Dwi Budi Santoso
Email
: dbudi@ub.ac.id
Address : Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

## Peningkatan Peranan Desa dalam Perluasan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Dwi Budi Santoso 1,2 , Eddy Suprapto 1 , Hidsal Jamil 1,2 , Adinda Putri Nuraini 1,2
1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
2 Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK)

## ABSTRACT
Desa Saptorenggo masih dihadapkan persoalan rendahnya jangkauan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan berfokus pada aspek pembiayaan, kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada perangkat Desa Saptorenggo dalam: i) peningkatan ketepatan penentuan prioritas program yang dibiayai melalui APBDes; dan ii) peningkatan kemampuan memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari Dana Corporate Social  Responsibility  (CSR)  dan  Dana  Sosial.  Untuk  mencapai  tujuan  kegiatan,  peneliti  menggunakan  metode participatory  rural  appraisal  (PRA)  yang  secara  operasional  diselenggarakan  dengan  pendekatan  diskusi kelompok terarah dan pendampingan teknis berkala, untuk mengurai persoalan lemahnya jangkauan layanan pendidikan  dan  kesehatan  pada  aspek  pembiayaan.  Dalam  kegiatan  ini,  peningkatan  ketepatan  penentuan prioritas program pendidikan dan kesehatan melalui APBDes dilakukan dengan memetakan program yang selaras dengan fokus pembangunan nasional  (cross-cutting issues) dan pemutakhiran basis data  kependudukan yang dijadikan  sebagai  dasar  penentuan  kelompok  penerima  manfaat.  Sedangkan,  peningkatan  kemampuan memperoleh  sumber  pembiayaan  alternatif  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  program  pendidikan  dan kesehatan  yang  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dan  NGO.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif juga telah diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang termuat dalam buku saku maupun bahan tayang.

## KEYWORDS Pendidikan, Kesehatan, APBDes, Dana CSR, Dana Sosial.

## PENGANTAR
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  memiliki peranan krusial dalam mewujudkan kesejahteraaan masyarakat desa. Perluasan layanan pendidikan di wilayah perdesaan mampu meningkatkan keterampilan  tenaga  kerja,  sekaligus  mendorong terjadinya  transformasi  tenaga  kerja  dari  sektor pertanian  ke  sektor  non-pertanian  yang  memiliki tingkat upah lebih tinggi (Liu et al., 2020; Mamun et al., 2021; Purnastuti et al., 2015). Perluasan layanan kesehatan  yang  menjangkau  wilayah  perdesaan juga  turut  mendorong  terciptanya  penduduk  usia produktif  yang  melimpah  seiring  dengan  semakin tingginya  angka  harapan  hidup  (Brousselle  et  al., 2016; Masters et al., 2017; Stenberg et al., 2016).
Penyediaan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan tentunya  memerlukan investasi yang cukup besar. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, penyediaan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  di wilayah perdesaan relatif lebih mahal dikarenakan sulitnya mencapai skala ekonomi layanan. Kendala geografis  yang  ditandai  dengan  pola  pemukiman penduduk  yang  tersebar  dan  jauhnya  jarak pemukiman  penduduk  ke  layanan  pendidikan  dan kesehatan  ditengarai  menjadi  penyebab  sulitnya mencapai  skala  ekonomi  layanan  di  wilayah perdesaan (Mellor, 2017).
Peningkatan  akses  layanan  pendidikan  dan kesehatan ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam memobilisasi investasi atau
JIAT., Vol. 09, No. 02, Dec 2023
sumber pembiayaan pembagunan baik dari sektor publik  maupun  swasta  (Asian  Development  Bank, 2021).  Dalam  konteks  Indonesia,  pembiayaan pembangunan  dari  sektor  publik  berasal  dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) yang  sebagian  besar  bersumber  dari  Dana  Desa. Total  anggaran  dana  desa  cenderung  mengalami penigkatan lebih dari tiga kali lipat selama periode 2015  sampai  dengan  2021  (Direktorat  Jenderal Keuangan Perimbangan, 2021), seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Sedangkan, pembiayaan pembangunan pada sektor swasta dapat diperoleh dari Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana  Sosial.  Potensi  Dana  CSR  dan  Dana  Sosial  di Indonesia setiap tahunnya masing-masing mencapai  12  trilyun  dan  70  trilyun  (BPMI- Setwapres,  2021;  Ghofar,  2015).  Kedua  sumber pembiayan  pembangunan  ini  diharapkan  dapat mengatasi  kesenjangan  pembiayaan  layanan pendidikan dan kesehatan.
Sumber: (Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, 2021)
Gambar 1. Perkembangan Dana Desa 2015 – 2021
Besarnya  potensi  pembiayaan  pembangunan  baik dari sektor publik maupun swasta, ternyata  masih belum  dibarengi  dengan  peningkatan  jangkauan layanan  pendidikan  dan  kesehatan  di  wilayah perdesaan,  khususnya  di  Desa  Saptorenggo, Kecematan Pakis, Kabupaten Malang. Ditinjau dari aspek pendidikan, (Kementeriaan Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022)  mencatat  bahwa  Desa  Saptorenggo  masih memiliki skor yan cukup rendah, terutama pada tiga aspek  yaitu,  yaitu  Akses  Pendidikan  Dasar- Menengah,  Akses  Pendidikan  Non-Formal,  dan Akses  Pengetahuan  Masyarakat.  Sedangkan  jika dilihat  dari  aspek  kesehatan,  Desa  Saptorenggo memiliki  tingkat  jaminan  kesehatan  yang  cukup rendah. Kementeriaan Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi  (2022)  melaporkan, dari  total  jumlah  penduduk  Desa  Saptorenggo, hanya  sekitar  10  hingga  25  persen  yang  dapat mengakses  BPJS.  Akses  layanan  pendidikan  dan kesehatan  yang  terbatas  di  Desa  Saptorenggo berpotensi  menghambat  terciptanya  sumber  daya manusia yang berkualitas.
Rendahnya  jangkauan  layanan  pendidikan  dan kesehatan di Desa Saptorenggo, tidak terlepas dari lemahnya kemampuan dalam memobilisasi sumber pembiayaan
pembangunan. Lemahnya
kemampuan  mobilisasi  investasi  baik  dari  sektor publik maupun sektor swasta ditengarai terbatasnya kemampuan, kapasitas, dan dukungan teknis  perangkat  desa  dalam  menjalankan  fungsi pengelolaan keuangan.  Fenomena  ini tidak hanya terjadi  di  Desa  Saptorenggo,  tetapi  jamak  pula ditemukan di desa-desa  lain di Indonesia (Santoso et al., 2017; Siagian et al., 2016). Dugaan ini sejalan dengan  laporan  (World  Bank,  2020)  yang menemukan  bahwa  tidak  semua  pemerintah  desa di  Indonesia  mampu  menetapkan  prioritas pembangunan  dalam  penggunaan  Dana  Desa, terutama  untuk  alokasi  layanan  pendidikan  dan kesehatan.  Studi  yang  sama  juga  mengkonfirmasi bahwa  perangkat  desa  cenderung  belum  memiliki pemahaman  yang  memadai  untuk  memperoleh sumber  pembiayaan  pembangunan  alternatif  di luar  APBDes,  seperti  pemanfaatan  Dana  CSR  dan Dana Sosial. Padahal, sumber pembiayaan alternatif penggunaannya  relatif  lebih  fleksibel  untuk meningkatkan  jangkauan  layanan  pendidikan  dan kesehatan dibandingkan Dana Desa.
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  ada, pengabdian  ini  berupaya  memberikan  solusi  dari permasalahan  pendidikan  dan  kesehatan  tersebut melalui kegiatan pendampingan peningkatan peran pemerintah  Desa  Saptorenggo  dalam  memperluas jangkauan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan. Terdapat  dua  tujuan  utama  yang  akan  dicapai dalam pendampingan ini: i) peningkatan ketepatan penentuan  prioritas  program  layanan  pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBDes; dan ii) peningkatan  kamampuan  dalam  memperoleh sumber  pembiayaan  alternatif  program  layanan pendidikan dan kesehatan di luar APBDes.
BAHAN DAN METODE
20.8 46.7 59.8 59.9 69.8 71.2 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TR ILLI U N R U PI A H
Penelitian  ini  menggunakan  metode  participatory rural  appraisal  (PRA),  dimana  peneliti  terlibat langsung  bersama  dengan  perangkat  desa  untuk mengurai  persoalan  lemahnya  jangkauan  layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui pendekatan ini, peneliti  menempatkan  perangkat  desa  bukan sebagai  objek  penelitian,  tetapi  subjek  penelitian yang  memiliki  potensi  untuk  terlibat  secara  aktif dalam  siklus  perencanaan,  penentuan  skala prioritas,  penganggaran,  dan  pemanfaatan  hasil pembangunan  yang  menjadi  kewenangan  desa (Solano Lara et al., 2018).  Dalam pendekatan PRA, peneliti  bertindak  sebagai  mitra,  yaitu  pihak  yang mampu  mensinergikan  pemahaman  teoritis  dan konseptual  yang  dimilikinya  dengan  pengalaman empiris  yang  dimiliki  perangkat  desa  dalam peningkatan  jangkauan  layanan  pendidikan  dan kesehatan.
Secara teknis, metode participatory rural appraisal (PRA)  dilaksanakan  melalui  dua  pendekatan. Pertama,  peneliti  menyelenggarakan  diskusi kelompok  terarah  yang  melibatkan  seluruh perangkat Desa Saptorenggo untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam penentuan  prioritas  APBDes  dan  pemanfaatan sumber  pembiayaan  alternatif  di  luar  APBDes. Diskusi kelompok terarah ini diselenggarakan pada 22 Juni 2022 (Shobirin, 2022)

## Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)
Gambar 2. Potret Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah
Kedua, peneliti melaksanakan pendampingan teknis (technical  assistance)  bagi  perangkat  Desa Saptorenggo.  Pendampingan  ini  menyangkut penajaman basis data kependudukan yang menjadi dasar penentuan prioritas dan pembuatan proposal untuk  menjaring  Dana  CSR  dan  Dana  Sosial  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  membiayai  program pendidikan  dan  kesehatan  di  Desa  Saptorenggo. Pendampingan teknis ini berlangsung setiap bulan
selama  periode  Juni  sampai  dengan  November 2022.
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022) Gambar 3. Potret Pendampingan Teknis

## HASIL DAN DISKUSI

## Peningkatan  ketepatan  penentuan  prioritas program yang bersumber dari APBDes
Perkembangan  pembangunan  Desa  Saptorenggo sangat  bergantung  pada  Dana  Desa.  Berdasarkan data  yang  dihimpun  oleh  Sekretaris  Desa Saptroenggo  2021),  kontribusi  Dana  Desa  sangat dominan,  mencapai  59%  dari  total  penerimaan desa. Padahal, peruntukan Dana Desa sendiri diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, dengan fokus pembangunan yang berubah pada setiap tahunnya. Imbasnya,  penggunaan  Dana  Desa  menjadi  tidak fleksibel,  dan  tidak  jarang,  kebutuhan  pemerintah desa  berbeda  dengan  fokus  pembangunan  yang ditetapkan pemerintah pusat (World Bank, 2020).
Sumber: Sekretaris Desa Saptroenggo (2021) Gambar 4. Komposisi Penerimaan Desa Saptorenggo, 2021
Untuk mengatasi kendala fleksibilitas pemanfaatan Dana  Desa,  peneliti  bersama  dengan  perangkat desa melakukan pemetaan program pendidikan dan kesehatan  desa  yang  selaras  dengan  fokus pembangunan  nasional  atau  disebut  cross-cutting issues.  Program  penyelenggaraan  Pusat  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Paket
Penyetaraan  SD,  SMP,  dan  SMA  dianggap  sejalan
5.9 58.71 29.12 5.97 0.3 Pendapatan Asli Desa (PAD)
Dana Desa (DD)
Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pendapatan Lain yang Sah
JIAT., Vol. 09, No. 02, Dec 2023
dengan  fokus  pembangunan  nasional  di  bidang pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan  rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka buta huruf di desa.  Program  peningkatan  aksesibilitas  Pos Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  dan  percepatan penurunan  tengkes  (stunting)  pada  anak  bayi  di bawah  lima  tahun  juga  diidentifikasi  sebangun dengan pembangunan nasional di bidang kesehatan.  Keberhasilan  pemetaan  keselarasan program  pemerintah  desa  dan  pemerintah  pusat yang  telah  dilakukan,  diperkirakan  mampu meningkatkan  sekitar  32%  dari  total  Dana  Desa yang  dapat  digunakan  untuk  perluasan  jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, peneliti bersama dengan perangkat desa membangun basis data yang komprehensif sebagai rujukan  dalam  alokasi  Dana  Desa  untuk  perluasan layanan pendidikan dan kesehatan. Pengembangan basis  data  yang  komprehensif  dilakukan  dengan melakukan pencocokan antara data kependudukan dengan  profil  pendidikan  dan  kesehatan  masing- masing  rumah  tangga  di  Desa  Saptorenggo  yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Pengembangan basis data yang komprehensif  setidaknya  dapat  meminimalisir potensi terjadinya exclusion error (orang yang tidak
berhak  mendapatkan  bantuan  tetapi  terdaftar sebagai penerima manfaat) maupun inclusion error (orang  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  tetapi tidak  terdaftar  sebagai  penerima  manfaat), terutama pada program pendidikan dan kesehatan yang  sifatnya  menyasar  kelompok  miskin  dan kelompok  penerima  manfaat  lainnya  yang  rentan (Cooper  et  al.,  2020;  Hanna  &  Olken,  2018;  Jamil, 2021; Tohari et al., 2019).
Terlepas  dari  capaian  kegiatan  yang  telah disebutkan sebulumnya, kendala utama yang masih belum dapat terselesaikan ialah pemutakhiran basis data seringkali dihadapkan pada perubahan kriteria penerima  manfaat  program  pendidikan  dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Perubahan kriteria penerima  manfaat ini tentunya menghasilkan  basis  data  yang  jauh  berbeda. Konsekuensinya, exclusion error dan inclusion error tidak  dapat  terhindarkan  dalam  penyaluran program. Untuk itu, pemutakhiran basis data pada tingkat desa perlu melibatkan perguruan tinggi yang memiliki  akses  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memastikan ketepatan  sasaran  program  pendidikan  dan kesehatan.

## Tabel 1. Usulan Program Peningkatan Kualitas SDM yang Dibiayai Melalui Dana CSR dan Dana Sosial
Sumber Pendanaan Usulan Program Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Dana  CSR  yang  bersumber dari perusahaan ▪ Pembangunan  dan  Peningkatan  Sarana  Prasarana Pendidikan ▪ Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Kepada  Siswa  Miskin  atau  berprestasi  di  tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas
▪ Pembangunan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non-Formal ▪ Pembangunan dan Pengelolaan Taman Baca ▪ Bantuan Bagi Guru Honorer ▪ Pemberian  Bantuan  Transportasi  Siswa  (Mobil/Bus Sekolah) ▪ Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan ▪ Pemberian Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat Rentan
▪ Penguatan Posyandu dan Pos Kesehatan Desa
▪ Pemberian Mobil Siaga Desa
▪ Pemberian  Pelatihan  Kepada  Kader dan Pengelola Posyandu
▪ Kampanye Pencegahan Stunting Dana  Sosial  yang  bersumber dari organisasi non- pemerintah (NGO) ▪ Pemberian  Beasiswa  Bantuan  Biaya  Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin atau Yatim Piatu di tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas
▪ Pendirian dan Pengelolaan Rumah Pintar atau Rumah Belajar ▪ Pengelolaan  Lembaga  Pendidikan  Non-Formal
(Seperti TPA)
▪ Bantuan Keuangan kepada Guru
▪ Pendampingan Lulus Ujian Sekolah
▪ Pemberian  Bantuan  Dana  Kesehatan Kepada Masyarakat Rentan (Bantuan Tunai)
▪ Layanan Kesehatan Keliling
▪ Pendirian  dan  Pengelolaan  Pos
Kesehatan
▪ Penjaminan Biaya Kesehatan
Masyarakat Rentan
▪ Kegiatan Kampanye Kesehatan
Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2022)
Peningkatan  kamampuan  dalam  memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar APBDes
Pemanfaatan Dana Desa yang kurang fleksibel di Desa  Saptorenggo  menuntut  adanya  inovasi
pembiayaan  melalui  mobilisasi  sumber  pembiayaan alternatif di luar APBDes, seperti Dana CSR (Blowfield, 2007;  Waagstein,  2011)  dan  Dana  Sosial  (Hartnell, 2020; Kailani & Slama, 2020; Wiepking, 2021), untuk mempercepat pembangunan pendidikan dan kesehatan.  Sama  halnya  dengan  APBDes,  program yang  dibiayai  melalui  sumber  pembiayaan  alternatif perlu  mengakomodir  kepentingan  pihak  ketiga. Program  yang  didanai  melalui  CSR  disesuaikan dengan brand image yang dimunculkan oleh masing-
masing  perusahaan.  Sedangkan,  program  yang bersumber  dari  Dana  Sosial  disesuaikan  dengan misi  sosial  yang  diemban  organisasi  non- pemerintah (NGO). Berdasarkan hasil identifikasi peneliti  bersama  dengan  perangkat  desa, program  pendidikan  dan  kesehatan  yang potensial  dibiayai  melalui  sumber  pembiayaan alternatif dapat dilihat pada tabel 1.

## DAMPAK KEGIATAN
Setelah dilakukan identifikasi program yang potensial dibiayai  melalui  sumber  pembiayaan  alternatif, peneliti  dan  perangkat  desa  merumuskan  Standard Operating  Prosedure  (SOP)  yang  mengatur  tahapan pengajuan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  SOP mengenai tahapan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif  telah  diterbitkan  dalam  bentuk  buku  saku (Santoso, Wijaya, et al., 2022) maupun bahan tayang (Santoso,  Suprapto,  et  al.,  2022).  Adanya  rumusan SOP ini mampu memberikan panduan bagi perangkat desa  dalam  memobilisasi  Dana  CSR  maupun  Dana Sosial.
Dalam  SOP  tersebut,  tahapan  kerjasama  dengan perusahaan  dilakukan  dengan  menempuh  tiga langkah  secara  berurutan,  yaitu:  i)  inventarisasi perusahaan-perusahaan besar yang berada di sekitar Desa  Saptorenggo;  ii)  pendataan  calon  penerima manfaat; dan iii) penyusunan surat permohonan dan proposal  pengajuan  Dana  CSR  yang  memuat pendahuluan,  permasalahan,  tujuan  dan  sasaran program, kebutuhan biaya, serta rencana pengelolaan.
Sedangkan,  tahapan  kerjasama  dengan  NGO ditempuh  melalui  enam  langkah  secara  berurutan, yaitu:  i)  inventarisasi  NGO  yang  beroperasi  di Kabupaten  Malang;  ii)  pendataan  calon  penerima manfaat  oleh  perangkat  desa;  iii)  pembuatan  surat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu; iv) penyiapan  kelengkapan  dokumen  calon  penerima manfaat  yang  diserahkan  kepada  NGO;  v) pendampingan  survei calon penerima manfaat oleh NGO;  dan  vi)  pendaftaran  pribadi    oleh  calon penerima manfaat untuk beberapa program, seperti beasiswa kuliah.
Di luar capaian tersebut, kendala yang masih dihadapi adalah  kepentingan  antar  perusahaan  dan  NGO cenderung  berbeda  satu  sama  lain.  Perbedaan kepentingan  ini,  apabila  tidak  dapat  diakomodir dengan baik oleh pemerintah desa, akan menimbulkan  penyelenggaraan  program  pendidikan dan  kesehatan  yang  tidak  efisien  (tumpang  tindih).
Untuk  menggali  sumber  pembiayaan  alternatif, seperti  Dana  CSR  dan  Dana  Sosial,  pemerintah desa  perlu  terlibat  aktif  dalam  forum  CSR  dan asosiasi NGO yang bergerak dalam penghimpunan Dana  Sosial  di  Kabupaten  Malang.  Evaluasi dampak program pendidikan dan kesehatan desa perlu  melibatkan  perguruan  tinggi  untuk menjamin  kredibilitas  penyelenggaraan  program dan meningkatkan kepercayaan penyandang dana terhadap pemerintah desa (mutual trust).
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022) Gambar  5. Buku  Saku  Kegiatan  Pengabdian  Desa Saptorenggo

## KESIMPULAN dan SARAN
Kegiatan  pengabdian  ini  didasarkan  pada  fakta bahwa  Desa  Saptorenggo  masih  memiliki  akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif  rendah.  Setelah  dilakukan  kegiatan pengabdian,  terdapat  dua  poin  capaian  yang mampu  diraih  dalam  perluasan  jangkauan pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  di  Desa Saptorenggo.  Pertama,  peneliti  bersama  dengan perangkat  desa  mampu  menentukan  prioritas penganggaran program pendidikan dan kesehatan yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat  sekaligus  dapat  didanai  melalui  APBDes. Kedua,  peneliti  bersama  dengan  perangkat  desa juga  mampu  merumuskan  SOP  yang  berisi tahapan pengajuan pendanaan program
JIAT., Vol. 09, No. 02, Dec 2023
pendidikan dan kesehatan yang didanai melalui pihak ketiga, baik oleh perusahaan maupun oleh NGO. Dalam rangka  penyempurnaan kegiatan pengabdian ini, terdapat dua agenda kegiatan yang menjadi fokus peneliti  ke  depan.  Pertama,  penerapan  teknologi yang  cepat,  akurat,  dan  sederhana  dalam  proses pemutakhiran  basis  data  di  bidang  pendidikan  dan kesehatan.  Kedua,  keterlibatan  dalam  evaluasi dampak  program  pendidikan  dan  kesehatan  untuk menjamin kredibilitas penyelenggaraan program dan meningkatkan kepercayaan penyandang dana terhadap pemerintah desa (mutual trust).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, yang telah membiayai  terselenggaranya  kegiatan  melalui  Dana Penelitan dan Pengabdian (DPP).

## REFERENCES
Asian  Development  Bank.  (2021).  Innovative
Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia.
Blowfield, M.  (2007). Reasons to be cheerful? What
we  know  about  CSR’s  impact.  Third  World Quarterly, 28(4), 683 – 695. https://doi.org/10.1080/01436590701336523
BPMI-Setwapres.  (2021).  Optimalkan  Manfaat Pengembangan  Dana  Sosial,  Peran  Lembaga Resmi  Pengelola  Zakat  dan  Wakaf  Harus Dimaksimalkan. Kementerian Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalka n_manfaat_pengembangan_dana_sosial_peran_l embaga_resmi_pengelola_zakat_dan_wakaf_har us_dimaksimalkan
Brousselle, A., Benmarhnia, T., & Benhadj, L. (2016). What are the benefits and risks of using return on investment  to  defend  public  health  programs? Preventive  Medicine  Reports,  3,  135 – 138. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.11.015
Cooper, J. E., Benmarhnia, T., Koski, A., & King, N. B.
(2020).  Cash  transfer  programs  have  differential effects on health: A review of the literature from low and middle-income countries. Social Science &
Medicine, 247, 112806. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.11280 6
Direktorat  Jenderal  Keuangan  Perimbangan.  (2021).
Kebijakan Dana Desa 2021.
https://djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana- Desa-2021.pdf
Ghofar,  M.  (2015).  Rp12  triliun  dana  CSR Indonesia  belum  dikelola  maksimal.  Antara News. https://www.antaranews.com/berita/509654 /rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum- dikelola-maksimal
Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal Basic Incomes  versus  Targeted  Transfers:  Anti- Poverty  Programs  in  Developing  Countries. Journal of Economic Perspectives, 32(4), 201 –
226. https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201
Hartnell,  C.  (2020).  Philanthropy  in  Indonesia:  A Working paper. http://www.psjp.org/resources/philanthropy- in-indonesia/
Jamil,  H.  (2021).  Mungkinkah  Universal  Basic Income (UBI) Diterapkan Di Indonesia? Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. https://doi.org/10.31219/osf.io/bzkq3
Kailani,  N.,  &  Slama,  M.  (2020).  Accelerating
Islamic charities in Indonesia: zakat , sedekah and the immediacy of social media. South East Asia Research, 28(1), 70 – 86. https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691 939
Kementeriaan Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2022).  Indeks Desa
Membangun.
https://idm.kemendesa.go.id/
Liu, C., Li, Y., Li, S., Luo, R., Zhang, L., Rozelle, S., Hagist,  S.,  &  Hou,  J.  (2020).  The  returns  to education in rural China: Some new estimates. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 64(1), 189 – 208.
https://doi.org/10.1111/1467-8489.12350
Mamun, S. A. K., Taylor, B. R., Nghiem, S., Rahman, M.  M.,  &  Khanam,  R.  (2021).  The  private returns  to  education  in  rural  Bangladesh. International Journal
of Educational Development, 84, 102424. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.1024
Masters,  R.,  Anwar,  E.,  Collins,  B.,  Cookson,  R.,  &
Capewell,  S.  (2017).  Return  on  investment  of public  health  interventions:  a  systematic  review. Journal  of  Epidemiology  and  Community  Health, 71(8),  827 – 834.  https://doi.org/10.1136/jech- 2016-208141
Mellor,  J.  W.  (2017).  Rural  Education  and  Health.  In Agricultural Development and Economic Transformation (pp. 123 – 133). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7_10
Purnastuti, L., Salim, R., & Joarder, M. A. M. (2015).
The returns to education in Indonesia: Post reform estimates. The Journal of Developing Areas, 49(3),
183 – 204. https://doi.org/10.1353/jda.2015.0174
Santoso,  D.  B.,  Saleh,  S.,  Suman,  A.,  &  Maski,  G.
(2017). The effectiveness analysis of grant scheme “POKMAS” toward village community empowerment:  a  case  study  on  Siak  Regency  of Riau province. International  Journal  of Economic Policy  in  Emerging  Economies,  10(3),  295. https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2017.086626
Santoso, D. B., Suprapto, E., Nuraini, A. P., & Wijaya,
A.  H.  Z.  (2022).  Bahan  Tayang  Kegiatan

## Pengabdian :  Perluasan  Jangkauan  Pelayanan
Pendidikan  dan  Kesehatan  Desa  Saptorenggo
Melalui Peranan Desa (Patent No. EC00202249470).
https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202249470?type =copyright&keyword=Jangkauan+Pelayanan+Pen didikan+dan+Kesehatan+
Santoso, D. B., Wijaya, A. H. Z., & Nuraini, A. P. (2022). Perluasan  Jangkauan  Pelayanan  Pendidikan  dan Kesehatan  Desa  Saptorenggo  Melalui  Peranan Desa  (Patent  No.  EC00202273975).  https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202273975?type =copyright&keyword=Jangkauan+Pelayanan+Pen didikan+dan+Kesehatan+
Sekretaris  Desa  Saptroenggo.  (2021).  Anggaran
Pembangunan  dan  Belanja  Desa  Saptorenggo Tahun 2021.
Shobirin, R. (2022). Perluas Jangkauan Pendidikan dan Kesehatan, Tim FEB UB Dampingi Perangkat Desa.
Times
Indonesia.
https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan- informasi/425603/perluas-jangkauan- pendidikan-dan-kesehatan-tim-feb-ub-dampingi- perangkat-desa
Siagian,  B.  B.,  Maryunani,  M.,  Sakti,  R.  K.,  & Santoso,  D.  B.  (2016).  Efficiency  and Effectiveness  Analysis  of  Village  Financial Management  (VFM)  (Case  Study  Asahan Regency).  International  Journal  of  Social  and Local  Economic  Governance,  2(2),  136 – 151. https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2016.002.0 2.5
Solano  Lara,  C.,  Fernández  Crispín,  A.,  &  López Téllez,  M.  C.  (2018).  Participatory  rural appraisal  as  an  educational  tool  to  empower sustainable  community  processes.  Journal  of Cleaner Production, 172, 4254 – 4262. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.072 Stenberg, K., Sweeny, K., Axelson, H., Temmerman,  M.,  &  Sheehan,  P.  (2016). Returns  on  Investment  in  the  Continuum  of Care  for  Reproductive,  Maternal,  Newborn, and Child Health. In Disease Control Priorities, Third  Edition  (Volume  2):  Reproductive, Maternal,  Newborn,  and  Child  Health  (pp. 299 – 317). The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0348-
2_ch16
Tohari,  A.,  Parsons,  C.,  &  Rammohan,  A.  (2019). Targeting  poverty  under  complementarities: Evidence  from  Indonesia’s  unified  targeting system.  Journal  of  Development  Economics,
140, 127 – 144.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.00 2
Waagstein, P. R. (2011). The Mandatory Corporate
Social  Responsibility  in  Indonesia:  Problems and  Implications.  Journal  of  Business  Ethics,
98(3), 455 – 466. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0587-x
Wiepking,  P.  (2021).  The  Global  Study  of
Philanthropic Behavior. VOLUNTAS: International  Journal  of  Voluntary  and Nonprofit  Organizations,  32(2),  194 – 203. https://doi.org/10.1007/s11266-020-00279-6 World Bank. (2020). Indonesian Village
Governance under the new Village Law (2015- 2018): Sentinel Villages Report.