Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 79-93 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Implikasi  Hukum  Pemasangan  CCTV  di  Tempat  Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi
Nadia Carolina Weley 1* , Hari Sutra Disemadi 2
1*,2 Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia *email: 1951063.nadia@uib.edu
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2151
Submitted: Mei 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci: CCTV, RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi Alat  pemroses  atau  pengolah  data  visual  merupakan  salah  satu bentuk  kemajuan  teknologi  yang  menjadi  bagian  dari  masyarakat Indonesia,  kehadiran  APDV  salah  satunya  CCTV  menunjukkan bahwa  Indonesia  telah  berpartisipasi  dan  ikut  andil  dalam kehadiran  instalasi  yang  akan  menjadi  bagian  dari  masa  depan. Kehadiran  CCTV  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif  bagi pengguna berikut individu yang hanya sekadar menghampiri area yang  dilengkapi  dengan  alat  tersebut,  sehingga  menimbulkan beberapa  kecanggungan  dalam  hal  perlindungan  data  pribadi, yang  menyangkut  kewarganegaraan,  nama  lengkap,  informasi genetik  dan  informasi  yang  bersifat  khusus  dan  diatur  oleh  UU. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  doctrinal diikuti  pendekatan  secara  kualitatif  yang  memanfaatkan  bahan- bahan  tertulis  seperti  UU,  dokumen-dokumen  dan  bahan  tertulis lainnya.  Pengaturan  mengenai  pemasangan  APDV  di  tempat tersembunyi  belum  secara  resmi  diatur  di  dalam  UU  yang  telah diterbitkan, melainkan diatur pada RUU PDP yang sedang menjadi pertimbangan  perangkat  pemerintahan,  pengaturannya  tersendiri diatur pada pasal 22 yang terdiri atas 3 ayat, pasal 52, dan 53, serta Pasal  62,  dan  pasal  63  yang  mengatur  mengenai  sanksi  dari pelanggar  yang  melanggar  terkait  pemasangan  APDV  secara tersembunyi.  Maka  dari  itu,  pengesahan  RUU  PDP  sangat dibutuhkan  dalam  menghadapi  pemasangan  APDV  secara tersembunyi  ini,  untuk  menciptakan  lingkungan  hukum  yang aman dan perlindungan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

## ABSTRACT
Keywords: Visual data processing or processing equipment is a form of technological
CCTV, PDP Law, Personal Data Protection progress  that  is  part  of  Indonesian  society,  the  presence  of  visual  data processing tool, which is CCTV, shows that Indonesia has participated and taken  part in  the  presence of  installations  that  will  be  part  of  the  future. The  presence  of  this  installation  has  a  positive  and  negative  impact  on users and individuals who just approach the area equipped with the device, causing  some  awkwardness  in  terms  of  personal  data  protection,  which involves  citizenship,  full  name,  genetic information and  information that is  special  and  protected  by  law.  This  research  uses  a  doctrinal  research method with a qualitative approach that utilizes written materials such as laws, documents and other written materials. The regulation regarding the installation of this device in hidden places has not been clearly regulated in the law that been issued, but is regulated in the PDP Bill which is being considered by government officials, the separate regulation is regulated in article  22  which  consists  of  3  paragraphs,  articles  52  and  53,  as  well  as Article 62, and Article 63 which regulates the sanctions for violators who violate related to the hidden installation. Therefore, the ratification of the PDP  Bill  is  urgently  needed  in  dealing  with  the  hidden  installation,  to make  a  safe  legal  surroundings  and  adequate  protection  for  Indonesian people.

## 1. PENDAHULUAN
Era  digital  merupakan  hasil  dari  pengembangan  strategi  baru  yang dikembangkan  oleh  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan  bersosialisasi mengikuti  perkembangan  zaman  yang  semakin  modern (Siahaan,  2018) ,  era digital  dipengaruhi  oleh  globalisasi  yang  dimulai  sejak  ditemukannya  alat tukar  menukar  di  dalam  perdagangan  pada  saat  sebelum  masehi  dan perkembangan  alat-alat  yang  didukung  oleh  teknologi  yang  semkain berkembang  pesat  di  lingkungan  masyarakat  serta  membaur  pada  kehidupan sehari-hari (Astuti,  2022) .  Hadirnya  teknologi  digital  yang  berkembang  di masyarakat  memungkinkan  masyarakat  melakukan  segala  jenis  transaksi secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain itu,  kehadiran  teknologi  yang  membantu  menyelesaikan  dan  mempermudah pekerjaan  juga  muncul  dengan  jenis  yang  beragam (Sari,  2020) .  Tidak  jarang hal-hal  yang  timbul  di  era  digital  memuat  data  pribadi  baik  yang  bersifat umum (Kominfo,  2020) ,  seperti  seperti  data  pribadi  yang  digunakan  sebagai bentuk mengidentifikasi  seseorang secara dasar dan terbuka, yang terdiri dari nama  lengkap,  agama,  kewarganegaraan  dan  jenis  kelamin  dan  juga  bagian data  pribadi  yang  berkarakter  khusus (Kominfo,  2020) ,  seperti  data  yang bersifat  spesifik  mengenai  identitas  seseorang  secara  menyeluruh  dan
Vol. 4 No. 2 (2022)
dilindungi  oleh  undang-undang,  data-data  tersebut  dapat  berupa  data informasi  kesehatan,  data  genetik,  pandangan  politik,  orientasi  seksual,  data keuangan  pribadi (Yuniarti,  2019) .  Salah  satu  teknologi  yang  timbul  dan menjadi  sebuah  produk  digital  yang  membantu  masyarakat  dalam  bidang kegiatannya  adalah alat pengolah data visual (APDV) atau yang lebih dikenal dengan CCTV (Parno et al., 2012) .
Closed  Circuit  Television atau  yang  disingkat  CCTV  merupakan  alat pengolah data visual yang digunakan sebagai alat pengintai yang dapat bekerja secara otomatis 24 (dua puluh empat) jam penuh dan berguna sebagai alat yang membantu  pencegahan  tindak  kejahatan  pada  suatu  objek (Wiratama,  2020) . Pemasangan  alat  pengolah  data  visual  yang  tersebar  di  masyarakat  dan  hadir dalam beberapa fitur canggih yang tidak langsung tersambung pada perangkat jaringan  komputer  namun  tersimpan  dalam  bentuk  yang  lebih  praktis  yaitu penggunaan Memory  Card (Hadiwijaya  &  Zahra,  2014) , yang  dapat  menjadi bahaya tersendiri bagi subjek atau objek yang sama sekali tidak berkepentingan untuk  dilakukan  pengintaian  melalui  alat  tersebut.  Salah  satunya  adalah dengan pemasangan di tempat-tempat yang tidak terjangkau dan tersembunyi (Susanto,  2018) ,  hal  itu  dapat  mengikis  rasa  percaya  diri,  memberikan  rasa tidak aman dan melanggar batas perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh setiap  individu  yang  merupakan  bagian  dari  masyarakat,  khususnya masyarakat Indonesia (Pertiwi, 2021) . Kehadiran APDV yang digunakan secara tersembunyi dan tanpa pemberitahuan juga dapat menimbulkan kejahatan baik secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,  karena  hal  tersebut  telah  melanggar penggunaan  alat  pendeteksi  yang  seharusnya  digunakan  sebagai  pengintai dalam  menghalangi  atau  menggagalkan  hal-hal  yang  mengganggu  atau melanggar peraturan yang berlaku di tempat pemasangan alat tersebut (Faridi, 2019) .
Mengingat  penelitian-penelitian  ini  sebelumnya  sudah  dilakukan terlebih dahulu yaitu oleh Anita indah Widiastuti (2020) yang berjudul Urgensi Pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  (PDP)  di  Tengah  Pandemi COVID-19  berfokus  pada  analisis  mengenai  pengesahan  RUU  PDP  pada  era covid-19 dalam  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  perlindungan  data pribadi (Widiastuti, 2020) . Penelitian oleh Moh Hamzah Hisbullah (2021) yang berjudul  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan  Data Pribadi    membahas  perlindungan  privasi  dalam  melakukan  transaksi  online melalui sosial media pada beberapa start-up seperti Go-Jek, Shopee, TokoPedia
dan  lainnya (Hisbulloh,  2021) .  Nurmalasari  (2021)  yang  berjudul  Urgensi Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Demi Mewujudkan Kepastian Hukum  yang berfokus mengenai  cara meningkatkan perlindungan  diri  dari    kasus    pembobolan    data  pribadi,    dan  mendorong disahkannya  RUU  PDP    agar    dapat    mengakomodir    beberapa    asas-asas hukum    nasional (Nurmalasari,  2021) . Susanto  (2022)  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perekam  Dengan  Kamera  Tersembunyi Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016  Tanggal  07  September  2016”  yang  membahas  terkait  perlindungan hukum terhadap pemasangan kamera tersembunyi melalui UU ITE dan sanksi yang diterima terhadap pemasangan alat tersebut, oleh  karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi (Sautunnida, 2018) .
Beberapa  penelitian  tersebut  lebih  ditekankan  kepada  dorogan pengesahan  RUU  PDP  secara  keseluruhan  dan  bagaimana  pergerakan pemerintah mengenai keberlangsungan pembahasan RUU PDP yang sejatinya memiliki  banyak  keuntungan  bagi  masyarakat,  seperti  terkait  perlindungan data  pribadi  saat  berselancar  di  sosial  media,  dan  juga  perlindungan  data pribadi  yang  menjadi  dasar  bagi  pemasangan  alat  pengolah  data  visual  di tempat  tersembunyi  yang  diatur  secara  singkat  melalui  UU  ITE,  masyarakat memerlukan pengaturan secara rinci dan melindungi hak-hak dan privasi yang dimiliki oleh setiap individu. Maka dari berdasarkan penelitian-penelitian yang teah  terlaksana  sebelumnya,  terdapat  beberapa  perbedaan  fokus  yang dilakukan  oleh  penulis  mengenai  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  Terhadap  Pemasangan  Alat  Pengolah  Data  Visual di Tempat Umum Secara Tersembunyi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum doctrinal dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka  yang  dapat  diperoleh  dari  bahan  tertulis  berupa  UU,  dokumen  dan buku-buku (Suteki  &  Taufani,  2020) .  Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan Teori  Hukum  Responsif  menurut  Nonet  dan  Selznick,  dimana  hal  ini  dengan memperhatikan  beberapa  hal  yang  lebih  dari  sekedar  prosedur  dari pemerintah,  namun  menampung  aspirasi  dari  masyarakat  secara  langsung
Vol. 4 No. 2 (2022)
(Sulaiman,  2014) .  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi.  Jenis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder (Sugiyono,  2017) .  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  melalui  studi  kepustakaan  atas  peraturan  perundang-undangan  dan publikasi  penelitian-penelitian  terdahulu  untuk  menambah  informasi, mendapatkan landasan teori serta landasan hukum (Ashshofa, 2013) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implikasi  Hukum  Pemasangan  Alat  Pengolah  Data  Visual  di  Tempat Umum secara Tersembunyi
Alat  pemroses  atau  pengolah  data  visual  menurut  RUU  PDP  adalah seperangkat  alat  yang  memiliki  lensa  seperti  kamera  video  dapat  digunakan sebagai alat perekam ataupun pengintai pada seseorang di dalam sebuah ruang atau  area  yang  luas  termasuk  CCTV  dan  atau  alat-alat  yang  dapat  digunakan sebagai monitoring  and  surveillance dan  terus  mengalami  meajuna  seiring dengan  perkembangan  teknologi  dengan  keakuratan  dan  akuntabilitas  yang terjaga  secara  stabil.  APDV  biasanya  digunakan  pada  ruangan  dan  area  tidak terbatas  yang  bercakupan  luas  seperti  pusat  perbelanjaan  serta  area  kerja  dan didatangi  oleh  banyak  orang,  sehingga  pemasangan  alat  tersebut  bertujuan untuk  menjaga  keamanan  dan  menghindari  serta  meminimalisir  tindak kriminal  yang  terjadi (Valini,  2019) .  Pemasangan  APDV  bagi  pemilik  pusat perbelanjaan  atau  area  kerja  biasanya  dilakukan  tanpa  melalui  periizinan  yng ketat  diakibatkan  pemasangan  tersebut  hanya  dipasang  oleh  seseorang  atau sebuah  perusahaan  terkait  area  yang  ingin  dipasang  secara  pribadi  dan  tanpa arahan,  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  cara  kerja  karyawan  danatau keamanan  area  tersebut  untuk  menghindari  kejahatan  .  Tidak  jarang  pula beberapa  tempat  pusat  perbelanjaan  ataupun  area  kerja  memasang  sebuah peringatan  bahwa  area  tersebut  telah  dilengkapi  oleh  APDV,  untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan niat buruk yang dilakukan (Aprilia & Jacky, 2019) . Selain digunakan sebagai alat yang membantu memantau keadaan sekitar,  APDV  biasanya  digunakan  sebagai  instalasi  yang  digunakan  oleh kepolisian  sebagai  syarat  alat  bukti  elektronik (electronic  evidence) (Ramiyanto, 2017) , dalam  memecahkan  suatu  kasus,  akibatnya  bukti  yang  dihasilkan melalui  APDV  dianggap  dapat  digunakan  menjadi  salah  satu  bantuan  dalam memecahkan kasus kejahatan (Khristanto, 2020) .
Peristiwa  pemasangan  APDV  pada  tempat  yang  digunakan  sebagai ruang publik, juga tidak menutup kemungkinan APDV dipasang pada tempat yang tidak terjangkau, dan tanpa pemberitahuan dan peringatan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif yang mencuat di tengah- tengah  masyarakat (Anggraeni,  2018) .  Dampak  positifnya  adalah  apabila digunakan  pada  tempat  yang  rawan  terjadinya  kejahatan  dan  digunakan sebagai  sarana  bukti  dalam  peinginvestigasian  kejahatan,  maka  APDV  dapat dipergunakan dengan baik dan membantu (Hisbulloh, 2021) . Namun, dampak negatifnya  adalah  apabila  instalasi  APDV  dilakukan  secara  tersembunyi  dan dipergunakan  untuk  hal  yang  memiliki  niat  tersembunyi  seperti  memasang APDV  pada  saluran  pipa (Teruna,  2022) atau  sudut  tersembunyi  untuk melakukan  tindakan  asusila,  merekam  seseorang  yang  tidak  dengan keinginannya  untuk  direkam  saat  sedang  mengganti  pakaian,  sedang  mandi ataupun sedang melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa tidak aman dan dapat ditindak sebagai perilaku asusila.  Bahkan,  apabila  hasil  rekaman  dari  orang  tidak  bertangung  jawab tersebut disebarluaskan dapat menimbulkan di pihak korban yang tidak tahu- menahu  bahwa  dirinya  sedang  direkam  melalui  APDV (Nariswari,  2021) . Beberapa  APDV,  memiliki  sistem  yang  lebih  canggih  dibandingkan  dengan kamera biasanya, salah satunya adalah APDV yang menggunakan wifi sebagai media  penyambung  dan  perekam  sehingga  tidak  memerlukan  listrik,  dan dapat  diakses  secara  langsung  oleh  pemegang  server (Welsh  &  Farrington, 2009) .
Pemasangan  APDV  pada  dasarnya  dinilai  tidak  memerlukan  perizinan yang  ketat,  karena  selain  belum  ada  perangkat  pengaturan  yang  mengatur terkait hal tersebut. APDV biasanya dipasang secara pribadi oleh pemilik dari tempat  umum  atau  kawasan  yang  dipasang  alat  pemroses  tersebut  untuk terhindarr  dari  hal  yang  tidak  dikehendaki,  selain  daripad  itu,  dalam pengaplikasian  instalasi  APDV  juga  ditentukannya  tempat  umum,  tempat umum yang dimaksud di dalam RUU PDP adalah sarana atau area yang telah ditentukan  atau  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  baik  perorangan  ataupun badan  swasta  yang  digunakan  bagi  kepentingan  dan  egiatan  masyarakat. Akibat  hukum  dari  pemasangan  APDV  terhadap  perlindungan  data  pribadi menyebabkan  beberapa  tindakan  yang  beragam,  seperti  tersebarnya  data pribadi yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, melanggarnya privasi seseorang,  menyebabkan  rasa  tidak  nyaman,  melenceng  dari  tujuan  yang
Vol. 4 No. 2 (2022)
sebenarnya dan menjadi sarana mengidentifikasi seseorang secara tersembunyi, hal-hal  tersebut  menjadi  sebuah  ancaman  yang  dapat  dipidanakan,  seperti pelanggaran privasi, dan penguntitan yang pada saat ini diatur oleh KUHP.

## 3.2 Urgensi  Pengesahan  RUU  PDP  sebagai  Bentuk  Kepastian  Hukum terhadap Pemasangan APDV
Perlindungan data pribadi yang mencakup perlindungan privasi di lain sisi  mempengaruhi  perkembangan  banyak  hal  di  bidang  digital,  termasuk ekonomi  suatu  negara  berikut  Indonesia.  Hal  ini  mendorong  privasi  dan  data pribadi  disebut-sebut  menjadi  hal  yang  penting  dalam  menjalankan  sebuah transaksi  elektronik,  namun  tentu  juga  dapat  menghambat  apabila  pengguna tidak  memiliki  kepastian  hukum  dalam  keamanan  dan  jaminan  data pribadinya.  Keberlakuan  perlindungan  ini  sangat  mempengaruhi  banyak  hal karena berkenaan dengan hal-hal sensitive seperti data yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan banyak  potensi  buruk  seperti  pengancaman  yang  merugikan  tidak  hanya keamanan  dan  keselamatan  pemilik  data  tersebut,  namun,  dapat  juga digunakan  sebagai  alat  untuk  ‘memeras’  finansial  seseorang.  Ancaman  yang ditimbulkan  dari  kurangnya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  dan  privasi seseorang  memiliki  hubungan  dan  korelasi  yang  lurus  dengan  kehadiran APDV  yang  digunakan  oleh  seseorang  pada  area  yang  luas  tanpa pemberitahuan dan tersembunyi (Dewi Rosadi & Pratama, 2018) .
Semakin  majunya  perangkat  teknologi  dan  tersebarnya  informasi, semakin  mudah  pula  privasi  milik  seseorang  diretas  dan  diakses  oleh  orang- orang yang tidak sejatinya tidak memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab.  Di  Indonesia  sendiri  PDP  sudah  menjadi  bagian  dari  peraturan  yang dikeluarkan, namun akibat kurangnya pemberiak kepastian, perlindungan data pribadi  tenggelam  di  tengah  masyarakat (Rumetna,  2018) .  Pengaturan mengenai  data  pribadi  sendiri  belum  diatur  secara  spesifik  menjadi  sebuah peraturan  yang  berdiri  sendiri,  dan  hanya  tersebar  dalam  beberapa  pasal  di dalam UU yang menyusun peraturan lainnya secara khusus (Rizal, 2019 ).
Urgensi  pengesahan  RUU  PDP  semakin  digalakkan  Krena  berpotensi dapat mencederai data pribadi dari pemilik hak tersebut, berkaca pada konsep hak asasi manusia yang diatur oleh negara Indonesia, mendukung bahwa hak- hak  yang  harus  dilindungi  semata-mata  berdasarkan  martabatnya  sebagai makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Kusnadi,  2021) .  Terlepas  dari  hal
tersebut,  sampai  saat  ini  perangkat  pemerintah  belum  memiliki  aturan  yang dapat  mengatur  secara  komprehensif  dalam  penaturan  mengenai  privasi seseorang, meskipun  RUU PDP  sudah menjadi wacana yang diselesaikan dan tertuang dalam prolegnas (Parno et al., 2012) .
Meninjau  dari  salah  satu  aspek,  yaitu  aspek  sosiologis,  beragamnya metode  manusia  memiliki  kemampuan  bersosial  dan  tingkatan  pendidikan masyarakat  mendukung  danmenjadikannya  pemenuhan  hak  privasi  sebagai hal  yang  fundamental  karena  tidak  jarang  luput  dari  perhatian  terkait pentignya  hak  privasi  yang  dimiliki  oleh  seorang  individu.  Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga hak privasi menunjukkan salah satu implikasi  pentingnya  kehadiran  seperangkat  aturan  yang  diperlukan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  data  privasi  tersebut (Wulansari,  2020) . Terkait  maraknya  transaksi  dan  jasa  transportasi  elektronik  yang  sedang digandrungi  oleh  kawula  masyarakat  mewajibkan  konsumen  untuk memberikan  data  pribadi  mereka  secara  sadar  untuk  menggunakan  jasa tersebut. Hal ini menjadi salah satu pentingnya perlindungan data pribadi agar dalam  mengakses  dan  mengolah  data  pribadi  konsumen  juga  harus  dengan persetujuannya dan harus mempunyai batasan-batasan dalam mengumpulkan data  pribadi  konsumen.  Sehingga,  pelaku  usaha  online  dengan  mudah mengumpulkan  data  pribadi  milik  pengguna  jasanya  ( Wulansari,  2020) . Kebebasan  seseorang  terlebih  lagi  pemilik  jasa  online  yang  dapat  dengan mudah  memperoleh  data  pribadi,  menimbulkan  sebuah  keharusan  bahwa perlindungan  data  pribadi  memiliki  dasar  yang  mengatur  dengan  tepat  dan memberikan  beberapa  pilihan  untuk  melalui  persetujuan  serta  memiliki batasan-batasan  dalam  mengumpulkan  data-data  yang  bersifat  pribadi  milik konsumen.
APDV  yang  ditempatkan  pada  tempat  tersembunyi  diatur  di  dalam RUU  PDP  pada  pasal  22,  52,  53,  62,  dan  pasal  63.  Masing-masing  pasal menjelaskan baik pengaturan pemasangan dari APDV dan/atau tindak pidana serta  sanksi  yang  diterima  oleh  masyarakat  apabila  melanggar  pengaturan yang telah ditentukan. Pada saat ini pengaturan pidana mengenai APDV diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Gultom, 2018) , namun, mengenai perlindungan data  pribadi  sendiri  belum  diatur  secara  eksklusif  dan  masih  tertuang  pada rancangan  undang-undang,  sehingga  mendorong  pemerintah  agar  segera membahas  lebih  lanjut  mengenai  RUU  PDP  yang  telah  dirancang  sejak  tahun
Vol. 4 No. 2 (2022)
2016,  dan  resmi  masuk  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  pada  tahun 2019, yang hingga saat ini belum ada kemajuan (Kobrata, 2022) . Perlindungan data pribadi terkait APDV yang melindungi data pribadi masyarakat Indonesia belum  diatur  secara  resmi  dan  hanya  tertuang  di  dalam  RUU  PDP,  di  dalam RUU tersebut APDV memiliki beberapa tujuan spesifik dalam pemasangannya seperti  dipasang  untuk  dengan  tujuan  keamanan  dan  menghindari  kejahatan, digunakan  sebagai  pengingat  dan  pencegahan  bencana,  dan/atau  sebagai  alat yang mempermudah polisi lalu lintas sebagai penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan serta analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas. Pemasangan APDV  juga  harus  menampilkan  pemberitahuan,  paling  sedikit  diperingatkan secara lisan mengenai pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di area  tersebut,  serta  tidak  boleh  dipergunakan  sebagai  alat  untuk mengidentifikasi  seseorang.  Ada  beberapa  kasus  terkait  pemasangan  alat pengolah data visual di tempat umum secara tersembunyi, yaitu “ Syok, Wanita Ini Temukan Kamera CCTV di Balik Pipa Air Kamar Mandi Kosnya ” (Teruna, 2022) , “ Model di Surabaya Ini Ngadu ke Polisi Jadi Korban Spy Cam ” (Utomo, 2020) yang setelah  dikaji  telah  melanggar  perlindungan  data  pribadi  dan  juga menyebabkan perbuatan asusila yang dapat diberikan sanksi karena memasang APDV  tersebut  sebagai  alat  untuk  mengidentifikasi  seseorang  dan  dipasang tanpa consent dari  orang  yang  bergerak  di  sekitar  area  yang  menjadi  cakupan alat pendeteksi tersebut.
Pengaturan  pemasangan  APDV  di  tempat  tersembunyi  belum  secara resmi  diatur  di  dalam  undang-undang  dan  baru  dituangkan  ke  dalam rancangan  undang-undang,  yaitu  RUU  PDP.  Pengaturan  APDV  tertuang  di dalam  pasal  22,  pasal  52,  pasal  53,  pasal  62,  dan  pasal  63.  Pada  pasal  22, tertuang  syarat  pemasangan  APDV  di  tempat  umum  atau  layanan  fasilitas publik. Isi Pasal 22 ayat (1) dan (2) RUU PDP adalah sebagai berikut:
(1) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau  pada  fasilitas  pelayanan  publik  dilakukan  dengan  ketentuan: a.  untuk  tujuan  keamanan,  pencegahan  bencana,  dan/atau penyelenggaraan  lalu  lintas  atau  pengumpulan,  analisis  dan pengaturan  Informasi  lalu  lintas;  b.  harus  menampilkan  Informasi bahwa  pada  area  tersebut  telah  dipasang  alat  pemroses  atau  pengolah data visual; dan c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  c dikecualikan  untuk  pencegahan  tindak  pidana  dan  proses  penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Hal  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan  beberapa  benefit lainnya seperti pencegahan bencana, baik bencana alam ataupun bencana yang dapat  merugikan  tempat  pemasangan  APDV  tersebut.  Selain  itu  APDV  juga dapat dipasang dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas, biasanya terpasang pada  tiang  lampu  lalu  lintas  ( traffic  lights) yang  dapat  digunakan  sebagai penertiban apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas (Aini et al.,  2020) .  Pada  pasal  22  juga  tertuang  bahwa  instalasi  APDV  pada  area terpasang  harus  memuat  informasi  dan  peringatan  bahwa  area  tersebut terpasang alat pemroses atau pengolah data visual, dimana hal ini merupakan hal paling penting dan dapat menjadi suatu informasi yang berguna dan dapat dimaklumi oleh pengunjung atau pendatang yang berada di area tersebut. Pada pasal  22  juga  disebutkan  bahwa  APDV  tidak  boleh  digunakan  sebagai  alat elektronik yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi seseorang.
Teori Hukum Responsif merupakan teori yang disampaikan oleh Nonet dan  Selznick,  yang  menempatkan  undang-undang  sebagai  sarana  untuk mengakomodasi  dalam  penerimaan  perubahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat,  teori  hukum  responsif  merupakan  salah  satu  teori  yang mengedepankan  keadilan  dan  emansipasi  publik  dengan  mendorong  sistem pemerintahan  untuk  memiliki  gerakan  yang  memiliki  tujuan  yang  sama dengan  hukum  yang  dianutnya (Aini  et  al.,  2020) .  Dalam  hal  ini,  sistem pemerintahan  di  Indonesia  yang  termasuk  sistem  pemerintahan  demokratis dan hukum yang bergerak bukan bagian dari politik melainkan suatu hal yang digunakan  sebagai  acuan  politik  dan  menjadikan  negara  Indonesia  cocok disandingkan dengan teori responsif. Nonet dan Selznik mengemukakan dalam Teori  Hukum  Responsif,  dimana  hal  ini  memperhatikan  beberapa  hal  yang lebih dari sekedar prosedur dari pemerintah, namun menampung aspirasi dari masyarakat  secara  langsung,  mengenai  pemahaman  masyarakat  terhadap pertanggungjawaban negara dalam pemberian edukasi yang tepat dan merata bagi setiap masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan  privasi yang dimilikinya (Sulaiman, 2014) . Selain berperan dalam memberikan edukasi yang merata  bagi  warga  negaranya  berdasar  pada  butir-butir  pancasila  dan menghindari  peristiwa  yang  dapat  mengancam  keselamatan  seorang  individu secara  moril  maupun  materiil.  RUU  PDP  mengenai  instalasi  APDV  secara tersembunyi  secara  tidak  langsung  telah  memenuhi  kebutuhan  yang diperlukan oleh masyarakat, seperti sanksi yang akan diterima oleh pelanggar, telah dirancang untuk tertuang di dalam pasal 52 yang berbunyi:
Vol. 4 No. 2 (2022)
“Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memasang  dan/atau mengoperasikan  alat  pemroses  atau  pengolah  data  visual  di  tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar pelindungan Data Pribadi”
Kemudian Pasal 62 yang menambahkan bahwa:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memasang dan/atau  mengoperasikan  alat  pemroses  atau  pengolah  data  visual  di tempat  umum  atau  fasilitas  pelayanan  publik  yang  dapat  mengancam atau melanggar pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  52,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000  (sepuluh  miliar rupiah)”.
Selain itu, Pasal 63 yang juga membahas mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku instalasi APDV secara tersembunyi yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau  fasilitas  pelayanan  publik  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi  seseorang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Alat  pengolah  data  visual  merupakan  salah  satu  alat  yang  ikut berkembang  sejalan  dengan  majunya  teknologi  dan  zaman  yang  meningkat, APDV  sendiri  merupakan  salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan  sebagai alternatif media elektronik apabila terjadi tindak kejahatan yang direkam oleh alat ini, dan hal ini dapat digunakan sebagai bukti yang valid di hadapan muka pengadilan. Belum ada peraturan yang secara resmi mengatur mengenai APDV di Indonesia, terlebih lagi hal ini dikarenakan RUU PDP yang belum disahkan, penggunaan  APDV  di  Indonesia  hanya  diatur  dalam  hal  pelanggaran hukumnya,  yaitu  pada  UU  ITE  mengenai  informasi  melalui  media  elektronik agar  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  atau  informasi  yang  akurat,  tidak disebutkan  secara  spesifik  bahwa  itu  mengatur  mengenai  APDV  dan  butir- butir penjelasan tertuang di dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:
“Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang bersangkutan”.
Kekosongan  dan  kekurangan  yang  belum  tercakup  sebagai  undang- undang  ini  menyebabkan  rasa  tidak  aman  dan  kurangnya  pengaturan mengenai  perlindungan  data  pribadi,  yang  seharusnya  menjadi  pelindung utama bagi masyarakat Indonesia yang semakin berkembang dengan hadirnya teknologi.  Peretasan  data  pribadi,  instalasi  APDV  yang  semakin  beragam  dan berbagai jenis peristiwa lainnya yang secara teratur belum diatur di dalam UU yang  telah  menjadi  tatanan  tetap,  menimbulkan  rasa  kurang  percaya  yang tidak  hanya  ditimbulkan  kepada  sistem  pemerintahan  namun  juga  pada perangkat  undang-undang  yang  dianggap  ambigu  dalam  pengaplikasiannya, sehingga  memerlukan  seorang  ahli  sebagai  penerjemah  isi  dari  butir  undang- undang  tersebut.  Peran  RUU  PDP  pada  hal  ini  diharapkan  mampu  menjadi pelindung  bagi  masyarakat  terkait  perlindungan  data  pribadi  dan  informasi terkait privasi di Indonesia yang diukur penitng untuk dilakukan pengawasan dan  dikelola  dengan  sebaik-baiknya  dan  menghindari  terjadinya  hal-hal  yang tidak diinginkan (Sultan et al., 2009) .

## 4. KESIMPULAN
Era  digital  yang  merupakan  hasil  dari  strategi  pengembangan  yang diciptakan  oleh  pemerintah  emngikuti  perkembangan  zaman  yang  semakin maju  dan  didominasi  oleh  kemajuan  globalisasi  mempengaruhi  sarana  yang juga  semakin  canggih  dalam  pengaplikasiannya  dalam  masyarakat,  salah satunya adalah CCTV yang berperan sebagai Alat Pemroses atau pengolah data visual  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengintai  jarak  jauh  yang  dapat merekam dan menyimpan memori area yang dipasang ke dalam sebuah kartu pengingat  kecil  dan/atau  dapat  disimpan  melalui  jaringan wifi yang tersambung  secara  langsung  bagi  individu  pemasang  alat  tersebut.  RUU  PDP sebagai  tonggak  dari  pemasangan  APDV  yang  telah  menjadi  bahan pembahasan pemerintah sejak tahun 2016 diharapkan mampu menjadi  sebuah kemajuan  dan  pelindung  bagi  penyintas  yang  pernah  menjadi  korban  dari pemasangan CCTV di tempat umum secara tersembunyi. Teori responsif milik Nonet  dan  Selznick  juga  menyebutkan  hubungan  perangkat  rancangan undang-undang dan sistem pemerintahan seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat  dan  memberikan  rasa  keadilan  serta  emansipasi  pada  masyarakat setelah  atau  sebelum  kejadian  kurang  menyenangkan  seperti  pengintaian  dan penyalahgunaan  APDV  di  tempat  umum  secara  tersembunyi  dan  tanpa pemberitahuan  di  dalam  rancangan  undang-undang  tersebut  terjadi.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Pengaturan  pemasangan CCTV belum  secara  gamblang  diatur,  namun pemerintah Indonesia memberikan alternatif melalui UU ITE dan KUHP yang mengatur mengenai alat elektronik dan juga penguntitan, sehingga mendorong RUU PDP untuk segera disahkan menjadi undang-undang dan menjadi dasar pelindung  bagi  masyarakat  Indonesia  mengenai  pemasangan CCTV secara tersembunyi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Z.,  Hutapea,  F.,  &  Ramadhanie,  N.  (2020). Di  Kota  Tanjungpinang  (  Studi Kasus Dinas Perhubungan ) . 11 , 1–13.
Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum &
Pembangunan , 48 (4), 814–825. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804
Aprilia,  V.,  &  Jacky,  M.  (2019).  Relasi  Kuasa  dan  CCTV  di  Sekolah  Mennegah
Atas Negari di Bojonegoro. Jurnal Paradigma , 7 (4), 1–6.
Ashshofa, B. (2013). Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta.
Astuti, D. P. (2022). Penguatan Karakter Generasi Digital Native Ditengah Arus Globalisasi. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 10 (1),  393–399. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.44949
Dewi  Rosadi,  S.,  &  Pratama,  G.  G.  (2018).  Urgensi  Perlindungandata Privasidalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 88– 110. https://doi.org/10.25123/vej.2916
Faridi,  M.  K.  (2019).  Kejahatan  Siber  Dalam  Bidang  Perbankan. Cyber  Security Dan Forensik Digital , 1 (2), 57–61.
https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1373
Gultom,  E.  K.  B.  (2018).  Bukti  Elektronik  Closed  Circuit  Television  (CCTV)
Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 1–6.
Hadiwijaya,  B.,  &  Zahra,  A.  A.  (2014).  Perancangan  Aplikasi  CCTV  Sebagai pemantau  Ruangan  Menggunakan  IP  Camera. Transient:  Jurnal  Ilmiah Teknik Elektro , 3 (2), 231–236. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/transient.v3i2.231-236 Hisbulloh,  M.  H.  (2021).  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum , 37 (2), 119.
https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272
Khristanto,  T.  A.  T.  (2020).  Kedudukan  Hukum  Cctv  Sebagai  Alat  Bukti Elektronik  Setelah  Terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016. To-Ra , 6 (2), 96–222.
Kobrata, D. (2022). RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian .
Kominfo. (2020). Bersama Lindungi Data Pribadi Di Platform Digital . DiskomInfo.
Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 9–16.
https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127
Nariswari, S. L. (2021). Merasa Jadi Korban Kamera Tersembunyi? Segera Laporkan ke Polisi . KOMPAS.Com.
Nurmalasari.  (2021).  Urgensi  Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  Demi  Mewujudkan  Kepastian  Hukum. Syntax Idea , 3 (8), 1947–1966. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414
Parno,  P.,  Yanuar,  R.,  &  Gonydjaja,  R.  (2012).  Aplikasi  Mobile  Cctv  Halte Busway Transjakarta Berbasis Android. Konferensi Nasional Sistem Informasi 2012 .
Pertiwi,  W.  K.  (2021). Cara  Mendeteksi  Kamera  Tersembunyi  dengan  Ponsel . KOMPAS.Com.
Ramiyanto,  N.  (2017).  Bukti  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (3), 463. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486 Rizal,  M.  S.  (2019).  Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  dan Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (2), 218–227. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349
Rumetna,  M.  S.  (2018).  Jurnal  Teknologi  Informasi  dan  Ilmu  Komputer. Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 5 (3), 305.
Sari, S. P. (2020). Strategi Meningkatkan Penjualan Di Era Digital. SCIENTIFIC JOURNAL  OF  REFLECTION:  Economic,  Accounting,  Management  and Business , 3 (3), 291–300. https://doi.org/10.5281/zenodo.3930698 Sautunnida,  L.  (2018).  Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 369–384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159
Siahaan,  H.  E.  R.  (2018).  Aktualisasi  Pelayanan  Karunia  di  Era  Digital [Actualization  of  Gift  Service  in  the  Digital  Age]. EPIGRAPHE:  Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani , 1 (1), 23.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (1st  ed.).
Penerbit Alfabeta.
Sulaiman. (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan  Sosial  dalam  Masa  Transisi. Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan , 9 (2), 1–16.
Sultan,  M.,  Aswandi,  R.,  &  Muchin,  P.  R.  N.  (2009).  Perlindungan  Data  Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). Jurnal Legislatif , 42–44.
Susanto.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perekam  Kamera
Vol. 4 No. 2 (2022)
Tersembunyi  Ditinjau  dari  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016. Teknologi Informasi ESIT , XII (01), 91–102.
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filasafat,  Teori  dan Praktik) (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada. Teruna, R. (2022). VIDEO - Syok, Wanita Ini Temukan Kamera CCTV di Balik Pipa Air Kamar Mandi Kosnya . Serambinews.Com.
Utomo, D. P. (2020). Model di Surabaya Ini Ngadu ke Polisi Jadi Korban Spy Cam .
Valini,  R.  (2019).  Analisis  Eksistensi  Closed  Circuit  Television  (CCTV)  Pada Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana Umum. Cepalo , 1 (1),  11. https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751
Welsh,  B.  C.,  &  Farrington,  D.  P.  (2009).  Public  Area  CCTV  and  Crime Prevention:  An  Updated  Systematic  Review  and  Meta‐Analysis. Justice Quarterly , 26 (4), 716–745. https://doi.org/10.1080/07418820802506206 Widiastuti,  A.  I.  (2020).  Urgensi  Pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi (PDP)  di  Tengah  Pandemi  COVID-19. Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang , 6 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v6i1.540
Wiratama,  F.  S.  (2020).  Upaya  Sat  Reskim  Polres  Cirebon  Kota  dalam  Rangka Pemanfaatan  CCTV  Guna  Mengungkap  Tindak  Pidana  Curanmor. Indonesian Journal of Police Studies , 4 (11).
Wulansari,  E.  M.  (2020).  Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Aspek Fundamental  Norm  dalam  Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Privasi Seseorang di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 7 (2), 265–289.
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business Economic,  Communication,  and  Social  Sciences  (BECOSS)  Journal , 1 (1),  147– 154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License