ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI SURABAYA MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH SURABAYA DENGAN UNICEF (2021-2023)
Sindi Fellicia Puguh Hermanto 1 , Renitha Dwi Hapsari 2
1,2, Hubungan Internasional, FISIPOL, U niversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Ti mur Correspondet author : renithadwi.hi@upnjatim.ac.id Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
This research aims to provide an explanation of efforts to overcome violence against children in Surabaya in the period 2021 to 2023 which are implemented through partnerships with the UNICEF.  This  research  uses  the  concept  of  violence  and  protection  against  children  and  is based on Finnemore & Sikkink's norm life cycle theory in providing an overview of the norm internalization  process  by  the  Surabaya  City  Government  as  an  effort  to  create  a  Child Friendly City in the world. The author also uses Ali Khamdan's international partnership theory regarding  partnership  steps.  To  carry  out  qualitative  data  analysis,  this  research  uses interviews,  observation  and  document  analysis  method.  Based  on  the  research  results,  the implementation of the Surabaya City Government partnership in overcoming child violence in  Surabaya  was  carried  out  through  8  stages  of  Ali  Khamdan's  partnership  theory  starting from  problem  recognition  to  the  monitoring  stage.  After  signing  the  memorandum  of understanding,  this  partnership  is  still  being  implemented.  Several  actions  have  been  taken, such  as  correspondence  to  Bappenas  and  UNICEF  by  the  Surabaya  City  Government, UNICEF  visited  Surabaya,  there  were  work  program  preparation  meetings,  and  monitoring supervised by Bappeda.

## Keywords:  Child  Violence;  Child  protection;  International  Partnership;  Local  government; UNICEF

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  upaya  penanggulangan kekerasan anak di Surabaya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 yang diimplementasikan melalui  kemitraan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  UNICEF.  Penelitian  ini menggunakan  konsep  kekerasan  dan  perlindungan  terhadap anak serta  didasarkan  pada teori norm  life  cycle milik  Finnemore  &  Sikkink  dalam  memberikan  gambaran  proses internalisasi norma oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak  di  dunia.  Penulis  juga  menggunakan  teori  kemitraan  internasional  milik  Ali  Khamdan mengenai langkah-langkah  kemitraan. Untuk melakukan analisis data kualitatif, penelitian ini menggunakan  metode  studi  wawancara,  pengamatan,  dan  dokumen.  Berdasarkan  hasil penelitian, implementasi kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasaan anak  di  Surabaya  dilakukan  melalui  8  tahapan  kemitraan  milik  Ali  Khamdan  mulai  dari pengenalan permasalahan hingga tahap monitoring. Tahapan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh UNICEF selaku mitra, guna mengatasi masalah kekerasan anak sekaligus  mencapai  Kota Layak Anak.  Setelah  penandatanganan  MoU,  kemitraan  ini masih  dilaksanakan.  Beberapa  tindakan  telah  dilakukan,  seperti  kegiatan  surat  menyurat kepada  Bappenas  dan  UNICEF  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  UNICEF  melakukan kunjungan  ke  Surabaya,  terdapat  rapat-rapat  penyusunan  program  kerja,  dan  monitoring yang diawasi oleh Bappeda.
Kata  Kunci:  Kekerasan  Anak;  Perlindungan  Anak;  Kemitraan  Internasional;  Pemerintah daerah; UNICEF
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383

## PENDAHULUAN
Anak yaitu seseorang yang masih berusia kurang dari delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  kekerasan  terhadap  anak  adalah  segala  bentuk tindakan  yang  menyebabkan  kesengsaraan  atau  penderitaan,  baik  secara  fisik,  psikis, seksual,  dan/atau  penelantaran,  pemberian  ancaman  untuk  melakukan  suatu  tindakan, pemaksaan,  atau  pengambilan  kemerdekaan  terhadap  anak  dengan  cara  yang melanggar  hukum.  Beberapa  bentuk  kekerasan  terhadap  anak,  menurut  Pusat  Layanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  yaitu  kekerasan  secara  jasmani, kekerasan  secara  mental,  kekerasan  secara  seksual,  mengabaikan  anak,  menelantarkan anak, serta melakukan kekerasan ekonomi atau melakukan eksploitasi terhadap anak (Muh. Daud, 2021).
Grafik 1. Data Kekerasan Anak 2011-2022 di Kota Surabaya

## Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber
Grafik  1  merupakan  data  kekerasan  anak  di  Surabaya  tahun  2011 – 2022  yang dikumpulkan  dari berbagai  sumber oleh penulis.  Jumlah  kasus  kekerasan  terhadap anak di Surabaya  relatif  meningkat  dari  tahun  2011  hingga  2022,  terutama  dari  tahun  2020  hingga 2022,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  data  di  atas.  Penyebab  terjadinya  kekerasan  anak  di Surabaya di dominasi akibat kurangnya ketahanan keluarga dan ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial.
Berbagai  organisasi  internasional  muncul  untuk  memberikan  respons  perlindungan  dan menjamin  kehidupan  anak-anak  seiring  dengan  maraknya  kasus  kekerasan  atau pelanggaran  hak  terhadap  anak-anak.  Hal  tersebut  dicapai  dengan  adanya  kemitraan antara  Pemerintah  Indonesia  dan  organisasi  internasional  untuk  mengurangi  jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia. Salah satunya adalah kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya  dan  organisasi  internasional  United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF).  Tujuan dari  kemitraan  ini  adalah  untuk  mengakhiri  kekerasan  terhadap  anak  di  Surabaya  dan mempromosikan  hak  asasi  serta  kesejahteraan  anak  melalui  program  perlindungan  anak. Dari  adanya  jumlah  kasus  kekerasan  anak  di  Surabaya  yang  meningkat  setiap  tahunnya, menjadikan  penulis  terdorong  untuk  melihat  upaya  pemerintah  melalui  pelaksanaan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kemitraan untuk menanggulangi kasus kekerasan anak di Surabaya yang diimplementasikan bersama dengan UNICEF tahun 2021 hingga 2023. Tujuan ini tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Indonesia dengan UNICEF untuk tahun 2021 – 2025. Selain itu, Surabaya adalah satu-satunya kota di Indonesia yang telah mengajukan diri sebagai Kota Layak Anak di  tingkat  global,  yang  membuat  UNICEF  memberikan  dukungan  penuh  terkait  kemitraan bersama Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

## METODE
Tipe penelitian ini yaitu penelitian desktiptif yang dilakukan dengan metode kualitatif untuk  memberikan  penjelasan/  gambaran  mengenai  implementasi  kemitraan  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surabaya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Pemerintah RI selaku  Pemerintah  Pusat  dan  UNICEF  memulai  program  kemitraan  melalui  Rencana  Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Nasional pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan  ini  yang  kemudian  diturunkan  ke  kemitraan  antara  UNICEF  dan  Pemerintah  Kota Surabaya.  Dalam  penelitian  ini,  data  digabungkan  melalui  wawancara  dan  studi  pustaka, yang  menggunakan  jenis  data  primer  serta  sekunder.  Untuk  mendapatkan  data  primer, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP5A  Kota  Surabaya  dan Child  Protection  Specialist UNICEF.  Untuk  mendukung  data-data dan  memastikan  bahwa  informasi  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  akurat,  penulis  juga menggunakan berbagai sumber literatur di internet yang valid.
Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan dan perlindungan terhadap anak milik Margareta.  Menurut  penelitian  Margareta,  3  faktor  penyebab  kekerasan  anak  yaitu  orang tua/ keluarga, lingkungan masyarakat, serta faktor anak itu sendiri (Margareta, 2020). Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori norm life cycle milik Finnemore & Sikkink mengenai tahapan proses internalisasi norma internasional menjadi norma nasional. Finnemore & Sikkink membagi  tahapan  difusi  norma  menjadi  3,  yaitu  tahapan  pertama norm  emergence (kemunculan  norma)  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  norma  memerlukan  platform organisasi  agar  dapat  disosialisasikan  oleh  norm  entrepreneurs  atau  aktor  penggagas norma;  tahapan  kedua  yaitu norm  cascade (penerimaan  norma)  yang  merupakan  tahap sosialisasi  norma  agar  mencapai tipping  point atau  semakin  banyak  negara  yang melakukan penerimaan; tahapan ketiga yaitu norm internalization (internalisasi norma) yaitu ketika suatu negara telah melakukan internalisasi norma melalui pengimplementasian norma dalam  lingkup  domestiknya  berupa  kebijakan  nasional  (Finnemore,  M.,  &  Kathryn  Sikkink, 1998). Penulis juga menggunakan teori kemitraan internasional milik Ali Khamdan mengenai langkah-langkah    kemitraan  yaitu  (1)  adanya  pengenalan  permasalahan;  (2)  melakukan seleksi  permasalahan;  (3)  identifikasi  calon  mitra  melalui  kegiatan  surat  menyurat;  (4)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383
melakukan identifikasi peran mitra melalui kunjungan kedua belah pihak yang bermitra; (5) melakukan  kesepakatan;  (6)  melakukan  penyusunan  kerja;  (7)  mengimplementasikan kegiatan yang telah disepakati bersama; (8) melakukan monitoring dan evaluasi  (Khamdan, 2016).
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Penyebab  Kekerasan  Anak  dan  Internalisasi  Kemitraan  Sebagai  Upaya Penanggulangan
Hasil  wawancara  dengan  Pemerintah  Kota  Surabaya  menunjukkan  bahwa  dua faktor  utama  yang  menyebabkan  banyaknya  kekerasan  anak  yang  terjadi  di  Surabaya pada  tahun  2021-2023  adalah  kurangnya  ketahanan  keluarga  dan  ketidakbijaksanaan dalam  penggunaan  media  sosial.  Kurangnya  ketahanan  keluarga  dapat  disebabkan  oleh kondisi ekonomi orang tua dan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang buruk dari orang  tua  dapat  menyebabkan  kekerasan  anak  karena  kurangnya  arahan,  kurangnya kontrol, dan kurangnya rasa afeksi orang tua terhadap anaknya.
Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  masalah  pekerjaan  orang  tua  atau  pandangan masyarakat yang permisif, yang memungkinkan orang tua kehilangan kontrol atas anaknya. Kurangnya pemahaman orang tua tentang anak membuat anak mudah terpengaruh oleh temannya  untuk  melakukan  hal  buruk  tanpa  mempertimbangkan  akibatnya.  Selain  itu, anak-anak  terkadang  tidak  mempertimbangkan  dengan  baik  mengenai  dengan  siapa, kapan,  dan  di  mana  mereka  melakukannya.  Menurut  Huraerah  (2006),  tindak  kekerasan terhadap anak dapat  terjadi  di  mana  saja  dan  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  termasuk orang tua kandung dan orang yang dihormati secara sosial atau agama. Orang tua yang tidak  cukup  pendidikan  juga  cenderung  kurang  memahami  apa  yang  diperlukan  anak mereka  untuk  tumbuh  kembang,  sehingga  mereka  cenderung  mudah  menangis  ketika anak gagal melakukan sesuatu yang dianggap mampu oleh orang tua mereka.
Penyebab selanjutnya adalah ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial di era digital. Dunia internet saat ini tidak mengenal batas negara dan sering menyebabkan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kekerasan  terhadap  anak-anak  karena  banyaknya  informasi  baru  dan  beragam  yang tersedia  melalui  internet  dan  telah  menjadi  kebutuhan  bagi anak-anak  generasi  saat  ini, sehingga  menjadi  kebiasaan  yang  berdampak  besar  pada  perkembangan  mental  dan sosial mereka.
Di  kota Surabaya,  dalam  kurun  tahun  2021  hingga  2023  telah  terjadi  cukup banyak kasus-kasus  kekerasan  anak.  Berikut  merupakan  jumlah  kekerasan  anak  di  Surabaya  tahun 2021 hingga Oktober 2023 yang didapatkan dari data UPTD PPA Kota Surabaya.
Grafik 2 . Data Kekerasan Anak Tahun 2021-2023 di Kota Surabaya

## Sumber: Data UPTD PPA Kota Surabaya
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya relatif meningkat dari 2021 hingga 2023, seperti  yang  ditunjukkan  pada  grafik  2.  Pada  tahun  2021,  terdapat  125  kasus  kekerasan terhadap anak, terdiri dari 38 kasus Anak Berhadapan Hukum, 26 kasus KDRT, dan 61 kasus Non  KDRT.  Pada  tahun  2022,  terdapat  154  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  terdiri  dari  31 kasus Anak Berhadapan Hukum, 41 KDRT, 79 Non KDRT, dan 3 kasus Trafficking. Selanjutnya, dari Januari hingga  Oktober  2023,  sejumlah  147  kasus  kekerasan  anak terjadi  yang  terbagi menjadi 32 Anak Berhadapan Hukum, 34 KDRT, 79 Non KDRT, dan 2 Trafficking. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota, melakukan kemitraan dengan UNICEF, telah melakukan internalisasi norma untuk mencegah kekerasan anak di wilayah Indonesia. Salah satunya  yaitu  Kota Surabaya,  dengan  melalui  tahapan norm  life  cycle yang  meliputi norm emergence hingga norm  internalization guna  mengatasi  kekerasan  anak  sekaligus mencapai Kota Layak Anak, tidak hanya di lingkup nasional, tapi juga internasional.
Pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  jaminan  kesejahteraan  setiap  warga negaranya,  termasuk  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak,  dengan  meratifikasi Konvensi  Hak  Anak  sebelum  adanya  proses  kemitraan  UNICEF  dengan  Pemerintah  Kota Surabaya, sehingga Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam kebijakan nasional.  Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mulai menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah diamandemen  beberapa  kali.  Selanjutnya,  kebijakan  tersebut  memainkan  peran  penting dalam mempercepat proses pembentukan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Indonesia. Saat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383
sidang  PBB  ke-27  yang  membahas  masalah  anak,  Indonesia  juga  meratifikasi World  Fit  for Children  Declaration (WFFC)  atau  Deklarasi  Dunia  Layak  Anak.  Untuk  melaksanakan Deklarasi  WFFC,  negara  harus  membuat  rencana  aksi  untuk  mengimplementasikan Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam ranah domestik.
UNICEF kemudian melakukan sosialisasi atau mengenalkan konsep Kota Layak Anak (KLA) untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak anak dipromosikan melalui tindakan, kebijakan,  dan  program  pemerintahan  lokal.  Pada  Konferensi  Habitat  II,  yang  diadakan  di Istanbul,  Turki  pada  tahun  1996,  konsep  untuk  membangun  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak (KLA)  pertama  kali  muncul  dan  diluncurkan  oleh  UNICEF  dan  UNHABITAT.  Kevin  Lynch, seorang  arsitek  dari  Massachusetts  Institute  of  Technology,  melakukan  penelitian  tentang " Children’s  Perception  of the  Environment" dari  tahun  1971  hingga  1975,  yang  kemudian memberikan inspirasi untuk inisiatif Kota Layak Anak (Patilima, 2017).
Sebagai  lembaga  PBB,  UNICEF  berkomitmen  untuk  memastikan  pelaksanaan Konvensi  Hak  Anak  yang  tercantum  melalui  nota  kesepakatan  dengan  Pemerintah Indonesia dalam Country Program Action Plan atau CPAP tahun 2021-2025. Oleh karena itu, pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak, sehingga memperkuat landasan hukum untuk pelaksanaan program Kota Layak Anak di Indonesia dan memberikan kewenangan kepada  Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pengembangan dan inovasi untuk mengembangkan program Kota Layak Anak di daerah masing-masing. UNICEF juga memiliki Rencana Aksi Program Nasional setiap lima tahun,  yang  ditandatangani  bersama  dengan  Bappenas  dan  perwakilan  Pemerintah Indonesia yang mencakup berbagai usulan program di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Di  sisi  lain,  di  tingkat  daerah,  UNICEF  diatur  oleh  Bappeda  untuk  melaksanakan  kemitraan Kota  Layak  Anak.  Untuk  daerah  Kota  Surabaya  sendiri,  peraturan  mengenai  Kota  Layak Anak  telah  diinisasi  kedalam  Peraturan  Daerah  Tahun  2011.  Namun,  pada  tahun  2023, amandemen  dilakukan  untuk  menyesuaikan  berbagai  undang-undang  dengan  peraturan baru, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Anak.
Kemudian  UNICEF  meminta  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  meningkatkan kualitasnya di tahun 2021 karena UNICEF telah menginisiasikan Kota Layak Anak sejak lama dan  melibatkan  Pemerintah  atau  negara  di  seluruh  dunia  yang  ingin  menjadikan  kota mereka sebagai Kota Layak Anak Dunia. Karena banyaknya masalah yang kompleks, CFCI harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kota Surabaya juga menyetujui hal ini karena menganggap masih perlu memperkuat beberapa aspek untuk mencapai tingkat Kota Layak Anak dengan level tertinggi.
“Jadi pada sekitar 2 tahun lalu, UNICEF mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
meningkatkan levelnya gitu ya, karena sebetulnya Child Friendly Cities itu diinisiasi oleh UNICEF sudah sejak lama dan itu melibatkan pemerintah-pemerintah atau melibatkan negara-negara  di  seluruh  dunia  yang  memang  bersedia  untuk menjadikan  kota nya sebagai bagian dari Kota Layak Anak Dunia atau kita menyebutnya CFCI ya. Namun demikian,  karena  Surabaya  sudah  5  kali  utama,  jadi  kami  UNICEF  mendorong, melakukan, pada saat audiensi dengan Pak Walikota, mendorong untuk supaya naik kelas, naik kelasnya jadi salah satu bagian dari Kota Layak Anak Dunia untuk memulai inisiasi  menjadikan  Kota Surabaya  sebagai  bagian  dari Kota Layak Anak Dunia.  Nah disambut  baik  oleh  jajaran  Pemerintah  Kota  Surabaya  siap  untuk  mendukung  Kota Surabaya sebagai bagian dari Kota Layak Anak Dunia” (Julianingsih, 2024).
Untuk  memenuhi  kategori Kota Layak Anak,  suatu  Kabupaten/  Kota perlu  melakukan pemenuhan  terhadap  5  (lima)  klaster  dalam  penyelenggaraannya,  yang  terdiri  dari  (1) Klaster hak sipil dan kebebasan; (2) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3)  Klaster  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan;  (4)  Klaster  pendidikan;  dan  (5)  Klaster perlindungan  khusus  (Irawati,  2019).  Dalam  kebijakan  pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak  Kota  Surabaya,  pemenuhan  klaster  hak  sipil  dan  kebebasan  telah diimplementasikan Pemerintah Kota Surabaya dengan pembentukan Forum Anak Surabaya sebagai forum untuk mendukung keterlibatan anak di Kota Surabaya. Pada 7 Juli 2022, FAS juga  diikutsertakan  dalam  verifikasi  lapangan  Kota  Layak  Anak  Surabaya  2022.  UNICEF membantu  memperkuat  forum  anak  Surabaya  dengan  memberikan  pelatihan  tentang kapasitas FAS sebagai Pelopor dan Pelapor sehingga mereka dapat terlibat di semua klaster Kota  Layak  Anak.  Peran  pelopor  adalah  memberikan  ide-ide  positif  tentang  tindakan sebagai  agen  perubahan,  dan  peran  pelapor  adalah  peran  anak  agar  mampu  menjadi pelapor  melalui  saluran-saluran  yang  telah  disediakan  oleh  negara  terhadap  segala  hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
Pemerintah Kota Surabaya juga menciptakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai  pemenuhan  klaster  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif,  yang merupakan  wadah  untuk  orang  tua  dan  keluarga  dalam  mendapatkan  bimbingan mengenai  masalah  anak  mereka.  Dalam  rangka  memaksimalkan  layanan  Puspaga  bagi warga  Surabaya,  UNICEF  memberikan  pendampingan  yang  bernama  Bimbingan  Teknis Puspaga  kepada  para  Staf  Puspaga  guna  memberikan  penguatan  kapasitas  penyediaan layanan,  baik  dalam  aspek  umum  maupun  kesehatan  mental  melalui  konseling  dan pemberian bimbingan untuk pengasuhan, khususnya pengasuhan di era digital yang mana di  era  sekarang  hampir  90%  lebih  anak-anak  menjadi  pengguna  gawai.  Pendampingan tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 hingga tanggal 9 September tahun 2023 lalu.
Terdapat  juga  kemitraan  UNICEF  dengan  LPPM  UNAIR  sebagai  pendorong  dalam pemenuhan  klaster  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan.  UNICEF  menyediakan  program kesehatan  bernama program  GELIAT  bersama dengan  Universitas  Airlangga  (UNAIR)  pada tahun  2022  di  Kota  Surabaya  untuk  mencapai  indikator  penurunan  angka  kematian  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383
stunting pada bayi dan anak di bawah lima tahun. Program ini akan memperkuat kapasitas penyedia layanan, termasuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan kualitas layanan agar mereka lebih tanggap dan lebih mampu menjalankan tugas mereka. UNICEF dan  UNAIR  mengajak mahasiswa  untuk  melakukan  monitoring  kepada  ibu  hamil,  terutama di  kelas  menengah  ke  bawah,  untuk  mendapatkan  kesehatan  dan  pendidikan  kesehatan ibu dan anak melalui program GELIAT dengan UNAIR.
Selanjutnya,  Pemerintah  Kota  Surabaya  berusaha  meningkatkan  persentase  siswa untuk  wajib  belajar  hingga  dua  belas  tahun  dan  menyediakan  layanan  pendidikan  non akademis  untuk  memberikan  pemenuhan  terhadap  klaster  pendidikan.  UNICEF  menjalin kemitraan  dengan  Dinas  Pendidikan  untuk  mendampingi  Kota Surabaya  pada  tahun  2023 melalui  pengadaan  pelatihan  Pendidikan  Keterampilan  Hidup  untuk  guru  dan  siswa  di  15 sekolah  yang  ada  di  Surabaya  yang  dianggap  dapat  menjadi  tempat  aman  bagi  anak- anak  di  era  digital  saat  ini,  sehingga  sekolah-sekolah  yang  ditargetkan  dapat  ikut  serta dalam  memberikan  edukasi  kepada  para  guru  dan  siswa.  UNICEF  juga  memfasilitasi kegiatan melalui adanya agen perubahan yang telah diberikan pelatihan untuk melakukan sosialisasi  terkait  eksploitasi  dan  kekerasan  anak  di  ranah  daring  kepada  para  guru  dan siswa.
Pemenuhan  klaster  perlindungan  khusus  telah  memungkinkan  Pemerintah  Kota Surabaya untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, pornografi,  dan  situasi  darurat  seperti  penyandang  disabilitas,  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  (ABH),  terorisme,  dan  stigmatisasi.  UNICEF  memberikan  pendampingan kepada  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  pemenuhan  klaster  perlindungan  khusus  melalui pelatihan  Bimbingan  Teknis  CEKATAN  atau  standar  pelayanan  komprehensif  untuk perempuan  dan  anak  yang  diadakan  pada  tahun  2023  di  Malang  kepada  UPTD  untuk menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  diberikan  mengenai  pemberian layanan terhadap perempuan dan anak untuk menjamin setiap anak menerima perawatan yang  tepat  dalam  kasus  di  mana  mereka  dieksploitasi,  mengalami  kekerasan,  atau diperlakukan salah secara fisik, non-fisik, seksual, atau verbal, baik secara online maupun di lingkungan nyata.

## Implementasi Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF
Pemerintah  Kota  Surabaya,  dengan  izin  dari  Pemerintah  Pusat  Indonesia,  memulai program kemitraan dengan UNICEF sebagai upaya dalam menanggulangi kekerasan anak di Surabaya yang terus meningkat hingga tahun 2021. Dalam kemitraan ini, Pemerintah Kota Surabaya masih membutuhkan bantuan teknis atau bimbingan dari UNICEF, terutama terkait klaster  perlindungan.  Sejalan  dengan  teori  kemitraan  Ali  Khamdan,  tindakan  kemitraan dilakukan melalui penerapan langkah-langkah kemitraan.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Di  tahapan  pertama,  kemitraan  diawali  dengan  mengidentifikasi  masalah  anak, mengingat  Surabaya  memiliki  peningkatan  jumlah  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan terutama  dari  tahun  2020  hingga  2022  yang  dapat  dilihat  pada  grafik  1.  Semakin  banyak anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  terhadap  anak  di  Kota  Surabaya  menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Kota untuk mengatasi masalah ini.
Tahap seleksi  masalah  merupakan  tahap kedua  dalam  penyelenggaraan  kegiatan kemitraan. Didasarkan pada indikator Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mendapatkan pendampingan terkait klaster perlindungan khusus untuk meningkatkan pelayanan  dan  kemampuan  untuk  menjadikan  kota  Surabaya  sebagai  kota  yang  ramah anak.  Adanya  instruksi  Presiden  tentang  perlindungan  anak  yang  melarang  adanya perkawinan  anak  dan  kekerasan  terhadap  anak  kepada  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menjadikan peraturan tersebut diterapkan ke kabupaten dan kota di Indonesia untuk memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan dan  pencegahan  perkawinan  anak  dilaksanakan.  Sebagai  bagian  dari  kemitraan  ini, Direktur Kebijakan Sosial UNICEF, Yoshimi, juga menjelaskan bahwa Surabaya dipilih sebagai kota CFCI pertama di Indonesia karena memegang kemampuan besar dalam menjadi Kota Layak Anak dengan level tertinggi.
Pemerintah  Kota  Surabaya  juga  telah  melakukan  komunikasi  kepada  UNICEF  untuk mengidentifikasi calon mitra sebagai tahapan ketiga melalui kegiatan surat-menyurat pada tanggal  13  Desember  2022  mengenai  permintaan  dukungan  terkait  kegiatan  kemitraan. Sebelum meminta dukungan terhadap UNICEF, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengajuan  surat  terlebih  dahulu  kepada  Bappenas  dan  Kementerian  PPPA,  mengingat Bappenas merupakan sekretariat kerja sama dalam lini kemitraan antara Pemerintah RI dan UNICEF.  Selanjutnya,  ketika  Bappenas  memberikan  tanggapan  dan  menyetujui  kemitraan, Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  melakukan  pengajuan  surat  kepada  UNICEF  untuk meminta  dukungan.  Setelah  mendapatkan  persetujuan  UNICEF  berupa  kerangka  MoU, maka  Pemerintah  Kota  Surabaya  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  dan  melakukan  pengecekan  terkait  adanya  Rencana  Kerja  Tahunan Bappenas-UNICEF. Dengan demikian, kemitraan dapat diturunkan ke tingkat kota.
Kunjungan  UNICEF  untuk  melihat  dan  mendukung  komitmen  Pemerintah  Kota Surabaya  merupakan  tahapan  keempat  dalam  kegiatan  kemitraan.  Perwakilan  UNICEF telah  mengunjungi  Kota  Surabaya  beberapa  kali,  diantaranya  yaitu  kunjungan  Maniza Zaman  selaku  Country  Representative  UNICEF  pada  tanggal  13 – 14  Februari  2023  untuk melihat komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap inisiatif Kota Layak Anak Dunia dan melakukan  diskusi  dengan  Dewan  Perwakilan  Kota  Surabaya  mengenai  peraturan- peraturan  yang  mendukung  inisiatif  tersebut.  Untuk  menindaklanjuti  kunjungan  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383
dilakukan  pada  tanggal  13  Februari  lalu,  Yoshimi  Nishino  dari  kantor  UNICEF  Jakarta  juga melakukan kunjungan pada tanggal 14 Maret 2023.
Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF terlibat dalam penandatanganan perjanjian percepatan Kota Layak Anak, yang merupakan tahapan kelima kemitraan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan upaya penanggulangan kekerasan anak  di  Surabaya  dengan  menerapkan  Kota  Surabaya  sebagai  kota  yang  ramah  dan aman untuk anak-anak, Pemerintah Kota Surabaya, bersama UNICEF Indonesia dan Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  melakukan  penandatanganan  Rencana  Kerja Tahunan  program Child  Friendly  Cities  Initiative (CFCI)  pada  14  November 2023  di  Gedung Barat Balai Pemuda, Jl. Gubernur Suryo No. 15, Surabaya.
Untuk  mempercepat  upaya  penanggulangan  kekerasan  anak  di  Surabaya  melalui Kota Layak  Anak Dunia,  tahapan  keenam  dalam  kemitraan  ini  adalah  membuat  rencana kerja untuk program perlindungan anak. UNICEF memastikan bahwa seluruh indikator yang berkaitan  dengan  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  serta  pemenuhan  hak-hak  anak dilibatkan  ke  dalam  rencana  kerja  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  menjadi  Kota  Layak Anak  Dunia.  Program  kerja  dalam  kemitraan  disesuaikan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi berbagai Unit Pelayanan Desa (UPD) untuk menjangkau masyarakat.
Selanjutnya implementasi kemitraan dilakukan di tahapan ketujuh proses kemitraan. Penandatanganan  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  program Child  Friendly  Cities  Initiative (CFCI)  2023  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  UNICEF  Indonesia  serta Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  pada  hari  Selasa,  14  November 2023,  merupakan  langkah  pertama  menuju  pelaksanaan  rencana  kerja  kemitraan  yang baru  disahkan  pada  tahun  2023.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  UNICEF  tidak menghadapi  kesulitan  dalam  melakukan  kegiatan  kemitraan  dengan  pemerintah  karena UNICEF  telah  memastikan  komitmen  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui  proses  saling mengenalkan visi misi satu sama lain, termasuk prinsip kedua belah pihak yang tidak dapat dinegosiasi.
“Sebelumnya sudah saling membangun komunikasi, menyampaik an visi misi masing- masing,  kemudian  saling  berkomitmen  lah.  Nah,  begitu  Pemerintah  Kota  Surabaya sudah berkomitmen ingin menjadi bagian dari Kota Layak Anak Dunia, ya sudah, jadi tidak  ada  hambatan.  Karena  basisnya  komitmen  yang  kita  apresiasi,  dan komitmennya  tertulis  artinya  itu  sudah  menjadi  kebijakan  publik  ya,  kalau  komitmen diucapkan  oleh  Pejabat  Publik  sudah  menjadi  kebijakan  publik,  tinggal  kemudian diturunkan kedalam peraturan- peraturan tertulis” (Julianingsih, 2024).
Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  tahapan  kedelapan  dalam  kemitraan,  yang dilaksanakan  melalui  proses  pengawasan.  UNICEF  melakukan  kegiatan  monitoring  dengan Bappeda  Provinsi,  yang  merupakan  perwakilan  pemerintah  pusat  atau  perwakilan
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.492-503                                 Sindi Fellicia Puguh Hermanto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Bappenas  di  daerah,  untuk  mengatur  pelaksanaan  program-program  yang  didukung  oleh UNICEF  di  tingkat  daerah.  Terkhusus  untuk  program  milik  pemerintah  provinsi  yang dilaksanakan  di  daerah  maka  kegiatan  pemantauan  akan  dilakukan  pengawasan  oleh Bappeda.  UNICEF  dan  Bappeda  Provinsi  melakukan  mekanisme  monitoring  reguler setidaknya  dua  kali  setahun  melalui  rapat  koordinasi  manajemen.  Selanjutnya,  di  daerah- daerah  di  mana  diperlukan  pengawasan  lebih  lanjut,  dilakukan  kegiatan  pemantauan bersama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan Surabaya  sebagai  kota  yang  ramah  dan  layak  untuk  anak  serta  mengurangi  kekerasan terhadap  anak,  Pemerintah  Kota  Surabaya  menjalin  kemitraan  dengan  UNICEF.  Proses  ini dimulai  dengan  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan  peningkatan  layanan  perlindungan anak. Surabaya, yang telah dikenal sebagai Kota Layak Anak di tingkat nasional, berupaya memperkuat  posisinya  di  tingkat  internasional  dengan  dukungan  UNICEF.  Kemitraan  ini dimulai dengan korespondensi dan kunjungan UNICEF untuk melihat upaya Surabaya, diikuti dengan  penandatanganan  MoU  antara  UNICEF,  Bappenas  RI,  dan  Pemerintah  Kota Surabaya.  Selanjutnya,  rencana  kerja  program  perlindungan  anak  disusun  dan diimplementasikan,  dengan  tahap  akhir  berupa  monitoring  oleh  Bappeda  untuk memastikan keberhasilan kemitraan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adikusuma,  A.  I.  (2020).  DIFUSI  NORMA  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  (SDGS)  DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN MENTAL INDIA.
Ariani, N. W. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. Jurnal Psikologi MANDALA, Vol. 6, No. 1 , 69-78.
Bourdieu, P. (1972). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press.
Finnemore, M., & Kathryn Sikkink. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. International Organization , 887-917.
Hara, A. E. (2011). Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: Penerbit Nuansa.
Hariyadi, R. P. (2021). FLEGT License dalam Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa: Analisis Norm Life Cycle. Jurnal Global & Strategis Vol. 15 No. 2 , 218-236.
Hidayat,  F.  U.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  DARI  KEKERASAN  FISIK  DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  TENTANG  PERLINDUNGAN  ANAK  (STUDI  KASUS  DI  UPT  P2TP2A  PROVINSI  RIAU). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository .
Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Nuansa Cendikia.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.492-503 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383
Hutabarat,  I.  M.  (2014).  Tantangan  International  Labour  Organization  (ILO)  Dalam  Upaya Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Bangladesh. Jom FISIP Volume 4 No.1 , 1-15.
Irawati, H. P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 9 (2) , 173- 184.
Ivanova,  M.  H.  (2003).  Partnerships,  International  Organizations,  and  Global  Environmental Governance.
Julianingsih,  N.  P.  (2024,  Januari  24).  Child  Protection  Specialist  UNICEF.  (S.  F.  Hermanto, Interviewer)
Khamdan, A. (2016). PARTNERSHIP PROGRAM SYSTEM TROUGHT SI BULE ALBINO INSTITUTIONAL BUSINESS  BY  MINE  FIRM  IN  BINUANG  DISTRICT  KAB.  TAPIN  . Jurnal  AdBispreneur Vol.  1, No. 1 , 73-84.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Margareta,  T.  S.  (2020).  Kekerasan  Pada  Anak  Usia  Dini  (Study  Kasus  Pada  Anak  Umur  6-7 Tahun di Kertapati). Wahana Didaktika Vol. 18 No.2 , 171-180.
Muadi,  S.  (2016).  KONSEP  DAN  KAJIAN  TEORI  PERUMUSAN  KEBIJAKAN  PUBLIK  . Jurnal  Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016 , 196-224.
Muh.  Daud.  (2021).  Pencegahan  Kekerasan  Pada  Anak  Melalui  Pendampingan  Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 2 , 216-222.
Pahlevi,  V.  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 1-9.
Patilima,  H.  (2017).  Kabupaten  Kota  Layak  Anak. Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Volume  13 Nomer 1 , 39-55.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2023,  Februari  14). JADI  PELOPOR  DI  INDONESIA,  UNICEF  SEBUT
SURABAYA  PANTAS  JADI  KOTA  LAYAK  ANAK  TINGKAT  DUNIA .  Retrieved  Oktober  20, 2023,
from https://www.surabaya.go.id/:
https://www.surabaya.go.id/id/berita/72566/jadi-pelopor-di-indonesia-unicef-sebut- surabaya-pantas-jadi-kota-layak-anak-tingkat-dunia
Setianingsih,  S.  N.  (2018).  KEMITRAAN  ANTARA  DESA  DALANGAN  DENGAN  DESA  JIMUS  DAN DESA  NGARAN  DALAM  PROGRAM  PAMSIMAS. Journal  of  Politic  and  Government Studies, vol. 7, no. 2 , 81-90.
Uji, A. Y. (2015). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia  Nibandera  Kabupaten  Kolaka. Jurnal  Administrasi  dan  Kebijakan  Kesehatan Indonesia , 169-180.