DOI: doi.org/10.21009/AKSIS.040206
The Dynamics of the Codification of Indonesian Post-Publication Republic of Indonesia Government Regulation Number 57 Year 2014
Sudaryanto 1,a) , Pratomo Widodo 2
1,2 Ilmu Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia E-mail: a) sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

## Abstract
The issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 57 of  2014  concerning  Development,  Development  and  Protection  of  Language  and Literature,  as  well  as  Improvement  of  the  Function  of  Indonesian  Language  has  made the  dynamics  of  the  Indonesian  codification  even  more  current.  Before  the  regulation was published, the Indonesian language codification conducted by the government was limited to publishing the Big Indonesian Dictionary IV (KBBI) IV, General Guidelines for  the  Formation  of  Terms  (PUPI),  and  General  Guidelines  for  Improved  Indonesian Spelling  (PUEYD).  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  method.  The data  collection  methods  and  techniques  used  include  the  listening  method,  with  the basic tapping techniques and the advanced, competent free listening (SBLC) techniques. Meanwhile,  the  data  analysis  methods  and  techniques  used  include  the  orthographic equivalent method, with the basic technique of determining the deciding element (PUP) and  the  advanced  comparative  relationship  technique  equalizing  the  subject  matter (HBSP).  The  results  showed  that  the  codification  of  Indonesian  language  after  the issuance of PP Number  57 Year 2014 included  updating the KBBI, PUPI Workshops, and publishing a number of bilingual dictionaries (Indonesian-regional languages).
Keywords: codification of language, Indonesian, PP Number 57 of 2014

## Abstrak
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (PP)  Nomor  57  Tahun  2014 tentang  Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra,  serta Peningkatan  Fungsi  Bahasa  Indonesia  membuat  dinamika  kodifikasi  bahasa  Indonesia kian mutakhir. Sebelum peraturan itu terbit, kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah baru sebatas menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV, Pedoman  Umum  Pembentukan  Istilah  (PUPI),  dan  Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa Indonesia  yang  Disempurnakan  (PUEYD).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah
Received : 5 Oktober 2020 Revised : 12 Desember2020 Accepted : 29 Desember 2020 Published : 29 Desember 2020
metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  dan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan mencakup  metode  simak,  dengan  teknik  dasar  sadap  dan  teknik  lanjutan  simak  bebas libat  cakap  (SBLC).  Sementara  itu,  metode  dan  teknik  analisis  data  yang  digunakan mencakup metode padan ortografis, dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik  lanjutan  hubung  banding  menyamakan  hal  pokok  (HBSP).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kodifikasi  bahasa  Indonesia  pascaterbitnya  PP  Nomor  57  Tahun 2014  meliputi  pemutakhiran  KBBI,  Lokakarya  PUPI,  dan  penerbitan  sejumlah  kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah).
Kata kunci: kodifikasi bahasa, bahasa Indonesia, PP Nomor 57 Tahun 2014

## PENDAHULUAN
Bahasa  Indonesia  telah  resmi  memiliki  politik  bahasa  nasional.  Yang dimaksudkan  dengan  “politik  bahasa  nasional”  itu  ialah  prinsip-prinsip  dan  langkah- langkah  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  bahasa  yang  dirumuskan  sesuai dengan  kepentingan  nasional  suatu  negara.  Terkait  itu,  politik  bahasa  biasanya disebarluaskan  dalam  bentuk  undang-undang  atau  peraturan  lain  yang  eksplisit  dan mengikat (Kridalaksana, 2011).
Sudaryanto, dkk. (2019a) menambahkan bahwa  politik bahasa nasional muncul setelah  adanya  Praseminar  Politik  Bahasa  Nasional  tahun  1974  dan  Seminar  Politik Bahasa Nasional tahun 1975. Kemudian dilanjutkan lagi Seminar Politik Bahasa tahun 1999 dan Seminar Politik Bahasa 2015.
Salah  satu  peraturan  terkait  politik  bahasa  nasional  ialah  Peraturan  Pemerintah (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014  tentang  Pengembangan,  Pembinaan, dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra,  serta  Peningkatan  Fungsi  Bahasa  Indonesia. Peraturan itu ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Juli 2014. Di dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2014  dijelaskan  pengembangan  bahasa  Indonesia  dilakukan  melalui:  (a)  penelitian kebahasaan, (b) pengayaan kosakata, (c) pembakuan dan kodifikasi  kaidah bahasa, (d) penyusunan bahan ajar, (e) penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, (f) penerjemahan, dan  (g)  publikasi  hasil  pengembangan  bahasa  Indonesia.  Secara  tidak  langsung, terbitnya  PP  Nomor  57  Tahun  2014  itu  membuat  kodifikasi  bahasa  Indonesia  kian mutakhir.  Pertanyaannya  kini,  apa  dan  bagaimana  kodifikasi  bahasa  Indonesia  itu dilaksanakan pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014?
Kridalaksana  (2011)  mendefinisikan  kodifikasi  ialah  proses  pencatatan  norma- norma yang telah dihasilkan oleh proses standardisasi, dalam bentuk buku tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman istilah, atau kamus. Kodifikasi penting diberi perhatian saksama. Sementara itu, penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V mendefinisikan  kodifikasi  ialah  pencatatan  norma  yang  telah  dihasilkan  oleh pembakuan  dalam  bentuk  buku  tata  bahasa,  seperti  pedoman  lafal,  pedoman  ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus.  Definisi Kridalaksana dan KBBI V sedikit banyak  memiliki  kemiripan  sehingga  masyarakat  Indonesia  mudah  memahami  apa kodifikasi  itu.  Berikutnya,  bagaimana  kodifikasi  bahasa  Indonesia  itu  dilaksanakan pascaterbitnya  PP  Nomor  57  Tahun  2014  belum  banyak  diamati  oleh  pengajar  dan
peneliti  bahasa  Indonesia,  dan  oleh  karenanya,  tulisan  ini  akan  fokus  ke  arah  masalah itu.
Sejauh ini, sejumlah kajian tentang bahasa Indonesia, terutama perihal fungsi dan kedudukannya,  serta  pembinaan  dan  pengembangannya  sudah  terbit,  seperti  Assapari (2014), Aziz (2014), Sartini (2014), Rahayu (2015), Sihombing, dkk. (2017), Sudrama &  Yadnya  (2017),  Mulyana  (2018),  Wijana  (2018),  Sudaryanto,  dkk.  (2019b),  dan Sudaryanto,  dkk.  (2019c).  Di  antara  sepuluh  kajian  itu,  hanya  Wijana  (2018)  yang mengulas pengembangan bahasa Indonesia. Namun, kajian tersebut juga tidak berfokus ke  arah  kodifikasi  bahasa  Indonesia  secara  khusus.  Wijana  (2018)  lebih  banyak menyoroti  perihal  keberhasilan  bangsa  Indonesia  mengangkat  bahasa  Melayu  menjadi bahasa  nasional.  Namun,  keberhasilan  itu  ternyata  tidak  didukung  oleh  sikap  positif para  penutur  bahasa  Indonesia  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  bahasa nasionalnya.
Untuk  itulah,  kajian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dinamika  kodifikasi bahasa  Indonesia  pascaterbitnya  PP  Nomor  57  Tahun  2014.  Sebelum  peraturan  itu terbit,  kodifikasi  bahasa  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baru  sebatas menerbitkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  IV,  Pedoman  Umum Pembentukan  Istilah  (PUPI),  dan  Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa  Indonesia  yang Disempurnakan  (PUEYD).  Setelah  aturan  PP  Nomor  57  Tahun  2014  terbit,  kodifikasi bahasa  Indonesia  mengalami  pemutakhiran,  salah  satunya  ialah  terbit  KBBI  V  dalam dua bentuk, yaitu KBBI V versi luring ( offline ) dan versi daring ( online ).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup metode simak, dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC) (Mahsun, 2019). Data yang  dikumpulkan  berupa  data  pengembangan  bahasa  dari  tahun  2014  hingga  tahun 2017  yang  tertera  di  buku  agenda  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Sementara  itu,  metode  dan  teknik  analisis data  yang  digunakan  mencakup  metode  padan  ortografis,  dengan  teknik  dasar  pilah unsur  penentu  (PUP)  dan  teknik  lanjutan  hubung  banding  menyamakan  hal  pokok (HBSP) (Mahsun, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kodifikasi  bahasa  Indonesia pascaterbitnya  PP  Nomor  57  Tahun  2014  meliputi  pemutakhiran  KBBI,  Lokakarya PUPI,  dan  penerbitan  sejumlah  kamus  dwibahasa  (bahasa  Indonesia-bahasa  daerah). Perihal  pemutakhiran  KBBI,  Lokakarya  PUPI,  dan  penerbitan  sejumlah  kamus dwibahasa  (bahasa  Indonesia-bahasa  daerah)  dibahas  di  bawah  ini,  serta  dilengkapi dengan  sejumlah  gambar  yang  relevan.  Seperti  didefinisikan  Kridalaksana  (2011)  dan
KBBI V (2016), KBBI, PUPI, dan kamus dwibahasa merupakan bentuk dari kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014.

## Pemutakhiran KBBI (2016—2018)
Ditinjau  dari  sejarah  penyusunannya,  KBBI  I  terbit  pada  tahun  1988  dengan memuat    62.000  entri,  KBBI  II  terbit  pada  tahun  1991  dengan  memuat  72.000  entri, KBBI  III  terbit  pada  tahun  2000  dengan  memuat  78.000  entri,  KBBI  IV  terbit  pada tahun  2008  dengan  memuat  78.000  entri,  dan  KBBI  V  terbit  pada  tahun  2016  dengan memuat  110.538  entri  (data  per  April  2019).  Dalam  penyusunannnya,  pihak  penyusun KBBI tentu merujuk ke beberapa sumber awal KBBI, di antaranya:
1. Kamus Indonesia oleh E. St. Harahap (1942),
2. Kamus Modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Mohammad Zain (1951),
3. Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W. J. S. Poerwadarminta (1953), dan
4. Kamus Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa (1983)
Gambar 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (2016)
KBBI V berbeda dengan KBBI edisi-edisi sebelumnya. KBBI V terbit dalam dua versi,  yaitu  KBBI  V  Cetak  dan  KBBI  V  Daring.  Gambar  1  merupakan  KBBI  V  versi cetak. Sementara itu, KBBI V Daring dapat diakses melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id.  Dalam  rangka  sosialisasi  KBBI  V  Daring,  pihak  Badan Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (Badan  Bahasa)  mengkreasikan  kata-kata  khas tokoh Dilan dalam film ”Dilan 1990” menjadi “Bawa kamus itu berat. Kamu tidak akan kuat.  Pakai  KBBI  Daring  saja.”  (Gambar  2).  Selain  itu,  ada  pula  informasi  bahwa  di KBBI Daring memuat 108.207 buah lema dan 126.647 buah makna.
Gambar 2. Infografis KBBI Daring 2018
Para  pengguna  gawai  dapat  pula  mengakses  aplikasi  KBBI  V  (Gambar  3). Aplikasi  KBBI  V  adalah  aplikasi  luring  resmi  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk pencarian kata,  frasa,  dan  ungkapan  dalam  KBBI  Edisi  Kelima  (KBBI  V).  Aplikasi  itu  dalam bentuk  versi 0.3.2 Beta, dimutakhirkan pada tanggal  18 Desember 2019,  diunduh  oleh 1.000.000  pengunduh,  dan  dirilis  pada  tanggal  27  Oktober  2016.  Aplikasi  KBBI  V memiliki  rating  sebanyak  4,7  poin  dan  tingkat  ulasan  mencapai  17.367  buah.  Dengan demikian,  aplikasi  luring  KBBI  V  dapat  dipercaya  dan  diandalkan  guna  membantu pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  kata,  frasa,  dan  ungkapan  dalam  bahasa Indonesia mutakhir.
Gambar 3. Logo Aplikasi Luring KBBI Edisi V
Terkait itu, peluncuran KBBI Edisi V Cetak dan Daring diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) Muhadjir Effendy didampingi oleh Kepala Badan
Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Dadang  Sunendar  bersamaan  momentum  Hari Sumpah  Pemuda  pada  tahun  2016  di  Jakarta.  Dua  tahun  berikutnya,  pihak  Badan Bahasa  mengadakan  Lokakarya  Pemutakhiran  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  pada bulan  April  2018.  Salah  satu  pembicara  di  dalam  lokakarya  itu  adalah  Drs.  Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. (paling kanan di Gambar 4).

## Gambar 4. Lokakarya Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Lokakarya PUPI (2018)
Pedoman  Umum  Pembentukan  Istilah  (disingkat  PUPI)  disusun  berdasarkan Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  146/U/2004 tentang  Penyempurnaan  Pedoman  Umum  Pembentukan  Istilah.  Aturan  Mendiknas  itu menetapkan  satu  hal,  yaitu  menyempurnakan Pedoman  Umum  Pembentukan  Istilah , sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988. PUPI telah terbit sebanyak tiga edisi dan tiap-tiap edisi memiliki cetakan tahun  yang  berbeda.  PUPI  edisi  pertama  terbit  pada  tahun  1975  dan  1988.  PUPI  edisi kedua terbit pada tahun 1989, 1992, 1997, dan 2000. PUPI edisi ketiga terbit pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007. PUPI edisi keempat belum terbit.
Tahun 2018 sempat diselenggarakan Lokakarya PUPI pada 9—12 April di Hotel Onih,  Bogor,  Jawa  Barat.  Saat  itu,  penulis  juga  mendapatkan  undangan  sebagai narasumber  terpilih  setelah  mengirimkan  naskah  esai  dan  dinyatakan  lolos.  Selain penulis,  ada  pula  lima  orang  lainnya  yang  terpilih  sebagai  narasumber  terpilih,  yaitu Faizal  Hadi  Nugroho  (guru  di  Malang),  Tendy  K.  Somantri  (editor  dan  pengajar  di Bandung), Titi Sukarti (guru di Depok), Asep Rahmad Hidayat (PNS di Bandung), dan Muhardis (PNS di Jakarta).
Pihak  Badan  Bahasa  memiliki  tujuan  dari  lokakarya  itu  agar  setiap  istilah  yang masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah,  jelas  kaidahnya.  Adapun  topik-topik  tulisan  yang  berkenaan  dengan pemutakhiran PUPI sebagai berikut.
1. Pemadanan, penerjemahan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa daerah (Jawa, Minang, Melayu Jakarta, Sunda, Madura, Bali, Aceh, Banjar, Muna, dan Batak);
2. Pemadanan,  penerjemahan,  dan  penulisan  unsur  serapan  dari  bahasa  asing (Jepang, Korea, Sanskerta, Cina, Italia, Jerman, dan Spanyol);
3. Aspek semantik peristilahan; dan
4. Aspek tata bahasa peristilahan.
Selain narasumber terpilih, ada pula peserta terpilih dalam Lokakarya PUPI tahun 2018, sebagaimana tertulis di dalam tabel berikut ini.
No. Nama Profesi Asal 1. Gunawan Widiyanto Widyaiswara Depok 2. Ganjar Harimansyah PNS Jakarta 3. Suladi PNS Jakarta 4. Degita Danur Suharsono Pengajar Jember 5. Nila Kencana Dosen Bengkulu 6. Zakaria Wiraswasta Kediri 7. Noprival Dosen Depok 8. Ahmad Fadly Dosen Jakarta 9. Ayuninda Erdiani Mahasiswi Bantul 10. Nurmawati Pengajar Mataram 11. Yani Suryani Dosen Bandung 12. Ovi Soviaty PNS Jakarta 13. Azhari Dasman Darnis PNS Jakarta 14. Ahmad Suyuti Mahasiswa Sleman 15. Ardi Wina Saputra Sarjana Pendidikan Malang 16. Syihaabul Hudaa Dosen Jakarta 17. Yoli Hemdi Penulis Bogor 18. Yoga Prasetya Guru Situbondo 19. Haira Rizka Dosen Cirebon 20. Zarkasi PNS Jakarta 21. Andi Faisa PNS Jakarta 22. Umi Kulsum PNS Bandung 23. Sudadi Guru Wonosobo 24. Yoga Yolanda Mahasiswa Jember 25. Solihin Rosyidi Editor Bogor 26. Muhammad Ridwan Dosen Yogyakarta 27. Evi Fitriyani Mahasiswa Bogor 28. Nuryani Dosen Tangerang 29. Fifik Saifudin PNS Jakarta 30. Mila Setyowati Mahasiswa Jakarta

## Penerbitan Kamus Dwibahasa dan Multibahasa (2014—2017)
Salah  satu  bentuk  kodifikasi  bahasa  Indonesia  yang  sifatnya  dinamis  ialah penerbitan kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah) dan kamus multibahasa (bahasa  Indonesia-bahasa  daerah-bahasa  asing).  Pasca-terbitnya  PP  Nomor  57  Tahun 2014,  penerbitan  kamus  dwibahasa  dan  kamus  multibahasa  oleh  Badan  Bahasa  tetap berjalan. Ada kamus dwibahasa dan kamus multibahasa yang sudah terbit, dan ada pula kamus  dwibahasa  dan  kamus  multibahasa  yang  sedang  proses  penerbitan.  Tabel  di bawah  ini  berisikan  kamus-kamus  dwibahasa  dan  kamus  multibahasa  yang  terbit  dari tahun 2014 hingga tahun 2017.
Kamus Dwibahasa dan Multibahasa (2014—2017) No. Judul Kamus Keterangan 1. Kamus Bahasa Alune-Bahasa Indonesia Terbit 2014 2. Kamus Bahasa Dayak Banuaq-Bahasa Indonesia Proses 3. Kamus Bahasa Jawa Banten-Bahasa Indonesia Proses 4. Kamus  Bahasa  Jawa  Banyumasan-Bahasa
Indonesia Proses 5. Kamus Bahasa Jawa Tegal-Bahasa Indonesia Proses 6. Kamus  Bahasa  Lamboya  Kabupaten  Sumba Barat Proses 7. Kamus Bahasa Lisabata-Bahasa Indonesia Terbit 2014 8. Kamus Bahasa Lolina-Bahasa Indonesia Proses 9. Kamus Bahasa Makassar-Bahasa Indonesia Proses 10. Kamus  Bahasa  Melayu  Palembang-Bahasa Indonesia Terbit 2014 11. Kamus Bahasa Melayu Sumatera Utara Proses 12. Kamus Bahasa Moi-Bahasa Indonesia Proses 13. Kamus Bahasa Paser-Bahasa Indonesia Terbit 2014 14. Kamus Bahasa Salas-Bahasa Indonesia Terbit 2014 15. Kamus Urban Terbit 16. Kamus Pemelajar Terbit 17. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Terbit 2016 18. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda Cirebon Terbit 19. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda Terbit 20. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Saloan Terbit 21. Kamus  Bahasa  Indonesia-Bahasa  Melayu Kampar Terbit 22. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gresi (Papua) Terbit 23. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Dayak Lawangan Terbit 24. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Dayak Halong Terbit 25. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Osing Terbit 26. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Meibrat Terbit 27. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Madura Terbit 28. Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gorap (Maluku Utara) Terbit 29. Kamus  Bahasa  Indonesia-Bahasa  Dayak  Deah Edisi I Terbit 30. Sundanese English Dictionary Terbit 31. Kosakata  Bahasa  Teiwa-Bahasa  Indonesia- Bahasa Inggris Terbit 32. Kamus Ungkapan Bahasa Minangkabau Terbit 33. Kamus Umum Basa Sunda Terbit
34. Kamus Praktis Jawa-Indonesia untuk SD/MI Terbit 35. Kamus Pengantar Bahasa Kupang Terbit 36. Kamus  Pengantar  Bahasa  Kamang-Indonesia- Inggris Terbit 37. Kamus Makanan Tradisional Jawa Barat Terbit 38. Kamus Kosakata Budaya Jambi Edisi II Terbit 39. Kamus Etimologi Basa Sunda Terbit 40. Kamus Budaya Sulawesi Tenggara Edisi 2 Terbit 41. Kamus Budaya Baduy Terbit 42. Kamus Basa Sunda-Indonesia Terbit 43. Kamus Bahasa Urban Terbit 44. Kamus Bahasa Sunda-Inggris Terbit 45. Kamus Bahasa Sunda-Indonesia (Jabar) Terbit
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  usaha  kodifikasi  bahasa Indonesia  berupa  penerbitan  kamus  dwibahasa  dan  kamus  multibahasa  oleh  Badan Bahasa tetap berjalan pasca-terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014. Kamus dwibahasa dan kamus  multibahasa  itu  menjadi  produk  kebahasaan  yang  digunakan  untuk  melakukan pengembangan  bahasa  Indonesia,  sesuai  dengan  Pasal  11  ayat  (2)  butir  c,  yaitu “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, telah terbit PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan itu merupakan produk hukum turunan dari Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009. Kedua, pengembangan bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) butir c PP Nomor 57 Tahun 2014, yaitu “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui pembakuan dan kodifikasi  kaidah  bahasa.”  Ketiga,  kodifikasi  bahasa  Indonesia  yang  dilakukan  oleh Badan  Bahasa  pasca-terbitnya  PP  Nomor  57  Tahun  2014  ialah  pemutakhiran  KBBI, Lokakarya PUPI, dan penerbitan kamus dwibahasa dan kamus multibahasa.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah  membantu dalam pelaksanaan penelitian dan menyusun artikel ini.

## REFERENSI
Assapari,  M.  M.  (2014).  Eksistensi  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  dan perkembangannya di era globalisasi. Prasi, 9 (18): 29—37. doi: http://dx.doi.org/10.23887/prasi.v9i18.8943.
Aziz,  A.  L.  (2014).  Penguatan  identitas  bahasa  Indonesia  sebagai  lambang  identitas nasional  dan  bahasa  persatuan  jelang  penerapan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Studi Sosial, 6 (1): 14—20.
Kridalaksana,  H.  (2011). Kamus  Linguistik  Edisi  Keempat .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Mahsun (2019). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya Edisi Ketiga . Depok: Rajawali Pers.
Mulyana,  A.  T.  (2018).  Isu-isu  kritis  kebijakan  bahasa  dan  pengajaran  bahasa. Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 4 (01): 1—7.
Rahayu,  A.  P.  (2015).  Menumbuhkan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  dalam pendidikan dan pengajaran. Jurnal Paradigma, 2 (1): 1—15.
Sartini,  N.  W.  (2014).  Revitalisasi  bahasa  Indonesia  dalam  konteks  kebahasaan. Masyarakat, Kebudayaan, dan
Politik, 27 (4): 206—210. doi: http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.206-210.
Sihombing, R., Wisnaeni,  F., & Saraswati, R. (2017).  Indonesia Nomor 24 Tahun 209 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  (Studi penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di Kota Semarang). Diponegoro Law Journal, 6 (2): 1—10.
Sudaryanto, S., Soeparno, S., & Ferawati, L. (2019a). Politics of language in Indonesia: Study  of  history  and  langugae  policy. Aksis:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan Sastra Indonesia , 3 (1): 129—139. doi: https://doi.org/10.21009/AKSIS.030113.
Sudaryanto, S., Lestari, A. T., & Anggita, F. D. (2019b). Pembinaan bahasa Indonesia: Bagaimana  strateginya  di  era  digital? Jurnalistrendi:  Jurnal  Linguistik,  Sastra, dan Pendidikan, 4 (1): 269—278.
Sudaryanto,  S.,  Hermanto,  H.,  &  Gustiani,  E.  I.  (2019c).  Media  sosial  sebagai  sarana pembinaan  bahasa  Indonesia  di  era  digital. Kode:  Jurnal  Bahasa , 8 (4):  61—74. doi: https://doi.org/10.24114/kjb.v8i4.16005.
Sudrama,  K.  &  Yadnya,  I.  B.  P.  (2017).  Dilema  multilingualisme  dan  implikasinya terhadap perencanaan bahasa. Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa, 1 (1): 94—107. doi: https://doi.org/10.22225/jr.1.1.15.94-107.
Sudaryanto dan Widodo: The Dynamics of the Codification of Indonesian…
Wijana,  I.  D.  P.  (2018).  Pemertahanan  dan  pengembangan  bahasa  Indonesia.
Widyaparwa, 46 (1): 91—98. Doi: https://doi.org/10.26499/wdprw.v46i1.166.