AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)

## Eki Furqon
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.
Email : ekifurqon@untirta.ac.id
Info Artikel:
| Submission : 29 Maret 2020                              | Revissions : 27 April 2020                              | Accepted : 8 Juni 2020 : 4 Mei 2020 : 6 Juni 2020

## Abstrack
The 2019 General Election which is a combination of the Presidential Election and the Election of legislative  members  still  raises  several  issues  regarding  the  neutrality  of  the  ASN  in  its implementation in Banten Province. ASN neutrality is in the public spotlight because there are still cases  that  occurred  in  the  2019  Election  Period  in  Banten  Province.  KASN  has  the  authority  to oversee  the  application  of  the  ASN  code  of  conduct  both  at  the  central  and  regional  levels.  This research uses a qualitative research method with descriptive research type. Based on the results of the study in  this  study,  a number   of  violations  have been found  related to  ASN  neutrality, in the legislation has a lot to regulate the limitations of the ASN when facing Elections, this shows that the government is committed to protecting ASN from various conflicts of interest that can occur. In this regard,  KASN  has  issued  various  recommendations  related  to  violations  of  ASN  neutrality  that occurred  during  the  2019  Elections  in  Banten  Province.  KASN  has  enforced  law  against  non- neutral  ASNs  in  the  2019  elections.  As  a  result  the  ASN  recommended  by  KASN  to  officials responsible for each agency was given strict sanctions according to the level of violations.
Keywords : State Civil Apparatus Commission, Election, State Civil Apparatus
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (Pemilu)  merupakan  sarana  peneguhan  kedaulatan  rakyat,  yang  mana mempertegas  eksistensi  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan dalam sebuah sistem demokrasi. Pemilu  menjadi  satu  dari  sekian  banyak  tolak  ukur  yang  menjadi  indikator  untuk  melihat seberapa  jauh  sebuah  pemerintahan  dapat  menjiwai  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  setiap langkah dan kebijakan di  negaranya. Pada tahun  2019  Indonesia melaksanakan Pemilu  secara serentak  untuk  pertama  kalinya  melaksanakan  pemilu  serentak,  Presiden  dan  Wakil  Presiden, anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Membahas mengenai peran para pihak yang bersinggungan dengan pelaksanaan Pemilu, tentu  tidak  akan  jauh  dari  lembaga-lembaga  yang  memang  langsung  di  tunjuk  oleh  undang- undang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  Bawaslu  Provinsi  dan Kabupaten/Kota,  serta  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Terdapat  juga lembaga-lembaga  yang  tergabung  dalam  pusat  aktivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana pemilu  yang  disebut  “Sentra  Gakkumdu”  terdiri  unsur  Bawaslu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan, ditambah  dengan  peran  Pengadilan  dan  lembaga  Permasyarakatan  sebagai  pelaksana  bagian akhir dari penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan salah satu unsur dalam lingkungan  pemerintahan  yang  selalu  diperbincangkan  ketika  akan  diselenggarakan  Pemilu. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan. 2 Pembahasan  mengenai  ASN  yang  dibalut  dalam  ranah  Pemilu  selalu  merujuk  pada  topik profesionalitas  dan  netralitas  ASN  dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilu.  ASN  merupakan  pusat pengendalian  segala  macam  aktivitas  administrasi  dalam  lingkungan  pemerintahan  yang langsung  berhubungan  dengan  masyarakat.  Oleh  karenanya,  posisi  ASN  menjadi  daya  tarik tersendiri  bagi  para  kontestan  Pemilu  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan  tersendiri  dari dukungan para ASN.
Terkait  reformasi  birokrasi,  ia  lahir  karena  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang  Pokok-  Pokok  Kepegawaian  dan  perubahannya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Satu diantara sekian banyak  persoalan  terkait  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebagai  salah  satu  unsur  pegawai  ASN adalah  tentang  netralitasnya.    Demi  menjaga  netralitas,  marwah,  dan  martabat  para  ASN, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  membentuk  suatu lembaga  Komsi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  yang  bertugas  untuk  menjaga  netralitas  para ASN. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik
1 Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2 Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  menciptakanPegawai  ASN  yang  profesional  dan  berkinerja,memberikan  pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Maka  dari  itu,  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  netralitas  ASN  harus  ditegakan. Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang  (hukum)  yang  dituangkan  dalam  peraturan  hukum  akan  turut  menentukan bagaimana  penegakan  hukum  itu  dijalankan.      Dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum pelanggaran  netralitas  ASN  dalam  Pemilu,  KASN  merupakan  bagian  dari  sistem  penegakan hukum tersebut yang memiliki peran cukup sentral dengan menjadi penghubung antara Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dengan  Pejabat  atasan  ASN  di  masing-masing  instansi.  Untuk dapat melihat bagaimana kedudukan KASN dalam upaya menjaga netralitas ASN pada Pemilu tahun  2019  di  Provinsi  Banten,  penulis  memperoleh  2  (dua)  indentifikasi  masalah. Pertama, bagaimana kedudukan KASN dalam menjaga netralitas ASN dan kedua , bagaimana netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Banten.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder 3 , yang terdiri dari bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas  seperti  Undang-Undang  dan  peraturan    peraturan  lainnya,  lalu  bahan  hukum  yang bersifat  membantu  atau  menunjang  bahan  hukum  primer  yang  memperkuat  penjelasan  di dalamnya seperti buku-buku, thesis atau jurnal, kemudian bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
Dalam  menjawab  permasalahan  yang  diangkat.  Penulis  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  melakukan  studi  literatur  berbagai  sumber  yang  relevan.  Penulis  melakukan analisa mendalam terhadap berbagai kasus netralitas ASN yang terjadi kemudian disandingkan dengan  esensi  norma  hukum  yang  berlaku  dan  kajian  teoritis  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur.  Metode  yang  digunakan  dalam  analisa  data  adalah  diskriptif  kualitatif  yaitu menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis  dan  efektif  guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan. 4
3 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

## C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1 Kedudukan KASN dalam Menjaga Netralitas ASN
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU  ASN) merupakan  dasar  hukum  dibentuknya  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  sebagai lembaga  lembaga  nonstruktural  pemerintah  yang  mandiri  dan  bebas  dari  campur  tangan pihak  manapun.  Dibentuknya  KASN  tidak  terlepas  dari  latar  belakang  kekhawatiran negara  terhadap  internalisasi  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang  belum  sepenuhnya dijalankan  oleh  para  ASN.  Etika  mengajarkan  agar  sikap  batin  manusia  berada  dalam kehendak  batiniah  yang  baik.  Disini  yang  dituju  bukan  terpenuhinya  sikap  perbuatan lahiriah  akan  tetapi  sifat  batin  manusia  yang  bersumber  pada  hati  nurani,  karena  itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. 5
Secara khusus, setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 19  Desember  2013,  dan  disahkan  oleh  Presiden  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  15  Januari  2014,  terdapat  amanat  dalam  UU  ASN untukmembentuk sebuah lembaga baru  yang  akan mendapat  delegasi  kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu KASN. 6
Secara kelembagaan, Sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif)  maksudnya  mengenai  sifat,  tujuan,  kedudukan,  fungsi,  tugas  dan  wewenang serta  mengenai  struktur  organisasi  KASN  diatur  oleh  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dan  merupakan  organ  pendukung  atau  penunjang ( state auxiliary organs / auxiliary institutions ) karena dikenal dengan nama komisi-komisi, lembaga-lembaga  negara  atau  sejenisnya. 7 KASN  terdiri  atas  1  (satu)  orang  ketua merangkap  anggota,  1  (satu)  orang  wakil  ketua  merangkap  anggota,  dan  5  (lima)  orang anggota.Pemerintah  dalam  hal  ini  DPR  bersama  Presiden  membentuk  KASN  dengan tujuan untuk: 8
a. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalamkebijakan dan Manajemen ASN;
b. Mewujudkan  ASN  yang  profesional,  berkinerja  tinggi,sejahtera,  dan  berfungsi sebagai perekat NegaraKesatuan Republik Indonesia;
c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negarayang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas daripraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d. Mewujudkan  Pegawai  ASN  yang  netral  dan  tidakmembedakan  masyarakat  yang dilayani berdasarkansuku, agama, ras, dan golongan;
e. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati;
f. Pegawainya dan masyarakat;
5 Ciptono, “Kajian Optimalisasi Bermartabat Komisi ASN Menuju Good Governance,” Adil Indonesia Jurnal 2, no. 1 (2019): 24–32.
6 Administrator KASN, “Sejarah KASN,” Komisi Aparatur Sipil Negara, n.d., http://www.kasn.go.id/profil/sejarah. Di akses pada 20 Februari 2020.
7 Andrie, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi  Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian,” Yustitia 12, no. 2 (2018): 30–44.
8 Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
g. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
Dari  beberapa  tujuan  pembentukan  KASN  yang  terdapat  dalam  Pasal  28  UU  ASN, dapat  dilihat  bahwa  indikator  netralitas  ASN  masih  menjadi  bahasan  utama  dari  tujuan pembentukan KASN. Terdapat 3 (tiga) aspek terkait netralitas ASN yang harus dijaga oleh KASN  sebagai  lembaga  yang  memiliki  tugas  dalam  hal  itu,  diantaranya  adalah  netralitas dalam  aspek  politik,  netralitas  dalam  aspek  pelayanan  publik,  netralitas  dalam  aspek pengambilan  keputusan. 9 Dilihat  dari  apa  yang  diatur  dalam  UU  ASN,  maka  peran  dari lembaga  KASN  kini  diharapkan  menjadi  harapan  baru  dalam  mewujudkan  reformasi birokrasi, disamping itu juga diharapkan dapat menepis pandangan skeptis dari masyarakat tentang  profesionalitas  aparatur  pemerintahan  atau  birokrasi  baik  di  pusat  maupun  di daerah. 10
Sementara itu, fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan  Sistem  Merit  dalam  kebijakan  dan  Manajemen ASN  padaInstansi  Pemerintah. 11 Berkaitan  dengan  fungsinya,  KASN  berperan  sebagai lembaga  yang  mengawasi  ASN  dalam  hal  penerapan  kode  etik  dan  kode  perilaku sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  UU  ASN  yang  pada  tujuannya  adalah  untumenjaga martabat  dan  kehormatan  ASN.  Berfungsi  untuk  melaksanakan  penerapan  sistem  merit merupakan  fungsi  lain  dari  KASN  yang  juga  harus  dilaksanakan,  dalam  hal  ini  KASN harus berupaya agar terlaksananya kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,  kompetensi,  dankinerja  secara  adil  dan  wajar  dengan  tanpamembedakan  latar belakang politik, ras, warna kulit,agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 12
KASN memiliki wewenang sebagai berikut: 13
a. Mengawasi  setiap  tahapan  proses  pengisianJabatan  Pimpinan  Tinggi  mulai daripembentukan  panitia  seleksi  instansi,pengumuman  lowongan,  pelaksanaan seleksi,pengusulan  nama  calon,  penetapan,  danpelantikan  Pejabat  Pimpinan Tinggi;
b. Mengawasi  dan  mengevaluasi  penerapan  asas,nilai  dasar  serta  kode  etik  dan kode perilaku Pegawai ASN;
c. Meminta  informasi  dari  pegawai  ASN  danmasyarakat  mengenai  laporan pelanggarannorma dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN;
d. Memeriksa  dokumen  terkait  pelanggaran  normadasar  serta  kode  etik  dan  kode perilaku PegawaiASN; dan
9 Septiana Dwiputrianti et al., Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019 , 2nd ed. (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2019).
10 Nurmalita  Ayuningtyas  Harahap,  “Penguatan  Kedudukan  Dan  Peran  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi,” Jurnal Panorama Hukum 1, no. 2 (2016): 83–96.
11 Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12 Lihat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
13 Lihat Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yangdiperlukan dari Instansi Pemerintah untukpemeriksaan laporan atas pelanggaran normadasar serta kode etik dan kode perilaku PegawaiASN.
Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh KASN di atas, pengawasan langsung dan secara meyeluruh terhadap ASN untuk selalu mengedepanakan integritas dan netralitasnya sebagaimana  tertuang  dalam  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN  menjadi  konsentrasi  kerja KASN sebagai lembaga yang bertanggung jawab mewujudkan hal itu.
Secara khusus wewenang KASN dalam hal mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas,  nilai  dasar  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN  juga  diiringi  dengan  wewenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. 14 Hasil dari  pengawasn  dan  penentuan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ASN  akan disampaikan  oleh  ASN  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat  yang Berwenang untuk ditindaklanjuti. 15 Rekomendasi pemberian sanksi yang disampaikan oleh KASN  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat  yang  berwenang  harus  segera ditindaklanjuti.  Apabila  rekomendasi  KASN  tersebut  tidak  segera  ditindaklanjuti  maka KASN  akan  merekomendasikan  kepada  Presiden  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang tersebut. 16
Salah  satu  hak  asasi  adalah  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dan  pikiran  melalui kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.  Dalam  tataran  implementasi,  masalah  dasar  yang timbul  dalam  hak  asasi  manusia  adalah  keberadaan  dari  pembatasan  kebebasan  warga negara dalam turut serta berperan aktif dalam pemerintahan. 17 ASN sebagai warga negara tentu memiliki hak asasi manusia yang berlaku secara umum. Namun perlu diingat bahwa, ASN  bukanlah  warga  negara  biasa,  oleh  karenanya  asas  universalitas  dalam  hak  asasi manusia  tidak  dapat  sepenuhnya  terlaksana.  Menanggapi  hal  tersebut,  terhadap universalitas hak asasi disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bahwa 18 :
“Ide negara hukum ( rechstaat ) cenderung ke arah positivisme hukum, yang  membawa  konsekuensi  bahwa  hukum  harus  dibentuk  secara sadar  oleh  badan  pembentuk  undang-undang.  Selanjutnya  dikatakan bahwa  pembentukan  undang-undang  pada  dasarnya  dimaksudkan untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  secara  tegas  dan  jelas.  Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar  ternyata  juga  dengan  menggunakan  instrumen  undang-undang.
Karena  instrumen  utama  di  dalam  negara  hukum  adalah  undang- undang.”
14 Lihat Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15 Lihat Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16 Lihat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
17 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, and Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
18 Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri  Sipil Dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,” Jurnal  Media  Hukum 23,  no.  1  (2016):  87–94, https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94..
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Netralitas  dan  ASN  merupakan  dua  istilah  yang  tidak  bisa  dipisahkan  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  2  huruf  (f)  Undang-Undang  Nomor  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil  Negara.  Netralitas  yang ada kemudian diikat  dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik.  Menjaga netralitas  ASN  merupakan  suatu  langkah  yang  dapat  menjamin  bahwa  ASN  dapat memberikan pelayanan terbaik pada publik. Lebih lanjut, pentingnya netralitas ASN dalam menjalankan  tugasnya  ataupun  demi  menjaga  kehormatannya  adalah  untuk  menjaga  agar tidak terjadi konflik kepentingan pada ASN. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa ASN dapat menjadi abdi negara yang profesional dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya,  Undang-Undang  ASN  membentuk  suatu  lembaga  nonstruktural  yang  mandiri dan  bebas  dari  intervensi  politik  yang  disebut  sebagai  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KASN).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  ASN/PNS  wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka dari itu ASN dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengarah  pada  keberpihakan  salah  satu  calon  atau perbuatan  yang  mengindikasikan  terlibat  dalam  politik  praktis/berafiliasi  dengan  partai politik. 19
Upaya  menghindari  ASN  dari  konflik  kepentingan  yang  mungkin  terjadi  salah satunya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Larangan Pegawai  Negeri  Sipil  Menjadi  Anggota  Partai  Politik.  Peraturan  tersebut  menegaskan mengenai  pengaturan  larangan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  menjadi  Anggota  Partai Politik.  PNS  yang  menjadi  pengurus  partai  politik  diberhentikan  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil.  Dan,  PNS  yang  akan  menjadi  anggota  dan  atau  pengurus  partai  politik  wajib mengundurkan diri sebagai PNS.
a. Selain  upaya  melarang  ASN  untuk  jauh  terlibat  dalam  dunia  perpolitikan  dengan masuk kedalam suatu partai politik, upaya lain pun dilakukan dalam hal menjaga etik dan  pola  perilaku  ASN  dalam  mengahadapi  Pemilu.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil  memberikan batasan-batasan  perilaku  ASN  yang  salah  satunya  mengatur  dalam  hal  perilaku  ASN saat  menghadapi  Pemilu.  Pasal  4  PP  Nomor  53  Tahun  2010  menjelaskan  batasan- batasannya  yang  pada  angka  12-15  khusus  menerangkan  hal  yang  berkaitan  dengan Pemilu.  ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon  Presiden/Wakil Presiden, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  atau  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dengan ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye denganmenggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. Sebagai peserta kampanye denganmengerahkan PNS lain; dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
19 Lihat Pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Larangan  saat  Pilkada,  ASN  dilarang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untukmendukung  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait denganjabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yangmenguntungkan  atau  merugikan  salah satupasangan calon selama masa kampanye;dan/atau
d. Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon yang menjadi  peserta pemilu  sebelum,  selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  PNS  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Bagi setiap ASN yang melanggar aturan sebagaimana diatas dapat dijatuhi hukuman berupa  hukuman  disiplin.  Hukuman  disiplin  sendiri  terdiri  dari  berbagai  tingkatan, diantaranya 20 :
a. Hukuman disiplin ringan, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman disiplin sedang, diantaranya dapat berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama  1  (satu)  tahun;penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu)tahun; danpenurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun.
c. Hukuman disiplin berat diantaranya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3  (tiga)  tahun;  pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah; pembebasan dari jabatan;  pemberhentian dengan  hormat  tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Kajian  pengawasan  netralitas  ASN  oleh  KASN  ini  mempunyai  3  tujuan.  Pertama, menganalisis  penyebab  terjadinya  pelanggaran  netralitas  di  kalangan  pegawai  ASN. Kedua,  mengevaluasi  sistem  pengawasan  KASN  terhadap  pelaksanaan  asas  netralitas ASN.  Ketiga¸  menyusun  rekomendasi  untuk  peningkatan  efektivitas  sistem  pengawasan KASN  terhadap  pelaksanaan  asas  netralitas  ASN. 21 Profesionalisme  pegawai  merupakan salah  satu  dari  10  prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik,  yang  dibuat  oleh  UNDP  ( United Nations  Development  Program )  Secara  konseptual  hubungan  antar  prinsip  bersifat mutualistik dan saling mendukung. 22 yaitu sebagai berikut :
Berdasar pada aspek kelembagaan, diantaranya :
1. Partisipasi.
2. Penegakan Hukum.
3. Transparansi.
4. Akuntabilitas.
20 Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
21 Novrida  Wulandari  and  Adianto,  “Kinerja  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Netralitas Aparatur Sipil Negara,” Jurnal Humaniora 4, no. 1 (2020): 166–71.
22 Rahman Mulyawan, “Profesionalisme Aparat Dan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat,” Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2016): 201–19.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
5. Persamaan.
6. Tanggap pada tuntutan masyarakat. Sedangkan dari aspek manusia, antara lain :
1. Visioner.
2. Profesionalisme.
3. Efektif dan efisien. dan
4. Pengawasan.
KASN  bersama  Bawaslu  dan  Pejabat  Kepegawaian  merupakan  tiga  institusi  yang saling berkaitan dalam  hal  penegakan hukum  terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu. Bawaslu yang menjadi pengawas penyelenggaraan Pemilu akan membuka laporan maupun menemukan temuan terkait pelanggaran netralitas ASN. Netralitas Pegawai ASN, Anggota  TNI,  dan  Anggota  Polri  dapat  menjadi  objek  pengawasan  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  hal  tindakan  Pegawai  ASN,  Anggota  TNI, dan  Anggota  Polri  berpotensi  melanggar  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik  dan/ataudisiplin  masing–masing  instansi. 23 Hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  kemudian  dapat  diteruskan  ke  KASN  sebagai  lembaga  yang  berwenang menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran netralitas ASN. Sebagaimana diatur dalam UU ASN,  rekomendasi  yang  ditetapkan  oleh  KASN  mengenai  pelanggaran  netralitas  ASN dapat langsung disampaikan pada Pejabat Kepegawaian untuk segera ditindaklanjuti.
2 Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 di Provinsi Banten
KASN  dalam  Pemilu  2019  menempatkan  diri  sebagai  lembaga  yang  memberikan rekomendasi  pada  pejabat  kepegawaian  daerah  untuk  segera  memberikan  sanksi  kepada ASN  yang  melanggar  netralitas  sebagaimana  tertuang  dalam  kode  etik  ASN.  Meskipun demikian, KASN sebagai lembaga non struktural negara yang bertugas menjaga netralitas ASN  dapat  secara  langsung  menerima  laporan  atau  aduan  dari  masyarakat  terkait  adanya dugaan  pelanggaran  netralitas  ASN  pada  tahapan  Pemilu  jika  hal  tersebut  berkaitan langsung dengan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN. 24
Seperti  diketahui  bahwa,  menjaga  netralitas  ASN  dalam  Pemilu  merupakan  bagian dari tanggung jawab KASN. Pada Pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) profesionalitas dan netralitas  ASN  di  Provinsi  Banten  kembali  menghadapi  ujian.  Sebelum  hari  pelaksanaan Pemilu  dimluai  pada  April  2019,  terhitung  18  ASN  di  Banten  tak  netral  dalam  proses
23 Lihat  Pasal  3  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
24 Lihat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
penyelenggaraan  Pemilu. 25 Dengan  rincian,  2  (dua)  orang  berasal  dari  PNS  di lingkunganPemerintah Kota Cilegon, 6 (enam) orang dari Pemerintah Kabupaten Serang, 4 (empat)  orang  dari  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang,  dan  8  (delapan)  orang  dari Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan.  Mayoritas  dari  18  kasus  tersebut  melakukan pelanggaran indisipliner dengan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu Provinsi Banten dalam laporan tahunannya mencatatkan pelanggaran ASN yang  dimasukan  dalam  tabel  Temuan  Pelanggaran  Hukum  Lainnya  Pemilu  Tahun  2019, sebagai berikut:
Tabel 1
Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya Pemilu Tahun 2019
No Provinsi/ Kabupaten/ Kota Temuan Temuan yang berdasarkan kajian di rekomendasikan kepada institusi terkait Rekomendasi pelanggaran hukum lainnya yang tidak ditindak lanjuti oleh institusi terkait Rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh instansi terkait 1 Provinsi Banten - - - - 2 Kota Cilegon 11 11 - 11 3 Kota Tangerang 1 1 1 - 4 Kab. Serang 10 10 - 10 5 Kab. Tangerang 4 4 - 4 6 Kota Serang 4 4 - 4 7 Kab. Lebak 6 6 - 6 8 Kab. Pandeglang 5 5 - 5 9 Kota Tangerang Selatan 23 21 - 21 Total 64 62 1 61 Sumber: Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota, 2019
25 Dwi  Prasetya,  “Bawaslu  Temukan  18  ASN  Di  Banten  Tak  Netral  Di  Pemilu  2019,”  Merdeka.com,  2019, https://m.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-temukan-18-asn-di-banten-tak-netral-di-pemilu-2019.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Temuan dugaan Pelanggaran Hukum  Lainnya pada Pemilu  2019 sebagaimana tabel diatas  yang  terjadi  di  Bawaslu  Provinsi  Banten  dan  BawasluKabupaten/Kota  di  Provinsi Banten,  hasil  dari  proses  penangananpelanggaran  banyak  merekomendasikan  kepada pemerintahdaerah/kepala  daerah,  24  (dua  puluh  empat)  direkomendasikan  kepada  Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  dan  KASN.  Temuan  dugaan  Pelanggaran  Hukum Lainnya pada Pemilu 2019 di Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten banyak terjadi ditahapan  masa  kampanye,  Terlapor  pada  temuan  Pelanggaran  Hukum  Lainnya  oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten didominasi (24 temuan) adalah Aparatur Sipil Negara. 26
Salah  satu  contoh  kasus  tidak  netralnya  ASN  ketika  pelaksanaan  Pemilu  2019  di Provinsi Banten adalah kasus yang ditangani Bawaslu Provinsi Banten setelah melakukan supervisi  dan  pendampingan  penanganan  pelanggaran  terhadap  temuan  dugaan pelanggaran  ASN dalam Pemilu  di  Bawaslu  Kabupaten/Kota Kabupaten  Serang. Temuan Dugaan  Pelanggaran  Netralitas  ASN  adalah  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  SY Kemenag  Kabupaten  Serang  pada  tanggal  12  Februari  2019  dantelah  diregister  dengan nomor 02/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019 yangditemukan oleh KA dengan peristiwa dugaan pelanggaran sebagaiberikut:
Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 seluruh kepalasekolah Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta guru yang tersertifikasi di Kecamatan Tanara berkumpul  untukmenghadiri  undangan  acara  pembinaan  dari  kepala  Kantor  Kemenag Kabupaten  Serang.  Acara  tersebut  diadakan  di  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Desa Pedaleman diakhir acara oknum KemenagKabupaten Serang diduga mengarahkan peserta undanganpembinaan untuk memilih salah satu calon anggota  DPRD Provinsi Banten dari Partai  Persatuan  Pembangunan  dengan  menunjukancontoh  surat  suara  yang  tertera  nama salah  satu  calon  anggota  DPRD  Provinsi  Banten.  Berdasarkan  klarifikasi  terhadap  saksi- saksi,  pelapordan  terlapor,  kemudian  dilakukan  kajian  oleh  bawaslu  KabupatenSerang, diduga  terlapor  terbukti  melakukan  pelanggaran,  dengandemikian  Bawaslu  memberikan rekomendasi kepada Komisi AparaturSipil Negara (KASN). 27
Contoh kasus diatas adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN Kementrian  Agama  Kabupaten  Serang  yang  melanggar  Pasal  4  Angka  12  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil, yang isinya melarang ASN untuk mengggunakan fasilitas negara yang dalam hal ini kegiatan/agenda instansinya demi mempromosikan salah satu kontestan Pemilu.
Fenomena  keterlibatan  oknum  ASN  dalam  serangkaian  kegiatan  kampanye  dan sosialisasi  untuk  memenangkan  petahana  peserta  pemilihan  kepala  daerah  di  berbagai daerah juga mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN
26 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, “Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu Tahun 2019” (Kota Serang, 2019).
27 Ibid.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
belum  ditegakkan  untuk  mencegah  penyelewengan  pada  birokrasi. 28 Tidak  dapat dipungkiri,  netralitas  yang  harus  dimiliki  seorang  birokrat  akan  sangat  sulit  untuk ditegakan karena untuk  beberapa ASN  yang memiliki  kedekatan dengan pusat kekuasaan secara langsung, yang mana ASN juga harus kontak langsung dengan lembaga poitik lain seperti anggota dewan di daerah ketika melaksanakan tugasnya. 29

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  penelitian  diatas,  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Bahwa,  KASN  merupakan  lembaga  negara  yang  dibentuk  oleh  UU  ASN  dengan  tujuan untuk menjaga harkat dan martabat ASN melaluli penegakan kode etik dan kode perilaku yang  ada.  KASN  merupakan  organ  pendukung  atau  penunjang  ( state  auxiliary  organs  / auxiliary institutions ) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem  Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada  Instansi  Pemerintah.  KASN  adalah  lembaga  yang  turut  berperan  dalam  proses terselenggaranya  pelaksanaan  Pemilu  yang  adil  dan  tanpa  keberpihakan  pada  siapapun. KASN  menjadi  lembaga  yang  terdepan  dalam  hal  penegakan  kode  etik  ASN,  dalam  hal netralitas  ASN  saat  Pemilu,  KASN  menjadi  lembaga  yang  meneruskan  temuan pelanggaran  ASN  dari  Bawaslu  untuk  dikeluarkan  rekomendasi  KASN    kepada  instansi tempat ASN tersebut bertugas.
2. Praktik  penyimpangan  netralitas  ASN  pada  Pemilu  2019  di  Provinsi  Banten  turut mencuatkan  beberapa  pertanyaan  kembali  tentang  bagaimana  seharusnya  pengawasan, penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi para ASN  yang tidak patuh  aturan. Pada beberapa pemanfaatan  agenda, barang, dan aset  yang dimiliki  instansi  pemerintahan  yang  seharusnya  digunakan  dengan  optimal  demi kepentingan  pelayanan  publik  masih  menjadi  amunisi  yang  digunakan  oleh  para  oknum ASN  guna  mendukung  atau  bahkan  mensosialisasikan  kepentingan  tertentu.  KASN bersama Bawaslu menemukan 18 kasus pelanggaran netralitas ASN  yang terjadi sebelum pelaksanaan Pemilu dan  24 kasus  temuan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu  tahun 2019  di  Provinsi  Banten.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  Banten  masih  terus menyupayakan netralitas para pegawai ASN nya dengan cara menindak tegas para pelaku pelanggarnya. Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Banten, kehadiran KASN dalam penegakan kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN  dalam  Pemilu  menjadi  sangat  penting.  KASN  dengan kewenangannya  memberikan  rekomendasi  penindakan  terhadap  ASN  yang  melanggar kode  etik,  bekerja  sama  dengan  Pejabat  Kepegawaian  daerah  Provinsi  Banten  untuk memberi sanksi hukum kepada ASN yang melanggar.
28 Gema Pradana, “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi,” NEGARA HUKUM 10, no. 1 (2019): 109–28.
29 Firman  Bagus  Budiono,  “Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pilkada  Kabupaten  Lamongan  Tahun  2015” (Universitas Airlangga, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

## Andrie.  “Kedudukan  Dan  Kewenangan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  Pada
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Hukum  Kepegawaian.” Yustitia 12,  no.  2 (2018): 30–44.
Banten,  Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi.  “Laporan  Komprehensif  Pengawasan  Pemilu  Tahun 2019.” Kota Serang, 2019.
Budiono,  Firman  Bagus.  “Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pilkada  Kabupaten  Lamongan Tahun 2015.” Universitas Airlangga, 2017.
Ciptono.  “Kajian  Optimalisasi  Bermartabat  Komisi  ASN  Menuju  Good  Governance.” Adil Indonesia Jurnal 2, no. 1 (2019): 24–32.
Dwiputrianti,  Septiana,  Syaugi  Muhammad,  Nandra  Hutomo,  Fitriana  Farah  Dewi,  and  Farah Muthi. Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019 . 2nd ed. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2019.
Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.” Jurnal Panorama Hukum 1, no. 2 (2016): 83–96.
Hartini,  Sri,  Setiajeng  Kadarsih,  and  Tedi  Sudrajat. Hukum  Kepegawaian  Di  Indonesia .  1st  ed.
Jakarta: Sinar Grafika, 2008. KASN, Administrator. “Sejarah KASN.” Komisi Aparatur Sipil Negara, n.d. http://www.kasn.go.id/profil/sejarah.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Mulyawan,  Rahman.  “Profesionalisme  Aparat  Dan  Kapasitas  Kelembagaan  Dalam  Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat.” Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2016): 201– 19.
Pradana, Gema. “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi.” NEGARA HUKUM 10, no. 1 (2019): 109–28.
Prasetya, Dwi. “Bawaslu Temukan 18 ASN Di Banten Tak Netral Di Pemilu 2019.” Merdeka.com,
2019. https://m.merdeka.com/peristiwa/bawaslu-temukan-18-asn-di-banten-tak-netral-di- pemilu-2019.
Soekanto,  Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona. “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 87–94. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94.
Wulandari,  Novrida,  and  Adianto.  “Kinerja  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Sebagai  Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Humaniora 4, no. 1 (2020): 166–71.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 15-28

## P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan