## PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
Erick Junata Sipayung *
Kanwil Kemenkumham Kepri

## Abstract
Directorate  General  of  Intellectual  Property  through  the  Regional  Office  of  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  Riau  Islands  Province  has  committed  to continue  to  explore  the  Georaphical  Indication’s  (GI)  potential  in  each  region through the Annual Performance Target. GI legal protection can only be given if an item or product has been registered, for example "Sagu Lingga" which has just been declared as one of the GI products. The results of research find that there is an effort to register potential IG Products in Riau Islands Province. In this regard, the effective role of the Kemenkumham Kepri Regional Office is questioned since the  role  is  still  limited  to  inventory,  coordination  with  local  governments  and supervision of IG products.. The research finds that Kemenkumham Kepri Regional Office face several constraints pertaining to GI registration and protection, namely Legal  Factors,  Law  Enforcement  Factors,  Means  and  Infrastructure  Factors, Community Factors and also Cultural Factors.
Keywords: Regional Office Of The Ministry Of Law And Human Rights Of The Riau Islands, registration, geographical indication

## Abstrak
Ditjen Kekayaan Intellectual melalui Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau telah berkomitmen untuk terus menggali potensi IG di setiap daerah melalui Target  Kinerja  Tahunan.  Perlindungan  hukum  IG  hanya  dapat  diberikan  apabila suatu barang atau produk telah didaftarkan, contohnya “Sagu Lingga” yang baru saja dinyatakan sebagai salah satu produk IG. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat  upaya  pendaftaran  potensi  Produk  IG  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  peran  efektif  Kanwil  Kemenkumham  Kepri dipertanyakan  karena  perannya  masih  terbatas  pada  inventarisasi,  koordinasi dengan pemerintah daerah serta pengawasan produk IG. Penelitian ini menemukan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri menghadapi beberapa kendala yang berkaitan  dengan  pendaftaran  dan  perlindungan  IG,  yaitu  Faktor  Hukum,  Faktor Penegakan  Hukum,  Faktor  Sarana  dan  Infrastruktur,  Faktor  Komunitas  dan  juga Faktor Budaya.
Kata  Kunci  :  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Provinsi Kepulauan Riau, pendaftaran, indikasi geografi
* Alamat Korespondensi : erjun.sip@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Sebagai  sebuah  negara  yang  dijuluki  negara  megadiversitas 1 ,  Indonesia tentunya  memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  melimpah.  Disamping  itu Indonesia  juga  memiliki  kebudayaan  yang  sangat  beragam,  akibatnya  Indonesia memiliki kekayaan bukan saja di bidang sumber daya alam namun juga kaya atas keanekaragaman  budayanya.  Sumber  daya  alam  serta  kebudayaan  tersebut merupakan  aset  yang  dapat  diberdayakan  sedemikian  rupa  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Terjadinya  era  globalisasi  telah  mendorong terciptanya  laju  pertumbuhan  perekonomian  di  masyarakat.  Begitu  juga  dengan terjadinya  peningkatan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  transportasi  telah berdampak pada meningkatnya aktifitas perdagangan secara pesat. Kecenderungan peningkatan  ini  akan  terus  berlanjut  seiring  dengan  meningkatnya  pertumbuhan manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perdagangan barang/produk yang merupakan  hasil  dari  kemampuan  intelektualitas  manusia  pun  akan  semakin berkembang.  Menghadapi  fakta  tersebut,  maka  adalah  suatu  keharusan  bagi munculnya  peraturan  yang  memayungi  persoalan  terkait  perlindungan  terhadap kekayaan  intelektual.  Selama  ini  masyarakat  mengenal  paten,  informasi rahasia/rahasia  dagang,  cipta  dan  hak  kekayaan  intelektual  yang  lainnya  sebagai rezim  dari  hak  kekayaan  intelektual.  Sementara  masyarakat  masih  awam  dengan istilah  Indikasi  Geografis  (IG)  yang  juga  merupakan  bagian  dari  kekayaan intelektual. IG adalah nama dagang yang diidentikkan, digunakan atau dilabelisasi pada  sebuah  produk  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  tempat  dimana  produk dimaksud  berasal.  Tempat  asal  tersebut  menandakan  bahwasanya  kualitas  suatu produk  IG  sangat  dipengaruhi  oleh  tempat  asalnya,  dengan  demikian  produk tersebut menjadi memiliki nilai yang unik bagi masyarakat, lebih khusus lagi oleh konsumen.
Di  tahun  2016  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan IG (UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG). Akibat dikeluarkannya Undang-Undang ini maka Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  (UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Meskipun  Undang-Undang  ini  telah  diundangkan  pada  tahun  2016  dan mengamanatkan untuk membuat peraturan pelaksanaannya 2 (dua) tahun terhitung sejak  diundangkan,  namun  kenyataannya  produk  hukum  turunannya  baru
1 Negara  megadiversitas  merupakan  negara  di  dunia  yang  mempunyai  keanekaragaman  hayati terbanyak.  Beberapa negara di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ini diklaim sebagai pemilik  hampir  sebagian  besar  keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  dunia.  Pusat  Pengamatan Konservasi  Dunia (World  Conservation  Monitoring  Centre) ,  sebuah  badan  dalam  Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme) , telah mengidentifikasi 17 negara megadiversitas, yang biasanya berlokasi di kawasan tropis. Adapun ke- tujuhbelas  negara  tersebut  adalah;  Australia,  Brazil,  Republik  Rakyat  Tiongkok,  Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, India, Indonesia, Madagaskar, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Filipina, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Venezuela.
diterbitkan pada pertengahan tahun 2019 yaitu berupa Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tent ang IG (Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang IG). Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG masih dijadikan pedoman terutama dalam hal prosedur pendaftaran IG dan peninjauan substanstif. Perlindungan IG berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 didasarkan pada  pendaftaran.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  bahwa terlindunginya suatu IG setelah IG tersebut didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau (Kanwil  Kemenkumham  Kepri)  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ada  di Indonesia merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah memiliki kewenangan dan fungsi terhadap pelayanan kekayaan intelektual termasuk Kekayaan Intelektual (KI) komunal yang di dalam nya termasuk IG juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawsan terhadap IG sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan IG. Sehingga  secara  otomatis  diperlukan  peran  konkrit  Kanwil  dalam  mewujudkan pelindungan IG melalui pendaftaran potensi IG yang tersebar di seluruh hamparan air dan tanah Kepulauan Riau.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu Provinsi paling muda di  Indonesia.  Provinsi  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdiri dari 7 (tujuh)  kabupaten/kota  yaitu;  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Provinsi yang hanya (5% lima persen) wilayahnya merupakan daratan ini mengandung  sumber  daya  alam  mineral  dann  sumber  daya  energi  yang  begitu melimpah, diantaranya berupa bahan galian, gas alam, kuarsa, timah, minyak bumi, pasir,  bauksit,  granit,  dan  pasir  besi.  Dari  segi  pertanian  Kepri  juga  menyimpan beragam potensi untuk dikembangkan. Selain palawija juga hortikultura, tanaman lainnya  seperti   nenas,  kelapa,  cengkih,  gambir,  serta  kopi  amat  baik  untuk budidayakan. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bintan dan Lingga sangat baik jika ditanami sayuran dan buah-buahan. Bahkan di beberapa pulau sangat baik untuk ditanami kelapa sawit, padi, atau merica. Sementara itu 95% (sembilan puluh lima  persen)  wilayah  Kepri  yang  merupakan  lautan  tentu  menyimpan  kekayaan yang melimpah dan apabila dioleh sedemikian rupa dapat menjadi potensi produk IG. Di tengah  melimpahnya  potensi produk  IG  yang  didapati  di  Kepri, ironisnya hingga kini, Provinsi Kepri baru memiliki 1 (satu) produk IG terdaftar yaitu tepung sagu Lingga. Realitas ini menyisakan pertanyaan sejauh mana urgensi pendaftaran Potensi  IG  yang  bisa  didapati  di  Provinsi  Kepri,  dan  sejauh  mana  peran  Kanwil Kemenkumham Kepri dalam mendorong upaya pendaftaran potensi IG agar potensi tersebut  dapat  terlindungi  demi  mendorong  meningkatnya  taraf  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  apa  yag  diuraikan  di  ataslah  yang  mendorong  penulis untuk  melakukan  sebuah  penelitian  yang  diberi  judul “Peran  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya, yaitu:
1. Bagaimana  peran  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap pendaftaran potensi Indikasi Geografis?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Kepulauan  Riau  dalam  upaya  pendaftaran  potensi  Indikasi Geografis?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kepulauan  Riau  dalam pendaftaran potensi Indikasi Geografis?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  bertujuan  menganalisis  rumusan  permasalahan  di  atas, dilakukan  melalui  metode  Yuridis  Sosiologis.  Yuridis  sosiologis  ialah  penelitian hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  kemudian dilanjutkan  dengan  menggunakan  data  primer  atau  data  lapangan,  meneliti penerapan  suatu  peraturan  pemerintah  dan  penelitian  yang  bertujuan  mencari keterkaitan  (korelasi)  antara  berbagai  gejala  atau  variabel,  dengan  menggunakan studi  dokumen,  pengamatan  (observasi)  dan  wawancara (interview) sebagai  alat pengumpul datanya. 2
Melalui metode pendekatan yuridis sosiologis, maka penerapan suatu hukum ( Das  Sein ),  yang  pada  penelitian  ini  adalah  UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  IG,  PP  Nomor  51  Tahun  2007  tentang  IG  serta  Permenkumham  RI Nomor  12  Tahun  2019  tentang  IG  diarahkan  untuk  melihat  pada  kenyataan berjalannya  hukum  di  tengah  masyarakat.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian hukum tersebut dimaksudkan untuk mengamati terjadinya gape yaitu kesenjangan hukum antara apa yang dicita-citakan (Das Sollen) terhadap  kenyataan hukum ( Das Sein ) terkait dengan hak atas IG di Provinsi Kepri. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka ada beberapa tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti  yaitu  melaksanakan  penelitian  di  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan IG.
Penggunaan  data  primer  dan  sekunder  dalam  sebuah  penelitian  sosiologis adalah  suatu  hal  yang  lumrah.  Oleh  karenanya  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan data tersebut yang terdiri dari:

## a. Data Primer
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kemenkumham  Kepri,  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, serta instansi/dinas lainnya yang merupakan instansi  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan  pendaftaran  potensi  IG  berupa
2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.
barang/produk  potensi  IG  yakni  Tepung  Sagu  Lingga.  Pengumpulan  data  akan dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  serta  melakukan  pengamatan  pada Kanwil  Kemenkumham  Kepri  serta  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan Kabupaten Lingga serta instansi terkait lainnya.
Sampel ditentukan berdasarkan atas konsiderasi bahwa “ purposive sampling” 3 diketahui sebagai teknik dengan melakukan pertimbangan- pertimbangan tertentu untuk mengambil sampel dari sumber data yaitu sumber data yang diyakini paling tahu  terkait  informasi  apa  saja  yang  diharapkan,  sehingga  memudahkan  peneliti dalam  menjelajahi  objek  maupun  situasi  yang  sedang  diteliti,  sehingga  sampel dimaksud  telah  dinilai  cukup  untuk  merepresentasikan  terbentuknya  produk peraturan perundang-undnagan pada wilayah dimana objek diteliti.
b. Data Sekunder, terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer Yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat,  yang  terdiri  atas  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer yang terdiri dari:
a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG;
c) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang IG.
d) Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.HH-01.PR.01.03  Tahun  2017  tentang  Target  Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018.
2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu  bahan  Yaitu  bahan-bahan  yang  dapat  menjelaskan  tentang  bahan
hukum primer. Yang menajdi bahan hukum sekunder pada penelitian ini ialah berupa  buku-buku,  majalah,    jurnal,  karya  ilmiah  ,  makalah  laporan  hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu    adalah  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  informasi  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:, Kamus Besar Bahasa  Indonesia (KBBI), Kamus  Hukum, Kamus Bahasa  Inggris, dan lain- lain.
Metode  pendekatan  dan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini disesuaikan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Oleh karena itu dalam penilitan ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penganalisisan data, sangat bergantung pada sifat data yang dihimpun  oleh  peneliti  (pada  tahap  pengumpulan  data).  Mengolah  serta menganalisis  data  dalam  penelitian  hukum  sosiologis,  tentu  saja  disesuaikan
3 Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni  sumber  data  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  diharapkan,  sehingga  mempermudah peneliti  menjelajahi  obyek  atau  situasi  yang  sedang  diteliti,  dalam  Sugiyono, Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 218.
dengan  cara-cara  penganalisisan  data  dalam  ilmu  sosial.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  data  dengan  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif,  yakni  dengan  cara  memadukan  antara  penelitian  kepustakaan  dan penelitian  lapangan  sebagai  metode  dalam  pembahasan.  Melakukan  penelitian kepustakaan  dengan  cara  mengkomparasi  peraturan  perundnag-undangan, ketentuan-ketentuan, dan buku-buku referensi/litratur serta data  yang didapatkan, kemudian  dianalisis  sedemikian  rupa  secara  kualitatif  yang  nantinya  akan memberikan deskripsi yang komperehensif mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti.  Terhadap  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini selanjutnya  peneliti  akan  menganalisis  berdasarkan  metode  yuridis  kualitatif, melalui  cara  berpikir  deduktif  (umum-khusus),  yaitu  terhadap    data-data  yang didapatkan dijabarkan, ditafsirkan dan dikonstruksikan berdasar norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat  dalam  dokumen  Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga  mampu menjawab  permasalahan  yang  ada.  Tahap  demi  tahap  data  yang  ada  dianalisis, dengan  demikian  kebutuhan  akan  data  yang  dianggap  masih  kurang  dalam penelitian  ini  dapat  diketahui    dengan  cepat  dan  sesegera  mungkin  melengkapi kekurangan  data  dengan  mengulang  penelitian  guna  memperoleh  data  tambahan Selanjutnya  mengenai  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  analisa dilakukan  dengan  cara  menganalisis  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  yakni sejauh  mana  peran  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  yang  merupakan  perpanjagan tangan Kemenkumham RI di wilayah dalam hal memberikan pelayanan di bidang kekayaan  intelektual  khususnya  terkait  dengan  pendaftaran  potensi  produk  IG  di Provinsi  Kepri.  Hal  ini  dilakukan  dalam  kaitan  adanya  praduga  bahwa  di  dalam masyarakat  telah terjadi kesenjangan antara “ Das Sollen ” atau yang dikenal pula sebagai  hukum  normatif  dengan  pelaksanaan  norma-norma  tersebut  “ Das  Sein ”. Sebagai suatu gejala empiris hukum secara konsep sosiologis dapat dilihat melalui pengamatan  dalam  kehidupan.  Setelah  dilakukan  analisis,  maka  hasil  analisis tersebut  akan disajikan dalam bentuk  narasi deskriptif,  yakni  berupa uraian hasil temuan di lapangan tentang uraian permasalahan dalam penelitian dan selanjutnya menarik kesimpulan  yang merupakan jawaban atas setiap rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
a. Peran  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Kepulauan Riau terhadap Pendaftaran Potensi Produk IG
Peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG, PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG, Permenkumham RI Nomor 30  Tahun  2018  tentang  ORTA  Kanwil  Kemenkumham  RI,  Permenkumham  RI Nomor  12  Tahun  2019  tentang  IG  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit  telah mengamanatkan  bahwa  Kemenkumham  RI  memiliki  tugas  dan  fungsi  di  bidang kekayaan intelektual. IG adalah salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal, otomatis menjadi domain tugas dan fungsi dari Kemenkumham RI.
Kanwil  kemenkumham  sebagai  perpanjangan  tangan  pusat  di  daerah merupakan satu di antara 34 kanwil yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham di tingkat wilayah dalam hal ini di provinsi Kepri. Pelayanan di bidang kekayaan intelektual adalah salah satu doamin tugas dan fungsi yang mesti dilaksanakan oleh Kanwil kemenkumham Kepri.
Lahirnya  UU  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  IG  merupakan terobosan  besar  bagi  perlindungan  IG.  Undang-Undang  ini  bukan  saja  secara nomenklatur telah mengakomodir IG karena telah menyematkan kata IG pada nama Undang-Undang tersebut namun pengaturannya dinilai telah mengatur tentang IG secara lebih luas dan komperehensif sehingga pengaturan mengenai  IG tidak lagi dianggap  sekedar  pengaturan  yang  bersifat  sekunder  tapi  telah  sejajar  dengan pengaturan tentang merek.
Namun  pada  kenyataannya,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti, bahwa  hingga  dilakukannya  penelitian  ini,  baru  terdapat  1  (satu)  barang/produk potensi IG yang telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat IG yaitu Tepung Sagu Lingga. Hal ini terbilang ironis karena sesungguhnya sebagai Provinsi yang terdiri dari  7  (tujuh)  kabupaten/kota  yang      mayoritas  wilayahnya  terdiri  dari  lautan, Kepualaun  Riau  memiliki  banyak  sekali  sumber  daya  alam,  keanekaragaman hayati,  budaya  dan  tradisi  yang  kesemuanya  itu  berpotensi  untuk  didaftarkan sebagai IG.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran  dari  Kanwil  Kemenkumham  Kepri terhadap  keberhasilan  pendaftaran  potensi  IG  karena  memang  diamanatkan  oleh Peraturan  Perundang-undangan  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  pelayanan kekayaan  intelektual  yang  bukan  sebatas  merek,  cipta  paten  dan  sebagainya  tapi termasuk  di  dalamnya  pelayanan  terhadap  kekayaan  intelektual  komunal  seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya (SDG)  Genetik  dan  IG  maka  peneliti  melakukan  penelitian  pada  Kanwil Kemenkumham Kepri, melakukan wawancara, studi dokumen maupun observasi, tidak hanya di pada Kanwil namun juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang  dianggap  terkait  dan  potensial  memberikan  data  serta  informasi  yang diperlukan  untuk  penelitian  ini  seperti  wawancara  dengan  pejabat  di  Ditjen  KI, Pejabat  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kabulaten  Lingga,  dengan Pengurus  Perhimpunan  Pendayaguna  Sagu  Lingga,  dan  pejabat  pada  intansi lainnya.
Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai narasumber yang berkaitan langsung  dengan  peran  Kanwil  Kemenkumham  Kepri,  khususnya  dalam  upaya pendaftaran potensi IG yang ada di Provinsi Kepri. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) orang, yaitu 4 (empat) perempuan dan 8 (delapan)  laki-laki  dan.  Dari  jumlah  tersebut  peneliti  mewawancarai  narasumber yang  paling  berkompeten  yaitu  pada  Sub  Dir.Merek  dan  IG  Dirjen  Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Kadiv Yankum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kepri, Kabid Pelayanan AHU dan Subbidang KI, Kasubbid Kekayaan Intelektual, Dinas Pertanian Kabupaten Lingga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lingga,  Kepala  Subbagian  Produk  Hukum  Daerah  Kabupaten  Karimun,  Dinas Pertanian  Kabupaten  Bintan  dan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Natuna,  Dinas
Pertanian  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  dan  Perhimpunan  Pendayaguna  Sagu Indonesia (PPSI) Cabang Kabupaten Lingga.
Selain  melakukan  wawancara  kepada  para  narasumber,  peneliti  juga melakukan observasi  secara langsung ke Kabupaten  Lingga sebagai  satu-satunya daerah  di  Provinsi  Kepri  yang  baru  memiliki  produk  IG  yang  telah  di  daftarkan pada Kemenkumham RI, yaitu produk “Sagu Lingga”.
IG atau yang lebih populer dengan sebutan IG dewasa ini semakin dikenal di Indonesia, apalagi sejak diberlakukannya UU Merek dan IG. KI meliputi berbagai jenis  antara  lain  Hak  Cipta  ( copyrights ),  Kekayaan  Industrial  ( industrial copyrights )  yang  terbagi  atas  Paten,  Desain  Industri,  Merek,  Penanggulangan Praktek Persaingan Curang ( repression of unfair competition ), Desain Tata Letak Sirkuit  Terpadu  ( Iayout  design  of  integrated  circuit ),  rahasia  dagang  dan  IG ( geographical indications ). 4 Sebagai penyempurnaan atas UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, peraturan pelaksanaan dari UU Merek dan IG masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007, serta Permenkumham N. 12 Tahun 2019.
IG merupakan “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”. 5 Sebagai langkah konkrit pemerintah dalam melindungi berbagai  produk  khas  Indonesia  yang  beranekaragam  yang  tersebar  di  berbagai daerah,  pemerintah  terus  melakukan  inventarisasi  terhadap  potensi  produk  yang dapat  didaftarkan  sebagai  IG  agar  setiap  pemilik  produk  tersebut  menjadi pemegang  Hak  atas  IG 6 yang  diakui  secara  legal.  Secara  konstitusional,  jaminan perlindungan terhadap KI komunal seyogianya menjadikan landasan fundamental bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  mempunyai  peran 7 yang cukup besar dalam upaya pendaftaran potensi produk IG yang ada di Provinsi Kepri  khususnya  di  Kota  Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten  Lingga, Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  serta Kabupaten Natuna.
Namun,  harus  diakui  bahwa  sejak  berlakunya  undang-undang  IG  sampai dengan tahun 2019, baru terdapat 1 (satu) produk IG dari Kepri yang terdaftar pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Produk  IG  dimaksud  adalah  “Sagu
4 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta ; Visimedia, 2008, hlm.7.
5 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 20 Tahun 2016.
6 Dalam Pasal 1, angka 7 UU  20 Tahun 2016, Hak atas IG  dimaknai  sebagai  hak eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemegang  hak  IG  yang  terdaftar  dalam  daftar  umum  IG  selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada”.
7 Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran, diakses melalui http://umum- pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html,  tanggal  12  November 2019.
Lingga”,  dimana  sesuai  dengan  namanya  produk  tersebut  adalah  berasal  dari Kabupaten  Lingga.  Keberadaan  Sagu  Lingga  sebagai  produk  IG  secara  resmi disampaikan melalui Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri pada tanggal 17 Oktober 2019  yang  lalu,  pencapaian  ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  peran  Kanwil Kemenkumham Kepri yang dilakukan dengan kerjasama dan dukungan para pihak, terutama  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lingga  melalui  Dinas  Pertanian  serta petani  sagu  yang  tergabung  dalam  Perhimpunan  Pendayaguna  Sagu  Indonesia (PPSI) Cabang Lingga.
Upaya  perlindungan  terhadap  “Sagu  Lingga”  sebelum  dikenal  sebagai  salah satu  kekayaan  intelektual  komunal  merupakan  bentuk  tanggungjawab  dan perlindungan yang diberikan oleh Kemenkumham yang telah diamanatkan dalam ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Nomor  20  Tahun  2016  yang menyebutkan bahwa:
(1) “ IG dilindungi setelah IG didaftar oleh Menteri ”
(2) “Untuk  memperoleh  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pemohon IG harus mengajukan permohonan kepada Menteri 8 .
Adapun yang berhak untuk menjadi pemohon IG sebagaimana dimaksud dalam rumusan diatas adalah :
a. “Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis  tertentu  yang mengusahakan suatu barang/produk berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri.” 9
b. “Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”. 10
Sebagaimana diatur dalam PP No.51 Tahun 2007 alur pendaftaran IG adalah sebagai berikut:
a. Tahap pengajuan permohonan;
b. Tahap pemeriksaan administratif;
c. Tahap pemeriksaan substansi;
d. Tahap pengumuman;
e. Tahap oposisi pendaftaran;
f. Tahap pendaftaran; dan
g. Tahap pengawasan terhadap pemakaian IG.
Selanjutnya,  untuk  menentukan  sejauh  mana  peran  Kanwil  kemenkumham Kepri  dalam  upaya  pendaftaran  potensi  Produk  IG  yang  ada  di  wilayah  Kepri, peneliti  melakukan  analisis  berdasarkan  Teori  Efektivitas  Hukum  yang
8 Yang dimaksud dengan Menteri dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 20, UU No.20 Tahun 2016 adalah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9 Lihat Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG.
10 Dalam Pasal 1 angka 2, UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemda yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektifitas hukum adalah suatu proses yang ditujukan agar supaya dapat berjalan secara efektif.
Apabila  ingin  mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  sebuah  hukum  yang berlaku  di  masyarakat,  maka  harus  diketahui  hukum  itu  ditaati  oleh  masyarakat yang menjadi target pengukuran keberhasilan atau justru tidak ditaati. Maka dengan demikian  kita  akan  memperoleh  jawaban  bahwa  aturan  hukum  tersebut  berlaku efektif  atau  tidak  efektif  dalam  masyarakat.  Walaupun  begitu,  sekalipun  suatu aturan  yang  ditaati  itu  bisa  dikatakan  telah  efektif,  tetapi  tetap  masih  bisa dipertanyakan  sejauh  mana  tingkat  efektivitasnya  karena  dalam  menaati  suatu aturan  hukum  sangat  tergantung  pada  kepentingan  masing-masing  orang.  Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila ditemui dampak hukum yang positif, yang mana pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Terkait dengan efektivitas hukum, juga terdapat unsur paksaan berkaitan erat dengan efektif atau tidaknya aturan hukum.
Adapun  yang  menjadi  parameter  efektifitas  penegakan  hukum  menurut Soerjono  Soekanto  terdapat  pada  5  (lima)  hal,  yakni  Faktor  hukumnya  (undang- undang),  Faktor  penegak  hukumnya,  Faktor  sarana  maupun  prasarana  (fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum),  faktor  masyarakatnya  (lingkungan  yang merupakan tempat berlakunya suatu hukum atau aturan diterapkan), dan   Faktor kebudayaan (yang merupakan hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia).
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  sebagai  di  dalam  era  perdagangan global saat ini pemerintah telah meratifikasi konvensi intemasional dalam bidang perlindungan  Kekayaan  Intelektual.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  IG  secara  filosofis  bertujuan  untuk  menjaga  persaingan usaha  yang  sehat,  mewujudkan  keadilan,  memberikan  pelindungan  kepada konsumen, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.  Selain  tujuan  tersebut,  jika  dilihat  dari  konsiderans  menimbang  undang- undang tersebut bahwa pengaturan terhadap perlindungan IG yang diatur dari BAB VIII  juga  memiliki  maksud  untuk  meningkatkan  pe1ayanan  dan  mernberikan kepastian  hukum  bagi  dunia  industri,  perdagangan,  dan  investasi  dalam menghadapi  perkembangan  perekonomian  lokal,  nasionial,  regional,  dan internasional  serta  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.    Dari paparan  tersebut  sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geofrafis sudah cukup baik.
Dalam kaitannya dengan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya pendaftaran potensi produk IG yang dimulai dari tahap pendaftaran  sebagaimana  diatur  daalam  Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang menyebutkan bahwa:
(1)  “IG dilindungi setelah IG didaftar oleh Menteri”.
(2)    “Untuk  memperoleh  pelindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Pemohon IG harus mengajukan Permohonan kepada Menteri”.
Dalam Pasal 1 angka 20 UU 20/2016, kata “Menteri” dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) dan (2) diatas, dibatasi dengan pengertian menteri yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan
Permenkumham RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang ORTA Kanwil Kemenkumham merupakan bagian dari unit kerja Kemenkumham yang merupakan perpanjangtanganan Menteri dalam memberikan perlindungan atas  IG  yang telah terdaftar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara  yang peneliti lakukan terhadap narasumber  Fajar  Sulaiman  selaku  Kasubbdit  Merek  dan  IG  pada  Dirjen  KI Kemenkumham  RI. Bentuk  perlindungan  tersebut  selanjutnya  dijabarkan  dalam BAB XI Pasal 70 UU Nomor 20 Tahun 2016, yaitu dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan IG. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 70
(1) “Pembinaan IG dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya”.
(2) “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi”:
a. “persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  Perrnohonan  Indikasi Geografis”;
b. “Permohonan pendaftaran IG”;
c. “pemanfaatan dan komersialisasi IG”;
d. “sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan IG”;
e. “pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG”;
f. “pelatihan dan pendarnpingan”
g. “pernantauan, evaluasi, dan pembinaan”;
h. “pelindungan hukum”; dan “fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/ atau produk IG”.
Pasal 71
“Pembinaan  IG  dilakukan  oleh  pernerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  daerah sesuai dengan kewenangannya”.
Menurut  penjelasan  dari  narasumber  yaitu  Kadiv  Yankum  dan  HAM  pada Kanwil kemenkumham Kepri, Kabid Yankum dan Kasubbid Yan KI dikarenakan sampai  dengan  saat  ini  baru  terdapat    (satu)  potensi  produk  IG  dari  Kepri  yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pasca suatu produk  ditetapkan  sebagai  produk  IG,  perlu  dilakukan  pengawasan  dari  Kanwil Kemenkumham  Kepri,  khususnya  terhadap  kualitas  mutu  yang  baik  terhadap produk yang  dikeluarkan, seperti “Sagu Lingga”. Hal ini dilakukan agar  dipasaran tidak    ada  produk    yang    kualitasnya    di    bawah    standar  atau  terjadi  penurunan kualitas.    Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  konsekuensinya  adalah  produk  yang dikembangkan  dengan  IG  tersebut  tidak  akan  dipercayai  oleh  konsumen. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan MPIG yang ada di setiap daerah.
Akan tetapi, lahirnya ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tersebut  juga  menurut  peneliti  kurang  menekankan  sejauh  mana  pembagian tanggungjawab dalam hal  pembinaan maupun pengawasan  yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemda. Dalam rumusan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) hanya menyebutkan secara umum. Hal ini kedepannya akan bersifat bisa untuk  dilaksanakan  oleh  Ditjen  KI,  Kanwil  maupun  Pemda.  Sehingga  Kanwil
Kemenkumham  tidak  secara  rutin  melakukan  pengawasan  di  daerah  terhadap potensi maupun produk yang telah didaftarkan sebagai IG.
Dalam  upaya  perlindungan  terhadap  potensi  produk  IG  yang  ada  di  Kepri, bahwa Kanwil Kemenkumham Kepri telah melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan  pembinaan  dan  penagwasan  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa diawali dengan komitmen dalam memenuhi target kinerja Kemenkumham sebagaimana  telah  ditetapkan  untuk  setiap  tahunnya.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil penelitian  dokumen  yang  peneliti  lakukan  terhadap  Surat  Keputusan  Kakanwil Kemenkumham  Kepri  Nomor  W.32.117.UM.01.01  Tahun  2019  Tentang  Panitia Kegiatan Pengawasan IG Terdaftar. Dimana dalam keputusan tersebut telah secara jelas  menetapkan  panita  dari  internal  Kanwil  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  IG  Terdaftar.  Selanjutnya,  peran  tersebut  juga  didukung  dengan  hasil wawancara dengan Kadivyankum dan HAM yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi  yang berkaitan dengan KI sebagaimana ditetapkan dalam Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang Orta Kanwil adalah melaksanakan pelayanan di bidang AHU, KI, dan pemberian informasi hukum. Dan untuk pertama kalinya pada tahun 2017, Kanwil telah membentuk tim IG yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil untuk menemukan potensi IG di Provinsi Kepri.
Selain  upaya  tersebut,  dalam  upaya  mendorong  adanya  potensi  serta pendaftaran produk IG yang ada di Kepri, Kanwil Kemenkumham telah melakukan upaya sebagai berikut:
1) Berkoordinasi  dengan  Pemda  di  Provinsi  Kepri;  Yang  dimaksud  dengan pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  adalah”  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Provinsi Kepri yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten/kota”. Koordinasi diawali dengan penyampaian surat  tertulis  kepada stakeholder terkait  dan  melakukan  audiensi  dengan Sekretariat  Daerah,  Dinas  Pertanian  serta  perwakilan  masyarakat  di  Kab. Lingga,  Kab.  Natuna,  Kab.  Karimun,  Kab.  Kepulauan  Anambas,  Kota  Batam dan  Kota  Tanjungpinang.  Audiensi  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjelaskan sejauh mana tugas dan fungsi Kemenkumham dalam memberikan mewujudkan perlindungan  atas  hak  kekayaan  intelektual  bagi  seluruh  masyarakat  dan peningkatan  pembangunan  daerah.  Selanjutnya  dari  hasil  koordinasi  tersebut Kanwil Kemenkumham menyampaikan tujuannya terkait urgensi perlindungan terhadap  potensi  produk  IG,  sehingga  perlu  dilakukan  pendaftaran  sedini mungkin,  sehingga  pemerintah  daerah  bersedia  untuk  bekerja  sama  dengan Kanwil dalam menemukan paling sedikit 1 (satu) potensi IG setiap tahunnya.
2) Memberikan  sosialisasi  kepada  terkait  urgensi  perlindungan  hukum  terhadap produk  IG  yang  merupakan  bagian  dari  KI  Komunal  kepada  Pemda  dan masyarakat;  Selain  berkoordinasi  secara  langsung,  dalam  upaya  pendaftaran potensi  produk  IG  di  Kepri,  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  juga  melakukan penyebarluasan  informasi  terkait  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Hukum  dan HAM  melalui  DJKI  yang  dilaksanakan  oleh  Kanwil  kepada  masyarakat,
terutama  petani  sagu  Lingga.  Sosialisasi  tersebut  dalam  bentuk  penyampaian persyaratan serta tahapan apa saja yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah dan  juga  khalayak  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  umum tentang KI yang meliputi Merek, Cipta,Paten, IG dan sebagainya.
3) Memberikan  informasi  dan  pendampingan  k e pada  Masyarakat  Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) terkait mekanisme pendaftaran IG dan besaran biaya PNBP  terkait  IG  merupakan  bagian  dari  peran  dan  tanggungjawab  yang dilakukan  oleh  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  dimana  penjelasan  yang disampaikan  oleh  Kepala  subbidang  KI.  Bahwa  terdapat  biaya  yang  perlu diketahui  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mendaftarkan  KI  komunal,  seperti halnya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pemda  Kabupaten  Lingga  dalam mendaftarkan produk IG Sagu Lingga. Besaran tarif pendapatan Negara bukan paak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam PP No.46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2014  tentang PNBP Pada Kemenkumham.
4) Mengarahkan  pembentukan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  MPIG; adanya MPIG merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dalam permohonan pendafratan  produk  IG,  namun  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas Pertanian  Kabupaten  Lingga,  bahwa  saat  ini  di  daerah  belum  terdapat  MPIG. Untuk  itu,  Kanwil  Kemenkumham  telah  berupaya  untuk  mengarahkan pembentukan  MPIG  di  Kabupaten  Lingga  yang  dikenal  dengan  nama  PPSI Cabang Lingga. Namun untuk kabupaten/kota yang lain di Kepri memang belum terdapat sama sekali MPIG.
5) Menginventarisasi  potensi  IG  di  daerah;  Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya suatu potensi produk IG di daerah, salah satu peran yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kepri adalah melakukan inventarisasi terhadap produk yang  memiliki  nilai  “unggul”  yang  berasal  dari  masyarakat  dan  pemerintah daerah.
b. Kendala Yang Dihadapi Kanwil Dalam Pendaftaran Potensi IG
Dalam  upaya  pendaftaran  potensi  produk  IG  yang  ada  di  Provinsi  Kepri,
Kanwil  Kemenkumham  Kepri  juga  menghadapi  berbagai  kendala,  baik  yang berasal  dari internal  maupun eksternal.  Jika dikaji  menggunakan teori  Efektifitas Hukum  yang  dikemukakan  oleh  pendapat  ahli,  Soerjono  Soekanto,  yang menyatakan  bahwa  “efektif  adalah  taraf  sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat mencapai  tujuannya”.  Menurutnya  suatu  hukum  dapat  dikatakan  efektif,  apabila terdapat  dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.
Membicarakan  tentang  efektivitas  hukum  berarti  membicarakan  daya  kerja hukum  itu  dalam  mengatur  dan  atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat  terhadap hukum.  Hukum  dapat  efektif  jikalau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum
tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  akan  efektif  apabila  warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  dalam memaksimalkan pendaftaran potensi produk IG tidak terlepas dari payung hukum yang mendasari pengaturan terkait penyelenggaraan perlindungan IG di Indonesia sebagaimana  telah  ditetapkan  dan  diatur  dalam  PP  51  Tahun  2007  dan Permenkumham  12  Tahun  2019,  dimana  setiap  barang  maupun  produk  yang dihasilkan baik orang perorangan maupun komunitas (kelompok masyarakat) yang memiliki  potensi  untuk  didaftarkan  sebagai  IG  harus  memenuhi  prosedur  dan persyaratan yang cukup banyak. Sebagai contoh, mengacu pada hasil wawancara dengan  Kadivyankum  dan  HAM,  yaitu  bapak  Darsyad,  Kasubbid  KI  dan  PPSI Cabang  Lingga  serta  Dinas  Pertania  Kab/Lingga,  bahwa  komunitas  Petani  Sagu yang  berada  di  bawah  nagungan  PPSI  kesulitan  untuk  menyiapkan  buku persyaratan  “Sagu  Lingga”  yang  mengharuskan  adanya  deskripsi  atau  uraian mengenai  sejarah,  manfaat,  gambaran  detail,  peta  wilayah  atau  batas  daerah  dan manfaat  serta  mekanisme  dari  mulai  proses  produksi,  pengolahan  dan pendistribusian  potensi  produk  IG  yang  akan  didaftarkan  pada  DJKI,  selain  itu dalam  PP  No.  46  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  PP  No.45  Tahun  2014 tentang  “PNBP  yang  berlaku  Pada  Kemenkumham”  menetapkan  biaya pendafataran  IG  Komunal  sebesar  Rp  500.000,-.  Hal  ini  membuat  beberapa Pemerintah  Daerah  yang  ada  di  Kepri,  seperi  Kab.Karimun,  Kab.Bintan, Kab.Batam dan Kab.Natuna menunda proses pendaftaran potensi produk unggulan yang  di  daerah  tersebut  diantaranya    tenun  Batam,  rambutan  dari  Tanjungbatu, cengkeh atau lada putih dan madu.
Provinsi Kepri merupakan daerah kepulauan yang memiliki kondisi geografis cukup berbeda dengan provinsi daratan, dengan kondisi hampir 99% wilayahnya dikelilingi oleh lautan, maka tidak heran jika wilayah administratifnya terpisah oleh pulau  dan  rentang  jarang  puluhan  bahkan  ratusan  mil.  Sebut  saja  pulau  terluar Kabupaten  Natuna  dan  Kep.Anambas  yang  jauh  dari  jangkauan.  Kondisi  ini menjadi salah satu kendala atau hambatan yang membuat peran Kanwil Kumham dalam  upaya  pendaftaran  potensi  produk  IG  di  Prov.Kepri  tidak  dilaksanakan secara  efektif.  Untuk  melakukan  koordinasi  dan  peninjauan  dalam  menemukan suatu  potensi  produk  IG  dapat  membebani  anggaran  Negara  yang  cukup,  karena tim investigasi IG harus turun langsung ke lapangan untuk melihat keberadaan dan gambaran  potensi  produk  tersebut  apakah  telah  didukung  oleh  persyaratan  yang telah ditetapkan dalam UU 8/2016.
Dalam  mendukung  pelaksanaan  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan tanggungjawab, peran Kanwil Kemenkumham juga bergantung pada besar/kecilnya  anggaran  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Berdasarlkan pengalaman narasumber, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk subbidang KI sangatlah minim, sehingga upaya dalam  bentuk  koordinasi secara langsung  yang
harusnya  dapat  dilakukan  oleh  Kanwil  dengan  pemda  setempat  tidak  berjalan maksimal.
Minimnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  kegunaan  dan  manfaat  hasil karya  berupa  barang  maupun  produk  hasil  ciptaan  masyarakat  yang  sehari-hari ditemui  dan  ternyata  sangat  berkaitan  dengan  produk  yang  dapat  dinyatakan sebagain  IG,  dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Kasubbid  KI bahwa  berdasarkan  inventarisasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengawas  IG  Kanwil Kemenkumham Kepri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tepatnya sejak pemberlakuan UU 8/2016 dan penetapan target kinerja Kanwil untuk menemukan paling  sedikit  1  (satu)  produk  IG  di  masing-masing  provinsi,  peneliti  telah menyesuaikan  dengan  hasil  wawancara  dan  observasi  di  lapangan  bahwa masyarakat  kurang  mengetahui  adanya  Peran  Kanwil  Kemenkumham  dalam bidang  kekayaan  intelektual,  khususnya  IG.  Selanjutnya,  untuk  memudahkan proses inventarisasi dalam rangka pendaftaran potensi produk IG pada Dirjen KI, Kanwil Kepri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman ( memorandum of  understanding )  dengan  kabupaten  Karimun.  Namun  perlu  diikuti  dengan kabupaten/kota  lainnya  yang  ada  di  provinsi  Kepri  agar  upaya  tersebut  dapat berjalan optimal.

## c. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Kanwil Kemenkumham Dalam Pendaftaran IG
Terhadap  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  dalam upaya  pendaftaran  potensi  produk  IG  yang  ada  di  Kepri  perlu  adanya  solusi. Menurut  KBBI,  solusi  “adalah  penyelesaian;  pemecahan  (masalah,  dan sebagainya);  jalan  keluar  untuk  suatu  kendala  atau  hambatan  atau  masalah”. Apabila kita hubungkan dengan teori Efektifitas Hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono  Soekanto,  bahwa  terhadap  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG yang berkaitan dengan peran Kanwil dalam Pendaftaran Potensi IG.
Terhadap kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  produk  IG  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  70  dan  Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  perlu dipertegas  lagi,  khususnya  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan tersebut secara konkrit yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UU tersebut berupa peraturan pelaksanaan maupun peraturan menteri yang bersifat teknis. Terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di bidang kekayaan intelektual  sebagaimana  yang diatur dalam  Permenkumham  RI Nomor 30 Tahun 2018  tentang  ORTA  Kanwil  Kemenkumham  yang  kegiatannya  berbasis  pada anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran perlu diselaraskan dengan target kinerja  yang  penetapannya  melalui  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Target  kinerja  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  ditetapkan  setiap  tahun  merupakan  suatu  bentuk  kebijakan  publik yang  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  publik  untuk  mengambil  langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka demi terwujudnya target-capaian yang diprioritaskan agar  terpenuhi  demi  kepentingan  masyarakat/publik.  Ini  kita  kenal  pula  dengan
diskresi atau fries emersen. Apabila tercipta keselarasan di antara keduanya maka Kantor Wilayah akan lebih mudah dalam bekerja melaksanakan proses pembinaan dan  pengawasan  terhadap  IG  termasuklah  di  dalamnya  dalam  upaya  mendorong dilakukannya pendaftaran potensi IG.
Perlu  adanya  sosialisasi,  bimbingan  teknis  serta  pembinaan  dan  pengawasan yang rutin dari Kanwil Kemenkumham Kepri yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Selain itu, Pemerintah  Daerah  juga  perlu  menetapkan  target  kinerja  tahunan  dan  tim inventarisasi potensi produk IG di daerah, agar sejalan dengan target kinerja yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Serta  diperlukan  peningkatan  kerjasama atau MoU terkait upaya perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepri.
Perlu  adanya  peningkatan  atau  penambahan  anggaran  bagi  Kanwil Kemenkumham  Kepri  untuk  melakukan  inventarisasi  potensi  produk  IG  di kabupate  terluar  yang  ada  di  Provinsi  Kepri,  khususnya  Kabupaten  Natuna  dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  dari  masyarakat, khususnya MPIG untuk menjaga, memlihara serta melindungi potensi produk IG agar  tidak  ditiru  atau  diimitasi  oleh  produk  lainnya  yang  sejenis.  Selain  itu, masyarakat  juga  perlu  menyadari  bahwa  manfaat  ekonomis  yang  timbul  apabila suatu produk sudah terdaftar pada DJKI bukanlah hal hal instan, melainkan butuh waktu dan pembuktian kualitas produk tersebut di kalangan konsumen dan pasar. Masyarakat  perlu  diedukasi  tentang  pentingnya  pendaftaran  potensi  IG  karena dapat memberikan manfaat untuk melindungi produk dan produsen dari tindakan penyalahgunaan dan pemalsuan tanda IG, meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan  mamasuki  pasar  baru  pada  tataran  nasional  maupun  internasional, meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas produk,  meningkatkan  produksi,  meningkatkan  peluang  diversivikasi  produk, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk  yang  mereka  beli,  meningkatkan  peluang  promosi  untuk  memperoleh reputasi yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha, meningkatkan  ekonomi  dan  mempercepat  pembangunan  wilayah,  menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk serta menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suartu barang IG.
Untuk  memberikan  pencerahan  atas  kebudayan  yang  berkembang  dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan manfaat instan pendaftaran produk IG,  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  memberikan pemahaman  terhadap  kebudayaan  masyarakat  yang  kurang  berminat  untuk mendaftarkan produk yang berpotensi sebagai produk IG yang berasal dari daerah atau komunitasnya tanpa harus melihat nilai komersilnya terlebih dahulu. Dengan usaha  dan  gerakan  penyadaran  yang  dilakukan  secara  bertahap  diharapkan  dapat mengikis budaya negatif tersebut.

## E. Kesimpulan
Terhadap hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Terhadap  upaya  pendaftaran  potensi  produk  IG  yang  ada  di  Provinsi  Kepri, peran Kantor Wilayah belum maksimal dan masih terbatas pada upaya  yang meliputi  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah  di  lingkungan  Provinsi Kepri, memberikan sosialisasi kepada Pemda dan masyarakat terkait urgensi perlindungan  hukum  terhadap  produk  IG  yang  merupakan  bagian  dari  KI Komunal,  memberikan  informasi  dan  pendampingan  k e pada  MPIG  Terkait mekanisme pendaftaran IG dan besaran biaya PNBP terkait IG, mengarahkan pembentukan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  MPIG,  menginventarisir potensi  produk  IG  di  daerah;  dan  melakukan  Pembinaan  dan  pengawasan terhadap pengaruh atau dampak kenaikan harga pasca produk IG didaftarkan.
b. Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  dalam upaya pendaftaran produk IG adalah sebagai berikut:
1) Prosedur dan persyaratan pendafaran IG yang diatur dalam PP No. 51 Tahun 2007,  dan  Permenkumham  No.12  Tahun  2019  membutuhkan  biaya  dan waktu yang cukup panjang.
2) Kurangnya  pengetahuan  Pemerintah  Daerah  setempat  serta  masyarakat yang ada di Kepri.
3) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam membentuk MPIG / tidak semua Kabupaten/Kota memiliki MPIG;
4) Kurangnya respon serta minat pemda dan masyarakat terhadap manfaat IG.
5) Minimnya kegiatan sosialisasi, bimtek dan Rakernis dari DJKI;
6) Belum  semua  kabupaten/kota  melakukan  MOU  untuk  menginventarisasi adanya potensi produk IG; dan
7) Belum adanya target kinerja  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memiliki produk IG.
8) Letak geografis kabupaten di Kepri yang cukup jauh; dan
9) Terbatasnya Anggaran untuk melakukan koordinasi secara langsung.
10) Masyarakat  kurang  percaya  dengan  perlindungan  hukum  yang  diberikan pemerintah  terkait  IG,  dan  hanya  berharap  dampak  secara  instan  bagi masyarakat.
c. Solusi  yang  dapat  diberikan  terhadap  kendala  yang  dihadapi  Kanwil Kemenkumham Kepri dalam upaya pendaftaran potensi produk IG di Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:
1) Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap kewajiban Pemerintah pusat  maupun  pemda  untuk  melakukan  membina  dan  mengawasi penyalahgunaan produk IG.
2) Perlu  adanya  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  dari  masyarakat, khususnya MPIG (IG) untuk menjaga, memlihara serta melindungi potensi produk IG agar tidak ditiru atau diimitasi oleh produk lainnya yang sejenis.
3) Perlu adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta pembinaan dan pengawasan yang  rutin  dari  Kanwil  Kemenkumham  Kepri  yang  bekerjasama  dengan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  Pemerintah  Daerah  dan  juga masyarakat.
4) Perlu  adanya  peningkatan  atau  penambahan  anggaran  bagi  Kanwil Kemenkumham Kepri untuk melakukan inventarisasi potensi produk IG di kabupaten terluar yang ada di Provinsi Kepri, khususnya Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulaluan Anambas.
5) Perlu  adanya  sosialisasi  rutin  dan  pemahaman  terhadap  kebudayaan masyarakat  yang  kurang  berminat  untuk  mendaftarkan  produk  di  daerah yang  memilik  potensi  mejadi  produk  IG  yang  berasal  dari  daerah  atau komunitasnya tanpa harus melihat nilai komersilnya terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Achmad  Ali. Menguak    Teori    Hukum  (Legal    Theory)    dan    Teori    Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
( Legisprudence ). Jakarta: Penerbit Kencana. 2009.
Ahmad  M.  Ramli,  Miranda  Risang  Ayu  Palar,  S.H.,  LL.M,  Ph.D,  Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Penerbit Alumni, Bandung, 2018.
Amiruddin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Erman  Rajagukguk, Filsafat  Hukum ,  Universitas  Indonesia  Fakultas  hukum- Pascasarjana, Jakarta: 2017.
Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HKI Yang Benar , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
Lili  Rasjidi  dan  Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori  Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2004.
Miranda  Risang  Ayu, Memperbincangkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi Geografis , PT. Alumni, Bandung, 2006.
Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta : Visimedia, 2008.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional , Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional , Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia , Alumni Bandung, 2008.
Peter Damary, Modul Pelatihan Indikasi Geografis , Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, 2018.
Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2008.
Suyud  Margono, Aspek  Hukum  Komersialisasi  Aset  Intelektual ,  Nuansa  Aulia, Bandung, 2010.
Tomy Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Winda  Rina  Yessiningrum, Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  Sebagai Bagian  Dari  Hak Kekayaan Intelektual , Jurnal  IUS  Vol  III Nomor 7 April 2015.

## Artikel Jurnal
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Agung Darmarsasongko, Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia , Penelitian pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, Jakarta, 2002.
Ditjen  HKI  (Bekerja  sama  dengan  EC-ASEAN  IPRs  Co-operation  Programme (ECAP  II),  Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dilengkapi  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual, Jakarta, ditjen HKI-ECAP II, 2006.
Sri  Soemantri  M,  Makalah  Seminar  “ 50  Tahun  Kemandirian  Kekuasaan Kehakiman diIndonesia ”, FH-UGM,1995.
Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (sebuah pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum Vol. XXVIII, No. 2 Desember 2012.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Kepala  Sub  Direktorat  Merek  dan  Indikasi  Geografis  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 2019.
Wawancara  dengan  Kepala  Divisi  Pelayanan  Hukum  dan  HAM  Kanwil Kemenkumham Kepri, pada tanggal 14 Agustus 2019.
Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pelayanan  Hukum  dan  HAM  Kanwil Kemenkumham Kepri, pada tanggal 10 September 2019.
Wawancara dengan Kasubbid KI Kanwil Kemenkumham Kepri, pada tanggal 11 September 2019.
Wawancara dengan Bapak Zulhamdi, pada tanggal 27 September 2019.
Wawancara dengan Pengurus Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia Cabang
Lingga, tanggal 27 September 2019.
Wawancara  dengan  Ketua  Pengurus  Perhimpunan  Pendayaguna  Sagu  Indonesia Cabang Lingga, pada tanggal 12 September 2018.

## Internet
Iffa  Rohmah.  2016.  Penegakkan  Hukum.  http://pustakakaryaifa.blogspot.com.
Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 1 Februari 2019.
http://m.airlines.web.id/id3/114-11/Negara-egadiversitas_101629_airlines.html,
diakses pada tanggal 02 November 2019.
http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html, Putera Gembala, Minggu, 1 September 2013 diakses pad tanggal 1 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.
WIPO,“GeographicalIndications,”http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_i nd.html, diakses tanggal 22 Januari 2019.
https://www.kitapunya.net/2018/03/pengertian-merek-menurut-para-ahli.html
diakses pada tanggal 25 Januari 20189 jam 17.00 WIB.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab34123cf623/dirjen-ki-targetkan- 1000-pendaftaran-indikasi-geografis-dalam-negeri--peluang-baru- konsultan-hki/ diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor mempengaruhi-kinerja.html?m=1 pada tanggal 19 Oktober 2019. http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-
umum.html, tanggal 12 November 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia),  LN  Tahun  1994  Nomor  57,  TLN  Nomor 3564.
UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permenkumham  Nomor  29  Tahun  2015  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  2018  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor
M.HH-01.PR.01.03  Tahun  2017  tentang  Tarja  Kemenkumham  RI  Tahun 2018.