## A. Pendahuluan
Dewasa ini perkembangan transaksi di lem  baga perekonomian sangat pesat, baik be  - rupa kontrak baru, pengembangan dari kon- trak-kontrak yang sudah ada, maupun gabu- ngan dari dua kontrak yang sudah mapan. Hal ini merupakan bentuk respon lembaga per ekonomian terhadap selera masyarakat modern, sekaligus sebagai upaya lembaga ke- uangan untuk memberi alternatif bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan para nasabah.
Di antara bentuk perkembangan transaksi tersebut adalah dengan munculnya berbagai transaksi derivatif seperti transaksi forward, future, option, swap dan lain-lain. Sedangkan dalam transaksi syariah ada bai’ ‘inah, bai’ ta- waruq, istithna’, bai’ urbun, mudarabah, musha- rakah, mudarabah dan musharakah dengan ja- minan , murabahah dengan fi ducia dan lain-lain. Semua bentuk transaksi ini merupakan ben tuk akselerasi dari transaksi-transaksi dasar yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat.
Transaksi baru merupakan bentuk respon lem  baga keuangan terhadap kebutuhan ma - sya rakat akan layanan jasa keuangan. Hal ini dikarenakan model bisnis yang se makin
berkembang sehingga masyarakat mem butuh- kan layanan keuangan yang berkembang pula. Banyak model bisnis yang dulu belum ada sekarang sudah ada, misalkan transaksi muda rabah tidak bisa lagi didasarkan pada ke- per cayaan saja, tetapi harus pula disertakan jaminan. Hal ini dikarenakan nasabah perban- kan bukan hanya berasal dari orang-orang yang dikenal oleh pihak bank, tetapi nasabah ber asal dari semua golongan dan lapisan ma- sya rakat yang tidak diketahui latarbelakang kejujurannya.
Tulisan ini membahas model-model tran- saksi derivatif di lembaga keuangan syariah dan pandangan ulama terhadap model-model transaksi tersebut. Pola-pola transaksi ini di- ha rapkan dapat memberi gambaran bahwa model-model bisnis Islam itu kaya sehingga da pat mewujudkan masyarakat yang adil, sejah tera  dan rahmatan lil alamin.

## B. Transaksi Derivatif
Di dalam Dictionary of Financial Terms di je   - laskan bahwa makna transaksi derivatif ada- lah Hybrid Invesment 1 , yaitu investasi hibrida,
1 Virgina B Morris and Kenneth M Moris, Dictionary of Financial Terms (New York, Light Bulb Press, 2000), hlm. 41.

## TRANSAKSI DERIVATIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Amrul Mutaqin*

## Abstract
Nowadays, the development of transactions in fi nacial institution very rapidly, both in the new contracts, development of contracts that already exist, or a combination of the two contracts that have been established. This is a response of fi nancial institutions to the need of modern society, as well as an effort to give alternative business transactions to its customers.
Derivatifs transactions is hybrid investment, grafts from the original, or new transactions arising as a form of deviation or development or speci fi city of the transactions that have been established. These transactions usually have patterns similiar to original transactions, but there are different things that are in fl uenced by certain considerations such as tradition, mashlahah, etc. As for the models of derivatif transactions in islamic fi nancial institution are : the merging model (include : mudarabah mushtarakah, bai’ ‘inah, bai’ tawarruq, bai’ wafa and beli gadai emas), improvement ( include : mudarabah and musharakah with jaminan, mudarabah and musharakah parrarel, and rahn tasjily), and qiyas model (include :  paroan, pro telon, pro papat, etc).
Ulama have argued that derivatif transactions based on the principle “al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibahah, hatta yadullu al-dalil ‘ala tahrimihi. Departing from this principle, then the Ulama allow, ikhtilaf, and forbid the derivatif transaction.
Keywords; transaksi derivatif, lembaga keuangan syariah.
* Dosen Jurusan Syariah STAIN Kediri.
cangkokan dari yang asal, yang berarti tran- saksi-transaksi baru yang timbul sebagai ben- tuk penyimpangan atau pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi ini biasanya memi- liki pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertim- bangan tertentu seperti tradisi, maslahah, atau yang lain.
Di dalam transaksi konvensional, transaksi derivatif dapat dicontohkan dalam akad future contrack dan option contract. Transaksi future ada lah transaksi antara pihak-pihak yang dila kukan sekarang, akan tetapi penyerahan aset dilakukan di masa mendatang. Transaksi ini merupakan bentuk khusus dari transaksi forward 2 akan tetapi memiliki kekhususan-ke- khu susan sebagai berikut; 1) Transaksi ini lebih teratur, 2) Transaksi ini standar, artinya transaksi-transaksi yang tergolong dalam future ini memiliki kemiripan satu sama lain sehingga layak dikelompokkan. Selain itu ada pembatasan untuk menghindari gejolak harga, 3) Dilakukan dengan perantara clearing haouse, yaitu sebuah tempat yang berfungsi ganda, sebagai pembeli dari pemasok barang dan sebagai penjual bagi perusahaan yang memasoknya. 4) Penyelesaian transaksi hari- an. 3 Sedangkan option adalah hak untuk men- jual atau membeli put option atau call option. Ini dapat masuk pada berbagai jenis transaksi yang ada.
Ilustrasinya adalah sebagai berikut; sebuah perusahaan susu kedelai membutuhkan paso- kan kedelai sebesar 20 ton untuk 1 Januari tahun depan. Pasokan sebanyak ini tentu tidak dapat dipenuhi secara mendadak karena sulit mencari kedelai sebanyak itu. Oleh karena itu perusahaan menggunakan future contract.
2 Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 854.
3 John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jilid 2, terj. Haris Munandar (Jakarta, Raja Gra fi ndo Persada, 1994), hlm. 302-306.
Penawaran ini diberikan kepada masyarakat melalui future clearing house.
Keberadaan clearing house ini dimaksudkan agar semua pedagang itu dihargai, sehingga masing-masing pihak tidak meninggalkan akad itu secara tidak bertanggung jawab. Di sini an- tara perusahaan dan pemasok tidak perlu ber- temu secara langsung. Yang terpenting adalah masing-masing pihak membuat transaksi yang sama dan berlawanan sehingga akan memberikan posisi nol di clearing house. 4
Dengan adanya clearing house ini, pembeli dan penjual yang mendapat keuntungan di pa- sar yakin bahwa mereka akan dibayar.  Di sini clearing haouse berfungsi sebagai pelin dung. Di samping itu, clearing house berfungsi mem- berikan mekanisme untuk penyerahan ko mo - ditas dan penyelesaian sengketa perda gangan dalam future market sehingga men ciptakan pasar sekunder yang sangat liquid . 5
Untuk mendorong investor berpartisipasi dalam future market ini, batasan harga harian ditentukan atas semua future contract. Tanpa ba tasan-batasan ini, dirasakan akan lebih banyak lagi gejolak harga pada kebanyakan future contract. Jadi batasan harga ini berfungsi untuk melindungi investor, mempertahankan ketertiban pada bursa future dan mendorong tingkat volume trading yang diperlukan untuk mengembangkan pasar sekunder yang kuat. 6 Pada seorang manager keuangan, future contract ini dapat menghilangkan efek gerakan harga, mengurangi resiko yang berkaitan de- ngan bunga, serta fl uktuasi harga komoditas. Hal ini dikarenakan pada future contract harga telah ditentukan pada saat kontrak, walaupun penyerahannya di kemudian hari sehingga ada kepastian estimasi anggaran perusahaan.
Dalam option ini, yang diperjualbelikan bu- kan barang sebagaimana pada future contract , akan tetapi hak untuk membeli ( call) atau
4 John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan , hlm. 303-304.
5 John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan , hlm. 304.
6 John D Martin, J William Petty, Arthur J Keown, David F Scott, Jr, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan , hlm. 303-304.
hak untuk menjual ( put ) komoditas maupun saham-saham.
Dalam kasus di atas, pihak yang memasok kedelai memiliki hak put option, s edangkan peru- sahaan mempunyai hak call option. Selanjutnya pihak clearing house dalam hubungannya de- ngan pemasok kedelai mempunyai hak call option, sedangkan dalam hubungannya dengan peru sahaan mempunyai hak put option. Jadi clear ing  house memiliki dua hak sekaligus se- hingga dalam hal ini sebenarnya telah terjadi option pararel.
Pihak yang mempunyai put option boleh mem perjualbelikan haknya kepada pihak lain. Jika pihak pemasok keberatan memasok da- lam jumlah yang telah ditentukan, maka ia boleh melempar peluang itu kepada pihak lain. Begitu juga sebaliknya, pihak yang mempunyai hak call option juga berhak memperjualbelikan haknya kepada pihak lain.
Di dalam menjual haknya (baik put maupun call ) biasanya ada kompensasi berupa tambahan uang atas penjualan itu yang dipersyaratkan oleh penjual, sebagaimana jual beli saham. Akibatnya peluang untuk berspekulasi sangat besar dalam transaksi ini.
Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah juga tidak kalah menarik. Lembaga keuangan dituntut melakukan inovasi guna melancarkan fungsinya sebagai mediator antara pihak surplus dan pihak minus. Karena- nya perputaran dana menjadi lancar dan ber- dampak pada tingginya pendapatan dan per- gerakan ekonomi semakin tinggi.

## C.  Ruang Lingkup Transaksi Derivatif
Transaksi derivatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seluruh bentuk transaksi yang merupakan “cangkokan” dari transaksi yang sudah mapan disebut transaksi derivatif. Seba- gian dari transaksi-transaksi tersebut adalah : 1. Transaksi forward dan future sebagai derivasi dari jual beli spot;
2. Transaksi swap 7 sebagai derivasi dari
7 Transaksi swap adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan
transaksi spot dan forward sekaligus (gabu- ngan 2 transaksi);
3. Transaksi salam sebagai derivasi dari jual beli yadan bi yadin;
4. Transaksi istishna sebagai derivasi dari jual beli yadan bi yadin;
5. Transaksi ‘inah dan tawaruq 8 sebagai deri vasi dari jual beli Kredit dan tunai (gabungan 2 transaksi);
6. Transaksi Mudarabah Mushtarakah seba gai derivasi dari akad mudarabah dan musha- rakah (gabungan 2 transaksi);
7. Mudarabah dengan jaminan  sebagai derivasi dari mudarabah dengan kepercayaan;
8. Transaksi Mudarabah dan musharakah para- rel sebagai derivasi dari Mudarabah dan musharakah;
9. Transaksi murabahah dengan fi ducia 9 sebagai derivasi dari jual beli murabahah dengan harga tangguh (BBA);
10. Bai’ Urbun sebagai derivasi dari bai yadan bi yadin, dll.

## D.  Lembaga Keuangan Syariah
Istilah lembaga berasal dari bahasa Inggris institution yang menunjuk pada pengertian ten- tang sesuatu yang telah mapan ( es ta blished ). 10 Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus  sampai men- jadi adat-istiadat. Di sini lembaga lebih mene- kankan pada pola perilaku yang mapan.
harga forward. Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.266.
8 Tawarruq (penguangan asset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga. Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 843.
9 Fuducia adalah pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitor, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditor.
10 Abdul Syani, Sosiologi; sistematika, teori, dan terapan (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hlm.75.
Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan cara manusia bertingkah laku yang sudah mem punyai struktur dalam kehidupan ma- sya rakat. Menurut RM Mac Iver dan CH Page dalam bukunya society, bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk kondisi prosedur yang mapan yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Kelompok-kelompok yang melakukan patokan tersebut disebut asosiasi. Berger menamakannya sebagai sesuatu prose- dur yang menyebabkan perbuatan manusia dite kan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan Mayor Polak JBAF (1979) menyatakan bahwa lembaga sosial atau social institution adalah suatu kompleks atau  sistem peraturan atau adat istiadat yang mem pertahankan nilai-nilai yang penting. Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi  (1964) menerjemahkan social institution sebagai lem- baga kemasyarakatan. Dalam konteks Lem- baga Keuangan Syariah, kata lembaga ini tepat karena karena menunjuk pada makna ben tuk dan juga makna abstrak. Menunjuk makna bentuk sebagai sebuah organisasi dan menun- juk makna abstrak sebagai pola perilaku yang mapan dari lembaga keuangan tersebut sebagai mediator keuangan. 11
Kata “Keuangan” berasal dari kata uang, karena lembaga keuangan syariah mengurusi masalah aliran uang, dari menghimpun hingga menyalurkan kepada nasabah. Dari pengertian ini lembaga keuangan menunjuk pada baik lem baga keuangan perbankan maupun lem- baga keuangan non bank.
Syariah berasal dari Bahasa Arab yang artinya “jalan besar”, maksudnya jalan besar menuju Tuhan. Jadi makna syariah dalam pe- nger tian ini bermakna nilai-nilai ajaran Islam. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah
11 Dalam buku HA Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat, istilah “lembaga” pada lembaga keuangan syariah lebih mengacu kepada makna sosiologis, yakni sebagai sebuahh proses sosial yang menjelma menjadi sebuah sistem. HA Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta; RajaGra fi ndo Persada, 2002), hlm.1.
bentuk organisasi yang menjalankan tugas me- nga lirkan uang berdasarkan nilai-nilai syariah.

## E.  Model Transaksi Derivatif di Lembaga Keuangan Syariah
Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah sangat beragam mengingat kebutuhan masyarakat akan transaksi derivatif ini begitu tinggi. Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pera- daban manusia di bidang ekonomi keuangan.
Di antara bentuk-bentuk transaksi derivatif yang saat ini dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dapat dipolakan sebagaimana berikut : 1. Model penggabungan a. Mudarabah Mushtarakah Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad mudarabah di mana pengelola ( mu  dha  rib ) menyertakan modal dan dana nya dalam kerjasama investasi. 12 Mudaharab Mushtarakah merupakan gabungan dari mudarabah dan musha- rakah. Tran saksi ini dimunculkan un- tuk men jembatani kebutuhan perban - kan akan transaksi mudarabah , di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (mudharib ), tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank bukan satu-satunya sohibul mal . Terkait ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Mushtarakah. b. Bai’ al-‘Inah
Bai’ ‘Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi de ngan sistem pembayaran secara tang guh (deffered payment) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran seca- ra tunai ( cash payment ) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh. 13

## c. Bai’ Tawaruq
12 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.177.
13 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.141.
Tawarruq (penguangan aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ke- tiga. 14 Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaaannya dengan bai’ ‘inah adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam bai’ al-‘inah , pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada bai’ tawaruq pembeli adalah pihak ketiga.
d. Bai’ al-Wafa Bai’ al-Wafa adalah jual beli yang dilang- sungkan dua pihak yang dibarengi de- ngan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Bai’ al-Wafa ada- lah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga di sini terjadi penggabugan antara jual beli dan jual beli.
e.  Beli gadai emas Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat mem- beli emas itu di perbankan syariah. Kemu  dian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya. Keuntungan bagi nasabah adalah dengan satu pembelian pertama, ia dapat menggadaikan emas, membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus sehingga se- perti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan bagi perbankan, ia senan -
14 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.843.
tiasa memiliki nasabah dalam jangka yang terus-menerus. 15
2. Model Penyempurnaan
a. Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan Mudarabah adalah akad antara antara sohibul mal dan mudharib (pengelola) , di mana satu pihak memiliki keluasan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini muncul ka- rena banyak dijumpai di masyarakat bah wa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena masing- masing pendapatan ekonominya akan tumbuh .
Musharakah adalah pembiayaan berda- sar kan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak mem- beri kan kontribusi dana dengan keten- tuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai ke- sepakatan. 16
Pada awalnya, akad mudarabah dan musha rakah didasarkan pada keperca- yaan pihak sohibul mal kepada pihak mudharib (pengelola) atau keper- cayaan mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat mun  cul  ketika sohibul mal mengenal mudharib dengan baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan amil dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama bisnis ini sempit.
15 Laporan penelitian DIPA STAIN Kediri,  Abdullah Tau fi q, Gadai Emas di BSM Kediri , Tahun 2012.
16 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.178.
Dalam konteks perbankan, di mana ia berhubungan dengan banyak pihak yang tidak diketahui latar-belakangnya, maka prinsip kepercayaan ini tidak mudah didapatkan sehingga dalam perbankan, akad mudarabah dan musharakah ini didasarkan kepada kepercayaan.
b. Mudarabah dan Musharakah Pararel Mudarabah Pararel adalah akad muda- rabah yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lembaga keuangan, selain sebagai mudharib juga sebagai sohibul mal.
c. Rahn Tasjili (gadai fi dusia ) Rahn Tasjili adalah jaminan dalam ben- tuk barang atas utang tetapi barang jami nan  tersebut  ( marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya dise rah kan kepada murtahin. 17 Terkait rahn tasjily ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.
3.  Model  peng- qiyas- an
a. Paroan , Pro Telon, Pro Papat, dst.
Paroan, Pro Telon, Pro Papat adalah mo- del kerjasama dalam mengelola tanah per tanian di mana pihak satu memi- liki sawah, sedangkan pihak lain ber- kontribusi pada pengadaan benih dan penggarapan sawah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fl eksibel dalam arti benih bisa dari pemiliki tanah maupun pengelola sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini akan berimplikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak.
Model Paroan, Pro Telon, Pro Papat banyak dilakukan oleh para petani jawa. Model ini hampir sama dan kadang- kadang sama dengan model muzaraah dan mukhabarah.
17 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.199.

## F. Pandangan Ulama
Dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Sya- fi ’iyyah berlaku kaidah :”Asal segala sesuatu dalam (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah tersebut didasarkan pada hadis Abu Darda’ yang di takhrij oleh Al-Bazzar dan At-Thabary, dengan sanad yang hasan yang artinya:
“Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah maka halal hukumnya, dan apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya. Sedangkan sesuatu yang didiamkan berarti di ma’fu (dimaafkan).”
Hadis di atas tidak berarti memperbolehkan semua transaksi-transaksi baru yang pada masa Rasul SAW tidak diharamkan, karena memang belum ada, akan tetapi harus dilihat “alasan hukum”nya (‘ illat al-hukm) mengapa sebuah transaksi diharamkan. Alasan hukum inilah ke mu dian  yang  dijadikan  dasar  pemikiran untuk memberikan hukum pada transaksi- tran saksi baru. Hal ini berdasarkan kaidah : “hukum tergantung pada ‘illatnya”
Secara umum perdagangan dalam Islam harus didasarkan kepada :
1. Kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
2.  Tidak melakukan penyimpangan pasar, seperti ihtikar, bai’ gharar, talaqqi rukban, dsb;
3.  Tidak mengandung riba, baik riba fadhl, maupun nasiah;
4.  Penjual barang benar-benar pemilik ba- rang tersebut;
5.  Pada umumnya aktivitas jual beli dilakukan dengan yadan bi yadin (tunai) , meskipun ada beberapa jenis perdagangan yang diijinkan untuk tidak tunai, seperti bai salam, bai mu’ajjal, dan bai istishna’;
6.  Uang bukan merupakan komoditas, tetapi sekedar alat tukar;
7.  Tidak diperkenankan harga ganda dalam perdagangan yang disebabkan oleh waktu. Dalam istilah yang lain, dikatakan bahwa prinsip-prinsip transaksi dalam Islam yang terkait dengan muamalah (hubungan antar manusia) adalah boleh, kecuali ada sesuatu
yang menjadikan haram. Misalnya ada maghrib ( maysir, gharar, haram, riba, dan bathil ) . Selama transaksi bisnis tersebut terhindar dari magh- rib, maka transaksi itu diperbolehkan.
Pandangan Ulama terkait transaksi deri va- tif juga berangkat dari kaidah di atas “al-ashlu fi al mu’amalah al ibahah hatta yadllu al-dalil ‘ala tahrimihi”. Pada asalnya semua bentuk muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Marilah kita melihat pendapat ulama ter- kait berbagai model transaksi derivatif sebagai berikut :
Mudarabah Mushtarakah Mudarabah Mushtarakah adalah bentuk akad mudarabah di mana pengelola ( mudharib ) me- nyer takan modal dan dananya dalam kerja- sama investasi. 18 Mudaharab Mushtarakah me ru pakan  gabungan  dari mudarabah dan mu sha  rakah. Transaksi ini dimunculkan untuk men jem batani kebutuhan perbankan akan tran saksi mudarabah , di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (mudharib ), te tapi juga turut berkontribusi pada modal se- hingga bank bukan satu-satunya sohibul mal . Istilah Mudarabah Mushtarakah dikemuka- kan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al- Mu’amalah al-Maliyyyah al-Mu’ashirah . Adapun MUI telah menfatwakan kebolehan akad mudarabah mushtarakah ini di dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Mushtarakah.
Bai’ al-‘Inah Bai’ ‘Inah adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pem- bayaran secara tangguh (deffered payment) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai ( cash payment ) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh. 19
18 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.177.
19 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.141.
Sebagian besar ulama menyatakan bahwa Bai’ al-Inah diharamkan karena transaksi ini mengandung suatu cara ( zari’ah ) untuk mele- gitimasi riba. Hana fi berpendapat bahwa Bai’ al-Inah diperbolehkan hanya jika melibatkan pihak ketiga. 20
Diriwayatkan dari Anas bahwa ia pernah di tanya  perihal Bai’ al-Inah maka jawabnya; “Sesungguhnya Allah tidak pernah menipu (ham- ba Nya), (bai’ al-inah) termasuk hal-hal yang diha- ramkan Allah dan Rasul-Nya” .
Ibnu Abbas pernah berkata, “Waspadalah ka lian terhadap Bai’ al-Inah ini. Janganlah menu- kar dirham dengan dirham yang lain yang di antara keduanya ada  sutra”. Maliki dan Hambali secara tegas menolak Bai’ al-Inah karena ia adalah suatu cara untuk memanipulasi riba.
Sedangkan ulama yang membolehkan Bai’ al-Inah di antaranya adalah Sya fi ’i  dan Zahiri. Imam Sya fi ’i menurut satu riwayat membolehkan Bai’ al-Inah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id dan Abu Hurairah; “Tukarkanlah kurma yang jelek dengan uang dirham, kemudian dengan uang dirham itu hendaklah engkau membeli kurma yang bagus.”
Terkait dengan masalah Bai’ al-Inah ini, me narik untuk dicermati adalah pendapat Ibnu Taimiyah tentang penjualan (sales). Ibnu Taimiyah membagi penjualan menjadi 3 (tiga) ke lompok: Pertama, seseorang membeli ba- rang dengan tujuan untuk dikonsumsi. Tentu saja dalam hal ini hukum Islam membolehkan- nya. Kedua, seseorang membeli barang dalam rang ka untuk dijual kembali. Dalam hal ini pun Islam tidak melarangnya. Ketiga, seseorang mem  beli barang bukan untuk tujuan seperti ke lompok pertama dan kedua, namun untuk men  dapatkan uang. Karena meminjam uang sa ngat sulit, ia harus membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dan segera setelah itu dijual kembali kepada pihak yang sama untuk mendapatkan uang kas. 21
20 http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/malaysia-dan- bai-al-inah.html.
21 http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/malaysia-dan- bai-al-inah.html.
metode untuk menghindari riba. Semua media jual , syarat syarat  serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor faktor yang dilarang. Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak memba- talkan strukturnya. Dengan demikian, hal ini menunjukan legalitas dari transaksi jual beli di mana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan dan bebas dari riba secara eksplisit dan implisit. Jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan media ini ( tawarruq ) sudah seharusnya diperkenankan apabila  memang di perlukan. 23 Ulama dari Mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyah, adalah salah satu  yang menentang tawarruq ,  dan beliau mengatakan bahwa tawarruq tidak jauh berbeda dengan al-inah yang  hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuditas. Pemilik modal (penyandang dana) menjual aset nya kepada  seseorang, bukan memberinya uang, untuk mendapatkan keuntungan lebih nantinya, ketika  (pihak kedua) orang tersebut menjual aset itu kembali kepada penjualnya (pihak pertama), itu adalah al-inah, kalau dijual kepada orang lain (pihak ke tiga) itu ada lah tawarruq . Aset yang dipindahkan ke pihak ke tiga, sebagai perantara, pihak ketiga yang menjualnya kembali pada pihak pertama, pihak ketiga menjadi muhallil , yaitu seseorang yang melegalitaskan riba untuk pihak pertama. Ibn Qayyim, muridnya Ibn Taimiyyah menolak untuk mengizinkan praktek tawarruq , karena indikasi  untuk mendapat kan riba ada dalam transaksi tawarruq. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk syariah melegalkan kerusakan yang besar sementara melarang kerusakan yang lebih  kecil, yaitu riba. Beliau mengutip statement yang diberikan oleh Umar ibn Abdul Aziz: “Tawarruq adalah saudaranya riba” . 24
Bai’ al-Wafa Bai’ al-Wafa adalah jual beli yang dilang- sung kan dua pihak yang dibarengi dengan
23 http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/bai-inah- dayn-tawarruq.html.
24 http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/bai-inah- dayn-tawarruq.html.

## Bai’ Tawaruq
Tawarruq (peng-uang-an aset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga. 22 Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaaannya dengan Bai’ al-‘Inah adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam Bai’ al-‘Inah pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada Bai’ Tawaruq pembeli adalah pihak ketiga. Ulama yang membolehkan transaksi Ta- war ruq ini mempunyai dalil  dari ayat ayat Al-Qur’an yang diuniversalkan dan mereka berpendapat bahwa semua transaksi jual beli itu halal (di perbolehkan), kecuali ada bukti yang kuat untuk melarangnya. Secara universal memang transaksi jual-beli adalah halal/legal. Tawarruq adalah salah satu transaksi jual beli yang termasuk dalam universal dari semua transaksi jual beli dan dianggap legal/halal walaupun tidak ada satu ayat dari Al-qur’an dan satu kutipan Hadist, serta tidak ada satu pun tindakan  dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan Tawarruq tidak halal/di larang.
Di antara Hadist yang tercatat oleh Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini. Ketika salah satu petani kurma dari Khaibar datang dan membawakan kualitas kurma yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW, nabi bertanya kepada petani tersebut apakah semua buah kurma dari Khaibar sangat baik mutunya. Petani ini menjawab tidak, saya menukar dua ukuran kualitas kurma yang rendah untuk satu ukuran yang bagus, terkadang saya harus menukar 3 ukuran yang kualitas rendah un- tuk satu ukuran yang kualitasnya bagus.  Lalu Nabi Muhammad melarang petani itu un tuk melakukan transaksi itu dan malah me nya - rankan untuk menjual semua kualitas ren- dah nya agar mendapatkan uang tunai dan meng gunakan uang tersebut untuk membeli kurma dengan kualitas yang bagus. Hadist ini mengindikasikan diperbolehkannya suatu
22 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.843.
tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu.
Mustafa Ahmad Al-Zarqa dan ‘Abd Al- Rahman Al-Shabuni mengatakan bahwa dalam sejarahnya, Bai’ al-Wafa’ baru mendapatkan jus- ti fi kasi para ulama fi qh setelah berjalan be be- rapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan Bai’ al-Wafa’ telah menjadi ‘ urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh. Baru kemudian para ulama fi qh, dalam hal ini Ulama Hana fi , melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin An- Nasa fi (461-573 H), seorang ulama terkemuka madzhab Hana fi di Bukhara, mengatakan: ”Para shekh kami (Hana fi ) membolehkan Bai’ al-Wafa’ sebagai jalan keluar dari riba”.
Muhammad Abu Zahrah, tokoh fi qh Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio- his toris,  kemunculan Bai’ al-Wafa’ di tengah- tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang ke pada orang-orang yang memerlukan, jika me reka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa me  reka untuk menciptakan sebuah akad ter- sendiri, sehingga keperluan masyarakat ter- penuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah Bai’ al-Wafa’ . Dengan cara ini, demi- kian Al-Zarqa’, di satu pihak masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek ribawi.
Jalan pikiran ulama Hana fi yah  dalam mem  berikan  justi fi kasi  terhadap Bai’ al-Wafa’ adalah didasarkan pada istihsan ur fi (menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik di tengah masyarakat).
Akan tetapi para ulama fi qh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah:
a.  Dalam suatu akad jual beli tidak dibenar- kan ada nya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan per- pindahan hak milik secara sempurna dari
syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. 25 Bai’ al-Wafa adalah jual beli timbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan. Di sini terjadi penggabungan antara jual beli.
Akad Bai’ al-Wafa’ sejak semula telah dite- gaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena ba- rang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama teng- gang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang (debitur) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara Bai’ al-Wafa’ ini, kemungkinan ter- jadinya riba dapat dihindarkan. 26
Dari gambaran di atas, Bai’ al-Wafa’ terdiri atas tiga bentuk, yaitu; Pertama, ketika dila- ku kan transaksi, akad ini merupakan jual beli karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual; “Saya menjual sawah saya kepada engkau dengan harga Rp.100.000.000,00 selama dua tahun” . Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli. Transaksi ini ber bentuk ijarah (pinjam-meminjam/ sewa) ka rena barang yang dijual itu harus dikem bali- kan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.
Ketiga, di akhir akad, ketika tenggang wak- tu yang disepakati sudah jatuh tempo, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada saat awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa Bai’ al-Wafa’ diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana
25 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.140.
26 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 153
penjual kepada pembeli.
b.  Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apa- bila ia telah siap mengembalikan uang se- harga jual semula.
c.  Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. maupun di zaman Sahabat.
d.  Jual beli ini merupakan hilah perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara’ lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan yang dimaksud syara’.
Namun demikian, para ulama fi qh muta- ’akhirin (generasi belakangan), dapat menerima bentuk jual beli ini, dan menganggapnya seba- gai akad yang sah. Ketika Majallah Al-Ahkam Al-‘Aliyyah (kodi fi kasi hukum perdata Turki Usmani menurut Fiqh Hana fi ) disusun pada tahun 1287 H, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa’, Bai’ al-Wafa’ yang sudah menjadi ‘urf (kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan berjalan dengan baik) di tengah-tengah masya rakat Bukhara dan Balkh dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul Bai’ al-Wafa’ , yang mencakup sembilan pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403. Majallah Al-Ahkam Al- Adliyyah ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya’ban 1293 H untuk seluruh ke- kuasaan imperium Turki Usmani.
Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, Bai’ al-Wafa’ juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-Undang itu. Akan tetapi ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, Bai’ al-Wafa’ tidak dicantumkan lagi. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa’, pem- buangan pasal tentang Bai’ al-Wafa’ dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama Fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika un dang-undang itu dibuat. Oleh sebab itu, Mustafa Ahmad Al-Zarqa’ melihat bahwa akad
ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengendung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syria ( al-Qanun al-Madani as-Suri), Bai’ al-Wafa’ juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seharusnya. Namun, ketika ketika Mesir membuang Bai’ al-Wafa’ dari kitab Undang- Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971, syria ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.
Dalam Bai’ al-Wafa’, menurut Al-Zarqa’, apa- bila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah hutang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang ber utang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas pe netapan pengadilan, barang yang dijadikan jami nan itu boleh dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang meme- gang barang enggan untuk menyerahkan ba- rangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya un- tuk mengembalikan barang itu kepada pemi- liknya. Dengan demikian, transaksi yang ber- laku dalam Bai’ al-Wafa’ cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lem baga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh Bai’ al-Wafa’ diharapkan dapat dicapai.

## G.  Pendapat Ulama’ tentang Jual Beli Bersyarat
1. Ulama’ Hana fi memperbolehkan jual beli ber  syarat karena jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, atau teng- gang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan ”bulan depan” itu telah jatuh tempo.
2. Para ulama’ fi qh lainnya tidak memper- boleh kan dengan alasan:
a.  Dalam suatu akad jual beli tidak dibe- nar  kan adanya tenggang waktu. Jual beli adalah akad yang mengakibatkan
perpin dahan hak milik secara sem- purna dari penjual kepada pembeli.
b.  Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus di kem balikan  oleh  pembeli  kepada pen  jual semula, apabila ia telah siap me ngem balikan uang seharga harga semula.
c.  Jual beli ini merupakan hilah, yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara’ pensyari’atan jual beli.

## Beli gadai emas
Beli gadai emas pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah, ke- mudian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya. Keun- tungan bagi nasabah adalah dengan satu pem- belian pertama, ia dapat menggadaikan emas, membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus. Sehingga seperti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan bagi perbankan adalah ia senantiasa memiliki nasabah dalam jangka yang terus-menerus. 27
Persoalan beli gadai emas adalah persoalan baru yang belum dibahas oleh para Ulama. Satu penelitian yang pernah ditulis terkait ini adalah penelitian Abdullah Tau fi q tentang gadai emas di BSM Kediri, tahun 2012. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa praktek beli gadai emas sebagaimana gambaran di atas adalah bagian dari spekulasi, sehingga hukumnya haram. Dengan temuan ini, BSM Kediri akhirnya mem perbaharui regulasi tentang gadai emas, maksimal dua kali.
Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan Mudarabah adalah akad antara antara so hi- bul mal dan mudarib (pengelola) , di mana satu pihak memiliki keluasan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini
27 Berdasarkan Laporan penelitian DIPA STAIN Kediri, Abdullah Tau fi q, Gadai Emas di BSM Kediri , Tahun 2012.
muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bahwa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki ke ahlian kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena masing- masing pendapatan ekonominya akan tumbuh . Musharakah adalah pembiayaan berdasar- kan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
Pada awalnya, akad mudarabah dan musha- rakah didasarkan pada kepercayaan pihak so hi- bul mal kepada pihak mudarib (pengelola) atau kepercayaan mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat muncul ketika sohibul mal mengenal mudarib dengan baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan amil dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid ke- pada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama bisnis ini sempit.
Dalam konteks perbankan, di mana ia ber- hu bungan dengan banyak pihak yang tidak di- ke tahui latarbelakangnya, maka prinsip keper- cayaan ini tidak mudah didapatkan. Dalam per bankan,  akad mudarabah dan musharakah ini didasarkan kepada jaminan.
Mudarabah dan Musharakah Pararel Mudarabah pararel adalah akad mudarabah yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lem baga keuangan selain sebagai mudarib juga sebagai sohibul mal. Mudarabah dan musharakah pararel merupakan modi fi kasi dari akad mu- da rabah dan musyarakah yang disesuaikan de ngan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.
Akad mudarabah dan musharakah telah men jadi akad utama di lembaga keuangan sya riah, sehingga telah difatwakan oleh DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pem- biayaan Mudarabah ( Qiradh ), serta Fat wa No.08//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembia- yaan Musharakah. Sedangkan mudarabah dan
musharakah pararel merupakan keniscayaan ketika akad ini masuk di lembaga keuangan.
Rahn tasjili (gadai fi dusia) Rahn Tasjili adalah jaminan dalam bentuk ba rang atas utang tetapi barang jaminan ter- sebut ( marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. 28
Rahn Tasjili merupakan terobosan pihak per- bankan agar kegiatan ekonomi semakin mas- lahah. Marhun yang seharusnya dikuasai oleh murtahin diserahkan kepada rahin agar dapat digunakan untuk usaha yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, akad ini disepakati oleh MUI dan disahkan sebagai salah satu bentuk akad rahn yang dipraktekkan di dalam lembaga ke- uangan syariah. Fatwa tentang Rahn Tasjili dapat dilihat pada fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/ III/2008 Tentang Rahn Tasjily.
Paroan,  Pro Telon, Pro Papat dan seterusnya Paroan, Pro Telon dan Pro Papat adalah mo- del kerjasama dalam mengelola tanah perta - nian di mana pihak satu memiliki sawah, sedang kan pihak lain berkontribusi pada pe  nga  daan  benih  dan  penggarapan  sawah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fl eksibel dalam arti benih bisa dari pemilik tanah maupun pengelola sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini akan ber implikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak.
Model Paroan, Pro Telon dan Pro Papat banyak dilakukan oleh para petani Jawa. Model ini ham pir sama dan kadang-kadang sama dengan model muzaraah dan mukhabarah sehingga secara hukum, kebolehan akad ini diqiaskan dengan akad muzaraah dan mukhabarah.

## H. Kesimpulan
Transaksi derivatif adalah Hybrid Invesment, yaitu investasi hibrida, cangkokan dari yang asal, yang berarti transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpangan atau
28 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 199.
pengembangan atau kekhususan dari tran- saksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi- transaksi ini biasanya memiliki pola-pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, maslahah, atau yang lain.
Adapun model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah adalah; (1) mo del penggabungan, meliputi; mudarabah musya- ra kah, bai’ ‘inah, bai’ tawarruq, bai’ wafa, dan beli gadai emas, (2) model penyempurnaan; muda  rabah dan musharakah dengan jaminan, mudarabah dan musharakah pararel, rahn tasjily , dan (3) penqiyasan; Paroan, Pro Telon, Pro Papat, dll.
Pandangan ulama terkait transaksi deri- vatif didasarkan pada kaidah Al-Ashlu fi al- Mu’amalah Al-Ibahah, Hatta Yadullu al-Dalil ‘Ala Tahrimihi. Berangkat dari dalil ini, maka bebe rapa transaksi derivatif tersebut ada yang dibolehkan ulama, di ikhtilaf kan dan diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Sya fi ’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta; Gema Insani Press, 2001.
Djazuli, HA dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat , Jakarta; Raja Gra fi ndo Persada, 2002
Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta; Gema Insani, 2001
Martin, John D, et.al., Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jilid 2, terj. Haris Munandar, Jakarta; Raja Gra fi ndo Persada, 1994.
Morris, Virgina B and Kenneth M Moris,
Dictionary of Financial Terms, New York; Light Bulb Press, 2000.
Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.
Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010.
--------------------------------, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Syani, Abdul, Sosiologi; Sistematika, teori, dan terapan, Jakarta; Bumi Aksara, 2002.
http://ekisopini.blogspot.com/2009/11/ malaysia-dan-bai-al-inah.html.
http://innocentwinx.blogspot.com/2012/12/ bai-inah-dayn-tawarruq.html.
A