Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## ¹Rokilah, ²Sulasno
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten.
Correspondent email : ilameidyfaihaazis@gmail.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
16 Oktober  2021 27 Desember 2021
27 Desember 2021 28 Desember 2021

## Abstract
Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes.  Legal  principles  can  be  in  the  form  of  a  legal  norm  that  is  high  in  location  and many things depend on it and the principle can just a norm. This study aims to determine the application  of  legal  principles  in  statutory  regulations;  and  to  find  out  the  application  of other principles in the field of laws and regulations. The research method uses a qualitative normative  juridical  research  method  with  data  collection  sourced  from  library  research. Based  on  the  nature  of  this  research,  it  is  an  explanatory  research,  namely  research  that explains and strengthens a theory on the results of existing research. The results of the study show  that  legal  principles  are  not  concrete  legal  rules,  but  are  the  background  of  concrete and general or abstract regulations. In general, legal principles are not stated in the form of concrete regulations or in the form of articles, but the law cannot be understood without these principles  and  the  application  of  other  principles  in  accordance  with  the  legal  field  of  the relevant  legislation,  including:  in  criminal  law,  for  example  the  principle  of  legality,  the principle  of  presumption  of  innocence  and  in  civil  law,  for  example  in  contract  law,  among others: the principle of agreement, freedom of contract, and good faith Keywords: Implementations; Legal Principles; Legislations;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  baik  dalam  proses  pergaulan  hidup  bermasyarakat maupun  sebagai  pribadi  yang  beradab  selalu  membutuhkan  norma.  Kehidupan masyarakat  senantiasa  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  norma  yang  ada.  Di  Indonesia dikenal  ada  beberapa  norma,  antara  lain  norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma kesopanan,  dan  norma  hukum.  Melalui  ketaatan  manusia  atas  norma  akan  dapat menjamin  adanya  tata  tertib  dalam  kehidupannya  sebagai  makhluk  sosial.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  fungsi  norma  itu  sendiri  sebagai  patokan  atau  ukuran  bagi  kehidupan manusia  dalam  berperilaku  atau  bertindak  dalam  hidupnya.  Sifat  norma  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  dapat  berupa:  perintah (gebod); larangan (verbod); pengizinan (toestemming); dan pembebasan (vrijstelling). Di dalam peraturan perundang- undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang  tidak  termasuk  dalam  organisasi  pemerintahan.  Norma  hanya  ditujukan  kepada rakyat,  baik  dalam  hubungan  antar  sesamanya  maupun  antara  rakyat  dan  pemerintah. Norma  yang  mengatur  hubungan  antar  bagian-bagian  organisasi  pemerintahan  dianggap bukan  norna  yang  sebenarnaya,  dan  hanya  dianggap  norma  organisasi.  Oleh  karena  itu, norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  selalu  berlaku  ke  luar.  Norma hukum  umum  ditujukan kepada  orang  banyak  bukan  orang  tertentu.  Berdasarkan  ketiga unsur  norma  tersebut,  terdapat  kombinasi  norma  yang  umum-abstrak,  umum-konkret, individual-abstrak,  dan  individual-konkret.  Sebuah  norma,  termasuk  norma  hukum mengandung  unsur-unsur  berikut:  a)  cara  keharusan  berperilaku  (operator  norma);  b) seorang  atau  sekelompok  orang  (subyek  norma);  c)  perilaku  yang  dirumuskan  (obyek norma); dan d) syarat-syaratnya (kondisi norma). 1
Berbeda  dengan  norma-norma  yang  lainnya,  norma  hukum (legal  norm, rechtnormen) mengatur  secara  nyata  internal  kehidupan  pribadi (internal  life) dalam berperadaban dan humanis dan juga mengatur hubungan antarpribadi dalam proses sosial, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sebab  norma  hukum  ditujukan    untuk kebahagiaan  pribadi  sekaligus  kedamaian  hidup  bersama,  baik  melalui  keamanan  dan ketertiban maupun dalam memperbaharui perilaku. 2 Menurut Logemann, setiap peraturan hukum  pada  hakikatnya  dipengaruhi  oleh  2  (dua)  unsur  penting,  yaitu: pertama: unsur riil,  karena  sifatnya  yang  konkret,  bersumber  dari  lingkungan  tempat  manusia  hidup, kedua: unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang  berupa  akal/pikiran  dan  perasaan.  Unsur-unsur  yang  mempengaruhi  peraturan perundang-undangan  ini,  sesungguhnya  lebih  tepat  disebut asas. Oleh  karena  itu, bangunan  yang  bersumber  pada  perasaan  manusia  disebut  asas-asas (beginselen),
1 Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 35-37.
2 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2012, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia , Bandung, Alumi, hlm . 25.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sedangkan  yang  bersumber  pada  akal  pikiran  manusia  disebut  pengertian-pengertian (begrippen). 3
Suatu  noma/aturan  hukum (rechtsregel) memiliki  isi  yang  jauh  lebih  konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas hukum yang daya kerjanya secara  tidak  langsung (indirect  werking), yakni  menjalankan  pengaruh  pada  interpretasi terhadap aturan hukum. Norma/aturan hukum tidak hanya memiliki isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu juga bersifat “semua  atau  tidak  sama  sekali“ (alles  of  niets  karakter). Berbeda  dengan  asas  hukum yang  tidak  memilik  sifat  “semua  atau  tidak  sama  sekali”.  Seringkali  terhadap  kejadian yang  sama  dapat  diterapkan  berbagai  asas  hukum,  yang  sesuai  dengan  peranan  pada interpretasi  aturan-aturan  yang  dapat  diterapkan.  Dalam  hal  itu  maka  harus dipertimbangkan asas hukum yang mana yang paling relevan. 4
Pada  landasan  suatu  sistem  kaidah  hukum  terdapat  kaidah  yang  fundamental, yakni  asas-asas  hukum.  Menurut  Paul  Scholten,  asas  adalah  pikiran-pikiran  dasar,  yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 5 Sedangkan asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada. Asas hukum dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung kepadanya serta asas dapat berupa sebuah norma saja.
Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, yang membedakan ‘asas pembentukan peraturan perundang-undangan’ dan ‘asas materi muatan  peraturan  perundang-undangan.  ’Asas‘  pembentukan  peraturan    perundang- undangan’  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-undang  12  Tahun  2011  dapat  disebut syarat-syarat  prosedural  atau  asas-asas  hukum  formal.  Dalam  membentuk  Peraturan Perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat  pembentuk  yang  tepat;  c).  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.
Sedangkan  asas  ‘materi  muatan  peraturan  perundang-undangan’  yang  diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan syarat-syarat substansil atau  asas-asas  hukum  material  dalam    pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  asas:  a). pengayoman;  b).  kemanusiaan;  c).  kebangsaan;  d).  kekeluargaan;  e).  kenusantaraan;  f). bhinneka  tunggal  ika;  g).  keadilan;  h).  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan
3 Ibid., hlm . 81-82.
4 Dedy  Triyanto  Ari  Rahmad,  I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  Ni  Gusti  Ayu  Dyah  Satyawati, Hubungan  Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum, dalam Jurnal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013, hlm. 4.
5 Ibid., hlm. 2.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun mengatur tentang jenis asas yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  kedua  pasal  tersebut  dalam pembentuk  undang-undang  telah  menjadikan  asas  hukum  secara  langsung  sebagai rumusan  norma/aturan  hukum.  Walaupun  hal  tersebut  merupakan  penegasan  akan  arti pentingnya  asas  hukum  sebagai  landasan  pertimbangan  pembentukan  peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut tidak dibenarkan secara teori. Asas hukum tidak dapat  digunakan  secara  langsung  sebagai  rumusan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  suatu peraturan perundang-undangan, melainkan melandasi dan/atau melatarbelakangi rumusan pasal-pasal tersebut.
Asas-asas  peraturan  perundang-undangan  atau  asas  hukum  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  merupakan  nilai-nilai  yang  dijadikan  pedoman  dalam penuangan  norma  atau  isi  peraturan  kedalam  bentuk  dan  susunan  peraturan  perundang- undangan  yang  diinginkan,  dengan  penggunaan  metode  yang  tepat  dan  mengikuti prosedur  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu,  asas-asas  hukum  umum  yang  secara  khusus dapat diterapkan juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas- asas: lex specialis derograt legi generali (undang-undang/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang/peraturan perundang-undangan umum); lex  posteriori  derograt  legi  priori (undang-undang/peraturan  perundang- undangan  yang  dikeluarkan  sesudahnya,  mengenyampingkan  undang-undang/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya); lex superiori derograt legi inferiori (peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  mengenyampingkan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah).  Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas  maka dirumuskan masalah sebagai berikut: pertama; bagaimana penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan, kedua; bagaimana pemberlakuan asas lain dalam bidang hukum peraturan perundang-undangan.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif  yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Berdasarkan  sifat  penelitian  ini  yang  menggunakan  metode  penelitian bersifat  deskriptif  analitis,  analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  kualitatif terhadap  data  primer  dan  data  sekunder. 6 Adapun  sumber  data  dengan  memanfaatkan data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder dan bahan hukum  tersier  yang  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah  berupa  jurnal,  artikel  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.
6 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan  sudut  sifat  penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksplanatoris,  yakni penelitian yang menerangkan dan memperkuat suatu teori terhadap hasil-hasil penelitian yang  ada. 7 Menurut  Hans  Kelsen  hukum  termasuk  dalam  sistem  norma  yang  dinamik (nomodynamics), oleh karena hukum  itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas  yang  berwenang  membentuk  dan  menghapusnya,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak dilihat  dari  segi  isi  dari  norma  tersebut,  tetapi  dilihat  dari  segi  berlakunya  atau pembentukannya.  Norma  itu  valid  apabila  dibuat  oleh  lembaga  atau  otoritas  yang berwenang  membentuknya  serta  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi, sehingga  dalam  hal  ini  norma  yang  lebih  rendah (inferior) dapat  dibentuk  oleh  norma yang  lebih  tinggi (superior), dan  norma  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis membentuk hierarki. 8

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Umumnya  dalam  buku  teks  dan  pembahasan  asas-asas  hukum  dalam pembentukan  perundang-undangan  hanya  syarat-syarat  formal  atau  prosedural  saja yang disebutkan, agar hukum yang sedang dan akan dibuat menjadi ‘hukum yang baik dan  patut’.  Jarang sekali  asas-asas hukum  material atau substansial disebutkan agar menjadi ‘hukum yang adil’. 9 Mengenai  asas hukum relevan dikemukakan pandangan Satjipto  Rahardjo  yang  menyatakan  bahwa  asas  hukum  merupakan  ‘jantung-nya’ peraturan  hukum.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  asas  hukum  disebut  jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Kedua, asas hukum juga merupakan ratio  legis (alasan) bagi  lahirnya peraturan hukum.  Asas hukum  ini tidak  akan  habis    kekuatannya  dan  akan  tetap  saja  ada  dalam  melahirkan  berbagai peraturan  hukum.  Dari  asas  hukum  dapat  diturunkan  peraturan-peraturan  hukum. Sementara Soedikno Mertokusumo, mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum  konkret,  melainkan  merupakan  pikiran  dasar  yang  abstrak,  atau  merupakan latar  belakang  peraturan  konkret  yang  terdapat  dan  di  belakang  setiap  sistem  hukum yang  terjelma  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  hakim  yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri- ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. 10
Selain  itu  Paul  Scholten  mengemukakan  bahwa,  sebuah  asas  hukum (rechtbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk dikatakan sebagai
7 Ishaq, 2017, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi ,  Bandung,  Alfabeta, hlm.20.
8 Maria Farida Indrati S, Op.Cit, hlm. 23.
9 Otong  Rosadi, Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 3 (2010)  hlm. 285.
10 Putera  Astomo,  2018, Ilmu  Perundang-undangan:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia, Depok,  Rajawali  Pers, hlm. 89.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
aturan  hukum,  sebuah  asas  hukum  adalah  terlalu  umum  sehingga  ia  atau  bukan  apa- apa  atau  bicara  terlalu  banyak (of  niets  of  veel  te  veel  zeide). Penerapan  asas  hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin,  karena  itu  terlebih  dahulu  perlu  dibentuk  isi  yang  lebih  konkret.  Dengan perkataan  lain,  asas  hukum  bukanlah  hukum,  namun  hukum  tidak  dapat  dimengerti tanpa  asas-asas  tersebut.  Scholten  mengemukakan  lebih  lanjut,  adalah  menjadi  tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif. 11
Pentingnya  asas-asas  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  menurut  Paul  Scholten  sebagaimana  disitir  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi, ialah untuk dapat melihat benang merah dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas  hukum  ini juga dapat  dijadikan patokan bagi  pembentuk  peraturan perundang-undangan  agar  tidak  melenceng  dari  cita  hukum (rechtsidee) yang  telah disepakati bersama. Namun, secara teoritikal asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (rechtsregel), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu  peristiwa  konkret  dengan  menganggapnya  sebagai  bagian  dari  norma  hukum. Meskipun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,  sebab  hukum  tidak  dapat  dimengerti  karena  asas-asas  hukum. Terkait  dengan  pentingnya  asas  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  maka  fungsi  asas,  antara  lain:  1)  sebagai  patokan  dalam  pembentukan dan/atau  pengujian  norma  hukum;  2)  untuk  memudahkan  kedekatan  pemahaan terhadap  hukum;  3)  sebagai  cermin  dari  peradaban  masyarakat  atau  bangsa  dalam memandang perilaku. 12
Asas    hukum  sebagai  suatu  sarana  yang  membuat  hukum  hidup,  tumbuh  dan berkembang.  Dengan  adanya  asas  hukum,  menyebabkan  hukum  tidak  sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sementara  B.  Arief  Sidharta  menyebut  bahwa  asas  hukum  lebih  merupakan  nilai, sebagai nilai maka fungsi asas hukum, adalah: (1) sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum  yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut dan (2)  sebagai  sarana  bantu  untuk  mengintepretasikan  aturan  yang  bersangkutan  yaitu untuk  menetapkan  ruang  lingkup  wilayah  penerapan  ketentuan  undang-undang  yang bersangkutan. 13
Dalam  praktik  terdapat  norma-norma  hukum,  yang  tidak  dapat  ditelusuri bagaimana  bunyinya  asas  yang  mendasarinya.  Salah  satu  contoh  yang  dapat dikemukakan, norma hukum positif dalam bidang lalu lintas, yang menyuruh pemakai jalan  umum  yang  mempergunakan  bagian  kiri  dari  jalan  itu.  Untuk  norma  itu  sulit dicarikan asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi  sebagai  asas.  Selanjutnya  Paton,  mengatakan  adanya  norma  hukum  dapat
11 Maria Farida Indrati S, Op. Cit., hlm. 253.
12 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit., hlm . 81-82.
13 Otong Rosadi, Op. Cit., hlm. 285.
dikembalikan  kepada  suatu  asas.  Ia  tak  sanggup  menyebutkan  asas  yang  mendasari suatu  norma  hukum.  Keadaan  seperti  itu  menurut  Mahadi,  banyak  terdapat  pada bidang-bidang  hukum  yang  netral,  yaitu  bidang-bidang  hukum  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  agama  dan  kebudayaan.  Sebaliknya  dalam  bidang-bidang  hukum yang  non-netral  (bidang-bidang  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  agama  dan budaya), dapat bertemu dengan norma hukum yang dapat dikembalikan kepada suatu asas. 14
Untuk  menghindari  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang memiliki kecenderungan memihak dan menguntungkan pihak/kelompok berkuasa, dan untuk  menghindari  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  represif  dan mengancam  kebebasan  warga  negara,  serta  untuk  menjamin  efektif  berlakunya  suatu undang-undang  maka  pembentuk  undang-undang  harus  memerhatikan  dan mempedomani    prinsip-prinsip  atau  asas-asas  tertentu  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan.  Abeer Bashier dan  Eid Ahmad Al-Husban mengatakan bahwa The pub lic authority specalized in legislation must comply with a set of principle and criteria that constiutes a complete and integrated group designed for the enactment of legislation that are characteried with universality and intellectivity on  the one hand, and  on    the  other  must  comply  with  the  higher  and  more  supreme  legislations  in compromity  with  the  principle  of  hierarchy  of  legal  rules  and  the  priciple  of  the supremacy of the law (otoritas publik yang mengkhususkan  diri dalam pembentukan undang-undang  harus  mematuhi  seperangkat  prinsip  dan  kriteria  yang  merupakan suatu kelengkapan dan kelompok pemandu yang dirancang untuk pemberlakuan suatu undang-undang yang ditandai dengan universitalitas dan intelektual di satu sisi, dan di sisi  lain  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan sesuai dengan prinsip hierarki aturan hukum dan prinsip supremasi hukum). 15
Philipus  M.  Hadjon,  mengemukakan  bahwa  fungsi  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik  adalah  sebagai  dasar  pengujian  dalam pembentukan  aturan  hukum  (uji  formal)  maupun  sebagai  dasar  pengujian  terhadap aturan  hukum  yang  berlaku  (uji  materiil).  Sementara  Department  of  Legislative Services  Office  of  Police  Analysis  Annapolis  Maryland,  mengatakan  bahwa  fungsi asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah to  ensure  accuary, clarity,  and  uniformity  in    the  drafting  of  legislation  by  promoting  compliance  with contitutional  princple,  rules  of  law  and  statutory  interpretation,  and  accepted practices  regarding  style,  form,  and  process (memastikan  keakuratan,  kejelasan,  dan keseragaman dalam penyusunan undang-undang, mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional, aturan hukum dan hukum interpretasi, dan praktik yang diterima tentang gaya, bentuk, dan proses). 16
Sementara  dalam  konteks  pembentukan  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan dapat dikemukakan pandangan I.C. van der Vlies dalam “Het wetsbegrip en
14 Putera Astomo, Op. Cit., hlm. 88.
15 Ibid., hlm. 90-91.
16 Ibid., hlm. 95.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
beginselen  van  behoorlijke  regelgeving” yang  membagi  asas-asas  pembentukan peraturan  negara  yang  baik  menjadi:  Asas-asas  yang  formal,  meliputi:  asas  tujuan yang  jelas (beginsel  van  duidelijke  doelstelling); Asas  organ/lembaga  yang  tepat (beginsel  van  het  juiste  orgaan); Asas  perlunya  pengaturan (het    noodzakelijkheids beginsel); Asas  dapatnya  dilaksanakan (het  beginsel  van  uitvoerbaarheid); dan  Asas konsensus (het beginsel van de consesus). 17
Adapun  asas-asas  pembentukan  peraturan  negara  yang  material  meliputi:  (1) Asas  tentang  terminologi  dan  sistematika  yang  benar (het  beginsel  van  duidelijke terminologie  en  duidelijke  sytematiek); (2)  Asas  tentang  dapat  dikenali (het  beginsel van  de  kenbaarheid); (3)  Asa  perlakuan  yang  sama    dalam  hukum (het rechtsgelijkheids beginsel); (4) Asas kepastian hukum (het rechtszekerheids beginsel); dan  (5)  Asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  keadaan  individual (het  beginsel  van  de individuele  rechtsbedeling). Asas-asas  material    meliputi  asas  sesuai  dengan  cita hukum  Indonesia  dan  norma  fundamental    negara,  asas  sesuai  dengan  hukum  dasar negara, asas sesuai  dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. 18
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini terdapat  kecenderungan  untuk  meletakkan  asas-asas  hukum  atau  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam pasal-pasal awal, atau dalam  Bab  Ketentuan  Umum,  seperti  dirumuskan  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut seperti dijelaskan  pada  latar  belakang  dimana  dalam  ketentuan  Pasal  5  dan  Pasal  6  asas hukum  telah  ditetapkan  menjadi  suatu  rumusan  norma  hukum.  Apabila  hal  tersebut dilakukan,  maka  hal  itu  tidak  sesuai  dengan  pendapat  Paul  Scholten  di  atas  yang menyatakan bahwa sebuah asas hukum (rechtbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk  dikatakan  sebagai  aturan  hukum,  sebuah  asas  hukum  adalah terlalu  umum.  Atau  dengan  perkataan  lain  bahwa  peraturan  perundang-undangan tersebut  sudah  menjadikan  suatu  asas  hukum  atau  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  menjadi  suatu  norma  hukum.  Sebagai  suatu  norma  hukum  hal tersebut  akan berakibat adanya suatu  sanksi apabila asas-asas tersebut  tidak dipenuhi atau  tidak  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tidak  lagi  menjadikan  suatu  asas  hukum  atau  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sebagai  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan yang akan dibentuk.
17 Otong Rosadi, Op.Cit., hlm. 285.
18 Ibid.,
2. Pemberlakuan  Asas  Lain  Dalam  Bidang  Hukum  Peraturan  Perundang- undangan
Menurut The Liang Gie, bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam  istilah  umum  tanpa  menyarankan  cara  khusus  mengenai  pelaksanaannya  yang diterapkan  pada  serangkaian  perbuatan  untuk  menjadi  petunjuk  yang  tepat  bagi perbuatan  itu.  Van  Eikema  Hommes,  mengatakan  bahwa  asas  hukum  tidak  boleh dianggap sebagai  norma hukum  konkret,  tetapi  perlu dipandang sebagai  dasar umum atau  petunjuk  bagi  hukum  yang  berlaku.  pembentukan  hukum  praktis  perlu berorientasi  pada  asas-asas  hukum  tersebut.  Dengan  kata  lain,  asas  hukum  adalah dasar  atau  petunjuk  arah  dalam  pembentukan  hukum  positif.  Belefroid  berpendapat bahwa  asas  hukum  adalah  norma  dasar  yang  dijabarkan  dari  hukum  positif  dan  oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 19
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada lah  suatu  pedoman atau  suatu  rambu-rambu  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik.  Dalam  bidang  hukum  yang  menyangkut  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  negara,  Burkhardt  Krems  menyebutkannya  dengan  istilah staatsliche Rechtssetzung, sehingga  pembentukan  peraturan  itu  menyangkut:  1)  isi  peraturan (inhalt der regelung); 2) bentuk dan susunan peraturan (for, der regelung); 3) metoda pembentukan  peraturan (methode  der  ausarbeitung  der  regelung); 4)  prosedur  dan proses  pembentukan  peraturan (verfanren  der  ausarbeitung  der  regelung).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  asas  bagi  pembentukan  peraturan perundang-undangan  negara  akan  meliputi  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan itu. 20
A.  Hamid  S.  Attamimi  mengemukakan  bahwa  pembentukan  peraturan perundang-undangan  Indonesia  yang  patut,  adalah  sebagai  berikut:  a)  Cita  Hukum Indonesia; b) Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;  c)  Asas-asas  lainnya.  Dengan  demikian,  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  Indonesia  yang  patut  akan  mengikuti  pedoman  dan  bimbingan yang  diberikan  oleh:  a)  Cita  Hukum  Indonesia  yang  tidak  lain  melainkan  Pancasila (Sila-sila  dalam  hal  tersebut  berlaku  sebagai  Cita (Idee), yang  berlaku  sebagai “bintang  pemandu”);  b)  Norma  fundamental  negara  yang  juga  tidak  lain  melainkan Pancasila  (Sila-sila  dalam  hal  tersebut  berlaku  sebagai  Norma);  c)  (1)  Asas-asas negara  berdasar  atas  hukum  yang  menempatkan  undang-undang  sebagai  alaat pengaturan  yang  khas  berada  dalam  keutamaan  hukum (der  primat  des  rechts); (2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. 21
19 Putera Astomo, 2018, Op Cit., hlm. 88-89.
20 Maria Farida Indrati S, Op. Cit., hlm. 252-253.
21 Ibid., hlm. 254-255.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan antara lain:
1. Dalam  hukum  pidana,  misalnya,  asas  legalitas (legaliteit  beginsel) ,  asas  tiada hukum  tanpa  kesalahan (geen  straft  zonder  schuld) ,  asas  pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent);
2. Dalam  hukum  perdata,  misalnya,  dalam  hukum  perjanjian,  antara  lain;  asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
Selain  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik sebagaimana  diuraikan  di  atas,  berlaku  pula  asas-asas  antara  lain:  asas  tata urutan/susunan  (hierarki)  peraturan  perundang-undangan.  Asas  ini  yang  berasal  dari teorinya  Hans  Kelsen  dan  Hans  Nawiasky  ini  kemudian  diadopsi  secara  tersirat  ke dalam  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kekuatan hukum peraturan perundang- undangan  sesuai  dengan  hierarki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  Dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  “hierarki”  adalah  penjenjangan  setiap  jenis Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Asas  ini  diadopsi  dari  teorinya  Hans  Kelsen tentang  jenjang  norma  hukum (Stufen  Theory) yang  kemudian  dikembangkan  oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky (Theory van Stufenaufbau der Rechtsordnung). 22
Sementara  Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa ada  6  (enam)  asas  perundang-undangan,  yakni  antara  lain:  1)  undang-undang  tidak berlaku  surut;  2)  undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superiori derograt lex inferiori); 3) undang-undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan    undang-undang  yang  bersifat umum (lex  specialis  derograt  lex  generalis); 4)  undang-undang  yang  berlaku belakangan  membatalkan  undang-undang  yang  berlaku  terdahulu (lex  posteriori derograt lex priori); 5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 6) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil  bagi  masyarakat  maupun  individu,  melalui  pembaharuan  atau  pelestarian (asas welvaarstaat). 23
Pandangan  penulis  bahwa  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  baik  dan  asas  dalam  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan,  selain  itu diperlukan  asas  yang  disesuaikan  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang- undangan  yang bersangkutan seperti dalam hukum pidana dan dalam hukum perdata, kemudian  didukung  juga  dengan  asas  lain  yang  berkaitan  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  seperti  asas  hierarki,  undang-undang  tidak  berlaku surut,  undang-undang  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  undang-undang  yang
22 Has Natabaya, Op.Cit., hlm.37-38.
23 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Op.Cit., hlm . 84-85.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
bersifat  umum (lex  specialis  derograt  lex  generalis); undang-undang  yang  baru menyampingkan  undang-undang  yang  lama (lex  posteriori  derograt  lex  priori).
Sehingga  para  pembentuk  hukum  itu  harus  menghadirkan  tatanan  hukum  yang  baik, dan  tatanan  hukum  yang  baik  harus  mendasarkan  diri  pada  moral  bangsa  dimana hukum itu dibuat/disusun, bertumbuh dan berkembang. Moral bangsa itu lalu menjadi pemandu  bagi  asas-asas  hukum  yang  menjadi  dasar  pembentukan  peraturan perundang-undangan.

## D. KESIMPULAN
Di  dalam  kehidupan  masyarakat  selalu  terdapat  berbagai  macam  norma  yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau  bertindak.  Pada  umumnya  asas  hukum  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan konkret.  Akan  tetapi  tidak  jarang  asas  hukum  itu  dituangkan  dalam  peraturan  konkret. Peraturan hukum yang konkret dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas  hukum  diterapkan  secara  tidak  langsung.  Pada  ketentuan  Pasal  5  dan  Pasal  6 Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011,  asas  hukum  telah  ditetapkan  menjadi  suatu rumusan  norma  hukum,  semestinya  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan tidak  lagi  menjadikan  suatu  asas  hukum  atau  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  akan dibentuk.  Ketika  asas  hukum  atau  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dijadikan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  terdapat  asas-asas  yang berlaku  dalam  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  meliputi  tiga  bagian  yaitu: pertama; asas-asas  yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua; asas-asas  yang  terkandung  dalam  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan, dan ketiga; asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  hal  demikian  mencerminkan  norma/aturan  hukum  yang  terjelma  dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Has  Natabaya, Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia, Jakarta:  Konsitusi  Press dan Tatanusa, 2008.
I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-undangan  di Indonesia , Bandung: Alumi, 2012.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi ,  Bandung: Alfabeta, 2017.
Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-undangan  I:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, Depok: Rajawali Pers: 2018.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Jurnal
Dedy  Triyanto  Ari  Rahmad,  I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  Ni  Gusti  Ayu  Dyah  Satyawati,
Hubungan  Antara  Norma  Hukum  Dengan  Asas  Hukum, Jurnal  Kertha  Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 05, Juli 2013.
Otong Rosadi,  Hukum  Kodrat,  Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum , Vol 10, No 3 (2010).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)