Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004

## STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

## Oleh: Sukidjo
(Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstrak
Economic crisis in Indonesia shows that economic development paradigm with trickle down effect strategy, which give a priority to conglomerate economic role is not suitable strategy, since it can not provide strong economic foundation. During economic crisis, conglomerates economic experienced of bankruptcy and negative economic growth; on the contrary small and medium business (enterprise) survived even it was able to lead economic to recovery process. Small and medium business have important role in reducing unemployment, equalizing income distribution, and reducing urbanization rate. However, small and medium business face many problems, such as: lack of capital, marketing limitation, and  low quality of human resources and used technology.  Considering how important role of small and medium business and many problem faced by them so that it is need to enhance government support.
Key Words: Small and Medium Enterprise, Economic Crisis

## A. Pendahuluan
Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga kini masih dirasakan dampaknya, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu, antara lain berupa tingkat pertumbuhan perekonomian relatif rendah, banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan, pengangguran membengkak serta jumlah penduduk miskin makin bertambah. Sedangkan dampak positifnya, berupa mengingatkan
dan menyadarkan Pemerintah perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan trickle down effect berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang tinggi terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Sehubungan dengan itu, diharapkan Pemerintahan Orde Reformasi dan pemerintahan berikutnya memberikan perhatian yang tinggi terhadap Usaha Kecil dan Menengah.
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebenarnya cukup besar yang telah dimulai sejak Pelita III, yakni ditunjukkan dengan banyaknya program pembinaan USK baik yang berupa program bantuan permodalan yakni Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada dekade 1970-1980 maupun gerakan nasional program kemitraan melalui program bapak angkat pada tahun 1990 an. Program-program tersebut terus menerus dikembangkan, dan dalam Pemerintahan Reformasi dicanangkan program ekonomi kerakyatan dengan disertai sejumlah skim kredit. Namun, dalam realisasinya sampai dengan tahun l997,  tampaknya pemerintah masih berpihak pada usaha skala besar (konglomerat) yang ditunjukkan adanya berbagai kemudahan yang diberikan kepada mereka. Perhatian pemerintah yang mengutamakan pengembangan konglomerat didasarkan pada trickle down effect, dengan harapan adanya perkembangan usaha skala besar dapat mempercepat peningkatan pendapatan nasional ( gross national product = GNP) yang selanjutnya akan dapat memberikan sumbangan dalam pemerataan pendapatan termasuk juga meningkatkan usaha kecil.
Telah diakui bersama, bahwa pembangunan ekonomi dengan strategi trickle down effect yang dilakukan Pemerintah Orde Baru memberikan hasil
yang mengagumkan, yakni laju pertumbuhan ekonomi sejak Pelita I hingga tahun l996 rata-rata 6,8%, pendapatan per kapita naik dari US$ 70 pada tahun 1969 naik menjadi US$ 900 pada tahun 1994 dan US$ 1100 pada awal tahun 1997, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berjumlah 15% atau 27 juta jiwa pada tahun 1990 turun menjadi 11% atau 22 juta jiwa pada tahun 1996 (Gunawan Sumadiningrat, 2000 : 90). Karena  kemampuan Indonesia dianggap dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai High Performing Asian Economics. Selain itu karena keberhasilan Indonesia merombak struktur ekonomi dari agraris ke industri, yang ditunjukan di mana pada akhir tahun 1994 kontribusi sektor pertanian terhadap GNP tinggal 17,44% sektor industri  dan pengolahan sebesar 23,91% dan sektor jasa sebesar mencapai 58,7% maka Indonesia ditempatkan sebagai negara dalam proses industrialisasi atau Newly Industrializing Country (Edy Suandi Hamid, 2000 : 6-7).
Namun demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Orde Baru ternyata semu dan rapuh, karena keberhasilan yang dicapai selama 32 tahun tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997, di mana para konglomerat dan sektor perbankan
mengalami kebangkrutan, pengangguran membengkak, pendapatan per kapita merosot tajam, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat mencapai 40% sekitar 80 juta jiwa bahkan ada yang memperkirakan113 juta jiwa (Gunawan, 2000 : 92) bahkan laju perekonomian turun drastis menjadi minus l3,20% pada tahun 1998. Dalam situasi kebankrutan para konglomerat, ternyata UKM tetap mampu bertahan dan bertindak sebagai penyelamat ekonomi nasional memberikan lapangan kerja yang luas serta dapat mendongkrak laju perekonomian 2-3% pada tahun 1999-2000.
Menyadari adanya kekeliruan dalam menerapkan strategi pembangunan ekonomi, maka Pemerintah Indonesia kini lebih mengedepankan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui strategi ekonomi kerakyatan. Persoalan yang kemudian timbul adalah di mana batasan-batasan UKM itu? Dengan kata lain siapakah yang termasuk dalam usaha kecil? Peran apa yang dapat disumbangkan oleh UKM kepada masyarakat Indonesia? Kelemahan dan keunggulan apa yang terdapat dalam UKM? Bagaimana pola pembinaan UKM yang tepat?

## B. Pengertian dan Peran Usaha Kecil Menengah
Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan UKM dapat diklasifikasikan
menjadi lima kelompok, yakni : (1) usaha perdagangan, meliputi keagenan untuk koran/majalah, sepatu, pakaian; pengecer, meliputi minyak, barang kebutuhan sehari-hari, buah-buahan; ekspor impor umumnya untuk produk lokal; sektor informal, meliputi pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima; (2) usaha pertanian, yakni pertanian pangan dan perkebunan, perikanan darat dan laut, peternakan; (3) usaha industri, meliputi industri logam/kimia, misalnya perajin cor logam, kerajinan kulit, konveksi; industri makanan dan minuman; industri pertambangan dan bahan galian; aneka industri kecil; (4) usaha jasa, meliputi jasa konsultasi, perbengkelan, transportasi, restoran; dan (5) usaha jasa konstruksi, misalnya konstruksi bangunan, jalan, kelistrikan jembatan dan sebagainya.
Sedangkan batasan tentang usaha kecil dan usaha menengah telah diatur dalam undang-undang, yakni UU No.9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil dan UU No.10 Tahun 1999 tentang Usaha Menengah Menurut UU No. 9 tahun 1999 tentang Usaha kecil, disebutkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar; (3) merupakan milik warga negara
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
Indonesia (4) berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar; (5) bentuk usahanya adalah usaha orang perseorangan Sedangkan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria  : (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) milik warga negara Indonesia; (3) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; (4) bentuk usahanya adalah usaha orang perseorangan. Sedangkan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari
kekayaan bersih usaha menengah (Menekop dan UKM, 2000 : 3-4)
Usaha kecil sering disebut juga sebagai industri kecil. Biro Pusat Statistik mengelompokkan industri bukan atas dasar modal atau kekayaannya, melainkan ukuran perusahaan didasarkan atas jumlah karyawan yang dipekerjakan. Menurut BPS berdasarkan jumlah karyawannya, industri yang ada di Indonesia dibedakan menjadi empat kelompok, yakni  (1) industri kerajinan, yakni industri yang memiliki karyawan antara 1 sampai dengan 4 karyawan; (2) industri kecil, adalah industri yang memiliki karyawan 5 sampai 19 orang; (3) industri sedang, adalah industri yang memiliki karyawan antara 20 sampai dengan 99 orang dan (4) industri besar merupakan industri yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih (BPS, 1976 : xi).
Jumlah usaha kecil di Indonesia
Tabel 1. Jumlah Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar Tahun 1997 – 2001
Tahun K e l o m p o k    U s a h a Total (Unit) Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar 1997 39.704.661 60.449  2.097 39.767.207 1998 36.761.689 51.889  1.831 36.815.409 1999 37.859.509 52.214  1.885 37.913.608 2000 39.121.350 55.437  2.005 39.178.792 2001 40.137.773 57.743  2.095 40.197.611 2002* 41.301.263  61.052 2.198  41.364.513
Sumber : Kompas, 6 Maret 2002 *Kompas, 9 Januari 2004
sangat banyak,  berlipat ganda jika dibandingkan dengan usaha menengah maupun usaha besar. Keberadaan usaha kecil ada dimana-mana, baik perkotaan maupun pedesaan, sehingga usaha kecil ini dapat dipandang sebagai motor penggerak perekonomian daerah, meskipun belum dapat difungsikan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Agnes Sweta Pandia dan Buyung Wijaya Kusuma (Kompas, 6 Maret 2002), dan Muhammad Taufiq (Kompas, 9 januari 2004)jumlah usaha kecil, menengah dan besar dapat dilihat dalam Tabel 1.
Berdasarkan data Tabel 1, dapat diketahui bahwa dilihat dari jumlah unit masing-masing ternyata 99,8 % usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, 0,15% merupakan usaha menengah dan hanya 0,05% usaha besar. Dengan kata lain secara nasional jumlah usaha besar hanya 0,5% sedangkan usaha kecil dan menengah mencapai 99,5%. Melihat demikian besarnya jumlah usaha kecil, maka perlu penanganan yang lebih sungguh-sungguh secara menyeluruh sehingga menjadi semakin besar dan berkualitas agar benar-benar mampu
menggerakkan roda perekonomian daerah. Sebaliknya apabila perhatian pemerintah kurang sehingga usaha kecil ini mengalami kemunduran atau mati, maka akan terjadi pengangguran yang sangat banyak. Adanya pengangguran yang sangat banyak kiranya sangat membahayakan  terhadap kestabilan dan keamanan perekonomian nasional.
Peran utama keberadaan dan pertumbuhan UKM pada umumnya dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila keberadaan UKM selalu dikaitkan dengan masalah- masalah ekonomi dan sosial. Adapun peran UKM antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.
Pertama, membantu mengatasi adanya pengangguran. Dengan tumbuh dan berkembangnya UKM akan membuka kesempatan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Berdasarkan estimasi, pangsa tenaga kerja untuk industri kecil, industri
Tabel 2. Laju Penyerapan Tenaga Kerja  Tahun 1997 – 2001
Kelompok Usaha T a h u n 1997 1998 1999 2000 2001 Usaha Kecil 57.482.688 57.341.962 59.939.760 63.501.890 65.246.294 Usaha Menengah 7.726.268 6.971.611 7.230.084 7.630.398 7.993.499 Usaha Besar 392.635 364.493 366.478 386.413 406.215 T o t a l 65.601.591 64.678.066 67.536.322 71.518.701 73.646.008
Sumber : Kompas, 6 Maret 2003
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
rumah tangga dan industri skala menengah mencapai 69,8% (Tulus Tambunan, 1999 : 25). Sementara itu, peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam Rapat kerja Komisi V DPR RI pada tanggal 5 Maret 2003 jauh lebih besar dibanding apa yang disampaikan oleh Tulus Tambunan. Dalam tahun 1997 jumlah tenaga kerja yang bekerja di UKM mencapai 87,62% dan untuk tahun 2001 naik menjadi
88,59%. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.
Dari data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 1997 sampai dengan 2001 terdapat kecenderungan kenaikan penyerapan tenaga kerja untuk semua jenis kelompok usaha. Hanya saja untuk tahun 1998 terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja, di mana penurunan ini sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pertambahan penyerapan tenaga kerja lebih dirasakan pada Usaha
Kecil dan Menengah, di mana peningkatannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Usaha Besar.  Laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada Usaha Kecil sebesar 3,22% sedangkan untuk Usaha Menengah  dan Usaha Besar masing-masing 0,85%. Adapun kontribusi penyerapan tenaga kerja dari ketiga kelompok usaha tersebut selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.
Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa
kemampuan Usaha Kecil untuk menyerap tenaga kerja mengalami kenaikan terus menerus, sedangkan untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar mengalami penurunan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Usaha kecil mampu menyerap 88% lebih angkatan kerja, sedangkan Usaha Menengah sekitar 10% dan untuk Usaha Besar hanya sekitar 0,5%.  Ini membuktikan bahwa UKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga  kerja,  dengan  kata  lain  UKM mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dengan terciptanya
Tabel 3. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 1997 – 2001
Kelompok Usaha T a h u n Laju Pertumbuhan 1997 1998 1999 2000 2001 Usaha Kecil 87,62 88,66 88,75 88,79 88,59 0,28 % Usaha Menengah 11,78 10,78 10,71 10,67 10,85 -2,02 % Usaha Besar 0,60 0,56 0,54 0,54 0,55  -2,02 % T o t a l 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 %
Sumber : Kompas, 6 Maret 2003
lapangan kerja maka pengangguran dapat dikurangi.
Kedua, membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya UKM, penduduk dapat melakukan kegiatan usaha produktif apakah dalam bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, kerajinan rakyat, jasa konstruksi, maupun jasa lainnya sehingga yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan secara rutin. Diperolehnya pendapatan dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidupnya berupa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan, sehingga yang bersangkutan senantiasa dapat terbebaskan dari kemiskinan. Kemiskinan dalam arti ekonomi akan terjadi apabila orang yang bersangkutan memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai manusia yang wajar.
Ketiga, membantu mengatasi ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan (inequality of distribution of income) akan terjadi apabila perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dengan kelompok kaya sangat tajam, yang hal ini umumnya dicerminkan dalam persentase pembagian GNP terhadap 40% penduduk kelompok miskin. Berkembangnya UKM, diharapkan pendapatan yang diterima para pengusaha kecil semakin bertambah, sehingga kehidupannya semakin baik. Demikian bagi tenaga
kerja, dengan berkembangnya UKM maka akan terjadi jaminan pekerjaan sehingga mereka menerima dan memiliki pendapatan yang tetap dan semakin meningkat. Jika pendapatan dari UKM ini meningkat diharapkan perbedaan pendapatan antara si kaya (kelompok usaha besar) dengan si miskin (kelompok UKM) semakin kecil. Selain itu, adanya kerjasama UKM dan Usaha Besar, sangat bermanfaat bagi UKM dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Kerjasama tersebut antara lain, masing- masing dapat bertindak sebagai buyer maupun supplier sehingga saling menguntungkan. Meningkatkan usaha UKM maka keuntungan yang diperoleh UKM semakin bertambah, sehingga melalui efek multiplier pendapatan pengusaha dan  pekerja UKM juga meningkat. Dengan demikian dengan peningkatan pendapatan para UKM diharapkan perbedaan si kaya dan si miskin dapat dikurangi.
Keempat, membantu mencegah urbanisasi. Salah satu alasan utama seseorang melakukan  urbanisasi adalah untuk mendapatkan pekerjaan, mengingat di daerah pedesaan lapangan pekerjaan relatif terbatas.  Apabila UKM di pedesaan berkembang diharapkan dorongan untuk mengadakan urbanisasi dapat berkurang, disebabkan mereka telah memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang cukup di daerah pedesaan. Selain itu makin berkembangnya UKM, maka pendapatan
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
mereka juga meningkat sehingga mereka mampu membiayai tingkat pendidikannya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia memungkinkan mereka untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dorongan untuk urbanisasi dapat berkurang.
Kelima, makin berkembangnya lalu lintas perdagangan dan perekonomian pada umumnya. Berkembangnya lalu lintas perdagangan  akan dapat mendorongnya tumbuhnya usaha baru sehingga kegiatan ekonomi akan semakin berkembang yang akan memberikan dampak terhadap semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi dan investasi akan bertambah, perdagangan semakin bertambah, lalu lintas ekonomi semakin meningkat  dan melalui efek multiplier pendapatan masyarakat akhirnya akan bertambah.
Keenam, membantu mengurangi tindak kriminal dan kejahatan. Salah satu alasan tindak kriminal dan kejahatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai pendapatan, sementara pemenuhan kebutuhan hidup tidak dapat dihindarkan lagi. Oleh sebab itu, dengan terbukanya kesempatan kerja melalui UKM, maka yang bersangkutan akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan diperolehnya
pendapatan melalui UKM diharapkan dorongan untuk bertindak kriminal dan kejahatan dapat dikurangi.
Ketujuh,  memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara makro peranan UKM dalam suatu negara dapat diukur dari segi seberapa jauh kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto (PDB).  Menurut Soeharto Prawirokusumo (2001 : 78) bahwa peranan UKM di Indonesia terhadap PDB jika dibandingkan dengan UKM di luar negeri masih rendah, yakni sebesar 38,9 % di luar migas.  Sebagai gambaran untuk tahun 1994  peranan UKM di Kanada sekitar 59,24%, Jepang 79,2%, Amerika Serikat sebesar 53,67%.
Sedangkan menurut Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM  Muhammad Taufiq, bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto untuk tahun 1997 sebesar 62,71% dan untuk tahun 2002 naik menjadi 69,89%, sedangkan kontribusi usaha besar untuk tahun 1997 sebesar 37,29% dan untuk tahun 2002 turun menjadi 36,11%

## C. Permasalahan Yang Dihadapi UKM
Berbagai masalah yang dihadapi UKM pada umumnya bersumber dari kelemahan yang terjadi dalam diri UKM maupun di luar UKM.  Berdasarkan data
BPS 1993, diperoleh informasi bahwa masalah utama yang dihadapi UKM, antara lain sebagai berikut :
Pertama, kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi.  Kesulitan modal bagi UKM merupakan masalah paling banyak dijumpai. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan akses langsung terhadap informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal bank maupun non formal, misalnya BUMN dan LSM. Pada umumnya UKM tidak mampu memanfaatkan kredit dari karena pihak UKM tidak mampu memenuhi agunan yang dipersyaratkan oleh Bank, di samping rumitnya birokrasi. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar dana modal kerja dan investasi berasal dari sumber informal, di mana sumber pembiayaan yang digunakan adalah sangat bervariasi, antara lain berasal dari tabungan pribadi,  pinjaman dari sahabat atau kenalan,   pinjaman dari pensuplai bahan baku, pinjaman dari tuan tanah dan pinjaman dari pelepas uang. Menurut Riza Primahendra (2001 : 3-4) sumber pembiayaan bagi industri rumah tangga dan industri kecil yang berasal dari pinjaman bank sebesar 18,79%, koperasi 7,09%, institusi lain 8,25% dan lain-lain 70,35%. Pinjaman dari sumber lain sebesar 70,35% ini diduga berasal dari rentenir dan perorangan lainnya yang memberikan bunga yang sangat tinggi.
Kedua, kesulitan dalam pemasaran, disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai perubahan dan peluang pasar, dana untuk pembiayaan distribusi, kurangnya promosi, kurangnya wawasan dan pengetahuan pengusaha mengenai bisnis dan komunikasi. Pada umumnya kemampuan pengusaha UKM untuk berkomunikasi sangat rendah serta kurangnya sarana komunikasi yang dimiliki. Selain itu, manajemen pemasaran juga masih kurang sehingga pengusaha kecil kurang mampu dalam menyusun strategi pemasaran. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya managerial skill pengusaha yang bersangkutan. Adanya berbagai keterbatasan ini, mengakibatkan banyak pengusaha kecil yang sangat tergantung pada pedagang atau pengumpul keliling khususnya bagi UKM yang ingin memasarkan ke pasar di luar daerah. Tanpa pedagang dan pengumpul keliling, para UKM hanya mampu memasuki pasar lokal yang relatif terbatas.
Ketiga, kesulitan dalam pengadaan bahan baku khususnya bahan baku yang masih harus diimpor selain waktu yang cukup lama, dan harganya mahal. Sedangkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri, kesulitan yang dihadapi adalah tempat penjualan jauh dari lokasi usaha, sehingga biaya transportasi mahal, serta persediaan yang seringkali terbatas khususnya bahan baku pertanian yang sangat tergantung dengan cuaca serta kualitas bahan baku
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
yang rendah. Tidak adanya jaminan tersedianya bahan baku, mengakibatkan produsen terpaksa harus membeli dengan harga mahal atau mengganti bahan baku mereka dengan bahan baku lain yang berakibat pada penurunan mutu produk.
Keempat, keterampilan sumber daya manusia (pekerja dan manajer) masih rendah. Keterbatasan atau skill pengusaha disebabkan oleh pendidikan sebagian besar pengusaha UKM masih sangat rendah. Data BPS th 1993 menunjukkan bahwa pengusaha industri Rumah Tangga yang tidak tamat SD/belum sekolah sebanyak 48%, berpendidikan SD sebanyak 41%, SMTP sebanyak 7%, SLTA sebanyak 4%. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pengusaha UKM dikatakan sebagai illiterate entrepreneur  (Tulus Tambunan, 2000 : 126).
Kelima, teknologi yang digunakan masih rendah yang ditandai oleh peralatan produksi yang digunakan masih tradisional, tidak mampu melakukan penelitian dan pengembangan, kurangnya informasi tentang teknologi serta kurangnya dukungan instansi teknis dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi. Rendahnya teknologi yang digunakan berakibat pada kurangnya diversifikasi produk serta mutu produk kurang memuaskan. Keadaan demikian, akan berdampak pada kesulitan dalam pemasaran, lemahnya kemampuan bersaing baik
pada tingkat regional maupun internasional.
Keenam, kesulitan dalam administrasi pembukuan. Sebagian besar UKM belum melakukan pencatatan kegiatan usaha dan keuangan secara tertib dan bahkan banyak dijumpai pengelolaan keuangan perusahaan menjadi satu dengan keuangan rumah tangga. Tidak tertibnya sistem pembukuan berdampak pada sulitnya untuk memperoleh dana pinjaman dari lembaga keuangan khususnya bank. Karena sistem pembukuan tidak jelas, administrasi kegiatan tidak tertib, laporan keuangan tidak ada, laporan kekayaan tidak jelas mengakibatkan pihak Bank sulit untuk memberikan bantuan modal yang diperlukan. Di lain pihak, kebutuhan modal kerja sangat diperlukan guna meningkatkan skala produksi. Kenyataan menunjukkan, bahwa UKM terpaksa menolak pesanan produk yang banyak, karena UKM tidak mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang diinginkan oleh buyer sehubungan kekurangan modal kerja. Dengan demikian kesempatan emas yang telah ada di depan mata, ternyata hilang begitu saja karena kurangnya modal kerja yang dimiliki UKM.

## D. Strategi Pemberdayaan
Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi UKM mengakibatkan sulitnya para UKM untuk mempertahankan diri tetap eksis, apalagi adanya tuntutan
peningkatan kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu perlu adanya political will pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UKM. Political will pemerintah ini sangat penting  baik yang ada pada tingkat departemen maupun daerah serta lembaga terkait seperti lembaga keuangan, agar pemberdayaan tidak hanya sekedar menjadi retorika ataupun lips service, apa yang dikatakan benar-benar dapat diwujudkan serta didukung dengan pembiayaan yang memadai. Hal ini mengingat  keberadaan UKM sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah- masalah ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Dalam skala makro, upaya menumbuhkembangkan UKM sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tujuan pemberdayaan dimaksudkan membantu meningkatkan potensi UKM agar memiliki peluang hidup dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan yang sehat. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi optimalisasi kekuatan yang ada agar mampu memanfaatkan peluang serta mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada. Pemberdayaan UKM kiranya sangat penting mengingat struktur ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat timpang. Berdasarkan data BPS tahun 1998, bahwa para konglomerat dan  usaha besar yang
jumlahnya hanya 0,2% ternyata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6%, mampu menguasai pangsa pasar sebesar 80% dan memberikan sumbangan dalam pembentukan GNP sebesar 60,2 %. Sementara itu, UKM dan Koperasi yang jumlahnya mencapai 99,8%, hanya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 16,4%, menguasai pasar 20% dan memberikan sumbangan dalam pembentukan GNP sebesar 39,8% ( Riza Primahendra, 2001 :1).  Sehubungan dengan itu, dituntut adanya political will  pemerintah untuk benar-benar melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan. Untuk itu diperlukan sejumlah langkah untuk melaksanakan pembinaan UKM sehingga mereka dapat mempertahankan diri dan berkembang menjadi besar dan akhirnya mampu bersaing secara wajar dalam kancah perekonomian global.
Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM, 2000: 33) disebutkan bahwa strategi  kebijakan pemberdayaan UKM meliputi :
1. Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.
2. Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
3. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM
Dalam strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  Dalam sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan (a) sistem persaingan yang sehat yang memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha, (b) peningkatan peran pemerintah secara optimal dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar,  (c) kebijakan untuk memberikan peluang usaha bagi koperasi dan UKM, (d)  penumbuhan kerjasama kemitraan usaha kecil, menengah dan besar dan (e) peningkatan citra positif masyarakat terhadap kewirausahaan.
Adapun strategi kebijakan dalam penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan (a) kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan kebijakan
investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi pada pertanian, industri pedesaan dan ekspor, pemberdayaan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai koperasi dan UKM, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal dan moneter untuk pemberdayaan koperasi dan UKM, (b) kebijaksanaan sektoral yang berupa kesungguhan kebijakan diarahkan pada pemberdayaan Koperasi dan UKM, peningkatan peran instansi dalam penganggaran bagi pemberdayaan koperasi dan UKM, dukungan perkuatan agar terjadi sinergi dan saling ketergantungan antar pelaku usaha (c) kebijakan pembangunan daerah berupa upaya pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah
Sedangkan strategi kebijakan dukungan perkuatan bagi koperasi dan UKM dimaksudkan untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kancah pasar persaingan yang sehat. Kebijakan dukungan perkuatan ini dapat berupa (a) dukungan perkuatan yang bersifat keuangan dan (b) dukungan perkuatan non keuangan, yakni dukungan jasa pengembangan bisnis. Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan ditujukan agar  struktur permodalan UKM semakin kuat serta dapat meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. dapat dilakukan  antara lain dengan cara
penyederhanaan skim kredit bagi UKM serta subsidi bunga, evaluasi kredit program dan non program untuk UKM, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan  UKM, pengembangan program kerjasama dengan lembaga keuangan dan pemberian kemudahan pembiayaan ekspor terhadap produk unggulan. Sedangkan dukungan perkuatan untuk jasa pengembangan bisnis dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas penyediaan jasa pengembangan bisnis ( business development services = BDS). Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan dan pemberdayaan BDS yang profesional di seluruh daerah, pemberdayaan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), pemberdayaan Pos Ekonomi Rakyat (PER), dan pengembangan industri penyedia BDS.

## E. Kesimpulan
Pertama,  krisis ekonomi memberikan bukti bahwa perekonomian Indonesia yang dibangun dengan ekonomi
konglomerat ternyata tidak memberikan fondasi yang kuat dalam menghadapi krisis yang terjadi.
Kedua, secara substansial UKM memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibanding dengan ekonomi konglomerat karena mampu bertahan dan mampu mendongkrak perekonomian nasional dari kebangkrutan.
Ketiga, UKM perlu diberdayakan mengingat UKM memiliki peran yang sangat besar terutama dalam penyediaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi urbanisasi, membantu mempercepat distribusi pendapatan yang adil dan merata, serta ikut memperkuat ketahanan dan keamanan perekonomian nasional.
Keempat, Strategi kebijakan pemberdayaan UKM yang ditempuh antara lain berupa strategi kebijakan pengembangan ekonomi rakyat, strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif serta strategi kebijakan dukungan perkuatan.

## Daftar Pustaka
Anonim. (2000). GBHN  1999-2004 dan Perbahan Pertama UUD 1945. Surabaya : Artaloka
-----------,. (2000). Propenas 2000-2004, UU No.25 Th.2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Jakarta : Sinar Grafika
Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto (2000). Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III.  Yogyakarta : UII Press
Gunawan Sumadiningrat. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004
Harimurti Subanar. (1998). Manajemen Usaha Kecil. Yogyakarta : BPFE UGM
Kanwil Deperindag DIY. (2000). Pola Pembinaan Usaha Kecil-Menengah Industri dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta  (tidak diterbitkan)
Kantor Menegkop dan UKM. (2000). Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Jakarta : Kantor Menegkop dan UKM.
Riza Primahendra. (2001). Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas / Kelembagaan LKM. Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro, diselenggarakan di Jakarta, Juli 2001
Soeharto Prawirokusumo. (2001). Ekonomi Rakyat : Konsep, Kebijakan dan Strategi. Yogyakarta : BPPE UGM
Tulus Tambunan. (1999). Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia. Jakarta : Mutiara Sumber Widya