## DISERTASI

## POLITIK  BAHASA  NASIONAL  DAN  DAERAH DALAM PERSPEKTIF   ORANG   LAMAHOLOT MENJADI  ORANG  INDONESIA
Sebastianus  Fernandez, disertasi  yang  dipertahankan  untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, pada 23 Maret 2009

## ABSTRACT
This  article  constitutes  a  summary  of  a  dissertation  entitled  National  and Regional  Language  Politics  in  the  Perspective  of  Lamaholot  People  of Becoming Indonesian. The purpose of the research was to reveal and describe the impact of Indonesian national language politics on the nationality and the ethnic sentiment of the native speakers of Lamaholot. The method employed in the research is qualitative in its nature. This study results in some findings, among  others,  are:  (i)  the  Indonesia  language  politics  is  successful  in promoting Indonesian language as the language of unity among Indonesian people and, at the same time, it is successful in building Indonesian linguistic nationalism among West Lamaholot language communities, (ii)  the language policy  aiming  at  linguistic  homogeneity  within  Indonesian  multi-ethnic societies cannot get rid of Lamaholot language and its ethnic sentiment; (iii) the communities are resistant to the policy which promotes some asymmetric, feudal  and  non-egalitarian  state  language;  (iv)  the  older  generation  are resistant to the use of Indonesian language in cultural and traditional domains; and (v) the communities can wisely distinguish between the use of Indonesian language and the use of Lamaholot in its appropriate domain. This study brings about some theoretical understandings related to the concepts of nationality, ethnicity and language policy in a modern nation-state. Firstly, it reveals that the language policy has failed to make the use of minority languages come to an end. Secondly, to promote a language of unity among the societies in a multi-ethno-linguistic sphere is of paramount importance. But, this does not signify that the national language can replace all functions of the other minority
languages. Finally, ethnicity and nationality in multi-ethnic societies within a modern nation-state do not always become two conflicting and contradicting entities. Ethnicity and nationality may coexist peacefully if they are properly managed.
Keywords :  Language  Politics,  assimilationist  language  policy,  ethnicity, nationality, nation-state, linguistic homogeneity

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengakuan  terhadap  bahasa,  baik  sebagai  suatu  hak,  sumber  daya, suatu  masalah  (Ruiz  1984)  maupun  sebagai  salah  satu  unsur  yang menerangkan  dan  mengelompokkan  suatu  bangsa  atau  (etnik) seseorang, bukanlah merupakan hal yang baru. Setidak-tidaknya, sejak nasionalisme kultural yang dicanangkan oleh Johann Gottfried Herder pada abad XVII, bahasa sudah dipahami sebagai sebuah pintu masuk ke suatu pemahaman diri kolektif suatu kelompok (Herder 1772 dalam Lee 2001: 15; Edwards 1985: 23-27; Smith 1986: 109-110 dalam Johnson 2001; Sole 1995 dalam Schmidt 2000: 6;).
May  (2001:  1-4)  berpendapat  bahwa  ada  dua  kelompok  yang mempunyai  pandangan  yang  berbeda  tentang  hidup  matinya  suatu bahasa. Pertama , paham Darwinisme linguistik sosial ( linguistic social Darwinism )  yang  berpendapat  bahwa  bahasa  itu  hidup,  dipelihara, berkembang dan bahkan punah atau mati secara alamiah. Kepunahan bahasa merupakan suatu kegagalan bahasa itu sendiri atau kegagalan penuturnya  dalam  berkompetisi  menghadapi  belantara  di  dunia modern. Kedua ,  bahwa  pandangan  Darwinisme  yang  menggunakan metafora  biologis  itu  menutup  dan  mengaburkan  peran  faktor  sosial dan  politis  yang  lebih  luas  terhadap  kepunahan  bahasa.  Kepunahan bahasa, menurut pandangan yang kedua ini, bukan  persoalan atau isu bahasa yang utama karena masih banyak persoalan yang berhubungan dengan kekuasaan ( power ), prasangka ( prejudice ), kompetisi yang tidak seimbang ( unequal competition ) dan, dalam banyak kasus, diskriminasi dan  subordinasi  yang  nyata-nyata  ada  ( overt  discrimination  and subordination ).  Pandangan  ini  didukung  juga  oleh  Chomsky  (1979: 191) yang mengatakan bahwa persoalan bahasa pada dasarnya adalah persoalan kekuasaan.
Banyak  pakar  sependapat  bahwa  bahasa  merupakan  unsur  yang esensial dalam nasionalisme modern karena pada kenyataannya bahasa merupakan alat yang ampuh ( powerful instrument ) untuk mempromosi kohesi  internal  dan  menyajikan  identitas  etnik  atau  nasional. Bahasa  memberi  kontribusi  kepada  nilai,  identitas,  rasa  kebangsaan (peoplehood) dan merupakan sekat-sekat yang efektif antara orang kita ( in-groups ) dan  lian ( out-groups ). Dalam pengertian seperti ini, pada dasarnya  bahasa  berhubungan  dengan  kekuasaan  (Schmid  2001:  9; Anderson 1991; Chomsky 1979; Smith 1971).
May (2001: 5-7) yang menghubungkan negara-bangsa dengan bahasa mengatakan bahwa bahasa menjadi suatu hal yang unik karena merupakan fenomena  historis.  Itu  baru  dan  merupakan  produk  nasionalisme beberapa abad yang lalu, khususnya diawali dengan Revolusi Perancis. Nasionalisme a la Perancis itu menekankan pada homogenitas budaya dan  bahasa  yang  diartikan  dalam  pengertian  tentang  ”negara-bangsa yang sama dan sebangun” ( nation-state congruence ).
Negara-bangsa  yang  sama  dan  sebangun  ini  berpendirian  bahwa batasan  identitas  politik  dan  nasional  harus  bertepatan  atau  serupa ( the  boundaries  of  political  and  national  identity  should  coincide ). Dalam  pandangan  ini  diyakini  bahwa  idealnya  orang-orang  ( people ) atau bangsa yang merupakan warga negara ( citizens ) dari suatu negara tertentu  ( a  particular  state )  seharusnya  juga  adalah  anggota  suatu kolektivitas nasional yang sama. Menurut May (2001), pandangan ini sesuai dengan batasan Ernest Gellner (1983: 1) tentang nasionalisme sebagai suatu teori tentang legitimasi politis.  Menurut Gellner (1983: 1) batasan etnik seharusnya tidak boleh berkontradiksi dengan batasan politis ( ethnic boundaries should not cut across political ones ). Dengan kata lain, batasan etnik harus sama dan sebangun dengan batasan politis.
Konsekuensi  dari  imperatif  politis  ( political  imperative )  seperti  ini adalah mendirikan atau membangun suatu negara-bangsa yang secara etnis ekslusif dan secara budaya dan bahasa homogen. Model ”ideal” ini masih menginspirasi sebagian besar negara-bangsa (dan pergerakan kaum nasionalis), meskipun, sebagaimana kita lihat, di depan kita, ada suatu realitas multietnik dan multilingual yang jauh lebih kompleks dan menantang. May (2001: 7), mengutip Dorian (1998: 18) dan Coulmas (1998:  67),  mengatakan  bahwa  konsep  negara-bangsa  berpasangan dengan  bahasa  yang  menggunakan  standar  bahasa  resmi.  Pada  abad
modern ini, konsep tersebut telah menempatkan ancaman yang paling hebat terhadap identitas dan bahasa komunitas kecil (minoritas). Dengan mengobservasi  secara  ringkas  negara-bangsa  yang  muncul  sejak Revolusi  Perancis,  May  menyimpulkan  bahwa  negara-bangsa  secara alamiah  adalah  musuh  terhadap  minoritas.  Dengan  kata  lain,  Foley (1997: 398-400) mengatakan bahwa negara-bangsa dan bahasa standar merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok politik dan ekonomi yang berkompetisi di Eropa pada abad ke-19 untuk kepentingan mereka sendiri.
May  beranggapan  bahwa  negara-bangsa  mendapat  tekanan  dari  dua arah:  atas  dan  bawah.  Tekanan  dari  atas  timbul  karena  munculnya globalisasi yang telah mempersyaratkan negara-bangsa modern untuk mengevaluasi  kembali  batasan  kedaulatan  politis  dan  ekonomisnya. Tekanan  dari  bawah  berasal  dari  kelompok  minoritas  yang  makin mendesakkan  haknya  untuk  membentuk  negara-bangsanya  sendiri dan  mendesak  keterwakilan  atau  perwakilannya  yang  lebih  besar  di dalam  struktur  negara-bangsa  yang  ada.  Perkembangan  terakhir  ini dan  implikasinya  bagi  organisasi  sosial,  budaya,  dan  politik  negara- bangsa  adalah  isu  yang  paling  relevan  dengan  isu  tentang  hilangnya bahasa  minoritas.  Akibatnya,  kelompok  minoritas  mulai  dan  makin mempertanyakan dan menentang prinsip dan efek ”negara-bangsa yang sama dan sebangun” itu. Dalam proses itu, May menyimpulkan bahwa identitas  nasional,  parameternya,  dan  elemen  konstituennya  telah terbuka  untuk  diperdebatkan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan persoalan bilingualisme dan multikulturalisme.
Multilingualisme atau keberagaman bahasa dalam kenyataannya sering dipandang sebagai suatu ancaman bagi nation-building yang damai dan berhasil dalam suatu negara-bangsa ( nation-state ). Namun, dari sisi lain, keberagaman itu sering dibanggakan sebagai suatu kekayaan. Bahkan, untuk  kasus  Indonesia,  Haryatmoko  (2003:185)  ketika  mengulas tentang hukum, moral, dan etika politik dalam masyarakat majemuk, mengatakan bahwa dalam konteks hukum, kemajemukan masyarakat (Indonesia) 1 lebih merupakan kutuk daripada berkat.
Sementara  itu,  O’Reilly  (2001:  68)  berpendapat  bahwa  pada
1 Tanda kurung dibuat oleh penulis sendiri
2 Cetak miring sengaja dibuat oleh penulis untuk dibedakan dengan bahasa persatuan
hakikatnya  hak  bahasa  minoritas,  secara  sosiologis  maupun  politis, dapat  dipertahankan  dalam  dunia  modern.  Perjuangan  hak  sipil  dan asasi manusia, lanjutnya, sangat sering dikaitkan atau terkait dengan isu  bahasa.  Dengan  terus  berkurangnya  keberagaman  bahasa  karena bahasa  mulai  punah  dan  didominasi  atau  dihegemoni  oleh  sejumlah kecil bahasa negara 2 , bahasa daerah (atau bahasa minoritas) itu harus berjuang keras untuk mendapatkan ruang hidup.
Secara  teoretis,  politik  bahasa  sebagai  jalan  untuk  mendapatkan  alat pemersatu komunikasi dalam negara-bangsa yang multietnik mungkin berhasil membangun suatu bangsa sebagai suatu imagined community (lihat Anderson 1990) dan sekaligus membuat  an imagined language community  (lihat  Gal  1998;  Silverstein  2000;  Josep  2003;  Schmid 2001;  dan  Davies  2004).  Namun,  apakah imagined  community atau imagined language community itu juga dengan serta-merta dan dengan sendirinya  dapat  menghilangkan  keberagaman  etnik  dan  membentuk satu  budaya  nasional  yang  homogen  dalam  satu  negara-bangsa  yang sama  dan  sebangun  ( a  nation-state  congruence )  (lihat  May  2001), merupakan pertanyaan utama yang dikutip dalam tulisan ini.
Apakah  bahasa  bisa  “diseragamkan”  dan  sampai  ke  tingkat  mana keseragaman itu bisa diperoleh, adalah pertanyaan yang relevan untuk dipersoalkan.  Menurut  Joseph  (dalam  Davies  2004:  351),  ada  dua modus pendekatan sosial dan politik, yaitu modus pendekatan sosial- politik  Saussure  dan  modus  pendekatan  sosial-politik  Voloshinov. Pertama ,  modus  Saussure,  dengan  analisis  bahasa  atas  langue  dan parole, sampai pada suatu pemahaman sosial tentang apa yang dapat mengikat orang. Dalam hal ini adalah standarisasi bahasa yang berjalan bersamaan  dengan  standarisasi  pikiran.  Pada  sisi  lain  ini,  modus Saussure ini juga bisa dilihat sebagai hegemoni pihak “penguasa” yang berdiri sebagai pihak yang memproduksi “bahasa” terhadap masyarakat pemakainya sebagai konsumen yang pasif. Kemudian,  apakah bahasa bisa  distandarkan  juga?  Bahasa,  secara  realitas,    tetap  mempunyai bentuk-bentuk yang tidak standar dan bentuk seperti itulah yang justru digunakan oleh mayoritas masyarakat.
Kedua ,  modus  pendekatan  sosial-politik Voloshinov. Voloshinov  dan Bahktin melihat bahwa bahasa adalah sebuah konstruksi sosial dalam proses  interaksi  mereka.  Oleh  karena  itu,  bahasa  dikondisikan  oleh organisasi  sosial  di  sekitar  interaksi  itu.  Bahasa  itu  menyatu  dengan
masyarakatnya. Menurut Voloshinov, kreativitas linguistik tidak dapat dipahami terlepas dari makna ideologis dan nilai yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini kita melihat keberadaan dan kekhususan bahasa lokal, peran dan pentingnya dalam kehidupan masyarakat lokal (Voloshinov 1973: 23).
Secara empiris telah ditemukan sejumlah kenyataan yang berhubungan dengan isu politik bahasa negara, negara-bangsa dan bahasa lokal dan etnik. Beberapa disertasi dan penelitian tentang politik bahasa, baik di negara bekas jajahan maupun di negara-bangsa serta penelitian penulis sendiri, membahas persoalan tersebut di atas. Penelitian-penelitian itu telah membuktikan betapa keinginan orang untuk menciptakan negara- bangsa yang sama dan sebangun itu, termasuk dalam aspek bahasanya.
Proyek  Teknologi  Nasionalisme  ala  Prancis  mengungkapkan  bahwa politik  bahasa  assimilasionis  penjajah  Prancis  terhadap  empat komunitas  penduduk  Senegambian  di  Afrika  Barat,  Sénégal,  telah gagal. Di Amerika Serikat, Schmidt (2007: 1-4), yang meneliti politik bahasa  melalui  dua  pendekatan,  yakni  assimilationist  dan  pluralist mengungkapkan  bahwa  sumber  ketidaksepahaman  yang  terjadi  di sana bukan pada suatu ketidaksepahaman terhadap bahasa itu sendiri, melainkan  terhadap  identitas  dan  konsekuensi  tentang  identitas  bagi individu, kelompok etnik, dan negara itu secara keseluruhan.
Politik bahasa di Cina, menurut kajian Shih C-Y (2007: 1) di Shenyang, di  sebuah  sekolah  berbahasa  Korea,  identitas  etnik  menjadi  semakin dikuatkan dengan suatu program bahasa etnik yang dibuat oleh negara dan  hal  ini  membuat  negara,  bersama-sama  dengan  sistem  bahasa Mandarin-nya, berjalan seiring dan tidak lagi mengancam identitas etnik Korea. Politik bahasa etnik di Cina, menurut Shih (2007), harus dianggap berhasil  bukan  karena  politik  bahasa  di  Cina  mereproduksi  identitas ini atau itu, atau bukan karena politik bahasa di Cina mengonsolidasi identitas  nasionalistik  Cina  yang  dianggap  opresif.  Politik  bahasa  di Cina membiarkan koeksistensi dan hibridisasi identitas etnik lokal.
Scionti  (2001),  yang  meneliti  kebijakan  bahasa  di  Afrika  Barat, Mauritania untuk disertasinya, mendeskripsikan bahwa politik bahasa di Mauritania berubah sesuai dengan rezim yang berkuasa. Ia menjadi subjek yang menguntungkan rezim yang berkuasa dan menimbulkan kerugian  bagi  sebagian  besar  masyarakatnya.  Hal  ini  menjauhkan
harapan  kelompok  etnis  untuk  mempunyai  akses  ke  dalam  sekolah yang  diajarkan  dengan  bahasa  Pulaar.Tuntutan  konsesi  masyarakat secara yudiridis politis dilayani rezim dengan pendirian lembaga bahasa nasional  yang  bertujuan  mempromosikan  bahasa  yang  dirugikan. Namun,  secara de  facto konsesi  itu  tidak  jalan  karena  tidak  didanai secara memadai.
Di  Puerto  Rico,  Schmidt  (2000)  melihat  dampak  desentralisasi  dan partisipasi  pengembangan  kebijakan-kebijakan  bahasa  pendidikan terhadap kesenjangan pendekatan bahasa atau LAG ( Language Approach Gap ) dari tahun 1900 sampai tahun 1949. Schmidt menemukan bahwa desentraliasi dan partisipasi mempunyai efek yang berbalikan terhadap kesenjangan  pendekatan  bahasa.  Jika  desentralisasi  dan  partisipasi bertambah,  kesenjangan  pendekatan  bahasa  berkurang.  Sebaliknya, jika desentralisasi dan partisipasi berkurang, kesenjangan pendekatan bahasa bertambah.
Di  Indonesia  aspek  kajian  ini  masih  berupa  isu  karena  selama pemerintahan  yang  lalu,  baik  pada  masa  Orde  Lama  maupun  pada masa Orde Baru, politik bahasa nasional dan daerah menjadi topik yang sangat sensitif dan sedapat mungkin dihindari. Hal ini disebabkan oleh cara pandang yang cenderung menganggap bahwa persoalan itu sudah selesai  dan  persatuan  itu  sudah  jadi,  bahkan  semenjak  pengucapan Sumpah  Pemuda  dan  Proklamasi.  Mempersoalkannya  kembali,  pada satu sisi, akan langsung bersinggungan dengan kepentingan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa. Hal ini mungkin menjadi lebih jelas pembenarannya  bila  dikaitkan  dengan  fenomena  bahasa  di  menara Babel dan otonomi daerah yang dilihat sebagai ancaman separatisme.
Djohan (2002: 63) yang mengutip Legge dalam Sjamsuddin (1989: 24) mengungkapkan bahwa pemerintahan sebelum masa Orde Baru juga berkelakuan serupa dengan Orde Baru terhadap otonomi daerah yang diatur dengan selera kolonial, yakni pemerintah pusat menumbuhkan kekuasaannya  di  daerah  seolah-olah  ia  adalah  pemerintahan  asing (lihat juga Roshwald 2001: 215-217). Djohan (2002: 63), mengamati
3 Penulis  mengamati  bahwa  topik-topik  tulisan  lepas  tentang  bahasa  dan  budaya  lokal,  bahkan  yang langsung berhubungan dengan politik bahasa mulai lebih sering muncul dalam koran-koran nasional seperti Kompas dan Jawa Pos, sejak runtuhnya Orde Baru terlebih sejak berlakunya UU No.22 tahun 1999.
hal yang sama dalam Orde Baru yakni apresiasi budaya lokal selama Orde Baru hanya bersifat simbolik, seperti terhadap makanan daerah, pakaian daerah, rumah adat, lagu daerah, dan senjata tradisional.
Akibatnya, timbul kesulitan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian di Indonesia tentang hubungan bahasa negara, negara-bangsa dengan bahasa  lokal,  sebagaimana  dialami  penulis  dalam  usaha  mengkaji hasil penelitian yang berhubungan dengan ini. 3 Bahkan, dalam tataran wacana saja isu itu sangat sensitif kalau tidak hendak dikatakan tabu.
Namun  demikian,    dalam  tulisan  lepas  di  media  massa  dan  dalam lingkup akademis isu itu tidak luput dari perhatian dan pembahasan. Suryadi (1995), misalnya, dalam tulisan lepasnya melihat bahwa pada era  transformasi  orang  Jawa  menjadi  orang  Indonesia,  budaya  Jawa menjadi  bagian  budaya  Indonesia,  bahasa  dan  sastra  Jawa  menjadi bahasa dan sastra etnik di Indonesia. Hal itu membawa masalah yang perlu dijadikan bahan dialog.
Kayam  (1984)  sebagaimana  dikutip  Tirtosudarmo  (2002:  341) mengusulkan  siasat  yang  cocok  dalam  bentuk  kebijakan  yang mendorong  berbagai  lingkungan  budaya  yang  ada  dalam  negara kebangsaan ini untuk menemukan sendiri dinamika kreativitas mereka masing-masing  (tetapi)  masih  dalam  kerangka  negara  kebangsaan yang baru. Kreativitas budaya/bahasa daerah diharapkan menemukan dinamikanya.  Budiman  (1999)  juga  membahas  secara  panjang-lebar persoalan  itu  dalam  Jatidiri  Budaya  dalam  Proses Nation-building : Mengubah Kendala Menjadi Aset. Dia menyimpulkan bahwa pandangan nation sebagai segala-galanya perlu dikoreksi sehingga kemajemukan tanda budaya yang pada saat ini ada dan merupakan fakta tidak boleh dikorbankan  demi  persatuan  dan  kesatuan  yang  kerap  diasosiasikan dengan  titik  final  proses nation-building .  Bahasa  sebagai  salah  satu tanda, bahkan, inti tanda budaya, perlu dilestarikan. Teori, pemikiran, temuan, dan pertanyaan di atas mendasari kajian politik bahasa dalam konteks Indonesia ini, khususnya masyarakat Lamaholot.
Dalam  tulisan  ini  politik  bahasa  nasional  sebagai  suatu  keputusan politik  yang  diambil  oleh  pemerintah  dikaji  dampaknya  terhadap kebudayaan  daerah,  khususnya  atrisi  bahasa  Lamaholot  serta  akibat yang  mengikutinya  di  satu  sisi,  dan  terhadap  nasionalitas  dan/  atau sentimen etnis di sisi lain. Fenomena sosial pokok yang dikaji adalah
dampak  keputusan  politik  bahasa  nasional  terhadap  bahasa  dan kelompok etnis Lamaholot serta sentimen nasionalisme dan/ atau etnik yang ditimbulkannya antardua generasi ( across generation ) saat ini.

## Masalah
Masalah  utama  yang  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  tidakkah  ada dampak politik bahasa nasional terhadap bahasa dan etnis Lamaholot lintas generasi saat ini? Masalah pokok ini kemudian dioperasionalkan ke dalam submasalah sebagai berikut.
1.  Betulkah penerimaan masyarakat penutur “asli” ( native speakers ) bahasa  Lamaholot  terhadap  politik  bahasa  nasional  bervariasi menurut generasi dan komposisi masyarakatnya?
2.  Betulkah politik bahasa nasional melahirkan identitas ganda, yakni nasionalis Indonesia dan kelompok etnis Lamaholot ?

## KERANGKA TEORI
Sebagai upaya untuk menjelaskan fenomena sosial yang dikaji, argumen teoretis  yang  dipikirkan  adalah  sebagai  berikut.  Hegemoni  negara yang  sentralistik  melalui  politik  bahasa  yang  assimilationist,  yang mempromosikan bahasa nasional (bahasa Indonesia) terhadap kelompok masyarakat/etnis  di  Indonesia,  termasuk  masyarakat/etnis  Lamaholot melalui  pendidikan  semenjak  Taman  Kanak-Kanak,  menciptakan situasi  konflik  dilematis  antara  tujuan  pembentukan  negara-bangsa ( nation-state ) di satu sisi, dan pemertahanan dan pengembangan budaya dan  bahasa  lokal/etnik  termasuk  kelompok  etnis  Lamaholot  di  sisi lain. Dominasi yang efektif terhadap budaya dan bahasa lokal melalui promosi  bahasa  nasional  ini,  pada  gilirannya,  menimbulkan  alienasi dan  amnesia  budaya  dan  bahasa  Lamaholot.  Pada  masa  sekarang ini,  demokratisasi  dan  reformasi  dalam  bentuk  pemberian  otonomi, membawa pencerahan tentang hak komunitas minoritas dalam negara- bangsa  untuk  menjelaskan  posisi  dan  kehadirannya  dalam  negara- bangsa.
Di samping argumentasi teoretis seperti itu, penjelasan teori Giddens tentang identitas ( plurality of social identities ) juga bisa menjelaskan fenomena ini. Menurut Giddens (2001: 29-30), ketika berbicara tentang identitas, setting budaya  tempat  kita  dilahirkan  dan  menjadi  dewasa memengaruhi tingkah laku kita; kenyataan bahwa  sejak lahir hingga
mati  seseorang  bergumul  dalam  interaksi  dengan  orang  lain  tentu saja mengondisikan kepribadiannya, nilai-nilai yang dia pegang, dan tingkah  laku  yang  ditunjukkannya.  Dalam  proses  sosialisasi  seperti ini, seseorang mengembangkan identitas 4 dan kapasitasnya. Identitas, lanjut  Giddens,  ada  dua  macam,  yakni  identitas  sosial  dan  identitas diri. Keduanya secara analitis berbeda, namun sangat erat berhubungan satu dengan yang lain. Identitas sosial (social identity) merujuk kepada karakteristik  yang  diatribusikan  kepada  individu  oleh  orang  lain  dan memberikan markah cara individu tersebut ”sama” dengan orang lain. Jadi, identitas sosial melibatkan suatu dimensi kolektif, yaitu identitas yang  dimiliki  bersama  ( shared  identities ).  Sebaliknya,  identitas  diri ( self-identity ) menempatkan seseorang terpisah dari orang lain sebagai individu yang berbeda. Identitas diri, lanjutnya, merujuk kepada proses pengembangan  diri  yang  melaluinya  seseorang  memformulasikan rasa  unik  tentang  dirinya  sendiri  dan  hubungannya  dengan  dunia  di sekitarnya.
Sebagian besar individu, lanjut Giddens, memiliki identitas sosial lebih dari satu atribut ( multiple social identities ) dan hal ini mencerminkan banyaknya dimensi kehidupan manusia. Individu secara terus-menerus bernegosiasi dengan dunia luar yang membantunya menciptakan dan membentuk makna dirinya sendiri. Pluralitas identitas sosial ini dapat menjadi sumber potensi konflik.
Berdasarkan uraian Giddens tentang identitas di atas, dapat dinyatakan bahwa orang Lamaholot sebagai suatu identitas sosial melalui politik bahasa  nasional  yang  diimplementasikan  via  pendidikan  di  sekolah, bernegosiasi dengan dunia luarnya, menciptakan dan membentuk dirinya menjadi orang Indonesia. Orang Lamaholot menjadi orang Indonesia. Perubahan  seperti  ini  mungkin  serupa  dengan  pernyataan  Giddens (2001: 30), bahwa perubahan identitas dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, suatu perubahan yang menjauh dari faktor-faktor tertentu  dan  turun-temurun  yang  semula  menjadi  penentu  formasi identitas ( a shift away from the fixed, inherited factors that previously guided identity formation ). Dengan kata lain, politik bahasa nasional tidak  menghilangkan  identitas  Lamaholot  melainkan  memberikan atribut  tambahan  baru  (orang  Indonesia)  kepada  atribut  yang  sudah ada  sebelumnya  (orang  Lamaholot)  sehingga  memberikan  identitas tambahan baru, menjadi identitas ganda kepada orang Lamaholot.
4 Cetak miring dibuat sendiri oleh penulis.

## METODOLOGI

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  melihat  praktik sebagai  aksi,  dibentuk  oleh  makna  dan  nilai:  pemahaman  psikologis ( psychological  verstehen )  pemahaman  empatis  ( empathetic understanding ),  dan  pendekatan  yang  paling  konstruktivis  ( most constructivist  approaches )  (Denzin  dan  Yvonna  Lincoln  2000:  574- 576). Pemahaman subjektif subjek penelitian ini tentang (i) penerimaan dan/  atau  resistensi  penutur  asli  bahasa  dan  budaya  Lamaholot terhadap politik bahasa nasional dan (ii) keindonesiaannya dan/ atau kelamaholotannya saat ini fokus penelitian ini.

## Lokasi Penelitian
Masyarakat bahasa yang diteliti adalah masyarakat bahasa Lamaholot Barat  (LB),  yang  menurut  Keraf  (1978)  terbagi  ke  dalam  23  dialek. Struktur  masyarakat  LB  secara  sederhana  dapat  dikelompokkan ke  dalam  dua  kelompok,  yakni  masyarakat  LB  yang  homogen  dan heterohen.  Kelompok  yang  homogen  itu  berada  jauh  dari  ibukota kabupaten dan jauh dari pusat pelayanan publik, sedangkan kelompok lain berada di dekat atau sekitar ibukota kabupaten dan pusat pelayanan publik dan pemerintahan.
Informan  penelitian  ini  diambil  dari  empat  pulau  itu,  yakni  Flores Timur, Solor, Lembata, dan Adonara. Di Flores Timur, informan kunci diambil dari wilayah  Ile Mandiri (Tanjung Bunga, Lewokluok, Baipito, Waibalun,  dan  Lewolema),  Pukaunu  (Gerong/Kanada).  Di  Solor informan  kunci  berasal  dari  Pamakayo  dan  Balaweling.  Di Adonara informan  kunci  berasal  dari  Waiwadan,  Ile  Boleng,    Klubagolit.  Di Lembata informan kunci yang diambil berasal dari Ile Ape, Lamalera, Lebatukan, dan Nubatukan.

## Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah anggota kelompok masyarakat bahasa LB, yang dalam kesehariannya menggunakan dan memelihara bahasa dan budayanya. Subjek penelitian ini hanya dibedakan atas dua saja, yakni kelompok generasi tua (usia 60-80-an) dan kelompok generasi muda (usia 30 – 50-an). Masing-masing kelompok terdiri dari 25 informan kunci  sehingga  menjadikan  keseluruhan  jumlah  informan  kunci  50 orang.
Informan  kunci  penelitian  ini  adalah  pemuka  masyarakat  yang mengetahui  atau  terlibat  secara  langsung  dalam  persoalan  yang menyangkut  politik  bahasa  dan  penerapannya  di  dalam  masyarakat. Praktisnya mereka adalah orang yang terlibat dalam persoalan politik bahasa, yakni guru, orangtua, dan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pegawai negeri sipil atau pensiunan, pemimpin agama, serta anggota masyarakat lain, seperti pemimpin masyarakat adat, dan mereka yang mempunyai  kepeduliaan  terhadap  persoalan  bahasa  pada  umumnya seperti seniman lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Politik Bahasa terhadap Bahasa Lamaholot
Pengaruh  politik  bahasa  nasional  terhadap  bahasa  Lamaholot  dapat dibedakan ke dalam empat cara penerimaan, yakni (i) menerima bahasa Indonesia, (ii) menolak (resisten terhadap) bahasa Indonesia, (iii) atrisi bahasa Lamaholot, dan (iv) menguatkan/memelihara bahasa Lamaholot. Keempat cara penerimaan ini kemudian ikut memberikan warna kepada etnisitas Lamaholot dan nasionalitas Indonesia orang Lamaholot.
Penerimaan  masyarakat  penutur  bahasa  Lamaholot  terhadap  bahasa Indonesia disebabkan oleh setidak-tidak dua hal utama, yakni kondisi masyarakat  Lamaholot  itu  sendiri  dan  kedua  oleh  karena  status  dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Pertama, masyarakat Lamaholot mempunyai kondisi yang sangat bervariasi dan terkotak-kotak ke dalam dialek yang berbeda 5 serta keengganan untuk menggunakan dialek yang lain daripada dialeknya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan   pilihan yang tak terhindarkan kepada penggunaan bahasa yang lain sama sekali dari dialek-dialek itu, yaitu bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai instrumen komunikasi di antara sesama Lamaholot. Mungkin di sinilah letak sebab dan bedanya dengan kasus bahasa etnik di negara-negara
5 Ingat, bahwa sebagaimana sudah disinggung di bagian depan, variabilitas masyarakat bahasa Lamaholot itu hancur sampai ketingkat lewo yang kecil dan etnik Lamaholot merupakan etnik campuran, tidak seperti etnik di daerah kontinental yang relatif tunggal.
6 Perhatikan kasus wolofisasi  yang terjadi di Afrika dan kasus Quebec di Canada, serta (mungkin juga)
Puerto Rico, Amerika Serikat. Wolofisasi di Afrika relatif lebih luas dan masyarakatnya tidak terkotak- kotak lagi seperti halnya masyarakat Lamaholot ke dalam pulau-pulau dan Paji-Demon yang saling- silang. Di samping itu, bahasa yang diperkenalkan di Afrika tidak sama dengan di Indonesia. Wolofisasi di Afrika terjadi karena bahasa yang dikenalkan adalah bahasa penjajah, sedangkan Indonesianisasi yang yang terjadi di Indonesia yang dikenalkan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bukan bahasa penjajah, bahkan bukan milik salah satu etnik secara ekslusif melainkan telah terlebih dahulu menjadi lingua franca di daerah pesisir wilayah Indonesia sekarang, termasuk di wilayah Lamaholot sendiri. Demikian pula bedanya dengan Quebec di Canada yang terlebih dahulu sudah didominasi oleh masyarakat  yang  berbicara  bahasa  Prancis  dan  Puerto  Rico, Amerika  Serikat,  yang  terlebih  dahulu sudah didominasi oleh masyarakat yang berbicara bahasa Spanyol (lihat Schmid 2001:137138; 175).
Di samping bahasa, Quebec dan Puerto Rico  yang sama-sama memiliki homogenitas yang lain selain bahasa, yakni agama.
kontinental Afrika dan Amerika dibanding kasus bahasa etnik di negara kepulauan seperti Indonesia. 6
Kedua , dari sudut bahasa Indonesia itu sendiri, status dan fungsi bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  nasional/negara  yang  digunakan  di  dalam bidang  pendidikan  dan  pengajaran  serta  berbagai  bidang  kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya yang multi etnik itulah yang membuat penutur asli bahasa Lamaholot menerima dan menggunakannya sebagai bagian  dari  bahasa  dalam  kehidupannya,  bahasa  kedua.  Di  samping itu, penerimaan terhadap bahasa Indonesia juga merupakan keinginan penutur  asli  bahasa  Lamaholot  sendiri,  sebagai  sesuatu  yang  lain maupun  yang  mirip  dengan  bahasa  tetangganya  (Melayu  Larantuka) yang sekaligus memberikan nilai tambah dalam pergaulannya di tengah masyarakat yang menjadi pusat pemerintahan (Larantuka).
Penerimaan terhadap bahasa Indonesia dengan alasan-alasan seperti ini, pada gilirannya menimbulkan harapan, bahkan semacam “tuntutan”, dari kalangan penutur asli bahasa ini agar etnik yang lain juga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antaretnik yang berbeda, dalam ranah publik, dan khususnya dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam  pernyataan  tersebut  tersirat  penerimaan  penutur  asli  bahasa Lamaholot terhadap etnik lain akan menjadi lebih baik bila etnik lain itu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengannya, terlebih dalam ranah publik dan pemerintahan.
Resistensi mayarakat penutur asli bahasa Lamaholot terhadap bahasa Indonesia  pada  awalnya  dirasakan  oleh  generasi  tua.  Seiring  dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, resistensi penutur bahasa itu mulai berkurang,  bahkan hampir tidak ada, baik generasi tua itu sendiri  maupun,  lebih-lebih,  generasi  muda.  Resistensi  itu  terjadi
bukan karena bahasa Indonesia itu sendiri, melainkan karena beberapa metode pengajaran yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia (bahasa Melayu)  waktu  itu,  dan  karena  tuntutan  untuk  menggunakan  bahasa Lamaholot dalam ranah adat istiadat (sampai sekarang) yang dirasakan lebih  ekspresif  mewakili  hati  dan  rasa  kelamaholotannya  daripada menggunakan bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Di samping itu, bagi generasi ini juga, penggunaan nama dan simbol Lamaholot lebih menjadi  pilihan  untuk  memelihara  rasa  kelamaholotannya  daripada nama dan simbol lain yang mencerminkan adat istiadat dan budaya etnik lainnya.  Di  sini  pula  sebenarnya  terdapat  resistensi  terhadap  bahasa negara Indonesia yang feodalistis dan tidak egaliter. Resistensi menjadi sangat nyata bila bahasa etnik atau golongan agama tertentu  atau yang lainnya (saja) yang digunakan dalam ranah publik dan pemerintahan, khususnya  oleh  pejabat  dalam  media  massa  seperti  surat  kabar  dan siaran  televisi  nasional.  Pemeliharaan  kelamaholotan,  akhir-akhir  ini juga  mulai  disuarakan  oleh  generasi  muda  Lamaholot  yang  dalam pergaulannya dengan etnik lain akhirnya menemukan bahwa tidak ada salahnya  mereka  juga  menggunakan  dan  memelihara  simbol-simbol kelamaholotannya  dalam  negara  yang  multietnik  ini.  Pemeliharaan kekhasan  etnik  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  identitasnya sekaligus memperkaya khasanah budaya bangsa multietnik ini
Atrisi  atau  pengurangan  profisiensi  penutur  asli  bahasa  Lamaholot terhadap  bahasanya  sendiri  adalah  konsekuensi  yang  hampir  tidak dapat  dielakkan  akibat  penyusupan  bahasa  Indonesia  ke  dalam kehidupannya  sejak  awal  (melalui  pendidikan)  dan  dalam  berbagai aspek kehidupan lainnya. Hal ini sangat dirasakan di dalam komunitas Lamaholot yang heterogen, yang berada dekat dengan atau di dalam pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang dalam kesehariannya penggunaan bahasa Indonesia merupakan kelaziman. Dalam kelompok masyarakat ini kecemasan tentang atrisi bahasa Lamaholot diakui tidak saja oleh generasi tua, tetapi juga oleh generasi mudanya. Kecemasan yang mungkin lebih cocok diimbuhi dengan keputusasaan. Meskipun demikian,  anggota  kelompok  masyarakat  ini  juga  menaruh  harapan akan penyelamatan bahasa sebagai aset budaya khas daerahnya.
Pada sisi lain lagi, dampak politik bahasa nasional juga memunculkan pemeliharaan  bahasa  Lamaholot.  Keinginan  dan  usaha  pemeliharaan bahasa (dan budaya) Lamaholot ini lebih dirasakan dan dilaksanakan di
7 Bandingkan dengan “hak komunitas bahasa tuan rumah (the rights of host language community)”
8 Kecenderungan mau melihat Indonesia yang satu ini juga bisa menimbulkan sikap ketidaktoleranan masyarakat Indonesia akan perbedaan, bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang takut dengan perbedaan. Masyarakat Indonesia ini heterogen dan mungkin tidak akan bisa menjadi homogen.
dalam masyarakat Lamaholot yang pekat terkonsentrasi dan terisolasi dari pencampurannya dengan etnik lain. Di dalam kelompok ini bahasa Lamaholot secara alamiah digunakan dan terpelihara dengan baik. Hal ini sejalan dengan Laponce (dalam Hawkesworth dan Kogan 1992:592- 595) ketika membicarakan homogenitas teritorial kebahasaan ( linguistic territiorial homogenity ). 7 Kecemasan tentang atrisi tidak dirasakan di dalam masyarakat ini.
Penggunaan  satu  bahasa  tidak  berarti  melenyapkan  bahasa  yang lain. Bahasa yang satu diperlukan dalam ranah yang satu, sedangkan bahasa yang lain diperlukan dalam ranah yang lain lagi. Hal ini sangat disadari  oleh  pendiri  negara-bangsa  sejak  awal  ketika  merencanakan wujud negara-bangsa yang hendak dibangun melalui Sumpah Pemuda. Khusus  untuk  bahasa,  bunyi  sumpah  pemuda  bukannya  “mengaku berbahasa satu” melainkan “menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Oleh karenanya, tidak perlu dan tidak boleh menghilangkan keragaman bahasa yang ada bila kita setia kepada sumpah itu.
Selain  itu,  mengikuti  pemikiran  Orwell  yang  novelnya  mengkritik orthodoxy  Marxis,  pemerintah  hendaknya  tidak  memelihara  suatu orthodoxy di dalam masyarakat bahwa masyarakat bahasa pluralis tidak baik  untuk  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  atau  bahwa pluralitas mengancam kesatuan bangsa. Orthodoxy seperti itulah yang memberikan  pembenaran  terhadap  upaya  standarisasi  bahasa  dalam semua  aspek  atau  ranah  kehidupan  bangsa  dengan  hegemoni  bahasa Indonesia  dan  homogenisasi  masyarakat  bahasa  Indonesia. 8 Bila  ini terjadi, seperti halnya kritik Orwell (1946) terhadap standarisasi bahasa Inggris, pemerintah membuat standarisasi bahasa berjalan bersamaan dengan standarisasi pikiran. Hal ini mendudukkan penguasa pada pihak yang memproduksi makna dan masyarakat menjadi penggunanya saja. Sementara itu, dalam realitas yang dapat diamati ( observable reality ) tidaklah  demikian.  Realitas  objektif  adalah  bahwa  tetap  ada  bentuk- bentuk bahasa yang tidak standar, yang justru digunakan oleh mayoritas anggota  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  bahasa  manusia  tidak  dapat diseragamkan.
Pengaruh Politik Bahasa terhadap Etnisitas dan Nasionalitas Orang Lamaholot
Politik bahasa nasional yang asimilasionist itu, yang sejak dulu diyakini sebagai pintu masuk ke suatu pemahaman diri kolektif suatu kelompok (nasionalisme  kultural),  mempunyai  dampak  terhadap  etnisitas  dan nasionalisme  orang  Lamaholot.    Dampak  tersebut  dapat  dilihat  dari sudut  pandang  enam  kriteria  Smith  (1986:  109-110  dalam  Johnson 2001: 169)  tentang ethnic origins of nations maupun yang lebih khusus lagi  dari  segi linguistic  accomodation yang  disampaikan  Giles  dan Powesland (1975,1977)
Etnisitas  orang  Lamaholot  dalam  perjalanan  waktu  dan  sejarah, bukanlah  kelompok  etnis  yang  tunggal,  melainkan  berasal  dari  dan terjalin melalui proses pembauran berbagai unsur budaya. Lamaholot itu sendiri merupakan generalisasi secara etik dan bukan sebuah emik yang secara umum dikenal di seluruh kalangan Lamaholot. Meskipun demikian, kata itu mulai berpengaruh untuk membangitkan kenangan tentang  keterikatan  dan  keterkaitan  kelompok-kelompok  Lamahalot yang  ada  sekarang  tentang  kesamaan  asal-usul,  mitos,  kenangan historis, tanah atau daerah asal usul, adat, dan agamanya.
Keterikatan  etnik  Lamaholot  terhadap  tanah  asal-usul  atau  kelahiran merupakan keterikatan khusus, yang dalam hal-hal tertentu di tempat tertentu keterikatan ini bahkan lebih kuat (diutamakan) daripada darah dan  keturunan.  Etnisitas  orang  Lamaholot  terpecah-pecah  ke  dalam kelompok  yang  ada  dan  pada  umumnya  ke  dalam  Lewo.  Meskipun begitu, akhir-akhir ini cenderung meluas bergantung pada kepentingan dan  tidak  bersifat  permanen.  Perluasan  pemahaman  etnisitas  orang Lamaholot  ini  merupakan  proses  sosialisasi  yang  alamiah  akibat interaksi sesama anggota masyarakat Lamaholot maupun antaranggota masyarakat  itu  dengan  masyarakat.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Giddens  (2001:  29),  dalam  proses  sosialisasi  kita  mengembangkan suatu rasa identitas, identitas sosial maupun identitas diri. Hal ini sejalan dengan  pernyataan  Mendieta  (dalam  Alcoff  dan  Eduardo  Mendieta 2003:  407),  yakni  identitas  tidak  pernah  satu  suara  ( univocal ),  tidak pernah tetap ( stable ) atau tak bercela ( innocent ). Identitas, lanjutnya, selalu merupakan suatu pencapaian ( an accomplishment ) dan sebagai suatu proyek yang tidak pernah berhenti ( a ceaseless project ).
Etnisitas orang Lamaholot, bila ditempatkan dalam persoalan bahasa khususnya menurut cara pandang Giles dan Powesland (1975, 1977) tentang linguistic accomodation , menunjukkan hal yang menarik. Di antara sesama Lamaholot di dalam wilayah Lamaholot lebih cenderung menggunakan  bahasa  Indonesia  kalau  bukan  modus  divergensi (menggunakan  bahasa  (dialek)nya  sendiri)  untuk  mempertegas in- group . 9 Di antara sesama Lamaholot di luar wilayah Lamaholot lebih cenderung  digunakan  modus  konvergensi 10 (menggunakan  bahasa Lamaholot  yang  lebih  diterima)  dan/atau  menggunakan  bahasa Indonesia, seperti halnya dalam komunikasi dengan anggota kelompok etnik  Indonesia  non-Lamaholot  lain.  Dengan  demikian,  politik bahasa  mempunyai  dampak  terhadap  pemberian  pilihan  bagi  orang Lamaholot,  yang  tidak  satu  itu.  Bahasa  Indonesia  dijadikan  pilihan yang “aman” dalam berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok etnik Lamaholot, baik di dalam wilayah Lamaholot sendiri maupun di luar wilayah Lamaholot, di antara sesama Lamaholot maupun dengan mereka  yang  non-Lamaholot.  Oleh  karena  itu,  bahasa  Indonesia menjadi “pengikat” lapis kedua bagi sesama Lamaholot dan “pengikat” lapis pertama antara orang Lamaholot dan orang Indonesia etnik non- Lamaholot lainnya.
Di pihak lain, penggunaan bahasa (etnik) Lamaholot  ( ethnoliguistic vitality )  akhir-akhir  ini  cenderung  menjadi  trend  untuk  menggalang dukungan politik dari kelompok Lamaholot dalam berbagai kegiatan politik, baik di wilayah Lamaholot sendiri maupun di luar Lamaholot. Meskipun  begitu,  pemanfaatan  kesamaan  bahasa  ini  tidak  dengan sendirinya  menghilangkan  perbedaan  yang  ada  di  antara  mereka karena  memang  antara  sesama  Lamaholot  perbedaan  itu  masih  dan tetap terpelihara dengan baik. Loyalitas terhadap bahasa kelompoknya sendiri ( linguistic loyalty ) dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di  antara  kelompok  sesama  bahasa  Lamaholot  ini  menurut  penulis
9 Seperti  umumnya  tujuan  akomodasi  bahasa,  yakni    sebagai  penyesuaian  identitas  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  status  kelompok  dan  menciptakan  kesenangan,  hal  ini  menjadi  tidak  berlaku bila tujuan jelas-jelas untuk mendapatkan penerimaan atau mendatangkan kesan sebagai bagian dari kelompok. Untuk maksud ini, pilihan terhadap penggunaan bahasa yang lebih cocoklah ( favourable ) yang dilakukan.
10 Di sini penggunaan bahasa Lamaholot dari kelompok mana saja tidak menjadi persoalan yang berarti karena tujuannya untuk menciptakan kesan persatuan sehingga kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu diabaikan.
membuat orang Lamaholot lebih mudah menerima perbedaan yang ada (kalau tidak mau dikatakan sebagai “terbiasa” menerima perbedaan). Hal ini terjadi karena kemajemukan masyarakat Lamaholot 11 itu sendiri yang dalam kesehariannya hidup saling bergantung antara kelompok satu dan yang lain.
Nasionalisme (Indonesia) orang Lamaholot dibangun melalui bangku sekolah yang diberikan lewat pendidikan dan pengajaran yang ada pada setiap tataran pendidikan melalui pendidikan bahasa Indonesia, sejarah dan pendidikan moral Pancasila serta mata pelajaran lain. Nasionalisme orang Lamaholot dibangun sejak lama melalui pendidikan. Hal itu juga membangun harapan sekian lama akan perbaikan nasib dan kemakmuran hidup  dalam  bentuk  kemudahan-kemudahan  mendapatkan  lapangan pekerjaan menyambung hidup keluarga. Nasionalisme dalam harapan ini tak kunjung datang sehingga memaksa mereka pergi pulang merantau, bahkan  hingga  ke  negeri  seberang,  negeri  yang  dalam  pengamatan para  perantau  tidak  lebih  kaya  daripada,  Indonesia,  negerinya sendiri.  Nasionalisme  (Indonesia)  mereka  adalah  nasionalisme  yang menumbuhkan harapan dan tuntutan kepada pembesar dan pengelola negara dan bangsa ini untuk tidak hanya memperkaya diri dan berdiri untuk  melayani  kepentingan  semua  etnik  (bukan  etniknya  sendiri), termasuk etniknya yang terkesan terlupakan. Nasionalismenya adalah nasionalisme  yang  mengharapkan  dan  menuntut  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nasionalitas  orang  Lamaholot  tidak  perlu  dipertentangkan  dengan rasa  kelamaholotannya  dan,  dalam  banyak  hal,  keduanya  ada  dalam relasi yang sangat harmonis dan saling melengkapi karena nasionalitas dan  etnisitas  mempunyai  entitasnya  sendiri-sendiri.  Loyalitas  orang Lamaholot terhadap bangsa dan negara ini sejalan dengan loyalitasnya terhadap kultur dan bahasanya dalam ranahnya sendiri-sendiri, bahkan bila diperlukan saling melengkapi.
Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia juga tidak perlu meniadakan etnisitas (Lamaholot) ataupun sebaliknya. Nasionalisme Indonesia yang ditumbuhkan kemudian (melalui pendidikan di sekolah) telah menjadi milik mereka tanpa perlu menghilangkan etnisitas mereka yang lebih
11 Tentang kemajemukan masyarakat Lamaholot, sebagai salah satu contoh kasus, Barnes (2004) dalam Antropologi Indonesia 74, tahun 2004 melaporkan hasil penelitiannya di Witihama, Adonara.
dahulu ada dan akan tetap ada. Nasionalisme dalam negara-bangsa yang multietnik ini dihayati bukan sebagai fenomena antropologis melainkan sebuah ideologis, nasionalisme sipil. Nasionalisme yang dihayati juga bukan  sebagai  nasionalisme  yang  tidak  toleran  dan  kondusif,  yang melekat  pada  autoritanisme,  melainkan  nasionalisme  yang co  exist dengan etnisitas.
Nasionalisme  (Indonesia)  orang  Lamaholot  dengan  harapan  akan peningkatan kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan mulai lebih  dirasakan  dalam  perhatian  pembangunan  di  era  desentralisasi. Pembentukan  kabupaten  Lembata  yang  jelas  berdampak  terhadap pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  (Lamaholot)  di  daerah  itu, membangkitkan harapan baru bagi masyarakat Lamaholot, di daerahnya dan di luar daerah. Terwujudnya harapan baru itu  akan mengimbau pulang para perantau ke bumi pertiwi, mendulang emas di negerinya sendiri, membangun dan melayani tanah air sendiri.
Bagaimana memelihara dan mengembangkan etnisitas (dan nasionalitas) dalam negara-bangsa adalah persoalan memberikan ruang hidup sesuai dengan ranahnya. Bila hendak memelihara bahasa dan budaya etnik, ruang  gerak  dan  hidup  bahasa  dan  budaya  etnik  itu  perlu  diberikan sesuai  dengan  ranahnya.  Di  sini  mungkin  bisa  dikutip  pandangan Geertz ketika berbicara tentang bangsa dan negara sebagaimana dikutip Hardiman dalam Kymlicka (2003:vii-ix). Negara ( country ) dan bangsa ( nation ),  menurutnya,  adalah  pasangan  konsep  yang  kalau  keduanya disamaratakan begitu saja, konsep yang pertama (negeri) akan ditelan oleh  yang  terakhir  (bangsa).    Hal  ini  merupakan  imajinasi  yang mengecoh karena seolah-olah sebuah negeri didiami oleh satu bangsa saja. Bangsa dijelaskan sebagai kumpulan orang dengan bahasa, darah, sejarah, dan tanah yang sama dan negeri sebagai teritorium atau tanah dari kumpulan orang itu. Imajinasi ini baru disadarkan kekeliruannya oleh  perang  Balkan.  Yugoslavia  tercabik-cabik  secara  internal  oleh kekuatan-kekuatan  nasional  yang  sekarang  menjadi  negara-negara kecil. Jika negeri dan bangsa ingin tetap didekatkan satu sama lain, lanjut Hardiman, mungkinkah dengan memberi makna yang berbeda untuk ”bangsa”?  Menurut  Hardiman  (dalam  Kymlicka  2003:viii-ix),  yang mengutip Geertz (1996: 64), ”kita membutuhkan sebuah politik baru: sebuah politik yang melihat penegasan diri, etnik, religi, ras, bahasa, dan regional tidak sebagai irrasionalitas masa silam,  yang harus ditekan
atau  diatasi.  Suatu  politik  yang  memperlakukan  berbagai  ungkapan kolektif, tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan ataupun sebagai emosi yang tak terkenali, melainkan menghadapi berbagai ungkapan kolektif seperti  juga  menghadapi  ketidaksamaan,  penyalahgunaan  kekuasaan, dan  problem-problem  sosial  lainnya.”.  Bangsa,  lanjut  Hardiman, seharusnya lebih dilihat sebagai civic nation daripada ethnic nation .
Sebuah  politik  baru  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hardiman  ini nampaknya sama seperti yang dikemukakan juga oleh Hefner (2007) ketika  membahas  politik  multikulturalisme.  Menurut  Hefner,  jalan menuju demokrasi dan pluralisme civic harus bervariasi. Perlu dibangun sebuah lingkup partisipasi publik yang demokratis, dan didasarkan pada sebuah budaya kewarganegaraan yang inklusif. Demokrasi tidak hanya bergantung pada masyarakat sipil dan struktur politik formal, tetapi juga pada suatu sinergi antara negara dengan masyarakat yang memperdalam disposisi  demokratis  negara  maupun  masyarakat.  Perspektif  pluralis mengenai demokrasi dan kewarganegaraan multikultural melihat jika ada  segmen-segmen  tertentu  dalam  masyarakat  yang  dihalangi  dari partisipasi  publik  oleh  kemiskinan  atau  diskriminasi  historis,  jangan kita heran jika beberapa anggota kelompok yang tidak diuntungkan itu menuntut langkah-langkah istimewa 12 untuk mengakses sumber-sumber yang dibutuhkan bagi partisipasi yang lebih penuh. Hal itu mungkin sekali mengarah pada seruan-seruan bagi suatu kewarganegaraan yang dibeda-bedakan ( differentiated citizenship ). 13
Lebih  lanjut  Hefner  mengatakan,  jika  sebagai  hasil  dari  kecelakaan sejarah atau diskriminasi secara sengaja, salah satu segmen penduduk tidak  diberi  kesempatan-kesempatan  tadi,  tidak  ada  yang  tidak demokratis atau tidak adil selain daripada pemberian sumber-sumber bagi perbaikan peluang hidup penduduk yang tidak diberi hak. Hefner menegaskan  bahwa  tidak  ada  kontradiksi  antara  kewarganegaraan demokratis  dengan  program-program  penyetaraan 14 seperti  itu,  jika
12 Cetak miring dibuat oleh penulis, bukan aslinya, dengan maksud agar dianalogikan dengan tuntutan- tuntutan  perlakuan  khusus,  seperti  otonomi,otonomi  khusus,  daerah  istimewa,  daerah  khusus,  dan sebagainya.
14 Cetak miring dibuat oleh penulis sendiri sebagai kata kunci.
13 Istilah ini dipakai Hefner (2007:86) yang mengutip Parekh (1991) yang merujuk kepada pembedaan- pembedaan  institusional  di  antara  warga  negara  yang  didasarkan  pada  etnisitas,  gender,  ras,  atau entah apa pun, untuk memberikan layanan-layanan istimewa kepada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan itu untuk memperbaiki nasib mereka. Hefner mengakui bahwa hal ini mungkin akan dilihat sebelah mata oleh pasar liberal ataupun akan dikutuk oleh democrat simplisan sebagai “pemaksaan hak- hak kelompok” lebih tinggi daripada ‘hak-hak individual’.
tujuan mereka dinyatakan dengan tegas dan jelas sebagai usaha untuk menciptakan  kondisi  bagi  partisipasi  yang  sama.  Dengan  kata  lain, lanjutnya, suatu kewarganegaraan yang dibeda-bedakan menurut etnik, agama,  dan  jender  bisa  menjadi  sebuah  stasiun  kecil  di  tengah  jalan panjang menuju partisipasi penuh bagi semua orang.
Nasionalisme bahasa tidak perlu membuat kita mempunyai hanya satu bahasa. Bahkan, lebih daripada nasionalisme bahasa, nasionalisme saat ini lebih berhubungan dengan kesamaan pengalaman, senang dan susah yang  dialami  bersama,  serta  kesamaan  kemakmuran.  Ketidaksamaan kemakmuran merupakan ancaman utama bagi nasionalisme itu sendiri, bukan ketidaksamaan bahasa yang mengancam nasionalisme.
Nasionalisme Indonesia, yang oleh Dhakidae (2003) dikatakan sebagai agama  baru  yang  sudah  dengan  susah  payah  disebarkan  melalui pendidikan,  dalam  kenyataannya  sudah  tersebar  ke  kalangan  bawah, termasuk  kalangan  masyarakat  Lamaholot.  Dia  bukan  lagi  menjadi agama  baru  dan  milik  segelintir  orang  nasionalis.  Nasionalisme sudah menjadi bayangan dan harapan masyarakat bawah sejak mulai ditanamkannya. Nasionalisme itu sekarang sudah menjadi pengalaman dan  pengamatan  masyarakat  bawah.  Pengalaman  nasionalisme mereka terusik oleh pengamatan dan pengalaman ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupannya di sekitarnya. Nasionalisme mereka yang terusik karena merasa ditinggalkan sendiri jauh di belakang saudara- saudaranya di tempat lain. Nasionalisme mereka yang terusik karena tidak  terangkat  dari  kemiskinan.  Apa  yang  terjadi  mungkin  lebih tepat dikatakan sebagai nasionalisme yang mengusik etnisitasnya dan bukannya  etnisitas  yang  mengusik  nasionalismenya.  Artinya,  rasa nasionalisme  menjadi  terusik  ketika  mereka  melihat  kelompoknya tertinggal dari kelompok etnik lain; bukan karena etnisitas mereka yang memenangkan rasa nasionalismenya.
Di  samping  itu,  dalam  pengamatan  dan  berbagai  wawancara  dengan informan dan tokoh masyarakat, tidak terdengar sekalipun pemikiran separatis yang selama ini ditakuti oleh sebagian besar kalangan yang menyebut dirinya nasionalis. Hal ini terjadi mungkin karena kesadaran akan ketakberdayaan secara ekonomi, politik, dan  sebagainya. Namun, bila  kita  memberikan  alasan  hanya  sampai  di  situ,    hasil  proyek nasionalisme pendidikan Indonesia di daerah itu terabaikan. Mungkin dari  situ  pula,  dapat  lebih  dipahami  alasan  Timor  Timur  tidak  lagi
menjadi bagian dari Republik ini dan sekarang menjadi Timor Leste, yang sedang membangun harapan baru.
Implikasi  temuan  penelitian  ini  terhadap  bahasa,  etnisitas,  dan nasionalisme  orang  Lamaholot  dalam  kaitannya  dengan  teori  yang digunakap  memunculkan  pertanyaan  politik  bahasa  seperti  apakah yang  perlu  diterapkan  di  dalam  negara-bangsa  yang  multietnik  ini? Menurut hemat penulis, politik bahasa yang tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tetapi juga tidak menghilangkan atau  mengabaikan  bahasa  etnik.  Politik  bahasa  yang  tidak  hanya mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melainkan juga  politik  bahasa  yang  menghargai,  mengakui,  memelihara,  dan memberikan  ruang  hidup  yang  baik  bagi  bahasa  etnik.  Dengan penghargaan,  pengakuan,  pemeliharaan,  dan  pemberian  ruang  hidup yang baik bagi bahasa etnik, kelompok-kelompok etnik yang ada akan merasa  diakui,  dihargai,  dan  diterima  keberadaannya  sebagai  bagian dari  negara  kesatuan  yang  multietnik  ini.  Negara  yang  dimiliki  dan memilikinya bersama, negara yang bukan memiliki dan dimiliki etnik tertentu saja.
Dalam rangka menumbuhkan nasionalisme Indonesia, tentu saja bukan hanya politik bahasa, yang perlu dilaksanakan,  karena dia akan segera berubah  atau  sekadar  menjadi  instrumental  bila  tidak  diikuti  dengan nasionalisme kemakmuran ( an imagined welfare community ). Bangsa yang  dibayangkan  versi  Anderson  (2001a),  khususnya  dalam  hal bahasa (yakni nasionalime bahasa), mungkin sudah berhasil dicapai di Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia sudah berhasil menjadikan orang Lamoholot, khususnya atau Indonesia, umumnya, sebagai suatu komunitas  terbayang  ( an  imagined  language  community ).  Namun, nasionalisme linguistik itu saja tidak cukup
Lebih  daripada  itu,    temuan  ini  memperlihtkan  bahwa  dalam  era globalisasi  dan  desentralisasi  saat  ini,  masyarakat  yang  satu  itu menjadi  lebih  nyata,  bukan  sekadar  dibayangkan    (apalagi  hanya membayangkannya  satu  segi  bahasa  saja).  Masyarakat  itu  menjadi nyata dalam pengamatan dan pengalaman hidup; tentang penderitaan dan kemakmuran yang samalah yang dapat menyatukan masyarakat.
Etnisitas dan nasionalitas orang Lamaholot merupakan dua atribut atau identitas yang dimiliki oleh orang Lamaholot selain atribut-atribut lain.

## Mendieta (dalam Alcoff dan Mendieta 2003: 408) menyatakan
”Our identities...are a matter of positionality, or locality. An Identity is not  a prius, object, or substratum, or essential substance. It is a social locus, and a social locus is an imagined and imaginary topos. This  place  or  locality  is  a  function  of  social  topography,  or  how forcesdetermine  a  field  of  forces.  We  move,  or  are  in  the  process  of moving,through those fields of forces. Social topographies themselves have changed in accordance with the stability and potentiality of some of the forces that constituted the web of forces determining the space of social interaction”
Identitas-identitas  seseorang  itu  adalah  persoalan  posisionalitas  atau lokalitas. Identitas tidak merupakan sesuatu yang ada di depan, suatu objek,  atau  tingkatan,  atau  suatu  substansi  yang  esensial.  Identitas merupakan suatu lokus sosial, dan bahwa lokus sosial itu sebenarnya adalah  suatu  peta  yang  terbayangkan,  peta  imajiner.  Tempat  atau lokalitas  ini  merupakan  fungsi  dari  suatu  topografi  sosial,  atau bagaimana kekuatan-kekuatan menentukan suatu medan kekuatan. Kita bergerak, atau ada dalam suatu proses bergerak, melalui medan-medan kekuatan itu. Topografi-topografi sosial itu sendiri telah berubah sejalan dengan perubahan stabilitas dan potensialitas, yang menentukan ruang interaksi sosial.
Menurut Mendieta (dalam Alcoff dan Mendieta 2003), dahulu negara- bangsa  sebagai  suatu  maujud  ekonomi  politis  muncul  atau  dibentuk sebagai interaksi identitas-identitas yang relatif stabil dan membentuk satuan-satuan geopolitis. Negara-negara bangsa itu berkembang melalui dan di dalam kancah proyek imperial dan kolonial, proyek yang diberikan sanksi dan dipersyaratkan/diminta oleh misi peradaban (civilizational mission). 15 Proyek nasionalisme seperti ini telah membawa tidak hanya peperangan internal untuk unifikasi dan pasifikasi, tetapi juga perang imperial demi ekspansi peradaban itu sendiri. Dalam kacamata analisis sistem  dunia,  lanjutnya,  pusat  pengaturan  sistem  itu (the  managing center  of  the  system )  berpindah  dari  satu  bangsa  ke  bangsa  lain bergantung pada bangsa (penjajah 16 ) manakah yang sedang mengontrol sarana pokok ekonomi dunia dan militer
15 Ingat diskusi tentang nasionalisme versi Prancis di sebagian tanah jajahannya seperti di Afrika.
16 Kata dalam kurung ditambahkan sendiri oleh penulis.
Saat ini, dalam era globalisasi, proyek unifikasi dipertanyakan. Apakah perbedaan yang ada dalam negara-bangsa yang multietnik telah berhasil diseragamkan  melalui  proyek  unifikasi  seperti  itu?  Apakah  proyek seperti itu berhasil menciptakan identitas tunggal yang terbayangkan ( a single imagined identity )? Penelitian ini dan berbagai penelitian yang dikutip dalam disertasi ini sudah membuktikan bahwa proyek itu tidak berhasil, gagal. Etnisitas yang tertekan dan cenderung diabaikan oleh nasionalisasi pada waktu yang lalu kembali mendapatkan momentumnya yang tepat untuk revitalisasi pada era globalisasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alcoff,  Linda  Martin  and  Eduardo  Mendiete  (eds).  2003. Identities  Race,  Class , Gender, and Nationality . Melbourne: Balckwell Publishing. Anderson,  Benedict  R.O’G  1990. Kuasa  Kata:  Jelajah  Budaya-Budaya  Politik  di Indonesia . Yogyakarta: Matabangsa.
______2001a. Komunitas-Komunitas  Terbayang .  (Terjemahan  dari Imagined Communities ). Yogyakarta: Insist  & Pustaka Pelajar.
______.2001b. ”Western Nationalism And Eastern Nationalism; Is there a  differences that matters?” dalam New Left Review 9 May Jun 2001. pp3142.http://www. newleftreview. net/ NLR24302. Shtml.
Barnes, R.H.1993. “Lamaholot”, dalam Paul Hockings (ed).1993. Encyclopedia of World Cultures Vol.V.,East and Southeast Asia.
______.2004a. “Keragaman dan Persatuan Masyarakat di Witihama, Adonara”, dalam Antropologi Indonesia 74, 2004.
______.2004b.  ”Community  Diversity  and  Unity  in  Witihama,  Adonara”,  dalam Antropolgi Indonesia Special Volume, 2004.
Bourdieu,  Pierre.  1977. Outline  of  A  Theory  of  Practice .  Cambridge:  Cambridge University Press.
______1992. Language  and  Symbolic  Power .  Translated  by  Gino  Raymond  and Matthew Adamson, Edited and Introduced by John B. Thompson. Cambridge: Polity Press.
Budiman,  Manneke.  1999.  “Jatidiri  Budaya  dalam  Proses  “Nation-Building  di
Indonesia  Mengubah  Kendala  Menjadi Aset”  dalam WACANA ,  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 1 No.1, 1999. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Chomsky, N. 1979. Language and Resposibility . London: Harvester. Coulmas, Florian. (Ed.) 1998. The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishers .
Davies, Alan dan Catherine Elder. (Eds.). 2004. The Handbook of Applied Linguistics . Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd. Ethnic Studies Report, Vol. XV. No.2.
July 1997. Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2000. Handbook of Qualitative Researc h.
2nd Edition.London: Sage Publications, Inc.
Dhakidae,  Daniel.  2001.  ”Memahami  Rasa  Kebangsaan  dan  Menyimak  Bangsa sebagai Komuitas-komunitas  Terbayang”. Dalam  Benedict  Anderson. 2001. Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang . Yogyakarta: Insist.
______.2003. Cendikiawan  dan   Kekuasaan dalam  Negara   Orde  Baru.  Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Djohan,  Djohermansyah.  2002.  ”Fenomena  Etnosentrisme  dalam  Penyelenggaraan Otonomi  Daerah”,  dalam Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Masyarakat  dan  Ilmu
Pemerintahan Indonesia , Edisi No.16. Tahun 2002. Hal .53-71.
Dorian, N. 1998. "Western language ideologies and small language prospects", Dalam L. Grenoble and L.Whaley (eds.). Endangered Language: Language Loss And Community Response (pp. 3-21).Cambridge: Cambridge University Press.
Edwards, John. 1985. Language, Society and Identity . New York: Basil Blackwell Inc. Foley,  William  A.  l997. Anthropological  Linguistics :  An  Introduction.  Oxford:
Blackwell Publishers Inc.
Gadelii, K.E. 1999. Language Planning:Theory And Practice, Evaluation of Language lanning  Cases  Worldwide .  Paris:  United  nations  Educational  Scientific  and Cultural Orgaanization.
Gal.S.  1998.  ’’Multiplicity  and  Contention  Among  Language  Ideologies”  dalam B.B. Schieffel, K.A. Woolard, & P.V. Kroskrity (Eds.). Language Ideologies:
Practice  and  Theory .  (pp.445-9).  New York  and  Oxford:Oxford  University Press.
Geertz,  Clifford.  1996. Welt  in  Stuecken.  Kultur  und  Politik  am  Ende  des  20
Jahrhunderts , Passagen-Verlag, Wien. Gellner, E. 1983. Nation and Nationalism: New Perspectives on the Past . Oxford: Basil Blackwell.
Giddens, Anthony. 2001. Sociology . 4th Edition.Cambridge, UK: Polity Press. Giles,  H.  and  Powesland,  P.  1975. Speech  Style  and  Social  Evaluation .  London: Academic Press.
Groeneboer,  Kees.  1993.”Politik  Bahasa  pada  Masa  Hindia  Belanda”.  dalam WACANA Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Vol.1  No.1,1999.  Hal.  32-48.
Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Halim, Amran. 1984. Politik Bahasa Nasional 1. Jakarta: PN Balai Pustaka. Haryatmoko, J. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hawkesworth,  M.  E.and  Maurice  Kogan.  1992.
Encyclopedia  of  Government  and Politics . Volume 1,2. New York: Routledge, Chapman and Hall. Inc. Hefner,  Robert  W.  (Ed).  2007. Politik  Multikulturalisme :  Menggugat  Realitas
Kebangsaan. Yoktakarta: Penerbit Impulse-Kanisius.
James,  Paul.  1996. Nation  Formation  Towards  a  Theory  of  Abstract  Community .

## London: Sage Publications.
Johnson,  Nancy  Kwang.  2001.  “Senegalese  “into  Frenchmen”?  The  Politics  of Language, Culture, And Assimilation (1891-1960)”. Disertasi Ph.D. Faculty of Graduate School, Cornell University.
Joseph, J.E. 2003. Language and Identity: National, Cultural, Personal . Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan
Kawamoto, Kevin. J.1993.”Hegemony and Language Politics in Hawaii”  WA. World Englishes. Volume 12 Issue 2 Page 193-2007, July 1993.
Keraf, Gorys.1978. Morfologi Bahasa Lamalera . Ende: Percetakan Nusa Indah.
Konig,  Matthias.  1999.  “Cultural  diversity  and  language  policy”.  dalam UNESCO 1999. ISSJ 155/1999. pp. 401-408. Oxford: Blackwell Publishers.
Kymlicka,  Will.  2003. Kewargaan  Multikultural  Teori  Liberal  mengenai  Hak- hak Minoritas .  Terjemahan. ( Multicultural  citizenship:  a liberal theory of minority right ) . Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Laponce, J. A. 1992.  Language and Politics dalam Hawkesworth, M. E and Maurice Kogan. Encyclopedia  of  Government  and  Politics .  Volume  1,  New  York: Routledge, Chapman and Hall. Inc.
_______.  2004.”Minority  Languages  and  Globalization”.  University  of  British Columbia. Internet.
May, Stephen. 2001. Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language . Edinburg: Perason Education Limited.
Moeliono,  Anton.  M.  1985. Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Ancangan Alternative di dalam Perencanaan Bahasa . Jakarta: Penerbit Djambatan.
O’Reilly, Camille. 2001.”The Politics of Language and Ethnicity” dalam The Global Review of Ethnopolitics , Vol.1. no.2, December 2001, 67-73.Internet. Orwell, G. 1946. " Politics and the English Language ", Horizon ,13 (April), 252-65.
Parekh,  Bhiku.  1991.”British  Citizenship  and  Cultural  Difference”.  dalam  Geoff Andrews, (ed)., Citizenship , hlm. 183-204. London: Lawrence and Wishart.
Roshwald, Aviel. 2001. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires Central Europe, Russia and the Middle East , 1914 – 1923. New York: Routledge.
Ruiz, Richard. 1984. ”Orientation in Language Planning” dalam NABE Journal 8(2):
15-34. Scionti,  Theresa  Louise.  2001.  “Language,  Politics  And  The  Hapulaar’en  of Mauritania”.  Disertasi  Doktor  dari  Graduate  College  of  The  University  of
Arizona.
Schmid,  Carol  L.  2001. The  Politics  of  Language:  Conflict,  Identity  and  Cultural Pluralisme in Comparative Perspective . Oxford University Press. Schimdt, Jorge R. 2000. “The Politics of Educational Language Policies Language Entreperneurs Interests and Institutions”. Ph.D. Dissertation Graduate Program in Political Science, The State University of New Jersey.
Schmidt,  Ronald,  Sr.  2007.  " Language  Policy  and  Identity  Politics  in  the  United
States ". Internet: http://www.temple.edu/tempress/titles/1505 reg.htm.
Scionti,  Theresa  Louise.  2001.  “Language,  Politics  and  The  Halpulaar’en  of
Mauritania”. Ph.D. Dissertation. The University of Arizona. Smith, Anthony D. 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
Shih C-Y. 2007. “Assimilation through Ethnicity: China’s Ethnic Language Policy in Yunnan and Shenyang”, International Journal on Minority and Group Rights , Volume 7, Number 3, 2000, pp.189-206 (18). Internet Website ©2007 Ingenta:
Martinus Nijhoff Publishers.
Shiraishi, Saya Sasaki. 1997. Pahlawan-Pahlawan Belia Keluarga Indonesia dalam Politik . Terjemahan. ( The Indonesian Family in Politics ). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Silverstein, M. 2000. ”Whorfianism and the Linguistic Imagination of Nationality” dalam P.V. Kroskrity (Ed.). Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities (pp. 85-138). Santa Fe, N.: School of American Research Press. Suryadi,  Linus AG.  1995. Dari  Pujangga  ke  Penulis  Jawa .  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka.
Tirtosudarmo,  Riwanto.  2002.”Migrasi  dan  Konflik  Etnis:Belajar  dari  Konflik  di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah” dalam Analisis CSIS Tahun XXXI/ 2002 No.3. hal.340-352. Konflik Sosial di Indonesia: Analisis Faktor Penyebab Struktural dan Kultural . Uran,  L.Lame.  tt. Sejarah  Perkembangan  Misi  Flores  Dioses  Agung  Ende .  Ende: Penerbit Nusa Indah.
Vatter, Ernst. 1932. Ata Kiwan . Edisi bahasa Indonesia. Ende Flores: Penerbit Nusa Indah.
Voloshinov, V. N. 1973. Marxism and the Philosophy of Language . (trans. L. Matejka & I.R.Titunik). Cambridge, MA & London: Havard University Press. (Original Work Published 1929).