Vol 3, No 1, 2023, 21-34
Konsep  Keadilan  Voting  dalam  Rapat  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (The  Concept  of  Voting
Justice  in  the  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations Meeting)
Yalid Yalid 1* , Irawan Harahap 2 , Riantika Pratiwi 3
Universitas Lancang Kuning, Riau 1,2,3 yalid@unilak.ac.id 1* , irawan.hrp@gmail.com 2 , ririntika27@gmail.com 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 17 April 2023 Revisi 1 pada 29 April 2023
Revisi 2 pada 3 Mei 2023 Disetujui pada 4 Mei 2023

## Abstract
Purpose: To  explain  the  contradictions  of  the  reconciliation arrangement in the meeting voting on the Debt Payment Obligation Deferral and to formulate the concept of ideal justice voting in the Debt Payment Obligation Deferral meeting.
Research  methodology :  This  type  of  research  is  normative  legal research.
Results: The principle of justice in the Bankruptcy and PKPU Laws contains that provisions regarding bankruptcy can fulfill a sense of justice for interested parties. The entire analysis of the concept of justice  is  related  to  legal  facts  in  the  Bankruptcy  Law  and  PKPU which adopt the principle of balance by stating that the principle of "fairness"  is  not  ideal.  Therefore,  it  is  necessary  to  reform  the principles of justice in bankruptcy law and PKPU in order to fulfill the legal ideals of bankruptcy law. The legal ideals that have been fulfilled  are  elements  of  commutative  justice,  but  considering  the differences  in  the  criteria  or  portions  of  each,  according  to  the author, it is necessary to renew these legal principles based on the concept of distributive justice. Then ideally the voting results should ideally be binding on all parties.
Limitations: This  study  is  only  related  to  voting  norms  in  the bankruptcy law and PKPU.
Contribution: This  research  is  expected  to  be  a  reference  and contribution  to  the  Government  in  reforming  bankruptcy  law  and PKPU.
Keywords: Concept, Voting, Justice, Bankruptcy Law How  to  Cite: Yalid,  Y.,  Harahap,  I.,  Pratiwi,  R. (2023).    Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3(1), 21-34.

## 1. Pendahuluan
Saat  situasi  ekonomi  memburuk  (krisis)  dalam  konteks  global  maupun  nasional  maka  dunia  usaha merupakan  salah  satu  yang  akan    merasakan  dampaknya.  Sejarah  situasi  krisis  sudah  beberapa  kali berulang  terjadi.  Untuk  konteks  terkini  terjadi  keadaan  yang  barangkali  tidak  terpikirkan,  yaitu pandemi covid-19. Pengaruh pandemi covid-19 sungguh luar biasa, berkaitan aspek bisnis jelas telah memukul telak dunia bisnis tanah air merembet hampir diseluruh sektor usaha.  Pengaruhnya tampak jelas pada beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya bahkan sampai pada politik dan hukum. Mulai dari adanya kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk bekerja, belajar serta beribadah di rumah dengan metode dalam jaringan (online), kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerja oleh beberapa perusahaan, penutupan pusat perbelanjaan dan tempat wisata, termasuk juga tempat ibadah (Wiryawan, 2023). Kenyataannya, Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan  terhadap  aktivitas  perekonomian  domestik  negara-negara  di  dunia  (Sholichah  &  Irawan, 2022). Kondisi ini telah mengancam bahkan sebagian perusahaan berakhir pailit karena tidak mampu memenuhi  kewajiban  utang.  Meskipun  ada  kebijakan    restrukturisasi  utang  hingga  insentif  pajak, namun relaksasi tersebut bersifat sementara tanpa ada penghentian penyebaran covid-19.
Sementara wabah covid-19 sampai tahun 2021 belum jelas kapan berakhir,  tentunya akan berdampak pada statistik perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan. Sebelum muncul wabah covid-19 saja jumlah perkara kepailitan dan PKPU sepanjang 2019 terbilang tinggi. Mengutip data hukumonline per Januari 2019-Juni 2020 jumlah keseluruhan perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak  542  perkara,  Pengadilan  Negeri    Makassar  periode  Januari  2019-Juni  2020  berjumlah  14 perkara.  Kemudian di Pengadilan Negeri Medan periode Januari 2019-Juni 2020 berjumlah 55 perkara, di Pengadilan Negeri Semarang pada periode Januari 2019-Juni 2020 berjumlah 100 perkara. Terakhir Pengadilan  Negeri  Surabaya  total  perkara  kepailitan  PKPU  pada  periode  Januari  2019-Juni  2020 sebanyak 146 perkara (Yozami, 2023).
Sampai saat ini instrument hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara di atas masih menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang diterapkan  di  Indonesia  selama  hampir  15  (lima  belas)  tahun  keberlakukannya,  terdapat  beberapa permasalahan norma salah satunya contra dictio interminis . Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Berdasarkan Pasal  149  ayat  (1)  dalam  voting  perdamaian  dalam  kepailitan  kreditor  separatis  tidak  boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan. Namun, berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf b posisi kreditor pemegang jaminan atau biasa disebut dengan kreditor separatis berhak ikut voting dalam PKPU tanpa kehilangan hak  istimewa/  hak  atas  agunannya.  Hal  ini  tentu  tidak  adil  dikarenakan  kreditor  ini  memiliki keistimewaan melekat dalam hal penyelesaian utang debitor terhadap harta kebendaan sebagai jaminan utang, namun di sisi lain debitor tetap bisa berakibat pailit atas voting dari kreditor separatis tersebut. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  tampak  bahwa    norma  voting  dalam  perdamaian  kepailitan  dengan voting PKPU  saling  bertentangan atau kontradiksi.
Pertentangan  norma  tersebut  semestinya  dikaji  relevansinya  dengan  prinsip  keadilan    yang  menjadi salah  satu  asas  dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sesuai penjelasan  umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)    menjelaskan  bahwa  asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Asas  keadilan  ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan  pihak  penagih  yang  mengusahakan  pembayaran  atas  tagihan  masing-masing  terhadap debitor,  dengan  tidak  mempedulikan  kreditor  lainnya.  Sehubungan  dengan  kreditor  pemegang  hak jaminan  memiliki  hak  diutamakan  dalam  kepailitan  dibandingkan  kreditor  konkuren  biasa.  Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting perdamaian dalam  PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan  maka suatu  masalah  hukum  yang  beralasan  kuat  untuk  diteliti  secara  normatif.  Apalagi  seringkali  dalam praktik PKPU yang diajukan kreditor menjadi sarana untuk mempailitkan debitor, padahal esensi PKPU adalah untuk menawarkan perdamaian dengan debitor. Adapun masalah dalam penelitian ini: Pertama, mengapa  voting  dalam  rapat  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  belum  sesuai  dengan  konsep keadilan? Kedua ,  Bagaimana  konsep  keadilan  voting  yang  ideal  dalam  rapat  penundaan  kewajiban pembayaran utang?

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Menggunakan  filsafat  Gustav  Radruch    bahwa  nilai-nilai  dasar  hukum  dituntut  untuk  memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  Sekalipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara masing-masing terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan demikian itu bisa dimengerti, dikarenakan di antara ketiga nilai-nilai dasar hukum  tersebut  masing-masing  mempunyai  tuntutan  yang  berbeda-beda  satu  sana  lain  sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan (Aprita, 2017).
Ketiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  sebagai  inti  ajaran  Gustav  Radbruch,  seharusnya  menjadi  dasar  di dalam  mengoperasikan  hukum,  ketiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  dalam  konsep the  rule  of  law pada negara  hukum  seperti  Indonesia,  memang  dapat  menimbulkan  pertentangan  dalam  perwujudannya. Sebab  dalam  kenyataan,  seringkali  antara  kepastian  hukum  berbenturan  dengan  kemanfaatan  atau antara  keadilan  berbenturan  dengan  kemanfaatan.  Bahkan,  acapkali  berbenturan  dalam  mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Mas, 2004). Nilai dasar hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum  harusnya    mendapat  pengaturan  yang  seimbang  dalam  Undang-Undang  Kepailitan dan  PKPU. Pertama, keadilan,  yang  berasal  dari  kata  adil,  menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  adil adalah  tidak  sewenang-wenang,  tidak  memihak  dan  tidak  berat  sebelah  (Wiyono,  2007).  Adil mengandung  arti  bahwa  suatu  keputusan  dan  tindakan  didasarkan  atas  norma-norma  yang  berlaku sesuai  aturan  hukum,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  masyarakat,  serta  keberlakuannya mempunyai kedudukan yang sama bagi semua pihak (Santoso M. A., 2012).
Aristoteles dalam bukunya “ Rhetorica ” menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap-tiap orang  apa  yang  berhak  ia  terima  yang  memerlukan  peraturan  tersendiri  bagi  tiap-tiap  kasus.  Oleh karenanya,  hukum  harus  membuat  apa  yang  dinamakan  “ Algemeene  Regels ”  (peraturan  umum). Berdasarkan  ketentuan  ini  menunjukan  bahwa  aturan  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun suatu waktu  dapat  menimbulkan  ketidakadilan  (Soeroso,  2007).  Berdasarkan  hal  ini  menunjukan  bahwa hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan bagiannya  yang  oleh  orang  Romawi  diterjemahkan  dalam  bahasa  Latin ius  suum  cuique  tribuere (Marzuki,  2009).  Berdasarkan  pendapat  John  Rawls  menyatakan  bahwa  cara  yang  adil  untuk mempersatukan  berbagai  kepentingan  yang  berbeda  adalah  melalui  keseimbangan  kepentingan  itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing  pihak  (Leback,  2012).  Berdasarkan  konsep  pengertian  keadilan  yang  diajarkan  oleh Aristoteles  dan  John  Rawls  dalam  hubungannya  dengan  mekanisme  kepailitan,  asas  keadilan  perlu menjadi pertimbangan dan menjadi pedoman dalam tahap pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit (Nurdin, 2012).
Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum (Dollar & Riza, 2022) . Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu (a) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan;  (b)  Keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa  pasal-pasal  dalam  undang-undang,  melainkan  juga  adanya  konsistensi  dalam  putusan  hakim antara  putusan  hakim  satu dengan  putusan  hakim  lainnya  untuk  kasus  serupa  yang  telah  diputuskan sebelumnya (Marzuki, 2009). Theo Huijbers berpendapat tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik  (Zailan, Idham, & Erniyanti,  2022). Ketiga, kemanfaatan,  dalam  nilai  kemanfaatan  yang  terpenting  ialah  kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Nilai kemanfaatan dalam kaitannya dengan asas keadilan dalam voting perdamaian PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.
Asas-asas hukum umum yang mendasari asas keadilan yang telah memenuhi ketiga nilai dasar hukum, yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  maka  keabsahannya    dapat  diuji.  Dalam  situasi hukum, nilai tersebut diturunkan kembali menjadi suatu asas dengan bentuk pilihan seperti asas hukum. Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yakni menjadi asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran  yang  digunakan  sebagai  tumpuan  berfikir  dan  alasan  berpendapat,  terutama  dalam penegakan dan pelaksanaan hukum (Ali, 1990). Pemaknaan sederhana terhadap asas hukum tersebut memberikan  gambaran  bahwa  asas  hukum  merupakan  landasan  atau  dasar  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  hukum,  baik  ia  merupakan  materi,  penegakan,  maupun  pelaksanaanya  (Budiono, 2005). Asas hukum inilah memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Sehingga masyarakat mampu mengkorelasikan antara peraturan hukum dengan
pandangan  etis  yang  kemudian  menjunjung  suatu  yang  dkehendaki  masyarakat  tersebut  (Sidharta, 1999).
Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya. Paton menyebut bahwa asas hukum sebagai  sarana  yang  membuat  hukum  itu  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  sehingga  hukum  bukan sekedar sebagai kumpulan peraturan melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan (Rahardjo, 2000). Asas-asas khusus hukum kepailitan yang mendasari asas keadilan yang dimaksudkan di  sini  adalah  asas  hukum  yang  hanya  berlaku  pada  bidang  hukum  tertentu  (Yahyanto,  2016).  Jika disebut asas hukum khusus di bidang kepailitan, berarti adalah asas hukum yang berlaku secara khusus di bidang kepailitan.
Hasil penelusuran kepustakaan dapat dikatakan bahwa asas keadilan dalam voting rapat PKPU belum pernah  penulis  lain,  baik  terhadap  objek  maupun  subjek  yang  diteliti.  Berdasarkan  penelusuran  dan inventarisasi kepustakaan ada beberapa penelitian sejenis, tetapi bukan meneliti tentang asas keadilan dalam  rapat  voting  PKPU,  seperti  Sunarmi  pada  tahun  2004  pernah  meneliti  perbandingan  sistem hukum kepailitan antara Indonesia ( civil law system) dengan Amerika Serikat ( common law system ). Adapun objek  yang ditelitinya terkait PKPU memiliki kemiripan dengan reorganisasi dalam Chapter II ,  yaitu  debitor  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  restrukturisasi  perusahaannya  maupun restrukturisasi  utang-utangnya  sehingga  tetap  eksis  sebelum  dinyatakan  pailit  oleh  hakim  (Sunarmi, 2005).  M.  Hadi  Shuban  pernah  meneliti  hukum  kepailitan,  prinsip,  norma,  dan  praktik  di  peradilan (Shubhan, 2008). Kemudian  Siti Anisah pernah meneliti perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia (Anisah, 2008). Elvira Dewi Ginting pernah menulis judul buku analisis hukum mengenai reorganisasi perusahaan dalam hukum kepailitan yang diterbitkan pada tahun 2010.    Rindy  Ayu  Rahmadiyanti  pernah  mengkaji  dan  menganalisis  proposal  rencana  perdamaian debitor  pada  proses  PKPU  ditolak  oleh  kreditor  dan  akibat  hukum  bagi  debitor  pada  proposal perdamaian yang ditolak oleh kreditor (Rahmadiyanti, 2015). Selanjutnya Ishak pernah meneliti tentang debitor  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  dan  penawaran  perdamaian  oleh  debitor  kepada kreditor konkuren (Ishak, 2016).  Novitasari dan Tata Wijayanta mengkaji permasalahan independensi kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit terhadap munculnya gugatan dari debitor pailit.  Kemudiuan  mengkaji  tolok  ukur  menentukan  independensi  kurator  dalam  melaksanakan tugasnya membereskan dan mengurus harta pailit serta, perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugasnya (Novitasari & Wijayanta, 2016). Sentosa Sembiring  pernah meneliti tentang eksistensi kurator dalam  menyelesaikan utang debitor  melalui pranata hukum  kepailitan  (Sembiring, 2017). Lucky Dafira Nugroho pernah meneliti tentang pemanfaatan lembaga mediasi dalam prosedur PKPU sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya kepailitan terhadap debitor (Nugroho, 2017).
Annisa  Fitria  pernah  meneliti  dengan  rumusan  masalah:  Bagaimanakah  proses  dan  prosedur  PKPU dalam  mencegah  debitor  dari  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  kreditornya?  Apakah  setelah rencana  perjanjian  perdamaian  PKPU  dihomologasi  oleh  Pengadilan  Niaga,  debitor  masih  bisa dijatuhkan pailit? (Fitria, 2018). I Made Arjaya, dan A.A. Sagung Laksmi Dewi pernah meneliti tentang kewenangan  pengurus/kurator  dan  prosedur  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU)/ kepailitan PT Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (Arjaya & Dewi, 2018).  Acep Rohendi pernah meneliti tentang perdamaian dalam kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang antara debitur dengan para kreditur, namun objeknya hanya menganalisis  tentang  proses  perdamaian  dalam  kepailitan  (Rohendi,  2020).  Sutrisno,  Mukidi,  dan Mustamam  pernah  meneliti  dengan  3  (tiga)  rumusan  masalah: Pertama, bagaimana  restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang debitur terhadap kreditur di masa pandemi covid-19? Kedua , bagaimana hambatan yang di hadapi kreditur dan debitur dalam penyelesaian utang dan solusi dalam penyelesaian  permasalahan  pembayaran  utang  kepailitan  di  masa  pandemi  covid-19? Ketiga , bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  830  K/Pdt.Sus- Pailit/2020 (Sutrisno, Mukidi, & Mustamam, 2020). Penelitian  Yohanes Alexander Kenting dan Hizkia Dapot Parulian setidaknya yang paling mendekati, yaitu tentang tentang hak suara  kreditor separatis
berkenaan dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (Kenting & Parulian, 2022). Namun, objek yang ditelitinya tetap tidak ada kaitannya dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemberian hak suara  kepada  kreditor  separatis    berkenaan  dengan  rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitor dalam  PKPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  281  ayat  (1)  huruf  b  UUK  PKPU  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  kedudukan  kreditor  separatis,  sedangkan    penelitian  ini  secara  spesifik berkaitan  dengan  konsep  keadilan  voting  yang  ideal  dalam  rapat  penundan  kewajiban  pembayaran utang. Sehubungan dengan kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan  ikut  voting  perdamaian  dalam    PKPU  tanpa  kehilangan  hak  istimewa/hak  atas  agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan maka suatu masalah hukum yang beralasan kuat untuk diteliti secara normatif. Apalagi seringkali dalam praktik PKPU yang diajukan kreditor menjadi sarana untuk  mempailitkan  debitor,  padahal  esensi  PKPU  adalah  untuk  menawarkan  perdamaian  dengan debitor.  Oleh karena itu, permasalahan yang akan diselesaikan dan didiskusikan mengapa voting dalam rapat  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  belum  sesuai  dengan  konsep  keadilan? serta  konsep keadilan  voting  yang  ideal  dalam  rapat  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang?  Berdasarkan penelusuran pustaka tersebut maka jelaslah penelitian yang penulis lakukan merupakan sesuatu yang belum pernah diteliti sebelumnya.

## 3. Metode Penelitian
3.1 Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berkaitan dengan adanya masalah contra dictio interminis sehubungan  dengan  kreditor  pemegang  hak  jaminan  memiliki  hak  diutamakan  dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Namun, posisi kreditor separatis berhak mengajukan kepailitan dan ikut voting perdamaian dalam  PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya kontradiksi dengan voting perdamaian kepailitan.

## 3.2 Metode pendekatan
Untuk melakukan penelitian normatif ini, digunakan beberapa pendekatan (metode), yaitu pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan kasus ( case cpproach ), pendekatan perbandingan dan pendekatan fururistik   yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 3.3 Jenis dan sumber bahan hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari pustaka-pustaka baik secara manual maupun online dan lain, yaitu. 1). Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer,  yakni  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan dalam  ruang  lingkup  hukum  positif.  Bahan  hukum  primer  ini  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoratif  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dan  peraturan  perundang- undangan yang diurut berdasarkan hirarki dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.
2). Bahan hukum sekunder
Bahan sekunder, yaitu bahan hukum  yang  memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan  merupakan dokumen resmi,  seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para  sarjana,  yurisprudensi,  artikel,  majalah,  jurnal  ilmiah,  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya  yang relevan dengan penelitian ini.
3). Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain eksiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya yang relevan  dan  dapat  dipergunakan  untuk  melengkapi  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini. Dengan  kata  lain,  bahan  hukum  tersier  mencakup  bahan  yang  memberi  petunjuk-petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

## 3.4 Analisis bahan hukum
Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Analisis  data dilakukan  secara  menyeluruh  dan  merupakan  satu  kesatuan  ( holisctic ),  yang  dilakukan  dengan  cara menginterprestasikan semua bahan hukum yang berkaitan masalah yang dibahas, mengevaluasi serta menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode yang demikian mengingat  penelitian  ini  tidak    mementingkan  kuantitas  datanya,  tetapi  lebih  mementingkan kedalamannya    disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  akhir  penelitian  ini  ditarik  kesimpulan  dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari  hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum Sesuai dengan Konsep Keadilan
Sebagaimana telah disinggung bahwa sampai saat ini instrument hukum untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU masih menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  terdapat  beberapa  permasalahan  norma  salah satunya contra dictio in terminis . Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  kreditor  pemegang  hak  jaminan  memiliki  hak diutamakan dalam kepailitan dibandingkan kreditor konkuren biasa. Secara terminologi “ contradictio in  terminis ”  dalam  bahasa  Latin  disebut  istilah  yang  mengandung  kombinasi  kata  yang  saling bertentangan. Sementara contradictio in terminis yang dimaksudkan di sini pertentangan antarpasal atau ayat dalam satu aturan. Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditentukan voting rapat perdamaian dalam kepailitan, kreditor separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan. Adapun bunyi Pasal 149 ayat (1) sebagai berikut: Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  dan  kreditor  yang  diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan  dengan  rencana  perdamaian,  kecuali  apabila  mereka  telah  melepaskan  haknya  untuk didahulukan  demi  kepentingan  harta  pailit  sebelum  diadakannya  pemungutan  suara  tentang  rencana perdamaian tersebut.
Namun, berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf b posisi kreditor pemegang jaminan atau disebut dengan kreditor separatis berhak ikut voting dalam PKPU tanpa kehilangan hak istimewa/hak atas agunannya. Adapun bunyi Pasal 229 ayat (1) sebagai berikut:
(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
a.  persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
b.  persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
Hak yang sama juga berlaku pada voting perdamaian dalam PKPU sebagaimana ditentukan pada Pasal 281  ayat  (1)  huruf  b,  yang  mana  rencana  perdamaian  dalam  PKPU  dapat  dterima  selain  kreditor konkuren juga melibatkan kreditor separatis tanpa kehilangan hak untuk didahulukan yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a.  persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling
sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  seluruh  tagihan  yang  diakui  atau  sementara  diakui  dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b.  persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Bila dikaji, pembatasan terhadap kreditor separatis untuk tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rencana perdamaian, pernah dibahas oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan  Rakyat dan Pemerintah  ketika  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  masih  tahap  pembahasan    Rancangan Undang-Undang  didasarkan  pada  filosofi  kepailitan  itu  sendiri,    yaitu  agar  dapat  mendistribusikan pembagian aset debitor pailit secara “adil dan merata serta berimbang” sesuai dengan kapasitas para kreditor.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan  pengertian  kepailitan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan sesungguhnya merupakan sita umum. Kelebihan yang diberikan kepada  kreditor  separatis  sesungguhnya  memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  objek  jaminannya seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan    sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  55  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan ini telah  mendudukkan  posisi  kreditor  separatis  menjadi  sangat  kuat.    Kreditor  separatis  bisa  saja mengeksekusi atau menjual atau menarik objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Dapat  dibayangkan,  jika  kreditor  separatis  bebas  melaksanakan  ketentuan  Pasal  55  Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini pada semua tahap kepailitan. Dikhawatirkan jika kreditor separatis bebas melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  ini tanpa dibatasi dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang    Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  yang  menentukan  tidak boleh mengeluarkan hak suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila telah melepaskan haknya  untuk  didahulukan  (hak  istimewanya),  maka  yang  akan  terjadi  adalah  ketidakadilan  dalam pendistribusian  harta  kekayaan  debitor  terhadap  para  kreditor.  Esensi  dilarangnya  kreditor  separatis mengeluarkan  hak  suara  berkenaan  dengan  rencana  perdamaian  karena  pembuat  undang-undang beranggapan  bahwa  jika  kreditor  separatis  diizinkan  mengeluarkan  suara  dalam  proses  perdamaian, dikhawatirkan akan menghambat rencana perdamaian atau sebaliknya akan melancarkan (memuluskan) proses perdamaian padahal perdamaian itu sebenarnya merugikan atau ditolak oleh kreditor konkuren (Hayati,  2016).  Sementara  jika  rencana  perdamaian  dalam  voting  PKPU  tersebut  ditolak  oleh Pengadilan  atau  rencana  perdamaian  gagal  maka  berakibat  hukum  pada  pailitnya  debitor.  Tahapan penyelesaian  selanjutnya  dengan  sendiri  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam  konteks  pailit. Disinilah kontradiksinya, karena dalam konteks pailit kreditor separatis tidak tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan.
Padahal  pertimbangan  mengapa  dalam  konteks  pailit  kreditor  separatis  tidak  diberikan  suara  dalam voting  perdamaian  kecuali  melepaskan  haknya  untuk  didahulukan  karena  klasifikasinya  lebih didahulukan  dalam  penyelesaian  utang  dibandingkan    dengan  kreditor  konkuren.    Sebagaimana ditentukan  kreditor  separatis  memiliki  hak  untuk  melakukan  eksekusi  objek jaminannya  seolah-olah tanpa  terjadinya  kepailitan  pada  Pasal  55  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  pada  kreditor konkuren. Hak suara kreditor separatis dalam  memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam  kepailitan    berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Undang-Undang  Kepailitan    dan  PKPU    dapat dikatakan kontradiksi dengan hak suara kreditor separatis dalam  memberikan persetujuan pengajuan upaya  perdamaian    PKPU    berdasarkan  ketentuan  Pasal  281    ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mekipun dari sistematika Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ketentuan Pasal 149  konteksnya rencana perdamaian dalam kepailitan, sedangkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b dalam konteksnya PKPU (Ali Sumali Nugroho, 2012), namun  sebagaimana telah dibahas  jika akhirnya rencana  perdamaian  dalam  voting  PKPU tersebut  ditolak  oleh  Pengadilan  atau   rencana  perdamaian gagal maka berakibat hukum pailitnya debitor.
Hal ini tentu tidak adil dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan melekat dalam hal penyelesaian utang  debitor terhadap  harta  kebendaan  sebagai jaminan  utang,  namun  di  sisi lain  debitor tetap  bisa berakibat  pailit  atas  voting  dari  kreditor  separatis  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  tampak bahwa    norma  voting  dalam  perdamaian  kepailitan  dengan  voting  PKPU    saling    bertentangan  atau kontradiksi.  Selanjutnya  untuk  melihat  praktik  di  pengadilan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  voting dalam PKPU dan perdamaian penulis menampilkan   dua putusan,  yaitu perkara Nomor 15/Pdt.Sus- PKPUTetap/2018/PN Niaga Mdn  dan perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014. Berkaitan dengan PKPU  pada  perkara  Nomor  15/Pdt.Sus-PKPUTetap/2018/PN  Niaga  Mdn  faktanya    84,1%  (delapan puluh  empat  koma  satu  persen)  kreditor  konkuren  yang  hadir  yang  mewakili  100%  (seratus  persen) tagihan  yang  hadir  menolak  pemberian  PKPU  Tetap  berikut  perpanjangannya  yang  diajukan  oleh debitor PKPU-S, serta  2 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) kreditor separatis yang hadir yang mewakili  100%  (seratus  persen)  tagihan  yang  hadir  juga    menolak  pemberian  PKPU  Tetap  berikut perpanjangannya.  Konsekuensi  yuridis  maka  Hakim  Pengawas  merekomendasikan  agar  Para Termohon PKPU selaku debitor dinyatakan pailit dengan segala akibatnya.
Majelis dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 229 jo Pasal 281 dan Pasal 230 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tetap  berikut  perpanjangannya  ditolak  oleh  84,1%  (delapan  puluh  empat  koma  satu  persen)  kreditor konkuren yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir dan 75,2% (tujuh puluh lima koma dua persen) kreditor separatis yang hadir yang mewakili 100% (seratus persen) tagihan yang hadir  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  pemberian  PKPU  Tetap  berakhir,  konsekuensi  yuridisnya adalah  Termohon  PKPU  I,  Termohon  PKPU  II  dan  Termohon  PKPU  III  (Dalam  PKPU  Tetap) dinyatakan  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Kemudian  berkaitan  dengan  rencana  perdamaian dalam  PKPU  pada  perkara  Nomor  156  K/Pdt.Sus-PKPU/2014  terdapat  fakta    hasil  voting  rencana perdamaian  kreditor konkuren yang tidak setuju dengan rencana perdamaian sejumlah 6.906 suara atau 63%, dan  kreditor separatis yang tidak setuju dengan rencana perdamaian sejumlah 40.797 suara atau 100%. Voting atas rencana perdamaian PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) yang dilakukan pada tanggal 4 November 2013 dinyatakan sah sehingga  hasil voting tersebut mengikat secara hukum.
Hakim  Pengawas  kemudian  mengeluarkan  rekomendasi  berdasarkan  fakta-fakta  hasil  rapat  kreditor yang  mengagendakan  voting  tersebut,  dengan  rekomendasi  dinyatakan  bahwa  secara  yuridis  dan de facto maka Termohon Kasasi (PT Saripari Pertiwi Abadi) dalam keadaan pailit karena hasil pemungatan suara  lebih  dari  60  persen  menolak  rencana  perdamaian.  Berdasarkan  hasil  voting  maka  rencana perdamaian PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  Selanjutnya sesuai Pasal 289 maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan PT Saripari Pertiwi Abadi (selaku Termohon Kasasi) pailit dengan  segala  akibat  hukumnya.  Berdasarkan  praktik  pengadilan  di  atas  maka  voting  dalam  PKPU maupun  dalam  perdamaian  mestilah  mendapat  minimal  suara  dari  kreditor  konkuren  dan  kreditor separatis  dengan  angka  minimal  yang  dimaksudkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian  PKPU Pasal 281 ayat (1) huruf b. Praktik di pengadilan jelas tidak keluar dari norma tersebut.

## 4.2 Konsep keadilan yang ideal voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Menyinggung kembali hal yang telah  dibahas sebelumnya bahwa kreditor separatis berhak ikut voting dalam  PKPU  tanpa  kehilangan  hak  istimewa/hak  atas agunannya  sebagaimana  ditentukan  Pasal  229 ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  kemudian    hak  memberikan  persetujuan  pengajuan upaya perdamaian  PKPU  berdasarkan ketentuan Pasal 281  ayat (1) huruf b dapat dikatakan tidak adil dikarenakan kreditor ini memiliki keistimewaan yang melekat dalam hal penyelesaian utang debitor. Namun,  atas  hak  tersebut  debitor  bisa  berakibat  pailit  sementara  belum  tentu  kreditor  konkuren menginginkannya. Selanjutnya perlu dibahas konsep  keadilan yang ideal voting  dalam PKPU tersebut.
Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  mengadopsi  asas  keseimbangan  dengan  menyebutkan  asas keadilan  bermakna  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor  lainnya  (Hartini,  2007).  Asas  keadilan  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU mengandung bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang  mengusahakan  pembayaran  atas  tagihan  masing-masing  terhadap  debitor  dengan  tidak mempedulikan  kreditor  lainnya.  Asas  tersebut  jelas  mengandung  makna  untuk  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan  harus memperdulikan kreditor lainnya.
Sebelum membahas konsep keadilan dimaksud perlu dijabarkan  beberapa pemikiran tentang keadilan. Hukum  memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan  karena  ada  norma-norma  hukum  yang  tidak  mengandung  nilai  keadilan  (Wantu,  2007).  Di dalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum, namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis (Nasution, 2014). Secara teoritik maupun filosofis  keadilan sebenarnya sudah  banyak  dikemukakan  oleh  para  ahli    sesuai  dengan  proporsinya  (Juni,  2012)  karena  keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia.   Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran); balance (keseimbangan); temperance (menahan diri) dan straightforwardness (kejujuran) (Santoso A. , 2012).
Pemikiran Aristoteles membagi dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif  dan keadilan  komutatif. Keadilan  distributif  memberikan  kepada  tiap  orang  porsi  menurut  prestasinya.  Keadilan  komutatif memberikan sama banyaknya  kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.  Aristoteles dalam  konsepnya  menyatakan  bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  yang  berkaitan  dengan  hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya (Nurdin, 2012). Berdasarkan maksud asas keadilan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU  yang dimaknai akan memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  maka  justru  timbul  ketidakadilan  jika  menggunakan  konsep keadilan distributif Aristoteles.
Menurut penulis jika memang dianggap ada keadilan di dalam hukum kepailitan dan PKPU yang ada hanyalah  keadilan  yang  bersifat  komutatif.  Padahal  di  dalam  suatu  Kepailitan  dan  PKPU  terdapat bermacam-macam kriteria atau porsinya masing-masing dari para pihak, tidak bisa dicampur-adukan. Oleh  karena  itu,  meminjam  pandangan  Aristoteles  sebaiknya  perlu  diadopsi    keadilan  distributif  di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan hak voting dalam PKPU.
Kemudian pandangan John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” ( original position ) dan “selubung  ketidaktahuan”  ( veil  of  ignorance ).  Sementara  konsep  “selubung  ketidaktahuan” diterjemahkan  oleh  John  Rawls  bahwa  setiap  orang  dihadapkan  pada  tertutupnya  seluruh  fakta  dan keadaan  tentang  dirinya  sendiri,  termasuk  terhadap  posisi  sosial  dan  doktrin  tertentu,  sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Konsep John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “ justice as fairness ” (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus PKPU debitor secara fair dan  setara  (Nurdin,  2012).  Mestinya  mengunakan  konsep  keadilan  John  Rawls  ini  maka  kreditor separatis  dalam  voting  PKPU  semestinya  berlaku  setara  dengan  kreditor  konkuren,  artinya  harus melepaskan hak istimewanya.
Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan  yang  berbeda  adalah  melalui  keseimbangan  kepentingan  itu  sendiri,  tanpa  adanya
perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak (Kusumaatmadja, 2000).  Berdasarkan konsep pengertian keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls dikaitkan dengan mekanisme voting PKPU perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan nasib debitor. Kemudian mengikuti pandangan  konsep keadilan Hans Kelsen yang berpendapat ada 2 (dua). Pertama, tentang  keadilan  dan  perdamaian.  Keadilan  yang  bersumber  dari  cita-cita  irasional. Keadilan  diirasionalkan  melalui  pengetahuan  yang  dapat  berwujud  suatu  kepentingan-kepentingan yang  pada  akhirnya  menimbulkan  suatu  konflik  kepentingan.  Penyelesaian  atas  konflik  kepentingan tersebut  dapat  dicapai  melalui  suatu  tatatanan  yang  memuaskan  salah  satu  kepentingan  dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan (Masyhur, 1985).
Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan  sosial  tertentu,  menurut  Hans  Kelsen  pengertian  “keadilan”  bermaknakan  legalitas.  Suatu peraturan  umum  adalah  “adil”  jika  ia  benar-benar  diterapkan,  sementara  itu  suatu  peraturan  umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa (Masyhur,  1985).  Konsep  keadilan  dan  legalitas  memaknai  bahwa  peraturan  hukum  nasional  dapat dijadikan sebagai payung hukum ( law unbrella ) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut (Suhrawardi., 2000). Berkaca dengan konsep keadilan irasional  maka  voting  dalam  rapat  PKPU  dapat  dimaknai  kreditor  separatis  yang  sudah  memiliki keistimewaan  diposisikan  sebagai  pihak  yang    mengorbankan  kepentingan  hak  suaranya  berusaha mencapai  suatu  kompromi  menuju  suatu  perdamaian  bagi  semua  kepentingan  kreditor  lainnya. Berdasarkan perspektif keadilan filosofis, yakni hukum secara moral akan memunculkan unsur-unsur dan  kondisi-kondisi  yang  perlu  bagi  suatu  kehidupan  manusia  yang  sungguh-sungguh  adil  (Izzy  Al Kautsar, 2020).
Maka dengan adanya voting dalam PKPU padahal debitor  bisa saja masih mampu membayar kewajiban utang. Kemudian kreditor  konkuren yang sebenarnya tidak ingin debitor pailit, tetapi karena kalah hak suara maka mau tidak mau kreditor konkuren  ini harus mengikuti mekanisme hukum yang ada. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan yang menyatakan bahwa setiap manusia individual harus dihormati dan  diperlakukan  sebagai  nilai  yang  mutlak  ( absolute  value ).  Selanjutnya,  dalam  konteks  keadilan Pancasila pokok-pokok pikirannya sebagai berikut (Poespowardojo, 1989):
1) Perlu  diadakan  pembedaan  yang  jelas  antara  pengertian  hakiki  keadilan  dan  bentuk-bentuk perwujudannya  dalam  bidang-bidang  kehidupan  masyarakat.  Semakin  kongkret  bentuk perwujudannya semakin semakin relatif nilai yang dikandungnya.
2) Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.
3) Keadilan  yang  mencerminkan  hubungan  antar  manusia  terwujud  dalam  tiga  bentuk: justitia commutativa yang merupakan norma yang mengatur hubungan antarpribadi atau lembaga yang sederajat; justitia distributiva yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk  mensejahterakan  individu; justitia  legalis yang  merupakan  norma  yang  menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
4) Pancasila  mengetengahkan  bahwa  keadilan  sosial  menjamin  terbukanya  pemerataan  keadilan dalam memperoleh jaminan hukum.
Kaelan  berpendapat  keadilan  sosial  Pancasila  harus  didasari  dan  dijiwai  oleh  hakekat  keadilan kemanusiaan yang terwujud dalam kehidupan bersama meliputi (Kaelans, 2004):
1) Keadilan distributive, yaitu suatu hubungan keadilan antara warganya, dalam arti pihak negaralah yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam  bentuk  keadilan  membagi,  dalam  bentuk  kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2) Keadilan  legal  (keadilan  bertaat),  yaitu  suatu  hubungan  keadilan  antara  warga  negara  terhadap negara  dan  dalam  masalah  ini  pihak  wargalah  yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam  bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.
Berkaitan  dengan  keadilan  Pancasila  bila  dihubungkan  terhadap  voting  dalam  PKPU  tampak mengadopsi  filosofi  keadilan  distributif,    bermakna  memberikan  kepada  tiap  orang  porsi  menurut prestasinya.  Maknanya  kreditor  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila ia  mengambil lebih  dari bagian yang  semestinya  (Nurdin,  2012).  Berdasarkan  maksud    ini  maka  keistimewaan  yang  melekat  pada kreditor  separatis  yang  dimaknai  hak  voting  dalam  PKPU  semestinya    kreditor  separatis  merelakan keistimewaannya. Justru jika tanpa kehilangan hak istimewanya dalam voting tersebut kreditor separatis akan  menimbulkan    ketidakadilan    bagi  kreditor  yang  tingkatnya  lebih rendah.  Padahal  konsekuensi yang bisa terjadi kreditor konkuren sebenarnya tidak menginginkan debitor pailit atau sebaliknya, tetapi karena kreditor separatis menjadi bagian dari penentuan voting maka keinginan kreditor konkuren tidak tercapai.  Sementara  dari  segi  penyelesaian  utang  kreditor  separatis  jelas  mempunyai  hak  untuk didahulukan  bahkan  dapat  mengeksekusi  jaminan  yang  berada  dalam  kekuasaannya.    Lebih  dari  itu hasil voting perdamaian hanya  berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Keseluruhan analisis di atas konsep keadilan dikaitkan dengan  fakta hukum dalam Undang-Undang Kepailitan  dan PKPU yang mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” belum ideal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap asas keadilan pada Undang-Undang kepailitan dan  PKPU  agar  memenuhi  cita-cita  hukum  dari  hukum  kepailitan.  Cita-cita  hukum  yang  sudah terpenuhi  unsur  keadilan  komutatif,  tetapi  melihat  perbedaan  kriteria  atau  porsi  masing-masing sehingga  menurut  penulis  perlu  kiranya  pembaruan  asas-asas  hukum  ini  didasarkan  kepada  konsep keadilan  distributif.  Kemudian  untuk  memformulasi  konsep  voting  yang  ideal  maka  perlu  melihat kelebihan pada negara lain. Dalam hal ini penulis mengamati  ketentuan di Negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hukum kepailitan dalam tingkat federal atau negara (bukan negara bagian), terbagi ke dalam dua bagian, materil US Bankruptcy Code dan fomil Bankruptcy Rules .
Sebuah buku berjudul “ Essentials for Business Law – for a new century ” menyebutkan The federal Bankruptcy  Code  (Code)  is  divided  into  eight  chapters.  All  chapters  except  one  have  odd  numbers. Chapter 1, 3, and 5 are administrative rules that generally apply to all types of bankruptcy proceedings. These chapters, for example, define terms and establish the rules of the bankruptcy court. Chapters 7, 9,  11,  12,  and  13  are  substantive  rules  for  different  types  of  bankruptcies.  All  of  these  substantive chapters have one of two objectives- rehabilitation or liquidation (Samuelson, 2003).
Berdasarkan narasi dari buku tersebut diketahui bahwa US Bankruptcy Code terbagi atas 8 (delapan) chapter . Semua chapter dalam Code tersebut, kecuali satu chapter, menggunakan angka ganjil. Chapter 1, 3, dan 5 merupakan ketentuan administratif yang secara umum diterapkan untuk seluruh jenis perkara kepailitan. Chapter 7, 9, 11, 12, dan 13 merupakan ketentuan substantif untuk tipe-tipe kepailitan yang berbeda. Semua ketentuan substantif tersebut memiliki 1 (satu) dari 2 (dua) tujuan, yakni rehabilitasi atau likuidasi (Samuelson, 2003). Sebagaimana telah disinggung  hukum kepailitan formil  di Amerika Serikat  diatur  dalam Bankruptcy  Rules terbagi  atas  10  bagian.  Setiap  bagian  mengatur  mengenai tahapan yang berbeda dalam suatu proses kepailitan. Ketentuan Bankrupcty Code yang mirip dengan PKPU  dalam  konteks  Indonesia,  diatur  dalam Chapter  11 tentang Reorganization dalam  bahasa Indonesia biasa diterjemahkan menjadi reorganisasi atau lebih populer disebut reorganisasi perusahaan. Konsep reorganisasi perusahaan yang terkandung dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code, ditentukan bahwa  suatu  kegiatan  bisnis  yang  dimiliki  oleh  debitor  yang  sedang  dalam  proses  reorganisasi perusahaan,  tetaplah  dapat  terus  berlangsung,  dengan  ketentuan  bahwa  para  kreditor  mendapatkan bagian  dari  aset  yang  saat  ini  dimiliki  oleh  debitor  serta  pendapatan  yang  akan  diterima  debitor dikemudian hari guna pemenuhan hak tagih yang dimiliki oleh kreditor.
Sasaran yang ingin dicapai dari Chapter 11 itu sendiri untuk menjadi sarana rehabilitasi bagi debitor. Dengan  menempuh  pilihan  reorganisasi  perusahaan  ketika terjadi  perkara  kepailitan,  banyak  debitor yang dapat mengembalikan kesehatan keuangannya dengan adanya pemberian waktu dan kesempatan untuk  menyelesaikan  masalahnya  ini. Chapter  11 ini  berkonsekuensi  menahan  para  kreditor  untuk menagih pembayaran untuk jangka waktu tertentu manakala debitor sedang mengembangkan rencana pembayaran  utang-utangnya.  Sebagai  ganti  dari  penahanan  aset  debitor  selama  proses  reorganisasi, debitor biasanya menjanjikan kepada kreditor-kreditor suatu pembayaran dari penghasilan yang didapat debitor pada masa yang akan datang atas usaha yang menggunakan aset yang ditahan tersebut, sesuai dengan proporsi claim mereka.
Berkaitan  dengan  perdamaian  hasil  voting  mempunyai  kekuatan  mengikat    terhadap  rencana perdamaian  atau  rencana  reorganisasi    berlaku  terhadap  debitor,  kreditor,  serta  pihak-pihak  yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada rencana reorganisasi, meskipun pihak-pihak tersebut ada yang menolak rencana itu ( section 1141(a) US Bankruptcy Code ). Kalau di Indonesia    hasil  voting  perdamaian  hanya    berlaku  kepada  debitor,  Pengurus  dan  seluruh  kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada  Pasal  281  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Membandingkan konsekuensi voting perdamaian yang berlaku di Amerika Serikat dapat diambil kelebihannya sehingga meskipun voting melibatkan kreditor separatis namun idealnya hasil voting itu mengikat terhadap debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada rencana reorganisasi, meskipun pihak-pihak tersebut ada yang menolak rencana itu.

## 5. Kesimpulan
a.  Voting  dalam  rapat  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  belum  sesuai  dengan  konsep keadilan, karena hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan  berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU  kontradiksi  dengan hak  suara  kreditor  separatis  dalam  rapat  PKPU  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  229  ayat  (1)  huruf  b  dan  memberikan  persetujuan  pengajuan  upaya  perdamaian PKPU  pada  Pasal  281    ayat (1)  huruf  b. Ketentuan Pasal  281  ayat (1)  huruf  b  dalam  konteks PKPU    jika  akhirnya  rencana  perdamaian  dalam  voting  PKPU  ditolak  oleh  Pengadilan  atau rencana  perdamaian  gagal  maka  berakibat  hukum  pailitnya  debitor.    Kalaupun    hasil  voting tercapai perdamaian, namun implikasinya hanya  berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor,  kecuali  terhadap  kreditor  separatis  yang  tidak  menyetujui  rencana  perdamaian. Sebaiknya, dilakukan perubahan, yaitu keistimewaan yang melekat pada kreditor separatis yang dimaknai  hak  voting  dalam  PKPU  semestinya    kreditor  separatis  merelakan  keistimewaannya agar tercapai keadilan bagi kreditor yang tingkatnya lebih rendah.
b.  Konsep keadilan yang ideal voting dalam PKPU setelah dianalisis dengan berbagai pendekatan konsep keadilan, praktik peradilan, membandingkan dengan Negara  lain (Amerika Serikat)  serta futuristik  kemudian  dikaitkan  dengan    norma  hukum  dalam  Undang-Undang  Kepailitan    dan PKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas “adil” belum ideal.  Implikasi dari  pengaturan  saat  ini    konsekuensinya  bisa  terjadi  kreditor  konkuren  sebenarnya  tidak menginginkan debitor pailit atau sebaliknya, tetapi karena kreditor separatis menjadi bagian dari penentuan  voting  maka  keinginan  kreditor  konkuren  tidak  tercapai.  Sementara  dari  segi penyelesaian  utang  kreditor  separatis  jelas  mempunyai  hak  untuk  didahulukan  bahkan  dapat mengeksekusi  jaminan  yang  berada  dalam  kekuasaannya.    Lebih  dari  itu      hasil  voting perdamaian  hanya    berlaku  kepada  debitor,  Pengurus  dan  seluruh  kreditor,  kecuali  terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU).  Oleh  karena itu,  diperlukan  pembaruan   agar  memenuhi  cita-cita hukum  dari  hukum  kepailitan  dan  PKPU.  Cita-cita  hukum  yang  sudah  terpenuhi  hanya  unsur keadilan komutatif, tetapi melihat perbedaan kriteria atau porsi masing-masing sehingga perlu kiranya  pembaruan  asas-asas  hukum  ini  didasarkan  kepada  konsep  keadilan  distributif. Kemudian idealnya hasil voting idealnya mengikat kepada seluruh pihak.

## Limitasi dan studi lanjutan
Kajian ini hanya terkait dengan norma pemungutan suara dalam hukum kepailitan dan PKPU, karena tidak  semua  isu  dalam  konteks  hukum  kepailitan  dan  PKPU  tuntas  diteliti,  maka  ke  depan  penulis merencanakan studi lanjutan tentang urgensi keselarasan norma perdamaian dalam perkara kepailitan dan PKPU.

## Ucapan terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat akultas Hukum Univesitas Lancang Kuning atas konstribusinya secara finansial.

## References
Ali, M. D. (1990). Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Anisah,  S.  (2008). Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Studi Putusan-putusan Pengadilan. Yogyakarta: Total Media. Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor  Pailit  Sehubungan  Tidak  Adanya  Insolvency  Test  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan. Jurnal Nurani , 160.
Arjaya,  I.  M.,  &  Dewi,  A.  S.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Utang  Piutang  Melalui  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kertha Wicaksana , 46-55.
Budiono, A. R. (2005). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Rayu Media.
Dollar,  &  Riza,  K.  (2022).  Penerapan  Azas  Itikad  Baik  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 77-85. Fitria,  A.  (2018).  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Debitor Mencegah Kepailitan . Lex Jurnalica , 18-28.
Hartini, R. (2007). Hukum Kepailitan. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press. Hayati,  K.  A.  (2016).  Hak  Suara  Kreditor  Separatis  Dalam  Proses  Pengajuan  Upaya  Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. USU Law Journal , 120. https://www.hukumonline.com. (n.d.). hukumonline.com . (n.d.). Retrieved from https://www.hukumonline.com Ishak.  (2016).  Perdamaian Antara  Debitor  Dan Kreditor Konkuren  Dalam  Kepailitan. Kanun Jurnal Hukum , 137-157.
Izzy Al Kautsar. (2020). Urgensi PembaruanAsas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. Jurnal Panorama Hukum , 189. Juni, E. H. (2012). Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Seti. Kaelans. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Kenting, Y. A., & Parulian, H. D. (2022). Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Alethea , 91-110.
Kusumaatmadja, M. (2000). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
Leback,  K.  (2012). Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  terhadap  Pemikiran  J.S.Mill,  John  Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda. Bandung: Nusa Media.
Marzuki, P. M. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Mas, M. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Masyhur, K. (1985). Membina Moral dan Akhlak. Jakarta: Kalam Mulia.
Nasution,  B.  J.  (2014).  Kajian  Filosofis  tentang  Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran  Klasik  Sampai Modern. Jurnal Justisia , 119.
Novitasari,  &  Wijayanta,  T.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Independensi  Kurator  dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit. Lambung Mangkurat Law Journal , 193-204. Nugroho, L. D. (2017). Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Debitor Pailit. Rechtidee , 245-266. Nurdin, A. (2012). Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan atas Asas Kepastian Hukum. Bandung: PT Alumni.
Poespowardojo, S. (1989). Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya. Jakarta: Gramedia.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Rahmadiyanti,  R.  A.  (2015).  Akibat  Hukum  Penolakan  Rencana  Perdamaian  Debitor  Oleh  Kreditor dalam PKPU. Notarius , 252-273.
Rohendi, A. (2020). Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Kreditur. Selisik , 55-66. Samuelson,  J.  F.  (2003). Essentials  for  Business  Law  –  for  a  new  century. Ohio:  Thomson  South Western South.
Santoso,  A.  (2012). Hukum,  Moral,  dan  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum. Jakarta:  Prenada Media. .
Santoso, M. A. (2012). Hukum, Moral, dan Keadilan. Jakarta: Kencana. Sembiring,  S.  (2017).  Eksistensi  Kurator  Dalam  Pranata  Hukum  Kepalitan. Jurnal  Hukum  Acara Perdata, Adhaper , 91-109.
Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 55-56. Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sidharta, A. (1999). Refleksi Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Soeroso, R. (2007). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Suhrawardi., L. K. (2000). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Sunarmi. (2005, December Monday).
repository.usu.ac.id . Retrieved from http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1597/perdata- sunarmi5.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Sunarmi
Sutrisno,  Mukidi,  &  Mustamam.  (2020).  Analisis  Penolakan  Rencana  Perdamaian  oleh  Kreditor Konkuren  dalam  Proses  PKPU  (Studi  Putuisan  Mahkamah  Agung  No.  830K/Pdt.Sus- Pailit/2020) . Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah , 571-596.
Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. , 245.
Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional . Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 66-79.
Wiyono, E. H. (2007). Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Jakarta: Akar Media. Yahyanto, L. S. (2016). Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum. Malang: Setara Press. Yozami, M. A. (2023, April Sunday). hukumonline.com . Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi- lt5f572d24a2238
Zailan, R., Idham, & Erniyanti. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif . Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan , 63-69.