Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI

## Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Edukasi Pangan Halal dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi UMKM Di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
Enung  Siti  Nurhidayah 1 ,  Iffan  Maflahah 1, ⁎ ,  Darimiyya  Hidayati 1 ,  Supriyanto 1 ,  Banun  Diyah Probowati 1 ,  Raden  Faridz 1 , Khoirul Hidayat 1 , Mohammad  Fuad  F. Mu'tamar 1 , Millatul Ulya 1 , Nurmalisa Lisdayana 1 , Chika Uca Cystiana 1 , Hanif Risma Verdiana 1
1 Instansi Pertama STKIP Taman Siswa Bima
Alamat e-mail: enung.nurhidayah@trunojoyo.ac.id , iffanmaflahah@gmail.com , darimiyya@gmail.com , priyantosby17@gmail.com , banun.diyahp@trunojoyo.ac.id , rafasasraningrat@gmail.com , irul_ie@yahoo.co.id , mfuadfm@gmail.com , millatul.utm@gmail.com , nurmalisa.lisdayana@trunojoyo.ac.id , chikauca908@gmail.com , hanifrismaverdiana@gmail.com

## Informasi Artikel
Kata Kunci :
Desa Gumulan
Edukasi Produk Halal SEHATI Self Declare

## Keyword :
Gumulan Village Education
Halal Product
SEHATI
Self Declare

## Abstrak
Desa  Gumulan,  Kec.  Kesamben,  Kab  Jombang  memiliki  banyak  produk  pangan yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  sekitar.  Pelaku  usaha  mayoritas  belum melakukan  proses  sertifikasi  halal  kurangnya  kepedulian  pelaku  usaha  akan pentingnya  sertifikasi  halal  dan  terbatasnya  informasi  untuk  proses  pengajuan sertifikasi  halal  yang  dianggap  rumit.  Edukasi  akan  pentingnya  pengetahuan tentang pangan halal dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi usaha menengah  Di  Desa  Gumulan  dapat  menjadi  solusi.  Tahapan  kegiatan  edukasi adalah:  (1)  Tahap  persiapan  dilakukan  melalui  berkomunikasi  dengan  aparat desa; (2) Pemaparan materi sertifikasi halal; (3) Tutorial pendaftaran sertifikasi halal  gratis  (SEHATI)  dengan self-declare ;  dan  (4)  Penyebaran  kuesioner  untuk mengetahui  proses  keberhasilan  kegiatan.  Kegiatan  ini  mampu  mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses sertifikasi produk yang dihasilkan dengan dibuktikan pengajuan NIB sebagai syarat utama pengajuan sertifikasi halal skema self-declare .

## Abstract
Gumulan Village, District. Kesamben, Jombang Regency has many food products produced  by  the  local  community.  The  majority  of  business  actors  in  Gumulan Village have not carried out the halal certification process because business actors lack  awareness  of  the  importance  of  halal  certification  and  limited  information regarding  the  halal  certification  application  process  which  is  considered complicated. Education about the importance of knowledge about halal food and the  Self-Declare  Halal  Certification  Program  for  medium-sized  businesses  in Gumulan Village could be a solution. The stages of educational activities are: (1) The preparation stage is carried out through communicating with village officials; (2) Implementation stage by presenting halal certification material; (3) Training stage by means of a free halal certification registration tutorial (SEHATI) with self- declair;  and  (4)  Distributing  questionnaires  to  determine  the  success  of  the activity. The activities can educate the people to certify the products produced by proving  the  submission  of  a  NIB  (Business  Identification  Number)  as  the  main requirement for applying for halal certification for the self-declaration scheme.
Enung Siti Nurhidayah dll
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140

## 1. Pendahuluan
Desa  Gumulan  adalah  sebuah  desa  di wilayah  Kecamatan  Kesamben,  Kabupaten Jombang,  Provinsi  Jawa  Timur.  Desa  ini merupakan  salah  satu  wilayah  yang  dialiri sungai  Brantas.  Penduduk  sekitar  sungai Brantas memanfaatkan bantaran sungai sebagai lahan pertanian. Desa Gumulan terbagi menjadi 2  dusun,  yaitu  Dusun  Gumulan  I  dan  Dusun Gumulan  II,  dan  terdiri  dari  19  RT.  Penduduk Desa Gumulan berjumlah 2.452 jiwa dan terdiri dari 978 KK (Darmawan, 2021).  Sebagian besar kegiatan  sehari  –  hari  masyarakat  adalah bertani  (Nurfu’adah,  2013).  Selain  bertani, masyarakat Desa Gumulan banyak mempunyai usaha  rumahan  terutama  bergerak  disektor pangan  seperti  usahan  ayam  goreng,  makanan ringan,  minuman  dan  sebagainya.  Produk  – produk tersebut harus mampu bersaing dengan produk lainnya yang telah memiliki kepercayaan konsumen.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  memberikan  kepercayaan  konsumen adalah  jaminan  produk  halal.  Pada  saat  ini masyarakat Desa Gumulan belum peduli dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui  beberapa  tahap  pemeriksaan  untuk membuktikan  bahwa  bahan,  proses  produksi, dan  sistem  jaminan  halal  memenuhi  standar Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM MUI). Sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah telah difasilitasi oleh pemerintah yaitu  melalui  program  Sertifikasi  Halal  Gratis (SEHATI).  Program  SEHATI  dilakukan  secara bertahap  dengan  tujuan  untuk  mensertifikasi halal usaha kecil dan menengah sebanyak 1 juta pelaku usaha sampai tahun 2024.
Berdasarkan informasi dari perangkat Desa Gumulan  bahwa  pelaku  usaha  di  wilayah tersebut  mayoritas  belum  melakukan  proses sertifikasi  halal.  Hal  ini  terjadi  karena
kurangnya  pengetahuan  pelaku  usaha  tentang mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Untuk mempermudah  proses  sertifikasi  halal  untuk pelaku  usaha  kecil  dan  menengah,  pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang   Sertifikasi   Halal Pelaku   Usaha   Mikro   dan   Kecil menjelaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMKM didasarkan atas pernyataan pelaku (self- declare)  UMKM.  Adanya  peraturan  tersebut memudahkan  pelaku  usaha  untuk  mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Pencantuman label halal akan memberikan kepastian tentang kehalalan  sebuah  produk  yang  mempengaruhi keputusan  pembelian.  Permasalahan  yang terjadi di Desa Gumulan adalah sebagai berikut (1)  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  belum peduli  terhadap  pentingnya  sertifikasi  halal, dan  (2)  terbatasnya  informasi  untuk  proses pengajuan sertifikasi halal yang dianggap rumit. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu  dilakukan edukasi  terhadap  pelaku  usaha  kecil  dan menengah  untuk  memberikan  pemahaman terhadap  pentingnya  sertifikasi  halal,  proses pengajuan  sertifikasi  halal  secara  self  declare dan pendampingan pendaftaran proses sertifikasi halal produknya.
Solusi  untuk  membantu  menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Desa Gumulan, Kec.  Kesamben  adalah  dengan  melakukan edukasi pelaku usaha menengah dan kecil serta kepada perangkat desa. Pelaku UMKM dilakukan edukasi agar memahami pentingnya sertifikasi  halal  bagi  produk  yang  akan berdampak  positif  bagi  jumlah  penjualan produk.  Sedangkan  bagi  perangkat  desa  agar memotivasi  pelaku  UMKM  yang  terdapat wilayahnya  agar  berperan  aktif  terhadap program sertifikasi halal. Materi yang disampaikan  adalah  pengenalan  halal  haram, pengenalan najis, pengenalan bahan (titik kritis produk halal), sistem jaminan halal (11 kriteria wajib) dan mekanisme dan prosedur sertifikasi halal.
Enung Siti Nurhidayah dll
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140
Target dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi  halal  produk  dan  adanya  pelaku UMKM yang melakukan sertfikasi halal.

## 2. Metode Pengabdian

## 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian
Kegiatan edukasi Pangan Halal dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi UMKM Di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan dihadiri 30 peserta dari 10 UMKM.
2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah,  diskusi  dan  latihan  pengajuan sertifikat  halal.  Tahapan  kegiatan  edukasi adalah  sebagai  berikut:  (1)  Tahap  persiapan dilakukan  melalui  berkomunikasi  dengan aparat  desa;  (2)  Tahap  pelaksanaan  dengan memaparkan materi sertifikasi halal; (3) Tahap latihan  dengan  cara  tutorial  pendaftaran sertifikasi  halal  gratis  (SEHATI)  dengan  self- declair;  dan  (4)  Penyebaran  kuesioner  untuk mengetahui  proses  keberhasilan  kegiatan. Kuesioner berisi tentang pemahaman pentingnya  sertifikasi  halal  pada  produk pangan sehingga nantinya menghasilkan kebijakan  yang  sesuai  dengan  kondisi  di lapangan.

## 2.3. Peserta Kegiatan
Peserta  kegiatan  adalah  pelaku  usaha  yang akan  melakukan  pengajuan  NIB  dan  sertifikat halal serta aparat Desa Gumulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan edukasi pangan halal dan program sertifikasi halal skema self-declare bagi UMK di Desa  Gumulan,  Kec.  Kesamben,  Kab.  Jombang adalah  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat Prodi  Teknologi  Industri  Pertanian,  Fakultas Pertanian,  Universtas  Trunojoyo  Madura. Kegiatan  ini  untuk  memberikan  wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk pangan.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  9
Agustus 2023 dan ditunjukkan pada Gambar 1. Program  sertifikasi  produk  halal  bagi  UMKM dapat  dilakukan  melalui  program  sertifikasi halal gratis (SEHATI).
Program ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat  terutama  pelaku  usaha  untuk mengetahui  produk  halal  haram,  pengenalan najis,  pengenalan  bahan  (titik  kritis  produk halal), sistem jaminan halal (11  kriteria wajib) dan  mekanisme  dan  prosedur  sertifikasi  halal. Kegiatan ini seiring dengan program pemerintah tentang jaminan produk halal yang menyebut  produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.  Beberapa  UMKM  sukses mendaftarkan  produknya  untuk  mendapatkan sertifikasi  halal  melalui  program  SEHATI (Adiwinarto et al., 2022; Ilham, 2022; Moerad et al., 2023; Pardiansyah et al., 2022; Rachman et al., 2023; Ramadhani et al., 2022).
Gambar 1. Kegiatan Edukasi Sertikasi Halal
Penyampaian materi diawali tentang pentingnya sertifikasi produk halal seperti yang telah  disebutkan  pada  UU  No.  33  tahun  2014 tentang  jaminan  Produk  Halal  (JPH)  dan Peraturan  Menteri  Agama  No.  26  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal, Peraturan  Pemerintah  No.  39  tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk  Halal,  dan  PMA  No.  20  tahun  2021 Tentang  Sertifikasi  Halal  Pelaku  Usaha  Mikro dan  Kecil.  Penyampaian  materi  dilakukan  oleh
Enung Siti Nurhidayah dll
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140
Dr.  Enung  Siti  Nurhidayah  yang  ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Penyampaian Materi Pentingnya Proses Sertifikasi Halal Produk
Prinsip  sertifikasi  halal  meliputi  hal-  hal sebagai  berikut  (1)  memberikan  kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi  dengan  bahan  haram,  mulai  dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai,maupun  lingkungan  produksi,  (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbungan.  Pada  umumnya  produk UMKM  adalah  produk  yang  dibutuhkan  untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari dan penjualan  produk  berkisar  ada  satu  wilayah tertentu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan  produk  yang  dihasilkan  tidak halal. Untuk memberikan kepercayaan konsumen  terhadap  produk  yang  dihasilkan maka  diperlukan  pernyataan  bahwa  status produk tersebut halal. Pemerintah memberikan program  sertifikasi  halal  gratis  (SEHATI) dengan  skema  self-declare  bagi  pelaku  usaha mikro  dan  kecil  (UMK).  progam  SEHATI bertujuan untuk:
1. Berupaya  mendorong  pelaku  usaha  untuk melaksanakan  kegiatan  produksi  sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
3. Sebagai  upaya  meningkatkan  jumlah pelaku  usaha  yang  memenuhi  ketentuan akan produk halal.
4. Menjadi  salah  satu  nilai  tambah  produk agar  mampu  berkompetisi  baik  dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.
Merujuk  pada  PP  No.  39  tahun  2021 menyebutkan beberapa produk wajib bersertifikasi  halal  adalah  barang  dan  jasa. Barang yang wajib bersertfifikasi halal adalah makanan,  minuman,  obat,  kosmetika,  produk kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan  atau  dimanfaatkan  (hanya  bagi barang  yang  berasal  dan  atau  mengandung unsur  hewan).  Sedangkan  produk  jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian, penjualan  dan  penyajian.  Produk  jasa  ini hanya  terkait  dengan  makanan,  minuman, obat dan kosmetik.
Pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  yang berhak untuk mendaftarkan sebagai penerima program SEHATI adalah usaha produktif yang memiliki  modal  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: produk tidak berisiko atau menggunakan  bahan  yang  sudah  dipastikan kehalalannya;  dan  proses  produksi  yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
Dokumen  yang  harus  dipersiapan  untuk pengajuan  sertifikasi  halal  gratis  adalah  data pelaku  usaha  (Nomor  Induk  Berusaha/NIB, penyelia halal); nama dan jenis produk; daftar produk  dan  bahan  yang  digunakan  (bahan baku,  bahan  tambahan  dan  bahan penolong); proses pengolahan produk (pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan,
Enung Siti Nurhidayah dll Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140
pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan distribusi); serta surat permohonan  dan  surat  pernyataan  pelaku (self  declare).  Setiap  UMKM  minimal  harus memiliki  surat  legalitas  UMKM  dan  NIB (Abidin, 2022; Gumilar et al., 2023).
Proses terakhir penyampaian materi adalah menjelaskan  urutan  pengajuan  sertifikasi halal gratis adalah sebagai berikut:
1.  Calon  penerima  fasilitas  SEHATI  meng- entry  data  dan  meng-upload  dokumen persyaratan pada laman
SIHALAL
(http://ptsp.halal.go.id).
2.  Jika dinnyatakan lengkap dan lolos
verifikasi,  maka  BPJPH  akan  menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen.
3.  STTD  yang  telah  diterbitkan  dapat  diakses oleh  Pendamping  Proses  Produk  Halal (Pendamping  PPH)  untuk  selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).
Pendamping  PPH  pada  setiap  usaha  akan melakukan  beberapa  kegiatan  untuk  proses sertifikasi halal yaitu:
1.  Pendamping  PPH  memeriksa  keabsahan dokumen  dan  melakukan  pemariksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi;
2.  Pada  tahap  selanjutnya,  maka  hasil pemeriksaan  produk  akan  dibawa  ke komisi  fatwa  MUI  untuk  mendapatkan penetapan kehalalan produk;
3.  Hasil  penetapan  kehalalan  produk  akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL;
4.  Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing;
5.  Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku  selama  2  tahun  terhitung  sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.
Praktek pendaftaran sertifikasi halal dilakukan langsung setelah pemaparan materi. Praktek dilakukan dengan melakukan pendampingan  ke  pelaku  usaha  dan  di  bantu oleh  mahasiswa  (Gambar  3).  Peserta  edukasi ini  sangat  antusias  untuk  melakukan  proses pendaftaran sertifikasi halal produk.
Gambar 3. Proses Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produk
Secara  umum  tingkat  kepuasan  peserta terhadap topik, kompetensi narasumber, penyampaian materi, durasi materi dan fasilitas peraga  yang  digunakan  memberikan  penilaian puas dan sangat puas (Gambar 4). Narasumber yang menyampaikan materi adalah narasumber yang kompeten dalam bidang sertifikasi hal dan merupakan salah satu auditor halal di LPH UTM.
Gambar 4. Tingkat Kepuasan Kegiatan Edukasi Sertifikasi Halal
Peserta menilai bahwa materi pangan halal ini sangat penting sebanyak 72,7% (Gambar 5). Pangan  halal  adalah  pangan  yang  tidak mengandung  unsur  atau  barang  yang  haram atau  dilarang  untuk  dikonsumsi  oleh  umat
Enung Siti Nurhidayah dll
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140
Islam,  baik  yang  menyangkut  bahan  baku pangan,  bahan  tambahan  pangan,  dan  bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah  melalui  proses  rekayasa  genetika  dan iradiasi  pangan.  Pangan  halal  tidak  hanya menyangkut bahan baku tetapi semua tahapan proses  yang  dialami  oleh  bahan  baku  hingga menjadi produk siap dikonsumsi atau digunakan.
Gambar 5. Penilaian Responden tentang Pangan Halal
Pada  umumnya  peserta  dalam  melakukan proses  pembelian  produk  melakukan  proses mengecekan  status  kehalalan  produk  yaitu sebanyak  77,3%  (Gambar  6).  Logo  halal merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi pertimbangan  dalam  menentukan  keputusan pembelian(Alinda & Adinugraha, 2022; Wibowo &  Madusari,  2018).  Hal  ini  untuk  memberikan kepastian  kehalalan  produk  yang  digunakan atau dikonsumsi konsumen terutama konsumen muslim. Pengecekan status kehalalan  produk  pangan  diperlukan  untuk mengetahui  tingkat  kepedulian  responden sebagai  konsumen  sekaligus  sebagai  produsen terhadap  logo  halal  pada  produk.  Ketika responden  sebagai  konsumen  menganggap bahwa  logo  halal  sangat  diperlukan  oleh konsumen  maka  produsen  wajib  melakukan pengurusan sertifikat halal. Responden sebagai produksen  menganggap  bahwa  logo  halal sangat  penting  terhadap  peningkatan  jumlah penjualan  produk  maka  produsen  harus secepatnya memenuhi keinginan konsumen.
Gambar 6. Penilaian Responden tentang Pengecekan Status Halal Produk Pangan
Berdasarkan  hasil  inventarisasi  10  pemilik UMKM yang hadir pada acara sosialisasi belum melakukan  sertifikasi  halal.  Upaya  yang  perlu dilakukan  sebagai  langkah  yang  awal  adalah membantu  mengajukan  NIB  (Nomor  Induk Berusaha). Kepemilikan NIB merupakan syarat utama bagi UMKM dalam pengajukan sertifikasi halal skema selfdeclare .

## 4. Simpulan dan Saran
Simpulan  yang  diperoleh  dari  kegiatan edukasi  pangan  halal  dan  program  sertifikasi halal  skema self-declare bagi  UMKM  di  Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang adalah mampu mengedukasi masyarakat Desa Gumulan  untuk  melakukan  proses  sertifikasi produk  yang  dihasilkan  melalui  tahapan pemahaman pentingkan sertifikasi halal produk pangan melalui program sertifikasi halal gratis dengan  skema self-declare ,  serta  memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi  halal  gratis  untuk  melalui  laman website SIHALAL.
Sebanyak 10 pemilik UMKM yang hadir akan mengajukan  NIB  (Nomor  Induk  Berusaha) sebagai  syarat  utama  bagi  UMKM  dalam pengajukan sertifikasi halal skema selfdeclare.
Berdasarkan  kegiatan  ini  disarankan  untuk terus  meningkatkan  pemahaman  pelaku  usaha lainnya untuk mengajukan permohonan sertifkat produk halal.

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  diberikan  kepada  Prodi  Teknologi
Industri Pertanian, Fakultas Pertanian,
Enung Siti Nurhidayah dll
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 05-01 (2024)   134–140
Universitas  Trunojoyo  Madura  yang  telah membiayai kegiatan ini.

## 6. Daftar Pustaka
Abidin,  Z.  (2022).  Pemberdayaan  Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha  Mandiri.  Jurnal  ABDINUS :  Jurnal Pengabdian  Nusantara,  6(2),  374–385. https://doi.org/10.29407/ja.v6i2.16575
Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y., & Chamdani, M. F.
(2022).  Sosialisasi  dan  Pendampingan Sertifikasi  Halal  Produk  Kopi  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Jubung Jember.  Jurnal  Terapan  Ekonomi  Dan
Bisnis, 2(2), 52–62. https://doi.org/10.24269/jteb.v2i2.570 8 Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh
Logo  Halal,  Kesadaran  Halal,  Dan  Sikap
Konsumen  Untuk  Kembali  Membeli Produk Makanan Dan Minuman Kemasan.  SOSEBI:  Jurnal  Penelitian Mahasiswa  Ilmu  Sosial,  Ekonomi,  Dan Bisnis Islam, 2(2), 153–168. https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6 298 Darmawan, D. (2021). Desa Gumulan, Kecamatan  Kesamben  Legenda  dan Tradisi Bergumul. Majalah Suara Pendidikan. https://www.majalahsuarapendidikan.c om/2021/07/desa-gumulan-
kecamatan-kesamben-legenda.html
Gumilar,  G.  G.,  Hilmi,  I.  L.,  Wulandari,  Y.  E.,  &
Annisa, W. (2023). Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Jurnal  ABDINUS :  Jurnal  Pengabdian Nusantara, 7(1), 73–81. https://doi.org/10.29407/ja.v7i1.18758 Ilham,  B.  U.  (2022).  Pendampingan  Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan
Kecil  Binaan  Pusat  Layanan  Usaha
Terpadu Sulawesi Selatan. Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat  Universitas Al Azhar Indonesia, 5(1), 20. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.175
Moerad,  S.  K.,  Wulandari,  S.  P.,  Chamid,  M.  S., Savitri,  E.  D.,  Rai,  N.  G.,  &  Susilowati,  E. (2023).  Sosialisasi  Serta  Pendampingan Sertifikasi  Halal  UMKM  di  Kabupaten Sidoarjo. Sewagati, 7(1), 11–25. Nurfu’adah, I. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Petani Guremdi Bantaran Sungai Brantas Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Swara Bhumi, 2(2), 129–135.
Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022).
Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self- Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan  Masyarakat  Indonesia, 1(2), 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.3
9
Rachman,  A.,  Sunardi,  S.,  Simatupang,  A.  D.  R., Tidjani,  S.,  &  Azwar,  M.  (2023). Pendampingan  Proses  Produk  Halal Dalam  Program  Sertifikasi  Halal  Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas
Tangerang. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 8(1), 1–8. https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.455
8
Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., &  Diana,  L.  (2022).  Pendampingan sertifikasi  halal  dan  NIB  bagi  UMKM  di kelurahan  Tanjungsari,  Sukorejo,  kota Blitar.  Karya  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 2(3), 30–35.
Wibowo,  D.  E.,  &  Madusari,  B.  D.  (2018). Pengaruh  Labelisasi  Halal  Terhadap Keputusan  Pembelian  Oleh  Konsumen Muslim  Terhadap  Produk  Makanan  di Kota  Pekalongan.  Indonesia  Journal  of
Halal, 1(1), 73. https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.34
00.