## ASPEK PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA  IZIN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
(Studi Kasus Di Gampong   Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)

## Oleh: Syarifah Rahmatillah & Sari Handayani

## Abstrak
Pemanfaatan tanah negara adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  dalam  hal  pemakaian  tanah  misalnya  di  sempadan  sungai  atau sempadan  danau  tanpa  adanya  izin  dari  hak  atau  kuasanya  yang  sah  atau  bertentangan dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  di  tempat tersebut.  Di  sepanjang  sungai  Krueng  Aceh,  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng sempadan sungai banyak dimanfaatkan oleh warga tanpa izin. Disini aspek pidana dalam pemanfaatan  tanah  negara  tanpa  izin  menjadi  tolak  ukur  terhadap  permasalahan  ini sehingga  pertanyaan  dalam  artikel  ini  adalah,  bagaimana  faktor  pemanfaatan  tanah negara  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Gampong  Lamreung  Meunasah Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  dan  bagaimana  aspek  pidana dalam  Fiqh  Jinayah  dalam  pemanfaatan  tanah  negara  tanpa  izin.  Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau  gambaran  secara  sistematif,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  dengan  penelitian  lapangan  (field  reasearch) serta  kajian  pustaka  (library  reasearch).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aspek pidana  dalam  pemanfaatan  tanah  negera  tanpa  izin  di  Gampong  Lamreung  Meunasah Baktrieng  ada  beberapa  faktor  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Gampong  Lamreung Meunasah Baktrieng di antaranya ialah, faktor ekonomi mencakup juga dengan lapangan kerja,  kuranganya  pengawasan,  dan  anggapan  terhadap  hak  pakai.  Selanjutnya  aspek pidana  dalam  Fiqh  Jinayah  dalam  pemanfaatan  tanah  negara  tanpa  izin,  dalam pandangan  Islam  tidak  ditemukan  tentang  aturan  pertanahan  yang  rinci,  akan  tetapi mengupas  hukum  Islam  tentang  tanah/agraria  menggunakan  analisis  Ushul  Fiqh khususnya  konsep  Maqashid  Syar’iyah  (tujuan  penetapan  hukum  Islam).  Namun  dalam Fiqh  Islam  juga  ada  yang  mengatur  tentang  kemashlahatan  manusia,  yakni  menarik manfaat,  menolak  kemudharatan  dan  menghilangkan  kesusahan.Pemanfataan  tanah negara tanpa izin juga termasuk dalam kategori Jarimah Takzir, dimana wewenangnya itu terdapat  pada  penguasa  atau  pemerintah,  bentuk  hukumanya  itu  tidak  disebutkan  oleh syara’ tetapi menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah.
Kata Kunci: Aspek Pidana-Pemanfaatan-Tanah Negara-Fiqh Jinayah

## A. Profil Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng
Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  merupakan  sebuah  desa  dari  12  desa yang  berada  dalam  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  luas wilayah  ±  105  Km2,  dengan  jumlah  penduduk  adalah  1.770  jiwa  dan  mayoritas penduduknya  100%  beragama  Islam,  berdiri  sejak  tangal  25  Desember  1920.  Sebelum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  mencapai  kemerdekaan,  desa  ini  sudah menjadi bagian dari sebuah desa  walaupun sebahagiannya masih dikuasai penjajah.  Salah seorang  tokoh  pemekaran  dan  pengembangan  desa  memproklamirkan  dengan  sebutan ”Desa Lamreung”. Setelah beberapa lama berdirinya desa Lamreung kemudian berdiri pula sebuah surau / meunasah dari pohon bambu dalam bahasa  Aceh disebut ”baktrieng”  saat itu desa Lamreung memang dikenal dengan banyaknya bambu kuning ( trieng gadeng ) dan sebagai  bukti  sejarah  dan  kenangan  masa  lalu,  sampai  sekarang  masih  dilestarikan sekumpulan  bambu  kuning  di  halaman  meunasah.  Seiring  dengan  keberadaan  meunasah dari  baktrieng  tersebut  maka  yang  tadinya  hanya  desa  Lamreung  berubah  menjadi  desa Lamreung Meunasah Baktrieng dan kemudian diberi nama Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng.
Sistem  pemerintahan  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan Kreung  Barona  Jaya  Aceh  Besar  berasaskan  pada  pola  adat/kebudayaan  dan  peraturan formal  yang  sudah  bersifat  umum  sejak zaman  dahulu,  pemerintahan  Gampong  dipimpin oleh  seorang  Geuchik  dan  dibantu  oleh  dua  orang  Wakil  Geuchik  karena  pada  saat  itu dalam  susunan  pemerintahan  gampong  belum  ada  istilah  Kepala  Dusun.  Wakil  Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepada Dusun pada saat  ini.  Imum  Mukim  memiliki  peranan  yang  cukup  kuat  dalam  tatanan  pemerintahan Gampong,  yaitu  sebagai  penasehat  baik  dalam  penetapan  sebuah  kebijakan  ditingkat pemerintahan  Gampong  dan  dalam  memutuskan  sebuah  putusan  hukum  adat.  Tuha  Peut
menjadi  bagian  lembaga  penasehat  Gampong,  Tuha  Peut  juga  sangat  berperan  dan berwenang  dalam  memberi  pertimbangan  terhadap  pengambilan  keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegitan-kegiatan keagamaan.
Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh Besar termasuk dalam wilayah kemukiman Ulee Kareng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  luas  wilayah  105  Ha.  Terdiri  dari  5  (lima)  dusun  yaitu dusun Ayon, Ceukok, Pahlawan, Lapangan dan Racan. Secara administrasi letak geografis Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar berbatasan dengan :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kampus Unsyiah
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Rumpet
 Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Limpok
 Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Meunasah
Papeun/Lueng Ie
Umumnya  (hampir  100%)  masyarakat  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  memeluk  agama  Islam.  Dalam  pembinaan kehidupan beragama telah menunjukan keberhasilan terutama dalam menumbuhkembangkan  sarana  tempat  peribadatan,  terutama  untuk  kaum  muslimin  yang merupakan  mayoritas.  Sampai  dengan  saat  ini  tercatat  sarana  peribadatan  yang  ada  di wilayah Gampong Lamreung Meunasah Bak Trieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar sebagai berikut:

## Tabel: Jumlah Tempat Peribadatan
No Dusun Sarana Peribatan Ket Mesjid Musholla Dayah TPQ/TPA 1. Dsn. Ayon - - - - - 2. Dsn. Ceukok - - - - - 3. Dsn. Pahlawan - 1 - 4 Aktif 4. Dsn. Lapangan - - - 1 Akif 5. Dsn. Racan - - - - - Jumlah - 1 Unit - 5 Unit Aktif
Jumlah  penduduk  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng Barona  Jaya  Aceh  Besar  yang  tersebar  di  5  (lima)  dusun  berdasarkan  data  terakhir  hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 515 KK, 1.770 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 938 jiwa, dan perempuan 832 jiwa.
Pendidikan  adalah  satu  hal  penting  dalam  memajukan  tingkat  kesadaranan masyarakat  pada  umumnya  dan  tingkat  perekonomian  pada  khususnya,  dengan  tingkat pendidikan  yang  tinggi  maka  akan  mendongkrak  tingkat  kecakapan.  Tingkat  kecakapan juga  akan  mendorong  tumbuhnya  ketrampilan  kewirausahaan.  Dan  pada  gilirannya mendorong  munculnya  lapangan  pekerjaan  baru.  Dengan  sendirinya  akan  membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan  biasanya  akan  dapat  mempertajam  sistimatika  pikir  atau  pola  pikir  individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.
Dalam  rangka  memajukan  pendidikan,  Gampong  Meunasah  Bak  Trieng  akan secara bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program
pemerintah  yang  termuat  dalam  RPJM  Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar.  Untuk  melihat taraf/tingkat  pendidikan  penduduk  Desa  Meunasah  Bak  Trieng,  jumlah  angka  putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :
Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid No Sarana dan Prasarana Pendidikan Volume Status Lokasi Jumlah Guru Murid 1 PAUD - - - - - 2. TK - - - - - 3. SD, SMP, SMA/ Sederajad - - - - - 4. BALAI PENGAJIAN 5 Aktif Dsn. Pahlawan Dsn. Lapangan 8 2 120 25
Untuk  mendukung  kegiatan  sosial  budaya  ekonomi  masyarakat,  Gampong Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  saat  ini didukung beberapa jenis fasilitas, diantaranya :
No Jenis Fasilitas Jumlah (unit) Penggunaan 1. Gedung Desa 1 unit Kantor Gampong 2. Fasilitas ibadah/agama 1 unit 3 unit Meunasah Balai Pengajian 3. Fasilitas Pendidikan 2 unit 1 unit TPQ/TPA Perpustakaan Gampong 4. Fasilitas Ekonomi 1 unit Pelaminan Milik Gampong 5. Fasilitas Olah Raga 1 unit 1 unit Lapangan Bola Kaki Lapangan Vooly Ball 6. Fasilitas Pelayanan Umum 2 unit 1 unit Sumur Bor Gedung PKK

## B. Faktor Pemanfaatan Tanah Negara
Semua  perbuatan  atau  kejahatan  yang  terjadi  pasti  ada  sebab  akibatnya,  makanya masyarakat melakukan perbuatan baik itu yang dilarang oleh Undang-Udang ataupun yang dilarang oleh Adat dikarenakan faktor-faktor tertentu, sehingga  masyarakat tidak takut lagi akan  sesuatu  karena  ada  faktor-faktor  tersendiri  dan  tuntutan  dalam  kehidupan  masing- masing. 1 Ada  beberapa  penyebab  atau  faktor-faktor  yang  membuat masyarakat  Gampong Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  melakukan perbuatan pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin tersebut, di antaranya sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekonomi
Menurut Rahmi Hidayat dkk, dinamika pertama krisis ekonomi yang diawali oleh krisis  moneter  sejak  medio  1997  dan  hingga  pada  saat  ini  masih  belum  kunjung  berhasil mewujudkan proses pemulihan ( recovery). Krisis ekonomi telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin. Di sisi lain. 2
Demikian  pula  di  sektor  usaha  ekonomi  produktif,  warga  Gampong    Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar memiliki banyak sektor usaha  ekonomi,  misalnya,  usaha  warung  kopi,  usaha  jual  beli  sembako/kelontong,  usaha peternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan  pertanian  (sawah  tadah  hujan)  dengan  luas  46,06  Ha,  tanaman  keras  (kelapa),  dan lain-lain.
Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  merupakan  salah  satu  dari  12  gampong yang  ada  dalam  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Kebupaten  Aceh  Besar  yang  terletak  di sebelah Utara pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai
1 Hasil  wawancara dengan Bapak  Abizar, Sekdes  Gampong Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Krueng Barona Jaya Aceh Besar, pada tanggal 29 Desember 2018.
2 Rahmi Hidayati dkk, Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelstarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm 129-130.
petani,  tukang,  buruh  bangunan,  pedagang,  industri  rumah  tangga.  Namun  terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang  atau  buruh  jika  sedang  tidak  ada mereka  beralih  kepada  usaha  beternak   dan  juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi melaut.
Secara  umum  masyarakat  di  Gampong  Meunasah  Bak  Trieng    memiliki  mata pencaharian    sebagai  petani,  dan  sebagian  lagi  tersebar  ke  dalam  beberapa  bidang pekerjaan seperti “pedagang, wira usaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dll”. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda  karena  peluang  penghasilan  yang  akan  menunggu  panen  yang  sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu. 3
Sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata atau minimnya lapangan  kerja,  mereka  mencoba  melakukan  upaya  mata  pencaharian  di  sekitar  wilayah tanah negara tersebut dengan melakukan pembangunan usaha-usaha dan perternakan diatas tanah  negara  di  karenakan  tidak  banyak  mengeluarkan  modal  dalam  melakukan  usaha  di sekitar itu.
Dengan  melakukan  hal  tersebut,  masyarakat  Gampong  Lamreung  Meunasah Baktrieng  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  akan  tetapi  perbuatan mendirikan usaha atau bangunan di atas tanah negara tersebut merupakan hal yang dilarang karena  tidak  mempunyai  izin  dari  pihak  pemerintah  atau  instansi  yang  berwenang,
3 Profil  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Baron  Jaya  Aceh  Besar,  Pada Tanggal 29 Desember 2018.
walaupun ada hak pakai yang di berikan pada tahun1993 tetapi hak pakai itu belum tentu resmi karena hak pakai pada masa itu didengar oleh masyarakat melalui mulut kemulut. 4
Masyarakat  yang  melakukan  usaha  atau  pembangunan  bangunan  di  atas  tanah negara  di  kawasan  Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Krueng  Barona  Jaya  Aceh Besar bukan hanya masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng saja, melainkan ada  juga  pendatang  dari  luar  yang  melakukan  hal  tersebut  dengan  syarat  harus  menyewa atau  membeli  tanah  itu  kepada  yang  melakukan  pembersihan  tanah  itu  pada  masa  tahun 1993  sampai  sekarang.  Dengan  adanya  peluang  di  kawasan  Gampong  Lamreung Meunasah  Baktrieng    Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  tersebut  masyarakat yang  memiliki  tanah  tersebut  bisa  menyewakan  sampai  Rp.  2.000.000.  Bahkan  ada  yang mengalihkan atau menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 45.000.000. 5

## 2. Kurangnya Pengawasan
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang  Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  dan  Garis Sempadan Danau dalam Pasal 25 menyatakan pengawasan pemanfaatan daerah sempadan sebagai berikut:
1) Pengawasan  atas  pemanfaatan  daerah  sempadan  ditujukan  untuk  menjamin tercapainya  kesesuaian  pelaksanaan  pemanfaatan  daerah  sempadan  sungai  dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
3) Peran  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dapat  diwujudkan  dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
4) Laporan  hasil  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  dijadikan  bahan atau  masukan  bagi  perbaikan  atau  penyempurnaan,  dan/atau  peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. 6
4 Hasil wawancara dengan bapak Harmawan, Masyarakat Gampong Lamreung Menasah Baktrieng Krung Baroena Jaya Aceh Besar. Pada tanggal 29 desember 2018.
5 Hasil Wawancara Dengan Ibu Mawarni, Masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar, Pada Tanggal 29 Desember 2018.
6 Lihat  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Menurut responden AR bagian kasugbag TU kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Direkorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Balai  Wilayah  Sungai Sumatera-1  yang  merupakan  wilayah  Intansi  tersebut  dan  upaya  pengawasan  yang  di lakukan  pada  gampong  lamreung  dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  setelah melakukan  studi  di  kawasan  tersebut  upaya  untuk  mengetahui  bagaimana  keadaan  tanah negara  yang  di  manfaatkan  oleh  masyarakat  gampong  lamreung.  Namun  intansi  yang mempunyai  wewenang  tersebut  tidak  pernah  mengambil  tindakan  secara  tegas  Cuma melakukan pemberitahuan melalui pemerintah daerah. 7
Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  merupakan  gampong  yang  berada  di pinggiran  kota  dengan  mata  pencarian  usaha,  perkantoran  dan  pertanian.  Namun  dekat dengan pusat pemerintaha dan mudah dijangkau. Akan tetapi pemerintah atau instansi yang berwenang  terhadap  kawasan  tanah  negara  tersebut  kurang  perhatian  atau  pengawasan. Kurangnya  perhatian  atau  pengawassan  merupakan  suatu  peluang  bagi  masyarakat Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  besar untuk melakukan perbuatan pemanfaatan tanah negara tanpa izin di kawasan tersebut.
Dengan  kurangnya  perhatian  atau  pengawasan  pemerintah  atau  instansi  yang berwenang,  masyarakat  dengan  mudahnya  dan  leluasa  dalam  melakukan  perbuatan memanfaatkan tanah negara tersebut. Sampai-sampai mereka bisa memperjualbelikan dan menyewakan tanah negara itu.
3. Anggapan Terhadap Hak Pakai
Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan  atau  memungut  hasil  dari  tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  atau  dalam  perjanjian
7 Hasil wawancara dengan bapak azrian bagian sugbag TU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, pada tanggal 09 Januari 2019.
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang. Jangka waktu hak pakai adalah 10 tahun. Yang dapat mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia,  orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia,  badan  hukum  Indonesia  serta badan  hukum  asing.  Hapusnya  hak  pakai  adalah  jangka  waktunya  berakhir,  dihentikan sebelum  jangka  waktunya  berakhir  oleh  karena  syarat  tidak  dipenuhi,  dilepaskan  oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya musnah. 8
Pasal  57  PP  No.  40  Tahun  1996  mengatur  konsekuensi  hapusnya  hak  pakai  bagi bekas pemegang hak pakai, yaitu:
1. Apabila  hak  pakai  atas  tanah  negara  hapus  dan  tidak  diperpanjang  dan diperbaharui,  maka  bekas  pemegang  hak  pakai  wajib  membongkar  bangunan  dan benda-benda  yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan  kosong  selambat-lambatnya  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  hapusnya  hak pakai.
2. Dalam  hal  bangunan  dan  benda-benda  tersebut  masih  diperlukan  kepada  bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi.
3. Pembongkaran  bangunan  dan  benda-benda  tersebut  dilaksanakan  atas  biaya pemegang hak pakai.
4. Jika  bekas  pemegang  hak  pakai  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  membongkar bangunan  dan  benda-benda  yang  ada  diatas  tanah  hak  pakai,  maka  bangunan  dan benda-benda  yang  ada  diatasnya  dibongkar  oleh  pemerintah  atas  biaya  bekas pemegang hak pakai.
Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  atau  memungut  hasil  dari  tanah  yang  dikuasai
8 Samun Ismaya, Hukum Adminitrasi Pertanahan , (Jakarta; Graha Ilmu, 2013),  hlm 158.
langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang memberikannya  atau  dalam  perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang  bukan  perjanjian sewa  menyewa  atau  perjanjian  pengolahan  tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak  bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 9
Sedangkan  menurut  responden  HW  pemakaian  tanah  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Gampong  Lamreung  Menasah  Baktrieng  Kecamatan  Kreung  Barona  Jaya Aceh Besar di karenakan adanya izin hak pakai atas tanah negara tersebut yang diberikan pada  tahun  1993  oleh  bupati  atau  pemerintah  yang  diberikan  pada  saat  itu  dengan  cara lisan atau dari mulut kemulut, akan tetapi pemberian hak pakai pada saat itu dipergunakan tanah  tersebut  untuk  keperluan  di  bidang  pertanian  supaya  bisa  membantu  masyarakat Gampong  Lamreung  Meunasah  Baktrieng  Kecamatan  Kreung  Barona  Jaya  Aceh  Besar. Namun pada saat ini yang terjadi di masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar  dalam  pemanfaatan  tanah  negara  tidak digunakan  dengan  semana  mestinya  yang  diberikan,  malah  penggunaan  tanah  negara tersebut  dijadikan  tempat  usaha  sebagaimana  kita  lihat  di  pinggir-pinggir  jalan  Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Krueng Barona Jaya Aceh Besar. 10
Pernyataan  dari  pihak  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Direkorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air  Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera-1  bahwa  tidak pernah  memberikan  izin  hak  pakai  kepada  masayarakat  gampong  lamreung  Meunasah Baktrieng  Kecamatan  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar,  bahkan  mereka  menyatakan pengunaan  tanah  untuk  penanaman  rumput  harus  memiliki  izin  dari  dinas  yang  terkait,
9 Urip Santoso, Hukum Agrari dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta; Kencana, 2007),  hlm 124.
10 Hasil wawancara dengan bapak Harmawan, Masyarakat Gampong Lamreung Menasah Baktrieng Krung Baroena Jaya Aceh Besar. Pada tanggal 29 desember 2018
namun yang terjadi di lapangan bukan hanya saja rumput yang ditanami melainkan mereka memanfaatkan di bidang usaha dan pertenakan. 11

## C. Analisis Menurut Fiqh Jinayah
Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik.  Artinya  hukum  pidana  mengatur  hubungan  antara  warga  dengan  negara  dan menitikberatkan  kepada  kepentingan  umum  atau  kepentingan  publik.  Hukum  pidana merupakan  hukum  yang  memiliki  sifat  khusus,  yaitu  dalam  hal  sanksinya.  Setiap  kita berhadapan  dengan  hukum,  pikiran  kita  menuju  ke  arah  sesuatu  yang  mengikat  perilaku seseorang  di  dalam  masyarakat.  Di  dalamnya  terdapat  ketentuan  tentang  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai  norma  sedang  akibatnya  dinamakan  sanksi.  Yang  membedakan  hukum  pidana dengan  hukum  lainnya,  di  antaranya  adalah  bentuk  sanksinya,  yang  bersifat  negatif  yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa mengambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  sering  dihadapkan  kepada  suatu  kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan  untuk  mempertahankan  status  diri.  Secara  umum  kebutuhan  setiap  manusia  itu akan  dapat  dipenuhi,  walaupun  tidak  seluruhnya,  dalam  keadaan  yang  tidak  memerlukan desakan  dari  dalam  atau  orang  lain.  Terhadap  kebutuhan  yang  mendesak  pemenuhannya dan harus dilakukan dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.
11 Hasil  wawancara  dengan  bapak  azrian  bagian  sugbag  TU Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Direkorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, pada tanggal 09 Januari 2019.
Memang  demikianlah  halnya  dalam  hukum  pidana  bahwa  ketentuan-ketentuannya meliputi  larangan-laranagan  yang  merupakan  juga  ketentuan-ketuan  dalam  kesopanan, kesusilaan,  dan  norma-norma  suci  agama  yang  dalam  peristiwa  hukumnya  dapat merugikan masyarakat misalnya, sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan ini  dikehendaki  berlakunya  oleh  kehidupan  sosial  dan  agama.  Kalau  ada  orang  yang melanggar pernyataan ini baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, maka  ia  akan  dikenakan  sanksi.  Hanya  saja  yang  dapat  dirasakan  berat  adalah  sanksi hukum  pidana,  karena  merupakan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  dari  kegiatan  yang dikerjakan  dan  wujud  dari  sanksi  pidana  itu  sebagai  sesuatu  yang  dirasa  adil  oleh masyarakat. 12
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam pasal 22-23
Pasal 22
1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. fasilitas jembatan dan dermaga;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
f. bangunan ketenagalistrikan.
2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
a. menanam tanaman selain rumput;
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.
Pasal 23
1) Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.
2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b. pariwisata;
c. olah raga; dan/atau
12 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta; Rajawali Pres, 2013),  hlm. 4
d. aktivitas budaya dan keagamaan.
3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
g. bangunan ketenagalistrikan.
4) Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sempadan danau dilarang untuk:
a. mengubah letak tepi danau;
b. membuang limbah;
c. menggembala ternak; dan
d. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau. 13
Selanjutnya  berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  Undang-Undang  No. 51 Prp Tahun 1960 dinyatkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  pidana,  tetapi  tidak  selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan:
1. Dengan  tidak  mengurangi  berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal  3,4  dan  5,  maka  dapat dipidana  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
a. Barangsiapa  memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah, dengan  ketentuan,  bahwa  jika  mengenai  tanah-tanah  perkebunan  dan  hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)
b. Barangsiapa  mengganggu  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah  di  dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau  tulisan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dimaksud  dalam  pasal  2  atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
d. Barangsiapa  memberi  bantuan  dengan  cara  apapun  juga  untuk  melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan/atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp  5.000,00  (lima  ribu  rupiah)  terhadap  siapa  yang  melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. 14
13 Lihat  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
14 Lihat Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya Yang Sah.
Selain Undang-Undang tersebut ada juga yang mengatur ancaman pidana terhadap pemanfaatan tanah negara tanpa izin, yaitu: Pasal 167 ayat (1) KUHP dihukum 8 (delapan) bulan  penjara,  Pasal  389  KUHP  dihukum  2  (dua)  tahun  8  (delapan)  bulan  penjara,  dan Pasal 551 KUHP dihukum denda”.
Pasal 167 ayat (1) KUHP menyebutkan:
“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 15
Pasal 389 KUHP menyebutkan:
“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum, menghancurkan,  memindahkan,  membuang  atau membikin tak  dapat  dipakai  sesuatu  yang  digunakan  untuk  menentukan  batas  perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. 16
Pasal 551 KUHP menyebutkan:
“Barang  siapa  tanpa  wenang  berjalan  atau  berkendaraan  di  atas  tanah  yang  oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”. 17
Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, dengan dirinya,  dengan  keluarga  dan  masyarakatnya,  dan  dengan  alam  sekitarnya,  sesuai  dengan lima  hukum  syariat  yang  sudah  dikenal  luas.  Maka  dari  itu,  para  ahli  Fiqih  mengatakan bahwa  syariat  Islam  berlaku  bagi  semua  mukallaf,  dan  tidak  ada  satu  pekerjaanpun  yang luput  dari  lingkungan  pembahasannya.  Tidak  mengherankan  kalau  hukum-hukum  fiqih meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta  hubungan  dengan  tuhan  dan  manusia  sekaligus. 18 Dalam  hukum  pidana  Islam  /Fiqh jinayah  adalah  segala  ketentuan  hukum  mengenai  tindak  pidana  atau  perbuatan  kriminal
15 KUHP dan KUHAP, Pasal 167 ayat (1) , (Pustaka Mahardika:  2010), hlm. 56
16 Ibid. , hlm. 116
17 Ibid. , hlm. 160
18 Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan , (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm 51 .
yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum Al-quran dan Hadis. 19
Status tanah negara dalam fikih adalah tanah bebas hak yang terletak disuatu daerah tertentu, belum dibangun oleh sesorang, tanah yang jauh dari pemukiman manusia, bukan salah  satu  sarana  umum  dan  sosial,  sedangkan  tanah  terlantar  adalah  tanah  yang  sudah diberikan  hak  oleh  negara  selama  3  (tiga)  tahun  tidak  digarap  dan  tidak  dimanfaatkan, kembali menjadi tanah yang dikusai oleh negara dan diputuskan hubungan hukum dengan pemegang hak. Jadi yang dimaksud dengan tanah negara disini adalah tanah bebas hak dan bekas tanah hak yang ditelantarkan. 20
Ulama fiqh sepakat  dalam  memberikan  definisi  dan  syarat  tanah  negara (mati/terlantar)  adalah  tanah  bebas  negara  dari  sesuatu  hak,  belum  digarap  dan  belum dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum yang terletak di suatu daerah atau wilayah. Tanah yang jauh dari pemukiman dan bukan salah satu dari sarana sosial. Sementara tanah terlantar  adalah  tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pemiliknya  selama  tiga  tahun,  setelah diverifikasi  dengan  pemiliknya  kembali  menjadi  tanah  negara  dan  pemerintah  dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Makna  dan  persyaratan  tanah  mati/terlantar  yang  diberikan  oleh  ulama  fiqh  telah memenuhi standarisasi tata ruang pemerintah sesuai dengan kebutuhan  dan kemaslahatan individu  dan  masyarakat.  Hukum  berubah  dengan  berubah  zaman,  atau  berubah  fatwa dengan  sebab  berubah  zaman  dan  berubah  kemaslahatan  bagi  manusia.  Maslahah ditegakkan untuk kemaslahatan manusia secara umum, bukan maslalah individu. Demikian
19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana ...... hlm. 12.
20 Jurnal    Mahli  Ismail, Kewenangan  Pemerintah  Terhadap  Pendistribusi  Dan  Pemanfaatan  Tanah Negara Dalam Hukum Islam, Lhoksemawe; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh 24300, hlm. 29.
juga dalam bidang muamalah kembali kepada kemaslahatan manusia, seperti pemindahan atau pengalihan hak milik dengan sebab memberi atau selain memberi. 21
Dalam  konteks  keindonesiaan,  kita  melihat  banyaknya  kasus  agraria  yang menimbulkan  konflik  antara  negara,  pengusaha,  dan  rakyat.  Meskipun  Indonesia  sudah memiliki  Undang-undang  Agraria,  namun  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak cukup mampu menyelesaikan konflik-konflik pertanahan. Bahkan tidak jarang, konflik itu justru muncul karena interpretasi sepihak terhadap aturan dalam Undang-undang Agraria.
Dalam jurnal Ali Sodiqin menjelaskan sudut pandang Islam tentang hukum agraria. Meskipun  secara  khusus  tidak  ditemukan  aturan  pertanahan  yang  rinci  dalam  sumber hukum  Islam,  namun  bukan  berarti  Islam  tidak  concern  dengan  masalah  tersebut.  Oleh karena  itu  metode  mengupas  hukum  Islam  tentang  agraria  menggunakan  analisis ushul fiqh, khususnya konsep maqashid syari’ah.
Ushul fiqh adalah metode penetapan hukum Islam, yang metode kerjanya dilakukan baik secara deduktif maupun induktif. Dengan metode ini akan ditemukan hubungan antara hukum atau aturan suatu kasus dengan dasar hukum yang menaunginya. Dengan kata lain metode ushul  fiqh berfungsi  untuk  mengantarai  antara  suatu  hukum  dengan  dalil  atau dasarnya. Maqashid  syari’ah artinya  tujuan  penetapan  hukum  Islam.  Konsep  ini dimaksudkan  untuk  menemukan  filsafat  hukum  berlakunya  aturan.  Hukum  Islam  secara filosofis  ditetapkan  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  manusia  sebagai  subyek sekaligus  obyek  hukum.  Tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk  menjelaskan  bagaimana  konsep hukum  Islam  dalam  kaitannya  tentang  pemanfaatan  dan  atau  pengelolaan  tanah,  baik kaitannya sebagai hak milik individu atau hak milik Negara. 22
21 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 41.
22 Jurnal Ali  Sodiqin, Hukum  Agraria  dalam  Perspektif  Ushul  Fiqh, Dosen  Jurusan  Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultasn Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam  fiqh  Islam  juga  yang  mengatur  tentang  suatu  kemashlahatan  yang  tidak ditetapkan  oleh  syara’  suatu  hukum  untuk  mewujudkannya  dan  tidak  pula  terdapat  suatu dalil  syara’  yang  memerintahkan  memperhatikannya  atau  mengabaikannya,  yang  disebut dengan  Mashlahah  Mursalah.  Maksud  syari’at  itu  tidak  lain  untuk  mewujudkan kemashlahatan  manusia,  yakni  menarik  manfaat,  menolak  kemudharatan  dan menghilangkan kesusahan. Kemashlahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga  jumlahnya.  Ia  selalu  bertambah  dan  berkembang  mengikuti  situasi  dan  ekologi masyarakat.  Penetapan  suatu  hukum  itu  kadang-kadang  memberi  manfaat  kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa kemudharatan kepada mereka pada  masa  yang  lain,  dan  kadang-kadang  memberi  manfaat  kepada  suatu  kelompok masyarakat  tertentu,  tetapi  mendatangkan  mudharat  kepada  kelompok  masyarakat  yang lain. 23
Bagi pemerintah, keberadaan UUPA menjadi modal pokok bagi pengaturan agraria yang  berorientasi  pada  kemakmuran,  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Hanya saja,  berdasarkan catatan  sejarah,  kebijakan  pemerintah  yang  berkuasa  justru  tidak  sesuai dengan  tujuan  yang  terkandung  dalam  UUPA.  Sehingga  peraturan  perundang-undangan agraria  yang  ada  menjadi  tidak  efektif,  karena  implementasinya  terabaikan.  Oleh  karena itu,  pemerintah  sekarang,  harus  meletakkan  filosofi  hukum  agraria  yang  tepat,  sehingga menjadi landasan dalam menyusun strategi pembangunan yang bertumpu pada pencapaian kemaslahatan  bersama.  Aspek  yang  seharusnya  menjadi  dasar  filosofi  hukum  pertanahan adalah  penerapan  konsep maqasid  syari’ah .  Atas  dasar  ini,  pemerintah  harus  menyusun skala prioritas untuk setiap kebijakan berdasarkan tingkat kebutuhan warga negara. Untuk mengimplementasikannya  pemerintah  harus  meletakkan  kepentingan  umum  di  atas kepentingan  pribadi  maupun  golongan.  Kemaslahatan  rakyat  banyak  harus  didahulukan daripada kepentingan korporasi atau individu. Pemenuhan kebutuhan pokok warga negara,
23 Mukhtar Yahya Dkk, Dasar-Dasar Pembinaan Fqh Islam, (Bandung; Alma’arif, 1986), hlm. 106.
berupa  hak  hidup  dan  hak  bekerja,  harus  didahulukan  daripada  program  pengembangan ekonomi yang belum tentu mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  penjelasan  diatas  bahwa  dalam  hukum  Islam/Fiqh  Jinayah  aspek  pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin termasuk juga kedalam jarimah Ta’zir karena wewenangnya  terdapat  pada  penguasa  atau  pemerintah  atau  negara.  kejahatan-kejahatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ditentukan  oleh  pemerintah  demi  kemashlahatan  rakyat, hukuman atau sanksinya pun menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah atau negara. Jarimah Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumanya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Sanksi ta’zir yang terberat adalah hukuman  mati,  sedangkan  yang  ringan  adalah  berupa  peringatan.  Berat  ringannya  sanksi ta’zir  ditentukan  kemaslahatan.  Dalam  hal  ini  harus  dipertimbangkan  perbuatannya,  baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. 24

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al- Jinayah, Jus II, (Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi,t.t)
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2001)
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007),
Basrowi dan Suandi, Memahami Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
Depdiknas, Kamus Besar Indonesia , Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2005)
Hambali  Thalib, Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan:  Kebijakan  Alternatif Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  di  Luar  Kodifikasi  Hukum  Pidana ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
24 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah , (Jakarta: Amzah 2014), hlm181.
Juliansyah, Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah , ed. 1, cet.1,
(Jakarta: Kencana, 2011)
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Cet 3,
(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005)
Mukhtar Yahya dkk, Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam, (Bandung: Alma’Arif, 1986)
Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014)
Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan , (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013)
Sihombing ,  Evolusi  Kebijakan  Pertanahan  dalam  Hukum  Tanah  Indonesia ,(Jakarta:  PT Toko Gunung Agung Tbk,2005)
Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: UNS Press, 1989)
Suhersimi Arikunto, Manajemen Penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Teguh Prasetyo, Hukkum Pidana ,(Jakarta: Rajawali Per, 2013)
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007)
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)