IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG
Kadek Devi Selvian 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 1 , Ketut Sudiatmaka 2
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { selviandevi@yahoo.com 1 , raiyuliartini@gmail.com 1 , sudiatmaka58@gmail.com 2 }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pelaksanaan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung penerapan  upaya  diversi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  sifat  penelitian  deskripif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polres  Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  di  kabupaten  buleleng  bila  adanya  musyawarah  dan  komunikasi  yang  baik  atara kedua  belah  pihak  dan  akan  berhasil  bila  ada  kesepakatan  antara  dua  belah  pihak,  dan  diversi  tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, dan  dari  pihak  pelaku  tidak  mau  bertanggung  jawab.  Adapun  faktor  penghambat  upaya  diversi  di kabupaten Buleleng dikarenakan keterbatasan bentuk dari tindak lanjut penetapan diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Buleleng, tindak lanjut yang dilakukan hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang  tua.  Berdasarkan  hal  tersebut  harus  adanya  faktor  pendukung  agar  pelaksanaan  diversi  bisa berjalan secara optimal, dengan adanya tindakan lanjutan seperti menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti  pendidikan,  pembinaan,  dan  latihan  kerja  agar  anak  dapat  hidup  dengan  mandiri  tanpa merugikan orang lain.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Upaya Diversi, Pencurian, Anak.

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of diversion efforts in the settlement of criminal acts  of  theft  committed  by  children  in  Buleleng  district  and  the  obstacle  factors  and  support  the implementation  of  diversion  attempts  in  the  settlement  of  crime  theft  committed  by  children  in  Buleleng district. The type of research used is empirical legal research. This research uses qualitative descriptive research. The location of this research was conducted at Polres Buleleng. The research data was collected by  using  observation,  interview,  document  study.  The  results  show  that  the  diversion  effort  can  be successfully done in the case of criminal theft committed by the child in Buleleng district if there is good deliberation and communication between both parties and will succeed if there is agreement between two parties.  diversion  can  not  be  successfully  done  if  the  victim  feels  that  he  is  still  harmed  by  the  acts committed  by  the  perpetrator  and  the  perpetrator  does  not  want  to  be  responsible. The factor inhibiting diversion efforts in Buleleng district is due to the limited form of follow-up to the determination of diversion attempts applied by the Kepolisian Resort Buleleng, the follow-up done only in the form of return to the parents. Based on this, there must be a supporting factor in order that the implementation of diversion can be run optimally in the presence of follow-up actions such as giving the child to the state to follow education, coaching and work training so that children can live independently without harming others.
Keywords: Crime, Diversion Efforts, Theft, Child

## Pendahuluan
Anak  adalah  sesuatu  yang  sangat penting  karena  anak  merupakan  potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa sekaligus  cerminan  sikap  hidup  bangsa pada masa mendatang. Untuk itu membicarakan  tentang  anak  maka  tidak terlepas  dari  perlindungannya  yang  tidak akan  pernah  berhenti  sepanjang  sejarah kehidupan,  karena  anak  adalah  generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan  pemegang  kendali  masa depan suatu negara.
Hal  tersebutlah  menyebabkan  anak sangat  memerlukan  suatu  pembinaan  dan perlindungan  terhadap  anak  dalam  rangka menjamin suatu pertumbuhan dan perkembangan  fisiknya,  sosial,  maupun mentalnya  secara  utuh,  serasi,  selaras dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan  dan  perlindungan  terhadap anak,  diperlukan  suatu  pendidikan  dan tanggung  jawab  dari  orang  tua  yang  tidak boleh  diabaikan.  Hal  ini  dikarenakan  orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahtraan  anak  baik  secara  rohani, jasmani maupun sosial.
Perlindungan  anak  Indonesia  berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 (Nashriana,2011:1). Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,  bahwa  perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-  haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  terhadap  anak  sangat diperlukan  suatu  dukungan,  baik  yang menyangkut kelembagaan maupun menyangkut  perangkat  hukum  yang  lebih mantap dan memadai. Hukum itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan
mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota  masyarakat,  dan  tujuan  hukum  itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan,  dan  tata  tertib  di  dalam masyarakat (Gultom2010:3).
Hukum  sebagai  kontrol,  pengendali dan  pemandu  kehidupan  bermasyarakat, agar  terciptanya  suatu  tatanan  kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan adil. Sehingga sangat diperlukan suatu jaminan  hukum  bagi  kegiatan  perlindungan anak.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan demi  kegiatan  kelangsungan  perlindungan anak  dan  mencegah  penyelewengan  yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan perlindungan anak.
Dasarnya anak tidak dapat melindungi diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan yang  menimbulkan  kerugian  mental,  fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.  Sehingga  anak  perlu  dibantu oleh  orang  lain  dalam  melindungi  dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya  dalam  pelaksanaan  Peradilan Pidana  Anak  yang  asing  bagi  dirinya. Peradilan Pidana Anak mengandung pengertian  proses  pemeriksaan  perkara pidana  anak,  mulai  dari  tahap  penyidikan atau
penyelidikan, penuntutan, persidangan,  dan  pemasyarakatan.  Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan  yang  diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian  mental,  fisik,  sosial.  Perlindungan anak  dalam  hal  ini  disebut  perlindungan hukum. (Gultom, 2010:2).
Diundangkannya Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya di sebut UU No 11 Tahun 2012) merupakan pengganti dari Undang- undang nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3668) yang dilakukan dengan tujuan agar terwujud peradilan  yang  benar-benar  menjamin perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap Anak yang
berhadapan dengan     hukum   sebagai penerus bangsa Indonesia (Sepud, 2013:3).
Sistem Peradilan Pidana     Anak berbeda dengan Sistem  Peradilan  Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi.
Peradilan Pidana Anak  meliputi segala aktivitas    pemeriksaan    dan    pemutusan perkara  yang   menyangkut  kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan  pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam pembentukan peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak  merupakan dasar pembentukan  peraturan  perundang- undangan tersebut. Ini berarti  Peradilan Pidana Anak    yang    adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak,  baik sebagai   tersangka,   terdakwa,   maupun sebagai      terpidana/narapidana,    sebab perlindungan terhadap hak-hak anak  ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum (Gultom, 2010:6).
Berdasarkan  suatu  sudut  pandang dari psikologis, berbagai tindakan dan sikap sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah  sehingga  mengganggu  proses perkembangan  atau  pertumbuhan  secara sehat  (Agoes,2014:5).  Hal  ini  tentu  tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah-masalah  yang  sedang  dihadapi anak-anak jaman  sekarang,  ditambah faktor-faktor  penunjang  untuk  terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai  berita  kekerasan  yang  sering muncul. Sementara itu dari diri seorang anak proses meniru paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya (Zaimir,2014:5).
Lingkungan  yang  negatif  membuat anak  terdorong  ikut  melakukan  suatu perbuatan  yang  negatif,  sehingga  sering menemukan anak yang tersangkut masalah hukum,  baik  anak  itu  selaku  korban  tindak pidana  maupun  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik  dengan
hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini disebutkan dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  dan  3  UU  No  11 Tahun  2012.  Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar tidak merusak masa-masa pertumbuhan anak yang bersangkutan. Pada dasarnya anak mempunyai  berbagai  hak  asasi  anak  yang harus  diimpelemntasikan  dalam  kehidupan dan penghidupan mereka.
Kasus-kasus  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku suatu tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  dijatuhi pidana  untuk  dibina  dalam  suatu  Lembaga Pemasyarakatan Anak perlu yang mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya.  Kasus  tindak  pidana  yang melibatkan anak dibawah umur belakangan ini sangatlah banyak terjadi dalam masyarakat (Frederica,2017:62), salah satunya adalah tindak pidana pencurian.
Tindak  pidana  pencurian  adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan  mengmbil barang  orang lain  dengan  maksud  memiliki  dengan  cara melawan hukum (Erdianto,2010:53). Tindak pidana  pencurian  diatur  dalam  Pasal  362 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa  mengambil  sesuatu  barang, yang  sama  sekali  atau  sebagian  termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki  barang  itu  dengan  melawan  hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900” Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 362  KUHP  menurut  Suwandy  tentang pencurian terdiri dari  beberapa  unsur,  yaitu barangsiapa,  mengambil,  sesuatu  barang, yang  seluruh  atau  sebagaian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  memiliki secara  melawan  hukum.  Berdasarkan unsur-unsur  tersebut  sehingga  seseorang bisa  dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak pidana pecurian harus telah terbukti
memenuhi   unsur    dari   tindak  pencurian terebut.
Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang      sangat     mengganggu kenyamanan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada beberapa  aspek  yaitu ekonomi, sosial, dan  lingkungan. Pencurian itu sendiri    merupakan     suatu      bentuk kejahatan sosial yang sulit  dihilangkan, hal ini disebabkan        karena        semakin meningkatnya suatu kebutuhan dan kurang bijaknya seseorang           menjalani kehidupannya     dalam      bermasyarakat. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan pencurian dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur  yang dikategorikan    sebagai   anak.   Pencurian yang    dilakukan     oleh    anak    seringkali dilakukan karena kondisi psikologi  anak yang masih belum stabil, bahkan dilakukan karena ajakan maupun  bujukan  bahkan paksaan dari orang dewasa.  Oleh  karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut tindak pidana sangat diperlukan.
Pencurian yang dilakukan oleh anak banyak dijumpai di kota-kota besar  dan bahkan sudah mulai merambat  di kota-kota kecil yang ada di setiap  provensi. Di kabupaten buleleng contohnya, pencurian yang dilakukan oleh anak marak terjadi. Hal inilah   yang      menyebabkan        penulis melakukan penelitian skripsi di  Kabupaten Buleleng. Alasan     penulis    melakukan penelitian di      Kabupaten     Buleleng dikarenakan    pertumbuhan    penduduk  di kabupaten buleleng yang semakin meningkat maka  akan mempengaruhi meningkatnya kebutuhan hidup,  alasan yang kedua adalah di mana  pertumbuhan teknologi yang begitu  pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat  banyak orang menginginkannya. Kondisi  inilah yang membuat sebagian anak di  kabuapaten Buleleng menginginkan segala  sesuatunya secara cepat meskipun dengan cara  yang tidak benar yaitu dengan mencuri. Tentu hal ini sangat  mengkhawatirkan,  dengan maraknya terjadi kasus  pencurian  yang dilakukan oleh anak, hal  ini  akan menimbulkan keresahan dan  kerugian  bagi masyarakat dan anak itu sendiri.  Berbagai upaya sudah dilakukan oleh  kepolisian
dalam  menanggulangi  pencurian  yang dilakukan oleh anak di kabupaten buleleng, seperti melakukan sosialisasi dengan memberikan  tentang  pendidikan  karakter dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika melakukan tindak pidana pencurian.
Pencurian yang dilakukan oleh anak sering  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng khususnya, dari tahun 2015 sampai dengan 2017  banyak  terjadinya  tindak  pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hal ini bisa dilihat dari data sebagai berikut: Tabel : 01 Data Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Data  Kekerasan  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tahun  2015-2017  di  Kabupaten Buleleng
N o Jenis Tindak Pidana Jumlah 2015- 2017 Ket 2015 2016 2017 1 Pencurian Biasa 3 2 1 5 Dive rsi 2 Pencurian Motor 3 7 1 11 Dive rsi 3 Pencurian Berat 2 - 2 3 Dive rsi Jumlah 8 9 4 19 Dive rsi
Sumber:  Data  Kasus  Kekerasan  Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  di  Sat Reskrim Polres Buleleng
Melihat fakta yang ada di kabupaten Buleleng, pencurian anak sebagai salah satu wujud  dari  kenakalan  anak  terjadi  karena berbagai  alasan.  Alasan-alasan  tersebut, seperti  kurangnya  kasih  sayang  dan perhatian  dari  orang  tua,  keinginan  untuk memiliki  sesuatu,  kondisi  psikologi  anak yang  masih  belum  setabil  sehingga  mudah terpengaruh  dari  teman  sepermainannya. Dari  kondisi  ini  sehingga  anak  perlu mendapat  perlindungan  untuk  menjamin hak-haknya.  Prinsip  perlindungan  anak adalah  prinsip  non  diskriminasi  yaitu  lebih mengutamakan  suatu  kepentingan  terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan  hidup
maka diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana atau yang sering disebut Diversi.
Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim  dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi, diversi dapat dilaksanakan  di  setiap  tahap  dalam  sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan,  tahap  penuntutan,  dan  tahap persidangan.  Diversi  dapat  dilaksanakan dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan  bukan merupakan pengulangan tindak pidana, hal ini dijelaskan  dalam  peraturan  pemerintah republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015 tentang  pedoman  pelaksanaan  diversi  dan penanganan  anak  yang  belum  berumur  12 (dua belas tahun).
Tujuan dari diversi menurut  UU No 11  Tahun  2012  yaitu  untuk  mencapai perdamaian  anatara  korban  dan  anak, menyelesaiakan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.  Bagi  anak  lembaga  pemasyarakatan bukanlah suatu jalan untuk menyelesaiakan permasalahan  anak,  malah  sebaliknya dalam  lembaga  pemasyarakatan  rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap  hak  anak.  Oleh  sebab  itu  diversi adalah  suatu  pertimbangan  yang  sangat penting  dalam  suatu  penyelesaian  perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Upaya diversi pada tahap penyidikan sering menemukan  kegagalan  terutama  pada tahun 2015 sampai 2017 dikarnakan sering tidak menemukan kesepakatan untuk melakukan  upaya  diversi  dari  korban, dikarnakan korban sering merasa dirugikan oleh  perbuatan  pelaku  sehingga  korban sering  berfikir  karena  ia  merasa  dirugikan maka  harus  dijatuhi  pidana  sesuai  dengan tindak pidananya. (Frederica, 2017:7). Pada penelitian  ini  peneliti  lebih  membahas implementasi upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Dalam hal ini mengenai Implementasi  Upaya  Hukum  Diversi  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian yang  Dilakukan  oleh  Anak  akhir-akhir  ini dalam penerapannya banyak terjadi kegagalan  dalam  pengupayaan  diversi, seperti halnya tindak pidana  pencurian yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017  di  Reskrim  kabupaten  buleleng.  Sifat penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif dimana  menggambarkan  secara  nyata mengenai  keadaan-keadaan  atau  gejala- gejala  yang  ada  dalam  masyarakat.  Data dan  sumber  data  yang  digunakan  ada  dua jenis  data  primer  dan  data  sekunder,  data sekunder  ini  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder, dan  bahan hukum tersier,  penulis  menggunakan  tiga  jenis pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel
penelitiannya
menggunakan teknik non robability sampling artinya  dalam  penelitian  ini  tidak  ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo,2008:46) . Bentuk  dari  penerapan teknik non  probability  sampling dalam penelitian  ini  adalah Purposive  Sampling. Dan data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Upaya Diversi Dalam
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian yang  Dilakukan  oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng.
Keuntungan dari diversi jika dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yang pertama kepolisian merupakan satu- satunya  lembaga  penegak  hukum  dalam subsistem peradilan pidana yang mempunyai  jaringan  sampai  di  tingkat kecamatan. Dengan  demikian, secara struktural  lembaga  kepolisian  merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling  dekat  dan  yang  paling  mudah dijangkau oleh masyarakat (Sinaga, 2017:138).
Kedua, secara kuantitas aparat kepolisian  jauh  lebih  banyak  dibandingkan dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya. Sekalipun  bahwa  tidak  semua  aparat kepolisian  mempunyai  wewenang  untuk menangani  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan  personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu  proses  penyelesaian  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  (Sinaga, 2017:139).
Ketiga, mengingat lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang  bergerak  dalam  proses  peradilan pidana,  maka  diversi  di  tingkat  kepolisian mempunyai arti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari hal yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak yang beruhungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir (Sinaga, 2017:139).
Proses  diversi  ditingkat  penyidikan dimulai  setelah  menerima  laporan  polisi. Penyidik  membuat  surat  untuk  meminta saran  tertulis  dari  petugas  pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan wajib diserahkan
oleh pembimbing kemasyarakatan  kepada  penyidik  dalam waktu paling lama tiga kali duapuluh empat jam  setelah  permintaan  dari  penyidik diterima.  Penyidik  mulai  mengupayakan diversi  dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari setelah penyidikan dimulai (Sinaga, 2017:144).
Suatu  tindak  pidana  pencurian  yang  pada awalnya  banyak  dilakukan  oleh  orang dewasa, namun saat ini banyak melibatkan anak-anak. Kejahatan tersebut dapat dilakukan  karena  keinginannya  sendiri ataupun  melibatkan  orang  dewasa.  Kasus tindak  pidana  pencurian  di  Kabupaten Buleleng  meningkat  dari  tahun  ke  tahun hingga  tahun  2017.  Selama  kurun  waktu  3 (tiga)  tahun  mulai  dari  tahun  2015,  kasus pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  juga semakin  tinggi,  hal  yang  melatarbelakangi meningkatnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan kebutuhan ekonomi  yaitu  adanya  keinginan  untuk mengikuti jaman sekarang namun
dikarenakan  terhimpitnya  kondisi  ekonomi keluarga,  sehingga  tidak  dapat  memenuhi keinginanya,  maka  tidak  ada  jalan  lain  dan butuh  uang  cepat  maka  mereka  mencari cara yang cepat yaitu dengan mencuri.
Dapat  dijelaskan  mengenai  faktor- faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya:
1.  Faktor  ekonomi,  yang  berhubungan dengan  masalah  kemiskinan  pada  satu sisi  dan  keinginan  untuk  memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya.
2.  Faktor  lingkungan,  yang  berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan  sekolah  maupun  lingkungan masyarakat.
3.  Faktor  pendidikan  dan  keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan  dengan  masalah-masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi seperti tayangan-tayangan televisi  yang  tidak  mendidik.  Anak  akan terpengaruh  pada  apa  yang  ditawarkan atau  ditayangkan  di  televisi  sehingga  ada keinginan  memiliki  sementara  secara finansial  belum  mampu.  Tindak  pidana pencurian merupakan salah satu delik yang terkait dengan kekayaan. Di dalam KUHP, delik  ini  diatur  dalam  Pasal  362  sampai dengan Pasal 367.
Penyidikan  terhadap  perkara  Anak dilakukan  oleh  Penyidik  yang  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012.
Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap  kasus  anak  juga  mempunyai beberapa  syarat  diantaranya  Syarat  untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  yaitu  dalam  Pasal  26  ayat  (3)  Undang- Undnag Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:
a.  Telah berpengalaman sebagai penyidik,
b.  Mempunyai minat, perhatian, dedikasi,  dan  memahami  masalah anak, dan
c. Telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradian Anak Penyidikan  kasus  pidana  anak  yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  dan  khususnya  dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.
Di dalam perkara anak penyidik harus melibatkan  Balai  Pemasyarakatan  (yang selanjutnya  disebut  BAPAS),  pelaku/orang tua, korban, dan dinas sosial. Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan baik fisik, mental,  maupun  sosial  sesuai  dengan Undang-undang perlindungan anak (UU No 35 Tahun 2014).
tahapan yang harus dilaksanakan dalam  proses  pelaksanaan  diversi  yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik  membuat  Berkas  Acara  Perkara (BAP),  selanjutnya  penyidik  menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).  Setelah  mendapatkan  BAP  dari penyidik,  selanjutnya  Bapas  melakukan Penelitian
Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas  Bapas  nantinya  akan  keluar  surat rekomendasi  dari  Bapas,  dimana  surat rekomendasi  tersebut  bisa  merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk  tidak  diversi.  Selanjutnya  penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan diversi. Sebelum melakukan diversi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui  dan  memahami  motif  pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya  penyidik  sebagai  fasilitator  dalam diversi akan lebih mudah untuk mengupayakan  diversi  berhasil  mencapai kesepakatan.
Berdasarkan
penelitian dan observasi dari beberapa kasus yang berhasil dilakukan di polres Buleleng, dapat disimpulkan diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana  pencurian
yang  dilakukan  oleh  anak  di  kabupaten buleleng  bila  adanya  musyawarah  dan komunikasi  yang  baik  atara  kedua  belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan  anatara  dua  belah  pihak, dimana  pihak  pelaku  mau  bertanggung jawab atas  perbuatannya  dan berjanji  tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak  korban  bersedia  memafkan  pelaku sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang dikehendaki korban.
Berdasarkan penelitian dan observasi  dari  beberapa  kasus  yang  tidak berhasil dilakukan di polres Buleleng, dapat disimpulkan  diversi  tidak  dapat  berhasil dilakukan  dalam  perkara  tindak  pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di kabupaten  buleleng  bila  pihak  korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang  dilakukan  pelaku,  hal  ini  dikarenakan pelaku  tidak  mampu  melakukan  ganti  rugi karena  perbuatan  yang  sudah  ditimbulkan. Dan  upaya  diversi  tidak  berhasil  dilakukan juga dikarenakan kurang adanya musyawarah  dan  komunikasi  yang  baik atara kedua belah
Faktor Penghambat dan  Penunjang Penerapan
Upaya Diversi Dalam
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian yang  Dilakukan  oleh  Anak  di  Kabupaten Buleleng
1.  Faktor Penghambat  Penerapan Upaya Diversi Dalam penyelesaian tindak Pidana  Pencurian  yang  Dilakukan  Oleh Anak di Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh  peneliti  di  kabupaten  Buleleng  bahwa hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  dikabupaten  buleleng pada  dasarnya  dikarenakan  dalam  proses penerapan  diversi  dalam  sistem  peradilan anak  meliputi,  1)  Kebutuhan  yang  semakin meningkat  tidak  sebanding  dengan  baik personel  maupun  fasilitas,  2)  Pemahaman yang  berbeda  dalam  penanganan  anak berhadapan  dengan  hukum  dan  korban  di antara aparat penegak hukum, 3) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja
sosial  anak),  4)  Terbatasnya  sarana  dan prasarana  penanganan  anak  berhadapan dengan hukum selama proses diversi.
Keterbatasan  bentuk  diversi  yang diterapkan oleh  Kepolisian  Resort Buleleng dimana hanya  dalam bentuk  pengembalian kepada orang tua menjadikan proses diversi yang  ditawarkan  kepada  korban  bisa terancam gagal. Hal ini  dikarenakan, bentuk diversi berupa pengembalian kepada orang tua  merupakan  proses  terlemah  dengan tidak ada proses pendidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana anak seperti pendidikan  atau  kerja  sosial.  Kemungkinan penolakan  dari  keluarga  korban  menjadi sangat  besar  karena  ketidak  mampuan penyidik  untuk  meyakinkan  korban  bahwa pelaku  akan  dididik  dengan  baik  dan  tidak akan  mengulangi  tindak  pidana  di  masa mendatang.

## 2.  Faktor  Pendukung  Penerapan  Upaya
Diversi Dalam penyelesaian tindak Pidana  Pencurian  yang  Dilakukan  Oleh
Anak di Kabupaten Buleleng Polisi dalam
melakukan penyelidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  harus  memperhatikan  berbagai ketentuan mengenai upaya penangan anak mulai  dari  penangkapan  sampai  proses penempatan.  Penyidikan  terhadap  tindak pidana pencurian harus berlangsung dalam suasana  kekeluargaan,  dan  untuk  itu penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.
Salah  satu  jaminan  terlaksananya suasana  kekeluargaan  ketika  penyidikan dilakukan,  adalah  hadirnya  Pekerja  sosial untuk  mendampingi  anak,  disamping  itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan  atau  trauma  pada  diri  si  anak. Apabila  dipandang  perlu,  penyidik  juga dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama,  atau  petugas  kemasyarakatan lainnya.  Sementara  untuk  kepentingan  si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan.
mekanisme penyelesaian penerapan  diversi  terhadap  tindak  pidana pencurian oleh anak dibawah umur menggunakan  mediasi  atau  musyawarah dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah  ini  tidak  akan  terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku  tindak  pidana,  masyarakat  dan penyidik.
Diversi sebagai jalan didalam restorative justice, terdapat hal positif dalam menanggulangi  tindak  pidana  pencurian khususnya  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur, diantaranya:
a.  Korban dapat mengungkapkan keluhanya, ketidaknyamanannya, dilain  sisi  dia  dapat  belajar  tentang pelaku,  cara  menghadapi  tindakan kejahatan  pencurian,  berkesempatan dan  berhak  mendapatkan  permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku,  menunjukan  dampak  kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan  semua  konflik  yang ada  untuk  kepentingan  pribadi  atau pemulihan.
b.  Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab  atas  apa  yang  dia  lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan  yang  disepakati  dalam proses mediasi. Dalam proses diversi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu (Hutauruk,
2013,127).Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga  harus  melihat  motivasi  dari  pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada  dasarnya  anak  ini  adalah  jahat,  dan sebelumnya  pernah  melakukan  tindakan- tindakan  yang  merugikan  orang  lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa, adanya  keterpaksaan  dalam  melakukan tindak pidana pencurian.
Selain  motifasi  penyidik  harus melihat  nominal  yang  telah  dicuri,  serta membedakan mana kasus pencurian yang
harus  dibawa  sampai  ke  pengadilan (pencurian  berat  Pasal  363  KUHPid),  dan mana  kasus  pencurian  yang  seharusnya tidak  dibawa  ke  pengadilan  (pencurian ringan  Pasal  364  KUHPid).  Hal  ini  sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian  yang  dilakukan  anak  yang tergolong  dalam  pencurian  ringan  (Pasal 364 KUHP) hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam  sehingga  kasus-kasus  seperti  ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun- tahun.
Sehingga  sangat  diperluakan  suatu upaya  diversi  untuk  menghindari  anak  dari proses peradilan, namun pelaksanaan hasil kesepakatan  upaya  diversi  tidak  hanya dilakukan hanya mengalihkan perkara anak dari proses peradilan ke keluar pengadilan, namun  seharusnya  ada  tindakan  lanjutan, hal  ini  dikatakan  oleh  ibuk  wiratningsih selaku kanit unit PPA.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  diuraikan  oleh  penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  upaya  diversi  dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  di  kabupaten  buleleng pada  tingkat  penyidikan  di  polres  Buleleng sudah  menerapkan  upaya  diversi  sesuai dengan  apa  yang  di  amanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan.  Dalam  penerapan  upaya diversi penyelesaian tindak pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di kabupaten  buleleng  diversi  sangat  baik dialkukan  selama  hasilnya  nanti  setelah penetapan  diversi  anak  tidak  mengulangi perbuatannya  lagi  dan  tidak  meremehkan hasil  dari  diversi.  Tetapi  tidak  semua kesepakatan diversi berhasil ada juga upaya diversi yang tidak berhasil dilakukan, hal ini dikarenakan dipicu oleh faktor korban yang masih  belum  bisa  menerima  dengan  apa yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap korban. Dapat juga dari pihak korban
terkadang meminta ganti rugi  materi kepada pihak  pelaku,  tetapi  dari  pihak  pelaku  tidak mampu  memberikan  dan  memenuhi  apa yang menjadi kemauan dari pihak korban. 2. Adapun faktor penghambat dari penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  di  kabupaten  buleleng yaitu, karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung  baru,  dalam  pelaksanaannya seringkali  menghadapi beberapa  hambatan yaitu  pemahaman  terhadap  pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap  aturan  pelaksanaan  diversi  dan hambatannya, sedangkan faktor pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan  oleh  anak  di  kabupaten  buleleng yaitu,  dalam  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  anak  pelaku  tindak pidana  harus  memperhatikan  berbagai ketentuan mengenai upaya penangan anak mulai  dari  penangkapan  sampai  proses penempatan.  Penyidikan  terhadap  tindak pidana pencurian harus berlangsung dalam suasana  kekeluargaan,  dan  untuk  itu penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.
Saran 1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak  hukum  yang  pertama  memeriksa perkara  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan oleh anak agar lebih meningkatkan  penyuluhan  tentang  diversi, agar  masyarakat  memahami  penerapan diversi  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana pencurian,  sehingga  nantinya  lebih  banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restorative yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksanak dengan optimal.
2. Kepada masyarakat kabupaten Buleleng agar  lebih  peduli  dan  ikut  membantu penerapan upaya  diversi dengan ikut serta memahami bagaimana konsep upaya diversi yang dapat memberikan dampak positif bagi anak  yang
berhadapan dengan hukum. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan  dari  proses  peradilan  yang menakutkan bagi anak.

## Daftar Pustaka Buku
Bambang  Waluyo,  S.H.  2008 Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika . Sinaga,  Dahlan,  2017, Penegakan  hukum dengan  Pendekatan  Diversi ,  Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
Soekanto, soerjono, 1983, Soerjono, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Rajawali Pers Cetakan ke 10.

## Skripsi / tesis
Ferederica, Rafflesia, 2017, “Penerapan upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika(studi Surat Keputusan Diversi Nomor:03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)” (Skripsi), Program studi Sarjana Pada Bagian hukum Pidana Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Yuliartini,  Rai  Ni  Putu,  2014, “Kajian Kriminologis  Kenakalan  Anak  Dalam Fenomena  Balapan  Liar  Di  Kota Singaraja Bali” (Tesis) , Program Studi Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
Zaimir, Fahmi, 2014, “Peran Penyidik Dalam Penerapan  Diversi  Terhadap  Perkara Tindak  Pidana  Anak  di  Wilayah  Kota Makasar”(Skripsi),
Program studi Sarjana Pada Bagian hukum  Pidana
Universitas  hasanuddin,
Makasar.

## Jurnal / artikel di internet
Humau, Kemal, 2013, “ Implementasi Diversi Dalam  Penyelesaian  Kasus  Tindak Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Sebelum Berlakunya Undang- Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak”  (Jurnal), Program  Studi sarjana Universitas Atma
jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Harefa, Beniharmoni, 2015, “ Diversi Sebagai Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Asasi  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia”  (Jurnal), Pascasarjana  Program  Doktor  FH UGM Yogyakarta, Yogyakarta.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012  Nomor  153  52  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109  dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4235.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 301.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang  Hak  Asasi  Manusi.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

## Kamus
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional,  2008, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Edisi ke-4, Balai Pustaka, Jakarta