Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA HOAX PENYEBARAN KEBENCIAN

## Muhammad Feby Andreawan, Safik Faozi
Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia febyandreawan46@gmail.com, safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

## Abstract
This  study  describes  the formulation  of  the  problem.  The  data  analysis technique  used  in this  study consists  of  a  deductive  comparative  analysis  that  begins  with  a  general  statement  that  is  known  to exist and ends with a more specific conclusion. From the results of the examination, Law Number 19 of 2016 which regulates Electronic Information and Transactions was born, namely Article Articles 27,  28  and  29,  Dissemination  of  Fake  News.  Criminal  liability  for  perpetrators  of  spreading  fake news can be punished based on the elements as referred to in Article 28 of Law Number 19 of 2016 concerning  Digital  Information  and  Electronic  History,  namely  Article  28(1).  The  suspect  can  be sentenced/punished  with  a  maximum  imprisonment  of  6  years  and/or  up  to  1,000,000,000  (billion rupiah)  for  the  fine.  The  public  for  the  proposed  law  in  Indonesia  to  allow  the  government  to eradicate fake news that circulates freely on various social media channels, especially Facebook. For the sake of the people, I hope that the Indonesian people will be smarter in choosing and categorizing all the news that appears on social media today.
Keywords: Hoax News, Hate Speech, Law No.19 of 2016
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia febyandreawan46@gmail.com,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan media sosial saat ini sedang meningkat. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk  berinteraksi  dengan  pengguna  media  lainnya.  Perilaku  konsumen  media  sosial  di  masyarakat Indonesia  cenderung  membingungkan  informasi  yang  autentik.  Keberadaan  internet  sebagai  media online  berarti  informasi  yang  tidak terverifikasi  itu  benar atau  tidak  menyebar dengan cepat.  Dalam hitungan  detik,  Anda  dapat  langsung  membagikan  acara  Anda  dan  pengguna  internet  dapat mengaksesnya melalui media sosial.
Banyaknya informasi dan berita palsu di dunia maya akhir-akhir ini, yang dikenal oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab sebagai “hoax”. Salah satu contoh paling umum dari berita palsu adalah mengklaim  artikel atau peristiwa  dengan  nama  yang  berbeda  dari  artikel atau  peristiwa  yang sebenarnya.
Contoh hoaks yang dikutip dari sumber www.gramedia.com diakses 18 Juli 2022 adalah hoaks yang  viral  tahun  2018  lalu,  terjadi  jelang  Pilpres  2018  dengan  membenarkan  fakta  tanpa memeriksanya.  Polisi  kemudian  menyelidiki  pesan  yang  beredar setelah mendapat  banyak  perhatian dari  masyarakat.  Setelah  diselidiki,  pesan  tersebut  ternyata  hoax.  Wajah  Ratna  Sarumpaet  yang bengkak  akibat  operasi,  bukan  penganiayaan.  Akibat  penyebaran  berita  bohong  atau  kebohongan tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh korban persekusi terhadap aktivis hak asasi manusia di pengadilan  negeri.  Akhirnya,  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  memvonis  kasus  tersebut dengan hukuman dua tahun penjara.
Berita hoax berikutnya adalah gempa hoax yang memicu mega trust di Jawa Selatan dan Selat Sunda. Polres Tegal menangkap Dian Purwant, warga Desa Keturen, Kecamatan Tegal Selatan. Pria berusia 25 tahun itu saat ini mendekam di penjara di Mapolres Kota Tegal setelah informasi tentang gempa  dahsyat  itu  membuat  banyak  orang  khawatir  melalui  Facebook.  Ia  diketahui membuat  status gempa  Lombok  melalui  postingan  di  FB  sesaat  setelah  gempa.  Pada  tanggal  29  Juli  2018,  terjadi gempa  bumi  berkekuatan  6,4  SR.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  NTB menyebutkan  17  orang  tewas  dan  401  luka-luka.  Gempa  susulan  yang  berulang  membuat  orang ketakutan. Ada laporan berita bahwa gempa bumi dapat memicu mega-trust aktif di Jawa Selatan dan Selat Sunda jika warga mendapat masalah, itu terjadi setelah wawancara video. Orang-orang semakin panik  setelah  berita  itu  menyebar,  dengan  akun  Twitter  sistem  peringatan  dini  tsunami  Indonesia InaTEWS berusia 41 tahun.
Suatu  video  kemungkinan  gempa  di  Jakarta  berkekuatan  8,7  skala  Richter  dan  mengunggah pernyataan  dari  BMKG  bahwa  tidak  ada  hubungannya  dengan  gempa  Lombok.  dan  Selat  Sunda. Video yang beredar juga sudah lama dan tidak ada hubungannya dengan gempa Lombok. Dan karena perbuatannya,  pelaku  terbukti  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Peradilan  Pidana  tahun  1946. Kejadian lain terkait penyebaran hoaks dan hoaks menjadi perhatian publik terhadap aksi unjuk rasa menentang  PPKM  darurat  di  kota  Breves.  Sebuah  artikel  Detik  Baru  melaporkan  bahwa  pria  yang diduga  menyebarkan  berita  bohong  tentang  demonstrasi  PPKM  19  Juli  2021  adalah  penyerang  pria berinisial  MK.  Judulnya  The  Current  Breves  Situation.  Demonstrasi  menentang  PPKM    Darurat berlangsung di Lapangan Breves. Akibat dari pos tersebut, tidak ada demonstrasi PPKM darurat yang nyata, dan kondisi
Breve  semakin  parah  sehingga  menimbulkan  keresahan  sosial.  Pelaku  MK  mengaku  kepada polisi bahwa dirinya mengunggah video tersebut karena merasa kesulitan keuangan akibat penerapan PPKM  darurat.  Tujuan  dari  postingan  ini  adalah  untuk  mengajak  warga  lainnya  berdemonstrasi menentang  PPKM  Darurat.  Tindakannya  itu  mengakibatkan  4.444  pelaku  divonis  hingga  dua  tahun penjara.

## II. METODE PENELITIAN
Peneliti ini di harapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu komunikasi, pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan pengadilan negeri yang selalu mengawasi terhadap pengaruh  ilmu  teknologi  dan  informasi  di  kalangan  masyarakat  agar  lebih  berhati-hati  dalam menggunakannya.  Memberikan  kesadaran  tentang  adanya  fenomena  teknologi  informasi  di masyarakat saat ini yang banyak melakukan penyalahgunaan media teknologi informasi untuk tindak kejahatan penipuan dan sebagainya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian
Awal  Menyebarkan  berita  palsu  adalah  ilegal.  Oleh  karena  itu,  pelaku  berita  bohong  harus dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakannya  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku. Penyebaran  berita  bohong  dan  misinformasi  tidak  lepas  dari  pengaturan  penyebaran  informasi  dan perdagangan elektronik. Di Indonesia, ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di  bawah  ini  adalah  studi  kasus  yang  menunjukkan  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap pelaku  penyebar  berita  bohong.  Insiden  berikut  melibatkan  tokoh  masyarakat  dan  secara  kronologis tercantum  di  bawah  ini.  Polda  Metro  Jaya  menangkap  seorang  aktivis  rumah  sakit  di  Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis malam, 4 Oktober 2018. Latona ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chili. Manajer Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan  Ratna  ditangkap  karena  polisi  telah  menetapkannya  sebagai  tersangka  karena menyebarkan laporan palsu atau berita palsu.
Polisi menjebak Latona dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Peradilan Pidana dan Pasal 28 tentang Pasal 45 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU  ITE).  Pada  Kamis,  4  Oktober 2018, Argo mengatakan  di  Polda  Metro  Jaya,  Jakarta Selatan,  "Hukuman  maksimalnya  10  tahun  penjara.  Laporan  palsu  penganiayaan  Ratona dipublikasikan  sebelum  polisi  ditangkap.  Banyak  politisi  juga  mengeluarkan  pernyataan  tentang pembunuhan itu. penganiayaan tidak adil terhadap Ratna Salumpaet.
Namun,  Latna  kemudian  mengaku  berbohong  tentang  berita  tersebut.  Berikut  kronologi singkat insiden kecurangan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama  kali  beredar melalui  Facebook.  Akun  yang mengunggah informasi  tersebut  adalah Swary Utami Dewi. Terlampir dalam unggahan ini adalah tangkapan layar yang diambil dari aplikasi perpesanan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 dan foto Ratna. Namun, postingan tersebut telah dihapus. Berita  itu  kemudian  menyebar  melalui  Twitter  melalui  akun  banyak  tokoh.  Salah  satunya  adalah Rachel  Mariam.  Penuntut  yang  menerima  Ratna  Sarumpaet  sejak  itu  menerima  tanggapan.  Salah satunya disampaikan oleh politisi Partai Gerindra Rachel Maryam melalui akun Twitter @cumarachel miliknya.
Dalam  tweetnya,  ia  membenarkan  berita  penganiayaan  yang  dialami  oleh  para  aktivis  dan seniman teater. "Kabar ini tidak datang atas permintaan pribadi ibu @Ratnaspaet. Dia ketakutan dan trauma.  Mohon  doanya,"  tulis  Rachel  pada  2  Oktober  2018.    Pengacara  Latona,  Samuel  Lenkey, mengatakan  hal  yang  sama.  Renke  mengatakan  berita  penganiayaan  itu  benar,  tetapi  menolak memberikan informasi lengkap. "Ya, itu dikonfirmasi olehnya," katanya. Konfirmasi berikutnya juga datang dari Fadli Dzong, Wakil Ketua Umum Partai Guerindra.
Melalui kicauan di akun @fadlizon, Fadli mengklaim Ratna Salumpaet dianiaya dan dipukuli oleh  dua  hingga  tiga  orang.  "Menjijikkan  dan  liar,"  tweetnya.  Fadli  juga  mengaku  sudah  dua  kali bertemu  Ratona  setelah  mengalami  kejar-kejaran.  Belum  cukup  itu,  Ketua  Umum  Partai  Guerindra dan  calon  presiden  2019,  Prabowo  Subianto,  juga  merilis  pernyataan  pada  Rabu  malam,  3  Oktober 2018, menyusul kabar pencambukan Ratna Salumpaet. Saat itu, Prabowo mengatakan tindakan keras terhadap  Ratona  itu  menindas  dan  melanggar  hak  asasi  manusia.  Prabowo  bahkan  ingin  bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian untuk membahas dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat. Setelah membanjiri pesan, hoaks  tersebut ditanggapi oleh polisi. Polisi menyelidiki tiga laporan  dugaan  penipuan.  Berdasarkan  penyelidikan  polisi,  diketahui  bahwa  antara  28  September hingga 2  Oktober  2018,  Latona tidak  dirawat  di  rumah  sakit  dan  tidak melapor  ke  Polres  Bandung. Diketahui,  Ratona  sedang  tidak  berada  di  Bandung  pada  saat  peristiwa  21  September  tersebut. Investigasi

## Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  pengertian  dari  kesalahan  dalam  arti  luas.  Di dalamnya  mengandung  unsur  kemampuan  bertanggungjawab  dan  kesengajaan  atau  kealpaan Persoalan kemampuan bertanggungjawab bermakna bahwa orang yang jiwanya normal. Berdasarkan pemeriksaan  di  persidangan  terdakwa  dinyatakan  dalam  keadaan  sehat  dan  siap  menjalani  sidang pengadilan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan data kepustakaan yang bersumber dar putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, hakim mempertimbangkan aspek kesengajaan sebagai berikut:
1. Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya “dengan sengaja menerbitkan keonaran  dalam  masyarakat  “maka  arti  kata  yang  relevan  dalam  perkara  a  quo  adalah:  a) Memberitahukan  kepada  umum  (melalui  radio,  surat  kabar,  dan  sebagainya);  b)  Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya)
2. Menimbang,  bahwa menurut  hemat Majelis arti kata menyiarkan itu  sebagai “memberitahukan kepada umum”, jika hal itu dihubungkan/dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai (melalui radio,  surat  kabar,  tv  dan  lainnya),  sedangkan  menyiarkan  itu  berarti  menyebarkan  atau mempropagandakan  jika  yang  disiarkan  itu  buah  fikirannya  atau  fikiran  seseorang  ataupun bentuk  lainnya  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  (pendapat,  paham,  agama  dan sebagainya)
3. Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang telah  dipertimbangkan  diatas  berdasarkan  fakta  yang terungkap  dipersidangan,  dimana  Terdakwa  setelah  melakukan  operasi  plastic  sedot  lemak  di Rumah  Sakit  khusus  Bedah  Bina  Estetika,  dalam  perjalanan  pulang  dan  sesampainya  dirumah telah  menceritakan  kepada  saksi  Ahmad  Rubangi,  Saksi  Makmur  Julianto  alias  Pele,  Saksi Saharudin  serta  anaknya  Ibrahim  dan  Iqbal  bahwa  bengkak  dan  lebam-lebam  di  wajah  yang dialami Terdakwa adalah akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang yang tidak dikenal selesai acara di Bandung.

## Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian
Di  Indonesia,  pengaturan  tentang  tindak  pidana  penyebarluasan  berita  bohong  atau misinformasi tidak terlepas dari peraturan tentang penyebaran informasi dan perdagangan elektronik. dan  transaksi.  Undang-undang  tersebut  tidak  harus  fokus  pada  penyebaran  berita  palsu,  tetapi mengatur penyebaran informasi dan prosedur keseluruhan untuk perdagangan elektronik. Secara garis besar  dapat  dilihat  bahwa  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dapat  dikategorikan  ke  dalam  poin-poin  berikut:  Pasal  5  dan  Pasal  6  mengatur  tentang pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.
Agar  lebih  jelas,  mari  kita  simak  lebih  jelas  penjelasan  pada  artikel  di  atas.  Pasal  28(1) menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dengan  sengaja,  tanpa  hak,  menyebarkan  pesan  palsu  dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik”. Pasal di atas dapat diartikan sedemikian rupa sehingga aktivitas ilegal terdeteksi atau teridentifikasi ketika berita bohong menyebar sehingga merugikan orang lain. Anda dapat dituntut berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 45 undang-undang ini lebih lanjut menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana sebagai pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau paling banyak satu miliar (satu miliar rupiah). Selain itu, Bagian 28(2) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 diperiksa. Ini menyatakan: Berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)” Untuk melakukan ini, mari kita lihat beberapa  artikel  yang  mengatur  masalah  ini.  Pasal  27(1)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  menyediakan  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  yang  isinya  bertentangan  dengan  moral  yang  baik”.  Oleh  karena  itu, artikel  ini  memperjelas  bahwa  konten  yang  menyebarkan  laporan  palsu,  termasuk  konten  asusila, dapat dituntut dalam artikel ini.
Hal ini bisa terjadi ketika seseorang  menyebarkan konten asusila dengan memberikan cerita yang  ternyata  bertentangan  dengan  konten  tersebut.  Oleh  karena  itu,  meskipun  distribusi  konten tersebut  tidak  boleh  merugikan  orang  lain,  hal  itu  tetap  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum. Pelanggaran hukum dapat dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 undang-undang. Artinya, pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (satu miliar rupiah).

## Pertanggungjawaban Pelaku Penyebar Berita Hoax Pada Ujaran Kebencian
1) Mendalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban dikenal dengan istilah doktrin kesalahan. Perbuatan yang tidak membuat orang tersebut merasa bersalah kecuali orang tersebut mempunyai niat  jahat.  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  penilaian  apakah  seseorang  itu  tersangka  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.  Kesalahan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  istilah  yang  sering  kita  dengar  dalam percakapan sehari-hari, dan kira-kira seperti ini: B. Moralitas, Agama, dan Hukum. Ketiga unsur tersebut  saling  terkait  dan  berawal  dari  situasi  pelanggaran  sistem  aturan  yang  serupa.  Sistem aturan ini  bisa  bersifat  umum  dan  beragam  (hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum moral,  dll). Kesamaan  mereka  semua  adalah  bahwa  mereka  berisi  seperangkat  aturan  perilaku  yang  diikuti oleh  kelompok  orang  tertentu.  Oleh  karena  itu,  sistem  yang  memunculkan  gagasan  kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman adalah sistem normatif.  Pertanggungjawaban pidana merupakan masalah penting dalam hukum pidana karena hukuman yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana tidak  ada  artinya  kecuali  orang  yang  melakukan  kejahatan  itu  dimintai  pertanggungjawaban pidana.  Tanggung  jawab  pidana  ditetapkan  setelah  kejahatan  telah  dilakukan.  Untuk  dimintai pertanggungjawaban  pidana,  pertama-tama  Anda  harus  membuktikan  bahwa  Anda  melakukan semua elemen kejahatan yang didakwakan kepada Anda.
2) Menurut  Simons  (dalam  Muladi  dan  Dwidja  Priyatno:  2015),  kemampuan  bertanggung  jawab dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  psikis  sedemikian  rupa  yang  membenarkan  adanya penerapan  sesuatu  upaya  pemidanaan,  baik  dilihat  dari  sudut  umum  maupun  dari  orangnya. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  seseorang  mampu  bertanggung  jawab  jika  jiwanya  sehat  yaitu apabila:
a. Ia  mampu  untuk  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan hukum;
b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.
c. Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi  atau  hasutan  kepada  individu  atau kelompok  yang  lain  dalam  berbagai  aspek  seperti  ras,  agama,  warna  kulit,  gender,  cacat, orientasi  seksual,  kewarganegaraan  dan  lain  sebagainya.  Dalam  arti  hukum,  Hate  Speech adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.
d. bertentangan dengan hukum;
e. Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi  atau  hasutan  kepada  individu  atau kelompok  yang  lain  dalam  berbagai  aspek  seperti  ras,  agama,  warna  kulit,  gender,  cacat, orientasi  seksual,  kewarganegaraan  dan  lain  sebagainya.  Dalam  arti  hukum,  Hate  Speech adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Hoax  adalah  berita,  informasi,  berita  bohong,  atau  kebohongan.  KBBI  menyebutnya  hoax, yaitu  berita  bohong  yang  dimaksudkan  untuk  mengelabui  individu  atau    kelompok  masyarakat tertentu  atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) dan untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan.
Tindak pidana penyebarluasan berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Peraturan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  Pasal  .27,  28,  dan  29  terkait penyebarluasan berita bohong.
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebarluasan berita bohong dipidana berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu  Pasal  28  (1)  dimungkinkan,  setelah  itu  pelaku  dapat dipidana.  dihukum.  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  pidana  penjara  paling  lama 1.000.000.000,00 (miliar rupiah).

## REFERENSI
Chairul  Huda.  2011. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Jakarta: Kencana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  2015. Buku  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) , Jakarta, 2015 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muladi  dan  Dwidja  Priyatno.  2015. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ( Edisi  ke  3 ).  Jakarta: Prenada Media. Moeljatno. 2008. Asas–Asas Hukum Pidana . Bandung: Rineka Cipta,
https://nasional.tempo.co/read/1133129/beginikronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet .
Prof. Sudarto, SH. 2018. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi . Semarang: Yayasan Sudarto. Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulin Sihombing, Panduan Pemantau. an Penodaan Tindak. R. Soesilo. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.
Romli   Atmasasmita. 2000. Perbandingan   Hukum   Pidana . Bandung: Mandar Maju. Ronny Hanitijo S, SH. 1990. Metodologi Penelitian Penelitian Hukum dan Jurimatri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.