## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1573-1582 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2581

## Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

## Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya Correspondence email: dessyarip@gmail.com, trisna.ak@upnjatim.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan untuk menguji  dan menganalisis pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur (BPKAD). Penelitian ini bersifat kuantitas dengan jenis data berupa data dokumenter. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD) dengan periode pengamatan pada tahun 2014-2018. Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  purposive  sampling  dengan  jumlah  sampel  190  data.  Penelitian  ini dianalisis  dengan  regresi  linier  sederhana dengan  menggunakan  program SPSS. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwasannya Kemandirian  Daerah,  Efektifitas  Pendapatan  Daerah,  serta  Belanja  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah.
Kata kunci : kemandirian daerah; efektifitas pendapatan daerah; belanja daerah; kinerja keuangan daerah
Abstract.  This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  independence,  effectiveness  of  local  revenue  and  regional expenditures on regional financial performance at the Regional Financial and Asset Management Agency of East Java Province (BPKAD). This research is quantitative in nature with the type of data in the form of documentary data. The population used in this  study  were  all  regencies  and  cities  in  East  Java  Province  which  consisted  of  9  cities  and  29  regencies  contained  in  the Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  of  East  Java  Province  (BPKAD)  with  an  observation  period  in  2014-2018. The sampling technique in this research is purposive sampling technique with a sample of 190 data. This study was analyzed by simple linear regression using the SPSS program. The results of this study indicate that Regional Independence, Effectiveness of Regional Revenue, and Regional Expenditures have a positive effect on Regional Financial Performance.
Keywords : regional independence; effectiveness of regional revenue; regional expenditures; regional financial performance

## PENDAHULUAN
Kinerja  Keuangan  Daerah  merupakan  suatu gambaran  tentang  tingkat  pencapaian  pelaksanaan pemerintah  daerah  dalam  suatu  program  atau  kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi,  sekaligus  visi  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Kinerja keuangan  daerah  adalah  kemampuan  suatu  daerah  yang berguna  untuk  mengelola  sumber  keuangan  yang terdapat  pada  daerah  itu  sendiri  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  mendukung  dalam  proses  berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan  kepada  masyarakat . Dalam  mengelola keuangan  daerah  yang  baik  berpengaruh  besar  terhadap kondisi  suatu  daerah  dan  dapat  menjadikan  daerah tersebut  kuat  dan  berkuasa  dari  pada  daerah  lainnya. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara efektif,  efisien,  ekonomis  serta  transparansi  dan akuntabilitas  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang  bisa  mengurangi  jumlah  pengangguran  dan mengurangi  kemiskinan.  Faktor  yang  paling  utama dalam  meningkatnya  pertumbuhan  perekonomian  yaitu dengan  dilakukannya  peningkatan  investasi  antara  lain adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, baik itu kualitas maupun kuantitas.
Dalam  melaksanakan  peningkatan  ketersediaan infrastruktur yang layak di daerah, perlu adanya campur tangan  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat yang  harus  bekerjasama  untuk  dapat  terciptanya efektifitas  dan  efisiensi  suatu  pemerintah  kota/ kabupaten  tersebut  dan  menjamin  sumber  daya  manusia yang  ada  di  daerah.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  dapat juga  mengatur  strategi  pembangunan  infrastruktur  yang lebih fleksibel, agar dapat menciptakan kedekatan antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  sehingga  berbagai keinginan  masyarakat  dapat  terpenuhi  oleh  pemerintah daerah.  Misalnya,  dapat  berguna  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  publik  terpenuhi, dan  kemakmuran  di  masyarakat.  Hal  itu  dilaksanakan agar  tidak  adanya  masalah  yang  menimbulkan  suatu polemik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/ kabupaten dan masyarakat tersebut.
Untuk  mengurangi  suatu  polemik  tersebut  dan mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  maka dengan  adanya  penyediaan  sumber-sumber  pendanaan, disahkannya  UU  Nomor  25  Tahun  1999  yang  diubah menjadi  lahirnya  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tersebut menurut UU nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,dan
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Dana  Alokasi  Khusus.  Didalam  pelaksanaan  otonomi daerah,  setiap  daerah  diharuskan  dapat  mengatur keuangan daerahnya masing-masing.
Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  bentuk  desentralisasi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU  No  32  Tahun  2004  dan  UU  No  33  Tahun  2004 sebagai  dasar-dasar  penyelenggaraan  pemerintah  di daerah,  dengan  prinsip  demokratis,  peran  serta masyarakat,  pemetaan,  keadilan  dan  memperhatikan potensi serta keanegaragaman daerah. Peraturan Perundang  tersebut  menuntut  peran  legislatif  yang semakin  besar  dengan  kedudukan  yang  terpisah  dari eksekutif,  kepala  daerah  bertanggung  jaawab  kepada DPRD,  bukan  lagi  kepada  presiden,  serta  adanya kepastian  bahwa  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  ikut diawasi  oleh  masyarakat  melalui  DPRD.    Sejak diberlakukannya  otonomi  daerah  pada  tahun  2001 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur memikul  tugas  yang  harus  memberikan  inovasi  dalam sistem  pemerintahan  kearah  yang  lebih  baik  untuk menjadi lebih  mandiri  didalam  mengelola  dan meningkatkan  kinerja  keuangan  daerahnya  yang  akan dipertanggung  jawabkan  kepada  pemerintah  pusat bahkan masyarakat Kabupaten dan Kota tersebut sendiri. Dalam  rangka  penyelenggaraan  kebijakan  pemerintah daerah  diperlukan  pendanaan  yang  dijabarkan  dalam bentuk  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah, sehingga  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pelaporan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah.
Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan,  mengingat  bahwa  pemerintah daerah  berhak,  berkewajiban,  dan  memiliki  wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No.  23  Tahun  2014).  Kinerja  pemerintah  daerah  harus dapat  bekerjasama  dengan  pemerintah  pusat,  karena pemerintah  daerah  mengatur  seluruh  jalannya  program- program  dalam  meningkatkan  suatu  keuangan  daerah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang telah  direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  dan  disetujui  oleh  pemerintah  pusat.  Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  adalah  menganalisis dan  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan membandingkan  pencapaian  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  daerah  dari  tahun  sebelumnya  dengan  tahun periode  berikutnya  sehingga  dapat  diketahui  apakah tujuan  pemerintah  daerah  tercapai  dalam  peningkatan kinerja pemerintah daerah terebut.
Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  dilakukan dengan  menggunakan  metode  perbandingan  antara kinerja  yang  diinginkan  dengan  realisasi  kinerja  yang dicapai  pada  periode  tahun  2014-2018.  Hal  ini  akan
terlihat  dari  tingkat  rasio  perhitungan  dan  juga persentase  pencapaian  dari  masing-masing  indikator kinerja  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Penggunaan  rasio  efisiensi  yang  digunakan  untuk mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  (Hamzah,  2007).  Semakin  tinggi  rasio efisiensi  maka  semakin  buruk  kinerja,  sedangkan semakin  rendah  rasio  efisiensi  menunjukkan  kinerja yang baik.

## Sumber: Data olahan Gambar 1

## KKD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2014 – 2018
Berdasarkan  data  selama  periode  tahun  2014- 2018,  perkembangan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur mengalami  tren  peningkatan  dan  penurunan  pada masing-masing  daerah.  Pada  tahun  2014,  rata-rata  rasio penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  masih sebesar  0,131.  Angka  tersebut  mengalami  penurunan pada  tahun  2015  menjadi  0,103  dengan  persentase penurunan  sebesar  -21,37%.  Pada  tahun  2016  terjadi peningkatan  menjadi  0,126  atau  sebesar  22,33%,  pada tahun  2017  meningkat  Kembali  menjadi  0,146  atau sebesar  15,87%  dan  pada  tahun  2018  kembali  terjadi penurunan  menjadi  0.126  atau  sebesar  -13,70%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur dalam  periode  lima  tahun  tersebut  mulai  dari  2014  - 2018 mengalami peningkatan dan juga penurunan
Menurut  Mardiasmo  (2002)  sistem  pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk  membantu  manajer  sektor  publik  dalam  menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran  kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja  diperkuat  dengan  menetapkan  reward  and punishment  system.  Pengukuran  kinerja  sektor  publik dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud  antara  lain
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
(Ulum,  2005):  (a)  Pengukuran  kinerja  sektor  publik dimaksudkan  untuk  membantu  memperbaiki  kinerja pemerintah  dengan  cara  berfokus  pada  tujuan  dan sasaran  program  unit  kerja.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi  sektor publik  dalam  pemberian  pelayanan  publik;  (b) Pengukuran  kinerja  sektor  publik  digunakan  untuk pengalokasian  sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan; dan  (c)  Pengukuran  kinerja  sektor  publik  dimaksudkan untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Kinerja  sektor  publik  bersifat  multidimensional, sehingga  tidak  ada  indikator  tunggal  yang  dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif.  Berbeda  dengan  sektor  swasta,  karena sifat  output  yang  dihasilkan  sektor  publik  lebih  banyak bersifat  intangible  output,  maka  ukuran  finansial  saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena  itu  perlu  dikembangkan  ukuran  nonfinansial. Halim  (2012)  menyatakan,  ada  beberapa  rasio  penilaian yang  dapat  dikembangkan  berdasarkan  data  keuangan yang  bersumber  dari  APBD.  Rasio  penilaian  tersebut merupakan  factor  yang  dianggap  dapat  memberikan pengaruh terhadap realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio penilaian tersebut  yaitu antara lain  :  (a)  Rasio  Kemandirian  Keuangan;  (b)  Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (c) Rasio Pertumbuhan.
Menurut  Halim  (2012)  Rasio  Kemandirian keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain, misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya  ekstren  dan  menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Sumber keuangan  adalah  kriteria  dasar  yang  paling  penting secara  nyata  untuk  mengetahui  kemampuan  di  daerah dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  karena  untuk mengatur  rumah  tangga  daerah  membutuhkan  biaya. Tatanan  pemerintah  yang  mengarah  kepada  diperluas otonomi  daerah,  menuntut  kemandirian  daerah  didalam mengatur  dan  menetapkan  peraturan  pemerintah  daerah tersebut berdasarkan pedoman dan pendapat masyarakat. Untuk  mempersiapkan  kemandirian  daerah,  yang dilakukan suatu daerah yaitu dengan tidak memperlemah struktur  perekonomian  sehingga  pemerintah  daerah tersebut bisa memiliki sumber keuangan yang memadai.
Dalam  menciptakan  kemandirian  di  setiap daerah,  pemerintah  harus  dapat  berupaya  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan memperbaiki berbagai sektor yang dapat mengembangkan  menjadi  sumber  Pendapatan  Asli Daerah.  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah tersebut  diantara  lain  adalah  pendapatan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pendapatan  hasil  pengelolaan  daerah
yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah.  Terutama  dengan  pengenaan  pajak,  pajak  itu sendiri  adalah  sumber  utama  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan kemandirian  setiap  daerah,  pemerintah  juga  harus  dapat memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.
Penjelasan  mengenai  berpengaruh  signifikannya aspek  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  terhadap tingkat  Kinerja  Keuangan  Daerah  didukung  oleh penelitian  Groves  dkk.  dalam  Ningsih  (2010),  yang menjelaskan  bahwa  kemandirian  daerah  tentunya dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  yang mempengaruhi  tersebut  adalah  faktor  lingkungan, kesejahteraan,  dan  finansial.  Hubungan  faktor-faktor tersebut  berpengaruh  terhadap  kemandirian  daerah  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun  hasil tersebut tidak didukung penelitian (Mahmud dkk., 2014) yang menjelaskan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  tidak  terlalu  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat  Kinerja  Keuangan  Daerah.  Dimana  kemandirian suatu  daerah  tidak  semakin  baik,  bahkan  yang  terjadi adalah  ketergantungan  kepada  pemerintah  terhadap transfer  dari  pemerintah  pusat  akan  semakin  besar.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  jika  belanja  modal  sangat berpengaruh  dari  dana  yang  telah  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  masing-masing  daerah  (Susilo &  Adi,  2007).  Suatu  terciptanya  daerah  yang  mandiri menunjukkan  bahwa  Pemerintah  darah  tersebut  dapat melaksanakan  pembiayaan sendiri  dan  melayani masyarakat  dengan  baik  melalui  pelayanan  publik  yang telah  disediakan  dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah yakni  dari  pajak  daerah  dan  retribusi  yang  merupakan pendapatan asli yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
Kemudian  komponen  yang  kedua  yang  dinilai dapat  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu  sendiri  adalah  suatu  pendapatan  yang  berasal  dari daerah berdasarkan  undang-undang  yang digunakan dan sesuai oleh pemerintah daerah berguna untuk kesejahteraan  masyarakat  suatu  daerah  tersebut.  Jadi, pemerintah  daerah  itu  sendiri  harus  dapat  melakukan investasi  berupa  hal-hal  yang  dapat  menambah peningkatan pelayanan publik di masyarakat. Kesediaan untuk  melihat  kemampuan  daerah  itu  sendiri  dari  segi keuangan  daerah  untuk  mengurangi  ketergantungan kepada  pemerintah  pusat,  maka  dapat  dilihat  dalam komponen  dari  penerimaan  daerah  yang  telah  ada. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah yang  sah  dikelola  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi daerah.  Semakin  tinggi  peran  yang  ada  dalam pendapatan asli daerah didalam pendapatan daerah maka merupakan  cermin  keberhasilan  usaha  dan  tingkat kemampuan  dalam  hal  membiayai  penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut.
Penjelasan  mengenai  berpengaruh  signifikannya aspek  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  tingkat  Kinerja

## Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  didukung  oleh  penelitian  Darwanis dan  Saputra  (2014),yang  menjelaskan  bahwa  dengan meningkatnya upaya peningkatan pembangunan infrastruktur  untuk  dapat  digunakan  oleh  masyarakat sehingga  dapat  meningkatkan  produktifitas  masyarakat dalam  melakukan  pekerjaannya,  dengan  ini  masyarakat dapat  membayar  segala  macam  bentuk  pajak  dan retribusi  daerah  yang  nantinya  akan  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  peningkatan  pendapatan  asli daerah  ini  juga  yang  kemudian  akan  meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  tuntutan masyarakat.  Suatu  daerah  tidak  akan  mungkin  berhasil jika  daerah  tersebut  tidak  mengalami  pertumbuhan ekonomi  yang  berarti,  meskipun  pendapatan  asli  daerah mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  tujuan  yang penting  bagi  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  memiliki dampak  yang  sangat  berguna  terhadap  kenaikan  pajak daerah.  Dengan  maksimalnya  fasilitas  publik  yang tersedia maka hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan  dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (Mardiasmo dalam Arwati & Hadiati, 2013).
Namun  hasil  tersebut  tidak  didukung  penelitian Azhar  (2021)  yang  menjelaskan  bahwa  tingginya kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  dan  mengelola pendapatan  asli  daerah,  maka  tidak  akan  tinggi  pula tindakan  dan  keputusan  dalam  hal  menggunakan pendapatan  asli  daerah  tersebut  yang  telah  disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan  PAD  yang  tinggi  dihasilkan  oleh  pajak daerah  yang  dinilai  paling  strategis  untuk  bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restorandan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB. Hasil inilah  yang  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak dapat mempengaruhi  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah tersebut.  Kemudian  komponen  yang  ketiga  yang  dinilai dapat  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah adalah  Pembiayaan  Belanja  Daerah.  Pengalokasian belanja daerah sebaiknya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing suatu daerah yang banyak membutuhkan anggaran belanja tersebut. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas  penyediaan  sarana  dan  prasarana  adalah  luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  banyak sebagai  syarat  untuk  pelayanan  kepada  publik  bila dibandingkan dengan daerah dengan  wilayah yang tidak begitu  luas,  maka  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  fiskal antara  satu  daerah  dengan  lainnya,  oleh  karena  itu, pemerintah  mengalokasikan  anggaran  dari  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara)  yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah-daerah.
Belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  yang berasal  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang
menimbulkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tidak  akan diperoleh  pembayaran  kembali  oleh  daerah  tersebut. Adapun  struktur  belanja  daerah  yang  terdiri  Belanja Langsung  dan  Belanja  Tidak  Langsung.  Belanja Langsung  yang  terdiri  atas  Belanja  Pegawai,  Belanja Barang  dan  Jasa,  dan  Belanja  Modal.  Belanja  Tidak Langsung  juga  dibedakan  tersendiri  yang  terdiri  atas Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan  Sosial,  Belanja  Pegawai  Harian,  Belanja  Bagi Hasil  dan  Bantuan  Keuangan,  serta  Belanja  Tak Terduga.
Belanja Langsung adalah Belanja yang berkaitan dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang berguna untuk semua masyarakat yang berupa program- program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  antara  lain: pelayanan  barang,  jasa,  dan  fasilitas  untuk  masyarakat. Dan  Belanja  Tidak  Langsung  adalah  belanja  yang bersifat  operasional  setiap  saat  dibelanjakan  tetapi  tidak langsung  berkaitan  dengan  masyarakat.  Semakin  tinggi penganggaran  belanja  tidak  langsung  maka  semakin rendah pengalokasian anggaran yang dirasakan langsung oleh  masyarakat  sendiri.  Jika  pemerintah  tidak  adil dalam  pembagian  belanja  langsung  dan  tidak  langsung maka  dapat  mengorbankan  pengalokasian  belanja langsung  yang  berguna  untuk  pemberian  tunjangan- tunjangan  yang  diberikan  kepada  para  pegawai  dan pejabat daerah.
Salah  satu  komposisi  terbentuknya  Belanja Langsung adalah Belanja Modal. Dimana belanja modal itu  sendiri  dapat  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat yang juga berguna untuk jangka panjang. Belanja modal yaitu  belanja  yang  berguna  untuk  membiayai  kegiatan investasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan  sarana  dan  prasarana  yang  hasilnya langsung  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Jika pemerintah  daerah  mempunyai  komitmen  tinggi  untuk mensejahterakan  masyarakat,  maka  bukan  saja  hanya meningkatkan  anggaran  belanja  modal,  tetapi  akan meningkatkan  juga  keseluruhan  belanja  daerah.  Untuk dapat melakukan pembiayaan belanja modal  pemerintah harus  melakukan  rencana  bagaimana  terpenuhinya sumber  pendapatan  daerah.  Semakin  meningkatnya belanja  daerah  maka  semakin  besar  pula  dana  yang dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pemerintah daerah  yang  juga  akan  dirasakan  oleh  masyarakat. Dengan  terlengkapinya  kebutuhan  pemerintah  daerah tersebut  maka  diharapkan  masyarakat  juga  akan mengalami kesejahteraan.
Penjelasan  mengenai  berpengaruh  signifikannya aspek  Pembiayaan  Belanja  Daerah  terhadap  tingkat Kinerja Keuangan Daerah didukung oleh penelitian yang dilakukan  oleh  (Astati  dkk.,  2016),  yang  menjelaskan bahwa banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal  maka  nantinya  dapat  mewujudkan  terciptanya infrastruktur  dan  sarana  yang  semakin  banyak  pula. Apabila  semakin  banyak  pembangunan  yang  dikerjakan
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan  jika  sumber  yang  dihasilkan  berlimpah maka  nantinya  hasil  yang  didapat  pun  juga  akan melimpah pula. Selain untuk mengembangkan infrastruktur  industri,  belanja  modal  juga  ditujukan memberikan  layanan  kepada  masyarakat  yaitu  salah satunya  melalui  infrastruktur  jasa.  Namun  hasil penelitian  tidak  didukung  penelitian  Anggraeni  (2016) yang  menjelaskan  bahwa  realisasi  belanja  yang  tidak tepat  sasaran,  pembangunan  yang  tidak  merata  serta alokasi  pembiayaan  keuangan  daerah  yang  lebih  besar pada  aspek  pertumbuhan  lainnya  jika  dibandingkan terhadap alokasi belanja modal atau belanja pembangunan akan dapat mengurangi tingkat efektivitas belanja  modal  daerah  terhadap  peningkatan  kinerja keuangan  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan  asli  daerah  dan  belanja  daerah  terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa  Timur  dalam  periode  lima  tahun  tersebut  mulai dari 2014 – 2018.

## METODE
Gambaran objek dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan  variabel-variabel  penelitian  sesuai  dengan yang  diketahui  bahwa  variabel  independen  adalah  rasio kemandirian  daerah,  efektifitas  pendapatan  asli  daerah, dan  pengelolaan  belanja  daerah.  Sedangkan,  variabel dependen  adalah  kinerja  keuangan  daerah.  Objek penelitian  merupakan  sesuatu  yang  perlu  diperhatikan dalam  penelitian.  Objek  penelitian  menjadi  sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan  yang  terjadi.  objek  penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran  Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa  Timur. Alasan  dipilihnya  objek  ini  adalah  untuk  mengetahui pengalokasian  dana  dan  penggunaan  dana  yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu  sendiri.  Karena  setiap  periode  Laporan  Keuangan tersebut  bisa  berubah-ubah.  Dan  selain  itu,  pemilihan Propinsi  Jawa  Timur  di  dasarkan  pada  pertimbangan bahwa  Jawa  Timur  merupakan  Propinsi  paling  besar  di Pulau Jawa.
Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif  ( Causal-Comparative  Research ),  merupakan penelitian  yang  memiliki  tipe  penelitian  dengan karakteristik  berupa  hubungan  sebab  akibat  antara  dua variabel  atau  lebih  (Sugiyono,  2013).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data dokumenter. Data  dokumenter  merupakan  jenis  data  penelitian  yang berupa arsip memuat apa dan kapan suatu transaksi serta siapa  yang  terlibat  dalam  suatu  kejadian,  data  ini dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang terdapat pada BPKAD Propinsi Jawa  Timur.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan  oleh  lembaga  pengumpul  data  dan dipublikasikan  kepada  masyarakat  pengguna  data.  Data sekunder adalah data yang pada umumnya berupa bukti, catatan  atau  laporan  historis  yang  telah  terpublikasi. Sumber  data  yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini  dari meminta  data  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah Daerah  Tahun  2014-2018  yang  diperoleh  dari  BPKAD Propinsi  Jawa  Timur.  Pada  penelitian  ini  cara  untuk mengumpulkan  data  yang  pertama  adalah  meminta Laporan  Realisasi Anggaran  Pemerintah  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  yang  terdapat  pada  BPKAD, kemudian  peneliti  melakukan  pengecekan  terhadap laporan  realisasi  anggaran  pemerintah  daerah  tersebut selama periode 2014-2018, selanjutnya peneliti menganalisis  laporan  realisasi  anggaran  tersebut  yang akan  dijadikan  untuk  menghitung  dalam  variabel independen dan variabel dependen.

## Teknis Analisis
1. Statistik Deskriptif.  Analisis  statistik  deskriptif dalam  penelitian  ini  berguna  untuk  memberikan gambaran  atau  deskripsi  mengenai  suatu  data  yang menunjukkan hasil dari pengukuran rata-rata (mean), standar  deviasi  (standard  deviation),  dan  nilai maksimum  dan  nilai  minimum  serta  jumlah  data (Ghozali, 2013).
2. Statistik Inferensial.  Statistik  Inferensial  adalah teknik  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis data  sampel  dan  hasilnya  diberlakukan  untuk populasi  yang  jelas  dan  teknik  pengambilan  sampel dari  populasi  itu  secara  acak  (Sugiyono,  2013). Didalam  statistik  inferensial  dalam  penelitian  ini terdapat  (1)  Spesifikasi  Model;  (2)  Uji  Asumsi Klasik dan; (3) Uji Kelayakan Model.
3. Model  Spesifikasi. Dalam  penelitian  ini  bertujuan untuk  menguji  apakah  rasio  kemandirian  daerah, efektifitas  pendapatan  asli  daerah,  dan  pengelolaan belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan daerah. Analisis regresi linear berganda ini dapat dimodelkan dalam persamaan sebagai berikut: KKD  =  α  +β1  RKD  +  β2  EPAD  +  β3  PBD  +  e. Dimana:  KKD  :  Kinerja  Keuangan  Daerah;  α  : Konstanta;  RKD  :  Rasio  Kemandirian  Daerah; EPAD  :  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah;  PBD  : Pengelolaan  Belanja  Daerah;  β1  β2  β3  :  Koefisien Regresi; e : error

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  yang  dilakukan  untuk  melihat  dan menilai kualitas data dengan uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan  pengujian  untuk  menguji  hipotesis  dilakukan uji  asumsi  klasik  menilai  apakah  terdapat  bias  dalam sampel yang diuji. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

## Uji Kelayakan Model
Terdapat  2  (dua)  Uji  Kelayakan  Model  pada penelitian ini,yaitu Uji F dan Uji R2 atau sering disebut juga Koefisien Determinasi.
Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur  hubungan  antara  variabel  independen  dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji t.

## HASIL
Tabel 1 Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std Error B (Constant) 2.83 .36 7.73 .00 RKD 2.25 .52 .16 3.40 .01 EPAD 3.14 .21 .34 3.22 .00 PBD 1.75 .31 .15 3.40 .02 Sumber: Data olahan
Tabel  1  menjelaskan  persamaan  analisis  regresi linear berganda adalah sebagai berikut:
KKD = 2,83 + 2,25 RKD + 3,14 EPAD + 1,75 PBD + ꬲ Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai  konstan  sebesar  2,83  karena  konstanta  yang positif menunjukkan bahwa semua variabel independen dianggap konstan, maka kinerja keuangan  daerah  akan  mengalami  peningkatan sebesar 2,83
b. Berdasarkan analisis regresi linear berganda tersebut bahwa  rasio  kemandirian  daerah  memiliki  koefisien regresi yang positif sebesar 2,25 yang berarti bahwa rasio  kemandirian  daerah  searah  dengan  kinerja keuangan  daerah.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan jika rasio kemandirian daerah mengalami peningkatan  dengan  persepsi  variabel  lainnya konstan,  maka  kinerja  keuangan  daerah  juga  akan mengalami peningkatan sebesar 2,25.
c. Nilai koefisien regresi variabel efektifitas pendapatan  asli  daerah  juga  memiliki  koefisien regresi yang positif sebesar 3,14 yang berarti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah memiliki hubungan  searah  dengan  kinerja  keuangan  daerah. Hal ini dapat disimpulkan jika efektifitas pendapatan asli  daerah  mengalami  peningkatan  dengan  persepsi variabel  lainnya  konstan,  maka  kinerja  keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan 3.14. d. Nilai  koefisien  regresi  pada  variabel  pengelolaan belanja daerah dimana memiliki nilai positif sebesar 1,75 yang berarti bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki  hubungan  searah  dengan  kinerja  keuangan
daerah.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  jika pengelolaan  belanja  daerah  mengalami  peningkatan dengan  persepsi  variabel  lainnya  konstan,  maka kinerja keuangan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 1,75.

## Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 190 Normal Parameters a,b Mean .000 Std. Deviation .864 Most Extreme Differences Absolute .080 Positive .080 Negative -.066 Kolmogorov-Smirnov Z .080 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d

## Sumber: Data olahan
Tabel  2  menjelaskan  bahwa  nilai kolmogorov smirnov Z  sebesar  0,080  dengan  tingkat  signifikan 0,200, maka hal itu menunjukkan jika variabel penelitian berdistribusi  normal  karena  tingkat  signifikasinya  0,200 >  0,005  sehingga  rasio  kemandirian  daerah,  efektifitas pendapatan  asli  daerah,  pengelolaan  belanja  daerah  dan kinerja  keuangan  daerah  berdistribusi  normal.  Tabel  3 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,791. Maka  nilai  Durbin-Watson  diketahui  angka  yang diantara  -2  sampai  2  (-2  <  1,791  <  2)  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  autokolerasi  dalam model regresi ini.

## Tabel 3
Hasil Uji Autokolerasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .754 a .796 .793 .871 1,791
Sumber: Data olahan
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) RKD .969 1.032 EPAD .968 1.033 PBD .977 1.024
Sumber: Data olahan
Tabel  4  diatas  menunjukkan  jika  nilai tolerance ketiga variabel yaitu RKD sebesar 0,969, variabel EPAD sebesar  0,968  dan  variabel  PBD  sebesar  0,977. Sedangkan  nilai Varians  Inflation  Factor (VIF)  ketiga variabel  yaitu  variabel  RKD  sebesar  1,032,  variabel EPAD  sebesar  1,033  dan  variabel  PBD  sebesar  1,024. Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  angka tolerance diatas  0,1  dan  nilai Varians  Inflation  Factor (VIF)  kurang  dari  10,  maka  antar  variabel  independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas

## Sumber: Data olahan

## Gambar 2

## Grafik Scatterplot
Gambar  2 scatterplot dapat  dilihat  bahwa  titik- titik  menyebar  secara  acak  baik  diatas  ataupun  dibawah angka  0  pada  sumbu  Y  dan  tidak  membentuk  pola tertentu,  maka  dapat  dikatakan  jika  data  didalam penelitian  ini  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Tabel  3 juga  menunjukkan  jika  nilai Adjusted  R  Square sebesar 0,793  yang  berarti  bahwa  variabel  independen  yang terdiri  dari  rasio  kemandirian  daerah,  efektifitas pendapatan  asli  daerah,  dan  pengelolaan  belanja  daerah secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan daerah sebesar 79,3%. Sedangkan sisanya 100% - 79,3% =  20,7%.  Hal  ini  menunjukkan  masih  jika  variabel  lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
Tabel 5 Hasil Uji F Model Sum of Square Df Mean Square F Sig 1 Regression 36.692 3 12.231 16.098 .000 b Residual 141.319 186 .760 Total 178.011 189 Sumber: Data olahan
Tabel  5  menjelaskan  hasil  pengolahan  data tersebut diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 16,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dalam hal ini jika  model  regresi  pada  penelitian  ini  layak  untuk digunakan  karena  memiliki  tingkat  signifikansi  lebih kecil  dari  0,05.  Tabel  1  juga  menunjukkan  bahwa pengaruh  rasio  kemandirian  daerah  (RKD),  efektifitas pendapatan asli daerah (EPAD), dan pengelolaan belanja daerah  (PBD)  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh  Rasio  Kemandirian  Daerah  terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah.  Hasil  analisis  tersebut menunjukkan  nilai  t  sebesar  3,40  dan  tingkat signifikansi  sebesar  0,01.  Hal  ini  dapat  dilihat tingkat signifikansi rasio kemandirian daerah 0,01 < 0,05  yang  berarti  bahwa  rasio  kemandirian  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Dengan  demikian,  uji  t  ini  mendukung hipotesis  yang  pertama  bahwa  rasio  kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah,  Hasil  analisis tersebut  menunjukkan  nilai  t  sebesar  3,22  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,00.  Hal  ini  dapat  dilihat tingkat  signifikansi  efektifitas  pendapatan  asli daerah  0,00  <  0,05  yang  berarti  bahwa  efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Dengan  demikian,  uji  t  mendukung  hipotesis  yang kedua  bahwa  efektifitas  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah.
3. Pengaruh  Pengelolaan  Belanja  Daerah  terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah.  Hasil  analisis  tersebut menunjukkan  nilai  t  sebesar  3,409  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,02.  Hal  ini  dapat  dilihat tingkat  signifikansi  pengelolaan  belanja  daerah  0,02 <  0,05  yang  berarti  bahwa  pengelolaan  belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t
mendukung hipotesis yang ketiga bahwa
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
pengelolaan  belanja  daerah  berpengaruh  positif terhadap kinerja keuangan daerah.
Pengaruh Variabel Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Pada  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  pengujian statistik  digunakan  untuk  variabel  rasio  kemandirian daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  pada  tabel  7  bahwa  t hitung  sebesar  3,40  dengan  nilai  signifikan  0,01  lebih kecil  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  2,25.  Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  yang artinya  tinggi  rendahnya  tingkat  rasio  kemandirian daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Rasio  kemandirian  daerah  menggambarkan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  dan retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  juga  semakin  tinggi. Dilihat  secara  keseluruhan  bahwa  rata-rata  kemandirian daerah  sebesar  20,24%.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah telah maksimal. Sehingga  rasio  kemandirian  daerah  adalah  faktor  untuk mempertimbangkan  dalam  kinerja  keuangan  daerah. Hasil  ini  mendukung  penelitian  Groves  dkk.  dalam Ningsih (2010) kemandirian daerah tentunya dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  yang mempengaruhi  tersebut  adalah  faktor  lingkungan, kesejahteraan,  dan  finansial.  Hubungan  faktor-faktor tersebut  berpengaruh  terhadap  kemandirian  daerah  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Mahmud dkk.  (2014)  bahwa  rasio  kemandirian  daerah  tidak berpengaruh  dengan  kinerja  keuangan  daerah.  Kinerja keuangan di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan  rata-rata  kinerja  keuangan  daerah  yang masih  belum  stabil  serta  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Pengaruh  Variabel  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Pada  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  pengujian statistik digunakan untuk variabel efektifitas pendapatan asli  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 7 bahwa t hitung sebesar 3,22 dengan nilai signifikan 0,00 lebih  kecil  dari  0,05  dan  nilai  koefisien  3,14.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  efektifitas  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perolehan pendapatan  daerah  telah  optimal  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah  hal  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  pemerintah  daerah masih  kurang  sehingga  pemerintah  daerah  tersebut
belum mampu menggali potensi daerah guna memperoleh  efektifitas  pendapatan  asli  daerah.  Dan efektifitas  pendapatan  asli  daerah  serta  merta  dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Rasio Efektifitas merupakan  gambaran  atas  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah  yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah.  Oleh sebab itu,  efektifitas  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Darwanis  dan Saputra  (2014)  mengemukakan  jika  pemerintah  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  melalui  pungutan yang  bersumber  pada  pajak  dan  retribusi  sehingga pemerintah  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  kinerja keuangan  daerah.  Sebaliknya,  penelitian  ini  tidak mendukung  penelitian  Damayanti  (2018)  menunjukkan bahwa  adanya  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  bermakna bahwa  penerimaan  kekayaan  daerah  berupa  PAD  oleh pemerintah  daerah  tidak  serta  merta  efektif  untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

## Pengaruh  Variabel  Pengelolaan  Belanja  Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Pada  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  pengujian statistik  digunakan  untuk  variabel  pengelolaan  belanja daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  pada  tabel  7  bahwa  t hitung  sebesar  3,409  dengan  nilai  signifikan  0,02  lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 1,751. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  belanja  daerah berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Dan dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 71% hal itu membuktikan  bahwa  telah  maksimal  dalam  pengelolaan belanja  daerah.  Pengelolaan  Belanja  menunjukkan  jika kegiatan  belanja  yang  terjadi  di  pemerintahan  daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  tidak  sebesar  dari  total pendapatan  yang masuk di anggaran pemerintah daerah. Pemerintah  daerah  dapat  secara  optimal  menekan  biaya realisasi  belanja  dan  belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  tidak  lebih  besar  dari  total pendapatannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian  Astati  dkk.  (2016)  mengemukakan  bahwa pengelolaan  belanja  daerah  berpengaruh  signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan  penelitian  Pratama  dkk.  (2015)  menyebutkan bahwa  belanja  daerah  digunakan  untuk  melindungi  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  bentuk peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan,  penyediaan fasilitas  kesehatan,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  yang layak,  dan  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial. Semakin  tinggi  belanja  daerah,  pemerintah  daerah  akan memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  sekaligus berkualitas  dan  hal  tersebut  dapat  berpengaruh  dengan tingkat kinerja keuangan. Sedangkan, penelitian ini tidak
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
mendukung  Nugroho  dan  Rohman  (2012)  bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Rasio Kemandirian  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah.  Dalam  hal  ini  adanya pengaruh  rasio  kemandirian  daerah  terhadap  kinerja keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa  tingkat  suatu kemandirian  suatu  daerah  mempengaruhi  kinerja keuangan  daerah  tersebut.  Efektifitas  Pendapatan  Asli Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah.  Pengaruh  efektifitas  pendapatan  asli  daerah terhadap  kinerja  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa perolehan  pendapatan  daerah  yang  optimal  dapat meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah.  Pengelolaan Belanja  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Pengaruh  pengelolaan  belanja  daerah terhadap  kinerja  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa semakin  pemerintah  daerah  secara  optimal  menekan biaya  realisasi  belanja,  maka  dapat  berimplikasi  pada kinerja keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.  H.  2006.  Hubungan  Antara  Pertumbuhan Ekonomi  Daerah,  Belanja  Pembangunan  Dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  pada  Kabupaten dan  Kota  se  Jawa-Bali) . Paper  presented  at  the Simposium Nasional Akuntansi , 9, Padang.
Anggraeni,  A. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja  Keuangan  Dengan  Pendapatan  Asli Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus  pada  setiap  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  D.I  Yogyakarta). Jurnal  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1 (1).
Anjani,  P.  P.,  Andrianty,  S.,  &  Widyaningasih,  T.  D. 2015. Pengaruh penambahan pandan wangi dank au  manis  pada  teh  herbal  kulit  salah  bagi penderita diabetes. Jurnal Pangan dan Agroindustri, 3 (1), 213-214.
Anzarsari,  D.  2014.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  daerah (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  se-Jawa tengah). Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, 1 (1).
Ardhini.  2011.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah Terhadap  Belanja  Modal  untuk  Pelayanan Publik  dalam  Prespektif  Teori  Keagenan  Studi pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah . Skripsi . Universitas Diponegoro, Semarang.
Arwati,  &  Hadiati.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan,
Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa  Barat . Paper presented  at  the  Seminar  Nasional  Teknologi Informasi dan Terapan 2013 , Jawa Barat.
Astati,  Y.,  Nyoman,  D.,  &  Mamba,  N.  P.  S.  H.  2016.
Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  1 (1),  1924- 1950.
Azhar,  I.  2021.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Langsa. Jurnal  Transformasi  Administrasi, 11 (2), 164-174. Bastian,  I.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu Pengantar Edisi Ketiga . Jakarta: Erlangga. Damayanti, N. K. J. 2018. Perbedaan Efektivitas Model
Konseling Behavioral Dengan  Teknik Modeling Dan Teknik  Shaping Terhadap Self-Intraception Siswa  Ditinjau  dari  Jenis  Kelamin  Siswa  Kelas Xi  Sma  Negeri  1  Tabanan. Jurnal  Bimbingan dan Konselig Indonesia, 2 (1).
Darwanis, & Saputra, R. 2014. Pengaruh Belanja Modal
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh). Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1 (2).
Darwis,  E.  T.  R.  2009.  Pengaruh  Belanja  Modal  Dan
Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota
Provinsi  Sumatera  Barat  (Studi  Empiris  Pada Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Sumatera  Barat). Universitas Negeri Padan g, 1 (1).
Frelistiyani,  W.  2010.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan Belanja  Modal  sebagai  Variabel  Intervening. Semarang: Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS  Regresi .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan  Daerah (4  ed.).  Jakarta:  Salemba Empat.
Hamzah,  A. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  dan Kemiskinan:  Pendekatan  Analisis  Jalur  (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur  Periode  2001-2006). Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4 (2), 211-228. Indonesia, R. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  1999  Perhitungan  Anggaran Negara . Jakarta
Jaya,  I.  P.  N.  P.  K.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  B.  2014.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Belanja Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi 7 (1). Kurniasih,  L.,  &  Marfiana,  N.  2013.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Hasil Pemeriksaan  Audit  BPK  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.
Dessy  Ari  Permatasari  dan  Sri  Trisnaningsih,  Pengaruh  Kemandirian,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja

## Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Jurnal  Penelitian  Fakultas  Ekonomi  Unsoed, 3 (1), 2-16.
Mahmud,  M.,  Kawung,  G.,  &  Rompas,  W.  2014. Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  di  Provinsi Sulawesi  Utara  Tahun  2007-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14 (2), 1-13.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Matei,  A.,  &  Savulescu,  C.  (2009).  Enchancing  the efficiency of local  government in the  context of reducing the administrative expenditures. University Library of Munich, 1 (1), 1-19.
Nanik, W. 2012. Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota  Malang.
UIN Maliki.
Ningsih,  A.  T.  2010.  Analisis  Faktor  Keuangan  dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Universitas Sebelas Maret. Nugroho,  F.,  &  Rohman,  A.  2012.  Pengaruh  Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan  Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli
Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus  di  Propinsi  Jawa  Tengah). Diponegoro Journal of Accounting, 1 (1).
Otley,  D.  T.  1980.  The  contingency  theory  of management  accounting:  Achievement  and prognosis. Accounting, Organizations and Society, 5 (4), 413-428. Pemda.  2014. Undang-undang  23  Tahun  2014  Nomor 244 . Jakarta PP.  2005. Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  55  Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan . Jakarta PP. 2008. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008 tentang  Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jakarta PP. 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Jakarta Pratama,  F.,  Susanto,  W.  H.,  &  Purwantiningrum,  I.
(2015).  Pembuatan  Gula  Kelapa  dari  Nira Terfermentasi Alami (Kajian Pengaruh Konsentrasi Anti Inversi dan Natrium
Metabisulfit). Jurnal  Pangan  dan  Agroindustri 3 (4), 1272-1282.
Saraswati,  D.,  &  Rioni,  Y.  S.  2019.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Leverage,  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9 (2).
Setyorini,  D.  2013.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (PAD),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah  daerah  Kabupaten  Klaten  Tahun 2002-2010., Skripsi . Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Susilo,  G.  T.  B.,  &  Adi,  P.  H.  2007.  Analisis  Kinerja Keuangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Sebelum  dan  Sesudah  Otonomi  Daerah: Studi  Empiris  di  Propinsi  Jawa  Tengah. Paper presented at the Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , Surabaya. Ulum,  I.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik  :  Sebuah Pengantar (1 ed.). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
UU.  1999. UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta UU.  2004. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah . Jakarta
Wahyuni,  N.  2007.  Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur Kinerja  Pengeloaan  Keuangan  Daerah  Kota Malang. Jurnal El-Muhasaba, 1 (1), 01-2010.