## DISKURSUS ASPEK POLITIK PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ENKLAVEREGISTER 45 KABUPATEN MESUJI

## PROVINSI LAMPUNG

## M. SIDI RITAUDIN 

## Abstrak
Politik hukum di Indonesia masih banyak memendam rsoalan, ironisnya   tidak   pernah   terselesaikan   dengan   baik   hingga nirkonflik.   Terlebih   lagi   pasca   diberlakukannya   otonomi daerah, yang idealnya pemerintah memberikan peluang bagi daerah-daerah   otonomi   untuk   berkompetisi   melakukan pembangunan daerah secara optimal. Alih-alih mendapatkan pendapatan   asli   daerah   (PAD)   yang   besar   yang   digali   dari potensi masing-masing daerah, malah menjadi beban anggaran pemerintah pusat, di sisi lain, para Bupati/ Walikota laksana raja-raja   kecil   yang   berkuasa   di   daerah   yang   mendominasi penuh  atas  lahan/tanah  yang   menjadi   daerah  kekuasaannya, sehingga banyak lahan yang disewa/dikontrak oleh pengusaha yang   bermodal   besar,   mengalahkan   kepentingan   warga masyarakat,   bahkan   menimbulkan   kerusakan   seperi   illegal logging, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Maka muncul konflik  karena   ada   beberapa   versi   penjelasan,   seperti   BPN, Pemerintah, Pengusaha dan Rakyat Jelata. Dalam konteks ini, aspek politik memgang peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan sengketa lahan. Dan diselesaikan setuntas- tuntasnya, sehingga tercipta rasa aman dan kepastian hukum.

## Kata Kunci : Konflik   Horizontal,  Sengketa  Lahan,   Aspek Politik

## A. Pendahuluan
Konflik   tanah   semakin   tahun   semakin   bertambah   rumit, misalnya saja sengketa tanah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dan   Kecamatan   Mesuji   Kabupaten   Ogan   Komering   Ilir   Provinsi Sumatera   Selatan   yang   melibatkan   pihak   warga,   perusahaan perkebunan   swasta   dan   pemerintah.   Mencuatnya   kasus   Mesuji   ke permukaan,   sejak   penghujung   2011   dan   selesai   ditangani   oleh
  Lektor Kepala bidang ilmu Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin.
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
pemerintah   pada   mideo   2012,   dan   pada  Agustus   2013   menyeruak kembali dikarenakan penanganan kasus tersebut masih bersifat adhoc , belum diselesaikan secara komprehensif, sehingga kasus Mesuji ini bak api dalam sekam, yang terus bergejolak dan berkobar, suatu ketika akan muncul dan muncul kembali ke permukaan. Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Dr. Ari Damastuti menilai kasus mesuji terjadi   akibat   gagalnya   pemerintah   tangani   masalah   tanah   Enklave Register 45 di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
Versi  Badan  Pertanahan  Nasioan   (BPN)  menegaskan  bahwa untuk sengketa tanah, Lampung nomor satu (Viva.co.id). Lampung terkenal   sebagai   daerah   dengan   tingkat   konflik   agraria/pertanahan tertinggi   di   Indonesia   dengan   menelan   banyak   sekali   korban   dari kalangan warga yang terdiri dari rakyat papan bawah. Hal ini tentu saja berdasarkan fakta dan data sebagai berikut :
N O WILAYAH KONFLIK JUMLAH KASUS JUMLAH KORBAN LUAS TANAH 1 Lampung Utara 11 4.347 23.903.50 2 Lampung Timur 11 15.240 60.335.00 3 Lampung Selatan 24 34.065 98.500.15 4 Lampung Barat 5 38.700 61.500.00 5 Lampung Tengah 10 8.265 46.005.88 6 Tulang Bawang + Mesuji 17 22.457 93.630.00 7 Way Kanan 8 9.294 43.751.00 8 Tanggamus 1 86 50.00 9 Bandar Lampung 4 1.284 470.00
2
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
Sumber   ;   Departemen   Pendidikan   dan   Informasi     Dewan   Rakyat Lampung (DRL), pada tahun 2005. Dari seluruh kasus yang ada 80 % didominasi konflik tanah masyarakat dengan pihak kehutanan. Pada saat itu, Mesuji masih menginduk ke kabupaten Tulang Bawang.
Kekerasan akibat sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan di Mesuji Kabupaten   Ogan   Komering   Ilir   Sumatera   selatan,   tentu   saja   dapat dijadikan   pintu   masuk   untuk   menyelesaikan   persoalan   serupa   di seluruh   Indonesia.  Dari   data   yang   tersaji   di   Lampung   saja,   seperti tertera pada tabel di atas, ada 91 Kasus, sementara sekarang sudah delapan tahun, tentu data tersebut belum di update, mungkin saja sudah melampaui angka 150 bahkan lebih kasus serupa. Apatah lagi untuk 33 Provinsi lain di Wilayah NKRI, sebut saja umpamanya di Sumatera Utara yang kini sedang bergolak konflik yang sama antara warga penggarap dengan perusahaan perkebunan swasta.
Hampir   semua   kasus   tanah,   agaknya   berawal   dari   subur makmurnya illegal logging . 1 Prakteik illegal logging sudah menjadi rahasia   umum   mengakibatkan   kerusakan   hutan   dan   penggudulan terjadi   di   mana-mana,   kemudian   diikuti   dengan   pembukaan perkebunan   sawit   atau   karet   besar-besar   oleh   pihak   swasta   atau pemilik   modal   dengan   berkolaborasi   dengan   pemerintah   setempat. Maka tidak keliru jika Kartodirdjo mengatakan bahwa di mana saja di seluruh  Asia   Tenggara   para   petani   mengerjakan   tanah   yang   bukan miliknya, karena yang berdaulat atas tanah adalah penguasa (dalam hal ini pemerintah), akan tetapi masyarakat punya hak milik atas ats tanah, dan hak pakai yang sebenarnya atas tanah itu ada pada orang
1 Persoalan illegal logging di Indonesia yang sudah menjadi sorotan publik di   antaranya   dapat   dibaca,   Firdaus,   Efendi,   (penyusun), Memberantas   Illegal Logging   Menyelamatkan   Hutan   dan   Massa   Depan   Bangsa, (Jakarta,   Nuansa Madani, 2006).
3 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
dusun yang ditentukan oleh hukum adat dan menurut kebiasaan orang dusun, tidak dapat diganggu gugat oleh peraturan dari luar dusun. 2 Para   penguasa   (pemerintah)   yang   memilki   hak   otonomi   di   tingkat kabupaten yang menyalahgunakan kewenangannya atas tanah sangat berperan munculnya kasus-kasus pertanahan di tanah air. Kasus-kasus pertanahan tersebut sangat rumit karena menyangkut berbagai aspek terkait yang harus segera diselesaikan.
Pendekatan   penyelesaian   kasus   tersebut   haruslah   utuh   dan holistik mencakup kebijakan pertanahan pemerintah di tingkat hulu, serta pennanganan konflik dan kekerasan di tingkat hilir. 3 Jika tidak ada   penyelesaian   yang   komprehensif,   maka   bukan   tidak   mungkin terjadi   kerusuhan   horizontal   dan   mengarah   ke   disintegrasi   bangsa. Oleh karena itu, sangat disayangkan, pemerintah tidak tegas dan tidak adil,   sepertinya   penyelesaian   konflik   tidak   komprehensif   dengan memperhatikan prinsip empat pilar berbangsa, yaitu Pancasila, UUD- 1945, Bhinneka Tunggal Eka dan NKRI, sebab hingga kini persoalan itu   belum   dituntaskan   setuntas-tuntasnya,   sehingga   konflik   masih terulang sampai sekarang, dan efeknya adalah muncul kekerasan dan kerusuhan   yang   dapat   merusak   sistem   keamanan   nasional   dan integritas NKRI.
Kasus-kasus pertanahan pada umumnya, dan konflik Mesuji berakar   pada   politik   agraria   yang   dijalankan   pemerintah   yang
2 David   J.   Steinberg,   “Alam   Kehidupan   Petani”   (Diterjemahkan   dari Steinberg   David   J, In   Search   for   South   East   Asia, halaman   11-25,   atas   izin pengarang   dan   penerbit),   dalam   Sartono   Kartodirdjo, Elite   dalam   Perspektif Sejarah, (Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981), h. 5.
3 Senada dengan imbawan Nur Kholis, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Kompas. Com. Kamis, 22 Desember 2011.
4
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
mencakup Kementerian Kehutanan, Tenaga Kerja dan transmigrasi, Perkebunan,   Pertambangan   dan   Badan   Pertanahan   nasional   (BPN). Selama ini pemerintah cenderung mendukung perusahaan perkebunan besar   daripada   warga   yang   tinggal   atau   menggarap   lahan   tersebut. Sejatinya,   sebagai   pemilik   kedaulatan   negeri   ini,   rakyat   kecil   pun mendapat   perlakuan   yang   sama   dengan   pemilik   modal   atau pengusaha.   Mereka   diberikan   akses   yang   sama   daslam   mengelola tanah yang nota bene milik negara.
Persoalan yang terjadi adalah kegagalan pemerintah memenuhi hak sosial ekonomi rakyat. Semestinya, akses rakyat terhadap tanah- tanah   bekas   hutan   yang   dikenal   sebagai   tanah   register   (dibawah kontrol   negara   melalui   Kementerian   Negara)   dimungkinkan   bisa dikelola   oleh   rakyat.   Dengan   demikian,   akses   rakyat   juga   sama dengan   para   pengusaha.   Agaknya   konteks   berdimokrasi   yang demikianlah yang Heynes sebagai demokrasi yang tidak membumi. Kehidupan   yang   demokratis   adalah   kehidupan   yang   menjunjung tinggi   nilai-nilai   multikultural   dan   kemanusiaan   yang   merupakan prasyarat mutlak yang harus dibumikan. Demokrasi yang diperlukan adalah demokrasi yang substantif yang mengedepankan moralitas dan rteligi, kebebasan dan hak-hak sipil dan hak asasi manusia. 4 Meskipun demikian, warga yang mendiami kawasan register 45 tetap salah di mata hukum. Aturannya memang tidak boleh kawasan register dihuni, oleh   sebab   itu,   mudah-mudahan   tidak   terlalu   berlebihan,   jika disarankan   bahwa   Menteri   Kehutanan   harus   segera   mengambil keputusan tentang status kawasan itu. 5
Persoalannya   kemudian,   jika   warga   saja   tidak   boleh mengelolanya,   bagaimana   dengan   perusahaan   yang   benar-benar
4 Jeff Heynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 146- 147.
5 Sinyalemen   ini   disampaikan   oleh   F.X.   Sunarja,   SH,   Dosen   Hukum Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA).
5 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
mendominasi dan menguasai tanah garapan tersebut, hingga ribuan hektar, sementara warga tidak diberi kesempatan meski hanya sekedar untuk memenuhi hajad hidup minimal, sekedar bertahan hidup karena tidak memilki lahan, modal tidak punya apa lagi ilmu sehingga tidak ada lagi pilihan hidup l;ayak kecuali bertani. Sebagai pemerintah yang dipilih   oleh   rakyat,   seharusnya   berpihak   dan   melayani   serta memperjuangkan rakyat akan miris melihat kondisi demikian.
Faktor terjadinya konflik warga yang berujung pada kerusuhan dan   kekerasan   hingga   menelan   banyak   korban   harta   dan   jiwa dimungkinkan pula adanya faktor-faktor lain berperan sebagai faktor pemicu   konflik,   juga   sukar   dibantah.  Misalnya   masalah   warga pendatang dan penduduk asli tampak kentara dalam berbagai kasus. Patut diperhatikan pula kasus Mesuji itu bukan tidak mungkin juga dikarenakan   adanya   disharmoni   hubungan   pemerintah   setempat dengan   warganya,   yang   mungkin   kurang   pembinaan,   terutama   dari dinas terkait seperti dinas perkebunan dan pertanian. Sejatinya jika ada gejala-gejala yang bergejolak di masyarakat yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah harus segera diantisipasi dan diatasi.
Gejolak sosial yang disulut oleh persoalan tanah, juga banyak terjadi   di   beberapa   derah,   bagaimanapun   merupakan   salah   satu ancaman   bagi   keutuhan   bangsa   dan   negara.  Oleh   karena   itu   perlu dilakukan upaya pembinaan kesadaran dan sikap warga sebagai suatu komunitas masyarakat dan bangsa yang bernaung di bawah NKRI. Tingkat kesadaran dan sikap kebanggaan warga yang tinggi terhadap sistem   berbangsa   dan   bernegara   dalam   bingkai   NKRI   dengan sendirinya akan menimbulkan sense of belonging terhadap kehidupan bersama masyarakat, dan akan menjadi unsur penting guna mencegah timbulnya gejolak konflik dan ancaman terhadap integrasi nasional.
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
Tidak   terlalu   berlebihan   jika   dalam   konteks   ini   penelitian mendesak dan penting dilakukan secara komprehensif dan mendalam, terutama terkait dengan berbagai faktor pemicu konflik yang terjadi. Perlu   digali   usaha-usaha   membangun   dan   merawat   harmoni   sosial yang lebih baik ke depan. Dengan demikian perlu dicari alternatif baru yang lebih mengena sesuai dengan kondisi sosial masyarakat lokal yang berkembang. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa beberapa upaya yang ditempuh selama ini tampak kurang efektif. Mungkin saja disebabkan   dialog   hanya   berlangsung   di   kalangan   elit   masyarakat, be,lum menyentuh arus “akar rumput”, mediator yang tidak kredibel yang dinilai tidak berpihak kepada “wong cilik”, dan tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya.

## Diskursus  Permasalahan Konflik Pertanahan
Hegemoni   kapitalisme   dan   bergesernya   idologi   Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal di NKRI semakin eksis. Hal ini tentu saja berimplikasi kepada sikap menghalalkan segala cara kaum elit pemerintah   yang   berkuasa.   Menghalalkan   segala   cara   di   sini   yaitu keinginan melanggengkan kekuasaan dan memperbesar pengaruh dan menguasai kapital atau aset-aset negara menjadi aset pribadi, terlihat dalam politik penguasa dewasa ini ketika berkembang praktek politik yang lazim dikenal sebagai transactional politics, a buse of power, conflic of interest, yang bermuara pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi musuh besar reformasi. Agaknya fenomena demikian   merupakan   gejala   bangkitnya   pemikiran   fiodalistik, sebagaimana   dituturkan   oleh   Marx   bahwa   masyarakat   feodal   pada Zaman   Pertengahan   didasarkan   pada   pertanian.   Kelas   petani melakukan   semua   pekerjaan,   sementara   kaum   bangsawan   memilki semua tanah. 6 Celakanya lagi, kekuasaan kaum bangsawan ditopang oleh hukum dan adat kebiasaan, dan dikuatkan oleh pengadilan dan
6 Ian   Adams, Ideologi   Politik   Mutakhir   Konsep,   ragam,   Dan   Masa Depannya, (Yogyakarta : Qalam, 2004), h. 241.
7 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
kekuasaan. Bertolak dari sini, muncul kasus-kasus pertanahan hampir di semua provinsi di Indonesia.
Fukuyama   mengatakan   bahwa   kapitalisme   sebagai   ideologi tampak   semakin   kuat   dengan   adanya   blok   perdagangan   maupun penyatuan   negara-negara   di   kawasan   tertentu   untuk   kepentingan ekonomi.   Sedangkan   demokrasi   liberal   yang   kini   diterapkan   di negara-negara   maju,   akan   menjadi prototype dari   pola-pola pemerintahan   di   masa   mendatang. 7 Agaknya   “ramalan”   Fukuyama tersebut sudah kelihatan di wilayah kedaulatan NKRI. Dimana nilai- nilai   demokrasi   Pancasila   yang   dipayungi   oleh   prinsip   Ketuhanan, Kemanusia, Persatuan, Kerakyatan dan Permusyawarat dan Keadilan Sosial sudah mulai ditinggalkan oleh para penguasa. Praktek ekonomi kapitalis   secara   kasat   mata   sudah   mendominasi   perekonomian Indonesia, di mana perekonomian rakyat kecil tidak diproteksi. Impor sembako,   mulai   dari   kedelai,   bawang   putih   hingga   garam   dibuka lebar-lebar kerannya, yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat, tanpa kendali.
Berseberangan   dengan   Undang-Undang   dasar   1945,   para konglomerat, pemilik modal/ kapital “mengangkangi” lahan pertanian, perkebunan,   bibir   pantai   bahkan   pulau-pulau   kecil.   Hal   ini   mudah sekali disurvey dan diditeksi melalui pendekatan blusukan ke daerah- daerah.   Kekayaan   yang   berasal   dari   perut   bumi   (hasil   tambang) dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan swasta (terjadi swastanisasi besar-besaran   dan   jor-joran).   Pada   hal   UUD-45   meletakkan   dasar politik   agraria   nasional   yang   dianut   dalam   pasal   33   ayat   3,   yaitu “bumi,   air   dan   kekayaan   alam   yang   terkandung   untuk   sebesarnya
7 Francise Fukuyama, Kemenangan Kapitalisme Demokrasi Liberal, (judul asli   :  The   End   of   History  and  The   Last   Man),   diterjemahkan   oleh   Muhammad Hussein Amrullah, (Yogyakarta : PT Penebit Qalam, 2001).
8
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
kemakmuran rakyat” 8 . Ketentuan ini tentu saja bersifat imperatif yang mengandung   perintah   kepada   negara   agar   bumi,   air   dan   kekayaan alam   yang   terkandung   di   dalamnya,   yang   diletakkan   dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para pendiri bangsa (NKRI) sejak awal kemerdekaan sudah melakukan penyesuaian hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan rakyat Indonesia dengan prinsip-prinsip :
a. Menggunakan kebijakan dan tafsir baru
b. Menghapuskan hak-hak konvensi
c. Menghapuskan tanah partikelir
d. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat
e. Perubahan peraturan tambahan untuk mengawal pemindahan hak atas tanah
f. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan
g. Kenaikan Canon dan Eiji
h. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin
i. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian)
j. Peralihan tugas dan wewenang.
Ketentuan-ketentuan di atas agaknya sudah tidak diindahkan lagi dalam mengambil keputusan-keputusan politik agraria. Padahal prinsip bahwa tidak ada bumi dan air dikuasai oleh swasta (partikelir), sementara   sekarang,   kenyataannya,   jangankan   tanah   air   pun   sudah dikuasai   swasta,   lebih   ironis   lagi   perusahaan   swasta   asing,   yang “konon” pemerintah (oknom) “bermain mata” dengan mereka. Maka tidak ayal jika kelompok anti pemerintah yang korup bersuara keras bahwa   pemerintah   yang   tidak   pro   rakyat   adalah   pemerintah   yang khianat terhadap rakyat. Apabila logika sosial seperti ini berkembang, tentu saja sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Jadi jangan
8 Hendarmin   Ranadireksa, Bedah   Konstitusi   Lewat   Gambar   Dinamika Konstitusi Indonesia, (Bandung : Fokus Media, 2007), h. 108.
9 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
anggap  enteng  kasus  Mesuji, apa  lagi  dibiarkan  terbengkalai  tanpa penyelesaian secara komprehensif, demi menjaga ketahanan nasional.
Kelambanan   dalam   menyelesaikan   konflik   oleh   pemerintah, ditambah   dengan   merajalelanya   korupsi   serta   laju   pertumbuhan penduduk   yang   tidak   terkendali 9 menurut   Nugroho   merupakan hambatan   nyata   bagi   kemajuan   Indonesia.   Stagnasi   pembangunan terjadi hampir di segala lini, termasuk pada politik pembangunan yang terkait   dengan   masalah   pertanahan   yang   melibatkan   beberapa kementerian,   seperti   Kementerian   Pertanian,   Perkebunan   dan Kehutanan,   Transmigrasi   dan   Ketenagakerjaan,   Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menambah   berat   penderitaan   rakyat,   dan   memicu   terjadinya kerusuhan-kerusuhan massa, yang disebabkan beberapa faktor yang mengkristal, faktor politik, ekonomi, budaya dan sumber daya alam, yang   kemudiuan   diperparah   oleh   kebijakan-kebijakan   politik   yang kurang   responsif   yang   terkadang   cenderung   “mematikan”   fungsi lembaga-lembaga   tradisional   dan   lokal   yang   mengakibatkan lumpuhnya   potensi-potensi   kepemimpinan   dan   kearifan-kearifan masyarakat lokal. 10
Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman budaya yang perlu   diselaraskan   dan   dipertahankan,   yakni   kekayaan   nilai-nilai khazanah   budaya   masyarakat   Lampung.  Perlu   diingat   bahwa masyarakat   Lampung   termasuk   tipikal   masyarakat   multikultural, keberagaman etnis, agama dan ragam budaya lokal. Kondisi demikian
9 Pada tahun 1981 data kependudukan Indonesia mencapai 150,52 juta jiwa.
Dalam jangka tiga dasawarsa melonjak menjadi 240 juta. Suatu pertumbuhan yang pantastis. Lihat, Nugroho, Indonesia Sekitar Th.2000, ( Jakarta, CV Rajawali, 1983), h. 127.
10 Faisal Ismail, Republik Bhinneka Tunggal Ika Mengurai isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya, (Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 106.
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
tentu saja  merupakan aset daerah yang dijuluki bumi rua jurai. Oleh pemerintah   sejatinya   diberi   amunisi   penguatan   ( empowerment ) Menurut hasil penelitian Agus Pahruddin dan kawan-kawan, nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti piil pesenggiri, jolok adok, nemui nyimah dan sakai sembayan, serta berbagai simbol lainnya yang menggambarkan khazanah budaya Lampung cukup kaya akan nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai religius (Islam). 11
Pemerintah   harus   mencermati   bahwa   khazanah keanekaragaman budaya, etnis dan agama (multikultural), tidak saja sebagai aset pembangunan, melainkan juga merupakan dapat menjadi sumber   dan   potensi     konflik   horizontal   dan   keragaman   petaka keamanan dan kedamaian kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dapat merusak ketahanan negara dan menyulut pemikiran disintegrasi bangsa yang membahayakan bagi keutuhan NKRI.  Oleh karena itu perlu adanya tindakan antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya   konflik   horizontal.   Tentu   saja   harus   disiapkan   metode   dan strategi   pennggulangannya,   serta   dirumuskan   teknis   penyelesainnya secara   komprehensif,   dengan   frame   pendekatan   empat   pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD-45, Bhennika Tunggal Ika, NKRI.
Kasus   Mesuji,   dalam   konteks   ini   adalah   persoalan   politik pertanahan,   memang   tidak   terkait   dengan   kekhawatiran   seperti masalah multikultural berbasis agama, etnis, dan budaya. Akan tetapi kasus   tersebut   jika   tidak   diselesaikan   akan   berpotensi   menyulut konflik sosial yang lebih luas, sehingga perlu dilakukan pemetaan dan pelokalisiran kasus sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan- kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa yang dilatari konflik atas nama kerusuhan sosial. Kasus Mesuji ini cukup potensial menyebabkan konflik horizontal yang menimbulkan
11 Agus   Pahrudin,   dkk,   “Penyerapan   Nilai-Nilai   Budaya   Lokal   dalam Kehidupan   Beragama   di   Lampung:   Studi   tentang   Budaya   Lokal   di   Lampung” dalam, Afif, HM, Saiful Bahri (editor), Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Buku 1, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), h. 149.
11 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
kekerasan,   pembakaran   aset-aset   dan   perkantoran,   perusakan infrastruktur, seperti rumah tinggal, rumah ibadah, jalan, kenderaan dan peralatan pabrik.
Kerusuhan   berdarah   dan   menelan   korban   yang   terjadi   di Lampung   cukup   rawan.   Konflik   sosial   dalam   bentuk   anarkis,   baik secara   langsung   maupun   tidak,     pasti   berimplikasi   pada   sosio- psikologis   dan   sosio-kultural   yang,   tentu   saja,   sangat memperihatinkan     masyarakat   yang   daerahnya   dilanda   kerusuhan. Akibatnya   adalah   terjadi   depresi   sosial,   traumatik,   keinginan   balas dendam   dan   menguatnya   fenomena social   tension,   cultural disintegration, dan   rendahnya social   trust masyarakat   terhadap pemerintah   merupakan   suatu   keniscayaan   dari   adanya   konflik berdarah tersebut.
Secara   teoritis,   konflik   sosial   dicetuskan   oleh   beberapa penyebab,   antara   lain; pertama, sorotan   makroskopik   menyatakan bahwa konflik sosial bisa terjadi   disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah   dalam   segala   bidang   masih   bernuansa   sentralistik, termasuk   kebijakan   yang   diambil   untuk   kasus-kasus   di   daerah, meskipun  sudah  ada  undang-undang  otonomi  daerah.  Hal  ini  tentu berdampak   pada   terjadinya   ketimpangan   dan   ketidakadilan   dalam pembagian   pembangunan. kedua, sorotan   mikroskopik   yang menengarai bahwa konflik sosial muncul dikarenakan adanya intrik- intrik   politik,   sosial,   agama,   etnis,   kultur.   Gesekan-gesekan   terjadi akibat   adanya   kebijakan   yang   kurang   memperhatikan   kehidupan sosial, kultur dan adat istiadat serta agama masyarakat lokal. 12
12 Konflik   sosial   terjadikarena   nilai-nilai   multikultural   tidak   muncul sebagai political body, yang dapat membawa masyarakat dalam kebersamaan dan menciptakan diri mereka sebagai “kami”. Lihat ulasan lebih jauh pada Jean Bethke, Democracy On Trial, (New York : BasicBook, 1995), h. 66.
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
Secara  empirik,  berbagai  faktor penyebab terjadinya  konflik sosial, juga sangat variatif. Pertama, yang dapat dilihat dalam tataran makroskopik, dikarenakan oleh adanya kesenjangan yang nyata dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya, seperti Kasus Mesuji ini merupakan   contoh   ketidakadilan   pemerintah   dalam   mengambil kebijakan ekonomi pertanian.
Kedua, yang disoroti pada tataran mikroskopik, yaitu dalam menyelesaikan   kasus   Mesuji,   pemerintah   terlihat   tidak   berpihak kepada masyarakat lokal, tidak memberi akses kepada rakyat sebagai petani   yang   menempati   kawasan   register   45   di   Kabupaten   Mesuji Provinsi   Lampung.   Ketika     UU   otonomi   daerah   diglontorkan   oleh pemerintah,   ternyata   ada   inkonsistensi   dalam   menafsirkan   bunyi UUD-1945, terutama pasal 33 ayat 3, yang mengatur tanah dan air beserta isinya (pertambangan) diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di sini masyarakat lokal menjadi bingung, karena banyak aturan yang tidak tegas, karena ada sikap pemerintah yang lebih mengutamakan para pemilik modal atau pengusaha, yang dapat memberi   keuntungan   kepada   mereka.   Sementara   masyarakat   lokal dianggap   sebagai   penghambat   pembangunan,   perambah   hutan, penyerobot tanah negara dan lain sebagainya tuduhan-tuduhan yang tidak membuat nyaman warga masyarakat lokal.
Terkait dengan kerusuhan sosial yang anarkis menelan korban, jiwa   harta   dan   kerusakan   infrastruktur,   sesungguhnya   sudah   cukup banyak kajian, penelitian dan penerbitan yang telah dilakukan. Bahkan melalui kementerian terkait telah dijadikan salah satu obyek tersendiri. Guna   pengembangan   khazanah   kajian   tentang   penangana   kasus pertanahan   yang   menyangkut   nasib   warga   miskin   yang   tinggal   di sekitar lahan di era reformasi saat ini, secara lebih spesifik kerangka teoritis   yang   digunakan   sebagai   pisau   analisis   atas   pokok   masalah yang menjadi obyek dan lingkup permasalahan dalam penelitian ini, akan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu perspektif teori fungsi kebijakan politik dan perspektif teori fungsi sosial, serta perspektif teori konflik dan pertahanan keamanan di Indonesia.

## M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
Perspektif   Teori   Fungsi   Kebijakan   Politik dalam relevansinya   dengan   kajian   resolusi   konflik   pertanahan   register   45 Kabupaten   Mesuji,   dalam   kenyataannya   tidak   terlepas   interaksinya dengan politik. Masing-masing dapat diposisikan sebagai independen variabel, namun faktualnya politik dan hukum   dalam sistem negara hukum   Pancasila   berdasarkan   UUD-1945   justru   tampil   sebagai independen   variabel   yang   diterminan     atas   kehidupan   sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini Moh. Mahfud mengatakan bahwa jika politik dilihat sebagai fenomena kekuasaan yang menjadi sumber otoritas   dalam   pengambilan   keputusan,   maka   politiklah   yang menentukan   kebijakan   hukum. 13 Hal   ini   menegaskan   bahwa   antara politik   dan   hukum   tidak   dapat   dipisahkan,   karena   interaksi   antara keduanya merupakan suatu keniscayaan.
NKRI yang berasakan sistem hukum Pancasila beerdasarkan UUD-1945 yang menegaskan bahwa hukum mempunyai posisi yang sangat   kuat,   dalam   arti   bahwa   hukumlah     yang   justru   akan menentukan arah yang ditempuh dan bagaimana cara menempuhnya. Jika   hukum   benar-benar   berkesempatan   berperan   dalam   proses penyelenggaraan   pembangunan,   tak   ayal   lagi   bahwa   pembangunan akan   akan terlaksana lebih manusiawi. 14 Persoalannya adalah ketika menggunakan   pisau   hukum   tersebut   hendaklah   mempertimbangkan aspek-aspek   lainnya,   terutama   keadilan   di   depan   hukum, kemanusiaan, bahkan nilai-nilai multikultural yang berkembang pada masyarakat lokal.
Perspektif  Teori   Fungsi   Sosial, sebagai   pisau   analisis   atas pokok yang menjadi obyek dan lingkup kajian dalam penelitian ini,
13 Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 200.
14 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 102.
14
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
pada dasarnya meliputi beberapa perspektif tentang eksistensi sosial masyarakat dalam interaksinya dengan lahan garapan atau hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, baik dari perspektif sosiologis maupun perspektif yuridis empiris. Adapun analisis teoritis eksistensi sosial   kemasyarakatan   berkaitan   dengan   dimensi   spektrum pemahaman penyelenggaraan negara terhadap nilai-nilai multikultural yang   berkembang   dalam   masyarakat.   Satu   hal   yang   pasti,   terkait dengan hak-hak rakyat yang berkenaan dengan lahan pertanian adalah penafsiran terhadap UUD-45 pasal 33 ayat 3, yang memungkinkan rakyat memperoleh akses yang sama dengan para pengusaha dalam mengelola tanah register 45.
Fungsi   sosial   dimaksud   dalam   penelitian   ini   adalah kebermaknaan   lembaga-lembaga   sosial,   seperti   lembaga  adat,  LSM dan   lain   sebagainya   berfungsi   mengatasi   persoala-persoalan   yang timbul di masayarakat secara empiris tidak dapat dipecahkan karena ada sebab ketidakpastian dan keterbatasan kempuan. Oleh karena itu, eksistensi   lembaga-lembaga   sosial   bagi   masyarakat   senantiasa diharapkan   menjalankan   fungsinya   sehingga   masyarakat   merasa sejahtera,   aman,   stabil   dan   lain   sebagainya.   Istilah   fungsi   dalam konteks   ini   diartikan   sebagai   kontribusi   untuk   mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berlangsung terus menerus. 15
Menurut Thomas F. O’dea, teori fungsional sebagai kerangka acuan   penelitian   empiris,   memosisikan   masyarakat   sebagai   suatu institusi sosial yang berada dalam keseimbangan yang mempolakan kegiatan   manusia   berdasarkan   norma-norma   yang   dianut   bersama, serta     dianggap   sah  dan  mengikat  peranserta  manusia  itu   sendiri. 16 Totalitas   institusi   sosial     yang   kompleks   merupakan   sistem   sosial
15 Bandingkan,   Margaret   M.   Poloma, Sosiologi   Kontemporer, Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta :, CV Rajawali, 1984), h. 28.
16 Thomas   F.   O’dea, Sosiologi   Agama,   Suatu   Pengantar   Awal, Tim Peneerjemah Yasogama, (Jakarta CV Rajawali, 1987), h. 3.

## M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
sedemikian rupa yang pada tiap bagiannya (unsur kelembagaan) saling tergantung   satu   sama   lainnya,   sehingga   perubahan   pada   salah   satu bagian   akan   mempengaruhi   bagian   yang   lain,   yang   pada   akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan.
Lebih   lanjut,   Thomas   F.   O’dea   menuturkan   bahwa   teori struktural fungsional menempatkan kebutuhan  akan fungsi-fungsi itu sebagai hasil dari tiga karakteristik dasar dari keberadaan manusia, yaitu :
1. Manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia berada di luar jangkauannya.
2. Kesanggupan   manusia   untuk   mengendalikan   dan mempengaruhi   kondisi   hidupnya,   sungguhpun   kesanggupan tersebut   kian     meningkat,   akan   tetapi   pada   dasarnya   sangat terbatas,   karena   pada   tititik   dasar   tertentu   kondisi   manusia dalam   kaitannya   dengan   konflik   antara   keinginan   dengan lingkungan ditandai oleh ketidakberdayaan.
3. Manusia   harus   hidup   bermasyarakat   dan   suatu   masyarakat merupakan   suatu   alokasi   yang   teratur   dari   berbagai   fungsi, fasilitas dan ganjaran. 17
Perspektif   Teori   Konflik   Dan   Pertahanan   Keamanan   Di Indonesi, dalam   konteks   pokok   masalah   yang   menjadi   obyek   dan lingkup kajian dalam penelitian ini, adalah bertitik tolak dari spektrum dimensi   internal   masalah   pertanahan   atau   lahan   pertanian   dengan warga   yang   mendiami   kawasan   register   45   dan   interaksi   sosial kemasyarakatan   mereka.   Faktualnya   di   dalam   manifestasi   sosial sebagai   realitas   kehidupan   tidak   hanya   mengandung   aspek   sosial,
17 Thomas   F.   O’dea, Sosiologi   Agama,   Suatu   Pengantar   Awal, Tim Peneerjemah Yasogama, (Jakarta CV Rajawali, 1987), h. 8.
16
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
tetapi   juga   menyangkut   aspek   politik,   ekonomi   dan   pertahanan keamanan negara.
Masyarakat   Lampung   yang   tinggal   di   Kabupaten   Mesuji, masih kental memegang adat istiadat tradisional. Meski hidup di era modern, era reformasi, namun beberapa kepercayaan adat mengarah pada demokrasi dalam pemerintahan atau inisiatif dalam usaha. Tetapi biarpun isi kepercayaan tradisionalnya itu sesuai dengan kemajuan, dan   dengan   demokrasi   yang   lebih   luas,   kecenderungan   untuk menerima   apa   yang   diperoleh   di   masa   lampau,   umumnya menimbulkan   arus   yang   menentang   modernitas. 18 Keyakinan   masa lampau, umpama tanah perkebunan adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah makhluk Tuhan, tentu berhak untuk menggarapnya. Ketika arus modernitas denga sistem perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan, maka   masyarakat   tradisonal   merasa   terancam   dan   sanggup   pasang badan dan berjuang sampai titik darah penghabisan mempertahankan hak mereka atas hutan, atau perkebunan.
Pasca  kerusuhan masyarakat Mesuji terlihat damai, tidak lagi terlihat gejolak, namun demikian tidak lama berselang, kurang dari satu   tahun   bergolak   kembali.   Hal   ini   terjadi,   mungkin   kerukunan hanya bersifat sementara, karena hal itu terjadi bukan karena adanya konsesus di antara para anggotanya, melainkan karena adanya unsur “ coersion ” (pemaksaan) di dalamnya, sehingga kelompok yang lebih kuat   memaksa   kelompok   yang   lebih   lemah.   Kemudian   ketika pemaksaan   itu   “diterima”   atau   tak   ada   perlawanan   karena ketidakberdayaan pihak yang dipaksa dan hal itu berlangsung untuk jangka   waktu   tertentu,   secara   teoritis   kondisi   itu   disebut   sedang
18 Lihat   misalnya,   Edward   Shils,   “Angkatan   Bersenjata   dalam Pembangunan Politik Negara-Negara Baru, (diterjemahkan dari John   H. Kautsky (ed), Political Change in Underdeveloped Countries, Nationalism and Communism, New   York,   1962),   dalam   Sartono   Kartodirdjo, Elite   dalam   Perspektif Sejarah, (Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981), h. 5.
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
rukun 19 .   Padahal   di   dalamnya   bergejolak   dan   masih   menyimpan persoalan lebih besar, laksana gunung es, yang ditangani dan diredam baru yang muncul di permukaan, sedangkan bagian paling besar di dasar laut menyimpan potensi konflik lebih dahsyat.
Kerukunan   yang   semu   sebagaimana   disinyalir   tersebut, agaknya   dapat   saja   terjadi   sebagaiman   dalam   teori   sosial   yang diungkapkan   lebih   jauh   oleh   Atho   Mudzhar,   bahwa Pertama, masyarakat manusia tetap bertahan karena para anggotanya bersepakat mengenai   berbagai   macam   hal,   termasuk   berbagai   macam   nilai, seperti kesepakatan untuk tidak saling mencederai satu sama lin, maka jika   terjadi   pelanggaran   harus   diberi   sangsi.  Begit   pula   jika masyarakat sudah bersepakat untuk menegakkan nilai-nilai tertentu, seperti   nilai   kejujuran,   maka   harus   ditegakkan,   jika   tidak   atau   ada yang melanggar maka hartus diberi hukuman. Dalam ilmu sosiologi, tori ini disebut dengan teori konsensus.
Kedua, masyarakat   manusia   dapat   bertahan   dikarenakan adanya konflik sosial. Warga masyarakat yang sealalu terlibat dalam konflik mengakibatkan lahirnya hubungan baru sebagai sintesa. Oleh karena   itu   masyarakat   manusia   dapat   bertahan   dikarenakan   adanya tumpukan   sintesa-sintesa.   Kemudian   pada   akhirnya   terwujudlah kerukunan,   tetapi   bukan   disebabkan   oleh   konsensus   melainkan dikarenakan adanya tekanan atau pemaksaan dari pihak-pihak yang lebih kuat, sebut saja pihak penguasa atau pemerintah yang memilki daya paksa melalui aparat keamanan yang bersenjata, seperti polisi
19 M. Atho Mudzhar, “Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama” dalam Moh. Soleh Isre (ed), Konflik Etno Religius Indonesia
Kontemporer, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan   Puslitbang   Kehidupan   Beragama   Bagian   Proyek   Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), h. 3. Konfirmasi pada sumber awal, Ian Robertsron, Sosiology, (Wort Publisher, Second Edition, 1981), h. 1-24.
18
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
dan tentara. Masyarakat jadi takut dan terpaksa mengikuti apa kata pemerintah.   Jadi   kerukunan   terjadi   bukan   berdasarkan   kesadaran melainkan keterpaksaan dan itu semu.

## Diskursus Aspek Politik Penangan Konflik
Skema   Konseptualisasi   aspek   politik   yang   menjadi   obyek kajian dalam penelitian ini adalah mencakup konsep-konsep politik ( normatif   dogmatis, kaidah   dan   pengertian-pengertian   dasar)   dan ketentuan-ketentuan   politik   yang   berdasarkan   Undang-Undang   dan hukum   yang   berlaku   di   negeri   ini,   juga   ketentuan-ketentuan   politi hukum   ( normatif   empiris )   yang   menjadi   landasan   operasional kebijakan   politik.   Karena   aspek   politik   ini,   baik   dalam   perspektif normatif dogmatis maupun dalam perspektif normatif empiris memilki spektrum   yang   sangat   luas (unlimitid ),   maka   lingkup   permasalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa sisi saja. Kajian normatif dogmatis dilakukan melalui penelusuran konsepsi tentang kebijakan politik   pemerintah   yang   didasarkan   pada   undang-undang   dan peraturan  yang   berlaku,  baik  berdasarkan   perangkat   hukum  yuridis formal maupun ketentuan normatif, agama, adat istiadat dan sistem sosial  dalam bingkai  empat  pilar  berbangsa, UUD-1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Adapun kajian normatif empiris dilakukan melalui penelusuran perangkat   operasional   kebijakan   politik   pemerintah,   baik   pusat maupun daerah, berupa naskah dokumenter, baik dalam bentuk produk kebijakan   politik   pemerintah   pusat   maupun   daerah,   dan   produk keputusan  tiap  organisasi  sosial  kemasyarakatan  ataupun  organisasi soial   keagamaan   tingkat   daerah,   maupun   dalam   bentuk   produk keputusan bersama dan persepakatan-perspakatan antar kelompok atau organisasi.   Secara   kontens,   kajian normatif   empiris ini   adalah beerkenaan dengan taraf sinkronisasi perangkat operasional kebijakan politik dalam menangani kasus Mesuji tersebut, baik secara vertikal maupun horizntal. Padxa sis lain, kontens kajian normatif empiris ini juga berkenaan dengan daya paksa dan efektivitas fungsinya dalam
19
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
mewujudkan   keamanan,   kerukunan,   kedamaian   dan   mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat lokal.
Adapun   skema   konseptual   penyelesaian   konflik   kasus pertanahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mencakup konsep   dan   model   penerapan   kebijakan   politik   dalam   menanganai konflik masyarakat Kabupaten Mesuji dengan PT.  SWA,   PT Silva, dan PT BSM Inhutani, 20 baik dalam konteks operasional keputusan bersama, maupun peraturan-peraturan pemerintah yang harus ditaati oleh masing-masing pihak. Secara empiris, obyek kajian ini adalah berkenaan dengan upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah bersama mayarakat dan pengusaha, serta beragam aksi kelompok-kelompok fasilitator atau LSM tingkat daerah. Pada sisi   lain,   konteks   obyek   kajian   ini   juga   berupa   daya   responsi   tiap organisasi   sosial   atau   LSM,   baik   dalam   bentuk   program   kerjanya maupun   kegiatan   empiris   horizontal   masyarakat   lokal   dalam memperjuangkan   hak   hidup   mereka   dan   menuntut   keadilan   serta menjaga keutuhan NKRI. Pada sisi lain, skema konseptual pertahanan keamanan juga meliputi faktual konflik pernah terjadi di Kabupaten Mesuji.
Kasus   Mesuji   harus   diselesaikan   secara   politis   oleh pemerintah,   karena   penaganannya   sangat   rumit   dan   menyangkut berbagai   kementerian   terkait.   Oleh   sebab   itulah   di   sini   politik berperan.   Karena   secara   teoritis,   kata   Meriam   Budihardjo,   politik mencakup berbagai bahasan konsep tentang masyarakat, kelas sosial,
20 Pihak   swasta   merupakan   partner   penting   pemerintah   dalam pembangunan.  Akan   tetapi   di   kalangan   swasta,   mereka   saling   bertanya   “masuk kategori partner apa sih kita ini, apa partner tidur, apa silent partner” sebab tidak sedikit jumlah usahawan swasta yang mengeluh mengenai amat sempitnya ruang geraknya   karena   ketatnya   birokrasi.   Lihat,     Lihat,   Nugroho, Indonesia   Sekitar
Th.2000, ( Jakarta, CV Rajawali, 1983), h. 174.
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
negara   kekuasaan,   kedaulatan,   hak   dan   kewajiban,   kemerdekaan, lembaga-lembaga   negara,   perubahan   sosial,   pembangunan   politik ( political development ), modernisasi dan lain sebagainya. 21 Sebab, jika tidak,   maka   kompleksitas   persoalan   akan   semakin   merunyamkan. Bahkan bisa saja “ditunggangi” oleh konflik kepentingan, sehingga merembet  dan mengatasna-makan agama, yang bernuansa etnis atau sejenisnya. Sejatinya menjadi persoalan yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Penjernihan persoalan yang kompleks seperti  ini, kata Bassam Tibi,  agama  memperoleh  fungsi yang   krusial. 22 Dengan   kata   lain,   resolusi   konflik   dapat   didekati dengan agama dan juga dengan kearifan budaya lokal.
Secara konseptual, penelitian ini akan menggambarkan tataran teoritik   bagaimana   konflik   pertanahan   di   Mesuji   dalam   suatu masyarakat yang memilki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tinggi,   kemudian   bagaimana   konflik   itu   bisa   berkembang   menjadi tragedi   berdarah,   konflik   kekerasan   berskala   nasional,   bahkan mengancam   disintegrasi   bangsa,   dan   di   mana   letak   dan   peran pemerintah   sebagai   fasilitator   yang   bertanggung   jawab   atas pertahanan   dan   keamanan   warga,   serta   menjamin   kehidupan   sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar tanah sengketa (register 45).
Terkait dengan apa yang dimasudkan dengan konflik di sini,
peneliti   sependapat   dengan   apa   yang   dikemukakan   oleh   Atho Mudzhar,   yaitu   suatu   keadaan   di   mana   sekelompok   orang   dengan identitas  yang   jelas,  terlibat   pertentangan   secara   sadar   dengan   satu kelompok   lain   atau   lebih,   karena   mengejar   tujuan-tujuan   yang bertentangan, baik dalam nilai maupun dalam klaim terhadap status, kekuasaan,   atau   sumber-sumber   daya   yang   terbatas   dan   dalam
21 Miriam   Budihardjo, Dasar-dasar   Ilmu   Politik, (Jakarta   :   PT   Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 30.
22 Bassam Tibi, Islam and The Cultural Accommodation of Social Change, (Boulder Sanfrancisco & Oxford, Westview Press, 1991), h. 130.
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
prosesnya ditandai oleh saling menetralisasi, mencederai, atau bahkan mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan. 23 Dalam konteks ini, yang berkonflik   adalah   warga   masyarakat   yang   tinggal   di   sekitar   tanah register 45 dengan para pengusaha perkebunan yang dibacking oleh pemerintah.

## Penutup
Provinsi   Lampung   memiliki   posisi   strategis   karena   berada pada   pintu   gerbang   dari   dan   menuju   Sumatra.   Penduduknya   pun beragam (pluralistis), oleh karena itu rawan konflik, terutama masalah agraria.   Konflik   pertanahan   sangat   kusut   karena   antara   konflik horizontal bersinggungan dengan konflik vertikal, bahkan ada pihak ketiga yaitu pemilik modal yang tidak saja dari dalam negeri, tetapi melibatkan pihak luar negeri. Kasus Mesuji adalah salah satu kasus saja yang diangkat sebagai fokus wacana, namun banyak lagi kasus- kasus yang lain tentang permasalahan pertanahan di Lampung yang belum terselesaikan secara tuntas.
Masalah   konflik   lahan   pertanian   di   Lampung,   terutama   di Mesuji   ini   perlu   mendapat   perhatian   dan   penangan   khusus   dari pemerintah, karena ndampak sosial dan politiknya sangat luas, bahkan tidak   berlebihan   jika   dikatakan   bisa   memicu   disintegrasi   bangsa. Orang sering mengkait-kaitkan konflik pertanahan ini dengan konflik agama atau SARA,  sebetulnya tidak. Hanya persoalan keberpihakan pemerintah saja yang mengabaikan aspek sosial dan rakyat kecil. Jadi di sini ada unsur ketidakadilan, agaknya pemerintah lebih cenderung
23 M. Atho Mudzhar, “Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama” dalam Moh. Soleh Isre (ed), Konflik Etno Religius Indonesia
Kontemporer, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan   Puslitbang   Kehidupan   Beragama   Bagian   Proyek   Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), h. 2.
22
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
memihak kepada para pengusaha, ini menurut penilaian rakyat kecil atau para penggarap.

## Daftar Pustaka
Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, ragam, Dan Masa Depannya, Yogyakarta : Qalam, 2004.
Bethke,  Jean, Democracy On Trial, New York : BasicBook, 1995.
Budihardjo,     Miriam, Dasar-dasar   Ilmu   Politik, Jakarta   :   PT
Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Efendi,   Firdaus,   (penyusun), Memberantas   Illegal   Logging Menyelamatkan Hutan dan Massa Depan Bangsa, Jakarta, Nuansa Madani, 2006.
Fukuyama, Francise, Kemenangan Kapitalisme Demokrasi Liberal,
(judul   asli   :   The   End   of   History   and   The   Last   Man), diterjemahkan   oleh   Muhammad   Hussein   Amrullah, Yogyakarta : PT Penebit Qalam, 2001.
Heynes,   Jeff, Demokrasi   dan   Masyarakat   Sipil   di   Dunia   Ketiga Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
Ismail,   Faisal, Republik   Bhinneka   Tunggal   Ika   Mengurai   isu-Isu Konflik,   Multikulturalisme,   Agama   dan   Sosial   Budaya, Jakarta   :   Kementerian   Agama   RI   Badan   Litbang   dan
Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
Mahfud,   Moh., Hukum   dan   Pilar-Pilar   Demokrasi, Yogyakarta   :
Gama Media, 1999.
Mudzhar, M. Atho,   “Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial   Bernuansa  Agama”   dalam   Moh.   Soleh   Isre   (ed), Konflik   Etno   Religius   Indonesia   Kontemporer, Jakarta   : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan   Puslitbang   Kehidupan   Beragama   Bagian
M. Sidi Ritaudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK...
Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003.
Nugroho, Indonesia Sekitar Th.2000, Jakarta, CV Rajawali, 1983.
O’dea,  Thomas   F., Sosiologi  Agama,   Suatu   Pengantar  Awal, Tim Peneerjemah Yasogama,, Jakarta CV Rajawali, 1987.
Pahrudin, Agus, dkk, “Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Lampung: Studi tentang Budaya Lokal   di   Lampung”   dalam,   Afif,   HM,   Saiful   Bahri (editor), Haronisasi   Agama   dan   Budaya   di   Indonesia,
Buku   1,, Jakarta   :   Balai   Penelitian   dan   Pengembangan Agama, 2009.
Poloma,   Margaret   M, Sosiologi   Kontemporer, Tim   Penerjemah Yasogama, Jakarta :, CV Rajawali, 1984.
Ranadireksa, Hendarmin, Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung : Fokus Media, 2007.
Robertsron,  Ian, Sosiology, Wort Publisher, Second Edition, 1981.
Shils,   Edward,     “Angkatan   Bersenjata   dalam   Pembangunan   Politik Negara-Negara   Baru,   (diterjemahkan   dari   John     H.
Kautsky   (ed), Political   Change   in   Underdeveloped Countries,   Nationalism   and   Communism, New   York, 1962), dalam Sartono Kartodirdjo, Elite dalam Perspektif Sejarah, Jakarta   :   Lembaga   Penelitian,   Pendidikan   dan
Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981.
Steinberg, David J., “Alam Kehidupan Petani” (Diterjemahkan dari
Steinberg David J, In Search for South East Asia, , dalam Sartono   Kartodirdjo, Elite   dalam   Perspektif   Sejarah, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial. LP3ES, 1981.
Sunggono,  Bambang , Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

## M. Sidi Riatudin: DISKURSUS ASPEK POLITIK ...
Tibi,   Bassam, Islam   and   The   Cultural   Accommodation   of   Social Change, Boulder Sanfrancisco & Oxford, Westview Press, 1991.