Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan

## Antonius Ando Triadi Manurung
aando9719@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims (1) to find out and analyze the implementation of inheritance distribution to the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province; (2) To find out and analyze the factors that influence changes in the process of dividing the Toba Batak customary  heritage  in  Sungai  Kerjan  Village,  Bungo  Regency,  Jambi  Province.  This  research  is descriptive analysis with the type of Juridical Empirical research, which uses primary data sources and secondary data. Primary data collection techniques through observation and interviews with customary  leaders  and  those  who  have  carried  out  inheritance.  Secondary  data  collection techniques through library research. The discussion of this research is the daughters of the Toba Batak indigenous people in Sungai Kerjan Village who receive inheritance. The results of this study are that inheritance in the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village has experienced a change in inheritance where daughters get a share of the inheritance. This change is caused by several factors, namely: the factor of justice, the factor of religion, and the factor of compassion. Keywords: Traditional Heritage, Toba Batak, Batak Women

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ; (2) Untuk  mengatahui  dan  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perubahan  dalam proses  pembagian  warisan  adat  Batak  Toba  di  Desa  Sungai  Kerjan  Kabupaten  Bungo  Provinsi Jambi.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitian  Yuridis  Empiris,  yang mempergunakan  sumber  data  primer  dan  data  skunder.  Teknik  pengumpulan  data  primer melalui  observasi  dan  wawancara  terhadap  Ketua  Adat  dan  Pihak  yang  telah  melaksanakan pewarisan.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Pembahasan penelitian ini adalah anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan yang mendapatkan harta warisan. Hasil penelitian ini adalah Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak  Toba di  Desa  Sungai  Kerjan  telah mengalami perubahan  dalam  pewarisan  dimana anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan. Perubahan ini disebab kan oleh beberapa faktor yaitu: faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.
Kata Kunci : Warisan Adat, Batak Toba, Perempuan Batak

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  dan  beragam  suku bangsa  dan  budaya  yang  berbeda-beda  satu  dengan  yang  lainnya,  walaupun  demikian dasar  dan  sifatnya  adalah  satu  ke-Indonesiaannya.  Oleh  karena  itu,  Bangsa  Indonesia
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 91 – 108
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
dikenal dengan bangsa “Bhineka” (berbeda-beda di setiap daerah pada suku-suku yang ada) akan tetapi dikenal juga dengan istilah “Tunggal Ika” (Tetap Satu Jua) ialah sifat dan dasar  Kebangsaan  Indonesia.  Adat  bangsa  Indonesia  memiliki  sifat  dasar  yang  Statis. Dimana tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman dan peradaban bangsa diseluruh dunia.
Ada  3  (tiga)  hukum  yang  diakui  di  Indonesia  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945, yaitu: Hukum Barat, Hukum Islam,dan Hukum Adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan juga dalam menyelesaikan masalah yang ada. Di setiap wilayah di  Indonesia  mempunyai  hukum  adatnya  masing-masing  untuk  mengatur  masyarakat adatnya  dan  aturan  itu  merupakan  aturan  yang  tidak  berbentuk  tulisan, 1 Hukum  adat tersebut berkembang dikalangan masyarakat dan telah diakui adanya dan kebenarannya.
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  berisi  aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh orang yang berwajib namun dipatuhi dan didukung oleh masyarakat adat dan dipercaya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. 2 Selain itu, Ter  Haar  berpendapat  bahwa:  “hukum  adat  adalah  keseluruhan  peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan- keputusan orang yang mempunyai kewibawaan dan berpengaruh,serta  didalam  pelaksanaannya  dipatuhi  sepenuh  hati  yang  berdasarkan musyawarah”. 3
Hukum adat mengatur banyak hal, salah satunya adalah hukum pewarisan yang sesuai  dengan  sistem  kekerabatan  (kekeluargaan).  Sistem  kekerabatan  di  Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1.  Patrilineal,  yaitu  masyarakat  adat  yang  menarik  garis  keturunan  dari  pihak  laki- laki(ayah);
2.  Matrilineal,  yaitu  masyarakat  adat  yang  menarik  garis  keturunan  dari  pihak perempuan (ibu);
1 Ridho Saputra, Eriandi Pratama,Vita Sari Prihastoro, Brata Yudha Sitio, Vaula Hanifa, Amira Safitri ,  ”Keberadaan  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia”  Jurnal  Penelitian  Tim  FH  Unja,  2020, https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-  indonesia/,  Diakses  pada  23  Mei 2022 Pukul 17.25 WIB.
2 Cipto Prayitno, Hukum Adat, http://bukitshimla.blogspot.com/2014/11/oleh cipto- prayitno email.html, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 20.38 WIB.
3 Ibid. hal. 2.
3. Parental/ Bilateral, yaitu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu. 4
Hukum  waris  adat  ialah  hukum  yang  mengatur  tentang  garis-garis  ketentuan tentang sistem dan asas-asas dari hukum waris, dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil dan imateriil, dimana harta dari seseorang dapat diserahkan kepada keturunannya dan juga sekaligus mengatur waktu, cara,dan proses dariperalihan harta tersebut. 5
Menurut  Ter  haar,  hukum  waris  adat  adalah  sekumpulan  aturan  hukum  yang mangatur tentang cara bagaimana dari abad keabad pewarisan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 6 Sementara itu, menurut pendapat Soepomo, hukum waris adat adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penerusan dan pengoperan barang ataupun harta benda yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada generasi seterusnya. 7
Di Indonesia sistem pewarisan dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:
1. Sistem keturunan
Masyarakat bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang  berbeda-beda  mempunyai  bentuk-bentuk  kekerabatan  dengan  sistem keturunan  yang  berbeda-beda  yaitu:  Patrilineal,  Matrilineal,  dan  Parental  atau Bilateral.
2. Sistem pewarisan individual
Sistem  pewarisan  individual  adalah  sistem  pewarisan  dimana  setiap  waris mendapatkan  pembagian  untuk  dapat  menguasai  dan  atau  memiliki  harta warisannya masing-masing.
3. Sistem pewarisan kolektif
Sistem pewarisan kolektif ialah sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai bentuk kesatuan yang
4 Ilham Khoirul Anwar, Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal dan Matrilineal,https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal-dan-matrilineal-gbvJ, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 20.50.
5 Redaksi Justika, Hukum Waris Adat Beserta Pengertian Lengkapnya, https://blog.justika.com/keluarga/mengenal-hukum-waris-adat-beserta-pengertiannya/. Diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 21.16.
6 Hilman hadikusuma, Hukum Waris Adat , Penerbit alumni, 1983, Bandung, hlm.17
7 Ibid, hal. 18
tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.
4. Sistem pewarisan mayorat
Sistem pewarisan mayorat adalah sistem dimana pengalihan hak atas penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu diberikan kepada anak yang tertua yang bertugas untuk  memimpin  rumah  tangga  atau  sebagai  kepala  keluarga  yang  menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.
5. Sistem pewarisan islam
Sistem  hukum  waris  islam  adalah  sistem  hukum  waris  yang  pelaksanaan  dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat.
6. Sistem pewarisan barat
Sistem  pewarisan  barat  menurut  hukum  barat  yang  dimaksud  disini  adalah sebagaimana  diatur  dalam  KUH  Perdata  (BW)  yang  menganut  sistem  individual, dimana  harta  warisan  jika  pewaris  wafat  harus  selekas  mungkin  diadakan pembagian. 8
Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga)  unsur, yaitu:
1.  Seorang  peninggal  warisan  ( Erflater )  yang  dimana  meninggalkan  kekayaan  setelah wafat.
2.  Adanya ahli waris ( Erfgenaam ), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3.  Adanya harta warisan ( Nalatenschap ), yaitu wujud dari kekayaan yang ditinggalkan. 9
Pada  dasarnya  proses  peralihannya  sudah  dapat  dimulai  semasa  pemilik  harta kekayaan  itu  sendiri  masih  hidup  serta  proses  selanjutnya  berjalan  terus,  yang mengakibatkan keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang akan merasakan hal yang sama untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Sebagaimana hakekatnya, ada 5 (lima) asas-asas hukum waris adat yaitu:
1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
4. Asas Musyawarah dan mufakat
8 Ibid ., hal. 23
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia , Sumur Bandung, 1983, Bandung, hal. 14.
5. Asas Keadilan dan primirma.
Asas tersebut bukanlah hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan berpengaruh juga dalam bidang hukum adat yang lain seperti didalam hukum  perkawinan adat, hukum perjanjian adat  , dan lainnya. 10 Sifat dari hukum adat waris yaitu memuat peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang- barang  hartabenda  yang  tidak  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dari  suatu  angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya dan proses itu telah dimulai pada saat orang tua masih hidup. 11
Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya atau keturunannya, harta warisan terdiri atas:
a. Harta bawaan atau harta asal,
b. Harta perkawinan,
c. Harta pusaka,
d. Harta yang menunggu. 12
Oleh  karena  itu,  maka  tiap-tiap  susunan  masyarakat  dibutuhkan  suatu  aturan hukum yang mengatur cara atau mekanisme peralihan harta warisan sipewaris kepada ahli warisnya, karena adat istiadat pada setiap daerah berbeda, dan berpedoman kepada hukum  adat  masing-masing.  Hukum  adat  Batak  toba  termasuk  salah  satu  masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu: menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Seperti yang dapat  dilihat bahwasannya marga yang diturunkan kepada anak-anaknya  berasal  dari  marga  ayahnya  dan  akan  berlanjut  kepada  generasi selanjutnya yang membentuk suatu kelompok dan perempuan menciptakan hubungan besan ( affinal relationship ) karena harus menikah dengan laki-laki dari kelompok marga- marga yang lain. 13
Suku Batak Toba juga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau  perkawinan.  Masyarakat  Batak  Toba  memiliki  kelompok  kekerabatan  yang  kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal ( garis keturunan yang berasal dari laki- laki).  Suatu  hal  yang  sering  dibahas  dalam  suatu  sistem  patrilineal  yang  sangat  ketat seperti  halnya  dengan  masyarakat  Batak  Toba  adalah  posisi  perempuan.  Perempuan
10 Ibid. , hal. 31 11 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita , Jakarta Pusat, 1982, hal. 81.
12 Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Sinar Grafika, Palu, 2008, hal. 3.
13 Jacob Cornelis Vergouwen, Masyarakat dan hukum adat batak toba , LKIS Yogyakarta, 2004, hal. 1.
merupakan  bagian  dari  kelompok  ayahnya  sebelum  dia  kawin.  Karena  setelah perkawinan,  perempuan  akan  meninggalkan  lingkungan  ayahnya  dan  ikut  dalam kekerabatan suaminya. 14
Dalam  adat  Batak  Toba,  laki-laki  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  baik didalam  kehidupan  dimasyarakat  maupun  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Pola  hidup masyarakat adat sudah turun-temurun menjadikan laki-laki sebagai  patokan dan garis keturunan menjadikan hal tersebut sebagai hukum adat yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat  adat  Batak  Toba.  Sebagaimana  biasanya  pelaksanaan  acara-acara  adat ataupun  upacara  adat  perempuan  tidak  pernah  berdiri  dibarisan  paling  depan, dikarenakan perempuan nantinya akan menikah dan anak perempuan itu sendiri yang kawin  dengan  “kawin  jujur”  akan  masuk  menjadi  anggota klan suaminya,  Sistem pewarisan  dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba  mempertahankan  sistem  patrilineal. Dimana  yang  menjadi  ahli  waris  dari  hukum  adat  Batak  yaitu  anak  laki-laki,  Anak perempuan bukan merupakan ahli waris orangtuanya yang meninggal dunia. 15
Terdapat sebuah falsafah dalam adat Batak yang berlaku:
1. Sigoki  jabu  ni  halak  do  ianggo  boru yang  berarti  anak  perempuan  adalah  mengisi untuk rumah orang.
2. Mangan tuhor ni boru yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan.
3. Holan  anak  do  sijalo  teanteanan yang  berarti  anak  laki-laki  yang  berhak  memiliki serta berbicara mengenai adat. 16
Berdasarkan  falsafah  tersebut,  maka  sudah  jelas  bahwa  masyarakat  adat  Batak menganggap di dalam peradatan maupun didalam pembagian warisan anak laki-laki yang mempunyai  kuasa  penuh  atas  harta  warisan  dan  anak  perempuan  tidak  akan mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan,  dikarenakan  anak  perempuan  akan  dikawin jujur oleh orang lain dan akan menjadi bagian klan dari pihak suaminya dan patuh serta menghargai pihak suaminya dikarenakan perempuan dikawinkan secara “kawin jujur”. 17
14 Helga Septiani Manik,”Makna Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”, Bio Kultur , Vol.1 No.1 , Juni 2012.
15 Daniel Lumbangaol,” Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba”, Jurnal Hukum , Vol.2 No.1 , 2016 16 Muhammad Reza Pahlevi, “Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Waris Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/Pdt.G/2016/PN”, Samarinda, 2005, hal. 44.
17 Ganesha  Siahaan,”  Bentuk  Perkawinan  Adat  Menurut  Hukum  Adat”, Media  Sosialika , https://langitbabel.com/perkawinan-adat-di-indonesia/,  Diakses  pada  tanggal  4  Juni  2022,  Pukul  15.30 WIB.
Sistem didalam tatanan hukum yang hidup didalam masyarakat adat Batak, dimana hukum  adat  Batak  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal  dan  menjunjung  tinggi kebudayaan  leluhur,  salah  satunya  didalam  pewarisan  tentu  anak  laki-laki  lah  yang berhak  atas  warisan  orang  tuanya,  sesuai  dengan  pepatah  dalam  adat  Batak  yang mengatakan bahwa “ Holan anak do si jalo teanteanan ” yang berarti anak laki-laki lah yang berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum dan atas rumah yang jatuh kepada waris anak terakhir dari keseluruhan anak atau yang disebut dengan “ Siappudan” . 18
Namun  yang  terjadi  pada  masa  sekarang  yaitu  berkembangnya  kedudukan perempuan terhadap warisan, dimana masyarakat Batak telah mengubah prinsip hidup mereka dalam sistem pewarisan, yaitu anak perempuan juga  dapat  memperoleh harta warisan  seperti  halnya  anak  laki-laki.  Masyarakat  Batak  Toba  menilai  bahwa  harta warisan yang mereka miliki itu sepenuhnya milik semua keturunannya termasuk anak perempuan. 19
Didalam  sistem  pewarisan  masyarakat  adat  Batak  Toba  yang  menganut  sistem kekerabatan patrilineal (mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki) dan sekaligus membagikan warisan kepada anak laki. Namun didalam pelaksanaannya di Desa Sungai Kerjan, Pelaksanaan pembagian waris perempuan mendapatkan bagiannya sebagian dari harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem  pewarisan dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba.  Pewarisan  di  Sungai  Kerjan  mulai  mengalami perubahan yang terjadi dibeberapa keluarga yang membagikan beberapa bidang tanah dan harta kekayaan lainnya kepada anak perempuan yang seharusnya merupakan bagian dari pihak anak laki-laki.
Populasi dan sampel penelitian yaitu sekelompok masyarakat adat Batak Toba yang melakukan  pembagian  warisan  di  desa  Sungai  Kerjan.  Sekelompok  masyarakat  yang tinggal didesa Sungai Kerjan terhitung sejak tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 4320 Jiwa dan yang membagikan warisan sebanyak 25 Keluarga serta sampel sebanyak 5 Keluarga Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba di desa Sungai  Kerjan  Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi  ke  dalam  skripsi  yang  berjudul
18 Loc.Cit, Muhammad Reza Pahlevi.
19 Helprida Nababan,” Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Hukum Waris Adat Kota Pontianak”, Jurnal Hukum, Vol.5 No.3, 2017
Pelaksanaan  Pembagian  Waris  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  Di  Desa  Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pelaksanaan pembagian warisan adat  Batak Toba  di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?Apa  saja  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  pembagian  warisan pada masyarakat adat Batak Kabupaten Bungo Provinsi Jambi? Metode penelitian adalah penelitian  yuridis  empiris,  atau  yang  dikenal  dengan  penelitian  hukum  sosiologis  dan dapat  dikenal  juga  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  suatu  ketentuan  yang berlaku  dan  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  lapangan  khususnya  lingkungan masyarakat  dalam  hal  pewarisan  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  undang-undang (statute  approach) .  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu  bersifat deskriptif, dengan memaparkan atau menjelaskan tentang perkembangan hukum waris adat  dalam  pembagian  harta  waris  terhadap  anak  Perempuan  di  desa  Sungai  Kerjan Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi.  Sumber  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara, literatur, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu .

## B. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Adat  Batak  Toba Desa Sungai Kerjan Provinsi Jambi
Istilah  kata  adat  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  “Adah”,  yang  diterjemahkan dalam  Bahasa  Indonesia  yaitu  “kebiasaan”.  Adat  atau  kebiasaan  telah  dimaknai kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir disemua bahasa daerah di Indonesia telah menggunakan  istilah  tersebut.  Adat  atau  kebiasaan  adalah  perilaku  dan  kebiasaan masyarakat  adat  yang  senantiasa  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari- hari.Adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa, yang merupakan salah satu jelmaan  daripada  jiwa  bangsa  yang  bersangkutan  dari  abad  ke-abad.  Adat  dapat mencerminkan juga jiwa dan kepribadian suatu bangsa 20 .
Pelaksanaan  pembagian  waris  menurut  hukum  waris  adat  Batak  Toba  di  Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo, apabila ada pewaris yang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya
20 Widyastuti,  “Tradisi  dan  Adat  Istiadat ”  Jurnal  Hukum ,  hal.18  ,  http://etheses.uin- malang.ac.id/1916/5/07210093_Bab_2.pdf. Diakses pada tanggal 3 oktober, Pukul 22.01 WIB.
yang  masih  hidup  jika  terdapat  hubungan  darah  yang  dinamis  dengan    hubungan kewarisan. Syarat beralihnya harta waris adalah adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah dan perkawinan.
Masyarakat  Desa  Sungai  Kerjan  Kabupaten  Bungo  dalam  hal  waris  mempunyai asas-asas kewarisan, yaitu:
1.     Asas kekerabatan, yaitu hak kewarisan yang berlaku hanya dalam satu garis sistem kekerabatan ayah (Patrilineal). Harta pusaka yang diberikan oleh nenek moyang hanya melalui garis keturunan ayah kebawah diteruskan kepada anak cucu yang laki-laki.
2.  Asas kolektif, yaitu yang berhak atas warisan bukanlah milik perorangan melainkan milik  bersama.  Berdasarkan  asas  ini  maka  harta  tidak  dibagi-bagikan  dan diberikan  kepada  kelompok  penerimanya  dalam  bentuk  rumah  parsaktian ataupun harta pusaka tinggi.
Pembagian harta warisan dari harta pusaka tinggi yang diperoleh dari orang tua yaitu ayah yang dibagikan secara kolektif tidak ada permasalahan, karena pada  waktu penerimanya juga diperoleh secara kolektif dari nenek  moyang dulu.  Sedangkan  pembagian  harta  pusaka  rendah  dapat  ditentukan  siapa pemiliknya berdasarkan pencahariannya, harta ini juga dapat diterima secara kolektif oleh generasi penerusnya. 21
3.    Asas keutamaan, yaitu dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak  lebih  berhak  dibandingkan  dengan  yang  lain  dan  selama  yang  berhak  itu masih ada maka yang lain tidak bisa menerimanya.
Pembagian  harta  waris  adat  batak  toba  kepada  anak  laki-laki  dan  perempuan yang  sering  terjadi  di  Desa  Sungai  Kerjan  Kabupaten  Bungo  yaitu  dengan menggunakan asas sama rata dan  keadilan, tidak memandang harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah dan siapa ahli warisnya. Artinya masyarakat secara perlahan telah meninggalkan pembagian waris adat batak dikarenakan masuknya  pengaruh  agama  Kristen  yang  mengajarkan  cinta  kasih  dan keadilan kepada anak laki-laki dan perempuan. 22
21 Wawancara dengan Opung Titah Tampubolon, Masyarakat penerima warisan Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo, tanggal 15 Oktober 2022
22 Wawancara dengan Horas Manurung, Masyarakat penerima warisan Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo, tanggal 13 Oktober 2022
Pembagian  harta  warisan  dapat  dilakukan  apabila  wafatnya  pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak  akan dibagikan menurut hukum waris adat  manapun.  Menurut  hukum  waris  adat  Batak  Toba  di  Desa  Sungai  Kerjan Kabupaten  Bungo  pembagian  warisan  ini  dilakukan  dengan  menghadirkan  semua pihak  yaitu, Tulang ,  ketua  adat,  kepala  desa,  serta  ahli  waris  yang  bersangkutan. Pembagian  harta  warisan  ini  menurut  harta  kekayaan  tidak  ada  ketentuan  untuk melakukan pembagian, dapat dilakukan setelah pewaris dikuburkan atau bisa saja 40 hari bahkan 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya  yaitu  harta-harta  warisan  ini  harus  dikurangi  terlebih  dahulu  dengan apabila pewaris meninggalkan hutang. Bila harta dengan keadaan bersih ini barulah harta dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan memakai sistem pewarisan patrilineal dan sesuai dengan asas keadilan sekaligus kasih sayang, dimana ada 25 keluarga yang sudah membagikan harta warisannya dan 5 keluarga yang memberikan harta warisan kepada anak laki- laki dan perempuan.
Pelaksanaan pewarisan adat Batak Toba desa Sungai Kerjan,

## Kabupaten Muara Bungo
No. Pewaris Ahli waris Laki-laki dan Perempuan Harta yang ditinggalkan Pelaksanaan Pembagian Laki-laki Perempuan 1. Alm. Jawali Manurung/ R.Batuara Horas Manurung) 6  orang  anak laki-laki  dan  3 orang anak perempuan 2  hektar  kebun dan rumah induk Seluruhnya  dibagi secara merata Seluruhnya dibagi  secara merata 2 Alm.  Op.  Angela Sihaloho/ A. Girsang  (Robert Sihaloho) 2  orang  anak Laki-Laki dan 1 orang anak Perempuan Sebidang tanah  seluas 500 meter dan rumah induk Seluruhnya dibagi  secara merata Tidak mendapatkan Harta warisan 3 Jamhot  Silalahi/ R. Tobing ( Jeri Silalahi) 3  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak perempuan Perkebunan  6 hektar dan rumah induk Seluruhnya dibagi  secara merata, anak Bungsu mendapat Rumah induk 1 hektar tanah  untuk anak perempuan 4 Ramses Nababan/ R. Sitanggang 1  Orang  anak Laki-laki  dan  1 Beberapa bidang tanah Seluruhnya dibagi  secara merata Tidak mendapatkan harta warisan
( Agus Nababan)  orang
anak
perempuan 5 A.  Situmorang/ br Sinurat (Charles Situmorang ) 4  Orang  anak Laki-laki 8 hektar Perkebunan Seluruhnya dibagi  secara merata Tidak memiliki anak perempuan 6 Poltak  Sinaga/ br. Sigalingging ( Petrus Sinaga ) 6  Orang  anak Laki-laki  dan  1 orang Perempuan 10 Hektar kebun  Sawit dan  1  rumah kontrakan 10 Hektar kebun sawit yang dibagi secara merata Mendapatkan 1 rumah Kontrakan 7 James Damanik/ br. Purba (Asco Damanik) 4  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak Perempuan 4 hektar perkebunan, beberapa kavling  tanah dan ruko 4 Hektar perkebunan Seluruhnya dibagi  secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 8 JesmonSigalinggi ng/S. Sinaga (Jery Sigalinggin) 1  orang  anak Laki-laki dan tidak  memiliki anak perempuan 5 unit ruko Seluruh  harta dibagikan kepada anak laki-laki Tidak memiliki anak perempuan 9 Rudy Tambunan/  br. Manurung (Sermon Tambunan) 1  orang  anak laki-laki  dan  1 orang anak Perempuan 2 hektar Perkebunan sawit 1 hektar perkebunan sawit 1 hektar perkebunan sawit 10 Rapido  Sianturi/ br. Sirait (Rapli Sianturi) 3  orang  anak Laki-laki  dan  3 orang anak perempuan 1 hektar perkebunan dan rumah induk 1 Hektar Diberikan kepada anak Laki-laki secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 11 Nelson Manurung/  br. Manik (James Manurung ) 1  orang  anak Laki-laki  dan  5 orang anak perempuan Beberapa bidang  tanah dan  4  hektar perkebunan Diberikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki Tidak mendapatkan harta warisan 12 Sahat Sinambela/  br. Ginting (Kristian Sinambela) 6  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak Perempuan 6 hektar perkebunan dan  3  unit ruko  serta  2 bedeng Seluruhnya dibagikan harta warisan  secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 13 Tumpak Sitorus/ br. Sijabat ( Lasma Sitorus ) 1  orang  anak Laki-laki  dan  2 orang anak Perempuan 3  unit  ruko dan usaha depot air minum Diberikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki Tidak mendapatkan harta warisan 14 Bungaran  Sirait/ br. Manurung ( Mona Sirait ) 2  orang  anak Laki-laki  dan  4 orang anak perempuan 4 hektar perkebunan sawit dan kos- kosan Seluruhnya dibagikan secara merata Tidak mendapatkan harta warisan
15 Baringin Sitorus/ br. Sigalingging (Bangun Sitorus ) 4  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak perempuan 1 hektar kebun  sawit dan  2  unit kontrakan Seluruhnya dibagikan secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 16 Sitar Sigalingging/ br.Situmorang (Kardo Sigalinggin) 4  orang  anak Laki-laki  dan  3 orang anak Perempuan Beberapa bidang tanah Seluruhnya dibagikan secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 17 Jalemar Ambarita  /  R. Rajagukguk (Putri Ambarita) 2  orang  anak Laki-laki  dan  5 orang anak Perempuan 4 hektar kebun  Sawit dan  4  hektar lahan kosong Dibagikan 4 hektar  kebun sawit untuk anak Laki-laki 4 hektar lahan kosong dibagikan untuk anak perempua 18 Hasiholan Simarmata/  br. Pasaribu (Rita Simarmata) 3  orang  anak laki-laki dan tidak  memiliki anak Perempuan 3 hektar kebun  sawit dan  1  hektar kebun karet Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak memiliki anak Perempuan 19 Radot  Sidebang/ br. Purba (Sarmauli Sidebang) 5  orang  anak laki-laki  dan  1 orang anak perempuan 7 hektar kebun  karet dan  1  hektar kebun sawit Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 20 Felikson  Tamba/ br. Manurung (Ayulina Tamba) 2  orang  anak Laki-laki  dan  3 orang anak Perempuan Beberapa bidang  tanah dan perkebunan Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 21 Tomas Sihombing/  br. Manurung (Jenita Sihombing) 2  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak Perempuan 10 hektar kebun  sawit dan kos- kosan Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 22 Junari  Tamba/ br. Sirait ( Ergio Tamba ) 1  orang  anak laki-laki  dan  1 orang anak perempuan 1 hektar kebun karet Dibagikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki Tidak mendapatkan harta warisan 23 Hasudungan Sinurat/ br. Simbolon (Putriana Sinurat) 2  orang  anak Laki-laki  dan  3 orang anak perempuan 4 hektar kebun  dan  3 rumah Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 24 Hendri Manurung/  br. Simarmata (Janseno Manurung) 5  orang  anak Laki-laki  dan  2 orang anak Perempuan 6 hektar tanah Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan 25 Jigar  Manurung/ br. Sitanggang ( Jeksen Manurung ) 3  orang  anak Laki-laki  dan  1 orang anak Perempuan 2 hektar tanah  dan  1 unit kontrakan Dibagikan seluruhnya secara merata Tidak mendapatkan harta warisan

## Sumber : Data Primer
Masyarakat adat Batak  Toba dalam melakukan proses pelaksanaan pewarisan harus
dilakakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, dimana perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena ia bagian dari klan suaminya. dari dua puluh lima (25) responden yang melakukan pelaksaan pembagian warisan terdapat lima (5) sampel yang pembagian warisannya tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak Toba. Dalam beberapa kondisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa hukum waris adat Batak tidak adil dan akibatnya yaitu tidak terlaksananya pewarisan adat Batak secara sepenuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman perempuan mulai mendapatkan kesetaraan hak tetapi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya  perempuan  belum  seimbang  dengan  anak  laki-laki  ,  namun  status  pembawa keturunan keluarga tetap dari anak laki-laki yang membuat anak perempuan tidak bisa mendapatkan  harta  warisan  yang  sama  dengan  anak  laki-laki  dalam  pelaksanaan pembagian waris.
Didalam Aturan adat Batak didalam pewarisan Terdapat sebuah falsafah dalam adat Batak yang berlaku :
1. Sigoki jabu ni halak do ianggo boru yang berarti anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang.
2. Mangan tuhor ni boru yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan.
3. Holan anak do sijalo teanteanan yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta menguasai harta warisan.
Berdasarkan Umpasa /falsafah  tersebut,  maka  sudah  jelas  bahwa  masyarakat  adat Batak menganggap di dalam peradatan maupun didalam pembagian warisan anak laki- laki  yang  mempunyai  kuasa  penuh  atas  harta  warisan  dan  anak  perempuan  tidak mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan,  dikarenakan  anak  perempuan  akan  dikawin jujur oleh  orang  lain  atau  dikawinkan  dengan  memberikan Sinamot dan  akan  menjadi bagian  klan  dari  pihak  suaminya  dan  patuh  serta  menghargai  pihak  suaminya dikarenakan perempuan dikawinkan secara “kawin jujur”

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Kabupaten Bungo
faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba, Faktor tersebut antara lain ;
1. Faktor Agama
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan,  maka  faktor  agama mempengaruhi  perubahan  dan  perkembangan  pewarisan  adat  Batak  Toba, terkhusus dalam hal pelaksanaan pewarisan. Pada masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Bungo sebagian besar menganut agama Kristen, dalam hal pembagian warisan yaitu sebagaimana yang tertulis di alkitab dalam injil Galatia 6 ayat 2, yang berisi  “ Marsiurupan  ma  dihamu  namangondihon  boban  i,  parhiteon  i  do dipadalanhon  hamu  do  titah  ni  kristus “  artinya,  Bertolong-tolonganlah menanggung  bebanmu,  maka  demikianlah  kamu  memenuhi  hukum  Kristus.
Ajaran  saling  mengasihi  menjadi  suatu  prinsip  orang  tua  dalam  memberikan warisan,  sehingga  berpengaruh  kepada  anak  perempuan  yang  dahulunya diberikan  harta parpaikat pada  saat  menikah,  atau  pemberian  simbol  berupa benda  secara  ikhlas.  Sekarang  anak  perempuan  sudah  mendapatkan  bagiannya dalam pelaksanaan pembagian warisan. Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Jeri  Silalahi  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  melakukan  pembagian  warisan, ajaran  saling  mengasihi  sesama  manusia  diterapkan  oleh  orang  tua  bapak  Jeri Silalahi dalam hal pembagian warisan, orang tua beliau menginginkan keputusan itu tidak untuk dipersoalkan oleh setiap anggota keluarga, melainkan suatu alasan untuk  saling  merangkul  diantara  mereka  yang  bersaudara.  Bapak  Jeri  Silalahi menambahkan bahwa orang tua nya mengatakan, “ Sada do sibahen na saut “ yang artinya  yaitu  satu  kesepakatan  yang  membuat  semuanya  terjadi.  Pelaksanaan warisan  di  keluarga  Bapak  Jeri  Silalahi  dibagikan  pada  tahun  2020,  orang  tua beliau membagikan lima (5) hektar perkebunan untuk anak Laki-laki dan rumah induk  kepada  anak  bungsu,  dan  satu  (1)  hektar  perkebunan  kepada  anak perempuan.
2.  Faktor Keadilan dan Kasih Sayang
Pelaksanaan  pembagian  warisan  yang  dilakukan  secara  adil  antara  anak Laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kedudukan antara anak Laki-laki dan  anak  perempuan  tidak  lah  seimbang  dalam  hal  kedudukan  didalam  adat, namun  didalam  pewarisan  anak  perempuan  sudah  mendapatkan  bagian warisannya  walaupun  tidak  sebanyak  anak  laki-laki,  dalam  hal ini  dapat  dilihat bahwa  orang  tua  melakukan  pembagian  harta  warisan  kepada  anak-anaknya berdasarkan rasa kasih sayangnya dan memberikan secara adil termasuk kepada anaknya perempuan sebagai ahli waris. Penulis mendapati bahwa beberapa orang
tua telah membagikan warisan dengan adil. Artian dari kata adil disini yaitu anak perempuan telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris. Seperti yang terjadi dalam keluarga Ibu Putri Ambarita, beliau menceritakan bahwa:
pada  saat  pembagian  warisan  di  tahun  2019,  orang  tuanya  meninggalkan empat (4) hektar tanah dan empat (4) hektar lahan kosong. Untuk dua (2) orang laki-laki, orang tuanya membagikan empat (4) hektar tanah, terhadap lima (5) orang anak perempuan orang tuanya membagikan 4 hektar lahan kosong.  Diberikan  lahan  kosong  kepada  anak  perempuan  semata-mata karena kasih sayang orang tua terhadap beliau. Ibu Putri juga menambahkan bahwa  orang  tuanya  tidak  ada  membeda-bedakan  antara  laki-laki  dan perempuan walaupun telah diketahui bahwa anak perempuan tidak berhak atas  harta  warisan  orang  tuanya  dan  orang  tuanya  bersikap  adil  terhadap anak-anaknya walaupun adil bukan dilihat dalam jumlah yang sama. 23

## 3. Faktor Konflik Keluarga
Perubahan yang terjadi pada proses pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat adat Bungo juga disebabkan oleh perselisihan didalam keluarga. Adanya pihak yang tidak merasa puas dengan apa  yang  menjadi  bagian  miliknya  akan  menjadi  konflik.  Beberapa  pihak  yang tidak  setuju  dengan  apa  yang  menjadi  keputusan  dalam  pelaksanaan  waris termasuk anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Jika terjadi konflik dalam pelaksanaan pewarisan maka akan dilakukan musyawarah keluarga dengan menghadirkan anggota keluarga yang dipimpin oleh ketua adat ataupun tulang .  Seperti  yang  terjadi  pada  keluarga  ibu  Putri  Ambarita,  hasil  dari perundingan dalam membagikan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan yaitu 4 hektar perkebunan sawit diberikan kepada 2 orang anak laki-laki dan 4 hektar  lahan  yang  masih  kosong  diberikan  kepada  5  orang  anak  perempuan. Keluarga  ibu  Putri  Ambarita  melakukan  pembagian  warisan  terhadap  dua  (2) orang  anak  Laki-laki  dan  5  orang  anak  Perempuan,  menurut  cerita  ibu  Putri, pembagian warisan sebagaimana diatur didalam hukum adat Batak Toba dimana anak  perempuan  tidak  mendapatkan  bagian  dari  harta  waris  namun  saudara Perempuan  tidak  puas  dengan  keputusan  pembagian  warisan  tersebut,
23 Wawancara dengan Putri Ambarita, Masyarakat penerima warisan desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo, tanggal 23 Oktober 2022
dikarenakan  yang  mengurus  orang  tuanya  semasa  hidup  yaitu  saudara perempuannya, maka  masing-masing anak  perempuan mendapatkan 0,8 hektar tanah kosong.
Jika anak perempuan tidak menerima kalau dia tidak mempunyai hak atas warisan  padahal  dia  susah  payah  untuk  mengurus  orang  tuanya  semasa hidup  maka  akibatnya  menimbulkan  konflik  dan  melakukan  musyawarah dengan mengundang beberapa tokoh seperti tulang, parsahutaon,dan tokoh lainnya.  Maka  dapatlah  keputusan  bahwa  anak  Laki-laki  mendapatkan  4 hektar perkebunan yang dibagi merata, dan anak Perempuan mendapatkan beberapa kavlingan tanah dan ruko. Kemudian memberikan sejumlah uang kepada  Tulang,  dongan  Parsahutaon,  dan  tokoh  lain  dikarenakan  mereka adalah saksi dalam jalannya musyawarah pembagian warisan. 24

## C. Kesimpulan
1. Pewarisan  pada  masyarakat  adat  Batak  Toba  di  Sungai  Kerjan  mengalami perubahan. Dimasa  yang  dulu, masyarakat adat  Batak Toba  hanya membagikan warisan kepada anak laki-laki saja, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus dan ahli waris yang sah dan anak perempuan bukan dari bagian dari ahli waris. Anak perempuan memperoleh harta pemberian saat anak perempuan itu menikah yang dikenal dengan harta parpaikat . Parpaikat ini diberikan secara lisan ataupun simbolis pada saat berlangsungnya pernikahan,  dan akan  menjadi milik  pribadi anak perempuan nantinya akan dibawa mengikuti suaminya. Anak laki-laki dan saudaranya tidak berhak mengambil ataupun menggugat harta parpaikat tersebut. Sedangkan dimasa sekarang, telah berkembang pada masyarakat adat Batak Toba di  desa  sungai  kerjan  anak  perempuan  telah  mendapat  bagiannya  sebagai pemberian.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  warisan  terhadap  anak perempuan di desa Sungai Kerjan, yaitu faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.
24 Wawancara  dengan  Putri  Ambarita,  Masyarakat  penerima  warisan,  di  Desa  Sungai  Kerjan Kabupaten Bungo, pada tanggal 20 Oktober 2022

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hilman hadikusuma, Hukum Waris Adat , Penerbit alumni, 1983, Bandung.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia , Sumur Bandung, 1983, Bandung.
Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita , Jakarta Pusat, 1982.
Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Sinar Grafika, Palu, 2008.
Jacob Cornelis Vergouwen, Masyarakat dan hukum adat batak toba , LKIS Yogyakarta, 2004.
Muhammad Reza Pahlevi, “Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Waris Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/Pdt.G/2016/PN”, Samarinda, 2005.

## B. Artikel/Jurnal
Cipto  Prayitno,  Hukum  Adat,  http://bukitshimla.blogspot.com/2014/11/oleh  cipto- prayitno email.html, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 20.38 WIB.
Daniel  Lumbangaol,”  Kedudukan  Perempuan  dalam  Pewarisan  Hukum  Adat  Batak Toba”, Jurnal Hukum , Vol.2 No.1 , 2016
Helga  Septiani  Manik,”Makna  Fungsi  Tradisi  Sinamot  dalam  Adat  Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”, Bio Kultur , Vol.1 No.1 , Juni 2012.
Helprida Nababan,” Kedudukan Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Hukum Waris Adat Kota Pontianak”, Jurnal Hukum, Vol.5 No.3, 2017
Ilham  Khoirul  Anwar,  Mengenal  Sistem  Kekerabatan  Bilateral,  Patrilineal  dan Matrilineal,https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal- dan-matrilineal-gbvJ, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 20.50.
John  Ganesha  Siahaan,”  Bentuk  Perkawinan  Adat  Menurut  Hukum  Adat”,  Media Sosialika, https://langitbabel.com/perkawinan-adat-di-indonesia/,
Munir Salim, “ Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara,” Jurnal Vol. 6 No. 1, 2017
Redaksi  Justika,  Hukum  Waris  Adat  Beserta  Pengertian  Lengkapnya, https://blog.justika.com/keluarga/mengenal-hukum-waris-adat-beserta- pengertiannya/. Diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 21.16.
Ridho Saputra, Eriandi Pratama,Vita Sari Prihastoro, Brata Yudha Sitio, Vaula Hanifa, Amira Safitri , ”Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”
Jurnal  Penelitian  Tim  FH  Unja,  2020,  https://law.unja.ac.id/keberadaan- hukum-adat-dalam-sistem-hukum-  indonesia/,  Diakses  pada  23  Mei  2022 Pukul 17.25 WIB.
Widyastuti,  “Tradisi  dan  Adat  Istiadat ”  Jurnal  Hukum ,  hlm.18  ,  http://etheses.uin- malang.ac.id/1916/5/07210093_Bab_2.pdf.  Diakses  pada  tanggal  3  oktober, Pukul 22.01 WIB.

## C. Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata