## Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah
Oleh : Dr. Onny Medaline., SH. M.Kn Universitas Pembangunan Pancabudi onnymedaline@dosen.pancabudi.ac.id
Abstract
Waqf is a manifestation of the core system of social welfare, which includes the institutions that have activities and programs towards the realization of the general welfare, in which the business is organized with social services by nazhir. Indonesian Waqf Board as a new institution which was born by Waqf Law has a big responsibility in order to increase the nazhir resource. As mentioned in the Wakaf Law. With the end of waqf is expected to create a condition of  prosperous  life  in  the  fulfillment  of  material,  spiritual,  and  social  needs  in  a  balanced manner in society. The form of activities or activities of waqf to prosperous condition, that is by way of managing the utilization of waqf in productive and can be improved so as to make waqf as economic potential has a profit value.
Keywords: Social Welfare, Endowment

## Abstrak
Wakaf merupakan wujud dari sistem konsepsi inti kesejahteraan sosial, yang didalamnya mencakup institusi yang mempunyai kegiatan dan program menuju terwujudnya kesejahteraan umum, yang mana usaha tersebut diselenggarakan dengan pelayanan sosial oleh para nazhir. Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi baru yang dilahirkan oleh UU Wakaf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka melakukan peningkatan sumber daya nazhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf. Dengan jalannya wakaf diharapkan terciptanya suatu kondisi kehidupan sejahtera berupa terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbangan dalam masyarakat. Bentuk aktifitas atau kegiatan wakaf menuju kondisi sejahtera, yaitu dengan jalan pengelolaan pemanfaatan wakaf secara produktif dan dapat ditingkatkan sehingga menjadikan wakaf sebagai potensi ekonomis memiliki nilai profit.

## Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Wakaf

## A. PENDAHULUAN
Paradigma baru wakaf serta peruntukkannya secara produktif memberikan pemahaman baru dalam pemanfaatan harta wakaf. Adapun tujuannya adalah: mengetahui wakaf hak dan manfaatnya,  wakaf uang dan peruntukkannya, bentuk-bentuk wakaf benda bergerak lainnya dan bagaimanana peruntukkannya. Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf yang mengupas tentang pengembangan harta wakaf secara profesional mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mendayagunakan harta wakafnya. Pengelola (nazhir) wakaf baik dari individu maupun secara kelembagaan harus cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional.
Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut semata- mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang menyedihkan baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang sosial lainnya. Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marroko, Banglades.
Menurut data keseluruhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan Tahun 2016, dari jumlah 435.768 lokasi tanah wakaf, dengan persentasi penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia berupa masjid sebesar 44.95%, musholla sebesar 28.54%, sekolah
sebesar 10,48%, sosial lainnya sebesar 8.54%, makam sebesar 4,64 %, dan pesantren 3.09 %. Secara sepintas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipahami, karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadang kala tanah yang diwakafkan sulit untuk dikembangkan secara produktif.
Hampir semua asset tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk peruntukan lembaga peribadatan dan belum produktif. Perwakafan tanah di Indonesia memang cukup mengalami kemandetan. Salah satu penyebab terjadinya kemandetan ini adalah karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa wakaf adalah selalu fix asset , yang peruntukannya selalu untuk ibadah dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak terpelihara, diserobot oleh masyarakat atau beralih ke pihak ketiga.
Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang perduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
Oleh karenanya pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih fokus terhadap pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, serta menempatkan wakaf sebagai alternatif bagi pengembangan
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 142 -153
kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu kiranya mengkaji konsep- konsep yang terkandung dalam pemahaman kesejahteraan sosial dalam teori, peraturan perundang-undangan, dan kenyataan masyarakat terhadap keberadaan wakaf.

## B.  KAJIAN TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Secara  harfiah,  yang  dimaksud  dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Walter A. Friedlander, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan- pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.
Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  macam: classical utilitarian, neo classical welfare theory , dan new contractarian approach. Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasa oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan
kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Neo classical welfare theory merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip Pareto Optimality . Prinsip Pareto Optimality menyatakan bahwa the community become better off and non worse off. Prinsip tersebut merupakan necessary condition untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimun. Selain prinsip pareto optimality, neo classical welfare theory juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
Perkembangan lain dari teori kesejahteraan sosial adalah munculnya new contractarian approach . Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap individu mempunyai konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.
Berdasarkan pada beberapa pandangan di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  klasifikasi kesejahteraan ini berkaitan dengan teori utilitarianisme yang diintrodusi untuk pertama kalinya oleh Jeremy Bentham dengan menggunakan kaidah “the greatest happiness of the greatest number” (kebahagian yang besar diperoleh dari jumlah bilangan yang besar pula). Menurut teori ini, tulok ukur utility (keberuntungan) tidka lain dalah dua kata yang saling berlawanan yaitu: kesenangan (pleasure) dan kesedihan (pain). Semakin seseorang mampu memproduksi kesenangan dan menekan kenistaan berati ia akan lebih banyak mendapat kebahagian. Perkataan utilitarianisme berasal dari kata utility yaitu kegunaan atau keuntungan hasil dari
pada suatu perbuatan. Teori utilitarinisme ini membicarakan kegunaan atau manfaat sesuatu perbuatan, fokus teori ini adalah kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat, dan kegembiraan. Teori utilitarinisme memberikan dukungan terhadap pencapaain kesejahteraan sosial yang dirasa oleh masyarakat yang menerima manfaatnya. Sehingga semakin banyak masyarakat menerima manfaat dan mendapat keuntungan dari suatu objek atau proses maka tercapailah tujuan yang ingin dicapai berupa kesejahteraan atau kebahagiaan
Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas Suyatno menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih  tinggi,  dan  peningkatan  produktifitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari peningkatan tingkat pendapat masyarakat golongan menengah kebawah.
Kesejahteraan sosial memilik beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun subtansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:
(1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial;
(2) Institusi, arena, atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan  sosial;
(3) Aktifitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang berorganisir untuk mencapai
kondisi sejahtera
Secara normatif masalah kesejahteraan diatur dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), menggantikan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut merupakan gambaran ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Untuk mewujudkannya, perlu ada campur tangan pemerintah untuk  menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Sehingga secara jujur sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (welfare state) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (social security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.
Keterlibatan negara dalam mewujudkan
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 142 -153
kesejahteraan sosial secara yuridis normatif dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan nasional Indonesia yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, (3) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujud nyata bentuk kegiatan sebagai usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera adalah kegiatan wakaf, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dengan kata lain lembaga wakaf yang diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam rangkat mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.
Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang disebutkan dalam  definisi  kesejahteraan  sosial  dalam  UU Kesejahteraan, merupakan unsur penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai individu maupun makhluk sosial. Selanjutnya parameter tersebut, akan menjadi acuan dalam penelitian ini menentukan ukuran ketercapaiaan kesejahteraan masyarakat terhadap keberadaan dan perkembangan wakaf di atas khususnya wakaf tanah ulayat kaum di Sumatera Barat.
Dalam perkembangan wakaf dewasa ini, masalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif. Pasal 5 UU Wakaf ditegaskan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan Kesejahteraan dalam pasal tersebut, dibunyikan dengan istilah kesejahteraan umum. Pada prinsipnya penempatan istilah umum dan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan, tidak memiliki perbedaan yang siknifikan. Istilah umum menunjukkan makna keseluruhan dan tidak menyangkut hal-hal tertentu secara khusus. Pemaknaan kata umum lebih luas dari kata sosial yang hanya berkenaan dengan masyarakat. Sehingga pemaknaan kesejahteraan umum dalam UU Wakaf, dapat dipandang bahwa kesejahteraan yang akan dicapai bukan hanya ditujukan bagi subjek penerima manfaat wakaf saja, namun terjaganya objek wakaf secara berkesinambungan menjadi bagian dari kesejahteraan yang dicita- citakan dalam UU Wakaf tersebut.

## C.  TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN DI INDONESIA
Dalam Sila Kelima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,” selanjutnya dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam UUD 1945, Kesejahteraan Sosial menjadi judul khusus Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut:
(1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan
prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  keadilan, kelanjuan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
(2) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
(3) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
(4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasiltas pelayanan umum yang layak.
Isi beberapa pasal tersebut diatas berkaitan dengan sistem perekonomian dan sistem jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem jaminan sosial di Indonesia. Secara teknis normatif, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan- ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pada tahun 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.
Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan
satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan tititk keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan  spiritual.  Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan itu terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar, yakni: kebutuhan material, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual. Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup secara manusiawi.
Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transformasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Kebutuhan spiritual menurut Umer Chapra, mencakup ketakwaan kepada Allah swt, kedamaain fikiran (budi), kabahagiaan bathin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan rohani manusia berupa kebahagian, kedamaian, iman akan Tuhan, kesucian, hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maaf memaafkan, dengan kata lain kebutuhan spiritual berorientasi pada suatu hal yang tidak terbatas didunia. Kebutuhan sosial yang dimaksud disini bukan hanya sekedar bisa hidup bersama orang lain, melainkan juga bersama tuntutannya, agar hidup bersama itu berlangsung secara indah dan menyenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, yang mutlak membutuhkan kebersamaan atau lebih tepat hidup saling ketergantungan satu sama lain.
Ketiga kebutuhan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang seimbang, tidak ada bagian yang diutamakan atau
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 142 -153
menonjol. Dengan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan inilah akan membuat manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih bermakna dan bahagia. Ketiga kebutuhan dasar manusia tersebut selayaknya berjalan secara seimbang, sehingga akan mencapai tingkat kepuasaan (pleasure) pemenuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Menurut Chapra, ‘sejahtera’ bukan berarti ‘yang kaya’ namun ‘yang ideal’ yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi  ini  menekankan  bahwa  kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.
Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:
a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
b.  lnstitusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
c.  Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.
Ketiga inti dari konsepsi kesejahteraan sosial tersebut membentuk suatu sistem guna mencapai suatu tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbangan dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Kesejahteraan Sosial, adalah untuk:
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan dan kepe- dulian masyarakat dalam penye- lenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Materi pokok yang diatur dalam Undang- Undang ini, antara lain pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

## D.  PARADIGMA WAKAF PRODUKTIF MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Semangat baru yang terdapat dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksananya untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Achmad Djunaidi dan kawan-kawan, menawarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia, adalah: (1) pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-nazhir- an/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif . Lebih lanjut dijelaskan mengenai aspek pengembangan paradigma baru wakaf, sebagai berikut:
1. Pembaharuan paham tentang wakaf Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang
berkepentingan dengan wakaf, adalah:
a. Sertifikat  tanah  wakaf.  Walaupun dalam hukum Islam, wakaf adalah sah jika hanya dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Namun  pola  sertifikasi  tanah-tanah atau benda lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaannya perwakafan di Indonesia.
b. Pertukaran benda wakaf. Dalam Pasal 41 UU Wakaf telah memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara subtansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar.
c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistem yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal.
d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa menyebutkan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Karena bentuk menyebutan peruntukan benda
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 142 -153
wakaf secara khusus (tertentu) oleh calon wakif akan sangat memberatkan pihak pengelolan (nazhir) dalam memberdayakan secara maksimal. Dengan bentuk ikrar yang bersifat khusus tersebut, maka pihak nazhir bisa memberikan perkiraan sesuai pengelolaan dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata.
e. Perluasan benda yang diwakafkan (mauquf alaih) . Sebelum lahirnya UU Wakaf, pengaturan wakaf hanya mengangkut perwakafan benda tidak bergerak. Namun saat ini, setelah lahirnya UU Wakaf telah dikembangkan bentuk perwakafan dengan objek benda tidak bergerak. Tentu saja ini merupakan terobosan yang  cukup  signifikan  dalam  dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi.

## 2. Sistem Manajemen Pengelolaan
Bila dalam paradigma lama wakaf lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberakan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang lebih profesional dan modren.
3. Sistem Manajemen Kenazhiran Dalam rangka pengembangan paradigma wakaf baru, profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam mengelola wakaf. Nazhir memegang posisi penting dalam sebagai pengelolan harta wakaf dan mendistribusinya hasil pengelolaan harta wakaf tersebut kepada masyarakat. Berikut secara singkat digambarkan bahwa peran nazhir dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Lembaga Wakaf Nsazhir Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial Bagan. 4
Peran nazhir sebagai pekerja sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
Dari bagan di atas menjelaskan bahwa kedudukan nazhir sama dengan kedudukan pekerja sosial yang bekerja secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya sehingga berdampak memberikan kesejahteraan sosial. Pandangan ini berlawanan dengan referensi fiqih  klasik,  yang  menyatakan  bahwa  peranan nadzir tidak begitu dianggap penting dan tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nadzir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih bahkan sudah saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.
Mengenai  kewajiban dan hak nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam Pasal 42 UU Wakaf dijelaskan bahwa nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya  ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan  ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan  lembaga penjamin tersebut juga  yang berdasar syariah.  Disamping itu nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.
Atas tugas-tugasnya tersebut nadzir dapat menerima  imbalan sebagai haknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 UU Wakaf, bahwa “ nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
1   Hasil wawancara dengan beberapa nazhir di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh 9 September 2015
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” Masalah imbalan bagi para nazhir ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang menggelitik, bagaimana bila harta wakaf yang dikelola oleh para nazhir tersebut belum produktif atau belum menghasilkan keuntungan (profit) ? Pertanyaan selanjutnya, dari manakah sumber pendanaan untuk membayar imbalan jasa nazhir yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif?  Lantas, apakah keprofesionalan seorang nazhir akan berubah kedudukannya dari pekerja sosial profesional menjadi relawan sosial yang bekerja atas kehendaknya sendiri dan tanpa mengharapkan imbalan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi permasalah tersendiri yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf.
Dari hasil wawancara dengan narasumber, didapati bahwa kebanyakan nazhir yang bertugas menjaga dan memelihara harta wakaf hanya berkedudukan sebagai relawan (volunteer) , artinya terhadap kegiatannya tersebut nazhir tidak mendapat upah yang berikan secara berkala sebagai bentuk imbalan jasa atas kewajibannya tersebut. 1 Data lapangan juga menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur batasan minimun wilayah kerja atas tugasnya sebagai nazhir , artinya seorang nazhir bisa memiliki tugas dan tanggung jawab mengelolaa tanah wakaf dibeberapa lokasi wakaf.  Sehingga memberikan kesan, bahwa nazhir tidak mungkin menjalankan tugas besarnya mengelola tanah wakaf secara maksimal bila ia memiliki beberapa objek wakaf yang harus dikelola secara produktif. Maka keberadaan pengaturan mengenai batas minimun seorang nazhir menjalankan profesionalitasnnya harus ditetapkan, ini dibutuhkan untuk menjaga eksistenasi kenazhiran yang diembannya.

## Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 142 -153
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, 2 mengatakan ada persyaratan umum lain bagi nazhir, antara lain:
1. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya;
2. Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan);
3. Nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya;
4. Nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.
Kasubdit Pembinaan Nazhir Kementerian Agama, Mardjuni 3 mengatakan bahwa selama ini tidak jarang penunjukan nazhir oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya semata-mata karena ketokohan,
2  www.bwi.or.id 3  www.bimasislam.kemenag.go.id
atau dianggap terpandang di masyarakat, dan perspektif lain yang sejenis. Seharusnya dalam pengelolaan wakaf produktif, seorang nazhir selain harus amanah, juga harus memiliki kompetensi yang professional. Profesionalisme yang dimaksud juga bergantung kepada ikrar wakaf ketika diucapkan. Professional yang dimaksud itu artinya pihak nazhir dipandang memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut beliau mengakui bahwa terdapat cukup banyak kasus dimana pengelolaan wakaf dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dan peran nazhir lagi-lagi berperan penting. Oleh karena itu lanjutnya, pemerintah terus merumuskan dan melakukan pembinaan yang intensif untuk membentuk nazhir yang professional, amanah, dan mandiri.
BWI sebagai institusi baru yang dilahirkan oleh UU Wakaf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka melakukan peningkatan sumber daya nazhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf, bahwa tugas dan tanggung jawab BWI mencakup: pertama, tugas BWI yang kaitan nazhir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazhir . Kedua, tugas BWI berkaitan dengan objek wakaf, yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf. Ketiga, tugas BWI yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Dalam menjalankan tugasnya BWI bersifat independen dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pusat dan daerah, organisasi
masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Disamping itu BWI juga harus meperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Atosokhi Gea, Antonius dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja) , Cetakan kedua,
Alex Media Komputindo, Jakarta
Chapra, Umer, 2001, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauaan Islam , Gema Insani Press, Jakarta
Daud Ali, Muhammad dan Habibah Daud, 1995,
Lembaga-Lembaga  Islam  di  Indonesia,
Raja Grafika Persada, Jakarta
Djunaidi, Achmad, dkk, 2008, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, Jakarta
Makhsin, Mardzelah, 2006, Saint Pemikiran dan Etika , PTS Professional Publising Sdn. Bhd, Kuala Lumpur
Mubarok, Jaih, 2008, Wakaf Produktif , Simbiosa Rekatama Media, Bandung
Muhidin,  Syarif, 1992, Pengantar Kesejahteraan Sosial , Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung
Suharto, Edi, 2009, Membangun Masyarakat dan memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cetakan  Ketiga,  Rafika Aditama, Bandung
Suyatno, Thomas, dkk., 2005, Kelembagaan Perbankan , Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta
Yasid, Abi, 2014, Islam Moderat , Erlangga,
Jakarta

## Jurnal
Inayati, Anindya Aryu, Desember 2013,
Pemikiran Ekonomi M.Umar Chapra , Vol.
2. No. 1, Jurnal Ekonomi Islam.
Sugianto, Eddy, Agustus 2007 T eori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya, Jurnal Eksekutif, Volume
4, Nomor 2

## Internet
https://bwi.or.id Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal  Maret 2016
http://simbi.kemenag.go.id
Herman Budianto, Masa Depan Wakaf di Indonesia , Majalah FOZ, edisi Februari-Maret 2007, Melalui http://www.tabunganwakaf.com www.bimasislam.kemenag.go.id http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/ pengertian-kesejahteraan-sosial.html