Vol 11 No. 2 , Oktober 2021

## ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(STUDI KASUS: KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019)
Agum Gumelar, email:  agum.gumelar17@mhs.uinjkt.ac.id Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Najwa Khairina, email: najwa.khairina@uinjkt.ac.id Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## ABSTRACT
Poverty  is  a  big  problem  related  to  several  aspects  including:  politics,  culture,  environmental  and period  economics.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  the  General  Allocation  Fund,  Special Allocation  Fund  and  Revenue  Sharing  Fund  on  the  Poverty  Level  with  case  studies  of districts/cities in Central Sulawesi province in 2015 – 2019 which were processed using Panel Data Regression  methods  and  Generalized  Least  Square  (GLS)  estimations.  The  approach  used is  a quantitative  approach  because  it  uses  measurements  and  calculations  in  research.  The processed  data  is  secondary  data  originating  from  the  Central  Statistics  Agency.  The  research findings show  that the  General Allocation  Fund, the  Special Allocation  Fund and the  Revenue Sharing  Fund  partially  and  simultaneously  have  a  negative  and  significant  effect  on  the  Poverty Level. This study has a coefficient of determination (R-Square) of 0.98.
Keywords: Poverty Level, DAU, DAK, DBH

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  sekarang  ini  masih  menjadi  problematika  masyarakat  dengan memiliki  beragam  dimensi.  Kemiskinan  adalah  masalah  besar  yang  terkait dengan beberapa aspek diantaranya: politik, budaya, ekonomi lingkungan dan periode.  Kemiskinan  diartikan  yaitu  saat  keadaan  individu  atau  kumpulan masyarakat,  dari  jenis  laki-laki  ataupun  perempuan,  mengalami  kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berguna untuk bertahan hidup dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik (Fikri, dkk 2019). Kebutuhan dasar diantaranya  yang  biasa  dimengerti  orang-orang  miskin  adalah  terpenuhinya kebutuhan  ekonomi  agar  dapat  merasakan  nikmatnya  hidup  saat  memiliki barang-barang  pokok  yang  mereka  peroleh.  Selain  itu,  mereka  juga menginginkan  terwujudnya  cita-cita  negara  sesuai  dengan  janji  di  dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Jolianis, 2016). Berdasarkan  keterangan  dari  Bappenas,  Kebutuhan  pokok  yang  wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik untuk perempuan dan  laki-laki  adalah  tercukupi  hak-hak  dalam  pendidikan,  lingkungan  hidup,
sumber daya alam, pangan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, hak untuk ikut berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik-sosial,  air  bersih  yang  layak,  pertahanan negara,  dan  terhindar  dari  ancaman  yang  bersifat  kekerasan  maupun  non- kekerasan.
Diantara  problematika  persoalan  kompleks  yang  sangat  rumit  dibenahi hingga saat ini di tanah air terutama di provinsi maupun kabupaten/kota yaitu permasalahan kemiskinan yang semakin merenggut perekonomian masyarakat di daerah (Balqis dan Suriani, 2020). Kemiskinan menjadi problem yang sangat sering terjadi di Indonesia dan menarik untuk dibahas secara mendalam sebagai ajang untuk beradu argumen di berbagai kegiatan seminar dan dijadikan sebagai materi inti dalam forum diskusi tersebut. Menanggulangi persoalan kemiskinan harus  dilakukan  dengan  cara  menyatukan  berbagai  dimensi  lainnya  yang membuat  permsalahan  ini  semakin  mudah  untuk  diatasi  (Paseki,  dkk.,  2014). Dimensi lain yang sering terikat dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang  masih  rendah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  lebih  layak,  tingkat kesehatan yang masih belum memadai untuk menambah angka harapan hidup, bertambahnya  total  penduduk  yang  membuat  kebutuhan  masyarakat  menjadi bertambah  dan  total  pengangguran  yang  semakin  meningkat  akibat  dari berkurangnya lapangan kerja (Nurhidayah dan Hendikawati, 2018).
Semua aspek tersebut membuat masyarakat yang miskin ataupun berada di bawah  garis  kemiskinan  masih  harus  berjuang  untuk  keluar  dari  masalah tersebut.  Kemiskinan  dapat  ditanggulangi  secara  menyeluruh  apabila menggunakan  cara  yang  dapat  menghubungkan  keseluruhan  pelaku-pelaku ekonomi  negara  dan  memperluas  jaringan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak penentu kebijakan yang selalu mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan (Manek dan Badrudin, 2016).
Peristiwa  bertambahnya  jumlah  masyarakat  miskin  selalu  berhubungan dengan  dasar  dan  persoalan  kesewenang-wenangan  pihak  yang  membuat masyarakat  merasa  diperlakukan  tidak  adil  dan  memunculkan  perpecahan  di Indonesia,  seharusnya  semua  pihak  saling  memberikan  dukungan  terhadap masyarakat  miskin.  Dasar  teori  yang  digunakan  agar  masyarakat  saling berhubungan dapat melalui kerangka pemikiran dan pemahaman masalah secara individu maupun kajian yang dilakukan dengan mengusung konsep keterpaduan (Wijaya, dkk., 2018). Masyarakat yang semakin terkoneksi satu sama lain akan menimbulkan  dampak  konektivitas  positif.  Jumlah  penduduk  miskin  di  daerah akan terus bertambah saat terjadinya keberpihakan terhadap kelompok tertentu yang  dapat  menimbulkan  kebencian,  kecemburuan,  dan  mengurangi persaudaraan  sehingga  nantinya  juga  akan  timbul  masalah  lain  seperti disintegrasi bangsa dan ketidakadilan masyarakat (Permatasari dan Dwirandra, 2018).
Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dapat membuat seseorang atau kelompok lainnya merasa bahwa ada sikap yang tidak adil  dan  tidak  mendapatkan  peluang  yang  sama  dalam  memperoleh  informasi dan  hak-hak  lainnya  untuk  lebih  sejahtera.  Hal  ini  dapat  berimbas  pada munculnya kaum minoritas yang menganggap dirinya miskin karena kemiskinan yang sengaja dibuat-buat (Firmansyah, dkk., 2018). Proses inilah yang nantinya
27.53 22.17 21.09 17.69 15.52 15.32 15.23 14.56 13.48 12.71 9.41
juga akan merembet kepada Tindakan irasional dan bertentangan dengan norma masyarakat  pada  umumya,  sehingga  dapat  menimbulkan  masalah  yang  lebih kompleks, seperti tawuran warga dan perpecahan bangsa (Saraswati dan Arka, 2020).
Menurut  Astika  (2020)  Jikalau  negara  ini  sedang  mengalami  tanda-tanda perpecahan  masyarakat,  dengan  menurunnya  rasa  persaudaraan  di  setiap orangnya,  maka  itulah  yang  menjadi  ciri  memburuknya  perilaku  sosial masyarakat, memudarnya rasa kebhinekaan di antara individu maupun kelompok serta  menimbulkan  pengaruh  negatif  pada  perilaku  tidak  adil  dan  kemiskinan yang diproses dengan sengaja di lingkungan masyarakat.
Keadaan  miskin  yang  selalu  dirasakan  masyarakat  Indonesia  saat  ini, membuat  permasalahan  ini  pun  menimbulkan  banyak  pertanyaan.  Pertanyaan biasanya muncul pada saat membahas tentang dasar, definisi, dan kebijakan- kebijakan yang terkait dengan masyarakat miskin di negara kita (Machfud, dkk., 2020). Pertanyaan diawali dengan perencanaan strategis, dasar-dasar teori dan realisasi  kebijakan-kebijakan  yang  harus  segera  direalisasikan  agar permasalahan ini dapat tertanggulangi maupun kebijakan yang bertujuan untuk membuat  tingkat  kemiskinan  khususnya  di  daerah-daerah  semakin  menurun (Anderson, dkk., 2018). Kemiskinan menjadi sangat jelas saat jumlah masyarakat yang  mengalami  masalah  ini  semakin  meningkat  apalagi  saat  pemerintah membuat kebijakan yang belum tepat sasaran (Maulana dan Masbar, 2018).
Terdapat  10  provinsi  yang  memiliki  Tingkat  Kemiskinan  di  atas  rata-rata nasional  yaitu  9,41  berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua.  Sedangkan  provinsi  Sulawesi  Tengah  berada  di  urutan  ke-9  dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 13,48 persen. Angka tersebut menujukkan bahwa Sulawesi Tengah belum mampu menurunkan Tingkat Kemiskinan di bawah rata- rata nasional. Oleh karena itu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang harus memerlukan upaya tertetu agar Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan yang lebih maksimal.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019
(Persen)
Penurunan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah tentunya  tidak  terlepas  dari  pengaruh  yang  bersumber  dari  segi  pendapatan daerah. Pendapatan yang dimaksud adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  (Rasu,  dkk,  2019).  Pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  transfer pemerintah pusat tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya adalah menurunkan Tingkat Kemiskinan.
Menurut  data  Statistik  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  dirilis oleh  BPS  2019,  Realisasi  penerimaan  DAU  seluruh  kabupaten/kota  di  provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan  persentase yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019. Daerah yang menerima DAU tertinggi adalah kabupaten Banggai, walaupun Pada 2018 penerimaan DAU di kabupaten tersebut menurun sebesar 83 Miliar Rupiah dari tahun sebelumnya. Daerah yang menerima DAU terendah adalah kabupaten Banggai Laut, namun realisasinya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke  tahun  dengan  penerimaan  tertinggi  terjadi  Pada  2019  sebesar  415,4  Miliar Rupiah.  Semakin  tinggi  penerimaan  DAU,  maka  pemerintah  daerah  memiliki pemasukan  yang  dapat  digunakan  dalam  urusan  desentralisasi  dan  otonomi daerah.  Daerah  dengan  persentase  peningkatan  penerimaan  DAU  tertinggi adalah kabupaten Banggai Laut sebesar 112,43 persen dengan DAU yaitu 325 Miliar  Rupiah  Pada  2015  dan  lebih  tinggi  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  153 Miliar  Rupiah.  Bahkan  terdapat  daerah  tidak  memiliki  persentase  peningkatan penerimaan DAU pada 2017, diantaranya: Morowali, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, dan Palu. Walaupun seperti itu, daerah-daerah tersebut Pada tahun  berikutnya  berhasil  meningkatkan  persentase  penerimaan  DAU  dengan cukup baik.
DAU bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan digunakan  untuk  membiayai  urusan  pemerintahan  salah  satunya  menurunkan Tingkat Kemiskinan (Ismail dan Hakim, 2014). Dengan penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan, karena pemerintah dapat  memperbaiki  kualitas  program  bantuan  masyarakat  khususnya  pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut data yang publikasikan oleh BPS tahun 2019, Realisasi penerimaan DAK seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2019. Daerah yang menerima DAK tertinggi adalah  kabupaten  Parigi  Moutong,  walaupun  Pada  2017  penerimaan  DAK  di kabupaten tersebut menurun sebesar 92,3 Miliar Rupiah. Daerah yang menerima DAK  terendah  adalah  kabupaten  Banggai  Laut  dengan  penerimaan  tertinggi terjadi  Pada  2017  sebesar  112,7  Miliar  Rupiah.  Daerah  dengan  persentase peningkatan penerimaan DAK tertinggi adalah kota Palu sebesar 490,04 persen dengan  DAK  yaitu  321  Miliar  Rupiah  Pada  2016  dan  lebih  tinggi  dari  tahun sebelumnya  sebesar  54  Miliar  Rupiah.  Sedangkan  daerah  yang  memiliki persentase penerimaan DAK terendah adalah Parigi Moutong sebesar 0,67 persen dengan  DAK  yaitu  83  Miliar  Rupiah  Pada  2014  dan  lebih  tinggi  dari  tahun sebelumnya sebesar 82 Miliar Rupiah.
Semakin  tinggi  penerimaan  DAK,  maka  pemerintah  daerah  dapat menggunakannya  untuk  kegiatan-kegiatan  khusus  yang  juga  menjadi  target nasional  (Basyir,  dkk,  2015).  DAK  yang  dikelola  dengan  baik,  tentunya  akan berdampak  positif  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  seperti pendidikan,  kesehatan,  bantuan  sosial  dan  lain-lain.  Apabila  program-program khusus dari tahun ke tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan Tingkat  Kemiskinan,  karena  masyarakat  memiliki  sarana  dalam  memperbaiki kualitas hidup.
Realisasi  penerimaan  DBH  seluruh  kabupaten/kota  di  provinsi  Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari  tahun  2015-2019  dengan  penerimaan  tertinggi  terjadi  pada  2019.  BPS menyebut,  daerah  yang  menerima  DBH  tertinggi  adalah  kabupaten  Banggai, dengan  penerimaan  DBH  di  kabupaten  yang  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan. Daerah yang menerima DBH terendah adalah kabupaten Banggai Laut, dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 28,5 Miliar Rupiah. DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan tentunya dengan mengedepankan kepentingan publik (Isramiwarti, dkk, 2017). DBH  dapat  menambah  jumlah  anggaran  yang  digunakan  untuk  perbaikan kualitas  tenaga  kerja,  fasilitas  publik  dan  peningkatan  program  ekonomi  di daerah.
Penerapan  sistem  daerah  melalui  desentralisasi  fiskal  dengan  Dana Perimbangan membantu pemerintah untuk meningkatkan program dan realisasi kegiatan  ekonomi  agar  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  dirancang. Pengelolaan Dana Perimbangan yang optimal oleh pemerintah daerah tentu akan memberikan  dampak  positif  bagi  penurunan  Tingkat  Kemiskinan  di  provinsi Sulawesi Tengah. Nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaaan, bantuan UMKM, pelatihan  dan  lain-lain,  sehingga  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan dasarnya dengan baik (Rinanda dan Harsono, 2020).
Salah  satu  faktor  penurunan  Tingkat  Kemiskinan  di  daaerah  adalah pengelolaan Dana Perimbangan terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen Dana Perimbangan menjadi anggaran yang sangat penting karena  jumlahnya  yang  sangat  besar  dan  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.  Apabila  anggaran  tersebut  digunakan  secara  optimal,  maka  masalah kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (Anwar, dkk., 2016).
Selain itu, Dana Perimbangan yang menjadi instrumen pendapatan daerah, juga  berdampak  pada  efektifitas,  efisiensi,  dan  kapabilitas  program-program daerah.  Jika  jumlahnya  naik  setiap  tahun,  maka  besaran  pendapatan  dan pengeluaran daerah seperti Belanja Daerah untuk penanggulangan kemiskinan juga ikut naik.
Pengalokasian Dana Perimbangan yang sesuai dengan target sasaran, tentu menjadi tugas daerah karena pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan PAD yang  jumlahnya  masih  jauh  dibawah  Dana  Perimbangan.  Oleh  karena  itu, penanggulangan  kemiskinan  harus  melalui  program  yang  efektif  dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penurunan Tingkat
Kemiskinan  harus  didukung  secara  maksimal  dari  kemampuan  Dana Perimbangan (Subekan, 2012).
Melihat kondisi Tingkat Kemiskinan yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah, tentunya  membuat  pemerintah  daerah  harus  merancang  dan  merealisasikan kebijakan yang tepat akan Tingkat Kemiskinan turun. Dana Perimbangan secara fungsi  sudah  dirancang  untuk  pemerintah  daerah  dengan  jumlah  tertentu. Dengan  kata  lain,  keberhasilan  dari  pengelolaan  Dana  Perimbangan  akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Tingkat Kemiskinan pun turun.
Untuk  mengoptimalkan  anggaran  tersebut,  pemerintah  daerah  diwajibkan untuk menyelenggarakan berbagai program tertentu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan mengurangi kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah.  Dana  Perimbangan  dapat  difungsikan  menjadi  salah  satu  komponen APBD untuk mengatasi kemiskinan (Wijaya, dkk., 2018).
Dengan  masalah-masalah  dan  pendalaman  teori  yang  telah  dipaparkan, secara umum anggaran Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata Tingkat Kemiskinan nasional. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan bisa berdampak pada membantu kinerja pemerintah daerah agar kemiskinan di provinsi ini dapat diatasi.

## TINJAUAN LITERATUR
Kemiskinan  mempunyai  definisi  yang  luas  dan  bidang  ekonomi  menjadi aspek  yang  sering  dikaitkan  dengan  masalah  ini.  Bermacam-macam  cara digunakan  untuk  mengartikan  kemiskinan  dan  menelaah  lebih  dalam  tentang persoalan tersebut agar mendapatkan sebuah kerangka teori yang lebih mudah untuk dipahami (Bawimbang, dkk., 2018). Jika dilihat dari satuan pengukuran, kemiskinan  memiliki  dua  jenis,  diantaranya:  kemiskinan  relatif  dan  absolut. Sedangkan,  jika  dilihat  dari  penyebabnya,  kemiskinan  juga  memiliki  dua  jenis diantaranya:  kemiskinan  alamiah  dan  struktural.  Pemerintah  harus  memiliki kejelasan  tentang  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  yang  mengalami kemiskinan agar kebijakan yang telah dibuat lebih tepat sasaran, karena dapat berpengaruh positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Seluruh daerah di Indonesia  memiliki  penyebab  kemiskinan  yang  berbeda-beda,  sehingga  harus dipahami bahwa ada syarat yang harus dipenuhi daerah agar tingkat kemiskinan menurun (Panji dan Indrajaya, 2016).
Kemiskinan  telah  menjadi  problem  yang  bersifat  luas  dan  mencakup berbagai  dimensi,  dimana  persoalan  ini  sudah  menjadi  masalah  umum  yang kerap kali terjadi pada negara-negara seperti Indonesia karena tergolong negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang faktor penyebab utamanya sukar ditentukan karena tidak muncul dalam jangka waktu yang cepat, tentunya ada proses yang dapat mendorong terjadinya masalah ini. Selain itu dari berbagai dimensi, kemiskinan sangat sering dikaitkan dengan bidang-bidang ekonomi dan sosial  lainnya,  seperti:  aspek  sekunder  yaitu:  akses  keuangan  dan  informasi,
keterampilan  serta  politik,  pengetahuan  kemudian  kepemilihan  harta  yang merupakan  aspek  primer  (Bado,  dkk.,  2018).  Dengan  kata  lain,  kemiskinan bersifat multidimensi berasal dari berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi. Rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang tidak sesuai, kekurangan air dan gizi serta tingkat kesehatan yang redah merupakan sebagian besar dampak yang disebabkan oleh kemiskinan.
Jumlah pengganguran dan kondisi ketebelakangan masyarakat merupakan faktor  yang  sering  menyebabkan  kemiskinan.  Masyarakat  yang  memiliki  akses terbatas  dan  memiliki  kekurangan  dalam  berusaha,  tingkat  pendidikan  yang rendah, dan pengetahuan yang sempit akan tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki  kemampuan  lebih  tinggi  saat  melakukan  kegiatan  perekonomian (Saraswati dan Arka, 2016). Kemiskinan absolut dan relatif merupakan bagian dari pengukuran tingkat kemiskinan yang berasal dari pendapatan.
Kemiskinan relatif adalah kondisi perbedaan pendapatan dalam kelompok masyarakat. Kemiskinan jenis ini menjelaskan bahwa terdapat masyarakat yang sudah  memiliki  pendapatan  tinggi,  sehingga  terlihat  sangat  kaya.  Ada  pula kelompok  masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  yang  cukup  tinggi,  sehingga mereka  setidaknya  bukan  termasuk  orang  yang  berada  di  garis  kemiskinan. Distribusi pendapatan menggambarkan bagaimana kondisi ukuran ketimpangan pendapatan  yang  sering  terjadi  (Kadafi  dan  Murtala,  2020).  Sedangkan, kemiskinan  absolut  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  saat  keadaan  masyarakat memiliki  pendapatan  yang  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok sehari-hari  atau  dengan  kata  lain,  penyebabnya  adalah  karena  mereka  belum mampu keluar dari garis kemiskinan.
Terdapat juga jenis kemiskinan yang berdasarkan satuan waktu. Kemiskian tersebut diantaranya : accidental poverty , seasonal poverty, persistent poverty , dan cylical  poverty . Accidental  poverty merupakan  kondisi  kemiskinan  yang berasal dari dampak kebijakan pemerintah, ataupun terjadi hal-hal di luar kendali manusia  seperti  bencana  alam  yang  dapat  menurukan  kesejahteraan masyarakat. Seasonal poverty merupakan kondisi kemiskinan masyarakat yang sering dialami oleh pekerja dengan mengandalkan musim seperti nelayan dan petani  tradisional. Persistent  poverty merupakan  kondisi  kemiskinan  yang disebabkan Pada proses turun- temurun dan biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Cylical poverty merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh perputaran roda perekonomian secara agregat (Yulianto 2019). Kemiskinan  adalah  kondisi  saat  masyarakat  tidak  mampu  meningkatkan standar kualitas hidup yang lebih baik, karena tidak memiliki akses ekonomi yang cukup.  Keadaan  miskin  yang  dimaksud  adalah  saat  seseorang  memiliki penghasilan dengan jumlah kurang dua dollar setiap harinya dan sesuai dengan ketentuan rasio yang telah ditetapkan oleh World Bank . Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan seseorang merasa tidak dihargai oleh sesama masyarakat. Kemiskinan yang biasa dialami masyarakat memiliki ciri-ciri, diantaranya:
1. Perbedaan kewenangan lembaga negara, kekuasaan dan organisasi politik.
2. Perbedaan  kekuatan  politik  dan  ekonomi  dari  negara  lain  yang  memiliki derajat ketergantungan.
3. Perbedaan pola industri perekonomian.
4. Perbedaan fungsi negara dan swasta.
5. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan kekayaan sumber daya alam.
6. Perbedaan sejarah yaitu saat dijajah oleh negara yang berbeda.
7. Perbedaan  geografis  yaitu  tingkat  pendapatan  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).
Desentralisasi  fiskal  menggambarkan  pelimpahan  yang  serahkan pemerintah  pusat  kepada  daerah  berkaitan  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab  dalam  urusan  penerimaan  dan  belanja  daerah.  Tujuannya  untuk meningkatkan  efisiensi  pemerintah  daerah  dalam  pelayanan  publik  dengan penyediaan  barang  dan  jasa  serta  membuat  kebijakan  yang  akuntabel, demokratis  dan  transparan.  Aspek  desentralisasi  fiskal  dilihat  dari  pemasukan dan pengeluaran daerah. Konsep desentralisasi menggunakan sistem koordinasi antartingkat  pemerintah  yang  terdiri  dari  pemerintah  lokal,  sub  nasional (provinsi) dan nasional. Mengacu pada sistem federalisme fiskal, kabupaten/kota menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah (Widani dan Erawati, 2016).
Otonomi daerah dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama menjadi tantangan bagi pemerintah karena berkewajiban untuk mengurus  daerahnya  masing-masing.  Sudut  pandang  yang  kedua  menjadi peluang bagi daerah agar lebih mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui  pelayanan  publik  serta  penerapan  kebijakan  tepat  sasaran  untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan  perlindungan,  menjaga  kesatuan  dan  hidup  rukun  di  NKRI, meningkatkan taraf hidup, mengembangkan demokrasi, keadilan yang merata, pendidikan dan Kesehatan (Agus, 2020).
Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dengan baik, karena dapat meningkatkan kontribusi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Melalui  APBD,  daerah  memiliki kewajiban  untuk  mengalokasikan  dana  tersebut  agar  program-program  yang direncanakan lebih tepat sasaran serta mempertimbangkan kepentingan publik dengan peraturan yang telah disepakati.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sebagai  dana  yang  dianggarkan  untuk pemerintah daerah dan tercantum di dalam APBN. Nantinya dana tersebut akan ditransfer dari pemerintah pusat untuk memeratakan pendapatan dan membiayai program-program  di  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Daerah yang  memiliki  sumber  fiskal  dengan  jumlah  yang  cenderung  besar,  namun memiliki  kebutuhannya  kecil,  akan  menerima  transfer  DAU  yang  relatif  kecil. Sedangkan  daerah  dengan  sumber  fiskal  yang  cenderung  kecil,  namun kebutuhannya  besar,  maka  akan  menerima  transfer  DAU  yang  relatif  besar. Dengan kata lain, ketentuan penerimaan DAU melihat pemerintah daerah dalam membiayai  pembangunan  yang  anggarannya  telah  tercantum  di APBD  setelah dikurangi dengan belanja pegawai (Machfud, dkk. 2020).
Kesenjangan ekonomi antardaerah disebabkan oleh kurangnya pemerintah daerah  dalam  memaksimalkan  potensi  pajak  dan  sumber  daya  alam  di daerahnya. Permasalahan tersebut tidak dapat dihindari walaupun menggunakan
desentralisasi  fiskal.  Inisiatif  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah yaitu dengan memberikan bantuan berupa DAU, agar problem tersebut dapat diatasi dan tidak menimbulkan masalah lain (Rinanda dan Harsono, 2020). DAU  sebagai  sejumlah  anggaran  yang  ditransfer  kepada  pemerintah  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pegeluaran  melalui  belanja  daerah.  cara menghitung alokasi DAU, diantaranya:
a. DAU  disahkan  sedikitnya  26  persen  pendapatan  dari  dalam  negeri  yang tercantum di dalam rencana anggaran.
b. DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi masing-masing menerima 90 persen dan 10 persen dari DAU yang telah disahkan.
c. DAU yang diberikan kepada kabupaten/kota tertentu disahkan dengan dasar perkalian  seluruh  DAU  yang  ditransfer  kepada  kabupaten/kota  yang tercantum di dalam rencana anggaran dengan bagian kabupaten/kota terkait.
d. Bagian  besaran  kabupaten/kota  terdapat  pada  penjelasan  di  atas  berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
DAK  sebagai  anggaran  yang  ditransfer  kepada  pemerintah  daerah  dari pemerintah  pusat  dengan  tujuan  agar  daerah  dapat  menyediakan  sarana  dan prasarana fisik sebagai target negara dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan  fasilitas  publik  antardaerah.  DAK  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi pelayanan-pelayanan  yang  telah  menjadi  hak  dasar  bagi  setiap  masyarakat (Subekan, 2012).
Daerah  yang  mendapatkan  DAK  wajib  menyiapkan  dana  penyesuaian minimal 10 persen dari DAK yang dialokasikan kepada prmerintah daerah dan anggaran tersebut wajib dicantumkan ke rencana APBD. wilayah yang lebih tinggi pengeluarannya  dari  pemasukan,  tidak  harus  menyiapkan  dana  penyesuaian. DAK tidak diberikan kepada semua daerah, karena anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan  dan  memeratakan  infrastruktur  pelayanan  publik  khususnya  di daerah-daerah  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  target nasional (Mala dan Kurnia, 2017).
DAK  mempunyai  beberapa  tujuan  menurut  Dirjen  Perimbangan, diantaranya:
1. Diprioritaskan  bagi  wilayah-wilayah  yang  mempunyai  tingkat  kesanggupan keuangan rendah di bawah rata-rata nasional, dan gunakan untuk mendanai urusan  daerah  seperti  peningkatan  fasilitas  rakyat  dari  segi  dasar pelayanannya.
2. Meningkatkan  percepatan  peningkatan  kualitas  fasilitas  pelayanan  bagi daerah-daerah  terpencil,  daerah  yang  berbatas  dengan  wilayah  negara tetangga, wilayah dengan potensi bencana alam yang tinggi, wilayah yang menjadi tempat untuk urusan ketahanan pangan dan daerah yang memiliki potensi wisata.
3. Meningkatkan  produktivitas  dengan  kegiatan-kegiatan  khusus  yang  dapat mengurangi  ketimpangan  pendapatan  di  daerah  dengan  mendorong perluasan kesempatan kerja di bidang infrastruktur, kelautan dan perikanan serta pertanian terutama di pedesaan.
4. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin untuk dapat menikmati hak-hak dasar  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  program  ekonomi yang menurunkan Tingkat Kemiskinan.
5. Menaikkan  kualitas  lingkungan  kehidupan  terutama  alam  melalui  kegiatan- kegitan khusus sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana alam yang disebabkan  oleh  manusia.  Penyediaan  sistem  yang  berkualitas  untuk membantu meningkatkan kehandalan melalui bidang infrastruktur.
6. Mengakomodasi  daerah-daerah  yang  mengalami  pemekaran  provinsi, kabupaten  dan  kota  dengan  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  dalam urusan pemerintahan.
7. Meningkatkan  sinergi  dan  kerjasama  dalam  mengoptimalkan  DAK  yang dianggarkan  pemerintah  pusat  dengan  lembaga-lembaga  daerah  yang memiliki anggaran dana di dalam anggaran.
8. Mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara berangsur- angsur kepada DAU sebagai dana yang digunakan dalam urusan pemerintah daerah.
Menurut  Ardhani  (2011),  DAK  dioptimalkan  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan publik dalam bidang investasi, pengadaan barang dan jasa, perbaikan infrastruktur  fisik  yang  memiliki  dampak  ekonomi  yang  panjang.  DAK diperuntukkan untuk meningkatkan alokasi perbelanjaan jangka panjang karena bersifat menambah harta tetap yang daerah miliki dan pemerintah daerah dapat menggunakannya  dalam  rangka  meningkatkan  fasilitas  pelayanan  kepada masyarakat.
Menurut  Dirjen  Perimbangan,  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  sebagai  dana  yang berasal  dari  pemasukan  APBN  dan  merupakan  salah  satu  komponen  Dana Transfer  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  agar  dapat merealisasikan  program  pemerintahannya  sendiri  juga  sebagai  bentuk  dari desentralisasi. DBH yang dialokasikan kepada daerah berasal dari sumber daya nasional dan ada dua macam, yaitu DBH bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dan DBH Pajak.
Setiap daerah akan mendapatkan bagi hasil pajak penghasilan (PPh) orang pribadi ( personal income tax ), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.  Dibentuknya  peraturan  tersebut  adalah  untuk  menyeimbangkan pendapatan  DBH  daerah  yang  sumber  daya  alamnya  tidak  tersedia,  namun daerah  tersebut  memberi  sumbangan  yang  signifikan  untuk  pemasukan pemerintah  pusat  yang  tercantum  di  dalam  APBN.  Pendapatan  pajak  yang diperoleh daerah sangat berhubungan dengan besarnya basis pendapatan pajak. Dengan  kata  lain,  daerah  yang  memiliki  pemasukan  lebih  besar  akan mendapatkan  dengan  jumlah  yang  relatif  tinggi  dari  DBH  pajak  (Dirjen Perimbangan, 2020).
Anggaran ini sebagai komponen cukup penting di dalam APBD yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan  yang  tidak  bersumber  dari  PAD,  DAU  dan  DAK.  Formula  dana tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan dari daerah yang menerima DBH. Pendapatan DBH pajak berasal dari: : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak
Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan DBH SDA berasal dari: Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan (Dirjen Perimbangan, 2020).
DBH  Pajak  adalah  anggaran  yang  bersumber  dan  ditransfer  pemerintah pusat kepada daerah dan tercantum di dalam APBD sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan ketentuan besaran potensi yang dimiliki daerah dan juga melaksanakan wujud nyata desentralisasi.
Menurut Sianipar (2011), DBH Pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kementerian Keuangan adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran alokasi DBH Pajak. Dana ini ditransfer  melalui  proses  secara  pemindah  bukuan  dari  rekening  kas  umum negara ke rekening kas umum pemerintah daerah.
Menurut Sianipar (2011), Kementerian Keuangan menetapkan PPh pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan PPh pasal 25 dibagi dengan 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, menjelaskan bahwasanya PPh  pasal  21  dan  PPh  WPOPDN  (Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri) dibagikan  20  persen  kepada  daerah  dengan  rincian  12  persen  untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Pengalokasian PPh Pasal 21 dan penerimaan  PPh  WPOPDN  dilaksanakan  setiap  tiga  bulan  sekali  dalam  tahun anggaran.
Menurut  Sianipar  (2011),  DBH  Bukan  Pajak  adalah  salah  satu  komponen DBH  yang  berasal  dari  APBD  dan  bersumber  dari  Pertambangan  Panas  bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan.
Terdapat ketentuan dalam pembagian pemasukan negara yang bersumber dari kehutanan, yaitu: 80 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat yang didapatkan dari provisi sumber daya hutan dan Iuran Hak Pengusahaan  Hutan.  Pemasukan  negara  yang  diperoleh  dari  Iuran  Hak Pengusahaan  Hutan  diformulasikan  64  persen  untuk  kabupaten/kota  daerah yang menghasilkan dan 16 persen untuk daerah terkait. Pemasukan negara yang diperoleh  dari  provisi  sumber  daya  hutan  diformulasikan  32  persen  untuk kabupaten/kota  di  dalam  provinsi  yang  menghasilkan  dan  16  persen  untuk daerah  terkait.  Pemasukan yang  bersumber  dari  hutan  dengan  dana  reboisasi diformulasikan  40  persen  untuk  pemerintah  daerah  dan  60  persen  untuk pemerintah pusat. Pemasukan yang bersumber dari wilayah yang menghasilkan pertambangan umum diformulasikan 80 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk pemerintah pusat, dimana dana tersebut diperoleh dari penerimaan iuran eksplorasi (royalti) dan iuran tetap ( land-rent). Pemasukan yang berasal dari iuran tetap,  diformulasikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah yang menghasilkan  dan  16  persen  untuk  provinsi  yang  terkait.  Pemasukan  yang berasal  dari  iuran  eksplorasi,  diformulasikan  32  persen  untuk  daerah  yang
menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang terkait (Dirjen Perimbangan, 2020).
Pemasukan  iuran  tetap  ( land-rent)  adalah  sejumlah  dana  yang  diterima pemerintah  pusat  yang  bersumber  dari  wilayah  pertambangan  sebagai penerimaan atas jasa penyelidikan umum, eksploitasi dan eksplorasi. Pemasukan iuran  eksplorasi  dan  eksploitasi  (royalti)  dengan  sejumlah  dana  yang  diterima pemerintah  pusat  sebagai  pihak  yang  berkuasa  atas  eksplorasi  pertambangan dengan  ssumber  daya  yang  tergali  dan  eksplorasi  yang  diberikan  karena memperoleh  pemasukan  dari  usaha  pertambangan  royalti atau  lebih  dari  satu galian pertambangan.
Pemasukan  negara  diperoleh  dari  sektor  perikanan  yang  terdiri  dari: pemasukan tarif pengusahaan perikanan, penerimaan tarif perolehan perikanan. Formulasi  DBH  yang  diperoleh  daerah  sebesar  80  persen  dengan  pembagian yang sama untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemasukan yang berhak diterima  daerah  yang  bersumber  dari  sektor  perikanan,  dialokasikan  kepada seluruh pemerintah daerah dengan porsi yang sama besar.
Pemasukan pemerintah pusat yang bersumber dari sektor minyak dan gas yang dialokasikan ke seluruh pemerintah daerah adalah pemasukan negara yang berasal dari sumber daya sektor minyak dan gas dari daerah penghasil setelah dipotong komponen pajak dan tarif lainnya.
Formulasi  pembagian  DBH  Sumber  Daya  Alam  Pertambangan  Gas  Bumi diperuntukkan  30,5  persen  untuk  daerah  dan  69,5  persen  untuk  pemerintah pusat. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30 persen diformulasikan dengan pembagian  6  persen  untuk  provinsi,  12  persen  untu  kabupaten/kota  yang menghasilkan  dan  12%  untuk  semua  kabupaten/kota  yang  berada  di  provinsi yang  sama.  DBH  Pertambangan  Gas  Bumi  sebesar  0,5  persen  diformulasikan dengan pembagian 0,1 persen untuk provinsi, 0,2 persen untuk kabupaten/kota yang menghasilkan dan 0,2 persen untuk semua kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama (Dirjen Perimbangan, 2020).
DBH Pertambangan Panas Bumi sebesar 80 persen diformulasikan dengan pembagian  16  persen  untuk  provinsi,  32  persen  untuk  kabupaten/kota  yang menghasilkan  dan  32  persen  untuk  semua  kabupaten/kota  yang  berada  di provinsi yang sama. Pemerintah pusat memberikan DBH Pertambangan Minyak Bumi  dan  Gas  Bumi  maksimal  130  persen  dalam  APBN  dengan menggunakan asumsi  dasar  harga  minyak  bumi.  Apabila  melebihi  130  persen,  kelebihan tersebut dialokasikan dengan DAU sebagai selisih pemasukan negara dari minyak bumi dan gas bumi (Dirjen Perimbangan, 2020).

## METODE
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  provinsi  Sulawesi Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada  di  provinsi  Sulawesi  Tengah.  Data  yang  digunakan  dalam  menyusun penelitian ini yaitu data panel pun yang didefinisikan sebagai data sebuah sampel yang diobservasi dan menggunakan satuan waktu untuk penjelasannya sebagai gabungan  data time-series dan cross-section. Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Alasanya,  karena  data  tersebut  digambarkan  melalui tabel  dan  akan  dijelaskan  menggunakan  angka-angka  yang  telah  diuji. Sedangkan data sekunder digunakan peneliti yang didapatkan melalui website ataupun  file-file  pemerintah  yang  dicantumkan  serta  disebarluaskan  kepada masyarakat umum. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis data panel dengan estimasi GLS (Generalized Least Square).
Analisis  regresi  dari  metode  tersebut  secara  umum  dapat  digambarkan melalui persamaan berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2 𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 Persamaan  tersebut  diformulasikan  dalam  menjelaskan  model  dari penelitian di bawah ini.
𝐿𝑂𝐺_𝑇𝐾 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝐿𝑂𝐺_𝐷𝐴𝑈 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐿𝑂𝐺_𝐷𝐴𝐾 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝐿𝑂𝐺_𝐷𝐵𝐻 𝑖𝑡 + 𝑒 1𝑡 Keterangan:
TK = Tingkat Kemiskinan
α
= Konstanta
β1 , β2, β3, β4 = Koefisien Regresi
DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus DBH = Dana Bagi Hasil i = Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah t = Time-Series, Tahun 2015-2019 e = Variabel Pengganggu

## HASIL PENELITIAN
1. Uji Kelayakan Model (Uji Chow)
Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara Common Effect Model (CEM) GLS dengan Fixed Effect Model (FEM) GLS.

## Tabel 1 Uji Chow Regresi Persamaan Regresi
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 384.099391 (12,49) 0.0000
Berdasarkan hasil pengolahan data menurut uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas dibawah signifikansi 0,05. Artinya model yang terbaik dari persamaan regresi tersebut adalah Fixed Effect Model (FEM).
2. Uji Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi (R-Square) R-Square Adjusted R- Square Persamaan Regresi 0,989932 0,986850
Berdasarkan  pengujian  persamaan  regesi  dengan  menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh terhadap  Tingkat  Kemiskinan  sebesar  98,88  persen,  sedangkan  sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian.

## b. Uji Parsial (Uji t)
Uji t sebagai pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen  memberikan  tingkat  signifikasi  kepada  variabel  dependen, dimana  variabel  independen  lainnya  bersifat  konstan.  Jika  terjadi  H0 diterima dan H1 ditolak, maka jelas itu menandakan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel dan pengujian pada nilai signifikansi 0,05 (5%) (Green, 2012).

## Tabel 3
Output Regresi Fixed Effect Model (FEM) GLS Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.271283 0.761092 5.612044 0.0000 LOG_DAU -0.310287 0.096813 -3.205016 0.0024 LOG_DAK -0.020336 0.010056 -2.022363 0.0486 LOG_DBH -0.030070 0.008802 -3.416165 0.0013
𝐿𝑂𝐺 _ 𝑇𝐾 𝑖𝑡 = 4.271283 − 0.310287 𝐷𝐴𝑈 𝑖𝑡 − 0.020336 𝐿𝑂𝐺 𝐷𝐴𝐾 𝑖𝑡 − 0.030070 𝐿𝑂𝐺 _ 𝐷𝐵𝐻 𝑖𝑡 + 𝑒 1 𝑡

## Keterangan:
TK = Tingkat Kemiskinan α = Konstanta DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus
DBH = Dana Bagi Hasil i = Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah t = Time-Series, Tahun 2015-2019 e = Variabel Pengganggu

## c. Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan output regresi data panel yang terdapat pada Tabel 4.3, dapat  dianalisis  bahwa  niIai  probabiIitas  (F-statistik)  sebesar  0.000000. Angka  probabiIitas  tersebut  Iebih  keciI  dari  signifikansi  0,05  maka  H0 ditoIak, artinya dapat  disimpuIkan bahwa variabeI Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

## 3. Implementasi Temuan Penelitian
a. Pengaruh DAU Terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan output regresi yang terdapat pada tabel 3, menunjukkan bahwa  DAU  memiliki  nilai  probabilitas  sebesar  0,0024  dengan  koefisien sebesar  -0,310287.  Dimana  probabilitas  tersebut  di  bawah  tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan DAU sebesar  satu  persen  akan  berpengaruh  langsung  terhadap  penurunan Tingkat  Kemiskinan  sebesar  0,310287  persen  secara  negatif  dan signifikan. Artinya hipotesis diterima.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paseki,  dkk  (2014)  menjelaskan  bahwa  DAU  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  DAU  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan membiayai urusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi salah  satunya  dengan  menurunkan  Tingkat  Kemiskinan.  Masih  banyak daerah  di  Indonesia  yang  belum  bisa  mandiri  secara  keuangan  karena masih mengandalkan Dana Perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan program daerah. Selain itu, DAU juga berperan untuk  mengurangi  ketimpangan  fiskal (fiscal  gap)  antardaerah  karena minimnya  sumber  pendapatan  pajak  dan  potensi  alam  yang  berbeda. Pemerintah  pusat  tentunya  sangat  berharap  kepada  daerah  agar dapat mengelola potensi keuangan daerah yang dimiliki, sehingga tidak hanya mengandalkan DAU pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sakoro dan Zulfikar, 2016). Dengan besaran DAU yang meningkat dari tahun ke tahun, secara langsung akan berpengaruh terhadap anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasional pemerintahan.
Menurut Anwar, dkk (2016) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan  bahkan  negatif  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  Artinya,  DAU dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  penurunan  Tingkat  Kemiskinan. Indikator  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  DAU  dilihat dari  seberapa  besar  alokasinya  terhadap  sektor-sektor  yang  berkaitan
langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, skala prioritas dan kebijakan  yang  tepat  sasaran  dari  penggunaan  DAU  menjadi  hal  yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi (Juliana dan Rukmana, 2020).
Menurut Wijaya, dkk (2018) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  DAU  sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Dengan penganggaran  DAU  yang  optimal,  secara  langsung  akan  meningkatkan kesejahteraan, karena pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

## b. Pengaruh DAK Terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan  output  regresi  uji  t  yang  terdapat  pada  tabel  3, menunjukkan  bahwa  DAK  mempunyai  nilai  probabilitas  sebesar  0,0486 dengan  koefisien  sebesar  -0,020336.  Dimana  probabilitas  tersebut  di bawah  tingkat  signifikansi  0,05.  Dapat  diketahui  bahwasannya  dengan peningkatan  DAK  sebesar  satu  persen  akan  berpengaruh  langsung terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,020336 persen secara negatif dan signifikan. Artinya hipotesis diterima.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basyir  dkk  (2015).  Menjelaskan  bahwa  DAK  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAK bertujuan untuk membiyai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pengoptimalan anggaran ini  dengan  cara  membiayai  sarana  fisik  dan  non-fisik  yang  dapat membantu urusan daerah yang memiliki umur ekonomis yang panjang, seperti: investasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu disediakan swasta serta menambah aset pemerintah daerah agar dapat menambah fasilitas pelayanan publik. Anggaran ini secara spesifik diperuntukan bagi sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  seperti:  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  dan  lain-lain (Wahyu dan Dwirandra, 2015).
Menurut  Maulana  dan  Masbar  (2018)  menjelaskan  bahwa  DAK berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  DAK memang merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan untuk membiayai  program  khusus  tentunya  yang  berkaitan  langsung  dengan masyarakat.  Dengan  anggaran  DAK  yang  tinggi,  pemerintah  dapat menggunakannya  untuk  berbagai  macam  pembiayaan,  seperti:  fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan manusia. Terdapat dua jenis pertimbangan dalam  pengalokasian  anggaran  ini,  yaitu  DAK  yang  digunakan  untuk membiayai  infrastruktur  fisik  dan  sarana  prasarana  dasar  yang  menjadi target  nasional  serta  DAK  yang  memang  digunakan  untuk  membantu
daerah-daerah  tertinggal  di  Indonesia  (Melgiana  dan  Riasning,  2020). Dapat  disimpulkan  jika  ada  penambahan  jumlah  DAK  dari  pemerintah pusat,  maka  secara  langsung  juga  terjadi  peningkatan  kesejateraan masyarakat.
Menurut  Anwar,  dkk  (2015)  menjelaskan  bahwa  DAK  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinann.  Artinya, penambahan  jumlah  DAK  yang  diterima  pemerintah  daerah  berperan penting  dalam  upaya  penurunan  Tingkat  Kemiskinan  ketika  digunakan dengan  efektif.  Anggaran  ini  secara  langsung  juga  dapat  menambah kapasitas  pembiayaan  program  ekonomi  jika  setiap  tahun  anggarannya mengalami kenaikan yang signifikan. DAK nantiya akan dioptimalkan pada sektor-sektor  dasar  yang  menjadi  urusan  daerah,  seperti:  peningkatan kualitas  tenaga  dan  sarana  pendidikan,  perbaikan  fasilitas  dan  tenaga kesehatan  dan  peningkatan  infrastruktur  yang  mendukung  kegiatan perekonomian.  Hal  ini  menjadi  bukti  jika  pemerintah  daerah  telah mengoptimalkan penggunaan DAK dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan efektif.

## c. Pengaruh DBH Terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan  output  regresi  uji  t  yang  terdapat  pada  tabel  3, menunjukkan  bahwa  DBH  mempunyai  nilai  probabilitas  sebesar  0,0013 dengan  koefisien  sebesar  -0,030070.  Dimana  probabilitas  tersebut  di bawah  tingkat  signifikansi  0,05.  Dapat  diketahui  bahwasannya  dengan peningkatan  DBH  sebesar  satu  persen  akan  berpengaruh  langsung terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,030070 persen secara negatif dan signifikan. Artinya hipotesis diterima.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  temuan  analisis  penelitian  yang dijelaskan Ismail dan Hakim (2014) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH yang berasal dari pemerintah  pusat  menjadi  bukti  bahwa  negara  telah  berupaya  optimal dalam  menggali  seluruh  potensi  keuangan.  Peningkatan  DBH  yang signifikan  dari  tahun  ke  tahun  diikuti  dengan  pengalokasian  yang  tepat sasaran,  maka  anggaran  DBH  pun  ikut  bertambah.  DBH  yang  sebagian anggarannya  berasal dari  sumber  daya  alam  dan  pajak  tentunya  dapat menambah anggaran untuk penigkatan infrasstrukur dan lain-lain. Selain itu  pendapatan  lainnya  seperi  retribusi  daerah  akan  sangat  membantu pemerintah daerah dalam melaksaanakan desentralisasi.
Menurut  Putrayuda,dkk  (2017)  menjelaskan  bahwa  DBH berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  DBH yang berperan sebagai pendapatan yang berasal dari negara akan menjadi sumber  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  proses pembangunan dengan berbagai alokasi anggaran dengan bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun jumlahnya tidak sebesar DAU dan DAK,  penadapatan  ini  mampu  membantu  menambah  alokasi  anggaran untuk pembiayaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Hal ini menjadi bukti jika daerah telah berhasil dalam upaya peningkatan DBH.
Sehingga dapat disimpulkan apabila DBH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka tingkat kesejahteraan juga ikut naik.
Menurut  Isramiwarti,  dkk  (2017)  menerangkan  bahwasannya  DBH berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  DBH merupakan  anggaran  yang  sangat  penting  dalam  menambah  kapasitas APBD.  Semakin  besar  penerimaan  DBH,  maka  pengeluaran  untuk penurunan Tingkat Kemiskinan juga ikut naik. Apabila ingin meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menambah  anggaran,  maka pemerintah  harus  berupaya  secara  optimal  dalam  menggali  seluruh potensi keuangan yang dimiliki.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan  Melakukan  Uji  t  (parsial)  ditemukan  bahwasannya  angka  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  mempunyai  probabilitas  0,0024  dan  koefisien  sebesar  - 0,310287.  Artinya  DAU  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat Kemiskinan  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tengah.  Koefisien  DAU  negatif  yang menginterpretasikan pengaruh yang terbaIik antara DAU dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DAU yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.
Dengan  Melakukan  Uji  t  (parsial)  ditemukan  bahwa  angka  Dana  Alokasi Khusus (DAK) mempunyai probabilitas 0,0024 dan koefisien sebesar -0,020336. Artinya  DAK  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tengah.  Koefisien  DAK  negatif  yang menginterpretasikan pengaruh yang terbalik antara DAK dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DAK yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.
Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwa angka Dana Bagi Hasil (DBH)  memiliki  probabilitas  0,0013  dan  koefisien  sebesar  -  0,030070.  Artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DBH negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang  terbalik  antara  DBH  dan  Tingkat  Kemiskinan  dan  teori  tersebut  terbukti dalam  penelitian  ini.  Sehingga  implementasinya  adalah  anggaran  DBH  yang diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.
Dengan melakukan uji simultan (uji F) ditemukan bahwa niIai probabiIitas (F-statistik)  sebesar  0.000000.  Angka  probabiIitas  tersebut  Iebih  keciI  dari signifikansi  0,05  maka  H0  ditoIak,  artinya  bisa  disimpuIkan  bahwasannya variabeI Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil  (DBH)  secara  simultan  dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat Kemiskinan.
Pemerintah  perlu  meningkatkan  pengalokasian  DAU  yang  lebih  tinggi terhadap  program  pengentasan  kemiskinan.  Sebagai  pendapatan  yang  paling besar di APBD, DAU harus dimaksimakan untuk membantu membiayai urusan
daerah  yang  menjadi  kepentingan  masyarakat.  Memaksimalkan  pendapatan daerah khususnya DAK untuk proses pembangunan karena telah menjadi target nasional.  Mengalokasikan  DBH  secara  optimal  untuk  program  ekonomi.  Selain itu, pemerintah daerah harus membantu UMKM dan mendorong perekonomian daerah  agar  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  meningkat.  Meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  khusunya  yang  berkaitan  dengan  penurunan Tingkat  Kemiskinan,  seperti:  sektor  pendidikan  dengan  memperbaiki  kualitas guru dan sekolah, sektor kesehatan dengan memperbanyak dokter dan rumah sakit dan sektor perekonomian dengan memperbaiki kualitas infrasruktur agar terciptanya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
Masyarakat  harus  membantu  pemerintah  dalam  merealisasikan  kebijakan dengan bersedia menjadi objek utama dalam proses peningkatan pembangunan. Memberikan  kritik  dan  saran  bagi  pemerintah  terhadap  anggaran  yang  telah dialokasikan  untuk  membiayai  urusan  daerah,  agar  anggaran  tersebut  tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya menggunakan variabel lain yang  cakupannya  lebih  luas  dan  memperbanyak  observasi  objek  yang  diteliti dengan  menambahkan  rentang  tahun,  sampel  dan  popolasi  di  penelitian selanjutnya.  Apabila  peneliti  selanjutnya  ingin  membahas  dengan  tema  yang sama, sebaiknya melakukan pengembangan model penelitian dengan data yang lebih  banyak  dan  teori-teori  baru  yang  terkait  agar  lebih  baik  dari  pelitian sebelumnya.
Terimakasih  kepada  Najwa  Khairina  karena  telah  meluangkan  waktu, memberikan  ilmu,  arahan,  nasihat  dan  saran  yang  sangat  berharga  dari  awal peneliti melakukan proses penelitian dan penulisan hingga terselesaikan.

## REFERENSI
Agus, Puji (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal dan Indeks  Pembangunan  Manusia  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2005-2018. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 1 (1), 23.
Anderson,  E.,  D’Orey,  M.  A.  J.,  Duvendack,  M.  &  Esposito,  L.  (2018). Does Government  Spending  Affect  Income  Poverty?  A  Meta-regression  Analysis. Word Development, 103, 61.
Anwar, Lukita S., Palar Sutomo W. & Sumual, Jacline I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (2), 220. Bado, Basri, Alam, Syamsu & Cahyani, Aliyah (2018). The Effect Of Government Admission  on  Poverty  In  The  City  of  Makassar:  2000-2017.  Advances  in Economics, Business and Management Research, 75, 219-220.
Balqis,  Riqah  &  Suriani  (2020).  Pengaruh  Dana  Perimbangan  Terhadap Kemiskinan  di  Provinsi  Aceh. Conference  on  Economic  and  Business Innovation, 2.
Basyir,  Hamzah,  Abubakar  &  Syahnur,  Sofyan  (2015).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi, 3 (1), 59-
66.
Bawimbang, Patricia M. I., Rorong, Ita P. & Siwu, Hanly F. Dj. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado. Jurnal EMBA, 9 (2), 524-525. Badan Pusat Statistik (BPS) (2014). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota  Tahun  2012-2013.  Diunduh  pada  16  Desember  2020,  dari https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b863 2/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html . Badan Pusat Statistik (BPS) (2016). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota  Tahun  2014-2015.  Diunduh  pada  16  Desember  2020,  dari https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833ab e/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html . Badan Pusat Statistik (BPS) (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota  Tahun  2016-2017.  Diunduh  pada  16  Desember  2020,  dari https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030 c/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2-bali- nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-papua-.html . Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota  Tahun  2018-2019.  Diunduh  pada  16  Desember  2020,  dari https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/d2e4c34ec0b4d4bb7b7fb8a 8/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-2-bali- nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-dan-papua-.html . Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  (2019).  Persentase  Penduduk  Miskin  Provinsi Sulawesi  Tengah..  Diunduh  pada  16  Desember  2020,  dari https://sulteng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3
Chude, Nkiru Patricia, Chude, Daniel Izuchukwu & Anah, Stanely Arinze (2019). The  Relationship  Between  Government  Expenditure,  Economic  Growth  and Poverty  Reduction  in  Nigeria.  International  Journal  of  Developing  and Emerging Economies, 7 (2), 8.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  (2020).  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia.  Diakses  pada  16  Desember  2020,  dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.
Fikri, Khusnul, Surajat, Usep & Remofa, Yudha (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8 (2), 258-260.
Firmasyah,  A.  K.,  Wibisono,  Sunlip  &  Suswandi,  P.  E.  (2016).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012. Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2.
Ismail,  Arie  &  Hakim,  Abdul  (2014).  Peran  Dana  Perimbangan  Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Aplikasi Bisnis, 16 (9), 2173-2175. Isramiwarti, Riry, Rasuli, M. & Taufik, Taufeni (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil,  dan  Jumlah  Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel
Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015. Pekbis Jurnal, 9 (3), 195-199.
Jolianis (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Journal of Economic and Economic Education, 4 (2), 193-195.
Juliana & Rukmana, Heru Satria (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Perimbangan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016. Jurismata, 2 (1), 62.
Kadafi, Muhammad & Murtala (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 3 (2), 24- 25.
Machfud,  Asnawi  &  Naz’aina  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  Dana  Otonomi  Khusus  dan  Tingkat  Kemiskinan  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia, 5 (1).
Manek, Marianus & Badrudin, Rudy (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Telaah Bisnis, 17 (2). 82-87.
Manduanpessy, Rulan L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika , Jurnal Kritis, 4 (2), 41.
Maulana, Ichsan & Masbar, Raja (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3 (1), 82-83.
Mala, Fitriya, & Kurnia (2017). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD Terhadap Belanja Langsung. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (10), 3-5. Melgiana, Anggun Claudia., Rupa, I Wayan & Riasning, Ni Putu (2020). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal  Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 1 (1), 46-47.
Nurhidayah,  T.  &  Hendikawati,  P.  (2018).  Pengaruh  Realisasi  APBD  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  dengan Statistical  Mediation Analysis. Jurnal MIPA, 41 (2), 116-117.
Oriavwote,  Victor  E.  &  Ukawe,  Andrew  (2018). Government  Expenditure  and Poverty Reduction in Nigeria. Journal of Economics and Public Finance, 4 (2), 158-159.
Panji, I. P. B. & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 5 (3), 317.
Paseki,  Mailen  G.,  Naukoko  Amran  &  Wauran,  Patrick  (2014).  Pengaruh  Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14 (3).
Permatasari, Ni K. A. & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi  Memoderasi  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Tingkat Kemiskinan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15 (1), 56.
Putrayuda, T. F., Efni, Yulia & Kamaliah (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Dampaknya  pada Tingkat  Kemiskinan  di  Daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau  Tah un  2011- 2015. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 9 (3), 201.
Rasu, Konny J. E., Kumenaung, Anderson G. & Koleangan, Rosalina, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 20 (4), 13-17. Sarkoro,  Hastu  &  Zulfikar  (2016).  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Riset  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (1), 54-55.
Saraswatti, I Gusti A.A.P. & Arka Sudarsana (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 5 (11), 1293-1296. Setiyawati, Anis & Hamzah, Ardi (2007). Analisa PAD, DAU, DAK,  dan Belanja Pembangunan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan,  dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupatan Dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2005). Bridging the Gap between Theory, Research, and Practice, 3-4.
Wahyu, I Putu A.W., & Dwiranda, A. A. N. B. (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  SiLPA  Pada  IPM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 12 (3), 547-550. Westmore, Ben (2018 ). Do Government Transfers Reduce Poverty in China? Micro evidence from five regions. China Economic Review, 10.
Wijaya, Diana N., Arifin, Zainal & Hadi, Syamsul (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2 (1), 156-159. Willy, Mutury & Omary, Loyce V. (2018). The  Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. Journal of Economics and Sustainable Development, 7 (8), 219-220.
Yahaya,  Nuhu  (2019). Relationship  between  Government  Expenditure  and Poverty: A Study of Nigeria (1965-2014). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 10 (6), 40.