## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg 2023 Vol. 5 N o.   2 Hal: 594-605 e-ISSN: 2714-8491

## Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi
Putri Intan Permata Sari 1  , Ebi Abady Putri 2 , Berta Agus Petra 3 , Rindy Citra Dewi 4
1,2,3,4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id

## Abstract
This study aims to examine the effect of taxpayer motivation and perceptions of tax corruption on taxpayer compliance with taxpayer  awareness  as  an  intervening  variable.  The  data  used  in  this  study  are  primary  data  obtained  by  distributing questionnaires  directly  to  respondents,  namely  individual  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Padang  Satu.  The  sampling technique used accidental sampling technique and the  analytical  method used  was  multiple linear regression  analysis  using SPSS version 25. The results of this study indicate that the motivation of taxpayers and perceptions of tax corruption partially have  no  effect  on  taxpayer  awareness.  Taxpayer  motivation  influences  taxpayer  compliance.  Perceptions  of  tax  corruption and  taxpayer  awareness  partially  affect  taxpayer  compliance.  Taxpayer  motivation  influences  taxpayer  compliance  with taxpayer  awareness  as  an  intervening  variable.  Perceptions  of  tax  corruption  have  no  effect  on  taxpayer  compliance  with taxpayer awareness as an intervening variable.
Keywords: Taxpayer  Motivation,  Corruption  Perceptions,  Taxpayer  Compliance,  Taxpayer  Awareness,  Accidental Sampling.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  motivasi  wajib  pajak  dan  prsepsi  korupsi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dengan  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  variabel  intervening.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan  SPSS  versi  25.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  motivasi  wajib  pajak  dan  persepsi  korupsi  perpajakan  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Motivasi  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Persepsi  korupsi perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Motivasi  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  variabel  intervening.  Persepsi  korupsi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pjak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
Kata kunci: Motivasi Wajib Pajak, Persepsi Korupsi, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Accidental Sampling.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk pembiayaan  dalam  rangka  memajukan  pembangunan dan  kesejahteraan  rakyat  serta  peningkatan  fasilitas sarana  publik.  Pajak  berperan  sangat  penting  karena merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  negara.  Bagi negara, pajak dilihat penting karena pajak adalah salah satu  pendapatan  yang  berfungsi  untuk  pembangunan disuatu  negara.  Institusi  swasta  memiliki  kewajiban untuk  membayar  pajak  dan  harus  dihandle  dengan baik,  maka  diperlukan  orang-orang  yang  profesional untuk mengerjakan pajak disuatu Negara [ 1 ].
Menurut Setiyani pajak adalah kontribusi wajib kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  [ 2 ].  Berdasarkan
pengertian  dapat  disimpulkan  pengertian  pajak  adalah kontribusi  masyarakat  kepada  negara  dengan  tidak mendapat  timbal  balik  dan  dalam  pemungutannya dapat  bersifat  memaksa  dan  penggunaannya  untuk keperluan  negara  serta  kemakmuran  masyarakat. Selanjutnya tingkat kepatuhan wajib pajak kota Padang Tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang Tahun 2018-
2020 Tahun Jumlah WPOP Terdaftar WPOP Lapor SPT Tingkat Kepatuhan 2018 186.036 112.398 60% 2019 198.815 111.511 56% 2020 259.757 107.772 41%
Berdasarkan  Tabel  1  bahwa  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar  pada  KPP  Pratama  Padang  Satu  mengalami peningkatan  setiap  tahun  dari  2018-  2020,  sedangkan tingkatan  kepatuhan  wajib  pajaknya  mengalami penurunan  dari  tahun  2018  sampai  2020  dari  60% menjadi  41%.  Dari  data  tersebut  diambil  kesimpulan bahwa  tingkatan  kepatuhan  wajib  pajak  masih  belum optimal.  Naik  turunnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam
membayar  pajak  orang  pribadi  dikarenakan  oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan,  sistem pelayanan  yang  belum  memuaskan,  kurangnya kesadaran  dalam  membayar  pajak,  dan  masih lemahnya  sanksi  perpajakan.  Kondisi  perpajakan  di Indonesia pada saat ini cukup baik. Banyak faktor yang menyebabkan  kondisi  masyarakat  yang  tidak  patuh seperti  uraian  di  atas,  salah  satunya  yaitu  kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak [ 3 ].
Adanya  kasus  korupsi  pajak  menjadi  pemicu  tidak patuhnya  wajib  pajak  dalam  membayar  pajaknya. Faktor berikutnya yaitu pandangan negatif wajib pajak atas  pemberian  pelayanan  oleh  petugas  pajak  yang dirasa  belum  sesuai  dengan  yang  diinginkan  wajib pajak [ 4 ]. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh  petugas  pajak,  menimbulkan  rasa  kekecewaan wajib  pajak  terhadap  petugas  pajak,  yang  akan mempengaruhi  kepatuhan  dari  wajib  pajak.  Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya  dikarenakan  adanya  rasa  kecewa  kepada aparat  pajak  yang  tidak  bertanggungjwab  dan  tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada [ 5 ].
Pemerintah  telah  melakukan  banyak  hal  untuk menekan  permasalahan  perpajakan  namun  masih mengalami  kendala.  Kendala  yang  dihadapi  wajib pajak  disebabkan  oleh  banyak  hal  seperti  besaran penghasilan,  tingkat  pendidikan,  isu  korupsi  di Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  mekanisme  pajak termasuk  motivasi  wajib  pajak  tentang  kewajiban pembayaran  pajak  [ 6 ].  Sebagaimana  disebutkan  yang dimaksud  dengan  motivasi  adalah  suatu  hasrat  yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan  serangkaian kegiatan  yang  mempengaruhi  tercapainya  tujuan tertentu [ 7 ].
Motivasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting yang  harus  dimiliki  individu  agar  mereka  tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini yang dimaksud  adalah  motivasi  untuk  membayar  pajak, sehingga  nantinya  tujuan  perpajakan  dapat  tercapai. Diharapkan  sosialisasi dan upaya  yang dilakukan oleh aparat  pajak  mendapat  respon  yang  positif  dari  wajib pajak  kemudian  mereka  akan  sadar  dan  termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan  dapat  tercapai.  Tanpa  adanya  motivasi orang  akan  lemah,  pesimis  dan  tidak  ada  dorongan untuk  melakukan  suatu  aktivitas.  Usaha  yang  dapat dilakukan  untuk  menumbuhkan  motivasi  wajib  pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan  manfaat,  fungsi  dan  kegunaan  pajak secara konkret [ 8 ].
Motivasi  membayar  pajak  adalah  kekuatan  potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  [ 9 ]. Motivasi  ini  bisa  timbul  dari  dalam  maupun  luar individu.  Perpajakan  ditentukan  oleh  faktor  eksternal yang  bersumber  dari  luar  diri  individu  dan  faktor internal  yang  bersumber  dari  dalam  diri  individu tersebut.  Rendahnya  penerimaan  pajak  umumnya
dikarenakan  wajib  pajak  belum  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  sadar  dan  patuh  dalam  memenuhi kewajibannya  dalam  hal  perpajakan  [ 10 ].  Motivasi merupakan  dorongan  yang  terdapat  dalam  diri seseorang  untuk  berusaha  mengadakan  perubahan tingkah  laku  yang  lebih  baik  dalam  memenuhi kebutuhannya [ 11 ].
Motivasi  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan oleh  wajib  pajak  penting  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajaknya. Dengan  diterapkannya self  assessment  system ,  maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan  mekanisme  perpajakan  di  Direktorat  Jendral Pajak (DJP), sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan  dapat  dilakukan  dengan  baik  oleh  wajib pajak  baik  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan  di  dalam  surat  pemberitahuan tahunan  (SPT). Self  assessment  system menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Dalam mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan  pajak.  Pemeriksaan  pajak  merupakan  salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, dalam hal ini merupakan penerimaan pajak pertambahan  nilai  (PPN).  Dengan  dilaksanakannya pemeriksaan  pajak,  DJP  dapat  menilai  sejauh  mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak [ 12 ].
Selain  motivasi  wajib  pajak,  persepsi  korupsi  juga dapat  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  dalam membayar  pajak,  dengan  adanya  persepsi  korupsi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak membuat masayarakat tidak percaya dan enggan untuk mengurus ketentuan pajak yang harus dibayarkan. Pajak memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  negara, seluruh  aspek  pembangunan  nasional  sebuah  negara dibiayai  dari  pajak.  Pembangunan  infrastruktur,  biaya pendidikan,  biaya  kesehatan,  subsidi  bahan  bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai  negara dan pembangunan  fasilitas  publik  semua  dibiayai  dari pajak [ 13 ]. Namun jika pendapatan pajak masih rendah pembangunan  tersebut  akan  terkendala,  Indonesia salah satu negara yang hingga Saat ini masih memiliki masalah  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  bangsa Indonesia.  Jika  pendapatan  pajak  berfokus  pada seorang  individu dengan tingkat ekonomi  yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan mempengaruhi  pendapatan  dan  konsumsi  kelompok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak [ 14 ].
Persepsi  korupsi  adalah  pandangan  wajib  pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang  merugikan  kas  negara,  berupa  tindakan penyuapan  atau  manipulasi  untuk  memperkaya  diri sendiri  [ 15 ].  Korupsi  berarti  suatu  perbuatan  yang berhubungan  dengan  tindakan  yang  merugikan  kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi  [ 16 ].  Dalam  dunia  perpajakan,  korupsi pajak  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  atas penggelapan  dana  hasil  pajak  yang  dilakukan  oleh
seseorang  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri.  Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan pengetahuan  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  individu yang  bersangkutan  sehingga  akan  memberikan pengaruh  dalam  hal  menginterpretasikan.  Hal  ini menyebabkan  pandangan  beberapa  orang  atas  suatu kejadian  atau  objek  yang  sama  sering  kali  mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang [ 17 ].
Dinamika  permasalahan  kepatuhan  wajib  pajak khususnya  di  Indonesia  masih  menjadi  topik  yang menarik  untuk  di  teliti.  Apalagi  saat  ini  pemerintah sedang mengadakan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tersebut  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah terkait  maksimalisasi  penerimaan  pajak.  Namun  saat ini marak terjadi pejabat negara dan aparat pajak yang melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Fenomena  tersebut kemungkinan  dapat  memberikan  dampak  terhadap suksesnya  kebijakan  pemerintah  terkait  maksimalisasi penerimaan  pajak.  Selain  itu  kemungkinan  juga  dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia.  Namun  demikian,  sebagian  besar  menilai pajak sebagai sesuatu yang memberatkan dan berusaha menghindari [ 18 ].
Faktor  maraknya  kasus  korupsi  tersebut  akan menimbulkan  pandangan  negatif  wajib  pajak  terhadap pegawai  pajak  yang  kedepannya  akan  menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan  pajak.  Ketika  wajib  pajak  telah  kehilangan kepatuhan  pajaknya  maka  penerimaan  perpajakan  di suatu  negara  tentuya  akan  menurun.  Hal  ini  tentunya merupakan  dari  dampak  kepercayaan  yang  dimiliki oleh  wajib  pajak  terhadap  pemerintah  pengelola perpajakan  yang  memberikan  kesan  buruk  kepada wajib  pajak.  Tetapi  semakin  tinggi  persepsi  korupsi pajak  yang  diiringi  dengan  hukuman  berat  bagi  para koruptor  berpengaruh  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  khususnya  karyawan.  Iklim organisasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik  iklim  organisasi  dimana  individu  bekerja  atau individu  berada  maka  semakin  tinggi  pula  kepatuhan wajib pajak orang pribadi [ 19 ].
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  rasa  bersalah  dan rasa  malu  dari  setiap  persepsi  wajib  pajak  atas kewajaran  dan  keadilan  bayar  pajak  yang  mereka tanggung,  dan  pengaruh  kepuasan  terhadap  pelayanan dari  pemerintah  [ 20 ].  Kepatuhan  perpajakan  diartikan sebagai  suatu  keadaan  yang  mana  wajib  pajak  patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  Kepatuhan  pajak  merupakan  suatu kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak terhadap pemerintah  yang  dimana  dilakukan  secara  sukarela sehingga wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya.  Faktor-faktor  seperti  motivasi  dan persepsi  yang  baik  tentang  sistem  perpajakan  akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela. Kesadaran  perpajakan  timbul  dari  dalam  diri  wajib
pajak  sendiri  tentang  persepsi  wajib  pajak  dengan pemanfaat  pajak  bagi  negara.  Sedangkan  faktor eksternal terdapat pada pelayanan pajak yang diberikan oleh  aparat  pajak  (fiskus).  Kondisi  Perpajakan Indonesia  masih  cukup  mengkhawatirkan  sebab  dari tingkat kepatuhannya terus  mengalami penurunan dari tahun  ke  tahun.  Terakhir  hingga  Juli  2019,  secara persentase jumlah pelaporan itu setara 67,2% dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2018,  rasio  kepatuhan  pelaporan  SPT  adalah  sebesar 71%.  Hal  ini  dikarenakan,  kurangnya  tingkat kepercayaan  masyarakat Indonesia pada petugas pajak dalam  kesadaran  pelaporan  dan  membayar  pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan  maupun  membayar  pajak.  Kondisi  ini pun  membuat  penerimaan  negara  menjadi  tidak maksimal.  Jika  penerimaan  itu  melebihi  porsinya, maka  pembangunan  di  Indonesia  bisa  lebih  optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Kesadaran  dan  kepatuhan Wajib  Pajak perlu ditumbuhkan  secara  terus  menerus,  demi  terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Bagi  wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-  undang  perpajakan  dapat  langsung  datang  ke kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  untuk  melapor.  Akan tetapi,  masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang bekerja  sebagai  karyawan  swasta  maupun  negeri, khususnya  wajib pajak  orang  pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan  Indonesia  sangatlah  besar,  namun  belum tergarap optimal.
Dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  adalah dengan system administrasi perpajakan yang baik agar wajib  pajak  lebih  termotivasi  dalam  memenuhi kewajibannya membayar pajak. Administrasi perpajakan  adalah  pelayanan  terhadap  kewajiban  dan hak  Wajib  Pajak,  baik  penatausahaan  dan  pelayanan tersebut  dilakukan  di  kantor  fiskus  maupun  di  kantor Wajib  Pajak.  Kesadaran  Wajib  Pajak  akan  meningkat apabila  di  dalam  masyarakat  muncul  persepsi  positif terhadap  pajak.  Didukung  dengan  adanya  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  menunjukkan  adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif.
Pengaruh  Persepsi  Korupsi  dan  Kualitas  Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Hasil  ini menunjukan  bahwa  persepsi  korupsi  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  variabel  yang dilakukan  oleh  peneliti  dimana  dimana  X 2 peneliti  ini yaitu kualitas pelayanan fiskus sedangkan pada peneliti penulis  X 2 terdapat  persepsi  korupsi  perpajakan,  dari segi objek penelitiannya pada Kantor Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.
Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri  sehingga  menimbulkan  konflik  kepentingan antara principal dan agent. Hubungan keagenan terjadi karena  adanya  kontrak  antara  principal  (Pemerintah) dengan  agent  (Wajib  Pajak).  Dalam  hubungan keagenan ( Agency Relationship ) terdapat suatu kontrak dimana  satu  orang  atau  lebih  (Principal)  memerintah orang  lain  ( Agent )  untuk  melakukan  suatu  jasa  atas nama  principal  serta  memberikan  wewenang  kepada agent  untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi principal .  Pemerintah  sebagai  pihak agent memiliki otoritas  untuk  memaksimumkan  kesejahteraan  suatu negara  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Wajib  Pajak sebagai principal termotivasi  untuk  memaksimalkan pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dan  psikologisnya antara  lain  dalam  hal  memperoleh  penghidupan  yang lebih  baik  dari  suatu  negara.  Masalah  keagenan muncul  karena  adanya  perilaku  oportunistik  dari Principal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan Agent .
Teori  Atribusi  ( Atribution  Theory )  merupakan  teori yang  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Harold  Kelley tahun  1972-1973  dalam  teorinya  menjelaskan  tentang bagaimana  orang  menarik  kesimpulan  tentang  “apa yang menjadi sebab apa yang menjadi dasar seseorang melakukan  suatu  perbuatan  atau  memutuskan  untuk berbuat dengan caracara tertentu. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan  dari  internal  atau  eksternal.  Perilaku  yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam kendali  individu  sedangkan  perilaku  yang  disebabkan eksternal  adalah  apa  yang  kita  bayangkan  situasi memaksa individu untuk melakukannya.
Theory of Planned Behaviour merupakan teori tentang perilaku seseorang. Perilaku seseorang untuk termotivasi  melakukan  sesuatu.  Disini  motivasi  yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya  dalam  hal  perpajakan.  Teori  ini digunakan  untk  mengetahui  seberapa  jauh  tingkat kepatuhan wajib pajak atas peraturan pajak. Theory of Planned  Behaviour  merupakan  alat  kontrol  yang digunakan  untuk  memprediksi  perilaku  wajib  pajak. Teori  ini  menunjukkan  seberapa  besar  usaha  wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, misalnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  secara tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  baik  masa  maupun tahunan. Theory  of  Planned  Behavior (TPB) menjelaskan  bahwa  perilaku  wajib  pajak  yang  tidak patuh  ( noncompliance )  sangat  dipengaruhi  oleh variabel  dari  sikap,  norma  subyektif,  serta  kontrol keperilakuan  yang  dipersepsikan.  Perilaku  yang ditimbulkan  oleh  individu  muncul  karena  adanya  niat untuk berperilaku.
Kepatuhan  perpajakan  merupakan  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakannya  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya
dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya  diberikan  secara  sukarela.  Kepatuhan perpajakan  adalah  masalah  penting  di  seluruh  dunia, baik bagi  Negara Maju maupun  di Negara Berkembang. Karena jika Waji Pajak tidak patuh maka akan  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan tindakan  penghindaran,  pengelakan,  penyelundupan dan  pelalaian  pajak.  Pada  akhirnya  tindakan  tersebut akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  negara  akan berkurang.
Motivasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah  suatu  proses  dorongan  yang  terjadi  pada  diri seseorang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  untuk melakukan  suatu  dengan  tindakan  dengan  tujuan tertentu.  Motivasi  diartikan  sebagai  semua  kondisi yang  memberikan  dorongan  dalam  diri  seseoran  yang digambarkan  sebagai  keinginan,  kemauan,  dorongan. Motivasi  dilakukannya  perencanaan  pajak  adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya  dapat  memaksimalkan  laporan  setelah  pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalar operasi perusahaan.  Dimana  perencanaan  pajak  merupakan salah  satu  unsur  penunjang  untuk  mencapai  tujua perusahaan.  Unsur  penunjang  lainnya  yaitu  usur pendapatan  atau  penghasilan  yang  dihasilakan  oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan  objek  pajak  tidak  final  dan  ada  juga  yan merupakan objek pajak final.
Persepsi  korupsi  adalah  pandangan  wajib  pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang  merugikan  kas  negara,  berupa  tindakan penyuapan  atau  manipulasi  untuk  memperkaya  diri sendiri.  Semakin  banyak  perilaku  petugas  pajak  yang menyimpang  dalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti petugas  pajak  yang  melakukan  tindak  korupsi  pajak, akan  berdampak  pada  menurunnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  perpajakan,  dan  akan membuat  masyarakat  untuk  enggan  membayar  pajak. Pajak  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan.
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  dalam membiayai  seluruh  pengeluaran  yang  dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Kesadaran adalah  keadaan  tahu,  keadaan  mengerti  dan  merasa kesadaran  perpajakan  berkonsekuensi  logis  untuk wajib  pajak  yaitu  kerelaan  wajib  pajak  memberikan kontribusi  dana  untuk  pelaksanaan  fungsi  perpajakan, dengan  cara  membayar  kewajiban  pajaknya  secara tepat  waktu  dan  tepat  jumlah.  Kesadaran  membayar pajak  merupakan  keadaan  pada  saat  wajib  pajak  mau membayar  pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

## 2. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  memilih  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  (KPP)  Padang  Satu  sebagai  objek penelitian yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No.  20,  Sawahan,  Kecamatan  Padang  Timur,  Kota
Padang, Sumatera Barat. KPP Padang Satu merupakan salah  satu  KPP  yang  berada  dibawah  lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) wilayah Sumatera Barat dan  Jambi.  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan  karakteristik  tertentu  yang  diterapkan  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang  pribadi  dan  badan  yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP)  Padang  Satu.  Jumlah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Padang  Satu  tahun  2021  adalah  sebanyak 282.954 orang.
Sampel  adalah  sebidang  atau  wakil  populasi  yang  di teliti. Teknik pengambilan sampel yang dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  probabilitas  dengan  cara random  sampling  (Metode  Sampel  Acak  Sederhana), yaitu dengan metode pemilihan sampel di mana setiap anggota  populasi  mempunyai  peluang  yang  sama untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  sebagian  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  (KPP)  Padang  Satu.  Dengan  populasi  (N) sebanyak  282.954  dan  tingkat  kesalahan  (e)  sebesar 10%  maka  jumlah  sampel  adalah  sebagai  berikut
. .
. .
Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah  jenis  sumber  data  primer.  Data  primer  adalah data  diperoleh  secara  langsung  (tangan  pertama)  dari sumber  data  yang  berhubungan  langsung  dengan permasalahan  yang diteliti.  Sumber data primer dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  pribadi  di  KPP Pratama  Satu  Padang.  Data  primer  penelitian  ini berupa  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  Wajib  Pajak Pribadi di  KPP Pratama Satu Padang.  Instrumen  yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala  likert adalah  skala  yang digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang terhadap  suatu  permasalahan  atau  fenomena.  Dalam penelitian  permasalahan  atau  fenomena  ini  telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya  disebut  sebagai  variabel  penelitian.  Maka variabel  yang  akan  diukur  dijabarkan  menjadi indikator  variabel.  Kemudian  indikator  tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen  yang  dapat  berupa  pernyataan  atau pertanyaan. Skala likert dalam penelitian ini terdiri atas lima  skala  dimana  masing-masing  penilaiannya disajikan pada Tabel 1
Tabel 1. Skala Pengukuran Variabel Pernyataan Skala Nilai Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Netral (N) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Kisi-kisi  instrumen  adalah  indikator  yang  dijabarkan menjadi  butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk bisa  menetapkan  indikator-indikator  dari  setiap varibabel yang diteliti. Selanjutnya kisi-kisi instrument yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Kisi-Kisi Variabel Penlitian
No Variabel Indikator Item Jumlah item 1 Motivasi Wajib Pajak (X1) 1. Kejujuran Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak. 3. Hasrat untuk membayar pajak.
4. Dorongan aparat pajak 5. Dorongan dari Lingkungan kerja, teman atau kerabat
1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
10
2 Persepsi korupsi perpajakan (X2) 1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak 2. Kesadaran atas kasus korupsi pajak
3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak 1,2 3,4 5,6 6
3 Kesadaran wajib pajak (Z) 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang- Undang dan dapat dipaksakan. 1,2 3,4 5,6 6
4 Kepatuhan wajib pajak (Y) 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 4. Pelaporan dilakukan wajib pajak.
1,2 3,4 5,6
7,8 8
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  apakah  data  yang  digunakan  telah memenuhi  ketentuan  dalam  model  regresi.  Ada  cara untuk  menguji  asumsi  klasik  sebagai  berikut  uji normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam data,  variabel  terikat  dengan  variabel  bebas  keduanya mempunyai  hubungan  distribusi  normal  atau  tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau  mendekati  normal.  Pengujian  normalitas  nilai residual  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  Kolmogrov-Smirnov.  Data dikatakan  berdistribusi  normal  jika  tarif  signifikan lebih besar dari 0,05.
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk  mendeteksi ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  adalah  dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi  lebih  besar  dari  10  persen  atau  VIF  kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolonieritas.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  ada  model  regresi  ini  terjadi  ketidaksamaan variance  dari  residu  satu  pengamatan  yang  lain.  Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan  uji  Glejser.  Uji  Glesjer  adalah meregresikan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel residu  absolute.  Dimana  apabila  nilai  p>0,05  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah  dalam  model  regresi  linier  ada  koreksi  antara kesalahan  penganggu  pada  periode  sebelumnya.  Jika terjadi  korelasi  maka  dinamakan  ada  problem autokorelasi.  Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi yang  bebas  dari  autokorelasi.  Dalam  mendeteksi  ada atau tidaknya  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan  uji Durbin-Watson  (DW  test)  dengan  syarat  du<DW<4- du.
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah  hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X)  dengan  variabel  dependen  (Y),  maka  data  yang digunakan  biasanya  berskala  interval  atau  rasio. Analisis  regresi  linear  berganda  dalam  penelitian  ini dilakukan  dalam  2  tahap  yang  memiliki  2  model  atau persamaan.  Persamaan  1:  Z  =  α  +  β  X 1 +  β  X 2 +  e. Persamaan 2: Y = α + β X 1 + β X 2 + βZ+ e.
Dimana  Y  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Z adalah Kesadaran Wajib Pajak. Α adalah Konstanta.  Β  adalah  Koefisien  Regresi.  X 1 adalah Motivasi Wajib Pajak. X 2 adalah  Persepsi  Korupsi Perpajakan.  E  adalah  Error.  Uji  t  atau  yang  dikenal dengan uji parsial bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh  masing-masing  variabel  bebasnya  secara terpisah  atau  parsial  terhadap  variabel  terikatnya. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tingkat  signifikan 95%  atau  α  =  5%  dengan  hasil  jika  P-Value  <  5% maka Ho ditolak atau Ha diterima. Jika P-Value > 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak.
Dengan cara  membandingkan  nilai t hasil dengan titik krisis  menurut  ttabel.  Apabila  nilai t  hasil  lebih tinggi dari  pada  t  tabel,  maka  Ha  yang  menyatakan  variabel independen  secara  individual  mempengaruhi  variabel dependen. Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  secara  bersamasama  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Uji  ini  diperuntukkan guna  melakukan uji  hipotesis  bersamaan.  Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% atau 0,05 dapat dilakukan  dengan  berdasarkan  probabilitas  jika  nilai probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima.  Jika  nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.
Koefisien determinasi (R 2 ) adalah suatu indikator yang digunakan  untuk  menggambarkan  berapa  banyak variasi  yang  dijelaskan  dalam  model.  Jika  R 2 kecil maka  kemampuan  variabel  dalam  menjelaskan  variasi variabel  sangat  terbatas,  sedangkan  R 2 sama  dengan satu,  maka  variabel  independen  berpengaruh  secara sempurna  terhadap  variabel  dependen.  Untuk  menguji pengaruh  variabel  intervening  digunakan  metode analisis jalur ( path analysis ). Analisis jalur merupakan pengembangan  dari  analisis  regresi  linear  berganda, atau  penggunaan  analisis  regresi  untuk  mengetahui
adanya  hubungan  kausalitas  antar  variabel.  Hubungan langsung  maupun  hubungan  tidak  langsung  antar variabel  dalam  model  juga  dapat  diukur  dengan menggunakan  analisis  jalur.  Selanjutnya  analisis  jalur (path analysis) ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Analisis Jalur (Path Analysis)
Persamaan  1  adalah  Z  adalah  pzx1  +  pzx2  +  e1. Selanjutnya persamaan 1 ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Persamaan 1
Persamaan 2 adalah  Y= pyx1 + pyx2 + pzy + e2. Selanjutnya persamaan 2 ditampilkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Persamaan 2
Dimana  Y  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Kesadaran WP).  Z  adalah  Kesadaran  Wajib  Pajak  (Kepatuhan WP).  X 1 adalah  Motivasi  Wajib  Pajak  (MWP).  X2 adalah  Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (PKP).  Pzx1 adalah Koefisien jalur MWP dan Kepatuhan WP. Pzx2 adalah Koefisien  jalur  PKP  dan  Kepatuhan  WP.  e1 adalah Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan WP . Pyx1 adalah Koefisien jalur MWP dan Kesadaran WP .
3. Hasil dan Pembahasan
Hasil uji  normalitas  persamaan  I  disajikan pada  Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Persamaan I
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.16492591 Most Extreme Differences Absolute .074 Positive .074 Negative -.069 Test Statistic .074 Asymp. Sig. (2-tailed) .194 c
Berdasarkan Tabel 3 terlihat uji normalitas menunjukan  level  signifikan  lebih  dari  0,05  yaitu 0,194.  Dengan  demikian  data  dapat  dinyatakan berdistribusi  normal  sehingga  layak  dipakai  untuk analisis  regresi  berganda.  Selanjutnya  hasil  uji normalitas persamaan II disajikan pada Tabel 4.

## Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Persamaan II
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.26629191 Most Extreme Differences  Absolute .091 Positive .054 Negative -.091 Test Statistic .091 Asymp. Sig. (2-tailed) .355 Point Probability .000 Berdasarkan Tabel 4. terlihat uji normalitas menunjukan  level  signifikan  lebih  dari  0,05  yaitu 0,355.  Dengan  demikian  data  dapat  dinyatakan berdistribusi  normal  sehingga  layak  dipakai  untuk analisis  regresi  berganda.  Selanjutnya  hasil  uji multikolinearitas persamaan I disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan I
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant)  20.506 3.721 5.511  0.000 x1 0.125 0.075 0.169 1.664  0.099 0.969  1.032 x2 0.008 0.070 0.012 0.122  0.903 0.969  1.032 Berdasarkan Tabel 5 menunjukan hasil uji multikolonieritas,  dapat  dilihat  nilai  Tolerance  yang dihasilkan  masing-masing  variabel.  Independen  sama yaitu  sebesar  0,969.  Kedua  variabel  tersebut  memiliki nilai Tolerance  yang  lebih  besar dari 0,10. Sedangkan nilai  VIF  masing  masing  variabel  Independen  juga sama  yaitu  sebesar  1,032.  Kedua  variabel  tersebut memiliki  nilai  VIF  yang  lebih  kecil  dari  10. Berdasarkan  hasil  uji  multikolinieritas  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pada  variabel  X 1 (Motivasi Wajib  Pajak)  dan  X 2 (Persepsi  Korupsi  Perpajakan) tidak  terdapat  gejala  multikolinieritas.  Selanjutnya hasil uji  multikolinearitas persamaan  II disajikan  pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan II
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std.
Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 24.771 6.467 3.831  0.000 Total_X1 -.202 0.115 -.169 - 1.755 0.082 0.942  1.062 Total_X2 0.287 0.106 0.257  2.708  0.008 0.968  1.033 Total_Z 0.436 0.154 0.268  2.829  0.006 0.972  1.029 Berdasarkan Tabel 6 menunjukan hasil uji multikolinieritas,  dapat  dilihat  nilai  Tolerance  yang dihasilkan  masing-masing  variabel  Independen  yaitu X 1 (Motivasi Wajib Pajak) sebesar 0,942, X 2 (Persepsi Korupsi  Perpajakan)  sebesar  0,968,  dan  Z  (Kesadaran Wajib  Pajak)  sebesar  0,972.  Ketiga  variabel  tersebut memeiliki  nilai  Tolerance  yang  lebih  besar  dari  0,10. Sedangkan  nilai  VIF  masing  masing  variabel Independen  yaitu  X 1 (Motivasi  Wajib  Pajak)  sebesar 1,062, X 2 (Persepsi Korupsi Perpajakan) sebesar 1,033, dan  Z  (Kesadaran  Wajib  Pajak)  sebesar  1,029.  Ketiga variabel  tersebut  memiliki  nilai  VIF  yang  lebih  kecil dari  10.  Berdasarkan  hasil  uji  multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X 1 (Motivasi  Wajib  Pajak),  X 2 (Persepsi  Korupsi Perpajakan)  dan  Z  (Kesadaran  Wajib  Pajak)  tidak terdapat  gejala  multikolinieritas.  Selanjutnya  hasil  uji heteroskedastisitas persamaan I disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.851 2.041 1.397 0.166 Total_X1 0.004 0.041 0.011 0.105 0.917 Total_X2 -.076 0.038 -.201 -1.987 0.050
a. Dependent Variable: Abs_RES
Dari  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi masing-masing  variabel  independen  yaitu  variabel  X 1 (Motivasi  Wajib Pajak) sebesar 0,917 dan  variabel X 2 (Persepsi  Korupsi Perpajakan) sebesar 0,050. Variabel X  memiliki  nilai signifikan  lebih  besar dari 0,05  yang berarti  tidak  terjadinya  gejala  heteroskedastisitas. Sedangkan  X 2 memiliki  nilai  signifikan  sama  besar dengan 0,05 yang berarti terjadinya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas  persamaan  II  disajikan  pada  Tabel 8.

## Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1.767 4.008 -0.441 0.660 x1 0.041 0.071 0.059 0.569 0.571 x2 -0.025 0.066 -0.040  -0.389 0.698 z 0.111 0.095 0.119 1.165 0.247
a. Dependent Variable: abs_RES4
Dari  Tabel  8  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi masing-masing  variabel  independen  yaitu  variabel  X 1 (Motivasi  Wajib  Pajak)  sebesar  0,571,  variabel  X 2 (Persepsi  Korupsi  Perpajakan)  sebesar  0,698,  dan variabel  Z  (Kesadaran  Wajib  Pajak)  sebesar  0,247. Ketiga  variabel  tersebut  memiliki  nilai  signifikansi lebih  besar  dari  0,05  yang  berarti  tidak  terjadinya
gejala  heteroskedastisitas.  Selanjutnya  hasil  uji autokorelasi persamaan I disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan I
Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .167 a .028 .008 2.187 2.174
Dari Tabel 9 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,174, sedangkan  nilai du dalam tabel  Durbin-Watson sebesar  1,7152,  sehingga  diperoleh  1,7152  <  2,174  < 2,2848  (4  –  1,7152).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Selanjutnya  hasil  uji  autokorelasi  persamaan  II disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan II
Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .405 a 0.164 0.138 3.317 1.828
a. Predictors: (Constant), z, x2, x1 b. Dependent Variable: y
Dari  Tabel  10  dapat  dilihat  nilai  Durbin-Watson sebesar 1,828, sedangkan nilai du dalam tabel Durbin- Watson  sebesar  1,7364,  sehingga  diperoleh  1,7364  < 1,828 < 2,2636 (4  - 1,7364). Maka dapat disimpulkan bahwa  tidak  terdapat  gejala  autokorelasi  dalam  model regresi.  Analisis  regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yang memiliki 2 model  atau  persamaan.  Persamaan  pertama  yang menjadi variabel dependennya adalah kesadaran wajib pajak dan yang sebagai variabel independennya adalah motivasi  wajib  pajak  dan  pengetahuan  perpajakan. Selanjutnya analisis regresi linear berganda (persamaan I) disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Analisis Regresi Linear Berganda (Persamaan I)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 20.506 3.721 5.511 .000 x1 .125 .075 .169 1.664 .099 x2 .008 .070 .012 .122 .903 a. Dependent Variable: z
Berdasarkan  Tabel  11  maka  dapat  dilihat  persamaan regresinya  yaitu  Z  =  20,506+0,125X 1 +0,008X 2 +e1. Konstanta  sebesar  20,506  artinya  apabila  Motivasi Wajib  Pajak  (X 1 )  dan  Persepsi  Korupsi  Perpajakan (X 2 ) tidak ada atau bernilai nol, maka Kesadaran Wajib Pajak  (Z)  nilainya  sebesar  20,506.  Motivasi  Wajib Pajak  (X 1 )  memiliki  koefisien  0,125  artinya  jika Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 )  meningkat  sebesar  satu satuan  dengan  asumsi  Persepsi  Korupsi  Perpajakan (X2)  bernilai  nol  atau  tetap  maka  Kesadaran  Wajib Pajak (Z) akan mengalami peningkatan sebesar 0,125.
Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (X 2 )  memiliki  koefisien 0,008  artinya  jika  Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (X 2 ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi
Wajib  Pajak  (X 1 )  bernilai  nol  atau  tetap  maka Kesadaran Wajib  Pajak  (Z)  akan mengalami peningkatan  sebesar  0,008.  Persamaan  kedua  yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dan yang sebagai variabel independennya adalah motivasi  wajib  pajak,  Persepsi  Korupsi  perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya analisis regresi linear  berganda  (persamaan  II)  disajikan  pada  Tabel 12.
Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda (Persamaan II)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant)  24.771 6.467 3.831  .000 x1 -.202 .115 -.169  -1.755  .082 x2 .287 .106 .257  2.708  .008 Z .436 .154 .268  2.829  .006 a. Dependent Variable: y
Berdasarkan  Tabel  12  maka  dapat  dilihat  persamaan regresinya yaitu Y = 24,771- 0,202X 1 +0,287X 2 +0,436Z=e1. Konstanta sebesar 24,771  artinya  apabila  Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 ), Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (X 2 ),  dan  Kesadaran Wajib  Pajak  (Z)  tidak  ada  atau  bernilai  nol,  maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  nilainya  sebesar  24,771. Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 )  memiliki  koefisien  -0,202 artinya  jika  Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 )  meningkat sebesar  satu  satuan  dengan  asumsi  Persepsi  Korupsi Perpajakan  (X 2 )  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  (Z) bernilai  nol  atau  tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,202.
Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (X 2 )  memiliki  koefisien 0,287  artinya  jika  Persepsi  Korupsi  Perpajakan  (X 2 ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi Wajib  Pajak  (X 1 )  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  (Z) bernilai  nol  atau  tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,287. Kesadaran  Wajib  Pajak  (Z)  memiliki  koefisien  0,436 artinya  Kesadaran  Wajib Pajak (Z)  meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi  Wajib Pajak (X 1 ) dan Persepsi Korupsi Perpajakan (X 2 ) bernilai nol atau tetap  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,436.  Selanjutnya hasil uji determinasi persamaan I disajikan pada  Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Uji Determinasi Persamaan I Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .167 a .028 .008 2.187
a. Predictors: (Constant), x2, x1
Berdasarkan Tabel 13 diperoleh nilai R Square sebesar 0,028. Hal ini menunjukan bahwa sumbangan variabel Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 )  dan  Persepsi  Korupsi Perpajakan  (X 2 )  dalam  menjelaskan  Kesadaran  Wajib Pajak (Z) sebesar 0,028 atau 2,8%, sedangkan  sisanya sebesar 97,2% dijelaskan oleh variabel lain.
Selanjutnya  hasil  uji  determinasi  persama  II  disajikan pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Uji Determinasi Persamaan II Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .405 a .164 .138 3.317
a. Predictors: (Constant), z, x2, x1
b. Dependent Variable: y
Berdasarkan Tabel 14 diperoleh nilai R Square sebesar 0,164. Hal ini menunjukan bahwa sumbangan variabel Motivasi  Wajib  Pajak  (X 1 )  dan  Persepsi  Korupsi Perpajakan  (X 2 ),  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  (Z) dalam  menjelaskan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y) sebesar  0,164  atau  16,4%,  sedangkan  sisanya  sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel lain. Derajat kebebasan (df) dengan rumus n-k-1 yaitu 100–2–1 = 97 (n adalah jumlah  data,  k  adalah  jumlah  variabel  independen) sehingga hasil yang diperoleh dari t-tabel adalah 1,985. Berdasarkan  Tabel  15.  Data  t-hitung  dan  masing- masing  variabel  independen  pada  persamaan  I disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15. Hasil Uji t Persamaan I Variabel Independen t-hitung t-tabel Motivasi Wajib Pajak (X1) 1,664 1,985 Persepsi Korupsi Perpajakan (X2) 0,122 1,985
Berdasarkan  Tabel  15  dapat  dijelaskan  bahwa Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pajak  terhadap  Kesadaran Wajib  Pajak.  Dari  tabel  15  terlihat  bahwa  t-hitung untuk variabel  motivasi wajib pajak  lebih kecil dari t- tabel (1,664<1,985), maka dapat diperoleh Ho diterima dan  Ha  ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sehingga motivasi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kesadaran wajib pajak. t-hitung untuk variabel persepsi korupsi  perpajakan  lebih  kecil  dari  t-tabel  (0,122  < 1,985),  maka  dapat  diperoleh  Ho  diterima  dan  Ha ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  korupsi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kesadaran wajib  pajak.  Berdasarkan  Tabel  16.  diperoleh  data  t- hitung  dan  signifikansi  masing-masing  variabel independen  pada  persamaan  II.  Selanjutnya  hasil  uji  t persamaan II disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16. Hasil Uji t Persamaan II Variabel Independen t-hitung t-tabel Motivasi Wajib Pajak (X1) -1,755 1,993 Persepsi Korupsi Perpajakan (X2) 2,708 1,993 Kesadaran Wajib Pajak (Z) 2,829 1,993
Berdasarkan  Tabel  16  dapat  dijelaskan  Pengaruh Motivasi  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  Dari  Tabel  16  terlihat  bahwa  t-hitung  untuk variabel motivasi wajib pajak lebih kecil dari t-tabel (- 1,755 < 1,993), maka dapat diperoleh Ho diterima dan Ha  ditolak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sehingga motivasi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dari  Tabel  16 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel persepsi korupsi perpajakan lebih besar dari t-tabel (2,708>1,993) maka dapat  diperoleh  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  korupsi  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dari
Tabel  16  terlihat  bahwa  t-hitung  untuk  variabel kesadaran wajib pajak lebih besar dari t-tabel (2,829 > 1,993)  maka  dapat  diperoleh  Ho  ditolak  dan  Ha diterima. Dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis keempat (H4)  diterima,  sehingga  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Derajat kebebasan  (df)  dengan  rumus  k;n-k  yaitu  2-98  (n adalah  jumlah  data,  k  adalah  jumlah  variabel independen) sehingga hasil yang diperoleh dari F-tabel adalah  3,091.  Selanjutnya  hasil  uji  F  persamaan  I disajikan pada Tabel 17.
Tabel 17. Hasil Uji F Persamaan I
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 13.386 2 6.693 1.399  0.252 b Residual 464.004 97 4.784 Total 477.390 99
Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat nilai F-hitung lebih kecil  dari  F-tabel  (1,399<3,091),  maka  variabel motivasi  wajib  pajak  (X 1 )  dan  persepsi  perpajakan perpajakan (X 2 ) secara  simultan  berpengaruh terhadap kesadaran  wajib  pajak  (Z).  Selanjutnya  hasil  uji  F persamaan II disajikan pada Tabel 18.
Tabel 18. Hasil Uji F Persamaan II
ANOVA a Model Sum of
Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 207.162 3 69.054 6.276 .001 b Residual 1056.198 96 11.002 Total 1263.360 99
Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat nilai F-hitung lebih besar  dari  F-tabel  (6.276  >  3,091),  maka  variabel motivasi wajib pajak (X1), persepsi korupsi perpajakan (X2),  dan  kesadaran  wajib  pajak  (Z)  secara  simultan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan  metode  analisis  jalur  ( path  analysis ). Analisis  jalur  merupakan  pengembangan  dari  analisis regresi  linear  berganda.  Hubungan  langsung  maupun hubungan  tidak  langsung  antar  variabel  dalam  model juga  dapat  diukur  dengan  menggunakan  analisis  jalur. Selanjutnya persamaan I ditampilkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Persamaan I
Pada persamaan I diperoleh nilai beta untuk X 1 = 0,169 dan  X 2 =  0,012  dan  untuk  nilai  e1  didapat  dengan rumus e1 = √1-R-square sehingga diperoleh nilai e1 = √1  –  0,028  =  0,975.  Selanjutnya  persamaan  II ditampilkan pada Gambar 5.

## Gambar 5. Persamaan II
Pada  persamaan  II  diperoleh  nilai  beta  untuk  X 1 =  - 0,169, X 2 = 0,257 Z = 0,268 dan untuk nilai e2 didapat dengan  rumus  e2  =  √1-R-square  sehingga  diperoleh nilai e2 =  √1  – 0,164 = 0,836.  Dari persamaan diatas maka dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen  terhadap  variabel  dependen,  yang  akan dijelaskan  sebagai  berikut  total  pengaruh  variabel motivasi wajib pajak (X 1 ) secara langsung maupun saat dimediasi  oleh  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (Z) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Pengaruh langsung (X 1 ke Y) = -0,169. Pengaruh tidak langsung (X 1 ke Y melalui Z) (X1 ke Z) × ( Z ke Y) = 0,169 × 0,268 = 0,045. Total Pengaruh = -0,124.
Total  pengaruh  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X2) secara  langsung  maupun  saat  dimediasi  oleh  variabel kesadaran  wajib  pajak  (Z)  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  (Y).  Pengaruh  langsung  (X 2 ke  Y)  =  0,257. Pengaruh tidak  langsung (X2 ke Y  melalui  Z) (X2 ke Z)  ×  (  Z  ke  Y)  =  0,012×  0,268    =  0,003.  Total Pengaruh = 0,26. Berdasarkan diagram jalur yang telah dirumuskan  maka  dapat  disimpulkan  pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebagai berikut Pengaruh langsung motivasi wajib pajak (X 1 ) terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  lebih  besar  dari  pengaruh tidak  langsung  -0,169<0,045  dengan  total  pengaruh  - 0,124.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  (Z).  dapat  memediasi  pengaruh  motivasi wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
Pengaruh  langsung  persepsi  korupsi  perpajakan  (X2) terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  lebih  besar  dari pengaruh  tidak  langsung  0,257  >  0,003  dengan  total pengaruh  0,26.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  (Z)  tidak  dapat  memediasi pengaruh  persepsi  korupsi  perpajakan  (X2)  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Motivasi merupakan suatu hasrat  yang  mendorong  yang  dapat  menimbulkan  dan mengarahkan  perilaku.  Rendahnya  tingkat  penerima pajak pada umumnya dikarenakan adanya  wajib  pajak belum  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  sadar  dan patuh  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal perpajakan. Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  motivasi  wajib  pajak bernilai negatif terhadap kesadaran wajib pajak artinya motivasi  wajib  pajak  memiliki  arah  dan  hubungan negatif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Jadi  apabila motivasi  wajib  pajak  baik  maka  akan  meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Pada  pengujian  hipotesis  secara  parsial  atau  uji  t didapat  bahwa  nilai  t-hitung  motivasi  wajib  pajak
sebesar  1,664  lebih  kecil  dari  t-tabel  sebesar  1,985 dengan  nilai  signifikan  (0,099>0,05)  yang  artinya motivasi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kesadaran  wajib  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Padang  Satu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin kecil motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin kecil pula kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini membuktikan bahwa wajib  pajak  belum  termotivasi  untuk  membayar kewajibanya yang dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Perpajakan  bernilai  negatif  terhadap  kesadaran  wajib pajak  artinya  persepsi  korupsi  perpajakan  memiliki arah  dan  hubungan  negatif  terhadap  kesadaran  wajib pajak.  Jadi  apabila  persepsi  korupsi  perpajakan  baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pada pengujian  hipotesis secara parsial atau uji t  pada tabel 4.27  didapat  bahwa  nilai  t-hitung  persepsi  korupsi perpajakan  sebesar  0,122  lebih  kecil  dari  t-tabel sebesar  1,985  dengan  nilai  signifikan  (0,903  >  0,05) yang  artinya  persepsi  korupsi  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu.  Hasil pengujian hipotesis penelitian ini membuktikan bahwa semakin  tinggi  tingkat  persepsi  korupsi  tidak mempengaruhi  tingkat  kesadaran  waib  pajak.  Wajib pajak percaya bahwa persepsi yang mereka pikirkan itu benar  adanya.  Jika  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat maka akan dapat meningkatan penerima pajak  negara. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  telah  diteliti  sebelumnya.  Rendahnya  kepatuhan wajib  pajak  bisa  disebabkan  dari  faktor  eksternal maupun internal. Faktor ekternal meliputi ketidakpuasan  masyarakat  dengan  pelayanan  publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda diketahui bahwa variabel motivasi wajib pajak bernilai negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi artinya  motivasi  wajib  pajak  memiliki  arah  dan hubungan  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Jadi  apabila  motivasi  wajib  pajak  baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Hal  yang  menyebabkan  motivasi  tidak mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan pajak  reklame  menggunakan  official  assessment system, sehingga yang berperan aktif dalam melakukan perhitungan pajak terutang  adalah pihak  fiskus (aparat pajak).
Pada pengujian  hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel didapat bahwa nilai t-hitung motivasi wajib pajak sebesar  -1,755  lebih  kecil  dari  t-tabel  sebesar  1,993 dengan  nilai  signifikan  (0,082>0,05)  yang  artinya motivasi  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa    wajib  pajak  belum  memiliki motivasi  yang  kuat  untuk  sadar  dan  patuh  dalam memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  perpajakan.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda diketahui bahwa variabel Persepsi Korupsi Perpajakan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya persepsi  korupsi  perpajakan  memiliki  arah  dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi apabila  persepsi  korupsi  perpajakan  baik  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pada pengujian  hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel  didapat  bahwa  nilai  t-hitung  persepsi  korupsi perpajakan  sebesar  2,708  lebih  besar  dari  t-tabel sebesar  1,993  dengan  nilai  signifikan  (0,008<0,05) yang  artinya  persepsi  korupsi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu.  Hal  ini membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  persepsi korupsi  wajib  pajak  mengenai  fiskus  yang  melakukan korupsi  pajak,  dengan  diiringi  oleh  hukuman  berat yang dikenakan kepada fiskus yang melakukan korupsi pajak,  maka  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Kasus  korupsi  pajak  dapat  menurunkan  kepercayaan wajib  pajak  terhadap  lembaga  perpajakan  dan  fiskus. Namun,  dengan  adanya  hukuman  berat  bagi  fiskus yang  melakukan  korupsi  pajak  mampu  mengubah persepsi  buruk  wajib  pajak  terhadap  lembaga perpajakan  dan  fiskus  sehingga  wajib  pajak  patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel  diketahui  bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak bernilai  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  artinya  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  arah dan  hubungan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Jadi apabila kesadaran wajib pajak baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Kesadaran wajib pajak atas  fungsi perpajakan sebagai  pembiayaan  negara  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  kemauan  membayar  wajib  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.
Pada pengujian  hipotesis secara parsial atau  uji t pada tabel 4.28 didapat bahwa nilai t-hitung kesadaran wajib pajak  sebesar  2,829  lebih  besar  dari  t-tabel  sebesar 1,993  dengan  nilai  signifikan  (0,006<0,05)  yang artinya  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu.  Penelitian  ini menjelaskan  bagaimana  pentingnya  suatu  kesadaran perpajakan  yang  tinggi  berguna  untuk  meningkatkan kemauan  membayar  pajak.  Wajib  pajak  harus menyadari  dan  mempertimbangkan  bahwa  pajak merupakan  suatu  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan  negara.  Dengan  menyadari  hal  ini.  Hal ini  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat kesadaran  wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi  pula kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur,  didapat  pengaruh langsung  motivasi  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  sebesar  -0,169.  Sedangkan pengaruh  tidak  langsung  atau  saat  dimediasi  oleh
kesadaran wajib pajak sebesar 0,045. Ini menunjukkan bahwa  pengaruh  langsung  lebih  kecil  dari  pengaruh tidak langsung yang artinya kesadaran wajib pajak bisa diterima  atau  bisa  dijadikan  sebagai  variabel intervening  dalam  hal  pengaruh  motivasi  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu.  kesadaran merupakan  faktor  penting  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Meskipun  motivasi  yang diberikan sudah baik, tetapi jika masih ada wajib pajak yang  belum  memiliki  kesadaran  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak tidak  dapat  meningkat.  Dengan  demikian,  diperlukan motivasi  yang  baik  serta  dibarengi  faktor  pendorong seperti  kesadaran  yang  baik  dari  wajib  pajak,  agar wajib  pajak  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur,  didapat  pengaruh langsung  persepsi  korupsi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  sebesar  0,257. Sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  atau  saat dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak  0,003.  Ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  langsung  lebih  besar dari  pengaruh  tidak  langsung  yang  artinya  kesadaran wajib  pajak  ditolak  atau  tidak  bisa  dijadikan  sebagai variabel  intervening  dalam  hal  pengaruh  persepsi korupsi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Padang  Satu.  Semakin  tinggi  tingkat  persepsi  korupsi wajib  pajak  mengenai  fiskus  yang  melakukan  korupsi pajak,  dengan  diiringi  oleh  hukuman  berat  yang dikenakan  kepada  fiskus  yang  melakukan  korupsi pajak,  maka  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Kasus  korupsi  pajak  dapat  menurunkan  kepercayaan wajib  pajak  terhadap  lembaga  perpajakan  dan  fiskus. Namun,  dengan  adanya  hukuman  berat  bagi  fiskus yang  melakukan  korupsi  pajak  mampu  mengubah persepsi  buruk  wajib  pajak  terhadap  lembaga perpajakan  dan  fiskus  sehingga  wajib  pajak  patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:  Motivasi  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu,  Persepsi Korupsi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Padang  Satu,  Motivasi  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Persepsi Korupsi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Padang  Satu,  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Motivasi Wajib Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Padang  Satu,  dan  Persepsi  Korupsi  Perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## Daftar Rujukan
[1] Anggadini,  S.  D.,  Surtikanti,  S.,  Bramasto,  A.,  &  Fahrana,  E. (2022).  Determination  of  Individual  Taxpayer  Compliance  In Indonesia:  A  Case  Study. Journal  of  Eastern  European  and
Central Asian Research, 9 (1), 129–137.
DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883 .
[2] Anto,  L.  O.,  Husin,  Hamid,  W.,  &  Bulan,  N.  L.  (2021). Taxpayer  Awareness,  Tac  Knowledge,  Tac  Sanctions,  Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. Accounting,
7 (1), 49–58. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015 .
[3] Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The  Effects of E-Government, E- Billing  and  E-Filing  on  Taxpayer  Compliance:  A  Case  of Taxpayers  In  Indonesia. International  Journal  of  Data  and
Network Science, 7 (1), 49–56. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007 .
[4] Ratnawati,  V.,  Sari,  R.  N.,  &  Sanusi,  Z.  M.  (2019).  Education, Service  Quality,  Accountability,  Awareness,  and  Taxpayer Compliance:  Individual  Taxpayer  Perception. International Journal  of  Financial  Research,  10 (5),  420–429.  DOI: https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420 .
[5] Meiryani,  Abiyyah,  M.  E.  A.,  Lindawati,  A.  S.  L., Wahyuningtias,  D.,  &  Andrian,  T.  (2022).  Determinants  of Taxpayer  Compliance  In  Paying  Motor  Vehicle  Tax  In  An Emerging  Country. Corporate  Governance  and  Organizational Behavior Review, 6 (2), 24–40. DOI:
https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3 .
[6] Suhendar,  D.,  &  Hakim,  D.  R.  (2021).  Taxpayer  Compliance Based  on  Awareness  and  Policy. Accounting  Analysis  Journal,
10 (1), 18–24. DOI: https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42043 .
[7] Noviyanti, N., & Azam, S. M. F. (2021). The Impact  of Covid- 19  Pandemic  on  Taxpayers’  Compliance  of  MSMEs  in Palembang. Widyakala:  Journal  of  Pembangunan  Jaya
University, 8 (1), 25. DOI:
https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414 .
[8] Karnowati,  N.  B.,  &  Handayani,  E.  (2021).  Moderation  of  tax socialization  of  factors  affecting  taxpayer  compliance  in  the time of Covid-19. International Journal of Research in Business and  Social  Science  (2147-  4478),  10 (5),  184–194.  DOI: https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272 .
[9] Nurkhin,  A.,  Novanty,  I.,  Muhsin,  M.,  &  Sumiadji,  S.  (2018). The  Influence  of  Tax  Understanding,  Tax  Awareness  and  Tax Amnesty  toward  Taxpayer  Compliance. Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan, 22 (2). DOI: https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678 .
[10] Hardika,  N.  S.,  Askara,  I.  K.  J.,  &  Wijana,  I.  M.  (2022).  The Effect  of  Taxpayer  Understanding  and  Use  of  E-Filing  On Taxpayer  Compliance  With  Tax  Volunteer  As  Moderating Variable. Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan
Keuangan Publik, 17 (1), 95–110. DOI:
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147 .
[11] Agustina, F., & Umaimah, U. (2022).  The Effect  of Religiosity and  Tax  Socialization  on  Taxpayer  Compliance  With  Taxpayer Awareness  as  an  Intervening  Variable. Indonesian  Vocational Research Journal, 1 (2), 29. DOI:
https://doi.org/10.30587/ivrj.v1i2.4192 .
[12] Purnamasari,  D.,  Muly,  Y.,  Sari,  D.,  Andari,  &  Mariana,  C. (2021).  Administrative  System  Implementation  Modern Taxation  and  Taxpayer  Compliance. Review  of  International Geographical Education Online, 11 (6), 64–76. DOI: https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.9 .
[13] Hardiningsih,  P.,  Januarti,  I.,  Oktaviani,  R.  M.,  &  Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15 (1), 49. DOI: https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05 .
[14] Doxey,  M.  M.,  Lawson,  J.  G.,  &  Stinson,  S.  R.  (2021).  The Effects  of  Prefilled  Tax  Returns  on  Taxpayer  Compliance. Journal  of  the  American  Taxation  Association,  43 (2),  63–85. DOI: https://doi.org/10.2308/JATA-18-055 .
[15] Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving  Taxpayer  Compliance. Journal  of  Accounting  and Investment, 20 (1). DOI: https://doi.org/10.18196/jai.2001111 .
[16] Prihastuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. A. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on  Taxpayer  Compliance  with  the  Voluntary  Disclosure Program. Adpebi  International  Journal  of  Multidisciplinary
Sciences, 1 (1), 31–44. DOI: https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.202 .
[17] Rahmayanti,  N.  P.,  Sutrisno  T.,  S.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W. (2020).  Effect  of  Tax  Penalties,  Tax  Audit,  and  Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers’ Compliance Moderated By Compliance  Intentions. International  Journal  of  Research  in Business and Social Science (2147- 4478), 9 (2), 118–124. DOI: https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633 .
[18] Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on  Taxpayer  Compliance  in  Nepal. Management  Dynamics,
23 (1), 163–168. DOI: https://doi.org/10.3126/md.v23i1.35574 .
[19] Hasbudin,  Tuti  Dharmawaati,  &  Ruslin.  (2022).  Reducing MSME  Tax  Rates  and  Socialization  Against  Taxpayer Compliance. East  Asian  Journal  of  Multidisciplinary  Research, 1 (6), 987–1002. DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.704 .
[20] Nurlela,  I.,  Kurniawan, A., & Umiyati,  I. (2021).  The  Effect  of Awareness,  Morality,  Tax  Culture,  And  Distributive  Justice  on The  Taxpayer  Compliance. Accruals  (Accounting  Research Journal of Sutaatmadja), 5 (01), 112–129. DOI: https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699 .