e-ISSN 2528-2581
Vol 3 No 2, Juli 2018

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Iwan Setya Putra
Pemimpin Editor Sulistya Dewi Wahyuningsih
Sekretaris Editor Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari

## Manajemen
Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581
Vol 3 No 2, Juli 2018

## Daftar Isi
Obi Banamtuan
Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wpop Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 ..................................... 1-10 Annafi Indra Tama Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Dan  Keuangan  Rumah  Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Blud ........................................................................................ 11-25 Muhammad Mufli, Dikau Tondo Prastyo Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa  (Sikades) 1.0 Berbasis Android ............................................................... 26-48 Vina Putri Utami, Rosita Apriliya Rani, Septi Dwi Azizah Laporan  Keuangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan. .............................................................................. 49-58 Nabila Sarah Restu Bellinda, Yudhanta Sambharakreshna Analisis  Pemeriksaan  Internal  Terhadap  Pengelolaan  Aset
Tetap  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Pendayagunaan  Aset
Tetap. ……….. 59-71 Abid Muhtarom, Iskandar Strategi  Pengembangan  Program  Ekowisata  Kabupaten Lamongan Jawa Timur ........................................................... 72-82 Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh Evaluasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Pendapatan  Dan Persediaan Pada Ud. Kelapa Sari ............................................ 83-92
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SIKADES) 1.0 BERBASIS ANDROID 1
Muhammad Mufli 1
Dikau Tondo Prastyo 2 1 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya , MT. Haryono 169, Malang 65145

## Surel: mufli.ub@gmail.com
Abstrak . Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Keuangan  Desa  (Sikades)  1.0 Berbasis  Android. Kewajiban  pembuatan  laporan  dana  desa  berdasarkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  menjadi  kendala  bagi  pemerintahan desa karena keterbatasan sumber daya manusia. artikel ini mengajukan rancang bangun  SIKADES  1.0  dalam  bentuk  aplikasi Platform Android  yaitu  Sistem Informasi  Keuangan  Desa  (SIKADES)  1.0.  SIKADES  1.0  dirancang  secara terintegrasi yang mendukung kegiatan pengelolaan keuangan seperti pencatatan dan pelaporan. Keberadaan SIKADES 1.0 akan mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintahan  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa agar lebih transaparan.
Kata Kunci :SIKADES. 1.0, Dana Desa, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Keuangan, Platform Android
Abstract. Design  of  Village  Financial  Information  System  (Sikades)  1.0  Based  on Android. The  obligation  to  make  village  fund  reports  based  on  Government  Accounting Standards (SAP) is an obstacle for village government because of limited human resources. This  article  proposes  the  design  of  SIKADES  1.0  in  the  form  of  an  Android  Platform application, the Village Financial Information System (SIKADES) 1.0. SIKADES 1.0 is designed  in  an  integrated  manner  that  supports  financial  management  activities  such  as recording and reporting. The existence of SIKADES 1.0 will support the improvement of the performance of the tasks of the village government apparatus in managing village funds so that they are more transparent.
1 Artikel dipresentasikan dalam lomba paper Accounting Festival 2018 di STIE Kesuma Negara Blitar dan memperoleh juara pertama
Keywords: SIKADES  1.0,  Village  Fund,  Village  Government,  Financial  Information System, Android Platform
Pengelolaan  keuangan  desa menjadi  salah  satu  perhatian  serius pasca  pengesahan  Undang  Undang No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Hal  ini  dikarenakan,  setiap  desa mendapatkan kucuran dana langsung  dari APBN.  Dana tersebut menjadi  hak  pemerintah  desa  untuk digunakan dalam mendorong pembangunan  desa  untuk  mencapai kesejahteraan. Jumlah nominal dana yang  akan  masuk  ke  setiap pemerintah  desa  akan  berbeda karena  alokasi  dana  tersebut  akan memperhatikan  kondisi  geografis, jumlah  penduduk,  dan  angka kematian  (Sujarweni,  2015).  Pada tahun  2015,  dana  desa  dalam APBN-P  2015  yang  mencapai  lebih dari Rp 20 triliun. Pada tahun 2016, pemerintah  meningkatkan  alokasi Dana Desa dalam APBN sebesar Rp 46,98  trilyun  dan  pada  tahun  2017, alokasi dana desa kembali meningkat  menjadi  Rp  60  trilyun.
Pada  tahun  2018,  pemerintah memproyeksikan akan ada peningkatan  alokasi  dana  desa menjadi  Rp  120  trilyun.  Sehingga tiap  desa  akan  mendapat  sekitar  Rp 1,5  milyar  dari  total  72.944  desa yang ada di Indonesia.
Pengelolaan  dana  desa  saat  ini menjadi  perhatian  serius  karena besarnya  jumlah  dana  yang  akan diperoleh  oleh  setiap  desa  yakni mencapai 1 miliar per tahun. Hal ini
dikarenakan  dana  desa  berpotensi menyebabkan  terjadinya  korupsi dilingkungan  pemerintahan  desa. Dana desa sangat rentang disalahgunakan  oleh  aparatur  desa yang tidak bertanggungjawab. Laporan masyarakat dan
Berdasarkan  temuan  FITRA  Tahun 2016,  terdapat  15  Kabupaten  yang terindikasi menyalahgunakan alokasi dana  desa  yang  menyebabkan kerugian  mencapai  Rp.  4,9  Miliar. Hingga  hingga  Januari  2017,  KPK telah  menerima  sebanyak  362 laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi  terkait  dana  desa  dan  87 laporan  akan  diusut  dalam  kasus penyimpangan  tersebut.  Rata-rata modus yang dilakukan aparatur desa adalah  pemotongan  anggaran,  mark up,  dan  pemalsuan  tanda-tangan. Ada  juga  yang  tertangkap  karena masalah  kesalahan  administrasi  dan tidak sesuai dengan peruntukan.
Kondisi  akan  menyebabkan penurunan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintahan  desa.  Untuk itu,  Pemerintah  desa  dituntut  untuk bijak  dalam  mengelolah  dana tersebut secara professional,
transparan dan
akuntabel.
Pengelolaan dana desa yang profesional, transparan dan akuntabel merupakan cerminan reformasi  birokrasi  yang  dibangun oleh  oleh  Kementerian  Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  kinerja  pelaksanaan
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 tugas,  dan  peningkatan  pelayanan dan kepercayaan
masyarakat.
Pengelolaan  dana  desa  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  37 Tahun  2007  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Secara hukum,  Pemerintah  Desa  wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada  Pemerintah  dan  masyarakat karena  pada  dasarnya  dana  desa yang  bersumber  dari  APBN  dan APBD  adalah  dana  masyarakat. Pemeritah  desa  wajib  melaporkan penggunaan  dana  tersebut  sebagai alat  evaluasi  kinerja  dan  wujud implementasi good govenrnance . Menurut Syachbrahi (2012), laporan keuangan  desa  sangatlah  penting karena  memberikan  manfaat  bagi pemerintah  desa  itu  sendiri  seperti  :
1)  Mengetahui  tingkat  efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan  sumber  daya  ekonomi oleh  pemerintah  desa  dalam  satu tahun anggaran; 2)  Mengetahui nilai kekayaan  bersih  yang  dimiliki  desa sampai  dengan  posisi  terakhir periode  pelaporan;  3)  Sebagai  alat evaluasi  yang  lebih  informatif tentang kinerja aparatur desa utamanya  kepala  desa;  4)    Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan  terjadinya  praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi  yang  dimiliki  desa;  5)
Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi  dan  akuntabilitas  yang diamanatkan  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  dijadikan model praktis bagi entitas lain.
Pertanggungjawaban pemerintah  desa  dalam  penggunaan dana tersebut adalah melalui Laporan Keuangan. Menurut Syachbrahi (2012) Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10 dalam Permendagri Nomor  35  Tahun  2007  Tentang
Pedoman
Umum Tata Cara Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Pemerintah  Desa  wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/masyarakat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenagan  yang  ada  serta  tugas- tugas dan keuangan dari pemerintah. Secara  Umum  pemerintah  telah menetapkan  standar  akuntansi  di lingkungan  pemerintahan  melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  Komposisi  laporan keuangan  pemerintah  desa  pada dasarnya mengikuti Laporan Keuangan  Pemerintah  sesuai  PSAP
Nomor  01  paragraf  14  yang menyatakan bahwa laporan keuangan  terdiri  atas  :  1)  Laporan Pelaksanaan  Anggaran  yang  terdiri dari  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  dan  Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih) ; 2) Laporan Finansial yang meliputi : a)  Neraca; b)  Laporan  Operasional  (LO);  c) Laporan  Arus  Kas  (LAK);  d) Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE);
Mufli, Prastyo
e)  Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CaLK). Pada tahun 2014, pemerintah  melalui  Kementrian
Dalam Negeri mengeluarkan standar baru  dalam  pembuatan  laporan keuangan  dilingkungan  pemerintah dese  melalui  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No  133  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Dana  Desa. dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  Keuangan  desa  dikelola berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 tahun  anggaran  yakni  mulai  tanggal 1  Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  Laporan  keuangan  yang wajib  dilaporkan  oleh  pemerintah desa  menurut  peraturan  tersebut adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (LRADes) dan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerntah  desa  yang  terdiri  dari buku  kas  umum,  buku  kas  harian, buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan neraca desa.
Jika ditelaah lebih jauh, Laporan keuangan  yang  sudah  dijelaskan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Dana  Desa  dapat dikatakan  sebagai  standar  pelaporan keuangan  bagi  pemerintahan  desa. sehingga  dirasa  tidak  perlu  adanya pengembangan standar baru. Hal ini dikarenakan  keterbatasan  sumber daya  manusia  yang  pada  umumnya dimiliki  pemerintahan  desa  dalam hal  pembuatan  laporan  keuangan. Namun  yang  harus  menjadi  fokus
pemerintah saat ini adalah bagaimana  mengembangkan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan desa  yang  bisa  diadopsi  oleh pemerintahan  desa    diseluruh Indonesia  dengan  berpedoman  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133  Tahun  2014.  Sistem  ini  yang nantinya  akan  menjadi  standar dalam  sistem  informasi  keuangan desa yang bertujuan untuk memudahkan  pemerintahan  desa dalam  mengelolah  keuangan  desa hingga pembutana laporan keuangan desa.
Pengembangan  sistem  ini  lebih diperlukan mengingat perkembangan  teknologi  informasi yang  semakin  pesat  dan  pemerintah telah mengembangkan sistem informasi  pengelolaan  keuangan yang  saat ini diterapkan  di lingkungan  pemerintahan    baik  di tingkat pusat maupun daerah. Sistem tersebut dikembangkan dalam bentuk  aplikasi  seperti  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah  No  56  Tahun  2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.  (Budiriyanto,  2013).  Pada tahun  2015,  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  atau  yang disingkat  SIMDA  yang  merupakan sebuah  sistem  berbasis  aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik  ditingkat  pelaporan  (SKPKD) ataupun ditingkat
akuntansi
(SKPD).  Aplikasi  ini  diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran,  serta  pelaksanaan dan  penatausahaan  APBD  dan pertanggungjawaban APBD. (Nugraha dan Yuli, 2013). Selain dikembangkan oleh pemerintah, aplikasi sistem keuangan pemerintahan juga dikembangkan  oleh  pihak  swasta.
Sebagai contoh PT Solusi Teknologi Informasi  mengembangkan  aplikasi e-Finance  yang  merupakan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan daerah  yang  mengadopsi  sistem akuntansasi  pemerintahan  berbasis akrual..  Sama  halnya  dengan  PT Usadi  Sisemindo  Intermatika  yang mengembangan  V@Lid  49  atau Valid  49.  Aplikasi  ini  merupakan sistem  informasi  berbasis  komputer yang  dibuat  untuk  menyedikan layanan  lengkap  pengelolaan  sistem informasi  manajemen  keuangan daerah. Sistem ini mencakup aplikasi-aplikasi seperti modul
perencanaan, anggaran, kas,
Akuntansi,  Gaji,  Pendapatan,  dan TUKD  Satker  sebagai  perangkat penunjang  manajemen  keuangan daerah. Kelemahan dari sistem informasi pengelolaan dan manajemen  keuangan  daerah  baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun  swasta  sebagaian  besar masih  menyasar  pada  pemerintahan di level pemerintah kabupaten/kota,
provinsi  ataupun  nasional.  Selain itu,  sistem  ini  harus  berjalan  sistem operasi  tertutup  windows  yang berbahasa inggris dan harus menggunakan  komputer  dekstop ataupun  laptop.  Hal  ini  tentu  akan membingungkan  perangkat  desa dalam mengoprasikan aplikasi tersebut karena penggunaan komputer  tidaklah  mudah.  Aplikasi- aplikasi yang ada saat ini membutuhkan  biaya  investasi  yang terbilang  besar  mengingat  jumlah desa yang di Indonesia lebih dari 78 ribu.  Biaya  tersebut    seperti  biaya pengedaan  perangkat  keras  (laptop atau komputer desktop) dan pelatihan  bagi  para  aparatur  desa. Selain itu, pemerintah juga memerlukan waktu yang cukup lama karena pemerintah harus memberikan edukasi tentang penggunaan  kumputer  serta  edukasi sistem informasi tersebut.
Untuk  melalui  latar  belakang tersebut,  penulis  menggagas  sebuah solusi tentang pengembangan apalikasi sistem informasi pengelolaan  keuangan  yang  khusus diperuntukkan dilingkungan pemerintahan  desa.  Aplikasi  ini dirancang dengan  berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  Dana  dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2005  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Aplikasi  ini  akan  berjalan  di  sistem operasi  terbuka  (open  source)  “OS Android”  sehingga  aplikasi  ini dikembangkan  dengan user  interface
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018
yang  mudah  dioperasikan  oleh pemerintah desa
Adapun    rumusan  masalah dalam penulisan paper ini antara lain :  1)  bagaimana  gambaran  umum Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 2)  Bagaimana fitur  dan keunggulan Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  Berbasis  Android;  3) Bagaimana  identifikasi  dan  analisis faktor-faktor  internal  dan  eksternal dalam pengembangan Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0  berbasis  OS  Android;  4) Bagaimana aktiviasi Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0 Tujuan  penulisan paper ini antara  lain  :  1)  Untuk  mengetahui gambaran  umum  Sistem  Informasi Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0 berbasis  OS  Android;  2)    Untuk mengetahui  fitur  dan  keunggulan Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  Berbasis  Android;  3) Untuk  mengetahui  identifikasi  dan analisis  faktor-faktor  internal  dan eksternal dalam pengembangan Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android; 4)  Untuk  mengetahui  aktiviasi Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes) 1.0

## TELAAH LITERATUR
A.  Defenisi  Transparansi  dan Akuntabilitas Transparansi  merupakan  suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.
Transparansi
memungkin semua stakeholders dapat melihat struktur  dan  fungsi  pemerintahan, tujuan  dari  kebijakan  dan  proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban)  periode  yang lalu.  Akuntabilitas  mengandung  arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang  maupun  badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan  berarti  bahwa  masyarakat diperlakukan  secara  sama  di  bawah hukum,  dan  mempunyai  derajat yang  sama  dalam  partisipasi  politik dalam  pemerintahannya  (Shende dan Bennett, 2004).

## B. Kajian Tentang Dana Desa
Menurut  UU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari APBN  yang  diperuntukkan  bagi desa  yang  ditransfer  melalui  APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap desa akan  mendapatkan  dana  maksimal sebesar  1,4  miliar  rupiah.  Dalam Peraturan  Pemerintah  disebutkan pula  bahwa  pengalokasian  Dana Desa  dihitung  berdasarkan  jumlah desa  dan  dialokasikan  dengan memperhatikan  jumlah  penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
Secara  umum  Dana  Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatanMekanisme penyaluran  Dana  Desa  terbagi menjadi  2  (dua)  tahap  yakni  tahap mekanisme  transfer  APBN  dari Rekening  Kas  Umum  Negara (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum
Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme  transfer  APBD  dari
RKUD  ke  kas  desa.  Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap  pada  tahun  anggaran berjalan,  dengan  ketentuan  sebagai berikut : 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%; 2) tahap II, pada bulan Agustus  sebesar  40%;  dan  3)  tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.
Secara  umum  Dana  Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,  dan  kemasyarakatan. Adapun  prioritas  penggunaan  Dana Desa  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor  5  Tahun  2015  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan  Dana  Desa  untuk pembangunan  desa  dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan C. Defenisi Sistem Informasi

## Keuangan
Sistem  Informasi  Keuangan adalah  sistem  informasi  yang memberikan informasi kepada orang atau  kelompok  baik  di  dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuanganan & menyediakan informasi  mengenai  arus  uang  bagi para  pemakai  diseluruh  perusahaan. Model  system  informasi  keuangan yaitu  sub  system  input  dan  sub system  output  (Peter  :  2008  :  70). Sistem
Informasi
Keuangan mempunyai  tiga  tugas  pokok  antara lain  :  1)  mengidentifikasi  kebutuhan keuangan  yang  akan  datang;  2) membantu  perolehan  dana  tersebut; 3) mengontrol penggunannya.
(elearning.gunadarma.ac.id)
D. Defenisi Platform Android Menurut  Nazaruddin  dalam Supriyono dan kawan-kawan (2014), Android  adalah  salah  satu  platform sistem operasi yang digemari masyakat  karena  sifatnya  yang open source sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembangan. Android merupakan generasi baru platform mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Arsitektur Android  terdiri  dari  bagian-bagian seperti  berikut  :  a) Applications dan Widgets :  layer  (lapisan)  dimana pengguna hanya berhubungan dengan  aplikasi  saja;  b) Applications
Framework :  lapisan  dimana  para pengembang  melakukan  pembuatan aplikasi  yang  akan  dijalankan  di
Mufli, Prastyo
sistem  operasi  Android  dengan komponen-komponennya  meliputi views , contents  provider , resource manager , notification  manager , activity manager ; c) Libraries : lapisan dimana fitur-fitur  android  berada  yang berada  diatas  kernel  meliputi library C/C++ inti seperti Libc dan SSL;  d) Android  Run  Time :  lapisan  yang membuat  aplikasi  Android  dapat dijalankan  dimana  dalam  prosesnya menggunakan  implementasi  Linux yang  terbagi  menjadi  dua  bagian yaitu Core Libraries dan Dalvik virtual Machine ;  e)  Linux  Kernel:  Layer yang  berisi  file-file  system  untuk mengatur processing , memory , resource , driver ,  dan  sistem  operasi  android lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penulisan ini menggunakan  metode  kualitatif. Metode  kualitatif,    menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah  dalam  kehidupan sosial  berdasarkan  kondisi  realitas atau natural  setting yang  holistis, kompleks  dan  rinci.  (Malhotra, 2015). Paradigma kualitatif
menekankan pada pemahaman mengenai  masalah-masalah  dalam kehidupan
sosial berdasarkan kondisi  realitas  atau natural  setting yang  holistis,  kompleks  dan  rinci (Indiarto dan Bambang, 1999).  Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder, data  sekunder  yaitu  sumber  data penulisan  yang  diperoleh  secara tidak  langsung  melalui  media perantara atau diperoleh dan dicatat
oleh  pihak  lain.  Data  sekunder umumnya  berupa  bukti,  catatan, atau  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indiarto dan Bambang, 1999). Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan
data dalam penelitian  ini  adalah  :(1)  Studi pustaka,  yaitu  serangkaian  kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan  penelitian;  (2) Dokumenter,  Studi  dokumentasi dilakukan  dengan  jalan  membaca laporan-laporan
penulisan sebelumnya  serta  artikel  yang diakses  dari  internet,  buku  maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan.  Pada  metode  ini penulis  hanya  memindahkan  data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen  yang  diperlukan;  (3) Diskusi,  yaitu  cara  pengumpulan data
dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang
yang berkompeten  dengan  obyek  yang sedang  diteliti  guna  memecahkan masalah tertentu; (4) Intuitif- Subjektif,  merupakan  perlibatan pendapat penulis atas masalah  yang sedang  dibahas  (Abdul  Ghofar, 1999).  Sedangkan  teknik  analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan pendekatan  yang  bertujuan  untuk memantu organsiasi dalam
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 mempertimbangkan  secara  hati-hati kapablilitas  internal  organisasi  dan mennggunaka hasilnya untuk membentuk pilihan strategis. Analisis SWOT pertimbangkan kekuatan,  kelemahan,  kesempatan dan ancaman yang dimiliki organisasi. (Rangkuti, 2015)
HASIL  DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Sistem
Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis OS Android
Gambar 1. Logo SIKADES 1.0 Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)  1.0  merupakan  aplikasi terpadu  berbasis  android  yang dipergunakan  sebagai  alat  bantu pemerintah  desa  dalam  pengelolaan keuangan  yang  berdasarkan  pada asas  efesiensi,  ekonomis,  efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)
1.0 dikembangkan berdasarkan  peraturan  Permendagri No  113  Tahun  2014  tentang
Keuangan  Desa  yang  bertujuan untuk memudahkan kegiatan pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bertanggungjawaban. SIKaDes  1.0  akan  menjadi terobosan dalam mendukung reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara dalam hal ini dana desa.
Aplikasi SIKaDes 1.0 bertujuan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tatakelolah dana desa dari pengelolaan konvensional ke pengelolaan berbasis teknologi informasi.  SIKaDes  1.0.  Perananan SIKaDes  1.0  dalam  mendukung reformasi  birokrasi  didasarkan  pada 3  piliar  utama  yaitu  :  1)  Pilar Organisasi,  yaitu  mendorong  apatur desa  yang  bertenggung  jawab terhadap  pengelolaan  dana  desa untuk  senantiasa  melakukan  tugas dan fungsi sebagaimana mestinya; 2) Pilar  Bisnis  penetapan  standar laporang  keuangan  desa  berbasis tekonologi  informasi  3)  Pilar  SDM, antara  lain  melalui  peningkatan disiplin  dan  penataan  sumber  daya manusia dalam mengelolah keuangan dana desa Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)  1.0  fokus  pada  kegiatan akuntansi  dan  pelaporan  yang mencakup  pembuatan  jurnal,  buku Besar,  buku  Pembantu,  dan  laporan keuangan (laporan realisasi anggaran,  laporan  arus  kas  dan neraca).  Sistem  Informasi  Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 diperoleh secara
Mufli, Prastyo
gratis  oleh  pemerintah  desa.  Untuk menggunakan  aplikasi  ini,  setiap pemerintah  desa  diwajibkan  untuk melakukan  registrasi  terlebih dahulu ke pemerintah daerah untuk mendapatkan  kode  aktivasi  aplikasi. selain  itu,  diperlukan  pula  regitrasi online  untuk  memuat  informasi tentang desa tersebut.
Pengembangan Sistem Informasi Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0  yang berjalan  di  platform  android  akan memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan karena : 1) perangkat keras yang digunakan untuk  menjalan  aplikasi  ini  bersifat mobile  seperti  smartphone  ataupun komputer  tablet  (OS  Androdi)  yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga  dalam  setiap  melakukan kegiatan pelaksanaan seperti pencatatan transaksi dapat dilakukan secara real  time .  Selain  itu  harga perangkat  keras  OS  Android  cukup terjangkau  baik smartphone maupun
tablet  dan  sangat  mudah  untuk digunakan  serta  telah  menggunakan bahasa  Indonesia,  tentu  aparatur desa  akan  lebih  cepat  dalam memahami  tekniks  penggunanan SIKaDes  1.0  beserta  perangkat kerasnya  ;  2) User  Interface yang dikembangkan  dalam  SIKaDes  1.0 didesain  sedemikian  rupa  untuk memudahkan  pengoprasiannya;  3) tidak  harus  terkoneksi  dengan internet  saat  pengoprasian  aplikasi ini  seperti  pencatatan  transaksi;  4) memberikan efisiensi dalam melakukan  penatausahaan  seperti pencatatan transaksi yang kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk kas umum,  kas  harian,  neraca  dan  lain- lain;  5)  pengendalian  transaksi terjamin,  cepat  dan  akurat  dalam menghasilkan  informasi  keuangan desa.

## B.  Operasional  Sistem  Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0  berbasis  OS Android
Gambar 2. Flow Chart Operasional SIKADES 1.0
Berikut  adalah  proses  proses input  data  dalam  aplikasi  Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0
Input  transaksi  keuangan  terdiri atas dua yaitu input penerimaan dan input pengeluaran. Penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD dicatat langsung oleh pemerintah  desa  ke  aplikasi  Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0  saat  serah  terima  uang.  tujuan adalahnya  agar  dana  tersebut langsung  tercatat  kedalam  sistem SIKaDes  1.0.  Sedangkan  input pengeluaran  adalah  segala  jenis pengeluaran  yang  menggunakan
dana desa. jenis pengeluaran tersebut seperti  pembelian  inventaris  desa, biaya  program  dan  lain-lain.  saat proses transaksi pengeluaran, bendara  desa  langsung  menginput jumlah pengeluaran, sehingga langsung terdata dalam sistem.
Proses  pengelolaan  data  dalam aplikasi  Sistem  Informasi  Keuanga Desa  (SIKaDes)  1.0  terdiri  dari beberapa  proses  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  laporan  dana desa.  proses  tersebut  mencakup pembuatan jurnal, buku Besar, buku Pembantu,  dan  laporan  keuangan. Adapun  output  dari  aplikasi  Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes)
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 1.0  terdiri  dari  laporan  realisasi anggaran,  laporan  arus  kas.  Neraca serta  Rancangan  Peraturan  Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (RAPBDes). C. Identifikasi dan Analisis Faktor-
Faktor  Internal  dan  Eksternal dalam  Pengembangan  Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)  1.0  berbasis  OS Android 1. Faktor Strategis Internal
Faktor-faktor  strategis  internal terdiri  dari  faktor-faktor  yang  dapat dijadikan  kekuatan  dan  kelemahan dalam pengembangan Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes)
1.0  berbasis  OS  Android . Berikut merupakan  hasil  identifikasi  faktor- faktor  yang  menjadi  kekuatan  dan kelemahan yaitu, a. Faktor Kekuatan : 1) Aplikasi  berbasis Open  Source : Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  dikembangkan secara  khusus  untuk operating system berbasis  terbuka  atau open source seperti  Android.    Sehingga aplikasi  ini  sangat  kompatibel dengan  perangkat  smartphone atau  tablet  yang  menggunakan OS Android. Pengembangan Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  berbasis  Android akan sangat menguntungkan karena  OS  Android  terbilang familiar di  Indonesia  karena banyaknya  pengguna  OS  tersebut baik  dalam  bentuk  smarphone maupun komputer tablet. Waiwai
Marketing (2015), Indonesia merupakan  pengguna  android  di Indonesia terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna  mencapai  41  juta  atau 94% dari pangsa produk smarthone di  Indonesia.    Selain  itu,  Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 akan sangat mudah dikembangkan  oleh  pemerintah dengan  menggandeng developer android  karena  bersifat open source .
2) User  friendly :  Aplikasi  Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)  1.0  berbasis  Android dikembangkan untuk memudahkan  perangkat  desa khususnya bendahara dalam mengelolah keuangan desa. aplikasi  ini  memiliki  ragam  fitur yang diseuaikan dengan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014. Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  berbasis  Android dirancang  dengan user  interface yang  mudah  digunakan  oleh pengguna untuk menginput semua  data  keuangan  kedalam aplikasi. selain itu, pengembangan  Sistem  Informasi Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0 berbasis Android akan menggunakan  perangkat  yang mudah  dibawa  kemana-mana oleh penanggung jawab keuangan desa  ( smartphone ataupun  tablet) dan  bisa  melaksanan  tugasnya seperti  melakukan  pencatatan transaksi  keuangan  dimana  saja, kapan saja sehingga akan terimput kesistem secara real time .
Mufli, Prastyo
3) Fitur Unggulan : Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes)  1.0  berbasis  Android menawarkan  beragan  fitur  yang memudahkan pengelolaan
keuangan  desa    seperti  transaksi, pembuatan laporan, penyimpanan data  keuangan,  hingga  rekening desa.  Beberapa  fitur  unggulan yang dikembangkan dalam dalam aplikasi  ini  antara  lain  :  1) konversi  laporan  seperti  jurnal, buku  besar,  neraca,  laporan bulanan ataupun laporan tahunan ke  forma  file  word,  exel  dan  pdf; 2)  penyimpanan  data  dalam apolikasi  ini  terhubung  akan terhubung  dengan cloud  stroge sehingga data-data keuangan desa akan  tersimpan  dengan  aman;  3) terintegrasi dengan SIMDA ataupun SIPKD b. Faktor Kelemahan 1) Sumber  Daya  Manusia  :  salah satu tantangan dalam implementasi  Sistem  Informasi Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0 berbasis Android adalah kesiapan  sumber  daya  manusia desa  untuk  mengadopsi  sistem ini kedalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai permasalahan  yang  menjadi kelemahan  adalah  1)  tingkat pendidikan  masyarakat  desa yang  terbilang  rendah,  sehingga pemahaman terhadap manajemen keuangan khususnya  pembuatan  jurnal, laporan keuangan masih terbilang  rendah;  2)  masyarakat desa  masih  tertinggal  dalam  hal
pengusaan  teknologi  informasi seperti  penggunaan  internet ataupun komputer.
2) Fasilitas  Intrastruktur Teknologi  dan  Informasi  : keterbatasan infrastruktur teknologi  dan  informasi  seperti belum terkoneksi dengan internet, pengetahuan TIK, serta listrik akan menjadi penghambat dalam  pengembangan  Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 berbasis Android.
2. Faktor Strategis Eksternal Faktor-faktor  strategis  eksternal terdiri  dari  faktor-faktor  yang  dapat dijadikan  peluang  dan  ancaman gagasan pengembangan Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0  berbasis  OS  Android.  Berikut merupakan  hasil  identifikasi  faktor- faktor  yang  menjadi  peluang  dan ancaman, diantarnya sebagai berikut: a. Faktor Peluang 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem
Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)    :  saat  ini  pemerintah telah  mengembangkan  aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang  menjadi  platform  terpadu dan  dipergunakan  sebagai  alat bantu  pemerintah  daerah  yang digunakan
meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan  keuangan  daerah yang  berdasarkan  pada  asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018
auditabel.  SIPKD  dan  SIMDA yang  dikembangkan  dengan  basis teknologi  informasi,  didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan,pengolahan, penyajian,  dan  referensi,  serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan dengan pemerintah daerah  dan  para  pemilik  atau pengguna  informasi  keuangan daerah lainnya.
2) Regulasi  Pemerintah  :  Undang Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa    dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2014  Tentang  Keuangan  Desa  : Dalam  UU  No  6  Tahun  2014
Tentang Desa terdapat pasal yang membahas secara khusus pengembangan  sistem  informasi desa  yaitu  pasal  68.  Dalam  pasar tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib  mengembangkan sistem  informasi  Desa  dan pembangunan Kawasan Perdesaan. meliputi fasilitas perangkat  keras  dan  perangkat lunak,  jaringan,  serta  sumber daya  manusia.  Sistem  informasi desa  mencakup  data  Desa,  data Pembangunan  Desa,  Kawasan Perdesaan,  serta  informasi  lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.  Sistem  informasi  ini
dikelolah  oleh    Pemerintah  Desa dan dapat diakses oleh masyarakat  Desa  dan  semua pemangku  kepentingan.  Selain UU  No  6  Tahun  2014  Tentang Desa, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa juga  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2014  Tentang  Keuangan  Desa. Peraturan  ini  telah  menetapkan standar  pelaporan  keuangan  desa yang  wajib  dilaporkan  oleh pemerintah  desa  yaitu  anggaran, buku  kas, buku  pajak,  buku  bank dan laporan realisasi anggaran.
3) Reformasi  Birokrasi  Pengelolaan Keuangan  Negara  :  tata  kelolah keuangan negara telah atur dalam UU  dan  peraturan  pemerintah. Tujuan    reformasi  birokrasi (dalam tatakelolah keuangan) ada 4  antara  lain    Efisiensi  dan Efektivitas
Pemerintahan,
Pemerintahan  terbuka  berbasis IT,  Pemerintahan  melayani  dan partisipatif,  dan  SDM  Aparatur yang  kompeten  dan  kompetitif. Program  Percepatan  Reformasi Birokrasi dalam tatakelolah keuangan  negara  diwujudkan dalam  pengembangan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dan Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  serta  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah. Sistem  ini  bertujuan  untuk membantu  pemerintah  daerah dalam  penyusunan  perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan  dan  penatausahaan
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 APBD  dan  pertanggungjawaban APBD.
b. Faktor Ancaman
1) Kehilangan  Perangkat  Keras  dan Data    :  Kehilangan  perangkat keras merupakan ancaman karena akan  menghilangkan  data-data keuangan  yang  terdapat  dalam perangkat tersebut. Risiko kehilangan perangkat keras dalam hal  ini  smartphone  atau  tablet andoroid  yang  digunakan  oleh pemerintah pemerintah desa untuk  menjalankan  aplikasi  ini sangatlah besar, karena perangkat ini adalah perangkat mobile yang mudah berpindah tangan.
2) Penyalahagunaan  Data  :  Risiko penyalahgunaan data dalam pengguanaan  aplikasi  ini  seperti adanya  unsur  kesengajaan  dalam seperi mark up pada nilai nominal transaksi  yang  diimput  dalam sistem.
c. Matrix SWOT Tabel 1. Matrix SWOT
MATRIX SWOT
Kekuatan  (S- Strenghts)  Aplikasi berbasis Open Source  User friendly  Fitur Unggulan
Kelemahan (W- Weakness)  Sumber Daya Manusia  Fasilitas  Intrastruktur Teknologi dan Informasi Peluang (O- Opportunies)  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
dan Sistem
Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA)
 Regulasi Pemerintah :
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa  dan Peraturan
Menteri Dalam Strategi S-O  Mengintegrasikan SIKaDes  1.0  dengan sistem informasi keuangan buatan pemerintah seperti SIPKD  dan  SIMDA melalui  pengembangan website SIKaDes  Pengembangan SIKaDes 1.0 didasarkan pada standar pelaporan yang telah  ditetapkan  oleh pemerintah dan sebagai upaya dalam mendukung  percepatan program reformasi birokrasi ke Strategi W-O  Memberikan pelatihan intensif  tentang  SIKaDes kepada  aparatur  desa yang  bertanggung  jawab untuk
mengelolah keuangan desa yang dilakukan selama 3 hari di ibukota kabupaten/kota
 Mendorong percepatan pembanguan  infrastruktur telekomunikasi  di  desa- desa  khususnya  internet (internet masuk desa)
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 Negeri No
Tahun 2014
Tentang
Keuangan Desa
 Reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara pemerintahan  tingkat bawah ( desa) Ancaman (T- Threats)  Kehilangan Perangkat  Keras dan Data
 Penyalahagunaa n Data Strategi S-T  Mengitegrasikan SIKades  1.0    dengan cloud stroge seperti google  cloud  stroge atau  Dropbox  sebagai backup  data  keuangan dalam aplikasi  Mengembangkan sistem  monitoring  dan kontrol penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD  atau  SIMDA yang  bisa  dipantau langsung oleh pemerintah daerah  Memberikan sanksi tegas  kepada  aparatur desa yang menyalahgunakan  data keuangan Strategi W-T  Memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai sukses menerapkan  SIKaDes dengan laporan keuangan  yang  sesuai dengan  peraturan  dan UU yang berlaku

## D. Tahapan Implementasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0
Gambar 4. Diagram Alir Implementasi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0
Tahap 1 : Pemerintah pusat bekerjasama melakukan sosialisasi SIKaDes 1.0 keseluruh perwakilan aparatur desa dengan menggandeng pemerintah daerah dan akademisi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan SIKaDes kepada  apartur  desa  sebagai sistem  informasi  keuangan untuk pengelolaan dana desa. Tahap 2 Setiap  pemerintah  desa  akan melakukan registrasi ke pemerintah  kabupaten  untuk mendapatkan  tablet  android yang  telah  telah  terinstal aplikasi  SIKaDes  1.0  dan memperoleh  kode  aktivasi aplikasi SIKaDes 1.0. Pemerintah  desa  melakukan registrasi online yang mencakup  :  nama  desa, alamat  dan  kontak.  Setelah
itu, pemerintah desa memasukkan  kode  aktivasi SIKaDes 1.0 untuk mendapatkan ID Aplikasi. Tahap 3 Perwakilan aparatur pemerintah  desa  dalam  hal ini  bendahara  atau  bagian keuangan  akan  melakukan pelatihan  intensif  tentang operasional SIKaDes 1.0 dan pedoman  tatakelolah  dana desa  selama  1  minggu  di  ibu kota kabupaten atau provinsi. Pelatihan  ini  mendatangkan tim  pengembang  SIKades yaitu  pemerintah  pusat  dan akademisi.
Tahap 4 Penggunaan  aplikasi  saat Musrenbang Desa yang melibatkan perwakilan masyarakat, aparatur pemerintah desa, dan apartur pemerintah kabupaten. Sistem  Informasi  Keuanga
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018
Desa  (SIKaDes)  1.0  akan mencatat seluruh hasil rincian anggaran  kesepakan  rencana kerja  pembangunan  desa.
Output  Musrembang  Desa dalam  SIKaDes  1.0  adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)  yang  di  unggah di cloud stroge .

## KESIMPULAN
Dana  desa  sangat  rentang disalahgunakan  oleh  aparatur  desa yang tidak bertanggungjawab. Perilaku oknum aparatur desa yang tidak bertanggungjawab tersebut  akan  menjadi  penghambat dalam mendorong kemajuan pembangunan desa. Sehingga tujuan dari  dana  desa  tidak  akan  dapat tewujud dan masyarakat akan hilang kepercayaan  terhadap  pemerintah. Untuk pemerintah telah mewajibkan seluruh  penggunaan  uang  negara harus  dapat  dipertanggungjawabkan melalui  laporan  keuangan  yang sudah  diatur  dalam  undang  undang dan  peraturan  pemerintah.  Namun, pemerintah  desa  masih  memiliki kendala membuat laporan keuangan karena  keterbatasan  sumber  daya manusia khususnya yang memahami standar akuntansi pemerintah. Keberadaan Sistem Informasi Keuanga  Desa  (SIKaDes)  1.0  akan membantu pemerintah dalam mengawasi  penggunaan  dana  desa. Sistem  Informasi  Keuanga  Desa (SIKaDes)  1.0  akan  memudahkan apartur  desa  dalam  membuat
laporan  keuangan  penggunana  dana desa. setiap transaksi keuangan dana desa  akan  tercatat  dalam  sistem SIKaDes 1.0 secara real time . Sistem Informasi  Keuanga  Desa  (SIKaDes) 1.0  juga  dirancang  dengan  sistem kemanan  yang  mumpuni  dan sewaktu-sewaktu  dapat  dilacak  oleh pemerintah pusat atau daerah untuk keperluan penyelidikan jika terindikasi  adanya  penyelewengan. Output  Sistem  Informasi  Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0 adalah menghasilkan  laporan  keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi  pemerintah  berdasarkan peraturan  Permendagri  No  113 Tahun  2014  tentang  Keuangan Desa.
Agar gagasan ini dapat diadopsi dan  dipraktekkan  di  lapangan dibutuhkan  sosialiasi  kepada  semua pihak  yang  terlibat  dan  uji  coba  di lapangan, untuk mengusaha keberhasilan gagasan.
Agar pelaksanaan  program  ini  sukses, perlu  adanya  kesepahaman  dan komitmen  yang  kuat  antara  semua pihak  yang  terlibat.  Beberapa  cara untuk  membangun  kesepahaman dan  komitmen  itu  diantaranya adalah  melakukan  hal  sebagai berikut  :  1)  Sering  melakukan musyarawarah dan koordinasi untuk menentukan  kebijakan  arah  gerak dari program ini; 2) Dibuatnya MoU diantara  pihak-pihak  yang  terlibat, dimana  didalamnya  tertuang  poin- poin kesepakatan yang harus dijalankan  dan  dipatuhi  bersama;  3) Perlunya diadakan evaluasi pelaksanaan  program  ini  oleh
Mufli, Prastyo
berbagai  pihak  yang  terlibat.  Agar dapat  diadakan  perbaikan  terus menerus  pada  berbagai  aspek kegiatan  yang  masih  dirasa  kredit usaha yang memerlukan pembenahan. DAFTAR RUJUKAN Budiriyanto,  Eko.  2013.  Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan  Daerah  (SIKD)  : Disharmonisasi  Peraturan Perundangan. (online) http://www.djpk.kemenkeu .go.id/attachments/article/ 385/Kajian_Legal_SIKD_E kobudi_Versi2.pdf,  diakses pada 05 Agustus 2018 Departemen Keuangan. 2004. Menata  Keuangan  Negara Melalui  Reformasi  Birokrasi . Jakarta : Departemen Keuangan Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan  Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi .  Jakarta  :  Kompas Gramedia Ghofar, Abdul. 1999.
Analsis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran  Akuntansi  dari Paradigma  Mainstream  Barat dan  Paradigma  Islam  dalam Kerangka  Analisis  Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream  dan  Akuntansi Alternatif  dalam  Pembentukan Akuntansi  Humanis .  Skripsi (S1).  Jurusan  Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. Indiarto, Nur dan Bambang Supomo.  1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi  dan  Manajemen . Yogyakarta : BPFE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi  Birokrasi .  (online) https://www.menpan.go.id /reformasi- birokrasi/makna-dan- tujuan,  diakses  06  Agustus 2018 Junaidi.  2015.  Perlakuan  Akuntansi Sektor  Publik  Desa  di Indonesia. Jurnal Neo-Bis Vol 9 No 1, hal. 40 Moeloeng,  Lexy  J.  2004. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugraha, Harmadhani Adi dan Yuli Widi  Astuti.  2013.  Analisis Penerapan Sistem Informasimanajemen Keuangan  Daerah  (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan
Pada Organisasi Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Jurnal  Akuntasi Aktual Vol 2 No 1, hal. 26
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 133  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Dana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Mufli, Prastyo Jurnal PETA Vol 3 No Juli 2018 Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana  Desa yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara Peter.  2008.  Sistem  Informasi Keuangan Terintegrasi dengan  Dukungan  Sistem Pengambilan Keputusan (DSS)  dalam  Organisasi. Jurnal  Manajemen, Vol.8,
No. 1, hal. 70 Samin,  Rumzi.  2011.  Reformasi Birokrasi. Jurnal FISIP UMRAH , Vol. 2, No. 2. Hal 172 Setjen  DPR  RI.  2014.  Dana  Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya. (online) http://www.dpr.go.id/doks etjen/dokumen/apbn_DAN A_DESA- _ALOKASI_DAN_POTEN SI_INEFEKTIVITASNYA
20150129095337.pdf,diakses
05 Agustus 2018 Shende,  Suresh  dan  Tony  Bennett. 2004. Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial  Administration .  UN DESA. http://www.unpan.o rg
Supriyono,  Heru  et  all.  2014. Rancang  Bangun  Aplikasi Pembelajaran  Hadis  untuk Perangkat  Mobile  Berbasis Android. Jurnal  Informatika Vol. 8, No. 2, Hal 910 Suwarjeni,  V.  Wiratma.  Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan  Desa.  Pustaka Baru Press : Yogyakarta Syachbrani,  Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Desa . Tugas akhir tidak diterbitkan, Yogyakarta : Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Tim  Penulis  Universitas  Negeri Malang 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan  Penelitian,  Artikel, dan Makalah . Malang: Universitas Negeri Malang.
Undang  Undang  No  6  Tahun  2014 Tentang Desa Waiwai  Marketing.  2015. The Number  of  Mobile  Phones  in Southeast  Asia  in  Q2  2015 . (online) https://e27.co/infographic- android-dominates- southeast-asias- smartphones-20151026/, diakses 06 Agustus2018
Mufli, Prastyo

## LAMPIRAN UI SIKADES 1.0
UI Menu Transaksi Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0
UI Menu Rekening Desa Sistem Informasi Keuanga Desa (SIKaDes) 1.0