## Mulawarman LawReview Volume 4 Issue 2, December 2019
ISSN Print: 2527-3485, ISSN Online: 2527-3477
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Prinsip Kepatutan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

## Fadlia Widhaswara, Nurfaidah Said, Hasbir Paserangi
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin E-mail: lhia_mickey@yahoo.com

## Abstract
The  principle  of  propriety  in  an  agreement  holds  an  important  role  and  becomes  one  of  the  legal requirements  for  the  agreement.  In  practice,  it  requires  the  parties  to  heed  propriety  and appropriateness so as to create a  sense of justice in the community.  This research is an empirical  law research (empirical research). This research will be conducted at the Notary / PPAT Office in Makassar City  and  Consumer  Financing  in  Makassar  City.  The  population  in  this  study  is  the  Notary  /  PPAT  in Makassar City, Consumer Financing, and the parties to the Agreement. Determination of the sample is done by purposive sampling technique. The results showed that the granting of power from consumers as debtors to finance companies as creditors was an initiative of only one party, namely creditors. This clearly  does  not  meet  the  principles  of  propriety  in  Article  1339  of  the  Civil  Code,  because  in  practice consumers  do  not  understand  at  all  even  do  not  know  what  is  the  contents  of  the  Fiduciary  Deed  of Security which has bound itself as the fiduciary giver. To fulfill the principle of propriety, it is better to use the Power of Attorney for the Power of Attorney used for providing fiduciary security must be abolished.
Keywords: Guarantee; Fiduciary, the Principle of Compliance; Consumer.

## Abstrak
Asas  kepatutan  dalam  sebuah  perjanjian  memengang  peran  penting  dan  menjadi  salah  satu  syarat sahnya  perjanjian.  Dalam  pelaksanaannya,  mewajibkan  para  pihak  mengindahkan  kepatutan  dan kepantasan sehingga menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  empiris  (empirical  research).  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kantor  Notaris/PPAT  di  Kota Makassar  dan  Pembiayaan  Konsumen  di  Kota  Makassar.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Notaris/PPAT  di  Kota  Makassar,  Pembiayaan  Konsumen,  dan  para pihak  dalam  Perjanjian. Penentuan sampel  dilakukan  dengan  teknis  purposive  sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian kuasa  dari  konsumen  sebagai  debitor  kepada  perusahaan  pembiayaan  sebagai  kreditor  merupakan inisiatif  dari  satu  pihak  saja  yakni  kreditor.  Hal  ini  jelas  tidak  memenuhi  asas  kepatutan  dalam  Pasal 1339  KUHPerdata,  karena dalam pelaksanaannya  konsumen  sama  sekali  tidak  mengerti  bahkan tidak mengetahui  apa  yang  menjadi  isi  dari  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  telah  mengikat  dirinya  sebagai pemberi fidusia. Untuk memenuhi asas kepatutan, sebaiknya pengunaan Surat Kuasa untuk Kuasa yang digunakan untuk pemberian jaminan fidusia haruslah ditiadakan.
Kata Kunci: Jaminan; Fidusia, Prinsip Kepatutan; Konsumen.
Citation: Widhaswara,  Fadlia,  Nurfaidah  Said,  and  Hasbir  Paserangi.  2019.  “Prinsip  Kepatutan  Dalam Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dengan  Jaminan  Fidusia”.  Mulawarman  Law  Review  4  (2),  116 -31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.70.

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  di  dalam  masyarakat,  dikemudikan  oleh  suatu  aturan  atau  norma ( norm ) yaitu petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang itu harus bertindak atau bertingkah  laku. 1 Dalam  hubungan  antar  sesama  manusia,  kita  seringkali  melakukan persetujuan  atau  perjanjian  dalam  rangka  mencapai  tujuan  kita  masing-masing. Menurut  Subekti,  suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa di  mana  seseorang  berjanji kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu hal. 2
Perjanjian  mengacu  pada  ketentuan  dalam  BW  Pasal  1313  BW  mendefinisikan perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.    Rumusan  Pasal  1313  BW  menegaskan bahwa  perjanjian  mengakibatkan  seseorang  mengikatkan  dirinya  kepada  orang  lain. Dari  peristiwa  inilah,  timbul  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  tersebut  yang dinamakan dengan perikatan. Dalam Pasal 1233 BW diatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian, maupun karena undang-undang.  Itulah sebabnya, ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga  merupakan  pengertian  yang  masih  abstrak  karena  pihak-pihak  dikatakan melaksanakan  sesuatu  hal,  sedangkan  perjanjian  sudah  merupakan  pengertian  yang konkret,  karena  pihak-pihak  dikatakan  melaksanakan  peristiwa  tertentu. 3 Perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  pada  umumnya  bebas  ditentukan  oleh  mereka.  Namun, undang-undang  menetapkan  bahwa  beberapa  perjanjian  tertentu  harus  dibuatkan dalam  bentuk  tertentu.  Penetapan  demikian  oleh  undang-undang  mengenai  bentuk yang  diwajibkan  mengakibatkan  bahwa  akta  menjadi  syarat  mutlak  bagi  terjadinya perbuatan hukum tersebut. 4
Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris adalah jaminan fidusia. 5 Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan  yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang  berupa  barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  khususnya    bangunan  yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Jaminan  fidusia  telah  digunakan  di  Indonesia sejak  masa  Hindia  Belanda  sebagai  suatu  bentuk  lembaga  jaminan  yang  lahir  dari yurisprudensi  yang  memungkinkan  kepada  pemberi  fidusia  untuk  menguasai  barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan  jaminan  fidusia. 6 Lembaga  atau  perusahaan  yang  membiayai  kegiatan usaha  konsumen  tersebut  biasa  dikenal  dengan  pembiayaan  konsumen.  Menurut
1 Hartono  Hadisoeprapto,  1984, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Jaminan ,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta, Hal. 1.
2 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, Hal. 1
3 I Ketut Oka Setiawan, 2015, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 43
4 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya , PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, Hal. 11.
5 Pasal 5 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).
6 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal.51.
Munir  Fuady,  model  pembiayaan  dengan  pembiayaan  konsumen (consumer  finance) merupakan  kegiatan  penyediaan  dana  bagi  konsumen  oleh  perusaan  pembiayaan untuk  membeli  barang-barang  konsumsi  yang  pembayarannya  dilakukan  secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan utang dari pembiayaan konsumen ini adalah  barang  konsumen  yang  menjadi  objek  pembiayaan  konsumen  tersebut biasanya dalam bentuk fidusia. 7
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  juga  merupakan  perwujudan  dari  asas  kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pihak yang  membuatnya,  artinya  setiap  orang  bebas  dalam  menentukan  bentuk  dan  isi perjanjian  selama  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  baik  syarat  subjektif  maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 BW. 8
Menurut  Ahmadi  Miru 9 ,  kesepakatan  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah persesuaian  kehendak  antara  para  pihak,  yaitu  bertemunya  antara  penawaran  dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun  secara  tidak  tertulis.  Dikatakan  tidak  tertulis,  bukan  lisan  karena  perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.
Sementara  itu,  kecakapan  adalah  kemampuan  menurut  hukum  untuk  melakukan perbuatan  hukum  (perjanjian).  Kecakapan  ini  ditandai  dengan  dicapainya  umur  21 tahun  atau  telah  menikah,  walaupun  usianya  belum  mencapai  21  tahun.  Adapun pengecualian  terhadap  hal  ini  adalah  orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan, misalnya karena gila atau bahkan karena boros.
Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang  harus  adanya  objek  perjanjian  yang  jelas.  Jadi  suatu  perjanjian  tidak  bisa dilakukan tanpa  objek  yang  tertentu.  Jadi  tidak  bisa  seseorang  menjual  “sesuatu” (tidak  tertentu)  dengan  harga  seribu  rupiah  misalnya  karena  kata  sesuatu  itu  tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.
Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi  perjanjian.  Kata  halal  disini  bukan  untuk  mempertentangkan  kata  haram  dalam hukum  Islam,  tetapi  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  bahwa  isi  perjanjian  tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.
7 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 127.
8 Syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal
9 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.68.
Keempat syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu: 10
a. Pihak  perusahaan  pembiayaan  konsumen  (pemberi  dana  pembiayaan  atau kreditor);
b. Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor);
c. Pihak supplier (penjual atau penyedia barang)
Hubungan  pihak  perusahaan  pembiayaan  dengan  konsumen  adalah  hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak atau  perjanjian  pembiayaan.  Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UUJF  ditegaskan bahwa  Jaminan Fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya pada Pasal 6 UUJF disebutkan hal-hal yang harus termuat dalam akta tersebut, di antaranya:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Dalam  hal  perjanjian  jaminan  fidusia  pada  perusahaan  pembiayaan,  pihak  pertama yakni  konsumen  yang  bertindak  sebagai  debitor  (pemberi  fidusia)  dan  pihak  kedua yakni  perusahaan  pembiayaan  yang  bertindak  sebagai  kreditor  (penerima  fidusia). Dalam  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  di  hadapan  notaris.  Pada  Pasal  8  UUJF ditetapkan  bahwa  jaminan  fidusia  dapat  diberikan  kepada  lebih  dari  satu  penerima fidusia  atau  kepada  kuasa  atau  wakil  dari  penerima  fidusia  tersebut.  Dalam prakteknya,  perusahaan  pembiayaan  yang  bertindak  sebagai  penerima  fidusia, diberikan  kuasa  dari  pemberi  fidusia  (konsumen)  untuk  menghadap  di  hadapan pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia.  Penerima fidusia juga  diberi  kuasa  dengan  hak  substitusi  oleh  pemberi  fidusia.  Dalam  Pasal  1803  BW ditegaskan  bahwa  kuasa  dengan  hak  substitusi  ini  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh seorang  juru  kuasa  untuk  menunjuk  orang  lain  sebagai  penggantinya  dalam melaksanakan  kuasanya. 11 Secara  singkat,  posisinya  menjadi:  pemberi  kuasa (konsumen)  →  Surat  Kuasa  →  penerima  kuasa  (perusahaan  pembiayaan)  →  Surat Kuasa Substitusi → penerima kuasa substitusi.
Dalam  hal  perusahaan  pembiayaan  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  maka  direksi dapat  memberi  kuasa  kepada  salah  seorang  karyawan  perseroan  atau  lebih  atau kepada  orang  lain  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Perseroan  melakukan  perbuatan hukum  tertentu.  Jika  demikian,  maka  penerima  kuasa  substitusi  dalam  hal  ini bertindak  mewakili  pemberi  kuasa  (konsumen)  sekaligus  bertindak  mewakili pemberi kuasa  substitusi  (direksi).  Hal  ini  disinyalir  melahirkan  benturan  kepentingan (conflict of  interest) mengingat  para pihak  dalam perjanjian  memiliki  hak  dan  kewajiban  serta
10 Muhammad  Chidir,  1993, Pengertian-Pengertian  Elementer  Hukum  PerjanjianPerdata ,  Mandar Maju, Bandung, Hal. 166.
11 Pasal 1803 BW.
kepentingan  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Di  samping  itu,  perjanjian  di  antara  para pihak  harus  memenuhi  asas-asas  yang  terdapat  dalam  Hukum  Perjanjian,  salah satunya adalah asas kepatutan.  Asas kepatutan ini berkaitan dengan isi perjanjian. Di mana  dalam  pelaksanaannya,  mewajibkan  para  pihak  mengindahkan  kepatutan  dan kepantasan sehingga menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris ( empirical research ) yang dilakukan di  Kantor  Notaris/PPAT  di  Kota  Makassar  dan  Pembiayaan  Konsumen  di  Kota Makassar.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Notaris/PPAT  di  Kota  Makassar, Pembiayaan Konsumen, dan para pihak dalam Perjanjian. Penentuan sampel dilakukan dengan teknis purposive sampling .

## Prinsip Kepatutan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia
Fidusia  adalah  penyerahan  hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  yang  memberikan kedudukan  kepada  pemberi  fidusia  untuk  tetap  menguasai  kendaraan  bermotor sebagai  obyek  jaminan  fidusia,  walaupun  hanya  sebagai  peminjam  pakai  untuk sementara  waktu,  bukan  sebagai  pemilik.Menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan  dengan  fidusia,  yang  dijaminkan  adalah  hak  kepemilikan  bendanya  saja, pemberi  fidusia  memegang  dan  menguasai  untuk  sementara  atas  dasar  kepercayaan penerima  fidusia,  sedangkan  bendanya  tetap  berada  dalam  wewenang  yuridis penerima fidusia. Pada praktek sewa guna usaha kredit atas suatu unit mobil, pemberi fidusia  menentukan  mobil  yang  akan  dibeli,  pihak  dealer  mengajukan  kredit pembiayaan  atas  mobil  tersebut  kepada  penerima  fidusia.  Penerima  fidusia selanjutnya  akan  memproses  pengajuan  kredit  tersebut.  Apabila  pemberi  fidusia menyetujui  dengan  syarat  dan  ketentuan  tertentu  yang  diajukan  oleh  penerima fidusia, kemudian penerima fidusia akan melakukan kontrak pembiayaan kredit mobil dengan pemberi fidusia dan dealer. 12
Penerima fidusia melakukan pembiayaan mobil tersebut tunai pada dealer, kemudian penerima fidusia meneruskan pembiayaan pemberi fidusia atas mobil tersebut dalam kewenangannya.  Pemberi  fidusia  membayar  kredit  tersebut  pada  penerima  fidusia. Selamakredit belum lunas, benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan  oleh  pemberi  fidusia  kepada  pihak  ketiga.  Pembebanan  benda  dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yakni berupa akta jaminan fidusia.
Menjadi  suatu  kenyataan  bahwa  karena  faktor  jarak,  keadaan  sakit,  tidak  berada  di tempat,  kesibukan,  kecakapan  dapat  menjadialasan  tidak  dapat  dilakukannya  sendiri suatu  perbuatan  hukum  olehyang  berkepentingan.  Di  dalam  semua  bidang  hukum perbuatan hukum perwakilan atau perantara menyebabkan tetap dapat dilakukannya
12 Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan . Sinar Grafika: Jakarta. Hal 23
perbuatan  hukum  oleh  orang  yang  diwakili  tersebut.  Hal  mewakili  saatini  sudah dianggap  lumrah.  Salah  satu bentuk perwakilan  adalahpemberian  kuasa.  Dalam Pasal 1792  BW,  yang  dimaksud  denganpemberian  kuasa  adalah  suatu  perjanjian  dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Ada dua pihak yang terlibat dalam pemberian kuasa yaitu pemberi kuasa dan panerima kuasa dan ada dua actor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kuasa, yaitu pemberi kuasa  dan  penerima  kuasa.  Pemberi  kuasa  adalah  orang  atau  person  yang  memberi kewenangan  kepada  penerima  kuasa  untuk  melakukan  tindakan  hukum.  Penerima kuasa  adalah  orang  atau  person  yang  di  berikan  kewenangan  oleh  pemberi  kuasa untuk  bertindak  mewakili  pemberi  kuasa  melakukan  tindakan  hukum,  termasuk mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pihak  kedua,  untuk  dan  atas  nama  pemberi kuasa.
Adapun  Akta  Kuasa  merupakan  suatu  akta  dengan  mana  seseorang  memberikan kekuasaan  kepada  orang  lain  untuk  menjual/mewakili  sesuatu.  Biasanya  objek  yang paling  sering  dikuasakan  dapat  berupa  tanah,  kendaraan,  maupun  kuasa  untuk mewakili  seorang  yang  memiliki  kepentingan  kepada  seorang  lain  dengan  landasan kepercayaan.  Dalam  praktik,  terdapat  kerancuan  dalam  hal  yang  peneliti  peroleh dilapangan  terkait  pemberian  kuasa  oleh  debitor  kepada  seorang  lain  yang  masih merupakan  pihak  perusahaan  pembiayaan  yang  tidak  lain  adalah  penerima  fidusia. Seyogiannya yang seharusnya terjadi dapat di lihat pada bagan berikut:
Selanjutnya dalam kasus ini, yang terjadi adalah:
Contoh  kasus  diatas  menunjukkan  adanya  perbedaan  pihak-pihak  yang  ada  dalam perjanjian.  Kasus  pertama  perjanjian  antara  pihak  debitor  (pihak  pertama)  sebagai pemberi  fidusia  dan  perusahaan  pembiayaan  (pihak  kedua),  sementara  kasus  kedua pihak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia juga sebagai pemberi fidusia. Hal  ini  menunjukkan  ada  peran  ganda  pada  pihak  kreditor,  yakni  sebagai  penerima fidusia sekaligus penerima fidusia karena mendapat kuasa dari debitor.
Debitor (pihak Pertama) Kreditor (pihak Kedua) Kreditor (pihak Pertama) Kreditor (pihak Kedua) Menerima kuasa dari Debitor Debitor Memberikan kuasa kepada Kreditor Surat Kuasa
Sebagaimana yang tanggapi oleh salah seorang notaris bahwa:
“ Peran  ganda  tersebut  tidak  menyalahi  asas  kepatutan  karena  dibuat berdasarkan  surat  kuasa  bawah  tangan  yang  disetujui  oleh  debitor  dan sepanjang muatan surat kuasa tersebut tidak bertentangan dengan undang- undang yang berlaku ” 13
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  diatas  menunjukkan,  bahwa  debitor  tidak  paham sepenuhnya  dengan  status  surat  kuasa  notaril,  dimana  debitor  menjelaskan  jika mereka bahwa surat kuasa yang ditandatangani merupakan surat kuasa notaril namun tidak menandatangani surat tersebut di depan notaris.
Hal  ini  bertentangan  dengan  pengertian  akta  notaril  adalah  dokumen  resmi  yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  mutlak  dan  mengikat. 14 Sedangkan  legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum yang diatur dalam pasa 15 ayat  (2)  huruf  a  UU  Jabatan  Notaris.  Selanjutnya  perihal  surat  kuasa  yang  diberikan debitor  kepada  kreditor,  dijelaskan  oleh  notaris  tentang  pemberian  surat  kuasa tersebut bahwa:
“Ketika  masyarakat  datang  ke  hadapan  Notaris  dan  meminta  dibuatkan surat dibawah tangan yang kemudian ditindak lanjuti berdasarkan Pasal 15 Ayat  (2)  Huruf  a  UUJN – P  (istilah  familiar  di  kalangan  Notaris  dan masyarakat  sebagai  Legalisasi  bahklan  dalam  kalimat  lebih  singkat,  yaitu Leges) 15
Adapun  resiko  yang  akan  dihadapi  oleh  notaris  dalam  penandatangan  surat  kuasa dibawah  tangan,  dikemudian  hari  jika  terjadi  sengketa  antara  pembuat  kuasa  maka notaris, tidak akan terkena sanksi. Dimana meskipun surat tersebut secara fisik dibuat Notaris, tidak berarti Notaris yang membuatnya, tapi harus dilihat dan dimaknai tetap sebagai  buatan/kehendak/keinginan  mereka  sendiri  yang  namanya  dalam  surat tersebut, dan surat tersebut isinya tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata dan  mengikat  seperti  undang-undang  mereka  yang  membuatnya  (Pasal  1338 KUHPerdata).  Dan  pada  sisi  lainnya  ketika  sebelum  ditandatangani  para  pihak membaca  sendiri,  bahkan  Notaris  bisa  menjelaskannya  dan  membacakannya  terlebih dahulu.
Seperti yang tertera dalam surat, kalimat yang ada pada Legalisasi, apakah:
(1) SAYA,  NOTARIS,  TELAH  MELIHAT  ATAU  MENGESAHKAN  TANDATANGAN PENGHADAP atau
(2) SAYA,  NOTARIS,  TELAH  MEMBACAKAN/MENJELASKAN  KEPADA  PARA PENGHADAP  DAN  KEMUDIAN  MEMBUBUHKAN  TANDA  TANGANNYA  DI HADAPAN SAYA, NOTARIS.
13 Wawancara dengan Informan IY, Tanggal 21 bulan September 2019
14 https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-akta-notaris-8906 .  Diakses  pada  tanggal  xxx bulan xxxx 2019.
15 Wawancara dengan Informan xxxx, Tanggal 25 bulan September 2019
Dalam kasus tersebut di atas menggunakan kalimat yang nomor (2) sangat membantu untuk  menjelaskan  kepada  Penyidik.  Selanjutnya  pada  kaus  yang  penulis  teliti, umumnya  surat  perjanjian  yang  digunakan  suratnya dibuat  sendiri dan  notaris hanya tinggal memberikan.
Berikut contoh kutipan akta jaminan fidusia 16 jika berdasarkan kuasa seperti di bawah ini:
16 Tertera pada lampiran
Selanjutnya, kutipan akta jaminan fidusia tanpa kuasa:
Kutipan  akta  jaminan  fidusia  dengan  kuasa  menunjukkan,  jika  terdapat  orang  yang sama pada penerima kuasa (YYYY). Hal ini jika didasarkan pada perjanjian fidusia, maka terdapat  cela  yang  akan  merugikan  debitor  sebagai  pihak  pertama  maupun  kreditor (pihak  kedua)  sebagaimana  dalam  penegasan  konstruksi  dalam  UU  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan  perdagangan  yang  sehat  dan  dinamis  sehingga  para  pelaku  ekonomi  dan  pelaku usaha  dapat  berkembangdan  maju  tanpa  mengabaikan  kewajiban-kewajibannya. Dengan  pengaturan  jaminan  fidusia  secara  komprehensif  dalam  UU  Fidusia  adalah: mempunyai  kedudukan  yang  diutamakan  bagi  kreditor  penerima  fidusia;  menjamin utang  baik  yang  telah  ada  maupun  yang  masih  akan  ada;  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan;  sertifikat  jaminan  fidusia  berkekuatan  eksekutorial;  pembebanan
jamainan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun.
Kasus  di  atas  menunjukkan  jika  pemberi  kuasa  (Debitor)  memberikan  kuasa  fidusia kepada  seorang  lain  yang  tidak  lain  adalah  kreditor  (pihak  pertama  sekaligus  pihak dua)  maka  akan  mengakibatkan  penerima  kuasa  fidusia  sekaligus  kreditor  (pihak kedua) dapat  kehilangan  hak  untuk  menagih  kepada  pihak  debitor  (jika  dalam hal  ini penerima kuasa tidak mendaftarkan akta jaminan fudisia debitor) seperti yang tertera dalam kontrak perjanjian dan melakukan kekeliruan atau dengan kata lain bahwa dari 10  asas  yang  tercakup  dalam  perjanjian  fidusia  tidak  memenuhi  asas  kepatutan, seperti yang di kemukakan dalam Pasal 1339 KUH Perdata,
“bukan  saja  hal -hal  yang  sudah  secara  tegas  di  perjanjikan  dalam  suatu perjanjian  mengikat  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  tetapi  juga hal- hal  yang  menurut  sifat  perjanjian,  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan atau Undang- undang juga mengikat para pihak” 17
Kepatutan merupakan salah satu hukum yang wajib ditegakkan karena asas Kepatutan berfungsi  sebagai  pedoman  kerja  bagi  pembentuk  Undang-undang,  sebagai  dasar untuk menginterpretasikan hukum dan sebagai dasar untuk melakukan analogi hukum, dalam hal ini, pemberian kuasa fidusia kepada orang yang sama tidak memenuhi asas kepatutan.
Pemberlakuan  surat  jaminan  fidusia  yang  mana,  memberikan  kuasa  kepada  seorang lain  atas  dasar  kepercayaan  tidak  diatur  dalam  aturan  kebijakan  kreditor  (pihak penerima), atau dengan kata lain, bahwa pemberian kuasa fidusia pihak debitor (pihak pemberi)  dan  kreditor  (pihak  penerima)didasarkan  pada  inisiatif  kedua  belah  pihak yang  didasarkan  pada  kepercayaan  pihak  debitor  (pihak  pemberi)  kepada  kreditor (pihak penerima) dalam menyelesaikan masalah terkait jaminan fidusia dan sebaliknya kepercayaan pihak  kreditor  (pihak  penerima)  terhadap  pihak  debitor  (pihak pemberi) yang  tidak  akan  ingkar  janji  dengan  tetap  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana yang tertera dalam perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.
Adapun akibat dari penggunaan akta fidusai berdasarkan pada surat kuasa ditinjau dari segi pembuatan aktanya berstatus cacat hukum, hal tersbeut dinyatakan dalam UUJN 02/14 pada pasal 16 ayat 1 huruf m, ayat 7, dan ayat 8, yang menyatakan bahwa:
“Pasal  16  Ayat  1  huruf m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris,  diantaranya  mengatur  tentang  pembacaan  yang  harus dibacakan  oleh  notaris  saat pemohon dalam pembuatan  akta  menghadap notaris” 18
Dalam  hal  ini,  jika  saja  sebenarnya  pemohon  yang  tidak  mau  menghadap  atau  tidak paham  dengan  keharusannya  untuk  mendengarkan  pembacaan  akta  yang  dilakukan oleh  notaris,  tetapi  notaris  kemudian  mengingatkan  pada  pemohon,  bahwa  dirinya mempunyai  kewajiban  mendengarkan  dan  memahami  isi  akta  yang  dibuat  oleh notaris. Hal ini patut dipahami, karena tidak semua pemohon memahami perintah UU.
17 Wawancara dengan Informan AB, Tanggal 26 bulan September 2019
18 Terlampir

## Kedudukan  hukum  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Jaminan  Fidusia  pada  Pembiayaan Konsumen
Secara  teoretis,  Herlien  Budiono  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  aspek  yang  saling berkaitan  dari  perjanjian  yang  dapat  dijadikan  sebagai  factor  penguji  berkenaan dengan  daya  kerja  asas  keseimbangan,  yaitu  perbuatan  para  pihak;  isi kontrak/perjanjian;  dan  pelaksanaan  kontrak. 19 Pertama,  peneliti  melihat  dari perbuatan  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan,  bahwa  di  dalam  perjanjian tersebut  terdapat perbuatan  hukum  yang  dilarang  seperti  penyalah  gunaan  keadaan. Penyalah  gunaan  keadaan  dikatakan  ada  bila  seseorang  yang  mengetahui  atau seharusnya  mengerti bahwa orang  lain  karena  keadaan  atau  kondisi  khusus  misalnya gangguan  kejiwaan,  kurang  pengalaman  atau  karena  keadaan  terpaksa (noodtoestand),  ternyata  telah  tergerak  untuk  melakukan  atau  mendorong  (atau melanjutkan) suatu perbuatan hukum tertentu. Jadi hanya ada dua alternative pilihan bagi konsumen yang lemah bargaining position – nya di dalam perjanjian pembiayaan yaitu  untuk  menerima  atau  menolak  perjanjian  tersebut  ( take  it  or  leave  it). Apabila konsumen  menerima  perjanjian  tersebut,  maka  konsumen  tidak  dapat  bernegosiasi dengan  pelaku  usaha  mengenai  isi  perjanjian  tersebut,  atau  dengan  kata  lain perjanjian tersebut tidak dapat diubah lagi.
Kedua,  dilihat  dari  isi  perjanjiannya.  Isi  perjanjian/kontrak  lazimnya  ditentukan  oleh para pihak dinyatakan baik secara tegas namun dengan memperhatikan aturan-aturan yang  dikategorikan  sebagai  hukum  yang  bersifat  memaksa.  Penentuan  isi  kontrak dilandasi asas kebebasan berkontrak namun dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban  umum.  Perjanjian  yang  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum berdasarkan asas keseimbangan dapat menyebabkan keabsahan  perjanjian  menjadi  terganggu.  Peneliti  memandang  isi  perjanjian  baku dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  akan  peneliti  bahas  masih  ada  pertentangan  di dalam  beberapa  pasalnya  dan  memberatkan  pihak  konsumen  yang  membuat konsumen berada di posisi yang lemah.
Ketiga, dilihat dari pelaksanaan kontrak, dimana sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  itikad  baik.  Menurut  peneliti  bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan  itikad  baik,  dimana  konsumen  dapat  meminta  keringanan  dari denda dan mendapatkan teguran terlebih dahulu apabila melakukan kelalaian. Namun itikad  baik  tersebut  tidak  dilakukan  pada  semua  pasal  yang  bertentangan,  karena  di dalam  sdua  pasal  tersebut  tidak  terdapat  itikad  baik  yang  menimbulkantidak terciptanya  asas  keseimbangan  dimana  pihak  perusahaan  pembiayaan  selaku  pelaku usaha tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan negosiasi.
19 Herlien Budiono. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia . 2003, hal.334-338
Hal  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat 20 :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek  yang  membuat  perjanjian  itu.  Perjanjian  yang  dibuat  tidak  memenuhi  syarat pertama dan  kedua,  maka perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan  (melalui  pengadilan). Sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat  dinamakan  syarat  objektif  karena  berkenaan dengan  objek  dalam  perjanjian  tersebut.  Bila  Perjanjian  yang dibuat  tidak  memenuhi syarat  ketiga  dan  keempat,  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  (otomatis batal tanpa melalui pengadilan). 21
Dalam  hal  ini,  pemberian  kuasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  debitor  (pemberi  kuasa) kepada pihak perusahaan pembiayaan (penerima kuasa fidusia) adalah benar, namun tidak memenuhi asas kepatutan, dan hal ini juga layak dipertimbangkan untu dilakukan ulang terkait aturan asas keseimbangan yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang  syarat  sahnya perjanjian.  Sepakat  yang dimaksud  dalam  pasal  ini  tidak harus dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  namun  dapat  dilakukan  secara  lisan.  Terbentuknya konsensus seringkali disertai dengan tidak adanya kedudukan yang seimbang dari para pihak  yang  menyepakati  kontrak.  Dalam  perjanjian  juga  dikenal  asas  kebebasan berkontrak. Asas ini menurut Herlien Budiono merupakan landasan bagi mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak. Dengan demikian, kedua asas ini saling terkait untuk dapat  membentuk  sebuah  kontrak.  Selain  asas-asas  tersebut,  dalam  perkembangan dilakukannya perjanjian terdapat asas yang cukup penting untuk dikembangkan, yaitu asas keseimbangan.
Asas keseimbangan dalam kontrak komersial, secara singkat dapat disimpulkan bahwa keseimbangan  berlaku  sepanjang  proses  pembuatan  kontrak  sampai  pelaksanaan kontrak. Hal ini dikarenakan agar terjamin proses negosiasi yang fair, kesetaraan hak, terjamin  distribusi  pertukaran  hak  dan  kewajiban  sesuai  proporsinya,  dan  sebagai pengukur kadar berat ringannya beban pembuktian. Kebutuhan adanya keseimbangan dan  kesetaraan  kedudukan  merupakan  syarat  utama  terciptanya  perjanjian.  Perlu adanya  pemahaman  mengenai  berlakunya  asas  tersebut  oleh  para  pihak  dalam perjanjian  agar  tidak  terjadi  ketidakabsahan  dalam  kontrak  akibat  tidak  dipenuhinya kesetaraan dalam membuat kontrak.
Adapun perlindungan hukum bagi kreditor yang akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register notaris sangat lemah karena menyebabkan kreditor hanya sebagai kreditorbiasa  sehingga  tidak  dapat  menuntut  haknya  sebagaikreditor  preferent berdasarkan  Undang-UndangNomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. DalamPasal  11  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun1999  yang  intinya  menyebutkan bahwabenda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  wajibdidaftarkan,  kemudian  dibuat
20 Sunaryo, 2009. Hukum Lembaga Pembiaya an, Jakarta: Sinar Grafika,hal.40
21 Ibid, hal 45,
sertifikatjaminan  fidusia  yang  mencantumkankalimat  "Demi  Ketuhanan  Yang MahaEsa",  sehingga  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 22
Dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  dibutuhkan  peran  Notaris  sebagai  pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat  perjanjian-perjanjian  yang  ada  atau  timbul  dalam  masyarakat.  Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  2  tahun  2014  Pasal  1  Huruf  1  tentang jabatan  Notaris 23 adalah  pejabat  umum  yang  berwenang      untuk    membuat  akta otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini atau  berdasarkan  Undang-undang  lainnya.  Dalam  pembuatan  akta  jaminanfidusia perlu  adanya  kesepakatan  danperjanjian  antara  Notaris  dan  si  pembuatkarena  itu adanya  kepercayaan  sangatdiutamakan  dari  setiap  Notaris  dan  si  pembuat  akta tersebut.
Salah  satu  akta  yang  wajib  dibuat  dengan  akta  Notaris  adalah  Akta  Jaminan  Fidusia. Akta  Jaminan  Fidusia  sebagai  akta  Notaris  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang  sudah ditentukan  oleh  Undang-undang  didalam  proses  pembuatannya  sehingga  memenuhi kriteria untuk disebut sebagai akta otentik, diantaranya adanya unsur pembacaan akta, penandatanganan akta pada saat itu dan hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta  tersebut.  Menurtut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  Menyatakan,  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Selanjutnya  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik dapat  dibebani  tanggungjawab  atas  perbuatannya  sehubungannya  dengan pekerjaannya  dalam  membuat  akta  tersebut.  Ruang  lingkup  pertanggungjawabannya yaitu meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materiil disini dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan  dipertanggungjawabkan secara materiil kepada  para  pihak.    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  JabatanNotaris  (yang selanjutnya  akan  disebut  dengan  UUJN)  memberi  kewenangan  pada  notaris  untuk membuat  akta  otentik  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan hukum.
Menurut  pendapat  Nico  sebagaimana  dikutip  dalam  bukunya  tanggungjawab  notaris yaitu :
1. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  akta  yang dibuatnya;
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  atas  akta yangdibuatnya;
22 Terlampir
23 Terlampir
3. Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan  peraturan  jabatan  notaris  terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. 24
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  kreditor  maka  dibuat  akta  yang  dibuat  oleh notarisdan  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  di  Departemen  Hukum  dan HAM,  dan  nantinya  kreditor  akan  memperoleh  sertifikat  jaminan  fidusia  yang berirahirah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki  kekuatan  eksekutorial  langsung  apabiladebitor  melakukan  pelanggaran perjanjian  fidusiakepada  kreditor  (parate  eksekusi),  sesuai  Undang-Undang  Jaminan Fidusia.  Jaminan  merupakan  suatu  yang  diberikan  debitor  kepada  kreditoruntuk memberikan  keyakinan  bahwa  debitor  akan  memenuhi  kewajibannya  yang  dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk itu setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. 25
Pembuatan  akta  Fidusia  oleh  Notaris,  terutama  akta  Fidusia  yang  berkaitan  dengan perusahaan pembiayaan, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 42 tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Permasalahan  yang  terbanyak  adalah  mengenai penggunaan Surat Kuasa dari pemilik objek Fidusia untuk pembuatan akta Fidusia yang bersangkutan.  Hampir  sebagian  besar  akta  Fidusia  yang  berkaitan  dengan  lembaga pembiayaan  dibuat  berdasarkan  Surat  Kuasa  yang  dibuat  secara  di  bawah  tangan tanpa melibatkan Notaris. Kuasa-kuasa yang digunakan tersebut adalah kuasa standar atau  form  standar  yang  dibuat  oleh  masing-masing  lembaga  pembiayaan  yang bersangkutan.  Materi  muatan  dari  form  kuasa  standar  tersebut  tidak  memenuhi unsur-unsur  muatan  Akta  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  UU No. 42 tahun 1999 tersebut sehingga penggunaan kuasa yang tidak memenuhi standar ketentuan pasal 6 tersebut sangat riskan untuk terjadinya pembatalan jaminan Fidusia yang dapat merugikan para pihak, termasuk juga Notaris sendiri.
Hal  ini  jika  terus  terjadi  akan  memberikan  efek  pada  timbulnya conflict  of  interest , karena  segala  sesuatu  tunduk  pada  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  dianggap  baik oleh perusahaan pembiayaan. Adapun proses pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh notaris  saat ini  dapat dilakukan  secara  online.  Akan  tetapi pada  kenyataannya dalam praktik, masih saja banyak dijumpai dalam Fidusia elektronik masalah-masalah antara lain tidak tercantumnya obyek yang dijaminkan pada sertifikat jaminan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tampilan hanya tertulis sesuai yang tertuang/termaktub dalam “Akta Not aris” disamping itu dengan kemudaham dan “perlakukan  terhormat”  yang  diperoleh  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  seorang notaris di hadapannya dapat dibuat sampai ribuan akta fidusia yang akan didaftarkan, dimana  akta  yang  dibuat  di  hadapannotaris  apakah  sudah  memenuhi  syarat- syaratyang  ditentukan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris
24 Nico, 2003 Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and studies of bussines l aw, Yogyakarta.
25 Agus  Yudha  Hernoko.  (2014). Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersia l (Jakarta: Prenadamedia Group) hlm. 323
Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor2  Tahun 2014. 26
Ada  sisi  lain  yang  harus  diperhatikan  juga,  yaitu  tanggung  jawab  notaris  itu  sendiri. Notaris  adalah  salah  satu  profesi  yang  ikut  berperan  dalam  pendaftaran  jaminan fidusia  ini  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  Jaminan  Fidusia.  Fidusia  online jangan hanyaingin mendongkrak PNBP, tetapi juga apabila dilihat dari aspek tanggung jawab  notaris  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  sistem  fidusia  online ini,  khususnya  bagi  notaris.  Salah  satunya  adalah  mengenai  tampilan  sistem  fidusia yang sebenarnya dapat berdampak hukum bagi notaris, di antaranya adalah tampilan identitas biodata pemberi fidusia.

## PENUTUP
Pemberian  Kuasa  dari  konsumen  sebagai  debitor  kepada  perusahaan  pembiayaan sebagai  kreditor  merupakan  inisiatif dari  satu pihak  saja,  yakni,  kreditor.  Hal  ini  tidak memenuhi  asas  kepatutan  dalam  Pasal  1339  KUHPerdata  karena  dalam pelaksanaannya konsumen tidak mengerti bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi isi  dari  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  telah  mengikat  dirinya  sebagai  pemberi  fidusia. Dengan  penggunaan  Surat  Kuasa  dalam  jaminan  fidusia,  maka  perusahaan pembiayaan  menyiapkan  form  standar  atau  baku  kepada  debitor  yang  menunjukkan kedudukan antara debitor dan kreditor tidak seimbang.
Untuk memenuhi asas kepatutan, sebaiknya pengunaan Surat Kuasa untuk Kuasa yang digunakan  untuk  pemberian  jaminan  Fidusia  harus  ditiadakan.  Sebaiknya  debitor sendiri  yang  bertandatangan  langsung  dihadapan  Notaris,  kecuali  jika  debitor berhalangan hadir. Dalam hal demikian maka dapat dibuatkan surat kuasa otentik yang dibuat di hadapan Notaris atau minimal dilegalisasi oleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hernoko. Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersia l Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Ahmadi  Miru, Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233  sampai  1456  BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Hartono  Hadisoeprapto,  1984, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan  dan  Jaminan ,  Liberty, Yogyakarta.
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya , PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
Husni  Thamrin, Pembuatan  Akta  Pertanahan  Oleh  Notaris ,  Pressindo,  Yogyakarta, 2011.
I Ketut Oka Setiawan, 2015, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta.
26 Husni Thamrin, 2011. Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris , Pressindo, Yogyakarta
M.  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Muhammad Chidir, 1993, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum PerjanjianPerdata , Mandar Maju, Bandung.
Munir Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Nico, Tanggung  Jawab Notaris  Selaku  Pejabat  Umum,  Center  for  Documentation and studies of bussines l aw, Yogyakarta, 2003.
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta.
Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan . Sinar Grafika: Jakarta.