## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.415
Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Erlina 1 , Risti Dwi Ramasari 2 , Rizky Ananda 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan ZA Pagar Alam No. 29 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, 35142, Indonesia Correspondence email: erlina@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id, rizkyananda0310@gmail.com
Abstrak. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara.  Kredit merupakan pinjaman  yang  diajukan  untuk  membeli  sesuatu  dan  peminjam  melakukan  pembayaran  dengan  sistem  angsuran  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Salah  satu  hal  yang  dipersyaratkan  bank  sebagai  kreditur  dalam  pemberian  kredit  yaitu  adanya perlindungan  berupa  jaminan  yang  harus  diberikan  debitur  guna  menjamin  pelunasan  utangnya  demi  keamanan  dan  kepastian hukum.  Pada  dasarnya  kreditur  pemegang  jaminan  kebendaan  memiliki  hak  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  untuk  dijual secara  lelang  guna  pembayaran  utang  debitur  jika  debitur  lalai  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  perjanjian  kredit  atau biasa disebut  dengan  wanprestasi  Salah  satu  sengketa  gugatan  lelang kepemilikan  sertifikat  antara  debitur  atau nasabah  dengan kreditur  atau  lembaga  perbankan  tepatnya  antara  nasabah  dan  PT  Bank  Panin  Indonesia  dengan  putusan  nomor 209/Pdt.G/2019/PN Tjk. Permasalahan  masalah  di  dalam  peneitian  ini adalah  apakah  faktor penyebab terjadinya dan  bagaimana proses  penyelesaian  sengketa  gugatan  lelang  kepemilikan  sertifikat  hak  milik  nasabah  terhadap  PT  Bank  Panin  Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan  yuridis empiris. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancasara. Analisis data dengan  yuridis kualitatif.  Bahwa  faktor penyebab terjadinya  Sengketa Gugatan  Lelang Kepemilikan  Sertifikat Hak Milik  Nasabah  Terhadap  PT  Bank  Panin  Indonesia  Studi  Pada  Putusan  Nomor  209/Pdt.G/2019/PN  Tjk  yang  mana  bahwa Penggugat  merupakan  Debitur  pada  Tergugat.  Akibat  Penggugat  tidak  mampu  membayar  Kredit  yang  telah  diberikan oleh  PT Bank  Panin  Indonesia  selaku  Kreditur  maka  dilakukan  lelang  dengan nilai limit sebesar Rp 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Akibat  hal  tersebut  Penggugat  menyatakan  Tergugat  telah  melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang  merugikan  Penggugat.  Proses  Penyelsaian  Sengketa  dilakukan  melalui  Non-Litigasi  tidak  memberikan  hasil  maka selanjutnya  dilakukan  melalui  Litigasi.  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  diajukan  oleh  Pengugat  terhadap  PT  Bank Panin  Indonesia  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Disarankan  bagi  masyarakat  khususnya  agar  dapat  lebih  memahami  dan memperhitungkan  serta  mempertimbangkan  dalam  mengajukan  pengajuan  kredit  kepada  lembaga  perbankan  karena  memiliki resiko  kehilangan  aset  yang  dijaminkan  kepada  lembaga  perbankan.  Untuk  lembaga  perbankan  agar  dapat  memberikan penjelasan  yang  sangat  jelas  saat  terjadinya  perjanjian  kredit  yang  dilakukan  agar  tidak  terjadi  gugatan  sengketa  karena kesalahpahaman antara lembaga perbankan selaku kreditur terhadap debiturnya di kemudian hari
Kata Kunci : Penyelsaian Sengketa Gugatan Lelang; Sertifikat Hak Milik; Nasabah Debitur
Abstract. Bank is a financial institution that plays an important role in a country's economy. Credit is a loan that is submitted to buy  something  and  the  borrower  makes payments  by  installments in  accordance  with  applicable  regulations.  One  of  the things that  is  required  by  banks  as  creditors  in  providing  credit  is  protection  in the form of guarantees that must be provided by the debtor to ensure repayment of their debts for security and legal certainty. Basically the creditor holding the material  guarantee has  the  right  to  execute  collateral  for  sale  by  auction  for debtor debt payment if the debtor fails to carry out his obligations based on a credit agreement or commonly referred to as default One of the dispute over a certificate ownership auction between the debtor or customer and the creditor or banking institution to be precise between the customer and PT Bank Panin Indonesia with decision number 209 / Pdt.G / 2019 / PN Tjk. The problem in this research is whether the factors that cause it to occur and how is the process of dispute resolution on the auction claim ownership certificate of customer ownership against PT Bank Panin Indonesia.  This study uses a  juridical  normative  and empirical  juridical  research  approach.  In  this study using  secondary data sources  and  primary  data.  Data  collection  techniques  used  through  literature  study,  observation  and  interviews.  Qualitative juridical  data  analysis.  That  the  factors  causing  the  dispute  over  the  Auction  of  Customer's  Ownership  Certificate  Ownership against PT Bank Panin Indonesia studied on Decision Number 209 / Pdt.G / 2019 / PN Tjk in which the Plaintiff was a Debtor to the  Defendant  As  a  result  of  the  Plaintiff  being  unable  to  pay  the  Credit  that  was given by PT  Bank Panin Indonesia as the Creditor, an auction was conducted with a limit value of Rp. 1,470,000,000 (one billion four hundred seventy million rupiah). As a  result  of  this,  the  Plaintiff  stated  that  the  Defendant  had  committed  illegal  acts  which  caused  the  loss  of  the  Plaintiff.  The Dispute Resolution process carried out through Non-Litigation does not produce results, then it is carried out through Litigation. The  Lawsuit  against  the  Law  filed  by  the  Plaintiff  against  PT  Bank  Panin  Indonesia  was  declared  unacceptable.  It  is recommended that the public, in particular, be able to better understand and take into account and consider applying for credit to banking  institutions  because  they  have  the  risk  of  losing  assets  that  are  guaranteed  to  banking  institutions.  For  banking institutions  to  be  able  to  provide  a  very  clear  explanation  when  a  credit  agreement  is  made  to  avoid  a  lawsuit  due  to  a misunderstanding between the banking institution as the creditor against the debtor at a later date.
Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Keywords: Settlement of Tender Claims Dispute; Certificate Right of Ownership; Debtor Customers

## PENDAHULUAN
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang  industri  perbankan  maka  semakin  baik  pula  pertumbuhan  ekonomi  negara  tersebut.  Bank  sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.
Masyarakat  dalam  usaha  memenuhi  kebutuhannya  membutuhkan  suatu  pendananaan  dari  bank,  yaitu  salah satunya  dengan  menggunakan  jasa  perkreditan.  Menurut  Undang  –  Undang  Perbankan  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan  bahwa  Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit  berasal  dari  bahasa  Italia, credere yang  artinya  kepercayaan,  yaitu  kepercayaan  dari  kreditur  bahwa debitur  akan  mengembalikan  pinjaman  beserta  bunganya  sesuai  dengan  perjanjian  kedua  belah  pihak  dan  kreditur percaya  bahwa  kredit  itu  tidak  akan  macet. 1 Kredit  merupakan  pinjaman  yang  diajukan  untuk  membeli  sesuatu  dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. 2 Jadi  kredit  dapat diartikan  sebagai  dana  yang  didapat  dari  pihak  pemberi  pinjaman  dan  kemudian  dikembalikan  secara  berjangka beserta dengan bunga pinjaman.
Dalam pemberian kredit terdapat unsur unsur yang diberikan selaku pemberi kredit yakni kepercayaan dari bank (kreditur)  terhadap  peminjam  (debitur) dengan dilandasi  adanya kesepakatan pinjam meminjam. Salah  satu  hal  yang dipersyaratkan  bank  sebagai  kreditur  dalam  pemberian  kredit  yaitu  adan  perlindungan  berupa  jaminan  yang  harus diberikan  debitur  guna  menjami  pelunasan  utangnya  demi  keamanan  dan  kepastian  hukum,  khususnya  apabi  setelah jangka  waktu  yang  diperjanjikan,  debitur  tidak  meluasi  hutangnya  atau melakukan wanprestasi.
Sesuai  dengan  tujuannya,  barang  jaminan  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  tersebut bukan  untuk  dimiliki  secara  pribadi  oleh  kreditur,  karena  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  kredit  bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  yang berlaku, yaitu  barang  dijual  secara  lelang  dimana  hasilnya  untuk  melunasi  utang  debitur,  dan  apabila  terdapat  sisa  maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur. 3
Bentuk  jaminan  yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  agunan  dalam  perjanjian  kredit  bank  adalah  hak  atas tanah, baik dengan status hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  maupun  hak  pakai,  karena  pada  umumnya memiliki  nilai atau harga  yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam  hal ini  sudah  selayaknya apabila  debitur sebagai  penerima  kredit  dan  kreditur  sebagai  pemberi  fasilitas  kredit  serta  pihak  lain  terkait  memperoleh perlindungan  melalui  suatu  lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. 4
Jika  kredit  yang disalurkan  mengalami  kemacetan, maka  langkah  yang dilakukan  adalah  menyelamatan  kredit tersebut.  Jika  memang  masih  bisa  dibantu,  maka  tindakan  yang  tepat  adalah  menambah  jumlah  kredit  atau  dengan memperpanjang  jangka  waktunya.  Dan  apabila  memang  sudah  tidak  dapat  diselamatkan  kembali,  maka  tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijamikan oleh nasabah.
Dalam  proses pemberian kredit, sering terjadi  bahwa  pihak  kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi,  sehingga  diperlukan  suatu  aturan  hukum  dalam  pelaksanaan  pembebanan  yang  tertuang  dalam  suatu perjanjian  kredit,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  terkait, khususnya  bagi  pihak  kreditur  apabila  debitur  wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Wanprestasi adalah pelaksanaan  perjanjian  yang  tidak  tepat  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut  selayaknya  atau  tidak dilaksanakan sama sekali. 5
Pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak  untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual  secara  lelang  guna  pembayaran  utang  debitur  jika  debitur  lalai  melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan  yang  diberikan  oleh  debitur  dapat  kita  lihat  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  serta  beberapa peraturan perundang-undangan.
1 Malayu SP Hasibuan.2005. Dasar-Dasar Perbankan . Bumi Aksara. Jakarta. hlm 87
2 Adri Natar 2008. Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit . Penebar Plus. Jakarta. hlm 10
3 Gatot Supramono.  1996. Perbankan  dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis .Jakarta: Djambatan. Jakarta. hlm. 75.
4 Yudha  Pandu.  2008. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Jaminan  Fidusia  dan  Hak  Tanggungan .  Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. hlm.65.
5 M Yahya Harahap.1996 . Segi-segi Hukum Perjanjian . Alumni. Bandung. hlm. 60.

## Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak
Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Apabila  kredit  macet  terjadi  karena  debitur  tidak  melaksanakan  prestasinya  sebagaimana  terdapat  dalam perjanjian  kredit,  maka  sebelum  melakukan  eksekusi  barang  jaminan,  debitur  harus  terlebih  dahulu  dinyatakan wanprestasi,  yang  dilakukan  melalui  putusan  pengadilan.  Untuk  itu  kreditur  harus  menggugat  debitur  atas  dasar wanprestasi.  Akan  tetapi  sebelum  menggugat  debitur,  kreditur  harus  melakukan  somasi  terlebih  dahulu  yang  isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat  menggugat debitur  atas  dasar  wanpretasi,  dengan  mana  apabila  pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. 6
Salah  satu  sengketa  gugatan  lelang  kepemilikan  sertifikat  antara  debitur  atau  nasabah  dengan  kreditur  atau lembaga perbankan tepatnya  antara nasabah dan PT Bank Panin Indonesia dengan putusan nomor 209/Pdt.G/2019/PN Tjk.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  tersebut,  maka  dalam  penelitian  hukum  ini  penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan judul : “Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan  Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah Terhadap PT Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)”
Permasalahan masalah di dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak  Milik  Nasabah Terhadap PT Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk.?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah Terhadap PT Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk.?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  yakni  penelitian  hukum  mengenai pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu yang  terjadi  dalam  masyarakat. 7 Dan  penekitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama,  menelaah  hal  yang  bersifat teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan dan  sistem  hukum  dengan  menggunakan  data  sekunder,  diantaranya  asas,  kaidah,  norma  dan  aturan  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya,  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang undangan dan  dokumen  lain  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  dibahas.  Pada penelitian ini menggunakan sumber data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat  Hak Milik Nasabah  Terhadap PT Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat dan telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp 1.600.000.000 (satu  milyar  enam  ratus juta  rupiah) dengan jangka waktu kredit 10  Tahun  atau 120  (seratus  dua puluh)  bulan dimulai 13-12-2013 s/d jatuh tempo 13-12-2023 sebagaimana Perjanjian kredit No. 4 tertanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H.
2. Bahwa  Penggugat  menjaminkan  2  (dua)  bidang  tanah  Tanah  dan  Bangunan yang terletak di Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yaitu:
a. Sertifikat  hak  milik  nomor:  11119/Se.  M,  dengan  surat  ukur  tanggal  15-08-2002  (Lima  belas  agustus  tahun dua ribu dua) Nomor. 382/Se.M/2002 seluas 642 M2 (enam ratus empat puluh dua meter persegi).
b. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  111120/Se.M,  dengan  surat  ukur  tanggal  15-08-2002  (lima  belas  Agustus tahun  dua  ribu  dua)  Nomor.  383/Se.M/2002 seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas meter persegi).
3. Bahwa  dalam  melakukan  pembayaran,  Penggugat  beberapa  kali  mengalami  masa  sulit  di  tahun  2014  Pabrik Tapioka/Sagu  milik  Penggugat  berhenti  beroperasi  dan  upaya  menjual  pabrik  seharga  lebih  kurang  Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Nilai pasar berdasarkan Apraisal CBV Evaluation sebesar Rp.5.326.100.000,- yang  hingga  saat  ini  belum  terjual.  Tahun  2014  penipuan  dari  suppier  bahan  baku  singkong  untuk  pabrik tapioca  (  Singkong)  sebesar  +/-Rp.  400.000.000,-dan  dari  penipuan  dari  pemilik  tanah  lahan  tanam  singkong sebesar  +/-  Rp.125.000.000,-  sesuai  LP  di  Polres  Lampung  Tengah  Tahun  2016  Penggugat  terkena  penipuan investasi bodong di Jakarta  sebesar  Rp.  1.500.000.000  (satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sesuai Laporan Polisi di  Polda  Metro  Jaya  Nomor  LP/3586/VII/2018/PMJ/Dit  tanggal 10  Juli  2016,  namun  Penggugat  masih berupaya untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat.
Bahwa  pada  tanggal  16  Agustus 2019  Penggugat  dipangggil  ke  Kantor Bank Panin oleh  Tergugat diwakili oleh.Sdr.Dedi/staf  Bank  Panin  disaksikan  oleh  Sdr.Made  Partawiguna  dan  Sdr.Kadek  (keduanya  pegawai  Bank
6 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet .  Diakses Pada Tanggal 18 Otober 2020 Pada Pukul 14.45 wib.
7 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti. Jakarta. hlm. 134.

## Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak
Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Panin),  terlampir  bukti  surat  penolakan  dari  Penggugat  dan  diminta  untuk  menandatangani  AJB  (Akta  Jual  Beli) atas  jaminan  milik  Penggugat  Sertifikat  Hak  Milik  No:  11119/Se.  M,  seluas  642  M2  (enam  ratus  empat puluh  dua  meter  persegi)  an.Fajar  Sidik  dan  Sertifikat  Hak  Milik  No.  111120/Se.M,  seluas  517  M2  (lima  ratus tujuh  belas  meter  persegi)  an.Fajar  Sidik  Apabila  Penggugat  bersedia  tanda  tangan  AJB  akan  diberikan  oleh Tergugat  uang  sebesar  Rp.300.000.000,-  (Tiga  Ratus  Juta  Rupiah),  namun  Penggugat  menolak,  Pada  saat  yang bersamaan Penggugat membuat surat pernyataan meminta keringanan pelunasan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)
Jawaban  permohonan  keringanan  pelunasan  dari  Tergugat  kami  peroleh  1  (satu)  jam  sebelum  penutupan Lelang atau jam 13.00 Wib di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 (bukti terlampir) dengan angka pelunasan yang disetujui  oleh  Bank  Panin  sebesar  Rp.1.100.000.000,  (Satu  milyar  seratus  juta  rupiah),  dalam  hal  ini  ada kejanggalan  dan  hal  tidak  wajar  Penggugat  bisa  menyelesaikan  pelunasan  dalam  hitungan  jam  dihari  yang bersamaan  lelang,  meskipun  saat  itu  ada  calon  pembeli  rumah  milik  Penggugat  yang  menawar  di  harga Rp.3.000.000.000,-(Tiga  milyar  rupiah)  namun  membutuhkan  proses  waktu  setidaknya  2-3  hari  untuk  mengurus pajak, notaries, ajb dll.
4. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi lelang secara lisan dari Tergugat, Pada tanggal 20 Agustus 2019 atau 2 (dua)  hari sebelum  lelang Penggugat mencari kebenaran informasi  lelang  dengan mendatangi Kantor KPKNL  Jl Basuki  Rahmat  Bdl  dan  mencari  pengumuman,  namun  tidak  ditemukan  adanya  pengumuman  lelang  dipasang  di kantor  KPKNL  Turut  Tergugat  1,  kemudian  mendatangi  Kantor  Pengadilan  Negeri  dan  bertemu  Panitera  Lelang Bpk.Ahyar,  diperoleh  keterangan  agar  mendatangi  kantor  Tergugat  dan  kemudian  Penggugat  mendatangi  kantor Tergugat  (Bank  Panin  Jl.Kartini  Bdl)  bertemu  Sdr.Dedi/pegawai  Bank  Panin,  diperoleh  keterangan  bahwa Tergugat  tidak  bersedia  dipertemukan  ke  Kantor  Pengadilan  Negeri  untuk  mediasi  dan  menunda  lelang  serta Tergugat tidak bersedia memberikan waktu seminggu kepada Penggugat untuk menyelesaikan /pelunasan dan pada pokoknya pembicaraan tidak bisa diajak mediasi oleh Penggugat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah.
5. Penggugat tidak pernah diberitahukan informasi sebelumnya baik secara lisan maupun melalui surat oleh Tergugat atau  Turut  Tergugat  1  atau  pihak  Pengadilan  Negeri.  Sebelum  pelaksanaan  lelang  seharusnya  Penggugat diberitahukan  terlebih  dahulu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menentukan “Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud unuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan”.
6. Bahwa  Tergugat  menyampaikan  kepada  Penggugat  setelah  diminta  Penggugat  dengan  memberikan  photocopy Pengumumam  Lelang surat  kabar  setelah 10 (sepuluh  )  hari  pelaksanaan  lelang. Adapun  Pengumuman Lelang Eksekusi  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Tanjung  Karang  Tertanggal  15  Agustus  2019,  yang  dilaksanakan  oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang  Nomor  1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjk  Tertanggal  14  Juni  2017,  dengan  perantara  Turut  Tergugat  1,  akan dilakukan  terhadap  Jaminan  Penggugat  pada  Tanggal 22  Agustus  2019  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang, dengan  harga  nilai limit Rp 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibawah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi.
Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  Pelaksanaan  lelang  yang  dilaksanakan  atas  permohonan  Tergugat  dengan perantara  Turut  Tergugat  1  yang  dilakukan  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  Penggugat,  nilai  limit yang jauh dibawah harga pasar dan nilai likuidasi tersebut sangat merugikan Penggugat dan patut kiranya Tergugat dinyatakan  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Proses Penyelsaian Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Antara Nasabah Terhadap PT Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No : 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Bahwa telah telah dilakukan upaya –upaya hukum terhadap pengugat yakni melalui:
1. Non Litigasi
Bahwa  Majelis  Hakim  telah mengupayakan  perdamaian  di antara  para  pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dengan menunjuk  Zoya  Haspita,  S.H.,  M.H.,  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  sebagai  Mediator.  Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
2. Litigasi
Dikarenakan upaya  hukum  secara  Non  Litigasi  tidak memberikan hasil maka selanjutnya Tergugat melaksanakan lelang  eksekusi  sertifikat  Hak  Milik  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Tanjung  Karang.  Selanjutnya  Penggugat
Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
melakukan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  kepada  para  Tergugat.  Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Eksepsi Kompetensi Relatif
1. Bahwa  didalam  Gugatannya,  Penggugat  telah  menarik  P.T.  Bank  Pan  Indonesia,  Tbk  (PT  Bank  Panin,  Tbk) sebagai  Tergugat  sedangkan  KPKNL  Bandar  Lampung,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dan Koharudin  Adhar  adalah  sebagai  Turut  Tergugat  yang  hanya  tunduk  dan  patuh  terhadap  isi  Putusan.  Hal tersebut  dapat  disimpulkan  dari  Petitum  Gugatan  yang  hanya  meminta  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Tanjung  Karang  cq Yang Mulia  Majelis  Hakim  dalam  perkara  a  quo  untuk  menghukum  Tergugat  saja dan  tidak dengan para Turut Tergugat.
2. Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor 4 tertanggal 13 Desember 2013, yang menandatangani Perjanjian Kredit adalah  Tuan  Mustar  dan  Nyonya  Laurensia  Santina  yang  bertindak  mewakili  Direksi  dan  karenanya  bertindak untuk  dan  atas  nama  Perseroan  Terbatas  PT.  Bank  Pan  Indonesia,  Tbk  disingkat  PT.  Bank  Panin,  Tbk  yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.
3. Bahwa  merujuk  Pasal  1792  KUH  Perdata  yang  berbunyi  :  Pemberian  Kuasa  adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  seorang  memberikan  kekuasaan  kepada  seorang  lain  yang  menerimanya,  untuk  dan  atas  namanya menyelenggarakan suatu urusan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tuan Mustar dan Nyonya  Laurensia  Santina  hanyalah  bertindak  selaku  Kuasa  dari  PT.  Bank  Panin  Indonesia,  Tbk  yang berkedudukan  di  Jakarta  Pusat  dan  dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya  Gugatan  a  quo  diajukan,  diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukannya oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

## Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
1. Bahwa didalam Posita Gugatan, Penggugat secara tegas dan lugas mempermasalahkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Sudiono Awaludin dan Rekan atas Obyek Hak Tanggungan berupa :
a. Hak Milik No. 11119/Se.M atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam  Surat  Ukur  tanggal  15  Agustus 2002  Nomor  382/Se.M/2002  seluas  642  m2  (enam  ratus  empat  puluh  dua  meter  persegi)  dengan  Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 08.01.01.04.01841 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 18.71.031.009.011-0061.0.
b. Hak Milik No. 11120/Se.M atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam  Surat  Ukur  tanggal  15  Agustus 2002  Nomor  383/Se.M/2002  seluas  517  m2  (lima  ratus  tujuh  belas  meter  persegi)  dengan  Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 08.01.01.04.01842 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  (SPPTPBB)  Nomor  Objek  Pajak  (NOP)  18.71.031.009.011-0061.0;  Berikut  dengan  bangunan, tanaman  dan  hasil  karya  yang  telah  ada  atau  yang  dikemudian  hari  akan  ada,  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  hak  tersebut,  berdasarkan  alat  bukti  berupa  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  11119/Se.M  tanggal  4 November  2002  dan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  11120/Se.M  tanggal  4  November  2002,  yang  seluruhnya terletak di Jalan Pagar  Alam Gg.  Ulangan No. 8,  Kelurahan Segala Mider,  Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota  Bandar  Lampung,  Provinsi  Lampung;  Akan  tetapi  Penggugat  tidak  menarik  Kantor  Jasa  Penilai  Publik Sudiono Awaludin dan Rekan sebagai Tergugat;
2. Berdasarkan  Salinan  Risalah  Lelang  Nomor  070/20/2018  tertanggal  7  Maret  2018,  Salinan  Risalah  Lelang Nomor 261/20/2019 tertanggal 9 April 2019, Salinan Risalah Lelang Nomor 511/20/2019 tertanggal 27 Juni 2019 dan  Salinan  Risalah  Lelang  Nomor  735/20/2019  tertanggal  22  Agustus  2019,  maka  didapatkan  Fakta  bahwa Permohonan Lelang  atas  Obyek Hak Tanggungan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A  Tanjung Karang, akan tetapi Penggugat juga tidak menarik Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang sebagai Tergugat 3. Bahwa  didalam  Petitumnya,  Penggugat  secara  jelas  meminta  agar  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjung Karang  cq  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  a  quo  untuk  menyatakan  batal  demi  hukum Sertipikat  Hak  Tanggungan  Nomor  00815/2014  tanggal  20  Februari  2014,  akan  tetapi  Penggugat  tidak  menarik PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggunan;
4. Bahwa  dengan  tidak  ditariknya  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Sudiono  Awaludin  dan  Rekan,  Ketua  Pengadilan Negeri  Kelas  IA  Tanjung  Karang  dan  PPAT  yang  membuat  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  sebagai Tergugat, maka telah terjadi error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat  atau  yang  ditarik  sebagai  Tergugat  tidak  lengkap,  masih  ada  orang  yang  mesti  ikut  bertindak  sebagai Penggugat  atau  ditarik  Penggugat  dan  dengan  demikian  sangat  beralasan  bagi  Yang  Mulia  Majelis  Hakim dalam  perkara  a  quo  untuk  menolak  Gugatan  atau  setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ( Niet Onvaankelijke Veerklaard ).
Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)

## Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel)
1. Bahwa  selain  Kompetensi  Relatif  dan  kurang  pihak  dalam  gugatan  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  Gugatan Penggugat juga adalah kabur dalam bentuk Kontradiksi Antara Posita dengan Petitum.
2. Bahwa  didalam  Positanya,  Penggugat  sama  sekali  tidak  membahas  mengenai  permintaan  Penggugat  untuk diberikan  waktu  guna  melaksanakan  kewajibannya  kepada  Tergugat,  akan  tetapi  didalam  Petitum  Penggugat meminta  hal  tersebut. Hal  ini  tentu  saja sangat  kontradiktif sehingga  dapat dikategorikan  sebagai Gugatan adalah kabur ( Obscuure Libel ).
3. Bahwa  selain  itu,  didalam  Gugatan  tidak  dirinci  mengenai  kerugian  apa  saja  yang  diderita  oleh  Penggugat sehingga  Penggugat  dapat  menyimpulkan  bahwa  Penggugat  telah  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dipastikan  bahwa  Penggugat  tidak  dapat  merinci  dan  tidak  dapat menjelaskan  kerugiannya  sehingga  hal  demikian  adalah  kabur  ( Obscuure  Libel )  dan  oleh  karena  itu  sangat beralasan  agar  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  dalam  perkara  a  quo  untuk  menyatakan  menolak  Gugatan  Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ( Onvaankelijke Veerklaard ).
Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar  biaya  perkara;  Memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  RBg  dan  peraturan-peraturan  lain  yang bersangkutan dengan perkara ini Mengadili:
1. Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Penggugat
2. Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat;
3. Dalam Pokok Perkara:
a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
b. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini  ditetapkan  sejumlah Rp2.576.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang diajukan  oleh  Pengugat  Fajar  Sidik  selaku  nasabah  terhadap  PT  Bank  Panin  Indonesia  dinyatakan  tidak  dapat diterima.  Bahwa  Penggugat  Fajar  Sidik  merupakan  Debitur  pada  Tergugat  dan  telah  menerima  fasilitas  kredit sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 10 Tahun atau 120 (seratus dua  puluh)  bulan  sebagaimana  Perjanjian  Kredit  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Jenmerdin,  S.H.  Penggugat menjaminkan  2  (dua)  bidang  Tanah  dan  Bangunan  yang  terletak  di Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Karena tidak bisa melakukan pembayaran kredit maka jaminan tersebut dilelang dengan  harga  nilai  limit  Rp  1.470.000.000  (satu  milyar  empat  ratus  tujuh  puluh  juta  rupiah).  Dikarenakan  dalam pokok perkara  gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat diminta  untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp2.576.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan terkait dengan Faktor Penyebab dan Proses  Penyelsaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak  Milik  Nasabah  Terhadap  PT  Bank  Panin Indonesia Studi Pada Putusan No : 209/Pdt.G/2019/PN Tjk yakni sebagai berikut :
1. Bahwa faktor penyebab terjadinya Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah Terhadap PT  Bank  Panin  Indonesia  Studi  Pada  Putusan  No  :  209/Pdt.G/2019/PN  Tjk  yang  mana  bahwa  Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat dan telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)dengan jangka waktu kredit 10 Tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan sebagaimana Perjanjian Kredit  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Jenmerdin,  S.H.  Penggugat  menjaminkan  2  (dua)  bidang  Tanah  dan Bangunan  yang  terletak  di  Kelurahan  Segala  Mider  Kecamatan  Tanjung  Karang  Barat  Kota  Bandar  Lampung. Akibat  Penggugat  tidak  mampu  membayar  Kredit  yang  telah  diberikan  oleh  PT  Bank  Panin  Indonesia  selaku Kreditur  maka  dilakukan  lelang  dengan  nilai  limit  sebesar  Rp.  1.470.000.000  (satu  milyar  empat  ratus  tujuh puluh  juta  rupiah).  Akibat  hal  tersebut  Penggugat  menyatakan  Tergugat  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum  yang  merugikan  Penggugat.  Lelang  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  menjadi  cacat  hukum  karena  tidak sesuai dengan  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Serta Penggugat memerintakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil dan immaterial  sebesar  Rp.3.500.00.000,-  (Tiga  milyar  lima  ratus  juta  rupuah)  dan  Immateriil  sebesar Rp.4.000.000.000,-(Empat milyar rupiah) dengan total Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) 2. Proses  Penyelsaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak  Milik  Nasabah  Terhadap  PT  Bank Panin  Indonesia  Studi  Pada  Putusan  No:  209/Pdt.G/2019/PN  Tjk  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan perdamaian  di  antara  para  pihak  melalui  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung

## Erlina,  Risti  Dwi  Ramasari  dan  Rizky  Ananda,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Gugatan  Lelang  Kepemilikan  Sertifikat  Hak
Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk)
Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dengan  menunjuk  Zoya  Haspita,  S.H.,  M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator. Bahwa berdasarkan laporan  Mediator  tanggal 3  September  2019,  upaya  perdamaian  tersebut  tidak berhasil.  Oleh  karena  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum yang diajukan  oleh Pengugat Fajar Sidik selaku nasabah terhadap PT Bank Panin Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim memutus mengadili:
a. Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Penggugat.
b. Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat.
c. Dalam Pokok Perkara:
1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2) Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini  ditetapkan  sejumlah Rp2.576.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  menberikan  saran  terkait dengan Studi Pada Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN Tjk yakni sebagai berikut:
1. BahwaHakim  dalam  melakukan  sebuah  putusan  harus  yang  seadil-adilnya  dan  sesuai  dengan  aturan  peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum serta juga terciptanya tertib hukum.
2. Bagi  masyarakat  khususnya  agar  dapat  lebih  memahami  dan  memperhitungkan  serta  mempertimbangkan  dalam mengajukan pengajuan kredit kepada lembaga perbankan karena memiliki resiko kehilangan aset yang dijaminkan kepada lembaga perbankan.
3. Bagi  lembaga  perbankan  agar  dapat  memberikan  penjelasan  yang  sangat  jelas  saat  terjadinya  perjanjian  kredit yang  dilakukan  agar  tidak  terjadi  gugatan  sengketa  karena  kesalahpahaman  antara  lembaga  perbankan  selaku kreditur terhadap debiturnya di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti. Jakarta. Adri Natar 2008. Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit . Penebar Plus. Jakarta. Gatot Supramono. 1996. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis .Jakarta: Djambatan. Jakarta. Malayu SP Hasibuan.2005. Dasar-Dasar Perbankan . Bumi Aksara. Jakarta. Yudha Pandu. 2008. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan . Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. M Yahya Harahap.1996 . Segi-segi Hukum Perjanjian . Alumni. Bandung. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah- langkah-penyelesaian-kredit-macet .