## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## pENYULUHAN HUKUM TENTANG TiNdAK pidANA KorUpsi BAGi ApArAT dEsA dArEK, KEcAMATAN prAYA BArAT dAYA, LoMBoK TENGAH
LegaL enforcement of corruption measures by darek viLLages, barat daya, Lombok tengah
rodliyah Universitas Mataram email : rodliyah@unram.ac.id
Lalu parman Universitas Mataram email : lparman@unram.ac.id

## Ufran
Universitas Mataram email : upranfh@unram.ac.id

## Abstrak
Studi ini membahas fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat desa di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan sanksi pidana di kalangan aparat desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hukum anti-korupsi. Metode penyuluhan dengan menggunakan ceramah dan dialog diusulkan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi insiden korupsi di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
Kata Kunci : Pidana Korupsi, Aparat Desa, Penyuluhan

## Abstract
this study deals with the phenomenon of corruption criminal acts involving the village apparatus in darek village, southwest praya district, central Lombok. With a focus on the implementation of Law no. 20 of 2001 on the suppression of corruption crimes, the study explores the factors that lead to a lack of understanding and awareness of criminal sanctions among the village apparatus. the research also identifies efforts that can be made to increase their knowledge of anti-corruption laws. mediation methods using lectures and dialogue are proposed as effective strategies for raising legal awareness and reducing incidents of corruption at the local level. the results of this research are expected to make a positive contribution to the efforts to prevent corruption in the village governance environment.

## Keywords: Corruption punishment, Village apparatus, Discipline

## 166~171

## A. pENdAHULUAN
Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihajatkan untuk mengurangiatau bahkan meniadakan tindak pidana korupsiyang terjadidi Indonesia. Ada tiga hal yang dimuat dalam undang-undang ini, yang meliputi: subjek pidana, perbuatan pidana,dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi 1 .
Subjek pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, terdiri atas setiap orang,pegawai negeri, penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, pemborong, ahli bangunan, penjual bahan-bahan bangunan, pemberi gratifikasi, hakim;atauadvokat. Jenis perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatancurang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan perbuatan lainnya.
Tujuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk (1) memperkaya dirisendiri; atau orang lain; atau suatu badan. Akibat tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan keuangan negara; dan atau perekonomian negara; dan atau pemberi suap atau gratifikasi 2 .
Sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, meliputi: 3
1.  Pidana seumur hidup 2.  Pidana penjara; dan 3.  Pidana denda.
Walaupun sanksi yang telah ditentukan di atas, cukup berat, tetapi masih banyak orang atau pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Di samping itu, ketentuan- ketentuan yang disajikan di atas, belum banyak diketahui masyarakat, sehingga mereka bersifat pasif di dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri atau pelenggara negara, baik pada level desa, kecamatan, kabupaten maupun kota.Begitu juga dengan masyarakat yang berada di Desa Darek,Kecamatan Praya Barat Daya,Lombok Tengah belum banyak mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi 4 .
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah memberikanpenyuluhanhukumkepada kepala desa, aparat desa, BPD maupun masyarakat berada di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya,Lombok Tengah. Dengan adanya penyuluhan itu, maka pngetahuan dan pemahaman mereka tentang sanksi pidanaUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi meningkat. Sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi.
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2 Rodliyah dan Salim HS, hukum pidana khusus (unsur dan sanksi pidananya ),(Jakarta:Radja Grafindo,2017), hlm.27
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4 Rodliyah dan SalimHS, pengantar hukum pidana korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi sanksi pidananya ), (Jakarta: Radja Grafindo, 2022).
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berada di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya,Lombok Tengah tentang sanksi pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih relatif rendah.
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkankepala desa, aparat desa, BPD maupun masyarakat berada diDesa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya,Lombok Tengah. belum mengetahui dan memahami tentangsanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamankepala desa, aparat desa, BPD maupun masyarakat berada diDesa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya,Lombok Tengah.

## B. METodE pELAKsANAAN

## 1. Metode Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## 2. Khalayak sasaran
Yang menjadi khalayak sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini adalah: 1.  Kepala desa;
2.  Aparat desa;
3.  BPD; maupun
4.  Masyarakat yang berada di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Total peserta penyuluhan berjumlah 25 orang.

## c. HAsiL dAN pEMBAHAsAN
1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilakukan pada dua tempat,yang meliputi di Kantor Desa Darek,  Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini telah dilakukan pada: Hari/Tanggal : Kamis 31Agustus2023, Pukul : 09.00- 12.00WITA, Tempat : Kantor Desa Darek, Acara : Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Bagi Aparat Desa
2.  Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan hukum sesuai absen yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari staf desa dan peladang berpindah-pindah. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 34 orang, yang terdiri dari 10 orang staf Desa Darek dan 24 orang, yang terdiri dari perwakilan masyarakat masing-masing dusun yang di Desa Darek.
3.  Materi Penyuluhan Hukum
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 168~171
Ada dua materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan pada acara penyuluhan hukum di Desa Darek,Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, yang meliputi:
1.  Sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi, dan
2.  Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan uangatau surat berharga dalam tindak pidana korupsi.

## dampak Kegiatan penyuluhan Hukum tentang Tindak pidana Korupsi Bagi
Aparat desa di desadarek, Kecamatan praya Barat daya, Kabupaten Lombok Tengah
Keberadaan penyuluhan hukum tentang “Tindak Pidana Korupsi Bagi Aparat Desa di DesaDarek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, karena dengan adanya penyuluhan itu masyarakat yang berada di Desa Darek memahami tentang manfaat dari penyluhan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana.
Dalam tindak pidana korupsi, sanksi pidana bagi pelaku penyuapan dapat berupa beberapa bentuk hukuman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah gambaran umum sanksi yang dapat dijatuhkan: 5
1. Pidana Penjara
Pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman penjara. Lama hukuman penjara bervariasi tergantung pada beratnya kasus dan yuridiksi hukum yang berlaku. Misalnya, di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman penjara untuk penyuapan bisa berkisar dari 1 tahun hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup dalam kasus-kasus yang sangat berat.
2. Denda Selain pidana penjara, pelaku penyuapan juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya ditentukan oleh pengadilan. Denda ini bisa sangat besar dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengembalikan sebagian dari kerugian negara akibat korupsi.
3. Penyitaan Aset Aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat disita oleh negara.
Ini termasuk uang, properti, kendaraan, dan aset lainnya yang didapatkan melalui kegiatan ilegal tersebut.
4. Pencabutan Hak-Hak Tertentu Pelaku penyuapan juga bisa dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu, seperti hak untuk memegang jabatan publik, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, atau hak-hak profesional lainnya, untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
5. Rehabilitasi dan Pengawasan Setelah menjalani hukuman, pelaku mungkin juga diharuskan untuk menjalani program rehabilitasi dan berada di bawah pengawasan khusus untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan tindak pidana korupsi.

## 6. Publikasi Putusan Pengadilan
5 Harkristuti Harkrisnowo, Memahami Tindak Pidana Korupsi dan Peran Penegak Hukum dalam Pember- antasannya (Yogyakarta: UGM Press, 2013).
Putusan pengadilan terkait kasus korupsi sering kali dipublikasikan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang. Ini juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas hukum. Setiap negara memiliki peraturan dan undang-undang yang berbeda terkait dengan sanksi bagi pelaku penyuapan dalam tindak pidana korupsi. Namun, prinsip utama dari pemberian sanksi ini adalah untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi tersebut.
Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan uang atau surat berharga dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi-sanksi tersebut: 6
1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pada Pasal 372 Penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 (sembilan ratus rupiah).
2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau memungkinkannya untuk disimpan karena jabatannya. Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta. Pasal 9, Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Undang-undang ini memperbarui dan memperketat sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk penggelapan uang atau surat berharga.
Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar .
Dalam praktiknya, kasus penggelapan uang atau surat berharga sering melibatkan pejabat publik atau karyawan yang memiliki akses terhadap dana atau surat berharga perusahaan atau lembaga negara. Implementasi hukuman bergantung pada bukti yang ditemukan selama penyelidikan dan proses pengadilan.

## d. KEsiMpULAN
Penyuluhan hukum yang dilaksanakan bagi aparat Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011).
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 170~171
dan kesadaran hukum mengenai tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari penyuluhan tersebut:
1. Peningkatan Pengetahuan Hukum
Aparat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai definisi, jenis-jenis, dan contoh-contoh tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan uang, dan penyalahgunaan wewenang. Materi yang disampaikan mengacu pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Jenis Sanksi dan Penerapannya Peserta penyuluhan memahami berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Dijelaskan juga mengenai mekanisme penyitaan aset hasil korupsi untuk memulihkan kerugian negara.
3. Pencegahan dan Deteksi Dini
Aparat desa diajarkan mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana korupsi. Langkah-langkah preventif seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditekankan. Selain itu, mereka juga diberi pemahaman tentang pentingnya pelaporan jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi.
4. Peran dan Tanggung Jawab Aparat Desa Disampaikan bahwa sebagai aparat desa, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan dana desa yang bersih dan bebas dari korupsi. Mereka harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Konsekuensi Hukum dan Sosial
Selain hukuman pidana, dijelaskan juga mengenai dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparat desa diharapkan dapat memahami konsekuensi tersebut dan termotivasi untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
6. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi
Pentingnya kerjasama dan koordinasi antara aparat desa, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu poin utama dalam penyuluhan ini. Aparat desa didorong untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.
Dengan penyuluhan ini, diharapkan aparat Desa Darek dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, serta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## dAFTArpUsTAKA
Barda Nawawi Arief, (2011), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Harkristuti Harkrisnowo, (20130, Memahami Tindak Pidana Korupsi dan Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasannya (Yogyakarta: UGM Press).
Rodliyah dan Salim HS, (2017), Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya),(Jakarta:Radja Grafindo).
Rodliyah dan SalimHS, (2022), Pengantar Hukum Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Sanksi Pidananya), (Jakarta: Radja Grafindo).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi