Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 232-245. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik
Government oversight by the Regional House of Representatives is not contrary to the Legal Status of the Regional Head as Member of the Political Party

## Rusmayadi
Advokad Bakti Keadilan E-mail: Rusmayadilafran@yahoo.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: Kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: This  paper  is  aimed  at  identifying  government  oversight  by  the  DPRD which does not conflict with the legal position of the regional head as a member of a political party as in the understanding that our country is a democratic country in which the DPRD controls the administrators of regional government.
The  position  of  regional  head  as  a  member  of  a  political  party  focuses  on  the supervision of the DPRD Through this legislative body, it can be seen that the function of the DPRD is a public control tool for local governments in terms of transparency, participation, accountability, democracy and justice.
This study uses a normative approach, namely the existence of theories and concepts that are put forward by the opinions of experts and legislation. based on the theory of political trias which was proposed by John Locke (1632-1704), and philosopher Monstequieu in 1748.
The results of this study, based on the growing issue that there are several regions where  regional  heads  still  use  their  progressive  rights  based  on  political  party policies to become the organization's place. So that all decisions are based on the assumptions of the supporting party on current government policies. As in Konawe district, the head of the area in the PAN party, Konawe Selatan Regency was stretched from the GOLKAR party and Bombana district was stretched by the PAN Party, each of  which  had  the  right  to  determine  the  Chairperson  of  the  DPRD  from  the  same party.
Thus it can be concluded that the function of government oversight by the DPRD does not conflict with the legal position of the regional head as a member of a political party  because  in  this  case  the  DPRD  is  a  media  control  society  in  overseeing  the wheels of regional head governance towards good governance.
Keyword: District head; DPRD Supervision Function; Political parties
Abstrak: Tulisan  ini  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  Pengawasan  pemerintahan oleh  DPRD  tidak  bertentangan  dengan  kedudukan  hukum  kepala  daerah  sebagai anggota  partai  politik  sebagaimana  dalam  paham  negara  kita  adalah  negara demokrasi yang mana peranan masyarakat dalam hal ini DPRD melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.
Kedudukan kepala daerah sebagai anggota partai politik dengan menitik beratkan pada pengawasan DPRD Melalui lembaga legislatif inilah dapat di lihat pelaksanaan fungsi  DPRD  sebagai  alat  kontrol  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  baik secara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, demokrasi dan berkeadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  normatif  yakni  adanya  teori  dan konsep  yang  di  kemukakan  oleh  pendapat  para  ahli  dan  perundang-undangan. berdasarkan  teori  yakni  trias  politika  yang  di  kemukakan  oleh  John  Locke  (1632- 1704), dan ahli filsuf Monstequieu pada tahun 1748.
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini,  berdasarkan  isu  yang  berkembang  bahwa  ada beberapa daerah yang kepala daerah yang masih menggunakan hak progresifnya berdasarkan kebijakan partai politik menjadi wadah organisasinya. Sehingga segala keputusan berdasarkan asumsi-asumsi dari pada partai pendukung atas kebijakan pemerintah saat ini. Seperti di kabupaten Konawe kepala daerah di usung dari partai PAN,  Kabupaten  Konawe  Selatan  di  usung  dari  partai  GOLKAR  dan  kabupaten Bombana di usung oleh Partai PAN yang mana masing-masing dari kepala daerah memiliki hak untuk menentukan Kedudukan Ketua DPRD dari partai yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik karena dalam hal ini DPRD sebagai media kontrol masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan kepala daerah menuju pemerintahan yang baik.
Kata kunci: Kepala Daerah; Fungsi Pengawasan DPRD; Partai Politik

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  ialah  negara  kesatuan  yang didesentralisasikan,  artinya  di  sini  negara  Indonesia  terdiri  dari  daerah-daerah,  bukan terdiri dari negara bagian, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan “Ne gara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  Undang- undang”. Kemudian pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut  asas  otonomi.  Dalam  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  rumah  tangga daerah, setiap daerah mempunyai kepala daerahnya masing-masing.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  atau  DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD  memiliki  fungsi  pengawasan,  yaitu  pengawasan  terhadap  Peraturan  Daerah (PERDA),  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  kebijakan  pemerintah  daerah dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah  dan  kerja  sama  Internasional  di daerah dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kewenangan  DPRD  dan  kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang  baik  ( good  governance ).  Penelitian  ini  bertitik  tolak  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar serta fakta yang di dapat  dalam  setiap  pengawasan  DPRD  sehingga  fungsi  pengawasan  yang  merupakan kewenangan DPRD tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal di  sebabkan  kepentingan  DPRD  berbeda-beda  dan  dapat  menyebabkan  sulitnya pengawasan di laksanakan secara baik.
Tugas  dan  wewenang  dari  kepala  daerah  antara  lain. 1 a.  Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), b. Mengajukan rancangan peraturan daerah, c. Menetapkan  peraturan  daerah  yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD,  d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja  daerah  (APBD),  kepada  DPRD  untuk  dibahas  dan  ditetapkan  bersama,  e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan serta g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun  hal  ini  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  kepala  daerah  tidak  akan berjalan  dengan  baik  ketika  kepala  daerah  yang  masih  menjadi  anggota  partai  politik bahkan menjabat sebagai ketua partai  politik, sehingga DPRD akan mengalami kendala dan kesulitan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah yang masih menjadi anggota partai politik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peran kepala daerah yang berasal dari dukungan  partai  politik  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,
1 Pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
mengingat dalam konteks saat ini kepala daerah yang berasal dari anggota partai politik akan  sulit  dilakukan  pengawasan  oleh  DPRD  hal  ini  disebabkan,  kepala  daerah  serta anggota DPRD ada yang berasal dari Partai politik yang sama sehingga fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah tidak akan berjalan sebagaimana tanggung jawab DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap kepala daerah.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  peneliti,  dengan  menganalisis  fungsi pengawasan pemerintahan oleh DPRD dalam kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota  partai  politik.  Secara  ilmiah  dapat  memberikan  suatu  gambaran  tentang Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Anggota Partai Politik sebagai satu kesatuan dari  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten.  Di  samping  itu  juga  dapat  memberikan gambaran  yang  seutuhnya  tentang  kenyataan  pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten oleh DPRD. Sehingga Penelitian ini berdasarkan metode penelitian normatif yaitu teori dan konsep kedaulatan rakyat, pemerintahan, partai politik dan kedudukan hukum serta Perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  mengkaji,  meneliti  dan menganalisis penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Fungsi Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam  paham  negara  hukum  demokrasi  peranan  masyarakat  untuk  melakukan pengendalian terhadap penyelenggara pemerintahan menjadi penting dalam rangka civil society. Lembaga  legislatif  dalam  pandangan  negara  hukum  demokrasi  adalah  lembaga pembuat Undang-Undang sekaligus melekat fungsi pengawasan dalam rangka check and balances .  Kalau  legislatif  kuat  dalam  pelaksanaan  fungsinya  sebagai  pembuat  Undang- Undang (UU) dan pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melahirkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Sebaliknya, kalau legislatif lemah akan melahirkan pemerintahan yang amburadul  dan  manajemen  pemerintahan  menjadi  rusak,  Unsur-unsur  penting  dalam penataan  pemerintahan,  termasuk  penataan  pengawasan  pemerintahan  maka  negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), yakni taat pada hukum,
transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas,  demokrasi,  dan  keadilan  hanya  menjadi  slogan belaka, alhasil dapat melahirkan pemerintahan Abunawas 2 .
Fungsi pengawasan yang sedemikian besar yang dimiliki oleh legislatif mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pertanggungjawaban,  kalau  dilaksanakan secara  maksimal  dan  tidak  disalahgunakan  akan  melahirkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik, tidak akan terjadi pembobolan sehingga dapat merugikan daerah atau negara. Mandeknya fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) misalnya disebabkan karena lembaga legislatif yang sejatinya melaksanakan fungsinya dalam hal pengawasan telah ikut konspirasi persekongkolan yang dimana Kepala Daerahnya berasal dari  partai  koalisi  yang  besar  dilembaga  legislatif.  Salah  satu  aspek  penting  dari  fungsi DPRD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang  No.  27  Tahun  2009  Tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  adalah  fungsi pengawasan ( legilative control ). Dari berbagai referensi dan teori yang melahirkan negara dan  pemerintahan,  seperti  doktrin  trias  politik  yang  membagi  kekuasaan  menjadi  tiga bagian sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di berbagai negara.
Doktrin trias politika dipahami sebagai suatu prinsip normatif yang menyatakan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan  oleh  pihak  yang  berkuasa,  dengan  demikian,  diharapkan  pelaksanaan demokrasi dan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Untuk pertama kalinya doktrin ini dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Monstiquieu (1689-1755), doktrin ini biasanya ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan ( separation of pawer ). Filsuf Inggris,
John Locke, mengemukakan konsep ini dalam bukunya Two Treaties on Civil Goverment (1690) yang ditulisnya sebagai  kritik atas kekuasaan  absolut  dari raja-raja Stuart serta membenarkan  Revolusi  Gemilang  ( The  Glorious  Revolution )  tahun  1688  yang dimenangkan oleh parlemen Inggris menurut, John Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, dan kekuasaan Federatif, masing-masing kekuasaan ini terpisah-pisah satu sama lain.
Kekuasaan  legislatif  menurut  Monstequieu  adalah  kekuasaan  membuat  Undang- Undang, kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ada pemisahan fungsi pemerintah tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan terpisah. Menurut Monstequieu  kalau  kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan  eksekutif  disatukan  dalam  satu
2 Hendra  Karianga. Politik  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara .  Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2013. hlm. 311.
orang  atau  dalam  satu  badan  penguasa,  maka  tak  akan  ada  kemerdekaan.  Pemisahan kekuasaan  dalam  rangka  menjamin  terselenggaranya  kemerdekaan  individu,  dalam kerangka itulah diperlukan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
Strategi dan perencanaan pembangunan di Indonesia oleh Konstitusi kita (Negara Indonesia),  telah  membuka  peluang  yang  sangat  besar  dan  strategis  untuk  pencapaian tujuan  Negara  Republik  Indonesia.  Karena  itu  daerah  yang  paling  sentral  dijadikan pembangunan berbasis otonom adalah kabupaten dan kota (di setiap provinsi) dalam hal ini  titik  fokus  pada  efektivitas  pengawasan  DPRD  kabupaten  dan  kota  dalam pembangunan  daerah.  Hal  ini  sangat  penting  karena  keberadaan  DPRD  dalam mengimplementasikan  fungsi  pengawasan  sangat  menentukan  keberhasilan  kepala daerah dan jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan di daerah yang dilandasi oleh asas-asas pemerintahan yang baik.
Salah satu fungsi DPRD yang sentral  menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan  adalah  fungsi  pengawasan.  Dalam  hukum  administrasi  negara  fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif  dan preventif  yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekuensinya adalah semua kebijakan pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  program-programnya  tidak  serta  merta dimentahkan oleh karena sebuah pengawasan.

## Kedudukan Hukum Kepala Daerah
Termasuk  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah.  Secara  riil,  keberhasilan dalam  melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  itu  adalah  sebagai  arus besar  dalam  pemikiran  dan  kehendak  yang  berkembang  di  setiap  momen  pemilihan kepala  daerah  (Pilkada)  secara  langsung  untuk  memperoleh  sosok  yang  benar-benar sesuai  dengan  harapan  masyarakat  setempat.  Dan  hal  ini  seharusnya  kedudukan  calon kepala daerah ketika sudah terpilih secara demokratis lewat usungan partai politik atau koalisi  beberapa  partai  politik  dan  menjadi  kepala  daerah,  sudah  seharusnya  melepas atribut kepartaian atau keanggotaannya sebagai bagian dari partai politik tersebut.
Pada tataran konseptual, pencermatan atas perjalanan pemilihan kepala daerah ini sebenarnya  muncul  atas  dasar  tarik  ulur  kewenangan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Namun  di  sepanjang sejarah  hukum  administrasi  pemerintahan,  mengedepannya  pemilihan  kepala  daerah
secara langsung ini baru dapat direalisasikan setelah reformasi pasca krisis multidimensi, termasuk atas pemerintahan negara tahun 1998. Masa ini seolah menjadi kran kebebasan bagi ekspresi masyarakat di semua bidang kehidupan. 3
Jauh sebelum itu, pemilihan secara langsung atas kepemimpinan formal pada ranah publik hanya sampai pada batas pemimpin lokal tingkat desa. Bahkan pemilihan kepala desa di pulau Jawa sudah dilakukan semenjak penjajahan Belanda atau jauh sebelum itu dengan  konsekuensi  dipilihnya  seorang  kepala  desa  yang  mempunyai  akses  kekuasaan atas rakyatnya. Akses kekuasaan di desa biasanya senantiasa berkorelasi dengan kekuatan ekonomi, kekuatan otot dan kepiawaian mengelola sumber-sumber perbedaan yang ada di masyarakat desa.
Budaya  lokal  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  jenisnya  beragam  itu,  ketika bersentuhan  dengan  sistem  demokrasi  kemudian  melahirkan  dua  pandangan  yang berbeda.  Pertama,  budaya  politik  demokratis  tidak  memiliki  akar  dalam  budaya  lokal masyarakat. Kedua, nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variannya telah tumbuh sejak lama di Indonesia seiring dengan dinamika budaya lokal masyarakat. 4
Setelah Indonesia merdeka, posisi pemerintahan daerah lebih mengemuka sebagai bagian  dari  pelaksanaan  otonomi  yang  mengedepankan  dominasi  pemerintah  pusat. Pemerintah  daerah  lebih  mengedepankan  sebagai  pelaksana  dari  berbagai  kebijakan pusat. Dalam hubungan ini, tarik ulur di dalam permasalahan yang berkisar pada otonomi daerah pada satu sisi dan negara kesatuan pada sisi lain sudah berlangsung lama. Tepatnya semenjak  kemerdekaan  Indonesia  yang  secara  formal  memastikan  bentuk  negara kesatuan.  Baik  permasalahan  yang  berkisar  pada  otonomi  daerah  maupun  negara kesatuan itu sama-sama mempergunakan referensi demokrasi sebagai satu ukuran untuk menyebut bahwa keduanya berada dalam satu bingkai demokrasi.
Di dalam negara  kesatuan  Republik Indonesia, demokrasi yang dimaksudkan itu adalah  demokrasi  Pancasila.  Sebutannya  mudah  dijelaskan  tetapi  ketika  diurai, mengandung  semacam  ajaran  yang  abstrak  dan  dari  operasional.  Bahkan operasionalisasinya senantiasa dinilai tidak terlepas dari politik kepentingan, khususnya oleh  penguasa.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  perkembangan  berikutnya  baik  para  pejabat,
3 Samsul Wahidin. Hukum Pemerintahan Daerah, ”Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah” . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 62.
4 Siti Zuhro dkk. Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan . Yogyakarta: Ombak,. 2009. hlm. 2
apalagi warga masyarakat mulai ragu untuk menyebut bahwa demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila, apalagi analisis lebih lanjut dari itu semakin sayup dan jauh.
Dengan  demikian  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  unsur  pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah. Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga terdiri dari 2 (dua) unsur yakni, unsur kepala daerah dan unsur perangkat daerah. Kepala daerah merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan  juga  memimpin  pelaksanaan  pemerintah  daerah  dan  sekaligus  juga  sebagai penanggung  jawab  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kepala daerah,  sampai  saat  ini  dipilih  secara  demokratis,  baik  melalui  usungan  partai  politik maupun lewat pencalonan independen, pemilihan tersebut dilakukan atau dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat daerah yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
Jauh sebelum itu, pemilihan secara langsung atas kepemimpinan formal pada ranah publik hanya sampai pada batas pemimpin lokal tingkat desa. Bahkan pemilihan kepala desa di pulau Jawa sudah dilakukan semenjak penjajahan Belanda atau jauh sebelum itu dengan  konsekuensi  dipilihnya  seorang  kepala  desa  yang  mempunyai  akses  kekuasaan atas rakyatnya. Setelah Indonesia merdeka, posisi pemerintahan daerah lebih mengemuka sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  otonomi  yang  mengedepankan  dominasi  pemerintah pusat.  Pemerintah  daerah  lebih  mengedepankan  sebagai  pelaksana  dari  berbagai kebijakan pusat. Dalam hubungan ini, tarik ulur di dalam permasalahan yang berkisar pada otonomi daerah pada satu sisi dan negara kesatuan pada sisi lain sudah berlangsung lama. Tepatnya  semenjak  kemerdekaan  Indonesia  yang  secara  formal  memastikan  bentuk negara kesatuan. Baik permasalahan yang berkisar pada otonomi daerah maupun negara kesatuan itu sama-sama mempergunakan referensi demokrasi sebagai satu ukuran untuk menyebut bahwa keduanya berada dalam satu bingkai demokrasi.
Kepala daerah di Indonesia terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati  sebagai  Kepala  Daerah  Kabupaten,  dan  Walikota  Sebagai  Kepala  Daerah  Kota. Dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  memiliki  tugas, fungsi,  kewenangan  dan  kewajiban  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban seorang  kepala daerah senantiasa berubah-ubah antara satu Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang lainnya tentang
pemerintahan  daerah,  dan  sangat  tergantung  pada  dinamika  masyarakat  daerah  dan tuntutan dari dinamika pemerintahan daerah itu sendiri. 5
Terkait  dengan  persoalan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sangat erat  hubungannya  dengan  pemberian  dan  pelimpahan  kewenangan  antara  unsur pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, karena kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak lain adalah wujud dari pendistribusian kekuasaan eksekutif, dari Presiden kepada pemerintah daerah.

## Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pemerintahan  oleh  DPRD  dalam  Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik
Daerah sebagai panggung politik telah menjadi arena atau drama politik bagi masyarakat lokal,  terutama  dari  para  elitenya.  Pada  era  sekarang  ini,  peristiwa  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  (Pemilukada)  tak  kurang  menariknya  dengan  pemilu  nasional.  Bahkan dalam  hal-hal  tertentu,  peristiwa  Pemilukada  tampak  lebih  sensitif  dan  menarik  untuk dikaji  dari  pemilu  nasional.  Ketika  diterapkan  pemilihan  langsung  di  berbagai  daerah hampir  setiap  pesta  demokrasi  di  daerah  selalu  diwarnai  konflik,  ketegangan,  dan berbagai dinamika politik yang lebih keras dan tajam.
Kebijakan desentralisasi kekuasaan yang kini telah berlangsung kemudian berjalan semakin menarik ketika bersentuhan dengan budaya-budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia  yang  jenisnya  sangat  plural.  Langgam  dan  budaya  di  daerah  bukan  sekedar menjadi  ornamen,  melainkan  justru  menjadi  penentu  bagi  berlangsungnya  dramatika politik lokal, termasuk praktik demokrasi di daerah.
Di  level  legislatif,  fenomena  serupa  tak  kalah  mengerikannya,  banyak  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan yang memadai dalam menjalankan proses pengawasan dan legislasi. Kurangnya kepedulian ataupun respons para wakil rakyat dalam menjalankan tugas pengawasan menimbulkan dampak negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini disebabkan kepala daerah dan wakil rakyat berasal dari partai yang sama sehingga  proses  pengawasan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  rakyat.  Salah  satu contohnya adalah kurangnya perhatian dan respons wakil rakyat terhadap aspirasi warga. Produk Undang-Undang daerah kerap kali cenderung menindas kepentingan rakyat yang
5 Rahyunir Rauf. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Nusamedia, 2018. hlm. 36
memilihnya.  Banyak  fakta  dan  anekdot  terkait  keterbatasan  kemampuan  wakil  rakyat berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat. 6
Dapat di lihat Fenomena politik dinasti yang sekarang ini muncul utamanya seiring dengan terkuaknya praktik politik di Provinsi Banten . Bahwa Provinsi Banten sebelumnya telah dikuasai oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten sejak  2007-2017,  dan  politik  dinasti  telah  menggurita  dalam  struktur  politik Banten . Posisi-posisi penting dan strategis banyak dipegang oleh keluarga besar Atut Chosiyah.
Salah  satu  imbas  dari  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah menjamurnya  dinasti  dan  oligarki  politik  dai  daerah.  Apa  yang  terjadi  di  era  otonomi daerah  dan  desentralisasi  ini  bukanlah  desentralisasi  dalam  arti  yang  sesungguhnya. Melainkan sebaliknya fenomena ini di era otonomi dan desentralisasi ini justru ditandai dengan  menguatnya  arus  oligarki  dan  dinasti  politik,  baik  yang  terjadi  dalam  konteks kedaerahan juga melibatkan institusi partai politik. Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi  dengan  munculnya  dinasti  politik  yang  memunculkan  raja-raja  kecil  di  daerah. Sementara di partai politik ditunjukkan dengan kuatnya arus sentralisasi kebijakan partai politik. Sekarang ini, kebijakan adapun dalam sebuah partai politik selalu ditentukan dari pusat. Termasuk para anggota dewan di parlemen yang berasal dari beragam partai politik harus mengikuti kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan pusat partai.
Otoritas pimpinan pusat partai politik atau minimal dewan pimpinan pusat sebuah partai terlihat sangat dominan. Apalagi soal pimpinan  kepala daerah,  penentunya tidak lain adalah pimpinan pusat. Kader yang hendak diturunkan menjadi pimpinan daerah dari sebuah  partai  politik,  selalu  ditentukan  dari  pimpinan  pusat  parpol.  Akhirnya  otoritas pusat partai yang terlalu dominan itu sering kali bertentangan dengan aspirasi warga atau konstituen partai di daerah. Inilah paradoks otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Apa  yang  terjadi,  justru  dinasti  politik  dan  sentralisasi  kekuasaan  dan  wajahnya  yang baru. 7
Dinasti dan oligarki politik, secara sektoral dan struktural, bukan hanya terjadi di sekitar partai politik saja tetapi juga disektor pemerintahan. Hal ini kemudian membawa ambiguitas dan absurditas eksistensi parpol sebagai pilar demokrasi. Munculnya dinasti dan oligarki partai politik itu, kemudian mengubah fungsi utama parpol.
6 Abd.  Halim. Politik  Lokal,  Aktor,  Problem,  dan  Konflik  Dalam  Arus  Demokratisasi .  Malang  Jatim:  Intrans Publishing, 2018. hlm. 118
Sehubungan dengan hak tersebut dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan di usung oleh partai politik atau koalisi beberapa partai politik dapat meningkatkan  legitimasi  politiknya  dalam  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, sekaligus menciptakan ( checks and balances ) dalam hubungannya dengan DPRD.
Namun apabila DPRD terlalu lemah atau dikuasai oleh partai politik yang sama dengan kepala daerah akan menciptakan ( power shift ) ke arah ( executive heavy ). Oleh karena itu pemberdayaan DPRD dalam hal pengawasan bersama masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif daerah dengan DPRD. 8
Pemahaman antara eksekutif daerah dan DPRD terhadap rencana strategi daerah, baik  jangka  panjang  maupun  menengah,  memberikan  kesamaan  persepsi  mengenai bagaimana  seharusnya  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  pelayanan terhadap  warganya,  kesamaan  persepsi  ini  sangat  penting  menciptakan  kesamaan pemikiran dan arah kegiatan eksekutif daerah dan DPRD.
Pola hubungan kepala daerah dengan DPRD tergantung paradigma yang digunakan pada  peraturan  perundang-undangan,  yang  mengatur  pemerintahan  daerah.  Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pertanyaan filosofis sebagai berikut,  Siapa,  mengerjakan  apa,  bagaimana  caranya.  Pertanyaan  siapa  berkaitan  erat dengan kedudukan masing-masing, baik unsur kepala daerah maupun unsur DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Pertanyaan mengerjakan apa berkaitan erat dengan tugas pokok  dan  fungsi  lembaga  masing-masing.  Sedangkan  pertanyaan  bagaimana  caranya, berkaitan  erat  dengan  mekanisme  dan  prosedur  kerja  sesuai  kedudukan  dan  tugas pokoknya masing-masing.
Dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka DPRD adalah sebagai unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Istilah  ini  di  kenal  dengan  istilah  unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan DPRD sejajar dan merupakan mitra kepala  daerah,  dengan  fungsi  masing-masing.  DPRD  lebih  banyak  menjalankan  fungsi mengatur,  mengawasi  dalam  bentuk  membuat  kebijakan  berupa  peraturan  daerah, sedangkan  kepala  daerah  lebih  banyak  menjalankan  fungsi  mengurus,  dalam  bentuk pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan DPRD.
8 Rahyunir Rauf. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Nusamedia,. 2018. hlm. 313
Hal yang perlu diperhatikan kemudian dalam konteks negara kesatuan penerapan asas  sentralisasi  dan  desentralisasi  dalam  organisasi  negara  bangsa  tidak  bersifat dikotomi  melainkan  kontinum.  Artinya  pemerintah  pusat  tidak  mungkin menyelenggarakan  semua  urusan  pemerintahan  ditangannya  secara  sentralisasi  atau sebaliknya  pemerintah  daerah  sepenuhnya  menyelenggarakan  semua  urusan pemerintahan  yang  diserahkan.  Yang  bisa  dilakukan  adalah,  selalu  terdapat  sejumlah urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan  secara  sentralisasi  beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apa pun  yang  diselenggarakan  sepenuhnya  secara  desentralisasi.  Urusan  pemerintah  yang menyangkut  kepentingan  dan  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara  lazimnya diselenggarakan  secara  sentralisasi  dan  dekonsentrasi  sedangkan  urusan  yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi 9
Berdasarkan penjelasan  di atas, maka  dapat diketahui bahwa  ke  depannya guna menjalin  hubungan  yang  lebih  harmonis  unsur  kepala  daerah  dan  unsur  DPRD  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya, lembaga DPRD dengan badan legislasinya dan kepala daerah perlu duduk bersama  untuk  menetapkan  agenda  legislatif  daerah,  antara  lain  memuat  rencana penyusunan rancangan peraturan daerah selama lima tahun. Termasuk pembagian tugas, proses  penyusunannya  bisa  dengan  menggunakan  hak  inisiatif  dewan  atau  diajukan eksekutif daerah.
Sehingga kedudukan DPRD sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah yang mempunyai andil besar dalam penataan pemerintahan daerah agar dalam masa rencana satuan  kerja  maupun  rencana  kerja  lima  tahun  ke  depan  memiliki  gambaran  untuk peningkatan daerah atau wilayah yang memiliki pimpinan tertinggi pada wilayah tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, maka pada Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  model  pertanggungjawaban  kepala  daerah terlihat  adanya  perbedaan  sangat  mendasar  dimana  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut kepala daerah bertanggungjawab  kepada  lembaga  DPRD  dan  setiap  tahun  kepala  daerah  wajib
9 Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publising),
2015, hlm 333. Lihat juga di Muhammad Junaidi, Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah ,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  1  Issue  1,  March  2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350, diakses 11 April 2019, hlm. 64-74.
menyampaikan semacam progress report laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai fungsi kontrol dan pengawasan, yang tidak bermuara kepada pemecatan, akan tetapi lebih kepada pemberian saran-saran dan masukan-masukan atau rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.

## KESIMPULAN
Pada  hakikatnya  otonomi  daerah  diberikan  kepada  rakyat  sebagai  satu  kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dan  dalam pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang berfungsi sesuai kewenangan pengawasan dengan dibantu oleh  perangkat  daerah  lainnya.  Dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  demokrasi yang  dimaksudkan  itu  adalah  demokrasi  Pancasila.  Sebutannya  mudah  ketika  diurai, mengandung  semacam  ajaran  yang  abstrak  dan  dari  operasional.  Bahkan operasionalisasinya senantiasa dinilai tidak terlepas dari kepentingan politik, khususnya oleh penguasa.

## Daftar Pustaka
Buku
Halim, Abd. Politik Lokal, Aktor, Problem, dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi . Malang Jatim, Intrans Publishing, 2018.
Karianga,  Hendra. Politik  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Negara .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
Rauf, Rahyunir. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Nusamedia, 2018.
Sirajuddin dan Winardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publising), 2015.
Wahidin,  Samsul. Hukum  Pemerintahan  Daerah,  ”Mengawasi  Pemilihan  Umum  Kepala Dae rah” . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Zuhro,  Siti  dkk. Demokrasi  Lokal  Perubahan  dan  Kesinambungan .  Yogyakarta:  Ombak,
2009.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

## e-jurnal
Junaidi,  Muhammad, Reposisi  Eksekutif  Review  Terhadap  Peraturan  Daerah  dalam Kerangka Otonomi Daerah , Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 1, March 2017 http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2350, diakses 11 April 2019.