## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DAFTAR ISI

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer ................................................................................................121-138

## PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono ....................................................................................139-157

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam ................................158-171

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
Hatib Abdul Kadir ......................................................................................................................................172-184

## KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser .............................................................................................................185-193 KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:

## ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita .........................................................................................194-204

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae .......................................................................................205-218

## RINGKASAN DISERTASI
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE
Bondan Widyatmoko ..................................................................................................................................219-228 TINJAUAN BUKU

## MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Ayu Nova Lissandhi ...................................................................................................................................229-235 TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN Eristya P. Irwanto ......................................................................................................................................236-242

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer
PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT : SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA

## ABSTRAK
Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan degan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.
Kata kunci: paradigma push and pull driven development, Papua Barat

## DDC: 307.7
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

## ABSTRAK
Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.
Kata kunci: indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur

## DDC: 307.2

## Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.
Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan
DDC: 307.2
Hatib Abdul Kadir
MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA

## ABSTRAK
Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demograsi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.
Kata kunci: migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua

## DDC: 323.1

## Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA

## ABSTRAK
Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi ¼ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuotatambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi ¼ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi ¼ (satuperempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.
Kata Kunci: otonomi khusus, afirmasi, legislatif

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

## ABSTRAK
Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan- pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.
Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara
DDC: 398.2
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

## MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

## ABSTRAK
Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memumunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku:Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.
Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari
Bondan Widyatmoko RINGKASAN DISERTASI
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit  yang  tercipta  melalui  pelaksanaan  sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.
Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2019

## DDC: 330.9

## Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer

## PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans’ preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.
Keywords: paradigm, push and pull driven development, West Papua

## DDC: 307.7

## Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono

## DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA

## ABSTRACT
Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people’s needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in- depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.
Keywords: Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, de - velopment equity, East Indonesia

## DDC: 307.2
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

## DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA ABSTRACT
This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.
Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process
DDC: 307.2

## Hatib Abdul Kadir

## MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS
ABSTRACT This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua’s responses towards migrants domination.
Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

## DDC: 323.1
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser
CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

## ABSTRACT
The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which ¼ (one fourth) of the members of the Papuan People’s Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of ¼ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans’ political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime dan; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law’s contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.
Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

## DDC: 302.2

## Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

## STATE OFFICALS’ STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

## ABSTRACT
Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students’ dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news’ contents.
Keywords: crisis of Papua, online media, state officials
DDC: 398.2
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae
MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE

## ABSTRACT
Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.
Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari’s customary land
Bondan Widyatmoko

## DISSERTATION SUMMARY

## THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE

## ABSTRACT
This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.
Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder
Ayu Nova Lissandhi

## TINJAUAN BUKU MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT
Judul Buku: Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place . Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

## Eristya P. Irwanto

## TINJAUAN BUKU DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN
Judul Buku: The Political Economy of Agricultural and Food Policies .
Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

## RINGKASAN DISERTASI
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE
Bondan Widyatmoko
Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: widyatmoko.bondan@gmail.com

## ABSTRAK
Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit yang tercipta melalui pelaksanaan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.
Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya

## ABSTRACT
This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.
Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran yang berbeda atas berbagai peneli- tian mengenai dinamika petani kelapa sawit di Indonesia  dan  pelaksanaan  sertifikasi  ISPO  di level petani kelapa sawit. Banyak penelitian sebe- lumnya yang menunjukkan bahwa petani kelapa sawit termarjinalisasi di dalam sistem produksi kelapa sawit di Indonesia yang dikarenakan tiga hal yaitu defisiensi manajemen terutama terhadap akses keuangan, informasi, pasar dan tekhnologi (Brandi, et.al ,2015; Hidayat, 2015; Jelsma, et al,
2017; Bronkhost, 2017); permasalahan hak atas tanah (Konick, 2011; Afriza, 2013; Mc.Carthy dan  Zen,  2016;  Li,  2016;  Peluso  2016;  Potter 2016; Dove 2012); dan tuduhan bahwa petani sawit sebagai salah satu penyumbang ekspansi lahan yang menyebabkan kerusakan lingkung- an, deforestasi serta kebakaran lahan gambut (Konick, 2011; Lee, etal, 2013; Petrenko, et al. 2015; Rietberg dan Singerland, 2016; Hidayat, 2017). Persoalan marjinalisasi dan ekslusi ini akan diperparah dengan adanya sertifikasi yang dianggap akan semakin memarjinalkan petani
kelapa sawit terutama petani swadaya yang seringkali tidak bisa menunjukkan bukti kepemi- likan lahan (Brandi, et.al., 2015; Rietberg dan Slingerland, 2016; Jelsma, et.al., 2017; Hidayat, 2017; Hutabarat, 2017). Selanjutnya, penelitian mengenai sertifikasi ISPO menilai bahwa ISPO tidak mendorong aspek keberlanjutan dengan membandingkan aspek tata kelola keberlanjutan dalam ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau dikenal dengan RSPO (Bradi, et al. 2013;  Rival, et al.  2012; Yaap dan Paoli, 2014; Suharto, et. Al, 2015; Jiwan, 2013; Varkey, 2016; Erman, 2017; Hidayat, et al. 2018). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sertifikasi juga tidak bisa menjamin akses pasar dan harga yang lebih tinggi ( premium prices ) seperti yang telah dijanjikan oleh sertifikasi RSPO (Cramb dan Mc.Carthy, 2016; Hidayat 2015). Berbeda dengan penelitian tersebut, beberapa riset menunjukkan bahwa sertifikasi akan memberikan jaminan akses pasar, harga yang lebih baik, dan insentif bagi petani kelapa sawit (Frey dan Obelhozer-Gee, 1997; Cameron, 2017)
Terdapat beberapa kekurangan dari pene- litian-penelitian tersebut. Penelitian mengenai sertifikasi baik ISPO maupun RSPO tersebut di atas selalu dilakukan di petani kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikasi. Petani tersebut ti - dak menghadapi persoalan tanah maupun konflik sehingga tidak bisa digunakan untuk melihat hambatan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit di Indonesia  yang mayoritas menghadapi perso- alan lahan maupun konflik untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Berbeda dengan penelitian-pe - nelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan proses  pelaksanaan  sertifikasi  ISPO  di  petani kelapa sawit yang menghadapi persoalan kepemi- likan lahan karena berada di dalam area konsesi perusahaan dan petani kelapa sawit yang sedang mengalami konflik. Pengamatan terhadap proses ini menjadi penting karena dua hal. Pertama, dualisme sistem hukum pertanahan dan konflik. Adriaan Bedner (2016) menjelaskan bahwa sejak kemerdekaan sampai masa reformasi, Indonesia mewarisi kharakteristik dualitas dalam sistem hukum pertanahan yaitu hak penguasaan tanah oleh negara melawan hak adat serta hak lain yang dijamin dalam UUPA seperti hak erfpacht yang kemudian dikonversi menjadi HGU (Bedner,
2016: 71). Namun perlu diingat bahwa UUPA tidak memiliki rute, kewenangan serta wilayah yuridis untuk mengatur distribusi lahan dari ka- wasan hutan (Rachman, 2017: 67). Dengan diber- lakukannya Undang Undang Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, hak penguasaan negara akan kawasan hutan menjadi wewenang Kementrian Kehutanan. Masih dipertahankannya hak penguasaan negara dengan dua kewenangan yang berbeda ini yang menjadi sumber konflik terkait pengusaan tanah di Indonesia. Walaupun sejak berakhirnya masa orde baru, terjadi revitalisasi akses masyarakat ke dalam sumber daya hutan dan pengakuan hak ulayat yang diatur dalam peraturan daerah, situasi extra-legal sering menjadi pemicu konflik.
Kedua, perbedaan legal karakteristik dari sistem sertifikasi dan permasalahan representasi dalam sistem produksi sawit. ISPO sebagai sistem sertifikasi komoditas sawit berpijak pada hukum di Indonesia sebagai pintu masuk utama dalam menjamin keberlanjutan proses produksi kelapa sawit di Indonesia. Aspek legalitas yang ditekankan dalam ISPO adalah keberadaan bukti legal perijinan operasional produksi kelapa sawit serta sinkronisasi perijinan dari pemerintah dae- rah sampai pemerintah pusat. Di lain pihak, RSPO maupun International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) sebagai ser tifikasi swasta untuk kelapa sawit yang populer di Indonesia memang menempatkan hukum di Indonesia sebagai acuan dalam menentukan terpenuhinya aspek legalitas dalam sistem serti fikasinya. Namun sebagai sertifikat swasta, RSPO, dan ISCC tidak memiliki ranah untuk melakukan sinkronisasi perijininan operasi kelapa sawit. Sehingga sistem sertifikasi swasta memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi terhadap ketidakseimban- gan pola relasi produksi sawit secara parsial. Oleh karena itu, advokasi keberlanjutan dari sistem sertifikasi swasta lebih pada usaha untuk meningkatkan reputasi sistem sertifikasinya dari pada meningkatkan representasi petani sawit dalam sistem produksinya.
Sedangkan ISPO memiliki potensi untuk mendorong proses formalisasi lahan dimana hal ini diharapkan akan memberikan keamanan hak kepemilikan, akses terhadap kredit, serta jaminan kompensasi apabila hak kepemilikan tersebut harus diserahkan kepada negara karena program
pembangunan (Warren dan Lucas, 2013: 94). Lebih lanjut hal ini akan memberikan kesempatan bagi petani sawit untuk terinklusi ke dalam sistem produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia
Berpijak pada hal tersebut,  penelitian ini mengajukan asumsi penelitian bahwa proses pelaksanaan sertifikasi ISPO mendorong proses formalisasi kepemilikan lahan individu (SHM) dan kepemilikan Surat Tanda Daftar Berkebun (STDB) dari petani kelapa sawit  yang memiliki permasalahan konflik lahan. Terpenuhinya aspek legal tersebut akan mendorong proses inklusi petani kelapa sawit ke dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Hal ini akan dapat mengurai permasalahan petani kelapa sawit yang tereksklusi dan termarjinalisasi kare- na persoalan legalitas kepemilikan tanah, akses keuangan, dan kerusakan lingkungan.

## METODE DAN SUMBER PENELITIAN
Studi ini menggunakan pendekatan eksklusi sebagai kerangka analisa untuk melihat proses implementasi dari ISPO pada tingkat petani sawit serta menjawab pertanyaan penelitian yang diaju- kan. Dalam pendekatan ini eksklusi diterjemah- kan sebagai usaha mencegah partisipasi individu atau kelompok individu pada aktivitas serta akses terhadap standar kehidupan yang dinikmati oleh masyarakat (Taket, et al, 2009). Lebih lanjut, Ta- ket (2009) menjelaskan bahwa karakteristik dari eksklusi adalah adanya akses yang tidak sama terhadap sumberdaya, kemampuan serta hak. Levitas (2007) menambahkan bahwa eksklusi juga menggambarkan kondisi kekurangan atau penolakan terhadap akses sumber daya, hak, barang dan jasa.
Kondisi masyarakat yang tereksklusi ini bisa dibawa kedalam keadaan inklusi melalui pengaturan kelembagaan yang diartikan sebagai sebuah intervensi pemerintah dengan narasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya, termasuk eksklusi (Thomas dan Back, 2010). Bentuk intervensi ini disebut oleh Werle (2001) dan Gordon, (2007) sebagai kebijakan paternal yang diartikan sebagai komitmen negara  untuk menjamin kesetaraan akses sumberdaya maupun
hak melalui proses standarisari peraturan hukum dan peraturan pemerintah.
Kebijakan paternal ini bisa mendorong mo- bilitas masyarakat yang tereksklusi menjadi in- klusi atau sebaliknya (Silver, 1994; Sommerville, 2000; Wolf, 2001; Smith, 2005). Mobilitas yang pertama terjadi apabila kebijakan paternal ini diterima oleh masyarakat yang terekslusi karena mampu mengatasi permasalahan, kelemahan serta kegagalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut (Andreou, 2018). Selain itu, mobilitas ini juga terjadi apabila kebijakan paternal mendorong terjadi perubahan hubungan dalam masyarakat (Wolf, 2001). Hubungan dalam masyarakat terse- but antara lain antara lain hubungan monopolistik yang merugikan bagi masyarakat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kebijakan paternal merupa- kan hasil dari sebuah proses politik, sehingga mobilitas dari masyarakat tereksklusi menjadi terinklusi atau sebaliknya juga bergantung dari komitmen politik pemerintah.
ISPO sendiri melihat petani sawit yang terinklusi kedalam sistem produksi sawit yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip keber- lanjutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, petani sawit plasma dan petani swadaya. Secara garis besar prinsip keberlanjutan untuk petani sawit ini bisa dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu aspek legalitas, aspek manajemen organisasi dan komitmen petani dalam peningkatan pertanian yang berkelanjutan. Pada aspek legalitas sangat jelas bahwa ISPO berkeinginan untuk meregis- trasi ulang dan mendorong proses formalisasi kepemilikan lahan pertanian sawit pada tingkat petani. Pada aspek manajemen organisasi, ISPO juga menghendaki petani sawit untuk mempunyai wadah organisasi pertanian dalam produksi serta distribusi. Sehingga diharapkan petani memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dengan mitranya. Lebih lanjut, dengan wadah koperasi ini, bantuan pemerintah akan lebih mudah tersalurkan serta bisa dibuktikan pertanggung jawabannya dalam pendistribusian ke masyarakat. Pada aspek yang terakhir, komitmen petani untuk pertanian berke- lanjutan adalah terkait dengan konsistensi petani dalam menjalankan aturan ISPO serta kesiapan untuk pembaharuan sertifikasi minmal lima tahun sekali.
Prinsip keberlanjutan ini harus terinstitutiona- lisasi dan menjadi bagian internal dari petani sawit dan organisasinya dalam proses produksi kelapa sawitnya. Dalam proses institutionalisasi serta in- ternalisasi prinsip keberlanjutan ISPO, pemikiran Ostrom tentang problem of supply , permasalahan kredibilitas komitmen, serta mutual monitoring menjadi faktor yang penting dalam implementasi ISPO. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ostrom menyarankan delapan prinsip yang harus dipenuhi dalam proses institutionalisasi dan inter- nalisasi prinsip keberlanjutan dari ISPO. Prinsip yang pertama terkait dengan batas ruang serta sosial yang jelas dalam pengelolaan sumberdaya secara bersama.
Dalam prinsip yang pertama ini, aspek lega- litas dari sertifikasi ISPO membatasi secara ruang lahan kelapa sawit yang didaftarkan untuk proses sertifikasi. Sedangkan batas sosial juga sangat jelas ditujukan kepada kelompok petani yang te lah sepakat untuk mengikuti proses sertifikasi dari ISPO. Pada prinsip kedua mengenai kon- gruensi peraturan ISPO dengan aturan approriasi pada tingkat masyarakat petani, peraturan ISPO memberlakukan pencatatan administrasi dalam proses produksi, serta distribusi. Lebih lanjut ISPO tidak secara kaku, namun memberlakukan aturan menge nai penggunaan faktor produksi yang dilarang serta berbahaya bagi lingkungan secara surut dan sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan keber- lanjutan. Di prinsip yang ketiga mengenai parti- sipasi petani sawit dalam pengambilan keputusan sangat terkait dengan struktur organisasi dan keterwakilan pendapat anggota. Semakin ringkas dan dekat hubungan struktur organisasi antara pengambil keputusan dengan petani sawit maka semakin tinggi partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh ukuran keanggotaan dari organisasi petani tersebut. Semakin besar keanggotaan dalam kelompok, faktor homogeni- tas dalam kelompok petani sawit juga mempunyai peran.
Prinsip mengenai monitoring , mekanisme sangsi, serta resolusi konflik bagi anggota petani sawit juga sangat terkait dengan kedekatan antara petani sawit dengan pengelola organisasi sebagai pengambil keputusan. Koperasi sebagai wadah
organisasi petani sawit harus memiliki mekanisme monitoring yang melibatkan anggota petani un- tuk mengawasi kegiatan produksi dan distribusi sawit. Selain itu, aturan mengenai sangsi pagi anggota yang melanggar harus disepakati dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam mekanisme penyelesaian konflik juga harus terjadi kesepakat- an diantara anggota apakah mekanisme penyele- saian secara informal berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat ataukah mekanisme penyelesaian secara legal formal yang terbaik atau bahkan dua mekanisme tersebut tersedia da- lam operasional kegiatan organisasi. Prinsip yang ketujuh dan kedelapan terkait dengan keberadaan koperasi dalam menjalankan aturan pengelolaan organisasi dan adanya struktur vertikal yang menjamin komunikasi antara koperasi dengan pe- merintah daerah dan pemerintah pusat terbentuk serta mengakui keberadaan dari koperasi petani. Terpenuhinya delapan prinsip Ostrom, terutama prinsip pertama, dalam implementasi ISPO menjadi indikator masyarakat petani terinklusi kedalam struktur produksi kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
Studi ini menggunakan metode wawancara serta survei rumah tangga dengan total responden sejumlah 100 rumah tangga di komunitas proyek pilot koperasi Tandan Bertuah dan Koperasi Mulia untuk mengetahui sejarah pembentukan masyarakat, kegiatan produksi sawit, serta meng amati implementasi dari sertifikasi ISPO. Wawancara dengan dinas pertanian, sekretaris daerah dan perwakilannya, serta Bappeda dan perwakilannya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan juga dilaksanakan untuk mendapatkan perspektif dari  pemangku kebijakan di tingkat daerah dalam pelaksanaan ISPO. Selain itu, wawancara dengan komisi ISPO di Jakarta juga dilaksanakan untuk mengetahui perspektif dari penanggung jawab dari proses sertifikasi ISPO serta menjadikannya sebagai cross-reference untuk pelaksanaan ISPO terutama di proyek pilot.

## PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN
Penelitian ini mendapatkan beberapa temuan yang diakomodasikan melalui penulisan di setiap bab dalam disertasi.
Bab kedua yang berjudul Transmigration and the Development of Palm Oil in Indonesia ditujukan untuk membaca ulang serta meng- analisa mengenai perkembangan kelapa sawit di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan transmigrasi di Indonesia. Seperti yang telah banyak diuraikan oleh banyak penelitian menge- nai perkembangan kelapa sawit bahwa terdapat beberapa fase model pengembangan, yaitu fase pengembangan oleh pemerintah melalui program transmigrasi, fase keterlibatan swasta melalui PIR-Trans, serta Fase kemitraan dan Revitalisasi. Dari sisi asal pembiayaan program pengem- bangan, fase tersebut memang bisa dikatakan berganti.
Namun, penelitian pustaka di bab ini meng- garis bawahi bahwa model pengembangan sawit pada masa orde baru seperti program PIR-Trans dan kemitraan masih digunakan sebagai kerangka pengembangan kelapa sawit sampai saat ini. Sehingga tidak mengherankan apabila ditemu- kan daerah di Indonesia masih mengembangkan kelapa sawit melalui program PIR-Trans.
Hal yang membedakannya lainnya terletak pada wewenang pemberian ijin yang lebih besar pada tingkat daerah. Sebagai contoh adalah posisi Hak Guna Usaha (HGU) dalam proses perijinan usaha kelapa sawit. Pada saat masa administrasi pemerintahan Orde Baru, HGU merupakan syarat untuk mendapatkan Surat Izin Tetap Usaha Perkebunan (Permentan No 786/1996). Setelah desentralisasi, Permentan No 357/2002 tidak secara spesifik menyebutkan kepemilikan HGU sebagai syarat bagi perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Posisi HGU ditempatkan pengurusan kepemilikannya setelah perusahaan mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari kepala daerah. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor penjelas lanskap konflik lahan di perkebunan kelapa sawit. Selain itu, saat ini, tampak inisiasi pengembangan perkebunan di daerah dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah melalui APBD, serta pengembangan kemitraan melalui fasilitas kredit perbankan serta dana bersama yang dikumpulkan dari pemotong- an tonase sawit yang diekspor oleh perusahaan.
Bab ketiga dengan judul International Pressure to Encourage the Establishment of
Indonesia Sustainability of Palm Oil, mem- berikan gambaran mengenai perkembangan politik di Eropa dalam mendorong penciptaan dan pelaksanaan direktif European Union Renewable Energy Directive (EU-RED). Bagian ini juga menunjukkan peran politik dari third national country sebagai penyedia feedstock untuk produksi biofuel di Eropa seperti Indonesia dalam proses politik  pembentukan EU-RED. Melalui mekanisme konsultasi publik komisi EU, pendapat dari pemerintah Indonesia maupun NGO dapat menentukan isi dan bentuk dari EU- RED tersebut. Pada tataran ini, terdapat perbe- daan pendapat dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Indonesian Palm Oil Board (IPOB) di bawah Kementrian Pertanian dan Kementrian Kehutanan dalam melihat keberlanjutan faktor produksi dalam proses produksi biofuel.
Bab ini menggarisbawahi posisi EU-RED se- bagai salah satu kekuatan pasar global yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia. Pada konteks tersebut bab ini menemukan bahwa melalui akomodasi politik bilateral dalam EU- RED, Uni Eropa mendorong secara politik bagi Indonesia untuk memperbaiki produksi kelapa sawit dengan membangun sistem keterlacakan produksi komoditas melalui implementasi ISPO. Manifestasi aspek keterlacakan dalam Surat Tanda Daftar Berkebun (STDB) merupakan wujud dari hubungan politik yang konstruktif yang dapat dikembangkan antara Uni Eropa dan Indonesia untuk menempatkan komoditas ini secara seimbang antara kebutuhan pasar dan perlindungan lingkungan. Adanya kampanye negatif sawit oleh NGO, inisiasi dari parlemen Uni Eropa dan perbedaan pandangan antara Indonesian Palm Oil Board dan Kementrian Kehutanan dalam menentukan kriteria keber- lanjutan EU-RED merupakan dinamika politik yang terjadi dan akan mewarnai hubungan antara Indonesia dan EU serta arah keberlanjutan dalam proses produksi kelapa sawit.
Bab keempat yang berjudul ISPO Certifi­cation:­ Instrument­ for­ the­ Palm­ Oil­ Sustainability Practices in Indonesia men- jelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dan standarisasi produksi sawit berkelanjutan dalam ISPO. Bab ini menyimpulkan bahwa ISPO
sebagai  sistem  sertifikasi  menjunjung  tinggi aspek legalitas dalam menentukan keberlanjutan produksi sawit. Implementasi ISPO yang bersifat mandatori pada level perusahaan mengalami kendala  dalam  mengidentifikasi  kepemilikan HGU. Pada tingkat petani sawit, aspek legalitas juga merupakan kendala dalam proses sertifikasi.
Petani sawit plasma secara umum memiliki surat kepemilikan lahan (SHM) namun tidak memiliki Surat Tanda Daftar Berkebun (STDB). Sedangkan petani sawit swadaya tidak memiliki SHM dan STDB. Dalam perspektif keberlanjutan, STDB mengandung informasi mengenai data petani, lokasi pertanian, sejarah praktik pertanian, serta relasi produksinya. Kandungan informasi ini merupakan dasar untuk membangun aspek keterlacakan dalam proses produksi kelapa sawit. Lebih lanjut, STDB juga mendukung kekuatan legal dari SHM yang bisa dimanfaatkan oleh penyedia jasa keuangan untuk menghindari resiko gagal bayar.
Selain itu bab, ini juga menjelaskan keter- libatan pemerintah daerah di dalam proses sertifikasi,  yang  pada  awal  mulanya  memang tidak direncanakan ( accidental) dalam struktur operasional ISPO, tetapi faktanya keterlibatan tersebut sangat penting dan pada kasus tertentu bermanfaat dalam mengurai persoalan implemen- tasi sertifikasi pada tingkat petani kelapa sawit.
Bab kelima dengan judul Implementation of­Indonesia­sustainable­Palm­Oil­Certification­ for Independent Smallholders Inside Company Concession Areas, menganalisa pelaksanaan ISPO di petani swadaya kelapa sawit di dalam wilayah konsesi perusahaan yang diusahakan oleh PT Kimia Tirta Utama. Petani swadaya dalam konsesi ini yang sangat dekat dengan predikat sosial sebagai masyarakat pencuri dan terbelakang. Selain itu, petani swadaya di Rimba Polon ini adalah petani yang mengalami transisi kultural, dimana masyarakat ini mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi ulang sejarah, karakteristik dan praktik keadatannya. Menurut Moniaga (1993) dan Bekker (2008), petani seperti ini kesulitan untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan adat secara legal karena hilangnya identitas kultural. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari permasalahn representasi yang dihadapi oleh petani sawit swadaya di Indonesia.
Bab ini menemukan fakta bahwa proses administrative enclave yang didorong melalui penunjukkannya sebagai proyek percontohan ( pilot project) ISPO telah membantu petani di Rimba Polon, yang mengalami transisi kultural, untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan secara legal melalui proses enklaf. Rimba Polon ditetap- kan sebagai proyek pilot ISPO pada tahun 2013. Atas dorongan komisi ISPO, pemerintah daerah serta keinginan dari perusahaan dan persetujuan dari masyarakat Rimba Polon, kawasan ini akan diformalisasi hak kepemilikannya melalui proses enkaf. Proses enklaf merupakan proses administrasi politik untuk mengeluarkan status kepemilikan lahan masyarakat yang berada di kawasan konsesi. Sehingga masyarakat bisa memiliki hak kepemilikan secara individu yang sah atas pemukiman serta lahan pengusahaan kelapa sawit mereka.
Namun perlu diingat bahwa dalam konsepsi sertifikasi ISPO, pengelolaan kepemilikan lahan ini masyarakat Rimba Polon akan diikat dalam wadah sistem sertifikasi ini. Sehingga walaupun nantinya pemerintah pusat sudah mengakui kepemilikan tanah secara individu dan bukan kepemilikan adat namun dalam pengelolaannya masyarakat Rimba Polon akan diwadahi secara komunal melalui sertifikasi ISPO dengan kope- rasi Tandan Bertuah sebagai motor penggeraknya.
Walaupun hal tersebut bukan merupakan fungsi utama dari ISPO yang hanya berupa sistem sertifikasi, ISPO sebagai sistem sertifikasi negara mampu mendorong proses penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan di kawasan HGU.  Selain itu, bab ini juga menunjukkan bahwa dengan penunjukkan sebagai proyek percontohan ISPO, keberadaan masyarakat di Rimba Polon diakui secara legal oleh negara, walaupun proses administrasi enklaf masih berlangsung. Hal ini terbukti dengan masuknya pelayanan dan pro- gram pemerintah berupa pelayanan listrik 24 jam dari Perusahaan Listrik Negara dan keberadaan sekolah dasar Rimba Polon yang teregistrasi secara resmi di kementerian pendidikan nasional sehingga mendapatkan bantuan dana operasional sekolah (BOS), tenaga pengajar dan kebutuhan sekolah lainnya.
Harus diakui bahwa sebelum penetapan Rimba Polon sebagai pilot project ISPO, masya rakat ini memiliki kemampuan organisasi dan manajerial sistem produksi sawit  melalui Koperasi Tandan Bertuah. Hal ini akan menjadi modal  sosial  dalam  proses  sertifikasi  ISPO. Koperasi Tandan Bertuah saat ini menentukan keanggotaan koperasinya berdasarkan faktor domisili dan kepemilikan lahan di Rimba Polon. Aturan ini merupakan aturan adat yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sehingga jelas bahwa yang disebut sebagai anggota koperasi Tandan Bertuah adalah anggota rumah tangga yang tinggal dan atau mengusahakan lahan pertanian sawit di Rimba Polon. Pada konteks prinsip pertama Ostrom, masyarakat Rimba polon sudah mengidentifikasi batas sosial namun belum memiliki landasan de jure untuk mengklaim penguasaan lahan sebagai kepemilikan secara legal yang di akui oleh pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan proyek pilot ISPO di kawasan ini te- lah menginisiasi formalisasi lahan melalui proses inclave sehingga kesempatan masyarakat Rimba Polon untuk terinklusi dalam sistem sertifikasi ISPO menjadi lebih terbuka dan terakomodasi.
Pada konteks manajerial produksi fungsi ko- perasinya dijalankan melalui metode pencatatan produksi dan distribusi pertanian sawit secara sederhana. Walaupun demikian Koperasi Tandan Bertuah mempu untuk memberikan pelayanan serta pertanggungjawaban keuangan secara cepat dan terbuka bagi anggotanya. Kedekatan jarak pemukiman serta akses tunggal menuju Rimba Polon serta struktur organisasi kelompok tani yang secara organik berkelompok dalam homo- genitas etnis menjadikan aspirasi masyarakat lebih terakomodasi dalam koperasi. Selain itu, struktur organisasi koperasi terpisah dengan jabatan adat maupun jabatan administrasi desa. Sehingga Koperasi Tandan Bertuah secara khusus menjalankan fungsi dan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Pemisahan fungsi organisasi ekonomi, adat serta administrasi desa juga bermanfaat dalam  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang terjadi dalam internal masyarakat maupun dalam hubungan dengan perusahaan. Dalam penyelesaian  konflik  internal  maupun  internal maupun eksternal, pimpinan koperasi selalu
berkoordinasi dengan pimpinan kelompok tani, kepala adat serta pimpinan administrasi desa. Solusi yang dikedepankan adalah penyelesaian konflik tidak dengan jalur hukum formal. Kasus yang sering diceritakan oleh masyarakat ada- lah tuduhan pencurian buah perusahaan yang biasanya dituduhkan oleh petugas administrasi dan keamanan yang baru dipekerjakan. Secara umum tuduhan ini merupakan kesalahpahaman antara petugas perusahaan dan masyarakat Rimba Polon yang terkadang masih memasuki wilayah kebun perusahaan untuk mencari jamur tongkos sawit sebagai sumber makanan. Dalam kasus seperti ini, pimpinan koperasi bersama kepala adat langsung menemui manajer pe- rusahaan untuk meluruskan kesalahpahaman. Dalam konteks ini masyarakat Rimba Polon telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik, pemberian sangsi, serta pengawasan appropriasi bagi  anggota  koperasinya.  Dalam  definisi  ini masyarakat Rimba Polon sebenarnya telah menjalankan proses inklusi dalam pengelolaan organisasi pertanian sawit secara berkelanjutan dalam perspektif ISPO.
Bab keenam dengan judul Implementation of­Indonesian­Palm­Oil­Certification­in­Plasma­ Smallholder, menjelaskan pelaksanaan ISPO pada tingkat petani plasma kelapa sawit peserta PIR-Trans yang tergabung dalam Koperasi Mulia di Desa Sari Makmur, kabupaten Pelalawan. Dengan mengamati proses implementasi ISPO di petani ini, bab ini menjelaskan bahwa ISPO mendorong penyelesaian konflik tukar guling la - han masyarakat dengan perusahaan Sari Lembah Subur. Tukar guling lahan dilakukan tahun 1996 untuk menggantikan lahan selama lahan yang dialokasikan untuk 47 petani PIR-Trans tersebut belum dapat diolah karena serangan gajah. Lahan tersebut akan dikembalikan dalam satu periode rotasi tanam. Proses tukar guling ini dilakukan dengan pengetahuan pemerintah daerah, pe- merintah pusat, perusahaan, serta petani sendiri melalui perjanjian tertulis. Pelaksanaan ISPO di Sari Makmur menata kembali peruntukan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti kepemilikan HGU bagi perusahaan maupun SHM dan STDB untuk petani sawit melalui penyelesaian permasalahan tukar guling lahan dengan mengembalikan 47 petani ke alokasi
lahan semula. Kepemilikan SHM dan STDB ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan ISPO. Dengan tersertifikasi ISPO petani kelapa sawit ini akan dapat mengakses dana replantasi sebesar 25 juta/hektar dan bantuan perbankan.
Dari sedikit uraian mengenai dinamika dalam implementasi ISPO di  masyarakat transmigrasi, terlihat kompleksitas permasalahan internal, dan intensitas negosiasi petani plasma dengan per usahaan. Hal ini memperlihatkan cukup kuatnya fungsi koperasi dalam menjembatani kepentingan petani dengan perusahaan. Dalam aspek legalitas, secara tidak langsung memang petani plasma menghadapi situasi ekstra-legal dimana terdapat tujuh belas rumah tangga akan berada pada lokasi konsesi perusahaan. Sebagai akibanya, batas ruang untuk pertanian keberlan- jutan saat ini masih bisa dipertanyaan, walaupun sebenarnya proses legal untuk mendapatkan batas ruang yang jelas sudah diajukan ke BPN oleh perusahaan. Namun perlu diingat bahwa pem- bicaraan mengenai implementasi ISPO tidak bisa lepas dari diskusi peremajaan sawit di masyarakat Sari Makmur. Masyarakat petani masih merasa tidak aman secara ekonomi menghadapi masa replantasi, sehingga muncul pernyataan tuntutan masyarakat akan “jatah hidup” maupun tambahan dana infrastruktur kepada perusahaan. Pengurus koperasi memahami situasi ini dan menampung aspirasi dari masyarakat untuk dikomunikasikan dengan perusahaan atau secara langsung dengan peme rintah daerah. Kemampuan negosiasi serta struktur komunikasi vertikal yang tersedia di Kabupaten Pelalawan memperlihatkan ter- penuhinya prinsip ketujuh dan kedelapan dari Ostrom.
Pada konteks ini bisa terlihat bahwa koperasi memahami serta memperjuangkan batas ruang serta batas sosial dalam pengelolaan sumber daya pertanian sawit plasmanya tanpa harus mengorbankan kepentingan anggotanya. Batas sosial pengelolaan sumberdaya oleh koperasi adalah tetap mempertahankan keanggotaannya berdasarkan identitas sebagai partisipan program PIR-Trans dan atau domisili tempat tinggal di Sari Makmur. Hal ini untuk memudahkan komu- nikasi, pengambilan keputusan serta penyelesaian permasalahan terkait produksi dan distribusi kelapa sawit. Dalam batas sosial ini, batas ruang
pengelolaan pertanian sawit oleh koperasi juga secara  spesifik  merujuk  pada  lahan  plasma. Proses sertifikasi ISPO akan mengikuti batas so - sial serta batas ruang yang sudah ditentukan oleh masyarakat ini. Pada tataran ini prinsip pertama Ostrom sudah terpenuhi. Namun proses sertifikasi akan menunggu proses legal yang sedang berjalan terkait dengan penyelesaian masalah tukar guling lahan.
Seperti halnya masyarakat koperasi Tandan Bertuah, keberadaan Koperasi Mulia juga terpisah dengan organisasi masyarakat yang lain seperti struktur pemerintahan desa maupun BUMDes. Hal  ini  berarti  tidak  ada  konflik  kepentingan politik desa maupun kepentingan ekonomi ma- syarakat terutama terkait pengelolaan lahan sawit plasma. Tiga puluh empat kelompok tani yang tergabung dalam koperasi Mulia masih mem- pertahankan struktur lama pembagian kelompok berdasarkan konversi lahan sawit pada awal pembentukan koperasi. Hal ini sangat membantu kedekatan secara historis dan kekeluargaan dari masing-masing anggota kelompok tani dalam mengawasi kegiatan dan kualitas produksi serta ketepatan distribusi sawit. Homogenitas ke- dekatan ini juga dipupuk secara rutin melalui pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Tani (FKKT) dan rapat anggota tahunan (RAT) untuk pembagian sisa hasil usaha dari kegiatan ekonomi koperasi. Homogenitas dan pertemuan formal bulanan dan tahuan ini menjadi kunci bagi koperasi Mulia untuk menerima aspirasi dari an- ggota, media penyelesaian masalah, transparansi laporan pertanggung jawaban kinerja koperasi, serta memupuk hubungan kekeluargaan yang turun dengan pencapaian ekonomi yang tinggi dari masyarakat Sari Makmur. Seperti masyarakat Rimba Polon, masyarakat Sari Makmur masih menggunakan upaya informal daripada upaya legal hukum dalam memberikan sangsi kepada anggotanya. Sehingga, pada tataran ini prinsip Ostrom kedua sampai dengan keenam sudah terpenuhi bagi koperasi Mulia untuk proses sertifikasi lebih lanjut.

## KESIMPULAN
Studi ini menyimpulkan pertama bahwa ISPO sebagai sistem sertifikasi negara mendorong pada proses penyelesaian konflik lahan dalam produksi
kelapa sawit di Indonesia. Proses sertifikasi ISPO membantu formalisasi kepemilikan individu lahan petani swadaya dalam lahan konsesi perusahaan yang masih diusahakan melalui proses enclave . Selain itu, ISPO juga mengupayakan pencegahan konflik dengan penataan penggunaan dan peman - faatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal yang telah diupayakan ISPO tersebut, pertama, telah membantu proses inklusi petani dalam sistem pertanian berkelanjutan yang akan mem- buka akses bantuan pemerintah dan perbankan. Kedua, membangun sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia untuk mengantisipasi ekspansi lahan di wilayah yang tidak diizinkan untuk dikelola seperti di wilayah konservasi ataupun hutan yang menjadi tuntutan dari pasar global dalam konsumsi komoditas sawit.

## PUSTAKA ACUAN
Afrizal, and, P. 2016. Industrial Plantations and Community  Rights:Conflict  and  Solutions. McCarthy, J. F & Robinson, K. (eds). Land, and­Development­in­Indonesia:­Searching­for­ the People`s Sovereignty . Singapore: ISEAS Publishing. Pp. 297-314.
Andreou, C. 2018. Self-Paternalism. Grill, K., and Hanna, J. (eds). The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism . New York: Routledge.
Bedner, A. 2016. Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom?. Mc.Carthy, J. F. Land and­Development­in­Indonesia:­Searching­for­ the People`s Sovereignty. Singapore: ISEAS- Yusof Ishak Institute.
Brandi, C. et. al. 2013. Sustainability Certification in the Indonesian palm Oil Sector: Benefits and Challenges for Smallholders. Bonn: German Development Institute.
Bronkhorst, E. et. al. 2017. Current practices and innovations in smallholder palm oil finance in Indonesia and Malaysia: Long-term Financing Solutions to Promote Sustainable Supply Chains. Bogor: Cifor.
Cameron, B. 2017. Forest Friendly Palm Production: Certifying Small-Scale Farmers in Indonesia 2011-2016.  https://successfulsocieties. princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/ BC_Certification_Indonesia_0.pdf (Accessed July 8, 2017).
Cramb, R., and McCarthy, J. F. 2016. The Oil Palm Complex:­Smallholders,­Agribusiness­and­the­
State in Indonesia and Malaysia . Singapore: NUS Press.
De Koninck, R. et. al. 2011. Agricultural Expasion in Southeast Asia: Borneo in the Eye of the Storm. Singapore: NUS Press
Dove, M. R. 2012. The­Banana­Tree­at­the­Gate:­ A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo . Singapore: NUS Press.
Erman, E. 2017. Di Balik keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Serifikasi Uni Eropa. Jurnal Masyarakat Indonesia . 43 (1). Pp. 1-13.
Frey, B. and Obelhozer-Gee, F. 1997. The Cost of Price Incentives: An Empirical Analysis of Motivation Crowding-Out. American Economic Review. 87(4). Pp. 746-755.
Hidayat,  N.  K.,  Glasbergen,  P.  and  Offermans, A. 2015.  Sustainability  Certification  and  Palm Oil Smallholders’ Livelihoods: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia . International Food and Agribusiness Management Review . 18 (3). Pp. 25-48.
_______. 2018. Sustainable Palm Oil as Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). Agriculture and Human Values . 35 (1). Pp. 223-242.
Hidayat, N.K. 2017. At The Bottom Of The Value
Chain Sustainability certification and the live - lihoods of palm oil smallholders in Indonesia. Doctoral Dissertation of Maastricht University.
Hutabarat, S.  2017. ISPO Certification and Indonesian Oil Palm Competitiveness in Global Market Smallholder Challenges Toward ISPO Certification. Agro Ekonomi. 28 (2). Pp. 170-188.
_______. 2018. Tantangan Keberlanjutan Pekebun
Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. Jurnal Masyarakat Indonesia. 43 (1). Pp.
47-64.
Jelsma, I. et. al. 2017. Unpacking Indonesia`s independet Oil Palm Smallholders: An Actor-disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges. Elsevier. 69. pp. 281-297
Jiwan, N. 2013. The Political Ecology of Indonesia Palm Oil Industry A Critical Analysis. Pye, O. and Bhattacharya, J. (eds). The Palm Oil Controversy in Southeast Asia A Transnational Perspective . Singapore: ISEAS Publishing. Lee, J. et al. 2013. Oil palm smallholder yields and incomes constrained by harvesting practices and
type of smallholder management in Indonesia. Agron. Sustain. Dev . 34. Pp. 501–513.
Levitas, R. 2005. The­ Inclusive­ Society:­ Social­ Exclusion and New Labour. New York: Palgrave Macmillan.
Levitas, R. et al. 2007. The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol: Bristol University. Li, T. M. 2007. The­Will­to­Improve:­Governmentality,­ Development, and the Practice of Politics . Durham: Duke University Press.
McCarthy, J. F. 2011. Process of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia. Borras, S. M., McMichael, P., and Scoones, I. (eds).
The Politics of Biofuels, Land and Agrarian Change. New York: Routledge. pp. 247 – 276. McCarthy, J. F., Gillespie, P., and Zahari, Z. 2012. Swimming Upstream: Local Indonesian Production Networks in Globalized Palm Oil Production. World Development 40 (3). Pp. 555-569.
Moniaga, S.1993. Toward Community-based Forestry and Recognition of Adat Property Rights in the Outer Islands of Indonesia, in Jefferson Fox, ed. Legal Frameworks for Forest Management in  Asia;  Case  Studies  of  Community/State Relations, Occasional Paper No. 16, East-West Centre, Honolulu.
Ostrom. E. 1990. Governing­ the­ Commons:­ The­ Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Peluso, N. L. 1988. Rich Forests, Poor People, and Development and Resistance in Java. Doctoral Dissertation: Cornell University.
_______. 2016. The Plantation and the Mine : Agrarian Transformation and the Remaking of Land and Smallholders in Indonesia. McCarthy, J. F. & Robinson, K. (eds). Land, and Development in­ Indonesia:­ Searching­ for­ the­ People`s­ Sovereignty . Singapore: ISEAS Publishing. pp. 35-62.
Petrenko, C. et al. 2016. Ecological Impacts of Palm Oil Expansion In Indonesia. Washington: International Council on Clean Transportation.
Potter, L. 2016. Alternative Pathways for Smallholder
Oil Palm in Indonesia: International Comparisons. Cramb, R. and McCarthy, J. F.
(Eds). The­Oil­Palm­Complex:­Smallholders,­
Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia . Singapore: NUS Press. Pp. 155-188.
_______. 2016. How can the people’s sovereignty be Achieved in the Palm Oil Sector? Is the Plantation model Shifting in Favor of Smallholder. McCarthy, J.F and Robinson, K. (eds). Land­and­Development­in­Indonesia:­ Searching for the People`s Sovereignty. Singapore: ISEAS Publishing. pp. 315 – 342. Rachman, N. F. 2017. Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia.  Yogyakarta: Insistpress.
Rietberg, P.. & Slingerland, M. 2016. Barriers to smallholder RSPO certification.  Wageningen:
Wageningen University.
Silver, H. 1994. Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms. International Labour Review . 133. Pp. 531–578. Somerville, P. 2000. Social Relation and Social Exclusion:­Rethinking­Political­Economy.­ New York: Routledge.
Smith, D. M. 2005. On­ the­ Margin­ of­ Inclusion:­ Changing Labor Markets and Social Exclusion in London. Bristol: The Policy Press University of Bristol.
Suharto, et. al. 2015. Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil.
Taket, A. et. al.2009. Theorising social exclusion. London: Routledge.
Thomas, Matthew & Buckmaster, Luke. 2010. Paternalism in Social Policy When is it Justifiable?  Research  Paper  No  8  2010-11. Parliament of Australia [online] https://www. aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_ Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/ rp1011/11rp08
Varkkey, H. 2016. The Haze Problem in Southeast Asia:­ Palm­ Oil­ and­ Patronage. New York: Routledge.
Werle, R. 2001. Standard in the Communication Regime. Discussion Paper No. 157 . Hamburg: HWWA-Institut fur Wirtschaffschung.
Wolf, E. 2001. Incorporation and Identity in the Making of the Modern World. Kirch, M. (ed ). Inclusion and Exclusion in the Global Arena. New York: Routledge.