Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI KELUARGA ASALNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS BALI
Komang Tria Anggreni 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Ketut Sudiatmaka 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { komangt94@gmail.com , nitsariadnyani@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui dan menganalisa  sistem mewaris laki-laki di keluarganya setelah melakukan  perkawinan  nyentana,  serta  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Dalam  penelitian  ini  mengkaji  norma  tentang  hak  mewaris  laki-laki  yang  sudah  melangsungkan perkawinan  nyentana.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum  menggunakan  teknik  studi  Pustaka  kemudian  dianalisis  secara  kualitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  (1)  hukum  adat  Bali  menggunakan  sistem  pewarisan  dimana  yang  memegang  kedudukan  kedudukan kewarisan  dengan  garis  keturunan  laki-laki  yang  disebut  purusa.  Setelah  melaksanakan  perkawinan  nyentana maka  gak  mewaris  laki-laki  telah  hilang  karena  berubah  status  menjadi  pradana  di  keluarga  perempuan  yang berkedudukan sebagai purusa dan dianggap telah meninggalkan rumah dan kewajiabnnya terhadap orangtua dan leluhur.  Serta,  (2)    Dasar  pertimbangan  pemberian  hak  mewaris  kepada  laki-laki  yang  telah  melakukan perkawinan nyentana berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa seorang  yang  ninggal  kedaton  secara  terbatas  masih  mungkin  mendapatkan  warisan  dengan  catatan  masih bertanggungjawab  terhadap  keluarga  dan  leluhurnya  sehingga  mendapat  bagian anegen  suwun (dua  banding satu).
Kata Kunci : Perkawinan Nyentana, Laki-Laki, Hak Mewaris

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  find  out  and  analyze  the  inheritance  system  of  men  in  their  families  after  a  nyentana marriage, and (2) find out and analyze the basis of judges' considerations in determining the inheritance rights of  men  in  their  families  of  origin.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research.  In  this  study,  we examine  the  norms  regarding  the  inheritance  rights  of  men  who  have  entered  into  painful  marriages.  The approach used is the statutory approach and the concept approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using the library study technique is then analyzed in terms of quality. The results of the study show that (1) Balinese customary law uses an inheritance system where the one who holds the position of inheritance is with a male lineage called purusa. After carrying out a nyentana marriage, not inheriting a man has disappeared because he changed his status to pradana in a woman's  family  who  is  a  purusa  and  is  considered  to  have  left  her  home  and  obligations  to  her  parents  and ancestors.  And,  (2)  The  basis  for  consideration  of  granting  inheritance  rights  to  men  who  have  had  a  painful marriage  based  on  Decree  Number  01/KEP/PS-3/MDP  Bali/X/2010  which  states  that  a  person  who  leaves Kedaton  on  a  limited  basis  may  still  get  an  inheritance  with  the  record  is  still  responsible  for  his  family  and ancestors so that he gets the angen suwun share (two to one).
Keywords: Nyentana Marriage, Men, Inheritance Rights

## PENDAHULUAN
Hukum adat sebagai hukum positif yang sebagian  besar  bersifat  tidak  tertulis,  namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang
memberlakukan  hukum  adat  tersebut.  Hukum adat  berlaku  dalam  ruang  lingkup  yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat  dimana  hukum  adat  tersebut  hidup  atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
setiap  masyarakat  adat  dapat  memiliki  hukum adat  yang  berbeda-beda  satu  dengan  lainnya (Soemarman,  2005  :  42).  Salah  satu  contoh dari  hukum  adat  adalah  hukum  waris  adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  asas- asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan, pewaris  dan  waris  serta  pengalihan  harta warisan.  Masyarakat  yang  menganut  berbagai macam  agama  dan  budaya  menyebabkan adanya berbagai jenis hukum waris.
Masalah pembagian warisan di sebagian besar  masyarakat  di  Indonesia  biasanya dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan.  Akan tetapi  sering  juga,  mengenai  pembagian warisan  ini  menjadi  perselisihan  diantara  para ahli  waris,  terutama  bila  mereka  masing- masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka.  Oleh  karena  itu,  bila  terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya  diselesaikan  terlebih  dahulu  secara musyawarah  dan  secara  kekeluargaan.  Bali merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia yang  terkenal  dengan  adat  istiadatnya  yang unik.  Bali  memiliki  mayoritas  masyarakat yang  beragama  hindu  sehingga  hukum  adat yang  berkembang  di  Bali  adalah  hukum  adat agama  hindu  termasuk  hukum  warisnya. Masyarakat  adat  Bali  yang  umumnya mempunyai  sistam  kekerabatan  patrilinial yaitu  keturunan  dari  pihak  bapak  ( saking purusa ).  Di  Bali  keturunan  dari  satu  pihak yang ada pada umumnya disebut dengan istilah Tunggal  Dadia  yang  artinya  mempunyai ketunggalan  leluhur.  Hal  ini  sering  juga disebut  dengan  ketunggalan  silsilah.  Pada umumnya  kedudukan  wanita  di  Bali,  baik sudah  kawin  atau  belum,  tidak  begitu  rendah seperti  yang  lazimnya  terdapat  pada  sistem patrilinial.
Hubungan-hubungan
yang sesungguhnya di dalam kekeluargaan memberikan  tempat  yang  penting  bagi  wanita dan  tidak  jarang  wanita  juga  memangku jabatan  yang  penting  (Windia,  2012  :  27). Hukum  Adat  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  mengatur  segala  hubungan manusia  satu  dengan  manusia  lain  pada kehidupan seharihari termasuk dalam mengatur mengenai perkawinan.
Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral dilakukan setiap manusia di dunia. Perkawinan dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  (Selanjutnya  disingkat Undang-Undang  Perkawinan)  menyatakan
bahwa  “Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan baru dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan  serta  dicatatkan  oleh  lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Pada  dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya,  sudah  pasti  beraneka  ragam  pula Hukum  Adat  yang  hidup  di  Indonesia (Soemarman, 2005 : 52).
Dengan adanya Undang-Undang
Perkawinan,  belum  berarti  bahwa  di  dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat  sudah  terlepas  dari  pengaruh Hukum  Adat,  ia  masih  diliput  Hukum  Adat sebagai  hukum  asli  rakyat  Indonesia  yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan  negara  (Seomarman, 2005  :  54).  Dan  juga  telah  diatur  di  dalam penjelasan  angka  1  huruf  a  dan  b  Undang- Undang  Perkawinan  yang  mengatur  mengenai Hukum adat yakni Bagi orang-orang Indonesia Asli  yang  beragama  Islam  berlaku  hukum Agama  yang  telah  diresipiir  dalam  Hukum Adat,  dan  bagi  orang-orang  Indonesia  Asli lainnya  berlaku  Hukum  Adat.  Maka,  dapat diartikan  bahwa  hukum  adat  mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.
Masyarakat  Bali  mempunyai  susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan  yang  ditarik  menurut  garis keturunan  pihak  bapak,  dimana  kedudukan laki-laki  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari kedudukan  perempuan  serta  hak-haknya  juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris  daripada  perempuan  yang  memiliki status  pradana,  dimana  ia  hanya  berhak menikmati  harta  dari  orangnya  selama  belum melangsungkan  perkawinan  (Sukerti, Jurnal Acta  Comitas ,  2016  :  134).    Bali  menganus sistem  lempeng  ke    purusa (patriarki)  dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki. Namun, di  beberapa  kabupaten  seperti  Kabupaten Tabanan,  Gianyar  dan  Klungkung  mengenal istilah  Perkawinan  Nyentana.  Pada  dasarnya perkawinan  nyentana  di  peruntukkan  bagi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
keluarga  yang  tidak  memiliki  garis  keturunan laki-laki.  Anak  perempuan  dalam  keluarga tersebut
memegang tanggungjawab melanjutkan  ayah-ayahan  dadia  di  tri kahyangan  sebagai  sentana  rajeg  dan  mencari laki-laki  untuk  masuk  ke  dalam  keluarga perempuan.
Hukum  adat  Bali  mengenal  adanya perkawinan  nyentana.  Dalam  perkawinan nyentana,  seorang  laki-laki  ikut  dalam keluarga istrinya, dan semua garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status  pradana  dan  istrinya  berstatus purusa termasuk  dalam  hal  hak  mewaris  di  keluarga istrinya.  Istrinya  yang  memegang  hak mewarisnya,  sehingga  apabila  dilakukan pembagian  warisan  dari  keluarga  istri  maka yang diutamakan adalah perempuan (Adnyani, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora ,  2017  :
169).  Sistem  perkawinan  nyentana  membuat kedudukan  laki-laki  dari  keluarga  asalnya berpindah  kepada  perempuan,  namun  Bali menganut sistem patrilineal sehingga menimbulkan  pertanyaan  terkait  kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan  nyentana  di  keluarga  asalnya termasuk  mengenai  hak  mewaris  di  keluarga asalnya  seperti  yang  terjadi  di  Tabanan mengenai  perebutan  hak  mewaris  anak  laki- laki  yang  telah  melangsungkan  perkawinan nyentana dalam
Putusan
No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn.
Permasalahan  yang  umum  terjadi  di Kabupaten Tabanan bahwa mayoritas laki-laki yang  melakukan  perkawinan  nyentana  adalah anak tunggal. Hal ini menimbulkan permasalahan  baru  mengenai  status  hak mewaris  di  keluarga  asalnya.Berdasarkan uraian  latar  belakang  maka  dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah sistem mewaris laki-laki di keluarga  yang  telah  keluarganya  setelah melakukan perkawinan nyentana ?
2. Apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan  hak  mewaris  laki-laki  di keluarga  asalnya  setelah  melakukan perkawinan nyentana ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan aertikel ini adalah penelitian hukum
normatif.  Dalam  penelitian  ini  akan  mengkaji norma  tentang  hak  mewaris  laki-laki  yang sudah  melangsungkan  perkawinan  nyentana dalam perpektif hukum waris Bali. Pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ).  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan  dan  sumber  hukum positif  lain  yang  dianggap  relevan  dalam pokok persoalan hukum yang dihadapi. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  secara deskriptif  analisis  yang  digunakan  untuk menggambarkan  gejala-gejala  di  lingkungan masyarakat terhadap suatu yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum  primer  dan  sekunder  dianalisis  secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis  data  dengan  menguraikan  data  secara bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur, runtun dan logis.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara sistematis Adnyani (2017 : 212), faktual dan  akur  diselidiki.  Penggunaan  berbagai teknik  penelitian  yang  disusun  secara sistematis  adalah  suatu  hal  yang  diperlukan untuk  pembahasan  data  yang  diperoleh  secara mendalam  (Adnyani,  2021  :  140).  Penulis menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dalam  penelitian  ini,  (Adnyani,  2015:  68-80). Metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka  yang dianalisis  secara  deskriptif  (Adnyani,  2021  : 59).  yaitu  memaparkan  hasil  analisis  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier. Dianalisis  secara kualitatif  (Adnyani,  2014  :  35),  yang dideskripsikan  karena  sesuai  dengan  sifat  dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.  Setelah  dilakukan  penyajian data  langkah  selanjutnya  yakni  penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).
HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem  Mewaris  Laki-Laki  di  Keluarganya Setelah Melakukan Perkawinan Nyentana Hukum  Adat  Bali  memiliki  sistem kekeluargaan kepurusa (patrilinial)  yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam  keluarga,  sementara  perempuan  hanya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mempunyai  hak  untuk  menikmati  harta peninggalan orangtuanya atau harta peninggalan  suaminya.  Hal  ini  sesuai  dengan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  200 K/Sip/1958  tanggal  3  Desember  1958  yang menyatakan bahwa “Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki; maka  Men  Sardji  sebagai  saudara  perempuan bukanlah  ahli  waris  dari  mendiang  Pan Sarning”.  Namun  pada  tahun  2010  Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengeluarkan Kepurusan  MUDP  Bali  Nomor  01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010  tanggal  15  Oktober  2010 tentang  Hasil-Hasil  Pesamuhan  Agung  III MUDP Bali yang menyatakan bahwa “sesudah  2010  wanita  Bali  berhak  atas warisan  berdasarkan  Keputusan  Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 1/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010,  15  Oktober  2010.  Di  SK  ini wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong1/3 untuk harta pusaka dan  kepentingan  pelestuarian.  Hanya  jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka  tak  berhak  atas  hak  waris.  Jika orangtuanya  ikhlas,  tetap  terbuka  dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”
Dalam  sistem  pewarisan  Adat  Bali  juga berlaku  sistem  pewarisan  mayorat.  Sistem pewarisan  mayorat  adalah  sistem  kewarisan dimana  harta  peninggalan  pewaris  hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan  kolektif  namun  diwaris  oleh  anak tertua.  Sistem  pewarisan  mayorat  ini  dibagi atas dua bagian yaitu :
1. Mayorat  laki-laki  yaitu  apabila  anak  laki- laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal  dari  si  pewaris,  dengan  catatan anak  tersebut  harus  menghidupi  orangtua dan adik-adiknya.
2. Mayorat  perempuan  yaitu  apabila  anak perempuan  tertua  yang  merupakan  ahli waris  tunggal  dari  si  pewaris  dengan catatan  anak  tersebut  harus  menghidupi orang tua dan adik-adiknya.
Hukum  waris  Adat  Bali  berlaku  sistem pewarisan  mayorat  dimana  harta  peninggalan pewaris  hanya  diwarisi  oleh  anak  tertua. Sistem pewarisan mayorat dubagi menjadi dua yaitu  mayorat  laki-laki  apabila  anak  laki-laki tertua  yang  waris  tunggal  dari  si  pewaris dengan  catatan  anak  tersebut  menghidupi orang tua dan adik-adiknya. Dalam prinsip ini yang mendapat harta warisan hanya anak yang
tertua  saja,  sedangkan  saudaranya  yang  lain dalam  hal  ini  tidak  mendapatkan  harta  si pewaris. Akan tetapi, meskipun anak tertualah yang  hanya  mendapatkan  harta  tersebut,  ia memiliki  kewajiban  atau  tanggung  jawab bahwa  ia  harus  menghidupi  orang  tua  dan saudaranya yang lebih muda atau adik-adiknya (Surata, Jurnal  Kertha  Widya, 2019  :  20).  Di masyarakat  Bali,  dalam  hal  harta  (obyek warisan)  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta  benda  (yang  bernilai  ekonomis). Sedangkan  dalam  ahli  waris  (subyek  warisan) juga  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  ahli  ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa. Awalnya  pewarisan  masyarakat  Bali didasarkan  atas  dresta  (kebiasaan)  dan  ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis  purusa  (kebapaan).  Sehingga  anak perempuan  tidak  diperhitungkan  dalam  harta warisan,  walaupun  demikian  anak  perempuan dan  janda  memiliki  hak  menikmati  harta warisan  orang  tuanya  selama  ia  belum  kawin atau  tidak  kawin.  Sedangkan  anak  perempuan yang  kawin,  dalam  arti  kawin  keluar  dan masuk  ke  dalam  keanggotaan  suaminya biasanya mendapatkan jiwadana atau tetatadan (harta  bawaan)  dari  orang  tuanya  sesuai dengan kemampuan ekonomi dari si orang tua perempuan.  puan.  Pewarisan  pada  masyarakat Bali  sebelum  tahun  1900,  hanya  berdasarkan dresta  atau  kebiasaan-kebiasaan  saja,  karena belum  ada  aturan  yang  mengatur  tentang pewarisan  sebagai  dasar  rujukan,  dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang digunakan  oleh  masyarakat  Bali  dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut  sama  sekali  tidak  menyangkut kedudukan perempuan. Maka, dapat dikatakan bahwa  kedudukan  perempuan  tidak  sebagai ahli  waris  sehingga  tidak  berhak  atas  harta warisan  orang  tuanya.  Tahun  1900  digunakan sebagai  patokan  dalam  melihat  perkembangan hak mewaris perempuan pada masyarakat Bali, karena  pada  tahun  1900  dibuat  peswara (peraturan) pewarisan oleh pemerintah kolonial  Belanda  dalam  hal  ini  Residen  Bali dan  Lombok,  yang  lebih  dikenal  sebagai Peswara  1900.  Peswara  1900  tersebut  pada awalnya  hanya  diberlakukan  bagi  penduduk Hindu  Bali  dari  Kabupaten  Buleleng,  akan tetapi  kemudian  peswara  tersebut  pada  tahun 1915  juga  diberlakukan  untuk  penduduk seluruh Bali Selatan.
Budaya  patriarkhi  sangat  menentukan dan juga sistem patrilineal yang mempengaruhi sistem  pewarisan  dalam  hukum  adat  Bali. Sistem kekerabatan inilah yang dipakai sebagai senjata  pembenar  oleh  masyarakat  dalam pembagian  warisan,  karena  dalam  sistem patrilineal yang hanya memperhitungkan garis keturunan  laki-laki.  Oleh  karena  itu  di  Bali, hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan  anak  perempuan  tidak  berhak mewaris.  Perempuan  Hindu  di  Bali  secara turun  temurun  sudah  biasa  hidup  dalam subordinasi  dalam  beberapa  aspek  kehidupan terutama aspek hukum waris adat (Moechthar, 2019 : 78). Namun hal ini tidak sesuai dengan rumusan  pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  berbunyi  :  “setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”.  Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak  mewaris  dari  orang  tuanya.  Kaum perempuan Hindu sudah seharusnya mendapatkan  perhatian  yang  sama  dengan laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan  juga  melakukan  kewajibannya seperti  merawat  orang  tua  semasa  hidupnya, sehingga  layak  diperhitungkan  sebagai  ahli waris.
Masyarakat  Bali  menganut  sistem patrilineal  sehingga  dominan  anak  laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sangat kental terjadi  atas  dasar  sistem  tersebut.  Perempuan yang  telah  menikah  dianggap  telah  memutus hubungannya  sendiri  dan  berpindah  ke  dalam keluarga  suaminya.  Tanggal  15  Oktober  2010 merupakan  tonggak  sejarah  yang  sangat spektakuler bagi keberadaan perempuan Hindu di Bali dalam hukum waris adat. Pada tanggal tersebut  telah  dilakukan  pasamuhan  (seminar) oleh  Majelis  Utama  Desa  Pekraman  (MUDP) se-Bali,  yang  merupakan  terobosan  yang dilakukan  oleh  MUDP  Bali  terhadap kedudukan  perempuan  Bali  dalam  hukum waris  adat.  Terobosan  MUDP  Bali  inilah merupakan langkah yang mencairkan kekakuan hukum waris adat Bali, yang selama turun  temurun  dan  berabad-abad  berlaku diskriminasi  terhadap  perempuan  (Soekanto, 2010  :  93).  Kitab  Manawa  Dharmasastra  juga mengatur  mengenai  hak  waris  perempuan
walaupun  tercantum  pula  bahwa  laki-laki merupakan  ahli  waris  (Windia,  2017  :  46). Sistem  pewarisan  dalam  hukum  Adat  Bali memang berpatokan pada garis keturunan laki- laki.  Kedudukan  perempuan  Hindu  dalam hukum  waris  adat  Bali  masih  menjadi problema  sampai  saat  ini,  walaupun  telah dikeluarkan  keputusan  yang  menyatakan perempuan  Hindu  sebagai  ahli  waris  terbatas, namun  pada  kenyataannya  masih  mengikuti hukum  adat  yang  berlaku  di  tempat  masing- masing.  Seharusnya  hak  dan  kewajiban  yang dilaksanakan  oleh  perempuan  Hindu  bisa menjadi  pertimbangan  untuk  mendapatkan warisan.
Dalam kaitan dengan sistem kekeluargaan  yang  dianut  hukum  adat  bali menggunakan  sistem  kekeluargaan  patrilineal yaitu  yang  melihat  hubungan  anak  dengan garis keturunan ayah.  Keluarga pihak laki-laki lebih  penting  dalam  kehidupan  seseorang  dan harus  mendapatkan  perhatian  lebih  dulu daripada keluarga pihak ibunya (Panitje, 2004 : 23). Masyarakat Bali dengan lingkungan sosial budayanya  menganut  sistem  kekeluargaan patriliniel tersebut memberikan kedudukan dan nilai  yang  lebih  tinggi  kepada  laki-laki.    Bali menganus sistem  lempeng  ke    purusa (patriarki) dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki.  Namun,  di  beberapa  kabupaten seperti  Kabupaten  Tabanan,  Gianyar  dan Klungkung  mengenal  istilah  Perkawinan Nyentana. Pada dasarnya perkawinan nyentana di  peruntukkan  bagi  keluarga  yang  tidak memiliki  garis  keturunan  laki-laki.  Anak perempuan dalam keluarga tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan ayah-ayahan dadia  di  tri  kahyangan  sebagai  sentana  rajeg dan  mencari  laki-laki  untuk  masuk  ke  dalam keluarga perempuan. Masyarakat Bali mempunyai  susunan  kekeluargaan  patrilineal yaitu  sistem  kekeluargaan  yang  ditarik menurut  garis  keturunan  pihak  bapak,  dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya  dari  kedudukan  perempuan  serta hak-haknya  juga  mendapat  lebih  banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia  berhak  menjadi  ahli  waris  daripada perempuan  yang  memiliki  status  pradana, dimana  ia  hanya  berhak  menikmati  harta  dari orangnya  selama  belum  melangsungkan perkawinan  (Sukerti,  Jurnal  Acta  Comitas, 2016  :  134).  Hukum  adat  Bali  mengenal adanya perkawinan nyentana.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Pewarisan adalah mengatur cara bagaimana  harta  peninggalan  atau  harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sedangkan  hukum  adat  waris  adalah  aturan- aturan  hukum  adat  yang  mengatur  tentang bagaimana  harta  peninggalan  atau  harta warisan  diteruskan  atau  dibagi  dari  pewaris kepada  para  ahli  waris  dari  generasi  ke generasi  berikutnya.  Pewarisan  mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris  yang  akan  meneruskan  pengurusan  atau yang akan menerima bagiannya. Dalam hukum waris yang menjadi subjek adalah pewaris dan ahli  waris.  Pewaris  adalah  seseorang  yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan,  sedangkan  yang  dimaksudkan  ahli waris  adalah  orang-orang  yang  berdasarkan hukum  yang  berhak  mendapatkan  warisan (Sukerti, Jurnal Acta Comitas, 2016 : 135).
Penerima  warisan  dalam  hukum  adat Bali  adalah  sentana  yaitu  antara  laki-laki sebagai  penerus  keturunan.  Sentana  adalah laki-laki  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang sah,  dimana  dalam  ajaran  Hindu  disebut sebagai  kepurusan  yaitu  kedudukan  seorang laki-laki  lebih  penting  dibandingkan  wanita. Hal  itu  dikarenakan  senta  selaku  pemikul dharma  (kewajiban)  menunaikan  pitra  puja yaitu  pemujaan  dan  tanggungjawab  kepada leluhur  yang  diiringi  dengan  hak  mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang- barang  pusaka.  Dalam  perkawinan  nyentana, seorang  laki-laki  ikut  dalam  keluarga  istrinya, dan  semua  garis  keturunannya  mengambil garis  keturunan  istri.  Kedudukan  laki-laki dalam  hal  ini  berada  pada  status  pradana  dan istrinya  berstatus  purusa  termasuk  dalam  hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang  hak  mewarisnya,  sehingga  apabila dilakukan  pembagian  warisan  dari  keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan (Adnyani,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora, 2017  :  169).  Sistem  perkawinan  nyentana membuat  kedudukan  laki-laki  dari  keluarga asalnya  berpindah  kepada  perempuan,  namun Bali  menganut  sistem  patrilineal  sehingga menimbulkan  pertanyaan  terkait  kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan  nyentana  di  keluarga  asalnya termasuk  mengenai  hak  mewaris  di  keluarga asalnya.  Pewarisan  menurut  hukum  adat  Bali tidak identik dengan membagi harta
peninggalan  (warisan)  orangtua  dan  leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung  makna  pelestarian,  pengurusan dan  penerusan  swadharma  (tanggung  jawab) dan swadikara (hak)  terhadap  peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya. Perkawinan  dalam  masyarakat  Hindu  di Bali  merupakan  ikatan  lahir  batin  bahkan kemanggalan  pribadi  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang Bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Adapun  bentuk-bentuk perkawinan menurut Hukum Adat Bali dikenal dua bentuk diantaranya :
1. Bentuk biasa dimana si laki-laki berkedudukan  selaku  purusa,  dimana wanita beralih ke pihak keluarga laki-laki. Wanita  keluar  dari  keluarga  asalnya  dan masuk menjadi keluarga suaminya dengan segala akibatnya.
2. Bentuk nyeburin yaitu si wanita berkedudukan  sebagai  purusa,  dalam  hal perkawinan  ini  si  suami  keluar  dari keluarga  asalnya  dan  diterima  sebagai anggota baru di keluarga istrinya.
Dalam  hukum  Adat  Bali  apabila keluarga  tidak  memiliki  anak  laki-laki  untuk melanjutkan keturunannya maka anak perempuan  dapat  ditingkatkan  statusnya  yang perempuan sebagai sentana rajeg dan yang laki sebagai  predana  dalam  perkawinan  nyeburin. Masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu yang terbagi dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang jumlahnya  besar  ataupun  kecil.  Masyarakat Hindu  juga  terikat  pada  satu  kesatuan  hidup lebih  besar  yang  dinamakan  banjar,  desa pakraman dan sebagainya.
Dalam  perkawinan  nyentana  kedudukan perempuan  yang  berubah  menjadi  purusa  dan laki-laki  menjadi  pradana.  Kemudian  dalam hal  pewarisan  juga  yang  diutamakan  di perkawinan  nyentana  adalah  perempuannya, namun  status  laki-laki  yang  menjadi  pradana dipertanyakan  ketika  perkawinan  nyentana  itu berakhir  dan  status  laki-laki  di  kembalikan  ke keluarga asalnya. Apabila perceraian itu sudah sah  terjadi,  maka  pihak  laki-laki  akan  keluar dari  keluarga  wanita  serta  hak-hak  yang sebelumnya  didapatkannya  di  keluarga  si wanita  juga  ikut  terlepas.  Perceraian  itu nantinya akan menimbulkan dilema pada pihak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
laki-laki  karena  disatu  sisi  sudah  menyatakan keluar  dan  melepaskan  hak  mewarisnya  dari keluarga asalnya dengan melakukan perkawinan nyentana.
Dasar  Pertimbangan  Dalam  Menetapkan Hak  Mewaris  Laki-Laki  di  Keluarga Asalnya  Setelah  Melakukan  Perkawinan Nyentana
Status hukum suami istri serta anak-anak dalam  keluarga  sangat  ditentukan  oleh  bentuk perkawinannya.  Bentuk  perkawinan  yang umum dilaksanakan, adalah bentuk perkawinan biasa, bentuk perkawinan nyentana (nyeburin),  dan  bentuk  perkawinan  pada gelahang. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang  dilangsungkan  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  dan  pihak perempuan  meninggalkan  rumahnya,  untuk melangsungkan  upacara  perkawinan  di  tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharma) orang tua serta leluhur suaminya, secara (alam nyata) maupun niskala (alam  gaib).    Perkawinan  ini  dianggap perkawinan biasa karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal (kebapaan).  Dalam  perkawinan  biasa,  suami berstatus  sebagai  purusa,  sedangkan  istri sebagai pradana (Windia, 2015 : 45). Sistem  kekeluargaan  patrilineal  yang dianut  dalam  masyarakat  hukum  adat  di  Bali menimbulkan  suatu  permasalahan.  Salah  satu permasalahan tentang penarikan garis keturunan  laki-laki,  apabila  dalam  satu keluarga  hanya  memiliki  anak  perempuan. Tidak semua keluarga pada masyarakat hukum adat  di  Bali  memiliki  anak  laki-laki  sebagai penerus keturunan. Untuk mengatasi permasalahan  keturunan  tersebut,  Agama Hindu  yang  dianut  sebagian  besar  masyarakat hukum  adat  di  Bali  memberikan  peluang kepada  hukum  adat  (dresta)  untuk  mengatasi masalah  tersebut.  Salah  satu  dari  peluang tersebut adalah dengan cara melakukan bentuk perkawinan  yang  dikenal  pada  masyarakat hukum  adat  di  Bali,  yaitu  perkawinan nyentana, dengan pengertian sebagai berikut :
Perkawinan nyentana adalah perkawinan yang  dilangsungkan  antara  seorang  laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki  meninggalkan  rumahnya,  untuk
melangsungkan  upacara  perkawinan  di  tempat kediaman  istrinya,  dan  kemudian  bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban
(swadharama)  orang  tua  serta  leluhur,  secara sekala  (alam  nyata)  maupun  niskala)  alam gaib.
Perkawinan nyentana berimplikasi terhadap  kedudukan  suami.  Dalam  hal  ini suamilah  yang  mengikuti  istri.  Bentuk perkawinan  ini  tampak  menyimpang  dari sistem  kepurusa  yang  menekankan  bahwa keturunan  dilanjutkan  oleh  keturunan  laki-laki (purusa),  bila  diamati  secara  seksama perkawinan  nyentana  ternyata  konsisten dengan  sistem  kekeluargaan  kapurusa  sebab dalam perkawinan ini status istri adalah purusa karena  telah  ditetapkan  sebagai  sentana  rajeg dalam keluarganya. Perempuan yang berstatus sebagai purusa inilah yang nantinya meneruskan  generasi  orang  tuanya.  Sentana rajeg  (sentana  artinya  keturunan,  ahli  waris; rajeg  artinya  kukuh,  tegak;  karajegang  artinya dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan  yang  kerajegang  sentana  yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan  atau  purusa.  Dalam  kitab  Manawa dharmacastra  (IX:127),  sentana  rajeg  disebut dengan  istilah  putrika  yang  kedudukannya sama  dengan  anak  laki-laki,  yaitu  sebagai pelanjut  keturunan  dan  ahli  waris  terhadap harta orang tuanya (Sudantra, 2011 : 8).
Suami  yang  berstatus  sebagai  pradana dilepaskan  hubungan  hukumnya  dengan keluarga  asal  selanjutnya  masuk  dalam keluarga  kapurusa  istrinya.  Keturunan  dalam keluarga  kepurusa  itu  tetap  dilanjutkan  oleh anak  yang  berstatus  purusa.  Anak  yang  lahir dari  perkawinan  ini  berkedudukan  hukum dalam  keluarga  ibunya,  serta  menunaikan kewajiban  (swadharma)  dan  mendapatkan (swadikara)  dalam  keluarga  ibu.  Status  atau kedudukan  hukum  seseorang  di  dalam keluarga sangat penting artinya dalam Hukum Adat Bali akan mempengaruhi hak (swadikara) dan  kewajiban  (swadharma)  orang  tersebut dalam  keluarga  dan  masyarakat  (banjar/desa pakraman).  Swadharma  dan  swadikara  dalam keluarga  misalnya  menyangkut  tanggung jawab  pemeliharaan  terhadap  anak  atau pemeliharaan  terhadap  orang  tua  di  masa tuanya,  hak  dan  kewajiban  terhadap  harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan  terhadap  tempat  persembahyangan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
keluarga  (sanggah/merajan)  di  mana  roh leluhur disemayamkan. Tanggungjawab kemasyarakatan  menyangkut  tanggungjawab sebagai  anggota  kesatuan  masyarakat  hukum adat  (banjar/desa  pakraman,  subak,  dadia), baik  dalam  bentuk  ayahan  (kewajiban  kerja) pawedalan/papeson  (urunan  berupa  uang  atau barang).
Dalam perkawinan nyentana sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  bahwa  si wanita  berstatus  sebagai  purusa  dan  laki-laki sebagai  pradana.    Sesuai  dengan  adat  yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya  anak  laki-laki  yang  berhak  sebagai  ahli waris  dan  ia  akan  melanjutkan  keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan  penyelamat  arwah  leluhurnya  dari limbah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku ke IIX Pasal 137 dan Pasal 138 yang menyebutkan dalam Pasal 137  yaitu    “Melalui  anak  laki-laki  ia menundukkan  dunia,  melalui  cucu  laki  ia mencapai  kekekalan  tetapi  melalui  anak  dari cucunya  ia  mencapai  alam  matahari”. Sedangkan  anak  perempuan  tidak  demikian halnya,  oleh  karena  itu  keluarga  yang  tidak mempunyai  anak  laki-laki  dan  hanya mempunyai  anak  perempuan  saja,  maka  anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak  laki-laki.  Apabila  suatu  keluarga  tidak mempunyai  anak  sama  sekali  baik  laki-laki maupun  wanita,  maka  keluarga  tersebut  dapat mengangkat  anak  orang  lain  diusahakan terlebih dahulu dari pihak purusa dengan jalan diperas  yang  dimaksud  untuk  dijadikan  anak kandung sendiri.
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak terlepas  dari  bentuk  perkawinan  yang  terjadi dan sangat besar pengaruhnya bagi kedudukan suami istri yang tidak seimbang. Disamping itu tempat  kediaman  suami  istri  menetap  setelah perkawinan  akan  mempengaruhi  tanggung jawab  suami  istri  dalam  keluarga/  rumah tangga.  Dalam  sistem  kekerabatan  patrilineal atau  menarik  garis  keturunan  berdasarkan pihak laki-laki, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Istri adalah pendamping  dan  pembantu  suami  dalam menegakkan  rumah  tangga,  mempertahankan kedudukan  suami  meneruskan  keturunannya serta memelihara hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri.
Suami  tidak  saja  wajib  melindungi isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  Begitu  pula  isteri  bukan  saja wajib  mengatur  urusan  rumah  tangga  dengan sebaik-baiknya,  tetapi  juga  memperhatikan rumah tangga saudara-saudara suaminya. Harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan merupakan  harta  bersama,  termasuk  harta bawaan  suami  atau  bawaan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  suami  dan  istri  masing- masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuanya adalah dibawah kekuasaan suami, namun  pemanfaatannya  diatur  bersama  suami istri. Dalam perkawinan nyentana, suami yang berstatus  sebagai  pradana  mengikuti  keluarga istri  yang  berstatus  sebagai  purusa.  Lakilaki yang  kawin  secara  demikian  disebut  sentana nyeburin,  atau  di  beberapa  tempat  masih digunakan  istilah-istilah  lama  seperti  sentana tarikan,  sentana  ngelebuhin  dan  terdapat  pula istilah sentana melabuh api.

## SIMPULAN DAN SARAN
Masyarakat  Adat  Bali  menggunakan sistem  pewarisan  patriliniel  dimana  yang memegang  kedudukan  pewarisan  adalah  garis keturunan  laki-laki  yang  disebut  dengan purusa.  Setalah  melaksanakan  perkawinan nyentana  maka  hak  mewaris  laki-laki  telah hilang  karena  berubah  status  menjadi  pradana di  keluarga  perempuan  yang  berkedudukan sebagai purusa serta dianggap telah meninggalkan  rumah  dan  kewajibannya terhadap  orangtua  dan  leluhur  (ninggal kedaton).  Dasar  pertimbangan  pemberian  hak mewaris kepada laki-laki yang telah melakukan  perkawinan  nyentana  berdasarkan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010  yang  menyatakan  bahwa  seorang yang  ninggal  kedaton  secara  terbatas  masih mungkin mendapatkan warisan dengan catatan masih  bertanggungjawab  terhadap  keluarga dan  leluhurnya  sehingga  mendapat  bagian anegen suwun (dua banding satu).
Pembagian pewarisan seharusnya dilaksanakan  secara  adil  dan  berimbang dengan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengingat bahwa perempuan dan laki-laki dapat bertanggungjawab pada keluarga.
DAFTAR PUSTAKA Buku Teks
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Agung,  A.A.  I,  2016, Makna  Purusa  dan Pradana  Dalam  Putusan  Hakim Mengenai  Sengketa  Warisan  Adat Bali ,  Denpasar  :  Udayana  University Press.
Ali,  Achmad.  2002, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis ),  Jakarta  :  Penerbit  Toko
Gunung Agung. Ali,  Zainuddin,  2016, Metode  Penelitian Hukum , Jakarta : PT Sinar Grafika. Anom, Ida Bagus. 2010, Perkawinan Menurut Adat  Agama  Hindu ,  Denpasar  :  CV Kayumas Agung.
Artadi,  I  Ketut.  2003, Hukum  Adat  Bali dengan Aneka Masalahnya , Denpasar :
Pustaka Bali Post. Atmaja,  Jiwa.  2008, Bias  Gender  Perkawinan Terlarang  pada  Masyarakat  Bali : Udayana University Pers. Harahap, Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata , Depok : Rajawali Press. Hardikusuma,  Hilman.  2003, Pengantar  Ilmu Hukum  Adat, Bandung  :  CV  Mandar Maju.
Ishaq,  2017, Metode  Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta.
Kelsen,  Hans,  2011, General  Theory  of  Law and  State  (diterjemahkan  oleh  Rasisul Muttaqien ), Bandung : Nusa Media.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2008, Pengantar Ilmu Hukum ,  Jakarta : Kencana.
Moechthar,  Oemar,  2019, Perkembangan Hukum  Waris  :  Praktik  Penyelesaian Sengketa  Kewarisan  di  Indonesia , Jakarta : Prenadamedia Group. Panitje,  Gde.  2004. Aneka  Catatan  Tentang Hukum  Adat  Bali ,  Denpasar  :  CV Kayumas.
Perangin, Efendi. 2011, Hukum Waris , Jakarta
: Rajawali Pers.
Puspitawati, H.  2012, Gender dan Keluarga : Konsep  dan  Realita  di  Indonesia , Bandung : PT IPB Press. Rato,  Dominikus.  2010, Filsafat  Hukum Mencari:  Memahami  dan  Memahami hukum, Yogyakarta  :  Laksbang Pressindo.
Resmiswal,  2013, Menggugah  Partisipasi Gender  di  Lingkungan  Komunitas Lokal , Yogyakarta : Graha Ilmu. Salman,  Otje,  2007, Kesadaran  Hukum Masyarakat  Terhadap  Hukm  Waris ,,
Bandung : PT Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  2010, Hukum  Adat Indonesia , Bandung : Rajawali Press. Soemarman,  A.  2005, Hukum  Adat  Perspektif Sekarang dan Mendatang , Yogyakarta : Adicitra Karya Nusa.
Sudantra,  I  Ketut.  2011, Perkawinan  Hukum Adat  Bali ,  Denpasar  :  Udayana University Press. Sumiarni,  Endang.  2004. Kedudukan  Suami Isteri  Dalam  Perkawinan ,  Yogyakarta
: Wonderful Publishing Company. Sunggono,  Bambang.  2003, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Utomo,  L.  2017. Hukum  Adat ,  Depok  :  PT Raja Grafindo Persada.
Windia,  Wayan  P.  2017. Sistem  Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali , Denpasar : Universitas Udayana.
.  2015. Mapadi  Orang  Biasa  Kawin Biasa  Cara  Biasa  di  Bali ,  Denpasar  :
Udayana University Press
. 2012. Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali , Denpasar :
Udayana University Press.
,  2006, Pengantar  Hukum  Adat  Bali , Udayana University Press : Denpasar.
,  2009, Perkawinan  Pada  Gelahan  di Bali,  Udayana University  Press  : Denpasar,

## Jurnal
Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between  The  Improvement  Tax With  Tourism  Development  In The  Lovina  Singaraja  Area  (Case Study  In  The  Buleleng  District). International  Journal  of  Business, Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu  Rumah
Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi
Hukum, Volume1,  No.  1  (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan  Hukum  Indikasi Geografis  Terhadap  Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan.  In Seminar  Nasional Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.  A.,  & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan  Hukum  Terhadap Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Industri  Kreatif  Pedesaan  Di Kabupaten Karangasem. In seminar  Nasional  Pengabdian Kepada  Masyarakat (Vol.  2,  pp. 212-216). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human Rights. International  Journal  of Social Science and Business , 5 (1). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan Kewilayahan  dengan  Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New  Normal. Target:  Jurnal
Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  2017,  “Sistem Perkawinan  Nyentana  Dalam  Kajian
Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender”, Jurnal  ilmu  sosial  dan Humaniora , Volume 6 No. 2. Febriawanti,  Dinta.  “Dinamika  Hukum  Waris Adat  di  Masyarakat  Bali  Pada  Masa Sekarang”, Jurnal  Media  Iuris , Volume 3 No. 2 Juni 2020. Sujana,  I  Putu  Windu  Mertha.  2015,
“Perkawinan Nyentana Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender Dalam  Perspektif  PPKN, Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Humaniora ,  Volume  2 No.1. Sukerti  dan  Ariani,  2014,  “Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat  Waris  Bali”, Jurnal  Magister Hukum Udayana , Volume 6 No. 2. Sukerti,  Ni  Nyoman  DKK.  2016,  “Pewarisan Pada  Masyarakat  Adat  Bali  Terkait Ahli  Waris  yang  Beralih  Agama, Jurnal Acta Comitas , Volume 2 No. 2. Surata,  I  Gede.  “Kedudukan  Ahli  Waris Predana  Menurut  Hukum  Adat  Bali Hubungannya  Dengan  Hak  Atas Tanah  Terkait  Dengan  Pesamuan Agung III Tahun 2010”, Jurnal Kertha Widya , Volume 3 Tahun 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  186,  Tambahan Lembaran  Negara    Republik  Idonesia Nomor 6401)
Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tabanan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn