KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TRANSSEKSUAL

## Joko Sutrisno
Advokat E-mail: joko3069@gmail.com

## Abstract :
The aims of this research are to study and analyze the legality of a marriage conducted by someone who  has  changed  his  sex  (transsexual)  and  to  study  and  analyze  the  legal  consequence  of  a  marriage conducted by someone who has changed his sex (transsexual). This is normative legal research, analyzed qualitatively, by using statute approach, conceptual approach, and case approach.
The  results  of  the  research  show  that  firstly,  transsexual  marriage  without  legality/  stipulation concerning change of sex decided by the District Court based on Article 2 paragraph (1) jo Article 1 of Act Number 1 of 1974 concerning Marrige is illegal because the change of the sex has not been legalized and the registry document has not been changed. While transsexual marriage in which the change of sex has been stipulated by the District Court is legal. Particularly transsexual for a Moslem, the law is illegal to  change  sex  without  medical  reason,  and  thus  the  transsexual  marriage  is  also  illegal  because  it  is considered as a marriage of the same sex. Secondly, the legal consequence of a transsexual marriage is that  it  is  considered  having  non  legality  and  without  legalization  of  the  change  of  sex  by  the  District Court: a) the marriage is not registered (considered as unregistered), and b) the status of the sex at the time of the distribution of  inheritance in the stipulation of the District Court is based on the status prior to the change of the sex.
Keywords: Legalidity, Consequence, Marriage, Transsexual

## Abstrak :
Tujuan  Penelitian  tesis  ini  adalah  untuk  menganalisis  keabsahan  perkawinan  yang  dilakukan seseorang  yang  telah  melakukan  ganti  kelamin  (transseksual)  dan  meng-analisis  akibat  hukum perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait keabsahan  dan  akibat  hukum  perkawinan  transseksual,  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama , perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian  kelamin  dari  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  1  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukanya. Sedangkan perkawinan transseksual yang telah ditetapkan pergantian  kelamin  dari  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  jo  Pasal  1  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena  pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukanya. Khusus transseksual yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transseksual juga tidak sah dan haram hukumnya, karena dianggap nikah sesama  jenis. Kedua ,  akibat  hukum  perkawinan  transseksual  tanpa  legalitas/penge-sahan  pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap : a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan  Pengadilan Negeri  berdasarkan  status  sebelum  pergantian  kelamin.  Sedangkan  akibat  hukum  perkawinan transseksual  yang  telah  mendapat  legalitas  pergantian  kelamin  oleh  pengadilan  negeri  yaitu  berakibat status  kelamin  saat  pembagian  kewarisan  dalam  penetapan    Pengadilan  Negeri  berdasarkan  status setelah pergantian kelamin. Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau  telah  ditetapkan  Pengadilan  Negeri,  didasarkan  kepada  status/kelamin    sebelum    dilakukannya operasi kelamin. Kemudian akibat hukum perkawinan transseksual tanpa maupun telah adanya legalitas pergantian  kelamin,  yaitu  sama-sama  tidak  mendapat  keturunan  yang  merupakan  salah  satu  tujuan perkawinan.
Kata kunci: Keabsahan, Akibat, Perkawinan, Transseksual

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Transseksual menurut  kamus  besar bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  orang yang  menginginkan.  Sedangkan  menurut istilah  ialah  keinginan  yang  sangat  kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang.
Beberapa transseksual memang  merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal, misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan  layaknya  wanita  baik  untuk tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas. 1
Masalah transseksual mulai  muncul  di dalam  dunia  kedokteran  sejak  terjadinya pergantian  kelamin  yang  dilakukan  di negara-negara  barat  sekitar  tahun  1950-an. Salah  satunya  adalah  operasi  pergantian kelamin dari pria  menjadi wanita oleh salah seorang  prajurit  Angkatan  Darat  Amerika Serikat bernama George Jorgensen. 2 George melakukan  operasi  perubahan  kelamin  di Denmark pada tahun 1952 dengan mengangkat  organ  kelamin  prianya.  Setelah proses  operasi  tersebut,  George  merubah namanya menjadi Christine.
Sedangkan  di  Indonesia, transseksual mulai dikenal pada tahun 1973 diawali kasus Iwan  Rubianto  Iskandar.    Iwan  Rubianto Iskandar  telah  menjalani  operasi  perubahan kelamin,  dimana  pada  awalnya  berjenis kelamin  laki-laki  dan  menjadi  perempuan.
1 William  C.  Shiel.  2010. Kamus  Kedokteran Webster’s New World. Jakarta: PT. Indeks, hlm. 545
2 Mawar.    http://berita-dunia.infogue.com/,  Asal Usul Operasi Ganti Kelamin
Nama  yang digunakan setelah dilakukannya operasi  perubahan  kelamin  tersebut  adalah Vivian  Rubianti  Iskandar.  Iwan  Rubianto melakukan  operasi  perubahan  kelamin  di rumah sakit di Singapura. 3
Kemudian  akhir-akhir  ini  di  Indonesia dihebohkan  pula dengan fenomena Lesbian, Gay,  Biseksual  dan Transgender (LGBT). Lesbian  merupakan  fenomena  perempuan yang  mengarahkan  orientasi  seksual  kepada sesama  jenisnya, gay  merupakan  lawan  dari lesbi,  yaitu  orientasi  seksual  antara  pria dengan  pria,  kemauan  biseksual  adalah ketertarikan romantis, emosi, maupun orientasi  seksual  pada  kedua  jenis  (pria  dan wanita),  artinya  biseksual  menonjolkan ketertarikan  seksualnya  kepada  pria  dan sekaligus  wanita.  Sedangkan transgender adalah  ketidaksamaan  identitas  gender seseorang  terhadap  jenis  kelamin  yang ditunjuk  padanya,  atau  dengan  bahasa sederhananya  adalah  orang  yang  biasanya berpenampilan atau berperilaku yang berbeda, tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya wanita berpenampilan seperti  pria  atau  pria  yang  berpenampilan seperti wanita (waria).
Polemik  dan  isu  keberadaan  LGBT  di tanah Air semakin  meluas setelah  mendapat dukungan  konseling  yang  diberikan  oleh aktivis  Support  Group  and  Resource  Center
3 Rosa Agustina. 27 Februari 20017. Judge Made Laws  In  Indonesia  As  Civil  Law  Country .  Makalah disampaikan  pada  Current    Issues  In  Indonesia  Law. Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 62
On  Sexuality  Studies  (SGRC)  Universitas Indonesia (UI). 4
Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai  keagamaan  dan  moralitas  serta adat  ketimuran,    operasi    plastik  terhadap kelamin  merupakan  masalah  serius  yang tentu  saja  tidak  mudah  diterima  begitu  saja oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.
Masalah yang muncul terkait transseksual yaitu  dalam  hal  melakukan perkawinan.  Satu  sisi,    pasal  28  B  UUD 1945    menentukan  bahwa  “setiap  orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah”.  Hal  serupa  juga  diatur  dalam Pasal 10  ayat  (1) UU  Nomor 39  Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  menentukan bahwa    “Setiap  orang  berhak  membentuk suatu  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah”.  Tapi  di  sisi lain, perkawinan transseksual tidak diperkenankan  dan  bahkan  dilarang  oleh agama karena dianggap merupakan perkawainan  sesama  jenis.  Lalu  bagaimana kalau transseksual telah  mendapat  legalitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ? Hal ini  perlu  penafsiran  terhadap  “seorang wanita”  dalam  definisi  perkawinan  dalam
Pasal  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, bahwa  Perkawinan ialah ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan
4 Ardian. Transseksualitas: Fakta yang Tertutup Misteri . Surat Kabar “Harian Kompas”. 24 Februari 2016, hlm. 6
tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  esa.  Apakah  makna “seorang  wanita”  dimaknai  seseorang  yang terlahir  wanita  atau  dapat  dimaknai  pula sesorang  pria transseksual yang  telah dilegalkan  menjadi  wanita  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.
Terkait dengan keabsahan suatu perkawinan,  tidak  lepas  kaitannya  dengan hukum  agama.  Hal  sebagaimana  yang  diatur dalam    Pasal  2  UU  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  yaitu  :  Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Selain  masalah  keabsahan  perkawinan transseksual ,  hal  yang  perlu  dianalisis  yaitu akibat  hukum  dari  perkawinan transseksual tersebut,  mengingat  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  tidak  mengatur secara  jelas  akibat  hukum  dari  perkawinan transseksual .  Hal  ini  penting  untuk  digali, agar mendapatkan kepastian hukum berkaitan akibat hukum pasangan
transseksual yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah, maka  permasalahan  dapat  dirumuskan sebagai  berikut  :  Bagaimana  keabsahan perkawinan  yang  dilakukan  seseorang  yang telah melakukan ganti kelamin
( transseksual )  ?  dan  Bagaimana  akibat hukum perkawinan yang dilakukan seseorang  yang  telah  melakukan  ganti kelamin ( transseksual ) ?

## PEMBAHASAN

## KEABSAHAN  PERKAWINAN  YANG DILAKUKAN SESEORANG
YANG TELAH

## MELAKUKAN
GANTI KELAMIN ( TRANSSEKSUAL )
Suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab  agama  atau  hukum  agamalah  yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal  ini  secara  jelas  dan  tegas  dinyatakan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang  berbunyi:  “Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu". Keabsahan  suatu  perkawinan  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  itu  dipertegas  lagi  dalam  penjelasan Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974, yang menyatakan, “dengan perumusan pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada perkawinan  diluar  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian,  bagi  penganut  agama  atau kepercayaan  suatu  agama,  maka  sahnya
perkawinan  mereka  oleh  Undang-undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  telah diserahkan  kepada  hukum  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Terkait  dengan  operasi  penggantian kelamin,    dapat  saja  dilakukan  apabila memang  terdapat  suatu  kelainan  secara biologis dalam tubuh seorang tersebut, maka hal  tersebut  bukanlah  suatu  kondisi  yang dikehendaki sendiri oleh seorang, melainkan ia  telah  terlahir  dengan  kondisi  tersebut. Dikarenakan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut,  maka  tidak  ada  salahnya  apabila kemudian dilakukan suatu perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan  sebagai  suatu  pengobatan  atau usaha,  sama  halnya  dengan  kebolehan dilakukannya operasi kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi intersex /kelamin ganda.
Dari  argumen serta penjelasan tersebut di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa jika  dikaitkan  dengan  operasi  kelamin  pada transseksual yang  cenderung  mengarah kepada  keinginan  duniawi  dan  cenderung keinginan pribadi yang disertai dengan nafsu semata,  maka  kasus  tersebut  di  atas  yaitu transseksual yang  mau  melakukan  operasi ganti  kelamin  merupakan  tindakan  yang dilarang dalam agama, karena lebih didominasi  oleh  nafsu  birahi  yang  hanya untuk kesenangan syahwat duniawi saja dan
tanpa melihat kerusakannya akan lebih besar daripada mashlahat/ manfaatnya, sebab pada hakikatnya  ia  memiliki  organ  atau  jenis kelamin  yang  normal  atau  sempurna,  yang jika sampai dilakukan operasi ganti kelamin, Islam sangat melarang.
Adanya  pandangan  hukum  agama terhadap  operasi  kelamin  di  atas,  ternyata tidak diikuti dengan hukum positif, sehingga bentuk  operasi  kelamin  yang  mana  yang ditempuh  tergantung  kepada  moralitas  yang bersangkutan.
Namun  demikian,  khusus    berkenaan peristiwa  kependudukan  termasuk  status seseorang  pasca  operasi  kelamin,    telah  ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan sebagai-mana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut sebagai UU  ADMINDUK  No.  24/2013).    Berda- sarkan  Pasal  1  angka  17  UU  ADMINDUK No.  24/2013,  bahwa  dimaksud  dengan peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian  Pasal  56  ayat  (1)  UU ADMINDUK  No.  24/2013,  diatur  bah- wa pencatatan  peristiwa  penting  lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan  Penduduk    yang  bersangkutan setelah adanya penetapan  pengadilan negeri
yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK  No.  24/2013  sebagai  berikut: “Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya"  adalah  peristiwa  yang  ditetapkan oleh  pengadilan  negeri  untuk  dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. ”
Berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)  UU ADMINDUK  No.  24/2013  beserta  pen- jelasannya,  maka  perubahan  kelamin  pasca operasi kelamin merupakan peristiwa penting  yang  harus  dilakukan  pencatatan yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pencatatan Sipil  atas  permintaan  Penduduk    yang bersangkutan  setelah  adanya  penetapan pengadilan  negeri  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Persoalan  hukum  yang  muncul  terkait penetapan  pengadilan  negeri  disyaratkan oleh Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24/2013  tersebut,  yaitu  belum  adanya pedoman  bagi  hakim  dalam  memeriksa permohonan  perubahan  status  kelamin tersebut,  sehingga  apa  yang  mendasari hakim  dalam  mengabulkan  permohonan perubahan  status  kelamin  didasarkan  pada praktek peradilan.
Di  bawah  ini  penulis  paparkan  secara singkat  beberapa  pertimbangan  hukum  dan amar  putusan  dalam  penetapan  hakim
tentang permohonan perubahan status kelamin, yaitu :
Penetapan  Pengadilan  Yogya-karta  No. 517/Pdt.P/2012/PN YK
Pemohon THIO WI  KUN , Umur 33 tahun, Jl Argolobang No 20 Baciro Rt 27, Rw  07  Kecamatan  Gondokusuman  Kota Yogyakarta,  lahir  tanggal  26  Juli  1979 berjenis  kelamin  laki-laki  dengan  Akta Kelahiran
No 9 /1979. Dalam perkembangan keseharian Pemohon menunjukkan dan sikap perempuan. tanggal 12 April 2012 Pemohon melakukan  evaluasi  psikologi  di  Rumah Sakit  Jiwa  Grasia  untuk  memenuhi kebutuhan  Pemohon  guna  melengkapi persyaratan  operasi  medis  penggantian kelamin,      16  April  2012  Pemohon  juga melakukan  test  psikologi  di  Rumah  Sakit Jiwa  Grasia.  Tanggal  2-10  Mei  2012 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin  dari  laki-laki  menjadi  perempuan di  rumah  sakit  Bangpakok  9  International Bangkok Thailand.
Hakim MUHAMMAD  NURZA- MAN,  SH.M.Hum ,  mempertimbangkan: bahwa  oleh  karena  perubahan  status hukum  dari  seorang  laki-laki  menjadi perempuan  belum  ada  pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi semakin  pesat khususnya dalam bidang  ilmu  kedokteran  serta  peradaban dunia  yang  semakin  maju,  maka  dalam merespon hal tersebut Pengadilan
berkewajiban  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa Keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat, guna  “menemukan  hukum-hukum”nya, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan hukum,  kesusilaan  dan  kepatutan  serta betul-betul  didukung  oleh  alasan  dan kepentingan hukum yang kuat.
Menimbang,  bahwa  dari  keterangan  para saksi:
1) Wanda Hari Crisnandi , menerangkan bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi  Pemohon  sudah  menunjukkan tanda    tanda    Perempuan,  sejak saksi kenal dengan  Pemohon,  pakaian  yang  dipakai Pemohon  Pakaian  perempuan  dan  ciri-ciri Pemohon  sebagai  Perempuan  sudah  ada payudaranya
2) Linda  Asma’ul  Husna menerangkan bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sebagai Costumer  di  Salon  milik  Pemohon,  sejak saksi  kenal  dengan  Pemohon,  dari  luar Pemohon  sudah  mempunyai ciri-ciri sebagai Perempuan , tetapi dalamnya saksi tidak tahu.
3) Drs Sumaryanto (saksi ahli) menerangkan    bahwa  sepengetahuan  ahli, Pemohon  pernah  datang  ke  RS  Jiwa Grasia  mengajukan  Permohonan  secara tertulis  bahwa  dia  sebagai  Pasien  untuk evaluasi  Psikologi  dan  perubahan  status dari laki-laki menjadi Perempuan, kemudian  untuk  memenuhi  kebutuhan
Pemohon  guna  melengkapi  persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka  RS  Jiwa  Grasia  mengeluarkan Medical  Statment dan  pada  intinya kejiwaan  Pemohon  stabil.  Bahwa  dari hasil  tes  status  pribadi  ,  emosi  tersebut menurut saksi Pemohon  layak  untuk  ganti kelamin,  dan  secara  psikologis,  dan emosional pemohon mampu. Menimbang, telah mendengar keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuan  yang    akan    operasi    di Thailand.  Menimbang,  bahwa  sebelum Pemohon  berangkat  ke  Thailand  telah konsultasi  dengan  Rumah  Sakit  Jiwa Grasia  dimana  Pemohon  berhubungan dengan petugas yang berkompenten untuk masalah  tersebut  yaitu  Drs.  Sumaryanto, dimana  Drs  Sumaryanto  menerangkan bahwa  karekter  dan  ciri-ciri  Pemohon stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa  dan  dilihat  secara  lahiriyah  memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana  Rumah  Sakit  Jiwa  Grasia  harus memberikan  pengantar  secara  Psikologis untuk merubah status Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di International Hospital Bangkok Thailand. MENETAPKAN :
1. Menerima  dan mengabulkan per- mohonan Pemohon 2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin
pemohon dari Laki–Laki menjadi Perempuan
3. Memerintahkan  Dinas  Kependu-dukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Badung untuk  memperbaiki  /  merobah  Kutipan Akta  Kelahiran  No  9  /1979  atas  nama THIO  WI  KUN  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten  Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan.
4. Membebankan  biaya  permo-honan  ini kepada  Pemohon  sebesar  Rp.  195.000,- (seratus  sembulan  puluh      lima  ribu rupiah);
Penetapan Pengadilan Ungaran No. 518/Pdt.P/2013/PN Ung
Pemohon Supriyanti , 23 tahun, pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  Desa Kaliwungu  Kabupaten  Semarang,    yang lahir berjenis kelamin perempuan berdasarkan  Akta  Kelahiran  Nomor  : 6187/TP/2002.  Dalam  perkembangan-nya, tumbuh dan besar secara fisik maupun klinis cenderung  menjadi  sosok  seorang  yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk memperkuat  hal  tersebut,  pada  bulan  Mei 2011 Pemohon  memeriksakan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang dan tanggal 20 Nopember 2012 oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSUP Dr.  Kariadi/FK.  UNDIP  menyatakan  secara Klinik SUPRIYANTI, berjenis kelamin laki- laki. Dari kasus ini, hakim Kadarwoko,S.H.,M.Hum mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

## a. Pertimbangan  Hakim  berdasarkan Hukum
Pasal  3  ayat  2  UndangUndang  Nomor 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, menerangkan  bahwa  setiap  orang  berhak atas  pengakuan  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama di depan hukum, dan pada pasal 17 Undang- Undang  tersebut  menguraikan  bahwa  setiap orang  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan permo-honan,  pengaduan  dan  gugatan,  baik dalam  perkara  pidana,  perdata  maupun administrasi  serta  diadili  melalui  proses peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak, sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur  dan  adil  untuk  memperoleh  penetapan yang adil dan benar, serta Pasal 50 dan Pasal 5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Pertimbangan  Hakim  berdasarkan Aspek Medis
Dalam penentuan jenis kelamin seseorang,  sekurang-kurangnya  ada  5  aspek penting  yang  dipertimbangkan,  yaitu:  1) Aspek  Kromosom,  2)Aspek  alat  kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium),  3)  Aspek  alat  kelamin  sekunder (organ  kelamin  luar  yaitu  penis  serta  vulva dan  vagina),  4)Aspek  Hormonal,  5)Aspek psikologik.
Pemohon  bernama  Supriyanti  sejak tahun  2003  ketika  ahli  bersama  Tim  dokter
melakukan pemeriksaan awal yaitu melakukan  pemeriksaan  testis  terhadap Pemohon  yang  mempunyai  dua  organ kelamin  ;  setelah  melakukan  pemeriksaan panjang pada tahun 2004 mengambil contoh testisnya dan ternyata mempunyai kromosom  menunjukkan  46XY,  kemudian melakukan pemeriksaan  hormon  hasilnya testoteronnya  tinggi  1.053  ng/dl  menunjukkan 100%  generalnya  laki-laki,  dan  dari  hasil pemeriksaan  psikiater  menunjukkan  100% hasilnya generalnya laki-laki.
c. Pertimbangan Berdasarkan Agama Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas  dari  penafsiran  agama  tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk  menjalankan  kehidupan,  ada  pula hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Tuhan yang direpresentasikan dalam Alkitab sebagai  pedoman  hidup  manusia.  Apabila seseorang  telah  mempunyai  alat  kelamin ganda,  yaitu  mempunyai  penis  dan  juga memiliki  vagina,  maka  untuk  memperjelas dan  memfungsikan  secara  optimal  dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan  operasi  untuk  “mematikan”  dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Berdasarkan  pandangan  agama,  saksi bernama  Ali  Qoimun,  bahwa  perubahan jenis kelamin dalam agama Islam diperbolehkan, berdasarkan Keputusan Muktamar  Nahdlatul  Ulama  ke-26  di Semarang  pada  tanggal  10-16  Rajab  1399
H/5- 11 Juni 1979 M diantaranya
memutuskan  :  Seseorang  laki-laki  atau perempuan  yang  kelamin  dalamnya  normal, tetapi  kelamin  luarnya  tidak  normal, misalnya  kelamin  luarnya  sama  atau  cocok dengan  kelamin  dalamnya,  tetapi  bentuknya tidak  sempurna,  lalu  dioperasi  untuk disempurnakan,  hukumnya  boleh  bahkan lebih  utama,  status  jenis  kelamin  dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan, maka jika tujuannya untuk warisan tidak  diperbolehkan,  permohonan  Pemohon tujuannya  bukan  untuk  warisan  tetapi  untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya.
d. Pertimbangan Berdasarkan Kete- rangan Saksi-Saksi
Saksi Ibu pemohon, yang menceritakan bahwa pemohon sejak kecil sampai sekarang bergaulnya  lebih  suka  bermain  dengan teman  laki-laki  dan  cara  berpakaiannya  pun selalu  memakai  pakaian  laki-laki  bercelana panjang atau pendek, berpakaian perempuan hanya kalau pergi ke sekolah saja. Anaknya suka  olah  raga,  yaitu  main  sepak  bola  dan Batminton.
Dari pertimbangan-pertimbangan  terse- but,  hakim  akhirnya  menetapkan  status keperdataan  Supriyanti  sebagai  berikut  :

## MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan  menurut  hukum,  bahwa Pemohon  yang  bernama  SUPRIYANTI, anak  ke  enam  perempuan  dari  suami  istri SUKIYO  dengan  SULIYEM  lahir  di
Kabupaten  Semarang  pada  tanggal  08 Agustus  1990,  sebagaimana  Kutipan  Akta Kelahiran  Nomor  :  6187/TP/2002,  yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan,  Catatan  Sipil  dan  Tenaga Kerja  Kabupaten  Semarang  tertanggal  02 Juli 2002, adalah berjenis kelamin laki-laki ;
3. Menyatakan  menurut  hukum,  bahwa nama  Pemohon  yang  tertulis  dan  terbaca SUPRIYANTI, perempuan, lahir di Kabupaten  Semarang  pada  tanggal  08 Agustus  1990,  berganti  nama  menjadi BAGUS  SUPRIYANTO,  laki-laki,  lahir  di Kabupaten  Semarang  pada  tanggal  08 Agustus  1990,  anak  dari  pasangan  suami istri SUKIYO dengan SULIYEM ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Semarang  di Ungaran  untuk  mengirim  salinan  resmi Penetapan  ini  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  tanpa  bermeterai kepada  :    Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk ditulis  dan  dicatat  dalam  register  yang bersangkutan ;
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya;
6. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam permohonan  ini  kepada  Pemohon  sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
Berdasarkan  dua  penetapan  tentang perubahan  kelamin  di  atas,  hakim  dinilai telah  cukup  mempertimbangkan  aspek
hukum, dan aspek medis, bahkan Penetapan Pengadilan Ungaran No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung  juga  mempertim- bangkan  aspek  agama,  sehingga  tidak  ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan  perubahan  kelamin  sebagai- mana  yang  disyaratkan  Pasal  56  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013. Oleh sebab itu, terdapat beberapa aspek yang  harus  dipertimbangkan  bagi  hakim sebelum mengabulkan permohonan perubahan kelamin, yaitu:
1. Adanya dasar hukum
2. Adanya  hasil  pemeriksaan  medis  dari para dokter yang berkompeten 3. Keterangan Saksi dan Ahli 5
Dengan  demikian  suatu  permohonan ganti  kelamin,  tanpa  adanya  dasar  hukum dan  hasil  pemeriksaan  medis,  maka  hakim tidak  akan  mengabulkan  permohonan    ganti kelamin,  sebagaimana  kasus  yang  pernah terjadi  Pengadilan  Negeri  Makassar  tahun 2015, yang menolak permohonan penggantian  kelamin,  atas  nama  Ramli  C Alfian  (umur  33),  alamat  Barombong, Kecamatan  Tamalate,  Makassar.    Hakim
5 Marina  Kurniawati,  Herni  Widanarti,  dan Aminah.  2017. Tinjauan  Yuridis  Status  Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung) dalam Diponegoro Law Journal  Volume  6  Nomor  2  Tahun  2017.  hlm  17-18. Diunduh Website
: http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ tanggal 29 November 2018.
Muhammad  Damis  menolak  permohonan Ramli  dengan  alasan  belum  memiliki  bukti akurat  yang  dapat  memutuskan  ataupun menyetujui  langsung  permohonan  dari  pria untuk  mengganti  status  atau  riwayat hidupnya  dari  jenis  kelamin  pria  menjadi wanita .
Setelah  adanya  penetapan    pengadilan negeri,  maka  berdasarkan    Pasal  3  UU ADMINDUK  No.  24/2013,  bahwa  “Setiap Penduduk  wajib  melaporkan  Peristiwa Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting  yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”
Mengingat  persoalan  operasi  kelamin termasuk  pergantian  kelamin  ( transeksual ) belum ada pengaturan memadai di Indonesia, maka untuk memberikan kepastian  hukum  bagi  warga  masyarakat perlu  dibentuk  suatu  aturan  khusus  dan lengkap  tentang  operasi  kelamin,  sehingga masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas akibat hukumnya apabila melakukan operasi kelamin, termasuk dalam melakukan pergantian kelamin di Indonesia. Kepastian  hukum  ini  mengandung makna bahwa hukum yang dibentuk tersebut haruslah  mampu  memberikan  perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara memang terletak pada negara yang
menganut prinsip Rechtsstaat (negara hukum).
Hal  ini  sejalan  dengan  ciri  negara hukum  Pancasila  yang  salah  satunya bercirikan religious  nation  state ,  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  didasar- kan  atas  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  dan  cita  hukum  Pancasila  yang salah  satunya  yaitu  berKetuhanan  Yang Maha  Esa.  Selain  itu  juga  selaras  dengan Konsep negara hukum kesejahteraan ( Welfare  State  Theory ),  bagi  bangsa Indonesia telah dituangkan dalam Pembukaan  UUD  NKRI  Tahun  1945  alinea keempat.

## AKIBAT  HUKUM  PERKAWINAN  YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG TELAH MELAKUKAN GANTI
KELAMIN
( TRANSSEKSUAL )

## 1. Akibat  Hukum  Perkawinan Transseksual Terhadap Tujuan Perkawinan
Berdasarkan  Pasal  1  UU  Nomor  1 Tahun  1974,  perkawinan  adalah  :  “ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa".  Dari  definisi perkawinan  ini, terdapat  pula  tujuan perkawinan  yaitu  :  “...membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa". Tujuan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh suatu  kebahagiaan  yang  sifatnya  bukan sementara  melainkan  haruslah  berlangsung
seumur  hidup  dan  tidak  dapat  diputuskan begitu  saja.  Sejalan  dengan  hal  ini,  UU Nomor  1  Tahun  1974  menganut  prinsip monogami  dan  mem-perketat  terjadinya perceraian.
Tujuan  perkawinan  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  bahagia  dalam Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  sama dengan  tujuan  pernikahan  yang  dirumuskan dalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yakni  membentuk  keluarga  sakinah (tenang,  tenteram  dan  bahagia)  yang  dibina dengan  cinta  dan  kasih  sayang  (mawaddah wa rahmah) oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan.  Untuk  itu  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  77  ayat  (2),  suami-istri, demikian  disebutkan  dalam  ayat  (3)  pasal yang  sama,  memikul  kewajiban  untuk mengasuh  dan  memelihara  anak-  anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,  rohani  maupun  kecerdasan  serta pendidikan agamanya. 6
Sedangkan Pengertian perkawinan menurut  agama  Katolik  secara  doktriner, diambil  dari  dua  bahan,  yaitu  (1)  Perjanjian Lama,  dan  (2)  Perjanjian  Baru.  Dalam Perjanjian  Lama,  perkawinan  diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan.  Suami  istri  menampakkan  dan menghadiahkan  cinta  kasih  Tuhan  dalam hidup  cinta  mereka.  Di  dalam  Perjanjian Baru,  pernikahan  seorang  Kristen  diartikan
6 Mohammad    Daud    Ali.  2002. Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan    Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 67
sebagai suatu  ikatan  cinta  kasih  tetap  dan taat  yang  menggambarkan,  melahirkan  dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan jemaatnya.
Perkawinan bagi umat Katolik dinaikkan menjadi sakramen, karena merupakan  ajaran  dari  gereja  dan  diakui sebagai  lembaga  suci  yang  asalnya  dari Tuhan  dan  ditetapkan  oleh-Nya  untuk kebahagiaan  masyarakat.  Karena  itu,  negara wajib menetapkan supaya dicatat dan diakui sah secara yuridis (Pasal 1 HOCI).
Adanya lembaga sakramen atas perkawinan ini dapat dilihat dalam rumusan perkawinan  menurut  hukum  gereja  Katolik, yaitu:  "Perjanjian  perkawinan,  antara  pria dan  wanita  membentuk  antara  mereka kebersamaan  seluruh  hidup  menurut  sifat kodratinya  terarah  kepada  kesejahteraan suami  istri  pada  kelahiran  dan  pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang  yang dibaptis diangkat  menjadi sakramen"  (Kanon 1055 Pasal 1) : "Karena itu,  antara  orang-orang  yang  dibaptis  tidak dapat  ada  kontrak  perkawinan  sah  yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen" (Kanon 1055 Pasal 2).
Mengenai  tujuan  perkawinan,  Yesus sendiri menyebut bahwa Allah mempertang- gungkan  kepada  manusia  suatu  tugas  yang harus  diterima  dengan  rasa  tanggung  jawab yakni  membentuk  keluarga.  Karena  itu manusia  berkewajiban  mendidik  anak-anak yang dikaruniakan kepadanya dalam
pengamalan  yang  benar  dan  takut  kepada Allah.  Di  samping  itu,  Allah  telah menjadikan laki- laki dan perempuan begitu rupa supaya bersama-sama secara raga rokh , mereka    itu    membentuk  suatu  persetujuan yang kuat dan benar di dunia ini. 7
Hal  itu  sejalan  dengan  apa  yang terdapat  dalam  kitab  hukum  Gereja  yang telah  terbit  pada  tahun  1971,  menyebutkan bahwa  tujuan  perkawinan,  sebagai  berikut: (a)  tujuan  primernya  adalah  kelahiran  dan pendidikan  anak-anak,  (b)  tujuan  sekun- dernya  adalah  kerja  sama  suami  istri  dan pemenuhan  seksual. 8 Sifat  perkawinan  itu sendiri dalam agama Katolik ialah monogami dan tak terceraikan.
Apabila  dikaitkan  tujuan  perkawinan berdasarkan agama Islam dan agama Kristen Katolik  di  atas,  yang  salah  satunya mendapatkan keturunan, maka bagi pasangan  perkawinan transseksual tidak dapat  terpenuhi,  karena  salah  satu  pasang “tidak  murni/asli”  seorang  perempuan. Biarpun  kelamin  diganti  dan  ditetapkan sebagai  perempuan  oleh  pengadilan  negeri, namun  yang  bersangkutan  tidak  memiliki rahim  sebagai  tempat  tumbuh  kembang janin dalam perut perempuan.
2. Akibat  Hukum  Perkawinan Transseksual

## Terhadap Warisan
Dalam  hukum  Islam,  hukum  waris menduduki tempat  yang amat  penting.  Ayat
7 Arso  Sosroatmodjo  dan  Wasit  Aulawi.  1981. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Jakarta  :  Bulan  Bintang, hlm 28
8 Ibid
Al-Qur’an  mengatur  hukum  waris  dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab  masalah  kewarisan  pasti  dialami  oleh setiap  orang.  Selain  itu,  hukum  waris langsung  menyangkut  harta  benda  yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. 9
Dalam  hukum  kewarisan  terdapat  tiga unsur  pokok  yang  saling  terkait  yaitu pewaris,  harta  peninggalan,  dan  ahli  waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum  adalah  bagian  dari  aspek  ajaran Islam  yang  pokok. 10 Bahkan  dalam  Al- Qur’an,  permasalahan  mengenai  waris dibahas  secara  detail  dan  terperinci.  Hal tersebut  tidak  lain  adalah  untuk  mencegah terjadinya  sengketa  antara  anggota  keluarga terkait  dengan  harta  peninggalan  anggota keluarga yang telah mati. 11
Dalam sistem kewarisan Islam, kedudukan  perempuan  dengan  laki-laki sama-sama  sebagai  ahli  waris.  Janda,  anak perempuan,  ibu  atau  saudara  perempuan diakui  kedudukannya  sebagai  ahli  waris. Perbedaaan  terletak  pada    porsi  atau besarnya bagian harta waris yang diterima. Anak  perempuan  mendapat  separuh dari  bagian  anak  laki-laki  berdasarkan  Al- Qur’an  surat  an-Nisa  ayat  11.  Kompilasi
9 Ahmad  Azhar  Basyir.  2001. Hukum  Waris Islam ,  Yogyakarta: UII Press, hlm. 3
10 Ali  Parman.  1995. Kewarisan  Dalam  Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik ),
Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1 11 Ahmad Azhar Basyir. Op.cit ., hlm. 3
Hukum  Islam  (KHI)  juga  menentukan demikian  dalam  Pasal  176,  yaitu  :  “Anak perempuan  bila  hanya  seorang  ia  mendapat setengah  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian,  dan  apabila  anak  perempuan bersama-sama  dengan  anak  laki-laki,  maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
Dalam  hukum  Kewarisan  Islam,  asas keadilan  mengandung  pengertian  adanya keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh dan  harta  warisan  dengan  kewajiban  atau beban  kehidupan  yang  harus  ditanggungnya atau  ditunaikannya  di  antara  para  ahli waris. 12 Arti  keadilan  dalam  hukum  waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan  besar-kecilnya  beban  atau tanggung  jawab  yang  diembankan  kepada mereka,  ditinjau  dari  keumuman  keadaan atau kehidupan manusia.
Keadilan  inilah  yang  disebut  oleh Aristoteles  dengan  keadilan  distributif. Keadilan  distributif  tersebut  berfokus  pada distribusi,  honor,  kekayaan,  dan  barang- barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam  masyarakat.  Dengan  mengesamping- kan  “Pembuktian”  mate-matis,  jelaslah bahwa  apa  yang  ada  dibenak  Aristoteles ialah  distribusi  kekayaan  dan  barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku
12 Ahmad  Zahari.  2003.  Tiga  Versi  Hukum Kewarisan  Islam:  Syafi'i,  Hazairin  ḍan  KHI.    Pontianak: Romeo Grafika, hlm 25
di  kalangan  warga.  Distribusi  yang  adil  ini boleh  jadi  merupakan  distribusi  yang  sesuai dengan  nilai  kebaikannya,  yakni  nilainya bagi masyarakat. 13
Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan  antara  hak  yang  diperoleh dan  harta  warisan  dengan  kewajiban  atau beban  kehidupan  yang  harus  ditanggungnya atau  ditunaikannya  di  antara  para  ahli waris. 14
Terkait dengan akibat hukum perkawinan  transeksual  terhadap  warisan, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

## Berdasarkan Agama Islam
Walaupun  terjadi  perbedaan  pendapat dari  para  ulama  mengenai  hukum  dari operasi penggantian kelamin ( Sex Reassignment Surgery ). Namun, semua para ulama  sepakat  bahwa transseksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin  ( Sex  Reassignment  Surgery )  adalah haram,  biarpun  pasca  pergantian  kelamin ada  legalitas/penetapan  dari  pengadilan negeri dan telah dirubah dokumen kependudukannya oleh pihak yang berwenang.  Selain  itu,  apabila  seorang transseksual melakukan  pernikahan,  maka pernikahannya  tidak  sah  menurut  hukum agama  atau  haram,  karena  dianggap  nikah sesama jenis yang tergolong dosa besar.
13 Joachim  Friedrich.  2004. Filsafat  Hukum Prespektif Historis . Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm 18 14 Ahmad Zahari. Op.cit ., hlm 33
Terdapat  dua  fatwa  yang  mengatur mengenai  Operasi  Penggantian  Kelamin ( Sex Reassignment Surgery ) ini yaitu:
a) Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tentang Operasi Perubahan/Pe-nyempurnaan Kelamin  (Musya-warah  Nasional  II  nomor 05/Kep./Munas  II/MUI/1980  tanggal  1  Juni tahun 1980), menyatakan:
1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya  haram,  karena  bertentangan dengan  Al-Quran  surat  an-Nisa  ayat  19  dan bertentangan dengan jiwa syara;
2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan  hukum  jenis  kelaminnya  sama dengan  jenis  kelamin  semula  sebelum diubah;
b) Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan  dan  Penyempurnaan  Jenis Kelamin, menyatakan:
1) Mengubah  alat  kelamin  dari  laki-laki menjadi  perempuan  atau  sebaliknya  yang dilakukan  dengan  sengaja,  misalnya  dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram;
2) Membantu  melakukan  ganti  kelamin sebagaimana poin 1 (satu) hukumnya haram; 3) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat  operasi  penggantian  alat  kelamin sebagaimana  poin  1  (satu)  tidak  dibolehkan dan  tidak  memiliki  implikasi  hukum  syar’i terkait penggantian tersebut;
4) Kedudukan  hukum  jenis  kelamin  orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin
sebagaimana  poin  1  (satu)  adalah  sama dengan  jenis  kelamin  semula  seperti sebelum  dilakukan  operasi  ganti  kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas,  maka status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelum
dilakukannya
operasi kelamin. Jika
transseksual tersebut  sebelumnya  adalah ahli  waris  anak  laki-laki  maka  ia  tetap berkedudukan  sebagai  ahli  waris  anak  laki- laki.  Sedangkan,  jika transseksual tersebut sebelumnya adalah ahli waris anak perempuan  maka  ia  tetap  berkedudukan sebagai ahli waris anak perempuan.

## Berdasarkan Agama Selain Islam
Mengingat  hukum  waris  selain  yang beragama Islam tunduk kepada hukum waris yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  atau  BW, dan  KUH  Perdata  atau  BW  tidak  mengatur kedudukan  ahli  waris transseksual ,  maka status  atau  kelamin  seorang transseksual dibuktikan
dengan dokumen
kependudukannya. Apabila seorang transseksual telah  mendapat  legalitas  atau pengesahan  dari  Pengadilan  Negeri  untuk merubah  dokumen  kependudukannya,  dan status/kelaminnya  berubah  dari  kelamin sebelum  pengesahan  dan  kelamin  baru setelah  pengesahan  Pengadilan  Negeri, maka  status  yang  bersangkutan  sebagai  ahli waris  berdasarkan  kelamin  yang  ditetapkan Pengadilan  Negeri.  Dan  sebaliknya  bila
seorang transseksual belum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dan belum berubah  status  kelamin  dalam  dokumen kependudukannya, maka seorang transseksual berstatus  sebagaimana  yang tertera  dalam  dokumen  kependudukan  yang ada, biarpun secara fisik telah berubah pasca operasi kelamin.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  peneliti kemukakan diatas, maka disimpulkan sebagai berikut :
Mengenai keabsahannya .
Perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan  pergantian  kelamin  dari Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  2  ayat (1)  jo  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang    Perkawinan  adalah tidak  sah,  karena  pergantian  kelamin  belum disahkan  dan  belum  diubah  dokumen kependudukanya.
Sedangkan  perkawinan transseksual yang  telah  ditetapkan  pergantian  kelamin dari  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Pasal  2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun  1974  adalah  sah,  karena    pergantian kelamin  telah  disahkan  dan  telah  diubah dokumen kependudukannya.
Khusus transseksual yang  beragama Islam,  haram hukumnya  mengganti  kelamin tanpa  alasan medis, dan  perkawinan transseksual juga  tidak  sah  dan  haram
hukumnya,  karena  dianggap  nikah  sesama jenis.
Mengenai akibat hukumnya .
Akibat hukum perkawinan transseksual tanpa legalitas/pengesa-han pergantian kelamin  dari  Pengadilan  Negeri  yaitu berakibat  terhadap  :  a)  tidak  dicatatnya perkawinannya  (dianggap  kawin  dibawah tangan),  dan  b)  status  kelamin  saat pembagian  kewarisan  dalam  penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin.
Sedangkan  akibat  hukum  perkawinan transseksual yang  telah  mendapat  legalitas pergantian  kelamin  oleh  pengadilan  negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian  kewarisan  dalam  penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin.
Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau  telah  ditetapkan  Pengadilan  Negeri, didasarkan  kepada  status/kelamin    sebelum dilakukannya operasi kelamin. Kemudian  akibat  hukum  perkawinan transseksual tanpa  maupun  telah  adanya legalitas  pergantian  kelamin,  yaitu  sama- sama  tidak  mendapat  keturunan  yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Rosa.  27  Februari  20017. Judge Made Laws In Indonesia As Civil
Law Country .
Makalah
disampaikan pada Current  Issues In Indonesia Law. Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia Ali,  Mohammad    Daud    .  2002. Hukum Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum dan    Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta : Raja
Grafindo Persada Ardian. Transseksualitas: Fakta yang Tertutup  Misteri .  Surat  Kabar “Harian  Kompas”.  24  Februari 2016,
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2001. Hukum  Waris Islam ,  Yogyakarta: UII Press Friedrich,  Joachim.  2004. Filsafat  Hukum Prespektif  Historis . Bandung  : Nuansa dan Nusamedia
Marina  Kurniawati,  Herni  Widanarti,  dan Aminah.  2017. Tinjauan  Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan  Pengadilan  Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung) dalam Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. hlm 17- 18.
Diunduh Website :
http://www.ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ tanggal 29 November 2018.
Mawar.    http://berita-dunia.infogue.com/,
Asal Usul Operasi Ganti Kelamin Parman,  Ali.  1995. Kewarisan  Dalam  Al- Quran  (Suatu  Kajian  Hukum
Dengan Pendekatan Tafsir
Tematik ),  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada
Shiel, William C.. 2010. Kamus Kedokteran Webster’s  New  World. Jakarta:
PT. Indeks
Sosroatmodjo,  Arso  dan  Wasit  Aulawi.
1981. Hukum  Perkawinan  di
Indonesia . Jakarta : Bulan
Bintang Zahari,  Ahmad.  2003.  Tiga  Versi  Hukum Kewarisan Islam:
Syafi'i,
Hazairin  ḍan  KHI.    Pontianak:
Romeo Grafika.