## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## EFEKTIVITAS HUKUM TINDAKAN PENAGIHAN KARTU KREDIT DALAM AKTIVITAS PERBANKAN DI KOTA BATAM

## Bryan Simanjuntak, FL Yudhi Priyo Amboro
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : braybryans@gmail.com

## Abstrak
Kartu  kredit  merupakan  alat  pembayaran  yang  menggantikan  uang  tunai  dengan  sebuah  kartu  yang diberikan  oleh  kreditur  kepada  debitur,  tetapi  terdapat  permasalahan  atas  tindakan  penagihan  kepada debitur kartu kredit oleh kreditur. Maka dari itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan penagihan debitur kartu kredit dan  menganalisis kendala  yang ada serta  memberikan solusi yang  untuk  mengurangi  permasalahan  dalam  penagihan  debitur  kartu  kredit  di  Kota  Batam.  Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis dengan studi lapangan sebagai sumber primernya dan analisis hukum yang digunakan menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Dari hasil penelitian  dapat  dilihat  bahwa  analisa  hukum  atas  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kreditur perbankan di Kota Batam belum efektif berdasarkan  faktor hukum, faktor penegakan  hukum dan  faktor masyarakat karena masih terdapat kendala tetapi terdapat solusi yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh perbankan di Kota Batam.
Kata kunci: Penagihan, Kartu Kredit, Debitur, Perbankan, Efektivitas Hukum

## Abstract
A credit card is a means of payment using a card given by the creditor to the debtor, but there are problems with  the  billing  of  credit  card  bills  by  the  creditor.  Therefore,  this  study  was  conducted  which  aims  to analyze  the  implementation  of  billing  credit  card  debtors  and  analyze  existing  constraints  and  provide solutions to reduce problems in billing credit card debtors in Batam City. The research  method used is sociological  juridical  with  field  studies  as  the  main  source  and  the  legal  analysis  used  is  the  Legal Effectiveness  Theory  by  Soerjono  Soekanto.  From  the  results  of  the  study,  it  can  be  seen  that  the  legal analysis of the act of billing credit card debtors by the power of banking creditors in Batam City has not been effective based on legal factors, law enforcement factors and community factors because there are still obstacles but there are solutions that can be done to streamline the billing of credit card debtors with the authority of banking creditors in Batam City.
Keywords: Billing, Credit Card, Debtor, Banking, Legal Effectiveness

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  mengumpulkan  harta  kekayaan  dari  masyarakat biasanya berbentuk simpanan dan Bank akan mengelolanya dengan mengalirkan uang tersebut dalam berbagai bentuk pinjaman atau pembiayaan sebagai salah satu bentuk fungsi dan tujuan Bank  yaitu memperbaiki perekonomian masyarakat, kartu kredit adalah salah satu produk kredit dari Bank agar transaksi  jual  beli  bisa  dilakukan  masyarakat  dengan  lebih simple. Dengan  tujuan  memperlancar

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
jalannya transaksi peradaran uang, maka fasilitas yang dikeluarkan oleh Bank adalah kartu kredit. 1 Amerika Serikat memperkenalkan kartu kredit sekitar tahun 1920-an diusulkan oleh perusahan pusat perbelanjaan besar di amerika kepada para konsumennya. Fungsinya adalah untuk memberikan kemudahan transaksi  konsumennya  yang mau berbelanja dengan pembayaran perbulannya. Dengan adanya kebutuhan konsumennya yang melakukan transaksi pihak perusahaan tersebut mengeluarkan kartu  berjenis charge  card ,  dimana  perbulannya  muncul  tagihan  bagi  konsumen  untuk  membayar secara  sebagian  atau  sekaligus    kewajiban  dari  tagihan  pembelanjaanya  tanpa  konsumen  harus membayar bunga. Jadi pada saat itu hanya melibatkan dua bagian saja yaitu pusat perbelanjaan tersebut sebagai bagian yang mengeluarkan kartu dan konsumennya sebagai pemilik kartu. Pada saat berjalan ditahun  1950-an  sudah  mulai  bermunculan  perbankan  di  Amerika  Serikat  memperkenalkan  kartu kredit yang pada saat itu hanya dapat berlaku di daerah itu saja, fasilitas tersebut adalah kredit tanpa jaminan pertama yang mereka keluarkan. 2
Sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit di Indonesia dikenal pada tahun 1970an sejak adanya American Express Card, pada saat kartu kredit menjadi metode pembayaran terbaru. Di Indonesia kartu kredit mulai masuk pada tahun 1980an, dan Bank Duta menjadi bank pertama yang mengeluarkan  kartu  kredit  sebagai  media  pembayaran  di  Indonesia,  dan  kemudian  kartu  kredit berkembang  dengan  diterbitkan  oleh  beberapa  lembaga  pembiayaan  seiring  dengan  dikeluarkannya keputusan mentri keuangan No. 1251/KMK.013.1988 tanggal 20 Desember 1988.
Kartu kredit digunakan sebagai media pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa pada tempat-tempat yang juga telah bekerjasama pada Bank yang menerbitkannya ( merchant), adapun cara lain yaitu dicairkan atau dilakukan untuk penarikan tunai. 3 Agar tercapainya tujuan-tujuan dari dikeluarkannya kartu kredit tersebut maka perbankan mengikat pihak yang terkait tersebut dalam suatu perjanjian yang akan menuangkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat tersebut  yaitu  Bank  sebagai  pihak  yang  mengeluarkan  kartu  ( Issue) ,  nasabah  yang  mendapat fasilitas sebagai card holder , dan toko atau perusahaan perbelanjaan yang bekerjasama dengan Bank sebagai ( Merchant ).
Instrument  perbankan  yang  banyak  digunakan  masyarakan  di  era  ini  adalah  kartu  kredit, peraturan hukum di Indonesia pada saat ini yang digunakan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor  14/02/PBI/2012  tentang  penyelenggaraan  alat  kegiatan  pembayaran  dengan  menggunakan kartu,  selain  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran,  kartu  kredit dapat  mempercepat  pertumbuhan  perekonomian  dengan  cara  simple  tersebut  transaksi  pembayaran bisa diakses lebih efektif. 4 Dengan adanya perjanjian yang mengikat pihak yang terlibat didalamnya maka prentasi dalam perjanjian tersebut harus dapat dilakukan secara seksama oleh pihak yang terkait, agar dapat berjalan dengan baik maka debitur harus membayar tagihan kartu kreditnya sesuai waktu dan  jumlah  yang  telah  disepakati  bersama  baik  membayar  dengan  cara  mencicil  atau  langsung keseluruhan.
Kartu kredit di Indonesia melejit seiring dengan perkembangan teknologi dan sifat modernisasi masyarakatnya, penerimaaan masyarakat terkait kartu kredit berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit di  Indonesia, kemudahan transaksi tanpa bawa uang secara tunai membuat kartu kredit menjadi primadona baru pada saat itu. Walaupun pada masa pandemic COVID-19 yang melanda  seluruh  negara  yang  menyebabkan  Bank  lebih  hati-hati  dalam  mengeluarkan  fasilitas primadona  ini  karena  banyaknya  resiko  kredit  yang  akan  terjadi,  namun  catatan  Bank  Indonesia
1 Chatamarrasjid. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 81.
2 Baker,  R.A.  (1994). Problems  of  Credit  Card  Regulations  AUS  Perspective dalam  Newsletter  No.  6  Tahun  1994.  Jakarta:  Pusat Pengkajian Umum. hlm .1.
3 Chatamarrasjid. (2005). Op.Cit., hlm. 90.
4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
mengenai besar dan banyak transaksi yang digunakan dalam fasilitas kartu kredit dinilai masih cukup tinggi.
Pada saat ini kartu kredit sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama di kota-kota besar di Indonesia, karena kemudahan transaksi pada kartu kredit yang tidak hanya dapat melakukan transaksi langsung  melalui merchant namun  udah  bisa  menggunakan  fasilitas one  bill yang  artinya  kita  bisa meminta  pada  kreditur  perbankan  untuk  melakukan  pembayaran  tagihan  bulanan  seperti  listrik,  air atau bahkan pengisian saldo aplikasi online. Manfaat menggunakan kartu kredit bagi debitur, yaitu: 5 1) Transaksi mudah karena tidak lagi perlu bawa uang tunai kemana-mana; 2) Bayar mudah karena bisa dicicil oleh debitur dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama yang artinya debitur boleh mencicil ataupun bayar sekaligus tagihan dari total transaksi perbelanjaanya yang akan ditagih setiap bulan oleh kreditur, biasanya diberikan masa tenggang beberapa hari (sekitar 20, 25 sampai 30 hari  dari  waktu  transaksi).  Debitur  juga  dapat  membayarnya  ketika  surat  tagihan  dating;  3)  Bila pembayaran  tagihan  dilakukan  langsung  sekaligus  debitur  tidak  lagi  dikenakan  bunga;  4)  Adanya retensi debitur berupa hadiah ataupun penawaran yang menguntungkan debitur; 5) Sangat safety, hal ini penting karena apabila kartu kredit debitur hilang maka debitur bila melakukan pengaduan pada card center untuk memblokirnya sehingga kemungkinan adanya pihak yang menyalahgunakan kartu kredit debitur yang bersangkutan sangat kecil; 6) Apabila tarik tunai melalui ATM ( Automated Teller Machine ),  Batas maksimum  penarikan uang tunai biasanya 40 % dari batas pemakaian kartu kredit tersebut. Khusus utuk penarikan tunai, bunga kredit yang dikenakan lebih besar. Besarnya jumlah uang yang  bisa  ditarik  juga  tergantung  dari  seberapa  besar  sisa  batas  pemakaian  yang  ada;  7)  Pemegang kartu  kredit  memiliki  bunga  yang  rendah  tidak  khawatir  menerima  uang  palsu;  8)  Dalam  keadaan darurat dan debitur butuh uang tunai maka kartu kredit bisa jadi alternatif; 9) Bisa digunakan untuk produk yang kita mau atau butuhkan dengan cara bayar mencicil; 10) Dapat digunakan dalam berbagai transaksi bisnis e-commerce; dan 11) Sifat gengsi yang dimiliki, karena anggapan kartu kredit sebagai orang yang berpenghasilan tinggi.
Kartu kredit tidak hanya memberi manfaat, namun juga terdapat banyak tindak kejahatan dari orang  tidak  bertanggungjawab  yang  menyalahi  aturan,  secara  non  materil  masalah  yang  dihadapi 6 adalah credit card fraud world cyber masih menjadi satu permasalahan hukum yang merupakan kejahatan kartu kredit, bahkan Indonesia menjadi peringkat nomor 3 yang melakukan tindakan kejahatan ini. Sedangkan secara materil, kerugian yang bisa terjadi adalah uang debitur yang ada di dalam  kartu  kredit  tersebut  hilang,  artinya  adanya  pelaku  kejahatan  penyahgunaan  kartu  kredit. Debitur  kartu  kredit  dan  kreditur  perbankan  telah  sepakat  dan  diikat  dalam  satu  perjanjian penerbitan  kartu,  dimana  perjanjian  tersebut  adanya  ketegasan  prestasi-prestasi  yang  harus dilakukan oleh para pihak terkait, memang isi perjanjian dibuat sepihak yaitu oleh Bank karena Bank dianggap memiliki kepentingan lebih banyak dari pada debitur, namun debitur bisa menolak menyetujuinya  apabila  menganggap  isi  perjanjian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  debitur inginkan ( take it or leave it ). Perjanjian inilah  yang mengikat debitur  kartu  kredit  dan  kreditur perbankan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Proses penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan terjadi karena adanya pihak yang tidak melakukan prestasi atau wanprestasi yaitu debitur kartu kredit yang sebelumnya sudah sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal-pasal  yang telah  diperjanjikan. Seorang  debitur  dikatakan  melakukan  wanprestasi  dalam  hal  berupa: 7 1)  Sudah  menyanggupi kesepakatan namun tidak dilakukan; 2) Melaksanakan yang diperjanjikan namun tidak semestinya; 3)
5 Indrawan, H. (2008). Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit , cet 1 Yogyakarta: Bale Siasat. hlm. 35-36.
6 Prasetyo,  B.A.  (2020).  Ringkasan  Eksklusif  Diskusi  Permasalahan  Hukum  Terkait  Internet  Banking  dan  Solusi  Penyelesaiannya. Buletin Hukum Perbankan dan Kebaksentralan . Vol.3. hlm. 11.
7 Subekti. (1990). Hukum Perjanjian , Cet. XII. Jakarta: Intermas. hlm. 45.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai waktu yang telah disepakati; 4) Melakukan apa yang dilarang.
Dari  keempat  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  wanprestasi  tidak  selalu  mengenai  tidak melakukan sebagian atau seluruhnya, namun keterlambatan pembayaran kewajiban termasuk juga dalam katagori wanprestasi. Bank memiliki kebijakan masing-masing dalam tata cara penagihan debiturnya  yang  lakukan  wanprestasi,  namun  penagihan  terhadap  debitur  harus  sesuai  dengan peraturan yang mengaturnya. Pada praktek penagihan debitur kartu kredit ada beberapa Bank yang memilih  kebijakan  penggunaan  jasa debt  collector sebagai  kuasa  kreditur  perbankan  pada  proses penagihan utang, hal ini tidak menjadi masalah karena penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan. Ditahun  2021  kasus  pidana  berkaitan  dengan  penagihan  utang  melalui  jasa debt  collector menghebohkan  masyarakat,  seorang  debitur  kartu  kredit  Bank  swasta  di  Indonesia  yaitu Citibank ditemukan tewas. Kejadian itu berawal dari kunjungan debitur ke kantor Citibank untuk melunasi dan mencari tahu perihal tunggakan kartu kreditnya yang sangat besar, korban merasa tagihan yang korban miliki utang kartu kredit sebesar empat puluh jutaan namun Bank menegaskan bahwa utangnya sekitar seratus jutaan yang membuat debitur ini bingung dengan tagihan tersebut sehingga debitur mendatangi Citibank namun ketika debitur tersebut hendak bertanya pada kepala bagian yang menangani masalah ini,  pihak collector  Citibank mengajak  debitur  kedalam  ruang  kosong  dan  terjadilah  penganiayaan yang  dilakukan  oleh debt  collector dan  menyebabkan  pecahnya  pembuluh  darah  korban  yang menyebabkan kematian. 8
Citibank dinyatakan terbukti bersalah dan melawan hukum terutama dalam kasus ini adalah kesalahan tata cara penagihan yang dilakukan oleh kuasa kreditur Bank, dimana Citibank sebagai Bank  yang memberi kuasa harus tetap mengawasi  debt  collector  yang diberikannya kuasa,  ditahun tersebut  masih  berlaku  peraturan  lama  sebelum  dikeluarkannya  peraturan  baru  yaitu  PBI  No. 11/11/PBI/2009  yang  mana  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  cara  penagihan  yang  seharusnya. Pelanggaran Citibank antara lain yaitu: 9 1) Citibank membuat kesepakatan dengan jasa pihak ketiga bahwa  Bank  tidak  bertanggungjawab  dengan  kejadian-kejadian  dalam  proses  penagihan  yang dilakukan; 2) Penagihan utang tidak susai dengan tingkat kolektibilitas dari debitur untuk ditagih; 3) Citibank tidak melayani keluhan debiturnya, padahal Citibank memiliki budaya Bank dalam melayani debiturnya;  4)  Banyak  terjadi  penyimpangan  yang  dilakukan  ole Citibank dalam  memberikan fasilitas kartu kredit pada debiturnya yang bertentangan dengan PBI. Pada bulan Mei ditahun 2011 Bank Indonesia memberi tindakan tegas pada Citibank, hal tersebut berupa yaitu: a) Citibank tidak diperbolehkan  mengeluarkan  fasilitas  kartu  kredit  selama  2  tahun  lamanya;  b) Citibank tidak diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses menagih selama 2 tahun; dan c) Citibank tidak dibenarkan mengeluarkan produk citigold miliknya.
Terdapat juga penagihan tidak wajar kepada Rina, yang memiliki pengalaman sebagai eks relationship manager bank asing menggunakan kartu kredit kemudian dengan adanya penyebaran virus corona menyebabkan  usahanya  tutup. Debt  Collector langsung  dan  terus  mengejar  Rina yang  sebelumnya  tidak  pernah  terlambat  membayar  tagihan.  Dengan  keadaannya  Rina  yang memiliki dua anak dan menjadi satu-satu sumber keuangan keluarga karena yang bersangkutan adalah single mother . Dilakukannya penagihan dengan tidak wajar dengan diteror dan dimasukan dalam  grup WhatsApp “ buronan  utang ”.  Penagihan  tidak  wajar  juga  terjadi  kepada  Krisna karyawan  swawsta  dengan  tagihan  kartu  kredit  hanya  Rp.2750.000  dengan  kondisi  yang
8 Tribun Surabaya. (2021). Protes Tagihan Kartu Kredit, Dibunuh. https://surabaya.tribunnews.com/2011/04/01/protes-tagihan-kartu-kredit-dibunuh , Diakses pada 21 Mei 2021.
9 Hukum  Online.  (2021).  Sanksi  Citybank  Ditentukan  RDG  BI. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc023cc64610/sanksi- citibank-ditentukan-rdg-bi ,  Diakses pada 20 Juni 2021.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
bersangkutan sebagai karyawan swasta yang dipangkas gajinya 20 persen karena kondisi Covid- 19.  Dengan  rekam  jejak  selama  10  tahun  tidak  pernah  telat  membayar  tagihan.  Ketika  ingin membayar tunai tagihan tersebut, yang bersangkutan ditagih pada saat pagi, siang, serta malam sampai  dengan  tiga  hari  secara  terus  menerus. 10 Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  pelaksanaan  tindakan  penagihan  debitur  kartu kredit  oleh  kreditur  perbankan  di  Kota  Batam?;  2)  Apakah  kendala  yang  dihadapi  dalam  tindakan penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kreditur  perbankan  di  Kota  Batam?;  dan  3)  Bagaimana  solusi tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di  Kota  Batam agar dapat  berjalan secara efektif?.

## A. Metode Penelitian
Adapun metode  yang peneliti lakukan untuk  mengembangkan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,  yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti atas tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di kota Batam, sebagai alat pengumpul datanya terdiri  dari  studi  dokumen  dan  wawancara  ( interview ).  Pendekatan  yuridis  sosiologis 11 ditujukan terhadap  kenyataan  dengan  cara  melihat  efektifitas  hukum.  Untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data sebagai berikut: a) Penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan Bank Riau Kepri oleh Kepala Cabang Pembantu Batu aji, Customer Services Bank Panin Kota Batam, Credit Card Manager Bank Mandiri Kota Batam, Staff Bank Indonesia Kota Batam, Staff Humas OJK Kepulauan Riau, Bapak John selaku Debt Collector , Bapak  Dedy  Rizky  Pangemanan  selaku  pengguna  Kartu  Kredit  di  Kota  Batam,  Ibu  Tuti  selaku pengguna  Kartu  Kredit  di  Kota  Batam . ;  dan  b)  Penelitian  terhadap  ketentuan  perundang-undangan yang berkaitan dengan penagihan debitur kartu kredit, perbankan dan studi kepustakaan berupa buku- buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah penelitian.

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Debitur Kartu Kredit oleh Kreditur Perbankan di Kota Batam
Kartu kredit adalah kredit tanpa jaminan yang membuat Bank sebagai pemilik dana lebih sulit untuk melakukan penagihan, mengingat tagihan utang kartu kredit juga mungkin lebih kecil dari pada jenis  kredit  lainnya,  dalam  pelaksanaan  penagihannya  Bank  sebagai  pemilik  dana  mengupayakan pengembalian dananya  yang terhutang. Pada penerapan penagihannya Bank memberikan penagihan pada jasa pihak ketiga sebagai jalan terakhir apabila upaya prosedural yang upayakan Bank tidak juga membuat debitur menyelesaikan kewajibannya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Credit Card Manager Bank Mandiri Kota Batam menyatakan ketika melakukan penagihan kartu kredit Bank wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu  kredit  yang  mana  jika  dilakukan  oleh  bank  sendiri  ataupun  dilakukan  oleh  penyedia  jasa penagihan  ( debt  collector )  tetap  mengikuti  ketentuan  Bank  Indonesia  serta  peraturan  perundangan yang berlaku dan juga dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain, bank wajib menjamin bahwa Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh bank;
10 CNN Indonesia. (2021). Nasib Utang Kartu Kredit: Kejarlah Daku, Ku Dipermalukan. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503190433-78-499594/nasib-utang-kartu-kredit-kejarlah-daku-ku-dipermalukan , Diakses pada 17 November 2021.
11 Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metodode Meneliti Hukum. Justisia jurnal ilmu hukum . 9(1). hlm. 24.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Tambahan dari hasil wawancara penulis dengan Customer Services dan Credit Card Sales Panin Bank menyatakan bahwa ketika sedang melakukan penagihan kartu kredit, apabila itu menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan ataupun menggunakan tenaga penagihan sendiri,  tetap  terdapat  kewajiban  bank  yaitu  memastikan  perihal  tentang  tenaga  penagihan  sudah mendapatkan pelatihan yang cukup memadai sebab terdapat keterkaitan dengan tugas penagihan dan etika penagihan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain  itu  penulis  melakukan  wawancara  dengan Kepala  Cabang  Bank  Riau  Kepri  Cabang Pembantu terkait pelaksanaan tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di Kota Batam,  beliau  menyatakan  bahwa  penagihan  kartu  kredit  menggunakan  tenaga  penagihan  daripada perusahaan penyedia jasa penagihan dilakukan jika sudah dapat tahapan macet yang didasarkan dari kriteria kolektibilitas.
Dari  hasil  penelitian  penulis  dengan  melakukan  wawancara  terkait  beberapa  narasumber atas  pelaksanaan  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kreditur  perbankan  di  Kota  Batam, dimana penggunaan jasa debt collector oleh bank, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang Bank. Dengan kuasa Bank terhadap jasa pihak ketiga Bank berharap agar penyelesaian kredit tersebut dapat lebih efisien karena Bank tidak terfokus pada debitur yang tidak melakukan kewajibannya serta Bank tidak perlu membentuk unit baru yang khusus untuk mengamat-ngamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar kewajibannya, adapun beberapa factor umum Bank menggunakan jasa debt collector yaitu karena kurang efisiennya  waktu  untuk  menagih  debitur-debitur  yang  bermasalah  juga  dibutuhkannya  pula banyak tenaga kerja baru pada bidang penagihan, hal ini juga berbanding lurus keterbatasan dana mengingat bahwa bank harus secara hati-hati  dalam menggunakan dana, karena perputaran uang tidak berjalan dengan baik dengan adanya kemacetan pembayaran kredit.
Berkenaan dengan itu, untuk melihat suatu efektivitas pelaksanaan penerapan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan diperlukan suatu teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang  menggunakan  tolak  ukur  efektivitas  dalam  penegakan  hukum  pada  lima  hal,  yakni  sebagai berikut:
a. Faktor hukum
Faktor hukum adalah faktor yang sangat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Prinsip kehati – hatian Bank 12 melakukan penagihan kartu kredit bermasalah telah diatur dalam dalam pasal 17 B ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank  Indonesia  ini  diatur  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  14/17/DASP  perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu pada ketentuan butir VII D angka (4) huruf b 13 , Pada ketentuan Butir VII D Kerjasama Penerbit APMK dengan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan APMK khususnya pada ayat (4) : “Dalam bekerja sama dengan perusahaan  penyedia  jasa  penagihan  kartu  kredit,  penerbit  APMK  wajib  memperhatikan  dan memenuhi  ketentuan; Penagihan  kartu  kredit  dapat  dilakukam  oleh  Penerbit  Kartu  Kredit  dengan menggunakan  tenaga  penagihan  sendiri  atau  tenaga  penagihan  dari  perusahaan  jasa  penagihan; Dalam melakukan penagihan kartu kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan  dari  perusahaan  penyedia  jasa  penagihan,  Penerbit  Kartu  Kredit  wajib  memastikan bahwa: a) Tenaga  penagihan  telah  memperoleh  pelatihan  yang  memadai  terkait  dengan  tugas penagihan dan etika penagihan sesuai dketentuan yang berlaku; b) Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit ; dan c) Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok – pokok etika penagihan sebagai berikut: 1) Menggunakan kartu identitas
12 Puspita, Y.A., Hamidah, S & Djumikasih. (2017). Penerapan Prinsip Kehati Hatian oleh Bank dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah. Jurnal Universitas Brawijaya , 5(2). hlm 16.
13 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan; 2) Pengihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang  bersifat  mempermalukan  Pemegang  kartu  kredit;  3)  Penagihan  dilarang  dilakukan  dengan menggunakan tekanan secara  fisik maupun verbal; 4) Penagihan  dilarang dilakukan  kepada pihak selain Pemegang Kartu  Kredit; 5) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus – menerus yang bersifat mengganggu; 5) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit; 6) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul  08.00  sampai  dengan  pukul  20.00  wilayah  waktu  alamat  Pemegang  Kartu  Kredit;  dan  7) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimanan dimaksud pada huruf f dan huruf g hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari Bank”
Dalam aturan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada peraturan tersebut adalah peraturan untuk jasa pihak ketiga yang bekerjasama antara Bank dan debt collector 14 yang diberi kuasa untu menagih , Dari  3  Bank  yang  diambil  sampel  untuk  diwawancarai,  adapun  1  Bank  yang  menggunakan  AO Konsumer  sebagai  pihak  yang  diberikan  kuasa  Bank  dalam  melakukan  penagihan  terhadap  debitur kartu kredit yaitu Bank Riau Kepri Proses tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa kreditur Bank,  proses  penagihan  melalui  pertama-tama  dilakukan  dengan    menelpon  debitur  dengan  tujuan untuk  mengingatkan  debitur  dalam  melakukan  kewajibannya  dalam  membayar  tagihan  dan  diikuti dengan  dikirimkannya  surat  peringatan  pembayaran  kewajiban,  dan  proses  penagihan  akan  tetap dilanjutkan apabila debitur kartu kredit belum juga melakukan pembaran kewajibannya. Selanjutnya proses tindakan penagihan dengan mengunjungi  alamat  debitur dengan membawa call memo untuk mengingatkan kembali debitur akan komitmennya dalam melaksanakan kewajibannya.
Kemudian penulis AO Konsumer Bank Riau Capem Batu Aji, beliau memberi salah satu contoh debiturnya  yang    sudah  mendapat  status  kolektabilitas  5  atau  coll  5  kita  singkat  dengan  inisial  AJ, dimana  AJ  melakukan  permohonan  pembuatan  kartu  kredit  ke  Bank  Riau  Kepri  Capem  Batu  aji, kemudian karena usaha dan transaksi keuangannya yang dinilai Bank cukup layak untuk diberi kredit, pihak  Bank  memberikan  kartu  kredit  dengan  limit  sebesar  50  Juta,  dalam  proses  6  bulan  berjalan, pembayaran  AJ  lancar,  atau  bisa  kita  sebut  dengan  coll  1,  namun  seiring  dengan  tingginya  kasus COVID-19, usaha yang ditekuni oleh AJ mengalami penurunan yang signifikan
Pada  kasus  AJ  tersebut,  pihak  Bank  sudah  mengupayakan  negosiasi  dengan  debitur  untuk mengimplementasikan  surat  edaran  terbaru  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  mengenai keringanan  pada  persentase  minimum  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  debitur  yaitu  ketentuan berdasarkan Surat  Edaran  Bank  Indonesia  no.  22/263/DKSP/Srt/B  tanggal  15  April  2020  perihal Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam Masa Darurat  COVID-19, dapat  dijelaskan bahwa Bank Indonesia telah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan kartu kredit melalui penurunan batas maksimum  suku  bunga  kartu  kredit,  nilai  pembayaran  minimum  kartu  kredit,  dan  besaran  denda keterlambatan pembayaran kartu kredit.
Setelah  melakukan  negosiasi  dengan  AJ  meminta  kelonggaran  waktu  1  bulan  untuk  dapat membayar tagihan kartu kreditnya, namun itikad kurang baik oleh AJ yaitu setelah 1 bulan belum juga dibayarkan  tagihannya  dan  kemudian  AJ  mengganti  nomor  telponnya  dan  mangkir  saat  dikunjungi oleh  pihak  Bank,  kemudian  usaha  penagihan  tidak  sampai  disitu  saja,  AO  Konsumer  mencoba mendatangi  usaha  yang  dikelola  oleh  AJ,  namun  saat  dikunjungi  pihaknya  yaitu  karyawan  dari  AJ serentak  untuk  menjawab  ketidaktahuannya  tentang  keberadaan  AJ,  hal  ini  dilakukan  berulang  kali sebagai upaya penyelesaian kartu kredit macet.
Setelah segala upaya yang telah dilakukan oleh AO Kunsumer yang diberikan kuasa oleh Bank
14 Atikah, I. (2018). Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur. E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2(8). hlm 9.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Riau Kepri untuk menagih tidak mendapatkan hasil, pihak bank akan mengkonfirmasi kepada pihak Bank  Mega  bahwa  debitur  tersebut  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  membayar,  karena  adanya perjanjian  antara  Bank  Riau  Kepri  dan  Bank  Mega  mengenai  keseimbangan  tanggungjawab  antar keduanya,  maka  pihak  Bank  Riau  menyerahkan  sepenuhnya  proses  penagihan  kartu  kredit  tersebut kepada Bank Mega.
Karena  proses  penagihan  melalui  negosiasi  yaitu  telpon  dan  mengunjungi  langsung  debitur dengan  maksud  baik  sudah  dilakukan,  Bank  Mega  akan  mengambil  alih  upaya  tindakan  penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa yang diberikannya pada pihak ketiga, Bank Mega bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu debt collector melakukan upaya tindakan penagihan secara langsung kepada AJ. Dari kasus penagihan oleh AO Konsumer Bank Riau Kepri terhadap debitur kartu kredit tersebut dapat  dilihat  betapa  peliknya  kasus  penagihan  debitur  kartu  kredit,  padahal  dalam  komitmennya debitur telah melakukan kesepakatan dengan kreditur perbankan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai penjanjian baku yang telah sama-sama disepakati, sehingga dalam kasus ini adanya wanprestasi dari debitur kartu kredit yang sebenernya apabila adanya itikad baik dari pada debitur itu sendiri untuk sama-sama mencari titik temu dari ketidakmampuannya untuk membayar utang maka proses tindakan penagihan tidak terjadi berkepanjangan.  terkadang debitur bersikap menghindar sebagai upaya untuk mengulur waktu pembayaran, padahal tanpa adanya permintaan restrukturisasi dan negosiasi terhadap bank  maka  tingkatan  status  kolektabilitas  debitur  akan  terus  berjalan,  sehingga  pada  status  debitur mencapai tingkatan yang masuk dalam daftar hitam BI Cheking dengan predikat “macet” maka debitur kartu kredit akan kesulitan untuk melakukan kredit pada Bank lain dengan jenis kredit apapun.
Berdasarkan runtutan penjabaran diatas dengan adanya Peraturan BI dan turunannya yaitu Surat Edaran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  tetapi  diketahui  bahwa  aturan  hukum  yang  mengatur  tersebut tentang  penerapan  atas  tindakan  penagihan  belum  demikian  baik  atau  dapat  dikatan  masih  terdapat kekurangan secara aturan yang artinya hal tersebut dapat dilihat sebagai belum efektinya aturan hukum tersebut.

## b. Faktor penegak hukum
Penegak  hukum  harus  memiliki  mentalitas  atau  kepribadian  sebagai  peranan  penting  untuk fungsi  dari  hukum,  disaat  peraturan  atau  undang-undang  sudah  baik  tetapi  kualitas  dari  petugas penegak hukum masih kurang baik disitulah akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata yang ditunjukkan oleh petugas atau penegak hukum. Sayangnya tingkah laku dari penegak hukum masih dipandang masyarakat kurang mencerminkan hal yang baik dengan melakukan tidakan yang melampaui wewenangnya sehingga membuat masyarakat juga memandang kurang memiliki citra yang wibawa dari aparat penegak hukum.
Faktor penengakan hukum adalah fungsi peran dari Bank Indonesia dan OJK dalam membuat peraturan tentang penerapan tindakan penagihan debitur kartu kredit terhadap kuasa  yang diberikan oleh Bank, berikut peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan OJK terkait pelaksanaaan tindakan penagihan debitur kartu kredit bermasalah,  yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal  07  Juni  2012  Tentang  Perubahan  atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Peranan  Bank  Indonesia  dan  OJK  dalam  membuat  peraturan  adalah  salah  satu  bentuk  upaya penegakan hukum yang dilakukan agar tercapainya penerapan penagihan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur kartu kredit dalam sebagai bentuk perlindungan nasabah. Bank Indonesia dan OJK memberikan  himbauan  terhadap  Bank  yang  menggunakan  jasa  debt  collector  untuk  melakukan penagihan,  sebagai  himbauan  tersebut  hanya  memberikan  peringatan  kepada  Bank  Umum  terkait bagaimana etika penagihan terhadap debitur kartu kredit yang menunggak baik menggunakan kuasa kreditur  perbankan  yaitu  internal  Bank  itu  sendiri  atau  penggunaan  jasa debt ,  adapun  beberapa

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
himbauan yang keluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK yaitu: 15
1) Debt collector memiliki identitas dari penerbit kartu kredit yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2) Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit;
3) Penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit;
5) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
6) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit;
7) Penagihan  hanya  dapat  dilakukan  pada  pukul  08.00  sampai  dengan  pukul  20.00  wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit;
8) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut diatas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu;
9) Penagihan  kartu  kredit  menggunakan  tenaga  penagihan  dari  perusahaan  penyedia  jasa penagihan ( debt collector ) hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah  termasuk  dalam  kualitas  macet  berdasarkan  kriteria  kolektibilitas  sesuai  ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit. 16
Pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK  menyebutkan  bahwa  dibentuknya  OJK mempunyai  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  akuntabel  dan  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  serta  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  maupun  masyarakat 17 dengan  dilandaskan  atas  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang  meliputi  independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).
Pada wawancara peneliti dengan ibu Tuti yaitu salah satu pengguna kartu kredit di kota Batam beliau menyampaikan pengalamannya mengenai pengaduannya pada OJK terkait tindakan penagihan debt collector yang melakukan penagihan dengan unsur kekerasan, OJK tidak cepat dalam tanggapan mengenai pengaduannya tersebut sehingga menurutnya perlu ada suatu evaluasi terhadap penanganan pengaduan debitur.
c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  para  penegak  hukum  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Adapun  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penerapan  penegakan  hukum  itu  sendiri adalah  upaya  menyelesaikan  dan  menyelamatkan  kredit  yang  dikategorikan  macet,  adalah  sebagai bentuk sarana yang diberikan oleh Bank agar dapat digunakan debitur untuk memperoleh keringananan apabila menurunnya daya kemampuan debitur kartu kredit untuk membayar. 18
Adapun usaha-usaha yang dapat diajukan oleh debitur sebagai berikut:
a) Rescheduling (Penjadwalan  Ulang)  yaitu  perubahan  syarat  kredit  hanya  menyangkut  jadwal pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa  tenggang  ( grace  period )  dan  perubahan besarnya angsuran kredit.
15 Berdasarkan hasil wawancara dengan staff OJK  perwakilan  Kota Batam pada tanggal 17 April 2021.
16 Bank Indonesia. (2021). Instrumen.
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/Pages/APMK.aspx , Diakses pada 18 Mei 2021.
17 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021).  FAQ  Otoritas  Jasa  Keuangan.  https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx, Diakses pada 17 September 2021.
18 Sinungan, M. (2019). Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit . Jakarta: Bina Aksara. hlm. 3.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
b) Reconditioning (Persyaratan Ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang  tidak  terbatas  pada  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  tingkat  suku  bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya..
c) Restructuring (Penataan  Ulang)  yaitu  perubahan  syarat  kredit  yang  menyangkut  Penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. 19

## d. Faktor masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,  atau  kurang.  Faktor  masyarakat  sendiri  dalam  hal  tindakan  penagihan  kartu  kredit  di  kota Batam ini, melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Bank, Debitur dan Kuasa Kreditur Perbankan.
1) Bank
Sebagaimana  telah  disinggung,  peranan  bank  dalam  menentukan  kelayakan  debitur  untuk disalurkan  kredit  adalah  suatu  penentuan  apakah  debitur  dapat  diberikan  kredit  atau  tidak,  prinsip kehati-hatian  bank  dalam  penyaluran  kredit  ini  khususnya  kartu  kredit    dapat  menjadi  tindakan preventif  terhadap  kendala  yang  mungkin  terjadi  dari  permasalahan    debitur  kartu  kredit  yang tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya sehingga dengan adanya kekuatan atas prinsip kehati-hatian Bank  dapat memperkecil adalah kemungkinan pemberian kredit  yang berpeluang macet  karena  prinsip  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  alasan  debitur    tidak  dapat membayar  hutangnya.  Adapun  prinsip-prinsip  penentuan  penyaluran  kredit  oleh  Bank  yang dikenal  dengan  prinsip  5C  yang terdiri  dari  watak  ( character ),  modal  ( capital ),  kemampuan ( capacity ), kondisi ekonomi ( condition of economic ) dan jaminan ( collateral ).
2) Debitur Kartu Kredit
Bagi Debitur yang telah diberi fasilitas kredit oleh Bank seharusnya melakukan kewajiban yang  telah  disepakati  dalam    perjanjian  baku  antara  pihak  debitur  dan  Bank.  Kota  Batam merupakan  kota  yang  tergolong  maju  karena  percepatan  ekonomi  yang  diikuti  dengan  budaya konsumtif masyarakatnya, sehingga Kota Batam menjadi kota termaju dari pada pulau-pulau lainnya di  Kepulauan  Riau  terbesar  keadaaan  ini  memiliki  bepengaruh  pada  meningkatnya  kebutuhan penduduk. Masyarakat  yang tingkat kebutuhannya tinggi pasti membutuhkan alat pembayaran yang efisien sehingga lebih cenderung menggunakan kartu kredit dari pada menggunakan uang sebagai alat pembayaran  secara  langsung.  Selain  dinilai  kurang  efisien,  seseorang  merasa  tidak  aman  jika membawa  uang  dalam  jumlah  banyak  namun  tidak  jarang  orang  –  orang  yang  menggunakan  kartu kredit dalam kehidupan sehari – harinya cenderung konsumtif, karena pembayaran dengan kartu kredit ditalangi  terlebih  dahulu  oleh  penerbit  sehingga  seringkali  pengguna  kartu  kredit  tidak  menyadari bahwa tagihan kartu kreditnya sudah terlalu tinggi.

## 3) Kuasa Kreditur Perbankan
Bagi  pihak  kreditur  yang  telah  diberi  kuasa  oleh  Bank  untuk  melakukan  penagihan  terhadap debitur sebaiknya melakukan penagihan sesuai dengan tata cara penagihan yang telah ditetapkan oleh Bank  Indonesia  maupun  OJK  baik  dalam  bentuk  peraturan  perundangan-undangan,  surat  edaran maupun himbauan terkait etika penagihan debitur yang telah diatur.
Pada penelitian ini peneliti melihat Bank memberikan kuasa untuk menagih sepenuhnya kepada jasa pihak ketiga atau Debt Collector setelah adanya usaha-usaha Bank untuk menagih debitur agar dapat  menyelesaikan  kewajibannya  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  Bank  dan debitur, terlepas dari kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur kartu kredit, debitur kartu
19 Sinungan, M. (2019). Loc.Cit.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kredit tetap harus dilindungi hak-haknya sesuai yang diatur dalam ketentuan  perundang-undangan meskipun ada kewajiban tertunggak, namun debt collector dalam melakukan penagihan tidak boleh semena-mena  terhadap  debitur  kartu  kredit,  seperti  mengintimidasi,  menyandera,  maupun mengancam. Tindakan-tindakan yang demikian merupakan tindak pidana yang akan merugikan banyak  pihak  termasuk  Bank  sebagai  penyedia  kredit,  hal  ini  terjadi  karena  debt  collector melakukan aktifitas menagih karena adanya suatu perjanjian kuasa antara Bank dan perusahaan jasa  pihak  ketiga,  kemudian  perusahaan  jasa  pihak  ketiga  juga  biasanya  memberikan  perintah tugas untuk debt collector yang melakukan penagihan dilapangan dengan suatu kesepakatan kerja keduanya. 20 Pada dasarnya memang sering terjadi terutama ketika penagihan dilakukan oleh pihak ketiga, yang memburu target hasil penagihan sebagai pendapatannya hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  memaksa  seorang  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Ketentuan pada pasal ini dapat menjadi acuan bagi debitur untuk melindungi dirinya apabila terjadi  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yaitu debt  collector yang  melakukan  tindakan penagihan yang bersifat melawan hukum.
e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari).
Didalam  faktor  kebudayaan  perbankan  sendiri  sebagai  media  penghimpun  dan  penyalur  dana bagi  masyarakat  secara  meluas  sebagai  budaya  kerja  yang  diterapkannya.  Budaya  kerja  Bank merupakan  suatu  organisasi  komitmen  yang  luas  dalam  upaya  untuk  membangun  sumber  daya manusia, proses kerja dan hasil kerja  yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang makin baik tersebut diharapkan bersumber dari prilaku setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Setiap fungsi atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja, yang mengakibatkan berbeda nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam kerangka kerja organisasi. 21
Tidak  bisa  kesampingkan  juga  dalam  didalamnya  terdapat  peranan  Bank  Indonesia  dan  OJK yang berjalan sebagai salah satu  bentuk budaya  hukum  yang dilakukan agar tercapainya penerapan penagihan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  debitur  kartu  kredit  Bank  Indonesia  dan  OJK memberikan  himbauan  terhadap  Bank  yang  menggunakan  jasa  debt  collector  untuk  melakukan penagihan sebagai himbauan kepada Bank Umum.
Kota  Batam  merupakan  kota  yang  tergolong  maju  karena  percepatan  ekonomi  yang  diikuti dengan  budaya  konsumtif  sehingga  Kota  Batam  tingkat  kebutuhannya  tinggi  membutuhkan  alat pembayaran menggunakan kartu kredit daripada menggunakan uang sebagai alat pembayaran secara langsung menjadikan orang – orang yang menggunakan kartu kredit dalam kehidupan sehari – harinya. Didalam hal ini budaya tidak menjadi sebuah persoalan terkait efektivitas.

## 2. Kendala yang Dihadapi Dalam Tindakan Penagihan Debitur Kartu Kredit oleh Kreditur Perbankan di Kota Batam
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  dalam  kendala  yang  dihadapi  dalam  tindakan  penagihan debitur  kartu  kredit  oleh  kuasa  kreditur  perbankan  di  Kota  Batam  diketahui  bahwa  Bank  dalam menggunakan  jasa  pihak  ketiga  ( debt  collector )  mengacu  pada  perjanjian  yang  telah  dibuat  dan
20 Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bank Indonesia Kota Batam pada tanggal 27 April 2021.
21 Ndraha, A. (2005). Budaya Organisasi . Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 209.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
disepakati antara pihak bank dengan pihak debt collector . Perjanjian tersebut sesuai dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Debt collector harus bekerja berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank yang disepakati bersama. Adapun beberapa kendala yang dihadapi debt collector yaitu:
a. Menjalankan tugas
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  John,  selaku debt  collector menyatakan bahwa Debt Collector dalam melakukan proses penagihan kepada nasabah mempunyai standar atau patokan  di  dalam  melakukan  proses  penagihan  kepada  nasabah. Debt  collector dalam  melakukan penagihan memperlakukan nasabah dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakter nasabah yang dihadapai.  Sebagai  contoh debt  collector dalam  melakukan  proses  penagihan  kepada  nasabah  yang tipe pemarah. Debt collector memiliki cara atau kiat-kiat khusus dalam proses penagihannya agar tidak terjadi kemarahan yang memicu keributan. Hal tersebut berbeda jika debt collector bertemu dengan nasabah yang bukan tipe pemarah.
b. Nasabah tidak suka ditagih lewat debt collector Debt  collector menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  nasabah  yang  tidak  suka  dengan  proses penagihan yang dilakukan melalui debt collector . Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dedy Risky Pangemanan selaku pengguna Kartu Kredit di Kota Batam menyatakan bahwa nasabah merasa cara penagihan debt collector ini menyeramkan karena seperti ada stigma debt collector yang kasar, menyeramkan dan terkadang berbuat  sadis  atau melakukan kekerasan kepada nasabah dalam menjalankan  tugasnya.  Stigma  ini  muncul  pada  benak  nasabah  disebabkan  karena  nasabah  sudah mendengar  bahwa  pernah  terjadi  kasus  kekerasan  yang  menimpa  nasabah  di  pihak  bank  lainnya. Nasabah juga memiliki alasan lain yang menyebabkan ketidaksukaan nasabah atas proses penagihan melalui debt  collector ini.  Hal  ini  dikarenakan  nasabah  memiliki  rasa  tidak  percaya  kepada debt collector tersebut, atas jumlah tagihan yang dibawa dan disodorkan kepada nasabah. Sehingga nasabah terkadang  lebih  merasa  puas  dan  nyaman  dengan  menayakan  langsung  jumlah  tagihannya  kepada pihak bank secara langsung.
c. Larangan pelanggaran
Debt  collector tidak  diperbolehkan  melakukan  perilaku  yang  dinilai  melanggar  antara  lain, pertama yaitu menggunakan ancaman dengan kekerasan atau cara-cara kriminal yang menghancurkan fisik,  reputasi,  properti  setiap  orang.  Kedua,  menggunakan  kata-kata  kotor  atau  melecehkan  bagi pendengar  Ketiga,  mempublikasikan  dengan  orang-orang  yang  menunggak  utang,  kecuali  dengan syarat-syarat  yang  sudah  diatur.  Keempat,  menerbitkan  iklan  untuk  memaksa  pembayaran  utang. Kelima, menyebabkan telepon berdering atau melibatkan setiap orang dalam percakapan telepon yang berulang-ulang atau terus menerus dengan maksud untuk mengganggu, pelecehan, atau melecehkan setiap orang.
Setelah mengalisa pelaksanaan penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa kreditur perbankan di Kota Batam diatas berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto  yang menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum dimana terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam  pelaksanaan  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kuasa  kreditur  perbankan  di  Kota Batam,yaitu :
a. Kendala dalam Faktor Hukum
Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu masih menjadi acuan utama dalam tata cara penagihan yang dilakukan oleh kreditur, berdasarkan pasal 17B ayat 2 yaitu:
“Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Aturan  pada  Pasal  17B  ayat  2  adalah  adanya  penegasan  mengenai  pihak  Bank  yang  harus melakukan  proses  penagihan  sesuai  dengan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia,  namun dalam penerapannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Credit Card Manager Bank Mandiri Kota  Batam  berpendapat  bahwa  masalah  yang  sering  terjadi  dilapangan  terkait  tentang  penagihan dimana  dalam  hal  ini  apabila  terjadi  masalah  terkait  penagihan  yang  dilakukan  debt  collector  yang dilakukan  oleh  nasabah  membuat  Bank  sendiri  kebingungan  atas  dasar  hukum  mana  yang  harus digunakan dikarenakan dalam aturan Bank Indonesia dan OJK belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara penagihan yang baik dan benar.
Dada  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi:  “ Supaya  terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang  tidak  terlarang.” Dalam  pasal  diatas  adalah  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  jadi  ketika  Bank memberikan kuasanya  pada jasa pihak ketiga maka timbulah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa, dimana dalam penagihan hutang kartu kredit, Bank memberikan kuasa kepada debt  collector untuk  melakukan  penagihan  pada  Pemegang  Kartu  yang  lalai  dalam  membayar kewajiban  hutangnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Jhon  selaku debt  collector , dikarenakan tidak ada aturan khusus yang menangani tentang aturan khusus tata cara penagihan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum.
Pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal mengenai Hak dan Kewajiban debitur pada butir 4 dan 5 yang berbunyi:” Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan;  dan  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut” .  Dalam penerapan pasal diatas dapat diketahui bahwa aturan dalam perlindungan nasabah secara khusus belum diatur oleh Bank Indonesia maupun OJK yang mana pada bidang perbankan merujuk pada aturan Bank Indonesia dan OJK sehingga dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu aturan hukum yang buat oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap perlindungan 22 nasabah dalam proses penagihan kartu kredit oleh debt collector .
b. Kendala dalam Faktor Penegakan Hukum
Dalam  tindakan  atas  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kuasa  kreditur  perbankan  faktor penegakan  hukumnya  adalah  Bank  Indonesia  dan  OJK,  berdasarkan  pasal  39  UU  Nomor  21  tahun 2011, OJK dan  Bank  Indonesia dapat  berkoordinasi  dalam  pengaturan dan pengawasan Perbankan, berikut tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan OJK, yaitu:
Perbedaan fungsi dan kewenangan BI dan OJK Sumber: Otoritas
Jasa
Keuangan
22 Nandari, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah ( Syariah Card ) melalui Jasa Debt Collector pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia ”, Diponegoro Law Journal ,  5. hlm. 8.
BANK INDONESIA
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Menerapkan kebijakan moneter Melindungi kepentingan debitur dan masyarakat Mengatur dan menjaga sistem keuangan Mewujudkan keuangan yang tumbuh stabil Stabilitas sistem keuangan Mewujudkan seluruh kegiatan dalam sektor usaha yang stabil, transparan, dan akuntabel

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pada tabel  diatas  dapat  dilihat perbedaan kewenangan antara  Bank  Indonesia dan OJK dalam membuat  suatu  aturan  dalam  melindungi  debitur.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pimpinan Cabang Pembantu Bank Riau Kepri menyatakan bahwa dalam kewenangan OJK dalam  melindungi kepentingan masyarakat terutama hal penagihan kartu kredit selama ini hanya melakukan himbauan atau berupa peringatan kepada Bank untuk melakukan penagihan dengan sebaik- baiknya, hal ini dapat dilihat bahwa belum adanya sanksi yang tegas terhadap penagihan kartu kredit yang dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut.
c. Kendala dalam Faktor Masyarakat

## 1) Perbankan
Dalam  melakukan  suatu  penagihan  kartu  kredit,  tindakan  preventif  yang  bisa  dilakukan  oleh Bank adalah prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisa data dalam menerapankan prinsip 5C yaitu character (karakter), capacity / cashflow (kapasitas/keuangan), capital (modal), conditions (kondisi), collateral (agunan), penerapan prinsip kehati – hatian ini adalah upaya yang bisa dilakukan Bank untuk menekan  peluang  adanya  resiko  kredit  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  berbagai  aspek  seperti  aspek penghasilan, riwayat pekerjaan, hubungan baik antar Bank dan debitur serta aspek pendukung lainnya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan staff di  OJK, beliau mengatakan bahwa terkadang masih banyak ditemukan fraud berupa data debitur yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya misalnya penghasilan  debitur  yg  di- upgrade dengan  tujuan  agar  data  debitur  dapat  disetujui  Bank  untuk pembuatan Kartu kredit.
2) Debitur
Terjadinya banyak debitur yang melakukan wanprestasi atas perjanjiannya sehingga pihak Bank harus  melakukan  penagihan  secara  langsung  dengan  menggunakan  kuasa debt  collector 23 adalah merupakan suatu akibat dari kurangnya analisa data dalam penerapan prinsip 5C, merurut perwakilan dari Bank Riau Kepri, beliau berpendapat bahwa adanya debitur yang tidak melakukan kewajibannya dalam suatu perjanjian dapat dibagi dari beberapa faktor, yaitu: 1) Karakteristik Debitur yang kurang baik.  Karakteristik  debitur  dapat  ditentukan  oleh  pihak  bank  yang  menangani  proses  analisa  dan verifikasi  data,  hal  ini  bisa  diketahui  Bank  dengan  melihat  data  yang  diberikan  oleh  debitur,  BI checking, verifikasi  data  melalui  telpon  atau  pada  saat  bertemu,  serta  beberapa  pendekatan  lainnya sebagai usaha bank dalam menekan resiko kredit; 2) Usaha yang kurang prospektif. Faktor ekonomi berupa usaha debitur yang mengami penurunan omset biasanya masih menjadi alasan utama debitur melakukan  wanprestasi,  pada  masa  Covid-19  semua  lini  masyarakat  terkena  dampak  yang  cukup drastic; dan 3) Lembaga Keuangan yang kurang disiplin. Lembaga keuangan yaitu perbankan diawasi oleh  OJK  sebagai  badan  berwenang,  namun  dalam  kenyataannya  masih  saja  kurang  disiplin  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, misalnya pada penerbitan surat peringatan pembayaran dan jumlah tagihan pembayaran kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

## 3) Debt Collector
Kendala selanjutnya adalah informasi tidak lengkap mengenai debitur yang ditagih misalnya data tempat  tinggal  debitur,  tempat  debitur  bekerja  ataupun  data  lainnya,  hal  dapat  terjadi  karena  pihak Bank  tidak  menerapkan  secara  tegas  prinsip  kehati-hatian  Bank  dalam  memberikan  kredit  ataupun karena kurangnya terbuka debitur saat melakukan wawancara dan hanya terfokus pada aplikasi kartu kredit yang dapat disetuji pihak analis.
3. Solusi Tindakan Penagihan Debitur Kartu Kredit oleh Kreditur Perbankan di Kota Batam agar Dapat Berjalan Secara Efektif
23 Setiabudhi,  I.K.R  &  Hardi,  A.D.S.  (2018).  Pertanggungjawaban  Bank  dalam  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  Debt  Collector  atas Perjanjian Kerjasama. Jurnal Kherta Desa Magister Hukum Udayana , 9(1). hlm. 7.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Penulis telah melakukan hasil penelitian dalam pemberian solusi atas tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa kreditur perbankan di Kota Batam agar dapat berjalan secara efektif, penulis telah melakukan wawancara terkait solusi tersebut yaitu:
1. Melakukan  mekanisme  BI  checking,  secara  garis  besar  BI- Checking dapat  diartikan  sebagai proses  permintaan  informasi  tentang  profil  seseorang  yang  terkait  dengan  data  yang  diolah Sistem Informasi Debitur yang dikelola Bank Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Credit Card Manager Bank Mandiri Kota Batam menyatakan dalam kaitannya dengan pengajuan  kredit  khususnya  kartu  kredit,  maka  BI Checking itu  sendiri  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  profil  calon  debitur  yang  terkait  dengan  pinjamannya  di  bank  lain, untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan Nasabah.
2. Menerapkan Prinsip mengenal, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/  10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah,  “Prinsip  Mengenal  Nasabah adalah  prinsip  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas  nasabah,  memantau  kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1,  bank  wajib  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your  customer  principles ). Selanjutnya  pada  Pasal  2  ayat  2,  dalam  menerapkan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
Berdasarkan hasil wawancara wawancara peneliti dengan Customer Services dan Credit Card Sales Bank Panin  Kota Batam menyatakan bahwa  Bank Panin  melakukan prinsip know your customer atau prinsip mengenal nasabah sebelum melakukan perjanjian kredit. Bank Panin melakukan proses pengecekan data nasabah ke database Bank Indonesia. Apabila lolos dalam proses ini maka nasabah besar kemungkinan dapat memperoleh kredit dari Bank Panin. Namun bila tidak lolos dalam tahap BI checking , maka nasabah kemungkinan tidak memperoleh kredit dari Bank Panin. Hal ini dikarenakan akan nampak riwayat buruk dari nasabah tersebut. Bila ada riwayat tunggakan kredit di bank lain, kredit bermasalah atau bahkan kredit macet, maka Bank Panin  akan  meminta  nasabah  untuk  menyelesaikan  terlebih  dahulu  permasalahan  nasabah tersebut. Hal ini bertujuan agar mengurangi resiko permasalahan kredit di kemudian hari.
3. Menerapkan  Prinsip  Perlindungan  Nasabah,  menurut  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 14/17/ DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/11/ DASP  perihal  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu (APMK),  maka  Penerbit  wajib  menerapkan  prinsip  perlindungan  nasabah  dalam menyelenggarakan  kegiatan  APMK  yang  antara  lain  dilakukan  dengan:  Untuk  Kartu  Kredit, Penerbit  Kartu  Kredit  wajib  menyampaikan  informasi  ATM  dan/atau  Kartu  Debet  wajib memberikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu, yang paling kurang meliputi; a) prosedur dan tata cara penggunaan kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang  melekat  pada  Kartu  ATM  dan/atau  Kartu  Debet,  dan  resiko  yang  mungkin  timbul  dari penggunaan  Kartu  ATM  dan/atau  Kartu  Debet;  b)  hak  dan  kewajiban  Pemegang  Kartu  atm dan/atau Kartu Debet; c) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain  di  luar  Penerbitan  Kartu  Kredit  apabila  kualitas  kredit  Pemegang  Kartu  Kredit  termasuk dalam  kualitas  macet,  jika  Penerbit  Kartu  Kredit  menggunakan  jasa  pihak  lain;  d)  informasi mengenai tagihan, bunga, biaya dan denda Kartu Kredit.
4. Bekerjasama  dengan  komunitas collection, untuk  tukar-menukar  informasi.  Bagian collection tiap Bank bekerjasama dengan bagian collection dari bank lain dalam tukar menukar informasi. Biasanya  membentuk  sebuah  komunitas,  hal  ini  bertujuan  agar  mempermudah  kelancaran informasi.  Dari  komunitas  ini,  mereka  dapat  saling  memberitahu  tentang  karakter  nasabah, berbagi  pengalaman  dalam  menghadapi  nasabah,  sehingga  dapat  saling  membantu  satu  sama lain.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
5. Meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  yang  solid  dalam  bidang  perkreditan.  Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Cabang Bank Riau Kepri Pembantu menyatakan bahwa Bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia mereka antara lain dengan mengadakan program pelatihan secara berkesinambungan, yang utama juga pentingnya meningkatkan moral staf perbankan yaitu dengan mereka mendapatkan gaji atau imbalan yang sesuai  dengan situasi  pasar sehingga mereka siap menghadapi  para pesaing terutama staf dari bank asing.
6. Meningkatkan manajemen resiko, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bank Indonesia Kota Batam melalui Staff Bank Indonesia Kota Batam menyatakan bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  5/  8/PBI/2003  Tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko  Bagi  Bank  Umum, Manajemen  resiko  adalah  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  resiko  yang  timbul  dari  seluruh kegiatan usaha bank.
7. Rescheduling (penjadwalan  kembali), Reconditioning (persyaratan  kembali), Retructuring (penataan kembali),
a. Rescheduling (penjadwalan  kembali)  yaitu  suatu  tindakan  yang  diambil  dengan  cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
b. Reconditioning (persyaratan  kembali)  yaitu  bank  mengubah  berbagai  persyaratan  yang  ada seperti penurunan suku bunga, pembebasan bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
c. Retructuring (penataan  kembali),  merupakan  tindakan  bank  kepada  nasabah  dengan  cara menambah  modal  nasabah  dengan  pertimbangan  nasabah  memang  membutuhkan  tam  bahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
Setelah  menganalisa  hasil  penelitian  dalam  pemberian  solusi  atas  tindakan  penagihan  debitur kartu  kredit  oleh  kreditur  perbankan  di  Kota  Batam  agar  dapat  berjalan  secara  efektif,  terdapat beberapa  solusi  dalam  mengefektifkan  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kuasa  kreditur perbankan di kota Batam, yaitu :

## a. Faktor Hukum
Pada  faktor  hukum  mengenai  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kuasa  kreditur perbankan yaitu debt collector harus adanya suatu payung hukum yang mewadahi keseluruhan tindak penagihan  terhadap  debitur  yang  dapat  mengatur  objek  dan  subjek  dalam  proses  penagihannya, sehingga tidak akan terjadi kekosongan aturan hukum ataupun kebingungan dalam menjalankan aturan hukum yang ada karena dianggap kurang. Suatu aturan tersebut tidak hanya berisi mengenai tata cara penagihan  debitur  kartu  kredit,  namun  juga  berisi  mengenai  perlindungan  debitur  yang  ditagih, bagaimana  tanggung  jawab  Bank  atas  kuasa  yang  berikannya  pada  pihak  penagih,  dan  solusi  yang dapat ditempuh apabila pihak debitur tidak juga melakukan kewajibannya dalam perjanjian.

## b. Faktor Penegakan Hukum
Dalam proses penegakan hukumnya Bank Indonesia dan OJK harus bersinergi dan terbuka dalam menangani  berbagai  permasalahan  penagihan,  baik  dalam  hal  pengawasan  terhadap  Bank  yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai upaya Bank dalam mengembalikan dana yang dimilikinya dan ikut  serta  dalam  upaya  perlindungan  debitur  dengan  cara  terbuka  dalam  menerima  pengaduan  dari masyarakat umum khususnya debitur yang membutuhkan perlindungan hukum 24 agar permasalahan
24 Pratiwi., D. R & Yetti. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Transaksi Perbankan. Legal Standing Journal , 4(2). hlm. 15.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
tersebut dapat segera memperoleh solusi yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, hal  ini  berkaitan  dengan  Pasal  39  UU  Nomor  21  tahun  2011  tentang  hubungan  kelembagaan  Bank Indonesia dan OJK yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia  dalam  membuat  peraturan  pengawasan  di  bidang  Perbankan  antara  lain:    a.  kewajiban pemenuhan  modal  minimum  bank;  b.  sistem  informasi  perbankan  yang  terpadu;  c.  kebijakan penerimaan  dana  dari  luar  negeri,  penerimaan  dana  valuta  asing,  dan  pinjaman  komersial  luar negeri; d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya; e. penentuan institusi bank  yang  masuk  kategori  systemically  important  bank;  dan  f.  data  lain  yang  dikecualikan  dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.”
Dalam  pemaparan  peraturan  perundang-undangan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  adanya peraturan  yang  dibuat  untuk  mengatur  hubungan  kelembagaan  kedua  lembaga  berwenang  tersebut bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.  Tidak  hanya  dalam  pembuatan  aturan,  Bank  Indonesia  dan  OJK  juga  harus  terintegrasi dalam  tukar  menukar  informasi  perbankan.  Melalui  penggabungan  sistem  informasi  ini,  Bank Indonesia dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat ( timely basis ).
c. Faktor Masyarakat
1) Perbankan
Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank yaitu prinsip 5C sebagai bentuk upaya Bank dalam menekan resiko kredit yang mungkin terjadi. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya  memiliki  reputasi  baik,  artinya  selalu  menepati  janji  dan  tidak  terlibat  hal-hal   yang negatif yang berkaitan transaksi kartu kredit, untuk menentukan debitur tersebut baik perlu adanya tim analisa data perbankan yang  berkompeten agar penerapan prinsip  5C dapat berjalan secara maksimal.
2) Debitur
Debitur  harus  lebih  terbuka  kepada  kreditur  dalam  permasalahan  kredit  yang  dihadapinya, apabila  debitur  tidak  mampu  untuk  melaksanakan  kewajibannya  seperti  usaha  debitur  yang  sedang mengalami  penurunan  omset  dan  menyebabkan  debitur  harus  melakukan  penundaan  pembayaran maka debitur dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Bank.
3) Debt Collector
Debt  collector adalah  salah  satu  bentuk  upaya  Bank  dalam  mengembalikan  dana  kredit  yang disalurkannya,  maka  diperlukan  suatu  alternatif  yaitu  dengan  upaya  mediasi  yang  ditawarkan debt collector sehingga menjadi suatu solusi bagi debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Bahwa  pelaksanaan  tindakan  penagihan  debitur  kartu  kredit  oleh  kreditur  perbankan  di  Kota Batam belum efektif sepenuhnya karena terdapat beberapa faktor umum yaitu karena kurang efisiennya waktu untuk menagih debitur-debitur yang bermasalah juga dibutuhkannya pula banyak tenaga kerja  baru  pada  bidang  penagihan.  Demikian  juga  halnya  dengan  proses  penagihan  berlangsung, Bank memberikan kuasa untuk menagih dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang menyepakatinya.
Bahwa kendala yang dihadapi dalam tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa kreditur perbankan  di  Kota  Batam,  yaitu  dalam  menjalankan  tugas  dimana Debt  collector tidak  memiliki standard  atau  patokan  di  dalam  melakukan  proses  penagihan  kepada  debitur,  sehingga  Bank  tidak bertanggung jawab atas kuasa yang diberikannya dalam melakukan penagihan, padahal dalam proses Penagihan, Bank  bertanggunjawab penuh atas penagihan yang dilakukan. Selain itu belum ada satu

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
aturan hukum yang tegas dan lengkap dalam menangani masalah terkait pelaksanaan penagihan debitur kartu kredit dan perlindungan hukum bagi debitur yang ditagih. Sejalan dengan tidak bersinergi BI dan OJK dalam menangani masalah penagihan debitur kartu kredit, hal ini dapat dilihat bahwa BI dan  OJK tidak tegas dalam menampung keluhan debitur  dan menyelesaikannya dengan bertindak tegas  pada Bank yang bertanggung jawab dalam memberikan kuasa penagihannya.
Bahwa solusi  tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di  Kota Batam agar dapat berjalan secara efektif, yaitu diperlukan suatu payung hukum yang mewadahi keseluruhan tindak penagihan terhadap debitur kartu kredit yang dapat mengatur objek dan subjek dalam proses penagihannya,  aturan  hukum    harus  lengkap  dengan  memberikan  perlindungan  dalam  mengawasi pelaksanaan  penagihannya  dan  Bank  harus  melakukan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dengan memperhatikan 5C.

## 2. Saran
Membentuk  suatu  payung  hukum  untuk  mewadahi  keseluruhan  tindak  penagihan  terhadap debitur yang dapat mengatur objek dan subjek daripada proses penagihan-penagihan yang dijalankan dalam aktivitas perbankan. Peraturan tersebut dapat berisi mengenai tata cara penagihan debitur kartu kredit,  juga  mengenai  perlindungan  debitur  yang  ditagih,  tanggung  jawab  Bank  atas  kuasa  yang berikannya  pada  pihak  penagih,  dan  solusi  yang  dapat  ditempuh  apabila  pihak  debitur  tidak  juga melakukan kewajibannya dalam perjanjian. Membangun sinergitas dalam Bank Indonesia dan Otoritas Jasa  Keuangan  yang  solutif  dalam  menangani  masalah  penagihan  debitur  kartu  kredit,  juga  dalam menampung keluhan debitur sebagai suatu input yang di proses dan outputnya kemudian dilakukan penyelesaian dengan cepat dan tepat.

## Daftar Pustaka
Atikah, I. (2018). Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur. E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2(8).
Baker, R.A. (1994). Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994. Jakarta: Pusat Pengkajian Umum. Bank Indonesia. (2021). Instrumen. Chatamarrasjid.  (2005). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,
CNN  Indonesia.  (2021).  Nasib  Utang  Kartu  Kredit:  Kejarlah  Daku,  Ku  Dipermalukan. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503190433-78-499594/nasib-utang-kartu- kredit-kejarlah-daku-ku-dipermalukan , Diakses pada 17 November 2021.
https://surabaya.tribunnews.com/2011/04/01/protes-tagihan-kartu-kredit-dibunuh , Diakses pada 31 Maret 2021.
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/Pages/APMK.aspx ,
Diakses pada 18 Mei 2021. Hukum Online. (2021). Sanksi Citybank Ditentukan RDG BI.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc023cc64610/sanksi-citibank-ditentukan-rdg-bi , Diakses pada 20 Juni 2021.
Indrawan, H. (2008). Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit , cet 1 Yogyakarta: Bale Siasat. Nandari, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah ( Syariah Card ) melalui Jasa Debt Collector pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia ”, Diponegoro Law Journal ,  5. Ndraha, A. (2005). Budaya Organisasi . Jakarta: Rineka Cipta.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). FAQ Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ- otoritas-jasa-keuangan.aspx, Diakses pada 17 September 2021.
Prasetyo, B.A. (2020). Ringkasan Eksklusif Diskusi Permasalahan Hukum Terkait Internet Banking dan Solusi Penyelesaiannya. Buletin Hukum Perbankan dan Kebaksentralan . Vol.3. Pratiwi., D. R & Yetti. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Transaksi Perbankan. Legal Standing Journal , 4(2).
Puspita, Y.A., Hamidah, S & Djumikasih. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah. Jurnal Universitas Brawijaya , 5(2).
Saputra,  A.  (2021).  Langkah  yang  Bisa  Dilakukan  Jika  Diteror  Bebt  Collector  Kartu  Kredit. https://news.detik.com/berita/d-5585037/langkah-yang-bisa-dilakukan-jika-diteror-debt- collector-kartu-kredit, Diakses pada, 28 Mei 2021.
Setiabudhi,  I.K.R  &  Hardi,  A.D.S.  (2018).  Pertanggungjawaban  Bank  dalam  Tindak  Pidana  yang Dilakukan  Debt  Collector  atas  Perjanjian  Kerjasama. Jurnal  Kherta  Desa  Magister  Hukum Udayana , 9(1).
Sinungan, M. (2019). Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit . Jakarta: Bina Aksara.
Sonata, D.L. (2014). Metode penelitian hukum normative dan empiris karakteristik khas dari metodode meneliti hukum. Justisia jurnal ilmu hukum . 9(1).
Subekti. (1990). Hukum Perjanjian , Cet. XII. Jakarta: Intermas. Tribun Surabaya. (2021). Protes Tagihan Kartu Kredit, Dibunuh.
Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/ 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:  11/11/PBI/2009  Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  Dengan Menggunakan Kartu.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 07 Juni 2012 Tentang Perubahan atas Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/10/DASP  perihal  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Wawancara :
Bapak Dedy Rizky Pangemanan selaku pengguna Kartu Kredit. Bapak John selaku Debt Collector . Credit Card Manager, Bank Mandiri Kota Batam. Customer Services, Bank Panin Kota Batam. Ibu Tuti selaku pengguna Kartu Kredit di Kota Batam. Kepala Cabang Pembantu Batu Aji Bank Riau Kepri. Staff Bank Indonesia Kota Batam. Staff OJK Kepulauan Riau.