Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  41  TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

## Nor Mohammad Abdoeh
Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga abduhiainsalatiga@gmail.com

## Abstract
Waqf is the teachings of Islam that purpose to realize prosperity and perpetual endowment property in the context of the interests of worship. Indonesia as the country with the largest Muslim majority in the world has serious attention to the management of waqf, this is proven by the enactment of Law No. 41 of 2004. The purpose of this paper is to know the nature and substance of the regulation. This study uses a philosophical approach by explaining the nature of its formal objects. The conclusion of this paper is that the essence of this regulation is none other than to accommodate the Wakif and Nadzir for the welfare of the community.

## Abstrak
Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mengekalkan harta benda wakaf dalam rangka  kepentingan ibadah. Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki perhatian serius terhadap pengelolaan dana wakaf, hal ini terbukti dengan ditetapkan  dan  disahkannya  Undang-Undang  No  41    Tahun  2004.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk mengetahui akan hakekat dan substansi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa hakekat adanya peraturan ini tidak lain untuk mengakomodir dari para Wakif dan Nadzir demi kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Wakaf, filosofis, ontologi, epistemologi, aksiologi.

## A. Pendahuluan
Agama  Islam  memberikan  perhatian  serius  khususnya  terhadap  pembangunan perekonomian umat. Untuk mewujudkan peranan ini umat Islam harus bersatu dalam satu barisan  yang  kuat,  kokoh  dan  harus  mampu  menjawab  tantangan  zaman  dan  persaingan global.  Wakaf  adalah  salah  satu  pemberdayaan  ekonomi  umat,  yang  memiliki  keluasan juga fleksibilitas dibanding produk layanan lainnya. Keberadaan wakaf memiliki pengaruh pemberdayaan  yang  besar  dikarenakan  memiliki  ranah  produktifitas  dengan  aset  yang nilainya tinggi. Bahkan munculnya istilah wakaf produktif dewasa ini, menjadikan sebuah momentum  sebagai  suatu  upaya  transformasi  dari  pengelolaan  wakaf  yang  tradisional menjadi  pengelolaan  wakaf  yang  professional  untuk  meningkatkan  atau  menambah manfaat wakaf. 1
Sebagai  bagian  pilar  kesejahteraan  umat,  lembaga  wakaf  mempunyai  peran  yang sangat  penting  yaitu  sebagai  instrumen  pengembangan  perekonomian.  Dalam  gambaran yang  lebih  luas,  keberadaan  wakaf  dapat  dirasakan  faedahnya  untuk  meningkatkan  taraf perekonomian  hidup  masyarakat,  terutama  jika  keberadaan  harta  wakaf  dikelola  dengan manajemen yang teratur, rapi dan profesional. namun, fungsi wakaf sebagai pemberdayaan
1 Abdurrofi Ali dan Irham Zaki, “Maslahah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan ,  Vol. 4 No. 9 September 2017: 726-740, hlm. 726.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
ekonomi  masyarakat  masih  belum  optimal.  hal  ini  mengingat  mayoritas  harta  wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid dan musalla. 2
Apalagi  trend  di  era  sekarang  yaitu  wakaf  produktif  dengan  sebuah  gambaran skema  pengelolaan  donasi  wakaf  dari  umat,  yaitu  dengan  memproduktifkan  donasi tersebut,  hingga  mampu  menghasilkan  surplus  yang  berkelanjutan.  Donasi  wakaf  dapat berupa  benda  bergerak,  seperti  uang  dan  logam  mulia,  maupun  benda  tidak  bergerak, seperti  tanah  dan  bangunan.  Surplus  wakaf  produktif  inilah  yang  menjadi  sumber  dana abadi  bagi  pembiayaan  kebutuhan  umat,  seperti  pembiayaan  pendidikan  dan  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas.  Pada  dasarnya  wakaf  itu  produktif  dalam  arti  harus menghasilkan  karena  wakaf  dapat  memenuhi  tujuannya  jika  telah  menghasilkan  dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya ( mauquf alaih ). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur  di  Khaybar.  Kemudian  kebun  itu  dikelola  dan  hasilnya  untuk  kepentingan masyarakat.  Tentu  wakaf  ini  adalah  wakaf  produktif  dalam  arti  mendatangkan  aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 3
Adapun  wakaf  yang  telah  dilaksanakan  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW tersebut  selanjutnya  diikuti  oleh  kaum  muslimin  di  seluruh  dunia,  terutama  di  negara- negaraIslam  atau  negara-negara  yang  penduduknya  beragama  Islam,  misalnya  Mesir, Saudi  Arabia,  Syria,  Yordania,  Turki,  Bangladesh,  Malaysia,  Indonesia,  dan  lain-lain. Masing-masing  negara  ini  mengatur  masalah  perwakafan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan tersendiri, termasuk salah satunya di Indonesia. 4
Wakaf  pada  mulanya  hanyalah  keinginan  seseorang  yang  ingin  berbuat  baik dengan  kekayaan  yang  dimilikinya  dan  dikelola  secara  individu  tanpa  ada  aturan  yang pasti.  Namun  setelah  masyarakat  Islam  merasakan  betapa  manfaatnya  lembaga  wakaf, maka  timbullah  keinginan  untuk  mengatur  perwakafan  dengan  baik.  Wakaf  adalah  salah satu  lembaga  Islam  yang  potensial  untuk  dikembangkan,  khususnya  di  negara-negara berkembang. 5
Dalam  sejarah  hukum  di  indonesia  bahwa  wakaf  di  atur  dalam  tiga  instrumen aturan  hukum,  yaitu Pertama dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977 Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik, Kedua dengan  Inpres  yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan  salah satu  upaya  untuk  memberikan  payung  hukum  yang  diharapkan  dapat  mendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 15 (lima belas)  tahun  pelaksanaan  Undang-Undang  Wakaf  ini  perlu  untuk  dianalisa  dikritisi  akan hakekat keberadaan aturan undang-undang tersebut. Sehingga untuk menepiskan keraguan akan  makna  pemberlakuan  wakaf  dapat  dibedah  Undang-Undang  tersebut  dari  aspek filosofisnya.  Hal  ini  karena  Undang-Undang  tersebut  merupakan  norma  hukum  yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia dimana pun berada.
2 Abdurrahman  Kasdi,  “Peran  Wakaf    Produktif    Dalam  Pengembangan  Pendidikan” Jurnal Pendidikan Islam Quality , Vol. 3, No. 2,  Desember 2015, hlm. 438
3 https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/, diakses tgl 18 Agustus 2019.
4 Abdul  Manan, Aneka  Masahal  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Preneda  Media Group, 2006) hlm. 239
5 Suhrawardi K.Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Pertama, Bagaimana  telaah  filsafat  hukum  terhadap  hakikat  makna  wakaf  dengan keyakinan  bahwa  pendekatan  filsafat  akan  dapat  mengupas  sedalam-dalamnya  hukum yang  mengatur  tentang  wakaf. Kedua, Mengapa  keberadaan  Undang-Undang  sangat penting untuk diwujudkan di negara Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Wakaf
Wakaf  menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  waktu  tertentu  sesuai kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah .” 6 Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau“berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa- Yaqifu- Waqfan” sama artinya dengan“ Habasa Yahbisu -Tahbisan”. 7 Pengertian  wakaf  menurut  Imam  Al-Sarkhasi  (mazhab  hanafiyyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. 8 Pengertian  wakaf  menurut  Imam  Al-Nawawi  (mazhab  syafi‟iyyah)  adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya  sementara benda  itu  tetap  ada  padanya  dan  digunakan  manfaatnya  untuk  kebaikan      dan mendekatkan diri kepada Allah.  Wakaf atau waqf menurut pengertian bahasa berarti menahan  ( habs ),  searti    dengan tahbis (ditahan)  dan tasbil (dijadikan  halal  di  jalan Allah).    Menurut  terminologi  syara‟  wakaf    adalah  menahan  harta  yang  bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, menutut pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada. 9
Wakaf dalam berasal dari  bahasa Arab yaitu “ Wakafa ”. Asal kata “ Waqafa ” berarti  “menahan”  atau  “berhenti”  atau  “diam  di  tempat”  atau  tetap  berdiri”.  Kata “ Waqafa-Yaqifu-Waqfan ” sama artinya dengan “ Habasa-Yahbisu-Tahbisan ”. Kata al- Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa mengertian :    Berarti: “Menahan, menahan  harta  untuk  diwakafkan,  tidak  dipindah  milikkan”. Lafal waqf (pencegahan), tahbis (penahanan), tasbil (pendermaan untuk  fisabilillah) mempunyai pengertian  yang  sama.  Wakaf  menurut  bahasa  adalah    menahan  untuk  berbuat, membelanjakan. 10
Hakekat wakaf sendiri adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah membuktikan bahwa dalam
6 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
7 Muhammad al-Khathib, al-Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah), hlm. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, Al- Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hlm. 759, lihat juga di, Kementerian Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, hlm. 1.
8 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , (Bandung:Refika Aditama,  2011), hlm.2
9 Abdul Aziz Muhammad azzam, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah),  hlm. 395
10 Rahmat  Dahlan,  Analisis  Kelembagaan  Badan  Wakaf  Indonesia,  Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen UIN Jakarta, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm 119.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
perjalanan  sejarah  perkembangan  Islam,  wakaf  menjadi  peningkatan  ekonomi,  dan berperan  sangat  penting  sebagai  sarana syiar agama  Islam,  pengembangan  dunia pendidikan  dan  kebudayaan. 11 Oleh  karena  itu  pengelolaan  wakaf  yang  baik  dan produktif  sangatlah  penting  yaitu  dengan  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengoordinasian dalam pengumpulan,  dan pendayagunaan wakaf. 12

## 2. Nilai Filosofi Harta Benda
Ajaran  agama  Islam  merupakan  suatu  pedoman bagi  kehidupan  manusia, sebuah  konsep  kehidupan  yang  sesuai  dengan  fitrah  manusia.  Fitrah  (kecendrungan) yang diciptakan untuk mempunyai rasa suka pada harta kekayaan, kefitrahan tersebut kemudian  ditindaklanjuti  dengan  kesungguhan  dalam  bekerja.  Perihal  kepemilikan harta,  Islam  hadir  dalam  sosok  agama  integratif  yang  memadukan  antara  pengakuan terhadap kepemilikan sosial dan kepemilikan pribadi. 13
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah  menentukan  cara-cara  pemilikan harta  yang  sah  menurut  hukum  syarak.  Pemilikan  harta  oleh  seseorang  individu melalui  cara  yang  dibolehkan  oleh  Islam  sebagai  hak  milik  sempurna.  Dengan demikian,  hak  milik  ini  tidak  boleh  diganggu  oleh  siapapun  tanpa  persetujuan  dari pada pemiliknya melainkan dengan cara yang dibenarkan. 14
Pada dasarnya pengertian harta benda dari sudut bahasa adalah sama dengan ‘ māl’ dalam  bahasa  Arab.  Perkataan  ‘ māl’ adalah  mufrad  dari  perkataan  ‘ amwā1’ segala  sesuatu  yang  menyenangkan  dan  mereka  pelihara  baik  dalam  bentuk  materi maupun  dalam  bentuk  manfaat. 15 Hanafiah  menyatakan  bahwa  harta  adalah  sesuatu yang  berwujud  dan  dapat  disimpan  sehingga  sesuatu  yang  tidak  berwujud  dan  tidak dapat di simpan tidak termasuk harta seperti hak dan manfaat. 16
Maka  dari  itu  kiranya  harus  disadari  bahwa  hakekat  harta  bukan  hanya merupakan  kekayaan  yang  bisa  dibanggakan,  tetapi  jauh  dari  itu  harta  memiliki hakekatnya sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini:

## a. Hakikat Kepemilikan Harta Hanya di Tangan Allah
Pengertian  bahwa  manusia  sebagai  “wakil  dan  pemegang  amanah  dari  Allah atas  harta  yang  dimilikinya”  adalah  karena  sesungguhnya  seluruh  apa  yang  ada  di langit  dan  di  bumi  pada  dasarnya  hanyalah  milik  Allah. 17 Uang  maupun  harta
11 Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam, Panduan Wakaf  Praktis , (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2013), hlm. 1.
12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1.
13 Tuntunan Muamalah, “ Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam”, Edisi, 11, 2013, hlm. 1.
14 Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan  Manfaat  dari  Berbagai  Aspek  Untuk  Kemajuan  Ummat” Jurnal  Hadhari ,    Universiti  Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5,Januari, 2013, hlm. 1.
15 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 67.
16 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.
17 Mohammad  Rusfi,  “Filsafat  Harta:  Prinsip  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Kepemilikan  Harta”, Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, hlm. 23.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
kekayaan  dan  pendapatan  merupakan  rezeki  yang  Allah  karuniakan  kepada  hamba- hambaNya.  Umat  Islam  diwajibkan  agar  mencari  dan  mengumpulkan  harta  dari sumber  yang  halal,  karena  dunia  ini  ibarat  tempat  berkebun  yang  nantinya  akan menuai  hasil  untuk  kehidupan  yang  sejahtera  di  akhirat.  Pemilik  hakiki  harta  dan kekayaan  adalah  Allah  SWT.  Harta  yang  diamanahkan  akan  dipersoalkan  tentang sumber, perbelanjaan serta penggunaannya. 18
Menurut  agama  Islam,  kepemilikan  adalah  pemberian  hak  milik  dari  suatu pihak  kepada  pihak  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syari’at  untuk  dikuasai  yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Dalam perspektif Islam kepemilikan (properti) itu adalah merupakan milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi. 19 Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi  yaitu:  Pemanfaatan  harta  benda  secara  terus  menerus,  pembayaran wakaf sebanding  dengan  harta  benda  yang  dimiliki,  penggunaan  harta  benda  secara berfaedah. 20
Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya sebagai berikut; Bahwa segala yang  ada  di  dalam  raya  ini,  hakekatnya  adalah  milik  Allah.  Demikian  pula  harta benda, baik yang diciptakan Allah secara langsung maupun tidak langsung hakekatnya milik Allah. Dikatakan diciptakan langsung jika harta yang berupa sumber daya alam ini  masih  tetap  seperti  apa  adanya  dan  berproses  sesuai  dengan  sunnatullah  tanpa campur  tangan  manusia.  Manusia  tidak  memiliki  kapasitas  kepemilikan  mutlak terhadap harta yang dikuasainya, semua karena anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepadanya yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Allah. 21

## b. Harta Benda Adalah Fitnah
Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
22 ﺑِ رِ ﯾ نَ وَﻟَ ﻧَﺑۡ ﻠُ وَ ﻧﱠ ﻛُ م ﺑِ ﺷَ ﻲۡ ءٖ ﻣِّ نَ ٱ ﻟۡ ﺧَ وۡ ف ِ وَٱ ﻟۡ ﺟُ و عِ وَ ﻧَﻘۡ ص ٖ ﻣِّ نَ ٱ ﻷۡ َﻣۡ وَٰ لِ وَٱ ﻷۡ َﻧﻔُ سِ وَٱ ﻟﺛﱠ ﻣَ رَٰ ت ِ ۗ وَ ﺑَ ﺷِّ رِ ٱ ﻟ ﺻ ﱠ ٰ
Hakekat dari ayat ini menyebutkan bahwa harta sebagai salah satu bentuk ujian bagi manusia, Allah ta'ala memberikan karuniaNya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah  namun  juga  sebagai  bala'  (ujian),  untuk  mengetahui  apakah  hambaNya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur.   Kalimat wa
18 Pejabat  Mufti  Majlis  Ugama  Singapura,  “Rahmah  dan  Keihsanan  di  dalam  Pembahagian  Harta Pusaka di dalam Islam:”  dalam Seminar Wasiat, Faraidh Dan Rancang Pusaka, tt.
19 Muhammad  Djakfar, Etika  Bisnis  dalam  Perspektif  Islam ,  (Malang:  UIN  Malang  Press,  2007), hlm. 90.
20 Muhammad  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Praktek  (Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam) , (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 73.
21 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia , cet.ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 46.
22 Dan  sungguh  akan  Kami  berikan  cobaan  kepadamu,  dengan  sedikit  ketakutan,  kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. AL- Baqarah (2): 155.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
lanabluwannakum memberikan  gambaran  kepada  kita  bahwa  Allah  ta'ala  akan memberikan  bala’  kepada  manusia.  Makna  bala’  dalam  konteks  ini  adalah  cobaan, ujian dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, baik itu berupa rasa takut, khawatir, kelaparan dan kekurangan harta benda. 23
Pada  dasarnya  harta  bukanlah  sebagai  ukuran  untuk  menilai  seseorang. Terhormatnya seseorang atau terhinanya seseorang bukanlah dinilai dari harta mereka miliki. Harta hanyalah sebuah kenikmatan dari Allah sebagai fitnah atau ujian untuk umatnya  apakah  dengan  harta  tersebut  mereka  akan  bersyukur  atau  akan  menjadi kufur.  Harta  merupakan  sebagai  sarana,  maka  siapa  yang  menggunakan  harta  untuk mencapai kebaikan, maka harta tersebut akan membawa kebaikan, baik untuk sendiri maupun  untuk  orang  lain.  Sebaliknya  yang  menggunakan  harta  sebagai  tujuan, sebagai suatu kelezatan yang diimpikannya, maka fungsi harta telah berubah menjadi syahwat yang bisa menjadikan kerusakan atau kebinasaan bagi pemiliknya. 24
Agama  Islam  menjadikan  harta  dan  anak  sebagai  fitnah.  Maksud  dari  fitnah disini  adalah  ujian/cobaan  atau  sesuatu  yang  dialami.  Artinya  dengan  atau  karena harta manusia bisa berubah perilaku dengan sifat kebinatangan yang rakus yang tidak pernah  merasa  kenyang. 25 Hal  ini  berdasarkan  pada  ayat  Alqur’an  yaitu  sebagai berikut:
إِﻧﱠ ﻣَﺎ ٓ أَ ﻣۡ وَٰﻟ ُﻛُ مۡ وَأ َوۡﻟَٰ دُ ﻛُ مۡ ﻓِ ﺗۡﻧَ ﺔٞۚ وَٱ Qﱠ ُ ﻋِ ﻧ دَ هُۥٓ أَ ﺟۡ رٌ ﻋَ ظِ ﯾ مٞ 26
Menurut  Maraghi  dalam  pendapatnya  bahwa  suatu  kecintaan  terhadap  harta benda  dan  anak-anak  seringkali  menyebabkan  perbuatan  dosa  dan  pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  dilarang  oleh  Allah.  Ungkapan  kata  harta  benda  didahulukan daripada  kata  anak-anak  pada  ayat  diatas  merupakan  peringatan  bahwa  harta  adalah fitnah  terbesar  bagi  manusia.  Bahkan  Nabi  Muhammad  SAW  sendiri  mengatakan, bahwa setiap umat mempunyai fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta benda. 27

## c. Harta Benda Adalah Amanah
Harta  merupakan  amanah  atau  titipan  dari  Allah.  Semakin  besar  kekayaan yang  kita  dapatkan,  maka  semakin  besar  tanggung  jawab  kita  di  hadapan-Nya.  Al- Qur’an  mengemukakan  bahwa  harta  yang  ada  pada  diri  kita  merupakan  hiasan kehidupan  dunia  ini.  Sebagai  hiasan  kehidupan,  maka  manusia  menjadi  sering cenderung  sombong  dan  takabur  karena  kekayaannya, “Kallaa  innal  insaana layathghoo”, Perhatikan  bahwa  manusia  menjadi  sombong,  “ Arro  aahustaghnaa ”. Karena  dirinya  merasa  kaya,  dia  menjadi  gila  hormat,  pujian,  dan  dia  mudah tersinggung  oleh  orang  miskin  dan  pada  dia  pun  ada  kecenderungan  manusia
23 Abdurrahman Misno, “Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an”, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir , hlm. 105.
24 Saifuddin Mujtaba, Belanjakan ...., hlm. 20.
25 Abu Abdullah bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Juz XVII,(Cairo: Dar al- Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H), hlm. 143.  Lihat juga. Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum... .hlm. 49. 26 Sesungguhmnya hartamu dan anak anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allahlah pahala yang besar”. At-Taghabūn (64): 15
27 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi , Juz X (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 130.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
menghormati  seseorang  karena  melihat  kekayaannya.. 28 Sebagai  konsekuensi  dari tiadanya  kepemilikan  mutlak  pada  manusia,  maka  posisi  harta  yang  diusahakan  dan kemudian  dikuasai  manusia  adalah  titipan  (amanah)  Allah  semata  yang  harus dipergunakan menurut ketentuan-ketentuannya, dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diridhai-Nya. 29
Manusia  dianugerahkan  harta,  tetapi  ia  hanyalah  melambangkan  hak memanfaatkan kekayaan milik Allah SWT dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari’ah. 30
Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT sebagai berikut:
ﻟَ ن ﺗَ ﻧَﺎ ﻟُ و اْ ٱﻟۡ ﺑِ رﱠ ﺣَ ﺗﱠ ﻰٰ ﺗ ُﻧﻔِ ﻘُ و اْ ﻣِ ﻣﱠ ﺎ ﺗُ ﺣِ ﺑﱡ و نَۚ وَ ﻣَﺎ ﺗ ُﻧﻔِ ﻘُ و اْ ﻣِ ن ﺷَ ﻲۡ ءٖ ﻓَ ﺈِ نﱠ ٱ Qﱠ َ ﺑِ ﮫِ ۦ ﻋَ ﻠِﯾ مٞ 31
Dari  ayat  diatas  dapat  dipahami  bahwasannya  selaku  manusia  mempunyai suatu kewajiban tanggung jawab untuk mentasarufkan atau menggunakan harta yang dipunyai  sesuai  dengan  syari’at.  Selain pentasarufan sebuah  harta  ini  untuk kepentingan  individu,  tujuan  pengelolaan  wakaf  diharapan  untuk  tolong  menolong dengan  sesama,  yaitu  bisa  dengan  menunaikan  wakaf,  bersedakah,  membantu  orang lain dan lain-sebagainya. Pengelolan wakaf  dan pentasarufan harta yang mempunyai nilai sosial ini memberikan dampak positif yaitu sebagai berikut:
3. Analisis  Filosofis  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf
a. Aspek Ontologis
Secara  filosofis  pendekatan  ontologis  ialah  memahami  hukum  dari hakekatnya.  Dengan  pendekatan  ontologis,  rahasia  hukum  dibongkar  sehingga substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dan radikal. Bagaimana hakekat hukum  yang  sebenarnya?  Hukum  tidak  hanya  dilihat  sebagai  kaidah,  norma, peraturan  atau  undang-undang,  tetapi  hukum  dari  segala  bentuknya  merupakan kehendak hati nurani setiap manusia yang mengharapkan kehidupan yang tenang, aman,  tenteram,  damai,  sejahtera,  dan  merasakan  nikmatnya  keadilan. 32 Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah
28 Miftah Faridl, Dewan Syariah Dompet Dhuafa Jabar, “ Harta Itu Anugerah, Amanah, Sekaligus Fitnah”, https://ddhongkong.org/harta-itu-anugerah-amanah-sekaligus-fitnah/, dikses tgl 26 Agustus 2019.
29 Saifudin Mujtaba, Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah , ( Jakarta: H.I. Press, 1997), hlm. 24.
30 Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan” Jurnal Pengajian Umum bil, vol. 7, hlm. 129.
31 kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  Maka  Sesungguhnya  Allah mengetahuinya. Ali-Imran (3): 92
32 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 5.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
SWT yang menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah SWT. 33
Diakui bersama karakter manusia sebagai subjek hukum mempunyai sikap yang  berbeda-beda.  Sikap  kikir,  suka  berbohong,  berbuat  zalim,  mengingkari petunjuk dan nikmat, suka membantah, suka melampaui batas, suka tergesa-gesa. Inilah gambaran dari perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Tetapi di lain sisi manusia  merupakan  sebaik-baik  makhluk  yang  telah  diciptakan  dengan  segala kelebihannya. Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dan setiap apa yang dikerjakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akherat nantinya. 34
Kecenderungan  manusia  lebih  suka  menumpuk  harta  karena dilatarbelakangi oleh hawa nafsu, tamak, serakah. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah:
ﻗُ ل ﻟﱠ وۡ أَ ﻧﺗُ مۡ ﺗَ ﻣۡ ﻠِ ﻛُ و نَ ﺧَ زَ آﺋِ نَ رَ ﺣۡ ﻣَ ﺔِ رَ ﺑِّ ﻲٓ إِ ذٗا ﻷﱠ َﻣۡ ﺳَ ﻛۡ ﺗُ مۡ ﺧَ ﺷۡ ﯾَ ﺔَ ٱ ﻹِۡ ﻧﻔَ ﺎ قِۚ وَ ﻛَ ﺎ نَ ٱ ﻹِۡ ﻧ ﺳَٰ نُ ﻗَ ﺗُ و رٗ ا 35
Berdasarkan  dalil  di  atas,  bahwa  gambaran  karakter  manusia  tidak  bisa dilepaskan dari sifat kikir maupun pelit, yang cenderung tidak mau berbagi dengan yang  lainnya.  Dalam  kaitannya  dengan  wakaf,  maka  sikap  kikir  maupun  pelit sangatlah  kontra  dan  bertentangan,  karena  wakaf  itu  sendiri  pada  dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan. Manusia sebagai makhluk  Allah  yang  diberikan  akal  untuk  berfikir,  kiranya  dapat  memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini  semestinya  dijalankan  oleh  kalangan  manusia  dalam  rangka  mendekatkan  diri kepada  Allah  melalui  wakaf.  Maka  manusia  dalam  menghadapi  permasalahan pengelolaan  wakaf  seharusnya  mencari  bagaimana  dasar-dasar  hukumnya,  agar ketika  manusia  mamahami  dengan  jelas  terhadap  hukum  tersebut,  maka  manusia itu  diharapkan  akan  menjadi  lebih  adil  dan  bijaksana  dalam  mencari problem solving dan  akan  membawa  sebuah  kedamaian  dan  ketentraman  bagi  sesama.
Adapun usaha untuk melakukan pendalaman terhadap hakekat sebuah wakaf, tidak lain  sebagai  upaya  perbuatan  yang  shalih  dalam  rangka  menjadi  sebaik-baiknya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. 36
Dengan  demikian  keberadaan  Undang-Undang  Nomor    41    Tahun  2004 Tentang  Wakaf  nyatanya  sangat  berpengaruh  sekali  dalam  masyarakat  dan  dapat mengakomodir  realitas  empiris  sebagaimana  dikandung  dalam  nilai-nilai  hukum
33 Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an Adz-Dzariyat (51): 56 . ( و ﻣ ﺎ ﺧ ﻠﻘ ﺖ ا ﻟ ﺠ ﻦ و ﻹ ﻧ ﺲ إ ﻻ ﻟ ﯿ ﻌ ﺒ ﺪ و ن ) Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
34 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia , cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 125.
35 Katakanlah:  "Kalau  seandainya  kamu  menguasai  perbendaharaan-perbendaharaan  rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir. Al-Israa (17): 100.
36 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia , hlm. 125.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
yang  telah  ada  di  tengah  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  muslim. 37 Keberadaan  aturan  ini  mempunyai  tujuan  sebagai  berikut:  (a)  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan wakaf; dan (b) meningkatkan manfaat wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 38
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras  dan  seimbang  dengan  aspek  sosial.  Hal  tersebut  memuat  makna,  bahwa dengan  keberadaan  wakaf  betul-betul  mendatangkan  berkah  bagi  kesejahteraan umat  Islam  jika  aspek  religius  wakaf  dikembangkan  secara  sejajar  dengan  aspek sosial.  Begitu  juga  sebaliknya,  sikap  afirmatif  terhadap  program-program  wakaf menjadi  hambar  tanpa  dibarengi  oleh  niat  menjalankan  anjuran  agama  untuk berwakaf sebagai pembersihan jiwa. 39
Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek  pengumpulan  dan  pengelolaan  wakaf  dikembangkan  secara  selaras  dan seimbang  dengan  aspek  kemanfaatan  dan  pola  konsumtif  kreatif  wakaf.  Hal tersebut  memuat  makna,  bahwa  pengelolaan  wakaf  secara  profesional  untuk kepentingan  konsumtif  menjadi  rutinitas  yang  jauh  dari  mengentas  kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program  pengelolaan  wakaf  secara  kreatif  menjadi  tidak  berarti  manakala pengumpulan wakaf dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek wakaf yang tidak tersentuh. 40

## b. Aspek Epistemologi
Pada  dasarnya  epistemologi  adalah  teori  pengetahuan,  yaitu  membahas tentang  bagaimana  cara  mendapatkan  pengetahuan  dari  objek  yang  ingin dipikirkan. 41 Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang  mengkaji  secara  mendalam  dan  radikal  tentang  asal  mula  pengetahuan, struktur,  metode,  dan  validitas  pengetahuan.  Epistemologi  pada  hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan,  bagaimana    memperoleh  pengetahuan  tersebut  (metodologi)  dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. 42
Epistemologi itu ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan.  Hakekat  hukum  bukan  berada  pada  teorinya,  melainkan  terletak  pada
37 Ibid.
38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3.
39 Ainur  Rahman  Hidayat  &  Fatati  Nuryana  “Ontologi  Relasi  Wakaf    Profesi  dan  Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Moda”, M edia Syariah , Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
40 Ibid.
42 Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam”, Religia , Vol. 15 No. 1, April 2012.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
realitasnya.  Adapun  epistemologi  hukum  mencoba  menjawab  pertanyaan- pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya. 43 Berkaitan  dengan  hukum  pengelolaan  wakaf,  teori  epistemologi mencoba  menjawab  sebuah  pertanyaan  tentang  prosedur  perolehan  sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya, dan tekniknya. 44
Pada  dasarnya  substansi  dari  epistemologi  fikih  adalah  untuk  mengetahui tentang suatu cara agar dapat mengetahui pesan-pesan syara’ yang terdapat dalam Al-Quran  dan  Hadis  sehingga  dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  perbuatan. Pengkajian  tersebut  dalam  Islam  terwujud  dalam uşūlu  al-fiqh yang  didalamnya memerlukan berbagai macam keilmuan agar tujuan dari syara’ (memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga. 45 Dengan demikian keberadaan fikih sebagai  syari’ah  atau  aturan  hukum  Islam  harus  menjadi  sumber  referensi kaitannya  persoalan  wakaf    dan  pengelolaannya,  supaya  substansi  hikmahnya tercapai.
Eksistensi  hukum  wakaf  diambil  atau  diperoleh  dari  Al-Qur’an.  Artinya pengetahuan  atas  hukum  wakaf,  untuk  hukum  Islam,  diperoleh  dari  pemahaman atas  wahyu  yang  tertuang  dalam  Al-Qur’an.  Selain  Al-Qur’an  sebagai  sumber utama dalam hukum wakaf maka sunnah dalam hal ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber utama kedua setelah Al-Qur’an. 46
Bahwa proses muncul dan berlakunya tata aturan wakaf di Indonesia tidak lepas  dari  unsur  politik  yang  mempengaruhinya,  terlebih  negara  Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kecenderungan setiap  umat  Islam  untuk  memberikan  nilai-nilai  dasar  keIslaman  dari  setiap peraturan  Undang-Undang  yang  ada  merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak  bisa dinafikan.  Keberadaan  undang-undang  tersebut  hakekatnya  sebagai  representasi dari  sebagian  substansi  hukum  material  Islam  yang  dilegislasikan  oleh  penguasa politik pada zaman itu. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat penting dalam tata hukum Indonesia. Dengan hal ini, maka terbitlah  Undang-Undang  Tentang  Wakaf  sebagai  aturan  yang  berisi  pasal-pasal yang mengatur tentang Pengelolaan wakaf.
Jika dikembalikan ke induk dari hukum wakaf  maka terlihat dengan pasti bahwa Islam menghendaki setiap syari’ah tidak untuk dibantah. Karenanya Islam memberikan  aturan  syari’ah  secara  umum  dan  dapat  diambil  esensinya  sebagai bibit  awal  dari  pengetahuan  mengenai  hukum  wakaf.  Pengetahuan  ini  dikenal sebagai fikih. Fikih adalah aspek dinamisnya, syari’ah yang menjaganya agar tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh zaman. 47
43 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, hlm. 5.
44 Asmoro Achmadi, Filsafat Umum , cet. ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 5.
45 Danusiri, Epistemologi  Syara’(Mencari  Format  Baru  Fiqh  Indonesia ),  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,2000), hlm. 45.
46 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum..... hlm. 128.
47 Ibid 129.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Adapun  proses  muncul  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf sangat panjang, yaitu berawal dari perbincangan dari pakar ekonomi Prof A. Mannan  asal  Bangladesh  yang  memperkenalkan  istilah  wakaf  tunai  sebagai instrumen  dalam  meningkatkan  perekonomian  umat.  Selanjutnya  menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan  Wakaf  Departemen  Agama  bernomor:  Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal  26  April  2002  yang  berisi  tentang  permohonan  fatwa  tentang  wakaf uang,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merespon  dengan  mengeluarkan  Fatwa tentang  Wakaf  Uang  tertanggal  28  Shafar  1423  H/11  Mei  2002  M  yang ditandatangani  oleh  KH.  Ma’ruf  Amin  sebagai  Ketua  Komisi  Fatwa  dan  Drs.
Hasanudin,  M.Ag.  sebagai  sekretaris  komisi.  Fatwa  MUI  tersebut  merupakan upaya  MUI  dalam  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  kepada  umat  Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. 48
Setelah  keluarnya  fatwa  MUI  tersebut,  pengembangan  wakaf  semakin mendapatkan  legitimasi,  paling  tidak  pada  tataran  landasan  hukum  keagamaan. Selanjutnya  ide  pembentukan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  diusulkan  oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri  melalui  surat  Nomor:  MA/320/2002  tertanggal  5  September  2002. Kemudian langkah selanjutnya disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan. 49
Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)  tentang  Wakaf  dari  presiden,  Menteri  Agama  melalui  surat  nomor: MA/27/2003  tertanggal  24  Januari  2003  mengirim  surat  kepada  Menteri Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  berisi  perlunya  pembentukan Tim  Kecil  antara  Departemen  Agama  dengan  Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Setelah  ada  konsep  naskah  akademik  yang menggambarkan  dasar  pentingnya  kehadiran  Undang-Undang  Wakaf,  maka Direktorat  Pengambangan  Zakat  dan  Wakaf  cq.  Sub  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf  yang  dipelopori  oleh  Drs.  H.  Achmad  Djunaidi  (Kasubdit)  bersama  H. Asrory Abdul Karim, SH, MH (Kasi Penyuluhan Wakaf) dan Drs. H. Ma’ruf (Kasi Inventarisasi  Wakaf)  menyusun  draft  awal  Rancangan  Undang-Undang  tentang Wakaf. 50
Draft  RUU  tentang  Wakaf  ini  menjadi  cikal  bakal  Rancangan  Undang- Undang tentang Wakaf yang dibahas dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draft  tersebut  terdiri  dari  10  bab  dan  65  pasal  yang  memuat  berbagai  substansi yang  mengiringi  semangat  pemberdayaan  wakaf  produktif.  Sebagai  bahan
48 Direktorat  Pengembangan    Zakat  dan  Wakaf    Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  Tentang Wakaf (Jakarta: Kementerian Agama, 2005) hlm. 1 49 Ibid, hlm. 9. 50 Ibid, hlm. 20
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
pemantaban dalam penyempurnaan maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh dan Ormas Islam pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri  Agama.  Setelah  semua  konsep  RUU  tentang  wakaf  disempurnakan  di tingkat  Tim  Penyusunan  RUU  tentang  Wakaf,  maka  RUU  Wakaf  dikirimkan  ke Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama  dan  surat  Nomor:  MA/02/2004  tertanggal  5  Januari  2004  untuk  tahap kedua.  Penyampaian  RUU  Wakaf  kepada  Presiden  RI  ini  sebagai  langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 51
Kemudian proses pembahasan dan pengesahan  RUU wakaf Sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VI yang  ditugaskan  menggodok  RUU  Wakaf  yang  diajukan  oleh  pemerintah melakukan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum dengan Organisasi Massa (Ormas) Islam, Baznas dan Laznas kemudian dilanjutkan dengan  Raker  Komisi  VI  DPR  RI  dengan  Menag  RI,  kemudian  Konsinyiring (Pembahasan)  Tingkat  Panja  Komisi  VI  DPR  RI  selanjutnya  pengesahan  Tingkat Komisi (Pendapat Mini Fraksi-Fraksi) selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU Wakaf dan terakhir adalah Pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004  Tentang Wakaf. 52

## c. Aspek Aksiologi
Aksiologi  merupakan  persoalan  fungsi  ataupun  kegunaan  suatu  ilmu. Keberadaan  suatu  aturan  maupun  Undang-Undang  itu  sendiri  adalah  untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud dari si pembuat aturan tersebut, dalam  hal  ini  yaitu  Legislatif. 53 Oleh  karena  itu,  segala  kaidah  dan  teori  selalu diarahkan  dalam  rangka  menangkap  maksud  dari  Pembuat  aturan  yaitu  tidak  lain guna kemaslahatan semua pihak.
Aksiologi  merupakan  suatu  pendekatan  yang  mencoba  untuk  memahami hukum  dari  segi  manfaatnya,  baik  pragmatisme  hukum  maupun  kemaslahatan dalam  arti  substansinya.  Hukum  dapat  dijadikan  alat  atau  media  untuk  mencapai manfaat  duniawi  dan  ukhrawi,  juga  manfaat  yang  ditetapkan  oleh  kehidupan manusia yang relatif. 54 Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan  oleh  hukum  berupa  tujuan  hukum  yang  berusaha  memelihara  agama, akal,  jiwa,  keturunan,  dan  harta  kekayaan  atau  dapat  disebut  sebagai  maqasidu syari’ah. 55
51 Ibid , hlm. 37
52 Ibid , hlm. 217 53 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl Fiqh, (ttp.: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t), hlm. 8. Lihat juga, Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis), ”Al-Ahkâm”, Vol . IV No . 2 Desember, 2009.
54 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, hlm. 6.
55 Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syāthibi, Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy- Syarī’ah, (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H), jilid 2, hlm. 20
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Dalam  perspektif  filsafat  Ilmu,  pada  dasarnya,  fungsi  dan  kegunaan  suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia. 56 Begitu juga dalam hukum  Islam.  Keberadaan  aturan  yang  bersumber  dari  hukum  Islam  sendiri berfungsi  untuk  membantu  memecahkan  problem  yang  dihadapi  manusia  dalam menangkap  maksud  Tuhan.  Apabila  manusia  mampu  menangkap  maksud  Tuhan dengan  benar,  ia  akan  dapat  menjalani  hidup  dengan  sejahtera  baik  di  dunia maupun di akherat kelak.
Dalam  aspek  aksiologi  wakaf    kaitannya  bagian  pengelolaan  dapat dipahami melalui hakekat hubungan antara si Wakif dengan Nadzir. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam  wakaf dan  pengelolannya  itu  sendiri.  Fokus  dari  nilai  disini  adalah  mengenai  baik  dan buruk dari sudut pandang  moral dan etika dan manfaat. 57
Paradigma  persaudaraan  dan  kasih  sayang  inilah  yang  seharusnya mendasari  lembaga  wakaf    dalam  hukum  Islam  di  Indonesia.  Mengingat  Islam memiliki  landasan  ontologis  dari  yang  maha  besar  berupa  syari’ah,  maka  hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syari’ah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah wakaf  dengan pendekatan konflik yang berpaham egoistic individualistic . 58
Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam Al- Qur’an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  diharapkan  seseorang  akan  mencapai  suatu  keadilan,  kesejahteraan  dan kebahagiaan  di  dunia  dan  juga  di  akhirat.  Secara  detail  dapat  dikemukakan beberapa  kegunaan  atau  manfaat  (aksiologi)  dari  adanya  aturan  wakaf,  yaitu sebagai berikut:
a) Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat  menjadi  payung  hukum  dan  sebuah  kepastian  hukum  dalam  rangka pengelolaan dana wakaf  yang sangat potensial.
b) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan wakaf  sesuai dengan tuntunan agama. 59
c) Meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 60
d) Meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf . 61
e) Terhindar dari api neraka di akhir kelak. 62 .
56 Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 106.
57 Soetiksno, Filsafat Hukum, cet. ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 459. Lihat juga, Tri Lisiani  Prihatinah,  “Tinjauan  Filosofis  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974” Jurnal  Dinamika  Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008, hlm. 171.
58 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum..... hlm. 132.
59 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5.
60 Ibid.
61 Ibid.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
f) Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Dalam rangka membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan.
g) Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
h) Wakaf  berhubungan  bahwa  untuk  mendapatkan  kehidupan  akherat  yang kekal  bisa  diselamatkan  dari  kehidupan  saat  masih  ada  di  dunia.  Manfaat wakaf bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan akherat yang lebih baik.
i) Amalan  wakaf  yang  tidak  terputus  meskipun  sudah  meninggal  dunia menjadi  salah  satu  sarana  amalan  yang  bisa  membuat  manusia  selamat  di dunia dan akherat.
j) Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum sehingga  bermanfaat  untuk  umum.  Hal  ini  seperti  manfaat  qurban  yang membantu  masyarakat  kurang  mampu,  agar  mendapatkan  asupan  gizi daging yang sehat.
k) Wakaf  mempererat  tali  persaudaraan.  Hubungan  masyarakat  antara  orang yang  kaya  dan  miskin  biasanya  akan  mengalami  kesenjangan  karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat.
l) Wakaf  mendorong  pembangunan  di  semua  bidang  ilmu.  Wakaf  telah meningkatkan  pembangunan  di  segala  bidang  sesuai  dengan  tujuan pemakaian  wakaf.  Wakaf  banyak  digunakan  untuk  mendirikan  beberapa sarana  yang  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang  seperti  asrma sekolah, sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain. 63

## C.   Kesimpulan
Bahwa  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  bersifat legislasi  yang  bernafaskan  agama,  Sehingga  tidak  mengherankan  banyak  kesesuaian  UU positif  dengan  ketentuan  dalam  Kitab  Suci  dan  ini  membuktikan  kepedulian  pemerintah akan potensi dana wakaf  apabila bisa dikelola dengan baik. Dari aspek yang diatur dalam UU  tersebut:  aspek  ontologis,  espistemologis  dan  aksiologis  diharapkan  dapat  bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjadi pondasi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi.  Adapun  Undang-Undang  ini  dilihat  sangat  penting  keberadaannya,  tidak  lain untuk  kepastian  hukum  dan  payung  hukum,  khususnya  dalam    pengelolaan  dana  wakaf yang sangat potensial yaitu untuk mengakomodir bagi para Wakif dan para Nadzir.
62 Hamid  Farihi, Hibah  Terhadap  Anak-Anak  dalam  Keluarga, (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  1995), hlm. 81.
63 https://www.rumahwakaf.org/10-manfaat-wakaf-bagi-masyarakat-diri-sendiri-dan-orang-lain/, diakses tgl 10 Agustus 2019
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahannya , Jakarta: PT.Tahazed, 2009.
Achmadi, Asmoro, Filsafat Umum , cet. ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia ,  cet.ke-1,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat , Jakarta: Amzah.
Danusiri, Epistemologi  Syara’(Mencari  Format  Baru  Fiqh  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,2000.
Direktorat  Pengembangan    Zakat  dan  Wakaf    Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Proses  Lahirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004    Tentang  Wakaf ,  Jakarta: Kementerian Agama, 2005.
Djakfar, Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam , Malang: UIN Malang Press, 2007.
Farihi, Hamid, Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Juni, Efran Helmi, Filsafat Hukum , cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Direktorat  Masyarakat  Islam, Panduan  Wakaf    Praktis , Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2013.
Khathib, Muhammad al-, al-Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, Al- Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu , Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
Lubis, Suhrawardi K., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
Manan,  Abdul, Aneka  Masahal  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta,:  Preneda  Media Group, 2006.
Mannan,  Muhammad  Abdul, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Praktek  (Dasar-Dasar  Ekonomi  Islam) , Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, Tafsir Al-Maraghi , Juz X (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 130.
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung:Refika Aditama,  2011.
Mujtaba, Saifudin, Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah , Jakarta: H.I. Press, 1997.
Qurtubi,  Abu  Abdullah  bin  Ahmad  Al-Anshari  Al-, Tafsir  Al-Qurtubi, Juz  XVII,(Cairo:  Dar  al- Katib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H.
Soetiksno, Filsafat Hukum, cet. ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : Grafindo Persada, 2010.
Sumantri, Jujun S. Suria, Filsafat Ilmu , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy- Syarī’ah, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H, jilid 2.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
Abdurrahman Misno, “Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an”, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir .
Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan” Jurnal Pengajian Umum bil, vol. 7.
Abdurrahman  Kasdi,  “Peran  Wakaf    Produktif    Dalam  Pengembangan  Pendidikan” Jurnal Pendidikan Islam Quality , Vol. 3, No. 2,  Desember 2015.
Abdurrofi Ali dan Irham Zaki, “Maslahah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan ,  Vol. 4 No. 9 September 2017.
Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam”, Religia , Vol. 15 No. 1, April 2012.
Ainur  Rahman  Hidayat  &  Fatati  Nuryana  “Ontologi  Relasi  Wakaf    Profesi  dan  Relevansinya terhadap  Implementasi  Pola  Konsumtif  Kreatif  dalam  Sekuritas  Pasar  Moda”, M  edia Syariah , Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
Mohammad  Rusfi,  “Filsafat  Harta:  Prinsip  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Kepemilikan  Harta”, Jurnal  Al-‘Adalah Fakultas  Syari’ah  UIN  Raden  Intan  Lampung,  Vol.  XIII,  No.  2, Desember 2016.
Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis), ”Al-Ahkâm”, Vol . IV No . 2 Desember, 2009.
Pejabat  Mufti  Majlis  Ugama  Singapura,  “Rahmah  dan  Keihsanan  di  dalam  Pembahagian  Harta Pusaka di dalam Islam:” dalam Seminar Wasiat, Faraidh Dan Rancang Pusaka, tt.
Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Jakarta , Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm 119.
Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” Jurnal Hadhari ,  Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5, Januari, 2013.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Tri  Lisiani  Prihatinah,  “Tinjauan  Filosofis  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.
Tuntunan Muamalah, “ Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam”, Edisi, 11, 2013.
https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/, diakses tgl 18 Agustus 2019.
Miftah  Faridl,  Dewan  Syariah  Dompet  Dhuafa  Jabar,  “ Harta  Itu  Anugerah,  Amanah,  Sekaligus Fitnah”, https://ddhongkong.org/harta-itu-anugerah-amanah-sekaligus-fitnah/, dikses tgl 26 Agustus 2019.
https://www.rumahwakaf.org/10-manfaat-wakaf-bagi-masyarakat-diri-sendiri-dan-orang-lain/, diakses tgl 10 Agustus 2019