## PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR
( STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)
Ishak Tri Nugroho Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## Email: ishaktrinugroho@gmail.com

## Abstract
The long history of reforming Islamic Family Law in the Muslim world began in the  20th  century  when  Turkey  became  the  first  Muslim  country  to  pioneer  this reform.  These  reforms  greatly  influenced  the  reform  of  Islamic  family  law  in Egypt  and  provided  a  more  forward-looking  color  compared  to  what  was previously done, the impetus for reform and reform of Islamic law in Egypt came from within the Islamic tradition itself and from outside the Islamic tradition.  In addition to reforming family law in general, Egypt has also reformed the concept of  inheritance  law  regarding  wajibat  for  orphan  grandchildren,  which  actually does  not  discuss  this  matter  in  classical  books.  Egypt  regulates  the  issue  of compulsory  wills  in  the  Egyptian  Law,  namely  Law  no.  71  of  1946  concerning inheritance, Egypt introduced a new concept in terms of inheritance for orphaned grandchildren  who  are  usually  considered  as  dzawil  arham  who  are  prevented from  obtaining  inheritance,  so  they  are  now  entitled  to  inheritance  by  using  the mandatory  will.  The  concept  of  wills,  mandatory,  for  inheritance  for  orphaned grandchildren does not exist in classical jurisprudence, and it appears that Egypt is trying to reform the law by inventing new laws or rechtsvinding, in order to find a solution to the inheritance problems that occur in Egypt.

## Keywords: Family Law, Mandatory Will, Egypt

## Abstrak
Sejarah  panjang  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  dunia  Muslim  sudah dimulai  pada  abad  ke-20  ketika  Turki  menjadi  Negara  Muslim  pertama  yang mempelopori  pembaruan  tersebut.  Reformasi  ini  sangat  mempengaruhi pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir  dan  memberikan  warna  lebih berwawasan  jauh  ke  depan  dibandingkan  dengan  yang  dilakukan  sebelumnya, dorongan  reformasi  dan  pembaruan  hukum  Islam  di  Mesir  datang  dari  dalam tradisi  Islam  itu  sendiri  maupun  yang  dari  luar  tradisi  Islam.  Selain  melakukan pembaruan  hukum  keluarga  secara  umum,  Mesir  juga  melakukan  pembaruan konsep  hukum  waris  mengenai  wasiat  wajibat  bagi  cucu  yatim  yang  sebenarnya dalam  kitab-kitab  klasik  memang  tidak  dibahas  mengenai  hal  tersebut.  Mesir mengatur masalah wasiat wajibab dalam Undang-Undang Mesir yaitu UU No. 71
tahun  1946  tentang  kewarisan,  Mesir  mengenalkan  konsep  baru  dalam  hal kewarisan  bagi  cucu  yatim  yang  biasanya  dianggap  sebagai  dzawil  arham  yang terhalang  mendapatkan  kewarisan,  maka  kini  berhak  mendapatkan  kewarisan dengan  cara  menggunakan  jalan  wasiat  wajibah.  Konsep  wasiat  wajibah  untuk kewarisan  bagi  cucu  yatim  ini  sebenarnya  tidak  ada  di  dalam  fikih  klasik,  dan terlihat  bahwa  Mesir  mencoba  melakukan  pembaruan  hukum  dengan  jalan penemuan  hukum  baru  atau rechtsvinding ,  demi  mencarikan  solusi  terhadap permasalahan kewarisan yang terjadi di Mesir.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Wasiat Wajibah, Mesir

## A. Pendahuluan
Sebuah keniscayaan bahwa perubahan selalu terjadi dalam tatanan hukum suatu negara yang berdaulat. Setiap perubahan hukum tentulah membawa dampak yang  cukup  besar  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  subyek  hukum,  apalagi jika aturan hukum tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang yang berlaku di negara  yang  bersangkutan.  Hal  ini  pula  yang  terjadi  di  negara-negara  muslim terhadap  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  termasuk  Mesir.  Sikap  para  ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim juga  sering  menimbulkan  pandangan  pro  dan  kontra,  bahkan  perdebatan  antara ulama-ulama yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum yang lama dengan kalangan pembaru baik dalam persoalan-persoalan yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. 1
Sejarah  panjang  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  dunia  sudah dimulai  pada  abad  ke-20  ketika  Turki  menjadi  Negara  Muslim  pertama  yang mempelopori  pembaruan  tersebut. 2 Reformasi  ini  sangat  mempengaruhi pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir  dan  memberikan  warna  lebih berwawasan  jauh  ke  depan  dibandingkan  dengan  yang  dilakukan  sebelumnya, baik dorongan reformasi yang datang dari dalam tradisi Islam itu sendiri maupun
1 Donohue, John J. Dan John L.Esposito, Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah- Masalah, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: Radjawali Press, 1995), Hlm. 365.
2 Khoirudin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia , (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), Hlm. 44.
yang dari luar tradisi Islam. 3 Selain melakukan pembaruan hukum keluarga, Mesir juga  melakukan  pembaruan  konsep  hukum  waris  mengenai  wasiat  wajibat  bagi cucu  yatim  yang  sebenarnya  dalam  kitab-kitab  klasik  memang  tidak  dibahas mengenai  hal  tersebut.  Mesir  mengatur  masalah  wasiat  wajibat  tersebut  dalam Undang-Undang Mesir dan itu berlaku hingga sekarang. 4
Hal diatas dapat dilihat dari adanya fakta sejarah bahwa para cendikiawan muslim  pada  tahap  modern  saat  ini  sudah  mulai  banyak  bersentuhan  dengan keilmuan  barat  dan  memiliki  kesadaran  pada  beberapa  isu  global,  seperti: keadilan,  HAM,  dan  Gender.  Para  pemikir  hukum  baik  hukum  konvensional maupun  hukum  Islam  dituntut  harus  mampu  membuat  sebuah  konsep  aturan hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  terutama  dalam  hal hukum  keluarga  Islam.  Hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara  reinterpretasi  fiqh klasih  mengenai  konsep  Hukum  Keluarga  Islam.  Berawal  dari  sinilah  muncul gagasan-gagasan  baru  untuk  melakukan  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam. Tujuan  pembaruan  tersebut  tidak  lain  untuk  melkukan  reinterpretasi  kembali  al- Qur’an dan Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat saat ini, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kodifikasi Hukum Keluarga.

## B. Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Mesir
Dinamika  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  negara-negara  Muslim diwarnai perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  sejarah  pemikiran  Hukum  Islam  yang mengalami  beberapa  tahapan  sejarah.  Sejarah  pemikiran  dan  pembaruan  hukum Islam  menurut  Jasser  Auda 5 terbagi  menjadi  tiga tahapan  sejarah,  yakni: Islamic
3 John. L.Esposito, Ensiklopedia  Oxford Dunia Islam Modern, Jilid.5, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 209 .
4 Wasiat wajibat diatur di dalam UU No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan intestato, dan UU  No.  71  tahun  1946,  tentang  kewarisan  testamentary.  Kedua  undang-undang  ini  didasarkan pada  prinsip-prinsip  hukum  tentang  kewarisan  dan  wasiat yang  telah  ada  dalam  kitab  fikih  yang disesuaikan  sengan  keadaan  masyarakat  Mesir.  Kedua  UU  teresbut  juga  diamandemen  dengan munculnya UU No. 100 tahun 1985
5 Jasser  Auda  merupakan  Associate  Professor  Di  Fakultas  Studi  Islam  Qatar  Dengan Fokus  Kajian  Kebijakan  Publik  Dalam  Program  Studi  Islam,  Sekaligus  Sebagai  Dosen  Tamu  Di
Traditionalism, 6 Islamic  Modernism 7 ,  dan Postmodernisme . 8 Adapun  mengenai sejarah  pembaruan  dan  pemikiran  hukum  keluarga  di  Mesir  sendiri  termasuk  ke dalam  fase Islamic  Modernism ,  dan Postmodernisme .  Dalam  fase  tersebut  Mesir sudah melakukan perubahan hukum keluarga Islam dengan metode komtemporer, yakni  dengan  cara  menggabungkan intra-doctrinal  reform, dan extra-doctrinal reform, 9 yang  hasilnya  kemudian  di  undangkan  menjadi  Undang-Undang  demi menjamin kepastian hukum bagi warganya.
Republik  Arab  Mesir  yang  merupakan  tanah  kelahiran  mazhab  syafi’i, yang  sekarang  berada  dibawah  sistem  pemerintahan  yang  telah  mengalami modifikasi  (modern).  Namun  belakangan  setelah  menjadi  bagian  propinsi
Fakultas  Hukum  Universitas  Alexandria,  Mesir,  Islamic  Institute  Of  Toronto,  Kanada  Dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia Menjadi  Dosen  Mata Kuliah Hukum  Islam, Filsafat, Dan  Materi Terkait Dengan Isu-Isu Minoritas Muslim Dan Kebijakan Di Beberapa Negara Di Seluruh Dunia. M. Amin Abdullah, Bangunan Baru Epistimologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi ,  Makalah  Disampaikan  “Dalam  Seminar  Nasional  Dan  Temu  Alumni  Fakultas Syari’ah”,  di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Diselenggarakan Oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 September 2012, Hlm. 4.
6 Lebih  Lanjut  Dijelaskan  Dalam Islamic  Tradisionalism Terdapat  Empat  Varian,  (1) Scholastic  Tradisionalism ,  Dengan  Ciri  Berpegang  Teguh  Pada  Salah  Satu  Mazhab  Fiqh Tradisional  Sebagai  Sumber  Hukum  Tertinggi,  Dan  Hanya  Membolehkan  Ijtihad  Ketika  Sudah Tidak  Ada  Lagi  Ketentuan  Hukum  Dalam  Mazhab  Yang  Dianut,  (2) Scholastic  Neo- Tradisionalism, Bersikap Terbuka  Terhadap Lebih Dari Satu Mazhab  Untuk  Dijadikan  Referensi Terkait  Suatu  Hukum,  Dan  Tidak  Terbatas  Pada  Satu  Mazhab  Saja.  (3) Neo-Literalism , Mempunyai  Karateristik  Menolak  Ide  Untuk  Memasukkan Purpose Atau Maqasid Sebagai Sumber Hukum Yang Sah ( Legitimate ), Contohnya Saat Ini Adalah Aliran Wahabi. (4) Ideology- Oriented  Theories ,  Salah  Satu  Sikap  Aliran  Ini  Adalah  Penolakan  Mereka  Terhadap  Demokrasi Dan  Sistem  Demokrasi,  Karena  Dinilai  Bertentangan  Secara  Fundamental  Dengan  Sistem  Islam. M. Amin Abdullah, Bangunan Baru Epistimologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi, Hlm. 6.
7 Ciri  Umum  Para  Tokoh  Corak  Pemikiran  Ini  Adalah  Mengintegrasikan  Pendidikan Islam  Dan  Barat  Yang  Mereka  Peroleh  Untuk  Diramu  Menjadi  Tawaran  Baru  Bagi  Reformasi Islam  Dan  Penafsiran  Kembali  ( Re-Interpretation ),  Beberapa  Pemikir  Di  Antaranya  Adalah Muhammad  Abduh Dan Rashid Rida di  Mesir. M. Amin Abdullah, Bangunan Baru Epistimologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi, Hlm. 6.
8 Metode  Umum  Yang  Digunakan  Tendensi  Ini  Adalah Deconstruction ,  Banyak  Tokoh Yang  Bisa  Disebut   Berpengaruh  Pada  Masa  Ini,  Seperti; Mohammad  Arkoun,  Nasr  Hamid  Abu Zaid,  Hasan  Hanafi,  Al-Tahir  Al-Haddad  Dan  Juga  Ebrahim  Moosa.  M.  Amin  Abdullah, Bangunan Baru Epistimologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi, Hlm. 7.
9 Intra-doctrinal  reform merupakan  pembaruan  hukum  dengan  cara  tetap  merujuk  pada konsep  fikih  konvensional  baik  dengan  cara takhayyur ( ekleksitisme ),  maupun talfiq (mengambil jalan tengah/titik temu). Adapun extra-doctrinal reform merupakan  pembaruan hukum yang tidak lagi terpaku pada rujukan konsep fikih klasik, akan tetapi merujuk langsung kepada nash al-Qur’an dan  sunnah,  dan  kemudian  melakukan  penafsiran  ulang  terhadap  nash  tersebut  (reinterpretasi). Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History,  Text  and  Comparative  Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 13.
kerajaan  Ottoman  Turki,  Mesir  mengadopsi  sistem  hukum  yang  bersumber  dari mazhab Hanafi. Modernisasi Mesir sebenarnya sudah terjadi ketika masih dijajah oleh Perancis dan sekutunya yakni Inggris dan Italia pada tahun 1874 yang masih diperintah  oleh  suatu  sistem  kerajaan. 10 Kemudian  Mesir  telah  mendapatkan kemerdekaannya  yang  mencapai  gemilang.  Perhatian  pertama  terfokus  pada administrasi hukum yang dijalani sejak tahun 1875-1889 yang dimaksudkan untuk membangun pengadilan nasional. Dalam jangka tujuh tahun perkembangan Mesir tidak lepas dari pengaruh Inggris dan pada masa-masa sekarang masih mengikuti sistem hukum Eropa. 11
Raja Fuad dari Mesir merupakan tokoh penyusun Konstitusi atau Undang- Undang  Dasar  Mesir  pertama  yang  kemudian  memberlakukan  konstitusi  Mesir pada  april  1923.  Pasal  149  konstitusi  1923  menyatakan  Islam  sebagai  agama negara  dan  bahasa  Arab  adalah  bahasa  resmi. 12 Namun  Konstitusi  tersebut  tidak bertahan  lama  setelah  jatuhnya  Raja  Fuad  dari  kekuasaannya  pada  23  juli  1952 karena  digulingkan  kekuasaannya  oleh  kaum  Reublikan.  Konstitusi  Mesir  1923 kemudian  diganti  dengan  kontitusi  Mesir  tahun  1956,  Islam  kembali  ditegaskan sebagai  agama  negara  dan  bahasa  arab  sebagai  bahasa  resmi.  Namun  karena adanya  dinamika  politik  yang  terjadi  di  Mesir,  lagi-lagi  konstitusi  Mesir mengalami  perubahan  dengan  berlakunya  konstitusi  Mesir  baru  yang  sekarang, yang  disahkan  pada  11  september  1971. 13 Konstitusi  Mesir  kembali  menyatakan hal serupa, dengan tambahan bahwa prinsip-prinsip  syariat  adalah sumber  utama legislasi. Sistem hukum Mesir banyak menimba dari Eropa, terutama dari negeri-
10 Hajjar, ‘Domestic Violence and Shari’a : A Comparative Study of Muslim Societies in the  Middle  East,  Africa  and  Asia’, Islamic  Family  Law  Project, available  at: http://www.law.emory.edu/IFL/index2.html,.  Lihat  Jasmine  Moussa,  The  Reform  of Shari’a - derived  Divorce  Legislation  in  Egypt:  International  Standards  and  the  Cultural  Debate, https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislation egypt.pdf,   diakses 3 Juni 2020.
11 Tahir  Mahmood, Personal  Law in  Islamic  Countries  (History,  Text  and  Comparative Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 27-28.
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad_I_of_Egypt, diakses 3 Juni 2020.
13 http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt,  diakses  3  Juni 2020.
negeri  Italia,  Prancis,  dan  Inggris  yang  pada  saat  itu  merupakan  negara  sekutu yang  menjajah  Mesir. 14 Hukum  perdata  Mesir  tahun  1883  diadopsi  dari  hukum Perancis dan juga dari hukum kekeluargaan Islam atau al-ahwal al-syakhsiyah.
Hukum keluarga Mesir mulai mengalami reformasi sejak 1920, dan sejak saat  itu  parlemen  menetapkan  berbagai  undang-undang. 15 Berawal  dari  negara Turki  yang  tercatat  sebagai  negara  Muslim  pertama  yang  melakukan  pembaruan Hukum  Keluarga  Islam  dengan  proses  panjang  yang  pada  akhirnya  melahirkan Ottoman  Law  of  Family  Rights  (Qanūn  Qarār  al-Huqūq  al-‘A̅ilah  al- ‘Utsmāniyyah )  Tahun  1917.  Turki  juga  mengadopsi  Hukum  Sipil  Swiss  yang kemudian dijadikan Undang-Undang Islam Turki ( the Turkish Civil Code ) Tahun 1926.  Sedangkan  Mesir  merupakan  negara  kedua  setelah  Turki  dan  Negara pertama di Arab yang mengadakan pembaruan Hukum Keluarga. 16 Secara singkat sejarah  pembaruan  di  Mesir  di  mulai  pada  tahun  1920  dengan  lahirnya  dua  UU keluarga Mesir, yakni Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929  Kedua UU ini kemudian diperbarui tahun 1979, dengan lahirnya UU No. 44 tahun 1979 yang  dikenal  Hukum  Jihan  Sadat  .  UU  ini  kemudian  diperbarui  dalam  bentuk Personal Status (Amendement) Law atau UU. No. 100 tahun 1985. 17
Adapun  bentuk  pembaruan  hukum  keluarga  yang  telah  Mesir  lakukan adalah dengan mengeluarkan beberapa undang-undang;
14 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal  Panggabean, Politik  Syari’at  Islam ,  (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 105.
15 Mesir melakukan pembaruan hukum  keluarga pertama kali dengan  mengeluarkan  UU No.  25 tahun  1920  tentang  Nafkah  dan  Perceraian,  yang  kemudian  direvisi  dengan  UU  No. 100 tahun  1985.  Keudian  Mesir  juga  mengeluarkan  UU  No.  56  tahun  1923  tentang  batas  usia perkawinan,  UU  No.  25  tahun  1929  tentang  perceraian  dan  percekcokan  dalam  rumah  tangga. http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf, diakses pada 2 Juni 2020.
16 Khoirudin  Nasution, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan  Malaysia, (Jakarta:  Inis,  2002), Hlm. 94.
17 Khoirudin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim , (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009) , Hlm. 168.
1. UU  No.  25  tahun  1920  tentang  Nafkah  dan  Perceraian,  yang  kemudian direvisi dengan UU No. 100 tahun 1985. 18
2. UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan,
3. UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian, 19
4. UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris,
5. UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.
Meskipun  ide-ide  dari  sarjana  Mesir  seperti  Muhammad  Abduh,  Qasim Amin,  Safwat  dan  pemikir  Mesir  lainnya  tentang  teori  pembaharuan  hukum keluarga  di  Mesir  ditentang  habis-habisan,  namun  pada  kenyataannya  ide-ide merekalah yang banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. seorang  sarjana  Mesir,  Malik  Hifni  Nasif  mengusulkan  beberapa  butir pembaharuan  hukum  yang  berhubungan  dengan wanita,  yang  diserahkan  kepada Badan  Legislatif  Mesir  tahun  1911  diantaranya  adalah  masalah  pendidikan wanita,  poligami,  umur  nikah,  dan  masalah  kerudung  ( veil ). 20 Selain  itu  juga usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Emansipasi  Wanita  Mesir.  Misalnya  tuntutan  dari The  Egyptian  Feminist  Umon yang berdiri pada tahun 1923, yang dipimpin oleh Huda Sya’rawi. Kelompok ini mengajukan beberapa poin tuntutan pembaruan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir,  antara  lain:  (1)  Pendidikan  kepada  Wanita,  (2)  Pembaharuan  Hukum Keluarga,  (3)  Batas  Minimal  Perkawinan,  (4)  Pembatasan  Poligami,  (5) Pembatasan Hak Cerai Laki-laki. 21
Pada  dekade  1960-an  dan  1970-an  diajukan  berbagai  usulan  reformasi hukum  termasuk  hukum  kekeluargaan  meskipun  belum  ada  yang  berhasil diundangkan karena adanya kontroversi dan dinamika politik berlarut-larut antara
18 ،١٩٨٥   ﺔﻨﺴﻟ   ١٠٠   ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ لﺪﻌﻤﻟا ،١٩٢٠   ﺔﻨﺴﻟ   ٢٥   ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻗ http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf, diakses pada 2 Juni 2020.
19 Ibid.
20 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinana  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, (Jakarta:  INIS,  2002), hlm. 94.
21 Ibid, hlm. 95.
pihak  yang  menginginkan  dan  yang  menentangnya.  Pada  bulan  Desember  1979 Presiden  Anwar  Sadat  secara  sepihak  sepihak  mengeluarkan  dekrit  yang menetapkan salah satu dari usulan tersebut menjadi Undang-Undang Mesir No. 44 Tahun  1979  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan Jehan’s  Law . 22 Meskipun demikian  pada  masa  Presiden  Husni  Mubarok,  tahun  1985,  Undang-Undang Mesir  No.  44  Tahun  1979  itu  dianulir  karena  Anwar  Sadat  dinilai  melakukan sesuatu  di  luar  kewenangan  dan  otoritasnya.  Sebagai  gantinya,  dalam  rangka memenuhi  tuntutan  kelompok-kelompok  Islam  dibuat  undang-undang  status personal baru yang yang merevisi undang-undang tahun 1920 dan 1929. 23
Perjuangan  negara-negara  Muslim  termasuk  Mesir  dalam  melakukan pembaruan  di  bidang  Hukum  Keluarga mempunyai  berbagai  tujuan,  yang  secara umum  tujuan  tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori  tujuan. 24 Tujuan  Pertama ;  tujuan  unifikasi  hukum  perkawinan,  unifikasi  sendiri  masih terdiri  dari lima  karakter, yakni: (1)  unifikasi  hukum  yang berlaku  untuk seluruh warga  negara,  termasuk  tanpa  memandang  agama,  seperti  kasus  di  Tunisia,  (2) unifikasi untuk menyatukan dua aliran pokok Sunni dan Syi’i, seperti di Iran dan Irak,  (3)  unifikasi  untuk  memadukan  antar  Mazhab  dalam  Sunni,  (4)  unifikasi dalam  satu  mazhab  tertentu  dengan  mengambil  pandangan  Imam  Mazhab terkenal, (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat Imam Fiqh di luar Imam Mazhab  terkenal,  seperti  pendapat  Ibn  Syubrumah,  Ibn  Qayyim  dan  lainnya. Tujuan  kedua dari  usaha  reformasi  itu  adalah  untuk  peningkatan  status  wanita.
22 Undang-Undang ini dikenal dengan sebutan Jehan Law, karena pada saat itu diusulkan oleh Isteri Anwar Sadat (Jihan  Sadat). UU ini melakukan  banyak revisi terhadap UU Mesir yang berkaitan  masalah  hukum  keluarga  yakni  UU  No.  25  tahun  1920,  dan  UU  No.  25  tahun  1929. Salah satu revisi yang ada di dalam UU Jihan Sadat adalah berkaitan dengan masalah peranan dan hak perempuan dalam rumah tangga, dan juga mengenai pemberdayaan hak perempuan.http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM,  diakses pada 2 Juni 2020.
23 UU  No.  44  tahun  1979  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Mesir  dengan  alasan kesalahan  prosedural.  Sebagai  ganti  dari  UU Jehan’s  Law tersebut,  dikeluarkan  UU.  No.  100 Tahun  1985  sebagai  amandemen  terhadap  UU  yang  keluar  di  tahun  1920  dan  1929,  dan  berlaku hingga sekarang. Ibid.
24 Lihat  J.N.D.  Anderson, Hukum  Islam  Di  Dunia  Moderen., Hlm.  64;  Dan  Khoirudin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia , Hlm 42.
Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, ia dapat dilihat dari sejarah legislasinya,  yang  diantaranya  untuk  merespons  tuntutan-tuntutan  peningkatan status  wanita. 25 Tujuan  keti ga  adalah  untuk  merespons  perkembangan  dan tuntutan  zaman,  karena  doktrin  fikih  tradisional  dianggap  kurang  mampu menjawabpermasalahan yang berkembang di masyarakat.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  ketiga  tujuan  ini  merupakan tujuan  dari  reformasi  UU  Perkawinan  di  mayoritas  negara-negara  muslim termasuk  Mesir,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  di  beberapa  negara mencakup  beberapa  tujuan  sekaligus.  Saat  ini  pun  bisa  dikatakan  bahwa pembaruan  hukum  keluarga  Mesir  termasuk  ke  dalam  kategori  ketiga  tujuan pembaruan terseut, mengingat bahwa setiap perundang-undangan yang dihasilkan untuk  merespon  perkembangan  zaman  sekaligus  melakukan  reinterpretasi terhadap  pemahaman  fiqh  klasik.  Apabila  hal  tersebut  dikaitkan  dengan pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir,  salah  satunya  pembaruan  hukum wasiat  wajibat,  maka  jelaslah  bahwa  Mesir  berusaha  untuk  melakukan reinrerpretasi dalam rangka mencari solusi permasalahan umat. Permasalahan ahli waris  bagi  cucu  yatim  yang  umumnya  selalu  mendapat  perlakuan  diskriminatif, kini  diakomodir  dengan  munculnya  perundang-undangan  mengenai  wasiat wajibat  bagi  warga  Mesir.  Hal  ini  juga  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum dan emberikan rasa keadilan bagi warga Mesir.

## C. Ketentuan Mengenai Wasiat Wajibah di Mesir
Mesir  sebagai  negara  pertama  melakukan  pembaruan  hukum  secara  total dan  telah  menghasilkan  beberapa  produk  perundang-undangan,  antara  lain;  UU No.  77  tahun  1943  tentang  kewarisan  intestato, 26 dan  UU  No.  71  tahun  1946, tentang  kewarisan  testamentary. 27 Kedua  undang-undang  ini  didasarkan  pada prinsip-prinsip  hukum  tentang  kewarisan  dan  wasiat  yang  telah  ada  dalam  kitab
25 Ibid.
26 http://www.f-law.net/law/threads/55-1943-ﺔﻨﺴﻟ-77-ﻢﻗر-ىﺮﺼﻤﻟا -ثاﺮﯿﻤﻟا-نﻮﻧﺎﻗ,  diakses  2 Juni 2020.
27 http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946-ﮫﻨﺴﻟ-71-ﮫﯿﺻﻮﻟا -نﻮﻧﺎﻗ/, diakses 2 Juni 2020.
nash  al-Qur’an  dan  kitab  fikih  klasik  yang  disesuaikan  sengan  keadaan masyarakat  Mesir. 28 Hampir  sebagian  besar  ketentuan  UU  No.  77  tahun  1943, dan  UU  No.  71  tahun  1946,  tentang  kewarisan  tersebut  diadopsi  dari  mazhab Hanafi. Namun dalam beberapa kasus terdapat hukum yang berbeda dari mazhab Hanafi, seperti mengambil pertimbangan dari madzhab Syafi’i dan juga madzhab Maliki. 29 Di  dalam  UU  No.  71  tahun  1946  tersebut,  Mesir  mengenalkan  konsep baru dalam hal kewarisan bagi cucu yatim yang biasanya dianggap sebagai dzawil arham  yang  terhalang  mendapatkan  kewarisan,  maka  kini  berhak  mendapatkan kewarisan  dengan  cara  menggunakan  jalan  wasiat  wajibah. 30 Konsep  wasiat wajibah untuk kewarisan bagi cucu yatim ini sebenarnya tidak ada di dalam fikih klasik,  dan  terlihat  bahwa  Mesir  mencoba  melakukan  pembaruan  hukum  dengan jalan penemuan hukum baru atau rechtsvinding , demi mencarikan solusi terhadap permasalahan kewarisan yang terjadi di Mesir.
Hukum  Waris  Mesir  UU  No.  71  Tahun  1946  juga  mengatur  mengenai wasiat  wajibat.  menyatakan  bahwa  seorang  anak  yang  lebih  dahulu  meninggal dunia  dan  meninggalkan  anak  pula,  cucu  itu  mengantikan  ayahnya  dalam mewarisi  kakeknya  atau  neneknya  dengan  cara  memperoleh  wasiat  wajib  tidak lebih  dari  sepertiga  harta.  Adapun  yang  menetapkan  wasiat  wajibah  itu  ialah pengadilan, karena si mati memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Ide wasiat wajibah  ini  diajukan  ulama  Mesir  untuk  menegakkan  keadilan  dan  membantu cucu yatim. Di Mesir aturan wasiat wajibah itu berlaku bagi semua cucu, baik dari anak  laki-laki  maupun  perempuan. 31 Dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik  tentu  saja ketentuan-ketentuan demikian itu  tidak ada, karena warisan pada dasarnya hanya
28 http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM,  diakses 2 Juni 2020.
29 M.  Atho’  Muzdhar  dan  Khoiruddin  Nasution  (ed), Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern dalam Khoiruddin Nasution, cet. ke-I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 13.
30 http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946-ﮫﻨﺴﻟ-71- ﮫﯿﺻﻮﻟا-نﻮﻧﺎﻗ/,  perolehan  bagian  harta wasiat dengan cara menggunakan wasiat. Diakses 2 Juni 2020.
31 Atho’  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad;  Antara  Tradisi  dan  Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hlm. 184.
untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah Mesir itu dipandang lebih mendekati rasa keadilan. 32
Pengaturan  mengenai  wasiat  wajibat  tersebut  dituangkan  dalam  kitab Undang-undang hukum  wasiat Mesir tahun No.  71 tahun 1946 pasal 76,  77,  dan 78 yang menetapkan menetapkan bahwa:
1) Ketika  seorang  pewaris  tidak  mewasiatkan  kepada  anak  keturunannya yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  atau  meninggal  bermasa-sama dengan  si  pewaris,  untuk  melimpahkan  harta  warisan  kepada  anaknya (cucunya)  sebesar  bagian  yang  seharusnya  ia  terima,  maka  wajib  bagi  si pewaris untuk melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orangtuanya tadi dalam menerima bagian tidak lebih dari sepertiga bagian dari  jumlah  kewarisan  dengan  syarat  jika  memang  tidak  ada  ahli  waris yang lain, dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar  sahamnya  itu.  Sekiranya  telah  pernah  diberi  tetapi  kurang  dari saham  yang  seharusnya  ia  terima,  maka  kekurangan  dianggap  sebagai wasiat wajib sebesar bagian seharusnya berhak ia terima. 33
wasiat  ini  menjadi  hak  keturunan  derajat  pertama  dari  anak  laki-laki  dan perempuan serta  keturunan  seterusnya menurut garis asal anak yang awal bukan dari yang lain. Setiap derajat menghijab keturunannya sendiri tetapi tidak  dapat  menghijab  keturunan  dari  yang  lainnya.  Setiap  derajat membagi  wasiat  tersebut  seolah-olah  wasiat  wajibah  tersebut  sebagai warisan dari orang tua mereka itu. 34
2) Jika  si  Pewaris  memberikan  wasiat  kepada  orang  yang  berhak  menerima wasiat  wajibah  sebesar  bagian  yang  lebih  banyak  daripada  hak  bagian yang  seharusnya  ia  terima,  maka  kelebihannya  dianggap  sebagai  wasiat ikhtiariyah  (tambahan).  Dan  apabila  kurang  dari  hak  bagian  yang
32 Ibid. Hlm. 184.
33 Pasal  76  UU  No.  71  tahun  1946,  http://egy-lawyers.com/2010/09/29/ -71-ﮫﯿﺻﻮﻟا -نﻮﻧﺎﻗ 1946-ﮫﻨﺴﻟ/, diakses pada 2 Juni 2020.
34 Ibid.
seharusnya  ia  terima,  maka  si  pewaris  wajib  menyempurnakan  bagian yang seharusnya ia terima. 35
3) Lebih  didahulukan  perkara  wasiat  wajibah  bagi  yang  berhak  menerima (cucu yatim), ketimbang wasiat-wasiat lainnya. 36
Pasal  demi  pasal  yang  mengatur  masalah  wasiat  wajibah  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  dalam  UU  No.  71  tahun  1946  seakan  memberi  peluang  bahwa boleh  berwasiat  kepada  orang  yang  menerima  pusaka  tanpa  bergantung  ada  izin dari pada ahli waris atau tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang  yang  tidak  menerima  harta  peninggalan  atau  dzawil  arham. 37 wasiat  wajib yang  diberlakukan  di  Mesir  tersebut  berdasarkan  hasil  kompromi  dari  beberapa pendapat  ulama  Mesir,  dan  tabiin  ahli fikih  dan  ahli  hadis,  antara  lain Said  Ibnu Musyaiyah,  Hasanul  Bishry  Thawus,  Imam  Ahmad  dan  Ishaq  bin  Rawaih  serta Ibnu  Hazm,  bahwa  besarnya  wasiat  wajib  kepada  keluarga  yang  tidak memperoleh  harta  peninggalan  sebesar  apa  yang  diperoleh  ayahnya  atau  ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. 38
Undang-Undang  tersebut  juga  memberikan  kesan  bahwa  dorongan  untuk memasukkan  pasal-pasal  tadi  berawal  dari  kenyataan  seringnya  muncul pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang kematian ayah tidak mendapat warisan karena  terhijab  oleh  saudara-saudara  ayahnya.  Walaupun  seseorang  pada  niatnya ingin  berwasiat  untuk  cucu  yang  yatim  itu,  tetapi  ajal  yang  tidak  diduga menyebabkan  wasiat  itu  tidak  sempat  terucapkan,  maka  wasiat  wajibah diperlukan. 39 Coulson menamakan pengambilan undang-undang Mesir ini sebagai quasi  ijtihad ( maslahah  mursalah ).  Mungkin  ia  menggunakan  istilah  tersebut
35 Pasal  77  UU  No.  71  tahun  1946,  http://egy-lawyers.com/2010/09/29/ -71-ﮫﯿﺻﻮﻟا -نﻮﻧﺎﻗ 1946-ﮫﻨﺴﻟ/, diakses pada 2 Juni 2020.
36 Pasal  78  UU  No.  71  tahun  1946,  http://egy-lawyers.com/2010/09/29/ -71-ﮫﯿﺻﻮﻟا -نﻮﻧﺎﻗ 1946-ﮫﻨﺴﻟ/, diakses pada 2 Juni 2020.
37 Lihat  Idris  Ramulyo, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat Menurut Hukum Islam, cet. I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm.103.
38 Ibid.
39 Alyasa  Abubakar,  Ahli  Waris  Sepertalian  Darah  Kajian  Perbandingan  terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab ( Jakarta: INIS, 1998), hlm. 191-194.
karena isi aturan ini merupakan hal yang baru, yang tidak ditemukan dalam salah satu pendapat ulama awal, tetapi tidak dapat disebut sebagai ijtihad penuh karena walaupun  hanya  dari  segi  nama  tetap  dikaitkan  dengan  pendapat  para  ulama awal. 40

## D. Analisis Konsep Wasiat Wajibah di Mesir
Konsep  wasiat  wajibah  yang  dilakukan  di  Mesir  memang  hampir  sama seperti  yang dilakukan oleh negara muslim seperti  Turki, Tunisia, Maroko,  yang memberlakukan  wasiat  wajibah  bagi  cucu  yatim.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan hukum  wasiat  wajibah  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  memberikan  kesempatan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orangtua angkat meskipun beda agama. sisi tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  adanya  konsep  wasiat  wajibah  ini  tentu  adalah tujuan  hukum  yang  mengedepankan  rasa  keadilan  universal.  Dan  rasa  keadilan yang sifatnya universal tersebut direalisasikan dengan cara yang khas di tiap-tiap negara dengan berbeda-beda.
Ketika berbicara mengenai wasiat wajibah di konsep fikih klasik, memang yang ada hanyalah pengertian wasiat secara umum. Wasiat bisa diberikan kepada siapa  saja  tidak  harus  kepada  ahli  waris,  sebagamana  wasiat  wajibah  di  mesir yang  diberikan  kepada  cucu.  Namun  Mesir  berusaha  membuat  sebuah  inovasi hukum  dengan  melakukan  beberapa  kompromi  dari  berbagai  konsep  hukum wasiat  yang  ada.  Mesir  melakukan  kompromi  antara  pendapat  yang mengharuskan  pemberian  wasiat  kepada  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  jatah harta  warisan, dan kemudian dikompromikan dengan pendapat  yang menyatakan bahwa  kerabat  yang  tidak  mendapat  warisan  bisa  memperoleh  bagian  melalui wasiat sekalipun si pewaris (yang meninggal) belum sempat berwasiat, dan hal ini dengan  maksud  sebagai  sebuah  wasiat  wajibah. 41 Pendapat  yang  terakhir  inilah
40 Coulson, Hukum  Islam  dalam  Persfektif  Sejarah ,  Terj.  Hamid  Ahmad,  cet.  ke-1;
(Jakarta: P3M, 1987), hlm. 237.
41 Kewajiban  untuk  melakukan  wasiat  bagi  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  bagian warisan dikemukakan oleh beberapa fuqaha dan ahli hadis seperti Sa’id bin Musayyab, Hasan al- Basry,  Imam  Tawus,  Imam  Ahmad,  dan  Ishaq  bin  Rahawaih.  Sedangkan  pendapat  yang menyatakan bahwa  kerabat yang tidak memperoleh warisan bisa mendapat bagian melalui wasiat
yang dikemukakan oleh Ibnu  Hazm, dan kemudian bisa dikatakan menjadi dasar penyusunan UU wasiat wajibah di Mesir. Wasiat wajibah akan tetap sah diberikan kepada  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian  warisan,  baik  dengan  cara  si pewaris melakukan berwasiat kepada mereka, maupun si pewaris tidak melakukan wasiat kepada mereka.
Pendapat  Ibnu  Hazm  tersebut  dapat  dilihat  di  dalam  kitabnya  yang berjudul al-Muhalla, bahwa ia berpendapat sebagai berikut;
“Setiap  muslim  diwajibkan  untuk  berwasiat  bagi  kerabatnya  yang  tidak bisa  mewarisi,  baik  yang  disebabkan  karena  adanya  perbudakan, kekufuran  (nonmuslim),  karena  terhijab  atau  karena  tidak  mendapat warisan  (bukan  ahli  waris).  Maka  hendaknya  ia  berwasiat  untuk  mereka yang  baik  menurutnya.  Apabila  ia  tidak  berwasiat  (bagi  mereka)  maka ahli  waris  atau  wali  yang  mengurus  wasiat  tersebut  harus  memberikan wasiat  tersebut  kepada  mereka  (kerabat)  menurut  kepatutan.  Andaikata kedua orang tua atau salah satunya itu kufur atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia  tidak  berwasiat,  maka  harus  diberikan  sebagian  harta  itu  (kepada orang  tua).  Setelah  itu  ia  boleh  berwasiat  sekehendaknya.  Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai,...” 42
Dari  pendapat  Ibnu  Hazm  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  bisa  saja melakukan wasiat wajibah bagi kerabat, meskipun tidak mengkususkan wasiat itu bagi  cucu  saja.  Wasiat  wajibah  yang  diberlakukan  di  Mesir  sengaja  dikhususkan bagi  cucu  yatim,  dikarenakan  memang  umumnya  cucu  yatim  sering  dianggap sebagai  dzawi  al-arham,  sehingga  dia  sering  mahjub  oleh  kerabat  yang  lain sehingga  cucu  yatim  sering  tidak  mendapatkan  warisan.  Maka  dari  itu  wasiat
wajibah  dikemukakan  oleh  Ibnu  Hazm,  yang  hal  ini  kemudian  dikenal  dengan  istilah  wasiat wajibah. Lihat Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.188- 189.
42 Ibnu  Hazm, Al-Muhalla̅, (Beirut:  Da̅r  Al-‘Alaq,  tt ),  IX:  314.  Adapun  kutipannya adalah sebagai berikut;
ﻤﻟا ﻦﻋ ﻢﮭﺒﺠﺤﯾ ﻦﻣ ﻚﻟﺎﻨھ نﻻ ﺎﻣاو ﺮﻔﻜﻟ ﺎﻣاو قاﺮﻟ ﺎﻣا نﻮﺛﺮﯾ ﻻ ﻦﯾﺬﻟا ﮫﺘﺑاﺮﻘﻟ ﻲﺻﻮﯾ نا ﻢﻠﺴﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ضﺮﻓو ﻻ ﻢﮭﻧﻻ وا ثاﺮ ﮫﺛرﻮﻟا هار ﺎﻣ ﺪﺑﻻ وا اﻮﻄﻋا ﻞﻌﻔﯾ ﻢﻟ نﺎﻓ ﻚﻟذ ﮫﯿﻓ ﺪﺣ ﻻ ﮫﺴﻔﻧ ﮫﺑ ﺖﺑﺎط ﺎﻤﺑ ﻢﮭﻟ ﻰﺻﻮﯿﻓ نﻮﺛﺮﯾ
ﻲﺻﻮﻟا وا ﺪﺣا وا هاﺪﻟاو نﺎﻛ نﺎﻓ ،
ﻻا ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نا ﺎﻤھﺪﺣﻻ وا ،ﺎﻤﮭﻟ ﻲﺻﻮﯾ نا ﺎﻀﯾا ﮫﯿﻠﻋ ضﺮﻔﻓ ﺎﻛﻮﻠﻤﻣ وا ﺮﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻤھ ﻦﻣ ﺎﯿﻄﻋا وا ﻲﻄﻋا ﻞﻌﻔﯾ ﻢﻟ نﺎﻓ ،ﻚﻟﺬﻛ ﺮﺧ
لﺎﻤﻟا ...هاﺰﺟا رﻮﻛﺬﻤﻟا ﮫﺑرﺎﻗا ﻦﻣ ﺔﺛﻼﺜﻟ ﻰﺻوا نﺎﻓ ،ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ءﺎﺷ ﺎﻤﯿﻓ ﻲﺻﻮﯾ ﻢﺛ ﺪﺑﻻو
wajibah yang diberikan kepada cucu yatim inilah yang dirasa lebih mendekati rasa keadilan agar si cucu yatim bisa memeroleh haknya menerima bagian peninggalan dari  si  pewaris  meskipun  melalui  jalan  wasiat,  yang  kemudian  dikenal  dengan wasiat wajibah.
Ketika  konsep  wasiat  wajibah  diberlakukan  dapat  juga  kita  lihat  dari metode pembaruan hukum yang dilakukan Mesir dalam mengeluarkan UU No. 71 tahun  1946 tersebut.  Sepintas  Mesir  terlihat  berani  dalam melakukan  pembaruan hukum  dengan  cara  modern  dan  meninggalkan  cara  konvensional.  Cara konvensional  memang  dirasa  susah  untuk  mengikuti  perkembangan  zaman  yang berbeda  dengan  masa  lalu.  Maka  dari  itu  diperlukan  cara  modern  untuk  mencari solusi  terhadap permasalahan dan isu-isu kontemporer. Metode atau cara modern ini  disebut  juga  dengan  metode  kontemporer. 43 Metode  kontemporer  yang diberlakukan  Mesir  dalam  menyusun  konsep  wasiat  wajibah  adalah  dengan Takhayyur , 44 dan Talfiq. 45 Mesir  memilih  beberapa  pendapat  ulama  mengenai konsep  wasiat,  dan  kemudian  Mesir  lebih  condong  memilih  konsep  wasiat  yang dijabarkan oleh Ibnu  Hazm dengan sedikit  mengkompromikan dengan pendapat- pendapat  ulama  yang  lain  mengenai  wasiat  tersebut,  yang  kemudian  dikenal dengan istilah wajibah.
Seorang  cucu  yatim  pada  zaman  dahulu  di  Mesir  umumnya  sering ditinggalkan  dalam  masalah  pembagian  waris,  hanya  karena  dianggap  sebagai dzawi  al-arham.  Namun  seiring  berjalannya  waktu  ternyata  hal  tersebut  dirasa sangat tidak adil, mengingat si cucu seharusnya berhak menggantikan kedudukan
43 Khoiruddin Nasution, Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jurnal UNISIA, Vol. XXX, No. 66 Desember, (UNISIA; Yogyakarta, 2007), hlm. 330-334.
44 Takhayyur adalah memilih  pandangan  salah  satu  ulama  fikih,  termasuk ulama  di  luar mazhab,  seperti  pandangan  Ibnu  Taimîyah,  Ibnu  Qayyim  al-Jauzîyah,  dan  lainnya.  Takhayyur secara substansial dapat pula disebut tarjih. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan  pada  pandangan  yang  lebih  kuat  atau  pandangan  yang  lebih  sesuai  dan  dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut takhayyur dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuat ( râjih ).  Takhayyur juga bisa diartikan sebagai metode ekleksitisme, yakni memilih pendapat yang dirasa lebih kuat.
45 Talfiq adalah mengkombinasikan dua pendapat hukum atau lebih dalam menetapkan suatu hukum atas permasalahan tertentu. Talfiq juga bisa dilakukan dengan mencari jalan tengah diantara dua pendapat hukum yang dirasa bertentangan.
ayahnya.  Konsep  ahli  waris  pengganti  di  Mesir  memang  tidak  diakui,  bahkan banyak yang menentangnya, namun di satu sisi ternyata di dalam fikih klasik pun istilah  wasiat  wajibah  bagi  cucu  yatim  juga  tidak  dibahas. 46 Maka  solusi  yang ditawarkan  oleh  Mesir  adalah  dengan  memberikan  bagian  kepada  cucu  yatim melalui  jalan  wasiat  wajibah.  Wasiat  wajibah  tersebut  diatur  dengan  ketentuan dalam pasal 76, 77, 78, UU No. 71 tahun 1946.
Sisi lain yang hendak dicapai dalam wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut adalah rasa kesetaraan dalam hak. Dalam Pasal 76 Wasiat wajibah dapat diberikan baik kepada cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Baik dia dari jalur laki-laki  maupun  jalur  perempuan.  Hanya  saja  dengan  syarat  bahwa  yang digantikan  merupakan  orangtua  kandung  yang  memiliki  tingkat  pertama,  bukan yang  lain.  Dan  ini  jelas  bahwa  Mesir  berusaha  untuk  menjadikan  kesetaraan sebagai  dasar  dalam  melakukan  pembaruan  hukum  menggunakan  wasiat wajibah. 47
Wasiat wajibah ini pun bisa dikaji juga dari perspektif maqashid syari’ah.
Dalam  perspektif  filsafat  hukum  Islam,  teori maslahat maqashid  syari’ah ,  dalam rangka  sebagai  dasar  atas  terwujudnya  wasiat  wajibah  adalah  sejalan  dengan pandangan Islam sebagai agama yang bertujuan untuk merealisasikan perwujudan dari  prinsip  keadilan  dan  kasih  sayang  sebagaimana  yang  diajarkan  dalam  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Perasaan  kasih  sayang  yang  terjalin  dalam  sebuah  keluarga dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  bagian  melalui  wasiat  sebagi  kasih sayang  antar  umat  manusia  kepada  manusia  yang  lainnya.  Semuanya dimaksudkan  untuk  memberikan  kemaslahatan,  kebaikan,  dan  menghindari konflik  di  dunia  yang  berdampak  besar  bagi  terciptanya  kerukunan  dan ketentraman  keluarga.  Dengan  demikian  wasiat  wajibah  di  Mesir  ini  dapat dikatakan  sudah  berusaha  untuk  menuju  rasa  keadilan  bagi  cucu  yatim  untuk
46 Fatum  Abubakar, Pembaruan  Hukum  Keluarga;  Wasiat  Untuk  Ahli  Waris  (Studi Komparatif  Tunisia,  Syiria,  Mesir,  Indonesia), Jurnal  Studia  Islamika,  vol.8  No.2,  Desember, 2011, (Hunafa; Ternate, 2011), hlm. 238.
47 Pasal  76  UU  No.  71  tahun  1946,  http://egy-lawyers.com/2010/09/29/ -71-ﮫﯿﺻﻮﻟا -نﻮﻧﺎﻗ 1946-ﮫﻨﺴﻟ/, diakses pada 2 Juni 2020.
mendapatkan  bagian  dari  orangtuanya  yang mninggal  lebih  dahulu. 48 Kesetaraan inilah  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Euis  Nurlaelawati  dalam  tulisannya  yang menyatakan  bahwa  sebenarnya  konsep  wasiat  wajibah  yang  berlaku  di  beberapa negara  muslim  berusaha  untuk  menuju  kepada  rasa  keadilan  dan  kesetaraan, meskipun  dengan  cara  yang  berbeda  dan  bersifat  yang  temporal,  namun  sesuai dengan  asas  keadilan  yang  universal. 49 Konsep  wasiat  wajibah  ini  juga  sebagai salah  satu  bentuk  inovasi  hukum  baru,  mengingat  dalam  konsep  hukum  klasik belum  pernah  dibahas  mengenai  wasiat  wajibah  bagi  cucu  yatim.  Mesir  berani untuk  melakukan  pembaruan  dengan  menggunakan  metode  extradoctrinal  demi mendapatkan penemuan hukum baru ( rechtsvinding ).

## E. Penutup
Mesir merupakan negara kedua setelah Turki dan Negara pertama di Arab yang  mengadakan  pembaruan  Hukum  Keluarga.  Hal  diatas  dapat  dilihat  dari adanya  fakta  sejarah  bahwa  para  cendikiawan  muslim  Mesir  pada  tahap  modern saat  ini  sudah  mulai  banyak  bersentuhan  dengan  keilmuan  barat  dan  memiliki kesadaran  pada  beberapa  isu  global,  seperti:  keadilan,  HAM,  dan  Gender.  Para pemikir hukum di Mesir baik hukum konvensional maupun hukum Islam dituntut harus  mampu  membuat  sebuah  konsep  aturan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan perkembangan  zaman  terutama  dalam  hal  hukum  keluarga  Islam.  Hal  itu  dapat dilakukan  dengan  cara  reinterpretasi  fiqh  klasih  mengenai  konsep  Hukum Keluarga  Islam.  Berawal  dari  sinilah  muncul  gagasan-gagasan  baru  untuk melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Tujuan pembaruan tersebut tidak lain  untuk  melkukan  reinterpretasi  kembali  al-Qur’an  dan  Sunnah  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  masyarakat  saat  ini,  yang  kemudian  dijadikan  sebagai sebuah kodifikasi Hukum Keluarga.
48 Atho’  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad;  Antara  Tradisi  dan  Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. 184.
49 Euis  Nurlaelawati, Menuju  Kesetaraan  Dalam  Aturan  Kewarisan  di  Indonesia, hlm. 218.
Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Mesir  juga  mencoba  melakukan reformasi  hukum  yang  belum  pernah  ada  di  fikih  klasik  dalam  masalah  wasiat wajibah.  Wasiat  wajibah yang dikeluarkan merupakan sebuah solusi  hukum  bagi cucu  yatim  yang  umumya  mereka  tidak  mendapatkan  hak  waris  dari  ayahnya yang  meninggal  lebih  dahulu  dari  si  pewaris  hanya  dianggap  sebagai  dzawil arham. Peraturan mengenai wasiat wajibah ini dapat dikatakan telah menerapakan metode extra doctrinal dalam melakukan interpretasi terhadap teks al-Qur’an dan Hadis, serta menentukan aturan yang berbeda dari apa yang sudah ada dalam fiqh klasik untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat Mesir.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Amin, Bangunan  Baru  Epistimologi  Keilmuan  Studi  Hukum Islam Dalam  Merespon  Globalisasi ,  makalah  disampaikan  dalam Seminar Nasional  dan  Temu  Alumni  Fakultas  Syari’ah ,    diselenggarakan  oleh Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  29 September 2012.
Abubakar,  Alyasa,  Ahli  Waris  Sepertalian  Darah  Kajian  Perbandingan  terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998
Abubakar, Fatum, Pembaruan Hukum Keluarga; Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif  Tunisia,  Syiria,  Mesir,  Indonesia), Jurnal  Studia  Islamika, vol.8 No.2, Desember, 2011, Hunafa; Ternate, 2011
Anderson, J.N.D., Hukum Islam Di Dunia Moderen, alih bahasa Machnun Husain, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
Adnan Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam ,
Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004
Coulson, Hukum Islam  dalam Persfektif  Sejarah ,  Terj.  Hamid  Ahmad,  cet.  ke-1, Jakarta: P3M, 1987.
Donohue,  John  J.  Dan  John  L.Esposito, Islam  Dan  Pembaharuan  Ensiklopedi Masalah-Masalah, Terj. Machnun Husein, Jakarta: Radjawali Press, 1995.
Hazm,  Ibnu , Al-Muhalla̅, Beirut: Da̅r Al-‘Alaq, tt., Juz IX
John  L  Posite, Ensiklopedia  Oxford  Dunia  Islam, terj.,  cet.  I,  Bandung:  Mizan, 2000.
Mahmood,  Tahir, Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History,  Text  and Comparative Analysis), New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
Muzdhar,  M.  Atho’,  dan  Khoiruddin  Nasution  (ed), Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam  Modern dalam  Khoiruddin  Nasution,  cet.  ke-I,  Jakarta:  Ciputat Press, 2003
Mudzhar,  Atho’, Membaca  Gelombang  Ijtihad;  Antara  Tradisi  dan  Liberasi , Yogyakarta: Titian Ilahi Press
Nasution,  Khoirudin, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap Perundang-Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Di  Indonesia Dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002
--------------------------, Metode  Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Jurnal UNISIA, Vol. XXX, No. 66 Desember, UNISIA; Yogyakarta, 2007 --------------------------, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  Di  Dunia  Muslim ,  Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009
-------------------------, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia , Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010
Nurlaelawati,  Euis, Menuju  Kesetaraan  Dalam  Aturan  Kewarisan  di  Indonesia: Kedudukan  Anak  Kandung  VS  Saudara  Kandung, dalam Problematika Hukum  Kearisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia, Muchit  A.  Karim (editor),  cetakan  ke-1  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama RI, 2006
Ramulyo,  Idris, Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat Menurut Hukum Islam, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad_I_of_Egypt, diakses 3 Juni 2020.
https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/d ivorcelegislationegypt.pdf,   diakses 3 Juni 2020.
http://www.law.emory.edu/IFL/index2.html,. Diakses 3 Juni 2020.
http://www.f-law.net/law/threads/55-1943 -ﺔﻨﺴﻟ -77 -ﻢﻗر -ىﺮﺼﻤﻟا-ثاﺮﯿﻤﻟا - نﻮﻧﺎﻗ,  diakses 2 Juni 2020.
http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946 -ﮫﻨﺴﻟ-71 - ﮫﯿﺻﻮﻟا-نﻮﻧﺎﻗ/, diakses 2 Juni 2020.
http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf,  diakses  pada 2 Juni 2020.
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM, diakses pada 2 Juni 2020.
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt, diakses 3 Juni 2020.