## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 7, No. 1, Januari 2020, 46 - 57

## EVALUASI  KINERJA  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA  DI KABUPATEN  BANTUL  DALAM  RANGKA  PENEGAKAN  PERDA
Sri  Handayani Inspektorat Kabupaten Bantul e-mail : yaniarya97@gmail.com

## Abstract
The successful implementation of the Government in Bantul Regency in the fields of peace, public order and community protection is under the authority of the Civil Service Police Unit. The research objectives are to evaluate performance achievements, identify factors that affect performance and develop improvements in the implementation of the main duties and functions of the Civil Service Police Unit. This reasearch was descriptive qualitative research with 4 informants as informants consisting of 3 structural officials and 1 lecturer. The results of the study was the achievement of very high performance.it was 103.2% in 2016 and 129.5% in 2017. It shows that the performance was optimal. Performance achievement is supported by the results of the measurement of key indicators (KPI) which include the percentage of completion of violations of order, order and beauty (K3) and the Percentage of enforcement of regional policy. Performance is very high, but violations of regional regulations and local regulations are still many, so that employee distribution activities are needed based on 10 main roads involving 10 civil servants and 20 contract workers.
Keywords: organizational performance, regional policy

## PENDAHULUAN
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sesuai dengan  yang  terkandung  didalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan  bahwa  Ketentraman, Ketertiban  dan  Perlindungan  Masyarakat merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Daerah  baik Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Di dalam pasal 255 ayat (1) Undang-Undang nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah disebutkan  bahwa
Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyeleng- garakan ketertiban umum dan ketenteraman,  serta  menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Terdapat 18 perda di  satuan  Polisi  Pamong  Praja  guna menunjang  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas  penyeleng- garaan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan Peraturan Daerah selalu  melakukan  patroli  wilayah  dan pemantauan obyek vital yang  dilaksanakan setiap  hari dengan  pengambilan 10  ruas
jalan  utama  yaitu  :  Jalan  Bantul    (Gose- Klodran),  Jalan  Bantul  (Klodran-  Cepit), Jalan  Bantul  (Cepit-  Kasongan),  Jalan Bantul    (Kasongan-W inongo),  Jalan Wahidin  Sudiro  Husodo,  Jalan  Parang Tritis,Jalan  Imogiri  Barat,  Jalan  Imogiri Timur, Jalan Samas dan Jalan Srandakan. Sumber Daya Manusia SatPolPP didukung 132 orang terdiri dari 52 PNS dan 80 tenaga kontrak,    padahal  melalui  wawancara pendahuluan  yang  dilakukan  dengan kasubbag tata laksana di Bagian Organisasi Kabupaten Bantul berdasarkan perhitungan beban  kerja  dan  kegiatan  rutin  yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan personil 266 personil.
Dengan berpedoman pada  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)    dalam pelaksanaan  kegiatan  masing-masing bidang melaksanakan kegiatan berdasarkan skala  prioritas.  Pelaksanaan  kegiatan dengan memanfaatkan personil yang ada secara rutinitas sehingga  satu orang bisa diberi  surat  perintah  tugas  sebanyak  2 sampai 3 kali  dalam sehari terkait dengan pengamanan,  patroli  wilayah,  penertiban ataupun  tindak  lanjut  pengaduan  dari masyarakat.  Bahkan  untuk  malam  hari masih  ada  kegiatan  patroli  wilayah  dan obyek  vital  dilaksanakan  setiap  hari  dan melibatkan 15 sampai dengan 20 personil yang diambilkan dari sebagian mereka yang melaksanakan piket malam dari 5 tempat dan sebagian diambilkan dari personil yang tadi pagi sudah masuk kerja sampai pukul 16.00 WIB.
Pelaksanaan rutinitas kegiatan di SatPol PP tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah  pelanggaran  Perda  di  Kabupaten Bantul.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah pelanggaran perda tahun 2017 dan tahun 2018.  Jumlah  pelanggaran  Perda  pada tahun 2017 sejumlah 641 dan tahun 2018 sejumlah  561.  Karena  masih  banyaknya pelanggaran  Perda  yang  ada,  maka penelitian ini dilakukan.
Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah ditengarai belum  optimalnya kinerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Bantul.  Adapun tujuannya: mendiskripsikan kinerja    Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Bantul, mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan mengembangkan peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

## TINJAUAN TEORI

## Kinerja Organisasi
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang  tertuang dalam strategic planning organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria ini berupa tujuan target  target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan target kinerja organisasi tidak mungkin diketahui karena  tidak  ada  tolok  ukurnya.  Hal  ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat  dilihat  dari  tingkatan  sejauh  mana organisasi  dapat  mencapai  tujuan  yang didasarkan  pada  tujuan  yang  sudah ditetapkan  sebelumnya.Ada  beberapa elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mahsum (2011: 142)  antara lain:
1. Menetapkan  tujuan,  sasaran,  dan strategi organisasi
2. Merumuskan  Indikator  dan  ukuran kinerja
3. Mengukur Tingkat Ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi

## Tugas Pokok dan Fungsi SatPol PP
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan  dilakukan. Tupoksi  merupakan  satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi.

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA
Satuan Polisi  Pamong Praja mempunyai tugas  membantu  kepala  daerah  untuk menciptakan  suatu  kondisi  daerah  yang tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan  dengan  lancar  dan  masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh  karena  itu,  disamping  menegakkan Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya  yaitu  peraturan  kepala  daerah. Dalam rangka pencapaian  tugas tersebut sesuai pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi  antara lain:
1. Perumusan  kebijakan  di  bidang penegakan  peraturan  daerah  keten- traman  dan  ketertiban  umum  serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penegakan  peraturan  daerah  keten- traman  dan  ketertiban  umum  serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang  penegakan  peraturan  daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan  administrasi  sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan  kesekretariatan  Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole bupati terkait tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara  lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk  hukum  daerah,  membantu  peng- amanan  dan  pengawalan  VVIP  termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradminis- trasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan, dan tugas pemerintahan umum  lainnya yang diberikan  oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Analisis Beban Kerja
Dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja memer- lukan jumlah personil yang memadai, untuk saat ini jumlah pegawai 132 personil terdiri dari 52 PNS dan 80 tenaga Pegawai harian lepas (PHL) yang penugasannya dengan sistem kontrak. Jumlah personil yang ada tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan  dalam  pencapaian  tugas pokok  dan  fungsi  SatPolPP.  Selama  ini penghitungan    analisis  beban  kerja  di Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah dilakukan,  tetapi  menurut  wawancara pendahuluan dengan kasubbag tatalaksana di  Bagian  Organisasi  Setda  Kabupaten Bantul,  berdasarkan  beban  kerja  dan kegiatan  yang  rutin  dilaksanakan  untuk SatPolPP memerlukan 266 personil. Program dan kegiatan akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi apabila didukung oleh personil yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan analisis beban kerja (ABK). Perhitungan beban kerja bisa dianalisis  dengan  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Kep/75/M.PAN/7/2004 dan tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasar- kan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program pembangunan daerah secara nyata  harus  bisa  terukur  dan  dirasakan keberhasilannya  oleh  masyarakat  dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan  target-target  capaiannya. Penetapan  indikator  kinerja  daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dari  sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,  khususnya  dalam  memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan,
dan  daya  saing.  Hal  ini  ditunjukan  dari akumulasi  pencapaian  indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita  telah  berhasil  mewujudkan  sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun  KPI  kita  harus  menetapkan indikator  kinerja  yang  jelas,  spesifik  dan terukur (measurable) .
Indikator Kinerja Utama  (IKU) Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Bantul meliputi:
1. Persentase  Penyelesaian  Pelang- garan  Keamanan  Ketentraman Ketertiban (K3)
2. Persentase Penegakan Perda
Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :
1. Program  Pemeliharaan  Keamanan ketentraman  Ketertiban  masyarakat dengan indikator kinerja program (outcome) cakupan  Pelanggaran  ketentraman ketertiban  masyarakat  yang  ditindak- lanjuti  dengan  kegiatan  operasi pengaman dan patroli wilayah.
2. Program  Penegakan  Perda  dengan Cakupan  pelanggaran  Perda  yang ditindak  dengan  kegiatan  Operasi penegakan  perda  dan  pengkajian, pengawasan dan pengendalian.
3. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan  Lingkungan  dengan indikator  kinerja  program (outcome) rasio  linmas  terhadap  jumlah  RT dengan  kegiatan  Pembinaan  dan penyuluhan dan keamanan lingkungan dan Pemberdayaan linmas.
4. Program  peningkatan  ketertiban  dan keamanan dengan indikator kinerja pro- gram ( outcome ) cakupan kawasan tertib dengan kegiatan: Penanganan Pengaduan Masyarakat, kerjasama pengembangan kemampuan parat bersama TNI POLRI dan Kejaksaan, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, operasi gabungan, pembinaan  Satuan  keamanan  ling- kungan, Penanganan konflik, sosialisasi pedukuhan  tertib  dan  safari Kantrantibmas
Adapun Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :
1
Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada 2 Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah sasaran pelanggaran perda yang ada

## METODE  PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pende-katan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011:  73),  penelitian  deskriptif  kualitatif ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menggambarkan  fenomena-fenomena yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun rekayasa  manusia,  yang  lebih  memper- hatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas, keterkaitan  antar  kegiatan.  Selain  itu, Penelitian  deskriptif  tidak  memberikan perlakuan,  manipulasi  atau  pengubahan pada  variabel  variabel  yang  diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang  diberikan  hanyalah  penelitian  itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Obyek penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten  Bantul.  Metode  dan Al a t  Pengumpulan  Data:  Observasi
(pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematik  terhadap  gejala  yang  ada), wawancara  (4  narasumber  yaitu  Dosen pembimbing I, Kepala Bidang Trantibum, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Kasi Trantibum)  dan  teknik  studi  dokumenter (Mempelajari  dokumen  yang  terkait SatPolPP baik laporan , data maupun lewat media elektronik).
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara:
1. Analisis komparasi antara kinerja Satuan Polisi  Pamong  Praja  dengan  standar kinerja.
2. Analisis  deskriptif  kualitatif  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi pamong Praja.
Menggunakan  pengolahan  data menurut Miles dan Huberman (Emzir, 2012: 129): reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan  fokus pada hal-hal yang penting ),  Penyajian data (penyajian data  dengan teks yang bersifat  naratif  dan  informasi  dalam bentuk tabel) dan Penarikan kesimpulan atau  verifikasi  data  (penarikan kesimpulan bersifat sementara).
3. Mengembangkan  pada  peningkatan kegiatan  untuk  pengurangan  jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Bantul Dengan meminta  pendapat para ahli melalui  metode  Delphi  yang  merupakan modifikasi dari teknik brainwriting dan survei. Ada  empat  tahap  penting  dalam  metode Delphi  menurut  Aldiaz  (2018),  yaitu: Eksplorasi,  merangkum  pendapat  para pakar dan mengkomunikasikannya kembali, Mencari informasi mengenai alasan para pakar terkait atas pendapat yang disampai kan dan evaluasi. Menurut Delbecq, Van de Ven dan Gustafson dalam Gunawan (2018), teknik Delphi dapat digunakan untuk  : Untuk menentukan  atau  mengembangkan berbagai alternatif program yang mungkin dan  mencari informasi yang dapat meng-
hasilkan  konsensus  sebagai  bagian  dari kelompok responden.
Adapun yang menjadi para ahli disini ada 4 orang terdiri dari : Drs John Suprihanto, MIM,PhD  sebagai  dosen  pembimbing  I, Sismadi, SH ( Kepala Bidang Penegakan Perda),  Anton  Vektori, STP, M.Eng (Kepala Bidang  Trantibum)  dan  Sunarto,S.Sos (Kasi Trantibum)

## Analisa Data Dan Pembahasan
Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012,  menegakan Peraturan  Perundang-undangan  daerah menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat dan 3 ( tiga ) bidang yaitu bidang perlindungan masyarakat,  penegakan  perda  dan ketentraman ketertiban Umum.
Kepala  Satuan  mempunyai  tugas memimpin  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi kesekretariatan dan koordinasi penyeleng- garaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Satpol PP. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin  oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas menyeleng- garakan  operasional  dan  pembinaan penegakan peraturan perundang- undangan daerah,  serta  pengawasan  pelaksanaan peraturan  perundang-  undangan  daerah. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipim[in seorang kepala bidang mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan  ketertiban  umum  dan  keten- traman  masyarakat. Bidang  Perlindungan masyarakat dipimpin seorang kepala bidang mempunyai  tugas  menyelenggarakan operasioanal dan  pembinaan Perlindungan Masyarakat.

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya sampai dengan Desember 2018 didukung oleh 132 pegawai terdiri dari 52 pegawai negeri sipil dan 80 orang tenaga kontrak.  Padahal  seharusnya  menurut analisis beban kerja  yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Laksana Bagian organisasi Kabupaten  Bantul  sesuai  dengan  beban kerja yang ada dan pelaksanaan kegiatan yang rutin personil seharusnya berjumlah 266 orang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SatPolPP menyusun dokumen perencanaan  Rencana  Strategis  (renstra) yang  didasarkan  pada  Indikatror  Kinerja SKPD  yang  tercantum  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.  RPJMD  menjadi  pedoman  bagi penyusunan  Renstra  SKPD.  Renstra merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan  perencanaan  kerja  tahunan SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana  termuat  dalam  RPJMD. Renstra SatPolPP menunjang misi Bupati yang  no1  (Meningkatkan    tata  kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi dengan sasaran menurunnya pelanggaran Perda)  dan yang no 5 (meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman,  progresif dan harmonis
serta berbudaya istimewa dengan sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat).
Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian  kinerja  penyelenggaraan urusan  pemerintahan.  Kinerja  organisasi dilihat dari pencapaian penilaian Indikator Kinerja  Utama  (IKU).  IKU  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yaitu    Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban  (K3)  dan  Penegakan  Perda. Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Bantul  diukur  berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.  Adapun  Formulasi pengukuran  indikator  ini  adalah  sebagai berikut :
Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada
Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah sasaran pelanggaran perda yang ada
Untuk SatPolPP dari pengukuran IKU Capaian  Indikator  Kinerja  Utama  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Bantul Tahun 2017 disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 dan 2017
Sumber : LKJ Satuan Polisi Pamong Praja
No Indikator Kinerja Utama 2016 2017 Target  Realisasi  Target  Realisasi 1  Persentase Penyelesaian Pelanggara K3  100 % 100% 100% 100% 2 Persentase Penegakan Perda 56% 57,8% 60% 77,7% Pencapaian 103,2% 129,5 %
Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa kinerja SatPolPP berkriteria  sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010: 91 ≤ sangat tinggi, sehingga kinerja sudah optimal.
Persentase  pelanggaran  K3  untuk tahun 2016 sebagai berikut: Capaian kinerja untuk  Persentase  Penyelesaian  Pelang- garan  K3  Sat  Pol  PP  Kabupaten  Bantul menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan  tahun  2016  dan  tahun  2017 adalah  100%  realisasi  sebesar  100%, dengan kata lain tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi . Dari semua sasaran tersebut telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan maupun penertiban.
Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten  Bantul  Tahun  2016, mempunyai  taget  56%  dan  kinerja  yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi  kriteria Tinggi, hal  tersebut ditandai  dengan  tercapainya  target  IKU tahun 2016. Dari jumlah sasaran sebanyak 334, sebanyak 141 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti  193.  Dengan  demikian capaian presentase Penegakkan Perda yaitu sebesar  57,8%.  Persentase  Penegakkan Perda  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Bantul Tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi  kriteria Sangat  Tinggi, hal tersebut ditandai dengan terlewatinya tar- get IKU tahun 2017. Dari jumlah sasaran sebanyak 641, sebanyak 124 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti 498, tidak memenuhi panggilan  15  orang  dan  tidak  ditemukan barang bukti 4 orang. Dari  angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang  ditindak  dibagi  jumlah  sasaran  kali 100%  maka  capaian  persentase Penegakkan Perda yaitu  sebesar 77,7%. Sementara target capaian untuk tahun 2017 adalah 60%.
Setiap  persoalan  terkait  dengan pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan  ketertiban),  untuk  tahun  2016  PKL
sebanyak 664 anjal 91 dan  aduan sebanyak 81 untuk tahun 2017 PKL sebanyak 39 anjal 12 aduan sebanyak 66Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kualitas kinerja personil yang ada dan cara upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yang dilakukan oleh    PNS  maupun  tenaga  kontrak. Kemampuan dan jumlah PNS yang terbatas dapat  didukung  dengan  adanya  tenaga kontrak.  Dalam  meningkatkan  kualitas kinerja bawahan, perlu adanya keteladanan sebagai seorang pemimpin sebagai figur yang  patut  untuk  dicontoh  disamping  itu dilakukan koordinasi internal secara rutin di lingkungan pejabat struktural dengan tujuan untuk dapat memecahkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan juga dan juga perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.
Pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada tupoksi yang ada sebagai pengawal perda/perkada memelihara trantibum dan linmas  dengan  sesuai  dengan  SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga ada kesamaan diantara karyawan di dalam pelaksanaan tugas. Setiap permasalahan yang  muncul,  pengaduan  masyarakat dengan mengutamakan  mediasi  ( tindakan hukum  non  yustisi)  secara  kekeluargaan dan  menghilangkan  sistem  arogan  yang selama ini tertera dalam media massa dan media cetak.  Contoh kasus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) SatPolPP hanya melakukan pemberdayaan dan penataan PKL dengan mediasi pendekatan menggunakan teguran 1  teguran  2  dilaksanakan  secara kekeluargaan  agar  mereka  sadar  sendiri dan  membongkar  dagangannya  tanpa kekerasan  dan  pembongkaran  secara paksa . Beberapa persoalan yang dilakukan Mediasi didahului dengan   deteksi dini di wilayah melalui peran intelegen, yang mana ada  personil    SatpolPP  yang  menjadi petugas intel yang masuk dalam anggota Kominda. Apabila mediasi dan pembinaan gagal  dilakukan  atau  memang  kasusnya

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA
perlu tindakan yustisi maka  dilimpahkan kepada  bidang  Penegakan  Perda  yang ditindaklanjuti  dengan  penyidikan  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Gakda apabila terbukti dan terduga maka dilakukan sidang di pengadilan untuk diputus  oleh  pengadilan  melakukan pelanggaran atau tidak.
Pencapaian kinerja yang sangat tinggi juga Penempatan Pegawai terutama untuk yang PNS sesuai dengan ketugasan di bidang penegakan perda untuk mengkaji peraturan daerah  dan  melakukan  penindakan berdasarkan aturan yang berlakudengan latar belakang Sarjana  Hukum akan memudahkan untuk pelaksanaan tugas sedangkan untuk tenaga  tenaga  kontrak    sesuai  dengan kewenangan  yang  ada    akan  dievaluasi apabila  tidak  sesuai  akan  dilakukan pergeseran.
Kerjasama  dengan  lintas  sektor  dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sangat diperlukan terutama OPD pengampu peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala daerah  yang  menjadi  obyek  untuk peningkatan  ketentraman  dan  ketertiban umum di masyarakat. Disamping itu juga dengan kerjasama lintas sektoral agar tidak terjadi  tindakan  diluar  kewenangan SatPolPP.  Kerjasama lintas sektor dengan beberapa instansi antara lain dengan Dinas Sosial, Perhubungan, DLH dan Tata ruang, TNI, POLRI, DPUPKP, KPU dan Bawaslu. Gangguan  terhadap  ketentraman  dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan  di  mana  lokus  serta  intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan intensitas kerjasama  lintas  sektoral  yang  semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan  intelijen  kinerja  pemberantasan gangguan  ketertiban  umum  dan  keten- traman    masyarakat,  pemberantasan
gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memberikan hasil yang baik.
Menurut  wawancara  dengan  kepala Bidang Trantibum walaupun kinerja sudah melebihi  target  tetapi  masih  banyak kelemahan  terutama  dalam  upaya pengurangan jumlah pelanggaran Perda. Jumlah  pelanggaran  Perda  berdasarkan rekapitulasi operasi yustisi non yustisi   pada tahun  2017  sebesar  661  dan  tahun  2018 sebesar  561.  Karena  masih  banyaknya terjadi pelanggaran Perda diperlukan suatu kegiatan untuk pengurangan pelanggaran. Berdasarkan  metode Delphi perlu adanya pendapat dari ahli/pakar  untuk merumuskan kegiatan. Dalam hal ini ada 4 ahli/pakar yang dimintakan untuk berpendapat. Berdasarkan metode Delphi perlu adanya pendapat dari ahli/pakar    untuk  merumuskan  kegiatan. Dalam  hal  ini  ada  4  ahli/pakar  yang dimintakan untuk berpendapat yaitu: Bapak Drs  John  Suprihanto,MIM,PhD  sebagai dosen  pembimbing,  Bapak  Sismadi,  SH sebagai Kepala bidang Penegakan Perda, Bapak Anton Vektori, STP,M.Eng sebagai kepala bidang trantibum dan Bapak Sunarto, S.Sos sebagai Kasi Trantibum.
Untuk pengurangan pelanggaran Perda Perkada  di  Kabupaten  Bantul  dengan dilakukan distribusi  pegawai berbasis ruas jalan dengan cara membagi personil, setiap pagi berangkat kerja dan sore hari pulang kerja pegawai tersebut mengamati ruas jalan yang dilaluinya  untuk  diketahui  apakah  ada pelanggaran  perda/perkada.    Setiap  hari dibahas temuan dari pengamatan itu untuk segera  ditindaklanjuti,  apabila  temuan diperoleh sore hari saat pulang kerja maka pelaksanaan tindaklanjut pada hari berikutnya.
Selama  ini    Kegiatan  di  SatPol  PP berdasarkan dengan rutinitas kegiatan yang tertera  dalam  perencanaan  dalam  DPA serta  tindaklanjut  dari  pengaduan masyarakat.  Karena  SatPolPP  telah memiliki  10  ruas  jalan  utama  dalam pelaksanaan    tugas  maka  berdasarkan
wawancara  para  ahli  disimpulkan  untuk distribusi  pegawai  berbasis  ruas  jalan diharapkan pelanggaran Perda dan perkada jumlahnya menurun. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kabid Trantibum dan kasi  trantibum.    dengan  cara  membagi personil di SatPol PP  Kabid Trantibum:
“Sangat mungkin dilakukan setiap personil melewati jalan saat berangkat dan pulang kerja  sebelumnya  diberikan  arahan  dan dikasih  mandat  untuk    dicatat  setiap  ada pelanggaran  terkait  dengan  reklame  PKL bangunan dan lain sebagainya terkait dengan pelanggaran Perda/Perkada”( 3 maret 2019).
Pendistribusian  personil  berdasarkan ruas  jalan  yang  melibatkan  pegawai  di SatPol PP baik ASN ataupun tenaga kontrak. Pembagian  tersebut  melibatkan  10  PNS dan 20 tenaga kontrak yang setiap pergi dan pulang ke kantor melewati ruas jalan utama tersebut. Pemilihan personil PNS tersebut berdasarkan  pada  kepemilikan  sertifikat
kompetensi  bidang  SatPolPP    setelah melaksanakan  uji  kompetensi  di  Badan Kepegawaian Propinsi DIY dan sebagian pejabat  struktural. Adapun  personil  yang memiliki  kompetensi  tersebut  terdiri  dari kompetensi terampil dan kompetensi ahli. 30 personil dibagi 10 ruas jalan utama setiap 1 ruas jalan utama terdiri dari 1 PNS dan 2 tenaga kontrak yang setiap hari mengamati 3 buah pelanggaran Perda. Adapun personil yang memiliki kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi terampil dan kompetensi ahli. Kompetensi Ali terdiri dari 4 orang yaitu: Sri Hartati, SH, Andri Kusmiarno, SH, Siti Farida,  SH  dan  Johan  Malabar,  SH. Kompetensi  terampil  dimiliki  oleh:  Deny Widyawati, FX Budiman,  Nur Cahyo Putro dan  Eka  Waluya.  Disamping  itu  ada beberapa pejabat struktural yaitu Sunarto S.Sos,  Kitri  Suwondo,  SIP,MAP  dan  Sri Handayani,S,Sos.  Adapun rencana distribusi pegawai sesuai dengan arus jalan disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Rencana Distribusi Alokasi Pegawai Berdasar Ruas Jalan
No Ruas Jalan Pengampu ASN Tenaga Kontrak 1 Jalan Bantul (Gose Klodran) Deny Widyawati Danang Utamto Hendrat Pramono 2 Jalan Bantul (Klodran- Cepit) Sri Hartati,SH Novia Laksita Reza Ahmad 3 Jalan Bantul (Cepit- Kasongan) Sunarto,S.Sos Riyanto Listiyani Rahmawati 4 Jalan Bantul (Kasongan- Winongo) Nur Cahyo Putro Budi Santosa Eka Prasetya 5 Jalan Wahidin Sudiro Husodo Johan Malabar,S.Sos Adik Tri Pamungkas Fida Anggriawan 6 Jalan Parangtritis Andri KusmiarnoSH Digo Tirtayasa Angga Danu P 7 Jalan Imogiri Barat Siti Farida,SH Syakir Abdul Azis Dimas Dicky S 8 Jalan Imogiri Timur Kitri Suwondo Sulistyo Ardi W Elmma Primanda I 9 Jalan Samas FX Budiman Agung Syahida S Digo Tirtayasa 10 Jalan Srandakan Eka Waluya Hajar Rohadi Prasuta Nandha A

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA
Kegiatan di SatPolPP yang berdasarkan ruas jalan semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan 18 Perda  dan Perkada yang diampu  SatPolPP.  Seperti  kegiatan penertiban reklame, penertiban anjal, operasi dan  operasi  gabungan    penertiban  alat peraga kampanye serta penertiban lainnya.
Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut 30  personil  yang  telah  ditunjuk  diberikan surat perintah tugas, kemudian diberikan arahan  tentang  pelaksanaannya,  dengan membuat laporan kegiatan.  Apabila waktu pengamatan  pelanggaran  yang  ada  bisa ditindaklanjuti saat itu, maka segera lakukan dengan  memberikan  teguran  (misalnya kasus pembuangan sampah sembarangan, menjemur dibahu jalan).  Kedepannya akan dibuatkan Standart Operasional Prosedur (SOP)  sebagai  pedoman  pelaksanaan dalam  setiap  tahap.   Setiap  hari  mereka melewati  ruas  jalan  yang  sama  untuk diamati, jika ada pelanggaran mereka akan laporkan  dan  ditindaklanjuti pada  hari  itu seandainya mereka menemukan pelanggaran saat pulang maka akan ada laporan untuk esok pagi.
Laporan  tentang  pelanggaran  perda dilakukan  melalui  perekapan  yang selanjutnya  akan  diteruskan  ke  bidang trantibum  dan  Penegakan  perda  untuk ditindaklanjuti.  Setiap  habis  apel  pagi
diadakan  pertemuan  yang  membahas setiap temuan dari kegiatan ini. Setelah lokus dan  focus  ditentukan  kemudian  diberikan pengarahan dan surat perintah tugas untuk ditindaklanjuti.  Seandainya  kegiatan tindaklanjut memerlukan kerjasama dengan lintas sektor, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan tugas. Apabila  temuan  memerlukan  tindakan yustisi  akan  ditindaklanjuti  bidang Penegakan  Perda  untuk  diselidiki  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) apabila terbukti dan terduga maka dilakukan sidang  di  pengadilan  untuk  diputus  oleh pengadilan  melakukan  pelanggaran  atau tidak.
Pelaksanaan  kegiatan  berbasis  ruas jalan  ini dilakukan secara rutin sehingga secara  lambat  laun  akan  menurunkan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten  Bantul  sehingga  ketentraman dan ketertiban masyarakat segera terwujud. Setiap  kegiatan  yang  mereka  lakukan dilaporkan  dengan  menggunakan  format seperti disajikan pada tabel 3.
Berdasarkan  hasil  temuan  dari pengamatan yang berbasiskan ruas jalan tersebut  dapat dirangkum dalam  laporan yang dituangkan dalam tabel 4.
Tabel 3. Format Laporan  Pengamatan Berdasarkan Ruas Jalan No Tgl/Hari Jenis aturan yang dilanggar Tentang Lokasi Ket (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3
4
5

## KESIMPULAN
1. Capaian  kinerja  SatPolPP  Praja Kabupaten Bantul tahun  2016 sebesar 103,2% dan  tahun 2017 sebesar 129,5% dapat  disimpulkan  secara keseluruhan kinerja  SatPolPP  sudah  optimal berkategori sangat tinggi . dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu    Penyelesaian  Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3) dan Penegakan Perda. Tahun 2016 penyelesaian  pelanggaran  K3  target 100% terealisasi 100%, penegakan Perda target 56% tercapai 57,8%. Tahun 2017 penyelesaian  pelanggaran  K3  target 100%  tercapai  100%  dan  Penegakan Perda target 60% tercapai 77,7%.
2. Faktor-faktor  yang  berpengaruh  pada capaian  kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  antara  lain :  Pelaksanaan tugas sesuai dengan TUPOKSI dan berdasarkan SOP,  penempatan  pegawai  sesuai kapasitas,  menumbuhkan  loyalitas, koordinasi internal dan kerjasama lintas sektoral.
3. Masih  terdapat  banyak  pelanggaran terhadap Perda dan Perkada sehingga perlu adanya kegiatan untuk menurunkan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada. Berdasarkan  wawancara  dengan informan perlu adanya pengembangan kegiatan distribusi pegawai berdasarkan ruas  jalan  utama  Kabupaten  Bantul dengan melibatkan 10 PNS dan 20 tenaga kontrak Satuan  Polisi Pamong Praja.

## S ARAN
Saran  yang  dapat  diberika  adalah sebagai berikut:
1. Satuan Polisi Pamong Praja   Kabupaten Bantul    diharapkan  lebih  memotivasi pegawai  baik  dari  segi  kuantitas pekerjaan,    ketepatan  waktu,  kualitas pekerjaan.
2. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  segera melaksanakan  rencana  distribusi alokasi  pegawai  sesuai    ruas  jalan utama  untuk  mengurangi  jumlah pelanggaran  terhadap  Perda  dan Perkada dan keamanan, ketentraman dan  ketertiban  masyarakat  segera terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Alresca Nero Aldiaz (2018). metode delpi dalam mengambil keputusan di https:/ /www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud- dengan-m etode-delphi-didalam- mengambil-keputusan/15239.htm diakses Februari 2018
Amirin, Tatang M. (1992). Pokok – Pokok Teori Sistem . Jakarta: CV Rajawali As’ad, M. (2002). Psikologi Industri . Edisi Ke-empat.  Cetakan  Keenam. Yogyakarta: Liberty.
Budiyanto,  M.T,  Eko.  (2013). Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Dwiyanto, Agus.  (1995). Penilaian Kinerja Organisasi Publik . Yogyakarta: UGM Press
Tabel 4. Format Pelaporan dan upaya yang telah
ditempuh No Permasalahan Upaya yang telah dilakukan 1
2 Dst

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA
Faisal,  Sanapiah.  (2002). Format-Format Penelitian Sosial , Jakarta: CV. Rajawali Gunawan Rina. (2018). metode delpi dalam mengambil  keputusan  di  https:// www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud- dengan-m etode-delphi-didalam- mengambil-keputusan/15239.htm diakses Februari 2018
Himawan  Muanwar.  https:// i l m u m a n a j e m e n i n d u s t r i . c o m / pengertian-kpi-key-performance-indi- cators-indikator-kinerja-utama/ ( diakses 20 Januari 2019 )
h t t p : / / l a k i p . d o . a m / b l o g / indikator_kinerja_utama_iku .(diakses 25 Januari 2019)
https://ilm umanajemenindustri.com / pengertian-kpi-key-performance-indi- c ator s - indi k ator -k i nerj a- utam a (dikases 25 Januari 2019)
LAN. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta:  Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN.
Lexy  J.  Moleong   (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya,
Laporan  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja. 2016
Laporan  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja . 2017
M  Emzir,  MPd,.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta: Raja Grafindo
Moeheriono,  Prof.Dr,M.Si,.  (2011).
Perencanaan, Aplikasi  dan Pengembangan indikator kinerja utama (IKU) Bisnis dan Publik.
Rajawali Pers Jakarta
Nana Syaodih Sukmadinata,Prof.Dr. (2012).
Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya:
Nurdin,  DR,. (2015) Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tentang Kebijakan pengembangan satpol pp dalam perencanaan karir individu dan pengembangan Pol pp (Modul Diklat

## Pembentukan Polisi Pamong Praja
Ahli )

## Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2017
—————————.  2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Univer- sitas Gadjah Mada.

## SRI HANDAYANI