## TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG - UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI
Citra Dewi Saputra a , Mila Surahmi a
a Fakultas Hukum, Universitas Sjkahyakirti, Email: citra_dewi@unisti.ac.id, milamimi@unisti.ac.id
Naskah diterima: 20 September; revisi: 29 Oktober; disetujui: 30 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2470

## Abstrak:
Ketentuan  umum  dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi  dan/atau  pekerjaan  konstruksi.  Dalam  pekerjaan  konstruksi  tentunya  perlu  dibuat  sebuah kontrak  kerja  konstruksi.  Kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  pedoman  bagi  para  pihak  yaitu pengguna  jasa  konstruksi  dan  penyedia  jasa  konstruksi  dalam  melaksanakan  suatu  proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan  kewajiban..  Kontrak  Kerja  Konstruksi  tersebut  menjadi  instrumen  yang  penting  baik  dalam mengakomodasi  maupun  membatasi  hak  dan  kewajiban  dari  kontraktor  maupun  Pemerintah  selama terselenggaranya  proses  pembangunan.  Pada  kenyataannya  dalam  proses  pelaksanaan  kontrak tersebut,  sering  dijumpai  wanprestasi  dari  kontraktor  berupa  terlambatnya  pelaksanaan  atau  tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran  yang  tidak  tepat  waktu  dan  tidak  sesuai  prestasinya.  Penelitian  yang  bersifat  normatif atau  perpustakaan  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada diperpustakaan.  Penelitian  ini  dikaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi.  Jurnal  ini  membahas  mengenai  pengaturan serta  aspek-aspek  terkait  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dan  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  bilamana diketahui  Kontrak  Kerja  Konstruksi  itu  dapat  berakhir  dan  seperti  apa  tanggung  jawab  para  pihak serta  bentuk  pertanggungjawabannya  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  Kontrak Kerja Konstruksi.
Kata Kunci: Kontrak Kerja Konstruksi; Pertanggungjawaban; Jasa Konstruksi

## Abstract:
The  general  provisions  in  the  Law  on  Construction  Services  Number  2  of  2017  concerning Construction Services explain that what is meant by Construction Services is construction consulting services  and/or  construction  work.  In  construction  work,  of  course,  it  is  necessary  to  make  a construction  work  contract.  The  construction  work  contract  is  a  guideline  for  the  parties,  namely users  of  construction  services  and  providers  of  construction  services  in  carrying  out  a  construction project. This agreement regulates the legal relationship between the parties which contains rights and obligations. . The Construction Work Contract is an important instrument both in accommodating and limiting  the  rights  and  obligations  of  the  contractor  and  the  Government  during  the  construction process.  In  fact,  in  the  process  of  implementing  the  contract,  contractor  defaults  are  often encountered in the form of delays in the implementation or non-performance of the work. However, it is not uncommon for the government to default in making payments that are not on time and do not match  their  achievements.  This  journal  discusses  the  arrangements  and  aspects  related  to  the Construction  Work  Contract  and  the  implementation  of  construction  work,  if  it  is  known  that  the Construction Work Contract can end and what the responsibilities of the parties are and the form of accountability in the event of a default in the implementation of the Construction Work Contract.

## Keywords: Construction Work Contract; Responsibility; Construction Services

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  nasional  merupakan  bagian  dari  salah  satu  perwujudan  cita-  cita  negara Indonesia  dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Dalam  rangka pembangunan nasional, pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan segala bidang diseluruh wilayah Indonesia  secara merata. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan  umum  perlu  adanya  pelaksanaan  dalam  bentuk  pembangunan  fisik, pembangunan  proyek-proyek,  sarana  dan  prasana  yang  diwujudkan  dalam  bentuk pembangunan dan rehabilitasi kepentingan umum. Semakin maju dan semakin pesatnya arah pembangunan  fisik  di  Indonesia  menjadikan  pembangunan  sebagai  peluang  yang menjanjikan  yang  berdampak  pada  menjamur  penyedia  jasa  konstruksi.  Industri  jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki tempat yang strategis di dalam sistem ekonomi nasional, dimana nilai strategisnya itu adalah adanya keterkaitan antara satu sektor dengan  sektor  lainnya  yaitu  sektor  pemasok  bahan  baku  dan  pengguna  serta  hasil  dari produknya tersebut berfungsi sebagai sarana dan prasarana bagi bekerjanya sektor lainnya.
Sebelum  dimulainya  suatu  pekerjaan  kontruksi,  diharuskan  untuk  membuat kesepakatan  kerja  antara  penyedia  jasa  dan  pengguna  jasa  sesuai  dengan  Pasal  46  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , yang berbunyi “pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia harus dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi”.  Pada  Pasal  1  ayat  (8)  menyatakan  bahwa  perjanjian  kerja  konstruksi  adalah keseluruhan  dokumen  kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan peyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi.  perjanjian  adalah  suatu  kesepakatan yang  diperjanjikan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  dapat  memodifikasinya  atau menghilangkan  hububungan  hukum  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  tulisan. 1 Dikatakan suatu  perjanjian  itu  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur pada  Pasal  1320  KUHPerdata,  dimana  lahirnya  hak  dan  kewajiban  antara  para  pihak  untuk memenuhi  sebuah  prestasi.  Prestasi  dalam  hukum  perjanjian  dimaksudkan  sebagai  satu pelaksanaan  hal-hal    yang  tertulis  dalam  suatu  kontrak  oleh  pihak  yang  telah  mengikatkan diri  untuk  itu,  pelaksanaan  mana  sesuai  dengan  perjanjian  yang  bersangkutan. 2 Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam satu perjanjian yang mengikat para pihak dalam pekerjaan konstruksi seperti kontraktor, pengguna jasa konstruksi, pemerintah dan lain sebagainya.
Adapun yang dimaksud dengan kontraktor dalam jasa konstruksi sama halnya dengan penyedia  jasa,  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi  yang dimaksud  dengan penyedia jasa konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan  jasa  konstruksi  kepada  pengguna  jasa  konstruksi.  Penyedia  jasa  konstruksi  adalah pihak  perorangan  atau  badan  usaha  yang  mendapat  pekerjaan  jasa  konstruksi  berkaitan dengan kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa  disini  mencakup  tiga  pihak  :  perencana  konstruksi,  pengawas  konstruksi,  dan pelaksanaan konstruksi. 3 Dalam Pasal  1604 sampai  dengan Pasal  1615 KUH Perdata Buku
1 Muhammad  Hasbi, Perancangan  Kontrak  (Dalam  Teori  Dan  Implementasi) (Padang:  Suryani  Indah, 2012).
2 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta, 2008).
3 Sulsistijo  Sidarto  Mulyono, Proyek  Infrastruktur  Dan  Sengketa  Konstruksi (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2018).
Ke  Tiga  Tentang  Perikatan  pada  Bagian  Ke  Enam  Tentang  Pemborongan  Pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemborongan untuk kontrak kerja konstruksi. 4
Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seseorang atau badan usaha  (pihak  yang  memborongkan  pekerjaan)  dengan  seseorang  atau  badan  usaha  lain (sipemborong)  dimana  pihak  pertama  menghendaki  atau  mengharapkan  hasil  pekerjaan tertentu yang telah diberikannya dan telah disanggupinya untuk diadakan oleh pihak lain atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harganya. 5
Seiring  perkembangannya,  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  saat  ini  lebih  dikenal dengan  istilah  kontrak  kerja  konstruksi.  Kontrak  Kerja  Konstruksi  adalah  dokumen  yang memiliki  kekuatan  hukum  yang  memuat  persetujuan  bersama  secara  sukarela  antara  pihak kesatu  dan  pihak  kedua  yang  mana  pihak  kesatu  berjanji  untuk  memberikan  jasa  dan menyediakan  material  untuk  membangun  proyek  bagi  pihak  kedua;  pihak  kedua  berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah digunakan. 6
Pengguna  jasa  adalah  perorangan  atau  instansi  pemerintah  atau  badan  usaha  swasta yang  meyerahkan  atau  memberikan  pekerjakan  konstruksi  pada  pihak  lain  seperti  penyedia jasa  konstruksi.  Biasanya  pengguna  jasa  dalam  kontrak  jasa  konstruksi  telah  memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, yakni sejak dari studi , design ,  teknis,  pelaksanaan  ,  dan  pengembangan  fisik  hingga  pemeliharaan  supaya  proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuannya. 7
Dalam  pelaksanaannya,  kontraktor/jasa  konstruksi  atau  pemborong  memiliki kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaannya  sesuai  proporsi  kerja  dan waktu-waktu  yang  ditetapkan  dalam  kontrak  sampai  dengan  waktu  penyerahan  proyek. Selain  itu  kontraktor  wajib  memberikan  informasi  dan  melaporkan  progres  pelaksanaan pekerjaan  dan  memberikan  keterangan  kepada  pemberi  kerja  dalam  setiap  periode  yang ditetapkan dalam kontrak.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  permasalahan  yang  akan  dibahas,  antara  lain  : bagaimanakah pengaturan kontrak kerja konstruksi di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab  para  pihak  dalam  kontrak  konstruksi  menurut  undang-undang  nomor  2  tahun  2017 tentang jasa konstruksi.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penulisan  adalah  untuk  memahami  bentuk  pengaturan kontrak kerja konstruksi di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  serta  penyelesaian  sengketa  kontrak  kerja  konstruksi. Sedangkan  manfaat  dari  penulisan  ini  adalah  secara  teoritis,  penulisan  ini  kiranya  dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa serta dapat menjadi kajian lebih lanjut oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun pihak penyedia dan pengguna  jasa  konstruksi  dan  yang  membutuhkan  informasi  mengenai  kontrak  kerja konstruksi  baik  dari  tahap  awal  kontrak  kerja  konstruksi,  pelaksanaan  kontrak  kerja konstruksi  sampai  pada  penyelesaian  sengketa  konstruksi.  Secara  Praktis,  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  berupa  fakta  mengenai  pelaksanaan  kontrak  kerja  konstruksi  di lapangan  hal-hal  yang  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  dalam  suatu  kontrak  kerja konstruksi  yang  mana  dalam  penulisan  ini  terutama  adalah  pihak  pemerintah,  sampai  pada upaya  penyelesaian  sengketa  konstruksi  serta  kiranya  penulisan  ini  dapat  memberikan
4 Suntana S. Djatnika, Tata Cara Berkontrak Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa (Jakarta, 2018).
5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung, 1986).
6 Rochany Natawidjana and Siti Nurasiyah, Aspek Hukum Dan Administrasi Proyek (Bandung, 2009).
7 Ibid.
sumbangan  maupun  masukan  bagi  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  di  bidang konstruksi.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada Peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  diperpustakaan.  Penelitian ini  dikaji  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yakni:  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Pengaturan kontrak kerja konstruksi di Indonesia
Adapun Pasal-pasal yang berkenaan dengan kontrak kerja konstruksi yaitu pasal 1604 sampai dengan  1617  KUH  Perdata,  yang  membagi  perjanjian  melakukan  pekerjaan  ke  dalam  3 kategori yaitu :
1. Perjanjian kerja (perburuhan)
2. Perjanjian menyelenggarakan jasa tertentu
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan/kontrak kerja konstruksi
Diantara ketiga jenis perjanjian tersebut sangat mirip tetapi ada pebedaan yang dapat dilihat sebagai berikut :
a. Perjanjian pemborongan/kontrak konstruksi dengan perjanjian kerja (perburuhan) : 8
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  perbedaannya  adalah  mengenai  interrelasi  diantara  para pihak.  Di  dalam  perjanjian  perburuhan,  terdapat  hubungan  vertikal  antara  buruh  dan majikan,  dimana  buruh  sebagai  pihak  yang  kedudukannya  lebih  rendah  dari kedudukan  majikannya.  Dengan  demikian  terdapat  hubungan  atasan-bawahan. Sebaliknya  dalam  kontrak  konstruksi  terdapat  hubungan  horizontal  antara  pihak kontraktor  dengan  pihak bouwheer dimana  kedudukan  kedua-duanya  sama  tinggi. Jadi tidak ada hubungan atasan-bawahan.
b. Perjanjian menyelenggarakan jasa dengan kontrak konstruksi : 9
1) Prestasi
Dalam  kontrak  penyelenggaran  jasa,  prestasinya  adalah  memberikan  jasa  tertentu tetapi dengan tidak “membangun” atau “melakukan” sesuatu secara fisik. Misalnya pemberian  jasa  konsultasi  dan  lain-lain.  Sementara  dalam  kontrak  konstruksi, prestasi yang diberikan oleh pihak kontraktor adalah melakukan atau “membangun” sesuatu secara fisik.
Misalnya membangun sebuah gedung.
2) Fee yang dibayar oleh pemberi kerja
Dalam  suatu  kontrak  menyelenggarakan  jasa  tertentu,  maka fee yang  diberikan kepada  penyelenggara  jasa  tersebut  dalam  suatu  tarif  tertentu,  sementara  dalam suatu kontrak konstruksi, fee yang diberikan kepada pemborong tidak dengan tarif tertentu, melainkan sejumlah uang tertentu atau sejumlah hasil tertentu yang lebih bersifat negosiatif.
8 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
9 Ibid.
Menurut  Pasal  47  Undang-undnag  No  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi diterangkan bahwa kontrak kerja konstruksi harus memuat beberapa uraian sebagai berikut :
a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak
b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan
c. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa
d. Hak  dan  kewajiban  yang  setara,  memuat  hak  pengguna  jasa  untuk  memperoleh hasil  jasa  konstruksi  dan  kewajibannya  untuk  memenuhi  ketentuan  yang diperjanjikan,  serta  hak  penyedia  jasa  untuk  memperoleh  informasi  dan  imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi.
e. Penggunaan  tenaga  kerja  konstruksi,  memuat  kewajiban  mempekerjakan  tenaga kerja konstruksi bersertifikat
f. Cara  pembayaran,  memuat  ketentuan  tentang  kewajiban  pengguna  jasa  dalam melakukan  pembayaran  hasil  layanan  jasa  konstruksi,  termasuk  di  dalamnya jaminan atas pembayaran.
g. Wanprestasi,  memuat  ketentuan  tanggung  jawab  dalam  hal  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan
h. Penyelesaian  perselisihan,  memuat  ketentuan  tentang  tata  cara  penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan
i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat  dipenuhinya kewajiban salah satu pihak
j. Keadaan  memaksa,  memuat  ketentuan  tentang  kejadian  yang  timbul  diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
k. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna  jasa  atas  kegagalan  bangunan  dan  jangka  waktu  pertanggungjawaban kegagalan bangunan
l. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial
m. Perlindungan  terhadap  pihak  ketiga  selain  para  pihak  dan  pekerja,  memuat kewajiban  para  pihak  dalam  hal  terjadi  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian
n. Aspek  lingkungan,  memuat  kewajiban  para  pihak  dalam  pemenuhan  ketentuan tentang lingkungan
o. Jaminan  atas  risiko  yang  timbul  dan  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan
p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi
Selain  memuat  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  47,  Kontrak  Kerja Konstruksi dapat meliputi : 10
a. untuk  layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak  kekayaan intelektual;
10 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pasal 48
b.  untuk  untuk  kegiatan  pelaksanaan  layanan  Jasa  Konstruksi,  dapat  memuat ketentuan tentang subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan atau peralatan yans harus memenuhi standar yang berlaku; dan
c.  yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.
Tanggung  Jawab  Para  Pihak  dalam  kontrak  kerja  Konstruksi  menurut  Undang- undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

## Pihak-pihak dalam kontrak kerja konstruksi
Dengan  adanya  kontrak  konstruksi  selalu  ada  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  kontrak konstruksi. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah : a. Yang Memborongkan/Pemberi Tugas ( Bouwheer ) Yang memborongkan atau bouwheer dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah, sebagai pihak yang memborongkan  adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Yang  memborongkan  mempunyai rencana sesuai dengan yang  tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. 11
Selanjutnya  pihak  yang  memborongkan  dapat  disebut  sebagai  pihak  Pengguna  jasa. Adapun yang menjadi tugas dari yang memborongkan meliputi :
1. Menyusun perancanaan kontrak konstruksi
2. Mengangkat wakil untuk menjadi pemimpin proyek
3. Memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pemborong
4. Menerima hasil pekerjaan
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia jasa.
6. Membayar biaya pelaksanaan proyek konstruksi
b. Pemborong/Rekanan/Penyedia Jasa (Kontraktor)
Pemborong/Kontrak  Bangunan  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  bersifat perorangan  yang  berbadan  hukum  atau  badan  hukum  yang  bergerak  di  bidang pelaksanaan  permborongan. 12 Pihak  pemborong  disini  dapat  disebut  sebagai  pihak penyedia jasa.
Adapun yang menjadi tugas pemborong meliputi : 13
1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek
2. Menyerahkan pekerjaan
3. Melaporkan setiap progress pekerjaan
Hubungan  hukum  antara  yang  memborongkan  dengan  pemborong/kontraktor  diatur sebagai berikut :
a) Apabila  yang  memborongkan  maupun  pemborong  keduanya  pemerintah,  maka hubungan hukumnya disebut hubungan kedinasan.
b) Apabila  yang  memborongkan  pihak  pemerintah  sedangkan  pemborongnya  pihak swasta,  maka  hubungan  hukumnya  disebut  perjanjian  pemborongan  yang  dapat berupa akta dibawah tangan, surat perintah kerja, dan kontrak kerja konstruksi. 14 c. Perencana (Arsitek)
Perencana  adalah  perseorangan  atau  perusahaan  yang  memenuhi  syarat  untuk melaksanakan  tugas  konsultasi  dalam  bidang  perencanaan  lingkungan,  perencanaan
11 F.X.Djumialdji. Perjanjian Pemborongan . Jakarta: Rineka Cipta.1995.hlm 24
12 Ibid , hlm.26
13 Ibid , hlm.9
14 Ibid , hlm.8
proyek  beserta  kelengkapannya.  Jika  pemberi  tugas  dari  pemerintah/swasta  dan perencana  dari  pihak  swasta  yaitu  konsultan  perencana,  maka  hubungannya  diatur dalam  kontrak  melakukan  jasa-jasa  tunggal  atau  kontrak  pemberi  kuasa  tergantung yang  dilakukan  oleh  konsultan  perencana. 15 Adapun  yang  menjadi  tugas  dari perencana/arsitek : 17
1. Membuat skema pemikiran awal, yaitu memberikan gambaran umum kepada yang memborongkan  seperti  :  penetapan  bangunan,  luas  bangunan,  jumlah  kamar, bentuk bangunan, pelaksanaan perencanaan
2. Membuat  perencanaan,  meliputi  gambar  sketsa,  mengumpulkan  data  lapangan, menyusun  usulan  kerja,  penyelidikan  keadaan  tanah,  menyusun  surat  izin pembangunan, dll
3. Membuat rencana pelaksanaan, meliputi perencanaan gambar bestek dengan skala lebih besar seperti rencana arsitektur dan rencana struktur
4. Menjelaskan  rencana  dan  perhitungan  struktur  seperti  tahan  gempa,  perlistrikan, permesinan, tata udara, sistem komunikasi, dll
d. Pengawas (Direksi)
Direksi  sebagai  pengawas  dapat  ditunjuk  juga  sebagai  konsultan  perencana  ataupun konsultan  lain  baik  pemerintah  maupun  swasta.  Tugas  pengawas  meliputi  seluruh pengawasan atas tahap konstruksi mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksana akhir atau hasil pekerjaan sebelum diserahkan. Pengawasan  pelaksanaan  berarti  mewakili  yang  memborongkan  dalam  segala  hal yang menyangkut pelaksanaan yaitu memberi pimpinan dan mengadakan pengawasan dakam pelaksanaan pekerjaan.

## Tanggung  Jawab  Penyedia  jasa  dan  pengguna  jasa  dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2017 tentang jasa Kosntruksi
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan  tanggung  jawab  pihak  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  yaitu,  penyedia  jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat  mutu. 16 Penyedia  jasa  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengetahui  risiko  mekanisme komitmen  atas  pengusahaan  produk  jasa  konstruksi  dan  memastikan  fungsionalitas  produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pertanggungjawaban  terhadap  hasil  layanan  jasa  konstruksi  dapat  dilakukan  dengan mekanisme  penjaminan,  yang  mana  terdiri  dari  jaminan  uang  muka;  jaminan  pelaksanaan; jaminan  atas  mutu  hasi  pekerjaan,  jaminan  kegagalan  bangunan,  jaminan  kegagalan pekerjaan konstruksi antara lain asuransi pekerja, asuransi bahan peralatan dan sebagainya.
Dalam  hal  penyedia  jasa  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  kontrak  kerja  konstruksi,  maka  pengguna  jasa  dapat  mencairkan  dan  menggunakan jaminan  dari  penyedia  jasa  sebegai  kompensasi  pemenuhan  kewajiban  penyedia  jasa. 17 Sedangkan,  pengguna  jasa  bertanggung  jawab  atas  biaya  jasa  konstruksi  sesuai  dengan kesepakatan  di  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  dan  melaksanakan  pembayaran  secara  tepat jumlah serta tepat waktu. 18
15 Ibid , hlm.11
16 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 54 ayat (1)
17 Ibid , Pasal 56 ayat (3)
18 Ibid, Pasal 55
Apabila  terjadi  kegagalan  pembangunan  maka,  dalam  hal  ini  Dalam  hal penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  tidak  memenuhi  Standar  Keamanan,  Keselamatan, Kesehatan,  dan  Keberlanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59,  Pengguna  Jasa dan/atau  Penyedia  Jasa  dapat  menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  Kegagalan Bangunan. Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli. Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan. 19
Selanjutnya dalam hal Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  yang  disebabkan  kesalahan Penyedia  Jasa. 20 Adapun  Jangka  Waktu  dan  Pertanggungiawaban  Kegagalan  Bangunan dalam  Pasal 65 Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yaitu :
(1)  Penyedia  Jasa  wajib  bertanggung  jawab  atas  Kegagalan  Bangunan  dalam  jangka  waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
(2)  Dalam  hal  rencana  umur  konstruksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  lebih  dari  10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penyerahan  akhir layanan Jasa Konstruksi.
(3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)  Ketentuan  jangka  waktu  pertanggungjawaban  atas  Kegagalan  Bangunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut  mengenai  kewajiban  dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa  atas Kegagalan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan Kegagalan akibat Bangunan dapat melaporkan  terjadinya  suatu  Kegagalan  Bangunan  kepada  Menteri.  Ketentuan  lebih  l."jt mengenai  tata  cara  pelaporan  terjadinya  Kegagalan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri. 21 Tanggung jawab penyedia jasa berupa ;
1)  Penyedia  Jasa  dan/atau  pengguna  Jasa  wajib  memberikan  ganti  kerugian  dalam_  hal terjadi  Kegagilan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  65  ayat  (1),  ayat  (2) dan ayat (3).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pemerintah. 22
Selanjutya apabila dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ytang diperjanjikan atau melakukan Wanprestasi maka dapat  diminta  pertanggungjawaban. 23 Yang  dimaksud  dengan  "wanprestasi"  adalah  suatu keadaan apabila salah satu pihik dalam Kontrak Kerja Konstruksi: 24
1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
2)  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan,  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan; dan/atau
19 Ibid, Pasal 60
20 Ibid, Pasal 63
21 Ibid, Pasal 66
22 Ibid, Pasal 67
23 Ibid, Pasal 47 ayat 1 (g)
24 Ibid, Penjelasan pasal 47 ayat 1(g)

## 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Tanggung  jawab  antara  lain  berupa  pemberian  kompensasi,  penggantian  biaya  dan/atau perpanjangan  waktu,  perbaikan  atau  pelaksanaan  ulang  hasil  pekerjaan  yang  tidak  sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.
Kemudian  ditekankan  juga  perlindungan  hukum  terhadap  penyedia  jasa  dalam  hal penyelesaian  kontrak  sesuai  Pasal  56  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yaitu  apabila  penyedia  jasa  gagal  menyelesaikan pekerjaan  sampai  masa  pelaksanaan  kontrak  berakhir  oleh  karena  kesalahan  atau  kelalaian penyedia jasa dan bukan karena keadaan kahar, namun pengguna jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  menilai  bahwa  penyedia  jasa  mampu  menyelesaikan  pekerjaan, maka  PPK  memberikan  kesempatan  kepada  penyedia  jasa  untuk  menyelesaikan  pekerjaan yang  mana  penyelesaiannya  dapat  melampaui  Tahun  Anggaran  dan  harus  dimuat  dalam adendum kontrak yang isinya mengatur mengenai waktu penyelesaian, pengenaan sanksi dan pengenaan  denda  keterlambatan  kepada  penyedia  kecuali  karena  keadaan  kahar  serta melakukan  perpanjangan  jaminan  pelaksanaan.  Namun  jika  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan  tersebut  disebabkan  keterlambatan  pembayaran  prestasi  oleh  pengguna  dan dilakukan pemutusan kontrak, maka pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian beserta membayar  denda  atau  bunga  yang  disebabkan  keterlambatan  pembayaran  tersebut  kepada penyedia jasa. 25
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat  diketahui  bahwa pengaturan mengenai kontrak kerja konstruksi sudah diatur sedemikian ada dalam berbagai peraturan baik Undang- Undang  maupun  peraturan  pelaksana  lainnya  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  pada  bab  –  bab  sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan kesimpulan Pertama, pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi saat ini diakomodasi di dalam  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  yang  mengganti  Undang  – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Jasa  Konstruksi  menegaskan  pengertian  Kontrak  Kerja  Konstruksi  adalah  keseluruhan dokumen  kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi.  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dirumuskan  di  dalam Undang – Undang Jasa Konstruksi berdasarkan pengimplementasian dari Pasal 1601b KUH Perdata  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  pemborongan  oleh  karena  baik  kontrak  kerja konstruksi  ataupun  perjanjian  pemborongan  memiliki  unsur  yang  sama  baik  dalam  prestasi, kedudukan para pihak maupun cara pembayaran.
Kedua,  apabila  dalam  pelaksanaan  kontrak  kerja  konstruksi  salah  satu  pihak  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ytang diperjanjikan atau melakukan Wanprestasi maka dapat  diminta  pertanggungjawaban.  Yang  dimaksud  dengan  "wanprestasi"  adalah  suatu keadaan  apabila  salah  satu  pihik  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi:  1)  tidak  melakukan  apa yang  diperjanjikan;  dan/atau  2)  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan,  tetapi  tidak  sesuai dengan yang diperjanjikan;  dan/atau 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Tanggung
25 Standar  Dokumen  Pekerjaan  Konstruksi  Pelelangan  Umum  Mengenai  Syarat-Syarat    Umum  Kontrak diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
jawab  antara  lain  berupa  pemberian  kompensasi,  penggantian  biaya  dan/atau  perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.
Adapun  beberapa  saran  yang  diberikan  terkait  dengan  pembahasan  dalam  skripsi ini antara lain: Pertama, perlu adanya keterbukaan antara pemerintah dan pihak pelaksana dalam pembangunan  konstruksi,  Agar  setiap  pelaksanaan  pembangunan  konstruksi  dapat  sesuai perundang-undangan  yang  berlaku  serta  standar  mutu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Kedua, perlu kiranya Para pihak dalam pembangunan konstruksi untuk lebih jelas menuliskan dalam perjanjian kerja tentang pertanggungjawaban yang ada dalam kontrak kerja konstruksi, agar  setiap  pelaksanaan  pembangunan  konstruksi  para  pihak  bertanggung  jawab  atas pekerjaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Djatnika, Suntana S. Tata Cara Berkontrak Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa . Jakarta, 2018.
F.X.Djumialdji. Perjanjian Pemborongan . Jakarta: Rineka Cipta.1995.
Fuady, Munir. Kontrak Pemborongan Mega Proyek . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Hasbi,  Muhammad. Perancangan  Kontrak  (Dalam  Teori  Dan  Implementasi) .  Padang: Suryani Indah, 2012.
Mulyono, Sulsistijo Sidarto. Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi . Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Natawidjana,  Rochany,  and  Siti  Nurasiyah. Aspek  Hukum  Dan  Administrasi  Proyek . Bandung, 2009.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung, 1986.
R Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta, 2008.
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).