## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dzenta Masitha 1) , Yamardi 2) , Toto Kushartono 3)
1), 2), 3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

## Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Bandung

## Abstrak
Masalah  yang  terjadi  di  Desa  Batujajar  Timur  adanya  ketidaksesuaian  alokasi dana  desa  yang  diterima  sesuai  dengan  realisasi,  adanya  keterlambatan  dalam pencairan  alokasi  dana  desa,  belum  meratanya  pembangunan  fisik  di  Desa Batujajar  Timur.  Pengelolaan  alokasi  dana  desa  belum  dapat  dikatakan  efektif, jika  ditinjaun  dari  tepat,  cepat,  hemat,  dan  selamat.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  Kualitatif.  Data  yang  diperoleh melalui  hasil  studi  kepustakaan,  studi  lapangan  yang  melalui  tahap  wawancara mendalam dan observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Fisik  Di  Desa  Batujajar Timur  Kecamatan  Batujajar  Kabupaten  Bandung  Barat,  belum  dapat  dikatakan efektif,  karena  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  Musrenbangdes,  alokasi dana  desa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah  yang  pada teorinya  didapat  pada  bulan  Januari  dan  dilaporkan  pada  bulan  Desember, sarana  dana  prasarana  yang  belum  menunjang,  alokasi  dana  desa  yang didapatkan tidak sesuai dengan realisasi.
Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan

## Abstract
The  problems  that  occur  in  Batujajar  Timur  Village  are  the  mismatch  of  village  fund allocations  received  according  to  the  realization,  the  delay  in  disbursing  village  fund allocations,  the  uneven  physical  development  in  Batujajar  Timur  Village.  The management  of  village  fund  allocations  cannot  be  said  to  be  effective,  if  it  is  reviewed correctly,  quickly,  economically,  and  safely.  This  study  uses  a  descriptive  research method  with  a  qualitative  approach.  The  data  obtained  through  the  results  of  library research,  field  studies  through  in-depth  interviews  and  observations,  and documentation.  The  results  showed  that  the  management  of  Village  Fund  Allocation  in Physical  Development  in  Batujajar  Timur  Village,  Batujajar  Subdistrict,  West  Bandung Regency,  cannot  be  said  to  be  effective,  due  to  the  lack  of  community  participation  in musrenbangdes,  the  village  fund  allocation  received  is  not  by  government  regulations which  in  theory  were  obtained  in  January.  and  it  was  reported  in  December,  the facilities for  infrastructure funds  were  not  yet  supported,  the  allocation  of village funds obtained did not match the realization.
Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development

## PENDAHULUAN
Desa  mempunyai  Hak  untuk  mengatur  wilayah  dengan  kewenangan  yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan serta membuat  aturan  untuk  mengatur  masyarakat  desa  setempat  dengan  tetap mengacu  pada  Undang-Undang  yang  berlaku.  Seperti  yang  tertera  didalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 371 ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Dalam  Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa;  (2)  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mempunyai  kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
Otonomi  Desa  menjadi  satu  hal  yang  bulat  dan  asli,  ialah  Desa  memiliki otoritas  sendiri  untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan  dan  membuat kebijakan  (Peraturan  Desa)  dengan  tetap  mengacu  pada  perundang-undangan yang  berlaku.  Otonomi  Desa  diberikan  karena  Pemerintah  Desa  selaku  pihak yang  terjun  langsung  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  Desa,  sehingga Pemerintah Desa lebih mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat Desa.
Pemerintah Desa tidak dapat terlepas akan kebutuhan sumber dana untuk menjalankan pembangunan yang berkesinambung demi kemaslahatan masyarakat  Desa  secara  merata.  Salah  satu  faktor  penentu  dapat  dikatakan berhasil  atau  tidaknya  suatu  pembangunan  ditingkat  Desa  maupun  skala nasional  adalah  terwujudnya  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  berdayaguna dan  berhasilguna  serta  partisipatif  (ikut  serta)  masyarakat  mulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan hinga tahap evaluasi, oleh karena itu perlu pemberian dukungan  sumber  dana  yang  memadai  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui Pemerintah Daerah kepada Desa melalui sumber-sumber transfer seperti Alokasi  Dana  Desa,  Dana  Desa  maupun  sumber  pendapatan  lain  dalam keuangan  desaAnggarana  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  Sumber dana  yang  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  fungsi  pemerintah  ditingkat desa dapat diterima melalui sumber dana transfer yakni Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa melalui Dinas Pembangunan
dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  bentuk  transfer  yang  diberikan kepada Pemerintah Desa diseluruh Kabupaten yang diterima oleh tiap Bendahara Desa  di  Kabupaten  masing-masing.  Sumber  dana  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  kepada  Desa  memiliki  tujuan yakni  agar  Pemerintah  Desa  dapat  menjalankan  otonomi  desa  demi  tercapainya pembangunan  desa  yang  merata  di  seluruh  Indonesia  dan  masyarakat  desa sejahtera sesuai dengan Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Desa  Batujajar  Timur  yang  berada  di  Kecamatan  Batujajar  Kabupaten Bandung  Barat,  dengan  jumlah  penduduk  Kecamatan  Batujajar  sebesar 90.188,085 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Desa. Penduduk Desa Batujajar Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 14.228 jiwa. Alokasi Dana Desa yang didapat oleh  Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  dikelola  secara  mandiri  oleh  Perangkat Desa Batujajar Timur, Alokasi Dana Desa yang didapatkan Desa Batujajar Timur yang  didapat  melalui  Dinas  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Bandung  Barat  sebesar  Rp.  673.375.500  yang  dikelola  dan dipergunakan  sebesar  30%  (tigapuluh  perseratus)  untuk  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Batujajar  Timur.  Alokasi  Dana  Desa  dipergunakan  70% (tujuhpuluh perseratus) untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa Batujajar Timur. Dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

## Tabel 1
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Batujajar Timur
REALISASI ALOKASI DANA DESA T.A 2017 ALOKSAI DANA DESA T.A 2017 DIGUNAKAN

## KETERANGAN
Insentif RT/RW yang berada di Desa Batujajar Timur, upah 30% untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Linmas juga penetapan upah tetap Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Operasional Rp. 673.375.500 Rp.658.905.500 BPD Batujajar Timur Pemberdayaan
Melalui 70% untuk BUMDesa, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan serta Pembangunan Pemeliharaan Desa Infrastruktur Desa Batujajar Timur
Sumber: Sekretaris Desa Batujajar Timur, Diolah oleh Peneliti 2018
Alokasi  Dana  Desa  Batujajar  Timur  dikelola  oleh  Perangkat  Desa  yang diawasi  oleh  BPD  Batujajar  Timur.  Alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan memiliki  tujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Batujajar Timur  secara  merata.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Desa  Batujajar  Timur digunakan  sebesar  30%  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  sebesar  Rp. 197.671.650  digunakan  untuk  penetepan  upah  tetap  Kepala  Desa  beserta Perangkat  Desa  selama  satu  tahun,  operasional  BPD  Desa  Batujajar  Timur. Sedang  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Desa  Batujajar  Timur  sebesar  70% dipergunakan  untuk  pemberdayaan,  pembangunan  desa  dan  ekonomi  Desa Batujajar Timur sebesar Rp. 488.233.850 untuk pembangunan dan pemeliharaan  pembangunan  desa  serta  pemberdayaan  masyarakat  Desa  seperti PKK, dan juga modal untuk usaha kecil bagi masyarakat Desa Batujajar  Timur, serta  BUMDesa  Batujajar  Timur.  Pembangunan  fisik  di  Desa  Batujajar  Timur belum  terdapat  perubahan  secara  merata  dan  menyeluruh  di  Desa  Batujajar Timur,  pembangunan  fisik  seperti  jalan  pemukiman,  penerangan  jalan, perbaikan  sarana  dan  prasarana  publik  masih  belum  ada  perubahan  yang optimal dirasakan untuk beberapa bagian dusun atau RW (Rukun Warga) belum dilaksanakannya pembangunan, namun jalan utama Desa Batujajar Timur telah dilakukan pembangunan dan perbaikan. Pembangunan fisik maupun pembangunan  non-fisik  memiliki  tujuan  untuk  menaikan  tingkat  hidup  dan mutu hidup serta untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Desa  Batujajar  Timur  dalam  pembangunan  fisik  dapat  dikatakan  belum efektif  dengan  melihat  gejala-gejala  fenomena  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Desa  Batujajar  Timur.  Efektivitas  menurut  (Handoko  1997)  adalah  kemampuan untuk  memilih  tujuan  yang  tepat  untuk  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan. Selanjutnya  dikemukakan  oleh  Ndraha  (2005:163)  menyatakan
pengertian  efektivitas  “Efisiensi  digunakan  untuk  mengukur  proses,  Efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan.” Lubis (1985:33) mengungkapkan  bahwa  efektivitas  mengandung  arti  terjadinya  suatu  efek  atau akibat seperti yang dikehendaki. Belum terlaksananya penerapan dimensi dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  yakni  tepat,  dan  cepat.  Tepat  adalah  apa  yang dikehendaki  tercapai,  kena  sasaran,  memenuhi  target  apa  yang  dicita-  citakan menjadi realistis (penyusunan program yang tepat).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  fleksibel,  sesuai  dengan  fakta  empirik  yang  ada  di lapangan  selai  itu  penelitian  ini  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan subjek  yang  diteliti.  Hal  ini  terjadi  karena  fenomena  sosial  yang  terjadi  di lapangan sangat dinamis. Metode deskriptif bahwa dengan menggunakan metode tersebut maka peneliti dapat menggambarkan dan menganlisa objek yang diteliti. Seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  Sugiyono  (2012:29)  mengatakan  bahwa “Penelitian  deskriptif  bisa  digunakan  baik  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan penelitian (tidak berhipotesis) dan menguji hipotesis.”

## PEMBAHASAN

## 1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Batujajar Timur
Alokasi  Dana  Desa  diimplementasikan  di  Indonesia  sejak  tahun  2005  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dengan  dasar Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa  yang  kini  telah dipertegas  dengan  lahirnya  Undang  Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, yang  didalamnya  diatur  mengenai  Alokasi  Dana  Desa  yang  merupakan kewajiaban  Pemerintah  Kabupaten  untuk  mengalokasikan  dana  melalui  sumber transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  diteruskan  kepada  seluruh  Desa  tiap Kabupaten  di  Indonesia  melalui  Bendahara  Desa  di  seluruh  Indonesia.  Alokasi Dana  Desabersumber  dari  Anggarana  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan setiap Desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanakan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  ditetapkan
melalui  alur  dari  Pemerintah  Kabupaten  melalui  Dinas  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  terkait  yang  penyalurannya  melalui  kas  Desa. Alokasi Dana Desa digunakan dalam skala pembangunan Desa.
Alokasi  Dana  Desa  yang  didapat  tiap  Desa  di  tiap  Daerah  berbeda-beda dilihat  dari  letak  geografis,  jumlah  penduduk  miskin,  jumlah  penduduk  tiap desa, dan juga potensi ekonomi, sehingga Alokasi Dana Desa berdasar pada azas merata  dan  adil.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  digunakan  untuk  pelaksanaan pembangunan  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  dikelola  secara mandiri  oleh  Pemerintah  Desa  yakni  Kepala  Desa  yang  dibantu  Perangkat  Desa yang diawasi oleh BPD.
Salah satu penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk Pembangunan karena  pembangunan  merupakan  sebuah  proses  perubahan  untuk  mencapai tujuan  mensejahterakan  masyarakat  melalui  perkembangan  dan  pertumbuhan yang  terencana.  Pembangunan  merupakan  komponen  yang  penting  karena dalam  pelaksanaan  pembangunan  juga  melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah agar  berkesinambungan  serta  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam pembangunan dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Pembangunan baik fisik maupun non-fisik  tidak  hanya  dilaksanakan  dalam  skala  nasional  saja  melainkan  dalam skala  terendah  tanpa  mencederai  konstitusi  yakni  Desa,  karena  pembangunan desa merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional dengan mengimplementasikan apa yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik  Indonesia  sebagai  landasan  hukum  yang  didalamnya  terdapat  amanat untuk  mensejahterakan  masyarakatnya  secara  adil  dan  makmur.  Dalam pelaksanaan  pembangunan  tidak  hanya  memberantas  fenomena  kemiskinan yang  terjadi  di  sebagaian  besar  masyarakat  desa,  melainkan  bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana publik agar masyarakat nyaman.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Batujajar Timur merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan  anggaran  alokasi  dana  desa  guna  keperluan  pembangunan fisik  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahap  evaluasi  hal  ini untuk  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Di Desa Batujajar Timur sendiri Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan pada tahun 2010 dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor
15  Tahun  2009  tentang  Alokasi  Dana  Desa.  Dimana  Desa  Batujajar  Timur mendapatkan  sumber  dana  transfer  Alokasi  Dana  Desa  pada  tahun  2010. Alokasi Dana Desa ini memiliki tujuan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, karena Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa  untuk  menyelenggarakan  otomoninya  sendiri.  Desa  Batujajar  Timur  perlu diberikan  sumber  danaseperti  alokasi  dana  desa  yang  mencukupi  sehingga pembangunan  dapat  terlaksana.  Namun  deminikan  tidak  hanya  Alokasi  Dana Desa  saja  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  pembangunan,  sumber  daya manusia  dalam  sebuah  Pemerintahan  Desa  juga  perlu  diperhatikan,  karena Pemerintah  Desa  yang  akan  mengelola  Alokasi  Dana  Desa  yang  didapat  secara mandiri tanpa campur tangan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Batujajar  Timur  dibutuhkan  tata kelola  yang  baik  agar  dana  yang  didapat  tersebut  tepat  sasaran  dan  digunakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu Alokasi dana desa di Desa  Batujajar  Timur  pada  tahun  anggaran  2017  dirasa  lamban  diterima  oleh Kas  Bendahara  Desa  Batujajar  Timur  melalui  Dinas  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Alokasi Dana Desa tidak diterima pada tanggal 1 januari dan di laporkan pada 31 Desember selama satu periode. Serta Alokasi Dana  Desa  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  dirasa  tidak mengacu  pada  azas  merata  dan  adil  karena  Alokasi  Dana  Desa  yang  didapat berbeda dengan Desa Cangkorah dengan jumlah penduduk yang sedikit, wilayah yang kecil dan memiliki potensi ekonomi yang tersedia. Alokasi Dana Desa yang dikelola  secara  mandiri  dengan  nominal  angka  yang  besar untuk  melaksanakan pembangunan  terutama  pembangunan  fisik  Desa  Batujajar  Timur  belum mengalami perubahan yang siginifikan.
Alokasi  Dana  Desa  digunakan  dan  dialokasikan  dalam  skala  pembangunan serta pemberdayaan, dimana pembangunan merupkana suatu proses perubahan ke  arah  yang  lebih  baik  dan  maju,  pembangunan  mengacu  pada  pembangunan fisik  dan  pembangunan  non-fisik  dimana  Pemerintah  Desa  melaksanakan pembangunan  dengan  mengacu  pada  pedoman  pembangunan  Desa  dalam Peraturan  Menteri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa.  Sehingga  pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  harus  mengacu  pada
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  karena  pembangunan  memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Agar tujuan pembangunan terlaksana maka dalam hal pembangunan membutuhkan sumber dana  yang  perlu  dikelola  secara  efektif  agar  tujuan  dapat  terlaksana  sesuai dengan apa yang dicita- citakan.
Efektivitas  merupakan  sebuah  kemampuan  sebuah  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dalam  mengelola  dapat  dikatakan  berhasil  atau  tidaknya organisasi  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Dalam  mencapai  tujuan  yang berdaya  guna  efektivitas  tersebut  maka  harus  melalui  beberapa  prinsip  yakni, Tepat, Cepat, Hemat, Selamat.

## a. Tepat
Tepat  sebagai  dasar  dari  suatu  yang  akan  diwujudkan  atau  dilaksanakna sesuai dengan apa yang direncanakan yang akan mempengaruhi hasil akhir dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu kegiatan atau aktivitas yaitu menetapkan cara  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tepat  merupakan  apa  yang dikehendaki  tercapai,  tepat  sasaran,  memenuhi  target,  apa  yang  dicita-citakan menjadi  realistis.  Dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  tepat  berarti  memiliki tujuan  yang  akan  di  capai  sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah Desa Batujajar Timur dalam waktu yang telah ditetapkan, dan tepat sasaran  dalam  pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini  tepat  berarti  tercapainya  tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Batujajar Timur.

## 1) Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  sangat  perlu  diperhatikan  dalam  melaksanakan  suatu kegiatan  atau  aktifitas  baik  yang  dilaksanakan  secara  berkelompok  maupun oleh  individu  yang  mana  suatu  pekerjaan  atau  aktifitas  perlu  mengacu  pada waktu yang telah ditentukan, karena jika suatu pekerjaan atau aktifitas tidak memiliki  batasan  waktu  maka  pekerjaan  tersebut  akan  dilakukan  secara lamban dan tidak memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan. Karena dalam pekerjaan atau kegiatan yang harus diperhatikan adalah waktu, karena akan berdampak  pada  hasil  laporan  pertanggungjawaban. Berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Batujajar Beliau menjawab :
“Untuk  pelakasanaan  pembangunan  fisik  kami  diberikan  sumber
dana transfer alokasi dana desa yang digunakan skala pembangunan desa, alokasi dana desa dicairkan per november 2017 dan  harus  dilaporkan  sebagai  pertanggungjawaban  kepada  Bupati Kabupaten  Bandung  Barat.  Dan  kami  telah  melaksanakan pembangunan  fisik  seperti  jalan  utama  Desa  Batujajar  Timur  dari Citunjung sampai dengan Haurngambang dengan jarak 1,8Km, dan rambat  beton  yang  kami  buat  dengan  waktu  yang  kami  tetapkan kepada  pekerja  yang  membangun  jalan  utama  dan  rambat  beton pada bulan januari 2018.”
Demikian  pula  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Wawan  Suratwan selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batujajar Timur beliau menjawab:
“Pembangunan  fisik  di  Desa  Batujajar  Timur  dilaksanakan  dimulai sejak pertengahan desember 2017, dengan dilakukannya musrenbangdes  yang  dilaksanakan  bersama  dengan  BPD  Desa Batujajar  Timur.  Dan  harus  terselesaikan  per  Januari  2018 sebelum  hasil  laporan  pertanggungjawaban  dilaporkan  kepada bupati pada bulan Maret 2018.”
Begitu  pula  dengan  hasil  wawancara  yang  ditujukan  untuk  masyarakat Desa Batujajar Timur, Ibu R.Rosita. Beliau menjawab:
“Desa  Batujajar  Timur  mulai  dilaksanakan  pada  sekitar  bulan Desember  akhir  dengan  perbaikan  dan  pembangunan  jalan  utama Desa Batujajar Timur mulai dari Citunjung sampai Haurngambang. Sesuai  dengan  hasil  musrenbangdes  ditetapkan  selesai  pekerjaan pembangunan  pada  tanggal  akhir  januari  tetapi  melebih  batas  dari yang ditentukan. Lalu pembangunan tidak merata di Desa Batujajar Timur.”
Pembangunan  fisik  di  Desa  Batujajar  Timur  memberikan  jangka  waktu kepada  para  pekerja  baik  dari  pihak  yang  bekerjasama  dengan  Desa Batujajar  Timur  maupun  masyarakat  yang  bergotong  royong  dalam partisipasi  pembangunan  jalan  utama  Desa  Batujajar  Timur,  dengan pekerjaan  yang  dimulai  pada  pertengahan  bulan  Desember  2017  dengan waktu  penyelesaian  pembangunan  jalan  utama  Desa  Batujajar  Timur  pada bulan  Januari  2018.  Sebelum  pada  akhirnya  Alokasi  dana  desa  yang terdapat didalam APBDesa Batujajar Timur dilaporkan dan dipertanggungjawabkan  kepada  Bupati  Kabupaten  Bandung  Barat.  Namun
yang  menjadi  permasalahan  adalah  keterlambatan  pencairan  alokasi  dana desa  yang  tidak  sesuai  dengan  Rencana  Kerja  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah  Desa  yang  ditetapkan  menerima  alokasi  dana  desa  pada  bulan januari  tetapi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.
Pembangunan  fisik  di  Desa  Batujajar  Timur  terutama  dalam pembangunan  dan  perbaikan  jalan  belum  semua  dapat  dilakukan  secara optimal  karena  peneliti  hanya  menemukan  jalan  utama  citunjung  sampai Desa  Batujajar  Timur  yang  diperbaiki  dengan  aspal.  Tetapi  jalan Haurngambang belum diperbaiki maupun dibangun karena peneliti melihat jalan  Haurngambang  masih  terdapat  lubang-lubang  dan  jalan  rusak  yang seharusnya  juga  ikut  diperbaiki  dan  dibangun  oleh  Pemerintah  Desa Batujajar Timur karena jalan Haurngambang merupakan jalan utama Desa Batujajar  Timur  menuju  ke  Kota  Cimahi  dan  Bandung  yang  selalu  diakses oleh  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  dan  masyarakat  Desa  lainnya.  Itu pula  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur.  Peneliti  tidak menemukan  adanya  rambat  beton  yang  dibangun  di  jalan  utama  Desa Batujajar  Timur,  pembangunan  dan  perbaikan  jalan  utama  digunakan dengan menggunakan aspal.

## 2) Adanya Target yang Ingin Dicapai
Suatu pekerjaan dalam bidang apapun tentu memiliki target yang ingin dicapai yang akan menjadi sebuah tolak ukur dalam mencapai tujuan yang dicita-  citakan.  Target  yang  menjadi  tolak  ukur  pelaksanaan  dalam orgnanisasi adalah sebuah keberhasilan yang akan dicapai dengan memiliki tingkatakan  tersendiri.  Adanya  target  berarti  dimulai  dengan  adanya program  yang  akan  dilaksanakan  untuk  mencapai  hasil  akhir  yang diinginkan.  Karena  target  yang  ingin  dicapai  harus  tepat  sasaran  sesuai dengan  yang  direncanakan. Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Aang Suwandi selaku Sekretaris Desa Batujajar Timur, beliau menjawab:
“Target  yang  ingin  dicapai  oleh  kami  adalah  pembangunan  yang merata  tentunya,  tetapi  kami  juga  perlu  melihat  kebutuhan  apa yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  dengan tidak bertindak diskriminasi, tentunya target yang ingin kami capai merata  dan  adil  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Desa.  Target yang  ingin  kami  capai  yaitu  dengan  membuat  program-program
atau  rencana  kerja  yang  kami  tuangkan  untuk  dijalankan  selama satu  periode,  kami  juga  membangun  jalan,  memperbaiki  jalan dusun  dengan  melibatkan  masyarakat  desa  Batujajar  Timur  dalam musrenbangdes.  Sehingga  target  dalam  pembangunan  fisik  ini adalah  membuat  masyarakat  merasa  nyaman  jika  pembangunan fisik telah terlaksana.”
Hal diatas pun dipertegas oleh Bapak Wawan Suratwan selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Batujajar Timur,  beliau menjawab:
“Alokasi  dana  desa  yang  kami  dapatkan,  dikelola  untuk  skala pembangunan fisik dan non fisik, kami melaksanakan musrenbangdes  yang  melibatkan  tokoh  masyarakat,  ketua  Rt  dan ketua RW, perwakilan 3 orang tiap dusun. Dalam musrenbang yang dilaksanakan  kami  melihat  dan  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  yang  bersifat emergency untuk  segera  diperbaiki  ataupun  dibangun  oleh  Pemerintah  Desa Batujajar  Timur.  Target  yang  ingin  dicapai  adalah  pembangunan yang  adil  dan  merata,  tetapi  adil  belum  merata  dan  merata  belum tentu  adil.  Sehingga  itu  mengapa  kami  melibatkan  masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Itupula yang menjadi  keberhasilan  kamu  dalam  pelaksanaan  pembangunan, karena  dana  yang  kami  dapat  dialokasikan  dna  digunakan  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  tepat  sasaran,  tepat  waktu  dan tepat administrasi.”
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  digunakan  untuk  pembangunan  fisik berupa perbaikan dan pembangunan jalan sebagai target yang ingin dicapai dengan  melibatkan  masyarakat  mulai  dari  tahap  musrenbangdes  sampai pelaksanaan  pembangunan  fisik  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah Desa Batujajar Timur dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam perbaikan  dan  pembangunan  jalan  maupun  pembangunan  fisik  di  Desa Batujajar  Timur.  Namun  kendalanya  adalah  bahwa  pembangunan  fisik dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur. Alokasi  dana  desa  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat  kepada  Desa  Batujajar  Timur  digunakan  dan  dikelola  sesuai  dengan peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat bahwa alokasi dana desa digunakan dalam skala pembangunan desa. Dalam pemberian alokasi dana desa yang diterima Desa Batujajar Timur tidak ada kendala pemberian dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan rencana kerja untuk mencapai
target yang ingin dicapai. Walau kendalanya bahwa masyarakat sekitar Desa Batujajar  Timur  merasa  bahwa  pembangunan  fisik  belum  merata  di beberapa Dusun. Kenyataannya pembangunan fisik memang belum optimal dan merata di Desa Batujajar Timur.

## b. Cepat
Suatu  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  sebelum  waktu  yang  telah ditentukan,  namun  dalam  melaksanakan  pekerjaan  perlu  berhati-hati  saat melaksanakannya.  Dan  perlu  dengan  cermat  memilah  dan  memilih  pekerjaan yang  sesuai  dengan  kemampuan.  Dalam  hal  ini  pembangunan  fisik  di  Desa Batujajar  Timur  perlu  memanfaatkan  waktu  dalam  melaksanaan  tugas  yang diberikan.  Dan  perlu  bertanggungjawab  terhadap  tugas  yang  telah  diberikan sehingga pekerjaan dapat terlaksana. Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan  untuk pembangunan  di  Desa  sebagai  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  juga  perlu  adanya  pengawasan  dari  masyarakat  maupun  BPD Desa.

## 1) Bertanggungjawab Terhadap Tugas
Suatu pekerjaan atau
tugas tentu memiliki sebuah pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan dan dilaporkan kepada yang memberik  tugas  dan  kewenangan.  Sehingga  suatu  pekerjaan  yang dilaksanakan  perlu  adanya  pertanggungjawaban  sebagai  sebuah  kinerja yang  akan  dinilai. Seperti  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak Aang selaku Sekretaris Desa, beliau menjawab:
“Alokasi  dana  desa  yang  diberikan  melalui  kas  Desa  Batujajar Timur  kami  musyawarahkan  dengan  tim  pelaksana  untuk memenuhi  kebutuhan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa Batujajar Timur.”
Adapun yang menjadi rincian kebutuhan sebagai berikut:
Tabel 2 Kebutuhan Tim Pelaksana No Tugas Tim Pelaksana Desa 1 Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang
melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan guna membahas masukan dan usulan yang dituangkan dalam rancangan
APBDesa Batujajar Timur
2 Memberi masukan dalam penyusunan rancangan Perdes tentang  APBDesa  untuk  mendapat  persetujuan  dari  BPD, dan disosialisasikan kepada masyarakat
3 Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban 4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik tiap bulan kepada tim pendamping tingkat Kecamatan
5 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD

## Sumber: Sekretaris Desa Batujajar Timur, diolah oleh Peneliti 2018
Alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Batujajar Timur lalu  mengadakan  musyawarah  untuk  melaksanakan  kegiatan  dan merealisasikan sesuai dengan RPD yang telah disahkan. Dan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa.  Walaupun  Alokasi  dana  desa  yang  kami  terima  memiliki  sedikit hambatan  yang  tidak  diberikan  pada  bulan  januari  dan  dilaporkan  pada bulan Desember. Tetapi kami tetap melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten.
Pelaksanaan  sosialisasi  alokasi  dana  desa  yang  telah  diterima  oleh
Pemerintah Batujajar Timur telah melibatkan masyarakat dalam musrenbang,  dengan  partispasi  masyarakat  yang  hadir  dalam  kegiatan musrenbang  sebanyak  25  orang.  Tetapi  peneliti  tidak  menemukan  adanya publikasi besaran ADD yang disimpan di ruang publik sesuai dengan prinsip good governance yakni transparansi dimana alokasi dana desa yang terdapat didalam  APBDesa  perlu  disimpan  di  ruang  publik  atau  yang  dapat  diakses oleh  masyarakat  umum.  Adanya  sosialiasi  yang  melibatkan  masyarakat Desa  Batujajar  Timur  sebagai  bentuk  salah  satu  pertanggungjawaban pemerintah  Desa  Batujajar  Timur.  Sehingga  belum  efektifnya  partisipasi masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  dalam  musrenbangdes  dan  sosialisasi mengenai  alokasi  dana  desa  yang  akan  digunakan  untuk  kebutuhan masyarakat  Desa  Batujajar  Timur.  Jika  melihat  dari  data  demografis Batujajar  Timur,  jumlah  penduduk  sebanyak  15.000  jiwa  lebih  dalam pelaksanaan  musrenbangdes  sebanyak  25  orang  dapat  dikatakan  tidak adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat akan barang publik.

## 2) Memanfaatkan Waktu Dalam Kegiatan
Memanfaatkan  waktu  dalam  melaksanakan  kegiatan  artinya  bahwa dalam  mengerjakan  segala  sesuatu  pekerjaan  harus  tepat  waktu  dalam pelaksanaan  agar  pertanggungjawabanya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan.  Dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang  diterima  perlu dikelola  demi  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan waktu yang didtetapkan per setahun sekali atau tiap satu periode mulai dari penerimaan  alokasi  dana  desa  hingga pelaksanaan  selama  satu  periode sampai  pada  evaluasi  yang  di  laporkan  setiap  akhir  tahun. Berdasarkan hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Aang  Suwandi  pada  tanggal  2 Agustus 2018 pukul 12.16 (pertanyaan  nomor 4 pada pedoman wawancara untk  Sekretaris  Desa)  selaku  Sekretaris  Desa  Batujajar  Timur,  terkait dengan waktu pelaksanaan. Beliau menjawab :
“Kami  mendapatkan  alokasi  dana  desa  tahun  anggaran  2017  dan dicairkan  pada  bulan  November  2017,  dan  harus  dilaporkan  pada bulan  Maret  2018,  sehingga  kami  perlu  dengan  cepat  mengadakan musyawarah  dengan  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur,  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Batujajar Timur, jika melihat itu tidak sesuai dengan apa yang telah di beritahukan oleh pemerintah Kabupaten  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  di  dapat  pada  tanggal  31
Januari dan di laporkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten per tanggal  1  Desember.  Sehingga  dengan  waktu  yang  singkat  kami tetap  mengelola  alokasi  dana  desa  untuk  pemberdayaan  dan pembangunan. dan pembangunan fisik yang dilakukan dalam tahap perbaikan  sarana  dan  prasarana  seperti  posyandu,  jalan,  dan lainnya.  Pada  bulan  Maret  2018  kami  melaporkan  hasil  kegiatan dan  pertanggungjawaban  kepada  Bupat  Kabupaten  Bandung Barat.Sebagai hasil selama satu tahun periode kerja Desa Batujajar Timur.”
Pemberian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2017 belum tepat waktu dari  Pemerintah  Kabupaten  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Desa Batujajar  Timur,  dengan  ketetapan  yang  telah  di  tetapkan,  seharusnya Alokasi Dana Desa diberikan pertanggal 1 Januari dan di pertanggungjawabkan per tanggal 31 Desember. Dalam waktu kurang dari 4 bulan  Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  harus  segera  melaporkan penggunaan  dana  yang  didapat  dengan  biaya  belanja  yang  dikeluarkan untuk  pelaksanaan  pembangunan  serta  pemberdayaan  masyarakat  Desa Batujajar Timur.

## c. Hemat
Hemat  memiliki  arti  tidak  boros,  atau  dengan  biaya  yang  sekecil-kecilnya memperoleh  apa  yang  diharapkan  tanpa  adanya  pemborosan  dalam  melakukan kegiatan  apapun.  Dalam  Pemerintahan  tentu  Hemat  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan  terutama  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  berkaitan  dan membutuhkan  dana.  Terutama  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  perlu menerapkan  prinsip  hemat  agar  tujuan  yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  apa yang telah direncanakan.

## 1) Tidak terjadinya Pemborosan
Sumber dana merupakan suatu hal yang penting untuk melaksanakan kegiatan di dalam sebuah pemerintahan, dengan adanya sumber dana baik yang  berasal  dari  Daerah  maupun  Pemerintah  Pusat  guna  melaksanakan urusan  pemerintahan  yang  akan  dijalankan  sesuai  dengan  fungsi pemerintah. Sumber dana yang didapat oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah  merupakan  program  pemerintah  Pusat  yang  menjadi  kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa
untuk menjalankan urusan Pemerintahannya tanpa adanya campur tangan dari  pihak  manapun  dan  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  Bupati. Alokasi  Dana  Desa  yang  didapat  oleh  Desa  Batujajar  Timur  dilakukan  dan dirumuskan  oleh  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh  Perangkat  Desa  untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

## d. Selamat
Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Pemerintah Desa agar Desa  mampu  menjalankan  urusan  pemerintahannya  secara  mandiri,  tanpa  ada interpresi  dari  pihak  manapun,  Pemerintah  Desa  sebagai  pihak  yang  memiliki wewenangnya  untuk  membelanjakan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  untuk pelaksanaan  fungsi  pemerintah  dari  dana  yang  didapat  baik  dari  Pemerintah pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Agar  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dapat dikatakan  berhasil  perlu  mengacu  pada  sumber  daya  manusia  yang  memadai yang  dapat  mengelola  sumber  dana  yang  dimiliki  guna  mencapai  tujuan  tidak hanya  untuk  orgnanisasi  Pemerintah  Desa  saja  melainkan  kepada  masyarakat Desa.
Selamat  memiliki  arti  yakni  segala  sesuatu  sampai  pada  tujuan  yang dimaksud  tanpa  mengalami  hambatan-hambatan.Dimana  jika  suatu  organisasi mendapatkan  hambatan  maka  organisasi  tersebut  perlu  mencari  solusi  yang tepat  agar  tujuannya  dapat  terlaksana  seperti  yang  diinginkan.Dalam menjalankan  fungsi  pemerintah,  salah  satunya  dalam  hal  pembangunan  fisik yang  menjadi  fokusn  utama  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintah  yang  perlu diperhatikan  karena  berkaitan  dengan  dampak  secara  langsung  yang  dirasakan oleh masyarakat.
Untuk menjabarkan Selamat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur yakni sebagai berikut:
Perencanaan yang matang merupakan tahapan awal bagi pemerintah yang perlu diperhatikan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah  tetapi  perencaan  perlu  di  formulasikan  atau  dirancang  oleh  Pemerintah Desa  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahannya  dan  melaksanakan  fungsi pemerintah.  Perencanaan  yang  matang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dengan membuat  visi  misi  yang  jelas  terlebih  dahulu,  yang  akan  menjadi  acuan Pemerintah Desa menjalankan pemerintahannya, visi misi yang jelas dibuat oleh
Kepala  Desa  selaku  kepala  pemerintahan  Desa  yang  dibantu  oleh  perangkat desa.  Pemerintahan  Desa  yang  memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas  terhadap  masa depan  tujuan  yang  hendak  dicapai  bersifat  mendasar  namun  memiliki  dampak untuk organisasi pemerintahan desa maupun masyarakat desa itu sendiri.

## 1) Tidak terjadinya pemborosan
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  tentu  pemerintah desa  perlu  merumuskan  dan  membuat  perencanaan  yang  matang  agar pembangunan  baik  fisik  maupun  non-fisik  dapat  berjalan  seperti  apa  yang diinginkan  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang  telah  dibuat  oleh  Pemerintah Desa,  terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dengan  mengacu  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang  dibuat sesuai  dengan  masa  jabatan  Kepala  Pemerintah  Desa  selama  menjabat  di Desa  tersebut.  Tahap  perencanaan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Batujajar  Timur  Kecamatan  Batujajar,  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dimana  diawali  dengan  pembentukan  tim  pelaksana  dan  proses perencanaan  dilakukan  dengan  model  partisipatif  masyarakat  Desa  dalam kegiatan musrembang Desa. Karena perencanaan yang matang tidak hanya mengacu  pada  visi  dan  misi  yang  telah  dibuat  tetapi  perumusan  dalam musrenbang  yang  diadakan  menjadi  sebuah  acuan  agar pemerintah  Desa dapat  melaksanakan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  desa  salah satunya dalam pembangunan fisik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  dengan  Bapak  Aang  Suwandi terkait  dengan  perencanaan  yang  matang  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Desa Batujajar Timur untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Batujajar Timur. Beliau menjawab :
“Perencanaan  yang  matang  dimulai  dengan  membuat  visi  dan  misi yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  Batujajar  Timur  yang  akan  menjadi acuan bagi kami selaku perangkat desa untuk mengimplementasikan  visi  dan  misi  yang  telah  kami  buat sedemikian  rupa,  yang  mana  visi  dan  misi  ini  dibuat  sampai  pada tahun  2019  yang  dimulai  pada  tahun  2013.  Karena  dalam menjalankan  fungsi  pemerintah  dan  urusan  pemerintahan  kami memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang  tindih  yang  terjadi  di  dalam  pemerintahan.Masyarakat dapat  dikatakan  sejahtera  jika  pembangunan  telah  dilaksanakan
secara merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945.Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah dibuat.”
Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  telah  membuat  perencanaan  yang mengikut  sertakan  masyarakat  sekitar,  untuk  mengetahui  apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  terutama  dalam pembangunan  fisik  Desa  Batujajar  Timur.  Pemerintah  Desa  juga  telah membuat  visi  misi  yang  jelas  untuk  mengimplementasikan  kepada masyarakat  agar  masyarakat  sejahtera.  Visi  dan  misi  tersebut  memiliki sasaran strategis dan dan program kegiatan yang akan di implementasikan untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  salah  satu  program  yang  akan dilaksanakan  adalah  pembangunan  baik  fisik  maupun  non-fisik  demi tecapainya  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  Desa  Batujajar Timur.  Karena  perencanaan  yang  matang  tidak  hanya  visi  dan  misi  yang jelas  yang  perlu  di  perhatikan  tetapi  keterlibatan  seluruh  elemen masyarakat  mulai  dari  tokoh  masyarakat  hingga  masyarakat  Desa,  dengan adanya musrenbang Desa yang melibatkan keiikutsertaan masyarakat Desa sehingga  pemerintah  Desa  dapat  mengetahui  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat  Desa  dalam  hal  pembangunan.  Sehingga  Alokasi  Dana  Desa yang  dimiliki  dilakukan  dengan  perencanaan  yang  matang  guna menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintah  yang  menjadi  fokus  pada pembangunan di Desa terutama dalam hal pembangunan fisik di Desa.
Sejalan  dengan  pertanyaan  kepada  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur Ibu  R.  Rosita  selaku  Ketua  Tim  Penggerak  PKK  RW,  terkait  dengan bagaimana keterkaitan masyarakat Desa Batujajar dalam perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Beliau menjawab:
“Pemerintah  Desa  selalu  mengikutsertakan  kami  masyarakatnya dalam musrenbang dimana ada perwakilan 3 orang dari tiap rukun warga,  tokoh  masyarakat,  serta  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur, pemerintah mempublikasikan perencanaan yang akan dibuat untuk pembangunan,  dan  mempublikasikan  sumber  dana  yang  didapat dan  diterima  oleh  Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur.  Pemerintah Desa  akan  memberitahukan  kepada  masyarakatnya  berapa  dana yang didapat melalui sumber apa saja dana di terima dan apa yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  dipenuhi  oleh Pemerintah Desa Batujajar Timur.”
Keterlibatan  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  merupakan  unsur dalam  sebuah  perencanaan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  untuk pembangunan  fisik  Desa  Batujajar  Timur.  Karena  dengan  Pemerintah  Desa perlu  melibatkan  elemen  masyarakat  dan  mempublikasikan  kepada masyarakat  agar  menimbulkan  sebuah  kepercayaan  kepada  Pemerintah Desa  dalam  mengelola  sumber  dana  yang  didapat  yang  nominalnya  tidak sedikit,  dan  masyarakat  perlu  berpartisipasi  mulai  dari  tahap  perencanaan hingga  tahap  evaluasi.  Masyarakat  Desa  Batujajar  Timur  tidak  selalu dilibatkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan, tetapi bukti dilapangan mengenai  publikasi  secara  transparan  kepada  masyarakat  mengenai keuangan  yang  diterima  berupa  APBDesa  tidak  di  publikasikan  di  tempat publik, jika mengacu pada ketetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bahwa  Pemerintah  perlu  mempublikasikan  pendapatan  dan  belanja Daerah/Desa  diruang  publik  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  dan dilihat secara langsung. Namun peneliti tidak menemukan publikasi diruang publik.  Jika  melihat  dalam  perencanaan  yang  matang  dalam  pengelolaan alokasi dana desa maka didalamnya terdapat visi misi yang jelas, partisipasi masyarakat  Desa  melalui  musrenbang  Desa.  sehingga  perencanaan  yang matang dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan melalui unsur tersebut, jika  unsur  yang  telah  dissebutkan  tidak  terdapat  maka  perencanaan  yang matang belum dapat mencapai apa yang ingin dicapai.
Sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Aang  Sekretaris  Desa Batujajar  Timur  Berkaitan  dengan  perencanaan  Pemerintah  Desa  dalam mengelola  sumber  dana  Alokasi  Dana  Desa  guna  pembangunan  di  Desa. Beliau menjawab sebagai berikut:
“Selaku Pemerintah Desa kami mengelola secara mandiri dana yang didapat  baik  dari  Pemerintah  Kabupaten  atau  Pusat  untuk selanjutnya  dana  yang  didapat  dikelola  dan  digunakan  untuk menjalankan  fungsi  pemerintah  desa,  terutama  dana  yang bersumber  melalui  transfer  yang  menjadi  kewajiban  Pemerintah Kabupaten  yang  diberikan  kepada  Kas  Desa,  perencanaan  yang kami buat guna pembangunan di Desa Batujajar ini tertuang dalam APBDesa  yang  mana  pendapatan  yang  diterima  berasal  darimana dan  di  belanjakan  untuk  apa,  karena  akan  ada  laporan pertanggungjawaban  yang  harus  diberikan  kepada  Pemerintah Kabupaten.  Sehingga  perencanaan  yang  matang  kami  buat  dengan seksama sesuai dengan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk
urusan  pemerintahan  serta  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat agar masyarakatnya sejahtera, salah satunya dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Batujajar Timur.”
Perencanaan  yang  matang  merupakan  hal  terpenting  sebelum melaksanakan  pembangunan  maupun  urusan  pemerintahan  lainnya, denganperencanaan  yang  matang  dalam  pengelolaan  sumber  dana  yang didapat melalui pemerintah Kabupaten karena dikelola secara mandiri maka perencanaan  yang  matang  yang  mengacu  pada  visi  dan  misi  yang  jelas. Dapat  dikatakan  bahwa  indikator  dalam  “selamat”  terpenuhi  karena memang  benar  adanya  perencanaan  yang  matang  tidak  hanya  mengacu pada  visi  dan  misi  yang  jelas  di  Desa  Batujajar  Timur,  tetapi  bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Batujajar Timur  dapat  digunakan  guna  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Batujajar Timur.

## 2) Tersedianya sumber daya yang memadai
Sumber  daya  sangat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan yang  bersumber  dari  sumber  dana  yang  didapat  yakni  alokasi  dana  desa, yang digunakan dalam skala pembangunan. Sumberdaya manusia terutama sangat  dibutuhkan  untuk  mengelola  barang  publik  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  selaku aparatur desa harus berkompeten terhadap keuangan yang didapat dengan menerapkan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Sumberdaya lain seperti sarana  dan  prasarana  yang  menujang  Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur. Berdasarkan data dibawah ini :
Tabel 3 Sumber Daya Manusia No Nama Jabatan Pendidikan 1  Mochtar Kepala Desa SMA 2  Aang Suwandi Sekretaris Desa SMA 3  Ayi Suriatna Kaur Pemerintahan SMA 4  Sri Rahayu Kaur Keuangan SMA 5  Indun Ratnasari Kaur Umum SMA
6  Ucu Kaur Pelayanan SMA 7  Wawan Sutarwan Kaur Kesra SMA
Sumber  daya  manusia  diatas  belum  dapat  dikatakan  berkomenten karena  jika  melihat  dari  pendidikan  terakhir  maka  aparatur  Desa  dalam mengelola barang publik yang dikelola secara mandiri dapat diragukan oleh masyarakat.  Sarana  dan  prasarana  menjadi  hal  yang  sangat  dibutuhkan guna menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa, baik sarana  dan  prasarana  publik  maupun sarana  dan  prasarana  yang  terdapat didalam  Pemerintahan  Desa.  karena  sarana  dan  prasarana  adalah  alat untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sarana  dan  prasarana Pemerintahan  Desa  seperti  ruang  kerja,  ruang  tunggu,  dan  fasilitas  seperti komputer  merupakan  bagian  yang  penting  guna  memperlancar  tujuan  dari Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  sebagai  alat  pendukung.  Sedangkan sarana dan prasarana publik seperti jalan, sarana olahraga.
Peneliti  mewawancarai  Bapak  Aang  Suwardi  berkaitan  dengan  sarana dan prasarana. Beliau menjawab:
“Sarana  dan  prasarana  di  kantor  Desa  Batujajar  Timur  telah menunjang  kami  untuk  melakukan  urusan  pemerintahan,  dengan adanya komputer untuk mempermudah masyarakat Desa Batujajar Timur mengakses tentang Desa Batujajar Timur, seperti profil Desa, Demografis.  Sarana  dan  prasarana  publik  juga  telah  diperbaikinya sarana seperti posyandu dan sarana olahraga Gor Batujajar Timur. Dengan  Alokasi  Dana  Desa  yang  kami  dapat  kami  kelola  untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Desa Batujajar Timur.”
Sarana  dan  prasarana  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  menunjang kegiatan  pemerintahan  Desa  Batujajar  Timur.Baik  sarana  dan  prasarana Pemerintahan  sebagai  alat  untuk  melaksanakan  tugas  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan.Serta  sarana  dan  prasarana  publik  yang  diperbaiki maupun  dibangun  guna  mencapai  tujuan  dari  Pemerintah  Desa  untuk mensejahterakan  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur.  Sejalan  dengan  hasil wawancara dari Bapak Wawan Suratwan Beliau menjawab :
“Sarana  dan  prasarana  publik  terutama  dalam  hal  pembangunan, kami mengutamakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan  dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana.  Dan  kami merasa  hampir  semua  sudah  terbangun  dari  pembangunan  fisik
seperti  jalan  gang,  jalan  umum  atau  jalan  utama  Desa  Batujajar Timur.Dengan  dilakukannya  pembangunan  jalan  utama  dengan aspal,  jalan  gang  dengan  pamimblok  sehingga  pembangunan infrastruktur  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.Perbaikan posyandu  di  beberapa  rukun  warga  juga  telah  diperbaiki  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  Desa  Batujajar  Timur.  Ada  pula kami  berhasil  membuat  pengadaan  air  bersih  di  3  (tiga)  Rukun warga yakni RW 4,5, dan 6, yang dikelola oleh BP Badan Desa.”
Pembangunan  dan  perbaikan  sarana  olahraga  belum  dilaksanakan sesuai  dengan  fakta  yang  peneliti  temukan  di  lapangan.  Dan  jika  melihat pada  pembangunan  jalan  Desa  Batujajar  Timur  telah  dilaksanakan  pada jalan  utama  Desa  Batujajar  Timur  dan  beberapa  jalan  gang  Rukun  Warga atau  dusun  yang  ada  di  Desa  Batujajar  Timur  yang  peneliti  temui  faktnya secara  langsung.  Dimensi  Hemat  dari  kedua  indikator  yang  ada  dapat dikatakan  terlaksana,  walaupun  pada  kenyataanya  bahwa  pemberian alokasi dana desa didapatkan tidak sesuai dengan realisasi dan waktu yang telah  ditetapkan,  namun  pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  telah melaksankan  dan  menjalankan  pembangunan  melaui  dana  yang  didapat dari Pemerintah Daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah diuraikan  sebelumnya  mengenai  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Dalam  Pembangunan  Fisik  Desa  Batujajar  Timur.  Apabila  dilihat  dari  dimensi dan teori dari Drucker maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari  segi  Tepat  dari  kedua  indikator  belum  optimal  karena keterlambatan  pencairan  dana  yang  diterima  oleh  Pemerintah  Desa tidak sesuai dengan realitas.
2. Dari  segi  Cepat  belum  efektifnya  pengelolaan  alokasi  dana  desa Bertanggungjawab  Terhadap  Tugas,  indikator  ini  dapat  dikatakan telah  optimal  karena,  namun  partisipasi  masyarakat  yang  kurag. Pemerintah  Desa  Batujajar  Timur  telah  melaksanakan  laporan pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  kepada  Bupati  Kabupaten Bandung  Barat  melalui  Dinas  Pembangunan  dan  Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  dan  laporan  pertanggungjawaban  menjadi  bagian akhir dari tahap evaluasi.
3. Hemat,  dari  dua  indikator  yang  tersedia  dapat  dikatakan  bahwa pengelolaan  alokasi  dana  desa  memperhatikan  prinsip  hemat  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Walaupun alokasi dana  desa yang didapat  Desa  Batujajar  Timur  tidak  tepat  waktu  dalam  pencairan tersebut, tetapi pemerintah Desa Batujajar Timur menggunakan dana dari  gotong  royong  swadaya  masyarakat.  Sehingga  tujuan  dapat terlaksana dan tidak terjadinya pemborosan.
4. Selamat
a. Perencanaan  yang  matang,  dikatakan  sudah  jelas  karena perencanaan  yang  matang  untuk  melaksanakan  pembangunan, perencanaan  yang  matang  dengan  merumuskan  apa  yang  akan dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dengan  melibatkan  masyarakat dalam proses perencanaan melalui musrenbang Desa.
b. Sumberdaya  yang  memadai,  belum  dapat  dikatakan  berkompeten aparatur  Desa  jika  melihat  pada  pendidikan  terakhir  kepala  desa beserta perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Pengelolaan  Pendapatan  Dan  Anggaran  Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
. 2013. Pembangunan Perdesaan . Yogyakarta: Graha Ilmu
Dwipayana,  Aridan  Suntoro  Eko.  2003. Membangun  Good  Governance  Di  Desa . Yogyakarta: Institute Of Research and Empowerment.
Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan  Daerah  Otonom  Berkeadilan .  Yogyakarta: Uhaindodan dan Offset.
Fakih,  Mansour.  2001. Sesat  Pikir  Teori  Pembangunan  Dan  Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Herlianto,  Didit.  2017. Manajemen  Keuangan  Desa:  Berbasis  Pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Lubis,  Ibrahim.  1985. Pengendalian  dan  Pengawasan  Proyek  dalam  Manajemen . Jakarta: Ghalia Indonesia
Makmur.  2011. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan .  Bandung:  PT Refika Aditama.
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu. 2005. Teori Budaya Organisasi . Bandung: Rineka Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa . Jakarta: Erlangga.
Rosidin,  Utang.  2015. Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi:  Dilengkapi  UU  Nomor 11  Tahun  2015,  UU  Nomor  2  Tahun  2015,  Serta  UU  Nomor  8  dan 9  Tahun 2015 . Bandung: Pustaka Setia.
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja . Bandung: CV Mandar Maju.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Widjaja,  AW.  1996. Pemerintahan  Desa  Dan  Administrasi  Desa  :  Menurut  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan) . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Yuwono,  Teguh.  2001. Manajemen  Otonomi  Daerah  :  Membangun  Daerah Berdasarkan Paradigma Baru . Semarang: Clyapps Dipenogoro University .

## Jurnal:
Agustina,  Amelyana.  Efektivitas  Dana  Pembangunan  Fisik  Desa  Puncangro Kecamatan  Gudo  Kabupaten  Jombang.  V(2).  No  4  :  735-  739.  (Diakses  pada  15 Desember 2017)

## Dokumen-Dokumen:
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  Nomor  12  Tahun  2009  Tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  Nomor  15  Tahun  2009  Tentang Alokasi Dana Desa

## Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bandung  Barat  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Peraturan Desa Batujajar Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang APBDesa Batujajar Timur