Volume 5 Issue 1, 2021 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Amandemen  Terhadap  Pasal  11  Undang  -  Undang  Dasar 1945  Berkaitan  Dengan  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional (Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)

## Delfina Gusman, Zimtya Zora
Faculty of Law, Universitas Andalas. E-mail: vivin_nissa@yahoo.co.id
Abstract: Indonesia cannot close eyes that cooperation with other countries is needed. Different interests and the source of the power possessed make the state independent of one another .Cooperation between countries can occurred in agreed to an international agreement .The national interest and public interest broad should be included in International Agreement to other countries , do not get international treaties approved by the government torment the people. Hence , legal basis international treaties in Indonesia must be clear and firmly , to avoid possible in the practice of especially with regard to the ratification of a treaty.
Do not get obscurity legal basis cause financial losses for the state especially the people .
Keywords: International Agreement, To Amandement, Ratification

## 1. Pendahuluan
Perjanjian  Internasional  sebagai  sumber  utama  hukum  internasional  mempunyai peranan  penting  dalam  pembentukan  hukum  internasional.  Kaidah-kaidah  hukum internasional  banyak  dilahirkan  melalui  perjanjian  internasional  yang  dibuat  oleh Negara-negara  sebagai  subjek  utama  hukum  internasional.  Negara  dalam berinteraksi  satu  sama  lain  memerlukan  formulasi  hukum  internasional  untuk menjembatani perbedaan ketentuan hukum nasional yang berlaku di  masing-masing Negara.  Kerjasama  antar  Negara  sudah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  oleh  Negara.  Perbedaan  jumlah  sumber  daya  alam,  perbedaan  sumber daya  manusia  serta  ketersediaan  modal  merupakan  beberapa  hal  yang  membuat negara harus melakukan kerjasama satu sama lain.
Hukum  internasional  secara  karakter,  struktur,  mekanisme  pembuatan  serta  cara berlakunya berbeda sama sekali dengan hukum nasional. Di Indonesia sendiri dikenal lembaga trias  política (  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  ),  yang  masing-masing berfungsi  untuk  membuat,  menjalankan  dan  menegakkan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Masyarakat tidak pernah diminta persetujuan oleh negara apabila suatu produk  hukum  akan  diberlakukan.  Produk  hukum  yang  sudah  diundangkan  dalam lembaran  negara,  secara  otomatis  akan  berlaku  pada  saat  diundangkan.  Berbeda halnya  dengan  cara  berlakunya  hukum  internasional.  Negara  untuk  bisa  terikat dalam  statuta  perjanjian  internasional,  harus  melakukan  suatu  tindakan pengesahan/ ratifikasi.
Ratifikasi  dari  sisi  hukum  perjanjian  internasional  pada  esensinya  ádalah  tindakan konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah
menandatangani  suatu  perjanjian  internasional  sebagai  tanda  persetujuan  untuk terikat  pada  perjanjian  tersebut 1 .  Secara  tradisional,  pengesahan  /  ratifikasi perjanjian  internacional  dapat  dilihat  dari  dua  prespektif  prosedur  yang  terpisah, namun satu sama lain saling terkait, yaitu prosedur internal ( nasional ) dan prosedur eksternal.  ( internasional ) 2 . Prosedur internal ( nasional ) merupakan dasar bagi suatu negara untuk melakukan prosedur eksternal ( internasional ). Masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda sehubungan dengan prosedur internal.
Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  pengesahan  /  ratifikasi  suatu  perjanjian internasional merupakan permasalahan hukum tata negara. Satu-satunya landasan hukum pembuatan perjanjian internasional diatur dalam pasal 11 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain “ 3 . Selanjutnya ayat 2 menyatakan “ Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau  pembentukan  undang-undang  harus  dengan  persetujuan  DPR “.  Sedangkan ayat  3  pasal  11  UUD  1945    berbunyi  “ ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian internasional diatur dengan undang-undang “. Jika dibaca ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 masih sangat sumir dan perlu penjelasan lebih lanjut.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  11  UUD  1945  serta  penjelasannya  Surat Presiden  2826/HK/1960  masih  sangat  singkat  dan  sumir,  sehingga  sering  terjadi penyimpangan  dalam  prakteknya.  Klarifikasi  terhadap  permasalahan  ini  terdapat dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional  yang  menyatakan  bahwa  “ Pengesahan  Perjanjian  Internasional sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (  1  )  dilakukan  dengan  Undang-Undang atau  Keppres  “ .  Selanjutnya  Pasal  10    mengatur  tentang  materi-materi  perjanjian internasional apa saja yang harus disahkan dengan Undang-undang. Penjelasan Pasal 10 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama ( nomenclature )  perjanjian.  Klasifikasi  menurut  materi  perjanjian  dimaksud  agar tercipta  kepastian  hukum  dan  keseragaman  atas  bentuk  pengesahan  perjanjian internasional dengan undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dengan Keppres  dilakukan  apabila  materi  perjanjian  tidak  termasuk  materi  sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah  ketika  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Internasional  Tentang  Hak-Hak  anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, seharusnya Pemerintah meratifikasi dengan Undang-Undang bukan Keppres, karena materi perjanjian internasional tentang Hak asasi  manusia  adalah  salah  satu  materi  yang  harus  diratifikasi  dengan  Undang- Undang.
1 Damos  dumoli  agusman  dalam  artikel  “  apa  arti  pengesahan/ratifikasi  perjanjian  internasional?,  hal  1 departemen luar negeri, 2009
2 Ibid
3 Boer mauna, hal 163, Hukum Internasional pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika , Global, 2003
Penyimpangan  justru  terlihat  jelas  ketika  pada  tahun  2012  Indonesia  meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak dengan UU Nomor 10 Tahun 2012. Protokol Opsional ini masih merupakan  satu  kesatuan  dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  yang  sudah  terlebih dahulu  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Yang  menjadi  persoalan  adalah  mengapa perjanjian  internasional  yang  masih  merupakan  satu  kesatuan  di  ratifikasi  dengan cara yang berbeda  ( satu dengan Keppres dan satunya lagi dengan UU ). Seharusnya kedua perangkat aturan internasional tentang Konvensi Hak-Hak Anak ini diratifikasi dengan UU.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  menjadi  pembahasan  adalah  kewenangan Presiden  dalam  membuat  perjanjian internasional  dengan  negara  lain  serta  peran DPR dalam hal pengesahannya. Dikarenakan dasar hukum yang tidak secara tegas dan gamblang mengatur sehingga ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  seharusnya  dilakukan  amandemen  terhadap Pasal  11  UUD  1945,  sehingga  ketentuan  peraturan  tertinggi  sampai  peraturan terendah sejalan dan tidak menimbulkan kebingungan. Dalam penelitian lanjutan ini kami  akan  membahas  tentang  penyimpangan-penyimpangan  yag  terjadi  dalam proses  ratifikasi  perjanjian  dalam  praktik  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  dan membandingkannya dengan negara lain  ( Malaysia ).

## 1. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional
Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional memberikan defenisi  perjanjian internasional,  yaitu  merupakan    ”Persetujuan  yang  dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam  instrumen  tunggal  atau  dua  atau  lebih  instrumen  yang  berkaitan  dan apapun nama yang diberikan padanya”.
Defenisi  tersebut  kemudian  dikembangkan  olah  Pasal  1  ayat    (3)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  1999  Tentang  Hubungan  Luar Negeri. Perjanjian Internasional adalah “ perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun,  yang  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  dibuat  secara  tertulis  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  satu  atau  lebih  negara,  organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya,serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publi k“.
Selanjutnya  defenisi  Perjanjian  Internasional  dalam  Undang-Undang  No.24 Tahun 2000, yaitu “ setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum  internasional,  dan  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  negara,  organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain “.
Dari  pengertian  tersebut  diatas,  terdapat  beberapa  kriteria  dasar  atau parameter  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  dokumen  perjanjian  internasional untuk dapat dikatakan sebagai suartu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yaitu : 4
4 Damos Dumoli Agusman, Op cit, hal 20 - 21
1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional ( an international agreement ), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antar pemerintah daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian  tersebut  harus  dibuat  oleh  negara  dan/atau  organisai internasional  ( by  su  bject  of  international  law ),  sehingga  tidak mencakup  perjanjian  yang  sekalipun  bersifat  internasional  namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional ( governed by international law ) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000
tentang p erjanjian internasional disebut dengan “ diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik  “.  Perjanjian -perjanjian  yang  tunduk  pada  bukum  perdata nasional tidak tercakup dalam kriterian ini.
Parameter tentang “ governed by international law “ merupakan elemen yang sering  menimbulkan  kerancuan  dalam  memahami  perjanjian  internasional. Dalam  pembahasan  tentang  konvensi  wina  1969,  komisi  hukum  internasional yang  merancang  konvensi  ini  merasakan  rumitnya  pengertian governed  by international law serta berupaya mengklarifikasi dalam bentuk contoh. Komisi menyatakan bahwa suatu dokumen adalah governed by unternational law jika memenuhi dua elemen, yaitu adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan  hukum  ( intended  to  create  obligations  and  legal  relations )  dan tunduk pada rezim hukum internasional ( under international law ).
a. Intended to create obligations and legal relations
There maybe agreements whilst concluded between states buat cretae no obligations and legal relations. They could be in the form of a “ Joint Statement  “,  or  “  MOU  “,  depends  on  the  s ubject  matter  and  the intention of the parties 5
b. Under International Law
There maybe agreement between states but subject to the local law of one of the parties or by the private law system / conflict of law such as “ agreements for the acquisition of pre mises for a diplomatic mission or for some purely commercial transactions i.e loan agremeents “ 6
Meskipun  komisi  hukum  internasional  telah  memberikan  klarifikasi  tapi permasalahan “ governed by international law “ masih menimbulkan perdebatan dan  membingungkan  dalam  praktek  negara.  Undang – Undang  No.  24  Tahun 2000  berupaya  melakukan  klarifikasi  tentang  pengertian  “ governed  by international law “ dengan penambahan bebrapa kalimat klarifikasi. Pengertian
“ governed  by  international  law “  dirumuskan  menjadi  “ yang  diatur  dalam
5 ILC Draft and commentary on the law of treaties dalam Damos Dumoli agusman
6 Report of the ILCspecial rapporteur, 1962 dalam damos dumoli agusman
hukum internasional “ dan menambahkan kalimat “ serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik “. Kalimat ini juga melahirkan kontroversi dan kerancuan  dalam  praktek  di  Indonesia,  karena  adanya  pandangan  bahwa perjanjian-perjanjian perdata sepanjang menciptakan hak dan kewajiban publik termasuk  dalam  kategori  perjanjian  internasional  yang  diatur  dalam  Undang- Undang no 24 Tahun 2000. Perjanjian pinjaman luar negeti Indonesia, misalnya, sekalipun  akan  tunduk  pada hukum  perdata  akan  selalu  dinilai  sebagai  “ menciptakan hak dan kewajiban publik “. Kerumitan masalah ini tidak terlepas dari  akar  masalah  yang  timbul  dari  persoalan  perbedaan  hukum  publik  dan hukum perdata khususnya yang terkait dengan perilaku negara sebagai badan publik saat melakukan perbuatan perdata.
2. Tinjauan Umum Tentang Ratifikasi
Istilah  ratifikasi  diterjemahkan  oleh  UU  No.24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional  menjadi  “  pengesahan  “. Menurut  Pasal  2  (1)  b  Konvensi  Wina 1969  tentang  perjanj ian  internasional  “  ratifikasi  “  adalah ratification, acceptance, approval and accession mean in each case the intenacional act so named whwreby a state establishes on the internacional plane its consent t be bound by a treaty . Selanjutnya menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1969, ratifikasi adalah  suatu  cara  untuk mengikatkan  diri pada suatu  perjanjian  dan  lazimnya selalu  didahului  dengan  adanya  penandatanganan.  Atau  dengan  kata  lain ratifikasi  adalah  perbuatan  hukum  lebih  lanjut  suatu  negara  guna mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan yang mendahuluinya 7 . Konvensi juga  mengenal  cara  pengikatan  lain  seperti  aksesi  ( accession )  yang  tidak didahului  dengan  penandatangan,  melainkan  didahului  dengan    adanya  suatu perjanjian  yang  sudah  terbentuk  dan  terbuka  bagi  negara  yang  tidak menandatangani  untuk  turut  serta.  Undang-Undang  No  24  Tahun  2000 menerjemahkan ratifikasi dan aksesi menjadi satu istilah yaitu pengesahan.
Istilah  ratifikasi  yang  dikenal  dalam  hukum  internasional  telah  berinteraksi dengan  prosedur  nasional  ketatanegaraan,  baik  teori  maupun  praktik  negara melihat adanya kebutuhan untuk mengartikan ratifikasi perjanjian internasional dari  dua  perspektif  prosedur  yang  terpisah  namun  terkait,  yaitu  prosedur internal dan prosedur eksternal. Dilihat dari prosedur internal, ratifikasi adalah masalah  hukum  tata  Negara,  yaitu  hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur tentang  kewenangan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  pembuatan  perjanjian internasional serta mengatur produk hukum apa yang harus dikeluarkan untuk menjadi  dasar  bagi  Indonesia  melakukan  prosedur  eksternal.  Sedangkan  dari perspektif  prosedur eksternal maka ratifikasi perjanjian adalah the international act so named whwreby a state establishes on the international plane its consent to  be  bound  by  a  treaty yang  validitasnya  diatur  oleh  hukum  perjanjian internasional. 8
7 Damos Dumoli Agusman, Hukum perjanjian internasional, 69
8 Ibid, hal 61
Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000  per  defenisi  hanya  mengatur  tentang pengesahan dalam perspektif prosedur eksternal, yaitu perbuatan hukum yang mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian  internasional  dalam  bentuk  ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan. Namun demikian undang-undang ini juga mengatur  persyaratan  internal  (  pengesahan  dengan  Undang-undang  atau Perpres  )  sehingga  Indonesia  dapat  melakukan  pengesahan  dalam  perspektif eksternal.  Dalam  undang-undang  dan  praktek  Indonesia,  untuk  prosedur eksternal yaitu penerbitan
notification
atau instrument of
ratification/accession/acceptance/approval oleh  Kementerian  Luar  Negeri hanya  dapat  dilakukan  setelah  prosedur  internal  terpenuhi.  Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional tidak terlalu menyentuh masalah  substansi  aspek  internal  dari  pengesahan.  Dalam  hal  ini,  apa konsekuensi  dari  undang-undang  atau  perpres  yang  mengesahkan  suatu perjanjian terhadap hukum nasional tidak secara tegas dijelaskan 9

## 2. Pembahasan
Dasar hukum ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur di dalam Pasal 11 UUD  1945  “ Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan perang,  membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain “ .  Sekalipun perjanjian  internasional  telah  memiliki  dasar  konstitusional  dalam  pasal  11  UUD 1945,  namum  dalam  praktek  ketatanegaraan  masih  terdapat  kesimpangsiuran. Kajian hukum tata negara tentang hukum perjanjian internasional di indonesia masih sangat  minim,  berbeda  dengan  negara  maju,  perjanjian  internasional  masih merupakan  kajian  primadona  dari  pakar  hukum  internasional  dibanding  pakar hukum  tata  negara.  Ketiadaan  kajian  tentang  hukum  perjanjian  internasional  dari perspektif hukum tata negara dan keterbatasan pembahasan hukum internasional tentang  hubungannya  dengan  hukum  Indonesia  mengakibatkan  adanya  benang terputus  ( missing  link )  antara  perjanjian  internasional  dengan  hukum  nasional. Seaklipun hukum Indonesia mengenal konsepsi perjanjian internasional dan ratifikasi namun konsepsi ini tidak memiliki akar hukum yang tegas dalam hukum tata negara Indonesia. Kesenjangan ini mengakibatkan adanya persoalan ketidakpastian tentang kedudukan perjanjian internasional dalm hukum nasional Indonesia. Inilah sebabnya kenapa masih jarang ditemukan adanya penggunaan perjanjian internasional sebagai dalil hukum bagi yurisprudensi indonesia mengingat ketidakjelasan statusnya sebagai sumber hukum positif bagi para penegak hukum 10 .
Tidak bisa dipungkiri bahwa perjanjian internasional mempunyai peran yang sangat penting  dalam  masyarakat  internasional.  Negara  sebagai  individu  subjek  hukum internasional  membutuhkan  kerjasama  dengan  negara  lainnya  sebagai  bentuk eksistensinya  dalam  masyarakat  internasional.  Kerjasama  antar  negara  mutlak dibutuhkan oleh suatu negara, karena pada dasarnya tidak ada negara yang dapat memenuhi  kebutuhannya  secara  penuh  tanpa  kerjasama  dengan  negara  lain.
9 Pedoman teknis dan referensi perjanjian internasional,Dirjen Hukum dan PI Kemenlu, 2009, hal 30
10 Damos Dumoli Agusman, Loc cit
Kerjasama  antar  negara  atau  dengan  subjek  hukum  internasional  lainnya  dapat dilakukan dengan menyepakati suatu perjanjian internasional.
Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11  UUD  1945  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya.  Namun,  yang  menjadi persoalan adalah Pasal 11 tidak memberikan penjelasan secara lengkap apa makna dari  isi  pasal  tersebut.  Persoalan  yang  terdapat  dalam  Pasal  11  tersebut  adalah berkaitan dengan kalimat “ Persetujuan DPR “,
Makna  persetujuan  DPR  adalah  bahwa  DPR  terlibat  dari  awal  hingga  akhir  dalam pembuatan  perjanjian  internasional,  karena  makna  Pasal  11  sangat  sumir  maka Presiden  Soekarno  pada  Tahun  1960  mengeluarkan  Surat  Presiden  Nomor 2826/HK/1960  yang  ditujukan  kepada  MPR.  Dalam  surat  tersebut  Presiden menafsirkan  bahwa  tidak  seluruh  perjanjian  internasional  yang  membutuhkan persetujuan DPR, tetapi hanya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja. Menurut  Surat  Presiden  perjanjian  internasional  yang  harus  disampaikan  kepada DPR  untuk  mendapatkan  persetujuan  adalah  yang  mengandung  materi  sebagai berikut :
1. Hal-hal  politik  atau  hal-hal  yang  dapat  mempengaruhi  haluan poltik luar negeri, seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan ( aliansi ),  dan perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara
3. Hal-hal  yang  menurut  UUD  atau  berdasarkan  sistim  perundang- undangan kita harus diatur dengan undang-undang seperti masalah kewarganegaraan dan masalah-masalah kehakiman.
Surat  Presiden  tersebut  pada  hakikatnya  tidak  merubah  apapun  dan  bahkan cenderung  memformalisasi  praktek  hukum  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya 11 . Surat  Presiden  Soekarno  akhirnya  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  proses pengesahan  /  ratifikasi  perjanjian  internasional,  dan  oleh  beberapa  kalangan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan 12 .
Surat Presiden merupakan satu-satunya yang memberikan penjelasan atas pasal 11 UUD 1945 berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Namun adanya  surat  presiden  tidak  membuat  permasalahan  selesai,  masih  banyak penyimpangan-penyimpangan dalam paraktek berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional  di  Indonesia 13 .  Sebagai  contoh  pada  tahun  1998  Presiden  Soeharto menandatangani Letter  of  Intent dengan  IMF  atas  hutang  luar  negeri  Indonesia. Bebarapa  ahli  berpendapat  bahwa  utang  luar  negeri  seharusnya  mendapat persetujuan dari DPR, kalaupun hal ini dianggap menyimpang dari ketentuan Surat Presiden juga tidak sepenuhnya benar, karena ketentuan yang terdapat dalam Surat
11 Damos dumoli agusman, hal 13
12 Bagir Manan dalam damos dumoli agusman, ibid
13 Kesimpulan penulis dari beberapa pendapat akademisi
Presiden sangatlah umum dan menyebutkan dengan tegas bahwa utang luar negeri termasuk perjanjian internasional yang harus mendapat persetujuan DPR.
Selama  bertahun-tahun  praktek  ketatanegaraan  tentang  perjanjian  internasional tetap  berdasarkan  pada  Surat  Presiden  Nomor  2826/HK/1960,  karena  tidak  ada dasar hukum lain yang memberikan pedoman tentang tata cara ratifikasi perjanjian internasional  di  Indonesia.  Hukum  nasional  Indonesia  mengalami  perkembangan yang  cukup  berarti  dengan  dilahirkannya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional.  Undang-undang  ini  merupakan  produk  legislasi landmark  tentang  perjanjian  internasional  yang  membuka  lembaran    aru  tentang status  perjanjian  internasional  dalam  sisitem  hukum  nasional  Indonesia.  Lahirnya Undang-undang ini juga diwarnai oleh periode transisi dari pemerintahan orde baru ke  era  reformasi,  sehingga  dapat  dipastikan  suasana  pada  saat  pembentukan undang-undang ini dalam rangka reformasi hukum pada umumnya dan dalam rangka menciptakan  kepastian  hukum  proses  pembuatan  perjanjian  internasional  pada khususnya.
Menurut  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000,  telah  terjadi penyimpangan  praktek  dalam  rangka  pelaksanaan  Surat  Presiden  sehingga  perlu diganti dengan undang-undang tentang perjanjian internasional. Kebutuhan hukum akan adanya undang-undang tentang perjanjian internasional sangatlah mendesak, karena pada waktu itu prosedur dan pengesahan perjanjian lebih didasarkan pada praktek  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  hanya  berpedoman  pada  Surat  Presiden 2826/HK/1960 yang tidak memiliki alas hukum yang jelas dalam sistem perundang- undangan di Indonesia 14 .
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  perjanjian  internasional  telah memberikan  penafsiran  penting  yang  mengklarifikasi  ketidakjelasan  Pasal  11  UUD 1945.  Pengertian  “  membuat  perjanjian  “  telah  diartikan  oleh  undang -undang  ini sebagai rangkaian keseluruhan proses pembuatan perjanjian perjanjian, sedangkan peran DPR ditempatkan sebagai pemebri persetujuan hanya dalam rangka Indonesia melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional. Dengan kata lain, DPR hanya  berwenang  untuk  mengkonfirmasi  atau  menolak  menyetujui  perbuatan presiden  yang  menandatangani  suatu  perjanjian  yang  mensyaratkan  prosedur ratifikasi.
Pasal 11 UUD 1945 jelas-jelas tidak menyebutkan secara tegas dan gamblang tentang bentuk-bentuk perjanjian yang perlu persetujuan DPR. Pasal 11 kemudian berusaha ditafsirkan  oleh  Surat  Presiden  No.2826/HK/1960  yang  membedakan  antara perjanjian penting yang berbentuk treaty yang perlu persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang, dan perjanjian biasa yang berbentuk agreement yang disahkan oleh Presiden dengan Keppres.
Meskipun  Surat  Presiden  sudah  membagi  perjanjian  dalam  dua  bentuk  serta menentukan materi-materi perjanjian seperti apa yang perlu persetujuan DPR dan
14 Meskipun ada beberapa pakar yang ,enyebutkan bahwa Surat  Presiden Soekarno merupakan konvensi ketatanegaraan,  namun  pertanyaannya  adalah  bagaimana  status  konvensi  ketatanegaraan  dalam  sistem hukum di Indonesia.
yang tidak perlu persetujuan DPR, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan  dan  kesimpang  siuran.  Surat  Presiden  membagi  atas  tiga  bagian materi yang harus dibuat dalam bentuk treaty :
a. Perjanjian yang berpengaruh terhadap haluan politik luar negeri Indonesia seperti perjanjian persahabatan, tapal batas, dan perjanjian persekutuan. Terhadap  semua  perjanjian  ini  harus  disahlkan  dalam  bentuk  undang- undang.  Permasalahan  muncul  di  dalam  praktek  manakala  pembuatan perjanjian  tapal  batas  landas  kontinen  yang  selama  ini  dibuat  dalam bentuk agreement yang berarti cukup disahkan dengan Keppres dan tanpa harus  mendapatkan  persetujuan  DPR.  Apakah  perjanjian  tapal  batas landas kontinen tidak sama dengan perjanjian tapal batas yang terdapat dalam Surat Presiden, kalau sama seharusnya di dalam praktek perjanjian tapal  batas  landas  kontinen  juga  harus  dibuat  dalam  bentuk treaty dan disahkan dengan undang-undang.
b. Perjanjian-perjanjian  yang  berkaitan  dengan  kerjasama  ekonomi  dan teknis atau pinjaman keuangan. Praktek dalam bidang ini juga tidak sama, seharusnya perjanjian yang dibuat Indonesia berkaitan dengan kerjasama ekonomi  dan  teknis  atau  pinjaman  keuangan  berbentuk treaty dan disahkan dengan undang-undang, tetapi masih ada perjanjian di bidang ini disahkan dengan Keppres. Tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Surat  Presiden  terjadi  pada  waktu  Presiden  Soeharto  dan  Michael Camdesus sebagai Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional pada tanggal 15 januari 1998 menandatangani Letter of Intent on Memorandum of Economic and Financial Policies 15 .
Tindakan pemerintah dalam membuat letter of intent telah melanggar Pasal 33 UUD 1945  dan  alasan  bahwa  perekonomian  akan  hancur  kalau  pernyataan  kehendak dengan IMF tidak ditandatangani. Perlu ada pembatasan yang jelas dan tegas bagi pemerintah dalam membuat perjanjian internasional agar peristiwa letter of intent tidak  terjadi  lagi  di  kemudian  hari.  Untuk  itulah  kebutuhan  akan  adanya  suatu Undang-Undang  khusus  tentang  perjanjian  internasional  dirasa  sangat  mendesak untuk  menggantikan  Surat  Presiden  No.2826/HK/1960,  untuk  memberikan  arah politik hukum yang jelas dan tegas agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama  serta  untuk  menghindari  kesalahan  praktek  kesimpangsiuran  dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia 16 .
Penyimpangan  dalam  praktek  ratifikasi  perjanjian  internasional  yang  dilakukan pemerintah pada tahun 1998 itu terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional.  Selama  bertahun-tahun    praktek ketatanegaraan  tentang  perjanjian  internasional  tetap  berdasarkan  pada  Surat Presiden  Nomor  2826/HK/1960,  karena  tidak  ada  dasar  hukum  lain  yang memberikan  pedoman  tentang  tata  cara  ratifikasi  perjanjian  internasional  di Indonesia. Hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti
15 Firman Hasan, Kekuasaan pembuatan Perjanjian Internasiona l, Pidato pengukuhan, hal 32
16 ibid
dengan  dilahirkannya  Undang-Undang  Nomor    24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian Internasional.
Undang-undang  ini  merupakan  produk  legislasi  landmark  tentang  perjanjian internasional yang membuka lembaran baru tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Lahirnya Undang-undang ini juga diwarnai oleh periode transisi dari pemerintahan orde baru ke era reformasi, sehingga dapat dipastikan  suasana  pada  saat  pembentukan  undang-undang  ini  dalam  rangka reformasi hukum pada umumnya dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum proses pembuatan perjanjian internasional pada khususnya.
Pasal  10  UU  No.24  tahun  2000  mengatur  perihal  pengesahan  perjanjian internasional  dilakukan  dengan  undang-undang  apabila  perjanjian  berkenaan dengan 17
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara ;
b. Perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah  negara  Republik Indonesia ;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara ;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup ;
e. Pembentukan kaidah hukum baru ;
f. Pinjaman dari/dan hibah luar negeri
Meskipun UU No.24 Tahun  2000 sudah berusaha untuk memberikan kejelasan dan kepastian  hukum  tentang  pembuatan  dan  ratifikasi  perjanjian  internasonal  di Indonesia, norma ini tetap saja rawan multi interpretasi dari berbagai kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  No.24  Tahun  2000  tentang  perjanjian Internasional,  terutama  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  serta  pengesahan  / ratifikasi  perjanjian  internasional  (  Pasal  6  s/d  Pasal  18  )  diharapkan  dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasan dalam praktek pembuatan perjanjian internasional  di  Indonesia,  meskipun  masih  terdapat  kritik  dan  perdebatan  di kalangan akademisi.
Selain  penyimpangan  yang  diakukan  pemerintah  pada  tahun  1998  mengenai kesepakatan dengan IMF, penyimpangan lainnya yang terjadi adalah ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, seharusnya Pemerintah meratifikasi dengan Undang-Undang bukan Keppres, karena materi perjanjian internasional tentang Hak asasi manusia adalah salah  satu  materi  yang  harus  diratifikasi  dengan  Undang-Undang.  Penyimpangan justru terlihat jelas ketika pada tahun 2012 Indonesia meratifikasi Protokol Opsional Konvensi  Hak-Hak  anak  Mengenai  Penjualan  anak,  Prostitusi  Anak  dan  Pornografi Anak dengan UU Nomor 10 Tahun 2012. Protokol Opsional ini masih merupakan satu kesatuan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang sudah terlebih dahulu diratifikasi oleh Indonesia.  Yang  menjadi  persoalan  adalah  mengapa  perjanjian  internasional  yang masih merupakan satu kesatuan di ratifikasi dengan cara yang berbeda  ( satu dengan
17 UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
Keppres  dan  satunya  lagi  dengan  UU  ).  Seharusnya  kedua  perangkat  aturan internasional tentang Konvensi Hak-Hak Anak ini diratifikasi dengan UU.
Berdasarkan  Pasal  10  (  d  )  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000,  bahwasanya setiap  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  adalah termasuk  dalam  perjanjian  yang  berkategori  penting,  sehingga  ratifikasi  atau pengesahannya  harus  dilakukan  dengan  Undang-Undang,  atau  dengan  kata  lain harus  mendapatkan  persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Mungkin  masih banyak  penyimpangan-penyimpangan  lain  yang  terjadi  dalam  praktek ketatatnegaraan khususnya yang berkitan dengan ratifikasi perjanjian internasional. Ini  membuktikan  bahwa  ketentuan  hukum  yang  tidak  sejalan  dari  aturan tertinggi sampai pada aturan terndah membuat aturan tersebut menjadi multi tafsir, sehingga terdapat ketidak konsistenan dalam praktek nya.
Pemerintah  dan  DPR  menyadari  bahwa  sudah  saatnya  UU  No  24  Tahun  Tentang Perjanjian  Internasional  harus  dilakukan  perubahan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dimasukkannya  Undang-Undang  nomor  24  tahun  2000  dalam  daftar  Program Legislasi  Nasional  (  Prolegnas  )  tahun  2015 – 2019.  Tentu  dengan  adanya  UU perubahan  ini  diharapkan  tidak  ada  lagi  penyimpangan-penyimpangan  dalam praktek ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia

## 3. Penutup
Selama  ini  di  Indonesia  praktek  ratifikasi  perjanjian  internasional  didasarkan  pada Pasal 11 UUD 1945. Dalam perjalanan waktu karena ketentuan dalam pasal 11 masih sangat sumir sehingga perlu ditafsirkan oleh Surat  Presiden No.2826/HK/1960 yang ditujukan  kepada  ketua  DPR  yang  bertujuan  untuk  memberi  penjelasan  terhadap ketentuan  pasal  11.  Surat  Presiden  berisi  tentang  pembagian  bentuk  perjanjian internasional yang terdiri atas dua, yaitu perjanjian penting yang berbentuk treaty dan harus mendapatkan persetujuan DPR dengan Undang-undang, sedangkan untuk perjanjian biasa  yang  berbentuk agreement cukup  disahkan  oleh  presiden  dengan Kepres. Namun dalam praktek dan pelaksanaannya juga terjadi kesimpang siuran dan melanggar surat presiden, salah satu presedennya adalah ketika Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandatangani letter of  Intent dengan IMF mengenai pinjaman keuangan. Semestinya sesuai dengan surat presiden , perjanjian pinjaman keuangan harus dalam bentuk treaty dan harus mendapat persetujuan DPR. Inilah kemudian yang  mendorong  untuk  dibuatnya  suatu  undang-undang  tentang  perjanjian internasional  yang  akan  memberikan  kepastian  hukum  tentang  pembuatan  dan pengesahan / ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. UU telah secara jelas dan  tegas  mengatur    tentang  pelaksanaan  pembuatan  perjanjian,  siapa  yang berwenang  membuat  perjanjian  internasional,  bagaimana  prosedur  pengesahan  / ratifikasi. Ketentuan tentang ratifikasi dijelaskan secara gamblang oleh pasal 10 UU No  24  Tahun  2000.  Ada  6  bidang  perjanjian  (  Masalah  politik,  perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, Kedaulatan atau hak berdaulat negara, Hak asasi manusia dan lingkungan hidup, Pembentukan kaidah hukum baru, Pinjaman dari/dan hibah luar  negeri  )  yang  harus mendapat  persetujuan  DPR  dan  diratifikasi  dalam  bentuk UU.  Namun  masih  saja  terdapat  penyimpangan  dalam  praktek  ketatanegaraan
Republik  Indonesia,  contohnya  adalah  ketika  Indonesia  meratifikasi  Konvensi Internasional  Tentang  Hak-Hak  anak  dengan  Keppres  Nomor  36  Tahun  1990, seharusnya  Pemerintah  meratifikasi  dengan  Undang-Undang  karena  materi perjanjian  internasional  adalah  tentang  Hak  asasi  manusia.  Penyimpangan  justru terlihat  jelas  ketika  pada  tahun  2012  Indonesia  meratifikasi  Protokol  Opsional Konvensi  Hak-Hak  anak  Mengenai  Penjualan  anak,  Prostitusi  Anak  dan  Pornografi Anak dengan UU Nomor 10 Tahun 2012. Protokol Opsional ini masih merupakan satu kesatuan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang sudah terlebih dahulu diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres. Seharusnya kedua instrumen perjanjian internasional ini diratifikasi dengan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
Meskipun undang-undang tentang Perjanjian Internasional telah lahir dan mencoba untuk  memberikan  kepastian  hukum  atas  pembuatan  dan  pengesahan  /  ratifikasi perjanjian  internasional  di  Indonesia,  tetap  saja  masih  tersisa  beberapa  persoalan dan  penyimpangan  dalam  praktek  ketatanegaraan.  Diakui  bahwa  aturan  yang terdapat  dalam  UU  No  24  Tahun  2000  belum  sempurna,  sehingga  Pemerintah merasa  perlu  untuk  melakukan  perubahan  atas  UU  ini,  hal  ini  dibuktikan  dengan dimasukkannya UU No 24/2000 dalam Prolegnas 2015 -2019. Tapi perubahan atas suatu  aturan  hukum  bukanlah  satu-satunya  cara  untuk  mengatasi  persoalan  serta penyimpangan praktek, perlu komitmen serta konsistensi pemerintah beserta DPR untuk  dapat  menjalankan  aturan  hukum  dengan  benar.  Tidak  ada  kata  toleransi dalam menegakkan dan menjalankan aturan hukum, apalagi yang berkaitan dengan hajat  hidup  masyarakat  luas  terutama  yang  berkaitan  dengan  perjanjian internasional.  Perjanjian  internasional  berkaitan  dengan  kewajiban-kewajiban internasional  suatu  negara  yang  sudah  meratifikasi  suatu  perjanjian,  yang  sudah pasti berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, sehingga pemerintah tidak boleh gegabah yang akan menyebabkan kerugian bagi negara.

## Daftar Pustaka
Boer  Mauna  ,  2003, hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  dera Dinamika Global , Alumni, Bandung
Damos Dumoli, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori da Praktek Indonesia , Refika Aditama, Bandung
Sri  Soemantri,  2006, Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi  dalam  Batang  Tubuh UUD 1945, Alumni, Bandung
Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 , Ikapi, Bogor
Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 , Alumni, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II Tahun 1999
Manan,  B.  (2001). Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia . Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 387 – 398.
https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398
Surahmad.  (2016).  Kontroversi  Kebijakan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Di  Indonesia.
Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional , 2 (3).
Toule, E. R. M. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. Jurnal Hukum Prioris , 3 (3), 103 – 110.
Yanto, O. (2017). Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 14 (1),  49 – 56.  Retrieved  from  http://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/76/pdf