Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X

## Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan
Praktek Illegal Logging Di Kalimantan Timur (The Law Enforcement Concerning Illegal Logging Practice in East Kalimantan)

## SITI KOTIJAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092

## ABSTRACT
Forest  as  a  renewable  natural  resource  has  given  a  great  implication  on  human’s  life.  Illegal logging  has  caused  many  destructions  and  imbalanced  ecosystem  which  give  bad  impact  to  our surroundings.    The  law  enforcement  concerning  this  matter  should  be  in  line  with  the  existing regulations  so  there  will  be  an  assurance  for  a  legal  action  taken  to  those  comitting  this  illegal logging  crime.  Several  existing  obstacles  such  as  licensing  problems,  forest  control,  officers involvement as well as law consistency are a challenge that must be solved to fight against illegal logging in East Kalimantan.
Key Word :  Forestry , Illegal Logging, Law Enforcement

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Sumber  daya  alam  terutama  hutan merupakan  unsur  lingkungan    yang  sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup    Bangsa Indonesia. Pemanfaatan dan pengolahan sektor kehutanan  dalam  perkembangannya  menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengolahan lingkungan  hidup  yang    diperuntukkan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagimana  diamanatkan  dalam  pasal  33  ayat 3 UUD 1945 .
Indonesia  yang  memiliki  hutan  tropis terbesar  didunia,  dalam  perkembanganya menghadapi  masalah  lingkungan hidup  pada sektor  kehutanan  yaitu,  kebakaran  hutan, pertambangan ,  penebangan   liar atau dikenal dengan illegal  logging .  Dan  selama  dekade terakhir ini semakin banyak terjadi penebengan liar (illegal  Logging ),  seperti  di  Kalimantan Timur  bila  dibiarkan  akan    menimbulkan kemorosatan lingkungan hidup yang berlangsung  terus-menerus  pada  akhirnya membawa  implikasi  pada  kerugian  ekonomi yang  luar  biasa  parah  disektor  kehutanan  .
Brow  (1993)  menegaskan  bahwa  kerugian ekonomi    pada  rusaknya  ligkungan  hidup  yang paling  menonjol  adalah  penggundulan  liar iillegal  logging), sedang  menurut  Stephe Deveni dari Forest
Law Enforcement
Governance  and  Trade (FLEGT)  mengatakan bahwa illegal  logging adalah  penyebab  utama kerusakan  hutan  di  Indonesia  dan  menjadi masalah serius di dunia .
Illegal logging telah menimbulkan masalah multidimensi  yang  berhubungan  dengan  aspek ekonomi,  sosial  ,  budaya  lingkungan.  Hal  ini merupakan  konskwensi  logis  dari  fungsi  hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang  di  dalamnya  mengandung  fungsi  dasar, yaitu  fungsi  produksi  (ekonomi),  fungsi lingkungan  (ekologi),  serta  fungsi  sosial, (Iskandar, 2000:165).
Fungsi  sosial  budaya    dari  hutan  dapat dilihat  dengan  adanya  keterkaitan  baik  moril maupun spritual antara hutan dengan masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar hutan,  baik  dalam  hubunganya  sebagai  sumber mata  pencarian,  hubungan  religius,  hubungan adat  dan  sebagainya.  Dilihat  dari  aspek  sosial, penebangan  liar  ( illegal  logging )  menimbulkan
ISSN 0216-969X
konflik  seperti  konflik  hak  atas  tanah,  konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta masyarakat setempat. Aspek budaya ketergantungan  masyarakat  terhadap  hutan, penghormatan  terhadap  hutan  yang  masih dianggap  nilai magic juga  ikut  terpengaruh oleh praktek-praktek illegal logging yang pada akhirnya  merubah  perspektif  dan  perilaku masyarakat  adat  setempat  terhadap  hutan. Dampak  kerusakan  ekologi  (lingkungan) akibat  penebangan  liar (illegal  logging) bagi lingkungan  dan  hutan  adalah  bencana  alam, kerusakan  flora  dan  fauna  dan  punahnya spesies langka.
Prinsip  pelestarian    hutan  sebagaimana diindikasikan  oleh  ketiga  fungsi  pokok tersebut,  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  antara  satu  dengan  lainnya.  Oleh karena  itu  pemanfatan  dan  pelastarian  sumber daya  hutan  perlu  dilakukan  melalui  suatu sistem  pengelolaan  yang  dapat  menjaga  serta meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  bagi kepentingan  generasi  masa  kini  maupun generasi yang akan mendatang
Secara  umum  wilayah  Kalimantan  Timur, sebagai  provinsi  terluas  setelah  Papua, berbagai    sumber  daya  alam,  seperti  minyak, bumi,  gas  alam,  batu  bara  ,  agrobisnis  dan hutan.  Dalam  kaitannya  dengan  kasus illegal logging ,  Kalimantan  Timur  3  (tiga)  tahun terakhir, antara 2004-2006 mengalami peningkatan  kasus illegal  logging yang ditangani  Polda.  Dari  data  yang  dikeluarkan Polda  Kalimantan  Timur  akhir  April,  tahun 2004 kasus illegal logging sebanyak 103, terus mengalami  peningkatan  pada  tahun  2005 menjadi 237 dan pada akhir April tahun  2006 sebanyak  206  kasus.  Kabupaten  Kutai  Timur adalah daerah yang paling banyak terjadi kasus illegal  logging ,  dimana  pada    tahun  2004 dengan  30  kasus  disusul  Kabupaten  Nunukan 22  kasus,  Kabupaten  Berau  16  kasus.  Tahun 2005  Kabupaten  Kutai  Barat  paling  banyak kasus illegal  logging dengan  48  kasus  disusul Kabupaten    Kutai  Timur  41  kasus,  Kabupaten Berau  37  kasus.  Selama  4  bulan  terakhir  pada tahun  2006  Kabupaten  Penajam  Pasir  Utara
paling  banyak  dengan  11  kasus,  disusul Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  9  kasus, Kabupaten Kutai Barat 7 kasus.
Berdasarkan  data  kasus illegal  logging tersebut,  maka penulis  menggambarkan dengan data tersebut dengan berbentuk tabel Tabel 1:  Kasus illegal logging yang ditangani oleh Polda Kalimantan Timur
Satuan Jumlah 2004 2005 2006 Dit Reskrim 8 8 1 Poltabes Samarinda 2 12 - Poltabes Paser 5 9 2 Poltabes Kutim 30 41 9 Poltabes Bulungan 8 9 2 Poltabes Nunukan 22 20 3 Poltabes Malinau 1 4 1 Poltabes Berau 16 37 5 Poltabes Tarakan 2 7 - Poltabes Kubar 9 48 7 Poltabes  Kukar - 4 2 Poltabes Bontang - 11 11 Polltabes Balikpapan - 4 - Total Jumlah 103 237 45 Sumber : dari Polda Kaltim
Dalam  mengantisipasi  kerusakan  hutan, maka komitmen Polda Kalimantan Timur untuk memerangi  dan  memberantas illegal  logging harus  didukung  semua  pihak.  Agar  dalam memberantas illegal  logging dapat  berhasil, sehingga    keseimbangan  lingkungan  dan ekologi  sumber  daya  alam  tidak  membawa bencana.

## B.  Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah implikasi illegal logging di Kalimantan  Timur  terhadap  kepastian  hukum ditinjau  dari  UU  No.  19  Tahun  1999  Tentang Kehutanan dan kendala-kendala yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
A. Illegal Logging di Tinjau dari Pengertian Kawasan  Hutan
ISSN 0216-969X
Illegal logging secara baku  dikemukakan dalam  Inpres  Nomor  5  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Illegal Logging dan Peredaran Kayu  Hasil  Hutan Illegal di  Kawasan Ekososistem  Gunung  Leuser  dan  Taman Nasional  Tanjung  Puting,  tetapi  diketentuan umum tidak mendefinisikan pengertian tersebut.
Menurut  Suryanto  dan  Catur    Budi  Wiati (2005),  tidak  ada  definisi  khusus  yang memberikan  pandangan  secara  jelas  mengenai pengertian illegal logging tetapi lebih mengatur  tentang  kategori  tindakan illegal logging . Secara harfiah kata ini dapat diartikan sebagai  kayu  yang  tidak  resmi  atau  kayu haram.
Dalam perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia ilegal logging mengarah  pada  istilah    kawasan  hutan.    Pada perkembanganya  pengertian illegal  logging berkooptasi  dengan  istilah Illegal  Timber Trade yang  jelas  membatasi  istilahnya    hanya pada perjalanan kayu.
Abdul  Hakim,  menyebutkan  bahwa pelaku illegal logging adalah :
1.  para  pekerja  dari  masyarakat  sekitar  hutan dan pendatang yang dibawa ketempat itu;
2. Para investor (cukong), termasuk pedagang, pemegang  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH), pemegang  Ijin  Pemanfaatan  Kayu  (IPK), atau  pembeli  kayu  ilegal  dari  industri pengolahan ; dan
3.  Para  pejabat  pemerintah,  baik  sipil  maupun militer, termasuk aparat penegak hukum dan para legislatif tertentu.
Sukardi (2005) memberikan pembatasan mengenai  modus  operandi  yang  dilakukan pada illegal  logging maupun illegal  timber trade walaupun akhirnya melakukan generalisasi dengan hanya membedakan illegal logging pada  daerah  hulu,  jalur  angkutan  dan daerah hilir.
Pengertian illegal  logging secara  jelas dapat  dimulai  dari  pembatasan  pengertian kawasan  hutan  yang  meliputi  perencanaan, pengelolahan dan panen. Pasal 1 ayat 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan  kawasan  hutan  adalah  wilayah
tertentu  yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah  untuk  dipertahankan  keberadaanya sebagai  hutan  tetap.  Pasal  ini  menjelaskan apabila  terjadi  perubahan  kawasan  hutan  tanpa persetujuan  pemerintah  merupakan  tindakan ilegal.
Suryanto  dan  Catur  Budi  Wiati  (2004), membatasi  pengertian illegal  logging kedalam praktek  langsung  pada  penebangan  pohon  di hutan  negara  secara  ilegal  yang  kegiatannya meliputi    rencana  penebangan  dan  penebangan pohon,  tetapi  pada  kesimpulan  pengertian akhirnya  melakukan  pelebaran  pengertian  yang bukan  hanya  meliputi  aktifitas  pada  kawasan hutan juga perdagangan.
Kawasan  hutan    pada  pasal  18  ayat  1  UU 41  Tahun  1999  menyebutkan  pemerintah menetapkan  dan  mempertahankan  kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap  daerah  aliran  sungai,  guna  optimalisasi manfaat  lingkungan,  manfaat  sosial,  dan manfaat  ekonomi  masyarakat  setempat.  Selain itu pasal 19 ayat 1 perubahan peruntukan fungsi kawasan  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan berdasarkan hasil penelitian terpadu.
Pasal  tersebut  memuat  kewenangan  atas kawasan  berada  ditangan  pemerintah,  dimana kewenangan itu berupa pengurusan, pengolahan,  pemanfaatan  dan  penggunaan- penggunaan.    Sedangkan  kawasan  hutan tersebut  diserahkan  pihak  ketiga  dengan persyarakatan tertentu untuk kepentingan kesejahteraan  rakyat  secara  umum    (pasal  10, 23,26,27,28  dan  29  UU  No  19  Tahun  1999). Hal  diperjelas  dengan  keluarnya  peraturan pelaksanan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No  34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan,
Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan  Kawasan Hutan.
Secara  keseluruhan  UU  No  41  Tahun 1999  tidak  menyebutkan  pengertian illegal logging ,  tetapi  hanya  indikator-indikator  yanng dikatagorikan sebagai perbuatan illegal logging pasal pasal 50 dan 78 mengenai sangsi .
B.  Implikasi Illegal  Logging di  Kalimantan Timur Terhadap Kepastian Hutan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Ditanjau  dari  UU  No  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di bidang  kehutanan    tidak  lepas  dari  konsep penegakan  hukum  terhadap  lingkungan  , dimana  mencakup  penataan  dan  penindakan yang meliputi dibidang hukum pidana adaminstrasi,  hukum  pidana  perdata  dan hukum  pidana.  Fungsi  sangsi  pidana  dalam kepidanaan  lingkungan  termasuk  kehutanan telah  berubah  dari ultimum  remedium menjadi instrumen    penegakan  hukum  yang  bersifat premum remedium . Penegakan  hukum pidana sebagai  upaya  untuk  menjaga  kelastarian fungsi  hutan  .  Pengoptimalan  penggunan hukum pidana  dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan pada khususnya sejalan dengan perkembangannya.
Implikasi  dari  perkembangan  kejahatan illegal  logging baik  dalam  bentuk  operandi maupun  pelaku,  bukan  hanya    penegakan hukum  dalam  upaya  preventif,  tetapi  upaya represif  dalam  bentuk  penegakan  hukum pidana.  Ketentuan  pidana  kehutanan  sebagai lex  specialis (kekhususan/  perkecualian)  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan illegal logging yaitu  UU No. 41 Tahun 1999  jo  to  UU.  19  Tahun  2004,  UU  No.  5 Tahun  1990,    dan  PP  No.  28  Tahun  1985  , maupun peraturan perundang-undangan sebagi lex  generali (umum)  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (  KUHP),  UU  No.  23 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 2001, KUHAP dan lainnya dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan illegal logging. Hal  lain  dalam  penegakan  hukum  di KalimantanTimur    yang  menjadi  masalah yakni  adannya  indikasi  korupsi,  kolusi  dan nepostisme,  legalitas  kayu  dan  keabsahan dokumen,  sehingga  kayu  ilegal  terkesan menjadi  legal  karena  adanya  dokumen  yang belum  tentu  benar.  Disamping  itu  tumpang tindih aturan, pengawasan dampak lingkungan, illegal logging sebagai mata pencarian . Dari  data  Polda  Kalimanatan  Timur kendala-kendala  penegakan  hukum  dalam pemberantasan illegal  logging yaitu  :  (Kaltim Pos, 23 April 2006)
1. Tumpang  tindihnya  aturan  sehingga  timbul multitafsir dalam menerapkan hukum
(misalnya   masalah  sanksi administrasi atau sanksi pidana);
2. Sulitnya  pengawasan  dampak  lingkungan terhadap gerak tujuan kayu;
3. Adanya pengakuan masyarakat tentang areal hutan (tanah adat);
4. Penebangan  kayu  hutan  sebagai  mata pencarian masyarakat;
5. Kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat yang mudah terprovokasi untuk
mempertahankan  hasil iilegal  logging agar tidak tersentuh hukum;
6. Keterlibatan  oknum  aparat  dan  masyarakat, perlu  waktu  untuk  penyelidikan  bila keberadaan tersangka utama belum jelas;
7. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  untuk giat  selidik  dan  sidik  ke  lokasi  tebang, pemeriksaan  jenis  dan  ukuran  bahan  baku yang ditemukan;
8. Peran serta masyarakat masih kurang;
9. Belum tersedianya sarana jalan di sepanjang perbatasan;
10. Vonis  hakim  tidak  maksimal  dalam menciptakan determen effect bagi pelaku;
Selain kendala tersebut di atas,  keluarnya Undang-undang  No.  19  Tahun  2004  tentang Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Terhadap Perubahan  Undang-undang  Nomor  41  Thaun 1999  Tentang  kehutanan,  dengan    adanya penambah  ketentuan  baru  dalam  Bab  Penutup pada  pasal  1  (satu),  yang  dijadikan  pasal  83A dan  pasal  83B.  Pada  pasal  83A  “  Semua Perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan  yang telah ada sebelum  berlakunya  Undang-undang  No.  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dinyatakan tetap  berlaku  sampai  berakhirnya  izin  atau perjanjian  dimaksud.”  Kemudian  pasal  83B Pelaksananan lebih lanjut ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  83A ditetapkan Keputusan Presiden. Pasal-pasal dari UU    No.  19  Tahun  2004  tersebut,  semakin membuat makna  fungsi hutan hilang, juga akan terjadi  kerusakan  hutan  yang  tidak  terkendali dan  kita  sedang  menunggu  datangnya  bencana
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
baik  banjir,  longsor,  hilangnya  habitat  dan keanekaragaman  hayati  yang  tidak  ternilai harganya.
Dengan diberinya ijin pengusaha- pengusaha  di  bidang  pertambangan  beroperasi dikawasan  hutan,  tentu  implikasinya  adalah kehilangan  hutan  karena  akibat  pertambangan tidak  bisa  difungsikan  seperti  semula,  hal  lain akan    memberi  peluang  terjadi  eksploitasi besar-besaran dibidang kehutanan dan kejahatan illegal logging . Sedangkan  berdasarkan pasal  28 Undang-undang  41  tahun  1999  ,  dalam  ayat  1 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan  jasa  lingkungan,  pemanfaatan hasil  kayu  hutan  dan  bukan  kayu  serta pemungutan  hasil  hutan  dan  bukan  kayu. Dalam  ayat  2  disebutkan  pemanfaatan  hutan produksi  dilaksanakan  melalui  pemberian  izin usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Selanjutnya  Pasal  30,  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  setiap badan  usaha  milik  daerah  dan  badan  usaha milik  swasta  Indonesia  yang  memperoleh  izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan  bekerjasama  dengan  koperasi masyarakat  setempat.  Kemudian  pasal  32, pemegang  izin  sebagaimana  diatur  pasal  27 dan  pasal  29  berkewajiban  untuk  menjaga, memelihara  dan  melestarikan  hutan  tempat usahanya.
Adanya    perubahan  undang-undang No.19 tahun
2004 telah
terjadi ketidakkonsisten  pengambil  kebijakan  dalam pengelolaan tata lingkungan di bidang kehutanan  dan  dibidang  lingkungan  hidup. Juga    bahwa  hutan  telah  menjadi  lahan  yang paling  mudah  menghasilkan  uang  untuk meningkatkan  PAD  daerah  dan  mencari keuntungan  pribadi  tanpa    perlu  usaha,  karena alam sudah menyediakan.
Penegakan hukum terhadap illegal logging selama  ini,  sering  tertuju  pada masyarakat  kecil  yang  hanya  di  upah  untuk melakukan  kegiatan  ilegal  tersebut.  Pelaku- pelaku  yang  menjadi  penyuruh,  penadah (cukong)  dan  pemilik  modal  yang  merupakan otak  intelektual  dari  kejahatan  penebangan  liar ( illegal logging ), tidak tersentuh oleh pengadilan  ini  karena  ketentuan    pidana  dalam bidang kehutanan tidak diatur.
Kolusi  antara  penjabat  atau  aparat pemerintah  dengan  pengusaha  dalam  kegiatan pengolahan  hutan  merupakan  salah  satu  faktor penyebab  maraknya  kegiatan illegal  logging , namun  dalam  UU  No  41  Tahun    1999  tidak mengatur  tentang    unsur-unsur  keterlibatan pelaku  dari  pihak  pemerintah  dalam  kejahatan tersebut,  sehingga  undang-undang  ini  terkesan selektif dan diskriminatif.
C.  Implikasi Illegal  Logging Terhadap Kerusakan  di  Bidang  Kehutanan  Dan

## Komitmen Pemerintah
Dampak  kerusakan  hutan  di  Indonesia menurut data dari Depertemen Kehutanan tahun 2003  menyebutkan    bahwa  luas    hutan Indonesia  yang  rusak  mencapai  43  juta  hektar dari  total  120,  35  hektar  dengan  laju  degradasi dalam  tiga  tahun  terakhir  mencapai  2,1  juta hektar  pertahun.  Sejumlah  laporan  bahkan menyebutkan  antara  1,6  sampai  2,4  juta  hektar hutan  indonesia  hilang  setiap  tahunnya  atau sama  dengan  luas  enam  kali  lapangan  sepak bola setiap menitnya (ICEL)  Indonesian Center for  Environmental  Law,19-10-2003:2).  Data terbaru  dari  Departemen  Kehutanan  (Andriana, 2004:1)menyebutkan  bahwa  laju  kerusakan hutan  di  Indonesia  telah  mencapai  3,8  juta hektar  pertahun  dan  negara  telah  kehilangan Rp.83  miliar  perhari  akibat  penebangan  liar ( illegal  logging ).  Sementara  itu  di  perbatasan Kalimantan  Timur-Malaysia,  laju  kerusakan hutan mencapai 150 ribu hektar pertahun dan di perbatasaan Kalimantan Barat-Malaysia mencapai 250 ribu hektar pertahun
Dengan  dikeluarkanya  UU  No.  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah membawa  implikasi    kebijakan  ekonomi daerah,  dimana  sumber  daya  hutan  menjadi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
salah  satu  tumpuan  daerah  untuk  memperoleh dana dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.    Dari  aspek  perlindungan  hutan  tentu sangat mengkhawatirkan, karena daerah mengeksploitasi  sumber  daya  hutan  sebanyak- banyaknya  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  (PAD)  dalam  rangka    membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana  landasan  yuridis  untuk  mengeluarkan izin  yaitu  UU  No.  21  Tahun  2001  tentang Kewenangan  Khusus    untuk  mengurus  rumah tangga  daerah  sendiri.  Demikian  juga  dengan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  Rencana  Pengelolahan  Hutan, Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan  Kawasan Hutan  yang  merupakan  pelaksanaan  dari  UU No 41 tahun 1999  Jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2004.
Di  sisi  lain  pemerintah  pusat  dalam  hal ini Depertemen Kehutanan, juga mengeluarkan kebijakan  –kebijakan  yang  terkesan  bahwa pemerintah pusat tetap mempertahankan kewenangannya  dibidang  pengelolahan  hutan, kebijakan  itu  dengan  keluarnya  Surat  Edaran Depertemen Kehutanan No.406/Menhut- IV/2003  tanggal  4  Agustus  2003  tentang Larangan  Penerbitan  Izin  Kayu  (IPK)  oleh Pemda,  kemudian  Surat  Keputusan  bersama (SKB).  Menteri  Kehutanan  No.1132/kpts- II/2001 dan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
dengan
No. 292/MPP/KEP/10/2001  tanggal  8  Oktober 2001  tentang  Penghentian  Ekspor  kayu Bulat/Bahan  Baku  Serpih  yang  kemudian dikuatkan  dalam  pasal  76  PP  No.34  /2002 tentang Larangan Ekspor Kayu.
Uraian    di  atas  menandakan    adanya tumpang  tindih  kebijakan  pemerintah  pusat dangan  daerah  yang,  disebabkan  oleh  adanya inkonsistensi  atau  insinkronisasi  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  hutan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perbedaan  kepentingan  yang  berdampak  pada perbedaan orientasi kebijakan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  pada akhirnya  menghambat  penegakan  hukum
(penegakan  hukum  pidana)  terhadap  kejahatan penebangan liar ( illegal logging ).
D.  Pemberantasan Illegal Logging Di
Kalimantan Timur
Menurut    laporan  hasil  Gugus    Tugas FLEG East  Asia  and  Pasific (TFAGM,  29-1- 3003    :  1)  bahwa  penebangan  liar  ( illegal logging )  adalah  masalah  global,  komplek  dan bervariasi  dan  tidak  ada  penyelesian  secara cepat  dan  instan.    Maka  ada  3  (tiga)  hal  yang diperlukan kegiatan aksi yaitu :
1. Mekanisme Clearing  House FLEG  yaitu tempat  transaksi  cek  di  bank  (Interim Secretariat: Depertemen kehutanan);
2. Collaborative  Researh  on  Timber  Supply and  demand yaitu  Riset  Kolaboratif  atas Pemerintahan  Dan  Penawaran  Kayu  ( Interim Secretariat: CIFOR);
3. Mekanisme  Pelaporan  untuk Information
Sharing; Tindakan lain untuk memberantas kejahatan  penebangan  liar  ( illegal  logging) dengan  kebijakan  dalam  bentuk  kerjaasama dengan  negara  lain,  dimana  orientasi  kepada upaya  pengelolaan  hutan  secara  lestari.  Politik hukum  yang  dilalukan  pemerintah  secara nasional antara lain:
1. Instruksi  Presiden  No  5  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Penebangan illegall  ( Illegal  logging )  dan  Peredaran Hasil Hutan Illega l di Kawasan  Ekosistem Leuser Taman Nasional Tanjung Puting. Pokok  pengaturan  dalam  Inpers  ini  adalah koordinasi  antara  instasi  teknis    terkait dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan penebangana liar ( illegal logging); intruksi penjatuhan  sanksi  administrasi  dan  pidana bagi aparat yang terlibat kegiatan penebangan  liar (illegal  logging) dan pelaksanan  tugas  bagi  masing-masing teknis terkait.
2. Perjanjian  Kerjasama  antara  Depertemen Kehutanan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) .
Perjanjian  ini  berupa  perjanjian  kerjasama antara  Deriktorat  Jendral  Perlindungan Hutan  dan  Konservasi  Alam  (Dirjen
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
PHKA)  Depertemen  Kehutanan  dengan Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Laut  (TNI-AL)  No.1341/DJ-IV/LH2004 dan No. TNI: R/766/XII/01/SOPS Tentang Penyelenggaran Operasi Wanabahri. Hal  ini  untuk  mengantisipasi  semakin meningkatnya intensitas
dan berkembangnya  modus  operandi  serta pelaku  penebengan  liar  (Ilegal  logiing) yang  juga  melibatkan  oknum  aparat Tentara  Negara    Indonesia  (TNI)  yang menjadi  dinamistator  dan  supervisor disamping juga menjadi pendukung tindak pidana kehutanan.
3. Perjanjian  Kerjasama  antara  Depertemen Kehutanan  dengan  Kepolisian  Negara
Republik Indinesia ( POLRI) Perjanjian kejasama antara
Dirjen Perlindungan Hutan dan Kanservasi Alam
(PHKA)  Deperetemen  Kehutanan  dengan
Deputi  Kapolri  Bidang  Operasional  No. 1342/DJ-IV/LH/2001 dan No/.Pol:B/01/XII/2001 Tentang
Penyelengaraan Opearsi Wanalaga.
Kebijakan ini merupakan upaya mengatasi lemahnya  koordinasi  antara  penyidik PPNS  kehutanan  dengan  penyidik  Polri, sehingga penegakan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dan sinergi antara kedua instarsi penyidik akan membawa hasil yang baik  dan efektif.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan  NO.1123/KPTS-II/2001  dan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan dengan
NO.192/MPP/KEP/10/2001
tentang      Penghentian  Ekspor  Kayu  Bulat /Bahan Baku Serpih.
5. Surat  Ederan  Depetermen  Kehutanan
No.406/Menhut-IV/3003 tentang Pemberhentian Sementara Waktu Penertibatan Izin Penebangan Kayu (IPK) oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
6. Memasukan kejahatan di bidang kehutanan  dan  lingkungan  termasuk  di dalamnya penembangan liar ( illegal logging )  kedalam  undang-undang  tentang tindak pidana pencucian uang.
7. Perumusan  Rencana  Peraturan  Pemerintah Pengganti (RAPERPU) tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan,
Pengedaran Kayu dan Hasil Hutan Ilegal.

## E. Kendala-Kendala Pemberatasan Ilegal Logging
Dengan  adanya  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah,    dimana  dalam implementasi  politik  desentralisasi  atau  upaya mendistribusian  kewenangan  yang  lebih  luas kepada  Pemerintah  Daerah  telah  membuat kerusakan  lingkungan  hidup  yang  parah khususnya  sektor  kehutanan.    Desentralisasi yang dijadikan konsep dalam rangka pemerataan  dibidang  ekonomi,  untuk  mencapai kesejahtaraan  rakyat  dalam  kontek  pengolahan hutan,    dalam  praktek  lapangannya  telah memisahkan  fungi  ekonomi  hutan    dengan fungsi  lain  hutan    seperti  ekologi  dan  sosial budaya.
Menurut Iskandar (2000:2) bahwa kebijaksanana kehutan memiliki
sifat kekhususan    yang  sangat  rentan  apabila pengurusan  dan  pengelolaannya  diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu antara lain :
1. Hutan  mempunyai  manfaat  ekonomi,  tata air  (hidrologi),  tata  kesuburan  tanah (orologi),  pengaturan  iklim  (iklimatologi) dan  keindahan  alam  (estetika).  Manfaat ekonomi  dari  hutan  dapat  dirasakan secara  global,  sehingga  apabila  terjadi kerusakan terhadap hutan, maka dampaknya pun dirasakan secara global.
2. Prinsip  pengelolahan  hutan  didasarkan atas  daerah  aliaran  sungai  (DAS),  yang arealnya  lintas  batas  kabupaten  dan propinsi, sehingga pengurusan dan pengelolahanya  tidak  bisa  dipecah-pecah dengan  batas  adminsitrasi  pemerintahan. Apabila  kebijakan  berbeda-beda  antara daratan  yang  satu  dengan  lainnnya,  maka akan rawan menimbulkan konflik.
3. Bidang kehutanan harus mentaati konvensi  internasional,  pelbagai  bidang yang  berkaitan  dengan  tuntutan  dunia terhadap  kelastarian  hutan  tropis  guna penyelamatan
lapisan ozon,
ISSN 0216-969X
environmental,  biodiversity ,  konservasi flora dan fauna langka dan  lain-lain.
4. Menghadapi  pasar  global,  masyarakat internasional  menghendaki  agar  kayu dan  hasil  hutan  tropis  yang  boleh diperdagangkan hanya berasal dari hutan yang  dikelola  secara  lestari  ( sustainable forest  managemennt )  yang  dikenal dengan sertifikat kolabelin.
Kendala lain yang menghambat penegakan  hukum  pidana  adalah  pada  tahap penyelidikan,  aparat  yang  berwenang  untuk melakukan  penyelidikan  tindak  pidana  di bidang  kehutanan  sesuai  dengan  pasal  77  ayat (1)  UU.  NO.  41  Tahun  1999  adalah  selain penyilidik  polisi  ,  Penyelidik  Pegawai  Negeri Sipil  selanjutnya  disebut  (PPNS)  kehutanan juga  diberi  kewenangan  khusus  sebagai penyidik.  Selain  penyidik  polri  dan  PPNS  ini, kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap  penebangan  liar (illegal  logging ) secara  yuridis  masih  ada  institusi  lain  yang juga mempunyai kewenangan
seperti Kejaksaan    Negeri,  Perwira  TNI  Angkatan Laut dan aparat Bea dan Cukai
Dalam  perkembangannya,  koordinasi antara  institusi  penyidik  tersebut  cenderung terabaikan  bahkan  terkesan  berjalan  sendiri- sendiri,  sehingga  dilapangan  terkesan  saling menunggu  dan  apabila  oknum  aparat  dari penyidik itu terlibat berusaha mencegah/menghindari  untuk  menutupi  kasus tersebut,  yang berakibat kurang efektif, lambat dan  tidak  profesional.    Disamping  itu  sistem pengawasan dan koordinasi dalam pasal 7 ayat (2)  UU  No.8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  tidak  ada  penjabaran  lebih  lanjut dalam  pasal  77  UU  No  41  tahun  1999  Jo  to Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 .
Di  sisi  lain,  aspek  hukum  pidana  juga mempunyai kelemahan-kelemahan dan kendala  dalam  pelaksanannya  terhadap  pelaku kejahatan  penebangan  liar  ( illegal  logging) sebagai berikut  :
1. Obyek  penegakan  hukum  masih  sulit ditembus oleh aturan hukum.
Obyek  yang  dimaksud  adalah  apabila pelaku  yang  terlibat  kejahatan  penebangan liar (ilegal logging) yakni pelaku intelektual, terutama  oknum  pejabat,  aparat    hukum, pegawai  negeri  tidak  diatur  secara  khususs dalam  UU  No  41  Tahun  1999  jo  to  Perpu
No 1 Tahun 2004.
2. Lemahnya  koordinasi  antar  penegakan hukum
Sistem  penegakan  hukum  tidak  terstruktur dalam  suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa  otoritas  merupakan  kendala  dalam penanggulangan  kejahatan  penebangan    liar ( illegal  logging ) . 3. Kendala Pembuktian Pembuktian terhadap tindak pidana penebangan  liar  ( illegal  logging )  yang masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981, dimana  merupakan  tindak  pidana  biasa  , sehingga  sulit  untuk  menjerat  pelaku    yang berada dibelakang kasus tersebut.
4.    Ruang  lingkup  tindak  pidana    yang  masih sempit
UU  No.  41  Tahun  1999  jo  to  Perpu  No.  1 tahun  2004  tidak  meliputi  tindak  pidana korporasi,  tindak  pidana  penyertaan  dan tindak  pidana  pembiaran (omission )  (ICEL, 12-5-2004b  :  4).  Dan    undang-undang tersebut  tidak  mengatur  tindak  pidana penebangan  diluar  wilayah  konsesi  ( over cutting) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Rumusan sangsi pidana Rumusan sangsi pidana dalam pasal 78 UU
No. 41 Tahun 1999 jo to Perpu No.1 Tahun 2004,  yang  memiliki  sangsi  pidana  denda yang  paling  berat  dibanding  ketentuan pidana  lain,  ternyata  tidak  memberi  efek jera  kepada  pelaku  kejahatan  penebangan liar (illegal logging).
6. Subyek atau pelaku tindak pidana Subyek  atau  pelaku  yang  diatur  dalam ketentuan  pidana    kehutanan  hanya  efektif diterapkan  kepada  pelaku  yang  secara langsung melakukan penebangan liar (illegal  logging)  atau  pengusaha  yang melakukan transaksi kayu secara ilegal.
7. Proses penyitaan
ISSN 0216-969X
Barang  bukti  kayu  dalam  penebangan  liar (illegal logging
)memiliki
konsep penanganan sendiri seperti prosudur, metode  dan  keahlian  dalam  pengukuran dan  waktu  yang  lama.  Sementara  Undang- undang Kehutanan tidak mengatur mekanisme  penyitaan  barang  bukti  kayu secara khusus.
8. Ganti kerugian ekologi Tindak  pidana  penebangan  liar  (illegal
logging)  adalah  tindak  pidana  yang mempunyai  dampak  atas  kerugian  ekologi (lingkungan),  sehingga  perlu  rumusan pasal  tentang  perhitungan  kerugian  secara ekologis  dan  hal  ini  tidak  diatur  dalam undang-undang  kehutanan  (ICEL  12-5- 2004b : 6)
9. Proses peradilan Mengingat  tindak  pidana  penebangan  liar ( ilegal  logging )  merupakan  kejahatan  yang luar  biasa,  sehingga  perlu  cara-cara  luar biasa pula, maka perlu adanya peradilan ad hoc untuk menangani kasus tersebut.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Perubahan  Undang–undang  No  19 Tahun  2004  terhadap    Undang-undang  Nomor 41  Tahun  2004,    memandang    sumber  daya hutan dari aspek ekonomi, sehingga pengambil kebijakan  dalam  pengelolahan  hutan    masih berorintasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang mana mengabaikan
prinsip-prinsip pengelolahan  hutan  lestari.  Perubahan  sistem pemerintahan  yang  sentralistrik  ke  sistem pemerintahan desentalisasi
semakin menjustifikasi  kegiatan  eksploitasi  sumbert daya alam termasuk hutan.
Kelemahan  dan  kendala  dalam  aspek tindak  pidana  dalam  proses  penegakan  hukum pidana  terhadap  kejahatan illegal  logging di Kalimantan  Timur,  diperlukan  politik  hukum dalam  bentuk  perubahan  ketentuan  pidana dibidang kehutanan yang bisa menjadi instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan  perkembangan  kejahatan  ( illegal
logging ), maupun kebijakan lain yang menunjang.
Komitmen untuk memerangi dan memberantas illegal  logging yang  dilakukan oleh  aparat  penegak    hukum  di  Kalimantan Timur, perlu didukung semua pihak (stakeholder )  yang  pada  akhirnya  hutan diharapkan  dapat  memberi  kesejahteraan  dan kemakmuran masyarakat Kaltim.

## B. Saran
Hutan  telah  menjadi  komoditas  yang menarik  bagi  semua  orang  baik    masyarakat, pemerintah,  pengusaha  dan  lainya  untuk menghasilkan uang dengan cara cepat, akibatnya illegal  logging tidak  terkendali  dan terjadi  kerusakan  lingkungan  hidup,  jadi langkah-langkah  konkret  dan  berani  harus segera diambil bagi pelaku tindak pidana illegal logging .  Semua  elemen  masyarakat    harus melakukan tekanan politik dan hukum agar ada perubahan atau pencabutan   terhadap  Undang- undang    Nomor  19  Tahun  2004  kepada  pihak legalisasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Abdurrahman ,  1990,  Pengantar  Hukum Lingkungan  Indonesia,  Cet.Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Faroek, Awang , 2002, Pembangunan Hutan Berlanjutan, Yayasan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Kaltim. -------------------,  2003,  Paradigma  Hutan Lestari dan Pemberdayaan
Masyarakat  Lokal,  PT  Indomedia,
Jakarta.
Hakim,  Abdul,  2005,  Pengantar  Hukum Kehutanan  Indonesia  Dalam  Era
Otonomi  Daerah,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Usman,  Rachmadi,  2003  ,  Pembaharuan Hukum  Lingkungan  Nasional,  PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim,  H.S,  2003,  Dasar-Dasar  Kehutanan, Edisi  Revisi,  Cet.  I.,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Siahaan,  N.H.T,  2004,  Hukum  Lingkungan dan  Ekologi  Pembangunan,  Cet Kedua:  PT  Gelora  Aksara  Pratama, Jakarta.
Sukardi,  2005,    Illegal  logging  Dalam Perspektif  Politik  Hukum  Pidana (Kasus  Papua),Universitas  Atma Jaya, Yogjakarta. Suryanto dan Catur Budi Wiati, 2004, Ilegal
Logging, Sebuah Misteri Pengrusakan Hutan Indonesia,  Balai Penelitian Dan
Pengembangan Kehutanan Kalimantan.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun    1997 tentang Pengolahan Lingkungan
Hidup Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan Peraturan
Pengganti
Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perubahan  UU  Nomor  41  Tahun tentang Kehutanan
Undang-undang    Nomor  19    Tahun  2004
tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah pengganti
Undang-
undang  Nomor    1  Tahun  2004 Terhadap  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## C. Majalah dan Surat Kabar
Kompas,  3  Agustus  2004,  Penyelundupan Kayu 60 kali lebih besar, hal 1 dan 11 Kaltim,  23  April  2006,  Polda  Komitmen Tuntaskan Ilegal Logging, hal 32 Tribun  Hotline,  Menghitung  Kuota  Tebang Kaltim, hal 5

## D. Lain-lain
ICEL, 19 Oktober 2003, Penegakan Hukum Illegal  Logging Dan  Dampaknya dari
Webpage htpp://www.Google.Com
(diakses
tanggal 23 Mei 2006). ICEL  1999,  Pengolahan  Sumber  daya Alam, Jakarta.
Informasi  Peraturan  Perundang-undangan Depertemen Kehutanan, Biro Hukum  dan  Organisasi  Depertemen Kehutanan
ISSN 0216-969X
www.  dep  hut.go.id,  2006,  Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan,  (diakses  tanggal  1  Juni 2006). www.  dep  hut  .go.id,  2006 ,  Illegal  logging Makin  Marak  di  Kaltim,  (diakses tanggal 1 Juni 2006).