Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang DESA
info kebijakan
A.   LATAR BELAKANG e s a   a d a l a h   l e m b a g a D pemerintahan  terkecil  dan t e r e n d a h   d a l a m   s i s t e m p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat.  Desa merupakan  institusi  dan  entitas masyarakat  hukum  tertua  yang  bersifat asli. Keaslian desa terletak pada hak asal usul dan hak tradisonal/adat istiadatnya. Desa  memiliki  otonomi  desa  yang merupakan  hak,  wewenang,  dan k e w a j i b a n   u n t u k   m e n g a t u r   d a n mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan d a n   k e p e n t i n g a n   m a s y a r a k a t berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.  Dalam  rangka  mengatur  dan mengurus  otonomi  tersebut  perlu adanya  seorang  Kepala  Desa  yang m a m p u   m e w a k i l i   k e p e n t i n g a n masyarakat  serta  melaksanakan  urusan
pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai kesejahteraan.
Sejarah  tumbuh  kembang  desa yang terbentang sejak masa pra kolonial hingga  saat  ini  ternyata  memunculkan permasalahan  yang  hampir  selalu  sama dalam  tiap  tahapan  masanya,  yakni tingkat  peradaban  dan  kesejahteraan desa yang masih rendah dan tidak merata di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Secara ekstrem  dapat  dikatakan  bahwa  desa identik  dengan  jalan-jalan  becek  belum diperkeras,  letak  terpencil  jauh  dari keramaian  kota,  sarana  transportasi masih tradisional, dan lalu lintas jarang. Desa  seringkali  menjadi  anak  tiri pembangunan  di  Republik  Indonesia. Padahal  sebagain  besar  penduduk Indonesia  didominasi  oleh  penduduk desa, penduduk yang berdomisili di kota juga  merupakan  sebagian  orang  dari desa. Pernyataan desa menjadi anak tiri
760
pembangunan  tersebut  berdasar  pada orientasi pembangunan yang hingga saat ini sebagian besar didominasi oleh kota. S e h i n g g a   a k i b a t n y a   s e r i n g   k i t a menyaksikan  penduduk  desa  beramai- ramai  melakukan  urbanisasi  ke  kota untuk  meraih  hidup  lebih  baik,  karena desa tidak lagi dianggap sebagai wilayah yang  layak  untuk  dihuni,  minimnya berbagai  fasilitas,  infrastruktur  yang buruk,  sulitnya  terlepas  dari  berbagai kemelut-kemelut yang merundung desa menjadi beberapa faktor yang menyertai.
Berdasarkan    latar  belakang tersebut sehingga desa perlu dilindungi dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya.  Selama  masa  Orde Baru,  ada  dua  landasan  peraturan  yang mengatur  tentang  desa  yaitu  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang Desa Praja dan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa.  Peraturan  ini  kemudian  berubah lagi  pada  masa  reformasi  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Undang-Undang  ini pengaturan  tentang  desa  hanya  8  Pasal dari  134  Pasal  yaitu  Pasal  93-111. Selanjutnya  pengaturan  mengenai  desa kembali  mengalami  perubahan  seiring dengan  terbitnya  Undang-Undang N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   t e n t a n g Pemerintahan  Daerah.  Pengaturan  desa dalam Undang-Undang ini terdiri dari 16 Pasal dari 240 Pasal yaitu Pasal 200-2016. Sekian  panjangnya  perjalanan  regulasi tentang  desa  namun  sampai  saat  ini belum  mampu  menjadikan  desa  yang kuat, mandiri dan sejahtera.
Hanya  dalam  10  (sepuluh)  tahun kemudian perundangan tentang desa ini dirubah  lagi  dengan  disahkannya  UU Desa 2014 oleh DPR akhir tahun 2013 lalu. U n d a n g - U n d a n g   i n i   d i h a r a p k a n membawa  efek  positif  terciptanya paradigma baru yang mampu mengubah cara  pandang  pembangunan,  bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak  selamanya  berada  di  kota,  tetapi dalam  hal  membangun  Indonesia haruslah dimulai dari desa. Desa menjadi bagian  terdepan  dari  upaya  gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa m a s y a r a k a t   g u n a   m e n c a p a i k e s e j a h t e r a a n   d a n   k e m a k m u r a n s e k a l i g u s   b e r k e a d i l a n   d a n berkesinambungan.
UU  tentang  Desa  disetujui  oleh DPR-RI  pada  Rapat  Paripurna,  18 Desember  2013  kemudian  diundangkan di Jakarta   pada tanggal 15 Januari 2014 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 7). UU ini memuat 16 Bab terdiri dari 122 Pasal.

## B.  MUATAN  UNDANG-UNDANG (UU)
Materi  muatan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mencakup bab-bab: 1.  Ketentuan Umum
2.  Kedudukan dan Jenis Desa 3.  Penataan Desa 4.  Kewenangan Desa 5.  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa
6.  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan
Masyarakat Desa 7.  Peraturan Desa
8.  Keuangan Desa dan Aset Desa
9.  Pembangunan  Desa  dan  Pem- bangunan Kawasan Perdesaan

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang
DESA
info kebijakan

## A.   LATAR BELAKANG
e s a   a d a l a h   l e m b a g a D pemerintahan  terkecil  dan t e r e n d a h   d a l a m   s i s t e m p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat.  Desa merupakan  institusi  dan  entitas masyarakat  hukum  tertua  yang  bersifat asli. Keaslian desa terletak pada hak asal usul dan hak tradisonal/adat istiadatnya. Desa  memiliki  otonomi  desa  yang merupakan  hak,  wewenang,  dan k e w a j i b a n   u n t u k   m e n g a t u r   d a n mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan d a n   k e p e n t i n g a n   m a s y a r a k a t berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.  Dalam  rangka  mengatur  dan mengurus  otonomi  tersebut  perlu adanya  seorang  Kepala  Desa  yang m a m p u   m e w a k i l i   k e p e n t i n g a n masyarakat  serta  melaksanakan  urusan
pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai kesejahteraan.
Sejarah  tumbuh  kembang  desa yang terbentang sejak masa pra kolonial hingga  saat  ini  ternyata  memunculkan permasalahan  yang  hampir  selalu  sama dalam  tiap  tahapan  masanya,  yakni tingkat  peradaban  dan  kesejahteraan desa yang masih rendah dan tidak merata di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Secara ekstrem  dapat  dikatakan  bahwa  desa identik  dengan  jalan-jalan  becek  belum diperkeras,  letak  terpencil  jauh  dari keramaian  kota,  sarana  transportasi masih tradisional, dan lalu lintas jarang. Desa  seringkali  menjadi  anak  tiri pembangunan  di  Republik  Indonesia. Padahal  sebagain  besar  penduduk Indonesia  didominasi  oleh  penduduk desa, penduduk yang berdomisili di kota juga  merupakan  sebagian  orang  dari desa. Pernyataan desa menjadi anak tiri
760
pembangunan  tersebut  berdasar  pada orientasi pembangunan yang hingga saat ini sebagian besar didominasi oleh kota. S e h i n g g a   a k i b a t n y a   s e r i n g   k i t a menyaksikan  penduduk  desa  beramai- ramai  melakukan  urbanisasi  ke  kota untuk  meraih  hidup  lebih  baik,  karena desa tidak lagi dianggap sebagai wilayah yang  layak  untuk  dihuni,  minimnya berbagai  fasilitas,  infrastruktur  yang buruk,  sulitnya  terlepas  dari  berbagai kemelut-kemelut yang merundung desa menjadi beberapa faktor yang menyertai.
Berdasarkan    latar  belakang tersebut sehingga desa perlu dilindungi dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya.  Selama  masa  Orde Baru,  ada  dua  landasan  peraturan  yang mengatur  tentang  desa  yaitu  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang Desa Praja dan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa.  Peraturan  ini  kemudian  berubah lagi  pada  masa  reformasi  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Undang-Undang  ini pengaturan  tentang  desa  hanya  8  Pasal dari  134  Pasal  yaitu  Pasal  93-111. Selanjutnya  pengaturan  mengenai  desa kembali  mengalami  perubahan  seiring dengan  terbitnya  Undang-Undang N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   t e n t a n g Pemerintahan  Daerah.  Pengaturan  desa dalam Undang-Undang ini terdiri dari 16 Pasal dari 240 Pasal yaitu Pasal 200-2016. Sekian  panjangnya  perjalanan  regulasi tentang  desa  namun  sampai  saat  ini belum  mampu  menjadikan  desa  yang kuat, mandiri dan sejahtera.
Hanya  dalam  10  (sepuluh)  tahun kemudian perundangan tentang desa ini dirubah  lagi  dengan  disahkannya  UU Desa 2014 oleh DPR akhir tahun 2013 lalu. U n d a n g - U n d a n g   i n i   d i h a r a p k a n membawa  efek  positif  terciptanya paradigma baru yang mampu mengubah cara  pandang  pembangunan,  bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak  selamanya  berada  di  kota,  tetapi dalam  hal  membangun  Indonesia haruslah dimulai dari desa. Desa menjadi bagian  terdepan  dari  upaya  gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa m a s y a r a k a t   g u n a   m e n c a p a i k e s e j a h t e r a a n   d a n   k e m a k m u r a n s e k a l i g u s   b e r k e a d i l a n   d a n berkesinambungan.
UU  tentang  Desa  disetujui  oleh DPR-RI  pada  Rapat  Paripurna,  18 Desember  2013  kemudian  diundangkan di Jakarta   pada tanggal 15 Januari 2014 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 7). UU ini memuat 16 Bab terdiri dari 122 Pasal.

## B.  MUATAN  UNDANG-UNDANG (UU)
Materi  muatan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mencakup bab-bab:
1.  Ketentuan Umum
2.  Kedudukan dan Jenis Desa
3.  Penataan Desa
4.  Kewenangan Desa
5.  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
6.  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan Masyarakat Desa
7.  Peraturan Desa
8.  Keuangan Desa dan Aset Desa
9.  Pembangunan  Desa  dan  Pem- bangunan Kawasan Perdesaan
10.  Badan Usaha Milik Desa 11.  Kerjasama Desa 12.  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 13.  Ketentuan Khusus Desa Adat 14.  Pembinaan dan Pengawasan 15.  Ketentuan Peralihan 16.  Ketentuan Penutup

## 1.  Kedudukan dan Jenis Desa
Desa  berkedudukan  di  wilayah Kabupaten/Kota.  Jika  dibandingkan pada UU 32 Tahun 2004 desa berada di dalam  dan  di  bawah  pemerintahan daerah kabupaten/kota. Desa terdiri dari desa  dan  desa  adat  yang  penyebutan dapat  disesuaikan  dengan  penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

## 2.   Penataan Desa
Penataan Desa dapat berupa: a.  Pembentukan,  merupakan  tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang sudah ada, ditetapkan dengan m e m p e r t i m b a n g k a n   p r a k a r s a masyarakat  desa,  asal-usul,  adat istiadat  kondisi  sosial  budaya masyarakat  desa  serta  kemampuan dan potensi desa.
b.  Penghapusan,  desa  dapat  dihapus karena  bencana  alam  dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
c.  Penggabungan,  dua  desa  atau  lebih yang  berbatasan  dapat  digabung menjadi  Desa  baru  sesuai  dengan persyaratan dalam Undang-Undang ini.
d.  Perubahan  status,  desa  dapat berubah  status  menjadi  kelurahan, kelurahan  dapat  berubah  status menjadi  desa,  desa  dapat  menjadi desa  adat,  kelurahan  dapat  menjadi
desa  adat,  desa  adat  dapat  menjadi kelurahan.
e.  Penetapan  Desa,  pemerintah  dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan  yang  bersifat  khusus  dan strategis bagi kepentingan nasional.

## 3.   Kewenangan Desa
a.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul,  adalah  hak  yang  merupakan warisan  yang  masih  hidup  dan prakarsa  desa  atau  prakarsa masyarakat  desa  sesuai  dengan p e r k e m b a n g a n   k e h i d u p a n masyarakat,  antara  lain  sistem o r g a n i s a s i   m a s y a r a k a t   a d a t , kelembagaan,  pranata  dan  hukum a d a t ,   t a n a h   k a s   d e s a   s e r t a kesepakatan  dalam  kehidupan masyarakat desa.
b.  Kewenangan  lokal  berskala  desa,
adalah kewenangan untuk mengatur d a n   m e n g u r u s   k e p e n t i n g a n masyarakat  desa    yang  telah dijalankan  oleh  desa  atau  mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara  lain  tambatan  perahu,  pasar desa,  tempat  pemandian  umum, saluran  irigasi,  sanitasi  lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa.
c.  Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
d.  Kewenangan  lain  yang  ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
762 763

## 4.  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  diselenggara- kan  oleh  Pemerintah  Desa.  Pemerintah
Desa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan
Perangkat Desa.
10.  Badan Usaha Milik Desa
11.  Kerjasama Desa
12.  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa
13.  Ketentuan Khusus Desa Adat 14.  Pembinaan dan Pengawasan 15.  Ketentuan Peralihan 16.  Ketentuan Penutup

## 1.  Kedudukan dan Jenis Desa
Desa  berkedudukan  di  wilayah Kabupaten/Kota.  Jika  dibandingkan pada UU 32 Tahun 2004 desa berada di dalam  dan  di  bawah  pemerintahan daerah kabupaten/kota. Desa terdiri dari desa  dan  desa  adat  yang  penyebutan dapat  disesuaikan  dengan  penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

## 2.   Penataan Desa
Penataan Desa dapat berupa:
a.  Pembentukan,  merupakan  tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang sudah ada, ditetapkan dengan m e m p e r t i m b a n g k a n   p r a k a r s a masyarakat  desa,  asal-usul,  adat istiadat  kondisi  sosial  budaya masyarakat  desa  serta  kemampuan dan potensi desa.
b.  Penghapusan,  desa  dapat  dihapus karena  bencana  alam  dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
c.  Penggabungan,  dua  desa  atau  lebih yang  berbatasan  dapat  digabung menjadi  Desa  baru  sesuai  dengan persyaratan dalam Undang-Undang ini.
d.  Perubahan  status,  desa  dapat berubah  status  menjadi  kelurahan,
kelurahan  dapat  berubah  status menjadi  desa,  desa  dapat  menjadi desa  adat,  kelurahan  dapat  menjadi
desa  adat,  desa  adat  dapat  menjadi kelurahan.
e.  Penetapan  Desa,  pemerintah  dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan  yang  bersifat  khusus  dan strategis bagi kepentingan nasional.

## 3.   Kewenangan Desa
a.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul,  adalah  hak  yang  merupakan warisan  yang  masih  hidup  dan prakarsa  desa  atau  prakarsa masyarakat  desa  sesuai  dengan p e r k e m b a n g a n   k e h i d u p a n masyarakat,  antara  lain  sistem o r g a n i s a s i   m a s y a r a k a t   a d a t , kelembagaan,  pranata  dan  hukum a d a t ,   t a n a h   k a s   d e s a   s e r t a kesepakatan  dalam  kehidupan masyarakat desa.
b.  Kewenangan  lokal  berskala  desa, adalah kewenangan untuk mengatur d a n   m e n g u r u s   k e p e n t i n g a n masyarakat  desa    yang  telah dijalankan  oleh  desa  atau  mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara  lain  tambatan  perahu,  pasar desa,  tempat  pemandian  umum, saluran  irigasi,  sanitasi  lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa.
c.  Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
d.  Kewenangan  lain  yang  ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
762 763

## 4.  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  diselenggara- kan  oleh  Pemerintah  Desa.  Pemerintah Desa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa.

## 6.   Peraturan Desa
Jenis peraturan di Desa terdiri atas:
1.  Peraturan  Desa,  merupakan  sebuah produk  politik.  Ditetapkan  oleh Kepala  Desa,  yang  diproses  secara demokratis  dan  partisipatif,  yakni proses  penyusunannya  mengikut- sertakan  partisipasi  masyarakat  desa s e r t a   d i a w a s i   o l e h   B a d a n Permusyawaratan Desa.
2.  Peraturan Kepala Desa.
3.  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa, m e r u p a k a n   p e r a t u r a n   y a n g ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dari  2
(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.

## 7.   Keuangan Desa dan Aset Desa
Salah  satu  substansi  penting  yang tertuang dalam UU tentang Desa adalah pengaturan  tentang  Keuangan  Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 UU Desa,  bahwa  Desa  mempunyai  sumber pendapatan yang terdiri dari: a.  Pendapatan asli Desa.
b.  Alokasi anggaran APBN.
c.  Bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota.
5.  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan Masyarakat Desa
764
d.  Alokasi  dana  desa  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota. e.  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Provinsi  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota. f.  Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga.
g.  Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Sedangkan,  mengenai  Aset  Desa dapat  berupa  tanah  kas  desa,  tanah ulayat,  pasar  desa,  pasar  hewan, tambatan  perahu,  bangunan  desa, pelelangan  ikan,  pelelangan  hasil pertanian,  hutan  milik  desa,  mata  air milik  desa,  pemandian  umum  dan  aset lainnya milik desa.
8.  P e m b a n g u n a n   D e s a   d a n Pembangunan Kawasan Perdesaan

## 9.  Badan Usaha Milik Desa
Desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  disebut  BUM Desa.  Yang  dikelola  dengan  semangat k e k e l u a r g a a n .   B U M   D e s a   d a p a t menjalankan usaha   di bidang ekonomi, pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pendirian BUM Desa sendiri harus melalui Musawarah Desa.
H a s i l   u s a h a   B U M   D e s a dimanfaatkan  untuk:  pengembangan usaha,  pembangunan  desa,  pember- dayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan kegiatan  dana  bergulir  yang  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 6.   Peraturan Desa
Jenis peraturan di Desa terdiri atas:
1.  Peraturan  Desa,  merupakan  sebuah produk  politik.  Ditetapkan  oleh
Kepala  Desa,  yang  diproses  secara demokratis  dan  partisipatif,  yakni proses  penyusunannya  mengikut- sertakan  partisipasi  masyarakat  desa
s e r t a   d i a w a s i   o l e h   B a d a n Permusyawaratan Desa.
2.  Peraturan Kepala Desa.
3.  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa,
m e r u p a k a n   p e r a t u r a n   y a n g ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dari  2
(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.

## 7.   Keuangan Desa dan Aset Desa
Salah  satu  substansi  penting  yang tertuang dalam UU tentang Desa adalah pengaturan  tentang  Keuangan  Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 UU Desa,  bahwa  Desa  mempunyai  sumber pendapatan yang terdiri dari:
a.  Pendapatan asli Desa.
b.  Alokasi anggaran APBN.
c.  Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
5.  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan Masyarakat Desa
764
d.  Alokasi  dana  desa  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
e.  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Provinsi  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota.
f.  Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga.
g.  Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Sedangkan,  mengenai  Aset  Desa dapat  berupa  tanah  kas  desa,  tanah ulayat,  pasar  desa,  pasar  hewan, tambatan  perahu,  bangunan  desa, pelelangan  ikan,  pelelangan  hasil pertanian,  hutan  milik  desa,  mata  air milik  desa,  pemandian  umum  dan  aset lainnya milik desa.

## 8.  P e m b a n g u n a n   D e s a   d a n Pembangunan Kawasan Perdesaan

## 9.  Badan Usaha Milik Desa
Desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  disebut  BUM Desa.  Yang  dikelola  dengan  semangat k e k e l u a r g a a n .   B U M   D e s a   d a p a t menjalankan usaha   di bidang ekonomi, pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pendirian BUM Desa sendiri harus melalui Musawarah Desa.
H a s i l   u s a h a   B U M   D e s a dimanfaatkan  untuk:  pengembangan usaha,  pembangunan  desa,  pember- dayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan kegiatan  dana  bergulir  yang  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## 10. Kerjasama Desa
Pengaturan  kerja  sama  yang dilakukan  dibagi  menjadi  dua  antara lain:

## 11.  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Menurut  ketentuan  yang  ada dalam  UU  Desa,  di  Desa  sendiri  dapat dibentuk Lembaga- lembaga seperti:

## 12. Ketentuan Khusus Desa Adat
Desa  adat  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota. Pembentukan  Desa  Adat  setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan  faktor:  penyelenggaran Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan p e m b a n g u n a n   D e s a ,   p e m b i n a a n kemasyarakatan  Desa,  pemberdayaan masyarakat  Desa  dan  sarana  prasarana pendukung.  Peraturan  Desa  Adat disesuaikan  dengan  hukum  adat  dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat  sepanjang  tidak  bertentangan d e n g a n   k e t e n t u a n   p e r u n d a n g - undangan.  Kewenangan  Desa  Adat
berdasarkan hak asal usul meliputi:
1.  P e n g a t u r a n   d a n   p e l a k s a n a a n pemerintahan  berdasarkan  susunan asli.
2.  Pengaturan  dan  pengurusan  ulayat atau wilayah adat.
3.  Pelestarian  nilai  sosial  budaya  Desa Adat.
4.  P e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   a d a t berdasarkan  hukum  adat  yang berlaku.
5.  Penyelenggaraan  sidang  perdamaian peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
6.  Pemeliharaan  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  Desa  Adat
766 767
berdasarkan  hukum  adat  yang berlaku. 7.  Pengembangan  kehidupan  hukum adat  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya masyarakat Desa Adat.

## 13.  Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah K a b u p a t e n / K o t a   m e n g a w a s i penyelenggaran pemerintahan Desa dan memberdayakan  masyarakat  Desa dengan:
1.  Menerapkan  hasil  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk  kemajuan  ekonomi  dan pertanian masyarakat desa 2.  Meningkatkan kualitas pemerintahan dan  masyarakat  desa  melalui p e n d i d i k a n ,   p e l a t i h a n   d a n penyuluhan
3.  M e n g a k u i   d a n   m e m f u n g s i k a n institusi asli dan/ yang sudah ada di masyarakat.

## 10. Kerjasama Desa
Pengaturan  kerja  sama  yang
dilakukan  dibagi  menjadi  dua  antara lain:

## 11.  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Menurut  ketentuan  yang  ada dalam  UU  Desa,  di  Desa  sendiri  dapat dibentuk Lembaga- lembaga seperti:

## 12. Ketentuan Khusus Desa Adat
Desa  adat  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota. Pembentukan  Desa  Adat  setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan  faktor:  penyelenggaran Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan p e m b a n g u n a n   D e s a ,   p e m b i n a a n kemasyarakatan  Desa,  pemberdayaan masyarakat  Desa  dan  sarana  prasarana pendukung.  Peraturan  Desa  Adat disesuaikan  dengan  hukum  adat  dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat  sepanjang  tidak  bertentangan d e n g a n   k e t e n t u a n   p e r u n d a n g - undangan.  Kewenangan  Desa  Adat
berdasarkan hak asal usul meliputi:
1.  P e n g a t u r a n   d a n   p e l a k s a n a a n pemerintahan  berdasarkan  susunan asli.
2.  Pengaturan  dan  pengurusan  ulayat atau wilayah adat.
3.  Pelestarian  nilai  sosial  budaya  Desa Adat.
4.  P e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   a d a t berdasarkan  hukum  adat  yang berlaku.
5.  Penyelenggaraan  sidang  perdamaian peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
6.  Pemeliharaan  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  Desa  Adat
766
767
berdasarkan  hukum  adat  yang berlaku.
7.  Pengembangan  kehidupan  hukum adat  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya masyarakat Desa Adat.

## 13.  Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah,  Pemerintah  Daerah
Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah K a b u p a t e n / K o t a   m e n g a w a s i penyelenggaran pemerintahan Desa dan memberdayakan  masyarakat  Desa dengan:
1.  Menerapkan  hasil  pengembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk  kemajuan  ekonomi  dan pertanian masyarakat desa
2.  Meningkatkan kualitas pemerintahan dan  masyarakat  desa  melalui p e n d i d i k a n ,   p e l a t i h a n   d a n penyuluhan
3.  M e n g a k u i   d a n   m e m f u n g s i k a n institusi asli dan/ yang sudah ada di masyarakat.

## 14.   Ketentuan Peralihan
Desa  yang  sudah  ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai  desa.  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa adat di wilayahnya. Penetapan Desa dan desa  Adat  paling  lama  1  (satu)  tahun sejak  undang-undang  ini  diundangkan dan  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak Undang-Undang ini berlaku, pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota    bersama P e m e r i n t a h   D e s a   m e l a k u k a n inventarisasi data.

## 15.   Ketentuan Penutup
Semua  peraturan  pelaksanaan tentang  Desa  yang  selama  ini  ada  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan  Undang-Undang  ini  harus ditetapkan  paling  lama  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan.

## C.  PENUTUP
Undang-Undang ini mulai berlaku saat  diundangkan  pada  15  Januari  2014 dan  Pasal  200  sampai  dengan  Pasal  216
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 t e n t a n g   P e m e r i n t a h a n   D a e r a h (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang N o m o r   3 2   T a h u n   2 0 0 4   t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  telah  memberikan ruang  bagi  pemerintah  desa  dalam melakukan  pembangunan  desa  dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya desa yang ada dengan kewenangan yang  dimilikinya.  Arah  pembangunan Indonesia  harus  dimulai  dari  Desa hingga  bisa  menjadi  magnet  bagi peningkatan  pembangunan  ekonomi rakyat yang   jelas akan berdampak pada meningkatnya  kesejahteraan  rakyat. Desa  menjadi  lebih  menarik  ketimbang kota. (Hilma Yuniasti)

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
1

## BATUBARA ACEH

## MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING ACEH
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara 2

## PKP2A IV LAN

## ABSTRACT
This article is conducted by extracted from a literature review and fieldwork conducted by the center  for  research  and  education  and  training  aparatur  in  National  Institute  of  Public Administration.  Law  -  Law  on  Governing  Aceh  (PA  in  Act)  No.  11  of  2006  confirms  the authority of the Government of Aceh, District / City  managing natural resources in Aceh is  in accordance  with  the  authority  which  includes  planning,  implementation,  utilization  and supervision  of  business  activities.  They  are  carried  out  by  applying  the  principles  of transparency and sustainable development. Through a review of the literature and field study, that  post-discharge  LoGA  no  regulation  of  derivatives  in  the  form  of  Qanun  mining management,  thus  although  Aceh  has  special  autonomy  status,  but  in  the  management  of technically not necessarily be done autonomously. Similar with other local governments in Indonesia, the technical implementation of mining in Aceh still refers to the norms, standards, and guidelines nationally. There for the guidance and supervision of mining activities has not run  optimally  and  discipline.  The  Government  of  Aceh  has  not  been  fully  able  to  regulate mining activities without permission, discipline violations - violations of administrative and technical  nature  of  the  mining  company,  has  not  been  fully  able  to  suppress  the  mining companies  to  implement  programs  based  on  the  needs  of  community  empowerment  and independence ekonomir (more of its cash and cash assistance). This study recommends that the government needs to establish Aceh Qanun (Regional Regulation) update on the management of mining; identifying and data collection on mining permits are located in the district that has not  been  obedient  to  the  mining  activity  reporting,  issuing  policies  to  reinforce  the implementation  of  corporate  responsibility  to  the  community  economic  empowerment kemandiran around in the form of entrepreneurship programs, and scholarships for the children around the mining area , and strengthen access to participation in the community supervision of mining activities.
Keywords : Mining, Management, Government of Aceh.

## ABSTRAK
Artikel  ini  disarikan  dari  kajian  literatur  dan  studi  lapangan  Pusat  Kajian  dan Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur  IV  Lembaga  Administrasi  Negara.  Artikel
1 Artikel diterima 1 Oktober 2014. Direvisi 10 Nopember 2014.
2 Disarikan  oleh  Edy  Saputra,  SH  dari  hasil  kajian  Pengelolaan  Pertambangan  Aceh  Pasca  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.