Halaman 1

## PERSPEKTIF MEDIASI PENAL DAN PENERAPANNYA DALAM PERKARA PIDANA
Oleh:
Hj. Lilik Prihatini, S.H., M.H.

## Abstrak
Berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  prinsipnya  kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya  penyelesaian kasus  pidana  di  luar  pengadilan.  Walaupun  pada  umumnya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  ada  dalam sengketa  perdata,  namun  dalam  praktek  sering  juga  kasus pidana  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  berbagai diskresi  aparat  penegak  hukum  atau  melalui  mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang  ada di  dalam  masyarakat  (musyawarah  keluarga,  musyawarah desa,  musyawarah  adat  dan  lain  sebagainya).  Dalam perkembangan  wacana  teoritik  maupun  perkembangan pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara,  ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.
Kata Kunci: Perundang-undangan, mediasi, Perkara pidana

## Pakuan Law Review
Halaman 2

## A. Pendahuluan
Kebiasaan  pola  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pengadilan.  Setiap  ada sengketa,  pengadilanlah  yang  menentukan  bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  karena  semua sengketa  diselesaikan  melalui  pengadilan.  Indonesia menyiapkan  Hukum  Acara  dengan  sangat  ketat  bahkan hukum  formil  itu  dimasukkan  ke  dalam  hukum  publik.  Di samping  itu  juga  dalam  bidang  hukum  acara  Perdata disebutkan  hakim  atau  pengadilan  harus  bersikap  pasif, hanya  menunggu  keluhan  dan  tuntutan  pihak  yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat  apapun.  Disebutkan  pula  hakim  cukup  menemukan kebenaran  formal  saja.  Akan  tetapi  akhir-akhir  ini  telah muncul  pola  penyelesaian,  melalui  tawar  menawar penyelesaian,  yang  kadang  kala  telah  dirancang  sebelum mereka  bersengketa,  yang  disebut  mediasi.  Cara  seperti  ini pula  dapat  mengurangi  beban  pengadilan,  Pengadilan  Tinggi dan Mahkamah Agung.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  garis  besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara

## Pakuan Law Review
Halaman 3
kasar  dapatlah  dibedakan  bahwa  upaya  penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “ repressive ”  (penindasan/  pemberantasan/  penumpasan) sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur  “non  penal”  lebih menitik-beratkan  pada  sifat  “ preventive ”  (pencegahan  / penangkalan  /  pengendalian)  sebelum  kejahatan  terjadi. Dikatakan  sebagai  perbedaan  secara  kasar  karena  tindakan represif  pada  hakikatnya  juga  dapat  dilihat  sebagai  tindakan preventif dalam arti luas.
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  merupakan salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  masalah  di  tengah masyarakat,  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  (yang  biasa dikenal  dengan  istilah  ADR  atau  ” Alternative  Dispute Resolution ”;  ada  pula  yang  menyebutnya  “ Apropriate  Dispute Resolution ” 1 ).  ADR  pada  umumnya  digunakan  di  lingkungan kasus-kasus perdata 2 , tidak untuk kasus-kasus pidana.
Berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  prinsipnya  kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya  penyelesaian
1 New  york  state  dispute  resolution  association,  inc, alternative dispute resolution in new york satte, an overview, diakses tanggal 28 Juni 2011.
2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 4
kasus  pidana  di  luar  pengadilan.  Walaupun  pada  umumnya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  ada  dalam sengketa  perdata,  namun  dalam  praktek  sering  juga  kasus pidana  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  berbagai diskresi  aparat  penegak  hukum  atau  melalui  mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang  ada di  dalam  masyarakat  (musyawarah  keluarga,  musyawarah desa,  musyawarah  adat  dan  lain  sebagainya).  Praktek penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan  selama  ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu  kasus  yang  secara  informal  telah  ada  penyelesaian damai  (walaupun  melalui  mekanisme  hukum  adat),  namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.
Dalam  perkembangan  wacana  teoritik  maupun perkembangan  pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian masalah  di  bidang  hukum  pidana.  Menurut  Detlev  Frehsee, meningkatnya  penggunaan  restitusi  dalam  proses  pidana menunjukkan,  bahwa  perbedaan  antara  hukum  pidana  dan

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 5
perdata  tidak  begitu  besar  dan  perbedaan  itu  menjadi  tidak berfungsi 3 .
Ditinjau
dari
perundang-undangan yang ada,sebenarnya  Indonesia  sudah  memiliki  peraturan  yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta aturan- aturan  khusus  seperti  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  Undang-Undang  No.  3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang- Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Akan  tetapi  hal  ini  tidak menjadi  masalah  tetapi  pada  upaya  mediasi  penal/pidana tidak  diatur  dan  tidak  dicantumkan  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  tentang  Mediasi  Nomor  1  Tahun  2008. Peradilan  pidana  sejatinya  bertujuan  melindungi  dan meningkatkan  martabat  manusia,  baik  bagi  diri  korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Kata  mediasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  “ mediation ”, yang  artinya  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  pihak ketiga  sebagai  penengah  atau  penyelesaian  sengketa  secara
3 Detlev  Frehsee  (Professor  of  Criminology  and  Criminal  Law, University of Bielefeld, Germany), “Restitution and Offender-Victim Arrangement in  German  Criminal  Law:  Development  and  Theoretical  Implications ”, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm, diakses  tanggal 28 Juni 2011.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 6
menengahi,  yang  menengahinya  dinamakan  mediator  atau orang  yang  menjadi  penengah 4 .  Kemudian  Christopher  W.
Moore  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak  ketiga  yang  bisa  diterima  pihak  yang  bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.  Pihak  ketiga  ini  tidak  mempunyai  wewenang  untuk mengambil  keputusan. Dia  bertugas  untuk  membantu pihak- pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak  dalam sebuah persengketaan.
Berdasarkan  rumusan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa yang  dimaksud  dengan  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  perundingan  yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan  tidak  berpihak  ( impartial )  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  serta  diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak yang  bersengketa.Penyelesaian  sengketa  melalui  media tersebut  diperlukan  seorang  penengah  yang  dinamakan dengan  mediator.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, mediator  adalah  perantara  (penghubung,  penengah)  bagi
4 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007), hal 131.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 7
pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian dalam menjalankan fungsinya  tersebut,  mediator  tidak  mempunyai  kewenangan untuk  memberi  putusan  terhadap  sengketa  tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

## B. Pembahasan
Mediasi menurut Moore adalah 5 : “ The intervation in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited  or  no  authoritive  decision-making,  who  assists  the involved  perties  to  voluntary  reach  a  mutually  acceptable settlement  of  the  issue  in  dispute ”.  “(Intervensi  pihak  ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik,  yang  hanya  mempunyai  kekuasaan  yang  terbatas atau  tidak  ada  kekuasaan  dalam  memutus  perkara,  yang membantu  para  pihak  untuk  secara  sukarela  mencapai penyelesaian yang disepakati bersama).”
Definisi  yang  disampaikan  Christopher  W.  Moore  ini hampir sama dengan pengertian mediasi yang terdapat dalam Pasal  1  ayat  7  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (PerMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5 Christoper  W.  Moore, The  Mediation  Process:Prctical  Strategies  for Resolving  Conflict. (San  Fransisco  :  Jossey  Bass,),  2003.  hal  15,  dalam  Barda Nawawi Arif. Op.Cit, hal. 8.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 8
:  “Cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.
Mediasi  penal  ( penal  mediation )  sering  juga  disebut dengan  berbagai  istilah,  antara  lain  :  “ mediation  in  criminal cases ”  atau  ” mediation  in  penal  matters ”  yang  dalam  istilah Belanda  disebut straf  bemiddeling, dalam  istilah  Jerman disebut  ” Der  Außergerichtliche  Tataus-gleich ”  (disingkat ATA)  dan  dalam  istilah  Perancis  disebut  ” de  mediation pénale” .  Karena  mediasi  penal  terutama  mempertemukan antara  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban,  maka  mediasi penal  ini  sering  juga  dikenal  dengan  istilah  ” Victim  Offender Medi-ation ”  (VOM), Täter  Opfer  Ausgleich (TOA),  atau
Offender victim Arrangement (OVA) 6 .
Mediasi  penal  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  di luar  prosedur  dengan  tujuan  tidak  melanjutkan  penuntutan
6 Barda  Nawai  Arief, Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di Luar pengadilan. Artikel dalam http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27 mediasi-penal-
penyelesaian-perkara-pidana-di  luar  pengadilan/  2009,  diakses  pada  tanggal 18 April 2011.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 9
apabila  tercapai  kesepakatan.  Menurut  Mark  William  Baker mediasi  penal  adalah "process  of  bringing  victims  and offenders  together  to  reach  a  mutual  agreement  regarding restitution would become the norm ."
Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  berupa “pelanggaran  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  denda”. Ketentuan  Pasal  82  KUHP  menentukan  kewenangan/hak menuntut  tindak  pidana  pelanggaran  itu  hapus,  apabila terdakwa  telah  membayar  denda  maksimum  untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau  penuntutan  telah  dilakukan.  Pada  asasnya,  norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia  8  (delapan)  tahun.  Menurut  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  maka ditentukan  batas  usia  anak  nakal  yang  dapat  diajukan kepengadilan  sekurang-kurangnya  8  (delapan)  tahun  dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus, terhadap anak  di  bawah  usia  8  (delapan)  tahun,  penyidik  dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau  orang  tua  asuhnya  apabila  dipandang  masih  dapat

## Pakuan Law Review
Halaman 10
dibina  atau  diserahkan  kepada  Departemen  Sosial  apabila diandang  tidak  dapat  lagi  dibina  oleh  orang  tua/wali/orang tua asuh.
Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:
1) Penyidik  berwenang  menghentikan  penyidikan karena  tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
2) Penghentian  penyidikan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
a. Putusan  hakim  praperadian  atas  dasar permintaan korban/pelapor;
b. Dicapainya  penyelesaian  mediasi  antara korban/pelapor dengan tersangka.
3) Tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
c. Tindak  pidana  yang  dilakukan  hanya  diancam dengan pidana denda;
Halaman 11
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
e. Kerugian sudah diganti;
4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf  d  dan  huruf  e  hanya  berlaku  untuk  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
5) Dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik.
6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Rancangan  KUHAP  tersebut  di  atas  dimungkinkan adanya  mediasi  penal  pada  tingkat  penyidikan  sebagai alasan  penyidik  menghentikan  suatu  perkara  pidana dan  juga  diatur  secara  limitatif  tentang  tindak  pidana bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi. Persoalan yang muncul bagaimana jika ditingkat penyidikan para pihak tidak melakukan mediasi penal, tetapi kesadaran

## Pakuan Law Review
Halaman 12
itu  muncul  pada  tingkat  penuntutan  atau  pada  sidang pengadilan apakah mediasi penal dapat dilakukan.
Menurut  pemikiran  bahwa  mediasi  dapat  saja dilakukan  pada  tingkat  penuntutan  maupun  pada sidang  pengadilan  dengan  pertimbangan  kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum  dan  keadilan  hukum dengan  argumentasi  adalah  jika  mediasi  penal dilakukan  pada  tingkat  penuntutan  asas  yang  dapat digunakan  adalah  asas  oportunitas  yang  merupakan ajaran  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Jaksa untuk  mengenyampingkan  perkara,  walaupun  telah cukup  bukti-buktinya,  demi  kepentingan  umum  baik dengan  syarat  maupun  tanpa  syarat 7 .  Asas  oportunitas secara  normatif  diatur  padal  Pasal  35  huruf  c  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  dengan  rumusan  Jaksa  Agung mempunyai  tugas  dan  wewenang  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi  penal  dimungkinkan  dapat  dilakukan  dengan pertimbangan  para  pihak  benar-benar  menyadari
7 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , ( Jakarta: Penerbit  Sinar Grafika), hal.14.

## Pakuan Law Review
Halaman 13
pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan  kesadaran  akan  manfaat  dari  perdamaian  dan saling  memaafkan,  ini  pernah  dilakukan  oleh  Hakim Bismar Siregar.
Dalam  hal  terjadi  kasus  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 7, Pasal  76  ayat  1,  Pasal  89  ayat  4  dan  Pasal  96  UU 39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  memberi kewenangan  kepada  Komnas  HAM  untuk  melakukan mediasi  dalam  kasus  pelanggaran  HAM.  Aspek  ini sifatnya  hanya  bersifat  parsial,  oleh  karena  tidak  ada ketentuan secara tegas menyatakan bahwa semua kasus pelanggaran  HAM  dapat  dilakukan  mediasi  oleh Komnas  HAM,  karena  ketentuan  Pasal  89  ayat  (4) menentukan  bahwa  Komnas  HAM  dapat  juga  hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa  melalui  pengadilan,  atau  hanya  memberi rekomendasi  kepada  pemerintah  atau  DPR  untuk ditindaklanjuti  penyelesaiannya.  Selain  itu  pula, ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak mengatur  secara  tegas  yang  menyatakan  bahwa  akibat adanya  mediasi  oleh  Komnas  HAM  itu  dapat menghapuskan  penuntutan  atau  pemidanaan,  tetapi

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 14
berdasarkan Pasal 96 ayat (3) hanya ditentukan bahwa, “keputusan  mediasi  mengikat  secara  hukum  dan berlaku sebagai alat bukti yang sah”.
Marshall  dan  Merry  juga  mengungkapkan  kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh mediasi penal, yaitu 8 :
1. Masalah operasional
a. Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi
Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga  sulit  meyakinkan  mereka  merekomendasi kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.
b. Terbatasnya waktu
Karena  mediasi  penal  tergabung  dalam  sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi  suatu  kasus,  walaupun  kasus  tersebut sangat kompleks atau sensitif.
c. Kurangnya persiapan dan tidak lanjut
Banyak  mediator  yang  kurang  mempersiapkan  diri dalam  menghadapi  suatu  kasus,  padahal  tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda.
8 Ibid , hal. 90

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 15
Selain itu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal,  tindak  lanjut  berupa  pengawasan  terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.
d. Mediasi tidak langsung
Kalau  proses  mediasi  ini  yang  dipakai,  maka  akan banyak  memakan  waktu  dan  kurang  produktif dibandingkan  bila  korban  dan  pelaku  saling  bertemu secara langsung.
e. Kurangnya sumber daya
Apabila  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia terbatas  atau  sumber  daya  berupa  fasilitas  (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya  proses  mediasi  penal.  Ruang  khusus  untuk mediasi  mutlak  diperlukan  sesuai  asas  kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.
2. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal
Hal  ini  terjadi  karena  masih  dominannya  paradigma  dan budaya  sistem  peradilan  pidana,  hingga  tujuan  mediasi penal  yang  tergabung  dalam  sistem  tersebut  bisa  luntur atau goyah.
Halaman 16

## 3. Kompensasi
Sering  kali  pelaku  yang  melakukan  tindak  kriminal memang  miskin  hingga  tidak  mampu  membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.
4. Akuntabilitas pelaku
Banyak  pelaku  yang  hanya  memanfaatkan  mediasi  penal sebagai  cara  untuk  menghindar  dari  peradilan  pidana (penjara).  Setelah  tercapai  kesepakatan  perdamaian, mereka  tidak  mau  melaksanakannya.  Walaupun keikutsertaan dalam proses mediasi penal pada dasarnya bersifat  sukarela,  namun  korban  dan  pelaku  masih mungkin  merasa  terpaksa  untuk  ikut  serta.  Kalau  tidak ikut  atau  tidak  mau  menerima  kesepakatan  yang dihasilkan,  mereka  bertanggung  jawab  terhadap  seorang anak  yang  harus  disidang  di  pengadilan  dan  mungkin dijatuhi hukuman yang lebih buruk. Karena masih adanya kelemahan  tersebut,  Wright  menyampaikan  beberapa saran  langkah  pengamanan  ( safeguard )  yang  mungkin bisa dipraktekkan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani perkara Anak Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  untuk  mengurangi  efek  negatif  ini, yaitu :
Halaman 17
1. Mediasi  penal  bisa  ditawarkan  setelah  putusan dijatuhkan  oleh  hakim  anak.  Dengan  demikian, pilihan  korban  apakah  akan  ikut  mediasi  penal  atau tidak, tidak mempengaruhi keluarnya vonis.
2. Pelaku  dapat  diminta  melakukan  kerja  pelayanan untuk masyarakat ( community service ) dibandingkan hukuman yang lebih berat.
3. Pelaku dapat ikut serta dalam perkumpulan Korban- Pelaku  ( Victim-Offender  Group )  untuk  tetap  dapat mendiskusikan  perbuatan  yang  yang  dilakukan apabila korban tidak mau berdialog secara langsung.
4. Mediasi penal dapat dilakukan secara tidak langsung di mana mediator berfungsi sebagai perantara.
Mediasi  merupakan  salah  satu  pilihan  penyelesaian sengketa  ( Alternative  Dispute  Resolution atau  ADR).  Selain mediasi,  ada  beberapa  bentuk  pilihan  penyelesaian  sengketa yang lain, yaitu Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase, pendapat ahli,
Eurly Neutral Evaluation (ENE), dan Fact Finding 9 .
Mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  dalam  bentuk  teori  ilmiah  dan  aplikasi  modern seperti  sekarang  ini  mulai  berkembang  di  Amerika  Serikat
9 Ibid , hal. 65.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 18
pada akhir 1960-an. Pemakaian mediasi pada awalnya untuk menyelesaikan  masalah  rasial,  komunitas,  dan  perburuhan hingga kemudian berkembang untuk menyelesaikan masalah bisnis  dan  lain-lain  secara  cepat,  murah,  dan  sederhana. Efisiensi  dan  efektivitas  metode  yang  digunakan,  membuat membuat mediasi mendapat pengaruh dan dukungan hingga kemudian mulai dipakai sebagai bagian dari sistem peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Berkaitan  dengan  ini,  para  pakar  mediasi  berbeda pendapat  dalam  menentukan  sampai  sejauh  mana mediatorbisa  bertindak.  Ada  yang  mengatakan  mediator hanya  berfungsi  sebagai  pengatur  ( facilitative  mediator ), ada juga yang menyatakan mediator bisa mengarahkan ( directive mediator )  sampai  hampir  seperti  memutus  perkara.  Namun semua  literatur  sepakat  bahwa  mediator  tidak  mempunyai kekuasaan  memutus  yang  total  seperti  hakim.  Mediasi  juga mensyaratkan adanya kesukarelaan atau itikad baik dari para pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kompromi.  Tanpa syarat  ini,  mediasi  tidak  mungkin  dilaksanakan  atau  gagal mencapai kesepakatan.
Dalam praktiknya, mediasi penyelesaian sengketa bisa menggunakan beberapa model/pendekatan. Namun pemakaian  model-model  mediasi  ini  tidaklah  kaku/rigid.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 19
Seorang  mediator  bisa  saja  memakai  satu  model  ketika memulai  sebuah  proses  mediasi  namun  kemudian mengubahnya  karena  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi berubah.  Atau  bisa  juga  mediator  mengkombinasikan beberapa model dalam memediasi sebuah kasus.
Ada  beberapa  kelebihan  dan  keuntungan  mediasi dibandingkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lain. Kelebihan  utama  mediasi  adalah,  berbeda  dengan  litigasi, mediasi  menawarkan  proses  penyelesaian  sengketa    yang cepat,  murah,  dan  sederhana  hingga  bisa  membuka  akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Mediasi juga  menawarkan  fleksibilitas  mekanisme  untuk  disesuaikan dengan  kondisi  para  pihak  yang  bersengketa,  mediator,  dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak  aspek,  seperti  cara/pendekatan  yang  dipakai  tempat dan  waktu  untuk  melakukan  mediasi.  Perlu  ditekankan, semua  kelenturan  ini  berdasarkan  kesukarelaan  dan  itikad baik para pihak yang bersengketa.
Mediasi  sejatinya  bukanlah  cara  baru  dalam menyelesaikan  sengketa  di  Indonesia.  Walaupun  terjadi  dari begitu  banyak  suku  yang  berbeda  adat,  bahasa,  dan  cara penyelesaian  sengketa,  namun  Indonesia  mempunyai persamaan dasar dalam menyelsesaikan semua jenis sengketa

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 20
baik  publik  maupun  privat  yaitu  mekanisme  musyawarah mufakat. Mekanisme ini sama dengan esensi mediasi di mana para  pihak  berkompromi  untuk  mencapai  titik  temu  yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan 10 .
Di  tengah  kepercayaan  masyarakat  yang  semakin menurun  terhadap  aparat  penegak  hukum,  ternayata masyarakat  masih  bisa  dan  memang  terbiasa  mengatur  diri sendiri,  termasuk  menyelesaikan  sengketa.  Walaupun  ada beberapa  tindakan  main  hakim  sendiri  oleh  masyarakat, terutama  dalam  kasus  privat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa budaya  musyawarah  masih  dianut  oleh  masyarakat,  selain karena  sensitivitas  sengketa  yang  tabu  untuk  diselesaikan orang  luar  dan  sifat  apatis  yang  timbul  terhadap  aparat hukum.
Mantan  ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Bagir  Manan, mendukung  penuh  upaya  untuk  kembali  pada  kebudayaan asli  Indonesia  dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui musyawarah  tanpa  perlu  ke  pengadilan 11 .  Yang  perlu dilakukan  sekarang  adalah  merevitalisasi  mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk  menyelesaikan  sengketa  sendiri.  Mediasi  sangat  cocok
10 DS. Dewi, dan Fatahillah  A. Syukur, Op.Cit , hal. 70.
11 Bagir  Manan,  “ Perlu  Ada  Pendamai  di  Luar  Pengadilan”,  Media Indonesia , diakses pada tanggal 18 September  2002.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 21
diterapkan  karena  sesuai  dengan  kebudayaan  Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan  harmoni  dan  menjaga  privasi.  Dengan banyak  kelebihan  yang  ditawarkan,  mediasi  diharapkan  bisa memberikan  alternatif  yang  efektif  untuk  menyelesaikan sengketa di Indonesia.
Mediasi  mempunyai  peluang  yang  sangat  besar  untuk berkembang di Indonesia. Sesuai dengan adat ketimuran yang masih  mengakar,  masyarakat  lebih  mengutamakan  tetap menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan  rekan  bisnis  dari  pada  keuntungan  sesaat  apabila timbul  sengketa.  Menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan mungkin  menghasilkan  keuntungan  besar  apabila  menang, namun  hubungan  juga  menjadi  rusak.  Menyelamatkan  muka ( face saving ) atau nama seseorang adalah hal penting kadang lebih  utama  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di Indonesia 12 .
Masyarakat  Indonesia  juga  lebih  suka  mengutamakan harmoni  komunal  di  atas  kepentingan  individu.  Walaupun satu  pihak  merasa  dirinya  lebih  benar  dalam  subtansi perkara,  namun  sikap  dan  penanganan  masalah  yang  tidak tepat  bisa  membuat  pihak  tersebut  diminta  untuk  mengalah
12 DS.Dewi, dan Fatahillah  A. Syukur, Op.Cit , hal. 71.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 22
demi  menjaga  keselarasan  dan  ketentraman  masyarakat. Untuk  itu,  pihak  ketiga  yang  diminta  menengahi  sengketa adalah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah  masyarakat  untuk  menjaga  norma  dan  etika  yang berlaku.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  penyelesaian sengketa  Barat  yang  lebih  mengutamakan  proses  dan  hasil dari pada norma dan keadilan.
Secara yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang  No.  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan 13 dengan  memakai  terminologi perantaraan.  Setelah  itu,  di  akhir  tahun  1990-an  mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa.
Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan. Kemudian  Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif    Penyelesaian  Sengketa  juga mengakomodasi  mediasi  walaupun  hanya  dalam  sebuah Pasal. Setelah itu bermunculan banyak bidang yang memakai mediasi  sebagai  pilihan  penyelesaian  sengketa,  seperti perburuhan,  sumber  daya  air,  hak  atas  kekayaan  intelektual
13 Undang-Undang  ini  kemudian  digantikan  dengan  UU  No.  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial.
Halaman 23
(merk,  paten,  desain  industri,  dan  rahasia  dagang),  jasa kontruksi,  perlindungan  HAM,  perbankan,  dan  asuransi. Semua  produk  hukum  memakai  terminologi  perantaraan, pilihan  penyelesaian  sengketa,  kesepekatan,  atau  mediasi secara langsung.
Sistem  peradilan  di  Indonesia  kemudian  juga mengadopsi  mediasi  dengan  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  (PerMA).  Sebelum  PerMA  mediasi tersebut  dilakukan  di  pengadilan  seluruh  Indonesia, sebenarnya  lebih  dari  100  tahun  lalu  hukum  acara  perdata sudah  mewajibkan  hukum  untuk  berupaya  menyelesaikan sengketa  secara  damai 14 .  Sayangnya,  mekanisme  damai  ini tidak  dipraktikkan  secara  sungguh-sungguh  oleh  hakim. Upaya  perdamaian  hanya  dilakukan  secara  formalitas prosedur  beracara.  Kemudian  Mahkamah  Agung  RI  (MARI) berusaha  mendayagunakan  kembali  mekanisme  ini  dengan mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) mengenai  Lembaga  Damai 15 .  Namun  lembaga  ini  pun  tidak berjalan  efekif  karena  SEMA  hanya  bersifat  imbauan,  tidak mengikat  pengadilan  untuk  melaksanakannya.  Karena  itu
14 Indonesia , HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154.
15 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2002  mengenai Lembaga Damai.
e-ISSN :
Halaman 24
MARI  memperbaharuinya  dengan  mengeluarkan  PerMA mengenai  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan 16 .  PerMA  mediasi ini  mewajibkan  hakim  mengikuti  prosedur  penyelesaian senketa  yang  diatur  dalam  PerMA  supaya  putusan  yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum 17 .
Dari  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  MARI tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  ada  kemauan  dan inisiatif  untuk  menggunakan  mediasi  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah  masyarakat, MARI juga mengikuti  tren  yang  berkembang  di  dunia  yang  mengakui bahwa  mediasi  bisa  menjadi  alternatif  yang  efektif  untuk menyelesaikan  sengketa,  terutama  sengketa  perdata  atau bisnis.  Namun  karena  PerMA  Mediasi  ini  masih  baru,  masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Mediasi  formal  di  pengadilan  juga  mempunyai kelebihan  yaitu  kesepakatan  yang  dicapai  mempunyai kekuatan  eksekutorial  sama  seperti  putusan  hakim  dan  akta perdamaian  sebagai  akta  yang  memuat  isi  kesepakatan perdamaian  dan  putusan  hakim  yang  menguatkan
16 PerMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
17 Pasal  2  ayat  2  dan  3  PerMA  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 25
kesepakatan  perdamaian  tersebut  tidak  tunduk  pada  upaya hukum  biasa  maupun  luar  biasa 18 .  Jadi  mediasi  mempunyai kekuatan  yang  luar  biasa  yaitu  eksekutorial  dan  final  (tidak bisadibanding  dan  kasasi).  Mediasi  di  pengadilan  juga  dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali 19 .
Mediasi informal yang dilakukan di tengah masyarakat (selanjutnya  disebut  mediasi  komunitas)  juga  bisa mempunyai kekuatan sama seperti mediator di pengadilan di mana  para  pihak  dengan  bantuan  mediator  bersertifikat dapat  menunjukkan  kesepakatan  perdamaian  tersebut  ke pengadilan  yang  berwenang  untuk  memperoleh  akta perdaiaman  dengan  cara  mengajukan  gugatan 20 .  Pengajuan gugatan  tersebut  harus  disertai  dengan  kesepakatan perdamaian dan dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum  para  pihak  dengan  dengan  objek  sengketa 21 .  Hakim yang  akan  menguatkan  kesepakatan  perdamaian  tersebut dalam  bentuk  akta  perdamaian  apabila  kesepakatan
18 Pasal 1 ayat  2 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
19 Pasal  21  PerMA  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
20 Pasal 23 ayat 1 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
21 Pasal 23 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 26
perdamaian  memenuhi  syarat-syarat:  sesuai  kehendak  para pihak,  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  tidak  merugikan pihak  ketiga,  dapat  dieksekusi,  dan  dengan  itikad  baik  para pihak 22 .
Yang  membedakan  mediasi  formal  di  pengadilan  dan mediasi  informal  komunitas  adalah  mediasi  di  pengadilan hanya  bisa  digunakan  untuk  menyelesaiakn  sengketa  yang bersifat  perdata  menyebutkan  semua  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  lebih  dahulu mengupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial, keberatan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen,  dan  keberatan  atas  putusan  Komisi  Penagwas Persaingan  Usaha. 23 ,  sedangkan  mediasi  komunitas  bisa digunakan  untuk  semua  jenis  sengketa,  baik  bersifat  privat ataupun  publik.  Termasuk  di  dalamnya  kasus  pembunuhan atau  tindak  pidana  lain  yang  masih  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  adat  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  sifat mediasi  komunitas  yang  lebih  mementingkan  harmoni  di
22 Pasal 23 ayat 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
23 Pasal 23 ayat 1 PerMA No. 1 Tahun 2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
e-ISSN :
Halaman 27
tengah  masyarakat  ( restorative  justice )  dibandingkan memberikan  hukuman  kepada  pelaku  melalui  pengadilan ( retributive justice ).
Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (bulan)  sejak  penunjukan  mediator  sampai  mencapai kesepakatan 24 .  Mediasi  komunitas  bisa  lebih  cepat  dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan para pihak yang  tidak  ingin  berlarut-larut  hingga  bisa  merenggangkan hubungan.  Bandingkan  dengan  proses  litigasi  yang membutuhkan  waktu  6  (enam)  bulan  untuk  menyelesaikan kasus  di  tingkat  pertama  (Pengadilan  Negeri) 25 .  Belum  lagi kalau  sebuah  kasus  mencapai  tingkat  banding,  kasasi,  atau peninjauan  kembali,  kasus  tersebut  memakan  waktu  sampai 7-12 tahun 26 .
Dengan  sedikitnya  waktu  yang  digunakan,  otomatis biaya  yang  dikeluarkan  juga  sedikit.  Prosedur  mediasi  juga sederhana seperti bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terminologi atau prosedur yang tidak dimengerti orang awam.  Dengan  sifat  mediasi  yang  final  dan  sedikitnya  waktu
24 Pasal  13  ayat  3  PerMA  No.  1  Tahun    2008    tentang    Prosedur Mediasi di Pengadilan.
25 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) No. 6 Tahun1992.
26 M.  Yahya Harahap, Hukum  Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hal. 154.

## Pakuan Law Review
Halaman 28
yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  sebuah  kasus,  maka mediasi juga berguna untuk mengatasi masalah penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung RI 27 .
Perancis  mengenal  mediasi  penal  pada  saat amandemen KUHAP Perancis dilakukan, yaitu pada tanggal 4 Januari 1993, dimana Pasal 41 KUHAP Perancis (CCP- Code of Criminal  Procedure )  diamandemen.  Dalam  amandemen tersebut  menyatakan  bahwa  Penuntut  Umum  dapat melakukan  mediasi  penal  (dengan  persetujuan  korban  dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang  dapat  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki si pelaku kejahatan.  Apabila  mediasi  tidak  berhasil  dilakukan, penuntutan  baru  dilakukan,  namun  apabila  berhasil penuntutan  dihentikan  (s.  41  dan  s.  41-2  CCP- Code  of Criminal Procedure ). Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2
CCP  membolehkan  Penuntut  Umum  meminta  pelaku  untuk memberi  kompensasi  kepada  korban  (melakukan  mediasi penal),  dari  pada  mengenakan  pidana  denda,  mencabut  SIM, atau  memerintahkan  sanksi  alternatif  berupa  pidana  kerja
27 Laporan Tahunan Mahkamah  Agung RI  Tahun 2010 menyebutkan bahwa Mahakamah Agung menghadapi sekitar 9.000  tumpukan perkara yang belum ditangani.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 29
sosial  selama  60  jam.  Terlaksananya  mediasi  penal  ini, menghapuskan penuntutan 28 .
Di Polandia, mediasi penal diatur dalam Pasal 23a CCP ( Code  of  Criminal  Prosedure )  dan  peraturan  Menteri Kehakiman  13  Juni  2003  tentang  “ Mediation  proceeding  in criminal  matters”. Dalam  ketentuan  tersebut  pengadilan  dan jaksa,  atas  inisiatifnya  atau  atas  persetujuan  korban  dan pelaku,  dapat  menyerahkan  suatu  kasus  ke  lembaga terpercaya  atau  seseorang  untuk  melakukan  mediasi  antara korban  dan  terdakwa.  Proses  mediasi  paling  lama  dilakukan untuk  waktu  satu  bulan.  Biaya  proses  mediasi  ditanggung oleh  perbendaharaan  negara  ( State  Treasury ).  Hasil  positif dari  mediasi  itu  menjadi  alasan  untuk  tidak  melanjutkan proses  pidana.  Mediasi  dapat  diterapkan  untuk  semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun  penjara.  Bahkan  kejahatan  kekerasan  ( Violent  crimes ) juga dapat dilakukan mediasi 29 .
Mediasi  penal  menjadi  kebutuhan  keadilan  karena didorong  oleh  keinginan  pembuat  hukum  untuk  mencapai keadilan  yang  restoratif,  sehingga  tidaklah  heran  apabila
28 Ibid. 29 Ibid.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 30
mediasi  penal  didukung  oleh  pertemuan-pertemuan internasional, antara lain 30 :
1. The  Recomendation  of  the  Council  of  Europe  1999  No.  R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”
2. The  EU  Framework  Decision  2001 tentang the  standing  of Victims in Criminal Proccedings ; (EU 2001 / 220 / JBZ)
3. The  UN  Principle  2002 (Resolusi  ECOSOC  2002/12) tentang “Basic Principle In Criminal Matters”
Dalam  kesimpulannya,  Barda  Nawawi  mengatakan bahwa  mediasi  penal  dapat  mungkin  dilakukan.  Sebagai contoh  VOM  ( Victim  Offender  Mediation )  dilakukan  untuk violent crime dimana diterapkan di Austria, Polandia, slovenia,
Canada,  Amerika  Serikat,  dan  Norwegia.  Sedangkan  untuk penyelesaian  kasus-kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ( domestic  violance ),  mediasi  diterapkan  di  negara  Amerika Serikat,  Austria,  Polandia,  Denmark,  dan  Finlandia.  Bahkan
Barda Nawawi mengatakan bahwa untuk
mengiplementasikan  mediasi  penal  tersebut  harus  tetap diberi  payung/kerangka  hukum  ( mediation  within  the framework of criminal law ) yang diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP).
30 Ridwan Mansyur, Op.Cit , hal. 169 .

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 31
Secara  detail,  Barda  Nawawi  mengemukakan  bahwa  mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana  orang  dewasa  (ada  yang  dibatasi  untuk  delik  yang diancam  pidana  penjara  maksimum  tertentu),  tindak  pidana dengan  kekerasan  ( violent  crime ),  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  ( domestic  violence ),  dan  kasus perbankan yang beraspek hukum pidana 31 .
Yang dimaksud dengan mediation withinthe framework of criminal law adalah penempatan mediasi di dalam produk peraturan  perundang-undangan.  Seperti  contoh  ketentuan mediasi  penal  Austria,  Jerman,  Finlandia,  dan  Polandia ditempatkan  sebagai  bagian  dari  Undang-Undang  Peradilan Anak  ( the  Juvenile  Juctice  Act ),  sedangkan  Austria,  Belgia,
Finlandia,  Perancis,  dan  Polandia  menempatkan  mediasi penal juga di dalam KUHAP ( the Code of Criminal Procedure ),
Finlandia,  Jerman  dan  Polandia  juga  menempatkan  mediasi penal  di  dalam  KUHP  ( the  Criminal  Code ),  sedangkan Norwegia mengatur secara tersendiri mediasi penal di dalam Undang-Undang  Mediasi  ( the  Mediation  Act )  yang diberlakukan untuk anak-anak maupun orang dewasa.
Berdasarkan  komparasi  implementasi  mediasi  penal dari  beberapa  negara  tersebut,  Barda  Nawawi  selanjutnya
31 Barda Nawawi Arief, Op.Cit.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 32
mengelompokkan  mediasi  penal  menjadi  6  model,  yaitu sebagai berikut 32 :

## 1. Information mediation
Model  ini  dilaksanakan  oleh  personil  peradilan  pidana ( criminal justice personnel ) dalam tugas normalnya, yaitu :
a. Jaksa  Penuntut  Umum  mengundang  para  pihak  untuk penyelesaian  informal  dengan  tujuan  untuk  tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
b. Pekerja  sosial  atau  pejabat  pengawas  ( probation officer )  yang  berpendapat  bahwa  kontak  dengan korban  akan  mempunyai  pengaruh  besar  bagi  pelaku tindak pidana.
c. Pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin  dapat  memenangkan  situasi  tanpa  membuat penuntutan pidana.
d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya.
Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh
sistem hukum.
2. Traditional village or tribel moots
Menurut  model  ini,  seluruh  masyarakat  bertemu  untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model
Halaman 33
ini  ada  di  beberapa  negara  yang  kurang  maju  dan  di wilayah  pedesaan/  pedalaman.  Model  ini  lebih  memilih keuntungan  bagi  masyarakat  luas.  Model  ini  mendahului hukum  barat  dan  telah  memberi  inspirasi  bagi kebanyakan  program-program  mediasi  modern.  Program mediasi  modern  sering  mencoba  memperkenalkan berbagai  keuntungan  dari  pertemuan  suku  ( tribal  moots ) dalam bentuk yag disesuaikan dengan struktur masyarkat modern  dan  hak-hak  individu  yang  diakui  menurut hukum.
3. Victim offender mediation
Model  ini  melibatkan  berbagai  pihak  yang  bertemu dengan  dihadiri  oleh  mediator  yang  ditunjuk.  Banyak variasi  dari  model  ini.  Mediatornya  dapat  berasal  dari pejabat  formal,  mediator  independen,  atau  kombinasi. Mediasi  dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan proses,  baik pada tahap pemeriksaan, penuntutan, tahap kebijaksanaan  polisi,  tahap  pemidanaan  atau  setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe  pelaku  tindak  pidana,  ada  yang  khusus  untuk  anak, ada  yang    untuk  tipe  pidana  tertentu  (misal  pengutilan, perampokan,  dan  tindak  kekerasan),  dan  ada  yang terutama  ditujukan  pada  pelaku  anak,  pelaku  pemula,

## Pakuan Law Review
Halaman 34
namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.
4. Reparation negotiation programmes
Model  ini  semata-mata  untuk  menaksir/menilai kompensasi  atau  perbaikan  yang  harus  dibayar  oleh pelaku  tindak  pidana  kepada  korban,  biasanya  pada  saat pemeriksaan  di  pengadilan.  Program  ini  tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya  berkaitan  dengan  perencanaan  perbaikan  materiil. Dalam  model  ini,  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan program  kerja  yang  dengan  demikian  dapat  menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
5. Community panels or couts
Model in merupakan program untuk membelokkan kasus pidana  dari  penuntutan  atau  peradilan  pada  prosedur masyarakat  yang  lebih  fleksibel  dan  informal  dan  sering melibatkan  unsur  mediasi  atau  negosiasi.  Pejabat  lokal dapat  mempunyai  lembaga/  badan  tersendiri  untuk mediasi itu.
6. Family and community group conferences
Model  ini  telah  dikembangkan  di  Australia  dan  New
Zaeland,  yang  melibatkan  pertisipasi  masyarakat  dalam Sistem  Peradilan  Pidana.  Tidak hanya  melibatkan  korban

## Pakuan Law Review
Halaman 35
dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan  hakim)  dan  para  pendukung  korban.  Pelaku  dan keluarganya diharapkan menghasilkan yang komprehensif dan  memuaskan  korban  serta  dapat  membuat  untuk menjaga  si  pelaku  keluar  dari  kesusahan  /  persoalan berikutnya.
Menurut Adrianus Meliala 33 , model hukuman restoratif diperkenalkan  karena  sistem  peradilan  pidana  dan pemidanaan  yang  sekarang  berlaku  menimbulkan  masalah. Dalam  sistem  kepenjaraan  sekarang  tujuan  pemberian hukuman  adalah  penjeraan,  pembalasan  dendam,  dan pemberian  derita  sebagai  konsekuensi  perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi)  tunduk  pada  peraturan  penjara.  Jadi,  pendekatannya lebih  ke  keamanan (security  approach) .  Selain  pemenjaraan yang  membawa  akibat  bagi  keluarga  napi,  sistem  yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan  korban.  Apalagi,  proses  hukumannya memakan  waktu  lama.    Sebaliknya,  pada  model  restoratif
33 http:// www.hukumonline.com / detail.com / detail.asp?id=9768&cl= Berita, diakses tanggal 9 September  2011.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 36
yang  ditekankan  adalah  resolusi  konflik.  Pemidanaan restoratif  melibatkan  korban,  keluarga,  dan  pihak-pihak  lain dalam  menyelesaikan  masalah.  Disamping  itu,  menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Penerapanya tidak gampang.  Kalau  hanya  diterapkan  di  lingkungan  Lapas, hasilnya  tidak  akan  maksimal.  Jadi,  model  restoratif  harus dimulai dari  kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan  dan  pengadilan  pun  demikian.  Satu  hal  lagi  yang sulit  adalah  memulihkan  derita  korban,  baik  fisik  maupun psikis.  Kerugian  materiil  mungkin  bisa  digantikan  pelaku, yang  menjadi  permasahan  adalah  tentang  derita  psikis, misalnya akibat pemerkosaan.
Ketua Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen  Kehakiman,  Muhammad  Mustofa 34 ,  menegaskan bahwa restorative  justice memberi  perhatian  sekaligus  pada kepentingan  korban  kejahatan,  pelaku  kejahatan  dan masyarakat.  Pada  korban,  penekanannya  adalah  pemulihan kerugian  aset,  derita  fisik,  keamanan,  harkat  dan  kepuasan atau  rasa  keadilan.  Bagi  pelaku  dan  masyarakat,  tujuannya adalah  pemberian  malu  agar  pelaku  tidak  mengulangi  lagi perbuatannya,  dan  masyarakat  pun  menerimanya.  Dengan
34 Ibid .

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 37
model  restoratif,  pelaku  tidak  perlu  masuk  penjara  kalau kepentingan  dan  kerugian  korban  sudah  direstorasi,  korban dan  masyarakat  pun  sudah  memaafkan,  sementara  pelaku sudah menyatakan penyesalannya.
Model restorative  justice 35 di  negara-negara common law sangatlah  beragam.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jim Dignas,  penggunaan  proses restorative  justice di  dalam kejahatan  ringan  dilakukan  oleh  anak  muda,  adalah  dengan penggunaan inisiatif polisi ataupun usaha untuk meminimkan penyelesaian  di  dalam  pengadilan.  Sebagai  contoh,  pelaku kejahatan  di  Inggris  dan  Wales  diberikan  kesempatan melakukan  pertemuan  mediasi  dengan  korbannya,  karena hanya  bentuk  seperti  itulah  yang  dapat  diupayakan  untuk mencapai suatu perbaikan, dan hal tersebut dapat terlaksana apabila ada peran serta dari korban.
Banyak  kasus  perkara  pidana  kecil  yang  sebenarnya dapat  diproses  dengan  asas  peradilan  yang  cepat,  biaya ringan,  dan  sederhana.  Misalnya,  orang  yang  mencuri  pisang karena  lapar,  dan  pemilik  pisang  dapat  memaafkan,  maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan  melalui  mediasi  penal.  Persoalan  yang  dihadapi penegakan hukum di Indonesia belum adanya wadah hukum
35 Ridwan Mansyur. Op.Cit . hal 128 .

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 38
penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang  masih  berlaku  adalah  perkara  pidana  tidak  bisa dimediasi.  Proses  peradilan  pidana  merupakan  laboratorium akal  sehat  karena  menguji  kebenaran  fakta  hukum  dengan kacamata  hukum  dan  hati  nurani  untuk  menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban.
Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang  akan  memberi  perhatian  pada  penyelesaian  perkara pidana  melalui  mekanisme  lembaga  restorative  justice 36 merupakan  upaya  yang  perlu  direspons  secara  positif  oleh seluruh  elemen  penegak  hukum  dan  pencinta  keadilan. Restorative  justice  atau  proses  peradilan  yang  memulihkan akan  dapat  mengurangi  beban  sosial-ekonomis  negara  dan energi  penegak  hukum  dalam  memberikan  keadilan  bagi masyarakat.  Untuk  itu,  keberadaan  lembaga  restorative justice  prosedurnya  perlu  dimasukkan  dalam  sistem peradilan pidana.
Dalam  Pasal  9  Konvensi  PBB  tentang  Keadilan Restorative  Justice  telah  diupayakan  diterapkan  di  sejumlah negara di dunia, seperti di Inggris, Austria, Finlandia, Jerman,
36 http://www.google.com/Kompas ,  diakses  pada  tanggal  19  Maret 2011.
e-ISSN :
Halaman 39
AS,  Kanada,  Australia,  Afrika  Selatan,  Gambia,  Jamaika,  dan Kolombia.
Pada  umumnya  prinsip  dasar  restorative  justice  yang lewat  mediasi  menentukan  beberapa  prasyarat  terjadinya restorative justice 37 , misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau  pelecehan  seksual,  yaitu  (1)  korban  kejahatan  harus menyetujui,  (2)  kekerasan  harus  dihentikan,  (3)  pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan  yang  harus  dipersalahkan  bukan  pada  korban,  (5) proses mediasi hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban.
Dari  prasyarat  mediasi  penal  tersebut  terlihat  bahwa martabat  kemanusiaan  korban  kejahatan  harus  menjadi prioritas.  Mediasi  penal  melibatkan  proses  spiritual  untuk memulihkan  dan  membangkitkan  rasa  percaya  diri  korban. Urgensi  dari  mediasi  penal  menuju  restorative  justice merupakan  upaya  mencapai  proses  penyelesaian  perkara yang  berkualifikasi  win-win  solution.  Dari  standar  umum restorative justice tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin  dilakukan  mediasi  penal  karena  korban  kejahatan
37 http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan- restoratif , diakses pada tanggal 27 Oktober 2011.

## Pakuan Law Review
Halaman 40
korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor.

## C. Penutup
Mediasi  penal  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  di luar  prosedur  dengan  tujuan  tidak  melanjutkan  penuntutan apabila  tercapai  kesepakatan.  Menurut  Mark  William  Baker mediasi  penal  adalah "process  of  bringing  victims  and offenders  together  to  reach  a  mutual  agreement  regarding restitution  would  become  the  norm." Terjemah bebas  "Proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama tentang restitusi akan menjadi norma". Berdasarkan  penuturan  dari  beberapa  informasi,  perkara- perkara  pidana  yang  biasa  menggunakan  jalur  non-litigasi adalah  perkara-perkara  yang  diatur  dalam  Pasal  310  KUHP (penghinaan/pencemaran  nama  baik),  Pasal  311  KUHP (fitnah),  Pasal  351  KUHP  (penganiayaan),  Pasal  352  ayat  (1) KUHP  (penganiyaan  ringan),  Pasal  359  KUHP  (karena kealpaan  menyebabkan  matinya  orang),  Pasal  372  KUHP (penggelapan),  Pasal  378  KUHP  (penipuan).  Selain  perkara- perkara  tersebut  di  atas,  perkara  pidana  yang  diatur  dalam dalam  Pasal  285  KUHP  (perzinahan),  Pasal  332  KUHP
Halaman 41
(melarikan  gadis  di  bawah  umur),  Pasal  367  ayat  (2)  KUHP (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur itu. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi  adalah  pemalsuan  merek  (Undang-Undang  No.  15 Tahun  2001  tentang  Merek),  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga/KDRT  (Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga),  dan money politic (undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD).  Mediasi  mengatakan Komnas HAM tengah berusaha merevitalisasi fungsi mediasi. Persoalannya,  walaupun  Komnas  HAM  2007-2012  sudah berjalan  tujuh  bulan,  tetapi  Sub  Komisi  Mediasi  baru  efektif bekerja  empat  bulan  belakangan  ini.  Banyak  hal  yang  harus dibenahi, mulai dari kesiapan infrastruktur, staf baru, sampai proses  pemahaman  pengaduan  yang  masuk  ke  Sub  Komisi Mediasi.
Kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  mediasi oleh  mediasi  penal  dan  cara  penanggulangannya,  yaitu: Penerapan  hukum  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yang  berlaku,  belum  ada persamaan  persepsi  antara  penegak  hukum,  terbatasnya sarana  dan  prasarana  selama  proses  pengadilan,  koordinasi
Halaman 42
antara  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  hakim,  advokat, Bapas,  Rutan,  Lapas),  masih  tersendat  karena  kendala  ego sektoral.  Penanggulangannya  antara  lain  :  Menerapkan undang-undang  atau  payung  hukum  sesuai  dengan kebutuhan,  menyamakan  persepsi  antara  lembaga  hukum, membangun  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan, koordinasi  antara  pihak  pihak  penegak  hukum,  memberikan dan menambah wawasan seputar mediasi penal kepada para penegak  hukum,  memberikan  pelatihan  tentang  mediasi penal,  menyingkirkan  ego  masing-masing  pihak  penegak hukum.
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  adalah: pemerintah  agar  segera  merevisi  KUHP  dan  KUHAP  agar sistem  Restorative  Justice  dan  mediasi  penal  dapat  segera dilaksanakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia dengan  aturan  hukum  yang  pasti.  Agar  kedepannya permasalahan  pidana  mendapat  tempat  di  mata  pencari kebenaran, karena saat ini sistem hukum di Indonesia bobrok dan  sulit  bagi  mereka  yang  mencari  keadilan  dan  kepastian hukum yang berlandaskan pada azas peradilan “Cepat, Murah, Tidak  bertele-tele”.  Serta  untuk  mengurangi  penumpukan perkara  di  tingkat  pertama  (Pengadilan  Tingkat  Pertama) sampai  tingkat  Mahkamah  Agung,  yang  mana  setiap  tahun

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 43
banyak  kasus  yang  menjadi  PR  bagi  Mahkamah  Agung.  Agar segera  merealisasikan  Surat  Kapolri  Nomor  Polisi  : B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009 tentang.  Penanganan  Kasus  Melalui  Alternatif  Dispute Resolution  (ADR)  serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Pedoman Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri.  Pada  Surat  Kapolri Nomor  Polisi:  B/3022/XII/2009/SDEOPS    tanggal  14 Desember  2009.
e-ISSN :
Halaman 44

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hamzah,  Andi. Terminologi  Hukum  Pidana .  Jakarta: Penerbit  Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata. Jakarta:  Sinar Grafika,  2005.
M. Manullang, E. Fernando. Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan  Hukum  Kodrat  Dan  Antinomi  Nilai . Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
W.  Moore,  Christoper .  The  Mediation  Process:Prctical Strategies  for  Resolving  Conflict. San  Fransisco: Jossey Bass, 2003.

## B. Makalah/Artikel Internet
Detlev  Frehsee  (Professor  of  Criminology  and  Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “Restitution and  Offender-Victim  Arrangement  in  German Criminal  Law:  Development  and  Theoretical Implications ”, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm, diakses  tanggal 28 Juni 2011.
http:// www.hukumonline.com / detail.com /
detail.asp?id=9768&cl=  Berita, diakses  tanggal  9
September  2011.
http://www.google.com/Kompas ,  diakses  pada  tanggal  19 Maret 2011.
e-ISSN :
Halaman 45
http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan- restoratif , diakses pada tanggal 27 Oktober 2011.
Manan,  Bagir.  “ Perlu  Ada  Pendamai  di  Luar  Pengadilan”, Media  Indonesia ,  diakses  pada  tanggal  18 September  2002.
Nawawi  Arief,  Barda. Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara Pidana  di  Luar  pengadilan. Artikel  dalam http://bardanawawi.wordpress.com /2009/12/27 mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di luar  pengadilan/  2009 ,  diakses  pada  tanggal  18 April 2011.
New  york  state  dispute  resolution  association,  inc, alternative dispute resolution in new york satte, an overview, diakses tanggal 28 Juni 2011.

## C. Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2002 mengenai Lembaga Damai .
PerMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui PerMA No. 1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 46