## Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
(Indonesian Journal of Society Engagement) Vol. 4, No. 3, Desember 2023, Hal. 176 – 189 DOI: https://doi.org/10.33753/ijse.v4i3. 149

## Pendampingan Usaha Kecil Pengrajin Batik Cirebon Dalam Self- Assesment System Sesuai Peraturan Harmonisasi Peraturan Pajak Pada Post Covid-19 Era
Ni Putu Eka Widiastuti 1 *, Diana Frederica 2 , Febriani Cristina Susianti Magdalena 3 , Susilawati 4 , Saprudin 5
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U niversitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470, Indonesia
4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640, Indonesia
5 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jl. Salemba Raya, Tanah Abang Petamburan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10440, Indonesia
*putueka@upnvj.ac.id
Kata Kunci: UMKM; batik cirebon; covid-19;
kepatuhan perpajakan; self assessment system Abstrak Sejak  Pandemi  Covid-19  melanda,  industri-industri  usaha  di  Indonesia mengalami  ketidakberdayaan  dalam  menghidupkan  kembali  usahanya.  Kontribusi pembayaran pajak UMKM di era Covid-19 juga mengalami kemunduran, di mana dari total 64,2 juta UMKM, hanya 2,3 juta yang memiliki NPWP dan aktif membayar pajak. Kegiatan  pengabdian  ini  merupakan  kerja  sama  anggota  Ikatan  Akuntan  Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik DKI Jakarta kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  Batik  Cirebon.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk membantu  para  pelaku  UMKM  Batik  Cirebon  terkait  perencanaan,  pencatatan  kas pembukuan  sederhana,  penentuan  harga  pokok  produksi,  penjualan  produk,  dan pengenalan  pajak  di  post  Covid-19  era.  Metode  pelaksanaan  pengabdian  dilakukan dengan  melaksanakan  pelatihan  pengusaha  dan  pemasaran e-commerce, sosialisasi kepatuhan  pajak  dalam  skema self-assessment  tax  system kepada  UMKM  Batik,  dan konsultasi  bisnis  untuk  para  pelaku  UMKM  Batik.  Hasil  pelaksaaan  pengabdian menunjukkan  adanya  peningkatan  pemahaman  terkait  perencanaan,  pencatatan  kas pembukuan  sederhana,  penentuan  harga  pokok  produksi,  penjualan  produk,  dan pengenalan  pajak  pasca  Covid-19  oleh  para  pelaku  UMKM  Batik  Cirebon.  Hasil pengabdian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  peningkatan  kualitas  tata  kelola  menuju perbaikan kinerja UMKM Batik Cirebon di post Covid-19 era. Keywords:
MSMEs; batik cirebon; covid-19; tax compliance; self assessment system Abstract Since  the  Covid-19  pandemic  hit,  business  industries  in  Indonesia  have struggled  to  revive  their  operations.  The  contribution  of  tax  payments  from  Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 era has also declined. Out of a total of 64.2 million UMKM, only 2.3 million have a Taxpayer Identification Number and are actively paying taxes. In response to this situation, a community service initiative was undertaken by members of the Ikatan Akuntansi Indonesia, Department of Educator Accountants, DKI Jakarta, to assist MSMEs in the Batik Cirebon sector. The aim  of  this  community  service  was  to  provide  support  to  Batik  Cirebon  MSMEs  in various  areas,  including  planning,  simple  cash  bookkeeping,  determining  production costs,  sales  of  products,  and  introducing  tax  practices  in  the  post  Covid-19  era.  The community  service  was  executed  through  entrepreneur  and  e-commerce  marketing training,  tax  compliance  awareness  sessions  under  the  self-assessment  tax  system scheme for Batik MSMEs, and business consultations tailored for the Batik MSMEs. The outcome  of  this  initiative  showed  an  improved  understanding  among  Batik  Cirebon MSMEs  in  areas  such  as  planning,  cash  bookkeeping,  determining  production  costs, product sales, and tax practices after the Covid-19 pandemic. The results of this service are expected to be useful for improving the quality of governance towards improving the performance of Cirebon Batik MSMEs in the post-Covid-19 era.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  telah  menjadi  tulang  punggung  ekonomi bangsa  yang  terbukti  tangguh  menghadapi  krisis  keuangan  nasional  (Jubaedah  & Destiana, 2016). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM  di  Indonesia  mencapai  64,2  juta  dengaan  kontribusi  terhadap  PDB  sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Kontribusi  UMKM  terhadap  perekonomian  Indonesia  meliputi  kemampuan menyerap  97%  dari  total  tenaga  kerja  yang  ada  serta  menghimpun  sampai  60,4%  dari total investasi. Keberadaan UMKM hingga kini menopang perekonomian Indonesia dan berkontribusi  besar  dalam  penerimaan  devisa  negara  karena  produk-produk  UMKM mampu  bersaing  bukan  saja  di  tingkat  regional,  tetapi  juga  internasional  (Jubaedah  & Destiana,  2016;  Komite  Pengawas  Perpajakan,  2023).  Namun  dari  64,2  juta  pelaku UMKM  tersebut,  hanya  2,3  juta  UMKM  yang  telah  memiliki  NPWP.  Bahkan  dari UMKM  yang  telah  memiliki  NPWP  tersebut,  tidak  semua  dari  mereka  yang  rutin membayar pajak (Hamida & Wijaya, 2022).
Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM yang membayar PPh Final belum maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah PDB UMKM yang terus bertambah  dari  tahun  ke  tahun.  Rendahnya  kontribusi  UMKM  dalam  kepatuhan perpajakan ini disinyalir terjadi karena banyak tantangan seperti lemahnya akses modal, kurangnya  manajemen  keuangan,  kesulitan  mengakses  pasar,  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  terbatas,  adanya  regulasi  yang  rumit,  kelemahan  dalam  akses  inovasi teknologi,  dan  kurangnya  akses  pendidikan  para  pengusaha  (Fujianti  et  al.,  2019). Tantangan  yang  dirasakan  oleh  UMKM  dalam  kepatuhan  perpajakan  semakin  terasa mulai tahun 2019, di mana Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Pandemi Covid-19 melanda  (Marlyna  et  al.,  2022).  Dampak  ekonomi  akibat  pandemi  ini  mengalami
kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3% (Sasongko, 2020).
Pada  periode  Covid-19,  hampir  semua  pelaku  UMKM  (terutama  pelaku  usaha mikro)  mengalami  kendala  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  karena pengembangan  usaha  membutuhkan  modal,  dan  di  era  Covid-19  mayoritas  UMKM defisit modal, seperti halnya yang dirasakan oleh UMKM Batik (Suardi et al., 2019).
Batik  merupakan  produk  garmen  yang  menjadi  kebanggaan  Indonesia,  terbukti dengan pakaian batik yang dijadikan sebagai salah satu pakaian resmi di Indonesia. Sektor UMKM  Batik  juga  menjadi  suatu  usaha  yang  ikut  berkontribusi  besar  dalam perekonomian  Indonesia.  Batik  yang  saat  ini  sudah  mendunia  menjadikan  peranan UMKM-nya sangat penting terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan pajak negara (Inasius, 2015; Yunianto, 2023).
UMKM  batik  Indonesia  mempunyai  karakteristik  yang  sangat  khusus,  dan merupakan  kebudayaan  Indonesia  yang  tetap  bertahan  secara  konsisten,  bahkan penikmatnya hingga kini telah sampai ke mancanegara. Dengan pengaruh motif daerah tertentu, batik berkembang dan menyebar terutama di Pulau Jawa, misalnya yang dikenal dengan  Batik  Cirebon,  Batik  Pekalongan,  Batik  Kedungwuni,  Batik  Solo,  Batik Yogyakarta, Batik Tanjung Bumi Bangkalan, Batik Podhek Pamekasan, dan Batik Kraton Sumenep (Baidawi & Rahayu, 2016).
Sebagai salah satu UMKM yang memproduksi batik, UMKM Batik Cirebon juga memiliki  kekhasan  desainnya  yang  cenderung  bermotif  simpel  dan  memiliki  sedikit warna, namun elegan, seperti motif batik mega mendung yang memiliki makna ‘setiap manusia  harus  dapat  menahan  amarah  pada  dirinya  pada  saat  dalam  kondisi  terpuruk, sedih dan tertekan’.
Gambar 1. Motif Mega Mendung Khas Cirebon
(Sumber: Disbudparpora Cirebon, 2013).
UMKM dan Pengrajin Batik Cirebon sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 4.679 pelaku usaha, dengan daerah penghasil produksi dan pengrajin batik Cirebon utama di 5 (lima)  wilayah  desa  yang  berbeda,  tepatnya  daerah-daerah  yang  ada  di  sekitar  desa Trusmi  (pusat  batik  Cirebonan).  Desa-desa  yang  berada  di  sekitar  Desa  Trusmi  di antaranya Desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, Kalitengah dan Panembahan. Pertumbuhan batik di Trusmi bergerak dengan cepat mulai tahun 2000 (Yusbardini et al., 2018).
Peningkatan  jumlah  UMKM  Batik  Cirebon  tentunya  akan  membantu  dalam mengasilkan  devisa  negara,  karena  semakin  tinggi  jumlah  UMKM,  semakin  banyak produk yang dapat dihasilkan, dan semakin luas target pemasaran yang berdampak pada neraca perdagangan nasional dan penerimaan pajak negara. Namun, pada era Covid-19, UMKM Batik Cirebon juga sempat mati suri dikarenakan menurunnya pemasaran, seperti kota-kota besar di Jakarta atau sekitar Jabodetabek (Hidayat, 2015).
Kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya mengakibatkan pemasaran Batik Cirebon menurun signifikan. Hal ini akhirnya berdampak pada jumlah PDB UMKM dan kepatuhan perpajakan yang dihasilkan. Sektor perpajakan UMKM Batik Cirebon masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana  pengaruhnya  terhadap  perekonomian  dan  penyerapan  tenaga  kerja (Mahadianto et al., 2020).
Di samping itu, pelaku UMKM Batik Cirebon belum melakukan pembukuan usaha dengan baik, belum melakukan perencanaan kas, dan belum memiliki strategi pemasaran yang baik, sehingga seringkali kekurangan modal. Untuk membantu mengatasi masalah UMKM Batik Cirebon terkait tata kelola, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan kepatuhan  perpajakannya,  maka  dibutuhkan  pendampingan  pengelolaan  UMKM.  Oleh karena itu, di  post  Covid-19 era ini, Ikatan Akuntan  Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi DKI Jakarta bersama dengan beberapa Universitas di Indonesia  melaksanakan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  untuk membantu pelaku UMKM Batik Cirebon guna mengatasi permasalahan yang ada.
Tujuan  yang  diharapkan  dari  adanya  kegiatan  PkM  oleh  Forum  Ikatan  Akuntan Indonesia  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  pelaku  UMKM  Batik  Cirebon dalam  tata  kelola  UMKM.  Adapun  tema  PkM:  “Peningkatan  Kualitas  Tata  Kelola Menuju  Perbaikan  Kinerja  UMKM  Batik  Cirebon  Pasca  Pandemi  Covid-19”.  Secara khusus  manfaat  PkM  ini  untuk  meningkatkan  edukasi  khususnya  dalam  bidang perencanaan dan pencatatan kas, pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi dan penjualan produk serta pengenalan pajak kepada UMKM Batik Cirebon.

## METODE
Kegiatan PkM ini dilaksanakan mulai dari menentukan tema besar hingga menghasilkan output bagi para pelaku UMKM Batik Cirebon dalam bidang tata kelola, pemasaran, dan kepatuhan  perpajakan.  Kegiatan  Abdimas  diawali  dengan  para  anggota  menentukan lokasi pengabdian, di mana Desa Kalitengah, selaku 5 (lima) besar desa pengrajin Batik Cirebon  terpilih  menjadi  lokus.  Paska  penentuan  lokus  pengabdian,  para  anggota merancang  strategi  tata  kelola  UMKM  Batik  Cirebon,  yang  semula  bersifat  sederhana kearah multiguna.
Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada 14-15 Juli 2023 di Desa Kalitengah, Komplek Alun-alun  Nyi  Mas  Ayu  Danawati,  Tengah  Tani,  Kabupaten  Cirebon,  Jawa  Barat. Sebanyak 24 dosen pendidik dari universitas yang berbeda, yang tergabung dalam Forum Dosen  Akuntansi  Perguruan  Tinggi  Ikatan  Akuntan  Indonesia  Kompartemen  Akuntan Pendidik wilayah DKI Jakarta terlibat dalam tim PkM. Dari berbagai rangkaian metode yang  dilaksanakan  diharapkan  mampu  memperluas  jangkauan  pasar  dan  penanaman modal UMKM.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman perencanaan, pencatatan kas pembukuan sederhana,  penentuan  harga  pokok  produksi,  penjualan  produk,  dan  pengenalan  pajak bagi  pelaku  UMKM  Batik  Cirebon,  maka  diterapkan  beberapa  metode  anggota  PkM, antara lain:
1. Pelatihan  pengusaha  dan  pemasaran e-commerce. Pada  program  pelatihan  ini  para anggota melakukan pengajaran kepada 30 pelaku UMKM dan pengrajin Batik Cirebon tradisional dan membekali peserta dengan pemahaman digitalisasi pemasaran produk, sehingga UMKM dapat melakukan pemasaran di sosial media dan marketplace yang cakupannya luas.
2. Sosialisasi  kepatuhan  pajak  dalam  skema self  assessment  tax  system kepada  para pengrajin  batik.  Tim  PkM  juga  memberikan  sosialiasi  dan  pemahaman  baru  terkait sistem  pemungutan  pajak  untuk  pelaku  usaha  yang  sesuai  dengan  Peraturan Harmonisasi  Peraturan  Pajak  UMKM  No  7  Tahun  2021,  guna  membentuk  UMKM yang taat pajak.
3. Konsultasi bisnis, di mana anggota PkM selaku ahli bisnis yang berpengalaman dalam industri  dapat  diandalkan  oleh  UMKM  untuk  berkonsultasi  mengenai  masalah  atau tantangan  produksi  mereka,  mulai  dari  memberikan  panduan  dan  saran  yang  sesuai
dengan  kebutuhan  UMKM,  membantu  mengidentifikasi  area  perbaikan  serta merumuskan strategi produksi yang efisien.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Kegiatan PkM disambut baik oleh Kabag. Pemerintahan Pemkab Cirebon Yadi, Camat Tedy  Tengahtani,  dan  Kepala  Desa  Kalitengah  Siti  Asiyah  Kuwu.  Dalam  rangka memahami  kondisi  awal  peserta  PkM  dilakukan  survei  kepada  para  pelaku  UMKM  di Desa Kalitengah. Hasil survei awal, dari 30 peserta terdapat 5 orang yang telah memiliki NPWP. Namun hanya satu orang yang paham tentang tarif pajak, cara menghitung pajak, cara  membayar  dan  melaporkan  pajak.  Belum  ada  pelaku  UMKM  yang memperhitungkan  PPN  saat  melakukan  transaksi  karena  belum  dikukuhkan  menjadi Pengusaha Kena Pajak. Peserta juga belum memahami kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Peserta belum memiliki strategi pemasaran produk yang dapat meningkatkan penjualan ke  luar daerah Cirebon, pencatatan  kas  tidak dipisahkan  antara uang pribadi dengan uang usaha, bahkan sebagian besar tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran kasnya. Peserta belum memahami cara menghitung harga pokok produksi secara tepat.
Berdasarkan  saran  dari  Kepala  Desa  dan  mempertimbangkan  hasil  survei  awal tersebut, maka dilakukan penyuluhan kepada pelaku UMKM Batik Cirebon terkait hal- hal tersebut. Tim penyuluh terdiri dari 26 dosen dari 16 Perguruan Tinggi di wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah foto tim Abdimas.
Kegiatan  PkM  dibagi  menjadi  lima  sesi/topik  penyuluhan,  yaitu:  (1)  edukasi perencanaan  dan  pencatatan  kas,  (2)  edukasi  pembukuan  sederhana,  (3)  edukasi penentuan  harga  pokok  produksi,  (4)  edukasi  perpajakan,  dan  (5)  edukasi  pemasaran berbasis digital. Materi yang disampaikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga studi kasus cara menghitung sehingga peserta dapat lebih memahami cara mencatat dan menghitung untuk usahanya sendiri.
Gambar 3. Suasana PkM
Peserta  PkM  sangat  antusias  mengikuti  edukasi  yang  diberikan.  Mereka  juga membuka stand untuk menawarkan produk UMKM nya, baik berupa makanan, minuman, dan batik.
Beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta di antaranya permasalahan:
1. Mengapa  perlu  dipisahkan  pencatatan  kas  untuk  usaha  dan  untuk  rumah  tangga?
Perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat penting baik bagi kelangsungan usaha maupun  bagi  kebutuhan  pendanaan  rumah  tangga.  Apabila  pencatatan  dapat dipisahkan, maka dapat dianalisis kondisi keuangan usaha dan rumah tangganya. Hal ini dapat menghindari risiko tergerusnya kas usaha karena terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pengeluaran pribadi yang konsumtif.
2. Apa  yang  membedakan  antara  biaya  tetap  dengan  biaya  variabel  saat  menghitung harga  pokok  produksi?  Biaya  tetap  dan  biaya  variabel  merupakan  dua  jenis  biaya produksi yang berbeda. Biaya tetap tidak bergantung pada proses produksi dan tetap diperhitungkan  sebagai  biaya  perusahaan  saat  tidak  ada  aktivitas  bisnis.  Sedangkan biaya variabel, berhubungan langsung dengan produksi dan menjadi salah satu faktor dalam  menentukan  harga  barang.  Biaya  variabel  akan  meningkat  seiring  dengan jumlah unit produksi.
3. Apa manfaat membuat pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, terkhusus untuk kondisi untung atau rugi sebuah usaha.  Apabila  diketahui  usaha  merugi,  maka  pemilik  usaha  dapat  mengambil tindakan tertentu agar tidak merugi terus menerus.
4. Mulai kapan seorang pengusaha dikenakan pajak? Menurut UU HPP No.7 tahun 2021, seorang  pengusaha  yang  omsetnya  tidak  melebihi  500  juta  per  tahun,  maka  tidak diwajibkan  membayar  pajak.  Pajak  akan  dikenakan  untuk  omset  500  juta  ke  atas. Contoh: seorang pengusaha batik memiliki omset 40 juta per bulan. Dikarenakan 40 juta  dikali  12  bulan  belum  mencapai  500juta,  maka  pengusaha  tersebut  tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Namun apabila seorang pengusaha memiliki omset 50 juta per bulan, dengan kata lain omset mencapai 600 juta dalam satu tahun, maka
pengusaha  tersebut  dikenakan  pajak  0,5%  dari  omsetnya  yang  100  juta,  sehingga pengusaha  tersebut  wajib  membayar  pajak  sebesar  500.000.  Para  pelaku  UMKM masih  sangat  memerlukan  sosialisasi  terkait  peraturan  perpajakan  (Novelia  et  al., 2021).
5. Bagaimana membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produk kita melalui media sosial? Dalam memasarkan produk, perlu diketahui kategori target pembeli. Apakah mereka  menggunakan  media  sosial  Instagram,  Facebook,  Tiktok,  atau  media  sosial lainnya. Ketika membuat sebuah foto produk, hendaknya produk di foto dari berbagai sudut,  memilih background dengan  warna  netral,  dan  perlu  pencahayaan  yang memadai.  Pengusaha  juga  perlu  mengetahui  strategi  optimalisasi  pemasaran  digital, yakni  maksimalkan  pencarian  toko  dan  produk  di  media  sosial  atau marketplace , gunakan kata kunci yang sering digunakan oleh pembeli, tampilkan foto yang menarik. Kompetisi  bisnis  semakin  ketat  ketika  para  pelaku  bisnis  memanfaatkan  teknologi secara optimal (Frederica et al., 2022).
Pada  akhir  acara,  untuk  melihat  keberhasilan  program  maka  dilakukan  kembali survei. Hasil survei menyatakan bahwa perserta memahami akan pentingnya pemisahan pencacatan kas antara uang untuk usaha dan uang untuk kebutuhan rumah tangga.
Peserta  mengetahui  bagaimana  membuat  pembukuan  sederhana  untuk  usahanya dan  pentingnya  membuat  pembukuan  untuk  mengajukan  pinjaman  ke  bank.  Peserta memahami  bahwa  terdapat  perbedaan  karakteristik  biaya  antara  biaya  tetap  dan  biaya variabel  untuk  menghitung  harga  pokok  produksi  sehingga  mereka  dapat  menentukan harga jual yang kompetitif.
Peserta  juga  memahami  kewajibannya  dalam  hal  perpajakan,  seperti  perlunya memiliki  NPWP,  berapa  tarif  pajak,  bagaimana  cara  membayar  pajak,  dan  bagaimana
cara melaporkan pajak. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM, peserta telah teredukasi bagaimana melakukan pemasaran secara digital.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  PkM  di  Desa  Kalitengah  untuk  meningkatkan kualitas tata  kelola  menuju perbaikan kinerja UMKM Batik Cirebon pasca Pandemi Covid-19 memiliki peran yang penting  dalam  edukasi  perencanaan,  pencatatan  kas  pembukuan  sederhana,  penentuan harga pokok produksi, penjualan produk, dan pengenalan pajak. Dengan memanfaatkan metode seperti pelatihan sosialisasi dan konsultasi bisnis dalam industri batik, UMKM dapat mencapai hasil yang positif.
Terkait  peningkatan  pemahaman  dan  perhitungan  produksi,  UMKM  dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan output produksi tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Mereka juga dapat mengendalikan biaya produksi dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, dan  meningkatkan  daya  saing  di  pasar.  Melalui  langkah-langkah  ini,  UMKM  di  Desa Kalitengah  dapat  mencapai  pertumbuhan  yang  berkelanjutan,  menciptakan  lapangan kerja, dan berkontribusi memberikan pertanggungjawaban kepada negara dalam bentuk kepatuhan perpajakan sesuai Peraturan Pajak UMKM No 7 Tahun 2021.
Kegiatan  PkM  ini  juga  sangat  bermanfaat  bagi  pengembangan  bahan  ajar  untuk mata  kuliah  Pengantar  Akuntansi,  Akuntansi  Biaya,  Dasar  Perpajakan,  dan  Pemasaran Digital.

## PENGHARGAAN
Tim  PkM  mengucapkan  terima  kasih  atas  kontribusi  Ikatan  Akuntan  Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi DKI Jakarta dalam kegiatan ini.  Penghargaan  yang  setinggi-tingginya  juga  disampaikan  kepada  universitas- universitas  anggota  Akuntan  Pendidik  Forum  Dosen  Akuntansi  se-Jabodetabek  yang telah berkontribusi memberikan dukungan finansial. Sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai target.

## DAFTAR PUSTAKA
Baidawi, M., & Rahayu, Y. N. (2016). Program pengabdian Ipteks bagi Produk Ekspor (IBPE) pada tahun pertama ini . Senarpo (Seminar Nasional Dan Gelar Produk).
Frederica, D., et al. (2022). Counseling On The Importance of Business Licenses, Online
Marketing  and  The  Use  of  Accounting  Software  for  MSMES  in  North  Tanjung Duren  Urban  Village,  West  Jakarta. International  Conference  on  Community
Development (ICCD) , 4 (1), 275–281. https://doi.org/10.33068/iccd.v4i1.477.
Fujianti, L., Wulandjani, H., & Susilawati. (2019). Peningkatan Keterampilan Akuntansi
Berbasis  Teknologi  Informasi  Bagi  UMKM  Batik  Cirebon. SULUH:  Jurnal Abdimas , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.35814/suluh.v1i1.947.
Hamida,  Y.  A.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Kepatuhan  Perpajakan  UMKM  Dengan Optimalisasi  Data  Online  System  (Studi  Di  Yogyakarta). JURNAL  PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 6 (2), Article 2.
https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883.
Hidayat, A. S. (2015). Optimalisasi Ekspor Batik Cirebon, Pasca Pelaksanaan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) Pada Tahun 2015. Proceeding of International Conference
Sustainable Competitive Advantage , 5 (1), Article 1.
http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/557.
Inasius, F. (2015). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia:
Kebijakan  dan  Implikasi. Binus  Business  Review , 6 (1),  Article  1. https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.983.
Jubaedah, S., & Destiana, R. (2016). Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi , 2 (2), 93–103.
Komite Pengawas Perpajakan. (2023). Pajak Penghasilan (PPh) UMKM . Kementerian
Keuangan. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm.
Mahadianto,  M.  Y.,  Astuti,  R.  P.,  &  Hidayat,  F.  (2020).  Pendampingan  Pembuatan Laporan  Keuangan  Dan  Laporan  Perpajakan  Bagi  UMKM  Di  Kota  Cirebon. Dimasejati:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  Article  2.
https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7112.
Marlyna, D., Mareta, A. R., & Yufantria, F. (2022). Evaluasi kepatuhan pajak UMKM selama  pandemi  covid  19. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Keuangan ,
4 (11), Article 11. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1832.
Novelia, C., Frederica, D., & Iskandar, D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro
Kecil  Menengah  Di  Jakarta  Pada  Awal  Masa  Pandemi  Covid. Jurnal  Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 6 (2), Article 2.
https://doi.org/10.51289/peta.v6i2.486.
Sasongko,  D.  (2020). UMKM  Bangkit,  Ekonomi  Indonesia  Terungkit .  Kementerian Keuangan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-
Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html.
Suardi,  S.,  Nasution,  M.  A.,  &  Nasution,  U.  H.  (2019).  Pengembangan  Serta Pemberdayaan  Usaha  Menengah  Kecil  dan  Mikro  (UMKM)  (Kelompok  Usaha Pengerajin Kulit Kerang di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung,
Kota Tanjungbalai). Jurnal Bisnis Corporate , 4 (1), Article 1.
https://doi.org/10.46576/jbc.v4i1.456.
Yunianto,  T.  K.  (2023). Ekspor  Batik  Ditargetkan  Tembus  US$  100  Juta  pada  Tahun 2023 .  Marketeers.com.  https://www.marketeers.com/ekspor-batik-ditargetkan- tembus-us-100-juta-pada-tahun-2023/.
Yusbardini, Y., Nawawi, M. T., & Purwanto, P. (2018). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi  Pelaku  Usaha  UMKM  Batik  Trusmi  di  Desa  Trusmi  Kabupaten  Cirebon.
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia , 1 (1), Article 1.
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1887.