## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY
(Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)
Ridho Kurniawan Siti Nurul Intan Sari D Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta E-mail: ridho.advocate@yahoo.com sinuinsada@yahoo.com

## Abstrak
Pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan Hukum Lingkungan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindugan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  masih  mensyaratkan  adanya  kesalahan.  Prinsip  pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  telah mengatur  masalah  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) ,  namun  demikian  pertanggung jawaban  mutlak  ( strict  liability) tersebut  hanya  sebatas  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi dalam  hal  gugatan  keperdatan. Pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability ) dalam  hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa  perlu  pembuktian  lebih  jauh  terhadap  kesalahan  dari  si  pelaku.  Dalam  perkara  tindak pidana  lingkungan  hidup  yang  melibatkan  korporasi  perlu  pula  diterapkan  asas pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability), sehingga  pertanggungjawaban  mutlak (strict liability )  ini  bisa  diperluas  penerapannya  bukan  hanya  terhadap  gugatan  ganti  rugi  secara keperdataan  melainkan  dapat  pula  dilakukan  perlindungan  hukum  secara  kepidanaan.  Dengan adanya  pengintegrasian  hukum  tersebut  diharapkan  akan  dapat  mempermudah  dalam  proses pembuktian  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  berdasarkan  asas strict liability dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.
Kata kunci: korporasi, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban mutlak

## Abstract
Criminal  responsibility  adopted  by  the  Indonesian  criminal  law  and  environmental  law  are regulated  in  Law  Number  32/  2009  on  Environmental  Protection  and  Management.  The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law  Number  32/2009  on  Environmental  Protection  and  Management  of  the  Environment  has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as  liability  without  fault  is  criminal  liability  without  proof  of  fault  further  to  the  offender.  In criminal  cases  involving  corporate  environment  needs  to  be  applied  the  principle  of  strict liability,  so  that  the  strict  liability  can  be  expanded  application  not  only  to  the  claim  for damages  in  civil  cases  but  can  also  be  done  in  the  legal  protection  of  penal  law,  is  expected with  the  integration  of  the  law  will  be  able  to  simplify  the  process  of  proving  environmental crime  by  the  corporation  .  This  research  aims  to  determine  the  corporate  criminal  liability based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability corporation in the process of proving environmental crime.
Key words : Corporate, Criminal Liability, Strict liability

## 154
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia  agar  mampu  bertahan  menghadapi  waktu  yang  terus  berjalan,  pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi  sampai  saat  ini  tidak  dapat  dipungkiri  memiliki  dampak  yang  positif  terhadap kesejahteraan  dan  kemajuan  bangsa  Indonesia.  Pembangunan  yang  terjadi  sedikit banyak  telah  membuat  masyarakat  menikmati  teknologi  yang  terus  tumbuh, meningkatkan  perekonomian,  bahkan  pembangunan  juga  memiliki  peran  yang  sangat besar  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Namun  demikian  pembangunan  juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup.
Pembangunan  yang  dilakukan  seringkali  menimbulkan  masalah  bagi kelangsungan  lingkungan  hidup.  Hilangnya  kesehatan  dan  turunnya  kualitas  hidup masyarakat    oleh  pencemaran  atau  keracunan,  rusaknya    tempat  usaha  dan  tempat tinggal      oleh  erosi  dan  banjir,  serta  timbulnya  masalah  sosial  akibat  pemindahan penduduk  oleh  pemerintah  demi  kepentingan  pengusaha  merupakan  realita pembangunan  di  Indonesia.  Masalah    yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan  kongres  PBB  mengenai The  Prevention  of  Crime  and  Treatment  of Offenders yang  menyoroti  bentuk-bentuk  dimensi  kejahatan  terhadap  pembangunan (crime  against  development) ,  kejahatan  terhadap  sosial (crime  against  social  welfare) , serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (crime against the quality of life) . 1
Ketiga  bentuk  kejahatan  tersebut  saling  berhubungan  dan  memang  tidak  dapat dipisahkan  keterkaitan  antara  pembangunan  dengan  masalah  lingkungan  hidup. Hubungan  itu  terlihat  dalam  salah  satu  kongres  PBB  ke-7  yang  menyatakan,  bahwa kejahatan lingkungan (ecological/environmental crime) itu: 2
a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on the quality of life);
b. Mengganggu  kesejahteraan  material  seluruh  masyarakat (impinged  on  material well-being of entire societies) ; dan
c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negatif impact on the development effforts of nations).
Dalam  usaha  untuk  mempercepat  proses  pembangunan,  badan  usaha (selanjutnya  disebut  korporasi)  memegang  peranan  penting  dalam  proses  tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang  kehidupan  yang  tidak  memerlukan  korporasi  dalam  perkembangannya.  Bidang pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  perumahan,  telekomunikasi,  otomotif,  perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.
Menegaskan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa “era satu orang pedagang” (een  manszaak,  koopman) bukanlah  masanya  lagi  dalam  dunia
1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 169
2 Ibid. , hlm. 169-170
perekonomian  modern  pada  waktu  ini. 3 Hal  ini  pun  penulis  sadari  sebagai  akibat perkembangan keadaan manusia dan peradaban yang terus maju. Bertambahnya jumlah penduduk  yang mengakibatkan bertambahnya konsumsi  jelas membutuhkan  produsen yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  penduduk  tersebut,  perkembangan  teknologi  dan ilmu  pengetahuan,  keterbatasan  manusia  pribadi  dalam  memenuhi  kebutuhannya mendorong tumbuhnya korporasi saat ini.
Korporasi  seringkali  tidak  memperhatikan  keadaan  lingkungan  sekitar  dalam produksi  dan  usahanya  sehingga  mengakibatkan  pencemaran  yang  sangat  besar  baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi  korporasi    biasanya  jauh  lebih  besar  bila  dibandingkan  produksi  manusia perseorangan.
Otto  Soemarwoto  mendefinisikan  pencemaran  sebagai  adanya  suatu  organisme atau  unsur  lain  dalam  suatu  sumber  daya,  misalnya  air  atau  udara,  dalam  kadar  yang mengganggu  peruntukan  sumber  daya  itu. 4 Pencemaran  lingkungan  hidup  dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  kualitasnya  turun sampai  ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 5
Selain  itu  pengertian  pencemaran  juga  dikemukakan  J.  Barros  dan    D.M. Johnston sebagaimana dikutip oleh St. Munadjat Danusaputro, pencemaran diartikan :
“ ..... the introduction by man, directly or inderectly, of subtances or energy into the environment, resulting in deleterious effect of such as nature as to endanger human  health,  harm  living  resources  and  eco-system  and  impair  or  interfere with amenities and other legitimate uses of the environment”. 6
“  ….  masuknya  sesuatu,  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,  suatu  benda atau  energi  ke  dalam  lingkungan,  menimbulkan  efek  yang  mengganggu  alam seperti membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kehidupan sumber daya dan  ekosistem  dan  merusak  atau  bertentangan  dengan  kenyamanan  dan penggunaan lingkungan secara sah"
Fenomena  korporasi yang  melakukan  pencemaran  lingkungan  demi mendapatkan  keuntungan  melalui  pengolahan  limbah  yang  kurang  baik  bukanlah “barang baru” pada saat  ini. Kasus pencemaran berat Kali Tapak  yang dilakukan oleh delapan  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  industri  kecamatan  Semarang  Tugu. 7
3 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129
4 Soerjono  Soekanto , “Segi  Hukum  Dalam  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Hidup” , Jurnal  Hukum  dan  Pembangungan, No  3  Tahun  XII  Mei  1982,  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, hlm. 207
5 Pasal  1  angka  12  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
6 St.  Munadjat  Danusaputro, Hukum  Lingkungan  Buku  I  :  Umum ,  Bandung:  Binacipta,  1980, hlm. 15
7 http://www.tempointeraktif.com,  Tempo,  Nomor  9  Tahun  XXI,  27  April  1991:  15,  “Kolom Nasional, Boikot : Teknik Menghajar Produsen”, diakses pada tanggal  7 Juli 2011

## 156
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
Rusaknya  lingkungan  oleh  PT.  Karimun  Granit  (PT.  KG)  yang  menambang  granit  di Pulau  Karimun  sejak  tahun  1971  dan  sekarang  akan  melakukan  penambangan  di kawasan  hutan  lindung  Gunung  Karimun, 8 serta  banyak  lagi  kasus  pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
Untuk  itu  perlu  upaya  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  serta perlindungan  terhadap  masyarakat  itu  sendiri  dari  pencemaran  yang  dilakukan  oleh korporasi  karena  pada  dasarnya  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang.
Salah  satu  alat  yang  kuat  dan  ampuh  dalam  melindungi  lingkungan  hidup adalah  hukum  yang  mengatur  perlindungan  lingkungan  hidup. 9 Wujud  perlindungan hukum  pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah  maupun  oleh  masyarakat.  Penegakan  hukum  secara  konsepsional merupakan  upaya  menserasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam    kaidah- kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dalam    sikap  tindak  sebagai  penjabaran  nilai tahap akhir untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 10
Pasangan  nilai-nilai  tersebut  perlu  diserasikan  dan  dijabarkan  secara  lebih konkrit  lagi  karena  nilai-nilai  itu  masih  bersifat  abstrak.  Penjabaran  lebih  konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum  yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang  dianggap  pantas  atau  seharusnya,  perilaku  dan  sikap  tindak  tersebut  bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 11
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum  itu  diam,  hukum  itu  memuat  janji-janji, hukum  mengandung  ide  atau  konsep  yang  tergolong  abstrak.  Hanya  melalui penegakannya  oleh  penegak  hukum  maka  hukum  itu  dapat  diekspresikan  atau dikonkritkan.  Jadi  penegakan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  proses  untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan  hukum  yang dimaksud  disini  adalah  pikiran  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam peraturan hukum itu. 12
Untuk  mencegah  serta  menanggulangi  kejahatan  lingkungan  yang  dilakukan oleh korporasi pengambil kebijakan legislasi telah melakukan revisi  terhadap Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1982    dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  lalu  menggantinya  dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8 http://www.jatam.org, “Fokus  Galian  :  Ilusi  Bisnis  dan  Ancaman  Tambang  Granit  di  Pulau Karimun”, diakses pada tanggal  7 Juli 2011
9 St. Munadjat, Hukum Lingkungan… op. cit , hlm. 69-70
10 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 2
11 Ibid , hlm. 3-4
12 Satjipto  Rahardjo, Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologi ,  Bandung:  Sinar Baru, tt., hlm. 24
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  secara  eksklusif  mengatur  penggunaan  sarana  hukum  pidana disamping  sarana  hukum  administratif  dan  perdata  terhadap  korporasi.  Ketentuan korporasi  yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana  dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 120  undang-undang tersebut.
Ted  Honderich  sebagaimana  dikutip  oleh  Hamzah  Hatrik  menyatakan  bahwa diperlukannya  penggunaan  sanksi  pidana  termasuk  pengenaan  pidana  terhadap korporasi  karena  sanksi  pidana  merupakan  sarana  pencegahan  yang  ekonomis. Dikatakan  merupakan  pencegahan  yang  ekonomis  apabila  dipenuhi  syarat  sebagai berikut : 13
1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  suatu  keadaan  yang  lebih    berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak  ada  pidana  lain  yang  dapat  mencegah  secara  efektif  dengan  bahaya  atau kerugian yang lebih kecil.
Diperlukannya  hukum  (sanksi)  pidana  juga  terkait  erat  dengan  karakteristik korporasi  dan  motivasi-motivasi  yang  mendasari  tindakan-tindakan  para  pejabat korporasi. Menurut Gery A. Ferguson ada dua kelompok pemikiran mengenai masalah ini : 14
Pertama ,  pandangan law  and  economic yang  menyatakan  bahwa  perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan. Sebuah perusahaan akan melakukan aktivitas kriminal hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan bahwa aktivitas ini lebih mungkin menghasilkan keuntungan  daripada  tidak  melakukan  pelanggaran.  Oleh  karena  itu  cara  yang paling tepat untuk menghalangi kejahatan perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh social  cost yang  mengalir  dari  perbuatan  pelanggaran,  termasuk  biaya deteksi  dan  penuntutan,  ditanggung  oleh  perusahaan  yang  melakukan pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  karena  perusahaan  termotivasi  oleh  keuntungan finansial,  bentuk  sanksi  yang  paling  efektif  adalah  pemidanaan  yang  bersifat finansial, biasanya denda moneter.
Kedua ,  pandangan sosiologi yang  mengakui  bahwa  menghasilkan  keuntungan adalah  satu  tujuan  perusahaan,  dan  bisa  sering  menjadi  tujuan  yang  dominan, namun menyatakan bahwa profit bukan satu-satunya tujuan. Perusahaan sebagai organisasi sosial yang terdiri dari perangkat-perangkatnya, sering kali keinginan dari perangkat-perangkat ini (individu) bertentangan dengan tujuan perusahaan. Seringkali  untuk  dapat  memenuhi  kepentingannya  (martabat,  kekuasaan, keuntungan  pribadi)  pejabat  akan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar ketentuan  perusahaan  termasuk  pelanggaran  kriminal.  Oleh  karena  itu pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah sanksi yang bersifat non-finansial.
13 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55
14 Sholehuddin, Sistem  Saksi  Dalam  Hukum  Pidana  (Ide  Dasar  Double  Track  System  dan Implementasinya) , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 151-153

## 158
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
Mencermati perkembangan pembangunan saat  ini dimana korporasi  merupakan kunci  dari percepatan pembangunan serta dampak negatif  yang mungkin  terjadi akibat aktifitas  korporasi  khususnya  dibidang  lingkungan  hidup  maka  hukum  (sanksi)  pidana haruslah menjadi pelindung terakhir dipatuhinya suatu keadaan.
Namun  demikian,  ketentuan  yang  mengatur  masalah  pertanggungjawaban pidana  korporasi  tersebut  masih  menimbulkan  permasalahan  dalam  penerapannya dikarenakan  sulitnya  pembuktian  dalam  tindak  pidana  lingkungan  itu  sendiri,  terlebih lagi pembuktian tindak pidana lingkugan hidup yang pelakunya adalah  korporasi .
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  Iwan  Arto Koesoemo, 15 ditemukan  fakta  ada  kesulitan  untuk  membuktikan  pertanggungjawaban pidana  korporasi  agar  memenuhi  unsur  delik  pidana.  Masih  terpakunya  para  praktisi hukum  pada  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  umum Indonesia  diduga  menjadi  salah  satu  penyebab  yang  menyulitkan  penyidik  dan  jaksa dalam  menyertakan  korporasi  sebagai  tersangka,  terdakwa,  apalagi  terpidana.  Diduga penyebab  lainnya  ialah  ketidakcermatan  penyidik  ataupun  jaksa  dalam  membuat  surat tuntutan  atau  dakwaan  yang  tidak  menyertakan  korporasi  sebagai  pihak  yang  dimintai pertanggungjawaban  pidana,  ketidakmampuan  jaksa  dalam  membuktikan  kesalahan korporasi,  hingga  belum  dapat  diterimanya  konsep  pertanggungjawaban  pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. 16
Selain  mengatur  masalah  pertanggungjawaban  korporasi  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  juga mengatur  (menganut)  asas  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability )  namun  hanya sebatas  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  (perdata)  bukan  dalam  bentuk pertanggungjawaban  pidana.  Ketentuan  ini  merupakan lex  specialis dalam  gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. 17
Dalam  hal  menuntut  ganti  kerugian  berhubungan  dengan  penderitaan  akibat perusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan,  pasal  yang  dapat  digunakan  adalah  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata ini selengkapnya berbunyi :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”
Faktor  penting  yang  berkaitan  dengan  doktrin strict  liability adalah  beban pembuktian.  Salah  satu  kriteria  yang  menentukan  pembagian  beban  pembuktian
15 Iwan  Arto  Koesoemo, Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup:  Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka  Penuntutan  Terhadap  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Di Indonesia , Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 183
16 Ibid ., hlm. 184
17 Lebih lanjut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasannya.
seyogyanya  diberikan  kepada  pihak  yang  mempunyai  kemampun  terbesar  untuk memberikan  bukti  tentang  sesuatu  hal  dalam  hubungannya  dengan  kerusakan  dan/atau pencemaran  lingkungan  oleh  kegiatan  industri,  perusak/pencemar  (korporasi)  itu  yang memiliki  kemampuan  lebih  besar  untuk  memberikan  pembuktian.  Berdasarkan  prinsip pencemar  membayar  dan  asas  tanggung  jawab  mutlak  ini,  dikembangkanlah  didalam ilmu  hukum  prosedur  tentang  pembuktian  yang  disebut shifting  (or  alleviating)  of burden of proofs . 18
Asas  pertanggungjawaban strict  liability dalam  hukum  pidana  Indonesia  hanya dikenal  sebagai  doktrin  namun  dalam  prakteknya  asas strict  liability sering  digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. Strict liability dinyatakan sebagai pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (liability  without  fault). Hal  ini  berarti  bahwa  si pembuat  sudah  dapat  dipidana  jika  ia  telah  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. 19
Melihat perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi akhir-akhir ini yang sering tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, serta  sulitnya  pembuktian  untuk  menemukan  kebenaran  materiil  dalam  perkara pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  perlu  adanya  terobosan  dalam memecahkan perkara-perkara lingkungan hidup.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  menangani  perkara lingkungan  hidup  adalah  diterapkannya  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability ) terhadap korporasi  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi juga terhadap ketentuan (sanksi) pidana.
Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta kemungkinan diterapkannya tanggung jawab  pidana  mutlak (strict  liability) bagi    korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup,  maka  menarik  untuk  dikaji  tentang  pertanggungjawaban  pidana korporasi  berdasarkan  asas strict  liability dalam  konteks  pembaharuan  hukum  pidana lingkungan hidup. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  korporasi  dalam  proses  pembuktian  tindak pidana lingkungan hidup.

## B. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability
a. Pertanggunggungjawaban  Mutlak (Strict  Liability) Menurut  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
18 Koesnadi  Hardjasoemantri ,  Hukum  Tata  Lingkungan ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2002, hlm. 387
19 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban… op. cit., hlm. 13

## 160
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
Untuk  mengatasi  kendala  dan  upaya  keadilan  terkait  dengan  pertanggung- jawaban  dalam  pengrusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  dikembangkanlah  teori azas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault/strict liability) . Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (no  fault  liability atau liability  without  fault) dalam  kepustakaan  biasanya  dikenal  dengan  frase strict  liability. Dengan  prinsip tanggug jawab mutlak dimaksud  tanggung jawab tanpa keharusan untuk  membuktikan adanya  kesalahan  atau  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  prinsip  tanggung  jawab mutlak  adalah  suatu  tanggung  jawab  yang  memandang  “kesalahan”  sebagai  sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. 20
“Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat  primitif  adalah  untuk  memelihara  kerukunan  antara  individu- individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan. Tapi  dalam  jaman  modern  ini  dasar  falsafah  dan  tujuan  utama  dari  penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara  luas,  baik  dilihat  dari  segi  moral  maupun  dari  segi  kehidupan  sosial. Mereka  yang  melakukan  kegiatan  atau  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung resiko akibat kegiatannya itu”.
Alasan  lain  menerapkan  kembali  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  dalam masyarakat  modern  sekarang  ini  dikemukakan  oleh  Prosser  sehubungan  dengan kegiatan-kegiatan  atau  usaha  yang  mengandung  bahaya  besar  bagi  orang  lain. 21 Pihak yang  menimbulkan  kerugian  dapat  menyatakan  bertanggung  jawab  jika  jenis kegiatannya  dalam  masyarakat  itu  dapat  menimbulkan  bahaya  besar  yang  dapat mengancam  keselamatan  orang  lain  terutama  jika  bahaya  tersebut  begitu  besar meskipun  perusahaan  tersebut  dijalankan  dengan  penuh  kehati-hatian,  dasar  dari tanggung  jawab  tersebut  adalah  tetap  dilaksanakan  usaha/kegiatan  tersebut  meskipun didasarinya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa risiko.
Pengintegrasian prinsip strict liability ke dalam hukum positif di Indonesia telah diberlakukan  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  telah    diubah  dengan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  yaitu diatur dalam Pasal  35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:
“Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  usaha  dan  kegiatannya menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap  lingkungan  hidup,  yang menggunakan  bahan  berbahaya  dan  beracun,  dan/atau  menghasilkan  limbah bahan  berbahaya  dan  beracun,  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar  ganti rugi  secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”
20 Ansorie Sabuan, Syafruddin  Pettanase dan Ruben  Achmad, Hukum Acara Pidana , Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 64
21 Ibid., hlm. 9
Ketentuan  diatas    diperbaharui  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  Pasal  88  yang  secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”
Apabila  kita  teliti  lebih  jauh  ternyata  pengaturan  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) di  dalam  kedua  undang-undang  tersebut  merupakan  bagian  dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal  yang  mengatur  masalah strict  liability di  dalam  undang-undang  pada  bagian penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) dalam  kedua  undang-undang  tersebut  hanya  sebatas  kewajiban  untuk  membayar  ganti rugi  secara  perdata  bukan  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  pidana.  Mengenai kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  secara  keperdataan  ini  juga  ditegaskan  didalam penjelasan masing-masing undang-undang tersebut. 22

## b. Pentingnya Asas Strict Liability
Salah satu ruang yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah menegenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya  memiliki  masalah  yang  sangat  besar  karena  sulitnya  pembuktian  tindak pidana  lingkungan  yang  pelakunya  adalah  korporasi.  Dalam  praktiknya  korporasi sebagai non  state  actor telah  memiliki impunity , yaitu  kekebalan  hukum  atas  berbagai kejahatan  yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.
Banyak  kasus  lingkungan  hidup  yang  menurut  praktisi  dan  pengamat  hukum merupakan  suatu  tindak  pidana  namun  dalam  perjalanannya  tidak  pernah  dilakukan penyelidikan  dan  penyidikan.  Kasus  tersebut  antara  lain  adalah  kasus  lumpur  panas Lapindo  yang menyembur pertama kali di  desa  Siring, Kecamatan Porong,  Kabupaten Sidoarjo  Jawa  Timur  pada  hari  Senin  29  Mei  2006  sekitar  pukul  06.00  WIB.  Titik
22 Penjelasan    Pasal  35  ayat  (1)  Undang-undang  No.  23  Tahun  1997  “Pengertian  bertanggung jawab  secara  mutlak  atau strict  liability, yakni  unsur  kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  kerugian.  Ketentuan  ayat  ini  merupakan lex  specialis dalam gugatan  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  pada  umumnya.  Besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas  tertentu.  Yang  dimaksudkan  sampai  batas  tertentu  adalah  jika  menurut  penetapan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  ditentukan  keharusan  asuransi  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

## 162
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas, 23 selain  itu  pula  terdapat  kasus  Newmont  Minahasa  Raya  yang  telah  diputus bebas  baik  oleh  Pengadilan  Negeri  Manado  melalui  putusan  perkara  No. 284/Pid.B/2005/PN.MDO dan pada tingkat kasasi tahun 2009 juga telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Selain  itu,  patut  pula  dilihat  data  statistik  catatan  Kementerian  Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2009 hingga akhir September 2011, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 33 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan. Lalu, lebih dari  50  persen  diputus  bebas  atau  sebanyak  21  perkara.  Hanya  empat  perkara  yang diputus  bersalah  oleh  pengadilan.  Kemudian,  delapan  perkara  diputus  hukuman percobaan. 24
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum linkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Penegakan hukum menurut pendapat  penulis  sejatinya  merupakan  proses  pembuktian  telah  dilakukannya  tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan  yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah.  Biaya  untuk  melakukan  penyidikan  untuk  mencari  bukti-bukti  telah  terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu  pula  dalam  proses  peradilan  perkara  lingkungan  tersebut  banyak  ditemui  hal-hal teknis  mengenai  masalah  lingkungan  hidup  yang  butuh  pemahaman  teknis  pula  oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.
Sulitnya  penyidikan,  penuntutan  dan  pembuktian  tindak  pidana  lingkungan hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi  akan  sangat  terbantu  apabila  pengadilan menerapkan  sistem  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) di  dalam  proses persidangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diterapkannya  asas  pertangungjawaban  mutlak (strict liability) bukan hanya dalam proses penegakan hukum secara keperdataan tetapi juga perlu diterapkan dalam proses peradilan pidana.
Diterimanya strict  liability sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan  asas  kesalahan  diadopsi  dari  konsep  kesalahan  normatif.  Teori  kesalahan normatif  menyebabkan  kesalahan  tidak  mutlak  harus  dilihat  sebagai  kondisi  kejiwaan manusia  yang  ditandai  dengan  kesengajaan  atau  kealpaan. 25 Dengan  demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada  korporasi  karena  akan  sangat  sulit  untuk  menentukan  adanya  kesalahan  pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.
23 http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta-SBYEvaluasi-APBN- untuk-Lumpur-Lapindo/1 diakses tanggal 4 Agustus 2012
24 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e899a156c405/klhpolri-sesalkan araknya-putusan- bebas , diakses tanggal 6 Juli 2013
25 A.L.J.  Van  Strien ,  Badan  Hukum  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup ,  dalam M.G.Faure,  J.C.  Oudijk,  dan  D  Schaffmesiter  ,Ed, Kekhawatiran  Masa  Kini  (Pemikiran  Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik), Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 260
Kesengajaan  dan  kealpaan  hanya  merupakan  pertanda  adanya  kesalahan, sehingga  bukanlah  kesalahan  itu  sendiri  karena  kesalahan  ada  jika  perbuatan  tersebut tidak  sesuai  dengan  norma  yang  harus  dilakukan.  Apabila  norma  hukum  menetapkan suatu  tindak  pidana  dipertanggungjawabkan  secara strict maka  pelaku  tindak  pidana dipandang  memiliki  kesalahan  walaupun  apabila  ditinjau  lebih  jauh  apakah  kesalahan tersebut meliputi sifat batinnya.
Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan  ciri-ciri  utama  tidak  perlu  adanya  (pembuktian)  kesalahan  lebih  jauh. Kesalahannya  tetap  ada  tetapi  tidak  harus  dibuktikan “dependant  can be convicted on proff  by  prosecutor  of  actus  reus  only”. 26 Terdakwa  dapat  dinyatakan  bersalah  hanya dengan  membuktikan  telah  dilakukannya  tindak  pidana  tanpa  harus  melihat  motif dilakukannya tindak pidana tersebut.
Berbeda  dengan  sistem  tanggung  jawab  pidana  umum  yang  mengharuskan adanya  kesengajaan  atau  kealpaan (asas  kulpabilitas) ,  dalam  sistem  tanggung  jawab pidana  mutlak (strict  liability) hanya  dibutuhkan  pengetahuan  dan  perbuatan  dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain (negara, masyarakat,dll), maka keadaan  ini  cukup  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  pidana.  Jadi,  tidak  diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan  pencemaran  lingkungan  itu  yang  menyebabkan  orang/korporasi  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Menurut L.B. Curzon sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik, ada tiga alasan menerima  konsep strict  liability terhadap  delik-delik  tertentu  yang  tidak  memerlukan pembuktian adanya mens rea . Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut : 27
1. Sangat  esensial  untuk  menjamin  dipatuhinya  peraturan  penting  tertentu  yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya unsur mens rea akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang dilakukan
Penerimaan  bentuk  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  dikemukakan pula  oleh  Muladi  yang  menyatakan  bahwa  pemidanaan  terhadap    korporasi  dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subjektif. Strict liability merupakan  refleksi  kecenderungan  untuk  menjaga  keseimbangan  kepentingan  sosial. 28 Arti penting mengenai asas strict liability juga pernah dikemukakan oleh James E. Kries dalam tulisannya mengenai Environmental Litigation and the Burden of Proof sebagai mana  dikutip  oleh  Koesnadi  Hardjosoemantri  yang  menyatakan  bahwa  doktrin tanggung  jawab  mutlak (strict  liability) merupakan  bantuan  yang  sangat  besar  dalam
26 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Jakarta: Prenada Media, 2006 hlm. 83
27 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban… op. cit., hlm. 188
28 Ibid. , hlm. 113

## 164
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
peradilan  mengenai  kasus-kasus  lingkungan  karena  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan- tindakan  yang  berbahaya,  untuk  itu  dapat  diberlakukan  pertanggungjawaban  tanpa kesalahan. 29
2. Implikasi  Penerapan  Tanggung  Jawab  Mutlak (Strict  Liability) Korporasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan unsur kesalahan pada  seseorang  yang  bekerja  di  lingkungan  korporasi,  untuk  memudahkan  sistem pertanggungjawaban  pidana  pada  korporasi  maka  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan ( geen  straf  zonder  schuld/  doctrine  of  mens  rea) dapat  disimpangkan  dari  asas  umum dengan menggunakan asas strict liability atau tanggungjawab mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap dapat mempidana korporasi.
Pertanggungjawaban strict liability ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau geen straf zonder schuld yang  memiliki  arti  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  yang  dikenal  sebagai  doktrin pidana dengan kesalahan ( mens rea ).
Strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya  pembuktian  kesalahan  (kesengajaan  dan  kelalaian)  pada  pelakunya.  Tindak pidana  dan  pertanggungjawaban  pidananya  dapat  dibebankan  kepada  pelakunya sekalipun  tidak  memiliki mens  rea yang  di  isyaratkan,  cukup  saja  apabila  dapat dibuktikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  telah  melakukan actus  reus (melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  pidana)  atau  tidak  melakukan  perbuatan  yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  mutlak (strict  liability) dan  proses pembuktian  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  Koesnadi  Hardjosoemantri  menegaskan bahwa  untuk  kasus-kasus  tertentu  dapat  diperlakukan  beban  pembuktian  yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan. 30
Penulis  pun  sepakat  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Koesnadi Hardjosoemantri  diatas.  Kesalahan  tidak  dengan  serta  merta  hilang  dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability crime), kesalahan tersebut  tetaplah  ada,  namun  beban  pembuktiannya  yang  beralih  dari  pihak  penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran (tersangka).
Untuk  lebih  memahami  lagi  mengenai  pentingnya strict  liability dalam  proses pembuktian, patut kita perhatikan penjelasan dari Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2010 berikut ini.:
Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (3).  Oleh  karena  itu,  tidak  berlaku  juga  bagi  semua  tindak  pidana,  melainkan
29 Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata… op. cit. , hlm. 387
30 Ibid ., hlm. 394-395
hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak  pidana  tertentu  tersebut,  pembuat  tindak  pidananya  telah  dapat  dipidana hanya  karena  telah  dipenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  oleh  perbuatannya. Di  sini  kesalahan  pembuat  tindak  pidana  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “strict liability”.
Oleh  karena  itu  yang  terpenting  dalam  pertanggungjawaban  berdasarkan  asas strict  liability ini  berada  di  dalam  proses  pembuktian  tindak  pidana.  Korporasi  dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana yang dilakukan  oleh  penuntut  umum  di  persidangan.  Dengan  demikian  fungsi  utama strict liability berkenaan  dengan  hukum  acara.  Beban  pembuktian  seperti  ini  (pembuktian terbalik) dikenal juga didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menganut beban pembuktian terbalik terbatas dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun Jaksa  Penuntut  Umum  juga  harus  membuktikan  surat  dakwaannya. 31 Yang  dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur surat dakwaan, bukan kesalahan. Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim.
Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya  menerapkan  asas strict  liability dengan  beban  pembuktian  terbalik sebagaimana  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dalam undang-undang tindak pidana korupsi beban pembuktian  terbalik  berlaku  dalam  hal  pembuktian  asal-usul  harta  kekayaan  maka dalam  konsep strict  liability yang  diberlakukan  terhadap  korporasi  yang  melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur kesalahan.
Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat  pembuktian,  melalui  proses  pembuktian  di  pengadilan  akan  ditentukan  apakah kekuatan  pembuktian  dari  setiap  alat  bukti  yang  diajukan  akan  menjadikan  seorang terdakwa  (korporasi/orang)  dibebaskan,  dilepaskan  dari  segala  tuntutan  ataukah dipidana.
Penerapan  tanggung  jawab  mutlak (strict  liability) terhadap  korporasi    dalam proses  pembuktian  tindak  pidana  lingkungan  hidup  memberikan  konsekuensi  tidak diperlukannya  pembuktian  adanya  kesalahan  baik  kesengajaan  maupun  kelalaian  yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 32 Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban  pidana  mutlak  dengan  beban  pembuktian  terbalik  terbatas  maka
31 Keterangan  lebih  lanjut  dapat  dilihat  di  dalam  Penjelasan  Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
32 Mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang menganut asas kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian  yang dapat dikenakan korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dalam Pasal 98-115.

## 166
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
penegak  hukum  kita  tidak  akan  mengalami  kesulitan  untuk  membuktikan  pencemaran yang terjadi.
Di  akhir  tulisan  ini  perlu  disimak  pendapat  Muladi  yang  menjelaskan  arti penting strict  liability dalam  pertanggungjawaban  pidana  serta  keterkaitannya  dengan proses  pembuktian  tindak  pidana  itu  sendiri.  Beliau    mengatakan  bahwa  “jika  hukum pidana  harus  digunakan  untuk  menghadapi  masalah  yang  demikian  rumitnya,  sudah saatnya  doktrin  atas  asas strict  liability digunakan  dalam  kasus-kasus  pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. 33

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur  masalah  pertanggung  jawaban  mutlak (strict  liability), namun  demikian berdasarkan  Pasal  88  Undang-undang  tersebut,    pertanggung  jawaban  mutlak (strict liability) tersebut  hanyalah  sebatas  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  dalam  hal gugatan keperdatan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana  yang dianut oleh Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang  melibatkan  korporasi  perlu  pula  diterapkan  asas  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) ,  jadi  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) ini  diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.
Diterapkannya  asas  pertanggungjawaban  mutlak (strict  liability) terhadap korporasi  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  akan  memberi implikasi  dalam  pembuktian  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dipersidangan.  Asas tanggung  jawab  mutlak (strict  liability) akan  lebih  mempermudah  pembuktian  oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya  kesalahan  yang  berbentuk  kesengajaan  ataupun  kelalaian  dari  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana.  Penuntut  umum  tidak  perlu  membuktikan  adanya mens  rea dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Danusaputro,  St.  Munadjat.  1980. Hukum  Lingkungan,  Buku  I  :  Umum ,  Bandung: Binacipta
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
33 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban… op. cit., hlm. 96
Hatrik,  Hamzah.  1996. Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia  (Strict  Liability  dan  Vicarious  Liability), Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Huda,  Chairul.  2006. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan  Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Jakarta:  Prenada Media
Koesoemo,  Iwan  Arto.  2005. Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup:  Studi  Tentang  Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum Dalam  Penerapan  Aturan  Pidana  Dalam  Rangka  Penuntutan  Terhadap Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia , Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi.  1992. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana, Bandung: Penerbit Alumni
Rahardjo, Satjipto. tt. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi , Bandung: Sinar Baru
Reksodiputro,  Mardjono.  1994. Kemajuan  Pembangunan  dan  Kejahatan, Kumpulan Karangan,  Buku  Kesatu,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
Sabuan, Ansorie, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana , Bandung: Angkasa, 1990
Sholehuddin.  2003. Sistem  Saksi  Dalam  Hukum  Pidana  (Ide  Dasar  Double  Track System dan Implementasinya , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Soekanto,  Soerjono.  “Segi  Hukum  Dalam  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Dan Pembangungan, No 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Soekanto,  Soerjono.  1983. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: Rajawali Prees
Strien , A.L.J.  Van.  1994. Badan  Hukum  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup , dalam M.G. Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter ,Ed, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik), Terjemahan  oleh  Tristam  P.  Moeliono,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berdasarkan  .......    Ridho Kurniawan  dan Siti Nurul Intan Sari
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Website
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta SBY Evaluasi - APBN -untuk-Lumpur-Lapindo/1 diakses tanggal 4Agustus 2012.
http://www.tempointeraktif.com,  Tempo,  Nomor  9  Tahun  XXI,  27  April  1991:  15,
Kolom Nasional, Boikot : Teknik Menghajar Produsen, diakses pada tanggal  7 Juli 2011.
http://www.jatam.org. Fokus  Galian  :  Ilusi  Bisnis  dan  Ancaman  Tambang  Granit  di Pulau Karimun , diakses pada tanggal  7 Juli 2011.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e899a156c405/klhpolri-sesalkanmaraknya- putusan-bebas , diakses tanggal 6 Juli 2013.