## KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKARA WARIS
Rahmatullah, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum UIT Makassar

## Abstract
This inheritance issues often cause disputes or problems for heirs, because it  directly  involves  property  thus  often  lead  to  disputes  or  disputes  scramble  for control  of  the  estate.  Religious  Court  has  the  duty  and  authority  to  examine, decide  and  resolve  cases  at  the  first  level  among  the  Muslim  one  in  the  field  of inheritance  based  on  Law  No.  3  of  2006  on  the  Religious  Courts.  In  resolving legacy  issues,  there  are  two  areas  that  need  to  be  distinguished  authority  that area and region qadha fatwa.
Keywords: Heirs, Authorities Religious Court

## Abstrak:
Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa  ataupun  perselisihan  karena  berebut  untuk  menguasai  harta  waris tersebut.  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  salah  satunya  di  bidang  waris  berdasarkan  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang Pengadilan  Agama.  Dalam  menyelesaikan  masalah  warisan,  ada  dua  wilayah wewenang yang perlu dibedakan yaitu wilayah fatwa dan wilayah qadha.
Kata Kunci: Waris, Kewenangan Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
arisan  adalah  harta  peninggalan  seseorang  yang  telah  meninggal kepada  seseorang  yang  masih  hidup  yang  berhakmenerima  harta tersebut.  Hukum waris adalah sekumpulan peraturan  yang mengatur hubungan  hukum  mengenai  kekayaan  setelah  wafatnya  seseorang.  Seseorang yang  berhak  menerima  harta  peninggalan  di  sebut  ahli  waris.  Dalam  hal pembagian  harta  peninggalan,  ahli  waris  telah  memiliki  bagian-bagian  tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :
“Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut  bahagian yang telah ditetapkan”
Ketika  orang  sudah  meninggal  dunia,  akan  menimbulkan  akibat  hukum yaitu  tentang  bagaimana  kelanjutan  pengurusan  hak-hak  kewajiban  seseorang yang telah  meninggal  dunia.  yang  sering  menjadi  masalah  setelah  seseorang  itu meninggal  dunia  adalah  dalam  hal  kewarisan  atau  pembagian  harta  waris. Dalam  pembagian  harta  waris  ini  sering  menyebabkan  sengketa  karena berhubungan  dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain.
Masalah  waris  ini  sering  menimbulkan  sengketa  atau  masalah  bagi  ahli waris,  karena  langsung  menyangkut  harta  benda  seseorang,  karena  harta  oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa  ataupun  perselisihan  karena  berebut  untuk  menguasai  harta  waris tersebut.  Sengketa  dalam  masalah  pembagian  waris  ini  bisa  juga  disebabkan karena harta warisan  itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga  karena kedudukan harta  yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.
Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi  ahli  waris  yang  ditinggalkan,  karena  berebut  harta  waris  hubungan kekeluargaan  di  antara  ahli  waris  ini  bisa  rusak  atau  memutuskan  hubungan kekeluargaan  di  antara  ahli  waris.  Maka  dari  itu  masalah  waris  ini  tidak  bisa dianggap  remeh.  Banyak  masalah  sengketa  waris  ini  yang  sampai  berakhir  di pengadilan,  karena  ingin  mendapatkan  penyelesaian  yang  adil.  Penyelesaian masalah  waris  membutuhkan  ketelitian,  kecermatan  dan  keadilan  agar  tidak menimbulkan perselisihan, serta  tidak memberikan akibat buruk pada ahli waris, dan hubungan kekeluargaan di antara  ahli waris bisa tetap terjaga dengan baik.
Keberadaan lembaga peradilan dalam rentang sejarah yang panjang  sejak zaman  kesultanan,  masa  kolonial,  awal  kemerdekaan,  hingga  zaman  reformasi telah  melewati  masa  yang  panjang  dan  penuh  dinamika.  Tidak  hanya

## W
keberadaannya yang selalu mendapat tantangan pada setiap rezim yang berkuasa, tetapi  kewenangannya  pun  telah  mengalami  pasang  surut  sejalan  dengan logika  hukum  para  rezim  yang dahulu.

## PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Pengadilan Agama
Pasal  49  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan  Agama. Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang:
1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah;dan
9. ekonomi syari'ah.
Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Penyelesaian sengketa  tidak  hanya  dibatasi  di  bidang  perbankan  syari'ah,  melainkan  juga  di bidang ekonomi syari'ah lainnya.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam.  Mengenai  hal-hal  yang  menjadi kewenangan  Peradilan  Agama  terkait  waris  terdapat  pada  ketentuan  Pasal  49 huruf (b) yaitu:
“Yang  dimaksud  dengan  “waris”  adalah  penentuan  siapa  yang  menjadi ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing-masing  ahli  waris,  dan  melaksanakan  pembagian  harta peninggalan  tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan seseorang  tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

## Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  lain  dalam  perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum. Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  objek  sengketa
tersebut  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  bersama-sama  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Hal  ini  menghindari  upaya  memperlambat  atau  mengulur  waktu penyelesaian  sengketa  karena  alasan  adanya  sengketa  milik  atau  keperdataan lainnya  tersebut  sering  dibuat  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya gugatan  di  Pengadilan  Agama.  Sebaliknya  apabila  subjek  yang  mengajukan sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain  tersebut  bukan  yang  menjadi  subjek bersengketa di  Pengadilan Agama, sengketa di  Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.  Penangguhan  dimaksud  hanya  dilakukan  jika  pihak  yang  berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan  Negeri  terhadap  objek  sengketa  yang  sama  dengan  sengketa  di Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  objek  sengketa  lebih  dari  dan  yang  tidak  terkait dengan  objek  sengketa  yang  diajukan  keberatannya,  Pengadilan  Agama  tidak perlu  menangguhkan  putusannya,  terhadap  objek  sengketa  yang  tidak  terkait dimaksud.

## B. Proses penyelesaian sengketa waris
Dalam  menyelesaikan  masalah  warisan,  ada  dua  wilayah  wewenang  yang perlu dibedakan:
1. Pertama , Wilayah fatwa.
Bagian  ini  hanya  menjelaskan  pembagian  masing-masing ahli  waris , berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu faraidh/waris. Siapa  pun  yang  memahami  ilmu  waris  dan  masalah  yang  diajukan, berhak untuk memberikan jawaban, seperti tokoh agama, atau lembaga fatwa, atau lainnya.
2. Kedua , Wilayah qadha.
Di  wilayah  ini  akan  ditentukan  harta  apa  saja  yang  harus  dibagikan, mana yang menjadi harta warisan, sampai penerapan tuntas pembagian warisan, seusai yang dijelaskan dalam ilmu waris. Wilayah qadha juga berhak  memutuskan  setiap  sengketa  yang  terjadi  di  antara  ahli  waris. Satu-satunya  yang  berhak  memasuki  wilayah  ini  adalah  instansi pemerintah  yang  menangani  masalah  warisan,  seperti  pengadilan agama.
Kami  sebagai  salah  satu  lembaga  dakwah  di  luar  struktur  pemerintahan, hanya  berada  pada  wilayah  fatwa,  dan  bukan  qadha.  Sehingga  kami  tidak  bisa menentukan  apakah  rumah  dan  tanah  itu  layak  untuk  di-statuskan  sebagai  harta warisan  bapak  Anda,  ataukah  tidak.  Yang  bisa  menentukan  hal  ini  adalah pengadilan  terkait.  Sementara  kami  hanya  bisa  menjelaskan  pembagian  masing- masing ahli waris, berdasarkan ketentuan ilmu faraidh.
Terkait hak masing-masing ahli waris:
Pertama , siapakah ahli waris bapak Anda?
Dari informasi yang anda sampaikan, ahli waris bapak anda:
 Istri (ibu tiri anda)
 Anak  dari  istri  pertama  (Anda  dan  saudara  anda:  1  laki-laki  dan  3 perempuan)
 Anak dari istri kedua (1 anak perempuan)
Kedua ,  anak  bapak  anda  memiliki  hak  warisan  yang  sederajat.  Dalam  arti  tidak dibedakan antara anak dari istri pertama maupun istri kedua.
Ketiga , aturan pembagian warisannya:
1. Istri  mendapatkan  1/8  dari  harta  warisan  ayah.  Berdasarkan  firman Allah di surat An-Nisa: ayat 12.
2. Sisanya  (7/8  warisan)  diberikan  ke  anak.  Untuk  anak  laki-laki mendapat jatah dua kali anak perempuan. berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa:  ayat 11.
Jika  seseorang  atau  beberapa  orang  telah  mendapatkan  harta  warisan  dari anggota keluarganya yang telah meninggal, maka untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya secara hukum, mestilah dibuatkan Surat Ketetapan Fatwa Waris dari  Pengadilan  agama  setempat.  Fatwa  waris  dari  salah  satu  Pengadilan  Agama dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah  Republik  Indonesia.  Fatwa  Waris  tersebut  memang  merupakan  bukti kelengkapan  untuk  proses  pengurusan;  baik  itu  jual  beli  atau  peralihan  hak  atas tanah warisan dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 3  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
a. Pewaris Islam Dan Non-Islam
Pengadilan  Agama  berwenang  mengeluarkan  Fatwa  atau  penetapan mengenai  Pembagian  Harta  Peninggalan  seorang  pewaris  yang  beragama  Islam. Sedangkan, apabila Anda beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut Anda ajukan ke Pengadilan Negeri  (lihat Pasal  833 KUH Perdata). Kewenangan ini  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  huruf  b  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Fatwa  Waris dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  atas  dasar  permohonan  ahli  waris.  Fatwa Waris  berlaku  sebagai  keterangan  siapa  saja  yang  berhak  untuk  mewarisi  harta peninggalan  si  Pewaris  (ahli  waris).  Berdasarkan  Fatwa  Waris  tersebut, Notaris/PPAT  dapat  menentukan  siapa  saja  yang  berhak  untuk  menjual  tanah warisan  dimaksud.  Untuk  mengurus  permohonan  penetapan  ahli  waris  bukanlah melalui  kecamatan,  permohonan  penetapan  ahli  waris  diajukan  ke  Pengadilan Negeri  atau  Pengadilan  Agama.  Produk  hukum  berupa  ‘penetapan’  merupakan
produk  hukum  yang  hanya  dapat  dihasilkan  oleh  lembaga  Pengadilan,  dengan demikian  kantor  kecamatan  tidak  memiliki  wewenang  dalam  mengeluarkan penetapan tentang ahli waris.
b. Syarat Dan Prosedur Pengajuan Fatwa Waris
Untuk  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama  proses  yang  bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama tempat  tinggal  Pemohon  dan  berlaku  untuk  harta  diseluruh  indonesia  yang  akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya  secara  lisan  di  hadapan  Ketua  Pengadilan  Agama.  Kemudian, Pemohon  membayar  biaya  perkara  (lihat  Pasal  121  ayat  [4]  HIR,  145  ayat  [2] RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang berbunyi:“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  waris…” Setelah  itu  Hakim  akan  memeriksa  perkara  Permohonan  tersebut  dan  terhadap permohonan  tersebut  Hakim  kemudian  akan  mengeluarkan  suatu  Penetapan. Syarat-syarat untuk mengajuan Fatwa Waris adalah:
1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama.;
2) Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama.;
3) Foto copy KTP Para pihak;
4) Foto copy sertifikat hak milik;
5) Foto  copy  bukti  kepemilikan  lainnya  (kalau  ada),  seperti:  buku tabungan, akta notaris, dll;
6) Foto copy akta/surat kematian pemilik barang yang diwarisi;
7) Foto copy akta/surat kelahiran para pewaris;
8) Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
9) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa.
c. Waktu Penyelesaian Dan Biayanya
Mengenai jangka waktu proses dan besar biaya yang diperlukan dalam proses pengadilan,  pada  prinsipnya  hal  ini  kembali  berpijak  pada  asas  peradilan  yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.  3  Tahun  1998  tentang  Penyelesaian  Perkara  maka  segala  jenis  perkara  yang berada di Pengadilan harus sudah diputus atau diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam)  bulan.  Sedangkan  mengenai  biaya,  Anda  hanya  akan  dikenakan  biaya administrasi  ketika mendaftarkan permohonan serta biaya perkara di  Pengadilan. Biaya  perkara  berdasarkan  ketentuan  Pasal  90  ayat  (1)  UU  Peradilan  Agama meliputi:
1) Biaya  materai  dan  biaya  kepaniteraan  yang  diperlukan  untuk  perkara tersebut;
2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
3) Biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pemeriksaan  setempat  dan tindakan-tindakan  lain  yang  diperlukan  pengadilan  dalam  perkara tersebut; dan
4) Biaya  pemanggilan,  pemberitahuan,  dan  lain-lain  atas  perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
Mengenai nominal biaya perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat  (2)  UU  Peradilan  Agama  ditentukan  oleh  Mahkamah  Agung.

## PENUTUP
Berdasarkan  pada  pembahasan  pada  bab  –  bab  sebelumnya,  maka  dapatlah diberikan ksimpulan sebagai berikut :
1. Pengadilan  agama  memiliki  kewenangan  menyelsaikan  perkara  sengketa waris sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3  Tahun  2006:  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama Islam.
2. Dalam proses menyelesaikan masalah warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan:
a. Pertama , Wilayah fatwa.
Bagian  ini  hanya  menjelaskan  pembagian  masing-masing ahli waris ,  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  dijelaskan  dalam  ilmu faraidh/waris. Siapa pun  yang memahami ilmu  waris dan masalah yang  diajukan,  berhak  untuk  memberikan  jawaban,  seperti  tokoh agama, atau lembaga fatwa, atau lainnya.
b. Kedua , Wilayah qadha.
Di wilayah ini akan ditentukan harta apa saja yang harus dibagikan, mana  yang  menjadi  harta  warisan,  sampai  penerapan  tuntas pembagian  warisan,  seusai  yang  dijelaskan  dalam  ilmu  waris. Wilayah  qadha  juga  berhak  memutuskan  setiap  sengketa  yang terjadi  di  antara  ahli  waris.  Satu-satunya  yang  berhak  memasuki wilayah  ini  adalah  instansi  pemerintah  yang  menangani  masalah warisan, seperti pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Afandi,  1986, Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian ,  Jakarta  : Bina Aksara
Fatchur Rahman, 1975, Ilmu Waris , Bandung :  PT A-Ma’arif
Habib Adjie, 2008, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris) , Bandung : Mandar Maju
Herlien  Budiono,  2009, Menuju  Keterangan  Hak  Waris  yang  Uniform  (Wacana
Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris), Surabaya.
Idris Ramulyo , 2005 ,  Hukum  Waris  Indonesia  dalam Perspektif  Islam , Adat  dan BW , Bandung : Refika Aditama
------------------,  2006, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan .  Jakarta  :  Sinar Grafika
I Gede Purwaka, Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan  KUH  Perdata.  Program  Spesialis  Notariat  dan  Pertanahan . Jakarta : Fakultas Hukum UI Press
Omersalim, 1987, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta : Bina Aksara
Pitlo, 1995, Hukum Waris Buku Kesatu. diterjemahkan oleh F. Tengk er, Bandung
: PT. Cipta Aditya Bakti
-------------,  1979, Hukum  Waris  Menurut  KUH  Perdata.  Terjemahan  Isa  Arif . Jakarta : Intermasa
Surini  Ahlan  dan  Nurul  Elmiyah,  2005, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat. ,
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Zainuddin  Ali,  2008, Pelaksanaan  Hukum  Waris  Indonesia .  Jakarta  :  Sinar Grafika