Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
THE INFLUENCE OF TAX INNOVATION, TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTION, QUALITY OF FISCAL SERVICES AND TRUST IN GOVERNMENT ON TAXPAYER COMPLIANCE PBB-P2
PENGARUH TAX INNOVATION, TAXPAYER AWARENESS , TAX KNOWLEDGE , TAX SANCTION, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN
KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2
Anggi Bela Ananda 1) , Lintang Kurniawati 2)* Universitas Muhammadiyah Surakarta 1,2 anggiebella39@gmail.com 1) , lk123@ums.ac.id 2 )*

## ABSTRACT
This study was conducted to determine the effect of tax innovation, taxpayer awarness, tax knowledge, tax sanction, the quality of fiscal services and trust in the government on compliance of land and building taxpayers in Pagak Village, Sragen Regency with a population of 2.579 taxpayers and aims to examine the effectiveness of these variables based on the perceptions of the community in increasing awarness of tax payments in Indonesia. Quantitative method was used in this study as the research methodology. Survey, direct observation, and questionnaire distribution in this study were chosen to be used as techniques in data collection. The results of this study indicate that the variables of  Tax Innovation, Quality of Fiscal Services and Trust in Government have no significant effect on Taxpayer Compliance of  PBB-P2, while the variables of Taxpayer Awarness, Tax Knowledge and Tax Sanction have a significant effect on Taxpayer Compliance of  PBB-P2.
Keywords: PBB-P2, Tax Innovation, Taxpayer Awarness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Quality of Fiscal Services, Trust in Government, Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh tax  innovation,  taxpayer  awareness , tax knowledge , tax sanction, kualitas pelayanan fiskus dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pagak Kabupaten Sragen dengan jumlah populasi sebanyak 2.579 Wajib Pajak  dan bertujuan untuk mengkaji perihal efektivitas dari variabel-variabel tersebut berdasarkan persepsi  dari  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesadaran  pembayaran  pajak  di  Indonesia.  Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi penelitiannya. Survey, observasi langsung, dan penyebaran kuisioner dalam penelitian ini dipilih untuk digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Tax  Innovation ,  Kualitas  Pelayaan  Fiskus  dan Kepercayaan  pada  Pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2, Sedangkan variabel Taxpayer Awarness, Tax Knowledge dan Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
Kata  Kunci: PBB-P2, Tax  Innovation , Taxpayer  Awarness,  Tax  Knowledge , Tax  Sanction, Kualitas Pelayaan Fiskus, Kepercayaan pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Peran  Pemungutan  Pajak  Daerah dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah"  akan  membahas  bagaimana pemungutan  pajak  daerah  merupakan sumber  utama  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang menjadi indikator keberhasilan  otonomi  daerah.  Sebagai pendorong utama penerimaan negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung  jawab  atas  pengelolaan pajak  sebagai  bagian  dari  pendapatan nasional.  Artikel  ini  akan  menyoroti berbagai  langkah  yang  telah  diambil pemerintah  untuk  mencapai  target penerimaan  pajak,  dengan  tujuan
mengurangi  tantangan  yang  dihadapi oleh  DJP  dan  pemerintah  daerah.
Reformasi  perpajakan,  termasuk  revisi peraturan pajak dan perbaikan administrasi,  menjadi  fokus  utama pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Pemerintah  Kabupaten  Sragen,
terutama  di  Desa  Pagak  Kecamatan Sumberlawang,  menghadapi  tantangan meningkatkan penerimaan pajak setelah pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2). Diperlukan upaya meningkatkan  kesadaran  pembayaran pajak melalui pelayanan pajak berkualitas,  penyuluhan  pajak  yang efektif, serta penerapan sanksi
perpajakan yang tepat. Layanan instansi pajak,  seperti  SIMPDRD  Online, penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.  Strategi  inovasi  teknologi dan  akses  mudah  pembayaran  pajak online  diharapkan  dapat  mendorong kesadaran  dan  ketaatan  wajib  pajak.
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan, meskipun ada perbedaan hasil penelitian di daerah yang berbeda.
Berbagai  penelitian  menunjukkan hasil  yang  beragam  mengenai  faktor- faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan wajib  pajak.  Ada  perbedaan  dalam pengaruh inovasi dalam pelayanan pajak dan kualitas layanan pemerintah daerah,
serta  pendapat  yang  berbeda  tentang pengaruh  kepercayaan  pada  pemerintah dan pengetahuan tentang pajak. Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah memperhatikan  kesadaran  wajib  pajak dan  sanksi  pajak,  penelitian  ini menemukan kesenjangan. Dengan menggunakan  teori  perilaku  yang direncanakan dan menambahkan variabel  baru  seperti  inovasi  pajak, pengetahuan  pajak,  kualitas  layanan fiskus, dan kepercayaan pada pemerintah,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengeksplorasi  pengaruh  semua faktor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak PBB-P2,  dengan  lokasi  penelitian  di Desa Pagak, Kabupaten Sragen.

## Tinjauan Pustaka Teori Atribusi
Teori  atribusi,  menurut  Graham (2020),  membahas  kausalitas  antara kesuksesan  atau  kegagalan  suatu  hal, termasuk bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri (intrapersonal) dan orang lain (interpersonal).  Mulyati  dan  Ismanto
(2021)  menjelaskan  bahwa  atribusi internal mencakup perilaku Wajib Pajak yang  berasal  dari  individual  atau psikologis,  sementara  atribusi  eksternal melibatkan  perilaku  yang  dipengaruhi oleh kekuatan luar individu
(lingkungan).

## Theory Planned Behavior
Menurut  Lailiyah  dan  Andriani (2023), Theory  of  planned  behavior
merupakan teori yang berdasarkan pada pendapat  bahwa  manusia  merupakan makhluk  hidup  yang  rasional  yang memanfaatkan  informasi  yang  ada  bagi mereka  secara  sistematis.  Menurut  La Barbera  dan  Ajzen  (2020)  individu sebelum  bertindak  akan  memikirkan maksud dari tindakan yang akan mereka lakukan  sebelum  memutuskan  akan melakukan atau tidak, sehingga perilaku ada  disebabkan  adanya  niat  sedangkan niat ada disebabkan oleh sikap.
Pajak Menurut  prof.  Dr.  Rochmat Soemitro, SH dalam Mirnasari (2023:1), pengertian  dari  pajak  ialah  iuran  dari rakyat kepada kas negara yang berdasar pada  Undang-Undang  yang  bersifat memaksa  dan  tanpa  imbalan  lansung yang  digunakan  sebagai  pendaaan pengeluaran  umum.  Sehingga  berdasar pada pengertian diatas, dapat
disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan iuran atau sumbangan bersifat wajib dan memaksa dan berdasar Undang-Undang yang  harus  disetorkan  oleh  rakyat kepada  kas  negara  guna  kepentingan umum.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Undang-Undang No.12 Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  yang  sebagaimana  telah dirubah  dengan  Undang-Undang  No.12 Tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  yang  menjelaskan  mengenai Pajak  Bumi  dan  Bangunan  meliputi,
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi  yang  ada  dibawahnya,  Bangunan adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam atau  dilekatkan  secara  tetap  dan/atau perairan.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan merupakan sarana yang menggambarkan sikap  gotong  royong  guna  pembiayaan serta  pembangunan  negara,  sehingga ditetapkan  asas  kepastian  terhadap hukum, bersifat adil dan sederhana, yang terikat  manajemen  sistem  perpajakan (Putri & Ismunawan, 2021:98).
Tax Innovation Inovasi pelayanan pajak atau bisa disebut dengan tax innovation merupakan salah satu strategi dan aspek penting  dalam  melakukan  perubahan serta pengembangan tata kelola pelayanan  publik  dengan  menciptakan inovasi di bidang pelayanan publik yang efektif serta efisien (Sari Y, 2019). Putra dan  Dewi  (2019)  menjelaskan  bahwa inovasi  merupakan  gagasan  yang membawa  perubahan  baru,  akan  tetapi berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem  yang  sedang  berkembang  atau produk yang sudah ada.

## Taxpayer Awarness
Menurut  Putri  dan  Ismunawan (2021), karakteristik negara maju adalah tingginya kesadaran masyarakat terhadap  pajak,  di  mana  pembayaran pajak  bukan  hanya  sukarela,  tetapi menjadi kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung
perekonomian nasional. Namun, kesadaran pajak masih
rendah  karena  minimnya  pengetahuan tentang  pajak,  beban  pajak  yang dianggap berat, sistem pembayaran yang sulit, dan kurangnya pemahaman tentang cara menghitung dan melaporkan pajak.

## Tax Knowledge
Tax  Knowledge atau  disebut dengan  pengetahuan  pajak  merupakan suatu kualitas dari pemahaman, kesadaran,  serta  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  terkait kewajiban  atas  pajak  terutang  yang mereka  miliki  (Khozen  &  Setyowati, 2023). Menurut Widajantie et al., (2019) pendidikan formal dan non formal dapat menjembatani peningkatan pengetahuan wajib  pajak,  yang  pada  dasarnya pengetahuan perpajakan adalah hal yang paling  mendasar  yang  wajib  dimiliki oleh  wajib  pajak.  Sehingga,  semakin meningkat  pengetahuan  pajak  yang dimiliki,  maka  akan  menyebabkan peningkatan kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan  tindakan  penyetoran pajak  yang  tepat  waktu  dan  tanpa paksaan.

## Tax Sanction
Sanksi  pajak  (Tax  Sanction) adalah tingkat dimana kewenangan yang dimiliki  oleh  aparatur  fiskus  yang digunakan  untuk  menegakkan  hukum dan  peraturan  pajak  (Khozen  & Setyowati, 2023). Menurut Widajantie et al.,  (2019)  sanksi  pajak  adalah  jaminan atau  tindakan  preventif  (pencegahan) yang  dilaksanakan  agar  peraturan
mengenai  perpajakan  yang  sudah ditegakkan  dapat  ditaati  dan  tidak dilanggar.  Sanksi  pajak  merupakan tindakan berupa hukuman yang diteguhkan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang- undangan mengenai pajak yang
dijadikan  sebagai  pengingat  untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan
(Gaol & Sarumaha, 2022).
Kualitas Pelayanan Fiskus Nafiah  dan  Warno  (2018)
berpendapat bahwa wajib pajak mematuhi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan  bergantung  pada  tindakan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak aparatur  fiskus  kepada  wajib  pajak. Berdasarkan  hal  tersebut,  pelayanan pajak  termasuk  sebagai  pelayanan publik,  disebut  seperti  itu  dikarenakan pelaksanaanya  dilakukan  oleh  pihak aparatur fiskus atau pegawai pemerintah daerah/kabupaten  dengan  tujuan  untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam  rangka  penegakan  Undang-
Undang  yang  berlaku  dan  tidak berorientasi pada keuntungan.

## Kepercayaan Pada Pemerintah
Kepercayaan  pada  pemerintah adalah  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola  sumber  daya  publik  dengan efektif dan efisien (Khozen & Setyowati, 2023).
Tingkat kepercayaan ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa dana pajak  akan  digunakan  untuk  kebaikan
bersama. Namun, jika kepercayaan pada pemerintah  hilang  atau  masyarakat percaya  bahwa  aparat  pajak  atau pemerintah melakukan tindakan kriminal terhadap dana pajak atau tidak berperilaku  adil  terhadap  pelanggaran, maka  tindakan  ketidakpatuhan  pajak dapat meningkat (Abdu, E & Adem, M., 2023).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan  suatu  sikap  dimana  wajib pajak  taat  dan  patuh  dalam  hal pemenuhan  atas  kewajiban  pajak  yang ditanggungnya.  Menurut  Khozen  dan Setyowati (2023) kepatuhan wajib pajak adalah  kesediaan  serta  kesiapan  untuk berkontribusi  langsung  secara  finansial kepada  pemerintah  dengan  melakukan pemenuhan  kewajiban  pajak.  Menurut Ramadhanty  dan  Zulaikha  (2020) mengacu pada teori atribusi, terbentuknya  perilaku  kepatuhan  wajib pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor internal dan juga faktor eksternal yakni kualitas  pelayanan  fiskus,  sistem transparansi pajak, serta sanksi perpajakan.
Pengaruh Tax  Innovation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menurut  Astutik  et  al.  (2022),  inovasi layanan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  Yasa  dan  Dewi (2022) juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan pajak berpengaruh positif dan
signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak, khususnya  terkait  dengan  penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi dalam  layanan  pajak  efektif  dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
H 1 :  Tax innovation berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pajak bumi dan bangunan. Pengaruh Taxpayer Awarness Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak PBB-P2
Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Putri  dan  Ismunawan (2021),  menyatakan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  ( taxpayer  awarness ) berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty  dan  Zulaikha  (2020) menjabarkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  menunjukkan  hasil  yang  positif serta  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan  hipotesis  sebagai  berikut ini.
H 2 : Taxpayer  awarness berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pajak bumi dan bangunan.
Pengaruh Tax  Knowledge Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menurut hasil penelitian Ramadhanty  dan  Zulaikha  (2020)  yang menunjukkan bahwa pemahaman
tentang pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, semakin baik  pengetahuan  wajib  pajak  tentang perpajakan,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  akan  semakin  meningkat.  Zagita dan  Marlinah  (2022)  mengemukakan hasil  yang  serupa,  yakni  variabel pengetahuan pajak memberikan pengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak secara positif serta signifikan.
Berdasarkan  pada  pemikiran  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  hipotesis sebagai berikut ini.
H 3 : Tax  knowledge berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pajak bumi dan bangunan.
Pengaruh Tax  Sanction Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menurut  hasil  penelitian  yang sebelumnya  dilakukan  oleh  Putri  dan Ismunawan (2021) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak ( tax sanction ) berpengaruh secara signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Hasanah  N,  Aditya  M  et  al.,  (2020) menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak memiliki  pengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  pada  pemikiran tersebut,  maka  dapat  disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.
H₄: Tax sanction berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pajak bumi dan bangunan.
Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak PBB-P2
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al.,  (2020)  yang  menunjukkan  hasil bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus berpengaruh  positis  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut Ramadhanty  dan  Zulaikha  (2020) menjabarkan  hasil  penelitian  yakni kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan pada  dasar  pemikiran  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  hipotesis  sebagai berikut ini. H₅: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pajak  bumi  dan bangunan Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Menurut penelitian dari Hartmann  J  Andre  et  al.,  (2022)  yang menunjukkan  hasil  yakni  kepercayaan pada  pemerintah  berpengaruh  secara positif dan signifikian terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya keuntungan  dari  alokasi  dana  pajak daerah  dapat  dirasakan  baik  secara langsung maupun tidak, yang merupakan  bentuk  dari  imbalan  dan fasilitas  kepada  publik  berasal  dari rancangan pemerintah guna meningkatkan  dan  mendorong  wajib
pajak  untuk  taat  dan  patuh  terhadap kewajibannya membayar pajak.  Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, menurut  (Sonnur  Aktaş  Güzel,  2019) kepercayaan pada pemerintah menunjukkan  hasil  dan  hubungan  yang positif  serta  signifikan  secara  statistik terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan  pada  dasar  pemikiran tersebut,  maka  dapat  disimpulkan hipotesis sebagai berikut ini.
H₆:  Kepercayaan  pada  pemerintah berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pajak  bumi  dan bangunan.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian  dengan  jenis  kuantitatif  yang menggunakan  data  primer  yang  berasal dari  bentuk  penelitian  survei.  Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan  kuisioner  secara  langsung  kepada subjek  penelitian  atau  informan  yang dalam  penelitian  ini  merupakan  wajib pajak bumi dan bangunan di desa Pagak, kecamatan  sumberlawang,  kabupaten sragen  yang  sesuai  dengan  kriteria subjek penelitian.
Penelitian ini mengambil populasi dari keseluruhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan yang terdaftar di Desa Pagak, Sumberlawang, Sragen, yang berjumlah
2.579  Wajib  Pajak.  Penentuan  sampel dilakukan menggunakan metode purposive  sampling,  di  mana  sampel dipilih  berdasarkan  kriteria  yang ditetapkan  oleh  peneliti.  Kriteria  yang
digunakan  untuk  menentukan  sampel meliputi: pertama, subjek harus menjadi wajib pajak bumi dan bangunan; kedua, subjek  harus  tinggal  di  Desa  Pagak, Sumberlawang,  Sragen;  dan  ketiga, subjek  harus  memiliki  objek  pajak  di wilayah  Desa  Pagak,  Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Analisis  data  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  Regresi  Liner Berganda,  untuk  pengujian  hipotesis yang  menyataka  hubungan  fungsional antara  variabel  independent  dengan dependen.  Rumus  model  ekonometrika yang digunakan sebagai berikut : 𝑌 = α + β1X1 + β2X2 + β3 X3 + β4X4+ β5X5+ β6X6 + ε Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB- P2 Α =  Konstanta Β =  Koefisien Regresi X1 = Tax Innovation X2 = Taxpayer Awarness X3 = Tax Knowledge X4 = Tax Sanction X5 = Kualitas pelayanan fiskus X6 =Kepercayaan terhadap pemerintah Ε =  Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas Tabel 1. Uji Validitas No.Itrm Rhitung Rtabel Keterangan TI.1 0,766 0,2617 Valid TI.2 0,843 0,2617 Valid TI.3 0,857 0,2617 Valid TI.4 0,845 0,2617 Valid TI.5 0,825 0,2617 Valid TI.6 0,396 0,2617 Valid
TI.7 0,404 0,2617 Valid TI.8 0,321 0,2617 Valid TA.1 0,789 0,2617 Valid TA.2 0,795 0,2617 Valid TA.3 0,789 0,2617 Valid TA.4 0,795 0,2617 Valid TK.1 0,805 0,2617 Valid TK.2 0,789 0,2617 Valid TK.3 0,862 0,2617 Valid TK.4 0,818 0,2617 Valid TK.5 0,827 0,2617 Valid TS.1 0,846 0,2617 Valid TS.2 0,827 0,2617 Valid TS.3 0,873 0,2617 Valid TS.4 0,895 0,2617 Valid KPF.1 0,817 0,2617 Valid KPF.2 0,816 0,2617 Valid KPF.3 0,864 0,2617 Valid KPF.4 0,812 0,2617 Valid KPF.5 0,888 0,2617 Valid KPF.6 0,797 0,2617 Valid KPF.7 0,799 0,2617 Valid KPF.8 0,897 0,2617 Valid KPP.1 0,662 0,2617 Valid KPP.2 0,888 0,2617 Valid KPP.3 0,908 0,2617 Valid KPP.4 0,867 0,2617 Valid Y.1 0,787 0,2617 Valid Y.2 0,846 0,2617 Valid Y.3 0,841 0,2617 Valid Y.4 0,828 0,2617 Valid Y.5 0,759 0,2617 Valid
Sumber: Data diolah, 2024 Berdasarkan uji statistik validitas ditunjukkan  Berdasarkan  hasil  uji statistik  validitas  bahwa  semua  item pertanyaan dari variabel tax innovation, taxpayer  awarness,  tax  knowlage,  tax sanction,  kualitas  pelayanan  fiskus, kepercayaan  pemerintah,  kepatuhan pajak  menunjukan  hasil  valid  karena nilai  r  hitung  >  r  tabel.  Sehingga disimpulkan  seluruh  item  pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha N of Items TI 0.808 8 TA 0.803 4 TK 0.876 5 TS 0.883 4 KPF 0,937 8 KPP 0,852 4
Y 0,871 5 Sumber: Data diolah, 2024 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan dari seluruh variabel tersebut yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dapat  dikatakan  reliabel  karena  nilai Cronbach’s Alpha >0,60.
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Tabel 3. Uji Normalitas N 96 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan  hasil  uji  dari  tabel tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  nilai seluruh  variabel  dari  uji Kolmogorov- Smirnov yaitu  0,200>0,05,  sehingga diambil  kesimpulan  bahwa  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat dikatakan terdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan TI 0,871 1,148 Tidak terjadi multikolinearitas TA 0,696 1,437 Tidak terjadi multikolinearitas TK 0,369 2,710 Tidak terjadi multikolinearitas TS 0,360 2,780 Tidak terjadi multikolinearitas KPF 0,849 1,177 Tidak terjadi multikolinearitas KPP 0,871 1,148 Tidak terjadi multikolinearitas Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan  tabel  tersebut  yang menunjukkan  bahwa  nilai tolerance setiap item variabel lebih besar dari 0,1 dan  nilai VIF lebih  kecil  dari  10, sehingga  dapat  diambil  kesimpulan
bahwa setiap item variabel tidak terdapat multikoliniearitas.
Uji Heteroskedastisitas Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig(2- tailed) Keterangan TI 0,634 Tidak terjadi heteroskedastisitas TA 0,781 Tidak terjadi heteroskedastisitas TK 0,623 Tidak terjadi heteroskedastisitas TS 0,495 Tidak terjadi heteroskedastisitas KPF 0,861 Tidak terjadi heteroskedastisitas KPP 0,583 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan  hasil  pengujian  dari uji  heteroskedastisitas  dalam  penelitian ini  menggunakan  uji spearman’s  rho . Pada  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  besarnya  nilai  probabilitas signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05, sehingga  dapat  diambil  kesimpulan bahwa semua item variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas Tabel 6. Uji Normalitas
Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .699 .489 .454 2.287 1.790 Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan hasil pengujian dari uji  autokorelasi  dalam  penelitian  ini menggunakan uji Durbin-Watsons , pada tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa besarnya  nilai Durbin-Watsons sebesar 1.790, hasil pengujian tersebut dinyatakan lolos  uji (tidak  terjadi
autokorelasi) dikarenakan  nilai  DW terletak diantara nilai DU serta 4-DU.

## Uji Regresi Linier
Analisis data Uji Linier Berganda yang  dilakukan  dengan  menggunakan program  SPSS  25  menghasilkan  data sebagaimana terlihat pada Tabel 10.
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Model Coeff. 2.965 Sig (Constant) 7.434 -.586 0,004 Tax Innovation -.030 1.983 0,559 Taxpayer Awarness .194 2.853 0,050 Tax Knowledge .307 2.346 0,005 Tax Sanction .309 .138 0,021 Kualitas Pelayanan Fiskus .007 -1.231 0,891 Kepercayaan pada Pemerintah -.110 2.965 Sumber: Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda  di  atas,  maka  dapat  diperoleh suatu  persamaan  garis  regresi  sebagai berikut:
KP = 7,434 + (-0,030) TI + 0,194 TA+ 0,307 TK+ 0,309 TS+ 0,007 KPF+ (- 0,110) KPP+ e Dari persamaan regresi tersebut, maka  dapat  diinterpretasikan  sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  persamaan regresi  linier  berganda  diatas,  maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Nilai  kontanta  sebesar  7,434
menunjukkan  yakni  apabila  suatu variabel independen yaitu Tax Innovation,  Taxpayer  Awarness,  Tax
Knowledge,  Tax  Sanction, Kualitas
Pelayanan  Fiskus,  Kepercayaan  pada Pemerintah  dianggap  bernilai  konstan maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2 tetap patuh. Koefisien  pada  variabel Tax Innovation sebesar -0,030  menunjukkan
bahwa  apabila Tax  Innovation semakin meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami  peningkatan.  Sebaliknya apabila Tax  Innovation menurun,  maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan. Koefisien pada variabel Taxpayer  Awarness sebesar  +  0,194 menunjukkan  bahwa  apabila Taxpayer Awarness semakin  meningkat,  maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB- P2  juga  mengalami  peningkatan. Sebaliknya  apabila Taxpayer  Awarness menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.
Koefisien  pada  variabel Tax Knowledge sebesar + 0,307 menunjukkan  bahwa  apabila Tax Knowledge semakin  meningkat,  maka
Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB- P2  juga  mengalami  peningkatan. Sebaliknya  apabila Tax  Knowledge menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.
Koefisien  pada  variabel Tax Sanction sebesar + 0,309  menunjukkan bahwa  apabila Tax  Sanction semakin meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami  peningkatan.  Sebaliknya apabila Tax  Sanction menurun,  maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.
Koefisien pada variabel Kualitas Pelayanan  Fiskus  sebesar  +  0,007 menunjukkan  bahwa  apabila  Kualitas Pelayanan  Fiskus  semakin  meningkat,
maka Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB-P2  juga  mengalami  peningkatan. Sebaliknya  apabila  Kualitas  Pelayanan Fiskus menurun, maka Kepatuhan Wajib
Pajak juga mengalami penurunan. Koefisien pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah sebesar - 0,110    menunjukkan  bahwa  apabila Kepercayaan  pada  Pemerintah  semakin meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib Pajak membayar PBB-P2 juga mengalami  peningkatan.  Sebaliknya apabila  Kepercayaan  pada  Pemerintah menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan.

## Hasil Koefisien Determinasi (R2) Tabel 8. Uji R Square
Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 1 .699 .489 .454 2.287 Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan  hasil  pengujian koefisien determinasi pada tabel tersebut dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien determinasi atau adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,454 (45,4%). Dapat disimpulkan  bahwa,  sebanyak  45,4% variabel  kepatuhan  wajib  pajak  pbb-p2 dapat  dijelaskan  oleh  variabel Tax Innovation,  Taxpayer  Awarness,  Tax
Knowledge,  Tax  Sanction, Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Kepercayaan  pada Pemerintah. Sedangkan sisanya sebanyak  54,6%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model penelitian.
Hasil F Tabel 9. F Model Sum of Square Df Mean Square F Sig 1 Regression 445.318 6 74.220 0,000 Residual 465.640 89 5.232 Total 910.058 95 Sumber : Hasil Analisis Data, 2024 Berdasarkan  tabel  diatas  dapat diketahui  bahwa  nilai  Fhitung  >  Ftabel yaitu  14.186  >  2.11  dan  signifikansi 0,000  <  0,05.  Maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa variabel independen( Tax  Innovation,  Taxpayer Awarness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan  pada  Pemerintah)  secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2) Uji t Tabel 10. Hasil Uji Statistik t Model thitung ttabel Sig Std. Sig Keterangan Tax Innovation -.586 1.987 .559 0.05 Tidak Signifikan Taxpayer Awarness 1.983 1.987 .050 0.05 Signifikan Tax Knowledge 2.853 1.987 .005 0.05 Signifikan Tax Sanction 2.346 1.987 .021 0.05 Signifikan Kualitas Pelayanan Fiskus .138 1.987 .891 0.05 Tidak Signifikan Kepercayaan pada Pemerintah -1.231 1.987 .222 0.05 Tidak Signifikan Sumber: Hasil Analisis Data, 2024 H1: Tax Innovation tidak berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Variabel Tax Innovation memiliki nilai thitung < ttabel (-0,586 < 1,987) dan nilai signifikansi > 0,05 (0,559 > 0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak  maka Tax  Innovation tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Tax Innovation semakin menurun  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.    Berbeda  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Dewi  (2022)  dan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Astutik  et  al,  (2022), yang  menunjukkan  bahwa  variabel Tax Innovation berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
H2: Taxpayer  Awarness berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pbb-P2 Variabel Taxpayer Awarness memiliki nilai thitung < ttabel (1.983 < 1,987) dan nilai signifikansi  0,05 (0,050
=  0,05),  sehingga  diambil  kesimpulan bahwa  H2  diterima  maka Taxpayer Awarness berpengaruh secara signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB- P2.  Berarti  apabila Taxpayer  Awarness semakin  meningkat,  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  PBB-P2  juga  akan mengalami  peningkatan.  Konsisten dengan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020) dan penelitian yang dilakukan  oleh  Abdu  E  dan  Adem  M (2023),  yang  menunjukkan  bahwa variabel Taxpayer Awarness berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan
Bangunan.
H3: Tax  Knowledge berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pbb-P2 Variabel Tax Knowledge memiliki nilai thitung > ttabel (2,853>1,987) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,005 < 0,05),
sehingga diambil kesimpulan bahwa H3 diterima maka Tax Knowledge berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Tax  Knowledge semakin meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib Pajak  PBB-P2  juga  akan  mengalami peningkatan.  Hasil  penelitian  tersebut konsisten  dengan  hasil  penelitian  dari Zagita  dan  Marlinah  (2022)  dan  hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha  (2020),  yang  menunjukkan bahwa variabel Tax Knowledge
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
H4: Tax Sanction berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2
Variabel Tax  Sanction memiliki nilai thitung > ttabel (2.346 >1,987) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,21  < 0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H4 diterima maka Tax Sanction berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Tax Sanction semakin
meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib Pajak  PBB-P2  juga  akan  mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Putri  dan  Ismunawan  (2021)  dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang
menunjukkan  bahwa Tax  Sanction berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
H5:  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pbb-P2 Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus  memiliki  nilai  thitung  <  ttabel (0,138 < 1,987) dan nilai signifikansi > 0,05  (0,891  >  0,05),  sehingga  diambil kesimpulan  bahwa  H5  ditolak  maka Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila  Kualitas  Pelayanan  Fiskus semakin  menurun,  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  PBB-P2  juga  akan mengalami  penurunan.  Hasil  dari penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang menunjukkan  hasil  bahwa  Kualitas Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan.
H6:  Kepercayaan  pada  Pemerintah tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pbb-P2
Variabel Kepercayaan pada Pemerintah  memiliki  nilai  thitung  < ttabel (-1,231<1,987) dan nilai signifikansi  >  0,05  (0,222  >  0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H6 ditolak maka Kepercayaan pada Pemerintah  tidak  berpengaruh  secara
signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kepercayaan  pada  Pemerintah  semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Guzel  (2019)  dan penelitian yang dilakukan oleh Hartmann  J  Andre  et  al.,  (2022),  yang menunjukkan hasil bahwa Kepercayaan pada  Pemerintah  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan..
1. Pengaruh Tax Innovation terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan  bahwa  variabel Tax Innovation memiliki  nilai  thitung  < ttabel  (-0,586  <  1,987)  dan  nilai signifikansi  >  0,05  (0,559  >  0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak  maka  Tax  Innovation  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Tax Innovation semakin menurun  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak PBB-P2 juga akan mengalami penurunan.
Berbeda  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Yasa  dan  Dewi (2022)  dan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Astutik  et  al,  (2022),  yang menunjukkan  bahwa  variabel  Tax Innovation  berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan . 2. Pengaruh Taxpayer Awarness terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pbb-P2 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan  bahwa  variabel  Taxpayer Awarness memiliki nilai thitung < ttabel
(1.983  <  1,987)  dan  nilai  signifikansi 0,05  (0,050  =  0,05),  sehingga  diambil kesimpulan  bahwa  H2  diterima  maka Taxpayer Awarness berpengaruh secara signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Taxpayer Awarness  semakin  meningkat,  maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2  juga akan mengalami peningkatan.
Konsisten  dengan  hasil  penelitian dari  Ramadhanty  dan  Zulaikha  (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Abdu E  dan  Adem  M  (2023),  yang menunjukkan  bahwa  variabel  Taxpayer Awarness  berpengaruh secara signifikan terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pengaruh Tax Knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan  bahwa  variabel  Tax Knowledge  memiliki  nilai  thitung  > ttabel (2,853>1,987) dan nilai signifikansi  <  0,05  (0,005  <  0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H3 diterima maka Tax Knowledge berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila  Tax  Knowledge  semakin meningkat,  maka  Kepatuhan  Wajib
Pajak  PBB-P2  juga  akan  mengalami peningkatan.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan  hasil  penelitian  dari  Zagita  dan Marlinah (2022) dan hasil penelitian dari Ramadhanty dan Zulaikha (2020), yang menunjukkan  bahwa  variabel  Tax Knowledge berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Pengaruh Tax  Sanction terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Berdasarkan hasil penelitian,
menunjukkan  bahwa  variabel  Tax Sanction memiliki nilai thitung > ttabel
(2.346  >1,987)  dan  nilai  signifikansi  < 0,05  (0,21    <  0,05),  sehingga  diambil kesimpulan  bahwa  H4  diterima  maka Tax  Sanction  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  PBB-P2.  Berarti  apabila  Tax Sanction  semakin  meningkat,  maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2  juga akan mengalami peningkatan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putri  dan  Ismunawan  (2021)  dan  hasil dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hasanah N, Aditya M et al., (2020), yang menunjukkan  bahwa  Tax  Sanction berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
5. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Pbb-P2 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan  bahwa  variabel  Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai thitung
<  ttabel  (0,138  <  1,987)  dan  nilai signifikansi  >  0,05  (0,891  >  0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H5 ditolak maka Kualitas Pelayanan Fiskus tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-
P2.  Berarti  apabila  Kualitas  Pelayanan Fiskus semakin menurun, maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB-P2  juga akan mengalami penurunan.
Hasil  dari  penelitian  ini  tidak mendukung  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Hasanah N, Aditya M et al.,  (2020),  yang  menunjukkan  hasil bahwa  Kualitas  Pelayanan  Fiskus berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  bumi  dan bangunan.
6. Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Berdasarkan  hasil  penelitian, menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah memiliki nilai thitung < ttabel (-1,231<1,987) dan nilai signifikansi > 0,05 (0,222 > 0,05), sehingga diambil kesimpulan bahwa H6 ditolak maka  Kepercayaan  pada Pemerintah tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak PBB-P2. Berarti apabila Kepercayaan  pada  Pemerintah  semakin menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak
PBB-P2 juga akan mengalami penurunan. Hasil  dari  penelitian  ini  tidak mendukung  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Guzel  (2019)  dan penelitian yang dilakukan oleh Hartmann  J  Andre  et  al.,  (2022),  yang menunjukkan hasil bahwa Kepercayaan pada  Pemerintah  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak bumi dan bangunan.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tax Innovation tidak berpengaruh signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PBB- P2,  sedangkan  Taxpayer  Awareness, Tax  Knowledge,  dan  Tax  Sanction berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  tersebut.  Namun,  Kualitas
Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan pada Pemerintah  tidak  berpengaruh  secara signifikan.  Hal  ini  menunjukkan perlunya  perhatian  lebih  terhadap kesadaran,  pengetahuan,  dan  sanksi pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB- P2.
Keterbatasan & saran Keterbatasan penelitian ini terutama terkait dengan metode pengumpulan  data  yang  terbatas  pada survei  kuesioner,  sampel  yang  hanya terfokus pada wajib pajak di Desa Pagak, serta  fokus  variabel  yang  hanya
menjelaskan  sebagian  kecil  variasi dalam kepatuhan membayar pajak PBB- P2.  Oleh  karena  itu,  saran  untuk penelitian selanjutnya mencakup penggunaan  metode  pengumpulan  data yang  lebih  beragam  seperti  wawancara dan  observasi,  perluasan  sampel  untuk meningkatkan generalisasi, serta penambahan  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  pajak  seperti sosialisasi  perpajakan  dan  persepsi keadilan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdu,  E.,  &  Adem,  M.  (2023).  Tax compliance  behavior  of  taxpayers  in Ethiopia:  A  review  paper.  In  Cogent
Economics and Finance (Vol. 11, Issue 1). Cogent OA. https://doi.org/10.1080/23322039.202 3.2189559 Albari,  A.  (2009).  Pengaruh  Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jurnal Siasat Bisnis, 13(1), 1–13.
Astutik,  P.,  Martini,  N.  N.  P.,  & Herlambang,  T.  (2022).  Pengaruh inovasi  dan  kualitas  pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  media intervening. Jurnal Manajemen, 14(2), 345–358. https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2. 10919 Bosnjak,  M.,  Ajzen,  I.,  &  Schmidt,  P. (2020).  The  theory  of  planned behavior: Selected recent advances and applications.  Europe’s  Journal  of Psychology, 16(3), 352–356. https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.310
7 BPKPD SRAGEN. (2023). https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/20 23/08/satu-lagi-inovasi-dari- sragen.html
Gani,  P.,  Manalu,  Y.  F.,  &  Naskah,  H. (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi
Dan Bangunan (PBB). Jurnal Audit & Perpajakan, 2(1).
Gaol,  R.  L.,  &  Sarumaha,  F.  H.  (2022). PENGARUH  KESADARAN  WAJIB PAJAK,  PELAYANAN  FISKUS, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. JRAK, 8(1), 134–140. Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Proram  IBM SPSS  25  (9th  ed.).  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Graham,  S.  (2020).  An  attributional  theory of motivation. Contemporary Educational  Psychology,  61,  101861. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.202
0.101861
Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax  compliance:  The  case  of  Turkey.
Journal of Behavioral and Experimental Economics , 78, 80–86. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.1
2.006 Hartmann,  A.  J.,  Gangl,  K.,  Kasper,  M., Kirchler,  E.,  Kocher,  M.  G.,  Mueller, M.,  &  Sonntag,  A.  (2022).  The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax
compliance:  Results  from  a  scenario study in Austria. Journal of Economic Psychology, 93, 102572. https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.10 2572 Hasanah, N., Aditya, M. R., & Mulyasari, I.
(2020).  Analisis  Sanksi  Pajak  Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Moderasi Preferensi  Risiko.  Jurnal  Wahana Akuntansi, 15(2), 197–211. https://doi.org/10.21009/wahana.15.02 6 Khozen,  I.,  &  Setyowati,  M.  S.  (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections  on  the  drivers  of willingness  to  pay  taxes  in  times  of crisis. Cogent Business and Management, 10(2). https://doi.org/10.1080/23311975.202 3.2218176 Komang Triana, I., Yasa, U., Wulan, N. A., &  Dewi,  T.  (2022).  Mengungkap Efektivitas Inovasi Layanan SAMSAT terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 12(3), 596–605. https://doi.org/https://doi.org/10.2388 7/jiah.v12i3.50036 Komang Triana, I., Yasa, U., Wulan, N. A., &  Dewi,  T.  (2022).  Mengungkap Efektivitas Inovasi Layanan SAMSAT terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 12(3), 596–605. https://doi.org/https://doi.org/10.2388
7/jiah.v12i3.50036
Lailiyah,  D.  N.,  &  Andriani,  S.  (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan  E-Tax  System  dengan  Sanksi Pajak  sebagai  Variabel  Moderating
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi. Owner:  Riset  dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1464-1478. Mianti, Y. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi  Kesadaran  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(2). Mirnasari,  T.  (2023).  BUKU  AJAR PERPAJAKAN PENERBIT CV EUREKA MEDIA AKSARA (Kuswarak,  Ed.).  Penerbit  Eureka
Media Aksara.
Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan  E-Filing,  Pengetahuan Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan  Indonesia),  4(2),  139. https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2 021.p139-155 Nafiah,  Z.  .,  &  Warno,  W.  .  (2018). Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Dan  Kualitas  Pelayanan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  (Study  Kasus  Pada Kecamatan  Candisari  Kota  Semarang
Tahun 2016). JURNAL STIE SEMARANG, 10(1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i 1.88 pajak.sragenkab.go.id. (2021). https://pajak.sragenkab.go.id/
Puta,  A.  F.,  &  Dewi,  U.  (2019).  Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui  Layanan  Samsat  Desa Pakembinangun  Kabupaten  Sleman
Innovation  Of  Motor  Vehicle  Tax Service  Through  Samsat  Service  At Pakembinangun Village Sleman Regency. Journal of Public Policy and Administration Research, 4(2).
Putri,  O.  A.,  &  Ismunawan,  I.  (2021).  The Effect  Of  Income,  Socialization, Taxpayer  Awareness,  And  Tax Sanction  Toward  Compliance  Land And Building Tax Payment At Dukuh Pengkol.  Berkala  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia, 6(2), 95. https://doi.org/10.20473/baki.v6i2.255 21 Ramadhanty,  A.,  &  Zulaikha.  (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro  Journal  of  Accounting, 9(4), 1–12. Sari, Y. R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui  Solo  Destination  di  Kota Surakarta,  jawa  Tengah.  Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 7(2), 190– 203. https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1 448 Siddiq,  R.  (2006).  Antropologi  Sosial. Pustaka Setia. Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN  (Teori  dan  Aplikasi). www.penerbitwidina.com
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (Sutopo, Edisi 1). CV. ALFABETA. Undang-Undang no 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, (1983).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1944 Tentang  Pajak  BUmi  dan  Bangunan,
(1944). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985 Tentang  Pajak  BUmi  dan  Bangunan, (1985). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007, (2007). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, (2009). Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran  Pajak,  Pengetahuan  Pajak, Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor (Studi  Kasus  Kantor  Bersama  Samsat Surabaya  Selatan).  BAJ  (Behavioral Accounting Journal), 2(1). Wijayanti,  D.  W.,  &  Sasongko,  N.  (2017).
Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar  Wajib  Pajak  (Studi  Wajib Pajak  pada  Masyarakat  di  Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
http://hdl.handle.net/11617/9247 Zagita,  F.,  &  Marlinah,  A.  (2022).  Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Di Wilayah Dki Jakarta. E- Jurnal Akuntansi TSM , 2 (2), 867–878. https://jurnaltsm.idindex.phpEJATSM articl