## TAX REVIEW ATAS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN JASA PERHOTELAN SEBAGAI PEMICU PENGGALIAN POTENSI PAJAK
Taufik Kurachman Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Jakarta, Indonesia taufik150396@gmail.com

## Abstract
Perkembangan dunia pariwisata di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan,  meskipun  sempat  mengalami  penurunan  seiring  dengan  adanya  pandemi COVID-19  yang  melanda  Indonesia  pada  triwulan  I  tahun  2020,  namun  secara  perlahan perkembangan  pariwisata  Indonesia  mulai  mengalami  peningkatan  yang  cukup menggembirakan.  Perkembangan  pariwisata  akan  berdampak  pada  tingkat  hunian  hotel sebagai  salah  satu  fasilitas  penunjang  pariwisata.  Potensi  penerimaan  pajak  melalui  jasa hotel  tidak  hanya  terkait  dengan  PPh  atas  laba  bersih  usahanya,  tetapi  banyak  potensi yang  dapat  digali  dari  pemotongan  pajak.  Dengan  menggunakan  metode  studi kepustakaan  dengan  referensi  dari  beberapa  sumber  dan  pengalaman  dalam  berwisata baik dinas maupun pribadi, ternyata banyak sekali potensi yang bisa digali mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Potensi Pemotongan dan Penagihan dari layanan hotel harus terus dipantau karena sifat kegiatan ini lebih bersifat internal dan pribadi.
Keywords : tourism, withholding tax, hotel services, income tax,

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negera  berkembang  yang  terus  berusaha  menjadi  negara yang semakin maju dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial budaya dan pengelolaan sumber daya  alamnya.  Pariwisata  adalah  salah  satu  elemen  penting  dalam  menggerakkan  sektor ekonomi dan sosial budaya, indikator semakin majunya dunia pariwisata menunjukkan semakin berkembang  negara  tersebut.  Industri  pariwisata  yang  maju  dapat  meningkatkan  perannya pada produk domestik bruto (PDB) berupa pendapatan devisa yang meningkat seiring dengan semakin  banyaknya  kunjungan  turis  asing  ke  Indonesia.  Industri  pariwisata  juga  berperan dalam penyediaan kesempatan kerja untuk masyarakat sekitarnya, baik sektor pekerja wisata maupun para UMKM yang sangat terkait erat dengan dunia pariwisata.
Jasa perhotelan adalah salah satu sektor utama yang mendukung suksesnya pariwisata di  Indonesia  dimana  beberapa  tahun  terkahir  (sebelum  terjadinya  pandemi  covid  19) perkembangan jasa perhotelan dan pariwisata mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan  meningkatnya  kunjungan  wisatawan  asing  di  Indonesia  sebagaimana  tersaji  sebagai berikut.
Sumber : data diolah dari Badan Pusat Statistik
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  daya  tarik  kunjungan  wisata  terus  meningkat  setiap tahunnya  di  Indonesia  baik  wisatawan  asing  maupun  wisatawan  nusantara,  peningkatan  ini pasti  akan  berimbas  ke  beberapa  sektor  penunjang  pariwisata  seperti  jasa  perhotelan,  jasa transportasi,  UMKM,  para  pekerja  wisata  dan  lainnya.  Namun  perkembangan  yang  cukup signifikan  tersebut  mulai  terhambat  di  triwulan  II  tahun  2020  seiring  dengan  datangnya musibah pandemi virus covid 19 di Indonesia sehingga otomatis membuat turunnya kunjungan wisatawan asing di Indonesia dimana untuk tahun 2020 jumlah wisatawan asing yang datang sejumlah  4.052.923  kunjungan  atau  mengalami  penurunan  sebesar  74,84%  sedangkan perjalanan wisatawan nusantara juga mengalami penurunan sebesar 61% dibandingkan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 jumlah kunjungan wisata asing sebesar 802.378 kunjungan (Badan Pusat Statistik, 2020).
Perkembangan sektor pariwisata (2015-2019) yang semkain meningkat berimbas pada berkembangnya  jasa  perhotelan  di  Indonesia  baik  hotel berbintang  maupun  hotel  yang  tidak berbintang,  hal  ini  membuat  para  investor  berlomba-lomba  membangun  hotel  dengan menawarkan  berbagai  fasilitas  dan  variasi  harga.  Setiap  jenis  dan  kategori  hotel  memiliki pangsa  pasar  tersendiri  menyesuaikan  dengan  gaya  hidup  dan  kebiasaan  para  wisatawan sehingga  tingkat  hunian  kamar  tiap  hotel  sangat  tergantung  pada  konsistensi  pemilik  hotel melayani  para  tamunya  agar  mereka  tetap  menjadi  pelanggan  yang  setia.  Adapun  jumlah tingkat hunian kamar pada Hotel Bintang di Indonesia sebagai berikut.

## Kunjungan  Wisatawan  Asing  dan Perjalanan  Wisatawan  Nusantara
350.000.000
300.000.000 256.419.006 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 10.230.775 11.519.275 14.039.799 15.810.305 16.106.954 0 2015 2016 2017 2018 2019 Kunjungan Wisatawan Asing Perjalanan Wisatawan Nusantara 264.337.518 303.403.888 270.822.003 282.925.854
Sumber : data diolah dari Badan Pusat Statistik
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  5  (lima)  tahun  terakhir  sebelum  pandemi  covid  19 tingkat  hunian  kamar  untuk  hotel  berbintang  di  Indonesia  diatas  50%,  sebuah  pencapaian yang  cukup  signifikan  untuk  mengindikasikan  seberapa  besar  tingkat  penghasilan  yang diperoleh  hotel  berbintang  di  Indonesia.  Tenta  saja  khusus  kota-kota  besar  dan  sentra destinasi wisata besarnya tingkat hunian diatas rata-rata tersebut. Sedangkan untuk hotel non bintang tingkat hunian kamarnya diatas 30%. Sedangkan tahun 2020 terjadi penurun tingkat hunian kamar hotel berbintang turun menjadi 31,87% dan untuk tahun 2021 sampai dengan bulan Juni meningkat menjadi 34,00%.
Berdasarkan  gambaran  diatas  terlihat  bahwa  jasa  perhotelan  memiliki  potensi  yang bagus dalam dunia usaha dibidang pariwisata yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang  positif  bagi  penerimaan  negara  melalui  penerimaan  pajak.  Kewajiban  perpajakan  bagi jasa perhotelan didasarkan pada pembayaran dari pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel, jadi kewajiban pajaknya dikenakan atas semua penggunaan jasa dan fasilitas yang disediakan pihak  hotel  tanpa  memperhatikan  kondisi  dari  wajib  pajak.  Jika  dilihat  dari  lembaga pemungutnya,  maka  pajak  digolongkan  menjadi  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah mengenai  prinsip-prinsip  umum  hukumnya.  Perbedaan  terletak  sifat  pemanfaatannya  dimana untuk  pajak  daerah  akan  mendapat  imbalan  langsung  atas  pembayaran  tersebut  sedangkan pajak  pusat  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung,  disamping  itu  perbedaan  juga terletak pada aparat pemungut dan penggunaannya.
Melihat  nama  pajaknya,  dapat dimaknai  bahwa pajak pusat  adalah pajak  yang dipungut oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara  melaui  APBN. Pajak yang termasuk dalam Pajak Pusat ini antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPN  dan  PPNBM),  Bea  Materai serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) non perkotaan dan pedesaan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah  melalui  APBD.  Sesuai  dengan  UU  no  28  tahun  2009  mengenai  Pajak  Daerah  dan Restribusi  Daerah,  Pajak  Daerah  dibagi  menjadi  Pajak  Provinsi  dan  Pajak  Kabupaten/Kota, dimana  Pajak  Hote  termasuk  Pajak  Kabupaten/Kota  (Widuri,  2008).  Pajak  Hotel adalah  pajak atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel.  Selanjutnya  yang  disebut  dengan  Hotel  adalah fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih

## Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang
70,00% 58,75% 60,00% 53,92% 54,29% 56,69% 54,81% 50,00% 40,00% 33,21% 34,85% 33,66% 33,18% 31,48% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 Hotel Bintang Hotel Non Bintang
dari 10 (sepuluh) kamar (Anggraini, Handayani, & Ismono, 2015).
Untuk  kewajiban  Pajak Penghasilan  atas jasa  perhotelan  dibagi menjadi 2 (dua) yaitu PPh atas keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan oleh Wajib Pajak Badan / Orang Pribadi selaku  pemilik  hotel  tersebut  yang  dilaporkan  melalui  SPT  Tahunan.  Sedangkan  untuk pembayaran  kepada  semua  karyawannya  serta  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan oleh  pihak  hotel  kepada  para  customernya  merupakan  kewajiban  perpajakan  terkait  dengan pemotongan  dan  pemungutan  Pajak  Penghasilan  yang  meliputi  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 15.

## KAJIAN PUSTAKA
Witholding  Tax  System  atau  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  Pajak  Penghasilan Pemotongan  dan  Pemungutan  (PPh  PotPut)  merupakan  salah  satu  sistem  perpajakan  di Indonesia dan administrasinya banyak diterapkan oleh berbagai negara. Sistem pajak ini juga selaras dengan asas Convinience of Payment yang dikemukakan oleh ahli ekonom Adam Smith, dimana  pajak  dipotong  pada  saat  keadaan  yang  paling  baik  yaitu  saat  penghasilan  diterima oleh penerima penghasilan. Menurut Mardiasmo (2016), Witholding Tax System memberikan wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak)  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  memotong  atau  memungut  pajak  yang  terutang  sekaligus  sebagai penanggung biaya pemungutan pajak serta penanggung risiko terkena sanksi administrasi jika melakukan kesalahan seperti terlambat setor dan lapor.
Kebijakan  untuk  menerapkan  pemotongan  dan  pemungutan  PPh  ini  dilakukan  karena sistem  pemotongan  dan  pemungutan  PPh  ini  memiliki kelebihan  dibandingkan  dengan  sistem pembayaran  sendiri  dari  sisi  pengumpulan  pajak  dari  Wajib  Pajak.  Karena  pemotongan  dan pemungutan  PPh  merupakan  cara  pelunasan  PPh,  maka  atas  penghasilan  yang  bukan  objek pajak  tidak  akan  dikenakan  pemotongan  atau  pemungutan  PPh.  Demikian  juga,  penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  yang  bukan  subjek  pajak,  tidak  akan  dikenakan      pemotongan atau  pemungutan  PPh.  Pada  dasarnya  dalam  setiap  jenis  pemotongan  dan  pemungutan  PPh terdapat tiga hal yang harus dipenuhi agar pemotongan atau pemungutan PPh tersebut dapat diterapkan. Pertama, setiap jenis pemotongan dan pemungutan PPh memiliki ketentuan siapa pihak  ke-3  yang  ditunjuk  sebagai  pemotong  atau  pemungut  PPh.  Kedua,  setiap  jenis pemotongan  dan  pemungutan  PPh  memiliki ketentuan  jenis penghasilan  apa yang  dikenakan pemotongan  atau  pemungutan  PPh.  Terakhir,  setiap  jenis pemotongan dan  pemungutan  PPh memiliki ketentuan siapa Wajib Pajak yang dapat dikenakan pemotongan dan pemungutan PPh tersebut. Jika salah satu dari ketiga hal di atas tidak dipenuhi, maka atas penghasilan tersebut tidak dilakukan suatu jenis pemotongan atau pemungutan PPh (Wahyudi, 2018).

## A. PPh Pasal 21
Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan.  Pelaksanaan  pemotongan PPh  Pasal  21  dibedakan  menurut  penerima  penghasilannya  antara  lain  pegawai,  pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai (DJP, 2013).
Gambar 1. PPh Pasal 21 untuk Pegawai
Sumber : (Tim Admin, 2021)
Gambar 2. PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai
Sumber : (Tim Admin, 2021)
B. PPh Pasal 22
Pemungutan PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian  barang  dengan  menggunakan  dana  APBN/APBD  dan  non  APBN/APBD,  dan penjualan barang sangat mewah.
Sumber : (Suparman, 2019)

## C. PPh Pasal 23
Pemotongan  PPh  Pasal  23  merupakan  cara  pelunasan  pajak  dalam  tahun  berjalan melalui  pemotongan  pajak  antara  lain  atas  penghasilan  berupa  dividen,  royalti,  jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya.
Gambar 4. Ketentuan DPP dan Tarif PPh Pasal 23
Sumber : (Handoko, 2017)
1% ; 2,5%

## D. PPh Pasal 4 ayat (2)
Ketentuan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  merupakan  salah  satu  cara  pelunasan  pajak  dalam tahun  berjalan  melalui  pemotongan/pemungutan  dan/atau  penyetoran  sendiri  pajak  yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Gambar 5. Ketentuan DPP dan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)
Sumber : (Admin, 2014)

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualiatif dengan metode penelitian  kepustakaan. Penelitian  kepustakaan adalah  studi  yang  mempelajari berbagai  buku referensi  serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sementara itu menurut Sugiyono  (2015)  Penelitian  kepustakaan  merupakan  kajian  teoritis,  referensi  serta  literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
Mestika  Zed  (2008)  dalam  buku  Metode  Penelitian  Kepustakaan  menjelaskan  tahapan- tahapan pelaksanaan penelitian kepustakaan sebagai berikut; yang pertama, menyiapkan alat perlengkapan,  alat  perlengkapan  dalam  penelitian  kepustakaan  hanya pensil atau pulpen dan kertas  catatan.  Kedua,  menyusun  bibliografi  kerja,  bibliografi  kerja  ialah  catatan  mengenai bahan  sumber  utama  yang  akan  dipergunakan  untuk  kepentingan  penelitian.  Sebagain  besar sumber binliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Ketiga,  mengatur  waktu,  dalam  hal  mengatur  waktu  ini,  tergantung  personal  yang memanfaatkan  waktu  yang  ada,  bisa  saja  merencanakan  berapa  jam  satu  hari,  satu  bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuh dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya (Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menerapkan ketentuan perpajakan untuk Jasa Perhotelan harus lebih teliti terkait dengan  objek  pajaknya  karena  didalamnya  terdapat  dua  kewajiban  perpajakan  yang  dikelola oleh 2 instansi yang berbeda yaitu Pajak Pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak daerah oleh  Pemerintah  Kota/Kabupaten.  Hotel saat  ini  bukan  saja sebagai tempat  untuk  menginap, namun hotel sekarang sudah menjadi media untuk menyalurkan gaya hidup masyarakat yang semakin  modern.  Segala  fasilitas  yang  ditawarkan  hotel  saat  ini  sangat  beragam  dimana meraka  menawarkan  fasilitas  dari  aspek  kesehatan,  kuliner,  fashion,  kecantikan,  media pertemuan  bisnis,  seminar,  tempat  berlangsungnya  pesta  pernikahan  (resepsi),  lokakarya, musyawarah  nasional  dan  bahkan  tidak  sedikit  hotel  yang  meperbolehkan  pengunjung membawa binatang peliharaan . Hotel dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan karena  memang  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  untuk  menunjang  berbagai kegiatan yang dilaksanan oleh para tamu.
Subjek  Pajak  Hotel  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  melakukan  pembayaran  di hotel.  Wajib  Pajak  Hotel  adalah  pengusaha  hotel  yang  dalam  hal  ini  menerima  sejumlah pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud wajib pajak untuk pajak hotel adalah orang  atau  badan  yang  membayar  atas  pelayanan  hotel  dan  pengusaha  hotel.  Dimana pembayar  hotel  merupakan  wajib  pajak  tidak  langsung,  sedangkan  bagi  pengusaha  hotel merupakan  wajib  pajak  langsung  karena  merupakan  wajib  pungut.  Pengusaha  hotel  itu berkewajiban menyetorkan Pajak Hotel ini ke kas negara. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan Dasar untuk menghitung Pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak  dalam  Pajak  Hotel  ini  adalah  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  penyewa  ataupun pengguna kepada hotel (Widuri, 2008).
Menurut  Yolanda  (2020)  untuk  jasa  perhotelan  potensi  penerimaan  pajak  yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan sebagai beikut.

## A. Potensi atas Pemotongan PPh Pasal 21
Kewajiban  PPh  Pasal  21  terkait  erat  dengan  status  dan  jumlah  pegawai  pada  sebuah Hotel yang terdiri dari pegawai yang sudah diangkat pegawai tetap dan pegawai yang masih terikat  kontrak.  Pegawai  tetap  termasuk  didalamnya  pegawai  yang  memiliki  jabatan  tinggi seperti  general  manager,  pimpinan  eksekutif,  junior  manager,  kepala  seksi  serta  supervisor. Selain  pegawai  tetap  dengan  masa  tetap  dan  masa  kontrak,  Manajemen  hotel  juga mempekerjakan tim atau orang yang sifatnya musiman untuk mengurus event atau acara di Hotel  dimana  pihak  Hotel  menyebutnya  dengan  istilah  Buruh  Harian  Lepas  (BLH).  Dalam perpajakan, jenis ini sering disebut dengan Bukan Pegawai.
Dalam  membahas  pemotongan  PPh  Pasal  21  perlu  dipahami  adanya  perbedaan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, yang dimaksud pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh  penghasilan  dalam  jumlah  tertentu  secara  teratur,  termasuk  anggota  dewan komisaris  dan  anggota  dewan  pengawas,  serta  pegawai  yang  bekerja  berdasarkan  kontrak untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dalam jumlah  tertentu  secara  teratur,  sedangkan  pegawai  tidak  tetap  adalah  pegawai  yang  hanya menerima  penghasilan  apabila pegawai yang  bersangkutan bekerja,  berdasarkan  jumlah  hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang  diminta  oleh  pemberi  kerja.  Jadi  status  pegawai  ditentukan  dari  penghasilan  yang diterima,  hal  ini  berbeda  dengan  pengertian  pada  umumnya  bahwa  pegawai  tetap  adalah pegawai yang sudah diangkat oleh perusahaan sedangkan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang delum diangkat oleh perusahaan dan bekerja berdasarkan kontrak.
Potensi  PPh  Pasal  21  yang  pertama  adalah  Pemotongan  PPh  Pasal  21  atas  gaji, tunjangan  dan  penghasilan  lainnya  dari  pegawai  tetap  yang  jumlah  penghasilan  brutonya
diatas  Pengahsilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Perlu  mendapat  perhatian  khusus  terhadap pegawai  tetap  yang  memiliki  jabatan  tinggi  biasanya  mendapat  penghasilan  yang  sifatnya tidak rutin seperti bonus, gratifikasi serta honor terkait pekerjaan diluar jam kerja dan diluar lingkup  kerjanya.  Untuk  premi  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dibayarkan  pihak  hotel  biasanya dimasukkan  dalam  kategori  risiko  rendah  berdasarkan  asumsi  pekerjaan  yang  dilakukan pegawai hotel tidak memiliki risiko kecelakaan kerja yang fatal.
Yang  kedua,  atas  penghasilan  pegawai  tidak  tetap  pada  umumnya  tidak  terlalu  besar, namun ratur perlu dicermati terkait jenis peghasilannya karena ada penghasilan yang diterima namun  tidak  ada  pengurangan  PTKP  sehingga  berapapun  yang  diterima  akan  dipotong  PPh Pasal 21, seperti penghasilan atas peserta kegiatan.
Yang  ketiga,  atas  penghasilan  dari  bukan  pegawai  dimana  pihak  Hotel  sering mengadakan acara atau event sesuai pesanan customer. Dalam kegiatan tersebut pasti akan mengundang  orang  pribadi  yang  memmiliki  keahlian  tertentu  seperti  penyanyi,  musisi, penceramah,  dekorator,  motivator  dan  jasa  lainnya  yang  akan  mendapat  imbalan  dari  pihak hotel  sebagai  bukan  pegawai.  Dalam  ketentuan  bukan  pegawai  perlu  diperhatikan  sifat  dari penghasilannya  apakah  bersifat  berkesinambungan  atau  tidak  bersifat  berkesinambungan karena  pengurangan  atas  tarifnya  berbeda.  Penghasilan  yang  bersifat  berkesinambungan dikenakan  pengurangan  tarif  lebih  besar  yaitu  50%  dari  penghasilan  bruto  dan  PTKP sedangkan  yang  tidak  bersifat  berkesinambungan  hanya  dikurangi  50%  dari  penghasilan bruto.  Namun,  perlu  di  klarifikasi  terlebih  dahulu  bagi  penerima  yang  bersifat berkesinambungan  harus  memenuhi  3  (tiga)  syarat  yaitu,  memiliki  NPWP  dan  hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
Yang  keempat,  atas  penghasilan  berupa  honorarium  yang  diterima  oleh  Dewan Komisaris  atau  Pengawas  yang  berstatus  bukan  pegawai  tetap  dan  penghasilan  berupa  jasa produksi,  tantiem,  gratifikasi  dan  bonus  yang  diterima  oleh  mantan  pegawai.  Pihak  hotel terkadang masih dibantu oleh dewan komisaris atau pengawas untuk melakukan tugas-tugas yang  terkait  pengembangan  usaha  dan  perluasan  jenis  penghasilan  dimana  atas  pekerjaan tersebut pihak hotel memberikan imbalan. Perlu diperhatikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 langsung dari penghasilan bruto tanpa adanya pengurangan.

## B. Potensi atas Pemungutan PPh Pasal 22
Status kepemilikan hotel di Indonesia terbagi dua golongan yaitu hotel yang dimiliki oleh swasta  murni  dan  hotel  yang  dimiliki  oleh  BUMN.  Status  kepemilikan  ini  akan  berpengaruh terhadap  kewajiban  pemungutan  PPh  Pasal  22,  khusus  hotel  yang  dimiliki  oleh  BUMN  wajib melakukan pemungutan atas belanja barang dengan nilai diatas 10 (sepuluh) juta rupiah yang dilakukan oleh bendahara hotel dengan tarif 1,5% bagi rekanan yang memiliki NPWP dan 3% untuk  rekanan  yang  tidak  memiliki  NPWP.  Sedangkan  untuk  hotel  yang  dimiliki  oleh  swasta murni tidak  ada kewajiban  pemungutan  PPh  pasal 22  atas belanja barang,  mekanisme  yang dipakai adalah jual beli biasa yang dicatat di pembukan.
Belanja  barang  yang  sering  dilakukan  pihak  hotel  diantaranya  adalah  belanja  alat  tulis kantor,  kebutuhan room  division,  peralatan  dan  bahan  kebersihan,  pembelian  tools  untuk pemeliharaan  gedung  dan  elemen  pendukung  seperti  AC  dan  mesin.  Potensi  lainnya  adalah pembelian  inventaris  hotel  yang  tergolong  sangat  mewah  seperti  mobil,  kapal  pesiar  dan inventaris  mewah  lainnya  yang  wajib  dipungut  PPh  Pasal  22  atas  pembelian  barang  yang sangat mewah sebesar 5% dari nilai pembelian (Kemenkeu, 2019).

## C. Potensi atas Pemotongan PPh Pasal 23
Untuk  penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  23  atas  jasa  yang  dilakukan  di  hotel  bisa memiliki cakupan yang luas karena sifat yang sama dengan hotel yaitu jasa. Adapun jenis jasa
yang  termasuk  dalam  penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  23  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (6) adalah; jasa penyedia tenaga  kerja  (huruf  n),  jasa  maintenance  mesin  termasuk  dalam  jasa  perawatan/perbaikan/ pemeliharaan (huruf z), jasa pest control termasuk dalam jasa pembasmian hama (huruf af), jasa  penyelenggara  kegiatan  (huruf  ad),  jasa ecocare  termasuk  dalam  jasa  pemeliharaan tanaman (huruf au), jasa tv kabel termasuk dalam jasa perawatan/perbaikan/ pemeliharaan tv kabel  (huruf  z),  jasa  wifi  termasuk  dalam  jasa  internet  termasuk  sambungannya  (huruf  w), jasa  perawatan  kendaraan  (huruf  aa),  jasa  penyediaan  tempatuntuk  periklanan  (huruf  ae), jasa  pengelolaan  parkir  (huruf  aq)  dan  jasa  akuntan  publik  termasuk  dalam  jasa  akuntansi (huruf c).
Potensi  pemotongan  PPh  Pasal  23  lainnya  adalah  penghasilan  atas  sewa  aktiva  selain tanah  dan/atau  bangunan,  seperti  penyewaan  mobil  yang  disediakan  pihak  hotel untuk  para tamu  hotel,  penyewaan  peralatan  elektronik  seperti  Laptop,  Personal  Computer,  Printer  dan peralatan  sejenis  lainnya  untuk  keperluan  pertemuan  bisnis  tamu  hotel  yang  tidak  termasuk dalam paket meeting.
Perlu  diperhatikan  juga  Apabila  pengguna  jasa  hotel  adalah  bendahara  pemerintah, pemotongan  PPh  Pasal  23  harus  dilakukan  karena  pembayaran  jasa  hotel  yang  dibayarkan bendahara  pemerintah  berasal  dari  beban  APBN/APBD.  Dengan  kata  lain,  apabila  yang pengguna  jasa  hotel  adalah  bendahara  pemerintah,  jasa  hotel  termasuk  dalam  jenis  jasa lainnya dalam PMK Nomor :141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (6) huruf bj (Latuputty, 2020).
Potensi pemotongan PPh Pasal 23 lainnya adalah terkait pembayaran royalti oleh pihak hotel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Rpyalti Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik  maka  pihak  hotel  yang  menggunakan  lagu  dan/atau  musik secara komersial atau layanan publik wajib membayar royalti. Layanan publik dari hotel yang bersifat komersial diantaranya adalah kamar hotel dan fasilitas hotel lainnya.

## D. Potensi atas Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)
Perlu  diperhatikan  dalam  pengenaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  atas  sewa  tanah  dan/atau bangunan,  sering  terjadi  pemahaman yang  rancu  mengenai jenis  pajak yang dikenakan  atas jasa perhotelan ini yaitu adanya konsep sewa dalam definisi hotel. Apabila dilihat dari definisi hotel,  maka  dapat  diartikan  secara  lebih  sederhana  yaitu  bahwa  hotel  merupakan  fasilitas yang  dapat  dinikmati  oleh  umum  dengan  memberikan  pembayaran  ataupun  sewa.  Hal  ini seringkali menimbulkan pemikiran bahwa jasa perhotelan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2)  yang  bersifat  final  yang  mengacu  pada  Peraturan  Pemerinta  No  34  Tahun  2017  tentang Pajak Penghasilan  dari Persewaan  Tanah  dan/atau  Bangunan.  Perbedaan  penafsiran  tentang jasa di bidang perhotelan bisa diklarifikasi dengan memahami jasa di bidang perhotelan yang diuraikan  dalam  Penjelasan  UU  No  42  Tahun  2009  tentang  PPN  dan  PPnBM dalam  Pasal  4A ayat (3) huruf l, yang menyebutkan bahwa jenis jasa di bidang perhotelan meliputi:
a. Jasa  penyewaan  kamar,  termasuk  tambahannya  di  hotel,  rumah  penginapan,  motel, losmen,  hostel,  serta  fasilitas  yang  tekait  dengan  kegiatan  perhotelan  untuk  tamu  yang menginap; dan
b. Jasa  penyewaan  ruangan  untuk  kegiatan  acara  atau  pertemuan  di  hotel,  rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  penyewaan  ruangan  untuk  kegiatan  acara  atau pertemuan di hotel merupakan jasa di bidang perhotelan yang berarti bukanlah menjadi objek PPh  Pasal  4  ayat  (2)  melainkan  merupakan  objek  Pajak  Daerah.  Namun  akan  berbeda penerapannya  apabila  penyewaan  ruangan  bukan  untuk  kegiatan  acara  atau  pertemuan, misalnya  menyewakan  ruangan  kepada  Bank  untuk  digunakan  sebagai  kantor  oleh  bank bersangkutan  atau  peruntukan  lainnya  yang  tidak  ada  hubungnnya  dengan  jasa  perhotelan akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dan bersifat final (Widuri, 2008).
Potensi lainnya adalah pemberian hadiah undian yang diberikan pihak hotel kepada para tamunya. Hotel seringkali mengadakan sebuah acara atau perayaan momen-momen tertentu untuk  menarik  pelanggan  dimana  dalam  acara  tersebut  tersedia  hadiah-hadiah  undian  yang nilainya cukup signifikan seperti hadiah kendaraan bermotor, perhiasan, paket wisata, voucher menginap dan hadiah menarik lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Jasa  Perhotelan  menjadi  salah  satu  jenis  usaha  yang  tidak  bisa  lepas  dari  potensi pariwisata,  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  tujuan  wisata  dengan  keindahan  alamnya yang sangat beragam dan tersebar diseluruh Nusantara akan menarik banyak wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Meningkatnya pariwisata akan berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel.
Jasa  perhotelan  tidak  hanya  menyediakan  kamar  untuk  menginap,  namun  beragam fasilitas  yang  disediakan  bagi  tamu-tamunya  mulai  dari  hiburan,  paket  wisata,  paket pertemuan,  paket  pernikahan  atau  pesta  perayaan  dan  fasilitas  lainnya  yang  sifatnya menghibur dan memudahkan para tamu melaksanakan kegiatannya.
Beragam  fasilitas  hotel  tersebut  tentu saja  tidak  akan  lepas dari potensi  perpajakannya baik Pajak Daerah maupun Pajak Pusat. Untuk Pajak Pusat selain potensi PPh atas penghasilan usahanya  juga  terdapat  banyak  potensi  terkait  pemotongan  dan  pemungutan  pajak penghasilan.  Penggalian  potensi  ini  harus  diiringi  dengan  pemahaman  core  bisnis  dari  jasa perhotelan  karena  tiap-tiap  hotel  memiliki  kreativitas  dan  jenis  kegiatan  yang  berbeda-beda namun inti pengenaan PPh pemotongan dan pemungutannya sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin,  T.  (2014,  Agustus  30). PPh  Pasal  4  ayat  (2).  Diambil  kembali  dari  Pandu  Pajak: https://pandupajak.wordpress.com/2014/08/30/pph-pasal-4-ayat-2/
Anggraini,  S.  D.,  Handayani,  S.  R.,  &  Ismono,  B.  (2015).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Restoran  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Madiun. Jurnal  Perpajakan (JEJAK), 01-06.
Annisa, N. (Desember 2016). Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia Kcp Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Tulungagung.
Badan  Pusat  Statistik,  B.  (2020). INTERNATIONAL  VISITOR  ARRIVALS  STATISTICS  2019. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
DJP, D. J. (2013). Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh. Jakarta: Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.
DJP,  D.  J.  (2016). Perdirjen  Nomor  :  PER-16/PJ/2016  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  PPh  Pasal  21  dan/atau  PPh  Pasal  26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.  Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Handoko,  C.  (2017,  Februari  05). Pajak  Penghasilan.  Diambil  kembali  dari  KabarPajak.com:
http://www.kabarpajak.com/2013/06/pemotong-pph-pasal-23.html
Kemenkeu, K. K. (2015). PMK Nomor : 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh. Jakarta: Kementrian Keuangan .
Kemenkeu, K. K. (2019). PMK Nomor : 92/PMK.03/2019 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai  Pemungut  PPh  dari  Pembeli  atas  Penjualan  Barang  yang  Tergolong  Sangat Mewah. Jakarta: Kementrian Keuangan.
Latuputty,  R.  B.  (2020,  Januari  08). Jasa  Hotel  dipotong  PPh  Pasal  23.  Diambil  kembali  dari Pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/id/artikel/jasa-hotel-dipotong-pph-pasal-23
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Menkumham, R. I. (2017). Peraturan Pemerinta No 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta: Menkumham.
Sarwono, J. (2006). Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suparman,  R.  A.  (2019,  Maret  20). Solusi Pajak.  Diambil kembali dari  Aguspajak.com: https://aguspajak.com/2019/03/20/lebih-dalam-tentang-pemotongan-pajak-penghasilan/
Tim Admin. (2021, Juli 25). tipspajak.com. Diambil kembali dari Panduan Pajak Bendaharawan: https://tipspajak.com/kewajiban-perpajakan-bendahara-bos/
Wahyudi, D. (2018). Modul Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Jakarta: Pusdiklat Pajak.
Widuri, R. (2008). Pajak atas Jasa Bidang Perhotelan. Jurnal Manajemen Perhotelan, 67-71.
Yolanda,  I.  (2020). Analisis  Potensi  dan  Pelaksanaan  Pajak  Penghasilan  Pemotongan  dan Pemungutan di Hotel Grand Inna Meda. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.