Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 191.-205 Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.

## Urgensi Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

## The Urgency of Deposit Insurance Corporation Existence of Credit Union
Hilda Yunita Sabrie 1 , Ananda Amalia Tasya 2 , Maradona 3 , Rizky Amalia 4 , Faizal Kurniawan 3
1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: hilda.sabrie@fh.unair.ac.id
2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: ananda.amalia.tasya-2016@fh.unair.ac.id
3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: maradona@fh.unair.ac.id
4. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: rizky.amalia@fh.unair.ac.id
5. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: faizal@fh.unair.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Credit union; Deposit insurance corporation; Bank; Deposit fund Credit Union has the same role as bank but until now, no institution has  been  created  to  guarantee  and  protect  the  deposits  of  its members. On the other hand, Credit Union cases related to loan funds by members of the Credit Union also experienced many problems. For this  reason,  a  deeper  study  is  needed  in  relation  to  LPS  as  an institution that can guarantee deposits from Credit Union’s members with  formulation  included  Credit  Union’s  character.  This  study  uses the  statute  or  normative  approach,  which  is  a  method  that  reviews legal issues based on the applicable laws and regulations. Apart from bank,  quite  a  lot  of  people  get  loans  from  Credit  Union  (Koperasi Simpan Pinjam/KSP). What these two institutions have in common is raising funds from the community and channeling them back to the community  in  the  form  of  loans.  In  addition,  it  is  related  to  ceiling loans  for  bank  and  Credit  Union,  starting  from  Rp  500.000  to hundreds of millions. There are even Credit Union that do not provide credit ceiling or are adjusted to the value of the collateral. With these facilities,  Credit  Union  has  also  become  an  important  institution  in the progress of Small and Medium Enterprise (UMKM). The difference is  bank  raised  the  funds  from  and  for  the  community,  while  Credit Union collect funds from members and channel it to other members. Granting  of  funds  either  by  banks  or  Credit  Union  can  be  used  as consumer  credit  or  working  capital  loan.  Operationally,  bank  and Credit Union have similarities, but bank have received more attention from  the  government  due  to  their  wider  scope.  For  this  reason,  the government established the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)  to  guarantee  customer  deposits  and  actively  maintain  the stability of the banking system in accordance with its authority.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Koperasi simpan pinjam;
Lembaga penjamin simpanan; Bank; Dana simpanan KSP memiliki peran yang sama dengan bank namun sampai saat ini belum  ada  lembaga  yang  dibuat  untuk  menjamin  dan  melindungi simpanan  para  anggotanya.  Di  sisi  lain  kasus-kasus  KSP  terkait pinjaman  dana  oleh  anggota  koperasi  ini  juga  banyak  mengalami masalah. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih dalam terkait LPS sebagai lembaga yang dapat menjamin dana simpanan dari anggota KSP  tersebut  dengan  formulasi  yang  memiliki  karakter  KSP. Penelitian  ini  menggunkan  metode statute  approach (pendekatan normatif)  yaitu  metode  yang  mengulas  isu  hukum  dengan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  bank,  cukup  banyak  orang  mendapatkan  pinjaman  dari Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Persamaan  dari  kedua  lembaga tersebut  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  lalu menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  betuk pinjaman. Selain itu terkait dengan plafon pinjaman untuk bank dan KSP,  yaitu  mulai  dari  Rp.  500  ribu  sampai  dengan  ratusan  juta. Bahkan  ada  pula  KSP  yang  tidak  memberikan  batasan  plafon pinjaman  atau  disesuaikan  dengan  nilai  jaminan.  Dengan  fasilitas tersebut KSP juga menjadi lembaga penting dalam kemajuan Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Perbedaannya  adalah  untuk  bank; menghimpun dana dari dan untuk masyarakat, sementara koperasi menghimpun dana anggota koperasi tersebut dan menyalurkannya kepada anggotanya yang lain. Pemberian dana baik oleh bank atau KSP dapat digunakan sebagai kredit konsumsi maupun modal kerja. Secara  operasional  tentu  bank  dan  KSP  memiliki  persamaan, namun  bank  menjadi  lebih  mendapat  perhatian  dari  pemerintah dikarenakan  cakupannya  yang  lebih  luas.  Untuk  itu  pemerintah membuat  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  untuk  menjamin simpanan  nasabah  dan  turut  aktif  memelihara  stabilitas  sistem perbankan sesuai kewenangannya.

## 1. Pendahuluan ß Cambria (12 pt) Capital & Bold
Sebagai  makhluk  zoon  politicon,  manusia  tidak  akan  pernah  dapat  hidup  sendiri. Manusia dalam menjalankan kehidupannya, pasti membutuhkan bantuan orang lain agar dapat  bertahan  hidup.  Memenuhi  suatu  kebutuhan  manusia  tidaklah  dapat  dilakukan dengan  sifat-sifat  individu,  melainkan  dengan  sifat-sifat  kebersamaan,  salah  satunya adalah  dalam  hal  kebutuhan  pokok  hidup.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan pokoknya,  manusia  membutuhkan  sandang,  pangan  dan  papan.  Banyak  cara  yang dilakukan  oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  salah  satunya  melalui kegiatan peminjaman dana dari lembaga keuangan baik dari sektor perbankan maupun non-bank  seperti  koperasi.  Koperasi  yang  ada  ditiap-tiap  desa  nyatanya  tidak  hanya berada  di  desa,  tetapi  juga  berkembang  didaerah-daerah  kota  besar.  Koperasi  simpan pinjam  yang  lebih  banyak  disukai  oleh  masyarakat  karena  prosesnya  yang  dilakukan secara  kekeluargaan,  membuat  badan  usaha  ini  berkembang  pesat  hingga  ke  kota-kota
besar.  Oleh  karena  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  besar  tersebut,  membuat koperasi berkembang begitu cepat. 1
Dalam  rangka  pelaksanaan  demokrasi  ekonomi,  Koperasi  harus  makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena  Koperasi  merupakan  wadah  perekonomian  yang  sesuai  dan  sangatlah  penting dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat  serta  dalam mewujudkan    kehidupan  ekonomi  yang  bercirikan  demokratis,  kebersamaan  dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  (Hardianto,  2009). 2 Koperasi  memiliki  peranan  penting dalam  kegiatan  perekonomian,  karena  Koperasi  dinilai  mampu  memberikan  berbagai kelebihan  kepada  para  anggota  atau  masyarakat  yang  memanfaatkan  keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian (selanjutnya disebut sebagai UU Perkoperasian) sebagai berikut:
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan masyarakat.
Kehadiran  koperasi  sebagai  salah  satu  sarana  prasarana  dalam  kegiatan perekonomian,  seyogyanya  wajib  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  seluruh anggota koperasi yang mempercayakan keuangan para anggotanya pada koperasi.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya disebut sebagai PP 9/1995), Koperasi  Simpan  Pinjam  (selanjutnya  disebut  sebagai  KSP)  adalah  koperasi  yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.  Anggota  KSP  yang  menabung  akan  mendapatkan  imbalan  jasa  dari  kegiatan peminjaman  yang  dilakukan  oleh  KSP,  dan  bagi  peminjam  akan  dikenakan  biaya  jasa yang  besarnya  ditentukan  melalui  rapat  anggota.  Sampai  dengan  November  2019, terdapat  20.852  unit  KSP  atau  setara  dengan  15,09%  dari  jumlah  koperasi  nasional sebanyak  138.140  unit. 3 Sedangkan  di  tahun  2018,  Badan  Pusat  Stastistik  (BPS) melakukan survei terhadap 9.899 KSP di Indonesia dengan rata-rata 2.715 anggota dan
1 Thamrin Abdullah and Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan , Depok, Raja Grafindo Persada, 2017: 31-46.
2 Rachmat Hardianto, “Peran Koperasi Unit Desa Dalam Memberikan Kredit di Kalangan Masyarakat Klaten (Studi di KUD “JUJUR” Karangnongko”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019: 4.
3 Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia,  2019,  Kemenkop  dan  UKM Siapkan  Strategi  Perluasan  Pasar  Produk  UKM  Sektor  Riil  Unggulan.  [Online]  Available  from: http://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-siapkan-strategi-perluasan-pasar-produk- ukm-sektor-riil-unggulan. (retrieved: July 22, 2020)
1.282  peminjam  di  tiap-tiap  KSP. 4 Hal  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  koperasi  di Indonesia  bergerak  secara  aktif  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dan  mampu menarik minat masyarakat.
Selain  berdasarkan  atas  prinsip-prinsip  yang  sesuai  dengan  jati  diri  bangsa Indonesia,  koperasi  juga  melaksanakan  kegiatan  usaha  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggotanya  berupa  simpan  pinjam.  Kelebihan  yang  didapat  dengan melakukan  pinjaman  dana  kepada  koperasi  seperti  mekanisme  pinjaman  yang  lebih mudah. Apabila dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada bank, proses pengajuan dan pencairan dana pinjaman di koperasi lebih cepat. Selain itu juga, berkaitan dengan tujuan  dari  koperasi  itu  yaitu  untuk  mensejahterakan  anggotanya,  maka  suku  bunga koperasi dinilai lebih rendah dibandingkan suku bunga bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Di setiap kelebihan, terdapat pula kekurangan dan permasalahan yang muncul dalam  proses  penyelenggaraan  kegiatan  koperasi.  Praktik  ilegal  hingga  lemahnya pengawasan  terhadap  kegiatan  KSP  merupakan  isu  nasional  yang  membutuhkan penyelesaian masalah yang cepat dan tepat untuk mempertahankan eksistensi koperasi dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya anggota koperasi.
Dengan maraknya kasus-kasus yang menimpa koperasi, salah satunya yaitu kasus KSP Indosurya yang mengalami gagal bayar dengan potensi kerugian yang diderita oleh nasabah  mencapai  Rp  14  triliun. 5 Dalam  hal  ini,  nasabah  merasa  dirugikan  karena terdapat kemungkinan bahwasanya para nasabah tidak akan mendapatkan kembali dana yang telah diinvestasikan ke dalam KSP. Hal-hal seperti ketiadaan penjaminan atas dana simpanan  dalam  KSP  dapat  mengikis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  simpan pinjam  dalam  perkoperasian  dan  meresahkan  masyarakat  pula  apabila  terdapat  kasus koperasi  gagal  bayar  sebagaimana  yang  terjadi  pada  KSP  Indosurya.  Berbeda  halnya dengan  perbankan  yang  telah  memiliki  sistem  penjaminan  simpanan  melalui  Lembaga Penjamin  Simpanan  (selanjutnya  disebut  sebagai  LPS),  dimana  nasabah  dapat mengajukan klaim penjaminan simpanan pada bank yang dicabut izin usahanya dan LPS berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  klaim  penjaminan  kepada  nasabah  yang layak bayar.
Gagasan  pembentukan  lembaga  penjaminan  simpanan  untuk  anggota  KSP sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 94 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  17/2012). Pemerintah dapat membentuk LPS KSP untuk menjamin simpanan anggota bagi KSP dan ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  LPS  KSP  akan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah. Namun  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013 bahwasanya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  dinyatakan  bertentangan  dengan Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut
4 BPS-Statistics Indonesia. Savings and Loan Cooperatives Statistics. 2018.
5 Ratu Rina Windarty. “Nasabah: Gagal Bayar KSP Indosurya Rp 14 T Lebih”. CNBC Indonesia , June 16, 2020. Accesed  July  22,  2020.  https://www.cnbcindonesia.com/market/20200619113431-17-166542/nasabah- gagal-bayar-ksp-indosurya-rp-14-t-lebih.
dengan UUD NRI 1945) sehingga pemberlakuannya dicabut dan Undang-Undang Nomor 25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  25/1992) dinyatakan  berlaku  untuk  sementara  waktu  samapi  dengan  terbentuknya  Undang- Undang baru.
Apabila  melihat  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  25/1992,  maka  tidak  ada  amanat untuk membentuk suatu lembaga penjaminan simpanan bagi anggota KSP sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  17/2012.  Meskipun  dalam  uji  materiil  yang  dilakukan  terhadap UU 17/2012 dengan UUD NRI 1945 para pemohon tidak mempermasalahkan mengenai pemberlakuan  Pasal  94  berkaitan  dengan  amanat  pembentukan  LPS  KSP,  namun  UU 25/1992  juga  tidak  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  mengenai penjaminan dana simpanan anggota KSP.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  atau  statute  approach,  yaitu metode  yang  mengkaji  masalah  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Pendekatan  tersebut  digunakan  untuk  mencari  aturan  yang  berkaitan dengan isu hukum dan norma hukum yang terkandung didalamnya. Sumber hukum yang digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dalam  penulisan  ini  antara  lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LPS, KSP, dan perbankan, serta artikel dari jurnal ilmiah dan sumber berita.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Lembaga Pembiayaan
Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau  badan hukum  koperasi,  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Koperasi  memiliki  makna  “kerja  sama”  dimana  kegiatan  koperasi  berkenaan  dengan manusia  sebagai  individu  yang  memerlukan  orang  lain  dalam  suatu  kerangka  kerja sosial.  Di  Indonesia,  bentuk  kerja  sama  yang  mendasari  koperasi  diistilahkan  “gotong royong”  yaitu  kegiatan  bersama  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Moh.  Hatta  sebagai Bapak  Koperasi  Indonesia  mendefinisikan  koperasi  merupakan  usaha  bersama  untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh  keinginan  untuk  memberi  jasa  kepada  kawan.  Dalam  pelaksanaannya,  koperasi didasarkan oleh asas kekeluargaan sehingga keputusan usaha dan organisasi didasarkan pada musyawarah dan mufakat. 6
Pada  umumnya,  tujuan  koperasi  adalah  untuk  mensejahterakan  anggota  dan masyarakat,  serta  andil  dalam  membangun  perekonomian  nasional  dan  mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil  dan  makmur.  Pelaksanaan  koperasi  berpedoman  pada
6 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik , Jakarta, Erlangga, 2001: 17.
prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) yang pada dasarnya merupakan jati diri atau  ciri  khas  dari  koperasi  yang  membedakan  koperasi  dengan  badan  usaha  lainnya. Berdasarkan Pasal 5 UU Perkoperasian, prinsip koperasi antara lain:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan  besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas padamodal
5. Kemandirian
Koperasi yang telah berkembang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia terbagi dalam  beberapa  jenis,  yaitu  koperasi  produsen,  koperasi  konsumen,  koperasi  simpan pinjam,  koperasi  pemasaran,  dan  koperasi  jasa. 7 Penelitian  ini  memfokuskan  pada koperasi  simpan  pinjam  yang  seringkali  disamakan  dengan  koperasi  kredit,  dimana koperasi  ini  menyelenggarakan  layanan  tabungan  sekaligus  memberikan  kredit  bagi anggotanya  sehingga  kedudukan  anggota  sebagai  pemilik  ( owner )  dan  nasabah ( customer ).  Sebagai  nasabah,  anggota  melakukan  kegiatan  menabung  dalam  bentuk simpanan  wajib,  simpanan  sukarela  dan  deposito.  Dana  yang  telah  terhimpun  tersebut merupakan sumber modal bagi koperasi untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit  kepada  anggota  dan  calon  anggota.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  prinsip member based oriented dalam koperasi, sehingga pembentukan modal ( equity ) bergantung pada besarnya  simpanan  para  anggota  dan  jumlah  anggota  dalam  suatu  koperasi.  Apabila usaha  dari  koperasi  tersebut  berhasil,  maka  modal  akan  terpupuk  dari  cadangan  Sisa Hasil  Usaha  (SHU)  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  Pasal  41  UU  Perkoperasian,  modal koperasi terdiri atas:

## 1. Modal Sendiri
Modal  sendiri  merupakan  modal  yang  berasal  dari  simpanan  pokok, simpanan  wajib  dan  dana  cadangan.  Simpanan  pokok  adalah  uang  dengan nominal yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat  masuk  menjadi  anggota  dan  tidak  dapat  diambil  kembali  selama  masih menjadi  anggota.  Simpanan  wajib  adalah  simpanan  yang  nominalnya  tidah harus  sama  yang  wajib  dibayar  oleh  anggota  kepada  koperas  dalam  waktu tertentu dan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Dana cadangan  adalah  uang  yang  diperoleh  dari  penyisihan  SHU  untuk  menutup modal sendiri dan menutup kerugian koperasi.
2. Modal Pinjaman
Modal  pinjaman  adalah  modal  yang  berasal  dari  anggota  sendiri  atau koperasi  lain  atau  lembaga  keuangan/bank.  Selain  itu,  koperasi  juga  dapat memperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
7 Human Resource Development Deputy of State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises, Jenis Koperasi , 2010: 1-4.
3. Modal Penyertaan Modal  penyertaan  adalah  modal  yang  bersumber  dari  pemerintah  atau masyarakat dalam bentuk investasi. Pemilik modal penyertaan tidak memiliki kekuasaan  dalam  rapat  anggota  dan  dalam  penentuan  kebijakan  koperasi, namun  pemilik  modal  dapat  diikutsertakan  dalam  pengelolaan  dan pengawasan usaha investasi sesuai dengan perjanjian.
Menurut Pasal 18 dan 19 PP 9/1995, kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota koperasi  dan  calon  anggota  koperasi  yang  bersangkutan  atau  koperasi  lain  dan/atau anggota koperasi lain, dan memberikan pinjaman pula kepadanya. Prosedur pengajuan dan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh KSP adalah sebagai berikut: 8
Gambar 1. Prosedur pengajuan dan pemberian pinjaman dalam KSP
Pihak-pihak  yang  boleh  menjadi  debitur  KSP  sebagaimana  Pasal  18  ayat  (1)  PP 9/1995 dapat mengajukan permohonan kredit yang dilakukan dengan sederhana dengan melengkapi persyaratan pengajuan kredit sebagaimana ditentukan oleh koperasi. Dalam hal  pemenuhan  prinsip  pemberian  pinjaman  yang  sehat  dengan  memperhatikan
8 Desi Catur Wulandari dan Dwi Iga Luhsasi, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam  Asa  Mandiri  Ampel”, Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  FKIP  Universitas  Kristen  Satya  Wacana , 2019: 5.
Apabila pembayaran
belum selesai PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT
PENYELIDIKAN BERKAS PINJAMAN KEPUTUSAN
KREDIT PENANDA– TANGANAN PERJANJIAN REALISASI KREDIT PROSES PEMBAYARAN ANGSURAN PROSES PEMBAYARAN ANGSURAN JAMINAN DILELANG Permohonan disetujui
penilaian  kelayakan  dan  kemampuan  pemohon,  maka  dilkaukan  penyelidikan  berkas pinjaman  untuk  mengetahui  kondisi  dan  kebenaran  dari  calon  debitor.  Apabila  telah permohonan  disetujui,  maka  dilakukan  proses  penandatanganan  perjanjian  antara pemohon  sebagai  debitur  dan  KSP  sebagai  kreditur.  Terdapat  perbedaan  jangka  waktu pencairan dana pinjaman di tiap koperasi, hal tersebut dapat dikarenakan dengan jumlah nominal  pinjaman  dan  banyaknya  peminjam.  Atas  dana  pinjaman  tersebut  kemudian akan  dilakukan  proses  pembayaran  angsuran  sejumlah  pinjaman  yang  diberikan ditambah  dengan  bunga  atau  biaya  jasa  yang  dibebankan  kepada  debitur  hingga  jatuh tempo pelunasan peminjaman. Di beberapa KSP yang mensyaratkan pemberian jaminan kredit,  maka  jaminan  tersebut  dapat  dilelang  untuk  menutup  peminjaman  yang  belum dilunasi oleh debitur.
Disamping  koperasi,  terdapat  lembaga  pembiayaan  lain  yang  sampai  saat  ini secara  aktif  menyelenggarakan  kegiatan  kredit  dan  juga  diminati  oleh  masyarakat, seperti  bank  dan  terobosan financial  technology (selanjutnya  disebut  dengan fintech ) berupa  pinjaman online seperti peer-to-peer  lending .  Ketiganya  berperan  untuk memberikan  layanan  kredit  kepada  masyarakat,  namun  terdapat  banyak  perbedaan yang  menjadi  pertimbangan  bagi  masyarakat  untuk  menggunakan  layanan  tersebut. Berikut adalah perbedaan antara bank, koperasi simpan pinjam dan fintech lending :
Tabel 1. Perbedaan Bank, KSP dan Fintech Lending Jenis Perbedaan Bank KSP Fintech Lending Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kegiatan usaha Menghimpun  dana  dalam bentuk  simpanan  dan menyalurkan  dana  dalam bentuk kredit kepada masyarakat Menghimpun simpanan koperasi  berjangka  dan tabungan  koperasi  dari anggota koperasi dan calon  anggota  koperasi yang  bersangkutan  atau koperasi  lain  dan/atau anggota  koperasi  lain,  dan memberikan pinjaman kepadanya Menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman  dengan  penerima pinjaman dalam rangka melakukan  perjanjian  pinjam meminjam melalui sistem elektronik  dengan  jaringan internet ( online ) Sumber  dana pinjaman Tabungan,  deposito,  giro, modal  pemilik,  penerbitan Sumbangan wajib, sumbangan  pokok,  dan Orang atau badan hukum yang mempunyai dana dan
surat utang sumbangan  sukarela  dari anggota koperasi. berkeinginan untuk memberikan  pinjaman  kepada pihak lain Suku bunga 0,59-2% per bulan 0,3-2,5% per bulan 0,5-3% per hari Risiko pemberian pinjaman Ditanggung  oleh  pihak Bank Ditanggung oleh koperasi Ditanggung oleh pemberi pinjaman Penjaminan dana Dijamin oleh LPS Tidak dijamin oleh LPS Tidak dijamin oleh LPS
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwasanya  yang  menjadi  kelemahan dari  koperasi  adalah    tidak  adanya  penjaminan  dana  oleh  LPS  sebagaimana  pada perbankan.  Padahal,  koperasi  dapat  berkembang  menjadi  lembaga  pembiayaan  yang besar  apabila  pengelolaan  dan  pengawasan  dilakukan  dengan  baik.  Prinsip  koperasi dalam  mensejahterakan  anggotanya  menjadi  daya  tarik  masyarakat  dalam  melakukan kegiatan  pembiayaan  di  koperasi  dengan  suku  bunga  pinjaman  yang  sangat  rendah dibandingkan  bank  dan  fintech,  serta  keuntungan  dari  pinjaman  yang  akan  dibagikan secara  merata  kepada  anggotanya.  Untuk  meraih  kepercayaan  masyarakat  terhadap koperasi,  juga  dibutuhkan  adanya  peningkatan  pengawasan  dan  penjaminan  terhadap dana anggota yang disimpan di KSP.

## 3.2. Penjaminan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam
Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan pengelola dana didasarkan atas  suatu  perjanjian.  Untuk  itu  tentu  adalah  sesuatu  yang  wajar  apabila  kepentingan dari  nasabah  yang  bersangkutan  memperoleh  perlindungan  hukum,  sebagaimana perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  bank.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama nasabah penyimpan dana. 9
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  ini,  Marulak  Pardede mengemukakan  bahwa  dalam  sistem  perbankan  Indonesia,  mengenai  perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
1. Perlindungan secara implisit ( implicit deposit protection ), yaitu perlindungan yang dihasilkan  oleh  pengawasan  dan  pembinaan  bank  yang  efektif,  yang  dapat menghindarkan  terjadinya  kebangkrutan  bank.  Perlindungan  ini  yang  diperoleh melalui:  (1)  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perbankan,  (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia,  (3)  upaya  menjaga  kelangsungan  usaha  bank sebagai  sebuah  lembaga  pada  khususnya  dan  perlindungan  terhadap  sistem perbankan  pada  umumnya,  (4)  memelihara  tingkat  kesehatan  bank,  (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit
9 Juanda Mamuaja, “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia”, Lex Privatum III, no. 1 (Jan-Mar/2015): 40.
yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah,  dan  (7)  menyediakan informasi risiko pada nasabah;
2. Perlindungan  secara  eksplisit  ( explicit  deposit  protection ),  yaitu  perlindungan melalui  pembentukan  suatu  lembaga  yang  menjamin  simpanan  masyarakat, sehingga  apabila  bank  mengalami  kegagalan,  lembaga  tersebut  yang  akan mengganti  dana  masyarakat  yang  disimpan  pada  bank  yang  gagal  tersebut. Perlindungan  ini  diperoleh  melalui  pembentukan  lembaga  yang  menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26  tahun  1998  tentang  Jaminan  Terhadap  Kewajiban  Bank  Umum  dan  dalam Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan (LPS). 10
Memahami  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi) khususnya mengenai perlindungan kegiatan koperasi yang berkaitan dengan simpan pinjam sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 44 UU  Koperasi  bentuk  perlindungannya  tidak  menyentuh  pada  aspek  dana  anggota koperasi,  melainkan  hanya  aspek  pengawasan  saja,  sebagaimana  telah  ditegaskan didalam Pasal 39 UU Koperasi.
Tugas pengawas koperasi yang diatur didalam UU Koperasi adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pengelola koperasi; dan
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
Sedangkan  kewenangan  pengawas  koperasi  yang  diatur  didalam  UU  Koperasi  adalah sebagai berikut:
1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
Berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  Koperasi  terhadap pengawas, dimana di dalam UU Koperasi yang juga mengatur mengenai kegiatan usaha koperasi  simpan  pinjam,  maka  peran  pengawas  terhadap  kegiatan  koperasi  simpan pinjam  juga  tunduk  pada  UU  Koperasi.  Melihat  ketentuan  mengenai  kegiatan  usaha simpan  pinjam  yang  diatur  di  dalam  UU  Koperasi,  nyatanya  hanya  diatur  dalam  satu pasal saja, yakni Pasal 44 UU Koperasi. Pasal 44 UU Koperasi yang mengatur mengenai kegiatan  usaha  koperasi  simpan  pinjam  juga  mengamanahkan  bahwasannya  aturan- aturan mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam  oleh  koperasi  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP 9/1995). Melihat PP 9/1995 merupakan peraturan yang mengatur kegiatan koperasi simpan  pinjam  nyatanya  lebih  lengkap  aturannya  dibandingkan  dengan  yang  diatur didalam  UU  Koperasi.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  penyimpan  dana  pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang  disimpan  di  suatu  bank  tertentu  terhadap  suatu  risiko  kerugian.  Perlindungan
10 Ibid .
hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. 11
PP  9/1995  hanya  mengatur  koperasi  yang  kegiatan  usahanya  hanyalah  simpan pinjam saja, tidak memiliki usaha yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 angka 2 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  juga ditegaskan didalam Pasal 1 angka 1 yakni kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi  yang  bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi  lain dan atau anggotanya. PP 9/1995 memberikan pula penegasan mengenai objek apa yang dapat  dijadikan  kegiatan  Koperasi  simpan  pinjam.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  didalam Pasal  1  angka  4  yakni  simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  anggota,  calon anggota,  koperasi-koperasi  lain  dan  atau  anggotanya  kepada  koperasi  dalam  bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sudah selayaknya sebelum memberikan pinjaman kepada anggota perlu adanya kehati-hatian sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat.  Didalam  koperasi  simpan pinjam,  juga  telah  diatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan  pinjaman kepada anggota koperasi. 12 Prinsip tersebut tidak diatur didalam UU Koperasi, melainkan didalam PP 9/1995 dimana Pasal yang mengatur yakni Pasal 19 ayat 2, dimana didalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
Prinsip kehati-hatian yang diatur didalam PP 9/1995 tidak sebanding dengan prinsip kehati-hatian  yang  diatur  didalam  perbankan.  Dalam  perbankan,  prinsip  kehati-hatian dikenal  dengan  istilah  6C ( Character,  Capital,  Capacity,  Collateral,  Confition  of  Economy, and  Constraint ),  7P  ( Personality,  Party,  Purpose,  Prospect,  Payment,  Profitability,  and Protection ), dan 3R ( Return, Repayment, and Risk ). Sedangkan dalam PP 9/1995, prinsip kehati-hatian  dalam  KSP  diantaranya  Prinsip  Kelayakan  dan  Prinsip  Kemampuan. Melihat  perbandingan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menyalurkan  dana  baik  koperasi kepada  anggotanya  maupun  bank  kepada  masyarakat  jelas  terlihat  beda.  Bank  yang memiliki  lebih  banyak  prinsip  kehati-hatian  dalam  menyalurkan  kredit  saja  masih berpotensi mengalami kerugian, terlebih KSP yang prinsip kehati-hatiannya lebih sedikit.
Melaksanakan  kegiatan  simpan  pinjam  nyatanya  tidak  hanya  beracuan  kepada prinsip  kehati-hatian  semata,  namun  sebelum  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  ada yang  dinamakan  pengawasan.  Pengawasan  ini  bertujuan  agar  kegiatan  KSP  dijalankan sesuai pada koridor hukumnya. Peran pengawas pada koperasi simpan pinjam nyatanya tidak diatur lebih komprehensif pada PP 9/1995, yang artinya peran pengawas koperasi acuannya adalah UU Koperasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.
Perlindungan  dana  anggota  yang  menjadi  objek  kegiatan  KSP  dilindungi  hanya sebatas  pada  prinsip  pencegahan  saja,  tidak  memberikan  kepastian  hukum  manakala disuatu  hari  terjadi  kerugian  yang  melibatkan  dana  anggota  koperasi.  Prinisp
11 Ibid : 41.
12 Agn. Surpiyanto, Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam , Yogyakarta, Andi Offset, 2015: 98.
pencegahan tersebut tercermin didalam Pasal 39 UU Koperasi dan Pasal 28 PP 9/1995 sebagai berikut:
Pasal 39 UU Koperasi:
1) Pengawas bertugas:
a. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pengelola koperasi;
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2) Pengawas berwenang:
a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

## Pasal 28 PP 9/1995:
Dalam  hal  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  mengalami  kesulitan  yang mengganggu  kelangsungan  usahanya,  menteri  dapat  memberikan  petunjuk  kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Penambahan modal sendiri dan/atau modal penyertaan;
b. Penggantian pengelola;
c. Penggabungan dengan koperasi lain;
d. Penjualan sebagian aktiva tetap;
e. Tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dari  kedua  norma  yang  mengatur  mengenai  kegiatan  KSP,  tidak  satupun  ada aturan  yang  memberikan  jaminan  keamanan  bagi  dana  anggota  koperasi  yang  ada didalam  lalu  lintas  kegiatan  simpan  pinjam.  Aturan-aturan  yang  ada  lebih  didominasi dengan  aturan-aturan  pencegahan  agar  sebuah  koperasi  tidak  melakukan  kesalahan. Aturan-aturan yang mengatur aspek pengawasan sudah seharusnya mampu memberikan sebuah kepastian keamanan dana anggota koperasi yang diolah oleh koperasi.
Meskipun  dalam  Pasal  39  UU  25/1992  terdapat  pengawas  sebagai  salah  satu organ  koperasi  yang  bertugas  untuk  melakukan  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan pengelolaan koperasi, namun hal tersebut hanyalah sebagai bentuk perlindungan secara implisit  atau  internal  suatu  koperasi.  Perumusan  tugas  pengawas  tidak  terkhususkan untuk  mengatur  mengenai  penjaminan  simpanan  dana  anggota  KSP,  padahal permasalahan tersebut sangat krusial untuk masa depan eksistensi koperasi. Selain itu, lemahnya  pengawasan  internal  dari  dalam  koperasi  melalui  organ  pengawas  maupun pengawasan  internal  yang  dilakukan  lembaga  pemerintah  mengarahkan  tindakan oknum-oknum  dalam  koperasi  ke  arah  tindakan  penggelapan,  penipuan  maupun pencucian uang yang dapat melenyapkan dana masyarakat yang disimpan dalam KSP.
Perkembangan  lembaga  keuangan  non-bank  telah  banyak  membantu  berkaitan dengan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  khususnya  masyarakat  dengan  tingkat ekonomi  atau  penghasilan  yang  rendah.  Pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (selanjutnya  disebut sebagai  UU  LKM),  dimana  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a,  bentuk  badan  hukum  yang dapat  didirikan  sebagai  Lembaga  Keuangan  Mikro  atau  LKM  salah  satunya  adalah koperasi. Tujuan dari eksistensi dan legitas dari LKM difokuskan untuk kegiatan usaha masyarakat yang bersifat mikro sehingga dapat menyediakan pendanaan maupun modal usaha  skala  mikro  dan  skala  kecil.  Pasal  3  UU  LKM  menyebutkan  bahwasanya  LKM bertujuan untuk:
a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
b. Membantu  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi  dan  produktivitas masyarakat
c. Membantu penginkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan dari LKM selaras dengan fungsi dan peran koperasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU 25/1992 yaitu:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meingkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
b. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat
c. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
d. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional yang  merupakan  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekelurgaan  dan demokrasi ekonomi
LKM  lebih  tepatnya  merupakan  pengembangan  dari  bentuk  koperasi  dengan kegiatan usaha simpan pinjam atau KSP sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU 25/1992 karena  berdasarkan  Pasal  11  UU  LKM,  bahwasanya  kegiatan  usaha  LKM  dilakukan dengan  adanya  pengelolaan  simpanan  dan  menyalurkan  pinjaman  atau  pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Yang menarik dari UU LKM ini adalah  bahwasanya  pada  Pasal  19  UU  LKM  terdapat  pengaturan  mengenai  penjaminan simpanan masyarakat pada LKM.

## Pasal 19
(1) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM
(2) Dalam  hal  diperlukan,  Pemerintah  bersama  Pemerintah  Daerah  dan  LKM  dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal ini dapat menjadi acuan dan dasar hukum pembentukan LPS tidak hanya untuk LKM  tetapi  juga  untuk  KSP  karena  pada  dasarnya  kegiatan  yang  dilakukan  koperasi dalam  bentuk  LKM  sama  dengan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  yang  dilakukan  pada KSP. Dapat diartikan bahwasanya dalam suatu kegiatan usaha yang melibatkan aktivitas pengelolaan simpanan dan penyaluran pinjaman dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menjamin dana masyarakat yang berada dalam lembaga keuangan tersebut.

## 4. Kesimpulan
Aturan-aturan  yang  mengatur  mengenai  kegiatan  simpan  pinjam  didalam  koperasi belum  mampu  memberikan  kepastian  hukum  terkait  perlindungan  dana  anggota  yang ada di dalam koperasi simpan pinjam. Aturan-aturan yang ada lebih mengatur mengenai aspek pencegahannya saja, belum mampu memberikan jaminan terhadap dana anggota yang  ada  didalamnya  seperti  yang  dilakukan  LPS  terhadap  dana  nasabah  yang  ada didalam  perbankan.  Oleh  sebab  itu  sudah  selayaknya  kegiatan  simpan  pinjam  yang
dilakukan  oleh  koperasi  juga  dilindungi  oleh  lembaga  tambahan  diluar  koperasi  yang sifatnya  tidak  hanya  pencegahan,  namun  memberikan  tindakan  perlindungan  secara langsung  terhadap  anggota-anggota  koperasi  yang  menyimpan  dananya  pada  koperasi simpan pinjam. Lembaga tersebut sejatinya sudah diatur dalam PP 9/1995 yakni Menteri yang membidangi Koperasi, namun perannya juga hanya bersifat pencegahan saja, tidak bersifat  penindakan  terhadap  kerugian  yang  dialami  anggotanya,  sebaliknya  jika melibatkan  peran  LPS    pada  KSP  tentunya  akan  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman terhadap  anggota  koperasi  yang  menyimpan  dananya  pada  koperasi  tersebut.  LPS  KSP nantinya menjadi bentuk perlindungan secara eksplisit ( explicit deposit protection ) yang berasal dari eksternal koperasi yang turut bekerjasama dengan pengawas internal yang dimiliki  oleh  KSP.  Mengingat  bahwa  koperasi  juga  memiliki  peran  terhadap perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan.

## Referensi
Abib, Agus Saiful, B Rini Heryanti dan Dhian Indah Astanti, “Konsep Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia”, Arena Hukum , Vol. 13 No. 3, 2020.
BPS-Statistik Indonesia. Statistik Koperasi Simpan Pinjam. 2018.
Hardianto, Rachmat. “Peran Koperasi Unit Desa Dalam Memberikan Kredit di Kalangan Masyarakat  Klaten  (Studi  di  KUD  “JUJUR”  Karangnongko”,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
Deputi  Bidang  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Menteri  Negara  Koperasi  Usaha Kecil Menengah, Jenis Koperasi , 2010.
Ismail, Ahmad Marzuki. Jati Diri Koperasi , Kuala Lumpur, Utusan, 2005.
Jayadi,  Hendri  dan  Huala  Adolf.  “Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Hukum Perbankan Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 4 No. 2, Agustus 2018.
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia,  (2019),
Kemenkop  dan  UKM  Siapkan  Strategi  Perluasan  Pasar  Produk  UKM  Sektor  Riil Unggulan. [Online]
Available from: http://www.kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-siapkan-strategi- perluasan-pasar-produk-ukm-sektor-riil-unggulan. (retrieved: July 22, 2020)
Mamuaja,  Juanda.  “Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dalam  Rangka  Perlindungan Hukum  bagi  Nasabah  Perbankan  di  Indonesia”, Lex  Privatum III,  no.  1  (Jan- Mar/2015).
Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik , Jakarta, Erlangga, 2001.
Surpiyanto,  Agn. Tata  Kelola  Koperasi  Kredit  atau  Koperasi  Simpan  Pinjam ,  Yogyakarta, Andi Offset, 2015.
Windarty,  Ratu  Rina.  “Nasabah:  Gagal  Bayar  KSP  Indosurya  Rp  14  T  Lebih”. CNBC Indonesia , June 16, 2020. Accesed July 22, 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200619113431-17- 166542/nasabah-gagal-bayar-ksp-indosurya-rp-14-t-lebih.
Wulandari,  Desi  Catur  dan  Dwi  Iga  Luhsasi.  “Analisis  Prosedur  Pemberian  Kredit  Pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel”, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana , 2019.

## Catatan:
Artikel  ini  layak  dipertimbangkan  untuk  dimuat  di  jurnal  Halu  Oleo  Review, setelah beberapa perbaikan.