## Study Of The Political Dynasty “Native Tenganans” In The
Government Of Tenganan Pegringsingan Traditional Village Bali

## Kajian Dinasti Politik “Orang-Orang Tenganan Asli” Di Pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali
I Ketut Oka Setiawan 1) ; Tetti Samosir 2) 1,2) Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Email: 1) k.okasetiawan@univpancasila.ac.id ; 2) tettisamosir@univpancasila.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [03 January 2024]
Revised [26 March 2024]
Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, akan tetapi dalam praktiknya terdapat  politik  dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam pemerintahah desa adat Tenganan Pegringsingan Bali. Keadaan kontradiktif ini perlu dipertanyaan menganai legalitasnya, terjadinya dan  cara  mempertahankan  dinasti  politik  tersebut.  Penelitian  singkat  ini  dilakukan  secara deskriptif analisis dengan pendekatan normatif empiris. Data disajikan dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terungkap bahwa legalitas dinasti politik “Orang-Orang Tenganan Asli ” dalam pemerintahan desa dapat dijumpai mulai dari hukum dasar negara dan UU No.  6  Tahun  2014  tentang  desa.  Pengakuan  politik  ini  termasuk  juga  eksistensi  dinasti  politik Orang-Orang  Tenganan  Asli.  Senada  dengan  politik  negara  itu,  asal-usul  dinasti  Orang-Orang Tenganan Asli diperoleh dari raja Karangasem sebagai balas jasa kepada leluhur Orang-Orang Tenganan  Asli  sebidang  wilayah  (desa)  lengkap  dengan  sistem  pemerintahannya.  Cara mempertahankan dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli ditetapkan pembentukanan karakter militan  melalui  Pendidikan  Matruna  Nyoman  bagi  generasa  penerus,  mewajibkan keturunanannya  melakukan  perkawinan  endogami,  dan  menetapkan  manfaat  tanah-tanah  di wilayah desa menjadi milik bersama untuk  kesejahteraan warganya.

## ABSTRACT
The  Indonesian  state  is  a  unitary  state  in  the  form  of  a  republic.  Still,  in  practice,  there  are dynastic  politics  of  the  "Native  Tenganans"  in  the  government  of  the  traditional  village  of Tenganan  Pegringsingan  Bali.  This  contradictory  situation  needs  to  be  questioned regarding  its legality,  occurrence,  and  how  to  maintain  this  political  dynasty.  This  short  research  used descriptive  analysis  with  an  empirical  normative  approach.  Data  is  presented  in  narrative  form and  analyzed  qualitatively.  The  research  results  revealed  that  the  legality  of  the  "Native Tenganans" political dynasty in village government can be found starting from the basic state law and Law No. 6 of 2014 concerning villages. This political recognition also includes the existence of the political dynasty of Native Tenganans. In line with the country's politics, the origins of the Native Tenganans dynasty were obtained from the king of Karangasem as a reward for providing services to the ancestors of the Native Tenganans for a piece of territory (village) complete with its system of government. The way to maintain the political dynasty of the Native Tenganans is determined by establishing a militant character through Matruna Nyoman Education for the next generation, requiring their descendants to enter into endogamous marriages, and determining the benefits of land in the village area as joint ownership for the welfare of its citizens.
KEYWORDS Political Dynasty, Native Tenganans, Government
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
S ebelum  mengulas  soal  ‘dinasti’  sebaiknya  memahami  lebih  dahulu  ketentuan  Pasal  1  (1)  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa “Negara  Indonesia  ialah  Negara Kesat uan  yang  berbentuk  Republik”. Arti  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  berdaulat diselenggarakan  sebagai  satu  kesatuan  tunggal,  dimana  pemerintah  pusat  merupakan  yang  tertinggi serta satuan-satuan sebenarnya hanya suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.  Dalam negara  kesatuan, hanya  ada  satu  konstitusi,  satu  kepala negara  dan  satu  dewan menteri  (kabinet)  serta  satu  parlemen.  Karena  Indonesia  terdiri  atas  banyak  pulau  dan  suku  bangsa maka Indonesia memilih sebagai negara k esatuan yang berbentuk ‘republik’, yaitu sistem politik, dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Konsekuensi kedudukan Indonesia sebagai negara kesatuan ialah Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencakup  provinsi  dan  kabupaten  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dalam negara kesatuan ini mencakup juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan kearifan masing-masing daerah untuk kemudian menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing.
Berdasarkan  atas  uraian  di  atas  maka  belakangan  ini  marak  diperbincangkan  sinisme  nasional tentang terjadinya politik dinasti dalam rangka reproduksi kekuasaan di Indonesia melalui Pemilu maupun
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).  Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “dinasti” artinya  keturunan  raja-raja  yang  memerintah,  semuanya  berasal  dari  satu  keluarga.  Sedangkan pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu  untuk  tujuan  mendapatkan  atau  mempertahankan  kekuasaan  di  suatu  negara  (desa).  Dengan perkataan  lain  politik  dinasti  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kekuasaan  politik  yang  dijalankan  oleh sekelompok  orang  yang  m asih  terkait dalam hubungan keluarga. Misalnya ‘Dinasti Ming’, dalam hal ini dapat juga di sebut “Dinasti Orang-Orang Tenganan Asli”.
Sehubungan  dengan  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  eksistensi  dinasti  politik “Orang-Orang Tenganan As li” dalam pemerintahan desa  adat Tenganan Pegringsingan. Mengingat penjelasan singkat tentang  bentuk  negara  “republik”  seperti  dikemukakan  di  atas,  maka  kajian  ini  bertujuan  untuk  1) mengungkap  legalitas  eksistensi    politik  dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam  Negara Kesatuan Republik  Indonesia;  2)  menguraikan  terjadinya  dinasti  politik “Orang-Orang  Tenganan  Asli”  dalam pemerintahan  desa  adat  Tenganan  Pegringsingan;  3)  menguraikan  upaya  hukum  pemerintahan  desa adat dalam mempertahankan dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli. Jika dibandingkan, penelitian ini berbeda  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  membahas  terkait  politik  dinasti.  Jika  umumnya penelitian  yang  dilakukan  adalah  mengkritisi  praktik  politik  dinasti  dan  mengaitkan  dengan  aspek demokrasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Fery Dona dengan judul “Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah  Dalam  Perspektif  Demokrasi ”  atau  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hailul  Khairi  dengan  judul “Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah,” maka penelitian ini justru sebaliknya yaitu mendiskripsikan pengakuan politik dinasti sebagai praktik yang konstitusional di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Politik Dinasti
Politik  dinasti  pada  dasarnya  merupakan  proses  regenerasi  kekuasaan  bagi  suatu  kepentingan golongan  yang  meliputi  keluarga  elit  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan  sebuah kekuasaan. Dalam hal itu menurut Nuritomo, politik dinasti merupakan pengembangan kekuasaan yang sering  kali  terjadi  dalam  level  eksekutif  dan  dilakukan  dalam  suatu  keluarga.  Secara  sederhana,  dapat dikatakan  politik  dinasti  merupakan  terjadinya  sebuah  regenerasi  kekuasaan  yang  melingkupi  keluarga secara  turun-temurun.  Adapun  asas  dasar  politik  dinasti  merupakan  adanya  hubungan  pertalian  darah melalui perkawinan yang akan memudahkan menjangkau sebuah kekuasaan lewat pengalaman keluarga yang  sebelumnya  sehingga  dalam  pertarungan  memperebutkan  kekuasaan  relatif  mudah  karena  ada sistem yang menghendaki terjadinya turun temurun jabatan.
Politik dinasti juga dapat diartikan sebagai rezim, dan dalam kekuasaan politik ini disebut dengan pelaku  politik  yang  dilaksanakan  secara  turun  temurun  dalam  keluarga  maupun  kelompok  tersebut. Adanya  rezim  politik  ini  dapat  menimbulkan  suatu  kekhawatiran  kekuasaan  yang  terpusat  antara keluarga  dengan  dunia  perpolitikan,  karena  hal  ini  sebagai  orientasi  dalam  dunia  dinasti  politik.  Praktik politik dinasti merupakan salah satu gejala dari neo patrimonialistik, yang memfokuskan pada regenerasi politik dengan berdasarkan geneologis dari pada sistem dalam menimbang adanya prestasi yang dimiliki.
Perlu  dipahami  bahwa  politik  dinasti  memiliki  pengertian  yang  berbeda  dengan  dinasti  politik. Dinasti  politik  merupakan  sistem  kekuasaan  yang  melihat  dari  sebuah  garis  keturunan  atau  dengan adanya  hubungan  darah  dalam  keluarga  tersebut,  sementara  politik  dinasti  merupakan  praktik  politik yang  dinilai  bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Sebab,  politik  dinasti  sangat  rawan  akan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## Praktik Politik Dinasti di Indonesia
Pada  negara  Indonesia,  praktik  politik  dinasti  bahwasanya  telah  berkembang  sejak  masa  Orde Baru. Namun, praktik politik dinasti saat itu pesat berkembang pada pemerintahan pusat.  Hal ini terlihat dari pengangkatan dan pengisian jabatan pemerintahan oleh kerabat dan  anak-anak Presiden Soeharto sendiri.  Adapun  pada  era  Reformasi,  praktik  politik  dinasti  pun  kian  subur  berkembang  di  level pemerintahan  daerah,  yakni  dengan  berkembangnya  penerapan  desentralisasi  dan  pemberian  otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia. Terlebih  lagi,  setelah  adanya  mekanisme  Pilkada  secara  langsung pada tahun 2005 lalu.
Saat ini, praktik politik dinasti di Indonesia berkembang menjadi praktik politik yang konstitusional, meskipun  pada  hakikatnya  proses  demokratisasi  dijalankan  dengan  mengadakan  pemilihan  secara langsung  oleh  rakyat,  tetapi  kekuatan  elit  politik  lama  sangat  kuat  apalagi  di  dukung  oleh  loyalitas  dari pendukung  dan  sumber  kekayaan  yang  melimpah  sehingga  bisa  membangun  kekuasaan  yang berjenjang  secara  turun  temurun  tanpa  menghilangkan  nilai  demokrasi  tersebut.  Sebelumnya,  terdapat upaya    untuk    menghambat    pertumbuhan    politik  dinasti    melalui    Pasal    7    huruf  R    Undang-Undang Nomor    8    Tahun    2015    tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  (UU  Pilkada) yang    mengatur    mengenai    persyaratan    calon    kepala    daerah    yang    salah    satunya  adalah  tidak memiliki   konflik   kepentingan   dengan   petahana. Namun,  pasca dikeluarkannya  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  No.33/PUU-XIII/2015,  MK membatalkan  ketentuan  dalam  Pasal  7  huruf  R  Undang- Undang    Nomor    8    Tahun  2015  tersebut  karena  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD NRI  1945  terkait  kesamaan  hak  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  kebebasan  setiap  orang  dari perilaku  diskiminatif, sehingga  dalam  hal  ini  MK  melegalkan  praktik  politik dinasti  sebagai  bentuk jaminan  dan  pengakuan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Dalam hal ini, MK telah memandang bahwa  larangan  pencalonan  Kepala  Daerah  tersebut  bersifat  diskriminatif  terhadap  hak  politik  warga negara. Oleh karena itu, MK menilai bahwa praktik politik dinasti merupakan  praktik yang konstitusional dan dapat disesuaikan dengan tradisi atau adat masing-masing daerah.

## Bentuk-Bentuk Dinasti Politik

## a.  Bentuk Familisme
Merupakan  budaya  politik  yang  berfokus  pada  ikatan  atau  hubungan  keluarga.  Dalam  bentuk  ini, hubungan  darah  antar  individu  menjadi  dasar  dilakukanya  penyerahan  kekuasaan,  dan  sistem kaderisasi pun dilakukan antar keluarga inti. Lazimnya, terjadi pada penyerahan kekuasaan orang tua kepada anak.
b.  Bentuk Quasi Familisme
Model  ini  didasarkan  pada  sikap  afeksi  dan  solidaritas  dari  anggota  keluarga  dalam  struktur kekuasaan. Adapun bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada lingkungan, regionalisme, serta tribalisme sama dengan  keluarga tersebut. Lebih luas, dibanding familisme,  dimensi dinasti politik ini tidak  hanya  berpusat  pada  keluarga  inti  saja,  tetapi  juga  telah  bercabang  dengan  keluarga  lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial.
c.  Bentuk Egoisme Familisme
Model dinasti politik ini tidak hanya berfokus pada hubungan  keluarga ataupun ikatan darah,  namun juga  mencakup  kerabat  yang  tidak  memiliki  ikatan  daerah.  Sebab,  model  ini  memfokuskan pemenuhan  aspek  fungsionalisme.  Dalam  hal  ini,  dorongan  publik  dan  faktor  emosional  menjadi pertimbangan politik fungsional.
Sementara itu, menurut Akbar dan Purnomo, terdapat tiga bentuk dinasti politik, yakni sebagai berikut: a.  Bentuk  dinasti  politik  Regenerasi,  yaitu  model  kepemimpinan  tanpa  jeda  yaitu,  dimana  dalam  satu daerah dipimpin oleh satu keluarga yang sama tanpa adanya jeda kepemimpinan oleh orang lain.
b.  Bentuk dinasti politik lintas kamar, atau sering disebut cabang kekuasaan, sebagai contohnya kakak dan  adik  menduduki  kursi  eksekutif  dan  legislatif.  Dalam  situasi  seperti  ini  berpotensi    hilangnya keseimbangan pengawasan antar lembaga negara.
c.  Bentuk  lintas  daerah,  dalam  hal  ini  sebuah  anggota  keluarga  diposisikan  untuk  menguasai  jabatan yang strategis yang  berada di berbagai daerah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  yuridis  empiris,  yakni  penelitian  yang  dilakukan terhadap  realita  kehidupan  di  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  yang dibutuhkan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  observasi,  dan  wawancara tidak berstruktur terhadap masyarakat Tenganan. Adapun penelitian ini juga menggunakan bahan hukum
primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku  dan  jurnal terkait dinasti politik.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  yakni  mendeskripsikan  penelitian dengan  kalimat  berdasarkan  temuan  yang  diperoleh.  Dalam  hal  ini,  penulis  menggambarkan  temuan terkait  praktik  dinasti  politik  dalam  pengisian  jabatan  pemerintahan  dan  ketua  adat  pada  Masyarakat Tenganan Pegringsingan di Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Kabupaten  Bali  umumnya  dikenal  dua  macam  desa,  yaitu  desa  dinas  dan  desa  adat.  Desa  dinas adalah  organisasi  di  masyarakat  yang  tugas  utamanya  adalah  menangani  masalah  atau  urusan kedinasan,  yang  koordinasi  atasannya  berada  di  bawah  Kepala  Desa  Dinas.  Sedangkan  Desa  Adat adalah organisasi pada masyarakat Bali, yang menangani urusan-urusan suka duka kehidupan di dalam masyarakat  Bali.  Mengacu  pada  sejarah  lahirnya  desa  adat  ini  mula-mula  digunakan  untuk  mengurusi upacara-upacara  di  Pura  Trikahyangan,  kemudian  merambah  pada  urusan  kemanusiaan  (suka  duka), termasuk urusan kematian, urusan perkawinan dan lain-lainnya. Sistem kepengurusan setiap desa dinas, termasuk  di  desa  Tenganan  Pegringsiangan  adalah  sama  yaitu  Ketua  ( Kliang ),  bendahara  dan sekretaris,  demikian  juga  kepengurusan  desa  adat,  hanya  namanya  saja  yang  berlainan.  Khusus  untuk kepengurusan  desa  adat  di  desa  adat  Tenaganan  Pegringsingan  dalam  bentuk  tersendiri  dan  akan dijelaskan dalam uraian berikutnya.
Mengenai  hak  ulayat,  dalam  bahasa  Bali  dikenal  dengan  nama “Prabumian  Desa”, adalah seperangkat wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat yang  berkaitan dengan tanah di lingkungan  wilayahnya. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang beraspek hukum perdata, yaitu berkaitan  dengan  kepunyaan  bersama  atas  tanah  tertentu,  sedangkan  yang  beraspek  hukum  publik berkaitan  dengan  kewenangan  untuk  mengelola,  mengatur  dan  memimpin,  pemeliharaan,  peruntukan dan penggunaan.

## Legalitas Politik Dinasti
a. UUD 1945
Jika  dimulai  dari  hukum  dasar  negara  maka  Pasal  18  UUD  1945  menyatakan  bahwa: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa ”. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam teritoir terdapat  lebih  kurang zelfbesturunde  landschappen dan volksgemenschappen, seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  negeri  di  Minangkabau,  dusun  dan  marga  di Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  asli  dan  oleh  karenanya  dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat Istimewa.
b.  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal  1  Undang-Undang  Desa  mengakui  dan  menghormati  adanya  hak  asal-usul  dan  tradisi  yang dimiliki  masing-masing  daerah,  termasuk  tradisi  pengangkatan  kepala  daerah.  Hal  ini  pun  menjadi dasar  pengangkatan  kepala  daerah  yang  berlandaskan  garis  keturunan  di  beberapa  daerah.  Hal  ini sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Desa yang mengatur bahwa:
“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut ‘desa’ adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. ” c. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Pengaturan mengenai pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tercermin dalam ketentuan Pasal 3  UUPA,  yang  menyatakan  bahwa: ”…pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  serupa  itu  dari masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang  berdasarkan  atas
persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ”.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  undang-undang  tersebut  dengan  penekanan  perkataan  hak asal  usul  dari  desa  yang  bersangkutan  terimplisit  pengakuan  politik  negara  terhadap  adanya  desa yang diizinkan melakukan dinasti politik. Khusus terhadap UU No. 5 Tahun 1960, pengakuan negara dalam hak penguasaan atas tanah, dapat dilakukan melalui kekuasaan hak ulayat yang dapat dimiliki oleh dinasti tertentu, termasuk dinas ti “Orang-Orang Tenganan Asli”.

## Terjadinya Politik Dinasti di Desa Tenganan Sejarah Desa Tenganan
Dengan  mengingat  syarat  keberadaan  suatu  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal- usul  dan/atau  tradisi  yang  diakui  dan  dihormati  maka  dengan  ini  dapat  disajikan  sejarah  atau  asal-usul desa Tenganan Pegringsingan. Sejarah desa Tenganan Pegringsingan ini diperoleh dari cerita mulut ke mulut yang bersifat mitologi dari orang-orang Tenganan dan sekitarnya, dengan versinya sendiri sendiri. Salah  satunya  adalah  ada  seorang  raja  Bedahulu  (di  daerah  Kabupaten  Gianyar)  yang  sangat  besar pengaruhnya,  memiliki  seekor  kuda  bernama Otje  Seraya .  Pada  saat  kuda  kesayangannya  itu  dibawa dalam  satu  pertempuran  besar,  kuda  itu  hilang.  Segera  setelah  hal  itu  diketahui  oleh  raja,  raja memerintahkan rakyatnya untuk mencari kuda kesayangannya ke seluruh pelosok. Rakyat begitu besar pengabdiannya, melakukan pencarian kuda dengan tulus ikhlas. Dalam perjalanan pencarian itu ternyata orang-orang yang pergi ke timur dapat menemukan kuda itu di suatu daerah (Tenganan) dalam keadaan sudah mati. Pimpinan rombongan segera melaporkan keadaan itu kepada raja Bedahulu. Dengan serta merta  raja  menawarkan  kepada  yang  menemukan  kuda  itu . Penemu  itu  pun  menjawab: “jika diperkenankan mohon  diberikan  tanah  seluas  tempat  bangkai  kuda  itu  sampai  dimana  bau  busuknya tercium. ”
Raja  mengabulkan  permintaan  yang  aneh  itu,  tetapi  dengan  mengirim  seorang  petugas  yang menyaksikan atau membuktikan sampai dimana bau bangkai kuda itu tercium. Sampai di daerah tersebut petugas  itu  mulai  meneliti  yang  didampingi  oleh  penemu  tadi  sampai  mencium  bau  bangkai  kuda  itu secara  sungguh-sungguh.  Walaupun  sudah  cukup  jauh  berjalan,  bau  busuk  bangkai  kuda  itu  tetap tercium, seolah-olah mengikuti pemeriksa. Setelah cukup luas melintasi daerah pencarian, baru diketahui bahwa  pimpinan  penemu  tadi  membawa  potongan  bangkai  kuda  dengan  cara  menyimpan  dalam  tas bambu  yang  dalam  bahasa  Bali  disebut gagandek ,  sehingga  menjadi  terang  mengapa  bau  busuk  itu tetap  mengikuti.  Saat  bau  busuk  itu  ditemukan  dari  tas  bambu  tersebut  pemeriksaan  dihentikan  dan tempat  itu  sekaligus  merupakan  batas  desa  (Tenganan)  yang  menjadi  pemilik  penemu  sebagai  hadiah sang raja Bedahulu itu, demikian diceritakan oleh Kliang adat.
Uraian singkat ini dapat menggambarkan bahwa pemberian wilayah desa dalam hal ini bukanlah sekedar  pemberian  biasa,  melainkan  pemberian  yang  mengandung  politik  kepengurusan  hanya  oleh “Orang-Orang Tenganan Asli”.

## Awig-Awig Desa Adat
Dalam  pemerintahan  desa  adat  umumnya  di  Bali aturan-aturan  ( awig-awig) desa memegang peranan  pertama  dan  utama . Awig-awig desa  merupakan  landasan  atau  pedoman  bagi  seluruh penduduk  tidak  saja  penduduk  golongan  Orang-Orang  Tenganan  Asli,  termasuk  juga  penduduk pendatang (wong  angendok) bahkan  termasuk  orang-orang  luar  desa  yang  menyangkut  ada  urusan dengan  warga  desa  adat.  Di  dalam awig-awig itulah  dicantumkan  tentang  tingkah  laku  yang  wajib  atau dilarang untuk dilakukan serta memuat sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam masyarakat hukum adat Bali  umumnya  baru  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  sejak  dikeluarkannya  Perda  Dati  I  Provinsi  Bali. Sedangkan awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dibuat dalam bentuk tertulis jauh sebelum itu. Awig-awig desa  adat  Tenganan  Pegringsingan  dalam  bentuknya  tertulis  yang  sampai  sekarang dijunjung dan disimpan di Bale Agung merupakan sumber berlakunya hukum adat, yang pada mulanya disebut pengeling-eling (yang  artinya  ‘peringatan’)  merupakan  catatan  hasil  ingatan  orang-orang Tenganan Asli, setelah aturan atau piagam desa yang terbakar pada tahun 1763 caka (1841 masehi), di dalamnya dinyatakan pula bahwa penulisan kembali awig-awig desa dilakukan tahun 1764 caka oleh juru tulis  kerajaan  bernama  I  Gede  Gurit  dan  I  Made  Gianyar,  kemudian  disempurnakan  tahun  1847  (1925
Masehi).  Penulisan  itu  dinyatakan  pula  setelah  mendapat  izin  dari  Raja  Karangasem  yang  bernama  I Gusti Made Karangasem dan Raja Klungkung yang bernama I Dewa Agung Putra. Dengan demikian isi dari awig-awig desa  adat  tersebut  merupakan  tradisi  dan  kehendak  nenek  moyang  mereka  yang ditinggalkan  untuk  keturunannya  yang  hingga  kini  sebagian  besar  masih  ditaati  oleh  generasi penerusnya.
Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan awig-awig itu bukan sekedar menghimpun kembali tradisi  nenek  moyang  Orang-Orang  Tenganan  Asli,  akan  tetapi  juga  terkandung  politik  pengakuan kerajaan terhadap nenek moyang mereka atas jasanya sewaktu membantu raja melawan kezaliman raja raksasa Mayadenawa, seperti yang telah diuraiakan di atas. Dalam hal ini pihak kerajaan bukan sekedar mengetahui awig-awig desa  memuat  dinasti  politik  mengingat  syarat  kepengurusan  desa  adat  ini  juga diketahui hanya  dapat  dilakukan  oleh  “Orang-Orang  Tengasnan  Asli”  dengan  sebutan  sebagai Krama Desa.

## Golongan Penduduk Desa Tenganan
Setelah  mengalami  perkembangan  masyarakat  hukum  adat  Tenganan  Pegringsingan  mencatat penduduknya menjadi dua golongan sebagai berikut:
a)  Golongan  Orang-Orang  Tenganan  Asli:  adalah  penduduk  asli  desa  Tenganan,  berkedudukan sebagai krama  desa yang  merupakan  anggota  sekaligus  pengurus  desa  adat  Tenganan Pegringsingan  dan  bermukim  di  Banjar  Adat  Kauh  dan  Banjar  Adat  Tengah.  Golongan  penduduk inilah  yang  menduduki  jabatan-jabatan  desa  adat,  sebagai  imbalannya  berhak  atas  pembagian “tika” (pembagian  hasil  tanah  desa).  Bila  mereka  melanggar awig-awig statusnya  diturunkan menjadi krama  gumi dan  dibuang/dipindahkan  tempat  tinggalnya  ke  deret  lima  atau  enam  (Banjar Adat  Kangin)  yang  tak  lagi  berstatus krama  desa dan  tak  berhak  lagi  atas  pembagian tika. Penduduk  golongan  inilah  yang  menghendaki  agar  kepengurusan  desa  adat  ini  diteruskan  oleh generasinya,  tanpa  memberi  kesempatan  bagi  penduduk  golongan  lain,  yang  dikenal  dengan dinasti politik.
b)  Golongan Orang-Orang Pendatang: disebut juga sebagai wong angendok, adalah orang-orang yang datang  ke  desa  ini  untuk  mencari  pekerjaan  dan  orang-orang  tertentu  yang  sengaja  didatangkan karena  diperlukan  oleh  desa  dan  ditempatkan  di  banjar  adat  kangin,  disebut  juga  banjar  pande. Golongan  ini  tidak  dapat  menduduki  jabatan  pada  pemerintahan  desa,  tidak  pula  mendapatkan pembagian tika ,  tetapi  menaati awig-awig desa,  seperti  larangan  membeli  dan  menggadaikan sawah,  memelihara  dan  memperbaiki  pura,  membiayai  piodalan  di  pura-pura,  gotong  royong  dan lain-lainnya.

## Sistem Pemerintahan Desa Adat Tenganan
Jika  susunan  pemerintahan  desa  adat  di  Bali  pada  umumnya  terdiri  atas  Ketua  ( Kliang ), bendahara dan sekretaris (ketiganya disebut prajuru = pengurus), maka berdasarkan ketentuan awig- awig desa  di  desa  adat  Tenganan  Pegringsingan,  keberadaan  anggota  dan  kepengurusan  desa  adat ada  pada  golongan  Orang-Orang  Tenganan  Asli,  artinya  golongan  Orang-Orang  Tenganan  Asli sebagai anggota desa adat disebut sebagai krama desa , sedangkan sebagai pengurus memiliki nama secara  kelompok  yang  berbeda  dan  berjenjang  dengan  nama  sendiri-sendiri.  Keadaan  atau  status seperti  itu  hampir  sama  dengan  lembaga  Firma  dalam  hukum  dagang,  artinya  anggota  sekaligus menjadi  pengurus.  Sedangkan  golongan  Orang-Orang  Pendatang,  menurut awig-awig desa,  tidak dimungkinkan  baik  sebagai  anggota  desa  itu,  apalagi  menjadi  pengurusnya.  Akan  tetapi  mereka diperbolehkan tinggal di pekarangan itu dan mendapat tempat tinggal dan mentaati aturan-aturan yang berkaitan dengan perilakunya sehari-hari. Jadi dengan demikian hanyalah Orang-Orang Tenganan Asli sebagai  anggota  desa  adat  ( krama  desa )  dan  berhak  menduduki  jabatan  dalam  kepengurusan  desa adat dengan nama dan tugas sebagai berikut:
a. Mangku (1  orang),  jabatan  tertinggi  dan  dianggap  keturunan Sanghyang ,  dipandang  suci  dan sangat  dihormati  termasuk  keturunannya.  Untuk  mendapat  jabatan  ini  harus  melalui  tahapan jabatan  yang  paling  rendah  ( Pengeladuhan ).  Fungsi  jabatan  ini  baru  ada  jika  jabatan sebelumnya mengalami kesulitan menjalankan tugasnya, dan minta nasihat dari jabatan mangku ini.
b. Luanan (6  orang),  jabatan  setingkat  di  bawah Mangku ,  dan  keenamnya  itu  didasarkan  atas urutan  umur  perkawinan,  yang  kawin  lebih  dahulu  akan  menempati  kedudukan  lebih  tinggi. Jabatan  ini  dipandang  sebagai  guru  masyarakat  desa  adat.  Selain  sangat  dihormati,  kehadiran dan  pulangnya  dari  rapat  desa  (sangkepan)  haruslah  dijemput  dan  diantar.  Fungsi  jabatan  i ni adalah mengatur upacara dan memberi nasihat di dalam rapat maupun di luar rapat.
c. Bahan  Duluan (6  orang),  disebut  juga kliang (ketua)  yaitu  jabatan  setingkat  di  bawah  Luanan, dua  orang  di  antaranya  sebagai tamping  takon (juru  bicara),  satu  orang  lagi  sebagai penyarik (juru tulis). Tugas jabatan ini yang paling berat, karena mengurus pekerjaan desa sehari-hari
d. Bahan Tebenan (6 orang), jabatan setingkat di bawah bahan duluan ,  yang tugasnya membantu jabatan bahan duluan dalam mengurus desa.
e. Tambalapu  Duluan (6  orang),  jabatan  setingkat  di  bawah bahan  tebenan ,  tugasnya melaksanakan  perintah-perintah kliang desa  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  dalam rapat (sangkepan).
f. Tambalapu  Tebenan (6  orang),  jabatan  setingkat  di  bawah tambalapu  duluan ,  pada  dasarnya berkewajiban membantu tambalapu duluan , yaitu memimpin dan memerintahkan pekerja desa.
g. Pengeladuhan (tak terbatas), jabatan setingkat di bawah tambalapu tebenan yang jumlahnya tak terbatas,  yang  berasal  dari  anggota  krama  desa  baik  yang  sudah  kawin,  tapi  belum  menduduki jabatan atau yang belum kawin.
Jabatan-jabatan  tersebut  di  atas  akan  dipangku  dalam  waktu  tidak  terbatas,  sebab  pergeseran (meningkatnya)  baru  terjadi,  jika  jabatan  di  atasnya  telah  kosong  (karena  kematian  atau  dikenakan hukuman/dipecat), demikian dijelaskan oleh Kliang adat. Uraian ini jelas ada praktik dinasti politik “Orang- Orang  Tenganan  Asli”.  Dalam  sistem  pemerintahan  desa  ini  baik  keanggotaannya  maupun  sebagai pengurus  haruslah  pasangan  suami  istri  Orang-Orang  Tenganan  Asli.  Dalam  wilayah  desa  ini  laki  dan perempuan memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam pewarisan.
Upaya Mempertahankan Dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli”

## a. Melakukan Pendidikan lnformal Matruna Nyoman
Leluhur  Orang-Orang  Tenganan  Asli  sejak  awal  telah  menyadari  betapa  pentingnya pembentukan  karakter  generasi  penerus  melalui  pendidikan,  karenanya  setiap  anak-anak  terutama anak  laki-laki  wajib  dididik  dengan  sebutan “Matruna  Nyoman”  sebagai  pendidikan  informal  yang dipersiapkan  menjadi krama  desa ,  agar  mereka  dapat  menjalankan  kewajiban  sosial  yang  sesuai dengan awig-awig desa. Istilah “Matruna Nyoman” memiliki makna ‘anom’ (kecil) atau ‘nyom’ (muda atau  suci),  yang  mengindikasikan  mereka  adalah  anak-anak  yang masih muda  atau  suci  dan belum terkena  pengaruh  negatif.  Selain  itu, Matruna  Nyoman melibatkan  proses  pendidikan  etika  yang bertujuan  membentuk  karakter  yang  luhur  dan  siap  terjun  dalam  mengurus  adat  desa.  Proses  ini berlangsung  selama  satu  tahun.  Regulerisasinya  tidak  setiap  tahun  melainkan  memiliki  interval berbeda-beda, misalnya 4 tahun atau bahkan sampai 7 tahun sekali.
Materi yang disajikan dalam Matruna Nyoman adalah agama, aturan adat, mengenal lingkungan dan  lain-lainnya.  Pelaksanaan  pendidikan  ini  juga  sangat  menguji  ketahanan  fisik,  keberanian, kesetiaan  pada  desa  adat,  bekerjasama  dan  saling  menyayangi  sesama.  Tujuan  dari Matruna Nyoman adalah  mempersiapkan  peserta  untuk  memasuki  masa  dewasa  dan  persiapan  untuk berkeluarga. Karena begitu pentingnya penanaman budi pekerti yang baik, orang tua peserta Matruna Nyoman bersedia  mengeluarkan  biaya  sendiri  untuk  kegiatannya.  Pendidikan  informal  semacam Matruna  Nyoman bagi  anak-anak  perempuan  disebut Medaha yang  diikuti  oleh  anak-anak Perempuan,  dan  kegiatannya  tidak  sekeras  dengan Matruna  Nyoman .  Keturunan  Orang-Orang Tenganan  Asli  sangat  komit  akan  usaha  pendidikan  itu  agar  dapat  meneruskan  berlangsungnya dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli dalam masyarakat hukum adat Tenaganan Pegringsingan.

## b. Mewajibkan Perkawinan Endogami
Jika  diklasifikasi  perkawinan  di  desa  adat  Tenganan  Pegringsingan  maka, pertama ada Perkawinan  Endogami , pelaksanaan  perkawinan  yang  dibenarkan  berdasarkan  ketentuan awig- awig  desa ,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pemuda  dan  pemudi  antar krama  desa (Orang- Orang  Tenganan  Pegringsiangan)  saja.  Jika  melanggar  akan  mendapat  hukuman,  berdasarkan
ketentuan awig-awig dan diputus dalam rapat desa (sangkepan desa) di Bale Agung. Perkawinan yang  benar  ini  membawa  suami  isteri  itu  dapat  menduduki  jabatan pengladuhan, lama  kelamaan mendapat  jabatan  lebih  tinggi.  Pasangan  suami  istri  inilah  akan  menurunkan  generasi “Orang- Orang  Tenganan  Asli”  yang  berhak  menduduki  anggota  dan  kepengurusan  masyarakat  hukum adat Tenganan Pegringsingan.
Kedua Perkawinan Eksogami, suatu  perkawinan  yang  dilarang  berdasarkan awig-awig desa, jika  dilakukan  oleh  pemuda  golongan  penduduk  asli  ( krama  desa )  dengan  pemudi  dari  penduduk golongan  pendatang,  perkawinannya  disebut  perkawinan  eksogami intern. Pelanggaran  lainnya, jika perkawinan pemuda dari golongan penduduk asli Tenganan (krama desa) dengan pemudi dari luar  desa,  sanksinya  akan  dibuang  ke  banjar  adat kangin (banjar  pande),  dan  kehilangan  status krama  desanya  beserta  hak  pembagian  hasil  tanah  desa (tika), dan  perkawinannya  disebut perkawinan eksogami ekstern .

## c. Melestarikan Tradisi Perang Pandan
Kata ‘pandan’ menurut Bahasa Bali, nama yang diberikan pada tumbuh-tumbuhan yang berduri pada daunnya dari ketiga sisinya dan dipakai sebagai senjata dalam upacara “Perang Pandan” atau mekare-kare di desa adat Tenganan Pegringsingan. Ritual ini diadakan sebagai bentuk persembahan kepada  para  leluhur  dan  Dewa  Indra,  sebagai  Dewa  Perang  melawan  raja  raksa  Mayadenawa, seorang raja keturunan raksasa yang melarang rakyatnya menyembah Tuhan. Masyarakat Tenganan tidak mengenal sistem kasta dan menganggap Dewa Indra sebagai dewa Perang yang utama. Tradisi perang  pandan  di  Tenganan  tidak  hanya  memiliki  nilai  historis,  tetapi  juga  melambangkan  kekuatan pria Desa Tenganan dalam mempertahankan Desa Adat dari bahaya dan pengaruh negatif. Tradisi ini terus  dipertahankan  karena  memiliki  beberapa  nilai  penting,  yaitu  pertama  sebagai  ungkapan  rasa syukur  kepada  Tuhan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Dewa  Indra,  yang  dipercaya  memberikan kehidupan harmonis dan kerukunan. Kedua tradisi ini juga berperan dalam menjaga kesuburan desa karena hasil pertanian melimpah.
Ritual perang pandan melibatkan penggunaan senjata pandan berduri yang melambangkan gada dalam  pertempuran.  Pertarungan  ini  dilakukan  secara  satu  lawan  satu  oleh  pria  dalam  segala  usia, mulai  dari anak-anak hingga orang  dewasa dan  tua.  Ritual  perang  pandan berlangsung selama  dua hari  pada  bulan  kelima  dalam  kalender  Bali.  Setiap  pertarungan  dilakukan  dengan  durasi  yang singkat,  sekitar  satu  menit,  dan  berlangsung  bergilir  selama  tiga  jam.  Meskipun  terluka  oleh  duri pandan,  para  peserta  saling  membantu  untuk  mencabut  duri  tersebut  dan  memberikan  pengobatan menggunakan  daun  sirih  dan  kunyit.  Tradisi  ini  tidak  meninggalkan  kesan  permusuhan,  tetapi  justru memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Menurut masyarakat hukum adat Tenganan, Dewa Indra  dianggap  sebagai  sosok  yang  pernah  ada  di  masa  lalu  dan  masih  diyakini  keberadaannya hingga saat ini. Melalui ritual perang pandan, mereka diingatkan untuk melaksanakan berbagai ritual dan  memberikan  penghormatan  kepada  kekuatan-kekuatan  yang  menjaga  dan  menciptakan kedamaian.

## d. Menetapkan Fungsi Tanah
Semua  tanah  yang  ada  dalam  lingkungan  wilayah  desa  adat  Tenganan  Pegringsingan  baik yang sudah dihaki oleh seseorang warga maupun yang belum, berada di bawah penguasaan desa adat Tenganan Pegringsingan. Dalam istilah hukum adat disebut dengan “Beschikkingsrecht”, Hak ini  beraspek  privat,  berupa  kepemilikan  atas  wilayah  yang  bersangkutan,  dan  beraspek  publik berupa  kewenangan  mengatur  wilayah  itu,  aturan  itu  dinamakan awig-awig  desa. Berdasarkan awig-awig itu ada tanah pribadi, yaitu tanah yang dimiliki warga secara pribadi, dan tanah komunal berupa  persawahan/perladangan,  yang  hasilnya  dibagi-bagaikan  kepada krama  desa yang  besar kecilnya  didasarkan  atas  tinggi  rendah  jabatannya,  dan  tanah  desa  (permukiman/kuburan/tanah kosong).
Kecuali  tanah  milik  pribadi,  tanah  milik  komunal  persawahan/perladangan  dikerjakan  oleh penduduk  golongan  pendatang  dengan  upahan,  sedangkan  hasilnya  dibagikan  kepada  anggota krama desa , yang besarnya didasarkan atas tinggi rendah jabatannya di pemerintahan desa adat. Saat  ini  bentuk  pembagian tika itu  sudah  efisien,  karena  tidak  lagi  berupa  padi/gabah,  melainkan
telah  berupa  uang,  jadi  semacam  gaji  yang  diberikan  tiap  bulan.  Oleh  karena  itu,  ketentuan tersebut menjadikan warga yang menaati awig-awig mendapatkan kesejahteraan. Sebaliknya, bagi yang melanggar, tidak mendapat pembagian tika dan perbaikan rumah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan atas temuan yang telah disampaikan di atas, maka dapat diketahui bahwa: 1.  Legalitas politik  dinasti “orang-Orang Tenganan Asli” dalam Negara Kesatuan  Republik Indonesia dapat  dijumpai  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  terutama  dalam penjelasannya yang menyatakan mengakui desa yang timbul berdasarkan asal usulnya. Selain itu juga  dikuatkan  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  senada  dengan  ketentuan  UUD 1945  itu.  Bahkan  dalam  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria Pasal  3  menyatakan  hal  yang  sama  tapi  dalam  perspektif  kepemilikan  wilayah  dan  kemandirian kepengurusannya dalam bentuk pemerintahan dinasti;
2.  Terjadinya  politik  dinasti “Orang-Orang  Tenganan  Asli”  di  desa  adat  Tenganan  Pegringsiangan dapat  dijumpai  secara  implisit  dari  sejarah  atau  pemberian  wilayah  desa  adat  oleh  raja Karangasem,  penulisan  kembali  ingatan  leluhur  Orang-Orang  Tengana  Asli  ke  dalam awig-awig dalam  bentuk  kodifikasi  (piagam),  yang  di dalamnya memuat pemerintahan dinasti  “Orang-Orang Tenganan Asl i”;
3.  Upaya hukum untuk mempertahankan tetap berlangsungnya dinasti politik di desa adat Tenganan Pegringsingan,  antara  lain:  a)  mewajibkan  mengikuti  pendidikan Matruna  Nyoman bagi  generasi mudanya  agar  dapat  diharapkan  sebagai  generasi  muda  yang  berkarakter  militan  dalam mempertahankan  dinasti  politik “Orang-Orang  Tenganan  Asli”;  di  desa  adat  Tenganan Pegringsingan;  b)  Mewajibkan  warga  melakukan  perkawinan  endogami,  agar  dapat  melahirkan generasi “Orang-Orang  Tenganan  Asli”;  c)  menetapkan  status  dan  manfaat  tanah  dibawah kekuasaan desa adat untuk membiayai pemerintahan dan kesejahteraan warga.

## Saran
Hukum  dasar  negara  dan  peraturan  perundang-undangannya  telah  tepat  mengakui  legalitas  kekhasan dari  suatu  sistem  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  lambang  negara  Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam masyarakat pluralisme, maka dari itu eksistensinya perlu dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  Politik  Lokal  Aktor  Problem  dan  Konflik  dalam  Arus  Demokratisasi,  (Malang:  Intrans Publishing), 2018.
Agus Dedi, “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi”, Jurnal Moderat, Vol.8 No.1, 2022, hlm. 95. Astiti,  T.I.P., “Awig-Awig,  Hukum  Nasional,  dan  Proses  Modernisasi  Masyarakat  Tenganan Pegringsingan ”, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Antropologi  Hukum  di  Fakultas  Hukum, Universitas Indonesia, 1991.
B.T Haar, Asas-asas dan Susunan Desa Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1984.
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Djambatan), 1997.
Dyah  Setyaningrum, “Political  Dynasties  and  the  Moderating  Role  of  Good  Public  Governance”,  Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.8, No.2, 2019, hlm. 135.
Farida Azzahra dan Indah Fitriani, “Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi, ” Jurnal AP HTN-HAN Vol.1 No.1, 2022, hlm.106.
Fery  Dona, “Dinasti  Politik  di  Era  Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  Demokrasi,”  Vol.7  No.2,  2022, hlm.132.
Ketut  Wirata, “Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan, Perspektif  Hukum Adat Bali,” (Jakarta:
Ruas Media), 2018.
Martien    Herna  S, “Dinasti    Politik    dalam    Pilkada    di    Indonesia.”  Journal    of  Governmentand  Civil Society Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 112.
N.  N.  P  Nursanti,  Wilodati,  W.,  &  Komariah,  S, “Pendidikan  Informal  sebagai  Upaya  Pelestarian Perkawinan  Endogami  (Studi  Kasus  di  Desa  Adat  Tenganan  Pegringsingan  Bali) ”,  Jurnal Paedagogy, Vol.10 No.3, 2023, hlm. 735.
Suharto dan Didik Gunawan, “Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi,” Prosiding  Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah, 2017.
Ronald Mendoza et all. “Inequality in Democracy: An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15 th Philippine Congress, ” Phillipine Political Science Journal, Vol.33 No.2, 2012, hlm. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria,  Lembaran  Negara  Tahun 1960.
Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Lembaran  Negara  Tahun  2014  No.7,  Tambahan Lembaran Negara No. 5425.
Wasito Raharjo, Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal”,
Jurnal Sosiologi , Vol.18 No.2 18 (2), 2013, hlm. 207.