## KEBIJAKAN PERTAMBANGAN LAUT TIMAH YANG BERDAMPAK PADA  LINGKUNGAN
Jeanne Darc Noviyanti Manik Staff Pengajar Universitas Bangka Belitung

## ABSTRAK
Tidak ada pertambangan tidak merusak lingkungan, baik di darat maupun di  laut.  Kerusakan  akan  membawa  dampak  bagi  beberapa  dekade  mendatang bahkan  bisa  menjadi  permanen.  Penambangan  timah  lepas  pantai  tanpa  dasar hukum,  terumbu  karang  dengan  jelas  telah  merusak,  mencemari  pantai,  dan mengganggu  perkembangan  perikanan  dan  mengganggu  sistem  sosial.  Potensi besar  dalam  jangka  panjang  akan  habis,  hanya  untuk  mengisi  nafsu  keuntungan yang  sesaat.  Sebagai  wilayah  kepulauan,  Provinsi  Bangka  Belitung  memiliki potensi  yang  sangat  besar  di  sektor  ekosistem  pesisir,  terutama  di  ekosistem terumbu  karang.  Kekeruhan  karena  penambangan  timah  lepas  pantai  akan menyebabkan kondisi karang menjadi sengsara dan akhirnya menderita kematian masal. Tidak ada kerusakan seperti di  darat, kerusakan di  laut sulit dikendalikan karena  lubang  digali  tersembunyi  di  dasar  perairan.  Kerusakan  ekosistem, khususnya  terumbu  karang  karena  pertambangan  lepas  pantai  sangat  mudah dijelaskan  secara  ilmiah.  Jika  hal  ini  terus  berlanjut,  pada  titik  klimaks,  bukan tidak mungkin bahwa akan ada perselisihan atau penjarahan yang dilakukan oleh nelayan  yang  merasa  dirugikan  dengan  penambang.  Di  sisi  lain,  aturan  saat  ini hanya  Peraturan  ESDM  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  pengolahan  mineral tambang (tidak dalam  bentuk mentah) selain Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Masalah  yang  datang  adalah mengelola  upaya  penambangan  laut,  reklamasi  dan  rehabilitasi  yang  dilakukan oleh  masyarakat  atau  pemerintah  dalam  upaya  bantuan  kerusakan  lingkungan akibat  penambangan  laut  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  reklamasi  dan rehabilitasi  upaya  yang  harus  dilakukan.  Kegiatan  penambangan  timah  berbeda dengan  kejahatan  konvensional,  kejahatan  lingkungan  adalah  kejahatan  yang memiliki karakteristik unik, seperti reaksi sosial yang diberikan masyarakat tidak langsung.  Dampak  dari  kegiatan  ini  akan  terasa  sekitar  dekade  mendatang, misalnya  pada  saat  seluruh  lingkungan  laut  di  Bangka  Belitung  akan  rusak  dan tidak ada pasokan timah. Oleh karena itu, kerusakan kegiatan penambangan timah di  wilayah  laut  Kepulauan  Bangka  Belitung  memberikan  kerugian  besar  bagi masyarakat  setempat.  Peraturan  bahkan  tidak  mencoba  untuk  melindungi lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  laut  /  pantai,  baik  selama  dan  setelah penambangan.
Kata kunci: pertambangan, kelautan, lingkungan, pasca tambang, kebijakan, timah

## PENDAHULUAN
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,  serta  kegiatan  pasca tambang  .  Manajemen  paradigma Sumber Daya Alam
untuk memaksakan  sektor  pertambangan sebagai  ancaman  besar  bagi  ekologi dan  terutama  pada  sumber-sumber penghidupan  rakyat  seperti  yang  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(selanjutnya disebut Babel).
Berhektar    hektar  lahan  pertanian setiap  tahun  orang  di  Babel      telah diubah  menjadi  area  pertambangan. Hanya  membutuhkan  waktu  3  bulan untuk  membongkar  1  ha  oleh penambangan timah.
Lubang  -  lubang  itu  juga berpotensi menjadi penyebar penyakit endemik. Penyakit
menyajikan  paling  potensial  dari tambang  timah  bekas  adalah  demam berdarah  dan  malaria.  Di  Babel,
khususnya  daerah  Mendo  Barat Sungailiat  dan  demam  berdarah lokasi  (DBD)  tertinggi.  Babel  Data departemen  kesehatan  menunjukkan peningkatan jumlah penderita demam  berdarah  setiap  tahun  sejak tahun  2005,  termasuk  3-5  orang meninggal.  Lubang  bekas  tambang timah,  membuat  Babel  salah  satu yang  tertinggi  di  provinsi  Indonesia tanah  yang  rusak  oleh  kondisi  kritis atau sangat kritis. Sekitar 1,053,253.19 hektar atau 64,12% dari tanah  Babel,  tertinggi  di  Pulau Bangka 810,059.87 (76,91%).
Sebagian  besar  lubang  adalah  lahan bekas tambang timah milik koorporasi  dan  masyarakat  dengan penambangan inkonvensionalnya.
Kerusakan yang dirasakan masyarakat antara lain  menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mendorong ekonomi yang
berkelanjutan,  seperti  pertanian  dan perkebunan.
Kekhawatiran  banyak  warga elemen yang ada di Babel khususnya di daerah pesisir karena pengoperasian  kapal  keruk  hisap mulai muncul. 45.000 nelayan warga (16.000 dari mereka kegiatan
penangkapan  ikan  sehari-hari  tidak lebih dari 5 mil) terancam kehilangan mata  pencaharian  sebagai  nelayan. Nelayan sekarang berhadapan dengan  Kapal  Isap  Produksi  (KIP) perusahaan  tambang  sekitar  50  unit KIP  sehari-hari.  Jumlah  KIP  akan terus  tumbuh,  kerusakan  akan  terus berlanjut..
Semua operasi pertambangan, pertambangan laut
dalam, menimbulkan  pertanyaan  kerusakan lingkungan  alam  sekitarnya.  Seperti peningkatan  pertambangan  bawah laut dari sebelumnya tentang
pengelolaan mineral berharga diekstraksi  dalam  skala  besar  tanpa menyebabkan  kerusakan  lingkungan yang  signifikan,  terutama  untuk ekosistem  unik  dekat  hidrotermal ventilasi  celah  di  mana  banyak kandungan mineral menumpuk.

## METODOLOGI
Pentingnya  menulis  adalah  karena kurangnya  kesadaran  dan  reaksi sosial dari masyarakat untuk
membuat alasan praktek penambangan timah di Babel merupakan kejahatan terhadap lingkungan. Kegiatan kejahatan lepas
pantai  kegiatan  penambangan  timah
berbeda dengan kejahatan konvensional,  kejahatan  lingkungan adalah  kejahatan  yang  memiliki karakteristik  unik,  seperti  reaksi sosial tidak secara langsung diberikan masyarakat.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah untuk menganalisis regulasi pertambangan laut, dan implementasi nya  .  Metode  penelitian  deskriptif dan  empiris,  berdasarkan  peraturan yang ada atau harus ada, berdasarkan teori yang sudah ada, dan berdasarkan data dan lapangan kasus.

## DATA KASUS
Kegiatan penambangan timah di  laut Kepulauan  Bangka  telah  dilakukan sejak zaman Belanda dan PT Timah, dengan  menggunakan  kapal  keruk. Bagaimana bekerja dengan pertambangan  menggunakan  kapal keruk  oleh Basuki ,  anggota  DPR asal  Kepulauan  Bangka  Belitung, tidak  separah  dampak  kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan  KIP.  Dia  menggambarkan bagaimana  kapal  keruk,  mengeruk dasar  laut hanya  mengandung timah, maka  pemisahan  antara  pasir  dan batu  dengan  timah,  dan  tailing
dibuang  ke  laut. 1 sedangkan  KIP melalui  proses  pengeboran,  pada akhir pipa ada saluran untuk penyemprotan  dengan  air,  setelah baru  dihirup  melalui  pipa  lain  dan diproses  di  kapal  dan  pemisahan sampah  yang  dibuang  ke  laut.  "Jika dibor, kemudian disemprot menggunakan  air  otomatis  dan  air begitu  keruh  .  Pada  saat  seperti larutan  dicampur  dengan  lumpur, plankton  akan  mati,  ikan  lari  dari sana,  apalagi  ada  bahan  kimia.  Jika Anda  suka  kapal  keruk  cangkul, mengeruk  pasir  sehingga  mangkuk segera disusun dan diproses di papan. Jika  ada  terkena  karang,  tidak berlangsung  lama  hanya  sebentar, kemudian jatuh kembali ke laut. Jika kapal  keruk  hisap,  batu  yang  berada di  sekitar  pipa  hisap,  sudah  terkena semprotan  air  bercampur  lumpur
selama pengeboran. (Bangkapos.com, Sabtu
(23/04/2011)).
1 Ahok:  Kapal  Isap  Lebih  Merusak
Lingkungan, http://ahok.org/berita/news/ahok- kapal-isap-lebih-merusak- lingkungan/, diakses 14 Mei 2014

## HASIL
1. Mengatur Kelautan
Pertambangan, Reklamasi dan Upaya Pemulihan  Dilakukan  Oleh  Orang Atau  Pemerintah  Dalam  Upaya Reklamasi    kerusakan  lingkungan akibat penambangan di laut.
Mineral  pertambangan  yang dikelola oleh:
a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas; dan
d. berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pertambangan  timah  terus  sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967  tentang Pokok-pokok  Pertambangan  terus Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Mineral  dan  Batubara. Koorporasi  di  Babel  dalam  UU No.11  /  1967  era  didominasi  oleh hanya  dua  perusahaan  yaitu  PT. Timah  dan  PT.  Kobatin  sejak  1971. Kontrak  Karya  (KK)  berlaku  kedua perusahaan  telah  diperpanjang  30 tahun  dari  2003  hingga  2013. Bangka-Belitung dan Singkep
dikendalikan oleh PT Timah (BUMN)  sementara  beberapa  di wilayah selatan Bangka Bangka oleh PT.  Kobatin,  perusahaan  Australia sedang  dalam  perjalanan  sekarang dimiliki  oleh  Malaysia  Smelting Corporation  (MSC)  75%  dan  PT. 25%  timah.  Dalam  era  otonomi daerah meningkatkan jumlah perusahaan  yang  beroperasi,  pada tahun 2006 saja ada 75 buah pemilik Kuasa  Pertambangan  (KP)  dan  37 buah  40-tahun  izin  pemilik  smelter sudah  PT.  Kobatin  timah  tambang dan lebih dari 10.000 lokasi.
Penambangan  timah  laut  di Babel  menggunakan  kapal  isap  atau hasil  penambangan  inkonvensional pencemaran lingkungan cukup memprihatinkan.  Kapal  keruk  hisap inkonvensional  dan  tambang  apung terus  bertambah  sehingga  otomatis pencemaran lingkungan juga
meningkat,  tanpa  ada  upaya  untuk mengatasi masalah kerusakan reklamasi  lingkungan  laut,  "kata Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH)  Babel,  Amrullah  Harun. Kapal  Isap    dan  tambang  timah beroperasi  tanpa  izin  dari  orang- orang di laut atau yang lebih dikenal
dengan TI apung itu hanya mengambil kandungan timah, terlepas  dari  dampak  lingkungan. Munculnya  TI apung sudah menjadi masalah  yang  telah  lama  di  Babel dan  sampai  saat  ini  belum  ada  jalan keluar.  Meskipun  ada  peraturan pemerintah daerah tidak zona tertentu  yang  dapat  dibawa  oleh penambang pertambangan izin, tetapi masih  banyak  TI  apung  sengaja melakukan  pertambangan  di  daerah terlarang untuk mendapatkan keuntungan lebih.
Selain  merusak  ekosistem dasar  laut,  eksploitasi  timah  bijih sedimentasi menyebabkan cukup banyak.  Dengan  gelombang  laut yang terus bergerak dinamis, sedimentasi  dapat  menyebar  ke seluruh  perairan  Babel  dan  daerah sekitarnya.  Sedimentasi  merupakan salah  satu  penyebab  pemutihan karang ( bleaching ). Bahkan 11% dari terumbu  karang  di  seluruh  dunia rusak  akibat  pemutihan.  Namun terumbu karang adalah rantai keberlanjutan  ekosistem  laut  vital atau piramida kehidupan laut.  Belum lagi  tumpahan  minyak,  minyak  atau bahan  kimia  lain  yang  berasal  dari
kapal  isap  termasuk  sampah  logistik akan mengganggu ekosistem laut.
Hasil penelitian dan pengamatan  yang  dilakukan  oleh Tim Eksplorasi Terumbu Karang dari Universitas Bangka Belitung
menemukan  kondisi  data  ekosistem terumbu  karang  di  Pulau  Bangka adalah  kondisi  yang  kurang  baik. Kecuali  ada  ekosistem  terumbu karang di pulau-pulau yang jauh dari daratan  Pulau  Bangka.  Kerusakan yang  terjadi  bervariasi,  mulai  dari penurunan  penutupan  karang  hidup karena  akumulasi  ekosistem  karang sedimentasi  yang  parah.  Lebih  dari 50%  dari  ekosistem  terumbu  karang yang  telah  diamati  di  Pulau  Bangka rusak. Setiap hari 1 buah KIP mampu menghasilkan  2.700  m3  sampah sedimentasi,  dapat  dibayangkan  jika ada  sekitar  50  Kapal  Isap  Produksi setiap  hari,  membawa  setidaknya sebanyak  49.500.000  per  tahun dalam bentuk partikel halus distribusi sedimentasi  yang  meliputi  sebagian besar  karang  terumbu  karang  dan perairan  pesisir  di  pulau  pesisir Bangka.  Jadi  kehancuran  Babel,  air lebih cepat dan tidak dapat dihindari jika  KIP  masih  diizinkan  beroperasi.
Nelayan yang menjadi korban pertama dari  tambang timah di laut.
Tidak hanya kerusakan ekosistem laut dan hilangnya nelayan yang  kehilangan  mata  pencaharian mereka,  tetapi  konflik  horizontal sangat  terbuka  antara  warga  dan perusahaan. Perubahan atau pergeseran  nilai-nilai  tradisi  lokal dan  produksi  ekonomi  penduduk  di sekitar  lokasi  penambangan  dapat menyebabkan  antar    antara  manusia. Tidak  sedikit  warga  lokal  yang awalnya nelayan berubah penambang laut juga.
Dari tahun 2006 sampai 2011 ada  telah  setidaknya  12  nelayan konflik  dengan  pelaku  tambang. Sebagai  contoh,  di  Bangka,  nelayan pesisir dengan perusahaan pertambangan  laut  di  Desa  Rajik Permis,  Desa  Penagan,  wilayah Belinyu  -  Pesaren  Batu  Atap  dan Penyusuk,  Belo  Laut,  Teluk  Limau Penganak-Jebus. Salah satu penyebab  konflik  karena  papan keberpihakan  atau  memprioritaskan pejabat  lokal  dan  pertambangan dalam  pembangunan  daerah.  Selain memancing  dan  perikanan,  operasi KIP  juga  mengakibatkan  pelaku
pengembanganan daerah wisata
bahari. Diving (menyelam) dan memancing merupakan produk
unggulan  yang  ditawarkan  untuk wisatawan  maritim.  Kondisi  ini sangat sebanding dengan visi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan  sektor  pariwisata sektor  perikanan  dan  kelautan  yang merupakan  sektor  dominan  pasca timah.  Provinsi  Bangka  Belitung diketahui  telah  melayani  kebutuhan memimpin  dunia  puluhan  tahun terakhir  yang  tersisa  sekarang  tidak bisa keluar dari cengkeraman perusahaan yang terus mengeruk dan mengeksploitasi  sumber  daya  alam dalam  bentuk  pulau-pulau  Mineral Tin  seluas  tidak  lebih  dari  1,6  juta hektar persegi. Fakta dari bijih timah di  Babel  berburu  hari  lagi  bisa dirasakan  baik  secara langsung
maupun tidak langsung oleh mayoritas pelaku tambang dan pembuat kebijakan di Babel.
Paradigma pengelolaan Sumber
Daya Alam yang memaksakan sektor pertambangan sebagai ancaman
besar  bagi  dihindari  ekologi  dan terutama pada sumber-sumber
kehidupan  masyarakat  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya, untuk mengatasi masalah  tersebut,  masyarakat  dan pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga  dan  memantau  kondisi  laut Babel  yang  tidak  dirusak  oleh  para penambang  yang  tidak  bertanggung jawab.  Dengan  beberapa  undang- undang,  baik  di  tingkat  pusat  dan daerah,  kelestarian  lingkungan  dan pasca tambang sekarang dapat mencegah kerusakan terjadian. beberapa  peraturan  yang  mengatur pertambangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2010  tentang  Pertambangan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  28,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5110);
3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23
Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2010  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pengelolaan  Mineral  dan  Batubara Usaha  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142); 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reklamasi  dan  Rehabilitasi  Upaya itu Haruskah Do.
Secara  keseluruhan  jumlah  total  TI apung di laut, ada 6.200 Bangka dan berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Babel  2014,  jumlah kapal  dari  ekspor  luar  negeri  terus berkembang, sehingga sejumlah apung  IT  terus  untuk  tumbuh. Penggunaan kapal keruk  hisap (KIP) untuk  kegiatan  penambangan  lepas pantai  di  laut  atau  lebih  destruktif, daripada  kapal  keruk,  yang  pernah tampil  di  zaman  Belanda  dan  PT Timah beberapa waktu lalu, terutama dalam hal cara kerja proses penambangan,  sampai  pembuangan dampak  polusi  tailing.  bukan  tidak mungkin kondisi berantakan akhirnya terpojok akibat pertambangan yang selama ini menjadi
sumber kerusakan
lingkungan. Orang-orang yang selalu membuat kambing hitam dari keparahan  masalah  lingkungan  di Babel.  Orang-orang  yang  selama  ini terpinggirkan  dalam  kesempatan  ini waktu dan waktu lagi disalahkan..
Penghancuran  ekosistem  laut pesisir  secara  otomatis  menurunkan dan  mematikan  pendapatan  nelayan tradisional. Nelayan di Babel saat ini mengalami  penurunan  pendapatan dan  mengancam akan beralih profesi sebagian karena dampak dari kegiatan  penambangan  timah  baik yang  dilakukan  di  darat  dan  laut pantai.
Reklamasi  adalah  kegiatan yang dilakukan selama tahapan usaha pertambangan untuk mengatur, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan fungsi ekosistem untuk mengembalikan sebutan  yang  tepat.  Kegiatan  Pasca tambang  adalah  kegiatan  terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan  untuk  memulihkan fungsi  lingkungan  alam  dan  fungsi sosial  menurut  kondisi  lokal  di daerah pertambangan.
Pejabat di Departemen Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Provinsi Bangka Belitung mengharapkan peraturan daerah (Perda) kegiatan penambangan untuk mengurangi  kerusakan  lingkungan yang  merugikan  nelayan  dalam regulasi area. Pemerintah seharusnya mengatur zona tidak boleh ditambang  perairan  dan  zona  yang mungkin  ditambang,  sehingga  tidak akan  merugikan  perekonomian  lebih keluarga  tergantung  dari  sumber daya  alam  kelautan.  Kerusakan lingkungan  yang  disebabkan  oleh operasi pertambangan
mengkhawatirkan  karena  kerusakan tidak  dapat  diperbarui    (kerusakan ireversibel).  Menjamin  dana  untuk reklamasi dan pascatambang rehabilitasi.  Dana  reklamasi  dan jaminan  rehabilitasi  cukup  dan  pasti besar  akan  cukup  untuk  membiayai program-program reklamasi dan rehabilitasi  sehingga  potensi  non- pertambangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata akan  dikembangkan  pasca  tambang. Dana jaminan yang disampaikan oleh perusahaan tambang kepada
pemerintah sebelum izin penambangan yang diberikan.
Dengan tingkat cadangan yang  diukur  di  Indonesia  Timah tersisa  diperkirakan  tidak  lebih  dari 12  tahun  menurut  US  Geological Survey  pada  tahun  2006,  tidak  ada pilihan bagi pemerintah daerah untuk membersihkan dengan semua infrastruktur dan suprastruktur ekonomi alternatif. terutama jika kita harus  juga  mempertaruhkan  potensi perikanan laut, pariwisata, dan daerah  lainnya  yang  berdampak dapat mengakibatkan lebih lama. Ide tentang pembangunan alternatif telah banyak disampaikan berbagai kalangan, selanjutnya hanya membutuhkan  komitmen  pemerintah daerah  Babel.  5  Di  tengah  trek kapitalisasi  perairan  internasional, sektor  perikanan  telah  menghasilkan mencapai US $ 250  miliar per tahun dan  berpotensi  tumbuh  lebih  besar. Pariwisata dengan berbagai panorama  laut  yang  eksotis  dan keragaman  budaya  yang  harmonis adalah  masa  depan  potensi  yang sangat  baik  Babel  ekonomi.  Lada juga  pusat  potensi  Babel  pernah terlupakan  bahkan  dunia  dari  nilai
ekspor  lada  yang  pernah  mencapai Rp  1,5  triliun  per  tahun.  Berbagai sektor  ekonomi  lainnya  didesak untuk  diwujudkan  dengan  upaya nyata  dan  strategi  pembangunan masa depan.

## KESIMPULAN
Generasi  Pewaris  akan  menderita bencana  di  wilayah  pesisir,  yang hingga  kini  terus  menangkap  ikan kontradiksi  antar  daerah  semakin sempit  dengan  meningkatnya  biaya produksi, karena aktivitas
penambangan  ekstraktif  memimpin
kapal.  Bukan  berartitidak  boleh memanfaatkan  potensi  yang  melekat dalam laut, tapi harus
dipertimbangkan  dampak  terhadap
kerusakan ekosistem laut dan
pencemaran lingkungan yang disebabkan.  Dampak  dari  kegiatan ini  akan  terasa  sekitar  dekade mendatang,  misalnya  pada  saat seluruh lingkungan laut di Kepulauan Bangka  rusak  total  dan  tidak  ada pasokan timah.

## REFERENSI
Abrat saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta, UII Press, 2004
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Jakarta, Sinar
Grafika, 2011
Salim  HS,  Hukum  Pertambangan  di Indonesia,  Jakarta,  Radja  Grafindo, 2010
Salim  HS, Hukum  Pertambangan, Mineral dan Batubara , Jakarta, Sinar Grafika, 2012
Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
Undang-Undang No.  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan  ESDM  Nomor  7  Tahun 2012  tentang  Pengolahan  Mineral Tambang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan Pascatambang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor  138,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5172);
Ahok:  Kapal  Isap    Lebih  Merusak Lingkungan, http://ahok.org/berita/news/ahok- kapal-isap-lebih-merusak- lingkungan/, diakses 14 Mei 2014 http://widhiyani23048.blog.teknikind ustri.ft.mercubuana.ac.id/?p=74, diakses 10 November 2014.
http://www.jatam.org/saung- berita/minerba/34-kapal-isap-era- baru-pemburukan-babel.html, diakses 14 Mei 2014
Pertambangan  di  Laut  Dalam  , www.klhsindonesia.org/ utama / getfilespractice  /  30,  diakses  tanggal
14 Mei 2014 Ratno Budi, (Lead Kampanye JATAM), http://www.jatam.org/saung- berita/minerba/34-kapal-isap-era- baru-pemburukan-babel.html, diakses 14 Mei 2014
Wahyu  Effendi:  Kapal  Isap  dan
Masa Depan Babel, http://www.belitungku.com/  2013/04 / wahyu-effendy-Kapal-hisap-dan-
masa.html,  diakses  pada  tanggal  14 Mei 2014.
Harjono,  Yulvianus  dan  Dewabrata, W.  A.  17  Mei,  2010.  Segenggam Pasir  Timah,  Segunung  Risiko.
Harian KOMPAS
Ambalika,  Indra.  2009. Hentikan Kerusakan Lingkungan, di Darat dan Laut  Bangka  Belitung  Sekarang
Juga . (Online),
[http://www.ubb.ac.id/  ,  23  Mei,
2010] BANGKA POS. 14 Agustus,
2008.Cukong Jakarta ‘Ngobok’ Bangka. (Online),
[http://www.posbelitung.com/home/r ead/12066/tpersada.html,  23  Mei, 2010]
Bangkapos.com, Sabtu , 23/04/2011