Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Putri Indah Lestari 1) ; Bernadette Robiani 2) ; Sukanto 3)
1) Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya Email: 1) putriindah3006@gmail.com ; 2) soekanto0813@fe.unsri.ac.id ; 3) bernadetterobiani@fe.unsri.ac.id

## How to Cite :
Lestari, I, P,. Robiani, B., Sukanto, S. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di
Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2 ARTICLE HISTORY Received [11 Mei 2023] Revised [20  Juli 2023]
Accepted [30 Juli 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kondisi  serta  pola sebaran  Kemiskinan  Ekstrem,  Ketimpangan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Kemiskinan Ekstrem itu sendiri. Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif  dari  TNP2K  untuk  data  kemiskinan  ekstrem,  dan  PDRB  masing- masing  Provinsi  yaitu  34  Provinsi  di  Indonesia  dalam  periode  tahun  2021- 2022.  Tehnik  analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  Tipologi  Klassen  dan Analisis  Korelasi  Parsial.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kemiskinan  ekstrem  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  ketimpangan ekonomi. Serta hubungan antara Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel  kontrol  tidak  terlalu  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  perubahan  dalam  pengembangan  ekonomi Indonesia.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  conditions  and  distribution  patterns  of  Extreme Poverty,  Inequality  and  Economic  Growth  in  Indonesia,  and  the  relationship between Indonesia's economic growth and Extreme Poverty itself. The data used is quantitative secondary data from TNP2K for extreme poverty data, and GRDP for each province, namely 34 provinces in Indonesia in the 2021-2022 period. The analysis  technique  used  is  Klassen  Typology  Analysis  and  Partial  Correlation Analysis. Based on the research results show that extreme poverty has a strong relationship  with  economic  inequality.  As  well  as  the  relationship  between Extreme Poverty, Inequality and Economic Growth as a control variable does not really have a big impact on changes in Indonesia's economic development.

## KEYWORDS
Extreme Poverty, Inequality and Economic Growth In Indonesia
This is an open access article under the CC – BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  suatu  ketidakmampuan  masyarakat  maupun  pribadi  dalam memenuhi kebutuhan pokok ekonominya untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2005). Beragam masalah kemiskinanpun tidak hanya berdampak pada lingkungan ekonomi saja melainkan menjadi masalah  sosial dan mempengaruhi instabilitas politik dalam negeri. Tercatat dalam sejarah bahwa reformasi pada tahun 1998 di Indonesia diawali oleh krisis keuangan Asia dan berdampak pada tertekannya masyarakat marginal yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga, tidak heran apabila Kemiskinan selalu menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan karena berhubungan langsung dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum  (Chen  dan  Ravallion,  2012).  Tantangan
terkait  kemiskinan  terus  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  tidak  kunjung  selesai  oleh  Pemerintah Indonesia.  Setelah  berhasil  mengurangi  tingkat  kemiskinan  selama  beberapa  dekade  terakhir, pandemi  berkepanjangan  menjadi  suatu  tantangan  baru.  Pemulihan  perekonomian  pasca  krisis keuangan dilakukan Pemerintah dengan penerapan beberapa instrumen kebijakan dengan harapan dapat  menekan  angka  kemiskinan.    Tercatat  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  yang  semua berada  pada  angka  24  persen  di  tahun  1999  menjadi  9,8  persen  pada  tahun  2020  (Badan  Pusat Statistik Indonesia, 2022).
Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development  Goals)  yang merupakan  rangkuman tujuh  belas  tujuan  yang  disepakati  oleh  lebih  dari  seratus  sembilan  puluh  negara  lintas pemerintahan  pada  resolusi  PBB  yang  dipublikasi  pada  21  oktober  2015.  Tujuan  ini  rencananya dicapai  hingga  tahun  2030  (Sachs,  J.  D,  2012).    Salah  satu  tujuan  utama  yang  menjadi  fokus  oleh negara-negara di dunia dalam SDGs adalah tanpa kemiskinan (no poverty) sehingga tidak ada lagi kemiskinan,  terutama  kemiskinan  ekstrem  di  seluruh  dunia.  Kemiskinan  ekstrem  pada  dasarnya dihitung  berbasis  kebutuhan  dasar,  dimana  Bank  Dunia  mengambil  informasi  tentang  kebutuhan dasar yang dikumpulkan dari 15 negara termiskin dan dirata-ratakan. Sehingga hasilnya diperoleh sekitar  1,90  dollar  AS  per  hari  per  orang  sebagai  garis  kemiskinan  ekstrem  global.  Sehingga penduduk  dapat  dikatakan  berada  dalam  kemiskinan  ekstrem  apabila  berada  di  bawah  kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (Purchasing Power Parity).
Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam melaksanakan SDGs tentunya memiliki keinginan besar dalam memberantas kemiskinan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden kepada  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  bahwasanya  penurunan  kemiskinan  ekstrem  untuk dapat dituntaskan lebih cepat enam tahun dibanding tujuan yang tercantum dalam SDGs yaitu pada akhir  tahun  2024.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terjadi  juga  peningkatan  angka  kemiskinan ekstrem pertama kali sejak tahun  1998 sejak krisis  keuangan yang mengguncang ekonomi global. Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 juga tercatat meningkat hingga mencapai angka  4  persen  atau  10,86  juta  jiwa  (Jawapos,  2022).  Padahal  jika  dilihat  kebelakang,  beberapa upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem telah mendorong pengurangan tingkat  kemiskinan  ekstrem  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  mengalami peningkatan,  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  juga  mengalami  perlambatan.  Hasil  penelitian Ravallion  (2012)  menunjukkan  bahwa  negara-negara  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  cenderung lebih  tinggi  dibandingkan  negara  lainnya  akan  berdampak  pada  penurunan  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Selain  melihat  dampak  kemiskinan  suatu  negara  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, kemiskinan juga mempengaruhi aspek sosial lainnya.
Dampak  dari  kemiskinan  dan  pembangunan  ekonomi  juga  telah  dikaitkan  banyak  pada penelitian  sebelumnya,  (Nakabashi,  2018)  menemukan  bahwa  kemiskinan  ekstrem  memiliki dampak  yang  lebih  besar  pada pembangunan  ekonomi  di  kota-kota  negara  Brazil,  selain  variabel lainnya  yaitu  pendapatan  per  kapita  pekerja,  dan  investasi.  Selain  kemiskinan,  ketimpangan ekonomi juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pada  periode  terjadinya  peningkatan  kemiskinan  di  Indonesia,  Gini  Ratio  mengalami  kenaikan menjadi 0,384 dari kondisi kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 0,381.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat ketimpangan memerlukan perbaikan dalam  distribusi  pendapatan  dalam  upaya  peningkatan  ekonomi  dan  dampak  yang  nyata  pada penurunan  tingkat  kemiskinan  (Iniguez-Montiel,  2014).  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Pusat  Statistik,  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  selama  5  tahun  kebelakang  dari tahun  2017  sampai  dengan  2019  tercatat  rata-rata  berada  pada  angka  5,1  persen.  Namun, dikarenakan  situasi  pandemi  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  laju  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  pada  tahun  2020  mengalami  perlambatan  sebesar  -2,7  persen.  Pada  tahun  2021, pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 3,7 persen.
Peningkatan  laju pertumbuhan  ekonomi  pada periode  tersebut tentunya tidak  terlepas  dari upaya pemerintah melalui kebijakan yang menyasar pada pemulihan ekonomi masyarakat miskin terdampak. Sehingga dari uraian di atas, perlu dilakukan kajian bagaimana hubungan antara ketiga
variabel  tersebut,  dengan  tujuan  Menambah  pemahaman  dan  pengetahuan  empiris  mengenai dampak kemiskinan ekstrem dan ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia  serta menganalisis hubungannya antara kemiskinan ekstrem, ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi di  Indonesia.  Serta  memperdalam  konsentrasi  keilmuan  yang  didalami  yaitu  perencanaan  dan pengembangan  Kawasan,  serta  menjadi  salah  satu  landasan    pengambilan  keputusan  oleh Pemerintah  serta  dapat  dikaji  lebih  lanjut  di  masa  mendatang  sesuai  dengan  kondisi  kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

## LANDASAN TEORI

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  produksi  output  lebih  banyak  pada  suatu negara  disertai  dengan  perubahan  dalam  pengaturan  teknis  dan  kelembagaan  dimana  output tersebut diproduksi dan didistribusikan (Kindleberger, 2012). Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilihat melalui  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  karena  secara  prinsip,  pertumbuhan  ekonomi merupakan  pertambahan  output  atas  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  satu  periode  atau kurun  waktu  satu  tahun.  Keseluruhan  output  final  dari  barang  dan  jasa  adalah  merupakan  total keseluruhan  dari  ekonomi  negara,  di  dalam  territorial  negara,  oleh  penduduk  maupun  bulan penduduk,  dan  tidak  melihat  alokasi  antara  dalam  dan  luar  negeri  (Todaro  dan  Smith,  2014:  17). Gambaran  yang  didapat  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  adalah  pendapatan  riil  nasional  yang dihitung  dari  keseluruhan  output  suatu  jasa  dan  barang  yang  diproduksi  oleh  suatu  negara,  juga menggambarkan pendapatan masyarakat yang berada pada suatu negara.

## Kemiskinan
Hampir  di  setiap  negara  termasuk  di  Indonesia  kemiskinan  masih  menjadi  masalah  yang cukup serius. Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakti dalam  SDGs.  Pembangunan  ekonomi  untuk  memberantas  kemiskinan  masih  menjadi  tema  serta agenda  utama  dan  berkelanjutan  di  seluruh  dunia  tak  terkecuali  Indonesia,  yang  kemudian  akan mendasari  berbagai  tujuan  pembangunan  lainnya  seperti  infrastruktur,  pariwisata,  pangan  dan energi  dan  lain-lain.  Dalam  RPJMN  2020  -  2024  strategi  pengurangan  tingkat  kemiskinan  menjadi salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional.  Sebagaimana  diketahui,  dalam  RPJMN  2020 – 2024 ditetapkan sasaran makro pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan antara 6 – 7 persen pada akhir tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2021)
Kemiskinan  absolut  (Absolute  Poverty)  didefinisikan  sebagai  suatu  situasi  ketidakmampuan atau  hanya  nyaris  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  pangan  pokok,  pakaian,  tempat  tinggal  dan kesehatan  minimum  (Todaro  dan  Smith,  2014).  Kemiskinan  merupakan  kondisi  deprivasi (kekurangan)  dalam  kesejahteraan.  Lebih  lanjut,  pengukuran  kesejahteraan  itu  sendiri  dilakukan dengan tiga cara, yaitu kesejahteraan karena memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan  rumah  tangga.  Pada  umumnya,  kemiskinan  dapat  diukur  dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa ambang batas standar yang ditentukan.  Pendekatan  kedua  untuk  melihat  kesejahteraan  adalah  akses  seseorang  terhadap kebutuhan  akan  jenis  barang  konsumsi  tertentu  seperti  makanan,  tempat  berlindung,  perawatan kesehatan  dan  pendidikan.  Pendekatan  terakhir  adalah  kemampuan  untuk  memiliki  peran  atau berfungsi dan memberikan dampak bagi kehidupan sosial di sekitarnya (Haughton dan Khandker, 2009).
Badan  Pusat  Statistik  menuturkan  kemiskinan    merupakan    ketidakmampuan  untuk memenuhi  standar  minimum  kebutuhan  dasar  yang  meliputi  kebutuhan  makanan  maupun  non- makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan,  jumlah  penduduk  miskin  ini  sendiri  nantinya  akan  dijadikan  landasan  dalam menyediakan gambaran kemiskinan atau tingkat kemiskinan pada daerah tertentu maupun secara
nasional.  (Nasution  et.  al.,  2018)  disebutkan  bahwa  angka  kemiskinan  memiliki  beberapa  fungsi dalam pembangunan nasional, yaitu:
1. Sebagai  landasan  bagi  penyusunan  kebijakan  dan  rencana  pembangunan  nasional,  yang berhubungan  dengan  kebijakan  dan  rencana  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dan pembangunan sektoral;
2. Sebagai  target  sasaran  program  pembangunan,  yang  berdasarkan  pada  letak  geografis  dari individu dan rumah tangga yang termasuk dalam penduduk miskin;
3. Sebagai penentu alokasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;
4. Sebagai  indikator  pemantauan  dan  evaluasi  program-program  pembangunan,  termasuk pencapaian  RPJMN  dan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals/SDGs);
5. Sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah pusat dan daerah.

## Kemiskinan Ekstrem
Kemiskian  ekstrem  yang  merupakan  kondisi  ketidakmampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  yaitu  kebutuhan  makanan,  air  minum  bersih,  sanitasi  layak,  Kesehatan,  tempat  tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996).
Perbedaan antara miskin dan miskin ekstrem dapat dilihat dari sisi pengeluaran, untuk miskin ekstrem yaitu seseorang yang kebutuhan atau pengeluaran sehari-harinya hanya Rp.10.739 per hari dan hanya Rp. 322.170 per bulan. Sementara miskin biasa pengeluarannya Rp. 15.750 per hari  dan 472.525 per bulan.
Secara  global,  sebanyak  20  persen  orang-orang  paling  miskin  di  dunia  menerima  hanya sebesar 1,5 persen dari total pendapatan masyarakat di dunia. Sebanyak 20 persen koresponden yaitu kira-kira 1,2 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem, yaitu kurang dari $1,25 per hari (berdasarkan  Purchasing  Power  Parity/PPP).  Setidaknya  dibutuhkan  2  persen  dari  kekayaan  dan pendapatan 10 persen orang-orang paling kaya di dunia untuk melepaskan masyarakat dunia dari kemiskinan  ekstrem.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  ketimpangan  yang  tinggi  diantara masyarakat yang kaya dan miskin di dunia (Todaro dan Smith, 2014).
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di  bawah  garis  kemiskinan  ekstrem  yang  nilainya  setara  dengan  $1.9  PPP.  Penentuan  garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukuran menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (Tim Nasional Percepatan Penanggulan  Kemiskinan  /TNP2K).  Penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  Indonesia  diupayakan secara  khusus  berdasarkan  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  melaukan  konsolidasi, integrasi, kepastian tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem  nol  persen  pada  tahun  2024.  Penanggulangan  ini  dilaksanakan  melalui  upaya  khusus berupa  multiple  interventions  dengan  dua  pendekatan  utama,  yaitu  mengurangi  beban pengeluaran  kelompok  miskin  dan  rentan  melalui  berbagai  program  perlindungan  sosial  dan subsidi.  Serta  melakukan pemberdayaan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kelompok  miskin  dan rentan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.

## Ketimpangan
Ketimpangan  (inequality)  memiliki  pengertian  fokus  pada  distribusi  kepada  kepemilikan, seperti pendapatan atau konsumsi, diantara seluruh populasi (masyarakat). Dalam konteks analisis kemiskinan,  ketimpangan  pada  dasarnya  berdasarkan  kepada  pengukuran  keyakinan  bahwa kesejahteraan individu bergantung kepada posisi relatif ekonomi mereka terhadap orang lain yang berada pada kelompok masyarakat yang sama (Haughton dan Khandker, 2009). Ketimpangan pula merupakan  konsep  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  kemiskinan  karena  berfokus  pada keseluruhan populasi dan tidak hanya fokus kepada masyarakat miskin.
Pengukuran  ketimpangan  secara  umum  biasanya  diukur  dengan  menggunakan  beberapa
metrik ukuran ketimpangan ekonomi. Adapun yang paling sering digunakan adalah rasio gini atau indeks  gini.  Koefisien  gini  membandingkan  dua  area  kurva  Lorenz,  yang  merupakan  hubungan antara  populasi  dengan  penguasaan  pendapatan  (kekayaan)  diantara  masyarakat.  Dalam menentukan besarnya koefisien Gini, digambarkan persentase kumulatif rumah tangga (dari yang miskin  hingga  kaya) pada  garis horizontal dan persentase  kumulatif dari pengeluaran  masyarakat (atau pendapatan) pada garis vertikal. Garis diagonal menggambarkan kesetaraan yang sempurna, oleh karena pada dasarnya koefisien Gini didefinisikan dengan A/(A+B), dimana A dan B adalah area yang  ditunjukkan  pada  gambar.  Semakin  kecil  nilai  koefisien  gini  maka  semakin  menunjukkan tingkat ketimpangan semakin berkurang tetapi apabila nilai koefisien gini adalah sebesar 1, hal ini berarti bahwa ketimpangan sangat tinggi.

## Gambar 1 Kurva Lorenz
Sumber : Pratama, (2022)
Berdasarkan  (cerdasco.com,  2022)  Penyebab  ketimpangan  ekonomi  pada  dasarnya tergantung  dengan  kondisi  negara-negara  tersebut,  akan  tetapi  pada  umumnya  ketimpangan ekonomi disebabkan oleh:
1.Tingkat penggangguran tinggi
2.Kondisi pekerjaan yang buruk
3.Pendidikan dan keterampilan yang rendah
4.Diskriminasi ekonomi
5.Infrastruktur yang buruk
6.Ukuran Keluarga
7.Konsentrasi kekayaan

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis desktiktif kuantitatif, mengambil objek  penelitian  pada  Analisis  Kemiskinan  Ekstrem,  Ketimpangan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia.  Analisis  yang  dimaksud  adalah  untuk  melihat  bagaimana  hubungan  antar  variabel  di setiap provinsi di Indonesia adapun ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dari 34 Provinsi diIndonesia (tidak termasuk 3 Provinsi baru karena ada potensi data yang tidak tersedia), periode tahun 2021-2022. Data yang digunakan data sekunder (kuantitatif), bersumber dari Badan Pusat  Statistik,  data  Tim  nasional  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  TNP2K  serta  website yang mungkin berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini meliputi :

## Analisis Tipologi Klassen
Metode Ini merupakan klarifikasi untuk melihat pola sebaran dan fokus kebijakan yang bisa pemerintah ambil dalam proses pemberatasan kemiskinan ekstrem. Metode ini menggunakan data sekunder  dan  berdasarakan  pada  dua  indikator  utama  yaitu  data  indeks  Kemisikinan  ekstrem provinsi  pada  tahun  2021-2022  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  serta  data  persentase ketimpangan  ekonomi  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  akhir  metode  ini mengklarifikasi  pola  sebaran  daerah  yang  terdampak  dari  kemiskinan  ekstrem  menjadi  empat kategori yaitu :
a. Daerah  maju  dan  tumbuh cepat  merupakan  daerah  dengan  rata-rata  kemiskinan  esktrem  dan Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
b. Daerah  maju  tapi  tertekan  merupakan  daerah  dengan  kemiskinan  ekstrem  di  bawah  rata-rata nasional tapi Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional
c. Daerah  berkembang  cepat  merupakan  daerah  dengan  rata-rata  kemiskinan  ekstrem  dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi nasional.
d. Daerah relatif tertinggal merupakan daerah dengan rata-rata kemiskinan ekstrem tinggi di atas rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata.
Tabel  1.  Klasifikasi  Tipologi  Antara  Kemiskinan  Ekstrem  dan  Pertumbuhan  Ekonomi (Proyeksi)
PE i = PEn
PE i < PEn
KE i = KE n Daerah  maju  dan  tumbuh cepat Daerah berkembang cepat KE i < KE n Daerah maju tapi tertekan Daerah relatif tertinggal
Sumber : (Sjafrizal, 1997)
Keterangan :
KEi : Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Provinsi ke i KEn : Rata-rata jumlah Kemiskinan Ekstrem Nasional PEi : Persentase pertumbuhan ekonomi provinsi ke i PEn: Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi.
Sedangkan  klasifikasi  daerah  dengan  rata-rata  presentse  ketimpangan  dan  rata-rata pertumbuhan ekonomi yang memiliki karakteristik yang berbeda antara lain yaitu :
a. Kuadran  I  yaitu  daerah  maju  dan  cepat  tumbuh,  merupakan  daerah  dengan  rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata.
b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan, merupakan daerah dengan ketimpangan ekonomi di bawah rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat, merupakan daerah dengan rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Provinsi nasional.
d. Kuadran  IV  yaitu  daerah  relatif  tertinggal,  merupakan  daerah  dengan  rata-rata  ketimpangan ekonomi tinggi di atas rata-rata nasional, tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata.
Sementara  itu,  tipologi  antara  ketimpangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi kemiskinan ekstrem
Tabel 2. Klasifikasi Tipologi Antara Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi PE i = PEn
PE i < PEn
KT i = KT n Daerah maju dan tumbuh cepat Daerah berkembang cepat KT i < KT n Daerah maju tapi tertekan Daerah relatif tertinggal Sumber : (Sjafrizal, 1997)
Keterangan : KTi : Jumlah Ketimpangan Ekonomi di Provinsi ke i KTn: Rata-rata jumlah Ketimpangan Ekonomi Nasional PEi : Persentase pertumbuhan ekonomi provinsi ke i PEn: Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi.

## B.Analisis Korelasi Parsial
Korelasi  parsial  (partial  correlation)  merupakan  perluasan  dari  korelasi  sederhana  atau korelasi  pearson.  Jika  korelasi  sederhana  melibatkan  satu  variabel  terikat  (dependent)  dan  satu variabel bebas (independent), maka korelasi parsial melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan satu  variabel  terikat.  Variabel  bebasnya  terbagi  atas  dua  penggunaan  yaitu  satu  variabel  bebas sebagai yang memiliki hubungan dengan variabel terikat dan variabel bebas yang lainnya sebagai variabel  kontrol  dimana  variabel  ini  diduga  mempengaruhi  hubungan  antara  satu  variabel  bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, analisis korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan  untuk  mengidentifikasi  kuat  lemahnya  hubungan  antar  variabel  bebas  dan  variabel terikat, dimana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh (Irianto, 2006).
Dalam menghitung koefisien korelasi dengan parsial, dilakukan terlebih dahulu perhitungan korelasi tunggal, dengan rumus sebagai berikut:
Dimana  : r = Koefisien Korelasi Pearson n = Jumlah data / banyaknya sampel Y = Pertumbuhan Ekonomi X = Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan.
Untuk  lebih  mudah  menjelaskan  besar  atau  kecilnya    hubungan  dalam  koefisien  korelasi berikut pedoman arti korelasi (r) :

## Tabel 3. Pengukuran Hasil Korelasi
Interval Korelasi Tingkat Hubungan 0.00 – 0.199 Sangat  rendah  Kekuatan  dan  koefisien korelasi 0.20 – 0.399 Rendah 0.40 – 0.599 Sedang 0.60 – 0.799 Kuat 0.80 – 1.00 Sangat kuat Sumber : Sugiyono (2013)
Pertumbuhan Ekonomi Ketimpangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  tingkat  kemiskinan  ekstrem  tertinggi  dalam  dua  tahun terakhir  tahun  2021-2022  adalah  Provinsi  Papua  yang  mencapai  lebih  dari  10  persen,  dan  diikuti Indonesia bagian timur lainnya seperti Papua Barat di atas 9 persen dan Nusa Tenggara Timur yang mencapai lebih dari 6 persen penduduk dari rata-rata Provinsi Nasional di Indonesia. Sedangkan 31 Provinsi lainnya di Indonesia tingkat kemiskinan ekstrem penduduknya tidak mencapai 5 persen.

## Gambar 2. Peta Sebaran Rata-rata  Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

## Sumber : Data TNP2K, 2022 Diolah
Data di atas memperlihatkan hasil pemetaan sebaran kemiskinan ekstrem dari skala 0 sampai dengan  8  yang  dimaksud  dari  daerah  yang  paling  rendah  sebaran  kemiskinan  ekstrem  sampai dengan  daerah  yang  paling  tinggi  tingkat  sebaran  kemiskinan  ekstrem  pada  wilayah  Provinsi tersebut.  Mayoritas  kemiskinan  ektrem  tertinggi  di  Indonesia  masih  di  dominasi  oleh  wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrem pada masing-masing daerah provinsi  di  Indonesia  masih  belum  merata  dalam  upaya  penanganannya,  sehingga  masih  ada beberapa  provinsi  selain  Provinsi  Papua  dan  sekitarnya  yang  mengalami  peningkatan  jumlah penduduk miskin ekstrem seperti Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan delapan Provinsi lainnya.

## Gambar 3. Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Ekstrem
Sumber : Output SPSS Diolah,2023
Terdapat  empat  kuadran  prioritas  penanganan  kemiskinan  ekstrem terhadap  pertumbuhan ekonomi  dalam  pemetaan  wilayah  pada  masing-masing  Provinsi  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat
pada Gambar di atas. Pertama daerah dengan klasifikasi  daerah maju dan tumbuh cepat terdapat tiga  provinsi  yaitu  Provinsi  DI  Yogyakarta,  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Provinsi  Papua,  dengan rata-rata  kemiskinan  ekstrem  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  atas  rata-rata  nasional.  Dengan  kata lain peningkatan kemiskinan ekstrem yang terjadi pada provinsi tersebut mendorong peningkatan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi pada  3  provinsi  tersebut  dalam  dua  tahun  terakhir  mengalami  penurunan,  PDRB  yang  rendah menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  tingginya  tingkat  kemiskinan  ekstrem  dan  lambannya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Selanjutnya dalam kuadran kedua, dengan klasifikasi daerah maju tapi tertekan terdapat dua Provinsi  di  dalamnya  yaitu  Provinsi  Maluku  Utara  dan  Provinsi  Kalimantan  tengah,  yang  berarti tingkat kemiskinan ekstrem di bawah rata-rata nasional tetapi pertumbuhan ekonomi di atas rata- rata nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada kedua provinsi ini cukup baik dalam dua tahun terakhir maluku utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,87 persen dan Kalimantan tengah sebesar 5,02 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada daerah Maluku utara dan Kalimantan tengah di bawah rata-rata kemiskinan ekstrem nasional. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap sebaran kemiskinan ekstrem dua Provinsi tersebut.
Pada kuadran ketiga, dengan klasifikasi daerah berkembang cepat terdapat sepuluh Provinsi didalamnya  yaitu  Provinsi  Aceh,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi  Bengkulu,  Provinsi  Nusa Tenggara  barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Provinsi  Gorontalo, Provinsi  Maluku  serta  Provinsi  Papua  barat.  Daerah  tersebut  merupakan  dengan  rata-rata kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi nasional.  Pada sepuluh provinsi  tersebut  tingkat  pendapatan  daerahnya  dengan  penduduk  miskin  ekstrem  berada  di bawah rata-rata nasional.
Keempat,  pada  kuadran  ini  dengan  klasifikasi  daerah  relatif  tertinggal  yang  merupakan daerah  dengan  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  rendah  di  bawah  rata-rata  nasional,  tetapi kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional. Provinsi yang temasuk dalam klasifikasi kuadran ini terdapat 19 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,  Provinsi  Lampung,  Provinsi  Bangka  Belitung,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Provinsi  DKI  Jakarta, Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Banten,  Provinsi  Bali, Provinsi  Kalimantan  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Provinsi Kalimantan  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  dan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kondisi  yang  seperti  ini memperlihatkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di  provinsi  tersebut  belum  terlalu memberi dampak penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, karena  tidak  meratanya  mobilisasi  perputaran  ekonomi  dan  tingginya  ketimpangan  ekonomi maupun  pendapatan  sehingga  pemberantasan  kemiskinan  ekstrem  belum  menyentuh  keseluruh bagian dari daerah masing-masing provinsi tersebut.

## Gambar 4. Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Empat  klasifikasi  prioritas  di  atas  dengan  prioritas  pertama  terdapat  dua  provinsi  yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Papua dengan klasifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, yang berarti daerah tersebut rata-rata ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya di atas rata- rata nasional. Pada provinsi  ini dapat diartikan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi pendorong terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  daerah  tersebut.  Ketimpangan  pendapatan  yang mengartikan tidak seimbangnya jalan perekonomian masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak terjangkau dalam pengembangan perekonomian individu maupun keluarga, seperti di Provinsi Papua  ketimpangan  juga  dapat  disebabkan  terbatasnya  akses  pelayanan  kesehatan,  pendidikan yang  rendah,  minimnya  sarana  maupun  prasarana  umum,  mobilitas  transportasi  yang  terbatas sehingga  banyak  masyarakat  miskin  yang  tidak  bisa  tumbuh  dan  mengakibatkan  pertumbuhan ekonomi  terhambat  pada  daerah  tersebut  sedangkan  pada  Provinsi  DI  Yogyakarta  walau  berada dalam  daerah  Pulau  Jawa  jika  dibandingkan  PDRB  Provinsi  tersebut  dengan  PDRB  Provinsi  Jawa lainnya sangat jauh berbeda.
Pada  klasifikasi  ini  menjadi  prioritas  utama  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menekan angka ketimpangan pendapatan maupun ekonomi demi mengembangkan pertumbuhan ekonomi provinsi.Pada klasifikasi prioritas kedua terdapat tiga Provinsi yang masuk dalam klasifikasi daerah maju  tapi  tertekan.  Yang  merupakan  daerah  yang  ketimpangan  ekonominya  di  bawah  rata-rata nasional, tapi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi  Sulawesi  Tengah  dan  Provinsi  Maluku  Utara.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat ketimpangan  ekonomi  pada  provinsi  ini  masih  terkendali  tetapi  dengan  rendahnya  ketimpangan ekonomi pada provinsi tersebut belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketiga,terdapat 15 Provinsi yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat, yang berarti  rata-rata  ketimpangan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  bawah  rata-rata  Provinsi nasional. Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,  Sulawesi  Barat,  dan  Papua  Barat  terdapat  pada  prioritas  tiga,  hal  ini  menunjukkan adanya  kesinergian  antara  masyarakat  kelas  atas  maupun  menengah  kebawah  sehingga  tingkat ketimpangan  tidak  begitu  mencolok  yang  mengakibatkan  jalannya  roda  perekonomian.  Kinerja pemerintah serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan ekonomi masyarkat cukup berjalan dengan baik.
Selanjutnya,  pada  Proiritas  keempat,  terdapat  14  Provinsi  yang  masuk  dalam  klasifikasi daerah  relatif tertinggal dimana  daerah  tersebut  dengan  rata-rata  ketimpangan  ekonomi tinggi di atas  rata-rata  nasional,  tetapi  pertumbuhan  ekonominya  di  bawah  rata-rata  nasional.  Adapun Provinsi yang masuk dalam prioritas ini adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara  dan  Maluku.  Pada  kondisi  ini  kinerja  maupun  kebijakan pemerintah  dalam  meingkatkan  pertumbuhan  ekonomi  sudah  terlaksana  dengan  baik  sehingga perekonomian pada provinsi tersebut bergerak maju, akan tetapi dalam memberantas ketimpangan ekonomi  belum  berjalan  dengan  maksimal  sehingga  belum  mencapai  hasil  yang  baik.  Tingginya tingkat  ketimpangan  ekonomi  mengakibatkan  masyarakat  dengan  kelompok  berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan maupun pelayanan dasar seperti makanan yang cukup, fasilitas kesehatan yang baik maupun pendidikan yang tepat. Hal ini memiliki dampak yang buruk bagi  masyarakat  dengan  golongan  pendapatan  rendah  tersebut,  seperti  terhambatnya  proses pembangunan manusia (IPM), maupun perlakuan yang adil dalam sosial masyarakat.
Tabel  4.  Korelasi  antara  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan  Ekstrem  dan  Ketimpangan  Di Indonesia
Control Variables KEMISKINAN_E KSTREM KETIMPANGAN PERT_ EKONOMI -none- a KEMISKINAN_ EKSTREM Correlation 1.000 .424 .068 Significance (2-tailed) . .032 .703 df 0 32 32 KETIMPANGAN Correlation .424 1.000 -.149 Significance (2-tailed) .032 . .399 df 32 0 32 PERT_EKONOMI Correlation .068 -.149 1.000 Significance (2-tailed) .703 .399 . df 32 32 0 PERT_ EKONOMI KEMISKINAN_ EKSTREM Correlation 1.000 .338 Significance (2-tailed) . .054 df 0 31 KETIMPANGAN Correlation .338 1.000 Significance (2-tailed) .054 . df 31 0
a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. Sumber : Output SPSS Diolah, 2023
Berdasarkan hasil dari analisis korelasi, dari Tabel output pertama menunjukkan nilai korelasi atau  hubungan  antara  variabel  Kemiskinan  Ekstrem  dengan  Ketimpangan.  Dari  output  di  atas diketahui nilai koefisien korelasi (Correlations) sebesar 0,424 (positif) dan nilai Significance (2-tailed) adalah  0,032  <  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  hubungan  yang  positif  dan  signifikan Kemiskinan  ekstrem  dengan  Ketimpangan.  Sementara  nilai  Correlations  sebesar  0,424  hal  ini menunjukkan  variabel  kemiskinan  ekstrem  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  ketimpangan ekonomi.  Yang  mengartikan  ketimpangan  ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan ekstrem di  Indonesia.
Tabel  output  kedua  Pertumbuhan  Ekonomi  menunjukkan  nilai  korelasi  atau  hubungan antara  variabel  Kemiskinan  Ekstrem  dengan  Ketimpangan  setelah  memasukkan  Pertumbuhan Ekonomi dalam analisis. Dari Tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi  (Correlations)  menjadi  0,338  (bernilai  positif  dan  kategori  hubungan  lemah)  dengan  nilai Significance  (2-tailed)  sebesar  0,054  >  0,05,  berarti  bahwa  hubungan  antara  Kemiskinan  Ekstrem, Ketimpangan  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel  kontrol  tidak  terlalu  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  perubahan  dalam  pengembangan  ekonomi  Indonesia  atau  tidak terlalu  berpengaruh  signifikan,  yang  mengartikan  masih  banyak  faktor  lain  yang  memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisis  Tipologi  Klassen  untuk  melihat pola  sebaran  wilayah,  dapat  ditarik  kesimpulan  dua  provinsi  besar  di  Indonesia  dengan  tingkat kemiskinan  ekstrem  tinggi,  ketimpangan  ekonomi  maupun  kesenjangan  ekonomi  yang  tinggi  ada pada Provinsi Papua serta DI Yogyakarta. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi kedua provinsi ini tergolong  tinggi  tetapi  jumlah  PDRB  di  Provinsi  Papua  maupun  Provinsi  DI  Yogyakarta  tidak
memberikan kontribusi yang tinggi pada PDB nasional karena jumlah PDRB provinsi tersebut masih di bawah rata-rata PDRB nasional.
Provinsi  Papua  memerlukan  perhatian  khusus  pemerintah  pusat  dan  daerah  karena  dalam dua  tahun  terakhir  tingkat  kemiskinan  ekstrem  mencapai  lebih  dari  10  persen  dari  rata-rata nasional  dan  ketimpangan  ekonomi  provinsi  ini  sangat  tinggi,  hal  ini  disebabkan  beberapa  faktor seperti terbatasnya pengembangan sektor pendidikan,  minimnya ketersediaan infrastruktur jalan yang baik agar mempermudah akses transportasi, keterbatasan ketersediaan air minum yang layak, dan kurangnya akses sanitasi yang baik.
Sedangkan  Provinsi  DI  Yogyakarta  menjadi  salah  satu  provinsi  yang  masuk  dalam  kategori prioritas utama, dalam sebaran wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, ketimpangan ekonomi yang tinggi tidak seperti provinsi jawa lainnya dikarenakan, upah minimum yang rendah sehingga daya beli masyarakat juga ikut rendah, sehingga  pendapatan PDRB provinsi rendah, ketimpangan dalam pembangunan daerah dan tingginya tingkat pengangguran.
Dampak kemiskinan ekstrem dan ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia dengan  nilai  korelasi  0,338  yang  berarti  berpengaruh  positif,  tetapi  Significance  (2-tailed)  sebesar 0,054  >  0,05,  terlihat  bahwa  hubungan  antara  Kemiskinan  Ekstrem,  Ketimpangan  dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel  kontrol  tidak  terlalu  memberikan  dampak  yang  besar terhadap  perubahan  dalam  pengembangan  ekonomi  Indonesia  atau  tidak  terlalu  berpengaruh signifikan.
Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi  parsial  hubungan  antara  kemiskinan  ekstrem  dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,068 yang berarti terdapat hubungan yang sangat erat atau  positif  antara  kedua  variabel  yang  mengartikan  tingkat  kemiskinan  ekstrem  yang  tinggi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## Saran
1. Hasil  penelitian  ini  bagi  pemerintah  di  Indonesia  dapat  menjadi  rekomendasi  dalam memfokuskan  pemberantasan  kemiskinan  ekstrem  dan  ketimpangan  ekonomi  pada  wilayah- wilayah  yang  menjadi  prioritas  utama  di  Indonesia  karena  ketimpangan  ekonomi  yang  tinggi sangat  erat  kaitannya  dengan  kemiskinan  ekstrem  yang  tinggi  pula,  terutama  pada  wilayah- wilayah  Indonesia  bagian  timur  agar  menjadi  perhatian  besar  bagi  pemerintah  dalam membangun  infraskturktur  baik  sarana  maupun  prasarana  masyarakat  umum  seperti  akses jalan transportasi, sanitasi rumah tangga yang baik dan penginkatan program pendidikan yang menjangkau  kedaerah  serta  mengembangkan  program-program  ekonomi  seperti  bantuan umkm dan kebijakan bantuan untuk usaha masyarakat mengengah kebawah.
2. Pemerintah  daerah  lebih  memperhatikan  dan  meninjau  kembali  kebijakan  yeng  telah  dibuat untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan  pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan mengevaluasi kebijakan sebelumnya apakah sudah berjalan dengan maksimal atau tidak berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerahnya.  Mengalokasikan  dana  khusus  untuk masyarakat  yang  ingin  mengembangkan  usahanya seperti  penyaluran dana  desa,  kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, memberi pelatihan bagi pendidikan formal maupun non formal  dalam  menggali  potensi  yang  dimiliki  masyarakat,  memberikan  penyuluhan  pentingnya pendidikan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapakan dapat memperluas sampel dan tahun penelitian yang lebih  Panjang,  sehingga  dapat  lebih  detail  dalam  penelitian  dan  kebijakan  yang  dapat  diambil lebih terarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2022).  Statistik  Indonesia:  Statistical  Yearbook  of  Indonesia  2022.  Badan Pusat Statistik: Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Kemiskinan  Makro  Indonesia  Tahun  2021.  ISSN  2502-7484  Badan
Pusat  Statistik.  Kemiskinan  dan  Ketimpangan.  https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan- ketimpangan.html
Breunig, R., & Majeed, O. (2020). Inequality, Poverty and Economic Growth. International Economics,
161, 83 – 99. doi:10.1016/j.inteco.2019.11.005.
Chen, S., & Ravallion, M. (2012). More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World. Review of Income and Wealth, 59(1), 1 – 28. doi:10.1111/j.1475-4991.2012.00520.
Doyle, M. W., & Stiglitz, J. E. (2014). Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal,
2015 – 2030. Ethics & International Affairs, 28(1), 5-13.
Haughton,  Jonathan  &  Khandker,  S.  R.  (2009),  Handbook  On  Poverty  And  Inequality.  The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank: Washington, DC.
https://cerdasco.com/ketimpangan-ekonomi/ (diakses 16 juni 2022)
https://www.jawapos.com/nasional/14/06/2022/sebanyak-1086-juta-jiwa-hadapi-kemiskinan- ekstrem-di-indonesia/ (diakses 14 juni 2022)
Iniguez-Montiel, A. J. (2014). Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality,
and Economic Growth (1992 – 2008). World Development, 59, 313 – 326.
doi:10.1016/j.worlddev.2014.01.011
Irianto, Agus. (2006). Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasi. Kencana. Jakarta.
Modul  Penanggulangan  Kemiskinan  Ekstrem  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan
Kemiskinan (https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies) diakses 11 juli 2022
Nakabashi, Luciano, (2018), “Poverty and Economic Development: Evidence for the Brazilian States,”
EconomiA, 445-458.
Nasution,  F.  N.,  Mariatin,  E.,  &  Zahreni,  S.  (2018).  The  influence  of  career  development  and organizational culture on employee performance. International Journal of Scientific Research and Management, 6(01), 57-65.
Nugroho, D., Asmanto, P., Adji, A., & Hidayat, T. (2020). Leading Indicators Of Poverity In Indonesia : Application In The Short-Term. TNP2K Working Paper 49.
Pratama, R. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendidikan Dan Rasio Gini Terhadap Pengangguran  Terbuka  Di  Kota  Sibaloga  Periode  2022-2021.  E-QIEN:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis, 11, 193-201.
Ravallion,  Martin  (2012).  Why  Don't  We  See  Poverty  Convergence?.  American  Economic  Review,
102(1), 504 – 523. doi:10.1257/aer.102.1.504
Sachs,  J.  D.  (2012).  From  Millennium  Development  Goals  To  Sustainable  Development  Goals.  The lancet, 379(9832), 2206-2211.
Sjafrizal,  S.  (1997).  Pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  regional  wilayah  Indonesia  Bagian
Barat. Jurnal Buletin Prisma, 3(3), 27-38.
Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Todaro, Michael P & Smith, S.C. (2014). Economic Development: 12th Edition. Pearson: New York.
Yoshida, N., Uematsu, H., & Sobrado, C. E. (2014). Is Extreme Poverty Going To End? An Analytical Framework  to  Evaluate  Progress  in  Ending  Extreme  Poverty  (January  1,  2014).  World  Bank Policy Research Working Paper, (6740).