Vol. 8 No. 2 April 2022 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum
Rifa Nabilah 1 , Stevany Afrizal 2 , Febrian Alwan Bahrudin 3
1 Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Banten
2 Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Banten
3 Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten
E-mail : nabilahrifa@gmail.com

## ABSTRAK
Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai “kebiasaan” di  masyarakat Maja. Bahkan pada masyarakat desa yang memiliki solidaritas kuat, politik uang dianggap memiliki peran kuat untuk  mengikat  suara  masyarakat  dalam  kontestasi  politik.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  terhadap  fenomena  politik  uang.  di  Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maja memiliki persepsi berbeda dengan norma  hukum  dalam  memandang  politik  uang.  Masyarakat  menganggap  bahwa  politik  uang adalah  bentuk  terimakasih  atas  suara  yang  akan  diberikan  dan  pendekatan  kepada  masyarakat. Dalam  teori  tindakan  sosial,  Weber  memperkenalkan  konsep  pendekatan verstehen untuk memahami  makna  tindakan  seseorang.  Dalam  hal  ini  masyarakat  Maja  membangun  persepsi dan  keputusan  tindakan  didasarkan  pada penglihatannya  terhadap  orang  sekitar  dan  figur  yang diteladani.
Kata kunci : Persepsi, Masyarakat Desa, Politik Uang, Pemilihan Umum

## ABSTRACT
Money  politics  is  now  considered  a  "custom"  in  the  Maja  community.  Even  in  rural communities  who  have  strong  solidarity,  money  politics  is  considered to  have  a  strong  role  to bind  people's  voices  in  political  contestation.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how the  public's  perception  of  the  phenomenon  of  money  politics.  in  Maja  Village,  Maja  District, Lebak  Regency. The  research  method  used  is  qualitative.  The  results  of  the  study  indicate  that the  people  of  Maja  Village  have  different  perceptions  from  legal  norms  in  viewing  money politics.  The  community  considers  that  money  politics  is  a  form  of  gratitude  for  the  votes  that will be given and an approach to the community. In social action theory, Weber introduced the concept of a verstehen approach to understanding the meaning of one's actions. In this case, the
Maja people build perceptions and action decisions based on their vision of the people around them and the figures they emulate.
Keywords : Perception, Village Community, Money Politics, General Election

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang menganut  sistem  demokrasi  menetapkan sistem  pemilihan  pemimpin  negaranya melalui pemilihan umum (pemilu).
Pemilihan  umum  merupakan  ciri  khas negara  demokrasi  yang  bertujuan  untuk menyatakan  kedaulatan  rakyat  terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat  dalam  pemilu  merupakan  hal yang  sangat  penting  karena  tujuan demokrasi  adalah  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Dengan begini masyarakat dapat menentukan  sendiri  siapa  yang  berhak menjalankan  dan  memimpin  negaranya (Nuraeni,  2013).  Bagi  negara  demokrasi, pemilu menjadi mekanisme dan prasyarat yang  utama.  Demokrasi  dianggap  sia-sia jika  tidak  menghadirkan  pemilu  di dalamnya.  Dalam  gagasan  demokrasi, kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat, namun jalannya roda pemerintahan  akan  tetap  dilaksanakan oleh  wakil  rakyat  yang  telah  dipilih  oleh rakyat (Gaffar, 2013).
Secara  umum,  sistem  demokrasi yang  esensinya  memberikan  kebebasan hak  pilih  bagi  rakyat  dapat  memberikan dampak  kebahagiaan  untuk  rakyat  jika pelaksanaannya  berjalan  dengan  adil. Rakyat akan merasakan nilai-nilai keragaman,  toleransi,  penghargaan,  dan kebersamaan dalam pelaksanaan
demokrasi.  Namun  jika  pada  akhirnya demokrasi           hanya
memberikan keuntungan  pada  pihak  tertentu  dan
menyisakan  kesengsaraan  bagi  rakyat, maka pelaksanaan demokrasi itu dianggap  gagal  dan  salah  arah  (Abbas, 2020). Untuk mencegah berbagai kecurangan,  dalam  pelaksanaan  pemilu diperlukan  pengelolaan  dan  pengawasan agar  pemilu  terlaksana  secara  sistematis, jujur  dan  adil.  Pengelolaan  sistematika pemilu  dipegang  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  dan  diawasi  oleh  Badan
Pengawas
Pemilihan
Umum
(BAWASLU).
Meskipun  sudah  ada  lembaga yang berperan untuk mengawasi jalannya pemilu,  namun  pada  praktiknya  masih ditemukan  kecurangan  dalam  pemilu, salah  satunya  fenomena  “serangan  fajar” atau  politik  uang.  Politik  uang  diartikan sebagai  praktik  jual  beli  suara  dalam kontestasi  politik  dengan  memberikan imbalan  tertentu  kepada  masa  individu atau  kelompok  (voters)  (Hudri,  2020). Praktik  politik  uang  rentan  terjadi  bukan hanya  di  ruang  lingkup  yang  luas  seperti pemilihan eksekutif dan  legislatif, namun rentan  pula  di  lingkup  kecil  seperti  pada pemilihan kepala desa.
Dalam  norma  hukum,  praktik politik uang tidak dibenarkan karena akan mengganggu  prinsip  demokrasi.  Secara tegas  dalam  pelaksanaan  pemilu,  politik uang  telah  dilarang  sebagaimana  Pasal 515  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  yang  berbunyi:  “Setiap  orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara  menjanjikan atau
memberikan  uang  atau  materi  lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih Peserta Pemilu tertentu atau
menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara tertentu  sehingga  surat  suaranya  tidak sah,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah)”.
Meskipun  dilarang  oleh  hukum, secara  non  etis  masyarakat  memiliki berbagai persepsi tersendiri terkait praktik  politik  uang  ini.  Peneliti  memilih masyarakat  di  Desa  Maja,  Kecamatan Maja,  Kabupaten  Lebak  sebagai  subjek penelitian.  Politik  uang  saat  ini  sudah dianggap sebagai “kebiasaan” di
masyarakat umum. Bahkan pada
masyarakat desa yang memiliki
solidaritas  kuat,  politik  uang  dianggap memiliki  peran  kuat  untuk  mengikat suara masyarakat dalam kontestasi politik (Putri, 2020). Begitupun pada masyarakat Maja, mereka menganggap bahwa politik uang  menjadi  rezeki  yang  tidak  terduga dan dapat membantu masyarakat memenuhi  kebutuhannya.  Ada  yang membelanjakannya untuk membeli kebutuhan  rumah  tangga,  makanan,  dan ada  yang  sekedar  untuk  bersenang- senang. Perilaku masyarakat ini menjadikan  suasana  ramai  di  Desa  Maja saat  periode  pemilu.  Bahkan  para pedagang  di  pasar  dan  pedangang  kaki lima di pinggir  jalan  merasa diuntungkan karena  pembelian  barang  dagangannya meningkat.
Masyarakat  menyambut  politik uang  ini dengan senang  hati terlepas dari benar  atau  tidaknya  praktik  ini  secara norma,  namun  mereka  berpikir  secara
realistis  bahwa  hal  ini  sudah  menjadi  hal yang  lumrah  terjadi  di  masyarakat  dan tidak  dianggap  menguntungkan  bagi masyarakat.  Masyarakat  Maja  memiliki persepsi  bahwa  calon  pejabat  yang memiliki loyalitas tinggi terhadap rakyatnya  dalam  bentuk  apapun  itu, misalnya  mau  menyapa  masyarakat, gotong  royong,  peduli,  dan  memberikan bantuan  dianggap  lebih  cocok  menjadi pemimpin dibandingkan yang menampakkan  kepentingan  pribadi  atau politiknya  saja  tanpa  peduli  rakyatnya. Maka  dari  persepsi  inilah  masyarakat menganggap  politik  uang  adalah  salah satu  wujud  loyalitas  yang  ditunjukkan calon  pejabat  kepada  rakyatnya  dan diluar  norma  hukum  ini  dianggap  bukan sesuatu yang salah bagi sebagian masyarakat. Dalam sistem masyarakat kapitalis, bahkan uang dapat  membangun sebuah  kharisma  calon  pejabat  dan mempengaruhi  hak  pilih  masyarakat (Rosyad, 2021). Di desa Maja ditemukan pula  bahwa  calon  pejabat  berusaha membangun kharismanya dengan menunjukkan loyalitas lewat politik uang. Melalui  politik  uang,  masyarakat  akan membentuk  kelompok  pendukung  dan kelompok  ini  akan  terus  meluas  karena masyarakat  desa  masih  erat  dengan solidaritas mekaniknya.
Memberikan  gambaran  mengenai penelitian  yang  akan  dilakukan,  peneliti mengacu pada kajian penelitian terdahulu.  Beberapa  diantaranya  yaitu yang  pertama  pada  penelitian  dengan judul “Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan  Kepala  Desa  Sumberingin Kidul  Tahun  2019”  oleh  Fathur  Rozy dkk, tahun 2019,  Universitas  Negeri
Surabaya.  Penelitian  ini  mengunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian  yang  diperoleh  yaitu  praktik politik  uang  di  Desa  Sumberingin  Kidul menunjukkan rendahnya kesadaran kontestasi  politik  yang  sehat  di  dalam tubuh masyarakat. Pada  penelitian  kedua  dengan judul “Money Politics Dalam Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  Di
Kota  Pariaman”  oleh  Eka  Vidya  Putra, tahun  2017,  Universitas  Negeri  Padang. Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  yang diperoleh  yaitu  money  politics  dilakukan hampir  oleh  semua  calon legislatif. Politik  uang  dilakukan  dalam  berbagai bentuk, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi,  bantuan  infrastruktur,  dan sebagainya.
Pada  penelitian  ketiga  dengan judul  “Fenomena  Politik  Uang  (Money Politic)  Pada  Pemilihan  Calon  Anggota Legislatif  Di  Desa  Sandik  Kecamatan Batu  Layar  Kabupaten  Lombok  Barat” oleh  Lina  Ulfa  Fitriani,  L  Wiresapta Karyadi,  Dwi  Setiawan  Chaniago,  tahun 2019, Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu  (1) Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  politik uang  di  masyarakat  adalah  pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan
masyarakat,  dan  lemahnya  pengawasan yang  dilakukan.  (2)  Ada  2  proses terjadinya  politik  uang,  yaitu  dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik  tertentu  serta  dilakukan  secara tidak  langsung  melalui  perantara  orang lain dalam memberikan dan
mendistribusikan  politik  uang  tersebut.
(3)  Dampak  yang  ditimbulkan  dari praktek  politik  uang  dapat  merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya bagi masyarakat hingga pemerintah,  sehingga  membawa  dampak negatif yang bersifat jangka panjang.
Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah  fokus  penelitiannya.  Secara  lebih lanjut  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fenomena  politik  uang  dalam  pemilu  dan menganalisisnya secara sosiologis. Kegunaan  penelitian  ini  adalah  untuk memperlihatkan  kepada  pembaca  bahwa ilmu  sosiologi  dapat  memandang  suatu fenomena  secara  non  etis.  Artinya meskipun  secara  norma  hukum  politik uang ini dilarang, namun secara realita di masyarakat  politik  uang  belum  tentu salah karena masyarakat memiliki persepsi  beragam  yang  dapat  membuka sudut pandang lain.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Rivai  dan  Mulyadi (2013)  dalam  persepsi  adalah  suatu proses  pengorganisasian  dan  penafsiran oleh  individu  untuk  memaknai  kesan- kesan yang ditangkap oleh indera mereka terhadap lingkungannya (Sutrisman,
2019:76). Thoha (2014) juga mengatakan bahwa  kunci  untuk  memahami  persepsi adalah  mengenali  bahwa  persepsi  berisi penafsiran  yang  unik,  bukan  penilaian tentang  kebenaran  terhadap  suatu  situasi (Sutrisman,  2019:76).  Persepsi  tidak berusaha untuk mencari kebenaran dalam sebuah situasi, melainkan konsep persepsi  ini  hanya  memberikan
penafsiran unik yang dimiliki setiap sudut pandang individu.
Paul  B.  Horton  dan  Chester  L. Hunt  sebagai  ahli  sosiologi  mengartikan masyarakat  sebagai  kumpulan  manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok  tersebut  (Nurmansyah,  2019: 46).  Dijelaskan  oleh  Mac  Iver  dan Charles  bahwa  unsur-unsur  perasaan dalam  masyarakat  antara  lain  adalah seperasaan,  sepenanggungan  dan  saling memerlukan (Soekanto, 2007: 22).
Secara umum politik uang diartikan  sebagai  sebuah  cara  untuk mempengaruhi  perilaku  orang  melalui pemberian  imbalan  tertentu.  Ada  yang mengartikan politik uang sebagai tindakan  jual  beli  suara  pada  sebuah proses politik dan kekuasaan.
Pemahaman politik uang sebagai tindakan  membagi-bagikan  uang  oleh publik dipahami sebagai praktik pemberian  uang  kepada  masa  (voters) secara  berkelompok  untuk  keuntungan politis. Politik uang sebagai suatu bentuk pemberian  menyuap  kepada  seseorang bertujuan agar orang yang dituju menjatuhkan  pilihan  pada  calon  yang disepakati.  Politik  uang  sebagai  cara instan untuk mencapai kekuasaan biasanya  digunakan  oleh  perorangan ataupun  kelompok  untuk  mendapatkan kursi  jabatan  menjadi  anggota  legislatif maupun  menjadi  kepala  daerah-wakil kepala  daerah  melalui  perebutan  suara dalam  pemilihan  umum  (Sugiharto, 2021:17).
Menarik  dukungan  masyarakat, para  calon  pejabat  melakukan  berbagai cara dalam  berkampanye  yaitu sosialisasi diri  kepada  masyarakat, memasang poster,  membagi-bagikan  uang  sembako, bahkan memberikan janji untuk membangun  fasilitas  umum  di  bidang kesehatan, pendidikan, ibadah dan sebagainya.  Politik  uang  bisa  juga dilakukan  dengan  pemberian  barang misalnya  sembako berupa:  beras,  minyak goreng,  teh,  maupun  mie  instan,  serta alat-alat perlengkapan ibadah dan sebagainya. Politik uang biasanya dilakukan  oleh  simpatisan,  kader,  atau bahkan  pengurus  partai  politik  pada  saat sosialisasi  kampanye  atau  pada  pagi  hari menjelang  pelaksanaan  pemilihan  umum (Sugiharto, 2021:19).
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  yang  dimuat  dalam pasal  1  ayat  1,  didefinisikan  bahwa Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Pemilu  juga  diartikan  sebagai  sebuah bentuk  ekspresi  dari  masyarakat  sebagai pemilih  untuk  menentukan  pemilihan politiknya  melalui  pemberian  suara  yang akan  ditransformasikan  menjadi  kursi  di parlemen atau pejabat politik (Sihabuddin, 2019:15).
Landasan  teori  yang  digunakan untuk  menganalisis  persepsi  masyarakat terhadap  politik  uang  ini  menggunakan teori  tindakan sosial  Max Weber. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan  individu  yang  memiliki  makna subjektif  bagi  dirinya  dan  memiliki keterkaitan  dengan  orang  lain.  Weber mengartikan  bahwa  tindakan  sosial  tidak selalu  bersifat  rasional  tetapi  terdapat berbagai  tindakan  nonrasional  yang dilakukan  oleh  orang,  termasuk  dalam tindakan  orang  dalam  kaitannya  dengan berbagai  aspek  dari  kehidupan,  seperti politik,  sosial,  dan  ekonomi  (Damsar, 2015:116).
Weber  memerhatikan  tindakan yang  dilakukan  atas  proses  pemikiran. Tindakan  dapat  terjadi  jika  individu
meletakkan makna-makna subjektif dalam  tindakan  mereka.  Bagi  Weber, analisis  sosiologis  mencakup  penafsiran tindakan  dari  segi  makna  subjektifnya. Weber  mengatakan  bahwa  para  sosiolog mempunyai peluang yang jauh lebih baik untuk memahami tindakan secara rasional daripada memahami tindakan yang didominasi  oleh  perasaan  atau  tradisi. (Ritzer, 2012:216).
Ada  4  jenis  tindakan  menurut Weber,  yaitu:  1)  Tindakan  rasionalitas alat-tujuan  adalah  sebuah  tindakan  yang ditentukan  melalui  pengharapan  perilaku seseorang  di  dalam  lingkungan  dan pengharapan tersebut menjadi alat tercapainya  tujuan  sang  aktor  yang diperhitungkan secara rasional; 2)
Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan  akan  adanya  nilai  tersendiri di  dalam  masyarakat.  Bentuknya  dapat berupa perilaku  yang etis, estetis, atau
religius;  3)  Tindakan  afektual  adalah tindakan  yang  ditentukan  oleh  keadaan emosional  aktor;  4)  Tindakan  tradisional adalah  suatu  tindakan  yang  ditentukan oleh  cara  berperilaku  sang  aktor  yang sudah lazim.

## Kerangka Pemikiran
Memahami alur pikir dari penelitian,  berikut  kerangka  pemikiran dari penelitian ini:
Sumber: data pribadi (2022)

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang tinggal  di  Desa  Maja,  Kecamatan  Maja, Kabupaten  Lebak.  Peneliti  menggunakan metode  kualitatif  untuk  memberikan makna  yang  jelas  mengenai  persepsi masyarakat  di  Desa  Maja  terkait  politik
Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilu
Tindakan Sosial Max Weber (Rasionalitas Alat-Tujuan,
Rasionalitas Nilai, Afektual,
Tradisional) Politik Uang Pemilihan Umum (Presiden, Legislatif, Kepala Daerah, Kepala Desa) Sistem Demokrasi
uang.  Pendekatan  ini  prinsipnya  untuk memahami  perilaku  dan  pandangan subjek  yang  diteliti  secara  mendalam melalui  wawancara  dan  pengamatan subjek  secara  langsung.  Hasil  penelitian ini diuraikan secara deskriptif berdasarkan data dari informan.
Dalam  buku  Sugiono  (2019:18), dinyatakan  bahwa  metode  kualitatif digunakan  untuk mendapatkan  data mendalam  yang  memiliki  makna.  Makna disini  diartikan  sebagai  data  yang memiliki  nilai  sebenarnya,  yaitu  dibalik data yang tampak. Oleh karena  itu dalam penelitian  kualitatif  tidak  menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan  pada  makna  yang  diberikan oleh subjek.
Selanjutnya  teknik  pengumpulan
data yang digunakan antara lain observasi,  wawancara  dan  studi  literatur. Observasi  yang  dilakukan  menggunakan opsi  non  partisipan  yaitu  peneliti  hanya sebagai  observer  dari  objek  yang  diteliti. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya  adalah  wawancara.  Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik  wawancara  terbuka,  hal  tersebut agar  peneliti  dapat  menggali  informasi yang mendalam mengenai persepsi masyarakat dari politik uang  masyakat di Desa Maja. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan  literatur  seperti buku, jurnal  ilmiah,  dan  penelitian  terdahulu untuk mengkorelasikan data yang diperoleh  di  lapangan  dengan  teori-teori sosiologi yang relevan.
Sebagai instrumen  penelitian,  peneliti  mendalami teori-teori  terkait  terlebih  dahulu  untuk dapat  bertanya,  menganalisis,  dan
mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti agar  menjadi  lebih  terarah  dan  bermakna (Sugiyono, 2019:17).
Langkah  yang  terakhir  adalah menganalisis  data,  peneliti  menggunakan teknik  analisis  data  Miles  &  Huberman (dalam Sugiyono, 2019:322) meliputi : 1)
Pengumpulan  Data,  2)  Reduksi  data,  3) Penyajian Data, 4) Penarikan Kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang
Berdasarkan hasil wawancara dari 4  informan  di  Desa  Maja,  terdapat berbagai macam persepsi yang diutarakan informan terkait politik uang ini.
Menurut  hasil  wawancara  ke  4 informan, politik uang saat pemilu  masih terjadi  di  masyarakat  Maja.  Jenis  politik uang yang pernah diterima oleh masyarakat  maja  yaitu  saat  pemilu presiden, anggota legislatif, kepala daerah, dan kepala desa.
Saat  peneliti  bertanya  mengenai persepsi  informan  terkait kehadiran politik  uang  ini,  MZ  memandang  bahwa selama calon pemimpin ini tidak memaksa dan mengancam dalam menggunakan  hak  suara,  politik  uang bukanlah  kesalahan  melainkan  bentuk terimakasih kepada masyarakat. Ia menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:
“ kalo  saya  sih  melihat  sesuatu  secara positif  dari  politik  uang  ini Neng, memang  sih  awalnya  para  calon  pejabat memberi  kami  masyarakat  uang  untuk mencari  simpati,  tapi  kami  juga  merasa dihargai  atas  waktu  dan  tenaga  yang kami  luangkan  berangkat  ke  TPS
(Tempat Pemungutan Suara) untuk memilih  mereka.  Kalo  saya  sih  asal  si calon  ga  maksa  atau  ngancam  ya  santai aja  mandang  politik  uang,  malahan makasih  udah  inget  masyarakat  trus ngasih  rezeki  dadakan  buat  jajan,  pasti kita antusias dong nyambutnya ” -MZ.
Selanjutnya  informan  YR  juga sejalan  dengan  pendapat  MZ,  YR menanggapi bahwa:
“ secara  hukum  iya  politik  uang  dilarang karena  rentan  mempengaruhi  suara masyarakat,  tapi  kan  masyarakat  juga dapat  menilai  calon  yang  pantas  untuk dipilih. Kita-kita ini punya naluri, jadi ga perlu  takut,  hak  suara  ga  akan  bisa dipaksa  kok  Neng.  Justru  melalui  politk uang masyarakat bisa ngeliat mana calon pejabat  yang  murah  hati  dan  perhatian sama rakyatnya, mana yang acuh aja tuh ga  peduli.  Kalo  yang  modelan  kaya  gini gimana  bisa  peduli  sama  kita  pas  udah kepilih ”-YR
Dari  dua  pandangan  informan, politik  uang  justru  dianggap  sebagai bentuk  aksi  sosial  atau  kepedulian ekonomi  yang realistis dari calon pejabat terutama  untuk  kalangan  menengah  ke bawah.  Masyarakat  jelas menerima politik  uang  ini  dengan  antusias  karena dianggap sebagai bentuk rezeki tambahan.  Masyarakat  merasa  terbantu dengan  pemberian  politik  uang  karena uang  tersebut  dapat  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Lalu saat peneliti bertanya mengenai persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin  yang tidak  melakukan politik uang, HM memberikan respon: “ Neng, zaman sekarang mah udah ga ada calon  yang   mau  menang  tapi  ga
ngeluarin  duit,  ga  bakal  menang  yang gitu mah ”-HM. Bahkan MI selanjutnya menyatakan bahwa calon pemimpin yang tidak  memberikan  apapun  ke  masyarakat saat  masa  kampanye  adalah  calon pemimpin yang pelit. Karena ia berpandangan bahwa:
“ eleh calon yang ga ngasih apa apa mah pelit,  udah  keliatan  dari  awal.  Atuh  gini aja sih Neng, kalo pas kampanye sebelum jadi  pejabat  aja  udah  pelit  gimana  kalo kepilih  nanti,  ga  akan  dilirik  tuh masyarakat lagi susah juga ”.-MI
MZ  juga  menanggapi  bahwa politik uang merupakan salah satu bentuk pendekatan calon pejabat kepada masyarakat  agar  ia  memiliki  citra  yang baik  dan  murah  hati,  ia  memandang bahwa :
“ kalo  ga  ada  upaya  pendekatan  dari calon  pejabat  ke  masyarakat,  berarti calon  itu  ga  mampu  ngambil  hati masyarakat dan ga ada usaha lebih untuk berkompetisi.  Karena  kalo  mau  meraih sesuatu  orang  kan  harus  berjuang, barulah  nanti  masyarakat  yang  lihat sejauh  mana  bentuk  usaha  para  calon untuk menunjukkan kepedulian ke masyarakat,  masyarakat  mah  realistis  ya pasti  nilai  dari  yang  loyal  sama memberikan dampak ekonomi dulu  aja ”.- MZ
Hasil  jawaban  informan,  peneliti melihat justru terdapat persepsi masyarakat  yang  tidak  sejalan  dengan hukum.  Jika  hukum  menganggap  bahwa calon  pemimpin  yang  ideal  adalah  yang bersih dari politik uang, namun masyarakat  menganggap  bahwa  calon pemimpin yang tidak memberikan manfaat  langsung kepada  masyarakat
baik dalam  bentuk uang, barang,  fasilitas bangunan,  dan  sebagainya  maka  ia dianggap  sebagai  calon  pemimpin  yang tidak  peduli  dan  tidak  sesuai  dengan kriteria  pemimpin  ideal  masyarakat  di Desa Maja.
Bukan     hanya  dari  keinginan mendapatkan uangnya  saja,  sebenarnya cara  calon  pemimpin  ini  menyampaikan maksud dan tujuannya  melakukan politik uang  kepada  masyarakat  juga  menjadi salah  satu  penilaian  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara YR: “ ya  kalo  diliat-liat  dari  berbagai  calon, saya  lebih  senang  ketika  calon  yang mendatangi   saya secara langsung, melakukan  pendekatan  emosional,  dan mengutarakan  tujuannya  dengan  sopan. Calon    ini    dilihat lebih    beretika dibandingkan       calon     yang     hanya menitipkan uangnya saja ke tim sukses tanpa  ada  omongan   baik-baik   buat ngejelasin tujuannya apa ”.-YR
Dari  hasil  wawancara  kepada seluruh  informan,  bentuk  politik  uang dalam pemilu yang pernah mereka terima selama menjadi masyarakat di Desa Maja berupa  uang,  sembako,  makan  gratis, baju,  fasilitas  publik  (masjid,  mushola, perbaikan jalan, gedung serba guna). Dari semua  bentuk  tersebut,  bentuk  uang  lah yang paling umum diterima masyarakat.
Ketika peneliti bertanya
digunakan  untuk  apa  hasil  dari  politik uang  yang  diterima  masyarakat,  MZ
menjelaskan:
“ Neng  disini  mah  seru  kalo  lagi  pemilu suka  pada  rame  di  pasar  barang  pada abis,  di  jajanan  perumahan  Citra,  di Alfa, sama itu sekarang lagi pada seneng naik  mobil  odong-odong.  Ada  juga  yang beli  baju, sembako, beli  daging,
perabotan  rumah,  makanan,  jajanan, pokoknya banyak lah beda-beda. Biasalah  orang  desa  gimana  sih  kalo punya  uang  seneng  langsung  dihabisin aja.  Bermanfaat  banget  Neng  ini  buat kebutuhan kita” .-YR MI juga menambahkan
pernyataan dari YR:
“ Iya  seru  Neng  disini  mah,  apalagi  kalo nanti misal ada calon yang menang, pasti pendukung-pendukungnya di traktir makan-makan  atau  ngeliwet  gitu  lah rame. ”-MI
Dari  hasil  wawancara  kedua informan,  peneliti  menemukan  bahwa masyarakat  Desa  Maja  memanfaatkan hasil  politik  uang  ini  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Para  pedangang juga  mendapatkan  keuntungan  lebih banyak saat momen pemilu ini.

## Hubungan  Sosial  Yang  Terbentuk Akibat Politik Uang
Peneliti  mewawancarai  MZ  yang saat  Pilkades  pernah  menjadi  koalisi salah  satu  calon  kepala  desa.  Ketika peneliti  bertanya  mengenai  siapa  saja koalisi  yang  terlibat  saat  pemilu,  baik  itu Pilkades atau yang lainnya, ia menjelaskan:
“ Biasanya  koalisi  dari  calon-calon  ini dari  keluarga  sama  kerabat  dulu,  terus ngedeketin  kyai  biasanya  atau  tokoh masyarakat,  tetep  aja  ngedeketin  yang gitu juga pake uang bukan ke masyarakat doang”.- MZ
Lalu  peneliti  bertanya  mengenai sumber dana para calon, MZ menjelaskan kembali:
“Sumbernya  yang  utama  dari  dana pribadi  kalo  kades,  terus  kerabat  paling. Kalo  DPR  ya  dari  partai  atau  ga  nyari
sponsor  pengusaha  tar  bales  budinya pake proyek”. -MZ Menyimpulkan dari hasil wawancara informan dan analisis peneliti,  politik  uang  dapat  membentuk hubungan-hubungan sosial antar
masyarakat  Maja.  Saat  calon  pemimpin ini  akan  mencalonkan  diri  dalam  pemilu, ia memperkuat hubungan dengan
keluarga  dan  kerabat  dekat.  Kemudian  ia membangun  relasi  dengan  pihak-pihak yang  memiliki  peranan  dan  status  untuk memperluas  koalisinya.  Pihak  yang memiliki peranan dan status disini seperti tokoh  masyarakat,  kyai,  dan  pemilik modal untuk memperbanyak dukungannya.  Lalu  untuk  mengikat masyarakat lainnya (terutama masyarakat menengah ke bawah) para calon pemimpin  ini  menggunakan  politik  uang untuk mencari simpati masyarakat. Solidaritas mekanik dan solidaritas  organik  terbangun  disini. Solidaritas
mekanik terbangun
berdasarkan  kesadaran  kolektif  yang ditunjukkan  oleh  keluarga  dan  kerabat. Biasanya keluarga dan kerabat dekat  ikut mendukung dengan menyumbangkan sejumlah  uang  dan  ikut  mempromosikan calon  pemimpin  yang  terkait  sebagai bentuk  solidaritas  tersebut.  Lalu  untuk solidaritas organik yang yang berdasarkan  pada  keterikatan  hubungan kerja  yang  nantinya  saling  memberikan asas  manfaat  terjalin  dengan  tokoh masyarakat,  kyai,  dan  pemilik  modal. Tokoh  masyarakat  dan  kyai  memiliki pengaruh  besar dalam  masyarakat karena suara mereka lebih  didengar  oleh
masyarakat Desa Maja sehingga
berpeluang  besar  untuk  memperbanyak suara.  Dan  untuk  pemilik  modal,
biasanya  ia  berperan  sebagai  pemodal dalam masa kampanye yang nantinya jika calon  pemimpin ini menang  akan memberikan asas manfaat berupa hubungan kerjasama proyek dan sejenisnya kepada para pemilik modal ini.

## Analisis Teori Tindakan Sosial Max
Weber Peneliti menganalisis hasil penelitian  menggunakan  teori  Tindakan Sosial  yang  dicetuskan  oleh  Max  Weber. Weber  memusatkan  perhatiannya  pada teori  tindakan  sosial  yang  berorientasi pada  tujuan  dan  motivasi  pelaku.  Hal  ini sejalan  dengan  topik  penelitian  ini mengenai  persepsi  masyarakat  terhadap politik  uang.  Weber  berpendapat  bahwa untuk bisa  membandingkan struktur pada masyarakat  yang  beragam,  maka  perlu dipahami  alasan  masyarakat  tersebut bertindak, latar belakang yang mempengaruhi  karakter  mereka,  dan perlunya  pemahaman  tindakan  pelaku yang  hidup  pada  masa  kini.  Namun  kita harus  dapat  memahami  bahwa  tidak mungkin menggeneralisir semua masyarakat  atau  semua  struktur  sosial karena  setiap  orang  punya  alasannya tersendiri dalam bertindak (Jones 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  di dapatkan bahwa alasan masyarakat menerima  politik  uang  adalah  karena adanya  kebutuhan  ekonomi,  pendekatan emosional  dari  calon  pemimpin  yang dapat diterima masyarakat, adanya solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan politik  uang  yang  mengakar  setiap  ada kontestasi  politik  dalam  pemilu.  Namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Weber bahwa  setiap  masyarakat  tidak  dapat digeneralisir,  persepsi  yang  ada  dalam
hasil  penelitian  ini  hanya  berlaku  pada realitas  di  masyarakat  Maja,  belum  tentu masyarakat  lain  memiliki  persepsi  yang sama.
Lebih  lanjut  Weber  mengatakan bahwa  pada  hakikatnya  setiap  individu dalam  masyarakat  merupakan  aktor  yang kreatif  dan  realitas  sosial  tidak  menjadi alat yang statis daripada fakta sosial yang memaksa  (Wirawan,  2012).  Artinya dalam  praktik  politik  uang  ini  tindakan dan  respon  masyarakat  dapat  berbeda- beda  terlepas  dari  bagaimana  norma, nilai, atau kebiasaan yang umum dimasyarakat.  Setiap  individu  memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pandangan  dan  sikapnya.  Sebagaimana yang  terjadi pada  informan MZ bahwa  ia memiliki  pandangan  yang  tidak  sejalan dengan  hukum  mengenai  makna  politik uang  ini  sehingga  dari  perbedaan  makna tersebut  MZ  akan  lebih  mengikuti pemaknaannya untuk
menentukan tindakan yang ia lakukan.
Weber  memperkenalkan  konsep pendekatan verstehen untuk  memahami makna  tindakan  seseorang.  Seseorang bertindak  bukan  hanya berdasarkan keinginannya, namun ia juga menempatkan  diri  dalam  lingkungan berfikir dan perilaku orang lain (Wirawan,  2012).  Di  masyarakat  Maja tokoh masyarakat dan kyai yang dijadikan  figur  oleh  masyarakat  dalam menentukan  pandangan  dan  tindakan.
Sebagian masyarakat Maja sedikit banyaknya menentukan pilihan berdasarkan  figur  yang  diikutinya.  Maka tidak  sedikit  dari  calon  pemimpin  yang membangun relasi dengan tokoh masyarakat dan kyai  untuk menjadikan
mereka  perantara  dalam  menyampaikan tujuannya kepada masyarakat.
Dari  empat  tindakan  sosial  yang dikemukakan  Weber,  terdapat  tiga  jenis tindakan yang ditemukan dalam penelitian. Pertama , tindakan rasionalitas alat-tujuan  adalah  sebuah  tindakan  yang ditentukan  melalui  pengharapan  perilaku seseorang  di  dalam  lingkungan  dan pengharapan tersebut menjadi alat tercapainya  tujuan  sang  aktor  yang diperhitungkan  secara  rasional.  Dalam penelitian  ini,  politik  uang  menjadi  suatu alat  (yang  diharapkan  masyarakat)  untuk mencapai  tujuan  para  calon  pejabat  yaitu meraih  kemenangan  dalam  kontestasi politik pemilu.
Kedua ,  tindakan  rasionalitas  nilai adalah  tindakan  yang  ditentukan  oleh kepercayaan  akan  adanya  nilai  tersendiri di  dalam  masyarakat.  Bentuknya  dapat berupa  perilaku  yang  etis,  estetis,  atau religius.  Dalam  penelitian  ini,  politik uang dipercaya masyarakat Maja memiliki  nilai  positif  yaitu sebagai bentuk  perhatian  calon  pejabat  kepada masyarakat  dan  bentuk terimakasih karena  masyarakat  mau  mendukung  para calon.
Ketiga , tindakan tradisional adalah  suatu  tindakan  yang  ditentukan oleh  cara  berperilaku  sang  aktor  yang sudah lazim. Di masyarakat Maja, politik uang sudah menjadi kebiasaan sejak lama hingga  menimbulkan  rutinitas  setiap diadakannya  pemilu.  Ketika  ada  calon pejabat  yang  tidak  melakukan  politik uang, maka ia sudah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yaitu “pelit”.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan  bahwa  masyarakat  Desa Maja  memiliki  persepsi  berbeda  dengan norma  hukum  dalam  memandang  politik uang.  Masyarakat  menganggap  bahwa politik  uang  adalah  bentuk  terimakasih atas  suara  yang  akan  diberikan  dan pendekatan  kepada  masyarakat.  Alasan masyarakat menerima politik uang adalah karena adanya kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional dari calon pemimpin yang dapat diterima
masyarakat,  adanya  solidaritas  yang terbangun,  dan  kebiasaan  politik  uang yang  mengakar  setiap  ada  kontestasi politik  dalam  pemilu.  Dalam  teori tindakan sosial Weber yang memfokuskan  diri  pada  motivasi  dan tujuan  seseorang  menentukan  perilaku, Weber
memperkenalkan konsep pendekatan verstehen untuk  memahami makna tindakan seseorang. Dalam  hal  ini masyarakat  Maja  membangun  persepsi dan  keputusan  tindakan  didasarkan  pada penglihatannya  terhadap  orang  sekitar dan figur yang diteladani.
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya yang membahas mengenai persepsi masyarakat  terhadap  politik  uang  yaitu gunakanlah  teori  sosiologi  lain  untuk menganalisis  terkait  masalah  ini  agar hasilnya lebih beragam.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Abbas  Azhar,  Timbul  Dompak. 2020. Dampak Demokrasi terhadap
Kesejahteraan  (Studi  Kasus  di Indonesia). Jurnal Dialektika Publik. Vol. 5, No. 1. [2] Damsar.  2015. Pengantar  Teori Sosiologi . Jakarta: Kencana.
[3] Fitriani  Lina  Ulfa,  L  Wiresapta Karyadi,  Dwi  Setiawan  Chaniago. 2019. Fenomena  Politik  Uang (Money  Politic)  Pada  Pemilihan Calon  Anggota  Legislatif  Di  Desa
Sandik  Kecamatan  Batu  Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi  Progresif  Aktual.  Vol.  1, No. 1. [4] Gaffar, Janedjri M. 2013. Demokrasi dan Pemilu di
Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers.
[5] Hudri,  Ahmad.  2020. Badai  Politik Uang  dalam  Demokrasi  Lokal .
Malang: Inteligensia Media.
[6] Jones Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier.  2016. Pengantar  Teori- Teori  Sosial (Terjemahan).  Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
[7] Nuraeni,  Susi.  2013. Peran  Komisi
Pemilihan  Daerah  (KPUD)  Dalam Pemilihan  Langsung  Di  Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009 . Skripsi  S1,  Universitas  Pendidikan
Indonesia.
[8] Nurmansyah Gunsu, Nunung
Rodliyah,  Recca  Ayu Hapsari. 2019. Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Lampung: Aura
Publishing.
[10] Putra,  Eka  Vidya.  2017. Money Politics  Dalam  Penyelenggaran Pemilihan Umum Di Kota Pariaman . Jurnal Socius: Journal of
Sociology  Research  and  Education.
Vol. 4, No.1.
[11] Putri,  Magda  Ilona  Dwi.,  dkk. 2020. Politik  Dan  Tradisi:  Politik
Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa. Jurnal  ISIP:  Jurnal  Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Vol.  17,
No. 2.
[12] Rosyad,  Sabilal.  2021. Praktik Money  Politics  dalam  Perspektif Sosio  Legal  Normatif. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
[13] Rozy  Fathur,  dkk.  2019. Praktik
Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin  Kidul  Tahun  2019. Jurnal Socius:  Journal of Sociology Research  and  Education  Vol.  7,
No.1.
[14] Sihabuddin. 2019. M enakar Efektifitas  Pemilu  Serentak  Di Tengah Demokrasi Elektoral .
Jurnal  Penelitian  Dan  Pemikiran Keislaman. Volume 6, Nomor 1.
[15] Soekanto  Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu  Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
[16] Sugiharto,  Imawan.  2021. Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya. Pekalongan:
Penerbit NEM.
[17] Sugiyono.  2019. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: PT Alfabeta.
[18] Sutrisman,           Dudih.           2019.
Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan,  dan  Mahasiswa.
Bogor: Guepedia.
[19] Sutrisman,          Dudih.          2019. Pendidikan Politik, Persepsi,
Kepemimpinan,  dan  Mahasiswa. Bogor: Guepedia. [20] Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang Pemilihan Umum.
[21] Wirawan,  I.B.  2012. Teori-Teori Sosial  dalam  Tiga  Paradigma. Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Grup.