Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 614 ‐ 831

## PELAKSAAN PENGAWASAN MELEKAT DI BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT

## Reza Mindasari
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP

## Abstract
The goal of this research are to see information about Implementation of Inherent Supervision by Leade (chief) to employee’s tasks that reviewed from supervised aspect, inherent supervisi process, supervision techniques, and supervision time (duration). The population is 65 employee and the sample is 56 people that taken by simple random sampling research. The instrument of this research is question with Likert scale models that had tested for validity and reliability. Data analyzed using mean score and performance level. The result of this research is implementation of inhherent (chief) to Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat.
Key word : Implementation of Inherent Supervision

## PENDAHULUAN
Manajemen yang baik terdiri dari beberapa unsur, selain unsur perencanaan,        pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga meliputi unsur pengawasan. Keempat unsur tersebut saling bersinergi untuk menuju tercapainya cita-cita suatu institusi.
Situmorang (1994: 26) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Pada umumnya pengawasan terdiri dari tiga langkah yaitu menentukan standar, mengukur hasil atas dasar standard dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan melekat adalah sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tangung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen administrasi yang efektif dan efisien dilingkungkungan kerja masing-masing. Pentingnya pengawasan yang dilakukan yang bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena atasan langsung lebih tahu situasi dilingkup kerja daripada orang luar. Dengan demikian adanya penyelewengan dapat dikurangi atau bahkan dicegah, karena jika tidak penyimpangan yang dilakukan bawahan dari satuan kerja atau organisasi dapat menghambat pembangunan dan dengan
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 615 ‐ 831
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap pegawai yang bekerja di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat , didapatkan informasi bahwa belum adanya standar yang jelas tentang aspek yang dinilai pada pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya, belum adanya standar yang jelas pada proses pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya, belum adanya standar yang jelas tentang teknik pengukuran pada  pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya, belum adanya standar yang jelas tentang waktu penilaian pada  pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap pegawainya

## Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas - tugas organisasi. Jadi pengawasan menurut Mocler dalam Engkoswara (2010:219) adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan korekri yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.
Pengawasan melekat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan suatu instansi atau pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik. Keberhasilan pengawasan melekat pada akhirnya akan menyebabkan berkembangnya budaya dan tata kerja dalam aparatur pemerintahan. Tujuan dilaksanakannya pengawasan melekat sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 yaitu terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tang dilakukan oleh atasan langsung.
Pengawasan melekat bertujuan supaya atasan secara langsung dapat mengetahui kegiatan nyata setiap aspek dan permasalahan yang dihadapi bawahan dalam pelaksanaan pengawasan , antara lain dapat dilihat sebagai berikut pertama yaitu aspek yang diawasi Pimpinan Menurut Nurdin yang dikutip Mukmin (2008:10) mengemukakan aspek-aspek yang perlu diawasi pimpinan adalah orang sebagai pelaksana kegiatan, uang atau dana sebaai alat pembiayaan untuk terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, fasilitas yang merupakan perlengkapan yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan yaitu menilai apakah dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana
Berdasarkan penjelasan diatas maka aspek-aspek yang diawasi dan dinilai adalah a) pegawai dalam melaksanakan kegiatan, pengawasan dibidang manusia atau pegawai dengan kegiatan- kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan instruksi, rencana  tata kerja.
b)Penggunaan dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ngawasan
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 616 ‐ 831
dibidang keuangan ditujukan pada pengawasan aliran dana yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak. c)Penggunaan material untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan dibidang material ditujukan agar material dapat digunakan seefektif mungkin. d)Mutu atau hasil kegiatan dari pengawasan dapat ditujukan terhadap kualitas  hasil produksi dari sebuah kebijakan yang diambil.
Selanjutnya proses pengawasan secara umum dapat disimpulkan proses pengawasan meliputi menetapkan standar, mengadakan evaluasi atau penilaian dan melaksanakan tindak lanjut.
Teknik pengawasan adalah cara melaksanakan pengawasan terlebih dahulu menentukan titik-titik pengawasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai keadaan keseluruhan kegiatan organisasi. Teknik pengawasan menurut Lubis (1985:66) bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu : a) Teknik langsung yang dijalankan sendiri oleh atasan/pimpinan dalam memeriksa kegiatan yang telah berjalan. b) Teknik tidak langsung, jadi pengawasan itu diawasi melakukan perantara, baik secara lisan maupun berbentuk laporan.
Penggunaan waktu merupakan salah satu cara dalam melaksanakan pengawasan melekat oleh pimpinan. Pada umumnya pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemikiran atas dasar diri sendri, pimpinan pergi sendiri ke tempat dimana pegawai melakukan aktifitas dan tugasnya masing-masing.
Lamanya waktu pengawasan melalui laporan lisan yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan masing-masing kepala Biro dengan mengadakan wawancara. Pertemuan ini biasanya dilakukan pada awal bulan. Menggunakan laporan tulisan. Hal ini ditempuh demi memudahkan dalam pengarsipan proses- prose kinerja pegawai. Laporan tertulis juga dapat membantu pimpinan, laporan ini diminta satu kali dalam seminggu dan diminta kepada Kabag di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat.Kecepatan dalam menyelesaikan tugas merupakan salah satu kriteria untuk melihat kinerja seseorang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang sebagaimana adanya. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja ( purposive ) dengan pertimbangan bahwa peneliti telah melaksanakan Praktek Lapangan Manajemen Pendidikan (PLMP) dan juga  adanya kesediaan instansi untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.
Berdasarkan judul penelitian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pegawainya sebanyak 65 orang. Oleh karena itu populasi berjumlah 65, maka sampel yang ditarik berdasarkan tabel Krejcie berjumlah 56 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling .
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 617 ‐ 831
Sugiyono (2010:59) mengemukakan bahwa “teknik ini mengambil sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu”.
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner). Alternatif jawaban yang digunakan adalah Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif jawaban angket dipergunakan dalam bentuk skor, yakni : Jika pernyataan positif maka (SL) diberi skor 5, untuk Sering (SR) diberi skor 4, untuk Kadang-kadang (KD) diberi skor 3, untuk Jarang (JR) diberi skor 2, dan untuk Tidak Pernah (TP) diberi skor 1. Sebaliknya jika pernyataan negatif maka (SL) skor 1, (SR) skor 2, (KD) skor 3, (JR) skor 4, (TP) skor 5.
Adapun langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut yaitu membuat kisi-kisi angket dengan cara menentukan variabel penelitian dan menentukan indikator dari masing-masing sub variable, menyusun pernyataan (item) dari setiap indicator, mengkonsultasikan item-item yang telah disusun tersebut dengan pembimbin , melakukan uji coba ke sebagian pegawai diluar sampel penelitian dan analisis uji coba untuk mengetahui apakah angket sudah valid dan reliable, menganalisis data hasil uji coba angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pada bab ini akan di kemukakan hasil penelitian pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan pengawasan melekat tersebut meliputi: 1) aspek - aspek yang diawasi, 2) proses pengawasan melekat, 3) teknik pengawasan, 4) waktu  pengawasan. Masing-masing uraian data tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini.
Tabel 7. Rekapitulasi Skor Rata-Rata Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro
Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. Aspek yang Diteliti Skor rata-rata Kategori 1 Aspek-Aspek yang diawasi 3,40 Cukup Baik 2 Proses Pengawasan Melekat 3,45 Cukup Baik 3 Teknik Pengawasan 3,39 Cukup Baik 4 Waktu Pengawasan 3,42 Cukup Baik Rata-Rata Keseluruhan 3,41 Cukup Baik
Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa skor rata-rata Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah 3,41 skor tersebut berada pada kategori cukup baik. Hal ini berarti pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan cukup baik
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 618 ‐ 831

## Pembahasan
Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi aspek - aspek yang diawasi, proses pengawasan melekat, teknik pengawasan, waktu  pengawasan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari aspek-aspek yang diawasi di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah cukup baik dengan skor rata-rata 3,40.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari proses pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah cukup baik dengan skor rata-rata 3,45.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari teknik pengawasan di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah cukup baik dengan skor rata-rata 3,39
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari waktu pengawasan di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah cukup baik dengan skor rata-rata 3,42
Jadi penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa pengawasan melekat pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
-  Secara umum skor rata-rata pelaksaan pengawasn melekat ditinjau dari aspek-aspek yang diawasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,40). Ini berarti pelaksanaan pengawasan ditinjau dari aspek yang diawasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat sudah dilaksanakan dengan Cukup Baik.
-  Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari proses pengawasan melekat di Biro Bina Sosial Sekretrariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,45). Ini berarti pelaksanaan pengawasan ditinjau dari proses pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat sudah dilaksanakan dengan Cukup Baik.
-  Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari teknik pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,39). Ini berarti pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari teknik penawasan di Biro Bina sosial
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 619 ‐ 831
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra sudah dilaksanakan dengan Cukup Baik.
-  Secara umum skor rata-rata pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari waktu pengawasan di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat berada pada kategori cukup baik (3,42). Ini berarti pelaksanaan pengawasan melekat ditinjau dari waktu pengawasan di Biro Bina sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra sudah dilaksanakan dengan Cukup Baik.
-  Rekapitulasi pelaksanaan Pengawasan melekat di Biro Bina Sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dilihat dari aspek yang diawasi, proses pengawasan, teknik pengawasan, dan waktu pengawasan  oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan Cukup Baik (3,41)
Berarti secara keseluruhan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat telah melaksanakanya dengan cukup baik

## DAFTAR PUSTAKA
Engkoswawa,dkk. 2010. Administrasi Pendidikan. Bandung : Alfabeta
Mukmin,Tasrif. 2008. Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Pelaksanaan Tugas Pegawai Dinas Koperasi PKM Provinsi Sumatra Barat. Skripsi : Unp
Situmorang.V. dan Juhir. J (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : PT Rineka