https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2020, Vol. 12 No. 1
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda
(Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Umum)
Hasrina Wati 1 , Nainuri Suhadi 2 hasrinawati25@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 nainhadi@yahoo.co.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
This study aims to determine the role of the Market Service UPT in collecting retribution in the Segiri Market Area of Samarinda City in Review of Samarinda City Regulation Number 2 of 2016 concerning Amendment to Regional Regulation Number 13 of 2011 concerning Public Service Retribution and Market Service actions against money withdrawal carried out by thug persons to traders who illegal sales outside the Segiri Market area of Samarinda City. This research is an empirical legal research that comes from primary legal material and secondary legal material. The results showed that the role of the Market Service in collecting levy in the Segiri Market Area of Samarinda City (reviewed from the Regional Regulation of Samarinda City Number 2 of 2016 concerning Amendment to Regional Regulation Number 13 of 2011 concerning Public Service Retribution), namely three roles, first giving direction, provide supervision and provide guidance. Whereas the actions of the Market Service UPT against money withdrawals made by individual thug to traders who sell illegal outside the Segiri Market area of Samarinda City are divided into two, the first action of the Segiri Market Service UPT against the thug includes conducting thug raids and controlling the land gangster extortion, then secondly, the action of the Segiri Market Service UPT against illegal traders, which includes the provision of sanctions, enforcement, confiscation of merchandise.
Keywords : Role; Collection of Retribution; UPT Market Service.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan UPT Dinas Pasar dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan tindakan Dinas Pasar terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh oknum preman kepada para pedagang yang berjualan secara ilegal di luar wilayah batas Pasar Segiri Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Pasar dalam melakukan pemungutan retribusi di lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) yakni ada tiga peranan, pertama memberikan pengarahan, memberikan pengawasan dan memberikan pembinaan. Sedangkan Tindakan UPT Dinas Pasar terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh oknum preman kepada para pedagang yang berjualan secara Ilegal di Luar lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yakni terbagi menjadi dua, pertama tindakan UPT dinas pasar segiri terhadap oknum preman meliputi melakukan razia preman dan melakukan penertiban di lahan pungli preman, kemudian kedua, tindakan UPT dinas pasar segiri terhadap pedagang ilegal yakni meliputi pemberian sanksi, penertiban, penyitaan barang dagangan.
Kata kunci: Peranan; Pemungutan Retribusi; UPT Dinas Pasar.
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.865 Received : Januari 2020 Accepted : Januari 2020 Published : Februari 2020 Copyright Notice :
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Pasar Kota Samarinda melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan terhadap pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) 1 . Tugas UPT Dinas Pasar Kota Samarinda memberikan pengarahan pelaksanaan retribusi dan melaksanakan pemungutan retribusi pasar dalam rangka memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, hal tersebut yang menjadikan peranan UPT Dinas Pasar menjadi penting. Salah satunya UPT Dinas Pasar Segiri di Kota Samarinda.
Peranan sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah 2 . Peranan merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peranan yang dimaksud yaitu Peranan Dinas Pasar dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar atau diluar Wilayah Batas Pasar Segiri Kota Samarinda.
1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Indonesia, 2016).
2 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2003).
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
Pengertian pelayanan pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka 28 3 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta. Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasal 1 angka 27 4 dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang- undangan dalam Pasal 1 Angka 8 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota 5 .
Maria Farida berpendapat bahwa “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang ( atribusian ) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten/kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan
3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum .
4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum .
5 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, 2011).
umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 6 .
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :
(1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta 7 .
Dalam melaksanakan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentratralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik 8 .
Retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh UPT Dinas Pasar menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatn ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dikelola sebaik mungkin demi membangun daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Muhammad Djumhana adalah:
6 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan I , Cet. 8 (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
7 Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Indonesia, 2009).
8 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
a. Tanggung jawab ( accountability )
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur- unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikianrupa sehingga mampu melunasi semu kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.
c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dearah pada prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
d. Hasil guna ( effectiveness ) dan daya guna ( efficiency )
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

## e. Pengendalian
Para aparat pengelolah keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai 9 .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan 10 .
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini,
9 Muhammad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah Dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keuangan Daerah (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2007).
penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris). Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain sebagai sumber data primer penelitian 11 . Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.
Sumber Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.
a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:
1) Pegawai UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda :
a) Pejabat UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda (Bapak H. Agus Basuki)
b) Staff UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda (Bapak Norma Islamiah dan H. Darsal)
c) Keamanan UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda (Bapak Eko Harianto)
2) Pedagang yang berjualan di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yang terdiri dari:
a) Pedagang Ruko/Toko (10 Orang)
b) Pedagang Kios/Petak/Los (10 Orang)
c) Pedagang Kaki Lima/Emperan (10 Orang)
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
d) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
11 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
e) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kerjasama terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dari karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Penarikan Sample kepada Para Pegawai UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda yakni dilakukan menggunakan teknik Proportional Sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, penulis mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelomok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada didalam masing-masing kelompok tersebut. Sedangkan teknik penarikan sample kepada Para Pedagang yang berjualan dilingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yakni menggunakan teknik random sampling/sampling acak, yaitu pengambilan sample dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sample.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan penyusunan data. Data disusun dalam bentuk tabulasi. Kemudian data di analisa secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggabungkan data primer dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuisioner dari para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari masyarakat, kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Peranan UPT Dinas Pasar dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda (Di Tinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum)
Retribusi Pasar merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali di Kota Samarinda yakni melalui Retribusi Pasar yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari 1 Milyar setiap tahun dan pendapatan pasar segiri melalui retribusi selalu meningkat setiap tahun.
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Struktur dan Besaran tarif retribusi pelayanan pasar dijelaskan di dalam Pasal 32 ayat (2) yakni sebagai berikut:
Tabel 1. Struktur dan Besara Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Lokasi di Lingkungan Pasar Jenis Fasilitas Tarif Per M 2 (Rp.) Lantai Ket. I II III Kelas A1 - Ruko dan Toko - Kios/Petak/Los - Emperan/PKL 150 3.000 2.000 125 3.000 2.000 100 2.000 1.500 / Hari
Sumber: Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Pasar Kelas A1 adalah Pasar Segiri dan Pasar Pagi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
UPT Dinas Pasar Segiri sebagai salah satu UPT yang bertugas khusus untuk melakukan pengelolaan Pasar Segiri terkait pengelolaan retribusi maupun kebersihan. Peran UPT Dinas Pasar Segiri merupakan pelaksanaan fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin khususnya dalam hal pemungutan retribusi pasar. Untuk mengetahui sistem pelayanan UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda dalam melakukan pemungutan retribusi di lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda, dapat dilihat dari hasil tanggapan 30 responden yakni 17 orang dengan persentase 56,7% menyatakan “Baik” . Dalam pemungutan retribusi pasar, dilakukan dengan cara petugas/juru tagih mendatangi langsung pedagang dengan menggunakan tanda bukti karcis untuk pedagang Kios, Petak, Los, PKL, Emperan dan menggunakan kwitansi tanda bukti setoran untuk pedagang Ruko. Pemungutan retribusi
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
pasar ini dilakukan dengan melalui 2 cara pemungutan yakni dengan cara pemungutan setiap hari dan setiap bulan, selain itu menurut para responden sistem pemungutan retribusi yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan tabel berikut:
Tabel 2. Tanggapan responden (pedagang) terhadap sistem pelaksanaan pemungutan retribusi
No Kategori Penilaian Jumlah Responden Persentase 1 Baik 17 56,7% 2 Cukup Baik 12 40% 3 Kurang Baik 1 3,3% 4 Tidak Baik 0 0% Jumlah 30 100%

## Sumber. Kuisioner Penelitian Responden (Pedagang)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda, maka penulis mendapatkan hasil terkait peranan UPT Dinas Pasar dalam melakukan pemungutan retribusi di lingkungan pasar segiri Kota Samarinda, yakni:

## Memberikan Pengarahan
Untuk mengetahui peran UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda dalam memberikan pengarahan, dapat dilihat dari hasil tanggapan responden (pedagang) sebagai berikut:
Tabel 3. Tanggapan responden (pedagang) terhadap pengarahan yang diberikan oleh UPT Dinas Pasar Segiri
No Kategori Penilaian Jumlah Responden Persentase 1 Baik 13 43,4% 2 Cukup Baik 9 30% 3 Kurang Baik 5 16,6% 4 Tidak Baik 3 10% Jumlah 30 100%

## Sumber. Kuisioner Penelitian Responden (Pedagang)
Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan pengarahan yang diberikan oleh pihak dinas pasar segiri dalam memberikan pengarahan terkait pentingnya membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku dan pentingnya menjaga kebersihan pasar bagi seluruh pedagang yang berjualan di lingkungan pasar segiri, maka didapatkan hasil “ Baik ”, hal ini dapat dilihat dari 30 responden yakni 13 orang dengan persentase 43,4% menyatakan Baik, karena menurut para responden dalam memberikan pengarahan kepada para pedagang, pihak UPT Dinas Pasar Segiri selalu memberikan pengarahan dengan baik serta selalu menjalin hubungan baik antara pedagang dengan pegutas itu sendiri.

## Memberikan Pengawasan
Untuk mengetahui peran UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda dalam memberikan pengawasan terhadap para pedagang dilingkungan Pasar Segiri, dapat dilihat dari tanggapan responden (Pedagang) sebagai berikut:
Tabel 4. Tanggapan responden (Pedagang) terhadap pengawasan yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri
No Kategori Penilaian Jumlah Responden Persentase 1 Baik 6 20% 2 Cukup Baik 7 23,4% 3 Kurang Baik 14 46,6% 4 Tidak Baik 3 10% Jumlah 30 100%
Sumber. Kuisioner Penelitian Responden (Pedagang)
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang mengukur hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT dinas pasar segiri adalah kurang baik , hal ini dapat dilihat dari 30 responden yakni 14 orang dengan persentase 46,6% menyatakan kurang baik.

## Memberikan Pembinaan
Untuk mengetahui peran UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda dalam memberikan pembinaan kepada para pedagang di lingkungan pasar segiri Kota Samarinda, dapat dilihat dari hasil tanggapan responden (pedagang) sebagai berikut:
Tabel 5. Tanggapan responden (pedagang) terhadap pembinaan yang diberikan oleh UPT Dinas Pasar Segiri

## Sumber. Kuisioner Penelitian Responden (Pedagang)
Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tersebut, pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas pasar segiri adalah “ cukup baik ”, hal ini dapat dilihat dari 30 responden yakni 12 orang dengan persentase 40% menyatakan cukup baik, karena menurut beberapa responden, dalam memberikan pembinaan kepada para pedagang yang melakukan keterlambatan pembayaran retribusi, petugas UPT Dinas Pasar Segiri tidak pernah langsung melakukan tindakan mengambil alih tempat berjualan bagi para pedagang yang melanggar, UPT Dinas Pasar Segiri sering memberikan toleransi ketika ada pedagang yang tidak bisa membayar retribusi selama 1 sampau 2 bulan lamanya, tetapi diluar hal tersebut para pedagang menyadari akan konsekuensi yang mereka terima ketika mereka tidak dapat melakukan pembayaran retribusi sampai 3 bulan berturut-turut lamanya. Jika para
No Kategori Penilaian
Jumlah Responden Persentase 1 Baik 10 33,4% 2 Cukup Baik 12 40% 3 Kurang Baik 6 20% 4 Tidak Baik 2 6,6% Jumlah 30 100%
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
pedagang tersebut tidak dapat membayar retribusi sampai 3 bulan berturut-turut, maka petugas UPT Dinas Pasar Segiri melakukan tindak pengambilalihan tempat dagangan tersebut.

## Memberikan Pembinaan
Untuk mengetahui peran UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda dalam memberikan penertiban kepada para pedagang yang bejualan tanpa izin didalam lingkungan pasar maupun diluar lingkungan pasar segiri, dapat dilihat dari hasil tanggapan responden (pedagang) sebagai berikut:
Tabel 6. Tanggapan responden (pedagang) terhadap penertiban yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri
No Kategori Penilaian Jumlah Responden Persentase 1 Baik 12 40% 2 Cukup Baik 14 46,6% 3 Kurang Baik 4 13,4% 4 Tidak Baik 0 0% Jumlah 30 100%

## Sumber. Kuisioner Penelitian Responden (Pedagang)
Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tersebut, penertiban yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri Kota Samarinda adalah “ cukup baik ”, hal ini dapat dilihat dari 30 responden yakni 14 orang dengan persentase 46,6% menyatakan cukup baik, karena menurut beberapa responden dalam memberikan penertiban kepada para pedagang yang berjualan tanpa ijin didalam lingkungan pasar segiri, petugas UPT Dinas Pasar Segiri tidak pernah langsung melakukan tindakan menggusur melainkan mereka biasanya selalu memberikan teguran secara lisan saja kepada pedagang yang berjualan tanpa ijin agar tidak berjualan ditempat yang dilarang tersebut.
Berdasarkan uraian hasil wawancara dan kuisioner yang diperoleh dari para responden (pedagang), maka disimpulkan bahwa peranan UPT Dinas Pasar Segiri dalam pemungutan retribusi belum berjalan efektif secara keseluruhan. Karena masih kurangnya pengawasan yang diberikan oleh UPT Dinas Pasar Segiri terhadap para pedagang di lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda.
3.2. Tindakan UPT Dinas Pasar Segiri Terhadap Penarikan Uang yang dilakukan oleh oknum Preman kepada Para Pedagang yang Berjualan Secara Ilegal di Luar

## Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda
Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri terhadap adanya penarikan uang yang dilakukan oleh oknum preman kepada para pedagang ilegal di luar lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yakni:

## Tindakan Dinas Pasar terhadap Oknum Preman
Permasalahan keberadaan preman ini sudah lama terjadi di Pasar Segiri, namun pihak
UPT Dinas Pasar Segiri telah melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk dapat mengatasi adanya premanisme yang mengelola dan melakukan pemungutan liar kepada para pedagang yang berada diluar pasar. Upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri tidak berjalan efektif karena para oknum preman tersebut terorganisir, sehingga sulit untuk dapat mengaitkan dengan pimpinan oknum preman, karena terputus pada individu masing-masing. Dan yang menjadi suatu permasalah lagi, para oknum preman di Pasar Segiri malah mendapatkan dukungan dari para korban pungutan mereka, terutama para pedagang ilegal tersebut.
Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri terhadap preman yang melakukan penarikan uang kepada para pedagang ilegal yakni melakukan razia preman dan melakukan penertiban di lahan pungli preman.

## Tindakan Dinas Pasar terhadap Pedagang Ilegal

## Pemberian Sanksi
Pemberian sanksi yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri kepada para pedagang ilegal yakni berupa pemberian surat teguran, teguran-teguran tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yakni:
1. Teguran Secara Lisan
2. Teguran Secara Tertulis
3. Pemberian Denda
Disamping pemberian teguran-teguran tersebut, pihak UPT Dinas Pasar Segiri juga melakukan pendekatan kepada para pedagang dilingkungan pasar segiri dengan tujuan agar mereka mau mencari tempat yang ada di dalam lingkungan pasar sebagai tempat yang resmi untuk berjualan dan dengan begitu para pedagang tersebut dapat berjualan dengan tenang, tertib dan tanpa adanya gangguan oleh oknum preman yang sering melakukan pemungutan liar.

## Penertiban
Pelaksanaan penertiban Pedagang Ilegal yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri yang bekerjasama dengan Satpol PP terhadap para pedagang ilegal yang berjualan di luar lingkungan pasar segiri sering dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan menertibkan para pedagang agar tidak berjualan di luar lingkungan tersebut, yang mana lingkungan tersebut digunakan sebagai akses jalan bagi masyarakat.
Penyitaan Barang Dagangan
Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
Dalam melakuan penindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang ilegal, terdapat beberapa prosedur penindakan yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri sebelum melakukan penyitaan, yakni:
1. Melakukan himbauan terlebih dahulu kepada para pedagang Ilegal tersebut agar mereka tidak berjualan di tempat itu lagi sebelum dilakukannya penindakan.
2. Memberikan peringatan kepada pedagang ilegal yang tidak mau mengindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang ilegal jika acuh terhadap himbauan dan peringatan sebelumnya.
Prosedur yang dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri tidaklah dijalankan sesuai dengan kenyataannya. Faktanya menurut pedagang tersebut, petugas disini biasanya langsung menyita barang dagangan mereka tanpa adanya himbauan atau peringatan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, agar tidak ada lagi pedagang ilegal yang berjualan di luar pasar segiri sebaiknya pemerintah lebih intensif untuk menyiagakan petugasnya di Pasar Segiri yang mungkin dapat mengurangi gerak para pedagang tersebut dalam berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah. Hal ini juga dapat mengurangi keributan dengan mengambil paksa dagangan mereka yang masih tetata rapi berjualan. Setidaknya mereka takut untuk berjualan di area terlarang itu lagi karena ada petugas yang bersiaga di wilayah tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini peranan UPT Dinas Pasar dalam melakukan pemungutan retribusi di lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yakni mempunyai 4 peranan, pertama memberikan pengarahan, memberikan pengawasan, memberikan pembinaan dan memberikan penertiban kepada para pedagang dilingkungan pasar segiri. Sedangkan tindakan UPT Dinas Pasar terhadap penarikan uang yang dilakukan oleh preman kepada para pedagang yang berjualan secara ilegal di luar lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda yakni terbagi menjadi dua, pertama tindakan dinas pasar terhadap oknum preman seperti melakukan razia preman dan melakukan penertiban di lahan pungli preman, kemudian kedua, tindakan UPT dinas pasar segiri terhadap pedagang ilegal yakni pemberian sanksi, penertiban, penyitaan barang dagangan dan seluruh tindakan tersebut dilakukan oleh UPT Dinas Pasar Segiri bekerjasama dengan Satpol PP Kota Samarinda.

## 5. REFERENSI
Amiruddin, and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo

## Persada, 2006)
Djumhana, Muhammad, Pengantar Hukum Keuangan Daerah Dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keuangan Daerah (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007) Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan I , Cet. 8 (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Indonesia, 2016)
Siahaan, Marihot P., Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2005)
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2007)
———, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Indonesia, 2009)
Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, 2011)