## PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE
(Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class IIb Prison)

## Benny Syahputra Damanik, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : bennydamanik0@gmail.com , umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  pembinaan  terhadap  Narapidana  yakni  mengembalikan  kesatuan  hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemasyakatan. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana  dengan  usia  produktif  lainnya.  Dalam  hal  ini  tugas  Rutan  dalam  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana  lansia  harus  memperhatikan  Undang-undang  No.  13 Tahun  1998  tentang  kesejateraan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  menjelaskan bahwa  narapidana  wajib  mendapatkan  pembinaan,  salah  satunya  yakni  pembinaan kemandirian. Tujuan penulisan menjelaskan bahwa Narapidana lansia wajib mendapatkan pembinaan  termasuk  kedalam  pembinaan  kemandirian  serta  akan  disesuaikan  program kemandirian yang tepat untuk Narapidana lansia. Tujuan penulisan ini untuk membentuk regulasi  standar  perlakuan  terhadap  narapidana  atau  tahanan  lanjut  usia  melalui  jakarta statement  (Jakarta  Rules)  akan  merubah  pembinaan  lansia  kearah  yang  lebih  baik. Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif  serta  pendekatan  terhadap  perundangundangan  yang  akan  menggambarkan secara  langsung  situasi  lapangan  yang  ada.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  dilapangan saat  ini  banyak  narapidana  lanjut  usia  yang  dalam  pembinaannya  di  samakan  dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani  dan  pelayanan  fisiknya  (kesehatan)  dan  membutuhkan  pembinaan  kemandirian yang khusus kerena dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada  umumnya  sehingga  narapidana  lansia  harus  mendapat  pembinaan  yang  sesuai Undang-undangnya.
Kata Kunci : Narapidana, Lanjut usia, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
The purpose of coaching prisoners is to restore the unity of the relationship that has been lost and the community can accept a prisoner after undergoing coaching carried out by the prison. Elderly prisoners (elderly) are a very vulnerable part of living their lives and cannot be equated with prisoners of other productive age. In this case, the task of the Rutan in  providing  guidance  to  elderly  prisoners  must  pay  attention  to  Law  no.  13  of  1998 concerning Welfare. Government Regulation No. 31 explains that prisoners are required to  receive  guidance,  one  of  which  is  self-reliance.  The  purpose  of  writing  explains  that elderly inmates are required to receive guidance including self-reliance development and the appropriate independence program will be adjusted for elderly inmates. The purpose of this paper is to establish standard regulations for the treatment of elderly prisoners or
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
detainees  through  the  Jakarta  Statement  (Jakarta  Rules)  which  will  change  the development of the elderly for the better. The writing of this journal will be studied using a qualitative method whose writing is descriptive in nature and an approach to legislation that will directly describe the existing field situation. The results of the research found in the  field  today  are  many  elderly  prisoners  who  in  their  development  are  equated  with prisoners  in  general,  services  that  have  not  been  seen  for  the  elderly  such  as  spiritual services  and  physical  services  (health)  and  require  special  independence  development because  we  can  see  from  their  physical  condition.  is  no  longer  as  good  as  inmates  in general so that elderly prisoners must receive guidance in accordance with the law.
Keywords : Prisoners, Elderly, Independent Development, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Jakarta Statement merupakan dokumen hasil kesepakatan mengenai perlakukan terhadap narapidana lanjut usia yang disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN, Jepang, Korea Selatan dan beberapa Lembaga Internasional lainnya. pertemuan ini pelopori oleh  jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Oktober  2018.  Menurut  TribunNews.com  Di Jakarta  pada  tanggal  14  November  2019  jajaran  Direktorat  Pemasyarakatan  melalui  Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mendapat dukungan dari ICRC New york  untuk Jakarta Statement  dilanjutkan  sebagai  standar  internasional  dalam  memperlakukan  narapidana/tahanan lanjut  usia.  Hal  ini  disampaikan  Agnes  Coutou,  Humanitarian  Affairs  Adviser  International Committee  of  the  Red  Cross  (ICRC)  New  York,yang  bertemu  dengan  Utami  dalam  rangkaian Arria Formula Meeting Dewan Keamanan PBB mengenai Challenges to Radicalization in Prison, NewYork.
Dalam  Integrated  Criminal  Juctice  System  (ICJS)  Pemasyarakatan  termasuk  kedalam tahap terakhir untuk pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang  tetap,  maka  statusnya  berubah  menjadi  Narapidana.  Pemasyarakatan  punya  peran  penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggar hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggar hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkan nya terhadap tindakan yang sudah dilakukannya.
Rumah  Tahanan  yang  selanjutnya  disebut    Rutan  adalah  tempat  pembinaan  Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995. Tujuan pembinaan kepada warga binaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, mencegah kembali terjadinya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan meyelesaikan konflik. Kedua adalah  memperbaiki  pelaku  (warga  binaan).  Hal  ini  sesuai  dengan  (Pasal  2  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan.
Menurut  data  Direktorat  jendral  Pemasyarakatan  dilansir  melalui  Bergelora.com November 2020  jumlah tahanan dan narapidana lanjut  usia Di  Indonesia  mencapai  angka 4775 orang.  Data  ini  merupakan  jumlah  yang  tinggi,  maka  perlu  diperhatikan  pula  dengan  adanya pembinaan kemandirian  sesuai  Permenkumham  No.32 Tahun 2018 ini bisa meminimalisir atau mengurangi  jumlah  tahanan  dan  narapidana  lansia.  Permasalahan  yang  ada  dilapangan  saat  ini banyak  narapidana  lanjut  usia  yang  dalam  pembinaannya  di  samakan  dengan  narapidana  pada umumnya, kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang sedikit lebih
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
khusus  kerena  dapat  kita  lihat  dari  kondisi  fisik  yang  sudah  tidak  sebaik  narapidana  pada umumnya.
Perhatian  pemerintah  termasuk  Rutan  terhadap  kehidupan  para  narapidana  lansia  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya,apabila termasuk dalam  kelompok masyarakat yang rentan. Berdasarkan pasal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  menghormati,  melindungi,  memenuhi,  menegakan  dan memajukan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Rutan seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang yang merupakan masyarakat Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia.
Dalam pemenuhan pembinaan narapidana lansia dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)Nomor  32  Tahun  2018  Tentang  Perlakuan  Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menyatakan bahwa Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan supaya kemudahan dapat diberikan atas pelayanan guna membantu Narapidana Lanjut Usia  dalam  memulihkan  dan  mengembangkan  diri  agar  taraf  kesejahteraan  sosialnya  dapat ditingkatkan (pasal 1 ayat2) dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.
Perlakuan  bagi  Narapidana  Lanjut  Usia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan program  kepribadian  dan  kemandirian  (pasal  2  ayat  1  dan2).  Dalam  permenkumham  tersebut sudah  sangat  menjelaskan  bahwa  wajib  adanya  perlakuan  khusus  terhadap  narapidana  lansia dengan  memberikan  kemudahan  pelayanan  dan  pemberian  program  kemandirian  yang  khusus terhadap narapidana lansia, sehingga dapat memelihara kemampuan fisik,  mental dan sosialnya dan negara tidak berhak menjadikan narapidana lansia menjadi lebih buruk setelah menjalani masa pidananya di dalam Rutan.
Permasalahan  yang  ada  di  lapangan  saat  ini  belum  optimal  pelaksanaan  pembinaan kemandirian  terhadap  Narapidana  Lanjut  usia  dan  belum  ada  perbedaan  antara  pembinaan kemandirian  bagi  lansia  dengan  pembinaan  kemandirian  bagi  narapidana  yang  masih  berusia produktif. Dalam menjalankan hidupnya narapidana lanjut usia mendapatkan fasilitas yang khusus sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada, serta diberikan oleh Rutan sebagai bentuk hukum dalam melaksanakan amanah undang-undang yang ada.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia pada pasal 5 menjelaskan bahwa lansia mendapatkan kesempatan untuk bekerja serta pelayanan dan pelatihan yang  ada  di  dalam  Rutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosialnya.  Jadi  Pembinaan Kemandirian  yang  wajib  di  laksakan  oleh  Narapidana  Lanjut  Usia.  Pelaksanaan  pembinaan kemandirian tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh narapidana Lanjut usia tersebut.
Dengan  melihat  kondisi  fisik  yang  tidak  maksimal  sehingga  program  pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh pihak Rutan harus menyesuaikan dengan kondisi narapidana tersebut.  Kondisi  kesehatan  narapidana  lansia  dapat  ditentukan  dari  hasil  screening  kesehatan. Pelaksanaan  Pembinaan  kemandirian  dapat  maksimal  penulis  akan  mengajukan  program  baru untuk  pembinaan  kemandirian  lansia  menjadi  perhatian  bagi  petugas,  narapidana  lansia  serta masyarakat.  Hal  itu  menjadi  masalah  yang  menarik  untuk  diteliti  oleh  penulis,  maka  dari  itu penulis ingin melakukan peninjauan yang mendalam tentang “ PEMBINAAN KEMANDIRIAN
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## TERHADAP  NARAPIDANA  LANJUT  USIA  DI  RUMAH  TAHANAN  KELAS  IIB KABANJAHE ”

## Rumusan Masalah
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan kemandirian diidentifikasi sebagai masalah.  Identifikasi  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  :  Bagaimana  pelaksanaan  pembinaan kemandirian terhadap Narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Kabanjahe?

## Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap  narapidana lanjut usia di Rutan Kelas IIB Kabanjahe.

## Manfaat Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka  penelitian  ini  diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  metode  pembinaan  kemandirian  Narapidana Lanjut Usia yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan .
b. Memberikan  sumbangan  ilmiah  dalam  ilmu  Pendidikan  yaitu  membuat  inovasi penggunaan  metode  pembinaan  dan  peningkatan  kemampuan  pembinaan  Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia.

## Metode Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  bahwa pendekatan kualitatif menurut creswell adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, kemudian tercipta suatu gambaran holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimat  yang terdiri dari kata-kata, selanjutnya informasi  yang diperoleh dari informan secara terperinci dibuat sebagai bahan laporan yang disusun dalam sebuah latar alamiah dan berupa obyek alamiah dengan kompleks dan dilakukan tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  tepat  bagi  peneliti  dalam melaksanakan  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data  dan informasi.  Oleh  karena  itu  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan  melalui  wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan  WBP  pada  Pasal  3  menyatakan  bahwa  program  pembinaan  dan  pembimbingan meliputi  kegiatan  pembinaan  dan  pembimbing  kepribadian  dan  kemandirian.  Pembinaan  dan pembimbingan dalam hal kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud, meliputi hal-hal yang  berkaitan  dengan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kesadaran  berbangsa  dan bernegara,  intelektual,  sikap  dan    perilaku,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kesadaran  hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar kesalahannya dapat disadari, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan  keagamaan  sehingga  tercapai  kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tertib  dan  damai (Sulistijaningsih, 2020).
Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana sebagaimana dijelaskan di atas, wajib dijalani  oleh  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  atau  Rumah  tahanan  (Rutan), dimana  pada  dasarnya  narapidana  telah  kehilangan  kebebasan  untuk  berinteraksi  dengan masyarakat luar. Narapidana yang bersangkutan hanya dapat berinteraksi di dalam ruang lingkup Rutan saja. Kebebasan atau kemerdekaan berinteraksi telah hilang untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup.  Bahkan, pada kenyataannya bukan hanya kemerdekaan berinteraksi saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut dirampas.
Selama  menjalani  masa  pidana,  Narapidana  tersebut  harus  mendapatkan  pengekangan ataupun  hilangnya  bebas  dalam  bergerak  serta  tidak  senyaman  beristirahat  seperti  dirumah. Narapidana  harus  mengikuti  aturan-aturan  yang  disertai  dengan  disiplin  yang  keras,  bergaul dengan narapidana lain yang memiliki latar belakang yang berbeda serta harus menjalani hukuman yang diberikan bagi narapidana yang melanggar peraturan (Malinda, 2016).
Pembinaan Program kemandirian merupakan salah satu bentuk  pembinaan yang bertujuan untuk  memberdayakan  narapidana  serta  di  harapkan  mereka    berhasil  guna  dan  berdaya  guna dalam  pemberdayaan ekonomi keluarga,  sehingga   dapat  membantu  sumber pendapatan bagi keluarga setelah bebas menjalani Pidana (Sulistijaningsih, 2020).
Secara umum program kemandirian sangat membentuk narapidana menjadi manusia yang mandiri,  oleh  karena  itu  program  kemandirian  ditempatkan  menjadi  program  utama  terhadap narapidana dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan pekerjaan dengan melibatkan elemen- elemen masyarakat dan pihak ketiga (pihak swasta) (Hamja, 2015).
Secara umum untuk meningkatkan program pembinaan kemandirian diwujudkan dengan melakukan  pendekatan  pembinaan  keterampilan,  meliputi  pemulihan  harga  diri  sebagai  pribadi maupun  sebagai  warga  negara  yang  menyakini  dirinya  masih  memiliki  potensi  produktif  bagi pembangunan  bangsa  dan  oleh  karena  itu  mereka  dididik  juga  untuk  menguasai  keterampilan tertentu  guna  dapat  hidup  mandiri  dan  berguna  bagi  pembangunan  (Equatora,  2018).  Program pembinaan  kemandirian  merupakan  program  pembinaan  yang  berorientasi  pada  pemberian keterampilan  kerja  berdasarkan  minat  dan  bakan  warga  binaan  pemasyarakatan  khususnya narapidana lanjut usia memiliki keahlian yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan baik di dalam lapas maupun di luar Lapas setelah menjalani pidananya (Barus & Biafri, 2020).
Definisi Lanjut Usia lanjut adalah suatu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik (Pribadi, 2015). Semua makhluk hidup didunia memiliki siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran,  kemudian  semakin  bertumbuh  dewasa  dan  berkembang  biak,  selanjutnya  menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal (Partini, 2016). Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas, usia lanjut sebagai tahap akhir  siklus  kehidupan  merupakan  tahap  perkembangan  normal  yang  akan  dialami  oleh  setiap individu yang mempunyai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tak bisa dihindari (Felpina Jati, 2017).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pengertian lanjut usia adalah periode dimana manusia telah mencapai tahap terakhir dalam perkembangan  manusia  baik    ukuran  dan  fungsi  dan  juga  telah  menunjukkan  penurunan kemampuan tubuh dan stress lingkungan (Muhith & Sitoyo, 2016). Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan  65  tahun  sebagai  usia  yang  menunjukkan  proses  menua  yang  berlangsung  secara nyata dan seseorang telah disebut  lanjut  usia (Pribadi,  2015).  Lanjut usia dapat  dikelompokkan menjadi (Felpina Jati, 2017) :
a. Lanjut usia (elderly): antara 60 dan 74 tahun. b. Lanjut usia tua (old): antara 75 dan 90 tahun. c. Usia sangat tua (very old) : di atas 90 tahun
Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan  pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bahwa pembinaan  adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan . Dalam pembinaan berdasarkan peraturan tersebut pemasyarakatan wajib untuk melaksanakan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  telah  putus  oleh  pengadilan,  dalam pelaksanaan pembinaan terbagi atas beberapa jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 pasal  2  ayat  1  pembinaan  dan  pembimbingan  meliputi  kegiatan  pembinaan  kepribadian  dan kemandirian.
Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa b) kesadaran berbangsa dan bernegara c) intelektual d) sikap dan perilaku e) kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
f) reintegrasi sehat dengan masyarakat g) keterampilan kerja; dan
h) latihan kerja dan produksi.
Dari  aturan  yang  ada  diatas  bahwa  pembinaan  kemandirian  dapat  dilaksanakan  dengan keterampilan  kerja,  latihan  kerja  dan  produksi.  Program  pembinaan  kemandirian  merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakan  warga  binaan  pemasyarakatan  khususnya  narapidana  lanjut  usia  memiliki  keahlian  yang dapat berguna dan dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program ini narapidana lansia mendapatkan pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan dapat bertahan hidup.
Permenkumham no 32 tahun 2018 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan yang akan diberikan  terhadap  narapidana  lansia  salah  satunya  yakni  pembinaan  kemandirian  yang  akan memberikan kemandirian terhadap narapidana lansia tersebut.

## Kesimpulan
Pembinaan  terhadap  narapidana  lanjut  usia  harus  dilaksanakan  oleh  lembaga pemasyarakatan  berdasarkan  undang-undang  yang  ada  dengan  memperhatikan  semaksimal mungkin. Pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia memperhatikan kondisi fisik  yang ada. Rutan Kelas IIB Kabanjahe tidak dapat membuat narapidana lanjut usia semakin  lebih  buruk  tetapi  pembinaan  yang  dilakukan  wajib  memberikan  manfaat  yang  ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Permenkumham No.32 Tahun 2018 sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan tugas terhadap narapidana  lanjut  usia.  Dalam  pasal  2  ayat  2  dijelaskan  bahwa  pembinaan  kemandirian  wajib diberikan  terhadap  narapidana  lanjut  usia.  Berdasarkan  tindak  kejahatan  dan  jumlah  persentasi kesehatan  narapidana  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Kabanjahe  bahwa  pembinaan  kemandirian yang  kita  usulkan  terhadap  narapidana  lansia  yakni  pembuatan  Program  menyulam  tidak membutuhkan tenaga yang berat dan dapat menghasilkan karya seni yang baik dan menghasilkan premi (penghasilan) terhadap narapidana lansia.

## Saran
Beradasarkan  kesimpulan  dari  hasil  analisis  yang  dilakukan,  maka  saran  yang  mungkin bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe adalah agar kedepannya program pembinaan kemandirian yang dicanangkan atau diprogramkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dapat semakin dimaksimalkan dan dikembangkan  dengan  inovasi-inovasi  baru  yang  kemudian  dapat  menunjang  hasil  pembinaan yang lebih maksimal lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Pertama. cikarang: grasindo, 2010. Artikel :
Rohaedi, Slamet, Suci Tuty Putri, and Aniq Dini Karimah. “Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Activities Daily.” Pendidikan Keperawatan Indonesia 2, no. 1 (2016): 17.
Setiti, Sri Gati. “( Model of Services for Elderly By Community Base ;
Undang-undang :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan WBP
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)Nomor  32  Tahun  2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

## Jurnal :
D, Kusuma Jauhari. “Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Jurnal Muhakkmmah 1 No 2 (2016): 300.
Farida  Sekti  Pahlevi.  “Keadilan  Hukum  Dalam  Peraturan  Perlakuan  Bagi  Tahanan  Dan Narapidana Lanjut Usia.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–99. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 .
Hasmawati.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak-Hak  Narapidana  Lanjut  Usia  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo.” Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal 2, no. 2 (2019): 39–44.
Idrah, H.M. Chairul. “Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 13, No. 4 (2013): 31–35. Maryanto,  Diah  Rahmawati,  and  Indrati  Rini.  “Pelaksanaan  Pembinaan  Yang  Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii b Slawi.” Jurnal Pembaharuan Hukum I, no. 1 (2014): 66–72.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perguna,  Luhung  Achmad.  “Ruang  Publik  Katup  Penyelamat  Penduduk  Lanjut  Usia  (Studi Gerontologi Sosial Di Pondok Sepuh Payaman Magelang).” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1, no. 1 (2016): 47–55. https://doi.org/10.17977/um021v1i12016p047 .