## Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Di Kota Gorontalo

## Yulianty Ibrahim
IAIN Sultan Amai Gorontalo yuks221107@yahoo.com

## Andi Mardiana
IAIN Sultan Amai Gorontalo andimardianabone@gmail.com,

## Syawaluddin
IAIN Sultan Amai Gorontalo syawaluddin21@gmail.com

## Abstract
The local government is the executive that is entrust with the management of regional finances,  which  financial  management  must  be  transparent,  easy to  understand  by  the community,  can  be  accept  by  the  community  as  executor  or  manager  and  must  be undergone  an  audit.    In  the  accordance of  these  issues,  we  need  a  supervision  that  is carry out both external and internal supervision. A supervisor should be an institution or person from an organizational unit other than the audited organizational unit, while internal  supervision  is  carry  out  by  an  institution  or  a  person  within  the  audited organizational unit carries out external supervision. Supervision is an activity to obtain certainty  whether  the  implementation  of  work  or  activities  has  been  carry  out  in accordance  with  the  original  plan.  Monitoring  activities  are  comparing  existing conditions  with  what  should  have  happened.  The  supervision  of  the  inspectorate  of Gorontalo City has the function of reviewing the financial reports of local governments as well as to help agencies to carry out their duties better. In order for this supervision to run smoothly in accordance with the stated objectives, it is necessary to have the role of technical and functional institutions related to supervisory duties both in the  region and  at  the  central  effectively.  If  irregularities  or  obstacles  are  found,  it  is  hoped  that they  can  be  controlled  immediately,  and  corrective  action  can  be  taken  immediately. Through  this  corrective  action,  it  is  hoped  that  the  implementation  of  the  activities concerned  can  still  achieve  its  objectives  maximally  to  improve  the  work  unit's performance.
Keywords: Effectiveness, Inspectorate Function, Regional Financial Supervision

## Volume 17 Nomor  1, Juni 2021

## A. PENDAHULUAN
Peningkatanefisiensidan  efektivitas  pelaksanaan  pemerintahandiruang  lingkup daerah,partisipasi  semua  pihak  sangat  dibutuhkan  bagimasyarakat  terlebih  dari  aparat yang  akan  melaksanakanpemerintahan.  Penyelenggaran  pemerintahan  yang  efektif adalahmerupakan  kebutuhan  yang  sangat  medesak  khususnya  pada  masareformasi sekarang  ini.  Arah  pendekatannya  yaitu  difokuskan  dalammemberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dan  sebagai  upayapenyampaian  kebijakaan  pemerintah  pusat dansekaligus  sebagaipelaksana  program  pemerintahan.Hal  ini  ditandaidenganadanya tuntutan  bagi  masyarakat,  akanmenunjang  terciptanya  aparatur  pemerintahan  yang bersih danberwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yangsesuai denganketentuan  yang  berlaku.  Tuntutan  bagi  masyarakat  itutimbul  karena  ada sebabnya,  yaitu  adanya  praktek-praktek  yang  tidakterpuji  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah  umumnya  dan  aparatpemerintah  daerah  khususnya.  Penyimpangan- penyimpangan  yangterjadi  dikalangan  aparat  pemerintah  daerah,  salah  satunya disebabkan  oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang  dilakukan olehbadan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.
Dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan acuan  dalam  pelaksananpengawasan  adalah mengacu  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun2014tentang  PemerintahanDaerah  yang diperkuat  oleh  PeraturanPemerintahan  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pembinaan danPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, KeputusanPresiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri No. 41Tahun
2001 tentang PengawasanRepresif KebijakanDaerah.Sebagaimana  diketahui  bahwaPerubahan  Paradigmapenyelenggaran pemerintahan  daerah  (otonomi  daerah)  di  Indonesiadari  pola  sentralisasi  menjadi  pola yang  terdesentralisasi  membawakonsekuensi  terhadap  makin  besarnya  penyerahan wewenang  daripemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.Oleh  karena  itu, denganlahirnya  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  PemerintahanDaerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untukmengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri  secara  otonom.Otonomi  daerah  dimaksudkan  untuk  memberikan kesempatan dankeleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
menguruskepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai denganperaturan perundangundangan.  Kewenangan  yang  luas  tentumembutuhkan  pengawasan  yang optimal,  karena  tanpa  pengawasanterbukapeluang  terjadinya  penyimpangan  dan penyalahgunaankewenangan,  sehingga  akan  mengakibatkan  kerugian  keuangannegara dan  tidak  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.Kedisiplinan  pegawai  untuk  mentaati peraturan  jam  kerja,  danpelaksanaan  tugas  yang  lainnya  masih  terkadang diremehkan.Keadaan  tersebut  disebabkan  oleh  tingkat  kesadaran  para  pegawaiyang tugasnya  belum  maksimal,  sehingga  terkadang  pegawai  lebihmengurus  kepentingan pribadi atau golongannya.
Pelaksanaan  tugas  pokok  suatu  organisasi,  tidak  akan  tercapaidengan  baik  jika faktor  pelaksanaan  pengawasan  belum  sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Pengawasan yang  kurang  baik  akanberdampak  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  pengawasan  yang belumsesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkanpetunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan.
Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebabtanpa pengawasan akan  mengakibatkan  terjadi  penyelewengan-penyelewengan.  Oleh  karena  itulah  perlu dilakukan  pengawasan  yangefektif,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjangterwujudnya pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa,  dan  untukmewujudkannya  maka  perlu diterapkan fungsi pengawasanterhadapkinerja pemerintahan dan pembangunan.
Fungsi  pengawasan  pemerintahan  daerah  memiliki  kewenanganberjenjang  dan terintegrasi  dalam  mekanisme  pengawasan  danpemeriksaan,  sedangkan  sasaran pengawa-san  adalah  ditemukannyapenyimpangan  atas  rencana  atau  target.  Tindakan yang dilakukanantara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan,menyarankan  agar  ditekanadanya  pemborosan,  mengoptimalkanpekerjaan untuk  mencapai  sasaran  sesuai  dengan  rencana,  menilaikinerja  aparat  pemerintah, sebagai  institusi  pelatihan  dan  clearinghouse  serta  pemberian  masukan  kepadaTop Management(pimpinan)tentang  kondisi  dan  solusi  distorsi  birokrasi.  Fenomena  belum efisiendan  efektifnya  peranan  pengawasan  fungsional  pemerintah  tidak  hanyabersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintahdaerah, sehingga dirasakan
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
kebutuhan  akan  pentingnya  suatu  bentukkoordinasi  yang  tepat,  dan  komitmen  yang tinggi  dalam  upayaefektivitas  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan.Selain dari  pada  itu,  fungsi  pengawasan  juga  dilakukan  denganmemperhatikan  pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsiperencanaan,pengorganisasian dan penggerakan.  Salah  satu  fungsipengawasan  yang  efektif  untuk  diterapkan  adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah danlebih cepat  diketahui.  Dalam  melaksanakan  keempat  dari  fungsimanajemen  tersebut  secara baik,  akan  secara  otomatis  menunjang  pencapaian  tugas–tugas  pokok  yang  sesuai dengan yangdirencanakan.
Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsipengawasan sejauh ini  belum  dilakukan  secara  efektif,  alasannya  karena  pelaksanaan  pemeriksaan  kinerja pemerintahan  selama  inibelum  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  dimana  dapat dilihatpelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkankarena adanya keterlambatan  dalam  pengumpulan  data  yang  akandigunakan  dalam  pemeriksaan  dan selain  itu  dalam  pemeriksaan  belumdapat  diputuskan  bidang-bidang  penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan derah.
Menghadapi  perkembangan  dunia  yang  demikian  pesat,  dan  seiring  dengan derasnya  aspirasi  reformasi  di  dalam  negeri,  maka  peranan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  administrasi  publik  yang  baik  menjadi  semakin  penting.  Salah  satu elemen  yang  penting  dalam  tata  pemerintahan  yang  baik  adalah  adanya  akuntabilitas publik,  disamping  transparansi,  tegaknya  hukum,  dan  peraturan.  Karena  itu, pengawasan  yang  merupakan  unsur  penting  dalam  proses  manajemen  pemerintahan, memiliki  peran  yang  sangat  strategis  untuk  terwujudnya  akuntabilitas  publik  dalam pemerintahan  dan  pembangunan.  Melalui  suatu  kebijakan  pengawasan  yang komprehensif  dan  membina,  maka  diharapkan  kemampuan  administrasi  publik  yang saat  ini  dianggap  lemah,  terutama  di  bidang  control  pengawasan,  dapat  ditingkatkan kapasitasnya  dalam  rangka  membangun  infrastruktur  birokrasi  yang  lebih  kompetitif. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  pada  saat  ini  sedang  giat- giatnya  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang  untuk  menuju  Indonesia  baru yang  pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  untuk  mewujudkan  suatu masyarakat  adil  dan  makmur  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  mengakibatkan  adanya  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat dinilai  dengan  uang  sehingga  diperlukan  pengelolaan  daerah.  Menurut  Peraturan Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang  keuangan  Daerah  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut.  Keuangan  daerah  tersebut  harus  dikelola  sebaik  mungkin untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sangatlah krusial karena organisasi publik  sebagai  instansi  pemerintah  yang  memiliki  legalitas  formal,  difasilitasi  oleh negara  untuk  menyelenggarakan  kepentingan  rakyat  disegala  bidang  yang  sifatnya kompleks.  Sehingga  organisasi  publik  sebagai  instansi  yang  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  mewujudkan  kesejahteraan  sosial. Sehingga  dengan  demikian  pada  organisasi  sektor  publik  walaupun  bukan  sebagai organisasi  profit  namun  harus  tetap  memberikan  kinerja  yang  baik  dalam  rangka pencapaian visi dan misi organisasi tersebut, salah satu bentuk kinerja yang baik yakni pada  peran  pemerintah  melakukan  pengawasan  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh inspektorat.
Kualitas  audit  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  Inspektorat  KotaGorontalo  saat  ini masih  menjadi  sorotan,  karena  masih  banyaknya  temuan  audit    yang  tidak  terdeteksi oleh  aparat  inspektorat  sebagai  auditor  internal,akan  tetapi  ditemukan  oleh  auditor eksternal  yaitu Badan   Pemeriksa  Keuangan  (BPK).
Auditor  yang  memiliki  pengalaman  lebih  atas  pemahaman  laporan  keuangan akan lebih mampu memberikan penjelasan yang lebih rasional atas kesalahan-kesalahan dalam  laporan  keuangan,  dan  dapat  mengelompokkan  kesalahan  berdasar  pada  tujuan audit(Mayangsari, 2003)
Namun  untuk  dapat  menghasilkan  kualitas  audit  yang  tinggi  seorang  auditor juga  harus  wajib  menggunakan  kemahiran  profesionalnya  dengan  cermat  dan seksama(SPKN, 2007).

## B. METODE PENELITIAN
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  yaitu  penelitian tentang  data  yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  angka-angka,  meskipun juga  berupa  data  kualitatif  sebagai  pendukungnya,  seperti  kata-kata  atau  kalimat  yang tersusun  dalam  angket,  kalimat  hasil  konsultasi  atau  wawancara  antara  peneliti  dan informan.  Menurut  Sugiyono,  Data  kuantitatif  merupakan  data  yang  berbentuk  angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Jadi, data kuantitatif adalah data yang memiliki  kecenderungan  dapat  dianalisis  dengan  cara  atau  teknik  statistik  (Sugiyono, 2015)
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  penelitian expost  facto . Penelitian expost  facto berdasarkan  arti  katanya,  yaitu  “dari  apa  dikerjakan  setelah kenyataan”,  maka  penelitian  ini  disebut  sebagai  penelitian  sesudah  kejadian.  Oleh karena itu, penelitian ini hanya dapat dilakukan ketika suatu peristiwa yang didalamnya terdapat  komponen  variabel  bebas  dan  variabel  terikat  telah  terjadi.  Penelitian expost facto sering  disebut  juga  sebagai  penelitian  kasual  komparatif,  karena  penelitian tersebut  berusaha  mencari  informasi  tentang  hubungan  sebab  akibat  dari  suatu peristiwa.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian  kinerja  pembangunan  adalah  melalui  pengawasan,  dimana  fungsi  dan peranpen gawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan  tindakan  korektif  dari  hasil  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang direncanakan.Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan  karena  dengan  adanya  pengawasan,maka  tingkat  penyelewengan  dapat ditekan  serendah  mungkin  sehingga  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  dapat terealisasisebagaimana mestinya.Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi  pengawasan  tidak  ada  atau  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.Salah  satu Instansi  yang  memiliki  wewenang  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  mana  difokuskan  pada  inspektorat  kota Gorontalo. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan,
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
pengujian  dan  penilaian  atas  kinerja  perangkat  daerah  dan  badan  usaha  milikdaerah serta usaha daerahlainnya.Dasar hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasanadalah mengacu pada undang-undang
No.23 tahun 2014tentangpemerintahan  daerah  yang  diperkuat  oleh  peraturan  pemerintahanNo.20 Tahun  2001  tentang  pembinaan  dan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah daerah,  keputusan  presiden  No.  74  Tahun  2001  tentang  tata  cara  pengawasan penyelenggaraanpemerintahan  daerah  dan  Keputusan  Menteri  No.  41  Tahun  2001 tentang  pengawasan  represif  kebijakan  daerah.  Pasal  218  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2014tentang pemerintahan daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-ndang No. 12 Tahun 2008 yang menyatahkan bahwa:
1. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dilaksanakan  oleh pemerintah yang meliputi :
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahdidaerah.
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturankepala daerah.
2. Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilaksanakan  oleh aparat  pengawas  intern  pemerintah  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  lebih  ditujukan  dalam  meningkatkaan kinerja  pembangunan  disetiap  sektor.  Oleh  karenanya  salah  satu  cara  yang dilakukan Pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui  pengawasan,  dimana  fungsi  pengawasan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  apabila  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  aparat  Pemerintahan  daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan  inspektorat  Daerah  di  Kota  Gorontalo  sebagai  salah  satu penggerak  fungsi  pengawasan  internal  yang  bertanggungjawab  langsung kepada  walikota  terkait  penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  memiliki beberapa  fungsi  diantaranya,  melakukan  pemeriksaan,  pengujian  dan pengusutan terkait kinerja Pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha lainnya.
Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat Daerah di Kota Gorontalo, maka perlu  dilakukan  penilaian  mengenai  efektivitas  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang selama  inidilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menilai  apakah  pelaksanaan  pengawasan
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
yang dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan.Oleh karena itulahmaka penilaian efektivitas  pelaksanaan  pengawasan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Gorontalo  pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.
Dalam UU No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  pengawasan  fungsional  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  serta  usaha  lainnya.  Kemudian aktivitas  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pemeriksaan,  pengujian danpenilaian atas  kinerja  perangkat  daerah  serta  Badan  Usaha  MilikDaerahserta  usaha lainnya.Membicarakan  soal  efektifitas  pelaksanaan  ketentuan,  haltersebut  tidak  luput dari  persoalan  adanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sebuah  fenomena-fenomena hokum dan social dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam kenyataan sebagai para meter  efektif  atau  tidaknya  penegakan  aturan  tersebut.  Faktor  faktor  yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono Soekanto meliputi:
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung prosespenegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  sosial  dimana  hokum  tersebut berlaku  atau  diterapkan,  berhubungan  dengankesadaran  dan  kepatuhan hukum yang merefleksi dalamperilaku masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  erat  satu  sama  lain,  oleh  karena merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum  atau  penyelenggaraan  suatu  ketentuan  yang berdasar  atas  hukum,  serta  juga  merupakan  tolak  ukur  dari  pada  efektivitas penyelenggaraannya.Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut  dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  pengamatan  penulis  dalam  proses  penelitian yang  kemudian  dihubungkan  dari  data  atau  hasil  survey  yang  ada  di  lapangan. Berdasarkan  beberapa  penjelasan  berkaitan  dengan  faktor-faktor  tersebut,  berikut  ini
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
beberapa faktor  yang secara riil berpengaruh terhadap pelaksanaan sungsi pengawasan Inspektorat Kota Gorontalo.
Pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat pengawasan  secara  fungsional.  Pengawasan  fungsional  pada  pemerintah  daerah dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Daerah  (Bawasda)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Inspektorat  yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat  khususnya  mengenai  pengawasan  fungsioanal  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  agar  dapat  memenuhi  tujuan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Adapun  tujuan  dari  pengawasan  memiliki  arti  bahwa akuntansi sektor publik harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan  fungsional  secara  efektif  dan  efisien.  pengawasan  fungsional  yang  yang dilakukan oleh inspektorat akan menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Terwujudnya  akuntabilitas  merupakan  tujuan  utama  dari  reformasi  sektor publik.  Dengan  pengawasan  fungsional  yang  memadai  akan  menunjang  akuntabilitas pengelolaan  keungan  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilkukan membuktikan  bahwa  pengawasan  fungsional  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  Kota Gorontalo.  Hal  ini  sebagaimana  dibuktikan  dengan  pengujian  hipotesis,  dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung yang diperoleh masih  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  dengan  nilai  signifikan  yang  kurang  dari  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  fungsional  memilik  pengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  kemudian  dengan melihat koefisien regresi dalam penelitian ini dengan arah positif, maka dapat dikatakan bahwa  pengawasan  fungsional  berpengaruh  secara  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam artian bahwa semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat kota Gorontalo maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo.
Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan  untuk  mengelola  sumberdaya  publik  dan  yang  bersangkutan  dengannya untuk  dapat  menjawab  hal-hal  yang  menyangkut  pertanggungjawaban  kepada  publik. Maka untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik  maka
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
dibutuhkan  suatu  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut. Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  harus  dilakukan  untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka  pencapaian  tujuan.  Melalui  pengawasan  dapat  diperoleh  informasi  mengenai kehematan,  efisiensi,  dan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan.  Pengawasan  merupakan aspek  penting  dalam  manajemen  pemerintah,  pengawasan  merupakan  salah  satu  unsur terpenting  dalam  rangka  peningkatan  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dalam melaksanakan  tugas-tugas  umum  pemerintah  dan  pembangunan  menuju  terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pengawasan fungsional dapat diartikan sebagai suatu  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga/badan/unit  yang  mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, Pengawasan fungsional  tersebut  dilakukan  oleh  lembaga/badan/unit  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  di  dalam  hal  ini  pengawasan  fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulanyaitu sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  analisis  mengenai  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  khususnya pada  Inspektorat  Kota  Gorontalo  ternyata  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum  efektif,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  ketidaktepatan  waktu  dalam melakukan  pengawasan,  belum  akuratnya  data  penyimpangan  yang  ditemukan untuk aparatur pengawas di inspektorat Kota Gorontalo.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  penyelenggaraan  fungsi  pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo adalah meliputi aparatur petugas  yang  memiliki  skill,  pengetahuan  di  bidang  pekerjaan  yang  ditangani  dan selain  itu  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kota Gorontalo.
Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Gorontalo
Hasil  ini  sebagaimana  dibuktikan  denganpengujian  hipotesis  dimana  nilai  t hitung  masih  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel,  sehingga  hipotesis  yang  berbunyi  terdapat pengaruh  pengawasan  fungsional  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah pada  pemerintah  Kota  Gorontalo  diterima.  Koefisien  regresi  menunjukan  arah  positif sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  pengawasan  fungsional  oleh  Inspektorat Kota  Gorontalodilakukan  dengan  baik  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah  Kota  Gorontalo.  Berdasarkan koefisien determinasi, besarnya pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo adalah sebesar 84,2%.
Pemerintah  daerah  harus  lebih  meningkatkan  pengawasan  dalam  rangka mengawal  jalannya  roda  pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  agar pengalokasian  dan  penggunaanya  lebih  efisien  dan  terarah  melalui  bimbingan  teknik untuk  auditor  dan  pelatihanpelatihan  lain  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  auditor khususnya  auditor  fungsional.  Inspektorat  Kota  Gorontalo  kiranya  dapat  menambah pegawai  auditor  fungsional  dan  dapat  merekrut  pegawai  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  yang  sesuai  dengan  profesi  auditor  melalui  kesempatan  untuk  mengikuti jabatan fungsional audtor.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Furchan.  (2004). Pengantar  Penelitian  dalam  Pendidikan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Mayangsari,  Sekar.  (2003).  Pengaruh  keahlian  dan  independensi  terhadap  pendapat audit: Sebuah kuasieksperimen. Jurnal Riset Akuntansi  Indonesia, Vol.6  No.1 (Jan).
SPKN  (Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara).  Peraturan  BPK  RI  No.1  Tahun
2007. Ditama Binbangum BPK RI.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuatitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: ALFABETA.
_______.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: ALFABETA.