## ANALISIS PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE 2012-2016
Arum Kusumaningdyah Adiati, Diessela Paravitasari, Trisninik Ratih Wulandari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta
Email : adiati_rk@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten  Purworejo  selama  tahun  2012  sampai  dengan  2016.  Perkembangan  penerimaan pajak  reklame  ini  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengidentifikasi  berbagai kendala  dalam  pemungutan  pajak  reklame  dan  mengidentifikasi  berbagai  upaya  untuk mengoptimalkan pajak reklame.
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  di  Kabupaten  Purworejo  dan  teknik pengumpulan  data  berupa  observasi  dan  wawancara.  Metode  observasi  dilakukan  dengan pengamatan  langsung  di  BPPKAD  Kabupaten  Purworejo,  sedangkan  wawancara  dilakukan melalui tanya jawab dengan pegawai BPPKAD di Kabupaten Purworejo.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  tingkat  kontribusi  pajak  reklame selama  kurun  waktu  lima  tahun  mengalami  peningkatan,  meskipun  untuk  jenis  reklame papan/  billboard/  videotron/  megatron  dan  jenis  reklame  kain  selalu  berada  dalam  kriteria sangat kurang rata-rata 0,609% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 0,620% terhadap Pendapatan  Pajak  Daerah  (PPD).  Salah  satu  upaya  untuk  mengoptimalkan  pajak  reklame adalah dengan melakukan sosialisasi rutin dan merata kepada wajib pajak.
Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Ketentuan mengenai otonomi daerah  pada  dasarnya  bertujuan  untuk meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta
peningkatan  pembinaan  kesatuan  politik dan  kesatuan  bangsa.  Otonomi  daerah  di
Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa,Otonomi Daerah
adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelaksanaan  otonomi  daerah tersebut,  maka  pemerintah  daerah  perlu memikirkan  dana  yang  masuk  untuk pembiayaan.  Sumber  keuangan  itu  salah satunya  berasal  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  yaitu  pajak  daerah. Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  tolak  ukur  bagi  daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi  daerah. Pemerintah daerah selaku badan  perwakilan  daerah  harus  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  tanpa  harus  bergantung  pada pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar  sumbangan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Salah satu usaha untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan kontribusi berbagai jenis pajak yang ada di masing-masing  wilayah.  Usaha  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Purworejo adalah dengan berusaha meningkatkan realisasi pajak daerah khususnya  dari  sektor  pajak  reklame  jenis billboard,  spanduk,  baliho,  bando  jalan, stiker,  selebaran  dan  sejenisnya.  Pajak reklame  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan yang cukup besar di
Kabupaten Purworejo. Pajak reklame dapat memberikan  kontribusi  tersendiri  terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD),  hal  ini  terlihat  pada  penerimaan
pajak  reklame  Kabupaten  Purworejo  pada tahun  2012  sebesar  Rp12.707.351.362,-; 2013  sebesar  Rp30.595.221.119,-;  2014 sebesar  Rp34.391.112.221,-;  2015  sebesar Rp  384.726.123,-;  dan  tahun  2016  sebesar Rp  566.737.279,-,  sehingga  pemerintah daerah diharap dapat lebih mengoptimalkan  objek  pajak  ini  serta memberikan  perhatian  khusus dalam pengelolaannya  agar  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dapat  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  rutin  pemerintahan dan  membiayai  pembangunan  Kabupaten Purworejo.
Sebagai  sumber  penerimaan  yang diandalkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo,  namun  dalam  prakteknya masih  terdapat  pelaksanaan  yang  kurang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo  No.  9  Tahun  2010  yang mengatur tentang Pajak Reklame. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan
Pendapatan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPPKAD)  Sub  Bidang  Penagihan  dan Penerimaan, ketidaksesuaian tersebut antara  lain:  banyak  ditemui  Wajib  Pajak dari  luar  daerah  yang  belum  mengetahui tentang birokrasi pembayaran pajak reklame  di  Kabupaten  Purworejo,  reklame yang  belum  memiliki  ijin,  kurangnya kejelian  petugas  dalam  proses  penerimaan pajak reklame, dan jumlah personil petugas yang belum memadai.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  langsung  mengenai  analisis pajak  reklame  di  Kabupaten  Purworejo selama  kurun  waktu  2012  sampai  dengan
2016 yang dilaksanakan di Badan Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Purworejo.  Dari  penelitian  tersebut  dapat diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak reklame  di  Kabupaten  Purworejo  serta bagaimana  kinerja  Badan  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPPKAD)  Kabupaten  Purworejo  dalam proses pemungutan pajak reklame. Dengan demikian dapat diketahui berbagai kendala dalam  pengoptimalan  pajak  reklame, sehingga  dapat  ditemukan  berbagai  solusi pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame yang  lebih  baik  agar  sesuai  dengan prosedur,  lebih  efektif  dan  efisien  dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:
a. Seberapa besar kontribusi jenis-jenis pajak reklame  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Pendapatan  Pajak  Daerah
(PPD)  di  Kabupaten  Purworejo  selama kurun waktu 2012-2016?
b. Bagaimana  pertumbuhan  pajak  reklame  di Kabupaten Purworejo  selama kurun waktu 2012-2016?
c. Sejaumana  kendala  yang  dihadapi  oleh Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten Purworejo dalam proses pemungutan pajak reklame?
d. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Badan  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten
Purworejo  dalam  proses  optimalisasi pemungutan pajak reklame?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi berbagai jenis pajak reklame  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Pendapatan  Pajak Daerah  (PPD)  Kabupaten  Purworejo selama kurun waktu 2012-2016.
b. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak reklame  di  Kabupaten  Purworejo selama kurun waktu 2012-2016.
c. Untuk  mengetahui  kendala-kendala yang dihadapi  oleh Badan Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Purworejo  dalam  proses  pemungutan pajak reklame.
d. Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang dihadapi  oleh  Badan  Pendapatan
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Purworejo  dalam  proses  pemungutan pajak reklame.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  masukan  bagi  Pemerintah  Daerah Purworejo terutama aparat Badan Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPPKAD)  Purworejo  untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah khususnya pajak reklame  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Pengertian  pajak  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Pasal  1  Angka  1  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor
28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dasar  hukum  pemungutan  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  adalah  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pajak Reklame
Reklame adalah benda, alat, perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau
untuk  menarik  perhatian  umum,  terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau  dinikmati  oleh  umum.  Pajak reklame dilihat dari lembaga
pemungutannya  termasuk  sebagai  pajak daerah.
Pemungutan  Pajak  Reklame  di Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  dasar hukum  yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  pihak  yang terkait.  Dasar  pemungutan  Pajak  Reklame pada  suatu  kabupaten  atau  kota  (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut.
a. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
b. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2009  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1987  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
d. Peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang mengatur tentang Pajak Reklame.
e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur  tentang  Pajak  Reklame sebagai  aturan  pelaksanaan  peraturan daerah  tentang  Pajak  Reklame  pada kabupaten/kota dimaksud.
Adapun  objek  pajak  yang  dimaksud sebagai berikut:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame  berjalan,  termasuk  pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide;
j. Reklame peragaan.
Dasar Pengenaan Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Kabupaten  Purworejo  Nomor  9  Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame Bab IV Pasal 7, dasar pengenaan pajak reklame ditetapkan sebagai berikut.
a. Dasar  pengenaan  Pajak  adalah  nilai sewa reklame;
b. Dalam  hal  reklame  diselenggarakan oleh  pihak  ketiga,  nilai  sewa  reklame sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditentukan  berdasarkan  nilai  kontrak reklame;
c. Dalam  hal  reklame  diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi penempatan,  waktu,  jangka  waktu penyelenggaraan,  jumlah,  dan  ukuran media Reklame;
d. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak  diketahui  dan/atau  dianggap tidak  wajar,  nilai  sewa  reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3);
e. Cara  perhitungan  nilai  sewa  reklame sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
f. Hasil  perhitungan  nilai  sewa  reklame sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tarif Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten  Purworejo  Nomor  9  Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame Bab IV Pasal 8,  tarif  pajak  reklame  ditetapkan  sebesar
25%  (dua  puluh  lima  persen).  Cara perhitungan  Nilai  Sewa  Reklame  adalah sebagai berikut ini.
Pajak  terutang  ini  dipungut  di wilayah tempat Reklame tersebut diselenggarakan  dengan  Masa  Pajak  1
(satu)  bulan  kalender dan  Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  bagian  dari  pendapatan  daerah
yang  salah  satunya  bersumber  dari  pajak. PAD  ini  merupakan  sumber  keuangan daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah yang  bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak × Nilai Sewa Reklame

## Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya tentang Pajak  Reklame  yaitu,  Alfian  Firmansyah (2014)  tentang  “Analisis  Kontribusi  dan Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Reklame untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Surabaya.”  Hasil  dari penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa nilai  kontribusi  pajak  reklame  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Surabaya dinilai masih sangat kurang yaitu kurang  dari  10%.  Dari  hasil  perhitungan ini  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi terbesar  terjadi  pada  tahun  2010  yakni sebesar  9,19%  dan  terendah  pada  tahun 2013 yakni sebesar 5,22% sedangkan rata- rata  kontribusi  pajak  reklame  adalah sebesar  6,56%  yang  menurut  kriteria berarti  sangat  kurang  atau  rendah.  Hal  ini karena  dalam  kurun  waktu  2011  hingga 2013  terjadi  peningkatan  signifikan  dalam penerimaan pajak BPHTB yang disebabkan  oleh  pengalihan  BPHTB  dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Daerah/Pemerintah  Kota    berdasarkan  UU No.28 Tahun 2009, yang mulai
diberlakukan sejak 1 Januari 2011.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian  sebelumnya  adalah  pada  tahun pengamatan,  perbedaan  wilayah  atau lokasi,  tujuan  penelitian  fokus  pada kontribusi  dan  efektifitas  pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Sistem Pemungutan Pajak di Badan Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPPKAD)  Purworejo  yaitu official assessment system dan self assessment  system .  Untuk  pajak  reklame BPPKAD  Purworejo  menerapkan official assessment  system .  Dalam  sistem  tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah  untuk  menghitung  besaran pajak  terutang  yang  akan  dibayar  oleh wajib pajak.
1. Analisis Berbagai Jenis Pajak Reklame terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Pendapatan  Pajak  Daerah (PPD)  di  Kabupaten  Purworejo  Tahun 2012-2016.
Dengan  diberlakukannya  UU  No. 34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah,  pemerintah daerah  diberi  ruang  yang  lebih  luas untuk  menarik  pajak  daerah  dan retribusi daerah di wilayah yuridiksinya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan  daerah.  Kontribusi pajak  reklame  terhadap  PAD  di Kabupaten  Purworejo  dihitung  dengan membandingkan jumlah realisasi  pajak reklame  dengan  jumlah  PAD.  Tabel 3.1  menunjukkan  klasifikasi  kriteria kontribusi:
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria Lebih dari 50% Sangat Baik 40,10% - 50% Baik 30,10% - 40% Cukup Baik 20,10% - 30% Sedang 10,10% - 20% Kurang 0,00% - 10% Sangat Kurang
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Aulad, 2013
Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah sebagai berikut:
Sumber: Sadono Sukirno (1985:21) (dalam Dhani Kurniawan 2000)
Berikut Tabel 3.2 yang menyajikan perbandingan  antara  penerimaan  jenis- jenis Pajak Reklame terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) tahun 2012-2016 untuk mengetahui rasio kontribusi. Tabel 3.2

## Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli

## Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2016
Tahun Jenis-Jenis Pajak Reklame Penerimaan Pajak Reklame Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Kontribusi (dalam persen) 2012 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp173.965.000 Rp12.707.351.362 1,369%
2012 Reklame Kain Rp74.120.750 Rp12.707.351.362 0,583% 2013 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp202.370.860 Rp31.905.961.547 0,634% 2013 Reklame Kain Rp82.892.500 Rp31.905.961.547 0,259% 2014 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp218.237.250 Rp33.080.371.793 0,659% 2014 Reklame Kain Rp84.026.000 Rp33..080.371.793 0,254% 2015 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp237.559.623 Rp38.301.790.460 0,620% 2015 Reklame Kain Rp147.166.500 Rp38.301.790.460 0,384% 2016 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp365.606.464 Rp42.426.454.305 0,861% 2016 Reklame Kain Rp201.130.815 Rp42.426.454.305 0,474% Rata-Rata 0,609%
Sumber : BPPKAD Kabupaten Purworejo, data diolah
Gambar 3.1
Grafik Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2016
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2012 2013 2014 2015 2016 Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Reklame Kain
Tabel 3.2 menunjukkan bahwa besarnya  kontribusi  berbagai  jenis  pajak reklame  terhadap  PAD  di  Kabupaten Purworejo tahun 2012-2016 cukup berfluktuasi.  Rata-rata  kontribusi  berbagai jenis  pajak  reklame  PAD  di  Kabupaten Purworejo  dari  2012-2016  adalah  0,609% dan termasuk dalam kriteria sangat kurang.
Kontribusi pajak reklame, baik reklame papan/  billboard/  videotron/  megatron maupun  reklame  kain  dari  tahun  2012 sampai  dengan  2016  selalu  berada  dalam kriteria  sangat  kurang.  Pada  tahun  2013 kontribusi reklame papan/ billboard/ videotron/  megatron  dan  reklame  kain mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Reklame papan/ billboard/  videotron/  megatron  mengalami penurunan  sebesar  0,735%  dari  1,369%  di tahun 2012 menjadi 0,634% di tahun 2013, dan  reklame  kain  mengalami  penurunan sebesar 0,324% dari 0,583% di tahun 2012 menjadi  0,259%  di  tahun  2013.  Hal  ini disebabkan  karena  pada  tahun  2013  pajak bumi  dan  bangunan  mulai  ditangani  oleh Pemerintah Daerah sehingga PAD
mengalami  peningkatan  yang  signifikan dan  menyebabkan  persentase  kontribusi pada berbagai jenis pajak reklame terhadap PAD  mengalami  penurunan.  Pada  tahun 2014  terjadi  penurunan  lagi  sebesar 0,025%  dari  0,634%  di  tahun  2013 menjadi  0,659%  di  tahun  2014  untuk reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sebesar 0,005% dari 0,259% di  tahun  2013  menjadi  0,254%  di  tahun 2014  untuk  reklame  kain.  Penurunan  ini disebabkan  karena  kurang  optimalnya kinerja  pemerintah  daerah  Purworejo
dalam  melaksanakan  pemungutan  dan pengelolaan  pajak  reklame.  Pada  tahun 2015  terjadi  penurunan  tetapi  hanya  di jenis  reklame  papan/  billboard/  videotron/ megatron  yaitu  sebesar  0,039%  dari 0,659%  di  tahun  2014  menjadi  0,620%  di tahun  2015,  sedangkan  reklame  kain mengalami  kenaikan  sebesar  0,130%  dari 0,254%  di  tahun  2013  menjadi  0,384%  di tahun 2015. Penurunan di tahun 2015 juga terjadi karena pemerintah belum melakukan  optimalisasi  pada  pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame. Kemudian pada tahun 2016, baik reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan reklame kain mulai menunjukkan  perkembangan  yang  bagus karena  keduanya  mengalami  peningkatan. Reklame  papan/  billboard/  videotron/ megartron  meningkat  sebesar  0,241%  dari 0.620%  di  tahun  2015  menjadi  0,861%  di tahun  2016  dan  reklame  kain  meningkat sebesar 0,090% dari 0,384% di tahun 2015 menjadi 0,474% di tahun 2016.
Dilihat  dari  Gambar  3.1,  dari  tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
penerimaan pajak reklame selalu mengalami peningkatan. Tingkat kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD menunjukkan  tingat  yang  paling  rendah pencapaiannya  untuk  reklame  jenis  papan/ billboard/  videotron/  megatron  adalah tahun  2015  dan  tingkat  yang  paling  tinggi pencapaiannya adalah tahun 2012.
Sedangkan  untuk  reklame  jenis  kain, tingkat  yang  paling  rendah  pencapaiannya adalah  tahun  2014  dan  yang  paling  tinggi pencapaiannya adalah tahun 2012.
Kontribusi  pajak  reklame  jika  di lihat  dari  Pendapatan  Pajak  Daerah
(PPD) di Kabupaten Purworejo dihitung  dengan  rumus  perhitungan sebagai berikut:
Sumber: Sadono Sukirno (1985:21) (dalam Dhani Kurniawan 2000)
Berdasarkan  tabel  3.3,  besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PPD di  Kabupaten  Purworejo  tahun  2012- 2016  cenderung  meningkat.  Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PPD di  Kabupaten  Purworejo  dari  2012- 2016  adalah  0,620%  dan  termasuk dalam kriteria sangat kurang.
Kontribusi  pajak  reklame  baik reklame  papan/  billboard/  videotron/ megatron  maupun  reklame  kain  dari tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu berada  dalam  kriteria  sangat  kurang. Pada  tahun  2013  kontribusi  reklame papan/  billboard/  videotron/  megatron dan reklame kain mengalami penurunan  yang  signifikan  dari  tahun sebelumnya. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron mengalami penurunan  sebesar  0,8%  dari  1,436% di tahun 2012 menjadi 0,636% di tahun 2013,  dan  reklame  kain  mengalami penurunan sebesar 0,351% dari 0,611% di tahun 2012 menjadi 0,260% di tahun 2013.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada tahun  2013  pajak  bumi  dan  bangunan mulai ditangani oleh Pemerintah Daerah sehingga PPD secara
keseluruhan  mengalami  peningkatan, meskipun  sebagian  tidak  berasal  dari
Pajak  Reklame.  Pada  tahun  2014 terjadi  penurunan  lagi  sebesar  0,027% dari  0,636%  di  tahun  2013  menjadi 0,663%  di  tahun  2014  untuk  reklame papan/  billboard/  videotron/  megatron dan  sebesar  0,005%  dari  0,260%  di tahun  2013  menjadi  0,255%  di  tahun 2014  untuk  reklame  kain.  Penurunan ini disebabkan karena kurang optimalnya  kinerja  pemerintah  daerah
Purworejo dalam melaksanakan pemungutan  dan  pengelolaan  pajak reklame.  Pada  tahun  2015  terjadi penurunan  tetapi  hanya  di  jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron yaitu  sebesar  0,039%  dari  0,663%  di tahun  2014  menjadi  0,624%  di  tahun 2015, sedangkan reklame kain mengalami  kenaikan  sebesar  0,132% dari  0,255%  di  tahun  2013  menjadi 0,387%  di  tahun  2015.  Penurunan  di tahun 2015 ini terjadi karena pemerintah  masih  belum  melakukan optimalisasi pada
pelaksanaan pemungutan  dan  pengelolaan  pajak reklame.  Kemudian  pada  tahun  2016, baik reklame papan/ billboard/ videotron/  megatron  dan  reklame  kain mulai  menunjukkan  perkembangan
yang bagus karena keduanya mengalami peningkatan. Reklame papan/  billboard/  videotron/  megartron meningkat sebesar 0,238% dari 0.624% di tahun 2015 menjadi 0,862% di tahun 2016  dan  reklame  kain  meningkat sebesar  0,087%  dari  0,387%  di  tahun 2015  menjadi  0,474%  di  tahun  2016. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan di  BPPKAD  Purworejo,  peningkatan ini  disebabkan  karena  pemerintah
daerah  Purworejo  mulai  melakukan penertiban  dan  penataan  kembali reklame-reklame  yang  terpasang  dan mengoreksi
peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan reklame dalam  rangka  peningkatan  penerimaan pajak  reklame.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pajak reklame  merupakan potensi  yang  perlu  dipertimbangkan untuk  peningkatan  PPD  Kabupaten Purworejo.

## Tabel 3.3
Kontribusi Berbagai Jenis Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
(PPD) di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2016 Tahun Jenis-Jenis Pajak Reklame Penerimaan Pajak Reklame Penerimaan Pendapatan PajakDaerah (PPD) Jumlah Kontribusi (dalam persen) 2012 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp173.965.000 Rp12.114.227.362 1,436% 2012 Reklame Kain Rp74.120.750 Rp12.114.227.362 0,611% 2013 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp202.370.860 Rp31.785.911.247 0,636% 2013 Reklame Kain Rp82.892.500 Rp31.785.911.247 0,260% 2014 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp218.237.250 Rp32.889.507.793 0,663% 2014 Reklame Kain Rp84.026.000 Rp32.889.507.793 0,255% 2015 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp237.559.623 Rp38.016.527.145 0,624% 2015 Reklame Kain Rp147.166.500 Rp38.016.527.145 0,387% 2016 Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp365.606.464 Rp42.380.056.430 0,862% 2016 Reklame Kain Rp201.130.815 Rp42.380.056.430 0,474% Rata-Rata 0,620%

## Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, data diolah
Dilihat  dari  Gambar  3.2,  dari  tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak reklame selalu mengalami  peningkatan, meskipun di  lihat dari sisi kontribusi masih termasuk kriteria sangat kurang.
Gambar 3.2
Grafik Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PPD) di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2016
Selama  kurun  waktu  tahun  anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016, BPPKAD Purworejo  telah  memberlakukan  berbagai macam  pajak  daerah,  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Pada  setiap  awal tahun anggaran, pemerintah daerah beserta DPRD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah menetapkan target masing-masing komponen
penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Secara  umum,  realisasi  pajak daerah  yang  diterima  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo cukup memuaskan.  Namun  kontribusi  pajak dalam  PAD  dan  PPD  di  Kabupaten Purworejo  masih  dibilang  sedikit  karena belum mencapai 25% dari PAD Kabupaten Purworejo.
2. Analisis Pertumbuhan Pajak

## Reklame  di  Kabupaten  Purworejo Tahun 2012-2016
Pajak  Reklame  dikenakan  kepada setiap  perusahaan  atau  badan  lainnya yang  akan  memasang  reklame  dalam usahanya  memperkenalkan  produknya kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui
BPPKAD  harus  memperhatikan  asas- asas  pemungutan  pajak  berdasarkan pada  peraturan  yang  berlaku  termasuk pelaksaan  sanksi  tegas  terhadap  Wajib Pajak  yang  tidak  tertib  terhadap peraturan  perpajakan.  Perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten  Purworejo  dapat  di  lihat pada tabel 3.4.

## Tabel  3.4
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2012 2013 2014 2015 2016 Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Reklame Kain
Analisis Perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2016 Tahun Penerimaan Pajak Reklame Perkembangan (dalam rupiah) Perkembangan (dalam persen) 2012 Rp248.085.750 - - 2013 Rp285.263.360 Rp37.177.610 14,985% 2014 Rp302.263.250 Rp16.999.890 5,959% 2015 Rp384.726.123 Rp82.462.873 27,281% 2016 Rp566.737.279 Rp182.011.156 47,309% Rata-Rata 19,106%
Sumber: BPPKAD Kabupaten Purworejo, data diolah
Gambar 3.3

## Grafik Perkembangan Pajak Reklame di Kabupaten Purworejo
Tahun 2012-2016 3. Kendala-Kendala dalam Proses
Pemungutan  Pajak  Reklame  di Kabupaten Purworejo Berdasarkan hasil wawancara dengan  pegawai  BPPKAD  Kabupaten Purworejo  Sub  Bidang  Penagihan  dan Penerimaan, dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame di Kabupaten  Purworejo  masih  terdapat
kekurangan  karena  adanya  berbagai kendala  dalam  pemungutan  pajak.
Berbagai kendala tersebut terdiri menjadi dua hal,  yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
Kendala-kendala
eksternal diantaranya  banyak  ditemui  Wajib Pajak  dari  luar  daerah  yang  belum mengetahui tentang birokrasi Rp- Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 2012 2013 2014 2015
2016
pembayaran pajak reklame dikarenakan  ijin  pemasangan  reklame dikeluarkan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  (DPMPSP)  sedangkan  khusus pajak  reklame  pembayarannya  di BPPKAD; dan masih banyak ditemukan reklame yang belum memiliki  ijin  dikarenakan  Wajib  Pajak tidak mengetahui kalau reklame tersebut dikenai pajak. Hal ini disebabkan  karena  belum  dilakukan sosialisasi secara optimal kepada Wajib
Pajak oleh petugas dari Badan BPPKAD. Kendala-kendala internal penerimaan  pajak  reklame  diantaranya belum  memenuhi  target  penerimaan pajak  disebabkan  karena  kurangnya kejelian petugas dalam proses
penerimaan pajak reklame; dan  jumlah personil pertugas yang belum memadai untuk mengawasi reklame yang
terpasang di wilayah Purworejo. Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala yang seringkali dihadapi oleh BPPKAD  Kabupaten  Purworejo  Sub
Bidang  Penagihan  dan  Penerimaan adalah  kurangnya  peran  aktif  pihak BPPKAD  Kabupaten Purworejo  dalam melakukan  sosialisasi  mengenai  pajak reklame  kepada  masyarakat  sehingga menyebabkan  kurangnya  kesadaran wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu kecukupan  atas  sumber  daya  manusia juga  perlu  dipertimbangkan.  Hal  ini tentu  dapat  memberikan  pengaruh terhadap pencapaian target  penerimaan
pajak  reklame  yang  telah  ditetapkan oleh  BPPKAD  Kabupaten  Purworejo sehingga  nantinya  akan  berdampak pada  kontribusi  pajak  daerah  terhadap PAD.
4. Upaya  Peningkatan  Pajak  Reklame di Kabupaten Purworejo
Berdasarkan  kendala-kendala  yang dihadapi,  maka  BPPKAD  Kabupaten Purworejo  melakukan  program  kerja operasional  yang  dilaksanakan  dengan tujuan  agar  dapat  terealisasi  sesuai dengan  target  yang  telah  ditetapkan.
Upaya-upaya yang dilakukan
BPPKAD Kabupaten Purworejo  antara lain:
a. Melakukan  pendataan  aktif  dan pasif.  Pendataan  aktif  dilakukan dengan cara petugas pajak mendatangi  langsung  Wajib  Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pendataan  pasif  dilakukan  dengan cara  Wajib  Pajak  datang  sendiri  ke Kantor Pelayanan Pajak;
b. Melakukan  peningkatan  pelayanan untuk  memberikan  keyakinan  serta meningkatkan  kesadaran  Wajib Pajak;
c. Melakukan  penagihan  pajak  secara langsung kepada Wajib Pajak; dan
d. Melakukan penertiban dengan mekanisme menemui langsung Wajib  Pajak  yang  bersangkutan oleh  petugas  pemungut  apabila ditemukan  reklame  tidak  berijin atau  reklame  berijin  tetapi  Wajib
Pajak belum melakukan pembayaran  pajak  reklame  sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tingkat kontribusi pajak reklame terhadap  PAD  dan  PPD  Kabupaten Purworejo  maka dapat  disimpulkan bahwa kontribusi  penerimaan  pajak  reklame terhadap  PAD Kabupaten  Purworejo selama  5  tahun  masih  termasuk  dalam kriteria  sangat  kurang  dengan  rata-rata 0,609%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak  reklame  terhadap  PPD  dengan  rata- rata  0,620%.  Hasil  tersebut  berarti  bahwa pengelolaan Pajak Reklame perlu
diperhatikan agar bisa optimal.
Berbagai  kendala  yang  dihadapi
pihak  BPPKAD  Kabupaten  Purworejo dalam  proses  pemungutan  pajak  reklame diantaranya  masih  banyak  Wajib  Pajak dari  luar  daerah  yang  belum  mengetahui tentang birokrasi pembayaran pajak reklame;  masih  ditemukan  reklame  yang belum  memiliki  ijin;  kurangnya  kejelian petugas  dalam  proses  penerimaan  pajak reklame; dan jumlah personil petugas yang belum memadai perlu dijadikan pertimbangan untuk period ke depannya.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  beberapa  saran  yang dapat  diberikan  oleh  peneliti  yaitu:  (a) perlu  dilakukan  pendataan  ulang  terhadap objek  pajak  reklame  yang  sudah  ada  agar potensi-potensi  baru  atas  pajak  reklame dapat terdata dengan baik; (b)
mengoptimalkan potensi-potensi baru yang belum  tergali  oleh  BPPKAD  Kabupaten Purworejo  agar  dapat  memaksimalkan pendapatan  pajak  reklame;  (c)  perlu
dilakukan  sosialisasi  secara  rutin  dan merata  kepada  wajib  pajak  tentang pentingnya pajak reklame untuk menunjang  kesejahteraan  masyarakat,  (d) perlu kiranya BPPKAD Kabupaten Purworejo  memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap  wajib  pajak  yang  kurang  disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;  dan  (e)  perlu  dilakukan penambahan petugas pemungut pajak yang kompeten  agar  proses  pemungutan  pajak dapat berjalan dengan lancar dan terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik  Indonesia,  (2010), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  9  Tahun  2010  tentang Pajak  Reklame ,  Sekretariat  Daerah Kabupaten Purworejo, Purworejo.
Republik Indonesia. (2009). Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor  54  Tahun  2009  tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan  Izin  Penyelenggaraan Reklame . Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Purworejo. Republik Indonesia. (2004). Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah . Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2007). Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata  Cara  Perpajakan .  Sekretariat
Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2009). Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Sekretariat
Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (1945). Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 .  Sekretariat Negara. Jakarta.
Brotodiharjo, R Santoso. 2013. Pengantar
Ilmu Hukum Pajak . Refika Aditama. Firmansyah, Alfian. 2014. Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pemungutan  Pajak  Reklame  untuk Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah  Kota  Surabaya .  Jurnal
Mahasiswa UNESA.
Mardiasmo.  2013. Perpajakan  Edisi
Revisi . Yogyakarta: Andi Offset.
Prakosa.  2005. Pajak  dan  Retribusi Daerah  Edisi  Revisi .  Yogyakarta:
UII Press.
Siahaan.2013. Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan .  Jakarta:  LPEF-
UI Bima Grafika.