History: Received : 09 November 2023 Revised   : 10 Januari 2024 Accepted : 25 Januari 2024 Published: 21 Febuari 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 124 - 135 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.3945

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) INDONESIA MENUJU 23% TARGET BAURAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) 2025
Genesa Lahope 1)
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: geneslahope14@gmail.com 1)

## Abstrak
Pemerintah Indonesia melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah menetapkan target ambisius bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% yang harus tercapai pada tahun 2025. Indonesia sebagai negara konsumen energi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pemanfaatan EBT yang masih rendah dan sumber energi lebih dari 85% didominasi oleh energi fosil. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui apakah target 23% bauran EBT Indonesia di tahun 2025 dapat tercapai dilihat dari implementasi KEN. Data dikumpulkan melalui studi literature dan studi dokumentasi. Hasil studi menunjukan bahwa target tersebut pesimis tercapai di tahun 2025, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosio-ekonomi, perhatian media, dukungan publik, dan sikap kepemimpinan pemerintah Indonesia yang kurang memadai.

## Kata Kunci: Energi Baru Terbarukan, Kebijakan Energi, Transisi Energi

## Abstract
The Indonesian government, through the National Energy Policy (KEN), has set an ambitious target of achieving a 23% share of renewable energy in the energy mix by 2025. Indonesia, being the largest energy consumer in Southeast Asia, currently has a low utilization of renewable energy sources, with fossil fuels dominating the energy landscape. This study employs a qualitative approach with a descriptive method to assess whether Indonesia's 2025 target of 23% renewable energy can be met based on the implementation of the KEN. The results of the study indicate that achieving this  target  by  2025  appears  pessimistic,  influenced  by  factors  such  as  socio-economic  conditions,  media  attention, public support, and inadequate government leadership attitudes in Indonesia.

## Keywords: New and Renewable Energy, Energy Policy, Energy Transition

## PENDAHULUAN
Di  kawasan  Asia  Tenggara,  Indonesia  adalah  negara  dengan  konsumsi  energi terbesar,  dan  di  Asia  Pasifik,  menduduki  posisi  ke-5  teratas  di  tahun  2018  (Afriyanti, Sasana,  &  Jalunggono  ,  2020).  Akan  tetapi,  bauran  energi  primer  Indonesia  masih didominasi energi fosil dan diprediksi masih akan terus berlanjut sampai dengan masa- masa yang akan datang (Setiawan, 2021).. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  dalam  (Cendra,  2022)  mencatat  kontribusi  energi  fosil  pada  bauran  energi
primer  Indonesia  mencapai  87,4  %  di  tahun 2022,  dan  rata-rata kontribusi  energi  fosil pada  bauran  energi  primer  Indonesia  diantara  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2020 adalah sekitar 86%.
Penggunaan  energi  fosil  memiliki  banyak  dampak  negatif  bagi  lingkungan,  seperti polusi, efek gas rumah kaca serta pemanasan global. Dampak buruk bagi kesehatan juga menjadi salah satu efek dari hasil pembakaran energi fosil. (Nugroho, 2019) Menyadari dampak  buruk  dari  penggunaan  energi  fosil  yang  terdampak  pada  perubahan  iklim secara  global  dan  mengancam  keberlangsungan  hidup  di  masa  mendatang,  melalui Perjanjian Paris, 196 negara di dunia berkomitment untuk menjaga “peningkatan suhu rata-rat a global agar tetap terkendali.” (UNCC, n.d.)
Pada  Perjanjian  Paris,  Indonesia  berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah kaca secara nasional dengan target pengurangannya adalah 29% hingga 41% pada tahun 2030,  dengan  berdasarkan  kondisi  bisnis  seperti  biasa  (business-as-usual-BAU). Perjanjian Paris ini mencakup sektor energi, deforestasi, dan adaptasi perubahan iklim. (SolarKita, 2021).  Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 25 Oktober 2016  melalui  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  “Pengesahan  Paris Agreement  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change”. (Suwatno, 2022)
Selain  Perjanjian  Paris,  isu  ini  juga  masuk  di  dalam  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada tujuan nomor 7  dalam  SDGs  yaitu  "Energi  Terbarukan  dan  Terjangkau"  yang  bertujuan  untuk memastikan akses yang luas dan berkelanjutan terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan,  dan  modern  (Perserikatan  Bangsa  -  Bangsa,  n.d.).  Terdapat  berbagai forum-forum  internasional  lainnya  juga  yang  dibentuk  untuk  berfokus  pada  isu  ini, diantaranya  International  Renewable  Energy  Agency  (IRENA),  International  Energy Agency  (IEA).  Forum-forum  ini  juga  mendorong  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara anggota untuk melakukan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), untuk mendukung realisasi komitmen Indonesia di Perjanjian Paris.
Dengan  kesadaran  akan  dampak  buruk  dari  penggunaan  energi  fosil,  sebelum Indonesia  menandatangani  Perjanjian  Paris,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengatur tentang transisi energi dari pemanfaatan energi fosil menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang “Kebijakan Energi Nasional (KEN)“ dan ditetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada total energi primer Indonesia sebanyak 23% yang harus dicapai pada tahun 2025,  dan  31%  pada  tahun  2050.  Target  ini  merupakan  salah  satu  dari  6  target  dalam KEN, secara spesifik diatur di dalam pasal 9 kebijakan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah target 23% bauran EBT Indonesia di tahun 2025 dapat tercapai dilihat dari implementasi KEN.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumentasi dan Studi Literatur.
Kerangka analisis implementasi Kebijakan Publik dari Sabatier dan Mazmanian (1980) mengindikasikan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  suatu kebijakan datang dari kebijakan itu sendiri dan juga dari luar kebijakan tersebut. Faktor- faktor  yang  datang  dari  luar  kebijakan,  diantaranya  (1)  Kondisi  sosio-ekonomi  dan teknologi  (2)  Perhatian  media  (3)  Dukungan  publik  (4)  Sikap  kelompok  yang berkepentingan  (5)  Dukungan  dari  badan  pengawas  (6)  Sikap  dan  keterampilan kepemimpinan.  Faktor-faktor  ini  dijadikan  kriteria-kriteria  yang  digunakan  untuk melihat penyelenggaraan Kebijakan Energi Nasional (KEN)  menuju pencapaian target pertama di tahun 2025, apakah target tersebut berpotensi tercapai atau tidak.
4  dari  6  faktor  yang  dikedepankan  oleh  Sabatier  dan  Mazmanian  akan  digunakan yaitu kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, perhatian media, dukungan publik dan Sikap dan  keterampilan  kepemimpinan,  sebagai  kriteria  untuk  menganalisis  implementasi KEN menuju pencapaian target bauran EBT Indonesia tahun 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Progres Pencapaian Bauran EBT Pada Total Energi Primer Indonesia
Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dikeluarkan pada tahun 2014 menetapkan 23% target bauran EBT Indonesia harus di capai pada tahun 2025 – dua tahun dari sekarang, dan 31% pada tahun 2050. Sejak KEN dikeluarkan, belum terlihat progres yang signifikan pada angka bauran EBT Indonesia.
Sekertariat  Jenderal  Dewan  Energi  Nasional  (2022)  melaporkan  bahwa  Indonesia memiliki  total  potensi  energi  terbarukan  untuk  pembangkit  listrik  sebesar  3.643  GW. Namun, sampai dengan tahun 2021, baru 0,3% atau sebesar 11,6 GW yang dimanfaatkan. Uraian  komposisinya  berdasarkan  Sekretariat  Jenderal  Dewan  Energi  Nasional  (2022) terlihat seperti pada table berikut:

## Tabel 1. Susunan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan Indonesia tahun 2021
Komoditas EBT Total Potensi 2021 (GW) Kapasitas Pembangkit Listrik (GW) % Pemanfaatan Samudera 17,9 - - Panas Bumi 23,9 2,3 9,6% Bioenergi 56,9 2,3 4,0% Bayu 154,9 0,2 0,1% Hidro 95,0 6,6 7,0% Surya 3.294,4 0,2 0,01% Total 3.643,0 11,6 0,3%
Pada tahun 2022, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berasal dari pembangkit EBT naik dari 11,6 GW menjadi 12,5 GW. Dalam persen, pemanfaatannya masih tetap pada angka 0,3% (Dirjen EBTKE, 2023).
Selain  daripada  itu,  Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konservasi Energi  (Dirjen  EBTKE)  melaporkan  bahwa  bauran  EBT  pada  total  energi  primer Indonesia hanya mencapai 14,11%, dimana angka ini masih sangat jauh dari target yang harus dicapai oleh Indonesia di tahun 2025 mendatang yaitu minimal 23%. Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam (Ahdiat, 2023) mencatat bahwa dalam 6 tahun terakhir, tren dari nilai bauran energi baru terbarukan (EBT) pada total energi primer  Indonesia  cenderung  fluktuatif  bahkan  dapat  dikatakan  cenderung  stagnan dikarenakan hanya naik bahkan turun sebanyak satu sampai dengan dua poin.
Jika tren ini terus berlanjut, target pemerintah untuk mencapai setidaknya 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 tidak akan tercapai, mengingat waktu yang dimiliki hanya tersisa 2 tahun lagi bagi Indonesia untuk mengejar target tersebut.

## B. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi
Kusnadi  dalam  (Nuraeni,  2018)  menjelaskan  bahwa  kondisi  sosio-ekonomi  atau kondisi  sosial  dan  ekonomi  adalah  kondisi  kependudukan  yang  meliputi  tingkat pendidikan,  keuangan,  kesehatan,  konsumsi  perumahan  dan  lingkungan  masyarakat. Dalam  konteks  ini,  merujuk  pada  kondisi  masyarakat  dan  finansial  Indonesia  sebagai negara  untuk  melakukan  transisi  energi.  Selain  itu,  aksesibilitas  infrastruktur  juga merupakan bagian dari kondisi ini  termasuk teknologi dan inovasi yang mendukung. Kondisi sosial di Indonesia Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil.
Gambar 1. Bauran Energi Primer Indonesia (2017 – 2022)
Sumber: Kementerian ESDM, 2023 dalam (Ahdiat, 2023)
Data yang tersajikan di atas menunjukan bahwa bauran energi fosil yang berasal dari gas dan minyak (BBM) menunjukan tren menurun. Akan tetapi, bauran energi fosil yang berasal  dari  batu  bara  justru  menunjukan  pertumbuhan  yang  pesat.  Data  di  atas menunjukan bahwa pada tahun 2017 – 2022, bauran energi fosil dari batu bara meningkat sebanyak  8,8  poin.  Sedangkan  di  periode  yang  sama,  bauran  energi  yang  berasal  dari
EBT  hanya  meningkat  atau  tumbuh  sebesar  1,04  poin.  Ini  menunjukan  tren ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih tinggi. (Ahdiat, 2023)
Kepala  Satuan  Kerja  Khusus  Minyas  dan  Gas  (SKK  Migas)  Dwi  Soetjipto  dalam (Setiawan, 2021) menyatakan bahwa kebutuhan energi fosil Indonesia masih akan tetap tinggi  sampai  dengan  masa-masa  yang  akan  datang.  Diprediksi,  pada  tahun  2030, kebutuhan  minyak  mentah  Indonesia  akan  meningkat  sampai  2  juta  barel  per  hari. Dimana pada tahun 2020, kebutuhan minyak mentah Indonesia adalah 1.6 juta barel per hari. (Setiawan, 2021). Selain itu, gas bumi masih akan dimanfaatkan untuk bahan bakar bagi  pembangkit  listrik  yang  ada  di  Indonesia  dan  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan industri petrokimia. Meskipun secara bauran energi pemakaian migas (minyak dan gas bumi)  akan  diturunkan,  namun  dari  segi  volume,  migas  akan  tetap  meningkat.  Tren ketergantungan pada bahan bakar fosil atau energi fosil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi  lambatnya  pertumbuhan  dan  pemanfaatan  EBT  di  Indonesia.  Karena terlihat bahwa masih ada kesempatan yang diberikan bagi energi yang berasal dari fosil untuk terus dimanfaatkan. (Setiawan, 2021)
Kondisi  ekonomi  merujuk  pada  kesiapan  finansial  Indonesia  untuk  melakukan transisi  energi  ke  energi  baru  terbarukan  (EBT).  Indonesia  merupakan  negara  dengan konsumsi  energi  terbesar  di  Asia  Tenggara  (Afriyanti,  Sasana,  &  Jalunggono  ,  2020) dengan  sumber  energi  terbesarnya  berasal  dari  energi  fosil  yaitu  mencapai  87,4%  di tahun 2022 (Cendra, 2022). Ini menunjukan ketergantungan Indonesia pada energi fosil cukup tinggi. Situasi ini membuat Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan transisi energi mengingat kebutuhan untuk membangun infrastruktur serta transfer  teknologi.  Tak  hanya  itu,  kebijakan-kebijakan  yang  mendorong  masyarakat untuk bertransisi dari kebiasaan menggunakan energi fosil ke EBT, misalnya kebijakan insentif dan subsidi juga memerlukan dana.
Skema  pendanaan  Indonesia  untuk  transisi  energi  dilakukan  tanpa  memberatkan keuangan  negara.  Skema  pembiayaan  transisi  energi  Indonesia  diimplementasikan melalui pendekatan campuran atau blended finance, yang melibatkan berbagai sumber dana termasuk lembaga pemerintah, bank pembangunan, lembaga keuangan komersial, dana  perubahan  iklim,  investor  ekuitas,  perusahaan  asuransi,  serta  dukungan  dari filantropis lokal dan internasional (Badan Kebijakan Fiskal, n.d.)
Gambar 2. Realisasi Investasi EBT di Indonesia, 2017 – 2023
Ket: * target
Sumber: Kementerian ESDM dalam (Rizaty, 2023)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam (Rizaty, 2023) telah melakukan perhitungan dan menetapkan perkiraan kebutuhan investasi  bagi sektor EBT Indonesia untuk  mendorong  tercapainya  target  bauran  energi  yang  telah  di  tetapkan  melalui Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN).
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan investasi untuk mengembangkan pembangkit EBT di Indonesia sampai dengan tahun 2060 atau 40  tahun  kedepan,  mencapai  USD1,04  triliun  atau  IDR  14.950  triliun.  Artinya  adalah Indonesia harus mendapatkan investasi setidaknya USD 25 miliar (IDR 360 triliun) per tahun  untuk  mencapai  target  netral  karbon  2060  (sesuai  dengan  Perjanjian  Paris) (Pahlevi, 2022).
Berdasarkan  data  yang  terjasikan  di  atas,  investasi  sektor  EBT  Indonesia  yang terealisasikan  masih  jauh  dari  nilai  investasi  yang  dibutuhkan.  Meski  demikian,  pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah menetapkan target investasi sektor EBT sebesar USD  3,91  miliar  (Institute  for  Essential  Service  Reform,  2023).  Akan  tetapi,  pada realisasinya, investasi yang berhasil didapatkan oleh Indonesia hanya sebesar USD 1,6 miliar (Rizaty, 2023), tidak berubah atau stagnan dari tahun sebelumnya.
Menurut Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), situasi ini disebabkan oleh sulitnya kondisi  investasi  di  sektor  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  di  Indonesia.  Selain  itu, sejumlah  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  dianggap  menghambat  kemajuan  proyek- proyek pembangkit EBT (Rizaty, 2023). Mendukung pernyataan ini, pada FPCI Net Zero Emission Summit 2023 (Foreign Policy Community Indonesia, 2023), para Narasumber dalam sesi “Mimpi Indonesia Bebas Emisi: Apakah Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Saat Ini Sudah Cukup?” yaitu Dr. Ridha Wirakusumah, CEO Indonesia Investment Authority (INA),  Shinta  Widjaja  Kamdani,  Wakil  Ketua  Umum  Koordinator  III  Bidang  Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative Indonesia dan Agus Sari, CEO Landscape Indonesia, menyampaikan  bahwa  pada  kenyataannya,  banyak  investor  yang  tertarik  untuk berinvestasi  di  sektor  EBT  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  kebijakan  pemerintah  Indonesia yang  kerap  berubah-ubah  (tidak  konsisten),  membuat  adanya  ketidakepastian  dan keamanan  bagi  para  investor  untuk  berinvestasi.  Oleh  karena  hal  ini,  perbankan menganggap  investasi  sektor  EBT  di  Indonesia  sebagai  sektor  dengan  resiko  investasi yang tinggi. Perbankan dengan demikian tidak memberikan insentif suku bunga (dalam bentuk suku bunga yang rendah) bagi pengajuan pinjaman untuk berinvestasi di sektor EBT (Foreign Policy Community Indonesia, 2023).
Pada update terbaru,  demi  mencapai  target  bauran  energi  dan  transisi  energi, Indonesia  telah  menetapkan  target  investasi  untuk  EBT  di  tahun  2022  adalah  sebesar USD 3,91 miliar.

## C. Perhatian Media
Urgensi  krisis  iklim  dan  pemulihan  ekonomi  pasca  Covid-19  yang  berkelanjutan penting untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama melalui media massa. Hal ini agar  masyarakat  dapat  mengajukan  tuntutan  terhadap  pemerintah  jika  kebijakan pemulihan  ekonomi  tidak  memprioritaskan  upaya  keberlanjutan  lingkungan.  (IESR, 2021)  Selain  itu,  perhatian  media  juga  dapat  mendorong  agar  isu  transisi  energi  ini diberikan  perhatian  lebih  dan  khusus,  baik  itu  oleh  masyarakat,  pemerintah  dan  para pemangku kepentingan. (IESR, 2021).
Analisis  menggunakan  alat  media  monitoring  ‘Google  Trends’  dilakukan  untuk melihat  tren  pemberitaan  berbasis  online  tentang  Transisi  Energi  di  Indonesia.  Kata kunci  yang  digunakan  adalah  ‘Transisi  energi  Indonesia’  dengan memasukan  rentang waktu tahun 2015 – 2023. Tahun 2015 dipilih sebagai rentang waktu awal karena tahun ini merupakan tahun setelah Kebijakan Energi Nasional yang mengatur tentang Energi Baru Terbarukan dikeluarkan.
Gambar 4. Minat Pemberitaan Isu Transisi Energi Indonesia tahun 2015 – 2023
Sumber: Google Trends, Olahan Penulis, 2023
Dari  hasil  analitis  Google  Trends  seperti  terlihat  pada  gambar  di  atas,  minat pemberitaan tentang Transisi Energi Indonesia terlihat fluktuatif dan jarak naik turunnya lumayan jauh. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh persaingan pemberitaan dengan isu- isu  lainnya.  Akan  tetapi,  masih  terlihat  tren  positif,  dimana  terlihat  meningkatnya pemberitaan  terkait  isu  transisi  energi  setelah  tahun  2018.  Pada  tahun  2015-2018, pemberitaan tentang transisi energi Indonesia masih sangat minim.
Saat  ini,  Indonesia  sedang  berada  di  tahun  politik  menuju  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  di  tahun  2024,  dan  secara  bersamaan  akan  diikuti  dengan  Pemilihan Umum.  Pemberitaan  tentang  situasi  dan  polemik  politik  mulai  mendominasi pembahasan berita nasional saat ini. Situasi ini mempengaruhi pergeseran fokus media dalam  memberitakan  transisi  energi  Indonesia.  Melihat  gambar  di  atas,  pemberitaan transisi  energi  Indonesia  menurun  drastis  di  pertengahan  tahun  2023.  Menurunnya pemberitaan tentang transisi energi Indonesia di tahun 2023 diakibatkan oleh dominasi pemberitaan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Dengan  demikian,  alat  yang  sama  yaitu  Google  Trends  digunakan  untuk  melihat perbandingan minat pemberitaan berbasis online antara isu transisi energi Indonesia dan isu  pemilihan  Presiden  2024.  Kata  kunci  yang  digunakan  adalah  ‘Transisi  Energi Indonesia’  dan  ‘Pemilihan  umum  Presiden  Indonesia  2024’,  dengan  rentang  waktu  12 bulan terakhir. Berikut adalah data statistik dari hasil analitik Google Trends terkait ini:
Gambar 5. Perbandingan Minat Pemberitaan Isu Transisi Energi Indonesia dan Isu Pemilihan Presiden Juni 2022 – Juni 2023
Sumber: Google Trends, Olahan Penulis, 2023
Hasil  analisis  Google  Trends  menunjukan  bahwa  pemberitaan  tentang  pemilihan Presiden  Indonesia  tahun  2024  mendominasi  pemberitaan  dibanding  dengan pemberitaan tentang transisi energi Indonesia. Pemberitaan tentang energi  terbarukan telah tergeserkan dengan minat pemberitaan tentang pemilihan Presiden 2024.
Hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus,  mengingat  bahwa  tahun  politik Indonesia menuju pemilihan Presiden 2024 secara koinsiden jatuh pada rentang waktu yang  sama  dengan  tahun  dimana  Indonesia  harus  mencapai  target  pertama  bauran energinya yaitu  23%  di  tahun  2025.  Jika  isu tentang transisi  energi  Indonesia  semakin terkubur oleh isu pemilihan Presiden 2024, kesadaran publik, pemerintah dan pemangku kepentingan  lainnya  akan  semakin  rendah  tentang  urgensi  untuk  mendorong  transisi energi dan pencapaian target EBT.

## D. Dukungan Publik
Dukungan publik untuk transisi energi merujuk pada tingkat persetujuan, dukungan, atau keinginan masyarakat terhadap peralihan kebiasaan konsumsi energi dari sumber energi konvensional (seperti bahan bakar fosil) menuju sumber energi terbarukan dan berkelanjutan  (seperti  energi  surya,  angin,  hidro,  dan  lainnya),  untuk  memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Lembaga penelitian Fredriech Ebert Stiftung (Lauranti & Djamhari, 2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa masyarakat Indonesia memberikan dukungan yang positif pada transisi energi di Indonesia. Hal ini tercerminkan dari kesadaran masyarakat
Indonesia  yang  mulai  berkeinginan  untuk  mengadopsi  gaya  hidup  yang  lebih  ramah lingkungan.  Berdasarkan  studi  tersebut,  di  Indonesia,  tren  minat  masyarakat  untuk menggunakan  atau  memasang  panel  surya  sebagai  sumber  listrik  rumah  tangga, menunjukan peningkatan.
Akan  tetapi,  pada  pembangunan  infrastruktur  EBT  skala  besar,  penolakan  dari masyarakat di wilayah-wilayah lainnya masih terjadi. Salah satunya seperti yang terjadi di Padarincang, Serang, Banten, dimana eksplorasi yang dilakukan untuk pembangunan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTP)  ditentang  oleh  masyarakat  (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021). Kejadian ini menunjukan bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  manfaat  dan  dampak  dari  sumber  energi berkelanjutan masih belum cukup.
Dukungan masyarakat Indonesia untuk transisi energi memang terbilang bervariasi dan cenderung masih rendah. Ini juga merupakan salah satu tantangan Indonesia dalam melaksanakan transisi energi. Terkait ini, para pembicara di FPCI Net Zero Summit 2023 (Foreign  Policy  Community  Indonesia,  2023)  menyampaikan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  belum  memiliki  kesadaran  tentang  pentingnya  transisi  energi, sehinggan enggan terlibat di dalamnya.
Dukungan  publik  lainnya  datang  dari  berbagai  pihak  seperti  lembaga  donor  dan sektor swasta yang menunjukan dukungan mereka yang besar untuk menerapkan EBT di  Indonesia.  Akan  tetapi,  pihak-pihak  ini  tidak  memiliki  kapasitas  untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. (Lauranti & Djamhari, 2017)

## E. Sikap dan Keterampilan Kepemimpinan
Selain masyarakat, tentunya sikap dari para pemimpin dan pemangku kepentingan juga penting untuk melakukan transisi energi dan mendorong tercapainya target bauran EBT Indonesia sebagaimana telah ditetapkan.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  dan  jajarannya  merupakan institusi  pemerintah  yang  berperan  penting  disini.  Akan  tetapi,  Lembaga  penelitian Fredriech  Ebert  Stiftung  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  menilai  bahwa  sikap Kementerian  ESDM  Bersama  dengan  jajaran  pemerintah  pusat  secara  keseluruhan, dianggap  kurang  konsisten  dalam  menjalankan  dan  mendorong  kebijakan  yang  telah ditetapkan,  salah  satunya  yaitu  penggunaan  energi  baru  terbarukan  di  Indonesia (Lauranti & Djamhari, 2017). Pemerintah Indonesia terus memberikan kesempatan dan peluang  pada  pemanfaatan  energi  fosil,  sehingga  tren  pemanfaatan  energi  fosil  masih terus meningkat tinggi (Ahdiat, 2023). Pemerintah seolah-olah memberi dukungan untuk terus  menggunakan  bahan  bakar  fosil  dengan  argumen  untuk  mengamankan ketersediaan dan ketahanan energi, dipandang dari segi permintaan energi yang terus meningkat di negara ini (Lauranti & Djamhari, 2017).
Selain itu Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam acara “Team Europe Green Conference 2023: Pathways to a Prosperous Indonesia  - Powered by Renewable
Energy” (Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, 2023) bahwa Indonesia untuk pertama kalinya akan memiliki Kebijakan yang secara  khusus mengatur  tentang  Energi  Baru  Terbarukan.  Kebijakan  ini  diharapkan  akan  rampung akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. Berbagai target yang sudah tidak relevan lagi seperti target 23% di tahun 2025 akan diatur kembali dengan target-target yang baru.
Selain  itu,  Sugeng  Suparwoto  menyatakan  bahwa  terlihat  pesimis  bagi  Indonesia untuk  mencapai  23%  bauran  EBT  di  tahun  2025,  mengingat  saat  ini  bauran  EBT  yang tercapai hanya 14,11% dan waktu yang dimiliki tinggal 2 tahun lagi. Selain itu, saat ini fokus pemerintah dan berbagai pihak banyak yang tergeserkan oleh Pemilihan Presiden di  tahun  mendatang  (Delegation  of  the  European  Union  to  Indonesia  and  Brunei Darussalam, 2023).
Pernyataan dari Ketua VII DPR RI  tersebut menunjukan bahwa pemerintah seolah- olah  menentukan  target  tapi  dapat  dengan  mudah  menyesuaikan  kembali  jika  tidak tercapai.  Tidak  ada  sanksi  tegas  yang  ditetapkan  untuk  mendorong  agar  target  yang ditetapkan dapat sebisa mungkin untuk dicapai.

## SIMPULAN
Target  23%  bauran  energi  baru  terbarukan  (EBT)  Indonesia  yang  harus  dicapai  di tahun 2025 pesimis untuk tercapai. Tren bauran EBT Indonesia pada 6 tahun terakhir bersifat  fluktuatif,  dan  kecenderungan  naiknya  hanya  1 – 2  poin  setiap  tahunnya, dengan  angka  bauran  EBT  pada  tahun  2022  hanya  mencapai  14,11%.  Kemungkinan besar tren ini akan berlanjut, dan skenario di tahun 2025 adalah bauran EBT pada total energi primer Indonesia hanya akan mencapai sekitar 16 – 18 %, atau kurang dari 20%. Tren pencapaian target bauran EBT Indonesia yang naik hanya 1-2 poin, berpeluang besar  untuk  tetap  berlanjut  melihat  kondisi  sosio-ekonomi  di  Indonesia,  perhatian media,  dan  dukungan  publik  yang  tidak  memadai  serta  sikap  dan  keterampilan kepemimpinan  pemerintah  Indonesia  sebagai  pembuat  kebijakan  yang  belum konsisten.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  konsumsi  energi  yang  tinggi,  dan  sumber energinya yang di atas 85% berasal dari energi fosil membuat Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk bertransisi. Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 306 triliun  per  tahun  untuk  mencukupi  kebutuhan  transisi  energi.  Pada  realisasi, pemerintah  menetapkan  target  tahunan  sebesar  USD  2-4  miliar,  akan  tetapi  target tahunan  ini  belum  pernah  tercapai.  Di  tahun  2021-2022,  nilai  investasi  yang  berhasil didapatkan hanya stagnan pada angka USD 1,6 miliar. Hal ini karena investasi pada sektor EBT di Indonesia dianggap high risk, sebagai akibat dari sikap pemerintah yang tidak konsisten terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Isu transisi energi yang tergeser dominasi pemilihan Presiden 2024. Fokus berbagai pihak  termasuk  pemerintah  dan  media  sebagai  saluran  komunikasi  publik  terarah kepada pemilihan Presiden 2024.
Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  bersikap  tidak  konsisten  dan  masih  terus memberikan  kesempatan  dan  peluang  pada  pemanfaatan  energi  fosil.  Pemerintah seolah-olah memberi  dukungan untuk terus menggunakan bahan  bakar fosil dengan argumen  untuk  mengamankan  ketersediaan  dan  ketahanan  energi,  terlihat  dari permintaan  energi  fosil  yang  terus  meningkat  di  Indonesia.  Selain  itu,  target  yang ditetapkan dengan mudah akan disesuaikan kembali jika tidak tercapai, tanpa adanya sanksi yang membuat dorongan untuk bertransisi sesuai rencana tidak berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti, Y., Sasana, H., & Jalunggono , G. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 2 . Ahdiat, A. (2023, February 21). Bauran Energi Primer Indonesia (2017-2022) . Retrieved from KataData:
https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/02/21/pertumbuhan-ebt- masih-lemah-sampai-2022-kalah-dari-batu-bara
Badan Kebijakan Fiskal. (n.d.). Energy Transition Mechanism . Retrieved Oktober 2023, from Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/21-energy-transition-mechanism Cendra, A. S. (2022, December 22). ESDM Ungkap Konsumsi Energi Fosil Masih Dominan, EBT Masih Jauh dari Target. Retrieved from Detik Finance: https://finance.detik.com/energi/d- 6475412/esdm-ungkap-konsumsi-energi-fosil-masih-dominan-ebt-masih-jauh-dari-target
Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam. (2023). Team Europe
Green Conference: Underlines European Union’s support to accelerate Indonesia’s energy transition. Team Europe Green Conference 2023: Pathways to a Prosperous Indonesia - Powered by Renewable Energy. Jakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2021, February 22). Pengembangan PLTP Padarincang Terganjal Penolakan, ESDM: Warga Belum Paham. Retrieved from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/637
Dirjen EBTKE. (2023, Januari 30). PNBP Lampaui Target, Menteri ESDM Sampaikan Rincian Torehan ESDM di Tahun 2022 . Retrieved Oktober 2023, from Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE):
https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/01/30/3410/pnbp.lampaui.target.menteri.esdm.sampa ikan.rincian.torehan.esdm.di.tahun.2022?lang=en
Foreign Policy Community Indonesia. (2023). Net Zero Emission Summit 2023. Jakarta. IESR. (2021, September 10). Peran Media Dalam Perjalanan Transisi Energi Indonesia . Retrieved Oktober 2023, from IESR: https://iesr.or.id/peran-media-dalam-perjalanan-transisi- energi-indonesia
Institute for Essential Service Reform. (2023). Press Release: Peluang Semakin Terbuka untuk Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan di 2023. Retrieved from IESR:
https://iesr.or.id/peluang-semakin-terbuka-untuk-percepatan-pengembangan-energi- terbarukan-di-2023
Lauranti , M., & Djamhari, E. A. (2017). Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Friedrich Ebert Stiftung.
Nugroho, A. (2019, Desember 13). Berani Hemat Pakai Cokelat? Retrieved Oktober 2023, from https://iesr.or.id/berani-hemat-pakai-
cokelat#:~:text=Energi%20fosil%20yang%20biasa%20kita,juga%20berdampak%20buruk %20bagi%20kesehatan .
Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat. Seminar Nasional Edusainstek . Retrieved Oktober 2023
Pahlevi, R. (2022, January 24). Nilai Investasi Sektor EBTKE di Indonesia, 2017 - 2022 . Retrieved from Databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/tak-penuhi- target-capaian-investasi-ebt-baru-74
Perserikatan Bangsa - Bangsa. (n.d.). Kerja kami pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia . Retrieved from Perserikatan Bangsa - Bangsa: https://indonesia.un.org/id/sdgs Rizaty, M. A. (2023, September 20). Realisasi Investasi EBT Indonesia Stagnan pada 2022 . Retrieved Oktober 2023, from DataIndonesia.id: https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/realisasi- investasi-ebt-indonesia-stagnan-pada-2022
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework Of Analysis. Policy Studies Journal Volume 8, Issue 4 , 538-560.
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2022). Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2022.
Setiawan, V. N. (2021, January 29). Ketergantungan Energi Fosil, Indonesia Rentan Krisis Energi .
Retrieved from KataData: https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi- hijau/6013e4ade4c3a/rapuhnya-ketahanan-energi-ri-yang-didominasi-bahan-bakar-fosil
SolarKita. (2021, August 25). Paris Agreement & Pencapaian Indonesia dalam Mengatasi Isu Climate Change . Retrieved from SolarKita: https://kumparan.com/solar-kita/paris-agreement- and-pencapaian-indonesia-dalam-mengatasi-isu-climate-change-1wOq9CGxh9C/full
Suwatno, D. S. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10 (2).
UNCC.  (n.d.). Perjanjian  Paris.  Apa  Itu  Perjanjian  Paris? Retrieved  Oktober  2023,  from  United Nations Climate Change: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement