Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021

## PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
Puteri Asyifa Octavia Apandy 1 , Melawati 2 , Panji Adam 3

## Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

## ABSTRACT
Buying  and  selling  is  a  familiar  thing  in  the  life  of  Indonesian  people,  every  day  there  are  people  who  carry  out buying  and  selling  activities.  Buying  and  selling  can  be  interpreted  as  a  transaction  carried  out  by  two  parties, namely the seller as a business actor and the buyer as a consumer. In buying and selling activities, sometimes one of the  parties  is  disadvantaged,  especially  the  consumer.  Because  of  this,  a  consumer  protection  law  was  issued  in Indonesia.  Not  a  few  Indonesian  people  do  not  know  the  importance  of  consumer  protection  law,  especially  for buying  and  selling  activities.  Based  on  this,  the  authors  conducted  research  to  find  out  why  consumer  protection laws are important to be understood by sellers as business actors and buyers as consumers. This article will discuss the importance of consumer protection laws in buying and selling. Starting from the definition of buying and selling, understanding consumer protection law, the importance of consumer protection law for sellers and the importance of consumer  protection  law  for  buyers.  This  research  uses  descriptive  method  (describes)  analysis  (outlines).  This article concludes that consumer protection law is very important in buying and selling activities, for the seller as an important  business  actor  because  it  can  prevent  doing  things  that  are  prohibited  by  law  as  well  as  things  that  are harmful, for the buyer as a consumer it is important because it can guarantee security when carrying out buying and selling activities.
Keywords: Consumer protection law, seller, buyer

## ABSTRAK
Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, setiap harinya pasti ada orang yang  melakukan  kegiatan  jual  beli.  Jual  beli  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  transaksi  yang  dilakukan  oleh  dua pihak yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen. Didalam kegiatan jual beli terkadang  salah  satu  pihak  ada  yang  dirugikan,  terutamanya  pihak  konsumen.  Karena  hal  tersebut  di  Indonesia dikeluarkan  hukum  perlindungan  konsumen.  Tidak  sedikit masyarakat  indonesia  yang  belum tahu apa pentingnya hukum  perlindungan  konsumen,  terutamanya  untuk  kegiatan  jual  beli.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  mengapa  hukum  perlindungan  konsumen  penting  untuk  dip ahami  oleh pihak  penjual  selaku pelaku  usaha  dan pembeli  selaku  konsumen.  Artikel  ini  akan  membahas tentang pentingnya hukum  perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli.  Mulai  dari  pengertian  jual  beli,  pengertian  hukum  perlindungan konsumen, pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi penjual dan pertingnya hukum perlindungan konsumen bagi  pembeli.  Penelitian  ini menggunakan  metode deskriptif  (menggambarkan)  analisis  (menguraikan).  Artikel  ini menyimpulkan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  sangatlah  penting  dalam  kegiatan  jual  beli,  bagi  pihak penjual selaku pelaku usaha penting karena dapat mencegah melakukan hal yang dilarang dalam hukum serta hal yang merugikan, bagi pihak pembeli selaku konsumen penting karena dapat menjamin keamanan ketika melakukan kegiatan jual beli.
Kata-kata Kunci: Hukum perlindungan konsumen, penjual, pembeli
Korespondensi: Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy 1 ,  Melawati 2 ,  Dosen  Pengampu:  Panji  Adam,  S.Sy.,  M.H. 3 . Universitas  Islam  Bandung. Jl.  Tamansari,  No.  1,  Bandung,  Jawa  Barat,  Indonesia. Kode  Pos:  40116.  Email: puteriasyifaocta@gmail.com 1 , melapow15@gmail.com 2 , panjiadam06@gmail.com 3
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021

## I. PENDAHULUAN
Jual  beli  merupakan  hal  yang  tidak  asing lagi  di  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  setiap harinya  pasti  ada  orang  yang  melakukan kegiatan  jual  beli.  Jual  beli  dapat  diartikan sebagai  sebuah  transaksi  yang  dilakukan  oleh dua  pihak  yaitu  pihak  penjual  sebagai  pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen.
Didalam kegiatan jual beli terkadang salah satu  pihak  ada  yang  dirugikan,  terutamanya pihak  konsumen.  Contohnya  pihak  konsumen dirugikan  karena  penjual  selaku  pelaku  usaha dalam  melakukan  penjualan  barangnya  tidak jujur  dan  juga  menipu.  Karena  hal  tersebut  di Indonesia dikeluarkanlah hukum yang mengatur tentang  perlindungan  konsumen.  Tidak  sedikit masyarakat  indonesia  yang  belum  tahu  apa saja pentingnya  hukum  perlindungan  konsumen, terutamanya untuk kegiatan jual beli.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis melakukan penelitian untuk mengetahui mengapa hukum perlindungan konsumen penting  untuk  dipahami  oleh  pihak  penjual selaku  pelaku  usaha  dan  pembeli  selaku konsumen.  Sehingga  kita  dapat  mengetahui seberapa pentingnya memahami hukum perlindungan konsumen, dan juga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
Artikel  ini  akan  membahas  tentang pentingnya  hukum  perlindungan  konsumen dalam  jual  beli.  Mulai  dari  pengertian  jual  beli, pengertian  hukum  perlindungan  konsumen, pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi
penjual  dan  pertingnya  hukum  perlindungan konsumen bagi pembeli.

## II. KAJIAN PUSTAKA
Pembahasan  mengenai  pentingnya  hukum perlindungan  konsumen  dalam  jual  beli  ini dimulai dengan mempelajari sumber buku-buku, jurnal dan website internet. Penulis menggunakan  3  (tiga)  sumber  buku,  1  (satu) sumber  jurnal  dan  4  (empat)  sumber  website yang  masing-masing  membahas  terkait  materi yang  akan  dibahas  oleh  penulis.  Salah  satu rincian sumbernya sebagai berikut:
1. Pertama,  buku  oleh  Prof.  Dr.  Neni  Sri Imaniyati,  SH.,  M.H.  dan  Panji  Adam  Agus Putra,  S.Sy.,  M.H.  yang  berjudul “ Hukum Bisnis:  Dilengkapi  Dengan  Kajian  Hukum Bisnis  Syariah ” ,  buku  ini  menguraikan beberapa  masalah  yang  berkaitan  dengan hukum bisnis, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
2. Kedua,  jurnal  yang  bersumber  dari  website Badan  Standardisasi  Nasional.  Didalamnya terdapat  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999 Perlindungan Konsumen yang lengkap.
3. Ketiga,  website  oleh  Sitti  Saroh  yang berjudul “ Manfaat Perlindungan Konsumen ” , website  ini  membahas  dan  menjelaskan manfaat-manfaat dari perlindungan konsumen..
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021
Beberapa sumber buku, jurnal dan website yang lainnya  pun  semuanya  bersangkutan  dengan artikel yang akan dibahas oleh penulis.

## III. METODE
Penelitian ini bersifat deskriftif (menggambarkan), analisis (menguraikan).
Setelah  data  terkumpul  sedemikian,  diolah sehingga  menjadi  terarah  dan  sistematis,  mulai menuliskan  data-data  yang  berkaitan  dengan tema  pembahasan,  mengedit,  mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Jual Beli
Kegiatan  jual  beli  dapat  diartikan  sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak (penjual)  menjual  barang  tersebut,  dan  pihak lain  (pembeli)  membeli  barangnya  sesuai dengan  kesepakatan.    Singkatnya  jual  beli adalah  transaksi  antara  penjual  (pelaku  usaha) dan pembeli (konsumen).
Didalam  kesepakatan  jual  beli  terdapat dua  pihak  yaitu  pihak  penjual  dan  pihak pembeli.  Penjual  adalah  seseorang  yang menjual  barang  atau  jasanya  ke  konsumen/ pembeli.  Sedangkan  pembeli  adalah  seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan  jasa  tertentu  dan disebut dengan konsumen.
Dalam kegiatan jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti ada beberapa orang
yang  jahat  dan  merugikan  salah  satu  pihak dalam  jual  beli.  Maka  dari  itu  diperlukannya sebuah  hukum  yang  dapat  mengatur  jalannya sebuah  transaksi  jual  beli,  sehingga  tidak  ada pihak yang akan dirugikan.
Jual  Beli  dalam  ajaran  agama  Islam sendiri  hukumnya  adalah  halal,  hal  tersebut tercantum dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:
وَأَحَلَّ َهََُل َب َْعََوعلَّ َّ َُ ُلَلَبَب
Terjemah: “ Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba. ” .
Jual  beli  yang  dibenarkan  dalam  Islam adalah  jual  beli  yang  seluruh  rukun  dan  syarat jual  belinya  terpenuhi,  atau  bisa  dikatakan  jual belinya  sesuai  dengan  hukum  syariat  Islam. Sama halnya dengan masyarakat yang melakukan  jual  beli  di  Negara  Indonesia, terdapat  juga  hukum  yang  mengatur  yang menyangkut  jual  beli,  salah  satunya  hukum perlindungan konsumen.
B. Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen merupakan  hukum  yang  memuat  asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan  konsumen,  hukum  perlindungan konsumen  juga  menjadi  salah  satu  aspek  yang menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  dalam kegiatan jual beli.
Hukum  perlindungan  konsumen  adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021
hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan  penggunaanya  dalam  bermasyarakat. Penyedia  produk  konsumen  bisa  disebut dengan penjual dan pengguna produk konsumen  tersebut  bisa  disebut  dengan pembeli.
Ada  juga  yang  berpendapat,  hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum  konsumen  yang  lebih  luas  itu. “ Az.
Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah- kaidah bersifat mengatur, dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. ” .
Dengan  demikian  hukum  perlindungan konsumen  atau  hukum  konsumen  itu  dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan- peraturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  konsumen  dan  produsen yang  timbul  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya.
Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai  hukum  perlindungan  konsumen dapat  sangat  menentukan  perlindungan  hukum terhadap  para  konsumen.  Karena  semakin luasnya  pengertian  istilah  tertentu  yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum dan rasa aman.
Pemerintah  Republik  Indonesia  pada tanggal  20  April  1999  telah  mengesahkan
Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  harus  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada  kedua pihak,  konsumen  dan  pelaku  usaha  (misalnya penjual  dan  pembeli),  sehingga  tidak  ada  satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.
C. Pentingnya
Hukum Perlindungan

## Konsumen Bagi Penjual
Meskipun  ditujukan  untuk  melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  tidak  bertujuan untuk mematikan  pelaku  usaha.  Dengan  adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku  usaha  diharapkan  lebih  termotivasi untuk  meningkatkan  daya  saingnya  dengan memperhatikan kepentingan konsumen.
Hukum perlindungan konsumen sangatlah  penting  bagi  pihak  penjual  selaku pelaku  usaha,  karena  dapat  mencegah  penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan  juga  dapat  mencegah  ruginya  pihak pembeli  selaku  konsumen.  Apabila  penjual memahami  hukum  perlindungan  konsumen maka  mereka  tidak  akan  melanggar  hukum tersebut  dan  berjualan  sesuai  dengan  aturan yang telah ditetapkan.
Berikut  salah  satu  contoh  isi  undang- undang yang perlu penjual selaku pelaku usaha pahami  agar  nantinya  tidak  melakukan  hal yang  dilanggar  dan  merugikan  pembeli  selaku konsumen. Contohnya yaitu asas-asas
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021
perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam Pasal  2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen, beserta penjelasan asas-asas nya sebagai berikut:
1. Asas Manfaat
Konsumen  maupun  pelaku  usaha  atau produsen  berhak  memperoleh  manfaat  yang diberikan.  Tidak  boleh  bersifat  salah  satu  dari kedua  belah  pihak,  sehingga  tidak  ada  salah satu  pihak  yang  merasakan  manfaat  ataupun kerugian.
2. Asas Keadilan
Konsumen  dan  produsen/pelaku  usaha dapat  berlaku  adil  dengan  perolehan  hak  dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. Asas Keseimbangan
Sebuah  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  para  produsen  dan  konsumen dengan          mengacu  pada  peraturan  hukum perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan
Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan  memperoleh  manfaat  dari  produk  yang dikonsumsi/dipakainya  dan  sebaliknya  bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
5. Asas Kepastian Hukum
Sebuah pemberian  kepastian  hukum  bagi produsen  maupun  konsumen  dalam  mematuhi dan menjalankan  peraturan hukum  dengan  apa yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab
kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.
D. Pentingnya
Hukum Perlindungan

## Konsumen Bagi Pembeli
Hukum  perlindungan  konsumen  bagi pembeli  adalah  hal  yang  sangat  penting  atau utama  dalam  kegiatan  transaksi  jual  beli, karena  dapat  menghasilkan  keamanan  dan mencegah  terjadinya  kerugian-kerugian  bagi pihak  pembeli  selaku  konsumen.  Dengan adanya  hukum  ini  juga  pembeli  mendapatkan hak  barang  yang  sesuai  dengan  pemberitahuan sebelumnya  atau  barang  yang  sesuai  dengan yang  dijanjikan  oleh  pihak  penjual  selaku pelaku usaha.
Pembeli  selaku  konsumen  serta  penjual selaku  pelaku  usaha  berhak  untuk  menerima manfaat  yang  bersifat  tidak  merugikan  salah satu  pihak.  Keterbukaan  informasi  juga menjadi  tolak  ukur  utama  yang  dilakukan pelaku  usaha  terhadap  konsumen,  guna mendapat  kepercayaan  maupun  kenyaman terhadap  konsumen  sebagai  pengguna  barang atau produk yang dibeli.
Berikut  dua  contoh  isi  undang-undang yang  perlu  pembeli  selaku  konsumen  pahami agar  nantinya  dapat  menghasilkan  rasa  aman dan  kepercayaan  ketika  akan  membeli  suatu barang  ataupun  jasa.  Contoh  pertama  yaitu tujuan  hukum  perlindungan  konsumen  yang diatur dalam Pasal  3  Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen sebagai berikut:
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari  ekses  negatif  pemakaian  barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;
6. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.
Contoh  kedua  yaitu  hak-hak  konsumen yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut;
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## V. KESIMPULAN
Singkatnya  jual  beli  adalah  transaksi antara penjual dan pembeli. Didalam kesepakatan  jual  beli  terdapat  dua  pihak  yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual adalah seseorang  yang  menjual  barang  atau  jasanya  ke
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021
konsumen/  pembeli.  Sedangkan  pembeli  adalah seseorang  yang  membeli  barang  tertentu  atau menggunakan  jasa  tertentu  dan  disebut  dengan konsumen.
Di Negara Indonesia, terdapat hukum yang menyangkut  dengan  jual  beli,  salah  satunya hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan  konsumen  atau  hukum  konsumen itu dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  konsumen  dan produsen  yang  timbul  dalam  usahanya  untuk memenuhi kebutuhannya.
Hukum  perlindungan  konsumen  sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena  dapat  mencegah  penjual  melakukan  hal- hal  yang  dilarang  dalam  hukum  dan  juga  dapat mencegah  ruginya  pihak  pembeli  yaitu  selaku konsumen.  Apabila  penjual  memahami  hukum perlindungan  konsumen  maka  mereka  tidak akan  melanggar  hukum  tersebut  dan  berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Hukum  perlindungan  konsumen  bagi pembeli  juga  adalah  hal  yang  sangat  penting atau  utama  dalam  kegiatan  transaksi  jual  beli, karena  dapat  menghasilkan  keamanan  dan mencegah  terjadinya  kerugian-kerugian  bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum  ini  juga  pembeli  mendapatkan  hak barang  yang  sesuai  dengan  pemberitahuan sebelumnya  atau  barang  yang  sesuai  dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  L.  (2018,  Mei  9). Pemahaman  Mengenai  Jual Beli  Secara  Singkat .  Diambil  kembali  dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/real_ss/5af31da 1bde57542d975c664/pemahaman-mengenai- jual-beli-secara- singkat%20Hukum%20Perlindungan%20Kons umen%20di%20Indonesia%20- %20Jurnal%20Hukum DSLA.  (t.thn.). Perlindungan  Konsumen  aman  Oleh UU Perlindungan Konsumen . Diambil kembali dari DSLAlawfirm: https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan- konsumen/
Kristiyanti,  C.  T.  (2011). Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Kurniawan.  (2011). Hukum  Perlindungan  Konsumen: Problematika kedudukan dan Kekuatan Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Malang: Universitas Brawijaya Press.
Nuryana,  Y.  (2003).  Korelasi  Fawatih  Al-Suwar  Dan Khawatim  Al-Suwar  Dalam  Al-Qur'an. Tafsir Hadis .
Saroh,  S.  (2021,  Mei  9). Manfaat  Perlindungan Konsumen . Diambil kembali dari
Academia.edu:
https://www.academia.edu/19282313/Manfaat
_Perlindungan_Konsumen_adalah
Sri,  N.,  &  Putra,  P.  A.  (2017). Hukum  Bisnis: Dilengkapi  Dengan  Kajian  Hukum  Bisnis Syariah. Bandung: PT Refika Aditama.
Undang-undang  (UU)  No.  8  Tahun  1999. (2018,  Mei 30).  Diambil  kembali  dari  Badan  Standarisasi Nasional
:
https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=380&j ns=2