e-ISSN: 2580-2305

## ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
(STUDI KASUS PADA KPHP LIMAU UNIT VII SAROLANGUN)

## Fazriyas, Bambang Irawan dan Rezky Lasekti Wicaksono
Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Jambi Kampus Pinang-Masak Mendalo Indah Jambi 36361 Email: fazriyasjbi@yahoo.com; irawanbam@yahoo.com; rezkylasekti@yahoo.com

## ABSTRAK
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Limau    Sarolangun  adalah  salah  satu  KPH yang terdapat di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Sarolangun. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi kelembagaan KPHP Limau Sarolangun sejak berbentuk UPTD tahun 2012 sampai tahun 2017 adalah ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi yang sangat  terbatas,  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Selanjutnya  berdasarkan  SK Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No  63  Tahun  2013  bahwa  sektor  kehutanan  harus memiliki  standar  kompetensi  kerja  nasional.  Berdasarkan  UU  No  23  tahun  2014  tentang pemerintah daerah, bahwa mulai Tahun 2017 kewenangan pengelolaan hutan produksi sudah berada  di  bawah  kewenangan  pemerintah  provinsi,  maka  semua  KPHP  di  provinsi  Jambi menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil survei terhadap status  pegawai  34  pegawai  KPHP  Unit  VIII  (Limau)  Sarolangun  hanya  10  orang  berstatus PNS  (29,4%)  dan  24  orang  berstatus  Non  PNS  (70,6%).  Berdasarkan  kondisi  status  dan kepangkatan dalam srutuktur kepegawaian UPTD KPHP Unit VII masih jauh dari yang ideal. Berdasarkan  pengalamam  pelatihan  kepemimpinan  hanya  1  orang  telah  mendapat  diklatpim III.  Mengacu  kepada  aturan  ekselonisasi  UPTD  dan  jenjang  struktural  maka  ketersediaan SDM  pada  KPHP  Unit  VII  saat  ini  masih  banyak  belum  memenuhi  aturan  struktural. Pemenuhan  standar  kompetensi  SDM  KPHP  sebagai  sebuah  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Kehutanan  Provinsi  Jambi  masih  belum  memadai  dalam  mengisi  struktur  dan  strutural organisiasi  UPTD  KPH. Standar  kompetensi  SDM  KPHP  Unit  VII  Hulu  (Limau)  dalam kegiatan manajemen, konservasi, budidaya dan pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas dan  belum  memenuhi  standar  kompetensi. KPHP  sebagai  unit  bisnis  Dinas  kehutanan Provinsi  Jambi  memerlukan  SDM  yang  memiliki  kompetensi  dalam  hal  pemanfaatan  hasil hutan,  dan  enterpreneurship.  Untuk    peningkatan  SDM  KPHP  dalam  memenuhi  struktural organisasi  KPH  sebagai  sebuah  UPTD  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi  maka  pelatihan kepemimpinan dan kepangkatan perlu dipertimbangkan karena kondisi SDM yang ada saat ini belum  memenuhi  syarat  eksenlonisasi.  Untuk  memenuhi  Standar  Kompetensi  SDM  Untuk KPHP menuju mandiri maka sangat banyak diperlukan kegiatan pelatihan, workshop, kursus yang berkaitan dengan kegiatan KPH.
Kata  Kunci  : Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP),  Analisis  Kebutuhan, Standar Kompetensi, Sumberdaya Manusia .

## PENDAHULUAN
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  adalah  unit  pengelolaan  hutan  terkecil  sesuai  fungsi pokok dan peruntukannya yang diharapkan dapat mendukung dan atau menjamin pengelolaan sumberdaya  hutan  secara  efisien  dan  lestari.  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)
e-ISSN: 2580-2305
adalah  kesatuan  pengelolaan  hutan  yang  luas  wilayahnya  seluruhnya  atau  didominasi  oleh kawasan  hutan  produksi.  KPHP  merupakan  kesatuan  pengelolaan  yang  fungsi  pokoknya merupakan hutan produksi. Aktifitas-aktifitas pengelolaan utama yang harus dikerjakana oleh KPHP  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  P.6/Menhut-II/2010  tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Hutan  Produksi  (KPHP), Kebijakan  pembentukan  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan seperti UU No 41  tahun  1999,  Peraturan  Pemerintah  No  6  tahun  2007  junto  PP  No  3  tahun  2008  beserta peraturan pendukungnya memiliki peran dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan lestari di  Indonesia. Seluruh  kawasan  hutan  di  Indonesia  dan  termasuk  kawasan  hutan    di  Provinsi Jambi umumnya dan Kabupaten Sarolanngun khususnya terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta  akan  menjadi  bagian  penguatan  sistem  pengurusan  hutan  nasional,  provinsi, kabupaten/kota.  Berdasarkan  Pasal  28  ayat  (2)  PP  No.  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan Kehutanan,  unit  pengelolaan  hutan  terdiri  dari  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi (KPHK),  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi (KPHP). Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut- II/2010  tanggal  10  Februari  2010  tentang  penetapan  Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi area  dengan  luas  ±  1.458.934  ha  terdiri  dari  HL  dengan  luas  ±  175.483  HP  dengan  luas  ± 981.530  ha,  HPT  dengan  luas  ±  301.922.  Berdasarkan  Keputusan  Menhut  tersebut,  di Kabupaten Sarolangun terdapat dua KPH  yaitu KPHP Model Unit VII dan KPHP Unit VIII. Tantangan  yang  besar  dihadapi  sumberdaya  manusia  dalam  pengelolaan  KPHP  Unit  VII (Limau)  yaitu  menghadapi  berbagai  persoalan  yang  sangat  komplek.  Di  tingkat  lapangan terdapat beberapa permasalahan antara lain : terjadinya konflik antara perusahaan kehutanan yang  sudah  mendapat  izin  konsensi  dengan  masyarakat  sekitar  kawasan,  okupasi  dan perambahan  kawasan  hutan  untuk  peralihan  menjadi  areal  perkebunan  maupun  pemukiman masyarakat,  tidak  berkembanganya  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  (PHBM), terjadinya open acces kawasan hutan akibat sebagaian kawasan tidak terdapat izin baru atau dicabut izin-izin pengelolaan kawasan yang lama yang sudah dicabut, terjadinya peningkatan kebakaran  hutan  dan  lahan,  penambangan  tanpa  izin  (PETI).  Salah  satu  permasalahan mendasar yang dihadapi kelembagaan KPHP Limau Sarolangun sejak berbentuk UPTD tahun 2012 sampai tahun 2017 adalah ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi yang sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sampai dengan tahun 2016 jumlah sumberdaya  manusia  yang  tersedia  dalam  operasional  KPHP  adalah  35  orang.  Kondisi  ini belum  mencerminkan  kebutuhan  SDM  yang  ideal  berdasarkan  luas  KPHP,  struktur organisasi,  permasalahan  kondisi  lapangan  yang  komplek  dan  kebutuhan  akan  rencana  aksi pengelolaan  KPHP  untuk  10  tahun  kedepan  yang  mengacu  pada  permen  LHK  no  64  tahun 2015  tentang  pengesahan  RPHJP.  Selanjutnya  berdasarkan  SK  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No 63 Tahun 2013 bahwa sektor kehutanan harus memiliki standar kompetensi kerja nasional.  Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa mulai Tahun  2017  kewenangan  pengelolaan  hutan  produksi  sudah  berada  dibawah  kewenangan pemerintah  provinsi,  maka  semua  KPHP  diprovinsi  Jambi  menjadi  tanggung  jawab  dinas kehutanan  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  dan  identifikasi
permasalahan maka tujuan  umum penelitian ini adalah untuk merumuskan kebutuhan standar kompetensi  sumberdaya  manusia  dalam  pengelolaan  KPHP  Limau  Kabupaten  Sarolangun Provinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukanselama 6 (enam) bulan menggunakan metode survey pada KPHP Unit VII Limau Sarolangun. Unit  analisis adalah ketersediaan SDM, struktur organisasi, program kerja,  permasalahan  lapangan,  kebijakan  dan  aturan.  Dalam  penelitian  ini  jenis  data  yang diperoleh  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh melalui pengamatan langsung  di   lapangan   (observasi)   dan   hasil   wawancara dengan stakeholders. Jenis  dan  sumber  data  utama  berdasarkan  tujuan  penelitian  disajikan pada  Tabel 1.
Tabel 1.  Jenis dan sumber data utama berdasarkan tujuan penelitian
Tujuan Penelitian Variable yang diukur Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data Output yang diharapkan Menganalisis ketersediaan SDM Jumlah SDM dan  Kualifikasi SDM KPHP Limau dan Dinas kehutanan Provinsi Jambi Observasi dan wawancara Analisis deskriptif Trade off SDM Menganalisis program kerja PermenLHK No 64 thn 2014. KPHP Limau dan Dinas kehutanan Provinsi Jambi Observasi dan Wawancara LSM dan Kelompok Masyarakat Analisis kebutuhhan Sinkronisasi SDM dan Program kerja Menganalisis kebijakan standar  SDM kehutanan 1.Peraturan perundang- undangan 2.Fakta terkait program kerja 10 thn kedepan KPHP Limau dan Dinas kehutanan Provinsi Jambi, Kelompok masyarakat mitra KPH, LSM/NGO mitra KPH Observasi dan Wawancara Analisis kebijakan ( content analisis Kebijakan yang sudah Ada dan fakta-fakta terkat program kerja Merumuskan kebutuhan standar kompotensi SDM Kesuaian kebutuhan Hasil Olahan   Hasil Pengolahan data Analisis Deskriptif Rumusan kebutuhan standar Kompetensi SDM
e-ISSN: 2580-2305
Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  yang  dipublikasikan  oleh  pihak-pihak  terkait baik  berupa  buku,  laporan  hasil  penelitian,  dan  laporan  lainnya  serta  peraturan perundangan  yang  terkait  dengan  kebutuhan  standar  kompotensi  SDM  KPHP. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu  penentuan  informan,  wawancara  ,  metode  pengamatan  langsung  (observasi),  dan studi pustaka.
1. Penentuan Informan
Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling . Penentuan  informan  berdasarkan  teknik purposive  sampling dengan  pertimbangan  bahwa informan adalah pelaku, baik individu maupun instansi/lembaga yang mengerti permasalahan dan  dapat  memberikan  informasi  yang  akurat.  Penetepan  informan  dalam  konteks  ini  bukan ditentukan  oleh  pemikiran  bahwa  responden  harus  representatif  terhadap  populasinya, melainkan  responden  harus  representatif  dalam  memberikan  informasi  yang  diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian (Siregar 2011). Metode pengambilan sampel secara purposive  sampling kepada  informan  kunci  berdasarkan  kepakaran  dan  pengetahuan  yang dimiliki.  Informan  kunci  dalam  peneltian  ini  berasal  dari  KPHP,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jambi, LSM, dan Kelompok Masyarakat.

## 2. Wawancara
Wawancara  Metode  pengumpulan  data  dari  informan  dilakukan  dengan  menggunakan metode  wawancara  semi  terstruktur.  Wawancara  dilakukan  pada  informan  kunci  dengan menggunakan  panduan  wawancara.  Panduan  wawancara  tersebut  berupa  daftar  pertanyaan yang akan diajukan kepada informan kunci serta daftar penilaian terhadap standar kompotensi SDM.  Mikkelsen  2003 dalam Zulfikar  mengungkapkan  wawancara  dengan  informan  kunci bertujuan mendapatkan data khusus. Metode pengamatan langsung (observasi)
Metode  pengamatan  langsung  yaitu  kunjungan  lapangan  bertujuan  untuk  mengetahui secara  langsung  lingkungan  fisik,  dan  sosial  budaya  serta  data  yang  diperlukan  dalam penguatan  analisis  penelitian.  Selain  itu,  Pengamatan  langsung  dilakukan  untuk memverifikasi stakeholder yang  terlibat  dan  mengetahui  implementasi  keterangan  yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  terhadap  informan  kunci.  Studi  pustaka    yaitu  guna menunjang pengumpulan data dilapangan, studi perpustakaan dimana berguna untuk literatur yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian.  Data  utama  dan  data  penujang  yang  diperoleh akan dianalisis dengan 3  (tiga) tahap alat analisis sesuai dengan karakteristik tujuan analisis data yaitu:
Analisis  program  kerja  KPHP  Limau  Sarolangun  berkaitan  dengan  analisis  dokumen RPJP KPHP Limau Sarolangun yang telah disah oleh kementerian LHK serta program kerja yang  telah  diimplentasikan  serta  kendala  dan  tantangan.  Analisis  berkaitan  dengan ketersediaan  SDM  serta  kualifikasi  pendidikan  pendukung  program  kerja  KPHP.  Analisis SDM berkaitan struktur organisasi KPHP sesuai UU No 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah.  Analisis  kebijakan  dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan :
a. Rencana kerja dan tugas pokok KPHP.
b. Standar kompentasi SDM sektor kehutanan
c. Struktur organisasi KPHP.
Untuk  mendapatkan  rumusan  kebutuhan  standar  kompotensi  SDM  KPHP  Limau Sarolangun  dilakukan  dengan  mensintesis  hasil  analisis  kebijakan,  hasil  analisis  standar kompetensi dan  hasil  analisis  kebutuhan  sumber  daya  manusia yang  dianalisis  dengan menggunakan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  survei  terhadap  status  pegawai  34  pegawai  KPHP  Unit  VIII  (Limau) Sarolangun hanya 10 orang berstatus PNS (29,4%) dan 24 orang berstatus Non PNS (70,6%). Pegawai yang berstatus PNS hanya 3 orang berstatus golongan III yaitu 1 orang golongan IIIc dan  2  orang  orang  golongan  IIIa  dan  selebihnya  termasuk  dalam  golongan  II.  Berdasarkan kondisi  status  dan  kepangkatan  dalam  srutuktur  kepegawaian  UPTD  KPHP  Unit  VII  masih jauh dari yang ideal. Berdasarkan pengalamam pelatihan kepemimpinan hanya 1 orang telah mendapat  diklatpim  III.  Mengacu  kepada  aturan  ekselonisasi  UPTD  dan  jenjang  struktural maka ketersediaan SDM pada KPHP Unit VII saat ini masih banyak belum memenuhi aturan struktural.

## Kompetensi dalam Manajemen Hutan
KPH merupakan kelembagaan teknis operasional pemerintah dalam pengelolaan hutan di tingkat  tapak,  sehingga  dengan  demikian  kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  SDM KPH  adalah  kemampuan  pengelolaan  hutan.  Dalam  UU  No.41  tahun  1999  bahwa pengelolaan hutan tersebut terdiri dari 5 pokok kegiatan yaitu penataan kawasan, perencanaan kawasan,  perlindungan  dan  konservasi  kawasan,  rehabilitasi  dan  reklamasi  kawasan, pemanfaatan kawasan hutan. Dari hasil survei terhadap 34 responden pegawai KPHP Limau diperoleh  keterampilan  yang  pernah  didapat  dalam  menunjang  manajemen  hutan  disajikan pada Tabel 2.:
Tabel 2. Kegiatan Pelatihan Dalam Menunjang Kompetensi Manajemen Hutan
No Pelatihan/workshop/Kursus/ Lokakarrya manajemen hutan Jumlah (Orang) Keterangan 1 Inventarisasi Hutan 4 Sarjana Kehutanan 2 Pengenalan Pohon 1 3 Pemetaan atau GIS 14 4 Penataan Hutan 4 5 Perencanaan Hutan 4 6 Penilaian ekonomi hutan - 7 Penyuluhan hutan 4 8 Pemodelan spasial 14 9 Kewirausahaan 1 10  Pengelolaan konflik 3 11  Pembukaan wilayah hutan - 12  Pemasaran hasil hutan -
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018 e-ISSN: 2580-2305
13  ilmu tanah 5 14  Kelayakan proyek/usaha - 15  Pemberdayaan masyarakat 2 16  Pendampingan masyarakat 2 17  Manajemen konflik 3 18  Manajemen kebakaran hutan 9 19  Sosiologi antropologi masyarakat - 20  Kebijakan dan Peraturan  kehutanan - 21  Perhutanan sosial 2 22  Pengelolaan KPH 1 23  Manajemen jasa lingkungan - 24  Sertifikasi PHPL-Hutan Lestari 1 25  Sertifikasi SLVK - 26  Agroforestry - 27  Tata usaha kayu - 28  Partisipatif (PRA) 1

## Kompetensi dalam Konservasi Sumberdaya Hutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  34  responden  pegawai  KPHP  Limau  dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi untuk kegiatan pengeloloaan konservasi sumberdaya hutan  masih  belum  memadai.  Dari  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  hanya  5  dari  15  kegiatan peningkatan  kualitas  SDM  yang  baru  diikuti  oleh  pegawai  KPHP  Limau.  Ini  berarti  bahwa masih  banyak  bagian  dalam  bidang  pengelolaan  dan  konservasi  sumber  daya  hutan  yang masih belum dikuasai dengan baik oleh SDM KPHP Limau.
Tabel 3. Kegiatan pelatihan dalam menunjang kompetensi  konservasi hutan
No Nama Pelatihan/workshop/Kursus/ Lokakarya Jumlah (Orang) Keterangan 1 Konservasi air dan tanah - 2 Pengelolaan DAS - 3 Pengelolaan kawasan konservasi 3 4 Prilaku satwa liar - 5 Mitigasi satwa - 6 Perlindungan kebakaran hutan/Lahan 10 7 Pengelolaan satwa liar - 8 Pelatihan AMDAL - 9 Pengelolaan kawasan lindung 2 10  Manajemen ekowisata 1 11  Biodiversiti - 12  HCV - 13  Etnobotani - 14  Pengamanan hutan 4 15  Pemantauan lingkungan -

## Kompetensi Dalam Budidaya Hutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  34  responden  pegawai  KPHP  Limau  dapat disimpulkan  bahwa  standar  kompetensi  untuk  kegiatan  pengeloloaan  budidaya  hutan  masih belum  memadai.  Kompetensi  SDM  terhadap  bidang  budidaya  hutan  juga  jauh  dari  cukup. Hali  ini  terlihat  dengan  jelas  bahwa  hanya  dua  orang  yang  menguasai  2  kegiatan  terkait budidaya  hutan.  Padahal  masih  ada  9  kompetensi  lainnya  yang  harus  dikuasai  untuk  dapat melakukan kegiatan budidaya hutan pada KPHP Limau secara optimal (Tabel 4).

## Tabel 4. Kegiatan pelatihan dalam menunjang kompetensi budidaya hutan
No Nama Pelatihan/workshop/Kursus/ Lokakarrya Jumlah (Orang) Keterangan 1 Budidaya rotan - 2 Budidaya rotan jernang - 3 Budidaya pohon meranti - 4 Pengendalian hama pohon/tanaman - 5 Pengendalian penyakit pohon - 6 Budidaya anggrek hutan - 7 Teknik perbanyakan tanaman - 8 Pemupukan/kesuburan tanaman - 9 Teknik rehabilitasi hutan dan lahan - 10 Pembibitan pohon 1 11 Perbenihan tanaman 1

## Kompetensi dalam Pengolahan hasil hutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  34  responden  pegawai  KPHP  Limau  dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi untuk kegiatan pengeloloaan pengolahan hasil hutan masih terbatas pada komoditi madu, bambu, dan minyak kepayang. Masih ada 3 kompetensi lainya  di  bidang  tekonologi  hasil  hutan  yang  belum  memiliki  ahli  pelaksana  yang berkualifikasi  dalam  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Lebih  jelas  hal  ini  dapat  dilihat  pada Tabel 5.
Tabel 5. Kegiatan pelatihan dalam menunjang kompetensi pengolahan hasil hutan.
No Nama Pelatihan/workshop/Kursus/ Lokakarya Jumlah (Orang) Keterangan 1 Pengolahan madu 4 2 Pengolahan jernang - 3 Pengolahan minyak kepayang 1 4 Pengolahan kayu - 5 Pengolahan bambu 3 6 Pengolahan tanaman obat -

## Kompetensi dalam Kelembagaan, Administrasi, Keuangan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  34  responden  pegawai  KPHP  Limau  dapat disimpulkan  bahwa  standar  kompetensi  untuk  kegiatan  pengelolaan  kelembagaan, administrasi dan keeuangan dsb masih sangat terbatas hal ini dapat dilihat dari Tabel 6.
Tabel 6. Kegiatan pelatihan dalam Komptensi Kelembagaan UPTD.
No Nama Pelatihan/workshop/Kursus/ Lokakarrya Jumlah (Orang) Keterangan 1 Kelembagaan KPH 1 2 Pengadaan barang dan jasa 1 3 Keuangan negara - 4 Kearsipan - 5 Tata usaha - 6 Juru bayar - 7 Akutansi keuangan -
Pemenuhan standar kompetensi SDM KPHP sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan  Provinsi  Jambi  masih  belum  memadai  dalam  mengisi  struktur  dan  strutural organisiasi  UPTD  KPH. Standar  kompetensi  SDM  KPHP  Unit  VII  Hulu  (Limau)  dalam kegiatan manajemen, konservasi, budidaya, pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas dan belum  memenuhi  standar  kompetensi. KPHP  sebagai  unit  bisnis  Dinas  kehutanan  Provinsi Jambi memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal pemanfaatan hasil hutan, dan enterpreneurship.  Untuk    peningkatan  SDM  KPHP  dalam  memenuhi  struktural  organisasi KPH sebagai sebuah UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi maka pelatihan kepemimpinan dan  kepangkatan  perlu  dipertimbangkan  karena  kondisi  SDM  yang  ada  saat  ini  belum memenuhi  syarat  eksenlonisasi.  Untuk  memenuhi  Standar  Kompetensi  SDM  Untuk  KPHP menuju  mandiri  maka  sangat  banyak  diperlukan  kegiatan  pelatihan,  workshop,  kursus  yang berkaitan dengan kegiatan KPH.

## Kebutuhan SDM KPHP Menuju Kemandirian
Untuk  terselenggaranya  operasionalisasi  KPHP  Unit  VIII  Hulu  (Limau)  secara  optimal dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dibidangnya sebanyak 75 orang, dengan rincian sebagai berikut :
1. Struktural :
a.  Sub Bagian Tata Usaha
 . Kepala Subbag
: 1 orang
 . Staf Administrasi Umum
: 3 orang

. Staf Kepegawaian : 3 orang
 . Staf Perbendaharaan : 2 orang
b.  Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Kerjasama
 . Kepala Seksi
: 1 orang
 . Staf Perencanaan : 3 orang
 . Staf Pengukuran/perpetaan : 3 orang
 . Staf Pemanfaatan kawasan : 8 orang
 . Staf Kerjasama/promosi : 2 orang c.  Seksi Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 . Kepala Seksi : 1 orang  . Staf Perlindungan : 5 orang  . Staf Rehabilitasi
: 3 orang
 . Staf Pemberdayaan Masyarakat : 10 orang
d.  Resort I, II dan III, IV
 . Kepala Resort
:  4 orang
 . Staf Administrasi :  4 orang  . Staf Teknis : 16 orang 2. Kelompok Fungsional a. Fungsional Penyuluh Kehutanan : 4 orang b. Fungsional  Polhut : 10 orang 3. Non Struktural a. Pengelola Aset :  2 orang b. Pengelola Data Base :  2 orang c. WAS-GANIS PHPL :  2 orang d. PPNS :  2 org

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pemenuhan standar kompetensi SDM KPHP sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan  Provinsi  Jambi  masih  belum  memadai  dalam  mengisi  struktur  dan  strutural organisiasi UPTD KPH.
2. Standar  kompetensi  SDM  KPHP  Unit  VII  Hulu  (Limau)  dalam  kegiatan  manajemen, konservasi, budidaya, pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kompetensi.
3. KPHP  sebagai  unit  bisnis  Dinas  kehutanan  Provinsi  Jambi  memerlukan  SDM  yang memiliki kompetensi dalam hal pemanfaatan hasil hutan, dan enterpreneurship.

## Saran
1. Untuk    peningkatan  SDM  KPHP  dalam  memenuhi  struktural  organisasi  KPH  sebagai sebuah  UPTD  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi  maka  pelatihan  kepemimpinan  dan kepangkatan  perlu  dipertimbangkan  karena  kondisi  SDM  yang  ada  saat  ini  belum memenuhi syarat eksenlonisasi.
2. Untuk memenuhi Standar Kompetensi SDM Untuk KPHP menuju mandiri maka sangat banyak diperlukan kegiatan pelatihan, workshop, kursus yang berkaitan dengan kegiatan KPH.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada LPPM UNJA yang telah mendanai penelitian ini  dengan  nomor  kontrak  201/UN21.17/PP/2017.  Terima  kasih  juga  kami  sampaikan  pada pengelola  KPHP  Unit  VII  Limau  Sarolangun  yang  telah  membantu  memfasilitasi  penelitian ini serta semua pihak yang mendukung dalam kelancaran penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  68  Tahun 2013  tentang  Penetapan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  Sektor Kehutanan  Bidang  Perencanaan,  Pemanfaatan  Hasil  Hutan,  Rehabilitasi  Hutan, Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam,  serta  Administrasi  Kehutanan  Untuk Sumber  Daya  Manusia  pada  Organisasi  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
KPHP  Limau.  2014.  Rencana  Pengelolaan  Jangka  Panjang  KPHP  Limau.  BPKH  Pangkal Pinang Wilayah XIII. Kementrian LHK RI.
Nawawi, H. 2003. Perencanaan SDM . Gadjah MAda University Press. Yogyakarta
Siregar,M.  2013.  Analisis  stakeholder  dalam  pengelolaan  wisata  alam  Kabupaten  Brebes Provinsi Jawa Tengah . skripsi . Institut Pertanian Bogor. Bogor.