BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No 2,  2021, pp. 610-618
DOI: 10.31949/jb.v2i2.1006
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH
Zainal Putra 1 & I Putu Gede Diatmika 2
1 Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia
2 Universitas Pendidikan Ganesha, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia
1 E-mail: zainalputra@utu.ac.id ; 2 E-mail: gede.diatmika@undiksha.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  carrying  out  this  activity  is  to  assist  in  the  preparation  of  the  2020  South  Aceh  Regency Government  expenditure  standard  analysis  document  (ASB).  The  method  of  implementing  the  activity consists of three stages, namely (a) the data collection stage, (b) the activity equalization stage, and (c) the model building stage. The results achieved from the implementation of the activity are the 2020 South Aceh Regency Government expenditure standard analysis document (ASB) has been compiled.
Keywords: Standard Expenditure Analysis, Local Government

## Abstrak
Tujuan  dilaksanakan  kegiatan  ini  adalah  untuk  membantu  penyusunan  dokumen  analisis  standar  belanja (ASB)  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan  tahun  2020.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  terdiri  dari  tiga tahapan  yaitu  (a)  tahap  pengumpulan  data,  (b)  tahap  penyetaraan  kegiatan,  dan  (c)  tahap  pembentukan model.  Hasil  yang  dicapai  dari  pelaksanaan  kegiatan  adalah  telah  tersusunnya  dokumen  analisis  standar belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.
Kata Kunci: Analisis Standar Belanja, Pemerintah Daerah
Submitted: 2021-04-15 Revised: 2021-04-27 Accepted: 2021-04-29

## Pendahuluan
Analisis  standar  belanja  (ASB)  merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus  dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah  (APBD)  dengan  pendekatan  kinerja.  ASB  adalah  standar  yang  digunakan  untuk menganalisis  kewajaran  beban  kerja  atau  biaya  setiap  program  atau  kegiatan  yang  akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan  memberikan  manfaat  antara  lain  (a)  dapat  menentukan  kewajaran  belanja  untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya, (b) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang  kurang  jelas  yang  menyebabkan  inefisiensi  anggaran,  (c)  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, (d) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur  kinerja  yang  jelas,  dan  (e)  unit  kerja  mendapat  keleluasaan  yang  lebih  besar  untuk menentukan anggarannya sendiri (PSEKP-UGM & APKASI, 2009).
Pada  prinsipnya  ASB  sudah  diperkenalkan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  Istilah  yang  digunakan  dalam  PP  tersebut  adalah  standar  analisa  belanja  (SAB)  yang mempunyai  makna  penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  terhadap  suatu  kegiatan. Berdasarkan  PP  No.  105/2000  tersebut  Departemen  Dalam  Negeri  menerbitkan  pedoman operasional dalam bentuk  Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang  Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan  APBD.  Namun,  Kepmendagri  tersebut  belum menjelaskan bagaimana wujud atau bentuk standar analisa belanja
[Vol. 2 No 2,  2021, pp. 610-618] 611
Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang  merupakan pengganti dari  Undang-Undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1999.  Dalam UU  Nomor 32/2004  tersebut  dikenalkan  istilah  baru  yaitu  „analisis  standar  belanja  (ASB)‟  yang  mempunyai maksud  dan  istilah  yang  sama  dengan  standar  analisa  belanja  (SAB),  yaitu  penilaian  kewajaran atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Selanjutnya, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam pasal 39 ayat  (2)  mengamanatkan  penyusunan  anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja,  harus  dilakukan berdasarkan  analisis  standar  belanja.  PP  Nomor  58  Tahun  2005  ini  kemudian  dijabarkan  dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2007  terbit  lagi  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Permendagri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lebih lanjut pada tahun 2014 terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana dalam pasal 298 ayat (3) UU tersebut menekankan pentingnya analisis standar belanja. Sebagai  aturan  pelaksanaan  UU  tersebut,  maka  terbit  pula  PP  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 51 ayat (1) PP tersebut juga menekankan pentingnya analisis standar belanja. Informasi penting lainnya bahwa sebagai landasan untuk mengalokasikan anggaran  program/kegiatan  dalam  APBD  tahun  anggaran  2021,  selain  wajib  memiliki  dokumen standar  harga  barang/jasa,  dan  dokumen  standar  biaya  umum,  semua  pemerintah  daerah diwajibkan  pula  memiliki  dokumen  ASB,  di  mana  kewajiban  memiliki  dokumen  tersebut  secara tegas  dinyatakan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  64  Tahun  2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Untuk dipahami bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut di atas  selalu ditegaskan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam penyusunan APBD, yang menganut sistem anggaran berbasis kinerja.
1. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan
Walaupun  regulasi-regulasi  sebagaimana  telah  disebut  di  atas  menegaskan  kepada pemerintah  daerah,  bahwa  dalam  menyusun  APBD  wajib  berlandaskan  ASB,  namun  sayangnya dalam  regulasi  itu  belum  menjelaskan  secara  teknis  dan  detail  mengenai  tata  cara  penyusunan ASB.  Akibatnya,  pemerintah  daerah  belum  memiliki  arah  yang  jelas,  mengenai  bagaimana  cara menyusun  ASB,  termasuk  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  Provinsi  Aceh. Menyadari  kesulitan  yang  dihadapi  ini,  maka  kami  menawarkan  solusi  kepada  mitra  berupa kegiatan pendampingan penyusunan analisis standar belanja (ASB) tahun 2020.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan
Dengan  pelaksanaan  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  tersusunnya  dokumen  analisis  standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.

## Metode
Penyusunan  analisis  standar  belanja  mencakup  beberapa  tahapan  yang  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Tahap pengumpulan data . Pada tahap ini kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  dikumpulkan  untuk  memperoleh  gambaran  awal  atas  berbagai  jenis  kegiatan  yang terjadi di pemerintah daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus  dilibatkan  semuanya  sehingga  dapat  memenuhi  asumsi  dasar  penyusunan  analisis standar belanja yaitu demokrasi.
2) Tahap  Penyetaraan  Kegiatan .  Penyetaraan  kegiatan  dilakukan  untuk  menggolongkan  daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan  yang  memiliki  kemiripan  pola  kegiatan  dan  bobot  kerja  yang  sepadan.  Artinya,
Putra & Diatmika, Pendampingan penyusunan analisis standar belanja 612
kegiatan  yang  bobot  pekerjaannya  sama  maka  akan  dikelompokkan  pada  kelompok  yang sama.
3) Tahap  pembentukan  model .  Model  dibentuk  untuk  memperoleh  gambaran  nilai  belanja  dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup empat langkah utama yaitu (a) pencarian pengendali belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan, (b) pencarian nilai belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable  cost) untuk setiap jenis kegiatan, di mana dalam hal ini kami menyelesaikan dengan menggunakan model regresi, dengan bantuan software SPSS, (c) penentuan nilai rata-rata (mean) , nilai minimum dan nilai maksimum untuk masing-masing  sebaran  belanja,  dan  (d)  membuat  tabel  alokasi  objek  belanja  dalam  satuan persen.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  “Pendampingan  Penyusunan  Analisis Standar  Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan  Provinsi  Aceh”  telah  selesai  dilaksanakan secara tepat waktu, yakni tanggal 16 Desember 2020. Sesuai dengan kesepakatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari, terhitung mulai tanggal 2 November 2020. Adapun lokasi kegiatan adalah di Kota Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai informasi,  jarak  dari  Universitas  Teuku  Umar  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Barat  ke  Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan adalah 194 km atau memiliki waktu tempuh selama 3 jam 57 menit perjalanan darat.
1. Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB)
Dalam  kegiatan  pendampingan  ini  sebanyak  lima  item  kegiatan  berhasil  disusun  analisis standar belanja (ASB), yaitu:
 ASB 001: sosialisasi tatap muka
 ASB 002: pelatihan pegawai
 ASB 003: pelatihan non pegawai
 ASB  004:  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrenbang)  tingkat kecamatan
 ASB 005: seleksi kategori perorangan
2. ASB-001: sosialisasi tatap muka
Deskripsi:
Sosialisasi  tatap  muka  merupakan  kegiatan  memperkenalkan  program/produk/peraturan  dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara
Gambar 1. Peta lokasi jarak tempuh dari Universitas Teuku Umar ke Kabupaten Aceh Selatan
[Vol. 2 No 2,  2021, pp. 610-618] 613
langsung,  diselenggarakan  oleh  organisasi  perangkat  daerah.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan cara mengundang peserta.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp54.714.290,85 per kegiatan.
- Satuan  pengendali  belanja  variabel (variable  cost) =  Rp21.060,46  per  peserta  x  jumlah  hari pelaksanaan.
Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel = Rp54.714.290,85 + (Rp21.060,46 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)
Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja Sosialisasi Tatap Muka No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1. Honorarium PNS 20,83% 51,93% 2. Honorarium Non PNS 5,48% 18,05% 3. Belanja Bahan Pakai Habis 5,74% 11,45% 4. Belanja Bahan/Material 0,88% 4,99% 5. Belanja Jasa Kantor 0,38% 3,41% 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 4,15% 13,63% 7. Belanja Makanan dan  Minuman 10,56% 32,52% 8. Belanja Perjalanan Dinas 23,11% 50,74% 9. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1,26% 11,34% 10.  Belanja Jasa Pelayanan 26,08% 63,41% 11.  Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,53% 9,54% Jumlah 100,00% Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan 20 326

## 3. ASB-002: pelatihan pegawai
Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam  rangka  meningkatkan kompetensi  teknis  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan,  yang  diselenggarakan  oleh SKPK.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = -Rp6.317.554,76 per kegiatan.
- Satuan  pengendali  belanja  variabel (variable  cost) =  Rp357.207,85  per  peserta  x  jumlah  hari pelaksanaan.
Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel = -Rp6.317.554,76 + (Rp357.207,85  x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)
Putra & Diatmika, Pendampingan penyusunan analisis standar belanja 614
Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja Kegiatan Pelatihan Pegawai No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1. Honorarium PNS 16,26% 59,43% 2. Honorarium Non PNS 5,21% 34,24% 3. Belanja Bahan Pakai Habis 5,41% 16,36% 4. Belanja Cetak dan Penggandaan 4,36% 7,58% 5. Belanja Makanan dan  Minuman 21,53% 41,79% 6. Belanja Jasa Pelayanan 25,42% 46,82% 7. Belanja Perjalanan Dinas 9,42% 32,54% 8. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6,77% 54,13% 9. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4,17% 33,34% 10. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,04% 8,32% 11. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,42% 3,33% Jumlah 100,00% Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan 80 956

## 4. ASB-003: pelatihan non pegawai
(A). Pelatihan non pegawai di lingkungan Dinas Syariat Islam Deskripsi:
Pelatihan  non  pegawai  merupakan  kegiatan  untuk  memberikan  tambahan  pengetahuan  teknis kepada  masyarakat  dalam  suatu  bidang  tertentu,  yang  diselenggarakan  oleh  SKPK  Dinas  Syariat Islam  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Kegiatan  dimulai  dari  persiapan  hingga  dilaksanakannya  evaluasi kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) =  Rp25.176.342,62 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) = Rp425.169,40 per peserta x jumlah hari pelaksanaan .
Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel
= Rp25.176.342,62 + (Rp425.169,40 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)
Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja Pelatihan Non Pegawai di Lingkungan Dinas Syariat Islam No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1. Honorarium PNS 9,00% 22,49% 2. Honorarium Non PNS 1,96% 3,60% 3. Belanja Bahan Pakai Habis 7,55% 8,03% 4. Belanja Cetak dan Penggandaan 7,59% 10,12% 5. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17,19% 19,19% 6. Belanja Makanan dan Minuman 20,07% 28,71% 7. Belanja Perjalanan Dinas 4,87% 8,18% 8. Belanja Jasa Pelayanan 31,76% 39,46% Jumlah 100,00%
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 2 No 2,  2021, pp. 610-618] 615
Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan 72 195
(B). Pelatihan non pegawai di lingkungan SKPK lainnya Deskripsi:
Pelatihan  non  pegawai  merupakan  kegiatan  untuk  memberikan  tambahan  pengetahuan  teknis kepada  masyarakat  dalam  suatu  bidang  tertentu,  yang  diselenggarakan  oleh  SKPK  lainnya  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Kegiatan  dimulai  dari  persiapan  hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) =  Rp23.325.305,02 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) =  Rp1.481.665,31 per  peserta x jumlah hari pelaksanaan.
Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel
= Rp23.325.305,02 + (Rp1.481.665,31 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)
Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja Pelatihan Non Pegawai di Lingkungan SKPK Lainnya No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1. Honorarium PNS 10,32% 25,03% 2. Honorarium Non PNS 4,15% 19,86% 3. Belanja Bahan Pakai Habis 3,34% 6,50% 4. Belanja Bahan/Material 14,82% 55,43% 5. Belanja Cetak dan Penggandaan 4,91% 13,82% 6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7,65% 25,17% 7. Belanja Jasa Kantor 0,11% 0,56% 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,48% 7,38% 9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,78% 2,31% 10.  Belanja Makanan dan Minuman 13,62% 20,75% 11.  Belanja Barang Hibah/Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4,00% 19,99% 12.  Belanja Perjalanan Dinas 12,45% 44,75% 13.  Belanja Jasa Pelayanan 22,38% 54,90% Jumlah 100,00% Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan 18 440
Note: kepanjangan SKPK adalah satuan kerja perangkan kabupaten.
5. ASB-004:  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)    tingkat kecamatan
Deskripsi:
Putra & Diatmika, Pendampingan penyusunan analisis standar belanja 616
Penyelenggaraan  Musrenbang  tingkat  kecamatan  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh SKPK  di  tingkat  kecamatan  untuk  merumuskan  program/kegiatan  pembangunan  di  tingkat kecamatan.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp6.987.265,32 per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) = = Rp39.352,69  per peserta x jumlah hari pelaksanaan.
Rumus perhitungan belanja total = belanja tetap + belanja variabel = Rp6.987.265,32 + (Rp39.352,69 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)
Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1. Honorarium PNS 24,15% 38,87% 2. Honorarium Non PNS 2,29% 14,95% 3. Belanja Bahan Pakai Habis 9,22% 23,32% 4. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,38% 8,33% 5. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,00% 14,02% 6. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,64% 9,54% 7. Belanja Makanan dan Minuman 56,85% 81,73% 8. Belanja Perjalanan Dinas (Bantuan Uang Transpor Peserta) 1,93% 34,81% 9. Belanja Jasa Pelayanan 0,52% 9,39% Jumlah 100,00% Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan 52 300

## 6. ASB-005: Seleksi Kategori Perorangan
Deskripsi:
Seleksi kategori  perorangan merupakan kegiatan yang  dilaksanakan oleh  SKPK untuk menyeleksi pegawai  dan/atau  masyarakat  untuk  menempati  posisi  tertentu  maupun  untuk  meraih  predikat tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.
Dalam kegiatan ini yang  menjadi  pengendali belanja (cost driver) , belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost) sebagai berikut:
- Pengendali belanja (cost driver) = jumlah peserta seleksi dan jumlah hari pelaksanaan.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp160.876.387,80 per kegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) = Rp47.078,71 per peserta seleksi x per hari pelaksanaan
Rumus perhitungan belanja total= belanja tetap + belanja variabel = Rp160.876.387,80 + (Rp47.078,71 x jumlah peserta seleksi x jumlah hari pelaksanaan)
Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja Seleksi Kategori Perorangan No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 2 No 2,  2021, pp. 610-618] 617 No. Objek Belanja Rata-Rata Maksimum 1.  Honorarium PNS 8,33% 10,40% 2.  Honorarium Non PNS 0,37% 0,91% 3.  Belanja Jasa Kantor 4,23% 9,45% 4.  Belanja Habis Pakai 0,87% 1,85% 5.  Belanja Cetak dan Penggandaan 0,71% 1,43% 6.  Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,30% 6,62% 7.  Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,81% 5,77% 8.  Belanja Makanan dan Minuman 7,94% 9,17% 9.  Belanja Perjalanan Dinas 8,68% 20,23% 10.  Belanja Jasa Pelayanan 61,76% 77,39% Jumlah 100,00% Rentang Optimal Pengendali Belanja Minimum Maksimum Jumlah peserta seleksi x jumlah hari pelaksanaan 300 1.554

## Kesimpulan
Alhamdulillah  kegiatan  pendampingan  penyusunan  analisis  standar  belanja  Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Kegiatan ini telah  berhasil  memenuhi  luaran  sebagaimana  yang  diharapkan  berupa  dokumen  analisis  standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020.
Disarankan  kepada  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan  supaya  (a)  memperbaharui atau  melakukan  penyesuaian  dokumen  analisis  standar  belanja  di  setiap  tahun  anggaran mendatang, dan (b) menambah jenis analisis standar belanja di masa mendatang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

## Ucapan Terima Kasih
Gambar 2. Laporan penyusunan analisis standar belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020
Gambar 3. Personil tim sedang melakukan rapat secara online menggunakan aplikasi google meet
Kami mengucapkan terima kasih yang banyak dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di bawah ini, yaitu:
a) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  telah  memberikan  dukungan  penuh sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
b) Kepala  Bidang  Anggaran  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Selatan yang telah bersusah payah menghubungi dan memfasilitasi tim kami sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## Daftar Pustaka
Kepmendagri  Nomor  29  tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
PSEKP-UGM,  &  APKASI.  (2009). Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja:  Pengalaman  Praktis  di Pemeritah Daerah . PSEKP-UGM.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.