## Lebanon: Legitimasi dan Kompetisi Lebanese Armed Forces Versus Hizbullah

## Arfan Johan Wihananto, Yon Machmudi
Prodi Wilayah Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia e-mail: fansjoe034@gmail.com, machmudi@ui.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  efforts  of  the  Lebanese  government  to  position  the Lebanese  Armed  Forces (LAF)  as  the  primary  defence  force  in  ensuring  the  country's sovereignty.  The  LAF,  as  a  regular  military  institution,  competes  with  the  power  of Hezbollah, so that this phenomenon becomes a challenge for the Lebanese government domestically and internationally in fighting for public legitimacy, apart from issues of collusion and dependence on the existence of internal actors and external interventions. This article also provides recommendations for solutions based on observations during the  author's  assignment  to  Operation  World  Peace  in  Lebanon  (UNIFIL)  in  2010  and 2018.  This  article  is  expected  to  contribute  to  the  development  of  empirical  and academic literature on the political situation in Lebanon. It also offers lessons from a country with a heterogeneous demographic background faced with conflict and power dynamics.
Keywords : competition, Hizbullah, Lebanese Armed Forces , Lebanon, legitimation

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  pemerintah  Lebanon  untuk memposisikan Lebanese  Armed  Forces (LAF)  sebagai  kekuatan  pertahanan  utama dalam menjamin kedaulatan negara. LAF sebagai institusi militer reguler berkompetisi dengan  kekuatan  Hizbullah , sehingga  fenomena  tersebut  menjadi  tantangan  bagi pemerintah  Lebanon  secara  domestik  dan  internasional  dalam  memperebutkan legitimasi publik, terlepas dari isu-isu kolusi dan dependensi terhadap eksistensi aktor internal maupun intervensi eksternal. Artikel ini juga memberikan rekomendasi solusi yang  didasarkan  pada  hasil  observasi  selama  penulis  menjalani  penugasan  Operasi Perdamaian  Dunia  di  Lebanon  (UNIFIL)  pada  2010  dan  2018.  Artikel  ini  diharapkan dapat  berkontribusi  terhadap  pengembangan  empiris  dan  literatur  secara  akademis tentang  situasi  politik  di  Lebanon  dan  memberikan lesson  learned atas  kehidupan bernegara dengan latar belakang konfigurasi demografi yang heterogen, dihadapkan pada dinamika konflik dan kekuasaan.
Kata Kunci: Hizbullah, kompetisi, Lebanese Armed Forces , Lebanon, legitimasi

## Pendahuluan
Lebanon merupakan negara di Timur Tengah dengan konflik dan temperamen politik yang  tinggi,  sehingga  aspek  kekuatan  militer  menjadi  prioritas  utama  bagi  ketahanan nasional negara. Lebanon juga dilanda pertikaian sektarian yang mengakar dalam struktur politik  dan  sosial  ekonomi  negara  (Mansour-ille,  2021)  dan  kondisi  ini  memperkeruh perseteruan di sepanjang perbatasan dengan Israel dan berpengaruh pada keseimbangan stabilitas politik dan keamanan. Di Lebanon terdapat dua kekuatan militer yang berimbang, yaitu tentara nasional atau Lebanese Armed Forces (LAF) dan milisi Hizbullah. LAF sebagai institusi  militer  reguler  pada  prakteknya  berada  dalam  spektrum  yang  sama  dan berkompetisi dengan kekuatan militer Hizbullah , mengambil peran dan simpati domestik serta mempertahankan otoritas dalam dinamika konflik (Nerguzian, 2018) .
Adanya kompetisi di antara kedua kekuatan tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang  konflik  di  Lebanon  tidak  lepas  dari  intervensi  Barat  dan  internasional  dalam berbagai  persaingan  kepentingan  (Muttaqin,  2018). Perancis  menjadi  kolonialis  terakhir selama  23  tahun,  bahkan  kebudayaan  dan  tradisinya  telah  mengakar  hingga  bahasa Perancis  didaulat  sebagai  bahasa  kedua  setelah  Arab  (Sicca  S.  P.,  2020b).  Konflik-konflik besar yang melibatkan Lebanon,  mulai perang Israel-Liga Arab (1948), Perang Yom Kipur (1973),  invasi  Israel  ke  Lebanon  (1982)  dan  perang  saudara  (1975-1990)  selalu  terkait dengan national  interest negara  Barat  melawan  Arab  dan  koalisinya.  Momentum Post Syrian War dan penarikan militer Suriah dari Lebanon (2005), perang 34 hari di perbatasan Israel-Lebanon  (2006),  pertempuran  melawan  milisi Fatah  al  Islam di  kamp  pengungsi Palestina (2007), kontribusi dalam konflik di Suriah (2011) dan counter operation terhadap kampanye ISIS (2018) menjadi medan pembuktian eksistensi serta kapabilitas bagi LAF dan Hizbullah.
Hizbullah dari kekuatan milisi bertransisi menjadi organisasi berbasis ideologi agama dan  kekuatan  politik  serta  militer  bahkan  menjadi  jawara  dalam  konstelasi  politik  di Lebanon  pada  tahun  2018  (Jayakarta,  2020).  Keberhasilan  menjadikan  Hizbullah  sebagai kekuatan  dominan  yang  berpengaruh  terhadap  konfigurasi  demografi  dalam  kehidupan civil society , parlemen dan kebijakan politik di Lebanon, sekaligus merupakan pukulan bagi AS,  Uni  Eropa,  Israel,  dan  negara  Arab  pro-Barat.  Fenomena  tersebut  menjadi  pemicu kerawanan  baru  berupa  gesekan  antara dua  kekuatan  internal,  perebutan  pengaruh, legitimasi dan kompetisi antara LAF dengan Hizbullah yang berujung pada dualisme aktor militer  dalam  mengelola  stabilitas  politik  dan  keamanan  Lebanon.  Dualisme  ini  terus berlangsung  hingga  kini  karena  tidak  ada  institusi  termasuk  LAF  yang  memilih
berkonfrontasi terbuka dengan Hizbullah dengan segala kredibilitas domestik dan pengikut yang dimilikinya (Nerguzian, 2018).
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian  terkait  legitimasi  militer  di  Lebanon, antara  lain  Malaeb  (2018)  menyebutkan  bahwa  negara  (Lebanon)  tidak  pernah  berhasil memonopoli  penggunaan  kekuatan  yang  sah  dalam  militer  dan  polisi  yang  dikendalikan negara.  Kemudian  dijelaskan  juga  bahwa  eksistensi  militer  yang  tidak  memperoleh legitimasi  masyarakat,  kelompok  politik,  dan  milisi,  merupakan  ancaman  signifikan terhadap  legitimasi  negara.  Namun  demikian,  hasil  penelitian  tersebut  tidak mendeskripsikan  bagaimana  upaya  pemerintah  Lebanon  dalam  penguatan  militer regulernya (LAF) dan ekses dari kompetisi militer antara kapabilitas LAF vis a vis kekuatan Hizbullah terhadap legitimasi rakyat.
Sementara itu, Baylouny (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa militer yang terintegrasi  tidak  dapat  dengan  sendirinya  menciptakan  persatuan  nasional  atau membangun negara, namun bangunan negara dan persatuan nasional menjadi terhambat tanpa  adanya  militer  yang  dihormati  dan  representatif.  Jika  militer  Lebanon  terpecah menurut garis sektarian, sangat mungkin terjadi perselisihan sektarian atau perang saudara baru,  karena  tentara  nasional  merupakan  pilar  pengaman  bagi  negara.  Namun,  dalam penelitian tersebut penulis tidak menjelaskan bagaimana pilar LAF sebagai militer nasional Lebanon  perlu  dibangun  secara  representatif  dan  memperoleh  legitimasi  sebagai  wujud penghormatan dari civil society , sekaligus mampu eksis sebagai simbol persatuan nasional dan tidak terpangaruh oleh politik praktis serta konflik sektarian.
Melanjutkan berbagai penelitian sebelumnya, artikel ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana upaya  pemerintah  Lebanon  untuk  melegitimasi Lebanese  Armed  Forces (LAF) menjadi  kekuatan  pertahanan  utama  dalam  menjamin  kedaulatan  negara,  lepas  dari bayang-bayang  dan  isu  ketergantungan  dari  Hizbullah.  Dalam  riset  ini,  penulis menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  berupa  studi  literatur  berdasarkan  telaah dokumen, laporan resmi dan studi empiris selama penugasan sebagai Pasukan Perdamaian Dunia  (UNIFIL)  di  Lebanon  pada  tahun  2010  dan  2018.  Data  dan  fakta  yang  diperoleh dianalisa  secara  kualitatif  mulai  dari  teknik  pengumpulan,  reduksi,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penulisan artikel ini dibagi dalam beberapa sub judul, yaitu legitimasi dan kompetisi, bagaimana kompleksitas internal yang terjadi di Lebanon, delegitimasi  LAF  dan  kekuatan  Hizbullah,  kompleksitas  internal  Lebanon,  komparasi kekuatan militer LAF dan Hizbullah, upaya pemerintah Lebanon dan politik kompromistis, rekomendasi dalam menjawab tantangan legitimasi LAF, dan kesimpulan.

## Legitimasi dan Kompetisi
Legitimasi  dalam  sistem  politik  diartikan  sebagai  penerimaan  dan  pengakuan masyarakat  terhadap  hak  moral  pemimpin  untuk  memerintah,  membuat  dan melaksanakan  keputusan  politik.  Legitimasi  merupakan  bagian  dari  kewenangan,  dan kewenangan  adalah  bagian  dari  kekuasaan  (Aragon,  2008).  Krisis  legitimasi  dapat terjadi karena persaingan yang tajam dan tidak sehat, atau tidak disalurkan pada prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan. Konskuensi dari adanya legitimasi  adalah  dapat  mempertanggungjawabkan  tugas  yang  dipercayakan  kepada penerima  legitimasi  tersebut  dengan  baik.  Menurut  Hermawan  (2001),  salah  satu  cara memperoleh  legitimasi  masyarakat  adalah  secara  simbolis,  artinya  legitimasi  diperoleh dengan  memanipulasi  kecenderungan  moral,  emosional,  tradisi  dan  kepercayaan  yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik.
Konsep  militer  dalam  suatu  negara  menurut  Sayidiman  Suryohadiprojo,  diartikan sebagai organisasi bersenjata yang bertugas didalam menjaga kedaulatan negara (Bakrie, 2007).  Sedangkan  Perlmutter  (2000)  menjelaskan  tentang  organisasi  militer  dimana terdapat beberapa jenis orientasi militer dalam sebuah negara, di antaranya adalah: prajurit profesional,  prajurit  pretorian  dan  prajurit  revolusioner.  Organisasi  militer  digambarkan sebagai  kekuatan  militer  yang  terstruktur  dan  terencana  serta  cenderung  dimiliki  oleh sebuah  negara  maupun  penguasa.  Menjamin  kedaulatan  dan  keamanan  wilayah,  serta membangun kekuatan pertahanan negara yang mumpuni dan legitimate menjadi tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Kompetisi diartikan sebagai bagian dari konflik yang terjadi karena perjuangan individu atau  kelompok  untuk  memperoleh  hal-hal  yang  langka,  seperti  nilai,  status,  kekuasaan, otoritas,  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  menundukkan  saingannya  (Anoraga  & Suyanti,  1995).  Goertz  dan  Diehl  memandang  konsep  kompetisi  sebagai  hubungan  atau interaksi  militer  dua  aktor  dalam  waktu  tertentu  (Goertz  &  Diehl,  2001)  dan  interaksi tersebut merupakan bagian dari memperjuangkan kebijakan luar negeri dalam beberapa isu seperti perdagangan dan teritori. Sedangkan menurut Valeriano (2003), kompetisi dapat diindentifikasikan sebagai bentuk pengulangan konflik berkepanjangan dengan dua aktor atau lebih yang bersaing dalam isu yang bervariasi. Rumusan tiga asumsi menuju kompetisi antara  lain  kompetisi  militer,  partisipasi  antar  negara  dan  menganut  perpektif  realis (Valeriano, 2003).

## Kompleksitas Internal di Lebanon
Sejak  merdeka  dan  menjadi  negara  berdaulat  pada  22  November  1943,  Lebanon terbagi dalam beragam partai politik yang merepresentasikan sekte/agama dan komunitas
dengan persentase yang tidak merata. Kristen dan  Islam (Syiah dan Sunni) menjadi basis terbesar partai-partai politik (Dewi & Ulum, 2018), sedangkan background liberal, sosialis dan  beberapa  komunitas  lain  merupakan  minoritas  bahkan  tidak  memiliki  perwakilan dalam parlemen. Berikut ini nama-nama partai-partai yang berideologi agama di Lebanon. Gerakan  Patriotik  Kebebasan,  Partai  Falangis , Blok  Nasional  dan  Partai  Liberal  Nasional menjadi  basis  massa  Kristen. Amal  Movement dan Hizbullah adalah  partai-partai  dari komunitas Syiah, sedangkan PSP ( Partai Sosialis Progresif ) mewakili kelompok Druze. Partai berbasis  muslim Sunni diwakili  oleh Hizbut  Tahrir, Future  Movement , organisasi  Nasseris Independen, Al-Tauhid, dan Ahbash. Terdapat juga cabang partai sekuler pan-Arab (Partai Ba'ath, sosialis, dan komunis) (Syakir, 2019).
Empat  sekte  dominan  di  Lebanon,  yaitu  Kristen  Maronite,  Syiah,  Sunni,  dan  Druze selalu  berkompetisi  untuk  mendapatkan  kekuasaan  yang  sering  berujung  pada  konflik berdarah.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  terbentuknya kesepakatan  “ Pakta  Nasional ”  era kolonialisme  Perancis,  yang  berisi  kesepakatan  penentuan  pejabat  eksekutif  dalam pemerintahan di Lebanon dimana presiden harus berasal dari golongan Maronite, perdana menteri dari kelompok Sunni dan ketua parlemen merupakan representasi Syiah (Humud, 2020).  Konvensi  yang  mendapat  dukungan  dari  golongan  Maronite  dan  para  pimpinan Sunni  ini  dibuat  berdasarkan  sensus  pada  tahun  1932  sekaligus  secara  tidak  langsung merupakan legalisasi pembagian masyarakat Lebanon berdasarkan latar  belakang agama (Syakir, 2019).
Dalam  perkembangannnya,  kelompok  Muslim  menuntut  kekuasaan  lebih  karena faktanya  perkembangan  komunitas  mereka  yang  lebih  banyak  dari  Kristen,  dipicu  oleh eksodus pengungsi Palestina pasca Perang Arab-Israel tahun 1956, 1967 dan 1973 (Sharif, 2020). Di sisi lain, Kristen Maronite yang selama masa kolonialisme Perancis dianakemaskan memiliki kelebihan dalam aspek ekonomi dan pendidikan hingga menjadi kekuatan politik yang  dominan  di  Lebanon.  Posisi  ini  terbukti  telah  berkontribusi  terhadap  kesenjangan sosial  dan  ketimpangan  ekonomi  antar  golongan,  dimana  kaum  Muslim  seolah  menjadi komunitas yang termarjinalkan (Baladi, 2018). Rangkaian Perang Sipil (1975-1990) adalah babak  berikutnya  telah  mengubah  peta  kekuatan  partai  politik.  Pada  masa  ini,  muncul nonstate actors baru, seperti Partai Amal dan Hizbullah (Robinson, 2020).
Kesepakatan Taif  Accord pada  tanggal  22  Oktober  1989  di  Saudi  Arabia  menjadi milestone yang menghentikan era panjang perang saudara. Dalam perjanjian Taif itu, ada kesepakatan penting mengenai kepemimpinan Lebanon, yaitu bahwa presiden akan terus dijabat oleh kaum Kristen Maronit sesuai Pakta Nasional 1943, tetapi kekuasaannya akan dibatasi. Selain itu, perdana menteri akan dipilih oleh parlemen (bukan lagi oleh presiden) dalam  rangka  meminimalisasi  dominasi  Kristen  Maronit  terhadap  Muslim  (Hibatullah, 2021).  Perkembangan  penting  selanjutnya  adalah  penarikan  mundur  tentara  Suriah  dari Lebanon pada 2005. Ketidakmampuan pemerintah Lebanon dalam mengelola perdamaian dan keamanan ditandai pecahnya Perang 34 hari pada Juli 2006 yang memanaskan kembali
konflik dengan Israel dan memunculkan Hizbullah sebagai kekuatan baru melebihi kekuatan tempur LAF dalam hal alutsista maupun militansi prajuritnya menghadapi resistensi Israel Defence Force (IDF) sekaligus menandai masuknya UNIFIL ke Lebanon (Haddad, 2021).

## Komparasi Kekuatan Militer LAF dan Hizbullah
Aspek militer menjadi indikator ketahanan nasional suatu bangsa, apalagi untuk negara dengan  temperamen  politik  yang  tinggi  seperti  Lebanon.  Militer  Lebanon  juga  banyak mendapat  suntikan  finansial  dari  AS  dengan  total  rata-rata  USD75  juta  per  tahun.  Sejak 2006,  AS  telah  memberikan  donasi  lebih  dari  USD  2  milyar  kepada  LAF untuk  alutsista militer, senjata, perlengkapan dan latihan (Humud, 2020). Program dukungan kepada LAF seperti yang dilakukan oleh negara dan rakyat AS selama operasi “Dawn of The Jurds” juga bertujuan untuk memperkuat legitimasi militer LAF secara domestik maupun internasional (Nerguizian, 2017) .
Dalam  tabel  berikut  ini  terlihat  bahwa  pengeluaran  anggaran  untuk  kepentingan militer  Lebanon  pada  tahun  2019  sangat  kecil.  Pengeluaran  pemerintah  Lebanon  untuk militer  tertinggi  berada  di  angka  USD  2606.00  dari  total  pendapatan  pemerintah  USD 1191468.00 (0.2%) dari pendapatan pada tahun 2019 (Economics, 2019).  Hal ini menjadi satu  fakta  bahwa  pengembangan  kekuatan  militer  belum  menjadi  prioritas  kepentingan nasional pemerintah Lebanon, meskipun dihadapkan dengan konflik di perbatasan dengan Israel dan kompetisi dengan kekuatan Hizbullah secara internal.
Tabel 1. Anggaran Militer Lebanon Tahun 2019
No LEBANON TERAKHIR TERTINGGI TERENDAH SATUAN 1 APBN -11.40 -5.92 -11.40 % dari PDB 2 Belanja Pemerintah 13792.71 13792.71 1671.52 Lbp-Miliar 3 Pendapatan Pemerintah 1191468.00 2658114.00 174236.00 Lbp-Juta 4 Belanja Fiskal 1187729.00 2797788.00 239680.00 Lbp – Juta 5 Pengeluaran Militer 2606.00 2686.00 265.00 USD-Juta
Sumber: tradingeconomics.com (2019)
Menurut data dari globalfirepower.com (2001), struktur organisasi militer Lebanon terdiri dari 75.000 personel aktif namun kekuatan alutsistanya tidak memberikan balance of power dibandingkan kompetitornya di Timur Tengah. Peralatan tempur LAF mayoritas merupakan peninggalan Perang Dunia II, 85% buatan AS, Perancis, Inggris dan Uni Soviet berstatus hibah, seperti Rantis Humvee M1035, Tank M113 dan VAB milik Perancis bekas misi UNIFIL yang akan diregenerasi (Andika, 2018). Dalam aspek Alutsista, militer reguler Lebanon ini hanya memiliki 366 tank, 2.228 kendaraan tempur, 386 senjata artileri, 30 roket dan  64  helikopter,  serta  13  kapal.  Adanya  konflik  Lebanon-Israel,  telah  memunculkan persepsi adanya interdependensi militer Lebanon dan Hizbullah yang memiliki ribuan milisi bersenjata, jaringan pelayan sosial yang luas dan diprediksi memiliki anggaran USD 100 juta per tahun (Endarti, 2020).
Tabel 2. Kekuatan Militer LAF
No Unit Types 1 Land Forces Tank (366) Armored vehicles (2.228) Self Proppeled Arty (12) Towe d Arty (374) Rocket Projector (30) 2 Air Forces Dedicated attack (9) Hellycopter(5) 3 Naval Forces Patrol Shipp(13) Total Military Personnels 75.000
Sumber: globalfirepower.com (2001)
Sebagai  kekuatan  militer  reguler,  LAF bertanggung  jawab  terhadap  isu  keamanan nasional  di  Lebanon,  namun  implementasinya  sering  berada  di  balik  bayang-bayang Hizbullah dalam  mengeksekusi  konflik  dan  ancaman  domestik  (Orion,  2019).  Faktanya, tanpa  mengesampingkan  performa  operasional,  kapabilitas  LAF  sangat  terbatas  untuk mampu menempatkan diri sebagai institusi militer yang legitimate dan subyek utama dalam isu-isu  keamanan  di  Lebanon  tanpa  berinteraksi  langsung  dengan  Hizbullah  (Karabatak, 2019) .
Dalam  kondisi  seperti  ini,  pemerintah  Lebanon  meminta  kehadiran  pasukan perdamaian  (UNIFIL)  melalui  Dewan  Keamanan  PBB  pasca-Perang  34  hari  tahun  2006. UNIFIL  telah  hadir  di  Lebanon  sejak  tahun  1978  dengan  tujuan  memastikan  penarikan mundur tentara Israel dari Lebanon selatan serta meningkatkan dan memperluas dominasi LAF di kawasan tersebut (yang saat itu telah merupakan basis Hizbullah). Pada tahun 2006,
salah  satu  tugas pokok  UNIFIL  sesuai  UNSCR  No. 1701  adalah:  “M endorong peningkatan peran dan fungsi LAF (Humud, 2020). Namun realitanya instrumen militer LAF tidak mampu menjamin freedom  of  movement bagi  pasukan  UNIFIL  di  dalam  area  operasi  akibat intervensi dan pembatasan dari komunitas lokal, yaitu Hizbullah .
Ketidakberdayaan  militer  Lebanon  dalam  meningkatkan  kekuatan,  berdampak  pada ketidakmampuan dalam mengimbangi agenda program bersama UNIFIL . Akibatnya terjadi perlambatan proses  kemandirian  LAF untuk  siap  menjadi  garda nasional  serta perimeter pengaman di sepanjang perbatasan dan area konflik (Nerguizian, 2021). Selain itu, ada satu poin penting dalam tugas pokok UNIFIL sesuai resolusi DK PBB No 1701 yang sampai saat ini tidak terlaksana, yaitu “meyakinkan daerah operasi bebas dari senjata ilegal” (Fabi, 2020) sehingga menjadi pertanyaan dunia internasional dan raport merah bagi kinerja Pasukan Perdamaian. Dalam pandangan  PBB,  seluruh  senjata  yang berada  di  dalam  area operasi, selain milik pasukan UNIFIL , militer reguler Lebanon (LAF) dan Kepolisian Lebanon (Internal Security Force/ISF) adalah ilegal, termasuk persenjataan Hizbullah.
Pada operasi kontra kampanye ISIS tahun 2018 “ Dawn of the Jurds” performa LAF di garis  depan  perbatasan  Suriah-Lebanon  dianggap  mampu  menjadi  indikator  yang merefleksikan  profesionalisme,  sekaligus  opsi  yang  layak  menjadi  institusi  pengamanan negara,  bukan  Hizbullah (Nerguizian,  2017) . Akan  tetapi,  faktanya  LAF  juga  diuntungkan dengan  peran  Hizbullah  dalam  penarikan  mundur  ISIS  dari  perbatasan,  ditandai  dengan tercapainya  kesepakatan  secara  sepihak  antara  Hizbullah  dengan  ISIS  untuk  menarik mundur  milisinya  dari  Lebanon.  Terkondisikannya  LAF  sebagai  kekuatan  aliansi  secara politis, telah menempatkan pemerintah Lebanon pada satu-satunya alternatif yang harus diambil untuk membentuk postur militer yang profesional, membangun narasi positif dan legitimasi masyarakat dalam statusnya sebagai kekuatan militer utama, lepas dari bayang- bayang dan isu kolusi dengan Hizbullah.
Sebelum kemunculan Hizbullah, kaum Muslim Syiah Lebanon bergabung dalam Partai Amal yang didirikan oleh Musa Sadr pada tahun 1974. Setelah Israel menginvasi Lebanon, kaum Muslim Syiah di kawasan itu membentuk partai tersendiri, terpisah dari Partai Amal yang  dianggap  terlalu  lunak  dalam  konfrontasi  melawan  Israel.  Hizbullah  mendapatkan bantuan  dari  Iran,  yang  saat  itu  baru  saja  beralih  dari  monarkhi  menjadi  Republik  Islam dengan sistem velayat el faqih (sistem negara yang dipimpin para ulama). Sebaliknya, Amal, meskipun bermazhab Syiah, tidak menerima sistem tersebut dan tidak berafiliasi dengan Iran.  Hizbullah  menggunakan  pendekatan  agama  untuk  mempresentasikan  diri  sebagai partai politik yang progresif dan pragmatis namun fleksibel dalam pengambilan keputusan di lingkup domestik dan regional secara adaptif (Farida, 2018).
Kekuatan personel  Hizbullah adalah milisi-milisi yang terdoktrin kuat, terlatih dan teruji dalam berbagai spektrum konflik sejak pecah perang saudara di Lebanon tahun 1975 hingga fenomena Arab Spring dan counter operation melawan ISIS di Timur Tengah tahun 2018. Man power mereka mencapai 45.000 orang, dengan pejuang elitnya (Radwan Force)
sekitar  2.500  orang dan jumlah  misil,  roket  serta  mortir  antara  100.000  -150.000, terdiri dari ribuan misil jarak dekat (di atas 40 km) dan jarak menengah (200-700 km) termasuk ratusan misil jarak jauh (200-700 km), bahkan mengupgrade proyek persenjataan terbaru sekitar 20-200 misil dengan tingkat akurasi hingga 50 meter (Staff, 2020). Hizbullah juga memiliki berbagai macam misil darat ke laut jenis C-802 dan sistem Yakhont, ribuan misil anti  tank  dengan  sistem  generasi  ketiga  yang  mampu  melakukan  penetrasi  terhadap persenjataan militer Israel (IDF) dan alutsista Barat, serta misil anti serangan udara terbaru seperti SA-8, SA-17 dan SA-22.
Tabel 3. Kekuatan Militer Hizbullah (2016)
Sumber: Harel & Cohen (2016)
Selain eksistensinya sebagai partai politik bersenjata di luar struktur angkatan perang yang dominan dalam menghadang resistensi Israel, Hizbullah juga mendapat simpati dari masyarakat dan diakui oleh pemerintah Lebanon sebagai simbol kekuatan perlawanan serta aset perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan negara (Dewi & Ulum, 2018). Bahkan sebagian  komunitas  sosial  yang  pesimis  dengan profesionalisme  LAF mengatakan bahwa LAF adalah aktor yang lemah dalam politik Lebanon yang bekerjasama atau tersusupi oleh pengaruh Hizbullah (Samaan, 2018) . Suara partai ini meningkat sejak pemilu tahun 2005 dan 2009 serta mendapat simpati dari komunitas akar rumput melalui gerakan sosial-politik dan  militer  hingga  menjadi  jawara  dalam  konstelasi  politik  tahun  2018,  menumbangkan status quo kaum Maronite secara konstitusional (Robinson, 2020).
NO TYPES
STRENGTH 1 Fighters 45.000
2 Rockets - Short Range - Medium Range - Long Range - Ten Thousands - Thousands - Hundreds
3 Rocket Stocpile 120.000-130.000 4 Drones Hundreds 5 Surface to Sea Missile Advance Yakhont Missile 6 Anti Tank Missile Thousands 7 Anti Aircraft System SA 22 Missiles
Partai ini berkembang pesat, populasinya terus bertambah karena mampu merekrut kader  dan  melakukan  indoktrinasi  militan  kepada  generasi  muda  serta  menancapkan pengaruhnya  di  setiap  level  lembaga  masyarakat  dalam  perjuangan  melawan  Zionis (Citrinowicz, 2020). Hizbullah mengelola jaringan luas yang mencakup infrastruktur, fasilitas kesehatan,  sekolah,  hingga  program  pemuda  (Endarti,  2020),  dengan  pola  aksi  seperti: pertama , menggunakan kekuatan militer. Para pejuangnya merupakan kekuatan tersolid, dan  terbesar  melebihi  kekuatan  angkatan  bersenjata  Lebanon,  LAF. Kedua ,  kekuatan politik.  Dalam  pemilu  tahun  2018  perolehan  kursi  Hizbullah dengan  partai-partai  koalisi "March 8” di parlemen meningkat dari 44% menjadi 53%, serta disegani karena menjadi simbol  partai  anti  korupsi  (Humud,  2018). Ketiga, kekuatan  media.  Hizbullah  memiliki jaringan TV satelit, Al Manar, yang menjangkau 10 juta massa dan mengelola radio serta website. Keempat, kekuatan sosial kemasyarakatan. Hizbullah memiliki lembaga penelitian untuk mengimplementasikan program kesejahteraan dan kegiatan sosial, seperti yayasan veteran, institusi medis, donasi sosial dan program konstruksi jihad. Mereka membangun 50 rumah sakit, 100 sekolah (Alishahi, 2020).

## Respon Pemerintah Lebanon dan Politik Kompromistis
Pemerintah Lebanon sepertinya tidak menomorsatukan pemenuhan postur organisasi militernya akibat anggaran finansial negara yang terbatas atau memang terkondisikan oleh Amerika  Serikat  dan  Eropa,  sehingga  Lebanon  terjerat  dalam  ketergantungan  dan  tidak mempunyai  nilai  tawar  untuk  memaksakan  konsep  dan  kebijakan  politik  negara.  Bujet militer yang dianggarkan (0,2% dari pendapatan negara) (Economics, 2019) menjadi cermin ketidakseriusan  pemerintah  Lebanon  dalam  mengelola  stabilitas  keamanan  wilayah. Inferioritas  LAF membuatnya tidak  mampu head  to  head melawan IDF  dalam  konflik  di sepanjang Blue  Line. Perang  34  hari  (2006)  justru  membuktikan Hizbullah sebagai  aktor utama (Aoun, 2019).
Ketidakmampuan  pemerintah  Lebanon  dan  LAF  menjamin  gerakan  UNIFIL  dalam mengeksekusi  tugas  pokoknya  tentu  menjadi  dilematis,  akibatnya  beberapa  agenda penting  dalam  tugas  pokok  tidak  dapat  terlaksana  secara  proporsional  dan  profesional (Haddad,  2021) . Di  sisi  lain,  pemerintah  Lebanon  juga  tidak  bisa  memungkiri  kekuatan Hizbullah  sebagai  tulang  punggung  negara  dalam  menghadapi  tekanan  Israel  akibat performa  LAF  yang  jauh  dari  ideal,  baik  dari  kesiapan  sumber  daya  manusia  maupun kekuatan alutsista perangnya (Sarkis, 2020).
Pemerintah  Lebanon  lebih  menggantungkan  kekuatan  dan  militansi Hizbullah  serta dukungan eksternal untuk menghadapi Israel, sehingga bisa mengalokasikan porsi anggaran negara  untuk  sektor  lain  atau  justru  dikorupsi  oleh  oknum  pemerintahan  sendiri  (Sicca, 2020a).  Hal  ini  secara  sistematis  berpengaruh  pada  reaksi  masyarakat  Lebanon  yang merasakan keberadaan UNIFIL dari masa ke masa sebagai pasukan perdamaian PBB yang
labelnya interim (sementara), namun seolah tidak pernah ada rencana pengakhiran cerita meski  sudah  berumur  lebih  dari  40  tahun.  Ketidakmampuan  Lebanon  bertransformasi sebagai sebuah negara yang berdaulat ini juga menjadi bukti kentalnya nuansa politik dalam konflik  Lebanon-Israel  atau  justru  menjadi  bentuk  kegagalan  UNIFIL  dalam  mengemban kepercayaan dunia internasional (Feltman, 2020).
Respon  terhadap  fenomena  dan  realita  terkait  kondisi  LAF  dan  Hizbullah memperlihatkan  kebijakan “ politik  k ompromistis” dari  pemerintah  Lebanon  dalam mengelola  konflik  di  sepanjang Blue  Line yang  berbatasan  dengan  Israel-Lebanon  dan kawasan  Timur  Tengah  (Luckham  &  Kirk,  2020).  Di  satu  sisi  LAF  adalah  kekuatan  militer resmi dan seharusnya menjadi tulang punggung bagi stabilitas perdamaian dan keamanan negara yang independen, di sisi lain kekuatan militer Hizbullah jelas menjadi aset penting bagi pemerintah Lebanon dalam mengcounter resistensi Israel dan menutup lubang-lubang yang  terdapat  dalam  institusi  militer  reguler  mereka.    Respon  pemerintah  Lebanon terhadap  fenomena  tersebut  dapat  dianalisis  dalam  implementasi  kinerja  pemerintah Lebanon, di antaranya sebagai berikut.
Pertama , pemerintah Lebanon memanfaatkan national interest Amerika Serikat dan Eropa di kawasan Timur Tengah untuk mendorong peningkatan aspek sosial-ekonomi dan modernisasi  alutsista  militer.  Amerika  menjadikan  Lebanon  sebagai  titik  kontrol  Barat terhadap  kawasan  Timur  Tengah  dan  menghalau  kebangkitan  Islam  (radikal)  sebagai ancaman ideologis global (Setyowati, 2017). Lebanon juga dianggap paling netral dan lebih terbuka  terhadap  invasi  Barat  sehingga  meski  merupakan  daerah  konflik,  negara-negara Eropa  intens  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah  Lebanon  diikuti  dengan  masuknya investor (ceicdata.com, 2020).
Pemerintah  Lebanon  perlu  mengelola  dengan  baik  relasi  dan  bantuan  finansial internasional,  sehingga  maraknya  perbankan  asing,  puluhan  rumah  sakit  modern  dan sekolah/universitas  internasional  dapat  menjadi  stimulan  bagi  pergerakan  roda  ekonomi dan  kemajuan  kehidupan  sosial  masyarakat,  sekaligus  menekan  rendahnya  tingkat nasionalisme  warga  negara  Lebanon  hingga  memilih  tinggal  di  luar  negeri  akibat  tidak stabilnya  kondusifitas  wilayah.  Konsistennya  hibah  alutsista  militer  dari    Amerika  Serikat dan Eropa dapat menjadi bargaining power dalam rangka menata kekuatan militer Lebanon (LAF) yang lebih profesional dan modern, lepas dari dependensi maupun isu kolusi terhadap kekuatan non state actor (Hizbullah).
Kedua , pemerintah Lebanon mengoptimalkan eksistensi UNIFIL melalui program Civil Military Coordination (CIMIC) dalam bentuk humanitarian assistance serta donasi finansial dan  pendampingan  militer  (Issa,  2020).  Dua  kegiatan  utama  dalam  pola  operasi UNIFIL diimplementasikan  dalam  bentuk  aktivitas  bersama  antara UN  Peacekeepers dan LAF berupa Joint Patrol, Joint Excerscise dan Joint Observation Post , serta aktivitas CIMIC sebagai upaya  menghilangkan  trauma  perang  dan  pemulihan  aspek  psikis  serta  psikologis masyarakat (Yonmek, 2018). LAF selalu dilibatkan dalam kedua bentuk program tersebut
sebagai  salah  satu upaya  pembangunan nasional  Lebanon  secara fisik  maupun  non fisik, sehingga  institusi  militer  tersebut  juga  perlu  disiapkan  dan well  equiped agar  secara bertahap dan kontinyu postur LAF terdorong kearah kemandirian yang profesional, tidak sekedar formalitas.
Orientasi  program  kegiatan CIMIC cenderung  bergeser  kepada  upaya  pemenuhan sarana  dan  perbaikan  infrastruktur  publik  melalui  pemberian  donasi,  penyediaan  sarana pembangkit  listrik  (genset),  perbaikan  kantor  desa  (Baladiyah),  pembangunan  tower  air, renovasi  taman  kota  atau  bahkan  pengadaan  lampu  jalan  dan  tempat  sampah  umum. Keterlibatan  LAF dalam  program CIMIC juga  menjadi  media  interaksi  positif  dan eksistensinya  di  tengah  kehidupan  sosial  masyarakat,  sehingga  dapat  menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi militernya dalam membantu permasalahan mendasar yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat.
Ketiga , pemerintah Lebanon mengkonstruksikan LAF sebagai representasi dan balance of power bagi sekte-sekte dan kepentingan partai politik sekaligus memperoleh legitimasi publik  secara  domestik  dan  internasional  sebagai  intitusi  militer  yang  modern  dan terpercaya  (Nurgezian,  2017).  Permasalahan  sektarian  telah  menjadi  isu  yang  mengakar dalam kehidupan sosio-kultural Lebanon, dominasi Hizbullah sebagai kekuatan politik dan militer partai Islam (Syiah) menjadi salah satu problema dalam mewujudkan nasionalisme dan persatuan. Presensi LAF yang legitimate merupakan solusi utama yang perlu menjadi prioritas  bagi  pemerintah  Lebanon,  karena  statusnya  sebagai  institusi  militer  reguler sekaligus  merupakan  kekuatan  nasional  dan  merepresentasikan  latar  heterogenitas masyarakat Lebanon dalam rangka mengikis ego sektoral yang membelenggu.
Keempat , pemerintah Lebanon mengkondisikan Hizbullah untuk berbagi peran dalam menghadapi  konflik  melawan  Israel dan  aktor  antagonis terhadap  UNIFIL,  di  sisi  lain  LAF secara  substantif  memperoleh  manfaat  dari  sikap  represif  Hizbullah  terhadap  Israel (Samaan, 2018) . Tidak bisa dipungkiri, Hizbullah secara internal menjadi aset penting bagi pemerintah  Lebanon,  kekuatan  militernya  masih  superior  dalam  memberikan  tekanan terhadap  Israel  dalam  konflik  di    perbatasan  dan  sepanjang Blue  Line .  Ambiguitas  sikap pemerintah  Lebanon  dalam  penyelesaian  konflik-konflik  yang  melibatkan  UNIFIL dan Hizbullah,  realitanya  tidak  pernah  menempatkan  partai  Syiah  ini  sebagai  pihak  yang dituntut pertanggungjawabannya. Penyelesaian friksi yang terjadi selalu dikembalikan pada tuntutan  sikap  profesional  dan  imparsial  UNIFIL,  di  sisi  lain  mendorong  penghargaan terhadap tugas Pasukan Perdamaian PBB yang menghormati kedaulatan negara Lebanon (Yonmek, 2018).

## Rekomendasi dalam Menjawab Tantangan Legitimasi LAF
Dalam  rangka  menjawab  tantangan  legitimasi  LAF pada  berbagai  skala  konflik, kontribusi  LAF  sering  berada  dalam  posisi  yang  sulit.  LAF  bergantung  kepada  anggaran negara  di  tengah  isu  sektarian  dan  sistem  politik sharing  of  power yang  memberikan
peluang  elit  politik  untuk  lebih  dominan  terhadap  kepentingan  komunitasnya  daripada kepentingan  negara.    Di  sisi  lain,  muncul  indikasi  bahwa  LAF telah  berkoordinasi  dengan Hizbullah  dalam  operasi Dawn  of  the  Jurds, berakibat  ancaman  AS  yang  tidak  akan memberikan dukungan kepada LAF apabila pemerintah Lebanon menjadikan Hizbullah yang diklaim teroris oleh AS sebagai partnernya (Bowman, 2020). Berkompetisi terbuka dengan Hizbullah untuk menjadi satu-satunya aktor militer juga bukan opsi terbaik bagi LAF saat ini, mengingat  kokohnya  dominasi  partai  Syiah  di  parlemen  pasca  kemenangan  dalam konstelasi politik tahun 2018 dan dukungan Iran di belakang layar (Pour, 2020).
Untuk  kepentingan  stabilitas  kawasan,  khususnya  problem  di  perbatasan  dengan Israel,  kekuatan  dan  militansi Hizbullah  mampu  memberikan deterence  effect bagi  Israel (Bowman,  2020)  sekaligus  memprovokasi  sikap  imparsial  pasukan  UNIFIL  dalam  bentuk provokasi  dan  propaganda  di  lapangan.  Mengkonstruksikan LAF  yang  profesional  dan legitimate sebagai entitas yang notabene adalah angkatan perang reguler menjadi tanggung jawab pemerintah Lebanon. Membangun postur militer yang modern sebagai garda utama dalam  menjamin  stabilitas  politik  dan  keamanan  merupakan  harga  diri  dan  kehormatan pemerintah  Lebanon  dihadapan  10  jutaan  warga  negaranya,  sekaligus  instrumen  yang merepresentasikan  pluralitas  demografi  masyarakat  Lebanon.  LAF  bukan  hanya  aktor militer, tapi produk kekuatan penyeimbang sekte-sekte di Lebanon (Samaan, 2018).
Upaya  penguatan  kapasitas  dan  kapabilitas  LAF  dalam  menjamin  keamanan  dan perdamaian di Lebanon di mata masyarakat perlu menjadi salah satu prioritas, sebagaimana tercantum  dalam  tugas  pokok  UNIFIL  sesuai United  Nation  Security  Council  Resolution (UNSCR) No  1701 “mendorong  peningkatan  peran  dan  fungsi LAF …” (Humud,  2020) . Pemerintah  Lebanon  harus  mampu  memanfaatkan  domain  tugas  operasional  UNIFIL tersebut  dalam  rangka  memberikan  porsi  yang  bersifat  pendampingan  guna  mendorong peran  LAF agar  memiliki  kemampuan  operasional  yang  memadai  dan  mampu menyelenggarakan  fungsi  pengamanan  secara  mandiri  melalui  aktivitas  yang  tersinergi dengan  program  UNIFIL sesuai  Resolusi  1701  (Fabi,  2020) . Program-program  konkrit pemerintah Lebanon yang dapat diambil di antaranya meliputi:
Pertama, menyusun  prioritas  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang  terkait kebutuhan  alultsista  untuk  program  menuju  profesionalisme  LAF  yang  berkelanjutan dihadapkan  pada  spektrum  ancaman  dan  dinamika  konflik  khususnya  di  perbatasan Lebanon-Israel. Dinamika ini perlu disikapi oleh pemerintah Lebanon dengan menentukan kebijakan  dan  rencana  strategis terkait  penguatan LAF melalui  pemenuhan  sumber daya manusia,  penguatan  Alutsista  militer  khususnya  satuan-satuan  di  perbatasan,  serta kelengkapan sarana dan prasana infrastruktur bagi personel militernya.
Kedua ,  memperkuat  kampanye  militer  dan  publikasi LAF dalam  rangka mempertegas simpati dan legitimasinya sampai ke tingkat akar rumput sebagai instrumen utama  penegak  stabilitas  keamanan  negara  dengan  mengoptimalkan  kegiatan-kegaitan operasional maupun CIMIC bersama UNIFIL Peacekeepers .
Ketiga , membangun diplomasi politik dan kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan untuk membentuk postur LAF yang lebih profesional, latar belakang sejarah dan geografi Lebanon berpotensi untuk menjalin relasi yang erat, baik dengan komunitas Liga Arab  maupun  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa.  Sebagai  bagian  dari  komunitas  liga  Arab, Lebanon perlu menjalin hubungan diplomasi politik dan kerjasama militer dengan negara- negara  seperti  Mesir,  Arab  Saudi,  UEA  dan  negara-negara  Timur  Tengah  untuk  untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LAF, meskipun superioritas Hizbullah dapat menjadi penghalangnya (Mroue, 2020).
Keempat ,  mengkonsolidasikan  berbagai  komunitas  agama  dan  sekte  dalam masyarakat menjadi satu kekuatan pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri. LAF dapat  menjadi  representasi  kehadiran  negara  dengan  visi  dan  misi  yang  lebih  nasionalis karena dibangun dari seluruh elemen dan latar belakang masyarakat Lebanon. Pemerintah Lebanon harus mampu mengkonstruksikan kekuatan LAF sebagai leading sector sekaligus simbol nasionalisme dalam komunitas masyarakat yang plural dan didominasi oleh Kristen Maronite, Islam Sunni dan Syiah serta Druze (Dewi & Ulum, 2018).

## Simpulan
Eksistensi LAF dan Hizbullah telah menjadikan dualisme aktor militer dalam menjamin stabilitas  keamanan  negara  dengan  segala  kepentingan  negara-negara  sponsor  terhadap konflik  di  perbatasan  Israel-Lebanon  dan  kawasan  Timur-Tengah,  di  tengah  komunitas masyarakat yang heterogen dan isu sektarian yang kental dengan unsur politis. Posisi LAF tidak cukup kuat sebagai institusi militer reguler dihadapkan dengan anggaran militer yang terbatas  dan  kompleksitas  dinamika  konflik  di  kawasan.  LAF  juga  belum  mampu mengoptimalkan  eksistensi  UNIFIL  selama  lebih  dari  40  tahun  untuk  meningkatkan kapasitas  dan  kapabilitas  militernya.  Di  sisi  lain,  Hizbullah sedang  menikmati  dominasi politik di parlemen dan akar rumput serta kuatnya dukungan finansial sehingga manuver politik  dan  militansi  personelnya  mampu  menarik  simpati  domestik.  Dalam  menyikapi dualisme aktor militer ini, pemerintah Lebanon terlihat melakukan upaya kompromistis.
Artikel ini memberikan argumen bahwa pemerintah Lebanon perlu memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kapabilitas LAF sebagai institusi militer reguler melalui kebijakan politik luar negeri yang lebih pro-aktif baik terhadap Barat dan kawasan Timur Tengah serta jeli  dalam  mengelola  eksistensi  UNIFIL  dan  Hizbullah.  Konsolidasi  internal  LAF melalui program-program  berjangka, military  campaign yang  menyentuh  langsung  kepentingan publik  dan  komitmen  menjadikan  LAF sebagai  simbol  persatuan  akan  menumbuhkan kepercayaan  dan  legitimasi  rakyat,  sekaligus  memenangkan  kompetisi  tanpa  konfrontasi melawan Hizbullah.

## Daftar Pustaka
Alishahi, A. dan Pour H. (2020).The Social and Cultural Functions of the Lebanese Hezbollah Movement; Its Roots and Achievements. Journal of Cultural and Social Anthropology. [Online].  Vol  2,  1-11.  Dalam:  https://www.sryahwapublications.com/journal-of- cultural-and-social-anthropology/pdf/v2-i1/1.pdf [Diakses 24 Mei 2021].
Andika,  D.  (2018).  Perancis  serahkan  10  VAB  Mephisto  untuk  Lebanon. Jakartagreater . [Online]. Dalam:https://jakartagreater.com/213164/prancis-serahkan-10-vab- mephisto-untuk-lebanon/  [Diakses 25 Mei 2021].
Anoraga, A. dan Suyati, S. (1995). Psikologi industri & sosial Jakarta : Pustaka Jaya.
Aragón,  J.  (2008). Political  Legitimacy  and  Democracy .  [online]  IUC.  Dalam: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/PH02103/material_politickafilosofie.pdf [Diakses 1 Agustus 2021].
Aoun, E.  (2019).  Hezbollah:  The  Dominant Political  Actor  in  Lebanon  Limiting the  Risk  of Large-Scale  Conflict. Digital  Acces  To  Scholarship  at  Harvard .  [Online].  Dalam: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42004225/AOUN-DOCUMENT 2019.pdf?isAllowed=y&sequence=1 [Diakses 26 Mei 2021].
Bakrie,  C.  R.  (2007). Pertahanan  Negara  dan  Postur  TNI  Ideal .    Jakarta:  Yayasan  Obor Nusantara.
Baladi,  S.  (2018). Polyglotism  and  Identity  in  Modern-Day  Lebanon. [Online] ejournals.bc.edu,  9611-Article%20Text-19645-1-10-20181108.  Dalam:  [Diakses  27 Mei 2021].
Baylouny, A.M. (2012). Building an Integrated Military in Post-Conflict Societies: Lebanon. Dalam: T. Bruneau and C. Matei, ed., Handbook on Civil-Military Relations , New York: Routledge.
Bowman, B. (2020). Lebanese Armed Forces must act against Hezbollah to retain America’s military aid . [Online] Dalam
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/04/01/lebanon-must- act against-hezbollah-to-retain-americas-military-aid/[Diakses 28 Mei 2021].
Citrinowicz, D. (2020) . Radicalization in the Service of the Revolution: Iran, Hezbollah, and the  Shi’ite  population  in  Europe . European  Eye  on  Radicalization .  [online].  Dalam: https://eeradicalization.com/radicalization-revolution-iran-hezbollah-european- shiites-danny-vitrinowicz/ [Diakses 29 Mei 2021].
Dewi, S. dan Ulum, R. (2018 ). Penanganan paham gerakan Transnasional keagamaan di Pakistan Lebanon dan Brunai Darussalam. Puslitabang Bimas Keagamaan dan layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
Diehl,P,F.  and  Goertz,  G.  (2000). War  and  Peace  in  International  Rivalry. Michigan: University of Michigan Press.
Endarti. (2020). 6 Fakta Menarik Hizbullah, Partai Politik Sokongan Iran hingga Jadi Bagian Penting  Pemerintah  Lebanon .  Akurat.Co ,[Online].  Dalam:  https://akurat.co/6-fakta- menarik-hizbullah-partai-politik-sokongan-iran-hingga-jadi-bagian-penting- pemerintah-lebanon [Diakses 2 Juni 2021].
Fabi,  A.(2020).  UNIFIL:  Evolution  of  a  Peacekeeping  Mandat .  The  CoESPU  MAGAZINE , [Online]  2,  14.  Dalam:  DOI  Code:  10.32048/Coespumagazine2.20.2  [Diakses  5  Juni 2021].
Farida, M. (2018). Adopting religion to meet political goals: the case of Hizbullah . Journal of Policing,  Intelligence  and  Counter  Terrorism .  [Online]  13(3),  316-331.  Dalam:  DOI: 10.1080/18335330.2018.1501158 [Diakses 7 Juni 2021].
Feltman,  J.  (2020). Order  From  Chaos:  Debating  UN  peacekeeping  in  Lebanon .    [online] Brookings. Dalam: https://www.brookings.edu/blog/order-from- chaos/2020/06/15/debating-un-peacekeeping-in-lebanon/   [Diakses 8 Juni 2021].
Global Fire Power, (2021). Lebanon Military Strenght. [online] Dalam: https://www.globalfirepower.com/country-military- strenghtdetail.php?country_id=lebanon  [Diakses 8 Juni 2021].
Haddad,  R.  (2021).  Hezbollah  within  and  beyond  Lebanon. Orient  II,  German  Journal  for Politics,  Economics  and  Culture  of  the  Middle  East, [Online]  1-9. Dalam: file:///C:/Users/hp/Downloads/Hezbollah_within_and_beyond_Lebanon%20(1).pdf [Diakses 11 Juni 2021].
Harel,  A  &  Cohen,  G.  (2016). From  Terror  Group  to  Army. [online]  Haaretz.  Dalam: https://www.haaretz.com/st/c/prod/eng/2016/07/lebanon2/ [Diakses 8 Juni 2021].
Hibatullah, F. (2021). Lebanese Confessionalism Politics. Jurnal ICMES , [online] 5(1), 69-87. Dalam: https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.103 [Diakses 5 Juli 2021].
Humud,  E.  (2018). Lebanon's  2018  Elections. [Online]  CRS  Insight.  Dalam: https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10900.pdf [Diakses 11 Juni 2021].
Humud,
E. (2020) Lebanon. [Online] CSR Report. Dalam:
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44759.pdf [Diakses 11 Juni 2021].
Issa,  A.  (2020). European  Contribution  to  UNIFIL:  Towards  a  Better  Local  Integration . [Online]  Sine  Qua  Non  Think  Tank.  Dalam:  https://www.sinequanon-eu.com/wp- content/uploads/2020/05/SQNPolicy-BriefMay20_UNIFIL.pdf [Diakses 13 Juni 2021].
Jayakarta, M. (2020). Analisis Dinamika Keterlibatan Hizbullah Dalam Konflik Suriah Pasca Pemilu  Parlemen  Lebanon  2018. [Online]  Skripsi  UIN  Syarif  Hidayatullah.  Dalam: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50048/1/MUHAMMAD %20JAYAKARTA.FISIP.pdf [Diakses 15 Juni 2021].
Karabatak,  Z.  (2019). The  U.S.  finally  released  military  aid  to  Lebanon .  [online]  Dalam: https://www.washingtonpost.com/politics/ [Diakses 17 Juni 2021].
Ceicedata.com.  (2020) .  Lebanon  Penanaman  Modal  Asing. [online].  Dalam: https://www.ceicdata.com/id/indicator/lebanon/foreign-direct-investment  [Diakses 12 Oktober 2021].
Luckham,  R.  dan  Kirk,T.  (2020).  The  Two  Faces  of  Security  in  Hybrid  Political  Orders:  A Framework  for  Analysis  and  Research. Stability  International  Journal  of  Security  & Development , [online] 2(2),  44.  Dalam: DOI: http://doi.org/10.5334/sta.cf  [Diakses 18 Juni 2021].
Mansour-ille,  D.  (2021) .  Lebanon’s  Politics  of  Disarray. [online]  Rusi.  Dalam: https://www.wired- gov.net/wg/news.nsf/articles/Lebanons+Politics+of+Disarray+12052021100500?ope n  [Diakses 12 Juni 2021].
Malaeb, B. (2018). State fragility in Lebanon: Proximate causes and sources of resilience.
[online] International Group Center. Dalam: https://www.theigc.org/wp- content/uploads/2018/04/Lebanon-country-report.pdf  [Diakses 1 Agustus 2021].
Muttaqin,  Z.  (2021).  Ideologi:  Faktor  Konflik  dan  Kegagalan  Timur  Tengah. Nation  State:
Journal of International Studies, [Online] 1(2), 198-207. Dalam: http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=900022&val=14172&titl e=Ideologi%20Faktor%20Konflik%20dan%20Kegagalan%20Timur%20Tengah.
[Diakses 20 Juni 2021].
Mroue, W. (2020). Lebanon’s Am al and Hezbollah: The Past in the Present? . [Online] The London School of Economic and Political Science. Dalam:
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/03/18/lebanons-amal-and-hezbollah-the-past-in- the-present/ [Diakses 20 Juni 2021].
Nerguizian , A .  (2017) . The  Lebanese  armed  forces,  hezbollah,  and  military  legitimacy. [Online]  Burke  Chair  in  Strategy.  Dalam:  https://www.csis.org/analysis/lebanese- armed-forces-hezbollah-and-military-legitimacy [Diakses 21 Juni 2021].
Nerguzian, A. (2018). The Lebanese Armed Forces and Hizbullah: Military Dualism in Post War  Lebanon. [Online]  Carnegie  Middle  East  Center.  Dalam:  https://carnegie- mec.org/2018/10/30/lebanese-armed-forces-and-hezbollah-military-dualism-in- post-war-lebanon-pub-77598 [Diakses 21 Juni 2021].
Nerguizian, A. (2020). Moral Leadership and the Lebanese Military . [Online] Carnegie Middle East Center. Dalam: https://carnegie-mec.org/diwan/80433 [Diakses 21 Juni 2021].
Nerguizian,  A.  (2021). The  Five  Wildcards  of  Lebanese  Military  Capability  Development . [Online] Tawazun. Dalam:
http://tawazun.smartestsuite.com/english/blog1.php?id=591-tw  [Diakses  22  Juni 2021].
Orion,  A.  (2019) . Time  to  Change  Course  on  the  UN’s  Lebanon  Policy . [Online]  The Washington Institute for Near East policy. Dalam:
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/time-change-course-uns- lebanon-policy [Diakses 24 Juni 2021].
Robinson,  K.  (2020). What  Is  Hezbollah?. [Online]  Council  on  Foreign  Relation.  Dalam: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6HMP5j7MrXwJ:https:// www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id  [Diakses 26 Juni 2021].
Samaan, J. (2018). The Lebanese Armed Forces: Operationally Effective, Strategically Weak?, [Online]  ISPI.  Dalam:  https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/lebanese-armed- forces-operationally-effective-strategically-weak-19128 [Diakses 1 Juli 2021].
Sarkis, J. (2020). US support to the Lebanese Armed Forces benefits regional security and stability .  [Online] Mei@75 .  Dalam:  https://www.mei.edu/publications/us-support- lebanese-armed-forces-benefits-regional-security-and-stability [Diakses 3 Juli 2021].
Satgas  Yonmek  XXIII-L,  (2018). Laporan  Pelaksanaan  Tugas  Satgas  Kontingen  Garuda XVIII/UNIFIL TA. 2017-2018. [Diakses 3 Juli 2021]
Setyowati, A. (2017). Ideologi Islam, Barat, dan Amerika (potret sejarah global kepentingan dalam pertarungan diskursif) . [online] 1(1). Dalam: https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20200430115830.pdf
[Diakses 4 Juli 2021]
Shaikh, S. (2018). Hezbollah’s Missiles and Rockets .  [Online] Center for Strategic and International Studies. Dalam: https://www.csis.org/analysis/hezbollahs-missiles-and- rockets. [Diakses 4 Juli 2021].
Sicca,  P.  (2020a).  Pemerintah  Lebanon  Perangi  Korupsi,  Jaminan  yang  Diharapkan
Komunitas Internasional. Kompas, [Online]. Dalam:
https://www.kompas.com/global/read/2020/08/13/054228170/pemerintah- lebanon-perangi-korupsi-jaminan-yang-diharapkan-komunitas?page=all  [Diakses  8 Juli 2021].
Sicca, S. Pradita (2020b). Akankah Presiden Perancis Mengembalikan Kedudukan Kolonial di Lebanon? . Kompas , [Online]. Dalam:
https://www.kompas.com/global/read/2020/08/09/131900370/akankah-presiden- perancis-mengembalikan-kedudukan-kolonial-di-lebanon?page=all  [Diakses  7  Juli 2021].
Staff, T. (2020). Hezbollah commandos’ video threatens Israel, warns of ‘disaster from the north . [Online] The times of israel. Dalam: https://www.timesofisrael.com/hezbollah- commandos-video-threatens-israel-warns-of-disaster-from-the-north/ [Diakses 8 Juli 2021].
Syakir,  A.    (2019). “ Sekte  Islam  Sunni  Di  Lebanon  (Pengaruh  Islam  Sunni TerhadapPerkembangan  Politik  Di  Lebanon  Tahun  1964  -  2008  M). [online]  Digital Library  UIN  Surabaya.  Dalam:  http://digilib.uinsby.ac.id/33980/      [Diakses  18  Juli 2021].
Valeriano,  B.  (2003). The  Steps  to  Rivalry:  Power  Politics  and  Rivalry  Formation. [online] Research
Gate.
Dalam:
https://www.researchgate.net/publication/34984355_The_Steps_to_Rivalry_Power _Politics_and_Rivalry_Formation [Diakses 22 Agustus 2021].
tradingeconomics.com.  (2019). Lebanon  Military  Expenditure .  [Online]  Dalam: https://tradingeconomics.com/lebanon/military-expenditure [Diakses 10 Juli 2021]