## Peran Lembaga Muhammadiyah dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Sinjai
Kiki Rasmala Sani 1 , Syamsuddin 2 1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STISIP Muhammadiyah Sinjai, Kabupaten Sinjai, 92612, kikirasmalasani313@gmail.com 1 , syam.sinjaiku@gmail.com 2
Diterima: 02/25/2020. Direview: 06/29/2020 Diterbitkan: 07/30/2020 .
Hak Cipta © 2020 oleh Penulis (dkk) danJurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Open Access

## Subject Area: Social and Politics (Sosial dan Politik) Abstract
This study aims to analyze the role of the Muhammadiyah Institute in disaster mitigation in Sinjai region. As a large organization in Sinjai, Muhammadiyah serves as the government’s partner in promoting disaster preparedness to the public via institutions that were founded on the level of Regional Leadership and the level of business charity. This research uses descriptive analysis with qualitative methods. The respondents were Muhammadiyah Regional Leaders, Muhammadiyah  Disaster  Management  Institutions,  and  Muhammadiyah cadres  in  the  Sinjai  region.  The  results  of  this  study  indicated  that  the institution, since the Regional Leadership of Muhammadiyah Sinjai founded it, had  not  had  a  work  program.  Thus,  the  agency  has  not  yet  significantly contributed to disaster mitigation. All cadres who exist in the structure of the institution are cadres in various other organizations that can be resources in achieving organizational goals
Keywords: disaster mitigation; institution; Muhammadiyah.

## Latar Belakang
Bencana alam yang terjadi merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat dan mengganggu kehidupan dimana bencana tersebut berdampak terhadap timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta  benda,  dan  dampak  psikologis  yang  berkepanjangan. Asian  Disaster  Reduction  Centerand  the  United Nations mendeskripsikan  bencana  sebagai  suatu  gangguan  serius  terhadap  fungsi  masyarakat  yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka hadapi menggunakan sumber daya yang dimiliki (Kusumasari, 2014)
Bencana dalam konteks Muhammadiyah di definisikan sebagai “gangguan serius yang disebabkan baik oleh factor alam maupun faktor manusia, yang bisa melumpuhkan fungsifungsii masyarakat yang dibangun untuk  menopang  keberlangsungan  hidup,  melindungi  asset-aset,  kelestrian  lingkungan  dan  menjamin martabatnya  sebagai  manusia,  sebagai  bagian  dari  perintah  agama”.  Lumpuhnya  fungsi  tersebut  karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (Berita Resmi PP Muhammadiyah, 2019).
Kabupaten  Sinjai  terletak di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  terdiri  dari  daerah pegunungan  dan laut yang  memilki  resiko  bencana  atau  rawan  bencana.  Sejarah  bencana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sinjai  salah satunya bencana banjir bandang yang terjadi di tahun 2006. Bencana banjir bandang dan tanah longsor banyak
memakan  korban  dan  mengakibatkan  kerusakan-kerusakan  baik  infrasturktur  daerah,  rumah  masyarakat maupun kerusakan lingkungan. Potensi bencana di Kabupaten Sinjai juga terdapat potensi angin kencang atau puting beliung yang terdapat di daerah pegunungan serta kerawanan bencana gempa bumi wilayah pesisir dan lautnya.  Berdasarkan  hasil  kajian  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Sinjai  telah melakukan pengkajian dan pemetaan wilayah bencana di Kabupaten Sinjai diantaranya potensi bencana banjir, angin kencang, banjir, tanah longsor dan kerawanan tektonik (gempa bumi dan tsunami).
Dengan keadaan yang sangat rawan bencana, seyogyanya masyarakat perlu paham terkait apa yang harus dipersiapkan.  Dengan  memahami  dan  menyadari  kemungkinan  bencana  yang  mungkin  menghampiri, masyarakat  sudah  punya  persiapan.  Tidak  hanya  tentang  bagaimana  menyelamatkan  diri  tetapi  juga  agar potensi kerugian akibat bencana bisa di minimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2015) terkait mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara menunjukan bahwa upaya mitigasi bencana tanah longsor yang dilaksanakan melalui mitigasi structural dilakukan dengan penyusunan data base daerah potensi bahaya dan pemasangan Early Warning System (EWS). Mitigasi non-struktural dilakukan dengan pemberian informasi,  sosialisasi  serta  pelatihan  dan  simulasi  bencana.  Upaya  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan meningkatkan  efektifitas  mitigasi  bencana  dengan  pembentukan  masyarakat  tangguh  serta  desa  tangguh bencana.

## Tinjauan Pustaka
Menurut (Dewi, Istiadi, & Istiadi, 2016) bahwa berbagai potensi bencana alam terkait perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk kehilangan harta benda dan korban jiwa. Potensi kerugian yang ditimbulkan  oleh  bencana  tersebut,  dapat  dikurangi  melalui  mitigasi.  Mitigasi  diartikan  sebagai  upaya mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural.  Lebih  lanjut,  menurut  (Sugiharyanto  et.  al.,  2014),  mitigasi  struktural  merupakan  upaya pengurangan  risiko  bencana  melalui  pembangunan  fisik  serta  rekayasa  teknis  bangunan  tahan  bencana, sedangkan  mitigasi  nonstruktural  adalah  upaya  pengurangan  risiko  bencana  yang  bersifat  non  fisik  seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan institusi, kepedulian.
Lebih lanjut, (Dewi et al., 2016) yang meneliti tentang mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam  menghadapi  perubahan  iklim  di  Kampung  Naga  menyatakan  bahwa  kemampuan  mitigasi  bencana masyarakat dipengaruhi kearifan tradisional yang tercermin dari konservasi hutan, bangunan, infrastruktur dan pola ruang kampong yang dapat mengurangi ancaman bencana tanah longsor dan banjir. Proses penyadaran dan  pemberian  pemahaman  sadar  bencana  tidak  hanya  menjadi  tugas  pemerintah,  tetapi  seluruh  elemen masyarakat  yang  memang  punya  basic  kegiatan  ditengah  masyarakat.  Pada  posisi  inilah,  Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang besar memiliki kemampuan dalam kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan tersebut.
Penanggulangan bencana adalah bagian dari nafas pergerakan Muhammadiyah sejak pendiriannya di tahun  1912.  Salah  satu  bentuk  amal  nyata  dalam  bidang  penanggulangan  bencana  berdirinya  Lembaga Penanggulangan  Bencana  Muhammadiyah  atau  disebut  juga Muhammadiyah  Disaster  Management  Center dengan  singkatan  MDMC.  Berdasarkan  SKPP  Muhammadiyah  No.  58/KEP/I.0/2007  tentang  penetapan Pengurus  Pusat  Pengulangan  Bencana  PP  Muhammadiyah  yang  kemudian  dikenal  dengan  MDMC  dengan
ketuanya Dr. H. M. Natsir Nugroho, Sp.Og., M. Kes. (Slamet et al., 2018), MDMC bergerak dalam kegiatan kebencanaan  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  sesuai  wilayah  badan  hukum  Persyarikatan Muhammadiyah  yang  dalam  operasionalnya  mengembangkan  MDMC  di  tingkat  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah (Propinsi) dan MDMC di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Kabupaten).
Peran MDMC  dalam  bencana  di  Indonesia  sebagaimana  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  (Akbar, 2012)  terkait recovery bencana  merapi  yang  dilakukan  Muhammadiyah  menunjukkan  bahwa  jejaring  yang dimiliki  Muhammadiyah  sangat  erat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hubungan  antar  lembaga/majelis  yang bernaung  dibawah  muhammadiyah  mampu  bersatu  dalam  menyukseskan  upaya  recovery  korban  bencana merapi. Dan koneksi tersebut dikoordinasi melalui MDMC yang secara terstruktur dan rapi menyusun berbagi program dan kegiatan dalam proses recovery tersebut.
Selain  itu,  (Putra,  2018)  meneliti  tentang  kesiapsiagaan  Tim  Komite  Bencana  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Bantul  dalam  menghadapi  bencana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tim  komite penanggulangan  bencana  rumah  sakit  secara  resmi  telah  dibentuk  oleh  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Bantul  untuk  menanggapi  keadaan  bencana  dan  memiliki  kesigapan  dalam  mempersiapkan  berbagai kemungkinan bencana yang memang rawan terjadi di Kabupaten Bantul.
Kelembagaan mitigasi memiliki tujuan untuk mengurangi dampak resiko, suatu kegiatan kelembagaan dapat  disebut  efektif  ketika  tujuannya  tercapai.  Strategi  penanggulangan  bencana  memiliki  sasaran terbentuknya  kelembagaan  penyelengaraan  penanggulangan  bencana  dengan  kapasitas  yang  memadai  pada sistem,  desentraliasi  kewenangan  dan  kemitraan  yang  ditunjang  dengan  dasar  hukum  yang  kuat  dalam pelaksanaanya. (Baidhawy, 2015; Larasati, 2016) menyebutkan bahwa, pencapaian terbentuknya kelembagaan dalam  penanggulangan  bencana  (manajemen  bencana),  difokuskan  pada  penguatan  dasar  hukum  untuk penanggulangan  bencana  yang  terkoordinasi  dan  Penguatan  kapasitas  kelembagaan  dalam  penaggulangan bencana  dan  sistem  pendukungnya.  Menurut  (Kusumasari,  2014  &  Nugroho,  Mustam,  &  Lituhayu,  2015) menjelaskan bahwa respon/daya tanggap mempunyai tujuan untuk koordinasi penilaian kebutuhan di lokasi terjadi bencana agar pihak yang dikoordinasikan dapat datang dilokasi kejadian sehingga penilaian kebutuhan dapat dicapai.
Kelembagaan menurut (Wulandari, Budiono, & Nurrochmat, 2016) merupakan suatu tatanan atau pola hubungan antara anggota masayarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan  antara masyarakat  atau antar organisasi,  yang  diwadahi  dalam  suatu organisasi atau  jaringan  dan ditentukan oleh faktor- faktor pembatas dan pengitkat berupa norma, kode etik aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta intesif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Ada beberapa elemen kelembagaan yang diperlukan seperti infrastruktur kelembagaan, penataan kelembagaan, mekanisme kelambagaan.  Hal  tersebut  diatas  telah  menjelaskan  bahwa,  kelembagaan  dalam  hal  ini  perlu  adanya kelengkapan sarana dan prasarana atau infrastuktur sebagai wadah dalam menyusun strategi penanggulangan bencana  atau  manajemen  bencana.  Selain  itu,  penataan  kelembagaan  diperlukan  guna  mengefektifkan koordinasi  dalam  pelaksanaan  strategi  manajemen  bencana  sehingga  tujuan  lembaga  dapat  tercapai. Mekanisme kelembagaan yang disusun untuk kesiapan atau kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga dapat memaksimalkan penangan atau tanggap darurat suatu bencana alam ketika terjadi.
Mitigasi  bencana  merupakan  bagian  dari  pra-bencana  yang  meliputi  serangkaian  upaya  dilakukan untuk  mengurangi  resiko  bencana.  Dalam  PP  No.  21  Tahun  2008  disebutkan  bahwa  mitigasi  merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yang dilakukan melalui :
a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bagungunan;
c. Penyelenggraaan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern. Menurut (Kusumasari, 2014), ada dua jenis mitigasi yaitu :
a. Mitigasi  struktural  merupakan  pembangunan  atau  perubahan  lingkungan  yang  dilakukan  untuk mengurangi resiko melalui penerapan solusi yang dirancang. Upaya ini dilakukan mencakup ketahanan konstruksi,  langkah-  langkah  pengaturan,  kode  bangunan,  relokasi,  modifikasi  struktur,  konstruksi tempat  tinggal  masyarakat,  konstruksi  batas  wilayah  atau  sistem  pendeteksi,  modifikasi  fisik,  sistem pemulihan, dan penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup.
b. Mitigasi  non-struktural,  terdiri  dari  modifikasi  proses-proses  perilaku  manusai  atau  alam,  tanpa membutuhkan  penggunaan  struktur  yang  dirancang  sebagai  bentuk  pengurangan  kemungkinan  atau konsekuensi resiko. Didalam teknik ini terdapat langkah- langkah regulasi, program pendidikan, dan keadaran masyarakat, modifikasi non struktural, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan.
Muhammadiyah menitikberatkan pada jenis mitigasi non-struktural yaitu pendekatan yang bukan fisik dan teknis seperti legislasi, regulasi soal tata ruang dan lahan, pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat. Posisi Muhammadiyah kemudian adalah menumbuhkan gerakan membumikan sadar bencana sebagai salah satu ikhtiar mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat dapat menyusun rencana-rencana kesiapsiagaan bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana yang kemudian akan dihadapi.
Dengan  berbagai  potensi  bencana  yang  juga  rentan  di  Kabupaten  Sinjai  dan  untuk  membantu kelancaran kinerja organisasi di Kabupaten Sinjai, Pimpinan Daerah Muhammadiyah membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB). Dengan adanya lembaga tersebut, seyogyanya, Muhammadiyah hadir dalam berbagai  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  kebencanaan  baik  dalam  pencegahan  maupun trauma  healing sehingga  lembaga  yang  dibentuk  tidak  hanya  menjadi  kelengkapan  struktural  pimpinan  daerah Muhammadiyah namun juga memiliki kontribusi sebagaimana tujuan MDMC didirikan.
Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  peran  Lembaga  Penanggulangan  Bencana  Muhammadiyah dalam  melakukan  penanganan  bencana  dan  mitigasi  bencana  di  Kabupaten  Sinjai  Penelitian  ini mennitikberatkan pada pelaksanaan program terkait mitigasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian  ini  adalah  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah,  pengurus  Lembaga  Penanggulangan  Bencana  dan kader Muhammadiyah Kabupaten Sinjai.
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, tekhnik yang digunakan adalah wawancara mendalam
(in-depth interview ) untuk mencapai informasi yang spesifik dan mendalam serta sebagai bentuk konfirmasi atas  dokumen-dokumen  yang  dikumpulkan.  Pemilihan  informan  kunci  didasarkan  pada  struktur  organisasi Pimpinana  Daerah  Muhammadiyah  (PDM)  dan  pengurus  Lembaga  Penanggulangan  Bencana,  antara  lain Ketua  PDM  Kabupaten  Sinjai;  Sekretaris  PDM,  Ketua  Majelis  PDM,  Ketua  Lembaga  Penanggulangan Bencana PDM; Anggota Lembaga Penanggulangan Bencana; dan kader Muhammadiyah Kabupaten Sinjai..
Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk  mendapatkan  pokok-pokok  tema  yang  dianggap  memiliki  relevansi  dengan  masalah  penelitian,  c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LPB PDM) Sinjai di bentuk pada pada tanggal 17 Agustus 2016 atau bertepatan dengan 14 Dzulqa’dah 1437 H, yang bertugas periode 2016-2020. Ketua PDM Sinjai mengatakan bahwa
“Pembentukan Lembaga ini dari awal  sebagai  bagian dari usaha Pimpinan Daerah dalam rangka membanun  kesadaran bencana  paling  tidak  dikalangan  kader  Muhammadiyah  Sinjai.  karena Sinjai sangat besar potensi bencananya. Dan PDM memilih orang-orang ini karena tahu latar belakangnya cakap terkait kebencanaan ”.
LPB PDM Sinjai ini memiliki modal untuk mengembangkan lembaga. Mereka yang tergabung dalam struktur kepengurusannya adalah bagian dari Palang Merah Sinjai dan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Search and  Rescue (SAR)  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Sinjai  sehingga  secara  kesiapan, sesuangguhnya mereka memiliki modal besar dan kecakapan dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka sosialisasi dan peningkatan SDM, maka berdasarkan Surat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan  No:  004/II.8/B/2017  terkait  Pelatihan  SAR,  PDM  Sinjai  kemudian memandatir  8  orang terdiri  dari pejabat LPB PDM dan perwakilan dari HW dan IMM untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Juli 2017 di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dokumentasi, hanya kegiatan inilah yang diikuti oleh LPB PDM Sinjai. Bahkan tidak ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Peran Lembaga dalam mitigasi bencana sejak dibentuknya hingga saat ini bisa dikatakan masih belum jelas. Program kerja belum ada yang tersusun dan terlaksana. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana, A. Arifuddin  mengatakan  “ Sering  membicarakan  program.  Namun  tidak  ada  rencana  yang  disusun ”.  Lebih lanjut, Sekretaris LPB mengatakan
“ Sebenarnya  ingin  menyusun  program.  Namun  sulit  mempertemukan  seluruh  anggota  karena kesibukan masing-masing. Selain itu, juga karena belum jelas terkait sumber pendanaan. Kader yang masuk  struktur  ini  rata-rata  sibuk.  Ada  yang  mengajar,  ada  yang  kuliah,  ada  yang  sibuk  di  kantor tempat bertugas, Jadi, susah ketemu. Akhirnya sampai sekarang, jangankan program. Rencana saja belum ada yang jadi” .
Berdasarkan wawancara dan observasi, beberapa hal yang menyebabkan nihilnya program kerja LPB PDM Sinjai disebabkan oleh beberapa hal. Pertama pembentukan majelis dan lembaga di tubuh PDM Sinjai seringkali dilaksanakan dengan tidak dihadiri oleh seluruh tokoh, kader dan simpatisan Muhammadiyah. Oleh
karenanya,  untuk  penyusunan  personalia  hanya  ditetapkan  berdasarkan  masukan-masukan  dari  kader  yang hadir  tanpa  dilakukan  konfirmasi  kesediaan  terlebih  dahulu.  Akibatnya  adalah,  kemungkinan  masih  ada anggota majelis dan lembaga yang tidak tahu akan posisinya dalam struktur majelis dan lembaga. Salah satu kader menyatakan
“ sulit  sebenarnya  membuat  program  karena  kadang  rapat  pembentukan  struktur  tidak  dihari  seluruh kader.  Nah,  kalau  mau  membentuk  lembaga,  tentu  saja  jika  hanya  mengandalkan  kader  hadir  rapat, maka  strukturnya  tidak  akan  lengkap.  Sehingga  kadang  ditunjuk  saja  siapa  yang  dianggap  sesuai  di posisi  itu,  itulah  yang  dipilih  dalam  struktur  lembaga  meski  yang  bersangkutan  belum  dikonfir  mau tidaknya ”.
Akibatnya  adalah,  kemungkinan  masih  ada  anggota  majelis  dan  lembaga  yang  tidak  tahu  akan posisinya  dalam  struktur  majelis  dan  lembaga.  Selain  itu,  setelah  pembentukan  dilaksanakan,  raker  yang seharusnya dilaksanakan atau musyawarah yang melibatkan seluruh majelis dan lembaga tidak dihadiri oleh seluruh  personalia  yang  sudah  di  SK-kan  sehingga  sulitnya  mengatur  jadwal  pertemuan  dalam  rangka menyatukan persepsi terkait program yang akan dilaksanakan kemudian. Hal terebut memberikan kesan bahwa lembaga  atau majelis  yang  dibentuk  memang  ada  namun,  untuk  kegiatan  tertentu  yang  melibatkan mereka hanya diikuti dan dilaksanakan oleh beberapa orang saja.
Kedua , Faktor kesibukan masing-masing pribadi di luar Muhammadiyah juga mengakibatkan tidak adanya  program  yang  diinisiasi  sebab  personalia  LPB  Muhammadiyah  ada  yang  berprofesi  sebagai  guru, mahasiswa  dan  pegawai  instansi  di  Kabupaten  Sinjai.  Sehingga  walaupun  organisasi  eksternal  ini  menjadi modal  namun  juga  menjadi  permasalahan  sebab  kesibukan  menyebabkan  sulitnya  membagi  waktu  untuk mengembangkan persyarikatan.
“ ada yang guru di lokasi terpencil dan waktunya terbatas di Sinjai. sehingga kalau ada rapat, jarang hadir.  Yang  kerja  di  instansi  juga  sibuk  di  kantor.  Yang  kuliah  kebanyakan  di  Makassar  jadi  sibuk semua. Susah mengadakan rapat ”
Ketiga, selain  permasalahan  diatas,  salah  satu  hal  yang  menjadi  permasalahan  juga  adalah  terkait pendanaan  kegiatan.  Meskipun  menjelang  akhir  tahun  2019  pengurus  LPB  Muhammadiyah  berkeinginan untuk  melaksanakan  pendidikan  dasar  dan  perekrutan  anggota,  namun  karena  terkendala  biaya,  akhirnya program  yang  direncanakan  tidak  terlaksana  hingga  memasuki  tahun  2020.  Menurut  salah  satu  informan “ Kalau ada kegiatan sulit pendanaan karena harus mengurus proposal dana ke PDM, ke Cabang dan amal usaha. Itupun juga dana yang tersedia minim ”.
Keempat , Kegiatan yang selama ini dilaksanakan terkait bencana hanya dalam tahap recovery bencana meliputi  pemberian  bantuan  bagi  masyarakat  yang  terkena  bencana  maupun  terjun  langsung  dalam  upaya evakuasi pada berbagai bencana di Kabupaten Sinjai dan di daerah lain seperti Palu Sulawesi Tengah, pasca bencana Tsunami dan likuifaksi beberapa waktu lalu.
“ Untuk aspek koordinasi, sebenarnya cukup bagus. Jadi kalaupun misalnya LPB tidak aktif, tetap ada koordinasi dengan PDM kalau ada bencana. Jadi, PDM tetap mendukung jika ada kader yang akan akan membawa  bantuan  ke  lokasi  bencana  atau  ada  kader  yan  mau  jadi  relawan.  Jadi  kader  tetap  ambil bagian dalam bencana meskipun memang dalam hal pencegahan atau mitigasi belum ada ”
Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu kader Muhammadiyah
“ Secara  individual,  kader  cukup  aktif  untuk  bantuan  kebencanaan.  Selain  itu,  PDM  juga  tetap mengapresiasi  amal  usaha  yang  kemudian  menbentuk  lembaga  penanggulangan  bencana  tingkat perguruan tinggi sehingga sebenarnya tinggal membangun koordinasi saja agar bias bersinergi ”.
Kelima ,  belum  memaksimalkan  komunikasi  organisasi,  misalnya  menggunakan  media  social  atau
aplikasi lainnya untuk menunjang tugas dan tanggung jawab organisasi. Sehingga kesulitan terkait menghadiri pertemuan atau rapat dapat dilaksanakan dengan mudah.
Berbagai  permasalahan  diatas  dapat  diatasi  dengan  menata  kembali  aspek  kepemimpinan  dan sinergitas organisasi. Baik di Pimpinan Daerah Muhammadiyah maupun dalam struktur LPB Muhammadiyah itu sendiri. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang berhasil mengarahkan dan menggerakkan seseorang dan kelompok untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam usaha untuk mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Rahman,  2015).  Aspek  kepempinan  ini  dibutuhkan  agar,  semua  majelis  dan lembaga  dibawah  naungan  PDM  Sinjai  dapat  menyatukan  gerak  dalam  rangka  mengemban  tugas  dan tupoksinya.  Sehingga,  semua  bidang  dapat  menyusun  program  dan  melaksanakan  program  masing-masing namun tetap tidak dapat mengesampingkan kerjasama atau “kolektif kolegial” yang dipegang teguh oleh warga Muhammadiyah.
Aspek sinergitas juga penting dalam organisasi. Komunikasi dan koordinasi adalah dua hal yang tidak bias  dipisahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Saluran  komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  proses penyampaian pesan antar anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti halnya komunikasi antara atasan dan bawahan maupun antara sesama bawahan (Rahman, 2015). Aspek komunikasi berperan  dalam  menyatukan  persepsi  dan  membangun  kerjasama.  Yang  terakhir  adalah  aspek  koordinasi. Tujuan yang ingin dicapai tersebut biasanya tidak dapat, atau kurang efisien, bila dikerjakan secara individu (Juliawati, 2013). Dengan koordinasi yang dibangun baik secara horizontal maupun vertikal, maka sinergitas PDM dan LPB Muhammadiyah serta seluruh kader Muhammadiyah dapat terlaksana. Aspek-aspek sinergitas inilah  yang  memiliki  andil  dalam  persyarikatan  dan  perlu  dibangun  sehingga  peran  Muhammadiyah menujuislam  yang  berkemajuan  dapat  dimanifestasikan  dengan  memberi  manfaat  yang  maksimal  bagi masyarakat umum.
Komunikasi dan koordinasi adalah dua hal yang tidak bias dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan sehingga mereka mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti:
1. Muhammadiyah  merupakan  organisasi  yang  besar  di  Kabupaten Sinjai;  Sebagai  organisasi  yang besar dan berkembang di Kabupaten Sinjai, maka dalam berbagai kegiatan seharusnya sudah dapat berjalan  dengan  maksimal.  Apalagi  program  kerja  di  tingkat  majelis  dan  lembaga.  Dengan perkembangan  Muhammadiyah  di  Sinjai,  maka  komunikasi  dan  kerjasama  dapat  dijalin  dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh kader. Sehingga dengan demikian hal ini dapat menjadi modal yang  cukup  besar  didalam  menyukseskan  berbagai  program  yang  disusun  di  tingkat  pimpinan daerah maupun amal usaha
2. Personalia aktif di organisasi Palang Merah Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Sinjai;  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Palang  Merah  Indonesia,  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  lain-lain  menjadi  institusi  yang  juga  banyak  dijabat  oleh  kader Muhammadiyah.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  dapat  memudahkan  Lembaga  Penanggulangan Bencana dalam menyusun dan melaksanakan program kerja serta bekerja sama dengan instansi di luar  PDM.  Kesibukan  dalam  mengerjakan  tugas  utama  menjadi  tantangan  dalam  persyarikatan meskipun  jika  dikelola  dengan  baik,  aspek  ini  dapat  bermanfaat  didalm  membangun  kerjasama dengan pihak luar sehingga mendukung program dan kegiatan Muhammadiyah.
3. Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM)  di  bidang  pendidikan;  Amal  Usaha  Muhammadiyah  di Kabupaten  Sinjai  adalah  pendidikan.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  media  dalam  melaksanakan mitigasi  non-struktural  yakni  pendidikan,  pelatihan  dan  penyebarluasan  informasi.  Dengan memberikan  pendidikan  sadar  bencana  dan  juga  dapat  menyebarluaskan  informasi  kepada masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan.  Baik  yang  dilaksanakan  guru/dosen  maupun  yang dilaksanakan  oleh  siswa  dan  mahasiswa.  Untuk  ditingkat  perguruan  tinggi  juga  sudah  dibentuk Lembaga  Penanggulangan  Bencana  dan  Search  and  Rescue  (LPB  &  SAR)  dan  LazizMu  yang berfungsi  untuk  melaksanakan  kegiatan  penanggulangan  bencana  dan  pemberian  bantuan  pada korban  bencana,  tidak  hanya  di  Kampus tetapi  juga  di  luar  kampus.  Kedua lembaga  inilah  yang lebih banyak berkontribusi dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai dan juga di daerah-daerah lain. Meskipun mereka merupakan bentukan dari perguruan tinggi, tetapi juga tetap menjalin koordinasi dengan PDM dalam hal ini sebagai bagian dari amal usaha.
4. Telah ada Nota Kesepahaman antara Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang: a) Penanggulangan Bencana dengan tujuan untuk saling mendukung dan  menguatkan  dalam  penangulangan  bencana.  Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  meliputi  pendidikan,  pelatihan,  motivasi,  dan pengembangan  teknologi;  b)  Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dengan  melibatkan berbagai  pihak  pada  masa  prabencana,  saat  bencana  dan  pasca  bencana  c)  Penyelenggaraan pelayanan  untuk  masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  berbasis  hak  kepada masyarakat  pada fase  pra  bencana,  tanggap  bencana  dan  pascabencana  di  dalam  negeri  maupun  di  tingkat internasional d) Penyelenggaraan forum bersama, konsultasi nasional, seminar-seminar, pameran, workshop, ataupun riset di bidang penanggulangan bencana. Dengan adnya nota kesepahaman ini, maka di tingkat propinsi dan daerah sebaiknya telah mengadakan inisiasi untuk membuat MoA pula dengan  BPB  Provinsi  maupun  BPBD  Kabupaten  Sinjai  sehingga  kemudian  dapat  menjalin kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana provinsi dan daerah. Namun, hingga saat ini hal tersebut juga belum terlaksana.

## Kesimpulan
LPB  PDM  Sinjai  yang  terbentuk  belum  melaksanakan  program  kerja  mitigasi  bencana  dengan berbagai kendala. Meskipun demikian, untuk kegiatan recovery, kader-kader Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai cukup aktif baik secara pribadi maupun melalui Lazis Muhammadiyah dalam memberikan bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Sinjai, maupun di lokasi lainnya.
Berbagai  aspek  perlu  dibenahi  seperti  aspek  kepemimpinan  dan  sinergitas  dalam  persyarikatan. Penting untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya di tubuh PDM, amal usaha,  institusi  pemerintah  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Propinsi  dan  Daerah,  Dinas  Sosial, Dinas  Lingkungan  Hidup, dll)  dan seluruh  kader, tokoh maupun  simpatisan  Muhammadiyah.  LPB  PDM memiliki peluang yang cukup besar jika mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi dari sisi individu  pengurus,  maupun  potensi  lingkungan  dan  amal  usaha  yang  dimiliki  oleh  Muhammadiyah  di Kabupaten Sinjai.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tulisan ini merupakan  hasil  dari  Hibah  Riset  Muhammadiyah  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak  No. 0984.029/I.3/D/2019.

## Daftar Pustaka
Adhitya,  Barry  dan  Widhyanto  Muttaqien.  2009. Muhammadiyah  dan  Kesiapsiagaan  Bencana. Risalah MDMC : Yogyakarta
Akbar, N. Al. (2012). JEJARING MUHAMMADIYAH ( Sebuah Analisis Recovery Bencana Merapi Yang Dilakukan Organisasi Muhammadiyah ). Jurnal Sosiologi Islam , 2 (2), 50.
Baidhawy, Z. (2015). The role of faith-based organization in coping with disaster management and mitigation Muhammadiyah’s experience. Journal of Indonesian Islam , 9 (2), 167–194. https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.2.167-194
Dewi, I. K., Istiadi, Y., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi Bencana pada Masyarakat Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Kampung Naga Kecamatan Salamu Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (1), 129. https://doi.org/10.22146/jml.18782
Juliawati, N. (2013). Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi: Sebuah Kerangka Studi. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kusumasari, B. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemrintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media. Larasati, D. A. B. H. (2016). Kajian kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana di kabupaten bojonegoro, 74–92.
Muhammadiyah, P. (2019). Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 03/ 2015-2020/ Rabi’ul Akhir 1439 H/ Januari 2018 M, 1 , 1–476. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Nugroho, R. B., Mustam, M., & Lituhayu, D. (2019). Manajemen Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Semarang. Jurnal Administrasi Publik , 1–13. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (2008).
Putra, H. A. (2018). Studi Kualitatif Kesiapsiagaan Tim Komite Bencana Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dalam Menghadapi Bencana. Health Sciences and Pharmacy Journal , 2 (1), 8. https://doi.org/10.32504/hspj.v2i1.22
Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. Gema Publika: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 1 (1), 1–14.
Slamet, C., Rahman, A., Sutedi, A., Darmalaksana, W., Ramdhani, M. A., & Maylawati, D. S. (2018). Social Media-Based Identifier for Natural Disaster. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 288 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/288/1/012039
Sugiharyanto et. all. (2014). Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS Terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi.
Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Wulandari, C., Budiono, P., & Nurrochmat, D. R. (2016). Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Tentang Pemerintahan Daerah. Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan , 3
(2) (Agustus), 108–116. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15512