## Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi

## Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurilmaasmawi17@gmail.com, muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Pokok  pembahasan  artikel  ini  adalah  bagaimana  kebebasan  perempuan  dalam  memilih  calon suami.  Secara  umum  dapat  diajukan  pemikiran  dalam  masyarakat  yang  pola  hubungannya bersifat  tradisional,  perkawinan  dipersepsikan  sebagai  suatu  keharusan  sosial  yang  merupakan bagian  dari  warisan  tradisi  sosial. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pandangan  Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Pemilihan calon  suami  merupakan  hak  perempuan  secara  mutlak  atau  ada  campur  tangan  dari  orang  tua. Kasus  perjodohan  dan  praktek  nikah  paksa  oleh  orang  tua  terhadap  anak  perempuan  masih dijumpai di dalam  masyarakat Indonesia. Mazhab Syafi'i dan  Mazhab Hanafi  berbeda pendapat tentang  kebebasan  perempuan  memilih  calon  suami.  Mazhab  Syafi'i  berpendapat  bahwa  gadis yang belum dewasa maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa  izinnya, untuk janda  menurut beliau  harus ada persetujuan  yang  jelas dari  yang bersangkutan.  Sedangkan  menurut  Mazhab  Hanafi  persetujuan  seorang  perempuan  baik  janda ataupun gadis  harus ada dalam perkawinan dan sebaliknya apabila mereka menolak akad nikah tidak boleh dilaksanakan.
Kata Kunci: Perempuan; Kebebasan Memilih Suami; Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanafi

## Abstract
The  subject  of  this  paper  is  how  the  freedom  of  women  in  choosing  a  potential  husband.  In general,  ideas  can  be  put  forward  in  a  society  where  the  pattern  of  relationship  is  traditional, marriage  is  perceived  as  a  social  necessity  which  is  part  of  the  inherited  social  tradition.  This study  aims  to  find  out  how  the  views  of  the  Shafi'i  School  and  the  Hanafi  School  of  Women  in choosing  a  husband.  Whether  choosing  a  husband  candidate  is  a  woman's  absolute  right  or  is there  interference  from  parents.  Where  cases  of  matchmaking  and  the  practice  of  forced marriage by parents of girls are still found in Indonesian society. Mazhab Syafi'i and the Hanafi School have different opinions about women's freedom to choose a husband. The Shafi'i school is of the opinion that a girl who is not yet an adult, in this case, according to him, he can marry the girl even without his permission. According to him, for a widow there must be clear consent from the  person  concerned.  Meanwhile,  according  to  the  Hanafi  School,  the  consent  of  a  woman, either  a  widow  or  a  girl,  must  be  in  the  marriage  and  vice  versa,  if  they  refuse  the  marriage contract, it cannot be carried out.
Key words: Women; Freedom of Choice Husbands; Mazhab Syafi’i and Mazhab Hanafi.

## Pendahuluan
Setiap  orang  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah. 1 Hal itu berarti bahwa menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun  sesuai  kehendaknya  dengan  tujuan    membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan.
Perkawinan sering dimaknai  sebagai kewajiban sosial daripada  manifestasi kehendak bebas  tiap-tiap  individu.  Secara  umum,  pemikiran  dalam  masyarakat  bersifat  tradisional,
1 Pasal 28B ayat (1) Undang-Undand Dasar 1945
perkawinan  dipersepsikan  sebagai  suatu  keharusan  sosial  yang  menjadi  bagian  dari  warisan tradisi  sosial.  Sedangkan  dalam  masyarakat  rasional  modern,  perkawinan  lebih  dianggap sebagai  kontrak  sosial  dan  karena  itu  perkawinan  sering  dimaknai  sebagai  sebuah  pilihan. Dengan  demikian  praktik  kawin  paksa  yang  masih  berlangsung  hingga  saat  ini  adalah kemungkinan  akibat  kontribusi  dari  cara  pandang  terhadap  perkawinan  sebagai  kewajiban sosial. 2
Dalam  Islam,   perkawinan  secara  tegas  dinyatakan  tidak  dianggap  sebagai  suatu  hal yang  bernilai  ritual,  melainkan  sebagai  perjanjian  atau  akad  semata-mata  yang  unsur esensinya  adalah  ijab  dan  kabul,  tanpa  upacara  keagamaan  apapun. 3 Namun  begitu,  orang yang  melakukan  akan  diberikan  pahala  karena  perbuatan  tersebut  termasuk  ibadah  dan pemenuhan  hajat  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  merupakan  pendekatan  diri  (taqarrub) kepada Allah swt..
Segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik di hadapan  Allah  swt.  maupun  kepada  masyarakat,  termasuk  tindakan  dalam  kehidupan berumahtangga. Rasa tanggung jawab pada umumnya adalah salah satu indikasi kedewasaan seseorang  dalam  mengarungi  bahtera  kehidupan  yang  merupakan  hal  pokok  dan  mendasar bagi  setiap  calon  suami  dan  istri  sebagai  bekal  dalam  memikul  tanggung  jawab  dalam kehidupan  berumah  tangga.  Masalah  kedewasaan  ini  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja meskipun hal itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan. 4
Indonesia  menjamin  kebebasan  warganya  untuk  memilih  pasangannya  untuk membentuk  sebuah  keluarga.    Hak  ini  disebut  dalam  pasal  10  undang-undang  hak  asasi manusia yang berbunyi:
1. Setiap  orang  berhak  membentuk  suatu  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Perkawinan  yang  sah  hanya  dapat  berlangsung  atas  kehendak  bebas  calon suami  dan  calon  istri  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2 Abu Bakar ”Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh” vol.v.No.1.Juni 2010,  h.  84
3 J.N.D  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  penerjemah  Machnun  Husein    (Yogyakarta  :  PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51
4 Helmi  Karim,  “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz  Anshory A.Z, Problematika Hukum Islam Kontenporer (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 60-61
Namun  kasus  Perjodohan  oleh  orang  tua  kepada  anak  perempuannya  masih  sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa dijumpai kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Tak jarang praktek nikah paksa yang dilakukan  oleh  oknum  orang  tua  yang  bertujuan  membahagiakan  anak  perempuannya  justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin.
Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret yang perlu mendapat perhatian  pada masyarakat.  karena  perjodohan  yang  dipaksakan  merupakan  diskursus  klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Umumnya Perjodohan  paksa  tidak  didasari  rasa  saling  menyukai  dan  mencintai  sehingga  sulit  untuk memenuhi  keluarga  yang  harmonis  dan  sejahtera  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajiban suami istri.
Adapun  perjodohan  oleh  orang  tua  akan  berakibat  fatal  terhadap  Perkawinan  itu sendiri.    Karena  pada  dasarnya  sebuah  perkawinan  itu  harus  berlandaskan  suka  sama  suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan yg dipaksakan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  berimbas  pada  proses  perceraian  atau pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami atau istri yang dipaksa menikah.
Jika  sudah  demikian  ujung-ujungnya  yang  dirugikan  adalah  kaum  perempuan  dan seorang  perempuan  kerap  kali  tidak  bisa   berbuat  apa-apa  ketika  dihadapkan  pada  persoalan seperti ini, di satu sisi dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut, ia beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua namun disisi lain perempuan  itu  menjerit  karena  merasa  haknya  telah  dirampas  dengan  semena-mena  oleh keegoisan  orang  tua.  Beberapa  perempuan  korban  nikah  paksa  yang  dijumpai  tidak  dapat berbuat banyak hal atau  dalam posisi semacam ini, mereka selalu dihantui perasaan sebagai anak  yang  durhaka  bila  tidak  mematuhi  keinginan  orangtuanya.  Namun  nyatanya  seorang perempuan  yang  tidak  mematuhi  perintah  orang  tuanya  untuk  dinikahkan  dengan  laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  kepustakaan  ( library  research )  yang  memiliki  tujuan  untuk mengetahui  pandangan  Mazhab  Syafi'i  dan  Mazhab  Hanafi  tentang  kebebasan  perempuan dalam  memilih  calon  suami.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  normatif  dengan  melihat perundang-undangan,  pandangan  ulama  terutama  mazhab  Syafi‟i  dan  Hanafi.  Sumber  data diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan.

## Kajian Pustaka
Ketika  seorang  anak  tidak  mematuhi  perintah  orang  tua  yang  akan  menikahkannya dengan  orang  yang  tidak  disukainya,  maka  hal  itu  bukanlah  merupakan  bentuk  durhaka kepada  orang  tua.  Justru  sebaliknya,  tidak  mematuhi  orang  tua  dalam  hal  ini  kemudian menasehatinya  dengan  baik  agar  orang  tua  tidak  melakukan  pemaksaan  untuk  menikahkan anak dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua.  Sebaliknya  seorang  anak  yang  mematuhi  perintah  orang  tua  yang  akan  menikahkannya dengan  orang  yang  tidak  dicintainya  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  berbakti  kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta, kasih sayang dan kemuliaan melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan. 5
Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman  Jahiliyah  perempuan  dipandang  tidak  memiliki  kemanusiaan  yang  utuh  dan  oleh karenanya  perempuan  tidak  berhak  bersuara,  tidak  berhak  berkarya,  dan  tidak  berhak memiliki  harta.  Cerita  tentang  penguburan  anak-anak  perempuan  secara  hidup-hidup  karena orang  tuanya  khawatir  menanggung  malu  adalah  lembaran  hitam  yang  menghiasi  zaman Jahiliyah. ringkasnya, budaya jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk  hina.  budaya  itulah  yang  sekarang  dikenal  dengan  nama  budaya  patriarki.  Budaya yang menolerir  adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi. 6
Sejarah  umat  manusia  menempatkan  perempuan  sangat  luhur,  walaupun  juga  sejarah umat  manusia  telah  menempatkan  perempuan  dalam  jalan  yang  nista  dan  buruk.    Sejarah memang  bukan  linier,    akan  tetapi  ruh  perempuan  selalu  menghiasi  jalannya  peradaban dengan penuh rasa.  Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa yang dicari Adam ketika diciptakan Tuhan,  tak lain adalah perempuan.  dari  Hawalah adam mendapatkan kehidupan,  sehingga perjalanan  hidupnya  di  masa  depan  bisa  semakin  sempurna  lewat  kehadiran  anak-anaknya. Hawa adalah ibu kehidupan bagi Adam.
Status  perempuan  pada  masa  jahiliyah  tercermin  dalam  bentuk-bentuk  perkawinan yang  ada  pada  saat  itu.  perempuan  menjadi  objek  transaksi  antara  dua  keluarga  untuk memperoleh  kekayaan  dan  persekutuan  titik  dia  sama  sekali  tidak  mempunyai  hak  untuk menolak perkawinannya, meskipun  dia sendiri tidak menyetujuinya.
5 Muhammad  Kudhori,  ”Hak  Perempuan  dalam  Memilih  Suami(Telaah  Hadis  Ijbar  Wali)”  vol 12,No1,2017, h. 21
6 Prof.  Dr.  Siti  Musdah  Mulia,  MA, Kemuliaan  Perempuan  dalam  Islam (Jakarta:Elex  Media Komputindo, 2014),  h. 11
Begitu  Islam  datang  perempuan  diberikan  hak-haknya  sepenuhnya  yaitu  dengan memberi  warisan  kepada  perempuan,  memberikan  kepemilikan  penuh  terhadap  hartanya, bahkan  tidak  boleh  pihak  lain  ikut  campur  kecuali  setelah  mendapat  izin  darinya.  Dalam tradisi  Islam    perempuan  mukallaf  dapat melakukan  berbagai  perjanjian,  sumpah, dan  nazar ,baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka.
Salah  satu  penghargaan  Islam  terhadap  kaum  perempuan  ialah  seorang  suami  yang shalih  untuk  dirinya.  Islam  mengangkat  status  kaum  perempuan  sederajat  dengan  pria  dan memberikan  hak-hak  manusiawi  yang  sebelumnya  tidak  pernah  diberikan  kepadanya. Seorang  perempuan  mempunyai  kepribadian  yang  merdeka  dalam  menjalankan  kewajiban agama dan sosialnya serta mempunyai hak untuk memperoleh ganjaran atas apa yang telah ia kerjakan.  Ia  mempunyai  hak  yang  sempurna  dan  total  atas  semua  miliknyai,  termasuk  hak untuk memperjual belikan  hartanya tanpa izin siapapun, termasuk walinya. Begitupun dalam perkawinan ia berhak dan bebas memilih pasangan hidupnya.
Perempuan  juga  diberikan  kebebasan  secara  penuh  dalam  menentukan  pasangan hidupnya,  bahkan  dilarang  menikahkannya  secara  paksa,  maka  sebuah  pernikahan  seorang gadis  tidak  akan  dilaksanakan  apabila  belum  mendapatkan  izin  dan  persetujuan  nya. Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  kedudukan  yang  sama  didepan  hukum,  bahkan  Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki dihadapan Allah secara mutlak. 7
Islam  tidak  pernah  mengajarkan  sikap  pemaksaan  dan  diskriminatif  terhadap  sesama manusia.  Bahkan  Islam  sangat  mempertimbangkan  nilai-nilai  persamaan,  kesejahteraan    dan kebebasan  dalam  menyelesaikan  problem-problem  keagamaan.  Setiap  individu  bebas melakukan  perbuatan  hukum  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  karena  kebebasan  individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu  yang lain, bahkan dalam berkeyakinan sekalipun tidak ada suatu paksaan.
Pembahasan
Pengertian Perempuan
7 Agustin Hanapi, “ Peran Perempuan Dalam Islam ”Vol.1, No.1, Maret 2015,  h. 16-17
Perempuan  dalam  beberapa  kamus  bahasa  Arab,  dalam Al  mu’jam  Al  wasith disebutkan, anutsa-anutsatan-anatsatan berarti  lemah  gemulai, anatsat  al-hamil berarti perempuan  melahirkan, anatsa    fi  al-amr berarti  lembek  dan  tidak  tegas, hadid  anits berarti besi  lunak, sayf  anits berarti  pedang  pipih, rajul  anits artinya  laki-laki  yang  lembut  dalam berbicara
Secara  etimologis,  kata perempuan berasal  dari  kata  empu  (tuan;  orang  yang mahir/berkuasa;  kepala;  hulu;  atau  yang  paling  besar;  maka  kita  kenal  kata  empu  jari  „ibu jari‟, empu  gending „orang  yang  mahir  mencipta  tembing‟).  Kata  perempuan  Juga berhubungan  dengan  kata ampu (sokong;  memerintah;  penyangga;  penjaga  keselamatan; bahkan  wali;  kata mengampu artinya  menahan  agar  tak  jatuh  atau  menyokong  agar  tidak runtuh;  kata mengampukan berarti  memerintah  (negeri);  ada  lagi pengampu penahan, penyangga,  penyelamat).  Kemudian  menjadi  empuan→puan  yang  artinya  „sapaan  hormat pada perempuan‟. 8
Menurut sudut kebahasaan, perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki-laki sehingga  keduanya  tidak  bisa  disamakan.  Karena  itu,  seorang  laki-laki  yang  berperilaku kewanitaan  bisa  dikatakan  sebagai    perampasan  hak  orang  lain.  Sebab,  laki-laki  harus memiliki perangai tersendiri seperti halnya perempuan.
Laki-laki  tidak  sama  dengan  perempuan.  Inilah  salah  satu  tema  besar  yang  diangkat  Al- Quran,  baik  kaitannya  dengan  kehidupannya  di  dunia  maupun  akhirat.   Penciptaan perempuan  begitu  unik  dan  berbeda  dari  penciptaan  laki-laki,  baik  dari  segi  fisik  maupun karakter kebenaran ini tentu tidak bisa di pungkiri, terutama bagi mereka yang mau membuka mata dan hati nurani. Mereka yang tidak mau membuka mata dan hati nurani selalu berupaya memutar balikkan fakta kebenaran sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, di mana perempuan  dipandang  hanya  sekedar  budak  dan  tawanan  yang  bisa  diperlakukan  semena- mena.
Atas  dasar  perbedaan  penciptaan  tersebut  sejumlah  ketentuan-ketentuan  digariskan  sang pencipta  dengan  dua  orientasi  yang  berbeda.  Pertama,  persamaan  laki-laki  dan  perempuan dalam  hak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  dan  menanggung  resikonya,  hak  kebebasan berpikir  dan  berkeyakinan.  Kedua  adanya  perbedaan  antara  keduanya  yang  tidak  bisa dinafikan karena kecenderungan fisik dan karakter yang saling berlainan.
8 Sudarwati  D.  Jupriono,  “Betina,  Wanita,  Perempuan:  Telaah  Semantik  Leksikal,  Semantik Historis,Pragmatik”, vol.5,No. 1,July 1997, h. 5
Kalangan  fukaha  pernah  menyebutkan  kaum  perempuan  memiliki  ciri-ciri  khusus  selain struktur  fisik  yang  membedakannya  dengan  laki-laki.  Ciri-ciri  itu  ada  kalanya  kasat  mata seperti  menstruasi,  dan  adakalanya  abstrak  seperti  perangai  yang  telah  terpatri  dalam  diri setiap perempuan. 9

## Hak-hak Dasar Perempuan dalam Islam

## 1. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan
Secara  umum  tidak  ada  perbedaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanya dan nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Bagi Islam perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al- Qur‟an  dan  hadist,  mampu  menjalankan  fungsi,  hak,  dan  kewajiban,  baik  sebagai hamba Allah.
Dalam  amal  saleh  dan  iman  itu  sama  kedudukannya  antara  laki-laki  dan perempuan.  Masing-masing  sama-sama  sanggup  menumbuhkan  iman  dalam  hati  dan berbuat  amal  kebaikan  seoptimal  mungkin.  Maka  tidak  kurang  tanggung  jawab perempuan  daripada  laki-laki  di  dalam  menegakkan  iman  kepada  Allah  dan  berbuat amal  saleh.  Oleh  sebab  itu  maka  keduanya  sama-sama  dijanjikan  Allah  akan  diberi kehidupan  yang  baik  ( Hayatan  thayyibah ),  Karena  laki-laki  dan  perempuan  adalah sama  dihadapan  Allah,  yaitu  sama-sama  hamba-nya.  Dan  yang  mulia  diantara keduanya adalah yang lebih bertakwa.
Demikian dalam Al-Qur‟an menolak pandangan-pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari jenis yang sama  dan  bahwa  dari  keduanya  secara  sama-sama  Tuhan  mengembangbiakkan keturunannya yang baik laki-laki maupun perempuan.

## 2. Hak perempuan dalam pendidikan
Perempuan dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapat nafkah pendidikan dan  pengasuhan  sampai  mereka  menikah.  Kewajiban  ini  tidak  hanya  diperintahkan pada  laki-laki  saja  tetapi  juga  kepada  perempuan.  Pentingnya  menuntut  ilmu  bagi semua  orang  yang  tidak  hanya  kaum  pria  tetapi  juga  perempuan,  Islam  tidak
9 Abdul Qadir Manshur. Buku Pintar Fikih Wanita (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012), h. 22-23
mendiskriminasi  perempuan  dalam  menuntut  ilmu,  seperti  banyak  tudingan  yang dilontarkan golongan tertentu.

## 3. Hak perempuan mendapatkan mahar dan nafkah
Dalam  perkawinan,  perempuan  ditempatkan  pada  kedudukan  yang  terhormat. Dia  diperlakukan  sebagai  manusia  yang  mempunyai  hak-hak  yang  sempurna.  Dia harus  dilamar  secara  layak  dari  wali  atau  keluarganya.  Tanpa  persetujuan  anak  gadis tersebut  sang  ayah  dilarang  mengawinkan  dengan  paksa.  Dia  dan  laki-laki peminangnya  dapat  saling  melihat,  sehingga  masing-masing  dapat  saling  mengenal, dimintai  pendapat  atau  persetujuannya  dan  persetujuan  atas  lamaran  yang  ditujukan kepadanya.  Atas  persetujuannya  dan  persetujuan  wali  atau  keluarganya,  serta  pria pelamar,  dilaksanakan  akad  nikah  dengan  memberikan  mahar  kepada  wanita  oleh pihak laki-laki.
Mahar  itu  tidak  boleh  diusik  sedikitpun  tanpa  izin  oleh  pihak  istri.   Islam mewajibkan  mahar  atas  suami  dan  tidak  mewajibkan  atas  istri,  karena mempertimbangkan  tabiat  penciptaannya  masing-masing.   Laki-laki  diberikan kelebihan  fisik  dan  kelebihan  lainnya,  sehingga  kepadanya  diberikan  tanggung  jawab memberikan nafkah termasuk juga mahar.
Pemberian  nafkah  itu  wajib  dalam  keadaan  apapun  dan  tidak  bisa  dihindari. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya bila dia kaya, kecuali  dia  melakukan  dengan  senang  hati.  Islam  membebankan  nafkah  ini  kepada laki-laki,  karena  dia  menjadi  pemimpin  rumah  tangga  dan  segala  hal  yang  ada  di dalamnya.  Dia  bertanggung  jawab  memenuhi  segala  kebutuhan  rumah  tangganya seperti  makan,  pakaian,   tempat  tinggal,  kesehatan,  dan  lain-lainnya,  sesuai  dengan kemampuannya.

## 4. Hak Perempuan Untuk Minta Cerai
Syariat  Islam  juga  tidak  meremehkan  sisi  kepentingan  perempuan  dan  haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  perceraian.  Biasanya  sang  istri  melepaskan sebagian  haknya  kepada  suami  atau  memberikan  sejumlah  harta  benda  yang  telah disepakati  oleh  keduanya,  hal  inilah  yang  disebut Al-Khulu’ ,  Atau  perceraian  dengan memberikan  tebusan.  Hal  ini  terjadi  manakalaIstri  melihat  suatu  alasan  yang  tepat
untuk  mengakhiri  hidup  berdampingan  bersama  suaminya,  dan  jika  tetap  bertahan dikawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama.
Hal  ini  bisa  dilakukan  bila  suami  tidak  memberikan  nafkah,  ada  aib  pada suaminya, diperlakukan dengan kasar dan buruk, menyiksanya ataupun ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan.

## 5. Hak perempuan dalam bidang kewarisan
Di  bidang kewarisan perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki, sama- sama  berhak  mendapatkan  warisan.  Bagian  laki-laki  dua  kali  saudara  dua  kali  bagian perempuan,  suami  menerima  dua  kali  bagian  istri.  Anak  yang  di  dalam  kandungan berhak  mendapatkan  warisan.  Laki-laki  mendapat  2  bagian  bila  dibanding  dengan perempuan  (2:1).  Hal  tersebut  bersifat  rasional,  karena  ada  unsur  kebenaran  dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum    perkawinan  dan  kewajiban  seorang  anak  laki-laki  dalam  pengurusan  dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

## 6. Hak perempuan untuk memiliki harta
Islam memperbolehkan perempuan memiliki sendiri berbagai jenis harta, entah berupa  mata  uang,  pekarangan  tempat  tinggal,  harta  bergerak  dan  tidak  bergerak lainnya.  Islam  memperbolehkan  memiliki  semua  itu,  dan  dia  mandiri  pemiliknya, terlepas  dari  campur  tangan  suami  dan  orang  lain.  Islam  juga  memperbolehkan  bagi perempuan untuk mengembangkan harta dengan berbagai cara yang dibolehkan, yang bisa dia urus sendiri atau diserahkan kepada orang lain untuk mengurusnya.
Perempuan  juga  mempunyai  hak  utuh  untuk  membelanjakan  hartanya  jika sudah  baligh  dan  mampu  mengurusnya,  baik  dengan  jual  beli,  pinjam  meminjam, pemberian sedekah, wakaf, wasiat dan cara-cara pengeluaran lainnya yang dibolehkan syariat. 10

## C. Kebebasan  perempuan memilih calon suami
Memilih  pasangan  hidup  dan  menikah  merupakan  langkah  penting  dalam kehidupan  yang  harus  dipertimbangkan  dengan  matang,  karena  hal  tersebut berpengaruh  tidak  hanya  pada  kehidupan  manusia  saat  ini  tetapi  juga  saat  nanti. Hakekatnya  manusia  diciptakan  secara  berpasangan  untuk  dapat  saling  melengkapi
10 Nurhayati B, “Hak-hah Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur‟an” vol. 16,No.2,2017, h. 188-198
satu  sama  lain.  Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  oleh karena  itu  mereka  membutuhkan  orang  lain  dalam  kehidupannya.  Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki  keturunan,  serta  sebagai  penerusnya  kelak.  Ikatan  tersebut  dikenal  dengan istilah pernikahan.
Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum baligh dan berakal atau orang yang idiot misalnya tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya  yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.
Kitab suci Al Qur‟an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki- laki  dan  perempuan  sebagai  pasangan  suami-istri  ialah  ketenangan  dan  ketentraman. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/ istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di  masa  depannya  demi  keharmonisan,  kebahagiaan,  dan  ketenangan  dalam kehidupannya.  Ketentraman  jiwa  merupakan  hal  yang  utama  menjadi  hal  yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.
Karena  itu,  Islam  memberi  tuntunan  dalam  menentukan  pilihan.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
ٍديِعَس  ِبَِأ ُنْب ُديِعَس  ِنَِثَّدَح َلاَق ِهَّللا ِدْيَ بُع ْنَع  َيََْيَ اَنَ ثَّدَح ٌدَّدَسُم اَنَ ثَّدَح ِبَِأ ْنَع ِهيِبَأ ْنَع َمِل ٍعَبْرَِلِ ُةَأْرَمْلا ُحَكْنُ ت َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبَِّنلا ْنَع ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَرْ يَرُه
اَهِبَسَِلَِو اَِلِا
َكاَدَي ْتَبِرَت ِنيِّدلا  ِتاَذِب ْرَفْظاَف اَهِنيِدِلَو اَِلِاََجََو
Artinya :
Telah  menceritakan  kepada  kami  [Musaddad]  Telah  menceritakan  kepada  kami [Yahya]  dari  [Ubaidullah]  ia  berkata;  Telah  menceritakan  kepadaku  [Sa'id  bin Abu  Sa'id]  dari  [bapaknya]  dari  [Abu  Hurairah]  radliallahu  'anhu,  dari  Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal,  karena  hartanya,  karena  keturunannya,  karena  kecantikannya  dan  karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari Muslim : 4700). 11
11 https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700
Faktor  agama  adalah  faktor  yang  paling  dominan  dan  paling  utama  dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang  menunjukkan  bahwa  diantara  empat  faktor  yang  ditunjuk  Rasulullah  untuk memilih  calon  istri,  maka  faktor  agamalah  yang  harus  diutamakan  dan  menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat 221,  dinyatakan  bahwa  sekalipun  wanita  itu  statusnya  hanya  hamba  sahaya,  namun kalau  dia  mukmin  maka  lebih  bagus  dan  lebih  baik  untuk  dikawini  daripada  seorang wanita  merdeka  yang   demikian  indah  mempesona  dan  cantik  menawan  namun  dia seorang musyrik menyembah berhala. 12
Hadits  diatas  tidak  hanya  ditunjukkan  untuk  suami  dalam  memilih  pasangan hidupnya  (istri),  namun  juga  sebaliknya;  Beliau  menyeru,  sangat  menekankan  dalam memilih  suami  atau  istri  hendaknya  lebih  mendahulukan  pertimbangan  nilai  akhlak dan agama dibanding dengan pertimbangan yang lainnya.
Agama  Islam  tidak  membolehkan  pemaksaan  kehendak  yang  dilakukan  oleh orang  tua.  Tanggung  jawab  orang  tua  yaitu  menasehati  dan  mengarahkan.  Keduanya (bapak dan ibu sebagai orangtua) tidak memiliki hak unt uk menjodohkan anak- anaknya,  baik  yang  laki-laki  maupun  yang  perempuan  dengan  seseorang  yang  tidak mereka sukai. Perempuan bebas dan memiliki hak sepenuhnya untuk menikah dengan orang  yang ia pilih. Perempuan sebagaimana laki-laki punya hak untuk menolak atau menerima pasangan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW :
ُِّيَّْلِا ُحَكْنُ ت  َلَ
ُحَكْنُ ت  َلََو رَمَمْسُت  َََّح َنَذََْمْسُت  َََّح ُرْكِبْلا َلاَق اَهُ نْذِإ َفْيَكَو ِهَّللا َلوُسَر اَي اوُلاَق

## تكست نَأ
Artinya :
Tidak  boleh  menikahkan  seorang  janda  sebelum  dimusyawarahkan  dengannya dan  tidak  boleh  menikahkan  anak  gadis  (perawan)  sebelum  meminta  izin darinya.” Mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “dengan ia diam .” ( HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419. 13
12 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 261
13 https://bincangsyariah.com/nisa/bolehkah-menolak-perjodohan-orangtua/
Kawin  paksa  yang  dialami  oleh  banyak  perempuan  pada  dasarnya  secara psikologis  tidak  dapat  dibenarkan,  karena  ada  banyak  konsekuensi  negatif  baik menyangkut  sisi  kesehatan  fisik  maupun  psikis.  Konsekuensi  psikis  muncul  pertama kali  pada  saat  perjodohan  dilaksanakan  karena  pada  saat  perempuan  dijodohkan dengan  laki-laki  yang  tidak  ia  kehendaki  seketika  itu  juga  mulai  timbul  gejala pertentangan  dalam  hatinya,  perasaan  syok,  dan  was-was.  Untuk  selanjutnya,  hal  ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung.
Perasaan  nervous  dan  stres  serta  perasaan-perasaan  lainnya  akan  terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama merupakan malam yang menyeramkan karena dengan terpaksa harus melayani suami sebagai suatu pengalaman yang  membuatnya  tidak  berdaya  dan  tidak  tahu  apa  yang  seharusnya  dilakukana  .Di sinilah  muncul  penyesalan  bagi  perempuan,  dan  apabila  kondisi  itu  terus  berlanjut, maka  sebagai  konsekuensi  terburuknya  adalah  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga dan berujung pada perceraian.
Adapun  dalam  konsep  perundang-undangan  modern,  secara  eksplisit dinyatakan  bahwa  persetujuan  kedua  calon  mempelai  merupakan  suatu  keharusan. Khusus dalam konteks Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara muslim lainnya,  namun  dalam  banyak  aspek  termasuk  struktur  dan  budaya  hukum  belum seluruhnya  mendukung  adanya  kebebasan  dalam  perkawinan  khususnya  upaya menghilangkan praktek kawin paksa.
Islam  bercita-cita  untuk  menciptakan  suatu  masyarakat  religius  yang  penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup  dengan  rukun  dan  tentram.  Kesakinahan  di  dalam  keluarga  baru  terwujud  bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta kasih sayang yang tulus dan mendalam.  Hal  ini  tidak  mungkin  datang  dengan  tiba-tiba,  melainkan  harus  diawali sejak  dini,  jauh  sebelum  melangkah  ke  perkawinan,  para  calon  suami  istri  perlu  ada kesesuaian.  Untuk  mendapatkan  kesesuaian  tersebut,  maka  Islam  memberikan  hak yang sama dengan menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.
Islam  hakikatnya  tidak  membedakan  antara  hak  perempuan  dan  laki-laki begitupun dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan  melakukan  penafsiran  secara  tekstual  dapat  dilihat  bahwa  perempuan  juga mempunyai  hak  sebagaimana  kaum  laki-laki,  Kendati  pada  hal-hal  tertentu  ada  yang tidak sama. Hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki.
Islam  menghormati  perempuan  dalam  memilih  pasangan.  Islam  menghargai hak  perempuan  untuk  menentukan  calon  suami  yang  akan  menjadi  mitra  hidupnya dalam  bahagia  dan  susah,  kegagalan  dan  kesuksesan.  Islam  melarang  seseorang  wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam memilih calon suami. 14
Islam  memberikan  hak  kepada  perempuan  untuk  menerima  pilihannya  dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali  menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya  dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena di samping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidak cocokan dalam perkawinan.
Perempuan  bebas  menerima  atau  menolak  pinangan  seseorang  atau  pilihan orang tuanya jika pria yang disalurkan tidak cocok dengan harkat dan martabat wanita tersebut terutama  dalam  bidang  agama.    pemberian  hak  kepada  wanita  tersebut  tidak berarti orang tua atau wali tak punya hak sama sekali dalam urusan perkawinan putra- putrinya.  Pemberian  hak  seperti  yang  telah  dijelaskan  itu  mengandung  arti  bahwa orang  tua  meskipun  secara  relatif  terhadap  anak-anaknya  namun  ia  tidak  boleh sewenang-wenang  terhadap  mereka  karena  ada  aturan-aturan  yang  harus  diikuti  dan dipatuhi
Memilih  suami  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  syara‟  kepada  seorang perempuan secara mutlak. Dengan demikian  ketika seorang bapak ataupun wali  yang lain merampas hak itu dengan memaksa  menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu merupakan sebuah kejahatan.
Sering  terdengar  ungkapan  bahwa  jodoh  berada  di  tangan  Tuhan,  meskipun ungkapan ini masih membutuhkan tafsir  yang lebih spesifik. Masyarakat  memandang bahwa  jodoh  bagi  anak  pria  merupakan  urusan  Tuhan  sedangkan  jodoh  untuk  anak perempuan  menjadi  urusan  orang  tua.  Di  masyarakat  pedesaan,  seorang  gadis  yang
14 Lilik Ummi Kaltsum, “ Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan ” vol.6,No.2,2013, h.402
akan  dikawinkan  pada  umumnya  belum  mengenal  siapa  calon  pendampingnya  sebab pada  keyakinan  yang  telah  dianggap  lumrah  bahwa  orang  tualah  yang  menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya.
Sebagai orang tua, selazimnya menginginkan kebahagiaan untuk  anaknya yang telah  dikandung,  dan  diasuhnya  dengan  susah  payah,  serta  disayangi  sejak  dalam kandungan  dan  dibesarkannya.  Keikutsertaan  orang  tua  dalam  memilih  jodoh  bagi anak tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila menengok masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita masa sekarang baik dari segi pendidikan, pengalaman,  pergaulan,  dan  kondisi  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dianggap  suatu kewajaran apabila ada  orang tua  ikut menentukan pilihan  bagi anak-anaknya,  bahkan menjadi  tanggung  jawab  umat  islam  untuk  memilihkan  atau  mencarikan  jodoh  baik bagi pemuda ataupun  pemudi siapa saja yang belum bersuami atau beristri. Demikian ini akan terlihat adanya  kesejajaran dalam Islam tentang memilih.
laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  pendampingnya  di  masa  depan  demi keharmonisan kebahagiaan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga
Perempuan  memiliki  hak  prerogratif  dalam  urusan  perkawinan  yang  selama berabad-abad  sebelum  kedatangan  Islam  hak  itu  tak  pernah  diberikan  Sebagaimana telah diuraikan namun pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak  boleh  sewenang-wenang  terhadap  mereka  karena  ada  aturan-aturan  yang  harus diikuti dan  dipatuhi. Pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua  tidak  boleh  menolaknya  dengan  alasan  calon  menantunya  tidak  bangsawan  atau miskin.
Dalam Islam, tradisi yang potensial untuk memicu kerawanan dan kesenjangan sosial itu dihapuskan secara total sehingga terasa sekali bahwa manusia itu benar-benar sama derajatnya, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain dari sudut keturunan dan kekayaan  kecuali  dari  segi  ketakwaan  individual  terhadap  Allah  SWT.  Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Rasulnya serta sejumlah fakta historis  sebagaimana  telah  dipaparkan,  semakin  jelas  bahwa  kebebasan  perempuan
dalam memilih  calon  suaminya  tetap  harus terkendali  dan  tidak  menyimpang  apalagi bertentangan dengan ajaran agama.

## Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Tentang Kebebasan Perempuan Memilih Calon Suami
Mazhab Syafi'i
Imam  Syafi'i  membuat  klasifikasi  terkait  dengan  kebebasan  perempuan  dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni: pertama gadis yang belum dewasa kedua gadis dewasa dan ketiga janda. Menurut Imam Syafi'i untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum 15 tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal  ini  menurut  beliau  boleh  menikahkan  si  gadis  walaupun  tanpa  seizinnya,  dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si  gadis.
Pandangan  beliau  ini  didasarkan  pada  tindakan  Abu  Bakar  yang  menikahkan Aisyah  kepada  Nabi  dan  umur  Aisyah  ketika  itu  baru  sekitar  7  tahun.    Adapun perkawinan    gadis  dewasa,  ada  berimbang  antara  bapak  atau  wali  dengan  anak gadisnya,    hak  bapak  didasarkan  pada    mafhum    mukhalafah  hadis  yang  menyatakan janda lebih  berhak terhadap dirinya.
Dari penjelasan Imam Syafi'i akhirnya  bisa dilihat  bahwa  dalam kasus gadis dewasa  pun  hak  bapak  sebagai  wali  masih  melebihi  hak  gadis.  Kesimpulan  ini didukung oleh ungkapan Asy-syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.
Adapun perkawinan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas  dari  yang  bersangkutan.  Keharusan  ini  didasarkan  pada  kasus  perkawinan  yang ditolak  Nabi  karena  ia  dinikahkan  oleh  walinya  dengan  seorang  laki-laki  yang  tidak disenangi ditambah lagi tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu 15 .

## Abu Hanifah
Dalam  pandangan  Abu  Hanifah,  pendiri  mazhab  Hanafi,  persetujuan  seorang perempuan  baik  janda  ataupun  gadis  harus  ada  dalam  perkawinan.  Dan  sebaliknya, apabila  mereka  menolak,  akad  nikah  tidak  boleh  dilaksanakan  meskipun  itu  oleh ayahnya  sendiri.  Dasar  penetapan  harus  adanya  persetujuan  gadis  dalam  perkawinan adalah, Pertama ,  kasus  dimana  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  nabi  menolak
15 https://www.tongkronganislami.net/kebebasan-wanita-dalam-memilih-pasangan/
pernikahan gadis  yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui  yakni kasus  yang menimpa Al-Khansa‟a.  Dalam kasus ini  Al-Khansa‟a menemui Nabi dan melaporkan  kasus  yang  menimpanya,  di  mana  dia   dinikahkan  ayahnya  kepada  anak saudara  ayahnya  yang  tidak  ia  senangi,  Nabi  balik  bertanya  “apakah  kamu  dimintai izin(  persetujuan)?”   jawab  Al-Khansa‟a  “Saya  tidak  senang  dengan  pilihan  ayah saya”.  Nabi  kemudian  menyuruhnya  pergi  dan  menetapkan  hukum  perkawinannya tidak  sah,  seraya  bersabda  “  Menikahlah  dengan  orang  yang  kamu  senangi”.   Al- Khansa berkomentar “bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan  anak  putrinya  dan  Nabi  setuju”.  ditambah  lagi  oleh  Al-Khansa‟a  bahwa Nabi  tidak  meminta  keterangan  apakah  dia  gadis  atau  janda  dari  kasus  ini  menjadi salah  satu  rujukan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  adis  atau  janda  tentang  kasus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.
Dan  yang  kedua  dasar  hadis  yang  digunakan  Imam  Hanafi  adalah  hadis  yang menyatakan  bahwa  seorang  wali  boleh  menikahkan  gadis  dengan  syarat  yang  calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya sebaiknya apabila menolak  sang gadis tidak boleh dipaksa.
Dari  pandangan  Abu  Hanifah  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya persetujuan  calon  mempelai  baik  dia  gadis  atau  janda,  maka  persetujuannya  ialah hal yang  sangat  menentukan.  Dimana  persetujuan  dari  gadis  cukup  dengan  diamnya sedangkan  janda  harus  dinyatakan  dengan  tegas.  Tidak  ada  seorangpun  yang mempunyai  wewenang  atas  dirinya  atau  menentang  pilihannya,  dengan  syarat  calon suami  yang  dipilihnya  itu  sekufu  dengannya  dan  maharnya  tidak  kurang  dari   mahal misil.  Akan  tetapi  kedua  syarat  ini  mempunyai  konsekuensi  hukum  apabila  tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta khadi untuk membatalkan perkawinan.

## Kesimpulan
Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk bisa menyimpulkan beberapa uraian  di  atas  bahwa  perempuan  bebas  untuk  memilih  atau  menerima  pilihannya  dan menolak  yang  tidak  disukainya  dalam  perkawinan.  Islam  melarang  wali  menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena
di samping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidak cocokan dalam perkawinan.
Mazhab  Syafi‟iyah  berpendapat  bahwa  untuk  gadis  yang  belum  dewasa, batasan umurnya adalah belum 15 tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal  ini  menurut  beliau  boleh  menikahkan  si  gadis  walaupun  tanpa  seizinnya,  dengan syarat  perkawinan  itu  menguntungkan  bagi  si    gadis.  Adapun  perkawinan    gadis dewasa,  ada  berimbang  antara  bapak  atau  wali  dengan  anak  gadisnya.  Sedangkan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan.
Dalam  pandangan  Abu  Hanifah,  pendiri  Mazhab  Hanafi,  persetujuan  seorang perempuan  baik  janda  ataupun  gadis  harus  ada  dalam  perkawinan.  Dan  sebaliknya, apabila  mereka  menolak,  akad  nikah  tidak  boleh  dilaksanakan  meskipun  itu  oleh ayahnya sendiri.

## Daftar Pustaka
Abdul Qadir Manshur. Buku Pintar Fikih Wanita . Jakarta: Penerbit Zaman, 2012.
Abu Bakar ”Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh” vol.v.No.1.Juni 2010.
Agustin Hanapi, “ Peran Perempuan Dalam Islam ”Vol.1, No.1, Maret 2015,  h. 16-17 Helmi Karim, “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A.
Hafiz  Anshory  A.Z, Problematika  Hukum  Islam  Kontenporer .  Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
https://bincangsyariah.com/nisa/bolehkah-menolak-perjodohan-orangtua/
https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700
J.N.D  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  penerjemah  Machnun  Husein .Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994.
Lilik  Ummi  Kaltsum,  “Rethinking  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan” vol.6,No.2,2013.
Muhammad  Kudhori,  ”Hak  Perempuan  dalam  Memilih  Suami(Telaah  Hadis  Ijbar Wali)” vol 12,No1,2017, h. 21
Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 261 Nurhayati B, “Hak-hah Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur‟an” vol. 16,No.2,2017. Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq, Achmad  Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” International  Journal  of  Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5
Pasal 28B ayat (1) Undang-Undand Dasar 1945
Prof.  Dr.  Siti  Musdah  Mulia,  MA, Kemuliaan  Perempuan  dalam  Islam. Jakarta:Elex Media Komputindo, 2014.
Sudarwati  D.  Jupriono,  “Betina,  Wanita,  Perempuan:  Telaah  Semantik  Leksikal, Semantik Historis,Pragmatik”, vol.5,No. 1,July 1997, h. 5
https://www.tongkronganislami.net/kebebasan-wanita-dalam-memilih-pasangan/
Syatar,  Abdul,  and  Achmad  Abubakar. Filosofi  ’Uqubah  Islamiyah  Versi  Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia . Gowa:
Alauddin University Press, 2020.