522 Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN 2503-2933
Richardus Eko Indrajit | Pujo Widodo | Resmanto Widodo Putro Peneliti Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

## Abstrak
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia merupakan fenomena yang tak pernah terduga sebelumnya akan terjadi di dalam peradaban moderen. Kehadirannya yang sedemikan mendadak benar-benar mengejutkan dan menghentak berbagai pihak di dunia tanpa terkecuali. Kegagapan berbagai negara dalam menangani katastrofi global ini diwarnai dengan sejumlah isu. Salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati adalah adanya beraneka ragam peristiwa dan gerakan yang mencoba memanfaatkan situasi chaos ini untuk mewujudkan misi tertentu. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat yang rentan terhadap berbagai permasalahan bangsa tidak terbebas dari gerakan dimaksud. Artikel ini berisi kumpulan fakta yang coba dikemukakan untuk menggambarkan bagaimana benih-benih irregular warfare telah terjadi dan ditanamkan selama masa pandemi di tanah air. Gaung atau akibat dari kejadian ini akan mewarnai kehidupan masyarakat di masa mendatang. Peneliti memprediksi bahwa pihak- pihak tidak bertanggung jawab akan menggunakan sejumlah kasus penanganan pemerintah semasa pandemi sebagai senjata dalam menghasut masyarakat untuk tidak percaya kepada pengelola negara. Internet dan media sosial akan berpotensi menjadi senjata ampuh “pemusnah masal” kepercayaan masyarakat kepada negara apabila tidak dicegah penggunaannya. Menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa ini, seluruh pemangku kepentingan tidak boleh abai atau meremehkan situasi dimaksud, dan perlu dikembangkan strategi ampuh untuk memitigasinya.
Kata kunci — covid-19, irregular warfare, mitigasi, pandemi

## Abstract
The Covid-19 pandemic that has hit the world is a phenomenon that was never expected to occur in modern civilization. Its sudden appearance really shocked and stunned various parties in the world without exception. The stagnation of various countries in dealing with this global catastrophe was colored by a number of issues. One of the interesting phenomena to observe is the existence of various events and movements that try to take advantage of this chaotic situation to realize certain missions. Indonesia as a sovereign country which is vulnerable to various problems of the nation is not free from this movement. This article contains a collection of facts that try to be presented to illustrate how the seeds of irregular warfare have occurred and were planted during the pandemic in Indonesia. Echoes or the consequences of this incident will color people's lives in the future. Researchers predict that irresponsible parties will use a number of cases handled by the government during the pandemic as a weapon in inciting the public to distrust the state manager. The internet and social media will have the potential to become powerful weapons of "mass destruction" of people's trust in the state if their use is not prevented. In the face of the possibility of this incident occurring, all stakeholders must not ignore or underestimate the situation in question, and it is necessary to develop effective strategies to mitigate it.
Keywords - covid-19, irregular warfare, mitigation, pandemic

## Fenomena Irregular Warfare Dalam Pandemi COVID-19: “Simulasi Prediksi Situasi Pasca Katastrofi Wabah di Indonesia”
ISSN 2407-4322

## 1. PENDAHULUAN: PANDEMI DAN PERMASALAHANNYA
Bencana pandemi yang melanda dunia sangat mengejutkan umat manusia. Selain karena terjadi pada era moderen, kecepatan, eksposur, dan eskalasi penyebarannya pun luar biasa tingginya. Kenyataan memperlihatkan bahwa negara-negara maju sekelas Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, maupun Afrika Selatan kewalahan menghadapinya (Austermann & Slim, 2020). Data termutakhir memperlihatkan kelima negara ini yang menduduki peringkat teratas dari segi jumlah penduduk yang terkonfirmasi terinfeksi dengan virus Corona atau yang dikenal sebagai Covid-19 ini (UNDP, 2020). Hal tersebut menarik untuk dicermati mengingat negara- negara maju inilah yang dinilai memiliki protokol penanganan wabah yang matang dan bertumpu di atas industri kesehatan yang mapan. Indonesia pun tidak terlepas dari serangan virus dimaksud, karena hingga saat ini paling tidak sudah lebih dari 150,000 penduduk terinfeksi Covid-19. Sejumlah kalangan menyatakan bahwa sebenarnya populasi Indonesia yang terindikasi positif Corona lebih dari yang dilaporkan secara resmi karena belum dilakukannya tindakan rapid test secara masif di seluruh wilayah tanah air. Masalah yang dihadapi oleh berbagai negara dalam menanganai pandemi ini terlihat dari sulitnya melakukan koordinasi holistik antara seluruh pihak yang berkepentingan dalam satu negara. Paling tidak melalui berbagai fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa pandemi merupakan sebuah bencana atau katasgrofi yang bersifat kompleks dan multi-dimensi (Lele, 2014). Artinya adalah bahwa dalam menghadapinya harus menggunakan pendekatan lintas sektoral,  multi-disiplin, komprehensif, dan berbasis sistem (Ali & Omar, 2020). Penggunaan paradigma trial-and-error maupun  adopsi theory-of-constraints dalam menghadapi pandemi bukan saja tidak efektif, namun justru memicu permasalahan baru yang semakin memperburuk kondisi di lapangan (Sarkodie & Owusu, 2020).

## 2. KOMPLEKSITAS PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PANDEMI
Pada tataran permukaan, terlihat bahwa seolah-olah pemilihan skenario penanganan pandemi yang paling tepat di Indonesia hanya terbatas pada mencari titik kesimbangan (policy equilibrium) antara sektor ekonomi dan kesehatan (Bareket-Bojmel, Sharar, & Margait, 2020). Jika berpihak pada sektor kesehatan dengan target menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia,  maka  kebijakan lockdown dengan berbagai variasinya dapat diambil – dengan mengorbankan kondisi ekonomi makro maupun mikro karena lumpuhnya kegiatan pertukaran barang dan jasa (Nicola, 2020). Sementara berpihak pada sektor ekonomi dengan tetap membuka sentra-sentra komersial seperti kantor, pasar, dan pusat transaksi akan mampu menghindari diri dari krisis keuangan – namun berpotensi mengorbankan nyawa masyarakat yang tidak tertib menjalankan protokol kesehatan. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi selama pandemi, terlihat begitu banyaknya domain kehidupan masyarakat diluar sektor ekonomi dan kesehatan yang terganggu ekuilibriumnya (Ceylan, Ozkan, & Mulazimogullari, 2020). Contoh domain dimaksud terlihat dari sejumlah peristiwa berbasis multi-dimensi yang terjadi di kalangan masyarakat selama terjadinya bencana pandemi, seperti:
Dimensi Budaya. Terlihat bagaimana kegamangan negara dalam mengambil keputusan tegas ketika harus berhadapan dengan kebiasaan masyarakat bersilaturahmi ketika terjadi berbagai kebiasaan atau ritual tahunan seperti: pulang kampung, halal bihalal, upacara adat, dan lain sebagainya.  Berinteraksi secara  langsung dengan  menggunakan masker -pun  kerap dipersepsikan sebagai gestur yang “kurang sopan” sehingga banyak masyarakat yang merasa kurang nyaman ketika sehari-harinya harus menggunakan alat pelindung diri.
524 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN  2503-2933
Dimensi Agama. Diperlihatkan melalui berbagai pendapat dan pandangan yang membenturkan antara  tindakan rasional scientific dengan kepercayaan atau kepasrahan religius. Keyakinan bahwa Sang Maha Pencipta akan melindungi manusia dari serangan virus walaupun tidak membentengi dirinya dengan alat pelindung diri menjadi kenyataan hidup yang ditemui di tanah air. Memaksakan protokol kesehatan ketat kepada mereka kerap berakhir dengan penolakan secara ofensif yang mengatasnamakan agama.
Dimensi Sosial. Kehidupan masyarakat Indonesia yang dibangun di atas budaya kolektif membuat  himbauan social  distancing dan physical distancing menjadi kurang efektif.
Protokol kesehatan menjaga jarak tersebut cenderung dilakukan terhadap “orang asing”, dan tidak dilakukan terhadap teman, keluarga, dan kerabat dekat (friends and families) . Mereka menganggap bahwa menjaga kualitas hubungan keluarga sedarah atau kerabat dekat termasuk sahabat jauh lebih penting dibandingkan dengan menghadapi risiko tertular yang melekat padanya.
Dimensi Hukum. Penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat yang relatif memiliki literasi kesehatan rendah bukanlah perkara yang mudah. Masih begitu banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan yang diberlakukan. Sejumlah kasus mengemuka dalam bentuk terjadinya ketegangan antar anggota masyarakat ketika adanya aparat yang melakukan teguran terhadap mereka yang tidak mematuhi protokol dimaksud. Ancaman hukuman pun mereka benturkan dengan hak asasi manusia dan prinsip religiusitas yang mereka miliki.
Dimensi Ideologi. Peran Pancasila sebagai ideologi dan pegangan moral bangsa pun tidak luput menjadi salah satu variabel berpengaruh dalam penanganan pandemi. Sisi baiknya adalah berkembangnya masyarakat yang saling empati satu dan lainnya (emphatic society) karena pandemi tidak memandang bulu korbannya. Tetapi di pihak lain, pemahaman sempit akan sila pertama dan kelima khususnya, membuat berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi kerap mendapatkan benturan-benturan di lapangan dalam tataran implementasinya.
Dimensi Pertahanan. Doktrin pertahanan negara menempatkan pandemi sebagai contoh dari wabah, yang merupakan ancaman non militer. Namun karena “diangap” sebagai sebuah ancaman peristiwa (event) dengan probabilitas kecil, maka belum dikembangkan protokol efektif dan ampuh dalam menghadapinya. Hal ini terlihat secara jelas melalui kegamangan pemerintah ketika melakukan “bongkar pasang” tim inti untuk menghadapi pandemi.

## 3. INFODEMIK: EKSPLOITASI SITUASI PANDEMI DEMI AGENDA POLITIK
Situasi lingkungan yang tidak menentu selama pandemi di berbagai negara banyak dimanfaatkan oleh kaum yang “berseberangan” dengan pemerintah untuk menjalankan agenda tersembunyinya. Fenomena serupa pun terjadi di Indonesia. Perseteruan pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 masih menyisakan luka mendalam bagi sejumlah komunitas dan golongan. Bentuk-bentuk eksploitasi yang mereka manfaatkan selama pandemi berlangsung bermuara pada tujuan tunggal, yaitu membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi rendah (Mileham, 2016). Mereka berusaha untuk menunggangi situasi pandemi (piggy backing) untuk menjatuhkan rezim pemerintahan dengan cara mencoba menciptakan situasi yang berpotensi memicu kejadian seperti: demonstrasi, pemberontakan, adu domba, mosi tak percaya, dan lain sebagainya. Setidaknya pada bulan April, sebulan setelah pemerintah mendeklarasi kondisi darurat pandemi, lebih dari 500 kasus hoax terkait  virus  Corona diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube menjadi medium yang paling banyak dipergunakan untuk
ISSN 2407-4322
melakukan aktivitas disinformasi dan misinformasi. Unicef membagi jenis manipulasi informasi di Indonesia ini menjadi empat bagian, yaitu:
1. Meme dan Narasi Emosional: mencampurkan bahasa emosional, kebohongan, dan informasi sepotong;
2. Website dan Identitas Palsu: menampilkan informasi salah yang tampaknya masuk akal dalam bentuk berita;
3. Gambar  dan Video Manipulasi: dibuat  untuk  menimbulkan  kebingungan  dan ketidakpercayaan publik; dan
4. Kampanye Disinformasi Terorganisir: bertujuan politik, demi menjatuhkan kredibilitas otoritas dan ekonomi.
Kajian lebih mendalam mengenai fenomena ini dilansir oleh BBC yang menyebutkan ada 7 (tujuh) jenis individu yang memulai dan menyebarkan hoax atau berita bohon soal Covid-19 selama pandemi berlaku, yaitu: (a) joker; (b) penipu; (c) politisi; (d) orang yang percaya teori konspirasi; (e) orang dalam; (f) anggota keluarga; dan (g) selebriti. Bercampurnya fenomena penciptaan informasi baik yang valid-benar maupun bohong-salah tersebut menciptakan infodemik, yaitu volume dan frekuensi berita mengenai pandemi yang membanjiri media sosial. Persepsi masyarakat pun dibuat terbelah, berkembang menjadi benih-benih pendapat yang dapat berpotensi tumbuh menjadi ancaman baru, yaitu irregular warfare (Larson et.al., 2009).

## 4. BENIH-BENIH ANCAMAN IRREGULAR WARFARE
Irregular warfare atau yang dikenal dengan perang tak beraturan didefinisikan sebagai konflik kekerasan antara negara dan aktor bukan negara dengan tujuan memperoleh legitimasi dan pengaruh masyarakat di sekitarnya (Endo, 2017). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, situasi pandemi banyak dipergunakan oleh pihak-pihak non-state actors untuk merebut hati rakyat dengan mencoba mengurangi kepercayaan mereka kepada pemerintahan yang sah (Arquila, 2011). Benih-benih perpecahan yang mereka coba tanamkan melalui fenomena infodemik, yang bekerja di atas premis perception is reality ,  difokuskan pada sejumlah usaha membangun persepsi di kalangan masyarakat (Ballow, 2016). Pertama, persepsi bahwa pemerintah abai terhadap keselamatan masyarakat semenjak pertama kali signal pandemi terlihat, ditamkan berulang-ulang kepada masyarakat melalui sejumlah bukti. Ucapan resmi pejabat pemerintah yang tidak serius dalam memandang badai pandemi pada masa-masa awal kehadirannya di- framing sedemikian rupa dan disajikan berulang-ulang via media massa. Sebelum pandemi berlangsung, terjadi banyak diskursus di kalangan elit politik maupun masyarakat yang bermuara pada sejumlah ketegangan. Pemicunya berasal dari sejumlah sumber. Pertama, masih kentalnya serta membekasnya perasaan “sakit hati” atas proses dan hasil pesta demokrasi pemilihan presiden yang lalu, dimana kedua kubu yang  berkompetisi masih belum bisa melupakan perseteruan di masa lalu tersebut. Pihak yang kalah masih merasa sangat yakin bahwa mereka dicurangi oleh lawannya yang merupakan pentahana. Kedua, terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan akibat beragam dinamika perdagangan dan ekonomi global akibat persaingan keras antara Amerika Serikat dan China. Bertambahnya hutang negara dan meningkatknya import memperlihatkan betapa seriusnya kondisi yang dihadapi Indonesia, dimana digambarkan bahwa keadaan akan semakin diperparah dengan adanya pandemi.
526 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN  2503-2933
Gambar 1. Kerangka Ancaman Irregular Warfare Dalam Situasi Pandemi Covid-2019 di Indonesia
Ketiga, penegakah hukum dianggap masih diskriminatif, yang sering dikiaskan dengan kalimat “tajam ke bawah, tumpul ke atas” oleh sejumlah kritikus. Kaum radikalis menilai bahwa pemerintah menggunakan instrumen hukum dan birokrasi untuk “mengenyahkan” lawan-lawan politiknya, terutama terlihat dari kebijakan penanganan pandemi yang tidak melibatkan “lawan politik”. Keempat, pendulum politik yang bergerak sangat dinamis yang diwarnai dengan manuver partai politik dalam bergerak secara liar dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan cepat. Masyarakat dibuat bingung dengan pergerakan ini sehingga tidak jelas konstelasi “mana kawan, mana lawan” dalam bernegara dan berdemokrasi. Kelima, diajukannya sejumlah rancangan undang-undang baik inisiatif pemerintah atau parlemen yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Contohnya adalah omnibus law yang dianggap hanya berpihak kepada para pengusaha dan elit kekuasaan, dan mengorbankan masyarakat kebanyakan – atau RUU Haluan Idelologi Pancasila yang menuai pro dan kontra dimana-mana. Keenam, masih maraknya gesekan di antara kelompok masyarakat karena berbagai isu termutakhir yang hangat untuk dibicarakan seperti: kebangkitan komunisme, paham khilafah, konsep sekularisme, primordialisme, dan lain sebagainya (Affan, 2008) – dan melupakan kepentingan bersama dalam menghadapi bencana pandemi. Keseluruhan contoh kejadian terkait dianggap sebagai benih-benih yang dapat menimbulkan terjadinya irregular warfare dalam wilayah NKRI, karena alasan sebagai berikut:
Oleh sebagian pihak, serangan bertubi-tubi yang dilancarkan kepada pemerintah bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, dengan cara mencoba meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah tidak bekerja sebagaimana seharusnya, dan sudah tidak mampu lagi mengelola pandemi serta menyelamatkan ekonomi Indonesia;
Kehendak untuk menjatuhkan rezim pun mulai terlihat dengan adanya berbagai pihak yang mencoba untuk membanding-bandingkan keberhasilan pemerintah saat ini dengan rezim- rezim sebelumnya – yang dianggap jauh lebih berhasil dalam mengelola negara, atau komparasi dengan negara-negara lain yang berhasil mengusir pandemi dari wilayahnya; Pembangunan opini berupa psy war dalam berbagai hal dikemukakan untuk merebut hati masyarakat, bahkan untuk meyakinkan mereka dilibatkanlah komponen-komponen yang dianggap terpandang seperti: anggota DPR/MPR, purnawirawan militer, tokoh-tokoh keagamaan, mantan pejabat negara, dan pimpinan ormas, yang mengkritik habis-habisan cara pemerintah menangani pandemi;
ISSN 2407-4322
Adanya sejumlah gerakan yang mengganggu kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya, seperti yang diperlihatkan melalui berbagai aktivitas seperti demonstrasi, mosi tidak percaya, deklarasi oposisi, tantangan debat, pengaduan ke pengadilan internasional, dan lain-lain; dan
Pemaksaan kehendak terhadap kekuasaan pun mulai banyak terlihat dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui pendekatan seperti: ancaman pengerahan massa, pemboikotan pelaksanaan regulasi, pengabaian protokol kesehatan yang diberlakukan, dan hal-hal lainnya.
Terlepas dari benar atau salah pendapat yang dikemukakan, persepsi yang dicoba ditanamkan oleh aktor bukan negara kepada masyarakat untuk dapat merebut hati mereka sehingga berbalik untuk melawan pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah gagal dalam menangani pandemi Covid-19;
2. Pemerintah mencoba membohongi publik dengan data statistik yang tidak valid dan reliable ;
3. Pemerintah tidak perduli dengan rakyat kecil yang dibiarkan beraktivitas tanpa menggunakan APD;
4. Pemerintah kurang transparan dalam mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk membantu para korban pandemi;
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkesan tidak kompok dalam menangani pandemi karena adanya sejumlah prinsip dan pendekatan yang bertolak belakang (tidak konsisten);
6. Pemerintah dianggap tidak mau mendengarkan pendapat rakyat melalui tokoh-tokohnya yang banyak memberikan masukan mengenai usulan dalam menangani pandemi dan ekonomi sekaligus;
7. Pemerintah dipandang gagap dalam menangani pandemi, terbukti dengan gonta-ganti strategi dan pendekatan secara tidak konsisten (try-and-error) ;
8. Pemerintah abai dalam mengutamakan keselamatan masyarakat karena walaupun pandemi belum usai (mencapai titik peak ), namun aktivitas ekonomi sudah dibuka sehingga sulit mengendalikan efektivitas physical distance dan social distance ;
9. Pemerintah lalai dalam mengantisipasi lebih awal kehadiran pandemi di Indonesia, walaupun signalnya telah diperlihatkan pada awal tahun 2020;
10. Pemerintah banyak melakukan aktivitas yang dinilai tidak selaras dengan peraturan yang dibuatnya, terutama dengan tidak memberikan tindakan tegas kepada mereka yang tak patuh pada protokol kesehatan yang telah disusun;
11. Pemerintah ingkar janji kepada masyarakat dimana program yang dulu disampaikan ketika kampanye diangap tidak dijalankan; dan
12. Pemerintah disinyalir membuat keputusan keliru dalam mengelola pandemi sehingga berakibat bencana ini tak berkesudahan dan cenderung memburuk. Perang opini di media sosial yang dilandasi dengan fakta nyata maupun informasi hoax memperlihatkan bahwa pada dasarnya telah terjadi irregular warfare – walaupun masih dalam skala kecil. Benih- benih ini harus disikapi secara bijak oleh pemerintah agar dapat dipersiapkan strategi untuk menghadapinya (Carrick, Connelly & Robinson, 2016). Indonesia perlu fokus pada penanganan pandemi dan pembangunan ekonomi dalam usianya yang ke-75 tahun di bulan Agustus lalu.
528 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN  2503-2933

## 5. PREDIKSI SITUASI PASCA PANDEMI COVID-19
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, pasti telah mengetahui adanya fenomena sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sejumlah strategi mitigasi atau penanganan pencegahan meluasnya irregular warfare yang dilakukan pemerintah seperti melalui inisiatif:
Psychological Operation: dilakukan melalui counter propaganda, perang opini, testimoni pakar, diskursus media sosial, debat terbuka, dan gestur penuh empati (Kloet, 2016). Information Operation: dilakukan melalui gelar data, identifikasi hoax ,  perbandingan statistik, analisa media sosial (big data) , monitoring via command and control center , dan kajian survei (Hecker & Rid, 2009).
Civil-Military operation: intelijen multi sektor, bakti sosial bersama, program kemanusiaan kolektif, berbagai peran strategis, dan gelar join operation , dan implementasi bela negara (Hoffman, 2006).
Berdasarkan analisa mendalam terkait dengan kejadian-kejadian sebelum dan ketika pandemi (descriptive dan diagnostic analytics) , dapat dilakukan kajian prediksi yang akan terjadi di masa mendatang (Fabian, 2015). Berikut adalah prediksi situasi pasca pandemi Covid- 19 terkait dengan benih-benih irregular warfare yang telah tertanam sebelumnya.
Pertama, evaluasi kritis penanganan pandemi yang diperkirakan akan usai pasca ditemukannya  vaksin akan menjadi diskursus politik sehari-hari. Pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah akan mengangkat seluruh fakta-fakta dan data yang memperlihatkan bagaimana pemerintah salah dan gagal dalam melindungi masyarakatnya dari bencana pandemi sehingga begitu banyak rakyat yang meninggal karenanya. Cara meyakinkan masyarakat untuk mempercayai premis tersebut adalah: menggunakan statistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, membandingkan kinerja negara lain, mempertanyakan asal vaksin, menuduh bisnis di belakang pandemi, dan lain sebagainya. Intinya adalah pihak- pihak yang berseberangan dengan pemerintah ingin menanamkan kepada masyarakat rasa kebencian pada penguasa karena ketidakberpihakannya pada kebanyakan rakyat kecil di Indonesia selama masa pandemi. Masalah pembagian vaksin Covid-19 yang diperkirakan telah ditemukan akan menjadi bahan pembicaraan dan persengketaan baru, mengingat terbatasnya pasokan yang ada. Diskursus termutakhir berkisar antara perdebatan dimana butuh waktu sekitar 5 (lima) tahun untuk memvaksin seluruh populasi di tanah air seandainya vaksin tersebut telah ditemukan per awal Januari 2021.
Kedua, sejalan dengan resesi ekonomi yang melanda berbagai negara tak terkecuali Indonesia, para ekonom senior akan bekerjasama dengan “musuh negara” mempertanyakan strategi pemerintah untuk mengeluarkan bangsa dari krisis berkepanjangan. Berbagai cara untuk membentuk opini masyarakat akan dikerahkan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Melalui berbagai cara, terutama berbasis data dan statistik yang dipilih, pihak-pihak tertentu akan mencoba  membuat framing untuk menebarkan ketakutan masyarakat akan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi resesi ekonomi. Besarnya hutang negara yang menumpuk, dan isu import yang menguntungkan sejumlah pengusaha akan tetap menjadi senjata efektif dalam membakar emosi publik. Negara pun akan terbelah menjadi tiga kelompok: mereka yang percaya telah terjadi resesi ekonomi yang memburuk dan tidak setuju dengan keputusan otoritas, mereka yang tetap mendukung program pemerintah sepenuhnya, dan mereka yang tidak perduli atau apatis. Pandemi yang dijadikan alasan menurunnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi episentrum dari perdebatan.
ISSN 2407-4322
Ketiga, hasil lebih dari dua ratus pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2020 akan menyisakan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Berbagai tuduhan kecurangan hingga eskalasi kasus ke mahkamah agung akan mewarnai dunia perpolitikan menuju pilpres 2024. Perlu diingat bahwa para pemenang kontestasi pilkada akan berpengaruh besar dalam pemilihan preseiden berikutnya yang akan menampilkan sejumlah kandidat muda. Partai-partai pemenang di daerahnya masing-masing akan melakukan konsolidasi dan memobilisasi masyarakat agar menjadi pendukung mereka. Konflik horisontal berpotensi terjadi antara berbagai pihak, bahkan jauh hari sebelum pilpres dilakukan. Partai politik besar di pusat dan daerah akan melakukan konsolidasi pragmatis untuk memenangkan pilpres. Emosi dan memori publik yang belum lepas dari bencana pandemi akan menjadi katalisator pembentukan kubu- kubu politik – demi kepentingan sesaat dan jangka pendek. Calon-calon pemimpin baru masa depan yang disinyalir adalah generasi muda akan menjadi tokoh penentu konstelasi politik, yang didukung oleh berbagai aliansi politikus senior maupun tokoh-tokoh informal.
Keempat, ketidakpercayaan kepada pihak eksekutif dan legislatif akan memuncak karena kedua lembaga ini dinilai bekerjasama melenggangkan kekuasaan. Berbagai usaha untuk menurunkan pemerintahan yang sah sebelum pilpres dicoba dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang konstitusional maupun melawan hukum. Ormas-ormas yang berbeda namun memiliki pandangan sama terhadap rezim berusaha untuk bersatu membuat gerakan melawan pemerintah, dengan terlebih dahulu merebut hati masyarakat dengan berbagai cara. Sentimen SARA akan banyak dipergunakan untuk memuluskan rencana mereka, yang jika didiamkan akan berpotensi menciptakan konflik horisontal. Pandemi yang telah berlalu akan menyisakan berbagai isu yang akan dibahas pemerintah dan legislator, terutama berhubungan dengan alokasi anggaran, efektivitas program, efisiensi proses, kinerja lembaga, dan lain sebagainya.
Kelima, kompetisi politik menuju pilpres 2024 akan berjalan dengan panas, dimana sejumlah kandidat akan berlomba meerebut hati pemilih yang harus mencari presiden baru untuk lima tahun ke depan. Partai politik tak segan-segan akan memainkan perannya dalam menyeleksi dan mempromosikan kandidat presiden dan wakil presidennya. Calon-calon yang dipersiapkan masing-masing partai akan memulai kampanye jauh-jauh hari sebelumnya, dimana kinerja pemerintah saat ini akan  menjadi bagian dari konten pembicaraan. “Kampanye dini” sebelum waktunya akan mengganggu pemerintahan yang sedang bekerja dengan berbagai gosip dan fitnah demi kepentingan politik sesaat. Keberhasilan para putra daerah dalam menyelesaikan pandemi di wilayahnya masing-masing akan menjadi modal utama dalam merebut hati pemilih. Sebaliknya kegagalan kandidat lain akan menjadi  bahan bulan-bulanan selama kampanye.
Keenam, keberhasilan pemerintahan pentahana selama dua periode terakhir akan dimarginalkan, terutama untuk melemahkan posisi partai pendukungnya agar tidak langgeng menjadi penguasa dalam periode selanjutnya. Isu-isu terkait dengan keberpihakan partai penguasa terhadap musuh negara seperti komunisme dan kapitalisme akan dihembuskan untuk meningkatkan ketegangan di masyarakat. Sebagian masyarakat yang tidak sabar menunggu pilpres akan terus berusaha mengajak masyarakat untuk secara konstitusional menjatuhkan pemerintah dengan berbagai alasan yang menggelitik aspek rasional dan emosional rakyat kebanyakan. Isu impor vaksin dan bantuan negara lain dalam membantu negara pasca pandemi akan menjadi pembicaraan panas dimana-mana. Masyarakat akan terbelah antara mereka yang menyetujui dan menolak seluruh usaha pemerintah dalam merestorasi keadaan pasca pandemi.
530 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN  2503-2933
Kondisi new normal yang diwarnai dengan beragam regulasi baru di pusat maupun daerah akan menjadi permsalahan tersendiri yang menyita waktu pemerintah dalam menghadapi berbagai kritis dan “pemberontakan” masyarakat dalam bentuk pelanggaran atau pengabaian terhadap peratauran yang disusun.

## 6. PENUTUP: LANGKAH BERSAMA DEMI KEDAULATAN NEGARA
Pemerintah yang berdaulat perlu mengambil langkah-langkah efektif dalam menghadapi fenomena irregular warfare ini. Sekecil apapun benih-benih yang terlihat dalam kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan (Gustafson, 2009). Sebesar apapun tantangannya, jangan sampai terjadi irregular warfare melalui usaha adu domba berbagai komponen masyarakat di bumi NKRI. Benih-benih irregular warfare dapat dimatikan dengan cara fokus pada aspek persamaan yang dimiliki kedua pihak, negara maupun non-state actors – bukan menonjolkan perbedaannya (Kelly, 2008). Obyektif utama merebut hati rakyat harus menjadi fokus dari pemerintah yang berkuasa (Milton & Berkovski, 2012).. Pertama, keutuhan dan kedaulatan negara harus menjadi kepentingan bersama. Perbedaan pendapat sebagaimana pun besar dan kerasnya harus disalurkan secara konstitusional. Kedewasaan dalam berdemokrasi harus ditanamkan kepada masyarakat Indonesia semenjak dini. Kedua, pemahaman bahwa Indonesia akan dapat keluar dari resesi ekonomi pasca pandemi apabila semua komponen masyarakat bersatu harus ditanamkan oleh semua pihak. Pemerintah harus berani mendengarkan dan melibatkan pihak-pihak yang berseteru dengannya melalui berbagai cara yang elegan. Jalur- jalur komunikasi dalam demokrasi tidak boleh ditutup, melainkan harus dibuka selebar-lebarnya agar rakyat dapat berpartisipasi bersama membangun negara. Ketiga, pemerintah dengan lawan- lawan politiknya harus sadar akan musuh bersama yang dihadapi, antara lain: bangkitnya komunisme, imperialisme moderen, fundamentalisme agama, anti demokrasi, sekulerisme sempit, peredaran narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Hanya dengan memiliki musuh bersama maka seluruh komponen bangsa yang selama ini berseteru dapat bersatu kembali. Keempat, kerendahan hati untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Berbagai peristiwa politik dan non-politik dalam sejarah moderen Indonesia yang telah terjadi harus menjadi bahan pembelajaran kolektif. Segala bentuk perbedaan dan perselisihan masa lalu harus diselesaikan secara formal maupun informal (rekonsiliasi politik secara kolektif). Seluruh energi harus dicurahkan pada misi Indonesia Maju yang dicanangkan dalam usia negara yang ke-75. Perlu diperhatikan bahwa dalam irregular warfare , yang berseteru adalah kedua pihak yang sama-sama anak bangsa. Jangan sampai benih-benih “perang saudara” ini tertanam subur di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kelima, kesadaran bersama mengenai pentingnya Indonesia bersatu melawan penjajahan moderen dari negara-negara lain harus ditanamkan ke seluruh komponen bangsa. Banyak negara-negara di dunia yang khawatir akan kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia, sehingga mereka “berkepentingan” untuk memperlemah kondisi negara melalui teknik adu domba dan pendekatan lainnya. Oleh karena itulah maka Indonesia harus tetap memastikan terjaganya alam demokrasi sebagai sarana efektif dalam mencegah dan menghalau irregular warfare (Oattersibm, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Affan, M. 2008, The Threat of Is proxy Warfare on Indonesian Millennial Muslims, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, No.2 (2018), pp. 199-223, doi:
ISSN 2407-4322
10.18326/ijims.v8i2. 199-223, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung.
[2]   Ali, I. and Omar M.I.A. 2020, Covid-19: Disease, Management, Treatment, and Social Impact, Science of The Total Enviornment Journal, Ed. 728, Elsevier.
[3]   Arquilla, J. 2011, Insurgents Raiders and Bandits: How Masters of Irregular Warfare Have Shaped Our World, United States: American National Standard for Information Sciences.
[4]   Austermann, F., W. Shen, and A. Slim. 2020, Governmental Responses to Covid-19 and its Economic Impact: A Brief Euro-Asian comparison, Asia Europe Journal, Springer- Verlag Germany.
[5]   Ballow, A.R. 2016, Why Irregular Win: Asymmetry of Motivations and the Outcomes of Irregular Warfare , Thesis from Naval Postgraduate School, Monterey, California, United States.
[6]   Bareket-Bojmel, L., G.Sharar, and M. Margait. 2020, Covid-19  Related  Economic Anxiety Is As High as Health Anxiety: Findings from The USA, The UK, and Israel ”, International Journal of Cognitive Therapy, Springer Switzerland.
[7]   Carrick, D., Connelly, J., & Robinson, P. 2016, Ethics Education for Irregular Warfare, Routledge.
[8]   Ceylan, R.F., B. Ozkan, and E. Mulazimogullari. 2020, Historical Evidence for Economic Effects of Covid-19, The European Journal of Health Economics, Springer-Verlag Germany.
[9]   Clarke, C.P. (n.d.). Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare, Praeger Security International, London.
[10]  Endo, T. 2017, The Conceptual Definition of “Irregular Warfare” and Tthe Today’s International Security Environment, Proceedings of the International Forum on War History.
[11]   Fabian, S. 2015, Irregular Warfare The Future Military Strategy for Small States, Create Space.
[12]  Gustafson,  M.  2009, Modern Irregular Warfare and Counterinsurgency: Today’s Military Challenge within Campaigns and Operations, By, Through, and with People.
[13]   Hecker, M. and Rid, T. 2009, War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age , Praeger Security International, London.
[14]  Hoffman,  F.G.  2006, Complex Irregular Warfare: The Next Revolution in Military Affairs, Elsevier Limited, Policy Research Institute.
532 Jatisi ISSN 2407-4322 Vol. 7, No. 3, Desember 2020, Hal. 522-532 E-ISSN  2503-2933
[15]  Kelly, D. 2008. A View of Irregular Warfare A Work in Progress . Small Wars Journal LLC www.smallwarsjournal.com
[16]  Kloet, M.G.P.V. 2016, It’s All About the Populace: Irregular Warfare Past, Present, and Future, Canadian Forces College.
[17]  Larson, E. V.,  Eaton, D.,  Nichiporuk, B.,  &  Szayna, T. S.  2009, Assessing  Irregular Warfare: AFframework for Intelligence Analysis, Rand Corporation.
[18]  Lele, A. 2014, Asymmetric Warfare: A State vs Non-State Conflict, Oasis 20, 97-111.
[19]  Mileham, P. 2016, Culture Centric Warfare, Ethics Education for Irregular Warfare , 41- 54. https://doi.org/10.4324/9781315580395-4
[20]  Milton, A. and Berkovski, W. 2012, Irregular Warfare: Strategy and Considerations, United States: Nova Science Publishers, Inc.
[21]  Nicola, M. et.al. 2020, The Socio-Economic Implications of The Coronavirus Pandemic (Covid-19), A Review, International Journal of Surgery, E. 78, p185-193, Elsevier.
[22]  Oattersibm, W. 2016, Democratic Counterinsurgents: How Democracies Can Prevail in Irregular Warfare, Macmillan Publisher, London.
[23]  Sarkodie, S.A. and P.A. Owusu. 2020, “Global Assessment of Environment, Health and Economic Impact  of  The  Novel Coronavirus”, Enviornment,  Development  and Sustainability Journal, Springer .
[24]  UNDP. 2020, The Social and Economic Impact of Covid-19 in The Asia-Pacific Region , Position Note, Prepared by UNDP Regional Bureau for Asia and The Pacific.