Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1374-1380                                      Angelika Putri Britniantini.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA SURABAYA
Angelika Putri Britniantini 1 , Ananta Prathama 2
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur Correspondent author : angelbritni14@gmail.com Surabaya, 60222, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  describe  the  role  of  the  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Surabaya  (SATPOL  PP)  in  the  Enforcement  of  Advertising  in  Surabaya  City.  The  research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the research are that the role of the Surabaya City Civil Service Police Unit in controlling advertising is considered quite good, especially  in  implementing  policies,  implementing  human  resources,  and  coordinating  with related agencies. However, there are still deficiencies in providing facilities and infrastructure for  dismantling  and  coordinating  with  billboard  owners.  An  active  role  is  needed  from  the Government  and  Civil  Service  Police  Units  to  improve  facilities  and  coordination, as  well  as carry out more effective outreach regarding advertising regulations.

## Keywords: Advertising Control; Role; Satpol PP

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  mengenai  peran  Satuan  Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Satuan Polisi  Pamong Praja  Kota Surabaya  dalam  penertiban  reklame  dinilai  cukup baik,  terutama dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan sumber daya manusia, dan koordinasi dengan instansi  terkait.  Namun,  masih  terdapat  kekurangan  dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana  untuk  pemongkaran  serta  koordinasi  dengan  pemilik  reklame.  Diperlukan  peran aktif Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan fasilitas dan koordinasi, serta melakukan sosialisasi lebih efektif terkait peraturan reklame.

## Kata Kunci: Peran; Penertiban Reklame; SATPOL PP
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah yang diatur dalam (Undang-Undang No 32 Tahun 2004) merupakan peraturan  yang  dibentuk  untuk  memberi  kesempatan  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan  meningkatkan  pemerataan  pembangunan,  kesejahteraan  rakyat,  dan  pelayanan publik.  Pemerintah  daerah  juga  mengeluarkan  peraturan  daerah  yang  bertujuan  untuk memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Ketertiban  umum  merupakan  suatu keadaan  atau  suasana  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan dengan  tertib,  teratur,  nyaman,  dan  aman.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kemampuan  untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum tersebut

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1374-1380 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Daulay and Rusli 2022).
Sejalan  dengan  upaya  memberi  rasa  aman  dan  nyaman  dengan  melakukan kegiatan penertiban, ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu menegakkan Perda dan Perkada, yang disusun dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya terkait ketertiban umum adalah fenomena reklame (Anon 2023). Mengingat modern ini kompleksitas kegiatan perdagangan  barang  dan  jasa  menghasilkan  persaingan  promosi  yang  semakin  ketat, maka kebutuhan akan media promosi menjadi sangat penting. Reklame berperan penting sebagai  sumber  informasi  bagi  masyarakat  mengenai  produk  barang  atau  jasa  yang mereka  butuhkan  untuk  kehidupan  sehari-hari  (Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  5 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  2019).  Namun  akan  menjadi  sebuah masalah  ketika  reklame  tersebut  mengganggu  kenyamanan  masyarakat  dan  menurunkan kualitas  estetika  lingkungan.  Sehingga  dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam  mengatur jumlah dan tatanan reklame agar tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan.
Berdasarkan data pelanggar reklame yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, jumlah pelanggar reklame dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah pelanggar reklame mencapai 3.461, tahun 2020 jumlah pelanggar reklame  turun  menjadi  2.936,  kemudian  pada  tahun  2021  jumlah  pelanggar  reklame  naik menjadi  3.751.  Jumlah  pelanggar  reklame  yang  meningkat  ini  bisa  dari  berbagai  kasus seperti  reklame  tidak  memiliki  izin,  reklame  liar,  dan  penataan  reklame  yang  tidak  sesuai dengan Praturan Daerah. Sedangkan jika mengacu pada data yang dibongkar oleh Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  dari  tahun  2019  hingga  2021  juga  mengalami  fluktuasi. Pada  tahun  2019  jumlah  reklame  yang  dibongkar  mencapai  1.237,  tahun  2020  mencapai 1054,  dan  tahun  2021  mencapai  1.199.  Namun  jika  mengacu  pada  jumlah  reklame  yang tidak  dapat  di  bongkar,  pada  tahun  2019  hingga  2021  mengalami  kenaikan  yang  sangat drastis. Pada tahun 2019 reklame yang tidak dapat di bongkar mencapai 3 reklame, tahun 2020  mencapai  2  reklame,  dan  tahun  2021  mencapai  470  reklame.  Berdasarkan  data tersebut  maka  dipertanyakan  mengenai  peran  serta  hambatan  yang  dialami  oleh  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam ubaya penertiban reklame.
Menurut  Jones  dalam  (Mahsun 2006)  , terdapat  tiga  peran  utama  dari sektor  publik meliputi Regulatory  Role (Perencana  Kebijakan) ,  Enabling  Role (Pelaksana  Kebijakan) , dan Direct  Provision  of Goods  and  Service (Pengawasan  Kebijakan),  yang  mana  melalui  ketiga peran  ini  sektor  publik  merupakan  pemerintah  diberi  kekuasaan  untuk  mensejahterakan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1374-1380                                      Angelika Putri Britniantini.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat  dan  memberi  rasa  aman  melalui  regulasi  atau  kebijakan  yang  telah  dibentuk. Dalam hal ini SATPOL PP diberi kewenangan untuk menjalankan perannya sesuai kebijakan yang  berlaku  dalam  upaya  penertiban  reklame  dan  menciptakan  kenyamanan,  serta melakukan  pengawasan  terhadap  implementasi  kebijakan  sehingga  tidak  merugikan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja  pada  penertiban  reklame  di  Kota  Surabaya  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  di  kaji. Untuk  itu,  pada  penelitian  ini  akan  mengetahui  dan  mendeskripsikan  peran  Satuan  Polisi Pamong Praja pada penertiban reklame di Kota Surabaya.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  karena  dianggap  sesuai dengan  topik  permasalahan  yang  dibahas.  Beberapa  sumber  data  yang  diperoleh  yakni data  primer  dan  data  sekunder,  yang  mana  data  primer  diperoleh  langsung  di  lapangan melalui  sumber  pertama  atau  informan.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  penulis  peroleh dari berbagai dokumentasi seperti laporan, arsip maupun foto, jurnal, skripsi, buku, Peraturan Perundang-Undangan,  serta  media  elektronik.  Teknik  analisis  data  yang  penulis  gunakan mengacu  pada  teori  (Miles  and  Huberman  2018)  yang  terdiri  dari  kondensasi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Fokus pada penelitian penulis mengacu pada teori peran dari Jones dalam (Mahsun 2006) yakni:
1. Pelaksana Kebijakan
Sasaran  kajian  meliputi  Pelaksanaan  Standar Operasional  Prosedur (SOP)  yang mengkaji tentang  dasar  hukum  dalam  menjalankan  penertiban  reklame;  Pelaksanaan  Sumber Daya  dengan  mendeskripsikan  pembagian  tugas  SDM  dan  sarana  prasarana  dalam penertiban  reklame;  Pelaksanaan  Penertiban  dengan  mendeskripsikan  peran  yang dilakukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  dalam  melakukan  penertiban; Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Dengan Beberapa pihak.
2. Pengawasan Kebijakan
Unutk mengetahui dan mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam  melakukan evaluasi  dan  memantau  hasil  kegiatan  penertiban  reklame  yang  tlah dilaksanakan.
Adapun informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan pendekatan purposive sampling ,  karena  dianggap  sesuai  dan  dapat  memberikan  informasi  yang  diperlukan. Adapun informan tersebut diantaranya :

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1374-1380 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
1. Yudhistira,  S.H  selaku  Kepala  Bidang  Penegakan  Peraturan  Daerah  Satuan  Polisi  Kota Surabaya ( key informan ).
2. Agnis Juistiyas, S.H., M.Kn sebagai Sub Koordinator Penindakan Reklame
3. Febio Karina, S.H selaku admin pengelola penertiban reklame
4. Luhur  Pribadi,  S.H  selaku  Admin  Umum  Penegakan  Peraturan  Daerah  di  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  yang  kemudian  disingkat  SATPOL  PP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah sekaligus unsur pelaksana pemerintahan di bidang  ketertiban  umum.  Adapun  susunan  tugas  dan  fungsinya  tertuang  dalam  Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  adalah  menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, dengan salah  satu  fungsinya  yakni  sebagai  pelaksana  operasi  penertiban  atas  pelanggaran ketertiban umum dan masyarakat.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  ketertiban  umum  yang  didapati  dan  menjadi tanggung  jawab  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  dalam  melakukan  penertiban yakni  mengenai  reklame.  Mengingat  saat  ini  reklame  dijadikan  sebagai  alat  untuk mempromosikan  suatu  bisnis  baik  barang  maupun  jasa,  maka  berpotensi  untuk terpasangnya  berbagai  bentuk  dan  macam  reklame.  Hal  ini  akan  mengganggu kenyamanan  masyarakat  dan  menurunkan  kualitas  estetika  lingkungan.  Saat  ini  banyak beredar  reklame  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku, sehingga berdampak pada keindahan tata ruang kota dan mengganggu estetika kota.
Terpasangnya  reklame  sejatinya  membutuhkan  izin  resmi  dari  pemerintah.  Pemilik usaha  wajib  mengajukan  permohonan  perizinan  penyelenggaraan  reklame.  Karena  hal  ini tidak  dijalankan,  maka  muncul-lah  reklame-reklame  liar  yang  terpasang.  Ini  menjadi  salah satu bentuk pelanggaran yang harus ditertibkan. Reklame yang resmi yakni memiliki izin resmi dari  pemeirntah,  akan  memiliki  masa  sewa  di  jangka  waktu  tertentu.  Namun  berdasarkan penelitian  penulis  di  lapangan,  masih  didapati  berbagai  reklame  yang  terpasang  namun masa  sewa  telah  berakhir.  Fenomena  ini  menjadi  salah  satu  pelanggaran  yang  juga  harus ditertibkan.
Pada  pelaksanaan  penertiban  reklame,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya memiliki dua peran penting yang peneliti kaji berdasarkan teori Jones dalam Mahsun (2006) yakni sebagai Pelaksana Kebijakan dan Pengawas Kebijakan.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1374-1380                                      Angelika Putri Britniantini.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PELAKSANA KEBIJAKAN (ENABLING ROLE)

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Ketetapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  diatur  berdasarkan  Peraturan  Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019. Dalam  menjalankan  penertiban  reklame,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya bergerak  berdasarkan  surat  permohonan  bantuan  penertiban  dari  Badan  Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengeluarkan dan  mengirimkan  surat  peringatan  kepada  Badan  Usaha  atau  Pemilik  Usaha  atau  Wajib Pajak  yang  melakukan  pelanggaran  reklame.  Jika  wajib  pajak  atau  pelanggar  tidak mengindahkan  surat  peringatan  tersebut,  maka  Satuan  Polisi Pamong Praja  Kota Surabaya berhak melakukan tinjau lokasi untuk memberi peringatan bagi pelanggar. Untuk itu, ditinjau dari  segi  SOP,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  telah  menjalankan  perannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

## Pelaksana Sumber Daya
Sumber Daya yang digunakan pada penertiban reklame yakni Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa Sumber Daya Manusia yakni personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya telah tersedia dan  telah  dibekali  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melakukan  penertiban. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Agnis  bahwasannya  Satuan Polisi  Pamong  Praja Kota  Surabaya  selaku  sumber  daya  manusia  telah  menjalankan  perannya  baik  melalui patroli,  pemantauan,  serta  tindakan  pembongkaran  terhadap  reklame  yang  tidak  taat aturan. Namun  ditinjau  dari  segi  sumber  daya  sarana  dan  prasarana,  berdasarkan  hasil temuan  peneliti  di  lapangan,  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  penyediaan  sarana  dan prasarana  dalam  melakukan  penertiban.  Didukung  dengan  hasil  wawancara  peneliti bersama Ibu Febio Karina bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya kesulitan untuk menertibkan  reklame  yang  berada  pada  gedung-gedung  tinggi  disebabkan  oleh  sarana dan  prasarana  yang  tidak  memadai,  sehingga  menghambat  prose  spenertiban  reklame yang berada pada gedung-gedung tinggi.

## Pelaksaan Jadwal Kegiatan Penertiban Reklame
Jadwal  kegiatan  penertiban  reklame  dapat  diakses  melalui  Aplikasi  Sistem  Reklame,  yang mana  aplikasi  ini hanya  bisa  diakses  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Surabaya  selaku penerbit  izin  mendirikan  reklame,  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  selaku pelaksana  penertiban.  Dalam  melaksanakan  penertiban  reklame,  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kota  Surabaya  mengacu  pada  jadwal  yang  tertera  pada  aplikasi  tersebut,  yang dijadwalkan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah.  Jadi,  tidak  semena-mena  SATPOL  PP melakukan  penertiban.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di  lapoangan  bahwa  peran SATPOL  PP  dalam  melaksanakan  penertiban  reklame  ditinjau  dari  jadwal  kegiatan,  telah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1374-1380 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
terlaksana  dengan  baik.  SATPOL  PP  bertindak  sesuai  jadwal  yang  telah  di-update  pada Aplikasi Sistem Reklame.

## Koordinasi  Penegakan  Perda  dengan  Instansi  Terkait  dalam  Pelaksanaan  Penertiban Reklame
Ditinjau  dari  segi  koordinasi  dalam  menjalankan  penertiban  reklame,  SATPOL  PP melakukan koordinasi dengan Bapenda Kota Surabaya dan Pemilik Reklame. Secara khusus, SATPOL  PP  juga  membentuk  Tim  yang  disebut  Tim  Cakra.  Koordinasi  yang  dilakukan  Tim Cakra  meliputi  pengawasan,  kegiatan  sosialisasi  peraturan  reklame  kepada  masyarakat, melakukan  penertiban,  menghimpun  dokumentasi,  melakukan  pemotongan,  dan pembongkaran reklame. Dalam menjalankan koordinasi, juga kerapkali dilakukan rapat dan pengurusan barang hasil penertiban.
Selanjutnya, koordinasi SATPOL PP dengan Bapenda Kota Surabaya dilakukan melalui surat  bantuan  penertiban  yang  menjadi  alat  komunikasi.  Berdasarkan  surat  permohonan bantuan Bapenda kepada SATPOL PP, maka akan membentuk komunikasi untuk mentukan jadwal pelaksanaan penertiban, pembagian tugas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta memastikan keselamatan dari tim lapangan.
Kemudian koordinasi antara SATPOL PP dengan Pemilik Rekalme. Koordinasi ini belum berhasil  dijalankan,  dibuktikan  dengan  masih  ada  pemilik  reklame  yang  enggan  untuk membayar  sewa  dan  menolak  pembongkaran  reklame.  Berdasarkan  temuan  peneliti  di lapangan,  keenggenanan  pemilik  reklame  membayar  dan  menolak  pembongkaran reklame  disebabkan  oleh  ketidakpahaman  mereka  tentang  peraturaan  reklame.  Untuk  itu dibutuhkan peran pemerintah khsuusnya SATPOL PP dalam menjangkau masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap penertiban reklame.
PENGAWASAN KEBIJAKAN (DIRECT PROVISION OF GOODS AND SERVICE)
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  sebagai  pengawas  kebijakan menjalankan  perannya  dengan  memantau  reklame  khususnya  pada  Tim  Penegakan Peraturan  Daerah  yang  dibagi  berdasarkan  wilayah  pengawasan,  serta  pemantauan melalui sistem reklame dengan memantau informasi reklame mecakup persil, jenis reklame, dan status perizinan.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Surabaya  dalam  menjalankan  peran  pengawas kebijakan  melakukan  pengawasan  setiap  hari  dan  memiliki  prioritas  tersendiri  untuk melakukan  penertiban.  Suatu  reklame  menjadi  prioritas  dalam  penertiban  yakni  ketika reklame tersebut bersifat penting dan berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Dengan  demikian  dapat  dimaknai  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  kebijakan  pada penertiban  reklame  dilakukan  melalui  pengawasan  langsung  dan  tidak  langsung.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1374-1380                                      Angelika Putri Britniantini.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pengawasan  langsung  dilakukan  melalui  pemantauan  reklame,  terutama  oleh  Tim  Gakda yang  melakukan  pembagian  wilayah  pengawasan,  serta  pengawasan  tidak  langsung dilakukan  melalui  pemantauan  aplikasi  sistem  reklame  yang  dapat  diakses  oleh  admin reklame.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame sudah berjalan cukup baik.  Ditinjau  dari  pelaksanaan  kebijakan  melalui  SOP,  Pelaksana  Sumber  Daya  Manusia, Pelaksana  Jadwal  Kegiatan  Penertiban,  dan  Koordinasi  dengan  instansi  terkait,  sudah berjalan  dengan  baik.  Namun  ditinjau  dari  penyediaan  sarana  dan  prasarana  sebagai fasilitas  dalam  melakukan  pemongkaran,  belum  memadai.  Begitupun  dengan  koordinasi yang  dibangun  antara  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kota Surabaya  dengan  pemilik reklame yang  belum  terjalin  dengan  baik.  Untuk itu  dibutuhkan  peran  Pemerintah  dan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Surabaya  dalam  memaksimalkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana untuk  membantu  peneriban  reklame,  serta  meningkatkan  kegiatan  sosialisais  kepada masyarakat  dan  pelaku  usaha  terkait  peraturan  reklame.  Sehingga  kedepannya, masyarakat  taat  dalam  membayar  sewa  relame  dan  meminimalisir  gangguan  ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya . 2023. “Bapenda Surabaya.” Retrieved February 15, 2023 (https://bpkpd.surabaya.go.id/).
Daulay,  Viola  Fitriani  Br.,  and  Zaili  Rusli.  2022.  “Penertiban  Reklame  Di  Kota  Pekanbaru.”
5(1):815 – 32.
Mahsun, Mohamad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik.” Yogyakarta: BPFE .
Miles,  Huberman,  and  A.  Michael  Huberman.  2018.  “Saldana.(2014).” Qualitative  Data Analysis: A Methods Sourcebook 3.
Pemerintah  Walikota  Surabaya .  2021.  “ Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  87  Tahun  2021 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.” 1– 16.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2019.  “PERATURAN  DAERAH  KOTA SURABAYA  NOMOR  5  TAHUN  2019  TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.” 34.
Undang- Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. 2004. “Undang -Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.” Dpr 249.