## Tinjauan Fikih Muamalah dan UU terhadap Jual Beli Ayam Potong yang Menggunakan Pijer
Indah Sri Rahayu, Asep Ramdan Hidayat*, Liza Dzulhijjah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history :
Received  : 1/5/2024
Revised : 27/6/2024
Published  : 9/7/2024
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 4 No.
: 1 Halaman  : 59 - 64 Terbitan  : Juli 2024
Terakreditasi Sinta Peringkat 4 berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

## A B S T R A K
Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan Pasar Kiaracondong ialah banyaknya  pedagang  ayam  potong  menggunakan  pijer  sebagai  bahan pengawet pada produk ayam potongnya, menjadikan satu fenomena yang tidak dapat kita abaikan. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  lebih  lanjut  tentang  masalah yang berkaitan dengan praktek jual  beli  ayam  potong  yang  menggunakan  pijer  di  tinjau  dari  persfektif fikih  muamalah  dan  di  tinjau  dari  persfektif  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  –  empiris.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  pada  5  (lima) pedagang  ayam  potong  yang  menggunakan  pijer  serta  melakukan wawancara dan juga dilakukannya pegujian Laboratorium di Lab Farmas i Unisba. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya oknum tidak bertanggung  dalam  jual  beli  ayam  potong  di  Pasar  Kiaracondong  yang mana  ditinjau  dari  fikih  muamalah  adanya  ketidak  sesuaian.  Sedangkan ditinjau dari  Undang-undang nomor 8  tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  BPOM  maka  jual  beli  yang  dilakukan  oleh oknum  pedangang  ayam  potong  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada.
Kata Kunci : Jual Beli; Ayam Potong; Fikih Muamalah.

## A B S T R A C T
One of the phenomena that occurs in the Kiaracondong Market environment is that  many  broiler  chicken  traders  use  pijer  as  a  preservative  in  their  broiler chicken products, making it a phenomenon that we cannot ignore. So this research aims to find out more about the problems related to the practice of buying and selling broiler chickens using pijer, viewed  from the perspective  of  muamalah jurisprudence  and  viewed  from  the  perspective  of  Law  Number  8  of  1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative methods with a juridical  -  empirical  approach.  The  data  collection  technique  used  was observation  of  5  (five)  broiler  chicken  traders  who  used  pijer  as  well  as conducting  interviews  and  also  carrying  out  laboratory  tests  at  the  Unisba Pharmacy  Lab.  The  results  of  this  research  show  that  there  are  irresponsible individuals  in  the  buying  and  selling  of  broiler  chickens  at  the  Kiaracondong Market,  which in terms of  Islamic jurisprudence is  a discrepancy. Meanwhile, judging  from  Law  number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  and BPOM Regulations, the buying and selling carried out by these broiler chicken traders is not in accordance with existing regulations.
Keywords : Buying and Selling; Chicken; Fiqh Muamalah.

## A. Pendahuluan
Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Islam  memiliki  pedoman  dalam  mengarahkan  umatnya  untuk melaksanakan  semua  tingkah  laku  baik  hubungan  dengan  Allah  maupun  dengan  sesama  manusia. Perekonomian merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang harus dipenuhi secara manusiawi. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan gaya  hidup masyarakat,  permasalahan  tertentu menjadi  semakin  kompleks.  Dalam  fikih  mu’amalah, istilah mu’amalah mengacu pada hukum ekonomi.
Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau penukaran kepemilikan melalui jalan pergantian menurut bentuk yang dibolehkan oleh syara’. (Syarifuddin, 2003) Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syara’ ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Sebagaimna firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:
ٱ نيِذَّل نوُلُكْأ ي ٱ ا ٰو ب ِ رل ل نوُموُق ي َّلِإ ا م ك ُموُق ي ٱ ىِذَّل ُهُطَّب خ ت ي ٱ ُن ٰ طْيَّشل نِم ٱ ِ س مْل ۚ كِلٰ ذ ْمُهَّن أِب ا ٓوُلا ق ا مَّنِإ ٱ ُعْي بْل ُلْث ِم ٱ ا ٰو ب ِ رل ۗ َّل ح أ  و ٱ َُّللّ ٱ عْي بْل م َّر ح  و ٱ ا ٰو ب ِ رل ۚ ن م ف ُه ءٓا ج ۥ ة ظِع ْو م نِ م ِهِ ب َّر ۦ فٱ ٰى ه تن ُه ل ف ۥ ا م ف ل س ُه ُرْم أ  و ٓۥ ى لِإ ٱ َِّللّ ۖ ْن م  و دا ع كِئٰٓ ل  وُأ ف ُب ٰ حْص أ ٱ ِراَّنل ۖ ْمُه ا هيِف

## نوُدِل ٰ خ
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Pasar dapat di pandang dalam dua pandangan yang dipisahkan dimana pada satu sisi pada sudut pandang pasar  di  pandang  sebagai  tempat  mencari  nafkah  yang  berkah  bahkan  ia  dapat  dijadikan  sarana  sebagai  sarana menjalin hubungan seorang muslim dengan tuhanya. Akan tetapi disisi lain Rasulullah mengatakan bahwa pasar adalah seburuk-buru tempat di permukaan bumi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pasar memiliki permasalahan  yang  kompleks  dan  tentunya  merupakan  fenomena  yang  menarik  untuk  dicermati  dan  dikaji, terutama dari persfektif perilaku pedagang dan pembeli yang terjadi di pasar itu sendiri. (Widiasari & Zulfa, 2020)
Menghindari agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka perlu ada sistem yang memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan jalan yang benar. Oleh karena itu, muamalah (jual beli) dan aturan jual-beli lahir dalam Islam. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Suatu bisnis dapat dikatakan beretika apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nuraninya dalam menjalankan bisnisnya. (Ramzi, 2020)
Realitanya, saat ini kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Karena seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat pun semakin bertambah sehingga jual beli semakin merajalela, salah satunya ialah pedagang ayam potong. Daging ayam merupakan bahan pangan yang tidak hanya dijadikan untuk olohan makanan yang dikonsumsi pribadi melainkan bahan pangan yang diolah untuk di jual kembali oleh para penjual makanan. Hal ini menjadikan kebutuhan ayam potong bagi para pembeli akan ayam potong melonjak karena banyaknya peminat ayam potong.
Munculnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang merupakan salah satu kecurangan yang terjadi saat ini. contohnya dengan menjual sisa daging ayam yang sudah diberi lagi pewarna dan juga bahan pengawet salah satunya pijer dan dibekukan lalu digabungkan dengan daging ayam yang masih fresh.
Fenomena  seperti  ini  sebenarnya  bukan  lagi  suatu  hal  yang  baru, karena  kecurangan  seperti ini  juga terjadi  di  beberapa  pasar  tradisional.  Karena  penggunaan  bahan  pengawet  sudah  terjadi  dari  lama,  yang mengakibatkan hal seperti ini menjadi di wajarkan oleh beberapa pedagang.
Hal janggal seperti ini terjadi pada beberapa pedagang di pasar kiaracondong yang melakukan kecurangan dalam  menjual  ayam  potong.  Bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  pedagang  ayam  potong  ialah  seperti mencampurkan sisa ayam kemarin yang sudah diberi pewarna makanan dan pengawet lalu dibekukan. Hal ini yang
menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat isu ini, karena kecuragan ini bukan hal baru melainkan sudah terjadi dari lama. Hal ini yang menjadi permasalah yang kompleks jika kita dilihat dari aspek yang ada.
Pedagang ayam di pasar kiaracondong kurang lebih terdapat 50 pedagang yang masing-masing memulai bisnisnya sejak dini hari hingga petang. Walaupun tidak digunakan tiap hari, akan tetapi terkadang digunakan apabila ayam yang dijual tersisa. Pengguaan pengawet pada makan sebenarnya diizinkan tapi sesuai dengan anjuran  dan  aturan  yang  ada.  Tapi  pada  kenyataannya  beberapa  pedagang  ayam  potong  dipasar  masih menggunakan pengawet yang tidak di izinkan oleh BPOM. Bahkan beberapa pedagang menggunakan pijer atau boraks yang mengandung bahan berbahaya.
Dalam  hal  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet. Akan tetapi pijer tidak termasuk pada 10 bahan pengawet yang tertera, karena pada dasarnya pijer berfungsi untuk memurnikan emas atau logam. Hal ini sudah membuktikan bahwa pijer berbahaya bagi kesehatan.
Dengan  kata  lain  hal  ini  menujukan  bahwasanya  masih  banyak  pedagang  yang  tidak  jujur  dalam melakukan kegiatan jual beli. Dilihat dari sudut pandang para pembeli, sebagai konsumen masih banyak yang tidak mengetahui akan bentuk kecurangan yang terjadi yang artinya konsumen juga berhak mendapatkan yang telah  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan Konsumen Republik Indonesia.
Melihat  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  menjadi  salah  satu  masalah  etika  dalam  berbisnis  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  dalam  islam  yang  ada.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktik jual-beli ayam potong yang ditinjau  dari  persfektif  fikih  muamalah  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dengan  tujuan  peneliatian  untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  jual-beli  ayam  potong  yang menggunakan pijer di Pasar Kiaracondong  ditinjau dari persfektif fikih muamalah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui dang menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian tepatnya di Pasar Kiaracondong tentang pelaksanaan jual-beli ayam potong yang menggunakan pijer.
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  lapangan  (field  research)  dan  sumber  data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara,  observasi,  al-Qur’an,  dan  hadist.  Sedangkan  data  sekunder  bersumber  hasil  observasi,  penelitian Laboratorium dan dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji.

## B. Metode Penelitian
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara dilakukan  dengan  lima  orang  pedagang  ayam  potong.  Dokumentasi  dalam  pengumpulan  data  ini  untuk memperoleh  data  tentang  profil  Pasar  Kiaracondong,  foto  pelaksanaan  jual  beli  Ayam  potong  yang menggunakna  pijer.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  data  model  interaktif    yang  memiliki  tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pasar merupakan tempat dimana transaksi antara penjual dan pembeli bertemu. Salah satunya terjadi di Pasar Inpres Kiaracondong yang mana merupakan salah satu pasar kelas satu yang sudah pasti banyak dari para  pedagang  yang  menjajakan  barang  dagangannya  dari  mulai  kebutuhan  sandang  dan  juga  pangan. Transaksi jual beli yang terjadi dipasar Kiaracondong terjadi pada setiap harinya.
Salah satu jenis produk yang dijajakan di Pasar Kiaracondong ialah Ayam Potong. Karna tak dapat dipungkiri bahwasanya olahan makanan cepat saji yang berbahan dasar daging ayam dapat di olah menjadi beragam varian jenis makanan yang dijajakan oleh para pedagang makanan. Itulah mengapa para pedagang ayam  potong  menjadi  salah  satu  jenis  produk  dagangan  dengan  jumlah  penjual  yang  lebih  banyak dibandingkan dengan jenis produk lain. Akan tetapi hal ini juga mengakibatkan kepada tidak meratanya jumlah para  para  konsumen  dengan  para  pedagang.  Karena  dari  masing-masing  konsumen  suda  memiliki langganannya masing-masing. Disamping itu, sudah banyak para konsumen yang lebih memilih berbelanja di
pasar  moder  atau  swalayan,  sehingga  berdampak  pula  kepada  para  pedagang  ayam  yang  mengakibatkan adanya ayam potong yang tidak terjual.
Hal ini mengakibatkan para pedagang ayam potong akhirnya menggunakan pengawet agar sisa ayam yang  tidak  terjual  dapat  dijual  Kembali  pada  esok  harinya.  Penggunaan  pengawet  pada  ayam  potong  ini bertujuan agar ayam tidak berubah warna juga agar tampak tetap terlihat segar saat dijajakan kembali. Setiap pedagang  memeliki  cara  yang  berbeda  dalam  mengolah  sisa  ayam  potong.  Berikut  merupakan  cara  para pedagang dalam mengolah sisa ayam potong yang tidak terjual. (1) Menyimpan langsung sisa ayam yang tidak terjual ke dalam freezer. (2) Sisa Ayam Potong dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum di masukan ke dalam freezer. (3) Sisa Ayam Potong dimasukan kedalam larutan air yang sudah dicampur dengan pijer lalu dimasukan ke dalam freezer. (4) Sisa Ayam Potong langsung dibaluri oleh serbuk pengawet (pijer) lalu dicuci dan  kemudian  dimasukan  ke  dalam  freezer.  (5)  Sisa  Ayam  Potong  dimasukan  ke  dalam  larutan  pengawet setelah itu diberikan pewarna makan agar tetap terlihat segar saat di jajakan esok hari.
Perbedaan pada setiap pedagang dalam mengolah sisa ayam gadangannya ini tidak mempengaruhi para pembeli untuk tetap membeli ayam potong pada para pedagang. Namun apakah para konsumen mengetahui bahayanya  pengawet  yang  digunakan  pada  ayam  potong  yang  mereka  beli  dari  para  pedagang.  Kareana pemakain  zat  berbahaya  dalam  makanan  yang  dikonsumsi  penduduk  Indoneaia  harus  menjadi  perhatian penting bagi seluruh Masyarakat.
Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli ayam potong yang mengandung pijer (boraks) di Pasar Kiaracondong, pada dasarnya dalam bermuamalah mengenai segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama dalam Islam. muamalah itu bersifat (mubah) diperbolehkan selama  tidak  ada  dalil  yang  mendukung  penciptaannya.  Mengenai  habl  min  an-nas  (muamalah), pelaksanaannya selalu diserahkan kepada manusia dalam kondisi yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama.
Selain itu, jika ada alasan yang mendukungnya, hal itu dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya. Misalnya, jika perdagangan atau jual beli mengganggu kesehatan tubuh, karena unsur suka sama suka sangat penting saat jual beli, tetapi suka sama suka tidak dapat menjamin bahwa transaksi itu sah menurut syariat Islam.
Karena  terkadang,  masih  banyak  pedagang  yang  menjadi  oknum  tidak  bertanggung  jawab  dengan mencampurkan sesuatu zat yang mengandung zat yang dapat membahayakan (Dharar) pada Kesehatan tubuh, dengan tujuan meraih keuntungan secara berlebihan. seperti halnya yang terjadi pada Praktek Jual Beli di Pasar Kiaracondong  yang  mana  pelaku  usaha  menambahkan  pijer  sebagai  bahan  pengawet  kepada  produk  yang dijual. Yang nama pemerintah sudah melarang penguunaan borax pada makanan. Berikut merupakan hasil dari pelaksanaan tes Lab terhadap kandungan yang terdapat dalam Pijer yang menyatakan bahwasanya pijer positif mengandung borax yang dapat menyebabkan efek samping pada susunan syaraf pusat, seperti, ginjal dan hari. Yang mana sebenarnya borax biasanya digunakan sebagai pemurni emas.
Pada dasarnya jual beli ayam potong tetap sah menurut syara’, karena dalam rukun dan syaratnya telah terpenuhi dalam praktiknya, seperti adanya ‘aqidain (penjual dan pembeli), ma’qud ‘alaih (uang dan barang) dan ijab qabul. Namun karena dalam barang yang dijual mengandung mudhorot atau zat yang berbahaya, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Para ahli fiqh berpendapat dan yakin bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas  untuk  menghalalkan  dan  mengharamkan  baik  melalui  kitab  suci-Nya  atau  lisan  Rasul-Nya.  Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya dimana hukum asalnya halal menjadi haram karena cara pengolahannya yang membuat hukum itu berubah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dari  praktik  jual  beli  ayam  potong  menggunakan  pijer  sebagai  bahan pengawet yang terjadi di Pasar Kiaracondong ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Sistem Jual Beli yang dijalankan oleh para pelaku usaha belum sepenuhnya mengikuti aturan aturan yang berlaku, karena adanya ketidakjujuran pelaku usaha terhadap kualitas barang dagangannya.
Tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ayam Potong  yang  menggunakan  pijer  sebagai  bahan  pengawet  di  Pasar  Kiaracondong  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen ialah (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa; (2) Hak untuk memilih barang  dan/jasa  serta  mendapatkan  barang/dan  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa; (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan  barang  dan/atau jasa;  (4)  Hak  untuk di  dengar  pendapat dan  keluhannya  atas barang dan/atau jasa yang  digunakan;  (5)  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; (7) Hak untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  abenar  dan  jujur  secara  tidak  diskriminatif;  (8)  Hak  untuk mendapatkan kompenasasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila baran dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  (9)  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4)
Dilihat dari pernyataan pada Pasal 4 ayat 1 bahwasanya konsumen berhak mendapatkan Sembilan hak yang sebagai bentuk perlindungan segala haknya pada saat malakukan transaksi sebagai bentuk perlindungan konsumen. Segala bentuk pelanggaran pelaku usaha selanjutnya disebutkan bahwasanya pada Pasal 8 yang menyatakan: (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a.  Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundangundangan;
b.  Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan  sebagaimana  yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c.  Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan  menurut  ukuran  yang sebenarnya;
d.  Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e.  Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f.  Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g.  Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h.  Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i.    Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j.    Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
(4)  Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8)
Berdasarkan  pasal  8  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  menjual  barang  dengan kondisi yang rusak, cacat atau bekas. Sedangkan pada kenyataanya beberapa pedagang Ayam Potong tetap menjual kembali sisa ayam yang tidak terjual kemarin dengan memberi pengawet pada sisa ayam tersebut, yang mana ayam potong tersebut sudah dapat dikategorikan pada produk yang sudah tercemar karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang.Bentuk kecurangan pelaku usaha pada penelitian ini adalah penggunaan bahan pengawet berbahaya yang tidak dianjurkan oleh BPOM. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 huruf c menegenai larangan penggunaan bahan pengawet dan menyembunyikan kerusakan pangan tersebut. Akibat  dari  pelanggaran  dari  pasal  diatas  maka  pelaku  usaha  akan  mendapatkan  sanksi  administratif  yang tercantum  pada  pasal  10  yang  berbunyi  (a)  peringatan  secara  tertulis;  (b)  larangan  mengedarkan  untuk
sementara waktu dan /atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran; (c) pemerintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhii pesyaratn keamanan atau mutu; dan/atau (d) pencabutan izin edar. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 10)
Bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang melakukan kecuragan tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yang berbunyi (1) Pelaku usaha bertanggung jawab  memeberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau dioerdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi.  (4)  Pemberian  ganti  rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut engenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19)
Jika  pelaku  usaha  tidak  melakukan  pertanggung  jawaban  yang  telah  tercantum  diatas  maka  konsumen dapat menggugat pelaku usaha sesuai yang tercantum pada Pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  23  yang  berbunyi :  “Pelaku  saha  yang  menolah  dan/atau tidak memberi tanggapan dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 23

## D. Kesimpulan
Berdasarkan Jual beli ayam potong merupakan salah jenis jual beli yanag paling banyak pelaku usahanya di Pasar  Kiaracondong. Namun dengan banyaknya pedagang dan juga adanya pasar modern atau swalayan mengakibatkan  ketidakpemerataan  dalam  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  di  mengakibatkan  banyaknya ayam yang tersisa karena tidak terjual. Hal ini menjadi penyebab utama para pedagang menggunakan pijer sebagai pengawet agar tidak terjadi perubahan pada ayam yang dijual esok hari. Karena adanya kecurangan pada  saat  jual  beli  maka  jika  ditinjau  dari  Fikih  Muamalah  Transaksi  yang  dilakukan  menjadi  Haram hukumnya karena adanya ketidaksesuaian dengan syarah sah dalam jual beli. Dampak lain dari kecuranagan yang  dilakukan  oleh para pedagang  ayam  potong  ialah  adanya  sanksi  administratif  sesuai dengan  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam bentuk peringatan, penarikan produk yang sudah tercampur kandungan borax dan tuntutan.

## Daftar Pustaka
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003) Aurellya,  A.,  Rojak,  A.,  Manggala,  I.,  Hukum,  P.,  &  Syariah,  E.  (2023).  Analisis  Fikih  Muamalah  Terhadap  Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 127–134. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843
Widiasari Susi, Fath Ervan Zulfa, Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”,Jurnal Al Hikmah Vol 8 Oktober 2020, hal 27-36.
Durin Ramzi, Arti Penting Mnjalankan Etika Dalam Bisnis, Jurnal Valuta Vol. 6 No 1, April 2020
Nurviya  Alfitri,  Redi  Hadiyanto,  &  Liza  Dzulhijjah.  (2023).  Tinjauan  Fikih  terhadap  Jual  Beli  Hasil  Olahan  Makanan  yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 143–148. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23