Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 E-ISSN: 2961-9084 Vol. 4 No. 1 Januari-Juli 2024 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam/index DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9210
Sitasi artikel ini dengan format Nur ‘Azizah dan Nurul Husna, “NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA’AH,” Multazam : Manajemen Haji dan Umrah Vol,4  no. 1 (2024): Hal. DOI: https://doi.org/10.32332/multazam.v4i1.9210

## NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA’AH
Nur ‘Azizah 1* , Nurul Husna 2 1 Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
* nur.azizah@iainlhokseumawe.ac.id Diterima: 31 Maret 2024 Direvisi: 29 April 2024 Diterbitkan: 8 Juni 2024 Abstract: The Hajj pilgrimage is a human benchmark for the perfection of the pillars of
Islam. Many people can afford the initial payment, but are unable to pay it off when the time comes. The aim of the research seeks to provide a comprehensive picture of Imam Syafi'i and Imam Malik's views on the concept of economic istithaah in the context of the Hajj pilgrimage, as  well  as  to  understand  the  practical  implications  of  their  views  in  the  lives  of  Muslim communities. This research is library research which uses written data sources in the form of primary and secondary sources. The results of this research show that the istithaah offered by Imam Syafi'i actually provides motivation for other people, by providing mushin to help pay off their Hajj needs. Meanwhile, Imam Malik's opinion is that if he is not financially capable even though he has a muhsin who helps him then he is not obliged to perform Hajj. Because the characteristics of isthithaah offered by Imam Malik are his own doctrine, different from Imam Syafi'i who allows it from other people.
Keywords: Economy; Hajj; Istithaah
Abstract: Ibadah haji merupakan tolak ukur manusia untuk sempurnanya rukun Islam, banyak sekali dari masyarakat yang mereka mampu dalam pembayaran tahap awal, namun tidak mampu untuk melunaskan disaat tiba pada waktunya. Tujuan  penelitian  berupaya  untuk  memberikan  gambaran  yang  komprehensif tentang  pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik  terhadap  konsep  istithaah ekonomi dalam konteks ibadah haji, serta untuk memahami implikasi praktis dari  pandangan  mereka  dalam  kehidupan  masyarakat  Muslim.  Penelitian  ini bersifat  kepustakaan  ( library  research )  yang  menggunakan  sumber-sumber  data tertulis berupa sumber primer maupun skunder. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa  istithaah  yang  ditawarkan  oleh  Imam  Syafi’i  ternyata  memberikan motivasi  terhadap  orang  lain,  dengan  cara  adanya  mushin  untuk  membantu melunaskan kebutuhan hajinya. Sedangkan, pendapat Imam Malik jika ia tidak mampu  dalam  masalah  ekonomi  walaupun  adanya  muhsin  yang  membantu maka  tidak  wajib  haji.  Karena  karakteristik  isthithaah  yang  ditawarkan  oleh Imam Malik merupakan doktrin dari diri sendiri berbeda dengan Imam Syafi’I yang membolehkan dari orang lain.
Kata Kunci: Ekonomi; Haji; Istithaah
Copyright © 2024, Author/s This is an open access article under the CC–BY-SA license

## 42 | Nur ‘Azizah, Nurul Husna

## Pendahuluan
Haji merupakan perjalan yang disengaja untuk meninggalkan kampung halaman, memisahkan  keluarga,  menuju  kepada  yang  mulia,  mengingat  perjuangan  nabi,  dan mengunjungi  Baitullah  (Ka’bah)    untuk  mengerjakan  ibadah  sesuai  dengan  rukun  dan syarat yang telah ditetapkan. Ibadah haji salah satu ibadah dari lima rukun Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jenis ibadah yang terdapat dalam Islam mencakup dua kategori  yaitu  ibadah  qashirah  (ibadah  individual)  dimana  manfaatnya  ini  hanya  dapat dirasakan oleh pelakunya saja, 1 sedangkan yang kedua ialah ibadah muta’diyyah (ibadah sosial)  yang  mana  manfaatnya  dapat  di  rasakan  secara  bersama-sama  baik  diri  pelaku maupun  orang  lain.  Dalam  hal  ibadah  haji  ini  tergolong  dalam  ibadah  qashirah  karena termasuk dalam penyempurnaan rukun Islam. 2 Jadi, masing-masing individu wajib untuk menunaikannya.
Praktik haji di era sekarang sangat berbeda pada masa Rasulullah, dimana sekarang masyarakat  menjadikan  haji  sebagai  ajang  kontestasi  bukan  hanya  sekedar penyempurnaan rukun iman. Dapat dilihat bahwasanya jumlah calon yang mendaftarkan haji  meningkat  dari  tahun  ketahun.  Apakah  ini  merupakan  fakta  yang  menggembirakan, sekilas menggembirakan.
Ibadah  haji  hanya  diwajibkan  pada  hamba  yang  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan  perjalanan  ke  Baitullah.Kemampuan  atau  kesanggupan  sebenarnyatelah menjadi salah satu syarat dari haji dankesanggupan (Istitha’ah).Mampu yang merupakan salah satusyarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jamaah haji mempunyai finansial atau ekonomi yang dapat mencukupi kehidupannya dan keluarga yang akan ditinggalkan.
Namun  faktanya  justru  memprihatinkan.  Karena  dengan  banyaknya  calon pendaftaran jamaah haji maka waiting list dari jamaah calon haji semakin panjang. Sebagain waiting list dari calon jamaah haji yang mendaftar adalah jamaah haji yang sudah pernah bahkan  berkali-kali  berkangkat  untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Seolah-olah  haji  ini merupakan “keharusan” disaat seseorang mampu dari segi fisik dan finansial tanpa melihat terhadap kemaslahatan yang akan berbalik kepada umat Islam pada umumnya. 3 Waiting list  atau yang sering disebut dengan antrian merupakan waktu tunggu haji yang  memakan  waktu  haji  sangat  panjang.  Kejadian  ini  terjadi  karena  peningkatan pendaftaran  calon  haji  setiap  tahunnya.  Fenomena  ini  terjadi  di  seluruh  penjuru  dunia terutama di Indonesia, dapat di konversikan daftar tunggu haji dari tahun 2019 mencapai 4,34 juta jiwa. 4 Jumlah tersebut dapat meningkat pada tahun 2022 sebanyak 5,24 juta jiwa. Dengan kuota pada tahun 2019 sebanyak 210.000 maka daftar tunggu keberangkatan haji setiap tahunnya dapat berbeda-beda. Akan tetapi, waktu lama dalam menunggu porsi haji berkisar 30 tahun. 5 Namun, juga terdapat beberapa provinsi dengan masa tunggu 11 tahun yaitu sulawesi utara, gorontalo, maluku, dan juga terdapat provinsi dengan masa tunggu 39 tahun yaitu sulawesi selatan. 6 Di tahun 1444 H jamaah yang berangkat berjumlah 221.000 yang terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 haji khusus dengan perhitungan estimasi  yang  sudah  mengalami  penyesuian  dari  pada  tahun  2022  yang  mengalami penurunan 46% dari kuota normal sebelumnya. 7
1 Ali Mustafa Ya ‟ Kub, Haji Pengabdi Setan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015): 4.
2 Muhammad Bin Mukarram Bin Manzur, Lisaan Al-Arab , Jilid Ii. (Beirut: Daar Sadir, 502): 113.
3 Masiti, “Kontekstualisasi Makna Isti ṭ hā’ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Tesis (2021): 1– 169.
4 Harian Pikiran Rakyat, “Daftar Tunggu Haji 2019 Diproyeksikan 4,34 Juta Jiwa,” 10 September . 5 Warta Bromo, “Antrean Berangkat Haji Hampir 30 Tahun, Ini Siasat Menanganinya,” 10 September .
6 Kompas.Com, “Kemenag Rilis Lamanya Antrean Haji Di Indonesia, Sulsel Mencapai 39 Tahun,” 10 September . 7 Kemenag Ri, “Perhitungan Estimasi Keberangkatan.”
Tingginya animo masyarakat dalam berhaji patut untuk di apresiasi dan disyukuri karena hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam beragama baik secara fisik dan finansial dalam menyempurnakan rukun Islam. Namun, dampak negatif yang dihadapi dari  kejadian  ini  menyebabkan waiting  list haji  menjadi  sangat  panjang.  Hal  ini  yang menyebabkan  banyak  dari  masyarakat  yang  belum  pernah  berhaji  menjadi  tertunda keberangkatannya  karena  akibat  menunggu  antrian  yang  sangat  panjang,  dan  sangat disayangkan  bagi  masyarakat  lansia  yang  dari  sisi  ekonomi  mereka  terkadang  mampu untuk menunaikan ibadah haji, disisi lain dengan keterbatasannya kouta petugas haji untuk mengontrol para jamaah.
Dalam  hal  ini  penundaan  keberangkatanjamaah  haji  yang  sedang  terjadi  di Indonesia, masalah dalam istitha’ah atau kemampuan. Karena setelah seseorang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji baik dari segi ekonomi, kendaraan dan biaya yang cukup.  Tetapi  mereka  belum  bisa  melaksanakannya  dengan  adanya  penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem waiting list (daftar tunggu) calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini. Berikut data calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu ( waiting list ).
Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Syaikhu bahwa konsep istitha'ah tidak hanya berkaitan dengan memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi, tetapi lebih kepada memiliki harta yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kewajiban finansial, termasuk memberi nafkah kepada keluarga, tanpa harus menjual harta yang dimiliki. 8 Penelitian yang serupa dilakukan oleh Rajab bahwa  penggunaan dana kredit dari bank untuk biaya ibadah haji dapat dikategorikan sebagai kemampuan atau istitha'ah bisa ditemui dalam beberapa pandangan di kalangan ulama. Argumentasi di balik pendapat ini sering kali mengacu pada kondisi atau situasi tertentu yang mengizinkan penggunaan dana kredit untuk memenuhi kewajiban ibadah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup  dana  tunai. 9 Penelitian  yang  dilakukan  Rizal  bahwa  Istitha’ah  dalam  berhaji kemampuan  baik  itu  secara  fisik  maupun  finansial  yang  cukup  untuk  berangkat  dan kembali,  serta  keamanan  yang  mendukung  selama  perjalanan  dan    pelaksanaan    ibadah haji. 10 Novelty yang dilihat dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep istitha’ah ekonomi haji menurut padangan imam Syafi’i dan imam Malik.
Permasalahan  yang  dihadapkan  sekarang  terutama  bagi  para  calon  jamaah  haji reguler  dan  haji  khusus  dimana  mereka  mendapatkan  informasi  pelunasan  haji  dengan jumlah pelunasan yang meningkat dari tahun sebelumnya yang mana kementrian agama memberikan  keleluasan  tempo  sekitar  satu  tahun  menjelang  keberangkatan  dengan beragam tingkat perekonomian masyarakat.
Tulisan  disusun  berdasarkan  pada  metode library  research yang  mengacu  pada jurnal-jurnal, buku-buku dan kemungkinan besar penulisnya telah melakukan penelitian yang mendalam dengan merujuk pada literatur dan publikasi ilmiah yang relevan. Langkah- langkah  yang  dilakukan  meliputi:  pemilihan  topik,  pengumpulan  dan  analisis  literatur.
8 Syaikhu,  “Istitha’ah  Dalam  Haji  (Studi  Tematik  Tafsir  Ahkam  Surah  Ali  Imran  Ayat  97),” El- Mashlahah 10, No. 1 (2020). 9 H. Rajab, “Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha’ah Dalam Haji),” Tahkim 10, No. 1 (2014).
10 Said  Rizal  And  Yusriando  Yusriando,  “Kriteria  Istitha’ah  Dalam  Berhaji  Menurut  Hukum  Fiqh Kontemporer,” Ilmu Hukum Prima (Ihp) 3, No. 1 (2020).

## 44 | Nur ‘Azizah, Nurul Husna
Penelitian dilakukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dan dikaitkan dengan konsep peikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik.
Tujuan yang ingin dilihat dalam penyusunan tulisan ini, seharusnya dari pihak yang sudah pernah berhaji atau yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji agar dapat membantu baik secara finansial pelunasan haji bagi para pendaftar calon haji yang pada waktu keberangkatannya mereka tidak sanggup untuk melakukan pelunasan. Karena hal ini  dapat  memotivasi  orang  lain  dimana  mereka  tidak  mampu  untuk  berhaji  dan dikarenakan ada beberapa donatur ingin membantu mereka secara finansial supaya dapat mendaftar menjadi calon haji. Dalam konsep isthithaah ekonomi haji yang di bantu oleh orang lain ini menjadi berbeda pandangan dikalangan dua mazhab yaitu Imam Syafi’I dan Imam Maliki. Sehingga beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk membahas navigasi etika  ekonomi  haji:  analisis  perspektif  imam  syafi’i  dan  imam  malik  terhadap  konsep istihta’ah.

## Hasil Dan Pembahasan
Kata  Istitha’ah  secara  bahasa  mengandung  pengertian  kemampuan  dan kesanggupan  dalam  melaksanakan  sesuatu,  sedangkan  menurut  istilah  istitha’ah  adalah kemampuan baik secara fisik, harta dan waktu seseorang dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang istithaah terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 97:
ﻓِ)ْ ﻪِ ا - .ٰ ﺖٌ ۢ ﺑَ 5ﱢﻨٰ ﺖٌ ﻣﱠ ﻘَ ﺎ مُ اِ ﺑْ ﺮٰ ﻫِ )ْ ﻢَ ە ۚ وَ ﻣَ ﻦْ دَ ﺧَ ﻠ H ﻪٗ J H ﺎ نَ ا - ﻣِ ﻨًﺎ ۗ وَ Nِ O ِ ﻋَ Q H ا ﻟﻨﱠ ﺎ سT ﺣِ ﺞﱡ ا ﻟ X ﺒَ)ْ ﺖِ ﻣَ ﻦT ا ﺳْ ﺘَ ﻄَ ﺎ عَ اِ ﻟ H )ْ ﻪِ ﺳَ ^ِ)ْ ﻼ ً ۗ وَ ﻣَ ﻦْ ﻛ H ﻔ َ ﺮَ ﻓ َ ﺎِ نﱠ ا NO َ ﻏ َ cdِeﱞ ﻋَ ﻦT ا ﻟ X ﻌٰ ﻠ H ﻤِ ijْdَ
Artinya: ”Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  Yaitu  (bagi)  orang  yang  sanggup  mengadakan perjalanan  ke  Baitullah.  Barangsiapa  mengingkari  (kewajiban  haji),  maka  Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
Berdasarkan uraian ayat diatas bahwa, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menafsirkan  batasan-batasan  dan  aspek-aspek  kemampuan  (istitha’ah)  dalam melaksanakan  ibadah  haji.  Istitha’ah  menurut  mazhab  Maliki  merupakan  kemampuan seseorang  untuk  pergi  dan  sampai  Mekkah  baik  berjalan  kaki  ataupun  yang  memiliki kendaraan. Menurut Maliki istitha’ah dibagi menjadi tiga aspek meliputi: 11
(1) kesehatan jasmani,
(2) kemampuan biaya,
(3) kemampuan fasilitas kendaraan dan jalan uuntuk sampai ke Mekkah. Kemudian istitha’ah menurut mazhab Syafi’i meliputi tiga aspek; 12
(1) kemampuan kesehatan,
(2) mempunyai kendaraan,
(3) mempunyai kemampuan untuk biaya pergi dan pulang,
(4) adanya bekal selama perjalan haji berlangsung,
(5) adanya keamanan,
(6) adanya mahram bagi perempuan,
11 Hasan Muarif Ambary, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995).
(7) kemamuan untuk sampai tujuan saat batas waktu yang ditentukan, dimulai dari bulan syawal hingga 10 dzulhijjah. 13
Adapun beberapa penelitian yang menjadi kajian penulis yaitu “Hukum Investasi Produktif  Dalam  Pengelolaan  Dana  Haji  (Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syari’ah)”  dengan penulis Inti Ulfi Sholichah yang membahas tentang bagaiman konsep investasi berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan bagaimana pengembangan dana haji dalam investasi dengan tujuan  produktif  (profit). 14 Sedangkan  penelitian  penulis  membahas  tentang  bagaimana konsep istithaah ekonomi haji yang terdapat pada Imam Syafi’I dan Imam Malik. Penelitian selanjutnya  denga  judul  “Manajemen  Keuangan  Haji  Dalam  Tinjauan  Maqashid  Syariah” dengan  penulis  Ulfah  Alfiyanti  yang  membahas  tentang  analisa  pengelolaan  dana  haji terhadap  konsep  manajemenkekayaan  Islam  dan  kebijakan  manajemen  dana  haji  dan kesesuaiannyadengan  maqaṣhid Al-Syariah . 15 Sedangkan  penelitian  penulis  membahas tentang  bagaimana  konsep  istithaah  ekonomi  haji  yang  terdapat  pada  Imam  Syafi’I  dan Imam Malik.
Penelitian  yang  dilakukan  lutfi  terkait  istithaah  kesehatan  jamaah  haji  bahwa variabel empati memiliki hubungan yang signifikan dibandingkan dengan variabel tangible, keandalan daya tanggap, dan jaminan,  bahwa ibadah haji harus memiliki kemampuan dari sisi kesehatan, kemanan, dan materi serta berkolerasi dengan pelayan terpadu. 16 Penelitian selanjutnya dengan judul “Kontekstualisasi Makna Istiṭhā’ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analitik Tafsir Sosial Dalam Era Wabah Covid-19) dengan penulis Masiti yang  membahas  tentang  bagaimana  konsep  Isthithaah  ibadah  haji  dalam  Al-Qur’an, Bagaimana konsep Isthithaah dan permasalahan haji dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, dan bagaimana konsep Isthithaah dan permasalahan haji dalam konteks wabah covid- 19  yang  melanda  dunia  saat  ini. 17 Sedangkan  penelitian  penulis  membahas  tentang bagaimana konsep istithaah ekonomi haji yang terdapat pada Imam Syafi’I dan Imam Malik. Analisis  estimasi  daftar  tunggu  keberangkatan  jamaah  haji  tahun  2023  dari  yang  bisa diamati pada Tabel 1. 18
Istitha’ah berkaitan dengan Kuota, karena setelah seseorang memiliki kemampuan, belum  tentu  langsung  berangkat  dengan  adanya  daftar  tunggu.  Kuota  ibadah  haji  yang ditetapkan Kementrian Arab Saudi Lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 tetap yaitu 168.800 orang. Sebelumnya pada tahun 2017-2018  kuotanya 221.000 orang. Di tahun 2019 mengalami  peningkatan  dengan  jumlah  kuota  231.000,  sedangkan  di  tahun  2020-  2021 tidak  ada  keberangkatan  jamaah  haji  dikarenakan  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  di beberapa negara. Tahun 2022 jumlah kuota yang berangkat 100.051 jumlah ini hanya 46% dari kuota normal yang diberikan tahun-tahun sebelumnya.
13 Hasan Muarif Ambary, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995): 260.
14 I  U  Sholichah,  “Hukum  Investasi  Produktif  Pengelolaan  Dana  Haji  Dalam  Perspektif  Ekonomi Syariah,” Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam (2020): 25–29.
15 Ulfah Alfiyanti And Shaleh Afif, “Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah” 1 (2023): 32–51.
16 (Lutfi 2020) 17 Masiti, “Kontekstualisasi Makna Isti ṭ hā’ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an.” 18 Kementrian Agama, “Estimasi Keberangkatan,” 23 November .

## 46 | Nur ‘Azizah, Nurul Husna
Tabel 1. Daftar Kouta Haji Reguler Masing-Masing Provinsi No Wilayah Kuota Prioritas Lanjut Usia Pembimbing KBIHU TPHD Jumlah 1 Aceh 4.108 219 15 36 4.378 2 Sumatra Utara 7.817 216 29 66 8.328 3 Sumatra Barat 4.330 231 16 35 4.613 4 Riau 4.739 252 17 39 5.047 5 Jambi 2.733 145 10 21 2.909 6 Sumatra Selatan 6.589 351 24 48 7.012 7 Lampung 6.619 353 24 54 7.050 8 DKI Jakarta 7.439 396 28 63 7.926 9 Jawa Tengah 28.494 1519 106 258 30.377 10  DI Yogyakarta 2.952 157 11 27 3.147 11  Jawa Timur 33.035 1758 122 237 35.152 12  Bali 655 35 2 6 698 13  NTB 4.222 225 16 36 4.499 14  NTT 629 33 0 6 668 15  Kal. Tengah 1.512 81 4 15 1.612 16  Kal. Selatan 3.583 191 11 33 3.818 17  Sul. Utara 669 36 2 6 713 18  Sul. Tengah 1.870 100 5 18 1.993 19  Sul. Tenggara 1.900 101 3 15 2.019 20  Papua 1.010 54 3 9 1.076 21  Bengkulu 1.533 82 6 15 1.636 22  Jawa Barat 36.361 1935 136 291 38.723 23  Kal. Barat 2.366 126 9 18 2.519 24  Sul. Selatan 6.826 364 25 57 7.272 25  Maluku 1.023 54 0 9 1.086 26  Bangka Belitung 999 53 4 9 1.065 27  Banten 8.884 472 33 72 9.461 28  Gorontalo 920 49 3 6 978 29  Maluku Utara 1.013 54 0 9 1.076 30  Kepulauan Riau 1.209 65 5 12 1.453 31  Sul. Barat 1.363 73 5 12 1.291 32  Kal. Utara 392 21 0 3 416 33  Papua Barat 679 36 2 6 723 Jumlah 190.897 10.166 685 1.572 203.320 Tabel 2. Daftar Kouta Haji Khusus Tahun 2023 19 No Kategori Uraian Jumlah 1  Jamaah Haji Khusus Jemaah Haji Tahun Berjalan 16.128 Jemaah Haji Prioritas Lanjut Usia 177 2 Pengurus PIHK Penanggung Jawab PIHK 786 Pembimbing Ibadah 393 Petugas Kesehatan 196 Jumlah 17.680
Pada  prinsipnya  istitha’ah  dalam  ibadah  haji  terdiri  dari  empat  hal,  yaitu kemampuan  fisik,  keamanan  dalam  perjalan,  bekal  dan  transportasi.  Mampu  yang merupakan  salah  satu  syarat  wajib  haji  dapat  terwujud  apabila  calon  jamaah  haji mempunyai  badan  sehat,  Jika  seseorang  tidak  mampu  melaksanakan  haji  karena  faktor lanjut usia, pikun, atau sakit yang parah maka ia wajib meminta orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta. Kemudian jalan menuju Mekah aman, baik aman  bagi  dirinya  maupun  bagi  hartanya.  Jika  seseorang  khawatir  dirinya  diserang penjahat atau terkena bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian memiliki bekal dan kendaraan. Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan  pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan kembali ke kampung halaman. 20
Menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya Muntaqa Syarah Muwatta’. Istitha’ah adalah  kemampuan  untuk  sampai  ke  baitullah  tanpa  keluar  dari  kebiasaannya  yang demikian  itu  berbeda-beda  dengan  perbedaan  keadaan  manusia  maka  orang yangkebiasaannya berjalan kaki dan iamampu untuk sampai ke Baitullah dengan berjalan kaki  ia  telah  wajib  menunaikan  ibadah  haji  meskipun  tidakada  kendaraan  dan  orang yangkebiasaannya  meminta-minta  kepadamanusia  dan  memungkinkan  untuk  sampai  ke Baitullah  ia  telah  wajibmenunaikan  ibadah  haji  meskipun  tidak  ada  perbekalan. 21 Maka dapat  disimpulkan  dari  pendapat  Imam  Malik  bahwa  istitha’ah  adalah  sesuatu  yang diusahakan dalam perjalanannya untuk haji yaitu sehat jasmani dan kuat bagi orang yang mampu untuk berjalan. Orang yang tidak mampu untukberjalan maka adanya kendaraan hanya sebagai tambahan atas sehat badan dan kuat. 22
Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ImamMalik mengungkapkan bahwabarang siapa yangmampu  untuk  berjalan  maka  adanyakendaraan  tidak  menjadi  syarat  wajibbagi  haji bahkan  ia  telah  wajibmenunaikan  ibadah  haji  begitu  pulaadanya  perbekalan  tidak termasuksyarat istitha’ah jika ia termasuk dariorang yang mungkin untuk berusahadalam perjalanannya  walaupun  denganmeminta-minta.  Pernyataan  Imam  Malik  diatas mengungkapkan  bahwa  orang  yang  sanggupberjalan  kaki  wajib  melaksanakan  ibadah hajimeski  tidak  memiliki  kendaraan.  Demikianjuga  orang  yang  tidak  mempunyai  bekal, wajibmelaksanakan ibadah haji apabila dia bisamencari bekal meskipun itu dengan cara meminta-minta. Imam Malik berkata: jika ia cacat, makagugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampumembayarkan  sejumlah  harta  kepada  oranglain  untuk  mengganti  hajinya,  pada dasarnyaorang  cacat  tidak  wajib  melaksanakan  haji.Jika  ia  telah  wajib  haji  kemudian lumpuh,gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidakboleh dihajikan oleh orang lain selama iahidup.  Akan  tetapi,  jika  ia  berwasiat  dihajikansetelah  ia  meninggal,  ia  harus dihajikan(dengan  biaya  yang  diambil)  dari  sepertigaharta  peninggalannya  dan  hal tersebutmerupakan ibadah sunnah baginya. Ini berdasarkan firman Allah Surat An-Najm ayat 39:
20 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013): 9-11.
21 Abu Walid Al-Bajdi, Muntaqa Syarah Muwatta’ (Beirut: Dar Alkutub Al- ‘Ilmiyyah, 1999): 342.
22 Abdullah  Bin  Qudamah, Alkafi  Fi  Fiqh  Al  Imam  Ahmad  Bin  Hanbal (Beirut:  Al  Banayah  Al Markaziyah, 1992): 377.
48 | Nur ‘Azizah, Nurul Husna
ﺳَ kٰ ۙ ﻣَ ﺎ   اِ ﻻ ﱠ ﻟِ ﻼ ْ ِn ْ ﺴَ ﺎ نِ ﻟ p qْ ﺲ َ   وَاH نْ
Artinya: “ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ,”
Allah memberitahukan bahwa seseorangtidak memperoleh apapun selain apa yang diausahakan saja. Orang yang mengatakan bahwadirinya telah mengusahakannya melalui oranglain  berarti  dia  telah  bertentangan  denganzahir  ayat  yang  berbunyi  “mengerjakan hajiadalah  kewajiban  manusia  terhadap  Allah”karena  orang  ini  dianggap  tidak memilikikemampuan.  Haji  sendiri  maksudnya  adalahkesengajaan  orang  yang  diberikan beban(mukallaf)  untuk  menuju  Baitullah  sendiri.Selain  itu  haji  adalah  ibadah  yang  tidak dapatdiwakilkan meski ia tidak mampu melakukannya, sama seperti Ibadah Shalat. 23
Menurut Imam Asy-Syafi’i dalam kitabnya Al-Ummmengatakanbahwaistitha’ahitu ada dua macam. Pertama, seseorang yangmempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup  untuk  haji.  Kemampuan  (istitha’ah)  semacam  ini  adalah  kemampuan  yang sempurna;karena itu, ia sudah wajib haji. Dalamkondisi semacam itu, tidak ada pilihanlain kecuali  ia  harus  melaksanakan  hajisendiri.  Kedua,  ia  kurus(sakit)  badannyahingga  tidak mampu naik kendaraan,maka ia berhaji diatas kendaraan di kalamampu; sedangkan jika ia mampumenyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya  dan  mendapatkanorang  yang  mau  dibayar  untukmenghajikannya,  orang  seperti initermasuk orang yang diwajibkan haji,sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. 24 Jika seseorang memiliki bekal dankendaraan maka ibadah haji menjadi wajibbagi dirinya  sendiri.  Jika  tidak  ada  bekal  dankendaraan  atau  salah  satu  dari  keduanya makagugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji.Dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah hajimeski  mampu  berjalan  dan  mendapatkanbekal,  atau  mampu  memperoleh  bekal diperjalanan dengan melakukan kerajinan atauyang lainnya. Bahkan haji dengan berjalan kakibagi  orang  yang  kemampuannya  hanyaberjalan  kaki  hukumnya  mubah  bukan wajib.Adapun  jika  memperoleh  bekal  dengan  carameminta-minta  kepada  orang  lain selamaperjalanan maka makruh baginya menunaikanibadah haji.Imam Syafi’i merupakan ulama  yangmengatakan  bahwa  istitha’ah  itu  adalahadanya  perbekalan  dan  kendaraan selamaperjalanan ke Baitullah baik pergi maupunpulang. Seseorang jika ingin berhaji harus matang secara ekonomi. Ia berargumen dengan arti hadits Nabi:
ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ر ﺿ ﻰ ﷲ ﻋ ﻨ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ﷲ ﻋ ﻠﯿ ﮫ و ﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮ ﻟ ﮫ ﺗ ﻌ ﺎﻟ ﻰ : و ﷲ ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻨﺎ س ﺣ ﺞ اﻟ ﺒﯿ ﺖ ﻣ ﻦ ا ﺳ ﺘ ﻄ ﺎ ع اﻟ ﯿ ﮫ ﺳ ﺒﯿ ﻼ . ﻗﺎ ل : ﻗﯿ ﻞ : ﯾﺎ ر ﺳ ﻮ ل ﷲ , ﻣ ﺎ اﻟ ﺴ ﺒﯿ ﻞ ؟ ﻗﺎ ل : اﻟ ﺰ اد و اﻟ ﺮ ا ﺣ ﻠ ﺔ “ Dari Anas ra. Dari Nabi Saw. Mengenaifirman Allah Ta’ala: ‘dan kewajibanmanusia terhadap  Allah,  naik  haji  keBaitullah,  yakni  bagi  siapa  yang  sanggupberjalan  kepadanya. ‘Beliau  ditanyaiorang:  ”wahai  Rasulullah,  apakah  yangdimaksud  dengan  ‘berjalan’  itu? MakaNabi menjawab: “perbekalan dan kendaraan . 25
Dari keterangan di atas dapat dipahamibahwa Imam Syafi’i menafsirkan istitha’ah itudengan  adanya  perbekalan,  kendaraan  dankeamanan  dalam  perjalanan.  Maka  orang yangsudah  mempunyai  perbekalan  baik  untukdirinya  sendiri  maupun  keluarga  yang ditinggalkannya  dan  mempunyai  kendaraanyang  bisa  mengantarkannya  ke  Baitullah
23 Syaikh Imam Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): 383. 24 Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnuidris Asy-Syafi’i, Al-Umm , Juz Ii. (Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, 1971): 123.
25 Abu Zakaria Muhyiaddin Ibn Syarf An-Nawawi, Al-Majmu’ (Beirut: Dar Ihyai Al-Turats Al-‘Arabi, 2010): 561.
sampai ia kembali lagi nantinya dan keamanandalam perjalanan, maka ia wajib menunaikan ibadah  haji.  Penundaan  keberangkatan  jamaah  haji  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia termasuk  masalah  dalamistitha’ah  atau  kemampuan.  Karena  setelah  seseorang  memiliki kemampuan  melaksanakan  ibadah  haji  baik  itu  dari  segi  ekonomi  yang  meliputi: perbekalan, kendaraan dan biaya yangcukup. Tetapi mereka belum bisa melaksanakannya dengan adanya penundaan keberangkatan dari wilayahnya. Hal ini bisa dilihat dari sistem waiting list (daftar tunggu)calon jamaah haji yang sedang diberlakukan sekarang ini.Dengan adanya  daftar  tunggu  inilahorang  yang  sudah  memiliki  kemampuan  atau  kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji harus menunggu waktu keberangkatan yang sangat lama sesuai  dengan  ketetapan  darikementrian  agama.  Dalam  hal  penundaan  keberangkatan jamaah haji yang sedang terjadi sekarang ini,setelah dianalisis dari kedua pendapat Mazhab Maliki,  dan  Syafi’i  tentang  konsep  istitha’ah  dalam  melaksanakan  ibadah  haji  dengan mengemukakan  dalilmereka  masing-masing.  Jika  kita  lihat  daritafsiran  mereka  tentang istitha’ah dalam surat Ali-Imran ayat 97.
Penundaan keberangkatan jamaah haji atau bisa disebut dengan sistem waiting list yang  sedang  diberlakukan  sekarang  ini  lebih  mengacu  kepada  pendapat  dari  kalangan Mazhab  Imam  Syafi’i.  Karena  setelah  mempunyai  bekal  dan  kendaraan  untuk  berangkat haji. Tetapi mereka belum juga bisa diberangkatkan. Mazhab Syafi’i menambah kemampuan tadi  dengan  aman  dalam  perjalanan.  Mengenai  keamanan  adalah  syarat  wajib.  Imam Syafi’i,Imam Kurkhi dan Abu Hafaz Al kabir dari sahabat kami (sehingga tidak harus dia mewasiatkan  ketika  tidak  melaksanakan)  ini  diriwayatkan  dari  Abi  Hanifah.  Kalau seandainya  keamanan  tidak  didapatkan  dalam  perjalanan  maka  tidak  wajib  baginya melaksanakan  haji  dan  tidak  boleh  diwasiatkan  walaupun  dia  mempunyai  harta  yang banyak. Karena aman dalam perjalanan adalah syarat wajib haji. 26 Berikut ini adalah tabel perbedaan antar madzhab terkait persoalan istithoah (kesiapan) ekonomi haji:
Tabel 3. Perbedaan Pendapat Terkait Persoalan Istitha’ah Madzhab Pendapat Rujukan Maliki Madzhab  Maliki  memandang  bahwa  istitha'ah ekonomi menjadi syarat wajib bagi haji. Al-Mudawwanah, Al-Kafi, Al- Rawd al-Murbi' Syafi'i Menurut  madzhab  Syafi'i,  istitha'ah  ekonomi diwajibkan  jika  seseorang  mampu  secara finansial. Al-Majmu', Al-Umm, Nayl al- Awtar
Tabel  di  atas  mencantumkan  perbedaan  pendapat  antara  kedua  madzhab  yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i terkait dengan persoalan istitha'ah ekonomi dalam konteks ibadah haji. Setiap madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan apakah syarat istitha'ah ekonomi diwajibkan atau tidak dalam pelaksanaan ibadah haji. Rujukan yang tercantum adalah beberapa kitab utama yang menjadi acuan dalam masing-masing madzhab.
26 Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Al-‘Aini, Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah , Cet Ii. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990): 452.

## 50 | Nur ‘Azizah, Nurul Husna

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penundaan keberangkatan jamaah haji di Indonesia oleh Menteri Agama Syafi'i Maarif yang memberikan konsep istitha'ah (kesiapan) adalah langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dalam perjalanan. Jika semua calon jamaah haji Indonesia diberangkatkan pada tahun mereka mendaftar, hal itu dapat mengancam keamanan perjalanan karena jumlah jamaah  haji  dari  Indonesia  tidak  hanya  terbatas  pada  satu  tahun,  tetapi  juga  meliputi jamaah dari berbagai negara lain yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Tanpa adanya sistem waiting list, pemerintah tidak akan dapat menjamin keamanan dalam perjalanan bagi jamaah haji, karena hal tersebut dapat melebihi kapasitas atau kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana tercantum dalam Memorandum  of  Understanding  (MoU)  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Arab  Saudi tentang  persiapan  penyelenggaraan  ibadah  haji.  Penentuan  kuota  haji  ini  mengacu  pada kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania.
Tujuan  pemerintah  dengan  menerapkan  sistem  waiting  list  adalah  untuk kemaslahatan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan prinsip bahwa kebijakan  pemimpin  terhadap  masyarakat  bergantung  pada  maslahat.  Oleh  karena  itu, rekomendasi kebijakan dari pemerintah adalah memberikan prioritas kepada masyarakat lanjut usia dengan waiting list yang tidak terlalu lama, terutama bagi daerah dengan jumlah pendaftar  terbanyak  atau  bagi  masyarakat  Muslim  yang  merupakan  minoritas.  Hal  ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum. Sesuai dengan kaidah :
ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺮ ﻋ ﯿ ۃ ﻣ ﻨ ﻮ ط ﺑﺎ اﻟ ﻤ ﺼ ﻠ ﺤ ۃ ا ﻹ ﻣ ﺎ ﻣ ﺘ ﺼ ﺮ ف
“Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat bergantung pada maslahat.”
Rekomendasi  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  memberikan  prioritas  kepada masyarakat  lanjut  usia  dengan  waiting  list  yang  tidak  terlalu  lama  adalah  langkah  yang tepat. Hal ini memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan khusus dari kelompok ini, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik.
Pemberian prioritas kepada daerah dengan kota pendaftar masyarakat terbanyak juga  merupakan  kebijakan  yang  rasional.  Daerah  dengan  jumlah  pendaftar  yang  tinggi mungkin  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam  hal  organisasi  dan  logistik.  Dengan memberikan prioritas kepada daerah ini, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa jamaah haji dari daerah tersebut dapat berangkat dengan lebih lancar dan teratur. Selain itu,  memberikan  prioritas  kepada  masyarakat  Muslim  yang  merupakan  minoritas  juga penting  untuk  memastikan  bahwa  hak  mereka  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  tidak terabaikan. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan kesetaraan dalam pelaksanaan ibadah  haji,  di  mana  semua  masyarakat  Muslim,  tanpa  memandang  latar  belakang  atau status  mereka,  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menjalankan  kewajiban  agama mereka.
Dengan  mengimplementasikan  rekomendasi  ini,  pemerintah  dapat  memastikan bahwa pembagian kuota haji menjadi lebih adil dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi yang  beragam  dari  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  juga  dapat  membantu  menciptakan pengalaman haji yang lebih baik bagi semua jamaah, sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Agama, Kementrian. “Estimasi Keberangkatan.” 23 November .
Al-‘Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah . Cet II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
Al-Bajdi, Abu Walid. Muntaqa Syarah Muwatta’ . Beirut: Dar alKutub al- ‘Ilmiyyah, 1999.
Alfiyanti, Ulfah, and Shaleh Afif. “Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah” 1 (2023): 32–51.
Ali Mustafa Ya‟kub. Haji Pengabdi Setan . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
Ambary, Hasan Muarif. Ensiklopedia Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.
An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiaddin ibn Syarf. Al-Majmu’ . Beirut: Dar Ihyai al-Turats al- ‘Arabi, 2010.
Asy-Syafi’i, Imam Abi Abdullah Muhammad IbnuIdris. Al-Umm . Juz II. Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
Bromo,  Warta.  “Antrean  Berangkat  Haji  Hampir  30  Tahun,  Ini  Siasat  Menanganinya.” 10 September .
Harian  Pikiran  Rakyat.  “Daftar  Tunggu  Haji  2019  Diproyeksikan  4,34  Juta  Jiwa.” 10 September .
Kemenag Ri. “Perhitungan Estimasi Keberangkatan.”
Kementerian Agama RI. “Kuota Haji Indonesia Tahun 1444H/2023M,” 2023.
Kompas.com.  “Kemenag  Rilis  Lamanya  Antrean  Haji  Di  Indonesia,  Sulsel  Mencapai  39 Tahun.” 10 September .
Masiti. “Kontekstualisasi Makna Istiṭhā’ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Tesis (2021): 1–169.
Manzur, Muhammad bin Mukarram bin. Lisaan Al-Arab . Jilid II. Beirut: Daar Sadir, 502.
Qudamah, Abdullah bin. Alkafi Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbal . Beirut: Al Banayah Al Markaziyah, 1992.
Qurthubi, Syaikh Imam. Tafsir Al Qurthubi . Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Rajab, H. “Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha’ah Dalam Haji).” Tahkim 10, no. 1 (2014).
Rizal, Said, and Yusriando Yusriando. “KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER.” Ilmu Hukum Prima (IHP) 3, no. 1 (2020).
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 3 . Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
Sholichah,  I  U.  “Hukum  Investasi  Produktif  Pengelolaan  Dana  Haji  Dalam  Perspektif Ekonomi Syariah.” Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam (2020): 25–29.
Syaikhu. “ISTITHA’AH DALAM HAJI (STUDI TEMATIK TAFSIR AHKAM SURAH ALI IMRAN AYAT 97).” El-Mashlahah 10, no. 1 (2020).