## Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara
Rahmat Mulyana Dali 1* , Muhammad Hanafi 2
1, 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

## Abstract
The purpose of the study is to determine the cause of the difference between the commercial financial statements that are done through the taxpayer on the fiscal financial statements in accordance with general provisions and taxation procedures. And to determine how the process of preparing the fiscal reconciliation is carried out at PT Mata  Indah  Nusantara  in  the  2020  fiscal  year.  The  method  determined  through  the  research  is  a  comparative descriptive method, which is a method that illustrates the commercial budget to be analyzed, and comparative, namely  comparing  the  commercial  budget  prepared  by  the  taxpayer,  with  the  fiscal  budget  that  has  been calculated  by  the  author.The  results  of  the  study  indicate  that  there  is  a  difference  between  the  commercial financial statements and fiscal, namely differences in the basis of taxpayer recognition, negative tax adjustments including negative correction costs, namely CSR costs and depreciation costs. The implication of this research is that corporate entities need to carry out fiscal reconciliation, because there are differences in cost recognition between fiscal regulations and accounting standards that apply in Indonesia.
Keywords: Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Income Tax Payable

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ialah untuk menentukan sebab terjadinya perbedaan diantara laporan keuangan komersial yang  di  kerjakan  melalui  wajib  pajak  atas  laporan  keuangan  fiskal  sesuai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan.  Serta guna  menentukan  bagaimana  proses  penyusunan  rekonsiliasi  fiskal  yang  dikerjakan  pada  PT Mata Indah Nusantara pada tahun pajak 2020. Metode yang ditetapkan melalui penelitian ialah metode deskriptif komparatif,  yakni  metode  yang  mengilustrasikan  anggaran  komersial  guna  dianalisis,  dan  komparatif  yaitu membandingkan anggaran komersial yang disusun oleh Wajib Pajak, dengan anggaran fiskal yang telah dihitung oleh  penulis.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  laporan  posisi  keuangan  komersil dan  fiskal,  yaitu  perbedaan  dasar  pengakuan  wajib  pajak,  penyesuaian  pajak  negatif  diantaranya  biaya  koreksi negatif,  yaitu  biaya  CSR  serta  biaya  penyusutan.  Penelitian  ini  memiliki  implikasi  bahwa  entitas  perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi  fiskal, karena terdapat perbedaan pengakuan biaya antara peraturan fiskal dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, PPh Terutang
Corresponding author: rahmatmulyanadali@gmail.com How  to  cite  this  article: Dali,  R.M.,  &  Hanafi,  M.  (2022). Analisis  Rekonsiliasi  Fiskal  Laporan  Keuangan  Komersial  Untuk  Menentukan PPh  Terutang  PT.  Mata  Indah  Nusantara . Neraca  Keuangan:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan , 17 (1). Retrieved  from http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neracakeuangan History of Article: Received: December 2021. Revision: January 2022. Published: March 2022 DOI Prefix 10.32832/neraca.v17i1

## PENDAHULUAN
Coronavirus-19 (COVID-19) menimbulkan tantangan berat bagi pertumbuhan Kemasyarakatan, Perniagaan,  serta  Keselamatan  dunia  waktu  ini.  Pada  periode  singkat,  COVID-19  benar-benar mengalihkan  arah  perkembangan  dunia,  berawal  atas  harapan  pemulihan  perniagaan  sampai  krisis kesehatan  serta  resesi  yang  tak  terhindarkan.  Penjualan  perusahaan  juga  menurun,  hal  ini  karena kebijakan  pemerintah  mengatur  penanganan  kesehatan  dan  membuat  pedoman  kegiatan  di  rumah. Salah satu masalah yang mengkhawatirkan adalah biaya perpajakan.
Salah satu perseroan terbatas di Indonesia yang bermasalah perpajakan adalah PT. Mata Indah Nusantara.  Perusahaan  tersebut  merupakan  wajib  pajak  badan  yang  bergerak  di  bidang  persewaan kendaraan.  Saat mengajukan  SPT  Tahunan,  PT. Mata  Indah  Nusantara melakukan  rekonsiliasi  pajak karena  omzet  tahunan  melebihi  4,8  miliar.  Menurut  Kiswara  (2017)  koreksi  pajak  yang  dilakukan melalui  perusahaan  mengandung  penyimpangan  koreksi  pajak  untuk  biaya-biaya  yang  diatur  dalam undang-undang  perpajakan.  Selain  itu,  Sari  (2019)  dan  Aniskurli  (2017)  juga  menemukan  bahwa terdapat rekonsiliasi fiskal positif maupun negatif pada laporan keuangan tahunan perusahaan.
Dalam penelitian Erliyanti (2020) dan Rachmawati et al. (2019) terdapat perbedaan antara laba rugi  usaha  dan  laba  rugi  pajak.  Perbedaan  ini  dihasilkan  dari  rekonsiliasi  akun-akun  dalam  laporan
keuangan  tahunan  menurut  hukum  komersial  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.  Akun  yang dikoreksi  meliputi;  untuk  koreksi  positif  adalah  biaya  telekomunikasi,  biaya  penyusutan,  biaya perjalanan,  biaya  pemeliharaan,  biaya  donasi,  biaya  pajak  untuk  jasa  rekening  koran,  biaya  pajak; untuk  koreksi  negatif  itu  adalah Giroservice .  Hasil  rekonsiliasi  pajak  ini  adalah  penghasilan  kena pajak  yang  menjadi  dasar  penentuan  pajak  penghasilan  badan.  Menurut  perhitungan,  perusahaan memiliki  penjualan  kotor  lebih  dari  Rs  4.800.000.000,  yang  berarti  bahwa  perusahaan  memiliki fasilitas berupa diskon 50%. Pajak badan dihitung sesuai dengan ketentuan UU PPh Pasal 17 ayat (2) dan pasal 31E (Rachmawati et al., 2019).
Menanggapi permasalahan tersebut, penulis menelaah rekonsiliasi fiskal Laporan Keuangan PT. Mata  Indah  Nusantara  untuk  menentukan  PPh  Terutang  Tahun  Pajak  2020.  Penelitian  ini  memiliki kontribusi dalam menentukan sebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang di kerjakan  melalui  wajib  pajak  atas  laporan  keuangan  fiskal  sesuai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan,  serta  untuk  menentukan  bagaimana  alur  penyusunan  rekonsiliasi  fiskal  yang  dilakukan pada  PT  Mata  Indah  Nusantara  pada  tahun  pajak  2020.  Kemudian  manfaat  atas  penelitian  yakni dengan  adanya  penelitian  ini  wajib  pajak  bisa  lebih  menyesuaikan  perhitungan  pajak  yang membutuhkan  analisis  rekonsiliasi  fiskal  untuk  menyusun  laporan  fiskal  pada  tahun  –  tahun selanjutnya. Sehingga tidak ada lagi selisih atau kesalahan perhitungan oleh wajib pajak.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut Bahri (2016) mengungkapkan Akuntansi merupakan proses transaksi secara sistematis melalui  seni  pencatatan,  penggolongan,  pengikhtisaran  serta  pelaporan  yang  diterima  oleh  standar yang berlaku umum. Menurut Sujarweni (2016) posisi keuangan perseroan dalam akuntansi dianggap sebagai  laporan  posisi  keuangan.  Laporan  posisi  keuangan  ialah  sebuah  pernyataan  melalui  keadaan tertentu mengilustrasikan aktiva serta kewajiban maupun kewajiban serta modal. Keseimbangan antara hutang dan piutang antara aset dan kewajiban dan ekuitas dikenal sebagai persamaan dasar akuntansi menghasilkan rumus yakni aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas.
Sartono (2021) mengungkapkan Akuntansi pajak merupakan seperangkat prinsip, standar, dan perlakuan  akuntansi  yang  komprehensif  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  sebagai  dasar  untuk mematuhi perpajakan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) konsolidasi dalam undang-undang Pajak No 11 tahun 2020 pasal 1 ayat (1) mengartikan pajak seperti halnya Pajak ialah iuran tetap terhadap negara secara terutang oleh perorangan ataupun badan bersifat mengikat berdasar atas  undang-undang,  dengan  tak  memperoleh  timbal  balik  secara  segera  serta  dipergunakan  bagi kepentingan negri serta sebesar-besarnya kejayaan masyarakat.
Berasaskan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008,  pajak  penghasilan ialah  pajak  yang  dipungut atas  suatu  objek  pajak atas  penghasilan yang disetujui  maupun  dihasilkan selama  satu  tahun  masa  pajak.  Berasaskan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  Badan  ialah korporasi,  kumpulan  perorangan  serta  modal  di  mana  organisasi  itu  berada.  Perusahaan  tanggung jawab  hukum  terbatas,  perusahaan  yang  berbeda,  perusahaan  milik  negara.  Atau  perusahaan lingkungan melalui nama, perusahaan dari semua jenis, kemitraan, koperasi, dana pensiun, kemitraan, asosiasi,  yayasan,  perusahaan  publik,  organisasi  sosial-politik  atau  yang  berbeda,  perusahaan  dan berbagai jenis organisasi (kumpulan kelompok moneter) termasuk perjanjian.
Tarif  pajak  penghasilan  berikut  berlaku  untuk  wajib  pajak  badan  nasional  serta  bentuk  usaha tetap: Pertama bersumber atas Pasal 17 (1) (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif untuk wajib pajak badan nasional serta bentuk usaha tetap adalah 28%.  Melalui Pasal 17 ayat 2a UU PPh, maka tarif pajak menjadi 25% dari tahun pajak 2010 dan akan berubah lagi menjadi 22% melalui Perpu No. 1  tahun  anggaran  2020.  Menurut  Agoes  dan  Estralita  (2013)  mengungkapkan  rekonsiliasi  fiskal merupakan prosedur penyamaan laba komersial, yang berlandaskan dari aturan pajak untuk mencapai laba  bersih.    Menurut  Sumarsan,  Thomas  (2013)  perbedaan  antara  laporan  bisnis  dan  pajak  terletak pada  prinsip  akuntansi  yang  berbeda,  metode  serta  tata  cara  pendekatan  akuntansi  dan  biaya  yang tidak sama.
Melalui  penyusunan  laporan  keuangan  tahunan,  perusahaan  harus  memperhatikan  validasi ketentuan perpajakan atau fiskal jika laporan keuangan tahunan ditetapkan atas pokok pelaporan SPT pajak penghasilan yang disampaikan pada kantor pajak.  laporan keuangan biasanya disusun atas dasar standar akuntansi yang belum tentu serupa serta sesuai dengan aturan perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal
Print ISSN : 1858-2214 Online ISSN : 2654-7880
ialah  lembaran  SPT  Tahunan  perusahaan  berwujud  dokumen  operasional  guna  menyesuaikan  laba sebelum  pajak  serta  laba  rugi  untuk  ketentuan  perpajakan.  Rekonsiliasi  fiskal  ialah  lembaran  SPT Tahunan  perusahaan  berwujud  dokumen  operasional  yang  menyesuaikan  laba  sebelum  koreksi  serta laba  rugi  guna  ketentuan  perpajakan. Rekonsiliasi  Fiskal  terbagi  atas  koreksi  fiskal  positif  serta koreksi fiskal negatif.
Koreksi fiskal positif dengan mengarah pada peningkatan laba pajak atau penurunan rugi pajak adapun  laba lebih banyak dari  laba  perdagangan  atau  rugi  pajak lebih  sedikit  dari rugi  perdagangan. Koreksi  fiskal  negatif  dengan  mengarah  pada  penurunan  laba  pajak  ataupun  peningkatan  rugi  pajak sehingga  laba  pajak  lebih  kecil  dari  laba  perdagangan  dan  rugi  pajak  lebih  besar  dari  rugi perdagangan. Perbedaan permanen dihasilkan dari perbedaan pencatatan pengeluaran dan pendapatan antara  laporan  komersial  dan  pajak.  Karena  perbedaan  ini,  laba  komersial  dan  laba  pajak  menjadi dasar  penghitungan  pajak  yang  terutang  (Waluyo,  2012).  Pajak  yang  berbeda  terlihat  jika  transaksi tersebut  didiagnosis  melalui  cara  wajib  pajak  sebagai  keuntungan  atau  harga  di  bawah  peraturan akuntansi tetapi sekarang tidak lagi sebagai keuntungan atau harga dibawah peraturan pajak.
Sebelum  memasukkan  data  keadaan  keuangan  perusahaan  dalam  SPT  Tahunan,  harus dilakukan  perbandingan  pajak  agar  data  tersebut  disesuaikan  dengan  peraturan  perpajakan,  karena terdapat  perbedaan  yang  besar  antara  keduanya,  baik  perbedaan  waktu  maupun  perbedaannya. perbedaan  tetap.  Rekonsiliasi  pajak  dilakukan  untuk  menghasilkan  hasil  berupa  koreksi  yang mempengaruhi jumlah PKP serta pajak penghasilan yang terutang

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini PT. Mata Indah Nusantara selaku subjek penelitian ialah perseroan terbatas yang  berbisnis  melalui  berbagai  sektor,  antara  lain  transportasi,  periklanan,  perhotelan,  dan  retail makanan.  Perusahaan  mulai  beroperasi  pada  tahun  2006  dan  berbasis  di  Jakarta.  Dalam  kasus  ini, peneliti fokus mengusut PT Mata Indah Nusantara di bidang transportasi. Di bidang transportasi, PT Mata  Indah  Nusantara  berkomitmen untuk  memberikan  pelayanan  yang  handal dan  terpercaya, serta solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan  perjalanan wisata.  Masa  penelitian  berlangsung  dari  Maret  2021  hingga  Mei  2021.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  pada  laporan  keuangan  PT.  Mata  Indah  Nusantara Tahun anggaran 2020.
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mempersiapkan penelitian ini adalah metode deskripsi  komparatif  yang  menganalisis  data  keuangan  perusahaan  yaitu  laba  rugi,  dan  menghitung depresiasi  aktiva  tetap  bersumber  melalui  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Hasil  analisis penyesuaian  pajak  berikut  menunjukkan  seberapa  besar  perbedaan  pajak  yang  belum  dibayar  antara anggaran  tahunan  berbasis  wajib  pajak  dan  anggaran  komersial  tahunan  berbasis  undang-undang pajak. Setelah mengetahui akibat dari selisih pembayaran pajak. mendapatkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan untuk menyesuaikan berbagai akun guna menyelaraskan melalui undang-undang perpajakan  dan  dengan  demikian  menentukan  penghasilan  kena  pajak  perseroan  terbatas.  Hasil rekapitulasi dijelaskan dalam Tabel 1.

## Tabel 1 Rekap Rekonsiliasi Fiskal
Nama Akun  Komersial (1) Koreksi Positif (2) Koreksi Negatif (3) Fiskal (4) (1) + (2) – (3) Biaya CSR Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 - Biaya Penyusutan Rp 857.427.093 Rp 365.060.862 Rp 492.366.231

## Sumber: data diolah
Kemudian  Biaya  CSR  juga  dikoreksi  negatif  senilai  biaya  yakni  senilai  Rp  1.000.000  sesuai dengan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  yakni  pasal  9  ayat  (1)  huruf  g.  Sedangkan  biaya
penyusutan  dikoreksi  negatif  yakni  senilai  Rp  365.060.862  karena  ada  perbedaan  hitungan  yang dilakukan  oleh  komersial  dan  fiskal.  Dengan  demikian  hasil  rekapitulasi  koreksi  fiskal  terhadap laporan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  PT  Mata  Indah  Nusantara,  maka  akan  ada  perubahan  nilai Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  yang  dihasilkan  dari  analisis  rekonsiliasi  fiskal.  Berikut  perbedaan jumlah PKP sebelum dan sesudah koreksi fiscal (Lihat Tabel 2).

## Tabel 2 Nilai PKP sebelum dan sesudah koreksi fiskal
Sebelum Koreksi Fiskal
Sesudah Koreksi Fiskal
Rp 821.871.854 Rp 1.187.932.716
Sumber: data diolah
Menurut  tabel  sebelumnya,  diketahui  bahwa  nilai  sebelum  dan  sesudah  koreksi  pajak, perhitungan nilai sebelum dan sesudah koreksi pajak ini, diperoleh dari:
1. PKP sebelum koreksi = Pendapatan ₋ Biaya Operasional =   Rp 4.931.934.210 – Rp 4.110.062.356
=   Rp 821.871.854
2. PKP setelah koreksi   = Pendapatan ₋ Biaya Operasional
=   Rp 4.931.934.210 – Rp 3.744.001.494 =   Rp 1.187.932.716
Setelah diketahui nilai PKP setelah dikoreksi, maka akan dihitung nilai Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan  oleh  perusahaan  kepada  negara.  Nilai  perhitungan  pajak  penghasilan  dapat  ditinjau  pada Tabel 3.
Tabel 3 Rekapitulasi PPh Badan

## Sumber: data diolah
Perusahaan  menghasilkan  laba  fiskal  sebesar  Rp  1.187.932.716  dikalikan  terhadap  Tarif  PPh badan Sebesar 22% hasil yang didapatkan yaitu sebesar Rp 261.345.197 untuk PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara Tahun Pajak 2020, untuk PPh per bulan yakni Rp 261.345.716: 12 = Rp 21.778.776 Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat kenaikan laba yakni sebesar Rp 1.187.932.716 hal tersebut disebabkan  penurunan  biaya  penyusutan  yang  diakui  secara  fiskal  serta  biaya  csr  yang  tidak  akui secara fiskal. Adapun Laporan Laba rugi Fiskal yaitu laporan perhitungan laba (rugi) setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan Laporan Posisi Keuangan dapat dilihat pada Lampiran A.
Jurnal  setelah  dilakukan  rekonsiliasi  fiskal  yaitu  jurnal  atas  biaya  csr  dan  biaya  penyusutan, berikut jurnal tersebut:
Jurnal Awal:
Biaya CSR Rp 1.000.000 Kas/Bank Rp 1.000.000
Keterangan:
Saat mengelurakan biaya csr, perusahaan memasukan biaya tersebut untuk dibebankan pada biaya, sedangkan menurut fiskal hal tersebut tidak boleh dilakukan maka biaya csr tersebut di koreksi negatif senilai Rp 1.000.000.
Jurnal Pembalik:
Kas/Bank Rp 1.000.000 Biaya CSR Rp 1.000.000 No. Keterangan Jumlah 1. Peredaran Bruto Rp 4.931.934.210 2. PKP Rp 1.187.932.716 3. 22 % x Rp 1.187.932.716 Rp    261.345.197
Selanjutnya yaitu Biaya Penyusutan. Biaya penyusutan yang diperoleh dari perusahaan sebesar Rp 857.427.093 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, biaya penyusutan menurutt fiskal yakni sebesar Rp 492.366.231, terdapat selisih yakni Rp 857.427.093-Rp 492.366.231 = Rp 365.060.862.
Jurnal Awal:
Biaya Penyusutan Rp 365.060.862. Akumulasi Penyusutan Rp 365.060.862. Jurnal Pembalik: Akumulasi Penyusutan Rp 365.060.862. Biaya Penyusutan Rp 365.060.862.
Pada  Lampiran  B  menunjukan  terdapat  Penambahan  Laba  Menjadi  Rp  1.187.942.715 hal tersebut  merupakan  proses  Rekonsiliasi  fiskal  dari  laba  komersial.  Koreksi  Fiskal  Negatif  ialah koreksi  yang menyebabkan  penurunan laba  pajak  ataupun  peningkatan rugi fiskal  sampai  laba  fiskal lebih  rendah  dari  laba  komersial  dan  rugi  pajak  lebih  tinggi  dari  rugi  komersial.  Berikut  merupakan Akun yang dikoreksi Negatif yaitu pertama, Biaya CSR, bersumber melalui PP Nomor 93 Tahun 2010 Pasal 1 menerangkan bahwa sumbangan atau biaya-biaya yang bisa dikurangi dari penghasilan bruto sebagai bagian dari penghitungan penghasilan kena pajak sampai dengan jumlah tertentu yang terdiri dari  iuran  untuk  biaya  pembangunan  prasarana  sosial  yang  timbul  dalam  pembangunan  pabrik  dan prasarana  untuk  kepentingan  umum  dan  bukan  untuk  mencari  keuntungan.  Dalam  laporan  keuangan Komersial  PT  Mata  Indah  Nusantara  terdapat  biaya  CSR  senilai  Rp  1.000.000.  Nilai  ini  merupakan dana sumbangan Mesjid di sekitar wilayah perusahaan. Secara fiscal nilai ini harus dikoreksi atau bisa dikurangkan  untuk  perhitungan  PPh  Badan.  Maka  dari  itu  biaya  CSR  dikoreksi  negatif  senilai  Rp 1.000.000.
Yang  kedua,  Biaya  Penyusutan,  atas  dasar  yang  diambil  dari  Keputusan  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  KEP-220/PJ/2002  Pasal  1  ayat  (1)  menerangkan  yakni  perhitungan  nilai  biaya penyusutan  per  bulan  harus  dihitung  berdasarkan  harga  perolehan  saat  awal  asset  diperoleh  pertama kali.  Bukan  berdasarkan  nilai  awal  buku  di  tahun  yang  sedang  diteliti.  Hal  ini  bertujuan  agar  nilai akumulasi  penyusutan  yang  didapat  sama  nilainya  dengan  beban  penyusutan  secara  akumulatif  dari awal  asset  dimiliki.  Dalam  laporan  keuangan  komersial  PT  Mata  Indah  Nusantara  nilai  asset  yang disusutkan  itu  ternyata  dihitung  berdasarkan  Nilai  awal  buku  tahun  2020,  yaitu  Sebesar  Rp 857.427.093,  maka  penulis  memperhitungkan  kembali  Penyusutan  Asset  yang  dimiliki  oleh Perusahaan,  setelah  dilakukan  perhitungan,  nilai  biaya  penyusutan  yaitu  sebesar  Rp  492.366.231 karenakan  terjadi  penurunan  nilai  biaya  penyusutan  yaitu  Rp  857.427.093  –  Rp  492.366.231  =  Rp 365.060.861 ditempatkan pada Koreksi Negatif.
Sesudah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak badan yang telah di rekonsiliasi, Berikut merupakan nilai rekapitulasi PPh badan yang telah dihitung pada Tabel 5.

## Tabel 4 Rekapitulasi PPh Badan

## Sumber: data diolah
Bersumber  dari  Tabel  Rekapitulasi  PPh  Badan  diperoleh yakni  perusahaan mendapatkan  Laba Fiskal  sebesar  Rp  1.187.932.715 dikalikan  terhadap  Tarif  PPh  badan  Sebesar  22%  hasil  yang didapatkan yaitu sebesar Rp 261.345.197 untuk PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara Tahun Pajak 2020, untuk PPh per bulan yakni Rp 261.245.197: 12 =   Rp 21.778.766.
No. Keterangan Jumlah 1.  Peredaran Bruto Rp 4.931.934.210 2.  PKP Rp  1.187.932.715 3.  Tarif PPh Badan 22 % x Rp    1.187.932.715 Rp    261.345.197

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  perbedaan  diantara  laporan  keuangan  komersial  dengan  laporan keuangan  fiskal  disebabkan  terdapat  koreksi  fiskal  pada  laporan  keuangan  komersial  yaitu  koreksi fiskal  negatif  yakni  Biaya  CSR  serta  biaya  penyusutan.  Kedua,  dari  hasil  rekonsiliasi  fiskal  yang terjadi  pada  PT.  Mata  Indah  Nusantara,  peneliti  mendapatkan  terdapat  perbedaan  laba  fiskal  untuk pada PPh terutang PT. Mata Indah Nusantara.
Penelitian ini memiliki implikasi bahwa entitas perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal, karena  terdapat  perbedaan  pengakuan  biaya  antara  peraturan  fiskal  dengan  standar  akuntansi  yang berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  karena  hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  di- generalisir  pada  entitas  perusahaan  lainnya.  Untuk  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  memperluas  sampel  perusahaan  untuk  mengetahui  dampak  dari  adanya perbedaan temporer maupun permanen pada profitabilitas atau kinerja perusahaan.

## REFERENSI
Agoes, S., & Trisnawati Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan. Salemba empat. Aniskurli,  D.  (2017).  Analisis  Penerapan  Rekonsiliasi  Fiskal  Terhadap  Laporan  Laba  Rugi  Komersial  Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT.Laju Abadi).
Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP DAN IFRS (3rd ed.). ANDI. Erliyanti,  W.  A.  (2020).  Analisis  Rekonsiliasi  Fiskal  Terhadap  Laporan  Keuangan  Komersial  Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Liza Makmur Mandiri).
Kiswara,  D.  P.  (2017).  Analisis  Rekonsiliasi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan  Komersial  Dalam  Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Gudang Garam Tbk.
Rachmawati, R., Sundarta, M. I., & Dali, R. M. (2019). Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT.  Otani  Niigata  Total  Engineering  Indonesia  Tahun  Pajak  2017. Neraca  Keuangan:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 14 (1).
Sari,  F.  (2019).  Rekonsiliasi  Fiskal  Pada  Laporan  Keuangan  Komersial  Untuk  Menghitung  PPh  Badan  (Studi kasus Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan).
Sartono, S., & Ak, M. (2021). Akuntansi Perpajakan. PT.Human Persona Indonesia. Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Pustaka Baru Press. Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Salemba empat.

## LAMPIRAN A LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
Keterangan 31 Desember 2020 PENDAPATAN Rp 4.931.934.210 TOTAL PENDAPATAN Rp 4.931.934.210 BIAYA OPERASIONAL Cicilan Leasing Kendaraan
Biaya Transportasi Biaya Utilitas Biaya Konsumsi
Biaya Pos dan giro
Biaya Belanja dan keperluan kantor
Biaya Retribusi keamanan Biaya Repair kendaraan
Biaya Repair inventaris kantor
Biaya Repair gedung Biaya gaji Biaya Administrasi bank & pajak mobil Biaya Perlengkapan Kantor Biaya THR Karyawan tahun 2020 Biaya PBB kantor tahun 2020 Biaya Penyusutan
Rp   373.491.800
Rp   206.547.653
Rp   180.845.641 Rp       2.236.900 Rp       1.331.872 Rp       4.376.540 Rp     63.600.000 Rp   811.482.692 Rp     17.681.400 Rp        3.015.500 Rp 1.352.210.451 Rp    120.248.684 Rp        2.471.010 Rp      90.450.000
Rp      21.645.120 Rp    492.366.231 TOTAL BEBAN Rp 3.744.001.494 LABA (RUGI) Fiskal Rp 1.187.932.716
Sumber: data diolah
PT. Mata Indah Nusantara Laporan Posisi Keuangan PER 31 DES 2020
Sumber: data diolah
LAMPIRAN B
PT. Mata Indah Nusantara
Rekonsiliasi Fiskal
Keterangan
31 Desember 2020
Aktiva Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Rp 164.646.778 Rp 238.771.078 Total Aktiva Lancar Rp 403.417.856
Aktiva Tetap
Tanah dan Bangunan Aktiva tetap lainnya Akumulasi Penyusutan aktiva tetap Rp 4.650.000.000 Rp 6.760.102.600 (Rp 1.290.376.297) Total Aktiva Tetap 8.870.358.983 Total Aktiva 9.273.776.839 Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban Lancar Hutang Usaha
Hutang Pajak Hutang Leasing
Rp   867.374.356
Rp   261.345.197
Rp 2.857.124.570 Total Kewajiban Lancar 3.985.844.123
EKUITAS
Modal Saham Laba (Rugi) Ditahan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp 1.600.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp 1.187.932.716
Total Ekuitas Total Kewajiban dan Ekuitas Rp 5.287.932.716
Rp 9.273.776.839
Nama Rekening Menurut Komersial
Koreksi Fiskal
Menurut
Fiskal Positif (+) Negatif (-) Pendapatan Rp4.931.934.210 Rp 4.931.934.210 Total Pendapatan Rp   4.931.934.210 Rp 4.931.934.210 Biaya Operasional Cicilan Leasing Kendaraan Rp      373.491.800 Rp        373.491.800 Biaya BBM, toll, dan parkir Rp      206.547.653 Rp        206.547.653 Biaya utilitas (listrik, air, dan telp) Rp      180.845.641 Rp        180.845.641 Persediaan air minum Rp          2.236.900 Rp            2.236.900 Biaya Pos, Materai, Delivery Rp          1.331.872 Rp            1.331.872 Biaya Belanja RT Kantor Rp          4.376.540 Rp            4.376.540 Biaya sumbangan   & Perizinan Rp        63.600.000 Rp          63.600.000 Biaya Repair & Maintenance kendaraan Rp      811.482.692 Rp        811.482.692 Biaya Repair & Maintenance Inv Kantor Rp        17.681.400 Rp         17.681.400 Biaya Repair & Maintenance Gedung Rp          3.015.500 Rp            3.015.500 Biaya Gaji dan benefit karyawan Rp   1.352.210.451 Rp       1.352.210.45 Biaya administrasi Bank & Pajak Mobil Rp      120.248.684 Rp         120.248.684 Biaya ATK & Stationary Rp        2.471.010 Rp            2.471.010 Biaya CSR Rp          1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 0 Biaya  THR karyawan tahun 2020 Rp        90.450.000 Rp          90.450.000 Biaya PBB Kantor Tahun 2020 Rp        21.645.120 Rp          21.645.120 Biaya  Penyusutan Rp      857.427.093 Rp 365.060.861 Rp       492.366.231 Total Beban Rp   4.110.062.356 Rp 366.060.861 Rp     3.744.001.494 Laba (Rugi) Rp      821.871.854 Rp    1.187.932.715