PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: DARI KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
Penulis: Rita Martini 11)*
ritamartini@polsri.ac.id
Resy Agustin 2) resyagustin97@gmail.com
Zaliah Zaliah 3)

## Hadi Winarko 4)

## Abstract
This study aims to analyze the effect of market retribution contributions on Regional Original Revenue (PAD).  This  type  of  research  is  associative  descriptive  with  quantitative  methods.  The  study  was conducted on twelve districts/cities in South Sumatra Province. The data used in the form of financial statements of the local government of South Sumatra Province during the 2014-2016 period from the Republic  of  Indonesia  Supreme  Audit  Agency  (BPK  RI).  The  analysis  technique  uses  the  Simple Linear Regression method. This stud y proves that the contribution of market retribution is 19.30% of the  PAD  of  regencies/cities  in  the  province  of  South  Sumatra,  which  are  classified  as  very  low.  The low contribution of market retribution to PAD is the duty of the government to explore the potential that can be used as a source of revenue for regional retribution .
Keywords: local revenue, market retribution

## PENDAHULUAN
Sumatera  Selatan  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  terletak  di  bagian selatan  Pulau  Sumatera.  Secara  geografis  provinsi  Sumatera  Selatan  terletak  antara  1 derajat  sampai  4  derajat  Lintang  Selatan  dan  102  derajat  sampai  106  derajat  Bujur  Timur dengan  luas  daerah  seluruhnya  87.017.41  km.  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  terkenal sejak  dahulu  karena  menjadi  pusat  Kerajaan  Sriwijaya,  tepatnya  di  kota  Palembang  yang merupakan  ibukota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Karena  sejak  dahulu  telah  menjadi  pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya.
Secara  administratif  Provinsi  Sumatera  Selatan  terdiri  dari  13  (tiga  belas)  Pemerintah Kabupaten  dan  4  (empat)  pemerintah  kota,  dengan  Palembang  sebagai  ibukota  provinsi. Pemerintah  kabupaten  dan  kota  membawahi  pemerintah  kecamatan  dan  desa/kelurahan,
1 Politeknik Negeri Sriwijaya
provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  13  kabupaten,  4  kota,  212  kecamatan,  354  kelurahan, 2.589  desa.  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  menjadi  Kabupaten  dengan  luas  wilayah terbesar  dengan  luas  16.905,32  Ha,  diikuti  oleh  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dengan  luas wilayah sebesar 14.477 Ha.
Kemampuan  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  menghimpun  PAD  relatif  cukup  baik. Hal  ini  dicerminkan  oleh  perkembangan  peranan  PAD  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  2013-2015  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya  dengan rata-rata sebesar 39,35% (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).
Kontribusi  PAD  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  pendapatan  transfer  atau dengan kata lain masih sangat tergantung pada pendanaan  transfer dari pemerintah pusat (Gambar 1).
Sumber: (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).
Gambar 1. Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer (Tahun 2013-2015)
Pemerintah  dituntut  untuk  terus  menggali  sumber  PAD  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan  PAD  sehingga  dapat  menurunkan  angka  pendapatan  tranfer  dari  pemerintah pusat.  Peningkatan  PAD  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah (Republik Indonesia, 2004).
Berdasarkan  laporan  keuangan  pemerintah,  penerimaan  PAD  Provinsi  Sumatera Selatan  tahun  2013-2015  menunjukkan  peningkatan  sebesar  124,50%  (Gambar  2). Peningkatan ini berasal dari peningkatan pos pajak daerah yang rata-rata sebesar 93,00%, dan disusul oleh lain-lain PAD yang sah 4,30%, laba BUMD pemerintah 2,20%, dan retribusi daerah 0,60% (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).
Sumber: (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).
Gambar 2. Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan (Tahun 2013-2015)
Retribusi  daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  dan  sesuai  Undang- Undang  yang  berlaku.  Penggolongan  retribusi  daerah  menurut  Undang-Undang  nomor  28 tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  terdiri  dari  retribusi  jasa  umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi jasa umum merupakan objek retribusi yang sangat dekat dengan masyarakat karena  berhubungan  dengan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  yang  dapat  dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan sehingga bisa dikatakan retribusi jasa umum merupakan sumber  pendapatan  retribusi  daerah  yang  potensial.  Salah  satu  retribusi  jasa  umum  yang dapat dijadikan potensi retribusi daerah adalah retribusi pasar.
Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  total  56  pasar  hingga  tahun  2015  (Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan,  2015)  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber penerimaan  retribusi  pasar.  Dengan  adanya  pasar,  pemerintah  dapat  memperoleh pendapatan  dengan  penetapan  pungutan  retribusi  pasar.  Pasar  merupakan  salah  satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan dapat meningkatkan PAD.
Provinsi  Sumatera  Selatan  terdiri  dari  17  kabupaten/kota,  namun  tidak  semua kabupaten/kota  memiliki  pungutan  retribusi  pasar.  Pada  tahun  2013-2015  hanya  12 kabupaten/kota  yang  aktif  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  (Martini,  Zaliah,  &  Winarko, 2018).
Sumber:  (Indonesia, 2017) dan (Martini, Zaliah, & Winarko, 2018).
Gambar 3. Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Secara  umum  rata-rata  realisasi  penerimaan  retribusi  pasar  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan  masih  sangat  rendah,  misalnya  Kabupaten  Empat  Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Selatan, Kota Pagaralam,  dan  Kota  Prabumulih.  Realisasi  retribusi  pasar  dari  tahun  2013-2015  sangat fluktuatif,  beberapa  mengalami  peningkatan  seperti  Kabupaten  Banyuasin,  Kabupaten Empat  Lawang,  Kabupaten  OKI  dan  Kabupaten  OKU  Selatan,  namun  lainnya  ada  yang mengalami  penurunan.  Penurunan  yang  paling  terlihat  pada  Kabupaten  Muara  Enim  dan Kota Palembang.
Beberapa  penelitian  berkaitan  dengan  PAD,  khususnya  mengkaji  kontribusi penerimaan  retribusi  pasar  terhadap  PAD  (Yulia,  2011);  (Megawati  &  Soejoto.  2012);  dan (Handayani, 2017).  Kontribusi retribusi  pasar terhadap PAD kota Palembang dalam kurun waktu  2013 sampai  dengan  2015  terus mengalami  penurunan  (Murniati  &  Kasasih,  2017). Penelitian  ini  dimulai  dengan  pendahuluan,  dilanjutkan  dengan  kajian  teori,  metode penelitian,  serta  hasil  penelitian  dan  pembahasan.  Terakhir  disusun  kesimpulan  dari pembahasan.
.

## LANDASAN TEORI

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  (Indonesia,  2004),  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  PAD dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Sumber-sumber PAD (Republik Indonesia, 2004) terdiri dari:
1.  Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2.  Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

## Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  PAD  yang  diharapkan  menjadi  salah  satu sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah,  untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Daerah  provinsi,  kabupaten/kota  diberi  peluang  dalam  menggali  potensi  sumber- sumber  keuangannya  dengan  menetapkan  jenis  retribusi  selain  yang  telah  ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yani, 2009).
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  (Yani,  2009).  Jasa  adalah  kegiatan  pemerintah daerah  berupa  usaha  dan  pelayanan  yang  menyebabkan  barang,  fasilitas,  atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang  ingin  menikmati  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah,  ia  harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  peningkatan  PAD karena ini merupakan hasil pungutan daerah terhadap pihak-pihak yang menggunakan jasa atau  izin  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Dikatakan  komponen penting  karena  sebagian  besar  aktivitas  di  masyarakat  membutuhkan  jasa  atau  izin  dari Pemerintah  Daerah.  Jasa  atau  izin  yang  dimaksud  meliputi  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan perizinan  tertentu.  Objek  dan  golongan  retribusi  daerah  (Republik  Indonesia,  2009), menjelaskan: 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

## Retribusi Pasar
Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut  pusat  perbelanjaan,  pasar  tradisional,  pertokoan,  mall,  plaza,  pusat  perdagangan maupun  sebutan  lainnya  (Republik  Indonesia,  2007).  Dengan  adanya  pasar,  pemerintah dapat memperoleh pendapatan dengan penetapan pungutan retribusi pasar. Retribusi pasar atau  retribusi  pelayanan  pasar  merupakan  salah  satu  jenis  retribusi  jasa  umum  yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat.
Pelayanan  pasar  adalah:  fasilitas  pasar  tradisional  atau  sederhana  berupa  pelataran, los  yang  dikelola  pemerintah  daerah,  yang  khusus  disediakan  untuk  pedagang,  tidak termasuk  yang  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  pihak  swasta  (Republik Indonesia,  2001).  Fasilitas-fasilitas  lain  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  untuk pedagang  yaitu  keamanan,  penerangan  umum,  penyediaan  air,  telepon,  kebersihan  dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Objek retribusi pasar (Republik Indonesia, 2001) meliputi:  1)  Penyediaan  fasilitas  pasar/tempat  (kios,  los,  front  toko,  dan  pelataran)  pada pasar  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah;  2)  Setiap  kegiatan  membongkar  muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar; 3) Keramaian pasar; dan 4) Biaya balik nama pemakai.

## Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD
Kontribusi  digunakan untuk mengetahui  seberapa  besar  bagian  PAD  yang merupakan sumbangan  dari  pos  retribusi  pasar.  Kontribusi  retribusi  pasar  terhadap  PAD  dapat  dilihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan PAD dikalikan seratus persen (Halim, 2012),
Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 (Sari, 2010) tersaji pada tabel 1.
Tabel 1. Interpretasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD
Presentasi Kriteria Rasio 0,00 - 10,00 % Sangat Kurang Rasio 10,00 - 20,00 % Kurang Rasio 20,10 - 30,00 % Sedang Rasio 30,10 - 40,00 % Cukup Rasio 40,10 - 50,00 % Baik Rasio > 50% Sangat Baik

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  deskriptif  asosiatif  dengan  metode kuantitatif.  Dalam  penelitian  ini,  metode  deskriptif  digunakan  untuk  menjelaskan  tentang kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Metode  asosiatif  digunakan  untuk menjelaskan  tentang  pengaruh  kontribusi  retribusi  pasar terhadap  PAD  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan.  Selanjutnya  digunakan metode  kuantitatif,  berupa  laporan  keuangan  yang  meliputi  realisasi  penerimaan  retribusi pasar dan PAD pada 12 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).  Variabel  Variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kontribusi Retribusi  Pasar  (X).  Kontribusi  retribusi  pasar  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan  rumus  (Halim,  2012).  Ringkasan  operasional  variabel  penelitian  disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Operasional Variabel
Variabel Indikator Sumber Data Skala Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah (Y) PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Ordinal Variabel Independen Kontribusi Retribusi Pasar (X) Kontribusi = Realisasi Retribusi Pasar/Realisasi PAD x 100 % Laporan Keuangan Tahun 2015-2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Rasio

## Sumber: Berbagai Referensi

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  17  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan.  Metode  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan purposive  sampling , yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009).
Kriteria pengambilan sampel disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Populasi dan Sampel No. Identifikasi Jumlah Kabupaten/Kota 1 LKPD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  telah diaudit BPK tahun 2015-2017 17 2 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  telah  diaudit oleh BPK tetapi tidak memiliki LKPD secara lengkap tahun 2015- 2017 (tidak ada LRA) karena merupakan kabupaten baru. (5) 3 Jumlah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang digunakan sebagai sampel 12 4 Jumlah tahun penelitian 3 Total Unit Analisis 36 Sumber: BPK RI, 2019 (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pengambilan  sampel,  maka  jumlah  kabupaten/kota  yang dapat dijadikan sampel adalah 36 unit analisis.

## Teknik Analisis Data
Untuk  melihat  pengaruh  kontribusi  retribusi  pasar  terhadap  PAD  digunakan  metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus:
Keterangan:
Y  : pendapatan asli daerah a  : nilai konstanta b  : angka arah atau koefisien regresi
X  : kontribusi retribusi pasar

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diterima adalah: H 0 :  b = 0, melawan H 1 : b ≠ 0
Kriteria pengujian adalah apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka  H 0 ditolak  yang  menyatakan  bahwa  kontribusi  retribusi  pasar  tidak  berpengaruh terhadap PAD. Sebaliknya apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka H 1 diterima yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD.

## HASIL PENELITIAN
Realisasi  penerimaan  retribusi  pasar  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan  secara  rata-rata  masih  sangat  rendah.  Realisasi  retribusi  pasar  dari  tahun  2015- 2017  sangat  berfluktuatif,  beberapa  mengalami  peningkatan  seperti  pada  Kabupaten Banyuasin,  Kabupaten  Empat  Lawang,  Kabupaten  OKI  dan  Kabupaten  OKU  Selatan, namun  lainnya  ada  yang  mengalami  penurunan.  Penurunan  yang  paling  dominan  pada Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang.
Berdasarkan  laporan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  penerimaan PAD  Provinsi  Sumatera  Selatan  tahun  2015-2017  menunjukkan  peningkatan  sebesar 124,50%. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi, khususnya  retribusi  pasar  diperlukan  suatu  kajian  dan  perhitungan-perhitungan  seberapa besar  kontribusi  retribusi  pasar  terhadap  PAD  yang  dihasilkan  dari  tahun  ke  tahun. Ragamnya  realisasi  retribusi  pasar  pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan tentunya  mempengaruhi  kontribusi  retribusi  pasar  masing-masing  daerah  terhadap  PAD (tabel 7).
Tabel 7. Kontribusi Retribusi Pasar Kota/Kabupaten di Prov. Sum Sel (2015-2017)
No Kabupaten/Kota Kontribusi Retribusi Pasar (%) Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1 Kabupaten Banyuasin 0,017 0,013 0,017 2 Kabupaten  Empat Lawang 0,003 0,002 0,004 3 Kabupaten  Lahat 0,003 0,002 0,001 4 Kabupaten Muara Enim 0,012 0,008 0,005 5 Kabupaten Musi Rawas 0,005 0,003 0,004 6 Kabupaten OKI 0,001 0,001 0,001 7 Kabupaten OKU Selatan 0,009 0,007 0,007 8 Kabupaten OKU Timur 0,016 0,012 0,011 9 Kota Lubuk Linggau 0,024 0,016 0,012 10 Kota Pagaralam 0,002 0,001 0,001 11 Kota Palembang 0,002 0,001 0,000 12 Kota Prabumulih 0,009 0,007 0,003 Rata-rata 0,009 0,006 0,0055
Sumber: Martini, Zaliah, & Winarko (2018)
Dari  tabel  7  dapat  dilihat  kontribusi  retribusi  pasar  terhadap  retribusi  daerah  adalah relatif  kecil  atau  kurang  berarti.  Selama  periode  waktu  2015  s/d  2017  rata –rata  per  tahun sebesar  0,50%,  artinya  penerimaan  retribusi  daerah  selama  periode  waktu  tersebut menunjukkan kecenderungan menurun. Kenyataan ini menunjukkan potensi retribusi pasar terhadap  peningkatan  PAD  masih  kurang  berkontribusi,  yang  dapat  dilihat  dari  besarnya prosentase  0,90%  pada  tahun  anggaran  2015,  0,60%  pada  tahun  anggaran  2016,  dan menurun lagi menjadi 0,55% pada tahun anggaran 2017.

## PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis  menunjukkan  hasil  perhitungan  statistik  uji  F dengan nilai signifikan sebesar 0,003 berada di bawah 0,05, maka variabel dependen yaitu retribusi pasar berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, PAD. Sewajarnya jika terjadi  peningkatan  pada  pendapatan  retribusi  pasar  maka  secara  langsung  akan mempengaruhi total PAD pada tahun berjalan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan  1%  dari  retribusi  pasar,  maka  akan  mengakibatkan  kenaikan  sebesar  0,01% terhadap PAD. Pengaruh positif yang ditunjukan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang  diajukan  pada  hipotesis  bahwa  retribusi  pasar  berpengaruh  positif  terhadap  PAD. Sehingga  perlu  adanya  pengelolaan  yang  lebih  baik  terhadap  retribusi  pasar  agar  PAD dapat meningkat.
Koefisien determinasi (R 2 ) berdasarkan data hasil pengolahan program SPSS (tabel 8) menunjukkan angka sebesar 19,30%. Hasil ini mengindikasikan sumbangan retribusi pasar masih  kurang  terhadap  PAD.  Retribusi  pasar  hanya  berkontribusi  19,30%  terhadap  PAD, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain di luar penelitian.

## Tabel 8. Hasil Uji F
Hal  ini  berarti  selama  periode  waktu  tersebut  retribusi  pasar  sebagai  salah  satu komponen retribusi daerah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (dengan kriteria berkontribusi), tetapi ada penurunan atau kenaikan itu dikarenakan ada hal yang  mempengaruhi,  seperti  berdirinya  mini  market  dan  kurangnya  ketegasan  petugas pemungut  retribusi  pasar.  Penelitian  yang  mendukung  (Murniati  &  Kasasih,  2017),  juga membuktikan  kontribusi  retribusi  pasar  terhadap  PAD  kota  Palembang  dalam  kurun  waktu 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan.
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,440 a ,193 ,174 ,59127
a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI Sumber: Martini, Zaliah, & Winarko. (2018)
Rendahnya  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  tentunya  menjadi  tugas  bagi pemerintah untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi  daerah.    Retribusi  daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai undang-undang  yang  berlaku.  Retribusi  pasar  merupakan  bagian  dari  jasa  umum merupakan  objek  retribusi  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat  karena  berhubungan dengan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  yang  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi ataupun  badan  sehingga  bisa  dikatakan  retribusi  jasa  umum  merupakan  sumber pendapatan retribusi daerah yang potensial (Republik Indonesia, 2009).
Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi  dari  produsen  ke  konsumen  yang  membutuhkan  suatu  produk.  Sehingga  pasar dikatakan  sebagai  penyedia  langsung  kebutuhan  masyarakat.  Provinsi  Sumatera  Selatan memiliki  total  56  pasar  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  penerimaan  retribusi  pasar. Dengan  adanya  pasar,  pemerintah  dapat  memperoleh  pendapatan  dengan  penetapan pungutan  retribusi  pasar.  Pasar  merupakan  salah  satu  kontributor  bagi  pelaksanaan pembangunan  daerah  karena  melalui  retribusi  yang  dihasilkan  dapat  meningkatkan  PAD (Yulia, 2011) dan (Handayani, 2017).
Pemerintah  diharapkan  mempertegas  regulasi  dengan  memuat  sanki-sanki  untuk pedagang  yang  menunggak  atau  terlambat  membayar  retribusi  dan  menyesuaikan  tarif retribusi  sesuai  dengan  perkembangan  pasar  dan  keadaan  pedagang.  Dispenda  juga diharapkan  dapat  meningkatkan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemungutan  retribusi  di lapangan  agar  semua  retribusi  dapat  dilaporkan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenar- benarnya.  Sanksi  yang  ada  di  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  tentang Rertibusi  Pelayanan  Pasar,  sebaiknya  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  untuk terwujudnya SDM pengelola retribusi pasar beserta pedagang yang disiplin. Dengan begitu, potensi  retribusi  pasar  dapat  digali  sebesar-besarnya  untuk  meningkatkan  penerimaan retribusi pasar pada tahun yang akan datang.
Dinas  Pasar  perlu  melakukan  ekstensifikasi,  misalnya  melakukan  penyuluhan  secara langsung dan berkala secara maksimal kepada wajib retribusi pasar (pedagang) untuk sadar kewajibannya  membayar  retribusi  pasar.  Penyuluhan  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cara UPTD  yang  menaungi  tiap-tiap  pasar  mengundang  wajib  retribusi  pasar  (pedagang)  untuk melakukan penyuluhan langsung mengenai pemahaman peraturan-peraturan yang berlaku, transparansi  retribusi  pasar  kepada  pedagang,  serta  pengetahuan  tentang  manfaat  yang didapat  dari  penerimaan  retribusi  pasar  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan daerah melalui sarana prasarana pasar.

## SIMPULAN
Kontribusi retribusi pasar berpengaruh terhadap PAD provinsi Sumatera Selatan dalam kurun  waktu  2015-2017  sebesar  17,40%,  sehingga  dapat  dikategorikan  masih  rendah. Kondisi  ini tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Retribusi pasar belum mampu dijelaskan oleh  PAD  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
Pemerintah  berkewajiban  untuk  dapat  menggali  potensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber penerimaan retribusi daerah. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi dengan membuat  sanksi  bagi  pedagang  yang  menunggak  atau  terlambat  membayar  retribusi,  dan menyesuaikan  tarif  retribusi  sesuai  dengan  perkembangan  pasar  dan  keadaan  pedagang. Dispenda juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi  di  lapangan  agar  semua  retribusi  dapat  dilaporkan  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenar-benarnya.
Dinas  Pasar  perlu  melakukan  penyuluhan  secara  langsung  dan  berkala  kepada wajib retribusi  pasar  (pedagang)  agar  sadar  kewajibannya  membayar  retribusi  pasar.  Perlu disampaikan  juga  pemahaman  mengenai  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  transparansi retribusi  pasar  kepada  pedagang,  serta  pengetahuan  tentang  manfaat  yang  didapat  dari
penerimaan  retribusi  pasar  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan  daerah melalui sarana prasarana pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  S.  (2017).  Potensi  Retribusi  Pasar  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi , II (1). Martini, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2018). Pengaruh Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Palembang:  Politeknik  Negeri Sriwijaya.
Megawati,  N.  A.,  &  Soejoto.  (2012).  Kontribusi  Retribusi  Pasar  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 1 (1), 1-10.
Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan  Pasar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang. Jurnal Kompetitif, 6 (1), 85-109. Republik  Indonesia.  (2017). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  Tahun  2017.  Buku  I: Pemeriksaan  Laporan  Keuangan. Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia.  (2007). Peraturan  Presiden  nomor  112  tahun  2007  tentang  Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sari,  Y.  A.  (2010).  Interpretasi  nilai  efektifitas  dan  interpretasi  nilai  kontribusi.  Tim  Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991.
Yani,  A.  (2009). Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yulia,  S.  (2011).  Pengaruh  Retribusi  Pelayanan  Pasar  terhadap  Retribusi  Daerah  sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi .