## HAJAT HIDUP ORANG BANYAK:
JALAN KETIGA ILMU PEMERINTAHAN
Fernandes Simangunsong 1 , Guno Tri Tjahjoko 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri Email: kisankiel@yahoo.co.id
2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Email: guno@apmd.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  hajat  hidup  orang  banyak  sebagai  jalan  ketiga  ilmu pemerintahan.  Munculnya  pemikiran  jalan  ketiga  tersebut  dilatarbelakangi  terbentuknya ilmu  pemerintahan  di  Indonesia  yang  dipengaruhi  oleh  2  (dua)  aliran  yaitu  Eropa Kontinental” yang  membawa  terminologi  “kewenangan”  ( authority )  ke  Indonesia  dan “ Anglo  Saxon” yang  mengenalkan  konsep  “kekuasaan”  ( power ).  Kedua  aliran  tersebut mewarnai pengajaran ilmu pemerintahan di Indonesia, hal ini berdampak ilmu pemerintahan dipersepsi sebagai “kebijakan publik”, “birokrasi” atau “politik”. Implikasi penerapan kedua aliran tersebut berdampak memarjinalkan fokus ilmu pemerintahan dari kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Kata  Kunci: Hajat  Hidup  Orang  Banyak;  Kebijakan  Publik;  Birokrasi;  Dan  Ilmu Pemerintahan.

## ABSTRACT
This article discusses the people's livelihood as the third way of government  science. The emergence  of  the  third  way  of  thinking  was  motivated  by  the  formation  of  government science in Indonesia which was influenced by 2 (two) schools, namely Continental Europe, which  brought  the  term  "authority"  to  Indonesia  and  "Anglo  Saxon"  who  introduced  the concept  of "power"  ( power).  Both  streams  color  the  teaching  of  government  science  in Indonesia,  this  has  an  impact  on  government  science  being  perceived  as  "public  policy", "bureaucracy" or "politics". The implication of the application of these two schools is that they marginalize the focus of government science from people's sovereignty in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.
Keywords : People's Livelihood; Public Policy; Bureaucracy; And Science Government.

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2021, Disetujui: November 2021, Dipublikasikan: Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.116

## PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan haruslah berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa. Demikian juga dengan ilmu pemerintahan yang khas Indonesia idealnya berpihak pada  hajat  hidup  orang  banyak.  Ilmu  pemerintahan  bukanlah  ilmu awang-awang ,  namun ilmu  yang  mampu  menjawab  kebutuhan  petani  yang  kesulitan  mendapatkan  pupuk,  para
pedagang  yang  bangkrut  karena  pandemi  covid-19,  para  buruh  yang  diberhentikan  kerja, perempuan yang dieksploitasi dalam dunia kerja dan mereka yang diperlakukan tidak adil baik secara ekonomi, sosial dan politik.
Secara faktual  ilmu  dapat  dibedakan menjadi  dua macam, yakni;  (1)  obyek materia dan (2) obyek forma. Menurut Poedjawijatna (1975:18) bahwa “obyek materia adalah obyek yang disoroti sebuah ilmu baik berupa gejala alam dan atau gejala sosial, sedangkan obyek forma  adalah  sudut  pandangan  penyorotan”.  Satu  ilmu  dengan  ilmu  lainnya  mungkin memiliki obyek materia yang sama, tetapi harus memiliki obyek forma yang berbeda ( Van der  Meulen,1998 ; Snow,2013 ; Cozzens,  1995) .  Lahirnya  ilmu-ilmu  baru  justru  karena adanya  sudut  pandang  yang  berbeda  terhadap  obyek  yang  sama.  Sebagai  contoh,  ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki  obyek  materia  sama  yakni  negara.  Tetapi  masing-masing  ilmu  memiliki  obyek forma yang berbeda (Bnd. Laird,2000; Toepler,2018; Pirtle, 2021; Jones,2000; Kuhn,2021) Obyek forma ilmu  negara lebih menyoroti bentuk,  jenis dan susunan negara, obyek forma  ilmu  politik  lebih  menyoroti  proses  pembentukan  kekuasaan  dalam  suatu  negara (Bnd. Lubinski,2000 ; Thorhallsson, 2018; Iyengar,2019 ; Bulmer, 2020 ) . Obyek forma ilmu administrasi  negara  atau  yang  sekarang  diberi  istilah  ilmu  administrasi  publik  (sebagai terjemahan  dari public  administration) lebih  banyak  menyoroti    administrasi  dalam  arti sempit  (ketatausahaan),  organisasi,  manajemen,  kepemimpinan  hingga  ke  tataran  HR (Hubungan  antar  manusia/ human  relations )  dalam  suatu  negara.  Sedangkan  obyek  forma ilmu  pemerintahan  lebih  menyoroti  hubungan  antara  yang  memerintah  (pemerintah)  dan yang  diperintah  (rakyat)  dalam  konteks  kewenangan  dan  pelayanan  publik  merupakan pandangan yang lama. Pandangan baru tentang ilmu pemerintahan ialah relasi antara ilmu pemerintahan, ilmu hukum dan ilmu admnistrasi publik (kebijakan publik). Ringkasnya ilmu pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu ilmu, melainkan dia berelasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan bukan hanya tentang siapa yang memerintah dan siapa  yang  diperintah  (Bnd. Beckman,  2021 ; Corrias,2016 ; Prozorov,  2019 ;  Caruso ,2018; Pettit ,2021; Yunanto, 2020) .
Selaras  dengan  pemahaman  tentang  yang  memerintah  rakyat  ini  tampaknya  selaras dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebab  kedaulatan  tertinggi  ada  di  tangan  rakyat. Sesungguhnya  rakyatlah  yang  memerintah  bukan  diperintah.  Sesungguhnya  pemerintah dibentuk  melalui  Pemilu/Pilkada  dalam  kurun  waktu  lima  tahunan  (Bnd. Roznai,2017 ; White,2017; Wolkenstein ,  2019 ; Yack,2020; Wolkenstein,  2019 ) .  Ketika  rakyat  memilih pemimpin dalam Pemilu, kedaulatan tidak hilang. Implikasi tentang kedaulatan rakyat ini
cenderung tergerus oleh teori kekuasaan, kebijakan publik, sehingga rakyat tidak menjadi sentral dalam ilmu pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan upaya merekonstruksi kembali memposisikan ilmu pemerintahan yang khas Indonesia yang berpihak pada rakyat ( Yunanto, 2020 ; Yunanto,  2021 ;  Achen ,2018 ; Irani,  2016 ; Wolak,2020) . Ilmu  politik  cenderung berpihak  pada  elite  politik,  karena  berfokus  tentang  kekuasaan.  Sementara  itu  ilmu administrasi  negara  yang  berkembang  menjadi  kebijakan  publik  cenderung  menghasilkan ilmu perkantoran atau birokrasi.
Selaras  dengan  perkembangan  ilmu  yang  memiliki  obyek  materia  yang  sama dikelompokkan  dalam  satu  rumpun.  Antara  ilmu  yang  satu  dengan  lainnya  dapat  saling meminjam  teori,  konsep,  variabel  maupun  metodologi.  Ilmu  atau  cabang  ilmu  yang  baru tumbuh biasanya lebih banyak meminjam teori, konsep, variabel maupun metodologi dari ilmu  lain  yang  sudah  mapan,  sampai  ilmu  atau  cabang  ilmu  tersebut  mencapai  tahap kedewasaannya.  Ilmu  yang  dewasa  akan  memiliki  konsep,  teori,  hukum  dan  metodologi yang spesifik dibanding ilmu lainnya.
Pinjam  meminjam  teori  atau  konsep  antar  bidang  ilmu  akan  dapat  memunculkan berbagai cabang ilmu baru. Sebagai contoh ilmu manajemen pemerintahan sebagai sebuah ilmu  atau  cabang  ilmu  baru  merupakan  perpaduan  antara  ilmu  manajemen  dengan  ilmu pemerintahan. Begitu pula dengan ilmu pariwisata sebagai ilmu baru merupakan perpaduan antara  ilmu  ekonomi,  sosiologi,  antropologi  serta  ilmu  pemasaran.  Ringkasnya  ilmu pemerintahan ialah relasi antara ilmu hukum, administrasi, sosial dan politik (Bnd. Yunanto, 2020; Yunanto, 2021)

## KEBIJAKAN PUBLIK: PERPADUAN DUA ALIRAN ILMU PEMERINTAHAN
Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2015:63) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu  yang  mempelajari  hubungan  antara  rakyat  dengan  organisasi  tertinggi  negara (pemerintah)  dalam  konteks  “kewenangan”  dan  “pemberian  pelayanan  publik”.  Bicara mengenai  “kewenangan  pemerintahan”  tidak  lepas  dari  sejarah  terbentuknya  ilmu pemerintahan  di  Indonesia,  dimana  dapat  digambarkan  bahwa  sejarah  terbentuknya  ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yaitu “Aliran Eropa Kontinental” yang  membawa  terminologi  “Kewenangan  ( authority )”  ke  Indonesia  dan  “Aliran Anglo- saxion” yang  mengenalkan  konsep  “Kekuasaan  ( power )”  yang  dibawa  oleh  putra-putri terbaik Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Benua Amerika.
Jika diperhatikan gambar di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa pada awalnya konsep pemerintahan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  aliran  Eropa  Kontinental,  karena  Indonesia dijajah oleh Negara Belanda hampir 3,5 abad (350 tahun) yang notabene negara Belanda ada di Benua Eropa. Uniknya dari ilmu pemerintahan di Indonesia bahwa Indonesia dijajah oleh Negara  Eropa  (Belanda),  namun  putra-putri  terbaik  Indonesia  yang  mendalami  ilmu pemerintahan melanjutkan studi ke Amerika yang membawa aliran Anglo Saxon , bukan ke negara-negara di Benua Eropa.

## Gambar  1. Aliran Pemerintahan di Indonesia
Aliran Eropa Kontinental  mengajarkan  konsep negara kesatuan ( unitaris ) sehingga untuk  menjaga  kekuatan  dan  kebersamaan  serta  keseimbangan  antar  negara,  maka    pola negara dengan model unitaris (negara kesatuan) yang ada selama ini tetap dipertahankan, dan  yang  lebih  hebat  lagi,  negara-negara  di  Benua  Eropa  bersama-sama  menetapkan
AZAS PEMERINTAHAN :
1. DESENTRALISASI 2. DEKOSENTRASI 3. TUGAS PEMBANTUAN PRAKTEK PEMERINTAHAN HARUS DISERTAI DENGAN : 1. PERSONIL 2. PERALATAN 3. PEMBIAYAAN 4. DOKUMENTASI ILMU PEMERINTAHAN (GOVERNMENTAL STUDIES) ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA ALIRAN EROPAH KONTINENTAL ALIRAN ANGLO SAXION (AMERIKA) MODEL UNITARIS MODEL FEDERALIS AUTHORITY (KEWENANGAN) POWER (KEKUASAAN) PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAHAN NASIONAL KE SUB-SUB PEMERINTAHAN NASIONAL PENYERAHAN KEKUASAAN DARI STATE (NEGARA BAGIAN) KE CENTRAL STATE (PEMERINTAH PUSAT) AZAS PEMERINTAHAN :  DEVOLUTION PRAKTEK  PEMERINTAHAN  HANYA  DISERTAI DENGAN : 1. PEMBIAYAAN 2. DOKUMENTASI CIKAL BAKAL TERLAHIRNYA ILMU KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY STUDIES) SEBAGAI MEDIA MENGGABUNGKAN DUA ALIRAN YANG MEWARNAI ILMU PEMERINTAHAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PUBLIC ADMINISTRATION  STUDIES) (KEBIJAKAN) PROGRAM  BOS ? (KEBIJAKAN) PROGRAM  PNPM ?
paradigma kenegaraan dan kepemerintahan dengan model baru yang lebih luar biasa ( extra ordinary )  yaitu  Konsep  Negara  Uni-Eropa  (Eropa  bersatu)  dengan  menetapkan  secara bersama-sama mata uang kesatuan Eropa yaitu Euro. Konsep ini jugalah yang dipakai oleh Indonesia selama ini dalam mengatur dan mengelola teritorial negara Indonesia, agar tetap bersatu. Jika dilihat begitu luasnya Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang-Merauke dengan  mendiami  hampir  ±  17.669  pulau  dengan  banyak  suku,  agama,  ras  (etnik)  dan golongan kemungkinan Negara Indonesia dapat pecah dan terbagi menjadi beberapa negara apabila  konsep  negara unitaris tidak  menjadi  doktrin  kepemerintahan  yang  selalu dipertahankan  dengan  tekad  yang  bulat,  agar  tetap  Negara  Indonesia  sebagai  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun begitu secara filsafat ilmu - ilmu pemerintahan yang berkembang di Indonesia tidak  bisa  menyalahkan  para  mahasiswa,  peneliti,  dan  penggiat  ilmu  pemerintahan  yang pernah  belajar  di  Benua  Amerika,  dimana  dalam  perkembangan  dinamika  pemerintahan, para pakar pemerintahan model Anglo-Saxon mencoba membawa dan mengelaborasi konsep pengelolaan kenegaraan dan kepemerintahan dengan model federalis (negara bagian) yang digabungkan  dengan  model  unitaris  yang  sudah  ada  selama  ini  di  Indonesia.  Besarnya gelombang  paradigma Anglo-Saxon yang  masuk  ke  Indonesia  pada  saat  ini  sangat mempengaruhi konsep negara unitaris , dimana model Anglo-Saxon mengenal  pembagian wilayah sebuah negara dalam konsep negara yang disebut dengan Negara Bagian (negara federal). Berbeda dengan model unitaris dimana konsep negara hanya ada satu yaitu di pusat, dan  untuk  pembagian  wilayahnya  tidak  mengenal  konsep  negara  (negara  bagian),  namun dalam  bentuk  kesatuan  wilayah  yang  berjenjang,  baik  dalam  bentuk  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan.
Konsep negara bagian yang dibawa oleh aliran Anglo-Saxon berbeda dengan konsep kesatuan  wilayah  yang  dianut  oleh  aliran  Eropa  Kontinental,  namun  para  mahasiswa, peneliti,  penggiat  ilmu  pemerintahan  aliran Anglo-Saxon mencoba  memposisikan  konsep negara  bagian  sama  dengan  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang  ada  di  Indonesia.  Dimana konsep  legislatif  (pembuat  Undang-Undang)  dan  eksekutif  (pelaksana  Undang-Undang) merupakan  sosok  tugas  dari  konsep  sebuah  negara,  sehingga  sering  dianalogikan  bahwa sebuah negara (termasuk negara bagian) yang boleh membuat Undang-Undang, sedangkan di  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  negara  bagian,  namun  mengenal  istilah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  yang  mana  di  provinsi  dan  kabupaten/kota  hanya  mengenal  istilah Peraturan  Daerah  (Perda).  Peraturan  Daerah  bukanlah  Undang-Undang,  sehingga  ada
kerancuan  yang  ditanamkan  oleh  mahasiswa,  peneliti,  penggiat  ilmu  pemerintahan  aliran Anglo-Saxon yang  menyebutkan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Badan Legislatif Daerah (Badan Pembuat Undang- Undang).
Pola pikir memposisikan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, secara konsep Eropa Kontinental  adalah  salah,  karena  DPRD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  bukan  membuat Undang-Undang,  namun  hanya  membuat  Peraturan  Daerah  (Perda),  Undang-Undang hanyalah dibuat oleh Pemerintah Pusat, sehingga konsep legislatif dan eksekutif hanya  bisa dianalogikan di tingkat pemerintahan pusat, tidak sampai di tingkat daerah kecuali konsep kenegaraan  di  Indonesia  kita  sepakati  untuk  dirubah  menjadi  model  federalis  (negara bagian).
Di sisi lain, konsep legislatif dan eksekutif yang dikenalkan oleh aliran Anglo-Saxon (negara  Amerika)  merupakan  2  (dua)  badan  yang  diatur  dalam  kamar  yang  berbeda ( bikameral )  dimana  ada  kamar  legislatif  (pembuat  Undang-Undang)  dan  ada  kamar eksekutif  (pelaksana  Undang-Undang).  Konsep bikameral tidak  bisa  dianalogikan  dalam sistem  pemerintahan  Indonesia  di  tingkal  lokal  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota),  karena pemerintahan  lokal  di  Indonesia  bukanlah  pembuat  Undang-Undang  melainkan  membuat Peraturan  Daerah,  sehingga  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  bukanlah  sistem bicameral, namun menganut sistem satu kamar yaitu “kamar Pemerintahan Daerah” yang terdiri dari Pemerintah Daerah plus DPRD. Konsep bikameral yang dibawa oleh mahasiswa, peneliti  dan  penggiat  ilmu  pemerintahan  aliran Anglo-Saxon pernah  tertanam  dan  hampir menggoyahkan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya pemerintahan daerah yang pada saat  itu  sedang  mencari  format  Otonomi  Daerah,  sehingga  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  merasa superior dan  selalu  menimbulkan  instabilitas  pemerintahan  di tingkat lokal, khususnya hubungan dengan Kepala Daerah.
Kondisi  ini  menjadi  kajian  khusus  mahasiswa,  peneliti,  dan  penggiat  ilmu pemerintahan,  agar  memformat  ulang  konsep bikameral yang  sudah  tertanam  di  tingkat lokal,  agar  kembali  ke  konsep  negara unitaris ,  dimana  jika  konsep bikameral ini  terus berjalan  tidak  menutup  kemungkinan  embrio  terpecahnya  Indonesia  akan  semakin  besar. Banyak terjadi masalah ketidakharmonisan antara DPRD dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan  Walikota) yang berujung kepada perpecahan, ego-sentris  yang  mengorbankan pembangunan  dan  kemajuan  masyarakat.  Dinamika  pemerintahan  yang  begitu  cepat membutuhkan kajian yang sangat strategis, agar Indonesia tetap bersatu, sehingga konsep 2 (dua) kamar harus segera dihapuskan dengan menghidupkan konsep satu kamar.
Jika  dipelajari  lebih  dalam  pola  hubungan  yang  diajarkan  oleh  aliran  Eropa Kontinental  sangat  berbeda  jauh  dengan  aliran Anglo-Saxon .  Aliran  Eropa  Kontinental mengenal  konsep authority (kewenangan),  berbeda  dengan  aliran Anglo-Saxon yang mengenal terminologi power (kekuasaan). Pola hubungan yang diajarkan oleh aliran Eropa Kontinental adalah pelimpahan kewenangan ( authority ) dari Pemerintahan Nasional ke sub- sub Pemerintahan Nasional. Tinggal tergantung masing-masing negara yang pernah dijajah oleh negara Eropa sampai berapa tingkat ( delayering ) sub-sub Pemerintahan Nasionalnya, sebagai contoh Indonesia memiliki 4 (empat) tingkat sub-sub Pemerintahan Nasional yakni: (1)  Provinsi,  (2)  Kabupaten/Kota,  (3)  Kecamatan,  dan  (4)  Desa/Kelurahan,  yang  dulunya memiliki 6 (enam) tingkat dengan dihilangkannya Karesidenan dan Kawadenaan.
Berbeda  dengan  pola  hubungan  yang  diajarkan  oleh  aliran Eropa  Kontinental ,  pola hubungan  yang  diajarkan  oleh  aliran Anglo-Saxon (negara  bagian)  adalah  penyerahan kekuasaan ( power ) dari state ke central state (Pemerintah Pusat). Model Anglo-Saxon ini dapat terlihat di Negara Amerika dimana Amerika memiliki 50 (lima puluh) negara bagian. Pada awalnya, dengan kesadaran sendiri kelima puluh negara bagian tersebut menyerahkan kekuasaan  dan  tunduk  kepada  pemerintah  pusat  Amerika  untuk  mengatur  pemerintahan dalam  konteks  kebijakan  strategis  baik  dalam,  maupun  luar  negeri  dalam  kesetaraan  dan keseimbangan, namun yang bersifat lokal diatur oleh negara bagian sesuai dengan Undang- Undang  yang  berlaku  di  negara  bagian  tersebut,  makanya  jika  dipahami  lebih  dalam  di negara-negara yang menggunakan sistem federal  tidak begitu memfungsikan kementerian yang  mengatur  urusan  dalam  negeri,  malahan  ada  beberapa  negara  yang  tidak  memiliki kementerian  yang  mengatur  urusan  dalam  negeri,  karena  kebijakan  di  tingkat  lokal dikendalikan  oleh  masing-masing  negara  bagian  (federal),  bukan  dikendalikan  oleh pemerintah pusat.
Jika  diperhatikan  model Anglo-Saxon ini  kalau  terus  diterapkan  di  Indonesia, kemungkinan  kedepannya  dapat  mengganggu  kesatuan  Negara  Indonesia,  dimana  jika dengan kesadaran sendiri wilayah-wilayah di Negara Indonesia yang dikelola oleh negara- negara  yang  ada  di  Benua  Amerika,  baik  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Amerika maupun pihak swasta (Amerika) dalam bentuk kerjasama di Indonesia tanpa diawasi oleh Pemerintah Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan 50 (lima puluh) bintang yang ada di  bendera  Amerika  yang  dianalogikan  sebagai  negara  bagian  Amerika  dapat  bertambah menjadi  51  (lima  puluh  satu)  bintang  atau  51  (lima  puluh  satu)  negara  bagian  Amerika, dimana dengan kesadaran sendiri satu bintang tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada
Pemerintah Amerika. Sebagai contoh di Indonesia adalah Provinsi Papua yang saat ini secara besar-besaran  sedang  dieksplorasi  dan  dieksploitasi  oleh  Perusahaan  terbesar  Amerika Serikat (PT Freeport ) dengan membuat Kota baru yang besar dan lengkap dengan fasilitas layaknya seperti daerah otonom di Indonesia (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) ditengah- tengah  hutan  di  Papua  (Kota  Kuala  Kencana).  Keputusan  strategis  yang  diambil  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  menutup  jalur  penerbangan  strategis  Indonesia  ke  Honolulu (Amerika) melalui Bandara terbaik  Indonesia di  jamannya (Bandara  Frans Kaisepo-Biak) adalah keputusan yang sangat tepat, karena ada kepentingan nasional yang harus kita jaga, agar NKRI menjadi harga mati.
Melihat  lebih  lanjut  aliran  pemerintahan  Indonesia  di  atas,  masuknya  aliran Anglo- Saxon sangat mempengaruhi dinamika pemerintahan di tingkat lokal, dimana aliran Eropa Kontinental hanya  mengajarkan  konsep  “desentralisasi”,  “dekonsentrasi”  dan  “tugas pembantuan atau Medebewind ” sebagai Azas Pemerintahan yang berlaku selama ini untuk mengatur pemerintahan daerah dan mengelola kewenangan yang diberikan kepada daerah. Ketiga azas pemerintahan tersebut menjadi  “senjata” yang dipakai oleh pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  namun  pada kenyataannya  hanya  2  (dua)  azas  saja  yang  selalu  dipakai  oleh  Pemerintah  di  Indonesia untuk mengelola kewenangan dalam melayani masyarakat yaitu “azas desentralisasi” dan “azas  dekonsentrasi”.  Kenapa  itu  terjadi?  Karena  mahasiswa,  peneliti,  dan  penggiat  ilmu pemerintahan khususnya aliran Eropa Kontinental lebih banyak melakukan penelitian yang berhubungan  dengan  pengelolaan  kewenangan  melalui  “azas  desentralisasi”  dan  “azas dekonsentrasi”,  sehingga  “azas  tugas  pembantuan  atau medebewind ”  sangat  jarang  dan terkadang  tidak  pernah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia  disebabkan  sangat minimnya  mahasiswa,  peneliti,  dan  penggiat  ilmu  pemerintahan  yang  memahami  dan melakukan  penelitian  tentang  “azas  tugas  pembantuan”.  Kedepan  diwajibkan  bagi mahasiswa,  peneliti,  dan  penggiat  ilmu  pemerintahan  meneliti  tentang  “kebijakan- kebijakan”  yang  mengatur  dan  menguatkan  “azas  tugas  pembantuan”,  agar  terjadi keseimbangan  dalam  pengelolaan  pemerintahan  dan  pemahaman  yang  paripurna  sebagai pencinta ilmu pemerintahan.
Konsep  pengelolaan  kewenangan  pemerintahan  di  Indonesia  menurut  aliran Eropa Kontinental pada dasarnya sangat sederhana, dimana wujud dekonsentrasi yang kuat akan menghasilkan  sentralisasi  dan  sebaliknya,  sentralisasi  yang  lemah  akan  mendorong  pola dekonsentrasi  yang  kuat,  begitu  juga  antara  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan,  dimana wujud  tugas  pembantuan  yang  kuat  akan  menjadi  sebuah  desentralisasi,  sebaliknya
desentralisasi  yang  sederhana,  akan  menguatkan  pola  tugas  pembantuan.  Ketiga  azas pemerintahan  inilah  yang  dikenalkan  oleh  aliran Eropa  Kontinental, dengan  datangnya aliran Anglo-Saxon di Indonesia, memunculkan kebijakan baru dengan mengenalkan “azas baru” yang dikenal dengan “azas otonomi”, dimana menurut terminologi para pakar aliran Eropa  Kontinental tidak  mengenal  “azas  otonomi”  melainkan  otonomi  sebagai  “sebuah prinsip  desentralisasi”  mengikuti  regulasi  atau  Undang-Undang  yang  mengatur  “azas desentralisasi” di Indonesia. Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa “desentralisasi” memiliki prinsip otonomi di tingkat Provinsi  berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  “desentralisasi”  memiliki prinsip otonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan Undang-Undang Baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Pola “desentralisasi” Undang-Undang  yang  baru  memiliki  prinsip  otonomi  di  tingkat  Provinsi,  kembali  seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Selain  itu  bicara  tentang  pengelolaan  kewenangan  pemerintahan,  terkadang  penulis sangat prihatin melihat kedalaman pemahaman pakar pemerintahan khususnya para pakar aliran Anglo-Saxon yang membawa terminologi “azas devolution” , dimana  menurut pakar aliran Eropa  Kontinental bahwa  “azas devolution” adalah    azas  dengan  konsep “desentralisasi  politik”  yang  sarat  dengan  “kepentingan  politik”  dalam  mengelola pemerintahan  sub  nasional  (pemerintahan  lokal),  sehingga  memunculkan  terminologi bantuan  yang  dianggap  oleh  aliran Anglo-Saxon sebagai  azas  tugas  pembantuan  atau medebewind . Kalau dipahami lebih dalam bahwa “tugas pembantuan  bukanlah bantuan”, sehingga  terminologi  bantuan  yang  merupakan  wujud  dari  azas devolution sangat  perlu untuk  dikaji  ulang oleh  pakar  pemerintahan di  Indonesia, dimana dinamika pemerintahan Indonesia  yang  terjadi  saat  ini,  hampir  semua  Kepala  Daerah  di  tingkat  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  menjadi  tersangka,  terpidana,  dan  terdakwa  hanya  karena  kasus  bantuan yang merupakan wujud dari azas devolution .
Kalau  dipahami  lebih  dalam,  bahwa  proses  sebuah  pelimpahan,  atau  penyerahan ataupun pendelegasian kewenangan  baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan  haruslah  diikuti  oleh  “3P+1D”  yaitu  Personil,  Peralatan,  Pembiayaan,  dan dibungkus  oleh  sebuah  Dokumen  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  kepada  sub pemerintah.  Hal  tersebut  sangat  berbeda  sekali  dengan  azas devolution yang  melakukan desentralisasi  politik  dalam  bentuk  bantuan.  Sebagai  contoh,  beberapa  tahun  yang  lalu
pemerintah menerapkan “kebijakan” melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan langsung kepada sekolah melalui Kepala Sekolah atau “Rekening Sekolah”. Pertanyaannya  azas  apakah  yang  dipakai  dalam  menjalankan  kebijakan  program  BOS tersebut? Apakah desentralisasi, dekonsentrasi atau pembantuan?
Kalau dianalisis lebih dalam, menurut aliran Eropa Kontinental bahwa program BOS tidak  disalurkan  secara  desentralisasi,  dekonsentrasi,  ataupun  tugas  pembantuan  atau medebewind , karena program BOS diterima langsung oleh kesatuan masyarakat bukan oleh sub pemerintah Nasional (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan). Hal tersebut  menggambarkan  bahwa  ada  ketidakpercayaan  ( distrust )  atau  mungkin  kurang percaya  ( low  trust )  dari  pemerintah  Nasional  ke  sub-sub  pemerintah  nasional  atau  ada kepentingan politik yang lebih besar, sehingga kebijakan program BOS langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kepala Sekolah sebagai pimpinan dari kesatuan masyarakat pendidikan,  dengan  tidak  mengindahkan  keberadaan  Kepala  Desa/Lurah,  Camat,  dan Bupati/Walikota pada Sekolah yang menerima BOS.
Karena  selain  program  BOS,  banyak  program-program  lain  (contoh:  PNPM)  yang diterapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat yang nampaknya lebih memahami atau  mencoba  mengelaborasi  konsep-konsep  dari  aliran Anglo-Saxion dengan  azas devolution kedalam  tradisi  pemerintahan  kita  yang  menganut  aliran Eropa  Kontinental dengan wujud desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Berangkat  dari  2  (dua)  aliran  pemerintahan  di  atas,  maka  dinamika  pemerintahan Indonesia  dalam  pengembangan  kader  pemerintahan  juga  dilakoni  oleh  2  (dua)  model institusi yang dimiliki negara yaitu yang pure mengadopsi aliran Eropa Kontinental yaitu sekolah kepamongprajaan yang dikenal dengan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang mana Sekolah ini sudah ada sejak jaman Belanda  dan  jadi  peninggalan  Kolonial  yang  dikenal  dengan  sekolah abtenaran dalam bentuk Osvia, Mosvia, KDB/KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN . Dan untuk aliran Anglo- Saxion dibentuklah  STIA-LAN  (Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi)  yang  dimiliki  oleh Lembaga Administrasi Negara.

## REKONSTRUKSI ILMU PEMERINTAHAN
Pada  kenyataannya  dua  aliran  (mazhab)  tersebut  berpengaruh  kuat  dalam  dunia pendidikan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  tiba  saatnya  kita  menggagas  jalan  ketiga  yang berbasis  pada  keindonesiaan.  Kita  membutuhkan  rekonstruksi  ilmu  pemerintahan  yang berbasis  pada  fenomena  pemerintahan  yang  merefleksikan  pergulatan  petani,  pekebun,
nelayan,  buruh,  peladang  dan  mereka  yang  termarjinalkan  oleh  kebijakan  pemerintah. Artinya  kita  harus  berani  keluar  dari  pakem  dua  mazhab  yang  lama  dan  menggantikan dengan  mazhab  baru.  Penulis  menyebut  jalan  ketiga  ini  dengan  nama  mazhab  Timoho. Mazhab jalan ketiga ini berupaya menjembatani yang terhilang dalam ilmu pemerintahan di Indonesia. Padahal kata kedaulatan rakyat muncul di Undang-Undang Dasar 1945 dan sila keempat Pancasila, namun dalam praktiknya kedaulatan itu masih jauh dari kenyataan. Pakar ilmu  pemerintahan  hanya  asyik  dengan  asas  pembantuan  ( devolution )  atau  asas  otonomi daerah. Ajaran ilmu pemerintahan hanya berorientasi kepada kewenangan dan  kekuasaan, padahal  yang  berdaulat  adalah  rakyat.  Kata  kedaulatan  rakyat  haruslah  kita  tempatkan sebagai sentral dalam mereformulasi ilmu pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal.
Memperhatikan  kuatnya  pengaruh  mazhab  Eropa  Kontinental  dan  Anglo  Saxon tersebut dalam pendidikan dan praktik penerintahan di Indonesia, maka kami mengundang para  ahli  ilmu  pemerintahan  dalam  diskusi  Mazhab  Timoho  secara  daring  untuk mendiskusikan dan mencari pencerahan baru pada tanggal 22 Juli 2021.Diskusi dengan topik “ Government  Making :  Membuat  Ulang  Ilmu  Pemerintahan” diikuti  oleh  251  dosen  dan mahasiswa ilmu pemerintahan dari seluruh Indonesia. Pergulatan pemikiran dan dinamika keilmuan yang dirajut dalam diskusi Mazhab Timoho telah menghasilkan pemikiran yang mencerahkan. " Pemerintahan  sebagai  suatu  lembaga  dan  proses  sebenarnya  sudah diselenggarakan  sejak  ribuan  tahun  yang  silam,”  kata Prof.  Dr.  Utang  Suwaryo,  Ketua Umum  Kesatuan  Program  Studi  Ilmu  Pemerintaahn  Indonesia  (KAPSIPI).  Memang  ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu masih prematur dan membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam. Adapun hasil Webinar mazhab Timoho disarikan dalam tiga hal, pertama , secara ontologi ilmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.  Artinya  ilmu  pemerintahan  harus  berorientasi  pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat selaku pemilik kedaulatan.
Kedua , secara epistemologi ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif). Artinya dalam pandangan mazhab Timoho fenomena pemerintahan  dalam  masyarakat  –  kita  kaji  dan  bingkai  dengan  perspektif  ilmu pemerintahan.  Ringkasnya  ilmu  pemerintahan  sebagai  perspektif. pertama ,  perspektif government (pemerintah)  yang  mengkaji  tentang  isu-isu  negara,  rakyat,  partai  politik, demokrasi, pemerintah desa, relasi legisatif, eksekutif dan yudikatif, konstitusi, partisipasi dan  kekuasaan. Kedua ,  perspektif governing (perbuatan  pemerintah)  mengkaji  isu-isu
aktivitas  pemerintah, teknologi pemerintah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Ketiga ,  perspektif governability (otoritas  dan  kapasitas  pemerintah),  yang mengkaji isu-isu otoritas pemerintah, orang kuat, negara bangkrut, negara bayangan, local bossism , devided  government dan  kapasitas  pemerintah. Keempat ,  perspektif governance (tatakelola pemerintah) yang mengkaji isu-isu  tentang good  governance , tipe  pengelolaan pemerintah, model governance , desentralisasi, sentralisasi dan interaksi pemerintah dengan non pemerintah. Kelima , perspektif governmentality (mentalitas pemerintah), yang mengaji isu-isu  membongkar  tindakan  pemerintah,  strategi  rasional  pemerintah,  taktik  pemerintah dan strategi pemerintah.
Ketiga , secara aksiologi ilmu pemerintahan berpihak pada rakyat sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya Ilmu pemerintahan tidak melayani elite politik atau birokrat, melainkan untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu  diperlukan  kerja-kerja  konkret  untuk  membumikan  mazhab  Timoho  dalam  bingkai Kampus  Merdeka.  Sesungguhnya  esensi  Kampus  Merdeka  ialah  dosen  dan  mahasiswa “bebas”  mengeksplorasi  dan  mengekspresikan  ilmu  pemerintahan  dalam  praktik  bukan hanya di ranah birokrasi atau pemerintahan, namun dalam fenomena keseharian para petani, peladang,  pekebun,  buruh,  pedagang  dan  para wong  cilik yang  menjadi  korban  kebijakan pemerintah.

## KURIKULUM KONTEKSTUAL
Gayung bersambut seiring dengan adanya peninjauan kurikulum 2016, program studi ilmu pemerintahan memiliki agenda untuk melembagakan mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum  2021  (kurikulum  berbasis  Merdeka  Belajar,  Kampus  Merdeka).  Langkah  awal yang  dilakukan  ialah mengevaluasi  kurikulum  program  studi  Ilmu  Pemerintahan  2016, konteks  pengembangan  kurikulum  dimana  posisi  “ link  and  match ”  dapat  dimulai  dan dikembangkan.  Apa  saja  perangkat  pembelajaran  yang  diperlukan  selain  deskripsi  mata kuliah yang kemudian diterjemahkan secara detil dalam rancangan pembelajaran semester (RPS). Permasalahan tersebut di atas tentu perlu eksekusi dari program studi, agar perubahan kurikulum 2021 dapat terwujud.
Evaluasi kurikulum setiap lima tahun penting dilakukan, agar semua civitas akademica dapat menerima perubahan, paradigma baru dan secara periodik dilakukan audit. Demikian pula  dalam  menjalankan  Tridharma  (pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat) dan membangun teori ( theory building 5G: complex problem solving ). Program
studi  harus  memiliki  sumber  daya  dosen  yang  memadai  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas  untuk  memfasilitasi  dan  menginspirasi  mahasiswa  belajar,  karena  dosen  adalah penggerak proses pendidikan. Selain itu perlu ketersediaan dan kecukupan materi dan media belajar  yang  terbuka  dengan  perkembangan  zaman.  Artinya  ada  materi  yang  dapat digunakan  bersama  dan  dijamin  bersama  kebaharuannya.  Perubahan  jaman  memerlukan digital  teknologi,  data  pendukung  pengetahuan  yang up  to  date mengikuti  perkembangan zaman.
Selaras dengan adanya evaluasi kurikulum 2016, dilakukan juga sinkronisasi dengan kurikulum Nasional KAPSIPI. Diskusi kurikulum dilakukan oleh pengurus program studi bersama para dosen, mahasiswa dan alumni. Dalam mendiskusikan kurikulum ada beberapa matakuliah yang mengacu pada kekhasan keAPMDan yang berciri kedesaan yang dipadukan dengan  mazhab  Timoho  (5G).  Namun  ada  juga  beberapa  mata  kuliah  yang  diambil  dari kurikulum KAPSIPI dengan konten yang disesuaikan dengan visi dan misi  kelembagaan. Dalam meninjau kurikulum 2021 dimasukkan tiga muatan: pertama ilmu (ilmu guru, ilmu buku dan ilmu nglaku ), kedua platform institusi terutama program studi positioning penting untuk novelt y, identitas, arah, tagline , bendera program studi Ilmu Pemerintahan dan ketiga, instrumen akademik karena  kurikulum  adalah  pengetahuan  yang  diinstrumentasi  (SKS), namun harus menjabarkan ilmu dan platform .
Setelah  mendiskusikan  dan  meninjau  kurikulum  2016  dan  memperhatikan perkembangan  jaman  dan  perubahan  visi  dan  misi  lembaga,  maka  langkah  awal  yang dilakukan ialah meninjau visi, misi, tujuan, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi. Visi merupakan arah yang akan diwujudkan oleh program studi ke depan. Visi program  studi  menjadi  landasan  institusi  keilmuan  dan  komunitas  yang  kokoh  dalam memperjuangkan  terwujudnya  kedaulatan  rakyat  serta  menghadirkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat  Indonesia. Adapun misi program  studi  ialah memperkuat dan meneguhkan keilmuan  pemerintahan  untuk  pembentukan  pemerintah  ( government  making) dan pembentukan  warga  ( citizen  making ).  Selain  itu  program  studi  ilmu  pemerintahan mencerahkan  praktik  pemerintahan  Nasional,  Daerah,  dan  Desa.  Menghasilkan  Sarjana Sujana yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.
Untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  tersebut,  maka  dirumuskan  tujuan  program  studi sebagai institusi dan komunitas epistemik yang terbuka, dinamis dan kredibel. Program studi ilmu  pemerintahan  menghasilkan  keilmuan  yang  tegas  dan  jelas  dalam  kerangka  5  G
( Government,  Governing,  Governability,  Governance dan Governmentality ).  Dosen  dan mahasiswa menghasilkan karya-karya keilmuan pemerintahan yang khas, novelty dan kritis. Program studi menyelenggarakan pendidikan pemerintahan dengan pendekatan ilmu guru, ilmu  buku dan ilmu  laku. Berkontribusi  dalam  memperkuat  praktik  pemerintahan  yang berpihak  kepada  rakyat.  Menghasilkan  lulusan  yang  mandiri,  berwawasan  luas, berintegritas, dan responsif.
Berdasarkan  visi,  misi  dan  tujuan  yang  baru,  maka  diskusi  selanjutnya  menentukan profil  lulusan  program  studi  ilmu  pemerintahan.  Adapun  profil  lulusan  Sarjana  Ilmu Pemerintahan ialah menjadi pemerintah (eksekutif dan legislatif), menjadi pengelola negara: Aparatur  Sipil  Negara  (analis  kebijakan,  analis  anggaran,  analis  pembangunan,  analis legislasi, analis regulasi), Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu dan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Selain itu profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan menjadi masyarakat  sipil  profesional  ( civil  society ):    guru,  peneliti,  konsultan,  pendamping  desa, aktivis, pegiat desa ( social entrepreneurship ) dan alumni yang bergerak menjadi wiraswasta.
Adapun capaian pembelajaran lulusan Sarjana  Ilmu  Pemerintahan ialah mempunyai pengetahuan, sikap (nilai) dan ketrampilan dalam hal berpikir ( thinking ), berbicara ( talking ) dan bekerja ( working ) dalam dunia pemerintahan. Sarjana Ilmu Pemerintahan harus mampu memetakan dan menganalisis hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat sebagai basis input  kebijakan.  Mampu  berbicara  dan  menyampaikan  pendapat  dalam  aktivitas pemerintahan  di  berbagai  forum.  Mampu  melayani  warga  yang  berkaitan  dengan pemerintahan.  Mampu  menghubungkan  ( connecting )  relasi  para  pihak  dalam  dunia pemerintahan. Mampu menemukan resolusi atas masalah yang dihadapi oleh warga.
Ringkasnya  kompetensi  ontologis  menjadi  Sarjana  Ilmu  Pemerintahan  mempunyai kemampuan memahami dan menghayati hakekat pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah dan parlemen untuk warga.  Kompetensi epistemologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mempunyai  kemampuan memahami pembentukan pemerintah (government  making) dan  pembentukan  warga  ( citizen  making) dengan  kerangka  5  konsep  besar  (government , governing, governability, governance dan governmentality ). Kompetensi aksiologis menjadi Sarjana  Ilmu  Pemerintahan  yang  mampu  dan  terampil  dalam  membuat  produk-produk pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, antara lain: kebijakan (ekstraksi, stabilisasi,  (re)distribusi,  proteksi  dan  koersi),  legislasi  (Undang-Undang,  Perda,  Perdes), regulasi  (Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Kepala  Daerah,  Peraturan
Kepala  Desa),  perencanaan  (RPJMD,  RKPD,  RPJMDes,  RKPDes),  anggaran  (APBD, APBDes).
Hasil diskusi para dosen menyepakati daftar mata kuliah dielaborasi dengan 5 G dan terbagi dalam mata kuliah institusi (Ilmu Sosial Humaniora dan ke-APMD-an), mata kuliah Nasional dan mata kuliah Program studi. Mata kuliah institusi, untuk ilmu Sosial Humaniora mencakup mata kuliah teori sosial, teori ekonomi dan teori politik. Sedangkan mata kuliah ke-  APMD-an  mencakup  mata  kuliah  Kemasyarakatan  dan  Kedesaan,  Tata  Kelola  Desa, Public Speaking, Teknik Fasilitasi serta Kepemimpinan. Mata kuliah Nasional meliputi mata kuliah  Bahasa  Indonesia,  Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Agama,  Pendidikan Kewarganegaraan  dan  Bahasa  Inggris.  Selebihnya  adalah  mata  kuliah  dari  KAPSIPI  dan Prodi Ilmu Pemerintahan. Adapun kurikulum 2021 berisi 144 sks termasuk KKN dan skripsi.
Adapun penerapan kurikulum 2021 (MBKM) untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Terdapat 7 (tujuh) mata kuliah baru, berjumlah 21 SKS dalam kurikulum 2021.Mata kuliah baru tersebut merupakan pewujudan dari dimasukkannya Mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum.  Sesungguhnya  kurikulum  2021  adalah  siasat  terhadap  kurikulum  Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konten dari kurikulum 2021 adalah kurikulum keAPMDan yang digabung dengan Mazhab Timoho. Adapun materi kuliah baru dalam kurikulum 2021 ialah teori  pemerintahan  yang  mengkaji  tentang  5  G  (Mazhab  Timoho)  dan  pendekatan  dalam ilmu  pemerintahan.  Matakuliah  Kepemerintahan  mengkaji  tentang  kapasitas  pemerintah ( governability )  dan  mentalitas  pemerintah  ( governmentality ). Teknologi  dan  Informasi Pemerintah  mengkaji  tentang  praktik  penggunaan  aplikasi  dalam  pemerintahan  serta pelayanan  terhadap  masyarakat.  Mata  kuliah  Konstitusi,  Legislasi  dan  Regulasi  mengkaji tentang  penerapan  hukum  dalam  pemerintahan.  Penganggaran  dan  Kuangan  mengkaji tentang  teori  pembuatan  anggaran  baik  secara  Nasional  maupun  Daerah.  Mata  kuliah Perencanaan  Pemerintah  1  mengkaji  proses  pembuatan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN).  Adapun  mata  kuliah  Perencanaan  Pemerintah  2  mengkaji  proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Setelah  mengelaborasi  kurikulum  Nasional  yang  disandingkan  dengan  Mazhab Timoho dan materi kuliah keAPMDan, maka langkah selanjutnya ialah memilah-milah mata kuliah,  menetapkan  bobot  SKS,  menyusun  peta  kurikulum,  merancang  pembelajaran  dan menyusun  RPS,  menyusun  mekanisme,  prosedur  dan  instrumen  penilaian  dan  evaluasi (formatif  dan  sumatif).  Ada  kendala  teknis  yang  harus  teratasi  dan  program  studi  Ilmu
Pemerintahan  dalam  menyikapi  kurikulum  MBKM.  Semester  1-4  kurikulum  2021  diisi dengan mata kuliah inti program studi, kemudian di semester 5 sudah menggunakan format sesuai MBKM. Semua mata kuliah di semester 5 sebanyak 4 mata kuliah dapat dipilih oleh mahasiswa baru dari program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama (Sekolah Tinggi) yang sejak awal kuliah sudah memilih MBKM. Sedangkan di semester 6, mahasiswa peserta MBKM kuliah di perguruan tinggi yang lain/dari perguruan tinggi lain boleh dari program studi  yang  sama  atau  program  studi  yang  lain.  Sedangkan  di  semester  7  mahasiswa diperbolehkan mengikuti magang sesuai dengan kompetensi program studi, yakni: di desa, perusahaan, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat selama 1 semester atau setara dengan 23 sks. Total jumlah SKS kurikulum dengan basis MBKM sebanyak 60 SKS.

## KESIMPULAN
Berangkat dari perbedaan pola pikir antara aliran Eropa Kontinental dan aliran Anglo- Saxon khususnya kondisi pemerintahan di Indonesia yang mana para pemimpin di Indonesia lebih  didominasi  oleh  aliran  Anglo-Saxon,  maka  semua  program  yang  dibuat  pemerintah khususnya  yang  langsung  berhubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  rakyatnya  tanpa mengikutsertakan sub-sub pemerintah nasional dalam bentuk pemberian bantuan, kemudian diatur khusus dalam sebuah kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah ini semakin berkembang sehingga beberapa tahun ini munculah ilmu  baru  yang  dikenal  dengan  Kebijakan  Pemerintah  yang  mengadopsi  konsep  dari Amerika  dengan  nama  Kebijakan  Publik (public  policy) yang  sesungguhnya  di  Indonesia merupakan  perpaduan  antara  2  (dua)  aliran  ilmu  pemerintahan  yaitu  aliran  Eropa Kontinental dan aliran Anglo-Saxon yang dianalogikan dengan konsep public policy science (ilmu  kebijakan  publik).  Kalau  diperhatikan  lebih  dalam,  perkembangan  ilmu  kebijakan publik di Benua Amerika yang dikembangkan oleh William Dunn, Thomas R Dye, James E Anderson,  Geogre  C.  Edward  III,  Donald  Van  Meter,  Carl  Van  Horn  dan  banyak  pakar kebijakan  publik  lainnya  termasuk  di  Indonesia,  tidak  lepas  dari  konsep  Perumusan Kebijakan  Publik,  Implementasi  Kebijakan  Publik  dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik  yang notabene  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  negara  khususnya  negara  bagian berhubungan  langsung  untuk  kepentingan  publik  (masyarakat).  Berbeda  konsep  dengan Kebijakan Pemerintahan, dimana bicara Kebijakan Pemerintahan di Indonesia adalah bicara goodwill (keinginan  baik)  dari  kepala  pemerintahan  baik  di  pusat  hingga  seluruh  kepala pemerintahan  yang    ada  di  sub-sub  pemerintahan  nasional,  dalam  arti  Kebijakan Pemerintahan  dapat  terselenggara  dengan  baik  dari  pemerintah  nasional  ke  sub-sub
pemerintah  nasional  dalam  konteks  4E (Efficiency,  Effectivity,  Equity,  Dan  Economis) , sehingga  ada  beberapa  pakar  pemerintahan  masih  menggunakan  konsep  “Implementasi Kebijaksanaan “(kepala pemerintahan) bukan konsep Implementasi Kebijakan seperti trend pemerintahan  saat  ini,  walapun  secara  arti  bahasa  Kebijaksanaan  yang  merupakan “wisdom” , berbeda arti dengan kebijakan atau “ policy ”. Mari kita diskusikan lebih dalam dan  semoga  kedepannya,  semakin  maju  pemahaman  dalam  konteks  “Metodologi  Ilmu” maupun “Metodologi Penelitian” dalam memahami dan mendalami Ilmu Kebijakan Publik atau Ilmu Kebijaksanaan Publik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selaras dengan jiwa yang merdeka, maka kita harus berani meninjau kurikulum yang baku menjadi lentur dan menjawab tantangan jaman. Ilmu pemerintahan bukan hanya studi tentang  kebijakan  publik  atau  ilmu  perkantoran.  Namun  kita  harus  berani  memposisikan rakyat  sebagai  fokus  (keberpihakan)  dalam  mereformulasi  ilmu  pemerintahan  yang  khas Indonesia.  Ilmu  Pemerintahan  dengan  mengusung  mazhab  Timoho  mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Ilmu Pemerintahan yang benar-benar merdeka haruslah berorientasi pada hajat dan kepentingan rakyat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achen, Christopher H., and Larry M. Bartels. "Government for the People: A Reply to the Symposium." Critical Review 30.1-2 (2018): 139-162.
Beckman, Ludvig. "Popular sovereignty facing the deep state. The rule of recognition and the  powers  of  the  people." Critical  Review  of  International  Social  and  Political Philosophy 24.7 (2021): 954-976.
Bulmer, Simon, and Christian Lequesne. "The European Union and its member states: An overview." The member states of the European Union (2020).
Caruso, Loris. "Back to the origin? popular sovereignty from French Revolution to current anti-corruption movements: the spanish case in historical perspective." Partecipazione e conflitto 10.3 (2018): 693-722.
Cozzens, Susan E., and Edward J. Woodhouse. "Science, government, and the politics of knowledge." Handbook of science and technology studies (1995): 533-553.
Corrias, Luigi. "Populism in a constitutional key: Constituent power, popular sovereignty and constitutional identity." European Constitutional Law Review 12.1 (2016): 6-26.
Iyengar, Shanto, et al. "The origins and consequences of affective polarization in the United States." Annual Review of Political Science 22 (2019): 129-146.
Irani,  Zahir,  and  Muhammad  Kamal.  "Transforming  government:  people,  process,  and policy." Transforming Government: People, Process and Policy (2016).
Jones,  Caroline  A.  "The  modernist  paradigm:  the  artworld  and  Thomas  Kuhn." Critical Inquiry 26.3 (2000): 488-528.
Kuhn, Thomas. The structure of scientific revolutions . Princeton University Press, 2021.
Laird, Frank N. "Sticky policies, dysfunctional systems: path dependency and the problems of government funding for Science in the United States." Minerva 58.4 (2020): 513- 533.
Lubinski,  David,  and  Camilla  Persson  Benbow.  "States  of  excellence." American Psychologist 55.1 (2000): 137.
Pettit,  Philip.  "Popular  sovereignty  and  constitutional  democracy." University  of  Toronto Law Journal (2021): e20210048.
Pirtle,  Zachary.  "Social  Science  for  What?  Battles  over  Public  Funding  for  the  ‘Other Sciences’ at the National Science Foundation: by Mark Solovey, MIT Press, 2020, pp. 408, $50 USD (Paperback), ISBN 9780262539050." (2021): 1-5.

## Poedjawijatna, 1975, Filsafat, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
Prozorov,  Sergei. Democratic  biopolitics:  Popular  sovereignty  and  the  power  of  life . Edinburgh University Press, 2019.
Roznai, Yaniv. "Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability  and  Amendment  Procedures." The  Foundations  and  Traditions  of Constitutional Amendment (2017): 23-49.
Simangunsong, Fernandes, 2016, Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif), PT. Alfabeta, Bandung
Snow, Charles Percy. Science and government . Harvard University Press, 2013.
Thorhallsson, Baldur. "Studying small states: a review." (2018).
Toepler,  Stefan.  "Government  funding  policies." Handbook  of  research  on  nonprofit economics and management . Edward Elgar Publishing, 2018.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Van  der  Meulen,  Barend.  "Science  policies  as  principal–agent  games:  Institutionalization and  path  dependency  in  the  relation  between  government  and  science." Research policy 27.4 (1998): 397-414.
Wasistiono,  Sadu  dan  Fernandes  Simangunsong,  2015,  Metodologi  Ilmu  Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas), IPDN Press, Sumedang
White,  Stuart.  "Parliaments,  constitutional  conventions,  and  popular  sovereignty." The British Journal of Politics and International Relations 19.2 (2017): 320-335.
Wolak,  Jennifer.  "Why  do  people  trust  their  state  government?." State  Politics  &  Policy Quarterly 20.3 (2020): 313-329.
Wolkenstein,  Fabio.  "Agents  of  popular  sovereignty." Political  Theory 47.3  (2019):  338- 362.
Wolkenstein,  Fabio.  "Agents  of  popular  sovereignty." Political  Theory 47.3  (2019):  338- 362.
Yack,  Bernard.  "Nationalism,  popular  sovereignty,  and  the  liberal  democratic  state." The Nation-State in Question . Princeton University Press, 2020. 29-50.
Yunanto,  Sutoro  Eko.  "Ilmu  Pemerintahan:  Anti  Pada  Politik,  Lupa  Pada  Hukum,  Dan Enggan Padaadministrasi." GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) 1.1 (2020): 1-23.
Yunanto,  Sutoro  Eko,  and  Guno  Tri  Tjahjoko.  "Menyingkap  Kabut  Tebal Kedaulatan." Jurnal  Ilmu  pemerintahan  Semesta  (Governabilitas)  Volume 1  N0.2 (2020).
Yunanto, Sutoro Eko. "Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan." Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 2 No 1 (2021).