Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 5, No.1         April 2021 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.

## CURRICULUM INNOVATION “INDEPENDENT LEARNING” IN THE ERA OF SOCIETY 5.0

## INOVASI KURIKULUM “MERDEKA BELAJAR” DI ERA SOCIETY 5.0

## Mira Marisa
12 Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan
a Email: miramarisa97@gmail.com
(*) + 62 821-7703-9647
How to Cite: Marisa  (2021). Title of article. Santhet, 5(1), 66-78                                                doi : 10.36526/js.v3i2. Abstract
Received  : 12-3-2021
Revised    : 15-03-2021 Accepted : 28-4-2021
Keywords: Independent Learning Curriculum; Society 5.0 Policies are made on the basis of issues and considerations related to the expected goals. Technological developments will always affect human life so that they have an impact on how people think and behave in their lives.. The education sector, from time to time has developed into a polemic for individuals  if  a  significant  policy  is  not  implemented.  The  data  collection method  from  this  article  is  carried  out  by  using  the  literature  study technique, in the form of reference sources from books,  journals and so on.  Therefore,  Indonesia  is  currently  making  this  breakthrough  by changing the curriculum policy to be "free to learn" which is intended so that the policy does not burden education both for educators and students. The  policy  of  independent  learning  is  intended  to  make  the  learning process  more  enjoyable  and  less  boring.  The  independent  learning curriculum is also expected to be able produce output from education who have high morals. That the independent learning curriculum strives for the role  of  technology,  which  is  a  human  need  today,  to  be  integrated  with another. So, in the era of society 5.0 problems of social life experienced by each individual will be combined with the role of technology which is used as a tool in solving problems of social life.

## PENDAHULUAN
Optimalisasi kebergunaan pendidikan merupakan  salah  satu  dari  sebuah  pencapaian
kebahagiaan serta kesehjateraan bagi masyarakat.  Pendidikan  dengan  kualitas  yang tinggi  mencerminkan  adanya  sekumpulan individu  yang  maju,  damai  serta  terarah  ke dalam  sifat-sifat  yang  konstruktif.  Pendidikan juga  dijadikan  sebagai  roda  penggerak kebudayaan  dan  kebiasaan  didalam  makna Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung pada  bagian  alinea  keempat  dengan  makna bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagai  bentuk  beban  yang  kuat  dalam menggapai kebajikan bagi pemerintah Indonesia (Arifin, 2011) .
Pendidikan  di  Indonesia  kembali bangkit  setelah  kemerdekaan  dicapai.  Pada zaman  orde  lama,  orde  baru  sampai  saat  ini kehidupan bangsa selalu melakukan penggerakan  dalam  mencerdaskan  kehidupan (Kebudayaan, 1985). Kebijakan terus dilakukan  dengan  melakukan  perubahan- perubahan yakni menyeimbangkan pendidikan di  seluruh  Indonesia  dengan  memperbaiki beban moral yang terkandung dalam
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945 (Fukuyama,  2018) .  Namun  demikian,  yang terjadi  bahwa  pendidikan  Indonesia  masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.
Indonesia  dalam  perjalanan  setiap zamannya  selalu  mengarah  pada  sebuah kemajuan.  Hal  ini  terlihat  sebagaimana pemerintah  terus  melakukan  berbagai  upaya kebijakan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut  pemerintah  Indonesia  memberikan program wajib belajar serta pembinaan berupa beasiswa  kepada  masyarakat  kecil  yang kurang  mampu.  Selain  itu,  bahwa  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan maka beberapa hal yang menjadi program kebijakan tersebut  telah  diupayakan  untuk  terealisasi dengan baik.
Akan  tetapi,  ada  sebuah  pertanyaan besar dalam kebijakan tersebut. Hal ini terkait bagaimana  dan  kemana  sebenarnya  arah pendidikan Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, yang  menjadi  pertanyaan  besar  juga  kenapa sistem  pendidikan  di  Indonesia  ini  selalu terjadi  perubahan-perubahan,  apa  sebenarnya letak  dari  urgensi  perubahan  pendidikan Indonesia.  Dalam  hal  ini  bahwa  sebenarnya sistem  pendidikan  di  Indonesia  tidak  perlu sebegitu dinamisnya berubah. Namun demikian, para individu yang terlibatlah harus diberi  sistem  pengaktualisasian  diri  yang berkualitas.
Beberapa  hal  erat  kaitannya  dengan sistem yang telah ditentukan maka hal tersebut harus  mampu  diaplikasikan  dengan  benar. Sistem  yang  ditentukan  ketetapannya  akan terimplementasi  dengan  baik  apabila  ada bentuk  ketegasan didalamnya. Oleh  sebab itu, revolusi  mental  harus  dimiliki  bagi  setiap
individu
untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian,
kemana sebenarnya konsep dari pendidikan Indonesia. Terlihat  bahwa  kondisi  yang  saat  ini  terjadi banyak  sekali  disiplin  ilmu  yang  dipelajari dalam  lembaga  pendidikan.  Akan  tetapi,  jika diamati  bahwa  arah  pendidikan  Indonesia tidak  terfokus  dalam  satu  tujuan  melainkan bercabang-cabang  yang  menyebabkan  bentuk pengaktualisasian dari disiplin ilmu berdampak  pada  kesejangan.  Hal  ini  menjadi sebuah alasan yang fundamental bahwa upaya yang  dilakukan  dalam  mewujudkan  beban moral pemerintah sampai saat ini masih dalam proses peningkatan mutu pendidikan.
Saat  ini,  beberapa  kebijakan  telah dikeluarkan oleh pemerintah
yang
mengakibatkan  adanya  pembicaraan  ruang publik,  hal  ini  terkait  dengan  kurikulum “merdeka  belajar”.  Hal  yang  sedemikian hangat dijadikan perbincangan, ternyata program  ini  diwujudnyatakan  dengan  adanya kebijakan  bahwa  Ujian  Nasional  sejak  tahun 2021  dihapuskan  dan  diganti  dengan  adanya sistem penilaian (Asesmen Kompetensi Minimum) serta survei karakteristik (Wibawa, 2019) . Oleh  sebab  itu,  yang  terjadi  Rocky Gerung sebagai salah satu observer menyebutkan  “bahwa  sebenarnya  ijazah  itu diberikan sebagai tanda bagi seseorang pernah sekolah  bukan  untuk  membuktikan  seseorang itu  pernah  dalam  keadaan  berpikir”.  Dengan demikian,  pernyataan  dari  seorang  observer tersebut  diargumentasikan  dengan  apa  yang telah diupayakan oleh
Kementerian
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud) saat  ini.  Hal  ini  terkait  sebagaimana peningkatan  mutu  pendidikan,  apa  yang  akan dan  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan sumber  daya  manusia  dengan  tujuan  dapat menghadirkan manusia yang memiliki kreatifitas  tinggi  dalam  mengaktualisasikan ilmu  yang  dimiliki  serta  menghilangkan  sifat individualisme
sehingga menyebabkan individu  tersebut  hanya  mampu  berpikir monoton.
Dengan  demikian,  hal  ini  berkaitan dengan  tujuan  utama  pemerintah  dalam menerapkan  kebijakan  pendidikan  saat  ini, yakni terfokus pada tiga peningkatan indikator terkait. Pertama , numerasi  yang dimaksudkan untuk  mampu  meningkatkan  kemampuan penguasaan  terkait  dengan  angka-angka. Kedua , literasi yakni terkait dengan kemampuan  individu  dalam  hal  menganalisa bacaan  serta  memahami  bagaimana  karakter dalam  melakukan  pembejaran  terkait  dengan ke-Bhinekaan dan sebagainya.
Konsep  dari  “Merdeka  Belajar” bahwa  sejatinya  hal  ini  belum  menentukan sebuah  arah  dari  tujuan  pendidikan  di  negara kita. Akan tetapi, konsep dari merdeka belajar membawa  arah  untuk  mampu  berkontribusi dengan  baik  dalam  menuntut  peningkatan ekonomi  bagi  peserta  didik  sehingga  dapat belajar  secara  bebas.  Sekali  lagi,  bahwa pendidikan  di  negara  kita  tidak  menuntut untuk  apa,  melainkan  terbagi  dalam  beberapa bagian  yang  mengakibatkan  masalah  sosial  di Indonesia belum dapat selesai dengan seutuhnya.  Hal  ini  dikarenakan  pendidikan dipersiapkan  untuk  mampu  mengantisipasi
berbagai  macam  masalah  sosial  yang  tengah berada dalam masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  beberapa  hal  yang perlu  dilakukan  yakni  mengenai  perlunya memahami  kondisi  psikologis  pendidikan dinegara  kita,  yang  mana  bahwa  kondisi psikologis  setiap  wilayah  itu  berbeda-beda tidak  dapat  sama  antara  satu  wilayah  dengan wilayah  lainnya.  Untuk  itu,  bahwa  sebelum dilakukannya  perubahan  sistem  pendidikan maka  harus  dilakukan  adanya  pendekatan psikologis  dan  budaya  pendidikan.  Tidak hanya itu, bahwa sebagaimana yang dikatakan sebelumnya  revolusi  mental  bagi  tenaga pendidik  juga  harus  mampu  memiliki  tujuan pendidikan tersebut secara optimal.
Di  Indonesia,  kualitas  sumber  daya manusia  diharapkan  mampu  meningkatkan perubahan  dengan  tidak  perlu  melakukan perubahan  secara  keseluruhan.  Hal  ini dikarenakan  sistem  yang  dibuat  tujuannya adalah  baik  dan  secara  umum  pasti  kebijakan sistem  yang  ditentukan  merupakan  cita-cita dari konsep menuju kebaikan serta kebahagiaan.  Individu  dijadikan  sebagai pelaku  kebijakan.  Ketika  pelaku  kebijakan telah bekerja secara optimal untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan, namun yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  maka  kebijakan  tersebut  perlu dirubah (Drake, 2013) .
Pemahaman  yang  terjadi  bahwa konsep dari merdeka belajar adalah
kemerdekaan dalam berpikir. Terkait
pemahaman seperti ini esensi dari kemerdekaan  berpikir  harus  terlebih  dahulu dimiliki  oleh  para  pendidik.  Tanpa  diawali ujung  tombak  pelaku  utama,  yakni  seorang
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
pendidik  maka  tidak  mungkin  terjadi  pada para  pelaku  lainnya,  yaitu  peserta  didik.  Hal ini  sebagaimana  telah  disampaikan  oleh Nadiem  dengan  mencontohkan  banyak  kritik dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, seperti  kebijakan  dengan  mengembalikan penilaian  Ujian  Nasional  ke  sekolah  masing- masing. Oleh karena itu, terjadi berbagai kritik dalam  menyebutkan  bahwa  banyak  kepala sekolah  dan  pendidik  yang  tidak  siap  dan belum memiliki kompetensi dalam menciptakan penilaian individu.
Dengan  demikian,  perlu  adanya kemampuan  dalam  proses  menerjemahkan berbagai  kompetensi  dasar  dari  kurikulum sehingga  hal  ini  mempengaruhi  adanya pembelajaran  yang  terjadi.  Seorang  pendidik tanpa  melalui  adanya  proses  interpretasi, refleksi  serta  pemikiran  secara  mandiri  dan bentuk dari bagaimana menilai kompetensinya serta  menerjemahkan  kompetensi  dasar  yang menjadi suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  yang  baik.  Mendikbud
menyebutkan bahwa Pembelajaran akan terjadi  ketika  seorang  pendidik  mampu menerjemahkan  kurikulum  dengan  baik. Dengan  demikian,  bahwa  paradigma  merdeka belajar  merupakan  sebuah  upaya  untuk menghormati  perubahan  yang  harus  terjadi bagi  pembelajaran  disekolah  saat  ini.  Oleh karena  itu,  artikel  ini  akan  mengkaji  lebih lanjut terkait kurikulum merdeka belajar.

## Metode Penelitian
Sebagaimana  uraian  terkai  dengan artikel  tersebut.  Penulis  melakukan  sebuah penelitian yang mana penelitian ini menggunakan  metode library  research yakni studi kepustakaan. Dengan
teknik pengumpulan  data  berdasarkan  hasil  bacaan
dan  tulisan  dari  beberapa  referensi  seperti buku, jurnal dan sebagainya.
Hasil dan Pembahasan A. Pembahasan 1. Pengembangan Kurikulum Indonesia Implementasi dari
kurikulum merupakan  bagian  dari  persiapan  yang  akan dihadapi dalam tantangan zaman di masa yang akan  datang.  Masa  yang  akan  datang  dunia pekerjaan  akan  dipenuhi  oleh  para  pelaku pendidikan yang saat ini sedang belajar meraih cita-citanya,  mereka  adalah  para  peserta  didik (Indar,  1995) .  Oleh  sebab  itu,  kurikulum merupakan cerminan dari pembentukan pendidikan  karakter  yang berkontribusi penuh terkait masa depan bangsa.
Pola  kehidupan  terjadi  semakin dinamis  seperti  tidak  ada  batasannya,  hal  ini dibuktikan dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang pesat dan memiliki  peran  penuh  dalam  kehidupan sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  jika  sedikit  saja tertinggal  maka  pendidikan  tidak  mampu mengikuti  perkembangan  zaman  yang  secara dinamis selalu terjadi pembaharuan. Keunggulan pendidikan suatu bangsa sebenarnya  tida  terletak  pada  kurikulumnya melainkan  bagaimana  kebijakan  kurikulum yang mana hal tersebut harus sejalan dan satu arah  dalam  rencana  pembangunan  nasional secara makro.
Dengan  demikian,  bahwa  apapun yang  menjadi  kebijakannya  kurikulum  harus selaras dengan tujuan yang memiliki pengaruh pada pembangunan bangsa, hal ini dikarenakan  pendidikan  bukan  dijadikan sebagai  entitas  yang  terjadi  atas  dasar  berdiri sendiri,  melainkan  pendidikan  merupakan sebuah  pilar  utama  bagi  pembangunan,  dan erat  kaitannya  dengan  sektor-sektor  lain
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
(Koentjaraningrat, 1985) . Diantaranya adalah  kesehjateraan  ekonomi,  dinamika politik  dan  sosial-budaya  yang  menjadi stabilitas  keamanan  untuk  negara  dan  begitu besar  pengaruhnya  terhadap  bagaimana  arah perkembangan  pendidikan.  Untuk  itu,  maka diperlukan  adanya  kebijakan  kurikulum  yang memiliki  sifat  adaptif  dan  fleksibel  dalam menghadapi  situasi  dan  kondisi  terhadap keadaan yang seharusnya seperti apa perkembangan dan pendekatan untuk dilakukan  agara  mendapat  pola  kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan
kebijakan kurikulum  yang  terus  dilakukan  inovasi  agar tepat dan  sesuai dengan apa  yang diharapkan,
maka  seperti  apa  yang  tertulis  dalam Pembukaan  UUD  1945  bahwa  secara  umum tujuan pendidikan
nasional yakni
mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Terkait dengan  apa  yang  telah  dituangkan  tersebut, maka  hal  ini  memiliki  makna  dalam pengembangan  kehidupan  individu  yang intelektual  dengan  istilah  “ intelligent  living ”
yakni memiliki maksud agar dalam kehidupannya  individu  memiliki  kualitas kehidupan yang manusiawi.
Kemudian,  dari  pada  itu  bahwa tujuan  pendidikan  umum  secara  nasional mempunyai  relevansi  yang  terkait  dengan pembangunan nasional hal ini tertulis sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas. Diantaranya  beberapa  relevansi  yang  terkait,
yaitu:
a. Kriteria akademik, dimaksudkan untuk kurikulum dijadikan sebagai standar pendidikan nasional.
b. Kriteria religi-moral, hal ini terkait sebagaimana pembentukan karakteristik untuk memiliki  ketaqwaan  serta  memiliki  moral tinggi.
c. Kriteria ketenagakerjaan, hal ini dimaksudkan agar output yang dihasilkan memiliki kompeten dibidang pekerjaannya sesuai dengan  apa  yang  telah  didapat  individu  pada proses  pendidikan  sebelumnya (Suparman,
2014) .

## Tabel 1. Perkembangan Kurikulum Periode Politik dan Undang-Undang
Tahun Periode Politik Kurikulum Landasan Pendidikan 1945-1949 Revolusi Fisik Rencana Pelajaran 1947 1949-1950 RIS UU Pendidikan 1950 1950-1959 Demokrasi Parlementer Rencana Pelajaran Terurai 1952 UU Pendidikan 1954 1959-1966 Orde Lama Rencana Pendidikan 1964 Perpres No. 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok Sisdiknas Pancasila 1966-1968 Orde Baru Kurikulum 1968 Kurikulum 1975
Kurikulum
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
1984 Kurikulum 1994 UU  No.  2  Tahun 1989  mengenai  Sistem Pendidikan Nasional 1998- Sekarang Era Reformasi Kurikulum 1994-Suplemen 1999 Kurikulum Berbasis  Kompetensi (KBK) 2004 UU  No.  20  Tahun 2003  mengenai  Sistem Pendidikan Nasional Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PP.  No.  19  Tahun 2005 Kurikulum Nasional 2013 PP.  No  32  Tahun 2013 Kurikulum Merdeka Belajar 2019 Sebagaimana  yang  terurai  dalam tabel  diatas  bahwa  dua  faktor  utama  yang mempenagaruhi terjadinya perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu:
a. Perubahan  Politik,  sebagaimana  yang  terjadi bahwa perkembangan kurikulum juga berkaitan  dengan  adanya  pergantian  kabinet. Pada kurikulum rencana pelajaran 1947 bahwa di  era  awal  kemerdekaan  dipengaruhi  adanya antusiasme semangat yang begitu besar terkait dengan  model  kolonial  Belanda.  Sedangkan, pada  kurikulum  1964  bahwa  hal  ini  diperkuat dengan  adanya  doktrin-doktrin  politik  terkait dengan  pemerintahan  pada  masa  orde  lama yang  dikenal  dengan  demokrasi  terpimpin. Namun  demikian,  yang  terjadi  adalah  hal  ini berlawanan dengan kurikulum 1968 yang baru muncul dan mengakibatkan munculnya pemikiran  yang  bertekad  untuk  memperbaiki situasi  dan  kondisi  negara  setelah  terjadinya gerakan 30 SPKI.
b. Perkembangan  Masyarakat  terkait  kebutuhan pembangunan  nasional,  sebagaimana  yang terjadi bahwa kurikulum
dalam perkembangannya  selalu  terjadi  revisi  hal  ini dikarenakan  kondisi  masyarakat  yang  dalam
perencanaannya  merespon  untuk  zaman  akan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru. Masa Orde  Baru  tentunya  kurikulum  mengalami penyempurnaan  secara  berkala.  Sehingga dimasa itu tidak begitu besar revisi kurikulum yang  diperbaharui,  hal  ini  disebabkan  karena penyusunannya lebih dari bagaimana penyempurnaan  sturktur  yang  ada.  Hal  ini juga ditujukan untuk sebagaimana perencanaan  pembangunan  nasional  tertuang dalam  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  atau GBHN (Etty, 2002) .
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  perkembangan  kurikulum  yang  terjadi relatif lebih tertib. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya  situasi  politik  cenderung  stabil  pada masa  kepemimpinan  yang  begitu  otoriter yakni pada masa Presiden Soeharto.
Kemudian,  terkait  kurikulum  1975  bahwa kurikulum  berorientasi  terhadap  tujuan  umum dan  tujuan  khusus  pendidikan,  hal  ini  terkait adanya  pokok  bahasan  dan  sub  pokok bahasan.  Selanjutnya,  pada  kurikulum  1984 bahwa  kurikulum  lebih  ditekankan  secara esensial  serta  kurikulum  1994  tujuan  belajar dimaksudkan lebih kepada penjabaran
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
program kerja guru. Selain itu, bahwa terdapat empat elemen yang berkaitan dengan kegiatan instruksional. Pertama , mengidentifikasi terkait  makna  dan  tujuan  dari  pendidikan.
Kedua ,  memilih  pengalaman  terkait  proses pembelajaran  yang  relevan  seuai  dengan harapan  pencapaian  dari  tujuan  pendidikan. Ketiga , mengelola proses pembelajaran secara sistematik  dengan  melakukan  inovasi  yang baru. Keempat ,  melakukan  evaluasi  terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, bahwa pada kenyataannya  timbul  pemikiran  bagi  para pelaku  pendidikan  khususnya  pendidik,  yang mana  kurikulum  selalu  berganti-ganti  hal  ini dipengaruhi  adanya  tuntutan  politik  yang memiliki  kontirbusi  dalam  mengembangkan kurikulum  tanpa  mempertimbangkan  segala sesuatunya.  Oleh  sebab  itu,  kurikulum  yang saat  ini  dirasakan  selalu  dikaitkan  dengan bagimana  pemimpin  yang  menguasai  penuh situasi politik. Namun demikian, bukan berarti bahwa pemerintah dengan sebebasnya menetapkan  kebijakan.  Hal  ini  dikarenakan kurikulum dijadikan sebagai politik pendidikan.  dalam  sebuah  negara  hukum, bahwa  terkait  dengan  apa  yang  menjadi kebijakan  kurikulum  dikaitkan  sebagaimana bagian  dari  konstitusi.  Maka  dari  itu,  bahwa inovasi kurikulum perlu memperhatikan sebagaimana  konstitusi  yang  berlaku  terkait perundang-undangan di Indonesia.
2. Definisi dan Kebijakan Kurikulum

## Merdeka Belajar
Merdeka  belajar  merupakan  bagian dari  kebijakan  baru  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Pendiikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).
Menurut Nadiem, bahwa kebijakan kurikulum terkait  merdeka  belajar  harus  dilakukan penerobosan awal terlebih dahulu kepada para pendidik  sebelum  hal  tersebut  disampaikan atau  diterapkan  kepada  peserta  didik.  Selain itu, Nadiem juga mengatakan terkait komptensi  guru  yang  levelnya  berada di  level apapun itu, tanpa adanya proses penerjemahan dari  kompetensi  dasar  yang  ada  serta  erat kaitannya dengan kurikulum maka pembelajaran tidak akan terjadi.
Dimasa  mendatang,  bahwa  sistem pembelajaran juga akan memiliki nuansa yang berbeda  yakni  tadinya  pembelajaran  selalu menggunakan  ruang  kelas,  maka  suasana berbeda seperti belajar diluar ruang kelas akan dicoba  untuk  terealisasi  pada  kurikulum merdeka  belajar  ini.  Selain  itu,  penekanan proses  pembelajaran  lebih  ditekankan  pada pembentukan karakter siswa, hal ini diterapkan  dengan  cara  pendidik  dan  peserta didik  mampu  berkomunikasi  dengan  baik melalui  kegiatan  belajar  mengajar  dengan metode diskusi yang tidak membuat psikologis peserta didik merasa takut. Walaupun  demikian,  penerapan  pembelajaran yang  seperti  ini  tetap  tidak  melupakan bagaimana capaian kompetensi yang harusnya didapat.  Oleh  sebab  itu,  bahwa  kurikulum merdeka belajar ini berkaitan dengan
bagaimana seorang pendidik mampu
menyampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pada pembentukan karakter peserta didik.
Selain  itu,  terkait  dengan  penerapan sistem  pembelajaran  yang  menekankan  pada pembentukan  karakter  siswa  maka  bentuk penilaian yang terjadi juga tidak hanya sebatas
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
menentukan  dalam  sebuah  perankingan,  yang mana kebijakan kurikulum merdeka belajar ini lebih  menekankan  bagaimana  bakat  dan kecerdasan  dari  setiap  peserta  didik.  Hal  ini dikarenakan
peserta didik memilki
kemampuan yang berbeda-beda pada
bidangnya  masing-masing.  Dengan  demikian,
sistem kebijakan baru terkait dengan kurikulum  merdeka  belajar  ini  diharapkan dapat membentuk para peserta didik yang siap kerja  serta  memiliki  kompeten  dengan  moral tinggi  dan  dapat  berguna  bagi  lingkungan masyarakat.

## Tabel 2. Terobosan Merdeka Belajar
Konsep Belajar Merdeka Moto Merdeka Belajar “ Merdeka Belajar Guru Penggerak ” USBN  tahun  2020  dikembalikan pada pihak sekolah.
Di  tahun  2021,  Nadiem  Makarim menyebutkan bahwa UN dihapuskan dan dirubah  menjadi  sistem  baru,  yakni dengan  Asesmen  Kompetensi  Minimum serta Survei Karakter.
Menjadikan peserta
didik memiliki  kompeten  serta  cerdas  dalam meningkatkan SDM bangsa dan memiliki moral tinggi.
Dari  tabel  diatas,  bahwa  dapat dikatakan  Nadiem  Makarim  terdorong  untuk melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa membebani  pendidik  ataupun  peserta  didik dengan  harus  memiliki  ketercapaian  tinggi berupa  skor  atau  kriteria  ketuntasan  minimal. Oleh  karena itu, terkait  kebijakan baru  hal ini dipaparkan  oleh  Nadiem  Makarim  kepada para  kepala  dinas  pendidikan  provinsi, kabupaten/kota  se-Indonesia  di  Jakarta,  11 Desember  2019.  Dengan  demikian,  Nadiem memaparkan  empat  pokok  kebijakan  baru Kemendikbud RI, yakni:
1. Ujian  Nasional  (UN)  yang  akan  ditiadakan dan  diganti  dengan  Asesmen  Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dalam literasi dan numerik  yang  didasari  dengan  praktik  terbaik tes  PISA.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  UN yang  dijadwalkan  akan  terlaksana  pada  akhir
jenjang pendidikan. Namun, Asesmen dilaksanakan di tingkat kelas IV, VIII, dan XI. Dari  sistem  penilaian  yang  telah  dilakukan inovasi  ini,  tentu  memiliki  harapan  bahwa pada  hasilnya  dapat  memberi  masukan  bagi sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN) terkait  kebijakan ini bahwa USBN diserahkan seutuhnya  pada  sekolah masing-masing.
Menurut  Kemendikbud,  sekolah  diberikan keleluasan  dalam  menentukan  penilaian,  baik itu  melalui  proses  portofolio,  karya  tulis  serta bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim
mengatakan,  RPP  cukup  dibuat  dalam  satu halaman  tanpa  harus  ratusan  halaman.  Tidak hanya itu, penyederhanaan administrasi diharapkan para pendidikak mampu
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
mengalihkan  kegiatan  belajar  dengan  capaian meningkatkan kompetensi.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait  kebijakan  PPDB  lebih  ditekankan dengan  penerapan  sistem  zonasi,  namun  tidak termasuk  wilayah  3T.  Dengan  demikian, bahwa  peserta  didik  yang  memalui  jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan  yang  banyak  dari  sistem  PPDB. Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan secara  teknis  dalam  menentukan  daerah zonasi.
Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar  bukan  tanpa  sebuah  alasan.  Pasalnya, penelitian  yang  terjadi  yakni  terkait  dengan
Programme For International Student Assesment (PISA)  di  tahun  2019  bahwa  hal tersebut  menunjukkan  adanya  hasil  penilaian bagi para peserta didik yang menempati posisi keenam  dari  bawah  yaitu  74  dari  79  negara, terkait bidang matematika dan literasi (Hasim,
2020) .
Dengan  demikian,  bahwa  menyikapi hal  itu  Nadiem  membuat  gebrakan  penilaian dalam  mengukur  kemampuan  minimum, meliputi  literasi,  numerasi  survei  karakter. Oleh  karena  itu,  bahwa  literasi  bukan  hanya mengukur  kemmpuan  membaca,  namun  juga kemampuan  dalam  menganalisis  bacaan. Sedangkan, dalam kemampuan numerasi yang dinilai  bukan  pelajaran  matematika,  tetapi penilaian  terhadap  kemampuan  siswa  untuk mampu  menerapkan  sebagaimana  konsep numerik dalam kehidupan nyata.
B. Hasil Pembahasan
1. Inovasi  Baru  Terkait  Fenomena  Merdeka
Belajar Sebagaimana  konsep  dalam  merdeka belajar  yang  dicanangkan  oeh  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
“Nadiem Makarim”  bahwa  hal  tersebut  bukanlah  topik baru  yang  harus  diperdebatkan.  Hal  ini  sudah sekian  lama  dicanangkan  oleh  para  penggiat pendidikan.  Berkaitan  dengan  itu,  bahwa terkait konsep merdeka belajar telah mengadakan  kegiatan  diskusi  dengan  tema merdeka belajar,
kegiatan tersebut mendapatkan  apresiasi  dari  ranah  publik khususnya  para  penggiat  pendidikan,  karena akan menjadi sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan.
Merdeka  belajar  adalah  inovasi  dari program  unggulan  yang  dicetuskan  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada tahun  2019.  Maksud  dari  merdeka  belajar  ini adalah  terkait  bagaimana  kebijakan  yang dibuat  strategis  dan  termuat  untuk  kegiatan Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN),
Ujian Nasional (UN), serta Rencana
Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  dan  Sistem Zonasi  terkait  dengan  penerimaan  peserta didik  baru  (PPDB).  Namun  demikian,  bahwa konsep  dari  merdeka  belajar  ini  bukan  hanya proses  pembelajaran  yang  dilakukan  diruang kelas  yang  selalu  menjadi  bagian  pertanyaan dari  para  pendidik.  Akan  tetapi,  merdeka belajar  memilki  cita-cita  yang  luhur  dalam mewujudkan harapan bangsa tanpa melampaui batas dunia (Putra, 2019).
Dengan  demikian,  artinya  ketika sebagaimana  yang  diuraikan  tersebut  terjadi, maka  pendidik  juga  memiliki  kemerdekaan dalam  mengajar.  Walaupun  demikian,  bahwa konsep  awal  dari  merdeka  belajar  ini  adalah sebuah tindakan dengan karakteristik
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
kebebasan  namun  tetap  mengekspresikan belajar pada batas dan kritikan yang ada, tanpa harus melunturkan sebagaimana cita-cita luhur dan juga  moral bagi pelaku pendidikan. Yang terjadi secara dewasa ini adalah bahwa banyak yang  terjebak  dalam  memaknai  cara  dan tujuan  dari  merdeka  belajar,  sehingga  hal  ini berpengaruh pada sistem administrasi berkenaan dengan ketentuan birokrasi, akreditasi  yang  semuanya  hanya  bagian  dari cara  menjadikan  tujuan  tersebut  sebagai prioritas.
Konsep dari merdeka belajar dipahami mudah untuk diucapkan namun sulit untuk  diimplementasikan.  Konsep  merdeka
belajar berkaitan dengan komitmen,
kemandirian dan kemampuan untuk mewujudkannya,  sehingga  dari  ketiganya saling  berkaitan  dan  tidak  bisa  terlepas. Komitmen  dalam  belajar  merupakan  bagian awal  dari  cita-cita  serta  tujuan  yang  telah dituangkan  dalam  undang-undang  pendidikan nasional. Mandiri dalam  merdeka belajar juga dijadikan  sebagai  sebuah  landasan  dalam mencapai tujuan, akan tetapi  hal ini juga  sulit untuk  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, bahwa banyak yang terjebak dalam memanipulasi  ketentuan  serta  jabatan  yang mengakibatkan  kesulitan dalam proses belajar merdeka.  Hal  ini  terhenti  diakibatkan  banyak masukan  serta  beberapa  tempat  konsultasi, sehingga  kemampuan  dalam  mewujudkannya menjadi bagian dari kendala yang begitu besar untuk melakukan inovasi baru dalam pendidikan.
Selain  itu,  ada  pernyataan  yang mengatakan  bahwa  seorang  pendidik  tidak harus  belajar  kepada  yang  ahli  dalam  pakar
pendidikan. Pendidik juga tidak perlu menjadi seorang figur yang sempurna dengan mengharuskan  diri  serba  bisa.  Pendidik  yang efektif  adalah  pendidik  yang  mampu  belajar dari  sebuah  kegagalan  baik  yang  didapat  oleh diri  sendiri  ataupun  para  rekan  sejawat. Sehingga  dari  ranah  kegagalan  tersebut pendidik mampu belajar dengan lebih baik dan mampu  mempraktikkan  apa  yang  harus dipelajari. Pendidik yang berani belajar bukan dimaksudkan  untuk  dapat  mengetahui,  namun bisa  memberikan  apa  yang  diketahuinya kepada orang lain.
Dari pada itu, bahwa konsep merdeka belajar  dimaknai  untuk  tidak  memaksa  target pencapaian,  namun  belajar  itu  memerlukan waktu  dalam  inovasi  barunya.  Peserta  didik membutuhkan  sesuatu  yang  terlihat  berbeda dari  sebelumnya,  hal  ini  didapat  dari sebagaimana peran pendidik. Berkaitan dengan  potensi  para  peserta  didik  yang diperoleh tidak hanya dari proses pembelajaran  diruang  kelas,  namun  juga  bisa didapat  dari  lingkungan  belajar  lainnya. Sehinga  kompetensi  yang  diperuntukkan  bagi peserta  didik  tidak  bersifat  individualisme melainkan tumbuh bersama lingkungan belajar sekitarnya.
Sebagaimana  manusia  yang  merdeka bahwa  semua  memiliki  keberagaman,  hanya saja  setiap  individu  memiliki  perannya masing-masing.  Merdeka  belajar  ataupun belajar  merdeka  terkait  istilah  tersebut  tidak ada  perbedaan,  hal  ini  dikarenakan  keduanya sama  hanya  saja  memiliki  perbedaan  antara metode dan sistem. Merdeka belajar merupakan salah satu program yang dimaksudkan  untuk  menciptakan  suasana
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
belajar  yang  bahagia  baik  bagi  peserta  didik ataupun  pendidik  dengan  tujuan  agar  para pendidik dan peserta didik serta orang tua bisa mendapatkan  suasana  yang  belajar  yang menyenangkan,  karena  prinsip  dari  merdeka belajar  adalah  menciptakan  suasana  belajar yang  bahagia  tanpa  adanya  beban  yang  berat diakibatkan tuntutan pencapaian.
Ujian  Nasional  yang  selama  in dijadikan  sebagai  pintu  gerbang  bagi  para peserta didik di Tanah Air dalam melanjutkan ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  terkait  hal  itu Ujian  Nasional  dicanangkan  pada  tahun  2021 akan  ditiadakan  dan  diganti  dengan  Asesmen Kompetensi  Minimum  serta  Survei  Karakter. Hal ini dilakukan karena kebijakan terkait UN dianggap kurang tepat karena hal ini dianggap berdampak  pada  arah  kognitif  siswa  yang dituntut  untuk  menghafal  bukan  untuk memahami.  Oleh  karena  itu,  bahwa  adanya kebijakan  UN  hanya  mementingkan  capaian nilai  akademis  saja  sedangkan  hal  tersebut bertentangan  dengan  sebagaimana  prinsip pendidikan  yang  juga  memerlukan  perhatian terkait sikap psikologis peserta didik.
Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  juga pernah  melakukan  survei  yang  mana  kegiatan UN  tersebut  juga  dikatakan  tidak  memiliki keefektifan  yang  hasilnya  70  %  masyarakat dan  guru  setuju  UN  ditiadakan.  Dan  ternyata kebijakan  yang  tadinya  dicanangkan  pada tahun  2021  untuk  bisa  diimplementasikan, sebelum  itu  tahun  2020  UN  telah  ditiadakan diakibatkan  bahwa  dunia  sedang  menghadapi persoalan  besar  terkait  pembelajaran  yang semula bisa terjadi secara tatap muka, saat ini beralih menjadi pembelajaran daring.
Terkait  dengan  permasalahan  yang saat  ini  sedang  dihadapai  sebagaian  besar negara  didunia,  bahwa  kebijakan  mengenai kurikulum merdeka belajar ini telah mendapat lampu  hijau  dari  Komisi  DPR  RI.  Walaupun demikian,  hal  ini  juga  dikhawatirkan  para pendidik  belum  siap  dengan  sistem  asesmen yang  baru.  Beberapa  hal yang  harus dipertimbangkan yakni masih dijumpai beberapa  sekolah  belum  siap  untuk  diberi kebebasan  dalam  membuat  sistem  penilaian sendiri, hal ini disebabkan adanya fasilitas dan kualitas guru yang masih minim.
Beberapa opini pun bermunculan dari beberapa  kalangan  para  akademisi.  Sebagian mempertanyakan  standar  apa  yang  diterapkan secara  nasional  jika  UN  memang  benar-benar ditiadakan.  Namun  demikian,  bahwa  hal tersebut menunjukkan lebih kepada peningkatan  kompetensi  pendidik  secara merata,  karena  pengaruh  berhasil  tidaknya program  merdeka  belajar  ini  ditentukan  oleh kompetensi  guru  yang  kondisinya  saat  ini belum merata seperti apa yang diharapkan.

## 2. Merdeka Belajar Di Era Masyarakat 5.0
Inovasi  yang  begitu  cepat  membawa arus  kemajuan  yang  begitu  pesat  dalam  dunia teknologi  yang  berdampak  pada  kehidupan sosial.  Ruang  maya  dan  fisik  tidak  ada  lagi batas,  sehingga  gaya  hidup  dari  masyarakat akan terjadi transformasi yang begitu signifikan.  Peran  tekonologi  yang  sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam berinteraksi dan melakukan transaksi.
Society 5.0  atau  Masyarakat  5.0 merupakan konsep dari bagian untuk mengintegrasikan,  menyeimbangkan  antara perkembangan kemajuan teknologi dan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
permasalahan  sosial  yang  memadukan  dunia maya  dan  fisik.  Selain  itu,  ada  pula  yang memaknai society 5.0  adalah  sekumpulan individu  yang  memanfaatkan  teknologi  di  era evolusi  industri  4.0  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  dalam  kehidupan sehari-hari. Internet  of  Think dan Artifical Intelligence memiliki  peran  penuh  dalam mengahadapi  era society 5.0  dengan  tujuan sekumpulan  individu  atau  masyarakat  dapat menikmati  kehidupan  yang  memiliki  kualitas tinggi (Houtman, 2020).
Oleh  karena  itu,  banyaknya  populasi penduduk  yang  juga  semakin  menurun  setiap tahunnya, hal ini berpengaruh pada kurangnya masyarakat  di  usia  produktif.  Negara  lain, seperti  Jepang  mengamati  akan  adanya masalah dalam berbagai hal yang mengakibatkan kurangnya tenaga kerja berefek  pada  penurunan  produktivitas  dari individu,  penduduk  yang  jauh  dari  kota  akan kesulitan  dalam  mobilitas  serta  transportasi, pembangunan  yang  juga  akan  mengalami penurunan  disebabkan  kekurangan  tenaga kerja  yang  profesional  serta  dampak  lainnya. Oleh  sebab  itu,  Jepang  telah  berupaya  untuk menanggulangi  permasalahan  tersebut  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial.
Society 5.0  juga  merupakan  bagian dari  Rencana  Sains  dan  Teknologi  kelima yang  digagas  oleh  pemerintah  Jepang  sebagai masyarakat  yang  memiliki  masa  depan  dalam mewujudkan  cita-cita.  Inovasi  teknologi  yang semakin berkembang pesat begitu mempengaruhi  dalam  mengubah  kehidupan sosial  individu.  Dunia  maya  dan  fisik  tidak memiliki  batasan  lagi,  sehinggan  gaya  hidup
serta  perilaku  dari  sekumpulan  individu  akan terjadi  tranformasi  yang  signifikan.  Peran teknologi benar-benar telah menjadi kebutuhan  hidup  individu,  yang  saat  ini  juga telah kita rasakan baik dalam hal berkomunikasi,    bertransaksi,  dan  sebagainya. Oleh  karena  itu,  konsep  seperti  inilah menjadikan  bahwa  saat  ini  kita  berada  di  Era Masyarakat  5.0  dengan  kebijakan  kurikulum merdeka  belajar,  bahwa  keduanya  saling terintegrasi.
Kesimpulan Kebijakan  baru  dalam  meningkatkan kualitas pendidikan
Indonesia yakni
dilakukannya  terobosan  baru  dalam  membuat kebijakan  kurikulum  “Merdeka  Belajar”  yang digagaskan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan “Nadiem Makarim”. Hal ini telah dicanangkan  pada  tahun  2019.  Namun,  pada tahap pengaplikasian yang dilakukan, semuanya  belum  bisa  berjalan  dengan  baik butuh waktu untuk bisa berjalan sesuai dengan apa  yang  diharapkan.  Pada  intinya  bahwa, kebijakan  merdeka  belajar  ini  terkait  dengan empat  poin  yakni  Ujian  Sekolah  Berstandar Nasional  (USBN),  Ujian  Nasional  (UN), Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), serta  Peraturan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  (PPDB).  Oleh  karena  itu,  bahwa  konsep merdeka  belajar  juga  merupakan  bagian  dari Society 5.0  dimana  pada  konsep  ini  bahwa
Masyarakat 5.0
memadukan antara
perkembangan  kemajuan  teknologi  dengan permasalahan  masyarakat,  yakni  terbukti dengan bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari  kebutuhan  sosial  hidup  individu.  Oleh sebab  itu,  kebijakan  merdeka  belajar  yang diharapkan mampu membuat dunia pendidikan  tanpa  beban,  dalam  kaitannya
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4, No.1 pp. 1-9     April 2020
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                                     DOI: 10.36526/js.v3i2.
dengan  konsep  masyarakat  5.0  dengan berbagai permasalahan, untuk menanggulanginya yaitu adanya peran teknologi mempengaruhi
penyelesaian masalah kehidupan sosial.
Daftar Pustaka
Arifin,  Z.  (2011). Konsep  dan  Model Pengembangan  Kurikulum. Bandung:  Remaja Rosdakarya. Drake,  S.  M.  (2013). Menciptakan  Kurikulum Terintegrasi  yang  Berbasis  Standar. Jakarta: Indeks. Etty, S. (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. Fukuyama,  M.  (2018).  Society  5.0:  Aiming For  A  new  Human-Centered  Society. Journal JEF , 47-50.
Hasim,  E.  (2020).  Penerapan  Kurikulum Merdeka  Belajar  Perguruan  Tinggi  Di  Masa Pandemi  Covid-19. Journal  Of  Universitas Negeri Gorontalo , 69-73. Houtman.  (2020).  Merdeka  Belajar  Dalam Masyarakat  5.0. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan ,
39-45.
Indar, M. D. (1995). Perencanaan Pendidikan:  Strategi  dan  Implementasinya.
Surabaya: Karya Abditama.
Kebudayaan,  D.  P.  (1985). Pendidikan  di Indonesia  dari  Zaman  ke  Zaman. Jakarta: Balai Pustaka. Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
Putra,  P.  H.  (2019).  Tantangan  Pendidikan Islam dalam Mengahadapi Society 5.0. Jurnal Islamika:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman ,  99- 110.
Suparman,  A.  (2014). Desain  Instruktusional Modern:  Panduan  Para  Pengajar  dan Inovator Pendidikan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Wibawa, R. (2019). Peran Pendidikan Berbasis  Higher  Order  Thinking  Skills (HOTS)  Pada  Tingkat  Sekolah  Menengah Pertama  Di  Era  Society  5.0  Sebagai  Penentu Kemajuan  Bangsa  Indonesia. Journal  Of Equilibrium , 137-141.