Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182

## Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia
Aranta Prista Dilasari 1 , Heti Nur Ani 2 , Rahma Jariatul Hajah Rizka 3
1,2,3) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan Arantadila8@gmail.com 1 , heti1437@gmail.com 2 , rahmajariatul18@gmail.com 3 *Corresponding Author Diajukan : 20 September 2022 Disetujui : 7 Oktober 2022 Dipublikasi
: 1 January 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the design of the carbon tax policy that will be applied in Indonesia,  as  well  as  to  analyze  and  provide  an  overview  of  the  best  practice  of  implementing carbon  tax  in  Indonesia.  The  analysis  used  is  based  on  existing  field  facts  and  confirmed  by existing  theories  and  regulations.  The  data  analysis  method  used  in  this  study  is  descriptive  or comparative  analysis  with  a  practical  approach  methodology,  namely  comparing  carbon  tax policies in several countries to be used as a reference in making the ideal carbon tax formulation and  the mechanism for implementing  carbon tax in Indonesia. The results of this study indicate that the application of CO2 tax is basically suitable to be applied in Indonesia. The first reason refers to the study of the International Monetary Fund (IMF) and OECD, carbon tax can be one of  the  policy  options  available  as  a  revenue  stream  because  the  pandemic  puts  pressure  on  tax revenues.  Second,  the  CO2  tax  is  directed  to  climate  protection  and  becomes  an  environmental protection tool. His methods of reducing negative externalities are in line with the principles of sustainable  development.  Third,  many  countries  have  introduced  carbon  taxes,  including countries  in  Europe  and  others.  However,  the  implementation  of  the  carbon  tax  has  not  been implemented in Indonesia, this can be seen from the negative impacts of the implementation of the carbon tax. In addition, the results of the analysis show that gross domestic product (GDP), real consumption,  and  employment  (employment)  are  predicted  to  be  lower,  if  the  policy  is implemented without any follow-up actions taken, this will certainly cause negative pressure on all macro variables economy.
Keywords : Carbon Tax, Climate Change, Negative Externalities, Carbon Emmision .

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  menjadi  isu  global  yang  penting  dan  hangat  dibicarakan,  karena  dalam beberapa dekade terakhir terjadi ancaman pemanasan global yang terutama disebabkan oleh emisi gas rumah kaca di atmosfer. Hal tersebut menyebabkan suhu rata-rata global meningkat sebesar 0,60  C,  sementara  konsentrasi  CO2  dapat  meningkat  sebesar  antara  75%-350%  di  atas  tingkat pra-industri  pada  abad  kedua  puluh  satu.  Jika  emisi  CO2  tidak  dikurangi,  suhu  global  dapat meningkat  antara  1,4-5,80  C  pada  tahun  2100  (Badan  Pusat  Statistik,  2019).  Akibatnya, perubahan iklim dapat menimbulkan masalah yang berat bagi penduduk dunia, terutama di negara berkembang,  seperti  kenaikan  muka  air  laut,  cuaca  ekstrim,  banjir,  penurunan  keanekaragaman hayati,  kekurangan  sumber  daya  air  dan  penyakit.  Sehingga  untuk  memitigasi  perubahan  iklim ini, pemerintah Indonesia telah sukarela membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca  nasional  sebesar  29%  (dengan  usaha  sendiri)  atau  41%  (dengan  dukungan  internasional) pada tahun  2030 sesuai  dengan konvensi perubahan  iklim yang sudah disepakati (World Health Organization, 2014). Dalam perubahan iklim ini, bahan bakar fosil dalam kegiatan industri yang
mencapai  5,1%  pada  laju  pertumbuhan  rata-rata  per  tahun,  dengan  batubara  yang  menyumbang 56%  dari  total  konsumsi  bahan  bakar  merupakan  penyumbang  emisi  terbesar  (David,  2018). Untuk itu, pemerintah, organisasi, hingga individu banyak tergerak berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan iklim tersebut. Diantara berbagai ide yang digagas, carbon tax digadang- gadang  menjadi  salah  satu  solusi  menanggulangi  permasalahan  iklim,  baik  pada  skala  lokal maupun  global  (Horowitz  et  al,  2017).  Menurut  World  Bank  (2020)  dan  (Kumala  et  al.,  2021) carbon  tax  merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada  pemakaian  bahan  bakar  yang  mengandung hidrokarbon.  Bahan  bakar  hidrokarbon  (termasuk  minyak  bumi,  gas  alam,  dan  batubara) mengandung unsur karbon yang akan menjadi karbondioksida (CO2) dan senyawa lainnya ketika dibakar.
Dalam  Carbon  Tax  Policy  Paper  (2013:12)  Carbon  tax  terbagi  dalam  tiga  pilihan  dasar pengenaan pajak karbon yakni Tax applied directly to measured GHG emissions, Fossil fuel input tax  on  coal,  crude  oil,  and  natural  gas,  based  on  their  carbon  content  dan  Tax  levied  on  energy outputs.  Menurut  Paramita  (2020),  keseriusan  Indonesia  untuk  memangkas  emisi  karbon  akan menjadi sorotan dunia. Hal ini seiring dengan terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Co-Chair  dari  the  Coalition  of  Finance  Ministers  for  Climate  Action  periode  2021-  2023. Indonesia  juga  ditunjuk  sebagai  tuan  rumah  KTT  G20  2022  untuk  penguatan  kerjasama  dalam perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dengan tema People, Planet, and Prosperity.
Menurut penelitian yang dilakukan (Kumala et al. , 2021), menunjukkan bahwa pajak karbon bisa  menjadi  jawaban  dan  alternatif  yang  tepat  untuk  diterapkan  di  Indonesia  dalam  menjawab tantangan  pemanasan  global  dan  keterpurukan  iklim.  Selain  itu,  pajak  karbon  akan  menambah pendapatan  negara  dari  perluasan  basis  pajak,  juga  secara  tidak  langsung  mengurangi  emisi karbon dan efek rumah kaca yang ditimbulkan sesuai dengan target yang dicanangkan Indonesia dalam perjanjian Paris. Penelitian ini menawarkan ide “Feedback Taxes” dimana ada timbal balik dari pembayar pajak dan penerima pajak. Dengan demikian, Pajak karbon merupakan solusi yang paling  tepat  untuk  melindungi  bumi  dan  memperbaiki  ekonomi  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2020-2024.
Tujuan utama penerapan carbon tax tidak lain adalah untuk mengurangi emisi CO2. Beberapa negara maju seperti Swedia, Finlandia, dan Denmark telah dapat mengurangi eksternalitas negatif akibat emisi karbon sebesar 7-15% dengan menggunakan carbon tax (Lazăr, 2018). Berdasarkan penelitian dan keberhasilan negara-negara lain dalam penerapan carbon tax, maka peneliti tertarik untuk  melakukan  Analisis  best  practice  kebijakan  carbon  tax  dalam  mengatasi  eksternalitas negatif emisi karbon di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  dijelaskan  sebelumnya,  maka  peneliti  ingin mengetahui  bagaimana  best  practice  kebijakan  carbon  tax  dalam  mengatasi  eksternalitas  negatif emisi karbon di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rancangan kebijakan carbon  tax  yang  akan  diterapkan  di  Indonesia,  selain  itu  juga  untuk  menganalisis  serta memberikan gambaran best practice penerapan carbon tax di Indonesia.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  dalam  tujuan  peneltian, dimana  penelitian  sebelumnya  bertujuan  untuk  mengetahui  perwujudan  pajak  karbon  sebagai perbaikan  ekonomi  dan  solusi  lindungi  bumi,  sedangkan  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  rancangan kebijakan carbon  tax yang akan  diterapkan di Indonesia, selain itu juga untuk menganalisis serta memberikan gambaran best practice penerapan carbon tax di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

## 1. Pajak Emisi Karbon
Emisi  karbon  merupakan  gas  yang  dikeluarkan  dari  hasil  pembakaran  segala  senyawa yang  mengandung  karbon  seperti  CO2,  solar,  bensin,  LPG,  serta  bahan  bakar  lainnya. Fenomena  emisi  karbon  merupakan  proses  pelepasan  karbon  ke  lapisan  atmosfer  bumi.  Saat ini  emisi  karbon  menjadi  salah  satu  penyumbang  terjadinya  perubahan  iklim  dan  pemanasan bersamaan  dengan  emisi  gas  rumah  kaca.  Keduanya  menyebabkan  naiknya  suhu  bumi  atau efek rumah kaca (Qotrunnada, 2022). Upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi  penyebab  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim  yaitu  dengan  penerapan  pajak karbon.  Apalagi,  Indonesia  berkomitmen  menurunkan  emisi  karbon  sesuai  target  Nationally
Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebanyak 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Nurdiana, 2022).
Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mendukung  aksi  pengendalian  perubahan iklim.  Tonggak  sejarah  baru  sebagai  wujud  komitmen  kuat  pemerintah  kembali  ditancapkan pada  7  Oktober  2021  lalu  melalui  pengesahan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (UU  HPP).  UU  tersebut  mengatur  sederet  kebijakan  fiskal,  salah  satunya  ialah pajak  karbon  sebagai  instrumen  pengendali  perubahan  iklim  (Saptati,  2021).  Pajak  Karbon diambil  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU HPP),  khususnya  pada  Pasal  13  Ayat  (1).  UU  HPP  memang  menjadi  landasan  pertama  bagi penerapan pajak karbon di Indonesia, selain sejumlah regulasi lain yang merupakan peraturan pajak  karbon  sebagai  aturan  UU  HPP.  UU  HPP  menyebutkan,  pengenaan  pajak  karbon dilakukan  dengan  memperhatikan  peta  jalan  pajak  karbon  atau  peta  jalan  pasar  karbon.  Peta jalan karbon memuat sejumlah hal sebagai berikut: Strategi penurunan emisi karbon, Sasaran sektor  prioritas,  Keselarasan  dengan  pembangunan  energi  baru  dan  terbarukan  dan  atau  dan Keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya (Anwar, 2022).
2. Konsep Emisi Karbon
Emisi  karbon  merupakan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dilepaskan  oleh  pribadi  atau kelompok dalam melakukan kegiatannya per periode tertentu yang diukur dengan satuan ton- setara-  CO2(tCO2e)  atau  kg-setara-CO2  (kgCO2e)  Lestari,  (2019).  Menurut  (Hakim  iqbal, 2019)  ada  berbagai  bentuk  gas  rumah  kaca,  yaitu  Carbon  dioxide  (CO2),  Methane  (CH4), Nitrous  oxide(N2O),  Hydroflouroc  arbons  (HFCs),  Perflurocarbo  ns  (PFCs),  dan  Sulfur hexafluoride  (SF6).  Keenam  jenis  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  memiliki  potensi  penyebab pemanasan  global  yang  berbeda-beda  (Wiratno  &  Muaziz,  2020).  Karbon  dioksida  memiliki potensi  penyebab  pemanasan  gobal  terendah  diantara  keenam  jenis  gas,  meskipun konsentrasinya paling tinggi di atmosfer. Menurut (Shidarta, 2019) walaupun potensinya yang terendah,  angka  acuan  untuk  indeks  daya  penyebab  pemanasan  global  yang  disebut  Global Warming  Potential  (GWP)  untuk  karbon  dioksida  adalah  1  gas  metana  mempunyai  GWP sebesar 21 yang berarti 1 ton metana mempunyai potensi menyebabkan pemanasan global 21 kali  lebih  tinggi  daripada  1  ton  karbon  dioksida.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  untuk mengurangi emisi gas metana sebanyak 1 ton setara dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 21 ton (Fatkhudin, 2017).

## 3. Konsep Carbon Tax
Carbon  tax  merupakan  jenis  pajak  atas  polusi  yang  dikenakan  pada  penggunaan  bahan bakar  fosil  untuk  memperbaiki  kegagalan  pasar  (Baranzini  &  Carattini,  2017).  Kegagalan utama  pasar  pada  produk  bahan  bakar  fosil  adalah  timbulnya  eksternalitas  negatif  seperti perubahan  iklim  dan  polusi  udara.  Tidak  adanya  carbon  tax,  konsumen  tidak  menanggung biaya penuh atas penggunaan produk, yang merupakan jumlah dari produksi, biaya distribusi dan biaya sosial seperti kerugian ekonomi dari perubahan iklim dan polusi udara. Secara teori menurut (Zhou et al., 2021) dan (Fremstad & Paul, 2019) peningkatan biaya akibat pengenaan pajak  akan  menurunkan  permintaan  atas  bahan  bakar  fosil.  Adanya  alasan  tersebut,  apabila tidak ada carbon tax akan mengarah pada konsumsi bahan bakar yang berlebihan, dan carbon tax  bertujuan  mengoreksi  kegagalan  pasar  tersebut  dengan  memasukkan  biaya  sosial  atas eksternalitas negatif yang timbul ke dalam harga jual bahan bakar.
Kebijakan  carbon  tax  menurut  (Nar,  2021)  memiliki  tiga  kelebihan  utama  dibanding kebijakan yang lain dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca. Pertama, carbon tax adalah kebijakan ekonomi yang luas dan dapat memotong emisi dari setiap sumber utama, sementara kebijakan  lain  cenderung  menargetkan  emisi  dari  sumber  tertentu,  seperti  listrik,  pemanas, atau  transportasi.  Carbon  tax  dapat  diberlakukan  untuk  semua  jenis  bahan  bakar  fosil, sehingga mencakup semua sumber emisi utama. Kedua, carbon tax menyediakan sinyal harga yang jelas untuk perusahaan dan rumah tangga, yang memungkinkan mereka untuk membuat pembelian  dan  keputusan  investasi  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu,  carbon  tax  dapat memaksimalkan  efeknya  pada  perilaku  konsumen  dengan  menunjukkan  sinyal  harga  yang jelas.
Carbon  tax  juga  dapat  membawa  manfaat  ekonomi.  Menurut  (Hájek  et  al.,  2019)  dan
(Geroe, 2019) salah satu manfaat berasal dari menghilangkan eksternalitas negatif bahan bakar fosil.  Biaya  privat  marjinal  tidak  termasuk  eksternalitas  negatif  karena  dengan  tidak  adanya pajak,  biaya  privat  marjinal  lebih  rendah  dari  biaya  sosial  marginal.  Dalam  posisi  ini, keseimbangan  biaya  privat  marjinal  dan  permintaan  berada  pada  titik  optimal  bagi  individu tetapi  belum  berada  pada  titik  optimal  bagi  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  timbulnya welfare  loss  akibat  kelebihan  konsumsi  bahan  bakar  fosil,  atau  yang  sering  disebut  sebagai deathweight loss. Jika pendapatan dari carbon tax didistribusikan secara optimal, maka carbon tax  akan  benar-benar  dapat  menghilangkan  welfare  loss  dan  meningkatkan  kesejahteraan sosial.  Hal  itu  berarti  manfaat  lain  carbon  tax  muncul  ketika  pendapatan  dari  carbon  tax digunakan untuk mengimbangi pendapatan pajak lainnya.
Pada  prinsipnya,  pajak  seperti  pajak  penghasilan  dan  pajak  komoditi  mendistorsi  pasar dan  mengurangi  kesejahteraan  sosial  ketika  mereka  dibebankan  pada  semua  barang.  Adanya pajak  akan  menggeser  keseimbangan  dari  yang  titik  optimal,  sehingga  mengakibatkan hilangnya kesejahteraan. Atas hal tersebut carbon tax dapat mencegah hilangnya kesejahteraan jika pendapatan dari carbon tax digunakan untuk mengimbangi pajak lainnya. Dengan cara ini, carbon  tax dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menghilangkan welfare loss dari polusi  (perubahan  iklim)  dan  mengimbangi  pajak  lainnya  yang  menimbulkan  welfare  loss. Manfaat ini sering disebut sebagai "dividen ganda" dan merupakan atribut penting dari carbon tax (Metcalf, 2021).

## 4. Desain Carbon Tax
Carbon  tax  memiliki  potensi  untuk  mengubah  perilaku  rumah  tangga  dan  industri  untuk menurunkan  penggunaan  energi  yang  tinggi  emisi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka dalam  membuat  desain  carbon  tax  ada  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  terkait  dasar pajak, tarif pajak, distribusi pendapatan, dampak pada konsumen dan menurunkan penurunan emasi  (Hammerle  et  al.,  2021).  OECD  (2001)  dalam  Enviromental  Taxation  a  Guide  for Policy  Makers  memberikan  beberapa  poin  penting  yang  perlu  diperhatikan  para  pengambil keputusan  dalam  mendesain  perpajakan  lingkungan.  5  Poin  penting  yang  perlu  diperhatikan pertama  adalah  dasar  pengenaan  pajak  lingkungan  harus  ditujukan  kepada  polutan  atau perilaku  polusi,  ke  dua  yaitu  uang  lingkup  pajak  lingkungan  idealnya  harus  seluas  lingkup kerusakan  lingkungan,  ke  tiga  yaitu  tarif  pajak  harus  sepadan  dengan  kerusakan  lingkungan dan  yang  terakhir  yaitu  pajak  harus  dapat  dipercaya  dan  tarifnya  dapat  diprediksi  sehingga memotivasi  perbaikan  lingkungan.  Pendapatan  dari  pajak  lingkungan  dapat  membantu konsolidasi fiskal atau membantu mengurangi pajak yang lainnya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif, Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan alat untuk menggali dan memahami pandangan individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia (Creswell &  Cresswell,  2018).  Studi  ini  mengedepankan  fleksibilitas  tanpa  membuktikan  suatu  hipotesis, sehingga menghindarkan pendekatan yang cenderung kaku. Analisis yang digunakan berdasarkan fakta  lapangan  yang  ada  serta  dikonfirmasi  dengan  teori  dan  regulasi  yang  ada.  Studi mengedepankan asumsi kritis berdasarkan tata cara dan teori yang berlaku umum. Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui  hasil  wawancara  dengan  praktisi  di  bidang  perubahan  iklim  dan  kebijakan  fiskal, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  atau  komparatif  dengan  metodologi practical  approach ,  yakni  membandingkan  kebijakan carbon  tax di  beberapa  negara  untuk digunakan  sebagai  referensi  dalam  pembuatan  rumusan carbon  tax yang  ideal  serta  mekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia.

## HASIL

## A. Rancangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia
Pajak  karbon  merupakan  instrumen  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK)  yang  bertujuan  untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,
mendukung  target  penurunan  emisi  GRK  dalam  jangka  menengah  dan  panjang,  mendorong perkembangan  pasar  karbon,  inovasi  teknologi,  dan  investasi  yang  lebih  efisien,  rendah  karbon, dan  ramah  lingkungan.  Adapun  prinsip-prinsip  penerapan  pajak  karbon  yang  pertama  yaitu  adil dalam  prinsip  pembayaran  pencemar,  yang  kedua yaitu  aspek  keterjangkauan  demi  kepentingan masyarakat luas dan yang ketiga yaitu kesiapan sektor agar tidak memberatkan masyarakat. B. Landasan hukum Pajak karbon
Landasan  hukum  pajak  karbon  tertera  pada  ( UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan , 2021) Pasal 13 Pokok-Pokok Pengaturan: a). Pengenaan: dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. b). Arah pengenaan pajak karbon:  memperhatikan  peta  jalan  pasar  karbon  dan/atau  peta  jalan  pajak  karbon  yang  memuat strategi  penurunan  emisi  karbon,  sasaran  sektor  prioritas,  keselarasan  dengan  pembangunan energi  baru  dan  terbarukan  serta  keselarasan  antar  berbagai  kebijakan  lainnya.  c).  Prinsip  pajak karbon:  prinsip  keadilan  (just)  dan  keterjangkauan  (affordable)  dengan  memperhatikan  iklim berusaha, dan masyarakat kecil. d). Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan  tarif paling  rendah Rp30,00  per kilogram karbon dioksida ekuivalen  (CO2e).  e).  Pemanfaatan  penerimaan  negara  dari  Pajak  Karbon  dilakukan  melalui mekanisme  APBN.  Dapat  digunakan  antara  lain  untuk  pengendalian  perubahan  iklim, memberikan  bantuan  sosial  kepada  rumah  tangga  miskin  yang  terdampak  pajak  karbon, mensubsidi  energi  terbarukan,  dan  lain-lain.  f).  Wajib  Pajak  yang  berpartisipasi  dalam perdagangan  emisi  karbon  dapat  diberikan  pengurangan  pajak  karbon.  g).  Pemberlakuan  Pajak karbon: berlaku pada 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang  pembangkit  listrik  tenaga  uap  batubara  dengan  skema  cap  and  tax  yang  searah  dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.
Adapun  Perpres  nomor  98/2021  tentang  Penyelenggaraan  NEK  -  Pasal  58,  Pokok-Pokok Pengaturan: Pungutan Atas Karbon didefinisikan sebagai pungutan negara baik di pusat maupun daerah,  berdasarkan  kandungan  karbon  dan/atau  potensi  emisi  karbon  dan/atau  jumlah  emisi karbon  dan/atau  kinerja  Aksi,  Mitigasi.  Selanjutnya,  pengaturan  atas  pelaksanaanya  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, Pungutan Atas Karbon dapat berupa pungutan negara yang sudah ada (misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar,  PPnBM),  maupun  pungutan  lain  yang  akan  diterapkan  (misalnya  pengenaan  Pajak Karbon). Pemerintah juga mengeluarkan aturan pelaksanaan yang sedang disusun berupa: RPMK Tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon, PMK Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon, PP Tentang Peta Jalan Pajak Karbon dan PP Tentang Subjek dan Alokasi Pajak Karbon.

## C. Peta  jalan  pajak  karbon  dirancang  untuk  transisi  energi  transisi  yang  adil  dan berkelanjutan.
Peta  Jalan  Pajak  Karbon  Tahun  2021:  a)  Penetapan  Perpres  Nilai  Ekonomi  Karbon,  b) Penetapan  UU  HPP  dengan  salah    satu  klausul  nya  adalah  pajak  karbon,  c)  Pengembangan mekanisme  teknis  Pajak  Karbon  dan  Bursa  Karbon,  d)  Piloting  perdagangan  karbon  di  sektor pembangkit  oleh  Kementerian  ESDM  dengan  harga  rata-rata  Rp30.000/tCO2e,  e)  Evaluasi penyelenggaraan piloting perdagangan karbon di sector pembangkit oleh Kementerian ESDM.
Peta  Jalan  Pajak  Karbon  Tahun  2022:  a)  Sinkronisasi  Cap  &  Trade  dan  Cap  &  Tax  Sub Sektor  Ketenagalistrikan,  b)  Penetapan  cap  u/  sektor  pembangkit  listrik  batubara  oleh Kementerian ESDM, c) Penerapan pajak karbon (cap & tax) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan  tarif  Rp30.000/tCO2e,  d)  Penyiapan  Sistem  MRV  iapan  regulasi  teknis  perdagangan karbon (KLHK) Tarif pajak  karbon akan  di evaluasi  secara periodik dan ditetapkan lebih tinggi atau sama  dengan harga karbon di pasar karbon
Peta  Jalan  Pajak  Karbon  Tahun  2025:  a)  Implementasi  perdagangan  karbon  secara  penuh melalui bursa karbon, b) Perluasan sektor Cap & Trade dan Cap & Tax dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sector Tarif pajak karbon akan di evaluasi secara periodik dan ditetapkan lebih tinggi atau sama  dengan harga karbon di pasar karbon.
Implementasi  pajak  karbon  akan  diselaraskan  dengan  mekanisme  perdagangan  karbon, yang akan disajikan dalam gambar berikut:
Gambar 2. Implementasi pajak karbon dengan mekanisme perdagangan karbon Sumber gambar : ( Pajak Karbon di Indonesia , 2021).
Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli ijin emisi (SEI) dari entitas yang mengemisi  dibawah  cap  atau  membeli  sertifikat  penurunan  emisi  (SPE)  ( Pajak  Karbon  di Indonesia , 2021).
E. Dampak Pajak Emisi Karbon

## 1. Dampak Terhadap Industri
Menurut  (Handoyo,  2021)  apabila  pajak  karbon  direalisasikan,  maka  biaya  produksi industri serat dapat naik 2%, kemudian industri pemintalan naik  1%, industri rajut dan tenun naik 1%, industri pencelupan dan finishing naik 5%, dan industri garmen naik 0,25%. Secara akumulasi, kenaikan biaya produksi pada industri TPT akibat pajak karbon mencapai 9,25%. Industri semen juga terkena dampak pajak karbon. Ini mengingat industri semen menjadi salah satu penghasil emisi karbon seiring konsumsi batubara yang cukup besar sebagai bahan bakar pembuatan  produk  semen.  Nilai  positif  terjadi  untuk  produk  impor,  sehingga  dapat menguntungkan industri baja dalam negeri (Suyanto, 2021a).
Pada  sektor  pertambangan,  beberapa  mineral  penghasil  karbon  terbesar  di  antaranya adalah  aluminium  baja,  dan  nikel  (Indrawan,  2021).  Penerapan  Pajak  Karbon  dapat mengakibatkan: a) Peningkatan dalan relokasi proses produksi aluminium, baja, dan nikel ke negara-negara  yang  belum  melakukan  pengenaan  pajak  karbon.  b)  Perubahan  harga komoditas,  sehingga  pelaku  usaha  mensubstitusikan  mineral  penghasil  karbon  tinggi  dengan mineral  penghasil  karbon  rendah,  contohnya  untuk  transmisi  power,  penggunaan  aluminium digantikan  dengan  tembaga.  c)  Pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi  kemungkinan  melambat dan  terhambat.  d)  Terdapat  kenaikan  kenaikan  harga  jual  barang  yang  berdampak  negatif terhadap daya beli masyarakat. e) Terhambatnya ekspansi bisnis pelaku usaha di dalam negeri karena  biaya  yang  dikeluarkan  menjadi  lebih  mahal,  sehingga  berpotensi  untuk  memangkas realisasi penanaman modal dalam negeri. f) Masyarakat menengah ke bawah akan menderita, terutama  pada  sektor  pertanian,  di  mana  mayoritas  petani  Indonesia  masih  banyak  yang menggunakan  pupuk  dengan  kandungan  emisi  karbon.  g)  Biaya  produksi  terhadap  penghasil karbon  akan  naik,  sehingga  ketertarikan  terhadap  energi  baru  terbarukan  akan  meningkat (Suparman dan Zulfa, 2022).

## 2. Dampak Terhadap Ekonomi
Pengenaan  pajak  karbon  diproyeksi  mampu  untuk  mendorong  sektor  yang  ramah lingkungan,  menarik  investasi,  dan  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Estimasi  pemerintah  dengan    menggunakan  data  SUSENAS  2019 menunjukan  penyaluran  dana  sebesar  30%  dari  pajak  karbon  kepada  masyarakat berpenghasilan  rendah  akan  meningkatkan  kemamupuan  ekonomi  sebesar  0,5%  dari penghasilan  mereka.  Hasil  simulasi  menunjukan  dengan  tingkat  pajak  yang  rendah, pemerintah  dapat  menanggulangi  dampak  sosial  dari  pajak  karbon  terhadap  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Pengenaan  pajak  karbon  atas  emisi  karbon  diharapkan  akan mendorong pengenaan energi hijau ( green energy ) yang makin meluas di lingkungan industri manufaktur dan dalam rumah tangga (Vissaro, 2021).
Dalam  Naskah  Akademik  RUU  KUP  mengkaji  untuk  melihat  dampak  penerapan  pajak karbon  terhadap  keuangan  negara,  pemerintah  simulasi  tarif  terhadap  konsumsi  bahan  bakar pada  sektor  pembangkit,  industri,  transportasi,  dan  plastik.  Hasilnya,  dari  data  konsumsi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182
menggunakan data tahun 2020 dengan asumsi penggunaan batu bara pada sektor pembangkit listrik dan industri, penggunaan solar dan bensin pada sektor transportasi tersebut, pemerintah bisa  meraup  Rp  31,91  triliun  untuk  penerimaan  negara.  Implementasi  pajak  karbon  secara teknis  jika  dilihat  dari  sisi  makro  akan  mengakibatkan  harga  energi  lebih  tinggi.  Efektivitas penerapannya  bergantung  pada  besaran  tarif  yang  dikenakan.  Hasil  simulasi  yang dilaksanakan  dalam  rangka  penyusunan  Naskah  Akademi  RUU  KUP  menunjukkan  bahwa pajak  karbon  menimbulkan  tekanan  negatif  bagi  perekonomian.  Jika  kebijakan  tersebut dijalankan  tanpa  adanya  aksi  tindak  lanjut  atau  follow-up  action  yang  terukur,  maka  akan menimbulkan tekanan negatif terhadap semua variabel makroekonomi.
Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa  produk  domestic  bruto  (PDB),  konsumsi  riil,  dan tenaga  kerja  (employment)  diprediksi  akan  terlebih  rendah.  Keluaran  (output)  nasional diprediksi  akan  tumbuh  0,06%  lebih  rendah  dibandingkan  kondisi  normal  atau  business  as usual  (BAU)  pada  tahun  2022  meskipun  penerapan  pajak  karbon  dilakukan  secara  bertahap yakni US$ 3 per ton CO2e pada tahun 2022, US$ 6 per ton CO2e pada tahun 2023, US$ 12 per  ton  CO2e  pada  tahun  2024.  Di  sisi  lain,  seiring  dengan  peningkatan  tingkat  pajak  pada tahun 2023 dan 2024, jarak (gap) antara pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak karbon diprediksi  akan  semakin  lebar  menjadi  0,12%  dan  0,29%  lebih  rendah  dibandingkan  dengan kondisi  BAU  pada  kedua  tahun  tersebut.  Pada  periode-periode  selanjutnya,  meski  besaran pajak  karbon  dipertahankan  tetap  pada  level  US$  12  per  ton  CO2e,  dampak  terhadap pertumbuhan  ekonomi  tidak  menghilang,  bahkan  diprediksi  akan  semakin  besar.  Pada  tahun 2030,  ekonomi  Indonesia  diprediksi  akan  tumbuh  0,58%  lebih  rendah  dibandingkan  kondisi BAU  jika  Indonesia  menerapkan  pajak  karbon  tanpa  adanya  follow-up  actions  (Suyanto, 2021).
Dampak  yang  lebih  besar  diprediksi  akan  terjadi  pada  konsumsi  riil,  di  mana  kebijakan pajak  karbon  diprediksi  akan  mengakibatkan  konsumsi  riil  jauh  lebih  rendah  dibandingkan dengan  kondisi  BAU.  Besaran  konsumsi  riil  diprediksi  akan  0,417%  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  kondisi  BAU  pada  tahun  2022,  dan  gap  tersebut  terus  melebar  hingga mencapai 1,97% pada tahun 2030. Sejalan dengan peningkatan pajak karbon pada tahun 2023 sebesar 2 kali lipat, konsumsi riil diprediksi akan terkoreksi menjadi hampir 2 kali lipat, yakni sebesar 0,842% lebih rendah dibandingkan kondisi BAU. Sementara itu, tingkat employment Indonesia  diprediksi  akan  terkoreksi  sebesar  0,17%  lebih  rendah  dibandingkan  kondisi  BAU pada  tahun  2022.  “Mempertimbangkan  adanya  potensi  dampak  yang  negatif  terhadap  tiga variabel  kunci  makroekonomi,  maka  kebijakan  pajak  karbon  memerlukan  adanya  follow-up actions,” sebagaimana dikutip dalam NA RUU KUP (Suyanto, 2021).
F. Perbandingan Tarif Pajak
Beberapa negara  menjadi  contoh  pemanfaatan  pajak  karbon. Catatan  World Bank (2021), pajak karbon telah diterapkan di beberapa negara di seluruh dunia (Ayodele et al. , 2021):
Negara Awal Tahun Penerapan Presentase Pajak Pengenaan Pajak Finlandia 1990 US$  68  per  ton  emisi karbon Pajak ini berlaku atas emisi CO2   yang  dihasilkan  sektor  industri transportasi  dan  bangunan.  Namun ada  pengecualian  untuk  industri tertentu. Swedia 1991 US$119  per  ton   atas  emisi karbon Pajak  karbon  menyasar  bahan  bakar fosil  dan  emisi  CO2,  terutama  dari sektor transportasi dan bangunan. Swiss 2008 US$99 per ton emisi karbon Pajak  karbon  Swiss  berlaku  untuk emisi  CO2  dari  sektor  industri, listrik, bangunan dan transportasi. Polandia 1990 US$  0,10  per  ton  emisi karbon Pajak ini berlaku untuk semua bahan bakar fosil dan bahan bakar lain yang menghasilkan emisi GRK serta emisi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182
GRK  dari  semua  sektor,  tetapi dengan  pengecualian  untuk  entitas tertentu. Kanada 2019 Pajak  karbon  di  Kanada terus mendaki, dimulai US$20 per ton emisi karbon,  tarif  akan  terus dinaikkan  senilai  US$15 setiap tahun hingga mencapai US$170 pada 2030. Pajak  karbon  berlaku  untuk   bahan bakar  dan  emisi  GRK  dari  semua sektor dengan beberapa pengecualian untuk  sektor  industri,  pertanian  dan transportasi. Meksiko 2014 Tarif  US$0,4  per  ton  CO2 hingga US$3 per ton CO2. Pajak ini berlaku untuk sektor listrik, industri,  transportasi  jalan  rasa, penerbangan,  perkapalan,  bangunan, limbah, kehutanan, pertanian. Chili 2017 Tarif  US$5  per  ton  emisi karbon sektor  listrik  dan  industri  dan mencakup  semua  jenis  bahan  bakal fosil. Afrika Selatan 2019 Tarif  US$9  per  ton  emisi karbon sektor  industri,  listrik,  bangunan  dan transportasi,  terlepas  dari  bahan bakar fosil yang digunakan. Singapura  1 Januari 2019 Tarif  US$4  per  ton  emisi karbon emisi  GRK  dari  industri  dan  sektor listrik  dengan  pengecualian  untuk sektor tertentu. Jepang 2012 Tarif  US$3  per  ton  emisi karbon Pajak  ini  berlaku  untuk  seluruh industri yang menghasikan emisi CO2, dengan pengecualian Indonesia   2022 US$2,09  per  ton  emisi karbon  dioksida  ekuivalen (tCO2e). Di  tahap  awal,  pajak  tersebut  akan dikenakan kepada perusahaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU) batu bara
Sumber tabel: (Nurdiana, 2022)

## PEMBAHASAN

## Pajak Karbon Yang Cocok Diterapkan Di Indonesia
Berdasarkan penjabaran diatas, kita dapat menentukan basis pajak karbon (dasar pengenaan pajak),  apakah  akan  merjuk  pada  emisi  karbon,  konsumsi  bahan  bakar,  atau  lainnya.  Pengamat Pajak  Bapak  Darussalam  dari  Danny  Darussalam  Tax  Center  (DDTC)  menilai  penerapan  pajak CO2  pada  dasarnya  cocok  diterapkan  di  Indonesia.  Beberapa  alasan  untuk  mendukung pernyataannya.  Pertama,  menurut  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  dan  OECD,  pajak  karbon bisa  menjadi  salah  satu  opsi  kebijakan  yang  tersedia  sebagai  aliran  pendapatan  karena  pandemi memberikan  tekanan  pada  pendapatan  pajak.  Kedua,  pajak  CO2  diarahkan  untuk  perlindungan iklim  dan  menjadi  alat  perlindungan  lingkungan.  Metodenya  untuk  mengurangi  eksternalitas negatif  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan.  Ketiga,  banyak  negara  telah memperkenalkan pajak karbon, termasuk Polandia dan lainnya. Pertama, agar efektif, pemerintah secara  akurat  memetakan  dan  menargetkan  sektor,  kegiatan  dan/atau  komoditas  pencemar (prinsip  pencemar  membayar).  Kedua,  jenis  rezim  pajak  apa  yang  akan  dikenakan,  apakah  itu jenis pajak baru atau terkait dengan tarif yang ada seperti cukai, PPh, PPN. Ketiga adalah kriteria evaluasi. Misalnya, apakah berdasarkan perkiraan emisi CO2, konsumsi bahan bakar, dll.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,  pajak  karbon  dikenakan  atas  emisi  karbon  yang  memberikan  dampak  negatif  bagi lingkungan  dengan  memperhatikan  peta  jalan  pajak  karbon.  Subjek  pajak  karbon  yaitu  orang pribadi  atau  badan  yang  membeli  barang  yang  mengandung  karbon  atau  melakukan  aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung
karbon  atau  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi  karbon  dalam  jumlah  tertentu  pada  periode tertentu. Saat terutang pajak karbon ditentukan: a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon,  b.  pada  akhir  periode  tahun  kalender  dari  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi  karbon dalam  atau  jumlah  tertentu,  c.  saat  lain  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah.  Tarif  pajak  karbon  ditetapkan  lebih  tinggi  atau  sama  dengan  harga  karbon  di  pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara. Dalam hal harga karbon  di  pasar  karbon  lebih  rendah  dari  Rp30,00  (tiga  puluh  rupiah)  per  kilogram  karbon dioksida  ekuivalen  (COze)  atau  satuan  yang  setara,  tarif  pajak  karbon  ditetapkan  sebesar  paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon  dioksida ekuivalen (COze)  atau satuan yang setara.
Melihat  data  Bank  Dunia,  sampai  pertengahan  2021  sudah  ada  sekitar  35  negara  yang menerapkan pajak karbon. Tiap negara punya kebijakan pajak yang beragam. Finlandia misalnya, menerapkan  tarif  pajak  berbeda  terhadap  emisi  karbon  dari  kendaraan  dan  pembangkit  listrik. Meksiko juga menetapkan tarif pajak berbeda untuk emisi karbon dari hasil penyulingan minyak dan  industri  penerbangan.  Kendati  bentuknya  berbeda-beda,  pajak  karbon  di  skala  global umumnya dihitung dengan satuan dolar Amerika Serikat per ton CO2e. Berikut rincian tarif pajak karbon  yang  berlaku  di  skala  global  menurut  data  Bank  Dunia:  Swedia:  US$137  per  tCO2e, Swiss:  US$101  per  tCO2e,  Liechtenstein:  US$101  per  tCO2e,  Finlandia:  US$73  per  tCO2e, Norwegia:  US$69  per  tCO2e,  Prancis:  US$52  per  tCO2e,  Luksemburg:  US$40  per  tCO2e Irlandia:  US$39  per  tCO2e,  Belanda:  US$35  per  tCO2e,  Islandia:  US$35  per  tCO2e,  Kanada: US$32 per tCO2e, Portugal: US$28 per tCO2e, Denmark: US$28 per tCO2e, Inggris: US$25 per tCO2e,  Slovenia:  US$20  per  tCO2e,  Spanyol:  US$18  per  tCO2e,  Latvia:  US$14  per  tCO2e, Afrika  Selatan:  US$9  per  tCO2e,  Argentina:  US$6  per  tCO2e,  Singapura:  US$4  per  tCO2e, Meksiko: US$3 per tCO2e, Jepang: US$3 per tCO2e, Estonia: US$2 per tCO2e, dan Indonesia: US$2 per tCO2e (Ahdiat, 2022). Berdasarkan data tersebut tarif pajak karbon yang ditetapkan di Indonesia,  jauh  lebih  rendah  dari  Singapura.  Padahal  jumlah  emisi  yang  dihasilkan  Indonesia berada jauh diatas Singapura .

## KESIMPULAN
Penerapan  pajak  CO2  pada  dasarnya  cocok  diterapkan  di  Indonesia.  Alasan  yang  pertama, mengacu  studi  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  dan  OECD,  pajak  karbon  bisa  menjadi  salah satu opsi kebijakan yang tersedia sebagai aliran pendapatan karena pandemi memberikan tekanan pada pendapatan pajak. Kedua, pajak CO2 diarahkan untuk perlindungan iklim dan menjadi alat perlindungan  lingkungan.  Metodenya  untuk  mengurangi  eksternalitas  negatif  sejalan  dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, banyak negara telah memperkenalkan pajak karbon,  termasuk  negara  dikawasan  eropa  dan  lainnya.  Namun  penerapan  pajak  karbon  belum bisa diterapkan di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari bebrapa dampak negatif  jika diterapkannya pajak  karbon.  Selain  itu  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  produk  domestic  bruto  (PDB), konsumsi riil, dan tenaga kerja ( employment ) diprediksi akan lebih rendah, jika kebijakan tersebut dijalankan  tanpa  adanya  tindakan  tindak  lanjut  yang  dilakukan,  hal  ini  tentunya  akan menimbulkan tekanan negatif terhadap semua variabel makro ekonomi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Direktorat  Riset,  Teknologi  dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  Direktoran  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Riset  dan  Teknologi  selaku  pihak pemberi dana Program Penelitian Dosen Pemula.

## REFERENSI
Anwar,  M.  C.  (2022)  Mengenal  Apa  Itu  Pajak  Karbon  yang  Mulai  Berlaku  1  Juli  2022,
Kompas.com. Tersedia pada:
https://money.kompas.com/read/2022/04/02/155616626/mengenal-apa-itu-pajak-karbon- yang-mulai-berlaku-1-juli-2022 (Diakses: 19 September 2022). Australia. Energy Economics , 101 . https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105420.
Ayodele, O. F. et al. (2021) “Effect of activation function in modeling the nexus between carbon tax,  CO2  emissions,  and  gas-fired  power  plant  parameters,”  Energy  Conversion  and Management: X, 12, hal. 100111. doi: 10.1016/J.ECMX.2021.100111. Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  menurut  Jenis  Sektor  (ribu  ton  CO2e),
2001-2017. https://www.bps.go.id/statictable/2019/09/24/2072/emisi-gas- rumah-kaca- menurut-jenis-sektor-ribu-ton-co2e-2001-2017.html
Baranzini,  A.,  &  Carattini,  S.  (2017).  Effectiveness,  earmarking  and  labeling:  testing  the acceptability  of  carbon  taxes  with  survey  data. Environmental  Economics  and Policy Studies , 19 (1). https://doi.org/10.1007/s10018-016-0144-7 British  Columbia  Ministry  of  Finance.  (2013). Carbon  Tax  Review  and  Carbon  Tax Overview. http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm  (diakses  03  Januari 2014).
Creswell,  J.  W.,  &  Cresswell,  D.  (2018).  Research  design :  Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches. In Research design . David   Batchelor   (Ed.).   (2018). The   Climate   Resilience   Handbook:   Strategies   for Climate Resilience . Marsh & McLennan Companies. Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. Prosiding Seminar Stiami , 12 (1).
Fatkhudin,   M.   I.   (2017).   Pengaruh   Leverage,   Profitabilitas,   Ukuran   Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang .
Fremstad,    A.,    &    Paul,    M.    (2019).    The    Impact    of    a    Carbon    Tax    on    Inequality. Ecological Economics , 163 . https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.04.016 Geroe,  S.  (2019).  Addressing  Climate  Change  Through  a  Low-Cost,  High-Impact Carbon
Tax. Journal of Environment and Development , 28 (1).
https://doi.org/10.1177/1070496518821152
Hájek,  M.,  Zimmermannová,  J.,  Helman,  K.,  &  Rozenský,  L.  (2019).  Analysis  of carbon tax  efficiency  in  energy  industries  of  selected  EU  countries. Energy  Policy , 134 . https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110955.
Hakim   iqbal.   (2019).   Eksternalitas:   Pengertian,   Dampak,   serta   Jenis-Jenisnya. Hammerle,  M.,  Best,  R.,  &  Crosby,  P.  (2021).  Public  acceptance  of  carbon  taxes  in Handoyo (2021) Penerapan pajak karbon dinilai bakal memberatkan kelangsungan industri TPT,
Kontan.co.id.  Tersedia  pada:  https://industri.kontan.co.id/news/penerapan-pajak-karbon- dinilai-bakal-memberatkan-kelangsungan-industri-tpt (Diakses: 19 September 2022).
Horowitz,  J.,  Cronin,  J.-A.,   Hawkins,   H.,   Konda,   L.,   &  Yuskavage,   A.   (2017). Indrawan,  R.  (2021)  Pajak  Karbon  Berdampak  Pada  Penerapan  EBT  di  Indonesia?,  de  Dunia Energi.  Tersedia  pada:  https://www.dunia-energi.com/pajak-karbon-berdampak-pada- penerapan-ebt-di-indonesia/ (Diakses: 19 September 2022).
Infopelajar.Com .
Kumala,  R.,  Ulpa,  R.,  Rahayu,  A.,  &  Martinah.  (2021).  Pajak  Karbon:  Perbaiki Perbaiki Ekonomi  dan  Solusi  Lindungi  Bumi,” Prosiding  Seminar  STIAMI ,  8(1),  hal.  66–73.  doi: 10.1016/J.ENPOL.2007.12.011.
Lazăr,  A.-I.  (2018).  Economic  Efficiency  vs.  Positive  and  Negative  Externalities.
Lestari, E. A. P. (2019). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Dalam Mereduksi Emisi Gas Karbon Di  Kota  Banjarmasin,  Kalimantan  Selatan. Seminar  Nasional  Geomatika , 3 . https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.979.
Metcalf,  G.  E.  (2021).  Carbon  taxes  in  theory  and  practice.  In Annual  Review  of Resource Economics (Vol.   13).   https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102519-113630. Methodology for analyzing a carbon tax. US Department of the Treasury, Washington, DC . Nar,    M.    (2021).    The    role    of    carbon    taxes    in    reducing    greenhouse    gas    emissions.
International       Journal       of       Energy       Economics       and       Policy , 11 (1). https://doi.org/10.32479/ijeep.10721.
Nurdiana,  T.  (2022)  Berlaku  1  Juli,  Pajak  Karbon  juga  Menyasar  Konsumen  lo,  Ini  Detilnya Sesuai UU HPP, Kontan.co.id. Tersedia pada: https://nasional.kontan.co.id/news/berlaku-
1-juli-pajak-karbon-juga-menyasar-konsumen-lo-ini-detilnya-sesuai-uu-hpp  (Diakses:  19 September 2022). OECD.  (2012). OECD  Environmental  Outlook  to  2050:  The  Consequences  of  Inaction -    Key Facts    and    Figures    -    OECD .    https://www.oecd.org/env/indicators-modelling- outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction- keyfactsandfigures.htm.
Pajak  Karbon  di  Indonesia  (2021)  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Tersedia  pada: https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf- kemenkeu.pdf (Diakses: 19 September 2022). Paramita,  R.  (2020).  Menakar  Rencana  Kebijakan  Pajak  Karbon. BULETIN  APBN , V (April). Qotrunnada,  R.  (2022)  Emisi  Karbon:  Penyebab,  Dampak  dan  Cara  Mengurangi  (2022), lindungihutan.  Tersedia  pada:  https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/  (Diakses:  18 September 2022).
Review of General Management , 27 (1), 112–119.
Saptati,  R.  D.  .  (2021)  Kurangi  Jejak  Karbon  dengan  Pajak,  Mkt.  Tersedia  pada: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kurangi-jejak-karbon-dengan-pajak (Diakses: 19 September 2022).
Shidarta.      (2019).      Eksternalitas      Positif      dan      Negatif. Business-Law.Binus.Ac.Id , December 2019 .
Suparman,  R.  A.  dan  Zulfa,  H.  A.  (2022)  Pajak  Karbon,  Linkedin.  Tersedia  pada: https://id.linkedin.com/pulse/pajak-karbon-raden-agus-suparman?trk=articles_directory (Diakses: 19 September 2022).
Suyanto,  S.  (2021a)  Nasib  Industri  Baja  RI,  Tertekan  Impor  dan  Praktik  Curang  Importir, Suryani Suyanto & Associates. Tersedia pada: https://www.ssas.co.id/nasib-industri-baja- ri-tertekan-impor-dan-praktik-curang-importir/ (Diakses: 19 September 2022).
Suyanto, S. (2021b) Pajak Karbon bisa memperburuk ekonomi, Suryani Suyanto & Associates.
Tersedia pada: https://www.ssas.co.id/pajak-karbon-bisa-memperburuk-ekonomi/ (Diakses: 19 September 2022).
Tax   Cuts   Funded   by   Carbon   Tax.   http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/A2.htm (diakses 03 Desember 2014).
UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (2021).  Tersedia  pada:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021 (Diakses: 17 September 2022).
Vissaro,  D.  (2021)  Ternyata  Ini  Dampak  Sosial  dan  Ekonomi  dari  Pajak  Karbon,  DDTC.
Tersedia pada: https://news.ddtc.co.id/ternyata-ini-dampak-sosial-dan-ekonomi-dari- pajak-karbon-31319 (Diakses: 19 September 2022).
Wiratno,  A.,  &  Muaziz,  F.  (2020).  Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan,  Dan  Leverage Mempengaruhi  Pengungkapan  Emisi  Karbon  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  Dan Akuntansi , 22 (1).
World              Bank.              (2020). Carbon              Pricing              Dasboard . https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
World  Health  Organization.  (2014).  7  million  premature  deaths  annually  linked  to  air pollution. World Health Organization, Geneva, Switzerland .
Zhou,  X.,  Wei,  X.,  Lin,  J.,  Tian,  X.,  Lev,    B.,    &  Wang,  S.  (2021).  Supply  chain management   under   carbon   taxes:   A   review   and   bibliometric   analysis.   In Omega (United Kingdom) (Vol. 98). https://doi.org/10.1016/j.omega.2020.102295