PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## KEDUDUKAN DEBITUR DALAM MELAKSANAKAN SCHULD DAN HAFTUNG

## TERHADAP LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Melia Putri Purnama Sari 1 ; Susilowati Suparto Dajaan 2 .
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40115
E-Mail : Melia18003@mail.unpad.ac.id Naskah diterima : 24/11/2023, revisi : 12/12/2023, disetujui 23/12/2023

## ABSTRACT
The purpose of writing this article is to provide information and understanding about services that make life practical, namely  the presence of information technology- based money lending and borrowing agreements (P2P lending). This peer to peer lending fintech service has two categories, namely legal and illegal. Article 1131 of the Civil Code the  debtor  is  obliged  to  fulfill  his  achievements towards  the  creditor.  This  is  due  to  the attachment of schuld and haftung as elements of the obligation to the debtor so that the creditor  has  the  right  to  demand  that  his  performance  be  returned.  This  writing  was carried  out  using  a  normative  juridical  method,  namely  using  literature  study  data collection  techniques  through  analysis  of  the  main  issues  and  sources  of  relevant  legal products. Virtual lending and borrowing agreements (P2P lending) are regulated based on the Financial Services Authority Regulations and the Civil Code.
Keywords: Debtor, Peer To Peer Lending

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  ialah  guna  memberikan  informasi  dan pemahaman  tentang  pelayanan  yang  membuat  kehidupan  menjadi  praktis  yaitu hadirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending). Layanan fintech peer to peer lending ini memiliki dua kategori yaitu legal dan ilegal. Pasal 1131 KUHPerdata debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya terhadap kreditur. Hal tersebut dikarenakan melekatnya schuld dan haftung sebagai unsur dari perikatan terhadap  debitur  sehingga  kreditur  berhak  untuk  menuntut  agar  prestasinya  kembali. Dalam  penulisan  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  yakni  menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui analisis pokok masalah dan sumber dari  produk  hukum  yang  relevan.  Perjanjian  pinjam  meminjam  secara  virtual  (P2P lending) telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci : Debitur, Peer To Peer Lending
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## A. Pendahuluan
Perkembangan  era  digital  telah  memberikan  berbagai  layanan  yang  memudahkan kehidupan  masyarakat  luas,  diantaranya  adalah  munculnya  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  atau peer  to  peer  lending (P2P lending ). Peer  to  peer lending ini merupakan sebuah layanan peminjaman yang secara langsung menghubungkan pihak yang membutuhkan pinjaman (debitur) dengan pihak yang memberikan pinjaman tersebut  (kreditur)  secara  online. 1 Melalui  layanan  P2P lending ini,  debitur  yang membutuhkan dana dengan jumlah tertentu secara cepat mendapatkan pinjaman tersebut tanpa  mengajukan  kredit  ke  bank. 2 Proses  peminjaman  dalam  layanan  P2P lending ini berbasis  teknologi  yaitu  dengan  mengakses  aplikasi  yang  sudah  ditentukan  serta  dapat diperoleh  melalui  platform Play  Store ataupun App  Store .  Aplikasi fintech layanan  P2P lending ini seperti Akulaku, AdaKami, AdaPundi, Kredit Pintar, UKU, dan lainnya. Layanan P2P lending ini  tentu  berbeda  dengan  fasilitas  yang  dikeluarkan  oleh  perbankan  seperti kredit,  dimana  debitur  yang  membutuhkan  pinjaman  harus  mengunjungi  kantor  dengan sistem aturan perbankan yang telah ditentukan. 3 Keunggulan dalam melakukan pinjaman dengan layanan peer to peer lending ini tidak harus mengagunkan objek benda tertentu, hal ini  berbeda  dengan  fasilitas  yang  dikeluarkan  oleh  sektor  perbankan  ketika  mengajukan kredit.
Pada awalnya penggunaan metode peer to peer lending ini dilakukan oleh perusahaan Zopa  di  Inggris  pada  tahun  2005  kemudian  diikuti  Amerika, 4 hingga  menyebar  luas  ke berbagai negara salah satunya Indonesia. Indonesia mulai menerapkan sistem P2P lending ini  di  tahun  2015  yang  dikelola  oleh  perusahaan  KoinWorks. 5 Maraknya  pelayanan  P2P lending dimasa kini, memprediksikan bahwa pertumbuhan lender atau pendana (kreditur) akan  semakin  meningkat  dalam  mengalokasikan  dana.  Pengguna  layanan fintech P2P lending ini  perlu  memperhatikan  terlebih  dahulu  apakah  platform  yang  akan  digunakan tersebut legal atau ilegal. Layanan industri finansial peer to peer lending berlisensi (legal) memiliki ciri salah satunya terdapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengatur biaya  pinjaman  secara  keseluruhan  dengan  kisaran  0.05-0.8  persen  per  hari,  sedangkan fintech P2P lending ilegal tidak memiliki izin dari OJK dan dalam memberikan bunga  dan
1 Mutia  Fauzia,  “Peer  to  Peer  Lending:  Pengertian,  Cara  Kerja,  dan  Untung  Ruginya”, https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung- ruginya, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 11.11 WIB).
2 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending , Jurnal Hukum Ius Quia Lustum , Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 321.
3 Ibid.
4 http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 13.36 WIB).
5 AFPI, “Perkembangan P2P lending di Indonesia”, https://www.afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p- lending-di- indonesia#:~:text=Lalu%2C%20perusahaan%20P2P%20lending%20manakah%20yang%20pertama%20kali,awal%20mu la%20munculnya%20KoinWorks%20di%20tahun%202015%20silam,  (diakses  pada  tanggal  26-11-2023  pukul  14.06 WIB).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
denda  pun dengan  nilai  yang  sangat  tinggi  bahkan  cenderung  tidak  jelas  penagihannya. 6 Pada  tahun  2022,  OJK  menerbitkan  sebuah  peraturan  khusus  terkait  P2P lending yang diatur  dalam  ketentuan  nomor  10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/ Fintech P2P Lending ).
Hadirnya  ketentuan  POJK  LPBBTI  ini  bertujuan  guna  mengembangkan  industri keuangan  yang  dapat  mendorong  pengembangan  sumber  pembiayaan  alternatif, mempermudah dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi melalui layanan  keuangan  berbasis  teknologi  informasi. 7 Peraturan  yang  dikenal  dengan Nomor 10/POJK.05/2022 ini juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini telah disesuaikan agar dapat mengikuti perkembangan terkini di bidangnya. Sebuah industri yang beroperasi dengan kecepatan tinggi sekaligus memberikan  kontribusi  signifikan  dan  menawarkan  kondisi  ideal. 8 Dasar  hukum  yang dikeluarkan oleh OJK memberikan sebuah kepastian hukum bagi para debitur (konsumen) sebagai pengguna layanan fintech P2P lending .
Sebagai pengguna layanan fintech P2P lending debitur hendaknya menganalisa terlebih dahulu tentang platform yang akan digunakan. Pada dasarnya platform peer to peer lending ini masih banyak yang ilegal, dalam artian belum memiliki sertifikasi izin dari OJK. Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  menyatakan  bahwa  pemberi  pinjaman  online  (P2P lending )  yang melakukan  tanpa  izin  atau  menawarkan  pinjaman  ilegal  dapat  dikenakan  sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan usahanya.  Debitur  yang  memperoleh  uang  dari  pemberi  pinjaman  ilegal  tersebut  dapat mengalami  kesulitan  dalam  membayar  utangnya  karena  bunga  yang  tinggi  dan  praktik penagihan yang tidak adil. Dalam hal ini, debitur disarankan untuk memilih pinjaman yang sah (legal) dan memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka untuk menghindari  konsekuensi  yang  tidak  menguntungkan. 9 Di  Indonesia  kasus  mengenai pinjaman  online  (P2P lending )  ilegal  ini  sering  kali  terjadi  oleh  debitur  yang  terkena gangguan  psikis  akibat  penagihan  dari debt  collector yang  tidak  manusiawi  serta  suku bunga yang meningkat dan tidak berujung lunas, hingga berakhir merenggut nyawa debitur.
Peristiwa tersebut salah satunya menimpa debitur asal Wonogiri, Jawa Tengah, yang mengakhiri hidupnya karena terlilit utang akibat meminjam uang melalui 23 aplikasi fintech P2P lending ilegal, salah satunya platform Fulus Mujur yang dikelola oleh Koperasi Simpan
6 Puri  Pintek,  “Perbedaan  Fintech  Ilegal  dan  Legal,  Ciri-Ciri  Hingga  Cara  Kerjanya  Menurut  OJK”, https://pintek.id/blog/fintech-ilegal/, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 15.49 WIB).
7 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Siaran  Pers  Ojk  Perkuat  Operasional Fintech  Peer  To  Peer  Lending ”, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer- to-Peer-Lending-/SP%20
%20OJK%20PERKUAT%20OPERASIONAL%20FINTECH%20PEER%20TO%20PEER%20LENDING.pdf, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 20.13 WIB).
8 Ibid.
9 Yosea  Iskandar,  “Pinjol  Ilegal:  Aturan  Main,  Potensi  Pelanggaran  dan  Akibat  Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi-pelanggaran-dan-akibat-hukumnya- lt617a3db6a017b, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 22.49 WIB).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Pinjam  Solusi  Andalan  Bersama.  Hal  ini  diungkapkan  langsung  oleh  Direktorat  Tindak Pidana  Ekonomi  Khusus  (Dittipideksus)  Bareskrim  Polri,  yang  berhasil  membongkar perkara  pinjaman  online  ilegal. 10 Di  Indonesia  kasus  pinjaman  online  ilegal  ini  semakin marak sejak tahun 2018, bahkan hingga kini OJK sering menerima laporan berupa aduan dari  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  observasi  dari  tim  pengamat  ekonomi,  maraknya praktik peer to peer lending ilegal ini disebabkan akibat lemahnya sistem pengawasan dan penegak hukum terhadap perusahaan yang dianggap curang, sehingga regulasi aturan yang berlaku saat ini masih perlu dikritisi. 11
Berdasarkan permasalahan yang ada di era teknologi canggih kini, menyadarkan bahwa para  pengguna  layanan fintech ini  perlu  memperhatikan  lebih  lanjut  terkait  legalitas platform dan konsekuensi yang akan diterima debitur. Debitur sebagai pengguna layanan peer to peer lending ini perlu juga memahami posisinya dalam memenuhi prestasi kepada kreditur. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya dampak bagi debitur maupun kreditur di  kemudian  hari. Orisinilitas  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  ialah mengacu pada  sebuah  jurnal  tahun  2018  yang  ditulis  oleh  Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama Ramli  dengan  mengangkat  judul  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam Peer  To  Peer Lending ”.  Artikel  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  jelas  berbeda  dengan  jurnal  tersebut, konsentrasi  dalam  pembahasan  ini  lebih  mengacu  pada  kedudukan  debitur  sebagai pengguna layanan pinjaman online ilegal ketika memenuhi prestasinya.

## B. Metode Penelitian
Artikel ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi  kepustakaan. 12 Penelitian  hukum  normatif  dapat  disebut  sebagai  observasi  hukum doktrinal,  sebagaimana  pandangan  ini  diungkapkan  oleh  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny Ibrahim.  Objek  penelitian  normatif  adalah  perpaduan  antara  hukum  tertulis  seperti peraturan hukum dengan das sein , yaitu kenyataan yang ada dalam praktik. 13 Pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan ini melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Proses  pengumpulan  dokumen  hukum  sering  dilakukan  melalui tahapan penelitian kepustakaan dengan penelitian media digital ( virtual Research ), karena keadaan  dunia  saat  ini  berada  pada  tahap  penelitian  dengan  menggunakan  akses  yang berbasis teknologi.
10 Aulia  Damayanti,  “Deretan  Kasus  Pinjol  Ilegal:  Dibayar  Nggak  Lunas-lunas,  Korban  Bunuh  Diri”, https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh- diri, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.32 WIB).
11 BBC  News  Indonesia,  “Pinjol  Ilegal  Bermunculan  Akibat  Lemahnya  Sistem  Hingga  Perilaku  Masyarakat Konsumtif  Sehingga  Terjerat  Lintah  Digital”,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599,  (Diakses  pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.48).
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 23.
13 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Kencana, 2016, hlm. 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kewajiban  Debitur  Sebagai  Pengguna  Layanan Fintech P2P Lending Ilegal Berdasarkan Peraturan Berlaku di Indonesia
Kehadiran  layanan fintech P2P lending ini  sebenarnya  dapat  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  dana  khususnya  dalam keadaan genting, namun apabila menggunakan layanan ilegal terkadang debitur harus menerima konsekuensinya pada kondisi apapun. Berbeda halnya dengan sistem kredit lingkup  perbankan,  dimana  nasabah  diharuskan  memberikan  agunan  terhadap  bank bahkan saat pengajuan pinjaman pun tidak semudah proses peer to peer lending . Dalam praktiknya peminjaman dana di layanan fintech peer to peer lending ini sangatlah mudah yaitu  hanya  cukup  memasukan  data  pribadi  termasuk  penyerahan  identitas  Kartu Tanda Penduduk (KTP). Layanan P2P lending ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu legal  dan  ilegal.  Layanan  P2P lending ilegal  ini  ialah  sebuah  platform  yang  belum mendapatkan sertifikasi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga mengakibatkan aplikasi tersebut tidak terdaftar. Pelayanan P2P lending legal telah diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 14
LPBBTI  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan kreditur dengan debitur dalam melakukan pendanaan konvensional melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, sehingga layanan peer to peer lending ini telah memiliki aturan khusus yang berlaku. Berbeda halnya dengan layanan pinjaman  online  yang  masih  ilegal,  dikarenakan  dalam  segi  kedudukan  perusahaan, bunga,  denda,  dan  konsekuensinya  pasti  tidak  jelas.  Pasal  8  ayat  (1)  POJK  10/2022 menegaskan bahwa pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha peer to peer lending diwajibkan untuk mendapatkan izin dari OJK, serta bentuk dari perusahaannya harus berbadan hukum dengan modal yang disetor minimal sebesar 25 miliar rupiah pada saat awal  mula  didirikan. 15 Saat  ini  jumlah  layanan  P2P lending legal  sebanyak  101 perusahaan,  berdasarkan  informasi  dari  OJK,  kini  layanan  pinjaman  online  semakin bekurang  tepat  di  akhir  tahun  2023. 16 Pengertian  dari argumentum  a  contrario memberikan  penjelasan  sebaliknya  dari  peristiwa  konkrit  dihubungkan  dengan undang-undang 17 , yaitu adanya layanan P2P lending ilegal.
Dalam  menggunakan  layanan peer  to  peer  lending legal  ataupun  ilegal  ini  tidak menjadikan  adanya  perbedaan  bagi  kedudukan  debitur.  Debitur  yang  menggunakan layanan fintech P2P lending ilegal  ini  memiliki  kewajiban  yang  sama  pada  umumnya dalam memenuhi sebuah prestasi terhadap kreditur. Peristiwa hukum tersebut sudah
14 Nafiatul Munawaroh, “Pinjol
Ilegal
Tak Usah
Dibayar, Benarkah?”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjol-ilegal-tak-usah-dibayar--benarkah-lt61b092a637d7f,  (diakses  pada tanggal 28-11-2023 pukul 17.39 WIB).
15 Ibid.
16 Erwina  Rachmi  Puspapertiwi.dkk,  “Cek  Daftar  101  Pinjol  Legal  OJK  Terbaru  per  Oktober  2023”, https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/091500165/cek-daftar-101-pinjol-legal-ojk-terbaru-per-oktober- 2023, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 18.26 WIB).
17 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.69.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
mutlak  diatur  dan  dijelaskan  dalam  buku  III  KUHPerdata  yaitu  tentang  perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu (kreditur)  berhak  atas  mendapatkan  prestasi  sedangkan  pihak  lain  (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. 18 Pengertian tersebut membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara debitur dengan kreditur dalam layanan fintech P2P lending ini didalamnya terikat sebuah perjanjian, sebagaimana berdasarkan pasal  1233  KUHPerdata  sumber  perikatan  timbul  karena  undang-undang  begitupula perjanjian. 19 Penjelasan  tersebut  menegaskan  bahwa  debitur  tetap  menjalankan kewajibannya ( schuld ) untuk memenuhi sebuah prestasi walaupun platform pinjaman online  yang  digunakan  berstatus  ilegal,  sebagaimana  hal  ini  bentuk  tanggung  jawab ( haftung ) debitur terhadap kreditur. 20
2. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Prestasi Sebagai Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Ilegal  Berdasarkan  Ketentuan  Hukum  Positif Indonesia
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  antara  debitur  dengan  kreditur  dalam  layanan fintech peer to peer lending ini merupakan  salah satu bentuk dari jenis perjanjian riil yaitu  pinjam  meminjam  yang  telah  diatur  pada  ketentuan  pasal  1754  KUHPerdata. Unsur  dari  perjanjian riil adalah  timbulnya  kata  sepakat  di  antara  para  pihak,  serta harus  ada  penyerahan  objek  perjanjiannya. 21 Pengertian  tersebut  berlaku  juga  bagi perjanjian  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  melalui  pelantara  platform  digital  (P2P lending ),  karena  layanan fintech tersebut  pada  dasarnya  menghubungkan  antara pemberi  dana  dengan  penerima  dana.  Meninjau  dari  ketentuan  POJK  Nomor 10/POJK.05/2022, dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis layanan fintech peer to peer landing ini menimbulkan dua perjanjian yang dilakukan. Pertama, perjanjian antara pemberi  dana  dan  penyelenggara  P2P lending berkaitan  dengan  jumlah  pendanaan, besaran  komisi,  mekanisme  penagihan  pendanaan,  mitigasi  risiko  jika  pendanaan macet, dan sebagainya. Kedua, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan  dengan  jumlah  pendanaan,  besaran  angsuran,  biaya  terkait,  denda,  dan sebagainya. 22
Kedudukan layanan fintech peer to peer lending ini ialah sebagai penyelenggara akses pinjam  meminjam  secara  virtual  serta  pengelola  pendanaan  dari  pemberi  dana keduanya  dapat  diposisikan  sebagai  kreditur. 23 Pihak  kreditur  dalam  layanan fintech P2P lending legal ataupun ilegal memberikan kuasa kepada pihak ketiga sebagai debt collector untuk melakukan somasi terhadap debitur apabila wanprestasi, sehingga debt
18 Bambang  Daru  Nugroho, Hukum  Perdata  Indonesia  Integrasi  Hukum  Eropa  Kontinental  Ke  Dalam  Sistem Hukum Adat Dan Nasional , Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 106.
19 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: PT. Alumni, 1985, hlm. 202.
20 Loc.Cit ., Bambang Daru Nugroho, hlm. 106.
21 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 73.
22 M.  Agus  Yozami,  “Wajibkah  Membayar  Utang  Pinjol  Ilegal?  Ini  Penjelasan  Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/berita/a/wajibkah-membayar-utang-pinjol-ilegal-ini-penjelasan-hukumnya- lt6462eeceee3a1?page=3, (diakses pada tanggal 19-11-2023 pukul 00.24 WIB).
23 Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
collector tersebut akan bertindak atas nama pemberi kuasa. 24 Dalam praktiknya, cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector kepada debitur seringkali menggunakan kekerasan, terror, dan intimidasi. Hal tersebut membuktikan banyaknya peristiwa yang mengguncang psikis debitur akibat dari tindakan para debt collector dalam memberikan somasi. Terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh kreditur dan pihak ketiga, debitur tetap harus memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
Pinjaman online (P2P lending ) ilegal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius  bagi  debitur  apabila  tidak  melunasi  pinjamannya.  Dalam  hal  ini, debitur  dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata, tergantung pada kebijakan masing-masing penyelenggara  pinjaman  online  ilegal. 25 Hal  tersebut  berdasarkan  pemahaman  dari unsur perikatan yang menjelaskan bahwa debitur harus memenuhi schuld dan haftung atas  suatu  prestasi  yang  diterima  dari  kreditur  walaupun  badan  usaha  yang digunakannya  ilegal.  Adanya  persetujuan  dalam  sebuah  kontrak  yang  dibuat  antara debitur  dengan  kreditur  pada  saat  debitur  mengajukan  sebuah  pinjaman  terhadap layanan  P2P lending ilegal,  secara  otomatis  debitur  selaku  pihak  yang  menerima pinjaman menyetujui isi dari klausul disertai dengan segala bentuk konsekuensi yang diberikan oleh kreditur.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Hubungan hukum antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman didefinisikan sebagai  hubungan  pinjam  meminjam  uang  menurut  KUHPerdata.  Perjanjian  pinjam meminjam yang dilakukan secara virtual hal ini dikenal sebagai layanan fintech peer to peer landing yang berstatus legal ataupun ilegal. Debitur tetap menjalankan kewajibannya yaitu memenuhi prestasi atas suatu hal yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana tergantung pihak kreditur yang menentukan.
24 Putri  Purbasari  Raharningtyas  Marditia  dan  Michelle  Widjaja,  “Model  Pertanggungjawaban  Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) Atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur”, Jurnal Majalah Hukum Nasional , Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 251.
25 Loc.Cit ., Yosea Iskandar.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional , Bandung: PT. Refika Aditama, 2017. Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Depok: Kencana, 2016.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: PT. Alumni, 1985. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2007.
B. Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
C. Jurnal
Putri  Purbasari  Raharningtyas  Marditia  dan  Michelle  Widjaja,  “Model Pertanggungjawaban Kreditur Pinjaman Online Kepada Pemilik Kontak Seluler (Non  Debitur)  Atas  Akses  Ilegal  Pada  Kontak  Debitur”, Jurnal  Majalah  Hukum Nasional , Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 251.
Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending , Jurnal Hukum Ius Quia Lustum , Vol. 25 No. 2, 2018.
D. Artikel Online AFPI, “Perkembangan P2P lending di Indonesia”, https://www.afpi.or.id/articles/detail/perkembangan-p2p-lending-di- indonesia#:~:text=Lalu%2C%20perusahaan%20P2P%20lending%20manakah %20yang%20pertama%20kali,awal%20mula%20munculnya%20KoinWorks% 20di%20tahun%202015%20silam,  (diakses  pada  tanggal  26-11-2023  pukul 14.06 WIB).
Aulia  Damayanti,  “Deretan  Kasus  Pinjol  Ilegal:  Dibayar  Nggak  Lunas-lunas,  Korban Bunuh  Diri”,  https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus- pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh-diri, (diakses pada tanggal 28-11-2023 pukul 12.32 WIB).
BBC  News  Indonesia,  “Pinjol  Ilegal  Bermunculan  Akibat  Lemahnya  Sistem  Hingga Perilaku  Masyarakat  Konsumtif  Sehingga  Terjerat  Lintah  Digital”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599,  (Diakses  pada  tanggal 28-11-2023 pukul 12.48).
Erwina Rachmi Puspapertiwi.dkk, “Cek Daftar 101 Pinjol Legal OJK Terbaru per Oktober 2023”, https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/091500165/cek- daftar-101-pinjol-legal-ojk-terbaru-per-oktober-2023, (diakses pada tanggal 28- 11-2023 pukul 18.26 WIB).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 64-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Mutia  Fauzia,  “Peer  to  Peer  Lending:  Pengertian,  Cara  Kerja,  dan  Untung  Ruginya”, https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer- lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya,  (diakses  pada  tanggal  26- 11-2023 pukul 11.11 WIB).
M. Agus Yozami, “Wajibkah Membayar Utang Pinjol Ilegal? Ini Penjelasan Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/berita/a/wajibkah-membayar-utang-pinjol- ilegal-ini-penjelasan-hukumnya-lt6462eeceee3a1?page=3, (diakses pada tanggal 19-11-2023 pukul 00.24 WIB). Nafiatul Munawaroh, “Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar, Benarkah?”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjol-ilegal-tak-usah-dibayar-- benarkah-lt61b092a637d7f,  (diakses  pada  tanggal  28-11-2023  pukul  17.39 WIB).
Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Siaran  Pers  Ojk  Perkuat  Operasional  Fintech  Peer  To  Peer Lending”,
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Documents/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer- Lending-/SP%20
%20OJK%20PERKUAT%20OPERASIONAL%20FINTECH%20PEER%20TO%20 PEER%20LENDING.pdf, (diakses pada tanggal 26-11-2023 pukul 20.13 WIB). Puri Pintek, “Perbedaan Fintech Ilegal dan Legal, Ciri-Ciri Hingga Cara Kerjanya Menurut OJK”,  https://pintek.id/blog/fintech-ilegal/,  (diakses  pada  tanggal  26-11-2023 pukul 15.49 WIB).
Yosea Iskandar, “Pinjol Ilegal: Aturan Main, Potensi Pelanggaran dan Akibat Hukumnya”, https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjol-ilegal--aturan-main--potensi- pelanggaran-dan-akibat-hukumnya-lt617a3db6a017b,  (diakses  pada  tanggal 26-11-2023 pukul 22.49 WIB).