E-ISSN : 1978-2608 Volume 6, (2), Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Kedudukan  Aset  Milik  Pihak  Ketiga  Yang  Dijadikan  Sebagai  Boedel  Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan
Nyulistiowati Suryanti 1 , Pupung Faisal 2 , Salsabila Muharani 3
1 Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran, salsabilamuharani0105@gmail.com 2 Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran 3 Fakultas Huku, Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Mortgage is one type of guarantee that lenders are interested in offering loan facilities for because it is seen as a good guarantee and simple to implement. In reality, the guarantee granted by the Debtor to the Creditor bound by this Mortgage does not always belong to the Debtor but rather to a Third Party who has hand over their assets as guarantee for the payment of the Debtor's obligation. Of course, this only becomes a problem if the debtor is unable to repay the creditor; in that case, the creditor may decide to use the bankruptcy process as the last resort to address the debt issue. There are frequently issues with the Curator's power to add all assets connected to the Debtor's assets, including Third Party assets pledged as collateral, to the bankrupt estate. With reference  to  the  Law  Number  37  of  2004  on  Bankruptcy  (K-PKPU  Law)    and  Law  Number  4  of  1996  on Mortgage, this study intends to perform a deeper analysis relating to the authority of the Curator as well as the situation of assets belonging to Third Parties bound by Mortgage in the bankruptcy case. This study was put together using a qualitative method and a normative juridical approach. Data were collected online through a literature review, and they were processed in an analytical descriptive way. The findings of this study show that, first, the new Curator has the ability to enter  Third Party assets if, after two (two) months, Separatist Creditors have not exercised their right to execution as provided for in Article 59, paragraphs (1) and (2) of the K-PKPU Law. Second, under Article 59(1) of the K-PKPU Law, which refers to the principle of lex posteriori derogat legi priori and views the context of the case as bankruptcy, the Curator is actually given the authority to conduct auctions due to the position of assets belonging to Third Parties in the bankruptcy estate, then to resolve this case related to the position of Third Party assets in the bankruptcy estate refers to the K-PKPU Law.
Keywords
Mortgage; Bankruptcy; Third Party Assets
Cite This Paper Suryanti, N., Faisal,  P., & Muharini, S. (2022). Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan  Sebagai  Boedel  Pailit  Oleh  Kurator  Berdasarkan  UU  Kepailitan  Dan  UU  Hak Tanggungan. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Kredit  di  sejumlah  negara  sedang  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat selama  dekade  terakhir.  Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  faktor,  salah  satunya  karena hadirnya instrumen ataupun lembaga  yang menyediakan berbagai pinjaman  baik kepada sektor  rumah  tangga  ataupun  korporasi.  Pertumbuhan  kredit  ini  menurut International Monetary Fund (IMF) rata-rata mencapai angka 10% per tahun di beberapa negara seperti Brasil, Rusia, Turki, dan termasuk Indonesia. 1
Kebutuhan fasilitas kredit yang meningkat tidak lain didasari atas beberapa faktor seperti kebutuhan dalam sektor rumah tangga hingga pembiayaan skala besar dalam tingkat
1 International  Monetary  Fund, “Credit  Expansion  in  Emerging  Markets  :  Propeller  of  Growth?”, < https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15212.pdf >, diakses pada 28 September 2021.
korporasi. Menurut data Bank Indonesia, kebutuhan pembiayaan korporasi dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional, membayar kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk melakukan  perluasan  kegiatan  usaha. 2 Banyaknya  perusahaan  yang  mengajukan  fasilitas kredit kepada perbankan saat ini juga disinyalir sebagai upaya untuk memulihkan kondisi keuangan dan mempersiapkan perusahaan pasca era new normal akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam  pemberian  fasilitas  kredit  diawali  dengan  adanya  perjanjian  kredit  antara bank  yang  disebut  sebagai  Kreditor  dan  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh pinjaman dari bank ini disebut dengan Debitor. Perjanjian ini selanjutnya akan memberikan hak  dan  kewajiban  baik  kepada  Kreditor  ataupun  kepada  Debitor,  salah  satunya  Debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran kepada Kreditor secara tepat waktu. Perjanjian kredit juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).
Kreditor  dalam  memberikan  kredit  harus  mengacu  kepada  prinsip  kehati-hatian. Penerapan  prinsip ini lazimnya Kreditor melakukan  analisa kredit yang mengacu kepada analisa terhadap Prinsip 5C yang teridiri atas Character yakni sifat daripada calon Debitor, Capital berupa modal dasar yang dimiliki oleh Calon Debitor, Collateral yakni jaminan yang disediakan  oleh  calon  Debitor  kepada  Kreditor, Condition  of  Economy yaitu  kondisi perekonomian dari calon Debitor. 3
Selain melalui analisis  kredit sebagaimana yang telah disebutkan  di atas, Kreditor akan  mensyaratkan  kepada  Debitor  untuk  memberikan  jaminan  guna  mengantisipasi adanya risiko seperti Debitor mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian kredit. Pada kondisi seperti ini, maka utang Debitor akan ditanggung oleh jaminan yang diberikan kepada  pihak  Kreditor.  Hal  ini  juga  seakan  memberikan  perlindungan  kepada  Kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa fasilitas kredit yang diberikan olehnya kepada Debitor akan tetap dapat dikembalikan melalui eksekusi jaminan kredit melalui pelelangan atau penjualan. 4
Terkait  jaminan  secara  umum  pada  dasarnya  sudah  termuat  dalam  Pasal  1131 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
“Segala harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  jaminan  untuk  segala perikatan Deb itor”.
Dalam  praktik  serta  perkembangannya,  keberadaan  jaminan  umum  masih  dirasa kurang oleh Kreditor untuk menjamin pelunasan utang Debitor, sehingga seringkali kreditor meminta jaminan khusus. 5 Salah satu bentuk jaminan khusus ini adalah Jaminan Kebendaan yang menimbulkan suatu hak preferen sehingga menimbulkan kedudukan istimewa kepada pemegang jaminan ini. Dalam praktik pembebanan jaminan kebendaan atas utang Debitor terdapat beberapa lembaga jaminan yang mengatur terkait pengikatan jaminan seperti Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, dan Jaminan Fidusia.
Mengenai  Hak  Tanggungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tetntang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut UU HT) yang mana dalam Pasal 1 nya memberikan pengertian bahwa Hak  Tanggungan  dapat  diartikan  sebagai  hak  jaminan  atas  tanah  yang  digunakan  untuk pelunasan terhadap suatu utang tertentu dan memberikan kedudukan bagi Kreditor untuk
2 Bank Indonesia, “Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2021: Penyaluran Pembiayaan Perbankan Terindikasi Meningkat”, < https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2323821.aspx > , diakses 28 September 2021.
3 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus, Jakarta : Kencana, 2015, Hlm. 320.
4 M. Bahsan , Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.
4.
5 Man S. Sastrawidjaya ( et.al .), Hukum Kepailitan : Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor ) dalam Perkara Kepailitan, Bandung : CV. Keni Media, 2019, hlm. 2.
diutamakan terhadap Kreditor lainnya. Dalam praktiknya, suatu aset dalam hal ini tanah yang diikat oleh Hak Tanggungan tidak selalu milik Debitor melainkan milik Pihak Ketiga yang merelakan asetnya digunakan sebagai jaminan utang atau secara  tegas menyatakan bahwa  pihak  ketiga  tersebut  telah mengikatkan  aset miliknya ke dalam Hak Tanggungan untuk pelunasan utang Debitor kepada Kreditor. 6
Permasalahan yang kerap timbul terkait dengan jaminan melalui Hak Tanggungan ini diantaranya apabila Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kepailitan di Indonesia sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Selanjutnya  disebut  UU  K-PKPU).  Seorang Debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Ketika Debitor dinyatakan pailit, maka akibat hukumnya  adalah  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  Debitor  diletakan  sita  umum  yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator sebagaimana amanat dalam Pasal 69  ayat  (1)  UU  K-PKPU.  Kurator  dalam  menjalankan  tugasnya  akan  diawasi  oleh  Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.
Pihak  Ketiga  selaku  pemilik  aset  yang  dijaminkan  untuk  pelunasan  utang  Debitor dengan  diikat  Hak  Tanggunan  selanjutnya  dinilai  dapat  dirugikan  apabila  asetnya dimasukan menjadi boedel pailit oleh Kurator karena aset tersebut dinilai telah dijadikan jaminan  untuk  menanggung  utang  Debitor  kepada  Kreditor  sehingga  pengurusan  dan pemberesannya menjadi kewenangan Kurator dan didasarkan atas pengaturan dalam UU K- PKPU.  Hal  ini  selanjutnya  menimbulkan  permasalahan  hukum  mengenai  sejauh  mana kedudukan aset dari Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor apabila Debitor tersebut dinyatakan pailit karena jika mengacu kepada Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU menyebutkan bahwa sita umum hanya diberlakukan terhadap harta kekayaan Debitor pailit dan tidak serta merta dengan harta kekayaan Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor. Disisi lain, akibat kepailitan terhadap barang jaminan yang diatur dalam Pasal 55  ayat  (1)  UU  K-PKPU  menyebutkan  bahwa  Kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  dapat melakukan eksekusi haknya seolah tidak terjadi Kepailitan. Disisi lain, UU HT pada Pasal 6 pun  menyebutkan  bahwa  ketika  Debitor  cidera  janji,  maka  pemegang  Hak  Tanggungan memiliki  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas  kekuasaannya  sendiri  melalui pelelangan umum.
Mengacu kepada 2 (dua) kasus kepailitan yakni PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) yang mana Tim Kurator memasukan seluruh aset PT Distribusi Jaya ke dalam boedel pailit tanpa terkecuali juga turut memasukan aset milik Pihak Ketiga yang diikat oleh Hak Tanggungan  ke  dalam boedel pailit  dan  melalui  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019  menyatakan  bahwa  tindakan  Tim  Kurator  untuk  memasukan  aset atas nama Candranata dan Halim Wijaya selaku Pihak Ketiga dibenarkan dan telah sesuai menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Namun  disisi  lain  terdapat  kasus  kepailitan  PT Tripanca Grup (Dalam Pailit) dimana Tim Kurator melakukan pengurusan dan pelelangan terhadap  aset  berupa  beberapa  bidang  tanah  milik  Sugiarto  Wiharjo,  NY.  Meriana,  Budi Priyanto,  Subu  Wijaya,  Samiadi,  Honggo  Wijoyo,  dan  Mulyono  selaku Pihak  Ketiga  yang diikat oleh Hak Tanggungan ke dalam boedel pailit dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor  614K/PD/Sus/2011  menyatakan  bahwa  tindakan  Tim  Kurator  untuk  melalukan pengurusan  dan  pelelangan  ini  tidak  dapat  dibenarkan  karena  terbukti  harta  sengketa bukanlah harta Debitor melainkan harta milik pribadi.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  Peneliti  merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kewenangan  Kurator  yang  menjadikan  aset  milik  Pihak  Ketiga  yang dijaminkan  untuk  pelunasan  utang  Debitor  sebagai boedel pailit  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
6 S. Mantayborbir, Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2004, Hlm. 114.
2. Bagaimana  kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  yang  dijaminkan  untuk  pelunasan utang Debitor dalam boedel pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan Kurator terhadap aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor yang dimasukan ke dalam boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan  Untuk  menentukan  kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  yang  dijaminkan  untuk pelunasan utang Debitor dalam boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayarang  Utang  dan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

## METODE
Adapun  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustaakan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan  kepustaakan  atau  data  sekunder. 7 Penelitian  melalui  yuridis  normatif  juga menekankan  pada  penelitian  hukum  yang  meletakan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem norma untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, terori perjanjian, dan hukum kebiasaan yang berlaku dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. 8 Selain itu juga melalui pendekatan kasus yang berkaitan dengan penelitian mengenai kedudukan aset Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor dalam hal Debitor tersebut dinyatakan pailit berdasarkan UU K-PKPU  dan  UU  HT.    Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  literatur  secara  daring dengan  pengolahan  data  yang  dilakukan  secara  deskriptif  analitis  yang  didasarkan  atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga akan mengelaborasikan antara peraturan  perundang-undangan, teori,  serta  kebiasaan yang berkaitan  dengan  kepailitan, khususnya mengenai boedel pailit dan kedudukan aset Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Kurator  yang  Menjadikan  Aset  Milik  Pihak  Ketiga  yang  Dijaminkan Untuk Pelunasan Utang Debitor Sebagai Boedel Pailit Berdasarkan UU K-PKPU Tujuan utama tugas Kurator yang berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan sebagaimana  termuat dalam Pasal 69  ayat (1) UU K-PKPU  adalah untuk memaksimalkan nilai dari harta pailit. Salah satu tugas Kurator secara administratif dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan inventarisasi atau pencatatan terhadap harta pailit untuk selanjutnya dilakukan pelelangan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan UU K-PKPU. Dalam melakukan kegiatan inventarisasi harta pailit ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 ayat (2) UU K-PKPU Kurator melakukannya di bawah  tangan  dengan  persetujuan  Hakim  Pengawas.  Kegiatan  ini  mencakup  proses pencatatan semua harta kekayaan pailit daripada Debitor Pailit secara lengkap dan diletakan di  Kepaniteraan  Pengadilan  untuk  dapat  dilihat  oleh  setiap  orang  secara  cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU K-PKPU.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
8 Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 31.
Sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa tindakan Kurator terhadap harta pailit ini kemudian dikenal sebagai tindakan pemberesan terhadap boedel pailit,  yang  mana  hasil  atas  pelelangan  ini  nantinya  akan  dipergunakan  untuk  melunasi utang Debitor kepada para Kreditor nya yang telah diakui melalui proses pencocokan utang piutang  sebelumnya. 9 Pada  praktiknya,  tindakan  Kurator  untuk  menjalankan  tugasnya banyak dijumpai adanya pembatasan untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan  tindakan  pengurusan  dan  pemberesan boedel pailit  dimana  Kurator  harus memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  Hakim  Pengawas  untuk  melakukan  suatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33, Pasal 108,  Pasal  185  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  K-PKPU.  Adapun  pelaksanaan  pemberesan  baru dapat  dilakukan  setelah  Debitor  Pailit  berada  dalam  kondisi  benar-benar  dalam  keadaan tidak mampu membayar atau dikenal dengan istilah insolvensi.
Dalam  praktiknya,  terdapat  beberapa  kasus  dimana  Kurator  memasukan  aset  ke dalam boedel pailit tidak saja mencakup aset milik Debitor Pailit. Kurator dalam hal ini guna memaksimalkan harta pailit, kerap kali memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan  untuk  pelunasan  utang  Debitor  dengan  diikat  oleh  jaminan  kebendaan  salah satunya adalah Hak Tanggungan.
Jika mengacu tindakan Kurator tersebut kepada pasal 1 angka 1 UU K-PKPU, maka pasal  ini  menunjukan  bahwa  Kurator  sejatinya  hanya  dapat  melakukan  pengurusan  dan pemberesan  terhadap  harta  kekayaan  milik  Debitor  Pailit  yang  dapat  dibuktikan kepemilikannya berdasarkan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum dan terhadap harta milik Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi, kembali lagi merujuk  kepada beberapa ketentuan dalam UU K-PKPU dimana  dalam suatu  kondisi tertentu Kurator dapat saja memasukan aset tidak sebatas milik Debitor Pailit, melainkan aset  yang  dijaminkannya  kepada  Kreditor  Separatis  untuk  pelunasan  utang  Debitor  baik kepemilikannya atas nama Debitor maupun kepemilikan Pihak Ketiga.
Mengacu kepada kasus dimana Kurator memasukan aset milik Pihak Ketiga ke dalam boedel pailit  dalam  perkara  PT.  Distribusi  Indonesia  Jaya  (Dalam  Pailit)  dengan  Nomor Perkara 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan perkara kepailitan atas PT. Tripanca Grup (Dalam Pailit) dengan Nomor Perkara 614K/PD/Sus/2011 yang mana pada kedua perkara a quo dapat diketahui bahwa Pihak Ketiga telah merelakan aset miliknya untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor dengan   diikat oleh Hak Tanggungan  kepada Kreditor Separatis yakni PT. Maybank Indonesia selaku Kreditor Separatis atas PT. Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk,, selaku Kreditor Separatis atas PT. Tripanca Group (Dalam Pailit).
Adapun mengapa Kurator akhirnya memasukan aset-aset kepemilikan Pihak Ketiga yang  dijadikan  jaminan  pelunasan  utang  Debitor  ke  dalam boedel pailit  adalah  mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi sebagai berikut :
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).” Diketahui bahwa PT. Maybank Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk.,  terikat  perjanjian  penjaminan  Hak  Tanggungan  dengan  Debitor  sehingga kedudukannya menjadi Kreditor Separatis. Adapun hak yang timbul dari kedudukan sebagai Kreditor  Separatis  adalah  dapat  106  melaksanakan  eksekusi  sendiri  atas  objek  jaminan
9 Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta : Prenamedia Group, 2018,Hlm. 375.
apabila Debitor tersebut dinyatakan wanprestasi atau dikenal dnegan istilah parate eksekusi yakni eksekusi yang dilaksanakan tanpa harus adanya putusan pengadilan.
Nyatanya  setelah  diberikan  jangka  waktu  tersebut  oleh  UU  K-PKPU,  Kreditor Separatis  tidak  dapat  melaksanakan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  sehingga  dalam kondisi seperti ini Kurator memiliki kewenangan untuk menuntut agar seluruh dokumen yang  berkaitan  dengan  objek  jaminan  ini  diserahkan  kepada  Kurator  untuk  selanjutnya dilakukan  pelelangan  menurut  ketentuan  dalam  UU  K-PKPU.  Adapun  dasar  hukum kewenangan Kurator untuk melakukan penuntutan atas objek jaminan ini didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) UU K-PKPU yang berbunyi:
“Setelah  lewat  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kurator  harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”
Melihat  fakta  hukum  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  disertai  dengan  analisis Penulis,  sejatinya  kewenangan  Kurator  dalam  memasukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor yang dinyatakan Pailit tidak serta merta dapat dilakukan  secara  otomatis  melainkan  harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  telah diatur  dalam  UU  K-PKPU  yang  mana  apabila  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  tidak dapatnya Kreditor Separatis untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan Debitor termasuk  objek  yang  mana  pemiliknya  adalah  Pihak  Ketiga  maka  Kurator  baru  dapat menuntut untuk diserahkannya dokumen terkait objek jaminan tersebut untuk selanjutnya dimasukan ke  dalam boedel pailit dan  dilakukan pelelangan berdasarkan  cara yang telah diatur dalam UU K-PKPU.
Kewenangan  Kurator  untuk  akhirnya  dapat  memasukan  aset  kepemilikan  Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor yang diikat dengan Hak Tanggungan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan masa eksekusi oleh Kreditor Separatis ini habis ke dalam boedel pailit  juga  merupakan  bentuk  tindakan  untuk  menjungjung  tinggi  asas-asas  yang terkandung di dalam UU K-PKPU. Asas-asas ini diantaranya adalah asas keadilan dan asas keseimbangan.  Asas  keadilan  dalam  kedua  perkara a  quo mengarahkan  untuk  mencegah adanya tidakan sewenang-wenang dari Kreditor Separatis yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap  Debitor, dengan tidak memperhatikan  kepentingan dari kreditor lainnya. Penulis dalam hal ini sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeini bahwa asas keseimbangan dalam UU K-PKPU ditegakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pranata kepailitan oleh Kreditor ataupun Debitor yang memiliki itikad buruk. 10 Dalam kedua perkara a  quo adalah  untuk  menghindari  Kreditor  Separatis  melakukan  eksekusi  sendiri tanpa memperhatikan batas waktu atau pun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU K- PKPU, sehingga dapat merugikan para pihak atau bahkan merugikan nilai daripada harta pailit itu sendiri.
Hal  ini  selanjutnya  juga  berkaitan  dengan  Kurator  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya tidak dapat secara maksimal dan menimbulkan kerancuan apabila melihat redaksi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU. Pasal- pasal ini sejatinya membuat Kurator mengalami keterbatasan dalam memaksimalkan boedel pailit karena disisi lain adanya keinginan dari Kreditor Separatis dan  Pihak  Ketiga untuk melakukan penolakan terhadap daftar pertelaan yang memasukan aset milik Pihak Ketiga tersebut ke dalam boedel pailit dengan mengacu kepada pasal-pasal yang disebutkan diatas sebagai dasar hukum penolakan.
10 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit ., Hlm. 94.
Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Untuk Pelunasan Utang Debitor dalam Boedel Pailit  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah
Berkenaan  dengan  bagaimana  kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  dalam  suatu perkara kepailitan, jika mengacu kepada ketentuan dalam UU K-PKPU, sejatinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU  yang berbunyi:
“Dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56, Pasal  57,  dan  Pasal  58,  setiap  Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan.”
Ketentuan pasal di atas dan berdasarkan pada analisis yang telah dipaparkan pada pembahasan  dalam  identifikasi  masalah  yang  pertama,  dapat  diketahui  bahwasanya memang Kurator tidak dapat langsung secara serta erta memasukan aset milik Pihak Ketiga yang  dijaminkan  untuk  pelunasan  utang  Debitor  ke  dalam boedel pailit,  tetapi  harus memenuhi dahulu ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi :
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaa n insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”
Atas dasar hal ini maka dapat  diketahui apabila berdasarkan UU K-PKPU, Kurator memiliki  wewenang  untuk  memasukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  yang  dijaminkan  untuk pelunasan utang Debitor ke dalam boedel pailit dengan syarat Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan  hak  eksekusinya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  K- PKPU yakni selama 2 (dua) bulan.
Jika  melihat  ketentuan  yang  termuat  di  dalam  UU  HT,  aset  milik  Pihak  Ketiga diperbolehkan untuk dijadikan jaminan pelunasan utang Debitor sebagaimana termuat di dalam Pasal 4 ayat (5) UU HT yang berbunyi :
“hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang pemiliknya lain daripada pemegang hak atas tanah.” Berdasarkan  hal  ini,  maka  kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  ini  dapat  mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 6 UU HT yang menyebutkan:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Mengacu kepada ketentuan dalam UU K-PKPU yang mengatur mengenai kewenangan Kurator  untuk dapat memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor dengan syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (2) , disisi lain UU HT  tidak  mengatur  mengenai  jangka  waktu  bagi  Kreditor  Separatis  atau  Pemegang  Hak Tanggungan  untuk  dapat  melaksanakan  eksekusi  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan apabila  tidak  dapat  melaksanakan  eksekusi  secara  mandiri  terhadap  objek  jaminan. Menurut UU HT, aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan ini kedudukannya adalah sebagai benda jaminan yang dapat dilakukan eksekusi oleh Kreditor Separatis apabila Debitor dalam satu waktu dinyatakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU HT.
Melihat  ketentuan  baik  dalam  UU  K-PKPU  dan  UU  HT,  terutama  mengacu  kepada Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU dan Pasal 21 UU HT sejatinya kedua peraturan perundang- undangan ini sama-sama memberikan hak bagi Kreditor Separatis untuk dapat melakukan
eksekusi  sendiri  atas  objek  jaminan  termasuk  objek  jaminan  kepemilikan  Pihak  Ketiga. Perbedaan  yang  secara  jelas  terkandung  dalam  keduanya  adalah,  di  dalam  UU  HT  tidak secara rinci mengatur lebih lanjut apabila Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya  dan  bagaimana  kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  dalam  suatu  perkara kepailitan  terkait  apakah  aset  tersebut  dapat  dimasukan  ke  dalam boedel pailit  ataukah tidak. UU HT hanya memberikan pengaturan terkait perlindungan penuh terhadap Kreditor Separatis, tetapi tidak mengatur lebih lanjut bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi objek  jaminan  apabila  terjadi  perkara  kepailitan  dan  Kreditor  Separatis  tidak  dapat melaksanakan hak eksekusinya.
Adanya ketidakharmonisan norma ( norm conlfict) antara UU K-PKPU dengan UU HT dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  6  UU  HT  yang  menyatakan  bahwa  pemegang  Hak Tanggungan  pertama  memiliki  hak  untuk  mengeksekusi  objek  jaminan  apabila  Debitor cidera janji melalui pelelangan umum serta Pasal 116 21 UU HT yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak tanggungan tetap memiliki wewenang untuk melakukan hak eksekusi. Disamping itu, UU K-PKPU juga turut memberikan hak bagi Kreditor Separatis untuk melaksanakan eksekusinya sendiri seolah- olah tidak terjadi kepailitan, tetapi nyatanya tetap dibatasi dengan kehadiran Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU K-PKPU yang mengatur mengenai jangka waktu eksekusi untuk Kreditor Separatis.
Mengacu  kepada  kedua  perkara a  quo sejatinya  PT.  Maybank  Indonesia  selaku Kreditor  Separatis  atas  PT.  Distribusi  Indonesia  Jaya  (Dalam  Pailit)  dan  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk selaku Kreditor Separatis atas PT. Tripanca Group (Dalam Pailit) seharusnya  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  objek  jaminan  kepemilikan  Pihak  Ketiga menurut ketentuan dalam UU HT. Pada kenyataannya, ketika Debitor dinyatakan pailit ( in casu PT.  Distribusi  Indonesia  Jaya  dan  PT.  Tripanca  Group)  oleh  Pengadilan  Niaga,  Tim Kurator dengan berpijak kepada UU K-PKPU tepatnya pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tetap memasukan aset yang dibebani oleh Hak Tanggungan tersebut ke dalam boedel pailit sehingga para Kreditor Separatis kehilangan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.
Melihat kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam kepailitan ini tentunya harus dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni melalui pranata hukum kepailitan dan hukum jaminan karena kedua hal  ini  sangatlah  berkesinambungan.  Secara  hierarki,  UU  HT  dan  UU  K-PKPU  memiliki kedudukan  yang  sama  sehingga  dalam  menyelesaikan  ketidakharmonisan  norma  ( norm conflict ) dalam pengaturan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang Debitor  dalam  perkara  kepailitan  antara  UU  K-PKPU  dengan  UU  HT  ini  diperlukan  asas preferensi yang mana dalam kedua perkara a quo dapat dipergunakan asas Lex posteriori derogat  legi  priori .  Asas  ini  mengatur  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  baru mengesampingkan  peraturan  yang  lama.  Tujuan  pemberlakuan  asas  ini  adalah  untuk mencegah ketidakpastian hukum yang akan timbul manakala terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan ( in casu UU K-PKPU dan UU HT) yang memiliki kedudukan sederajat dalam hierarkinya untuk menyelesaikan suatu perkara.
Berkaca kepada 2 (dua) putusan di atas dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dapat dilihat bahwa dalam memberikan putusannya, hakim kerap kali tidak menyinggung  terkait  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  Hak  Tanggungan  khususnya ketentuan mengenai Pasal 21 UU HT dan hanya memberikan putusan berdasarkan UU K- PKPU.  Hal  ini  seakan  menilai  bahwasanya  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara a  quo mengedepankan  keberlakuan  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori sehingga  UU  K-PKPU mengesampingkan UU HT.
Jika dalam menyelesaikan perkara a quo diberlakukan asas lex specialis derogat lex generalis , maka akan timbul permasalahan yakni terkait manakah diantara UU HT dan UU K- PKPU  yang  spesialis  karena  keduanya  sama-sama  mengatur  materi  yang  spesialis  yaitu berkenaan  dengan  kepailitan  dan  hak  tanggungan.  Begitupun  dengan  asas Lex  superiori derogat  legi  inferiori apabila  diberlakukan  untuk  menyelesaikan  perkara a  quo nyatanya tidak tepat karena antara UU K-PKPU dan UU HT memiliki kedudukan yang sederajat dalam hierarkinya sehingga tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam memberikan putusannya, tentunya hakim memperhatikan ketiga faktor penting yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.
Untuk itu, karena terdapatnya beberapa ketentuan pasal yang saling bersinggungan antara  UU  K-PKPU  dengan  UU  HT,  maka  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atas kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam suatu perkara Kepailitan, jika merujuk kepada asas preferensi akanlah lebih bijak dan tepat untuk mengedepankan asas Lex posteriori derogat legi  priori. Pemberlakuan  terhadap  asas  ini  dalam  kedua  perkara a  quo tidak  lain  adalah untuk mengdepankan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.
Mengacu  kepada  kedua  perkara a  quo dan  hasil  pembahasan  sebelumnya,  karena Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri sebagaimana diatur dalam UU HT dan UU K-PKPU yang memberikan jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) bulan, maka seyogyanya  aset  milik  Pihak  Ketiga  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan  utang  Debitor  juga turut diserahkan kepada Kurator untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pelelangan yang tunduk kepada UU K-PKPU. Dengan demikian, aset Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Debitor ini ini akan masuk ke dalam kekuasaan Kurator dan tunduk kepada  UU  K-PKPU.  Hal  ini  didasarkan  kembali  kepada  pemberlauan  asas  hukum lex posteriori  derogat  legi  priori sehingga  hak  eksekusi  bagi  Kreditor  Separatis  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  6  UU  HT  dan  Pasal  21  UU  HT  dapat  dikesampingkan  dengan pemberlakuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU K-PKPU. Selain mengacu kepada asas preferensi, melihat konteks dalam kedua perkara a quo adalah kepailitan, maka secara bijak proses penyelesaiannya mengacu kepada UU K-PKPU yang secara spesialis mengatur mengenai kepailitan.

## PENUTUP
Kedudukan  aset  milik  Pihak  Ketiga  dalam boedel pailit  sejatinya  memberikan  hak bagi Kurator dapat melakukan pelelangan sebagaimana dengan syarat yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yakni apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan Debitor, termasuk objek milik Pihak  Ketiga  yang  dijaminkan.  Sedangkan  UU  HT  tidak  mengatur  mengenai  kewenangan Kurator untuk dapat memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijaminkan untuk pelunasan utang  Debitor  ke  dalam boedel pailit  dan  akibat  hukum  apabila  Kreditor  Separatis  tidak dapat melakukan eksekusi, sehingga dengan mengacu kepada asas lex posteriori derogat legi priori dan  melihat  konteks  perkara  adalah  berkenaan  dengan  kepailitan,  maka  untuk menyelesaikan perkara kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam boedel pailit ini mengacu kepada UU K-PKPU.
Untuk dapat mempertegas terkait pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit yang  bersinggungan  dengan  Hukum  Jaminan  dan  Pihak  Ketiga  diperlukan  adanya penyempurnaan  regulasai  dalam  UU  K-PKPU  terkait  dengan  kewenangan  Kurator  yang berkaitan  dengan  Pihak  Ketiga  agar  tidak  terjadi  adanya  konflik  norma  ( norm  conflict ) antara UU K-PKPU dengan hukum yang mengatur terkait jaminan. Disamping itu, Pemegang Hak  Tanggungan  atau  Kreditor  Separatis  pun  diharapkan  dapat  lebih  memaksimalkan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sehingga pemberesannya tidak beralih ke tangan Kurator.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
M. Bahsan. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakrta: PT Raja Grafindo Persada.
Man  S.  (2019).  Satrawidjaya.  Hukum  Kepailitan  :  Analisis  Jaminan  Peroangan  ( Personal Guarantor ) dalam Perkara Kepailitan. Bandung: Keni Media.
Sutan  Remi  Sjahdeni.  (2018).  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  :  Memahami Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Jakarta: Prenamedia Group.
Suharnoko.(2015). Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus . Jakarta: Kencana.
S.  Mantayborbir.  (2004).  Aneka  Hukum  Perjanjian  Sekitar  Pengurusan  Piutang  Negara . Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

## Artikel Jurnal
Bank Indonesia. (2021). S urvei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2021  :  Penyaluran  Pembiayaan  Perbankan  Terindikasi  Meningkat . ( https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2323821.aspx )
International Monetary Fund. (2021). Credit Expansion in Emerging Markets; Propeller of Growth?. ( https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15212.pdf )

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang