DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion
ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Analysis of the Correlation between Suitability of Technical Standards for Fulfillment of Minimum Service Standards for Maternal Health and Infant Mortality Rate in Banyumas Regency
Santika Ekanursita Amicitia 1 *, Budiyono 2 , Dwi Sutiningsih 3 1,2 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
3 Program Studi Magister Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro *Korespondensi Penulis : santika@students.undip.ac.id

## Analisis Hubungan Kesesuaian Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Hamil dengan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas
Abstract Introduction: Infant  Mortality  Rate  (IMR)  in  one of  the  indicators  of  public  health status,  because  the higher  IMR  in  an  area  indicates  a lower  health  status.  Maternals  and  infants  are  vulnerable  groups  that  require  quality  maternal  health  services  from  health  wo rkers  in accordance  with  the  minimum  service  standards  for  maternal  health  services.  Fulfillment  of  the  minimum  service  standards  for  maternal health services determines the quality of services provided.
Objective: This study aimed to analyze the correlation between the fulfillment of minimum services standards maternal health, including the suitability of technical standards for fulfilling the quality of goods, the suitability of technical standards for fulfilling  the quality of services, the suitability of technical standards for fulfilling the quality of human resources (health workers), as well as the availability of budget for fulfilling minimum service standards for maternal with infant mortality rates in Banyumas Regency.
Method: This study used a quantitative approach and the cross-sectional design. The research sample was all 40 Public Health Centers in Banyumas Regency. The study was conducted in January 2023. The analysis was conducted using Moment Product Pearson ’s test to analize the  significant  correlation  between  the  variable  fulfillment  of  minimum  service  standards  for  maternal  health  and  the  variable  Infant Mortality Rate (IMR).
Result: The results found that the suitability of technical standards to fulfill the quality of goods (p value = 0,004 and r value = 0,447) along with  budget  availability  (p  value  =  0,045  and  r  value  =  -  0,318)  had  a  significant  correlation  with  the  incidence  of  infant  mortality  in Banyumas Regency.
Conclusion: The support of the Regional Government of Banyumas Regency through the commitment of the Regional Head is needed in line with efforts to optimize the quality of fulfilling the minimum service standards for maternals.
Keywords: Minimum Service Standards (MSS); Ante Natal Care (ANC); Infant Mortality Rate (IMR)

## Abstrak
Latar  belakang: Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  menjadi  salah  satu  indikator  derajat  kesehatan  masyarakat,  karena  semakin  tinggi  AKB suatu wilayah  menandakan semakin rendahnya derajat kesehatannya. Ibu  hamil dan bayi merupakan kelompok rentan  yang  membutuhkan pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  yang  bermutu  dari  petugas  kesehatan  sesuai  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  pelayanan  kesehatan  ibu hamil. Pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu hamil menentukan mutu terhadap layanan yang diberikan.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan pemenuhan  SPM  kesehatan  ibu  hamil,  meliputi  kesesuaian  standar  teknis pemenuhan  mutu  barang,  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  jasa,  dan  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  SDM  (tenaga kesehatan), serta ketersediaan anggaran pemenuhan SPM kesehatan ibu hamil dengan AKB di Kabupaten Banyumas.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  desain cross  sectional .  Sampel  penelitian  adalah  seluruh  Puskesmas  di Kabupaten  Banyumas  sebanyak  40  Puskesmas.  Penelitian  dilakukan  pada  Januari  2023.  Analisis  dilakukan  menggunakan  uji Moment Product  Pearson untuk  menguji  hubungan  signifikan  antara  variabel  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  kesehatan  ibu  hamil  terhadap variabel Angka Kematian Bayi (AKB).
Hasil: Hasil penelitian menemukan bahwa kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang ( p value = 0,004 dan nilai r = 0,447) beserta ketersediaan anggaran ( p value = 0,045 dan nilai r = -0,318) memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyumas.
Kesimpulan: Dukungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  melalui  komitmen  Kepala  Daerah  diperlukan  sejalan  dengan  upaya mengoptimalkan mutu pemenuhan SPM kesehatan ibu hamil.
Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ante Natal Care (ANC); Angka Kematian Bayi (AKB)

## Research Articles

## Open Access

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5

## PENDAHULUAN
Permasalahan kesehatan  yang  saat ini masih  menjadi prioritas nasional, diantaranya  Angka Kematian  Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB di Provinsi Jawa Tengah  tergolong tinggi. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga kasus kematian ibu tertinggi di tahun 2020 dengan kasus kematian ibu sebanyak 530  kasus  dan  AKI  sebesar  98,6  per  100.000  kelahiran  hidup.  Angka  tersebut  meningkat  di  tahun  2021  menjadi 1.011 kasus kematian ibu dan AKI sebesar 199 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah  juga  menduduki  urutan  pertama  sebagai  kasus  kematian  bayi  tertinggi  di  tahun  2020  secara  nasional dengan  4.189  kasus  kematian  bayi  dan  AKB  sebesar  7,79  per  1.000  kelahiran  hidup.  Walaupun  di  tahun  2021 jumlah  kasus  kematian  bayi  menurun  menjadi  3.997  kasus,  tetapi  AKB  meningkat  menjadi  7,87  per  1.000 kelahiran  hidup.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  kelahiran  hidup  di  tahun  2021  mengalami  penurunan  sebesar 5,47%  dari  tahun  sebelumnya  (1).  Sebesar  24,80%  kematian  bayi  disebabkan  oleh  Berat  Badan  Lahir  Rendah (BBLR) yang merupakan penyebab utama kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 (2).
Kabupaten  Banyumas  salah  satu  kabupaten  penyumbang  tingginya  AKI  dan  AKB  di  Provinsi  Jawa Tengah,  sehingga  AKI  dan  AKB  di  Kabupaten  Banyumas  menjadi  isu  strategis  dalam  pembangunan  kesehatan daerah.  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  Kabupaten  Banyumas  tahun  2020  sebesar  41,8  per  100.000  kelahiran  hidup dengan 11 kasus kematian ibu dan 63,64% diantaranya disebabkan karena perdarahan, kemudian meningkat secara signifikan  menjadi  181,09  per  100.000  kelahiran  hidup  di  tahun  2021  (3).  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di Kabupaten  Banyumas  juga  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  kesehatan  daerah.  AKB  dihitung  berdasarkan jumlah bayi yang meninggal dibawah umur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup selama periode waktu tertentu (4). Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  Kabupaten  Banyumas  tahun  2020  menempati  angka  terendah  selama  lima  tahun terakhir, yaitu 187 kasus kematian bayi dengan AKB sebesar 7,06 per 1.000 kelahiran hidup. Namun ditahun yang sama Kabupaten Banyumas menempati peringkat keempat AKB tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dimana BBLR sebagai penyebab utama (28,34%). Angka tersebut meningkat di tahun 2021 menjadi 219  kasus  kematian  bayi  dengan  AKB  9,01 per  1.000  kelahiran  hidup  yang  menyebabkan  Kabupaten  Banyumas menjadi peringkat ketiga tertinggi kasus kematian bayi se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan BBLR masih menjadi penyebab utama (35,62%) (1).
Berdasarkan situasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah merespon isu strategis dengan melakukan  upaya  pelayanan  kesehatan  dasar  melalui  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal  kesehatan  yang terdiri dari duabelas pelayanan kesehatan dasar dan salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu hamil. Pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  merupakan  pelayanan  dasar  yang  wajib  diterima  oleh  seluruh  ibu  hamil  sesuai standar  teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan, meliputi pemenuhan mutu barang dan atau jasa serta pemenuhan SDM kesehatan yang layak diterima oleh penerima layanan kesehatan (5).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  menyediakan  anggaran  dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan SPM  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  secara  komprehansif  bersumber  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  melalui Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  Puskesmas  dan  Kabupaten/Kota  yang  dialokasikan  untuk  Puskesmas  dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 2.851.811.058,- kemudian meningkat jumlahnya  di  tahun  2020  menjadi  Rp  2.940.011.400,-.    Selanjutnya  di  tahun  2021  alokasi  anggaran  pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak Rp 3.009.301.175,- lalu meningkat kembali 1,57% atau menjadi Rp 3.056.444.515,- di tahun 2022 (6,7,8).
AKB  di  Kabupaten  Banyumas  sampai  saat  ini  belum  mengalami  perbaikan.  Walaupun  sempat  menurun dari 8,4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2017 menjadi 7,06 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020 (9). Tetapi Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  selama  dua  tahun  terakhir  terus  mengalami  peningkatan,  yaitu  9,01  per  1.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 10,07 di tahun 2022 (10). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui  hubungan  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  kesehatan  ibu hamil  dalam  konteks  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  barang,  jasa  dan  SDM  (tenaga  kesehatan),  serta ketersediaan  anggaran  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dengan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di Kabupaten  Banyumas.  Hal  ini  penting  karena  pelaksanaan  SPM  di  daerah  dan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB) menentukan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah.

## METODE
Desain studi penelitian adalah studi observasional melalui metode penelitian kuantitatif dengan unit analisis Puskesmas  di  Kabupaten  Banyumas  serta  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banyumas  dan  Puskesmas.  Waktu  penelitian  adalah  pada  bulan  Januari  2023.  Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Sebanyak

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5
40  Puskesmas  diambil  menjadi  sampel  penelitian  ini.  Variabel  dependen  penelitian  ini  adalah  Angka  Kematian Bayi  (AKB).  Sementara  variabel  independen  penelitian  ini  adalah  1)  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu barang;  2)  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  jasa;  3)  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  SDM (tenaga kesehatan); dan 4) ketersediaan anggaran.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  laporan  Program  Kesehatan  Ibu  dan Anak (KIA, Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), Laporan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat  Kesehatan  (ASPAK),  Dokumen  Analisis  Jabatan  (Anjab)  dan  Analisis  Beban  Kerja  (ABK),  serta  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2022  masing-masing  puskesmas.  Berikut  adalah  rincian  data  yang  menjadi indikator variabel: 1) Data kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang, yaitu  jumlah barang untuk layanan Ante  Natal  Care (ANC)  ibu  hamil  yang  tersedia  sesuai  dengan  jenis  barang  pada  standar  pelayanan  minimal  ibu hamil; 2) Data kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa, yaitu jumlah jasa layanan Ante Natal Care (ANC) ibu  hamil:  kunjungan  empat  kali  selama  periode  kehamilan  (K4)  dan  pemenuhan  kualitas  jasa  layanan  ANC meliputi  10  T  yang  diterima  oleh  ibu  hamil;  3)  Data  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  SDM  (tenaga kesehatan),  yaitu  jumlah  SDM  (tenaga  kesehatan)  berdasarkan  jenis  profesi  yang  memiliki  kompetensi  dalam memberikan  layanan Ante  Natal  Care (ANC)  dan  pemenuhan  kualitas  SDM  (tenaga  kesehatan);  4)  Data ketersediaan  anggaran,  yaitu  jumlah  alokasi  anggaran  dalam  rangka  pemenuhan  SPM  pelayanan  kesehatan  ibu hamil yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas TA 2022.
Analisis  statistik  yang  dilakukan  adalah  analisis  deskriptif  dan  analisis  bivariat  dengan  menggunakan  uji Moment Product Pearson . Uji Moment Product Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara kesesuaian standar  teknis  pemenuhan  SPM  kesehatan  ibu  hamil  yang  meliputi  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu barang, kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa, kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan),  dan  ketersediaan  anggaran  dengan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB),  serta  untuk  mengetahui  derajat keeratan  hubungan  diantara  variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistic 22.

## HASIL
Analisis data deskriptif menggambarkan  karakteristik pemenuhan  standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil meliputi kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang, kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa, kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  SDM  (tenaga  kesehatan),  dan  ketersediaan  anggaran  serta  Angka Kematian Bayi (AKB) ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 1 . Karakteristik Pemenuhan SPM Kesehatan Ibu Hamil, Ketersediaan Anggaran dan Angka Kematian Bayi
Variabel Mean Median SD Min – Max Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang 597 556 220,82 248 – 1041 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa 569 546 210,22 240 – 1000 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan) 32,10 32 7,11 18 – 46 Ketersediaan anggaran (Rp) 76.411.112 74.747.812 25.770.134 29.268.000 – 153.776.000 Angka Kematian Bayi (AKB) 10,07 9,58 3,71 2,34 – 17,45
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa angka rata-rata kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang adalah 597 dengan variasi 220,82. Angka terendah untuk kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang adalah 248 dan tertinggi adalah 1.041. Angka rata-rata kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa adalah 569 dengan variasi  210,22.  Angka  terendah  untuk  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  jasa  adalah  240  dan  tertinggi adalah 1.000. Jumlah rata-rata SDM (tenaga kesehatan) yang memenuhi standar teknis adalah 32,10 dengan variasi 7,11. Jumlah terendah SDM (tenaga kesehatan) yang memenuhi standar teknis adalah 18 orang dan tertinggi adalah 46 orang.  Interpretasi  variabel  ketersediaan  anggaran, dapat dilihat bahwa rata-rata  anggaran  yang  tersedia dalam rangka  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  sebesar  Rp  76.411.112,-.  Dimana  jumlah  anggaran  terendah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp 26.268.000,- dan tertinggi sebesar Rp 153.776.000,-. Selanjutnya  dapat  diketahui  rata-rata  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  sebagai  variabel  dependen  adalah  10,07  per
1.000 kelahiran hidup dengan variasi 9,58. Angka terendah untuk AKB adalah 2,34 per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi 17,45 per 1.000 kelahiran hidup.
Syarat  uji  hubungan  menggunakan  uji Moment  Product  Pearson adalah  data  berdistribusi  normal.  Peneliti menggunakan  uji Shapiro  Wilk untuk  mengetahui  apakah  data  berdistribusi  normal.  Uji  normalitas Shapiro  Wilk adalah  uji  yang  dilakukan  guna  mengetahui  sebaran  data  untuk  sampel  berukuran  kecil  yang  umumnya  untuk sampel kurang dari 50 (11). Memastikan data berdistribusi normal dan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 2 . Hasil Uji Normalitas Data Variabel P value Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang 0,283 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa 0,462 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan) 0,550 Ketersediaan anggaran 0,259 Angka Kematian Bayi (AKB) 0,873
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa baik variabel independen maupun variabel dependen setelah dilakukan Uji Saphiro Wilk , seluruhnya memiliki nilai Sig > 0,05 sehingga dinyatakan bahwa data-data tersebut berdistribusi normal. Setelah terpenuhinya uji normalitas data, kemudian dilanjutkan analisis data secara bivariat menggunakan uji Moment Product Pearson untuk mengetahui adanya hubungan kesesuaian standar teknis pemenuhan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan Angka Kematian Bayi dan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3 . Hasil Uji Bivariat antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Hamil dengan Angka Kematian Bayi
(AKB) Variabel P value Nilai r Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang 0,004 0,447 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa 0,285 -0,173 Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan) 0,290 -0,171 Ketersediaan anggaran 0,045 -0,318
Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel yang memiliki hubungan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah  variabel  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  barang  dengan p  value =  0,004  dan  variabel ketersediaan  anggaran  dengan p  value =  0,045.  Kedua  variabel  tersebut  memiliki p  value <  0,05  sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  keduanya  berhubungan  dengan  kejadian  Angka  Kematian  Bayi  (AKB).  Sesuai  hasil analisis  menggunakan  uji Moment  Product  Pearson ,  dapat  diketahui  juga  nilai  koefisien  korelasi Pearson untuk kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  barang  adalah  0,447  dan  bernilai  positif.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan kejadian Angka  Kematian  Bayi  (AKB).  Nilai  koefisien  korelasi  bertanda  positif  dapat  diartikan  bahwa  setiap  kenaikan kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang akan diikuti pula dengan kenaikan Angka Kematian Bayi.
Variabel  kedua  yang  dinyatakan  signifikan  terhadap  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  adalah  ketersediaan anggaran  dengan  nilai  koefisien  korelasi Pearson sebesar -0,318.  Menurut  hasil  analisis,  ketersediaan  anggaran memiliki tingkat hubungan yang rendah dengan kejadian Angka Kematian Bayi (AKB). Nilai koefisien korelasinya bertanda  negatif  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  setiap  kenaikan  ketersediaan  anggaran  akan  diikuti  dengan penurunan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB).  Kedua  variabel  lainnya,  yaitu  variabel  kesesuaian  standar  teknis pemenuhan mutu jasa dan  kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu  SDM (tenaga  kesehatan) berdasarkan hasil uji Moment Product Pearson dinyatakan tidak signifikan terhadap Angka Kematian Bayi (AKB). P value masing- masing variabel tersebut adalah 0,285 dan 0,290.

## PEMBAHASAN Angka Kematian Bayi (AKB)
Salah  satu  indikator  penting  untuk  menggambarkan  derajat  kesehatan  masyarakat  adalah  Angka  Kematian Bayi (AKB). AKB dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah, sebab bayi adalah kelompok usia paling  rentan. Derajat kesehatan masyarakat merupakan  salah  satu penentu indikator  pembangunan manusia. Salah  satu  indikatornya  dapat  dilihat  dari  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  dan  indikator  tersebut  berpengaruh  pada indikator lain, yaitu umur harapan hidup (UHH) (12).

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5
Berdasarkan  laporan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  Kabupaten  Banyumas  tahun  2022  terdapat  229  kasus kematian  bayi  dan  diketahui  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di  Kabupaten  Banyumas  sebesar  10,07  per  1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi di Kabupaten Banyumas tersebar seluruh kecamatan dimana  kasus kematian bayi  tertinggi  terdapat  di  Kecamatan  Sumbang  (7,42%).  Sebesar  30,57%  kasus  kematian  bayi  terbanyak disebabkan  oleh  BBLR.  Menurut  distribusi  berat  badan  lahir  bayi,  sebanyak  110  kasus  kematian  bayi  memiliki berat badan lahir bayi kurang dari 2.500 gram (BBLR). Disusul kelainan kongenital 24,45% dan asfiksia 16,15%. Selain  itu  juga  terdapat  penyebab  lain  seperti  pneumonia,  diare,  meningitis,  DBD,  sepsis,  ikterus  dan  lain-lain. Kasus kematian bayi yang disebabkan oleh COVID-19 hanya sebanyak satu kasus (10).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen  Rencana  Strategis  Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, menetapkan target AKB tahun 2022 sebesar 6,9 per 1.000 kelahiran hidup (13). Target tersebut dibawah target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Bayi sampai dengan kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Walaupun demikian, Angka Kematian Bayi  (AKB)  di  Kabupaten  Banyumas  tahun  2022  masih  diatas  target  yang  telah  ditetapkan,  dengan  kata  lain capaian kinerja hanya sebesar 54,06%.

## Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Mutu  pelayanan  erat  kaitannya  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  yang  sesuai  harapan,  terjangkau  dan terstandar  sehingga  Puskesmas  diharapkan  dapat  terus  melakukan  peningkatan  pelayanan.  Puskesmas  perlu meningkatkan  pelayanan  agar  tercipta  peningkatan  mutu  dan  kinerja  melalui  perbaikan  yang  berkelanjutan terhadap  sistem-sistem  yang  berjalan  diantaranya  sistem  manajemen,  sistem  manajemen  mutu,  dan  sistem penyelenggaraan  pelayanan  (14).  Puskesmas  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  yang  bertugas memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  puskesmas  merupakan  ujung tombak  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  dan  selalu  berperan  aktif  dalam  setiap  kegiatan  yang  berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Terjaminnya pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan output yang diinginkan oleh  seluruh  pihak.  Sehingga  untuk  mendukung  terjaminnya  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu, setiap  puskesmas  memberikan  pelayanan  berorientasi  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  SPM  bidang  kesehatan yang telah ditentukan (15). Salah satu diantaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan ibu hamil melalui pelayanan Ante Natal Care (ANC). Pelayanan Ante Natal Care (ANC) dalam rangka pemeriksaan kehamilan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Pelayanan  kesehatan  masa  sebelum  hamil,  masa  hamil,  persalinan  dan masa  sesudah  melahirkan,  penyelenggaraan  pelayanan  kontrasepsi,  serta  pelayanan  kesehatan  seksual.  Peraturan tersebut  mengamanatkan  pelaksanaan  ANC  berkualitas  dan  komprehensif  sehingga  persalinan  bersih,  aman  dan sehat  (16).  Pelaksanaan  ANC  harus  sesuai  dengan  SPM  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan nomor  4  Tahun  2019  tentang  Standar  Teknis  dan  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan (5).
Pelayanan  ibu  hamil yang baik  seharusnya sesuai  SPM, yaitu menunjuk pada keadaan minimal yang  harus dipenuhi  untuk  masyarakat  demi  menjamin  terselenggaranya  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  baik  secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, yaitu minimal 4 (empat) kali kunjungan selama masa kehamilan, satu kunjungan  di  trimester  pertama,  satu  kali  kunjungan  di  trimester  kedua  dan  dua  kunjungan  di  trimester  tiga. Pelaksanaannya  dipantau  melalui  cakupan  kunjungan  empat  kali  (K4)  ibu  hamil  dilengkapi  standar  kualitas pemeriksaan  10  T  pada  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  meliputi:  pengukuran  berat  badan,  pengukuran  tekanan darah,  pengukuran  lingkar  lengan  atas  (LILA),  pengukuran  tinggi  puncak  rahim,  penentuan  presentasi  janin  dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, penanganan kasus, dan temu wicara.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas  melalui  seluruh  Puskesmas  dalam  mendukung  pelaksanaan  SPM pelayanan kesehatan ibu hamil telah menggaungkan program “Sedina Maca Selembar Buku KIA” karena di dalam buku KIA mencantumkan informasi dan edukasi terkait kesehatan ibu dan anak selama proses  kehamilan sampai dengan  masa  persalinan.  Buku  KIA  merupakan  salah  satu  jenis  barang  yang  termasuk  dalam  pemenuhan  standar kualitas SPM pelayanan kesehatan ibu hamil melalui pelayanan Ante Natal Care (ANC). Pemenuhan SPM tersebut mencakup  jumlah  dan  kualitas  meliputi  pemenuhan  mutu  barang,  pemenuhan  mutu  jasa,  dan  pemenuhan  mutu SDM  (tenaga  kesehatan).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  pelayanan kesehatan ibu hamil dan ketersediaan anggaran sebagai berikut:

## Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang
Jenis barang  yang harus  terpenuhi dalam  rangka pelayanan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar teknis meliputi:  vaksin  Tetanus  difteri  (Td)  yang  diberikan  sesuai  status  imunisasi;  tablet  tambah  darah  yang  diberikan

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5
kepada  sasaran  ibu  hamil  selama  masa  kehamilannya  atau  sebanyak  90  tablet;  alat  deteksi  risiko  ibu  hamil diantaranya  tes  kehamilan,  pemeriksaan  Hb,  pemeriksaan  golongan  darah,  dan  pemeriksaan  glukoprotein  urin; kartu  ibu  yang  berfungsi  sebagai  form  rekam  medis  bagi  ibu;  serta  Buku  KIA  yang  berfungsi  sebagai  media pencatat kesehatan ibu dan anak juga media KIE bagi ibu hamil dan bersalin dengan jumlah sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan ibu hamil  dari  unsur  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  barang  bernilai  signifikan  dan  positif  ( p  value = 0,004), sehingga H0 dinyatakan ditolak. Pernyataan kesimpulan menurut hasil uji Moment Product Pearson adalah terdapat hubungan antara kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas. Nilai r menunjukan nilai positif (r = 0,447) diartikan bahwa diantara keduanya memiliki tingkat  hubungan  yang  sedang  dan  setiap  penambahan  angka  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan  mutu  barang akan diikuti dengan penambahan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas.
Hal tersebut mengindikasikan, ketika angka kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu barang bertambah dalam hal ini yaitu penambahan ketersediaan jenis barang, maka erat kaitannya dengan meningkatnya sasaran ibu hamil  resiko  tinggi.  Ketika  sasaran  ibu  hami  risiko  tinggi  meningkat,  maka  berdampak  pada  peningkatan ketersediaan jenis barang dalam rangka pemberian layanan Ante Natal Care (ANC) ibu hamil risiko tinggi. Sebagai contoh  ibu  hamil  resiko  tinggi  dengan  kasus  anemia,  maka  setiap  kunjungan  berikutnya  akan  dilakukan pemeriksaan Hb guna mamantau status anemia  ibu  hamil tersebut. Sama halnya dengan  ibu hamil yang memiliki risiko  pre  eklamsi  akan  dilakukan  pemeriksaan  glukoprotein  urin  secara  berulang  selama  masa  kunjungan kehamilannya. Ketersediaan sarana yang memadai sangat mendukung pelaksanaan pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas. Menurut Elvira (2019) menyatakan bahwa lingkungan dan fasilitas serta alat merupakan faktor yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan keberhasilan program yang dilaksanakan (17).

## Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa
Kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil sangat ditentukan oleh penerapan standar. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.  Penerapan  standar  berguna  untuk  jaminan  terhadap  manfaat  yang  diterim  oleh  seluruh  ibu  hamil  yang menjadi  sasaran  jasa  layanan  karena  pemberian  jasa  layanan  yang  dilakukan  mempunyai  dasar  yang  terukur. Standar  jasa  layanan Ante  Natal  Care (ANC)  ditentukan  untuk  menjamin  mutu  pelayanan,  khususnya  untuk memberikan kesempatan yang cukup dalam menangani  kasus risiko tinggi. Melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  ibu  hamil  yaitu  pemeriksaan  secara  fisik  maupun  mental untuk  memastikan  ibu  dan  bayi  dalam  keadaan  sehat,  dapat  mendeteksi  komplikasi,  serta  mencegah  komplikasi yang dapat mengancam kondisi ibu maupun bayi (18).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan SPM kesehatan ibu hamil dari unsur kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa memiliki nilai p value yang tidak signifikan ( p value = 0,285) p value > 0,05 sehingga H0 dinyatakan diterima. Pernyataan kesimpulan menurut hasil uji Moment Product Pearson berarti tidak terdapat hubungan antara kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas. Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu jasa dihitung secara kuantitas, yaitu kunjungan ibu hamil K4 untuk memperoleh jasa layanan Ante Natal Care (ANC). Sebanyak 23.037 atau sebesar 91,62% ibu hamil  dari  seluruh  sasaran  ibu  hamil  di  Kabupaten  Banyumas  telah  memperoleh  jasa  layanan Ante  Natal  Care (ANC)  selama  masa  kehamilan.  Secara  kualitas  jasa  layanan Ante  Natal  Care (ANC)  rata-rata  sebanyak  21.331 atau sebesar 84,83% ibu hamil di Kabupaten Banyumas telah mendapatkan pemeriksaan 10 Terpadu.

## Kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan)
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  kesehatan  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh terhadap  peningkatan  pelayanan  kesehatan  (19).  Pelayanan Ante  Natal  Care (ANC)  merupakan  pelayanan kesehatan  oleh  tenaga  profesional  seperti  dokter  spesialis  kebidanan,  dokter  umum,  bidan,  pembantu  bidan  dan perawat  yang  diperuntukan  bagi  ibu  hamil  selama  masa  kehamilannya  (16).  Salah  satu  faktor  pendukung terlaksananya  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  adalah  kinerja  tenaga  yang  terlibat  yaitu  kinerja  bidan  dapat optimal jika memenuhi kebutuhan baik secara jumlah maupun kualitas (14).
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan ibu hamil dari unsur kesesuaian standar teknis pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan) memiliki nilai p value yang tidak signifikan ( p value = 0,290) p value > 0,05 sehingga H0 dinyatakan diterima. Pernyataan kesimpulan menurut hasil  uji Moment  Product  Pearson berarti  tidak  terdapat  hubungan  antara  kesesuaian  standar  teknis  pemenuhan mutu SDM (tenaga kesehatan) dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banyumas.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas  menyebutkan  standar  jumlah minimal  SDM  kesehatan  yang  dibutuhkan  terkait  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  berdasarkan karakteristik  wilayah  kerja  Puskesmas,  yaitu  Puskesmas  kawasan  perkotaan  dan  pedesaan  yang  berstatus

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5
Puskesmas non rawat inap minimal jumlah dokter/dokter spesialis sebanyak 1 (satu) orang, bidan 4 (empat) orang, dan  perawat  5  (lima)  orang.  Sedangkan  jumlah  minimal  SDM  kesehatan  di  Puskesmas  kawasan  pedesaan  yang berstatus Puskesmas rawat inap adalah 2 (dua) orang dokter/dokter spesialis, 7 (tujuh) orang bidan, dan 8 (delapan) orang perawat (20).
Ketersediaan  SDM  kesehatan  yang  berkompeten  memberikan  layanan Ante  Natal  Care (ANC)  meliputi dokter,  bidan  dan  perawat  di  Puskesmas  se-Kabupaten  Banyumas  telah  memenuhi  standar  sesuai  ketentuan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Puskesmas.  Ketersediaan  SDM  kesehatan sebagaimana dimaksud ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4. Ketersediaan SDM Kesehatan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jenis tenaga kesehatan Puskesmas kawasan perkotaan Puskesmas kawasan pedesaan Non Rawat Inap Non Rawat Inap Rawat Inap Minimal Tersedia Minimal Tersedia Minimal Tersedia Dokter 1 2 – 6 1 1 – 3 2 2 – 5 Bidan 4 8 – 24 4 13 – 21 7 13 – 25 Perawat 5 6 – 11 5 6 – 11 8 9 – 20
Tabel 4 memperlihatkan bahwa ketersediaan dokter, bidan, dan perawat dalam rangka pemenuhan layanan Ante  Natal  Care (ANC)  ibu  hamil  telah  melampaui  standar  minimal.  Ketersediaan  dokter  puskesmas  minimal terdapat 1 (satu) orang dan maksimal 6 (enam) orang dokter. Bidan merupakan tenaga kesehatan terbanyak diantara profesi  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  memberikan  layanan Ante  Natal  Care (ANC).  Ketersediaan  bidan  di Puskesmas  Kabupaten  Banyumas  minimal  8  orang  dan  maksimal  25  orang  bidan.  Sedangkan  untuk  perawat puskesmas minimal tersedia 6 orang dan maksimal 20 orang perawat.

## Ketersediaan anggaran
Mutu  pelayanan  ditetapkan  dengan  standar  teknis  yaitu  mengacu  kepada:    standar  jumlah  dan  kualitas barang  dan/atau  jasa;  dan  standar  jumlah  dan  kualitas  personel/sumber  daya  manusia.  Penetapan  SPM  dilakukan berdasarkan  kriteria  barang  dan/atau  jasa  kebutuhan  dasar  yang  bersifat  mutlak  dan  mudah  distandarkan  untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan (5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  agar  memprioritaskan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (21).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas  menyediakan  anggaran  dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan SPM  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  secara  komprehansif  bersumber  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  melalui Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  Puskesmas  dan  Kabupaten/Kota  yang  dialokasikan  untuk  Puskesmas  dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran pemenuhan SPM kesehatan pelayanan ibu hamil tahun  2022 yang  bersumber  dari  BOK  Puskesmas  sebesar  Rp 2.730.068.825,-  (89,32%).  Sebanyak  empat  Puskesmas  dengan capaian  kinerja  keuangan  100%,  yaitu  Puskesmas  Kemranjen  I,  Puskesmas  Ajibarang  I,  Puskesmas  Pekuncen  I, dan Puskesmas Kembaran I.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  ketersediaan  anggaran  pemenuhan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  kesehatan  ibu  hamil  bernilai  signifikan  dan  negatif  ( p  value =  0,045),  sehingga  H0  dinyatakan ditolak.  Pernyataan  kesimpulan  menurut  hasil  uji Moment  Product  Pearson adalah  terdapat  hubungan  antara ketersediaan  anggaran  pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  kesehatan  ibu  hamil  dengan  Angka Kematian  Bayi  (AKB)  di  Kabupaten  Banyumas.  Nilai  r  negatif  (r  =  -0,318)  dapat  diartikan  bahwa  diantara keduanya  memiliki  tingkat  hubungan  lemah  dan  setiap  peningkatan  ketersediaan  anggaran  pemenuhan  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  kesehatan  ibu  hamil  akan  diikuti  dengan  penurunan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di Kabupaten Banyumas.

## KESIMPULAN
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  wajib  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  dasar. Merujuk  konsep  siklus  hidup  manusia,  pelayanan  kesehatan  dasar  yang  pertama  berupa  pelayanan  kesehatan  ibu hamil.  Puskesmas  merupakan  UPTD  yang  berwenang  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  dasar  tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diterima oleh  masyarakat.  Ibu  hamil  dan  bayi  merupakan  kelompok  rentan  yang  perlu  mendapat  pelayanan  kesehatan  ibu hamil  yang  bermutu  sesuai  standar  teknis  SPM  kesehatan  ibu  hamil.  Notabene  pelaksanaan  pemenuhan  SPM kesehatan ibu hamil menjadi  tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam  hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

## MPPKI (Mei, 2023) Vol. 6. No. 5
sebagai leading sector. Pemenuhan SPM kesehatan ibu hamil berdampak pada  capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait indikator SPM ataupun indikator pembangunan kesehatan lainnya seperti Angka Kematian Bayi (AKB).

## SARAN
Perlu  adanya  komitmen  dari  Kepala  Daerah  dengan  memprioritaskan  APBD  untuk  pemenuhan  SPM kesehatan  ibu  hamil.  Selain  itu,  monitoring  dan  evaluasi  terpadu  perlu  dilakukan  secara  periodik  oleh  leading sector.  Diperlukan  juga  penelitian  lanjutan  sehingga  dapat  diketahui  pengaruh  lebih  dalam  antara  kesesuaian standar  teknis  pemenuhan  SPM  kesehatan  ibu  hamil  dengan  Angka  Kematian  Bayi  apabila  variabel  independen diuji secara bersamaan yang kelak dapat dipergunakan sebagai bahan kajian Pemerintah Daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Buku Saku Kesehatan Tahun 2021. (2022).
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. (2021).
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021. (2022).
4. Biro Pusat Statistik. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012. (Biro Pusat Statistik, 2013).
5. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019).
6. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas.  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (2019).
7. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas.  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (2020).
8. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyumas.  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (2021).
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (2021).
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Laporan Kesehatan Ibu dan Anak. (2022).
11. Oktaviani,  M.  A.  &  Notobroto,  H.  B.  Perbandingan  Tingkat  Konsistensi  Normalitas  Disrtribusi  Metode Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors,  Shapiro-Wilk,  dan  Skewness-Kurtosis.  Jurnal  Biometrika  dan Kependudukan 3, 127–135 (2014).
12. Rohana, Arum. et al. Standar Pelayanan Neonatal Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas Dukuhseti Kabupaten Pati. Jurnal Kesehatan Masyarakat 8, 97-106 (2020).
13. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas.  Rencana  Strategis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas  Tahun 2018-2023. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (2018).
14. Marita,  I.,  Budiyono  &  Purnaweni,  H.  Kualitas  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  Ibu  Hamil  di Kabupaten Brebes. HIGEIA Journal of Public Health Research and Development 5, (2021).
15. Zudi,  M.,  Antono  Suryoputro  &  Septo  Pawelas  Aryo.  Analisis  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  di  Puskesmas  Guntur  I  Kabupaten  Demak.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  8,  165-179 (2021).
16. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  97  Tahun  2014  tentang Pelayanan  Kesehatan  Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,  serta Pelayanan Kesehatan  Seksual. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019).
17. Elvira,  D.,  Defrin  &  Erwani.  Studi  Kualitatif  Analisis  Implementasi  Standar  Pelayanan  Antenatal  Care  10 Terpadu  pada  Ibu  Hamil  di  Puskesmas  Bungus  Kota  Padang  tahun  2019.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  5. 153-171. (2019).
18. Syafrudin, Hamidah. Kebidanan Komunitas. Cetakan I. EGC. Jakarta. (2019).
19. Saputra,  M.,  et  al.  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dari  Aspek  Sumber  Daya  Manusia  Pelaksana Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat 1. 32-42. (2015).
20. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019  tentang Puskesmas. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019).
21. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. (2014).