Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 15-23 DOI: https://doi.org/10.29210/30032504000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja
Huges Huges 1*) , Iim Wasliman 1 , Eva Dianawati 1 1 Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Dec 14 th , 2022 Revised Jan 21 th , 2023
Accepted Feb 22 th , 2023 Banyak  faktor  kendala  yang  dihadapi  madrasah  belum  terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan  tetapi  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  dana  yang dianggarkan  sehingga  pengajuan  akreditasi  harus  menunggu  daftar  tunggu.
Problema  lain  adanya  kepala  madrasah  yang  belum  memahami  proses pengajuan  akreditasi  dan  ada  juga  madrasah  yang  sudah  berakhir  masa sertifikasinya  tapi  belum  juga  mengajukan  permohonan  akreditasi  ulang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  1)  Implementasi  kebijakan akreditasi.  (2)  Pelaksanaan  implementasi  kebijakan  akreditasi  (3)  Evaluasi implementasi  kebijakan  akreditasi.  4)  Tindak  lanjut  implementasi  kebijakan akreditasi.  (5)  Masalah  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan akreditasi dan (6) Solusi masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditasi.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  kualitatif deskriptif  dengan  studi  kasus  MAN  Barito  Timur  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  implementasi  kebijakan akreditasi  madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja  MAN  Barito  Timur telah diimplementasikan dengan menggunakan pedoman dari BAN S atau M dan  dengan  menggunakan  prinsip  manajemen  perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi,  namun  masih  belum  berdampak  secara  utuh  kepada  upaya peningkatan mutu kinerja madrasah.
Keyword:
Akreditasi Implementasi kebijakan Madrasah Mutu kinerja
© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https: atau atau creativecommons.org atau licenses atau by-nc-sa atau 4.0
Corresponding Author:
Huges, H., Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia Email: huges.sohibmoe@gmail.com

## Pendahuluan
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah  ditetapkan.  Pasal  60  ayat:  (1)  Akreditasi  dilakukan  untuk  menentukan  kelayakan  program  dan  satuan pendidikan  pada  jalur  pendidikan  formal  dan  nonformal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan;  (2) Akreditasi  terhadap  program  dan  satuan  pendidikan  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  atau  atau  lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Manab, 2013).
Sejalan  dengan  kegiatan  reformasi  birokrasi  yang  ada  di  lingkungan  Kemdiknas  demi  mewujudkan layanan  prima  kepada  publik,  maka  layanan  akreditasi  sekolah  atau  madrasah  menjadi  salah  satu  program dalam  reformasi  layanan.  Reformasi  layanan  mengacu  pada  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik, sehingga mewujudkan sistem penyelenggaraan  pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum  pemerintahan  dan  korporasi  yang  baik.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  reformasi  layanan  akreditasi sekolah  atau  madrasah  ialah  memberikan  kemudahan  kepada  pemangku  kepentingan  dalam  mendapatkan layanan akreditasi (Tuerah, 2017).
Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap  kelayakan  dan  kinerja  lembaga  atau  suatu  program  pendidikan  dilakukan  sebagai  bentuk akuntabilitas  publik,  alat  regulasi  diri  (self  regulation)  di  mana  sekolah  mengenal  kekuatan  dan  kelemahan serta  terus  menerus  meningkatkan  kekuatan  dan  memperbaiki  kelemahannya  (Schles  &  Robertson,  2019). Pengertian  ini  akan  lebih  memberikan  makna  dalam  hasil  sebagai  suatu  pengakuan,  suatu  sekolah  telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan (Taut et al., 2010).
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun  sistem  pengendalian  mutu  pendidikan  melalui  empat  program  yang  terintegrasi,  yaitu standarisasi,  evaluasi,  akreditasi  dan  sertifikasi.  Standarisasi  pendidikan  mempunyai  makna  sebagai  upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya (Gaffar,  2018).  Evaluasi  merupakan  suatu  proses  kontinu  dalam  memperoleh  data  maupun  informasi  guna pengambilan suatu keputusan (Fitria, 2020). Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang  diwujudkan  dengan  adanya  sertifikasi  yang  dikeluarkan  suatu  lembaga  mandiri  dan  profesional (Hasanah et al., 2020).
Banyak  faktor  kendala  yang  dihadapi  madrasah  belum  terakreditasi.  diantaranya  bagi  pemerintah  proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu (Wene & Muljani, 2020). Problema lain  adanya  kepala  madrasah  yang  belum  memahami  proses  pengajuan  akreditasi  dan  ada  juga  madrasah yang  sudah  berakhir  masa  sertifikasinya  tapi  belum  juga  mengajukan  permohonan  akreditasi  ulang  (Moch Arif Burhanudin, Totok Sumaryanto F, 2018).
Dalam  Pedoman  Akreditasi  Madrasah  Departemen  Agama  Republik  Indonesi  dalam  (Wachidi  et  al., 2020) akreditasi secara terminologi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian  sebagai  suatu  proses  penulaian  kualitas  madrasah,  baik  madrsah  negeri  maupun  swasta  dengan menggunakan kriteria  baku  mutu yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditasi (Hoque  et al., 2020). Hasil  penilaian  tersebut  selanjutnya  dijadikan  dasar  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan (Zaqiah et al., 2018).
Akan  tetapi  penyelengaraan  pendidikan  Nasional  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  proses  penilaian kelayakan  suatu  lembaga  pendidikan  atau  yang  yang  sering  disebut  dengan  akreditasi,  dalam  prakteknya masih  banyak  menuai  problem  (Haji  et  al.,  2020).  Adanya  kebijakan-kebijakan  yang  diputuskan  oleh pemerintah  untuk  lembaga  pendidikan  baik  yang  formal  maupun  non  formal  masih  menyisakan  segudang masalah, diantaranya adalah sering terjadinya ketidakakuratan data yang diperoleh di lapangan dengan realita pada masing-masing satuan pendidikan (Derrington & Campbell, 2018).
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  betapa  pentingnya  akreditasi  sekolah  bagi  upaya  peningkatan produktivitas sekolah serta penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan. dalam kenyataan di lapangan bahwa akreditasi  sekolah  lebih  banyak  dimaknai  untuk  memperoleh  status  dan  pengakuan  secara  formal  saja. Sementara  makna  sesungguhnya  belum  banyak  diketahui  dan  dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh.  Ini terbukti  bahwa  produktivitas  sekolah  akan  meningkat  ketika  akan  dilakukan  kegiatan  akreditasi  dengan menyiapkan seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrument yang ada, sementara setelah akreditasi berlangsung dan memperoleh sebuah pengakuan maka produktivitas dari  komponen sekolah kembali seperti semula.  Hal  inilah  yang  menjadi  keprihatinan,  maka  pada  tulisan  ini  penulis  akan  mempelajari  tentang akreditasi dalam meningkatkan produktivitas sekolah.
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  di  lokus  penelitian  didapati  beberapa  permasalahan  tentang implementasi  kebijakan  akreditasi  diantaranya  keterbatasan  atau  kurangnya  SDM  jumlah  Guru  pada  MAN Barito  Timur  dimana  jumlah  Guru  PNS  berjumlah  15  Orang.  Dokumen  bukti  fisik  yang  diperlukan  dalam akreditasi masih acak-acakan tidak sistematis dan tidak jelas keberadaannya.
Selain hal tersebut, problematika lain yang sering terjadi di lapangan adalah pelaksanaan akreditasi yang tidak sesuai dengan prinsip akreditasi yang diantaranya obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan  instrumen  dan  kriteria  yang  mengacu  kepada  Standar  Nasional  Pendidikan  (Kulidtod,  2017). Hal  ini  dipicu  oleh  adanya  kerjasama  dari  pihak  assessor  dengan  lembaga  pendidikan  (Derrington  & Campbell,  2015).  Sehingga  prinsip  adil  dan  transparan  itu  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Pada  pengisian
Implementasi kebijakan akreditasi madrasah …
instrument  akreditasipun  masih  banyak  data  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan (Sudarjat  et  al.,  n.d.).  Sesuai  dengan  yang  penulis  kemukakan  di  depan,  banyaknya  data  yang  fiktif, banyaknya sarpras yang diada-adakan (M.O. et al., 2016).
Fakta  di  lapangan  yang  didapati  peneliti  adalah  adanya  realitas  pelaksanaan  akreditasi  saat  ini  masih belum layak karena masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang tertera dalam prosedur akreditasi dan masih terfokus  pada  jalur  pendidikan  formal,  itupun  pelaksanaannya  masih  mengalami  banyak  hambatan  dengan banyaknya ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan (Effendi et al., 2020). Sering adanya perjanjian antara pihak assessor dengan pihak yang di akreditasi, sehingga tidak adanya akuntabilitas publik  (Marmin  et  al.,  2020).  Di  antara  upaya  Kementerian  Agama  dalam  menata  dan  membina  madrasah dalam  menyelenggarakan  pendidikan  adalah  dengan  mendorong  kebijakan  akreditasi  bagi  madrasah  mulai dari jenjang paling bawah sampai pada jenjang madrasah aliyah (Ahmad et al., 2020).
Berdasarkan  beberapa  hail  penelitian  yang  relevan  dengan  latar  belakang  permasalahan  di  atas, diantaranya  penelitian  (Sanusi,  2020)  hasil  penelitian  akreditasi  rata-rata  berkisar  pada  standar  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana  serta  standar  pembiayaan  terutama  bagi madrasah-madrasah  yang  statusnya  swasta.  Oleh  sebab  itu,  Kementerian  Agama  diharapkan  melakukan pembinaan  dan  pendampingan  yang  lebih  intensif  guna  mendukung  program  percepatan  akreditasi  serta memberikan bantuan secara tepat terkait kelengkapan adminitrasi dan sarana prasarana pembelajaran.
Penelitian  (Hasibuan  &  Yusuf,  2020)  menemukan  bahwa  pelaksanaan  akreditasi  diharapkan  dapat mendorong atau menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi  diri  yang  berkelanjutan,  serta  sebagai  perangsang  untuk  terus  berusaha  mencapai  mutu  yang diharapkan,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menjamin  mutu  pendidikan.  Berdasarkan  uraian  yang disajikan  pada  latar  belakang  masalah  penilitian,  maka  penelitian  dari  itu,  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja di MAN Barito Timur.

## Metode
Penelitian menggunakan metode studi kasus di MAN Barito Timur (Surur & Roziqin, 2021). pemilihan lokus penelitian  dikarenakan  MAN  Barito  Timur  memiliki  statut  akreditasi  C.  Sedangkan  subyek  penelitian  atau responden penelitian dipilih secara purposive, yaitu informan-informan yang dipilih adalah orang-orang yang cukup  mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Adapun  key informance dalam penelitian ini adalah:
1. Kepala  Bidang  Pendidikan  Madrasah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
3. Kelompok Kerja Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
4. Kepala MAN Barito Timur
5. Wakil-Wakil Kepala Barito Timur

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Mendalam
Wawancara  dimaksudkan  untuk  mengungkap  data  atau  informasi  mengenai  berbagai  masalah sebagaimana  dirumuskan  dalam  pertanyaan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara  mendalam  merupakan  teknik  utama  dalam  penelitian  ini.  Ada  dua  bentuk  wawancara dalam  penelitian  ini,  yaitu  wawancara  terfokus  dan  wawancara  bebas  (free  interview)  (Nadhirin, 2018).  Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  wawancara,  peneliti  menggunakan  pedoman wawancara,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  tidak  selalu  terkait  (kaku)  dengan  pedoman  tersebut. Kegiatan  ini  dilakukan  baik  pada  waktu  yang  dikhususkan,  wawancara  partispatif,  maupun bersamaan  dengan  pelaksanaan  observasi,  atau  pada  perjumpaan  dengan  responden  secara  tidak sengaja (casual interview) (Flores & Derrington, 2017). Kegiatan ini dilakukan dengan menciptakan suasana kondusif, yakni sikap saling percaya, hubungan kemitrasejajaran, dan pemahaman terhadap lingkungan  budaya  atau  lingkungan  kerja  responden.  Kedua  metode  ini  dilakukan  secara  terbuka (open  interview)  sesuai  dengan  sifat  penelitian  kualitatif  yang  open  ended,  dan  ditujukan  kepada informan-informan  tertentu  yang  dianggap  sebagai  informan  kunci  (key  informants)  serta  informan biasa (Eady & Zepeda, 2007).
2. Observasi Partisipan
Observasi dilakukan untuk mencermati hal-hal sebagai berikut:
 Keadaan  fisik:  ruang  dan  penataannya,  ruang  kelas  beserta  perlengkapannya,  suasana lingkungan sekolah, benda-benda bersejarah, hiasan, seragam dan motto madrasah.
 Rapat-rapat:  rapat  rutin  intern  sekolah  (guru  dengan  kepala  sekolah),  rapat  dinas  (sekolah dengan yayasan, rapat dengan orang tua, rapat dengan dewan sekolah, dan rapat lainnya),
 Suasana proses belajar mengajar: kegiatan praktikum, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler,
 Penerimaan  siswa  baru,  pelepasan  lulusan,  kegiatan  seremonial,  kebiasaan  memulai  dan mengakhiri pelajaran, bahasa, simbol dan tokoh yang berpengaruh di madrasah.
Semua  hasil  pengamatan  dicatat  dan  direkam  sebagai  hasil  pengamatan  lapangan  (field  note), kemudian akan dilakukan refleksi oleh peneliti. Hal-hal tersebut dikembangkan sesuai dengan fokus dalam  penelitian  ini.  Observasi  partisipan  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengetahui  dua  hal  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini,  yakni  manusia  dan  nonmanusia.  Peristiwa  dan  fenomena  yang terjadi  di  lapangan  diamati  dan  dimaknai  secara  simultan  (Rulitawati  et  al.,  2020).  Observasi partisipan  merupakan  karakteristik  interaksi  sosial  antara  peneliti  dengan  subjek-subjek  dalam lingkungan  organisasi  sekolah.  Observasi  partisipan  dilakukan  dalam  tiga  tahap.  Pertama,  dimulai dari  observasi  deskriptif  (descriptive  observations)  secara  komprehensif  dengan  menggambarkan secara umum situasi sosial yang terjadi di ketiga lokasi peneltian. Kedua, observasi terfokus (focused observations)  untuk  menemukan  kategori-kategori,  seperti  sistem  nilai  yang  dimiliki  oleh  para pengelola  sekolah  dan  pola-pola  perilaku  yang  mencerminkan  budaya  mutu  organisasi  sekolah. Ketiga,  observasi  selektif  (selective  observations),  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengulangi secara  berulang-ulang  untuk  mencari  perbedaan  di  antara  kategori-kategori  yang  sesuai  dengan masalah  penelitian,  seperti  sistem  nilai,  pola  perilaku,  perasaan,  kebiasaan-kebiasaan,  keyakinan, komitmen, dan hal-hal lain yang terkait (Sukmawati et al., 2019).
3. Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  berupa  dokumen-dokumen  penting  yang sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Dokumen  yang  dikumpulkan  akan  memperkaya  data  yang dibutuhkan.  Dokumen-dokumen akan  dianalisis dan dimaknai  berkaitan dengan manjemen sekolah unggul. Pelaksanaan studi dokumentasi ini didasarkan pada lima alasan, yaitu:
 Sumber-sumber ini tersedia an mudah diperoleh di sekolah;
 Dokumen  dan  rekaman  merupakan  sumber  informasi  yang  akurat,  stabil,  dan  dapat  dikaji kembali;
 Dokumen  dan  rekaman  merupakan  sumber  informasi  yang  kaya,  secara  kontektual  sesuai  dan mendasar dalam konteksnya;
 Sumber pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas; dan
 Sumber bersifat nonreaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
Prosedur pengumpulan data dalam sistem pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara tak berstruktur dan pengamatan serta telaahan dokumen berdasarkan data yang bersumber dari fakta di lapangan tentang objek penelitian, kebijakan dan data tentang penelitian hasil proses akreditasi dari kepala  penelitian,  kebijakan  dan  data  tentang  penelitian  hasil  proses  akreditasi  dari  kepala  sekolah, guru dan komite sekolah (Yaumi et al., 2018). Pedoman wawancara bebas tak berstruktur berisikan daftar  pertanyaan  terbuka  dalam  dialog  lisan  secara  bebas  dan  informal  dengan  informan  tentang fakta-fakta  dan  informasi  kemampuan  kepala  sekolah,  guru  dan  komite  sekolah  dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian akreditasi sekolah (Steinberg & Kraft, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN Berdasarkan temuan penelitian implementasi kebijakan akreditasi madrasah aliyah dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, dalam mempersiapkan proses pengajuan akreditasi, Pimpinan madrasah perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan  madrasah  di  berbagai  jenjang  terutama  pada  standar-standar  yang  cenderung  nilainya lebih  rendah  dari  standar  lainnya.  Pada  standar  proses,  pemerintah  ikut  memperhatikan  perbaikan kemampuan  guru  dalam  pengembangan  KTSP,  silabus,  dan  sistem  evaluasi,  supervisi  dan  pengawasan. Sedangkan pada standar tendik komponen yang perlu ditingkatkan diantaranya ketersediaan pendidik, tenaga
Implementasi kebijakan akreditasi madrasah …
perpustakaan,  tenaga  laboratorium  yang  kualifikasi  dan  kompetensinya  sesuai  dengan  standar.  Proses peningkatan  mutu  penyelenggaraan  pendidikan  madrasah  dapat  dilihat  dari  sejauhmana  pemenuhan kebutuhan  madrasah  melalui  pencapaian  pemenuhan  delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa jenjang madrasah yang sudah terakreditasi masih ditemukan standar yang rendah namun ada juga yang sudah tingg.
Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk belajar dan mengajar akan bermutu ketika  lembaga  tersebut  mendapatkan  pengakuan  dan  penilaian  dari  beberapa  pihak  yang  berwenang. Pengakuan  dan  hasil  penilaian  tersebut  dinamakan  akreditasi  (Koesoemahardja,  2016).  Untuk  menilai kelayakan  suatu  program  lembaga  pendidikan  atau  satuan  pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional  secara  bertahap,  maka  dalam  hal  ini  pemerintah  sebagai  pihak  berwenang  melakukan upaya  akreditasi,  pelaksanaan  dimaksud  selain  dilakukan  secara  bertahap  juga  terencana  dan  terukur  sesuai dengan ketetapan yang diberlakukan (Hidayatullah, 2021).

## Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Akreditasi MAN Barito Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN
Berdasarkan temuan penelitian MAN berakreditasi C, komponen yang masih lemah pada standar kelulusan, standar  sarpras,  dan  standar  tendik,  sedangkan  komponen  dengan  nilai  tertinggi  pada  standar  pembiayaan, dan standar penilaian. Lain hal nya dengan MTs berakreditasi A, standar sarana prasarana merupakan nilai komponen paling rendah, sebaliknya nilai tertinggi pada standar penilaian dan standar isi. Kepala madrasah dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  akreditasi  Madrasah  Aliyah  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja MAN,  am  mengoptimalkan  dan  mengakses  sumber  daya  sekolah  untuk  mewujudkan  visi,  misi,  dan tujuannya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penyusunan program, mendayagunakan sumber daya guru dan tenaga kependidikan, serta mendayagunakan sumber daya sekolah secara unggul. Dalam hal ini, kepala sekolah  seyogyanya  dapat  memfasilitasi  dan  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepaa  guru  untuk  dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan sebagainya.
Akreditasi  merupakan  salah  satu  pilar  penjaminan  mutu  pendidikan,  dalam  pelaksanaan  akreditasi merupakan suatu proses pemotretan mutu pendidikan. Akreditasi menjadi hal yang penting mengingat fungsi akreditasi  sebagai  jaminan  mutu,  pengendalian  mutu  dan  peningktan  mutu.  Komponen  akreditasi  yang dipakai  dalam  mengukir  mutu  suatu  satuan  pendidikan  atau  program  keahlian  mengacu  kepada  8  Standar Nasional  Pendidikan  yang  meliputi:  Standar  proses,  standar  kompetensi.  Kelulusan,  standar  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  standar  pembiayaan,  standar  penilaian,  dan  standar  pendidikan (Hidayatullah,  2021).  Dalam  sistem  akreditasi,  mutu  satuan  pendidikan  ditentukan  oleh  faktor-faktor  yang saling berhubungan satu dengan lainnya meliputi standarisasi proses dan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu,  evaluasi  dan  akreditasi.  Umpan  balik  dari  hasil  akreditasi\pada  gilirannya  akan  bermanfaat  dalam proses perbaikan mutu dari suatu satuan pendidikan (Solichin, 2015).
Manfaat  pelaporan  data  dan  hasil  akreditasi  ke  sekolah  serta  laporan  akhir  hasil  kegiatan  akreditasi madrasah  dapat  dijadikan  bahan  rujukan  dalam  menyusun  rencana  kegiatan  program  ke  tahun  depan  dan dapat  dipertanggungjawabkan  (Astenia.  et  al.,  2019).  Pelaksanaan  program  akreditasi  dilakukan  melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal adalah suatu kegiatan  dilakukan  untuk  pemantauan  dan  supervisi  pembinaan  dan  penyelesaian  masalah  terhadap pelaksanaan  program  akreditasi  sekolah/madrasah.  Tujuannya  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  untuk menyakinkan  bahwa  dana  program  akreditasi  diterima  oleh  yang  berhak  dalam  jumlah,  waktu,  cara  dan penggunaan yang tepat (Siregar & Sihombing, 2021).
Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Akreditasi  MAN  Barito  Timur Dalam  Meningkatkan  Mutu  Kinerja
MAN
Berdasarkan  temuan  penelitian,  evaluasi  implementasi  kebijakan  akreditasi  Madrasah  Aliyah  dalam meningkatkan mutu kinerja MAN, Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. Keterampilan yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan melakukan evaluasi. Menurut waktunya, evaluasi dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni  penilaian di awal, penilaian pada proses dan  penilaian di akhir  pembelajaran.  Penilaian  awal  ini  yang  biasa  kita  kenal  dengan  istilah  pre  test,  yakni  penilaian  yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilakukan, tes ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana peahaman siswa terhadap peguasaan materi yang telah mereka pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tes awal ini  dimaksudkan  agar  dapat  menentukan  apakah  guru  dapat  melanjutkn  materi  berikutnya  ataukah  akan mengulangi lagi materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya (Ensha, 2018).
Dalam rangka menempatkan program akreditasi sebagai bagian dari upaya sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan, maka sistem akreditasi dikembangkan dengan karakteristik yang memberikan:  (a)  Keseimbangan  antara  fokus  penilaian  kelayakan  dan  kinerja  sekolah  atau  madrasah;  (b) Keseimbangan  antara  penilaian  internal  melalui  evaluasi  diri  oleh  sekolah  atau  madrasah  dan  evaluasi eksternal oleh asesor. Keseimbangan hasil akreditasi antara pemeringkatan status sekolah atau madrasah dan umpan balik untuk peningkatan mutu sekolah atau madrasah (Sutanti et al., 2022).
Kebijakan  akreditasi  yang  dilaskanakan  oleh  madrasah  sepatutnya  dilakuakn  evaluasi.  Evaluasi  dalam implementasi kebijakan akrditasi di madrasah umumnya saat madrasah mendapatkan status akreditasi yang diberikan  oleh  Badan  Akreditasi.  Dari  hasil  tersebut  tentunya  pihak  madrasah  memiliki  kepentingan  yang kuat  untuk  menjadikan  predikat  akreditasi  sebagai  bentuk  alat  evaluasi  kebijakan  madrasah  secara menyeluruh.  Sehigga  tindakan  tersebut  sesuai  dengan  teori  evaluasi  kebijakan,  di  mana  evaluasi  kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan  dampak  (Arifudin,  2019).  Evaluasi  kebijakan  dipandang  sebagai  suatu  kegiatan  fungsional.  Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan
Tindak  Lanjut  Implementasi  Kebijakan  Akreditasi  MAN  Barito  Timur Dalam  Meningkatkan  Mutu Kinerja MAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  tindak  lanjut  implementasi  kebijakan  akreditasi  Madrasah  Aliyah  dalam meningkatkan mutu kinerja MAN penyelenggaraan akreditasi sebagai salah satu kegiatan peningkatan mutu di  bidang  pendidikan,  pada  hakikatnya  adalah  agar  penyelenggaraan  pendidikan  dapat  mencapai  standar kualitas  yang  ditetapkan  dan  pada  gilirannya  peserta  didik  dapat  mencapai  keberhasilan  baik  dalam penguasaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan  maupun  dalam  pembentukan  kepribadian.  Tindak  lanjut implementasi  kebijakan  akreditasi  MAN  Barito  Timur  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja,  dilakukan  guna melakukan  perbaikan  pada  nilai-nilai  standar  yang  masih  rendah,  namun  masih  terkendala  dalam ketersediaan  sarana  prasarana,  standar  lulusan  yang  belum  menunjang  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja MAN.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  hasil  evaluasi  implementasi  kebijakan akreditasi  MAN  Barito  Timur  Hasil  akreditasi  sekolah  atau  madrasah  yaitu:  1)  Acuan  dalam  upaya peningkatan  mutu  sekolah  atau  madrasah  dan  rencana  pengembangan  sekolah  atau  madrasah.  2)  Umpan balik  dalam  usaha  pemberdayaan  dan  pengembangan  kinerja  warga  sekolah  atau  madrasah  dalam  rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional (Solichin, 2015).
Bahan  informasi  bagi  sekolah  atau  madrasah  sebagai  masyarakat  belajar  untuk  meningkatkan  dukungan dari  pemerintah,  masyarakat,  maupun  sektor  swasta  dalam  hal  profesionalisme,  moral,  tenaga,  dan  dana. Acuan  bagi  lembaga  terkait  dalam  mempertimbangkan  kewenangan  sekolah  atau  madrasah  sebagai penyelenggara  ujian  nasional.  Hasil  akreditasi  berupa:  1)  Sertifikat  Akreditasi  Sekolah  dalam  bentuk  surat yang  menyatakan  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  sekolah  atas  status  dan  kelayakan  sekolah  melalui proses  pengukuran  dan  penilaian  kinerja  sekolah  terhadap  komponen-komponen  berdasarkan  standar  yang ditetapkan  BAN-SM  untuk  jenjag  pendidikan  tertentu.  2)  Profil  sekolah,  kekuatan  dan  kelemahan,  dan rekomendasi.
Masalah  Yang  Dihadapi  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Akreditasi MAN  Barito  Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN
Berdasarkan  hasil  temuan,  hambatan  yang  dihadapi  adalah  keterbatasan  pengalaman  dan  pengetahuan, kompetensi guru yang berbeda sehingga saat di berikan arahan ada yang cepat mengerti ada pula yang tidak, pelajari  dalam  pelaksanaan  administrasi  di  Madrasah,  masalah  waktu,  dimana,  terkadang  pelaksanaan supervisi berbentrokan waktunya, masih banyak inovasi inovasi yang belum dapat di terima oleh stakeholders Madrasah,  dan  keterbatasan  dana.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  masalah  yang  dihadapi  dalam implementasi  kebijakan  akreditasi  Madrasah  Aliyah  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja  MAN,  diantaranya: (1) Kegiatan-kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masih sangat sedikit dilaksanakan oleh lembaga, (2)  Kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  selain  kemenag  dan  Pemerintah  Kabupaten  masih  belum  banyak dilakukan;  (3)  Motivasi  para  pelaksana  pendidikan  belum  optimal,  (4)  Para  pelaksana  pendidikan  masih disibukkan dengan rutininas di luar tugas pokoknya sebagai guru
Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  akreditasi  MAN  Barito  Timur  masalah  yang terkait dengan kejujuran atau obyektivitas, program dan satuan pendidikan kurang jujur dalam mengevaluasi dirinya,  sehingga  peringkat  mutu  yang  ada  dan  dipublikasikan  selama  ini  belumlah  sepenuhnya  terpercaya, hasil  akreditasi  yang  dilakukan  oleh  badan  akreditasi  terhadap  satuan  pendidikan,  belum  mencerminkan
Implementasi kebijakan akreditasi madrasah …
kenyataan  yang  sesungguhnya.  Sikap  kompromi  dan  pertimbangan-pertimbangan  subyektif  (tetapi  merasa perlu ditempuh) masih turut berbicara dalam kegiatan akreditasi. Kegiatan penjaminan mutu kurang ditopang aspek pembiayaan yang memadai, sehingga mengganggu tingkat kejujuran, obyektivitas, profesionalitas, dan kesungguhan kerja unit penjaminan mutu dan badan akreditasi, dan Kurangnya fasilitas pendukung PBM bagi peserta  didik  dan  tenaga  pendidik  (Hidayatullah,  2021).  Selain  itu  terkait  fakta  di  lapangan  ditemukan, seringkali sekolah yang kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendidikan merasa keberatan dengan adanya  akreditasi.  Sehingga  pada  saat  waktunya  akreditasi,  para  guru  mengerjakan  bukti-bukti  autentik melalui  jalan  pintas.  Ada  yang  membayar  seseorang  untuk  mengerjakan  data-data  terkait,  ada  pula  yang dikerjakan  sendiri  dengan  melembur  berhari-hari  dan  banyak  data-data  yang  dimanipulasi  seperti  peralatan laboratorium, komputer, buku perpustakaan ataupun peralatan UKS.
Sekolah yang dikelola dengan baik dari segi pembelajaran, sumber daya manusia dalam hal ini pendidik serta manajemennya maka sekolah akan menghasilkan output (siswa) yang berkualitas yang mampu bersaing ditempat  yang  lebih  besar  tantangannya  dan  lebih  komplek  (Siswanto,  2022).  Sekolah  yang  manajemennya kurang  baik  tidak  akan  memberikan  kualitas  dan  lulusan  yang  baik.  Sekolah  yang  tidak  terkelola  dari  segi sistem  pembelajaran  dan  manajemennya  sehingga  sekolah  tersebut  tidak  maju  dan  tidak  mampu  bersaing dalam dunia globalisasi saat ini dan dimasa mendatang.
Solusi  Masalah  Yang  Dihadapi  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Akreditasi MAN  Barito  Timur Dalam Meningkatkan Mutu Kinerja MAN
Solusi  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  akreditasi  MAN  Barito Timur  dalam  meningkatkan  mutu  kinerja  MAN  menetapkan  beberbagai  rancangan  strategi  melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan terutama dalam memperbaiki kualitas tamatan. Berdasarkkan hasil temuan, solusi dari masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akreditas MAN Barito Timur menyatakan pihak sekolah pada dasarnya selalu berupaya untuk meningkatkan akreditasi sekolahnya dengan tujuan  agar  sekolahnya  mendapat  peringkat  akreditasi  yang  lebih  baik  dari  nilai  akreditasi  pada  lima  tahun sebelumnya. Oleh karena itu pihak sekolah berusaha mempersiapkan dengan baik semua hal yang di perlukan dalam akreditasi sekolah, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan akreditasi sekolah .
Selanjutnya menurut informasi dari sumber lain menyebutkan Tim akreditasi MAN Barito Timur terlebih dahulu mengadakan rapat sosialiasasi pengisian instrumen akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi  Pendukung  (IPDIP)  tersebut.  Dalam  rapat  itu  dibagikan  lembaran  petunjuk  teknis  dan  lembaran isian  instrumen  ke  masing-masing  tim  standar  akreditasi.  Dalam  rapat  juga  dibahas  poin-point  yang  tidak dimengerti oleh masing-masing tim standar akreditasi. Setiap tim di wajibkan mengisi dengan jangka waktu yang  telah  di  tetapkan.  Setelah  diisi,  lembaran  instrumen  akreditasi  dan  Instrumen  Pengumpulan  Data  dan Informasi Pendukung (IPDIP) tersebut harus diserahkan ke operator sekolah untuk diisi ke aplikasi Sispena. Dengan  upaya  itu  Madrasah  berupaya  agar  impelementasi  akreditasi  dilaksanakan  dengan  baik  oleh madrasah,  tidak  ada  upaya  jalan  pintas,  dan  tidak  ada  manipulasi  data  yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah (Novitasari et al., 2022).
Tuntutan  peningkatan  mutu  suatu  produk  atau  layanan  jasa  termasuk  pendidikan  oleh  pelanggan  terus menerus  berkembang  dan  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  dari  tahun  ke  tahun  dan  dari  jaman  ke  jaman. Masyarakat  semakin  cerdas  dalam  memilih  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  sekolah atau  madrasah  sebagai  penyelenggara  lembaga  pendidikan  tidak  bisa  mengelola  pendidikan  tanpa  adanya manajemen  yang  baik.  Lembaga  pendidikan  tanpa  inovasi  kreativitas  akan  menjadi  statis  karena  tidak  ada upaya  perbaikan  berkesinambungan  dalam  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  (Marlina  et  al., 2021).

## Simpulan
Implementasi kebijakan akreditasi untuk meningkatkan mutu kinerja pada MAN Barito Timur dilakasanakan dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Dalam  implementasi kebijakan  tersebut  madrasah  masih  dihadapkan  pada  berbagai  kendala  terutama  dalam  pemberdayaan sumberaya sarana prasarana yang belum cukup memadai, sehingga implementasi kebijakan akredtasi belum dapat meningkatkan  mutu kinerja madrasah secara keseluruhan. Sementara kesimpulan secara khusus  yaitu (1) Kebijakan akreditasi MAN Barito Timur dilaksanakan berdasarkan ketetapan yang berlaku, namun dalam beberapa  aspek  masih  belum  terlaksana  sesuai  dengan  ketetapan-ketetapan  yang  berlaku.  Madrasah  hanya menjadikan akreditasi sebagai kegiatan rutinitas 4 tahunan pada saat memperbaharui predikat akreditasi. (2)
Implementasi  kebijakan  akreditasi  MAN  Barito  Timur  belum  menunjukan  kualitas  kinerja  madrasah  yang sesungguhnya.  Madrasah  masih  menghadapi  berbagai  kendala  terutama  dalam  pemberdayaan  sumberdaya sarana prasarana, sumberdaya pendidik, dan tata kelola administrasi pendidikan. (3) Pengawasan dan evaluasi kebijakan  akreditasi  MAN  Barito  Timur  telah  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  berjenjang, pengawasan dan evaluasi kebijakan akreditas Madrasah Tsanawiyah belum dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan Evaluasi Diri Madrasah guna melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus.

## Referensi
Ahmad,  A.,  Gistituati,  N.,  &  Rusdinal.  (2020).  Management  of  the  Madrasah  Principal  to  Get  “A” Accreditation in MTSN 1 Sijunjung. Proceedings of the 2nd International Conference Innovation , 504 (ICoIE), 185–188.
Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) , 3 (1), 161–167.
Astenia.,  D.,  Rugaiyah.,  &  Neti  Karnati.  (2019).  The  Evaluation  Of  The  School  Madrasah  Accreditation Program Implmentation In Kota Palembang. Indonesian Journal of Educational Review , 6 (1), 22–34. Derrington,  M.  L.,  &  Campbell,  J.  W.  (2015).  Implementing  new  teacher  evaluation  systems:  Principals’ concerns and supervisor support. Journal of Educational Change , 16 (3), 305–326. Derrington,  M.  L.,  &  Campbell,  J.  W.  (2018).  High-stakes  teacher  evaluation  policy:  US  principals’ perspectives and variations in practice. Teachers and Teaching , 24 (3), 246–262. Eady,  C.  K.,  &  Zepeda,  S.  J.  (2007).  Evaluation  ,  Supervision  ,  and  Staff  Development  under  Mandated Reform : The Perceptions and Practices of Rural Middle School Principals 2-The Rural Educator. The Rural Educator , 28 (2), 1–7. Effendi,  R.,  Lian,  B.,  &  Sari,  A.  P.  (2020).  Principal  Leadership  Policy  in  Improving  Instructional  Quality. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) , 368–375. Ensha, I. S. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 12 (01), 12–23. Fitria, H. (2020). The Implementation of Class Supervision and Its Positive Impact. Journal of Social Work and Science Education , 1 (2), 146–160.
Flores,  M.  A.,  &  Derrington,  M.  L.  (2017).  School  principals’  views  of  teacher  evaluation  policy:  lessons learned from two empirical studies. International Journal of Leadership in Education , 20 (4), 416–431.
Gaffar,  B.  (2018).  Strategies  of  Madrasah  Development  Center  through  the  Implementation  of  Madrasah Accreditation Acceleration Program in South Sulawesi. Journal of Research & Method in Education , 8 (2), 28–37.
Haji,  S.,  Lian,  B.,  &  Fitriani,  Y.  (2020).  An  Evaluation  Of  School  Operational  Fund  Program. International Journal of Educational Review , 2 (2), 212–221.
Hasanah,  A.,  Nonitasari,  I.,  &  Habibah,  H.  (2020).  Madrasah  Head  Policy  in  Improving  the  Quality  of Teacher Profession. International Journal for Educational and Vocational Studies , 2 (12), 1024–1029. Hasibuan, L., & Yusuf, M. (2020). Education Personnel Management Model for Improving the Performance of Public Madrasah Aliyah Teachers in Jambi Province . 23 (2), 9.
Hidayatullah, A. (2021). Kebijakan implementasi akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di mts ibad ar rahman islamic boarding school cimanuk pandeglang. Journal Abacus , 2 (1), 1–16.
Hoque, K. E., Bt Kenayathulla, H. B., D/O Subramaniam, M. V., & Islam, R. (2020). Relationships Between Supervision and  Teachers’  Performance and Attitude in Secondary Schools in Malaysia. SAGE  Open , 10 (2).
Koesoemahardja, N. F. (2016). Analisis Kesiapan Akreditasi Dasar Puskesmas Mangkang Di Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat .
Kulidtod, Z. D. (2017). Islamic Educational Policies in the Philippines: Its Evolution and Current Problems.
Educational Journal , 1 (1).
M.O., A., A.O., O., & W.F., W. (2016). Teachers’ Performance Evaluation in Higher Educational Institution using Data Mining Technique. International Journal of Applied Information Systems , 10 (7), 10–15.
Manab, A. (2013).  The Implementation  of Curriculum  Diversification of  Madrasah Aliyah  Darul Hikmah , Tulungagung  ,  Indonesia. The  Implementation  of  Curriculum  Diversification  of  Madrasah  Aliyah  Darul Hikmah , Tulungagung , IndonesiaJournal of Education and Practice , 4 (18), 64–70.
Marlina, S., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2021). Implementation of the internal quality assurance system (SPMI) in junior high school. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) , 6 (2), 508.
Implementasi kebijakan akreditasi madrasah …
Marmin, M., Koderi, K., Muin, J. A., & Fahri, J. (2020). The Effectiveness of Supervision Program At Madrasah Aliyah in Pesawaran Regency . 10.
Moch Arif Burhanudin, Totok Sumaryanto F, S. (2018). Implementation of Integrated Quality Management in Improving The Quality of Education At Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum. Educational Management , 7 (1), 1–10.
Nadhirin,  N.  (2018).  Teaching  Supervision  of  Madrasah  Headmaster  Based  on  Pesantren  Culture. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) , 5 (2).
Novitasari,  M.,  Budiyanti,  R.  T.,  &  Sriatmi,  A.  (2022).  Kesiapan  Akreditasi  Klinik  Pratama  Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. Link , 18 (1), 1–9.
Rulitawati,  Ritonga,  A.  H.,  &  Hasibuan,  L.  (2020).  Management  Performance  Model  of  High  School Teachers of Muhammadiyah in South Sumatera. International Journal of Educational Review , 2 (3). Sanusi, H. P. (2020). Madrasah Quality Improvement Evaluation Strategic Management Based. International Journal of Nusantara Islam , 8 (2), 137–145. Schles,  R.  A.,  &  Robertson,  R.  E.  (2019).  The  Role  of  Performance  Feedback  and  Implementation  of Evidence-Based Practices for Preservice Special Education Teachers and Student Outcomes: A Review of the Literature. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children , 42 (1), 36–48. Siregar, M. Y., & Sihombing, P. (2021). The Performance Improvement and the Competitiveness of Private Universities  (  PTS  )  in  North  Sumatera  through  the  Strategy  of  Building  Institutional  Competence. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 4 (1), 639–653.
Siswanto, S. (2022). Strengthening Spiritual Leadership in Preserving Religious Culture and Local Wisdom in Madrasah. AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 6 (3), 907–920. Solichin, M. (2015). Imlementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. Jurnal Studi Islam , 6 (2), 148–178. Steinberg,  M.  P.,  &  Kraft,  M.  A.  (2017).  The  Sensitivity  of  Teacher  Performance  Ratings  to  the  Design  of Teacher Evaluation Systems. Educational Researcher , 46 (7), 378–396.
Sudarjat,  J.,  Abdullah,  T.,  &  Sunaryo,  W.  (n.d.).  Supervision,  Leadership,  and  Working  Motivation  to Teachers’ Performance. International Journal of Managerial Studies and Research , 7. Sukmawati, S., Ujang, Y., & Soeharto, S. (2019). The Improvement of Accreditation through Evaluation on Management  Standards  in  Madrasah  Tsanawiyah  Al-Anwar  Pontianak. Journal  of  Educational  Science and Technology (EST) , 5 (1), 67.
Surur,  M.,  &  Roziqin,  M.  K.  (2021).  Islamic  Education  Learning  Process  in  Evaluation  Curriculum:  The Minister  of  Religion  Decree  No.183  and  184  of  2019. SCHOOLAR:  Social  and  Literature  Study  in Education , 1 (1), 2–6.
Sutanti,  D.,  Suparman,  R.,  Setianingsih,  T.,  &  Laelatul  Badriah,  D.  (2022).  Studi  Analisis  Ketercapaian Implementasi  Kebijakan  Akreditasi  Puskesmas  Dan  Kinerja  Puskesmas  Di  Kabupaten  Kuningan. Journal of Public Health Innovation , 2 (02), 189–198.
Taut,  S.,  Santelices,  V.,  Araya,  C.,  &  Manzi,  J.  (2010).  Theory  underlying  a  national  teacher  evaluation program. Evaluation and Program Planning , 33 (4), 477–486.
Tuerah, R. M. S. (2017, August 11). Analysis of Teacher Performance on Learning Managment in Primary School. 9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET 2017) . Wachidi,  W.,  Rodgers,  A.,  &  Tumanov,  D.  Y.  (2020).  Professional  Competence  Understanding  Level  of Elementary School in Implementing Curriculum 2013. International Journal  of Educational Review , 2 (1), 99–105.
Wene, I. W. O. A., & Muljani, R. (2020). English Teacher s ’ Performance Evaluation as a Means for Their Professional Developments. Indonesian Research Journal in Education , 4 (2), 483–497.
Yaumi,  M.,  Sirate,  S.  F.  S.,  &  Patak,  A.  A.  (2018).  Investigating  Multiple  Intelligence-Based  Instructions Approach  on  Performance  Improvement  of  Indonesian  Elementary  Madrasah  Teachers. SAGE  Open , 8 (4), 215824401880921.
Zaqiah,  Q.  Y.,  Suhendar,  D.,  &  Maryani,  N.  (2018,  August  12).  Evaluation  of  Teacher  Performance  to Quality  Learning  in  Madrasah  Aliyah  (A  Comparative  Study  between  Madrasah  Aliyah  Model  and Non-Model Madrasah Aliyah in West Java). International Conference on Islamic Education (ICIE 2018) .