## Mufliha Wijayati

## Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)

## Mufliha Wijayati
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia E-mail: muflihawijayati@metrouniv.ac.id

## Abstract
This  article  explains  the  ratio  legis  of  prohibition  of  interfaith  marriage  in  Indonesia. Indonesia  has  indirectly  prohibited  interfaith  marriage  through  the  marriage  law,  the Compilation of Islamic Law, and the fatwa of the Indonesian ulama Council (MUI). The research  data  was  obtained  from  a  literature  review  of  theworks  of  scholars  who discussed the wisdom prohibiting interfaith marriage. Althought there are differences of opinion  and  interpretation  in  figh  discourse  regarding  the  legal  statur  of  interfaith marriage, depending on personal and political situations, this article argues that the state still priotitizes to choose a life partner, which is the argument of advocates of the legality of interfaith marriage. This prohibition is based on views related to personal (theological) and communal (political) beliefs, that the purpose of marriage is to achieves a happy, peaceful,  and  loving  family  which  is  difficult  to  achieve  in  interfaith  marriage.  This overarching narrative is still maintained, although efforts to amend it are made in vatious ways.
Keyword s: Interfaith Marriage, Purpose of the marriage, Philosophy of Islamic Law

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  rasio  legis  dari  pelarangan  kawin  beda  agama  di  Indonesia. Indonesia  secara  tidak  langsung  telah  melarang  kawin  beda  agama  melalui  Undang- Undang  perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Data-data penelitian ini didapatkan dari kajian literatur terhadap karya ulama yang mendiskusikan hikmah pelarangan kawin beda agama. Meskipun ditemukan perbedaan pendapat dan tafsir dalam wacana fikih mengenai status hukum kawin beda agama, sesuai situasi personal dan politik yang melingkupinya, tulisan ini berargumen bahwa Negara masih  mendahulukan  menolak  mafsadat  dan  mengesampingkan  tuntutan  jaminan  hak asasi manusia warganya untuk memilih pasangan hidup yang menjadi argumentasi para pejuang legalitas kawin  beda agama.   Pelarangan ini didasarkan pada pandangan  yang menyangkut keyakinan yang bersifat personal (teologis) dan keyakinan komunal (politis), bahwa  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  ( sa’adah ),  penuh kedamaian (sakinah), dan kasih sayang ( mawaddah wa rahmah ) dalam kawin beda agama sulit  untuk  diwujudkan.    Narasi  besar  ini  masih  dipertahankan,  meski  upaya  untuk mengamandemen dilakukan dengan cara yang beragam.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama; Tujuan Perkawinan; Filsafat Hukum Islam
Volume 19, Nomor 1, Halaman 159-179 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Pendahuluan
Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga merupakan sel utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. 1 Urgensi dari keluarga ini bertumpu pada kenyataan bahwa tidak ada  sistem  sosial  manapun  yang  menjadi  faktor  sangat  determinan  dalam  menentukan baik  buruknya  masyarakat.  Baik  buruknya  sebuah  masyarakat  dan  semesta  manusia selalu dimulakan dari kualitas keluarga; mengingat keluarga adalah wadah di mana sejak dini individu sebagai entitas masyarakat dikondisikan dan dipersiapkan untuk kelak dapat melakukan  peran-peran  sosial  di  masyarakat. 2 Peran  penting  dari  keluarga  inilah  yang menjadikan  sistem  keluarga  menjadi  bagian  yang  selalu  menarik  untuk  dikaji  dan dibincangkan.
Persoalan keluarga sebagai ruang reproduksi dan prokreasi menjadi menarik jika dihubungkan  dengan  persoalan  perkawinan  beda  agama.  Isu  ini  selalu  menjadi  topik hangat  yang  menggelisahkan  dan  menggundang  berdebatan  berbagai  kalangan.  Dalam konteks  Indonesia  misalnya,  perkawinan  beda  agama  mengemuka  dalam  konteks  dan perspektif yang beragam. Tahun 1980, isu kawin beda agama muncul dikaitkan dengan kristenisasi.  Menyikapi  hal  ini  MUI  melahirkan  fatwa  tentang  larangan  kawin  beda agama. Tahun 2005 MUI kembali menegaskan fatwa tersebut namun berkaitan dengan isu  liberalisme  dan  sekulerisme. 3 Beberapa  tulisan  telah  mendiskusikan  kawin  beda
1 MM.  dan  MAH  Khayyal  Al-Jauhari, Membangun  Keluarga  Qur’ani:  Panduan  Untuk  Wanita Muslimah (Al- Akhawāt  Al - Muslimāt  Wa Binā Al -Usrah Al- Qur’āniyyah) , ed. Kamran & Mufliha Wijayati Irsyadi (Jakarta: Amzah, 2000).
2 Tapi Omas Ihromi, “Pengkajian Keluarga Dalam Masyarakat Yang Berubah,” Masyarakat: Jurnal Sosiologi 1, no. 1 (1990); Rohinah, “Pendidikan Keluarga Menurut Al - Qur’an Surat At - Tahrim Ayat 6,” An- Nur , 2014.
3 Lihat konsideran fatwa MUI tentang Kawin Beda Agama Tahun 2005.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received: 2022-04-16| Published : 2022-06-30.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
agama  dalam  konteks  normatifitas  dan  keabsahan  dalam  tata  hukum  di  Indonesia. 4
Penelitian lain tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan dampak dan upaya pencegahannya. 5 Praktik-praktik kawin beda agama di berbagai wilayah juga menjadi pembahasan, baik dalam pandangan sosiologis, praktik kebudayaan dan tinjauan maqasid syariah. 6
Tulisan ini akan menyoal kembali isu kawin beda agama dalam perspektif filsafat hukum  Islam.   Pembacaan terhadap ayat  dan hadis  yang berkaitan dengan kawin beda agama adalah keniscayaan untuk dapat menyingkap makna dari hukum perkawinan beda agama.  Dialektika  pemikiran  fuqaha  pun  menjadi  bagian  penting,  sebagaimana perkembangan pemikiran ulama kontemporer mengenai kawin beda agama.  Pembacaan ini  akan  dikaitkan  dengan  tujuan  dan  hikmah  dari  sebuah  perkawinan,  sehingga  dapat dijelaskan  rahasia-rahasia  tersembunyi  yang  terdapat  dari  pensyari’atan  hukum  Allah kepada manusia atau yang disebut dengan maqasid al-Syari’ah dari masalah perkawinan beda agama.

## Metodologi
Artikel ini didasarkan pada kajian teks hukum dan teks keagamaan yang bersifat doktrinal  untuk  menjelaskan  norma  yang  berhubungan  dengan  pelarangan  kawin  beda
4 Sri  Wahyuni,  “Kontroversi  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia,” Al-Risalah:  Forum  Kajian Hukum  Dan  Sosial  Kemasyarakatan ,  2018,  https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452;  Nahrowi Nahrowi, “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family  Studies ,  2020,  https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163;  Sindy  Cantonia  and  Ilyas  Abdul Majid,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Undang - Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Hukum Lex Generalis , 2021, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122.
5 Rizki  Isihlayungdianti  and  Abdul  Halim,  “Non -Muslim  Inheritance  in  Interfaith  Marriages Kewarisan Non- Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam , 2021; Annisa Firdayanti Surotenojo, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam,” Lex  Privatum ,  2018; Fakhrurrazi  M.Yunus  and  Zahratul  Aini,  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Undang -Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Admini strasi  Kependudukan  (Tinjauan  Hukum  Islam),” Media  Syari’ah ,  2020, https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512;  Ahmad  Bunyan  Wahib  et  al.,  “Prohibtion  of  Interfaith Marriage,” アジア経済 2,  no.  2  (2014):  231 – 66,  https://doi.org/10.1007/978-94-6265-311-5;  Syabbul Bachri,  “Ratio  Decidendi of Religious Court  Judges on Rejection of Applications for Interfaith Marriage Prevention,” Istinbath : Jurnal Hukum , 2021.
6 Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistyawati, “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Jurnal Hukum
Dan Pembangunan
Ekonomi , 2019, https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015;  Wiliansyah  Pikoli,  Yosafat  Hermawan  Trinugraha,  and Yuhastina  Yuhastina,  “Peran  Tokoh  Agama  Islam,  Hindu,  Dan  Kristen  Dalam  Menjaga  Kerukunan Beragama  Di  Desa  Banuroja,  Gorontalo,” Al-Adabiya:  Jurnal  Kebudayaan  Dan  Keagamaan ,  2021, https://doi.org/10.37680/adabiy a.v16i1.827;  Nofan  Nur  Khafid  Azmi,  “Perkawinan  Beda  Agama  Antara ’Illat Dan Maqashid Al - Syariah,” INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam , 2021.
agama  di  Indonesia.  Tujuan  perkawinan  dijelaskan  dari  berbagai  tafsir  yang  menjadi konteks analisis pelarangan kawin beda agama. Beberapa kitab Tafsir dan Fiqih menjadi bahan  utama  pembahasan  lalu  dilengkapi  dengan  referensi  mutkahir  berupa  hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah buku maupun artikel.

## Pembahasan
Pendefinisian  perkawinan  dijelaskan  sebagai  basis  pembahasan  filosofis  tujuan perkawinan untuk konteks perkawinan beda agama.  Berdasarkan  pengertian  etimologis, nikah/kawin  lebih  cenderung  didefinisikan  pada  konteks  hubungan  biologis  antara seorang suami dengan istri. Padahal terma nikah dapat dipahami secara hakiki dan majazi. Secara hakiki terma nikah adalah  ءطولا yang memiliki arti bersetubuh, sedangkan makna majazinya adalah دقعلا yang berarti perjanjian. 7 Definisi perkawinan yang diungkapkan oleh  para  fuqaha,  pada  dasarnya  memiliki  nuansa  yang  tidak  jauh  berbeda,  bahkan cenderung sama, yaitu nikah adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami  atas  isterinya  dan  seluruh  badannya  untuk  tujuan  kenikmatan.  Jika  diperhatikan secara mendalam pada prinsipnya tidak ada perbedaan definisi yang berarti kecuali dari segi redaksinya saja. Para ulama fiqh sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada seorang laki-laki (suami) berupa hak untuk memiliki penggunaan  kehormatan  perempuan  dan  seluruh  anggota  tubuhnya  untuk  dinikmati sebagai tujuan dari suatu perkawinan.
Pengertian ini bertitik tolak pada kebolehan melakukan hubungan seksual antara seorang suami dengan seorang istri setelah berlangsungnya akad nikah. 8 Tampaknya, para ulama fiqh pada saat itu mendefinisikan nikah dalam konteks hubungan biologis semata dengan hanya memperhatikan kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan  seorang  perempuan. 9 Hal  ini  semakin  tegas  karena  menurut  al-Azhari  makna  asal kata nikah bagi orang Arab adalah al-wat’u (persetubuhan). 10 Padahal perkawinan tidak hanya  dilihat  dari  hubungan  seksual  semata,  tetapi  merupakan  perbuatan  hukum  yang mengikat antara seorang suami dan seorang istri, dan setiap perbuatan hukum mempunyai
7 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah (Beirut: Dar Al Fikr, 1983); Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1:  Dilengkapi  Perbandingan  Undang-Undang  Negara  Muslim  Kontemporer (Yogyakarta:  ACAdeMIA  & Tazzafa, 2013).
8 Amir Syarifudin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 203.
9 Abd Rahman Ghozaly, Fikih Munakahat , 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 9.
10 Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Kusaini, Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al- Ikhtisar (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), II: 3
tujuan  yang  akan  dicapai,  serta  menimbulkan  berbagai  akibat-akibatnya  atau pengaruhnya.  Pengaruh  dari  suatu  perkawinan  bisa  saja  terjadi  seperti,  bagaimana keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  nafkah  rumah  tangga,  dan  lain sebagainya. Sehingga memerlukan kembali penegasan tentang arti perkawinan itu sendiri bukan hanya dilihat dari segi kebolehan hubungan seksual belaka, tetapi juga dari segi pertimbangan tujuan dan akibat hukumnya.
Dalam  penetapan  hukum  perkawinan,  ulama  menetapkan  varian  hukum  yang berbeda tentang perkawinan sesuai  kondisi  pelakunya. Hukum asal  perkawinan adalah mubah, namun bisa saja menjadi mustahab (sunah) ataupun wajib jika kondisi pelakunya meniscayakan  untuk  menikah.  Perkawinan  juga  bisa  menjadi  perbuatan  makruh  atau bahkan haram, jika perkawinan itu justru mengkibatkan kemadharatan. 11

## Prinsip dan Tujuan Perkawinan
Prinsip  hukum  Islam  dapat  dimaknai  sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan- ketetapan  Allah  baik  yang  berbentuk  perintah,  larangan  maupun  pilihan-pilihan. Khoirudin  Nasution  memberikan  elaborasi  terkait  prinsip-prinsip  perkawinan  dalam Islam berdasarkan kajian tematis,  integratif terhadap beberapa nash dari al-Qur`an dan hadist. Berdasarkan nash tersebut ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh suami istri dalam berkeluarga: 12
1. Musyawarah & demokrasi
2. Menciptakan Rasa Aman & Tenteram ( baiti jannati )
3. Menghindari Adanya Kekerasan ( violence ).
4. Membangun relasi mitra yang sejajar. 13
5. Prinsip Keadilan.
Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, UU Perkawinan menjelaskan 6 prinsip perkawinan yang berikut: 14
11 Ghozaly, Fikih Munakahat .
12 Nasution, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  Undang-Undang  Negara  Muslim Kontemporer .
13 Qs. Al-Baqarah [2]: 187
14 UU No 1 tahun 1975 dan PP No. 9 tahun 1975.
1. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga kekal & bahagia. Prinsip ini tertuang dalam pasal 1 UU Perkawinan. Prinsip ini pun sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Ar-rum [30]: 21.
2. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk kemudian dicatatkan secara otentik.  Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 ayat [1 & 2].
3. Menganut asas monogami.
Secara  eksplisit  UU  perkawinan  menegaskan  bahwa  asas  yang  dianut  adalah monogami  (pasal  3  UU  Perkawinan).  Dengan  adanya  asas  monogami  dan  tujuan membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  maka  suatu  tindakan  yang  dapat mengakibatkan  putusnya  perkawinan  harus  benar-benar  difikirkan  serta  dihindari. Namun demikian UU masih memberi peluang adanya pernikahan kedua, ketiga, dan keempat sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan dengan ketentuan dan syarat yang secara rigid diatur dalam UU perkawinan pasal 3-5. Maka asas ini dinamakan asas monogami terbuka.
4. Calon mempelai masak jiwa & raganya.
Prinsip  ini menjadi  sangat  penting berkaitan dengan tujuan perkawinan.  Bagaimana tujuan perkawinan akan tercapai, jika pernikahan itu dilakukan oleh anak-anak yang belum sempurna pertumbuhan fisiknya, belum matang mental spritualnya, juga belum mapan secara sosial, dan mandiri secara ekonomi.
5. Mempersulit perceraian.
UU  perkawinan  menganut  asas  mempersulit  perceraian  dengan  berbagai  ketentuan baik berkaitan denga persyaratan substantif maupun administratif.
Prinsip  ini  pun  sejalan  dengan  hukum  Islam  bahwa  perceraian  itu  adalah  perbuatan halal  yang  paling  dibenci  Allah  swt.      Hadis  ini  mengisyaratkan  bahwa  talak  atau perceraian adalah alternatif terakhir sebagai pintu darurat manakala keluarga tidak lagi memberi ketenangan dan kenyamanan, atau bahkan telah menjadi ‘neraka’.
6. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.
Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga bukan monopoli salah satu pihak, namun dapat dibicarakan, dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.
Berbicara tentang tujuan seringkali dimaknai dengan manfaat atau hikmah suatu perbuatan  dilakukan.  Beberapa  ahli  hukum  Islam  mencoba  merumuskan  tujuan perkawinan  menurut  hukum  Islam  dengan  rumusan  yang  berbeda.  Kebahagiaan  yang hakiki antara suami dan istri tak akan terwujud kecuali dengan pergaulan yang bagus dan dan  interaksi  yang  serasi,  di  samping  kasih  sayang  dan  lemah  lembut  pada  sesama. 15 Secara substantif terangkum dalam formulasi ‘membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah ’ sebagaimana termuat dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21.  Adapun maksud dari tiga term di atas adalah sebagai berikut:
Pertama , sakinah. Menurut bahasa sakinah berarti tenang, dan tentram. Dalam al-Qur’an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang dibenamkan ke  dalam  hati  ( qalb) .  Istilah sakinah dapat  dilihat  dalam  ayat  yang  berbicara  konteks keluarga utuh, yaitu Qs. ar-Rum [30]: 21 dan al-A’raf [7]:189. Term “litaskunu ilaiha” pada  Qs.  ar-Rum  [30]:  21  ditafsirkan  dengan lita’nasu  Ilaiha (agar  kalian  menjadi jinak/ramah/sayang). 16 Secara  implisit  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang, ramah, dan tenang.  Sementara itu M. Husein al-Thabathaba’i menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan agar mereka mengidentifikasi masing-masing kekurangan dan kebutuhan. 17 Setidaknya dapat disimpulkan  bahwa  perkawinan  merupakan  pertemuan  laki-laki  dan  perempuan  yang kemudian menjadikannya tenang ( sakinah ).
Kedua, Mawaddah. Di  dalam  al-Qur`an  term  ini  terulang  sebanyak  29  kali dengan  berbagai  variannya.  Secara  bahasa  diartikan  cinta  atau  kasih  sayang.  Ketika dihadapkan  pada  konteks  surat  ar-Rum  [30]:  21,  ada  beberapa  mufassir  berpendapat bahwa  arti mawaddah dalam  konteks  ini  adalah al-jima’ (persetubuhan)  yang  bersifat biologis. 18 Sedangkan Raghib al-Ishfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta yang disertai rasa ingin memiliki. Menurut al-Thabathaba’i al-Mawadah adalah rasa cinta  yang  jelas  mempengaruhi  perilaku  nyata. 19 Perspektif  mubadalah  juga
15 Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri’: Menyikap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah , Qudsi Media , 2015. 95.
16 Nuroniyah wardah Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011); Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi (Mesir: Mustafa bab al-halabi, 1996), II:
17 Al-Maraghi, Tafsir  Al  Maraghi, 39-45 ;  M.  Husain  taba’  Taba’i, Al-Mizan  Fî  Tafsir  Al-Qur`an, (Beirut: Mu’assasah al - ‘Alami al - Matba’ah, 1973). XVI: 166.
18 Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi . 41.
19 Taba’i, Al-Mizan Fî Tafsir Al-Qur`an, .
mengembangkan pandangan al-Thabathaba’i dalam mendefinisikan makna mawaddah. 20
Maka  dapat  dipahami  bahwa  keluarga mawaddah adalah  keluarga  yang  mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain. Rasa cinta yang muncul dari terma mawaddah ini adalah rasa cinta yang cenderung bersifat biologis.
Ketiga , Rahmah. Term ini diulang sebanyak 330 kali di dalam al-Qur’an. Raghib al-Ishfahani mengartikan dengan “ riqqah” (penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan). Orang  yang  sedang  mencintai  seringkali  dikatakan  menghamba  karena  dia  akan melakukan apa saja untuk yang dicintanya. Maka dari situlah cinta dan kasih sayang itu akan muncul dan bersambut.
Terminologi Sakinah Mawaddah Warahmah, sesungguhnya adalah satu kesatuan utuh  yang  tak  bisa  dipisahkan.  Keluarga  ideal  Qur’ani  adalah  keluarga  yang  dapat menggabungkan Sakinah,  Mawaddah,  Wa  rahmah, serta  mampu  mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari . 21 Tujuan ini adalah tujuan utama dan akan terwujud secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi.
Tujuan perkawinan selanjutnya adalah tujuan-tujuan yang sifatnya minor, yaitu:
1. Reproduksi/regenerasi
Ada beberapa ayat dan hadis yang menyiratkan tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk reproduksi dan pelestarian keberlanjutan manusia, di antaranya adalah: Qs. Asy-syura [42]: 11 (manusia diciptakan berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan darinya); Qs. An-Nahl [16]; 72, An-Nisa [4]: 1 (Diciptakannya istri-istri dari jenis yang sama dan dari istri-istri itulah lahir anak-cucu); Qs. At}-Tariq [86]: 6-7 (proses reproduksi bahwa manusia diciptakan dari air yang memacar); dan Hadis yang memerintahkan untuk menikah  dengan  pasangan  yang  penuh  kasih  dan  subur  sebab  Aku  bangga  kalau  nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.
Ayat  dan  hadis  tersebut  di  atas mengisyaratkan  pentingnya  fungsi  perkawinan sebagai awal pembentukan sebuah keluarga sebagai basis komunitas/masyarakat. Maka, Nabi  pun  secara  eksplisit  menyerukan  umatnya  untuk  berkeluarga  dan  menurunkan generasi yang banyak, kuat, dan berkualitas. 22
2. Pemenuhan kebutuhan biologis.
20 Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk  Keadilan Gender Dalam Islam , ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, n.d.).
21 Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . 43.
22 Qs. An-nisa [4]: 9 memperingatkan untuk tidak meninggalkan generasi lemah.
Perkawinan  sebagai  media  pemenuhan  fungsi  biologis  (seksual)  dapat  dilihat dalam  ayat  dan  hadis  sebagai  berikut: 23 Qs.  al-Baqarah  [2]:  187  dan  223  (Kehalalan bercampur pada malam puasa); Qs. An-Nur [24]: 33 (Peringatan bagi orang-orang yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian); Qs. Al-Ma`arij [70]: 29-31. (Orang- orang  yang  menjaga  kemaluannya  kecuali  pada  istri-istri  dan  budak-budaknya);  Hadis nabi  yang  memberikan  himbauan  bagi  para  pemuda  yang  telah  mampu  untuk  segera menikah atau menjaganya dengan berpuasa.
3. Menjaga Kehormatan.
Kehormatan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kehormatan  diri  sendiri,  anak,  dan keluarga yang menjadi satu kesatuan denga tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Kalau saja perkawinan hanya berbicara pada persoalan pemenuhan biologis, maka laki- laki  atau  perempuan  cukup  saling  memenuhi  kebutuhan  tanpa  melalui  pernikahan. Dengan media pernikahan inilah kebutuhan biologis dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kehormatannya.
4. Ibadah.
Di antara teks yang menyatakan bahwa menikah adalah ibadah adalah hadist nabi yang menyatakan bahwa: “ Seorang yang melakukan pernikahan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama. ” Nash ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah agama sama  halnya dengan ibadah. 24
Dengan  formulasi  berbeda  para  teoretisi  hukum  menyatakan  bahwa  tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani,  juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, dan juga untuk terciptanya ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat. 25
Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:
1. Memperoleh keturunan yang sah untuk mengembangkan keturunan manusia (Qs al- Furqan [35]:74)
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia (Qs. al-Baqarah [2]: 187)
23 Nasution, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  Undang-Undang  Negara  Muslim Kontemporer . 43-44.
24 Ibid ., h.47
25 Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , 70.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Qs an-Nisa [4]:28)
4. Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  yang  menjadi  basis  besar  pertama  diatas dasar kecintaan dan kasih sayang (Qs. ar-Rum [30]: 21)
5. Menumbuhkan  kesungguhan  berusaha  untuk  mencari  rizki  yang  halal  dan memperbesar rasa tanggung jawab (Qs. an-Nisa [4]: 34)
Seluruh tujuan perkawinan di atas pada prinsipnya bermuara pada tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rah}mah, sebagaimana tersebut dalam Qs. ar- Rum [30]: 21.
UU  Perkawinan  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Konsepsi  UU  Perkawinan  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan  menurut  hukum Islam  sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.
Catatan yang dapat  diberikan dalam uraian tujuan perkawinan adalah; pertama, hubungan  suami  istri  adalah  hubngan  mitra  sejajar  untuk  saling  mengisi  dan membutuhkan.  Akan  sangat  sulit  untuk  dapat  mencapai  tujuan  pernikahan      secara maksimal  baik  untuk  tujuan  reproduksi,  pemenuhan  kebutuhan  seksual,  menjaga kehormatan, atau tujuan-tujuan minor lainnya jika dalam berelasi ada ketimpangan dan ketidakadilan.  Dengan  kata  lain,  tujuan  –tujuan  perkawinan  ini  bersifat  kumulatif  dan tidak  terpisahkan.  Jika  dalam  relasi  terdapat  ketimpangan,  bisa  jadi  ada  unsur-unsur tujuan pernikahan yang tak terpenuhi secara  maksimal. 26

## Pengertian Perkawinan Beda Agama
Dalam beberapa literatur, ada ragam yang berbeda dalam penyebutan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang menganut  agama yang berbeda. Di antaranya adalah kawin lintas agama, 27 perkawinan beda agama, perkawinan antarumat beragama, 28 atau perkawinan antaragama. Term perkawinan juga sering dipertukarkan dengan istilah pernikahan.  Untuk  konsistensi  dalam  penyebutan,  maka  dalam  artikel  ini,  terma  yang digunakan adalah terma perkawinan beda agama.
26 Nasution, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  Undang-Undang  Negara  Muslim Kontemporer .
27 Suhadi  menggunakan  istilah  kawin  lintas  iman  dalam  buku  yang  merupakan  adaptasi  dari skripsi. Mulanya buku ini adalah draft skripsi tentang Kawin Lintas agama dalam perspektif Mohammad Arkoun yang kemudian diberi pengantar oleh Irwan Abdullah untuk mempertajam perspektif antropologis terhadap kajian ini.Suhadi, Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: LKiS, 2006).
28 MUI menggunakan istilah ini dalam fatwa No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980.
Perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  sepasang mempelai yang masing-masing menganut agama yang berbeda, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum (keluarga) yang digunakan. Eoh memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan hukum  agamanya  masing-masing  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  bahagia,  kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 29
Dalam agama apapun, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai sakral.  Maka  dalam  prosesi  perkawinan  yang  sakral  itu,  Tuhan  ‘dihadirkan’  untuk menyaksikan dua manusia menjalin kommitmen dalam janji suci. Agama menjadi bagian penting  dalam  perkawinan,  karena  perkawinan  bukan  semata-mata  kontrak  yang  tidak memiliki  nilai  religius  di  dalamnya.  Lebih-lebih  dalam  konteks  Indonesia  dengan masyarakat yang secara budaya masih sangat religius, sehingga dalam setiap fase penting kehidupannya selalu melibatkan ritual keagamaannya.

## Perkawinan Beda Agama dalam Wacana Hukum Islam
Dalam wacana hukum Islam, persoalan perkawinan merupakan sunatullah yang dianjurkan sebagai  cara  yang dipilih Allah swt untuk  melestarikan kehidupan manusia dalam  mencapai  kemaslahatan  hidup.  Perkawinan  diartikan  sebagai  sebuah  akad persetujuan antara pria dan wanita yang mengakibatkan kehalalan hubungan suami-istri, keduanya memiliki hak serta kewajiban, dan masing-masing saling membantu satu sama lain.  Dalam  al-Qur’an  perkawinan  dijelaskan  sebagai  sebuah  ikatan  perjanjian  yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) .
Perkawinan merupakan persoalan esensial bagi kehidupan manusia yang memiliki dimensi biologis, sosial, dan memiliki nilai ubudiyah di mata Allah swt. Dimensi biologis dari sebuah perkawinan merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual dan bereproduksi. Dimensi sosial dari pernikahan, memiliki makna yang sangat luas dan multi  perspektif.  Sebagai  sebuah  hubungan,  pernikahan  adalah  perjanjian  antara  2 individu  yang  melibatkan  keluarga  masing-masing.  Hubungan  keperdataan  yang ditimbulkan dari perkawinan pun tidak terbatas pada hubungan perorangan namun juga
29 O.S. Eoh, Perkawinan Antara Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 35-36.
berkaitan dengan kebendaan. Dari hubungan pernikahan ini melahirkan keturunan, yang menjadi  bagian  terkecil  dari  sebuah  komunitas  masyarakat.  Sementara  dimensi  Ibadah dari  perkawinan  adalah  unsur  sakralitas  bahwa  perjanjian  dalam  perkawinan  adalah perjanjian manusia di hadapan Tuhannya, dan semua yang dilakukan dalam keluarga bisa memiliki nilai ibadah.
Beberapa ayat dijadikan landasan naqli mengenai perkawinan di antaranya adalah Qs. Ar-rum [30]: 21, Qs. An-Nisa [4]: 1, dan Qs.  An-Nahl [16]: 72.
َ و ًَة ْحْ ر وًَةَّد و مَْمُك نْ ي  بَ ل ع ج وَا هْ ي لِإَاوُنُكْس تِلَاًجا وْز أَْمُكِسُفْ ن أَْنِمَْمُك لَ ق ل خَْن أَِهِت يَآَْنِم ََّنِإَ
َ نوُرَّك ف  ت  يٍَمْو قِلَ ٍت يَ  لََ كِل ذَ ِفِ
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .
ا مُهْ نِمََّث ب وَا ه جْو زَا هْ نِمَ ق ل خ وٍَة دِحا وٍَسْف  نَْنِمَْمُك ق ل خَيِذَّلاَُمُكَّب رَاوُقَّ تاَُساَّنلاَا هُّ ي أ يَ َ
َََّنِإَ ما حْر ْلْا وَِهِبَ نوُل ءا س تَيِذَّلاَ َّللَّاَاوُقَّ تا وًَءا سِن وَاًيرِث كَ ًلًا جِر

## َاًبيِق رَْمُكْي ل عَ نا كَ َّللَّا
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
َ وْز أَْنِمَْمُك لَ ل ع ج وَاًجا وْز أَْمُكِسُفْ ن أَْنِمَْمُك لَ ل ع جََُّللَّا و َ نِمَْمُك ق ز ر وًَة د ف ح وَ ينِن بَْمُكِجا َ نوُرُفْك يَْمُهََِّللَّاَ ِت مْعِنِب وَ نوُنِمْؤُ يَِلِطا بْلاِب ف أَ ِتا بِ يَّطلا

## َ
Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki  dari  yang baik-baik.  Maka  mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?
Ketiga  ayat  ini  berbicara  mengenai  perkawinan  dalam  konteks  penciptaan manusia secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri, reproduksi, dan efek perasaan tenang,  bahagia,  dan  penuh  kasih  sayang  yang  seringkali  dimaknai  sebagai  tujuan perkawinan.
Dalam hal kawin beda agama, paling tidak ada 3 dalil al-Qur`an yang berkaitan dengan topik tersebut, yaitu:
1. Qs. Al-Baqarah [2]: 221 َْنُ تَ  لً وَْمُكْت  ب جْع أَْو ل وٍَة كِرْشُمَْنِمٌَْير خٌَة نِمْؤُمٌَة م  لْ وََّنِمْؤُ يَ َّتَّ حَ ِتا كِرْشُمْلاَاوُحِكْن  تَ  لً و
َِك ََاوُح ََّنلاَ  لَِإَ نوُعْد يَ كِئ لوُأَْمُك ب جْع أَْو ل وٍَكِرْشُمَْنِمٌَْير خٌَنِمْؤُمٌَدْب ع ل وَاوُنِمْؤُ يَ َّتَّ حَ ينِكِرْشُمْلا َِرا َ نوُرَّك ذ ت  يَْمُهَّل ع لَِساَّنلِلَِهِت يَآَُِ ين بُ ي وَِهِنْذِِبَِِة رِفْغ مْلا وَِةَّن ْلْاَ  لَِإَوُعْد يََُّللَّا و َ
Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mu'min  lebih  baik  dari  wanita musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  menikahkan orang-orang musyrik  sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya    kepada  manusia  supaya mereka mengambil pelajaran .
2. Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10.
َََّنِِنِا يمِِبَُِم لْع أََُّللَّاََّنُهوُنِح تْما فَ ٍتا رِجا هُمَُتا نِمْؤُمْلاَُمُك ءا جَا ذِإَاوُن مآَ نيِذَّلاَا هُّ ي أ يَ
َْنِإ ف
ٌََّلِحََّنُهَ  لًَِراَّفُكْلاَ  لَِإََّنُهوُعِجْر  تَ  لَ فَ ٍتا نِمْؤُمََّنُهوُمُتْمِل ع
َا مَْمُهوُتآ وََّنُ لََ نوُّلِ يََْمُهَ  لً وَْمُ لَ ا و كْلاَِم صِعِبَاوُكِسُْتَُ  لً وََّنُه روُجُأََّنُهوُمُتْ ي  تآَا ذِإََّنُهوُحِكْن  تَْن أَْمُكْي ل عَ حا نُجَ  لً وَاوُق فْ ن أ ََِرِف َُمْكُحَْمُكِل ذَاوُق فْ ن أَا مَاوُل أْس يْل وَْمُتْق فْ ن أَا مَاوُل أْسا و

## ََ ٌَميِك حٌَميِل عََُّللَّا وَْمُك نْ ي  بَُمُكْ يَََِّللَّا
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah  kepadamu perempuan-perempuan  yang  beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji    mereka. Allah  lebih  mengetahui  tentang  keimanan  mereka;  maka  jika  kamu  telah mengetahui  bahwa  mereka  beriman  maka  janganlah  kamu  kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada  mereka,  mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu mengawini  mereka  apabila  kamu  bayar  kepada  mereka  maharnya.  Dan janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  dengan  perempuan-perempuan kafir;  dan  hendaklah  kamu  minta  mahar  yang  telah  kamu  bayar;  dan hendaklah  mereka  meminta  mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Demikianlah hukum  Allah  yang  ditetapkanNya  di  antara  kamu.  Dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## 3. Qs. Al-Ma`idah [5]: 5
ََْمُك ل ٌَّلِح َ با تِكْلا َاوُتوُأ َ نيِذَّلا َُما ع ط و َُتا بِ يَّطلا َُمُك ل ََّلِحُأ َ مْو  يْلا َْمُ لَ ٌَّلِح َْمُكُما ع ط و ََّنُهوُمُتْ ي  تآَا ذِإَْمُكِلْب  قَْنِمَ با تِكْلاَاوُتوُأَ نيِذَّلاَ نِمَُتا ن صْحُمْلا وَ ِتا نِمْؤُمْلاَ نِمَُتا ن صْحُمْلا و َ
َ  فَِنا يمِْلِْبَِْرُفْك يَْن م وٍَنا دْخ أَيِذِخَّتُمَ  لً وَ ينِحِفا سُمَ ْير غَ ينِنِصُْمََُّنُه روُجُأ
َُهُل م عَ طِب حَْد ق
َ نيِرِسا ْلْاَ نِمَِة رِخ ْلَاَ ِفَِ وُه و
َ
Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik.  Makanan    orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal  bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan  diantara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak  menjadikannya gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  maka  hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
Ayat pertama Qs. Al-Baqarah [2]: 221 dan kedua Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10 secara  tegas  melarang  menikahi  orang-orang  musyrik  dan  kafir  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Qs.  Al-Ma`idah  [5]:  5  memberikan  peluang  kebolehan  laki-laki  Muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab. Namun ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang termasuk  dalam  kategori  ahlul  kitab.  Sebagian  ulama,  termasuk  di  dalamnya  Syiah Imamiyah  dan  Zaidiyah,  mengidentikkan  antara  ahlul  kitab  dengan  musyrik.  Mereka meyakini  dengan  di naskh nya  kitab  Yahudi  dan  Nasrani  oleh  al-Qur`an,  maka  mereka sama  dengan  golongan  musyrik  lainnya  yang  haram  untuk  dinikahi. 30 Kecenderungan kedua  adalah  membedakan  golongan  Musyrik  dengan  ahlul  kitab,  berdasarkan  fakta gramatikal  al-Qur’an  yang  membedakan  penyebutan  antara  musyrik  dan  ahlul  kitab. 31 Berdasarkan pemahaman ini para ulama menyatakan bahwa menikahi perempuan ahlul kitab  pada  dasarnya  sah  menurut  eksplisitas  Qs.  Al-Ma`idah  [5]:  5  dan  juga  praktek perkawinan para sahabat seperti Usman bin Affan, Huzaifah bin al-Yaman, dan Thalhah bin Ubaidillah. 32
Perkawinan Beda Agama di Indonesia.
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  adalah  persoalan  kompleks  dan  multi dimensi.  Dalam  perspektif  agama-agama  di  Indonesia,  secara  normatif  masing-masing agama melarang perkawinan antarpemeluk agama. 33 Demikian halnya dalam perspektif yuridis. UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga fatwa MUI semakin meneguhkan mengenai  pelarangan  kawin  beda  agama.    UU  Perkawinan  memang  tidak  secara ekspresif-verbis  mengatur  perkawinan  campuran  karena  perbedaan  agama  dalam  pasal ataupun penjelasan pasal. Pasal 2 ayat [1 & 2] mengenai sahnya perkawinan kemudian ditafsirkan lebih jauh sebagai larangan tidak langsung perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan yang dilarang agamanya.
30 An Nawawi, Al-Majmu Syarh Al-Muhadzzab (Mesir: Matba’ah al-Imam, 1996). XVII: 401-402
31 Qs. Al-Baqarah [2]: 105 dan Qs. Al-Bayyinah [98]: 1.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al Fikr, 1993)VII: 153; Sayyid, Fiqih Sunnah .II: 90-91.
33 Mufliha Wijayati, Kawin Beda Agama , hlm. 58-61.
Kompilasi  Hukum  Islam  secara  tegas  melarang  perkawinan  beda  agama  dalam beberapa pasal;
1. Pasal 40 [c] larangan pria menikahi wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal 44 seorang wanita dilarang menikah dengan pria yang tak beragama Islam.
3. Pasal 61 tentang pencegahan nikah akibat perbedaan agama.
4. Pasal  116  [h]  putusnya  perkawinan  bisa  disebabkan  oleh  alasan  peralihan agama/murtad. 34
Keputusan hukum larangan kawin beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, merujuk  pada  pendapat  mayoritas  mazhab  Syafi’i  yang  memahami  terma  ahlul  kitab terbatas  pada  umat  Yahudi  dan  Nasrani  sebelum  terjadi  penyelewengan.  Sehingga perempuan Yahudi dan Nasrani dalam konteks sekarang ini tidak termasuk kategori ahlul kitab  yang  halal  dinikahi  berdasar  Qs.  Al-Ma`idah  [5]:  5.    Di  samping  itu,  nalar  yang digunakan KHI adalah prinsip sadd az-Zarai ' (mencegah bahaya yang lebih besar). Pasal 40 dan 44 KHI menurut A. Rofiq dibangun atas dasar kajian empirik bahwa realitas kawin beda agama di Indonesia lebih banyak menimbulkan persoalan yang dalam beberapa hal sangat prinsipil. 35
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa  mengenai  kawin  beda agama, melalui forum munas II MUI tahun 1980 dan Munas MUI VII tahun 2005. Pada tataran  subtansi  kedua  fatwa  ini  sama-sama  melarang  kawin  beda  agama.  Hanya  saja konteks  yang  melingkupi  kedua  fatwa  ini  berbeda.  Fatwa  tahun  1980  berada  dalam konteks maraknya isu kristenisasi, sementara fatwa tahun 2005 seiring dengan maraknya wacana pemikiran berhaluan liberal. Narasi besar Negara mengenai kawin beda agama berada pada kutub pelarangan. Namun, wacana untuk melegalkannya atas nama HAM, pluralisme, dan liberalisme terus mengemuka, dan terus diwacanakan hingga pada level uji materiil UU Perkawinan yang diasumsikan bias dan diskriminatif.

## Hikmah dan Filsafat Hukum Kawin Beda Agama
Filsafat  hukum  Islam  adalah  pengetahuan  tentang  hakikat,  rahasia,  dan  tujuan hukum  Islam  baik  yang  menyangkut  materinya  maupun  proses  penetapannya. 36 Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk menguatkan dan memelihara
34 “Kompilasi Hukum Islam” (1991).
35 Rofik Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
36 Amir Syarifudin, Pengertian Dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam) (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 16.
hukum Islam agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan syariat di muka bumi, yaitu kesejahteraan umat manusia.
Ali  Ahmad  al-Jurjawi dalam  bukunya, Hikmah  al-Tasyri’  wa  Falsafatuhu , mengelaborasi  hikmah  di  balik  larangan  perkawinan  beda  agama  dalam  beberapa kategori.  Yang pertama adalah  perkawinan  wanita  muslimah  dengan  pria  non-muslim (baik Ahlul Kitab maupun musyrik) sebagai berikut:
1. ketika seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka ia praktis berada di bawah kendali/otoritas non-muslim, dan ini merupakan bentuk pelecehan tersendiri atas keislamannya.  Secara normatif, hal ini merujuk pada Qs. An-Nisa [4]: 141:  “ Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada  orang-orang  kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman .”
2. Ada  kecenderungan  anak-anak  setelah  dewasa  lebih  lebih  memilih  mengikuti bapaknya  (sebagai role  model ),  sehingga  bisa  menjerumuskan  anak-anak  yang dilahirkannya  pada  kekafiran.  Dengan  bahasa  lain,  ia  berpotensi  memproduksi kekafiran.
3. Ada  kekhawatiran  si  wanita  muslimah  lama-kelamaan  akan  terpengaruh  dan mengikuti agama suami atas nama kepatuhan terhadap suami maupun alasan-alasan lain, karena suami non-muslim berpotensi mengajak pada kekafiran yang berujung pada neraka. 37
Kedua, Ali Ahmad al-Jurjawi juga menjelaskan Alasan pengharaman perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah dan Majusiyah yang juga ditegaskan oleh Wahbah  az-Zuhaili.  Pria  yang  menikahi  perempuan  musyrikah/majusiyah,  dalam pernikahannya tidak akan terwujud keharmonisan, ketentraman, dan kerjasama di antara suami-istri.  Perbedaan  akidah  akan  mengakibatkan  kegelisahan,  ketidak-akuran,  dan perselisihan  antara  keduanya,  sehingga  kehidupan  rumah  tangga  tidak  akan  berjalan dengan penuh sakinah, mawaddah, wa rahmah . 38
Dengan elaborasi sejarah, Sayyid Qutb menegaskan larangan pernikahan antara Muslim  dan  Musyrik  mengindikasikan  adanya  kekhawatiran  akan  eksistensi  keimanan melalui  pemurtadan  dan  keberlangsungan  generasi  Islam/keluarga  Muslim.  Perlu  ada
37 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah Al- Tasyri’ Wa Falsafatuhu (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.). II: 32-34.
38 Al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri’: Menyikap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah ; Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu, VII: 152 ; Ibnu Kasir, Tafsir Al- Qur’an Al -Azim (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al Bab al-Halabi, 1996), I: 256.
kesatuan  hati  yang  kuat  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang  dilandasi  dengan nilai-nilai  aqidah  Islam. 39 Hal  ini  dipertegas  oleh  illat  hukum  yang  secara  eksplisit disebutkan  bahwa  “mereka  mengajak  ke  neraka”. 40 Suami-suami  non-Muslim  akan membujuk istrinya untuk kafir, dan kekafiran berujung pada neraka. 41
Ketiga,  mengenai  kebolehan  menikahi  wanita  kitabiyah , Ali  Ahmad  al-Jurjawi menyatakan bahwa pernikahan ini dapat mengeliminir sekat-sekat antara ahlul kitab dan Muslim.  Karena  sesungguhnya  ahlul  kitab  memiliki  kedekatan  teologi  sebagai  agama samawi  yang  menyakini  ketauhidan  dan  kitab-kitab  yang  diturunkan  kepada  para utusanNya. 42 Sayyid Sabiq juga menuturkan bahwa dalam perkawinan antara muslim dan kitabiyah akan terjadi interaksi yang intens dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga terbuka kesempatan bagi kitabiyah untuk mempelajari Islam dan mengenal hakikat Islam, prinsip-prinsip  dasar,  dan  ide-ide  dasar  Islam. 43 Bahkan  al-Jaziri  menegaskan  bahwa dalam  pernikahan  Muslim  dan  Kitabiyah  menunjukkan  toleransi  Islam  dan inklusifitasnya dengan orang-orang yang berlainan akidah. Pendapat  jumhur mengenai kebolehan menikahi wanita ahlul kitab adalah pendapat yang rajih , mengacu pada Qs. Al- Ma`idah  [5]:  5  yang  mentakhsis  keumuman  Qs.  Al-Baqarah  [2]:  221.  Meskipun kebolehannya lebih mendekati kemakruhan yang dicela. 44
Terlepas  dari  wacana  kebolehan  menikahi  wanita  ahlul  kitab  tersebut  di  atas, Yusuf  al-Qaradawi  memberikan  beberapa  batasan  kebolehannya,  di  antaranya  adalah pertama,  berkaitan  dengan  militansi  kitabiyahnya,  bukan  sekedar  lahir  dari  keluarga kitabiyah  namun  berpaling  pada  agama  lain.  Kedua,  kitabiyah  yang  dinikahi  adalah kitabiyah  yang  terhormat  (‘ iffah )  dan  terjaga  ( muhsanah ).  Ketiga,  tidak  ada  indikasi kitabiyah  yang  memerangi  Islam.  Keempat,  dipastikan  tidak  ada  kemadharatan  yang timbul  setelah  menikahi  kitabiyah,  baik  secara  individual,  sosial,  agama,  maupun politis. 45 Artinya,  sebagaimana  hukum  pernikahan  yang  dapat  berubah  sesuai  kondisi, perkawinan beda agama juga memiliki kategori hukum yang berbeda. Perkawinan beda
39 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilal Al-Qur`an (Terj) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 286-288.
40 Qs. Al-Baqarah [2]: 221
41 Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . VII: 152.
42 al-Jurjawi, Hikmah Al- Tasyri’ Wa Falsafatuhu .II: 34.
43 Sayyid, Fiqih Sunnah .II: 91.
44 Muhammad Ibrahim Al-Hafanawi, Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj (Cairo: Maktabah al-Iman, n.d.). 132
45 Yusuf Al-Qorodhawi, Fatawa Al- Mu’asirah (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), I: 471-474; Al-Hafanawi, Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj . 133-139.
agama  antara  perempuan  muslimah  dengan  laki-laki  non-Muslim  baik  musyik,  kafir, ataupun  ahlul  kitab  adalah  haram.  Demikian  sebaliknya,  laki-laki  Muslim  juga  haram menikahi  perempuan  non-Muslim  kategori  musyrik  dan  kafir.  Menikahi  perempuan kitabiyah  diperbolehkan  berdasarkan  Qs.  Al-Ma`idah  [5]:  5,  namun  kebolehannya meniscayakan pra kondisi dan prasyarat tertentu.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  terhadap  beberapa  pendapat  para  ulama,  tampak  bahwa larangan kawin beda agama, berkaitan dengan eksistensi Islam sebagai keimanan dan way of life yang pada gilirannya berimplikasi pada reproduksi keimanan non-tauhid pada yang bersangkutan dan generasi penerusnya. Selain itu perkawinan beda agama juga berkaitan dengan eksistensi Islam secara politis, jika dikaitkan dengan wacana yang dikembangkan menyangkut  persoalan harbi/zimmi .  Dalam kondisi perbedaan-perbedaan prinsip  yang menyangkut keyakinan yang bersifat personal (teologis) dan keyakinan komunal (politis), maka  tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  ( sa’adah ),  penuh kedamaian (sakinah), dan kasih sayang ( mawaddah wa rahmah ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Atas dasar pembacaan terhadap filsafat pelarangan kawin beda agama inilah, maka perkawinan beda agama di Indonesia dilarang oleh Negara secara tidak langsung melalui UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Narasi  besar  ini  masih  dipertahankan, meski upaya untuk membatalkannya dilakukan dengan cara yang beragam. Tampaknya, Negara masih mendahulukan menolak mafsadat  dan ‘mengabaikan’ jaminan hak asasi manusia warganya untuk memilih pasangan hidup yang sering kali diusung para pejuang legalitas kawin beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Witoko,  Prasetyo,  and  Ambar  Budhisulistyawati.  “Penyelundupan  Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 2019. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015.
Ahmad, Rofik. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Al-Hafanawi, Muhammad Ibrahim. Al- Mausu’ah Al -Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj . Cairo: Maktabah al-Iman, n.d.
Al-Jauhari,  MM.  dan  MAH  Khayyal. Membangun  Keluarga  Qur’ani:  Panduan  Untuk
Wanita  Muslimah  (Al- Akhawāt  Al - Muslimāt  Wa  Binā  Al -Usrah  Al- Qur’āniyyah) . Edited by Kamran & Mufliha Wijayati Irsyadi. Jakarta: Amzah, 2000.
al-Jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Al- Tasyri’ Wa Falsafatuhu . Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
Al-Jurjawi,  Syekh  Ali  Ahmad. Hikmatut  Tasyri’:  Menyikap  Hikmah  Di  Balik  Perintah Ibadah . Qudsi Media , 2015.
Al-Kusaini,  Imam  Taqiyuddin  Abu  Bakar  bin  Muhammad. Kifayah  Al-Akhyar  Fi  Hal Ghayah Al-Ikhtisar . Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al Maraghi . Mesir: Mustafa bab al-halabi, 1996.
Al-Qorodhawi, Yusuf. Fatawa Al- Mu’asirah . Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Beirut: Dar Al Fikr, 1993.
Azmi,  Nofan  Nur  Khafid.  “Perkawinan  Beda  Agama  Antara  ’Illat  Dan  Maqashid  Al - Syariah.” INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam , 2021.
Bachri, Syabbul. “Ratio Decidendi of Religious Court Judges on Rejection of Applications for Interfaith Marriage Prevention.” Istinba th : Jurnal Hukum , 2021.
Cantonia,  Sindy,  and  Ilyas  Abdul  Majid.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi
Manusia.” Jurnal Hukum Lex Generalis , 2021.
https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122.
Eoh, O.S. Perkawinan Antara Agama Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Ghozaly, Abd Rahman. Fikih Munakahat . 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
Ihromi,  Tapi  Omas.  “Pengkajian  Keluarga  Dalam  Masyarakat  Yang  Berubah.”
Masyarakat: Jurnal Sosiologi 1, no. 1 (1990).
Isihlayungdianti,  Rizki,  and  Abdul  Halim.  “Non -Muslim  Inheritance  in  Interfaith Marriages Kewarisan Non- Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama.” Al-Mashlahah:
Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam , 2021.
Kasir, Ibnu. Tafsir Al- Qur’an Al -Azim . Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al Bab al- Halabi, 1996.
Kodir,  Faqihuddin  Abdul. Qiro’ah  Mubadalah:  Tafsir  Progresif  Untuk  Keadilan  Gender Dalam Islam . Edited by Rusdianto. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, n.d.
Kompilasi Hukum Islam (1991).
M.Yunus,  Fakhrurrazi,  and  Zahratul  Aini.  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  (Tinjauan Hukum Islam).” Media Syari’ah , 2020. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512.
Nahrowi,  Nahrowi.  “Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia.” Al-
Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 2020.
https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163.
Nasution, Khoirudin. Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer . Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2013.
Nawawi, An. Al-Majmu Syarh Al-Muhadzzab . Mesir: Matba’ah al -Imam, 1996.
Pikoli,  Wiliansyah,  Yosafat  Hermawan  Trinugraha,  and  Yuhastina  Yuhastina.  “Pe ran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo.” Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan , 2021. https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827.
Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zilal Al-Qur`an (Terj) . Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Rohinah.  “Pendidikan  Keluarga  Menurut  Al - Qur’an  Surat  At - Tahrim  Ayat  6.” An-Nur ,
2014.
Sayyid, Sabiq. Fiqih Sunnah . Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
Suhadi. Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam . Yogyakarta: LKiS, 2006.
Surotenojo,  Annisa  Firdayanti.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.” Lex Privatum , 2018.
Syarifudin, Amir. Garis- Garis Besar Fiqh . Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
——— . Pengertian Dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam) . Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Taba’i, M. Husain taba’. Al-Mizan Fî Tafsir Al-Qur`an, . Beirut: Mu’assasah al - ‘Alami al - Matba’ah, 1973.
Wahib,  Ahmad  Bunyan,  Lynn  Welchman, 仁佐藤 ,  Isa  Mansur  Yelwa,  Fatima  Harrak, Moroccan Family Law, Global Rights, et al. “Prohibtion of Interfaith Marriage.” ア ジア経済 2, no. 2 (2014): 231 – 66. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-311-5.
Wahyuni,  Sri.  “Kontroversi  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia.” Al-Risalah:  Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan , 2018.
https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452.
Wasman, Nuroniyah wardah. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Yogyakarta: Teras,
2011.