## PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT
Misnar Syam 1* , Devianty Fitri 2 , Ulfanora 3 , Nanda Oetama 4 1,2,3,4 Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 misnar_syam@law.unand.ac.id , 2 deviantyfitri@law.unand.ac.id ,
3 ulfanora@law.unand.ac.id
*Corresponding Author: Misnar Syam 1
Abstract:  Settlement  of  cases  through  customary  institutions  is  carried  out  on  the  basis  of deliberation or kinship to uphold the law, and eliminate the further consequences of a case. The  highest  goal  to  be  achieved  is  the  balance  manifested  in  community  harmony.  This research is a normative legal research using a historical approach and legislation related to evidence in the settlement of customary disputes in customary courts. Based on the research results, it is known that evidence in customary justice is carried out by the disputing parties and  the  active  role  of  traditional  leaders.  In  customary  courts,  the  settlement  of  disputes  is carried out peacefully, so that the evidence is carried out by the parties and some are carried out by traditional leaders who examine cases. The evidence used is written evidence (letters), witnesses, statements of the parties and the behavior of the parties in the community.

## Keywords: Dispute Resolution, Customary Courts, Evidence
Abstrak: Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menghilangkan akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan  tertinggi  yang  ingin  dicapai  adalah  keseimbangan  yang  terwujud  dalam  kerukunan masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pembuktian dalam peradilan adat  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dan  peran  aktif  dari  pemuka  adat.  Dalam peradilan adat penyelesaian sengketanya dilakukan secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat yang memeriksa perkara.  Alat  bukti  yang  digunakan  adalah  alat  bukti  tertulis  (surat),  saksi,  keterangan  para pihak dan perilaku dari para pihak di tengah-tengah masyarakat.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat, Pembuktian

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  adat  di  Indonesia  dikenal  banyak  lembaga  adat  yang menjadi  simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan  sengketa, baik perdata maupun pidana. Secara  lebih  konkrit,  penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  adat  dilakukan  dengan  asas musyawarah  atau  kekeluargaan  untuk,  di  satu  sisi  menegakkan  hukum,  dan  di  sisi  lain
menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.
Hukum  adat  sebagai  suatu  sistem  hukum  memiliki  pola  tersendiri  dalam menyelesaikan  sengketa.  Hukum  memiliki  karakter  yang  khas  dan  unik  bila  dibandingkan dengan  sistem  hukum  lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh  dari  masyarakat,  sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan  terbangun  atas  nilai,  kaidah,  dan  norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya  oleh komunitas masyarakat adat. 1
Penyelesaian  perkara  atau  sengketa  dalam  masyarakat  hukum  adat  didasarkan  pada pandangan  hidup (lebensaacbuung) yang  dianut  oleh  masyarakat  tersebut.  Koesnoe, menyebutkan  bahwa  pandangan  hidup  masyarakat  adat  tertumpu  pada  filsafat  eksistensi manusia. Pandangan  hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola  pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Ciri masyarakat hukum adat adalah religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja (sederhana).
Masyarakat  hukum  adat  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  musyawarah  atau kekeluargaan,  karena  dalam  musyawarah  dapat  dibuat  kesepakatan  damai  yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian  dalam  masyarakat.  Pola  musyawarah  atau  kekeluargaan  diterapkan  bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Dalam sistem hukum adat, memang tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat.  Budaya kekeluaargaan itulah yang melahirkan dimensi kearifan loka hukum adat.
Peradilan  adat  tak  bisa  dipisahkan  dalam  sistim  hukum  Indonesia.  Bekerjanya hukum  adat  dan  institusinya,  tak  lepas  dari  pengakuan  konstitusi,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  18  B  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi:  ”negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  bersifat istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang”,  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  yang berbunyi: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang”,  serta  dalam  Pasal  28  I  ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  sebagai  berikut: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Pasal  18B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945  menegaskan  soal  pemerintah  serta  relasi pengakuan negara terhadap komunitas. Pemisahan antara Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2), sebenarnya menarik, karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat  hukum  adat  dengan  pemerintahan  kerajaan  lama  yang  hidup  dan  dapat  bersifat istimewa,  sedangkan  Pasal  28  I  ayat  (3)  UUD  1945  lebih  menempatkannya  sebagai
1 Ali  Abubakar, Urgensi  Penyelesaian  Kasus  Pidana  Dengan  Hukum  Adat ,  Jurnal  Madania,  Volume XVIII,  Nomor  1,  Juni  2014,  hlm  60,  di www.academia.edu/19807132/urgensi_kasus ,  diakses  tanggal  10 September 2022, jam 09.40 wib.
penghormatan  dan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  sehingga  konstruksi konstitusionalismenya lebih fokus pada politik hak asasi manusia. 2
Pada  prinsipnya,  hukum  adat  memilik  filosofi  dalam  penyelesaian  suatu  perkara. Contohnya  pada  masyarakat  Aceh  dikenal  filosofi uleue  bak  matee  ranting  bek  patah (ular harus  mati,  tapi  ranting  jangan  patah).  Secara  konkrit,  penyelesaian  hukum  adat  dilakukan dengan asas perdamaian. Begitu juga halnya di Minangkabau (Sumatera Barat) penyelesaian suatu perkara adat dilakukan dengan damai dengan filosoinya bulek aie dek pambuluah, bulek kato  dek  mufakaek  (bulat  air  karena  bambu,  bulat  kata  karena  mufakat)  dan  bajanjang  naik batanggo turun.  Artinya, penyelesaian perkaranya dilakukan dengan musyarawarah mufakat dan penyelesaiannya secara berjenjang dari yang rendah (mamak kaum) ke tinggi (Ketua adat).
Penyelesaian  sengketa  adat  secara  umum  diselesaikan  dengan  musyawarah  mufakat maka tidak diperlukan pembuktian. Jika diperlu pembuktian, maka beban pembuktiannya ada pada  pihak-pihak  yang  berperkara.  Proses  pembuktiannya  juga  dilakukan  secara  sederhana. Dan ini berbeda dengan beracara di pengadilan.
Pembuktian 3 adalah suatu proses penyajian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Bachtiar Effendi, dkk berpendapat: pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak  berperkara  kepada  hakim  dalam  persidangan  dengan  tujuan  untuk  memperkuat kebenaran  dalil  tentang  fakta  hukum  yang  menjadi  pokok  sengketa,  sehingga  hakim memperoleh  kepastian  untuk  dijadikan  dasar  putusannya. 4 Menurut  Subekti:  membuktikan ialah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu persengketaan. 5

## METODE PENELITIAN
Dari  paparan  di  atas  maka  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat?
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk  menemukan  jawaban  tentang  pembuktian  dalam  peradilan  adat  dalam  rangka penyelesaian  sengketa  adat.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  sebagai  sumbangan pemikiran  bagi  pengembangan  dalam  pengetahuan  ilmu  hukum,  khususnya  Hukum  Acara khusus terkait pembuktian dalam penyelesaiang sengketa adat di peradilat adat.  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat praktisi hukum, hakim, masyarakat adat maupun akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan hakim, ninik mamak dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa adat.
2 Herlambang P.Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat , dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018,  hlm  491, https://jurnal.ugm.ac.id>-jmh>article>download , diakses tanggal 10 September 2019, jam 11.45 Wib
3 Dalam  proses  hukum  acara  perdata,  hakim  berperan  menerapkan  hukum  pembuktian  dalam  4  (empat) klasifikasi  yaitu:  1)  Menetapkan  hubungan  hukum  yang  sebenarnya  di  antara  kedua  belah  pihak  yang disengketakan;  2)  Membebankan  pembuktian  kepada  salah  satu  pihak  atau  kepada  kedua  belah  pihak;  3) Memberikan  penilaian  atas  alat-alat  bukti  dengan/atas  hubungan  hukum  di  antara  para  pihak-pihak;  4) Menemukan hukum di antara persengketaan kedua belah pihak. Lihat H.P Panggabean, 2014, Hukum Pembuktian teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm 7
4 Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia , Djambatan, Jakarta, hlm 154
5 Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 78
Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Penelitian hukum merupakan  proses  menemukan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Dalam  melakukan penelitian hukum ini dipergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.
Teknik atau metode pengumpulan bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan  ( library  research ),  melalui  penelusuran  dan  pengumpulan  bahan-bahan  hukum primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder  serta  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dijawab yaitu Pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat..

## PEMBAHASAN
Istilah hukum adat pada awalnya dipelopori oleh Snouk Hungronje yang mencetuskan istilah adatrecht dalam karyanya De Atjhers, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku bangsa  Aceh.selanjutnya,  penggunaan  istilah  hukum  adat  ini  ditokoh  pula  oleh  Van Vollenhoven. 6 Hukum  adat  diartikan  oleh  Van  Vollenhoven  sebagai  himpunan  peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi  (karena  bersifat  hukum),  dan  pada  pihak  lain  berada  dalam  keadaan  tidak dikodefikasikan (karena adat). 7
Pada  hakekatnya,  hukum  adat  (termasuk  hukum  pidana  adat  dan  peradilan  adat) merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  yang  pengakuannya mendapat  legitimasi  dalam  UUD  1945.  Selain  itu  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :” dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan hal inilah keberadaan  masyarakat  hukum  adat  berikut  perangkatnya  ( a  qua hukum  adat)diakui keberadaannya oleh negara dan bahkan wajib diperhatikan dan dilindungi. 8
Pada  dasarnya  peradilan  adat  memainkan  peran  dalam  menjembatani  rekonsiliasi  dan konsolidasi. Keberadaan peradilan adat atau perdamaian desa telah mendapat pengakuan dalam sistim otonomi daerah, yakni dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-undang ini diatur 2 (dua) sistim peradilan Papua, yaitu pengadilan  adat dan pengadilan negeri.  Pengadilan  adat  ini  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perkara  perdata  dan  pidana berdasarkan hukum adat. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana jika salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidananya bukan warga masyarakat  hukum  adatnya.  Pengadilan  adat  juga  tidak  berwenang  menjatuhkan  hukuman pidana  penjara  atau  kurungan.  Putusan  pengadilan  adat  mengenai  delik  pidana  yang
6 A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10
7 Van  Vollenhoven,  1983,  Orientasi  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia,  Djambatan  kerjasama  dengan Inkultura  Foundation  Inc,  Jakrat,  hlm  14,  dilihat  dari  Dewi  Wulansari,  2016, Hukum  Adat  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm 4.
8 Budi Suhariyanto, Probelema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum  Pidana  Nasional ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  30  Nomor  3,  Oktober  2018,  hlm  423,  dalam https://jurnal.ugm.ac.id>jmh>article>download > diakses tanggal 10 September 2019, jam 12.00 Wib.
berperkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tingkat pertama, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. 9
Penggunaan hukum adat sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan upaya  untuk  memecahkan  masalah  kelambanan  proses  peradilan  di  Indonesia,  baik  pada tingkat pengadilan negeri maupun penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, orang Indonesia  dikenal  memiliki  tabiat  tidak  menyukai  pengadilan  dan  secara  teoritis  tersedia beberapa  alternatif  bagi  mereka  dalam  menyelesaiankan  sengketanya.  Dalam  alternatif penyelesaian sengketa, musyawarah merupakan cara yang paling efektif. Ada beberapa faktor yang  menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu pengadilan  dianggap  membuat  masalah  menjadi  tambah  rumit,  lembaga  peradilan  tidak mampu  mengikuti  perkembangan  ekonomi,  sedangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa prosesnya  lebih  sederhana  dan  cepat,  tidak  ada  publikasi  dalam  prosesnya  serta  cara penyelesaiannya dapat dipilih secara bebas.
Pengembangan  musyawarah  adat  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  berlaku  di  masyarakat  adat  telah  diakui  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  pengadilan  (Mahkamah  Agung).  Contohnya,  Putusan  MA  No  195/K/Kr/1978  yang mengangkat  Hukum  Adat  Bali  Logika  Sangraha  sebagai  hukum  pidana  positif. 10 Putusan Mahkamah  Agung  No  666/  K/Kr/Pid/1984  yang  pada  pokoknya  adalah  bahwa  terdakawa (Arifin  Lagonah,  BA)  bersalah  melakukan  adat  zina  di  daerah  Pengadilan  Negeri  Luwuk, Sulawesi.  Putusan  MA  No  1644/K/Kr/Pid/1988  yang  menyatakan  bahwa  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa Tauwi telah diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan adat setempat. 11 Selain itu secara individu, upaya mengembangkan hukum adat dilakukan menyusun kompilasi hukum adat. Upaya-upaya sejenis  kompilasi  hukum  adat  ini  sangat  gencar  dilakukan  pada  masyarakat  Bali. 12 Hal  ini disebabkan karena budaya tulis yang dikembangkan dan penyimpanan terhadap dokumen kuno mendapat cukup perhatian dari masyarakat Bali. 13
Perkembangan  hukum  adat  tidak  tergantung  pada  penguasa  negara.  Hukum  adat dibangun  dengan  tujuan  mempertahankan  nilai,  prinsip  dan  norma  tertentu  yang  dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat  hukum.  Penguasa  adat  atau  fungsionaris hukum adat mempunyai peranan penting untuk mempertahankan hukum adat lewat putusan- putusannya.  Menurut  Van  Vollenhoven,  hukum  adat  adalah  hukum  yang  ditegakkan  oleh penegak  hukum.  Namun  tidak  berarti  bahwa  keberlakukan  hukum  adat  itu  didasarkan  atas kehendak penguasa, karena hukum adat itu meliputi tingkah laku dan perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan dan dipertahankan masyarakat. Dengan demikian penegak hukum hanyalah menegakkan apa yang menurut masyarakat harus dipertahankan. Keberlakuan hukum adat dalam sebuah masyarakat hukum didasari pada kehendak masyarakat, bukan berdasarkan kehendak penguasa. 14
9 M. Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana, Cepat &Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restrotaif) , Alumni, Bandung, hlm 352-533.
10 R. Soemadipradja, 1990, Yurisprudensi Hukum Pidana , Armico, Bandung, hlm 17.
11 Varia Peradilan, No 128, Tahun XI, Mei 1996
12 I Made Urdana, 1993, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Adat, Erosco, Bandung, hlm 23
13 Hilman Hadikusuma, 1989, Hukum Tata Negara Adat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 71
14 Herlambang, Membangun  Asas-asas  Peradilan  Adat  (Studi  Tentang  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Adat Tuei Kutei Pada Masyarakat Rejang dan Musyawarah Adat Mufakat Rajo
Ada  beberapa  klasifikasi  tindakan  yang  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum adat yaitu : 15
a. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat, dapat berupa :
1. Kejahatan  yang  merupakan  perkara  sumbang,  yaitu  mereka  melakukan  perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu, dapat berdasarkan tas :
a) Eratnya ikatan hubungan darah
b) Struktur sosial (stratifikasi sosial), misalnya antara mereka yang tidak sedrajat
2. Kejahatan melarikan gadis (scbaking), walaupun untuk dikawini.
b. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya, yaitu berupa :
1. kejahatan terhadap kepala adat;
2. pembakaran
3. pengkhianatan
Dari bentuk tindakan pelanggar terhadap hukum adat tersebut maka sanksi adat itu dapat berupa: 16
1. Penggantian kerugian inmateril dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemari;
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.
Jadi dari sanksi-sanksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari sanksi adat adalah memulihkan  keseimbangan  di  masyarakat  karena  akibat  dari  warga  masyarakat  yang melakukan pelanggaran hukum adat.
Menurut Hooker, dalam sistim hukum adat Indonesia terdapat forum penengah sengketa yang  terbentuk  dari  khasanah  masyarakat  sendiri.  jika  terjadi  perselisihan  masyarakat menyerahkannya kepada forum ini untuk diselesaikan. Forum ini disebut dengan pengadilan desa atau dapat juga disebut juga pengadilan adat.
Prof Ter Haar dan Scholten mengatakan bahwa peradilan hukum adat adalah: 17
1. Meneruskan  dengan  rasa  tanggung  jawab  pembinaan  segala  hal  yang  terbentuk  sebagai hukum di dalam masyarakat;
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinan wajib memberikan putusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk
Penghulu  Pada  Masyarakat  Melayu  Di  Propinsi  Bengkulu) ,  pada  Jurnal  Hukum:  Kanun,  Fakultas  Hukum Universitas Syah Kuala, Nomor 56/XIV, April 2012, di repository.unib.ac.id>lamp>membangun Asas peradilan, diakses tanggal 10 September 2019, jam 09.45 wib.
15 Soerjono  Soekamto,  2013,  Cetakan  ke  13, Hukum  Adat  Indonesia, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, hlm287
16 Ibid, hlm 288-289
17 Bushar Muhammad, 2006, Cetakan Kesepuluh, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 99.
(vorm) kepada hal yang dikehendaki oleh sistim hukum, oleh kenyataan sosila dan oleh rasa peri kemanusiaan.
Dengan demikian hakim wajib menjelaskan di dalam putusannya pertimbangan hukum mengenai alasan-alasan mengapa ia memberikan putusan dan dimuat dalam dictum putusan. Di  dalam  peradilan  adat,  hakim  harus  menguraikan  di  dalam  putusannya,  apa  sebab  ia beranggapan  bahwa  rasa  keadilan  rakyat  menghendaki/memperbolehkan  putusan  yang diberikan secara konkrit olehnya, mengenai soal yang dihadapi. 18
Model atau pola pelaksanaan pengadilan adat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat pada masyarakat hukum adat Aceh. Di Aceh, khususnya di kota  Lhokseumawe,  kabupaten  Aceh  Utara  dan  Tapak  Tuan  pelaksanaan  pengadilan  adat dilakukan dengan dua model yaitu: 19
1. Model yang paling sederhana, yaitu Geuchik (hakim adat) akan menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil dengan melibatkan Teungku Imuem (pemuka agama)  dan  diselenggarakan  dalam  durasi  waktu  yang  relative  singkat.  Peranan  Geuchik sebagai pemangku adat dan pemimpin kampung lebih menonjol dan sifat keaktifannya juga lebih besar. Tidak jarang Geuchik akan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah masing- masing pihak yang bersengketa untuk mencari informasi detil tentang permasalahan yang ada.  tindakan  ini  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta bentuk negosiasi yang dicoba dibangun oleh Geuchik untuk mendapatkan kesepakatan.
2. Pelaksanaan  pengadilan  adat  yang  menyerupai  persidangan  formil,  yang  pelaksanaannya merujuk  pada  pedoman  Peradilan  Adat  yang  diterbitkan  oleh  Majelis  Adat  Aceh. Pelaksanaan pengadilannya memiliki struktur tertentu yaitu adanya Geuchik sebagai ketua majelis  pengadilan,  Tuha  Peut  Gampong,  Imuem  Meunasah,  Ulama,  Cendikiawan  serta tokoh  adat  lainnya sebagai  anggota.  Formasinya  dilengkapi  dengan panitera yang dijabat oleh sekretaris Gampong yang memiliki peranan sama seperti panitera di pengadilan formil yaitu  mencatat  agenda  dan  jalannya  persidangan.  Pengadilan  ini  dilaksanakan  untuk menyelesaiakan sengketa yang dipandang berat dan melibatkan banyak orang,  contohnya perselisihan antar warga ataupun perselisihan di pasar. Proses pengadilannya dilakukan di kantor Geuchik atau di Meunasah. Pengadilannya akan dibuka secara resmi oleh Geuchik dan biasanya dihadiri oleh masyarakat. Sidangnya dilaksanakan lebih kurang 4 (empat) kali yaitu:
a. Tahap  pertama,  pihak  hakim  berupaya  melakukan  upaya  persuasif  kepada  masing- masing pihak, dengan mendatangi pihak-pihak yang berperkara.
b. Tahap  kedua,  para  pihak  diundang  secara  resmi  untuk  didengarkan  keterangannya  di hadapan  sidang  peradilan  adat.  Pada  tahap  ini  masing-masing  pihak  diberikan kesempatan  untuk  mrnyampaikan  keluhan  dan  laporannya,  setelah  mendengarkan keterangan  para  pihak,  hakim  serta  aparatur  meminta  kesediaan  para  pihak  untuk berdamai, jika tidak tercapai maka dilanjutkan ke tahap ketiga.
18 Ibid
19 Nanda Amelia, Mukhlis dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 1, 25 Januari 2018, hlm 171-174, di https://media.neliti.com>media>publication , diakses tanggal 10 September 2019, jam 09.45 wib.
c. Tahap  ketiga,  ini  merupakan  tahap  pembuktian  dan  pendalaman  atas  sengketa  yang sedang  berlangsung.  Proses  pembuktiannya  dilakukan  oleh  hakim.  Alat  buktinya  bisa berupa surat, keterangan saksi dan pihak yang bersengketa.
d. Tahap  keempat,yaitu  pengambilan  keputusan  yang  lebih  dahulu    hakim  adat  beserta perangkatnya  akan  menyelusuri  track  record  masing-masing  pihak  terutama  aspek kemasyarakatan  para  pihaknya.  Jika  masing-masingnya  memiliki  hubungan kemasyarakatan yang baik dengan sesama warga dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di  gampong  serta  rutin  mengikuti  aktifitas  keagamaan  di  gampong  seperti  sholat berjamaah  dan  lain  sebagainya  maka  kepada  para  pihak  dikuatkan  untuk  penylesaian secara damai tanpa adanya sanksi, namun jika ternyta salah satu pihak atau keduannya tidak memenuhi standar gampong maka keduanya akan diberikan arahan serta penguatan untuk aktif dan berpartisipasi di gampong sehingga mengurangi konflik yang ada. Dari penjelasan di atas maka pembuktian dalam pengadilan adat di Aceh dilakukan oleh hakim dan para pihak yang berperkara. Alat bukti yang digunakan adalah bukti tertulis (surat), keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa, dan perilaku para pihak di dalam pergaulan kemasyarakatan.
Di Sumatera Barat peradilan adat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 15 yang disebut dengan peradilan adat nagari yang berbunyi sebagai berikut :
1) Pada setiap nagari, kerapatan adat nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari;
2) Sebelum  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselesaikan  oleh  peradilan  adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun;
3) Peradilan  adat  nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
b. Penyelesaian  perkara  perdata  adat  melalui  musyawarah  dan  mufakat  berdasarkan kesepakatan  dalam  sidang  majelis  kerapatan  adat  nagari  yang  merupakan  kato  putuih untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
c. Memberi  sanksi  adat  kepada  anggota  masyarakat  yang  melanggar  hukum  adat  sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.
Dalam prakteknya di Sumatera Barat jika terjadi perselisihan tentang sako dan pusako di nagari-nagari  diselesaikan  dan  diusahakan  mencari  jalan  perdamaian  secara  musyawarah mufakat dengan cara berjenjang  naik bertangga turun berdasarkan hukum adat. Naik dari pihak yang  bersengketa  menurut  sepanjang  adat  ( barih  adat ).  Apabila  tidak  terdapat  kata  sepakat dalam  Kerapatan  Adat    Nagari  (selanjutnya  disebut  KAN)  dan  atau  kesimpulan  sebagai keputusan KAN, tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak karena disebabkan KAN yang keliru menjalankan hukum adat /barih balabeh , maupun karena pihak-pihak yang bersengketa membangkang dan tidak puas dengan keputusan KAN, maka, sebelumnya  perkara dimaksud dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi yang tidak puas harus mengajukan kepada Lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  Minangkabau  (selanjutnya  disebut  LKAAM)  Kecamatan berjenjang  naik  kepada  tingkat  yang  lebih  atas  sampai  kepada  Pucuk  Pimpinan  LKAAM
Provinsi  Sumatera  Barat,  untuk  dikaji  ulang  menurut  sepajang  adat,  melalui  satu  Majelis Peradilan Adat yang di bentuk oleh Pucuk Pimpinan Lembaga. 20
Penyelesaian sengketa di KAN adalah sebagai berikut :
1. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan nagari.
2. Bila penyelsaian dalam  kaum  tidak diperoleh dapat  dilanjutkan ke tingkat  suku, dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat dilanjutkan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN).
3. Perorangan,  anggota  kaum  ataupun  suku  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  dapat mengajukan  gugatan  sengketa  adat  secara  tertulis  kepada  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) bersangkutan  yang  berisi  permintaan  agar  sengketa  adat  diselesaikan  sesuai  menurut ketentuan adat yang berlaku.
Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat seperti ranji 21 , warih nan bajawek, 22 saksi dan sebagainya. Pembuktiannya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
Dari penjelasan alat-alat bukti yang digunakan di Aceh dan Sumatera Barat tersebut di atas  maka  alat  bukti  lain  yang  digunakan  dalam  masyarakat  adat  adalah  sumpah  pocong. Sumpah pocong adalah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di  dalam  masjid  dan  berpakaian  kain  kafan  (dipocong  seperti  mayat). 23 sumpah  pocong merupakan  ritual  adat  yang  masih  sering  digunakan  untuk  membuktikan  dan  mendapatkan suatu  kebenaran  atas  sauatu  konflik  yang  terjadi.  Sumpah  pocong  ini  dipercaya  menjadi sumpah yang paling ditakuti oleh masyarakat yang beragama Islam.
Sumpah pocong adalah produk budaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sumpah  pocong  ini  cukup  ditakuti  masyarakat  karena  pelaku  meminta  Allah  SWT  agar menimpakan adzab atau laknat atas dirinya jika pernyataannya tersebut adalah dusta. Ukuran validitas sumpah ini adalah keyakinan pada diri pelaku terhadap  campur tangan Allah SWT dalam persoalan yang dihadapi.  Sumpah pocong  dilaksanakannya karena  adanya  fitnah atas diri para pihak atau sengketa yang tidak ada bukti pendukung. Prosesi sumpah pocong dihadari oleh  saksi-saksi  seperti  pihak  keluarga,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  aparat pemerintahan setempat. 24
20 http://www.mantagibaru.com/2015/01/pedoman-penyelsesaian-sengketa-adat_29.html , di-akses tanggal 20 september 2019, jam 06.00 wib
21 Ranji  adalah silsilah keturunan keluarga yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris diketahui dan disetujui  oleh  Kepala  Suku  serta  dilegalisir  oleh  Kepala  Desa/Lurah  setempat.  Dilihat  pada http://www.pn- serui.go.id/2017/12/08/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum tanggal 20 September 2019, jam 06.05 Wib
22 Warih  nan  bajawek  adalah  pewarisan  barang  bergerak,  tidak  bergerak  ataupun  kata-kata  (umanat) sebagaimana  yang  dimaksud  dengan  pepatah  adat  sako  turun  temurun,  pusako  jawek  manjawek  dari  generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Dilihat pada Ibid
23 Pande Putu Ekayana Dharma Putra dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, Kekuatan Pembuktian Sumaph  Pocong  Dalam  Praktek  Peradilan  Perdata ,  dilihat  pada https://ojs.unud.ac.id>-view ,  diakses  pada tanggal 23 September 2019, jam 08.50 wib.
24 Rifqi  Kurnia  Wazzan, Legalitas  Sumapah  Pocong  Sebagai  Alat  Bukti  Di  Pengadilan  Agama ,  dalam Jurnal  De  Jure:Jurnal  Hukum  Dan  Syari’ah  Volume  10,  Nomor  1,  2018,  hlm  26,  di http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/syariah , diakses tanggal 23 September 2019, jam 09.30 wib.
Sumpah  pocong  ini  diawali  dengan  memanggil  para  pihak  yang  akan  bersumpah  di masjid dan dilaksanakan setelah shalat Jumat dengan alasan kemudahan mengumpulkan umat Islam. Peralatan yang adalah kain kafan dan wewangian seperti pemulasaran jenazah. Lafaz sumpahnya  dibimbing  oleh  rohaniawan  yang  berbunyi:  ”demi  Allah  saya  bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh fulan bin fulan, bila yang dituduhkan oleh fulan bin fulan itu benar, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat.” Setelah  sumpah  selesai  diucapkan,  para  pihak  yang  besumpah  dishalatkan  dan  ditahlilkan seperti jenazah. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan melepaskan kain kafan, mendoakan para pihak dan bersalaman dengan saksi-saksi yang hadir.
Sumpah  pocong  ini  memang  tidak  termasuk  ke  dalam  peradilan  adat,  tetapi  banyak digunakan di  dalam masyarakat  sebagai  bagian dari produk budaya. Sumpah ini merupakan bagian  dari  pembuktian  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  untuk menyelesaikan suatu perkara.

## KESIMPULAN
Pembuktian dalam peradilan adat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan peran aktif  dari  pemuka  adat.  Dalam  peradilan  adat  penyelesaian  sengketanya  dilakukan  secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka  adat  yang memeriksa perkara.  Alat  bukti yang digunakan adalah alat bukti tertulis  (surat),  saksi,  keterangan  para  pihak  dan  perilaku  dari  para  pihak  di  tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab , Ghalia Indonesia, Jakarta Bushar Muhammad, 2006, Cetakan Kesepuluh, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta
Dewi Wulansari, 2016, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung Hilman Hadikusuma, 1989, Hukum Tata Negara Adat, Rajawali Pers, Jakarta H.P  Panggabean,  2014, Hukum  Pembuktian  teori  Praktik  dan  Yurisprudensi  Indonesia, PT. Alumni, Bandung
I Made Urdana, 1993, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Adat, Erosco, Bandung Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia , Djambatan, Jakarta
-------,  2012, Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan  Permasalahanya, PT. Alumni, Bandung
M.  Hatta  Ali,  2012, Peradilan  Sederhana,  Cepat  &Biaya  Ringan  (Menuju  Keadilan Restrotaif) , Alumni, Bandung
R. Soemadipradja, 1990, Yurisprudensi Hukum Pidana , Armico, Bandung Soerjono  Soekamto,  2013,  Cetakan  ke  13, Hukum  Adat  Indonesia, RajaGrafindo  Persada, Jakarta
Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

## Jurnal
Ali  Abubakar, Urgensi  Penyelesaian  Kasus  Pidana  Dengan  Hukum  Adat ,  Jurnal  Madania, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2014, di www.academia.edu-/19807132/urgensi_kasus
Budi  Suhariyanto, Probelema  Penyerapan  Adat  Oleh  Pengadilan  Dan  Pengaruhnya  Bagi Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume  30  Nomor  3, Oktober 2018, dalam https://jurnal.ugm.ac.id>jmh>-article>download >
Herlambang, Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Adat Tuei Kutei Pada Masyarakat Rejang dan Musyawarah  Adat  Mufakat  Rajo  Penghulu  Pada  Masyarakat  Melayu  Di  Propinsi Bengkulu) , pada Jurnal Hukum: Kanun, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Nomor 56/XIV, April 2012, di repository.unib.ac.id>lamp>membangun Asas peradilan Herlambang  P.Wiratraman, Perkembangan  Politik  Hukum  Peradilan  Adat ,  dalam  Jurnal Mimbar  Hukum,  Volume  30,  Nomor  3,  Oktober  2018,  di https://jurnal.ugm.ac.id>- jmh>article>download
Nanda Amelia, Mukhlis dan Yusrizal, Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Volume  25  Nomor  1,  25  Januari  2018,  di https://media.neliti.com>media>publication
Rifqi Kurnia Wazzan, Legalitas Sumapah Pocong Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama , dalam  Jurnal  De  Jure:Jurnal  Hukum  Dan  Syari’ah  Volume  10,  Nomor  1,  2018,  di http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah
Varia Peradilan, No 128, Tahun XI, Mei 1996

## Internet
http://www.mantagibaru.com/2015/01/pedoman-penyelsesaian-sengketa-adat_29.html http ://www.pn-serui.go.id/2017/12/08/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam- menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum
Pande  Putu  Ekayana  Dharma  Putra  dan  Anak  Agung  Sagung  Wiratni  Darmadi, Kekuatan Pembuktian  Sumaph  Pocong  Dalam  Praktek  Peradilan  Perdata ,  dilihat  pada https://ojs.unud.ac.id>-view