ISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TENTANG
LABELISASI HALAL PADA PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR DALAM KEMASAN DITINJAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
Iis Sutardi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Email: sutardinovi@gmail.com

## ABSTRAK
Labelisasi  halal  merupakan  pencatuman  tulisan  atau  pernyataan  halal  pada kemasan  produk  untuk  menunjukkan  bahwa  produk  yang  dimaksud  berstatus sebagai  produk  halal.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis   dan   untuk   mengetahui   faktor-faktor   yang   menentukan   persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan. Lokasi penelitian ini pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Populasi  penelitian  ini  berjumlah  442.211  orang  dan  sampel  yang  diperoleh sebanyak  100  orang  dengan  teknik  sampel  menggunakan  rumus  slovin  yang kemudian  diklasifikasikan  dengan  menggunakan  simple  random  sampling. Pengumpulan    data    dilakukan    dengan   menyebarkan    angket    secara    langsung kepada  konsumen  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  dengan menggunakan  skala  likert  kemudian  diberi  skor.  Analisis  data  yang  digunakan adalah  menggunakan  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  kategori pengukuran  “Sangat  Baik”  pada  kategori  81%-100%,  “Baik”  pada  kategori 61%-80%,  “Tidak  Pasti”  pada  kategori  41%-60%,  “Buruk”  pada  kategori  21%- 40%,  dan  “Sangat  Buruk”  pada  kategori  0%-20%.  Berdasarkan  analis  data dapat  diketahui  analisis  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada pembelian  produk  makanan  impor  dalam  kemasan  ditinjau  perspektif  ekonomi syariah  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  dikatakan  “Baik”  dengan persentase  74%  yang  berada  pada  60%-80%.  Adapun  faktor  yang  menentukan persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada  pembelian  produk  makanan impor    dalam    kemasan    ditinjau    perspektif    ekonomi    syariah    di    Kecamatan Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  yaitu  faktor  memilih.  Dalam  menentukan (mengambil  dan  sebagainya) sesuatu  yang  dianggap  sesuai  dengan  kesukaan selera dan sebagainya. Sedangkan mengatur yakni tentang kepastian hukum yang berlaku  tentang  produk  makanan   yang  berlabel  halal.  Menafsirkan  apakah produk makanan impor dalam kemasan sudah berlabel halal MUI.
Kata Kunci: Persepsi, Labelisasi Halal, Produk Makanan Impor.

## PENDAHULUAN
Persepsi  konsumen  berkaitan  erat  dengan  kesadaran  nya  yang  subjektif mengenai  realitas,  sehingga  apa  yang  dilakukan  seorang  konsumen  merupakan
reaksi  terhadap  persepsi  subjektifnya,  bukan  berdasarkan  realitas  yang  objektif. Jika seorang konsumen  berpikir mengenai  realitas,  itu  bukanlah realitas  yang sebenarnya,  tetapi  merupakan  pikirannya  mengenai  realitas  yang  akan memengaruhi tindakan, seperti keputusan pembeli (Muflih 2006, 91-92).
Labelisasi  obat  dan  makanan  ditinjau  dari  pandangan  masyarakat,  maka kita  akan  berhadapan  dengan  kenyataan  bahwa  masyarakat,  rakyat  Indonesia sekitar  90%  nya  adalah  konsumen  muslim.  Karenanya  keamanan  pangan  bagi 90%  masyarakat    Indonesia    harus  terpenuhi,   maka  secara  tidak   langsung  akan menjadi    relatif    aman    pula    bagi    selain    konsumen    muslim    Indonesia.    Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang  yang diharamkan dan diragukan. Kemanan, mutu dan  gizi  pangan  sebagaimana  amanat  UU  pangan  No.70  tahun  1996  adalah merupakan  upaya  pemerintah  dalam  pembangungan  pangan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. (Adisasmito 2008, 2)
Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya “yang haram dan  atau  yang  meragukan”  efek  yang  ditimbulkannya  memang  tidak  tampak sebagimana  efek  dari  cemaran  kimia,  fisik  dan  mikrobiologi  yang  langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada  ketenangan  jiwa  konsumen  muslim  dan  sekali  tercemar  maka  tidak  dapat dielakan  efek  kerugiannya  cukup  besar  baik  financialmaupun  kepercayaan konsumen terhadap prosuk tersebut. Kasus lemak babi pada tahun 1988 dan kasus ajinomoto menjadi  suatu  pengalaman  buruk  yang  sulit  dilupakan  bagi  konsumen muslim  dan  menjadi  pelajaran  yang  cukup  mahal  bagi  para  produsen  yang  ingin berbinis di Indonesia. (Adisasmito 2008)
Pentingnya    aspek    legal    labelisasi   obat    dan    makanan,    tekait   dengan tuntutan  konsumen  yang  terus  meningkat  khususnya  mengenai  aspek  kehalalan ini.  Secara  hukum  masalah  ini  telah  diatur  oleh  pemerintah  baik  dalam  undang- undang  pangan,  undang-undang  perlindungan  konsumen  maupun  peraturan pemerintah  yang  mengatur  secara  lebih  teknis.  Sebelumnya  anggapan  atas labelisasi  pada  produk  makanan  merupakan  hal  yang  menyulitkan  dan  prosedur yang  bertele-tele bagi  produsen,  namun  untungnya  hal  ini  dapat  diklarifikasi, dimana  hanya  kejujuran  dan  keterbukaanlah  hal  yang  paling  utama  dalam labelisasi terhadap produk makanan ini. (Adisasmito 2008, 3)
Dengan  adanya  sertifikasi  halal  pada  produk  makanan  yang  menjadi konsumsi  masyarakat,  merupakan  salah  satu  upaya  perlindungan  pemerintah terhadap  90%  masyarakat  konsumen  muslim,  namun  selain  dilihat  dari  sudut keyakinan  masyarakat,  labelisasi  atas  produk  makanan  dan  obat  yang  beredar  di masyarakat  dapat  menunjukan  bahwa  makanan  dan  obat  tersebut  juga  layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun non-muslim. (Adisasmito 2008)
Dengan   adanya   pencatuman   label   halal   konsumen      muslim   jadi terlindungi. Pencatuman label halal sarana informasi dari produsen ke konsumen mengenai  produk  yang  akan  dijualnya.  Sehingga  konsumen  benar-benar mengetahui  bahan-bahan  apa  saja  yang  digunakan,  termasuk  bahan  tambahan yang  tertera  dikemasan.  Pelabelan  yang  benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  akan  membentuk  terciptanya  perdagangan  yang  jujur  dan  bertanggung
jawab.  Sehingga  akan  memudahkan  dalam  pengawasan  keamanan  pangan  dan melindungi konsumen dari persepsi yang salah. (Wikipedia 2017)
Maka dari itu, kehalalan suatu produk sangat berdampak terhadap persepsi konsumen dalam pembelian produk makanan impor, sebagai contoh produk impor dalam  kemasan  yang  sudah  menyebar  luas  di  berbagai  daerah,  terutama  di Kabupaten Bengkalis. Hal ini sangat layak apabila produk makanan impor dalam kemasan dijadikan sebagai bahan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh  informasi  yang  lebih  jelas  serta  disertai  bukti  ilmiah  mengenai bagaimana persepsi konsumen tentang label halal perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat bengkalis  kota  sebagai  studied  population,  karena  masyarakat  di  Kecamatan Bengkalis dapat memahami dan mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai labelisasi halal.
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  salah  satunya  adalah  untuk  menganalisis persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada  pembelian  produk  makanan impor  ditinjau  perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten Bengkalis,  serta  juta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menentukan  persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan.

## LANDASAN TEORI

## Persepsi Konsumen
Menurut   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   (KBBI)   persepsi   adalah tanggapan  (penerimaan)  langsung  dari  sesuatu;  serapan  dan      proses  seseorang mengetahui  beberapa  hal  melalui  panca  indranya. 1 Sedangkan  menurut  Deddy Mulyana  mengatakan  persepsi  adalah  proses  internal  yang  memungkinkan  kita memilih,  mengorganisasikan  dan  menafsirkan  rangsangan  dari  lingkungan  kita, dan    proses    tersebut    mempengaruhi    perilaku    kita.  Persepsi    juga    merupakan pengalaman  tentang  objek,  peristiwa,  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Rahmat 2005, 51)
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  dan  ekspektasi konsumen, yaitu (Gaspers 2001, 118):
1. Kebutuhan  dan  keinginan,  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  dirasakan konsumen  ketika  ia  sedang  mencoba  melakukan  transaksi  dengan produsen/pemasok  produk  (perusahaan).  Jika  pada  saat  itu  kebutuhan  dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
2. Pengalaman   masa   lalu   (terdahulu),   ketika   mengkonsumsi   produk   dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
3. Pengalaman  dari  teman-teman,  di  mana  mereka  akan  menceritakan  kualitas produk  yang  akan  dibeli  oleh  konsumen  itu.  Hal  ini  jelas  mempengaruhi persepsi  konsumen  terutama  pada  produk-produk  yang  dirasakan  berisiko tinggi.
4. Komunikasi  dan  pemasaran,  juga  mempengaruhi  persepsi  konsumen.  Orang- orang  di  bagian  penjualan  dan  periklanan  seyogyanya  tidak  membuat
1 http://kbbi.web.id/ diakses pada 15 Maret 2016.
kampanye berlebihan melewati tingkat ekspektasi konsumen. Kampanye yang berlebihan  serta  secara  aktual  tidak  mampu  memenuhi  ekpektasi  konsumen akan member dampak negatif terhadap persepsi konsumen tentang produk itu.

## Produk Impor
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  produk  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang terkait  dengan  makanan,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2
Pengertian  impor  adalah  kegiatan  memasukkan  barang  dari  luar  daerah Indonesia  atau  dikenal  juga  dengan  sebutan  daerah  pabean  ke  dalam  daeah Indonesia  atau  dalam  daerah  pabean.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  impor adalah  setiap  barang  yang  dimasukkan  dari  luar  Negara  Indonesia,  baik  secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor (Brata 2014, 7).

## Label
Label  adalah  bagian  dari  sebuah  yang  berupa  keterangan  (kata-kata) tentang  barang  tersebut  atau  penjualannya,  misalnya  produk  “ Caladine  Lation ” untuk  mengatasi  gatal  karena  alergi  pada  kulit.  Dilabelnya  tercantum  informasi produk “ Caladine  Lation ” tentang bera netto, komposisi bahan, cara pemakaian, cara  penyimpanan,  peringatan,  nomor  registrasi  produk,  perusahaan Caladine Lation ,  yaitu  PT.  Yupharin  Pharmaceuticals,  Bogor,  Indonesia  (Sunyoto  2012, 124)

## Halal
Kata  Halal  adalah  istilah  bahasa  Arab  dalam  agama  Islam  yang  berarti “diizinkan”  atau  “boleh”.  Secara  etimologi,  halal  berarti  hal-hal  yang  boleh  dan dapat dilakukan, karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya  (Qardhawi  2000,  5).    Menurut  Yusuf  Qardhawi,  halal  adalah  suatu yang  mudah  (diperkenankan),  yang  terlepas  dari  ikatan  latangan,  dan  diizinkan oleh pembuat syari’at Islam untuk dilakukan (Qardhawi 2000, 13).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal  sesuai  dengan  syariat  Islam. 3 Fatwa  produk  halal  adalah  fatwa  yang  di tetapkan  oleh  komisi  fawa MUI,  mengenai  produk  makanan,  minuman,  obat, kosmetik  dan  produk  lainnya.  Fatwa  tersebut  telah  ditetapkan  setelah  dilakukan serangkaian pembahasan dalam rapat komisi fatwa yang didahului dengan laporan hasil  auditing  oleh  LPPOM  MUI  dan  peserta  rapat  memandang  bahwa  produk dimaksud  tidak  mengandung  hal-hal  yang  dapat  memandang  bahwa  produk dimaksud  tidak  mengandung  hal-hal    yang  diharamkan,  baik  dari  aspek  bahan maupun dalam proses produksi.

## Labelisasi Halal
Label  halal  adalah  tanda  kehalalan  suatu  produk.  Sedangkan  sertifikasi halal  adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
3 Ibid .
berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI 4 . Sedangkan menurut Wiku  Adisasmito  dalam  “Analisis  Kebijakan  Nasional  MUI  dan  BPOM  Dalam Labeling  Obat  dan  Makanan”,  sertifikasi  halal  adalah  fatwa  tertulis  MUI  yang menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Sertifikat  halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal (Adisasmito 2008, 13).
Labelisasi  halal  mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi    tuntutan  pasar (konsumen)  secara  universal.  Maka  apabila  tuntantan  itu  bisa  terpenuhi,  secara ekonomi  para  pebisnis  Indonesia  akan  mampu  menjadi  tuan  rumah  dari  segi produk  yang  dipasarkan.  Tujuan  lain  yang  sangat  mendasar  adalah  melindungi akidah  para  konsumen  terutama  yang  beragama  Islam.  Artinya  dengan  adanya labelisasi  para  konsumen  muslim  tidak  lagi  ragu  dalam  mengkonsumsi  sesuatu yang dibutuhkan (Agustian dan  Sujana  2013, 23).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor    yang mempengaruhi labelisasi halal sebagai berikut 5 :
1. Perlindungan Pengertian  perlindungan  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  di  rugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  di  berikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  di berikan oleh hukum yang berlaku.
2. Keadilan Keadilan  adlah  dala  bahsa  sebenarnya  adalah  memberikan  sesuatu pada tempatnya,  adil  bukan  arti  sama  rata,  melainkan  memberikan  sesuatu  pada orang  yang  tepat  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  yang  memang menjadi haknya.
3. Kepastian Hukum Kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum, terutama  untuk  norma  hukum  tertulis,  hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  lagi  dapat  dijadikan  pedoman  perilaku bagi semua orang.
4. Akuntabilitas dan Transparansi
a. Akuntanbilitas  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  mrnggambarkan tingkat  pertanggungjawaban  seseorang  ataupun  suatu  lembaga  tertentu yang berkaitan dengan system administrasi yang di  miliki.
b. Sesuatu  hal  yang  tidak  ada  maksud  tersembunyi  di  dalamnya  di  sertai dengan  ketersediaan  informasi  yang  lengkap  yang  di  perlukan  untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.
5. Efektivitas dan Efisiensi Efektivitas dan Efisiensi adalah dua kata yang saling berhubungan dan saling berdekatan  yang  sering  kita  gunakan  dalam  tata  bahasa  sehari-  hari  terutama untuk  anda  yang  berkecimpung  dalam  teknik,  tata  cara,  optional  dan prosedural.
6. Profesionalitas Profesionalitas secara garis besar merupakn sipat yang berarti karakter   kerja seseorang      dalam      menekuni      profesinya      atau      juga  kemampuan  untuk bertindak secara professional.
4 Ibid.
5 Ibid.
ISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dapat  digolongkan  sebagai  penelitian  lapangan  ( Field Research )  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif ,  untuk  memaparkan  data-data yang  di  dapat  di  lapangan  kemudian  menganalisisnya  untuk  mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

## Lokasi Penelitian
Penelitian   ini   dilakukan   di   Kecamatan   Bengkalis   Kota   Kabupaten Bengkalis.  Waktu  pelaksanaan  penelitian  akan  dilakukan  sejak  bulan  November 2017 sampai dengan Juli  2018.

## Subjek dan Objek Penelitian
Adapun  subjek  penelitian  ini  adalah  konsumen  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah analisis persepsi konsumen  tentang  labelisasi  halal  dalam  pembelian  produk  makanan  impor ditinjau perspektif ekonomi syariah.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen muslim di Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  sebanyak  442.211  orang.  Sampel dalam  penelitian  menggunakan  rumus  Slovin,  sehingga  sampel  yang  diteliti sebanyak  100  orang  dan  teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan   simple   random   sampling   (metode   penarikan   sampel   acak sederhana),  yaitu  suatu  prosedur  yang  memungkinkan  setiap  elemen  dalam populasi akan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Angket    atau  kuesioner  yaitu  daftar  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  orang lain  yang  bersedia  memberikan  respons  sesuai  dengan  permintaan  pengguna, pengukuran  variabel  dilakukan  dengan  menggunakan  skala  lima  alternatif pilihan ( Skala Likert ). Setiap variabel diberikan skor penilaian sebagai berikut (Riduwan 2014, 39):
Tabel 1 Skor Alternatif Pilihan Jawaban Angket No. Pilihan Jawaban Skor 1 Sangat Setuju (SS) 5 2 Setuju (S) 4 3 Netral (N) 3 4 Tidak Setuju (TS) 2 5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2. Wawancara
Wawancara adalah kegiatan mencari informasi atau keterangan atau pendapat melalui  tanya  jawab  dengan  responden.  Tujuan  wawancara  adalah  untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah yang
diobservasi.  Penelitian  ini  menggunakan    wawancara  semi  terstruktur. Wawancara  semi  terstruktur  termasuk  dalam  kategori  in-dept  interview  di mana  dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  dibandingkan  dengan  wawancara semi terstruktur. Wawancara ini sudah dipersiapkan pertanyaan tapi belum ada jawabannya.  Tujuan  dari  wawancara  ini  adalah  untuk  menemukan permasahalan secara lebih  terbuka  di  mana  pihak  yang  diajak  wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono 2012, 233).
3. Dokumentasi Metode  dokumentasi  adalah  metode  untuk  mencari  data  mengenai  hal-  hal atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti  notulen  rapat,  agenda  dan  lain  sebagainya.  Metode  ini  digunakan sebagai  pelengkap  guna  memperoleh  data  sebagai  bahan  informasi  yang berupa  latar  belakang  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  serta  data lain yang mendukung.

## Teknik Analisis Data
Dalam    penelitian   ini    data    yang    terkumpul   diolah   dengan    deskriptif kualitatif. Dengan rumus frekuensi relatif sebagai berikut: (Martono 2010, 12)
p  f  100%
n keterangan : f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya n  = jumlah frekuensi/banyaknya individu p  = angka yang dicari presentasenya
Teknik  pengukuran  data  penelitian  menggunakan  rumus  lebar  interval yaitu: (Hasan 2009, 44)
i = 𝑅 x 100%
𝐾 Keterangan: R = jangkauan (data tertinggi dan terendah) K = Banyak kelas (kelompok)
i  100%  0%  20% 5
Menurut    ( Hasan  2009)    ada    beberapa    tahap    dalam    menentukan data presentase yang dikelompokkan sebagai berikut:
Sangat Baik        Analisis   persepsi   konsumen   tentang   labelisasi   halal dalam  pembelian  produk  makanan  impor  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis kelompok 81% - 100%. Baik                    Analisis   persepsi   konsumen   tentang   labelisasi   halal dalam  pembelian  produk  makanan  impor  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis kelompok 61%-80%.
ISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Sedang               Analisis   persepsi   konsumen   tentang   labelisasi   halal dalam  pembelian  produk  makanan  impor  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis kelompok
41% - 60%. Buruk                 Analisis   persepsi   konsumen   tentang   labelisasi   halal dalam  pembelian  produk  makanan  impor  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis kelompok 21% - 40%. Sangat Buruk     Analisis   persepsi   konsumen   tentang   labelisasi   halal dalam  pembelian  produk  makanan  impor  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis kelompok
0% - 20%.
Setelah  hasil  data  dianalisis  kemudian  data  tersebut  direkapitulasi  ke dalam  bentuk  tabel  dan  diakumulasikan  sehingga  diperoleh  hasil  dari  analisis data.

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  analisis  persepsi  konsumen tentang  labelisasi  halal  pada  pembelian  produk  makanan  impor  dalam  kemasan ditinjau  perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis  Kota  Kabupaten Bengkalis  dikatakan  “Baik”  dengan  persentase  sebesar  74%.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu:
Pertama,  sebagian  besar  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah sesuai dengan  aspek  memilih.  Tanggapan  tersebut  terbukti  dengan  tingginya  responden yang  menyatakan  Setuju  dengan  persentase sebesar 39,75%  ditunjukkan pada (angket  No.  2)  mengenai  perlindungan  konsumen  pada  produk  makanan  impor dalam  kemasan  berlabel  halal  masih  belum  optimal  dengan  persentase  sebesar 45%.
Kedua,  sebagian  besar  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah sesuai dengan aspek mengatur. Tanggapan tersebut terbukti dengan tingginya responden yang  menyatakan  Setuju  dengan  persentase sebesar 34,25%  ditunjukkan pada (angket  No.  7)  mengenai  BPOM  dan  lembaga  pemerintah  lainnya  selalu memberikan  informasi  produk  makanan  impor  berlabel  halal  dengan  persentase sebesar 47%.
Ketiga,  sebagian  besar  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah sesuai dengan  aspek  menafsirkan.  Tanggapan  tersebut  terbukti  dengan  tingginya responden    yang  menyatakan  Sangat  Setuju  dengan  persentase  sebesar  32,75% ditunjukkan  pada  (angket  No.  12)  mengenai  profesional  dalam  membeli  produk makanan impor berlabel halal dengan persentase sebesar 40%.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  dari  beberapa  faktor-faktor yang  menentukan  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada  pembelian produk makanan impor berlabel halal dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  yaitu  faktor  memilih dengan persentase sebesar 39,75%.
Oleh  Karena  itu,  upaya  perlindungan  hukum        dapat  memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk makanan impor dalam kemasan.    Pasalnya  dengan  adanya  labelisasi  halal  pada  produk  makanan  impor dalam kemasan pada akhirnya mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah bahkan satu keharusan bagi produsen jika ingin produknya laku.
Sesuai    dengan    Undang-Undang    Nomor    8    Tahun    1999    tentang Perlindungan  Konsumen,  kemudian  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2002 tentang  Pangan,  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  yang  telah  berlaku  pada  tahun  2016  lalu,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum bagi konsumen oleh lembaga pada produk  makanan  impor  yang  tidak  berlabel  halal  untuk  mencapai  kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen adalah:
1. Dengan dibentuknya Pengawasan Jaminan Produk Halal.
2. Dengan  diterbitkan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Labelisasi  Halal dan juga Sertifikasi Halal.
3. Melakukan  sosialisasi,  himbauan  atau  penarikan  produk  yang  melanggar ketentuan labelisasi halal
4. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal.
6. Dibentuknya Auditor Halal.
7. Terdapatnya Label Halal Resmi
8. Pemberian    sanksi    pidana    bagi    melanggat    ketentuan    yang    diatur    dalam Undang-Undang.
Terciptanya  upaya  hukum  dalam  melindungi  konsumen  pada  produk makanan impor dalam kemasan yang tidak berlabel halal merupakan bagian dari bentuk  aspirasi  sebagian  besar  konsumen  yang  sadar  akan  pentingnya  labelisasi halal,  maka  pemerintah  dan  lembaga  terkait  akan  lebih  terdorong  dan  powerfull dengan  ditetapkannya  suatu  kewajiban  sertifikasi  halal,  yang  secara  otomatis dengan adanya sertifikasi halal tersebut akan terwujud label halal berstandar resmi dan  BPJPH  terhadap  produk  makanan  impor  dalam  kemasan  di  Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  konsumen  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten  Bengkalis  bahwa  dengan  adanya  labelisasi  halal  pada  pembelian produk    makanan    impor    dalam    kemasan    dapat    memberikan    keamanan    dan kenyamanan  dalam  mengkonsumsi  produk  tersebut.  Sebagian  konsumen  pernah membeli produk makanan impor dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan ada juga  sebagian  responden  yang  membeli  produk  makanan  impor  dalam  kemasan yang  berlabel  halal.  Selain  itu,  sebagian  konsumen  membeli  produk  makanan impor dalam kemasan seperti di Alfamart, Indomaret, Swalayan, dan Gerai Kecil lainnya. Pembelian produk makanan impor dalam kemasan dilakukan 1 sampai 5 kali  dalam  sebulan.  Adapun  makanan  impor  dalam  kemasan  yang  sering  dibeli untuk  dikonsumsi  seperti  susu  kaleng/kotak,  kecap  asin,  kue  otak-otak,  kerupuk,
cokelat,  mie  instan,  Apollo,  wafer,  dan  makanan  kemasan  lainnya.  Konsumen yang  menemukan  produk  makanan  impor  dalam  kemasan    yang  tidak  berlabel halal tidak akan membelinya, tetapi lebih memilih produk makanan impor dalam kemasan    yang  berlabel  halal.  Adapun  produk  makanan  impor  dalam  kemasan yang tidak berlabel halal salah satunya yaitu snack/makanan ringan. Kendala yang dihadapi  konsumen  yaitu  kurangnya  pengetahuan  konsumen  tentang  produk makanan  impor  dalam  kemasan  yang  berlabel  halal,  kurangnya  informasi  dari pihak terkait tentang produk makanan impor yang tidak berlabel halal. Solusinya yaitu diharapkan peran pemerintah dan BPOM serta pihak terkait untuk menindak lanjuti dan mengawasi produk makanan impor dalam kemasan yang tidak berlabel halal  dan  memberi  sanksi  kepada  produsen  yang  tidak  memiliki  izin  label  halal. Selain  itu,  diharapkan  kepada  BPOM  dan  pihak  terkait  untuk  selalu  memberi informasi  dan  mensosialisasikan  kepada  konsumen  di  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten  Bengkalis  akan  pentingnya  produk  makanan  impor  dalam  kemasan berlabel halal. 6
Beberapa  temuan  produk  makanan  impor  yang  tidak  berlabel  halal  tidak membuat  konsumen  putus  asa  untuk  selalu  memperhatikan  dalam  pembelian produk makanan impor yang berlabel halal. Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberi  perlindungan  hukum  sangat  diharapkan  bagi  konsumen.  Dengan adanya kepastian hukum dan perlidungan bagi konsumen, maka produk makanan impor  dalam  kemasan  yang  berlabel  halal  tidak  diragukan  ataupun  ditakuti  oleh konsumen.  Maka  dari  itu,  labelisasi  halal  pada  produk  makanan  impor  dalam kemasan sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kehadiran  sebuah  peraturan  perundangan  merupakan  keniscayaan  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  setiap  pencari  keadilan  untuk  menjamin  rasa aman,  nyaman,  dan  tenang  dalam  kehidupan.  Tanpa  adanya  perundangan  yang berfungsi  mengatur  perlindungan  secara  khusus  atas  hak-hak  dan  kewajiban konsumen berpotensi akan mengundang kecurangan kalangan produsen yang akan melahirkan hak-hak konsumen. Sebab itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  sudah  barang  tentu  akan mempersempit  ruang  penyimpangan  dalam  dunia  bisnis  yang  dapat  merugikan berbagai  pihak.  Dan  dengan  perundangan  ini  maka  akan  memperjelas  apapun yang menjadi hak dan kewajiban konsumen, sebagaimana juga apa yang menjadi hak dan kewajiban produsen.
Demikian  juga  dengan    adanya  kebijakan  standarisasi  halal    yang  sudah mulai  digalakkan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  agar  komonitas  muslim  dapat terlindungi  dari  berbagai  produk  yang  belum  jelas  status  hukumnya.  Baik  yang berupa  makanan,  minuman  maupun  kosmetika  atau  produk  lain  yang  bisa dikonsumsi  oleh  konsumen  yang  menurut  ajaran  agamanya  terlarang  untuk dikonsumsi.  Adanya  standarisasi  halal  tidaklah  berarti  pemerintah  ingin memanjakan komunitas tertentu di negeri ini, karena kebijakan itu akhir-akhir ini juga  digalakkan  Negara  non  muslim  sekalipun.  Di  negeri  Kangguru,  Australia, akhir-akhir  ini  telah  banyak  mengeluarkan  produk-produk  yang  berlabel  halal. Motif pokoknya adalah kepentingan bisnis karena konsumen yang dibidik adalah seluruh komunitas yang beragama keyakinan.
6 Wawancara  dengan  Marlina  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis,  pada  hari  Senin,  4 Juni 2018.
Demikian  pula  negeri  Jiran,  dalam  hal  ini  Malaysia  yang  mayoritas penduduknya  sebagai  penganut  Islam  telah  lama  mencanangkan  produk  halal untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dari  pengguna  segala  macam  produk yang  dapat  menganggu  keyakinannya.  Bahkan  bangsa  Malaysia  bertekad  ingin menjadikan  negerinya  sebagai  pusat  makanan  halal  di  tingkat  dunia.  Sebuah ambisi  konstruktif  dalam  upaya  melindungi  kepentingan  konsumen  yang  patut menjadi contoh bagi Negara-negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.
Apabila  sebuah  produk  tanpa  label  halal,  bisa  terjadi  komunitas  muslim ragu mengonsumsinya sehingga menurut kalkulasi bisnis sudah barang tentu akan kurang  menguntungkan.  Sebaliknya,  jika  berlabel  halal  maka  kecenderungan seluruh konsumen dengan beragam agamanya akan tetap mau mengkonsumsinya. Inilah kiranya yang dimaksudkan dengan pencantuman label halal akan jauh lebih menguntungkan dalam perspektif bisnis yang mengejar profit. Bukankah makanan halal itu sah-sah saja dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengenal batas keyakinnya. Sebaliknya  yang  tidak  halal  dikonsumsi,  niscaya  akan  dikonsumsi  dari  kalangan terbatas    yang    menurut    keyakinannya    tidak    haram    mengonsumsinya.    Inilah sejatinya pentingnya labelisasi halal untuk setiap produk untuk memperluas daya jangkau  penikmat  sebuah  produk  yang  akhir-akhir  ini  sudah  mulai  kritis  dalam memilih berbagai jenis produk sebelum mengonsumsinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai analisis  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada  pembelian  produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tujuan penelitian, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dari    hasil  penelitian  menyatakan  “Baik”,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil analisis  data  dengan  persentase  sebesar  74%      atau  akumulasi  responden jawaban berada pada persentase 60%-80% dapat dinyatakan “Baik”.
2. Faktor  yang  menentukan  persepsi  konsumen  tentang  labelisasi  halal  pada pembelian  produk  makanan  impor  berlabel  halal  dalam  kemasan  ditinjau perspektif  ekonomi  syariah  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis yaitu faktor memilih dengan persentase sebesar 39,75%.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito,  Wiku.  2008. Analisis  Kebijakan  Nasional  MUI  dan  BPOM  dalam Labeling  Obat  dan  Makanan .  Depok:  Departemen  Administrasi  & Kebijakan    Kesehatan    Fakultas    Kesehatan    Masyarakat    Universitas Indonesia.
Agustian,   H.  Eri  dan   Sujana.  2013   “Pengaruh   Labelisasi   Halal  Terhadap Keputusan  Pembelian  Konsumen  (Studi  Kasus  Pada  Produk  Wall’s Conello). STIE Kesatuan. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES). Vol. 1, No. 2.
Brata, I Komang Oko. 2014. Panduan Praktis Ekspor Impor , Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Gaspers,  Vincent.  2001. Ekonomi  Manajerial:  Pembuatan  Keputusan  Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hasan, M. Iqbal. 2009. Analisis Data Penelitian Statistik . Jakarta: Bumi Aksara Martono, Nanang. 2010. Statistik Sosial . Yogyakarta: Gava Media. Muflih,  Muhammad  Muflih.  2006. Perilaku  Konsumen  Dalam  Perspektif  Ilmu Ekonomi Islam, Ed. 1 . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Qardhawi, Yusuf. 2000. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Rabbani Press Qardhawi,  Yusuf.  2007.  Halal  dan  Haram  dalam  Islam .  Surakarta:  Era Intermedia.
Rahmat,  Jalaludin.  2005. Psikologi  Komunikasi .  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya Office.
Riduwan. 2014. Dasar-Dasar Statistika . Bandung: Alfabeta Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sunyoto,  Danang.  2012. Dasar-Dasar  Manajemen  Pemasaran  Konsep  Strategi dan Kasus . Yogyakarta: CAPS Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal
Wawancara dengan Marlina di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin,  4 Juni 2018. Wikipedia. 2017 “LPPOM MUI”, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI  pada  hari  Sabtu  tanggal  09 September 2017
http://kbbi.web.id/ diakses pada 15 Maret 2016.