## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM
Misbahul Huda Dosen Institute of Business Law and Legal Management ABSRAK
Ekonomi  islam  sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  indonesia  telah menwarkan  sebuah  sistem  yang  tepat  bagi  keberlangsungan  ekonomi  nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan  yang  salah  satunya  dalam  sistem  penyelesaian  sengket.  Selama  ini dalam  praktinya  sesuai  dengan  perundang-undangan  penyelesaian  sengketa dilakukan  oleh  pengadilan  agama,  akan  tetap  masih  terbukanya  peluang  dalam penyelesaian  segketa  melalui  pengadilan  negeri  telah  membuka  peluang  besar bagi  terciptanya  ketidakpastian  hukum.  Disinilah  perlunya  mahkamah  agung memberikan  penegasan  yang  berkaitan  hal-hal  masalah  sengketa  ekonomi  islam diselesaikan  melalui  pengadilan  agam  dan  secara  khusus  kewenangan  tersebut bersifat  mutlak  sehingga  nilai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  islam  nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum.
Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum.

## ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION
Misbahul Huda Lecture Institute of Business Law and Legal Management

## Abstract
Islamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic  economic  system  should  still  need  to  be  repaired,  one  of  them  is  in  the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportuni- ties  for  the  creation  of  legal  uncertainty.  This  is  where  the  necessity  of  the  Su- preme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Is- lam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is abso- lute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal certainty.
Keyword: dispute, Islamic economy and legal certainty.

## LATAR BELAKANG
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan  bukti  pengakuan  pemerintah bahwa  pengaturan  mengenai  perbankan syariah  yang  selama  ini  ada  belum  secara spesik, sehingga perlu dirumuskan perundangan  perbankan  syariah  secara khusus.  Sejumlah  perundangan  memang telah  disusun  sebelumnya,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi  perbankan  syariah  yang saat  itu  dianggap  sebagai  bank  dengan sistem  bagi  hasil  (prot  and  loss  sharing) dan belum secara spesik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya. 1
Pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia  tidak  hanya disektor  bisnis  financial  atau  perbankan, termasuk  ragam  dan  jenis  kegiatan ekonomi  syariah  mulai  bermunculan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah.
1 Yuli  Adriansah,  Kinerja  Keuangan  Perbankan Syariah di Indonesia dan  Kontribusinya  bagi Pem- bangunan  Nasional,  Jurnal  Lariba,  Vol.  III,  No. 2, Desember 2009, hlm 182
Dengan  demikian  ekonomi  syariah  telah menjadi bagian integral terhadap pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang terbukti  mampu  bertahan  di  tengah perekonomian  dunia  sedang  mengalami gejolak.  Karena  itu  sistem  ekonomi syariah  harus  diperkuat  di  Indonesia. Demikian salah satu alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan  Ekonomi  Syariah  (GRES!)  di lapangan  Monumen  Nasional  Jakarta, Minggu 17 September 2013. 2
Secara objektif fakta juga menunjukkan komptensi perbankkan syariah menunjukkan hasil yang signifikan. Dari data yang ada perkembangan  dana  pihak  ketiga  di perbankan  syariah  juga  menunjukkan peningkatan  pada  data  yang  ada.  Dari sejumlah Rp2.918 Miliyar pada 2002, dana pihak  ketiga  naik  menjadi  Rp45.381 Miliyar  pada  September  2009.  Setiap tahunnua, pertumbuhannya senantiasa positif  bahkan  mencapai  96,21%  dan 107,20%  pada  2003  dan  2004.  Tingginya pertumbuhan  pada  dua  tahun  ini,  patut
2 Adiwarman  A.  Karim,  Perkembangan  Ekonomi Syariah  dan  Potensi  Sengketanya  di  Peradilan Agama,  Majalah  Peradilan  Agama,  Edisi  3,  Des 2013-Feb  2014,  Penerbit  Dirjen  Badilag  MA-RI, 2013, hlm.5
diduga  merupakan  buah  dari  Fatwa  MUI tentang  pengharaman  bunga  bank  pada Desember  2003.  Fatwa  ini  memang diharapkan  pada  saat  tersebut  mampu mendongkrak akselerasi perbankan syariah di  Indonesia  dan  terbukti  dampaknya  pun dirasakan perbankan konvensional.
Penelitian dengan model CAMEL Modied pada  data  dari  Januari  2002  hingga Desember 2005 menunjukkan bahwa trend perkembangan kinerja keuangan perbankan  nasional  setelah  fatwa  MUI cenderung  mengalami  peningkatan.  Enam dari  tujuh  rasio  keuangan  secara  statistik menunjukkan  perubahan  yang  signikan.18 Secara  keseluruhan,  dana  pihak  ketiga bahkan  mampu  tumbuh  lebih  dari  20% setiap  tahunnya  yang  menunjukkan  makin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap  pelaku  industri  ini.  Hal  ini sekaligus  menjadikan  tantangan  bagi perbankan syariah untuk mampu meningkatkan  kualitas  pelayanan  karena tuntutan  persaingan  yang  lebih  besar  dari masa sebelumnya. 3
Kondisi tersebut menjadi pembuktian  bahwa  sistem  perbankkan syariah  memiliki  nilai  yang  sangat  jelas dalam mengusung sistem ekonomi nasional.  Hal  ini  tentunya  menjadi  nilai tambah,  akan  tetapi  disisi  lain  harus dibarengi dengan kebutuhan untuk
3 Yuli Adriansah, Opcit., 189
memperkuat  sistemnya.  Salah  satunya dalam  hal  model  dan  sistem  penyelesaian sengketa.
Sudah 11 tahun berlalu, Pengadilan  Agama  diberikan  kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi syariah.  Akan  tidak  menunjukkan  adanya peningkatan  volume  perkara  ekonomi syariah  yang  ditangani  oleh  Pengadilan Agama. Berdasarkan data  statistik Perkara di  Lingkungan  Peradilan  Agama  tahun 2012,  21  laporan  tahunan  Peradilan Agama  tahuntahun  sebelumnya  sampai dengan  tahun  2006,  dan  dari  Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  RI,  jumlah perkara  ekonomi  syariah  yang  terdaftar  di Pengadilan Agama sebanyak 35 perkara, 0, 00 % dari jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan  Agama  21  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung  RI,  Himpunan  Statistik  Perkara  di Lingkungan  Peradilan  Agama  Seluruh Indonesia,  2013.  sejak  tahun  2006  sampai dengan  tahun  2013  tercatat  sejumlah 2.196.217  perkara  (Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung  RI,  Himpunan  Statistik  Perkara  di Lingkungan  Peradilan  Agama  Seluruh Indonesia,  2013),  sedangkan  dari  jumlah satker Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 359 satker, baru hanya 16  atau  4,  5  %  Pengadilan  Agama  yang
pernah  menangani  sengketa  ekonomi syariah. 4
Jika  dilihat  berdasarkan  statistik di atas tentunya sangatlah sedikit. Padahal Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama,  merupakan dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah. Sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, seiring  dengan  upaya  pemulihan  Ekonomi nasional,  perkembangan  industri  Ekonomi berprinsip  Syari’ah.  Eksistensi  Bank Syari’ah semakin kuat dengan dibentuknya peraturan  pemerintah  yang  mengatur Perbankan Syari’ah.
Dasar hukum perbankan  Syari’ah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Sesuai dengan Perbankan Nasional, setelah adanya  undang-undang  tersebut  dualisme hukum mulai muncul. Sehingga Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008  Tentang  kewenangan  Absolute mengadili  dan  eksekusi  Putusan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam  perkara sengketa  ekonomi  syari’ah  menjadi kewenangan Pengadilan Agama 5 .
4 Ahmad, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal IUS | Vol II | Nomor 6 | Desember 2014, hlm 482
5 Ikhsan  Al  Hakim,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbaling- ga, Unnes Law Journal, 2 (2) (2013), hlm 218

## PEMBAHASAN
Pengadilan  Agama  merupakan sebuah  lembaga  peradilan  di  lingkungan Peradilan  Agama  yang  berkedudukan  di ibu  kota  kabupaten  atau  kota.  Sebagai Pengadilan  Tingkat  Pertama,  Pengadilan Agama  memiliki  tugas  dan  wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  (a).  Perkawinan;  (b).  Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan  hukum  Islam;  (c).  Wakaf  dan shadaqah; (d). Ekonomi syari'ah. Kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal
49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UndangUndang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Menurut  Pasal  118  HIR,  gugatan perdata  pada  tingkat  pertama  diajukan kepada  ketua  Pengadilan  Agama  yang daerah  hukumnya  meliputi  :  (1)  Tempat tinggal  Tergugat;  (2)  Jika  tempat  tinggal Tergugat tidak diketahui, maka di wilayah tempat  diam  Tergugat  yang  sebenarnya  ; (3) Jika Tergugat lebih dari seorang, maka Penggugat  boleh  memilih  salah  satu  dari domisili  Tergugat  ;  (4)  Jika  ada  debitur utama  dan  Penanggung,  maka  gugatan harus  dimasukkan  di  domisili  debitur utama ; (5) Jika gugatan itu tentang barang tetap,  maka  gugatan  harus  dimasukkan
kepada Ketua Pengadilan Agama di daerah hokum  siapa  terletak  barang  itu  ;  (6)  Jika ada  pilihan  domisili  yang  tertulis  dalam akta, maka  gugatan  dimasukkan  di  tempat domisili yang dipilih itu. 6
Namun  dalam  praktiknya  secara kelembagaan berperkara ekonomi islam di pengadilan  negeri  menjadi  pilihat  favorit mengingat  sistem  pengadilan  islam  yang memiliki  kompetensi  tambahan  yaitu sengketa perbankkan belum nampak dipahami  secara  serius  sebagai  sebuah alternatif  yang  tepat.  Kondisi  ini  dilatar belakangi  beberapa  hal  yang  bisa  kita analisas  dari  perspektif  teori  sistem hukum.
Lawrence M. Friedman menyebutkan  bahwa  sistem  hukum  itu terdiri  atas  komponen  struktur,  komponen substansi, dan komponen kultur.25
Komponen  substansi  berupa  norma-norma dalam  sistem  hukum,  sebagai  output  dari otoritas  negara  berupa  peraturan  maupun keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen struktur  hukum  yaitu  kelembagan  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum  dengan berbagai  macam  fungsi  dalam  rangka bekerjanya suatu sistem hukum.
Sedangkan  komponen  kultur  berkaitan dengan  nilai-nilai,  sikap-sikap,  persepsi,
6 Hapsoro  Hadiwidjojo,  Hukum  Acara  Perdata, Membaca  dan  Mengerti  HIR,  (Semarang  :  FH UNDIP Press, 1983), hlm 3-5
opinion  yang  mempengaruhi  bekerjanya suatu hukum.26 Berlakunya hukum dalam pemaknaan  Soerjono  Soekanto  adalah efektivitas hukum, di mana membandingkan  antara  realitas  hukum (das sein) dan ideal hukum (das sollen). 7
Dalam  konteks  subtansi  terdapat kelemahan  meskipuan  dalam  Pasal  49 huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama, merupakan dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah. Sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, seiring dengan upaya  pemulihan  Ekonomi  nasional, perkembangan industri Ekonomi berprinsip  Syari’ah.  Eksistensi  Bank
Syari’ah semakin kuat dengan dibentuknya peraturan  pemerintah  yang  mengatur Perbankan Syari’ah. Dasar hukum perbankan  Syari’ah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Sesuai dengan Perbankan Nasional, setelah adanya  undang-undang  tersebut  dualisme hukum mulai muncul. Sehingga Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008  Tentang  kewenangan  Absolute mengadili  dan  eksekusi  Putusan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam  perkara
7 Lawrence  M.  Friedman,  The  Legal  System:  A Social  Science  Perspective  (New  York:  Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16
sengketa  ekonomi  syari’ah  menjadi kewenangan Pengadilan Agama 8 .
Dalam hal ini kelemahan mengemuka  pasca  keluarnya  UU  No. 3/2006  tentang  perubahan  terhadap  UU No.  7/1989  Tentang  Peradilan  Agama dimana  Peradilan Agama kemudian diberi tambahan  kewenangan  untuk  mengadili perkara  sengketa  ekonomi  syari’ah  sesuai dengan uraian di atas, Namun kewenangan untuk  mengadili  perkara  ekonomi  syariah, direduksi  oleh  Pasal  55  UU  No.  21/2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Disebutkan dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Penyelesaian sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Agama.  Sementara  pada  Ayat (2) dikatakan ”Dalam hal para pihak telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi Akad. Hal ini memungkinkan  terjadi  benturan  untuk menjalankan  kewenangan  yang  sejatinya menjadi  kewenangan  pengadilan  agama akan  tetapi  dalam  hal  para  pihak menjadikan  akad  penyelesaian  dilakukan di pengadilan negeri komptensi penyelesiaan  sengketa  di  pengadalan agama  terhadap  masalah  ekonomi  islam menjagi gugur adanya.
8 Ikhsan  Al  Hakim,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbaling- ga, Unnes Law Journal, 2 (2) (2013), hlm 218
Dalam hal ini walapun Mahkamah  Konstitusi  telah  membatalkan Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun  masih  banyak  peraturan  yang masih perlu diharmonisasikan/sinkronisasikan terutama UU Kekuasaan Kehakiman, UU Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  UU  Perbankan Syari’ah  pasca  pergantian  kekuasaan eksekutif dan legis- latif. Pengharmonisasian  dimaksud  meli- puti  pengubahan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  per- bankan  syari’ah  beserta  penyelesaian sengketanya.  Barangkali  prinsip-prinsip modernisasi  lembaga  peradilan  sengketa perdata  di  Ingris,  Malaysia  perlu  diterap- kan.  Prinsip  ini  meliputi Doing  the  justice all  together,  cost  efectively,  democratical- ly,  efficiently,  faster  and  doing  it  for  gov- ernment. Singkatnya,  semua upaya itu dil- akukan  untuk  kebaikan  masyarakat,  bang- sa dan negara 9 .
Kompetensi dan kewenangan yang  dimiliki  oleh  pengadilan  agama dalam  penengana  ekonomi  islam  tidak
9 Refki fielnanda, Dualisme Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Yang  Wajib  Diatasi Oleh  Presiden  Baru,  diunduh  pada  tanggal  12  Ok- tober 2017, pada situs dengan alamat https://refkyfielnanda.blogspot.co.id/2015/01/dualis me-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html
terlepas  dari  sejarah  ummat  islam  pada masa ali bin abi thalib.
Dalam masa khalifah ali menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan.
Menurut  istilah  berarti  “ menetapkan
hukum  syara ’ pada  suatu  peristiwa
atau sengketa untuk menyelesaikannya  secara  adil  dan mengikat ”.  Adapun  kewenangan yang  dimiliki  oleh  lembaga  ini adalah menyelesaikan perkara- perkara  tertentu  yang  berhubungan dengan  masalah  al  ahwal  asy syakhsiyah (masalah  keperdataan, termasuk didalamnya hukum
keluarga ),  dan  masalah  jinayat ( yakni  hal-hal  yang  menyangkut pidana ). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan  disebut  dengan  qadhi ( hakim ).  Dalam  catatan  sejarah Islam,  seorang  yang  pernah  menjadi qadhi  ( hakim )  yang  cukup  lama adalah  al  Qadhi  Syureih.  Beliau memangku  jabatan  hakim  selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaurrasyidin  ( masa  Khalifah Ali  Ibn  Abi  Thalib )  dan  masa  awal dari  pemerintahan  Bani  Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan  perkara,  para  hakim pada  pemerintahan  Bani  Umayyah
juga  diberi  tugas  tambahan  yang bukan  berupa  penyelesaian  perkara, misalnya  menikahkan  wanita  yang tidak  punya  wali,  pengawasan  baitul mall dan mengangkat pengawas anak yatim 10 .
Komptensi  pengawasan  baitull mall menjadi kewenangan mutlak pengadilan dalam memperjuangkan keadilan. Hal teresbut selaras dengan Pasal 49  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama,  merupakan dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah.
Kebutuhan  yang  kedua  dalam memperkuat  penyelesaian  ekonomi  islam adalah  kebutuhan  memperkuat  bidang struktural.  Kebutuhan  memperkuat  bidang struktural  merupkan  langkah  dan  wujud strategis dalam mewujudkan sebuah tatanan sistem penyelesaian yang akuntabel  dan  berbasiskan  pada  aspek- aspek  kepastian  hukum.  Diantaranya selaian peningkatan Sumber daya mansuia hakim harus memhami pengaturan- pengaturan  tentang  perbankkan  syariah dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan
10 Abdul  Manan,  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  ;  Sebuah  kewenangan  baru  peradilan  aga- ma,  makalah Disampaikan  pada  acara  Orientasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada  hari Jum’at,  tanggal  29  s/d  31  Mei  2008  di  Goodway Hotel, Jl. Imam Bonjol No. 1 Nagoya Batam Island
pengaturannya.  Banyak  sekali  aturan hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh  karena  itu  Hakim  Peradilan  Agama harus  mempelajari  dan  memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari’ah.
Di  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  harus  dipahami  oleh Hakim
Peradilan
Agama yang
berhubungan  dengan  Bank  Indonesia antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
4. Peraturan BI No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank
Perkreditan Rakyat Syari’ah.
5. Peraturan BI No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari’ah.
6. Surat Edaran BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syari’ah.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
9. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
21/53/Kep/Dir./1988 tanggal 27
Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
10. Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor
21/48/Kep/Dir./1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Sertifkat Deposito.
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 Jo.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir.
tertanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
12. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. tertanggal 23 Juli 1998 tentang sertifikat Bank Indonesia.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial ( Commercial Paper ).
14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank.
Selian  itu,  beberapa  pengaturan yang  perlu  untuk  dikuatkan  dan  dipahami oleh hakim diantaranya peraturan perundang-undangan yang lain yang mempunyai  persentuhan  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Peradilan Agama, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Dokumen Perusahaan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perusahaan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Zakat.
17. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia.
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri.
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten.
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.
21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Wakaf Tanah Milik.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Terbatas (Perseroan).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, tentang Perusahaan Umum (Perum).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
31. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
32. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
33. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
34. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
515/Kpts/HK.060/9/2004 Nomor
2/SKB/BPN/2004.
35. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004,
Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
Disamping itu, beberapa ketentuan  terkait  fatwa  MUI  juga  perlu dipahami hakim pengadilan agama sebagai penguatan  sistem  penyelesain  sengketa dipengadilan  agama.  Sampai  saat  ini kurang lebihnya telah ada 61 fatwa tentang kegiatan ekonomi syari’ah yang diantaranya sebagai berikut :
1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Giro.
2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Tabungan.
3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Deposito.
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Murabahah.
5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Saham.
6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna’.
7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.
07/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ).
8. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
9. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Ijarah.
10. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Wakalah.
11. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Kafalah.
12. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Hawalah.
13. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Uang Muka dalam Murabahah.
14. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam
Lembaga Keuangan Syari’ah.
15. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam
Lembaga Keuangan Syari’ah.
16. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Diskon dalam Murabahah.
17. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang
Menunda-nunda Pembayaran.
18. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 18/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pencadangan Pengahapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
19. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al Qardh.
20. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.
20/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah.
21. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
22. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 22/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Istishna’ Pararel.
23. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 23/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Potongan Pelunasan dalam
Murabahah.
24. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 24/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Safe Defosit Box.
25. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Rahn.
26. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 26/DSN-MUI/IV/2006 Tentang RAHN Emas.
27. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 27/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al Ijarah al Muntahiyah Bi al Tamlik.
28. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 28/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual Beli Mata Uang ( al Sharf ).
29. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 29/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
Lembaga Keuangan Syari’ah.
30. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 30/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Rekening Koran
Syari’ah.
31. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pengalihan Hutang.
32. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Obligasi Syari’ah.
33. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 33/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Obiligasi Syari’ah Mudharabah.
34. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 34/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter of Credit ( L/C ) Impor Syari’ah.
35. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 35/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter
of Credit ( L/C ) Ekspor Syari’ah.
36. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 36/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia ( SWBI ).
37. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 37/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
38. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 38/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifkat IMA).
39. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 39/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Asuransi Haji.
40. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 40/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di Bidang
Pasar Modal.
41. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 41/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Obligasi Syari’ah Ijarah.
42. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 42/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Syari’ah Charge  Card.
43. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Ganti Rugi ( Ta’widh ).
44. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Multijasa.
45. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 45/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Line Facility (at-Tashilat).
46. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.
46/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Potongan Tagihan Murabahah ( al Khas, Fi al Murabahah ).
47. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi
Nasabah Tidak Mampu Membayar.
48. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahah.
49. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 49/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Konversi Akad Murabahah.
50. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 50/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah.
51. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 51/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada
Asuransi Syari’ah.
52. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 52/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan
Reasuransi Syari’ah.
53. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
54. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Card.
55. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah Musyarakah.
56. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada
Lembaga Keuangan Syari’ah.
57. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah
Bil Ujrah.
58. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah.
59. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syari’ah Mudharabah
Konvensi.
60. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 60/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
61. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 61/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Penyelesaian Piutang dalam Impor. Disamping penguatan
kelembagaan melalui peningkatan kapasitas  Sumber  daya  manusia,upaya yang  perlu  dilakukan  adalah  melalui penyadaran masyarakat. Masyarakat dalam hal  ini  baik  pengguna  jasa  perbankkan syariah maupun perbankkan syariah sendiri.
Budaya  hukum  lebih  mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat  dan  ide-ide  atau  pengharapan mereka  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Dalam  hal  ini  kultur  hukum merupakan  gambaran  dari  sikap  dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan  bagaimana  sistem  hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima  oleh  warga  masyarakat  dalam kerangka  budaya  masyarakat.  Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan
dapat  merubah  pola  pikir  masyarakat selama ini. 11

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi telah  membatalkan  Pasal  55  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  namun  masih banyak  peraturan  yang  masih  perlu diharmonisasikan/sinkronisasikan terutama UU Kekuasaan Kehakiman, UU Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  UU  Perbankan Syari’ah  pasca  pergantian  kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penguatan regulais ini  sangatlah  penting  dan  strategis  dalam menjadikan penyelesaian sengketa ekonomi  islam  di  pengadilan  agama memiliki nilai kepastian hukum
Kebutuhan  yang  kedua  dalam memperkuat  penyelesaian  ekonomi  islam adalah  kebutuhan  memperkuat  bidang struktural.  Kebutuhan  memperkuat  bidang struktural  merupkan  langkah  dan  wujud strategis dalam mewujudkan sebuah tatanan sistem penyelesaian yang akuntabel  dan  berbasiskan  pada  aspek- aspek  kepastian  hukum.  Diantaranya
11 Sistem  hukum  menurut  lawrent  friedment, diunduh  tanggal  20  -10-2017  pada  situs  yang beralamat
di https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/ 18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/
selaian peningkatan Sumber daya mansuia hakim harus memhami pengaturan- pengaturan  tentang  perbankkan  syariah dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pengaturannya.  Banyak  sekali  aturan hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh  karena  itu  Hakim  Peradilan  Agama harus  mempelajari  dan  memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari’ah.
Disamping penguatan
kelembagaan melalui peningkatan kapasitas  Sumber  daya  manusia,upaya yang  perlu  dilakukan  adalah  melalui penyadaran masyarakat. Masyarakat dalam hal  ini  baik  pengguna  jasa  perbankkan syariah maupun perbankkan syariah sendiri.  Budaya  hukum  lebih  mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat  dan  ide-ide  atau  pengharapan mereka  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Dalam  hal  ini  kultur  hukum merupakan  gambaran  dari  sikap  dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan  bagaimana  sistem  hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima  oleh  warga  masyarakat  dalam kerangka budaya masyarakat
Daftar Pustaka
Adiwarman  A.  Karim,  Perkembangan Ekonomi  Syariah  dan  Potensi Sengketanya di Peradilan Agama, Majalah  Peradilan  Agama,  Edisi 3,  Des  2013-Feb  2014,  Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013
Ahmad,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Di  Pengadilan  Agama, Jurnal  IUS  |  Vol  II  |  Nomor  6  | Desember 2014
Hapsoro  Hadiwidjojo,  Hukum  Acara Perdata,  Membaca  dan  Mengerti HIR,  (Semarang  :  FH  UNDIP Press, 1983)
Ikhsan  Al  Hakim,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama  Purbalingga,  Unnes  Law Journal, 2 (2) (2013)
Ikhsan  Al  Hakim,  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama  Purbalingga,  Unnes  Law Journal, 2 (2) (2013)
Lawrence  M.  Friedman,  The  Legal
System: A Social Science Perspective  (New  York:  Russel Sage Foundation, 1975)

## Jurnal
Yuli Adriansah, Kinerja Keuangan Perbankan  Syariah  di  Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan  Nasional,  Jurnal Lariba, Vol.  III, No. 2, Desember 2009 Makalah
Abdul  Manan,  penyelesaian  sengketa
ekonomi syariah ; Sebuah
kewenangan baru peradilan agama,  makalah  Disampaikan pada acara Orientasi Penyelesaian
Sengketa  Ekonomi  Syariah  pada hari Jum’at, tanggal 29 s/d 31 Mei
2008 di Goodway Hotel, Jl. Imam Bonjol  No.  1  Nagoya  Batam Island

## Internet
Refki  fielnanda,  Dualisme  Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  Yang Wajib  Diatasi  Oleh  Presiden Baru,  diunduh  pada  tanggal  12 Oktober  2017,  pada  situs  dengan alamat https://refkyfielnanda.blogspot.co. id/2015/01/dualisme- penyelesaian-sengketa- ekonomi.html
Sistem hukum menurut lawrent friedment, diunduh  tanggal  20  -10-2017 pada  situs  yang  beralamat  di https://fidianurulmaulidah.wordpr ess.com/2014/05/18/sistem- hukum-menurut-laurence-m- friedman/