## PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMERINTAHAN LOKAL BERBASIS HUMAN SECURITY DI KOTA JAYAPURA

## Aria Aditya Setiawan

## Abstract
Mass media constitute the backbone of a good governance especially in a local governance. The media supply the amount of political information that voters base their decisions on. They identify problems in our society and serve as a medium for deliberation. They also  play as a watchdogs that we can rely on for uncovering errors and wrongdoings by those in power. The mass media always be a  part  of  people ’s  life to protect their basic rights.This paper offers two aspects to be reconsidered, first,  it  will  explain  the  role  of mass  media  in  local  governance,  and  the  second  one,  will  explain  the effect of mass media toward human security in Papua.
Keywords : mass media, local governance, human security

## A. PENDAHULUAN
Rasa  ingin  tahu  manusia  terhadap  hal-hal  yang  ada  di  sekitarnya  sangatlah besar.  Dari  zaman  ke  zaman  dapat  terlihat  perubahan  dalam  suatu  sistem kebudayaan yang pastinya terdapat di dalam masyarakat akibat dari rasa ingin tahu manusia  yang  besar  tersebut.  Berawal  dari  rasa  ingin  tahu,  manusia  selalu mengeksplorasi  apa  yang  ada  di  sekitarnya,  baik  atau  buruk,  kemudian  ingin menyampaikan hasilnya kepada orang lain.  Bertahap dari komunikasi yang  semula bersifat personal, kemudian dapat berkembang menjadi proses penyampaian pesan yang  bersifat  massal,  sehingga  informasi  menjadi  lebih  luas  jangkauannya  serta dapat merubah suatu pola kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.
Media  massa  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  pengembangan kebudayaan,  bukan  hanya  budaya  dalam  pengertian  seni  dan  simbol  tetapi  juga dalam  pengertian  pengembangan  tatacara,  mode,  gaya  hidup  dan  norma-norma. ( Mc  Quail ,  1987:1).  Media  massa  sangat  berperan  dalam  perkembangan  atau bahkan  perubahan  pola  tingkah  laku  dari  suatu  masyarakat,  oleh  karena  itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangat penting. Dengan adanya media massa,  masyarakat  yang  tadinya  dapat  dikatakan  tidak  beradab  dapat  menjadi masyarakat  yang  beradab.  Hal  itu  disebabkan,  oleh  karena  media  massa mempunyai  jaringan  yang  luas  dan  bersifat  massal  sehingga  masyarakat  yang membaca  tidak  hanya  orang-perorang  tapi  sudah  mencakup  jumlah  puluhan, ratusan,  bahkan  ribuan  pembaca,  sehingga  pengaruh  media  massa  akan  sangat terlihat di permukaan masyarakat.
Mengingat  kedudukan  media  massa  dalam  perkembangan  masyarakat sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat  saat ini.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  stasiun  televisi,  stasiun  radio,  perusahaan  media cetak,  baik  itu  surat  kabar,  majalah,  dan  media  cetak  lainnya.  Para  pengusaha merasa diuntungkan dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang media massa  seperti  itu.  Hal  itu  disebabkan  karena  mengelola  perusahaan  dengan  jenis spesifikasi  mengelola  media  massa  adalah  usaha  yang  akan  selalu  digemari masyarakat  sepanjang  masa,  karena  sampai  kapanpun  manusia  akan  selalu  haus akan informasi.
Tugas  dan  fungsi  pers  adalah  mewujudkan  keinginan  kebutuhan  informasi melalui medianya baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi,  internet.  Fungsi  informatif  yaitu  memberikan  informasi,  atau  berita,  kepada khalayak  ramai  dengan  cara  yang  teratur.  Pers  akan  memberitakan  kejadian-
kejadian  pada  hari  tertentu,  memberitakan  pertemuan-pertemuan  yang  diadakan, atau  pers  mungkin  juga  memperingatkan  orang  banyak  tentang  peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi (Budyatna, 2006:27).
Peran  media  massa  dalam  kehidupan  sosial,  terutama  dalam  masyarakat modern  telah  memainkan  peranan  yang  begitu  penting.  Menurut McQuail dalam bukunya Mass  Communication  Theories ,  ada  enam  perspektif  dalam  hal  melihat peran media.( McQuail , 2000:66) : Pertama, melihat media massa seabagai window on event and experience . Media  dipandang  sebagai  jendela  yang  memungkinkan  khalayak  melihat apa  yang  sedang  terjadi  di  luar  sana.  Atau  media  merupakan  sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
Kedua , media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection.
Cermin  berbagai  peristiwa  yang  ada  di  masyarakat  dan  dunia,  yang merefleksikan  apa  adanya.  Karenanya  para  pengelola  media  sering merasa  tidak  “bersalah”  jika  isi  media  penuh  dengan  kekerasan,  konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, angle , arah dan framing dari isi yang  dianggap  sebagai  cermin  realitas  tersebut  diputuskan  oleh  para profesional  media,  dan  khalayak  tidak  sepenuhnya  bebas  untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
Ketiga, memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai  hal  untuk  diberi  perhatian  atau  tidak.  Media  senantiasa  memilih isu,  informasi  atau  bentuk content yang  lain  berdasar  standar  para pengelolanya.  Disini  khalayak  “dipilihkan”  oleh  media  tentang  apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.
Keempat, media  massa  seringkali  pula  dipandang  sebagai guide ,  penunjuk  jalan atau interpreter ,  yang  menerjemahkan  dan  menunjukkan  arah  atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.
Kelima, melihat  media  massa  sebagai  forum  untuk  mempresentasikan  berbagai informasi  dan  ide-ide  kepada  khalayak,  sehingga  memungkin  terjadinya tanggapan dan umpan balik.
Keenam, media  massa  sebagai interlocutor, yang  tidak  hanya  sekadar  tempat berlalu  lalangnya  informasi,  tetapi  juga  partner  komunikasi  yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.
Pendeknya,  semua  itu  ingin  menunjukkan,  peran  media  dalam  kehidupan sosial bukan sekedar sarana diversion , pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan, mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi  media  massa  merupakan  konsumsi  otak  bagi  khalayaknya,  sehingga  apa  yang ada  di  media  massa  akan  mempengaruhi  realitas  subjektif  pelaku  interaksi  sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari  respon  dan  sikap  khalayak  terhadap  berbagai  objek  sosial.  Informasi yang  salah  dari  media  massa  akan  memunculkan  gambaran  yang  salah  pula terhadap objek sosial itu. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara  akurat  dan  berkualitas.  Kualitas  informasi  inilah  yang  merupakan  tuntutan etis dan moral penyajian media massa.
Beranjak dari peran media massa diatas, maka sangat penting artinya ketika media massa lokal di Kota Jayapura turut serta menjadi bagian dalam proses peningkatan local  governance .  Salah  satu  fungsi  yang  bisa  dimainkan  disini  adalah  sebagai
media  komunikasi  antara  pemimpin  dengan  rakyatnya  mengenai  kebijakan- kebijakan yang akan dan telah ditetapkan, sekaligus juga sebagai sarana input dari rakyat  kepada  pemimpin  di  daerah.  Komunikasi  yang  efektif  merupakan  elemen mendasar  dari  demokrasi,  sekaligus  landasan  penting  bagi  terjalinnya  kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
Cara pejabat lokal mengkomunikasikan opsi-opsi mereka kepada masyarakat,  dan  cara  masyarakat  menyuarakan  aspirasi  dan  keluhan  mereka kepada  pemerintah,  itulah  inti  dari  partisipasi  masyarakat.  Sementara  itu,  para pejabat  lokal  dan  ornop  perlu  berkomunikasi  dengan  seluruh  lapisan  masyarakat untuk mengetahui  masalah  umum  yang  mereka  hadapi  berikut  solusi  efektifnya.  Di samping  itu,  salah  satu  fungsi  pemerintahan  berakar  dalam  hubungan  komunikatif antara  warga  masyarakat  dan  para  pengambil  kebijakan,  dan forum-forum  pemuka masyarakat.  Pejabat  lokal  memberi  pendidikan  kepada  masyarakat  perihal  isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, misalnya tantangan serta berbagai opsi yang mereka  hadapi,  petunjuk  praktis  yang  diperlukan,  berbagai  peluang  dan  hambatan yang  ada,  serta  berbagai  alternatif  bagi  berbagai  kebijakan  pemerintah  berikut implementasinya.  Sebaliknya,  warga  masyarakat  mendidik  para  pejabat  dengan masukan-masukan  mereka  tentang  masalah  yang  mereka  alami,  berbagai kebutuhan  mereka,  serta  pendapat  mereka  tentang  kelayakan  dari  solusi  yang disodorkan pemerintah.
Komunikasi  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari  hak  asasi  masyarakat  atas informasi, serta prinsip transparansi dalam institusi dan proses-proses pemerintahan. Komunikasi memiliki sisi pendidikan. Komunikasi yang efektif tentang risiko  yang  dihadapi  bersama,  misalnya,  merupakan fungsi  dari  kepemimpinan dan sebuah  langkah  proaktif  untuk  mendengarkan,  serta  berbagi  pengetahuan  dan informasi.
Media  massa  lokal  di Kota  Jayapura  mempunyai  peranan  penting  dalam hal ini,  karena  media  massa  bisa  berperan  sebagai  mata  dan  telinga,  bahkan  anjing penjaga,  dan sekaligus pemain dalam penetapan agenda pemerintahan lokal. Pers yang  kompeten  dan  sarat  informasi  yang  menjunjung  prinsip-prinsip  kompetensi, akurasi,  dan  kejujuran,  sangat  penting  artinya  bagi  pemerintahan  lokal  yang demokratis.  Media  lokal  dapat  ikut  andil  menyusun  agenda  publik,  melakukan investigasi independent tentang pelbagai isu, serta memberikan liputan yang akurat dan transparan tentang proses kebijakan yang bergulir di pemerintahan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  media massa  khususnya  media  massa  lokal  sebagai  media  komunikasi  dalam meningkatkan local governance berbasis human security di Kota Jayapura.

## A.1. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pengkhususan penelitian  yang  bersifat  eksploratif,  dalam  rangka  menjelaskan  bagaimana  peran media massa dalam peningkatan local governance berbasis human security di Kota Jayapura.  Alasan  digunakan  Kota  Jayapura  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Kota Jayapura  saat  ini  terjadi  dinamika  proses  politik  dan  pemerintahan  terkait  adanya Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua,  dimana  UU  Otsus  Papua  dilahirkan sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  khususnya masyarakat asli di Papua di berbagai bidang kehidupan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  meliputi  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  dan  data-data sekunder  diperoleh  dari  berbagai  macam  informasi  baik  melalui  media  cetak,
berbagai  literatur  perpustakaan  dan  informasi  tokoh  (akademisi)  yang  concern terhadap lokalitas.
Dalam  usaha  untuk  mengumpulkan  data,  penyusun  akan  mengunakan beberapa  teknik  yang  saling  menunjang  dan  melengkapi  yaitu  teknik  wawancara, dokumentasi,  dan  observasi.  Analisa  data  pada  penelitian  ini  mempergunakan analisa  kualitatif,  yang  dilakukan  secara  bersamaan  mulai  dari  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data  merupakan  pemilihan  dan pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan  serta  transformasi  dari data  mentah  yang  ada  dilapangan  (baik  berupa  hasil  tertulis  maupun  wawancara). Penyajian  data  bermaksud  untuk  menyajikan  sekumpulan  informasi  tersusun  yang memberikan kemungkinan terhadap penarikan kesimpulan.

## A.2. Human Security Concept
Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM  dan  fenomena  terorisme  telah  memperluas  cara  pandang  dalam  melihat kompleksitas  ancaman  yang  ada  dan  mempengaruhi  perkembangan  konsepsi keamanan.  Ancaman  tidak  lagi  hanya  berupa  ancaman  militer  tetapi  juga  meliputi ancaman  politik,  ancaman  sosial,  ancaman  ekonomi,  maupun  ancaman  ekologis. Permasalahan  dan  ancaman  tersebut  kemudian  digolongkan  menjadi  bagian  dari isu-isu keamanan non-tradisional.(Al Araf & Anton Ali Abbas, et.al., 2008)
Pemikiran  yang  kurang  lebih  sama  dikembangkan  oleh  pendekatan critical security  studies (studi  keamanan  kritis).  Pendekatan  ini  menolak  asumsi  bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan.  Sebaliknya,  ia  beranggapan bahwa pondasi  dari  keamanan  adalah  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  ekonomi. Pencapaian  kesejahteraan  ekonomi  dan  keadilan  sosial,  melalui  penyediaan pendidikan,  pengurangan  kemiskinan,  kebebasan  dari  tekanan  politik,  akan membuat  individu  maupun  kelompok  mendapatkan  keamanannya.  Maka,  bagi Critical  Security  Studies ,  keamanan  hadir  ketika  masyarakat  terbebaskan  dari kemiskinan  (bebas  berkeinginan/ freedom  from  want )  dan  bebas  dari  ketakutan ( freedom from fear ). Bukan dengan cara memantapkan stabilitas melalui daya paksa dan  tata  keamanan  tertentu  yang  cenderung  membatasi  kebebasan  masyarakat. Beberapa  cabang  dari  pendekatan  keamanan  non  tradisional  antara  lain konstruktivisme ( constructivism ), sekuritisasi ( securitization ) dan keamanan manusia ( human security ).
Masalah  utama  yang  hendak  disorot  melalui  konsep human  security adalah dominasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan  keamanan  nasional,  yang  amat  menekankan  faktor  keamanan berdasarkan  teritorial,  kalkulasi  militer,  dan  stabilitas  politik,  yang  tidak  jarang mengesampingkan atau  bahkan  menafikkan kepentingan dan  kebutuhan  orang  per orang  akan  keamanan  yang  lebih  komprehensif.  Adanya  dominasi  negara  yang terkadang  berlebihan  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  pemicu  utama munculnya  desakan  bagi  implementasi  kebijakan  keamanan  yang  lebih komprehensif,  termasuk  dengan  memasukkan  komponen-kompenen  keamanan manusia yang berdasarkan konsep hak azasi manusia secara universal.
Dimensi  sosial  sangat  terkait  erat  dengan  salah  satu  aspek  penting  dalam konsepsi keamanan yang diajukan Buzan, yaitu keamanan individu. Setidaknya ada empat  bentuk  dasar  ancaman  bagi  individu  dalam  konteks  sosial,  antara  lain: physical  threats  (pain,  injury,  death) , economic  threats  (seizure  or  destruction  of property,  denial  of  access  to  work  or  resources) , threats  to  rights  (imprisonment,
denial  of  normal  civil  liberties) ,  dan threats  to  position  or  status  (demotion,  public humiliation) .
Francis  Fukuyama  berpendapat  bahwa  “ all  persons  have  a  drive  to  be respected,  and  that  the  ultimate  form  of  personal  respect  finds  satisfaction  in  the idea of human rights ”. Pendapat ini kemudian dijadikan konsepsi dasar dari human security yang  diperkenalkan  untuk  pertama  kalinya  dalam Human  Development Report 1994 oleh UNDP, dimana UNDP mengajukan rumusan baru untuk keamanan yang  diawali  dengan  pemahaman  bahwa  keamanan  berarti:  “keamanan  dari ancaman  terus-menerus  dari  rasa  lapar,  penyakit,  kejahatan,  dan  penindasan.... perlindungan  terhadap  gangguan  yang  membahayakan  atas  kehidupan  sehari-hari, baik di  rumah,  tempat  kerja,  masyarakat  atau  lingkungan”  Lebih  jauh,  UNDP mengidentifikasi  tujuh  komponen human  security ,  yaitu economic  security , food security , health  security , environmental  security , personal  security , community security , dan political security .
Berkaitan  dengan  masalah  definisi,  beberapa  analis  telah  mencoba  secara cermat untuk merumuskan definisi yang tepat atas konsep human security . Menurut 1994 Human  Development  Report yang  dikeluarkan  oleh  the United  Nations Development Programme (UNDP), definisi konsep human security mengandung dua aspek  penting.  Pertama, human  security merupakan  “keamanan  (manusia)  dari ancaman- ancaman  kronis  seperti  kelaparan,  penyakit  dan  represi”.  Kedua, human security pun  mengandung  makna  adanya  “perlindungan  atas  pola-pola  kehidupan harian  seseorang,  baik  di  dalam  rumah,  pekerjaan,  atau  komunitas  dari  gangguan- gangguan yang datang secara tiba- tiba serta menyakitkan” ( Human Security has two central aspect:  It means,  first, safety  from such chronic threats  as hunger,  disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in  the  patterns  of  daily  life-whether  in  homes,  in  jobs,  or  in  communities ). Selanjutnya,  konsep  dasar human  security menekankan  pentingnya  empat karakteristik  esensial,  yaitu  bahwa  konsep human  security haruslah  universal; interdependen;  terjamin  melalui  pencegahan  dini;  dan  berbasis  pada  penduduk ( people-centred ).
Model human  security ini  mengetengahkan  kesejahteraan  perorangan  yang harus  dijamin  oleh  negara.  Artinya,  referensi  keamanan  supaya  bergeser  dari negara ke perorangan. Referensi itu berpusat pada keamanan atau ketidakamanan manusia  sebagaimana  ia  terkait  dengan  negara,  tatanan  internasional,  atau masyarakat internasional. Faktor-faktor seperti kecepatan dan jangkauan perubahan teknologi  dan  internasionalisasi  pasar  dan  keuangan  (atau  globalisasi) memperlihatkan  betapa  nasib  manusia  diombang-ambingkan  secara  radikal  oleh kekuatan-kekuatan  di  luar  kendali  negara  nasional  dengan  struktur  pengelolaan ( governance )  yang  berpusat  pada  negara.  Sebagai  akibat  dari  globalisasi  ini pengamanan manusia sebagai perorangan harus mendapatkan perhatian utama.
Dari  berbagai  definisi  mengenai human  security ,  dapat  diambil  suatu penjelasan bahwa human security menetapkan perorangan dan masyarakat sebagai ukuran  keamanan,  dan  bukan  negara.  Konsep  ini  mengakui  bahwa  keamanan negara itu penting tetapi tidak cukup untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia. Datangnya ancaman dilihat dari sumber militer maupun non-militer seperti perang dalam suatu negara, proliferasi senjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kejahatan, dan obat-obatan terlarang. Keamanan manusia menganggap keselamatan  dan  kesejahteraan  manusia  sebagai  bagian  integral  dari  pencapaian perdamaian  dan  keamanan  global.  Konsep  ini  melengkapi,  tetapi  tidak menggantikan,  keamanan  nasional.  Keamanan  manusia  mengambil  manusia
sebagai titik referensinya dan tidak hanya memusatkan perhatian pada wilayah atau kedaulatan.

## A.3. Good Local Governance
Hal  terpenting  yang  memaknai  terselenggaranya  pemerintahan  lokal  yang demokratis  adalah  konsep  pemerintahan  yang  otonom  ( self-government )  serta pemerintahan  yang  paling  menyentuh  masyarakat.  Gagasan  terpentingnya  adalah penduduk  suatu  wilayah  harus  mendapatkan  hak  dan  tanggung  jawab  untuk membuat  keputusan  menyangkut  isu-isu  yang  langsung  mempengaruhi  kehidupan mereka  dan  yang  untuk  itu  mereka  mampu  mengambil  keputusan.  Urusan-urusan seperti  pertahanan  nasional,  politik  luar  negeri,  dan  keamanan  secara  langsung memang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, namun soal-soal seperti itu jelas terlalu  berat  untuk  ditangani  pemerintah  setingkat  kotapraja,  sehingga  mau  tidak mau hal itu menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat.
Ada dua cara untuk memahami demokrasi lokal, yakni:
1. Di  dalam lembaga-lembaga pemerintahan  lokal  seperti  walikota,  dewan  kota atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan administratif; dan
2. Di dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat ( civil society ).
Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama  dalam  hubungan  yang  saling  memperkuat  dan  mendukung  untuk mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  ada,  serta  mencari  solusi  yang  inovatif. Pemerintah  hanya  satu  bagian  saja  dari  gambaran  utuhnya,  meski  berkedudukan penting. Gagasan mengenai kegiatan masyarakat berupa organisasi kemasyarakatan, berbagai asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya  juga  menempati  kedudukan  penting  di  dalam  konsep  pemerintahan lokal.
Istilah demokrasi lokal bermakna banyak,  tergantung ruang dan tempat, dan memang  tidak  ada  satu  pun  konsep  atau  model  yang  bisa  dianggap  sebagai perwujudan  terbaik  dari  demokrasi.  Pada  saat  yang  sama  ada  pemahaman  umum mengenai  proses-proses  terpenting  dari  kehidupan  demokratis  yang  dapat diterapkan secara universal.
Ciri-ciri demokrasi lokal yang berkualitas, antara lain :
1.  Kehidupan  berdemokrasi  mengharuskan  adanya  pemilu  berkala  (atau reguler)  dan  murni  dan  kekuasaan  bisa  dan  harus  berpindah  tangan  melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan.
2.  Dalam  berdemokrasi,  oposisi  dan  minoritas  berhak  untuk  menyuarakan pandangan  mereka  dan  mempunyai  pengaruh  (yakni  bukan  semata-mata memperoleh  kursi  atau  suaranya  terwakili)  di  dalam  proses-proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan.
3.  Harus  selalu  ada  kesempatan  melakukan  pergantian  di  dalam  menjalankan pemerintahan koalisi. Artinya, para pemilih harus bisa mencopot politisi-politisi tertentu dari jabatan yang mereka duduki dan menggantikan mereka dengan kepemimpinan baru.
4.  Demokrasi  mengharuskan  adanya  penghargaan  sekaligus  perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang paling dasar.
5.  Terakhir,  banyak  yang  percaya  demokrasi  juga  harus  disertai  oleh  hak-hak yang  menyangkut  masalah  pembangunan,  ekonomi,  dan  lingkungan,
misalnya  fasilitas  air  bersih,  perumahan,  dan  kesempatan  memperoleh pekerjaan.
Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan  pula pengaruh-pengaruh  kebudayaan terhadap  cara  orang berpikir  tentang  demokrasi.  Ada  budaya  yang  memiliki  tradisi  berperan  sertanya warga  masyarakatnya  dalam  proses  politik,  sementara  ada  pula  yang masyarakatnya  acuh  tidak  acuh  apakah  pejabat  suatu  wilayah  ditunjuk  atau  dipilih. Hal  terpenting  adalah  di  dalam  demokrasi  tingkat  lokal  praktik-praktik  tradisi  yang telah  mendarah  daging  di  masyarakat,  misalnya  peranan  pemimpin  atau  tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.
Munculnya  istilah governance mendorong  para  ilmuwan  politik  untuk  tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintahan sebagai  proses  multiarah,  yaitu  proses  memerintah  yang  melibatkan  pemerintah dengan  unsur-unsur  di  luar  pemerintah. Governance tidak  sama  dengan government , tetapi governance adalah proses kepemerintahan dalam arti yang luas. Menurut  Jon  Pierre  dan  Guy  Peters, governance adalah  sebuah  konsep  yang berada  dalam  konteks  hubungan  antara  sistem  politik  dengan  lingkungannya,  dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan  kebijakan  publik.  Selain  itu,  ketika  berpikir  mengenai governance ,  berarti berpikir tentang bagaimana mengendalikan negara, ekonomi, dan masyarakat, serta bagaimana mencapai tujuan-tujuan bersama.
Pada  level  lokal, local  governance adalah  sebuah  proses  yang  didalamnya outcomes pemerintahan  bergantung  pada  interaksi  dari  sekumpulan  institusi kompleks dan aktor yang diambil dari pemerintahan lokal dan dari pemerintahan di luar pemerintahan lokal.
Definisi ini merangkum tiga ciri pokok governance , yaitu :
1.  Definisi  ini  menafsirkan governance sebagai  sebuah  proses  bukan  sebuah keadaan tujuan, dengan demikian menangkap dinamika perubahan yang ada.
2.  Ia  mengisyaratkan  ke  arah  pertumbuhan  jaringan  kerja,  kemitraan,  dan organisasi-organisasi  lain  dalam  masyarakat  sipil  yang  terlibat  dalam pemerintahan.
3.  Dari  sudut  pandang sosio-centric ,  menekankan  jaringan  kerja  yang  fleksibel dan mudah berkembang, dan kemitraan dalam masyarakat sipil yang mampu memerintah diri mereka sendiri bebas dari kontrol negara.
Dalam  konteks  ini,  peran local  governance dalam  menangani  berbagai masalah  yang  timbul  di  Kota  Jayapura  sangatlah  penting.  Selama  ini  peran pemerintah pusat  begitu  dominan  karena  tidak  saja  urusan  tersebut  menjadi  kuasa pemerintah  pusat  tetapi  menawarkan  sejumlah  aktivitas  yang  meningkat  diantara penduduk yang bermukim di wilayah Papua.
Dari  sini  memang  diperlukan  kesadaran  baru,  bahwa  pelibatan local governance adalah  suatu  kenyataan  di  negara  yang  sudah  menerapkan  sistem demokrasi  sebagai  sistem  politiknya,  dimana  kebijakan  desentralisasi  menjadi landasan  bagi  kehidupan  masyarakat  lokal.  Dalam  konteks  ini,  keterlibatan  di  luar pemerintahan  lokal  seperti  masyarakat  sipil  dan  organisasi-organisasi  terkait menjadi faktor yang penting.

## B.1. Peran Media Massa di Kota Jayapura
Dalam  konteks  ini,  peran  media  massa  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan local  governance di  Kota  Jayapura  sangatlah  penting.  Media  massa,  atau  dalam
dunia  jurnalistik  dikenal  sebagai  Pers,  memiliki  berbagai  macam  peran.  Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi ( to inform ), entah informasi tentang peristiwa  yang  terjadi,  gagasan,  atau  pikiran  orang.  Orang  membaca  surat  kabar terutama karena ingin mencari informasi.
Peran  kedua  adalah  mendidik  ( to  educate ).  Lewat  pemberitaannya,  pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan,  dan meluaskan wawasan khalayak pembaca,  pendengar,  atau  pemirsanya.  Dalam  konteks  politik,  pers  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat,  menyadarkan  mereka  akan  hak  dan kewajibannya sebagai warga.
Peran ketiga adalah menghibur ( to entertain ). Hal-hal yang bersifat menghibur sering  kita  temukan  di  media  massa  seperti:  berita  seputar  selebritis,  teka-teki silang,  cerita  bersambung,  dan  lain-lain –  sebagai  selingan  dari  berita-berita  berat yang lain.
Peran keempat adalah mempengaruhi ( to influence ). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial ( social control ). Yang  dikontrol  bukan  cuma  penguasa,  pemerintah,  parlemen,  institusi  pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  UU  No.  40/1999  tentang  Pers,  salah  satu  fungsi  media  massa adalah sebagai alat  kontrol terhadap kekuasaan. Ketika pemerintah sebagai badan regulator  tidak  berbuat  maksimal  saat  terjadi  pelanggaran  keamanan  manusia (keamanan individu), media massa dengan sigap harus „bersuara‟ sehingga adanya pelanggaran hak-hak individu masyarakat lebih lanjut dapat dihindari. Persoalannya, apakah  media  massa,  terutama  media  massa  lokal  di  Kota  Jayapura  sudah melaksanakan  fungsi  ini?  Apakah  media  massa  lokal  sudah  menjadikan  persoalan yang  menyangkut  hak-hak  individu  masyarakat  di  Kota  Jayapura  sebagai  agenda publik  yang  wajib  diperjuangkan  dari  awal  hingga  akhir?  Sudahkah  media  massa lokal  membuat  investigasi  yang  menjelaskan  pola  pelanggaran  hak-hak  individu masyarakat dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?
Dengan  demikian,  media  massa  lokal  di  Kota  Jayapura  sebetulnya mempunyai  kesempatan  besar  dalam  ikut  secara  serius  dalam   menyelesaikan persoalan  yang  menyangkut  pemenuhan  hak-hak  individu  masyarakat  yang  ada  di wilayahnya  masing-masing.  Untuk  itu  perlu  ada  inventarisasi  dan  pemetaan persoalan  pelanggaran  hak-hak  individu  yang  ada  serta  dampaknya  terhadap kepentingan masyarakat umum. Bila inventarisasi dan pemetaan persoalan tersebut sudah  ditetapkan,  maka  advokasi  pun  dapat  segera  dilakukan.  Liputan  yang  terus menerus terhadap persoalan ini akan memaparkan kepada publik apa yang menjadi akar  persoalannya,  siapa  yang  melakukan  pelanggaran  itu  dan  sejauh  mana tanggapan  dari  pemerintah.  Harapannya  seluruh  anggota local  community akan tergerak  untuk  segera  menyelesaikannya.  Media  massa  di  Kota  Jayapura,  baik cetak  maupun  elektronik,  bisa  menjadi  ujung  tombak  kampanye  perbaikan perlindungan  hak-hak  individu  masyarakat.  Peran  media  menjadi  amat  penting, mengingat  pelanggaran  hak-hak  individu  yang  nantinya  berujung  pada  keamanan manusia  sudah  terlalu  jauh,  sementara  kesadaran  masyarakat  akan  masalah  ini masih perlu ditumbuhkan.
Dari sini memang diperlukan kesadaran baru, bahwa pelibatan media massa khususnya  media  massa  lokal  di  Kota  Jayapura  dalam  pelaksanaan good local governance adalah  suatu  kenyataan  di  negara  yang  sudah  menerapkan  sistem demokrasi  sebagai  sistem  politiknya,  dimana  media  massa  dapat  memainkan peranannya bagi kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keterlibatan di luar
pemerintahan  lokal  seperti  masyarakat  sipil  dan  organisasi-organisasi  terkait menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

## C. PENUTUP
Dari  uraian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  karena  perkembangan global  yang  kini  sedang  melanda  dunia,  isu  maupun  agenda local  governance dan human  security patut  dilihat  secara  multidimensional.  Kunci  penyelesaian  secara komprehensif  terhadap  berbagai  persoalan  diatas  tidak  cukup  dengan  pendekatan hukum dan militer saja, namun perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan lainnya dan melibatkan semua komponen masyarakat.
Seharusnya,  dengan  melibatkan local  governance tidak  saja  memberikan solusi  kepada pemerintah pusat  untuk membagi  beban  itu  kepada pemerintahan  di tingkat  lokal,  tetapi  memberikan  sebuah  alternatif  baru  pemecahan  masalah- masalah  yang  nantinya  akan  timbul  dengan  pendekatan  dan  kearifan  nilai-nilai masyarakat lokal.
Media  massa  khususnya  media  massa  lokal  di  Kota  Jayapura,  baik  cetak maupun  elektronik,  bisa  menjadi  ujung  tombak  kampanye  perlindungan  hak-hak individu  masyarakat  di  Papua,  karena  media  massa  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  terhadap  pembentukan  karakter  masyarakat  yang  dapat  mengajak masyarakat turut serta dalam proses perlindungan hak-hak keamanan manusia. Selain itu, media massa harus bersikap netral terhadap segala kepentingan baik itu bersifat  politis,  ekonomi,  dan  kepentingan-kepentingan  lainnya,  demi   menjaga kredibilitas  pemberitaannya.  Media  massa  bisa  menjadi  sponsor  atau  rekan  kerja bagi acara atau program yang mendukung penguatan hak-hak individu masyarakat dan partispasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis human security .

## DAFTAR RUJUKAN
Araf, Al dan Abbas, Anton Ali et.al., 2008, TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik , Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung, Bandung. Baylis,  John  dan  Smith,  Steve,  2001 The  Globalization  of  World  Politics:  An  Introduction  to International Relations , Oxford University Press.
Budyatna, Muhammad. 2006, Jurnalistik Teori Dan Praktek , Rosda, Bandung. Forsythe,  David  P. Human  Rights  and  International  Relations ,  Cambridge:  Cambridge  University Press. McQuail, Denis, 1987, Teori Komunikasi Massa , Erlangga, Jakarta. .........................,2000, Mass Communication Theories , Fourth edition, Sage Publication, London. Pierre, Jon dan Peters, Guy, 2000, Governance, Politics, and State , MacMillan Press, London. Setiawan,  Aria  Aditya,  2005, Implementasi  dan  Implikasi  Undang-undang  Otonomi  Khusus  bagi Human  Security  di  Papua ,  Tesis,  Program  Studi  Ilmu  Politik  Konsentrasi  Studi  Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Stoker,  Gary,  1994 The  Role  and  Purpose  of  Local  Governance ,  Commision  of  Local  Democracy, London.
Subianto, Landry Haryo, 2002, Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek , Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.1.
Suyatno,  2008 Globalisasi,  Perbatasan  Indonesia-Malaysia,  dan  Local  Governance ,  Paper,  UPN “Veteran” Yogyakarta.
Tehranian, Majid, 1999, Worlds Apart Human Security and Global Governance , I.B. Tauris & Co.Ltd, London and New York.
Vermonte,  Philip  Jusario,  2002, Transnational  Organized  Crime:  Isu  dan  Permasalahannya ,  Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No.1.
Data primer TNI-AL, 2008. Data primer Conservation International Indonesia Papua program , 2005.
http://www.globalcenters.org/cgcp/english/html_documents/publications/changes/issues/index1.htm . UU RI No. 40/1999 tentang Pers