INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7845-7853 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning PPH Badan
Agung Setyadi 1 ✉ , Siti Nuridah 2 , Elda Sagitarius 3
Universitas Pertiwi
Email: setyadiagung84@gmail.com 1 ✉

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  and  analyze  the  application  of  the  Gross-up  method  in calculating  PPh  article  21  at  Hermina  Bekasi  Hospital  and  to  determine  and  analyze  the  impact  of applying  the  Gross-up  method  on  corporate  tax  efficiency  in  helping  to  optimize  Tax  Planning  at Hermina Bekasi Hospital. The type of research is qualitative with descriptive methods. The data used in this research is secondary data, namely company documents in the form of company fiscal financial reports such as payroll, profit and loss reports and other supporting documents. The research location taken by the author himself was a company operating in the service sector, namely a hospital. Hermina Bekasi which is located in Bekasi City. The research results show that the application of the Gross Up Method in calculating PPh article 21 actually results in tax allowances being calculated as expenses which can be a factor reducing profit before tax, thus having an impact on the company's tax burden, and after applying the Gross Up Method in calculating PPh article 21 savings occur. corporate tax burden, so that the corporate income tax burden is more efficient.
Keywords: Gross Up, PPH Article 21, Tax Planning, Corporate PPH

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode Gross-up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Hermina Bekasi dan Untuk mengetahui dan menganalisis dampak  dari  penerapan  metode  Gross-up  terhadap  efisiensi  pajak  badan  dalam  membantu mengoptimalkan Tax Planning pada Rumah Sakit Hermina Bekasi. Jenis penelitian ialah kualitatif dengan metode  deskriptif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  dokumen- dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu RS.  Hermina Bekasi yang berlokasi di Kota Bekasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  penerapan  Metode  Gross  Up  dalam  perhitungan  PPh  pasal  21 ternyata  mengakibatkan  adanya  tunjangan  pajak  yang  dihitung  sebagai  beban  yang  dapat  menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan, dan Setelah penerapan  Metode  Gross  Up  pada  perhitungan  PPh  pasal  21  terjadi  penghematan  beban  pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.
Kata Kunci: Gross Up, PPH Pasal 21, Tax Planning, PPH Badan

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang  dan  pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara,baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun  yang  ada  di  daerah.  Salah  satu  penerimaan  negara  yang  terbesar  dan  paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor  perpajakan  dalam  mendukung  penerimaan  negara,  maka  dibutuhkan  kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya  pajak  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Guna  mendukung  tujuan tersebut, perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Menurut Ilyas & Burton, (2007) bahwa Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  penguasa,  (menurut  norma-norma  yang  di  tetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran  umum.  Untuk  itu,  pajak  merupakan  sumber  pendapatan yangdapat  digunakan  pemerintah  untuk  membiayai  pembangunan  untuk  kepentingan umum.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  penarikan  pajak  dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus disadari baik  individu  maupun  perusahaan.  Disisi  lain  pemerintah  membutuhkan  pajak  untuk
membangun negara namun disisi lain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban  yang  mengurangi  keuntungan  perusahaan.Berkurangnya  keuntungan  yang disebabkan  pajak,  banyak  dihindari  oleh  pelaku  usaha.  Karena  dengan  berkurangnya keutungan tujuan perusahaan tidak terpenuhi.Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa  tersebut  (Zain,  2007).  Sehingga,  perusahaan  akan  meningkatkan  pendapatan  dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak,yang merupakan beban yang harus  dibayar oleh perusahaan  karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan) ((Warren et al., 2005). Untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (tax planning).  Menurut  (Zain  2005)  perencanaan  pajak  (tax  planning)  adalah  proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang  paling  minimal,  sepanjang  hal  itu  dimungkinkan  baik  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  maupun  secara  komersial.  Perencanaan  pajak  (tax planning)  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  sangat  banyak  macamnya,  antara  lain perencanaan  pajak  (tax  planning)  untuk  Pajak  Penghasilan  Pasal  21.  Menurut  Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012, tentang PPh pasal 21 pajak penghasilan pasal 21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain  mencari  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  perusahaan  juga  harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena  pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya  membuat  kinerja  perusahaan  akan  semakin  baik  dan  akan  meningkatkan keuntungan  perusahaan  itu  sendiri  (Zain,  2007).  Tax  planning  bagi  PPh  pasal  21  yang digunakan  dalam  rangka  mengefisienkan  beban  pajak  perusahaan  salah  satunya  yaitu dengan  menggunakan  metode  gross  up.  Menurut  Askara,  (2013)  metode  gross  up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal  21  terutang.  Jika  karyawan  diberikan  tunjangan  pajak  maka  tunjangan  tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar
akibat  penambahan  tunjangan  pajak  namun  disisi  lain  pihak  perusahaan  diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga tercipta efisiensi  pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa  puas  karena  PPh  pasal  21  ditanggung  seluruhnya  oleh  perusahaan  sehingga karyawan akan merasa  lebih  diperhatikan dan mampu meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013). Perencanaan pajak (Tax Planning) merupakan langkah awal dari manajemen pajak  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  badan.  Pajak Penghasilan  Badan  menurut  (Mardiasmo,  2008)  merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasimasa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan  bentuk  usaha  tetap  (BUT).  Perusahaan  selalu  menginginkan  pembayaran  pajak seminimal mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku.
Agar perencanaan pajak dapat dilakukan maka dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap  peraturan  perpajakan,  dengan  maksud  agar  dapat  diseleksi  jenis  tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan pajak terutang. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban  pajak  dibayar  serendah  mungkin  dengan  memanfaatkan  pengecualian  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dan  pengurangan  yang diperkenankan,  maka  secara  hakekat  ekonomis  adalah  berusaha  memaksimalkan penghasilan  setelah  pajak  (after  tax  return)  (Ariyani  &  Budiartha,  2014).  Berdasarkan penelitian terdahulu yang  dilakukan oleh  Ruchjana, (2008)  tentang upaya  penghematan pajak  dengan  metode  perhitungan  gross-up,  menunjukkan  bahwa  perhitungan  PPh  21 menggunakan  metode  penghasilan  netto,  jika  dibandingkan  dengan  menggunakan metode  gross-up  maka  posisi  laba  baik  komersial  maupun  laba  fiskal  sebelum  pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum pajak dengan menggunakan metode gross-up lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode neto. Pajak Penghasilan Badan  yang  dihitung  dengan  menggunakan  metode  gross-up  akan  lebih  kecil dibandingkan  dengan  metode  neto.  Berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  peneliti memilih  judul  “Analisis  Penerapan  Metode  Gross -Up  Dalam  Perhitungan  Pph  Pasal21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning Bagi Pph Badan”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah  penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi,  dan  dokumen-dokumen  pendukung  lainnya.  Lokasi  penelitian  yang  diambil  oleh penulis sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu RS. ABC yang berlokasi di Kota Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Metode Gross  Up  dalam  Perhitungan  PPh  Pasal  21  pada  Rumah  Sakit Hermina Bekasi
Perencanaan pajak dengan penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21  dapat  dilakukan  perusahaan  sebagai  upaya  penghematan  beban  pajak  perusahaan. Dengan menggunakan Metode Gross Up perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai  beban  sehingga  akan  mengurangi  laba  sebelum  pajak  dan  akan  berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  sebelum  penerapan  metode  Gross  Up  PPh  pasal  21 terutang sebesar Rp.20.019.303,- yang seluruhnya akan ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban PPh pasal 21. untuk mengatasi hal tersebut maka beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus diubah namanya menjadi tunjangan PPh pasal 21 dengan cara menggunakan penerapan metode Gross Up.
Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan penerapan metode Gross Up.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  sesudah  menggunakan  metode  Gross  Up  secara keseluruhan PPh pasal 21 terutang akan mengalami kenaikan dari Rp 20.019.303,- (sebelum Gross  Up)  menjadi  Rp.23.130.198,-  (sesudah  Gross  Up).  Hal  ini  dikarenakan  adanya penambahan  tunjangan  pajak  pada  penghasilan  pegawai  sehingga  akan  menaikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan kenaikan PPh 21 karyawan.
Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode Nett dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku menggunakan Metode Gross Up :
Tabel 1. Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode Nett dengan Metode Gross Up pada karyawan RS. Hermina Bekasi
Nama PPh Pasal 21 Metode Nett PPh pasal 21 Metode Gross Up A Rp.1.578.000,- Rp. 1.656.899,- B Rp.1.204.500,- Rp. 1.264.673,- C Rp.9.737.824,- Rp.11.456.262,- D Rp.6.796.408,- Rp. 7.995.773,- E Rp.  582.854,- Rp.  611.997,- F Rp.119.717,- Rp.  144.604,- G Rp.  0,- Rp.  0,- H Rp.  0,- Rp.  0,- I Rp.  0,- Rp.  0,- J Rp.  0,- Rp.  0,- Total Rp.20.019.303,- Rp. 23.130.198,- 2. Dampak  Penerapan  Metode Gross  Up  terhadap  Efisiensi  Pajak  Badan  dalam Mengoptimalkan Tax Planning pada Rumah Sakit Hermina Bekasi
Penerapan  Metode  Gross  Up  menimbulkan  perlakuan  fiskal  atas  beban  yang  timbul akibat  tunjangan  pajak  yang  diberikan  perusahaan  yang  dapat  dihitung  sebagai  beban sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan.
Berdasarkan  hasil  perbandingan  jumlah  PPh  pasal  21  menurut  perhitungan  tanpa menggunakan  metode  gross  up  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  menurut  peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode gross up. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan.
Berdasarkan hasil perhitungan beban pajak perusahaan sebelum dan penerapan Metode Gross Up yaitu sebesar Rp. 10.630.050,- dan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode Gross Up yaitu sebesar Rp. Rp.10.398.743,-, jadi selisih beban pajak sebelum dan setelah penerapan Metode Gross Up yaitu sebesar (Rp.10.630.050 – Rp.10.398.743) = Rp. 231.302,-.
Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan Metode Gross Up :
Tabel 2. Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Menerapkan
Metode Gross Up RS. Hermina Bekasi Keterangan Sebelum Penerapan  Metode Gross Up Sesudah Penerapan  Metode Gross Up Pendapatan Bunga Bersih Rp.2.677.831.000,- Rp.2.677.831.000,- Pendapatan Operasional Rp.273.092.000,- Rp.273.092.000,- Pendapatan Non Operasional Rp.64.276.000,- Rp.64.276.000,- Beban Operasional (Rp.1.952.194.000,-) (Rp.1.952.194.000,-) Tunjangan PPh 21 - (Rp. 23.130.198,-) Laba Sebelum Pajak Rp.1.063.005.000,- Rp.1.039.874.802,- PPh terhutang Rp.10.630.050,- Rp.10.398.748,-
Dampak  diterapkannya  Metode  Gross  Up  maka  akun  beban  PPh  Pasal  21  pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh Pasal 21. Hal itu berakibat pada PPh badan, dimana PPh badan akan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan  PPh  badan  berarti  terjadi  penghematan  PPh  badan  sehingga  penerapan metode Gross Up ini dapat dijadikan sebagai alternatif efisiensi pajak pada RS. ABC Bekasi.
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode Gross Up memberikan  nilai  yang  positif  yaitu  memberikan  keuntungan  bagi  karyawan  dan perusahaan. Bagi karyawan penerapan Metode Gross Up memberikan keuntungan dimana take  home  pay  lebih  besar.  Sedangkan  bagi  perusahaan  dari  segi  komersil  dengan menerapkan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan  karena  harus  mmeberikan  tunjangan  pajak  kepada  karyawan,  namun  kalau dilihat secara fiskal akan sangat menguntungkan dimana tunjangan pajak yang diberikan dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berdampak pada penghematan beban pajak perusahaan.
Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada perbedaan pengenaan besarnya  tarif  pajak  penghasilan  dan  perbedaan  lapisan  kena  pajak.  Hal  ini  memberi pemberi  kerja  lebih  mempertimbangkan  memilih  memberikan  tunjangan  PPh  pasal  21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja
dan  rumus  perhitungan  yang  selalu  konsikuen  mengenai  perubahan  tarif  pajak  yang berlaku  menyebabkan  pemberi  kerja  dapat  menetapkan  pajak  penghasilan  yang  lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode gross up dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode gross up. Keunggulan penerapan metode gross up yaitu meminimalisasikan beban pajak:
a. Bagi  perusahaan  melalui  kebijakan  manajemen  untuk  menanggung  beban  pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai  menjadi  lebih  besar  sehingga  penghasilan  kena  pajak  perusahaan  akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.
b. Bagi pegawai yaitu ditangungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana  yanng  diteliti  oleh  Sholikhah  et  al.,  (2013),  dengan  judul  penelitian “Anali sis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai  Tetap  SebagaiUpaya  Perencanaan  Pajak.”  yang  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  metode  pemotongan  menggunakan  Metode  Gross  Up  adalah yang  paling  tepat,  dimana  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  dapat  dihitung sebagai beban, sebagai akaibatnya beban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi lebih kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana sudah dijabarkan di bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya  tunjangan  pajak  yang  dihitung  sebagai  beban  yang  dapat  menjadi  faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan.
2. Setelah  penerapan  Metode  Gross  Up  pada  perhitungan  PPh  pasal  21  terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.
DAFTAR PUSTAKA
Ariyani, N. N. T. D., & Budiartha, I. K. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,
Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 8(2), 217 – 230.
Askara, H. (2013). Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun  2009-2012  [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak (3rd ed.). Salemba Empat.
Mardiasmo. (2008). Perpajakan. CV. Andi Offset.
Pohan,  C.  A.  (2013). Manajemen  Oeroajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
Ruchjana,  E.  T.  (2008).  Analisis  Penerapan  Metode  Gross-Up  dalam  Perhitungan  PPh  21 sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. BPR XYZ Tahun 2005). Jurnal Manajemen, 6(2), 261 – 270.
Sholikhah, M. I., AR, Moch. D., & Azizah, D. F. (2013). Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Pegawai  Tetap  sebagai  Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru Malang). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 5(2), 1 – 9.
Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). Accounting: Pengantar Akuntansi. Salemba Empat.
Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan (3rd ed.). Salemba Empat.