Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang

## Yusna Hidayat
Universitas Tidar, Magelang - Indonesia
Email: yusnahidayat663@gmail.com

## Abstract
This research study aims to analyze the Governance of a Ngudi Raharjo Village - Owned Enterprise to Increase the  Original  Income  of  Girikulon  Village,  Secang  District,  Magelang  Regency.  This  study  collected  data through  observation,  interviews,  and  documentation  using  qualitative  methods  to  describe  and  explain  the management  of  the  Ngudi  Raharjo  BUMDes.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  management  of  the Ngudi  Rahardjo  BUMDes  to  build  Girikulon  Village,  Secang  District,  Magelang  Regency  is  still  not  optimal. This  is  caused  by  several  factors,  including  the  human  implementers  caused  by  the  low  level  of  formal education in Girikulon Village and then the equipment factor caused by the lack of facilities and infrastructure at the Ngudi Raharjo BUMDes. In BUMDes Ngudi Rahardjo itself, there is positive community participation in a number of areas, financial management and organizational management.
Keywords: Governance ; village owned enterprises; village original income

## Abstrak
Kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Ngudi Raharjo untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Girikulon,  Kecamatan  Secang,  Kabupaten  Magelang.  Penelitian  ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif untuk  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  tata  kelola  BUMDes  Ngudi  Raharjo.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  BUMDes  Ngudi  Rahardjo  untuk  membangun  Desa  Girikulon,  Kecamatan Secang,  Kabupaten  Magelang  masih  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain manusia  pelaksana  yang  diakibatkan  oleh  rendahnya  pendidikan  formal  di  Desa  Girikulon  dan  selanjutnya faktor perlengkapan yang ditimbulkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pada BUMDes Ngudi Raharjo. Di
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
How  to  Cite : Hidayat, Y. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada  Bumdes  Ngudi  Raharjo  Desa  Girikulon,  Kabupaten  Magelang . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2): 128 - 143. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.128 - 143

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten

## Magelang

## I. PENDAHULUAN
Dalam buku pedoman BUMDes
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan. BUMDes pada dasarnya merupakan andalan  kegiatan  keuangan  di  desa  yang berkemampuan  sebagai  lembaga  sosial  dan bisnis.  BUMDes  sebagai  yayasan  sosial harus  berpihak  pada  kepentingan  daerah setempat  melalui  komitmennya  untuk mendukung  penataan.  Hal  ini  sejalan dengan  tujuan  umum  pendirian  BUMDes, yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Meningkatkan perekonomian  desa,  (2)  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Desa,  (3)  Meningkatkan pengelolaan  potensi  desa  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan  ekonomi  desa  Desa  memiliki BUMDes  yaitu  usaha  yang  memisahkan kekayaan  desa  untuk  mengelola  aset,  jasa, dan  usaha  lainnya  untuk  kepentingan masyarakat  desa.  BUMDes  dimiliki  oleh desa melalui partisipasi langsung.
Pengelolaan
BUMDes harus dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  gotong royong,  partisipatif,  transparan,  akuntabel, dan  berkelanjutan,  serta  mekanisme  dasar keanggotaan dan swadaya yang profesional dan  mandiri,  guna  mencapai  hasil  yang optimal  dan  tepat  sasaran.  Sejalan  dengan itu, untuk membangun BUMDes diperlukan data  yang  tepat  tentang  karakteristik  lokal desa, seperti karakteristik sosial budaya dan
peluangpasar  untuk  barang  dan  jasa  yang diproduksi secara lokal.
Sehubungan  dengan  tujuan  BUMDes, Dewi  (2014)  merekomendasikan  bahwa target  BUMDes  adalah  meningkatkan pengelolaan  sumber  daya  desa  yang  ada, memajukan  ekonomi  desa,  dan  menggarap jaringan  desa  dengan  bantuan  pemerintah desa.  BUMDes  beroperasi  secara  terbuka, jujur, partisipatif, dan adil. Sebagai lembaga usaha  yang  menghasilkan  Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  dan  sarana  percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,  BUMDes  juga  berperan  sebagai penggerak perekonomian desa.
Menurut  Widyananda  (2008),  tata kelola  (governance)  diharapkan  sebagai suatu  kemampuan  administratif  untuk menangani  aset  dan  usaha  suatu  negara/ asosiasi  secara  terbuka  dengan  standar administrasi yang menyertainya:
Transparansi  sebagai  prinsip  yang menjamin  akses  setiap  orang  terhadap informasi  tentang  tata  kelola,  khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.
Akuntabilitas sebagai penyediaan mekanisme,  peran,  dan  tanggung  jawab atas  keputusan  dan  kebijakan  manajemen profesional terkait kegiatan operasional.
Fairness  adalah  jaminan  bahwa  setiap keputusan  diambil  untuk  kepentingan
BUMDes  Ngudi  Rahardjo  sendiri,  terdapat  partisipasi  positif  masyarakat  di  sejumlah  bidang,  pengelolaan keuangan, dan pengelolaan organisasi.
Kata kunci: Tata Kelola; badan usaha milik desa; pendapatan asli desa
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
terbaik semua pihak yang terlibat.
Responsibilitas yang mencakup uraian yang  tepat  tentang  peran  masing - masing pihak  dalam  mencapai  tujuan  bersama, seperti  memastikan  kepatuhan  terhadap nilai dan peraturan sosial.
Sementara itu, Yuanida (2010) menjelaskan  bahwa  dalam  menyelesaikan tugas melaksanakan administrasi yang baik dengan  tepat,  ada  beberapa  faktor  dan syarat  yang  mempengaruhi  pelaksanaan tata kelola yang baik, yaitu:

## Faktor Manusia Pelaksana (Man)
Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada  organisasi  yang  terdiri  dari  unsur pimpinan dan pegawai itu sendiri.

## Faktor  Partisipasi  Masyarakat  (public participation)
Hasil  dari  menjalankan  pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari dukungan dinamis  dari  masyarakat  lokal.  Komponen penting  dari  sistem  pemerintahan  lokal adalah  masyarakat  di  daerah,  baik  secara keseluruhan  maupun  sebagai  individu. Salah  satu  tanda  adanya  rasa  tanggung jawab  daerah  terhadap  terselenggaranya penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik adalah adanya pemberian bantuan penyelenggaraan  pemerintahan.  Adapun wujud  partisipasi  aktif  masyarakat  antara lain:
Partisipasi  dalam  proses  pembuatan keputusan (decision making).
Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation).
Partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil (cost benefit evaluation).
Partisipasi  dalam  evaluasi  (evaluation participation)

## Faktor Keuangan
Kemampuan swasembada (self supporting) di sektor keuangan merupakan salah  satu  kriteria  penting  untuk  menilai secara  akurat  kemampuan  suatu  daerah dalam  mengatur  dan  mengelola  rumah tangganya. Pada akhirnya, faktor keuangan merupakan figur fundamental untuk memperkirakan  tingkat  pencapaian  tata kelola  yang  baik  di  kabupaten/lingkungan yang membutuhkan cadangan.

## Faktor Peralatan (tools)
Dalam proses penegakan dan pencapaian  tata  kelola  yang  baik,  faktor perlengkapan juga dianggap penting. Dalam  pengertian  ini,  peralatan  adalah setiap  alat  atau  benda  yang  digunakan untuk mempercepat dan membuat pemerintahan  dan  gerakan  bekerja  lebih efisien  untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang baik.
Faktor
Organisasi dan Manajemen (organization and management) Faktor  organisasi  dan  manajemen mempengaruhi
pelaksanaan good governance.  Peter  F.  Drucker,  menekankan bahwa  pada  suatu  organisasi  manajemen yang  dibutuhkan  adalah  manajemen  yang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Yang mana  menurut  Drucker  manajemen  adalah alat serbaguna untuk mengelola bisnis, para manajer,  para  pekerja,  dan  pekerjaan  itu sendiri  karena  organisasi  dan  manajemen meliputi fungsi manajemen POAC (Planning,  Organizing,  Actuating,  and Controlling).  Diperlukan  adanya  organisasi dan  manajemen  yang  baik,  agar  good government governance dapat terwujud.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahmat  B  dengan  judul  Tata  Kelola  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  di  Desa Bungin  Kecamatan  Bungin  Kabupaten Enrekang  (2020)  menghasilkan  temuan bahwa dalam hal transparansi, publik dapat mengakses  informasi  BUMDes;  namun, informasi  data  keuangan  belum  tersedia. Kemudian,  pada  bagian  tanggung  jawab, ada  kewajiban  dan  kewajiban  masing - masing  jajaran,  namun  tidak  semua kewajiban  dan  kewajiban  secara  dirinci secara  tertulis.  Untuk  menjamin  keadilan, pengelola BUMDes mengikutsertakan pihak terkait bahkan pemilik modal (dalam hal ini desa) dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban, BUMDes Bungin dilaksanakan
dengan menyepakati pedoman  yang  sesuai,  misalnya  Peraturan Desa Bungin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bungin dengan  mempertimbangkan  kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan.
Dalam  hal  ini,  desa  yang  mempunyai Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  salah satunya  adalah  Desa  Girikulon  yang
terletak  di  Kecamatan  Secang,  Kabupaten Magelang,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Desa  ini telah  mengembangkan  potensi  desa  baik potensi  Sumber  Daya  Manusia  maupun Sumber
Daya
Alamnya melalui pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa yang  diberi  nama “ Ngudi  Raharjo ”. Sesuai dengan  keputusan  Kepala  Desa  Girikulon Nomor  180.192/KEP/21/19/2021.  Keputusan ini  diambil  sebagai  tindak  lanjut  dari Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Ngudi  Raharjo  merupakan satu - satunya  sumber  Pendapatan  Asli  Desa (PADes)  Girikulon  yang  didirikan  pada  18 Desember 2018.
BUMDes  Ngudi  Raharjo  dikelola  oleh 22  pengurus  (11  laki - laki  &  11  perempuan) yang  berasal  dari  Desa  Girikulon  dan memfokuskan  pemberdayaan  masyarakat melalui  pengelolaan  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  alam  yang  dibagi  dalam lima  divisi  (unit  usaha)  diantaranya:  Divisi Pariwisata,  Divisi  Pengelolaan  Air  Bersih, Divisi Kebersihan Pertamanan, Divisi Simpan Pinjam, Divisi Logistik. Keberadaan BUMDes Ngudi Raharjo
sangat berpengaruh  bagi  perekonomian  desa terutama  masyarakat  Desa  Girikulon  yang merasakan manfaatnya baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Tabel berikut ini menunjukkan kontribusi BUMDes Ngudi Raharjo kepada Pemerintah Desa  Girikulon  yang  menjadi  Pendapatan Asli Desa, yaitu:
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten

## Magelang
Tabel 1 Laporan Keuangan BUMDes Ngudi Raharjo Tahun 2022 menganalisis  tata  kelola  BUMDes  Ngudi Raharjo  untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli  Desa  serta  faktor  internal  dan  faktor eksternal  apa  saja yang mempengaruhi tata kelola BUMDes di Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll secara  holistic,  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata - kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.  Oleh  karenanya,  penggunaan metode  kualitatif  dalam  penelitian  dapat menghasilkan  kajian  atas  suatu  fenomena yang lebih komprehensif.
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Desa Girikulon,  Kecamatan  Secang,  Kabupaten Magelang. BUMDes menjadi tempat penelitian yang tepat mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa.  Hal ini terdapat beberapa alasan yakni kurangnya  sumber  daya  manusia  yang memadai  dalam  pengelolaannya.  Objek penelitian ini berjumlah 12 orang (informan)  yaitu  Kepala  Desa  Girikulon, Badan  Permusyawaratan  Desa  Girikulon  (1 orang),  Direktur,  Sekretaris,  Bendahara BUMDes  Ngudi  Raharjo,  setiap  kepala divisi  yang  ada  di  BUMDes  Ngudi  Raharjo
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License
No Bulan Kontribusi BUMDes (PADes) 1 Januari Rp 1.225.000 2 Februari Rp 2.473.900 3 Maret Rp 1.823.200 4 April Rp 4.045.800 5 Mei Rp 2.069.500 6 Juni Rp 2.575.300 7 Juli Rp 1.949.500 8 Agustus Rp 1.853.500 9 September Rp 1.555.900 10 Oktober Rp 1.636.600 11 November Rp 1.558.000 12 Desember Rp 1.550.000 Total Rp 24.316.200
Sumber : Laporan Arus Kas BUMDes Ngudi Raharjo
Dari  kelima  unit  usaha  di  atas, dibutuhkan pengelola yang berkompeten di bidangnya  supaya  peran  dari  BUMDes yakni sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat terwujud. Namun, BUMDes  Ngudi  Raharjo  ini  mengalami kekurangan  sumber  daya  manusia  yang memadai
dalam pengelolaannya dikarenakan  kurangnya  pemerintah  daerah dalam memberikan pengarahan dan pelatihan  teknis  kepada  para  pengelola BUMDes  di  sisi  lain  masyarakat  Desa Girikulon  adalah  masyarakat  tradisional yang  masih  awam  tentang  ekonomi  dan usaha.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas, penelitian ini bertujuan untuk

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
(5  orang),  serta  masyarakat  Desa  Girikulon (2  orang),  dengan  alasan  bahwa  orang (informan)  tersebut  dianggap  mengetahui secara  mendalam  mengenai  informasi  yang akan digali sebab mereka adalah pengelolanya dan masyarakat sebagai pihak yang  merasakan  manfaat  dari  pengelolaan tersebut.
Dalam  melakukan  wawancara  untuk mengumpulkan data, subjek disebut sebagai “ sumber  data ”, dan “ informan ” adalah  orang  yang  menanggapi  atau menanggapi  pertanyaan  baik  secara  lisan maupun  tulisan.  Objek  atau  proses  yang bergerak adalah sumber data saat menggunakan observasi. Saat
menggunakan  dokumentasi,  laporan  atau catatan  adalah  sumber  informasi.  Sumber data  yang  dipilih  disesuaikan  dengan  hasil yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

## Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang didapatkan langsung dari sumber data atau pihak yang berkepentingan (tanpa
perantara) dalam artian didapatkan langsung  dari  sumbernya  yang  asli.  Data primer  dalam  penelitian  ini  didapat  dari hasil  wawancara  terhadap  informan  yang dianggap  mengetahui  secara  mendalam informasi  yang  dibutuhkan.  Observasi dilaksanakan  dengan  cara  mengamati secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan  BUMDes  misalkan  mengamati proses pengelolaan BUMDes sampai produk yang dihasilkan di BUMDes.
Data Sekunder
Data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  dari  pihak  yang  berkepentingan dengan  objek  penelitian  disebut  dengan data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan data  yang  sudah  diolah  oleh  pihak  lain sehingga  sudah  siap  digunakan.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh dari  buku - buku,  kepustakaan,  majalah/ jurnal,  arsip,  dan  dokumen,  serta  sumber dari  internet  yang  menyediakan  data sekunder  dan  berkaitan  dengan  masalah penelitian  yang  digunakan.  Data  sekunder yang diperoleh digunakan sebagai pendukung  dan  pelengkap  dari  data primer.
Kemudian  proses  penyederhanaan data  untuk  interpretasi  yang  lebih  mudah dikenal  sebagai  analisis  data.  Dari  awal hingga  akhir  penelitian,  analisis  data  ini dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan langkah - langkah  yang  disarankan  oleh Miles,  Humberman,  dan  Saldana  (2014) untuk teknik analisis datanya:
Kondensasi  Data  ( Data  Condensation ) Miles dan Huberman (2014: 10)
berpendapat  bahwa  proses  pemilihan, pemfokusan,
penyederhanaan, pengabstraksian,  dan  transformasi  data dalam  catatan  lapangan  dan  transkrip disebut sebagai “ kondensasi data ”.

## Display Data
Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan tabel, yang menggambarkan tata kelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
Penarikan  Kesimpulan  ( Conclusion )
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan. Data - data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi tata kelola BUMDes untuk meningkatkan  pendapatan  asli  desa  dan juga  faktor  yang  mempengaruhi  tata  kelola BUMDes tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis tentang pengelolaan di BUMDes  Ngudi  Raharjo  dalam  upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Desa menggunakan teori yang dikemukakan oleh Widyananda  (2008).  Perbedaan  antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini, penulis menganalisis  tentang  pengelolaan  BUMDes berdasarkan  teori  yang  ada  secara  lebih rinci dan penulis juga menganalisis apa saja faktor  pendorong  dan  faktor  penghambat pada  pengelolaan  BUMDes  yang  mana  hal ini tidak terdapat pada penelitian sebelumnya.

## Transparansi

## Tersedianya informasi tentang kebijakan
BUMDes Ngudi Raharjo sendiri sudah menerapkan  prinsip  transparansi  dengan cara  menyajikan  informasi  yang  berkaitan dengan  program  maupun  kebijakan  yang akan dilaksanakan melalui sosialisasi dengan warga per - desa nya serta memberikan  akses  kepada  masyarakat melalui  media  sosial  yang  ada  seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Website  yang  didalamnya  menyajikan
informasi  pelaksanaan  program  serta  hasil yang  sudah  dicapai/kontribusi  BUMDes  ke Desa  Girikulon.  Penyediaan  informasi BUMDes  juga  tergolong  mudah  dimengerti oleh  masyarakat  umum.  Menurut  Wibowo (2010), transparansi adalah komitmen untuk memastikan ketersediaan dan pengungkapan  informasi  penting  bagi pihak  yang  berkepentingan  mengenai kondisi keuangan, manajemen, dan kepemilikan  individu.  Informasi  ini  dapat diakses oleh publik dan mencakup informasi  kebijakan,  struktur  organisasi, dan  unit  bisnis.  dengan  jelas,  tepat,  dan tepat.
Tersedianya informasi tentang laporan keuangan BUMDes
Informasi  keuangan BUMDes  Ngudi Raharjo  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun, hanya  saja  penyajiannya  adalah  ketika memang  ada  yang  ingin  mengakses/ mengetahuinya dengan  cara  datang  ke kantor
BUMDes secara langsung. Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi  seluas - luasnya  tentang  keuangan suatu organisasi.

## Akuntabilitas

## Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Hubungan yang dimaksud melibatkan dua  pihak  antara  individu,  organisasi,  dan masyarakat. Adalah tugas pemegang wewenang  untuk  memberikan  arahan  dan bimbingan yang cukup serta mengalokasikan sumber daya sesuai
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
dengan  tanggung  jawab  dan  fungsinya.  Di sisi lain, terserah  pada individu, organisasi, dan  kelompok  untuk  memenuhi  semua tanggung jawab mereka. Dengan demikian, dalam  tanggung  jawab,  hubungan  yang terjadi  adalah  hubungan  yang  mampu antara  dua  pertemuan.  Dalam  hal  ini, tampak  akuntabilitas  pada  tata  kelola BUMDes  Ngudi  Raharjo  yaitu  dengan adanya bimbingan dan arahan dari pemberi kewajiban dalam hal ini adalah Kepala Desa Girikulon, kemudian para pengelola BUMDes  mulai  dari  direktur  sampai karyawan  sebagai  yang  diberi  kewajiban dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai  pelaksana  sehingga  akan  tercipta bentuk  akuntabilitas  secara  vertikal  dalam hal ini adalah hubungan antara Kepala Desa Girikulon  yang  juga  sebagai  penasehat BUMDes  dengan  para  pengelola  BUMDes Ngudi Raharjo sebagai penerima amanah.

## Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Konsekuensi  normal  dari  tanggung jawab  adalah  cara  berperilaku  otoritas pemerintah  yang  sadar,  adil  dan  inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok,  atau  lembaga  harus  selalu bertindak  dengan  penuh  tanggung  jawab, berusaha  memberikan  kontribusi,  dan melaksanakan  tanggung  jawabnya  secara maksimal. BUMDes Ngudi Raharjo dikelola untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, hal ini dapat diraih dengan cara mengejar laba dari usaha yang dijalankan. Dalam pengelolaannya,  BUMDes  Ngudi  Raharjo menetapkan  target  yang  harus  dicapai dalam hal ini adalah pemasukan di tiap - tiap
divisinya.  Akan  tetapi,  hal  itu  belum  dapat tercapai  karena  adanya  tantangan  berupa pesaing  yang  juga  bidang  pariwisata  di daerah BUMDes tersebut. Padahal, pemasukan  BUMDes  Ngudi  Raharjo  paling besar  yaitu  ada  pada  Divisi  Pariwisata. Situasi  ini,  mengharuskan  para  pengelola BUMDes  untuk  berfikir  inovatif  supaya kendala/tantangan  yang  ada  dapat  teratasi dan  mencapai  hasil  yang  maksimal.  Akan tetapi,  selain  berorientasi  pada  laba, BUMDes
Ngudi Raharjo juga berorientasikan
pada pemberdayaan masyarakat,  yang  mana  hal  ini  adalah bentuk  tanggung  jawab  dari  BUMDes untuk  meningkatkan  kualitas  masyarakat dan juga penghasilan masyarakat desa.

## Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
Akuntabilitas ditunjukkan melalui laporan kinerja. Mampu menjelaskan tindakan  dan  hasil  yang  telah  dicapai  oleh individu,  kelompok,  atau  lembaga  dan memberikan  bukti  konkrit  dari  hasil  dan proses  yang  telah  dilakukan  itulah  yang dimaksud  dengan  laporan  kinerja.  Bentuk pertanggungjawaban setiap individu dalam dunia birokrasi adalah laporan berdasarkan kontrak kerja, sedangkan bentuk pertanggungjawaban lembaga adalah LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah).  Dalam  aspek  ini, BUMDes Ngudi Raharjo menerapkan adanya  laporan  pertanggungjawaban  yang harus  dilaporkan  tiap  divisinya  dalam jangka  waktu  1  bulan  sekali,  laporan tersebut berupa laporan penggunaan keuangan dan laporan dokumentasi kegiatan  yang  dapat  dilaporkan  melalui
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
WhatsApp  atau  bahkan  secara  cetak/ hardfile. Laporan kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas  karena  apa  yang  dijalankan sesuai  dengan  apa  yang  dilaporkan  (bukti nyata)  oleh  para  pengelola  BUMDes  Ngudi Raharjo.

## Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
Kewajiban  akuntabilitas  menunjukkan tanggung  jawab,  dan  tanggung  jawab menghasilkan  konsekuensi.  Hadiah  atau sanksi dapat digunakan sebagai konsekuensi.  Pada  aspek  ini,  tampak penghargaan  yang  diberikan  oleh  BUMDes Ngudi  Raharjo  kepada  karyawan  adalah dengan  ditambahkannya  gaji  karyawan bagi  yang  bekerja  lembur  dan  berkinerja bagus.  Kemudian,  sanksi  yang  diberikan oleh  BUMDes  Ngudi  Raharjo  kepada karyawan  yang  melanggar  aturan  yang sifatnya  berat  adalah  dengan  diberikannya Surat  Peringatan  (SP)  dan  jika  tidak  dapat ditoleransi  lagi  maka  akan  diberhentikan menjadi karyawan BUMDes. Pada aspek ini, akuntabilitas memerlukan adanya konsekuensi dimana hal ini untuk menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  di sebuah organisasi memang tidak main - main karena menyangkut keberlangsungan orang banyak.

## Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Tujuan  utama  akuntabilitas  adalah untuk  memudahkan  pegawai  negeri  dalam memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada masyarakat. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan dan proses yang direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang
telah  ditetapkan  sejak  awal,  penempatan sumber  daya  yang  tepat,  dan  evaluasi kinerja  dalam  pendekatan  akuntabilitas proaktif.  Dalam  skenario  ini,  prosedur setiap  individu,  kelompok,  atau  lembaga akan  dimintai  pertanggungjawaban  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  proses  evaluasi dan fokus pada peningkatan kinerja, seperti yang  ditunjukkan  oleh  BUMDes  Ngudi Raharjo, yang menunjukkan bahwa pengelola  berpartisipasi  aktif  dalam  rapat evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelola  masa  depan  dalam  upaya mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Dalam  upaya  memperbaiki  kinerja,  sudah selayaknya  membutuhkan  masukan  serta pemikiran  dari  berbagai  pihak  supaya memperoleh  pandangan  yang  luas  dan pada  saat  pengambilan  keputusan  juga tidak berakibat fatal.

## Keadilan (Fairness)
Di  sini,  keadilan  adalah  jaminan bahwa  setiap  keputusan  dibuat  demi kepentingan  terbaik  semua  pihak  yang terlibat  dan  bahwa  manajer  telah  bertindak adil terhadap komunitas pelanggan perusahaan. Seluruh bagian BUMDes
Ngudi  Raharjo  diberikan  kesempatan  dan kebebasan  untuk  memberikan  saran  dan masukan. Pilihan untuk memberikan kontribusi  kepada  organisasi  tidak  hanya terjadi  pada  pemerintah  desa,  tetapi karyawan juga memiliki hak untuk mengusulkan ide untuk BUMDes. Karyawan dapat menawarkan sudut pandang  melalui  pertemuan,  atau  dapat diteruskan  langsung  ke  atasan.  Karena karyawan  juga  merupakan  pihak  yang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
merasakan  dampak  dari  setiap  keputusan yang  diambil  oleh  perusahaan,  maka  saran dan  pemasukan  dari  karyawan  akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan  keputusan  selanjutnya  bagi perusahaan.  Menurut  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  (KNKG)  (2006), kegiatan  harus  berpegang  pada  prinsip kewajaran dan kesetaraan. Organisasi harus memberikan pintu terbuka potensial kepada mitra  untuk  memberikan  masukan  dan menyampaikan  gaji  untuk  keuntungan organisasi.
BUMDes  adalah  sebuah  lembaga/ perusahaan milik desa yang juga melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan  yang  tidak  membeda - bedakan antara client yang satu dengan yang lainnya (Service Fairness). Adams  (1965)  menyatakan bahwa,  orang  akan  termotivasi  ketika mereka  menerima  perlakuan  wajar  dan tidak  berlebihan  atas  suatu  pengorbanan yang  telah  dilakukan.  BUMDes  Ngudi Raharjo tidak membeda - bedakan masyarakat  dari  segi  apapun  dalam pelayanannya, sehingga hal ini meminimalisir  adanya  kecemburuan  sosial yang  datang  dari  masyarakat  dan  justru masyarakat  menjadi  termotivasi  untuk menjadi client dari BUMDes Ngudi Raharjo. Dengan  demikian,  BUMDes  Ngudi  Raharjo menerapkan prinsip fairness dengan baik.

## Responsibilitas
Pengelola BUMDes bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mematuhi peraturan
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) (2006), untuk menjamin  kesinambungan  bisnis  jangka panjang, tanggung jawab perusahaan memerlukan kepatuhan terhadap peraturan dan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat dan lingkungan. Organisasi harus mematuhi pedoman kewajaran dan menjamin  konsistensi  dengan  peraturan dan pedoman, anggaran dasar dan undang - undang  setempat  (Promosi/Pengerjaan). Berdasarkan  hasil  penelitian,  menunjukkan bahwa  dalam  pengelolaan  BUMDes  Ngudi Raharjo,  adanya  struktur  organisasi  yang jelas  yang  terdiri  dari  penasehat,  direktur, sekretaris, bendahara, kepala divisi dan juga karyawannya  yang  memiliki  tugas  dan perannya  masing - masing  serta  menaati peraturan  dari  BUMDes  yakni  AD/ART BUMDes Ngudi Raharjo. Adanya kepatuhan  para  pelaksana  dari  suatu organisasi/perusahaan  dapat  menjadi  tolok ukur  tingkat  kehati - hatian  dari  para pelaksana  organisasi/perusahaan.  Namun, sempat  ada  salah  satu  karyawan  BUMDes yang  melakukan  pelanggaran  berat  dan berakhir  pada  pemutusan  hubungan  kerja. Peraturan atau AD/ART adalah sebagai alat pengendali  organisasi  karena  ditetapkan berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat dan  mementingkan  kemaslahatan  banyak orang  dalam  hal  ini  masyarakat  Desa Girikulon  dan  sekitarnya.  Apabila  aturan - aturan itu sering dilanggar atau disepelekan, maka bisa dipastikan organisasi/perusahaan itu akan tidak
terkendali dan banyak penyimpangan yang terjadi di dalamnya  sehingga  kemungkinan besar  organisasi/perusahaan  tersebut  tidak
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
akan bertahan lama.
Melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dengan mempedulikan  masyarakat  dan  memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar
BUMDes Ngudi Raharjo turut melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat Desa Girikulon  yang  sama  sekali  tidak  merasa keberatan  dengan  semua  program  dari BUMDes  dan  bahkan  masyarakat  sendiri merasa diuntungkan dan menjadi dimudahkan  dari  berbagai  program  yang ada tersebut mulai dari adanya Kartu Sakti, simpan  pinjam,  air  minum,  dan  lain - lain. Kemudian  pengelola  juga  bertanggung jawab dengan kelestarian lingkungan sekitar  yang  dibuktikan  dengan  adanya penarikan sampah masyarakat Desa Girikulon secara gratis. Karena
keberlanjutan  perusahaan  tidak  lepas  dari dukungan masyarakat sekitar, maka perusahaan  harus  menjalin  kebersamaan dengan masyarakat dan tetap memperhatikan  kelestarian  lingkungan. Akibatnya,
kepedulian terhadap masyarakat  dan  lingkungan  akan  terjalin hubungan  yang  erat  antara  perusahaan dengan  pihak  eksternal  yaitu  masyarakat. Dengan  menjalankan  standar  kewajiban, organisasi  dapat  bertanggung  jawab  atas setiap  pilihan  yang  diambil  secara  sah  dan etis,  serta  dapat  menjaga  keselarasan  bisnis dalam jangka panjang.
Selanjutnya,  pembahasan  mengenai Faktor  Pendorong  dan  Faktor  Penghambat yang  terjadi  pada  Tata  Kelola  BUMDes
Ngudi Raharjo, yaitu:

## Faktor manusia pelaksana
BUMDes  Ngudi  Raharjo  mempunyai permasalahan  utama  yaitu  keterbatasan sumber  daya  manusia  di  Desa  Girikulon baik di bidang teknologi informasi, pemasaran,  dan  juga  keterampilan  yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat dan minimnya  pelatihan  keterampilan  dari Kabupaten  Magelang,  sehingga  hal  ini menjadi  faktor  penghambat  tata  kelola BUMDes  Ngudi  Raharjo.  Sumber  daya manusia  merupakan  aktor  dalam  sebuah organisasi  yang  dapat  menentukan  arah gerak  suatu  organisasi.  Pada  zaman teknologi  seperti  sekarang  ini,  banyak inovasi - inovasi bidang teknologi yang telah memasuki  berbagai  sektor,  termasuk  juga sektor  pemerintah  dan  perusahaan.  Jika sumber daya manusia pada sebuah perusahaan/organisasi  berkualitas,  maka organisasi tersebut akan mudah untuk maju dan mencapai tujuannya dengan dikembangkannya  inovasi - inovasi  melalui teknologi  informasi.  Namun,  jika  sumber daya  manusianya  minim,  artinya  sebuah perusahaan  atau  organisasi  akan  lamban dalam mencapai tujuan.

## Faktor partisipasi masyrakat

## Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
Dalam hal ini, BUMDes Ngudi Raharjo tidak melibatkan masyarakat secara langsung pada proses pembuatan keputusan,  melainkan  hanya  sumbangan pemikiran,  kritik  dan  juga  saran  yang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
dibawa  sebagai  bahan  rapat  dan  juga evaluasi  dalam  mengambil  keputusan. Karena  keberhasilan  pembangunan  harus didukung  oleh  seluruh  komponen  bangsa agar  masyarakat  memiliki  rasa  memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan  itu  sendiri,  maka  partisipasi dalam  proses  pengambilan  keputusan sangatlah penting.

## Partisipasi dalam pelaksanaan
Pada  pengelolaan  BUMDes  Ngudi Raharjo,  keterlibatan  masyarakat  dalam pelaksanaan  ditandai  dengan  adanya  kerja bakti dari masyarakat Desa Girikulon untuk pemasangan  PAM  (air  minum)  dan  juga renovasi  kolam  renang.  Sebab,  program tersebut tergolong besar dan membutuhkan banyak  orang  dan  gotong  royong  dari masyarakat  supaya  kedepannya  BUMDes dapat terus berkontribusi dalam memajukan  ekonomi  desa  dan  juga pendapatan masyarakat.

## Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat Desa Girikulon ikut serta dalam merasakan  manfaat  dari  adanya  BUMDes. BUMDes  Ngudi  Raharjo  telah  banyak berkontribusi  untuk  masyarakat,  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  program  Kartu Sakti  yang  dapat  digunakan  untuk  berobat ke  dokter  yang  ditunjuk  BUMDes  selama  1 tahun  dan  dapat  digunakan  untuk  masuk kolam renang ‘ Lembah Manah ’ yang ada di Desa  Girikulon  secara  gratis  hanya  dengan membayar Rp 150.000/tahunnya. Kemudian,  adanya  simpan  pinjam  dengan
bunga  yang  sangat  kecil,  harga  barang logistik  dengan  kualitas  bagus  berharga murah,  bebas  biaya  SPP  (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bagi anak - anak TK, pengambilan  sampah  di  masyarakat  secara gratis,  dan  masih  banyak  lagi.  Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adanya BUMDes Ngudi  Raharjo  ini  membawa  manfaat  bagi masyarakat desa.

## Partisipasi dalam evaluasi
Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Ngudi  Raharjo  tidak  mengikutsertakan masyarakat  desa  dalam  rapat  evaluasi, sebab  itu  menjadi  urusan  internal  antara pemerintah  desa  dengan  BUMDes.  Akan tetapi,  dalam  rapat  evaluasi  tersebut  yang selalu  diutamakan  tetaplah  kebutuhan  atau kepentingan  masyarakat  desa  melalui kritikan  dan  juga  masukan  mengenai program - program  yang  dijalankan  oleh
BUMDes Ngudi Raharjo. Rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan  atau  kebutuhan  masyarakat merupakan  salah  satu  yang  mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selanjutnya, menurut  Bintoro  Tjokroamidjojo,  inklusi kelompok masyarakat lebih dapat dilakukan  jika  rencana  pengembangan  itu sendiri  disusun  untuk  kepentingan  daerah setempat,  terutama  oleh  para  peneliti  akhir yang  telah  mengarahkan  perlunya  fokus pada sudut perbaikan dan nilai.

## Faktor keuangan
Pengelolaan  keuangan  di  BUMDes Ngudi Raharjo adalah terpusat di bendahara  BUMDes  yang  berasal  dari
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
pemasukan  tiap - tiap  divisi  yang  ada  di BUMDes. Lalu, akan didistribusikan kembali  ke  masing - masing  divisi  sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pengelolaan ini, BUMDes Ngudi Raharjo dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Girikulon,  serta  semua  laporan  keuangan juga  terekap  secara  rapi.  Dan  dari pengelolaan  keuangan  tersebut,  BUMDes
Ngudi
Raharjo dapat membantu Pemerintah  Desa  Girikulon  dalam  hal menaikkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes) dan  juga  pendapatan  masyarakat  Desa Girikulon.

## Faktor peralatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masih ada sarana dan prasarana yang masih dikatakan  belum  lengkap,  sarana  yaitu ditunjukkan  dengan  kurangnya  mobil pengangkut di kedua divisi yakni DKP dan Divisi Logistik kemudian sarana pendukung lainnya seperti drone yang akan digunakan untuk pembuatan konten BUMDes  sebagai  upaya  untuk  branding. Prasarana yaitu ditunjukkan  dengan  kantor BUMDes  yang  masih  menjadi  satu  dengan kantor  Pemerintah  Desa  Girikulon  dan menempati  ruangan  Kepala  Desa,  sehingga semua divisi belum dapat beroperasi di satu kantor yang sama dikarenakan keterbatasan prasarana tersebut. Sedangkan, H.M. Joharis  Lubis  dan  Haidir  dalam  buku Administrasi  dan  Perencanaan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (Optimalisasi  Bagi Personil  Sekolah  dan  Korporasi)  (2019) , mengatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana membantu  proses  kegiatan  berjalan  lancar, teratur, efektif, serta efisien. Dari
pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  faktor  peralatan  juga  menjadi  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  BUMDes Ngudi Raharjo.

## Faktor organisasi dan manajemen

## Perencanaan
Dari  hasil  penelitian,  perencanaan untuk  membentuk  BUMDes  yang  dikaji oleh  Kepala  Desa  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  Girikulon  dengan melihat adanya potensi desa serta ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang ada.  Dilanjutkan  dengan  menentukan tujuan  dan  juga  visi  dan  misi.  BUMDes Ngudi  Raharjo  secara  resmi  terbentuk dengan  adanya  Peraturan  Desa  Girikulon (Perdes)  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Pembentukan  BUMDes  Ngudi  Raharjo  dan Peraturan Desa Girikulon (Perdes) Nomor 3 Tahun  2021  tentang  Pendirian  BUMDes Ngudi Raharjo.

## Pengorganisasian
Berdasarkan hasil
penelitian, pengorganisasian  pada  BUMDes  Ngudi Raharjo ditunjukkan dengan adanya pembentukan struktur BUMDes oleh Kepala  Desa  Girikulon  mulai  dari  direktur sampai  dengan  karyawan.  Selanjutnya, penempatan  posisi  dari  struktural  yang telah  dibentuk  tersebut  dari  masyarakat Desa  Girikulon  yang  berpendidikan  tinggi. BUMDes  Ngudi  Raharjo  juga  mengadakan rekrutmen karyawan yang diseleksi kemudian  ditempatkan  sesuai  dengan bidang maupun keahliannya masing - masing. Dengan demikian,
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin  hubungan  antar  semua  aktivitas kerja,  penggunaan  tenaga  kerja,  dan pemanfaatan  semua  sumberdaya,  melalui struktur formal dengan kewenangan masing - masing.

## Pelaksanaan
Dalam hal ini, BUMDes Ngudi Raharjo menetapkan bahwa jam operasional BUMDes  adalah  mulai  dari  pukul  08.00  – 16.00  dengan  waktu  1  bulan  sekali  yang digunakan  untuk  rapat  evaluasi  pada  awal bulan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan lagi  koordinasi  antar  divisi  dan  juga merencanakan  apa  yang  kedepannya  ingin dilakukan.  Dalam  upaya  meningkatkan motivasi karyawan, BUMDes Ngudi
Raharjo  memberikan  gaji  tambahan  untuk karyawan berkinerja bagus dan juga adanya tunjangan  ketika  hari  raya  kepada  seluruh pengelola  BUMDes.  Pengelola  BUMDes dalam  menjalankan  programnya  tidak mendapat  tekanan  dari  manapun,  sehingga komunikasi  dan  kolaborasi  antar  pengelola terjalin  dengan  baik.  Dari  fakta  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  terdapat  penyatuan kegiatan  dan  kerja  sama  dari  semua  divisi dalam  rangka  mencapai  tujuan  BUMDes Ngudi  Raharjo  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.

## Pengendalian
Dari hasil penelitian,  diperoleh bahwa pengendalian atau pengawasan di BUMDes Ngudi  Raharjo  adalah  dengan  adanya laporan keuangan dan kegiatan dari kelima divisi yang diserahkan ke direktur BUMDes
yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintah desa. Pengawasan yang lainnya juga  terdapat  pada  saat  kepala  desa  atau direktur  BUMDes  yang  turun  langsung  ke lapangan  untuk  memantau  kinerja  para karyawan  BUMDes.  Dengan  demikian, pengendalian  adalah  sesuatu  yang  harus ditempatkan  agar  anggota  organisasi  dapat bekerja  sama  dengan  baik  dan  bergerak  ke arah yang sama menuju tujuan dan sasaran organisasi.  Tujuan  pengawasan  adalah untuk  mengevaluasi  hasil  pekerjaan,  untuk menghindari  penyimpangan,  dan,  jika perlu,  untuk  secara  cepat  dan  tegas menangani  setiap  penyimpangan  yang diakibatkannya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  meskipun dengan  sumber  daya  manusia  yang dibilang  rendah,  pengelolaan  BUMDes Ngudi  Raharjo tetap  dapat  berjalan  dengan baik  akan  tetapi  kurang  maksimal  karena selalu adanya pengarahan yang datang dari kepala  desa  maupun  Direktur  BUMDes. Kemudian, BUMDes Ngudi Raharjo kurang menggali potensi yang ada di desa tersebut, hal  ini  dibuktikan  dengan  belum  adanya divisi  yang  mewadahi  di  bidang  pertanian dan  juga  peternakan  yang  mana  penduduk Desa  Girikulon  sebagian  besar  adalah petani  dan  peternak.  Selain  itu,  sarana  dan prasarana  menjadi  penting  untuk  sebuah perusahaan agar dapat secara  efektif dalam mencapai  targetnya.  Adanya  sarana  yang belum  terpenuhi  juga  menjadikan  kurang maksimalnya  pengelolaan  BUMDes  Ngudi Raharjo dalam mencapai targetnya.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
Sedangkan  saran  yang  diungkapkan peneliti  pada  tata  kelola  BUMDes  untuk meningkatkan PADes, adalah perlunya bagi BUMDes Ngudi Raharjo untuk mengadakan  pelatihan  keterampilan  bagi karyawan  BUMDes  tentang  pengelolaan sebuah organisasi yang menyangkut tentang aspek
keterbukaan, pertanggungjawaban,  keadilan,  dan  juga melaksanakan tanggung jawab guna meningkatkan kualitas kinerja dan masyarakat Desa Girikulon untuk meningkatkan  minat  masyarakat  desa dalam pengelolaan BUMDes seperti pelatihan memasak, pelatihan teknik
marketing , kemudian BUMDes Ngudi Raharjo
diharapkan untuk segera
memenuhi  fasilitas  di  tiap  divisi  yang membutuhkan  seperti  drone  pada  Divisi Pariwisata untuk keperluan branding (promosi)  dan  mobil  pengangkut  sampah pada  Divisi  Kebersihan  dan  Pertamanan untuk keefektifan kerja, selanjutnya diharapkan  BUMDes  Ngudi  Raharjo  untuk dapat  mewadahi  para  petani  dan  juga peternak  yang  ada  di  Desa  Girikulon dengan cara membuka divisi/unit yang baru supaya masyarakat lebih melek lagi tentang pentingnya  badan  usaha.  Karena  BUMDes dapat  menjadi  sarana  atau  jaringan  untuk memasarkan  hasil  bumi  maupun  hasil ternak.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  2022.
Indeks  Pembangunan  Manusia  Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2020 - 2022.  Diakses  pada  14  November  2022,  dari https://jateng.bps.go.id/subject/26/ indkespembangunan -
manusia.html#subjekViewTab3.
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP).
2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dewi,  Amelia  Sri  Kusuma.  (2014).  Peranan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  upaya dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa (PADes)  serta  Menumbuhkan  Perekonomian Desa. Journal Of Rural and Development. 5(1).
Drucker,  P.  F.  (2012).  Inovasi  dan  Kewiraswastaan.
Jakarta: Erlangga.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG).
(2006).  Pedoman  Umum  GCG  Indonesia, Jakarta.
Lubis, M. Johari's dan Haidir. 2019. Administrasi dan Perencanaan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia: Optimalisasi bagi Personel
Sekolahdan Korporasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  &  Saldana,  J.  (2014).
Qualitative data Analysis. A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, UI - Press.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Nomor  11
Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Peraturan  Desa  Girikulon  (Perdes)  Nomor  2  Tahun 2021  tentang  Pembentukan  BUMDes  Ngudi Raharjo.
Peraturan  Desa  Girikulon  (Perdes)  Nomor  3  Tahun 2021  tentang  Pendirian  BUMDes  Ngudi
Raharjo.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  1  tahun  2015  tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berkelas Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Rahmat B. 2020. Tata Kelola Badan Usaha Milik desa (BUMDes)  dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli  desa  di  Desa  Bungin  Kecamatan  Bungin Kabupaten  Enrekang. Skripsi. Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. Pengantar
Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Wibowo.  2010.  Manajemen  Kinerja.  Rajawali  Pers.
Jakarta.
Wijaya,  David.  2018. BUM  DESA. Jakarta:  Gava Media.
Widyananda,  Herman.  2008. Revitalisasi  Peran Internal  Auditor  Pemerintah  untuk  Penegakan
Good  Governance  di  Indonesia. Publikasi, Seminar,  Makalah  dan  Sambutan  Nomor:  3/ PUB/VI/12/2008,  disampaikan  pada  Seminar Nasional  Internal  Audit  Fakultas  Ekonomi Universitas  Padjadjaran,  5  November  2008, Bandung.
Yuanida,  Meitika.  (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Barat, Universitas Widyatama, Bandung.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC - BY - SA 4.0 License