## Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19

## Indonesian Government Policies in Handling
Covid-19

## Novita Maulida Ikmal, Machdian Noor
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Universitas Wijaya Putra Info Artikel Abstrak Diterima  : 10 September 2021
Direvisi   : 29 Oktober 2021
Disetujui : 1 Desember 2021 Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Pandemi Covid-19 Perekonomian Sepanjang  tahun  2020  dunia  telah  digemparkan  dengan munculnya  virus  baru  yang  menjangkit  dunia  saat  ini  yaitu Coronaviruses  (CoV).  Nama  resmi  virus  tersebut  adalah  SARS CoV  2,  dan  penyakit  yang  ditimbulkan  adalah  Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 juga memberikan  dampak  cukup  besar  terhadap  investasi  yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang, bahkan untuk melakukan investasi. Pemerintah juga  menghimbau  agar  masyarakat  menerapkan  social distancing  seperti  work  from  home  (WFH),  dan  beribadah  dari rumah.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  analisis  kebijakan untuk  mengungkapkan  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani perekonomian  masyarakat.  Penulisan  artikel  ini  merupakan penelitian  pustaka  (library  research)  dengan  metode  kualitatif yang  bersifat  menjelaskan  sesuatu  berdasar  pada  data  dan angka  yang  dinarasikan  dalam  kalimat.  Penelitian  ini mengidentifikasi  beragam  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  sebagai  upaya  menekan  penyebaran  COVID-19, diantaranya  adalah  kebijakan  preventif,  promotif  dan  jaring pengaman  sosial.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berupaya  untuk meringankan perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi  COVID-19  dengan  dibentuknya  Program  Keluarga Harapan,  Bantuan  Pangan  Non-Tunai,  Kartu  Prakerja,
Bantuan Subsidi Listrik. Pemerintah juga menganggarkan dana alokasi dan memberikan keringanan kredit untuk pekerja sektor informal dan pelaku UMKM

## Abstract
Keywords:
Covid-19 Pandemic
Economy
Goverment Policy Corresponding Author: Novita Maulida Ikmal novitamaulidaikmal@uwp.ac.id 081334355142 Throughout  2020  the  world  has  been  shocked  by  the  emergence of  a  new  virus  that  is  infecting  the  world  today,  namely Coronaviruses  (CoV).  The  virus  has  the  scientific  name  SARS Cov  2.  The  COVID-19  pandemic  has  also  had  a  considerable impact  on  investment,  which  makes  people  choose  to  be  very careful in buying goods and even investing. The government also urges the public to implement social distancing, such as working from  home,  and  worshiping  from  home.  This  study  uses  policy analysis theory to reveal government policies in dealing with the community's  economy.  The  writing  of  this  article  is  a  library research with a qualitative method which is to explain something based  on  the  data  and  numbers  narrated  in  the  sentence.  The results  of  this  study  reveal  various  policies  implemented  by  the government  as  an  effort  to  suppress  the  spread  of  COVID-19, including preventive, promotive and social safety net policies. In addition,  the  government  is  also  trying  to  ease  the  community's economy due to the COVID-19 pandemic with the establishment
of  the  Family  Hope  Program,  Non-Cash  Food  Assistance,  Pre- Employment  Cards,  Electricity  Subsidy  Assistance.  The government  also  budgets  allocation  funds  and  provides  credit relief for informal sector workers and UMKM actors.

## PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia sepanjang tahun 2020  yaitu munculnya virus baru  yang  menjangkit  dunia  saat  ini  yang disebut  Coronaviruses  (CoV).  Organisasi internasional  bidang  kesehatan  yaitu World Health  Organization menyatakan  bahwa Coronaviruses  (CoV)  dapat  menjangkit saluran  nafas  pada  manusia.  Virus  tersebut memiliki  nama  ilmiah  SARS  CoV  2,  dan menimbulkan penyakit yang disebut Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19). COVID-19  dapat  memberikan  efek  mulai dari  flu  yang  sangat  ringan  sampai  yang sangat  serius  atau  bahkan  lebih  parah  dari MERS-CoV  dan  SARS-CoV  (Kirigia  & Muthuri,  2020).  Selain  itu  juga  COVID-19 disebut  sebagai zoonotic dengan  cara penularan melalui manusia/dan hewan.
Terhitung  hampir  2  tahun  lamanya sejak  Pemerintah  Indonesia  menginformasi- kan  infeksi  virus  COVID-19  pertamakali pada  tanggal  2  Maret  2020.  Tidak  hanya krisis  akan  kesehatan  masyarakat,  pandemi COVID-19  secara  nyata  juga  mengganggu pereknomian  masyarakat.  Hal  ini  mulai terlihat  dari  sejumlah  indikator  perekonomi- an,  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  Survei Kegiatan  Dunia  Usaha  (SKDU),  Indeks Manufaktur  (PMI),  Retail  Sales  Index, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan jasa keuangan (kompas.id, 29 Juli 2021)
Kementerian  Keuangan  juga  menyam- paikan bahwa COVID-19 memberikan ancaman kehilangan pendapatan masyarakat. Mereka  yang  paling  terdampak  terutama adalah  masyarakat  yang  tidak  mampu  dan keluarga  yang  bekerja  di  sektor  informal, kredit  macet  pada  UMKM,  sistem  korporasi yang  terganggu  hingga  kondisi  perbankan yang  dapat  mengalami  persoalan  likuiditas, depresiasi  rupiah,  volatilitas  pasar  keuangan dan capital  flight (Mardiyah  dan  Nurwati, 2020).  Selain  itu  banyak  perusahaan,  pabrik,
toko  dan  UMKM  yang  terpaksa  tutup  atau bahkan  melakukan  pengurangan  pegawai atau PHK. Pandemi COVID-19 juga memberikan  dampak  cukup  besar  terhadap investasi  yang  membuat  masyarakat  akan memilih  untuk  sangat  hati-hati  dalam membeli  barang  bahkan  untuk  melakukan investasi.  Investor  cenderung  untuk  tidak berinvestasi  dikarenakan  berubahnya  asumsi pasar  dan  tidak  jelasnya supply  chain (Pepinsky & Wihardja, 2011).
Honoatubun  (2020),  juga  mengemuka- kan  bahwa  akibat  mewabahnya  virus  corona pasar  ditutup  dan  pedagang  menjadi  tidak bisa  berjualan.  Hal  ini  mengakibatkan pedagang tidak mempunyai penghasilan tetap dan  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Selain  itu  dampak  yang  dialami sektor ekonomi Indonesia saat ini adalah:
1. Lebih  dari  1,5  juta  pekerja  yang dirumahkan  dan  kena  PHK.  Dari  jumlah ini,  90  persen  dirumahkan  dan  10  persen kena-PHK.  Sebanyak  1,24  juta  orang adalah  pekerja  formal  dan  265  ribu pekerja informal.
2. dampak  kedua,  PMI  Manufacturing Indonesia  mengalami  kontraksi  atau turun  hingga  45,3  pada  Maret  2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019,  PMI  Manufacturing  masih  berada di angka 49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan,  baik  dari  sisi  produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Impor  pada  triwulan  I  2020  turun  3,7 persen year-to-date (ytd).
4. Inflasi/  peningkatan  harga  secara  umum dan  terus  menerus  Maret  2020  mencapai 2,96  persen year-on-year (yoy).  Inflasi ini  disumbangkan  oleh  harga  emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Kelima,  12.703  penerbangan  di  15 bandara  dibatalkan  sepanjang  Januari-
Maret  2020.  Rinciannya  yaitu  11.680 untuk  penerbangan  domestik  dan  1.023 untuk penerbangan internasional.
6. kunjungan  turis  turun  hingga  6.800  per hari, khususnya turis dari China.
7. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor  layanan  udara  mencapai  Rp  207 miliar.  Sekitar  Rp  4,8  di  antaranya disumbang  dari  penerbangan  dari  dan  ke China.
8. penurunan  okupansi/penempatan  pada  6 ribu hotel turun hingga  50 persen. Selain itu,  kata  Sri,  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020 Gambar 1. Dampak Global Pandemi COVID-19
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa pandemi  COVID-19  diperkirakan  juga  akan mengurangi  arus  perdagangan  dan  investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas  pasar  keuangan  dunia  hingga 215%. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian global pada gilirannya  diperkirakan  akan  mengakibatkan tidak kurang 195 juta orang akan mengalami kehilangan  pekerjaan  dan  antara  420  sampai 580 juta orang jatuh pada jurang kemiskinan.
Data  terakhir  Badan  Pusat  Statistik (BPS) pada Agustus 2019 juga menunjukkan tingkat  penganguran  terbuka  mencapai  7,05 juta  orang  atau  5,28%  dari  jumlah  angkatan
kerja. Center  of  Reform  on  Economics (CORE)  Indonesia  memperkirakan  jumlah pengangguran  terbuka  pada  kuartal  kedua 2020  akan  bertambah  4.25  juta  orang (Sihaloho,  2020).  Pandemi  COVID-19  juga memberikan  dampak  cukup  besar  terhadap investasi  yang  membuat  masyarakat  akan memilih  untuk  sangat  hati-hati  dalam membeli  barang  bahkan  untuk  melakukan investasi.  Investor  cenderung  untuk  tidak berinvestasi  dikarenakan  berubahnya  asumsi pasar  dan  tidak  jelasnya supply  chain (Pepinsky & Wihardja, 2011).
Untuk itu diperlukan adanya pernyataan  kebaruan  dari  penelitian  yang dilakukan  yang  diperkuat  dengan  kajian literatur  dari  penelitian  terdahulu.  Sumber state of the art dianjurkan dari sumber primer yaitu  sumber  referensi  jurnal  yang  relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.
Artikel ini berusaha untuk menjelaskan apakah  kebijakan  pemerintah  sudah  tepat atau  justru  kurang  tepat  dalam  menangani permasalahan  perekonomian.  Karena  itu, tulisan  ini  mengkaji  tentang  kebijakan- kebijakan  pemerintah  dalam  menanganani Covid-19 dalam bidang perekonomian.

## METODE PENELITIAN
Secara  kategorial  bahwa  permasalahan COVID-19  meliputi  terdampaknya  pada penurunan pendapatan masyarakat dan kesulitan dalam hal perekonomian. Sedangkan  kebijakan  pemerintah  dalam penanganan COVID-19 sendiri salah satunya adalah  adanya  program  Jaring  Pengaman Sosial (JPS), serta adanya kebijakan preventif  dan  promotif.  Untuk  membahas masing-masing  masalah  tersebut,  metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif,  yang  bersifat  studi pustaka (library research) yang menggunakan  buku-buku  dan  literatur- literatur  lainnya  sebagai  bahan  utama  yang berkaitan  dengan  obyek  penelitian  atau permulaan  data  yang  bersifat  kepustakaan. Adapun  beberapa  sumber  yang  digunakan
antara  lain:  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah, referensi  statistik,  hasil-hasil  penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, internet serta  sumber-sumber  lainnya  yang  relevan (Sanusi, 2016: 32).
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  adalah  pengumpulan  data literatur  yaitu  bahan-bahan  yang  koheren dengan objek-objek pembahasan yang dimaksud  (Suharsimi,  1990:24).  Data  yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan  diolah  dengan  cara:  editing,  organizing, penemuan  hasil  penelitian.  Analisis  data dalam  penelitian  pustaka  ini  adalah  analisis isi (content  analysis) yaitu  penelitian  yang bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  isi suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak. Analisis  isi  adalah  suatu  teknik  penelitian untuk  membuat  infrensi-infrensi  yang  dapat ditiru  dan  sahih  data  dengan  memperhatikan konteksnya. (Krippendrof, 1993: 15).
Data-data yang digunakan oleh peneliti merupakan  data  banyaknya  jumlah  kasus COVID-19  dari  sumber  yang  dianggap kredibel,  juga  disertai  kebijakan-kebijakan pemerintah  untuk  mengatasi  perekonomian masyarakat  selama  pandemi  berlangsung. Penelitian  ini  menggunakan  model  analisis Triangulasi (Rahardjo, 2010), peneliti menggabungkan  data  yang  sejenis  dan membuat  simpulan  dari  setiap  data  tersebut menjadi  sebuah  simpulan  yang  akhirnya dapat dijadikan narasi yang dapat memudahkan  pembaca  dalam  memahami setiap  tujuan-tujuan  yang  telah  penulis tetapkan.  Proses  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Proses Triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  konsekensi  dari  persoalan COVID-19  dan  cara  bagaimana  pemerintah merespon  dengan  sejumlah  kebijakan,  maka hasil  kajiannya  adalah  sebagai  berikut:  Pada tanggal  2  Maret  2020,  Indonesia  untuk pertama  kalinya  mengkonfirmasi  kasus COVID-10  (Tim  detik.com,  2021).  Hingga per  tanggal  9  Agustus  2021,  tercatat  31.991 kasus COVID-19  yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia.
Kondisi  pandemi  COVID-19  yang terjadi  saat  ini  membawa  dampak  yang cukup  serius  pada  tatanan  perekonomian  di Indonesia, hampir 50% diantaranya mengalami  kesulitan  keuangan  (Webinar Semeru  Research  Institute,  4  Maret  2021). Keterbatasan  lapangan  pekerjaan  karena kegiatan  bisnis  yang  menurun  akibat  adanya berbagai  kebijakan  salah  satunya  yaitu adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  pada  tahun  2020 silam.
Akses  untuk  mendapatkan  layanan dasar  sosial  juga  semakin  sulit  di  saat pandemi, oleh karena itu masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan,  makanan  dan  pendidikan  bagi anak. Beberapa waktu akhir ini, tingkat kasus COVID-19 mengalami peningkatan di berbagai  daerah.  Laju  peningkatan  kasus COVID-19 hingga 2021 tercatat pada gambar dibawah ini:
Sumber: Kementerian Kesehatan, The New York Times
Gambar 3. Statistik Kasus COVID-19 di Indonesia
Upaya  pemerintah  untuk  menekan angka  penyebaran  COVID-19  masih  terus dilakukan.  Kronologi  kebijakan  lain  yang diterapkan  oleh  pemerintah  selama  masa pandemi COVID-19 terhitung ketika Indonesia  mengkonfirmasi  bahwa  wabah COVID-19  masuk  ke  Indonesia  yaitu (Kompas.id):
02  April  2020, Gubernur  DKI  Jakarta Anies  Baswedan  mengirimkan  surat  ke Menteri  Kesehatan  untuk  persetujuan  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  di Jabodetabek.  Berdasarkan  data  per  tanggal  2 April  2020,  sebanyak  885  kasus  pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jakarta.
07  April  2020, Terbit  peraturan Menkes  tentang  Pedoman  PSBB  dalam rangka  percepatan  penanganan  COVID-19 yang harus diterapkan di berbagai daerah.
10  April  -  23  April  2020, Penerapan PSBB  di  Jakarta  ditetapkan  mulai  10  April hingga  23  April  2020.  Selain  Jakarta, beberapa  daerah  yang  juga  menerapkan PSBB  yaitu  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Banten juga  mengajukan  PSBB  kepada  Menkes. Pembatasan  sosial  berskala  besar  juga meliputi  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja,
pembatasan
kegiatan
keagamaan,
pembatasan  kegiatan  di  tempat  umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatsan moda transportasi.
24  April  -  4  Juni  2020, PSBB  yang semula  hanya  14  hari  diperpanjang  hingga  4 Juni  2020  karena  persebaran  COVID-19 yang  belum  mereda.  Salah  satu  dampak PSBB  bagi  pengguna  jalan  adalah  adanya check point di beberapa jalan di kota besar. 05 Juni - 10 September, Pada periode ini  muncul  masa  transisi  bagi  masyarakat untuk  berlatih  pada  kehidupan New  Normal . Hal ini ditandai dengan pelonggaran aktivitas ekonomi di tempat usaha dan gedung, rumah ibadah,  serta  perkantoran  dengan  syarat mematuhi  protokol  kesehatan.  Penetapan PSBB transisi ini dilaksanakan karena tingkat penularan COVID-19 per 3 Juni 2020 berada dibawah 0,99 yang artinya dapat dikendalikan.  Pada  PSBB  periode  ini  juga melonggrakan izin buka untuk tempat umum
seperti  taman  rekreasi.  Beberapa  ketentuan yang masih berlaku yaitu:
1. Perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker dan menjaga jarak
2. Perkantoran  dibuka  dengan  maksimal 50% WFO
3. Tempat  ibadah  mulai  dibuka  dengan kapasitas Jemaah maksimal 50%
4. UMKM,  taman,  dan  pantai  juga  sudah dibuka dengan batas pengunjung 50% dan dilarang untuk berkerumun
5. Kendaran  pribadi  dan  transportasi  umum kapasitas  juga  dibatasi  dan  tetap  menjaga jarak
14  September  -  11  Oktober  2020, Pemprov  DKI  Jakarta  kembali  menerapkan PSBB  Ketat  setelah  mempertimbangkan  tiga hal  yakni  angka  kematian,  jumlah  pasien  di ruang isolasi dan ICU, serta ruang perawatan intensif  di  rumah  sakit.  Beberapa  sektor usaha  yang  diperbolehkan  untuk  beroperasi adalah  sektor  kesehatan,  bahan  pangan, makanan dan minuman akan tetapi pengunjung  hanya  bisa  memesan  untuk dibawa  pulang.  Kemudian  sektor  yang  lain yaitu  seperti  sektor  energi,  komunikasi  dan teknologi  informasi,  keuangan,  logistik, perhotelan, dan konstruksi.
12  Oktober  -  11  Januari  2021, Pada periode  ini  kembali  ditetapkannya  PSBB transisi  dengan  acuan  perlambatan  kenaikan kasus  penularan  COVID-19.  Kasus  positif COVID-19  dan  kasus  aktif  harian  terpantau stabil.  Dalam  kembalinya  PSBB  transisi  ini, sejumlah  pembatasan  dilonggarkan  kembali, diantaranya  makan  di  restoran  diizinkan dengan  protokol  kesehatan  ketat,  kemudian akan diikuti pembelajaran tatap muka.
11  Januari  -  25  Januari, Di  Jakarta pada  periode  ini  PSBB  diatur  dalam Keputusan  Gubernur  DKI  Nomor  19  Tahun 2021  tentang  pemberlakuan,  jangka  waktu, dan pembatasan aktivasi luar rumah PSBB.
26  Januari  -  8  Februari  2021, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masayarakat  (PPKM) secara serentak untuk wilayah Jawa dan Bali. Di  semua  daerah  yang  harus  menjalankan PPKM  ketentuan  yang  diterapkan  adalah
sistem  kerja  WFH  ( Work  From  Home) bagi 75%  pekerja,  pusat  belanja  dan  cafe  hanya beroperasi  sampai  pukul  19.00.  Terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan  masker  di  tempat  umum dengan  membersihkan  fasilitas  umum  atau membayar denda Rp 250.000.
9  Februari  -  28  Juni, PPKM berskala mikro  diterapkan  dengan  mencakup  sampai level unit terkecil yaitu tingkat desa/kelurahan  dengan  membentuk  pos komando penanganan COVID-19. Ketentuan tersebut  mencakup jam  operasional mall dan pusat  perbelanjaan  lain  beroperasi  sampai pukul  21.00,  fasilitas  umum  masih  ditutup, dan kegiatan sosial budaya dihentikan.
3  Juli  -  25  Juli  2021, Diberlakukan PPKM  darurat  di  Jawa  dan  Bali  oleh Presiden Joko Widodo. Cakupan area PPKM darurat  meliputi  48  kabupaten/kota.  PPKM darurat  meliputi  pembatasan  ketat  aktivitas masyarakat  seperti  penyekatan  di  pintu masuk  antar  kota  dan  antar  provinsi. Beberapa  kebijakan  PPKM  darurat  Jawa- Bali:
1. Aktivitas bekerja: Sektor non esensial dan kritikal  100%  WFH  sedangkan  sektor esensial maksimal 50% staf WFO
2. Aktivitas perdagangan: Supermarket, pasar  tradisional  dibatasi  jam  operasional sampai  pukul  20.00  dengan  kapasitas pengunjung  50%,  apotek  beroperasi  24 jam,  pusat  perbelanjaan  seperti mall
ditutup, tempat makan hanya
menyediakan layanan antar.
3. Aktivitas  sosial:  Tempat  ibadah  ditutup sementara,  kegiatan  seni  budaya  dan olahraga  dihentikan  sementara,  fasilitas area  publik  ditutup  sementara,  resepsi pernikahan  dihadiri  maksimal  30  orang dan  tidak  diperbolehkan  berkerumun  atau makan di tempat.
4. Mobilitas  masyarakat:  transportasi  umum diberlakukan  dengan  kapasitas  maksimal 70%,  pelaku  perjalanan  domestic  yang menggunakan  transportasi  jarak  jauh harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosisi 1) dan PCR dan/atau antigen.
26  Juli  -  2  Agustus, Presiden  Jokowi memperpanjang PPKM level  3 dan 4 hingga 2  Agustus  2021.  Keputusan  ini  dikeluarkan dengan  mempertimbangkan  tingginya  angka kasus COVID-19 di tingkat desa. Menindaklanjuti keputusan presiden tersebut, Mendagri  menerbitkan  tiga  instruksi  yaitu Inmendagri  Nomor  24  Tahun  2021  tentang PPKM  Level  4  dan  Level  3  COVID-19  di Wilayah  Jawa  dan  Bali,  Inmendagri  Nomor 25  Tahun  2021  tentang  PPKM  Level  4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara, Maluku, dan Papua, serta Inmendagri Nomor 26  Tahun  2021  tentang  PPKM  level  3,  level 2  dan  level  1  serta  mengoptimalkan  posko penanganan  COVID-19  di  tingkat  desa  dan kelurahan. Perbedaan PPKM level 1 hingga 4 yang diterapkan pemerintah yaitu:
1. PPKM Level 1-2:
a. 100% kegiatan Pendidikan
dilaksanakan secara daring.
b. 25% pekerja kantor WFH
c. Sektor non esensial beroperasi 100%
d. Kegiatan makan atau minum di warung atau  pedagang  kaki  lima  diizinkan dengan kapasitas 25%
e. Pusat perbelanjaan diperbolehkan
beroperasi maksimal pukul 17.00
f. Resepsi pernikahan diperbolehkan dengan  pengunjung  berkapasitas  25% dan tidak berkerumun.
2. PPKM Level 3:
a. Kegiatan makan dan minum di warung atau  pedagang  kaki  lima  dibatasi dengan pengunjung 25% dengan maksimal buka pukul 20.00
b. Pusat  perbelanjaan  dengan  kapasitas maksimal 25% dengan jam operasional pukul 17.00
c. Kegiatan  resepsi  pernikahan  hanya dihadiri  oleh  keluarga  atau  20  orang tamu dan tidak berkerumun
d. Ibadah  dilaksanakan  dengan  maksimal 25%  atau  20  orang  Jemaah  dengan menggunakan protokol ketat.
3. PPKM Level 4:
a. Pemerintah memperbolehkan makan di warung  atau  café  dengan  batas  hanya sampai maksimal 20 menit
b. Selain  pedagang  makanan  diizinkan buka sampai pukul 20.00
c. Pasar  rakyat  kebutuhan  pokok  dapat beroperasi 100% sedangkan pasar yang non kebutuhan hanya dapat berkapasitas  maksimal  50%  dengan jam buka sampai pukul 15.00
d. Pusat  perbelanjaan  atau mall ditutup sementara
e. Pembelian dapat diakses melalui delivery atau take away
f. Kegiatan  belajar  mengajar  dilakukan secara daring g. Tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah h. Angkutan umum hanya boleh berkapasitas 50%
i. Pemerintah  melarang  adanya  kegiatan resepsi untuk sementara waktu
Tabel 1. Kebijakan Pembatasan Sosial Kebijakan Bekerja dan Sekolah Perdagangan Aktivitas Sosial Mobilitas Masyarakat PSBB 100%  WFH  dan belajar daring - Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup - Pasar tradisional dibatasi - Pembatasan kegiatan keagamaan  dan  kegiatan di tempat umum - Pembatasan transportasi  umum  dan pribadi PSBB Transisi 50%  WFH,  100% belajar daring - Pusat perbelanjaan Jabodetabek  buka  10.00- 21.00, kapasitas 50% - Pasar  tradisional  dibatasi, sebagian ditutup - Tempat  ibadah,  ruang publik  buka,  kapasitas 50%. - Larangan  untuk  makan ditempat - Kendaraan pribadi, angkutan  massal,  dan taksi kapasitas 50% PSBB Ketat 75%  WFH,  100% belajar daring - Pusat perbelanjaan Jabodetabek tutup - Pasar tradisional dibatasi - Tempat makan beroperasi,  tapi  makan ditempat dilarang - Tempat ibadah hanya menerima Jemaah di sekitar lokasi.
- Kawasan  dengan  kasus tinggi wajib dirumah. - Tempat  umum  dan  ruang public tutup - Dilarang berkerumun lebih dari 5 orang - Kendaraan pribadi, angkutan  massal  dan taksi kendaraan 50% PPKM Jawa-Bali 75%  WFH,  100% belajar daring - Tempat  makan  kapasitas 25% - Pusat perbelanjaan beroperasi  pukul  10.00- 19.00 - Tempat  ibadah  kapasitas 50% - Pembatasan aktivitas masyarakat  pukul  19.00- 05.00 - Kapasitas moda transportasi  50%,  jam operasional transportasi umum dibatasi PPKM Mikro 50%  WFH,  100% belajar daring - Tempat  makan  kapasitas 50% - Pusat perbelanjaan beroperasi  pukul  10.00- 21.00 - Tempat  ibadah  kapasitas 50% - Fasilitas umum ditutup - Kegiatan  sosial  budaya dihentikan - Kendaraan pribadi, angkutan  umum  dan taksi diberika kapasitas sebesar 50% - Penumpang transportasi  jarak  jauh wajib menunjukkan hasil swab negatif PPKM Darurat Sektor Kritikal diperbolehkan 100%  WFO  dengan protokol kesehatan. 100% belajar daring Sektor  non-esensial 100% WFH Sektor esensial 50%
WFO.
- Pusat perbelanjaan tutup. - Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan jam operasional sampai pukul 20.00,
dengan kapasitas 50%.
- Apotek  dan  toko  obat bias beroprasi 24 jam.
- Tempat makan hanya
menyediakan layanan
antar atau delivery.
- Tempat ibadah ditutup. - Kegiatan seni budaya dan olahraga dihentikan. - Fasilitas area publik ditutup. - Resepsi pernikahan maksimal 30 orang,
dilarang makan di tempat.
- Transportasi umum kapasitas 70%. - Penumpang transportasi  jarak  jauh wajib menunjukkan kartu  vaksin  dan  hasil swab negatif.
Seterusnya  hingga  Agustus  2021  diterapkan  PPKM  level  4/3/2/1  sesuai  dengan  kasus  tertinggi  COVID-19  dan  angka kematian disetiap wilayah
Sumber: Pemberitaan Komapas dan Inmendagri Nomor 24, 25, 26 Tahun 2021.
Selain  itu  juga  di  tahun  2020 pemerintah  merespon  dampak  COVID-19 dengan  mengeluarkan  berbagai  regulasi  dan kebijakan  diantaranya  adalah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  membahayakan
Perekoniman  Nasional  atau  stabilitas  Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2020  pada  31  Maret  2020.  Kebijakan keuangan  negara  tersebut  meliputi  kebijakan pendapatan  negara  termasuk  kebijakan  di perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang  membahayakan  perekonomian  nasional atau stabilitas sistem keuangan.
Sebagai  turunan  dari  Perppu  di  atas, pemerintah  juga  menerbitkan  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  tentang Perubahan  Postur  dan  Rincian  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun Anggaran  2020  pada  tanggal  4  April  2020. Selanjutnya  Perpres  tersebut  diubah  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020  yang  telah  ditetapkan  pada  24  Juni 2020.  Akibat  adanya  penurunan  kinerja ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).  Tujuan  dari  program  tersebut  adalah untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan kemampuan ekonomi  para pelaku usaha dari sektor  riil  dan  sektor  keuangan  dalam menjalankan  usahanya  selama  pandemi COVID-19.
Program  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2020  ditetapkan  pada tanggal  9  Mei  2020.  Program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  dilaksanakan
melalui  empat  modalitas  dan  belanja  negara yaitu: 1) penyertaan modal negara (PMN), 2) penempatan  dana,  3)  investasi  pemerintah, dan  4)  kegiatan  penjaminan  dengan  skema yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Setelah  itu pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2020  yang  dikeluarkan  27 Juli  2020.  Kebijakan  tersebut  membahas tentang  Komite  Penanganan  COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut  terdiri  atas  Komite  Kebijakan, Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19,  dan Satuan  Tugas  Pemulihan  dan  Transformasi Ekonomi Nasional.
Secara  umum,  tren  positif  realisasi program  PEN didukung  oleh berbagai  upaya akselerasi,  diantaranya  percepatan  belanja penanganan  COVID-19,  percepatan  program PEN  yang  lain  diantaranya  adalah  insentif usaha,  DAK  Fisik,  Dana  Insentif  Daerah (DID)  Pemulihan,  dan  Pra  Kerja,  serta dengan  mengoptimalkan  program-program baru yang dapat langsung direalisasikan yaitu program Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah.
Sumber: Kementerian Keuangan
Gambar 4. Perkembangan dan Rincian Realisasi Anggaran PEN
Pada Tahun 2021, anggaran  yang telah dikeluarkan  pemerintah  untuk  penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN)  sebesar  Rp  695,20  triliun yang  dialokasikan  untuk  6  sektor  di Indonesia.  Total  yang  direalisasikan  hingga minggu  pertama  Agustus  2021  adalah  Rp 151,125  triliun  (kemenkeu.go.id,  10  Juni 2021). Selanjutnya, untuk memenuhi aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat  yang  pendapatnnya  terdampak pandemi  pemerintah  telah  mempersiapkan
jaring  pengamanan  sosial.  Realisasi  untuk perlindungan  sosial  sebesar  Rp  85,3  triliun dari  pagu  Rp  203,91  triliun.  Anggaran  yang sudah direalisasikan untuk Program Keluarga Harapan  (PKH)  sebesar  Rp  26,6  triliun, Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  dana  desa sebesar  Rp  8,3  triliun,  kartu  sembako  Rp 25,5  triliun,  program  prakerja  Rp  2,4  triliun, bantuan  tunai  non-jabodetabek  Rp  16,5 triliun  dan  diskon  listrik  Rp  3,1  triliun (nasional.kontan.co.id, 6 Juli 2021).

## Tabel 2. Potret Singkat Perekonomian dan Anggaran PEN
Potret Ekonomi 2020 Anggaran PEN 2020: Rp 695,20 triliun Anggaran PEN 2021: Rp 553,09 triliun  Pertumbuhan ekonomi: Kuartal  II:  minus  5,32%,
Kuartal III: minus 3,49 (resesi)  Survei Kegiatan Usaha (SKDU): minus, ada
perbaikan di akhir tahun
 PMI  Manufaktur  di  level ekspansi (51,3) per Desember
 Retail  Sales  Index:  belum pulih  (November  menurun dibandingkan Oktober)
 Indeks  Keyakinan  Konsumen: Mendekati  optimis  pada  akhir tahun (96,5)
 Defisit  APBN  2020  naik menjadi 6,34% PDB
 Kesehatan: Rp 86,64
triliun  Perlindungan  sosial:  Rp 242,15 triliun
 Sektoral  K/L  dan  Pemda:
Rp 68,78 triliun
 UMKM: Rp 128,21 triliun  Pembiayaan Korporasi: Rp 48,85 triliun
 Insentif  usaha:  Rp  120,61 triliun
 Realisasi  PEN  2020:  Rp 579,78 triliun (83,4%)
 Kesehatan Rp 104,7 triliun  Perlindungan  sosial  Rp 150,9 triliun
 Program prioritas Rp
141,36 triliun  Dukungan  UMKM  dan pembiayaan  korporasi  Rp 150,6 triliun
Sumber: kompaspedia.kompas.id
Terdapat tiga kebijakan yang dilakukan pemerintah  yaitu  peningkatan  konsumsi dalam  negeri,  peningkatan  aktivitas  dunia usaha,  serta  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan ekspansi  moneter.  Di  sektor  dunia  usaha, pemerintah berusaha menggerakkan perekonomian  melalui  pemberian  insentif kepada  UMKM  dan  korporasi.  Untuk UMKM  pemerintah  memberikan  penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan,  subsidi  bunga  melalui  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dan  Ultra  Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10 miliar
dan pemberian insentif pajak, misalnya Pajak Penghasilan  (PPh  Pasal  21)  ditanggung pemerintah (kompas.id, 13/05/21).

## Pembahasan Kebijakan Pemerintah
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menangani penambahan kasus positif COVID-19.
Adapun strategi yang diberlakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia terbagi  menjadi  empat  hal  yang  secara konsisten  dilakukan,  yaitu:  1)  kewajiban
memakai masker saat berada di ruang publik atau  di  luar  rumah,  2)  penelusuran  kontak ( tracing) dari  kasus  positif  yang  dirawat dengan  menggunakan rapid  test,  3) edukasi dan  penyiapan  isolasi  secara  mandiri  pada sebagian hasil tracing yang menunjukan hasil tes  positif  dari  rapid  tes  atau  negatif  dengan gejala  untuk  melakukan  isolasi  mandiri,  4) strategi  selajutnya adalah isolasi  rumah sakit yang  dilakukan  ketika  saat  isolasi  mandiri tidak  dapat  dijalankan.  Sedangkan physical distancing merupakan  strategi  dasar  untuk mengatasi  pandemi  COVID-19.  Selain  itu, dalam  bidang  ekonomi  pemerintah  juga memberlakukan  Jaring  Pengaman  Sosial untuk membantu masyarakat dalam melewati masa pandemi COVID-19.

## Strategi Preventif dan Promotif
Pemerintah  pada  dasarnya  secara proaktif  berupaya  untuk  mencegah  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan bahaya  virus  COVID-19  di  Indonesia.  Salah satu  upaya  pemerintah  secara  aktif  untuk mencegah  penyebaran  virus  adalah  dengan diberlakukakannya  berbagai  kebijakan  dan peraturan  dalam  beraktivitas  di  luar  rumah. Selain  itu  juga  pemerintah  berupaya  untuk meningkatkan imunitas  masyarakat  baik  dari obat-obatan  dan/atau  vaksinasi.  Hal  ini dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan  virus COVID-19 di berbagai klaster.
Selain  itu  juga  melalui  berbagai  iklan baik  di  TV  Nasional  maupun  di  papan banner , pemerintah berupaya untuk menghimbau  masyarakat  menerapkan  pola hidup  bersih  dengan  mencuci  tangan, memakai masker, jaga jarak dan menghindari kegiatan  yang  menimbulkan  kerumunan orang. Anjuran yang disarankan oleh Menteri Kesehatan  RI  bahwa  jarak  aman  untuk memenuhi kaidah physical distancing adalah minimal  satu  meter,  hal  ini  dilakukan  agar tidak  terjadi  penyebaran  COVID-19  melalui udara.  Dalam  upaya  mewujudkan  strategi preventif  Presiden  Jokowi  mendirikan  gugus tugas  percepatan  penanganan  COVID-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan  pandemi  COVID-19.  Adanya
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  melalui  Permenkes  9  tahun  2020 untuk  mencegah  penyebaran  virus  COVID- 19  yang  lebih  luas.  Hal  ini  juga  sebagai menekan  laju  angka  kematian  masyarakat akibat terpapar virus COVID-19.
Pemerintah  juga  menghimabu  kepada individu yang mengkonfirmasi bahwa terpapar  COVID-19  juga  harus  ditelusuri pernah  kontak  dengan  siapa  saja  dengan ditunjukkan  hasil  negatif rapid  tes ,  jika hasilnya  reaktif  maka  harus  dilakukan  tes PCR. Menteri Kesehatan RI juga menginfokan  bahwa  bagi  kelompok  pasien COVID-19 yang beresiko tinggi, direkomendasikan  agar  isolasi  di  fasilitas kesehatan dalam jangka waktu 14 hari sesuai dengan  kondisi  pasien.  Sedangkan  pada kelompok  COVID-19  yang  beresiko  rendah dihimbau  untuk  melakukan  isolasi  mandiri dengan memperhatikan prosedur kesehatan.

## Strategi Jaring Pengaman Sosial
Program JPS selama pandemi COVID- 19  adalah  program  yang  dirancang  untuk membantu  rakyat  miskin  yang  terkena dampak  akibat  pandemi  COVID-19  dan dilaksanakan  melalui  tahapan  penyelamatan dan  pemulihan  menuju  pada  kondisi  normal. Konsep  JPS  diperkenalkan  oleh  kelompok kapitalis  pada  saat  peralihan  ekonomi  di negara-negara  Eropa  Timur  tahun  1900an. Saat  itu  terjadi  transisi  ekonomi  dari  sistem ekonomi  sosialis  ke  sistem  ekonomi  pasar. Transisi  sistem  ekonomi  ini  mengakibatkan kelompok  masyarakat  miskin  yang  selama sistem  ekonomi  sosialis  mendapatkan  jatah pangan  gratis  dari  pemerintah  menjadi  tidak lagi  mendapatkan  jatah  pangan  gratis (Nasrah,  2020:125).  Program  ini  bertujuan untuk  meringankan  beban  bagi  keluarga miskin dan rentan terdampak COVID-19.
Berdasarkan  konferensi  pers  yang dilakukan  oleh  Presiden  Jokowi  per  tanggal 31  Maret  2020,  telah  diumumkan  skema Jaring  Pengaman  Sosial.  Adapun  rincian skema bantuannya yaitu (Maftuchan, 2020): 1. Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  untuk 10 juta keluarga penerima manfaat selama
12  bulan.  Seperti  untuk  ibu  hamil  Rp 3.000.000  per  tahun,  keluarga  dengan anak  usia  dini  sebesar  Rp  3.000.000  per tahun,  keluarga  dengan  disabilitas  Rp 2.400.000  per  tahun.  Kebijakan  ini  telah efektif  sejak  bulan  April  2020  dengan anggaran  yang  dialokasikan  sebesar  37,4 Triliun.
2. Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT). Pemerintah  meningkatkan  juga  penerima bantuan  BPNT  dari  15,2  juta  menjadi  20 juta  dengan  diikuti  naiknya  persentase besaran bantuan 30% dari Rp 150.000 per penerima  menjadi  Rp  200.000  per penerima.
3. Adanya  Kartu  Prakerja  berupa  insentif sebesar Rp 600.000 per 4 bulan
4. Bantuan  Subsidi  Listrik.  Pemerintah memberi subsidi penuh terhadap pelanggan  listrik  bertegangan  450  VA, selain  itu  pemerintah  juga  memberikan subsidi  bagi  pengguna  listrik  bertegangan 900 VA selama 3 bulan
5. Alokasi  cadangan  anggran,  dana  sebesar Rp  25  Triliun  akan  digunakan  kebutuhan pokok, operasi pasar dan logistik
6. Keringanan  kredit  dibawah  10  miliar untuk  pekerja  sektor  informal  dan  pelaku UMKM
7. BLT  Dana  Desa  untuk  11  juta  penerima manfaat  selama  3  bulan  diluar  penerima PKH,  Kartu  Sembako,  Bansos  Tunai  dan Prakerja.

## SIMPULAN
Pandemi  COVID-19  telah  mengubah laju perekonomian, hal ini disebabkan karena adanya berbagai regulasi dan kebijakan yang menyempitkan sektor ekonomi untuk berkembang.  Sejak  2020  akibat  adanya pandemi  COVID-19  perekonomian  negara mengalami  penurunan,  selain  itu  juga  angka pengangguran  dan  kemiskinan  semakin meningkat. Berbagai upaya pemerintah untuk mengembalikan  perekonomian  salah  satunya dengan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional  (PEN)  yang  bertujuan  untuk mempertahankan
dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor  riil  dan  sektor  keuangan  dalam menjalankan  usahanya  selama  pandemi COVID-19.
Pemerintah  memberikan  anggaran sebesar  Rp  695,20  triliun  di  tahun  2020  dan sebesar  Rp  553,09  triliun  di  tahun  2021. Selain  itu  untuk  menangani  krisis  tersebut, pemerintah  telah  menerapkan  program- program  jaring  pengaman  sosial  (JPS). Program  tersebut  terdiri  dari  bantuan  sosial, percepatan  pelaksanaan  Kartu  Prakerja  dan pemotongan tagihan listrik.

## SARAN
Pemerintah
perlu menyusun mekanisme  yang  tepat  untuk  pendataan sasaran  dan  penyaluran  bantuan  sosial, menyesuaikan pelatihan kartu prakerja dengan  kebutuhan  prioritas,  memperluas cakupan  sasaran  dan  mengubah  skema bantuan ls i trik, serta menjamin keberlangsungan  usaha  mikro  dan  kecil (UMK) agar mereka terhindar dari kebangkrutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo,  M.  2010. Triangulasi  dalam penelitian
kualitatif . Sekolah
Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. Nasrah,  Hidayati  dkk.  2020.  Implementasi Program  Jaring  Pengaman  Sosial  Pada Masa Pandemi COVID-19 di Pekanbaru,  Jurnal  El-Riyasah,  Vol  11, No 2 Tahun 2020
Maftuchan,  A.  2020.  Program  Tunai  di  Era COVID-19:  Bantuan  Tunai  Korona atau  Jaminan  Penghasilan  Semesta, Program  Tunai  Di  Era  COVID-19: Bantuan  Tunai  Korona  Atau  Jaminan Penghasilan Semesta
Honoatubun,  S.  2020.  Dampak  Covid-19 Terhadap  Perekonomian  Indonesia, EduPsyCouns  Journal. 2  (1):151,1–5. https://doi.org/10.1186/s13104-020- 05044-y
Pepinsky,  T.  B.,  &  Wihardja,  M.  M.  2011. Decentralization and Economic Performance  in  Indonesia,  Journal  of East  Asian  Studies,  11(3),  337–371. https://doi.org/10.1017/S15982408000
07372
Sanusi,  Anwar.  2016.  Metodologi  Penelitian Bisnis , Jakarta: Salemba Empat. hal. 32 Sihaloho,  Estro  Darianto.  2020.  Dampak
Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia,  Researchgate;  Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran.
Mardiyah,  R.A.,  Nunung  Nurwati.  2020.
Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Peningkatan  Angka  Pengangguran  di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial.
Hidayat,  Khomarul.  2020.  Pemerintah  akan maksimalkan  anggaran  PEN  di  kuartal III. Diunduh 6 Juli 2021, http://nasional.kontan.co.id/news/peme rintah-akan-maksimalkan-anggaran- pen-di-kuartal-iii-2020 Tim  detikcom.  2020.  Kapan  Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?.Detiknews, Diunduh dari https://news.detik.com/berita/d- 4991485/kapan-sebenarnya-corona- pertama-kali-masuk-ri
Permatasari, Desi. 2021. Kebijakan Covid-19
dari  PSBB  hingga  PPKM  level  4. Diunduh dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/inf ografik/kronologi/kebijakan-covid-19- dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level Biro  KLI.  2021.  Realisasi  Penanganan Covid-19  dan  PEN  hingga  Agustus Capai 21,8%. Diunduh dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/realisasi-penanganan-covid-19- dan-pen-hingga-agustus-capai-21-8/ Purwanto, Antonius. 2021. Ekonomi Indonesia  pada  Masa  Pandemi  Covid- 19: Potret dan Strategi Pemuihan 2020- 2021. Diunduh dari
https://kompaspedia.kompas.id/baca/pa paran-topik/ekonomi-indonesia-pada-
masa-pandemi-covid-19-potret-dan- strategi-pemulihan-2020-2021 Ferry.  2021.  Menkeu  Jelaskan  Jaring Pengaman  Sosial  dalam  Penanganan Covid-19  pada  IMF.  Diunduh  dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/menkeu-jelaskan-jaring- pengaman-sosial-dalam-penanganan- covid-19-pada-imf/
Webinar  Semeru  Institute.  2021.  Analisis Dampak  Sosial  dan  Ekonomi  Pandemi terhadap  Rumah  Tangga  di  Indonesia. diunduh dari https://smeru.or.id/id/content/analisis- dampak-sosial-dan-ekonomi-pandemi- terhadap-rumah-tangga-di-indonesia
Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Covid-19  dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang membahayakan  Perekoniman  Nasional atau stabilitas Sistem Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun2020
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Postur  dan  Rincian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Postur  dan  Rincian APBN 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang  Pemulihan  Ekonomi  Nasional dalam  Rangka  Mendukung  Kebijakan Keuangan  Negara  untuk  Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid- 19.