JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018

## PERSONALITAS HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION BAGI NEGARA BERKEMBANG TERKAIT SISTEM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA
Aldo Rico Geraldi
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Email: aldoricogeraldi91@gmail.com
Luh Putu Purnama Ning Widhi Universitas Udayana Denpasar Email : lulu.galuhpurnama@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  personalitas  hukum World Trade  Organization terkait  transaksi  perdagangan  antar  negara.  Selain  itu, penelitian ini juga menganalisis peran World Trade Organization bagi negara berkembang dalam sistem perdagangan antar negara.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  untuk  menghasilkan  suatu argumentasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  artikel  VIII Marakesh Agreement menyebutkan bahwa status WTO sebagai organisasi internasional memiliki personalitas hukum atau legal personality untuk mengimplementasikan fungsi organisasi. Selanjutnya, mengenai peran World Trade  Organization memberikan  pengaruh  bagi  perdagangan  internasional terkait  dengan  adanya  dorongan  bagi  persaingan  bebas,  sistem  WTO  dapat memberikan  kontribusi  pada  pembangunan,  WTO  dapat  meningkatkan prediktabilitas, serta mendorong terciptanya perdamaian dalam perdagangan antar negara.
Kata Kunci: WTO, Personalitas Hukum, Perdagangan, Negara Berkembang

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  legal  personality  of  World  Trade Organization related to inter-state trade transactions. In addition, this study also analyzes the role of the World Trade Organization for developing countries in the inter-state trade system.
This research uses normative legal research by examining a rule, principles, and  legal  doctrines  related  to  the  problems  in  this  research  to  generate  an argumentation.  The  data  were  collected  by  using  literature  study  method  by
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
collecting legal and information materials in the form of primary, secondary, and tertiary  legal  materials.  In  order  to  obtain  clear  exposure,  then  the  data  is arranged systematically and analyzed using descriptive method.
The  results  of  this  research  indicate  that  the  article  VIII  Marakesh Agreement states that the status of the WTO as an international organization has the legal personality to implement organizational functions. Furthermore, regarding the role of the World Trade Organization affecting international trade in relation to the impetus for free competition, the WTO system can contribute to development, the WTO can increase predictability, and encourage the creation of peace in inter-state trade
. Keywords: WTO, Legal Personality, Trade, Developing Countries
Pendahuluan Kebijakan perdagangan merupakan  bagian  integral  dari pembangunan nasional yang dilakukan  dengan  memperhatikan gejala dan perkembangan di negara lain  yang  berpengaruh  pada perekonomian nasional. Perkembangan  saat  ini  telah menciptakan  ekonomi  nasional yang  beragam  dan  berdaya  saing.
Ekonomi  nasional  telah  mampu menghasilkan produk-produk yang makin  beragam  dalam  jumlah  dan kualitas  yang  semakin  meningkat. Kepentingan utama ekonomi nasional  adalah  tersedianya  pasar yang luas, bebas, dan terbuka yang mengikuti perkembangan ekonomi dunia  yang  semakin  meningkat serta  sistem  penyelenggaraan perdagangan  antar  bangsa  dan kebijakan pemerintah yang menciptakan  iklim  yang  sehat (Syahmin, 2006:11-12). Perdagangan internasional merupakan  faktor  yang  sangat penting bagi setiap negara. Negara ataupun subjek hukum lain sebagai pelaku perdagangan memiliki berbagai  motif  dalam  melakukan transaksi  dagang  internasional (Huala adolf, 2005:2). Perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara berpengaruh  terhadap  besar  dan jayanya  negara-negara  di  dunia, sebagai  contoh  kejayaan  China masa  lalu  yang  tidak  terlepas  dari kebijakan  dagang  yang  terkenal dengan sebutan silk road atau jalan suteranya (Jonathan Reuvid, 1997:XV.).  Selain  kejayaan  China, tranksaksi  dagang  internasional juga sangat penting bagi Indonesia yang  dapat  dilihat  dari  Amanna Gappa,  kepala  suku  bugis  yang sadar akan pentingnya dagang dan pelayaran bagi kesejahteraan sukunya (PH.OL.Tobing, 1977:154.).  Selanjutnya,  di  Eropa aktivitas perdagangan internasional  telah  tercatat  sejak abad keduabelas, tetapi perdagangan  internasional  mulai berkembang  pada  awal  abad keenambelas. Perdagangan internasional  mulai  berkembang pada awal abad keenambelas (Rusli Pandika, 2010:20). Perdagangan internasional memiliki ciri khas adanya hubungan  dagang  yang  dilakukan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
antar  lintas  batas-batas  negara yang  dilakukan  oleh  para  pelaku usaha  dengan  mengikuti  suatu sistem  tertentu  dan  spesifik  (John Braithwaite  dan  Peter  Drahos, 2000:24-25.).  Dalam  perdagangan internasional,  eksistensi  suatu sistem  merupakan  patron  yang membentuk  dan  mengarahkan kegiatan-kegiatan  perdagangan  ke dalam tujuan-tujuan  tertentu yang diinginkan (Christhophorus Barutu,  2007:5).  Perdagangan internasional  mempunyai  peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan  ekonomi  negara (Nopirin,  2000:125-126.).  Selain itu,  perdagangan  dapat  menjadi mesin  bagi  pertumbuhan.  Jika aktifitas perdagangan internasional  adalah  ekspor  dan impor,  maka  salah  satu  dari komponen  tersebut  atau  kedua- duanya  dapat  menjadi  motor penggerak bagi pertumbuhan (Salvatore  Dominick,  2007:8). Selanjutnya, perdagangan internasional  memberi  peluang lebih baik bagi sebuah masyarakat dibandingkan  dengan  ekonomi yang  mengandalkan  kekuatan sendiri (M. Luthfi Hamidi, 2007:3). Transaksi perdagangan internasional  merupakan  suatu faktor  penting  dan  merupakan suatu  kebebasan  fundamental (Huala Adolf, 2002:1). Oleh karena itu, diperlukan hubungan perdagangan  antar  negara  yang tertib dan adil. Keadilan mengandung  nilai  moral  universal yang merupakan hak dan kebutuhan  dasar  manusia  di seluruh dunia (Kevin E. Hodges dan Daniel  P.  Sulmasy,  2013:1).  Nilai
moral  keadilan  tersebut  menjadi cita-cita  setiap  bangsa  yang didalamnya  terdapat  kepentingan berbagai  golongan  (Richard  A.
Posner,  1999:19).  Dalam  hal  ini, keadilan  menjadi  kesepakatan diantara berbagai unsur masyarakat  yang  menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur.  Demikian  pula  dalam sistem hukum perdagangan internasional  yang  merupakan salah  satu  sistem  sosial.  untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan  di  bidang  perdagangan internasional,  diperlukan  aturan- aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat  hukum  internaisonal yang  mengatur  hubungan  dagang antar  negara  terkandung  dalam dokumen GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ).
Terbentuknya  GATT  selepas perang  dunia  kedua  adalah  upaya untuk memberikan rule of the road pada hubungan perdagangan Internasional  yang  mengalami kekacauan akibat terjadinya perang tarif bahkan perang dagang pada  masa-masa  sebelum  perang (Hata,  2007:60).  Sistem  yang terwujud  tersebut,  semula  hanya dianggap    sebagai  sistem  interim, yang  dapat  berkembang  secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu  yang  kompleks  dan  telah mengalami  perluasan,  baik  dari segi  cakupan  substantif  maupun dari  segi  kelembagaan.  Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994)  selesai,  maka  negara anggota  GATT  sepakat  pula  untuk
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
membentuk  suatu  lembaga  baru yang  diberi  nama World  Trade Organization (WTO) sebagai lembaga  penerus  GATT  (H.S. Kartadjoemena, 2000:3-4). Rumusan Masalah Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diuraikan  di  atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi: 1. Bagaimana personalitas hukum World Trade Organization terkait  transaksi perdagangan antar negara? 2. Bagaimana World Trade Organization berperan  bagi negara  berkembang  dalam sistem  perdagangan  antar negara?
Metode Penelitian Penelitian  ini  mengguunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji  suatu  aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin- doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi  (Mukti  Fajar  dan Yulianto Achmad, 2010:34). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan  bahan  hukum  dan informasi  yang  berupa  bahan- bahan  hukum  primer,  sekunder, maupun  tersier  (Ronny  Hanitijo, 1991:93). Dalam rangka mendapatkan  pemaparan  yang jelas,  data  tersebut  kemudian disusun  secara  sistematis  dan dianalisis  dengan  menggunakan metode deskriptif.
Pembahasan
Personalitas hukum World Trade
Organization terkait  transaksi perdagangan antar negara Perjanjian perdagangan internasional  pertama  yang  diakui dunia  adalah  Perjanjian  Umum tentang  Tarif  dan  Perdagangan (GATT)  pada  tahun  1948.  Pada awalnya  GATT  ditujukan  untuk membentuk International  Trade
Organization (ITO),  suatu  badan khusus PBB (Huala adolf, 2005:103).  Pertemuan Bretton Woods atau United Nations Monetary and Financial Conference di  bulan  Juli  1944  di  Bretton Woods,  New  Hampshire,  Amerika Serikat,  dihadiri  wakil-wakil  dari empat  puluh  empat  negara  untuk merumuskan financial arrangements yang  diperlukan untuk membangun kembali perekonomian dunia dan meningkatkan perdagangan internasional sehabis perang dunia kedua menunjukkan pada tiga pilar utama  pendukung  pertumbuhan perekonomian  dunia  berupa  satu tata moneter dunia untuk menjamin  terciptanya  stabilitas moneter    dan  nilai  tukar  dengan menyediakan  bantuan  keuangan jangka  pendek  bagi  negara-negara yang  mengalami  kesulitan  neraca pembayaran  yang  diwujudkan dengan pembentukan International Monetary  Fund (IMF)  (Gofar  Bain, 2001:14).  Selain  itu,  tersedianya dana  jangka  panjang  bagi  negara- negara  yang  memerlukan  bantuan luar negeri bagi keperluan pembangunan  ekonomi  mereka yang diwujudkan dengan pembentukan International  Bank
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
for Reconstruction and Development ( Word Bank ) atau IBRD ( Ibid ).
Pilar utama pendukung pertumbuhan perekonomian dunia lainnya berupa berfungsinya suatu sistem  perdagangan  internasional yang  bebas  dan  terbuka  yang semula  ingin  diwujudkan  tetapi tidak berhasil, melalui pembentukan International  Trade
Organisation (ITO) atau Organisasi
Perdagangan  Internasional  ( Ibid ). Meskipun tidak berhasil membentuk International  Trade Organization yang dimaksud sebagai salah satu pilar dari system Bretton  Woods bersama  dua  pilar lainnya  yaitu the  International
Monetary Fund (IMF) dan the Word Bank, namun  masyarakat  Bangsa- Bangsa  telah  memfungsikan the
General  Agreement  on  Tariffs  and Trade yang  dirancang  bersama dengan piagam International Trade
Organization dan menjadi principal institution bagi perdagangan internasional  (John  H.  Jackson,
2000:37).
GATT  adalah  suatu  sistem, forum,  dan  lembaga  internasional di  bidang  perdagangan.  Sistem tersebut  mulai  diwujudkan  tahun 1947  dan  mulai  beroperasi  tahun 1948.  Pembentukan  GATT  dimulai dari  pengalaman  pahit  depresi ekonomi  dunia  pada  dasawarsa 1930-an,  yang  diikuti  dengan pemberlakuan proteksi perdagangan  oleh  negara-negara besar.  Sejak  tahun  1948-1994, GATT  mengadakan  7  (tujuh) putaran perundingan perdagangan multilateral dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional  (Mochamad  Slamet Hidayat, 6). Serangkaian persetujuan  mengenai  hambatan non-tarif telah muncul  di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan  GATT  yang  sudah  ada (Hira Jhamtani, 2005:3). Perubahan dari GATT ke WTO berdampak  luas  terhadap  bidang hukum  perdagangan  internasional dikarenakan  bidang  pengaturan yang  tercakup  dalam  WTO  lebih komplek yang tidak hanya mengatur  mengenai  tarif  dan barang,  tetapi  juga  mengatur mengenai  jasa,  hak  kekayaan intelektual,  penanaman  modal, lingkungan,  dan  lain  sebagainya (Ray August, 2000:355-36). Sebelumnya,  hukum  perdagangan internasional  muncul  dari  praktik para  pedagang.  Hukum  yang diciptakan  oleh  para  pedagang biasanya  disebut lex  mercatoria ( law of merchant ) (United Nations, 1966:21). Pada awal perkembangannya, lex  mercatoria muncul  karena  lahirnya  aturan- aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya atau the law  of  the  fairs. Selain  itu  juga dikarenakan  lahirnya  kebiasaan- kebiasaan  dalam  hukum  laut  dan kebiasaan-kebiasaan  yang  timbul dari praktik penyelesaian snegketa-sengketa di bidang perdagangan  serta  berperannya notaris  atau public  notary dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang (Schmitthoff, 1968:106). Berdirinya WTO dalam Uruguay  Round tahun  1994
tersebut  (Raj  Bhala,  2001:201), telah menjadi salah satu organisasi
internasional  yang  berpengaruh dalam kerangka rezim internasional dan globalisasi ekonomi.  Melalui  WTO    dalam
Uruguay Round itu ( Uruguay Round Trade Agreement, H.R. Doc. No. 316,
103d  Cong.,  2d  Sess,  656-667 , September  27,  1994),  membuat negara-negara yang menandatangani  perjanjian  WTO telah masuk dalam ekonomi global yang  wajib  mengikuti  rezim internasional  tersebut  (James  E. Darton,  2011:2).  Karena  sistem perdagangan dalam kerangka WTO itu  merupakan  suatu rule    based system dengan perjanjian- perjanjian multilateral yang disepakati  bersama  yang  sifatnya terintegrasi dan single undertaking (Peter  van  den  Bossche,  dkk, 2010:xi).  Salah  satu  elemen  yang paling  penting  dari rules-based sistem  perdagangan  multilateral dalam  kerangka  WTO  itu  adalah sistem  penyelesaian    sengketa (Rufus Yerxa, 2005:3). WTO sebagai organisasi perdagangan dunia bertujuan mewujudkan liberalisasi perdagangan  melalui  berbagai macam cara termasuk penghapusan hambatan perdagangan,  baik  hambatan  tarif maupun non tarif, serta mengurangi  tindakan  diskriminasi dalam hubungan dagang internasional  (Paragraf  3 The Marrakesh  Agreement  Establishing the  World  Trade  Organisation. ).
Namun,  liberalisasi  perdagangan menimbulkan  ketidakadilan  yang khususnya  dirasakan  oleh  negara- negara berkembang, seperti negara-negara berkembang diminta  untuk  membuka  akses pasarnya  secara  luas  dan  cepat sementara  negara-negara  maju cenderung bermufakat untuk menjaga  pasar  mereka  dari produk-produk  yang  berasal  dari negara  berkembang  yang  mampu bersaing  dengan  produk  negara maju  seperti  produk  pertanian, tekstil, dan pakaian, serta kurangnya  kemampuan  negara berkembang dalam memanfaatkan liberalisasi  perdagangan  akibat dair  kurangnya  sumber  daya  dan informasi (Peter Van Den Bossche, 2005:15-16). Pendirian WTO ditujukan untuk mendorong arus perdagangan  antar  negara  melalui pengurangan  tariff  dan  hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam  hubungan  perdagangan internasional. WTO memiliki beberapa  tujuan  penting  dalam perdagangan  internasional  yaitu untuk mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai  hambatan  yang  dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan  barang  dan  jasa. Selain itu, menfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen.  Hal  ini  mengingat bahwa  perundingan  perdagangan internasional di masa lalu, prosesnya  sangat  kompleks  dan memakan waktu. Selanjutnya adalah untuk penyelesaian sengketa,  mengingat  hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun  sudah  ada  persetujuan-
persetujuan  dalam  WTO  yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran  sehingga  diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan disepakati  bersama  (Huala  Adolf, 2004:114). Mengenai  fungsi-fungsi  yang dimiliki oleh WTO antara lain untuk mendukung pelaksanaan, pengaturan,  dan  penyelenggaraan persetujuan  yang  telah  dicapai untuk memujudkan sasaran perjanjian  tersebut.  Selain  itu sebagai  forum  perundingan  bagi negara-negara  anggota  mengenai perjanjian-perjanjian  yang  telah dicapai beserta lampiran- lampirannya, termasuk keputusan- keputusan yang ditentukan kemudian  dalam  perundingan tingkat  menteri  dan  mengatur pelaksanaan  ketentuan  mengenai penyelesaian sengketa perdagangan.  Selanjutnya,  WTO juga mengatur mekanisme peninjauan  kebijakan  di  bidang perdagangan  serta  menciptakan kerangka  penentuan  kebijakan ekonomi  global  berkerja  sama dengan Dana Moneter Internasional  (IMF)  dan  Bank Dunia  ( World  Bank ),  serta  badan- badan yang berafiliasi (Pasal 3 The Marrakesh  Agreement  Establishing the World Trade Organisation. ).
WTO  juga  akan  melakukan peninjauan  atas  implementasi perjanjian-perjanjian  oleh  setiap negara  anggota  dan    menjatuhkan sanksi atas pelanggaran- pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  dalam  perjanjian.  WTO memiliki  alat  untuk  memaksa negara-negara anggota untuk mengikuti ketentuan- ketentuannya.  Dengan  fungsi- fungsi  yang  dimiliki  oleh  WTO tersebut, menjadikan WTO sekaligus  sebagai  forum  bagi perundingan-perundingan selanjutnya  di  masa  mendatang dalam perjanjian multilateral. Kehadiran  WTO  diharapkan  dapat melaksanakan  segala  ketentuan yang  telah  ditetapkan  yakni  tetap pada  perwujudan  perdagangan bebas  yang  jujur,  terbuka  dan  adil (Abdul Manan, 2014:198-199).
Ketentuan  Pasal  XVI  ayat  4 Agreement  Establishing  the  World Trade Organization menjadi indikator penting bagaimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya  untuk  menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya,  dengan  aturan- aturan  yang  termuat  dalam Annex perjanjian  WTO.  Pasal  XVI  juga mewajibkan  negara  anggotanya untuk  menyesuaikan  prosedur administratifnya  sesuai  dengan prosedur administratif WTO. WTO  telah  memberlakukan berbagai perjanjian atau kesepakatan  yang  telah  dibuat kepada  negara-negara  anggotanya terkait dengan kesepakatan pembentukan  organisasi World Trade  Organization ( Marakesh Esthablishing  the  World  Trade Organization ), perdagangan barang ( Multilateral Agreement on Trade in Goods ),  perdagangan  jasa  ( General Agreement  on  Trade  in  Service ), pengaturan  tentang  hak  milik intelektual  ( Trade  Related  Aspects of  Intellectual  Property  Right ),
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
prosedur  penyelesaian  sengketa ( Dispute Settlement Understanding ),  perlakuan  khusus bagi  negara-negara  berkembang ( Generalized System of Preference ), dan  prinsip-prinsip  perdagangan bebas  lainnya  (Munir  Fuady, 2004 : 50).
Terdapat beberapa pengaturan dalam  WTO  yang  disebut  sebagai Basic Principle , antara lain General Agreement  on  Tariff    and  Trade (GATT)  yang  mengatur  mengenai perdagangan barang, General Agreement  on  Tariff  in  Services
(GATS)  yang  mengatur  mengenai perdagangan  jasa  dan Agreement on  Trade  Related  Aspects  of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang  mengatur  mengenai  aspek perdagangan bebas dalam hubungan  dengan  Hak  Milik Intelektual ( Ibid :51). Artikel VIII Marakesh Agreement menyebutkan  bahwa status  WTO  sebagai  organisasi internasional memiliki personalitas  hukum  atau legal personality untuk mengimplementasikan fungsi organisasi,  ketentuan  tersebut menyebutkan bahwa: 1.  The  WTO  shall  have  legal personality,  and  shall  be accorded by each of its Members such  legal  capacity  as  may  be necessary for the exercise of its functions.
2. The WTO shall be accorded by each  of  its  Members  such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions.
3. The officials of the WTO and the  representatives  of  the
Members  shall  similarly  be accorded by each of its Members such  privileges  and  immunities as  are  necessary  for  the independent  exercise  of  their functions in connection with the WTO.
4. The privileges and immunities to be accorded by a Member to the  WTO,  its  officials,  and  the representatives  of  its  Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention  on  the  Privileges and Immunities of the Specialized  Agencies,  approved by  the  General  Assembly  of  the United Nations on 21 November
1947.
5.  The  WTO  may  conclude  a headquarters agreement. Persetujuan-persetujuan  WTO mencakup bidang pertanian, tekstil, dan pakaian, jasa keuangan, telekomunikasi, standarisasi industri,  peraturan sanitary  and phytosanitary, hak  atas  kekayaan intelektual dan lain-lain. Walaupun terdapat banyak persetujuan dalam WTO,  beberapa  prinsip  dasar terkandung  dalam  persetujuan- persetujuan  tersebut.  Prinsip- prinsip  tersebut  adalah  dasar  dari sistem  perdagangan  multilateral. Prinsip-prinsip  tersebut  antara lain:
1. Prinsip Most  Favored  Nation atau Nondiskriminasi Berdasarkan prinsip Most Favored Nation dalam perjanjian WTO, semua negara diperlakukan  sama.  Negara- negara anggota WTO tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap  mitra  dagangnya  dan
tidak  boleh  ada  perbedaan perlakuan antara produk domestiknya  dengan  produk impor. Dengan demikian prinsip utama  adalah  bahwa  konsesi yang  diberikan  kepada  suatu negara  mitra  dagang  harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Satu  negara  tidak  boleh  diberi perlakuan  lebih  baik  atau  lebih buruk  dari  pada  negara  lain, dengan  demikian  maka  semua negara ditempatkan pada kedudukan  yang  sama,  dan semua  negara  harus  turut menerima  menikmati  peluang yang tercapai dalam leberalisasi perdagangan  internasional  dan memikul  kewajiban  yang  sama (H.S. Kartadjoemena, 2002:109). Beberapa pengecualian diperbolehkan  seperti  negara- negara anggota dapat membentuk persetujuan perdagangan  bebas  di  mana tidak  berlaku  untuk  barang- barang  dari  luar  kelompok  ini. Sebuah negara dapat mengenakan hambatan terhadap produk-produk negara tertentu  yang  dinilai  tidak  adil dalam melakukan perdagangan.
2. Prinsip National Treatment atau
Perlakuan Nasional
Suatu negara harus memberikan perlakuan  yang  sama  terhadap produksi  dalam  negeri  dan terhadap  produksi  luar  negeri. Dalam  prinsip  ini  produk  lokal maupun  produk  impor  harus diperlakukan  sama.  Prinsip perlakuan  sama  dengan  produk nasional ini meliputi bidang jasa, merek, undang-undang hak cipta
dan  hak  paten.  Misalnya,  pajak penjualan  yang  sama  akan dikenakan  bagi  produk  serupa yang dijual orang asing dan yang diperdagangkan  warga  negara sendiri  (Muhammad    Sood,
2012:45).  Prinsip  ini  juga berlaku terhadap semua macam pajak  dan  pungutan-pungutan lainnya serta terhadap perundang-undangan, pengaturan  dan  persyaratan- persyaratan (hukum) yang memengurusi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi  atau  penggunaan produk  di  pasar  dalam  negeri. Prinsip  ini  juga  memberikan perlindungan terhadap proteksionisme  sebagai  akibat upaya-upaya  atau  kebijakan administratif atau legislatif. 3. Prinsip Transparency atau transparansi Negara  anggota  diwajibkan untuk  bersikap  terbuka  atau transparan  terhadap  berbagai kebijakan perdagangannya sehingga  memudahkan  para pelaku  usaha  untuk  melakukan kegiatan  perdagangan.  Untuk mendukung  prinsip  ini,  negara anggota diharapkan untuk menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan  perdagangan  barang, jasa,  dan  kekayaan  intelektual (Ratya  Anindita  dan  Michael
R.Reed, 2008:68).
4. Prinsip Resiprositas Prinsip  yang  mensyaratkan adanya  perlakuan  timbal  balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Artinya,  apabila  suatu  negara dalam kebijaksanaan perdagangan  internasionalnya menurunkan  tarif  masuk  atas produk impor dari suatu negara, maka  negara  yang  mengekspor produk  tersebut  wajib  juga menurunkan  tarif  masuk  untuk produk dari negara pertama tadi (Muhammad  Sood, 2012:45). World Trade Organization berperan bagi negara berkembang dalam sistem perdagangan antar negara. Negara-negara berkembang mengharapakan dengan  adanya  Uruguay  Round bahwa  perundingan  tersebut  akan menghasilkan satu sistem perdagangan multilateral berlandaskan  hukum  yang  lebih kuat,  memiliki  kekuasaan  penuh untuk  menyelesaikan  sengketa dagang, lebih mampu memberikan bantuan untuk melaksanakan reformasi domestik, dan mengandung  ketentuan-ketentuan khusus  bagi  kepentingan  negara- negara berkembang dalam seluruh kesepakatan  WTO.  Sistem  ini diharapkan  dapat  membebaskan negara-negara berkembang berpenghasilan rendah dari tekanan  politik  dan  ekonomi negara-negara  besar  (Gofar  Bain, 2001:232). WTO memberikan pengaruh bagi perdagangan internasional terkait dengan adanya  dorongan  bagi  persaingan bebas.  WTO  merupakan  sistem yang  mengatur  kompetisi  yang terbuka,  adil  ( fair )  dan  sehat. Pemberlakuan  prinsip  MFN  dan
perlakuan nasional dirancang untuk mempertahankan perdagangan  yang  adil,  termasuk pada masalah dumping dan subsidi. Pada intinya persetujuan- persetujuan ditujukan untuk mendukung  kompetisi  yang  sehat di  bidang  perdagangan  barang, pertanian,  hak  atas  kekayaan intelektual dan jasa. Selain itu, WTO mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi. Para  ahli  ekonomi  dan perdagangan  mengakui  bahwa sistem  WTO  dapat  memberikan kontribusi  pada  pembangunan. Persetujuan-persetujuan WTO juga memuat aturan mengenai fleksibilitas yang diberikan kepada negara-negara  berkembang  dalam menerapkan  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam WTO. Bahkan persetujaun-persetujuan  tersebut juga  memuat  ketentuan  yang memungkinkan negara-negara paling terbelakang ( Least Developed Countries/LDCs ) mendapat  bantuan  khusus  serta konsesi  dagang  seperti  halnya peraturan-peraturan GATT (Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat  Jenderal  Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan  Departemen  Luar Negeri, 2003:4). Sekitar  tiga  perempat anggota  WTO  adalah  negara- negara  berkembang  dan  negara- negara  dengan  ekonomi  dalam masa  transisi  menuju  ekonomi pasar. Selama tujuh setengah tahun Putaran  Uruguay,  negara-negara telah melakukan liberalisasi perdagangan,  sehingga  mereka
sangat  aktif  dan  berpengaruh dalam  negosiasi  perdagangan  jika dibandingkan  dengan  putaran- putaran  perundingan  sebelumnya.
Perkembangan  ini  menunjukkan bahwa sistem perdagangan multilateral tidak hanya diperuntukkan  bagi  negara-negara industri,  tetapi  juga  bagi  negara berkembang.  Pada  akhir  Putaran Uruguay, negara-negara berkembang seperti halnya negara- negara maju, telah siap menjalankan persetujuan- persetujuan WTO walaupun dengan perbedaan tenggang waktu untuk  masa  implementasinya. Negara-negara maju juga diharuskan mempercepat pelaksanaan komitmen akses pasarnya  bagi  ekspor  dari  negara berkembang dan negara berkembang  paling  terbelakang serta meningkatkan bantuan teknis bagi negara-negara tersebut ( Ibid ). WTO  juga  meningkatkan prediktabilitas. Pembentukan sistem  perdagangan  multilateral merupakan  usaha  anggota  WTO untuk  menciptakan  lingkungan bisnis  yang  stabil  dan  dapat diprediksi.  Dengan  stabilitas  dan kebijakan  yang  dapat  diprediksi, maka  investasi  dapat  dilakukan, lapangan pekerjaan diciptakan dan konsumen  dapat  memperoleh keuntungan  dari  sistem  kompetisi yang adil. Di dalam WTO, bila suatu negara menyetujui membuka pasarnya untuk barang-barang dan jasa, hal ini berarti negara tersebut telah meningkatkan komitmennya. Untuk sektor barang-barang, tikatannya  berupa  tingkat  tarif pabean  tertinggi,  tapi  tetap
dimungkinkan  suatu  negara  untuk mengenakan  bea  masuk  impor yang  lebih  rendah  daripada komitmen  tarif  yang  diikatnya ( binding  tariff ).  Hal  ini  sering dilakukan  oleh  negara-negara berkembang ( Ibid ).
Sebuah  negara  dapat mengubah komitmen tarifnya setelah melakukan negosiasi dengan mitra-mitra dagangnya dan memberikan  kompensasi  kepada mitra-mitra dagangnya yang dirugikan akibat perubahan komitmen tersebut. Salah satu hasil konkrit  perundingan  perdagangan multirateral Putaran Uruguay adalah meningkatnya perdagangan dengan  bertambahnya  komitmen tarif  yang  diikat.  Untuk  bidang pertanian, seluruh produk pertanian  saat  ini  telah  memiliki tarif  yang  diikat  ( bound  tariffs). Hasil  yang  dicapai  dari  semua  ini adalah tigkat keamanan pasar yang cukup substansial bagi para pelaku usaha dan investor ( Ibid ). Contoh perdangan multilateral  ini  mencoba  untuk meningkatkan  prekdibilitas  dan stabilitas perdagangan internasional.  Salah  satu  cara adalah dengan mendiscourge penggunaan kuota untuk membatasi impor. Cara lain adalah dengan meningkatkan transparansi peraturan perdagangan suatu negara.  Melalui  sistem  ini,  dapat pula dibuat suatu aturan perdagangan  yang    jelas  dan transparan.  Banyak  pasal-pasal dalam  Persetujuan  WTO  yang mendorong  pemerintah  negara anggota agar menjelaskan kebijakan  dan  sasaran  yang  ingin
ditujukan  kepada  publik  dan melaporkannya kepada WTO. Pemantauan secara reguler kebijakan  nasional  perdagangan melalui  mekanisme  peninjauan kebijakan  perdagangan  ( Trade Policy Review Mechanism ) merupakan  suatu  sarana  untuk meningkatkan  keterbukaan  baik pada  tingkat  domestik  maupun pada tingkat multilateral ( Ibid ).
Negara-negara berkembang  dalam  mengatasi permasalahan-permasalahan terkait  dengan  perdagangan  antar negara  agar  sejalan  dengan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan  dalam  kebijaksanaan domestik  serta  konsisten  dengan sistem WTO. Negara-negara berkembang juga harus menerapkan  sebagai  prioritas persiapan-persiapan mereka untuk memasuki perundingan perdagangan  multilateral.  Sasaran yang  harus  dicapai  oleh  negara- negara  berkembang  adalah  agar mereka  dapat  mengemukakan pandangan  mereka  secara  efektif, dapat membela kepentingan nasional  negara-negara  mereka dalam  WTO,  dapat  mempengaruhi penentuan  arah  perkembangan WTO  di  masa  depan,  dan  dapat mempengaruhi perundingan perdagangan  multilateral  di  masa depan. Negara-negara berkembang  diharapkan  dapat membangun institusi dan pengembangan sumber daya manusia bagi kebijaksanaan perdagangan  dan  hal  tersebut harus menjadi prioritas yang akan dicapai  melalui  bantuan  keuangan
dari  luar  negeri,  kerjasama  teknis, dan yang terpenting adalah dengan upaya  negara-negara  itu  sendiri. Negara-negara  berkembang  harus melakukan  identifikasi  segala  isu yang  penting  bagi  negara-negara mereka.  Sebagai  contoh,  mereka harus  mengushakan  perundingan mengenai  tarif  bea  masuk  dengan tujuan  untuk  menurunkan tariff peaks yang  masih  terdapat  (tarif yang sangat tinggi untuk melindungi  sektor-sektor  sensitif) di  negara-negara  maju.  Selain  itu untuk mengurangi tingkat proteksi yang  relatif  tinggi  di  sejumlah negara-negara  berkembang  yang sudah  snagat  maju.  Selanjutnya, untuk menurunkan tariff escalation di semua negara mitra dagang dan yang  berpotensi  menjadi  mitra dagang. Sistem perdagangan WTO  memberikan  keuntungan terkait sistem perdagangan multilateral WTO yang mendorong terciptanya perdamaian, persengketaan  antar  negara  dapat ditangani secara konstruktif, peraturan-peraturan  yang  sesuai dengan  sistem  multilateral  akan memudahkan  perdagangan  antar negara, sistem perdagangan multilateral mendorong pengurangan  tarif  dan  hambatan non  tariff  sehingga  biaya  hidup menjadi  lebih  murah,  sistem perdagangan multilateral memberikan  banyak  pilihan  atas produk  dengan  kualitas  berbeda kepada konsumen, sistem perdagangan multilateral meningkatkan  pendapatan,  sistem perdagangan multilateral mendorong pertumbuhan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
ekonomi,  prinsip-prinsip  dasar sistem  perdagangan  WTO  bila secara  konsisten  diterapkan  akan mendorong  perdagangan  berjalan lebih  efisien,  pemerintah  negara- negara  anggota  akan  terlindungi dari  praktik-praktik  persaingan dagang  antar  negara  yang  tidak sehat,  dan  sistem  perdagangan multilateral mendorong terciptanya  pemerintahan  yang bersih. Kesimpulan 1. Ketentuan  Pasal  XVI  ayat  4 Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization menjadi  indikator  penting bagaimana  WTO  mewajibkan negara-negara anggotanya untuk  menyesuaikan  aturan- aturan atau hukum perdagangannya, dengan aturan-aturan  yang  termuat dalam  Annex  perjanjian  WTO. Bahkan  ketentuan  Pasal  XVI tersebut  juga  mewajibkan negara anggotanya untuk menyesuaikan prosedur administratifnya sesuai dengan prosedur  administratif  WTO. Terdapat beberapa pengaturan dalam  WTO  yang  disebut sebagai Basic  Principle ,  antara lain General  Agreement  on Tariff  and Trade (GATT) yang mengatur mengenai perdagangan  barang, General Agreement on Tariff in Services (GATS) yang mengatur mengenai  perdagangan  jasa dan Agreement  on  Trade Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights (TRIPs)  yang mengatur  mengenai  aspek perdagangan  bebas  dalam hubungan  dengan  Hak  Milik Intelektual. Artikel VIII Marakesh Agreement menyebutkan  bahwa  status WTO sebagai organisasi internasional memiliki personalitas  hukum  atau legal personality untuk mengimplementasikan  fungsi organisasi,  ketentuan  tersebut menyebutkan bahwa “ The WTO shall have legal personality, and shall be accorded by each of its Members such legal capacity as may  be  necessary  for  the exercise  of  its  functions. The WTO shall be accorded by each of  its  Members  such  privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. The officials of the WTO and the representatives of the Members shall  similarly  be  accorded  by each  of  its  Members  such privileges and immunities as are necessary  for  the  independent exercise  of  their  functions  in connection  with  the  WTO. The privileges and immunities to be accorded  by  a  Member  to  the WTO,  its  officials,  and  the representatives  of  its  Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention  on  the  Privileges and Immunities of the Specialized  Agencies,  approved by  the  General  Assembly  of  the United Nations on 21 November 1947. The WTO may conclude a headquarters agreement.” 2. WTO  memberikan  pengaruh bagi perdagangan internasional  terkait  dengan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
adanya dorongan bagi persaingan bebas. WTO merupakan sistem yang mengatur kompetisi yang terbuka,  adil  ( fair )  dan  sehat. Selain  itu,  sistem  WTO  dapat memberikan  kontribusi  pada pembangunan. Persetujuan- persetujuan WTO juga memuat aturan  mengenai  fleksibilitas yang diberikan kepada negara- negara  berkembang  dalam menerapkan ketentuan- ketentuan WTO. Bahkan persetujaun-persetujuan tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan  negara-negara paling terbelakang ( Least Developed Countries/LDCs ) mendapat  bantuan  khusus serta  konsesi  dagang  seperti halnya peraturan-peraturan GATT.  Selanjutnya,  WTO  juga meningkatkan  prediktabilitas. Pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan  usaha  anggota WTO untuk menciptakan lingkungan  bisnis  yang  stabil dan  dapat  diprediksi.  Dengan stabilitas  dan  kebijakan  yang dapat diprediksi, maka investasi  dapat  dilakukan, lapangan pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat memperoleh  keuntungan  dari sistem  kompetisi  yang  fair. Sistem  perdagangan  WTO memberikan keuntungan terkait  sistem  perdagangan multilateral WTO yang mendorong terciptanya perdamaian, persengketaan antar  negara  dapat  ditangani secara  konstruktif,  peraturan- peraturan  yang  sesuai  dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antar negara, sistem perdagangan multilateral mendorong  pengurangan  tarif dan  hambatan  non  tariff sehingga  biaya  hidup  menjadi lebih murah.
Saran - Saran
1. Negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait  dengan  perdagangan antar  negara  agar  sejalan dengan langkah-langkah penyesuaian  yang  dilakukan dalam kebijaksanaan domestik dan  konsisten  dengan  sistem GATT-WTO. Negara-negara berkembang juga harus menerapkan  sebagai  prioritas persiapan-persiapan untuk menghadapi perundingan- perundingan  yang  dilakukan terkait perdagangan multilateral. 2. Negara-negara berkembang diharapkan dapat membangun institusi  dan  pengembangan sumber  daya  manusia  bagi kebijaksanaan perdagangan dan hal tersebut harus menjadi prioritas  yang  akan  dicapai melalui bantuan keuangan dari luar  negeri,  kerjasama  teknis, dan  yang  terpenting  adalah dengan  upaya  negara-negara itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Buku
Adolf, Huala, 2002, Hukum Ekonomi Internasional Suatu
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Pengantar, Rajawali  Pers, Jakarta. ,  2004,  P enyelesaian Sengketa Dagang dalam World  Trade  Organization (WTO), Sinar Grafika , Jakarta. , 2005, Hukum Perdagangan  Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Anindita,  Ratya  dan  Michael R.Reed,  2008, Bisnis  dan Perdagangan  Internasional , Andi Offset, Yogyakarta.
August,  Ray,  2000, International
Business  Law:  Text,  Case,  and Readings, Prentice  Hall, New Jersey. Braithwaite, John dan Peter Drahos, 2000, Global Business Regulation , Cambridge University Press, New York. Bain,  Gofar,  2001, Uruguay  Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambatan, Jakarta. Bossche, Peter Van Den, 2005, The Law  and  Policy  of  the  World Trade  Organization:  Text, Cases and Materials, Cambridge  University  Press, New York. Bossche, Peter Van Den, dkk, 2010, Pengantar Hukum WTO (World  Trade  Organization) , Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.
Bhala,  Raj,  2001, International trade  law ,  Theory  and
Practice,  Lexis  Publishing, New York.
Dominick, Salvatore, 2007, Trade as
Engine  of  Growth , Cambrige Journal of Economic , Erlangga
Jakarta. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad,
2010, Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  &  Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Fuady, Munir, 2004, Hukum Dagang Internasional  (Aspek  Hukum dari WTO), Citra Aditya Bakti,
Bandung. Hata , “Partisipasi Negara Berkembang  Pada  Proses Hukum  di  WTO  :  Antara
Harapan  dan  Permasalahan”, Jurnal  Hukum  Bisnis, Vol.  26, No. 2, 2007.
Hamidi, M. Luthfi, 2007, Gold Dinar, Sistem  Moneter  Global  yang Stabil dan Berkeadilan , Senayan  Abadi  Publishing, Jakarta.
Hanitijo,  Ronny,  1991, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke II, Ghalia Indo, Jakarta.
Jackson,  John  H.,  2000, The  World Trading  System, MIT  Press, Cambridge.
Jhamtani,  Hira,  2005, WTO  dan Penjajahan  Kembali  Dunia Ketiga, INSISTpress, Yogyakarta. Kartadjoemena, H.S., 2000, Substansi  Perjanjian  GATT  / WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur,  Implementasi,  dan Kepentingan Negara Berkembang , Universitas Indonesia press, Jakarta.
,  2002, GATT
dan WTO . Sistem, Forum Dan Lembaga  Internasional  Di Bidang Perdagangan , Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI 2018
Manan,  Abdul,  2014, Peranan
Hukum  dalam  Pembangunan Ekonomi ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta. Nopirin, 2000, Ekonomi Internasional, BPFE – UGM,
Yogyakarta.
Pandika,  Rusli,  2010, Sanksi Dagang  Unilateral  di  Bawah Sistem  Hukum  WTO ,  PT.
Alumni, Bandung. Posner,  Richard  A.,  1999, The
Problematic  of  Moral  and Legal  Theory, The  Belknap Press  of  Harvard  University Press, London. Reuvid,  Jonathan,  1997, The Strategic Guide to International  Trade, Kogan Page, London. Sood,  Muhammad,  2012, Hukum perdagangan  internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syahmin,  2006, Hukum  Dagang Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Schmitthoff,  1968, The  Unification of  the  Law  of  International Trade, JBL. Tobing,  PH.OL.,  1977, Hukum Pelayaran  dan  Perdagangan Amanna  Gappa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Yerxa, Rufus dan Bruce Wilson, ed, 2005, Key  Issues  In  WTO Dispute  Settlement  The  First Ten Years , Cambridge University Press, Cambridge. Artikel dan Jurnal Barutu,  Christhophorus,  “ Sejarah Sistem Perdagangan Internasional  (Dari  Upaya Pembentukan  Internasional Trade Organization, Eksistensi General Agreement  On  Tariffs  and TradeSampai Berdirinya World  Trade  Organization” , Jurnal  Hukum  Gloris  Juris , Fakultas  Hukum  Universitas Katholik Atmajaya, Volume  7, Nomor  1,  1  Januari  2007, Jakarta.
Darton,  James  E.,  “The  Coming  of
The  Global  Trademark:  The Effect  of  Trips  On  The  Well- Known  Marks  Exception  To The Principle of Territori ality”, Michigan State International Law  Review, Volume 11, 2011. Hodges,  Kevin  E.  dan  Daniel  P. Sulmasy, “Moral Status, Justice,  and  the  Common Morality:  Challenges  for  the Principlist  Account  of  Moral Change”, Kennedy  Institute  of Ethics  Journal, Vol.  23, Number 3, September 2013.
Dokumen Hidayat,  Mochamad  Slamet, et.al. , Sekilas  WTO  (World  Trade Organization) , Edisi Keempat, Direktorat Perdagangan, Perindustrian,  Investasi  dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta. United  Nations,  1966, Progressive
Development  of  the  Law  of International Trade: Report of the  Secretary-General  of  the United Nations, hlm. 20. Lihat juga  Chia-Jui  Cheng  (ed), 1988, Clive  M.  Schmitthoff’s Select  Essay  on  International
Trade Law, Martinus Nijhoff & Graham & Trotman, London.
Uruguay  Round  Trade  Agreement, Statement  of  Administrative Action, Agreement Establishing  the  World  Trade Organization ,  H.R.  Doc.  No.
316, 103d Cong., 2d Sess, 656-
667 , September 27, 1994. Instrumen Hukum The Marrakesh Agreement Establishing  the  World  Trade Organisation. Signed  at  the Maerrakesh ministerial meeting in April 1994 .