## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-09-26 Accepted: 2022-09-29
Published: 2022-09-30

## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH  PUTUSAN  MK No 18/PUU- XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

## Darmawan Tri Budi Utomo
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tbudarmawan@gmail.com
Mieke Anggraeni Dewi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang miekedwi1003@gmail.com

## Icha Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Icha96.pratiwi@gmail.com
Abstrak: Jaminan  Fidusia lahir karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan selain hipotek dan gadai,  dalam jaminan gadai  objek  jaminan terbentur pada ketentuan Pasal  1152  KUH  Perdata.  Bahwa  objek  jaminan  berada  dalam  kekuasaan  kreditur (inbezitseliing).    Berbeda  dengan  gadai,    objek  jaminan  fidusia  masih  berada    dalam penguasan  debitur.  Dalam  hal    Eksekusi  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam  UUF pelaksanaannya masih memimbulkan permasalahan hukum di dalam prakteknya. Tujuan  dalam    penelitian  ini    untuk  mengetahui  pelaksanaan  eksekusi,  hambatan- hambatan dan  cara mengatasi        atas  jaminan eksekusi  fidusia  di  Pengadilan  Negeri Semarang  setelah  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  No.  18/PUU-XVII/2019.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate Eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara  sukarela..  Hambatan  hambatan  yang  timbul  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia antara lai Jaminan fidusia yang dibuat hanya dengan akta di bawah tangan  dan tidak didaftarkan  ke  Kantor  Jaminan  Fidusia,  barang  hilang,  biaya  eksekusi  yang  sangat besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak ketiga antara lain barang disewakan maupun dijual ke orang lain Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan  Fidusia, Putusan, MK.
Abstract:  Fiduciary  guarantees  were  born  because  of  the  community's  need  for guarantee institutions other than mortgages and pawns, in pawn guarantees, the object of  collateral  is  contradicted  by  the  provisions  of  Article  1152  of  the  Civil  Code  as  the object  of the  guarantee  is  in  the power of  the  creditor  (inbezitseling).  In  contrast  to  a pawn, the object of a fiduciary guarantee is still under the debtor's control. In terms of the execution of fiduciary guarantees regulated in UUF, its implementation still raises legal problems in practice.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  the  execution,  the obstacles, and how to overcome the guarantee of fiduciary execution in the Semarang District Court after Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The approach method used in this research is the normative juridical method. Based on the results of the research, the fiduciary recipient creditor may not carry out his own execution (Parate Execution) but must submit a request for implementation to the District Court. A Parate execution can be carried out if there is an agreement on breach of contract that has been
determined  in  advance  and  the  debtor  is  willing  to  submit  the  object  of  the  fiduciary guarantee  voluntarily.  Fiduciary  guarantees,  lost  goods,  very  large  execution  costs, damaged  goods, goods  controlled  by third parties,  including  goods  for  rent or  sale  to other people.
Keywords: Execution, Fiduciary Guarantees, Decision, Constitutional Court .

## PENDAHULUAN
Jaminan fidusia diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia.  Lembaga  Jaminan
Fidusia  lahir  karena  seiring  dengan berjalannya  waktu  dan  pesatnya perkembangan perekonomian mendorong  kebutuhan  masyarakat akan ketersediaan dana dalam jumlah yang  besar  untuk  mengembangkan usahanya,  sebab  dipandang  oleh sebagian  besar  masyarakat  sebagai solusi  untuk  mendapatkan  suntikan dana  segar  kepada  usahanya  tanpa harus  menghambat  jalannya  usaha seperti  halnya  jika  perolehan  dana yang  dilakukan  dengan  cara  gadai. (Salim, 2008)
Hal  ini  dianggap  oleh  para  pelaku ekonomi  sebagai  hambatan  untuk mengembangkan bisnis mereka, dalam  hal  objek  gadainya  adalah barang  yang  merupakan  bagian  yang vital  untuk  dapat  melakukan  kegiatan usahanya maka otomatis bila dijadikan objek gadai maka bisnis mereka tidak dapat  berjalan    sebab  pemegang gadai akan menguasai barang tersebut  secara  fisik.(Badrulzaman, 1987)  Berbeda  halnya  jika  dilakukan secara  fidusia,  objek  fidusia  tetap berada pada pemberi fidusia dan yang beralih kepada penerima fidusia hanya hak  kebendaannya  saja  atau  istilah lain  yang  biasa  kita  kenal  dengan pinjam pakai.
Dalam prakteknya jaminan fidusia  sering  mengalami  masalah yang  menimbulkan  sengketa,  antara lain  pihak  pemberi  fidusia  tidak melaksanakan kewajibannya
membayar utangnya kepada penerima fidusia  sehingga  timbul wanprestasi . Penerima  fidusia  kemudian  dapat langsung mengeksekusi dengan meminta  barang  yang  menjadi  objek fidusia kepada pemberi fidusia, namun yang  sering  terjadi  adalah  pemberi fidusia  enggan  untuk  menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia.
Hal ini merupakan  yang sering terjadi dan sangat merugikan penerima  fidusia  yang  menginginkan pelunasan utang dari pemberi fidusia. Dalama  Pasal  30  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan benda  yang  menjadi  objek  jaminan Fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan eksekusiJaminan Fidusia .
Hal  meminta  bantuan  pihak yang  berwenang  menurut  M.  Yahya Harahap, mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan  objek  Jaminan  Fidusia dari tangan pemberi Fidusia : 1. Boleh pihak Polri; atau 2. Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan  Pasal  200  ayat (11) HIR.
Kreditur  penerima  jaminan  fidusia sangat  diuntungkan  adanya  sertifikat jaminan fidusia sebagaimana pasal 15 sub 1, yang mengandung kata-kata “
Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan  Yang  Maha  Esa ”  yang dimaksudkan sebagai title eksekutorial dan  dalam  Pasal  15  sub  2  bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai kekuatan  yang  sama  dengan  suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. (Satrio, 2000)
Bahwa  kekuatan  eksekusi  rill berdasarka ketentuan ini hanya berlaku bagi eksekusi  yang  dilakukan oleh pengadilan, baik eksekusi putusan  Hakim  maupun  eksekusi dengan pertolongan atas objek fidusia Pasal  29  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang- Undang Jaminan Fidusia namun tidak berlaku  terhadap  eksekusi  penjual  di bawah tangan atas objek fidusia Pasal 29  ayat  (1)  huruf  (c)  Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Penafisan pasal 15  ayat (1), (2) dan (3)  UUF  dalam      eksekusi    jaminan fidusia yang berada di tangan debitur, pihak    keditur  penerima    jaminan fidusia beranggapan Sertifikat Jaminan  Fidusia  dengan  putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah  melakukan  tindakan  sewenang- wenang  Penerima  Fidusia  untuk melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan fidusia, bahkan  tanpa melalui prosedur hukum yang benar sehingga debitur  merasa  dirugikan.    Debitur yang  bernama  Aprilliani  Dewi  ( Pemohon I) dan Suri Agung Prabowo (Pemohon  II)      pada  tanggal  15
Februari 2019
mengajukan permohonan  uji  materii  terhadap ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  .sehingga  terbitlah  Putusan MK No.18/PUU-XVII//2019 .
berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi,  penerima  fidusia    harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan  Negeri  untuk  melakukan eksekusi  objek  jaminan  terhadap pemberi  fidusia  yang  melakukan cidera janji.

## POKOK PEMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang di atas maka  pokok  permasalahan  dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatanan  yang  timbul dan    bagaimana  cara  mengatasi eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Kota Semarang

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative (legal  research)  dan  Hukum  Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan  yuridis  normative  yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Sedangkan  Hukum  Empiris  adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala  sesuatu  itu  benar  apabila didukung oleh data dan fakta. Dengan kata  lain,  itu  adalah  norma  hukum yang mengikat. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 48)
Teknik  ini  dalam  mengumpulakan data  yang  akan  gunakan  pada penulisan  penelitian  ini  yaitu  dengan kualitatif dengan
menggunakan metode kepustakaan atau studi documenter. (Soerjono  Soekanto  dan Sri  Madmudji,  2001: 42).

## HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang Jaminan Fidusia dalam lapangan  hukum  perdata  secara sederhana dimaknai sebagai
pemberian hak kepada pihak pemberi Fidusia untuk tetap menguasai  benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Kemudian diikuti
dengan  sistem  pendaftaran  untuk memberikan jaminan kepada pihak penerima  Fidusia  dan  pihak  yang mempunyai  kepentingan  terhadap
benda/barang tersebut secara nyata  dan  pasti.  (Nazaruddinsyah, 2021) Eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Semarang merupakan eksekusi dengan pertolongan hakim.  Dikatakan  eksekusi  dengan pertolongan  hakim  sebab  jika debitor wanprestasi , perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta  notaris  lalu  kemudian  di daftarkan ke Kantor Jaminan
Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang  bisa  langsung dapat  dieksekusi  seperti  halnya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde .(Mahdilis, 2021) Jaminan  fidusia  merupakan ikutan  terhadap  perjanjian  pinjam meminjam  uang,  ketika  debitor melakukan wanprestasi maka kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan mendaftarkan permohonan eksekusinya  ke  panitera  untuk dicatat dalam buku register. (Nuryahya, 2021) Permohonan eksekusi diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi pembuatan perjanjian utang piutang dengan  jaminan  fidusia.  Dalam  hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia  berada  di  luar  wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka Ketua Pengadilan akan  meminta  bantuan  eksekusi kepada  Ketua  Pengadilan  yang wilayah  hukumnya  meliputi  benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada.  Wewenang untuk menolak atau melaksanakan eksekusi ada di Pengadilan  Negeri  yang  dimintai
bantuan eksekusi. Ketua Pengadilan  Negeri  yang  dimintai bantuan eksekusi akan melaksanakan  eksekusi  dan  hasil eksekusinya  disampaikan  kepada Ketua  Pengadilan  yang  diajuakan permohonan eksekusi. Panitera akan memberitahukan  tetang  adanya permohonan eksekusi objek jaminan  fidusia  kepada  Ketua Pengadilan setelah kreditor membayar biaya permohonan eksekusi. Biaya permohonan eksekusi ditiap Pengadilan
berbeda-beda  untuk  di  Pengadilan Negeri  Semarang  biaya  eksekusi atau Skum yang harus dipanjar oleh kreditor  berjumlah  Rp.  500.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah).  Hal  ini berarti  jika  objek  jaminan  fidusia yang  dieksekusi  tidak  mengalami hambatan sehingga tidak mengalami  perlawanan  dari  pihak debitor maka biaya yang dikeluarkan  jadi  lebih  kecil,  namun apabila  mendapat  perlawanan  dari pihak  debitor  sehingga  eksekusi harus mengalami penundaan berkali-kali  maka  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  kreditor  sangat besar  dan tidak  sebanding  dengan apa  yang  ingin  direalisasikan  oleh kreditor bahkan biaya eksekusi bisa melampaui dari harga objek jaminan  fidusia  yang  dijual  lelang.
Ketua  Pengadilan  kemudian  akan memanggil debitor dan memperingatkannya untuk melakukan  pelunasan  hutangnya kepada  kreditor.  Istilah  ini  biasa dikenal  dengan  nama aanmaning, melalui  penetapan  dari  Ketua Pengadilan Negeri .
Aanmaning dilakukan  sampai dua kali jika debitor tetap membandel untuk segera melunasi
hutangnya  kepada  kreditor,  namun apabila  pada  teguran  pertama debitor  datang  maka  selanjutnya diserahkan  kepada  para  pihak apakah  dilakukan  mediasi  atau langsung  kepada  proses  eksekusi objek  jaminan  fidusia,  jika  hasil kesepakatan  yang  dicapai  debitor tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka, Ketua Pengadilan melalui  surat  penetapan  akan meletakkan sita eksekutorial kepada  benda  yang  mejadi  objek jaminan  fidusia  agar  debitor  yang nakal tidak dapat memindahtangankan  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  sita eksekutorial juga dilakukan dengan penetapan  dari  Ketua  Pengadilan Negeri,  selanjutnya  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia ditindak  lanjuti  dengan  dieksekusi rill  juga  dengan  penetapan  dari Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk dijual  lelang  agar  dapat  menutupi hutang dari debitor tersebut ditambah  dengan  biaya-biaya  lain seperti  biaya  untuk  pelaksanaan lelang.
2.Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan  Fidusia  di  Pengadilan Negeri Semarang
Beberapa  masalah    yang timbul dalam pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia yang  dibuat  hanya  dengan  akta  di bawah tangan atau perjanjian utang piutang  dengan  objek  jaminan fidusia yang tidak dilakukan dengan akta  notaris  dan  didaftarkan  ke Kantor  Jaminan  Fidusia  dalam tempo 7 (tujuh) hari, barang hilang, biaya  eksekusi  yang  sangat  besar, barang rusak, barang dikuasai oleh pihak  ketiga  antara  lain  barang
disewakan maupun dijual ke orang lain.
Masalah tersebut menjadi hambatan  dan  kendala  dalam pelaksanaan  lelang  eksekusi  objek fidusia  namun,  Pengadilan  Negeri Semarang akan tetap mengupayakan agar lelang eksekusi  objek  fidusia  tetap  dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam menyelesaikan kredit macet. Hambatan yang sering ditemui dalam  eksekusi  jaminan  fidusia  di Pengadilan Negeri Semarang, faktor-faktor  penyebabnya  adalah jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, biaya  eksekusi  yang  sangat  besar, barang  hilang,  barang  rusak  dan barang  dikuasai  oleh  pihak  ketiga antara  lain  barang  disewakan  dan dijual  ke  orang  lain.  Berikut  ini penjelasannya  mengapa  faktor- faktor  penghambat  tersebut  sering menjadi
kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. (Soegianto, 2019) Apabila perjanjian utang piutang  dengan  jaminan  fidusia tersebut  tidak  dibuat  di  hadapan notaris  dan  didaftarkan  ke  Kantor Jaminan  Fidusia  dalam  tempo  7 (tujuh) hari setelah perjanjian utang piutang dibuat maka apabila debitor melakukan wanprestasi dan
kreditor  mengajukan  permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri  Semarang  maka  Ketua
Pengadilan  Negeri  akan  menolak permohonan eksekusi, karena perjanjian  utang  piutang  dengan jaminan  objek  fidusia  yang  dibuat dengan akta di bawah tangan tidak mempunyai  kekuatan eksekutorial sehingga  akan  merugikan  pihak kreditor itu sendiri.
Salah  satu  yang  merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya eksekusi yang sangat besar,
misalnya eksekusi terhadap sepeda motor  yang  harganya  sebesar  Rp.
10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah) dengan biaya eksekusi yang berjumlah  Rp.  8.000.000,-  sangat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan  oleh  kreditor  dengan apa  yang  ia  dapatkan  nantinya sebab, belum tentu eksukusi berjalan  lancar  seperti  apa  yang diharapkan  oleh  keditor  bisa  saja barangnya  yang  akan  dieksekusi sudah musnah.
Barang hilang merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam praktek pelaksanaan eksekusi  di  Pengadilan  Negeri Semarang, jika dalam pelaksanaan eksekusi menemui hambatan seperti  ini  maka  pengadilan  tidak mudah begitu saja percaya dengan fakta di lapangan. Debitor harus dapat membuktikan apakah memang barang yang dijadikan objek jaminan  fidusia  tersebut  benar- benar hilang atau sengaja dihilangkan,  jika  debitor  dengan sengaja  menghilangkan  barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan  pada  saat  itu  benda  tersebut telah  diletakkan  sita eksekutorial maka  perbuatan  debitor  dapat dikenakan Pasal 231 KUHP tentang melarikan  objek  sita,  namun  jika perbuatannya  dilakukan  sebelum objek jaminan fidusia diletakkan sita
eksekutorial maka perbuatan debitor dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan
dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun.
Benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  berada  dalam penguasaan debitor dan ia
diwajibkan  untuk  menjaga  dan merawat  benda  tersebut,  apabila benda tersebut hilang maka debitor wajib  membuktikan  bahwa  barang yang hilang bukan karena kesengajaan dari dirinya, jika debitor tidak dapat membuktikannya  maka  perbuatan debitor  merupakan  tindak  pidana melarikan objek sita atau penggelapan yang diancam pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Hambatan  lainnya  dalam  hal ini,  barang  yang  menjadi  objek fidusia  rusak  hampir  sama  dengan penjelasan  tentang  barang  hilang, hanya  yang  membedakannya  jika barang hilang dibitor wajib membuktikan bahwa barang/benda yang menjadi objek jaminan fidusia benar-benar  hilang  dan  bukan disengaja  oleh  debitor,  sedangkan pada barang rusak debitor membuktikan bahwa barang tersebut memang benar-benar rusak bukan karena disengaja. Debitor diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan objek yang menjadi  jaminan  fidusia,  sebab sudah  menjadi  kewajiban  dari debitor untuk merawat dan menjaga benda yang menjadi objek jaminan fidusia  agar  harganya  pada  saat dijual lelang tidak menjadi turun dan merugikan pihak kreditor. Kemudian, terkait Barang
dikuasai  oleh  pihak  ketiga  antara lain (Ariyanto, 2020):
a. Barang disewakan, Hambatan
yang  paling  sering  ditemui  di lapangan adalah adanya kemungkinan  pemberi  fidusia menyewakan  barang  yang menjadi objek jaminan fidusia,
dalam  hal  seperti  ini  maka menurut teori tentunya pemegang  fidusia  pertamalah yang  berhak  atas  bendanya karena  pemberi  fidusia  sudah tidak berhak untuk melakukan perbuatan  hukum  atas  benda yang  sudah  menjadi  objek jaminan  fidusia  dalam  hal  ini disewakan, sebab hak kebendaannya  telah  beralih kepada pemegang fidusia dan pemberi fidusia hanyalah sebagai bezitter dan  bukan sebagai eigenar .
b. Barang  dijual  ke  orang  lain,
Barang  yang  dengan  sengaja dijual  oleh  pemberi  fidusia kepada orang lain juga merupakan  hambatan  yang ditemui  dilapangan,  dalam kasus  jaminan  fidusia  dimana pemberi  fidusia  tidak  mampu untuk  melunasi  hutangnya kepada penerima fidusia kemudian,  menjual  barang yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  guna  mendapatkan keuntungan.  Jika  perbuatan debitor  dilakukan  sebelum diletakan sita eksekutorial maka  penerima  fidusia  dapat melaporkannya  kepada  pihak yang berwajib dengan tuduhan penggelapan dan jika telah diletakan sita eksekutorial melalui penetapan  Ketua  Pengadilan Negeri sebelumnya maka pemberi  fidusia    juga  dapat dikenakan sanksi pidana tentang  melarikan  objek  sita yang  diatur  dalam  Pasal  321 KUHP dengan ancaman penjara  selama  4  (empat) tahun. c . Cara  Mengatasi  Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan  Negeri  Semarang Hambatan-hambatan yang ditemui  dalam  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  di Pengadilan Negeri Semarang, dan cara mengatasi hambatan-hambatan yang telah  dipaparkan  di  atas antara lain: 1. Jaminan  Fidusia  dengan akta di bawah tangan Para kreditor yang ingin mengadakan perjanjian utang piutang dengan objek jaminan fidusia, wajib hukumnya untuk membuatnya  di  hadapan notaris sehingga akta jaminan fidusianya mempunyai kekuatan eksekutorial dengan sebagaimana Pasal 15 ayat 1 UUF pada kepala aktanya mempunyai kekuatannya sama dengan putusan hakim  yang  telah in  kracht van  gewijsde ,  tidak  hanya itu  saja  tetapi  juga  harus didaftarkan ke Kantor Jaminan  Fidusia  di  bawah lingkup Kementerian Hukum  dan  HAM,  dan  jika pada saatnya debitor cidera janji, kreditor langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada  Ketua  Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya  meliputi  objek jaminan fidusia itu berada.
2. Biaya eksekusi yang sangat besar, Cara mengatasi
hambatan yang timbul karena besarnya biaya
yang harus dikeluarkan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya  adalah  dengan cara menekan biaya eksekusi seminimal mungkin agar para kreditor tidak  menggunkan  cara alternatif  lainnya,  misalnya menggunakan jasa depkolektor  yang cendrung lebih  mudah  dan  biaya yang  lebih  murah  namun merupakan  tindak  pidana dan dapat dikenakan Pasal tentang  perampasan  dan perbuatan tidak menyenangkan, bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan Pasal 365 Ayat (2), (3) atau (4)  tentang  penganiayaan. Solusi  selanjutnya  adalah dengan mempermudah prosedur untuk pelaksanaan  eksekusi  di Pengadilan  Negeri  agar tidak berbelit-belit sehingga para kreditor lebih cendrung menggunakan cara  premanisme  dengan menggunakan  jasa  debt kolektor. 3. Barang hilang, Apabila barang yang menjadi objek jaminan  fidusia  tersebut hilang  pada  saat  akan dilaksanakan lelang eksekusi maka kantor Pengadilan Negeri mengupayakan supaya debitor membuktikan bahwa barang yang menjadi  objek  lelang  telah hilang  terutama  dengan bukti  saksi.  Dalam  hal debitor  dengan  sengaja menghilangkan atau memberikan keterangan secara menyesatkan terhadap barang yang hilang  akan  dikenai  sanksi berupa pidana karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana, maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara  paling  singkat  1
(satu)  tahun  dan  paling lama  5  (lima)  tahun  atau denda  paling  sedikit  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak Rp.  100.000.000,-  (seratus juta rupiah).
4. Barang  rusak,  Dalam  hal barang yang menjadi objek jaminan  fidusia  tersebut rusak  pada  saat  akan dilaksanakan lelang eksekusi  maka  Pengadilan Negeri Semarang mengupayakan supaya debitor  melakukan  proses finishing atau proses perbaikan  sampai  selesai dengan  biaya  perbaikan ditanggung  oleh  debitor kemudian baru dilaksanakan  pelaksanaan lelang.  Pendapat    lain  juga menambahkan bahwa sudah  menjadi  tanggung jawab  dari  debitor  yang  di bawah penguasaannya untuk menjaga dan merawat barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar tidak rusak dan membuat nilainya  pada saat  dijual  lelang  menjadi turun.
5. Barang dikuasai oleh pihak ketiga yang antara lain:
a. Barang disewakan, Apabila  barang  dikuasai oleh pihak ketiga karena disewakan,  maka  dalam pelaksanaan lelang tidak menutup  kemungkinan untuk tidak dilaksanakan oleh  Pengadilan  Negeri Semarang, pelelangan tetap  dilaksanakan  yaitu dengan menginformasikan kepada  calon  pembeli, sehingga  apabila  ada peserta lelang yang tetap memutuskan untuk membeli maka ia dianggap siap menerima resiko yang kemungkinan akan timbul.  Dalam  hal  ini pihak ketiga hanya diganti  kerugiannya  saja terhadap  biaya  sewa yang dikeluarkan setelah lelang selesai. b. Barang  dijual  ke  orang lain,  Dalam  hal  barang dikuasai oleh pihak ketiga  karena  dialihkan yaitu dengan cara menjual  ke  orang  lain, maka Pengadilan Negeri Semarang menyarankan kepada  kreditor  supaya mengambil  alih  hak  dari barang/objek fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan cara mengajukan gugatan kepada  debitor  melalui pengadilan sebagaimana biaya ditanggung  oleh  debitor dengan  menambahkan jumlah utang yang sudah ada. Dalam hal ini
pelaksanaan lelang ditunda sampai menunggu putusan/penetapan  dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam  Pasal  25  ayat  (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 11 ayat (1)  Peraturan  Direktur Jenderal  Piutang  dan Lelang Negara No. PER- 03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Penundaan pelaksanaan lelang dikarenakan adanya  gugatan  oleh kreditor dengan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat  dalam  Setifikat Jaminan  Fidusia  sesuai Pasal  15 ayat  (2)  UUJF,
hal  ini  sebagai  mana ditegaskan  dalam  Surat Edaran  Direktur  Jendral Piutang dan Lelang Negara No. SE- 16/PL/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang  Fidusia,  bahwa pelaksanaan lelang eksekusi  objek  fidusia dilakukan dengan bantuan/pertolongan hakim.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang Setelah Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU- XVII/2019  Penerima  hak  fidusia  atau
kreditur  penerima  fidusia  tidak  boleh melakukan  eksekusi  sendiri  (Parate
Eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat
dilakukan  apabila  ada  kesepakatan tentang  cidera  janji  yang  telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan  objek  jaminan  fidusia secara  sukarela.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  tidak  semua eksekusi  objek  jaminan  fidusia  harus dilakukan melalui pengadilan.
Terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak ada  kesepakatan  mengenai  cidera janji  (wanprestasi)  antara  kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan  objek  jaminan  fidusia secara sukarela, maka segala
mekanisme  dan  prosedur  hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan  fidusia  harus  dilakukan  dan berlaku sama dengan putusan pengadilan  yang  berkuatan  hukum yang tetap. Mengatasi hambatan
dalam eksekusi Jaminan idusia di Pengadilan Negeri  Semarang  Jaminan  fidusia yang  dibuat  hanya  dengan  akta  di bawah  tangan  atau  perjanjian  utang piutang  dengan  objek  jaminan  fidusia yang  tidak  dilakukan  dengan  akta notaris  dan  didaftarkan  ke  Kantor Jaminan Fidusia dalam tempo 7 (tujuh) hari,  barang  hilang,  biaya  eksekusi yang  sangat  besar,  barang  rusak, barang  dikuasai  oleh  pihak  ketiga antara lain barang disewakan maupun dijual ke orang lain.
Mengatasi hambatan
dalam eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri  Semarang,    Jaminan  fidusia dengan  akta  di  bawah  tangan  maka hendaknya  pada  saat  pembuatan perjanjian  utang  piutang  dengan jaminan  fidusia  wajib  dilakukan  di
hadapan  notaris  agar  dibuatkan  akta jaminan fidusia yang nantinya apabila didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.
Cara  mengatasi  hambatan  barang hilang,  biaya  eksekusi  yang  besar, barang  rusak,  barang  dikuasai  oleh pihak  ketiga  antara  lain  barang disewakan maupun dijual ke orang lain adalah mengajukan permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  untuk melakukan  sita  jaminan  atas  objek jaminan fidusia dari pihak debitor
DAFTAR PUSTAKA [1] Agus Nazaruddinsyah, Wawancara, Hakim di Pengadilan  Negeri  Semarang , (Semarang: Selasa 23 November 2021) [2] Ali Nuryahya. (2021). Wawancara, Panitera Muda Perdata PN. Semarang , (Semarang: Jumat 19 November 2021)
[3] Ariyanto,  Ariyanto  &  Raffles, Raffles  &  Rosmidah,  Rosmidah. (2020). Pengalihan Objek Jaminan  Fidusia  oleh  Debitur dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen .  Zaaken:  Journal  of Civil  and  Business  Law.  1.  452- 473.
10.22437/zaaken.v1i3.10055.
[4] H. Salim HS. (2008). Perkembangan  Hukum  Jaminan di  Indonesia ,  Rajawali  Pers, Jakarta, hal.1.
[5] J Satrio. (2000). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia , Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal.255.
[6] Mariam  Darus  Badrulzaman. (1987). Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia , Alumni, Bandung, hal.91.
[7] Nuruli Mahdilis. (2021). Wawancara, Wakil Ketua Pengadilan  Negeri  Semarang , (Semarang: Senin 22 November
2021)
[8] Sarwedi.  (2021).  Wawancara, Hakim  di  Pengadilan  Negeri Semarang ,  (Semarang:  Selasa
23 November 2021)
[9] Soegianto,  Dr  &  S,  Diah  & Junaidi,  Muhammad.  (2019).
Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian  Undang-  Undang  Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Ius Constituendum. 4. 191. 10.26623/jic.v4i2.1658.