Perspektif Akuntansi Volume X Nomor X (Bulan tahun), hal. XXX-XXX ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p21-41 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah
Mika Puspitasari Universitas Kristen Satya Wacana Priyo Hari Adi 1

## Universitas Kristen Satya Wacana
Received 03/04/2023 Revised 13/06/2023 Accepted 21/06/2023 Abstract. Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  are  village-owned enterprises that are one of the government's strategies to improve the village economy. Therefore, accountable financial management of BUMDes is needed as a form of accountability. The purpose of this study  is  to  explore  the  role  of  the  government  as  a  regulator  to improve the accountability of BUMDes financial management. The method used is qualitative data analysis with a case study approach. The  data  sources  used  are  primary  data  and  secondary  data through  a  semi-structured  interview  process  and  participant observation. The results of this study show that the implementation of accountability for the financial management of BUMDes Bangun Jaya  has  not  been  fully  optimal.  This  is  due  to  the  absence  of standards  and  provisions  specifically  related  to  the  financial management  of  BUMDes.  Furthermore,  the  results  of  this  study show  that  accountability  carried  out  by  BUMDes  Bangun  Jaya  is only  a  formality  due  to  pressure  from  stakeholders  to  gain legitimacy. The practical implications of this research are that the government as a regulator is expected to issue regulations related to  the  standards  and  provisions  for  the  financial  management  of BUMDes,  including  the  role  of  each  manager,  community,  and government.
Keywords: Accountability;  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes); Financial Management; Government Role
1 priyo.adi@uksw.edu
Abstrak. Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  badan usaha  milik  desa  yang  menjadi  salah  satu  strategi  pemerintah untuk  meningkatkan  perekonomian  desa.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi peran pemerintah sebagai regulator untuk meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  BUMDes. Metode  yang  digunakan  yaitu  analisis  data  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer  dan  data  sekunder  melalui  proses  wawancara  semi terstruktur  dan  observasi  partisipan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan, implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes  Bangun  Jaya  belum  sepenuhnya  optimal.  Hal  ini disebabkan belum adanya standar dan ketentuan secara khusus terkait  pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Lebih  lanjut,  hasil penelitian  ini  menunjukkan  akuntabilitas  pertanggungjawaban yang  dilakukan  oleh  BUMDes  Bangun  Jaya  hanya  sebagai formalitas  saja  karena  adanya  tekanan  dari  pemangku kepentingan  sehingga  memperoleh  legitimasi.  Implikasi  praktis penelitian  ini  yaitu  pemerintah  sebagai  regulator  diharapkan mengeluarkan  regulasi  terkait  standar  dan  ketentuan pengelolaan  keuangan  BUMDes  termasuk  didalamnya  peran masing-masing pengelola, masyarakat dan pemerintah.
Kata  kunci: Akuntabilitas;  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes); Pengelolaan Keuangan; Peran pemerintah

## Pendahuluan
Desa menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan perekonomian daerah maupun  nasional.  Pembangunan  perekonomian  daerah  menjadi  hal  yang  penting untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  (Rokhim et  al .  2017).  Salah  satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dengan  harapan  untuk  menjadi  penyokong  perekonomian  desa (Widiastuti et al. 2019). Lebih lanjut, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  menjelaskan  bahwa BUMDes tidak hanya mencari keuntungan namun juga sebagai pelayan masyarakat untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  penggerak  perekonomian  sehingga  mampu mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa (BPK, 2021). Oleh sebab itu, perlu adanya  kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mewujudkan  tujuan positif  BUMDes  melalui  tata  kelola  yang  baik  (Khotami,  2017).  Namun  dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat mulai bergeser karena maraknya kasus korupsi dana  desa  yang  didalamnya  termasuk  BUMDes.  Berdasarkan  data  dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi pengelolaan dana desa mencapai 592 kasus pada periode 2015-2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 433,8 miliar (Indonesia Corruption Watch, 2023).
Tingginya kasus korupsi menunjukkan pentingnya praktik tata kelola yang baik yang harus  diwujudkan  salah  satunya  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  pengelolaan keuangan (Beshi & Kaur, 2020). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada  seluruh pemangku kepentingan (Budiati et al ., 2020; Endang, 2022).  Akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Nakmahachalasint & Narktabtee 2019; Tran et  al., 2021).  Akuntabilitas  mampu  menyajikan  informasi  keuangan  relevan, andal,  dapat  dipahami,  dapat  dibandingkan,  tepat  waktu,  dan  dapat  diverifikasi (Cohen & Karatzimas, 2017).  Namun, akuntabilitas belum terimplementasi dengan baik  disebabkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  laporan  pelaksanaan  aktivitas dengan aktivitas sebenarnya, tidak adanya bukti pendukung, serta verifikasi laporan tidak  dilakukan  (Fitriana et  al. ,  2018;  Widiastuti et  al .,  2019).  Selain  itu,  menurut (Wibowo  &  Hapsari,  2022)  implementasi  akuntabilitas  belum  dapat  dioptimalkan karena  pengelolaan  keuangan  BUMDes  masih  mengadopsi  sistem        pengelolaan keuangan  pemerintah  desa.  Oleh  sebab  itu  perlunya  peran  pemerintah  sebagai pemegang kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari negara untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Khotami, 2017).
Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian akuntabilitas publik melalui regulasi yang ditetapkan (Diab, 2021). Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di desa agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai (Basri et al., 2021). Lebih lanjut, pemerintah memiliki kekuasaan untuk merancang kebijakan untuk mewujudkan tata kelola yang baik,  salah  satunya  akuntabilitas  (Jameel et  al. ,  2019).  Peran  pemerintah  sebagai regulator,  dinamisator,  serta  fasilitator  dalam  pengelolaan  dana  desa  memiliki peranan  penting  dalam  melakukan  pengawasan,  pendampingan  pelaksanaan  dan pengelolaan  dana  desa,  sehingga  menciptakan  akuntabilitas  dalam  mengelola keuangan  desa  (Zeho,  2018).  Kolaborasi  seluruh  pemangku  kepentingan  yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan (Sofyani et al., 2020; Zeho et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan  melaksanakan  kebijakan  dan  strategi  secara  efisien  (Houston  &  Harding, 2013).
Beberapa  peneliti  sebelumnya  telah  melakukan  penelitian  terkait  akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri et al. (2021), yang menyatakan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa, komitmen organisasi dan peran legislatif  berpengaruh  positif  terhadap  tata  kelola  yang  baik.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan  tata  kelola  sehingga  tata  kelola  yang  baik  dapat  tercapai.  Selain  itu, menurut  Wibowo  &  Hapsari  (2022)  implementasi  akuntabilitas  belum  dapat dioptimalkan  karena  pengelolaan    keuangan  BUMDes  masih  mengadopsi  sistem pengelolaan    keuangan pemerintah desa. Lebih lanjut, hasil penelitian Hartanto & Siregar (2020); Jameel et al . (2019) menyatakan bahwa praktik tata kelola yang baik dapat mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga memberikan arah kebijakan utama. Lebih lanjut, hasil penelitian Mizrahi &
Minchuk  (2019)  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  yang  efektif  meningkatkan kesadaran  akan  legalitas,  membatasi  penipuan  dan  korupsi,  dan  meningkatkan tanggung  jawab  organisasi  pemerintah  dan  pada  akhirnya  dapat  membangun kepercayaan  pemangku  kepentingan.  Pembaharuan  dalam  penelitian  ini  yaitu menilai  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  dan  penggunaan institutional  theory untuk  menjelaskan  perubahan  struktur  dan  kinerja  dalam organisasi dengan pendekatan studi kasus.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi,  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini yaitu bagaimana peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengeksplorasi  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan BUMDes. Objek penelitian ini yaitu BUMDes Bangun Jaya yang berada di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Alasan memilih BUMDes Bangun  Jaya,  karena  BUMDes  Bangun  Jaya  merupakan  salah  satu  BUMDes  di Kabupaten  Semarang  yang  memiliki  laba  penjualan  yang  tinggi  sehingga  peluang terjadinya kecurangan juga tinggi.
Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu menjadi sumber informasi dan bahan kajian literatur bagi akademisi terkait peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mendukung perwujudan akuntabilitas. Selain itu, manfaat praktis penelitian ini  yaitu  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  BUMDes  Bangun  Jaya  terkait  pentingnya perwujudan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  untuk  meminimalisir  kecurangan dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Lebih  lanjut,  dapat  menjadi  bahan evaluasi pemerintah pusat maupun daerah terkait pentingnya kebijakan dan standar pengelolaan keuangan BUMDes sehingga tujuan positif didirikannya BUMDes dapat tercapai.

## Telaah Pustaka

## Institutional Theory
Menurut  Ahyaruddin  &  Akbar  (2018) Institutional  theory merupakan  sebuah  teori yang mampu menjelaskan struktur yang ada dalam organisasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Institutional theory mengadopsi kesesuaian kode etik budaya yang mengarah  pada  legitimasi  dan  dukungan  dari  organisasi  eksternal.  Sementara  itu, DiMaggio  &  Powell  (1983)  berpendapat  bahwa  dari  waktu  ke  waktu  sampai  pada tingkat mapan, suatu organisasi cenderung bergerak ke arah homogenisasi, meskipun pada awalnya mereka menunjukkan keragaman yang besar yang digambarkan dalam isomorfisme .  DiMaggio  &  Powell  (1983)  membedakan  dua  jenis isomorfisme ,  yaitu: isomorfisme kompetitif dan isomorfism institusional . Isomorfisme kompetitif berkaitan dengan  efisiensi  secara  teknis  maupun  secara  ekonomi.  Sedangkan, isomorfisma institusional berkaitan  dengan  perkembangan  organisasi  sesuai  dengan  tiga mekanisme,  yaitu Coercive  isomorphism,  Mimetic  isomorphism,  dan  normative isomorphism .  Penelitian  ini  menggunakan institutional  theory yang  dikembangkan oleh DiMaggio & Powell (1983) karena teori ini mampu menjelaskan struktur atau perubahan yang terjadi dalam pengelolaan suatu organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh
lingkungan  luar  organisasi  sehingga  memberikan  dampak  dalam  tata  kelola  dan kinerja organisasi. Jika dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes, pengelolaan BUMDes dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain masyarakat, pemerintah, maupun pihak eksternal lainnya.

## Pengelolaan keuangan BUMDes
Pengelolaan keuangan BUMDes mengadopsi pada pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  yaitu  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri, 2018).

## Sumber: Permendagri (2018)

## Gambar 1. Tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  sebuah  kewajiban  individu  atau  sekumpulan  orang  yang dipercaya untuk mengelola sumberdaya publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Paranoan & Totanan, 2018). Russell (2019) mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  “sejauh  mana  seseorang  harus  bertanggung  jawab  kepada otoritas,  pejabat,  atau  publik  yang  lebih  tinggi  atas  tindakannya”.  Lebih  lanjut, menurut  Undang  Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi publik  yang  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  suatu  kejelasan  fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif (BPK,  2008).  Selain  itu,  Yang  &  Northcott  (2019)  menjelaskan  akuntabilitas pemerintah  sebagai  sumber  substansial  dalam  membangun  kepercayaan.  Hal tersebut didasarkan pada kompetensi dan kejujuran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembuatan kebijakan pemerintah, akses terbuka ke sumber data untuk memperoleh informasi penggunaan sumber daya dan dana serta

## PERTANGGUNGJAWABAN
Pertanggungjelasan kelengkapan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan
PELAPORAN
Pembuatan laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan
PENATAUSAHAAN
Proses pencatatan secara sistematis berdasarkan standar dan prosedur

## PELAKSANAAN
Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan kegiatan BUMDes sesuai perencanaan

## PERENCANAAN
Penyusunan anggaran dan rencana program kerja BUMDes
bagaimana  otoritas  berfungsi,  sehingga  dapat  memberikan  persepsi  tentang akuntabilitas  (Porumbescu,  2017).  Perwujudan  akuntabilitas  harus  terdapat pemisahan  fungsi  dan  tanggung  jawab  dari  masing-masing  pengelola  sehingga menghasilkan  informasi  yang  relevan  (Mullon  &  Ngoepe,  2019).  Penelitian  ini menggunakan konsep akuntabilitas menurut Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  yang  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas merupakan suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif (BPK, 2008). Kejelasan fungsi yang dimaksud adalah  adanya  kejelasan  struktur  organisasi,  fungsi  dan  tanggung  jawab  masing- masing  bagian  jabatan.  Selain  itu  yang  dimaksud  pelaksanaan  yaitu  dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku. Terakhir pertanggungjawaban, dalam hal ini laporan keuangan yang telah dibuat dan disusun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

## Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian akuntabilitas publik melalui regulasi  yang  ditetapkan  (Diab,  2021).  Kebijakan  pemerintah  dalam  mewujudkan good  governance  berlandaskan  pada  tanggungjawab  pemerintah  untuk  mengatur hukum  dan  pemerintahan  (Tumengkol,  2015).  Kebijakan  pemerintah  merupakan salah  satu  pilar  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  good  governance salah  satunya  terkait  akuntabilitas  (Prabawati  &  Meirinawati,  2018).  Zeho  (2018) menyatakan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan  dana  desa  memiliki  peranan  penting  dalam  melakukan  pengawasan, pendampingan  pelaksanaan  dan  pengelolaan  dana  desa,  sehingga  menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dan  strategi  yang  efektif  dari  pemerintah  untuk  menciptakan  good  governance sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan pemerintahan  (Beshi  &  Kaur,  2020).  Lebih  lanjut,  pemerintah  memiliki  kekuasaan untuk merancang kebijakan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, salah satunya akuntabilitas  (Jameel et  al., 2019).  Keberhasilan  suatu  kebijakan  bergantung  pada kepercayaan  masyarakat  atas  kebijakan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah harus  mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dengan  melaksanakan kebijakan  dan  strategi  secara  efisien  (Houston  &  Harding,  2013).  Penelitian  ini menggunakan konsep menurut Zeho (2018) menyatakan peran pemerintah sebagai regulator,  dinamisator,  serta  fasilitator  dalam  pengelolaan  dana  desa  memiliki peranan  penting  dalam  melakukan  pengawasan,  pendampingan  pelaksanaan  dan pengelolaan  dana  desa,  sehingga  menciptakan  akuntabilitas  dalam  mengelola keuangan desa. Teori ini mampu menjelaskan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pembuat kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  akuntabel.  Lebih  lanjut,  pemerintah  daerah memiliki peran untuk memberikan fasilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, baik fasilitas secara fisik maupun fasilitas pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya, pemerintah  desa  memiliki  peran  sebagai  pengawas  dalam  pengelolaan  keuangan
BUMDes dan memastikan pengelolaan keuangan telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku.

## Metoda
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Studi  kasus  digunakan  dengan  sumber  data  yang  relatif  kecil  salah  satunya yaitu  BUMDes  (Bungin,  2007).  Metode  analisis  menggunakan  strategi  analisis deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  pemerintah  dalam mewujudkan  pengelolaan  keuangan  BUMDes.    Sumber  data  yang  digunakan  yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara semi terstruktur  dan  observasi  partisipasi.  Proses  wawancara  dilakukan  dengan menyiapkan  pertanyaan  wawancara  berdasarkan  indikator-indikator  yang  ada dalam  teori  yang  digunakan,  kemudian  dilakukan  proses  wawancara  kepada pengelola  BUMDes  meliputi  Direktur  BUMDes,  Manajer  Unit,  dan  karyawan  unit. Selain itu dilakukan wawancara kepada kepala desa selaku komisaris BUMDes. Lebih lanjut,  dilakukan  proses  observasi  partisipasi  selama  3  (tiga)  minggu  untuk memperoleh  data  dan  informasi  yang  handal  dan  relevan  untuk  memperkuat triangulasi  data.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi,  dilakukan  proses analisis dengan cara pemetaan masing-masing indikator ke dalam konsep sehingga menghasilkan data primer yang relevan. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui dokumen  atau  laporan  pengelolaan  keuangan  yang  telah  disusun  oleh  BUMDes Bangun  Jaya.  Data  sekunder  digunakan  untuk  mengkonfirmasi  data  yang  telah diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi,  sehingga  data  dan  informasi  yang dihasilkan dapat diandalkan.
Hasil dari data dan informasi yang diperoleh, langkah selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pemetaan  data  dan  informasi berdasarkan  indikator-indikator  yang  telah  ditetapkan  dalam  teori,  sehingga  data yang dihasilkan relevan dengan teori yang digunakan. Hasil reduksi data kemudian disajikan dan dianalisis dengan membandingkan teori dengan kondisi lapangan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Lebih lanjut, dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.  Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Tahapan Penelitian
Wawancara, Dokumentasi dan Observasi Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan
Trianggulasi Data

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Objek Penelitian
BUMDes  Bangun  Jaya  merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang  terletak  di  Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. BUMDes Bangun Jaya dibentuk pada  bulan  Agustus  2021  melalui  musyawarah  desa  dengan  tujuan  untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pada awal berdirinya BUMDes Bangun Jaya memiliki beberapa unit usaha yaitu unit usaha wisata kuliner daringan dan TPS 3R. Unit usaha wisata kuliner Daringan merupakan unit usaha tempat makan yang didesain dengan memadukan  nuansa  tradisional  dengan  menawarkan  keindahan  alam  di sekelilingnya. Lebih lanjut, unit pengelolaan sampah secara operasional mengangkut sampah dari masyarakat yang selanjutnya disetorkan ke TPA. Sumber modal BUMDes Bangun  Jaya  berasal  dari  pendapatan  unit  usaha  terdahulu,  dana  desa  dan  dari masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan BUMDes
BUMDes  Bangun  Jaya  merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang  terletak  di  Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. BUMDes Bangun Jaya dibentuk pada  bulan  Agustus  2021  melalui  musyawarah  desa  dengan  tujuan  untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pada awal berdirinya BUMDes Bangun Jaya memiliki beberapa unit usaha yaitu unit usaha wisata kuliner daringan dan TPS 3R.
Merujuk  pada  definisi  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  tertuang  dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya dimulai dari tahap perencanaan. BUMDes Bangun Jaya melakukan perencanaan pada tahun 2023  yaitu  perencanaan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Perencanaan  jangka pendek  berupa  perbaikan  manajemen  pengelola  di  semua  unit  terkhususnya  unit pengelolaan  sampah.  Kemudian,  perencanaan  jangka  panjang  akan  dilakukan pengembangan BUMDes melalui penambahan beberapa unit baru.
Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya merupakan rangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  operasional  BUMDes  yang  meliputi  unit  usaha pengelolaan  sampah  maupun  wisata  kuliner  Daringan.  Pada  unit  wisata  kuliner Daringan  kegiatan  pelaksanaan  terdiri  atas  penyediaan  barang  dagang  berupa kuliner dari beberapa pedagang yang ada di Desa Kesongo. Pengelola akan melakukan perhitungan harga jual berdasarkan harga pokok yang sudah disepakati dari setiap jenis makanan. Pada unit pengelolaan sampah, operasional berawal dari pengambilan sampah dari setiap rumah di desa Kesongo, kemudian sampah dikumpulkan menjadi satu dan disetorkan ke TPA. Setiap satu bulan  masing-masing rumah akan dikenakan retribusi pemungutan sampah sebesar Rp25.000 untuk biaya operasional.
Tahap  penatausahaan  diawali  dengan  pencatatan  penjualan  menggunakan  sistem kasir. Setelah itu dilakukan perhitungan penjualan bersih harian oleh manajer unit dan  diserahkan  kepada  Direktur  BUMDes. Pada  unit  pengelolaan  sampah,  proses pencatatan dilakukan secara terpisah dari unit wisata kuliner Daringan. Manajer unit
pengelolaan sampah langsung menyerahkan hasil pendapatan dari retribusi kepada bendahara desa. Lebih lanjut, bendahara desa mencatat dan memasukan pendapatan tersebut kedalam APBDes sehingga tidak masuk dalam pelaporan keuangan BUMDes Bangun Jaya.
Tahapan pelaporan BUMDes Bangun Jaya dilakukan secara terpisah antara kedua unit BUMDes  yang  ada.  Direktur  BUMDes  hanya  menyusun  laporan  mingguan  dalam bentuk rekapan pendapatan harian, laporan bulanan dalam bentuk laporan laba rugi operasional  unit  wisata  kuliner  Daringan  serta  laporan  pertanggungjawaban  pada akhir  tahun. Pada  tahap  pembuatan  laporan  dilakukan  langsung  oleh  direktur BUMDes  Bangun  Jaya  tanpa  adanya  peran  dari  bendahara  maupun  sekretaris BUMDes.
Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya dilakukan dalam bentuk penyerahan laporan keuangan. Direktur BUMDes hanya melaporkan unit  wisata  kuliner  Daringan  dengan  memberikan  salinan  laporan  keuangan mingguan  dan  bulanan  secara  rutin  kepada  kepala  desa  selaku  komisaris.  Lebih lanjut,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  lanjutan,  pengelola  menyerahkan laporan  pertanggungjawaban  tahunan  kepada  pemerintah  desa  dan  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat.  Berbeda  dari  unit  wisata  kuliner  Daringan,  unit pengelolaan sampah dikendalikan oleh manajer unit pengelolaan sampah, sehingga laporan  bulanan  sebagai  bentuk  pertanggungjelasan  langsung  diserahkan  kepada pemerintah desa sehingga langsung masuk kedalam PADesa tanpa melalui direktur BUMDes Bangun Jaya.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Merujuk  pada  konsep  akuntabilitas  dalam  Undang-undang  No.  14  Tahun  2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  yang  menjelaskan  akuntabilitas  adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara  efektif.  Maka,  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bangun  Jaya  terbagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Pada  tahap  perencanaan implementasi akuntabilitas kejelasan fungsi sudah tercermin melalui koordinasi oleh kepala desa dan pengelola BUMDes. Perencanaan pengelolaan BUMDes berdasarkan masukan  dari  kepala  desa  selaku  penasehat  BUMDes  dan  disampaikan  kepada pengelola  melalui  rapat  koordinasi.  Hal  ini  dinyatakan  langsung  oleh  Kepala  Desa Kesongo:
Jadi gini, perencanaan itu memang desain dari saya, Kades kan punya visi misi nanti kita sampaikan kepada semua yang berhak mendengar, kemudian sudah ada sebenarnya ini berapa ini berapa cuman kan belum rinci .
Pernyataan selaras disampaikan terkait perencanaan disampaikan juga oleh manajer unit wisata kuliner Daringan:
Kalau setahu saya itu inisiasi dari Pak Kades dengan dana yang awalnya juga dari Pak Kades sendiri dari Pak Kades pribadi yang memulai lalu lanjut di apa dikolaborasikan dengan BUMDes akhirnya bisa dengan suntikan dana .
Lebih lanjut, akuntabilitas pelaksanaan tercermin dalam musyawarah desa dari hasil kesepakatan  dalam  rapat  koordinasi.  Musyawarah  desa  dihadiri  oleh  pemerintah desa,  tokoh  masyarakat,  calon  pengelola  BUMDes  dan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam bukti dokumentasi pada gambar 3.

## Sumber: Data Sekunder BUMDes Bangun Jaya 2021 Gambar 3. Musyawarah Desa Kesongo
Akuntabilitas  pertanggungjawaban  dalam  tahap  perencanaan  diimplementasikan melalui  penyusunan  hasil  perencanaan  program  kerja  BUMDes  dan didokumentasikan  dalam  dokumen  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas perencanaan yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 4.

## Sumber: Data Sekunder BUMDes Bangun Jaya 2021

## Gambar 4. Perencanaan BUMDes Bangun Jaya
Pada  tahap  pelaksanaan,  implementasi  akuntabilitas  pemisahan  fungsi  tercermin dalam pembagian tugas antar bagian di setiap unit usaha. Pada unit wisata kuliner Daringan  terdapat  beberapa  fungsi  bagian  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan operasional  unit  antara  lain  kasir,  pramusaji,  manajer  unit  dan  Direktur  BUMDes. Manajer unit bertanggungjawab secara penuh terhadap operasional lapangan pada unit wisata kuliner Daringan. Jika terjadi pembelian maka manajer unit mengajukan perijinan pembelian kepada Direktur BUMDes dan jika disetujui maka manajer unit melakukan  pembelian  barang  yang  dibutuhkan.  Hal  ini  dinyatakan  langsung  oleh manajer unit wisata kuliner Daringan dalam kutipan wawancara berikut:
Jadi tiap hari kalau itu laporan harian, ketika hari ini saya belanja apa di rekap harian itu di laporan harian pemasukan sehari segini pengeluarannya ini ini sisanya saya laporkan ke pak HA (Direktur BUMDes) sama notanya.
Pernyataan  selaras  juga  disampaikan  oleh  Direktur  BUMDes  Bangun  Jaya  terkait pengadaan barang untuk menunjang operasional unit wisata kuliner Daringan seperti yang dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:
Jadi pengelola (manajer unit) mengajukan permohonan kepada saya nanti saya minta untuk survei harga. Membandingkan harga-harga di luar kalau sudah ketemu  harga  termurah  nanti  baru  saya  kasih  uangnya.  Setiap  pengeluaran harus didukung oleh bukti.
Lebih  lanjut,  akuntabilitas  pertanggungjawaban  dibuktikan  adanya  dokumen pendukung  saat  terjadinya  pembelian  atau  pengeluaran  kas.  Hal  ini  disampaikan langsung oleh Direktur BUMDes Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut:
Ada,  ada  dokumennya.  Setiap  pengeluaran  harus  didukung  oleh  bukti. Pokoknya  segala  sesuatu  yang  mendukung  kegiatan  operasional  dari  setiap pembelian harus ada buktinya.
Berbeda  dari  unit  usaha  wisata  kuliner  Daringan,  unit  pengelolaan  sampah  pada tahap  pelaksanaan  melakukan  pemungutan  sampah  ke  setiap  rumah  masyarakat yang  dilakukan  oleh  pengelola.  Lebih  lanjut,  satu  bulan  sekali  pengelola  akan memungut  retribusi  secara  langsung  ke  setiap  rumah  masyarakat  berdasarkan kesepakatan awal.
Pada tahap penatausahaan, akuntabilitas pemisahan fungsi tercermin dalam proses pencatatan  aktivitas  operasional  yang  dihasilkan.  Namun,  akuntabilitas  pemisahan fungsi pada tahap ini belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan adanya rangkap jabatan bendahara dan sekretaris BUMDes yang sekaligus menjadi aparatur desa.  Lebih  lanjut,  pemerintah  desa  menekankan  untuk  menjalankan  perannya sebagai aparatur desa, sehingga tidak menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Direktur  BUMDes  Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut:
Sebenarnya  ada  bendahara,  ada  sekretaris  tapi  karena  mereka  tidak  aktif otomatis yang tanggung jawab direkturnya. Karena kan tidak bisa  maksimal meluangkan waktu mengurusi BUMDes, karena  mereka masing-masing punya pekerjaan sendiri.
Selaras  dengan  pernyataan  tersebut,  Kepala  Desa  Kesongo  juga  menyatakan  hal serupa, seperti pada kutipan wawancara berikut:
Kebetulan bendahara kami bendahara ya cuma bendahara, karena ngerangkep pekerjaan kantor jadi kami tekankan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dulu
Lebih  lanjut,  akuntabilitas  pelaksanaan  tercermin  dalam  proses  penatausahaan dilakukan  secara realtime yang  dibuat  oleh  manajer  unit  dalam  bentuk  catatan pendapatan  harian  bersih  setelah  dikurangkan  biaya.  Hasil  tersebut  diserahkan
kepada  Direktur  BUMDes  untuk  direkap  dalam  catatan  pendapatan.  Hal  ini dinyatakan  oleh  manajer  unit  wisata  kuliner  Daringan  dalam  kutipan  wawancara berikut:
Jadi  saya  operasional  di  sini  terus  saya  laporan  harian  gitu  langsung.  Jadi pendapatan harian langsung saya serahkan ke Pak HA.
Selaras dengan pernyataan tersebut, Direktur BUMDes juga menyatakan hal serupa, seperti pada kutipan wawancara berikut:
Jadi dari pengelola daringan itu laporannya saya catat harian, pendapatan satu hari, biaya satu hari, semua dalam resume .
Lebih lanjut, akuntabilitas pertanggungjawaban tercermin pada rekapan harian yang disusun dapat dibuktikan dengan catatan harian yang telah disusun oleh manajer unit wisata  kuliner  Daringan  dan  dapat  ditelusuri  ke  dalam  sistem  pencatatan  kasir  di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Pada unit usaha pengelolaan sampah, tahap penatausahaan tidak dilakukan karena hasil  dari  penerimaan  retribusi  atau  pendapatan  operasional  langsung  diserahkan kepada bendahara desa dan dimasukan kedalam PADes. Hal ini menunjukkan bahwa proses  pencatatan  masing-masing  unit  dilakukan  secara  terpisah,  sehingga akuntabilitas pada unit pengelolaan sampah belum terwujud.
Pada  tahap  pelaporan,  implementasi  akuntabilitas  tercermin  dalam  proses pembuatan  laporan  sampai  pada  hasil  laporan  akhir  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan.  Akuntabilitas  kejelasan  fungsi  pada tahap pelaporan tidak diimplementasikan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya rangkap  jabatan  bendahara  dan  sekretaris  BUMDes,  sehingga  pembuatan  laporan dilakukan sepenuhnya oleh Direktur BUMDes Bangung Jaya. Hal ini dinyatakan oleh Direktur BUMDes dalam kutipan wawancara berikut:
Untuk semua laporan itu saya yang buat. Sekarang tak lihat yo ndag efektif.
Sekarang  yang  jadi  sekretaris  dia  PLD,  dia  juga  sebagai  pendamping  desa, kemudian bendaharane dia juga sebagai aparat desa.

## Pernyataan  serupa  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Kesongo  dalam  kutipan wawancara berikut:
Dari  manajemen  BUMDes.  Jadinya  dari  manajemen  Daringan  dilaporkan kepada Pak HA (Direktur BUMDes). Kebetulan bendahara kami bendahara ya cuma  bendahara,  karena  ngerangkep  pekerjaan  kantor  jadi  kami  tekankan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dulu.
Hal serupa juga dinyatakan oleh manajer unit wisata kuliner Daringan dalam kutipan wawancara berikut:
Pak HA (Direktur BUMDes) sendiri semuanya.
Pada  akuntabilitas  pelaksanaan,  implementasi  akuntabilitas  diwujudkan  melalui pembuatan laporan keuangan secara umum yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan,  karena  tidak  adanya  aturan  khusus  terkait  dasar  dan  ketentuan
pembuatan  laporan  keuangan  BUMDes.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Direktur BUMDes Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut:
Tidak  ada.  Ya  laporannya  saya  buat  sesederhana  mungkin  dan  mudah dipahami.  Gitu  aja,  karena  unit  usahanya  unit  usaha  pendapatan. Pembukuanne cuman pendapatan dan pengeluaran tok, udah itu tok ga ada yang  lain.  Laporan  di  LPJ  itu  adanya  cuman  itu,  karena  di  laporan  itu  tidak ditentukan  kamu  harus  laporan  bentuknya  ini  ini  ndag.  Ndag  ada  standar bakunya, laporan standar bakunya ya cuman laporan itu aja.
Lebih  lanjut  akuntabilitas  pertanggungjawaban  dapat  diimplementasikan  melalui laporan keuangan yang dihasilkan disusun berdasarkan informasi dari manajer unit dan adanya bukti pendukung sehingga dapat ditelusuri secara langsung. Berbeda dari unit wisata kuliner Daringan, unit pengelolaan sampah tidak melakukan pembuatan laporan  keuangan  karena  dari  tahap  penatausahaan  sudah  diserahkan  kepada bendahara  desa  untuk  langsung  dimasukan  ke  dalam  APBDes  dan  tidak  melalui BUMDes.  Hal  tersebut  disampaikan  langsung  oleh  Kepala  Desa  Kesongo  dalam kutipan wawancara berikut:
Yang pengelolaan sampah ini belum, belum dilaporkan secara rinci terus terang saja, jadi masih langsung dari pengelola kemudian ke bendahara Desa, nah itu langsung jadi PADes.
Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Direktur BUMDes Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut:
Jadi  dari  dulu  TPS  3R  itu  pengolahannya  tumpang  tindih.  Pengelola  yang dipasrahi yo dulu diminta laporane yo cuma bilang ada ada ada tapi ga ada. Terus  untuk  setoran  pendapatane  itu  akhirnya  langsung  disetorkan  ke  desa tidak lewat BUMDes, padahal seharusnya lewat BUMDes .
Pada  tahap  pertanggungjawaban,  Direktur  BUMDes  hanya  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  unit  wisata  kuliner  Daringan,  karena  pada  unit  pengelolaan sampah  semua  proses  pengelolaan  langsung  diserahkan  kepada  desa.  Laporan pertanggungjawaban dilakukan mingguan, bulanan dan tahunan. Laporan mingguan dan  bulanan  hanya  disampaikan  kepada  kepala  desa  sebagai  bentuk  pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini dinyatakan langsung oleh Direktur BUMDes Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut:
Saya laporannya setiap bulan, harian itu ya saya bikin cuman yang harian itu ya yang unit Daringan. Kalau laporan ke komisaris ke pak lurahnya itu satu minggu sekali. Saya fotokan neraca pendapatan terus transaksi, keuntungan harian, pokoknya setiap minggu saya kirim.

## Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala Desa Kesongo menyatakan hal serupa seperti dalam kutipan wawancara berikut:
Laporan tertulis rutin bahkan per minggu, bahkan per minggu itu dilaporkan kepada saya di BUMDes kan posisinya selaku komisaris kan, nah ini unit-unit usaha  yang  sudah  berjalan  terutama  unit  usaha  kuliner  Daringan  ini
dilaporkan rutin bahkan per minggu atau paling telat 2 minggu, per bulan pasti jadi laporan bulanan pasti kemudian laporan tahunan progresnya seperti apa, ini lengkap dilaporkan secara lengkap dan rinci gitu.
Lebih  lanjut,  Direktur  BUMDes  melakukan  proses  pertanggungjelasan  kepada seluruh  pemangku  kepentingan  melalui  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan BUMDes Bangun Jaya setiap tahunnya. Implementasi akuntabilitas kejelasan fungsi tercermin dalam adanya otorisasi laporan pertanggungjawaban yang diketahui oleh kepala desa sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya.
Akuntabilitas  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  dapat  dilihat  dari  proses pertanggungjelasan  laporan  keuangan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan. Implementasi  akuntabilitas  belum  optimal,  hal  ini  disebabkan  proses pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  hanya  melalui  musyawarah  desa  yang diwakilkan  oleh  tokoh  masyarakat  dan  informasi  yang  disampaikan  hanya  secara garis  besar  dan  lisan  tanpa  adanya  media  publikasi  kepada  masyarakat. Pertanggungjelasan  laporan  keuangan  kepada  masyarakat  disampaikan  langsung oleh Direktur BUMDes dalam kutipan wawancara berikut:
Ke  masyarakat  itu  laporannya  dalam  bentuk  LPJ.  LPJ  yang  kita  sampaikan sekian dan setahun sekali .
Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  pernyataan  yang  disampaikan  Kepala  Desa Kesongo dalam kutipan wawancara berikut:
Kalau  laporan  ke  masyarakat  itu  melalui  musyawarah  desa  itu  jadi  terus dilaporkan semua kan, musyawarah desa kan sudah mewakili masyarakat.

## Pemerintah Sebagai Regulator Pengelolaan Keuangan BUMDes
Kebijakan  pemerintah  merupakan  salah  satu  pilar  dalam  pelaksanaan good governance salah satunya akuntabilitas (Prabawati & Meirinawati, 2018). Menurut Zeho (2018) peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan  dana  desa  memiliki  peranan  penting  dalam  melakukan  pengawasan, pendampingan  pelaksanaan  dan  pengelolaan  dana  desa,  sehingga  menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya belum sepenuhnya diwujudkan. Peran pemerintah dalam  BUMDes  Bangun  Jaya  lebih  berfokus  pada  perencanaan  pengembangan  dan penambahan unit baru. Pada tahap perencanaan BUMDes bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam mengembangan BUMDes.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  yang  merupakan  dinas  yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat memberikan bantuan fasilitas peralatan  dalam  pengembangan  BUMDes.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Kepala  Desa Kesongo dalam kutipan wawancara berikut :
Iya ada dari KOMINFO, kemudian kalau di DISPERMASDES melalui bantuan- bantuan  peralatan,  pembangunan  fisik.  Lumbung  pangan  ini  dari  Dinas Pertanian malahan. Nanti wisata air dari dinas perikanan.
Hal  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  direktur BUMDes Bangun Jaya dalam kutipan wawancara berikut :
Dari  dinas  terkait  ada,  dari  dinas  dispermasdes  dinas  pemberdayaan masyarakat desa ada.
Pada  tahap  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban, pemerintah  tidak  mengambil  bagian  dalam  pelatihan,  pendampingan  maupun pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dinyatakan oleh direktur BUMDes dalam kutipan wawancara berikut :
Namanya  pendampingan  itu  tidak  ada  mbak,  bimbingan  tidak  ada.  Kita  by inisiatif  sendiri  aja.  Jarang  sekali  pelatihan  atau  apa  itu  jarang.  Jadi  ya  kita nganu inisiatif kita sendiri untuk memajukan usaha di desa usaha milik desa.
Peran  pemerintah  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  hanya  mengeluarkan kebijakan  terkait  kewajiban  BUMDes  Bangun  Jaya  untuk  melaporkan  kegiatan operasional  tahunan  melalui  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ).  Laporan pertanggungjawaban  sebagai  wujud  pertanggungjelasan  kepada  pemerintah  atas pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Namun,  tidak  ada  standar  baku  laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai laporan pada  umumnya  yaitu  laporan  keuangan  dan  laporan  posisi  keuangan.  Hal  ini dinyatakan oleh direktur BUMDes dalam kutipan wawancara berikut :
Laporan di LPJ itu adanya cuman itu, karena di laporan itu tidak ditentukan kamu  harus  laporan  bentuknya  ini  ini  ndag.  Ndag  ada  standar  bakunya, laporan standar bakunya ya cuman laporan itu aja.
Pernyataan  selaras  juga  disampaikan  oleh  kepala  desa  terrkait  seperti  yang  dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:
Yang penting ada LPJ atau pertanggungjawaban dari unit usaha yang sudah berjalan.

## Pembahasan
Menurut  Undang  Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi publik,  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  suatu  kejelasan  fungsi, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  sehingga  pengelolaan  terlaksana  secara efektif.  Merujuk  berdasarkan  konsep  tersebut  pengelolaan  keuangan  BUMDes Bangun Jaya belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan akuntabilitas kejelasan fungsi  belum  diimplementasi  sepenuhnya  oleh  pengelola  BUMDes  Bangun  Jaya. Akuntabilitas  kejelasan  fungsi  secara  struktur  organisasi  telah  didokumentasikan secara  tertulis,  namun  beberapa  pengelola  tidak  menjalankan  fungsi  dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini terjadi disebabkan adanya  rangkap  jabatan  oleh  pengelola  inti  BUMDes  yaitu  sekretaris  dan  bendara BUMDes yang merangkap jabatan menjadi aparatur desa. Adanya rangkap jabatan ini sekretaris dan bendahara BUMDes lebih berfokus pada tanggungjawabnya sebagai aparatur  desa.  Lebih  lanjut,  hal  ini  memiliki  dampak  lanjutan  berupa  pengelolaan keuangan  BUMDes  Bangun  Jaya  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  direktur  BUMDes
tanpa  adanya  campur  tangan  dari  pihak  lain.  Selain  itu,  setiap  proses  pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban  dilakukan  oleh  direktur  BUMDes  tanpa  adanya  otorisasi  dari pengelola  lain.  Tentunya  hal  ini  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan BUMDes yang dihasilkan.
Akuntabilitas  yang  kedua  yaitu  akuntabilitas  pelaksanaan,  merujuk  pada  Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, akuntabilitas pelaksanaan yang dimaksud yaitu pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai ketentuan  dan  standar  hukum  yang  berlaku.  BUMDes  Bangun  Jaya  telah mengimplementasikan  setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan  meskipun  belum optimal. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas disebabkan adanya rangkap jabatan  pengelola  inti  BUMDes,  sehingga  seluruh  tanggungjawabnya  dibebankan kepada direktur BUMDes. Selain itu, implementasi akuntabilitas pelaksanaan belum optimal disebabkan belum adanya ketentuan dan standar khusus terkait pelaksanaan pengelolaan  BUMDes.  Hal  ini  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes berdasarkan asumsi dan kemampuan pengelola. Kondisi seperti ini mengakibatkan setiap BUMDes akan melaksanakan pengelolaan keuangan yang berbeda. Tentunya akan  berdampak  pada  proses  pengawasan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang kurang optimal.
Akuntabilitas  yang  ketiga  yaitu  akuntabilitas  pertanggungjawaban,  merujuk  pada Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik, akuntabilitas pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu laporan keuangan BUMDes harus  dapat  dipertanggungjelaskan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  pemerintah  desa,  seluruh  pengelola  BUMDes  dan  masyarakat.  Proses pertanggungjawaban  sebagai  wujud  pertanggungjelasan  pengelolaan  keuangan BUMDes  secara  vertikal  telah  diimplementasi  dengan  baik.  Namun,  akuntabilitas pertanggungjawaban  secara  horisontal  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  laporan pertanggungjelasan tidak diberikan kepada seluruh pengelola dan hanya pengelola tertentu  saja  yang  dirasa  penting  serta  memiliki  otoritas  lebih.  Selain  itu, pertanggungjelasan kepada masyarakat hanya diwakilkan kepada tokoh masyarakat melalui musyawarah desa dan laporan yang disampaikan hanya garis besarnya saja dari  hasil  pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Lebih  lanjut  tidak  ada  media  publikasi kepada  masyarakat  luas,  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  pengelolaan keuangan BUMDes.
Hal ini menunjukkan bahwa, implementasi akuntabilitas pada BUMDes Bangun Jaya dapat  lebih  optimal  dengan  adanya  regulasi  terkait  standar  dan  ketentuan pengelolaan keuangan BUMDes secara detail. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran pemerintah  sebagai  regulator,  dinamisator  dan  fasilitator  dalam  pengelolaan keuangan  (Zeho,  2018).  Pada  BUMDes  Bangun  Jaya  pemerintah  saat  ini  hanya menjalankan  perannya  sebagai  dinamisator  dan  fasilitator.  Pemerintah  sebagai dinamisator ditunjukkan adanya peran pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat  dalam  mewujudkan  peningkatan  pembangunan  dan  perekonomian daerah  melalui  BUMDes,  sehingga  mampu  mewujudkan  desa  yang  mandiri  dan
mampu  meningkatkan  perekonomian  nasional.  Lebih  lanjut  melalui  pemerintah daerah,  pemerintah  berperan  dengan  memberikan  fasilitas  peralatan  dan pembangunan fisik unit usaha pada BUMDes Bangun Jaya.
Namun  disisi  lain,  pemerintah  yang  memiliki  peran  sebagai  regulator  belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait standar dan ketentuan pengelolaan keuangan BUMDes. Pemerintah pusat memiliki peran untuk mengeluarkan  regulasi  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  melalui  dikeluarkannya undang-undang  tentang  pengelolaan  keuangan  BUMDes.  Lebih  lanjut,  pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran dalam melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes atas regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendampingan pengelolaan keuangan diharapkan mampu  meningkatkan  keandalan  dan  ketepatan  pengelolaan  keuangan.  Selain  itu, pendampingan  dapat  dilakukan  untuk  pengembangan  dan  pertumbuhan  BUMDes sehingga tujuan positif BUMDes dapat tercapai. Labih lanjut, pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dalam melakukan pengawasan  pengelolaan  keuangan  sesuai  regulasi  yang  sudah  ditetapkan. Pemerintah  desa  melakukan  pengawasan  pada  setiap  tahapan  pengelolaan  dan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peran  masing-masing  pengelola.  Adanya  kerjasama  antar  pemerintah  mampu meningkatkan akuntabilitas serta menjadi salah satu upaya untuk menekan tindak kecurangan pengelolaan keuangan BUMDes.
Permasalahan lain terkait perwujudan akuntabilitas secara optimal yaitu berkaitan dengan instituional theory menurut konsep DiMaggio & Powell (1983) yaitu coercive isomorphism,  mimetic  isomorphism, dan normative  isomorphism .  Pada  BUMDes Bangun  Jaya  hanya  mengalami coercive  isomorphism yang  ditunjukkan  adanya perwujudan  akuntabilitas  dipengaruhi  oleh  tekanan  dari  pemerintah  desa  dan masyarakat,  sehingga  memaksa  pengelola  BUMDes  untuk  melakukan  proses pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  untuk  menghindari  prasangka  buruk oleh masyarakat. Tekanan yang terjadi berdampak pada pengelolaan keuangan dan penyampaian  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  BUMDes  sebagai formalitas sehingga memperoleh legitimasi.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Basri et al . (2021), yang menyatakan hasil  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa,  komitmen  organisasi  dan  peran  legislatif berpengaruh positif terhadap tata kelola yang baik. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan  Wibowo  &  Hapsari  (2022)  implementasi  akuntabilitas  belum  dapat dioptimalkan  karena  pengelolaan    keuangan  BUMDes  masih  mengadopsi  sistem pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa.  Hal  ini  dukung  oleh  Sofyani et  al .  (2020); Zeho et  al .  (2020)  yang  menyatakan  kolaborasi  seluruh  pemangku  kepentingan dengan menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa maupun  masyarakat  mampu  mendorong  pencapaian  akuntabilitas.  Hal  ini menunjukkan adanya peran penting pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan administrator  untuk  mewujudkan  akuntabilitas.  Pemerintah  harus  mengambil langkah strategis untuk melakukan perbaikan tata kelola sehingga tata kelola yang baik  dapat  tercapai.  Lebih  lanjut,  pemerintah  pusat  dapat  mengeluarkan  kebijkan
terkait  standar  pengelolaan  keuangan  BUMDes,  sehingga  hal  ini  dapat  dijadikan ukuran  untuk  menilai  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  lebih relevan.  Selain  itu,  pentingnya  peran  pemerintah  daerah  untuk  memberikan pelatihan  dan  pendampingan  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes sehingga  laporan  yang  dihasilkan  seragam  untuk  semua  BUMDes.  Hal  ini  untuk mempermudah proses pengawasan sehingga laporan keuangan dapat diandalkan.

## Simpulan, Implikasi, Saran

## Simpulan
Pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bangun  Jaya  telah  mengimplementasikan  tahapan pengelolaan  keuangan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, implementasi prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan belum optimal. Hal ini disebabkan adanya rangkap jabatan  oleh  pengelola  inti  BUMDes.  Selain  itu,  implementasi  prinsip  akuntabilitas belum  terwujud  sepenuhnya  disebabkan  belum  adanya  regulasi  yang  mengatur terkait  dasar  dan  ketentuan  pengelolaan  keuangan  BUMDes,  sehingga  BUMDes mengadopsi  prinsip  pengelolaan  keuangan  desa.  Sedangkan,  pada  kenyataannya pengelolaan keuangan desa dan BUMDes berbeda. Oleh sebab itu, pentingnya peran pemerintah  sebagai  regulator  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  BUMDes.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pemerintah  sebagai  regulator  belum  mampu meningkatkan  akuntabilitas.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  kebijakan  terkait pengelolaan  keuangan  BUMDes,  sehingga  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan berdasarkan  pengetahuan  dan  kemampuan  pengelola.  Lebih  lanjut,  tidak  adanya standar dan kebijakan proses pengelolaan keuangan menghasilkan laporan keuangan yang kurang dapat diandalkan.

## Implikasi
Penelitian ini memberikan implikasi teoritis yaitu penelitian ini dapat memperkaya hasil  penelitian  sebelumnya  terkait  praktik  pengelolaan  keuangan  BUMDes  masih mengadopsi  praktik  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga  pentingnya  peran pemerintah  dalam  mewujudkan    akuntabilitas  BUMDes,    sehingga  perlunya  peran pemerintah praktik pengelolaan keuangan BUMDes.  Lebih lanjut, penelitian ini dapat menambah hasil penelitian sebelumnya terkait institutional theory , yaitu pengelolaan keuangan BUMDes dipengaruhi oleh tekanan pihak luar untuk memperoleh legitimasi eksternal.  Selain itu, secara praktis menunjukkan pentingnya peran aktif pemerintah sebagai  regulator  untuk  mengeluarkan  regulasi  terkait  standar  dan  aturan pengelolaan keuangan BUMDes. Peran pemerintah sebagai regulator belum mampu berperan secara optimal dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan  BUMDes. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan BUMDes.  Adanya  regulasi  mampu  memberikan  keseragaman  praktik  pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah pengawasan. Hal ini juga  menjadi  salah  satu  upaya  penting  untuk  menekan  kemungkinan  tindak kecurangan pengelolaan keuangan BUMDes.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  terkait  strategi  penelitian  yang  digunakan berupa single case sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan pembaharuan dengan  multiple  case  untuk  menemukan  hasil  yang  kompleks  dari  sudut  pandang yang  berbeda.  Selain  itu,  dapat  dilakukan  penelitian  sejenis  dengan  pendekatan kuantitatif  pada  seluruh  BUMDes  dalam  lingkup  wilayah  kabupaten  untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks.

## Daftar Pustaka
Ahyaruddin,  M.,  &  Akbar,  R.  (2018).  Indonesian  Local  Government’s  Accountability  and Performance:  the  Isomorphism  Institutional  Perspective. Jurnal  Akuntansi  Dan Investasi , 19 (1), 1–11. https://doi.org/10.18196/jai.190187
Basri,  Y.  M.,  Azlina,  N.,  &  Arfendi,  L.  Z.  (2021).  Financial  Management,  Organizational Commitment  and  Legislative  Role  on  the  Implementation  of  Good  Governance  at Village  Governments. The  Indonesian  Journal  of  Accounting  Research , 24 (01),  109– 126. https://doi.org/10.33312/ijar.517
Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. Public Organization Review , 20 (2), 337–350. https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6
BPK. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. In Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia .
BPK. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha  Milik  Desa.  In Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik  Indonesia . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021
Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 3 (4), 425–444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya (1st ed.), Kencana Jakarta
Cohen, S., & Karatzimas, S. (2017). Accounting Information Quality and Decision-Usefulness of Governmental Financial Reporting. Meditari Accountancy Research , 25 (1), 95–113.
Diab, A. (2021). The Accountability Process During The Centrality of State Institutional Logics: a Case from an African Rural Context. Journal of Accounting in Emerging Economies , 11 (3), 341–366. https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2020-0126
Di Maggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and  Collective  Rationality  in  Organizational  Fields. American  Sociological  Review , 48 (2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101
Endang.  (2022).  Aspek  Akuntabilitas  Dalam  Pertanggungjawaban  Keuangan  Badan  Usaha Milik  Desa  (Studi  Kasus  Badan  Usaha  Milik  Desa  Mukti  Bersama  Desa  Sidomukti Kecamatan  Plakat  Tinggi  Kabupaten  Musi  Banyuasin). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Rahmaniyah , 5 (1), 74–93. https://doi.org/10.51877/jiar.v5i1.215
Fitriana, R. L., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Pengelolaan Dana : Sisi Akuntabilitas Badan
Usaha Milik Desa. Konverensi Regional Akuntansi V , 5 , 1–29.
https://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M02304
Hartanto,  D.,  &  Siregar,  S.  M.  (2020).  Determinants  of  Overall  Public  Trust  in  Local Government:  Meditation  of  Government  Response  to  COVID-19  in  Indonesian Context. Transforming  Government:  People,  Process  and  Policy , 15 (2),  261–274. https://doi.org/10.1108/TG-08-2020-0193
Houston, D. J., & Harding, L. H. (2013). Public Trust in Government Administrators: Explaining Citizen Perceptions of Trustworthiness and Competence. Public Integrity , 16 (1), 53– 76. https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922160103
Indonesia  Corruption  Watch.  (2023).  Sesat  Pikir  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Kades:  Niat Buruk Politisasi Desa Dan Suburkan Oligarki Desa. Indonesia Corruption Watch.
Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good Governance and Public Trust: Assessing The Mediating  Effect  of  E-government  in  Pakistan. Lex  Localis-Journal  of  Local  Self- Government , 17 (2), 299–320. https://doi.org/10.4335/17.2.299-320(2019)
Khotami.  (2017).  The  Concept  Of  Accountability  In  Good  Governance. Advances  in  Social Science, Education and Humanities Research , 163 , 30–33.
https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6
Mizrahi,  S.,  &  Minchuk,  Y.  (2019).  Accountability  and  Performance  Management:  Citizens’ Willingness to Monitor Public Officials. Public Management Review , 21 (3), 334–353. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1473478
Mullon,  P.  A.,  &  Ngoepe,  M.  (2019).  An  Integrated  Framework  to  Elevate  Information Governance to A National Level in South Africa. Records Management Journal , 29 (1– 2), 103–116. https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2018-0030
Nakmahachalasint,  O.,  &  Narktabtee,  K.  (2019).  Implementation  of  Accrual  Accounting  in Thailand’s  Central  Government. Public  Money  and  Management , 39 (2),  139–147. https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1478516
Paranoan, N., & Totanan, C. (2018). Akuntabilitas Berbasis Karma. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 13 (2), 161–172. https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p09
Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Badan Pemeriksaan Keuangan Republik
Indonesia . https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045
Porumbescu, G. (2017). Linking Transparency to Trust in Government and Voice. American Review of Public Administration , 47 (5), 520–537. https://doi.org/10.1177/0275074015607301 Prabawati, I., & Meirinawati. (2018). Optimalisasi Penerapan Good Corporate Governance di Era Reformasi Birokrasi. Proceeding Call For Paper , 134–139. https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/501
Rokhim, R., Wahyuni, S., Wulandari, P., & Pinagara, F. A. (2017). Analyzing Key Success Factors of  Local  Economic  Development  in  Several  Remote  Areas  in  Indonesia. Journal  of Enterprising  Communities , 11 (4),  438–455.  https://doi.org/10.1108/JEC-09-2015- 0049 Russell,  C.  (2019).  Friendly  Governance:  Assessing  Sociopolitical  Factors  in  Allegations  of Corruption. Public Integrity , 21 (2), 195–213. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1446630 Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving Service Quality, Accountability and Transparency of Local Government: The Intervening Role of Information Technology Governance. Cogent Business and Management , 7 (1), 1735690.
https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690
Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining The Relationship  Between  Financial  Reporting  Quality  and  The  Performance  of  Public
Organizations: Evidence From Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy , 40 (1), 106801. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801 Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. Lex Administratum , 3 (1), 107–115. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/7057 /6570/13821. Wibowo,  M.  I.  S.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2022).  Pengelolaan  Keuangan  BUMDes:  Upaya Mewujudkan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi  &
Perpajakan (JRAP) , 9 (01), 52–71. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha  Milik  Desa  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 22 (2),  257–288. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410
Yang, C., & Northcott, D. (2019). How Can The Public Trust Charities? The Role of Performance Accountability  Reporting. Accounting  and  Finance , 59 (3),  1687–1713. https://doi.org/10.1111/acfi.12475
Zeho, F. H. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana. Repositori Universitas  Brawijaya .  http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162509/1/Fannidya Hamdani Zeho.pdf
Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder Collaboration to Support Accountability in Village Fund Management and Rural  Development. Journal  of  Socioeconomics  and  Development , 3 (2),  89–100. https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1395