## Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.I/MPR/2003
Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email: cavon.al@gmail.com

## Abstract
This paper tries to see the position of Pancasila in the reality of nation and state. Pancasila  is basically not just a blank slog that appears suddenly, but has the  importance  of  trying  to  bring  together  universal  values  with  local  wisdom excavated by founding fathers as inclusive core values. That Pancasila is needed for  a  society  that  is  highly  fragmented  by  tribe,  religion,  language,  and  custom, besides  the  position  of  Pancasila  as  the  legal  norm  and  the  ethics  of  state administration.  No  less  important  is  that  Pancasila  also  has  significance  as  a national  identity  which  then  differentiates  it  from  other  nations.  However,  this seems  to  be  considered  reduced  by  some  circles,  especially  after  the  issuance  of MPR Decree No. I / MPR / 2003.

## Keywords: Pancasila, Basic Country and Ideology of the Nation

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  melihat  kedudukan  Pancasila  dalam  realitas berbangsa  dan  bernegara.  Pancasila  pada  dasarnya  bukan  hanya  sekedar semboyan kosong yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi memiliki arti penting yang  mencoba  untuk  mempertemukan  nilai-nilai  universal  dengan  kearifan lokal yang  digali  oleh  para founding  fathers sebagai core  values inklusif.  Bahwa Pancasila  dibutuhkan  untuk  masyarakat  yang  sangat  terfragmentasi  oleh  suku, agama,  bahasa,  maupun  adat-istiadat,  di  samping  kedudukan  Pancasila  sebagai norma  hukum  dan etika  penyelenggaraan  negara.  Tidak  kalah  pentingnya  adalah bahwa  pancasila  juga  memiliki  arti  penting  sebagai  identitas  nasional  yang kemudian  membedakan  dari  bangsa  yang  lainnya.  Namun,  hal  ini  tampaknya dianggap  tereduksi  oleh  sebagian  kalangan  terlebih  setelah  dikeluarkannya  TAP MPR No. I/MPR/2003.
Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara dan Ideologi Bangsa

## PENDAHULUAN
ada  tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno 1 dalam  pidatonya  menyatakan  bahwa sebuah  negara  harus  memiliki  sebuah  prinsip  sebagai  dasar  negara,  pada kesempatan tersebut pula, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar yang berisi  kebangsaan  Indonesia,  internasionalisme  atau  perikemanusiaan,  mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ialah menyusun Indonesia Merdeka  dengan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Lima  prinsip  yang kemudian  disebut  oleh  Soekarno  dengan  Pancasila  yang  berasal  dari  kata  sila yang  artinya  asas  atau  dasar,  selanjutnya  di  atas  dasar  itulah  didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara yang kekal dan abadi.
Kedudukan  pancasila  sebagai  dasar  Negara  ini  merupakan  kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum Negara, dalam hal ini UUD  1945  pada  bagian  pembukaan  alinea  IV.  Penegasan  kedudukan  Pancasila sebagai  dasar  Negara  semakin  kuat  dengan  keluarnya  ketetapan  MPR No.XVIII/MPR/1998  tentang  penegasan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan pencabutan ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P4, Pasal 1 ketetapan MPR tersebut  menyatakan  bahwa  Pancasila  sebagaimana  dimaksud  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  adalah  dasar  Negara  dari  Negara  kesatuan  republik Indonesia  yang  harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dalam  kehidupan  bernegara. Melalui  TAP  MPR  No.  I/MPR/2003,  TAP  MPR  No.  XVIII/MPR/1998  tersebut dikelompokkan  ke  dalam  ketetapan  MPR  yang  tidak  perlu  dilakukan  tindakan hukum  lebih  lanjut,  baik  karena  telah  bersifat einmalig ,  telah  dicabut,  maupun telah  dilaksanakan.  Dengan  demikian  tidak  ada  satupun  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  tegas  mengatur  kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  dan ideologi negara.
Perjalanan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  dapat  dinyatakan sejalan  dengan  dinamika  kebernegaraan  dari  segala  aspeknya.  Bersama  itu  pula aneka  interpretasi  dan  multi  tafsir  yang  berusaha  me-reidealisasikan, mengintegrasikan  atau  sekedar  mempersepsi  sampai  pada  sikap  menegasikan, menjadi  gambaran  nyata  perjalanan  Pancasila  hingga  saat  ini.  Periode  awal memperlihatkan  para  tokoh  kemerdekaan  dari  kalangan  Islam  “terpaksa” 2
1 Pidato  yang  disampaikan  tanpa  persiapan  tertulis  terlebih  dahulu  yang  akhirnya disepakati secara aklamasi oleh Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) . Lihat, Ronto, Pancasila sebagai Ideologi  dan Dasar Negara, ( Jakarta: PT. Balai Pustaka 2012)
2 Atau  meminjam  istilah  Soeharto  (mantan  Presiden  RI)  yang  menyebutnya  sebagai  — weweh tan kelangan- Ummat Islam memberi tanpa harus kehilangan, karena prinsip tauhid dalam ajaran Islam —Kemaha Esaan Tuhan— tidak hilang dari rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa

## P
menerima  rumusan  dasar  negara  dan  diantara  mereka  menganggap  bahwa perdebatan  mengenai  lima  sila  Pancasila  khususnya  sila  pertama  masih  dapat dilakukan  setelah  perang  benar-benar  telah  selesai.  Namun  mereka  menyadari bahwa  pengorbanan  semacam  ini  perlu  dilakukan  untuk  mencapai  kemerdekaan Indonesia dan menyatukan bangsa Indonesia
Lebih  jauh  lagi,  realitas  kenegaraan  dan  kebangsaan  yang  senantiasa mengarah  pada  keberadaban  universal 3 searah  dengan  kemajuan  zaman, memperlihatkan adanya serangkaian usaha yang berusaha merongrong keberadaan Pancasila  yang  berpuncak  pada  G30s  1965.  Gerakan  yang  menandai  munculnya sebuah  periode  baru  kenegaraan  dan  kebangsaan.  Orde  yang  berusaha mengembalikan  Pancasila  pada  kedudukan  yang  semestinya,  sekaligus  menjaga Pancasila  dari  segala  bentuk  rongrongan  yang  diistilahkan  dengan  “Ancaman- Tantangan-Hambatan-Gangguan (ATHG) 4 , baik yang berasal dari dalam maupun luar  negeri. 5 Meski  dalam  perjalanan  selanjutnya  orde  ini-pun  dianggap  gagal mengemban  amanah.  Sebab  yang  terlihat  (oleh  sebagian  kalangan)  orde  ini menjalankan  usaha-usaha  yang  secara  sitematik  hendak  menghilangkan  dan menghapuskan “roh” bangsa - Pancasila- dari bumi indonesia. Bahwa pada masa ini  Pancasila  dinterpretasikan  secara  kaku  dan  pemaknaannya  menjadi  milik mutlak  penguasa  negara,  yang  pada  kenyataannya  justru  dijadikan  instrumen politik untuk menjaga status quo. 6
Reformasi  1998  sebagai  penanda  berakhirnya  ORBA  mengawali “kePancasilaannya”  dengan  pencabutan TAP  MPR  RI  No.  II/MPR/1978  tentang P4  (ekaprasetia  pancakarsa).  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  polemik  dan  adu
3 Seringkali  disamakan  dengan  modernisasi,  yaitu  merujuk  pada  sebuah  bentuk transformasi  dari  keadaan  yang  kurang  maju  atau  kurang  berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur.
4 Meski  pada  dasarnya  konsep  ini  merupakan  konsep  yang  bersifat  umum  dari    “ early warning  system” yang  dipopulerkan  oleh  Suharto,  berupa  konsep  kewaspadaan  ketat  terhadap Ancaman-Tantangan-Hambatan-Gangguan (ATHG)
5 Potensi  ATHG  dalam  negeri  berupa  bentuk-bentuk  sikap  atau  perilaku  yang  berusaha mencederai  komitmen  teritori  fisik  dan  cita-cita  pembangunan  peradaban  sebagaimana diamanatkan Pancasila. Sedangkan ATHG dari luar negeri berupa upaya-upaya kalangan-kalangan asing  yang  berusaha  melakukan  pengendalian  kebijakan  maupun  potensi  strategis  yang dampaknya  dapat  mempengaruhi  kedaulatan  bangsa.  Lihat  ,  Abd.  Rahman, Konsepsi  Peradaban Pancasila 4. http://soeharto.co/konsepsi-peradaban-pancasila-4
6 Gumilar Rusliwa Somantri, Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern,” dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas (Jakarta: Brighten Press,2006), h. 8
argumentasi  dan  persoalan  yang  nyaris  tanpa  akhir 7 .  Bagi  sebagian  kalangan, Penghapusan  P4  pada  era  reformasi  lebih  dilatarbelakangi  alasan  emosional- politis,  dengan  menuding  P4  digunakan  sebagai  sarana  indoktrinasi  Presiden Soeharto  dalam  melanggengkan  kekuasaannya.  Sementara  golongan  lainnya menyorot pertimbangan MPR 8 yang dituangkan dalam huruf b, yang menyatakan bahwa  “P4  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  bernegara”,  sesuatu yang dinilai sangat sempit dalam memahami materi muatan yang ada dalam TAP MPR No. II Tahun 1978 tersebut. Karena jika dipahami secara mendalam, materi muatan yang ada dalam TAP MPR No. II Tahun 1978 tersebut bersifat universal dan  merupakan  pengontrol  bangsa  Indonesia  dalam  menjalani  perkembangan kehidupan  bernegara,  sehingga  tidak  terjadi  perkembangan  kehidupan  yang kebablasan dan tidak mengindahkan nilai-nilai atau acuan yang ada dalam Naskah P4 tersebut. 9
Implikasi yang ditimbulkan sebagai yang dinyatakan oleh Abd. Rahman 10 adalah  terjadinya  serangkaian  kegagalan  manejemen  konflik  nilai  yang  terlihat dari  maraknya judicial  review undang-undang  akibat  disharmonisasi  antara philosophische  grondslag dengan  produk  legislatif.  Implikasi  lain  akibat rangkaian permasalahan ini adalah terkait dengan penegasan keberadaan Pancasila atas  ditetapkannya  Ketetapan  MPR  RI  No.  I/MPR/2003  yang  menyatakan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tidak berlaku lagi.
Pada satu sisi keadaan-keadaan tersebut dalam kenyataanya memperlihatkan  adanya  kelompok-kelompok  yang  pesimis  dan  sinis  terhadap usaha  menjadikan  Pancasila  sebagai  acuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Bahwa  tetap  membuka  kemungkinan  adanya  maksud maksud lain dari kelompok-kelompok tersebut,  yang menginginkan dasar negara
7 Contoh nyata dalam masalah ini adalah penggunaan kalimat “4 pilar”, lebih lanjut lihat, Prosiding  Focus  Group  Discussion  Pakar  I:  Kajian  Ilmiah  Masalah  Perbedaan  Pendapat  4  Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Kerjasama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Dan Masyarakat Pengawal Pancasila Joglo-Semar, Bulaksumur UGM Yogyakarta, 14 September 2013)
88 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI, K  E  T  E  T  A  P  A  N  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia    Nomor  Xviii/Mpr/1998  Tentang  Pencabutan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ii/Mpr/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan  Pengamalan  Pancasila  (Ekaprasetia  Pancakarsa)  Dan  Penetapan  Tentang  Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara
9 Lihat.  http://forumkajianhukumdankonstitusi.blogspot.co.id/2013/01/menatap-ulang- peranan-serta-efektivitas_9989.html
10 Abd. Rahman, P4 Sarana Edukasi Idiologi Bangsa [1] . http://soeharto.co/p4-sarana- edukasi-idiologi-bangsa
yang  lain  bagi  bangsa  Indonesia,  baik  yang  bersifat  sektarian  maupun nonsektarian  tertentu.  Akan  tetapi  tetap,  bahwa  mereka  pada  dasarnya, mengingkari  kenyataan  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  sendiri  yakni  sebagai masyarakat  majemuk,  multikultural  dan  heterogenitas  bangsa  yang  sangat pluralistik.  Pada  titik  ini,  mereka  terlepas  dari  cara  pandang  rasional  dan  tanpa melihat Pancasila sebagai sebuah realitas objektif. 11 Sementara di sisi lain, masih terdapat  elemen-elemen  bangsa  dengan  segenap  daya  dan  upaya  berusaha mengembalikan  dan  menyebar  luaskan  Pancasila  ajaran  Soekarno,  agar  semua warga  negara  Indonesia  dapat  memahami  secara  konprehensif,  meyakini  hakikat dan  kebenarannya  untuk  kemudian  berjuang  atas  pelaksanaannya.  Termasuk usaha untuk “menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara,  Ideologi  Bangsa dan Negara”.

## PEMBAHASAN
Beberapa  kalangan  sepakat  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, commom platform , kesapakatan bersama dan  nilai  integratif  bagi  bangsa  Indonesia,  Pandangan  bersama  bahwa  Pancasila adalah  ideologi  nasional  inilah  yang  harus  terus    dipertahankan  dan  ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk ini. Oleh sebab hal tersebut, dengan meminjam materi bahasan  pada kegiatan Focus Group Discussion MPR RI 12 , pembahasan difokuskan pada permasalahan berikut : 13

## A. Pancasila  Sebagai  Norma  Hukum  dan  Norma  Etika  Penyelenggara Negara
Pada  hakikatnya,  Pancasila  merupakan  suatu  sistem  filsafat  yang mengandung  tataran  nilai,  yang  dengan  demikian  merupakan  sumber  dari  segala penjabaran  norma  baik  norma  hukum,  norma  moral  maupun  norma  kenegaraan
11 Meminjam  istilah  prof.  Dr.  H.  Kaelan,MS.  yaitu  “perspektif  kausalitas”  yang memandang  Pancasila  secara  realitas  objektif  bangsa  dan  negara,  meliputi;  dasar  legitimasi yuridis,  filosofis,  politis,  historis  dan  kultural.  Lihat,  Prof.H.  Kaelan, PROBLEM EPISTEMOLOGIS  EMPAT  PILAR  BERBANGSA  DAN  BERNEGARA, dalam  Prosiding  Focus Group  Discussion  Pakar  I:  Kajian  Ilmiah  Masalah  Perbedaan  Pendapat  4  Pilar  Kehidupan Berbangsa  dan  Bernegara  (Kerjasama  Pusat  Studi  Pancasila  Universitas  Gadjah  Mada  Dan Masyarakat  Pengawal  Pancasila  Joglo-Semar,  Bulaksumur  UGM  Yogyakarta,  14  September 2013), h. 38-39
12 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Term Of Reference Focus Group Discussion Penegasan Pancasila Sebagai  Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara. Makassar 29 Maret 2017
13 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Term Of Reference Focus Group Discussion , h. 2-3
lainnya.  Dalam  Filsafat  Pancasila  terkandung  di  dalamnya  suatu  pemikiran- pemikiran  yang  bersifat  kritis,  mendasar,  rasional,  sistematis  dan  komperhensif (menyeluruh)  dan  sistem  pemikiran  ini  merupakan  suatu  kumpulan  nilai. Singkatnya, nilai yang dikandungnya dapat dikatakan sebagai hasil pertimbangan dan  penilaian  tentang  “baik-buruknya”  sesuatu  yang  kemudian  dipergunakan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu .
Dalam  posisi  ini,  ketika  nilai  tersebut  hendak  diwujudkan  dalam kehidupan  nyata  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  maka  nilai-nilai tersebut  dijabarkan  kedalam  bentuk  norma  yang  jelas.  Perwujudannya  dapat berupa; pertama: norma  hukum,  yaitu  sebagai  suatu  sistem  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku  (diberlakukan)  bagi  segenap  lapisan masyarakat,  dan  seharusnya  tekanan  pelaksanaannya  lebih  ditujukan  bagi penyelenggara  negara.  Sebab  penyelenggaraan  negara  tak  dapat  terjadi  tanpa adanya  landasan  hukum, dus penyelenggara  hendaknya  demikian  (wajib ditetapkan  norma),  agar  penyelenggaraan  negara  dapat  berjalan  seiring  dan  seia dengan  penyelenggaranya  –penyelenggara  negara  adalah  representasi  Negara— dan  dengan  demikian  menegaskan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum  tidak  hanya  sekedar  semboyan  kosong. Kedua: norma  moral  yang semakna dengan, kesusilaan, tabiat dan tingkah laku, maupun etika. Berdasar pada norma  etika  ini,  hendak  diukur  baik  dan  buruk,  kesopanan  juga  kesusilaan manusia  Indonesia  terkait  tingkahlaku  atau  perbuatannya.  Dengan  demikian penyelenggara  negara  pada  posisi  ini  berdiri  pada  dua  titik,  mereka  adalah manusia  Indonesia  dan  sekaligus  (pemegang  amanah)  sebagai  penyelenggara negara, atau dari sudut sosiologi penyelenggara terikat pada dua aspek yaitu etika individu  dan  etika  sosial.  Oleh  sebab  itu,  dalam  kapasitas  nilai  Pancasila  yang telah  terjabarkan  ke  dalam  norma  moralitas  atau  norma  etika  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  maka  daya  ikatnya  terhadap  penyelenggara  negara (seharusnya) menjadi lebih kuat. Bahwa Republik Ini berdiri  tegak dan dibangun di atas dasar dan Landasan Pancasila, maka konsekuensi realistisnya adalah :
1. siapapun  yang  mengaku  sebagai  orang  Indonesia,  maka  wajib baginya untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila,oleh sebab itu;
2. siapapun  yang  mengemban  amanah  sebagai  penyelenggara
Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai Pancasila;
3. sebagaimana,  perlunya  penyelenggaraan  negara  secara  tegas
(wajib)  diatur  berdasarkan  Undang-undang  maupun  peraturan lainnya,demikian pula penyelenggara negara yang harus dikaitkan dan  dilihat  dalam  satu  kesatuan  dengan penyelenggaraan  Negara tersebut.
B. Pancasila  Sebagai  Dasar  dan  Haluan  Penyusunan  kebijakan  Bidang Ekonomi, Politik dan SDM.
Eka  Dharmaputra 14 ,  menyatakan  bahwa  penginterpretasian  pancasila bukan  hanya  sekedar  interpretasi  pada  sebuah  fase  sejarah  namun  perlu  juga adanya pemahaman terhadap masalah konkret kebangsaan yang bermunculan dari masa  ke  masa.  Permasalahan  konkret  yang  terlihat  sama  dihadapi  oleh  bangsa- bangsa  di  dunia  berkisar  pada  masalah  ekonomi,  politik  dan  SDM.  Secara simultan,  bangsa  Indonesia  ter-ikut  pada  fenomena  perubahan  sosial,  budaya, ekonomi  maupun  politik,  yang  menghendaki  adanya  perubahan  perubahan mendasar  terhadap  pola  pikir  maupun  pola  hidup,  baik  pada  tataran  individu maupun pada tataran yang lebih luas yaitu berbangsa dan bernegara
Telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  Pancasila  yang  pada  hakikatnya merupakan  landasan  filosofi  ( philosophische  grondslag ).  Dalam  pandangan  ini, seluruh  unsur  kehidupan  bangsa  berakar  pada  nilai-nilai  yang  telah  terpelihara, yang  mengkristal  menjadi  hakikat  dan  realitas  hidup  bangsa  secara  keseluruhan dan dalam segala aspeknya. Tidak semata menjadi milik segolongan masyarakat, atau terhadap satu bidang tertentu saja.
Jika  permasalahannya  terkait  pada  penegasan  keberadaan  Pancasila sebagai dasar dan haluan dalam menyusun kebijakan dalam segala bidang, maka jawabannya tetap harus merujuk pada muatan yang dikandung oleh Pancasila itu sendiri.  Telah  dimaklumi  adanya,  bahwa  Pancasila  merupakan  sebuah  konsepsi peradaban  yang  diletakkan  diatas  nilai-nilai  transendensi  (kebertuhanan), perlindungan terhadap martabat kemanusiaan , Kesatuan dan kebersamaan dalam keberagaman,  terselenggaranya  sistem  demokrasi  yang  dibimbing  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  penyelenggaraan  negara,  dan   kemauan  kuat  untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Merujuk pada konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila yang multi dimensional, dan terkait pada aspek etika sosial, akan terlihat bahwa  Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu, termasuk etika politik yang menyangkut dimensi politis manusia. Dalam hal  ini,  meski  pembahasan  etika  politik  adalah  hubungan-hubungan  antar masyarakat  dan  negara,  akan  tetapi  etika  politik  tetap  meletakkan  dasar fundamental  manusia  sebagai  manusia.  Dasar  ini  lebih  meneguhkan  akar  etika politik  bahwa  kebaikan  senantiasa  didasarkan  kepada  hakikat  keberadaban.
14 Eka Darmaputera, Pancasila: identitas dan modernitas : tinjauan etis dan budaya,
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), h.
Berdasarkan  suatu  kenyataan  bahwa  masyarakat,  bangsa  maupun  negara  bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.
Contoh yang dapat direnungkan dalam hal ini misalnya, adanya kompetisi antara  pendukung  konsep  privatisasi  BUMN,  percepatan  investasi  dengan penghalalan peran luas swasta asing serta pendukung kedaulatan ekonomi rakyat yang  satu  sama  lain  tidak  terintegrasi  kedalam  proporsi  keseimbangan  peran dalam  kerangka  visi  umum  pembangunan  ekonomi  nasional.  Tidak  adanya road map terintegrasi  dan  visi  umum  yang  membalut  semua  agenda  pengembangan pilar-pilar  perekonomian  tersebut  menjadikan  swasta  asing  tumbuh  sedemikian cepat  meninggalkan  swasta  nasional  dan  kelompok  usaha  mikro-koperasi. 15 Sejatinya,  pembangunan  ekonomi  yang  dapat  bertahan  dan  mantap  pada kenyataannya hanya dapat terjadi jika disertai oleh perubahan dalam sistem nilai dan struktur sosial, yang menghendaki adanya transformasi nilai. 16
Jika  suatu  negara  dalam  penyelenggaraanya  dikuasai  oleh  penguasa  atau rezim  yang  otoriter,  atau  penguasaan  sumber-sumber  ekonomi  oleh  segolongan kelompok  tertentu    atau  bentuk-bentuk  pememaksaan  kehendak  lainnya  kepada manusia  atau  kelompok  lain  tanpa  memperhitungkan  dan  mendasarkan  kepada hak-hak  dasar  kemanusiaan,  maka  pada  aspek  inilah akan  terasa  perlunya  dasar- dasar  dan  haluan  tersebut.  Oleh  karena  itu  (setidaknya)  sebagai  langkah antisipatif, Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya masih perlu dijadikan dasar  dan  haluan  dalam  penyusunan  kebijakan.  Hal  ini  paling  tidak  untuk menjawab tudingan bahwa pada era reformasi ini, wacana politik Indonesia lebih mengedepankan isu-isu pragmatis, misalnya bidang ekonomi (khususnya statistik dagang) yang sejak awal memang tidak memiliki kekuatan untuk diperhitungkan.

## C. Pancasila Sebagai Kajian Ilmu dalam Sistem Pendidikan Indonesia
Guna  keperluan  penulisan  ini,  maka  pada  beberapa  kesempatan  diadakan diskusi singkat dan tanya jawab 17 bersama  mahasiswa. Adapun pertanyaan yang
15 Abd. Rahman, P4 Sarana Edukasi Ideologi Bangsa. http://soeharto.co/p4-sarana- edukasi-idiologi-bangsa
16 Eka Darmaputra, Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia: teks-teks terpilih Eka Darmaputera, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),  h. 198
17 Diadakan pada hari senin 27 Maret 2017, terhadap sekira 200-an  mahasiswa  Fakultas Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Alauddin  Makassar.  Meski  hasil  yang  didapatkan  belum  cukup  valid untuk  dijadikan  dasar  acuan,  akan  tetapi  sebagai  data  awal  hasil  yang  didapat  setidaknya  dapat memberikan  gambaran,  dan  tidak  bermaksud  untuk  mengeneralisasi  mahasiswa  (peserta  didik) pada umumnya.
dikemukakan adalah 6 poin yang dikemukakan dalam TOR FGD MPR RI. Hasil yang diperoleh diturunkan sebagai berikut :
1. Semua  (100%)  mahasiswa  mengetahui  apa  itu  Pancasila  (sebagai istilah)
2. Setidaknya  80%  TIDAK  mengetahui  apa  itu  P4  (baik  istilah maupun substansinya)
3. Bahwa  setidaknya  99%  mahasiswa  menganggap  bahwa  Pancasila sebagai  suatu  kajian  ilmu  (mis,  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan)    masih  dan  tetap  diperlukan  (hanya  masalah penyesuaian materi)
4. Semua  mahasiswa  sepakat  terhadap  poin  1  dan  2  TOR  (perlu ditegaskan)
Berdasar pada hasil tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai yang dikenal dewasa ini hanyalah Pancasila dari segi istilahnya, maka adalah hal yang lumrah jika masih ada mahasiswa (bahkan bejabat negara) yang tidak/belum menghapal  sila-sila  Pancasila,  atau  paling  tidak,  mengurutkannya  secara  benar. Lebih  jauh  lagi,  kenyataan  P4  hanyalah  sebuah  singkatan,  tanpa  mengetahui bahwa  P4  adalah  akronim  dari  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila 18 .  Padahal  P4  itu  secara  substansial  merupakan  transformasi philosophische  grondslag —  dalam    penyelenggaraan  edukasi  publik.  Dengan alasan  ini  pula,    fungsi  strategis  P4  sebagai  media  atau  forum  edukasi  politik kebangsaan yang terhapuskan keberadaanya , seharusnya (perlu) dicarikan format pengganti  yang  lebih  baik.  Akan  tetapi  hal  yang  patut  disyukuri  adalah  masih adanya  kesadaran  pada  perlunya  Pancasila  itu  diajarkan  (MP  maupun  MK) dengan  penekanan  pada  substasi  dan  materi  serta  sistem  pengajarannya  yang disesuaikan dengan “zaman sekarang”. Oleh sebab hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai suatu Kajian ilmu tersendiri tetap diperlukan, dengan  mengikut  dan  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  tanpa tercerabut dari dasarnya (Pancasila itu sendiri).

## D. Kebijakan Konkret
Menurut   Alfian  terdapat  empat  faktor  yang  dapat  menjadikan  suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh, yakni (1) bahwa ideologi  tersebut  berisi  nilai  dasar  yang  berkualitas,  (2)  bahwa  ideologi  tersebut dipahami, lalu terkait sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya, (3) terdapat
18 Hal  yang  mungkin  masih  dapat  dimengerti  sebab  terjadi  setelah  ditetapkannya  TAP MPR No. XVIII tahun 1998 yang mencabut TAP MPR II tahun 1978 tentang P4.
kemampuan  masyarakat  untuk  mengembangkan  pemikiran-pemikiran  yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jatidiri ideologi dimaksud, dan (4) seberapa jauh nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam  tataran  tersebut,  implementasi  Pancasila  dalam  pembuatan kebijakan publik haruslah lebih menitik beratkan pada operasionalisasi semangat dan  keberpihakan  kepada  kepentingan  rakyat  banyak  dalam  penyusunan  dan penetapan  peraturan  dan  perundang-undangan.  Meski  hal  tersebut  tidak  dapat secara praktis dilakukan, dan harus melalui upaya-upaya yang simultan, sistematis dan  berkesinambungan.  Namun  yang  terpenting  dalam  hal  ini  adalah  adanya kemauan  dan  keinginan  untuk  terus  berbuat,  dengan  pertimbangan  bahwa Pancasila  sebagai  ideologis  terbuka  dalam  dimensi  fleksibilitasnya,  berarti membuka  peluang  lahirnya  ide-ide  dan  dan  gagasan  berkemajuan  baik  yang bersifat  mengganti  atau  sekedar  menyesuaikan  dengan  tuntutan  zaman  tanpa meninggalkan nilai intristik Pancasila. 19
Selanjutnya,  dengan  asumsi  bahwa  yang  salah  bukanlah  Pancasila  tetapi kesalahan  berada  pada  tataran  pelaksanaannya.  Maka  yang  diperlukan  adalah membuka  kembali  lembar-lembar  sejarah  kebangsaan  dan  kebernegaraan  dalam mewujudnyatakan nilai-nilai Pancasila, memilah dan memilih hal-hal yang masih berkesesuaian  dengan  masa  sekarang  (realitas  sosial),  untuk  selanjutnya  (jika dirasa  perlu)  ditetapkan  dalam  format  baru.  Termasuk  kedalamnya  adalah menemukan  titik  silang  dan  titik  temu  antar  sila,  sehingga  koherensi  antar  sila dapat terjaga. Mungkin  yang dapat dilakukan adalah koreksi terhadap penafsiran utopis  atas  sila-sila  Pancasila,  yang  dalam  kenyataanya  lebih  mengedepankan pendekatan  filosofis-ideologis 20 ,  sehingga  yang  tampak  hanyalah  slogan-slogan kosong tanpa makna. Memadupadankan sila-sila Pancasila tidak dapat dilakukan melalui  penafsiran  sila-silanya  secara  parsial,  sebab  besar  kemungkinan  akan terjadi  pertentangan  antar  sila  itu  sendiri,  misalnya  sila  pertama  yang  bermaka religius- transendent  akan  terlihat  bertentangan  dengan  ke-empat  sila  yang  lain yang  tampaknya  “sekuler”.  Oleh  sebab  itu  sila-sila  Pancasila  hendaklah ditafsirkan secara multidimensional dan dengan penafsiran sila yang satu dimulai dengan  menggunakan  sila  lainnya.    Dengan  demikian output nilai  yang dihasilkannya tidak saling bertentangan justru saling mendukung.
19 Asumsinya  adalah  bahwa  merubah  dan  memodifikasi  Mata  Kuliah  tidak  harus dilakukan dengan merubah Fakultasnya, apalagi Universitasnya.
20 Meskipun jantung dan  jiwa utama Pancasila terdapat pada sila pertama, yang bersifat transenden.

## E. Langkah  Strategis  Menjadikan  Pancasila  Sebagai  Pancasila  yang Melayani Segenap Lapisan Masyarakat
Pancasila  yang  dikehendaki  oleh  segenap  lapisan  masyarakat  tidak  hanya Pancasila  dalam  tatanan  idealnya,  akan  tetapi  Pancasila  Fungsional  dan operasionalnya,  hal  ini  bermakna  Pancasila  yang  benar  benar  nyata  dalam  gerak dan  langkah.  Sebagai  pembanding,  dapat  dikemukakan  di  sini  tradisi  dan  kultur negara-bangsa.  Amerika  Serikat  yang  dikemukakan  oleh  Jean  J.  Kirkpatrick, dalam bukunya Rationalism and Reason in Politics , yang dikutip oleh M. Syafaat Habib, menggambarkan jatidiri bangsa Amerika sebagai berikut:
1. Selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah.
2. Berbuat realistik sebagai  tolok  ukur  realisme  yang  mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik.
3. Mempergunakan belief  reasoning dalam  menata  efektivitas rekayasa (engineering) kegiatan politik.
4. Langkah dan keputusan yang deterministik dalam mencapai tujuan multi demensi dengan selalu melalui konstitusi .
Pemahaman  terhadap  ungkapan  “buang  kulit  dan  ambil  isinya”  mungkin sudah  tak  relevan  lagi,  sebab  sebagai  sebuah  bangsa  besar  Indonesia  memiliki kekayaan dalam segala aspek yang dapat meneguhkan keberadaannya. Oleh sebab itu,  baik  itu  euforia  maupun  fobia  politik  sudah  seharusnya  dibuang  jauh-jauh sebab  bukan  merupakan  jati  diri  bangsa  yang  sudah  ada  sejak  lama,  dengan demikian  “buang  kulit,  pilah  dan  pilih isinya”  mungkin  lebih  tepat  jika  ternyata kita masih memerlukan bahan dan material untuk membangun bangsa Indonesia.
Bahwa Negara adalah berasal dari rakyat, maka segala kebijaksanaan dan kekuasaan  yang  dilakukan  senantiasa  (berpihak)  untuk  rakyat.  Oleh  karena  itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan , kekuasaan serta  kewenangan  harus  dikembalikan  kepada  rakyat  sebagai  pendukung  pokok negara.  Tersebab  hal  tersebut,  maka  dalam  pelaksanaan  politik  praktis  hal-hal yang  menyangkut  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  serta  yudikatif,  konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legimitasi dari  rakyat,  atau  dengan  lain  perkataan  harus  memiliki  ‘legimitasi  demokratis’ yang tersalur melalui kanal-kanal yang juga demokratis.
Dengan meminjam pembahasan dan tulisan Abd Rahman 21 , maka langkah strategis yang dapat dilakukan adalah :
a. Konsolidasi  Idiologi  Bangsa  yang  berisikan;  Konsistensi  Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa,
Konsep Operasionalisasi Pancasila, Refungsionalisasi P4 sebagai Edukasi Publik Idiologi Bangsa
b. Transformasi  Kesejarahan  dan  Manajemen  Multikulturalisme  Nusantara meliputi :
1) Transformasi Kesejarahan Peradaban Nusantara
2) Manajemen Multikulturalisme Nusantara
c. Stabilitas  Keamanan  Nasional,  Untuk  mewujudkan  stabilitas  keamanan nasional diperlukan pembenahan pada aspek-aspek berikut
1) Penyempurnaan Peraturan Hukum
2) Penyempurnaan Organisasi Dan Profesionalisme Aparat Hukum
3) Edukasi Publik Kepatuhan Hukum
4) Edukasi Publik HTAG (Early Warning System)
5) Way Out Kemacetan Hukum
d. Stabilitas Politik dan Pemerintahan, Mengacu pengalaman orde lama, orde baru dan realitas era reformasi, maka upaya mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Efektivitas Parliamentary Threshold
2) Refungsionalisasi GBHN
3) Percepatan Penanganan Korupsi Pejabat dan Elit Politik
4) Adanya Konsensus Manajemen Transisi
e. Redesain Road Map Pembangunan Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Bangsa,  Untuk  melanjutkan  upaya  mewujudkan  kedaulatan  dan kemandirian  ekonomi  bangsa,  perlu  disusun road  map dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Pengelolaan Ekonomi Sesuai Amanat Pasal 33 UUD 1945
2) Penghentian Ekspor Energi
3) Road Map Pembangunan Industri
4) Pengelolaan dan Pengembangan Keunggulan Kompetitif
5) Sinergisitas Pusat-Daerah, Antar Kawasan Dan Kota-Desa
f. Implementasi Wawasan Nusantara
g. Konsistensi Visi Politik Luar Negeri
21 Abd. Rahman, Tujuh Langkah Rekonstruksi Peradaban Nusantara. http://soeharto.co/tujuh-langkah-rekonstruksi-peradaban-nusantara

## F. Pancasila Sebagai Kritik Terhadap Kebijakan Negara.
Dalam  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara, etika  politik menuntut agar  kekuasaan  dalam  negara  dijalankan  sesuai  dengan  (1)  asas  legalitas (legitimasi  hukum),  yaitu  dijalankan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  (2) disahkan  dan  dijalankan  secara  demokratis  ( legatimasi  demokratis ),  dan  (3) dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  moral  atau  tidak  bertentangan dengannya ( legitimasi moral ) 22
Analisis  berbagai  pihak  berkesimpulan,  apabila  penyelenggaraan pemerintahan tidak melaksanakan  Pancasila secara konsisten  – sesuai materi dan substansinya – maka akan mengalami kegagalan. Hal ini terbukti dari pengalaman sejarah  baik  selama  Orde  Lama  maupun  Orde  Baru.  Demikian  halnya  Orde Reformasi,  apabila  tidak  melaksanakan  Pancasila  secara  konsisten  dalam menyelenggarakan kekuasannya akan mengulang kebali memori kelam kekeliruan orde sebelumnya, yang akan berakhir tidak saja dengan kejatuhan orde itu sendiri, bahkan  terhadap  sendi-sendi  kebernegaraan.  Oleh  karena  itu  orang  mulai bertanya-tanya  bagaimana  Pancasila  dapat  dengan  tepat  dan  benar  melandasi penyelenggara  dan  penyelenggeraan  negara,  dan  bagaimana  penerapannya  bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bahwa  perlu  tidaknya  Pancasila  dijadikan  sebagai  kritik  terhadap kebijakan  negara  telah  terjawab  pada  uraian  terdahulu.  Jika  segenap  komponen bangsa telah sama menyadari dan melaksanakan Pancasila secara nyata murni dan konsekuen,  maka  kritik  terhadap  kebijakan  negara  tidak  perlu  lagi.  Namun  jika dirasa  perlu  menjaga  pelaksanaan  kebernegaraan  tetap  berada  dalam  koridor idealisasinya,  maka  Pancasila  wajib  dijadikan  sebagai  (alat)    kritik  kebijakan negara

## PENUTUP
Sebagai  penutup  tulisan  ini,  maka  baiknya  direnungkan  bersama  pernyataan Nurchalis Madjid sebagai berikut :
Tidak  ada  bangsa  yang  dapat  mencapai  kebesaran,  kecuali  bangsa  itu percaya  kepada  sesuatu,  dan  sesuatu  yang  dipercayainya  itu  memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban yang besar. 23 .
22 Frans Magnis Suseno, Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta:Gramedia,1987), h. 115
23 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban ,  (Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina, 1992),  hlm xxiii
Adapun  hasil  telaah  singkat  dan  pemahaman  atas  permasalahan  sebagai  terurai sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Bahwa Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri
Bangsa merupakan “Perjanjian Luhur” sekaligus merupakan
philosophische  grondslag yang  dengan  demikian  harus  dijaga  untuk selanjutnya  diwariskan  kepada  genarasi  penerus  bangsa,  yang  salah satunya dapat dilakukan dengan cara,
b. Menjadikan  Pancasila  sebagai  materi  kajian  (baik  MP  dan  MK),  yang dimaksudkan  agar  Pancasila  tetap  dinamis  mengikuti  perkembangan zaman. (poin 3).  Disamping itu,
c. Pancasila  harus  ditetapkan  sebagai  norma  hukum  dan  norma  etika  yang mewajibkan  para  penyelenggara  menjunjung  tinggi  nilai-nilainya  sebagai pedoman kebijakan dan tindakan (poin 1), sehingga
d. Penyusunan  kebijakan  dalam  bidang  ekonomi,  politik  dan  pembangunan SDM  dapat  direalisasikan  sesuai  dengan  Pancasila  sebagai  landasan utamanya (poin 2), yang dilakukan melalui;
e. Kebijakan  konkret  yang  antara  lain  dengan  menitik  beratkan  pada operasionalisasi  semangat  dan  keberpihakan  kepada  kepentingan  rakyat banyak  dalam  penyusunan  dan  penetapan  peraturan  dan  perundang- undangan. Disamping membuka peluang lahirnya ide-ide dan dan gagasan berkemajuan  baik  yang  bersifat  mengganti  atau  sekedar  menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai intristik Pancasila (poin 4),
f. Guna  menjadikan  Pancasila  menjadi  Pancasila  yang  melayani  segenap lapisan  masyarakat  maka  diperlukan  adanya  langkah  starategis  yang meliputi  Konsolidasi  Idiologi  Bangsa,  Transformasi  Kesejarahan  dan Manajemen  Multikulturalisme  Nusantara,  Stabilitas  Keamanan  Nasional,
Stabilitas  Politik  dan  Pemerintahan,  Redesain  Road  Map  Pembangunan Kedaulatan  dan  Kemandirian  Ekonomi  Bangsa,  Implementasi  Wawasan Nusantara  serta  Konsistensi  Visi  Politik  Luar  Negeri  (poin  5),  hal-hal tersebut dijadikan dasar untuk menjawab poin selanjutnya, bahwa
g. Perlu  atau  tidaknya  Pancasila  dijadikan  kritik  terhadap  kebijakan  negara akhirnya  terpulang  pada  sejauh  mana  kita  mampu  melaksanakan  5  poin sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmaputra, eka, pergulatan kehadiran kristen di indonesia: teks-teks terpilih eka darmaputera, jakarta: bpk gunung mulia, 2001
Kaelan, problem epistemologis empat pilar berbangsa dan bernegara, dalam mpr ri, prosiding  focus  group  discussion  pakar  i:  kajian  ilmiah  masalah perbedaan  pendapat  4  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (kerjasama  pusat  studi  pancasila  universitas  gadjah  mada  dan  masyarakat pengawal  pancasila  joglo-semar,  bulaksumur  ugm  yogyakarta,  14 september 2013), h. 38-39
Madjid,  nurcholish, islam  doktrin  dan  peradaban ,  jakarta:  yayasan  wakaf paramadina, 1992
Majelis  permusyawaratan  rakyat  ri, k  e  t  e  t  a  p  a  n  majelis  permusyawaratan rakyat  republik  indonesia    nomor  xviii/mpr/1998  tentang  pencabutan ketetapan  majelis  permusyawaratan  rakyat  republik  indonesia  nomor ii/mpr/1978  tentang  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  pancasila (ekaprasetia  pancakarsa)  dan  penetapan  tentang  penegasan  pancasila sebagai dasar negara
Prosiding  focus  group  discussion  pakar  i:  kajian  ilmiah  masalah  perbedaan pendapat  4  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (kerjasama  pusat studi  pancasila  universitas  gadjah  mada  dan  masyarakat  pengawal pancasila joglo-semar, bulaksumur ugm yogyakarta, 14 september 2013)
Ronto, pancasila  sebagai  ideologi    dan  dasar  negara, jakarta:  pt.  Balai  pustaka 2012
Somantri,  gumilar  rusliwa, pancasila  dalam  perubahan  sosial-politik  indonesia modern,”  dalam  restorasi  pancasila:  mendamaikan  politik  identitas  dan modernitas, jakarta: brighten press,2006
Suseno,  frans  magnis, etika  politik.  Prinsip-prinsip  moral dasar  kenegaraan modern , jakarta:gramedia,1987
Suwarno, p.j., pancasila budaya bangsa indonesia, yogyakarta: kanisius,1993