J. Agroland 26 (3) : 294 - 307, Desember 2019 ISSN : 0854-641X E-ISSN :2407-7607
ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER DISTRIBUSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPROTAN) PUPUK DI KABUPATEN PAMEKASAN
Perception Analysis of Agricultural Facility Distribution Stakeholder In Pamekasan District
Campina Illa Prihantini 1) , Lutfiyanto 2)
1) Universitas Sembilan belas November Kolaka campinailla26@gmail.com
2) STIE Bakti Bangsa Pamekasan lutfikece@gmail.com

## ABSTRACT
Agriculture is  one  of  the  main  sectors  in rural  communities  of  Indonesia.  As the  agrarian country, this sector is still the main livelihood for its farmers. The distribution of such production facilities as seeds, pesticides and fertilizers play an essential role in the sustainability of agricultural activities in Indonesia. Carrying out kiosk enumeration activities is one step to sustain the distribution of the agricultural production facilities. So that, policy makers can determine what strategic measures can  be  taken  to  maintain  the  agricultural  facilities  availability.  This  study  used  a  purposive snowballing sampling method to select 100 kiosk sellers and retailers to be interviewed in Pamekasan district of East Java, Indonesia. The choice of the kiosks as respondents is based on the presence or absence of activities or transactions in the past year. The majority of the stakeholder perception was found to be less easy in distribution process, not suitable in price, less suitable for the distribution area covered, and less easy in producing report.  The suitability of buyer and definitive planning of farmer groups was suitable and the distribution process was fast. The availability of the agricultural facilities was slightly unavailable during planting season.
Keywords: Agricultural Facilities, Distribution, Kiosk, and Perception Analysis.

## ABSTRAK
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam masyarakat perdesaan.Terlebih di Indonesia, mata pencaharian sebagai petani adalah mata pencaharian utama bagi negara agraris. Kegiatan produksi pertanian tentu sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Ketersediaan ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang dalam keberlanjutan kegiatan pertanian di Indonesia. Tak pelak, banyak sekali kegiatan impor komuditas pertanian dari negaranegara agraris, termasuk  Indonesia.  Salah  satu  penyebab  utamanya  adalah  masalah  ketersediaan  sarana  dan prasarana  produksi  pertanian.  Tanaman  pangan  dan  holtikultura  merupakan  salah  satu  komuditas pertanian yang amat penting dan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian, seperti bibit dan benih, bahan-bahan pestisida, dan pupuk. Melakukan kegiatan pencacahan kios merupakan salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan sarana roduksi pertanian. Sehingga stakeholder pengambil kebijakan dapat menentukan langkah strategis apa yang dapat diambil dalam menjaga  ketersediaan  saprotan.  Penelitian  ini  menggunakan  purposive  dan  snowballing  sampling method yang mana terdapat sekitar 100 kios penjual, pengecer yang diwawancarai. Pemilihan kios sebagai  responden  didasarkan  pada  ada  tidaknya  kegiatan  atau  transaksi  aktif  dalam  satu  tahun terakhir.  Kios  yang  dipilih  adalah  kios  penjual  atau  pengecer  baik  resmi  atau  tidak  resmi  yang menjual atau mengecer sarana produksi pertanian, seperti bibit dan benih, pestisida dan obat-obatan hama, serta pupuk baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi..
Kata kunci : Analisis Persepsi, Distribusi, Kios Saprotan, dan Sarana Produksi Pertanian.

## PENDAHULUAN
Pertanian  adalah  sektor  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  masyarakat  miskin pedesaan  di  Indonesia  (Nordhagen  et  al., 2019).  Jika  dapat  dikembangkan  secara efektif,  sektor  pertanian  diperkirakan  dapat mengurangi  kemiskinan.  Salah  satu  cara untuk  meningkatkan  daya  saing  petani miskin  adalah  dengan  menyediakan  akses yang  lebih  baik  terhadap  pelayanan  swasta dan  public  (Abdul-Rahaman  &  Abdulai, 2018; Li et al., 2019). Karena masalah utama yang  dihadapi  oleh  masayarakat  pertanian adalah  masalah  dalam  pembiayaan  dan pemasaran  (Sukesi  2011).  Untuk  mencapai hal  ini,  maka  diperlukan  adanya  dukungan berupa  kebijakan,  pengaturan,  lingkungan usaha  yang  kondusif,  dan  (Khairunisya. 2011; Eryürük et al., 2019).
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam pengadaan  infrastruktur  pertanian  yang memadai  adalah  dengan  penyediaan  sarana dan prasarana pertanian yang memadai, baik secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Salah satau  sarana  pertanian  yang  sangat  penting dalam  kegiatan  produksi  pertanian  adalah pupuk, baik bersubsidi maupun non-subsidi (Safitri et al., 2013; Lasindrang et al., 2018). Terkait  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi  ini  dalam  jumlah  yang  relatif mencukupi  kebutuhan  dengan  diimbangi harga  yang  terjangkau  oleh  kalangan pengguna pupuk. Atas dasar inilah pemerintah  memberlakukan  subsidi  pupuk bagi petani. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam  pengawasan  yang  pengadaan  dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah  untuk  kebutuhan  kelompoktani dan/atau  petani  di  sektor  pertanian  (Ditjen PSP  2018).  ini  merupakan  suatu  kebijakan yang  diterapkan  Pemerintah  agar  mampu berperan  sebagai  insentif  bagi  petani  untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan  petani  (Sularno  et  al.,  2016; Nasrin et al., 2019).
Penyaluran  pupuk  adalah  proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari Pelaksana
subsidi  pupuk/PT  Pupuk  Indonesia  (Persero) sampai dengan kelompoktani dan/atau petani sebagai konsumen akhir (Ditjen PSP 2018). Dalam penyalurannya, begitu banyak pemasalahan  yang  muncul.  Permasalahan penyaluran  pupuk  ini  sudah  bersifat  sistemik. Mulai  dari  kecepatan  distribusi  pupuk, kesesuaian harga eceran di tingkat pengecer, hingga ketersediaan pupuk saat musim tanam. Masalah-masalah tersebut tentu memengaruhi musim tanam dan ketersediaan pangan, baik tingkat  lokal  maupun  nasional  (Rangkuti, 2004; Sularno et al., 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  persepsi  dari  setiap stakeholder yang  berperan  dalam  distribusi  sarana produksi  pertanian  pupuk,  dari  produsen kepada konsumen akhir. Kegiatan penelitian ini  penting  dilakukan  untuk  dapat  memahami distribusi pupuk, pada tingkat pemasok dan pelanggan  kios,  yakni  para  petani.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan membantu berbagai pihak terkait ( stakeholder ) dalam penyediaan input pertanian agar dapat menyediakan  saprotan  yang  lebih  baik  di masa  mendatang  (Hendrawan  et  al.,  2011). Berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  persepsi  kios,  pengecer, penjual  saprotan  terhadap  distribusi  dan hilirisasi saprotan yang tepat sasaran?

## METODE PENELITIAN
Penilitian  ini  dilakukan  di  seluruh kios yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten  Pamekasan  terdiri  dari  13 kecamatan.  Pemilihan  kios  yang  digunakan sebagai  kios  cacahan  adalah  berdasarkan data  dari  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan dan hasil penelurusan  masyarakat  sekitar.  Berdasarkan data  dari  Dinas  Tanaman  Pangan  dan Hortikultura  Kabupaten  Pamekasan  (2018) jumlah  kios  resmi  yang  ada  di  Kabupaten Pamekasan  berjumlah  197  kios.  Namun, peneliti  hanya  memilih  100  kios  sebagai responden  penelitian,  baik  kios  resmi maupun  non-resmi.  Selain  itu,  peneliti juga
melakukan  wawancara  kepada stakeholder lainnya, yakni 6 orang distributor pupuk dan 5 orang penyuluh pertanian yang bertugas di Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura Kabupaten Pamekasan. Secara keseluruhan, jumlah  responden  yang  digunakan  adalah 111  orang.  Kegiatan  pencacahan  kios dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan  Maret  2019.  Pengolahan  data dilakukan pada bulan April 2019. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  wawancara  langsung  dalam kuisioner kepada  responden. Data sekunder yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  yaitu data-data  yang  terkait  dengan  daerah penelitian dan data lainnya yang dibutuhkan di  dalam  penelitian  ini.  Data  ini  diperoleh dari instansi terkait, berbagai pustaka seperti buku, jurnal, dan internet.
Metode  pengambilan  contoh  dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dan snowballing  sampling .  Metode  ini  diterapkan dalam pengambilan data primer dan wawancara dengan  narasumber  yang  kompeten  sesuai dengan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh peneliti. Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 100 kios, baik kios  resmi  maupun  tidak  resmi,  yang terpenting  adalah  terdapat  transaksi  aktif selama satu tahun terakhir.
Analisis  Deskriptif. Analisis  deskriptif adalah  salah  satu  metode  penelitian  yang lebih fokus untuk menjelaskan suatu isu atau fenomena,  fakta,  ataupun  sifat  serta  hubungan antar  fenomena  yang  digambarkan  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat.  Analisis deskriptif diharapkan mampu menggambarkan keadaan  subyek  dan  objek  penelitian sekarang berdasakan fakta-fakta yang terjadi di  lapang.  Analisis  deskriptif  digunakan untuk  menjelaskan  kejadian  yang  sedang terjadi  di  masyarakat  di  masa  sekarang. Analisis deskriptif dilakukan dengan pengumpulan  dan  penyusunan  data  terlebih dahulu,  kemudian  data  dianalisis  dan diinterpretasikan  (Riduan  2010).  Analisis deskriptif  dalam  penelitian  ini  digunakan
untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  yakni mengenai bagaimana kondisi distribusi saprotan pupuk yang selama ini berjalan di Kabupaten Pamekasan.
Analisis  deskriptif  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  skala likert . Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui persepsi  dari stakeholder tentang  distribusi saprotan  pupuk,  mulai  dari  distributor, penyuluh  pertanian,  hingga  pemilik  kios, baik  resmi  maupun  non-resmi.  Poin-poin yang  dipertanyakan  dan  dianggap  penting untuk  diketahui  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  bagaimana  kecepatan  proses distribusi  pupuk,  kesesuaian  haraga  eceran di  tingkat  pengecer,  ketersediaan  pupuk selama  musim  tanam,  hingga  kemudahan penyusunan  laporan  pembelian  oleh  kios resmi. Metode skala likert digunakan untuk mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau  gejala  sosial  (Riduan  2010).  Persepsi adalah  tanggapan  yang  diberikan  oleh seseorang terhadap suatu fenomena berdasarkan penglihatan,  pendengaran,  dan  pengalaman di masa lalu. Pernyataan responden dihubungkan  dengan  indikator  skala  dari sangat  buruk  hingga  sangat  baik,  dimana masing-masing  kriteria  memiliki  skor sebesar  1  hingga  3  dan  jumlah  responden sebanyak  111  orang,  terdiri  atas  50  kios resmi,  50  kios  non-resmi,  5  orang  tenaga penyuluh pertanian, dan  6 orang distributor di  Kabupaten  Pamekasan.  Selanjutnya, penentuan  batas  nilai  tertinggi  dan  nilai terendah disajikan pada Tabel 1.
Penentuan berikutnya yaitu menentukan selang interval untuk memperoleh selang nilai masing-masing kriteria (Putri, 2016). Rumus untuk  menentukan  selang  interval  dibahas seperti berikut:
Selang interval = –
Selang interval =
Selang interval = 74
Langkah  berikutnya  yaitu  membuat selang  nilai  untuk  masing-masing  kriteria,
dimana  selang  nilainya  diawali  dari  nilai terendah hingga nilai tertinggi dengan selang interval  74.  Selang  nilai  masing-masing kriteria dapat dilihat pada Tabel 2.
Selang nilai yang diperoleh merupakan  kesimpulan  dari  skala liker t,
dimana  dalam  menentukan  kriteria  dilihat dari  hasil  nilai  skala likert berdasarkan pernyataan  atau  persepsi  dari  responden. Persepsi  responden  yang  menggunakan metode  skala likert seperti  yang  disajikan pada Tabel 3.
Tabel 1. Batas Nilai Tertinggi dan Tertinggi
Kriteria Bobot Nilai Kriteria Tidak Sesuai 1 111 Kurang Sesuai 2 222 Sesuai 3 333 Tabel 2. Selang Nilai Masing-masing Kriteria Kriteria Selang Nilai Tidak Sesuai 111-185 Kurang Sesuai 186-260 Sesuai 261-333 Tabel 3.  Persepsi Responden Tentang Sistem Distribusi Saprotan Pupuk Di Kabupaten

## Pamekasan
No. Pernyataan Persepsi Mudah/ Sesuai/ Cepat Kurang Tidak

## 1. Kemudahan Proses Distribusi
2. Kesesuaian Hraga Eceran Dengan Harga Eceran
Tertinggi (HET)
3. Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Dengan Letak Kios
4. Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan

## 5. Kesesuaian Pembeli dengan Wilayah RDKK
6. Kecepatan Proses Distribusi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Atau Stakeholder Dalam Distrubusi Sarana Produksi Pertanian Di
Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara  dan  penelusuran  kepada  para penyuluh  pertanian  Kabupaten  Pamekasan, diperoleh  data  mengenai  saluran  distribusi sarana produksi pertanian pupuk yang sangat panjang. Terdapat setidaknya tujuh lembaga distribusi  yang  memiliki  peranan  sangat penting  dalam  proses  distribusi  saprotan pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan.  Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian, Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia, masing-masing lembaga distribusi memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Selain itu, informasi  tambahan  mengenai  tugas  dan fungsi  lembaga  distribusi  juga  didasarkan atas  kondisi  nyata  di  lapangan  dari  hasil wawancara. Tabel 4 menunjukkan fungsi dan pernana dari setiap lembaga distribusi  yang terlibat  dalam  distribusi  saprotan  pupuk  di Kabupaten Pamekasan.
Analisis  Persepsi Stakeholder Penyalur Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Di Kabupaten Pamekasan. Analisis ini digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana persepsi stakeholder dalam distribusi saprotan  pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan. Terdapat 7 indikator yang digunakan dalam analisis  ini.  Setiap  indikator  memiliki kriteria  perspesi.  Masing-masing  responden diwawancarai  dan  dimintai  pendapatnya mengenai persepsi distribusi saprotan pupuk yang  selama  ini  berjalan.  Hasil  penelitian tentang indikator pertama terlihat pada Tabel 5.
Kemudahan  Proses  Distribusi. Distribusi merupakan  proses  penyaluran  pupuk,  baik bersubsidi  maupun  non-subsidi  yang  dari pelaksana  subsidi  pupuk,  yakni  produsen pupuk  hingga  ke  kelompoktani  atau  petani. Kemudahan proses distribusi yang dimaksud adalah proses mulai dari pengajuan distribusi pupuk hingga pupuk itu sampai di kios dan
diterima oleh pemilik kios.
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam Tabel 5, diperoleh nilai kriteria sebesar 225. Nilai  tersebut  dikategorikan  dalam  kriteria kurang mudah. Artinya, para kios resmi dan non-resmi  merasa  bahwa  proses  distribusi masih  kurang  mudah.  Selama  ini,  pross distribusi  diawali  dengan  cara  pemesanan melalui telepon atau mengirim pesan melalui handphone kepada distributor yang menjadi penanggungjawab wilayah cakupan. Setelah itu, sehari kemudian, pupuk akan didistribusikan ke kios resmi, berbeda dengan kios non-resmi. Kios non-resmi hanya melakukan pembelian secara  langsung  kepada  kios  resmi.  Hasil penelitian  ini  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Arung (2015) yang menyatakan bahwa  menurut  masyarakat  prosedur  yang digunakan  dalam  proses  penyaluran  pupuk dari  pemerintah  ke  masyarakat  kelompok tani di Kabupaten Malinau, sangat sulit dan susah  dimengerti.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor, yakni keterbatasan aparatur yang mengurus, keterbatasan informasi yang didapatkan  masyarakat  tentang  kepastian proses penyaluran pupuk.
Kesesuaian  Harga  Eceran  Dengan  Harga Eceran  Tertinggi  (HET). Harga  Eceran Tertinggi  yang  selanjutnya  disebut  HET adalah  harga  pupuk  bersubsidi  yang  dibeli oleh  kelompoktani  atau  petani  di  Penyalur Lini  IV  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertanian  (Ditjen  PSP  2018).  Selama  ini, terdapat perbedaan harga antara HET dengan harga  yang  dibayarkan  oleh  kelompok  tani atau  petani.  Terdapat  banyak  faktor  yang mempengaruhinya.  Alasan  yang  sering disampaikan  oleh  pemilik  kios  resmi  maupun non-resmi  adalah  adanya  biaya  tambahan yang  dikeluarkan  oleh  pemilik  kios  dalam proses distribusi pupuk. Biaya-biaya tersebut adalah  biaya  tenaga  pengangkut  dari  truk menuju  ke  gudang  penyimpanan  milik  kios dan  biaya  tenaga  penataan  di  gudang penyimpanan. Seharusnya pemilik kios tidak perlu  memberikan  uang  tambahan  (tips) kepada  para  tenaga  pengangkut.  Namun, pemilik kios merasa iba kepada mereka yang kelelahan saat mengangkut. Alhasil, terdapat
penambahan  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  pemiik  kios  resmi.  Kemudian,  biaya- biaya  ini  yang  ditanggungkan  kepada konsumen,  baik  kelompok  tani  maupun petani. Perbedaan harga eceran dengan HET tidak terlalu jauh, hanya berkisar Rp 400,00 per  kilogram  atau  Rp  2.000,00  per  zak  dan perbedaan  harga  ini  berlaku  untuk  semua jenis pupuk. Untuk pemilik kios non-resmi, juga  terdapat  penambahan  biaya  yang kemudian ditanggungkan kepada konsumen. Biaya tersebut meliputi biaya pengangkutan atau  biaya  transportasi  dari  kios  resmi  ke kios  non-resmi.  Biaya  ini  terjadi  karean biasanya kios non-resmi melakukan pembelian kepada  kios  resmi  yang  jauh  atau  berbeda lokasi, beda desa, beda kecamatan, sehingga diperlukan biaya tambahan. Kesesuian harga disajikan pada Tabel 6.
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam Tabel 6, diperoleh nilai kriteria sebesar 160. Nilai  ini  masuk  dalam  kriteria  tidak  sesuai. Perbedaan  harga  pupuk  yang  selama  ini terjadi di Kabupaten Pamekasan disebabkan karena  adanya  biaya-biaya  tambahan  yang dikeluarkan  oleh  pemilik  kios.  Selanjutnya, konsumen  yang  harus  menanggung  biaya tersebut  secara  tidak  langsung  melalui peningkatan  harga  jual  dari  HET.  Suryana (2016)  menjelaskan  dalam  penelitiannya, bahwa untuk pupuk yang dikelola oleh kios poktan/gapoktan akan dijual ke petani sesuai dengan  nama  yang  tercantum  pada  RDKK. Namun,  petani  tanaman  pangan  yang  tidak tergabung  dalam  kelompok  tani  akan kesulitan  jika  harus  memperoleh  pupuk subsidi di kios resmi. Oleh karena itu, petani tersebut  akan  mencari  atau  membeli  pupuk di kios yang tidak resmi dengan harga yang di  atas  HET.  Adnyana  (2019)  memberikan pernyataan  bahwa  perbedaan  harga  yang diterima  di  tingkat  petani  akan  menjadi masalah di pemeriksa. Watiha et al., (2012) menyatakan  bahwa  para  pengecer  binaan dengan mudahnya memainkan harga pupuk
bersubsidi  kepada  petani  maka  petani  itu sendiri yang di rugikan, hal ini terjadi karena kurangnya atau lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh KP3.
Kesesuaian  Wilayah  Cakupan  Distributor Dengan Letak Kios. Kios resmi merupakan kios yang distribusi pupuk disalurkan resmi oleh Distributor. Masing-masing Distributor memiliki  wilayah  tanggungjawab  yang berbeda.  Wilayah  tanggungjawab  distribusi pupuk  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pamekasan.  Semakin  banyak wilayah  tanggungjawabnya,  semakin  kuat pula  Distributor  itu  dalam  melakukan  lobi. Alhasil,  banyak  kios  resmi  yang  dipegang atau  dikuasi  oleh  Distributor  yang  beda kecamatan.  Perbedaan  lokasi  Distributor dengan  gudang  penyimpanan  milik  kios resmi  tentu  menghambat  dalam  proses distribusi  pupuk.  Sehingga  banyak  kios resmi  yang  mengeluhkan  dan  mengadu  hal tersebut kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pamekasan. Akhirnya, sejak tahun 2018 Distributor pupuk memiliki wilayah  tanggungjawab  yang  disesuaikan dengan letak distributor itu sendiri. Misalnya, Distributor  A  berada  di  Kecamatan  A,  maka kios yang menjadi tanggungjawabnya adalah kios-kios  resmi  yang  juga  terdapat  di Kecamatan A. Kesesuaian wilayah cakupan tertera pada Tabel 7.
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam Tabel 7, diperoleh nilai kriteria sebesar 239. Nilai ini masih masuk dalam kriteria kurang sesuai.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya beberapa  kios  non-resmi  yang  harus membeli  pupuk  kepada  kios  resmi  yang tentunya  berada  di  luar  posisinya.  Hal  ini bertujuan  untuk  menghindari  sanksi  dari Dewan  Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida Kabupaten  Pamekasan.  Adnyana  et  al., 2019)  menyebutkan  bahwa  penyelewengan distribusi  pupuk  di  tingkat  pengecer  karena diambil dari desa atau wilayah lain alasannya karena butuh uang segera.

## Tabel 4.  Fungsi Lembaga Distribusi Dan Hilirisasi Saprotan Di Kabupaten Pamekasan
No Lembaga Distribusi Definisi/Karakteristik Fungsi Lembaga 1 Produsen (Kantor Cabang) Produsen  pupuk,  dalam  hal  ini  PT Petrokimia  Gresik  yang  memproduksi pupuk organik dan anorganik. Fungsi Penyediaan 2 Distributor Perusahaan  perseorangan  atau  badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat  Perjanjian  Jual  Beli  (SPJB)  untuk melakukan  pembelian,  penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 3 Kios Resmi Perusahaan perorangan atau badan usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang berkedudukan  di  Kecamatan  dan/atau Desa,  yang  ditunjuk  oleh  Distributor berdasarkan  Surat  Perjanjian  Jual  Beli (SPJB)  untuk  melakukan  penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada  Kelompktani  dan/atau  Petani  di wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 4 Kios Non-Resmi Perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau  Desa,  yang  ditunjuk  oleh Distributor  berdasarkan  Surat  Perjanjian Jual  Beli  (SPJB)  untuk  melakukan penjualan  Pupuk  Bersubsidi  secara langsung  hanya  kepada  Kelompktani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 5 Petani Perorangan WNI dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang  tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Fungsi Pembelian 6 Pengecer Perusahaan perorangan atau badan usaha, yang berbentuk bukan badan hukum yang berkedudukan di desa, tidak ditunjuk oleh Distributor  berdasarkan  Surat  Perjanjian Jual  Beli  (SPJB)  untuk  melakukan penjualan  Pupuk  Bersubsidi  secara langsung  kepada  Kelompktani  dan/atau Petani. Fungsi Pembelian, Fungsi Penjualan, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan 7 Kelompok Tani Kumpulan  petani  atau  petambak  yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya,  kesamaan  komuditas,  dan keakraban  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan usaha anggotanya. Fungsi Pembelian, Fungsi Distribusi, Fungsi Penyimpanan
Sumber : Ditjen PSP Kementan RI (2018), Data Primer (2019)
Tabel 5. Persepsi Stakeholder Terhadap Kemudahan Proses Distribusi No. Kemudahan Proses Distribusi Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Mudah 26 26 2. Kurang Mudah 56 112 3. Mudah 29 87 Jumlah 111 225
Sumber : Data primer diolah, 2019
Tabel 6. Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Hraga Eceran Dengan HET
No. Kesesuaian Harga Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Sesuai 54 54 2. Kurang Sesuai 35 70 3. Sesuai 12 36 Jumlah 111 160
Sumber : Data primer diolah, 2019
Tabel 7.  Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Dengan Letak Kios
No. Kesesuaian Wilayah Cakupan Distributor Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Sesuai 24 24 2. Kurang Sesuai 46 92 3. Sesuai 41 123 Jumlah 111 239
Sumber : Data primer diolah, 2019
Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan. Setiap kios resmi diwajibkan untuk melakukan pelaoran atas transaksi penjualan pupuk  selama  satu  bulan.  Tidak  hanya  itu, setiap hari, kios resmi juga harus melaporkan stok  terjual  dan  stok  tersisa  kepada Distributor. Biasanya, kegiatan pelaporan ini dilakukan  melalu  chat  di  grup Whatsapp. Tujuan utamanya adalah mengontrol transaksi  penjualan  per  kios  resmi.  Untuk kios  non-resmi  tidak  perlu  melakukan kegiatan ini. Karena pada umumnya mereka hanyalah toko kelontong kecil yang biasanya ada  di  pasar  tradisonal  atau  pasar  desa. Laporan transaksi penjualan disertai dengan nota  yang  telah  disediakan  oleh  Distributor dengan  biaya  ganti  sebesar  Rp  100.000,00 untuk  8  eksemplar  nota.  Kemudahan penyusunan  laporan  penjualan  tertera  pada Tabel  8.  Sebenarnya,  penyusunan  laporan penjualan  juga  dapat  dimanfaatkan  dalam penetapan  kebutuhan  pupuk  untuk  periode selanjutnya.  Penetapan  kebutuhan  pupuk tidak  boleh  menyeberang  tahun,  Penetapan kebutuhan  pupuk  secara  bulanan  tidak masalah yang penting dihitung secara cermat sesuai  kebutuhan  di  petani,  tidak  harus penetapan  kebutuhan  dilakukan  secara musiman  karena  permintaan  pupuk  ada setiap  bulannya.  Bila  ada  kekurangan  pada bulan  januari  maka  ditarik  kuota  pupuk bulan  februari  begitu  seterusnya  hanya  saja ini tidak berlaku pada bulan desember tidak bisa mengambil alokasi pupuk bulan januari tahun berikutnya karena SK distribusi pupuk tidak  boleh  menyeberang  tahun  berikutnya sehingga  perlu  penghitungan  kebutuhan pupuk yang cepat dan tepat (Adnyana et al., 2019).
Berdasarkan  Tabel  8,  nilai  kriteria yang diperoleh adalah sebebsar 216. Nilai ini masih  tergolong  kriteria  kurang  mudah. Artinya,  para  pemilik  kios  masih  merasa bahwa  penyusunan  transaksi  penjualan pupuk kurang mudah. Hal ini karena mereka harus  mencatat  berapa  penjualan  yang dilakukan  setiap  harinya.  Jika  konsumen merupakan kios non-resmi yang sangat jauh, maka  kios  resmi  harus  pandai  dalam
mengelabuhi  Dewan  Pengawasaan  Pupuk dan  Pestisida.  Karena  transaski  penjualan tersebut bersifat ilegal. Biasanya kios resmi terpaksa menggunakan nama anggota kelompok  tani  sebagai  konsumen  dalam pembuatan  nota  penjualan.  Namun,  sekali lagi  kios  resmi  menegaskan  bahwa  hal  ini adalah ilegal.
Kesesuaian  Pembeli  dengan  Wilayah RDKK. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani  (RDKK)  pupuk  bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk  satu  tahun  yang  disusun  berdasrkan musyawarah  anggota  kelompoktani  yang merupakan  alat  pesanan  pupuk  bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau  penyalur sarana  produksi  pertanian.  RDKK  dibuat oleh kelompktani yang kemudian disetorkan kepada  (a)  Distributor  saat  rapat  penentuan jumlah  pupuk  yang  akan  disalurkan  per kecamatan  dan  (b)  Penyuluh  Pertanian sebagai  laporan dari kegiatan  yang  dijalankan oleh Kelompok tani. Kios resmi merupakan perusahaan  perorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  yang berkedudukan  di  Kecamatan  dan  atau Desa, yang  ditunjuk  oleh  Distributor  berdasarkan Surat  Perjanjian  Jual  Beli  (SPJB)  untuk melakukan  penjualan  Pupuk  Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompktani dan atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Ditjen  PSP  2018),  sedangkan  kios  non- resmi  dapat  diartikan  sebagai  perusahaan perorangan atau badan usaha yang berbentuk bukan  badan  hukum  yang  berkedudukan  di kecamatan  dan/atau  desa,  untuk  melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada  Kelompoktani  dan/atau  Petani  di wilayahnya. Kios resmi berkewajiban untuk melakukan  transaksi  penjualan  pupuk  kepada kelompoktani  atau  petani  yang  berada  di wilayah tanggungjawabnya. Berbeda dengan kios  non-resmi  yang  bebas  menjual  kepada siapapun.  Hal  ini  dikarenakan  kios  non- resmi  bersifat  ilegal  dalam  transaksi penjualannya.  Namun,  kenyataan  di  lapangan merupakan  rahasia  bersama  yang  sudah banyak  diketahui  oleh  masyarakat.  Dewan Pengawasan  Pupuk  dan  Pestisida  masih
memberikan  kelonggaran  kepada  kios  non- resmi dengan tetap memperhatikan batasan- batasan yang ada. Kesesuian pembeli dengan wilayah RDKK terlihat pada Tabel 9.
Hasil  analisis  dalam  Tabel  9 menunjukkan  bahwa  nilai  kriteria  yang diperoleh  sebesar  299.  Nilai  tersebut dinyatakan  masuk  dalam  kriteria  sesuai. Artinya,  dalam  transaksi  penjualannya kepada  kelompoktani  dan/atau  petani,  baik kios  resmi  maupun  non-resmi  menyatakan sesuai dengan daerah atau wilayah tanggungjawab  yang sesuai dengan RDKK. Pada  umumnya,  baik  kios  resmi  maupun non-resmi melayani transaksi pembelian dari kelompotani dan/atau petani yang berada di desanya.  Kios  resmi  telah  menyalurkan pupuk kepada kelompoktani dan/atau petani sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  RDKK., sedangkan  kios  non-resmi  menyalurkan pupuk kepada petani atau konsumen lainnya yang  berada  satu  desa  dengan  pemilik  kios non-resmi. Arung (2015) menyatakan bahwa kios  resmi  memang  berkewajiban  ntuk menyalurkan  pupuk  bersubsidi  kepada kelompok  tani  dan/atau  petani  yang  telah tercantum  dalam  RDKK,  sedangkan  kios non-resmi  bebas  menjual  pupuk  kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani  atau  tetecantum  dalam  RDKK.  Secara tidak langsung, keberadaan RDKK ini turut mengatur proses distribusi pupuk bersubsidi.
Kecepatan  Proses  Distribusi. Sebenarnya persepsi  mengenai  proses  ditribusi  pupuk berkaitan  erat  dengan  persepsi  kemudahan proses distribusi. Perbedaanya adalah bahwa dalam persepsi kecepatan terdapat tenggang waktu  dari  mulai  pengajuan  hingga  pupuk telah  sampai  di  gudang  kios  resmi.  Hal  ini tentu  dipengaruhi  oleh  lokasi  gudang perwakilan  PT  Pupuk  Indonesia  (Persero)
dengan  gudang  penyimpanan  kios  resmi. Semakin  dekat  lokasinya,  semakin  cepat pula  proses  distribusi  ini,  demikian  pula sebaliknya.  Semakin  jauh  jarak  lokasi gudang perwakilan dengan gudang penyimpanan kios resmi, semakin lama pula proses  distribusinya.  Untuk  lebih  jelasnya tentang  kecepatan  proses  distribusi  terlihat pada Tabel 10.
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam Tabel 10, nilai kriteria yang dperoleh adalah sebesar  265.  Nilai  ini  masuk  dalam  kriteria cepat.  Hasil  wawancara  kepada  kios  resmi yang menjadi responden, rata-rata distribusi pupuk  hanya  berkisar  satu  hari  setelah pemesanan kepada Distributor melalui pesan (SMS)  atau  telepon.  Misalkan,  pemesanan dilakukan  sore  pukul  14.00  WIB,  maka esoknya  sekitar  pukul  12.00  WIB,  pupuk sudah  sampai  di  gudang  penyimpanan  kios resmi.  Namun,  tak  jarang  ada  pula  kasus hingga  berhari-hari,  pupuk  belum  juga sampai di gudang penyimpanan kios resmi. Biasanya hal ini terjadi karena (a) stok pupuk yang  berkurang,  (b)  kuota  kios  telah  habis sehingga diajukan kembali untuk menggunakan kuota  pupuk  milik  kios  lain  yang  berlebih, (c)  terdapat  kesalahan  manusia  ( human error )  pada  Distributor.  Rangkuti  (2004) menjelaskan bahwa kecepatan proses distribusi dipengaruhi  oleh  faktor  (a)  komunikasi  dan (b)  transportasi.  Komunikasi  yang  dimaksud adalah hubungan antara pemilik kios dengan distributor, sedangkan transportasi yang dimaksud adalah  ketersediaan  moda  transportasi  yang dimiliki oleh distributor dalam mendistribusikan pupuk  kepada  kios  resmi.  Untuk  kios  non- resmi,  dua  faktor  ini  juga  memengaruhi kecepatan proses distribusi pupuk.
Tabel 8.  Persepsi Stakeholder Terhadap Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan.
No. Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Mudah 25 25 2. Kurang Mudah 67 134 3. Mudah 19 57 Jumlah 111 216
Sumber : Data primer diolah, 2019
Tabel 9. Persepsi Stakeholder Terhadap Kesesuaian Pembeli dengan Wilayah RDKK
No. Kemudahan Penyusunan Laporan Penjualan Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Sesuai 7 7 2. Kurang Sesuai 20 40 3. Sesuai 84 252 Jumlah 111 299
Sumber : Data primer diolah, 2019
Tabel 10. Persepsi Stakeholder Terhadap Kecepatan Proses Distribusi No. Kecepatan Proses Distribusi Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Cepat 15 15 2. Kurang Cepat 38 76 3. Cepat 58 174 Jumlah 111 265
Sumber : Data primer diolah, 2019
Tabel 11. Persepsi Stakeholder Terhadap  Ketersediaan  Saprotan  Saat  Musim
Tanam
No. Ketrsediaan Saprotan Saat Musim Tanam Jumlah Nilai Kriteria 1. Tidak Tersedia 42 42 2. Kurang Tersedia 39 78 3. Tersedia 30 90 Jumlah 111 210
Sumber : Data primer diolah, 2019
Ketersediaan Saprotan Saat Musim Tanam. Musim  tanam  merupakan  suatu wkatu  yang  digunakan  oleh  para  petani dalam memulai kegiatan produksi pertanian. Musim tanam dimulai ketika semua  persiapan telah  dilakukan,  salah  satunya  adalah ketersediaan pupuk. Pupuk sangat memegaruhi kondisi  lahan  pertanian  yang  akan  mulai untuk  ditanami,  sehingga  keberdaan  dan ketersediaan  pupuk  menjadi  sangat  penting. Berdasarkan  hasil  wawancara,  biasanya pupuk  akan  mulai  langka  ketika  musim tanam  akan  tiba.  Hal  ini  menjadi  momok bagi  para  petani.  Banyak  oknum  yang memanfaatkan  kesempatan  ini.  Biasanya mereka  akan  menjual  pupuk  dengan  harga yang  lebih  tinggi  untuk  memperoleh keuntungan.  Ketersediaan  saprotan  saat musim tanam tersaji dalam Tabel 11.
Nilai  kriteria  yang  diperoleh  dalam Tabel 11 sebesar 210. Nilai ini masuk dalam kategori kurang tersedia. Penjelasan mengenai ketidaktersediaan  pupuk  saat  musim  tanam tiba  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, misalnya,  kouta  pupuk  kios  resmi  yang sudah habis. Ketika kouta pupuk kios resmi habis, maka biasanya akan diajukan kepada kios  lain  yang  memiliki  kouta  pupuk berlebih,  namun,  tetap  sesuai  dengan batasan-batasan  yang  ada.  Arung  (2015) menyebutkan bahwa kelangkaan pupuk saat
musim tanam terjadi karena produsen belum dapat memperkirakan tepat kebutuhan  optimal pesanan pupuk oleh petani.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara keseluruhan, persepsi stakeholder distrubsi  pupuk  di  Kabupaten  Pamekasan berada  di  kriteria  kurang  mudah,  kurang sesuai,  kurang  tersedia,  dan  kurang  cepat. Hal  ini  dirdasarkan  pada  nilai  kriteria  yang dperoleh  dari  hasil  wawancara  kepada responden.  Saran  yang  dapat  diberikan adalah  (a)  melakukan  sosialisasi  mengenai Petunjuk  Pelaksanaan  Penyediaan  dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran  2018  kepada  seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam  distribusi  pupuk  di Kabupaten  Pamekasan,  (b)  optimalisasi masing-masing peranan dari setiap lembaga distribusi, (c) memberlakukan sanksi sesuai dengan  aturan  yang  telah  ada,  sehingga permasalahan  dalam  distribusi  pupuk  dapat dikurangi. Kegiatan pencacahan kios sarana produksi  pertanian  ini  sangat  bermanfaat dalam melihat berapa jumlah kios yang ada di  Kabupaten Pamekasan, baik  resmi  maupun non-resmi.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui berapa  jumlah  kios  yang  ada  diKabupaten Pamekasan,  sehingga  pemetaan  mengenai jumlah kebutuhan pupuk dapat ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul-Rahaman, A., & Abdulai, A. (2018). Do farmer groups impact on farm yield and efficiency of smallholder farmers? Evidence from rice farmers in northern Ghana. Food Policy , 81 , 95– 105. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.007
Adnyana  IPCP,  Muhammad  Saleh  Mohktar.  2019.  Optimalisasi  Kinerja  Sistem  Distribusi  Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi NTB. SOCA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian). 13(2): 201- 217.
Arung  J.  2015.  Persepsi  Masyarakat  Kelompok  Tani  Tentang  Penyaluran  Pupuk  Di  Desa  Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. Jurnal Pemerintahan Integratif, 3 (2): 375-391.
[Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2018. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018.  Jakarta  (ID):  Direktorat  Jenderal  Penyediaan  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian Kementerian Pertanian.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan. 2018. Daftar Distributor dan Kios Resmi Penyalur Pupuk Kabupaten Pamekasan Tahun 2017. Pamekasan (ID): Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pamekasan.
Eryürük, Ş., Nesı̇Mı̇Oğlu, B. S., Altun, H. O., Açikgöz, H., Yumuşak, S., Yildiz, H. B., Çalik, A., & Ethem  BAĞRIYANIK,  O.  İ.  (2019).  Research  and  Development  Approaches  and Implementation Issues in Agricultural Machinery Sector; Konya Case. Procedia Computer Science , 158 , 235–243. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.047
Hendrawan  DS,  Daryanto  A,  Sanim  B,  Siregar  H.  2011.  Analisis  Kebijakan  Subsidi  Pupuk: Penentuan  Pola  Subsidi  dan  Sistem  Distribusi  Pupuk  Di  Indonesia.  Jurnal  Manajemen  & Agribisnis. 8(2): 85-96.
Khairunisya.  2011.  Efektivitas  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Bagi  Petani  Padi  Di  Kabupaten Lampung  Tengah  Tahun  2009  (Studi  Kasus  :  Lini  IV  Kecamatan  Trimurjo)  [Skripsi]. Lampung (ID): Universitas Lampung.
Lasindrang RZY, Fauzi A. 2018. Hubungan Distribusi Terhadap Penjualan (Studi Pada Distribusi Pupuk  Npk  Non  Subsidi  Area  Pemasaran  Kalimantan  Di  PT  Pupuk  Kalimantan  Timur). Jurnal Administrasi Bisnis. 54(1): 197-206.
Li, H., Zhang, X., & Li, H. (2019). Has farmer welfare improved after rural residential land circulation? Journal of Rural Studies , S0743016718304480. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.036
Nasrin, M., Bauer, S., & Arman, M. (2019). Dataset on measuring perception about fertilizer subsidy policy and factors behind differential farm level fertilizer usage in Bangladesh. Data in Brief , 22 , 851–858. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.01.005
Nordhagen, S., Nielsen, J., van Mourik, T., Smith, E., & Klemm, R. (2019). Fostering CHANGE: Lessons from implementing a multi-country, multi-sector nutrition-sensitive agriculture project. Evaluation and Program Planning , 77 , 101695. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101695
Putri AE. 2016. Penilaian Ekonomi Kerusakan Ekosistem Lamun Di Perairan Teluk Banten (Studi Kasus: Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Rangkuti  S.  2004.  Efetifitas  Pendistribusian  Pupuk  Bersubsidi  Di  Kabupaten  Deli  Serdang  Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak. Jurnal Administrasi Publik. 3(2): 287-318.
Riduan. 2010. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3). Bandung (ID): Alfabeta.
Safitri MA, Supriyono B, Ribawanto H. 2013. Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. 1(1): 102-109.
Sukesi. 2011. Analisis Perilaku Masyarakat Petani Garam Terhadap Hasil Usaha di Kota Pasuruan. Pasuruan (ID): Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 2(2): 225-244.
Sularno,  Irawan  B,  Handayani  N.  2016.  Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Dan  Distribusi  Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Jurnal Agrosains dan Teknologi, Vol. 1(2): 73-87.
Suryana A, Agustian A, Yofa RD. 2016. Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian. 14(1): 35-54.
Watiha, Yusra AHA, Kurniati D. 2012. Analisis Saluran Distribusi Dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi  Di  Kecamatan  Selakau  Kabupaten  Sambas.  Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian. (1)3: 37-48.