Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 2, Mei - Agustus 2018, halaman
Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan
Rini Riyantini dan Sarwititi Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta Dosen Komunikasi Pembangunan dan Pertanian Pedesaan Email:

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  comparison  between  State  Speech  Text  of  President  Joko Widodo Year 2016 and 2017 based on the perspective of political communication and communication development. The method used is a critical discourse with document studies in the form of a state speech text of 2016 and 2017. The Text is analyzed using dimensions of microstructure, mesostructure and macrostructure of Norman Fair-clogh model. The results of the analysis show that the text of the state speech of 2017 is more nuanced political communication both in microstructure, mesostruktur and macrostructure with the dominant use of symbols of political language related to the current political situation.
Keywords : State Speech Text, Political Communication, Development Communication
Abstrak Penelitian  in  bertujuan  menganalisis  perbandingan  antara  Naskah  Pidato  Kenegaraan Presiden  Joko  Widodo  Tahun  2016  dengn  tahun  2017  berdasarkan  perspektif  komunikasi  politik dan komunikasi pembangunan. Metode yang digunakan adalah wacana kritis dengan studi dokumen berupa  naskah  pidato  kenegaraan  tahun  2016  dan  tahun  2017.  Naskah  dianalisis  menggunakan dimensi  mikrostruktur,  mesostruktur  dan  makrostruktur  model  Norman  Fair-clogh.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa naskah pidato kenegaraan tahun 2017 lebih bernuansa komunikasi politik baik secara  mikristruktur,  mesostruktur  maupun  makrostruktur  dengan  dominasi  penggunaan  simbol bahasa politik yang berkaitan dengan situasi politik saat itu.
Kata Kunci : Naskah Pidato Kenegaraan, Komunikasi politik, Komunikasi Pembangunan
Pendahuluan Gaya  komunikasi  yang  terkesan  tidak formal,  sederhana  dan  ceplas  ceplos  dari presiden  Joko  Widodo  sejak  masa  kampanye pilihan presiden sampai saat ini seolah melekat dan  menjadi  karakter  tersendiri.  Bahkan  tidak jarang  juga  mengundang  kontroversi  opini  dan komentar  beberapa  pengamat  politik  sehingga menjadi  fenomena  tersendiri  terutama  dalam menyelesaikan  beberapa  persoalan  hubungan
antar  tokoh,  juga  dengan  lawan  politiknya. Sebagai seorang presiden tentu menjadi sorotan utama  seluruh  tokoh  serta  pengamat  politik  di negeri ini bahkan secara internasional, sehingga menjadi  salah  satu  fenomena  yang  menarik dari  gaya  komunikasi  untuk  diteliti,  sehingga banyak hasil penelitian yang terkait dengan gaya komunikasi telah dilakukan.
Asmara  (2016)  mengkaji  aspek Kebahasaan Presiden
Jokowi Dalam
Menanamkan Ideologi
Dan Manifesto Pemerintahan,  Ayuningtyas  dan  Sari  (2014) meneliti  terkait  dengan  Pidato  Politik  Di Indonesia: Sebuah Kajian Wacana Kritis. Sebagai Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan, Presiden  merupakan  komunikator  tertinggi bagi  seluruh  rakyatnya,  sehingga  pesan  secara verbal  dan  non  verbal  menjadi  perhatian  yang akan dipersepsi sebagai sebuah kebenaran oleh komunikan. Komunikasi yang dilakukan sebagai seorang Kepala Negara dan Kepala pemerintahan yang  merupakan  kewajiban  dan  dianggap sebagai konvensi adalah pidato kenegaraan yang disampaikan  oleh  Presiden  di  hadapan  sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap tanggal 16 Agustus.
Nurfadillah  (2017)  meneliti  aspek markah dan tulis dari persektif makna konotasi dengan  hasil  hanya  terdapat  7  kata  dan  prase yang  bermakna  konotatif  dari  pidato  perdana Presiden Joko Widodo. Sedangkan Ricky (2014) menganalisis  perbandingan  retorika  Aristoteles antara Prabowo dan Joko Widodo ditinjau dari perspektif  ethos,  pathos,  logos,  dengan  hasil perbandingan  Joko  Widodo  lebih  logis  dalam retorikanya dibandingkan Prabowo.  Sementara Khalid  dan Affandy  (2015)  meneliti  hegemoni berdasarkan  tiga  dimensi  dengan  hasil  bahwa pada dimensi tekstual (mikrostruktural), banyak digunakan  diksi  dan  konjungsi,  pada  dimensi kewacanaan (mesostruktural), diketahui bahwa  majalah  Tempo  tidak  terafiliasi  dengan pemerintah, pada dimensi praktis sosial budaya (makrostruktural), diketahui terdapat isu politik pada majalah Tempo.
Wacana  kritis  yang  dilakukan  Humaidi (2017)  terhadap  pidato  Susilo  Bambang Yudhoyono  menggunakan  model  Teun  A.  Van Dijk, Munfarida (2014) mengkaji literatur wacana kritis  Nourman  Ferclocgh,  Sidharta  (2017) meneliti terkait strategi i m p r e s s i o n managemen   yang terkait dengan program isu pemerintah melalui youtube dengan hasil bahwa strategi ini secara dominan ditunjukkan melalui indikator mengucapkan salam, terima kasih, serta menyatakan pernyataan yang bersifat humor.
Penelitian  ini  merupakan  wacana  kritis perbandingan  pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan perspektif  komunikasi politik  dan  komunikasi  pembangunan,  dengan menggunakan  model  Norman  Ferclogh  yang menjelaskan  pertanyaan  penelitian  apakah aspek  teks,  produsi  dan  komsumsi  teks  serta sosiokultural  pada  naskah  pidato  tahun  2016 berbeda dengan naskah pidato tahun 2017 ?
Nimmo  (2000:8)  mengartikan  politik sebagai  kegiatan  orang  secara  kolektif  yang mengatur  perbuatan  mereka  di  dalam  kondisi konflik  sosial.  Dalam  berbagai  hal  orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan,  cita-cita,  inisiatif,    perilaku,  dan sebagainya.  Lebih  lanjut  Nimmo  menjelaskan, kadang-kadang  perbedaan  ini  merangsang argumen,  perselisihan,  dan  percekcokan.  Jika mereka  menganggap  perselisihan  itu  serius, perhatian  mereka  dengan  memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.
Sementara  komunikasi  politik  adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu  pengaruh  sedemikian  rupa,  sehingga masalah  yang  dibahas  oleh  jenis  kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui  suatu  sanksi  yang  ditentukan  bersama oleh lembaga-lembaga politik (Soesanto, 1980:2). Sedangkan  Lasswell  (dalam  Varma,  1995:258) memandang  orientasi  komunikasi  politik  telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau  berusaha  mencapai  tujuan;  nilai-nilai  dan tujuan  itu  sendiri  dibentuk  di  dalam  dan  oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Pramono  (2016)  menyatakan  bahwa dalam  pendekatan  partisipatoris,  semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama  sehingga  cara  menyelesaikannya  pun
dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 2, Mei - Agustus 2018, halaman
perlu  dipikirkan  bersama.  Karena  aktivitas komunikasi  terjadi  dalam  ruang  publik  (public sphere) maka memungkinkan setiap orang dapat melakukan  akses  informasi  dan  dialog  terbuka secara merata. Lebih lanjut disampaikan Selain itu,  pendekatan  partisipatoris  memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan potensi media lokal  (indigenous  media)  sebagai  alternatif pengguanaan  media  komunikasi  modern  bagi tumbuhnya  partisipasi  warga  masyarakat setempat.  Dengan  demikian,  pendekatan partisipatoris  sebagai  strategi  komunikasi pembangunan  mengutamakan  arus  komunikasi yang  berlangsung  dua  arah  sebagai  ciri komunikasi sosial dengan penggabungan model analisis  isi  media  dan  model  yang  berorientasi kepada khalayak. Proses ini memberi peran dan tanggung  jawab  bersama  kepada  semua  pihak yang  terlibat  komunikasi  dalam  pendistrubsian informasi  secara  merata  dalam  praktik komunikasi  pembangunan.  Berdasarkan  model pendekatan  partisipatoris,  usaha  pembangunan yang  berpusat  pada  rakyat  dengan  inisiatif dan  kreativitas,  dan  swadaya  individu  dan kelembagaan  dalam  masyarakat  seperti  yang diungkapkan Korten dan Carner dalam Pramono (2016) dapat diwujudkan.
Metode Penelitian Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  wacana  naskah pidato  kenegaraan  Presiden  Joko  Widodo tanggal  16  agustus  Tahun  2016  dan  2917 dengan model analisis yang Norman Ferlocght. Fairclough  dalam  Eryanto  (2006)  berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya masing- masing.  Analisis  Wacana  melihat  pemakaian bahasa  tutur  dan  tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana dipandang
menyebabkan  hubungan  yang  saling  berkaitan antara  peristiwa  yang  bersifat  melepaskan  diri dari  dari  sebuah  realitas,  dan  struktur  sosial. Kajian sebelumnya dilakukan oleh Jupriono dkk (2009) ini berada dalam ruang lingkup wacana (discourse), yang berfokus pada elemen semantis wacana,  dari  perspektif  analisis  wacana  kritis (critical discourse analysis) versi van Dijk. Arifin  mengutip  Fairclough  dalam Jorgensen dan Phillips, 2007:  135 menyatakan analisis  wacana  kritis  sebagai  pendekatan upaya penyelidikan secara sistematis terhadap hubungan-hubungan kausalitas praktik  kewacanaan,  peristiwa  dan  teks,  serta strukturstruktur  kultural  dan  sosial  yang  lebih luas.  Objek  penelitian  berupa  2  (dua)  naskah pidato,  yang  tediri  atas  3  bagian  yaitu  bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup untuk dilakukan  studi  dokumen  dengan  unit  analisis bagian serta paragraf yang terdapat keterkaitan dengan dimensi analisis. Teknik analisis wacana kritis  Norman  Fairlcough  yang  meliputi  teks, produksi  dan  penerimaan  teks  serta  dimensi kognisi  sosial.  Teknik  analisis  wacana  kritis dilakukan  dengan  Model  Norman  Fairclough (Eriyanto, 2001: 286) membagi analisis wacana kritis  ke  dalam  tiga  dimensi,  yaitu  dimensi tekstual (mikrosruktural)  yang terdiri atas kohesi dan  koherensi,  tata  bahasa,  dan  diksi.  Dimensi Kewacanaan  (Mesostruktural)  proses  produksi, penyebaran,  dan  penggunaan  teks.  Serta dimensi  adalah  analisis  praktik  sosio budaya (makrostruktural)  yang  meliputi  situasional, institusional dan sosial.
Hasil dan Pembahasan Hasil  penelitian  terhadap  naskah  pidato kenegaraan  Presiden  Joko  Widodo  dapat dianalisis  berdasarkan  Fair-clought  sebagai berikut :
Tahun Naskah Struktur Naskah/Paragraf Pembuka Isi Penutup Tahun 2016 3 paragraf 52 paragraf 2 paragraf Tahun 2017 4 paragraf 31 paragraf 2 paragraf Naskah dan unit analisis
Dimensi Mikrostruktur Mikrostruktur Naskah Tahun 2016 Naskah Tahun 2017 Kohesi  dan Koherensi Pembuka: Terdapat  pengulangan  kata sapa  yang  saya  hormati  dengan  tujuan kepada  pejabat  negara  baru  kepada rakyat serta hadirin.
Isi: Terdapat  13  paragraf  yang terkait  dengan  komunikasi  politik dan  39  paragraf  mengandung  maksa pembangunan, dengan penggunaan kata- kata  yang  diulang  terhadap  penekanan aspek  prioritas,  kesinambungan  antar paragraf bisa, sehingga dapat dirasakan semakin tenang
Penutup: Bersifat  pemberi  semangat, mengajak  seluruh  rakyat  untuk bertanggungjawab  dan  berpatrisipasi. Lebih bersifat memotivasi secara tegas.
Pembuka :  Terdapat  pengulangan kata sapa, tetapi yang disapa terlebih dahulu  adalah  rakyat  Indonesia dengan  menyebutkan  batas  wilayah paling  timur  dan  paling  barat,  baru para  pejabat  negara,  serta  lebih agamis. Isi:  Terdapat  17  paragraf  dari  31 paragraf yang bernuansa komunikasi politik  dan  14  paragraf  berbicara capaian program pembangunan.
Penutup: Lebih banyak menekankan kepada  lembaga  pemerintah  untuk memfasilitasi  rakyat  di  dalam bekerja. Tata Bahasa Pembuka: Penggunaan  kata  sapa  kepada  lembaga pemerintah serta pejabat Isi:
Penggunaan  kata  serta  kalimat  yang lugas,  sederhana,  tidak  banyak bermain  data  keberhasilan,  lebih banyak  penekanan  terhadap  program pembangunan serta SDM yang persuasif Penutup: Menunjukkan sikap optimis untuk dapat ,membangun Pembuka: Penggunaan kata sapa yang berorientasi  kepentingan  rakyat Indonesia  dari  Sabang  sampai Merouke.
Isi: Lebih  banyak  mengungkapkan  data keberhasilan  pembangunan  serta dengan  penggunaan  kalimat  aktif menunjukkan sebagai pekerja pelaku pembagunan,  namun  mengkritisi mental serta konflik antar golongan
Penutup: Lebih  banyak  mendorong  untuk bersemangat  kerja  keras  dan bersinergi
dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 2, Mei - Agustus 2018, halaman
Dimensi Kewacanaan Pada  dimensi  kewacanaan  (discourse practice)  analisis  wacana  kritis  Norman Fairclough merupakan penafsiran yang dilakukan terhadap  pe mrosesan  wacana  yang  meliputi aspek peng hasilan, penyebaran, dan penggunaan teks.  Dalam  merumuskan  pidato  kenegaraan Presiden,  melalui  proses  pengumpulan  data secara  organisatoris  Presiden  bekerja  dibantu oleh  wakil  Presiden  dan  Para  menteri  yang berada  pada  Kabinet  Kerja  ,  sehingga  seluruh kementerian yang memberikan data-data kinerja di setiap bidang untuk dapat dihimpun oleh Tim Kepresidenan melalui Sekterariat Negara dalam menyiapkan  naskah  pidato  yang  merupakan pertanggungjawaban  kinerja  Presiden  selaku Kepala  Pemerintahan  setiap  tahun  di  hadapan MPR selama masa jabatan. Dalam  naskah  pidato  tahun  2016 merupakan tahun kedua kinerja Presiden sehingga lebih kepada ungkapan pondasi program, belum terlalu  banyak  capaian  yang  dapat  diukur, sehingga  lebih  banyak  berbicara  tentang perubahan regulasi, aspek pelayanan publik serta proses mental seluruh manusia Indonesia untuk mengatasi tantangan. Kemudian aspek reformasi birokrasi  terutama  dalam  efisiensi  penggunaan harus  berorientasi  pada  bebas  korupsi  dan produktif  kerja,  kritik  para  birokrat  yang
banyak dinas luar. Kemudian bicara peranserta diplomasi  internasional  serta  hubungan  luar negeri serta turut serta aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik Internasional.
Tahap  produksi  teks  pidato  tahun  2016 selain  keterlibatan  tim  perumus  yang  memiliki karakter  serta  kompetensi  bidang  komunikasi yang terkait dengan program pembangunan serta politik.  Sosialisasi  serta  pelaksanaan  program pembangunan  yang  banyak  mengundang kontroversi  dari  lawan  politiknya  memberikan warna  pada  naskah  pidato  kenegaraan  aspek politik  dengan  mengemukakan  pergolakan politik yang berimbas dari luar, padahal di dalam sendiri juga bergolak, itulah nuansa naskah pidato tahun kedua yang banyak diwarnai oleg progres pembangunan SDM. Mental, serta infra struktur. Pembangunan  ekonomi  juga  sangat  tergantung pada  fasilitas  infra  struktur  bidang  transportasi karena  tidak  terhubungnya  daerah  yang  satu dengan  daerah  lainnya,  maka  perekonomian tidak akan tumbuh.
Tentu  saja  produksi  teks  pidato  tidak lepas dengan proses negosiasi presiden, sehingg penggunaan kata, istilah maupun kalimat benar- benar  sesuai  dengan  karakter  Presiden  Joko Widodo. Pengemasan naskah pidato kenegaraan pun mempertimbangkan aspek distribusinya ke selruh  tanah  air  bahkan  ke  luar  negeri  melalui
Diksi Pembuka:
Ditujukan kepada lembaga pemerintahan dan pimpinan lembaga tersebih dahulu, kemudian seluruh bangsa Indonesia
Isi: Perumusan  naskah  pidato  ini  terlihat sesuai  karakter  presiden  Jokowi  yang selalu  berbicara  apa  adanya,  hanya dikemas dalam bahasa yang formal oleh tim perumus kepresidenan Penutup: Penegasan  untuk  menjadi  bangsa Indonesia  yang  kuat  yang  mampu bersaing
Pembuka:
Ditujukan  kepada  seluruh  rakyat dengan penegasan wilayah Indonesia Isi: Penguatan  lembaga  pemerintah sebagai  pelayan,  serta  prestasi masing-masing kelembagaan Penutup: Mencerminkan  semangat  persatuan terutama  untuk  seluruh  lembaga pemerintah  untuk  terus  bekerja bersama untuk rakyat
1 2 3
berbagai  media,  sehingga  penggunaan  bahasa harus  dapat  dipahami  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia,  tidak  hanya  MPR  sebagai  lembaga tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan presiden,  tetapi  juga  sebagai  representasi perwakilan rakyat Indonesia.
Perumusan  pesan  pun  harus  senantiasa mempertimbangkan  siapa  khalayak  sasaran yang akan menerima naskah pidato kenegaraan tersebut,  bukan  hanya  lembaga  tertinggi maupun tinggi negara, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, sehingga pengemasan bahasa, simbol bahkan istilah Harus disesuaikan dengan yang akan menerima pesan/naskah pidato itu. Dianalisis  pihak-pihak  yang  menjadi  sasaran penerima/pengonsumsi  teks.  Perlu  juga  pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam  mengenai  siapa  saja  pengonsumsi media itu sendiri. setiap media pada umumnya telah  menentukan  “pangsa  pasar”nya  masing- masing.
Dimensi Praktis Sosial-Budaya Dimensi  ketiga  adalah  analisis  praktik sosio budaya  media  dalam  analisis  wacana kritis  Norman  Fairclough  merupakan  analisis tingkat  makro  yang  didasarkan  pada  pendapat bahwa  konteks  sosial  yang  ada  di  luar  naskah sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang  ada  ada  dalam  teks.  Ruang  redaksi  atau wartawan  bukanlah  bidang  atau  ruang  kosong yang  steril,  tetapi  juga  sangat  ditentukan  oleh faktor-faktor  di  luar  media  itu  sendiri.  Praktik sosial-budaya  menganalisis  tiga  hal  yaitu ekonomi,  politik  (khususnya  berkaitan  dengan isu-isu  kekuasaan  dan  ideologi)  dan  budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang  juga  mempengaruhi  istitusi  media,  dan wacananya.  Pembahasan  praktik  sosial  budaya meliputi  tiga  tingkatan  Tingkat  situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi  secara  internal  maupun  eksternal. Tingkat  sosial,  berkaitan  dengan  situasi  yang lebih  makro,  seperti  sistem  politik,  sistem
ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.
Tiga level analisis sosiocultural practice ini  meliputi aspek situasional, artinya teks lahir pada  situasi  tertentu  yang  akan  berpengaruh terhadap  situasi  pembentukan  teks  itu  sendiri. Setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah  kondisi  (lebih  mengacu  pada  waktu) atau  suasana  khas  dan  unik. Atau  dengan  kata lain,  aspek  situasional  lebih  melihat  konteks peristiwa yang terjadi saat berita dibuat. Dapat dibandingkan antara teks pidato yang tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan dalam bentuk bahasa dan  penekanan  sasaran  yang  berbeda  sesuai kebutuhan akan situasi saat itu. Level ini melihat bagaimana  persisnya  sebuah  pengaruh  dari institusi  organisasi  pemerintahan  pada  praktik ketika  sebuah  wacana  diproduksi.  Institusi  ini bisa  berasal  dari  kekuatan  institusional  aparat dan pemerintah juga bisa dijadikan salah satu hal yang mempengaruhi isi sebuah teks.
Begitu  juga  aspek  sosial  yang    melihat lebih pada aspek mikro seperti sistem ekonomi, sistem  politik,  atau  sistem  budaya  masyarakat keseluruhan. Dengan demikian, melalui analisis wacana  model  ini,  kita  dapat  mengetahui  inti sebuah  teks  dengan  membongkar  teks  tersebut sampai  ke  hal-hal  yang  mendalam.  Ternyata, sebuah  teks  pun  mengandung  ideologi  tertentu yang dititipkan penulisnya agar masyarakat dapat mengikuti alur keinginan penulis teks tersebut.
Seperti  yang  dirilis  Kompas.com  11 September  2017,  Setiap  kali  kita  menonton acara-acara  talkshow  politik,  kita  melihat para  politikus  bicaranya  terlalu  kasar.  Mereka seakan tidak peduli pada  personal brandingnya sendiri.  Bukan  cuma  omongannya  tapi  juga tindakannya.  Coba  lihat  acara  Indonesia Lawyer  Club,  hampir  semua    narasumber berteriak-teriak  menyerang  lawannya  sehingga memberikan  enerji negatif pada yang penonton bahkan cenderung mengganggu kewarasan  para pemirsa. Tetapi sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo, politisi yang paling santun, tidak pernah  merespon  isu-isu  yang  dilempar  oleh lawan politiknya, kalaupun terpaksa cukur hanya
dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 2, Mei - Agustus 2018, halaman
tersenyum dengan memberikan simbol-simbol. Seolah  tidak  berdaya  dan  rapuh  setiap dikritisi  tajam  oleh  lawan  politiknya,  Pesiden Joko  Widodo  senantiasa  menggunakan  cara- cara  yang  sangat  halus  untuk  menepis  lawan politiknua.  Seperti  waktu  terdapat  liputan di  Televisi  Jokowi  pergi  ke  hambalang  dan berkomentar  terkait  dana  yang  menyebabkan berbagai  kasus  korupsi  dari  lawan  politiknya, merupakan  simbol  yang  senantiasa  diberikan oleg  Presiden  Joko  Widodo.  Bagi  penonton mungkin tidak akan paham dan dianggap biasa dengan  sikap  Joko  Wi,  tetapi  itulah  interprtasi simbol yang menarik untuk dianalisis.
Begitu  juga  dengan  teks  yang  terdapat dalam pidato kenegaraan, walaupun cukup santun tetapi  terdapat  penekanan-penekanan  yang tegas terhadap aspek aspek yang terkait dengan komunikasi  politiknya.  Intinya  adalah,  setiap kali diserang, Jokowi memang selalu  bereaksi terhadap  sebuah  serangan  dengan  cara  yang halus dan elegan.  Itulah yang selalu membuat saya tertarik. Dia menangkis semua serangan  itu dengan simbol-simbol.Banyak orang yang malas berpikir dan  berkomentar bahwa pidato Jokowi tidak ada isinya. Pendapat itu sah-sah  aja karena pidato  Jokowi  memang  dikemas  seakan-akan disampaikan  untuk    rakyat  tapi  sebenernya  dia tujukan untuk lawan politiknya.
Simbol-simbol    seperti  itulah  yang membuat  para  pengamat  politik  tertarik untuk  mendalami sebetulnya apa yang sedang dilakukan  Jokowi.  Pada  teks  pidato    tahun 2017, disampaikan bahwa tidak ada 1 lembaga pemerintah  pun  yang  memiliki  kekuasaan absolut,  ini  terkait  dengan  situasi  pada  saat  itu terkena  isu  bahwa  pemerintahannya  otoriter. Presiden Jokowi juga menyebut bahwa tantangan yang  paling  penting,  dan  menjadi  prioritas semua  lembaga  negara,  adalah  mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat. “Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja bersama,  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ujar Jokowi. Di luar  hal  itu  ada  beberapa  hal  yang  disebutkan oleh  Presiden  Jokowi.  Simak  beberapa  hal
berikut dan faktanya yang juga tercantum pada naskah  pidato,  yaitu  Meningkatkan  SDM  dan memangkas ketimpangan.
Data  yang  ditampilkan  pada  teks pidatonya  itu  ternyata  tidak  jauh  berbeda  atau sesuai  dengan  kenyataan.  Presiden  Jokowi menyebutkan  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2014 - 2016. Rappler juga mencatat jiha ada pertumbuhan yang dirilis BPS sejak  tahun  2010-2016.    Kinerja  parlemen pun sama,  dispresiasi  oleh  presiden  di  dalam  teks pidatonya  yang  mengungkankan  bahwa  “DPD telah  menunjukan  kematangannya,  setelah melalui masa-masa sulit konsolidasi internalnya”. Hingga pertengahan semester 2017, DPD telah mengerjakan  10  pertimbangan  terhadap  RUU, 5  pertimbangan  berkaitan  dengan  anggaran, dan 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.
Kemudian  untuk  memotivasi  lembaga juga dalam pidatonya tidak hanya menyampaikan hasil kerja, tetapi juga terkait kebutuhan terhadap produk kerja dari seluruh kementerian/ lembaga terkait.  Misalnya  dalam  pidatonya  menyebut bahwa    beberapa  dari  pertimbangan  itu  ada yang  sangat  diperlukan  untuk  mempercepat pemerataan  pembangunan  di  daerah-daerah seperti  Pertimbangan  atas  RUU  tentang Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  Negara,  dan RUU  tentang  Kewirausahaan  Nasional,  serta Pengawasan  atas  pelaksanaan  Undang-Undang tentang desa.
Beberapa capaian pembangunan/ program juga  sudah  diapresiasi  misalnya Apresiasi  juga ditunjukan Presiden Jokowi terhadap dua badan hukum yakni, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  Selain  memperluas  layanannya kepada  masyarakat  di  daerah  terpencil  melalui program  “Sidang  Keliling”,  Mahkamah Agung (MA)  juga  melanjutkan  akreditasi  untuk menjamin mutu badan peradilan. “Hingga bulan Juni  2017,  telah  berhasil  mengakreditasi  186 pengadilan”  ujar  Jokowi.  MK  juga  ementara Mahkamah  Konstitusi  (MK)  meraih  Bawaslu Award,  karena  telah  menyelesaikan  seluruh
perkara  hingga  pertengahan  tahun  2017  yang berjumlah 55 perkara.
Selain MA dan MK, Komisi Yudisial (KY), juga  memperoleh  pujian  dari  Presiden  karena telah memajukan akuntabilitas peradilan di tanah air. Komisi Yudisial telah menyelesaikan 8 kasus advokasi  hakim,  serta  melakukan  pemantauan 89  persidangan  atas  laporan  masyarakat.  KY juga  disebut  telah  melakukan  penyelenggaraan pelatihan kode etik dan pedoman perilaku bagi 277 hakim. Dalam menjaga martabat peradilan, KY  juga  telah  merekomendasikan  penjatuhan sanksi bagi 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga berat.
Memerangi  kemiskinan,  memeratakan pembangunan,  dan  perbaikan  ekonomi,  untuk ini  selama  tiga  tahun  pemerintahan  Jokowi, pemerintah  telah  berhasil  menekan  angka kemiskinan  dari  28,59  juta  orang  pada  Maret 2015 menjadi 27,77 juta pada Maret 2017, serta banyak  lagi  data  yang  diungkap  dalam  naskah pidato Kenegaraan tersebut.
Simpulan Terdapat perbedaan perbedaan penyajian naskah antara pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo  antara  Tahun  2016  dan  2017,  naskah pidato  tahun  2017  lebih  banyak  bernuansa komunikasi  politik  dari  pada  pembangunan dibandingkan dengan tahun 2016 Secara  mikrosruktur  naskah  pidato keduanya  tertata  secara  kohesi  dan  koheren, tata bahasa serta diksi yang berhubungan antar paragraf dalam teks pidato terbut. Berdasarkan mesostruktur,  karakteristik  komunikasi  politik terlihat  menonjol  terutama  dalam  penggunaan simbol-simbol  dalam  teks  yang  terkait  dengan kritikal terhadap khalayak sasaran Secara  makrostruktural  teks  pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo lebih dominan situasi  politik  saatteks  dibuat,  sehingga  tahun 2016  lebih  bernuansa  pada  program  program pembangunan,  sedangkan  pada  tahun  2017 nuansa  politiknya  lebih  menonjol  walaupun didukung  dengan  sajian  data  keberhasilan pembangunan.

## Daftar Pustaka
Arifin  E.  Zaenal,  Perkembangan  Teori  Dan Teknik  Analisis  Wacana:  Dari  Teori Konvensional  Ke Teori Modern,  Jurnal Pujangga Volume 3, Nomor 1, Juni 2017 Asmara  Rangga,  Strategi  Kebahasaan  Presiden
Jokowi  Dalam  Menanamkan  Ideologi Dan   Manifesto Pemerintahan ,  Litera,  Volume  15,  Nomor  2, Oktober 2016, hal: 379-389. Ayuningtias  Diah  Ikawati  dan  Sari  Erika Citra Hartanto, Pidato Politik Di Indonesia: Sebuah K a j i a n Wacana  Kritis  ,  Prosodi,  Volume  VIII nomor  1  Januari  2014,  hal:25-38
Badara,  Aris.  2012.  Analisis  Wacana: Teori,  Metode,  dan  Penerapannya pada Wacana Media. Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group. Eriyanto.  2006.  Analisis  Wacana:  Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Hamad, Ibnu, Lebih Dekat dengan Analisis Wacana, 325-343, MediaTor  volume  8  no  2,  2007. Humaidi  Akhmad,  Struktur  Teks,  Kognisi Sosial,  Dan  Dimensi  Sosial  Pidato Susilo Bambang
S S N : 2 5 8 0 - 5932,  http://ppjp.unlam.ac.id/journal/
i n d e x . p h p / j b s p / i s s u e / v i e w / 5 6 4
Jupriono  D;Sudarwati;  Rahayu,;  Parafrase  Vol. 09.  No.  02  September  2009,  hal:  55- 65,  http://jurnal.untag-sby.ac.id/index. php/parafrasa/article/view/110/61 Khalid  Hasan  Moh.  dan  Affandy  Ali  Nuke, Hegemoni  Ketua Partai Terhadap Presiden Dalam Majalah  Tempo  Edisi  13 – 19 April 2015 (Studi Analisis Wacana Kritis), Lingua Franca: Issn: 2580-3255 Vol.1 No. 2 Agustus 2017 Hal 36 – 41
Munfarida  Elya,  Analisis  Wacana  Kritis Dalam  Perspektif  Norman  Fairclough, Komunika,  Vol.  8,  No.  1,  Januari  - Juni 2014, ISSN: 1978 1261, hal: 1-21 Nimmo,  Dan.  2000.  Komunikasi  Politik (Komunikator,  Pesan,  dan  Media). Terjemahan: Tjun   Surjaman. Cetakan
dalam Perspektif Komunikasi Politik dan Pembangunan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 2, Mei - Agustus 2018, halaman
III,  Remadja  Rosdakarya,  Bandung. Nurpadillah  Veni,  Wacana  Kepemimpinan: Analisis  Makna  Konotasi  Dalam Teks  Pidato  Perdana  Presiden  Jokowi (Leadership  Work:  Consumer  Meaning Analysis    in  Primary  Property  Text Principle Jokowi), Jalabahasa, Volume  13,  Nomor  1  Tahun  2017
Prayogi Rahmat dan Eko Rusminto Nurlaksana, Wacana    Berita    Bertajuk    Korupsi Dalam Situs Indonesiana Dan Implikasi Pembelajaran Analisis Wacana,  J-Simbol (Bahasa, Sastra, dan   Pembelajarannya) April  2016,  Magister  Pendidikan Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  Hal:  1-6 Ricky  Heru  (2014)  Perbandingan    Retorika Prabowo    Subianto  Dan  Joko  Widodo Dalam  Debat  Calon  Presiden  2014, (Studi  Kasus  Retorika  Debat  Calon
Presi den 2014  Mengenai Pembangunan Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Sosial), Jurnal  Ilmu  Komunikasi,  http://e- journal.uajy.ac.id/6445/ p.1-13. Siedharta Indira, Indrayani Inri Inggrit, dan Monica Vita,  Strategi  Impression  Management Pramono, Pembangunan dan Media Massa:Suatu Telaah  Historis,  Paradigmatik  dan Prospektif  ETTISAL  Journal  of Communication, Vol.1, No.1, Juni 2016, Presiden Joko Widodo Melalui Komunikasi Program Prioritas Pemerintah Dalam Akun Youtube “Presiden Joko Widodo”, doi: 10.9744/scriptura.7.1.17-26 Soesanto  Astrid,  S.    1980.  Komunikasi  Sosial di  Indonesia.  Bina  Cipta,  Jakarta. Varma,  S.P.  1995.  Teori  Politik  Modern,
PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.