## SOEKARNO DAN DIPLOMASI INDONESIA

## Arifin Suryo Nugroho
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Abstrak. Politik luar negeri Soekarno yang lebih condong ke kiri memunculkan kecemburuan dari pihak barat. Inggris mencoba menggabungkan wilayah koloninya di Semenanjung Malaka, Singa- pura dan Kalimantan Utara menjadi satu dalam Federasi Malaysia. Rencana ini kemudian ditentang oleh Pemerintah Indonesia. Presiden  Soekarno berpendapat  bahwa Federasi Malaysia  merupakan Negara  bentukan  Inggris,  dan  hal  ini  memungkinkan  bagi  Inggris  untuk  melakukan  kontrol  atas Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai tetangga terdekat. Presiden Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Presiden Soekarno kemudian membentuk kekuatan baru, yaitu The New Emerging Force (NEFO) sebagai representasi negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan baru untuk melawan kedigdayaan The Old Establsihed Force (OLDEFO) yang berisikan negara-negara  maju.  Memasuki  penghujung  tahun  1965  hubungan  antara  Indonesia  semakin  erat dengan  Cina.  Apa  yang  dilakukan  Soekarno  ini  sebenarnya  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mengimbangi kekuatan militer di dalam politik Indonesia yang semakin menguat.
Kata-kata kunci: Soekarno, diplomasi Indonesia, NEFO, GANEFO
Abstract . The foreign policy of Soekarno looking at the left makes the jealousy of the Western coun- tries. England tries to unite all Malay colonies, Malay Peninsula, Singapore, and North Borneo be- coming a Malay federation. This plan then is refuted by Indonesian. Soekarno argues that the fed- eration formed by England and this will lead a control upon Southeast Asia including Indonesia as nearest neighbourhood country.  Soekarno announces that Indonesia will leave from the United Na- tions. He forms the new power of The New Emerging Force (NEFO) as the representation of the third world resisting The Old Established Force (OLDEFO) consisting of the developed countries. Soekarno approaches the communist block as an effort to equalize the military power in the Indone- sian politic.
Keywords : Soekarno, Indonesian diplomatic, NEFO, GANEFO
Orang  sering  mengatakan  kepada  kita, bahwa  kolonialisme  sudah  mati.  Jangan- lah  kita  mau  tertipu  atau  terninabobokan olehnya! Saya berkata kepada Tuan-tuan, kolonialisme  belumlah  mati.  Bagaimana kita dapat  mengatakan ia telah mati sela- ma  daerah-daerah  yang  luas  di  Asia  dan Afrika belum lagi merdeka! (petikan pida- to Presiden Soekarno di KAA 1955)
Saat itu kondisi keamanan dunia masih be- lum stabil pasca berakhirnya perang dunia kedua, kondisi  semakin  diperparah  dengan  munculnya perang  dingin  antara  dua  blok  yang  saling  berse- berangan  yaitu  Blok  Barat  yang  dipimpin  oleh Amerika  Serikat,  dan  Blok  Timur  yang  dipimpin oleh Uni Sovyet. Kedua kekuatan besar yang sal- ing  berlawanan  baik  secara  ideologis  maupun
kepentingan  tersebut  terus  berlomba-lomba  untuk membangun  senjata  modern,  sehingga  situasi dunia pada saat itu selalu diliputi oleh kecemasan akan terjadinya perang nuklir. Kondisi tersebutlah yang  mendorong  negara-negara  yang  baru merdeka  itu  untuk  menggalang  persatuan  dan mencari jalan keluar demi  meredakan  ketegangan dunia dan memelihara perdamaian.

## POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Proklamasi  Indonesia  yang  diproklamirkan oleh  Soekarno  dan  Moh.  Hatta  telah  membawa bangsa ini menuju suatu era yang baru di mana In- donesia resmi menjadi sebuah negara. Sebagai se- buah negara yang baru tentu saja Indonesia mem- butuhkan pengakuan dari negara lain bahwa nega-
ra Indonesia sudah berdiri dan siap untuk menjadi anggota  dari  komunitas  internasional.  Selain  itu juga  pada  pasca  kemerdekaan  Indonesia  dan  be- rakhirnya Perang Dunia II, konstelasi politik dunia terbagi  menjadi kekuatan besar antara Blok Barat (AS)  dan  Blok  Timur  (Soviet).  Banyak  negara- negara di dunia ini pun tak lepas dari arus konste- lasi tersebut, mereka berlomba untuk menjadi ali- ansi Blok Barat maupun Blok Timur.
Periode  ini  dikenal  sebagai  era  perang dingin, yang menampilkan persaingan sengit anta- ra kedua blok di berbagai bidang kehidupan: koali- si militer; ideologi, psikologi, dan telik sandi; mili- ter,  industri,  dan  pengembangan  teknologi;  per- tahanan, perlombaan nuklir dan persenjataan. Kon- flik  antara  kedua  blok  ini  lantas  menyebar  ke  se- luruh dunia ketika AS membangun pertahanan ter- hadap  komunisme  dengan  membentuk  sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama negara di Eropa  Barat,  Timur  Tengah,  dan  Asia  Tenggara. Meskipun kedua negara adikuasa itu tidak pernah bertempur  secara  langsung,  konflik  di  antara keduanya secara langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan berbagai perang atau ketegan- gan, baik dalam hubungan antar bangsa maupun di dalam  bangsa-bangsa.  Konflik  antara  dua  negara adikuasa  itu  memicu  perang  lokal  seperti  Perang Korea,  invasi  Soviet  terhadap  Hongaria  dan Cekoslovakia dan Perang Vietnam. Perang dingin juga  memberi  kontribusi  kediktatoran  di  Yunani dan  Amerika  Selatan,  menimbulkan  krisis  rudal Kuba  dan  krisis  Timur  Tengah.  Dampak  lainnya adalah terbaginya Jerman menjadi dua bagian yai- tu  Jerman  Barat  dan  Jerman  Timur  yang dipisahkan  oleh  tembok  Berlin.  Posisi  ini  cukup membuat Indonesia mengalami masa-masa sulit.
Sementara  itu  agresi  Belanda  yang  ingin kembali  menjajah  pasca  kemerdekaan,  Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis. Kelompok kiri  ingin  bangsa  ini  bergabung  dengan  blok Komunis  yang  sangat  anti  Barat,  untuk  mem- perkuat perjuangan melawan Belanda yang meru- pakan  anggota  dari  blok  Barat.  Sementara  para pemimpin nasionalis seperti Hatta dan Sjahrir, tid-
ak ingin Indonesia dikuasai komunis. Inilah alasan kenapa akhirnya pemerintah mengambil jalan ten- gah,  yakni  tidak  memihak  kepada  blok  manapun (Legge, 1972:255-276).
Indonesia  berusaha  konsisten  dengan  prin- sip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam per- gaulan  antar  bangsa.  Prinsip  yang  menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa dan warganya,  serta  prinsip  yang  menekankan  ko- eksistensi  damai  yang  secara  aktif  “ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan so- sial.”  Prinsip  kemanusiaan  Indonesia  termaktub dalam  Pancasila  menjadi  sintesis  ajaran Declara- tion  of  American  Independence dan  Manifesto Komunis.
Dalam  sebuah  pidato  Soekarno  di  PBB, yang  diberi  tajuk  “ To  Build  the  World  a  New ”, Soekarno  menyangkal  pendapat  filsuf  Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros ajaran itu. “Maafkan  Lord  Russel.  Saya  kira tuan melupakan  adanya  lebih  daripada  seribu  juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of American  Independence .”  Selanjutnya,  ia  katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu,  tidak  mengikuti  konsep  liberal  dan  komunis. “Dari  pengalaman  kami  sendiri  dan  dari  sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang  jauh  lebih  cocok.”  Lantas  dia  simpulkan, “Sesuatu  itu  kami  namakan  Pancasila.  Gagasan- gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa  kami.  Telah  timbul  dalam  bangsa  kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad  kejayaan bangsa, sebelum imperial- isme  menenggelamkan  kami  pada  suatu  saat kelemahan nasional.” (Soekarno, 1989:63-64).
Dalam  situasi  politik  perang  dingin  dan memperjuangkan  ko-eksistensi  damai,  Moham- mad Hatta merumuskan arah politik luar negeri In- donesia yang bebas aktif, sebagaimana terkenal da- lam buku tulisannya yang berjudul Mendayung Di antara Dua Karang. Makna politik luar negeri sep-
erti yang pernah diutarakan Bung Hatta pada pida- to  pertamanya  sebagai  Perdana  Menteri  Republik Indonesia  di  hadapan  Badan  Pekerja  Komite  Na- sional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 Sep- tember 1948 adalah  sebagai berikut:
Bebas  artinja  menentukan  djalan  sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun se- dangkan aktif artinja menudju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bang- sa…”  ”Pemerintah  berpendapat  bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supa- ja kita djangan mendjadi objek dalam per- tarungan  politik  internasional,  melainkan kita harus tetap mendjadi subjek jang ber- hak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperdjoangkan  tudjuan  kita  sendiri, jaitu  Indonesia  Merdeka  seluruhn- ja.(Hatta, 1948:29).
Sebelum itu, Sjahrir dalam pidatonya di de- pan Asian Relations Conference di New Delhi, 25 Oktober  1947  mengatakan,  “dunia  tampaknya memaksa  kita  membuat  pilihan  antara  kekuatan yang sekarang saling bermusuhan, antara blok An- glo-Saxon  dan  blok  Soviet  Rusia.  Benarlah  sikap kita  yang  menolak  untuk  dipaksa.  Kita  mencari wujud internasional yang sesuai dengan kehidupan intern kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem  yang  tidak  cocok  dengan  kita  dan tentu  saja  tidak  ke  dalam  sistem  yang  saling  ber- musuhan dengan tujuan kita…”(Tim Balai Pustka, 1946).
Dari ucapan ketiga tokoh yang menentukan politik  luar  negeri  pada  awal  berdirinya  Republik Indonesia,  cukup  jelas  bahwa  sedari  awal  negara ini berdiri telah diletakkan dalam politik nonblok, jauh  sebelum  gerakan  nonblok  sendiri  muncul  di arena  politik  internasional,  walaupun  istilah nonblok pada waktu itu belum dipakai.
Politik luar negeri bebas dan aktif ini sudah merupakan suatu politik yang diterima secara man- tap oleh masyarakat Indonesia. Ketika tahun 1951 Menteri  Luar  Negeri  Ahmad  Subardjo  dan  Duta Besar  Amerika  Merle  Cochran  menandatangani perjanjian  kerjasama  keamanan  dengan  Amerika
Serikat terkait dengan Mutual Security Act (MSA), terjadi  krisis  politik  di  Indonesia  yang  menjatuh- kan  kabinet  Sukiman  (Loebis,  1992:254).  Ker- jasama  tersebut  dinilai  sangat  merugikan  politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kab- inet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.
Salah  satu  ciri  ekspresi  politik  bebas  aktif adalah  politik  nonblok.  Dalam  hal  ini,  Indonesia bebas  memilih  jalan  dalam  perpolitikan  dunia. Tidak ada tekanan baik dalam maupun luar. Indo- nesia  tidak  kemudian  jatuh  ke  tangan  Blok  Barat maupun  Blok  Timur.  Indonesia  mencoba  untuk berdiri di tengah-tengah (di antara dua karang) dan tidak  memihak  AS  maupun  Soviet.  Karena  jika memihak salah satunya akan melunturkan seman- gat dan makna dari ‘bebas’ itu sendiri.

## DARI KAA KE GNB: PANGGUNG SOE- KARNO
Januari 1950, Presiden Soekarno melakukan kunjungan internasionalnya  yang pertama sebagai Presiden  Republik  Indonesia,  yaitu  mengadakan kunjungan  ke  India,  Pakistan,  dan  Birma (Nugroho,  2010:145-148). India  memiliki  hub- ungan sejarah yang panjang dengan Indonesia. In- dia juga salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan  Indonesia.  Presiden  Sukarno  diun- dang  ke  India  dalam  rangka  perayaan  Ke- merdekaan  Negara  India  dari  kolonialis  Inggris. Fatmawati sebagai Ibu Negara masuk dalam rom- bongan  lawatan  ke  India  itu.  Mereka  berangkat tanggal  23  Januari  1950.  Dalam  kunjungan  itu, Presiden  Sukarno  menjalin  komunikasi  intensif dengan  Presiden  India,  Rajendra  Prasad  dan  PM India  Jawaharlal  Nehru.  Soekarno  dan  Nehru dikenal  dua  tokoh  yang  memiliki  hubungan  per- sahabatan  sangat  baik.  Soekarno  pernah  menulis surat pada Nehru, “India dan rakyatnya terikat erat pada  kami  dengan  darah  dan  kebudayaan.  Hub- ungan  ini  telah  terjalin  dari  awal  tercatatnya  se- jarah. Kata India juga akan selalu ada dalam hidup kami. Sebagian kata itu merupakan rangkaian hu-
ruf pertama yang kami pilih untuk menamai bang- sa dan negara ini.” Soekarno dan Jawaharlal Nehru merupakan pelopor kekuatan besar Asia saat itu.
Selain  India,  Pakistan  juga  paling  gencar menyokong  dan  melantangkan  pengakuan  ter- hadap  kemerdekaan  Indonesia.  Salah  satu  ben- tuknya  adalah  ketika  Gubernur  Jenderal  Pakistan, Muhammad  Ali  Jinnah,  memboikot  pesawat- pesawat Belanda  yang hendak transit di Pakistan. Tahun  1947,  Ali  Jinnah  melarang  terbang  atau mendaratnya  pesawat  Belanda  di  Pakistan,  ketika sedang  menghimpun  kekuatan  untuk  persiapan agresi  militer  pertama  (21  Juli-5  Agustus  1947). Dukungan dan persahabatan diantara kedua negara inilah yang mendorong Soekarno melakukan lawa- tan  internasional  keduanya  ke  Pakistan.  Dalam kunjungan  Presiden  Soekarno  ke  Birma  (Myan- mar),  ia  dan  PM  Birma  U  Nu  menandatangani pernyataan  bersama,  yang  isinya  Pemerintah  Bir- ma  mendukung  Indonesia  sepenuhnya  atas  per- juangan memasukkan Irian Barat ke wilayah Indo- nesia.
Pandangan  para  pemimpin  Asia  itu mengenai  suatu  masyarakat  baru,  negara-negara yang  bebas  dan  baru  merdeka,  menjadi  faktor penting  terselenggaranya  Konferensi  Asia  Afrika 1955  dan  pergerakan  Nonblok,  konferensi  yang mendapat sorotan dunia dalam hal diplomasi inter- nasional saat itu. Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan  sebagai  persiapan.  Konferensi  pen- dahuluan tersebut yang pertama adalah Konferensi Kolombo.  Konferensi  ini  diselenggarakan  di  Ko- lombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April s.d. 2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh li- ma orang perdana menteri yakni Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri Sri  Lanka  Sir  John  Kotelawala,  Perdana  Menteri Birma (Myanmar)  U  Nu,  Perdana Menteri  Indo- nesia Ali Sastroamijoyo, dan Perdana Menteri In- dia Jawaharlal Nehru.
Konferensi  Kolombo  membahas  masalah Vietnam,  sebagai  persiapan  untuk  menghadapi Konferensi  di  Jenewa  Swiss.  Konferensi  Jenewa
yang  berlangsung  26  April-20  Juli  1954  itu  ber- tujuan mencoba menemukan cara menyatukan Vi- etnam dan mendiskusikan kemungkinan memulihkan perdamaian di  Indocina.  Di samping itu  Konferensi  Kolombo  secara  aklamasi  memu- tuskan  akan  mengadakan  Konferensi  Asia  Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penye- lenggaranya.  Kelima  negara  yang  wakilnya  hadir dalam  Konferensi  Kolombo  kemudian  dikenal dengan  nama  Pancanegara.  Kelima  negara  itu disebut sebagai negara sponsor.
Konferensi  pendahuluan  kedua  yakni  Kon- ferensi  Bogor,  diselenggarakan  di  Bogor  pada tanggal  22-29  Desember  1954.  Konferensi  itu dihadiri  pula  oleh  perdana  menteri  negara-negara peserta  Konferensi  Kolombo.  Konferensi  Bogor memutuskan  antara  lain;  konferensi  Asia  Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18- 24  April  1955,  penetapan  tujuan  KAA  dan menetapkan  negara-negara  yang  akan  diundang sebagai  peserta  Konferensi  Asia  Afrika,  hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Af- rika, pemberian dukungan terhadap tuntutan Indo- nesia mengenai Irian Barat.
Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor sebagai  pertemuan  pembuka  yang  menentukan kesuksesan penyelenggaraan KAA, diakui Soekar- no dalam pidato saat membuka konferensi di Ban- dung  itu.  Ia  katakan  bahwa  konferensi  Kolombo dan konferensi Bogor adalah tonggak penting dari penyelenggaraan  KAA,  “Kalau  kita  bendak  men- cari pelopor daripada pertemuan besar kita ini, kita harus menengok ke Colombo, ibu kota  Sri Lanka yang  merdeka,  dan  melihat  ke  Konferensi  Lima Perdana Menteri, yang diadakan di sana dalam ta- hun  1954.  Dan  Konferensi  Bogor  dalam  bulan Desember  1954  menunjukkan  bahwa  jalan  di hadapan  kita  telah  siap  untuk  persatuan  Asia- Afrika,  dan  Konferensi,  di  mana  saya  mendapat kehormatan  mengucapkan  selamat  datang  kepada Tuan-tuan  pada  hari  ini  adalah  penjelmaan,  real- isasi, daripada persatuan itu.”(Soekarno, 1955).
Konferensi Asia Afrika membicarakan hal- hal yang  menyangkut  kepentingan bersama nega-
ra-negara di Asia dan Afrika, terutama kerja sama ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonial- isme dan perdamaian dunia. Kerja sama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan  dengan  saling  memberikan  bantuan teknik dan tenaga ahli. Dalam konferensi tersebut ditegaskan juga pentingnya  masalah perhubungan antarnegara karena kelancaran perhubungan dapat memajukan  ekonomi  melalui  pertukaran  delegasi dagang. Konferensi Asia Afrika menyokong sepe- nuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yang ter- cantum  dalam  Piagam  PBB.  Konferensi  men- dukung  usaha  untuk  melenyapkan  rasialisme  dan diskriminasi warna kulit di mana pun di dunia ini. Konferensi  juga  menyatakan  bahwa  kolonialisme dalam segala bentuk harus diakhiri dan setiap per- juangan  kemerdekaan  harus  dibantu  sampai  ber- hasil. Juga diserukan agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian juga merupa- kan masalah yang sangat penting dalam pergaulan internasional.  Demi  perdamaian  pula,  konferensi menganjurkan agar negara yang memenuhi syarat segera dapat diterima menjadi anggota PBB.
Konferensi Asia Afrika membawa pengaruh yang  besar  bagi  solidaritas  dan  perjuangan  ke- merdekaan bangsa di Asia dan Afrika. KAA ada- lah  perintis  dalam  membina  solidaritas  bangsa- bangsa dan merupakan titik tolak untuk mengakui kenyataan  bahwa  semua  bangsa  di  dunia  harus dapat  hidup  berdampingan  secara  damai.  KAA mendorong  perjuangan  kemerdekaan  bangsa  di dunia  pada  umumnya  serta  di  Asia  dan  Afrika khususnya.
Selain  membawa  pengaruh  bagi  solidaritas dan  perjuangan  kemerdekaan  bangsa  di  Asia  dan Afrika, Konferensi Asia Afrika juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. Negara-negara besar seperti Aus- tralia  dan  Amerika  Serikat  mulai  berusaha menghapuskan  diskriminasi  ras  di  negaranya. Konferensi  Asia  Afrika  juga  mampu  menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat  mengurangi  ketegangan  akibat  Perang Dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka.
Konferensi  Asia  Afrika  juga  meletakkan prinsip  dasar  bagi  perdamaian  dunia  dan  mem- berikan  inspirasi  bagi  pembentukan  Gerakan Nonblok.  Gerakan  Non-Blok  ( Non-Aligned )  telah dicetuskan  di  Colombo  tahun  1954,  dipupuk  di KAA Bandung, dan lahir di Beograd tahun 1961. Dalam kenyataannya, konferensi Bandung berhasil menyebarkan  benih-benih  Non-Blok  sebagai penegasan  kedaulatan  negara  berkembang  dalam hubungan internasional.
Gerakan  Non-Blok  yang  menemukan  mo- mentumnya  pada  KTT  Non-Blok  1961,  diseleng- garakan di Beograd Yugoslavia dan diikuti oleh 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Lat- in. Pemimpin penting  yang  ada di belakang KTT Nonblok  itu  adalah  Tito  (Yugoslavia),  Nasser (Mesir),  Sukarno  (Indonesia),  Nehru  (India),  dan Nkrumah  (Ghana).  Kwame  Nkrumah  muncul  di arena politik Ghana pada tahun 1957 hingga digu- lingkan  junta  militer  pada  tahun  1966.  Dalam kepemimpinan yang singkat ia muncul sebagai sa- lah satu tokoh Afrika yang mempunyai peran besar dalam  menggerakkan  Non-Blok  di  Afrika.  Gaga- san  Pan-Afrika  yang  diidam-idamkannya  menjel- ma  dalam  bentuk Organization  of  African  Unity (OAU) yang menerima Non-Blok sebagai satu ke- harusan pokok untuk menjadi anggota.
Presiden  Soekarno  dalam  pidatonya  pada KTT  Non-Blok  di  Beograd  dengan  gamblang menggambarkan apa yang dimaksud dengan poli- tik Non-Blok. Berikut Soekarno menjelaskan:
Janganlah  ada  salah  paham.  Nonblok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura- pura  alim  atau  munafik  dari  seseorang yang menjauhkan diri  dari penyakit men- ular.  Politik  Nonblok  bukanlah  politik mencari posisi netral jika ada peperangan, politik  Nonblok  bukanlah  politik  netral tanpa  warna  sendiri.  Menjadi  Nonblok tidak berarti menjadi penyangga antar dua blok raksasa. Nonblok adalah pengabdian yang  aktif  bagii  cita-cita  luhur  ke- merdekaan  yang  berpegang  teguh  pada
perdamaian,  keadilan  sosial  dan  kebeba- san untuk merdeka (Sabir, 1990:21).
Bagi  Soekarno  tentang  Non-Blok  itu  rele- van  dengan  pemikiran  Nehru  dan  Tito.  Mereka menegaskan  bahwa  politik  Non-Blok  yang  telah dianut  pemerintah  mereka  masing-masing  dan yang  sedang  dijalankan  mereka,  bukanlah  politik netral, netralisme ataupun politik pasif, tetapi ada- lah  politik  aktif,  positif,  dan  konstruktif  yang  be- rusaha untuk menciptakan satu perdamaian bersa- ma sebagai satu-satunya dasar bagi keamanan ber- sama (Sabir, 1990:20-21).
Politik Nonblok tidak netral, tidak pasif dan negatif, bahkan aktif dan positif. Pandit Nehru da- lam pidatonya pada KTT Non-Blok  I  menyataka, “Kita menyebut diri kita konferensi negara-negara Non-Blok.  Sekarang  perkataan  Non-Blok  dapat diberi  bermacam  interpretasi,  tetapi  pada umumnya kata itu dipakai dan dibuat kurang lebih dengan  pengertian  Non-Blok  terhadap  kekuatan blok  dunia.  Non-Blok  juga  memiliki  arti  yang negatif, tetapi jika anda memberinya konotasi posi- tif, dia akan berarti negara-negara yang berkebera- tan  terhadap  pengelompokan  blok  yang  bertujuan perang, aliansi militer dan sebagainya. Oleh karena itu  kita  jauh  dari  hal  ini  dan  kita  berminat  untuk melemparkan  beban  kita  untuk  menciptakan perdamaian.  Dalam  kenyataannya  apabila  timbul krisis  yang  menyangkut  kemungkinan  perang, justru oleh karena kita Non-Blok hendaknya men- dorong kita bertindak, mendorong kita berpikir dan mendorong kita untuk merasakan bahwa kini lebih dari sebelumnya terserah pada kita apa yang dapat kita  lakukan  untuk  mencegah  malapetaka  datang menimpa kita.” (Sabir, 1990:22-23).
Gerakan  Non-Blok  memang  tidak  mempu- nyai  kekuatan  ekonomi  apalagi  kekuatan  militer. Gerakan  Non-Blok  pada  dasarnya  lebih  banyak merupakan  kekuatan  moral,  namun  dimensi kegiatannya mencakup masalah global. Non-Blok giat  memperjuangkan  politik apartheid yang merupakan  aspirasi  rakyat  Afrika,  memper- juangkan  anti  zionisme  yang  merupakan  aspirasi
negara-negara Arab, dan giat menentang kolonial- isme  dan  imperialisme  yang  saat  itu  menyangkut masalah dua pertiga penduduk dunia.

## PENUTUP
Beberapa  tahun  berlalu  setelah  Indonesia mengikrarkan  diri  sebagai  negara  yang  memiliki pandangan  politik  luar  negeri  bebas  aktif,  politik luar negeri Soekarno mulai ia arahkan ke kiri, dan hal ini memunculkan kecemburuan dari pihak bar- at.  Pada  tahun  1961,  Inggris  mencoba  meng- gabungkan  wilayah  koloninya  di  Semenanjung Malaka, Singapura dan Kalimantan Utara menjadi satu  dalam  Federasi  Malaysia.  Rencana  ini kemudian  ditentang  oleh  Pemerintah  Indonesia. Presiden  Soekarno  berpendapat  bahwa  Federasi Malaysia merupakan Negara bentukan Inggris, dan hal  ini  memungkinkan  bagi  Inggris  untuk melakukan kontrol atas Asia Tenggara khususnya Indonesia  sebagai  tetangga  terdekat.  Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia semakin ditegaskan oleh  Presiden  Soekarno.  Pada  tanggal  7  Januari 1965,  Presiden  Soekarno  mengumumkan  Indone- sia  keluar  dari  keanggotaan  PBB.  Presiden  Soe- karno  kemudian  membentuk  kekuatan baru,  yaitu The New Emerging Force (NEFO) sebagai repre- sentasi  negara-negara  dunia  ketiga  sebagai kekuatan  baru  untuk  melawan  kedigdayaan  The Old Establsihed Force (OLDEFO) yang berisikan negara-negara maju.
Memasuki  penghujung  tahun  1965  hub- ungan antara Indonesia semakin erat dengan Cina. Apa  yang  dilakukan  Soekarno  ini  sebenarnya  se- bagai  salah  satu  upaya  untuk  mengimbangi kekuatan  militer  di  dalam  politik  Indonesia  yang semakin  menguat.  Pada  masa  ini  pula  kesehatan Presiden  Soekarno  mulai  mengalami  penurunan dan menjadi jalan pembuka bagi munculnya revo- lusi untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno sebagai penguasa tunggal Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Loebis,  A.B.  1992. Kilas  Balik  Revolusi:  Ke- nangan,  Pelaku,  dan  Saksi .  Jakarta: UI Press.
Nugroho,  A.S.  2010. Fatmawati  Sukarno:  The First Lady. Yogyakarta: Ombak.
Legge, J.D. 1972. Sukarno  Sebuah Biografi Poli- tik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sabir, M. 1990. Quo Vadis Nonblok . Jakarta: CV Haji Masagung. Hatta,  M.  1948. Mendajung  Dua  Karang:  Ket- erangan  Pemerintah  Diutjapkan Oleh Drs. Mohammad Hatta Dimuka Sidang  BPKNIP. Yogyakarta:  Ke- menterian  Penerangan  Republik  In- donesia.
Soekarno.  1989. Pancasila  dan  Perdamaian
Dunia . Jakarta: CV Haji Masagung.
Tim Balai Pustaka. 1946. Kumpulan Pidato Presi- den  Soekarno,  Wakil  Presiden  Drs. Moh.  Hatta,  Perdana  Menteri  Sutan Sjahri r. Jakarta: Balai Pustaka.