## PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KALIMANTAN TIMUR
Hudali Mukti dan Ayu Linanda hudalimuktiuwgm@gmail.com, ayulinandahamsyah@gmail.com Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Kalimantan  Timur  tidak  dapat  terlepas  dari  sorotan  pencegahan  dan  sekaligus pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  karena  kesempatan  yang  ada  pada  Kalimantan Timur  lebih  terbuka  lebar.  Banyaknya  orientasi  bidang  sumber  daya  alam  yang  lebih  di Kalimantan Timur ternyata menjadi objek sasaran yang manis untuk pelaku koruptor, jika tidak ada pengawasan dan pencegahan secara intensif sebelumnya oleh  stakeholder terkait. Disinilah peranan Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Timur ditantang bukan hanya menegakkan hukumnya tetapi  juga  mewujudkan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur. Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  mengkaji  upaya  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan Timur serta kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teknik  Purposive  Sampling.  Teknik  pengumpulan data  adalah  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi.  Jenis  data  adalah  jenis  primer dan skunder dengan analisis data adalah kualitatif.
Hasil  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini  adanya  gambaran  peranan  Kejaksaan  Tinggi dalam  melaksanakan  upaya-upaya  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  sehingga tercipta masyarakat yang kondusif, aman, dan nyaman yang jauh dari tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, pencegahan, tindak pidana korupsi.

## ABSTRACT
East Kalimantan cannot be detached from the spotlight of the prevention and eradication of criminal acts of corruption. This is because of the opportunity that exists in East Kalimantan is  more  wide  open.  The  number  of  orientation  field  a  more  natural  resources  in  East Kalimantan  turns  out  to  be  a  sweet  target  object  for  the  perpetrators  of  the  corruptor,  if  no supervision  and  intensive  prevention  beforehand by  the  stakeholders  concerned.  This  is  where the  role  of  the  Prosecutor  in  East  Kalimantan  are  challenged  not  only  to  uphold  the  law  but also  embodies  the  prevention  of  the  occurrence  of  the  crime  of  corruption  that  occur  in  East Kalimantan.  This  research  aims  to  find  out  and  assess  the  efforts  of  Prosecutor  of  East Kalimantan as well as obstacles faced in preventing criminal acts of corruption.
In this study using a Purposive Sampling Technique. The technique of data collection is the observation, in-depth interviews and documentation. The data type is the type of primer and skunder with data analysis is qualitative.
Results achieved in this study the existence of the description of the role of the Prosecutor in  carrying  out  efforts  in  the  prevention  and  eradication  of  corruption  so  that  created  a conducive society, secure, and comfortable away from the criminal acts of corruption.
Keywords: High Prosecutor's Office Kalimantan Timur, Corruption Prevention.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perbuatan  tindak  pidana  korupsi layaknya  seperti  virus  yang  menggerogoti suatu  bangsa,  oleh  karenanya  perlu  segera diberantas, karena apabila tidak ditindaklanjuti maka korupsi dapat menghancurkan  apa  saja  yang  melekat didalamnya.  Indonesia  adalah  salah  satu negara  yang  tengah  menghadapi  ini. Sebagai  negara  hukum  ( rechstaat ),  seperti yang  termuat  dalam  batang  tubuh  UUD  RI 1945,  tepatnya  pada  Pasal  1  ayat  (3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah  negara hukum”,  maka Indonesia wajib  melindungi kesehjateraan  rakyatnya  dari  tindak  pidana korupsi  sebagai  kejahatan extra  ordinary crime.
Kategori  kejahatan extra  ordinary crime yang  melekat  pada  tindak  pidana korupsi  dapat  terlihat  dari  dampak  massif korupsi  yang  telah  dirasakan  oleh  bangsa ini  yaitu sulitnya  memberantas kemiskinan, dan banyak masyarakat yang sulit mengakses  fasilitas  umum,  hingga  harga barang  dan  jasa  yang  terus  meningkat. Bukan  hanya  itu,  maraknya  angka  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia  mempengaruhi fluktuasi  kriminalitas  kejahatan  ditengah masyarakat,  sehingga  melahirkan  pada pemerintah  yang  berakibat  masyarakat melangkahi  hukum  dengan  mengambil tindakan anarkis sebagai bentuk penghakiman  kepada  si  pelaku  tanpa memberikan  kesempatan  kepada  pelaku. Dampak  massif  inilah  yang  menjadi kewajiban semua pihak untuk diperhatikan.
Kewajiban  ini  tidak  hanya  dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi  (KPK)  yang  bersifat  independen memang telah diamanatkan dalam Undang- Undang  No  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, namun    juga  menjadi  kewajiban  yang dilakukan  oleh  seluruh stakeholder terkait, baik  lembaga  penegak  hukum,  maupun masyarakat  dalam  memberantas  tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu perlu adanya kerjasama  yang  bersinergi  antar  KPK, lembaga  penegak  hukum,  serta  masyarakat agar  dapat  terlibat  dalam  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  lembaga penegak  hukum  yang  ikut  berperan  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, adalah  Kejaksaan.  Dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  Kejaksaan    memiliki mandat  dalam  bidang  penuntutan.  Oleh karenanya dalam hal ini Kejaksaan memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam  hal  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  tentu  tidak  cukup  hanya dilakukan dari sisi penindakan, namun juga perlu  dilakukan  dari  sisi  pencegahan.  Oleh karenanya, Kejaksaan juga ikut memprioritaskan pemberantasan tindak pidana  korupsi  melalui  bidang  pencegahan. Hal  ini  yang  kemudian  diterapkan  oleh Kejaksaan yang tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia.
Salah  satunya  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  yang  berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya  daerah  Kalimantan  Timur, karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan kejahatan  yang  dilakukan  bukan  hanya mengenai  nominal  kerugian  negara  saja, namun juga mengenai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan di  mana saja. Makna  kata  “dimana  saja”  tersebut memiliki  maksud  bahwa  tindak  pidana korupsi  juga  ditemukan  di  setiap  daerah  di Indonesia,  sehingga  bukan  hanya  terjadi dipusat saja.
Oleh  karenanya,  Kalimantan  Timur juga  tidak  terlepas  dari  bayang-bayang perbuatan  tindak  pidana  korupsi  ini.  Bukan tidak  mungkin  Kalimantan  Timur  yang merupakan  salah  satu  provinsi  terluas  di Indonesia  dapat  luput  dari  jeratan  tindak pidana  korupsi.  Faktanya,  Kalimantan Timur  menjadi  salah  satu  daerah  yang menjadi  ladang  emas  bagi  para  koruptor khususnya  pada  bidang  sumber  daya  alam, mulai  dari  pertambangan,  minyak,  dan  gas bumi,  serta  kelapa  sawit  dan  berakibat rusaknya lingkungan yang dirasakan langsung  oleh  masyarakat  Kalimantan Timur.
Ini  menjadi  faktor  utama  yang membuat daerah Kalimantan Timur
menjadi  sorotan  dalam  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  harus  segera disikapi  oleh stakeholder terkait.  Sikap tersebut  kemudian  diimplementasikan  oleh Kejaksaan Tinggi Kalimnatan Timur dengan  menjadikan  daerah  Kalimantan Timur sebagai prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Implementasi  tersebut  diwujudkan dalam  sebuah  program  kerja  yang  solid sebagai bentuk komitmen dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang selaras dengan gambaran visi misi Kejaksaan  agar  dapat  menekan  angka kriminalitas tindak pidana korupsi
khususnya  yang  terjadi  di  seluruh  pelosok daerah Kalimantan Timur.
Dalam  hal  mencapai tujuan  menekan angka  kriminalitas  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi  di  seluruh  pelosok  daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi
Kalimantan  Timur  menyadari  tidak  cukup hanya melalui penindakan, sehingga diperlukan  upaya  lain  dalam  memberantas tindak  pidana  korupsi.  Upaya  lain  tersebut yang  kemudian  dilakukan  bersama-sama oleh  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur dengan stakeholder yang  lain,  seperti Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), maupun masyarakat.
Upaya tersebut ialah dengan mengefektifkan  fungsi  pencegahan  korupsi dengan
tujuan untuk mendorong
masyarakat  yang  bebas  korupsi,  namun sejauh  ini,  pandangan  masyarakat  terhadap peranan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  dalam  bidang  penindakan  terhadap tindak  pidana  korupsi  memiliki  hasil  yang baik,  sedangkan  upaya  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan  fungsi  pencegahan tindak  pidana  korupsi  tersebut  belum mendapatkan  hasil  yang  optimal  untuk dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Oleh  karenanya  dalam  tulisan  ini penulis  menganalisa  permasalahan  tersebut secara  konkrit,  dan  lugas  yang  dituang dalam  tulisan  “Peranan  Kejaksaan  Tinggi Dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi Di Kalimantan Timur”.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Apa  saja  upaya  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  dalam  mencegah tindak  pidana  korupsi  di  Kalimantan
Timur ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi  dalam  mewujudkan  upaya Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  Tujuan  Penelitian  ini  untuk mengetahui  dan  mengkaji  upaya  Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  dalam  mencegah tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur,  dan  untuk  mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan upaya Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi di Kalimantan Timur.
Adapun Manfaat Penelitian ini adalah: 1. Akademisi Sebagai bahan  kajian  dan  menambah khasanah didalam perkembangan ilmu hukum bagi akademisi.
2. Pemerintah
bahan  masukan  bagi  pemerintah dalam  mencegah  dan  memberantas terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di Kalimantan Timur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan
penelitian yuridis empiris. ini menggunakan  data  sekunder  dan  data primer.  Pada  data  sekunder  digunakan dalam  penelitian  ini  yang  diperoleh  dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder serta bahan hukum tersier. 1 Bahan hukum  primer  terdiri  dari  Undang-Undang
1 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada., Hlm., 30-31.
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP),  Undang-Undang  No  31  tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001, Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Bahan  hukum sekunder berupa Buku tentang  tindak  pidana  korupsi,  naskah akademik,  hasil  penelitian,  tesis,  jurnal, internet  dan  surat  kabar.  Bahan  hukum tersier  berupa  kamus  hukum,  dan  kamus besar  bahasa  Indonesia.  Data  primer diperoleh  dari  para stakeholder terkait dengan  permasalahan  yang  diteliti  dengan metode  wawancara  yaitu  Kejaksaan  Tinggi KalimantanTimur.
Teknik  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik Purposive Sampling .
Analisis  data  yang  dilakukan  berupa analisis  data  secara  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Upaya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Timur Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur memiliki integritas moral yang tinggi  serta kredibilitas, dan kapabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menjalankan  wewenang  sebagai  salah  satu aparat  penegak  hukum  terhadap  perkara tindak  pidana  korupsi.  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  telah  diberi  amanat  oleh Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia untuk  menjalankan  kewenangan  kekuasaan penuntutan  pada  setiap  perkara  pidana termasuk  perkara  tindak  pidana  korupsi. Oleh karenanya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Timur  merupakan  pion  penting
terhadap  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Untuk  itulah  dalam  menunjukkan keseriusan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  pada  keterlibatannya  memberantas tindak  pidana  korupsi,  bukan  hanya berkomitmen  dalam  bidang  penindakan namun  juga  berkomitmen  terhadap  bidang pencegahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peranan Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Timur  yang  telah  diaplikasian dalam penyusunan berbagai bentuk program oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.  Program  pencegahan  tersebut  dapat penulis kemukakan sebagai berikut;
1. Membentuk  Tim  Pengawal  dan
Pengaman
Pemerintahan dan
Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Dibentuknya  Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat  (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan gagasan
teranyar yang dicetuskan lembaga
Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan dibentuknya  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah (TP4D) sendiri untuk mendampingi pemerintah  dalam  melakukan  program pembangunan.
Sifat dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat  (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini sendiri bersifat pengawasan.  Oleh  karenanya,  secara  garis besar  tugas  pokok,  dan  fungsi  dari  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yaitu melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran pemerintah. Kedudukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat  (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), berada di semua tingkatan. Untuk  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat (TP4P) berkedudukan di Kejaksaan Agung, sedangkan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah (TP4D)  berkedudukan  di  Kejaksaan  Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat
(TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah (TP4D)  sendiri  merupakan  Satuan  Tugas (SATGAS) yang terdiri dari anggota bidang Intelijen,  Pidana  Khusus  (Pidsus),  serta Perdata,  dan  Tata  Usaha  Negara  (Datun) yang berfokus pada upaya pencegahan.
Dalam  hal  pelaksanaan  tugasnya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan  Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) secara teknis melakukan  pengawasan  terhadap  program pembangunan, perlu dilakukannya pendampingan pengawalan oleh Tim
Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah  (TP4D)  terhadap semua  kepala  daerah  dalam  melaksanakan program  pembangunan.  Hasil  pengawasan akan  disampaikan  dalam  bentuk legal opinion kepada setiap kepala daerah selama proses kegiatan pembangunan berlangsung.
Tujuan  teknis  pengawasan  dilakukan oleh    Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah (TP4D)  terhadap  program  pembangunan tersebut  disebabkan  karena  Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  menemukan adanya  penyalahgunaan  kebijakan  yang kerap kali dilakukan oleh aparatur birokrasi sebagai  pengguna  dan  para  pelaku  usaha selalu penyedia barang dan jasa. Penyalahgunaan  kebijakan  inilah  yang sering  menimbulkan  tindak  pidana  korupsi di Kalimantan Timur.
Dalam hal ini,
penyebab penyalahgunaan  kebijakan  sering  terjadi bukan  hanya  karena  persetujuan  kedua
belah pihak, namun juga disebabkan karena adanya  salah  satu  pihak  atau  dari  pihak ketiga  yang  melakukan  intervensi  terhadap pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan yang  diambil  oleh  aparat  birokrasi,  bahkan ditemukan terdapat intimidasi yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  terhadap aparat  birokrasi  yang  dapat  mempengaruhi kebijakan  yang  diambil  terkait  pelaksanaan program pembangunan.
Terjadinya penyalahgunaan kebijakan  ini  disebabkan  adanya  indikasi yang  mempengaruhi  hal  tersebut  terjadi, berupa stigma  kriminalisasi  kebijakan  yang mempengaruhi  aparatur  birokrasi,  dan  para pelaku  usaha,  serta  pihak-pihak  terkait dalam  pelaksanaan  pengambilan  kebijakan berbenturan  dengan  hukum  yang  ada, sehingga  berdampak  pada  penyerapan anggaran  yang  rendah  yang  mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban.
Oleh  karena  itulah,  kehadiran  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  Daerah  (TP4D)  berfokus pada  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  terhadap  program  pembangunan melalui pemberian pengawalan dan pengamanan  kepada  aparatur  birokrasi khususnya  pejabat  pemerintah  atau  setiap kepala daerah terkait akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.
2. Pelaksanaan Supervisi serta Pemberian  Dukungan  Terhadap Lembaga Negara, Lembaga
Pemerintah  dan  Non  Pemerintah serta Lembaga Lainnya
Dalam  mewujudkan  lembaga  negara, lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah serta  lembaga  lainnya  yang  bebas  korupsi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memberikan dukungannya melalui
pengarahan, dan pendampingan hukum saat melaksanakan program pembangunan sebagai  pelaksanaan  supervisi  terhadap lembaga  negara,  lembaga  pemerintah  dan non pemerintah serta lembaga lainnya.
Pelaksanaan supervisi ini perlu dilakukan karena lembaga-lembaga tersebut diasumsi  menjadi  jalur  masuknya  tindak
pidana  korupsi  di  bidang  birokrasi.  Oleh karenanya keberadaan supervisi yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat  (TP4P),  dan  Tim  Pengawal  dan
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  (TP4D)  merupakan  upaya  represif dalam  mewujudkan  peranan  Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  mencegah  tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur.
3. Melakukan Kerjasama dan Koordinasi Dengan Lembaga- Lembaga Lainnya Dalam  melaksanakan  peranannya Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  tentu membutuhkan  kolaborasi  yang  selaras  dan saling besinergi dengan stakeholder lainnya.  Oleh  karenanya,  kerjasama  dan koordinasi  merupakan  titik  utama  dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Timur .
Langkah  ini  kemudian  disambut dengan  baik  oleh  semua stakeholder yang memiliki komitmen sama dalam
memberantas  tindak  pidana  korupsi  di daerah  Kalimantan  Timur,  baik  lembaga penegak  hukum,  lembaga  pemerintah  dan non  pemerintah  serta  lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Tujuan  yang  diharapakan  dalam kerjasama dan koordinasi ini ialah menutup jalur  masuknya  tindak  pidana  korupsi  yang rawan berada di lembaga-lembaga pemerintahan,  dan non  pemerintahan.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kemudian menyusun bentuk-bentuk kerjasama  dan  koordinasi  ini  diantaranya berupa;
a. Korelasi yang besinergi dalam
menyesuaikan pelaksanaan tugas pokok,  dan  fungsi  yang  telah disepakati antar instansi-instansi penegak  hukum  dalam  kasus  tindak pidana  korupsi,  seperti  misalnya saling  bertukar  informasi  berkenaan dengan proses penyidikan.
b. Membuat
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)  yang  menegaskan  mengenai
koordinasi  yang  dilakukan  antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah  (APIP)  dengan  lembaga Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tahap penyelidikan suatu pengaduan masyarakat, dan tidak berlaku apabila  tertangkap  tangan  (operasi tangkap  tangan  (OTT)),  sehingga apabila aparat penegak hukum  dalam menangani  suatu  laporan  masyarakat dan  kemudian  setelah  dilakukannya penyidikan, seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum.
c. Sosialisasi  dengan  pencegahan  dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara  negara,  lembaga  non pemerintah, organisasi-organisasi diluar  pemerintahan,  serta  elemen masyarakat lainnya.
Bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi  tersebut  diharapkan  mampu mewujudkan  peranan  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  dalam  mencegah  tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur.
4. Adanya  Program  Jaksa  Masuk Desa (JMD), Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Jaksa Masuk

## Pesantren (JMP)
Program  ini  merupakan  program terbaru  yang  dibentuk  sebagai  salah  satu rangkaian pencegahan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur.  Terbentuknya program  ini  disesuaikan  dengan  fungsi pencegahan yang melekat didalamnya yaitu berkampanye  atau  bersosialisasi  yang menjadi langkah strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Program  Jaksa  Masuk  Desa  (JMD), Jaksa  Masuk  Sekolah  (JMS),  dan  Jaksa Masuk  Pesantren  (JMP)  menuntut  jaksa agar  lebih  berperan  aktif  di  masyarakat melalui tahap pendekatan sebagai rangkaian pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, diantaranya;
Jaksa  Masuk  Desa  (JMD) , ialah suatu  program  dalam  mengawal  dan memberi  pendampingan  hukum  terhadap pembangunan-pembangunan  di  desa,  agar tidak saling bersinggungan dengan kepentingan hukum.
Program  Jaksa  Masuk  Desa  (JMD), merupakan  bentuk  kooperatif  lembaga Kejaksaan  khususnya  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  dengan  aparatur  desa dalam  menggunakan  dan  mengolah  dana desa  demi  pembangunan  desa  yang  bersih dari tindak pidana korupsi. Sifat pelaksanaannya  sendiri  berupa  penyuluhan disetiap kabupaten atau desa.
Seperti  diketahui  bahwa  daerah Kalimantan  Timur,  pada  tahun  2018 menerima  anggaran  dana  desa  yang  cukup besar  untuk  mendongkrak  pembangunan desa  di  daerah  Kalimantan  Timur  yaitu sebesar Rp. 730,92 Miliar. Oleh karenanya, agar  realisasi  dana  desa  tersebut  dapat tercapai  dengan  optimal,  maka  diperlukan pengawalan dan pengawasan serta pendampingan hukum yang sifatnya penyuluhan  dalam  penggunaan  anggaran desa  yang  diberikan  melalui  program  Jaksa Masuk  Desa  (JMD) sebagai  wujud  peranan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Target  sasaran  yang  ingin  dicapai oleh  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur melalui  program  Jaksa  Masuk  Desa  (JMD) ini  ialah  memberikan  pemahaman  kepada aparatur  desa  yang  lebih  komprehensif mengenai pentingnya penyusunan perencanaan  penggunaan  dana  desa  hingga bentuk laporan pertanggungjawaban
keuangan  desa  yang  patut  dipahami  oleh aparatur desa.
Jaksa  Masuk  Sekolah (JMS) , Jaksa Masuk Pesantren (JMP) ialah serangkaian program  yang  dilaksanakan  oleh  jaksa sebagai bentuk upaya pencegahan
terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang berorientasi  pada  sekolah-sekolah,  dan pesantren-pesantren.
Tujuan  dilaksanakannya  program Jaksa  Masuk  Sekolah  (JMS),  dan  program Jaksa  Masuk  Pesantren  (JMP)  sederhana sekali,  yaitu  agar  para  pelajar  sadar  hukum sehingga melahirkan moral yang patuh pada hukum  sejak  dini  dalam  membentuk
karakter  anak  bangsa  yang  berbasis  hukum untuk  ikut  memberantas  tindak  pidana korupsi.
Bentuk  kegiatan  yang  diberikan dalam  program  ini,  berupa  penerangan hukum yang diaplikasikan melalui penyuluhan  hukum  di  sekolah-sekolah,  dan pesantren-pesantren. Penerangan hukum  ini diharapkan  mampu  menjadi  sebuah  proses pembentukan  karakter  anak  bangsa  dalam menumbuhkan moral bangsa yang tertanam pada  jiwa  anak  bangsa  berdasarkan  nilai- nilai Pancasila sehingga kedepannya terbentuk  anak  bangsa  yang  berkarakter nasionalis dan anti korupsi.

## 5. Menerima Pengaduan Masyarakat
Elemen  masyarakat  merupakan  pilar utama  dalam  mengawal  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini masyarakat menjadi pilar utama disebabkan karena  masyarakat  sangat  dekat  dengan keberadaan kejahatan itu. Kedekatan masyarakat ini disebabkan karena kejahatan tercipta  akibat  penyimpangan  sosial  yang terjadi  di  masyarakat,  sehingga  masyarakat tentu lebih mengetahui siapa dan kapan saja terjadinya tindak pidana korupsi.
Oleh  karenanya,  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  memerlukan  bantuan masyarakat  dengan  melibatkan  masyarakat dalam  mengawal  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  di  Kalimantan  Timur. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu ikut  berperan  aktif  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam  keterlibatan  masyarakat  ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memfasilitasi dengan memberi ruang kepada  masyarakat  melalui  pengaduan masyarakat  apabila  diketahui  ada  indikasi tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian disampaikan secara resmi berbentuk laporan kepada lembaga Kejaksaan khususnya  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur. Setelah adanya laporan yang disampaikan  kepada  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur,  dan  ditemukan  adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berdasarkan  pengaduan  masyarakat,  maka Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  akan segera  menindaklanjuti  dengan  melakukan
surveilence dan  apabila  ditemukan  indikasi
Perbuatan Melawan Hukum maka Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  akan segera melakukan penyelidikan atau penyidikan  dan  penuntutan  sebagai  bagian dari  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Tujuan  dilaksanakannya  program  ini agar  terciptanya  kesadaran  hukum  yang minim  ditengah  masyarakat,  sehingga  agar terwujudnya
pencegahan dalam memberantas  tindak  pidananya  korupsi diperlukan  kerjasama  antara  kedua  elemen baik  antara  masyarakat  maupun  Kejaksaan Tinggi
Kalimantan
Timur. Untuk meningkatkan  peran  masyarakat  tersebut, maka  selain  memberikan  wadah,  peranan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam hal  ini  ialah  memberikan  sosialisasi  berupa penyuluhan  hukum  ke  setiap  elemen masyarakat di daerah Kalimantan Timur.
Adanya penerimaan pengaduan masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya pencegahan yang diprakarsai oleh
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga  diharapkan  mampu  menimbulkan efek  jera  serta  yang  paling  terpenting adanya asset  recovery yang  berimbas  pada terhambatnya  pertumbuhan  tindak  pidana korupsi.
Program-program tersebut merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang menggambarkan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi di Kalimantan Timur. B. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Timur Dalam mewujudkan upaya pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  terdapat sejumlah  kendala  yang  dihadapi  oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, diantaranya;
Pertama, Rentang Jarak antara wilayah  di  Kalimantan  Timur,  adanya kondisi riil di lapangan yang sulit dijangkau oleh  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur dalam  melaksanakan  setiap  program  yang
dicanangkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Timur.  Sulitnya  penjangkauan wilayah  di  lapangan  merupakan  faktor utama  bagi  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur dalam melaksanakan gagasan- gagasan  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi di Kalimantan Timur.
Adanya kendala utama ini disebabkan  karena    luasnya  wilayah Kalimantan  Timur,  yang  mencakup  banyak daerah-daerah  pelosok  yang  sulit  dijangkau di Kalimantan Timur, untuk dapat menerapkan  semua  program  yang  telah dicanangkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai upaya
pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Dampaknya,  berakibat  pada  sulitnya penerimaan pengaduan masyarakat, padahal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berharap  mampu  mengakomodasi  semua pengaduan masyarakat baik didaerah terpencil  sekalipun,  meskipun  alternatif lainnya  adalah  masyarakat  dapat  mengadu ke  Kejaksaan  Negeri  di  daerah  masing- masing, namun tetap tidak mampu mengakomodasi
semua pengaduan masyarakat
dikarenakan nyatanya
dilapangan  terdapat  rentang  jarak  jauh antara  tempat  tinggal  masyarakat  dengan Kejaksaan Negeri di daerah masing-masing.
Ironinya, tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di daerah-daerah dibandingkan  di  pusat atau  kota.  Ini  terjadi karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)  atau  dana  bantuan  lainnya seperti  dana  bantuan  desa  lebih  banyak diterima  dibandingkan  di  daerah  pusat  atau kota  yang  berimbas  timbulnya  tindak pidana korupsi besar-besaran yang dilakukan di pelosok-pelosok daerah Kalimantan Timur. Kedua, Kondisi Geografis
Kalimantan  Timur,  yang  cukup  luas  dan sulit dijangkau menjadi rintangan tersendiri bagi  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur mengalami kesulitan  yang cukup signifikan dalam menerapkan setiap program pencegahan tindak pidana korupsi. Kehadiran  Kejaksaan  Negeri  yang  menjadi representatif  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur    belum  mampu  mengakomodir
seluruh  program  pencegahan  tindak  pidana korupsi.
Oleh  karenanya  dalam  mewujudkan program-program pencegahan tindak pidana korupsi seperti sosialisasi meningkatkan kesadaran hukum, penyuluhan hukum kesekolah dan pesantren serta koordinasi dengan
stakeholder lainnya sulit untuk dilakukan. Ketiga, Pola  Pikir  Dari  Sebagian Masyarakat, Paradigma yang salah mengenai  tindak  pidana  korupsi  melekat ditengah masyarakat, khususnya di masyarakat pelosok daerah, ketika dipertanyakan tentang sejauh mana pemahaman  mereka  tentang  tindak  pidana korupsi  yang  melahirkan  sebuah  jawaban fenomenal  bahwa  tindak  pidana  korupsi adalah budaya.
Tidak dipungkiri, masyarakat memahami  bahwa  tindak  pidana  korupsi merupakan  budaya  Indonesia  yang  telah ada  sejak  zaman  kolonial  dan  mengakar pada  seluruh  lapisan  masyarakat,  dan bahkan  masyarakat  menganggap  bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  sebuah timbal  balik  yang  menguntungkan,  bila menguntungkan  rakyat,  maka  tidaklah masalah  sehingga  tidak  perlu  ada  aduan masyarakat  terhadap  adanya  tindak  pidana korupsi.  Ini  terjadi  karena  masyarakat menggangap  hal  ini  biasa  terjadi  ditengah masyarakat
Paradigma  inilah  yang  harus  segera diluruskan  dan  menjadi  tanggung  jawab bersama  untuk  memberikan  pemahaman terkait tindak pidana korupsi bahwa apapun bentuk  perbuatan  tindak  pidana  korupsi tetap tidak boleh dilakukan karena berimbas pada  jangka  panjang  bangsa  kedepannya, sehingga  kesadaran  hukum  masyarakat perlu  ditingkatkan  terhadap  pemberantasan tindak pidana korupsi agar mampu memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Paradigma  itu  juga  yang  menjadi menjadi  hambatan  bagi  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  dalam  melaksanakan upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di Kalimantan Timur, sehingga perlu penanganan  mendalam  terhadap  pemberian pemahaman dalam meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat  yang  bukan  hanya
melakukan  sosialisasi  saja,  namun  juga lebih kepada rasa mengayomi yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi
Kalimantan  Timur  apabila  masyarakat berani berkontribusi untuk bertindak terhadap  pencegahan  tindak  pidana  korupsi di Kalimantan Timur.
Kendala-kendala tersebut diatas merupakan tantangan terbesar yang dihadapi  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  dalam  menjalankan  peranannya untuk  mewujudkan  upaya  pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai  “Peranan  Kejaksaan  Tinggi Dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi di  Kalimantan  Timur”  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  program- program  yang  merupakan  gagasan  oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  berupa  membentuk  Tim  Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan  Pusat  (TP4P),  dan  Daerah (TP4D), pelaksanaan supervisi serta pemberian  dukungan  dan  kerjasama  serta koordinasi terhadap lembaga negara, lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah serta  lembaga  lainnya,  program  Jaksa Masuk  Desa  (JMD),  Jaksa  Masuk  Sekolah (JMS),  dan  Jaksa  Masuk  Pesantren  (JMP), serta  menerima  pengaduan  masyarakat, merupakan  bentuk  peranan  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai komitmen  memberantas  tindak  pidana korupsi sehingga mampu menekan pertumbuhan  tindak  pidana  korupsi  di Kalimantan Timur secara signifikan.
Disisi  lain  ditemukannya  sejumlah kendala yg dihadapi  oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Timur  dalam  mewujudkan upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di Kalimantan  Timur  berupa  rentang  jarak antara  wilayah  di  Kalimantan  Timur, kondisi  geografis  dari  Kalimantan  Timur, pola  pikir  dari  sebagian  masyarakat, merupakan tantangan bagi Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Timur dalam
mewujudkan  upaya  pencegahan  tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur.
Oleh karenanya penulis memiliki saran yaitu sebaiknya Kejaksaan Tinggi Kalimantan  Timur  lebih  komunikatif  dan intensif  dengan  besinergi  antara  semua stakeholder terkait  dalam  melaksanakan upaya-upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi dalam rangka meningkatkan
peranan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi.
Selain itu sebaiknya diperlukan kerjasama  yang  terjalin  dengan  berbagai lini  bidang  bukan  hanya  dalam  hal penindakan tapi juga dalam hal pencegahan dengan
berkolaborasi bersama-sama stakeholder lainnya  sebagai  bentuk  upaya represif  dalam  mencegah  tindak  pidana korupsi di Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hamzah  Andi,  2002,  Hukum  Acara Pidana  Indonesia,  Jakarta:  Sinar
Grafika. Arief  Barda  Nawawi,  1998,  “Kebijakan Legislatif  Tentang  Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan  Penegakan  Hukum Pidana”. Masalah-Masalah Hukum  (Edisi  I),  FH  UNDIP: Mei-Juni.
Muzaffar  Chandra.,  1986.,  “Wabah Korupsi  “  dalam  Seri  Wawasan Korupsi”.,  Jakarta:  Lembaga
Studi Pembangunan. Darmono.  2013.  Penyampingan  Perkara Pidana (Seponering) Dalam penegakan  Hukum,  Jakarta  : Solusi Publishing. Hartanti  Evi,  2008,  Tindak  Pidana Korupsi.  Edisi  Kedua,  Jakarta: Sinar Grafika. Danil  Elwi.,  2011.,  Korupsi  Konsep, TIndak Pidana, dan Pemberantasannya.,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Andrea Fockema, 1983., Kamus Hukum., Bandung:  Bina  Cipta  Huruf  C. Terjemahan Bina Cipta Loqman  Loebby,  1999,  Masalah  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Mulyadi  Lilik,  2000,  Tindak  Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Poerwadarminta.,  1976.,    Kamus  Besar Bahasa Indonesia., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Alatas  Syed  Hussein.,  1983.,  Sosiologi Korupsi:  Sebuah  Penjelajahan dengan Data Kontemporer., Jakarta: LP3ES. Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum  Dalam  Praktek,    Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Daftar Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1981
tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  No  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia. C. Media Cetak Kaltim Post. Samarinda Post.

## D. Media Internet.
Anonim.  2014.  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pem berantasan_Korupsi.  Diakses  pada tanggal 20 Februari 2014.
Anonim.  2014.  Komisi  Pemberantasan Korupsi. http://www.kpk.go.id/id/faq. Diakses  pada  tanggal  20  Februari 2014.