## Perlindungan  Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

## Firya Oktaviarni 1
Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: firyaoktaviarni@unja.ac.id

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  sektor  penyumbang  devisa  negara,  sehingga  diperlukan  adanya  pariwisata.  Namun,  ada beberapa  kasus  yang  terjadi  di  tempat  wisata  seperti  seorang  wisatawan  menjadi  korban  tenggelam,  seorang wisatawan  meninggal  di  lokasi  wisata  dan  seorang  wisatawan  menjadi  korban  harga  tiket  masuk  di  lokasi  wisata. Untuk  itu,  diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  agar  kerugian  yang  dialami  tidak  selalu  dibabankan kepada  wisatawan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  menurut  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan.  Metode  yang  digunakan  yaitu  penelitian  yuridis  normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan teknik analisisnya normatif kualitatif
Kata Kunci : perlindungan hukum, wisatawan

## Abstract
Tourism is the country's foreign exchange contributing sector, so tourism is needed. However, there are some cases that  occur  at  tourist  attractions  such  as  a  tourist  being  a  sinking  victim,  a  tourist  dies  at  a  tourist  location  and  a tourist  becomes  a  victim  of  the  price  of  admission  at  tourist  sites.  For  this  reason,  legal  protection  is  needed  for tourists  so  that  losses  suffered  are  not  always  given  to  tourists.  The  research  objective  is  to  find  out  the  legal protection  of  tourists  according  to  Law  Number  10  of  2009  concerning  Tourism.  The  method  used  is  normative juridical  research,  legal  material  in  the  form  of  primary  and  secondary  legal  materials,  research  collected  with literature study and qualitative normative analysis techniques

## Keywords: legal protection, tourists

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  potensi  kekayaan  alam  baik  flora  dan  fauna  serta  peninggalan purbakala,  peninggalan  sejarah,  seni  dan  budaya  sebagai  sumber  daya  dan  modal  pembangunan kepariwisataan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup,  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana terkandung  dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Aktivitas  Pariwisata  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar  dalam  meningkatkan devisa negara sebagai destinasi wisata baik untuk wisatawan asing maupun lokal.
Sesuai  dengan  rumusan  pada  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan,  pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Dalam  Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  Nomor  10Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  menjabarkan  daya  tarik  wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,  budaya  dan  hasil  buatan  manusia  yang  menjadi  sasaran  atau  tujuan  kunjungan  wisatawan.  Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Seperti  halnya  di  Provinsi  Jambi  memiliki  potensi  kekayaan  alam  yang  dapat  dijadikan  destinasi pariwisata,  baik  itu  wisata  alam,  wisata  sejarah,  wisata  kuliner  maupun  wisata  hasil  industri  kreatif pengusaha pariwisata. Dengan kreativitas penduduk lokal, pengusaha pariwisata dan pemerintah, saat ini di Jambi  sudah  mempunyai  destinasi  pariwisata  sendiri.  Hampir  disetiap  Kabupaten  di  Provinsi  Jambi memiliki  destinasi  pariwisata.  Destinasi pariwisata  yang  bisa  dikunjungi  antara  lain  :  Taman  Rimba,  Agro
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Wisata,  Pelabuhan  Perahu  Danau  Sipin,  Menara  dan  Jembatan  Gentala  Arassy,  Taman  Wisata  Kampoeng Radja,  Tugu  Pers,  Tugu  Juang  Jambi,  Merangin Geopark (Kabupaten  Merangin) , Candi  Muaro  Jambi (Muaro  Jambi) Citraland  waterpark dan  lain  sebagainya.  Dengan  banyaknya  obyek  wisata  tersebut,  harus diimbangi dengan akses dan fasilitas yang disediakan di obyek wisata tersebut.
Selain  penyediaan  akomodasi,  perlindungan  sangat  diperlukan  untuk  wisatawan  di  setiap  destinasi pariwisata.  Mengingat  kegiatan  pariwisata  berintikan  pengamanan  terhadap  keselamatan  wisatawan, kelestarian  dan  mutu  lingkungan,  atau  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat,  yang  diselenggarakan berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila  suatu  negara  tujuan  wisata  tidak  dapat memberikan rasa aman, tidak tertib dan tidak dapat memberikan keselamatan dan pelayanan yang memadai bagi  wisatawan,  maka  negara  itu  akan  dijauhi  oleh  wisatawan  dan  ujung-ujungnya  akan  sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara tersebut. Adanya peningkatan kemajuan kepariwisataan nasional,  yang  ditandai  dengan  peningkatan  jumlah  wisatawan  ke  Indonesia,  perlu  dipertahankan  dengan cara  memberikan  perlindungan  hukum  yang  maksimal  bagi  wisatawan  dengan  menjaga  keamanan  dan keselamatan  wisatawan  yang  bersangkutan  dari  kemungkinan-kemungkinan  tindakan  atau  peristiwa  yang merugikan. 2
Untuk menghasilkan daya tarik pariwisata di Provinsi Jambi dibutuhkan pendekatan baik dari undang- undang  dan  regulasi  serta  penegakan  hukum.  Perlindungan  wisatawan  dalam  bisnis  pariwisata  juga  harus ditegakkan,  mengingat  semakin  meningkatnya  inovasi  dalam  bidang  pariwisata  di  negara  kita.  Kerugian yang  sering  terjadi  di  obyek  wisata  cenderung  selalu  dibebankan  kepada  wisatawan  dengan  asumsi  bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian wisatawan itu sendiri. Beberapa  kasus yang belum lama ini terjadi di objek  wisata  karena  kurangnya  tingkat  pengamanan  dan  keselamatan  sehingga  merugikan  pengunjung sebagai  konsumen  baik  secara  fisik  maupun  materi.  Seorang  wisatawan  asal  Kabupaten  Muaro  Bungo menjadi  korban  tenggelam  di  salah  satu  objek  wisata  yang  berada  di  danau  Lubuk  Beringin. 3 Seorang wisatawan meninggal di lokasi wisata air terjun Sako Batang Merangin. 4 Seorang wisatawan menjadi korban harga tiket masuk  dan parkir yang mahal di lokasi wisata Danau Kerinci. 5
Dari  uraian  dalam  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  hukum  sebagai  berikut: bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan?
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  menurut  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  perundangan-undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. 6
Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan baik yang  berkaitan  dengan  naskah  akademik  maupun  yang  mengatur  mengenai  naskah  akademik  dan  bahan hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  literature-literatur,  hasil  penelitian,  makalah-makalah  dalam  seminar, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.
Dalam  penelitian  dikumpulkan  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Studi  Kepustakaan  dilakukan  dengan cara  mempelajari,  membaca  dan  memahami  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  pendapat- pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
2 Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 05 , (Juli 2013) : 2.
3 Hradesman Saragih, “Pengunjung Tewas Tenggelam Di Obyek Wisata Bungo”, Berita Satu , (25 Juni 2018) : 9.
4 Henry Dede, “Seorang pengunjung Air Terjun Sako Batang Menrangin Tewas”, Tribun Jambi , (19 Juli 2017) : 11.
5 Heru  Pitra,  “Pungli  di  Objek  Wisata  Danau  Kerinci-Disparbudpora  Kerinci  Enggan  Bersuara”, Tribun  Jambi ,  (19  Juni 2018) : 9.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.
Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  normatif  kualitatif yaitu  menjabarkan  dan  menafsirkan  data  berdasarkan  asas-asas,  norma-norma,  teori/doktrin  ilmu  hukum khususnya hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Kepariwisataan (tourism) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek  kebijakan  nasional  sejak  pertama  kali  Indonesia  menentukan  kebijakan  pembangunan.  Sejak  semula pemerintah  Indonesia  telah  menyadari  karakter  khas  dan  sifat  multidimensi  dari  kegiatan  kepariwisataan, dan  karena  itu  kebijakan  kepariwisataan  ditempatkan  sebagai  sub-kebijakan  tersendiri,  yaitu  kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang berbeda-beda tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para  pembuat  kebijakan  di  suatu  destinasi  pariwisata  adalah  melakukan  kegiatan  “sadar  wisata”  yang melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Pengertian  “sadar  wisata”  di  sini  bukan  berarti  pemaksaan kepada  para  pemangku  kepentingan  untuk  menerima  begitu  saja  ketika  wilayahnya  dijadikan  sebagai destinasi  pariwisata.  Kegiatan  ini  seharusnya  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  seberapa  besar  kebutuhan masyarakat  yang  tinggal  di  destinasi  pariwisata  terhadap  pengembangan  kepariwisataan  itu  sendiri. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  di  destinasi  pariwisata  karena  mereka  bukan  pemilik  wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata 7 .
Pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkanpemerintah. DPR RI telah menetapkan UU No.  10  Tahun  2009  tentangKepariwisataan  yang  menggantikan  UU  No.  9  Tahun  1990.  Secararegulatif, undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  usaha  kecildan  menengah  agar  dapat  membantu terciptanya Sustainable  TourismIndustry .  Undang-undang  sebelumnya  dianggap  tidak  mampu untukmenjawab  tantangan  dan  harapan  ke  depan  bagi  pariwisata  Indonesia.Sektor  pariwisata  dapat dikatakan  bersentuhan  langsung  denganmasyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  yang  paling  bawah,  karena merekamereka  itu  yang  akan  melakukan  kontak  langsung  dengan  para  wisatawanasing.  Untuk  itulah  UU No.  10  Tahun  2009  ini  ditetapkan,  sehingga  parapengrajin,  pemandu  wisata,  dan  para  pelaku  wisata  kecil dan menengahdapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku 8 .
Menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  10 Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  dalam Pasal  1  angka  1  dan  angka  2,  Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
Berdasarkan  sifat  perjalanan,  lokasi  di  mana  perjalanan  dilakukan,  wisatawan  dapat  diklarifikasikan sebagai berikut:
1. Wisatawan Asing (Foreign Tourist)
Orang  asing  yang  melakukan  perjalanan  wisata,  yang  dating  memasuki  suatu  negara  lain  yangbukan merupakan  negara  di  mana  ia  biasanya  tinggal.  Wisatawan  asing  disebut  juga  wisatawan  mancanegara atau disingkat wisman.
2. Domestic Foreign Tourist
Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata  di  wilayah  negara  di  mana  ia  tinggal.  Misalnya,  staf  kedutaan  Belanda  yang  mendapat  cuti tahunan,  tetapi  ia  tidak  pulang  ke  Belanda,  tetapi  melakukan  perjalanan  wisata  di  Indonesia  (tempat  ia bertugas).
3. Domestic Tourist
7 Basuki  Antariksa, Penegakan  Hukum  Pariwisata  Di  Dki  Jakarta  Sebagai  Destinasi  Pariwisata  Internasional ,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011).:5.
8 Aditya Yuli, , Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia) , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 (Januari 2011): 51.
Seorang  warga  negara  suatu  negara  yang  melakukan  perjalanan  wisata  dalam  batas  wilayah  negaranya sendiri  tanpa melewati  perbatasan  negaranya. Misalnya  warga  negara Indonesia  yang  melakukan perjalanan  ke  Bali  atau  ke  Danau  Toba.  Wisatawan  ini  disebut  juga  wisatawan  dalamnegeri  atau wisatawan nusantara (wisnu).
4. Indigenous Foreign Tourist
Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke  negara  asalnya  dan  melakukan  perjalanan  wisata  di  wilayah  negaranya  sendiri.  Misalnya,  warga negara  Perancis  yang  bertugas  sebagai  konsultan  di  perusahaan  asing  di  Indonesia,  ketika  liburan  ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jeniswisatawan ini merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist
5. Transit Tourist
Wisatawan  yang  sedang  melakukan  perjalanan  ke  suatu  negara  tertentu,  yang  terpaksa  mampir  atau singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.
6. Business Tourist
Orang  yang  melakukan  perjalanan  untuk  tujuan  bisnis,  bukan  wisata,  tetapi  perjalanan  wisata  akan dilakukannya setelah tujuannya  yang utama selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan. 9
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,  Kepariwisataan  bertujuan untuk  :  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  menghapus  kemiskinan, mengatasi  pengangguran,  melestarikan  alam,  lingkungan,  dan  sumber  daya,  memajukan  kebudayaan, mengangkat  citra  bangsa,  memupuk  rasa  cinta  tanah  air,  memperkukuh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa danmempererat persahabatan antar bangsa.
Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang obyek wisata harus terus  ditingkatkan  dan  diperhatikan  agar  Indonesia  dapat  bersaing  dengan  negara  lain 10 .  Peningkatan terhadap faktor penunjang akan memudahkan akses pengunjung untuk datang ke obyek-obyek wisata yang ada.
Jenis  Usaha  PariwisataDalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-UndangNomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata meliputi:
a. Daya  tarik  wisata  adalah  usaha  yang  kegiatannya  mengelola  daya  tarik  wisata  alam,  daya  tarik  wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
b. Kawasan  pariwisata  adalah  usaha  yang  kegiatannya  membangun  dan/atau  mengelola  kawasan  dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usahaagen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan  meliputi  usaha  penyediaan  jasa  perencanaan  perjalanan  dan/atau  jasa  pelayanan  dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
e. Jasa  makanan  dan  minuman  adalah  usaha  jasa  penyediaan  makanan  dan  minuman  yang  dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
f. Penyediaan  akomodasi  adalah  usaha  yang  menyediakan  pelayanan  penginapan  yang  dapat  dilengkapi dengan  pelayanan  pariwisata  lainnya.  Usaha  penyediaan  akomodasi  dapat  berupa  hotel,  vila,  pondok wisata,  bumi  perkemahan,  pesinggahan  karavan,  dan  akomodasi  lainnya  yang  digunakan  untuk  tujuan pariwisata.
9 Yusac L. Diyono, Materi  Kuliah  Introduction  To  Tourism  (Pengantar  Pariwisata), Untag Semarang, www.scribd.com . diakses 14 Oktober 2018 . 10 Sarsiti  dan  Muhammad  Taufiq, Penerapan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Wisatawan  Yang  Mengalami  Kerugian  di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 (Januari 2012): 28.
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha  seni  pertunjukan,  arena  permainan,  karaoke,  bioskop,  serta  kegiatan  hiburan  dan  rekreasi  lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa  bagi  suatu  pertemuan  sekelompok  orang,  menyelenggarakan  perjalanan  bagi  karyawan  dan  mitra usaha  sebagai  imbalan  atas  prestasinya,  serta  menyelenggarakan  pameran  dalam  rangka menyebarluasakan  informasi  dan  promosi  suatu  barang  dan  jasa  yang  berskala  nasional,  regional,  dan internasional.
i. Jasa  informasi  pariwisata  adalah  usaha  yang  menyediakan  data,  berita, feature ,  foto,  video  dan  hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
j. Jasa  konsultan  pariwisata  adalah  usaha  yang  menyediakan  saran  dan  rekomendasi  mengenai  studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
k. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
l. Wisata  tirta  merupakan  usaha  yang  menyelenggarakan  wisata  dan  olahraga  air,  termasuk  penyediaan sarana  dan  prasarana  serta  jasa  lainnya  yang  dikelola  secara  komersial  di  perairan  laut,  pantai,  sungai, danau dan waduk.
m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,  rempah-rempah,  layanan  makanan/minuman  sehat,  dan  olah  aktivitas  fisik  dengan  tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  sudah  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban wisatawan dan  pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain : informasi  yang  akurat  mengenai  daya  tarik  wisata,  pelayanan  kepariwisataan  sesuai  dengan  standar, perlindungan  hukum  dan  keamanan,  pelayanan  kesehatan,  perlindungan  hak  pribadi,  danperlindungan asuransi  untuk  kegiatan  pariwisata  yang  berisiko  tinggi.  Sementara  pada  Pasal  25  mengenai  kewajiban wisatawan, antara lain : menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yangmelanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  hak-hak  pengusaha pariwisata  antara  lain  :  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  berusaha  di  bidang  kepariwisataan, membentuk  dan  menjadi  anggota  asosiasi  kepariwisataan,  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam berusaha dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Sementara  kewajiban  pengusaha  pariwisata menurut  Pasal  26  antara  lain:  menjaga  dan menghormati norma  agama,  adat  istiadat,  budaya,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat,  memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan,  keramahan,  perlindungankeamanan,  dan  keselamatan  wisatawan,  memberikan  perlindungan asuransi  pada  usaha  pariwisata  dengan  kegiatan  yang  berisiko  tinggi,  mengembangkan  kemitraan  dengan usaha  mikro,  kecil  dan  koperasi  setempat  yang  saling  memerlukan,  memperkuat,  dan  menguntungkan, mengutamakan  penggunaan  produk  masyarakat  setempat,  produk  dalam  negeri,  dan  memberikan kesempatan  kepada  tenaga  kerja  lokal,  meningkatkan  kompetensi  tenaga  kerja  melalui  pelatihan  dan pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut  serta  mencegah  segala  bentuk  perbuatan  yangmelanggar  kesusilaan  dan  kegiatan  yang  melanggar hukum  di  lingkungan  tempat  usahanya,  memelihara  lingkungan  yang  sehat,  bersih,  dan  asri,  memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan  secara  bertanggungjawab  dan  menerapkan  standar  usaha  dan  standar  kompetensisesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan . Hak dan kewajiban Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan pada Pasal  49 , Setiap  wisatawan  berhak memperoleh :
a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
c. Perlindungan hukum dan keamanan.
d. Pelayanan kesehatan.
e. Perlindungan hak pribadi.
Pasal 50 menyatakan Setiap pengusaha pariwisata berhak :
a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan
d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Pasal 53 menyatakan Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib : a. Menjaga  dan  menghormati  norma  agama,  adat  istiadat,  budaya  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat setempat;
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. Memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
g. Mengutamakan  penggunaan  produk  masyarakat  setempat,  produk  dalam  negri,  dan  memberikan kesempatan kepadatenaga kerja local;
h. Meningkatkan kopetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. Menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab dan
n. Menerapkan  standar  usaha  dan  standar  kompetensi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  masih  rendah  dengan  timbulnya  kerugian    wisatawan  di objek  wisata  baik  terhadap  diri  maupun  terhadap  harta  wisatawan  itu  sendiri.  Seperti  halnya  kasus  yang menimpa  seorang  wisatawan asal  Kabupaten  Muaro  Bungo  menjadi  korban  tenggelam  di  salah  satu  objek wisata  yang  berada  di  danau  Lubuk  Beringin  dan  seorang  wisatawan  meninggal  dilokasi  wisata  air  terjun Sako Batang Merangin. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undang kepariwisataan menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh  perlindungan hukum dan keamanan. Sesuai dengan Pasal 26 huruf d Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,    Pengusaha  pariwisata  harus melaksanakan  kewajibannya  dalam  memberikan  kenyamanan,  keramahan,  perlindungan  keamanan,  dan keselamatan  kepada  wisatawan. Pasal  23  ayat  (1)  huruf  a,  berkewajiban  menyediakan  informasi  kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Untuk kasus seorang wisatawan menjadi korban  harga  tiket masuk  dan  parkir  yang  mahal  di  lokasi  wisata  Danau  Kerinci, sesuai  dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  mengatur  tentang  sanksi  adminstratif untuk  wisatawan  dan  pengusaha  pariwisatayang  terdapat  dalam Pasal  62  yang  menyatakan  bahwa:  (1)  Setiap wisatawan  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  dikenai  sanksi  berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
Sanksi administratif juga diatur dalam  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 59
(1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 57 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
d. Pencabutan TDUP.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  pelaksanaan  sanksi  administrasi  diatur  dengan  peraturan walikota
Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa :
(1) Setiap  pengusaha  pariwisata  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; dan
c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
(3) Teguran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dikenakan  kepada  pengusaha  paling banyak 3 (tiga) kali.
(4) Sanksi  pembatasan  kegiatan  usaha  dikenakan  kepada  pengusaha  yang  tidak  mematuhi  teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Sanksi  pembekuan  sementara  kegiatan  usaha  dikenakan  kepada  pengusaha  yang  tidak  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4).
Penerapan  sanksi  pidana  terdapat  dalamPasal  64Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan:
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  merusak  fisik  daya  tarik  wisata  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Menurut Peraturan Daerah Kota JambiNomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 61, menyatakan:
(1) Setiap  orang  atau  badan  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  54  dan  Pasal  55  diancam  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp.50.000.000,-  (Lima  Puluh  Juta Rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  pelanggaran.  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai  lingkungan  hidup,  benda  cagar  budaya  dan  undang-undang lainnya.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan  maupun  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  15  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan  Kepariwisataan.  Pelaksanaan  undang-undang  mengenai  pariwisata  di  Indonesia  harus memperhatikan  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  sebagai  pengguna  jasa  pariwisata  di  Indonesia. Oleh  karenanya  diperlukan  pengaturan  yang  signifikan  terhadap  wisatawan  dimulai  segi  sarana  dan prasarana,  standar  keamanan  dan  keselamatan  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  swasta,  yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Aditya  Yuli,  Pariwisata  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Merek  (Studi  Kasus  City  Branding  Daerah  Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Di Indonesia) , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 (Januari 2011): 51.
Ni  Made  Novi  Rahayu  Widiastari  A.A.  Sri  Indrawati,  Pengaturan  PerlindunganHukum  Terhadap Wisatawan , ,eJurnal Ilmu Hukum, Kerta SemayaVol. 01, No. 05, (Juli 2013 ) : 2.
Sarsiti dan Muhammad Taufiq, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di
Kabupaten Purbalingga), Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.1 (Januari 2012) : 28. Yusac L. Diyono, Materi KuliahIntroduction To Tourism( Pengantar Pariwisata),
UNTAG Semarang, www.scribd.com

## Makalah
Basuki  Antariksa, Penegakan  Hukum  Pariwisata  Di  Dki  Jakarta  Sebagai  Destinasi  Pariwisata Internasional ,  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  DKI  Jakarta,  di  Jakarta  (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011) . :5.

## Surat Kabar
Hardesman Saragih, pengunjung tewas tenggelam di obyek wisata Bungo, Berita Satu ,(25 Juni 2018). Henry Dede, Seorang pengunjung Air Terjun Sako Batang Menrangin Tewas ,Tribun Jambi ,(19 Juli 2017). Heru  Pitra,  Pungli  di  Objek  Wisata  Danau  Kerinci-Disparbudpora  Kerinci  Enggan  Bersuara Tribun Jambi ,(19 Juni 2018).