Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN : 2621-4105

## Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri 1 , Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611031@mahasiswa.upnvj.ac.id
Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  yakni  meneliti  lebih  jauh  mengenai  implikasi  yuridis  dari undue influence /penyalahgunaan  keadaan  terhadap  pihak  yang  dirugikan  disertai  bentuk  perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian  para  pihak  sering  kali  menyalahgunakan  asas  kebebasan  berkontrak  sehingga mengesampingkan  asas  keseimbangan  dan  membuat  isi  perjanjian  tanpa  batas,  hal  ini  berdampak adanya  ketidakseimbangan  posisi  tawar  dan  kedudukan  yang  berakibat  lahirnya  penyalahgunaan keadaan (undue  influence) .  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini  yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang  dirugikan  disertai  gambaran  kasus  di  kedua  bentuk  penyalahgunaan  keunggulan,  serta penulisan  ini  terfokus  pada  bentuk  perlindungan  hukum  yang  terbagi  dalam  bentuk  preventif  dan represif  beserta  kasus  konkrit  yang  dihubungkan  dengan  asas  keseimbangan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan undue  influence belum  diatur  dalam  KUH  Perdata  tetapi  diakui  dalam  yurisprudensi. Undue  influence  dapat  terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  asas  keseimbangan  yang  berakibat munculnya  penyalahgunaan  keadaan  yang  digolongkan  menjadi  keunggulan  ekonomis  dan keunggulan  kejiwaan.  Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  ketika  terjadi  undue  influence yaitu  bersifat  preventif  (pencegahan  sengketa)  atau  perlindungan  dalam  bentuk  represif (penyelesaian  sengketa).  Perlindungan  represif  melalui  pengadilan  dapat  berakibat  hukum  dengan pembatalan  perjanjian,  jika  terdapat  kerugian  materiil  yang  dialami  salah  satu  pihak,  maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.
Kata kunci: Asas Keseimbangan; Penyalahgunaan Keadaan; Perjanjian

## Abstract
The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of  circumstances  against  the  aggrieved  party  accompanied  by  a  form  of  legal  protection  for canceling  an  agreement  with  a  concrete  case  from  a  court  decision.  In  making  agreements,  the parties  often  abuse  the  principle  of  freedom  of  contract  so  as  to  override  the  principle  of  balance and  make  the  contents  of  the  agreement  unlimited,  this  results  in  an  imbalance  of  bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing  is  normative  juridical  using  statutory  approaches,  case  approaches,  and  conceptual approaches.  The  novelty  of  this  research  is  that  it  focuses  on  the  impact  of  undue  influence  on disadvantaged  parties  along  with  case  descriptions  in  both  forms  of  abuse  of  advantage,  and  this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along  with  concrete  cases  related  to  the  principle  of  balance.  The  results  of  this  study  show  that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence  can  occur  due  to  non-fulfillment  of  the  principle  of  balance  which  results  in  abuse  of circumstances  which  are  classified  as  economic  advantage  and  psychological  advantage.  Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences  by  canceling  the  agreement,  if  there  is  a  material  loss  experienced  by  one  of  the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation.
Keywords: Agreement; Principle of Balance; Undue influence
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  hal  esensial  dalam  suatu  perjanjian  saat  mencapai  kesepakatan  yaitu ketika perjanjian tersebut telah mengandung kehendak bebas dari semua pihak yang terlibat  dan  para  pihak  tersebut  menyatakan  kesediaannya  untuk  membuat perjanjian,  tentunya  pernyataan  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  harus  cocok dan sejalan. Perlu diketahui dalam membuat perjanjian tetap harus memperhatikan bahwa kebebasan menyatakan kehendak atau membuat kontrak antara kedua pihak tetap    dibatasi  oleh  asas  keseimbangan  agar  setiap  pihak  tidak  membuat  isi perjanjian tanpa batas yang berakhir dapat timbul kerugian bagi satu pihak.
Hal  ini  mengingat  dalam  proses  pengadaan  perjanjian  para  pihak  tentunya memiliki  perbedaan  kepentingan. Ketidakseimbangan  kedudukan  dari  para  pihak pada pembuatan perjanjian, sering berakibat pihak yang posisinya lebih lemah akan menghadapi  kondisi  yang  kurang  menguntungkan.  Ketidakseimbangan  dalam perjanjian  ini  digunakan  secara  sengaja  oleh  pihak  yang  lebih  unggul  sehingga berakibat  pihak  yang  dominan  berpotensi  dengan  sengaja  melakukan penyalahgunaan  keadaan  kepada  pihak  lemah. 1 Pasal  1321  menyatakan  bahwa “tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  atau diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan.”  Pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan  kesepakatan  akan  menjadi  tidak  sah  ketika  dalam  proses  terjadinya perjanjian/isi perjanjian tersebut memenuhi beberapa unsur seperti kekeliruan/kesesatan, kekerasan atau paksaan, dan penipuan. 2
Di  samping  adanya  paksaan,  penipuan,  dan  kekhilafan  dapat  ditemukan bentuk  keempat  yang  termasuk  bagian  cacat  kehendak  yang  tidak  diatur  di KUHPerdata  tetapi  diakui  dan  diterapkan  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung Indonesia 3
yang disebut “Penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden / undue  influence )”. Undue  influence merupakan  “keadaan  satu pihak  yang    mengetahui  atau  seharusnya  mengerti  bahwa  pihak  lain  karena  suatu keadaan  khusus  seperti  keadaan  darurat,  ketergantungan,  tidak  dapat  berpikir panjang,  kondisi  yang  sedang  sakit  atau  tidak  berpengalaman  tergerak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  meskipun  ia  tahu  atau  seharusnya  ia  harus mencegahnya.” 4 Undue  influence inilah  yang  merupakan  salah  satu  faktor penyebab  dari  tidak  terpenuhinya  asas  keseimbangan. Undue  influence terbagi menjadi  2  kondisi  yakni  “penyalahgunaan  keunggulan  kejiwaan”  dan “penyalahgunaan keunggulan ekonomis.”
Salah satu kasus penyalahgunaan keadaan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu pada  Putusan  No.  2935  K/Pdt/2013,  putusan  tersebut  menjelaskan  adanya
1 Etty  Mulyati,  “Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstagdigheden)  Dalam  Kesepakatan Perjanjian Kredit,” Pandecta 15, no. 2 (December 2020): 180.
2 Suci  Octavia,  “Misbruik  Van  Omstandigheden  Sebagai  Alasan  Pembatalan  Perjanjian  Dalam Perkembangan Hukum Kontrak” (2020).
3 Olivia Ramadhani Dezytasari, “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas  Tanah  Akibat Penyalahgunaan Keadaan  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017),” Indonesian Notary 3, no. 4 (2021): 248.
4 Ahmad Miru, Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
penyalahgunaan  yang dilakukan oleh tergugat  terhadap penggugat  yang dalam hal ini tergugat secara sepihak mengalihkan hutang para tergugat sebagai pembeli yang wanprestasi  pembayaran  bilyet  giro  kosong,  padahal  faktanya  penggugat  tidak memiliki  sangkut  paut  apapun  pada  hutang  tersebut,  penggugat  hanya  menjadi tempat  menitip  barang  dagangan  tergugat  dan  penggugat  selalu  menghubungi tergugat  jika  ada  pihak  yang  melakukan  pemesanan  barang. Terlebih  penggugat dengan  keadaan  dipaksa,  diancam  akan  ditahan,  dan  dibawah  pengaruh  makelar terpaksa  untuk  menandatangani  surat  pernyataan  yang  merupakan  pengalihan hutang  para  tergugat  sebesar  Rp.200.000.000,00  dengan  titipan  sementara kendaraan  bermotor  merk  Mitsubishi  jenis pick  up dan  uang  tunai  sebesar Rp.20.250.000,00 Hal ini terindikasi tindakan melawan hukum dan termasuk undue influence .
Terdapat beberapa literatur review yang relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2021). Penelitian ini mengkaji kasus Pihak  PT.  Indosat  dalam  kasus  Putusan  No.  369/Pdt.G/2014/PN.Jakpus  dianggap tidak  memiliki  iktikad  baik  dan  memiliki  niat  untuk  mendapatkan  keuntungan secara sepihak/pribadi dari perjanjian tersebut, yang mana keuntungan pribadi yang dalam  hal  ini  termasuk  penyalahgunaan  yang  digolongkan  dalam  keuntungan ekonomi  maupun  keuntungan  keadaan  untuk  menyudutkan  pihak  PT.  Lintas Teknologi  Indonesia.  Terdapat  kelemahan  pada  penelitian  ini  yaitu  tidak memberikan  analisis  yang  komprehensif  tentang  kerangka  hukum  dan  peraturan seputar  penyalahgunaan  keadaan  di  Indonesia  dan  pembahasan  yang  hanya mengandalkan  dua  keputusan  Mahkamah  Agung  sebagai  dasar  untuk  membahas penyalahgunaan keadaan, tanpa mempertimbangkan kasus hukum lain yang relevan atau pendapat ilmiah tentang masalah tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abbas  (2020).  Penelitian  ini  mengkaji klausula  baku  perjanjian  kredit  bank,  khususnya  klausula  baku  perjanjian  kredit produktif  dari  Bank  BNI.  Perjanjian  tersebut  terindikasi undue  influence yang terlihat  dari  banyaknya  isi  klausul  yang  memberatkan  pihak  debitur,  hal  ini dikarenakan ketidakseimbangan posisi para pihak. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu  kurangnya  data  empiris  yang  mendukung  argumen  yang  disampaikan. Meskipun  artikel  ini  memberikan  penjelasan  teoritis  dan  analisis  konseptual mengenai  penyalahgunaan  keadaan  dalam  perjanjian  kredit,  tetapi  tidak  ada penelitian  atau  studi  kasus  yang  digunakan  untuk  menguji  atau  mengkonfirmasi hipotesis  yang  diajukan.  Kekurangan  tersebut  dapat  membatasi  kekuatan  dan validitas kesimpulan yang diambil pada jurnal ini.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fadillah  (2021).  Penelitian  ini  mengkaji mengenai  penyalahgunaan  keadaan  dalam  perjanjian  kredit  bank  yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa  konsep  penyalahgunaan  keadaan  tidak  diatur secara  eksplisit  dalam  hukum  Indonesia,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam praktik peradilan. Penyalahgunaan keadaan  dapat  terjadi  dalam  perjanjian  kredit  bank  karena  ketidaksetaraan  posisi
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
tawar pihak lain. Terdapat kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak memberikan analisis  yang  komprehensif  tentang  kerangka  hukum  dan  yurisprudensi  seputar doktrin penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontrak. Selain itu, artikel tersebut tidak memberikan analisis kritis tentang efektivitasnya dalam melindungi hak para pihak  dalam  perjanjian  kontraktual.  Artikel  ini  kurang  membahas  topik  secara menyeluruh  dan  dapat  mengambil  manfaat  dari  analisis  yang  lebih  mendalam tentang  prinsip-prinsip  hukum  dan  implikasi  praktis  dari  doktrin  penyalahgunaan keadaan.
Sehubungan  dengan  penelitian  sebelumnya,  terdapat  persamaan  dan perbedaan  penulisan  ini  dengan  penulisan  sebelumnya.  Adapun  persamaan  yaitu membahas mengenai misbruik van omstandigheden /penyalahgunaan keadaan/ undue  influence ,  sedangkan  perbedaannya  yaitu  penulisan  ini  terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan dengan memberikan gambaran  kasus  di  kedua  bentuk  penyalahgunaan  keunggulan,  serta  penulisan  ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungan dengan asas keseimbangan. Urgensi penulisan  ini  untuk  mengangkat  permasalahan  yang  dapat  terjadi  akibat undue influence, penulisan  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  masyarakat  yang  masih tabu dengan istilah undue influence/misbruik van omstandigheden /penyalahgunaan keadaan,  serta  dapat  menghindari  terjadinya  tindakan  penyalahgunaan  keadaan dalam  kontrak  perjanjian  dan  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat ditempuh.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  meneliti  lebih  jauh  implikasi  yuridis  dari penyalahgunaan  keadaan/ undue  influence terhadap  pihak  yang  dirugikan dihubungkan  dengan  asas  keseimbangan  dan  menganalisis  bentuk  perlindungan hukum pembatalan perjanjian berdasarkan kasus putusan pengadilan.
2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  membahas mengenai  akibat  hukum  penyalahgunaan  keadaan (undue  influence) terhadap pembatalan  perjanjian  ditinjau  dari  asas  keseimbangan  serta  perlindungan  hukum bagi  pihak  yang  dirugikan.    Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  suatu  metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta  mengkaji  objek  suatu  permasalahan  yang  akan  diteliti. 5 Penulisan  ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu dilakukan dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkut  paut dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi,  Pendekatan  kasus (case approach) dalam  penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari  penerapan norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik  hukum.  Pendekatan  ini sering  kali  digunakan  untuk  kasus-kasus  yang  telah  mendapat  putusan 6 ,  seperti pada Putusan No. 293, K/Pdt/2013, No. 2654 K/Pdt/2012 dan
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
6 Johni  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  3rd  ed.  (Malang:  Bayumedia Publishing, 2007).
No.136/PDT/2019/PT.SMR  yang  akan  diteliti  lebih  lanjut  dalam  penulisan  ini ,pendekatan  konseptual (conceptual  approach) yaitu  pendekatan  yang  lahir  dari berbagai  pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  dan menghasilkan  konsep  dan  asas  hukum  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti,  penulisan  ini  menggunakan  asas  keseimbangan.  Pendekatan  yuridis  ini bersumber dari bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi Pasal  1320,  1321  KUHPerdata,  Pasal  3:  44 Niew  Burgerlijk  Wetboek .  Adapun bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, buku dan artikel.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Implikasi  Yuridis  Suatu  Pihak  dari  Adanya  Penyalahgunaan  Keadaan dalam Kontrak Perjanjian Ditinjau dari Asas Keseimbangan
Ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  “Perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih”. 7 Perjanjian  merupakan  wadah  untuk  menyatukan kepentingan  antara  dua  pihak  yang  pada  dasarnya  menuntut    adanya  pertukaran kepentingan  yang  adil  dan  patut  serta  dijalankan  dengan  iktikad  baik,  hal  ini menjelaskan  hubungan  erat  antara  Pasal    1338    ayat    (3)    KUHPerdata    dengan Pasal  1339  KUHPerdata.
Kedua  pasal    tersebut  menjadi  landasan  dari  berlakunya  asas  iktikad  baik perjanjian dalam hukum Indonesia. 8 Sebagai salah satu asas dalam hukum kontrak, iktikad  baik  merupakan  kejujuran  dan  kepatutan  yang  mengandung  artian kepercayaan, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya. Iktikad baik tidak hanya mengacu pada para pihak, tetapi juga harus kepada nilai-nilai yang berkembang dalam sosial, sebab  iktikad  baik  juga  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat,  karena  pada akhirnya  iktikad  baik  akan  menjadi  cerminan  sikap  kepatutan  dan  berkeadilan masyarakat. 9
Pada  hakikatnya  dalam  membuat  sebuah  perjanjian  harus  dilandasi kesepakatan yang saling menguntungkan, tetapi fakta dilapangan banyak perjanjian yang  dalam  proses  pembuatannya  tidak  mengikuti  prinsip win-win  attitude yang diartikan suatu tindakan yang berlandaskan iktikad baik agar kontrak tersebut dapat saling  menguntungkan/adanya  timbal  balik  dari  kedua  pihak. 10 Sejalan  dengan permasalahan tersebut, perjanjian membutuhkan adanya keseimbangan antara  para pihak.
Asas  keseimbangan  merupakan  bagian  dari  beberapa  asas  dalam  hukum perjanjian  yang  memiliki peran mengharmonisasikan  pranata hukum  dengan  dasar
7 Saddam Hussein Ramadhan et al., “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 2022): 523, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
8 Rianda  Dirkareshza,  Taupiqqurrahman,  and  Davilla  Prawidya  Azaria,  “Optimalisasi  Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (2021): 168.
9 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,”
Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
10 Sefianus  Zai,  “Penerapan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van  Omstandigheden)  Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 159.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
hukum  perjanjian  dalam  hukum  perdata.  Pada  konteks  perjanjian,  asas keseimbangan  akan  membawa  keadilan  karena  pihak  yang  telah  dirugikan  akan memperoleh perlindungan hukum, sementara pihak yang melakukan wanprestasi/perbuatan  melawan  hukum  dalam  perjanjian  akan  menerima  akibat hukum,  maka  dapat  disimpulkan  asas  keseimbangan  sangat  penting  di  setiap tahapan  proses  pembuatan  perjanjian  karena  akan  memastikan  pihak  yang dirugikan akan mendapat perlindungan yang adil. 11
Asas  keseimbangan  mengedepankan  perjanjian  yang  mencakup  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak  yang  setara  tanpa  adanya  dominasi  dari  satu pihak  yang  lebih  kuat/dominan,  hal  ini  agar  tercapainya  kesepakatan  yang berkeadilan  bagi  semua  pihak.  Berdasarkan  hukum  perjanjian  Belanda, diterapkannya asas keseimbangan tergambar dalam kewajiban  yang mengacu pada kesusilaan,  iktikad  baik,  tindakan  patut  dan  pantas  saat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  pada  perjanjian  yang  disepakati  dan  mengikat  pada  kedua  pihak. 12 Jika perjanjian mengandung unsur undue influence maka sudah pasti perjanjian itu bertolak  belakang  dari  keadilan  serta  asas  keseimbangan  dikarenakan  tidak memperhatikan etika dalam pelaksanaan hubungan hukum.
Istilah  “penyalahgunaan  keadaan”  diterjemahkan  dari  bahasa  Belanda (misbruik  van  omstandigheden) ,  dan  dalam  sistem  common  law  dikenal  dengan (undue  influence) atau  unconscionability. 13 Pada  perkembangan  hukum  kontrak, undue  influence telah  dimantapkan  menjadi  salah  satu  faktor  pembatas  prinsip kebebasan  berkontrak. 14 Undue  influence terjadi  akibat  dari  peristiwa  perjanjian saat  suatu    pihak  memanfaatkan  situasi  tertentu  yang  pada  akhirnya  merugikan pihak lainnya demi kepentingan diri sendiri. Tidak seimbangnya kedudukan antara kedua  pihak  dalam  perjanjian  dapat  menghasilkan  ketimpangan  kesepakatan, sehingga  terbentuklah  perjanjian  dengan  dasar  kesepakatan  semu,  dimana  pihak yang lemah terpaksa menyetujuinya karena tidak punya pilihan lain 15 .
Menurut  Van  Dunne  “penyalahgunaan  keadaan  bisa  timbul  karena  dua  sifat perbuatan,  yakni  adanya  penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis (economische overwicht) dari  satu  pihak  terhadap  pihak  lain  dan  adanya  penyalahgunaan keunggulan  kejiwaan (geestelijke  overwicht) ”. 16 Penyalahgunaan  keadaan  yang
11 Naufal  Afrian  Noormansyah  and  Taupiqqurrahman,  “Penerapan  Asas  Keseimbangan  Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer,” Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2023): 53.
12 Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan,” Jurnal Yuridis 8, no. 2 (2021): 307.
13 Hardjan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).
14 Hanifah  Nuraini  et  al.,  “Paradigma  Interpretif  Konsep  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan,” Refleksi  Hukum  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2020): 264.
15 Utiyafina Mardhati Hazhin and Heru Saputra Lumban Gaol, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui  Telemarketing,” Jurnal  Kertha  Patrika 41,  no.  2 (2019).
16 Nabiyla  Risfa  Izzati,  “Penerapan  Doktrin  Penyalahgunaan  Keadaan  (Undue  Influence)  Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industria,” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 2 (2020): 182.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
disebabkan  keunggulan  ekonomis  dapat  terjadi  jika  dalam  situasi  memenuhi beberapa unsur seperti “suatu pihak pada perjanjian memiliki keunggulan ekonomis yang  melebihi  pihak  lain,  adanya  keterpaksaan  membuat  perjanjian,  terdesak kebutuhan  untuk  melakukan  perjanjian  dengan  pihak  yang  memiliki power ekonomi  yang  lebih  besar  karena  mempertimbangkan  posisi  pasaran  pihak  lawan, terdapat  ketidakseimbangan  kontrak  yang  dibuat  atau  persyaratan  yang  disetujui pada  perjanjian  lebih  menguntungkan  pihak  yang  mempunyai  keunggulan ekonomis”
Sedangkan  penyalahgunaan  keadaan  yang  disebabkan  keunggulan  kejiwaan dapat  terjadi  jika  keadaan  seperti:  “salah  satu  pihak  melakukan  penyalahgunaan ketergantungan  relatif  atau  hubungan  kepercayaan  khusus  seperti  antara  orang  tua dan  anak,  suami  dan  istri,  dokter  dan  pasien,  atasan  dan  pekerja,  atau  pemuka agama  dan  jemaat,  menyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang  istimewa  dari  pihak terpengaruh  seperti  adanya  gangguan  jiwa,  tidak  berpengalaman,  gegabah,  kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan lain sebagainya” 17
Jika  merujuk  pada  kasus undue  influence yang  terdapat  dalam  perjanjian kredit bank, adanya asas keseimbangan yang tidak terpenuhi dapat berdampak pada perjanjian  yang  dibuat  kedua  belah  pihak  sehingga  pihak  kreditur  yang  memiliki posisi lebih unggul dapat mengatur isi perjanjian demi menguntungkan diri sendiri dan  implikasinya  mengarah  pada  debitur  yang  memiliki  posisi  lebih  lemah  ,tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi mengenai  isi perjanjian dan berakibat isi perjanjian tersebut tentu mengandung unsur undue influence. 18
Undue  influence bukan  hanya  persoalan  yang  terjadi  di  dalam  isi  perjanjian saja,  melainkan  juga  dapat  terindikasi  dari  ketidakbebasan  suatu  pihak  ketika menentukan  kehendak/klausul  pada  kontrak  saat  membuat  perjanjian.  Hal  ini karena  penyalahgunaan  keadaan  bisa  terjadi  ketika  berlangsungnya  proses pembuatan  perjanjian  akibat  adanya  ketidakseimbangan  power  antara  pihak, contohnya  pada case penyalahgunaan  keunggulan  ekonomi,  pihak  yang  lebih unggul  tentunya  akan  menunjukkan  bargaining power atau  kekuatan  menawar untuk menguntungkan dirinya. 19
Perlu  diketahui,  dampak  dari undue  influence pada  perjanjian  tidak  hanya berhubungan  dengan  materi  ,melainkan  juga  kerugian  berupa  tidak  terpenuhinya hak  suatu  pihak  dan  tidak  tercapainya  tujuan  perjanjian  yang  mencapai  keadilan yang  seimbang  kepada  semua  pihak,  akibatnya  perjanjian  menjadi  batal  demi
17 Muhammad  Dhimas  Judanto  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Perbandingan  Konsep  Misbruik Van  Omstandigheden  Dan  Undue  Influence  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pembentukan  Klausula  Baku  Untuk Kredit Perbankan,” Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2022): 4–5.
18 Alma  Achlina  Dwi  Putri,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Pembatas  Pemenuhan  Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian : Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Program Pelatihan Kerja Management Development Program” (2021).
19 Michael  Imgran  Hetarie,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Di  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Oleh Developer,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (2022): 472.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
e-ISSN : 2621-4105
hukum. 20 Perjanjian  yang  menyangkut  unsur undue  influence dapat  berakibat  batal demi  hukum  karena  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada  pasal  1321  KUHPerdata yaitu “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan.”  maka  sudah  jelas  penyalahgunaan keadaan masuk dalam hal yang bertentangan dengan syarat adanya causa halal pada Pasal  1320  KUHPerdata  yang  merupakan  syarat  objektif  dalam  perjanjian  dan memiliki konsekuensi batal demi hukum.
Penulisan  ini  akan  memberikan  contoh  kasus  konkrit  dari  penyalahgunaan keunggulan  kejiwaan  yaitu  seperti  pada  Putusan  No.  2654  K/Pdt/2012  yang  mana dalam  putusan  tersebut  pemohon  kasasi  sedang  berada  pada  keadaan  yang  benar- benar tidak mampu dan tidak menguntungkan (special disability and disadvantage) , lemah,  depresi, tertekan  (dwang  positie) terhadap  para  termohon  kasasi,  dimana saat  itu  pemohon  kasasi  sedang  berada  dalam  tahanan  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS) atau sedang terkekang kemerdekaan/kebebasannya karena status tahanan penegak  hukum  serta  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  dokumen yang ditandatangani.
Pemohon  kasasi  harus  menandatangani  akta  surat  kuasa  menjual  dan kemudian diikuti dengan pembuatan akta jual beli  yang diterbitkan oleh  termohon kasasi  I  meskipun  dilakukan  dalam  suasana  tertekan  dan  tanpa  kehendak  bebas. Penandatanganan  pun  tidak  dilaksanakan  dihadapan  tergugat  I  sebagai  Notaris sehingga perbuatan tergugat I sebagai Notaris telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  yaitu  dalam  hal  ini  Notaris  tersebut  tidak  membacakan  akta  surat  kuasa sebelum  ditandatangani  serta  tidak  hadir  dalam  penandatanganan  akta  dihadapan penggugat sebagai penghadap.
Tidak  hanya  sampai  disitu,  terdapat  rekayasa  tanggal  pada  akta  surat  kuasa menjual,  karena  tanggal  dalam  akta  surat  kuasa  menjual  antara  pemohon  kasasi dengan  turut  termohon  kasasi  tercantum  di  tanggal  7  Juli  2007,  hal  ini  berarti seolah-olah  akta  tersebut  ditandatangani  pada  tanggal  7  Juli  2007,  padahal penggugat baru menandatangani pada tanggal 2 Agustus 2007 yang mana pada saat itu penggugat masih dalam tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Langsa. Para  termohon  kasasi  juga  telah  menentukan  harga  jual  tanah  secara  sepihak  dan jauh dari pasaran harga tanah setempat sehingga pemohon kasasi tentu mengalami kerugian.
Segala  proses  penandatanganan  akta  surat  kuasa  menjual  telah  mengandung cacat  kehendak  dalam  prosedurnya,  karena  sedari  awal  sudah  terjadi  rekayasa tanggal  akta  surat  kuasa  menjual,  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  akta menjual  saat  pemohon  kasasi  sedang  dalam  tahanan,  para  termohon  kasasi  telah mencederai iktikad baik dan telah memperdaya pemohon kasasi saat masih berada
20 Siti  Nurul  Intan  Sari  Dalimunthe,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli  Apartemen  Sebagai  Pembatas  Pemenuhan  Azas  Keseimbangan,” Jurnal  Yuridis 8,  no.  2  (2021):  298, https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3720.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
di Lapas dengan menimbulkan kerugian dari penjualan tanah milik pemohon kasasi yang  tidak  sesuai  dengan  harga  pasaran  jual  beli  tanah  setempat,  terlebih  telah terjadi cacat prosedur dari pihak Notaris karena tidak menjalankan kewajiban untuk hadir dihadapan para pihak untuk membacakan prestasi dan isi dalam akta tersebut.
Hal ini telah membuktikan bahwa terjadi cacat kehendak dari para termohon kasasi  karena  mengetahui  keadaan  pemohon  kasasi  yang  sedang  mengalami masalah  dan  tidak  menguntungkan  dari  segi  keadaan,  ekonomi,  serta  kondisi psikologis  yang  mencakup  kurangnya  pengetahuan  akan  dokumen  maka  dampak hukumnya  adalah  perikatan-perikatan  lainnya  yang  didasari  Akta  Surat  Kuasa Menjual  Nomor  3  Tanggal  7  Juli  2007  menjadi  batal  dan  tidak  sah  dan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan/ undue influence .
Jika  merujuk  pada  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  3641 K/PDT/2001 memberikan kaedah hukum pada pokoknya menyatakan penandatanganan  perjanjian  oleh  pemohon  kasasi  ketika  ia  berada  dalam  tahanan, menurut  Mahkamah  Agung  terjadi  karena  ada  penyalahgunaan  keadaan  atau kesempatan,  sehingga  pemohon  kasasi  saat  menghadapi  perjanjian-perjanjian tersebut dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukumnya perjanjian yang diperbuat tersebut harus dibatalkan.
Sementara  kasus  konkrit  penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis  ada  pada Putusan No.136/PDT/2019/PT SMR dengan  gambaran  garis besar perkara diawali penggugat  yang  merupakan  suami  istri  berhutang  dana  kepada  tergugat  I  sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk  modal usaha. Para  penggugat telah memberikan  jaminan pelunasan  atas  pinjaman  atau  hutang  tersebut  kepada  tergugat  I  yaitu  berupa sebidang  tanah  dengan  ukuran  luas  356  M2    beserta  diatasnya  terdapat  bangunan seluas 88 M2 milik para penggugat.
Tergugat  I  telah  menagih  kepada  para  penggugat  untuk  pengembalian/atau pembayaran  hutang  dimaksud,  akan  tetapi  saat  itu  usaha  penggugat  sedang mengalami kesulitan, sehingga para penggugat mengalami kesulitan keuangan dan karenanya  para  penggugat  meminta  agar  diberikan  keringanan  membayar  dengan cara mencicil, hal tersebut disetujui oleh tergugat I, namun tergugat I meminta agar sebidang  tanah  dan  bangunan  milik  para  penggugat  yang  dijadikan  jaminan pinjaman/  hutang  selama  ini,  agar  dibuatkan  perjanjian  secara  otentik  antara  para penggugat dengan tergugat I.
Karena  para  penggugat  waktu  itu  tidak  memiliki  ketersedian  dana  untuk melakukan pelunasan dengan segera dan sedang  dalam kondisi  kesulitan, terdesak dan  tertekan/  takut  karena  tidak  ada  pilihan  lain  yakni  selain  mengikuti  apa  yang diminta  oleh  tergugat  I,  maka  para  penggugat  bersedia  memenuhi  permintaan tergugat  I  untuk  melakukan  pembuatan  akta  hutang  piutang  dengan  jaminan  atau sebagaimana yang disepakati secara lisan tersebut.
Kemudian  para  penggugat  diminta  oleh  tergugat  I  untuk  datang  menghadap pada tergugat  II sebagai  Notaris/PPAT untuk pembuatan akta dimaksud, ironisnya pada  saat  itu  tergugat  I  dan  tergugat  II  bukannya  membuat  akta  hutang  piutang
sebagaimana  apa  yang  telah  disepakati  melainkan  membuat  akta  jual  beli  yang isinya  sama  sekali  tidak  mengaitkan  mengenai  hutang  piutang  para  penggugat dengan  tergugat  I,  melainkan  penjualan  sebidang  tanah  dengan  ukuran  luas  356 M2.
Para  penggugat  saat  itu  tidak  dapat  keberatan  terhadap  para  tergugat  dalam menandatangani akta jual beli karena para penggugat tidak punya pilihan lain selain harus  mengikuti  permintaan  dari  tergugat  I,  meskipun  jual  beli  beli  tersebut sebenarnya  tidak  pernah  terjadi  antara  para  penggugat  dan  tergugat  I  karena awalnya hanya hutang piutang dengan menjaminkan sertifikat hak milik. Akta jual beli yang ditandatangani oleh para penggugat dengan tergugat I dihadapan tergugat II  dibuat  secara  tidak  benar,  karena  jual  beli  tersebut  sebenarnya  tidak  pernah ada/fiktif,  sehingga  isi  dari  akta  jual  beli  tersebut  bukan  didasari  dari  kesepakatan jual  beli  antara  para  penggugat  dan  tergugat  I,  para  penggugat  pun  tidak  pernah mengetahui isinya dan tidak dibacakan terlebih dahulu kepada para penggugat.
Padahal para penggugat telah melakukan pembayaran hutang kepada tergugat I  dengan  cara  mencicil  adalah  sebesar  Rp.185.000.000  sehingga  hutang  para penggugat  kepada  tergugat  I  masih  tersisa  Rp.815.000.000.  Meskipun  para penggugat  telah  melakukan  pembayaran  hutang  dengan  cicilan,  tergugat  I  tetap tidak  menghitung  cicilan  tersebut  sebagai  pembayaran  hutang,  tetapi  justru terhitung  sewa  karena  dengan  adanya  penandatanganan  akta  jual  beli  yang  dibuat dihadapan tergugat II, maka menurut tergugat I objek tanah dan bangunan bukanlah lagi sebagai jaminan melainkan telah beralih kepada tergugat I.
Dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  tergugat  I  memenuhi  unsur penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis  karena  tergugat  I  mengetahui  dan memanfaatkan  kelemahan  ekonomi  penggugat  yang  tidak  mampu  membayar hutang piutang, hal ini menyebabkan penggugat terdesak dan tidak memiliki pilihan lain  selain  menandatangani  akta  jual  beli  yang  dibuat  tanpa  adanya  kesepakatan terlebih  dahulu.  Penyalahgunaan  keunggulan  ekonomi  ini  mengakibatkan terganggunya  kehendak  bebas  penggugat  untuk  menolak  kesepakatan.  Tindakan tergugat I juga mengesampingkan asas keseimbangan dalam membuat isi perjanjian dalam  hal  ini  penggugat  yang  memiliki  posisi  yang  terdesak  dan  lemah  dari  segi ekonomis  tidak  mampu  melakukan  penawaran  atas  tindakan  tergugat  I  yang  pada akhirnya akta jual beli tersebut mengandung unsur undue influence yang termasuk kedalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis.
Pengadilan  pun  menyatakan  sesuai  dengan  yurisprudensi  MA  RI  Nomor: 3666  K/Pdt/1992  menyatakan  “keadaan  tergugat  yang  dalam  kesulitan  ekonomi digunakan  penggugat  agar  melakukan  tindakan  hukum  yang  merugikan  tergugat dan  menguntungkan  penggugat,  penggugat  melakukan  perbuatan  penyalahgunaan keadaan (misbruik  van  omstandigheden) dan  tindakan  yang  dilakukan  tergugat dinyatakan batal”, hal ini terdapat dalam yurisprudensi MA RI No. 275 K/Pdt/2004 yang  berbunyi  “jual  beli  yang  semula  didasari  hutang  piutang  adalah  perjanjian semu dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
penyalahgunaan ekonomi”, maka dapat disimpulkan pembuatan akta jual beli disaat kondisi  salah  satu  pihak  tidak  seimbang/  terpaksa,  hal  tersebut  tidak  dapat diperkenankan dan dinyatakan batal.
Perlu  diperhatikan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  Pasal  1338  KUH  Perdata ayat  3  perjanjian  harus  diawali  dengan  adanya  iktikad  baik  para  pihak  untuk menciptakan  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  atau  adanya  timbal  balik. Hal ini bertujuan agar kebebasan yang dimiliki para pihak untuk membuat kontrak tidak serta merta bebas tanpa batasan, dengan ini perjanjian juga akan mewujudkan asas  keseimbangan  dalam  perjanjian,  kedua  belah  pihak  pun  dapat  mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, dengan begitu maka dapat tercipta pemenuhan syarat  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  dan  menghindari  timbulnya penyalahgunaan keadaan pada kontrak.

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Pihak dari Penyalahgunaan Keadaan yang Berakibat Pembatalan Perjanjian
Pelaksanaan suatu perjanjian sering ditemukan adanya wanprestasi dari salah satu  pihak  atau  terjadinya  perbedaan  persepsi  atas  isi  perjanjian.  Untuk  itu  isi perjanjian  harus  dapat  memberikan  kejelasan  dan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak. 21 Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  bentuk  dari  fungsi  hukum, yaitu  ketika  hukum  dapat  memberikan  sebuah  keadilan,  kepastian,  kemanfaatan, ketertiban dan kedamaian. Perlindungan yang diberikan kepada tiap subjek hukum harus  tepat  sesuai  dengan  prosedur  hukum  agar  mencapai  tujuan  hukum  yang berkeadilan. 22 Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. 23
Perlindungan hukum memiliki 2 bentuk, yaitu bisa berupa perlindungan yang bersifat  preventif  (pencegahan  sengketa)  atau  perlindungan  dalam  bentuk  represif (penyelesaian  sengketa).  Perbedaan  antara  perlindungan  hukum  preventif  dan represif  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  memberikan  kesempatan suatu  pihak  untuk  melakukan  pengajuan  keberatan,  sedangkan  perlindungan represif  merupakan  perlindungan  akhir  yang  bertujuan  membawa  sengketa  ke litigasi/menyelesaikan  permasalahan  melalui  jalur  pengadilan  untuk  mendapat sanksi. 24
Undue  Influence /penyalahgunaan  keadaan  terjadi  ketika  perjanjian  tidak dilandasi  dengan  iktikad  baik  dari  salah  satu  pihak  sejak  awal.  Pihak  tersebut dengan  sengaja  memanfaatkan  kondisi  pihak  lain  yang  tidak  seimbang,  sehingga
21 Diah  Sulistyani  Zaenal  Arifin;Soegianto  Soegianto;  RS,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
22 R.  Juli  Moertino,  “Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  Dalam  Perspektif  Teori  Perlindungan Hukum,” All Fields of Science J-LAS 1, no. 3 (2021): 257.
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
24 Maulana  et  al.,  “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal  USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
menyalahgunaan  asas  kebebasan  berkontrak  dengan  mengesampingkan  asas keseimbangan,  tujuannya  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dari  perjanjian. Dalam  hal  terjadinya undue  influence ,  apabila  suatu  pihak  yang  dirugikan  tidak menemukan  titik  terang  ketika  menempuh  perlindungan  preventif/pencegahan sengketa, maka dapat langsung mengambil langkah untuk menempuh perlindungan hukum dalam bentuk represif/penyelesaian sengketa.
Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  memberikan  tuntutan  dan  hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan keadaan, ketika korban merasa dirugikan, maka korban  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  agar membatalkan perjanjian dengan tujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada  keadaan  semula  serta  kontrak  perjanjian  yang  telah  dibuat  dengan  unsur penyalahgunaan keadaan dianggap batal dan tidak berlaku. 25
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  pembatalan  perjanjian  hanya  dapat  dilakukan ketika  suatu  pihak  yang  merasa  dirugikan  mengajukan  permohonan  pembatalan perjanjian  kepada  pengadilan,  hal  ini  karena  perjanjian  yang  mengandung  cacat kehendak  memang  tidak  selalu  membawa  kerugian  bagi  salah  satu  pihak,  karena kemungkinan  ada  beberapa  kasus  yang  para  pihaknya  masih  menganggap perjanjian  tersebut  sah  dan  layak  untuk  dijalankan.  Dapat  disimpulkan  tindakan hukum  yang  terindikasi  cacat  dapat  dibatalkan  dengan  melakukan  pengajuan pembatalan sebagai bentuk upaya memperoleh hak perlindungan hukum bagi pihak yang  merasa  dirugikan,  sebaliknya  jika  perjanjian  yang  terdapat  penyalahgunaan keadaan di dalamnya tidak berdampak apapun kepada pihak yang lemah/dirugikan maka otomatis perjanjian tersebut tetap mengikat secara sah dan berlaku bagi kedua belah pihak. 26
Contoh kasus putusan pengadilan yang memberikan perlindungan hukum dari adanya  penyalahgunaan  keadaan (undue  influence) yaitu  pada  Putusan  No.  2935 K/Pdt/2013 dengan garis besar duduk perkara diawali adanya kegiatan titip barang milik  tergugat  berupa  beras,gula  dan  katul  kepada  penggugat  yang  dalam  hal  ini keduanya merupakan teman bisnis berdagang. Kegiatan tersebut  murni hanya titip barang  karena  gudang  penggugat  sedang  kosong  dan  tidak  ada  perikatan  maupun sewa menyewa, kegiatan ini dilandasi dengan cuma-cuma tanpa keterpaksaan.
Bahwa  pada  suatu  saat,  salah  satu  teman  penggugat  bernama  Abdul  Halim mencarikan  pemasaran  beras,  katul,  gula  mengenalkan  pedagang  beras  lain  yang bernama  Iwin  Mulya  Yuliatin  (turut  tergugat  II)  dan  Honip  (turut  tergugat  I). Segala  bentuk  perbuatan  hukum  penyerahan  atas  barang  yang  dititipkan  pada gudang  penggugat  termasuk  adanya  pesanan  dari  pedagang  sudah  melalui persetujuan dari tergugat karena kesadaran penggugat bahwa semua barang tersebut hanya titipan.
25 Zennia  Almaida  and  Moch.  Najib  Imanullah,  “Perlindungan  Hukum  Preventif  Dan  Represif  Bagi Pengguna  Uang  Elektronik  Dalam  Melakukan  Transaksi  Tol  Non  Tunai,” Jurnal  Repertorium 7,  no.  1 (2020): 75.
26 Masruri  Ade  Saputra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia” (2020).
Seperti  apabila  turut  tergugat  I  dan  turut  tergugat  II  melakukan  pemesanan beras  atau  katul  melalui  Abdul  Halim,  maka  penggugat  selalu  menghubungi tergugat  untuk  mendapat  persetujuan  dan  apabila  diizinkan,  baru  beras  tersebut dikirim  dengan  pembayaran  menggunakan  bilyet  giro,  selanjutnya  bilyet  giro tersebut diserahkan kembali dari penggugat kepada tergugat selaku pemilik barang. Kegiatan  jual  beli  ini  sampai  pada  kejadian  bahwa  turut  tergugat  I  dan  turut tergugat II tidak melaksanakan prestasi pembayaran dalam bentuk bilyet giro, yang ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada tergugat tersebut kosong, hal ini berarti turut  tergugat  I  dan  turut  tergugat  II  melakukan  wanprestasi  terhadap  tergugat, dengan cara mengingkari fakta yang terjadi.
Hal  ini  berakibat  tergugat  secara  sepihak  membebankan  biaya  tagihannya kepada  penggugat,  dengan  cara  tidak  mengakui  suatu  perbuatan  hukum  dan tergugat tidak mengakui apabila tergugat telah menitipkan barang pada penggugat. Penggugat  pun  sangat  merasa  dirugikan  atas  perbuatan  tergugat  karena menjadikannya  pengalihan  tagihan  dari  para  turut  tergugat,  hal  ini  dikarenakan tergugat  sudah  menilai  turut  tergugat  I  dan  turut  tergugat  II  dirasa  tidak  mampu membayar kepada tergugat.
Terlebih  tergugat  telah  melaporkan  penggugat  secara  pidana  di  Polres Bondowoso  pada  tanggal  13  Juli  2011  tentang  dugaan  terjadi  tindak  pidana penipuan  dan  atau  penggelapan,  dan  atas  penyidikan  Polres  Bondowoso  tersebut telah  lahir  surat  pernyataan  tertanggal  15  Desember  2011  yang  sangat  merugikan penggugat  karena  dibebani  hutang  dan  harus  membayar  lunas  tagihan  yang sebenarnya adalah hutang para turut tergugat dihadapan  wakil kepala Polres,  yang sebelumnya  telah  ditakut-takuti  oleh  makelar  kasus  yang  bernama  Sulastri  untuk menanda tangani redaksi surat pernyataan tersebut.
Selain itu dalam proses pemanggilan penggugat  sebagai saksi oleh penyidik, ternyata  hadir  seorang  perempuan  yang  tidak  jelas  kapasitasnya  melakukan penekanan  yang  bersifat  menakuti  penggugat  serta  orang  tua  penggugat  dengan selalu  mengucapkan  akan  ditahan  kalau  tidak  menandatangani  surat  pernyataan. Penggugat  dan  keluarganya  takut  sehingga  terpaksa  menandatangani  surat pernyataan  15  Desember  2011  yang  merupakan  pengalihan  hutang  para  turut tergugat.  Karena  pengaruh  suasana  penyidikan  yang  tidak  menguntungkan penggugat atas status hukum para pihak, maka penggugat disuruh membayar uang Rp.200.000.000,00  dengan  perincian  titipan  sementara    kendaraan  bermotor  merk Mitsubishi  jenis pick  up dan  uang  tunai  sebesar  Rp.20.250.000,00  yang  telah diserahkan kepada tergugat adalah tidak sah dan dianggap suatu perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan  kasus  posisi  diatas,  maka  sangat  jelas  bahwa  Haryadi  sebagai tergugat  telah  terbukti  melakukan undue  influence terhadap  Suhartono/Ayong sebagai  penggugat  dengan  melakukan  tindakan  melawan  hukum,  seperti mengalihkan hutang para turut tergugat  kepada  penggugat,  tidak mengakui  bahwa hubungan  Haryadi/tergugat  dan  Suhartono/penggugat  hanya  sebatas  titip  barang
dan  sama  sekali  tidak  ada  hubungan  perdata  jual  beli,  serta  menekan  kondisi penggugat  dengan  menggugat  ke  kepolisian  dengan  melakukan  pengancaman kepada  penggugat  dan  keluarganya  untuk  menandatangi  surat    pernyataan  tanggal 15 Desember sehingga penggugat sangat dirugikan.
Seperti  yang  dapat  disimpulkan  dari  adanya  penandatanganan  surat pernyataan  tertanggal  15  Desember  yang  dilakukan  oleh  Suhartono  sebagai penggugat,    Haryadi  selaku  tergugat  jelas  tidak  memiliki  iktikad  baik  terhadap penggugat serta memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dari penandatanganan  surat  pernyataan  tersebut,  yang  mana  keuntungan  yang didapatkan  berupa  keuntungan  ekonomis  yang  diperoleh  dari  adanya penyalahgunaan  keadaan  ketika  penggugat  sedang  terdesak  dan  tidak  bisa menggunakan  kehendak  bebas,  dalam  hal  ini  pihak  tergugat  juga  telah  melanggar ketentuan  Pasal  1338  ayat  1  KUHPerdata  yang  merupakan  landasan  iktikad  baik dalam perjanjian.
Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang mana dalam hal ini tidak memenuhi syarat kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan para pihak dalam artian harus ada kesepakatan perjanjian yang lahir dari kehendak sendiri tanpa unsur tekanan atau paksaan. 27 Maka sesuai dengan bunyi Pasal 1323 yaitu “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu  persetujuan  mengakibatkan  batalnya  persetujuan  yang  bersangkutan,  apabila paksaan  itu  dilakukan  pihak  ketiga  yang  tidak  berkepentingan  dalam  persetujuan yang dibuat itu” 28
Mahkamah  Agung  R.I  telah  menyatakan  bahwa  turut  tergugat  terbukti melakukan penerbitan cek kosong untuk pembayaran beras yang dititipkan Haryadi (tergugat)  kepada  Suhartono/Ayong  (penggugat)  sehingga  pembuatan  perjanjian tertanggal  15  Desember  2011  yang  dibuat  di  kepolisian  tidak  dapat  dibenarkan, terlebih  pembuatan  perjanjian  tanggal  15  Desember  memuat  pembebanan pembayaran kepada penggugat yang sangat tidak tepat karena pihak yang memiliki hutang  bukanlah  penggugat,  melainkan  para  turut  tergugat    dengan  cara menerbitkan bilyet giro kosong.
Selain  itu,  pembuatan  perjanjian  tanggal  15  Desember  2011  telah menyebabkan  pihak  penggugat  tidak  dapat  bertindak  dengan  bebas  atau  telah terjadi misbruik van omstandigheiden yang berarti tergugat telah menyalahgunakan keadaan  sehingga  harus  dibatalkan  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum, sehingga  telah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Mahkamah  Agung  yang menyatakan  bahwa  perbuatan  tergugat  terhadap  penggugat  adalah  perbuatan melawan hukum, menyatakan surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum  dan menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  kendaraan
27 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  535, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
28 Dimas  Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 758.
bermotor  merk  Mitsubishi  jenis  pick  up  dan  uang  tunai  sebesar  Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  kasus  ini  telah  sesuai  dengan Pasal  1321  KUHPerdata  yang  menyatakan  “bahwa  apabila  kontrak  dapat dibuktikan  bahwa  ternyata  kontrak  tersebut  memperoleh  kesepakatan  melalui paksaan  atau  ancaman  yang  menimbulkan  ketakutan  bagi  pihak  yang  diancam sehingga  pihak  tersebut  tidak  mempunyai  pilihan  lain,  selain  menandatangani kontrak  atau  perjanjian  tersebut,  maka  akta  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.” serta  adanya  ganti  kerugian  karena  terbukti  sesuai  dengan  Pasal  1 365  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “perbuatan melawan hukum didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  dan  mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya”. 29

## 4. PENUTUP
Bahwa undue influence belum diatur pada  KUH Perdata tetapi  diakui dalam yurisprudensi. Undue  influence dapat  terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  asas keseimbangan  yang  berakibat  munculnya  penyalahgunaan  keadaan  yang digolongkan  menjadi  keunggulan  ekonomis  dan  keunggulan  kejiwaan.  Asas keseimbangan  sangat  penting  untuk  membatasi  kebebasan  para  pihak  untuk membuat  kontrak  agar  mencapai  keadilan.  Perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan ketika terjadi undue influence yaitu perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan  sengketa)  atau  perlindungan  dalam  bentuk  represif  (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan  perjanjian,  jika  terdapat  kerugian  materiil  yang  dialami  salah  satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Rizky  Purnomo,  and  Mas  Agus  Priyambodo.  “Pengemudi  Kendaraan Bermotor  Yang  Melanggar  Hukum  Yang  Menimbulkan  Kerugian  Dan Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Diatur  Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.” Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” 6, no. 2 (2022): 489.
Almaida,  Zennia,  and  Moch.  Najib  Imanullah.  “Perlindungan  Hukum  Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai.” Jurnal Repertorium 7, no. 1 (2020): 75.
Almansyah,  Dimas,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tanggungjawab  Notaris Dalam  Pembuatan  Akta  Para  Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan.”
Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 754–66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Dalimunthe,  Siti  Nurul  Intan  Sari.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian
29 Rizky  Purnomo  Aji  and  Mas  Agus  Priyambodo,  “Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Yang Melanggar  Hukum  Yang  Menimbulkan  Kerugian  Dan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang  Diatur  Dalam  Pasal 1365 KUHPerdata,” Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” 6, no. 2 (2022): 489.
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
Pengikatan  Jual  Beli  Apartemen  Sebagai  Pembatas  Pemenuhan  Azas Keseimbangan.” Jurnal Yuridis 8, no. 2 (2021): 307.
Dezytasari,  Olivia  Ramadhani.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Penjual  Dalam Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Penyalahgunaan  Keadaan (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  523  K/PDT/2017).” Indonesian Notary 3, no. 4 (2021): 248.
Dirkareshza,  Rianda,  Taupiqqurrahman,  and  Davilla  Prawidya  Azaria. “Optimalisasi  Hukum  Terhadap  Lessee  Yang  Melakukan  Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Leasing.” Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 8,  no.  2 (2021): 168.
Etty Mulyati. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit.” Pandecta 15, no. 2 (December 2020): 180. Hazhin,  Utiyafina  Mardhati,  and  Heru  Saputra  Lumban  Gaol.  ““Penyalahgunaan Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden)  Dalam  Perjanjian  Asuransi Melalui Telemarketing.” Jurnal Kertha Patrika 41, no. 2 (2019). Hetarie,  Michael  Imgran.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Di  Perjanjian  Pengikatan Jual Beli Oleh Developer.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (2022): 472.
Ibrahim, Johni. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif . 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Izzati,  Nabiyla  Risfa.  “Penerapan  Doktrin  Penyalahgunaan  Keadaan  (Undue Influence)  Sebagai  Alasan  Pembatalan  Perjanjian  Kerja  Di  Pengadilan Hubungan Industria.” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 2 (2020): 182. Judanto,  Muhammad  Dhimas,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Perbandingan Konsep  Misbruik  Van  Omstandigheden  Dan  Undue  Influence  Dalam Kaitannya  Dengan  Pembentukan  Klausula  Baku  Untuk  Kredit  Perbankan.” Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2022): 4–5. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2017.
Maulana,  M.  Arif  RS,  Diah  Sulistyani,  Zaenal  Arifin,  and  Soegianto  Soegianto. “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Standard  Clause  in  the  Credit Contract.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Miru,  Ahmad. Hukum  Kontrak  ,Perancangan  Kontrak .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010.
Moertino,  R.  Juli.  “Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  Dalam  Perspektif  Teori Perlindungan Hukum.” All Fields of Science J-LAS 1, no. 3 (2021): 257. Noormansyah,  Naufal  Afrian,  and  Taupiqqurrahman.  “Penerapan  Asas Keseimbangan  Pada  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Rumah  Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer.” Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2023): 53.
Nuraini,  Hanifah,  Dauri,  Thio  Haikal  A,  and  Ricco  Andreas.  “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van
Omstandigheden)  Pada  Perjanjian  Kredit  Perbankan.” Refleksi  Hukum Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 264.
Octavia,  Suci.  “Misbruik  Van  Omstandigheden  Sebagai  Alasan  Pembatalan Perjanjian Dalam Perkembangan Hukum Kontrak,” 2020.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam Akta  PerjanjianKredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.”
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN : 2621-4105
Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535–46.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Putri,  Alma  Achlina  Dwi.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Pembatas Pemenuhan Asas  Keseimbangan Dalam Perjanjian :  Studi Kasus Perjanjian Kerjasama  Program  Pelatihan  Kerja  Management  Development  Program,” 2021.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ramadhan,  Saddam  Hussein,  Yanuar  Fitra  Firdaus,  David  Brilian  Sunlaydi,  and Rexy Mierkhahani. “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 2022): 523. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270.
Rusli,  Hardjan. Hukum  Perjanjian  Indonesia  Dan  Common  Law .  Jakarta:  Sinar Harapan, 1993.
Saputra,  Masruri  Ade.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia,” 2020.
Sari  Dalimunthe,  Siti  Nurul  Intan.  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian
Pengikatan  Jual  Beli  Apartemen  Sebagai  Pembatas  Pemenuhan  Azas Keseimbangan.” Jurnal Yuridis 8, no. 2 (2021): 298.
https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3720.
Zaenal  Arifin;Soegianto  Soegianto;  RS,  Diah  Sulistyani.  “Perlindungan  Hukum Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang Konstruksi.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  59–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Zai, Sefianus. “Penerapan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van
Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 159.