## PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA
ORDE BARU (1966-1998)
Oleh: Arief Hidayat  

## 

## ABSTRACT
This study discussed the development of political parties in Indonesia during the  New  Order  era.  During  this  time  political  freedom  was  restricted,  mass participation is suppressed, the electoral process  was controlled by the government and hardly provided the opportunity for public scrutiny. The only political parties are  PPP  (Development  Unity  Party),  PDI  (Indonesian  Democracy  Party)  and Golongan  Karya,  which  are  government  political  parties.  In  the  view  of  the government the failure of development so far has come from the political  sector, especially political parties. The policy was adopted as part of an efforts to achieve political  stability  in  order  to  realize  national  development.  In  other  words democracy is sacrificed for the benefit of economic development.
Keywords:  Political parties, New Order era, participation .

## Pendahuluan
Lahirnya  partai  politik  di Indonesia  sudah  dapat  dilacak  sejak zaman  penjajahan  Belanda.  Partai politik  di  Indonesia  lahir  bersamaan
dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan  yang  menandai  era kebangkitan  nasional.  Partai  politik pertama-tama  lahir  dalam  zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional.
Dalam suasana itu semua organisasi, apakah  dia  bertujuan  sosial  (seperti Budi  Utomo  dan  Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut
asas  politik/agama  (seperti  Sarikat Islam  dan  Partai  Katolik)  atau  asas politik/sekuler (seperti PNI dan PKI), memainkan  peranan  penting  dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan  keanekaragaman,  pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam  bentuk  sistem  multi-partai (Budiardjo,  2010:171).  Banyaknya partai  tidak  menguntungkan  bagi terciptanya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah  partai
 Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Email: ariefhidayat1610@gmail.com
dalam  arti  bahwa  dengan  jelas  telah muncul  empat  partai  besar,  yakni Masyumi,  PNI,  NU  dan  PKI.  Akan tetapi partai-partai tetap tidak
menyelenggarakan fungsinya
sebagaimana yang diharapkan.
Akhirnya,  pada  masa  Demokrasi Terpimpin  partai-partai  dipersempit ruang geraknya.
Pada  masa  Orde  Baru  partai politik  diberi  kesempatan  untuk bergerak  lebih  leluasa.  Akan  tetapi, sesudah  diadakan  pemilihan  umum tahun  1971,  dimana  Golkar  menjadi pemenang  pertama  dengan  disusul oleh  tiga  partai  besar  NU,  Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai  harus menerima  kenyataan  bahwa  peranan mereka dalam decision-making
process untuk  sementara  akan  tetap terbatas (Budiardjo, 2010:172).
Penyederhanaan  jumlah  partai  pada awal  masa  Orde  Baru  menujukkan peranan  Presiden  Soeharto  yang semakin  dominan,  hal  ini  sangat membatasi  ruang  gerak  masyarakat terutama untuk menyalurkan aspirasi ataupun  memberikan  kritik  kepada pemerintah.
Sampai  tahun  1973  Soeharto tampaknya  menjadi  penguasa  politik Indonesia meskipun  tergantung  pada
penerusan  garis  utama  kebijakan- kebijakan  sebelumnya  tetapi  mampu mengisolasi  dan  mengatasi  lawan- lawannya,  menjaga  konsensus  luas intra-militer, dan mengendalikan sektor sipil (setelah komunis) dengan koersi langsung relatif minim (Liddle, 1992:16). Perkembangan partai politik sejak awal hingga berakhirnya masa  Orde  Baru  mengalami  pasang surut  dalam  pembangunan  bangsa khususnya  peningkatan  partisipasi politik  masyarakat  dalam  segenap aspek kehidupan pembangunan nasional.  Kebijakan-kebijakan  Orde Baru terhadap partai politik menjadikan partai politik tidak mampu menjalankan fungsinya menuju demokratisasi fungsinya.
Wajar  saja  pacsa  berakhirnya Orde  Baru  rakyat  bersuka  cita menyambut  datangnya  era  reformasi yang  diharapkan  mampu  mengubah tatanan  politik.  Sebab  perubahan dalam  kehidupan  politik  menjadi prioritas  utama  yang  dituntut  pada masa  itu.  Kebijakan  yang  paling signifikan  dalam  bidang  politik adalah  pada  kebijakan  mengenai partai politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat demokratis sebagai akibat
tersumbatnya  demokrasi  di  masa Orde Baru.
Perkembangan Partai Politik dalam Perspektif Sejarah Gerakan sosial ( social
movement )  sebagai  gejala  sejarah senantiasa  menarik  oleh  karena  di dalamnya  terdapat  proses  dinamis dari kelompok sosial yang dimobilisasi  oleh  tujuan  ideologis, terutama pada fase gerakan itu belum melembaga  secara  ketat  sebagai organisasi formal (Kartodirdjo, 1992:50).
Partai  politik  sebagai  sarana bagi  warga  negara  dalam  rangka untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan negara  merupakan  suatu  organisasi yang baru didalam kehidupan manusia dibandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang (Amal,  2012:19).  Pada  umumnya perkembangan  partai  politik  sejalan dengan  perkembangan  demokrasi, yakni  dalam  hal  perluasan  hak  pilih dari  rakyat  dan  perluasan  hak-hak parlemen  (Amal,  2012:2).  Secara umum,  terdapat  tiga  pendekatan untuk  memahami  asal  usul  partai politik, pendekatan itu adalah pendekatan  institusional,  pendekatan
historis,  dan pendekatan  modernisasi (Pamungkas, 2012:10).
Teori  institusional  memandang bahwa lahirnya partai politik dari dua arah yaitu partai politik yang tumbuh dari dalam parlemen dan partai politik yang  tumbuh  dari  luar  parlemen. Partai yang tumbuh didalam parlemen mekanisme  pertumbuhan  sangatlah sederhana yaitu dengan pembentukan kelompok-kelompok parlemen kemudian diikuti munculnya komite- komite  pemilihan,  dan  akhirnya berkembang menjadi suatu hubungan permanen  antara  kedua  elemen tersebut  (Amal,  2012:2).  Sementara itu, teori historis dalam pandangannya memberi tekanan pada krisis-krisis  sistemis  yang  berkaitan dengan proses. Pembangunan bangsa diantaranya  krisis  yang  berkaitan dengan  integrasi  nasional,  legitimasi bangsa  dan  tuntutan  partisipasi  yang lebih besar (Pamungkas, 2012:11).
Teori  selanjutnya  adalah  teori modernisasi  pembangunan  politik. Menurut  teori  ini,  partai  politik merupakan  sebagai  produk  dari adanya  modernisasi  di  bidang  sosial dan  ekonomi  karena  ada  sebuah formulasi  yang  mengatakan  bahwa partai-partai  massa  adalah  produk
dari modernisasi  sosial. Dalam masyarakat  modern,  partai  politik muncul hanya dengan maksud memobilisasi  massa  saja  tetapi  tidak memiliki maksud untuk mengadakan suatu revolusi (Pamungkas, 2012:12).

## Masa Orde Baru
Masa  Orde  Baru  berjalan dimulai  pada  tahun  1966  dimana Presiden  Soekarno  digantikan  oleh Presiden Soeharto, hingga tahun 1998
yaitu saat Presiden Soeharto
mengundurkan diri  sebagai  presiden. Pada  masa  Orde  Baru  terjadi  enam kali pemilihan umum. Adanya keikutsertaan  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  (ABRI)  dalam pemilihan  umum  dengan  bergabung dalam  Golongan  Karya  (Golkar). Pada  masa  pemerintahan  orde  baru, salah  satu  tindakan  MPRS  saat  itu yang  berhubungan  dengan  partai politik  adalah  pembubaran  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  melalui TAP      MPRS      No.      XXV/1966 disamping ketetapan pencabutan penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden  seumur  hidup.  Sementara itu, terjadi perdebatan melalui berbagai  seminar  dan  media  massa, antara     lain     mengenai     perlunya
mendirikan demokrasi dan
membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merombak struktur  politik  yang  ada.  Partai politik  menjadi  sasaran  utama  dari kecaman  masyarakat  dianggap  telah bertindak  memecah  belah  karena terlalu  mementingkan  ideologi  serta kepentingan masing-masing.

## Stabilitas Partai Politik Pada Masa orde Baru
Pemilihan umum anggota DPR, pertama semenjak tahun 1971, dilaksanakan pada bulan Mei setelah kampanye  panas  oleh  majalah  berita Jakarta  Tempo  disamakan  dengan perang  saudara.  Kontestan  utama dalam pemilihan umum ialah Golkar yang didukung Soeharto dan Angkatan  Bersenjata  dengan  PPP (Partai  Persatuan  Pembangunan). Ketegangan  terus  berlanjut  selama beberapa  bulan  setelah  Pemilu.  Di atas  permukaan  ketegangan  yang berlangsung  terutama  antara  Muslim dan  mahasiswa  versus  Presiden  dan Hankam,  tetapi  juga  ada  indikasi- indikasi  perselisihan  dalam  elit utama. Pada akhir tahun, perselisihan itu  segera  meningkat  pesat  (Liddle, 1992:61).
Terlaksananya fusi partai-partai politik  pada  masa  Orde Baru
merupakan sebuah keberhasilan yang sempat tertunda pada rezim sebelumnya.  Jika  dikaji  sejarahnya, rencana penyederhanaan jumlah partai  politik  sebenarnya  sudah dimulai sejak masa Soekarno. Hanya saja,  saat  itu  masing-masing  partai politik masih demikian besar pengaruhnya,  sehingga  sulit  mencari jalan bagaimana cara menyederhanakannya, mengingat
masing-masing  partai  politik  merasa punya hak hidup sesuai dengan aliran atau ideologinya masing-masing (Karim,  1993:172).  Strategi  fusi partai,  secara  logika  akan  dapat dilihat  bahwa  partai  yang  ada  akan menjadi  mayoritas.  Namun,  yang terjadi  justru  sebaliknya.  Ternyata fusi partai adalah bagian dari strategi untuk  memunculkan  friksi  dalam tubuh partai. Fusi ini juga merupakan strategi politik yang banyak menyebabkan timbulnya konflik
(Fananie,  1999:86).  Dengan  adanya fusi,  maka  dalam  setiap  tubuh  partai pasti  ada  banyak  kelompok  dan kepentingan.
Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik.
Munculnya Orde Baru
sekaligus  membawa  warna  baru dalam  dunia  perpolitikan  Indonesia. Salah  satu  ciri  yang  menonjol  di dalam  periode  perkembangan  partai politik  pada  masa  Orde  Baru  adalah adanya  penciutan  jumlah  partai politik.  Pembaharuan  ini  akhirnya mengerucut  menjadi  ide  tentang penyederhanaan  jumlah  partai  dan membagi  partai-partai  yang  ada menjadi  tiga  kelompok.  Kelompok pertama  yaitu  kelompok  spiritual material yang menitik-beratkan program-programnya pada pembangunan  spiritual,  tetapi  tidak mengabaikan pembangunan material; kedua yaitu kelompok Nasionalis atau kelompok  material  spiritual  yang menitik-beratkan program- programnya pada pembangunan material  tetapi  tidak  mengabaikan aspek-aspek  spiritual;  ketiga  yaitu kelompok  karya.  Anjuran  kelompok ini  pada  dasarnya  diterima  oleh semua  partai  politik,  tetapi  partai Katolik  dan  Parkindo  tidak  bersedia mengelompokkan  dirinya  kedalam kelompok  spiritual  material,  mereka lebih senang mengelompokkan
dirinya  dengan  kelompok  Nasionalis (Radi,  1984:76).  Dengan  munculnya ide  penyederhanaan  jumlah  partai, kondisi stabilitas politik amat kondusif untuk terjadinya perpecahan nasional.
Dalam  masa  Orde  Baru  yang ditandai  dengan  dibubarkannya  PKI pada  tanggal  12  Maret  1966  maka dimulai  suatu  usaha  pembinaan terhadap  partai-partai  politik.  Pada tanggal  8  Desember  1967,  RUU diterima  baik  oleh  parlemen  dan pemilihan  umum  Orde  Baru  yang akan  diselenggarakan  pada  tahun 1971. Sementara itu peranan golongan  militer  pada  masa  Orde Baru semakin bertambah kuat sehingga  melahirkan  sebuah  rezim yang otoriter. Sedangkan usaha untuk melakukan  penyederhanaan  partai politik dilanjutkan.
Dihadapan
pimpinan  dari  sepuluh  partai  politik
(termasuk Golkar), Presiden Soeharto mengemukakan sarannya agar:
“partai  mengelompokkan  diri  untuk mempermudah  kampanye  pemilihan umum tanpa harus kehilangan identitasnya  masing-masing,  atau dibubarkan sama sekali”.  Pada tanggal  20  Februari  1968  sebagai langkah peleburan dan penggabungan
ormas-ormas  Islam  yang  sudah  ada tetapi  belum  tersalurkan  aspirasinya maka  didirikanlah  Partai  Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari
Muhammadiyah,  HMI,  PII,  Al- Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.
Selanjutnya  pada  tanggal  9 Maret  1970,  terjadi  pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok  Demokrasi  Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik,
Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian  tanggal  13  Maret  1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan  yang  terdiri  atas  NU, PARMUSI, PSII dan Perti. Serta ada suatu  kelompok  fungsional  yang dimasukkan dalam salah satu kelompok  tersendiri  yang  kemudian disebut  Golongan  Karya  (Maf‘ul, 2010:81).
Pemilihan umum pertama masa Orde  Baru  tahun  1971  dirancang untuk mencapai tujuan ganda: memformalkan  sistem  politik  pada setiap tingkat didominasi oleh birokrasi,  dengan  Presiden  Soeharto dan  Angkatan  Bersenjata  memegang kendali  kekuasaan  tetapi  berbagi dengan pejabat sipil. Pasca pemilu
1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian  hal  tersebut  dilakukan karena  partai  politik  selalu  menjadi sumber  yang  menganggu  stabilitas, gagasan  ini  menimbulkan  sikap  Pro dan Kontra karena dianggap membatasi  atau  mengekang  aspirasi politik  dan  membentuk  partai-partai hanya  kedalam  golongan  nasional, spiritual  dan karya. Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep  Fusi)  sudah  dapat  diterima oleh  partai-partai  yang  ada  dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi ini berlangsung hingga  lima  kali  Pemilu  selama pemerintahan  Orde  Baru  yaitu  pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 (Maf‘ul, 2010:79).
Memasuki  tahun  1973  usaha membina  stabilitasi  politik  berhasil dicapai  karena  partai-partai  politik telah melakukan fusi. Dengan adanya pembinaan  terhadap  parpol-parpol dalam  masa  Orde  Baru  maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga
masyarakat.
Pada tahun 1973 pengelompokan partai tersebut
menjadi:
1) Partai   Persatuan  Pembangunan (PPP),  terdiri  dari:  Nahdlatul Ulama  (NU),  Partai  Muslimin Indonesia  (Parmusi),  Persatuan Tarbiyah  Islamiyah  (Perti),  dan Partai  Sarekat  Islam  Indonesia (PSII).
2) Partai Demokrasi Indonesia
(PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia  (PNI),  Partai  Kristen Indonesia (Parkindo), Partai
Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan  Pendukung  Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
3) Golongan Karya (Golkar).

## Perubahan  Tatanan  Partai  Politik di Akhir Masa orde Baru
Berjalannya  kekuasaan  Orde Baru  tidak  terlepas  dari  faktor hegemoni yang luar biasa oleh rezim. Bahkan  hegemoni  rezim  selayaknya sudah  dapat  digolongkan  sebagai hegemoni yang terlembagakan dalam pemerintahan.  Terjadinya  transfer kekuasaan  dari  Presiden  Soeharto kepada  wakil  presiden  B.  J.  Habibie pada  21  Mei  1998  telah  membawa
perubahan-perubahan  yang  berarti pada sistem politik Indonesia.
Di tingkat makro, perubahan itu terlihat  dari  adanya  transformasi sistem  politik  Indonesia  dari  yang sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang  lebih  demokratis.  Paling  tidak, pintu  menuju  proses  demokratisasi sejak itu menjadi terbuka lebih lebar. Secara  lebih  parsial,  kecenderungan itu  terlihat  dari  adanya  perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari yang bercorak  sentralistis  ke  corak  yang lebih  birokrasi  dan  militer  sebagai kekuatan  profesional  tetapi  netral secara politik, juga perubahan kerangka kelembagaan lainnya,
seperti  adanya  sistem  multipartai, pelaksanaan  pemilu yang  lebih demokratis,  adanya  pers  yang  bebas,
dan upaya menjadikan
terdesentralisasi.  Runtuhnya  rezim Soeharto  pada  tahun  1998,  memberi pengaruh  terhadap  kehidupan  partai politik di Indonesia.
Dari sekitar 140-an parpol yang berdiri di masa Habibie, dan kemudian  setelah  mengalami  seleksi ketat terhadap 48 parpol yang berhak mengikuti  pemilu  1999.  Dan  dari  48 parpol  ini  hampir  separuhnya  adalah
parpol yang secara eksplisit merupakan partai Islam atau
menggunakan simbolisme Islam, atau partai berbasiskan konstituen muslim (Muslim based-parties) (Azra, 2002:60).  Dengan  kebijakan  ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan  Pancasila  sebagai  satu- satunya asas, seperti ditetapkan pada UU keormasan 1985.
Pada masa reformasi, masyarakat  diberi  keleluasaan  untuk mendirikan  partai  politik  dengan ideologi  yang  beragam,  sehingga masyarakat  umum  atau  rakyat  pun lebih terasa bebas dalam menyalurkan aspirasinya.  Selain  itu  beberapa keorganisasian  yang  tumbuh  dalam masyarakat pun semakin beragam dan terlihat semakin aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berkenaan  dengan  bidang  yang mereka tekuni.

## Kesimpulan
Sejarah  perkembangan  partai politik  di  Indonesia  turut  mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia.  Lahirnya  partai  politik  di Indonesia  sudah  dapat  dilacak  sejak
zaman  penjajahan  Belanda.  Partai politik  di  Indonesia  lahir  bersamaan dengan       tumbuhnya      gerakan kebangsaan     yang   menandai    era kebangkitan    nasional.  Runtuhnya demokrasi         terpimpin         berkat pemberontakan    beberapa    perwira angkatan  darat  yang  bernaung  di bawah   Partai    Komunis   Indonesia (PKI).  Orde  Baru  ditandai  dengan dibubarkannya  PKI  pada  tanggal  12
Maret 1966. Orde Baru berjalan dimulai  pada  tahun  1966  dimana Presiden  Soekarno  digantikan  oleh Presiden   Soeharto,    hingga    tahun 1998.  Salah  satu  ciri  yang  menonjol di  dalam    periode    perkembangan partai  politik  pada  masa  Orde  Baru adalah         adanya kebijakan penyederhanaan jumlah partai politik.
Pemilu  1971  sampai   dengan Pemilu     1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara  di  MPR  dan  DPR  didominasi oleh   Golkar.     Keadaan    ini    telah memungkinkan    Soeharto   menjadi Presiden  Republik  Indonesia  selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR.
ternyata  membawa  ketidakpuasan bagi rakyat Indonesia. Karena aspirasi rakyat tidak dapat tersalurkan dan  kurang  mendapat  perhatian  oleh pemerintah.  Penerapan  politik  lebih berpihak  kepada  golongan  tertentu saja,  terutama  bagi  para  penguasa. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945. Melihat kehidupan politik yang seperti  itu  maka  muncullah  gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan  akademisi  dari  berbagai universitas  yang  didukung  oleh mahasiswa dan para dosen. Penyebab utama  lahirnya  gerakan  reformasi adalah krisis multidimensional (krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan).
Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun  1998,  memberi  pengaruh terhadap  kehidupan  partai  politik  di Indonesia. Lahirnya reformasi merobohkan  batasan  tentang  jumlah partai  politik  dan  memperbolehkan pendirian  partai-partai  baru  yang cukup banyak.
Penerapan demokrasi Pancasila yang berjalan selama Orde Baru

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  Ichsanul.  2012. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Azra,  Azyumardi.  2002. Reposisi Hubungan  Agama  dan  Negara . Jakarta: Kompas
Budiardjo,  Miriam.  2010. Dasar- Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fananie,          Zainuddin.          1999. Perlawanan  Rakyat  Terhadap Hegemoni Kekuasaan . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Feith,  Herbert.  2001. Soekarno  dan Militer  Dalam  Demokrasi Terpimpin . Jakarta: Sinar
Harapan.
Kartodirdjo,        Sartono.         1992. Pendekatan  Ilmu  Sosial  Dalam Metodologi Sejarah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Liddle,  R.  William.  1992. Pemilu- Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuatan Politik . Jakarta:
LP3ES.
Maf‘ul, Arsyad. 2012. Partai  Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama .  Makassar:  Universitas Negeri Makassar.
Pamungkas,  Sigit.  2012. Partai Politik:  Teori  dan  Politik  di Indonesia .  Yogyakarta:  Institute For Democracy and Welfarism.