## PERKEMBANGAN INDUSTRI MARITIM NUSANTARA (KENYATAAN DAN HARAPAN)
Budi Purwanto 1)

## (Mahasiswa Prgram Doktor Universitas Pancasila-Jakarta)
Abstract
Through Mr.Djuanda Kartawidjaja (13/12/1957) Indonesia declared as an archipelagic nation and  accepts  this  fact  by  all  members  of  the  union  of  nations.  The  Indonesian  archipelago consists of many islands scattered stretches from Sabang to Merauke divided by the equator between  the  north  and  south  as  well  as  put  together  by  the  sea.  Many  potential  maritime been dug, but more of the potential of marine resources are not optimally exploited. Author investigate  it  as  search  from  some  of  article  at  and  compile  it  from  journal,  internet, newspaper, etc. finally the case can to evaluate base on the acknowledgment of marine term and condition at Indonesia with wider history, than found have seriously to manage for come to the  dream  become  to  world  central  of  maritime.  As  the  background  and  as  empiric  data founded  to  evaluate  base  on  evaluate  methodology  &  development  analysis  that  have summaries  is  Indonesia  with sea  territory  majority  still  not  maximum  yet to  explore  and  not have creating yet the marine acknowledgment to all of Indonesian.
Keyword: archipelago, marine resource, sea, history of Indonesia.

## INTRODUCTION
Nenek moyangku seoarang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada  takut,  menempuh badai  sudah  biasa…..itulah  sepenggal  lirik  syair  lagu  anak-anak  yang menggambarkan  jiwa  pantang  menyerah  yang  lahir  dari  keinginan  dasar  sebagai  Negara kepulauan  (Indonesia),  sebuah  bangsa  dimana  wilayahnya  dikelilingi  oleh  laut,  lautan  itu  pula pemersatu dan pengikat antar pulau satu dengan pulau lainnya.
Wilayah  Indonesia,  memiliki  luas  daratan  berbanding  dengan  wilayah  lautan  adalah  2/3  (dua per  tiga).  Artinya  berdasar  topografi,  wilayah  Indonesia  memiliki  sumber  daya  maritime  yang lebih besar dibandingkan sumber daya darat.
Berdasarkan  deklarasi  Djuanda,  wilayah  Republik  Indonesia  adalah 5.193.250  km² belum  termasuk  wilayah  Irian  Jaya  (  Papua).  wilayah  tersebut  terdiri  dari  13.487  pulau  besar dan  kecil,  sekitar  6000  pulau  diantaranya  belum  berpenghuni,  letak  pulau  pulau  tersebut tersebar  diseluruh  Indonesia.  Letak  Indonesia  berdasarkan  koordinate  adalah  pada  posisi kordinat 6 0 LU – 11 0 08’ LS dan 95 0 BT – 141 0 45’ BT
Berkah  dari  letak  koordinat  tersebut,  berdasarkan  astronomis  wilayah  Indonesia mendapatkan  sinar  matahari  yang  cukup  sepanjang  tahun  dengan  curah  hujan  yang  tinggi. Berikut ditampilkan gambar letak wilayah republic Indonesia berdasarkan astronomi:
1) Koresponden Penulis : budip3@gmail.com

## Gambar1: letak Astronomis indonesia
Pada  masa  damai  seperti  sekarang,  dan  dengan  perkembangan  dunia  yang  masuk pada  era  globalisasi,  dimana  letak  wilayah  menjadi  tanpa  batas,  dan  potensi  pengembangan industri  diseluruh  dunia  dapat  bersaing  secara  terbuka,  maka  wilayah  Indonesia  banyak menjadi  incaran  para  pelaku  usaha  dari  seluruh  Negara.  Indonesia  sebagai  bangsa  maritime yang  potensial  dengan  sumberdaya  laut  yang  luas,  jumlah  penduduk  yang  besar  adalah sumber  pasar  yang  luar  biasa.  Pandangan  bangsa  Indonesia  tentang  nilai,  harapan  dan kenyataan  yang  ada  adalah  tentang  keinginan  yang  belum  dioptimalkan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang di amanatkan undang undang dasar.

## LITERATUR REVIEW
Penelitian  terbaru  di  antartika  adalah  tentang  hubungan  tanaman  asli  Antartika  dan linchen species Antartika bahwa dilaporkan pada dua lokasi;  ditemukan 5 dari 13 species dan 4 dari  11  species  lumut  (Sung  Woo  Lee,et  all,  2014:601) . Sulitnya  menentukan  batas-batas Negara  di  wilayah  maritime,  dan  hal  ini  dapat  menimbulkan  sengketa  atau  peperangan  antar Negara, karenanya harus ditelusuri kembali pernyataan kedua negara, ketentuan  ini  harus mendapat  pengakuan  international  dengan  status  hukum  yang  sah  (Matej  Albavelj  &  Jernej Letnar Cernic, 2007:3).
Peningkatan pertumbuhan   pengangkutan dapat meningkatkan pertumbuhan pemukiman  dan  perpindahan  manusia  karena  alasan  pelayanan,  termasuk  penyebaran penduduk yang stabil, hal ini ikut memberikan fasilitas integrasi antar pemukiman, meningkatnya komunitas maritim berperan  menciptakan  komunitas  ekonomi,  politik  dan sosial yang terikat oleh laut. (Mark Revinder Frost, 2004:64). Sedangkan negara maritim seperti India, konsep  keamanan wilayah maritim memiliki penanganan khusus. Pendekatan keamanan maritim  memiliki  sejarah  yang  panjang.  Untuk  pengamanan  ini  butuh  angkatan  laut  yang  kuat dan hal ini dipengaruhi oleh tantangan perubahan (Sarabjeet Singh Parmar, 2014:49).
Salah satu pasar yang paling ternbuka pada era globalisasi adalah industri transportasi laut,  ini  menunjukkan  secara  lengkap  mulai  dari  perlindungan  pemerintah  hingga  praktik membuka  liberalisasi  industri  guna  mendapatkan  apa  yang  terbaik  (Andy  Yee,  2012).  Oleh karena  itu  untuk  membahas  pasar  terbuka  pada  insustri  transportasi  laut  dapat  terlihat  dari kegiatan pengiriman barang secara masal, kebutuhan industri armada,   pengiriman barang domestik serta pengaturan nilai tambah. Liberalisasi transportasi laut merupakan kunci keterkaitan dan keterbukaan dunia (Mary R Brooks , 2009:4). Tindakan kejahatan international
dan terorisme di sektor maritim yang terjadi di selat  malaka,  hal  ini  tidak  cukup  dengan penanganan hukum saja karena hal ini merupakan  tindakan  ancaman  terhadap  kawasan  yang harus ditindak lanjuti dengan hukum  internasional.  Jika  pengamanan  Selat  malaka  diserahkan kepada  Malaysia  dan  Indonesia  saja  maka  akan  berat,  karena  jalur  tersebut  adalah  jalur  vital untuk transportasi laut dunia.(Tammy M sittnick, 2005:1).
Pada domain industri  maritim,  umumnya  berfikir  tentang  insentif  dan  bagaimana  cara mendapatkannya.  Dalam  beberapa    hal  harus  dijelaskan  secara  rinci  tentang  bagaimana  kita mendapatkan. Hal ini bisa saja secara tradisional atau modern terkait dengan proses operator, pengiriman barang dan para  pelaut  yang  bekerja  di  bidang  pelayaran  internasional.(James Kraska,  2010).  Keselamatan  maritim  memiliki  dampak  yang  besar  terhadap  dunia  dan kehidupan manusia.  Sebagian besar pengiriman barang didunia dilakukan melalui laut. Kapal- kapal   yang  membawa  barang  bahaya  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan, bencana dan kerusakan yang ditimbukan pada kecelakaan dilaut sangatl rumit dan mahal. (R I Goralski & C M gold). Pantai dapat menawarkan keindahan dengan tema  yang optimal dan dapat  diramalkan  penggunaanya,  bahkan  di  Belanda,  Jerman  dan  Denmark  mampu  merubah beberapa  wilayahnya  menjadi  lebih  manarik  dengan  pembangunan  tanggul  penahan gelombang untuk menekan kerusakan pantai. Dan  sebagian  lagi  ditata  sehingga  menjadi pemandangan laut yang dinamis. Hal ini bisa dijadikan tempat relaksasi di kehidupan kota yang penat, pariwisata akan berkembang  menjadi  ekonomi  unggulan  dengan  menjual  keindahan pantai modern.(Karsten Reise, 2014:1).
Industry pelayaran melibatkan banyak pihak dari pemilik kapal, operator kapal, operator pelabuhan, lembaga-lembaga di pelabuhan, pelaut, pemasok, dll. Meskipun banyak pihak yang terlibat  dalam  industri  maritim,  satu  hal  yang  penting  posisinya  adalah  pelaut  yang  kompeten. Bekerja  dan  tinggal  diatas  kapal  sama  artinya  bekerja  dalam  kondisi  bahaya  setiap  saat  dari ancaman  laut,  terisolasi,  terbatas.  Meskipun  kegiatan  ini  sudah  berlangsung  sejak  dahulu namun  perhatian  terhadap  hak  hak  pelaut  belum  dipahami  banyak  orang  (Onur  Sabri  Durak ,2009: 136).
Banyak Negara yang memanfaatkan garis   pantai  yang  panjang,  berkaitan  dengan daratan yang mereka miliki sebagai sumber daya pengembangan ekonomi maritim mereka. Di Penang (Malaysia) pengembangannya didukung banyak indikator. Untuk  mengukur potensi maritime  bangsa  dan  industri  maritim  mereka,  ukuran  tersebut  untuk  menilai  sejauh  mana industri  maritim  telah  dimanfaatkan.  Dengan  mengunakan  CenPRIS  samudra  index.  COI menunjukkan bahwa Brunai dan Philiphine kurang memanfaatkan  potensi maritimnya. Sedangkan Singapura dan Thailand telah memanfaatkan potensi  maritime yang dimiliki dengan penuh. Malaysia masih memiliki potensi ekonomi   maritim  yang  terus  berkembang pesat.(Hans Dieter evers & Azhari karim, 2011:117). Saat ini analisis tata ruang serta antisipasi dan  penggunaan  laut  &  pesisir  berbasis  pemahaman  secara  ilmiah  mulai  digunakan,  hal  ini penting  guna  mendapatkan  tata  ruang  yang  baik,  misalnya  pesisir  ditata  untuk  alat  bantu navigasi  atas  kapal  yang  berlayar,  akhirnya  data  kepadatan  armada  dilaut  dan  pengendalian atas kapal dapat tercapai. (Yong Hoon Kim et al, 2014). Sistem logistik terpadu yang nantinya diintegrasikan  dengan  sistem  logistik  nasional  ini  berjalan,  maka  daya  saing  produk  dalam negeri naik.   Pasalnya,  biaya  logistik  murah  maka  harga  produk  juga  semakin  terjangkau  ( situs on line: bisnis.com 2014).
Melihat  kondisi  negara  yang  dua  pertiganya  laut  prospek  dan  potensi  untuk mengembangkan industri maritim sangat besar di Indonesia. Untuk itu, harus mampu menjaring lebih banyak lagi investor domestik maupun International agar ikut serta memajukan industri maritim  nasional  (situs  online:  detik.com  2014) . Melimpahnya  jumlah  penduduk  dan  posisi negara  yang  dipisahkan  laut  dan  selat,  menjadi  bidikan  bagi  industry  maritim  asing  sebagai pasar  yang  sangat  potensial.(situs  online,  tribun.com). Indonesia  punya  potensi  sumber  daya laut  yang  luar  biasa.  "Jika  dikalkulasi  dan  diolah  secara  maksimal,  maka  kekayaan  laut Indonesia bisa menyumbang  pendapatan sebesar US$ 1,2 triliun," kata Suseno, Kepala Badan
Pengembangan Sumberdaya  Manusia Kelautan  dan Perikanan, di Universitas Indonesia pada Jumat,  30  Mei  2014.  Kekayaan  laut  Indonesia,  dapat  dipetakan  dari  beberapa  sumber,  yakni migas,  wisata  bahari,  dan  komoditas  perikanan.  "Dari  sektor  cadangan migas  saja,  70  persen atau   sebesar  9,1  miliar  barel  terdapat  di  laut,"(  situs  online:  Tempo.com  2014). Kita  harus bekerja  dengan  sekeras-kerasnya  untuk  mengembalikan  Indonesia  sebagai  negara  maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita   telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat   dan  teluk  (pidato  pertama Presiden Joko Widodo tgl 20/10/2014)

## METODOLOGY RESEARCH
Methodology  research  pada  paper  ini  menggunakan  metodology evaluates & development yang  berkonsentrasi  pada describe  method .  Dimana  penulis  melakukan  library research dengan memadukan banyak artikel serta perkembangan pokok masalahnya  pada tiap decade , dan mengembangkan keterkaitan antar decade dimaksud sehingga menjadi rangkaian development atau gagasan.

## FINDING AND DISCUSSION

## 1.  Industri Maritime Pada Era Pra-Kolonial
Berdasar  literaur  sejarah,  industri  maritim  nusantara  telah  lahir  jauh  sebelum kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  ini  dibuktikan  dengan  banyak  temuan  prasejarah.  temuan yang  erat  dengan  industri  maritim  seperti:  situs  tentang  gua  di  Muna,  seram  dan  Argumi, dimana  dalam  situs  tersebut  digambar  perahu-perahu  layar.  Ditemukan  beberapa  benda sejarah yang memiliki kemiripan antara benda yang ditemukan di jawa dan di Australia, hal ini mengaitkan antar budaya dimaksud dan member konfirmasi telah terjadi dan melakukan kontak langsung antar budaya dengan perbedaan benua ( Y. Paonganan) Dilihat dari sejarah, tidak ada pengaruh besar  yang dibawa dari luar untuk membentuk semangat maritim bangsa Indonesia pada masa pra-kolonial. Karena orientasi maritim justru datang dari bangsa kita sendiri. Profesor Djuliati Suroyo menuturkan bahwa, kesadaran akan geografi  dan  ekologi  sekitar  membuat  para  pendahulu  kita  sangat  menggantungkan hidupnya pada laut. Namun, tidak berarti barang-barang dagangan mereka hanya bersumber dari  laut  sehingga  menutup  akses  dan  sumber  daya  agraris.  Para  pendahulu  nusantara ( forerunner) juga  memperdagangkan  hasil-hasil  pertanian,  seperti  cengkeh,  lada,  dan  kayu manis yang menjadi hasil alam paling diminati di Eropa dan Cina. Barang-barang ini diekspor hingga  mencapai  istana  dinasti  Han  di  Cina  Utara  2.000  tahun  lalu,  berikut  juga  ke  Roma pada  tahun  70  M,  dan  Mesopotamia  pada  ±  tahun  1700  SM  (Van  Der  Meulen  dalam Suroyo et all dalam Amelia Rahmawaty ).

## 2.Industri Maritime Pada Era Kolonial
Nusantara  dengan  berbagai  jenis  rempah  rempah  yang  dimiliki  membuat  ketertarikan karena  kebutuhan  Negara  barat,  dan  karena  dilandasi  minat  dagang  dengan  keuntungan atas komoditi  ini,  maka membuat  orang  orang  dari  negera  barat  memiliki  minat  yang  tinggi untuk datang ke Nusantara.
Berdasarkan literature sejarah, pertama kali Cournelis de Houtman mendarat di Banten dia  terkejut  dengan  banyaknya  aktivitas  perdagangan  antar  Negara  yang  terjadi  disana, pelaku pasar yang terlibat adalah orang orang dari luar nusantara, berdasarkan informasi ini Cornelis  de  Houtman  menceritakan  kembali  temuan  nya  saat  telah  tiba  di  Belanda sekembalinya dari Nusantara (Djoko suryo dalam Amelia rahmawaty).
Cornelis de houtman dalam  muhibahnya membawa serta contoh rempah rempah yang mendatangkan  keuntungan  besar.  Dari  aktivitasnya  tersebut  ahirnya  perusahaan  dagang
lainnya  (di  Belanda)  berbondong  bondong  ke  Nusantara  dalam  rangka  berdagang.  Akibat kegiatan ini produk rempah rempah mengalami lonjakan dan berlimpah di Belanda sehingga mampu menekan harga menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Kemudian membuat pemerintah Belanda mencarikan solusi dengan membentuk kongsi dagang yang selanjutnya kita  kenal  dengan  VOC  (persatuan  organisasi  dagang  dengan  tujuan  untuk  menghindari persaingan tidak sehat).
Tujuan  awal  VOC  adalah  focus  pada  perdagangan,  tetapi  ahirnya  menginginkan  untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara melakukan monopoli yang melebihi batas yaitu dengan memaksa para petani (di jawa) untuk menanam apa yang diinginkan.
Ahirnya  monopoli  perdagangan  ini  bergerak  lebih  luas  hingga  ahirnya  VOC  membuat armada  laut  untuk  menguasai  dan  menjaga  laut  nusantara  (pelabuhan).  karena  untuk menjaga  persaingan  dengan  para  raja  yang  ada  pada  masa  itu  (Raja  hanya  diijinkan berdagang  dengan  VOC).  Karena  penjagaan  laut  yang  super  ketat  ini  ahirnya  masyarakat tidak bisa leluasa untuk melaut.
Sejalan dengan “hancurnya” Maritim Nusantara karena dikuasi VOC, ahirnya berimbas pada  penguasaan  perdagangan  dan  pelayaran,  sedangkan  kegiatan  orang  orang dinusantara  dibatasi  sebagai  produsen  atas  produk  yang  diinginkan  VOC  termasuk transportasinya.
Karena kondisi yang sedemikian rupa dan kekuasaan VOC semakin meluas, selanjutnya Raja Sultan agung dengan kebijakan politiknya menutup seluruh pelabuhan di jawa (kecuali pelabuhan  Jepara),  ahirnya  berimbas    pada “kematian”  perdagangan  melalui  laut  di  Jawa dan berkembang hingga seluruh pelabuhan Nusantara.
Berkembangnya  monopoli  oleh  pihak  VOC  dan  kebijakan  para  raja  untuk  membayar pajak  dengan  cara  menyerahkan  hasil  pertanian  kepada  mereka,  lambat  laun  memaksa seluruh kemampuan rakyat  dikuras pada sektor agraris,  inilah  yang turut serta dan secara langsung mematikan kegiatan maritim nusantara.
Yang  terjadi  pada  saat  masa  kolonial  adalah:  VOC  melalui  pemerintah  Belanda menyelenggarakan  dan  memanfaatkan  seluruh  potensi  laut  dengan  mengalokasikan kekuatan militer untuk mengamankan sektor maritim guna melindungi kepentingan pelayaran niaga mereka (bukan untuk pelayaran niaga secara keseluruhan).

## 3.  Industry maritime pada era pasca kolonial
Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan sebagai Negara merdeka, inilah  awal  berahirnya  masa  kolonial.  Bagaimana  indusri  maritim  setelah  mengalami pemaksaan  dan  menggeser  minat  masyarakat  terhadap  dunia  maritim  nusantara  selama bertahun tahun.
Pada pasa pra-kolonial, semua kekuatan maritim dimaksimalkan, terbukti dari bukti-bukti sejarah dengan ditemukannya armada-armada terbaik pada masanya, diduga para raja dan masyarakat  saat  itu  memanfaatkan  potensi  maritim  untuk  kehidupan.  Maritime  dijadikan tumpuhan  ekonomi  sehingga  dijaga  keamanan  dan  kelestariannya  dan  ahirnya  berujung pada proteksi yang memutus beberapa generasi pada masa kolonial.
Pasca  kemerdekaan  bangsa  indonesia  masih  dihadapkan  dengan  pergolakaan  yang komplek  dengan  munculnya  pergolakkan  dan  pemberontakkan  yang  berawal  dari ketidakpuasan  hubungan  antara  pusat  dan  daerah,  persaingan  ideologi,  serta  pergolakkan sosial  politik  yang  membuat  keamanan  terpusat  didarat.  Karenanya  pemanfaatan  maritim masih  terabaikan.  Disisi  lain  karena  terputusnya  generasi  maritim  yang  sangat  lama mengakibatkan  orientasi  maritim  bangsa  tidak  tergali  selama  kurun  waktu  yang  sangat lama.Kenyataannya  pada  periode  ini,  bangsa  Indonesia  masih  berkutat  pada  continental oriented dan mengabaikan maritim yang merupakan bagian terbesar dari wilayah Nusantara. Kenyataannya,  perubahan  gejolak  ahirnya  tidak  hanya  terjadi  didarat,  tetapi  karena  factor technologi,  geopolitik,  geo-economi,  geostrategic,dll,  dan  karena  perubahan  perubahan
tersebut maka menggeser kepentingan semua Negara. Karenanya bangsa ini wajib berpikir secara  holistic  untuk  memanfaatkan  dan  melindungi  wilayah  nusantara  di  laut,  darat  dan udara.
Presiden  Soekarno  pernah  menegaskan  bahwa  geopolitik  Indonesia  adalah  maritim, meskipun tidak banyak yang dapat dilakukan di sektor maritim pada masa pemerintahannya, tetapi  lebih  melanjutkan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial.  Kesibukan maritim  global  dan  maritim  nusantara  sebagai  kekuatan  atau  ancaman  adalah  tergantung kepada  reaksi  kita  sebagai  bangsa,  bangsa  ini  akan  mengambil  porsi  sebagai  yang “memanfaatkan” atau kita “Abai” seperti yang telah dilakukan selama masa kolonial adalah pilihan.  Tetapi  prinsipnya  adalah  semua  keputusan  tergantung  pada  kemauan  politik pemimpin bangsa.
Secara  garis  besar,  perkembangan  dari  masa  ke  masa  tentang  industri  maritime nusantara  selalu  dicanangkan  melalui  kebijakan  pemerintah,  dan  berikut  pemahaman singkat yang penulis dapatkan: a.  Masa Presiden Soekarno.
Pada  masa  ini,  industr  maritim diterjemahkan  dalam  “WAWASAN  NUSANTARA” tepatnya  tanggal  13  Desember  1957  yang  dikenal  dengan  deklarasi  Djoeanda,  dimana dalam deklarasi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa wilayah darat dan laut adalah satu kesatuan.
b.  Masa Presiden Soeharto.
Pada masa pemerintahan Soeharto, melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya,  dan  pada  tahun  1982,  Indonesia  diakui  oleh  perserikatan  bangsa  bangsa sebagai  Negara  Kepulauan  (archipelagic  state)  atau  yang  disebut  UNCLOS’82  yang kemudian  diratifikasi  dalam  undang  undang  no  17  tahun  1985  tentang  pengesahan konvensi  perserikatan  bangsa  bangsa  tentang  hukum  laut.  Dan  diberlakukan  sejak  16 Nopember 1994 hingga sekarang.
c.  Masa Presiden BJ Habibie
Pada  era  BJ  Habibie,  masa  pemerintahan  yang  singkat,  dikeluarkanlah  Declarasi Bunaken. Inti pada deklarasi ini adalah : laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan, persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa indonesia. Deklarasi ini  sering  disebut  sebagai  titik  penting  dimulainya  babak  baru  pembangunan  industri maritim nusantara (pembangunan bangsa yang berorientasi ke laut)
d.  Masa Presiden Abdulrahman Wahid
Melanjutkan  pemerintahan  sebelumnya,  dimana  presiden  Gusdur  (Abdul  Rahman Wahid)  mendobrak  kebiasaan  lama  yang  hanya  melanjutkan,  kali  ini  presiden mengimplementasikan  titik  penting  dari  presiden  BJ  Habibie,  yaitu  dengan  mendirikan Departement  Ekploitasi  laut,  selanjutkan  departemen  ini  menjadi  cikal  bakal  kementrian Kelautan  dan  Perikanan.  Diharapkan  kementrian  ini  memberikan  andil  besar  terhadap industri maritim nusantara.
e.  Masa presiden Megawati Pada  masa  pemerintahannya,  Megawat i  Soekarnoputri  mencanangkan  “Seruan sunda kelapa” dimana seruan ini memuat beberapa pokok piker, dengan dasar mengajak seluruh  bangsa  indonesia  secara  bersama-sama  membangun  kekuatan  skctor  maritim, dalam seruan ini memberikan 5 pokok pikiran aebagai berikut:
- Membangun kembali wawasan bahari
- Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut
- Mengembangkan  industri  dan  jasa  maritim  secara  optimal  dan  lestari  bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat
- Mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil
- Mengembangkan hukum nasional dibidang maritime
f.  Masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pada  masa  pemerintahannya,  pada  peringatan  hari  Nusantara,  presiden menyampaikan gagasannya sebagai berikut:
- Tahun 2006, dalam pidatonya mengatakan bahwa: mencanangkan pembangunan  seimbang  antara  matra  darat  (land  base  development)  dengan matra laut (ocean base development).
- Tahun  2008,  menegaskan  pentingnya  membangun  wawasan  bahari  dan pembangunan bahari di Indonesia.
Berdasarkan  temuan  tersebut  dan  dengan  banyak  temua  diatas,  bahwa  pada setiap  periode  pasca  kolonial  ini  (1945 –2014)  pemerintah  Indonesia  telah  berusaha membangun  kembali  kejayaan  maritim  nusantara,  meskipun  pada  kenyataanya  belum banyak  membuat  perubahan  besar  untuk  mengembalikan  kejayaan  maritim  nusantara sebagai potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, diduga hal ini terkait dengan terputusnya generasi  maritim  nusantara.  Sehingga  benar-benar  berat  dalam  mengembalikan  jiwa maritim yang ulung seperti pada masa keemasan dahulu (pra kolonial).
Pada  era  digital  dan  dengan  birokrasi  serta  administrasi  Negara  yang  modern,  ternyata semakin bertumpuk masalah yang dihadapi disektor maritim, diduga beberapa hal berikut adalah penghambat industri maritim Indonesia masa kini, misalnya seperti:
a.  Belum memiliki infrastructure yang kuat
b.  Belum banyak Sumber daya manusia dibidang maritim yang handal
c.  Unit armada niaga, armada penagkap ikan, armada angkutan penumpang/manusia dan armada militer yang terbatas
d.  Tidak  kuatnya  Regulator  sektor  maritim  Indonesia.  diyakini,    untuk  membentuk kekuatan pada poin a hingga c diatas tidaklah mudah, belum lagi tentang regulator yang handal dan yang mampu mempengaruhi kebijakan dunia.
Hambatan industri maritim nasional Indonesia yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha  sektor  maritim  adalah  disektor  perbankan,  sektor  regulasi  (kementrian perhubungan),  sector  pendidikan  (kementrian  pendidikan  dasar  dan  menengah), sektor kementrian keuangan.
Pada  sektor  perbangkan,  pengusaha  industri  maritime  di  indonesia  masih mendapatkan beban bunga pinjaman yang tinggi padahal industry maritime adalah usaha  dengan  tipikal  yield  investment –  bandingkan  dengan  bunga  pinjaman dinegara-negara  maritime  lainnya  di  luar  negeri,  akan  terlihat  sangat  berbeda. Pengusaha perusahaan pelayaran  Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank  nasional,  karena  umumnya  industri  ini  dianggap  memiliki  resiko  yang  tinggi oleh pihak perbankan dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Regulasi  dikementrian  perhubungan,  kementrian  ini  adalah  yang  secara  langsung mengawasi industri pelayaran, harusnya memberikan regulasi yang melindungi dan memudahkan pelaku usaha, kementrian perhubungan telah mengeluarkan undang- undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, tetapi undang undang ini terlihat tidak mendapat  dukungan  penuh  dari  pihak-pihat  yang terkait,  bahkan  cenderung  saling bertentangan (ego sektoral).
Pendidikan,  diketahui  bahwa  pola  pendidikan  di  Indonesia  tidak  mengenalkan maritim  sebagai  asset  bangsa,  ini  dibuktikan  dengan  tidak  dimasukkannya pengetahuan  maritim  dalam  kurikulum  nasional  pada  pendidikan  dasar  dan menengah,  bahkan  sekolah  sekolah  berbasis  maritim  sangat  sedikit  jika dibandingkan sekolah umum, dan kenyataannya diketahui bahwa wilayah indonesia 2/3  adalah perairan.
Kementrian  keuangan,  merujuk  pada  Kepmenkeu  No  370/KMK.03/2003,  tentang PPN  (Pajak  pertambahan  Nilai),  bahwa  sector  perkapalan  mendapatkan pembebasan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu (pasal 1),
tetapi  dalam  pasal  berikutnya  (pasal  16)  bahwa  pembebasan  dimaksud  dapat dicabut jika melenggar ketentuan (pajak tetap harus dibayarkan).
Batasan  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  adalah  jika  pengusaha  perkapalan, menjual  kembali  kapalnya  sebelum  5  tahun  (waktu  yang  ditentukan).  Hal  ini menunjukkan pembuat undang-undang paham soal fiscal tetapi tidak paham industri maritim.  Industri  maritim  adalah  industri  yang  dinamis  dan  sangat  cepat perubahannya.  Jarang  (bahkan  belum  ada)  kontrak  di  industri  maritim  (baik angkutan ataupun pendukung angkutan) dengan masa kerjasama hingga lebih dari lima  tahun  calendar  dalam  satu  kegiatan.  Hal  ini  dianggap  bertolak  belakang dengan  undang-undang  No  17  tahun  2008  tentang  pelayaran.  Dimana mengharapkan lebih banyak kapal-kapal berbendera Indonesia untuk menjadi tuan rumah dinegeri sendiri.

## a.  Harapan industri maritim Indonesia
Melalui proses perjalanan panjang bangsa Indonesia yang pernah meninggalkan kekuatan  dan  potensi  maritim  yang  dimiliki,  serta  sejalan  dengan  beberapa  kali pergantian  pimpinan  nasional  (Presiden)  yang  terjadi,  saat  ini  (2015)  melalui presiden terpilih (terlihat) mulai menggeliat dan memiliki minat yang tinggi untuk kembali memanfaatkan secara maksimal sumber daya maritim. Bukti keseriusan terlihat saat president ke tujuh (Joko Widodo) pertama kali menyampaikan pidato resminya  dihadapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  setelah  dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, isi pidato dimaksud menekankan bahwa bangsa indonesia diajak bersama sama untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritime.
Membuktikan  bahwa  bangsa  Indonesia  akan  kembali  sebagai  bangsa  bahari, dalam  pembentukkan  kabinetnya,  presiden  membuat  kementrian  kordinator kemaritiman,  diketahui  bahwa  kementrian  kordinator  kemaritiman  ini  pada kabinet sebelumnya belum pernah ada.
Karena  terlalu  lama  meninggalkan  maritim,  tentunya  bangsa  ini  tertinggal  jauh perkembangannya  bila  dibandingkan  dengan  Negara  lain  yang  sama  sama memiliki  wilayah  laut.  Saat  ini  pekerjaan  besar  dalam  mengejar  ketertinggalan dengan  segera  adalah  pembangunan  non  fisik  yaitu  pengembangan  dan penanaman  mental  bahari  kepada  seluruh  penduduk  serta  mengejar ketertinggalan dengan pembangunan fisik yaitu menata pengadaan, perombakan dan  penyesuaian  infrastruktur  pelabuhan  seperti  Dermaga,  kolam  pelabuhan, alur  masuk,  pergudangan,  transportasi  penghubung,  dll  sehingga  akses  kapal- kapal dengan ukuran besar dapat dilayani untuk singgah dipelabuhan pelabuhan seluruh Indonesia.
Pengembangan  pembangunan  fisik,  seperti  yang  disampaikan  oleh  menteri perhubungan  (Ignatius  jonan)  pada  acara  bond  voyage  pelaut  BP3IP  pada tanggal 5 Maret 2015 adalah sebagai berikut:
1.  Bangsa Indonesia wajib menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya,  kemakmurannya,  dan  masa  depannya  sangat  ditentukan  oleh bagaimana kita mengelola samudra
2.  Komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut nasional.
3.  Membangun infrastruktur dan konektivitas maritim ditanah air
4.  Diplomasi maritime sebagai tiang utama dalam diplomasi bebas aktif
5.  Menyelenggarakan  pertahanan  Negara  dengan  Kekuatan  pertahanan maritime
b.  K enyataan yang belum berubah .
Ilustrasi harapan industri maritim, sekilas telah disampaikan bahwa terdapat dua ketertinggalan besar bangsa ini di dunia maritim, pertama tentang pembangunan fisik,  ini hanya soal waktu dan biaya, jika bangsa ini mau dan percaya, bangsa ini  mampu  menyediakan  dalam  beberapa  waktu  dekade  kedepan,  segera mengejar dan akan sejajar dengan bangsa bangsa lain dibidang maritim. Yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  bagaimana  membuat  pembangunan  non fisik dengan membangun moral dan mental penduduk Indonesia kembali kepada idiologi  bangsa  bahari,  sedangkan  pembangunan  jiwa  bahari  ini  telah  dibunuh dalam waktu yang sangat lama (lebih dari satu generasi) sejak masa kolonial. Merubah sejarah tidaklah mudah, butuh keseriusan dan berkelanjutan, demikain juga membangun jiwa  bahari,  tidaklah  sederhana  menanamkam kembali  gelora bahari  dan  berusaha  mengubur  dalam-dalam  mitos  negative  tentang  lautan nusantara,  memerlukan  pemikiran  genius  dan  kemauan  kuat,  misalnya  dengan menggugah  kembali  kurikulum  nasional  dan  diisi  dengan  kearifan  local  tentang budaya  bahari,  ekosistem  bahari,  ekonomi  bahari,  pertahanan  bahari,  filosofi bahari, ini harus secara serius dan berkelanjutan, dimulai dari sekarang dan dari hal  yang  kecil  dari  kurikulum  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)/pra-sekolah, sekolah  dasar,  sekolah  lanjutan  hingga  perguruan  tinggi.  Jika  tidak  dilakukan secara menyeluruh, maka kenyataan bahwa gelora bahari hanya cita-cita semu yang bermanfaat untuk pemanis pidato para pejabat.

## c.  Keinginan pemerintah yang tinggi
Harapan  dan  keinginan  yang  tinggi  dari  pemerintah  republik  Indonesia  (yang baru)  untuk  menjadikan  selera  rakyat  Indonesia  bergelora,  berkali  kali  presiden dalam  pidatonya  menyatakan  akan  membawa  bangsa  Indonesia  menjadi  poros maritime dunia, ditegaskan kembali oleh presiden saat berpidato di forum APEC tanggal  10  November  2014  lalu,  bahwa  bangsa  Indonesia  akan  membangun infrastruktur  untuk  mendukung  kegiatan  logistik  secara  nasional  dari  sabang hingga  merauke  dengan  mengembangkan  industri  transportasi  maritim  sebagai pokok  pembangunan.  Penegasan keinginan  ini  kembali  dipidatokan  pada  acara konferensi  Asia  Afrika  ke  60  di  Jakarta  pada  tanggal  22  April  2015,  presiden dalam  pidato  sambutan  pembukaan  konferensi  menyatakan,  bahwa  kita  (Asia Afrika)  harus  tumbuh  dan  maju  bersama  dengan  membangun  kerjasama ekonomi,  membantu  menghubungkan  konektivitas.  Indonesia  akan  bekerja menjadi Negara maritim.

## d.  Rasa rindu dengan sejarah.
Berabab  abad  yang  lampau  berdasar  bukti  sejarah,  bahwa  bangsa  Indonesia adalah  bangsa  bahari  yang  kuat,  dari  masa  ke  masa  memberikan  bukti  itu, kerajaan Sriwijaya dengan armada lautnya yang terkenal dan Majapahit dengan kekuatan  lautnya  mampu  mengikat  Nusantara  menjadi  Negara  yang  besar  dan utuh serta menempatkan potensi maritim sebagai sumber kemakmuran rakyat. Sejarah akan berulang dengan siklus yang panjang, dan jika memang demikian maka geliat terulangnya sejarah yang dirindukan tersebut akan tiba.
Siklus  sejarah  tidak  akan  datang  dari  langit,  tetapi  karena  kesadaran  dan merindukan masa lampau yang gemilang,  maka usaha sadar  dari bangsa yang wilayahnya  didoiminasi  oleh  laut  sudah  sepantasnya  bangkit  dan  menuju kejayaan  modern  dengan  mengoptimalkan  sumber  daya  maritime  sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## IMPLICATION
Berdasarkan uraian diatas, maka implikasi yang dapat penulis ungkap adalah sebagai berikut:
1.  Sejarah  Indonesia  pernah  menjadi  Negara  besar  berbasis  maritime  pada  masa  pre colonial
2.  pada masa colonial, Indonesia dipaksa meninggalkan maritime sebagai kekuatan colonial mengeksplorasi segala sumber yang dimiliki
3.  Bangsa Indonesia telah lebih dari satu generasi meninggalkan potensi kekuatan maritime
4.  Sejak  masa  kemerdekaan  hingga  kekinian  (2015),  Indonesia  belum  sepenuhnya memanfaatkan suberdaya maritime
5.  Dari  masa  ke  masa  sejak  masa  kemerdekaan,  Indonesia  belum  bisa  mengembalikan kejayaan sebagai bangsa bahari
6.  Harapan pemerintahan baru begitu tinggi terhadap gelora sebagai bangsa bahari
7.  Pemerintah dan Segenap rakyat Indonesia merindukan kejayaan sebagai bangsa bahari 8.  Penanaman paham sebagai bangsa bahari belum secara aktif dilakukan, terbukti dengan tidak adanya kurikulum tentang bahari disemua jenjang pendidikan di Indonesia
9.  Regulasi yang tidak saling mendukung (ago sektoral)
10.  Minimnya sekolah maritime dinegara yang 2/3 wilaynya adalah perairan

## REFFERENCE
Andy  Yee,  Maritime  Territorial  Disputes  In  East  Asia:  A  Comparative.2011.  Analysis  Of TheSouth  China  Sea  And  The  East  China  Sea. Journal  Of  Current  Chinese  Affairs 165-193
Chan  Young  Jun  &  Soo  Young  Lee.  2014. Examining  The  Impact  Of  Korea’s  Free  Trade Agreement (Fta) On Seaborne Trade Cargovolumes1), Kmi International Journal Of Maritime Affairs And Fisheries , Volume 6 (1) :019-037
Goralski,R.I, Gold, C.M, Isprs Workshop On Updating Geo-Spatial Databases With  Imagery
& The 5th Isprs Workshop On Dmgiss, Pp 47 – 50 Hans-Dieter Evers And Azhari Karim. 2011.  The Maritime Potential Of Asean Economies,
Journal
Of Current Southeast Asian Affairs : 117-124
James  Kraska,    Protecting  A  Trilateral  Coastal  Ecosystem:The  Wadden  Sea.  2010. Brown Journal Of World Affairs. Volume Xvi, Issue Ii: 109-119
Karsten  Reise,  Protecting  A  Trilateral  Coastal  Ecosystem.  2014.The  Wadden  Sea  Kmi International Journal Of Maritime Affairs And Fisheries , Volume 6(1): 001- 017
Mark Ravinder Frost, Asia’s Maritime Networks And The Colonial  Public  Sphere, 1840- 1920.
2004. New Zealand Journal Of Asian Studies 6(2): 63-94.
Mary  R.  Brooks , Thanos  Pallis,  Stephen  Perkins. Port  Investment  And  Container  Shipping Discussion Paper No. 2014-03, (The
International   Transport Forum)
Matej Avbelj & Jernej Letnar Cernic. 2007. The Conundrum Of The Piran Bay. Journal of International Law & Policy Vol. 5(1): 1 – 19
Onur Sabri Durak, Remarks On Conditions Of Employment In Thecontext Of Maritime Labour Convention 2006, Istanbul   Ticaret Üniversitesi   Sosyal  Bilimler  Dergisi Yil: 8, Sayi 16, Güz 2009  S. 135-157
Sarabjeet Singh  Parmar  Maritime  Security  In  The  Indian  Ocean . 2014. Journal  Of
Defence Studies, Vol. 8(1): 49 –63 Sung-Woo Lee, Ju-Mi Song, Sung-Jun Park, Bo-Ra Sohn, A Study On The Comparative
Analysis Of Port Competitiveness Using Ahp, Kmi International  Journal  Of  Maritime Affairs And Fisheries Volume 6 (1): 53-071
Tammy M. Sittnickt, Pacific Rim. 2005. Law & Policy Journal Vol. 14(3): 743 - 769
Internet: http://www.suhana.web.id/index.php/43-sejarah-ekonomi-kelautan-indonesia www.detik.com www.kompas.com www.tempo.co www.merdeka.com www.bisnis.com news.liputan6.com
lain-lain: pidato president undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran keputusan menteri keuangan No 370/KMK.03/2003 deklarasi Djoeanda Declarasi Bunaken Seruan sunda kelapa