DOI: doi.org/10.21009/JPEB.005.1.7

## PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN, INDUSTRI MARITIM DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Tumpal Manik
Universitas Maritim Raja Ali Haji tmanik@umrah.ac.id
Henry Eryanto Universitas Negeri Jakarta henry@unj.ac.id
Lia Suprihartini Universitas Maritim Raja Ali Haji Lia_supri@umrah.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research to  create  the  border  region  of  investment development  model,  the  maritime  industry  investment  development  model  and Free  Trade  Zone  development  model effect on increase  the  welfareof  coastal communities.The research location is in the of Riau Islands Province at Batam, Bintan  and  Karimun  in  2016  with  200  research  data. Analysis  of  the  research through modeling path diagram, goodness of fit test (GOF) and the test results prove  that  the  model  evaluation  through  feasibility  test  models  of  assessment criteria Goodness of Fit (GOF) proved to be a model drawn up by researchers is the model has fit so that the model is said to fit the observed data development investment has met the criteria GOF through the test. Analysis of the research through modeling path diagram, goodness of fit test (GOF) and the test results prove  that  the  model  evaluation  through  feasibility  studies  Goodness  of  Fit (GOF) proven models arranged by researchers is the model has fit so that the model is said to fit the observed data to develop investment meets the criteria GOF through  Chi-square  test,  probability  of>  0.05,  CMIN  /  DF≤2,00, RMSEA≤0,08,  GFI≥0,90,  AGFI≥0,90,  TLI≥0,90,  NFI≥0,90,  CFI≥  0.95.  The results  of  the  research  hypotheses  prove  that  the  investment  development  of border  region,  maritime  industry  and  Free  Trade  Zone significant  effect on increase the welfareof coastal communities in Riau Islands Province at Batam, Bintan and Karimun.
Keywords : Investment  Development  of  border  region  Maritime  Industry,  the Frontier,  the  Free  Trade  Zone  (Free  Trade  Zone),  Coastal Community Welfare

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menciptakan  kawasan  model pengembangan investasi, model investasi pengembangan industri maritim dan model  pengembangan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  di  Provinsi  Kepulauan Riau  di  Batam,  Bintan  dan  Karimun  pada  tahun  2016 dengan  200  data penelitian. Analisis penelitian melalui diagram jalur pemodelan, goodness of fit test (GOF)  dan  hasil  pengujian  membuktikan  bahwa  model  evaluasi  melalui model  uji  kelayakan  kriteria  penilaian Goodness  of  Fit (GOF)  terbukti  menjadi model  yang  disusun  oleh  peneliti  yaitu  model  Sudah  sesuai  sehingga  model dikatakan  sesuai  dengan  investasi  pengembangan  data  yang  teramati  telah memenuhi  kriteria  GOF  melalui  pengujian.  Analisis  penelitian  melalui  diagram jalur  pemodelan, goodness  of  fit  test (GOF)  dan  hasil  pengujian  membuktikan bahwa  model  evaluasi  melalui  studi  kelayakan Goodness  of  Fit (GOF)  model terbukti  dimodelkan  kata  Agar  sesuai  dengan  data  yang  teramati  untuk mengembangkan  investasi  memenuhi  kriteria  GOF  Melalui  uji  Chi-kuadrat, probabilitas>  0,05,  CMIN  /  DF≤2,00,  RMSEA≤0,08,  GFI≥0,90,  AGFI≥0,90,  TLI ≥0,90, NFI≥0,90, CFI ≥ 0,95. Hasil dari hipotesis penelitian membuktikan bahwa pengembangan  investasi  boder  wilayah,  industri  maritim  dan  zona perdagangan bebas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Bintan dan Karimun.
Kata kunci: Pengembangan Investasi boder wilayah Industri Kelautan,
Perbatasan,Kawasan  Perdagangan  Bebas  ( Free  Trade  Zone ),
Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

## PENDAHULUAN
Upaya  mendorong  pengem- bangan  investasi  bidang  kelautan berbasis  maritim,  didasari per- timbangan  bahwa Indonesia  me- miliki  garis pantai  terpanjang  kedua di  dunia, yang  dapat  dimanfaatkan untuk pengembangan investasi.Pengembangan pem- bangunan bidang kelautan ini, sesuai dengan visi Indonesia tentang poros maritim yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat  menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT)  ke- 9  Asia  Timur,  di  Nay  Pyi  Taw, Myanmar,  pada  akhir  tahun  2014. Menurut Jokowo, Indonesia merupakan poros  maritim  dunia dikarenakan  letak  Indonesia  yang berada  di  antara  dua  samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lebih dari itu, adanya
prioritas pembangunan Jokowi
dalam  bidang konektivitas  maritim, melalui  pembangunan  tol  laut, deep seaport , logistic, industri perkapalan, dan  pariwisata  maritim,  sangat relevan dengan pengembangan
http://doi.org/10.21009/JPEB
investasi tersebut. Berdasarkan data juga  diketahui, Indonesia  memiliki tiga  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan  1,5  juta  dollar  AS  per hari,  setara  dengan  sekitar  Rp  18 miliar perhari.
Kepulauan  Riau  (Kepri)  seba- gai  provinsi  yang memiliki  wilayah lautan  lebih  luas  daripada  darat- annya merupakan salah satu propinsi wilayah maritim yang ada di Indonesia.  Kepri  sebagai  wilayah maritim  sudah  saatnya  mengem- bangkan  bidang  industri  maritim, seperti: mindustri transportasi perhubungan laut, pariwisata bahari, perikanan  tangkap,  pertambangan dan  energi. Potensi  alam  laut  ini merupakan  andalan  kekayaan  yang dimilki Kepri dalam menjawab tantangan  perkenomian  berbasis maritim  dengan  potensi  ini  Provinsi Kepri  dapat  meningkatkan  pertum- buhan  perekonomian  dan  kesejah- teraan  masyarakat  setempat  khu- susnya  masyarakat  pesisir  yang termarjinalkan di Indonesia.
Industri  maritim  dan  kawasan perdagangan  bebas di  Provinsi
Kepulauan  Riau masih  cerah  dan menggairahkan mengingat dua pertiga  wilayah  Indonesia  berupa laut  dengan  potensi  dan  prospek yang  sangat  luar  biasa.  Maka  dari itu,  butuh  banyak  lagi  menarik investor baik lokal maupun international untuk mau berinvestasi pada  industri  maritim  di Kepri
sebagai  wilayah  perbatasan  dan kawasan  perdagangan  bebas  ( free trade zone) .
Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian atau  kajian  sejenis  yang dilakukan  sebelumnya.  Itu  karena
dalam  penelitian  terdahulu  berfokus pada  penyusunan  model,  strategi, dan  kebijakan  ditinjau  dari  wilayah perbatasan,  industri  maritim dan kawasan  perdagangan  bebas( free trade zone) saja. Hal tersebut mendorong tim peneliti untuk mengkaji  serta  menganalisis  lebih lanjut tentang “Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim dan Kawasan Perdagangan  Bebas  dalam  Me- ningkatkan  Kesejahteraan  Masya- rakat  Pesisir  di  Provinsi  Kepu-lauan Riau”.
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menyusun ; 1)  Model pengembangan investasi pada wilayah perbatasan, industri maritim dan kawasan perdagangan di
Provinsi Kepri (Batam,  Bintan  dan Karimun), 2) Tersedianya identifikasi pengaruh  model  pengembangan investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Kepri (Batam,  Bintan  dan Karimun.  3) Tersusunnya  strategi kebijakan  yang  perlu  dan  dapat diambil  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan pengembangan
investasi  berdasarkan  hasil  model yang  dibangun pada  Kota  Batam, Kabupaten  Bintan  dan  Kabupaten
Karimun di Provinsi  Kepulauan Riau.

## KAJIAN TEORITIK Pengembangan Investasi
Menurut Reinhold (Reinhold, 2008),faktor pendorong pengem- bangan kawasan perbatasan adalah faktor  prospek  usaha  meliputi  daya tarik  kawasan,  image  kawasan,
prospek kawasan, kelancaran supply ,  kinerja,  tingkat  penjualan,
http://doi.org/10.21009/JPEB
pengelolaan kemudahan perijinan usaha  meliputi  kemudahan ijin  usaha,  kenyamanan  usaha, kesediaan fasilitas pendukung penunjang kesiapan kawasan
meliputi perumahan  dan  stabilitas keamanan, serta perdagangan jasa.
Kawasan  perbatasan  antar negara  memiliki  potensi  strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam  hal  pengembangan  industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini akan  memberikan  peluang  bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda ( multiplier effects ) (Effendi, 2012).
Tipologi  pengembangan  kawa- san  perbatasan  dikembangkan Wu (2001), terdiri dari beberapa analisis tipelogi pengembangan  kawasan perbatasan,  antara  lain:  1)  tipe wilayah perbatasan,  2)  hubungan ekonomi,  3)  kerangka  institusi  atau pemerintah,  3)  tipe  perusahaan,  4) jaringan  infrastruktur,  5)  migrasi,  6) perbedaan  upah  buruh.  Tipologi  ini melalui pendekatan.
Program mengubah paradigma kawasan  perbatasan  dan  wilayah pesisir menjadi  kawasan  investasi membutuhkan  regulasi  dan  sistem yang tepat untuk memberikan kemudahan  bagi  investor  untuk masuk ke kawasan tersebut, khusunya  dalam  menghadapi  MEA, termasuk faktor-faktor pengembang- an kawasan perbatasan yang
dipengaruhi oleh 1) Penataan kelembagaan dan
pelayanan penanaman  modal,  2)  Promosi dan
meningkatkan daya tarik para penanaman  modal atau  investor,  3)
Ketersediaan  infrastruktur  sebagai sarana dan prasarana .

## Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan
Penataan  kelembagaan  dan pelayanan penanaman modal, mempengaruhi pengembangan  in- vestasi  wilayah  perbatasan  sebagai dasar kajian dalam penelitian ini dan menjadi indikator yang sangat penting untuk dianalisis untuk menyusun  model  penelitian  sejauh mana  peranan  dari  kelembagaan dan pelayanan  penanaman  modal dalam mengembangan  investasi wilayah  perbatasan terdiri  dari: 1) Peraturan  pemerintah,  2) Keter- sediaan  kelembagaan  pelayanan penanaman  modal,  3) Penata- an/pengelolaan  kedudukan  institusi penanaman  modal,  4) Regulasi kemudahan  dan  kebijakan  terhadap calon penanam modal, 5) Terlaksananya  koordinasi  kebijakan penanaman  modal  antara  Instansi Penanaman  Modal  (IPMP)dengan
SKPD  terkait,  6) Terlaksananya koordinasi  kebijakan  penanaman modal  antara  pemerintah  daerah dengan  calon  penanam  modal,  7) Terlaksananya  koordinasi  kebijakan penanaman  modal  antara  pemerin- tah provinsi dengan kabupaten/kota.
Melalui Promosi, pengembang- an  investasi  untuk  mencari  calon investor dapat dilakukan melalui dua acara, yakni promosi dengan informasi kualitas investasi fortofolio atau  jasa  keuangan  dan  kedua adalah  promosi  sektor  riil.  Upaya mempercepat  pertumbuhan  ekono- mi  di  Kepri,  maka  pengembangan
http://doi.org/10.21009/JPEB
sektor-sektor unggulan dapat dimulai  dengan  melakukan  promosi yang  efektif  untuk  mengundang investor,  baik  lokal  maupun  luar negeri  dengan  bauran  promosi tradisional meliputi
berbagai metode,  mengkomunikasikan  man- faat  produk  maupun  jasa.  Strategi yang  dilakukan  untuk  mencapai  hal tersebut  adalah  strategi  aglomerasi, sinkronisasi,  koordinasi,  bantuan ahli, litbang pendidikan sertapromosi dengan  pendekatan  klaster  hasil laut ((BKPM, 2011).
Menurut Sihaloho (Sihaloho,
2009), terdapat  sejumlah  faktor yang  mempengaruhi  kondusifitas iklim  berinvestasi  di
Indonesia.
Faktor-faktor  tersebut  menyangkut stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi,  kondisi  infrastruktur  dasar (listrik,  telekomunikasi  dan  pra- sarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya  sektor  pembiayaan dan  pasar  tenaga  kerja  (termasuk isu-isu perburuhan),regulasi dan perpajakan,  birokrasi  (dalam  waktu dan biaya yang diciptakan), masalah goodgovernance ,  konsistensi  dan kepastian  dalam  kebijakan  pe- merintah  yang  langsung  maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan  neto  atas  biaya  resiko jangka panjang
darikegiatan investasi,  dan  hak  milik  mulai  dari tanah sampai kontrak
Pengembangan  Investasi  Industri Maritim
Maritim  merupakan  wilayah yang memiliki laut lebih luas daripada  daratan.  Maritim  juga menyangkut kelompok  dari  satuan kelautan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan  dengan  pengelolaan
dan  pemanfaatan  sumberdaya  laut dan  lingkungannya.  Sektor  kelautan mencakup  kegiatan-kegiatan  pe- manfaatan,  penambangan,  angkut- an dan jasa-jasalainnya yang berada di wilayah pesisir maupun di lautan,  termasuk  kegiatan  industri kemaritiman (Kusumastanto, 2014).
Keterpaduan  darat  dan  laut dalam pembangunan harus menjadi dasar  spasial  serta  berorientasi pada  wawasan  nasional  maupun global dengan mengutamakan kepentingan  nasional.  Perspektif pembangunan  negara  maritim  juga didasari bahwa keberlanjutan pembangunan guna mencapai keberlanjutan bangsa Indonesia (Kusumastanto, 2014). Klasifikasi potensi sumber daya maritim yang dapat dikembangkan di Provonsi Kepulauan  Riau,  antara  lain:  1) Potensi  perikanan  tangkap  laut, 2)Potensi  Budidaya  perikanan  dan rumput laut, 3)Potensi Industri pengolahan  hasil  perikanan,  4) Potensi industri bioteknologi
kelautan,  5)  Potensi  pertambangan seperti:  minyak  bumi,  gas  dan bauksit, 6)Potensi Energi terbarukan (agin,  ombak,  pasang,  matahari). Potensi  Wisata  bahari  antara  lain pantai,  pulau,  laut,  karang  dan kapal, 7) Potensi transportasi perhubungan untuk jangkauan nasional dan internasional, 8) Potensi  Bangunan  kelautan  seperti contoh  dermaga,  konstruksi  dan rekayasa, 9)Potensi Benda berharga  dan  warisan  budaya  atau cultural heritage (Manik, 2014). Perpres  RI  No. 39  Tahun 2014, mendambah  daftar  peluang dan potensi pengembangan
http://doi.org/10.21009/JPEB
investasi  di bidang  kemaritiman tentang daftar bidang usaha dengan persyaratan  di  bidang  penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, antara lain: 1) perikanan, 2)  usaha  pengolahan  hasil  pe- rikanan,  3)  pembesaran  dan  pem- benihan ikan laut, 4) usaha pengolahan  hasil  perikanan,  5) industri  penggaraman/pengeringan ikan  dan  biota  perairan  lainnya, 6) usaha  pengolahan  hasil  perikanan, 7)  usaha  pemasaran,  distribusi, perdagangan  besar,  dan  ekspor hasil perikanan.
Mandat  UU  No.10  tahun  2009 tentang kepariwisataan Bab IV pasal 7,  8,  dan  9 pembangunan  Kepari- wisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang  terdiri  atas rencana induk pembangunan kepariwisataan  nasional,  rencana induk  pembangunan  kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan  kepariwisataankabu- paten/kota, hal ini sesuai dengan PP
No.  50  tahun  2011,  memiliki  visi yaitu Terwujudnya Indonesia sebagai  negara  tujuan  pariwisata berkelas  dunia,  berdaya  saing, berkelanjutan,  mampu  mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan  rakyat.Pembangunan kepariwisataan  nasional  meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,  industri  pariwisata  dan kelembagaan kepariwisataan.
Produk  dan  daya  tarik  yang
dapat
dikembangkan pada pariwisata  bahari  di  Batam, Bintan dan  Karimun  Provinsi  Kepulauan Riau  diantaranya  adalah  wisata bisnis,  wisata  pantai,  wisata  alam dan wisata olah raga (Manik, 2014).
Menurut  Dahuri (Dahuri,  2010), sektor  kegiatan  pariwisata  bahari mencakup  kegiatan-kegiatan pari- wisata  bahari,  pariwisata  pantai, jasa  penunjang  pariwisata  bahari seperti  hotel,  penginapan,  restoran, rumah  makan  serta  jasa  penunjang pariwisara bahari.
Potensi industri maritim bidang industri  perkapalan  dan  transportasi laut  menjadi  peluang  bisnis  yang prospektif  di  Kepri,  sehingga  akan lebih muda untuk mengundang para investor  melakukan  investasi  juga berpotensi melakukan berbagai kerjasama  dengan  negara-negara tujuan ekspor sehingga dapat menambah devisa pemerintah. Revitalisasi industri galangan kapalengan  investasi  sebesar  Rp 10,80  triliun seperti  kapal  kontainer,
barang  perintis, bulk  carrier,  tug  & barge ,  tanker  dan  kapal  rakyat mencapai  Rp  101,74  triliun.  Serta pengadaan  kapal  patroli  dari  kelas IA  sampai  dengan  kelas  V  senilai Rp 6,04 trilium (Suroso, 2015).
Potensi industri maritim bidang transportasi perhubungan laut harus didukung industri perkapalan sebagai  bagian  eleman  industri maritim,  industri  ini  disebut  industri padat  karya  dan  padat  modal  yang memiliki daya saing tinggi. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan sangat penting, makapihak  pemerintah  dan  swasta diharapkan saling berkolaborasi dan bekerjasama  memfasilitasi  elemen- elemen pembangunan industri transportasi
perhubungan laut seperti  contoh  pelayanan  sarana dermaga,  pengelolaan  pelabuhan dan industri  perkapalan (Manik,
2014).

## Pengembangan  Investasi  Kawas- an Perdagangan Bebas
Posisi  geografis  Kepri  sangat strategis  menjadikan  masa  depan menjadi  lebih  penting,  dilihat  dari segi ekonomi global, karena ekonomi dunia/global telah bergeser dari Eropa, Amerika menuju ke Asia dan pusat-pusat perekonomian dunia  yang  ada  di  Jepang,  Korea, Taiwan,  Cina,  India,  Rusia,  yang kesemuanya itu dicapai oleh pedagang-pedagang dari Eropa maupun  Amerika  lewat  laut  harus melewati  selat  malaka,  dan  begitu juga sebaliknya (Dimyati, 2009). Pengembangan
investasi kawasan  perdagangan  bebas  di wilayah Kota  Batam,  Kabupaten Bintan  dan  Kabupaten  Karimun di Provinsi  Kepulauan  Riau  dikaji berdasarkan  analisis  faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: 1) Pengembangan  industri  manu- faktur,  2)  Pengembangan  jasa,  3) Pengembangan sistem  pendukung ( support  sistem )  industri  perdangan bebas.
Dasar hukum Penetapan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  (KPBPB)  Batam, Bintan,  Karimun  (BBK)  merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK) dalam  bentuk  KPBPB,  dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah  Singapura  melalui  PP No.46/2007  untuk  Batam,    PP No.47/2007  untuk  Bintan  dan  PP No.48/2007  untuk  Karimun  sesuai pula  Peraturan  Presiden  No.  9,  10, dan  11  Tahun  2008  tentang  Dewan
Kawasan  KPBPB  Batam,  Bintan,
Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Kawasan  Perdagangan  Bebas dan  Pelabuhan  Bebas  (KPBPB) Batam,  Bintan,  Karimun  (BBK) merupakan  salah  satu  Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan  pengembangan  kawasan ini,  telah  terdapat  suatu  proses penandatanganan  kesepakatan  ker- jasama  ekonomi  antara  Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Singapura.  Kesepakatan  kerjasama tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan  adanya  penetapan  lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan  Pemerintah  No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007  untuk  KPBPB  Bintan dan  PP  No.48/2007  untuk  KPBPB Karimun.  Dalam  rangka  upaya operasionalisasi KPBPB Batam,
Bintan,  Karimun  telah  ditetapkan pula  Peraturan  Presiden  No.  9,  10, dan  11  Tahun  2008  tentang  Dewan Kawasan  KPBPB  Batam,  Bintan, Karimun  sebagai  bentuk  kelem- bagaannya.  Tujuan  penetapan  ka- wasan  perdagangan  bebas  adalah untuk meningkatkan pertubuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayah tersebut.
Model  pengembangan  sistem pendukung  (BBK PP  No.48/2007), industri  perdangan  bebas  dalam pengembangan  investasi  kawasan perdagangan  bebasantara  lain: 1) Insentif kegiatan riset dan pengembangan,  2) Kebijakan  kete- nagakerjaan,  3) Koordinasi  dan penyederhanaan  prosedur  perijinan investasi  melalui  pelayanan  satu
http://doi.org/10.21009/JPEB
pintu di Badan Pengusahaan masing-masing kawasan, (4) Koordinasi  kemitraan  pemerintah- swasta  dalam  pembangunan,  5) Infrastruktur,  6) Kemitraan  antara Badan  Pengusahaan  dan  institusi pengelola,  operator  bertaraf  dunia dalam  pengelolaan  kawasan,  7) Jaminan  keamanan  investasi  dan kepastian  usaha,  8) Tenaga  kerja yang terampil dan world-class professionals ,  9) Infrastruktur  yang moderen dan memadai yang
didukung oleh IT.
Meningkatkan Kesejateraan

## Masyarakat Pesisir
Keputusan  Menteri  Kelautan Dan  Perikanan  No.18  Tahun  2004 tentang  pedoman  umum  pelak- sanaan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), menco- ba  meletakan  kembali dasar-dasar pengembangan kawasan pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Startegi penanggulang- an  pengentasan  kemiskinan  pada masyarakat  pesisir  yaitu  dengan mendirikan  unit  kegiatan  masya- rakat  misalnya  mendidikan  KUB (kelompok  usaha  bersama),  khusus para nelayan adanya bantuan kepada  masyarakat  yang  tidak mampu  membeli  peralatan  ikan tangkap  misalnya  penyediaan  kapal sederhana,  penyediaan  jaring  atau alat tangkap, sedangkan hasil sumberdaya alam laut diolah menajdi  poduk  tahan  lama  dalam bentuk kemasan.
Pembinaan  layanan  dengan menyediakan  ruang  yang  memadai bagi  kegiatan  masyarakat  pesisir, yakni pemberian modal usaha dibidang  industi  kelautan,  prasana
dan prasarana untuk membantu unit kegiatan  usaha  masyarakat  pesisir dan
menyediakan fasilitas
pengelolaan  pemanfaatan  sumber daya  laut. Meningkatkan  kesejah- teraan  masyarakat  pesisir  menggu- nakan  berbagai  model  dan  prinsip pengelolaan yang terpadu dilakukan berdasarkan analisis perspektif yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan)  dan  pemerintah  yang dikenal  dengan Co-management yang  menghindari  peran  dominan yang  berlebihan  dari  satu  pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan  aspirasi  pada  satu pihak.
Model yang dibanguan dalam penelitian  ini  diidentifikasi  melalui faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengembangan investasi dikontruksi menjadi  kuesioner  yang  diapli- kasikan menjadi path diagram model menggunakan,  SPSS  dan
SEM  dengan  Tools  Amos  V.22 untuk pengembangan investasi wilayah perbatasan, industri maritim dan  kawasan  perdagangan  bebas dalam  meningkakan  kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sedangkan hipotesis  yang  dikaji  adalah  secara parsial  diduga  terdapat  pengaruh pegembangan investasi wilayah perbatasan,  industri  maritim  dan kawsan perdagangan
bebas berpengaruh terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepri (Batam, Bintan dan Karimun).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  memilih  lokasi di  Kota  Batam,  Kabupaten  Bintan,
Kabupaten  Karimun Provinsi  Kepu- lauan Riau dengan objek pengamatan  pada Industri  Maritim, Wilayah Perbatasan, Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Masya- rakat  Pesisir.  Penentuan  ketiga lokasi  (Kota  Batam,  Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun) penelitian  inikarena  lokasi  ini  telah resmi mendapatkan fasilitas regulasi kawasan  perdagangan  bebas  atau free trade zone (FTZ) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta
telah
diupayakan  sebagai pilot  project pengembangan  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK).
Polulasi  penelitian  ini  adalah masyarakat Kota Batam, Kabupaten
Bintan,  dan  Kabupaten  Karimun yang berhubungan dengan pengembangan  investasi industri maritim, wilayah perbatasan, kawasan
perdagangan
bebas, masyarakat  pesisir berada  pada wilayah  Batam,  Bintan  dan  Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan  sampel  menjadi  data penelitian dengan menetapkan
responden  dari  masyarakat  yang berdomisili  di  Batam,  Bintan  dan Karimun  yaitu  masyarakat  (pendu- duk)  pesisir,  para  pegawai  dan karyawan  yang  bekerja  dibidang industri  maritim  antara  lain  industri kelautan  dan  perikanan,  industri pariwisata, industri perkapalan.
Melengkapi  model  dan  hasil penelitian ini, maka peneliti
menyusun  dua  kategori  variabel yaitu  variabel  laten  dan  variabel manifes  yang  dianggap  membantu untuk  memperoleh  hasil  dalam menyusun model, antara lain:
a. Variabel Laten Eksogen, yang dikontruksikan dari hubungan  variabel  manifest terdiri dari tiga variabel, antara lain:  Pengembangan  Investasi Wilayah Perbatasan (Tata Kelolah  Intansi  Penanaman Modal  (X 1 ),Promosi  Mening- katkan  Daya  Tarik  Investor (X 2 ), Ketersediaan Infrastruktur (Sarana  dan  Prasarana)  (X 3 ), Pengembangan  Investasi  In- dustri  Maritim(Industri  Maritim Bidang Perikanan (X 4 ), Industri Maritim Bidang Pariwisata Bahari  (X 5 ),  Industri  Maritim Bidang Perkapalan (X 6 ), Pengembangan Investasi Kawasan Perdagangan Bebas(Pengembangan Industri Manufaktur (X 7 ), Pengembang- an  Jasa  (X 8 ),  Pengembangan Sistem Pendukung (X 9 )
b. Variabel Laten Endogen, meningkatkan Kesejateraan Masyarakat Pesisir yang dikontruksikan hubungannya dengan variabel manifest dalam  penelitian  ini  terdiri  dari dua variabel,
yaitu:
Pembangunan  Wilayah  Pesisir (Y 1 ) dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Y 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil output statistik SPSS.V.22 dan Amos V.22 mengolah  data  sebanyak  200  data penelitian, menunjukkan nilai terendah  adalah promosi,  sebesar 5,00 dengan rata-rata 15,855 dengan  standar  deviasi sebesar
4,33450. Data tersebut berarti bahwa tingkat promosi untuk
meningkatkan  daya  tarik  investor masih  rendah.
Sedangkan  nilai tertinggi adalah sistem  pendukung sebesar 25,00 dengan rata-rata 16,6
dengan standar deviasisebesar 4,56. Pengembangan Investasi Wilayah

## Perbatasan
Evaluasi model dilakukan untuk  menguji  kelayakan  model melalui kriteria penilaian Goodness of Fit (GOF). Hasil pengujian output path
diagram pengembangan investasi  wilayah  perbatasan  untuk goodness  of  fit dengan  df  =  268 antara  lain:  Chi-square  0,30, p (probabilitas) 0,078>0,05, nilai probability  adalah  0,078,  CMIN/DF= 0,125≤2,00,  RMSEA=  0,031 ≤  0,08 nilai uji goodness of fit menunjukkan bahwa nilai memenuhi syarat goodness of fit, hal ini berarti model yang  dihipotesiskan  telah
cocok dengan data observasi. Kecocokan  model  juga  didukung dengan  nilai  GFI=  1,089≥0,90, AGFI= 0,998≥0,90, TLI= 1,035≥0,90,  NFI=  1,088≥0,90,  CFI= 1,078≥0,90  berada  di  atas  nilai  0,9 dan  nilai  RMSEA  berada  antara interval  0,03  sampai  0,08  sehingga model pengembangan investasi wilayah perbatasan dikatakan cocok terhadap data observasi.

## Path Diagram Model Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan
Gambar 1. Path Diagram Model Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan
Dari  hasil  pengujian  GOF
terbukti bahwa model hasil
modifikasi  terakhir fit dengan  data yang ada. Oleh karena itu, pengujian  hipotesis  bisa  dilakukan yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1. Hasil Estimasi Parameter dan Standard Error . Uji hipotesis dilakukan  dengan  melihat  nilai  C.R. ( critical  ratio )  nilai  CR  >  1,96  dan nilai P < 0,05 .
Tabel 1. Hasil Estimasi Parameter dan Standard Error Parameter Estimate S.E. C.R. P Pembangunan <-- Tata Kelola 0,41 0,21 6,70 *** Pembangunan <-- Promosi 0,96 0,17 5,55 *** Pembangunan <-- Infrastruktur 0,30 0,10 2,88 0,00 Kesejahteraan <-- Pembangunan 0,73 1,00 3,41 *** Kesejahteraan <-- Tata Kelola 0,65 0,92 3,38 *** Kesejahteraan <-- Promosi 0,76 1,00 3,51 *** Kesejahteraan <-- Infrastruktur 0,80 0,22 6,43 *** Hasil  Uji  Hipotesis Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan dengan  signfikansi  apabila  nilai CR>1,96  dan  nilai  P<0,05.  dapat disimpulkan bahwa variabel
berpengaruh  signifikan  dengan  nilai kritisnya  yang  identik  dengan  nilat t hitung ,  yakni  1,65  pada  tingkat signifikansi 5% antara lain : H 1 Pengembangan  investasi  wila- yah  perbatasan  melalui tata
kelola instansi penanaman modal  dibuktikan  nilai p <0,05 yaitu  0,000 < 0,05 dan nilai C.R pada  tingkat  signifikansi p >1,96 yaitu 3,38>1,96,  disimpulkan pengembangan investasi melalui tata kelola instansi penanaman  modal  berpengaruh signifikan terhadap  kesejahtera- an  masyarakat  pesisir  pada wilayah perbatasan sebesar
0,65 atau 67%. H 2 Pengembangan
investasi
melalui  promosi dibuktikan  nilai p <  0,05  yaitu  0,000<0,05  dan nilai C.R pada tingkat signifikansi p >1,96 yaitu 3,41>1,96,  disimpulkan Promosi untuk  mencari  investor ber- pengaruh  signifikan  terhadap Kesejahteraan masyarakat pesisir pada wilayah perbatasan sebesar 0,76 atau 76%.
H 3 Pengembangan  investasi  mela- lui  pengadaan  infrastruktur  atau
sarana  prasarana dibuktikan nilai p < 0,05 yaitu  0,000 < 0,05 dan  nilai  C.R  pada  tingkat signifikansi p > 1,96 yaitu 6,43 >
1,96,  disimpulkan  pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana berpengaruh  signifi- kan terhadap Kesejahteraan masyarakat pesisir pada wilayah perbatasan  sebesar  0,80  atau 80%.
Selain  hipotesis  yang  diteliti dalam penelitian ini, terdapat pengaruh  lainnya  ditunjukkan  dari hasil output SEM dari pengembangan  investasi  wilayah perbatasan  terhadap  pembangunan wilayah  pesisir  adalah:  a)  Pengem- bangan investasi wilayah
perbatasan melalui tata kelola instansi  penanaman  modal  ber- pengaruh signifikan
terhadap pembangunan  sebesar  0,41  atau 41%.  b)  Pengembangan  investasi wilayah  perbatasan  melalui  promosi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan  sebesar  0,96  atau 96%.  c)  Pengembangan  investasi wilayah perbatasan melalui pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana berpengaruh  signifikan terhadap  pembangunan  sebesar
0,30  atau  30%  dan  d)  Pengem- bangan investasi wilayah per-
batasan melalui pembangunan
berpengaruh signifikan terhadap
Kesejahteraan  masyarakat  pesisir, Nilai  pengaruhnya  sebesar 73%

## Path DiagramModel Pengembangan Investasi Industri Maritim

## Gambar 2. Path Diagram Model Pengembangan Investasi Industri Maritim
Pengembangan  Investasi  Industri Maritim Evaluasi model dilakukan
untuk  menguji  kelayakan  model melalui kriteria penilaian Goodness of  Fit (GOF) sehingga  diketahui apakah model tersebut telah fit atau belum.  Berikut  adalah  rangkuman hasil  pengujian output  path  diagram pengembangan  investasi  Industri Maritim uji goodness of fit dengan df =  268  antara  lain:    nilai  Chi-square 0,041, nilai probability adalah 0,083,
CMIN/DF=1,200 ≤2,0 ,
RMSEA=0,032 ≤0,08 nilai uji goodness  of  fit menunjukkan  bahwa nilai  memenuhi  syarat goodness  of fit, hal  ini  berarti  model  yang dihipotesiskan  telah  cocok  dengan data  observasi.  Kecocokan  model juga  didukung  dengan  nilai  GFI= 1,987 ≥0,90 , AGFI= 0,984 ≥0,90 , TLI= 0,980 ≥0,90 , NFI= 0,948 ≥ 0,90 , CFI= 1,426 ≥0,95 berada di atas nilai 0,9  dan nilai  RMSEA berada  antara interval  0,03  sampai  0,08  sehingga model  dikatakan  cocok  terhadap data observasi. Tabel 2. Hasil Estimasi Parameter dan Standard Error Investasi Industri Maritim Parameter Estimate S.E. C.R. P Pembangunan <-- Perikanan 0,740 0,105 7,049 *** Pembangunan <-- Perkapalan 0,539 0,119 4,532 *** Pembangunan <-- Pariwisata 0,741 0,116 6,373 *** Kesejahteraan <-- Pembangunan 0,435 0,053 8,138 *** Kesejahteraan <-- Perkapalan 0,481 0,026 3,131 0,002 Kesejahteraan <-- Perikanan 0,539 0,119 4,532 *** Kesejahteraan <-- Pariwisata 0,981 0,125 7,829 *** Hasil  uji  hipotesis pengembangan investasi  industri  maritim adalah
sebagai berikut :
H 4 Pengembangan  investasi  indus-
http://doi.org/10.21009/JPEB
tri maritim melalui bidang perikanan  berpengaruh  signifi- kan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar
0,539 atau 53,9%. H 5 Pengembangan  investasi  indus- tri maritim melalui bidang pariwisata bahariberpengaruh signifikan  terhadap  kesejahtera-
an  masyarakat  pesisir  sebesar 0,981 atau 98,1%. H 6 Pengembangan  investasi  indus- tri maritim melalui bidang perkapalanberpengaruh  signifi- kan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 0,481 atau 48,1%. Gambar 3.Path Diagram Model Pengembangan Investasi Kawasan Perdagangan Bebas Pengembangan Investasi Ka- wasan Perdagangan Bebas Evaluasi model dilakukan
untuk  menguji  kelayakan  model melalui kriteria penilaian Goodness of  Fit (GOF), hasil  pengujian output
path diagram
pengembangan investasi  wilayah  perbatasan  untuk goodness  of  fit dengan  df  =  268 antara  lain:    nilai  Chi-square  0032, nilai probability adalah 0,083, CMIN/DF= 0,221≤2,0, RMSEA= 0,056≤0,08  nilai  uji goodness  of  fit
menunjukkan bahwa nilai memenuhi syarat goodness of fit, hal ini berarti model  yang  dihipotesiskan  telah cocok dengan data observasi. Kecocokan  model  juga  didukung dengan  nilai  GFI=  0,987≥0,90, AGFI= 0,957≥ 0,90, TLI= 0,980≥0,90,  NFI=  0,978≥0,90,  CFI= 0,990≥0,95 semua pengujian memenihi  syarat  uji  GOF,  sehingga model  dikatakan  cocok  terhadap data observasi.
Tabel 3. Hasil Estimasi Parameter dan Standard Error Kawasan Perdagagan Bebas Variabel Estimate S.E. C.R. P Pembangunan <-- Manufaktur ,287 0,238 1,207 0,228 Pembangunan <-- Sispen ,992 ,124 7,968 *** Pembangunan <-- Jasa ,210 0,174 1,206 0,220 Kesejahteraan <-- Pembangunan ,731 ,172 8,917 *** Kesejahteraan <-- Jasa ,652 ,116 8,654 *** Kesejahteraan <-- Manufaktur ,724 ,167 7,945 *** Kesejahteraan <-- Sispen ,954 ,194 4,908 ***
Sumber Output Amos V.22, (2016)
Hasil  uji  Hipotesis Pengem- bangan  Investasi  Kawasan  Perda- gangan  Bebas berdasarkan  hasil output SEM masing-masing variabel dalam pengujian.
H 7 Pengembangan investasi kawasan  perdagangan  bebas melalui  pengembangan  indus- tri  manufaktur  berpengaruh signifikan  terhadap  kesejahte- raan masyarakat pesisir sebesar 0,724 atau 72,4% H 8 Pengembangan  investasi  ka- wasan  perdagangan  bebas melalui  pengembangan  jasa berpengaruh  signifikan  terha- dap  kesejahteraan masyarakat pesisir  sebesar  0,652  atau 65,2%
H 9 Pengembangan  investasi  ka- wasan  perdagangan  bebas melalui  pengembangan  sistem pendukung  berpengaruh  sig- nifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  pesisir  sebesar 0,954 atau 95,4%

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil  pengujian GOF diketahui  bahwa: (1) Model pengembangan  investasi  wilayah perbatasan pada Kota Batam,
Kabupaten  Bintan  dan  Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau
dengan path  diagram  model,  m odel ini  telah  teruji  dan  memenuhi cut  off value uji  kriteria Goodness  of  Fit (GOF),  sehingga  model  layak  dan cocok terhadap observasi; (2) Model pengembangan  investasi  industri maritim pada Kota Batam, Kabupaten  Bintan  dan  Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dengan path  diagram  model,  m odel ini telah teruji dan memenuhi cut off value uji  kriteria Goodness  of  Fit (GOF),  sehingga  model  layak  dan cocok  terhadap  observasi, dan (3) Model  pengembangan investasi kawasan  perdagangan  bebaspada Kota  Batam,  Kabupaten  Bintan  dan Kabupaten  Karimun di Provinsi Kepulauan  Riau  dengan path diagram model, m odel ini telah teruji dan  memenuhi cut  off  value uji kriteria Goodness  of  Fit (GOF),
sehingga  model  layak dan cocok terhadap observasi. Selanjutnya,
berdasarkan
pengujian, maka: H 1 : Pengembangan  investasi  wi- layah perbatasan melalui tata kelola instansi  berpengaruh signifikan terhadap  Kesejah- teraan  masyarakat  pesisir pada wilayah perbatasan sebesar 0,65 atau 67%.
http://doi.org/10.21009/JPEB
H 2 : Pengembangan investasi melalui  promosi berpengaruh signifikan terhadap  Kesejah- teraan  masyarakat  pesisir pada wilayah perbatasan sebesar 76% H 3 : Pengembangan investasi me- lalui  pengadaan  infrastruktur atau  sarana  prasarana ber- pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat pesisir  pada  wilayah  perba- tasan  sebesar 80%.
H 4 : Pengembangan  investasi  in- dustri  maritim  melalui  bidang perikanan  berpengaruh signi- fikan terhadap  kesejahteraan masyarakat pesisirsebesar
53,9%. H 5 : Pengembangan  investasi in- dustri  maritim  melalui  bidang pariwisata  bahari  berpenga- ruh signifikan terhadap  ke- sejahteraan  masyarakat    pe- sisirsebesar 98,1%.
H 6 : Pengembangan  investasi    in- dustri  maritim  melalui  bidang perkapalan  berpengaruh sig- nifikan terhadap  kesejahtera- an masyarakatpesisir 48,1%. H 7 : Pengembangan  investasi  ka- wasan  perdagangan    bebas melalui  pengembangan  in- dustri  manufaktur    berpenga- ruhsignifikan terhadap  kese- jahteraan  masyarakat  pesisir 72,4%
H 8 : Pengembangan investasi  ka- wasan  perdagangan    bebas melalui  pengembangan  jasa berpengaruh signifikan ter- hadap kesejahteraan  masya- raka tpesisir sebesar 65,2%.
H 9 : Pengembangan  investasi  ka- wasan    perdagangan  bebas
melalui    pengembangan  sis- tem  pendukung  berpengaruh signifikan terhadap  kesejah- teraan  masyarakat  pesisir sebesar 95,4%

## Strategi Kebijakan
1. Pengembangan  investasi  wila- yah  perbatasan  dilakukan  me- lalui  3  aspek  yaitu  tata  kelola lembaga/instansi penanaman modal,  promosi  potensi  wilayah dan  pengadaan/perbaikan  infra- struktur atau sarana prasaranautama.
2. Pengembangan investasi industri maritim  dapat  dilakukan  ber- dasarkan  tiga  konsep  utama yaitu:  pengelolaan  industri  per-
ikanan, peningkatan dan pengelolaan  wisata  bahari  dan perbaikan industri perkapalan.
3. Pengembangan  investasi  kawa- san  perdagangan  melalui  tiga konsep aspek antara lain: peningkatan jumlah industri manufaktur,  meningkatkan  usa- ha bidang jasa dan menyediakan sistem
pendukung untuk
kawasan perdagangan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
BKPM.  (2011). Kajian  Investasi Wilayah Perbatasan. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dahuri,  R.  (2010). Melirik  Ekonomi Kelautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Dimyati,  H.  (2009). Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif  Ekonomi,  Sosial,
http://doi.org/10.21009/JPEB
Budaya, Politik, Dan Pertahanan. Jakarta: Indonesia  Maritim  Institute (IMI). Effendi, d. (2012). Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan  Kabupaten  Belu (RI) dan Timor Leste (Melalui Pendekatan Empirik Dan Perbandingan  Model  Teoritis Dari Beberapa Kasus Negara). Seminar  Nasional Sains dan Teknik 2012 (SAINSTEK 2012). Kupang. Kusumastanto,  T.  (2014). Arah Strategi Pembangunan Indonesia  Sebagai  Negara Maritim. Bogor: Pasca Sarjana Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi  Sumberdaya  dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi  dan  Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Manik, T. (2014). Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubu-ngan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pertumbuhan  Aset  (Studi  di Propinsi Kepuluan Riau Melalui  Pendekatan  Analisis Jalur). Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reinhold, Y. d. (2008). Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perba-tasan Jayapura, Indonesia – Vanimo,  Png. Jurnal  Pemba- ngunan  Wilayah  dan  Kota, Volume (4). April 2008. Sihaloho,  T.  d.  (2009). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi  Khusus. Jakarta: Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Suroso.  (2015). Poros  Maritim  dan Perkembangan Perekonomian Indonesia, Kementerian Keuangan. . Jakarta:  Badan  Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan Keuangan.