## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143

## EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI CAGAR BUDAYA DI NEGARA KONFLIK
Mirsa Astuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara Email: mirsaastuti@umsu.ac.id

## Abstrak
Perang  adalah  naluri  untuk  membela  diri  yang  berlaku  baik  dalam  hubungan  antara manusia  dan  hubungan  antar  bangsa.  Karena  itu  sejarah  perang  sama  tuanya  dengan  sejarah umat  manusia.  Dalam  konflik  bersenjata  ada  banyak  benda  budaya  yang  dihancurkan  oleh bom  atau  peluru  yang  digunakan  untuk  menyerang  target  musuh  oleh  pihak-pihak  yang berkonflik. Meskipun perlindungan benda-benda warisan budaya telah diatur dalam Konvensi Internasional,  masih  ada  perilaku  yang  menyebabkan  kerusakan  bahkan  pada  penghancuran benda-benda budaya. Prosedur untuk mengumpulkan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan  atau  kutipan,  pencarian  literatur  hukum,  buku-buku  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  identifikasi  masalah  baik offline maupun online yang  kemudian  dianalisis  melalui metode  analisis  isi  (metode  analisis  konten)  dengan  fokus  pada  masalah  seberapa  efektif undang-undang  ini  adalah  kemanusiaan  internasional  dalam  melindungi  warisan  budaya  di negara-negara  konflik.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  benda  budaya  adalah  identitas budaya  masyarakat,  sehingga  serangan  terhadap  mereka  sering  meningkatkan  eskalasi konflik.  Serangan  bom  udara  dan  jarak  jauh  meningkatkan  kerusakan  pada  benda-benda budaya yang dihasilkan dari konflik bersenjata.
Kata Kunci: Humaniter , Cagar, Budaya, Negara, Konflik

## Abstract
War is an instinct for self-defense that applies both in association between humans and relationships  between  nations.  Therefore  the  history  of  war  is  as  old  as  the  history  of mankind. In armed conflict there are a lot of cultural objects which are destroyed by bombs or bullets used to attack enemy targets by parties in conflict. Although protection of cultural heritage objects has been regulated in an International Convention, there are still behaviors that  cause  damage  to  even  the  destruction  of  cultural  objects.  The  procedure  for  collecting data is in the form of documentation of notes or quotes, search of legal literature, books and others  related  to  the  identification  of  problems  both  offline  and  online  which  are  then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) with a focus on the issue of how effective the law is international humanitarian in protecting cultural heritage in conflict  countries.  The  results  of  the  study  it  is  known  that  cultural  objects  are  the  cultural identity of the community, so that attacks on them often increase conflict escalation. Air and remote bombing attacks increase damage to cultural objects resulting from armed conflict.

## Keywords: Humaniter, Reverse, Culture, State, Conflict

## PENDAHULUAN
Hukum  perang  atau  sering  disebut  dengan  hukum Humaniter memiliki  sejarah  yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan  yang  membatasi  dampak  sengketa  bersenjata  atas  dasar  pertimbangan  kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional  (HHI)  melindungi  orang  yang  tidak  (atau  tidak  lagi)  ikut serta dalam pertikaian dan membatasi sarana serta cara berperang (ICRC, 2010, h. 6). Hukum

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
Humaniter mencoba  untuk  mengatur  agar  suatu  perang  dapat  dilakukan  dengan  lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusian.
Untuk  sampai  kepada  bentuknya  sekarang  HHI  telah  mengalami  perkembangan  yang sangat panjang. Selama masa tersebut banyak upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang  dengan  cara  memberikan  perlindungan.  Bentuk  perlindungan  diberikan  baik  kepada orang-orang dari kekejaman perang mau pun benda-benda yang merupakan benda bersejarah dari suatu negara. Saat melakukan serangan militer terhadap pihak lawan haruslah berhati-hati agar  tidak  menimbulkan  kerusakan  pada  bangunan-bangunan  yang  telah  mendapat perlindungan  dari  Hukum Humaniter Internasional.  Masing-masing  pihak  yang  berkonflik harus  menghormati  benda-benda  budaya  atau  bangunan-bangunan  seperti,  rumah  ibadah, tempat pendidikan dan monumen-monumen bersejarah yang diatur dalam aturan 38 butir (a) aturan-aturan Hukum Humaniter Kebiasaan, yang berbunyi:
Dalam  pelaksanaan  operasi  militer,  kehati-hatian  khusus  harus  dilakukan  untuk menghindari  timbulnya  kerusakan  terhadap  bangunan-bangunan  yang  didedikasikan untuk  tujuan  keagamaan,  seni,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  atau  amal  dan  terhadap monumen-monumen  bersejarah,  kecualai  jika  bangunan-bangunan  tersebut  merupakan sasaran militer (ICRC, 2005, h. 30).
Pada  konteks  efektivitas  hukum Humaniter internasional  dalam  melindungi  cagar budaya  di  negara  konflik,  Sehingga  yang  menjadi  fokus  permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  Bagaimana  efektivitas  hukum Humaniter internasional  dalam  melindungi  cagar budaya  di  negara  konflik?  Dengan  harapan  tulisan  ini  dapat  bermanfaat  baik  secara  teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka efektivitas hukum Humaniter internasional dalam melindungi cagar budaya di negara konflik.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa;  Aturan  hukum  yang terkait  dengan  hukum  internasional.    Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku,    jurnal ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat  memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum primer.  Bahan  hukum  tersier;  berupa  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang efektivitas hukum Humaniter internasional dalam melindungi cagar budaya di negara konflik.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN
Efektivitas  Hukum Humaniter Internasional  Dalam  Melindungi  Cagar  Budaya  Di Negara Konflik
Pengertian dan Tujuan Hukum Humaniter
Istilah  Hukum Humaniter atau  lengkapnya  disebut International  Humanitarian  Law Applicable  in  Armed  Conflict ,  pada  awalnya  dikenal  sebagai  hukum  perang  ( laws  of  war ), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata ( laws of arms conflict ), dan pada  akhirnya  dikenal  dengan  istilah  hukum Humaniter .  Istilah  Hukum Humaniter sendiri dalam  kepustakaan  hukum  internasional merupakan istilah  yang  relatif  baru.  Istilah  ini  lahir sekitar  tahun  1970-an  dengan  diadakannya Conference  of  Government  Expert  on  the Reaffirmation  and  Development  in  Armed  Conflict pada  tahun  1971.Sebagai  bidang  baru dalam  hukum  internasional,  maka  terdapat  rumusan  atau  definisi  mengenai  hukum Humaniter :
1) Mochtar  Kusumaatmadja :“Bagian  dari  hukum  yang  mengatur  ketentuan-ketentuan perlindungan  korban  perang,  berlainan  dengan  hukum  perang  yang  mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri” (Mochtar 1980, h. 5).
2) S.R  Sianturi :  “Hukum  yang  mengatur  mengenai  suatu  sengketa  bersenjata  yang timbul  antara  dua  atau  lebih  pihak-pihak  yang  bersengketa,  walaupun  keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak”.
3) Panitia  tetap  hukum Humaniter ,  departemen  hukum  dan  perundang-undangan merumuskan  sebagai  berikut; hukum  Humaniter  sebagai  keseluruhan  asas,  kaedah dan  ketentuan  internasional,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang  mencakup hukum  perang  dan  hak  asasi  manusia,  bertujuan  untuk  menjamin  penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.
Hukum Humaniter tidak  dimaksudkan  untuk  melarang  perang  akan  tetapi  bertujuan mengurangi  atau  membatasi  penderitaan  individu-individu  dan  membatasi  kebuasan  dalam konflik  bersenjata.  Hukum Humaniter mencoba  untuk  mengatur  agar  suatu  perang    dapat dilakukan  dengan  lebih  memperhatikan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Mohammad  Bedjaoui,  bahwa  tujuan  hukum Humaniter adalah memanusiaakan  perang.  Di  samping  itu  ada  beberapa  tujuan  hukum Humaniter (Arlina permanasari dkk, 1999, h. 12):
1) Memberikan  perlindungan  terhadap  kombatan  maupun  penduduk  sipil  dari penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary suffering ).
2) Menjamin  hak  asasi  manusia  yang  sangat  fundamental  bagi  mereka  yang  jatuh  ke tangan musuh.  Kombatan yang jatuh ke tangan musuh berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan harus dilakukan secara manusiawi;
3) Mencegah  dilakukannya  perang  secara  kejam  tanpa  mengenal  batas.  Di  sini  yang penting adalah asas perikemanusiaan.

## Sumber Hukum Humaniter
Hukum Humaniter Internasional  adalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  internasional. Oleh  sebab  itu  aturan-aturan  Hukum Humaniter Internasional  (HHI)  tidak  harus  bersumber dari perjanjian internasional saja, tapi juga bersumber dari kebiasaan hukum internasional dan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Hukum Humaniter...(Mirsa Astuti) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 96-107
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
prinsip-prinsip  hukum  yang  diakui  oleh  bangsa-bangsa,  keputusan  organisasi  internasional dan  pendapat  para  ahli  (Pasal  38  Statuta  Mahkamah  Internasional).  Contoh  dari  perjanjian internasional  dapat  dilihat  dalam  dua  Konvensi  utama  Hukum Humaniter Internasional, yaitu Hague Convention dan Geneva Convention .

## Hague convention (Konvensi Den Haag)
Sumber yang pertama adalah berasal dari Konvensi Den Haag. Konvensi ini dihasilkan dalam  Konvensi  Perdamaian  Pertama  di  Den  Haag  pada  tahun  1899,  yang  kemudian disempurnakan  dalam  Konferensi  ke  dua  pada  tahun  1907.  Rangkaian  Konvensi  tersebut  di kenal dengan sebutan Hukum Den Haag.
Dinamakan  Den  Haag  sendiri  karena  dibuat  di  wilayah  ini  (salah  satu  wilayah  di Belanda).  Sebenarnya  isi  dari  kedua  Konvensi  Den  Haag,  tahun  1899  dan  tahun  1907    ini sama yakni mengatur tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam perang yang dilakukan oleh Negara-negara  yang  melakukannya.  Hanya  saja  isi  dari  Konvensi  tahun  1907  merupakan penyempurnaan  dari  Konvensi  tahun  1899.  Dalam  Konvensi  Den  Haag  Pertama  1899 dihasilkan tiga Konvensi dan tiga deklarasi.
Isi dari tiga Konvensi Den Haag tersebut adalah:
a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
b) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
c) Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut Sedangkan  tiga  Deklarasi  yang  di  hasilkan  adalah  sebagai  berikut:(Athur  Nusbaum 1970, h. 158)
a) Melarang  penggunaan  peluru-peluru  dum-dum  (  peluru  yang  bungkusnya  tidak  sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia)
b) Peluncuran  proyektil-proyektil  dan  bahan-bahan  peledak  dari  balon,  selama  jangka  lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
c) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.
Kemudian dalam Konvensi Den Haag 1907, menghasilkan beberapa Konvensi sebagai berikut;  (Athur Nusbaum, 1970, h. 160):
a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
b) Konvensi  II  tentang  Pembatasan  Kekerasan  Senjata  dalam  Menuntut  Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
c) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan
d) Konvensi  IV  tentang  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat  dilengkapi  dengan Peraturan Den Haag
e) Konvensi V tentang  Hak dan  Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat
f) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Ketika Permulaan Peperangan
g) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang
h) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut
i) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut dimasa Perang
j) Konvensi  X  tentang  Penyesuaian  Prinsip-prinsip  Konvensi  Jenewa  terhadap  Perang Laut
k) Konvensi  XI  tentang  Pembatasan  Tertentu  Terhadap  Penggunaan  Hak-hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut
l) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
m) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

## Geneva Convention (Konvensi Jenewa)
Apabila  Konvensi  Den  Haag  lebih  membahas  tentang  tata  cara  serta  alat  yang dipergunakan dalam berperang, maka dalam Konvensi  Jenewa sendiri lebih mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dalam melindungi korban dari perang yang terjadi. Konvensi ini  juga  sama  dengan  Den  Haag,  dimana  nama  yang  diambil  berasal  dari  daerah  tempat terjadinya Konvensi ini, yaitu Jenewa yang merupakan salah satu wilayah di Swiss. Konvensi ini terjadi pada tahun 1949. Dalam Konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung.
Setelah perang dunia kedua, Konvensi ini disempurnakan menjadi empat Konvensi, yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal yang menyangkut tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi korban perang, serta para pelayan kesehatan dalam perang. Konvensi 1949 menghasilkan empat hukum yang isinya:
a) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in  Armed  Forces  in  the  Field  (Convention  I) –  Mengenai  Perbaikan  Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
b) Geneva  Convention  for  the  Amelioration  of  the  Condition  of  Wounded,  Sick  and Shipwrecked  Members  of  Armed  Forces  at  Sea  (Convention  II) –  Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut.
c) Geneva Convention relative to the  Treatment of Prisoners of War (Convention II) – Mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.
d) Geneva  Convention  relative  to  Protection  of  Civilian  Persons  in  Time  of  War (Convention IV) – Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

## Protokol Tambahan 1977
Selain kedua sumber hukum utama, hukum Humaniter juga mengenal sumber hukum lainnya  misalnya  Protokol  Tambahan  1977  yang  disebut  dengan  hukum  campuran  karena selain mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang dan juga mengatur cara dan alat berperang. Protokol Tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949.  Perlu  ditekankan  bahwa  prinsip-prinsip  yang  terdapat  dalam  Konvensi  Jenewa  masih tetap  berlaku.  Protokol  Tambahan    dibentuk  disebabkan  metode  berperang  yang  digunakan oleh  negara-negara  telah  berkembang  ,  demikian  juga  mengenai  aturan-aturan atau  tata cara berperang. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:
a) Protokol  I,  yang  mengatur  perang/  konflik  bersenjata  yang  bersifat  internasional  yaitu perang/ konflik bersenjata antarnegara.
b) Protokol  II,  yang  mengatur  perang/  konflik  bersenjata  yang  sifatnya  non-internasional, yaitu  perang/konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  wilayah  salah  satu  pihak  peserta  agung antara pasukanya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak. Protokol Tambahan II ini menambah isi ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa.
Beberapa  ketentuan  pokok  Protokol  I  antara  lain  menentukan  hal-hal  sebagai  berikut; (Arlina dkk 1999:130)
a) Melarang: serangan yang membabi buta dan reprisal terhadap:

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil;
2) Objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;
3) Benda-benda budaya dan tempat-tempat relegius;
4) Bangunan dan instalasi berbahaya;
5) Lingkungan alam
b) Memperluas  :  perlindungan  yang  sebelumnya  telah  diatur  dalam  konvensi  Jenewa kepada  semua  personil  medis,  unit-unit  dan  alat-alat  transportasi  medis,  baik  yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
c) Menentukan : kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang ( missing persons ).
d) Menegaskan  :  ketentuan-ketentuan  mengenai  suplai  bantuan  ( relief  suplies )  yang ditujukan pada penduduk sipil.
e) Memberikan  :  perlindungan  terhadap  kegiatan-kegiatan  organsasi-organisasi Pertahanan Sipil.
f) Mengkhususkan  :  adanya  tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  negara- negara untuk memfasilitasi implementasi hukum Humaniter .
Sedangkan Protokol Tambahan II karena pada kenyataanya konflik yang terjadi sesudah perang  dunia  ke  II  adalah  konflik  yang  bersifat  non-internasional.  Satu-satunya  ketentuan dalam  Konvensi  Jenewa  1949  yang  mengatur  tentang  sengketa  bersenjata  non-internasional adalah Pasal 3 common articles . Ketentuan dalam Protokol II antara lain:
a) Mengatur:  jaminan-jaminan  fundamental  bagi  semua  orang,  apakah  mereka  terlibat ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran;
b) Menentukan:  hak-hak  bagi  orang-orang  yang  kebebasanya  dibatasi  dalam  menerima peradilan yang adil;
c) Memberikan:  perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan;
d) Melarang: dilakukannya tindakan starvasi secara disengaja.

## Pengertian Cagar Budaya
Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan  Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar  Budaya,  dan  Kawasan  Cagar Budaya di darat dan/atau di air  yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan  atau  kebudayaan  melalui proses  penetapan. Pengertian  dari  benda  bersejarah  atau  peninggalan  bersejarah  atau  benda budaya  seperti  yang  dimaksud  dalam Convention  for  the  Protection  of  Cultural  Property  in the Event of Armed Conflict Den Haag tahun 1954 terperinci dalam tiga golongan, yaitu:
1) Barang-barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  penting  sekali  bagi  budaya  setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain;
2) Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain- lain;
3) Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b) di atas.
Indonesia  sendiri  telah  ada  hukum  nasional  yang  mengatur  mengenai  perlindungan terhadap  cagar  budaya,  termasuk  di  dalamnya  warisan  kebendaan  dan  tempat-tempat  yang memiliki nilai penting terhadap sejarah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Efektivitas Hukum Humaniter...(Mirsa Astuti) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 96-107
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  Dalam Pasal 1 UU ini tercantum pengertian cagar budaya dan benda cagar budaya, yakni:
1) Cagar  Budaya  adalah  warisan  budaya  bersifat  kebendaan  berupa  Benda  Cagar  Budaya, Bangunan  Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar  Budaya,  dan  Kawasan Cagar  Budaya  di  darat  dan/atau  di  air  yang  perlu  dilestarikan  keberadaannya  karena memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2) Benda  Cagar  Budaya  adalah  benda  alam  dan/atau  benda  buatan  manusia,  baik  bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa- sisanya  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  kebudayaan  dan  sejarah  perkembangan manusia.
3) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  berdinding  dan/atau  tidak  berdinding, dan beratap.
Benda  atau  bangunan  yang  merupakan  cagar  budaya  sesungguhnya  bukan  saja  harus dilindungi  tetapi  juga  harus  dijamin  kelestariannya.  Untuk  dapat  disebut  sebagai  Cagar Budaya,  ada  beberapa  tahap  yang  harus  dilalui,  yaitu:  tahap  pendaftaran,  pengkajian, penetapan,  pencatatan,  pemeringkatan,  penghapusan,  penyelamatan,  pengamanan,  zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan.

## Perlindungan Cagar Budaya Menurut Hukum Humaniter
Perlindungan  hukum  terhadap  benda-benda  budaya  dalam  masa  konflik  bersenjata diatur dalam sebuah instrumen khusus Hukum Humaniter Internasional, yaitu Convention for the  Protection  of  Cultural  Property  in  the  Event  of  Armed  Conflict  Den  Haag Tahun  1954 (Konvensi  Den  Haag  1954  tentang  Perlindungan  Benda  Budaya  Pada  Waktu  Sengketa Bersenjata).  Hukum Humaniter Internasional  muncul  untuk  memberikan  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  benda  budaya.  Meskipun  demikian,  antisipasi  untuk  menghindari terjadinya  impunitas  terhadap  benda  budaya  juga  sangat  memerlukan  dukungan  dari  hukum nasional.
Kendati  hukum Humaniter kerap  disebut  hukum  perang,  dalam  situasi  damai  hukum Humaniter tetap  mengisyaratkan  kepada  negara  untuk  melakukan  tindakan  persiapan  dalam rangka  perlindungan  benda  budaya.  Penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  benda  budaya merupakan  tugas  dan  kewajiban  negara  dan  masyarakat  internasional.  Sebab,  benda  budaya adalah benda yang memuat kepentingan besar warga internasional dan warisan internasional untuk kemanusiaan.
Konvensi  Den  Haag  Tahun  1954  Tentang  Perlindungan  Benda  Budaya  Pada  Saat Konflik Bersenjata, adalah instrumen hukum universal pertama yang menetapkan pengaturan mengenai  perlindungan  terhadap  benda-benda  budaya,  dalam  hal  ini  tempat-tempat bersejarah,  dalam  masa  konflik  bersenjata.  Protokol  dari  Konvensi  ini  juga  menetapkan pengaturan  mengenai  perlindungan  khusus  dalam  situasi  di  mana  wilayah  suatu  negara dikuasai atau diduduki oleh negara lain. Dua dekade kemudian, di dalam Protokol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 ditambahkan pengaturan berkaitan dengan perlindungan terhadap benda-benda  budaya,  termasuk  tempat-tempat  bersejarah  dalam  masa  konflik  bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional; di mana kekebalan yang dimiliki oleh

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
benda-benda  warga  sipil  atau  obyek-obyek  sipil  juga  diberikan  kepada  tempat-tempat bersejarah.  Di  dalam  Protokol-protokol  ini  dengan  jelas  mengatur  bahwa  pihak-pihak  yang berperang dilarang untuk menjadikan tempat-tempat bersejarah sebagai sasaran militer untuk diserang  dan  dirusak  terlebih  dihancurkan,  dan  untuk  melakukan  tindakan  penyanderaan terhadap tempat-tempat bersejarah.
Di  dalam  Konvensi  Den  Haag  tahun  1954,  prinsip  umum  atas  perlindungan  terhadap benda-benda  budaya  yang  bersejarah  didasarkan  pada  obligasi  untuk  menjaga  dan menghormati  tempat  bersejarah  tersebut,  seperti  dijelaskan  dalam  Pasal  2  Konvensi. Penjagaan atas tempat bersejarah terdiri dari setiap langkah persiapan yang harus  diambil di dalam  masa  damai  demi  tersedianya  kondisi  terbaik  bagi  perlindungan  tempat  bersejarah tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 3. Sementara itu, penghormatan terhadap tempat bersejarah  berarti  menghindari  tindakan  permusuhan  yang  ditujukan  langsung  terhadap tempat  bersejarah  tersebut,  dan  melarang,  mencegah  dan  jika  perlu  menghentikan  segala bentuk pencurian, penjarahan atau penyalahgunaan, dan setiap tindakan-tindakan vandalisme yang ditujukan langsung terhadap tempat bersejarah tersebut. Hal tersebut juga berarti bahwa penggunaan  tempat  bersejarah  untuk  tujuan  militer  dan  untuk  mendukung  tindakan  militer adalah  dilarang,  seperti  yang  ditegaskan  pada  Pasal  4.  Tindakan  pembalasan  yang  ditujukan langsung  terhadap  tempat-tempat  bersejarah  juga  dilarang,  dan  tidak  ada  alasan  pembenar atau  pengecualian  untuk  tindakan  pembalasan,  ditegaskan  dalam  Pasal  4  paragraf  4,  dan terkandung dalam Pasal 53(c) dari Protokol Tambahan I 1977.
Langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin bahwa tempat-tempat bersejarah itu terlindungi dan dihormati harus dilakukan dengan identifikasi dan inventarisasi, lambang, kartu  identitas,  pendaftaran  di International  Register  of  Property  under  Special  Protection , penyebaran dan sanksi pidana, penjelasan sebagai berikut:
1) Identifikasi dan Inventarisasi
Tempat-tempat  bersejarah  tersebut  harus  diidentifikasi  dan  didaftarkan.  Identifikasi yakni  suatu  tindakan  untuk  menentukan  dan  mempertimbangkan  apakah  tempat  bersejarah tersebut benar-benar memiliki nilai sejarah dan kebudayaan  yang memerlukan perlindungan. Perlindungan  ini  didapatkan  bersamaan  dengan  tanggung  jawab  dari  elemen  pemerintahan nasional.  Inventarisasi  yakni  suatu  tindakan  mendaftarkan  semua  tempat-tempat  bersejarah yang dilindungi dan daftar-daftar ini diserahkan pada badan-badan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap properti bersejarah. Inventarisasi ini memuat informasi seperti berikut:
a) Detail-detail umum mengenai tempat bersejarah tersebut;
b) Informasi sah mengenai registrasinya di registrasi negara;
c) Detail dari pemiliknya;
d) Tujuan  penggunaan  dari  tempat  bersejarah  tersebut  (publik,  pendidikan,  keagamaan,  dan lain-lain);
e) Asal usul nilai dari tempat bersejarah tersebut (arkaeologikal, historikal, artistik, dan lain- lain);
f) Detail mengenai asal-muasalnya (konstruksi, tahun, periode, style, dan lain-lain);
g) Pengukuran-pengukuran, bahan-bahan dan teknik-teknik yang digunakan;
h) Deskripsi dari tempat bersejarah tersebut;

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
i) Detail-detail  dari  data  grafis  yang  disimpan  di  dalam  arsip  tempat  bersejarah  tersebut: dokumen-dokumen, foto-foto, model, informasi audio-visual, dan lain-lain.
Sangat  disarankan  untuk  memiliki  dokumentasi  simpanan  untuk  menjamin  bahwa apabila  tempat  bersejarah  itu  rusak  atau  hancur,  tempat  bersejarah  tersebut  dapat  dibangun kembali. Tergantung dari tipe dari tempat bersejarah tersebut, beragam cara dapat digunakan untuk mengumpulkan referensi dokumentasinya.

## 2) Lambang Pembeda
Tempat bersejarah bisa (di dalam kasus perlindungan umum, Pasal 6) atau harus (dalam perlindungan khusus, Pasal 10) ditandai dengan lambang.  Lambang pembeda adalah sebagai berikut, menurut Pasal 16.
a) Lambang  pengenal  dalam  Konvensi  ini  berupa  tameng  yang  mengarah  kebawah  dengan saltir biru dan putih (sebuah tameng yang terdiri dari suatu segi empat sama sisi biru yang salah satu sudutnya merupakan ujung dari tameng, dan sebuah segitiga sama sisi biru yang berada pada bagian atas; ruang disisi kiri dan kanannya terdiri dari masing-masing sebuah segitiga warna putih).
b) Lambang harus digunakan sebuah, atau digunakan tiga buah dalam formasi segitiga (satu tameng  dibawah),  menurut  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  17.  Tempat  untuk meletakkan  lambang  tersebut  diatur  oleh  masing-masing  negara.  Dalam  kasus  sengketa bersenjata tahun 1991 di Kroasia, lambang tersebut dilukis di sebuah papan dan diletakkan di  tempat  setinggi  dua  meter,  di  ratusan  monumen-monumen  dan  institusi-institusi  yang dilindungi.  Menurut  Pasal  17,  lambang  pembeda  tidak  boleh  digunakan  di  tempat bersejarah  kecuali  pada  saat  yang  sama  ada  suatu  otorisasi  yang  dapat  diperlihatkan sepatutnya  dan  ditandatangani  oleh  penguasa  yang  berwenang  dari  negara  yang bersangkutan.
3) Kartu Identitas.
Orang-orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  tempat  bersejarah  memegang kartu  identitas  khusus  dengan  lambang  pembeda.  Kartu  ini mencantumkan  marga  dan  nama awal,  tanggal  lahir,  titel  atau  pangkat,  dan  tugas  dari  orang  tersebut.  Di  kartu  tersebut  juga tertera foto dari pemilik, juga tanda tangan mereka atau cap jari atau keduanya. Selain itu, di kartu  tersebut  harus  tertera  cap  dari  otorisasi  yang  berwenang.  Spesimen  dari  kartu  yang digunakan  harus  diserahkan  kepada  negara-negara  peserta  Konvensi  yang  lain  sebagai informasi bagi mereka.
4) International Register of Property under Special Protection .
Tempat-tempat  penampungan,  pusat-pusat  yang  memuat  monumen-monumen  dan benda-benda  tidak  bergerak  lainnya  yang  berada  di  bawah  perlindungan  khusus  (special protection)  harus  didaftarkan  di International  Register  of  Cultural  Property  under  Special Protection ,  yang  dikelola  oleh  Direktur-Jenderal  UNESCO.  Untuk  mendapatkan  hak perlindungan  khusus,  pemerintah  nasional  harus  mengirimkan  deskripsi  lokasi  dan  segala persyaratan  yang  menjelaskan  bahwa  tempat  bersejarah  tersebut  memenuhi  kriteria  untuk dilindungi secara khusus.
5) Penyebaran ( Dissemination ).

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
Agar  supaya  pengetahuan  mengenai  instrumen-instrumen  hukum  ini  dapat  tersebar, adalah  hal  yang  sangat  penting  bahwa  teks  dari  Konvensi  Den  Haag  tahun  1954  ini  beserta Aturan  Pelaksanaannya  untuk  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa-bahasa  nasional.  Bahasa- bahasa  resmi  untuk  Konvensi  Den  Haag  tahun  1954  dan  Protokol  I-nya  adalah  Bahasa Inggris,  Bahasa  Perancis,  Bahasa  Spanyol  dan  Bahasa  Rusia.  Terjemahan  resmi  ke  dalam bahasa  lain  harus  dikirimkan  ke  Direktur  Jenderal  UNESCO  sebagai  komunikasi  untuk negara-negara  peserta  Konvensi  yang  lain,  seperti  yang  tercatat  dalam  Pasal  26.  Protokol  II dibuat dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Obligasi-obligasi untuk perlindungan tempat bersejarah yang terdapat dalam Konvensi ini harus disebarluaskan sebisa mungkin. Untuk melakukan hal tersebut:
a) Aturan-aturan  internasional  dan  obligasi-obligasi  nasional  yang  terdapat  dari  instrumen- instrumen  ini  harus  dimasukkan  ke  dalam  aturan-aturan  militer,  dan  spirit  penghargaan terhadap  budaya  dan  tempat  bersejarah  harus  ditanamkan  di  antara  tentara-tentara  dalam masa damai (Pasal 7 dan 25)
b) Pembelajaran  atas  aturan-aturan  dan  obligasi-obligasi  ini  harus  diperluas  agar  supaya prinsip-prinsip  yang  terkandung  di  dalam  instrumen-instrumen  ini  diketahui  oleh  seluruh populasi,  khususnya  orang-orang  yang  terlibat  di  dalam  perlindungan  tempat  bersejarah (Pasal 25).
Agar  supaya  peraturan-peraturan  ini  ditaati,  adalah  hal  yang  pasti  untuk  setiap pelanggaran mendapatkan sanksi. Penyusun sanksi pidana nasional harus menyediakan sanksi atas orang-orang yang telah melakukan pelanggaran atas Konvensi Den Haag tahun 1954 atau telah  memerintahkan  dibuatnya  pelanggaran,  tidak  peduli  kewarganegaraan  mereka  (Pasal 28). Selama masa konflik, setiap pihak yang bersengketa harus:
a) Menghindari  menggunakan  tempat  bersejarah  dan  sekelilingnya  yang  dilindungi  untuk tujuan  yang  memungkinkan  tempat  bersejarah  itu  untuk  menghadapi  kerusakan  dan kehancuran, terkecuali dalam keadaan militer yang mendesak (Pasal 4, paragraf 1 dan 2);
b) Menghindari segala bentuk tindakan permusuhan yang diarahkan langsung kepada tempat- temat bersejarah, terkecuali dalam keadaan militer yang mendesak (Pasal 4, paragraf 1 dan 2);
c) Melarang,  mencegah  dan  menghentikan  segala  bentuk  pencurian,  penjarahan  atau penyalahgunaan dan segala tindakan vandalisme (Pasal 4, paragraf 3);
d) Menghindari  tindakan  mengklaim  tempat  bersejarah  yang  terletak  di  teritori  negara  lain (Pasal 4, paragraf 3);
e) Menghindari segala bentuk tindakan pembalasan yang diarahkan langsung terhadap tempat bersejarah (Pasal 4, paragraf 4);
f) Menghindari  segala  bentuk  tindakan  permusuhan  yang  diarahkan  terhadap  tempat bersejarah dan penggunaan tempat bersejarah yang dilindungi secara khusus untuk tujuan- tujuan  militer  (Pasal  9).  Selama  masa  okupasi  atau  pendudukan  negara  lain  atas  wilayah suatu negara, negara yang mengokupasi harus:
g) Mendukung  otorisasi  nasional  yang  kompeten  dari  negara  yang  diduduki  itu  dalam  hal penjagaan dan perlindungan tempat bersejarah;
h) Mengambil  semua  langkah  yang  diperlukan  untuk  penjagaan  dan  perlindungan  dengan kerjasama yang dekat dengan otorisasi nasional yang kompeten, apabila otorisasi nasional ini tidak dapat berbuat demikian;

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
i) Menunjuk  perwakilan  khusus  untuk  tempat  bersejarah  yang  terletak  di  daerah  yang diduduki.
Harus  ditekankan  bahwa  tanggung  jawab  yang  terkandung  di  dalam  segala  peraturan instrumen-instrumen  hukum Humaniter internasional  ditujukan  kepada  kedua  belah  pihak yang  terlibat  dalam  konflik,  baik  pihak  yang  mengontrol  tempat  bersejarah  dan  pihak  yang menyerang  atau  pihak  lawan.  Teori military  necessity adalah  satu-satunya  alasan  di  mana kewajiban  negara-negara  untuk  menghormati  tempat  bersejarah  dapat  diabaikan. Teori  yang tercantum  di  dalam  Konvensi  Den  Haag  1954  ini  adalah  hal  yang  sangat  disayangkan, mengingat teori ini adalah pembenaran terhadap pelanggaran atas perlindungan tempat-tempat bersejarah.
Meskipun demikian, penggunaan teori kepentingan militer tidak tanpa batasan. Menurut Nobuo  Hayashi,  sekurang-kurangnya  ada  empat  persyaratan  penggunaan  teori  kepentingan militer, yakni:
a) Langkah  yang  diambil  dengan  menggunakan  teori  kepentingan  militer  harus  memiliki tujuan militer yang spesifik;
b) Langkah yang diambil harus benar-benar diperlukan untuk pencapaian tujuan militer;
c) Tujuan militer yang dimaksud harus sesuai dengan hukum Humaniter internasional;
d) Langkah yang diambil tersebut harus sesuai dengan hukum Humaniter internasional.
Menilik  pada  tindakan  pengrusakan  tempat  bersejarah  yang  dilakukan  oleh  oknum- oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  dengan  bersembunyi  di  balik  teori  kepentingan  militer tanpa memperhatikan batasan-batasan dan persyaratan yang diperlukan, tentu saja hal tersebut adalah  suatu  pelanggaran  besar.  Menurut ICTY ( International  Criminal  Tribunal  for  the former  Yugoslavia )  Statute,  pengrusakan  bahkan  penghancuran  terhadap  tempat  yang dilindungi adalah pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran terhadap hukum perang,  dan  merupakan  tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Sanksi  terhadap pelanggaran  hukum Humaniter internasional  diatur  di  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dalam ketentuan  tentang „penal  sanctions‟ .  Menurut  Starke,  sanksi-sanksi  hukum Humaniter internasional terhadap kejahatan perang antara lain pembalasan (reprisal), penghukuman baik selama  maupun  sesudah  permusuhan  berakhir  terhadap  penjahat-penjahat  perang  melalui suatu pengadilan yang layak.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesiimpulan
Benda budaya merupakan identitas budaya masyarakat, sehingga serangan terhadapnya sering  meningkatkan  ekskalasi  konflik.  Serangan  pemboman  dari  udara  dan  dari  jarak  jauh menambah kerusakan benda budaya akibat dari konflik bersenjata. Antisipasi impunitas atas pelanggaran  perlindungan  benda  budaya  dari  dampak  konflik  bersenjata  perlu  dikuatkan dalam hukum internasional dengan dukungan hukum nasional. Perlindungan hukum terhadap benda-benda  budaya  dalam  masa  konflik  bersenjata  diatur  dalam  sebuah  instrumen  khusus hukum Humaniter internasional, yaitu Convention for the Protection of Cultural Property in the  Event  of  Armed  Conflict  Den  Haag Tahun  1954  (Konvensi  Den  Haag  1954  tentang Perlindungan  Benda  Budaya  Pada  Waktu  Sengketa  Bersenjata),  dan  Protokol  Tambahan  II Tahun 1999.

## Saran

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143
Kedepan antisipasi impunitas atas pelanggaran perlindungan benda budaya dari dampak konflik  bersenjata  perlu  dikuatkan  dalam  hukum  internasional  dengan  dukungan  hukum nasional  serta  perlindungan  hukum  terhadap  benda-benda  budaya  dalam  masa  konflik bersenjata harus  diatur dalam sebuah instrumen khusus hukum humaniter internasional, agar benda budaya dari dampak konflik bersenjata dapat lebih terjamin perlindungannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Departemen Kehakiman RI. 1999. Konvensi Jenewa Tahun 1949.Geneva Convention of 1949. Direktoral Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Jakarta.
Effendi,  Masjur.,  Ridwan,  Moh.,  Subandi,  Muslich.  (1995). Pengantar  dan  Dasar-dasar Hukum Internasional . IKIP Malang. Malang.
Haryomataram. (2007). Pengantar Hukum Humaniter . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Istanto, Sugeng. (2010). Hukum Internasional . Universitas Atmajaya Yogjakarta Kusumaatmadja, Mochtar. (1980). Hukum Internanional  Humaniter  dalam Pelaksanaan dan penerapanya di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nusbaum, Athur. (1970). Sejarah Hukum Internasional . Jilid 1. Bandung: Bina Cipta.
Permanasari, Arlina dkk. (1999). Pengantar Hukum Humaniter . Jakarta: ICRC. Seokanto, Sorejono & Muji, Sri. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Seokanto, Sorejono & Muji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Starke, J.G. (1989). Pengantar Hukum Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.