## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU BAJO MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BUNGA KARANG DI DESA SANTIRI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT
Harita 1 , Juhaepa 2 , Ambo Upe 3
1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia
2 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia 3 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia 1 Email korespondensi: harita21@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to explain how the process of empowering bajo people through business entities owned by the village of Santiri Village, North Tiworo District, West Muna Regency. This research is qualitative research.  Data  collection  techniques  through  observation,  in-depth  interviews,  and  documentation.  The data  sought  is  a  type  of  data  in  the  form  of  qualitative  data  and  quantitative  data  sourced  from  primary data  and  secondary  data,  the  examination  of  the  validity  of  the  data  is  carried  out  using  triangulation techniques  and  using  descriptive  qualitative  analysis  techniques.  The  results  showed  that  there  is  an empowerment process in Santiri Village through awareness, community organizing and resource delivery through  Village  Owned  Enterprises.  Thus,  it  can  show  that  there  is  an  empowerment  process  that  can empower the community in Santiri Village, North Tiworo District, West Muna Regency.
Keywords: process, empowerment, BUMDES

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Bagaimana  Proses  Pemberdayaan  Masyarakat  Suku  Bajo melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  Desa  Santiri  Kecamatan  Tiworo  Utara  Kabupaten  Muna  Barat. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dicari adalah jenis data berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  pemeriksaan  keabsahan  datanya  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  triangulasi  dan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa terdapat proses pemberdayaan di Desa Santiri melalui penyadaran, pengorganisasian masyarakat  dan  penghantaran  sumber  daya  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Dengan  demikian,  dapat menunjukan  bahwa  adanya  proses  pemberdayaan  yang  dapat  meberdayakan  masyarakat  di  Desa  Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.
Kata-kata Kunci: Proses, Pemberdayaan, BUMDES.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  pembangunan  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  hasil  dari  pembangunan  tersebut  di harapkan  dapat  memperbaiki  kondisi  kehidupan  masyarakat,  baik  pada  tatanan  sosial, ekonomi maupun budaya. Namun sampai saat ini hasil dari pembangunan di Indonesia belum  dapat  menghilangkan  kemiskinan  secara  merata.  Untuk  itu,  diperlukan
pembangunan kesejahteraan sosial  yang dimana merupakan serangkaian aktivitas yang terencana  dan  melembaga  yang  ditunjukkan  untuk  meningkatkan  standar  dan  kualitas kehidupan  manusia.  Dengan  berbagai  kegiatan  pembangunan  yang  dapat  dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi,budaya dan sebagainya.
Pemerintah Pusat  melalui  Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembangunan Desa  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang memang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.  Landasan  hukum  yang  melandasi  berdirinya  BUMDes  ini  antara  lain  adalah  UU N0  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  serta  PP  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.
Pendirian  BUM  Desa  merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif,  emansifatif,  transparasi,  akuntabel, sustainable.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  serius  untuk  menjadikan    pengelolaan  BUM Desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, propesional, dan mandiri. Untuk itu dibutuhkan pula partisipasi dari masyarakat, dengan berpartisipasinya masyarakat pada pembangunan,  akan  menjembatangi  keberhasilan  Pemerintah  dalam  menanggulangi kemiskinan  Partisipasi  masyarakat  merupakan  unsur  yang  tak  dapat  dipisahkan  dalam proses  pembangunan  itu  sendiri.  Menurut  defenisi  konsepsional  dari  Davis  Huraerah (2011)  “ participation  is  defined  as  mental  and  emotional  involvement  of  persons  in group  situations  that  encourage  them  to  contribute  to  group  goals  and  share responbility for them ” (partisipasi didefenisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang  dalam  situasi  kelompok  yang  mendorong  mereka  untuk  menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya).
Pada  tahun  2017  Badan  Usaha  Milik  Desa  mulai  terealisasikan  di  Desa  Santiri Kecamatan  Tiworo  Utara  Kabupaten  Muna  Barat  sebagai  salah  satu  program  dari Pemerintah  Pusat  dimaksud  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  dibidang ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang  dikelola  oleh  desa,  mendorong  pengelolaan pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  terealisasikan  oleh  Desa  Santiri  yaitu  sebagai  berikut  : Unit  Usaha Air Bersih, Unit  Usaha Simpan Pinjam,  Unit  Usaha Suasembada  Ikan dan Unit Usaha Hasil Laut (Perikanan). (BUMDES Desa Santiri, 2015)
Berdasarkan  realita  yang  ada  di  Desa,    BUM  Desa  “Bunga  Karang”  dibentuk dengan  mempertimbangkan  :  Inisiatif  Pemerintahan  Desa  dan/atau  masyarakat  Desa Santiri; Potensi Ekonomi Desa santiri; Sumber Daya Alam Desa Santiri; Sumber Daya Alam  Manusia  yang  mampu  mengelola  BUM  Desa;  dan  Penyertaan  modal  dari Pemerintahan  Desa.  Dengan  pertimbangan  tersebut  akan  memudahkan  pemberdayaan masyarakat  Suku  Bajo . Sehingga  pemberdayaan  melalui  BUM  Desa  “Bunga  Karang” berupa Unit Usaha Air Bersih berupa penjualan air bersih, Unit Usaha Simpan Pinjam berupa pemberian pinjaman untuk usaha, Unit Usaha Suasembada berupa perdagangan umum meliputi  perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, jual beli  pakaian, dan Unit  Usaha  Hasil  Laut  (Perikanan)  misalnya  kepiting,  teripang,  lobster  dan  ikan,  akan mendukung  penggalian  dan  pemanfaatan  potensi  yang  dimiliki  agar  masyarakat  yang belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  keluarganya  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari- harinya.
Hasil  studi  atau  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  suku  Bajo,  nelayan  Bajo, maupun pemberdayaan nelayan suku Bajo,  sudah banyak dilakukan oleh  para peneliti, baik  peneliti  local  maupun  peneliti  nasional  dan  internasional.  Diantara  hasil  studi tentang  pemberdayaan  pemberdayaan  nelayan  suku  Bajo  antara  lain  dilakukan  oleh (Chandra et al., 2020; Tuwu et al., 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  menarik penulis  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Pemberdayaan  Masyarakat  Suku Bajo Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Santiri  Kecamatan  Tiworo  Utara  Kabupaten Muna  Barat,  yang  merupakan  salah  satu  Desa  di  Muna  Barat  yang  dikenal  dengan sebutan  Pulau  Balu.  Pertimbangan  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Santiri  karena  ada program  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  terlaksana  pada  tahun  2017  sebagai  upaya pensejahteraan  masyarakat,  yang  dinamai  BUM  Desa  “Bunga  Karang”,  dimana penamaan  ini  telah  disepakati  berdasarkan  musyawarah  bersama.  Teknik  penentuan informan  ini  dilakukan  secara purposive  sampling yaitu  suatu  teknik  penentuan informan  secara  disengaja  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  peneliti  untuk memperoleh  data  atau  informasi  yang  didasarkan  ciri-ciri,  sifat,  atau  karakteristik tertentu  yang  sudah  ditetapkan.  Karakteristik  atau  kriteria  penentu  informan  yang dilakukan  dalam  penelitian  yaitu  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  BUM  Desa  “Bunga Karang”.
Data  kualitatif  yang  disajikan  berupa  deskriptif,  yaitu  data  yang  dikumpulkan berupa  kata-kata,  gambar,  yang  berasal  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi  dan dokumen resmi lainnya yang erat hubungannya dengan topik dari penelitian ini dan data kuantitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel  yaitu  mengenai  data  monografi  Desa Santiri  Kecamatan  Tiworo  Utara  Kabupaten  Muna  Barat  yang  merupakan  himpunan data  yang  dilaksanakan  oleh  desa  yang  tersusun  secara  sistematis,  lengkap,  akurat, terpadu dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sumber data dalam penelitian ini  yaitu, sumber data primer dan data sekunder, data  primer  yaitu  data  yang  dikumpulkan  melalui  pengamatan  langsung  pada  objek. Untuk  melengkapi  data,  akan  dilakukan  wawancara  secara  langsung  dan  mendalam dengan  berpedoman  pada  daftar  pertanyaan  yang  disiapkan  sebagai  alat  pengumpulan data. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data  yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi  diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan teknik analisi  deskriptif kualitatif, dimana data  yang diperoleh disajikan dalam  bentuk  penjelasan,  uraian,  dan  menggambarkan  kondisi  atau  kenyataan  yang sesungguhnya  mengenai  pemberdayaan  masyarakat  Suku  Bajo  melalui  Badan  Usaha Milik Desa

## PEMBAHASAN

## Profil BUMDesa Bunga Karang Desa Santiri
Desa  Santiri  merupakan  salah  satu  wilayah  Desa  di  Kecamatan  Tiworo  Utara Kabupaten Muna Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak  480 KK atau  1920 jiwa  dengan  komposisi  penduduk  suku  bajo  1880  jiwa  dan  suku  lainnya  40  jiwa, memiliki  jumlah  rumah  sebanyak    395  unit.  Secara  administrasi  Desa  santiri  disebut Pulau  Balu  berada  dalam  Kecamatan  Tiworo  Utara,  dengan  batasan-batasan  sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tiga; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa  Tondasi;  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa  Lakabu;  Sebelah  Barat berbatasan  dengan  Desa  Maginti.  Luas  wilayah  Desa  Santiri  kurang  lebih  277,15  Ha, dengan panjang garis pantai 4,86 Km yang terdiri dari tiga wilayah dusun yakni Dusun I memiliki II RT, Dusun II memiliki IV RT, dan Dusun III memiliki VI RT.
Kondisi  topografi  wilayah  ini  merupakan  daerah  tanah  datar  dengan  ketinggian kurang  lebih  2  m  di  atas  permukaan  laut  dan  sebagian  besar  daerahnya  merupakan pinggir  pantai  sehingga  kapasitas  penduduk  di  Desa  Santiri  banyak  berprofesi  sebagai nelayan  dan  pembudidaya  hasil  laut  (lobster,  ikan,  kepiting  rumput  laut,  teripang  dan
lain  sebagainya)  untuk  menghidupi  keluarganya.  Desa  Santiri  memiliki  luas  tanah kering kurang lebih 4 Ha, dan tanah basah luasnya kurang lebih 2620 Ha. Masyarakat Desa Santiri seluruhnya beragama Islam. Suku yang dominan pada Desa Santiri adalah Suku Bajo sebanyak  1880 Orang. Untuk mendukung aktivitas penduduk di Desa Santiri sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  yaitu  Masjid  1(satu)  buah,  Mushola  1(satu)  buah, tambatan perahu 1(satu) buah, Balai Desa 1(satu) buah, Puskesmas dan Pustu.
BUMDesa  Desa  Santiri  didirikan  pada  Tahun  2015  berdasarkan  kesepakatan bersama melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh masyarakat serta unsur lain yang terkait  yaitu  unsur  pimpinan  rapat  dan  narasumber.  Kegiatan  musyawarah  ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 10 Januari 2015.
Berdasarkan  hasil  wawancara  (Wawancara  pada  tanggal  24  September  2017), yang dilakukan kepada Pak Samsul selaku Sekretaris Desa Santiri menyatakan bahwa: Visi  dari  BUMDesa  “Bunga  Karang”  yaitu  menstabilkan  pemberdayaan  masyarakat untuk  meminimalisir  kemiskinan  masyarakat  Suku  Bajo  Desa  Santiri.  Adapun    Misi dari BUMDesa Bunga Karang yaitu:
1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan  usaha  masyarakat  dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  dalam masyarakat;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan juga pendapatan Asli Desa;
4. Mengelola  dana  program  desa  bersifat  dana  bergulir  untuk  meminimalisir kamiskinan masyarakat.
Putra  (2015),  BUM  Desa  merupakan  badan  usaha  yang  dimandatkan  oleh  UU Desa  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  dibidang  ekonomi  dan/pelayanan umum  yang  dikelola  oleh  Desa  dan/atau  kerjasama  antar-Desa.  Adapun  tujuan  dari BUMDesa  “Bunga  Karang”  (Pasal  5  dalam  Peraturan  Desa  Santiri,  Nomor:  5,  Tahun 2015):
a. Meningkatkan perekonomian Desa;
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan umum warga;
f. Membuka lapangan kerja;
g. Meningkatkan  kerjasama  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Sasaran dari BUMDesa “Bunga Karang” (Pasal 6, dalam Peraturan Desa Santiri,
Nomor: 5, Tahun 2015) adalah:
a. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di Desa;
b. Memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dalam mengembangkan usahanya;
c. Membina masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola usahanya; dan
d. Membantu masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di Desa. BUMDesa  “Bunga  Karang”  memiliki  fungsi  sebagai  berikut  (pasal  8  dalam
Peraturan Desa Santiri, Nomor:5, Tahun 2015):
a. Sebagai saran perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan
b. Sebagai  media  pengembangan  jiwa  kewirausahaan  dan  potensi  usaha  mikro  milik masyarakat.
Dasar  hukum  pertama  yang  melandasi  pembuatan  Perda  tentang  pedoman  tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Subtansi  dasar  yang  diatur  didalamnya  menjadi rujukan dalam perumusan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelloan  BUMDesa.  Adapun  tugas  dan  tanggung  jawab  pengurus  BUMDesa  Desa Santiri, yaitu:
a. Penasihat:  Memberikan  nasihat  kepada  pelaksana  operasional  dalam  melaksanakan pengelolaan  BUMDesa,  memberikan  saran  dan  pendapat  mengenai  msalah  yang dianggap  penting  bagi  pengelolaan  BUMDesa,  dan  mengendalikan  pelaksanaan kegiatan  pengelolaan  BUMDesa.  Selain  itu  juga  penasihat  memiliki  kewenangan untuk  meminta  penjelasan  dari  pelaksana  operasional  mengenai  persolan  yang menyangkut  pengelolaan  usaha  Desa  dan  melindungi  Desa  terhadap  hal-hal  yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
b. Pelaksana Operasional: Adapun tugas dari pelaksana operasional yaitu mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan  BUMDesa  agar  menjadi  lembaga  yang  melayani  kebutuhan ekonomi  dan  atau  palayanan  umum  masyarakat  Desa,  menggali  dan  memanfaatkan potensi  usaha  ekonomi  Desa  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga  perekonomian  Desa lainnya. Selain itu,  pelaksana  operasional  mempunyai  wewenang  membuat  laporan  keuangan seluruh unit usaha BUMDesa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit  usaha  BUMDesa  setiap  bulan,  dan  memberikan  laporan  perkembangan unit-unit  usaha  BUMdesa  kepada  masyarakat  Desa  melalui  musyawarah  Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.
c. Pengawas:  Adapun  tugas  dari  pengawas  yaitu  mewakili  kepentingan  masyarakat. Pengawas  memiliki  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  rapat  umum,  membahas kinerja  BUMDesa  sekurang-kurangnya  setahun  sekali.  Pengawas  mempunyai wewenang  untuk  pemilihan  dan  pengangkatan  pengurus,  penetapan  kebijakan pengembangan  kegiatan  usaha  dari  BUMDesa,  dan  pelaksanaan  pemantauan  dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional.
d. Ketua Unit Usaha: Ketua unit usaha bertanggung jawab kepada ketua BUMDesa atas terlaksananya usaha kerjasama. Adapun tugas dari ketua unit usaha yaitu  membantu BUMDesa memperoleh Dana diluar Dana BUMDesa dengan lebih mengoptimalkan fasilitas  BUMDesa  guna  membantu  kesejahteraan  masyarakat,  dan  menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan unit usaha secara berkala.

## Unit dan Kegiatan BUMDesa Bunga Karang Desa Santiri

## a. Unit Usaha Air  Bersih
Adapun kegiatan yang dilakukan pada unit usaha ini yaitu: penjualan air bersih. Masyarakat  yang  menjadi  anggota  dari  unit  usaha  ini  ada  7  orang,  mereka  adalah masyarakat  yang  memang  pada  dasarnya  berprofesi  sebagai  penjual  air.  Selanjutnya sebagian  dari  mereka  mengambil  modal  dari  BUMDesa  Desa  Santiri  untuk mengembangkan  usaha  penjualan  air  mereka  dengan  menambah  sarana  dan  prasarana untuk  penampungan  air  dan  sebagian  dari  mereka  menyerahkan  sepenuhnya  untuk kemudian BUMDesa lah yang menyalurkan pada semua masyarakat.
Unit usaha ini sangatlah berpotensi dalam masyarakat karena semua masyarakat membutuhkan  air  bersih,  yang  sebelumnya  sangat  kekurangan  air  bersih  dan keterbatasan  perolehan  air  bersih  dalam  masyarakat  serta  keterbatasan  sarana  dan prasarana  dari  mereka  yang  berprofesi  sebagai  penjual  air.  Dengan  adanya  BUMDesa Desa  Santiri,  masyarakat  tidak  lagi  merasakan  kesulitan  air  bersih  dan  tidak  terlalu banyak  mengularkan  uang  untuk  memperoleh  air  bersih.  Selain  itu  juga  keuntungan diperoleh  mereka yang berprofesi sebagai penjual air bersih yang menjadi anggota dari unit  usaha  ini,  karena  keuntungan  yang  diperoleh  lebih  baik  dari  pada  sebelumnya. Begitu juga BUMDesa Desa Santiri memperoleh keuntungan sendiri sebagai tambahan untuk Pendapatan Asli Desa.

## b. Unit Usaha Simpan Pinjam
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua unit usaha ini yaitu saudari  Darmin  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  pada  Unit  Usaha  ini  yaitu  masyarakat yang  membutuhkan  modal,  diberi  pinjaman  dari  BUMDesa  untuk  mengembangkan
usahanya  sendiri.  Selain  itu  juga  masyarakat  dapat  menyimpan  uang  mereka  sebagai penyertaan  modal  BUMDesa  yang  nantinya  keuntungan  dari  unit  usaha  ini  akan dirasakan juga oleh mereka yang menyertakan modalnya di unit usaha ini. Jumlah dari anggota unit usaha ini yaitu 13 orang.

## c. Unit Usaha Suasembada
Berdasarkan perolehan data dilokasi, kegiatan yang dilakukan dalam unit usaha ini berupa Perdagangan Umum yaitu melakukan penjualan Sembako, pakaian, dan alat- alat rumah tangga. BUMDes menyediakan sarana dan prasarana bagi anggotanya untuk disalurkan  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  guna  menstabilkan  kebutuhan masyarkat  yang tidak terbatas. Jumlah anggota dari unit usaha ini 6 orang dan anggota dari unit ini adalah warga yang memang pada dasarnya berjualan pakaian, sembako dan alat-alat  rumah  tangga  yang  diperoleh  dari  tangan  ke  tangan,  kemudian  unit  usaha  ini menyediakan bahan perdagangan yang diperoleh dari tempat-tempat  yang diperkirakan lebih murah agar nantinya diperjual belikan pada masyarakat dengan harga lebih rendah dari harga sebelumnya yang disediakan.

## d. Unit Usaha Hasil Laut
Berdasarkan pengamatan sebelumnya (tanggal 29 September samapi 2 Oktobrer) dan  data-data  yang  mendukung  dari  lokasi  diketahui  bahwa  hasil  laut  di  Desa  Santiri sangat melimpah oleh karena itu BUMDesa menyediakan program Unit Usaha ini untuk pengelolaan  Hasil  Laut,  mulai  dari pembudidayaannya sampai  dengan penjualan Hasil Laut.  Selain  itu  juga  unit  usaha  ini  menjadi  mitra  penghubung  antara  pengelola  dan pengusaha  yang  akan  menampung  Hasil  Laut  yang  dikelola.  Jumlah  anggota  dari  unit usaha  ini  sudah  mencapai  283  jiwa,  karena  memang  pada  dasarnya  mereka  adalah nelayan yang bukan hanya menghasilkan ikan tapi juga hasil laut lainnya.
Sebelumnya,  masyarakat  menjual  hasil  laut  yang  diperoleh  pada  tengkulak- tekulak  dengan  harga  yang  sangat  murah  sehingga  pendapatan  masyarakat  sangatlah minim.  Dengan  adanya  unit  usaha  ini,  masyarakat  dapat  menyalurkan  hasil  laut  yang diperoleh  maupun  dibudidayakan  pada  BUMDesa  untuk  kemudian  dipasarkan.  Selain itu juga BUMDesa Desa Santiri membangun kerjasama dengan pihak ketiga dari Desa lain, misalnya Desa Tasipi, Desa Bero, Desa Tiga dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan Asli Desa. Kerjasama yang dilakukan berupa jual beli hasil laut.

## Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Santiri Melalui Badan Usaha Milik Desa Bunga Karang
Pemberdayaan  masyarakat  bisa  dilakukan  oleh  banyak  elemen:  pemerintah, perguruan  tinggi,  lembaga  swadaya  masyarakat,  pers,  partai  politik,  lembaga  donor, aktor-aktor  masyarakat  sipil,  atau  oleh  organisasi  masyarakat  lokal  sendiri.  Proses pemberdayaan  bisa  berlangsung  lebih  kuat,  komprehensif  dan  berkelanjutan  bila berbagai  unsur  tersebut  membangun  kemitraan  dan  jaringan  yang  didasarkan  pada prinsip saling percaya dan menghormati. Sutarto dalam Cholisin (2011). Adapun proses pemberdayaan  melalui  program  BUMDesa  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Santiri, yaitu:

## a. Penyadaran
Nazirman  (2012)  mengemukakan  bahwa  penyadaran  menunjukkan  manusia memiliki  potensi  mengambil  atau  tidak  mengambil  suatu  tindakan.  Seperti  halnya Ohama  (2006)  menjelaskan  penyadaran,  untuk  membenahi  unsur  norms  (N)  berupa pendampingan  pemahaman  potensi  lokal,  pemerataan  swadaya  penyusunan  dan implementasi  rencana,  mentoring  dan  evaluasi  dan  refleksi  pengalaman.  Masyarakat nelayan  ini  diberi  pemahaman  tentang  bagaimana  memasarkan  dan  mengelola  sebaik- baiknya sumber daya alam  yang dimiliki oleh masyarakat sebagai aset Desa  yang bisa menambah  penghasilan  masyarakatnya  juga  Pendapatan  asli  Desa.  “Selain  itu  juga masyarakat  dijelaskan  tentang  kebutuhan  yang  kurang  terpenuhi  dalam  masyarakat seperti  air  bersih  yang  bisa  digunakan  sebagai  potensi  dalam  Desa”,  tegas  Pak  Jamal selaku  Kepala  Desa  Santiri  (wawancara  pada  tanggal  29  September  2017).  Hal  ini merupakan salah satu bentuk penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

## b. Pengorganisasi Masyarakat
Murray dalam Suriadi (2005), menjelaskan bahwa pengorganisasian yaitu proses dengan mana suatu masyarakat menemukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuannya adalah untuk  menciptakan  teoritis  diantara  kebutuhan-kebutuhan,  juga  menemukan  sumber- sumber baik sumber informal (dari masyarakat sendiri) maupun sumber eksternal (dari luar masyarakat) agar masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan sikap-sikap dan  praktek-praktek cooperative di  dalam  masyatrakat.  Sedangkan  Ohama  (2006) menjelaskan  pengorganisasian  masyarakat,  untuk  membenahi  unsur  Organization  (O) berupa  fasilitas  pembentukan  kelompok,  pengembangan  organisasi  komunitas, pengembangan  jaringan,  pengembangan  kolaborasi  multipihak.  Berdasarkan  data
sekunder  yang  diperoleh  dilokasi,  bentuk  pengorganisasian  masyarakat  dicantumkan dalam struktur organisasi kepengurusan BUMDesa “Bunga Karang”.
Mereka  bergabung  dalam  kelompok  unit  usaha  yang  memang  sesuai  dengan pontensi  yang  dimiliki  oleh  individu  itu  sendiri,  kemudian  ketua-ketua  dari  unit  usaha ini membangun mitra usaha dengan Desa lain. Melalui  mitra usaha ini kemudian hasil laut  dari  masyarakat  diperjual  belikan  dan  juga  untuk  memperoleh  dana  yang  dapat mengebangkan unit usaha utamanya usaha hasil laut.”Pengelompokan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dapat menggali potensi yang dimiliki  oleh  diri  mereka.  Dengan  potensi  itu  mereka  akan  dapat  mengembangkan perekonomian mereka sendiri.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  mengenai  pemberdayaan masyarakat  melalui  program  BUMDesa  di  Desa  Santiri,  dapat  disimpulkan  proses pemberdayaan yang berlangsung sebagai berikut:
1. Penyadaran  dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat  Desa  Santiri.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memberi  pemahaman  tentang  strategi  pemasaran  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sebagai  aset  Desa yang bisa menambah penghasilan masyarakatnya juga Pendapatan asli Desa. Selain itu, masyarakat dapat menyesuaikan diri mereka terhadap potensi yang dimiliki oleh individu  tersebut  dengan  potensi  yang  berada  diluar  individu  itu  sendiri.  Sehingga masyarakat bekerja sesuai dengan keahlian mereka sendiri melalui program dari tiap unit usaha yang telah disediakan dalam BUMDesa Desa Santriri.
2. Pengorganisasian  Masyarakat,  dengan  pengorganisasian  masyarakat  untuk membenahi  entitas  pelaku  yang  mengelola  sumberdaya  tersebut  berupa pembentukan  kelompok  melalui  unit-unit  usaha  dalam  BUMDesa  untuk  kemudian mampu  mengelolah  potensi  yang  ada  dan  melalui  BUMDesa  inilah  dibangunnya jaringan  untuk  bekerjasama  dengan  pihak-pihak  yang  dianggap  dapat mengembangkan usaha yang sangat berpotensi dalam masyarakat seperti hasil laut, sehingga  masyarakat  mendapatkan  keuntungan  yang  sesuai  dengan  peroleh  hasil laut mereka.
3. Penghantaran  Sumberdaya  dilakukan  melalui  penyaluran  modal  dan  peralatan kepada  anggota  setiap  unit  usaha  BUMDES.  Penyaluran  tersebut  disesuaikan dengan  potensi  Desa  Santiri.  Dengan  sarana  prasarana  ini  lah  membantu mengembangan program unit usaha yang telah ditetapkan BUMDesa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandra,  Y.,  Tuwu,  D.,  &  Supiyah,  R.  (2020).  Pemberdayaan  Nelayan  Suku  Bajo Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Keluarga  Di  Desa  Mantigola  Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial , 1 (1), 11–19. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JKPS/article/view/10878
Cholisin.  2011.  Pemberdayaan  Masyarakat. Disampaikan  Pada  Gladi  Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011 .
Huraerah,  Abu.  2011. Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat .  Bandung: Humaniora.
Kurniawan, Luthf J. dkk. 2015. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial . Malang: Intrans Publishing.
Nazirman. 2012. Menumbuhkan Kesadaran Diri . Padang: Penerapan Fungsi Terapeutik Layanan Konseling Islam di RSI Ibnu Sina Padang, (Tesis)
Peraturan Desa Santiri No. 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor
6 Tahun 2014.
Putra,  Surya  Anom.  2015. Badan  Usaha  Milik  Desa:  Spirit  Usaha  Kolektif  Desa . Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Salman,  Darmawan.  2005.  “Pengembangan  Otonomi  Desa”. Makalah  Disampaikan dalam  “Temu  konsultasi  Pengembangan  Global  Otoda  dan  Partisipasi Masyarakat” oleh YBM-FPPM-BPM Sulsel, Makasar, 11-13 Januari 2005.
Silalahmi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial . Bandung:  PT. Refika Aditama.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .  Bandung:  PT Refika Aditama.
Suriadi,  Agus.  2005. Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat.  Universitas Sumatera Utara, 2005 .
Tuwu,  D.,  Upe,  A.,  Tawai,  A.,  &  Supiyah,  R.  (2019). Empowering  Bajo  Women  in Managing  Household  Finances  In  Bajo  Indah  Village  ,  Soropia  District  , Konawe  Regency  ,  Southeast  Sulawesi .  https://doi.org/10.4108/eai.26-1- 2019.2283316
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Upe,  Ambo.  2016. Metode  Penelitian  Sosial  Filosofi  dan  Desain  Praktis .  Kendari: Literacy Institute.
Widayanti,  Sri.  2012.  Pemberdayaan  Masyarakat:  Pendekatan  Teoritis. Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial , Volume 1, Nomor 1, 87-102.
Widjajanti,  Kesi.  2011.  Model  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Volime 12, Nomor 1, 15-27.
Wirawan, Kadek Muriadi. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Pada Aspek Kelembagaan Tradisional  (Studi  Kasus  Pada  Lembaga  Desa  Adat/Banjar  dan  Subak  Di Desa  Beraban  Kabupaten  Tabanan). Makassar:  Program  Pascasarjana,
Universitas Hasanuddin.