## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG DALAM PENGEMBANGAN WISATA  PULAU PENYENGAT KEPULAUAN RIAU
Ismandianto 1 , Syafri Harto 2 , dan Tito Handoko 3
1 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
2 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
3 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ismandianto@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Kawasan Pulau Penyengat merupakan destinasi wisata yang memiliki karakteristik khusus di indonesia,  namun  dalam  pengelolaannya  masih  menghadapi  banyak  kendala  seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya  kualitas  sarana  dan  prasarana  Pariwisata.  Pengembangan  kawasan  Pulau Penyengat  sebagai  kawasan  wisata  unggulan  juga  terbentur  pada  berbagai  regulasi, komunikasi  pemerintahan  antar  pemerintahan  dengan  belum  maksimal  meskipun  objek wisata pulau penyengat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pemeliharaan objek wisata dilakukan oleh Balai Arkeologi yang unit teknisnya berada di Batu Sangkar Sumatera Barat,  dampaknya  komunikasi  pemerintahan  daerah  terutama  dalam  hal  alokasi  anggaran Pemerintah  kota  penyengat  tidak  dapat  dilakukan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1) mengidentifikasi model komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan potensi objek wisata di Pulau Penyengat, (2) mengkaji karakteristik masyarakat sehingga terlihat bentuk dan tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pemeliharaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  dalam mendukung Wisata di Pulau Penyengat, Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Data  diperoleh  dengan  menggunakan  metode survey dengan pendekatan kualitatif, pengamatan dan pengukuran lapangan, wawancara dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan    teknik  analisis  deskriptif,  dan  diperkuat dengan  analisis  SWOT.  Hasil  penelitian  menunjukkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan  wisata  Pulau  Penyengat  belum  maksimal.  Dan  berdasarkan  analisis dikembangkan  komunikasi  pemerintahan    merupakan  faktor  penting  dalam  pengembangan desa wisata pulau penyengat.
Kata Kunci: Komunikasi, Pengembangan dan Pariwisata Pulau Penyengat

## PENDAHULUAN
Pengembangan  destinasi  pariwisata masih  mengalami  sejumlah  kendala  dan hambatan, baik dari komunikasi pemerintah  mapun  manajemen  produk wisata  yang  dikembangkan.  Di  sisi  lain, perkembangan  pariwisata  dunia  dan  trend
pasar  semakin  menuntut  pengelolaan destinasi pariwisata untuk mampu memberikan daya tarik optimal, pelayanan yang  prima  dan  berkualitas  serta  berbagai kemudahan  dari  segi  akses  informasi, trasportasi, aksesibilitas maupun kemudahan  dan  kenyamanan  berwisata

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
lainnya di Indonesia.
Dinamika perkembangan pariwisata nasional  sangat  terlihat  dari  implikasi sektor ekonomi dan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata akan berakibat timbulnya kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan produksi domestik.
Kemajuan
perkembangan  objek  wisata  memiliki keterkaitan  lintas  sektor  ekonimi,  sosial dan  budaya  yang  mampu  membuka peluang  investasi yang  sangat  luas misalnya  industri  perhotelan  dan  industri kreatif lainnya maupun jasa.
Kawasan Pulau Penyengat
memiliki  karakteristik  tersendiri  seperti lokasinya  yang  terpisah,  adat  istiadat masyarakatnya  yang  masih  dipegang teguh, warisan pusaka (heritage) yang telah berusia  ratusan  tahun  dan  cerita-cerita masyarakat serta peninggalan lainnya yang mendorong  keingintahuan  orang  terhadap Pulau  Penyengat.  Semakin  meningkatnya jumlah  kunjungan  wisatawan  menandakan bahwa kawasan Pulau Penyengat memiliki karakteristik  yang  memikat  dan  menjadi perhatian  banyak  orang.  Akan  tetapi  daya pikat  wisatawan  tersebut  nyatanya  belum didukung  oleh  ketersediaan  informasi  dan akomodasi sehingga kawasan wisata Pulau Penyengat belum berkembang sebagaimana  kawasan  wisata  unggulan  di Jawa, Bali, Nusatenggara dan Papua. Sementara itu, Komunikasi pemerintahan  mempunyai  dampak  baik terhadap  tipe,  sasaran,  tugas  pemerintah termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan  antar  lembaga  yang  berkaitan dengan  pariwisata,  tanpa  adanya  sarana dan prasarana untuk hubungan komunikasi pemerintahan    ke  segala  arah  dalam  suatu
kegiatan  akan  sulit  diketahui  apa  yang sudah  dicapai  tujuan,  dan  bagaimana kendala  dalam  pelaksanaan  pekerjaan, sehingga  sulit  bagi  organisasi  untuk mengevaluasi pekerjaan. Karena komunikasi  pemerintahan    adalah  sumber informasi  bagi  pimpinan  atau  eksekutif dalam membuat berbagai kebijakan.
Berdasarkan  pemaparan  itu,  jelas bahwa  upaya  komunikasi  pemerintahan Tanjung  Pinang  Kepulauan  Riau  dalam pengembangan  kawasan  wisata  Pulau Penyengat  masih  belum  optimal,  aspek- aspek  sebagaimana  penjelasan  di  atas secara  empirik  masih  belum  terpenuhi. Selain  itu,  pengembangan  kawasan  wisata Pulau  Penyengat  belum  menyentuh  pada aspek  man  made  sebagaimana  dijabarkan dalam  portofolio  produk  dalam  kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Indonesia 2016-2019. Untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tidak lah mudah, pesan yang disampaikan tidak akan selalu efektif terkadang ada juga terjadi miss komunikasi,  oleh  karena  itu  sebuah  pesan dapat  dikemas  dengan  baik  menggunakan model-model komunikasi. Model komunikasi menurut Sereno dan
Mortensen  merupakan  deskripsi  ideal mengenai  apa  yang  dibutuhkan  untuk terjadinya  komunikasi,  model  komunikasi merepresentasikan  secara  abstrak  ciri-ciri penting  dalam  menghilangkan  rincian komunikasi  yang  tidak  perlu  dalam  dunia nyata. Model komunikasi dapat membantu kita dalam menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-  konsep  sehingga  pesan  yang  akan kita  sampaikan  nantinya  bisa  efektif (Mulyana, 2007: 132).
Sementara  itu  ditinjau  dari  aspek

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
prioritas pintu kedatangan utama
wisatawan  mancanegara,  Pulau  Penyengat masuk  dalam  great  Batam  dengan  total wisatawan
mancanegara mencapai 1.885.012 orang (22%) di bawah great Bali dan  great  Jakarta.  Artinya  bahwa,  Great Batam  tergolong  sebagai  pintu  masuk kedatangan  wisman  yang  cukup  potensial. Namun  demikian  kawasan  Tanjungpinang khusus  Pulau  Penyengat  nyatanya  tidak masuk  dalam  50  Destinasi  Pariwisata Nasional    maupun  88  kawasan  strategis pariwisata nasional.
Sejatinya  daya  dukung  lingkungan (nature) Pulau Penyengat cukup baik untuk dikembangkan  menjadi  kawasan  wisata berbasis  lingkungan  baik  darat  maupun lautnya,  akan  tetapi  aspek  ini  belum dieksplorasi  lebih  lanjut  oleh  Pemerintah maupun pegiat
pariwisata di Tanjungpinang.
Maka  berdasarkan  uraian  tersebut di  atas,  studi  ini  dilakukan  dengan  alasan- alasan  objektif;  bahwa  kawasan  Pulau Penyengat  merupakan  destinasi  wisata yang  memiliki  karakteristik,  namun  dalam pengelolaannya masih menghadapi banyak kendala  seperti  kurangnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  seumber daya  pariwisata  yang  ada  dan  rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata di Pulau  Penyengat.  Dan  pengembangan kawasan  wisata  Pulau  Penyengat  terdapat persoalan  status  otonomi,  bahwa  Pulau Penyengat  saat  ini  berstatus  sebagai wilayah  administratif  Kelurahan  sehingga inisiatif  masyarakat  Pulau  Penyengat seringkali  terbentur  dengan  kewenangan pengelolaan wilayah oleh Lurah.
Oleh  sebab  itu  studi  ini  penelitian dibuat untuk melihat partisipasi komunikasi
pemerintah dalam
mengembangkan  wisata  pulau  penyengat Propinsi  Kepulauan  Riau.  Dengan  tuajuan mengidentifikasi model partisipasi komunikasi pemerintahan dalam
pengelolaan  potensi  objek  wisata  di  Pulau Penyengat,  serta  mengkaji  karakteristik masyarakat  sehingga  terlihat  bentuk  dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan  dan  pelestarian  lingkungan hidup  dalam  mendukung  Desa  Wisata  di Pulau Penyengat.

## KERANGKA TEORI Model Komunikasi Pemerintahan
Secara  umum  komunikasi  adalah proses  interaksi  dan  simbolik  sosial  yang digunakan  orang  untuk  menyusun  nilai- nilai  yang  membentuk  citra  mengenai sesuatu  hal    berdasarkan  itu  bertindak  dan untuk  membentuk  citra  melalui  simbol- simbol. Pengertian komunikasi pemerintahan  adalah  penyampaian  ide, program,  dan  program  pemerintah  kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara    dan  berbangsa.  Sementara  itu, pengertian model komunikasi
pemerintahan  merupakan  deskripsi  ideal mengenai  apa  yang  dibutuhkan  untuk terjadinya  komunikasi  di  instansi  atau pemerintahn. Model komunikasi pemerintahan  mempresentasikan  secara abstrak pentingnya  komunikasi yang efektif dalam dunia nyata.
Disisi  lain  aparatur  pemerintah paham  dengan  komunikasi  namun  tidak semuanya  aparat  memahami  bagaimana berkomunikasi  secara  efektif,  khususnya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah,  terkhusus  untuk  melakukan fungsi-fungsi utama yang mencakup pelayanan, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata untuk

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
mencapai  kebahagiaan  yang  sebesar- besarnya  tanpa  merugikan  pihak  lain secara illegal.
Berdasarkan  tugas  dan  posisinya dalam struktur pemerintah lebih cenderung bersifat memberitahu  ( telling )  bukan mendengarkan ( listening ) informasi, sebaliknya bawahan menyampaikan informasi  kepada  atasan  tentang  apa  yang mereka  inginkan    untuk  didengar  oleh pimpinannya,  jadi  perbedaan  status  antara pengirim ( sender) dan penerima ( receiver) dapat  menjadi  hambatan  ( nose )  dalam proses komunikasi yang efektif.
Komunikasi pemerintah
mempunyai dampak atau pengaruh terhadap  bentuk,    sasaran  (goal),  tugas komunikasi pemerintah
termasuk pemeliharaan  relasi  baik,  tanpa  atau adanya  sarana  dan  prasarana  untuk hubungan  komunikasi  dalam  segala  arah. kegiatan komunikasi pemerintah akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan  pemerintah  raih  dan  bagaimana kendala,  sehingga  sulit  bagi  organisasi untuk  mengevaluasi  pekerjaan  khususnya bidang parwisata pulau penyengat
Kepulauan Riau. Komunikasi pemerintahan merupakan sumber informasi bagi pimpinan dalam membuat berbagai kebijakan.  jika  informasi  yang  diperoleh tidak lengkap akan mengakibatkan pengambilan  keputusann  tidak  efektif.
Komunikasi  antar  pimpinan  dan  bawahan bukan saja sebagai alat untuk menyampaikan informasi tetapi juga sarana  memadukan  aktivitas  kerjasama antar bidang.
Disisi  lain,  berkomunikasi  itu kelihatannya  mudah  dan  sederhana,  tetapi sebenarnya  tidak  terlepas  dari  berbagai
kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya  atau  praktek  komunikasi. Penting  bagi  pemerintah  mengetahui  atau menyadari  adanya    hambatan  atau  faktor lain  bisa  menjadi  kendala  dalam  aktivitas berkomunikasi.  Agar  proses  penyampaian pesan  dalam  komunikasi  pemerintahan berlangsung  dengan  baik  perlu    saling pengertian atau kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan.
Partisipasi Masyarakat dalam

## Pengembangan Pariwista
Partisipasi  dapat  disebut  sebagai kekuatan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat dalam  mengatasi  persoalan  kehidupan yang  lebih  baik  pada  masa  mendatang.
Partisipasi merupakan redistribusi kekuatan,  yang  memungkinkan  semua kaum ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam  perencanaan  pembangunan  masa depan. Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi  ke  beberapa  tahapan,  yaitu perncanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi serta mengikmati..
Pertama, perencanaan, keikutsertaan  masyarakat  dalam  rapat- rapat  formal.  Perencanaan  bertujuan  untuk melihat  sejauh  mana  kesadaran  dan pertisipasi  masyarakat  dalam  memberikan penilaian  dan  pemilihan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh pimpinan  ( stakeholders) terpusat  pada yang memiliki kekuasaan.
Kedua, pelaksanaan,  merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan program atau pembangunan. Tahap pelaksanaan  sering diartikan sebagai tahap implementasi  dan  pelaksnaan,  tidak  hanya bernilai  sebuah  tindakan  nyata,  namun dapat  pula  secara  memberikan  masukan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
perbaikan  program  melalui  sumber  daya manusia dan sumberdaya alam.
Tahap  ini  sangat  berbeda  dengan top down dan bottom up , namun partisipasi dapat  berupa  gabungan  dari  kedua  diatas, yang  bekerja  bukanlah  hanya  pihak perusahaan,  namun  kemudian  membangun hal yang diperlukan.
Dan ketiga ,    evaluasi,  tahap  ini merupakan  umpan  balik  ( feedback )  yang dapat  memberi  masukan  demi  perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan selanjutnya. Tahap ini merupakan kemampuan  masyarakat  dalam  menilai baik,  berhasil,  dan  efektif  atau  tidak  suatu program. Evaluasi pada masyarakat setingkat lebih memahami kegunaan efektifitas  dan  kekurangan  dari  suatu program yang diberikan sehingga masyarakat  bisa  menyusun  solusi  atas program mereka.
Keempat, menikmati  hasil,  tahapan ini menjadi indikator atau faktor keberhasilan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program pariwisata.
Dalam melihat posisi masyarakat  sebagai  subjek  dan  objek pembangunan  pariwisata,  semakin  besar manfaat  program  dirasakan,  agar  mampu merasakan keberhasilan dari program yang dilaksanakan.

## Analisis SWOT
Metode  analisis  SWOT  merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis dan menyeluruh dalam merumuskan  beberapa  strategi.  Analisis
SWOT  didasarkan  pada  logika  yang  dapat memaksimalkan empat item adalah Strengths dan Opportunities , Weaknesses dan Threats . Dalam penelitian ini, digunakan  untuk  mengidentifikasi  relasi-
relasi sumberdaya ekowisata pulau penyengat  dengan  sumberdaya  yang  lain. Oleh itu semua pihak, khususnya masyarakat  lokal,  perlu  mengetahui  apa kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki oleh  kawasan  dan  obyek  ekowisata  Pulau Penyengat kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
Menurut    Damanik  (2006),    agar hasil  analisis  SWOT  berjalan  dengan baik,  sebaiknya  dijelaskan  dalam  3 kuadran:
Kuadran 1   :   pulau
penyengat merupakan  daerah  sangat menguntungkan karena memiliki  peluang  seperti geografis    sehingga  dapat memanfaatkan peluang
yang ada. Komunikasi pemerintahan  yang  harus diterapkan  dalam  kondisi ini adalah mendukung
kebijakan pertumbuhan yang  agresif  (  growth oriented strategy)
Kuadran 2 :   kekurangan/ancaman  yang ada tetapi disisi lain terdapat  kekuatan  internal. Strategi penembangan pulau penyengat tidak terlepas dari faktor kekuatan dalam memanfaatkan peluang jangka  panjang  atau  yang disebut    dengan  strategi diversifikasi pasar.
Kuadran 3 :   rencana
pengembangan wisata penyengat
mempunyai  peluang  yang sangat  besar  tetapi  di  lain pihak,  rencana  tersebut

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
terdapat beberapa kekurangan internal. Fokus  strategi  yang  harus dilakukan adalah meninjau ulang ( turn around ) masalah-masalah  internal sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalkan. Kuadran 4 :   Rencana pengembangan ekowisata tersebut menghadapi berbagai ancaman pengembangan wisata  pulau  penyengat dari internal. Strategi  yang dilakukan  adalah  defensif (bertahan).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix  method)  dimana  data  yang  dikumpul berupa    tanggapan,  informasi  pualu penyengat,  konsep-konsep  dan  keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah seputar
pariwisata  penyngat.    Penerapan  mix method  dalam  penelitian  ini  mengguna tanya  jawab  berupa  pertanyaan  dalam rumusan  masalah  sebagaimana  diuraikan dalam  pendahuluan.  Dengan  demikian, penelitian  akan berisi kutipan data lapangan untuk memberi gambaran penyajian  penelitian  ini.  Data  tersebut berasal  dari  naskah  wawancara,  kuisioner, catatan  lapangan,  dokumen,  dan  dokumen resmi lainnya.
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau
Penyengat Kepulauan Riau. Alasan pemilihan  Pulau  Penyengat  sebagai  objek penelitian  adalah;  a)  potensi  (alam, pusaka),  b)  partisipasi  masyarakat,  c)
kebijakan/regulasi, dan d) strategi pengembangan  kawasan  wisata  Pulau Penyengat  berdasarkan  kondisi  objektif tersebut. Dalam  Penelitian  ini,  secara  garis besar proses pengumpulan data menggunakan  metoda  pokok  yang  saling berkaitan dan melengkapi, yaitu
menggunakan Interview, Kuisioner,
Observasi  dan Penelusuran dokumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  Komunikasi  Pemerintah  Dalam Mendukung Pengembangan wisata
Pulau Penyengat
Komunikasi  pemerintahan  harus mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan dalam urusan pemerintahan kota Kota Tanjung Pinang  atau setara sehingga tidak  ada  dominasi  dalam  arus  informasi dari salah satu pihak. Komunikasi permerintahan  yang    partisipatif  harus menghasilkan keputusan secara demokratis melalui  proses  interaksi  dan  transaksi secara  terus-menerus  sehingga  konsensus dapat dipertahankan.
Komunikasi  antar  lembaga  harus berlangsung  dalam  suasana  dialogis  dan terbuka  tanpa  tekanan,  dan  setiap  yang terlibat mengambil manfaat sesuai kontribusinya  secara  adil  serta  bijaksana.
Analisis dari pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan    wisata  Pulau  Penyengat kepulauan  Riau.    Model  frekuensi  adalah sebagai  langkah  awal  analisis  dilakukan dengan melakukan pengelompokan responden  berdasarkan  kategori  umur, jenis  kelamin,  pendidikan  dan  pekerjaan. Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan variabel respons dan partisipasi masyarakat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dalam  pengembangan    wisata  pulau penyengat.

## Identifkasi Responden
Adapun identifikasi responden tergambar dalam penjelasan berikut; a) Identifikasi Responden Tabel berikut menggambarkan identifikasi responden dalam penelitian ini Tabel 1. Identifikasi Responden No Profil Responden Jumlah Persentase I Jenis Kelamin (145) (100%) 1 2 Pria Wanita 96 50 62,58 37,42 II Kelompok Umur (155) (100%) 1 < dari 20 tahun 27 17,4 2 20 – 29 Tahun 35 22,58 3 30 – 39 Tahun 46 29,67 4 40 – 49 Tahun 30 19,35 5 49 Tahun > 17 11 III Tingkat Pendidikan (154) (100%) 1 2 3 4 SLTP SLTA
D3 S1 79 Orang 45 Orang 24 Orang 5 Orang 51 29 15 5 IV Jenis Pekerjaan (145) (100%) 1 2 3 4 Penarik Becak Nelayan
Buruh Pedagang 23 Orang 45 Orang 24 Orang 13 Orang 14,8 29 15,4 8 5 Pegawai Swasta 25 Orang 22,5 6 Pegawai Pemerintah 15 Orang 9,8 Sumber: Olahan Penelitian Sebaran  responden  pada  kelompok umur  yang  cukup  merata  memperkuat basis analisis respon publik dalam pengembangan  wisata  di  Pulau  Penyengat Kota Tanjungpinang. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor umur mempengaruhi  keberlangsungan  informasi sejarah Pulau Penyengat termasuk pemahaman  mengenai  latar  sosio  kultural
masyarakat  Pulau    Penyengat.  Diakui bahwa  keberlangsungan  informasi  sejarah dari  masa  ke  masa  bergantung  pada warisan informasi turun temurun
masyarakat  Pulau  Penyengat  yang  sampai saat  ini  belum  begitu  detail  dikemas  oleh Pemerintah Daerah. Suatu program pemerintah  yang  berkaitan  dengan  aspek sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
tidak  akan  berhasil  tanpa  peran  aktif partisipasi  komunikasi  pemerintah,  baik
kedudukannya  sebagai  obyek  maupun subyek dalam pengembangan pariwisata. Tabel 2. Nama Situs Cagar Budaya dan SK Penetapan Sebagai Situs Cagar Budaya di Pulau Penyengat No. Nama situs Keterangan 1. Mesjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 2. Makam Engku Putri Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 3. Makam Raja Haji Fisabilillah Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 4. Perpustakaan Kuno Khutub
Khana Yamtuan Ahmady
5. Bekas Gedung Engku Haji Daud (Tabib Kerajaan)
6. Bekas Istana Sultan Abdul
Rahman Muazam Syah
7. Komplek Makam Raja Ja’afar Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 8. Bekas Gedung Tengku Bilik Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 9. Bekas Istana Raja Ali Marhum Kantor Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 10. Istana Bahjah (Istana Raja Ali Kelana) 11. Makam Yang Dipertuan Muda ke VII Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 12. Makam Embung Fatimah 13. Gedung Mesiu atau Gedung Obat Bedil Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No. 9 tahun 2003 14. Kubu (Benteng) dan Parit-Parit Pertahanan Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004 15. Bekas Gedung Rusydiah Klab dan
Percetakan Kerajaan
16. Gedung  Raja  Haji  Abdullah
(Hakim Kerajaan) 17. Perigi Puteri (Perigi Kunci) Kepmen  Kebudayaan  dan  Pariwisata No KM 14/PW.007/KKP/2004
Sumber: Data Olahan Penelitian

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, destinasi  wisata  pusaka  (cagar  budaya) Penyengat  tepat  untuk  dijadikan  sebagai kawasan  Desa  Wisata  berbasis  wisata Pusaka.  Pariwisata  pusaka  di  Pulau Penyengat, seperti halnya di tempat lain di Indonesia, merupakan fenomena baru yang umumnya  berkembang  di  awal  milenium. Perkembangannya  secara  umum  bukan merupakan  hasil  daripada  perencanaan yang  disengaja  dan  matang,  namun  lebih bersifat sporadis oleh komunitas- komunitas atau organisasi-organisasi tertentu.  Komunitas  atau  organisasi  ini pada umumnya digagasi dan dimotori oleh para  peminat  pusaka  di  kota-kota  besar  di Indonesia dan bersifat nirlaba.
Selain itu, terutama bagi pemerintah,  kendala  klasik  tetap  menjadi tantangan dalam perencanaan dan pengembangan. Keterbatasan finansial dan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  di bidang ‘pariwisata pusaka’ masih dihadapi.
Pemerintah  masih  mengambil  sikap  hati- hati  dalam  bertindak,  serta mengatur  skala prioritas terhadap perencanaan dan pengembangan  sumber  daya  pariwisata yang  dianggap  dan  terbukti  telah  lebih menjanjikan  dalam  hal  menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Perencanaan  kepariwisataan  tidak dapat  dilepaskan  dari  unsur  pemangku kepentingan ( stakeholders ) dan kepentingannya masing-masing. Pemangku kepentingan dalam perencanaan kepariwisataan mencakup wisatawan,
penduduk  lokal,  industri  pariwisata,  dan agen-agen pemerintah (baik lokal, regional, nasional, dan internasional).
Tabel 3. Respon Masyarakat Terkait Manajemen pengelolah
Pulau Penyengat No  Manajemen Pengunjung Setuju (%) Tidak Setuju (%) Total (%) 1 Swadaya Masyarakat 68 (49%) 87 (51%) 155 (100%) 2 Dorongan Pemerintah 101 (70%) 54 (50%) 155 (100%) 3 Inisiatif Swasta 90 (60%) 65 (40%) 155 (100%)

## Sumber: Data Olahan Penelitian
Pengelolaan  dalam  pengembangan kawasan  wisata  wisata  menjadi  modal dalam  industri  pariwisata.  Pengelolaan (manajemen)  pengunjung  ini  berkaitan dengan  ketepatan  arus  informasi  (baik  – transportasi maupun akomodasi) pariwisata.  Dalam  hal  pengembangan kawasan  wisata    Pulau  Penyengat  secara khusus  belum  ditemukan  pengelolaan pengunjung  baik  yang  ditawarkan  oleh pegiat maupun inisiatif masyarakat.
Padahal aspek pengelolaan pengunjung ini sangat penting karena menyajikan kepastian  harga,  objek  wisata  dan  hal-hal yang  didapat  wisawatan  dalam  melakukan kunjungan  wisata.  Masyarakat  Pulau Penyengat merespon positif untuk pengelolaan  wisatawan,  namun  dengan lebih  banyak  dorongan  pemerintah  dalam artian  bahwa  pemerintah  mesti  bergiyat menyusun  program  dalam  pengelolaan pengunjung  ini  agar  masyarakat  dapat berdaya mengelola wisatawan.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Diagram 1. Model Komunikasi Pemerintahan dalam pengembangan Pariwisata Pulau Penyengat.
Sistem  Transportasi  komunikasi  dalam Pariwisata Pulau Penyengat.
Pengembangan kawasan wisata tidak akan berjalan optimal tanpa keterpaduan  sistem  transportasi  (Informasi Rute  dan  Jadwal,  ICT,  Akses  Reservasi Moda Transportasi)
pariwisata.
Keberadaan  sistem  transportasi  menjadi acuan wisatawan dalam menetapkan tujuan wisata,  pada  sistem  transportasi  ini dijelaskan  secara  rinci  besaran  harga  dan perkiraan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh wisatawan  ketika  melakukan  kunjungan wisata. Pengembangan wisata Pulau Penyengat belum optimalnya terutama bila dikaitkan dengan Pulau Penyengat sebagai destinasi  tujuan  wisata  unggulan  di Kepulauan Riau disebabkan belum dikemasnya  sistem  transportasi  secara terpadu.  Menanggapi  hal  itu,  mayoritas masyarakat  Pulau  Penyengat  menyatakan setuju  untuk  dilakukan  pengembangan sistem  transportasi  pariwisata  di  Pulau Penyengat.
Tabel 4. Respon Masyarakat
Transportasi Wisata di Pulau Penyengat No Sistem Transportasi Wisata Setuju (%) Tidak Setuju (%) Total (%) 1 Informasi Rute dan Jadwal 160 (97%) 5 (3%) 155 (100%) 2 ICT 135 (87%) 22 (13%) 155 (100%) 3 Akses Reservasi Wisata 120 (83%) 27 (17%) 155 (100%)

## Sumber: Data Olahan Penelitian 2018
Belum terpadunya sistem transportasi yang baik  menyebabkan  wisatawan  kesulitan dalam  menentukan  besaran  biaya  yang akan dikeluarkan dalam melakukan kunjungan  wisata  ke  Pulau  Penyengat.
Tourism  Board Kota  Tanjungpinang  juga tidak  menjelaskan  secara  rinci  sistem transportasi  yang  dimaksud  sehingga wisatawan yang datang ke Pulau Penyengat  memperoleh  informasi  tidak akurat.  Selain  itu,  kelompok  pegiat  wisata
Wisatawan (sender) (informasi pemerintah, dan masyarakat) Daerah Tujuan Wisata (message) (pulau Penyengat) Sistem Komunikasi (sarana, prasarana pendukung) (channel)
(Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) (receiver)
Outcome - (PAD – Pemerintah Daerah) - Profit (Swasta)
- Kesejahteraan (masyarakat)
feedback

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
juga belum menggeliat dalam
mengembangkan  pariwisata  di  Pulau Penyengat  misalnya  dengan  menyajikan rangkaian tour  and  traveling ke  Pulau Penyengat
Partisipasi  pemerintah  dan  masyarakat dalam SWOT
Strategi  pengembangan  kawasan wisata Pulau Penyengat diarahkan berdasarkan  Analisis  SWOT.  Analisis SWOT ( strengths, weaknesses,
opportunities,  threats )  merupakan  suatu metode
analisis yang akan
menggambarkan  kekuatan,  kelemahan, peluang,  dan  ancaman,  serta  kendala- kendala  yang  harus  dihadapi  dalam  suatu proses  perencanaan.  Dengan  mengetahui kekuatan  dan  kelemahan,  akan  mampu dikurangi  kelemahan  yang  ada  dan  pada saat  yang  sama  memaksimalkan  kekuatan. Hal  yang  sama  juga  berlaku  pada tantangan  dan  peluang,  dimana  pada  saat tantangan  dapat  diperkecil,  peluang  yang ada  justru  diperbesar.  Berikut  akan diuraikan  analisis  terhadap  kondisi  yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata  di  Pulau  Penyengat  yang meliputi  analisis  kondisi  internal  dan analisis kondisi eksternal. Pariwisata dipersepsikan masyarakat sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahtaraan, terutama meningkatkan
pendapatan income pemerintah,  khususnya  pendapatan  devisa bagi  negara.    Perkembangan  pariwisata lebih bersifat ekonomi-sentris dan berorientasi  pada  pertumbuhan  perkapital.
Jumlah pendapatan seuatu devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, dan lama kunjungan wisatawan ke  negara  tujuan  destinasi  wisata  pulau
penyengat,  maka  tolok  ukur  keberhasilan pengembangan pariwisata pulau
penyengat: a. Jumlah  kunjungan  wisatawan domestik dan internasional b. Pengeluaran biaya wisatawan (expenditures) c. waktu tinggal wisatawan (lengh of stay) di Pulau Penyengat.
Dalam pengembangan kepariwisataan  wisata  pulau  penyengat, objek wisata (masjid, dan makam) merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama  bagi  wisatawan  dalam  memutuskan perjalanan  dan  kunjungan  ke  suatu  daerah tanjung pinang.
Pengembangan  destinasi  pariwisata pulau  penyengat  memiliki  keterkaitan lintas  sektor  yang  mampu  membuka peluang investasi sangat luas bagi masyarakat dan pemerintah Tanjung Pinang.  Maka  dampak  ekonomi  yang ditimbulkan  pariwisata  pulau  penyengat diharapkan  berdimensi  di  multi  sektor, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Dampak lain  dalam  bidang  ekonomi  adalah  berupa pertumbuhan  industri    atau  usaha  yang terkait dengan pariwisata di Pulau Penyengat. Bentuk kegiatan wisata alternatif  perlu  menjadi  perhatian  penting pemerintah  daerah  Tanjung  Pinang  dalam pengembangan daya tarik wisata, khususnya  terkait  dengan  keragaman budaya dan keunikan alam.
Melalui pengembangan wisata, maka  suatu  destinasi  pariwisata  akan memiliki  keragaman  atau  diversifikasi produk lokal yang akan membuka peluang kunjungan  ulang  bagi  wisatawan  yang pernah berkunjung ke daerah atau destinasi Pulau  Penyengat.  Pengembangan  wisata lain  seperti  wisata  atau  desa  wisata  juga

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dianggap  mampu  meminimalkan  potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan dikarenakan  mampu  menciptakan  aktifitas ekonomi  di  wilayah  pedesaan  yang berbasis pada kegiatan pariwisata (ekonomi pariwisata). Salah  satu  bentuk  wisata  alternatif di  pulau  penyengat  yang  bersentuhan langsung  kepada  masyarakat  setempat  dan dapat
mengurangi kecenderungan
fenomena  urbanisasi  desa  ke  kota  adalah pengembangan  wisata  dengan  segala entitas  masyarakat,  alam  sekitar,  dan budaya  yang  ada  di  dalamnya  sebagai kekuatan  daya  tarik  wisata  di  Pulau Penyengat.

## Analisis Kondisi Internal
Tabel 5. Perbandingan Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Pengembangan Wisata Pulau Penyengat
Faktor internal VS Faktor eksternal Kekuatan Peluang 1) Partisipasi komunikasi pemerintah dalam pengembangan objek wisata.
2) Memiliki  potensi  keragaman  dan  obyek wisata  dengan  potensi  wisata  bahari yang menarik dan beragam.
3) Terkenal  di  mancanegara,  terutama kawasan bangsa melayu
4) Sifat  keterbukaan  masyarakat  terhadap orang asing
5) Tingkat  keamanan  dan  kenyamanan dalam kawasan yang terjamin
6) Harga wisata yang  murah
7) Kemudahan  dalam  mencapai  obyek wisata dalam kawasan
8) Besarnya  minat  dari  masyarakat  untuk pengembangan kawasan wisata berdasarkan potensi yang ada 1) Aksesibilitas  kawasan  wisata  yang memudahkan  wisatawan  mencapai lokasi wisata.
2) Kawasan  Penyengat  termasuk  dalam 88  wilayah  pengembangan  dalam konsep  pengembangan  pariwisata
nasional 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang kuat 4) Berada dalam kawasan FTZ Kelemahan Ancaman 1) Belum  memiliki  pusat  informasi  wisata dari pemerintah.
2) Status  tanah  yang  mayoritas  adalah tanah  warisan  Kerajaan  Riau  Lingga yang zuriyatnya ada di Johor Malaysia
3) Kewenangan  pengelolaan  benda  cagar budaya/  benda  pusaka  (heritage)  yang 1) Masih adanya wisatawan yang merasa  kondisi  keamanan  nasional yang kurang kondusif.
2) Interusi budaya asing ke masyarakat.
3) Pertambahan penduduk dan ancaman kelestarian  lingkungan  dan  cagar budaya (heritage)

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
berada pada Pemerintah Pusat 4) Komunikasi antar pemerintah dan pengelolah belum maksimal. 5) Belum memiliki kemampuan sumberdaya  manusia  dan  modal  yang cukup dalam pengembangan pariwisata
6) Infrastruktur  pendukung  wisata  belum tersedia  secara  memadai  (drainase,
pembuangan sampah, komunikasi, fasilitas kesehatan, dan money changer)
4) Perubahan  kebijakan  baik  dalam skala  makro  maupun  mikro  yang dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian  masyarakat  dan  dunia usaha.
Pengembangan  Pulau    Penyengat akan menjadi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat  setempat  juga  akan  menjadi nilai  tambah  bagi  Pemerintah  Daerah  dan sektor  swasta.  Pelibatan  masyarakat  dan swasta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  pengembangan kawasan  wisata  Pulau  Penyengat  dapat menjadi  input  ke  arah  pembangunan  yang lebih  baik.  Di  samping  itu,  diperlukan pembentukan  wadah  pengelolaan  kawasan wisata  Pulau  Penyengat  untuk  menjamin kontinuitas dan kualitas produk, kreatifitas masyarakat,  infrastruktur,  daya  dukung kebijakan (anggaran),
peningkatan kapasitas  sumber  daya  manusia  melalui pendidikan  dan  pelatihan  serta  sertifikasi pemandu wisata, peningkatan

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa: (1) Model Komunikasi Pemerintahan dalam pengembangan pariwisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang harus dikembangkan
melibatkan  semua  unsur  sehingga    pulau penyengat  bias  maksimal  menjadi  objek wisata  nasional  dan  internasional  yang berbasis  sejarah.  Potensi-potensi  itu  dapat dikelompokkan  ke  dalam  potensi  alam
(nature),  potensi  budaya  (culture)  dan potensi  kreatifitas  manusia  (man  made). (2) Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan  wisata  Pulau  Penyengat Kota  Tanjungpinang  dilihat  dari  aspek persepsi  secara  keseluruhan  mendukung dalam terwujudnya Pulau Penyengat sebagai  daerah  wisata.  Partisipasi  itu kemudian  dilihat  juga  dari  keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan,  dalam kegiatan merumuskan tujuan, dalam merumuskan  program,  dalam  kegiatan penganggaran, dalam pelaksanaan
pengembangan, dalam evaluasi pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso, Wignyo. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam
Pemberdayaan  Masyarakat.  ITS Press, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang,
2015,  Kota  Tanjungpinang  Dalam Angka  (Tanjungpinang  City  in Figures), BPS Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang Dewi, Made Heny Urmila. 2014. Partisipasi Masyarakat Lokal
Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali. Unud

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang  dan  BPS  Kab. Kepulauan  Riau.  2002.  Statistik Pariwisata  Kota  Tanjungpinang. Tanjungpinang.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang  dan  Yayasan  Riau
Lingga.  2002.  Pendataan  Benda Peninggalan Sejarah, Lembaga Adat,  Kesenian  Rakyat  Tradisional dan Sinopsis Peninggalan Sejarah Kota   Tanjungpinang. Tanjungpinang. Dunn, William N. 2000. Analisis
Kebijakan Publik. Yogyakarta.
University Press: Gadjah Mada.
Gold.  S.  M.  (1980).  Recreation  Planning and  Design.  McGraw-Hill  Book Co., New York. 332 p.
Hall,  Antony  (dkk).  1986.  Community Partisipation,  Social  Development and State. Methven & Co: London. Mardikanto,
Totok dan Poerwoko Soebianto,  2012.  Pemberdayaan Maasyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung Marpaung  dan  Bahar.  (2002).  Pengantar Pariwisata. Alfabeta: Bandung Mulyana,  Deddy.  2007.  Ilmu  Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Ross, F. Glenn. 1998. Psikologi Pariwisata.
Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
Panuju, Panut dan Umami, 1999. Psikologi Remaja.  PT.  Tiara  Wacana  Yogya, Yogyakarta
Pendit,  Nyoman.S,  2006.    Ilmu  Pariwisata (Sebuah  Pengantar  Perdana).  PT. Malta Pratindo. Jakarta Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang
Nomor  10  Tahun  2014  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 Pudianti,  Anna.  2012.  Perpaduan  Budaya
Lokal  dan  Potensi  Fisik  Sebagai Daya  Tarik  Wisata  Pedesaan  di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanudirdjo,  Daud  Aris.  2004.  Kriteria
Penetapan  Benda  Cagar  Budaya. Makalah  dalam  Rapat  Penyusunan Pedoman  Penetapan  Benda  Cagar
Budaya. Cirebon 16 Juni 2004. Tikson,  2001.  Partisipasi  Masyarakat dalam Manejemen Perkotaan. Makalah PPS Unhas. Unhas, Makassar
Wardani,  Ratika  Yana,  2013.  Strategi Pengembangan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang  (Studi  Di  Dinas
Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Tanjungpinang). Jurnal-umrah.ac.id Harto,  Syafri.  2018.  Ecotourisme  dan Haritage Tourisme. Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Lingkungan dan Pariwisata Pusaka. Pekanbaru.
.