Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 64-88. ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490. Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 10 November 2016 | Reviewed: 23 November 2016 | Accepted: 30 January 2017
DEKONSTRUKSI EQUITABLE PRINCIPLE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1
Evi Purwanti 2

## Abstract
Equitable principle is the basic rule underlying the process of maritime delimitation between adjacent or opposite states in the Exclusive Economic Zone and continental shelf. Due to the issues of maritime boundaries between states are still many unresolved. Acceleration of the settlement of maritime border is an important thing to be done in order to exploration, exploitation, conservation and management in the rights in the EEZ and the continental shelf areas. The deconstruction of equitable principle through multiple perspectives, namely in terms of interpretation, area, orientation, scope and purpose of the equitable principle. The analysis of equitable framework concluded that the equitable principle is an absolute principle in the achievement of delimitation and derivatives form of justice which is more flexible than the notion of substantive justice, the important thing is for the parties to get the maximum benefit from the results of an agreed delimitation.
Keywords: continental shelf; EEZ; equitable principle;

## Abstrak
Equitable principle merupakan  prinsip yang mendasari proses delimitasi perbatasan maritim antara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Saat ini perbatasan maritim antar negara masih banyak yang belum terselesaikan. Percepatan penyelesaian perbatasan maritim merupakan hal penting yang harus dilakukan agar eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan hak kedaulatan di ZEE dan landas kontinen dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu pengkajian secara mendalam tentang konsep equitable principle. Substansi equitable principle dapat di dekonstruksi melalui beberapa sudut pandang, yaitu: dari sisi interpretasi, area, orientasi, cakupan serta tujuan equitable principle. Dari analisis kelima kerangka itu dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam pencapaian delimitasi serta merupakan suatu bentuk turunan keadilan yang lebih fleksibel dari pengertian keadilan substantif, yang penting adalah para pihak mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil delimitasi yang disepakati.

## Kata Kunci: equitable principle; landas kontinen; ZEE
1 Artikel ini merupakan salah satu bagian penelitian disertasi penulis saat menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarya.
2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email:  evi_purwanti@yahoo.com, Hp. 085245870009.

## I. Pendahuluan
Artikel ini membahas pendekatan terhadap equitable principle yang merupakan dasar peraturan dalam penentuan delimitasi perbatasan maritim antar negara yang tumpang tindih satu sama lain. Penentuan delimitasi dipengaruhi dan berinteraksi dengan beberapa isu seperti politik, faktor historis dan kebudayaan, isu strategis dan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan bagi kelompok- kelompok masyarakat. 3 Pentingnya hasil yang harus dicapai dalam delimitasi maritim serta kompleksitas proses yang terkait dalam penentuan delimitasi maritim membuat topik ini menjadi objek penelitian yang populer dalam hukum internasional. Dalam prakteknya penentuan delimitasi tidak selalu mudah dilakukan, hal ini terkait dengan tidak jelasnya identifikasi  aturan equitable principle . Berdasarkan  tinjauan  dari  sisi  filosofis, equitable principle memiliki permasalahan ketidakjelasan makna atau definisi, padahal equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam tujuan delimitasi. Hal ini mungkin terjadi karena prinsip hukum equitable terlalu umum dan luas sehingga dapat terjadi salah interpretasi antara para pihak yang sedang melakukan proses delimitasi. Pembahasan mengenai definisi equitable principle dalam tataran hukum laut internasional juga belum tuntas dilakukan baik oleh pengadilan internasional maupun dari pendapat para sarjana hukum internasional. Belum ada kriteria yang disepakati tentang equitable principle dalam penentuan delimitasi batas maritim. 4
3 Nuno M.Antunes.2003. Toward the Conceptu- alisation of Maritime Delimitation. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 1-2.
4 Victor Prescott. 1997. The completion of marine boundary delimitation between Australia and Indonesia, Geopolitics and International Boundaries, 2:2, 132-149, p. 144.
Dalam penentuan keputusan delimitasi melalui peradilan internasional kewenangan pengadilan internasional dalam mencapai equitable principle sangat luas. Untuk mencapai equitable principle maka alasan-alasan seperti: geografis,  geologis,  ekonomi,  sosial  dan kriteria keadaan yang relevant ( relevant circumstances ) dapat dijadikan unsur penentu dalam kasus penentuan batas wilayah maritim. Equitable yang secara umum biasa diterjemahkan sebagai keadilan atau keseimbangan, merupakan keadilan dari sudut pandang para hakim di peradilan internasional. Keadilan sendiri sampai  saat  ini  belum  mendapat  definisi yang ajeg mengingat keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut tergantung dari masing- masing pihak yang memandangnya.
Untuk menjawab permasalahan di atas, artikel ini akan membahas substansi equitable principle dari sisi interpretasi, area, ruang lingkup, cakupan serta tujuannya. Pentingnya pemecahan masalah  filosofis equitable principle berkaitan erat dengan usaha penyelesaian delimitasi. Perbatasan maritim yang telah ditentukan dengan jelas merupakan elemen dasar untuk hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Jika perbatasan maritim belum diselesaikan dapat menimbulkan resiko politik dan keamanan yang berpotensial besar dalam sengketa perbatasan maritim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Curzon’s: “ frontiers are the razor’s edge on which hang suspended…issues of war and peace …” 5 .

## II. Metode
Berdasarkan jenisnya penelitian mengenai “ Dekonstruksi Equitable Principle Dalam Hukum Laut Internasional ”
5 http://chathamhouse.org/sites/default/files/ public/Research/International%20Law/ ilp140206.doc, [Accessed January 21, 2016].
ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan karena yang diteliti adalah prinsip atau asas hukum yang berkaitan dengan equitable principle. Data analisis dalam penelitian ini adalah data arsip, data resmi instansi serta keputusan- keputusan hukum dan fakta-fakta yang berhubungan dengan equitable principle dalam proses delimitasi perbatasan maritim di ZEE dan landas kontinen Bahan penelitian tentang equitable principle berupa prinsip hukum, keputusan pengadilan serta ajaran dan pendapat para ahli dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji pencapaian equitable principle dalam penyelesaian delimitasi ZEE dan landas kontinen negara pantai. Pencarian data pustaka dalam penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan penerapan equitable principle dalam perjanjian bilateral mengenai penentuan batas wilayah maritim antara satu negara dengan negara tetangganya. Selain itu dilakukan juga studi pustaka terhadap kasus-kasus yang relevan berkaitan dengan penerapan equitable principle yang telah diputuskan oleh pengadilan internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah:
1)  Pendekatan konseptual; yaitu beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 6 Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan dengan memaparkan beberapa persepsi doktrinal mengenai equitable principle yang umum digunakan dalam hukum internasional. 2)  Pendekatan Hermeneutika; Kata “hermeneutika” secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja hermeneuein , yang
6 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 95.
berarti “menafsirkan” dan kata benda hermeneia yang berarti “interpretasi.” Hermeneutika ditujukan kepada suatu proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak bisa dimengerti sehingga dapat dimengerti. Ada tiga komponen dalam proses tersebut, yaitu: mengungkapkan, menjelaskan dan menerjemahkan. 7
Pendekatan hermeneutika ini digunakan dalam menganalisis makna equitable principle. Selain itu dalam analisis interpretasi permasalahan peneliti mempergunakan interpretasi per analogiam .  Definisinya  dapat  di pahami sebagai berikut, “ analogy means partial resemblance .” Dua fenomena dapat dikatakan analogi satu sama lain jika dalam hubungan signifikan  tertentu  hal  itu  dapat dikategorikan sebanding atau dapat dikomparasikan, meskipun apa yang diperbandingkan itu merupakan hal yang berbeda. Secara umum interpretasi per analogiam dapat digunakan jika pengguna menarik kesimpulan terhadap arti ketentuan yang ingin diinterpretasikan itu berdasarkan observasi bahwa analogi tersebut dapat dilakukan terhadap dua fenomena tersebut. 8

## III. Analisis dan Pembahasan
Sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), suatu negara pantai memiliki hak untuk menetapkan 7 Richard E. Palmer. “Interpratation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer,” terj. Hery Mansur & M. Damanhuri. 2005. Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.
14.
8 Ulf Linderfalk. 2007. On The Interpretation Of Treaties ,  Netherlands:Springer,p. 294.
zona maritim di bawah yurisdiksinya. Zona ini mencakup perairan pedalaman dalam garis pangkal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana laut teritorial dan perairan yurisdiksi lainnya, laut teritorial yang tidak boleh melebihi 12 nautical mile (n.m.) 9 diukur dari garis pangkal. 10 Zona ekonomi eksklusif (ZEE) batasnya tidak boleh melebihi 200 n.m. diukur dari garis pangkal. 11 Untuk penentuan delimitasi landas kontinen memiliki beberapa kriteria, 12 yaitu: pertama kriteria jarak sampai 200 n.m. jika tepian luar kontinennya tidak mencapai jarak 200 n.m.; kedua adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 n.m. yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 n.m. masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan; dan ketiga adalah kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi atau tidak boleh melebihi l00 n.m. dari garis kedalaman ( isobath ) 2500 meter. Di zona maritim tersebut suatu negara pantai berhak untuk menikmati kedaulatan dan atau hak berdaulat untuk melaksanakan yurisdiksinya serta menegakkan hukum dan peraturan yang sesuai dengan hukum internasional. 13 Konsep Equitable principle sendiri khususnya dicantumkan secara eksplisit dalam penentuan delimitasi di zona ekonomi eksklusif dan landas
9 Secara teknis singkatan untuk n.m. (n.m - nautical mile ) adalah “M” (“n.m.” adalah singkatan untuk nanometer). Akan tetapi, “n.m.” secara luas telah digunakan oleh berbagai otoritas (contohnya the United Nations Office of Ocean Affairs and the Law of the Sea ) dan juga untuk menghindari salah paham dengan singkatan “M,” yang sering dianggap sebagai singkatan untuk “meter.”
10 UNCLOS 1982 Pasal 3.
11 UNCLOS 1982, Pasal 57.
12 UNCLOS 1982, Pasal 76.
13 Zou Keyuan. 2005. “Implementing The United Nations Convention On The Law Of The Sea In East Asia: Issues And Trends”. Singapore Year Book Of International Law And Contributors , p. 37.
kontinen dalam UNCLOS 1982.
Berdasarkan jenis perbatasan antar negara maka suatu negara pantai dapat berbatasan dengan laut bebas ataupun dengan negara tetangga disekitarnya. Terdapat dua komponen dalam penentuan perbatasan luar negara di zona maritim: yaitu delineation dan delimitation. 14 Delineation merupakan garis antara yurisdiksi negara pantai dengan laut bebas. Mengingat luas pantai dan keadaan geografis masing-masing negara berbeda maka ada kemungkinan suatu klaim atas wilayah maritim terjadi tumpang tindih. Hukum internasional telah mengatur mengenai delimitasi yang tercantum dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 tentang penentuan batas laut teritorial antara negara yang berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 UNCLOS 1982 tentang penentuan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara negara yang berhadapan atau berdampingan serta Pasal 83 UNCLOS 1982 tentang penentuan batas landas kontinen antara negara yang berhadapan atau berdampingan.
Mengingat ZEE merupakan zona baru jika dibandingkan landas kontinen maka dengan diberlakukannya UNCLOS 1982 menyebabkan negara-negara yang saling berhadapan ataupun bersebelahan yang jarak pantainya kurang dari dua ratus n.m. harus melakukan delimitasi ZEE satu sama lain. Pengaturan delimitasi ZEE diatur tersendiri dalam Pasal 74 UNCLOS 1982. Rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen. 15
14 Bjarni Már Magnússon.2014. “The Rejection of a Theoretical Beauty: The Foot of the Continen- tal Slope in Maritime Boundary Delimitations Beyond 200 Nautical Miles”.Ocean Develop- ment & International Law, 45:1, 41-52, DOI: 10.1080/00908320.2013.839159, p. 42.
15 Boer Mauna. 2005, Hukum Internasional Pen- gertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dina- mika Global , Edisi ke-2, Bandung: Alumni. hlm.
365.
Untuk pembagian wilayah yang tumpang tindih ini aturan delimitasi mengenai ZEE dalam Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan: “Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai equitable solution .” Hak berdaulat di ZEE memberikan
kontrol atas sumber daya laut sepanjang radius 200 n.m. (370 kilometer) di sebelah luar laut teritorial suatu negara pantai. Hal ini menyebabkan proliferasi sengketa ZEE dari dua atau lebih negara yang tumpang tindih, terutama di negara yang mengklaim kedaulatan di pulau-pulau kecil karena banyak negara terutama negara kepulauan yang berada dalam jarak yang kurang dari 400 n.m. di antara kedua negara memiliki ZEE yang berpotongan satu sama lain. 16
Untuk delimitasi landas kontinen dalam Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan: “Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai equitable solution .” Pentingnya garis perbatasan yang jelas di landas kontinen ini untuk membedakan antara wilayah landas kontinen yang masuk dalam wilayah hak berdaulat suatu negara dengan wilayah “kawasan ( the area )” yang merupakan warisan bersama umat manusia dan berada di bawah pengaturan the International Seabed Authority (ISA). 17
16 Available from:http://people.hofstra.edu/ geotrans/eng/ch5en/conc5en/EEZ.html,
[Accessed October 9, 2016].
17 T.L. McDorman. 2012. “The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention: A
Uniknya untuk pasal yang mengatur tentang delimitasi, UNCLOS 1982 memberi petunjuk teknis penarikan garis pangkal yang berbeda untuk masing-masing rezim hukum laut. Pada penentuan delimitasi laut teritorial ditetapkan dengan metode atau cara menarik garis tengah ( median line ) atau garis sama jarak ( equidistance line ). Ketentuan ini dapat disimpangi apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlu ditetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas. Berdasarkan esensi pasal di atas, sarana ( means ) dalam menentukan delimitasi laut teritorial  telah  ditetapkan  secara  definitif melalui metode median atau equidistance. Di sisi lain, UNCLOS 1982 menetapkan bahwa delimitasi ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil (e quitable solution ). Dalam aturan ini prinsip Equitable berkedudukan sebagai hasil dari delimitasi ( result ) dan tidak ada cara yang dijelaskan secara  definitif  untuk  mencapai  delimitasi equitable solution. Untuk memperjelas konsep equitable principle maka perlu menggali konsep tersebut dengan analisis yang lebih mendalam. Dalam hal ini penulis mencoba merumuskan pemahaman terhadap equitable principle ditinjau dari sisi interpretasinya, area, orientasi, cakupan serta tujuannya.

## A. Interpretasi Konsep Equitable Principle
Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan ( written law ), maka pembacaan Reflection on the First Thirty Years”. The Inter- national Journal of Marine and Coastal Law. 27. 743–751, p. 744.
terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum bentuk tertulis sehingga muncul suatu adagium “membaca hukum adalah penafsiran hukum.” 18
Di sisi lain sering kita menemukan dalam suatu peraturan hukum di bagian penjelasan pasalnya dikatakan bahwa pasal yang bersangkutan sudah jelas, padahal  dalam  praktek  dan  definisinya ketentuan tersebut masih bermakna samar. Dalih mengatakan bahwa teks hukum itu “sudah jelas” adalah suatu cara saja bagi para pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan. 19 Dalam perjanjian internasional sering terdapat unsur subsumption - pencocokan fakta dan norma – yang terkendala dengan ketidakjelasan. 20
Hukum internasional terkadang ditafsirkan berbeda oleh pengacara internasional yang masing-masing mewakili tradisi nasional, sosial dan doktrin yang berbeda. Sering kali timbul masalah yang lebih sulit untuk memahami dan menjelaskan penggunaan hukum internasional bahkan pada hukum yang tampaknya sederhana dalam penerapannya. Sebagai contoh, gagasan “ equity ” dalam hukum internasional termasuk salah satu prinsip yang
18 Linderfalk,. o p.cit ., p. 1-2.
19 Ibid. 20 Jörg Kammerhofer. 2011. Uncertainty in inter- national law: a Kelsenian perspective. New York : Routledge, p. 87.
mendapat interpretasi beragam sehingga analisis terhadap prinsip ini dapat berfungsi sebagai peringatan betapa berbahayanya prinsip yang ambigu dan pentingnya asumsi bahasa dalam hukum internasional memiliki makna tunggal atau tetap. 21
1. Konsep Equitable Principle Secara Umum
Kata equity memiliki dua arti yang berbeda dalam hukum sebagaimana yang dipaparkan dalam buku “ Legal Problem Solver ” yaitu: 22
The word equity has two different meanings that pertain to the law. The  first  and  simplest  refers  to  the value of property, minus any amount owed on or secured by that property. For example, suppose your home is worth $100,000, but you owe a mortgage balance of $85,000. Your equity in your home is $15,000. The second meaning of equity, …, concerns the fairness or impartiality of legal proceedings. It involves a complex set of rules first established in England and later adopted in American courts.
Definisi equity lainnya adalah: 23 a.  Fairness and impartiality towards all concerned, based on the principles of evenhanded dealing. Equity implies giving as much advantage, consideration, or latitude to one party as it is given to another. Along with economy, effectiveness,  and  efficiency, Equity is essential for ensuring that extent and costs of funds,
21 M.W. Janis. 1983. “The Ambiguity Of Equity In International Law”. Brooklyn Journal of International Law , Vol.IX:1, p. 7.
22 John A. Pope. 1994. Legal Problem Solver: a Quick and Easy Action Guide To The Law , New York: Reader’s Digest,p. 205.
23 Available  from:  http://www.businessdictionary. com/ definition /equity.html, [accesed October 29, 2015].
goods and services are fairly divided among their recipients. b.  The English system of justice that developed during 17th to 19th centuries, separate and distinct from the system of common law. Not bound by the precedents, it tempered the harshness and inflexibility  of  common  law, especially in cases involving families and children. Although both systems of law merged by 1875, the rules of equity prevail in case of a conflict with the rules of common law. (2) Any right to an asset or property, held by a creditor, proprietor, or stockholder (shareholder) .
Fase modern dalam penggunaan equity principle oleh Pengadilan internasional dimulai pada Meuse case
(Belanda v. Belgia, 28 Juni, 1937), dan khususnya Hakim Manley O. Hudson secara eksplisit dan kuat mendukung equity principle dalam kasus tersebut. Hakim Hudson berpendapat bahwa beberapa pengadilan arbitrase telah tegas diarahkan untuk menerapkan “ law and equity ,” sebagaimana tercantum dalam statuta Permanent Court of International Justice : “ under Article 38 of the Statute, if not independently of that Article, . . . has some freedom to consider principles of equity as part of the international law which it must apply .” 24 Equitable principle sendiri sebelumnya dikenal dalam sistem common law terutama dalam masalah perceraian.
Dalam pembagian harta perkawinan hakim memutuskannya berdasarkan equitable-distribution . “ In equitable distribution, the law assumed only that
24 “Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality.” by A. Bloed and P.van Dijk Review by: Leo Gross Source: The American Journal of International Law ,Vol. 84, No. 4, Oct., 1990, pp. 944-950, p. 947.
each party has an interest in the marital assets- that is, in property owned by the marriage partners; the divorce court will decide what percentage is appropriate .” 25 Definisi lain dari equitable principle secara umum adalah: “ Remedy or solution that is ethically or legally just and reasonable under the circumstances, but may or may not be wholly satisfactory to any or all the involved parties .” 26 Pengertian equitable principle dimana suatu penyelesaian dituntut untuk diselesaikan secara seimbang dan seadil-adilnya atau yang paling mendekati nilai keadilan yang ada, meskipun mungkin keputusan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak .
2. Interpretasi Equitable Principle

## Dalam Hukum Laut
Equitable principle dalam UNCLOS 1982 berkaitan dengan teks perjanjian internasional, sehingga interpretasi adalah metode pertama untuk mengetahui makna teks. Oleh karena itu, pembahasanan berikut ini berkaitan dengan pemahaman kita mengenai bagaimana metode interpretasi terhadap e quitable principle itu dilakukan. Meskipun demikian, interpretasi bukanlah satu-satunya alasan struktural yang menyebabkan ketidakpastian dalam usaha memahami hakikat equitable principle dalam UNCLOS 1982.
Adapun peran equitable principle dalam delimitasi perbatasan landas kontinen dapat ditelusuri dari asal- usul rezim landas kontinen. Mahkamah Internasional menyatakan dalam the North Sea Case: 27
The Truman Proclamation stated that such boundaries “shall be
25 Pope , op.cit ., p. 204. 26 http://www.businessdictionary.com/ definition / equitable.html, [accesed October 29, 2015].
27 the North Sea Case, 1969, Available from: http://www.icj-cij.org/docket/index. php?sum=295&code=cs2&p1=3&p2=3&- case=52&k=cc&p3=5[accesed  February  14, 2016].
determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles.” These two concepts, of delimitation by mutual agreement and delimitation in accordance with equitable principles, have underline all the subsequent history of the subject. They were reflected in various other State proclamations of the period, and after, and in the later work on the subject.
Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan delimitasi ZEE dan landas kontinen bagi negara yang berdampingan atau berseberangan mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan perundingan dengan berpijak pada hukum internasional dan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil ( equitable solution ). Dalam hal ini, Mahkamah Internasional dan Arbitrase Internasional telah mencoba beberapa kali untuk menentukan konsep equity : 28
Equity as a legal concept is a direct emanation of the idea of Justice. The Court is bound to apply equitable equity as a part of general international law. When applying positive international law,
a court may choose among several possible interpretations of the law the one which appears, in the light of the circumstances of the case, to be closest to the requirements of justice. 29
Mahkamah Internasional dalam North Sea case tahun 1969 lebih jauh menyatakan bahwa: “ It is not a question of applying equity simply as a mater of 28 N. Dundua. Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States, United Nations- the Nippon Foundation Fellow, 2006-2007, available from: www.un.org/depts/los/nippon/.../ dundua_0607_georgia.pdf, [accesed february 12, 2016] , p. 34.
29 Tunisia/Libya case, 1982, Available from: http://www.icj-cij.org/docket/index. p h p ? s u m = 3 3 0 & c o d e = t l & p 1 = 3 & p 2 = 3 & - case=63&k=c4&p3=5, [accesed  february  14,
2016].
abstract justice, but of applying a rule of law, ” kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1985 dalam Libya-Malta case dalam pernyataan: “ The Justice of which equity is an emanation, is not abstract justice ice according to the rule of law .” 30
Terdapat ambiguitas yang signifikan dalam penggunaan prinsip equity dalam peradilan internasional. 31 Dapat diambil kesimpulan bahwa putusan peradilan internasional dalam menjabarkan prinsip equity adalah untuk mengekspresikan keinginan untuk sampai pada solusi yang memberikan “keadilan” yang paling banyak untuk semua pihak yang bersangkutan. Gagasan equity seperti ini akan didasarkan pada teori keadilan substantif. Tapi jika diasumsikan bahwa teori keadilan substantif yang menjadi “Tujuan” sehingga memberikan penentuan dalam pembenaran hukum, maka keputusan ini akan gagal untuk menghormati prinsip nilai subjektif dan memaksa negara melalui norma yang tidak akan mencerminkan kehendak atau kepentingan negara tersebut yang dipahami secara subjektif. Jika keadilan substantif tidak dianggap sebagai objektivitas teori ini, maka akan kurang tepat untuk menggunakannya. Dalam the North Sea Case , Pengadilan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa prinsip equity itu dalam pikirannya tidak menyatu dengan prinsip keadilan dengan menggunakan istilah “ just and equitable shares ’’ - yang menjadi sebuah doktrin untuk keputusan terhadap Republik Federal Jerman. Dalam putusan tersebut, Pengadilan menyebutkannya sebagai, ‘’a matter of abstract justice ’’ dimana Pengadilan tidak menyibukkan diri untuk menjelaskan istilah tersebut secara lebih rinci. Oleh karena itu,  Koskenniemi telah mengasumsikan bahwa equity
30 Dundua, loc.cit.
31 Martti Koskenniemi. 2005. From Apology To
Utopia ,  Cambridge:Cambridge University Press, p. 50.
dari peradilan internasional sebenarnya merupakan strategi purposif yang bertujuan memberikan pengaruh terhadap kehendak dan kepentingan semua pihak yang terkait dalam bentuk analisis biaya-manfaat yang bertujuan menjadi solusi yang paling efisien  (dan  dalam  pengertian  ini  paling dapat diterima oleh semua pihak). 32
Blecher berpendapat bahwa “ equitable ” sinonim dengan penggunaan istilah-istilah: appropriate, appropriateness,
reasonable,and just yang tercantum dalam putusan Mahkamah Internasional dalam kasus North Sea Case. 33 Tampaknya equity yang diterapkan oleh Mahkamah Internasional merupakan bagian hukum internasional dan sebagai aturan hukum untuk perbatasan landas kontinen. Weil menyatakan, “ the Judgments emphasize that law and equity are close because they start from, and give expression to, the same idea: the idea of justice ”. 34
Meskipun persyaratan dalam UNCLOS 1982 Pasal 74 (1) dan 83 (1) menyatakan bahwa perjanjian perbatasan maritim disepakati atas dasar hukum internasional, negara tidak terikat untuk mempertimbangkan aturan dan prinsip- prinsip yang mengatur batas maritim di bawah hukum internasional. Para pihak  bebas untuk menyetujui perjanjian perbatasan yang mereka inginkan asalkan hak dan kepentingan negara-negara ketiga atau masyarakat internasional tidak terganggu. 35
Berbeda dengan hasil keputusan peradilan internasional tentang delimitasi perbatasan maritim, di Mahkamah Internasional harus memperhatikan prinsip hukum serta ketentuan delimitasi berdasarkan hukum laut internasional 32 Ibid . 33 Blecher. 1979.“Equitable Delimitation of Conti- nental Shelf,”73 Am.J. Int’l, L . 60, p. 83.
34 Ibid.
35 Prescott & Schofield. 2005. The Maritime Political Boundaries of the World , Leiden/Boston:Martinus Nijhoff Publishers, p. 218.
yang berlaku dalam menetapkan hasil keputusannya. Metode yang digunakan mahkamah internasional dalam delimitasi sangat kasuistis dan dalam putusan peradilan jarang yang memiliki kesepakatan bulat dan biasa terdapat dissenting opinion . Berdasarkan pembahasan karakter dan substansi equitable principle di atas dapat disimpulkan sementara bahwa equitable principle merupakan suatu asas hukum yang berbeda dengan keadilan, akan tetapi secara substantif nilai equitable principle tersebut merupakan upaya para pihak atau pengadilan untuk mencapai delimitasi  yang paling mendekati makna keadilan. Kedudukan equitable principle dalam delimitasi maritim di ZEE dan landas kontinen adalah tujuan absolut yang ingin dicapai para pihak, dengan cara dan metode yang diserahkan sepenuhnya pada para pihak dalam proses negosiasi, sedangkan dalam proses peradilan harus sesuai dengan ketentuan konvensi untuk delimitasi. Penulis berusaha untuk merumuskan  definisi equitable principle, yaitu: “Pencapaian kesepakatan para pihak berlandaskan pada sumber hukum internasional dengan mempergunakan cara yang memberikan manfaat terbesar bagi para pihak dengan mempertimbangkan faktor teknis, hukum dan politik untuk menghasilkan pembagian wilayah yang equitable secara proporsional dengan indikator rasio perbandingan panjang pantai dan daratan dengan perairannya.”
B. Area Equitable Principle
Equitable principle merupakan suatu tujuan dari delimitasi maritim antara dua atau lebih negara yang bersebelahan atau berseberangan di wilayah rezim hukum ZEE dan landas kontinen. Dalam pembahasan berikut ini area pencapaian equitable principle digolongkan berdasarkan tipe negara dan rezim hukum yang di atur dalam UNCLOS 1982. Adapun alasan pembagian
tipe negara karena dalam proses untuk mencapai equitable principle terdapat perbedaan antara negara pantai biasa dan negara kepulauan. Indikator penentuan equitable principle pada negara pantai dapat berlaku untuk negara kepulauan, akan tetapi indikator pencapaian equitable principle khsusus bagi negara kepulauan tidak dapat diterapkan pada negara pantai.
1.  Berdasarkan Tipe Negara
a.  . Coastal State
Definisi  negara  pantai  seperti  yang dikemukakan oleh Hasjim Djalal adalah: “ The ‘normal’ coastal states include the coastal states which would be in the position to claim all or practically all the maritime zones stipulated under the new regime of the law of the sea .” 36 Negara pantai memiliki beberapa hak dan kewenangan, antara lain:
1) Kedaulatan teritorial dengan pengecualian tidak berlakunya hak lintas damai di dalam perairan pedalaman sepanjang garis pantai negara itu. 2) Kedaulatan teritorial sepanjang 12 mil diluar dari perairan pedalaman dan di sini berlaku hak lintas damai di laut teritorial tersebut.
3) Hak untuk mengontrol dan mengatur pencegahan pelanggaran  bea  cukai,  fiskal, imigrasi, dan sanitasi di daerah contiguos zone sepanjang 12 mil dihitung dari batas luar laut teritorial. 4) Hak berdaulat di daerah Zona Ekonomi eksklusif untuk melakukan eksplorasi eksploitasi, konservasi dan pengaturan sumber daya alam lautan di water colum . 5) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber 36 Hasjim Djalal.1995. Indonesia And The Law Of
The Sea , Jakarta: CSIS, p. 49.
lautan di Landas Kontinen. Garis pangkal yang dapat digunakan oleh negara pantai dalam penentuan delimitasi maritimnya diantaranya adalah:
1) garis pangkal biasa ( normal baselines ); yaitu garis air rendah di sepanjang pantai. Dalam hal ini garis air rendah dari  batu-batu karang ( fringing reef ) yang terluar juga dapat digunakan. Garis air rendah dan fringing reefs tersebut harus diperlihatkan dalam peta- peta yang diakui secara resmi oleh negara yang bersangkutan; 37
2) garis pangkal lurus ( straight baselines ) 38
3) garis lurus ( straight line ) penutupan sungai; dalam UNCLOS menyatakan apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis pangkal adalah suatu garis lurus yang melintasi muara sungai antara titik-titik pada garis air rendah kesuatu tepi sungai; 39
4) garis penutup  teluk ( closing line ); suatu area dapat menggunakan garis penutup teluk jika bentuknya adalah suatu lekukan yang jelas lekukannya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulut teluk sehingga mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya lebih dari sekedar suatu lekukan pantai semata- mata. Suatu lekukan tidak akan dianggap teluk kecuali luas teluk adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik melintasi mulut lekukan tersebut. 40
5) garis pangkal untuk instalasi
37 Pasal 5-6 UNCLOS 1982.
38 Pasal 7 UNCLOS 1982.
39 Pasal 9 UNCLOS 1982.

## Coastal State
pelabuhan ( harbor works ); yaitu instalasi pelabuhan yang merupakan struktur/bangunan buatan manusia permanen di sepanjang pantai  yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pelabuhan. Hal ini meliputi pangkalan pelabuhan ( jetties ), tanggul-tanggul, dermaga ( quays ), atau fasilitas pelabuhan lainnya, terminal pesisir, pemecah gelombang ( breakwaters ), dinding laut ( sea walls ) dan lain-lainnya. Instalasi pelabuhan seperti yang disebutkan di atas dapat digunakan sebagai lokasi titik pangkal untuk tujuan penentuan garis pangkal laut teritorial dan zona maritim lainnya. 41

## b. Negara Kepulauan
Dalam  definisinya  yang  tercantum dalam Pasal 46, negara kepulauan adalah: ‘ a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands .’ 42 Sedangkan ‘ archipelago ’ sendiri adalah: “ a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such .” 43 UNCLOS 1982 Pasal 46 mendefinisikan kepulauan dalam dua cara yang berbeda. Syarat mendasar untuk kedua definisi tersebut adalah keberadaan pulau-pulau, dan perairan yang saling terhubung ( interconnecting waters ). Bagian  dari  pulau-pulau  dan  fitur  alam lainnya juga dapat dimasukkan dalam
41 Pasal 11 UNCLOS 1982.
42 UNCLOS 1982, Pasal 46 (a).
43 UNCLOS 1982, Pasal 46 (b).
kepulauan. Tidak ada keraguan tentang arti istilah pulau, bagian dari pulau-pulau dan perairan yang terhubung sebagai satu kesatuan/interkoneksi. “Bagian dari pulau- pulau  ‘adalah  klarifikasi  yang  diperlukan untuk kepentingan negara-negara seperti Indonesia yang berbagi pulau Kalimantan dengan Malaysia, yang bukan merupakan negara kepulauan, dan berbagi pulau New Guinea dengan Papua Nugini yang merupakan negara kepulauan tetangga. 44 Karakteristik utama yang membedakan negara kepulauan dengan negara pantai, negara kontinental ataupun midocean archipelagos adalah kedaulatan di wilayah kepulauan tersebut. Wilayah negara yang teritorialnya terpisah dari negara induk seperti negara bagian Hawaii tidaklah termasuk kedalam definisi negara kepulauan, meskipun Hawaii secara geografis  berbentuk  kepulauan,  karena Hawaii tidak memiliki kedaulatan penuh dan kedaulatannya menyatu pada negara induknya Amerika Serikat. Implikasinya Hawaii tidak bisa menggunakan metode delimitasi yang dapat digunakan oleh negara kepulauan.
Definisi  negara  kepulauan  juga mensyaratkan bahwa negara itu keseluruhannya terdiri dari satu atau lebih  kepulauan.  Implikasi  dari  definisi ini maka akan menyebabkan negara yang berbentuk kontinental tapi memiliki midocean archipelagos tidak masuk dalam kategori tersebut, contohnya antara lain negara Denmark yang memiliki kepulauan Faroes, Ekuador yang memiliki kepulauan Galapagos dan Portugal yang memiliki kepualauan Azores. 45 Akibat pembatasan pada  definisi  tersebut  tidak  semua negara yang memiliki kepulauan dapat dikategorikan sebagai negara kepulauan.
44 Prescott & Schofield, op.cit ., p. 169.
45 Mohamed Munavvar. 1993. Ocean States:
Archipelagic Regimes In The Law Of The Sea , Dissertation at  Dalhousie University. Halifax,
Nova Scotia, p. 243.
Jika dilihat dari tipe negaranya maka permasalahan dalam melakukan delimitasi antar negara terkendala karena masih kurang jelasnya tentang peran garis pangkal kepulauan dalam penentuan metode delimitasi. Hal ini bisa menjadi hambatan jika pihak lawan perundingan tersebut tidak menyandang status negara kepulauan. Sebagai contoh, seperti dalam delimitasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam, maka Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menggunakan garis pangkal kepulauan sedangkan malaysia atau Vietnam hanya bisa menggunakan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus dalam penentuan garsi pangkalnya. Kondisi ini menyebabkan pihak lawan merasa dirugikan karena melalui metode penarikan garis pangkal kepulauan maka Indonesia akan mendapatkan wilayah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan garis pangkal normal.
Akan tetapi, jika ditinjau secara hukum, maka Indonesia yang menyandang hak negara kepulauan memang difasilitasi untuk menggunakan garis pangkal kepulauan demi untuk mengakomodasi bentuk  geografis  negara  kepulauan  yang jelas berbeda dengan negara daratan. Mengingat aturan mengenai delimitasi maritim di ZEE dan landas kontinen adalah berdasarkan kesepakatan, maka untuk mencapai kesepakatan ini akan memakan waktu yang panjang, karena biasanya pihak lawan  yang merupakan negara pantai akan mengajukan keberatan atas penentuan garis pangkal kepulauan yang diterapkan oleh Indonesia. Di sini pentingnya penafsiran equitable  principle agar dapat menengahi perbedaan kedua belah pihak.
Adapun usaha penyelesaiannya dapat mempergunakan negosasi yang aktif dan intensif antara para pihak karena kunci utama penyelesaian delimitasi adalah perundingan atau negosiasi
yang intensif. Jika ternyata tidak juga berhasil maka berdasarkan Bab XV UNCLOS tentang penyelesaian sengketa kasus tersebut dapat dibawa ke ranah pengadilan internasional.Jalan lain bagi penyelesaian sengketa delimitasi adalah dengan melakukan kerjasama pengelolaan wilayah melalui zone cooperation seperti yang dilakukan Indonesia dan Australia di Celah Timor dulu.

## 2. Berdasarkan Rezim Hukum
UNCLOS 1982 merupakan kerangka hukum laut internasional yang komprehensif. Konvensi ini mengatur rezim-rezim hukum laut secara lengkap yang satu sama lainnya memiliki kewenangan yurisdiksi yang berbeda. Ditinjau dari isinya, UNCLOS tersebut memiliki beberapa poin penting, yaitu:
a. Sebagian  merupakan  kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial;
b.  Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen. Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya ( Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin ) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar
laut Teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
c.  Sebagian melahirkan rezim-rezim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di
Dasar Laut Internasional. Adapun kaitannya dengan area
aplikasi equitable principle maka UNCLOS 1982 telah menetapkan rezim ZEE dan landas kontinen yang secara eksplisit harus menghasilkan equitable solution dalam penyelesaian delimitasi maritim antara negara yang bersebelahan atau berseberangan dan mengukuhkan equitable principle sebagai bagian ketentuan hukum positif, tidak hanya sekedar salah satu prinsip hukum umum dalam hukum internasional.
C. Orientasi Equitable Principle
Di dalam proses delimitasi untuk mencapai equitable principle terdapat beberapa prinsip yang melandasi unsur filosofis  hubungan  antar  negara  yang merupakan dasar untuk tercapainya equitable principle. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi jiwa dari delimitasi dan equitable principle yaitu keadilan, sovereignty , dan sovereign rights. Dibawah ini akan diuraikan mengenai keterkaitan beberapa prinsip diatas dengan equitable principle.

## 1. Keadilan
Hak berdaulat di ZEE dan landas kontinen berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi serta manajemen sumber daya alam di wilayah terkait. Jika dihubungkan dengan proses delimitasi maka poin-poin penting tersebut berhubungan erat dengan pembagian SDA serta pembagian hak untuk memanfaatkannya secara adil
antara negara-negara yang bertetangga. Berbicara tentang pembagian SDA yang sesuai equitable principle maka peneliti cenderung untuk mempergunakan tiga teori terkemuka yang memiliki relevansi dengan kajian ini yaitu: teori keadilan utilitarian, teori keadilan Rawls, serta teori keadilan libertarian sebagai landasan analisis untuk mengidentifikasi  nilai  keadilan  dalam equitable principle , mengingat ketiga teori tersebut berhubungan erat dengan pembagian sumber daya/ properti kepada masing-masing pihak yang berhak.
Secara umum teori-teori diatas ditujukan pada konteks “individu” di satu sisi, dan konteks “negara” di pihak lain sebagai subyeknya, sehingga untuk mencocokkan teori yang dipilih dengan pemecahan permasalahan penelitian ini peneliti mempergunakan interpretasi secara analogi (interpretasi per analogiam ) terhadap konteks “subyek” teori. Pada persoalan delimitasi kedudukan negara dengan negara lainnya sebagai para pihak dalam negosiasi dapat dianalogikan sebagai subyek “individu”, sedangkan hukum internasional dalam hal ini adalah UNCLOS 1982 dianalogikan sebagai negara yang berfungsi sebagai organ pengatur dalam hukum laut internasional. Analogi ini dilakukan karena peran negara dalam proses delimitasi sama kedudukannya dengan kedudukan individu pada kajian teori keadilan. Demikian pula kedudukan aturan hukum internasional yang mengatur batas-batas serta standar delimitasi perbatasan maritim berkedudukan seperti peran negara yang mengatur individu warganya.
Analisis terhadap hakikat equitable principle ini adalah untuk menguraikan pendekatan keadilan yang bagaimanakah yang cocok untuk diterapkan dalam mencapai equitable principle dalam penentuan delimitasi perbatasan maritim. Apakah keadilan itu? Keadilan dapat diartikan dalam banyak hal seperti,
pentingnya memiliki hak, fairness , dan equality . 46 Allen Buchanan berpendapat bahwa tujuan yang tepat untuk dogma sistem hukum internasional adalah untuk mencapai perdamaian antar negara, bukan keadilan. 47 Dalam perkembangan teori keadilan dikenal tiga pandangan teori keadilan yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu teori keadilan utilitarian yang diusung oleh John Stuart Mill, teori keadilan John Rawls, dan teori keadilan libertarian oleh Robert Nozick.
Mazhab utilitarian cenderung berada di antara mereka yang tidak melihat kesenjangan besar antara keadilan dan moralitas. Utilitarian melihat keadilan sebagai bagian dari moralitas dan tidak melihat keadilan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kepedulian moral lainnya. Secara khusus, utilitarian berpikir bahwa kita harus mempromosikan kebaikan ( things of value ), dan banyak yang berpikir kebaikan dapat ditemukan dalam kebaikan tunggal, seperti kebahagiaan, kemajuan, kesejahteraan, atau kepuasan nafsu. Ide keadilan utilitarian menghubungkan moralitas dengan hukum, distribusi ekonomi, dan politik. Utilitarian sering menganjurkan kesejahteraan sosial karena kesejahteraan semua orang adalah kepentingan moral dan kesejahteraan sosial merupakan cara yang baik untuk memastikan semua orang berkembang sampai batas minimal. 48 Utilitarianisme adalah bentuk konsekuensialisme, 49 di mana hukumannya berwawasan ke depan.
46 W.H. Shaw. 1998. Business Ethics (Third Edition), United States:Wadsworth Publishers, pp. 87-88.
47 Allen Buchanan.2007. Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundation for Inter- national Law , Oxford: Oxford University Press, p. 6. 48 Shaw, op.cit , p. 90.
49 “ the theory that the value and especially the mor- al value of an act should be judged by the value of its consequences ,” available from:  http://www. merriam-webster.com/dictionary/consequential- ism, [accesed February 11, 2016].
Dalam A Theory of Justice , Rawls berusaha untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis dan kuat seperti mazhab utilitarianisme, tetapi masih menampung gagasan non-utilitarian bagi keadilan. Dalam membangun pandangannya tentang “ justice as fairness ,” ia menarik inspirasi dari sebuah metode keadilan distributif yang sederhana dan paradigmatis. Dalam pandangan Rawls, kunci untuk mengembangkan sebuah teori yang memadai tentang keadilan distributif adalah untuk merancang metode analog untuk pembagian yang lebih rumit terhadap biaya dan keuntungan dalam kerjasama sosial. 50
Sekarang setelah kita memahami tujuan besar Rawls, mari kita lihat pembelaannya terhadap “ justice as a fairness .” Rawls merumuskan teorinya sehingga mencakup dua prinsip utama, tetapi karena prinsip kedua memiliki dua cabang juga, maka dapat dipahami dalam teori Rawls terdapat tiga prinsip yang berbeda: the Principle of Equal Basic Liberties, the Principle of Fair Equality of Opportunity , dan the Difference Principle . The Principle of Equal Basic Liberties yang menikmati prioritas di atas dua prinsip lainnya, menetapkan bahwa “ each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all .”  Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama seperti kebebasan hati nurani, kebebasan berbicara, kebebasan partisipasi politik, hak milik pribadi, dan lain-lain. Selain itu juga harus kompatibel dengan orang lain yang menikmati kebebasan pada tingkat yang sama pula. The Principle of Fair Equality of Opportunity mensyaratkan bahwa jabatan dan posisi yang benar- benar terbuka untuk semua kesempatan 50  A. Altman & C.H. Wellman. 2009. A Liberal The- ory Of International Justice. Oxford: Oxford Uni- versity Press, pp. 124-125.
di bawah kondisi persamaan yang adil. Ide pokoknya adalah bahwa setiap orang harus mampu bersaing di dalam tingkat lapangan kerjanya, sehingga mereka yang memiliki bakat dan motivasi yang sama menikmati kesempatan yang sama untuk mendapat penghargaan dalam posisi ekonomi, kekuasaan, dan prestise. Pada akhirnya, the Difference Principle menegaskan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang paling tidak beruntung akan mendapatkan manfaat maksimal yang paling menguntungkan bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut maka peyimpangan dari kesetaraan diperbolehkan hanya ketika hal itu adalah untuk keuntungan maksimal bagi mereka yang mendapatkan jatah paling kecil. 51
Keadilan dalam sudut pandang liberalisme juga berkembang dalam filsafat  hukum  dewasa  ini.  Teori  liberal hukum adalah sekelompok pandangan tentang sifat hukum dan batasan yang diperbolehkan dalam penggunaan hukum. Esensi liberalisme adalah pandangan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuasaan koersif untuk memaksakan konsepsi tentang kehidupan yang baik pada individu. Dalam setidaknya satu dari bentuk-bentuk  modern  yang  signifikan, liberalisme juga berkomitmen untuk kesetaraan. negara memperlakukan warganya sebagai setara hanya jika memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan dan bertindak atas konsepsi kebaikannya sendiri. Komitmen kebebasan secara historis telah terwujud dalam hubungan filosofis antara liberalisme dan positivisme hukum. 52
Dalam arti yang paling umum, libertarianisme  adalah  filsafat  politik
51 Ibid . p.126.
52 Leslie P.Francis & Bruce Landesman. “Liberal Philosophy of Law,” Christopher Berry Gray (ed), 1999, The Philosophy of Law: An Encyclopedia Volume II, Garland Publishing, Inc.: New York & London. p. 506.
yang menegaskan hak-hak individu untuk kebebasan, untuk memperoleh, menyimpan, dan bertukar kepemilikan mereka, dan menganggap perlindungan hak-hak individu merupakan peran utama untuk negara. Catatan ini adalah pada libertarianisme dalam arti sempit dalam pandangan moral yang agen awalnya sepenuhnya memiliki diri mereka sendiri dan memiliki kekuatan moral tertentu untuk memperoleh hak milik dalam hal-hal eksternal. 53
Versi yang paling terkenal dalam aliran Libertarian tidak diragukan lagi, adalah “teori hak” Robert Nozick, yang menyatakan bahwa keadilan distributif terutama hanya terdiri dari tiga prinsip: 54
1.  the principle of justice in acquisition,
2.  the principle of justice in transfer,
3. the  principle  of  rectification  for violations of (1) and (2).
Libertarian melihat individu sebagai unit dasar analisis sosial. Hanya individu yang membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. pemikiran libertarian menekankan martabat masing- masing individu, yang mencakup hak dan tanggung jawab.  Karena individu adalah agen moral, mereka memiliki hak untuk menjadi aman dalam hidup mereka, kebebasan dan properti. Hak-hak ini tidak diberikan oleh pemerintah atau masyarakat; akan tetapi melekat dalam sifat manusia. 55
Libertarianisme adalah pandangan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidupnya dengan cara apapun ia memilih selama dia menghormati persamaan hak orang lain. Robert Nozick, melihat keadilan sebagai hasil pertukaran kebebasan, dan ia menolak gagasan
53 Peter Vallentyne & Bas van der Vossen, “Liber- tarianism”, The Stanford Encyclopedia of Philos- ophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL  http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/ entries/libertarianism,  diakses  tanggal  23  Mei 2016.
54 Ibid .
55 David Boaz, 1997, Libertarian A Primer, Free Press: New York, hlm. 16.
bahwa setiap orang berhak atas segala sesuatu dengan tanpa memperhatikan keadaan sekitar mereka. 56
Paada akhir pembahasan teori keadilan yang dikaitkan kepada equitable principle maka dapat disimpulkan bahwa teori keadilan John Rawls menginspirasi prinsip kebutuhan ( the need principle ) yang menyerukan kepuasan yang setara atas kebutuhan dasar. Aliran utilitarianisme telah tumbuh dari etika konsekuensialisme, atau tradisi dalam filsafat dan ekonomi yang menekankan konsekuensi dan keadaan- akhir. Teori ini berkaitan erat dengan Prinsip  Efisiensi,  yang  mengedepankan maksimalisasi Surplus. Berlawanan dengan utilitarianisme,  teori Robert Nozick mengedepankan Prinsip equity , yang didasarkan pada proporsionalitas dan tanggung jawab individu. 57
Adapun penterjemahan kaitan teori keadilan dalam proses delimitasi adalah: penentuan delimitasi dengan menggunakan metode median atau equidistance cenderung mewakili teori justice as fairness dengan pertimbangan dalam metode median pembagian wilayah dibagi sama rata tanpa mempertimbangkan komposisi wilayah masing-masing pihak. U tilitarian justice sendiri merupakan pendorong bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan kemanfaatan terbesar bagi masing-masing pihak. Disini yang lebih sesuai adalah pandangan utilitarian Bentham yang lebih cenderung ke asas utilitarian individual, yang dikaitkan pada kemanfaatan terbesar dari masing-masing pihak yang dalam hal ini individu-individu dalam masyarakat internasional adalah negara. Selain itu prinsip dalam libertarian justice tercermin sebagai indikator pengukur equitable 56 D. Boaz.  1997. Libertarianism – A Primer. , New York: Free Press, p. 2.
57 James Konow, 2003.‘Which Is the Fairest One of All?A Positive Analysis of Justice Theories,’ Journal of Economic LiteratureVol. XLI  pp. 1188–1239, p . 1189.
principle dengan mempergunakan pembagian yang proporsionalitas antara para pihak dengan memperhatikan rasio luas daratan dan panjang pantai dengan perairannya sehingga masing-masing pihak mendapatkan sesuai dengan proporsinya dengan tanpa merugikan pihak lainnya.
2. Sovereignty & Sovereign Rights
Untuk memahami kedaulatan dalam konteks hukum laut internasional, pertama kita harus melihat secara sekilas mengenai makna dan pengertian dari kedaulatan itu sendiri. Menurut Bodin,“ Sovereignty is the absolute and perpetual power of a commonwealth ...” 58 maksud dari ungkapan Bodin ini adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tanpa adanya tanggungjawab, baik itu terhadap rakyatnya sendiri ataupun kepada negara lain. Ide kekuasaan tanpa tugas tanggungjawab ini dapat disamakan dengan titel “pangeran” jika dibandingkan dengan titel “Raja.” Istilah “Raja” lebih mengacu kepada kesan seseorang yang memiliki tanggungjawab dan kaum bangsawan, sedangkan istilah “Pangeran” lebih berkonotasi pada kekuasaan dan hak istimewa tanpa adanya kewajiban. Keputusan tertinggi untuk mengikuti norma dan hukum tergantung sepenuhnya pada negara berdaulat tersebut. Kedaulatan harus menolak hukum internasional, hukum nasional, dan pembatasan- pembatasan lainnya terhadap hak negara. Kedaulatan menempati posisi tertinggi dan terakhir dari kekuasaan politik negara. 59 Lebih jauh lagi Bodin menyatakan bahwa “ sovereignty is not limited either in power,
58 Jean Bodin.1992. On Sovereignty: Four Chapter from the Six Books of the Commonwealth , edited and translated by Julian H. Franklin, Cambridge: CambridgeUniversity Press, p. 1.
59 D. A. Rosenvinge. 2000. ‘The Five Faces Of The State: Sovereignty In International Legal Discourse,’ Dissertation In Political Science , University of Pennsylvania, pp 26-27.
or in function, or in length of time .” 60
Sebaliknya, Rousseau merevisi analisis kedaulatan yang dipaparkan Bodin. Dalam konsep Rousseau, satu- satunya kedaulatan yang memiliki legitimasi adalah rakyat, dimana negara adalah hasil dari kontrak yang dapat saja dibatalkan antara rakyat dan pihak yang menggunakan kekuatan di dalam negara. Rousseau menulis: “ Sovereignty, being nothing but the exercise of the general will, can never be alienated, and that the sovereign power, which is only a collective being, can be represented by itself alone; power indeed can be transmitted, but not will .” 61
Sebagaimana diketahui bahwa poin pertama dari hubungan internasional adalah eksistensi negara, atau entitas politik yang independen, yang masing- masing pihak memiliki kedaulatan baik secara internal maupun eksternal. Negara-negara dalam melaksanakan perannya dalam berbagai tingkatan seperti supremasi dan independen berangkat dari konsep kedaulatan. 62 Kedaulatan negara saat ini memiliki empat aspek yang terdiri dari teritorial, populasi, pemerintah yang berkuasa, dan pengakuan dari masyarakat internasional. 63
Hukum internasional dalam mengatur kedaulatan negara di darat dan di laut memiliki perbedaan yang mendasar baik dari sisi substantif dan prosedural. Perbedaan ini terjadi dalam hukum laut yang mengatur antara  kedaulatan ( sovereignty) , hak berdaulat ( sovereign rights ), dan yurisdiksi ( jurisdiction ) dimana 60 Ibid , p. 3.
61 Rousseau.1967. The Social Contract and Dis- course on the Origin of Inequality , New York:Si- mon & Schuster, p. 27.
62 Lee , Wei-Chin.1986.‘Sovereignty And The Law Of The Sea: A Comparison Between United States And The People’s Republic Of China. ’ Dissertation In Political Science. University Of Oregon, p.182.
63 T. Biersteker & Chintia Weber.1996. State Sov- ereignty as Social Construct , Cambridge:Cam- bridge University Press, p. 46.
setiap istilah tersebut menunjukkan bentuk kekuasaan negara yang berbeda yang akan digunakan di masing-masing zona maritim ini. “ Sovereign rights ” di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen adalah hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara  spesifik  dan  hukum  internasional tidak mengijinkan negara melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah tersebut. 64 Perbedaan ini tidak berlaku pada teritorial daratan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di daratan hanya berlaku kedaulatan penuh negara. Untuk lebih mempermudah pengenalan istilah secara teknis maka dapat dikatakan bahwa tidak ada istilah “hak berdaulat” di daratan. Istilah ini hanya berlaku dalam ranah hukum laut internasional.
Sebagai bagian substantif, hak di wilayah daratan didapatkan melalui fakta  kepemilikan  fisik  sedangkan  hak di wilayah maritim didapatkan melalui penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip “ equitable .” Secara prosedural, yurisdiksi atas sengketa teritorial darat dapat dilakukan hanya melalui persetujuan para pihak yang bersengketa, sedangkan yurisdiksi atas sengketa di wilayah maritim secara esensial adalah mandatory. 65
Adapun dalam kepemilikan di wilayah laut hal penting yang perlu diperhatikan sebagai aspek sentral, yaitu modus alokasi yang diadopsi oleh UNCLOS untuk pengakuan wilayah maritim tidak berdasarkan pada kepemilikan atau kontrol seperti misalnya akuisisi pada wilayah teritorial, melainkan melalui proses yang diatur dalam hukum laut. 66 Doktrin alokasi yang  tidak  berdasarkan  penggunaan  fisik atau kepemilikan melainkan berdasarkan
64 Brilmayer, Lea & Klein, Natalie.(Spring 2001). Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of A Common Denominator, 33 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 703, p. 704.
65 Ibid .
66 UNCLOS 1982 Pasal 2 (territorial sea), 33 (contiguous zone), 55 (exclusive economic zone), 86 (high seas).
kedekatan  geografis  pada  akhirnya dikenal sebagai doktrin ab initio , yang berarti titel yang eksis dari luar atau titel yang menjadi bagian tetap serta tidak memerlukan aksi negara pantai untuk menyempurnakannya. Keputusan untuk tidak  memasukkan  okupasi  fisik  sebagai kriteria kepemilikan memang disengaja. Inggris sebagai contohnya, dikenal lebih condong untuk memilih rezim kepemilikan di lautan dapat dilakukan melalui okupasi, khususnya melalui eksploitasi di landas kontinen dengan tujuan pengambilan mineral tambang. Namun, para perancang kedua konvensi baik di tahun 1958 tentang Landas Kontinen dan UNCLOS 1982, serta para akademisi telah sepakat bahwa okupasi fisik tidak relevan atas hak berdaulat di landas kontinen. Alasan utama dari keputusan ini adalah untuk mencegah perburuan wilayah yang nantinya akan merugikan negara berkembang. 67
Mahkamah Internasional me- nyatakan: 68 ” The ‘ab initio’ doktrin diadopsi pada Konferensi Jenewa sebagai sarana untuk melindungi negara pantai yang belum membuat proklamasi hak landas kontinen mereka dan tidak memiliki sarana untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya mereka...” Semua negara pantai menerima doktrin ini tanpa ragu-ragu terutama untuk mencegah  konsekuensi negatif, yaitu mencegah perburuan dan pengambilan sumber daya laut di landas kontinen yang dilakukan oleh beberapa negara maju berdasarkan dogma Grotian “ freedom of the sea .” 69
Alasan penolakan doktrin “ first come, first served ” disebabkan meluasnya ketidakinginan negara-negara pantai untuk menerima konsekuensi distribusi doktrin tersebut yang dapat berakibat pada ketidakadilan. Negara-negara berkembang
67 Brilmayer & Klein, op.cit ., p. 711.
68 Tunisia. v. Libyan Arab Jamahiriya case, 1982 I.C.J. 123 (Feb. 24).
69 Brilmayer & Klein, op.cit ., p. 712.
telah menyadari jika menggunakan doktrin tersebut maka negara berkembanglah yang paling akhir dapat menikmati hak berdaulat di landas kontinen karena keterbatasan teknologi dan sarana prasarana, bahkan mungkin mereka tidak dapat menikmati hak berdaulat itu sama sekali. 70
Substansi hukum untuk pengaturan alokasi wilayah maritim sangat berbeda dengan substansi hukum pengaturan alokasi teritorial daratan. Sir Robert Jennings membandingkan kepemilikan wilayah daratan dan maritim dengan menyatakan bahwa wilayah maritim dialokasikan menurut “ certain a priori legal principles ,” sementara sengketa mengenai kepemilikan wilayah daratan dapat diselesaikan melalui konsultasi “ the juridical and geographical history of the particular boundary in question ,” khususnya mengenai okupasi fisik daratan. 71
Yang patut diingat oleh negara pantai adalah dalam wilayah hak berdaulatnya kapal-kapal asing bebas berlayar diwilayah tersebut karena pada dasarnya wilayah perairan di ZEE bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing, terkecuali jika kapal asing itu bermaksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi seperti pencurian ikan atau pengambilan sumber kekayaan alam lainnya baru negara pantai yang bersangkutan berwenang untuk menangkap kapal tersebut. Negara pantai hanya berdaulat atas hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah hak berdaulatnya.
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pertimbangan politik merupakan hal mendasar dalam delimitasi perbatasan maritim, karena proses ini berkaitan dengan isu sensitif tentang  kedaulatan dan hak berdaulat yang menyentuh inti masalah keamanan nasional, kepentingan
70 Ibid .
71 Ibid . p. 717.
ekonomi yang vital dan integritas legitimasi bagi negara-negara yang bersangkutan. Perselisihan rumit terhadap interpretasi hukum internasional sering hanya merupakan gejala dari kurangnya dasar kemauan politik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Diktum Ancel  pada perbatasan darat sama tepat dalam kaitannya dengan delimitasi perbatasan maritim: Il n’y a pas de problemes de frontiers. Il n’est que des problemes de Nations [Tidak ada masalah perbatasan. Hanya ada masalah bangsa.]. 72
D. Cakupan Equitable Principle
Equitable principle sebagai suatu hasil dari proses delimitasi memiliki beberapa cakupan atau ruang lingkup yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hasil akhir delimitasi yang equitable menurut para pihak. Terdapat tiga unsur penting dalam cakupan penentuan equitable principle , yaitu: bidang teknik, hukum dan politik.
1. Faktor Teknis
Berdasarkan praktek kebiasaan dalam peradilan internasional serta praktek delimitasi negara, pada prinsipnya sangat umum dipergunakan metode median line/equidistance sebagai langkah awal delimitasi dalam penarikan garis pangkal. Beberapa negara telah me- lakukan perjanjian perbatasan maritim di wilayah landas kontinen diluar batas 200 nm… International Tribunal on the law of the Sea (ITLOS) menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk perbatasan landas kontinen di luar 200 nm juga menggunakan metode delimitasi yang tidak berbeda dari yang digunakan dalam wilayah 200 nm dan dengan demikian mendukung penggunaan metode equidistance/keadaan yang relevan, karena ITLOS menggunakankan metode
72 Prescott & Schofield. op.cit . p. 246.
ini dalam wilayah 200 nm. 73 Setelah tahap itu baru dipertimbangkan apakah hasil garis tersebut memuaskan para pihak atau masih harus dinegosiasikan lagi dengan memperhatikan faktor teknis, hukum serta politik dan special circumstances wilayah yang didelimitasi agar equitable solution didapatkan oleh semua pihak. Untuk mengukur apakah metode median line/ equidistance dapat diteruskan atau harus dipertimbangkan lagi, maka digunakan asas proporsionalitas dengan melihat komposisi rasio panjang garis pantai antara kedua wilayah yang berhadapan. Dalam negosiasi delimitasi, para pihak bebas untuk menyetujui metode apapun dalam delimitasi maritim untuk mencapai garis perbatasan yang equitable . Menentukan metode penetapan perbatasan dapat dianggap sebagai tahap penting dari proses delimitasi. Setelah metode delimitasi disepakati, bagaimana metode yang diterapkan dalam praktek menjadi penting. Jika equidistance digunakan sebagai metode penetapan perbatasan, seperti yang sering terjadi, salah satu masalah yang biasanya dibahas pada tahap awal adalah bagaimana memilih dan menentukan basepoint dan baselines yang relevan. Dalam negosiasi di mana salah satu pihak merupakan negara kepulauan dan yang lainnya adalah negara pantai biasa,  pembahasan mengenai hal ini bisa jadi memakan waktu dan melelahkan. 74

## 2. Faktor Hukum
Berdasarkan ruang lingkup hukum maka permasalahan pencapaian equitable 73 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, 14 March 2012, see www..itlos.org. para. 455, diakses tanggal 12 November 2016.
74 Sora Lokita. 2010. The Role Of The Archipelagic Baselines In Maritime Boundary Delimitation , New York: The United Nations:Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, p. 72.
principle dalam delimitasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu tentang indikator equitable principle di negara pantai dan indikator bagi negara kepulauan. Pada dasarnya indikator bagi negara pantai secara umum juga digunakan oleh negara kepulauan, akan tetapi indikator untuk negara kepulauan tidak dapat berlaku bagi negara pantai karena kekhususan dari sifat negara kepulauan yang tidak dimiliki oleh negara pantai, bahkan negara kepulauan sendiri bisa saja tidak dapat menggunakan haknya sebagai negara kepulauan jika ternyata kriteria yang harus dipenuhi dalam indikator equitable pinciple bagi negara kepulauan tidak terpenuhi. Dalam penentuan delimitasi selain prinsip dan metode yang telah dijabarkan di atas proses delimitasi juga dipengaruhi oleh perkembangan beberapa aspek seperti aspek  geografi,  ekonomi,  sosial,  politik, aspek teknologi dan lingkungan.
3. Faktor Politik
Aspek politik dijadikan salah satu alasan yang berpengaruh karena proses delimitasi maritim  dianggap sebagai suatu perbuatan politik. Teori ini menekankan bahwa karakter pemerintahan melekat dalam hampir semua pembuat perbatasan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan perbatasan merupakan representatif dari nasional, subnasional, atau bagian dari kepentingan negara. Bahkan jika sengketa perbatasan itu diserahkan pada pengadilan pihak ketiga, perpanjangan dari karakter pemerintah dalam proses peradilan itu masih terlihat jelas yang tercermin dalam agen-agen pemerintah yang  mempertahankan kontrol atas kasus yang diajukan, lingkup isu yang diajukan, dan biasanya negara juga memiliki hak veto/penolakan atas pemilihan hakim atau arbitrase yang akan mengadili kasusnya. 75
75 Douglas M. Johnston.1988. The Theory and History of Ocean Boundary-Making , Canada: McGill-Queen’s University Press, p. 22.
Menurut Oxman, keputusan politik dapat  diidentifikasikan  di  dalam  empat keputusan penting yang berhubungan dengan perbatasan maritim, diantaranya yaitu: keputusan untuk melakukan negosiasi, keputusan untuk mengajukan perbatasan khusus, 76 keputusan untuk melakukan konsesi dengan pandangan untuk mencapai perjanjian, dan keputusan untuk menyetujui perjanjian khusus. 77
Karakter politik dalam pembuatan perbatasan secara khusus tampak dalam tahap pertama, yaitu alokasi. Tahap selanjutnya yaitu delimitasi lebih banyak melibatkan campuran antara pertimbangan politik dan teknik secara seimbang. Tahap ketiga, yaitu demarkasi lebih banyak melibatkan aspek teknik. Tahap akhir, yaitu administrasi jelas melibatkan aspek politik dalam pengertian yang luas yaitu administrasi publik dimana secara umum merupakan  refleksi  dari  sistem  politik secara keseluruhan. 78
Efek utama dari pendekatan politik dalam penentuan delimitasi perbatasan ( boundary-making ) adalah untuk menggarisbawahi fakta bahwa hampir semua perbatasan terutama dalam perjanjian bilateral merupakan produk dari proses politik. Para ahli politik dilatih untuk memberikan data dan ide yang mungkin memiliki nilai yang menjelaskan ( explanatory ), memprediksi ( predictive ), dan memberi petunjuk ( prescriptive ). Aspek politik juga mempunyai kelemahan yang dapat dijadikan kritik karena memperkenalkan terlalu banyak ketidakpastian ke dalam teori dan praktek
76 Beberapa negara telah mengumumkan posisi publik yang berkaitan dengan lokasi perbatasan sebelum diadakannya negosiasi, apakah itu dengan alasan taktik atau politik atau karena kebutuhan  untuk  menentukan  batas  geografi sementara dalam peraturan domestik atau untuk penegakan tindakan hukum.
77 Charney and Alexander (eds). 1991. International Maritime Boundaries, Volume I, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 11.
78 Johnston, op.cit , p. 22.
penentuan delimitasi perbatasan dengan nampak  lebih  meningkatkan  fleksibilitas, meskipun hal ini dapat mengorbankan aspek  prinsip,  tradisi,  geografi,  dan faktor stabilisasi lainnya, kepermanenan, dan prediktabilitas. Para ahli negosiasi juga mendapat kritikan karena terlalu banyak bersandar kepada tujuan untuk menyelesaikan isu-isu sulit melalui cara adhoc yang mengabaikan beberapa implikasi jangka panjang. 79
Dalam beberapa kesepakatan delimitasi, terkadang para pihak mempergunakan asas preseden dalam penentuan metode penarikan delimitasi batas maritim. Dalam putusan pengadilan internasional, asas preseden ini juga sangat berpengaruh dalam penentuan keputusan pengadilan dengan mempergunakan sandaran hukum dari kasus-kasus yang diputuskan sebelumnya dalam permasalahan yang semisal.
Sebagai contoh, dalam perundingan perbatasan Indonesia dengan Filipina hasil akhir yang dicapai hampir sama dengan kasus Libya v Malta, garis delimitasi ditentukan dengan mempergunakan asas proporsionalitas. Dimana Filipina memiliki pulau-pulau kecil berlawanan dengan pulau Manado. Indonesia mempergunakan yurisprudensi Libya v Malta sebagai asas preseden.
E. Tujuan Equitable Principle
1. As Corrective of law
Melihat peran utama equity dalam delimitasi maritim, maka muncul pertanyaan mengenai apa saja tujuan dari equity tersebut? Ada dua perbedaan posisi mengenai equity yang muncul untuk menjawab pertanyaan di atas. 80 Untuk interpretasi pertama memandang equity sebagai perbaikan ( corrective ). Tujuan
79 Ibid . 80 Prosper Weil. 1989, The Law Of Maritime Delimitation--Reflections , Cambridge: Grotius Publications Limited, p. 153.
equity disini adalah untuk mengurangi kerasnya hukum, “ to mitigate the effects of the application of the rule of law in particular circumstances in which the strict rule of law would work an injustice .” 81 Aplikasi dari equity akan  menghasilkan  modifikasi aturan hukum umum dimana keadaan khusus dalam suatu kasus tertentu diperlukan. Interpretasi para sarjana hukum internasional di atas sebenarnya berakar dari pendapat Aristoteles, yaitu:
[T]he equitable is not just in the legal sense of “just” but as a corrective of what is legally just. The reason is that all law is universal, but there are some things about which it is not possible to speak correctly in universal terms. Now, in situations where it is necessary to speak in universal terms but impossible to do so correctly, the law takes the majority of cases, fully realizing in what respect it misses the mark. The law itself is none the less correct. For the mistake lies neither in the law nor in the lawgiver, but in the nature of the case. For such is the material of which actions are made. So in a situation in which the law speaks universally, but the case at issue happens to fall outside the universal formula, it is correct to rectify the shortcoming, in other words, the omission and mistake of the lawgiver due to the generality of his  statement.  Such  a  rectification corresponds to what the lawgiver himself would have enacted if he had known [of this particular case]. That is why the equitable is both just and also better than the just in one sense. It is not better than the just in general, but better than the mistake due to the generality [of the law]. And this is the very nature of
81 Jennings. “ Equity and Equitable Principles ,” dalam L.D.M.Nelson,1990. “The Roles Of Equity In The Delimitation Of Maritime Boundaries,”  84 Am. J. Int’l L. 837 , p. 839.
the equitable, a rectification of law where law falls short by reason of its universality.’ 82
2. As General Principle
Untuk pendekatan kedua, equity dianggap memainkan peran yang lebih otonom. Equity di sini berfungsi sebagai bagian dari hukum internasional. Mahkamah Internasional melihat peran equity sebagai ide keadilan yang langsung, sebagaimana dinyatakan:
The Court whose task is by definition  to  administer  justice  is bound to apply it. In the course of the history of legal systems the term “equity”  has  been  used  to  define various legal concepts. It was often contrasted with the rigid rules of positive law, the severity of which had to be mitigated in order to do justice. In general, this contrast has no parallel in the development of international law; the legal concept of equity is a general principle directly applicable as law. 83 Hans Kelsen menyebutkan bahwa: so far as retribution means like for like, it is one of the many varieties of the principle of equality, which, too, is presented as the essence of justice. This idea of justice starts from the presupposition that men are by their very nature equal, and results in the postulate that all men shall be treated in an equal way. Since, however, the presupposition is evidently wrong, men being in fact very different, no two men being really equal, the only possible meaning of the postulate is that a social order, in conferring rights and imposing duties on men, should ignore certain differences –only
82 Aristotle.1962. Nichomachean Ethics , dalam kutipan Janis. 1983, op.cit. p. 8.
certain, not all differences. 84
Retribusi dalam pandangan Hans Kelsen diartikan sebagai, sesuatu yang sejenis maka dibalas dengan keadaan yang sama, hal ini merupakan salah satu dari prinsip kesetaraan yang menjadi dasar dari keadilan. Ide keadilan ini bermula dari preposisi bahwa secara alamiah setiap orang itu adalah setara, sehingga menghasilkan suatu postulat bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam kenyataan, postulat tersebut terbukti salah karena tidak ada dua orang  yang benar-benar sama, sehingga yang paling masuk akal bahwa postulat itu hanya berlaku dalam tatanan sosial, dalam memberikan hak dan memaksakan tugas pada masing-masing orang, maka harus mengabaikan perbedaan- perbedaan  tertentu saja, namun tidak semua perbedaan dapat diabaikan. 85 Di sinilah peran dari equitable principle dalam mencapai keadilan dipergunakan sebagi suatu prinsip yang lebih lunak dari pada pengertian keadilan.

## IV. Penutup
Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas hukum yang berbeda dengan keadilan, akan tetapi secara substantif nilai equitable principle tersebut merupakan upaya para pihak atau pengadilan untuk mencapai delimitasi yang paling mendekati makna keadilan.
Equitable principle sebagai suatu tujuan dalam proses delimitasi maritim merupakan asas yang bernilai absolut dalam pencapaian delimitasi maritim. Untuk mencapai equitable principle maka negara yang berunding bebas untuk menentukan cara serta metode
84 Hans Kelsen. 1957. What Is Justice? Justice, Law, And Politics in the Mirror of Science , Berkeley and Los Angeles:University of California Press, p. 14.
yang mereka tetapkan dalam delimitasi. Berdasarkan analisis tersebut penulis mencoba  membuat  rumusan  definisi equitable principle, yaitu:”Pencapaian kesepakatan para pihak berlandaskan pada sumber hukum internasional dengan mempergunakan cara yang memberikan manfaat terbesar bagi para pihak dengan mempertimbangkan faktor teknis, hukum dan politik untuk menghasilkan pembagian wilayah yang adil secara proporsional dengan indikator rasio perbandingan panjang pantai dan daratan dengan perairannya.”
Dalam area aplikasinya pertimbangan equitable principle digunakan oleh negara pantai dan negara kepulauan dengan perbedaan penarikan garis pangkal pada negara kepulauan karena karakter wilayahnya yang khusus. Equitable principle secara eksplisit dalam UNCLOS
1982 diaplikasikan dalam delimitasi rezim ZEE dan landas kontinen. Adapun orientasi e quitable principle berwawasan pada asas keadilan serta kedaulatan negara yang merupakan elemen dasar peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar suatu negara dalam penentuan delimitasi perbatasan maritim. Cakupan e quitable principle melibatkan tiga faktor penting yaitu faktor teknis, faktor hukum dan faktor politik. Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai oleh e quitable principle adalah sebagai korektif atas kerasnya hukum dan sebagai salah satu prinsip hukum umum dalam hukum internasional. Dari kelima kerangka itu dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam pencapaian delimitasi perbatasan maritim khususnya di ZEE dan landas kontinen serta merupakan suatu bentuk turunan keadilan yang lebih fleksibel dari pengertian keadilan substantif.

## Bibliografi
Buku:
Altman & C.H. Wellman. 2009. A Liberal Theory Of International Justice. Oxford: Oxford University Press. Biersteker & Chintia Weber. 1996. State Sovereignty as Social Construct ,
Cambridge: Cambridge University Press.
Boer Mauna. 2005, Hukum Internasional
Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global , Edisi ke-2, Bandung: Alumni. Charney and Alexander (eds).1991.
International Maritime Boundaries, Volume I, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
D. Boaz. 1997. Libertarianism – A Primer. , New York: Free Press.
Douglas M. Johnston. 1988. The Theory and History of Ocean Boundary-
Making , Canada: McGill-Queen’s University Press. Hans Kelsen. 1957. What Is Justice? Justice, Law, And Politics in the Mirror of Science , Berkeley and Los Angeles: University of California
Press.
Hasjim Djalal. 1995. Indonesia And The Law Of The Sea , Jakarta: CSIS. Jean Bodin. 1992. On Sovereignty: Four Chapter from the Six Books of the Commonwealth , edited and translated by Julian H. Franklin, Cambridge: Cambridge University Press.
John A. Pope. 1994. Legal Problem Solver: a Quick and Easy Action Guide To The Law , New York: Reader’s Digest. Jörg Kammerhofer. 2011. Uncertainty in international law: a Kelsenian perspective. New York : Routledge.
Martti Koskenniemi. 2005. From Apology To Utopia ,  Cambridge: Cambridge
University Press. Nuno M. Antunes. 2003. Toward the Conceptualisation of Maritime Delimitation. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers. Prescott & Schofield. 2005. The Maritime Political Boundariesof the World , Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. Prosper Weil. 1989, The Law Of Maritime  Delimitation--Reflections , Cambridge: Grotius Publications Limited.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Richard E. Palmer. “Interpratation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger,
and Gadamer,” terj. Hery Mansur &
M. Damanhuri. 2005. Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rousseau. 1967. The Social Contract and Discourse on the Origin of Inequality , New York: Simon & Schuster. Sora Lokita. 2010. The Role Of The Archipelagic Baselines In Maritime Boundary Delimitation , New York: The United Nations: Division For
Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affair.
Ulf Linderfalk. 2007. On The Interpretation
Of Treaties ,  Netherlands: Springer.
W.H. Shaw. 1998. Business Ethics (Third
Edition), United States: Wadsworth
Publishers.
Zou Keyuan. 2005. “Implementing The United Nations Convention On The Law Of The Sea In East Asia: Issues
And Trends”. Singapore Year Book Of International Law And Contributors .

## Artikel Jurnal:
Bjarni Már Magnússon.2014. The Rejection of a Theoretical Beauty: The Foot of the Continental Slope in Maritime Boundary Delimitations Beyond 200
Nautical Miles, Ocean Development & International Law , 45:1, 41-52, DOI:
10.1080/00908320.2013.839159.
Blecher. 1979. “Equitable Delimitation of
Continental Shelf,”73 Am.J. Int’l, L .
60.
Brilmayer, Lea & Klein, Natalie. Spring
2001. Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of A
Common Denominator, 33 N.Y.U. J.
Int’l L. & Pol. 703. James Konow, 2003. ‘Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories,’ Journal of Economic Literature Vol. XLI  pp. 1188–1239.
Jennings. “ Equity and Equitable Principles ,” dalam L.D.M.Nelson, 1990. “The Roles Of Equity In The Delimitation Of Maritime Boundaries,”  84 Am. J. Int’l L. 837. Leo Gross, 1990. “Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality.” by A. Bloed and P.van Dijk Review by: Leo Gross Source:
The American Journal of International
Law ,Vol. 84, No. 4, Oct., 1990. McDorman. 2012. “The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention:  A  Reflection  on  the First Thirty Years”. The International Journal of Marine and Coastal Law. 27. 743–751.
M.W. Janis. 1983. “The Ambiguity Of Equity In International Law”. Brooklyn Journal of International Law , Vol. IX:1.

## Disertasi:
Lee , Wei-Chin. 1986. ‘Sovereignty And The Law Of The Sea: A Comparison Between United States And The People’s Republic Of China. ’
Dissertation In Political Science .
University Of Oregon. Mohamed Munavvar. 1993. Ocean States: Archipelagic Regimes In The Law Of The Sea , Dissertation at Dalhousie University. Halifax, Nova Scotia.
Internet:
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ ch5en/conc5en/EEZ.html, [Accessed October 9, 2016]. http://www.hd.gov/HDdotGov/detail. jsp?ContentID=346, [Accessed December 23, 2015]. http://www.businessdictionary.com/ definition /equity.html, [accesed October 29, 2015]. http://w ww.merriam- webster.co m/ d i c t i o n a r y / c o n s e q u e n t i a l i s m , [accesed February 11, 2016]. the Bay of Bengal case (Bangladesh/ Myanmar), Judgment, 14 March 2012, see www..itlos.org. accesed November 12, 2016. Tunisia/Libya case, 1982, Available from: http://www.icj-cij.org/docket/index.