## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468

## Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023
Rahmi Murniwati 1*
1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 27/12/2023 Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara  pria  dan  wanita  untuk membentuk  suatu  rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak  yang  melaksanakannya.  Dalam masyarakat  Indonesia  yang  beragam  banyak  yang  melaksanakan  perkawinan beda  agama  sehingga  perlunya  kepastian  hukum  untuk  melindungi  hak  dan kewajiban  sebagai  warga  negara  yang  melaksanakan  perkawinan.  Dalam polemik ini Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, namun setelah terbitnya SEMA tersebut hal ini tidak mengurangi keinginan masyarakat dalam melaksanakan  perkawinan  beda  agama.  Sehingga  berdasarkan  permasalahan diatas  maka  rumusan  permasalahan  nya  adalah:  1.  Bagaimana  pengaturan perkawinan  beda  agama  di  Indonesia?  2.  Bagaimana  Akibat  Hukum  terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun  2023?    Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Perkawinan diatur dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  jo  Undang-  Undang  No.  16  Tahun 2019  tentang  Perkawinan.  Dalam  UUP,  perkawinan  yang  sah  apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  yaitu  perkawinan  tersebut  harus  dilaksanakan  berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan 2.) Terhadap anak yang lahir dari orang tua  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  setelah  terbitnya  SEMA  No.  2 Tahun  2023  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat  yang  Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga anak tersebut hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  sesuai Pasal 43 ayat (1) UUP.
Diterima, 19/01/2024
Dipublikasi, 25/01/2024
Kata Kunci: Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Anak Luar Kawin

## Abstract
Keywords: Marriage; Marriages of Different Religions; Illegitimate children Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman to build a happy and eternal marriage based on the Almighty God. Marriage is a legal act that  has  legal  consequences  for  the  parties  who  carry  it  out.  In  the  diverse Indonesian  society,  there  are  many  who  carry  out  marriages  of  different religions so that the need for legal certainty to protect the rights and obligations as citizens who carry out marriages. In this polemic, the Supreme Court issued SEMA  No.  2  of  2023  as  a  Guideline  for  Judges  in  Adjudicating  Cases  of Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs, but after the issuance of the SEMA this did not reduce the desire of
the  community  to  carry  out  marriages  of  different  religions.  Based  on  the problems  above,  the  problem  formulations  are:  1.  How  is  the  regulation  of interfaith  marriage  in  Indonesia?  2.  What  are  the  legal  consequences  for children born from interfaith marriages after the enactment of SEMA No. 2 of 2023?  The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing  that  will  be  used  in  this  research  is  qualitative  analysis.  Research results: 1). Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019 concerning  Marriage.  In  the  UUP,  a  marriage  is  valid  if  the  marriage  is  in accordance  with  Article  2  paragraph  (1)  and  paragraph  (2)  of  Law  No.  1  of 1974, namely that the marriage must be carried out based on their respective religions  and  recorded  in  the  marriage  registry.  Furthermore,  the  Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 Guidance for Judges in Adjudicating Cases of Applications  for  Registration  of  Marriages  between  People  of  Different Religions and Beliefs 2.) A child born to parents who enter into a marriage of different  religions  after  the  issuance  of  SEMA  No.  2  of  2023  Guidelines  for Judges  in  Adjudicating  Cases  of  Application  for  Registration  of  Marriages between  People  of  Different  Religions  and  Beliefs  is  invalid  because  the marriage is invalid. So that the child only has a civil relationship with his mother and  his  mother's  family  according  to  Article  43  paragraph  (1)  concerning marriage.

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  hidup  dan  berinteraksi  secara  berkelompok. Dalam  meneruskan  keturunannya  manusia  melaksanakan  suatu  perkawinan.  Perkawinan menrupakan  ikatan  antara  seorang  pria  dan  wanita  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang harmonis dan sah di mata negara. Pengertian perkawinan dapat ditinjau dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
Perkawinan  ialah  ikatan lahir bathin  antara  pria  dan wanita  untuk  membetuk  keluarga yang bahagia dan dilandaskan kepada ketuhanan yang maha esa.
Dalam  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  antara pria  dan  wanita  yang  berlandaskan  ketuhanan  yang  maha  esa  hal  ini  sejalan  dengan  dasar negara  kita  yaitu  Pancasila  sila  pertama.  Perkawinan  dilaksanakan  dengan  landasan  akan ketuhanan,  dilandaskan  pada  agama  dan  keyakinan  akan  Tuhan.  Pengertian  diatas  adalah pengertian  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia  yang  hidup  bermasyarakat.  Wirjono  Prodjodikoro  menjelaskan  bahwa  perkawinan merupakan  kebutuhan  hidup  yang  ada  di  masyarakat,  maka  untuk  perkawinan  dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan. 1 Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi  peraturan  ini  menjadi  dasar  hukum  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  dasar seorang  anak  manusia,  atau  lebih  kepada  perikehidupan  masyarakat  sebagaimana  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sejalan  dengan  definisi  perkawinan  diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan:
1 Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung, Sumur Bandung, hlm. 7.
Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakah ibadah.
Pengertian  perkawinan  dalam  Islam  merupakan mitssaqan  ghalidzan yang  pada prinsipnya  adalah  ungkapan  dari  ikatan  lahir  batin.  Ikatan  yang  dibuat  antara  laki-laki  dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan  semata,  melainkan  perjanjian  yang  lebih  sampai  kepada  dasar  ketuhanan  Yang Maha Esa.
Sejalan  dengan  pengertian  perkawinan,  maka  tujuan  perkawinan  pada  dasarnya  tidak hanya  untuk  melanjutkan  keturunan,  namun  lebih  dari  itu  untuk  membentuk  keluarga  yang kekal,  bahagia,  sakinnah  mawaddah,  dan  warrahmah  dengan  ridho  Tuhan  yang  Maha  Esa. Tujuan  perkawinan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  terdapat  pada  pasal  1  yaitu membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Secara  pengertian,  rumusan  pada  pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.
Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  rahmah.  Bila  diperhatikan  rumusan  mengenai  tujuan  perkawinan  sedikit berbeda  antara  Undang-Undang  Perkawinan  dan  KHI,  tetapi  perbedaan  itu  sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan  perkawinan,  melainkan  lebih  memasukkan  unsur-  unsur  yang  sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan. 2
Dalam  berkehidupan,  masyarakat  Indonesia  yang  beragam  dan  majemuk  mulai  dari sabang hingga merauke, hidup dengan penuh keberagaman suku, etnis, budaya, bahkan agama. Manusia  tidak  bisa  mengontrol  atau  memilih  pendamping  hidupnya  karena  rasa  itu  timbul secara naluriah sehingga maraknya terjadi perkawinan beda agama, bahkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sudah banyak terjadinya perkawinan berbeda Agama.
Pada dasarnya UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat (2) menyatakan:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal tersebut banyak terdapat pro kontra dalam memberi makna mengenai syarat sah nya perkawinan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kalimat “menurut hukum masing-masing  agamanya”  dimaknai  sebagai  mnelakukan  perkawinan  dapat  dilakukan berdasarkan agama masing-masing pihak dan menggabaikan perbedaan agama, namun disisi lain bagi masyarakat menganggap bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan  dianggap  sah  apabila  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  dalam  agama  yang  sama  dan dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan.
2 M. Ridwan Indra, 1994, Hukum Perkawinan Di Indonesia , Jakarta: Haji Masagung, hlm. 1.
Hal ini yang menjadi dilema dan sumber perbedaan persepsi bagi masyarakat Indonesia sehingga  kenyataannya  banyak  masyarakat  Indonesia  melakukan  perkawinan  beda  agama bahkan  dilakukan  di  luar  negeri  dan  mereka  catatkan  perkawinan  tersebut  dengan  landasan Pasal  35  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang berbunyi:
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
Pada Penjelasan Pasal 35 huruf a: Yang  dimaksud  dengan  “Perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan”  adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
Pasal  ini  memberi  ruang  bagi  sebagian  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinan nya pada pencatatan perkawinan sehinga dalam sebagian masyarakat timbul keresahan mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Menanggapi hal ini Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian hukum  normatif disebut  juga penelitian hukum  doktrinal.  Menurut Peter Mahmud  Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normative  dalam  mengkaji  konsep  hukum  perkawinan  secara kompleks dan dikaitkan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama berdasarkan Sema No. 2 tahun 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  hidup  dalam  kelompok.  Dalam keghidupannya, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai tingkatannya seperti pendapat Maslow yaitu:
a. The  physiological  needs (kebutuhan  fisiologis),  jenis  kebutuhan  ini  berhubungan  dengan pemenuhan  kebutuhan  dasar  semua  manusia,  seperti:  makan,  minum,  menghirup  udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
b. The safety needs (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis  telah  terpenuhi  secara  layak,  dan  yang  termasuk  kebutuhan  jenis  ini,  yaitu: kebutuhan  terhadap  perlindungan,  keamanan,  ketertiban,  hukum,  stabilitas,  dan  lain-lain. Kebutuhan  ini  menjadi  kebutuhan  yang  selalu  meningkat  dan  jika  tidak  terpenuhi,  maka
akan  timbul  rasa  cemas  atau  rasa  takut  yang  dapat  menghambat  pemenuhan  kebutuhan lainnya.
c. The belongingness and love needs (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika  seseorang  berusaha  untuk  mencari  dan  mendapatkan  teman,  kekasih,  keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
d. The  esteem  needs (kebutuhan  akan  harga  diri),  yang  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu: lower one, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta higher one kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
e. The  need  for  self-actualization (kebutuhan  terhadap  aktualisasi  diri),  jenis  kebutuhan  ini berkaitan  erat  dengan  keinginan  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  potensi  diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami  interaksi  satu  dengan  yang  lain,  dan  dengan  aktualisasi  diri  seorang  akan menfaatkan faktor potensial secara sempurna. 3
Pada tahapan ketiga menurut Maslow bahwa manusia membutuhkan The belongingness and  love  needs yaitu  kebutuhan  akan  rasa  memiliki  dan  kasih  sayang,  jenis  kebutuhan  ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
Kebutuhan  akan  teman  hidup,  kasih  sayang,  dan  meneruskan  keturunan  ini  dapat dilakukan  dengan  Perkawinan.  Berbicara  mengenai  perkawinan  maka  tidak  akan  lepas  dari hukum  keluarga.  Karena  pada  dasarnya  perkawinan  adalah  bagian  dari  hukum  keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari dari sebuah masyarakat. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan adanya perkawinan.
Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat  tertentu 4 dan  jika  dicermati  pada  dasarnya  perkawinan  merupakan  suatu perjanjian  yang  mengikat  lahir  dan  bathin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia,  dan  harmonis  dilandaskan  pada  ketuhanan  yang maha esa. Setiap masyarakat di Indonesia menjalani kehidupan berlandaskan pada kepercayaan akan  tuhan  termasuk  menjalankan  perkawinan  harus  berlandaskan  kepada  ketuhanan  yang maha esa sesuai agama yang dianut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Dalam hukum Indonesia Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:
(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-  masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
3 Abraham H. Maslow, 1970, Motivation and Personality , Harper & Row Publishers: New York, hlm. 35-47.
4 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung: Sumur, hlm. 7-8.
Dalam konteks ini terjadi perbedaan persepsi oleh masyarakat dalam memaknai syarat sah  perkawinan.  Perkawinan  dapat  dinyatakan  sah  apabila  dilaksanakan  berdasarkan  agama masing-masing  dan  dicatatkan  menurut  peraturan  yang  berlaku.  Pasal  ini  merupakan  suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memaknai syarat sahnya perkawinan. Namun menariknya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi  sebuah  pro  kontra  pada  kalangan  masyarakat,  sebagian  masyarakat  menganggap bahwa  perkawinan  dapat  sah  apabila  dilaksanakan  berdasarkan  agama  masing-masing mempelai  tanpa  mengidahkan  perbedaan  agama,  namun  disisi  lain  masyarakat  yang  pro menganggap  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  dengan  agama  yang  sama  masing-masing mempelai.
Pada kenyataannya, praktek perkawinan beda agama masih sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia.  Hal ini  diawali dengan  adanya Pasal 21  ayat 3  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  “para  pihak  yang  perkawinannya ditolak  berhak  mengajukan permohonan  kepada pengadilan didalam  wilayah mana pegawai pencatat  perkawinan  yang  mengadakan  penolakan  berkedudukan  untuk  memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”
Setiap  orang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  mengawalinya  dengan mendaftarkannya  pada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  di  wilayah  mana  berdomisili,  berkas yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu apakah ada melanggar ketentuan didalam Undang- Undang  Perkawinan  atau  tidak,  dengan  berlandaskan  pada  ketentuan  yang  ada  tentu  saja perkawinan  beda  agama  tidak  dikabulkan  pendaftaranya,  sehingga  para  pihak  yang  ditolak berkasnya, akan memanfaatkan celah atau ruang dengan adanya pasal 21 ayat (3) UUP ini.
Permohonan izin perkawinan beda agama yang masuk ke Pengadilan, akan diperiksa dan dikaji  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  Hakim  juga  akan  melakukan  interpretasi terhadap norma-norma yang ada pada UUP dikarenakan perkawinan beda agama tidak diatur didalamnya  sehingga  permohonan  tersebut  akan  sulit  untuk  dikabulkan,  namun  sejak munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan  bahwa  “perbedaan  agama  dari  calon  suami  istri  tidak  merupakan  larangan perkawinan bagi mereka” menjadi seakan yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan  izin  beda  agama.  Ditambah  lagi  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) membuka kesempatan yang lebar bagi  pasangan  beda  agama,  dimana  Pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk  telah  menyatakan: “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.
Hal ini masih menjadi kegundahan bagi masyarakat karena hal ini akan berkaitan dengan kepastian  hukum  status  perkawinan  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan tersebut.  Masyarakat  Indonesia  menjadikan  hal  ini  sebagai  celah  untuk  melakukan penyeludupan hukum dengan tetap melaksanakan perkawinan beda agama seperti:
1. Seolah-olah  menundukkan  diri  kepada  salah  satu  agama  atau  mengabaikan  agamanya, sehingga tetap melaksanakan perkawinan berdasarkan salah satu agama.
2. Mempelai  melakukan  perkawinan  di  luar  negara  Indonesia  dan  mencatatkan  perkawinan tersebut pada Catatan Sipil.
Untuk  permasalahan  nomor  2,  mempelai  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  di luar Indonesia  dapat  mencatatkan perkawinan mereka kepada pencatatan perkawinan sesuai Pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
Mahkamah Agung sebagai Lembaga pengawal Undang- Undang turut berwenang dalam menjaga ketertiban tersebut dengan menerbitkan SEMA sebagai salah satu produk hukumnya. Jadi dapat dimaknai bahwa peranan SEMA adalah sebagai bidang pengawasan bagi hakim dan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam praktik beracara di Pengadilan. Pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung menetapkan SEMA No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat  yang  Berbeda Agama dan Kepercayaan. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili  permohonan  pencatatan  perkawinan  antar-umat  yang  berbeda  agama  dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan  menurut hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun197 4 tentang Perkawinan.
2) Pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antar-umat  yang berbeda agama dan kepercayaan.

## Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status  anak yang sah, serta hubungan pewarisan.  Timbulnya  akibat  hukum  perkawinan  tersebut  hanya  dapat  diperoleh  apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengaturan  yang  demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita  yang  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  dengan  dipenuhinya  ketentuan  tersebut diatas  maka  perkawinan  tersebut  akan  diakui  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, selanjutnya ada pula ketentuaan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya  disebut  KHI)  dalam  Pasal  4  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya  Pasal  5  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan,  bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini,  Pasal  6  Ayat  (1)  KHI  menyatakan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan
lebih  lanjut  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah sebagai  perkawinan  yang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Dengan  demikian  pencatatan perkawinan  ini  sangat  penting  dalam  rangka  menciptakan  kepastian  hukum  dari  suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.
Selanjutnya dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu  pihak  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  pencatatan  atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.
Perkawinan  menimbulkan  akibat  hukum  salah  satunya  mengenai  status  anak  yang dilahirkan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Perlu dimengerti bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yaitu  perkawinan  tersebut harus  dilaksanakan  berdasarkan  agama  masing-masing  dan  dicatatkan  pada  pencatatan perkawinan.
Sehingga apabila perkawinan tersebut (tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP) tetap dilaksanakan maka anak yang lahir akibat perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut  istilah  yang  dipakai  atau  dikenal  dalam  hukum  perdata  dinamakan natuurlijk  kind (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud di sini merupakan pengertian anak luar nikah dalam  arti  yang  luas. 5 Menurut  J.  Satrio, Anak  luar  nikah  menurut  doktrin  dapat  dibedakan dalam arti luas dan sempit yaitu:
a. Anak luar nikah dalam arti luas, yakni meliputi:
1) Anak Zina
Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dimana  salah  satunya  atau  kedua-duanya  terikat pernikahan dengan orang lain.
2) Anak Sumbang
Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  yang  antara  keduanya  ada  larangan  menurut  undang-undang7 untuk saling menikah.
b. Anak luar nikah dalam arti sempit
Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan  orang  lain  dan  tidak  ada  larangan  untuk  saling  menikahi.  Anak-anak  yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar nikah dalam  arti  sempit  ini  adalah  anak-anak  yang  tidak  sah  selain  anak  zina  maupun  anak sumbang. 6
5 R. Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata Jakarta: Penerbit Intermasa, Hlm.49.
6 J. Satrio, 1992, Hukum Waris Bandung: Penerbit: Alumni, hlm. 107-108.
Selanjutnya,  Pasal  186  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, dalam Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.
Hukum  Islam  mengenal  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah,  seperti  yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa:
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pada  Pasal  53  KHI  menyatakan  bahwa  laki-laki  yang  dapat  menjadi  suami  dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki- laki lain.
Lalu bagaiman dengan anak yang lahir dalam perkawinan beda agama? Setelah lahirnya SEMA  No.  2  Tahun  2023  Mahkamah  Agung  menginstruksikan  kepada  hakim  pengadilan untuk  tidak  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antar-umat  yang  berbeda agama. Apabila calon pengantin beda  agama tetap melaksanakan perkawinan tersebut  maka perkawinan tersebut tidak sah dan melahirkan anak maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar  kawin  yang  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  UUP  sebagai  Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Sehingga dalam hal ini sang anak tersebut tida berhak mewaris dari ayahnya.
Dalam  pembahasan  status  hukum  anak  luar  kawin  ini  sesungguhnya  menimbulkan perbedaan pendapat, apakah anak luar kawin ini dapat disamakan dengan anak zina atau tidak. Untuk menjawab permasalahan diatas, sesungguhnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi putusan dalam menganalisis masalah perbedaan anak luar kawin dan anak zina.
Pada putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari tahun 2012 menguraikan bagaimana tentang status anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada putusan tersebut salah satu amar putusannya adalah: pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  artinya  tidak memiliki kekuatan mengikat dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu walaupun itu dapat dibuktikan.
Maka terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.
Berkaitan dengan Perkawinan, yang ketentuannya diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan juga khususnya bagi agama Islam adanya KHI yang diperkuat dengan Intruksi Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Untuk  itu segala  tindakan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  warga  negara  yang  menyangkut  urusan
perkawinan  harus  tunduk  dan  taat  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  regulasi  yang  ada, dimana  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara,  maka dalam menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pemenuhan  hak dan kewajiban yang sudah diatur  tersebut,  Mahkamah  Agung  sebagai  Lembaga  pengawal  Undang-  undang  turut berwenang dalam menjaga ketertiban tersebut dengan menerbitkan SEMA sebagai salah satu produk  hukumnya.  Jadi  dapat  dimaknai  bahwa  peranan  SEMA  adalah  sebagai  bidang pengawasan  bagi  hakim  dan  juga  menjadi  pedoman  bagi  hakim  dalam  praktik  beracara  di Pengadilan.

## KESIMPULAN
Perkawinan  diatur  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang kemudian  direvisi  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  juga  khususnya  bagi  agama Islam  adanya  KHI  yang  diperkuat  dengan  Intruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  UUP  perkawinan  yang  sah  apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  yaitu  perkawinan  tersebut  harus  dilaksanakan  berdasarkan  agama  masing-masing  dan dicatatkan  pada  pencatatan  perkawinan.  Terkait  perkawinan  beda  agama  masyarakat menggunakan celah pada Pasal ini dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400  K/Pdt/1986  tanggal  20  Januari  1989  yang  menyatakan  bahwa  “perbedaan  agama  dari calon  suami  istri  tidak  merupakan  larangan  perkawinan  bagi  mereka”  menjadi  seakan yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama. Ditambah lagi  dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Adminitrasi Kependudukan  (Adminduk),  sehingga  masyarakat  yang melakukan perkawinan  beda  agama melakukan permohonan penetapan perkawinan pada pengadilan negeri.
Terhadap anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan beda agama setelah terbitnya  SEMA  No.  2  Tahun  2023  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar-Umat  yang  Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UUP.

## DAFTAR PUSTAKA
H. Maslow. Abraham. (1970). Motivation and Personality . Harper & Row Publishers Indra. M. Ridwan. (1994). Hukum Perkawinan Di Indonesia . Haji Masagung Prodjodikoro. Wirjono (1974). Hukum Perkawinan Indonesia . Sumur Prodjodikoro. Wirjono (1981). Hukum Perkawinan di Indonesia .Sumur Satrio. J. (1992). Hukum Waris . Alumni Subekti. R. (1985). Pokok-pokok Hukum Perdata . Penerbit Intermasa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan