Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG
(2011—2015)

## Dede Sri Kartini
Rahman Mulyawan Iyep Saefulrahman
e-mail: dedesrikartini@yahoo.com

## ABSTRAK
Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program  pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya.
Kata Kunci : Bupati, Partai Politik, Program, Kebijakan.

## ABSTRACT
Vision and mission of elected local heads who are generally promoted by political party, it automatically becomes the vision and mission into the programs of the local government concerned during the period of his duty. This study aims to identify and analyze the consistency between Golkar programs that carries candidate Bandung Regent 2010-2015 period with local government programs. From this research, it is known that there is a mission of the Regent of Bandung which cannot be changed into the products of public policies such as Local Rules and Regen Regulation, besides that, the policies in a certain year do not reflect the aspect of service as one of the functions of government. The party program has not

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
been completely consistent yet into the policy, because the mission that made the party has not been yet operational. It is suggestion; the winning party should oversee the policies of the regional head.
Keywords : Head of Regen, Political Party, Program, Policy.

## PENDAHULUAN
Adanya pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 telah memunculkan pergeseran pembuatan kebijakan publik. Sebelum ada pilkada, pembuatan kebijakan murni wilayah  suprastruktur tanpa melibat- kan  rakyat, yaitu hanya Kepala Daerah dan DPRD. Seiring dengan diberlakukannya pilkada, pembuatan kebijakan  menjadi melibatkan rakyat melalui kampanye yang disampaikan oleh kandidat. Dalam kampanye tersebut rakyat dapat mengetahui program-program partai politik yang nantinya akan menjadi kebijakan ketika kandidat terpilih berkuasa.
Dalam kampanye, partai politik mengemukakan program-program yang nantinya menjadi kebijakan bila kandidat kelak terpilih. Program yang nantinya menjadi kebijakan peme- rintahan inilah yang sering disebut janji kampanye. Menurut Robertson, janji-janji pada saat pemilu inilah yang harus konsisten untuk dilaksanakan ketika kandidat terpilih, sehingga partai politik dipercaya oleh publik 111 .
Konsistensi antara janji kampanye atau program partai dengan produk kebijakan ini sering disebut juga kongruensi. Namun peneliti lebih cenderung untuk menyebut konsistensi dibanding kongruensi, karena kongruensi identik dengan persamaan matematis yang semuanya dihitung serba matematis, sedangkan konsis- tensi melihat kesesuaian antara program partai dan kebijakan publik yang dapat didekati dengan pendekatan kualitatif.  Namun  tentunya,  ide penelitian ini diilhami oleh penelitian dari Hans–Dieter Klinaemann, Richard I. Hofferbert, dan Ian Budge di sepuluh negara, yaitu Inggris, Australia, Kanada, Prancis, AS, Swedia, Austria, Republik Federal Jerman, Belanda, dan Belgia.
Penelitian Klinaemann dkk., tersebut bertumpu pada suatu kerangka fungsionalis  struktural  yang  meman- dang partai-partai politik sebagai lembaga yang memainkan dua peranan penting    dalam  berfungsinya  rejim demokratis, yaitu:
Pertama , partai-partai menyeleksi dan merangkum berbagai isu
111  Lihat Klinaemann, dkk., 2000:43.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 serta menyajikannya kepada para pemilih dalam sebuah paket yang kurang lebih runtut, sebagaimana terungkap lewat platform / manifesto  partai. Kedua , partai- partai yang menang menempatkan dirinya sebagai tulang punggung bagi pemerintahan yang terpilih, dengan pengharapan umum bahwa janji-janji kampanye mereka akan diubah menjadi kebijakan publik. 112
Atas dasar partai politik memainkan dua peran penting tersebut, peneliti ingin melihat konsistensi antara program partai Golkar sebagai pemenang pilkada Kabupaten Bandung tahun 2010 dengan produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh kandidat terpilihnya, yaitu pasangan Dadang Naser dan Deden Rukman Rumaji dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Rentang waktu ini dipilih untuk menyesuaikan masa jabatan bupati/ wakil bupati Kabupaten Bandung tersebut. Meskipun mereka terpilih pada Oktober 2010 melalui pilkada dua putaran, namun karena ada pengaduan dari kandidat yang diusung PKS ke Mahkamah Konstitusi untuk putaran kedua, maka pasangan ini mulai bekerja tahun 2011.
Penelitian ini sangat urgen dilakukan karena tidak ada lembaga manapun yang peduli dengan
konsistensi capaian kebijakan yang dihasilkan dengan janji kampanye di depan publik. Lembaga-lembaga survei lebih tertarik melihat elek- tabilitas partai menjelang pemilu, dibanding mengevaluasi realisasi prog ram-program kampanye kepala daerah setelah pemilu. Menurut peneliti, bila  kondisi ini dibiarkan kampanye juga tidak akan dipercaya pemilih sehingga akan menyebabkan pemilih apatis ketika pemilu berlangsung, apakah itu pemilu lokal berupa pemilihan gubernur dan walikota/bupati atau pemilu nasional berupa  pemilu  legislatif  maupun pemilu presiden. Padahal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai, partai harus merealisasikan janji kampanye atau program partai yang disampaikan kandidat saat pemilu kedalam produk- produk kebijakan publik ketika kandidat terpilih berkuasa.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana visi misi Bupati saat pemilihan pada tahun 2010?
2. Seperti apa produk kebijakan yang telah dikeluarkan selama periode 2011-2015?
3. Bagaimana konsistensi antara program partai Golkar dengan produk kebijakan di Kabupaten Bandung?

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## KERANGKA TEORETIS
Russell J. Dalton dan Martin P. Wattenberg (2000) yang menurunkan pemikiran V.O. Key (1964) tentang salah satu bagian dari kerangka partai politik, menyatakan bahwa salah satu bagian dari kerangka tersebut adalah partai  memiliki  fungsi  di  pemerin- tahan 113 . Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik.
Terdapat  7  (tujuh)  fungsi  utama partai di pemerintahan. Pertama , menciptakan mayoritas pemerintahan. Fungsi ini dilakukan setelah pemilihan. Partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen dituntut untuk men- ciptakan mayoritas politik agar, dalam sistem parlementer, dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem presidensiil, mengefektifkan pemerin- tahan. Apabila di parlemen tidak ada mayoritas absolute, maka koalisi partai adalah sebuah keniscayaan. Kunci  penting  terbentuknya  formasi koalisi untuk membentuk pemerintahan adalah distribusi sumberdaya partai dan posisi kebijakan partai.
Kedua , pengorganisasian peme- rin tahan. Pada fungsi ini partai politik
menyediakan mekanisme untuk pengorganisasian kepentingan dan menjamin kerjasama di antara individu-individu legislator. Di parlemen, menjadi tanggung-jawab partai untuk mengelola disiplin partai yang itu dapat dilakukan melalui berbagai variasi insentif dan
mekanisme kontrol. Partai memonitor legislator dan menegakkan disiplin partai, mengontrol pemilihan kepe- mim pinan parlemen dan alat keleng- kapannya, serta mendistribusikan sum  ber daya parlemen kepada
legislator.
Ketiga , implementasi tujuan kebijakan. Ketika di pemerintahan, partai politik adalah aktor sentral yang menentukan output kebijakan pemerin- tahan. Normalnya, pelaksanaan fungsi ini  dibentuk  dari  transformasi manifesto  partai  dan  janji  kampanye. Antara manifesto partai atau platform partai dan janji kampanye dengan kebijakan semestinya adalah linier. Ketika berkuasa, partai merealisasikan ketidaksepakatan dan oposisi. Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjadi bagian dari penguasa (eksekutif). Partai yang tidak berkuasa membentuk blok politik diluar partai penguasa.  Pada  fungsi  ini,  partai oposisi mengembangkan alternative kebijakan diluar kebijakan yang
113 Dalam Pamungkas, 2011.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 ditempuh penguasa. Harapannya, partai oposisi dapat menarik simpati pemilih sehingga di pemilihan beri- kutnya kekuasaan dapat diambil alih.
Kelima , menjamin tanggung- jawab tindakan pemerintah. Adanya partai oposisi menyiratkan kepada siapa tanggung-jawab sebuah pemerintahan harus dibebankan, yaitu partai penguasa. Partai penguasa bertanggung-jawab terhadap  berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah. Mekanisme ini menjadikan pemilih lebih mudah untuk memberikan kredit atau penghukuman atas keberhasilan dan kegagalan sebuah pemerintahan. Jika pemilih merasa puas dengan kinerja pemerintahan, maka mereka dapat memberikan ganjaran kepada partai penguasa; tetapi apabila pemilih merasa tidak puas, maka suara dapat diberikan kepada partai oposisi.
Keenam , kontrol terhadap administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan. Peran itu diwujudkan dalam keterli- batan partai dalam menyeleksi sejum- lah individu-individu yang akan me- nem pati jabatan politik tertentu yang sudah disepakati.
Terakhir, ketujuh , adalah mem- perkuat stabilitas pemerintahan. Stabi- litas pemerintahan secara langsung
terkait dengan kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintahan; dan stabilitas peme- rintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi. Dalam kerangka itu fungsi partai untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan demokrasi adalah menjaga stabilitas partai. Kesatuan partai politik perlu dipelihara sedemikian rupa agar dapat mem- perkuat stabilitas pemerintahan.
Ketujuh fungsi
di atas menunjukkan bahwa partai penguasa bertanggung-jawab terhadap  berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah. Tindakan tersebut diwujudkan dengan mengawasi bagaimana kepala daerah terpilih menerjemahkan program partai politik ke dalam program- program pemerintahannya.
Apabila individu telah menyetujui semua isu-isu partai secara umum, maka ia akan memilih partai tersebut tanpa  memperhatikan isu-isu partai lainnya. Isu juga dapat merubah keberpihakan seseorang terhadap partai—seseorang dapat berpindah dari satu partai ke partai lainnya karena melihat isu yang ditampilkan oleh partai lain lebih bagus 114 .
Selain menemukan pilihan politik karena kecintaan terhadap partai, juga kemampuan partai mengembangkan isu-isunya akan sangat berpengaruh
114  Lihat Niemi dan Weisberg, 1984:90.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 pada pilihan. Setiap keterangan, pemberitaan tentang suatu partai oleh media massa akan mampu membentuk opini publik bagi partai yang bersang- kutan, sehingga ia selain dikenal karena nama, juga dikenal karena isu atau program yang dinyatakan dan dilakukannya.
Selanjutnya partai akan meng- korversi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat menjadi program atau isu partai yang ditawarkan melalui kampanye, setelah memegang tampuk pemerintahan maka partai berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan program yang sudah ditawarkannya.
Partai-partai lantas mengubah beraneka ragam kehendak itu menjadi isu-isu politik dengan jalan menyusun sejumlah alternatif kebijakan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan masing- masing partai. Dengan cara demikianlah partai-partai politik merangkum beragam kehendak menjadi paket-paket kebijakan yang runtut dan longgar—sebuah proses yang menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih dalam pemilu. Partai-partai politik membentuk pemerintahan namun juga dapat  bertindak sebagai oposisi dalam lembaga legislatif.
Mereka bisa menempati eselon- eselon tinggi dalam birokrasi. Maka, partai-partai politik memainkan peranan krusial dalam pengambilan keputusan dan implementasinya 115 .
Partai yang dapat menerjemahkan program kedalam kebijakan publik, menunjukkan kalau partai  tersebut  memahami  fungsinya sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan. Ketika kebijakan yang diperjuangkan berhasil diwujudkan, maka penerapan kebijakan publik dilaksanakan dalam suasana yang demokratis.
Seperti yang dikutip Santoso (2010:4-5) dari Budiman, bahwa kebijakan publik merupakan denyut nadi dari proses pemerintahan. Dalam kebijakan, kekuasaan negara bertemu dengan kedaulatan, yang dalam norma demokrasi, dipegang oleh rakyat atau warganegara. Karena dalam rezim negara-bangsa yang saat ini dominan, hanya negara yang memiliki legitimasi untuk membuat sebuah kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi, pertanyaan paling mendasar tentang sebuah kebijakan adalah, “seberapa jauh kebijakan pemerintah ‘bertaut’ dengan kehendak publik warga negara-nya?
115  Lihat Klinaemann, dkk., 2000:9.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Negara adalah pemegang kekuasaan yang sah. Karena kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan negara, maka kebijakan publik sering- kali diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk memastikan tujuan- tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik bisa tercapai. Oleh karena itu, persoalan kebijakan publik bisa diartikan sebagai persoalan penggunaan kekuasaan. Dalam prakteknya, proses kebijakan berlang- sung dalam dinamika relasi antara beragam aktor dengan beragam ke- pentingan.
Penggunaan kekuasaan yang demokratis akan melahirkan kebijakan publik yang demokratis pula. Ke- bijakan publik yang demokratis akan memiliki kelebihan sebagai berikut:
... mudah diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena dukungan politik (political support) dari kebijakan yang diambil itu kuat, dengan kuatnya dukungan itu maka saat kebijakan diimplementasikan akan sedikit sekali pihak-pihak yang menentangnya, sehingga proses implementasi akan berjalan dengan baik sebab sedikit sekali adanya gangguan 116 .
... akan memiliki basis legitimasi yang kuat. Dengan adanya demokrasi dalam sebuah kebijakan publik maka semua elemen dalam masyarakat merasa memiliki atas kebijakan itu. Kebijakan itu mampu mengakomodasi semua kepentingan dan preferensi dalam masyarakat 117 .
Kebijakan dibuat oleh pemerintah yang memenangkan pemilu, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau dalam pembuatan kebijakan terdapat tarik-menarik antarberbagai kepen- tingan.
Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga tak heran jika Carl  Friedrich  mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu 118 . Policy ditawarkan oleh sebuah kontestan pemilu untuk membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Itu juga berarti,
116  Lihat Wahab, 1998.
117  Lihat Tim Simpul Demokrasi, 2006:165-166.
118 Dalam Indiahono, 2009:18.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
policy merupakan solusi dari berbagai persoalan yang dianggap sebagai biang yang menyebabkan kehidupan tidak atau belum membaik 119 .
Fungsi pemerintahan pada dasarnya  meliputi  fungsi  regulasi, fungsi  pemberdayaan,  dan  fungsi pembangunan.  Dari  fungsi  regulasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk memproses kebijakan agar disetujui oleh legislatif. Dari kebijakan inilah pemerintah memerlukan kepercayaan dari masyarakat bahwa tindakan-tindakannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, tindakan- tindakan pemerintah ini dalam rangka menjalankan  fungsi  pemberdayaan dan pembangunan. Semua tindakan- tindakan tersebut dapat  menjadi kajian para ilmuwan yang berminat mendalami  kebijakan.  Tindakan pemerintah merupakan sesuatu yang empiris dikaji dengan aspek-aspek yang sifatnya teoritis, sehingga sinergi antara “arena” empiris dengan arena “teoritis” dapat mengembangkan kebijakan sebagai suatu ilmu yang dinamis. Kebijakan dapat dikaji mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai evaluasi dari sudut pandang administrasi dan politik. Dari sudut pandang inilah dapat dilihat apakah pemerintah membuat kebijakan dengan mengakomodasi rakyat atau
pemilih. Pelibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan  akan membawa peneliti pada analisis demokratis tidaknya suatu pemerintahan. Uraian tersebut diringkas oleh Nelson seperti kutipan di bawah ini:
Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, kebijakan publik terbagi ke dalam empat hal: sebuah kepentingan dalam pola sistem politik yang menyeluruh beserta prosesnya, sebuah kepercayaan bahwa konsekuensi aksi-aksi pemerintahan adalah penting, sebuah perjuangan untuk menghasilkan pengetahuan yang sangat berguna secara teoritis dan empiris, dan penanggulangan masalah-masalah demokrasi 120 .
Tidak  terlepasnya  kebijakan  dari politik terlihat dari pendapat Bauer, yang dikutip oleh Wahab bahwa:
Konsep pembuatan kebijakan pub lik menurut Raymond Bauer, dalam    tulisannya The Study of Policy Formation, me- mandang pembuatan kebijakan publik sebagai “ the process of transformation which turn political inputs into political outputs” (proses pengalihragaman yang mengubah masukan- masukan politik menjadi keluaran politik) 121 .
119  Lihat Nursal, 2004:194.
120  Lihat Nelson, 1996:552.
121  Dalam Wahab, 2008:53-54.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dengan demikian, kebijakan publik ditinjau dari sisi demokrasi menganjurkan kalau kebijakan sebagai keluaran politik dibuat berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Partai  politik  yang  bermetamorfosis menjadi  penguasa  eksekutif,  seperti bupati dan anggota legislatif, sebaiknya dapat menerjemahkan kepentingan orang banyak ke dalam berbagai kebijakan. Dalam tataran imple- mentasi, kebijakan menjadi tidak terasing dari kehidupan masyarakat, karena apa yang diberlakukan telah mengakomodasi kepentingan publik.
Produk kebijakan publik yang merupakan bentuk pertama kebijakan publik, yaitu peraturan perundangan yang  terkodifikasi  secara  formal  dan legal 122 di Indonesia, meliputi:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang/Peraturan Pe- me rintah Pengganti Undang- Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Setiap peraturan dari tingkat Pusat hingga tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan publik , karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya,
dan  karenanya  secara  hukum  formal bertanggung- jawab kepada publik.
Jadi rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Kebijakan  publik  yang  bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yang telah disebut di atas.
2. Kebijakan  publik  yang  bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula ber- bentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
3. Kebijakan  publik  yang  bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau imple- mentasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.
Nugroho selanjutnya menyatakan, bentuk kebijakan publik pada umum- nya  terkodifikasi,  namun  menu rutnya pernyataan-pernyataan lisan pejabat publik juga merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Dengan
122  Lihat Nugroho, 2008: 61-62.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 demikian, bentuk kedua kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik 123 .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif “dirancang untuk mengumpulkan  informasi  tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung)” 124 . Creswell 125 , yang mengutip pendapat Stake (1995), menyebutkan bahwa studi kasus sebagai salah satu strategi dalam penelitian kualitatif, yaitu:
Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti  mengumpulkan  infor- masi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini lebih sesuai dengan kutipan dari Creswell tersebut.
Selanjutnya,  menurut Denzin dan Lincoln 126 , kata kualitatif sukar diukur, namun penelitian ini menekankan realita secara sosial:
Kata  kualitatif  menyiratkan penekanan pada kualitas entitas, proses dan makna yang tidak dikaji atau diukur (jika memang diukur) secara eksperimental dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau  frekuensi.  Para  peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan kendala situasional yang membentuk penelitian.
Dalam hal ini peneliti melihat realita yang terbangun antara  partai pemenang pemilukada tahun 2010, yaitu Golkar, dengan jajaran eksekutif (pemerintah Kabupaten Bandung) dan legislatif  (anggota  DPRD  Kabupaten Bandung periode 2009-2014) ketika menghasilkan kebijakan. Dalam melihat realita tersebut penelitian ini tidak lepas dari   ciri-ciri yang dikemukakan oleh Finlay, yang dikutip Qudsy 127 ,   yaitu:
1. Peneliti akan secara langsung untuk berada di dalam setting penelitian; dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para informan  untuk  mengumpulkan
123 Ibid Nugroho, hal.  63.
124  Lihat Sevilla, dkk., 1993:71.
125  Lihat Creswell, 2012:20. 126  Lihat Denzin dan Lincoln, 2011:11.
127 Lihat Qudsy, 2011:xviii.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 data. Selanjutnya data akan dipilih atau direduksi untuk menentukan data mana yang akan dipakai dalam analisis dan data mana yang dibuang. Setelah kegiatan ini dilakukan, data akan diinterpretasi untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam tahap inililah pengetahuan baru diharapkan akan terungkap, yaitu berupa ada tidaknya konsistensi program partai politik pemenang pemilukada dengan produk kebijakannya.
2. Berusaha membangun hubungan yang baik dengan objek penelitian, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Golkar Kabupaten Bandung, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015, Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2009-2014 dari Fraksi Golkar, jajaran birokrasi Kabupaten Bandung dan masyarakat yang merasakan kebijakan Bupati/Wakil Bupati. Dari hasil wawancara dengan mereka diharapkan interpretasi data ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami alur pemikiran peneliti.
3. Peneliti akan menginvestigasi dan memahami apakah konsisten atau tidak untuk menghasilkan kebijakan sesuai dengan program partai ketika kampanye. Bila konsisten apa yang menjadi
faktor  pendukung;  sebaliknya bila tidak, apa yang menjadi faktor penghambat.
Tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal yang terjadi diluar dugaan peneliti, maka akan dicari pula mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana bisa terjadi akan diungkap dalam penelitian ini.
4. Fenomena yang disampaikan oleh informan  akan  diinterpretasikan sesuai dengan kapasistas informan sebagai pelaku atau terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Kemudahan atau kesulitan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan akan peneliti ungkap pula melalui wawancara yang mendalam.
5. Peneliti akan berusaha untuk menyajikan hasil penelitian ini secara  rinci  dan  komprehensif, meskipun temuan penelitian diprediksi akan kompleks. Dengan kata lain ada penyederhanaan hasil penelitian meskipun terdapat kompleksitas data di lapangan.
Untuk menghadapi kompleksitas data di lapangan, maka peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data yang akan diuraikan di bawah ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Marshall dan Rossman 128 , metode dasar dalam
128  Lihat Marshall dan Rossman, 1995:78.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
mengumpulkan informasi dalam pene- litian kualitatif adalah: (1) participation in the setting, (2) direct observation, (3) in-depth interviewing, and (4) document review. Teknik pengumpulan data atau metode dasar yang dipilih oleh peneliti adalah nomor 3 dan 4. In- depth interviewing, diartikan oleh Kahn dan Cannell, sebagai “ a conversation with a purpose” . Peneliti menggali topik-topik  yang ingin diketahuinya  dari  perspektif  tertentu. Document review akan dilakukan dengan cara meng umpulkan dan menganalisis produk-produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai pemenang pemilukada. Kedua teknik tersebut dipilih karena in-depth interviewing membantu peneliti untuk mengeksplor informasi dari para nara sumber sebagai aktor yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan document review akan membantu peneliti untuk melengkapi data primer dari para nara sumber. Dokumen yang dimaksud bisa berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ataupun Surat Keputusan Bupati. Dengan demikian peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dalam memvalidasi data. Validasi data tentunya dilakukan sebelum meng- analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum membahas konsistensi antara program partai dengan produk kebijakan, peneliti akan melihat visi
misi bupati terpilih dan produk kebijakan yang dihasilkan. Produk kebijakan yang dimaksud, peneliti batasi hanya Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.

## Visi Misi Bupati Saat Pemilihan pada Tahun 2010
Nugroho (2008) menyatakan bahwa misi adalah, yang pertama , karena melekat pada organisasi. Misi adalah raison d’etre, atau alasan mengapa organisasi hadir. Jadi, misi menentukan ke mana akan pergi. Jika misi melekat pada organisasi, dan tidak berubah selama organisasi ada, kecuali jika organisasi dirombak atau direformasi. Visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama dibawah kepemimpinannya.
Dengan mengacu pada uraian di atas, realitas dalam organisasi pemerintahan justru sebaliknya. Misi organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung berubah-rubah sesuai dengan kepala daerah terpilih. Untuk melihat perubahan tersebut, berikut peneliti sampaikan misi Pemerintahan Kabupaten Bandung periode 2005- 2010. Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan Bupati Obar Sobarna, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010, meliputi:
1.  Mewujudkan Kepemerintahan yang baik;
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## 2.    Memelihara Stabilitas Kehidupan
Masyarakat  yang  Aman,  Tertib, Tenteram, dan Dinamis;
3.  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4.    Meningkatkan Kesejahteraan So- sial Ekonomi Masyarakat;
5.  Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa;
6.  Menggali dan Menumbuh kem- bang kan Budaya Sunda;
7. Memelihara Keseimbangan Ling kungan dan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Meningkatkan Kinerja Pem- bangunan Desa.
Sedangkan misi Pemerintahan Kabupaten Bandung periode 2011- 2015, adalah sebagai berikut:
1.  Memantapkan
Reformasi
Birokrasi;
2.  Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan;
3.  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan  Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah;
5. Meningkatkan Ketersediaan dan  Kualitas  Infrastruktur  serta Keterpaduan Pemanfaatan Ruang Kota;
6.  Pemantapan Pembangunan Per- desaan;
7.  Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandasan Iman dan Taqwa;
8.  Menggali,  Menumbuh kembang- kan, dan Melestarikan Budaya

## Sunda  serta  Kearifan  Lokal
Lainnya;
9.  Memantapkan Pemulihan Ke- seimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Ketika peneliti bandingkan kedua misi tersebut, maka ada perubahan dan penambahan di misi pemerintahan periode 2011-2015. Dengan kata lain, Partai Golkar yang mengusung Bupati Dadang M. Naser untuk periode 2011- 2015 sebenarnya hanya memiliki 1 misi, yaitu misi kedua: “Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram, dan Dinamis”. Misi pertama,  ketiga, dan keempat Obar Sobarna (OS) sama dengan misi pertama, ketiga, dan keempat Dadang Naser (DN). Misi kelima OS sama dengan misi ketujuh DN. Misi keenam OS sama dengan misi kedelapan DN. Misi ketujuh OS sama dengan misi kesembilan DN. Misi kedelapan OS sama dengan misi keenam DN. Obar Sobarna yang merupakan Bupati Kabupaten Bandung periode 2005- 2010 juga diusung oleh partai Golkar. Bila mengacu pada pendapat Nugroho, maka misi sebaiknya tidak berubah baik dari susunan maupun redaksional, karena misi adalah melekat pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, siapa pun bupatinya.
Kalau misi sebetulnya tidak berubah selama organisasi ada, maka visi yang merupakan pandangan individual pemimpin dapat berubah- rubah. Pada umumnya misi diterjemahkan sebagai turunan dari visi. Visi yang melekat pada diri Obar

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Sobarna sebagai pemimpin Kabupaten Bandung periode 2005-2010 adalah: ” Terwujudnya Masyarakat Kabu- paten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.”
Sedangkan, visi dari diri Dadang Naser sebagai pemimpin Kabupaten Bandung periode 2011-2015 adalah:
“Terwujudnya

## Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola  Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Desa, Berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan.”
Kedua visi tersebut  telah meng- gambarkan pandangan dari masing- masing pemimpin, meskipun masih mempunyai kesamaan dalam hal religius, kultural, pembangunan desa, dan wawasan lingkungan. Perbedaan pandangan kedua pemimpin tersebut hanyalah pada tataran redaksional bukan pada substansi.

## Produk Kebijakan 2011­2015
Produk kebijakan dalam pene- litian ini meliputi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung selama lima (5) tahun atau satu periode masa jabatan bupati. Sampai tulisan ini dibuat, sampai tahun 2014 terdapat  94 Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dengan rincian: tahun 2011 terdapat 23 Peraturan Daerah, tahun 2012 terdapat 30 Peraturan Daerah, tahun 2013 terdapat 19 Peraturan Daerah, dan tahun 2014 terdapat 22 Peraturan Daerah. Agar terlihat fluktuasi produk kebijakan 129 tersebut, peneliti membuat tabel sebagai berikut:

## Tabel 1
Produk Kebijakan berupa Perda 2011-2015
No Tahun Jumlah Perda 1 2011 23 2 2012 30 3 2013 19 4 2014 22 5 2015 5 Jumlah 99 Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, diolah peneliti, 2015.
Sedangkan untuk Peraturan Bupati, sampai tahun 2015, terdapat 242, dengan rincian: tahun 2011 terdapat 71 Peraturan Bupati, tahun 2012 terdapat 58 Peraturan Bupati, tahun 2013 terdapat 63 Peraturan Bupati, tahun 2014 terdapat 36
129 Data-data  dalam  tabel  dalam  tulisan  ini  diperoleh  peneliti  selain  dari  Biro  Hukum  juga  dari www.jdih.bandungkab.go.id.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Peraturan Bupati, dan tahun 2015 terdapat 14 Peraturan Bupati. Untuk lebih jelasnya, produk kebijakan berupa Peraturan Bupati dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 2
Produk Kebijakan berupa Perbup 2011-2015 No Tahun Jumlah Perbup 1 2011 71 2 2012 58
3 2013 63
4 2014 36 5 2015 14 Jumlah 242 Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat
Daerah Kabupaten Bandung, diolah peneliti, 2015.

## Konsistensi antara Program Partai Politik dengan Produk Kebijakan
Publik
Di tahun 2011, kebijakan yang sesuai dengan visi misi bupati sudah mulai tampak seperti Perda Nomor 12 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung yang sesuai dengan misi 1, yaitu Strategi Kebijakan Memantapkan  Reformasi  Birokrasi. Peneliti memasukkan ini sebagai usaha  untuk  mencapai  reformasi birokrasi, karena Perda ini bertujuan menciptakan kesejahteraan masyara- kat,  pemerintah daerah harus mem- berikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkem-
bangan industri. Perda-perda yang lainnya sesuai dengan visi misi, kecuali Perda Nomor1 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Perda Nomor 3 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Peru- bahan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun  Anggaran  2006.  Ketiga  Perda tersebut bersifat internal untuk kepen- tingan jalannya roda pemerintahan.
Di tahun 2011 terdapat 3 Perda, tahun 2012 ada 8 Perda, tahun 2013 terdapat 2 Perda, dan tahun 2014 hanya 1 Perda yang sesuai dengan misi pertama, yaitu Kebijakan Memantap- kan Reformasi Birokrasi.
Untuk selanjutnya, konsistensi antara program partai politik dengan produk kebijakan akan diuraikan di bawah ini.
Dalam penelitian ini ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang diturunkan kedalam Perbup dan langsung berkaitan dengan visi misi Golkar. Strategi kebijakan untuk reformasi  birokrasi  masih  terlihat prosedural  formal,  artinya  hanya terbatas perizinan usaha dan investasi, administrasi kependudukan, pelim- pahan kewenangan dari bupati kepada camat, dan layanan informasi publik.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai dengan 2013 hanya terdapat satu produk kebijakan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tetapi di tahun 2014 terdapat 11 produk kebijakan berupa Perbup. Sedang misi kedua, yaitu Startegi Kebijakan Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta dan Masyarakat dalam Pem- bangunan, hanya sebatas partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi, sampai dengan tahun 2015 hanya satu Perda yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Parti- sipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi  Publik  dalam  Penyeleng- garaan  Pemerintahan di Kabupaten Bandung.
Strategi Kebijakan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan misi ketiga mulai menyentuh kepentingan masyarakat, yaitu bidang kesehatan, pembangunan kepemudaan, peningkatan kesejah- teraan sosial, Pencegahan dan Pe- nanganan Korban Perdagangan Orang, jaminan persalinan bagi yang tidak mampu, penanganan HIV, dan pendidikan. Misi keempat, yaitu Strategi Kebijakan Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah, baru sebatas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, sampai tahun 2015 belum bersentuhan langsung
dengan pemberdayaan ekonomi di level masyarakat. Begitu juga  dengan Strategi Kebijakan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruk- tur,  serta  Keterpaduan  Pemanfaatan Ruang Kota yang merupakan misi kelima, pada umumnya masih berupa regulasi untuk pengembang, sedang- kan peningkatan kualitas infrastruktur belum terlihat.
Misi keenam, yaitu Strategi Kebi- jakan Memantapkan Pembangunan Perdesaan, sampai dengan 2013 yang berkaitan langsung dengan masyarakat desa hanya direspon dengan satu produk kebijakan, yaitu adanya pedoman pengelolaan bantuan ke- uangan kepada Pemerintah Desa me- lalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), begitu juga dengan tahun 2014.di tahun tersebut misi keenam ini direspon dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bandung.
Misi ketujuh, yaitu Strategi Kebijakan Memantapkan Kesalehan
Sosial  berdasarkan  Iman  dan  Taqwa, baru   direspon pada tahun 2014 oleh dua kebijakan publik Peraturan Bupati. Strategi Kebijakan Menggali, Menumbuhkembangkan dan Meles- tari kan  Budaya  Sunda  serta  Kearifan Lokal lainnya yang merupakan misi kedelapan, sampai tahun 2015 hanya diwujudkan ke dalam satu Peraturan Bupati dengan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Kabupaten Bandung di lingkungan persekolahan.  Terakhir,  misi  kesem- bilan, yaitu Strategi Kebijakan Me- man tapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Ber- kelanjutan , merupakan program partai yang banyak direspon oleh produk kebijakan. Sampai tahun 2015, 11 kebijakan tentang keseimbangan ling- kungan telah dikeluarkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Terdapat  perbedaan  dalam  me- ner jemahkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bandung 2015. Misi dianggap merupakan turunan dari visi, padahal misi tidak dapat berubah-rubah siapa pun bupatinya, selama organisasi itu ada. Sebagai perbandingan, misi Bupati Kabupaten Bandung periode 2005-2010, sedikit berbeda dengan misi Bupati Kabupaten Bandung periode 2011-2015. Sebaliknya visi yang merupakan pandangan individual, memiliki substansi yang sama dengan Bupati sebelumnya.
2. Produk kebijakan berupa Perda lebih sedikit dibanding Perbup. Kedua produk kebijakan ini sebagian besar merupakan res- pon dari Undang-undang atau Peraturan dari Pemerintah Pusat, atau merupakan aturan internal untuk  kegiatan Pemerintah Dae- rah. Produk kebijakan yang secara
eksplisit menyebutkan  berkaitan dengan visi misi hanya satu.
3. Semua misi sudah konsisten dengan produk kebijakan, mes- kipun dalam kuantitas banyak perbedaan, antara misi yang satu dengan yang lainnya. Selama masa periode 2011-2015 terdapat dua misi yang direspon tidak lebih dari   dua produk kebijakan.

## Saran
1. Misi partai politik yang dibuat sebaiknya dibuat operasional, artinya ketika diturunkan kedalam kebijakan pemerintahan  dapat direalisasikan.
2. Produk-produk kebijakan sebaik- nya mementingkan kepentingan masyarakat atau yang langsung berkaitan dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mera- sakan manfaat adanya pemimpin dan dapat merasakan bahwa pilkada  bermanfaat  sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik.
3. Agar terjadi  konsistensi antara program partai dengan produk kebijakan, sebaiknya ada ins- tansi—apakah swasta atau pe- me rintah—yang memonitor ke bi jakan-kebijakan  yang  dike- luarkan selama kepala daerah memerintah. Dengan demikian dapat diminimalisir program atau kebijakan yang menyimpang dari visi misi bupati terpilih.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John W., 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Ketiga. (Penerjemah: Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Denzin, Norman K. dan Yvona S. Lincoln, 2011. Disiplin dan Praktek  Penelitian  Kualitatif, dalam Denzin, Norman K. dan Yvona S. Lincoln (Ed). The Sage Handbook of Qualitative
Research. Edisi Ketiga.
(Penerjemah: Daryatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta: Gava Media.
Klinaemann, dkk., 2000. Partai, Kebijakan & Demokrasi (Penerjemah: Sigit Jatmika), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman, 1995. Designing
Qualitative Research (Second Edition). California: Sage Publication Inc. Nelson, Barbara J. Public Policy and
Administration, dalam Robert E. Goodin dan Hans Dieter Klingemann (ed). 1996. A New Handbook of Political Science.
New  York:  Oxford  University Press Inc.
Niemi, G. Richard dan Herbert F. Weisberg, 1984. Controversies in Voting Behavior. Washington: Congressional Quarterly Inc.
Nursal, Adman, 2004. Political Marketing: Strategi Memenang- kan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Nugroho, Riant, 2008. Public Policy. Jakarta: PT. Gramedia.
Pamungkas, Sigit, 2011. Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
Santoso, Purwo, 2010. Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: PolGov. Sevilla, dkk., 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.
Tim  Penyusun  Demokrasi,  2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press.
Wahab, Solichin Abdul, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press.
Qudsy,  Saifudin  Zuhri,  2011. Pengantar: Bayang-bayang Agenda Revolusioner Penelitian Kualitatif. dalam Denzin, Norman K. dan Yvona S. Lincoln (Ed). The Sage Handbook of Qualitative Research. Edisi Ketiga. (Penerjemah: Daryatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun  2011,  2012,  2013,  2014, dan 2015.
Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Tahun  2011,  2012,  2013,  2014, dan 2015.