Abstract: The  development  of  the  business  world  in  Indonesia  in  the  current  modern  era creates  a  new  legal  phenomenon  that  needs  attention.  This  legal  phenomenon  is  the existence of crimes that are hidden within the corporation. Therefore, Indonesia implements beneficial owner transparency for all corporations.  The purpose of this study is to analyze the  application  of  beneficial  owners  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is normative juridical using the Theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound. Based on the results of the study, it was found that the implementation of BO transparency in Indonesian corporations had not gone well. Only 8.3% percent of companies in Indonesia report BO, even though Indonesia has regulated the obligation to report BO in Presidential Decree No. 13 of 2018. This shows that the laws made have not been able to manipulate and or change people's behavior.
Keywords: Corporation, Benefical Owner, Transparency.
Abstrak: Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada era modern  saat ini  menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak  pidana  bersumbunyi  dalam  korporasi.  Oleh  sebab  itu,  Indonesia  memberlakukan transparansi  pemilik  manfaat  bagi  seluruh  korporasi.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah menganalisis  penerapan  pemilik  manfaat  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  Teori  Law  as  a  tool  of  social engineering oleh Roscoe Pound. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan transparansi  BO  di  korporasi  Indonesia  belum  berjalan  dengan  baik.  Hanya  8,3%  persen

## Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi
Agustianto 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam *agustianto.lec@uib.ac.id
Vol.8, No.2 2022

## Article History
Received: 26/02/2022 Revised: 12/04/2022 Accepted: 24/04/2022
Citation Suggestion: Agustianto, Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership Oleh Korporasi, JUSTISI, 8 (2), 108-118.
perusahan  di Indonesia yang melakukan pelaporan BO,  padahal Indonesia telah  mengatur tentang kewajiban pelaporan BO pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Hal ini menunjukan bahwa  hukum  yang  dibuat  belum  mampu  merekayasa  dan  atau  merubah  perilaku masyarakat.
Kata Kunci : Korporasi, Pemilik Maanfaat, Transparansi.

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan  terjadinya  masalah-masalah  yang  dapat  ditimbul  dari  perkembangan  usaha yang ada. Salah satu permasalahan yang kemungkinan dapat muncul di dunia usaha adalah terkait  dengan  pemilik  manfaat  korporasi  atau  dalam  dunia  usaha  internasional,  dikenal dengan nama Beneficial Ownership (BO) yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat (BO). 1
Kata beneficial owner pertama kali muncul dalam English Trust Law. Beneficial owner didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan  kepemilikan  dari  sudut  pandang  hukum (legal  title).    Konsep  ini  tidak  dikenal pada  negara  yang  menganut  sistem  hukum  civil  law  termasuk  di  Indonesia  karena  hal  ini biasanya terjadi di negara dengan sistem comman law. 2
Konsep  Pemilik  Manfaat  (BO)  secara  internasional  diatur  di  dalam  rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) mengacu pada  orang  perseorangan  yang  pada  akhirnya  memiliki  atau  mengendalikan  pelanggan dan/atau orang  pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang- orang  yang  menjalankan  kendali  efektif  tertinggi  atas  badan  hukum  atau  pengaturan hukum. 3
Transparansi  atau disclosure  adalah  salah  satu  kewajiban  perseroaan  terbatas. Transparansi adalah salah satu cara negara dalam menjalankan administrasi, keterbukaan ini dapat  dilihat  pada  adanya  kewajiban  untuk  mempublikasi  anggaran  dasar  perseroan terbatas yang baru didirikan serta perubahannya di dalam lembaran negara. 4 Menurut Holly
1 Achmad Dzulfadli Firdaus, Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat Terhadap Kepemilikan Perseroan  Terbatas  Perbankan  di  Indonesia  (Studi  PT.  Bank  Central  Asia  Tbk)  (1  Januari  2022). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56806/1/ACHMAD%20DZULFADLI%20FIR DAUS%20-%20FSH.pdf . 1 Januari 2022.
2 Lucky Suryo Wicaksono. (2014). Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan  Saham  Perseroan  Terbatas.  Yogyakarta:  Progam  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah mada, hlm. 44.
3 FATF Guidance. (2016). International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations (1 Januari 2021). https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations% 202012.pdf . 1 Januari 2022.
4 Hamud M. Balfas. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Tatanusa, hlm. 249- 250.
J. Gregory dan Marshal E. Simms menyatakan bahwa prinsio transparansu adalah  kerangka pengelolaan  perusahaan  yang  harus  dapat  memastikan  bahwa  pengungkapan  informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan.
Indonesia  sendiri  telah  menerapkan  pelaporan  BO.  Hal  ini  diatur  dalam  beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
3. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan Program  Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  12/POJK.01/2017  Tentang  Penerapan Program  Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
Dasar hukum ini dilahirkan dengan beberapa latar belakang yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa  tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan, serta  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bemegara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan  dan  mekanisme  untuk  mengenali  pemilik  manfaat  dari  suatu  korporasi guna  memperoleh  informasi  mengenai  pemilik  manfaat  yang  akurat,  terkini,  dan tersedia untuk umum;
3. Bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku  tindak  pidana  yang  merupakan  pemilik  manfaat  dari  hasil  tindak  pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang selama ini belum ada pengaturannya sehingga  perlu  mengatur  penerapan  prinsip  mengenali  pemilik  manfaat  dari korporasi.
Namun  pada  kenyataan  yang  terjadi  masih  penuh  dengan  tantangan  dalam perwujudannya.  Jika  dilihat  dari  Pasal  1  ayat  1  Perpres  No.13  Tahun  2018  dengan  bunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,  baik  merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum”.  Berdasarkan  pasal  ini,  maka  pelaksanaan
Transparansi Beneficial Ownership tidak hanya untuk Perseroaan Terbatas (PT), namun untuk perkumpulan orang yang Berbadan Hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga juga harus diterapkan pada Yayasan, Koperasi, Organisasi Masyarakat, serta Badan Usaha lainnya yang tidak berbadan hukum seperti CV, UD, dan lain sebagainya. Namun menurut data dari Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  per  tanggal  31  Agustus 2021, baru 22,36% dari total 2,3 Juta Korporasi di Indonesia yang menerapkan Transparansi Beneficial  Ownership.  Didominasi  oleh  Korporasi  yang  bergerak  dalam  bidang Perbankan/Finance serta Perusahaan yang Go Publik. 5
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  ditulis  oleh  Nevey  Varida  Ariani  dalam penelitiannya  yang  berjudul  “Beneficial  Owner:  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dalam  Tindak Pidana Korporasi”, maka dapat ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya  penerapan  beneficial  owner  yaitu: pertama, faktor strength  yaitu  keberadaan sistem  aplikasi  yang  cukup  membantu  pemilik  manfaat, kedua, faktor  weakness  yaitu informasi BO belum lengkap (up to date) dan keterbatasan sumber daya manusia, ketiga, belum adanya penilaian risiko BO terhadap tindak pidana, keempat, sosialisasi yang rendah; faktor  opportunity  (peluang)  yaitu  penerimaan  sanksi;  faktorthreat  (ancaman)  yaitu  tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham  nominee serta tidak ada mekanisme check and balance serta pengawasan antara kementerian atau lembaga. (Nevey, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan beneficial owner di Indonesia saat ini?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  kepustakaan.  Data  sekunder  berupa  bahan-  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang- undangan yaitu Perpres Nomor 13  Tahun  2018,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  15  Tahun  2019,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POKK.01/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019.  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis deskriptif kualitatif dengan mengelaborasi Teori Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound. 6

## PEMBAHASAN
5 Fajar  Widhiyanto,  Baru  22,36%  Korporasi  Terapkan  Transparansi  Beneficial  Ownership  (1  Januari 2022). https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial- ownership. 1 Januari 2022.
6 Disemadi,  H.  S.  (2019).  Risk  Management  in  The  Provision  Of  People‟s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles. Jurnal Diponegoro Law Review, 4(2), hlm. 194- 208.

## Penerapan Beneficial Owner Di Indonesia Saat Ini
Dunia modern saat ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia usaha dan bisnis.  Setiap  bisnis  yang  dilakukan  tersebut  membutuhkan  badan  usaha  yang  dikelola dengan  baik  agar  mendapatkan  hasil  yang  diinginkan.  Dunia  usaha  saat  ini  jelas menimbulkan  berbagai  macam  persaingan  sehingga  dibutuhkan  manajerial  dan  organsasi yang  kompleks  guna  mengantispasi  berbagai  ancaman  dari  pesaing  bisnis. 7 Perusahaan merupakan  hal  utama  dalam  kehidupan  modern  saat  ini    karena  melalui  perusahaan  lah, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi ekonomi. 8
Korporasi  pasti  merupakan  sebuah  perusahaan,  tetapi  perusahaan  tidak  selalu merupakan  korporasi.  Semua  perusahaan  adalah  badan  hukum  yang  tidak  terlihat,  yang pada dasarnya hanya ada di atas kertas. Korporasi adalah salah satu jenis badan hukum. Kata korporasi  berasal  dari  Bahasa  latin  yaitu corporation.  Corporare  sendiri  berasal  dari  kata “corpus”  (Indonesia:  badan),  yang  berarti  memberikan  badan  atau  membadankan.  Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan  yang  dijadikan  orang,  badan  yang  diperoleh  dengan  perbuatan  manusia  sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. 9
Menurut  Pramadya Puspa  menyatakan  yang  dimaksud  dengan  korporasi  adalah suatu  perseorangan yang  merupakan  badan  hukum;  korporasi  atau  perseroan  disini  yang dimaksud  adalah  suatu  perkumpulan  atau  organisasi  yang  oleh  hukum  diperlukan  seperti seorang  manusia  (persona)  ialah  sebagai  pengemban  (atau  pemilik)  hak  dan  kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. 10
Seiring dengan perkembangan zaman pada dunia modern saat ini,  terjadi berbagai fenomena  dalam  dunia  usaha  dan  korporasi  seperti  kasus  pencucian  uang  serta  tindak pendanaan terorisme yang mengatasnamakan korporasi.   Pencucian uang (money laundry) merupakan sebuah perbuatan yang dimana merubah, menyembunyikan uang tunai dan atau asset  yang  didapatkan  dari  sebuah  tindak  kejahatan. 11 Tindakan  pencucian  uang  adalah serangkaian kegiatan yang dikerjakan seseorang atau organisasi tertentu terkait uang yang dimana  uang  tersebut  berasal  dari  Tindakan  kejahatan  yang  dengan  tujuan  untuk menyamarkan asal usul uang tersebut. 12
Tidak hanya tindak pidana pencucian uang yang berlindung dalam korporasi. Namun juga  terdapat  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  yang  sering  berlindung  dibalik  sebuah
7 Nurul Ihsan. (2013). Tinjauan Mengenai Bentuk  Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi   Konvensional dan Fiqh Islam. Jurnal Ekonomi Islam 3(1), hlm. 168.
8 Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Jurnal Bagian Hukum Bisnis 26 (1), hlm. 78.
9 Muladi dan Dwidja Priyanto. (2010). Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi. Jakarta: Kencana, hlm. 23.
10 Arif, Barda Nawawi. (1996). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
11 Fransiska Novita Elenora. (2011). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum 26(2), hlm. 640.
12 Sjahdeni, Sutan Remy. (2004). Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
korporasi.  Menurut  Romli  Atmasasmita,  tindak  pidana  terorisme  adalahs  ebuah  Tindakan yang  merusak  peradaban. 13 Pendanaan  terorisme (the  .financing  of  terrorism)  menurut United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 adalah sebagai berikut:
Funds  mean  assets  of  every  kind,  whether  tangible  or  intangible, movable  or  immovable,  however  acquired,  and  legal  documents  or instruments  in  any  form,  including  electronic  or  digital,  evidencing title  to,  or  interest  in,  such  assets,  including,  but  not  limited  to,  bank credits,  travellers  cheques,  money  orders,  shares,  securities,  bonds, drafts, letter of credit.
Terorisme  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  ekstrim  yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan terror, ancaman, ketakutan, kekuatiran, dan  rasa  tidak  aman  di  tengah  masyarakat  sehingga  menimbulkan  pergolakan  dan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, soial dan politik. 14
Salah  satu  kasus  yang  paling  terkenal  terkait  dengan  pencucian  uang  yaitu  seperti Panama  Papers  dan  skandal  Bank  Century,  menunjukkan  bahwa  korporasi  sering disalahgunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan  Terorisme  (TPPT). 15 Selain  itu  terdapat  beberapa  kasus  pula  yang  menunjukan adanya  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pendanaan  terorisme  yang mengatasnamakan korporasi yaitu sebagai berikut:
1. Skandal  BLBI.  Skandal  BLBI  awalnya  merupakan  dana  bantuan  yang  diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya  krisis  moneter  1998  di  Indonesia.  Bantuan  ini  diberikan  berdasarkan perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatasi masalah  krisis. Pada Desember 1998,  BI menyalurkan dana BLBI Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Kasus ini mencuat setelah keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan  terhadap  penggunaan  dana  BLBI  oleh  48  bank.  Hasil  audit  ini menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.
2. Kasus  Bank  Century  Kasus  Bank  Century  mencuat  ketika  Lembaga  Penjamin Simpanan  mengambil  alih  bank  yang  tengah  mengalami  krisis  likuiditas  itu, November 2008. Dari sana terungkap, dana nasabah sebesar Rp 1,45 triliun telah diselewengkan  dan  polisi  menetapkan  Komisaris  Utama  Bank  Century  Robert Tantular  sebagai  tersangka  utama.  Modusnya  dengan  menjual  reksa  dana  fiktif
13 Departemen Kehakiman. (2002). Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia.  Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I.
14 Wenda  Hartanto.  (2016).  Analisis  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  Pada  Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Legislasi Indonesia 13 (4). Hlm. 380.
15 Moch  Dani  Pratama  Huzaini,  PPATK  Ingatka,  “Kemudahan  Investasi  Jangan  Menjadi  Ruang Kejahatan (16 Desember 2019), www.hukumonline.com . 1 Januari 2022.
kepada  para  nasabah.  Penjualan  reksa  dana  fiktif  itu  sudah  berlangsung  sejak tahun  2002.  Namun,  BI  dan  Bapepam-LK  baru  mengetahuinya  tahun  2005. Sekalipun  sudah  mengetahui  sejak  tahun  2005,  BI  dan  Bapepam-LK  tidak langsung menghentikan praktik penipuan di industri keuangan tersebut.
3. Skandal  Panama  Papers  Skandal  Panama  Papers  mengungkapkan  dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama.  Di  dalam  11  juta  halaman  dokumen  itu,  terdapat  nama-nama  politisi, bintang olahraga, dan selebritas yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang"  di  luar  negeri  demi  menghindari  pajak.  Di  sejumlah  negara, munculnya  dokumen  Panama  Papers  menjadi  sorotan  tersendiri.  Tak  sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani. Di Indonesia,  munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi  pemberitaan  luas.  Apalagi,  setelah  nama  Ketua  Badan  Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum  dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.
4. Kasus FinCen Files Pekan ini, bocoran FinCEN Files menyebut terdapat dana aliran janggal baik keluar maupun masuk ke Indonesia melalui bank-bank besar senilai 504,65 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,46 triliun. Secara lebih rinci dijelaskan, uang yang  masuk  ke  Indonesia  senilai  218,49  juta  dollar  AS,  sedangkan  uang  yang ditransfer  ke  luar  Indonesia  mencapai  286,16  juta  dollar  AS.  Mengutip  laman Konsorsium  Internasional  Jurnalis  Investigasi  (ICIJ),  Selasa  (22/9/2020),  terdapat beberapa nama  bank  pelat merah yang  diketahui telah  melakukan transfer atas transaksi  janggal  tersebut.    Secara  keseluruhan,  terdapat  19  bank  yang  tercatat melakukan  transaksi  janggal,  terekam  dalam  dokumen  FinCEN  Files  terjadi  di Indonesia.  Adapun  total  jumlah  transaksi  tersebut  sebanyak  496  transaksi  yang terekam sejak Februari 2013 hingga 3 Juli 2017.
Namun, risiko ini dapat diminimalisir secara signifikan dengan diterapkannya  Rekomendasi  Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering (FATF)  Nomor  24  dan  25  yang  mewajibkan  negara-negara  untuk  memastikan tersedianya  informasi  yang  memadai,  akurat  dan  tepat  waktu  mengenai  Pemilik Manfaat  yang  selanjutnya  akan  disebut  Beneficial  Owner  (BO),  sumber  aset,  serta aktivitas  corporate  vehicle  tersedia  bagi  pihak  berwenang.  Informasi  tersebut  dapat membantu  penegak  hukum  untuk  mengidentifikasi  pihak  mana  yang  dapat bertanggung jawab atas aktivitas korporasi. 16
16 Yessyca Cyntia Rezeki, Konstruksi Perbuatan Hukum… (1 Januari 2022).
Prinsip  Pemilik  Manfaat  yang  terkandung  dalam  Perpres  Nomor  13 Tahun  2018  (Perpres  No.  13/2018)  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  dan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Dalam Perpres  No.  13/2018  mengatur  tentang  korporasi,  jenis  korporasi,  dan  pemilik manfaat. 17
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  korporasi  sering  sekali dijadikan  tameng  dalam  melakukan  tindak  pidana  pencucain  uang  dan  tindak  pidana pendanaan  terorisme.  Indonesia  telah  menerapkan  BO  segabagai  upaya  dalam menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  pendanaan terorisme melalui dibentuknya sebuah regulasi yang mengtur tentang BO yaitu pada Perpres Nomor  13  Tahun  2018,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  15  Tahun  2019, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.01/2017  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  23/POJK.01/2019.  Namun  regulasi  terkait  BO  yang  telah  dibuat  oleh Indonesia  ini  seperti  belum  membuahkan  hasil  yang  diharapkan  karena  masih  ditemukan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersembunyi di belakang korporasi tersebut. Jika dilihat dari Teori  Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound.
Roscoe  Pound  memiliki  pendapat  mengenai  hukum  yang  menitik  beratkan  hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “ Law as a tool of social engineering” (Bahwa Hukum adalah  alat  untuk  memperbaharui  atau  merekayasa  masyarakat).  Ajaran Roscoe  Pound bergerak pada dimensi bahwa  hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan  mengelola  masyarakat. 18 Dalam  hal  ini  hukum  yang  dimasud  tentunya  adalah  Perpres Nomor 13 Tahun 2018 serta regulasi lainnya yang mengatur tentang BO.  Regulasi tersebut belum  mampu  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan  mengelola  masyarakat.  Hal dikarenakan sejauh ini tidak lebih dari 10% atau tepatnya 8,3 persen perusahaan di Indonesia yan  sudah    melaporkan  pemilik  manfaat  yang  sesungguhnya  atau  beneficial  owner  (BO) kepada  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Ditjen AHU Kemenkumham).  Berdasarkan data Direktorat Perdata Ditjen AHU  per tanggal 20  Juni  2020  dari  964.359  perusahaan  yang  terdaftar,  baru  80.085  perusahaan  yang melaporkan BO. Hal ini menjadi kesulitan bagi Indonesia dalam melakukan penindakan atas tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme  yang  bersembunyi dalam korporasi.
Selain  daripada  itu, Roscoe  Pound  juga  mengeaskan  bahwa  terdapat  beberapa
https://repository.unair.ac.id/95505/3/3.%20BAB%20I.pdf . 1 Januari 2022.
17 Erlina.  (2020).  Analisis  Regulasi  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Ownership)  Pada  Yayasan  Pendidikan. Jurnal Al-Adl 13 (1). Hlm. 108.
18 Munir Fuadi. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri yaiti sebagai berikut:
1. Kepentingan  Umum (Public  Interest)  yang  terdiri  dari  Kepentingan  negara  sebagai Badan  Hukum,  Kepentingan  negara  sebagai  penjaga  kepentingan  masyarakat. Berdasarkan isu dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah  Perpres Nomor 13  Tahun  2018  serta  regulasi  lainnya  yang  mengatur  tentang  BO  belum  mampu melindungi kepentingan umum yaitu kepentingan negara kerana dengan minimnya korporasi yang melakukan pelaopran dan transparansi BO,  maka akan semakin sulit negara  dalam  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana pendanaan  terorisme,  sehingga  dalam  hal  ini  kepentingan  negara  belum  mampu dilindungi secara hukum.
2. Kepentingan  Masyarakat  ( Social  Interest)  yang  terdiri  dari  Kepentingan  akan kedamaian  dan  ketertiban,  Perlindungan  lembaga-lembaga  sosial,  Pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak. Berdasarkan isu dalam penelitian ini , hukum yang mengatur tentang BO yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana  pencucian uang dan  pendanaan terorisme yang  berlindung di  dalam korporasi  belum  mampu memberikan  perlindungan untuk kepentingan masyarakat. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  minimnya  perusahaan  yang  dengan  transparansi melaporkan  BO  tersebut.  Kemudian  mayoritas  perusahaan  yang  melaporkan  BO hanyalah perusahan yang bergerak dalam bidang keungan dan perusahaan yang go public saja. Hal ini tentunya sangat mengkuatirkan karena korporasi masih dijadikan alat  persembunyian  bagi  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana pendanaan  terorisme.    Sebagai  contoh  yaitu  kasus  investasi  bodong Dream  For Freedom di Kota Batam menyebabkan masyarakat rugi sebesar 1 Miliar.
Mengenai  kepentingan  yang  dimaksud  oleh Rocoe  Pound,  pengaturan  dengan adanya  BO  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  kepentingan  pemerintah dan  masyarakat.  Dalam  hal  memberikan  manfaat,  sebanrnya  manfaat  BO  ini  sangatlah banyak  untuk  pemerintah  dan  masyarakat.  Terdapat  beberapa  manfaat  BO  bagi  pihak pemerintah  yaitu  pemerintah  memiliki  basis  data  penerima  manfaat,  Terbukanya  akses  ke Publik,  serta  sinkronisasi  dengan  kegiatan  lainnya  seperti  perijinan  dan  mempermudah pengawasan  dari  penegak  hukum.  Sedangkan  manfaat  BO  bagi  pihak  pelaku  usaha  dan masyarakat  yaitu  terhindar  dari  investasi  bodong,  meningkatkan  kepercayaan  terhadap investasi, serta terhindar dari keikutsertaan dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

## KESIMPULAN
Perkembangan  usaha  di  Indonesia  pada  era  modern  saat  ini  menuai  berbagai  fenomena hukum  yang  cukup  unik.  Sala  satunya  adalah  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak pidana  pendanaan  terorisme  yang  bersembunyi  dibalik  korporasi.  Hal  ini  sudah  pernah terjadi  di  Indonesia,  sebagai  contoh  kasus  Panama  Papers.  Berdsarkan  hal  ini  lah,  maka
Indonesia memberlakukan adanya transparansi BO untuk korporasi.
Transparansi  Beneficial  Ownership  merupakan  suatu  tindakan  pencegahan  dan pengawasan  agar  tidak  terjadinya  penurunan  iklim  investasi  di  Indonesia,  yang  dapat mempengaruhi  perkembangan  ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Tranparansi  Beneficial Ownership  juga  merupakan  langkah  kita  bersama  untuk  dapat  menekan  kasus  korupsi, pencucian  uang,  dan  pendanaan  terorisme  yang  merugikan  Bangsa  dan  Negara,  sehingga harus bersama-sama kita berantas eksistensinya.
Namun, pelaksanaan BO ini belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan dari BO tersebut sehingga manfaat BO belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh pihak pemerintah, pelaku  usaha dan masyarakat.

## ACKNOWLEDGEMENT
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  untuk  Fakultas  Hukum  Universitas  Internasional  Batam yang sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama dukungan berupa dana hibah penelitian yang diberikan bagi peneliti dalam membuat dan menyusun penelitian ini hingga dapat dipublikasikan.

## REFERENSI

## Buku
Arif, Barda Nawawi. (1996) Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Departemen Kehakiman. (2002) Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia.
Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I.
FATF Guidance. (2014) Transparency and Beneficial Ownership. Hamud M. Balfas. (2012) Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Tatanusa. Lucky Suryo Wicaksono. (2014) Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.
Muladi dan Dwidja Priyanto. (2010) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. Munir  Fuadi.  (2013) Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum.  Jakarta:  Kencana Prennamdeia Group.
Sjahdeni,  Sutan  Remy.  (2004) Seluk  Beluk  TPPU  dan  Pembiayaan  Terorisme.  Jakarta  :  PT Pustaka Utama Grafiti.

## Jurnal
Erlina.  (2020)  „Analisis  Regulasi  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Ownership)  Pada  Yayasan Pendidikan‟, Jurnal Al-Adl, 13 (1), p. 108.
Disemadi,  H.  S.  (2019)  „Risk  Management  in  The  Provision  Of  People‟s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles‟, Jurnal Diponegoro Law Review 4(2),
p. 194- 208.
Fransiska Novita Elenora. (2011) „Tindak Pidana Pencucian Uang‟, Jurnal Hukum, 26(2), p. 640. Kurniawan. (2014) „Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif‟,  Jurnal  Bagian  Hukum  Bisnis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram, Mimbar Hukum 26 (1), p.78.
Nevey  Varida  Ariani.  (2020)  „Beneficial  Owner:  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dalam  Tindak Pidana Korporasi‟, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (1), p. 71.
Nurul  Ihsan.  (2013)  „Tinjauan  Mengenai  Bentuk  Perusahaan  Dalam  Konsep  Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam‟, Jurnal Ekonomi Islam 3(1), p. 168.
Wenda Hartanto. (2016) „Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN‟, Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (4), p. 380.

## Website
Achmad  Dzulfadli  Firdaus,  “Tinjauan  Pengaturan  Pemilik  Manfaat  Terhadap  Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56806/1/ACHMA D%20DZULFADLI%20FIRDAUS%20-%20FSH.pdf.
Fajar  Widhiyanto,  “Baru  22,36%  Korporasi  Terapkan  Transparansi  Beneficial  Ownership”, Investor ID, https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi- terapkan-transparansi-beneficial-ownership
FATF  Guidance.  (2016).  International  Standards  on  Combating  Money  Laundering  and  The Financing  of  Terrorism  and  Proliferation:  The  FATF  Recommendations, https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF %20Recommendations%202012.pdf.
Moch  Dani  Pratama  Huzaini,  “PPATK  Ingatka,  “Kemudahan  Investasi  Jangan  MenjadiRuang Kejahatan”,  www.hukumonline.com,  Jakarta,  2019,  dikunjungi  pada  16 Desember 2019.
Yessyca Cyntia Rezeki, Skripsi Judul “Konstruksi Perbuatan  Hukum…”. Universitas Airlangga, https://repository.unair.ac.id/95505/3/3.%20BAB%20I.pdf