## Ekonomi Bisnis

## JEB

## PENINGKATAN ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE FUND MANAGEMENT MELALUI PENERAPAN INTERNAL CONTROL SYSTEM ,

## VILLAGE GOVERNMENT COMPETENCE DAN SOCIETY PARTICIPATION
(Studi Pada Desa Se-Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)
Veira Sylvia Sahrul 1
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang veirasylvia340@gmail.com 1
Anna Sofia Atichasari 2
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang annasofia.msi@gmail.com 2
Rida Ristiyana 3
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang rydha.sangjuara01@gmail.com 3

## Abstract
This  study  aims  to  increase  the  accountability  of  village  fund  management  through  the application  of  a  government  internal  control  system,  village  government  competence  and  society participation.  The  study  population  was  all  village  governments  in  Cikupa  sub-district,  Tangerang Regency, Banten Province which consisted of 12 villages. The sampling method used purposive sampling which obtained 80 respondents and data analysis using multiple linear regression. The results found that the government internal control system and  society participation had a positive significant effect on the accountability of village fund management and the competence of the village government did not affect on the accountability of village fund management Keywords: Accountability of  Village Fund  Management, Government  Internal Control System, Village Government Competence, Society Participation,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  melalui penerapan sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah desa se-kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang terdiri dari 12 desa. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yang memperoleh 80 responden dan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan sistem pengendalian internal  pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  dan  kompetensi  pemerintah  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata Kunci :   Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

## Ekonomi Bisnis

## JEB

## A. Pendahuluan
Cikupa  merupakan  kecamatan yang  berada  di  kabupaten  tangerang, provinsi banten dan berbatasan dengan kabupaten  serang.  Cikupa  memiliki luas  wilayah  sebesar  42,68  km 2 , dengan jumlah penduduk 289.065 jiwa
(2017).

## Gambar 1
Penyaluran Dana Desa Kecamatan Cikupa Periode 2017-2019 Dari  gambar  1  menunjukkan
kabupaten  tangerang  berperan  dalam membantu serta meningkatkan pembangunan desa dengan cara mengalokasikan village fund pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa (Menteri  Dalam  Negeri  RI,  2018). Mengingat, besarnya dana yang dialokasikan maka desa perlu
mengelola  dengan  baik  dan  benar supaya sesuai dengan peruntukkannya.
Periode 2015-2018 hasil penemuan Badan Akuntabilitas Keuangan  Negara  (BAKN)  DPR  RI atas kegiatan pembinaan dan
pengawasan  pengelolaan village  fund 33  provinsi  yang  terdiri  dari  80 kabupaten  dengan  5  kota  serta  1.006 kecamatan  di  Indonesia  menemukan belum  adanya  regulasi  penetapan standar  akuntansi  pemerintahan  desa dan belum ada regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, ter update , dan  berdasarkan  peraturan  (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019).
Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  menyoroti  polemik  korupsi village  fund yang  meningkat  setiap tahun.  Pada  tahun  2015, corruption  of village funds hingga 22 kasus, sedangkan  pada  tahun  2016  kasus tersebut  meningkat  menjadi  48  kasus, melonjak  98  kasus  pada  2017  dan  96 kasus pada 2018. Ini artinya corruption  of  village  funds 2015-2018 mencapai  252  kasus.  Seiring  dengan peningkatan  tersebut  ICW  me record total  kepala  desa  yang  telah  terjerat korupsi didesa juga ikut naik, sebanyak  214  kepala  desa  tersangkut corruption  case selama  periode  itu.
Details nya  15  kepala  desa  terjebak pada  2015,  61  kepala  desa  terjebak pada  2016,  66  kepala  desa  terjebak pada 2017, dan 89 kepala desa terjebak pada 2018. Corruption of village funds

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
ini  terdiri  dari  perekayasaan  anggaran, fictitious  report ,  penggelembungan budget serta  suap. Village  budget corruption  case ini  mengakibatkan kerugian  Indonesia  (negara)  mencapai Rp  107.7  miliar  (CNN  Indonesia, 2019).
Menurut  Donaldson  &  Davis
(1991)  dalam  (Jefri,  2018) theory stewardship adalah  hubungan  kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi
dengan menjelaskan eksistensi pemerintah  desa (steward) sebagai suatu  institusi  yang  kredibel  dan berorientasi sesuai dengan kepentingan publik  dengan  mandat  serta  fungsinya yang tepat untuk public welfare.
Pengelolaan  keuangan  desa merupakan  serangkaian  aktivitas  yang meliputi  :  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan yang
dipertanggungjawabkan (Menteri Dalam  Negeri  RI,  2018).  Dalam mengelola  keuangan  desa  dibutuhkan transparansi,  akuntabel,  partisipatif dan  ketertiban  dalam  pelaksanaan anggaran. Demi menciptakan pengelolaan  yang  baik,  pemerintah desa diharapkan bisa mengikuti syarat-
syarat  tersebut  yang  salah  satunya adalah akuntabilitas.
Sistem  Pengendalian  Internal (SPI)  dapat  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  yang  baik.  SPI ini adalah proses aktivitas dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam memberikan  keyakinan  untuk  dapat tercapainya tujuan kelompok/organisasi  melalui  kegiatan yang  tepat  dan  mudah,  laporan keuangan  yang  baik,  keamanan  aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI No.60, 2008)
Melalui  SPI  ini  diharapkan
dapat menghasilkan pengelolaan
alokasi dana yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil penelitian  (Martini  et  al.,  2019)  ; (Yesinia et al., 2018), SPI berpengaruh terhadap akuntablitas pengelolaan dana desa. Namun, sebaliknya (Rismawati,  2019)  menunjukkan  SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hal  lain  yang  mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  adalah  kompetensi  pemerintah desa.  Kompetensi  merupakan  tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi dalam pengelolaan keuangan

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
desa  agar  dapat  menyusun  laporan keuangan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Perangkat  desa  yang  tidak memiliki  kompetensi  akan  sulit  dalam menyusun  laporan  keuagan  karena perwujudan dari tercapainya akuntabilitas adalah pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai
dengan  standar  (Setyoko,  2011).  Hasil penelitian  (Umaira  &  Adnan,  2019) village government competence berpengaruh  terhadap accountability for  village  fund  management tetapi pada hasil penelitian (Sweetenia et al., 2019) memperoleh village government competence tidak berpengaruh terhadap accountability  for  village
fund management. Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendorong tercapainya  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Adanya  perencanaan  desa untuk mengatur dan mengurus wilayah administratifnya sesuai dengan kewenangannya (self governing community) membangkitkan
partisipasi masyarakat (kelompok miskin  dan  rentan  diantaranya:  anak- anak,  perempuan,  lanjut  usia,  warga berkebutuhan  khusus  dll)  untuk  ikut serta  dalam  pengambilan  keputusan, sehingga  hasil  pembangunan  dapat
dirasakan  bersama.  Melalui  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  desa diharapkan  dapat  mengatur  hak  dan kewenangannya serta mengoptimalkan sumber kekayaan desa guna meningkatkan pembangunan desa.
Menurut  penelitian  (Umaira  & Adnan,  2019)  partisipasi  masyarakat berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  sedangkan pada  penelitian  (Kumalasari,  2018) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian  ini  mereplikasi  hasil penelitian  (Umaira  &  Adnan,  2019). Unsur kebaharuannya adalah terdapatnya new  variable yaitu  sistem pengendalian  internal,  pada  penelitian sebelumnya lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan  pada  penelitian  ini  berada di  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan pada latarbelakang dan terdapatnya
ketidakkonsistenan dari peneliti sebelumnya (research  gap) maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitan adalah :
H 1 : sistem  pengendalian  internal, kompetensi  pemerintah  desa  dan

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 2 : sistem  pengendalian  internal
berpengaruh positif
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 3 : kompetensi  pemerintah  desa berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H 4 : partisipasi masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Gambar 2 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah (2020)
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian adalah kuantitatif  dengan  sumber  data  primer
melalui metode survei dengan menyebarkan  kuesioner  (skala likert).
Populasi  adalah  Pemerintah  Desa  di
Kecamatan
Cikupa
Kabupaten
Tangerang  yaitu  sebanyak  12  Desa sejumlah 192 Pemerintah Desa. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive  sampling . Berikut kriteria sampel:
1) Perangkat Desa, terdiri dari Kepala Desa.  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa  dan  Seluruh  Aparat  Desa yang manage finance.
2) Masa  kerja  minimal  6  bulan dengan tingkat minimal pendidikan SMA/SLTA Sederajat.
Teknik  analisis  data:  statistik deskriptif,  uji  kualitas  data  ( validity test,  reliability  test ),  uji  asumsi  klasik (normality  test,  multicollinearity  test, autocorrelation test, heteroscedasticity test), regresi liner berganda, model test ( determination  coefficient  test dan  uji F), hypothesis test (uji t).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif menunjukkan data minimum,
maksimum,  mean,  standar  deviation dan ukuran sampel (Ghozali, 2018).

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std.Deviation SPI 80 35 45 38,55 3,073 KPD 80 39 54 46,18 3,268 PM 80 16 30 25,03 2,634 APDD 80 104 150 126,07 10,194

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
Sumber : Data Primer yang diolah (2020)
Uji Kualitas Data Validity test
Validity test memperoleh semua  variabel  independen  nilai  r hitung > r tabel dan nilai signya < 0.05 ini  artinya  semua  pernyataan  (item) pada semua variabel adalah valid.

## Reliability test
Tabel 2 Reliability test Variabel Cronbach’s Alpha  Keterangan SPI 0,847 Reliabel KPD 0,832 Reliabel PM 0,807 Reliabel APDD 0,953 Reliabel Sumber : Data Primer yang diolah ( 2020 )
Reliability  test menunjukan nilai  cronbach  alpha  >  0,60  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh variabel pada riset ini adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Normality test
Tabel 3 Normality test
One-Sample Kolmogoro-Smirnov Test N 80 Test Statistic 0,098 Asymp. Sig (2-tailed) 0,055 Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Normality test nilai  Asymp.Sig (2-tailed)  0.055  >  0.05  artinya  nilai residual pada data penelitian
berdistribusi normal
Multicollinearity test
Tabel 4 Multicollinearity test Coefficients Collinearity Statistics Tolerance VIF SPI 0,516 1,937 KPD 0,480 2,082 PM 0,563 1,777

## Dependent Variable : APDD
Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 ) Multicollinearity test memperoleh hasil untuk semua variabel  independent  nilai  masing- masing  tolerance  >  0,1  dan  VIF  <  10, ini  artinya  variabel  data  penelitian tidak terkendala multikoliniearitas

## Autocorrelation test
Tabel 5 Autocorrelation test
Model Summary Adjusted R Square 0,655 Durbin-Watson 1,746 Predictors: PM, SPI, KPD Dependent Variable : APDD
Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Tabel  5  memperoleh  nilai  DW 1,746,  k  =4,  n  =  80  maka  diperoleh DU 1,7430. Jadi DU < DW < 4-DU = 1,7430  <  1,746  <  2,257.  Maka  dapat disimpulkan model regresi tidak terkendala  autokorelasi  baik  positif atau negatif.

## Heteroscedasticity test
Tabel 6 Heteroscedasticity test t Sig. Constant -1,527 0,131 SPI 1,586 0,117 KPD 0,963 0,338 PM -1,154 0,252 Dependent Variable: Abs_RES Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Heteroscedasticity test memperoleh sig semua variabel > 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  model regresi  penelitian  tidak  terkendala heteroskedastisitas.

## Ekonomi Bisnis

## JEB

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Unstandardized Coefficients B Std.Error Constant 15,242 9,980 SPI 1,140 0,305 KPD 0,586 0,298 PM 1,591 0,341 Dependent Variable: APDD Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Dari tabel 7 memperoleh persamaan model regresi sbb:
APDD = 15,242 + 1,140 SPIP + 0,586 KPD + 1,591 PM + 9,980
Model test Determination coefficient test (R 2 )
Tabel 8 Det.Coefficient test Model Summary 1 R Square Adjusted R Square 0,668 0,655 Predictors : (Constant), PM, SPI,KPD Dependent Variable : APDD
Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Hasil  nilai  Adjusted  R  Square adalah  0,655  atau  65,5%.  Ini  berarti kontribusi yang diberikan oleh variabel independent  sebesar  65,5%    dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap variabel  dependen,  sisanya  34,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 9 Uji F ANOVA Model df F Sig Regression 3 50,889 0,000 Residual 76 Total 79 Dependent Variable: APDD Predictors: PM, SPI, KPD Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Uji F menunjukkan nilai Fhitung  50,889  >  Ftabel  2,73  dengan df1  =3  dan  df2  =75  sehingga,  dapat disimpulkan  bahwa  semua  variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
dependen. Ini sekaligus menjawab H 1 .

## Hypothesis test
Uji Parsial (uji-t)
Tabel 10 Uji t Unstandardized Coefficients t Sig. B Std.Error Constant  15,242 9,980 1,527  0,131 SPI 1,140 0,305 3,734  0,000 KPD 0,586 0,298 1,970  0,053 PM 1,591 0,341 4,661  0,000 Dependent Variable: APDD
Sumber : Data Primer yang diola h ( 2020 )
Uji  t  memperoleh  hasil  bahwa sistem pengendalian internal pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana  desa,  sedangkan  kompetensi pemerintah  desa  tidak  berpengaruh pada  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
Pembahasan
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa
Hipotesis  kedua  mengatakan
SPI berpengaruh positif dan signifikan

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana  desa.  Hal  ini  senada  dengan pengujian pada riset ini yang memperoleh nilai t hitung sebesar 3,734 > nilai  t tabel sebesar  1,66515  serta  nilai signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05. Artinya  sistem  pengendalian  internal pemerintah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Semakin  baik SPInya  maka  semakin  baik  pula akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa dan  sebaliknya.  Ini  disebabkan  karena pemerintah  desa  di  kecamatan  Cikupa selalu melakukan pemeriksaan terhadap  catatan  akuntansi,  fisik  kas dan  barang.  Tercemin  dari  hasil kuesinoner  responden  yang  menjawab setuju  56  orang  (70%),  sangat  setuju 22 orang (27,50%) dan kurang setuju 2 orang (2,50 %). Selain itu, pemerintah desa kecamatan Cikupa sudah memiliki  struktur  organisasi  yang jelas,  terbukti  dari  hasil  jawaban responden sebanyak 42 orang
(52,50%)  yang  menjawab  setuju  dan 38  orang  (47,5%)  yang  menjawab sangat setuju. Pemerintah desa kecamatan  Cikupa  juga  memiliki kejelasan  tugas  dan  wewenang  dalam pemerintah desa tercermin dari jawaban  responden  yang  menjawab
setuju  sebanyak  55  orang  (68,75%) dan  sangat  setuju  25  orang  (31,25%). Memiliki perlindungan terhadap peralatan  dan  persediaan  ditempat yang  aman.  Tercermin  dari  jawaban setuju  53  orang  (66,25%)  dan  sangat setuju 27 orang (33,75%). Mempunyai rencana pengelolaan/mengurangi resiko  pelanggaran  yang  terlihat  dari jawaban  responden,  menjawab  setuju 56  orang  (70%),  sangat  setuju  22 orang  (27,5%),  kurang  setuju  1  orang (1,25%)  dan  tidak  setuju  1  orang (1,25%). SPI yang lain tercermin pada pengeluaran uang pada  PemDes selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran  kas,  menjawab  setuju  46 orang  (57,5%)  dan  sangat  setuju  34 orang  (42,5%).  Adanya  otoritas  atas aktivitas  transaksi  yang  terbukti  dari jawaban  setuju  53  orang  (66,25%), sangat  setuju  12  orang  (15%),  kurang setuju  14  orang  (17,5%)  dan  tidak setuju  1  orang  (12,5%).  Komunikasi dilaksanakan secara terbuka dan efektif terbukti dari jawaban responden yang  menjawab  setuju  47  orang (58,75%)  dan  sangat  setuju  32  orang (40%)  dan  kurang  setuju  hanya  1 orang  (1,25%).  Adanya  tindak  lanjut dari setiap hasil temuan dan saran yang diberikan  oleh  inspektorat,  jawaban

## Ekonomi Bisnis

## JEB
setuju  sebanyak  61  orang  (76,25%), sangat  setuju  17  orang  (21,25%),  dan kurang  setuju  1  orang  (1,25%)  serta tidak setuju 1 orang (1,25%). Berdasarkan pada uraian diatas menunjukkan  bahwa  SPI  12  Desa Kecamatan Cikupa  adalah baik (good)
sehingga hal inilah yang akan meningkatkan accountability for village fund management. Akuntabilitas  di  Kecamatan Cikupa sudah menerapkan
pembatasaan  dimana  pemerintah  desa tidak menerima pungutan diluar ketentuan  Perda,  selain  itu  jumlah uang  kas  yang  disimpan  hanya digunakan
untuk
kebutuhan operasional  Pemda,  adanya  rincian anggaran biaya untuk hal tidak terduga dan  semua  pengeluaran  sesuai  dengan RAB,  di approval dan    SPP  yang lengkap.  Hal  ini  yang  memicu  SPI menjadi baik yang diiringi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa yang semakin baik pula.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  (Hasanah  et  al.,  2020); (Martini  et  al.,  2019);  (Pradana  et  al., 2019);  (Yesinia  et  al.,  2018)  yang menyatakan sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Namun hasil ini berseberangan dengan (Mutmainah & Pramuka, 2017); (Santoso,  2016)  yang  menyatakan sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  terhadap accountability for village fund management.
Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas

## Pengelolaan Dana Desa
Hipotesis  ketiga  mengatakan kompetensi pemerintah daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sejalan dengan pengujian  pada  penelitian  ini  yang memperoleh nilai t hitung sebesar 1,970 > nilai  t tabel sebesar  1,66515  serta  nilai signifikansi  sebesar  0,053  >  0,05. Artinya kompetensi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap accountability for village fund management.
Adanya kompetensi pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak apapun terhdap pengelolaan dana desa. Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah desa  berpendidikan  paling  rendah adalah  tamatan  SMA/sederajat  yang dijawab  oleh  responden  setuju  44 orang  (55%),  sangat  setuju  35  orang (43,75%)  dan  tidak  setuju  1  orang

## Ekonomi Bisnis

## JEB
(1,25%);  Pemerintah  desa  belum sepenuhnya memahami ilmu akuntansi,  terbukti  dari  hasil  jawaban pemahaman akuntansi  yang menjawab kurang setuju 10 orang (12,5%), setuju (62%),  sangat  setuju  8  orang  (10%). Belum  semua  pemerintah  desa  dapat mengoperasikan komputer yang dibuktikan  dengan  jawaban  responden sebanyak  3  orang  (3%);  masih  belum adanya  upaya  dalam  penyelesaian tugas  tanpa  terjadi  kesalahan  yang dibuktikan dengan 6 orang (7,5%), dan terdapatnya ketidaksenangan melakukan  pekerjaan  yang  dijalani  3 orang (3,75%) dan
adanya ketidakmampuan  dalam  membimbing karyawan  lain  dalam  melaksanakan tugasnya  3  orang  (3,75%).  Dari  data- data tersebut dapat disimpulkan kompetensi  pemerintah  desa  masih masih  dirasa  kurang.  Hal  ini  yang menyebabkan  pengelolaan  keuangan desa  tidak  berkembang  dengan  baik, sehingga  pengelolaan  keuangannya belum optimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  (Sweetenia  et  al.,  2019); (Widyatama  et  al.,  2017) yang menemukan  kompetensi  pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.
Lain halnya dengan (Umaira & Adnan, 2019); (Pradana et al., 2019); (Mada et al.,  2017)  (Santoso,  2016)  yang menemukan  kompetensi  pemerintah desa  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hipotesis  keempat  mengatakan partisipasi  masyarakat  berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Hal  ini  senada  dengan  pengujian  pada penelitian  ini  yang  memperoleh  t hitung sebesar  4,661  >  nilai  t tabel sebesar 1,66515 serta nilai signifikansi sebesar 0,000  <  0,05.  Artinya  partisipasi masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat
semakin meningkat pula
akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sebaliknya.
Ini disebabkan masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan program-program desa dengan  setuju  48  orang  (60%),  sangat setuju 26 orang (32,5%), kurang setuju 2  orang  saja  (2,5%)  dan  tidak  setuju hanya  4  orang  (5%).  Selain  itu masyarakat juga memberikan masukan

## Ekonomi Bisnis
Volume 27, Nomor 1, Juni  2021 P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
kepada  BPD tercermin  dalam  jawaban setuju  52  orang  (65%),  sangat  setuju 26 orang (32,5%), kurang setuju hanya 2  orang  (2,5%).  Masyarakat  desa  juga sebgaian  membuat  dan  mengusulkan rencana  pilihan (options) terhadap budget  plan desa  yang  nantinya diajukan kepala desa dan/BPD dengan 50  orang  (62,5%)  menjawab  setuju, sangat  setuju  10  orang  (12,5%), kurang  setuju  15  orang  (18,75%)  dan tidak  setuju  5  orang  (6,25%).  Selain itu,  masyarakat  juga  Sebagian  ikut terlibat  dalam  rapat  dengar  pendapat dan  rapat  paripurna  pembahasan    dan penetapan  anggaran  desa,  48  orang (60%)  menjawab  setuju,  27  orang (33,75%)  menjawab  sangat  setuju  dan 3  orang  (3,75%)  menjawab  kurang setuju, sisanya 2 orang (2,5%) menjawab  tidak  setuju.  Disisi  lain masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan anggaran  desa  dengan  46  orang (57,5%)  menjawab  setuju,  31  orang
(38,75%)  menjawab  sangat  setuju  dan 2  orang  (2,5%)  kurang  setuju,  sisanya
1 orang (1,25%)  yang menjawab tidak setuju. Partisipasi lainnya juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan  anggaran  desa,  tercermin dari  63  orang  (78,75%)  menjawab
setuju,    14  orang  saja  (17,5%) menjawab  sangat  setuju,  dan  2  orang saja  (2,5%)  kurang  setuju,  sisanya  1 orang  (1,25%)  mengemukakan  tidak setuju.  Pada  uraian  diatas  dapat disimpulkan masyarakat memang aktif dalam  berpartispasi.  Semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  semakin  tinggi pula  akuntabilitasnya  dan  sebaliknya. Akuntabilitas Kecamatan Cikupa sudah  baik  terlihat  dari  kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dalam  pertimbangan  utama  terkait pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cikupa,
adanya keterbukaan  informasi  perencanaan keuangan  desa  kepada  publik  serta adanya  kebijkan  penggunaan  desa yang mudah diakses oleh masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  (Umaira  &  Adnan,  2019); (Rismawati, 2019); (Mada et al., 2017) yang menyatakan partisipasi masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Bertentangan dengan (Pradana et al., 2019); (Kumalasari,  2018)  yang  menemukan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh  terhadap accountability for village fund management.

## Ekonomi Bisnis

## JEB

## D. Simpulan
Pada  pembahasan  dapat  dibuat kesimpulan  yaitu: internal  control
system dan society participation
berpengaruh positif signifikan terhadap accountability  for  village fund  management ,  sedangkan village government competence tidak berpengaruh  terhadap accountability for  village  fund  management. Saran yang  bisa  kami  sampaikan  untuk penelitian berikutnya adalah
menambah  lokasi  studi  tidak  hanya satu  kecamatan  namun  bisa  beberapa kecamatan  supaya  lebih general dan menambah  variabel  lain  selain  yang diteliti  supaya  terlihat  factor  apa  saja yang dapat terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan desa. Bagi instansi/pemerintah  desa  diharapkan mampu  meningkatkan  akuntabilitas dengan memanfaatkan
sistem pengendalian  internal  yang  konsisten,
kompetensi pemerintah yang berkualitas dan melibatkan masyarakat untuk  dapat  aktif  berkontibusi  dalam pengambilan  keputusan  pemerintah desa.
E. Daftar Pustaka CNN  Indonesia.  (2019). ICW  Sebut Korupsi  Dana  Desa  Desa  Kian Meningkat .
Https://Www.Cnnindonesia.Com/ .
https://www.cnnindonesia.com/na sional/20191116150502-20- 448925/icw-sebut-korupsi-dana- desa-desa-kian-meningkat Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2019).
Pengelolaan  Dana  Desa  Masih
Bermasalah . Www.Dpr.Go.Id. https://www.dpr.go.id/berita/detai
l/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+
Desa+Masih+Bermasalah
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis
Multivariat dengan Program IBM
SPSS  25 (UNDIP  (ed.);  9th  ed.). Universitas Diponegoro. https://imamghozali.com/produk- 39-.html Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa:  Studi  Pada Pemerintah  Desa  di  Kecamatan Cibeureum  Kabupaten  Kuningan.
Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis
Indonesia , 4 (1), 17–27. https://doi.org/10.18196/rab.0401 49 Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan
Good  Governance. Jurnal  Riset Edisi XXVI , 4 (3), 14–28.
Kumalasari,  L.  (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi  Aparat,  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana
Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai  Variabel  Pemoderasi (Studi  Pada  Pemerintah  Desa Dikecamatan Bayat) .
Mada, S., Kalangi,  L., & Gamaliel, H.
(2017).  Pengaruh  Kompetensi
Aparat  Pengelola  Dana  Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 8 (2), 106–115.

## Ekonomi Bisnis

## JEB
https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.1 7199 Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,
Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di
Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi  Akuntansi , 2 (1),  106–
123.
https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1. 8364 Menteri  Dalam  Negeri  RI.  (2018). Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 20 , 1–120. https://doi.org/10.1093/bioinform atics/btk045 Mutmainah,  I.,  &  Pramuka,  B.  A. (2017).  Penerapan  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  di  Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ekonomi,
Bisnis,  Dan  Akuntansi  (JEBA) ,
19 (04), 1–12.
Peraturan Pemerintah RI No.60.
(2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Http://Www.Bpkp.Go.Id/. http://www.bpkp.go.id/public/upl oad/unit/sakd/files/PP60Tahun20 08_SPIP.pdf
Pradana,  A.  A.,  Arizona,  I.  P.  E.,  & Ernawatiningsih,  N. P.  L. (2019).
Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi,  Partisipasi Masyarakat,Sistem  Pengendalian Internaldan Kompetensi Perangkat Desaterhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Lokasi Dana Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1–23. Rismawati, T. (2019). Pengaruh
Kompetensi  Aparat  Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Empiris  Pada  Desa Di Kecamat . Santoso,  E.  B.  (2016).  Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Akuntabilitas Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung  Timur)  The  Influence Of Internal Governmental Contro.
Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Setyoko,  P.  (2011).  Akuntabilitas
Administrasi  Keuangan  Program Alokasi  Dana  Desa  (ADD).
Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 14–24. https://ejournal.unri.ac.id/index.p hp/JIANA/article/view/589
Sweetenia,  A.  M.,  Caesari,  E.  P.  A.,
Aprillia,  A.  F.,  &  Purwantini,  A.
H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem  Pengendalian  Internal, Dan  Kualitas  Penyajian  Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah  Desa. Jurnal  Analisis Bisnis  Ekonomi , 17 (1),  44–56. https://doi.org/10.31603/bisniseko nomi.v17i1.2752
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).
Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pada  Kabupaten  Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi ,

## Ekonomi Bisnis

## JEB
4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v 4i3.12580 Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati,  D.  (2017).  Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana
Desa  (Add). Berkala  Akuntansi Dan  Keuangan  Indonesia , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2 .4762 Yesinia,  N.  I.,  Yuliarti,  N.  C.,  & Puspitasari,  D.  (2018).  Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus Pada  Kecamatan  Yosowilangun Kabupaten  Lumajang). Jurnal ASET  (Akuntansi  Riset) , 10 (1),
105–112.
https://doi.org/10.17509/jaset.v10 i1.13112