## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
Fatkhuri
Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : fatkhuri@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pendidikan  adalah  mandat  konstitusi  yang  pemenuhannya  menjadi  tanggungjawab  negara. Dengan  berbagai  keterbatasan  sumber  daya  khususnya  anggaran  yang  dimiliki  oleh pemerintah,  pelaksanaan  dan  pengelolaan  pendidikan  selama  ini  melibatkan  partisipasi masyarakat  melalui  satuan  pendidikan  swasta.  Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan dalam rangka melakukan kajian yang dilakukan melalui pendampingan penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta di Indonesia. SMA Swasta di Indonesia merupakan salah satu satuan pendidikan  yang  memainkan  peran  penting  dalam  penyelenggaraan  program  pembelajaran untuk  mencerdaskan  anak  bangsa.  Namun  demikian,  tata  kelola  sekolah  swasta  belum mendapatkan  perhatian  secara  penuh  dari  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  standar baku yang menjadi acuan bagi sekolah swasta sehingga fakta dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di lapangan sangat bervariasi.  Kegiatan pendampingan penyusunan pedoman tata kelola  SMA  Swasta  ini  merupakan  program  penting  guna  melakukan  kajian  untuk  mencari bentuk tata Kelola SMA Swasta terbaik di Indonesia. Pengkajian yang memfokuskan terhadap pola pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) SMA Swasta perlu dilakukan  sehingga  ada  standarisasi  penyelenggaraan  pendidikan  di  SMA  Swasta.  Dengan demikian,  pemerintah  bisa  melakukan  intervensi  secara  tepat  dan  terukur  untuk  mendukung penyelenggaraan Pendidikan SMA Swasta secara lebih efektif di masa depan .
Kata Kunci: Pedoman, SMA, Swasta, Tata Kelola, Keuangan

## Abstract
Education is a constitutional mandate in which its fulfilment becomes the responsibility of the government.  With  various  limitations  in  resources,  especially  the  budget  owned  by  the government,  the  implementation  and  management  of  education  have  involved  community participation through private educational institutions. This community involvement is carried out in the context of conducting studies carried out through the guidance of organizing private high  schools  in  Indonesia.  Private  high  schools  in  Indonesia  are  one  of  the  educational institutions that play a significant role in the implementation of learning programs to educate all children in  the nation. However, the arrangement  of  private schools  has not  received full attention  from  the  government.  Therefore,  there  are  no  standardized  benchmarks  for  private schools, resulting in a wide variation in the facts and dynamics of education in the field. The guidance program for organizing private high schools is an important initiative to conduct a study  to  find  the  best  governance  model  for  private  high  schools  in  Indonesia.  A  focus  on financial  management  patterns  (planning,  implementation,  and  supervision)  of  private  high schools needs to be conducted to establish standardized education practices. Accordingly, the government  can  intervene  accurately  and  measurably  to  support  more  effective  future implementation of private high school education.
Keywords: Guidelines, Senior High School, Private, Governance, Finance

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan mandat konstitusi yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.  Mutu  satuan  pendidikan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah pengelolaan  satuan  pendidikan  harus  sesuai  standar  yang  ditetapkan  (Fatkhuri  &  Nurdin, 2023). Namun  demikian, dengan berbagai  keterbatasan sumber daya khususnya  anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  sekolah  swasta.  Selama  ini  terbatasnya anggaran  pemerintah  untuk  menjangkau  penyelenggaraan  pendidikan  salah  satunya disebabkan  oleh  belum  semua  pemerintah  daerah  berkomitmen  memberikan  alokasi anggaran  pendidikan  sebanyak  20  persen  dari    APBD  sesuai  amanat  konstitusi (Christianingrum,  2018;Fatkhuri,  2019).  Dengan  jumlah  populasi  sekolah  swasta  yang sangat  besar,  maka  keterlibatan  masyarakat  dalam  turut  serta  mengelola  pendidikan menjadi faktor krusial untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan secara optimal.
Jumlah  sekolah  swasta  di  Indonesia  saat  ini  berkembang  begitu  pesat  di  mana pertumbuhan  dari  tahun  ke  tahun  meningkat  cukup  signifikan.  Pada  tahun  ajaran 2021/2022, sekolah swasta mengalami kenaikan  cukup drastis pada jenjang sekolah dasar dan  sekolah  menengah  pertama  yaitu  lebih  dari  1.000  sekolah  baru.  Sedangkan  untuk sekolah  negeri,  pada  tahun  ajaran  2021/2022  untuk  jenjang  yang  sama  justru  mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran 2020/2021(Agustina, dkk. 2023). Jumlah sekolah di Indonesia  yang  meliputi  jenjang  SD,  SMP,  SMA,  dan  SMK  sampai  tahun  2022  sebesar 218.600  sekolah.  Dari  total  jumlah  tersebut,  sekolah  dengan  status  swasta  mendominasi pada jenjang menengah dengan proporsi untuk SMA 50,42 persen dan SMK 74,20 persen (Agustina, dkk. 2023).
Terkait satuan pendidikan jenjang SMA dengan status Swasta, saat ini sekolah tersebut berjumlah 7.062 dari total 14.007 sekolah (Agustina, dkk. 2023). Dengan jumlah populasi yang  cukup  besar,  SMA  Swasta  memainkan  peran  penting  dalam  rangka  mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, keberadan SMA Swasta penting untuk memperoleh perhatian pemerintah,  terutama  untuk  memberikan  dorongan  agar  satuan  pendidikan  tersebut  terus meningkatkan  mutunya,  melalui  berbagai  kreatifitas  dan  inovasi  dalam  pengelolaan  yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian penting dari institusi yang turut serta memberikan  sumbangsih  nyata  dalam  dunia  pendidikan,  SMA  Swasta  selama  ini  belum tersentuh oleh regulasi pemerintah secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan dalam konteks  pengelolaan,  SMA  Swasta  memiliki  variasi  yang  cukup  kompleks.  Kompleksitas tata  kelola  yang  dimiliki  satuan  pendidikan  ini  selanjutnya  menjadi  pertimbangan  bagi pemerintah,  yakni  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi (Kemendikbudristek)  untuk  melakukan  kajian.  Kajian  yang  dilakukan  difokuskan  pada analisis terhadap berbagai aspek penting dan kharakteristik yang dimiliki oleh SMA Swasta di  Indonesia  sehingga  dapat  menghasilkan  bahan  sebagai  dasar  dalam  memformulasi kebijakan  di  masa  depan.  Dalam  konteks  ini,  kajian  dilakukan  untuk  melihat  secara mendalam  bagaimana  tata  kelola  satuan  pendidikan  ini,  khususnya  dalam  upaya memastikan  pengelolaan  SMA  Swasta  baik  dalam  konteks  organisasi  maupun  tata  kelola keuangan  sekolah  diatur  secara  profesional  yang  pada  gilirannya  dapat  mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi institusi pendidikan tersebut. Merujuk  pada  poin-poin  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pendampingan  dalam penyusunan pedoman tata kelola ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu mitra dalam rangka melakukan analisis terhadap pengelolaan SMA Swasta di Indonesia. Hasil analisis ini  menghasilkan  potret  penyelenggaraan  SMA  Swasta  terutama  terkait  bagaimana penerapan  tata  kelola  satuan  pendidikan  dari  perencanaan,  penyelenggaraan  program  dan
evaluasinya  khusus  pada  isu  kemandirian  sekolah  sasaran  yang  pada  tahap  selanjutnya dituangkan ke dalam pedoman tata kelola SMA Swasta di Indonesia.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Sasaran  dari  kajian  ini  melibatkan  SMA  Swasta  di  34  Propinsi,  dengan  tujuan  antara lain untuk: 1) mengetahui perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah; 2) mengetahui realisasi  anggaran  dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah;  3)  mengetahui  kondisi pengelolaan keuangan sekolah. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan pedoman tata  Kelola  SMA  Swasta  dilaksanakan  dari  bulan  September  sampai  Desember  2022. Kegiatan  ini  diikuti  oleh  jajaran  pejabat  dan  staf  pegawai  di  Direktorat  Pembinaan  SMA Kemendikbudristek. Selanjutnya, kegiatan ini juga melibatkan kepala sekolah di beberapa SMA Swasta terpilih. Kehadiran para kepala sekolah ini dalam rangka berbagi pengalaman mengenai tata kelola satuan pendidikan di bawah kewenangan mereka. Pendekatan dalam kegiatan pendampingan ini menggunakan Participative Active Learning (PAL). Pendekatan ini dipilih  dalam rangka  mendorong para peserta secara  aktif dalam kegiatan penyusunan pedoman  tersebut  (Afrimadona;  Fatkhuri;  Shanti  Darmastuti,  2022).  Implementasi pendekatan  ini  menuntut  semua  yang  terlibat  untuk  memiliki  persepsi  yang  sama. Selanjutnya,  kegiatan  dilakukan  secara  bertahap  untuk  melaporkan  serta  mengevaluasi progres  penyusunan  dari  pedoman  ini.  Di  samping  itu,  pendampingan  yang  bersifat interaktif juga digunakan untuk mendorong setiap peserta memberikan ide maupun gagasan sampai tersusunnya pedoman tata kelola SMA Swasta ini. Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, selain tim pendamping menyampaikan materi terkait dengan substansi dan strategi pelaksanaan kegiatan, peserta juga secara aktif melakukan diskusi dalam penyusunan draf pedoman tata kelola (Afrimadona; Fatkhuri; Shanti Darmastuti, 2022). Secara lebih detail, kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui empat tahapan kegiatan meliputi: persiapan, pengumpulan  bahan/materi,  penyusunan  indikator  tata  kelola  SMA  Swasta  dan  uji keterbacaan, pelaksanaan survei, penyusunan laporan, dan penyusunan revisi pedoman tata kelola SMA Swasta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  tata  kelola  SMA  Swasta  bagi  Kemendikbudristek  memegang  peranan  penting. Kajian  yang  memfokuskan  pada  upaya  untuk  memahami  bagaimana  mendorong  sekolah untuk  melibatkan  partisipasi  publik  untuk  mempercepat  kemandirian  satuan  pendidikan telah menjadi kebutuhan mendesak ditengah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk mendanai  program  pendidikan.  Kemandirian  sekolah  menjadi  modal  yang  sangat  penting bagi satuan pendidikan. Susilo (2016) menguraikan bahwa sekolah yang mandiri umumnya memiliki sebelas ciri, satu diantaranya yaitu kreatifitias dalam melakukan penggalian dana (Nasori,  2016).  Selanjutnya,  satuan  pendidikan  juga  perlu  melakukan  kerjasama  dengan berbagai  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  sejalan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, mendorong sekolah untuk memiliki kreatifitas dan membuka ruang partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan  sehingga  tujuan  pendidikan  bisa  terwujud  secara  efektif.  Pengelolaan  satuan pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya mendorong penyelenggaraan pendidikan yang  efektif  dan  efisien.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  pasal  27 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  pemerintah  mengatur  bahwa  pengelolaan  satuan pendidikan, yang notabene merupakan kriteria minimal dalam penjaminan mutu pendidikan harus  mencakup  hal-hal  yang  terkait  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan kegiatan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan  Pendidikan  agar  penyelenggaraan
Pendidikan  efisien  dan  efektif  (Peraturan  Pemerintah  57  2021  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan, 2021).
Hasil  pendampingan  penyusunan  pedoman  tata  kelola  SMA  Swasta  dapat  diuraikan sebagai berikut.
Pada  tahap  persiapan  tim  mendiskusikan  terkait  rencana  pelaksanaan  kajian.  Dalam tahap  ini,  tim  melakukan brainstorming untuk  menggali  ide  dan  gagasan,  serta  dalam rangka menyamakan persepsi mengenai tujuan dari kajian penyusunan pedoman tata kelola SMA Swasta tersebut. Brainstorming ini sangat penting sebab tahap ini memungkinkan tim untuk  berfokus  pada  pemecahan  masalah  secara  kolektif.  Dengan  mengumpulkan  banyak ide dari berbagai sumber, ada peluang lebih besar untuk menemukan solusi  yang inovatif dan  efektif.  Pada  tahap  selanjutnya,  tim  melakukan  pembahasan  kerangka  kajian.  Dalam tahap ini disepakati bahwa dalam rangka menyusun naskah kajian tata kelola SMA Swasta, kerangka  kajian  dan  instrumen  perlu  ditetapkan.  Hasil  diskusi  yang  cukup  panjang kemudian menghasilkan rumusan variabel dan indikator yang ditetapkan sebagai kerangka acuan  dalam  melakukan  kajian.  Variabel  yang  disepakati  yaitu:  peran  yayasan  sebagai variabel X1, peran pemerintah daerah (X2), peran pemerintah pusat (X3), peran orang tua (X4), dan tata kelola keuangan SMA Swasta sebagai variebel Y. Sedangkan untuk indikator yang disepakati yaitu: regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X1); regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X2);  regulasi, pendanaan, dan pendampingan (indikator dari variabel X3);  dukungan pendanaan dan pendampingan (indikator  dari  variabel  X4);    dan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  ((indikator dari variabel Y).
Berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pada tahap ketiga. Pada tahap ini penyusunan instrumen  survei  dan  penentuan  sampel  dilaksanakan.  Penyusunan  instrumen  survei merujuk  pada  indikator-indikator  yang  telah  disepakati  sebelumnya  (lihat  pada  tahap kedua). Pada tahap ini, pengabdi menyusun rancangan instrumen menggunakan pertanyaan tertutup yang memuat lima opsi jawaban yang terdiri atas pilihan jawaban A (sangat tidak setuju),  B  (tidak  setuju),  C  (cukup  setuju),  D  (setuju),  dan  E  (sangat  setuju).  Rancangan instrumen  (kuesioner)  survei  memuat  53  pertanyaan  yang  akan  diberikan  kepada  SMA Swasta terpilih (sampel).  Sementara itu, untuk menentukan sampel, pengabdi menetapkan populasi  SMA  Swasta  yang  memenuhi  kriteria  peringkat  akreditasi  A  (sangat  baik),  B (Baik), dan C (Cukup). Total jumlah SMA Swasta yaitu 7.194 SMA di 34 provinsi dan dari populasi tersebut, diambil sampel 365 sekolah.
Pada tahap keempat, pengabdi melaksanakan kegiatan uji keterbacaan. Uji keterbacaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menelaah sejauh mana teks atau tulisan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Proses tersebut melibatkan analisis terhadap faktor- faktor  seperti  panjang  kalimat,  kompleksitas  kata-kata,  struktur  kalimat,  dan  penggunaan bahasa.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  teks  dapat  diakses  dan dimengerti  oleh  berbagai  tingkat  pembaca,  sehingga  pesan  yang  ingin  disampaikan  dapat efektif  sampai  kepada  target  audiens.  Uji  keterbacaan  ini  membantu  memastikan  bahwa informasi  yang  disampaikan  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  pembaca.  Dalam implementasinya,  uji  keterbacaan  merupakan  tahapan  kegiatan  yang  sangat  krusial  untuk menguji  apakah  item-item  yang  telah  disusun  memenuhi  kaidah  seperti  mudah  difahami baik  secara  substansi  maupun  bahasa,  apakah  item  dapat  dilaksanakan,  dan  apakah  item telah  menggambarkan  tata  kelola  yang  terjadi  di  SMA  Swasta  terpilih  sebagai  sampel. Dalam uji keterbacaan, aspek yang tidak kalah penting adalah untuk meminta peserta agar bisa  memberikan  masukan  terkait  kejelasan  dan  relevansi  pertanyaan-pertanyaan  untuk mengukur  konteks  dan  proses  pengelolaan  keuangan  satuan  pendidikan  SMA  Swasta. Tahap  kelima  yaitu  penyusunan  laporan.  Pada  tahap  ini  pengabdi  melakukan  pengolahan
data  dari  hasil  isian  kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  sekolah.  Tahap  ini  mencakup  Bab  1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Pustaka, Bab 3 Metode, Bab 4 Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Kesimpulan.
Secara  umum,  pendampingan  penyusunan  pedoman  tata  kelola  SMA  Swasta  ini memberikan manfaat bagi pemerintah. Bagi Kementerian, hasil pendampingan ini menjadi masukan  yang  sangat  berharga  sebagai  dasar  melakukan  intervensi  kebijakan.  Hasil tersebut  memperlihatkan  kebutuhan  perlunya  menyusun  regulasi  atau  kebijakan  yang mendukung kemandirian pengelolaan khususnya keuangan SMA  Swasta.  Berikutnya bagi pemerintah  daerah,  hasil  pendampingan  kajian  tata  kelola  SMA  Swasta  ini  menjadi masukan dan rekomendasi bagi kebijakan lokal untuk mendukung kemandirian pengelolaan SMA Swasta.

## Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Pedoman Tata Kelola SMA Swasta

## Gambar 2. Kegiatan Pengolahan Data Hasil Survei

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  pendampingan  penyusunan  pedoman  tata  kelola  SMA  Swasta  merupakan kegiatan  dalam  rangka    melakukan  kajian  tentang  tata  Kelola  SMA  Swasta.  Selama  ini pemerintah  belum  memiliki  hasil  kajian  yang  komprehensif  sebagai  dasar  dalam merumuskan  kebijakan  terhadap  SMA  Swasta.  Dalam  konteks  tersebut,  pengkajian terhadap  pola  pengelolaan  keuangan  (perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan)  SMA Swasta  perlu  dilakukan.  Penelitian  untuk  mengetahui  sejauhmana  tata  kelola  keuangan SMA  Swasta  efektif  dan  efisien  untuk  mendukung  penyelenggaraan  Pendidikan  menjadi resources yang sangat  berharga.  Langkah ini perlu  dilakukan  untuk  melakukan intervensi kebijakan bagi pemerintah terhadap SMA Swasta agar memiliki kemandirian dan kreatifitas
di  masa  depan.  Hasil  pendampingan  penyusunan  pedoman  tata  kelola  ini  menunjukkan manfaat  yang  sangat  besar  bagi  pemerintah.  Manfaat  tersebut  diantaranya  adalah pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  untuk melakukan  intervensi  kebijakan  terkait  pengelolaan  SMA  Swasta  khususnya  yang  terkait dengan  upaya  mendorong  satuan  Pendidikan  lebih  mandiri.  Dengan  hasil  tersebut, diharapkan  ada  tindaklanjut  dari  Kemendikbudristek  terkait  bagaimana  mengatur  SMA Swasta terutama dalam aspek pendanaan yang perlu diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrimadona, Fatkhuri, Shanti Darmastuti. (2022). Pendampingan Penyusunan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat  di  Lingkungan Bawaslu. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (10), 1146–1155.
Agustina,  R.  dkk.  (2023).  Statistik  Pendidikan  2022.  In Badan  Pusat  Statistik  RI . https://doi.org/10.31227/osf.io/judwx
Christianingrum,  R.  (2018).  The  Effect  Of  Education  Budgets  On  Indonesian  Education Development Ratna Christianingrum*. Jurnal Budget , 3 (2), 64–98.
Fatkhuri  &  Nurdin.  (2023).  Pelatihan  Sistem  Penilaian  Akreditasi  Berbasis  Elektronik (SISPENA)  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun  2022. SWARNA:  Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 2 (5), 504–509. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna/article/view/518
Fatkhuri,  F.  (2019).  Desentralisasi  Pendidikan  di  Indonesia :  Korupsi  dan  Problem  Politik Kekuasaan. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 278–297. https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874
Nasori,  N.  H.  (2016).  Kemandirian  Sekolah  Dalam  Pengelolaan  Pembiayaan  Di  SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan , 118–127.
Peraturan Pemerintah 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2021).