangan  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat dalam membatalkan Perda Kabupaten/ Kota yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kesusilaan dan/ atau kepentingan umum.
Di sisi lain, juga terdapat permohonan pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Pemda yang diajukan oleh pemohon perorangan warga  negara  Indonesia  yakni  Abda  Khair  Mufti,  Muhammad  Hafidz,  Amal  Subkhan, Solihin  dan   Totok Ristiyono  bertanggal  30  Juni  2016  yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juni 2016.
Permohonan uji materill di atas telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah
19 20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Hlm 4 3
20 21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Hlm 210-212
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 204~207

## Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas  dengan amar
Menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Ne- gara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Dengan dua putusan tersebut di atas,  maka saat ini Pemerintah Pusat baik yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota/  yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, M. Nur Sholikin berpendapat : 21
“Putusan  MK  ini  mengakhiri  perdebatan  panjang  dalam  menentukan lembaga mana yang paling berhak membatalkan Perda. Selama ini, pembatalan Perda selalu dibawa ke dalam perdebatan antara masuk ke rezim hukum/perundang-undangan atau pemerintahan daerah. Rejim perundang- undangan lebih melihat Perda sebagai produk legislatif sehingga pengujiannya harus ditempuh melalui judicial review. Sedangkan rezim Pemerintahan Daerah melihat Perda sebagai produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Sehingga Pemerin- tah dapat membatalkan Perda melalui excecutive review. Selain mengakhiri perdebatan, putusan ini juga memberikan pengaruh yang besar bagi kebijakan penataan regulasi, mekanisme pengawasan Perda oleh pemerintah dan penataan pelaksanaan judicial review di MA. Konsekuensinya beberapa institusi harus berbenah dalam menjalankan fungsinya pasca putusan MK ini. Bagaimanapun juga, putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati dan dilaksanakan”.
Agung Pambudi, menilai : 22
“pada dasarnya Perda bermasalah tersebut muncul karena daerah mengabaikan prinsip dasar ekonomi dan peraturan terkait lainnya. Persoalan Perda bermasalah seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2001, namun intensitasnya menjadi sangat tinggi dalam be- berapa tahun terakhir (hingga 2016). KPPOD telah mengeluarkan hasil kajian terkait Perda yang bermasalah, yang mendapatkan fakta bahwa Perda yang bermasalah dian- taranya  adalah  terkait  dengan  persoalan  pajak,  retribusi, ketenagakerjaan dan tang- gung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Beberapa daerah yang disampaikan se- bagai objek kajian antara lain Kota Surabaya  (Jawa  Timur),  Kabupaten  Pangkajene (Sulawesi  Selatan),  dan Cilegon (Banten)”.
21  M. Nur Sholikin, Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Menge- fektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Rechtsvinding, [ISSN 2089-9009] Jakarta, 2017, Hlm 3.
22 23 Aryojati Ardipandanto, Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan , Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, 2016,  Hlm 1 8
Ada beberapa catatan KPPOD terkait implikasi adanya Putusan MK ini. Pertama , penghapusan pengawasan pemerintah pusat atas Perda ( ex-post ). Kedua , menghambat policy delivery dari  pusat  ke  daerah  (Paket  Kebijakan,  Deregulasi dan  Debirokkratisasi). Ketiga ,  menghapus  sistem check  and  balance terhadap pengawasan  Perda. Keempat , menempatkan  masyarakat,  kelompok  dan  sektor privat sebagai pihak yang secara vis- à -vis berhadapan/berkonflik dengan pemda. 23
Kemudian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 2 4 menilai bahwa :
“Putusan ini akan menimbulkan banyak implikasi. Harus diantisipasi munculnya per- aturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. Dalam kondisi paling buruk juga akan menimbulkan penggunaan hukum pidana lokal yang semakin eksesif.   Sebagai contoh dalam catatan Komnas Perempuan ada lebih dari 342 peraturan daerah yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, atas nama aga- ma dan moralitas sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya, pada Maret 2016, melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diluncurkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) mencatat ada belasan peraturan daerah diskriminatif baru pada tiga provinsi saja, yakni Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Barat. Selanjutnya pada Maret 2017, Komnas HAM menilai sejumlah peraturan di daerah  yang  menonjolkan  nilai-nilai dan ajaran agama tertentu menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atas hak beragama.
Realita Perda bermasalah, menjadikan mekanisme pengawasan Perda yang kon- stitusional mutlak diperlukan. Harus ada upaya untuk mencegah munculnya Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentin- gan  umum  dan/ atau  kesusilaan  dikemudian  hari.    Di  samping  itu, terhadap Perda bermasalah tersebut di atas, harus upaya yang mesti dicarikan sebagai  jalan  keluar sehingga  tidak  ada  lagi  Perda  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.

## e.  Pengaturan dalam Dewan Perwakilan Daerah RI
Pasal 22D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “…. Serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Klausa tersebut merupakan bagian penting dalam konsepsi pengawasan DPD yang dibangun  dalam  Pasal  22D Ayat  (3)  UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penafsiran terhadap pengawasan yang dimiliki DPD secara konstitusional terbatas pada upaya memberikan pertimbangan tanpa kemampuan untuk melanjutkan hasil pengawasannya sendiri.
Selanjutnya  pengawasan terhadap rancangan Perda  juga  diatur  dalam  Pasal  249 Ayat (1) huruf j UU MD3, yang secara eksplisit disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang   dan tugas  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi atas rancangan Perda.

## f.  Pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Di dalam  Pasal 157 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan:
23 24 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5948f25f3a/kppod-kritik-putusan MK-terkait- pembatalan- perda

## 206~207
(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
(2)  Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan undang-undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi……,
(4) Hasil berupa evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan
(5) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat langsung ditetapkan
(6) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur bersama DPRD provinsi, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan  DPRD  tidak  puas  bisa  challenge  ke  MA.  Kemudian  yang kedua  (oleh) MA,melalui mekanisme Judicial review.

## E. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai  dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum serta prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryojati Ardipandanto, 2016 Penanganan Perda Bermasalah:Aspek Politik Dan Ketatanegaraan , Vol. VIII, No. 12/II/P3DI/Juni/2016, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri.
Imam Soebechi, 2016, Hak Uji Materiil , Sinar Grafika, Jakarta.
Jimly Assiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta.
M. Nur Sholikin, 2017 Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak
Uji Materiil MA , Badan Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Rechtsvinding, [ISSN 2089-9009] Jakarta.
Ni’matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah , Nusa Media: Bandung.
Soemantri dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia,   Hukum FH-UNISBA. VOL. XIII  No. 1 Maret 2011
Vicki C.Jackson dan Mark Tushnet dalam Minollah, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Provinsi Di Indonesia, Hukum FH-Unisba, VOL.XIII No. 1 Maret 2011.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5948f25f3a/kppod-kritik-putusan MK- terkait- pembatalan- perda
Http://Icjr.Or.Id/Dilema-Putusan-Mk-Terkait-Kewenangan-Pusat-Untuk- Membatalkan-Perda/
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No, 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.