MEMODERNISASI NEGERI DAN MENCIPTAKAN HARMONI: KOLABORASI MISIONARIS, PEMERINTAH KOLONIAL, DAN ELITE
LOKAL DI POSO, 1892-1950

## Mohammad Sairin
Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Datokarama Palu Email: mohammadsairin@gmail.com

## Abstract
This  article  describes  the  process  of  modernization  and  harmony  creation  in  Tanah Poso  by  missionaries  and  the  colonial  government  involving  local  elites.  So  far  Poso historiography  states  that  the  Poso  area  was  relatively  safe  before  the  1998  Poso conflict  broke  out.  In  fact,  the  Poso  people  in  the  pre-colonial  period  were  always haunted by a fear of tribal wars and the tradition of headhunting which was the custom of the local community. The periodization of this study takes the period between 1892- 1950. 1892 was the first year the missionary Albert Christiaan Kruyt arrived in Poso. At that time, he recorded war between tribes. Through an ethnographic approach and support  from  the  Dutch  East  Indies  government,  the  missionaries  succeeded  in 'modernizing' and creating harmony for the Poso people. This 'modernization' program also  received  support  from  Poso's  local  elite.  This  support  even  continued  after  the proclamation of Indonesian independence. Raja Poso Talasa welcomed the Netherlands Indie Civil Administration (NICA) and managed to prevent resistance against NICA in Poso. The speech by Lora Molindo, Poso's representative at the Malino Conference in 1946,  also  reflected  the  same  wishes  as  other  local  elites.  In  1950  colonial  rule  in Central Sulawesi officially ended with the dissolution of RIS.
Keywords: Colonialization, Colonial Modernity, Missionary, Local Elite

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  proses  modernisasi  dan  penciptaan  harmoni  di  Tanah  Poso  oleh misionaris  dan  pemerintah kolonial  dengan  melibatkan  elite  lokal.  Sejauh  ini  historiografi Poso menyatakan daerah Poso relatif aman sebelum pecahnya konflik Poso 1998. Padahal masyarakat  Poso  pada  masa  prakolonial  selalu  dihantui  ketakutan  atas  terjadinya  perang suku serta tradisi mengayau yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Periodisasi studi ini mengambil rentang waktu antara tahun 1892-1950. Tahun 1892 merupakan tahun awal kedatangan misionaris Albert Christiaan Kruyt ke Poso. Saat itu, ia merekam adanya perang antarsuku.  Melalui  pendekatan  etnografis  dan  dukungan  pemerintah  Hindia  Belanda, misionaris  berhasil  ‗memodernisasi‘  dan  menciptakan  harmoni  bagi  masyarakat  Poso. Program  ‗modernisasi‘  ini  juga  mendapat  dukungan  dari  elite  lokal  Poso.  Dukungan  ini bahkan  berlanjut  hingga  pasca  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia.  Raja  Poso  Talasa menyambut Netherlands Indie Civil Administration (NICA) dan berhasil mencegah perlawanan terhadap NICA di Poso. Pidato Lora Molindo, wakil Poso dalam Konferensi Malino tahun 1946, juga mencerminkan keinginan yang sama dengan elite lokal lainnya. Pada tahun 1950 kekuasaan kolonial di Sulawesi Tengah secara resmi berakhir dengan pembubaran RIS.
Kata kunci: Kolonialisasi, Modernitas Kolonial, Misionaris, Elite Lokal

## PENDAHULUAN
Sebelum terjadinya konflik Poso pada tahun 1998, khususnya selama masa Orde Baru  daerah  Poso  dikatakan  tidak  memiliki  sejarah  pergolakan. 1 Namun,  jika  melihat sejarah Poso lebih jauh ke belakang, wilayah Poso pada masa prakolonial adalah salah satu wilayah yang rentan konflik. Penyebabnya adalah seringnya perang antar suku dan adanya  tradisi  mengayau (headhunting) yang  telah  menjadi  budaya  masyarakat  setempat. Wilayah  Poso  pada  masa  itu  dihuni  oleh  berbagai  macam  kelompok  suku  di  bawah kekuasaan seorang kepala suku yang terpilih berdasarkan prinsip primus inter pares, seperti suku To Pebato , To Lage , To Onda’e , To Lamusa , To Pu’umboto , To Wingke mPoso dan lainnya. Antar kelompok yang sama-sama menggunakan bahasa Bare‘e tersebut sering kali terjadi peperangan.  Begitu  pula dengan  suku-suku  dari  wilayah  Lembah  Palu  dan Parigi  yang juga sering kali menyerang wilayah Poso. Kondisi ini berlangsung hingga para misionaris dan  kekuasaan  kolonial  masuk  di  wilayah  Poso.  Misionaris  dan  pemerintah  kolonial mampu  menghentikan  tradisi  perang  antar  suku  di  wilayah  Poso  dan  sekitarnya.  Atas dukungan  para  penguasa  lokal  mereka  berhasil  menjalankan  modernisasi  di  wilayah tersebut.
Penelitian  tentang  dampak  kolonialisme  di  Poso  sebelumnya  telah  dilakukan oleh  beberapa  ahli,  antara  lain  Albert  Schrauwers  dan  Joost  Coté.  Schrauwers memfokuskan  kajiannya  pada  reformasi  kolonial 2 yang  berdampak  terhadap kepercayaan,  kehidupan  rumah  tangga,  dan  hubungan  kekerabatan  pada  masyarakat Poso. Schrauwers juga mendapati bahwa reformasi kolonial juga telah berimplikasi pada pembentukan  identitas  baru  masyarakat  di  wilayah  ini  yang  sebelumnya  terdiri  dari beragam kelompok suku menjadi satu identitas tunggal yang dikenal sebagai To Pamona. Sementara  itu, Coté  dalam  artikelnya 3 membahas  bagaimana  modernisasi  kolonial  di Sulawesi Tengah, khususnya yang dilakukan oleh misi Protestan di Poso, berkontribusi pada  intensifikasi  yang  laten  mengenai  batas-batas  geografis  dan  identitas  adat  di kepulauan  Indonesia.  Namun,  tampak  bahwa  hasil  penelitian  mereka  masih  melihat Poso  dari  perspektif  negara  kolonial,  alih-alih  melihat  bagaimana  menjelaskan  kiprah masyarakat bumiputra sebagai subjek dan pelaku modernitas itu sendiri.
Tulisan  ini  ingin  memberikan  perspektif  baru  dalam  menyikapi  kehadiran kolonialisme di Indonesia, khususnya di wilayah Poso. Sejauh ini menurut cara pandang historiografi  nasionalsentris 4 yang  acap  kali  bersifat  chauvinis,  kolonialisme  sering  kali ditampilkan  dalam  sisi  gelapnya  saja.  Padahal  jika  kita  menggunakan  perspektif    yang lebih netral dalam melihat kolonialisme, kita dapat menemukan sisi positif atas kehadiran kolonial.  Begitu  pula  ketika  seorang  tokoh  lokal  bekerja  sama  dengan  pemerintah kolonial  sering  kali  dicurigai  sebagai  kaki  tangan  Belanda  tanpa  pernah  menjelaskan mengapa mereka mengambil sikap demikian. Rekonstruksi historis serta perspektif yang
1 McRae, Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang Di Indonesia Pasca Reformasi , 29.
2 Schrauwers, Colonial “reformation” in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995 .
3 Coté, ―Creating Central Sulawesi. Mission Intervention, Colonialism and ‗Multiculturality‘‖; Lihat juga Coté, ―Colonising Central Sulawesi. The ‗Ethical Policy‘ and Imperialist Expansion 1890–1910.‖
4 Tentang diskusi mengenai perspektif historiografi, lihat dalam Margana, ―Historiografi Indonesia dari Nasionalsentris ke Globalsentris.‖
lebih  berimbang  perlu  dilakukan  untuk  menjelaskan  fenomena  tersebut  untuk  dapat merekonstruksi peristiwa dan memahami perilaku aktor berdasarkan konteks waktu dan ruang serta jiwa zaman ( zeitgeist ).

## METODE
Sebagai  karya  sejarah,  tulisan  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode penelitian sejarah. Merujuk pada panduan yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, tulisan ini  melewati  sejumlah  tahapan  berikut:  heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  berakhir pada proses historiografi. 5 Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer, meliputi arsip koran, catatan perjalanan, terbitan resmi pemerintah yang sezaman, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang  dibahas  dalam  tulisan  ini.  Sumber  yang  diperoleh  kemudian  diverifikasi validitasnya untuk menghindari bias fakta dalam sejarah. Setelah itu, proses interpretasi dilakukan dengan melakukan analisis dan sintesis terhadap sejumlah fakta sejarah yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan ini sebagai karya historiografi.

## PEMBAHASAN

## Misionaris dan Kolonialisasi di Poso
Kehadiran  pemerintahan  kolonial  Belanda  di  Sulawesi  Tengah,  khususnya  di Poso pada akhir abad 19, dilandasi oleh tiga motif. Pertama, adanya ―kolonialisme yang diundang‖, yaitu kehadiran pemerintah kolonial di suatu wilayah berdasarkan ―undangan tak diminta‖ dari para penguasa bumiputra untuk mengintervensi perselisihan antara dua kelompok  bumiputra  yang  bermusuhan.  Kedua,  kepentingan  ekonomi  dan  politik pemerintah  Hindia  Belanda  atas  wilayah  Sulawesi  Tengah,  Ketiga,  keinginan  untuk ―memberadabkan‖  penduduk  bumiputra  oleh  misionaris  Kristen  dan  pemerintah kolonial Belanda. 6 Salah satu contoh kasus motif ―kolonialisme yang diundang‖ tersebut dapat  dilihat  dari  sebuah  surat  yang  dibuat  oleh  seorang  bangsawan  Poso  bernama Towah. Ia meminta perlindungan kepada pemerintah kolonial atas aktivitas perampokan yang disertai pembunuhan terhadap anggota sukunya yang dilakukan oleh orang-orang Kulawi, Besoa, Bada, Lindu, Pipikoro, Palu, Sigi dan Dolo . 7 Towah berharap agar pemerintah Hindia  Belanda  mengintervensi  dan  melibatkan  diri  atas  konflik  antar  suku  di  wilayah Poso dan sekitarnya. Perang antar suku menjadi salah satu jalan masuk bagi pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  untuk  menegakan  hegemoninya  atas  wilayah  Poso  dengan menjadi penengah dari pihak yang bertikai.
Sejalan  dengan  permintaan  penduduk  Poso  yang  mengharapkan  intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan keamanan di Poso, Nederlandsch Zendeling Genootschap  (NZG)  bermaksud  menjadikan  Poso  sebagai  area  baru  pekabaran  Injil setelah berkonsultasi dengan G.W.W.C Baron van Hoevell, Asisten Residen Gorontalo. Mula-mula mereka melakukan misi pekabaran Injil  itu bertempat di Gorontalo, namun
5 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , 73–80.
6 Sairin, ―Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan,‖ 60–63.
7 Adriani,  ―Verhaal    der  Ontdekkingsreis  van  Jhr.  J.C.W.D.A.  van  der  Wyck  naar  het  Posso- Meer, 16-22 October, 1865,‖ 855.
prosesnya  tidak  berjalan  maksimal  karena  penduduk  Gorontalo  telah  banyak  yang memeluk Islam. Atas saran Baron van Hoevell, Poso dipilih sebagai lokasi misi zending yang baru karena pengaruh Islam belum terlalu kuat. Hanya di wilayah pesisir Poso saja dijumpai  penganut  Islam,  sementara  di  wilayah  pedalaman  penduduknya  masih menganut  kepercayaan  tradisional.  Dua  orang  misionaris  yang  pertama  kali  diutus  ke Poso  adalah  Albert  Christiaan  Kruyt  (1869-1949),  putra  seorang  misionaris  di  Jawa Timur,  dan  Nicolaas  Adriani  (1865-1926),  putra  Direktur  Asosiasi  Misionaris  Utrecht dan keponakan Direktur NZG. 8
Misi zending di Poso awalnya tidak berjalan mulus. Penduduk dan bangsawan di Poso enggan untuk beralih agama menjadi Kristen karena takut dengan penguasa Luwu dan Sigi yang secara tradisi telah berkuasa atas suku-suku di Poso. Menyadari bahwa misi zending  yang  mereka  rintis  di  Poso  semenjak  tahun  1892  berjalan  sangat  lamban  dan tidak  mengalami  kemajuan  yang  berarti,  Kruyt  dan  Adriani  melakukan  perjalanan  ke Luwu dan Sigi untuk melobi kedua penguasa tersebut. Mereka kemudian menyarankan kepada  pemerintah  untuk  menjalankan  penaklukan  dengan  mengerahkan  kekuatan militer. 9 Pemerintah  kolonial  berhasil  memaksa  penguasa  Luwu  dan  Sigi  untuk melepaskan  wilayah  kekuasaan  mereka  di  Poso.  Akhirnya  Kristenisasi  yang  didukung oleh  kekuatan  militer  itu  menunjukkan  hasilnya.  Papa  I  Wunte,  Kepala  Suku  Pebato yang dulu tunduk kepada Kerajaan Sigi akhirnya bersedia dibaptis pada bulan Desember 1909. Ia adalah bangsawan Poso pertama yang dibaptis dan segera diikuti pembaptisan massal di seantero Poso. 10
Pemerintah kolonial mendukung sepenuhnya misi zending untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat setempat sekaligus mencegah perkembangan Islam di pesisir Poso. Jalannya misi tersebut berbarengan dengan upaya modernisasi yang menginspirasi A.J.N.  Engelenberg,  seorang  pegawai  kolonial  Belanda  yang  ditugaskan  menjadi kontrolir  Poso  pada  1901,  yang  kemudian  mendapatkan  promosi  menempati  posisi sebagai Asisten Residen Midden-Celebes pada 1905-1908, tepat sesaat afdeling baru itu terbentuk  pada  1904.  Sebagai  pegawai  yang  mengenal  lebih  dekat  wilayah  tugasnya,  ia menyarankan pemerintah kolonial agar wilayah baru ini harus ditaklukkan dan menjadi bagian  dari  wilayah  Hindia  Belanda.  Kala  menjadi  Asisten  Residen,  Engelenberg berupaya  untuk  menerapkan  gagasan  modernisasinya  terhadap  penduduk  bumiputra, termasuk  pada  saat  ia  mengumpulkan  para  raja  dan  calon  raja  yang  ada  di  Afdeling Midden-Celebes  pada  Oktober  1906  di  Donggala,  yang  menghasilkan  keputusan- keputusan  berikut:  1)  setiap  daerah  wajib  untuk  mempertahankan  ketertiban  dan ketenteraman;  2)  membentuk  daerah-daerah  swapraja  dan  mengelola  perbendaharaan sendiri;  3)  melaksanakan  pungutan  pajak  dan  kerja  wajib  untuk  pembuatan  jalan;  4) pembukaan  sawah,  penempatan  dan  penggabungan  desa-desa  atas  pertimbangan
8 Schrauwers, Colonial “reformation” in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995 , 51. 9 Li, ―The will to improve,‖ 124.
10 Sairin, ―Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan‖; Nadjamuddin, Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892--1942 , 88.
kesehatan dan lokasi yang strategis; 5) melarang pelaksanaan ritual keagamaan tertentu; 6) penghapusan perbudakan; serta 7) larangan membawa senjata api. 11

## Modernitas Kolonial di Tanah Poso
Kehadiran  misi  zending  dan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  di  wilayah Poso  telah  membawa  perubahan-perubahan  penting  yang  mendasar.  Menurut  A.C. Kruyt, pengaruh peradaban Barat, khususnya Hindia Belanda terhadap penduduk Poso dan sekitarnya berinti pada sembilan hal pokok, yakni tata letak pembangunan rumah, pembukaan  sawah,  pembayaran  pajak,  penghentian  perburuan  kepala  (mengayau), penghentian  pensucian  jenazah/tulang  mayat,  pengadaan  sekolah,  kesehatan, kebudayaan,  dan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  menyelesaikan  masalah  sosial sendiri. 12 Berikut ini beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh misionaris dan pemerintah kolonial di Poso
a. Menghentikan Perang Antar Suku dan Tradisi Mengayau
Salah  satu  persoalan  awal  yang  dihadapi  oleh  misionaris  ketika  tiba  di  Poso adalah perang antar suku. Ketika Kruyt sampai di Poso, To Napu sudah beberapa tahun berperang dengan To Onda’e . To Napu untuk itu terkadang keluar dari pegunungan dan menyerang  secara  acak  desa Onda’e .  Untuk  tiba  di Onda’e,  To  Napu harus  bergerak melalui Pebato , suatu hak yang diakui oleh adat, asalkan penduduk negeri yang netral itu tidak  mempunyai  sangkut  paut  dengan  orang-orang  perang  yang  bergerak  maju  itu, misalnya  dengan  memberi  makanan  kepada  mereka.  Ketika  dalam  tahun  1893,  suatu desa tempat suku Onda’e bermukim telah mengalami serangan sekonyong-konyong dari gerombolan To  Napu ,  maka  sekelompok To  Onda’e melakukan  penyerbuan  kepada perkampungan To Pebato karena mau membalas dendam, dengan mengatakan bahwa To Pebato tidak  bersikap  netral.  Hal  ini  membuat To  Pebato memihak  kepada To  Napu . Dalam  keadaan  ini  seorang  kepala To  Lage yang  mempunyai  pengaruh  besar, menganggap kewajibannya untuk mencampuri peperangan itu berada di pihak To Onda’e . Di  waktu  pertempuran  pertama  dengan  sekelompok To  Napu pada  akhir  tahun  1893 tewaslah  seorang  bangsawan  yang  bernama  Bengka.  Ini  lebih  memperumit  konflik. Bengka  ini  adalah  ipar  raja  Parigi,  sehingga  berniat  membalaskan  kematian  Bengka. Makanya  Parigi  dengan  segera  bersedia  untuk  maju  berperang,  melawan  Napu  dan Pebato. 13
Dapat  dikatakan  bahwa  pencapaian  gemilang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial  di  Poso  adalah  penghentian  perang  antar  suku.  Biasanya  perang  antar  suku dilakukan  untuk  mencari  manusia  untuk  dijadikan  korban  persembahan  bagi Dewa , supaya  masyarakat  berhasil  dalam  panen  dan  diberi  keselamatan.  Di  wilayah  Poso sendiri,  terdapat  beberapa  suku-suku  yang  sering  berperang  satu  sama  lain,  seperti To Lage, To Pebato, To Onda’e, To Napu, To Bada, To Besoa, To Wingke mPoso, To Pu’umboto, To Pakambia dan  beberapa  suku  lainnya.  Ada  kebiasaan  khas  dari  suku-suku  ini  ketika
11 Sairin, ―Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan,‖ 64–65.
12 Kruyt, ―The influence of Western civilisation on the inhabitants of Poso (Central Celebes).‖
13 Kruyt, Kabar keselamatan di Poso , 92–93.
berperang,  yakni  memenggal  kepala  musuhnya.  Budaya  ini  disebut  ‗ mengayau’ . Semakin banyak kepala musuh yang dipenggal, semakin naik pula prestise seseorang. Mereka yang memiliki keberanian dalam peperangan maupun dalam membela sukunya biasanya diberi gelar Tadulako. Perang  antar  suku  sering  menyebabkan  jumlah  penduduk  semakin berkurang—selain  karena  adanya  kondisi  kesehatan  yang  buruk,  wabah  penyakit, hukuman  mati,  dan  persembahan  korban  manusia.  Selain  perang  antar  suku,  ada  juga kebiasaan dari masyarakat Poso di zaman dulu, yang mana ketika seorang kepala suku atau tetua adat meninggal maka dilakukan upacara pengorbanan manusia. Biasanya yang menjadi  korban  adalah  kaum  budak.  Kepala  korban  disimpan  di  atas  kuburan  kepala suku tersebut sebagai persembahan terhadap dewa.

## Gambar 1
To Pebato dengan Perlengkapan Perang
Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950) 14
Tidak  mudah  menghilangkan  kebiasaan  perang  antar  suku  ini,  tetapi  dengan berbagai pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, pemerintah berhasil melakukannya.  Kebiasaan  perburuan  kepala  manusia  oleh  masyarakat  Poso  diganti dengan membangun lobo , semacam rumah persembahan di tiap desa. Pembangunan kuil dipandang memiliki tujuan yang sama dengan mengayau atau pencarian kepala manusia, yakni untuk keselamatan dan untuk keberhasilan panen karena roh dewa pelindung desa dianggap  tetap  bersemayam  di  rumah  persembahan  itu. 15 Meskipun  para  misionaris berusaha untuk mengkristenkan masyarakat Poso, tetapi banyak kepercayaan lama yang masih bertahan.
14 Adriani dan Kruyt, De Bare’e Sprekende Toradjas van Midden-Celebes (De Oost-Toradjas) .
15 Hasan dkk., Sejarah Poso .

## b. Menata Pemukiman Penduduk dan Pembangunan Infrastuktur
Banyak  permukiman penduduk di daerah Poso pada masa lampau berada di atas bukit.  Hal  ini  dilakukan  guna  menghindari  serangan  dari  suku  lain,  sebuah  pola pertahanan sederhana. Walaupun begitu tidak berarti serangan dapat dihindarkan sama sekali. Pola pemukiman di atas bukit rupanya menyulitkan pemerintah kolonial Belanda dalam mengonsolidasi dan mengatur kehidupan sosial penduduk Poso. Dengan alasan inilah  pemerintah  kolonial  kemudian  memindahkan  pemukiman  penduduk  ini  ke dataran rendah.

## Gambar 2
Perkampungan lama (kiri) dan perkampungan baru (kanan)

## Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)
Pemukiman  baru  dibangun  di  tepi  jalan  yang  telah  dibuka  oleh  pemerintah, sehingga  memudahkan  perhubungan  dengan  kampung  lainnya.  Alasan  lainnya  juga berasal  dari  segi  kesehatan,  yakni  untuk  menghindari  wabah  penyakit  yang  mudah menyebar di pemukiman yang kumuh dan tidak teratur.
Poso merupakan kota kolonial di Sulawesi Tengah, selain Donggala, Luwuk, dan Kolonodale.  Kota  kolonial  ini  ditandai  dengan  hadirnya  bangunan  gereja,  rumah kontrolir, kantor pemerintahan, tangsi atau barak tentara, lapangan atau alun-alun, pasar, maupun  jalan-jalan  yang  ditumbuhi  pohon  sepanjang  jalan  dan  juga  adanya  parit-parit drainase.
Pembukaan  jalan  juga  membawa  keuntungan  dari  sisi  ekonomis  karena  para pedagang Bugis, Arab, maupun Cina yang tinggal di daerah pesisir dapat dengan mudah menjangkau  pemukiman  penduduk.  Mereka  membeli  komoditi  lokal  untuk  dijual kembali  ke  daerah  luar.  Tidak  hanya  perhubungan  darat  saja  yang  dibangun  oleh pemerintah  kolonial.  Mereka  juga  membangun  pelabuhan  Poso  yang  pada perkembangan  selanjutnya  disinggahi  oleh  kapal-kapal  milik  perusahaan Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) yang menghubungkan daerah Poso dengan daerah-daerah lainnya  di  sekitar  Teluk  Tomini.  Paling  tidak  dengan  tersedianya  angkutan  laut  ini, penduduk Poso bisa pergi ke daerah lainnya dan mendapatkan informasi baru tentang
perkembangan  ―dunia  luar‖,  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  terjadinya  perubahan sosial dalam masyarakat Poso.
c. Penghentian Upacara Kematian
Menurut kepercayaan lama orang Poso, alam terbagi atas tiga bagian yakni dunia atas  atau  langit  tempat  tinggal Lamoa ;  dunia  tengah  atau  bumi  yang  didiami  oleh manusia; dan dunia bawah sebagai tempat Angga atau roh orang mati bersemayam. Roh orang  mati  akan  turun  ke  dunia  bawah  apabila  jenazah  sudah  tidak  berbau  atau dagingnya  sudah  bersih.  Dalam  upacara  kematian  ada  empat  kegiatan  penting  yang dilakukan;  yaitu mongkariani , mompemate , mogawe ,  dan melea . Mongkariani adalah  praktik menyemayamkan jenazah sebagai bentuk penghormatan kepada mayat. Pada tahap ini, mayat dijaga secara bergantian oleh para kerabat sampai pada batas waktu tertentu untuk menghindari  gangguan  dari  binatang  atau  roh  jahat,  juga  agar  kehidupannya  di  alam kubur  menjadi  lebih  tenteram.  Upacara  penguburan  dilakukan  setelah  upacara mongkariani selesai.  Upacara  ini  terdiri  dari  dua  rangkaian  upacara  yakni  upacara mompemate dan mogawe . Mompemate adalah  upacara  penyimpanan  mayat  di tambea, semacam pondok kecil yang tidak beratap hingga menjadi tulang. Tempat penyimpanan ini  terletak  cukup  jauh  dari  pemukiman  penduduk.  Upacara mompemate berlangsung selama  dua  hari.  Setelah  upacara mompemate selesai,  maka  upacara  berikutnya  adalah mogawe atau  upacara  pemindahan  tulang  belulang  jenazah  untuk  selama-lamanya  pada tempat  tertentu,  seperti  gua-gua  atau  lubang  batu.  Jarak  antara  upacara mompemate dengan mogawe antara  satu  sampai  dua  tahun,  karena  dalam  rentang  waktu  ini  daging jasad  sudah  hancur,  sehingga yang  tersisa  hanya  tulang-tulang,  kemudian  tulang-tulang tersebut  dikumpul  lalu  disatukan  dalam  sebuah  peti.  Upacara  terakhir, melea, yaitu berkunjung ke tempat penyimpanan tulang untuk memberi doa kepada orang mati, agar selamat dalam perjalanan menuju alam baka dan rohnya diterima oleh Lamoa . Upacara ini dilakukan setelah seluruh rangkaian upacara penguburan selesai. 16
Upacara-upacara penguburan sebagaimana disampaikan di atas, di kemudian hari dilarang  oleh  pemerintah  kolonial  dengan  alasan  kesehatan.  Pemerintah  kolonial berusaha  menghentikan  kebiasaan  masyarakat  yang  mengeluarkan  jenazah  untuk membersihkan  dan  memindahkan  tulang-tulang  mayat.  Pemerintah  kolonial  hanya mengizinkan  perayaan  upacara  kematian  yang  mengiringi  pembersihan  tulang-tulang mayat, tetapi melarang keras pemindahan tubuh mayat dari peti mati. 17 Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan wabah penyakit dari jasad dan tulang belulang tersebut.

## d. Membentuk Kerajaan Poso
Sebelum  kehadiran  pemerintah  kolonial,  pola  kekuasaan  dan  kepemimpinan tradisional  suku-suku  di  Poso  dikenal  dengan  prinsip primus  inter  pares ,  di  mana pemimpin suatu suku merupakan tokoh kharismatik yang dipilih karena dianggap terbaik dari  kelompoknya.  Kepala  suku  disebut Kabosenya .  Tugas  mereka  adalah  memimpin
16 Nadjamuddin, Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892--1942 , 47–53.
17 Kruyt, ―The influence of Western civilisation on the inhabitants of Poso (Central Celebes)‖; Hasan dkk., Sejarah Poso .
kelompoknya dalam membuka lahan pertanian dan permukiman, menjaga keharmonisan dalam  dunia  spiritual  melalui  berbagai  upacara,  mengatur  hubungan  dengan  kelompok lain,  serta  melindungi  anggota  kelompoknya  dari  serangan  kelompok  lain  atau menggerakkan  anggota  kelompoknya  untuk  menyerang  kelompok  lain. 18 Sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  sering  kali  antar  suku  tersebut  terlibat  perang  satu  sama  lain. Suku-suku  di  Poso  tersebut  umumnya  tunduk  kepada  kekuasaan  Datu  Luwu.  Mereka berstatus sebagai palili (daerah bawahan) Kedatuan Luwu. Sementara To Pebato, selain tunduk kepada Luwu, juga rutin mengirimkan pekasuvia (upeti) kepada Magau (Raja) Sigi di Lembah Palu.
Setelah pembebasan dari Luwu dan Sigi oleh pemerintah kolonial, suku-suku di Poso tidak lagi terikat  secara kekuasaan dengan kedua kerajaan tersebut. Di kemudian hari,  pemerintah  kolonial  lalu  mereorganisasi  dan  menyatukan  suku-suku  tersebut dengan membentuk Kerajaan atau Landschap Poso pada tahun 1916. Landschap Poso dibentuk dari gabungan tiga Landschap, yaitu Lage, Onda‘e dan Pebato. Landschap Lage pada  awalnya  merupakan  gabungan  dari  5  landschap,  yakni  Lage,  Bantjea  dan Poe‘oemboto  (berdasarkan  Besluit  27  Desember  1911),  ditambah  dengan  Landschap Palande dan Lamusa (berdasarkan Besluit 1 Maret 1913). Sementara Landschap Pebato adalah  gabungan  dari  bekas  wilayah  vasal  Sigi,  yakni:  yakni  Pebato,  Tambarana,  dan Mapane.  Jadi,  Landschap  Poso  secara  historis  terbentuk  dari  gabungan  beberapa landschap  yang  di  masa  lampau  masing-masing  memiliki  pemimpin  suku  ( kabosenya ), meliputi Pebato, Onda‘e, Lage, Lamusa, Bantjea, Poe‘omboto, Palande, Tambarana, dan Mapane.

## Gambar 3
Para Kepala Suku di Poso (berbusana tradisional) Sebagai Kepala Distrik dalam Sistem Birokrasi Kolonial

## Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)
Pemerintah  Hindia  Belanda  mengangkat  Lasaimpu  alias  Papa  I  Owo,  seorang Kabosenya Lage sebagai Kepala Landschap atau Raja Poso pertama. Ia menandatangani Korte Verklaring (perjanjian pendek) yang disodorkan oleh pemerintah kolonial pada 26
18 Schrieke, Indonesian Sociological Studies , 176–81; Li, ―The will to improve,‖ 121.
Februari  1917.  Papa  I  Owo  tidak  lama  memerintah,  atas  permohonannya  ia diberhentikan dengan hormat pada tahun 1919. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mengangkat  Talasa,  seorang  Kabosenya  Lage  sebagai  Kepala  Landschap  Poso.  Talasa juga  menandatangani Korte  Verklaring 30  Agustus  1920.  Talasa  kemudian  diberi  gelar Mokole Bangke (Raja Besar). Talasa memimpin Poso sepanjang hayatnya, sampai ia wafat pada 1949. Landschap Poso dibagi dalam 5 distrik, yakni Distrik Poso, Pebato, Tentena, Pu‘umboto,  dan  Onda‘e.  Masing-masing  distrik  dipimpin  oleh  seorang  kepala  distrik dengan gelar Witi Mokole . 19
Para  kabosenya  di  wilayah  Poso  dijadikan  sebagai  aparat  pemerintahan  dalam birokrasi  kolonial  setara  dengan  kepala  distrik.  Untuk  memudahkan  urusan  kontrolir dengan  kepala  distrik  maka  diangkatlah  para  asisten  pemerintahan  yang  berasal  dari kalangan  bumiputra.  Tidak  hanya  itu  saja,  sebagai  kepala  distrik  mereka  dibantu  oleh klerk atau  juru  tulis  yang  diangkat  dari  orang-orang  terdidik.  Biasanya  mereka didatangkan  dari  Minahasa.  Ini  dilakukan  sebagai  wujud  pemerintahan indirect  rule atau pemerintahan  tidak  langsung  oleh  pemerintah  kolonial  sebagai  bentuk  birokrasi  legal rasional yang dipraktikan di Poso. Pembentukan Landschap Poso merupakan salah satu cara Pemerintah Hindia Belanda untuk menyatukan suku-suku di Poso sekaligus untuk memudahkan kontrol atas suku-suku tersebut.
e. Pendidikan Formal dan Penyebaran Agama Kristen
Pendekatan yang digunakan oleh Kruyt dan Adriani dalam menjalankan misinya adalah dengan menerapkan metode etnografi yang banyak dipengaruhi Teologi Etis di Negeri  Belanda.  Mereka  punya  perhatian  yang  sungguh-sungguh  terhadap  adat  dan agama  suku.  Mereka  turut  menerjemahkan  Injil  ke  dalam  bahasa  setempat  sehingga memudahkan  penduduk  setempat  mempelajarinya.  Poso  akhirnya  menjadi  salah  satu ladang  misi  Kristen  paling  berhasil  di  Hindia  Belanda. 20 Selain  itu  mereka  juga mendirikan sekolah dan meminta pemerintah mendatangkan guru-guru dari Minahasa.
Poso  merupakan  daerah  yang  pertama  kali  mendapat  pendidikan  formal  di Sulawesi Tengah. Sebelum politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di Poso  telah  dibangun  beberapa  buah  sekolah.  Atas  upaya  Albertus  Christiaan  Kruyt, sekolah  pertama  berhasil  dibangun  pada  bulan  Juli  1894  di  kampung  Panta.  Sebagai tenaga pendidik, Kruyt mendatangkan seorang guru dari Minahasa bernama Kolondam. Ia  bersama  istrinya  tinggal  di  sebuah  rumah  yang  khusus  disediakan  bagi  mereka. Kemudian pada bulan Oktober 1894, Kruyt membuka lagi sebuah sekolah di kampung Tomata.  Sekolah  ini  dipimpin  oleh  A.O.  Kaligis,  seorang  guru  yang  didatangkan  dari Manado.  Tidak  lama  kemudian,  sekolah  lainnya  dibangun  Buyumboyo  dengan  guru bernama Sekeh, juga dari Manado.
Awalnya  sekolah-sekolah  yang  dirintis  oleh  misionaris  mengalami  kekurangan murid,  sebab  penduduk  menganggap  pendidikan  tidak  penting.  Untuk  menyiasatinya maka  dilakukan  pendekatan  kepada  kepala  suku  dan  tetua  adat  agar  menganjurkan masyarakatnya untuk bersekolah. Pada masa ini sekolah berfungsi sebagai tempat belajar
19 Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, Deel VII (Suplemen) , 361–62.
20 Klinken, ―Eskalasi di Poso,‖ 121.
membaca  dan  menulis  serta  juga  sebagai  tempat  mempelajari  agama  Kristen.  Sampai tahun  1910  sekolah-sekolah  masih  didominasi  oleh  pelayanan  yang  diberikan  zending. Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh zending, meskipun mendapatkan subsidi dari pemerintah,  masih  terbatas  di  lokasi  pelayanan  mereka  dan  umumnya  hanya diperuntukkan bagi umat Kristen. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, terutama di daerah  yang  belum  tersentuh  oleh  zending  Kristen,  pemerintah  mendorong  pendirian dan pembukaan sekolah-sekolah khususnya pendidikan tingkat dasar kepada penduduk bumiputra. Kebutuhan terhadap lembaga pendidikan dibagi menjadi dua: penguasa adat ikut bertanggung jawab memberikan subsidi, sementara pemerintah menyediakan tenaga guru.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kesadaran  kepada  para  penguasa  adat tentang  pentingnya  pendidikan  dan  tanggung  jawab  bersama  untuk  mencerdaskan rakyatnya.
Kristenisasi  di  Poso  dilakukan  dengan  cara  persuasif.  Para  penginjil  tidak memaksa  penduduk  untuk  segera  beralih  dari  kepercayaan  tradisional  kepada  agama Kristen. Salah satu contohnya, seorang Kabosenya Pebato yang bernama Papa I Wunte, berhasil dikristenkan setelah menunggu waktu selama 17 tahun lamanya sejak kegiatan zending  dirintis  pada  1892.  Para  penginjil  dengan  tekun  mempelajari  seluk  beluk  adat istiadat  masyarakat  setempat.  Mereka  mempelajari  budaya  dan  bahasa  lokal  dan mendirikan sekolah-sekolah. Metode ini sebenarnya lazim digunakan oleh hampir semua misionaris di Hindia  Belanda. Akan tetapi, para misionaris di  Poso  seperti  A.C. Kruyt dan  N.  Adriani  berusaha  mengkaji  dan  memperdalam  pengetahuan  mereka  terhadap agama suku. Di samping itu, mereka melakukan penerjemahan terhadap kitab Injil dan buku-buku pelajaran sekolah ke dalam bahasa setempat (Bahasa Bare‘e). Mereka bergaul dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  menyampaikan  keunggulan  agama  Kristen dibanding  agama  suku.  Mereka  menghasilkan  banyak  sekali  karya  ilmiah  yang menjelaskan  tentang  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  Poso,  bahkan  di  daerah  lain yang mereka kunjungi.

## f. Pelayanan Kesehatan.
Pieter  Schuyt  dan  istrinya  adalah  orang  yang  memelopori  pembukaan  klinik kesehatan  di  wilayah  Poso.  Pelayanan  medis  seperti  ini  merupakan  yang  pertama  di wilayah  Sulawesi  Tengah.  Schuyt  bertindak  sebagai  seorang  misionaris  yang  juga berprofesi sebagai dokter. Ia tiba di daerah Poso pada Desember 1908 dan ditempatkan di kampung Kuku. Pada tahun 1917 hingga 1919 ia bekerja di Rumah Sakit Petronela di Yogyakarta  untuk  memperdalam  kompetensinya  di  bidang  ilmu  kesehatan.  Semenjak kedatangannya  di  Poso,  selain  kegiatan  menyebarkan  Injil,  ia  berupaya  melakukan pemberantasan  penyakit frambusia, sejenis  penyakit kulit  yang  sulit  diobati  dengan  cara tradisional. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai kutukan dewa. Untuk menyelesaikan  persoalan  ini,  Schuyt  bersama  masyarakat  membangun  pondok  untuk menampung para penderita penyakit ini. Obat yang digunakannya diberi nama ―kasina‖ yang  merupakan  hasil  ramuan  bahan  tradisional  asal  Tiongkok.  Masyarakat  setempat menyebut pondok pengobatan ini dengan nama ― Kandepe Kasina‖ (Pondok Kasina). Apa
yang  dikerjakan  oleh  Schuyt  telah  tersebar  dari  mulut  ke  mulut,  sehingga  pasiennya bertambah banyak. 21
Selanjutnya, karena pos pekabaran Injil di Kuku dipindahkan ke Tentena, maka pelayanan kesehatan juga berpindah ke Tentena. Ini terjadi pada tahun 1917. Mengatasi kebutuhan  akan  tenaga  perawat,  Schuyt  mengirim  tiga  orang  warga  setempat  untuk mendapatkan  pendidikan  sebagai  perawat.  Mereka  adalah  Gale  Rangga  dan  Balawo Bando, keduanya dikirim ke Sangir Talaud, serta Manaja Torisumbi dikirim ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Mereka belajar menjadi mantri dan mendidik orang lain untuk pekerjaan yang sama.

## Gambar 4 Rumah Sakit di Tentena
Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)
Pada  tahun  1918  hingga  1920,  pandemi  Flu  Spanyol  mewabah  di  Sulawesi Tengah dan menyebabkan sekitar 2000 orang di Poso meninggal dunia. 22 Oleh karena itu, dilakukan pembangunan rumah sakit permanen di Tentena pada tahun 1922 dengan harapan  agar  pelayanan  kesehatan  menjadi  lebih  baik.  Rumah  Sakit  Tentena  menjadi rumah sakit pertama di Sulawesi Tengah. 23

## Peran Elite Lokal
Kolonialisasi  dan  modernisasi  di  Poso  dapat  berjalan  dengan  baik  karena dukungan dari kepala suku yang ada di Poso, di antaranya yang banyak berperan adalah Papa I Wunte ( Kabosenya Pebato ), Talasa ( Kabosenya Lage ), Pantjali Sigilipu , dan Lora Molindo (Kepala Distrik Tentena). Untuk pembangunan infrastruktur mereka ditugaskan untuk menyediakan  tenaga  kerja,  merancang  penempatannya,  serta  menetapkan  tugas  yang hendak  dikerjakan.  Mereka  juga  diberikan  tanggung  jawab  atas  jumlah  pekerja  yang disediakan,  pengawasan  jalannya  pekerjaan,  termasuk  tanggung  jawab  terhadap  segala tindakan yang dianggap menyimpang oleh pemerintah kolonial: kecukupan tenaga kerja, kedisiplinan  pekerja  di  tempat  kerja,  dan  jaminan  logistik  bagi  para  pekerja.  Besarnya tanggung jawab mereka ditukar dengan ketidakwajiban anggota keluarganya untuk ikut
21 Tobondo, ―Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST,‖ 164–65.
22 Setiawan  dkk.,  ―History  and  Experience  of  Central  Sulawesi  Communities  Facing  the Influenza Pandemic 1918—1920.‖
23 Tobondo, ―Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST,‖ 165–67.
serta dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, para kabosenya juga diberikan  wewenang  untuk  membebaskan  lahan  yang  akan  menjadi  tempat  dalam proyek  pembangunan  pemerintah.  Kondisi  di  atas-pelibatan  penduduk  biasa  dan  elite lokal  dalam  proyek  pembangunan  adalah  bentuk  pemanfaatan  atas  ikatan  adat  yang bersifat primordial dalam sistem kerja tradisional yang kerap disebut sebagai kerja wajib ( heerendiensten ). 24
Kolaborasi  antara  misionaris,  pemerintah  kolonial,  dan  elite  lokal  berlangsung hingga  berakhirnya  kekuasaan  kolonial  Belanda.  Bahkan  tidak  lama  setelah  proklamasi kemerdekaan  Indonesia,  ketika  pasukan  Sekutu  bersama  pasukan  NICA  tiba  di Indonesia  untuk  memulihkan  kembali  kekuasaan  Belanda,  kaum  bangsawan  dan  elite lokal di Poso bersedia menerima kembali kehadiran mereka.
Pasukan  Sekutu  dengan  menumpang  kapal  perang  Australia  tiba  di  pelabuhan Poso  pada  1  November  1945.  Mereka  menurunkan  bekas  Asisten  Residen  terakhir  di Poso sebelum zaman Jepang, bernama Rijsdijk dengan beberapa orang Belanda lainnya yang  dikawal  oleh  satu  regu  tentara  NICA. 25 Di  kawasan  Timur  Indonesia,  Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pada bulan Desember 1946. Salah satu  wilayah  NIT  adalah  Daerah  Sulawesi  Tengah  yang  merupakan  federasi  dari  lima belas kerajaan di Sulawesi Tengah, salah satunya Kerajaan Poso Menyikapi kehadiran NICA di Poso, Pemuda Merah Putih di Poso yang berjiwa nasionalis dan pendukung republik dipimpin oleh Sidik Utina selaku pimpinan pemuda Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  dan  Yakob  Lamadjuda  (keduanya  merupakan  bekas anggota  Heiho)  merencanakan  untuk    mengadakan  perlawanan  terhadap  kehadiran kembali penguasa Belanda. Mereka memiliki banyak senjata hasil rampasan dari Jepang. Namun rencana mereka ditentang oleh  Raja Tua Poso, Talasa. Raja Tua Poso itu malah menerima  kedatangan  Belanda  (NICA)  kembali  karena  berita  yang  diterima  di  Poso mengabarkan  bahwa  Datu  Luwu  (Palopo)  telah  menerima  juga  NICA.  Di  depan pemuda-pemuda yang bersiap akan melawan Belanda Mokole Bangke Talasa bertempat di depan  kantor  pemerintahan  Poso  menyampaikan  pernyataan: “Sei  vinanga  mPoso, kasaenyamo yaku noparenta baree-ree posebuka raa. Sei yaku damompau rikomi pura-pura, kajela tua bangke ri Poso da noparenta kita pura-pura. Isema-sema anu baree mompokono naparenta dua kontorlolo, Ane to bugi, palai ri bugisi. Ane Gorontalo, palai ri Gorontalo. Ane Manado, palai ri Manado.  Ane  Java,  palai  ri  Java”. Terjemahannya  pernyataan  Raja  Talasa  tersebut  yakni: ―Ini  negeri  Poso  sudah  begitu  lamanya  saya  memerintah  tidak  pernah  terjadi pertumpahan darah. Saya ingin berbicara kepada kamu sekalian bahwa, kedatangan tuan besar (Belanda) di Poso untuk memerintah kita semua. Siapa-siapa yang tidak menyukai pemerintahan tuan kontroleur: Kalau dia orang Bugis, pergilah ke tanah Bugis. Kalau dia orang Gorontalo, pergilah ke Gorontalo. Kalau dia orang Manado, pergilah ke Manado. Kalau dia orang Jawa, pergilah ke Jawa‖. 26
Mendengar  nasihat  dari  sang  raja,  maka  pemuda  PNI  yang  tergabung  dalam Gerakan Merah Putih pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda bersama rakyat tak dapat  berbuat  apa-apa  karena  patuh  pada  rajanya.  Dengan  adanya  larangan  Raja  Poso untuk  melawan  maka  pemuda-pemuda  yang  telah  siap  dengan  senjata  di  tangan  lalu menyerahkan  senjata-senjata  mereka  kepada  tentara  Sekutu/NICA.  Senjata  yang diserahkan  berupa  3  pucuk  senjata  kaliber  12,7  ex  senjata    Jepang.  2  pucuk  senjata watermantel  ex  senjata  Jepang,  60  pucuk  senjata  karabijn  Jepang,  10  pucuk  senjata
24 Nadjamuddin dkk., Sejarah Pilkada Kabupaten Poso , 12–13.
25 Nainggolan, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah , 80.
26 Nainggolan, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah , 80–81.
revolver,  dan  40  pucuk  senjata double  loop .  Sementara  senjata-senjata  lainnya  mereka buang di sungai dan laut. 27 Raja  Tua  Talasa  memang  dikenal  sebagai  pendukung  Hindia  Belanda  dan berkawan  dekat  dengan  para  misionaris  di  Poso,  walaupun  sampai  akhir  hayatnya  ia memilih  untuk  tetap  menganut  agama  tradisional  orang  Poso, Lamoa. Atas  dukungan dan  jasa-jasanya,  pemerintah  kolonial  menganugerahinya  Bintang  Perak  Besar  ( Groote Zilveren  Ster) . 28 Kemudian  atas  sambutan  dan  penerimaannya  terhadap  NICA,  Talasa kembali  dianugerahi  penghargaan Ridder  in  de  Orde  van  Oranje  Nassau . 29 Dukungan  atas kehadiran  kembali  pemerintah  Hindia  Belanda  juga  dapat  dilihat  oleh  pidato  Lora Molindo, Kepala Distrik Tentena yang menjadi wakil rakyat Poso pada saat Konferensi Malino  yang  menjadi  cikal  bakal  pembentukan  Negara  Indonesia  Timur,  beliau menerangkan;
― Toradja  itoe  ta’  mengenal  aliran-aliran  poelitik,  akan  tetapi  semoeanja  bersatoe  padoe, mereka itoe hanja orang-orang yang berigama kristen Bangsa Toradja meminta soeatoe dewan Toradja dan lebih banjak sekolah-sekolah. Orang merasa bahwa masih banjak jang haroes dipeladjari. Bangsa-bangsa Toradja itu soeka sekali bekerdja bersama bersama dengan lain- lain golongan. Perhoeboengan-perhoebongan dengan orang-orang Belanda masih sangat moeda sekali.  Daerah  tsb.  Baroe-baroe  sadja  terboeka.  Mereka  bersedia  boeat  bekerdja  bersama- sama  dengan  negeri  Belanda  atas  dasar  oesoel-oesoel  Pemerintah  soepaja  dapat  mentjapai kemadjoean”. 30
Dukungan  elit  lokal  Poso  tersebut  menunjukkan  kenyataan  bahwa  kehadiran pemerintahan  kolonial  tidak  selalu  mendapat  penolakan  dari  masyarakat  bumiputra, namun juga mendapat tempat di hati masyarakat bumiputra. Salah satu faktornya adalah upaya  ―modernisasi‖  yang  telah  diperkenalkan  oleh  misionaris  berkebangsaan  Belanda beserta pemerintah kolonial.

## KESIMPULAN
Kehadiran  misionaris  dan  pemerintah  kolonial  telah  menghasilkan  perubahan sosial  di  Poso.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  misionaris  dan  pemerintah  kolonial  dalam menata  Tanah  Poso  memiliki  banyak  dampak  positif,  salah  satunya  menciptakan persatuan  orang-orang  Poso  yang  pada  masa  sebelumnya  sering  kali  terlibat  konflik antar  suku.  Wajah  kolonialisme  tidak  selalu  menampilkan  sisi  gelapnya  saja  melainkan juga  menampilkan  sisi  positif  dan  humanis.  Modernisasi  tersebut  tidak  dapat  berjalan dengan lancar jika tidak mendapat dukungan dari elite lokal yang bersedia bekerja sama dengan misionaris dan pemerintah kolonial.
Banyak  perubahan  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh  misionaris  yang didukung  dan  pemerintah  kolonial  dan  elite  lokal  di  Poso.  Pada  akhirnya  modernitas kolonial dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Poso telah membuat sebagian orang Poso,  khususnya  di  kalangan  elite  lokal  ―merasa  nyaman‖  berada  di  bawah  kekuasaan kolonial  Belanda.  Tanpa  menafikan  keberadaan  tokoh  dan  pendukung  ‗Merah  Putih‘, elite lokal di Poso sebenarnya masih mendukung kehadiran kembali pemerintah Belanda
27 Nainggolan, 81.
28 Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, Deel VII (Suplemen) , 363.
29 ―Anoegerah Sri Baginda,‖ 2.
30 ―Bin Malino,‖ 2.
bahkan saat kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Mereka dengan senang hati menerima  kembalinya  kekuasaan  kolonial  Belanda  pasca  proklamasi  kemerdekaan Republik  Indonesia.  Kristenisasi  yang  didukung  sepenuhnya  oleh  pemerintah  kolonial juga elite lokal berhasil memodernisasi sekaligus menciptakan harmoni di wilayah Poso.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, N., dan Alb. C. Kruyt. De Bare’e Sprekende Toradjas van Midden-Celebes (De Oost- Toradjas) .  Vol.  LVI.  2  vol.  Verhandelingen  Der  Koninklijke  Nederlandse Akademie  van  Wetenschappen,  Afdeling  Letterkunde.  Amsterdam:  Noord- Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1950.
Adriani,  Nicolaas.  ―Verhaal    der  Ontdekkingsreis  van  Jhr.  J.C.W.D.A.  van  der  Wyck naar het Posso-Meer, 16-22 October, 1865.‖ De Indische Gids , 1913.
Pandji Ra‘jat. ―Anoegerah Sri Baginda.‖ 24 September 1946. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
Soeloeh  Ra‘jat.  ―Bin  Malino.‖  19  Juli  1946.  Nederlands  Instituut  voor Oorlogsdocumentatie.
Coté,  Joost.  ―Colonising  Central  Sulawesi.  The  ‗Ethical  Policy‘  and  Imperialist Expansion  1890–1910.‖
Itinerario 20,  no.  3  (November  1996):  87–107. https://doi.org/10.1017/S0165115300003983.
———.  ―Creating  Central  Sulawesi.  Mission  Intervention,  Colonialism  and ‗Multiculturality.‘‖ BMGN - Low Countries Historical Review 126, no. 2 (1 Januari 2011): 2. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7308.
Encyclopædie  van  Nederlandsch-Indië,  Deel  VII  (Suplemen) .  s‘Gravenhage:  Martinus  Nijhoff,
1935.
Hasan, Darwis, Syakir Mahid, dan Haliadi. Sejarah Poso . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
Klinken, Gerry van. ―Eskalasi di Poso.‖ Dalam Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia , 120–46. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Kruyt,  Alb.  C.  ―The  influence  of  Western  civilisation  on  the  inhabitants  of  Poso (Central Celebes).‖ Dalam The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago , 1–9. Batavia: G. Kolff & Co. Batavia, 1929.
Kruyt, J. Kabar Keselamatan di Poso: Sejarah Gereja Kristen Sulawesi Tengah sampai th. 1947 . Diterjemahkan oleh P.S. Naipospos. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
Li,  Tania  M.  ―The  Will  to  Improve:  Perencanaan,  Kekuasaan,  dan  Pembangunan  di Indonesia.‖ Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012.
Margana,  Sri.  ―Historiografi  Indonesia  dari  Nasionalsentris  ke  Globalsentris.‖ Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi , 2020.
McRae,  Dave. Poso:  Sejarah  Komprehensif  Kekerasan  Antar  Agama  Terpanjang  Di  Indonesia Pasca Reformasi . Marjin Kiri, 2016.
Nadjamuddin,  Lukman. Dari  Animisme  ke  Monoteisme:  Kristenisasi  di  Poso  1892--1942 . Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002.
Nadjamuddin,  Lukman,  Darwis,  Sunarto  Amus,  Wilman  D.  Lumangino,  dan Mohammad Sairin. Sejarah Pilkada Kabupaten Poso . Yogyakarta: Elpueblo Tritama Mandiri, 2017.
Nainggolan, Nurhayati. Sejarah Daerah Sulawesi Tengah . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
———. Sejarah  Revolusi  Kemerdekaan  Daerah  Sulawesi  Tengah .  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
Sairin,  Mohammad.  ―Bangsawan  Sigi  dalam  Arus  Perubahan:  Keluarga  Lamakarate dalam Politik di Sulawesi Tengah, 1907-1982.‖ Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.
Schrauwers,  Albert. Colonial  “reformation”  in  the  Highlands  of  Central  Sulawesi,  Indonesia, 1892-1995 . Anthropological Horizons 14. Toronto: University of Toronto Press, 2000.
Schrieke,  B.  J.  O. Indonesian  Sociological  Studies:  Selected  Writings  Part  One .  2nd  edition. Selected studies on Indonesia, v. 2-3. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
Setiawan,  Adi,  Nurhalisa  Nurhalisa,  Nanda  Pratiwi,  dan  Haliadi  Haliadi.  ―History  and Experience  of  Central  Sulawesi  Communities  Facing  the  Influenza  Pandemic 1918—1920.‖ MOZAIK  HUMANIORA 22,  no.  1  (30  Juni  2022):  1–14. https://doi.org/10.20473/mozaik.v22i1.30677.
Tobondo,  A.R.  ―Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  di  Wilayah  GKST.‖  Dalam Wajah GKST: Buku Kenangan 100 Tahun Injil Masuk Tana Poso , 164–78. Tentena: Sinode GKST, 1992.