## JURNAL
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia URL : http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index
Mengungkap Cara Melakukan Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang
Annas Rahmat Ramadhani 1 , Iwan Triyuwono 2 , Lilik Purwanti 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia 1 Email: annasrahmat18@gmail.com
Kata Kunci : fraud , pemerintah kota Malang, etnometodologi, memberi hadiah, bancakan politik, penyalahgunaan anggaran, penggelapan aset.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik fraud di lingkungan pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan interpretif dengan metode etnometodologi yang dikembangkan oleh Garfinkel untuk menemukan cara atau metode yang diyakini di sebuah lingkungan sosial berdasarkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan dengan berpartisipasi aktif di setiap aktivitas, wawancara mendalam terkait cara-cara melakukan fraud di Pemerintah Kota Malang dengan orang- orang yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan fraud serta dokumentasi pada dokumen yang memiliki kejanggalan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis indeksikalitas dan reflektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat cara dalam melakukan praktik fraud di Pemerintah Kota Malang, yakni pemberian hadiah, bancakan, penyalahgunaan anggaran belanja dimulai saat penyusunan hingga pertanggungjawaban, dan menggelapkan aset pemerintah menjadi aset milik pribadi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik fraud di pemerintah kota Malang bergantung kondisi sosio- geografisnya dimana kebiasaan budaya bahasa walikan dan frasa “ oyi tok wes ” mendukung terjadinya praktik fraud .
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Annas Rahmat Ramadhani, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti

## ABSTRACT
This study aims to reveal fraud practices in the government environment, especially in Malang City Government. The study uses an interpretive approach with ethnomethodology method developed by Garfinkel to find ways or methods that are believed in a social environment based on social interactions in daily life. The data in this study were obtained from observations in the field by actively participating in each activity, in-depth interviews related to ways to commit fraud in Malang City Government with people who are related and has direct contact with fraud, and using documentation based on irregularities documents. Data analysis was performed using indexicality and reflectivity analysis. The results of the study show that there are four ways to conduct fraudulent practices in Malang City Government, such as; giving gifts, Bancakan, misuse of the budget starting from the preparation to accountability, and embezzling government assets into private property. The results of this study confirm that fraud practices Malang City Governement depend on its socio-geographical conditions where the culture habits of the “ Bahasa Walikan ” and the “ Oyi Tok Wes ” phrase support fraud .
Keywords: fraud, Malang city government, ethnometodology, giving gifts, bancakan , budgeting misuse, asset embezzlement.

## Pendahuluan
Salah satu kriteria yang menjadi ciri khas pada instansi pemerintahan adalah pemanfaatan dana publik yang sering disebut dengan akuntabilitas publik dimana bentuk pertanggungjawaban ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya transparansi dalam penggunaan dana publik. Adanya kewajiban pertanggungjawaban ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat dalam kondisi ini merupakan prinsipal dan pemerintah merupakan agen. Masyarakat sebagai prinsipal memerlukan pihak ketiga yang netral sebagai penengah yang independen untuk menghubungkan prinsipal ke agen dan sebaliknya antara agen ke prinsipal. Pihak ketiga yang independen bertujuan untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak atas apa yang telah disetujui atau disepakati dalam perjanjian antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, pemerintahan sebagai pihak yang diserahi amanah dalam menyelenggarakan kewajiban kepada masyarakat harus secara transaparan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan dan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pada kondisi ini, masyarakat yang merupakan prinsipal dapat diwakili oleh pihak legislatif dan organisasi masyarakat lainnya untuk menuntut pertanggungjawaban ini kepada pemerintahan. Salah satu pihak ketiga yang bersifat netral dalam kasus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan. Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan publik harus diselenggarakan secara transparan, profesional dan bertanggung jawab berdasarkan asas universalitas, kesatuan dan pengelolaan periodik serta asas spesialis dimana asas-asas ini sejalan dengan niat baik pemerintahan dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara yang juga menganut asas akuntabilitas, profesional, proporsional, transparan, dan pemeriksaan keuangan yang mandiri dan terhindar dari tekanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan cerminan dari best practices dalam pengelolaan keuangan negara Di Pemerintah Kota Malang, memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya seakan sudah menjadi budaya. Sebagaimana dihimpun oleh Aminuddin (2017), dijelaskan bahwa BPK memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Malang atas

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019
Laporan Keuangan Daerah Periode Tahun 2016. Ini merupakan keenam kalinya Pemerintah Kota Malang menerima opini WTP dalam pengelolaan APBD. Opini WTP diberikan langsung kepada Wali Kota Malang Moch. Anton dari Kepala BPK Provinsi Jatim, Novian Herodwijanto di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, pada hari Jumat (9/6/2017).
Dianugerahkannya opini WTP ini tidak langsung membuat banyak pihak menjadi puas. Malang Corruption Watch (MCW) memandang opini WTP yang diterima Pemerintah Kota Malang tidak dapat langsung dikatakan bahwa pengelolaan keuangan sudah terlaksana benar dan transparan. Hal seperti itu diungkapkan oleh Fahrudin, Pekerja MCW: “Opini WTP tidak otomatis menunjukkan pengelolaan anggaran di Kota Malang sudah baik. Buktinya masih banyak ditemukan permasalahan di dalam laporan audit BPK.” Setelah mendapatkan opini WTP, pada hari Kamis 2 November 2017, pihak kepolisian memvonis dua orang petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang menjadi tersangka kasus fraud dimana sebelumnya kedua pejabat ini diketahui telah tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri. Sebagaimana dihimpun oleh Hartik (2017), dua pejabat itu adalah Kepala Sie Penataan dan Kepala Sub Sie Penatagunaan Lahan di BPN Kota Malang. Dari hasil OTT yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi kemudian mengamankan uang tunai sebesar lima juta rupiah yang didapat dari korban pungutan liar saat sedang mengurus dokumen alih fungsi lahan bersama tersangka.
Perilaku fraud pada instansi pemerintahan merupakan kasus yang sudah sering ditemui. Perilaku ini seolah-olah telah membudaya dan tidak bisa dihilangkan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), dalam laporannya yang bertajuk Report to The Nation, melakukan survei terhadap perilaku fraud yang paling seing ditemukan pada berbagai sektor. Hasil laporannya yang dirilis pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa fraud pada sektor pemerintahan berada pada urutan kedua, setelah sektor perbankan dan pelayanan keuangan. Tindakan kurang terpuji yang memberikan citra buruk pada instansi yang mengelola keuangan publik ini disebabkan karena adanya alur birokrasi yang rumit, sistem pengendalian internal yang tidak dijalankan dengan baik, dan integritas pegawai yang rendah dalam instansi tersebut (Sulastri dan Simanjuntak, 2014).
Pada prinsipnya instansi pemerintahan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan seperti
instansi swasta, tetapi pelaporan keuangan pemerintahan benar-benar harus terbebas dari indikasi fraud mengingat pelaporan keuangan ini tidak hanya digunakan oleh pihak internal saja tetapi juga digunakan oleh pihak lain mulai dari masyarakat umum, fiskus, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, pejabat instansi pemerintahan, pihak ketiga, vendor barang dan jasa, media, dan penerima manfaat lainnya sehingga pengelolaan keuangan harus bersih dan transparan (Australian National Audit Office, 2015). Pada intinya, di semua jenis instansi tetap terbuka peluang terjadinya fraud . Pelakunya pun tidak pandang suku, agama dan ras, semua memiliki peluang yang sama, ini berarti setiap individu siapapun orangnya tentu memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam kecenderungannya melakukan tindakan kecurangan, simbol agama yang dimiliki tidak dapat menjadi jaminan lembaga tersebut terbebas dari perilaku curang (Sula, Alim dan Prasetyono, 2014).
Saat ini, fraud justru diilustrasikan seperti hama yang perlahan-lahan merusak tanaman dimana tanaman tersebut secara tiba-tiba menjadi kering, layu dan kemudian mati. Fraud tidak hanya merusak hubungan antara prinsipal dan agen namun juga melukai nilai-nilai dari penerapan akuntansi itu sendiri. Kasus fraud yang masih hangat diperbincangkan adalah ditangkapnya Walikota Malang dan beberapa anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 dimana Mochamad Anton selaku Walikota Malang memberi pelicin kepada para anggota DPRD agar rancangan anggaran yang dia ajukan diterima oleh pihak DPRD Kota Malang.
Berbagai cara untuk mengantisipasi kejadian- kejadian yang menghilangkan uang negara tersebut telah diwujudkan dengan cara pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Usaha-usaha preventif pun telah dilakukan di antaranya dengan mewajibkan setiap instansi pemerintah agar dapat menyusun Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik, membangun standarisasi dengan sistem elektronik yang ditujukan untuk mendukung proses yang bersih dalam setiap aktivitas dan kegiatan rutin di dalam pemerintahan, serta pemberian tunjangan atas kinerja pegawai yang dilipatgandakan sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan pegawai dan menjadi motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu cara lain yang dilakukan instansi adalah
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019 dengan memberikan kewajiban kepada seluruh pegawainya untuk dapat menginformasikan berapa jumlah harta atau kekayaan yang mereka miliki, kewajiban dalam melaporkan harta kekayaan ini dianggap mampu untuk memantau tingkat kewajaran harta yang dimiliki oleh pegawai selama menjabat di instansi pemerintahan. Namun, temuan-temuan mengenai indikasi fraud yang muncul ke permukaan hanyalah ibarat iceberg atau fenomena gunung es yang dalam konteks ini hanya terlihat sebagian kecilnya saja, karena sebenarnya fraud yang dilakukan di instansi pemerintahan adalah sebuah perilaku dan tindakan yang secara garis besar dilakukan dengan “berjamaah” dimana penyebab perilaku fraud yang dilakukan secara berjamaah ini salah satunya disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah membudaya di dalam instansi pemerintahan, sehingga pengendalian apapun yang berusaha diwujudkan akan menjadi percuma karena menjadi sebuah alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama (Setiawan, 2013; Ahabun, 2015; Tandianto 2015). Menurut teori fraud triangle yang dicetuskan oleh Cressey (1950,1953) dalam Dorminey, Fleming, Kranacher dan Riley (2012) disebutkan bahwa pemicu terjadinya fraud ada tiga dimana ketiga pemicu tersebut adalah rasionalisasi, tekanan dan peluang. Rasionalisasi merupakan pembenaran atas tindakan yang memiliki indikasi fraud yang dilakukan oleh pelaku kecurangan itu sendiri. Pembenaran ini seringkali terjadi karena hal-hal yang dilakukan terkait fraud sudah sangat biasa dilakukan oleh pelaku. Peluang kemudian dapat disebabkan oleh rendahnya pengendalian internal di dalam suatu instansi atau organisasi sehingga kemungkinan pelaku fraud yang tertangkap karena adanya kesempatan adalah rendah. Tekanan merupakan dorongan dari dalam diri pelaku untuk melakukan fraud yang biasanya dimotivasi oleh kesulitan keuangan sehingga hal tersebut menjadi alasan utama pelaku untuk melakukan fraud .
Tindakan preventif untuk meminimalisir praktik fraud tersebut harus dimulai dari pribadi setiap individu itu sendiri misalnya seperti menanamkan nilai-nilai yang baik sebagai dasar seseorang dalam melakukan setiap tindakannya dalam keadaan ini khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam mencegah perilaku fraud , pegawai negeri sipil harus terlebih dahulu menyadari bahwa fraud yang mungkin dilakukan adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak pantas untuk dilakukan dimana perbuatan tersebut tidak
hanya berdampak negatif pada diri sendiri tetapi juga akan merugikan banyak pihak sehingga individu membutuhkan perisai untuk melindungi diri dari sifat materialistik dan egoistik yang saat ini sangat melekat di dalam tubuh akuntansi modern. Perisai ini dimaksudkan sebagai sebuah tindakan pencegahan untuk membasmi praktik fraud yang saat ini telah berubah menjadi sebuah tradisi. Bentuk perisai yang bisa diterapkan untuk para pegawai negeri sipil dapat berupa nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai etika. Melalui perisai tersebut, diharapkan para pegawai negeri sipil bisa memperindah karakter dan perilakunya di dalam mengemban amanah dan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perisai yang ditanamkan tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan ketaatan yang tinggi para Pegawai Negeri Sipil di hadapan Sang Pencipta.
Penelitian terdahulu yang mengangkat topik fraud sebenarnya sudah banyak dilakukan. Syahrina (2017) mengangkat tema budaya cari untung merupakan penyebab utama terjadinya fraud . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi budaya pemicu terjadinya fraud adalah budaya cari untung yang digambarkan dari kebiasaan pegawai dalam memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam instansi, kebiasaan dalam menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki serta kebiasaan dalam menyiasati peraturan dalam keuangan untuk kepentingan pribadi.
Sholihah (2016) dalam penelitiannya yang berfokus pada potensi terjadinya fraud di daerah X menemukan bahwa meskipun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama empat tahun berturut-turut, ternyata Pemerintah Daerah X melakukan fraud dalam memanipulasi Surat Pertanggungjawaban atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian ini juga diungkap bahwa Pemerintah Daerah X seringkali melakukan tindakan fraud dengan memanipulasi penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset yang berkaitan dengan penghapusan aset atau penyusutan aset yang tidak proporsional. Pemerintah Daerah X juga melakukan fraud pada saat pengadaan aset yang kemudian pengadaan tersebut dicatat sebagai kebutuhan daerah padahal pengadaan aset yang direncanakan tersebut adalah fiktif, selain itu Pemerintah Daerah X juga pernah melakukan kelalaian dalam hal mengakui bantuan atau hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Fraud selanjutnya juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah X melalui

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019 kesalahan penempatan akun di dalam pencatatan laporan keuangan, namun dalam hal ini BPK menganggap Pemerintah Daerah X “tidak sengaja” dalam melakukan kesalahan ini sehingga BPK menyarankan untuk melakukan pencatatan dengan mengakuinya ke dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir.
Dhesinta (2017) yang berfokus pada tinjauan mengenai opini WTP terhadap pengelolaan keuangan negara dan peluang terjadinya korupsi justru menyimpulkan bahwa opini WTP yang dikeluarkan BPK pada dasarnya adalah output atas pemeriksaan laporan keuangan yang tujuan utamanya hanya terletak pada pemeriksaan laporan keuangan dimana opini WTP ini dianggap sebagai refleksi atas nilai-nilai yang terangkum dalam Good Governance, oleh karena itu opini WTP yang diperoleh oleh instansi tidak menutup kemungkinan bahwa instansi tersebut terbebas dari indikasi korupsi, karena celah dan peluang untuk melakukan kegiatan tersebut masih tetap ada karena pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang sedemikan rupa untuk mengetahui peluang terjadinya korupsi. Pola pikir yang menganggap bahwa opini WTP adalah refleksi dari bebasnya suatu instansi dari indikasi korupsi merupakan gejala expectation gap dimana terdapat perbedaan-perbedaan antara persepsi masyarakat dengan persepsi yang dimiliki oleh BPK atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Pada penelitian Effendy (2011) terdapat hasil yang menunjukkan bahwa banyaknya kasus fraud yang ditemukan di pemerintah daerah tidak merepresentasikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah tidak baik meskipun temuan kasus fraud menunjukkan masih tingginya kasus fraud dalam pengelolaan keuangan di Indonesia khususnya di pemerintah daerah. Ada beberapa daerah yang pengelolaan keuangannya masuk dalam kategori baik, ada yang kurang baik, dan tentunya ada juga yang tidak baik. Dalam hal ini, opini BPK tidak serta merta dapat menjamin atau memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan suatu instansi pemerintah daerah baik atau tidak dengan dikeluarkannya opini wajar tanpa pengecualian, karena dalam hal pemeriksaan harus benar-benar diyakini bahwa pemeriksaan kewajaran merupakan pemeriksaan yang bebas dan independen. Pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran untuk dapat meyakini Opini. Perilaku individu termasuk di dalamnya perilaku kepemimpinan baik di tingkat yang tinggi atau rendah jelas sangat berpengaruh pada hasil
kerja dimana hal ini berarti siapapun individunya jika individu tersebut memiliki perilaku dan sikap yang kurang baik, apakah individu tersebut merupakan pemeriksa atau yang diperiksa tentu akan memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang kurang baik sehingga dalam hal ini perilaku memerlukan pembinaan agar dapat mengerjakan sesuatu yang baik, selain itu pihak-pihak di dalam instansi pemerintahan juga perlu memikirkan sebuah sistem untuk membatasi kesempatan seseorang dalam melakukan tindakan yang kurang baik sehingga tindakan kurang baik tersebut dapat dibatasi karena adanya standar pada sistem yang berlaku di lingkungan instansi.
Peran spiritualitas dalam lingkungan organisasi juga telah dijelaskan dalam penelitian Sulistyo (2011) yang menyimpulkan bahwa setiap nilai spiritualitas yang diyakini atau dimiliki oleh individu tidak pernah muncul secara tiba-tiba dari alam bawah sadarnya kecuali terdapat faktor yang menyebabkan hal tersebut. Dalam hal ini agama hadir dengan maksud untuk memperbaiki perilaku manusia dan menjadi pedoman dalam melakukan setiap tindakan di dalam hidup termasuk juga pada amanah-amanah yang menjadi tanggung jawab individu dalam melakukan pekerjaannya sehingga agama dianggap sebagai penyangga dalam membentuk nilai-nilai spiritualitas di dalam diri manusia. Religion’s Values Model ini terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo (2004) dalam perspektif Islam yang menyatakan bahwa nilai-nilai etika islami yang dimiliki oleh seorang pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pegawai tersebut dalam profesi dan organisasinya, serta hal ini juga berpengaruh positif dan signifikasn pada sikapnya terhadap perubahan di dalam suatu organisasi. Penelitian seolah menegaskan bahwa spiritualitas yang dimiliki setiap individu berasal dari keyakinannya dalam beragama karena setiap agama di dunia pada dasarnya mengajarkan nilai- nilai kebaikan yang secara langsung terefleksi ke dalam nilai-nilai spiritualitas.

## Metodologi Penelitian
Menurut Chariri (2009) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan di dalam latar setting tertentu di dalam kehidupan nyata pada keseharian manusia dengan tujuan untuk menginvestigasi dan memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Creswell (2015) mengatakan
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019 bahwa sebuah penelitian kualitatif harus mencakup seluruh suara dari partisipan, interpretasi, deksripsi, reflektivitas peneliti serta kontribusi penelitian terhadap perusahaan. Kepekaan dan pemaknaan peneliti dalam menangkap suatu tanda akan sangat penting baik dalam proses maupun dalam hasil penelitian yang dilakukan, selain itu pemaknaan dalam penelitian kualititatif juga didasarkan pada fakta logis yang ditangkap dan diterima oleh peneliti, sehingga kondisi ini juga menjadi satu alasan penting dalam keberhasilan suatu penelitian kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara pegawai instansi pemerintah melakukan praktik fraud sehingga dalam hal ini paradigma yang paling tepat untuk digunakan adalah paradigma interpretif. Dalam paradigma interpretif, penelitian sosial tidak bertujuan untuk meramalkan dan mengendalikan fenomena sosial. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan pemahaman. Penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan interpretasi mengenai apa yang terjadi di balik suatu peristiwa, apa yang menjadi latar belakang pemikiran seseorang dalam melakukan tindakannya, serta bagaimana seseorang tersebut memberikan makna atas peristiwa yang terjadi.
Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk melihat bagaimana tindakan fraud dapat terjadi karena perilaku dari pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya, tetapi juga melihat bagaimana keseharian dan rutinitas yang telah tertanam di dalam lingkungan tempat seseorang itu bekerja dimana lingkungan ini disadari atau tidak bisa menjadi pemicu terjadinya fraud dan melahirkan cara-cara untuk melakukan tindakan fraud tersebut. Oleh karena itu, peneliti yakin di dalam melakukan penelitian ini, metode yang paling tepat adalah metode etnometodologi dimana metode ini dianggap dapat menjawab tiap-tiap pertanyaan tentang bagaimana cara pegawai instansi pemerintahan melakukan praktik fraud berdasarkan keseharian mereka di dunia kerja. Penelitian etnometodologi merupakan penelitian yang menganalisa aktivitas sehari-hari sebagai metode-metode para anggota untuk membuat aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat secara benar dan masuk akal (Garfinkel, 1967: vii). Apa yang dilakukan dan diperbincangkan anggota organisasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal utama yang diperhatikan oleh etnometodolog.
Pendekatan etnometodologi dipilih sebagai alat analisis dalam penelitian ini untuk menjawab
pertanyaan penelitian dengan memahami kehidupan keseharian subyek yang diteliti. Hal ini paralel dengan simpulan Garfinkel (1967:11) terhadap etnometodologi, yaitu ilmu tentang rutinitas dalam kegiatan keseharian manusia, khususnya dalam kegiatan sehari-hari di intansi sebagai sebuah realitas sosial. Pemanfaatan etnometodologi dimaksudkan untuk dapat menangkap realitas praktik fraud dalam sebuah organisasi yang diteliti secara utuh sebagaimana konteks yang meliputinya. Pendekatan etnometodologis diperlukan untuk mengembangkan pemahaman dasar tentang praktik fraud pada suatu tatanan organisasi dengan latar keseharian di Pemerintah Kota Malang.
Penelitian ini mengambil latar pada salah satu Pemerintah Kota Malang, Indonesia yang mana dalam kesehariannya telah diterapkan transparansi dan akuntabilitas. Alasan dipilihnya situs penelitian di Pemerintah Kota Malang adalah, masih ditemukannya praktik fraud di Pemerintah Kota Malang meskipun selama 6 tahun berturut-turut BPK telah memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian. Alasan selanjutnya dalam pemilihan situs penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pemahaman pegawai instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam menanggapi isu fraud di dalam keseharian mereka. Alasan terakhir dipilihnya situs penelitian ini adalah karena terdapat akses untuk melakukan penelitian di instansi terkait.
Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, untuk mengungkap cara pegawai instansi pemerintahan melakukan praktik fraud dengan melihat rutinitas kerja pegawainya, maka yang menjadi objek dalam dalam penelitian ini adalah keseharian pegawai di lingkungan kerja yang berkaitan dengan kegiatan organisasi baik pada bagian sumber daya manusia maupun bagian keuangan yang kemudian dapat dilihat dari perilaku pegawai dalam melakukan kegiatan dan rutinitas di lingkungan kerja Pemerintah Kota Malang. Pada penelitian ini, keseharian pegawai Pemerintah Kota Malang yang menjadi objek penelitian adalah budaya di Pemerintah Kota Malang yang terletak di Jawa Timur. Pemilihan ini didasarkan pada kasus fraud yang terjadi di tahun 2016 yang menjerat pegawai negeri sipil di lokasi situs penelitian tersebut.
Peneliti menentukan informan melalui teknik purposive sampling dimana teknik ini  digunakan berdasarkan tujuan dalam artian memilih orang- orang yang dianggap dapat mewakili suara. Siapa yang diambil sebagai sampel dan sumber data berdasarkan pada pertimbangan peneliti yang

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019 dianggap bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan kriteria-kriteria informan tersebut, maka informan yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah orang-orang yang bersinggungan dengan fraud di dalam lingkungan Pemerintah Kota Malang. Berikut, data informan awal yang akan menjadi informan awal dalam penelitian ini:
Tabel 1. Data Informan Nama Informan (Disamarkan) Jabatan Bapak A Pegawai Inspektorat Pemerintah Kota Malang Bapak B Anggota DPRD Pemerintah Kota Malang Bapak C Pegawai MCW Kota Malang Bapak D Pegawai GNPK Kota Malang Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa peneliti memilih informan di atas. Alasan pertama mengapa peneliti memilih informan di Inspektorat Pemerintah Kota Malang karena kedudukan Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah sehingga lebih memahami bagaimana modus pegawai instansi pemerintahan melakukan praktik fraud . Alasan kedua kenapa peneliti memilih informan di DPRD Kota Malang karena kasus suap yang baru-baru ini menjerat beberapa anggota DPRD Kota Malang. Sedangkan alasan kenapa peneliti memilih pegawai MCW Kota Malang dan pegawai Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) sebagai informan karena ingin mendapat jawaban dari sudut pandang pihak eksternal sehingga diharapkan hasil penelitian bisa mencakup beberapa sudut pandang.
Di dalam penelitian ini terdapat tiga cara teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini merupakan wawancara terencana tidak terstruktur dan wawancara bebas. Pemilihan tipe wawancara ini dimaksudkan agar informan lebih leluasa mengungkapkan apa yang terjadi sehingga informan tidak merasa mendapatkan tekanan dari peneliti yang bisa berdampak pada minimnya informasi yang diperoleh. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan cara menjadi participant observer. Observasi ini merupakan suatu bentuk pengamatan dimana peneliti secara langsung berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan-kegiatan pegawai di dalam perusahaan untuk mengamati cara pegawai untuk melakukan praktik fraud . Disini, peneliti akan
berbaur di dalam kegiatan di bagian keuangan dan beberapa dinas-dinas di pemerintahan untuk mengetahui proses pencatatan yang terjadi di bagian keuangan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan dan modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku fraud . Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi menjadi satu hal penting yang harus dilakukan untuk melengkapi bukti dan data- data mengenai masalah yang akan diteliti.
Tahap analisis data selanjutnya adalah proses yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan refleksi berkesinambungan mengenai data, dimana dalam tahap analisis ini harus mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan analitis dan kerap menulis catatan singkat selama melakukan penelitian. (Cresswell, 2015:274). Dalam analisis data terdapat teknik utama yang dilakukan peneliti yaitu teknik indeksikalitas dan teknik refleksivitas dengan konsep studi etnometodologi. Analisis indeksikalitas merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di antara komunitas. Bahasa atau ungkapan yang digunakan biasanya sangat khas dan kontekstual menyesuaikan dimana komunitas tersebut berada. Dalam penelitian ini analisis ungkapan indeksikal berfokus pada kebiasaan sehari-hari para aktor dalam melakukan praktik fraud .
Sedangkan analisis refleksivitas dilakukan dengan mendeskripsikan kegiatan sehari-hari para aktor dalam membentuk realitas sosial baik pemahamannya terhadap realitas sosial itu sendiri maupun pengungkapannya ke dalam praktik sosial. Refleksivitas baru dapat diterapkan jika peneliti telah menerapkan konsep indeksikalitas karena refleksivitas mengharuskan peneliti untuk memahami konteks atau kejadian yang sedang terjadi (Garfinkel, 1967: 8). Refleksivitas berarti hubungan dua arah antara peneliti dan obyek yang diteliti yang berlangsung secara mutualis di mana peneliti dan obyek yang diteliti terlibat dalam konteks yang sama (Ludigdo, 2007: 73).
Setelah melakukan analisis indeksikalitas dan refleksivitas, tahapan analisis data selanjutnya adalah analisis aksi kontekstual. Di sini peneliti mengungkapkan aksi yang terlihat dan dianggap rasional bagi komunitas berdasarkan analisis indeksikalitas dan refleksivitas. Dalam ilmu sosiologi dipahami bahwa anggota masyarakat menggunakan background expentacies (Garfinkel, 1967:36) untuk melakukan interpretasi atas tindakan. Ekspektasi masyarakat inilah yang membuat banyak aktivitas sebenarnya terlihat namun tidak diperhatikan,
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019 karena mereka menganggap aktivitas tersebut sebagai aktivitas yang biasa dilakukan. Setelah peneliti mengungkapkan aktivitas yang dianggap rasional oleh komunitas, maka peneliti bisa menyajikan common sense knowledge of social structures dimana dalam tahap ini diharapkan peneliti mampu menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan di sebuah komunitas merupakan suatu norma yang telah diasumsikan disetujui dan dipraktikkan semua anggota komunitas. Maksud dari common sense di sini artinya sesuatu yang telah dianggap biasa dan bersifat pasti.
Gambar 2. Alur Penelitian

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Secara garis besar, praktik fraud di instansi pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu: fraud di level lower management dan fraud di level top management . Fraud di level lower management merupakan fraud yang umumnya melibatkan PNS setingkat staff. Pada level ini, nominal uang yang digelapkan biasanya tidak terlalu besar dan cara melakukan penggelapan masih sangat sederhana. Salah satu contoh praktik fraud yang melibatkan lower management adalah ketika terdapat dua pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang yang tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri tengah mendapatkan
uang tunai sebesar Rp 5 juta atas pungutan liar yang dilakukannya saat mengurus dokumen mengenai alih fungsi lahan.
Praktik fraud di level top management melibatkan para pejabat tinggi di suatu instansi pemerintahan dimana nominal uang yang digelapkan jumlahnya lebih besar dan cara untuk menggelapkannya lebih beragam. Salah satu contoh praktik fraud yang umumnya terjadi di level top management adalah ketika kepala instansi tertentu mengeluarkan nota dinas kepada bendahara pengeluaran untuk meminjamkan uang dengan alasan operasional namun pada akhirnya uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah dikembalikan. Contoh lainnya adalah fraud yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif seperti pada kasus ditangkapnya Walikota Malang dan beberapa anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dalam dugaan kasus suap menyuap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 dimana Mochamad Anton selaku Walikota Malang memberi pelicin kepada para anggota DPRD agar rancangan anggaran yang dia ajukan diterima oleh pihak DPRD Kota  Malang.
Salah satu alasan mengapa praktik fraud tumbuh subur karena kepribadian dari masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Masyarakat Jawa Timur acapkali dibanding-bandingkan dengan saudaranya di Jawa Tengah. Hal yang dibandingkan lebih banyak mengenai masalah etika dan sopan santun yang dimiliki masyarakat Jawa Timur. Meskipun memiliki kesamaan dari bahasa yang digunakan, masyarakat Jawa Tengah dikenal memiliki tingkah laku yang lebih santun dan sopan. Berbeda dengan saudaranya, masyarakat Jawa Timur terkenal lebih ceplas-ceplos dan tidak berbelit-belit dalam mengungkapkan maksudnya. Sifat lebih terbuka inilah yang membuat mayoritas masyarakat Jawa Timur lebih suka untuk mengembangkan dirinya dengan cara mencari ilmu ataupun mencari nafkah di kota lain yang lebih besar.
Predikat Kota Malang sebagai kota kedua yang terbesar di provinsi Jawa Timur membuat Kota Malang menjadi tujuan beberapa orang di kota sekitarnya untuk mencari ilmu dan mencari nafkah. Dengan bercampurnya orang dari berbagai kota membuat lingkungan sosial menjadi beragam karena adanya akulturasi budaya yang berbeda- beda dari kota lain. Akulturasi budaya inilah yang membentuk perilaku masyarakat baik di dunia kerja maupun di pergaulan sehari-hari. Akulturasi budaya juga membuat nilai dan norma masyarakat menjadi kabur karena tidak adanya ukuran yang

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019 mengikat akibat terlalu banyaknya nilai dan norma dari masing-masing budaya.
Hal ini seolah menjelaskan adat istiadat di Malang yang senang membalik-balikkan bahasa atau biasanya disebut dengan bahasa walikan dan kemudian membalikkan perilaku yang tadinya positif menjadi negatif. Pada perkembangannya, bahasa walikan berasal dari pahlawan-pahlawan di Malang yang ikut berperang di jaman penjajahan. Bahasa ini digunakan para pejuang untuk membedakan mana pejuang dan mana penjajah sehingga tidak mudah terkecoh oleh lawan karena adanya kesamaan bahasa yang bisa menyebabkan para pejuang mengira bahwa kubu lawan adalah teman sendiri. Ini merupakan salah satu strategi perang yang digunakan pada masa itu dan bahasa walikan ini tetap menjadi budaya yang dikenal sebagai ciri khasnya Kera Ngalam . Lalu apa hubungannya perilaku ini dengan cara melakukan fraud ?
Secara struktural, penyalahgunaan istilah baik yang menjadi perilaku buruk dengan kebiasaan membalik-balikkan bahasa mungkin tidak berhubungan. Namun jika difokuskan pada kata “kebiasaan” maka hal ini bisa menjadi sebuah hubungan baru yang bisa menjelaskan berbagai hal dimana penyebab dari tindakan fraud adalah kebiasaan dan kebiasaan ini melahirkan cara-cara untuk melakukan fraud dan salah satu kebiasaan yang terjadi di Malang adalah menggunakan bahasa walikan yang kemudian kondisi ini menjadi satu kebiasaan baru juga untuk membalik-balikkan istilah dalam konteks positif menjadi negatif. Dari temuan-temuan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa istilah-istilah positif yang kemudian “dibalik” menjadi tindakan negatif yaitu fraud juga merupakan sebuah strategi perang sendiri bagi pelaku fraud . Sesuai dengan kondisinya, tidak semua orang benar-benar memahami sebuah tindakan yang dilakukan adalah tindakan fraud karena terkecoh dengan istilah positif yang digunakan sehingga banyak orang menganggap tindakan fraud yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang sah dan wajar-wajar saja untuk dilakukan.
Perilaku Kera Ngalam lainnya dapat dilihat dari kebiasaan tidak ingin memperpanjang sebuah masalah sehingga meskipun disekitarnya dapat dilihat terjadi indikasi dari tindakan fraud , daripada memperpanjang masalah yang akhirnya beresiko mencelakai diri sendiri maka lebih baik untuk mengalah saja dan tidak melakukan tindakan
apapun untuk mencegah fraud tersebut terjadi padahal sebenarnya perilaku ini justru menjadi sebuah keadaan yang akhirnya bisa menciptakan sebuah penyimpangan.
Perilaku-perilaku yang terbentuk dari setiap kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian orang- orang Malang, dalam hal ini khususnya pada instansi pemerintahan di Kota Malang akhirnya membentuk frasa “ oyi tok wes ” untuk mengiyakan tindakan-tindakan yang terjadi meskipun itu merupakan sebuah penyimpangan. Frasa ini seolah mewakili seluruh perilaku orang Malang sehingga membentuk cara-cara dalam melakukan fraud sehingga lewat ungkapan ini tindakan apapun yang dilakukan mau tidak mau harus dituruti. Ungkapan ini juga seolah mendukung tindakan fraud yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah kota Malang yang dapat dilihat meskipun sebagian besar pegawai di instansi mengetahui adanya indikasi fraud yang terjadi di lingkungan kerja mereka, mereka lebih memilih untuk bungkam dan tidak ikut-ikutan daripada justru menambah resiko.
Setelah memahami konteks sosial yang terjadi, peneliti mencoba untuk membaur di antara anggota situs penelitian dalam hal ini lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pemahaman awal peneliti mengenai cara melakukan fraud yang terbatas pada konsep fraud tree tidak sepenuhnya salah di mata para aparatur negara. Korupsi, kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset memang terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan. Cara yang paling umum terjadi adalah dengan melakukan suap, pungutan liar, dan menyajikan data laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang membedakan dari praktik fraud di tiap instansi adalah budaya dan iklim organisasi yang dianut masing-masing instansi. Kebanyakan aparatur melakukan suap, pungutan liar dan manipulasi laporan keuangan secara tidak sadar dan beranggapan bahwa yang mereka lakukan merupakan hal yang lumrah dan tidak melanggar peraturan. Penegasan kata tidak sadar merupakan cerminan bahwa praktik fraud yang dilakukan di Pemerintah Kota Malang telah terjadi turun temurun dan tidak ada upaya perbaikan karena adanya rasionalisasi atau pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan.
Melihat tidak adanya perbaikan, sangat wajar jika lembaga negara seperti KPK, BPK, Kejaksaan dan Polri semakin gencar untuk memburu para pelaku dan memberantas perilaku yang menjurus praktik fraud . Tidak ingin kalah dari lembaga negara, ternyata oknum pelaku fraud
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019 juga mengembangkan cara baru melakukan praktik fraud di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan alasan agar tidak mudah untuk diketahui dan dibongkar. Pengembangan cara baru tersebut melalui pemberian hadiah, bancakan , penyalahgunaan anggaran dimulai saat penyusunan hingga pertanggungjawaban, dan penggelapan aset yang diakui sebagai aset pribadi.
Memberi hadiah pada dasarnya sangat dianjurkan dalam konteks sosial seperti untuk menyambung persaudaraan. Memberi hadiah menjadi masalah apabila digunakan untuk mendukung terjadinya tindak kecurangan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Pemberian hadiah di kalangan PNS lumrah terjadi di seluruh daerah di Indonesia entah sebatas untuk memberi tanda terima kasih dalam arti positif maupun negatif. Untuk bisa mengidentifikasi apakah pemberian hadiah tersebut terindikasi fraud atau tidak, bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu melihat pemberian hadiah dari waktu pemberiannya. Umumnya seseorang mendapatkan hadiah apabila telah menyelesaikan sesuatu atau membantu orang lain. Jika seseorang menerima hadiah padahal dia tidak melakukan apapun bisa dikatakan itu merupakan indikasi fraud karena kita tidak tahu apa niat tersembunyi dari memberi hadiah di awal. Aspek kedua adalah melihat pemberian hadiah dari sisi jenis dan nominal harganya. KPK sendiri telah menetapkan batas untuk harga parcel hari raya maksimal seharga tiga ratus ribu rupiah sedangkan untuk hadiah secara umumnya batas maksimal adalah seharga satu juta rupiah, sehingga apabila seorang aparatur negara menerima hadiah melebihi nominal di atas dan jenis barangnya termasuk barang mewah maka perlu diselidiki apakah pemberian hadiah tersebut terindikasi fraud . Aspek ketiga adalah melihat siapa yang menerima dan memberi hadiah. Sebenarnya tidak ada aturan mengikat siapa yang seharusnya menerima atau memberi hadiah. Entah dia atasan atau bawahan ketika dia merasa memiliki kewajiban untuk membalas budi, maka tidak ada larangan untuk memberi dan menerima hadiah. Aspek ketiga lebih sulit untuk diendus apakah terindikasi fraud atau tidak karena memang tidak ada batasan untuk memberi hadiah sehingga untuk menanggulanginya kembali lagi kepada integritas yang dimiliki oleh aparatur negara.
Bancakan yang pada awalnya merupakan istilah untuk menggambarkan kegiatan positif berupa berbagi-bagi rezeki kepada orang terdekat kini telah mengalami pergeseran makna. Sayangnya
pergeseran tersebut ke arah negatif dimana pada saat ini praktik fraud sering dilakukan secara berjamaah sehingga perlu ada pembagian yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Jika salah satu orang yang terlibat tindakan fraud merasa bahwa bagiannya kurang justru akan berbahaya karena orang ini berpotensi menjadi whistletblower dan membongkar praktik fraud yang selama ini terjadi.
Whistleblower yang harusnya diasosiasikan sebagai pahlawan karena membongkar praktik fraud kini kebanyakan diwakili oleh pihak yang merasa bagian bancakan nya tidak adil. Konflik kepentingan seperti ini memang terjadi di seluruh instansi, baik itu pemerintahan maupun swasta atau BUMN dan bukan tidak mungkin akan terus berlanjut jika tidak dilakukan perubahan mulai dari pola pikir individu dan kultur organisasi.
Salah satu konsekuensi dari penerapan pengelolaan keuangan daerah secara otonom adalah sulitnya melakukan pengawasan atas arus keluar masuknya anggaran dari tiap-tiap instansi pemerintahan. Sulitnya melakukan pengawasan ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengambil keuntungan dengan cara penggelembungan atau mark up. Masih adanya pola pikir bahwa anggaran belanja harus terserap 100% justru mendukung praktik ini karena berapa pun besar anggaran belanja yang tersisa, jumlah tersebut harus dihabiskan dengan segala cara demi menghindari SILPA yang pertanggungjawabannya tidak selalu mudah. Ironisnya, beberapa UMKM yang menjadi mitra instansi pemerintahan juga mendukung perilaku ini dengan cara menyediakan jasa nota kosong dan harga miring sehingga kedua belah pihak sama-sama merasa untung. Di satu sisi UMKM mendapat keuntungan karena produk atau jasanya menjadi laku, di sisi lainnya oknum aparatur negara bisa mendapatkan keuntungan pribadi karena adanya selisih antara harga yang dianggarkan dengan harga yang terealisasi.
Aset negara yang jumlahnya ribuan tentu memerlukan perawatan dan pengawasan ekstra agar tetap dapat digunakan sebaik-baiknya. Sayangnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum aparatur negara dengan memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Contoh yang paling umum ditemui adalah ketika aparatur negara membawa pulang aset negara seperti mobil dinas dan laptop dengan alasan agar terhindar dari kerusakan. Namun seiring berkembangnya zaman, praktik ini sudah mendapat cemoohan dari masyarakat. Di sisi lain pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal seperti BPK membuat celah

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019 untuk membawa pulang aset negara semakin kecil. Melihat hal itu tidak menyurutkan semangat para oknum untuk menggelapkan aset negara, justru mereka menemukan modus baru dengan cara memanfaatkan aset negara untuk mendapatkan uang. Seperti yang dicontohkan di atas dimana ada praktik sewa dan jual beli tanah pemerintah namun uang keuntungan hasil transaksi tersebut justru lari ke kantong pribadi dan tidak masuk ke penerimaan daerah. Padahal salah satu syarat menjadi pengabdi negara adalah harus memiliki pola pikir untuk melayani rakyat dan membuang jauh-jauh pola pikir mencari keuntungan pribadi.

## Penutup
Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier membuat masyarakat berlomba- lomba untuk menaikkan taraf hidupnya. Jika pada masa lalu masyarakat hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, maka masyarakat modern juga termotivasi untuk memenuhi kebutuhan gengsinya. Kebutuhan gengsi yang tidak dapat dikendalikan membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk menaikkan nilai hidupnya. Akibatnya, menimbulkan perilaku yang menjurus pada perilaku fraud . Perilaku fraud telah merasuk ke dalam segala lapisan masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan instansi pemerintahan. Berdasarkan teori fraud tree, cara untuk melakukan praktik fraud terbagi menjadi tiga yaitu; korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Di pemerintah kota Malang sendiri ternyata berkembang cara yang lebih mutakhir daripada yang tercantum di fraud tree. Kemutakhiran ini tidak lepas dari adanya celah dan kreativitas dari oknum pelaku.
Kebiasaan memberi hadiah yang merupakan ciri khas orang Indonesia tanpa disadari ternyata termasuk salah satu cara untuk melakukan praktik fraud . Meskipun ada pembelaan bahwa memberi hadiah merupakan salah satu cara untuk menyambung tali silaturrahim, namun ada beberapa indikasi bahwa pemberian hadiah merupakan cara melakukan fraud . Pertama, kita bisa melihat pemberian hadiah itu merupakan indikasi fraud dari waktu pemberiannya. Umumnya masyarakat memberi hadiah sebagai tanda terima kasih setelah kita memberikan bantuan atau manfaat kepada orang lain, sehingga apabila pemberian dilakukan di awal patut dicurigai sebagai indikasi fraud .
Kedua, kita bisa melihat pemberian hadiah sebagai indikasi fraud dilihat dari jenis dan nominal harga hadiahnya. Pemberian parcel di hari raya dikatakan wajar apabila harganya di bawah tiga ratus ribu rupiah dan biasanya berisi kebutuhan hari raya, sehingga apabila harga dan jenis hadiahnya tidak sesuai konteks bisa dicurigai sebagai indikasi fraud . Ketiga, indikasi fraud bisa dilihat dari siapa yang memberi hadiah. Ini lebih susah untuk diidentifikasi karena siapapun berhak memberi hadiah baik dia atasan maupun bawahan, sehingga satu-satunya solusi adalah kesadaran masing-masing individual untuk menghindari fraud .
Cara selanjutnya adalah bancakan . Bancakan yang awalnya merupakan budaya membagi-bagi rejeki kini telah disalahartikan sebagai budaya untuk membagi-bagi hasil korupsi. Korupsi masa kini yang kebanyakan dilakukan secara berjamaah menunjukkan bahwa perlu adanya pembagian yang adil agar rahasia uang haram tersebut tidak terbongkar. Namun tidak selamanya seluruh pihak yang dibagikan merasa puas, ada kalanya mereka merasa bagian mereka terlalu kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung. Pihak yang sakit hati inilah nantinya yang akan menjadi whistleblower . Whistleblower yang harusnya merupakan pihak-pihak yang berdiri di jalan yang benar kini diwakili oleh pihak yang hanya merasa tidak puas atas bagian mereka. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya ditanamkan mental bahwa untuk menjadi aparatur negara harus bisa menghilangkan konflik kepentingan di seluruh kegiatan mereka. Salah satu cara untuk menghilangkan konflik kepentingan adalah dengan mengarahkan aparatur negara untuk mengabdi ke negara dengan ikhlas tanpa berniat mencari keuntungan pribadi.
Serapan anggaran yang harus dihabiskan setiap akhir periode juga menjadi salah satu cara pihak- pihak tertentu untuk melakukan tindakan fraud , dimana hal ini menjadi alasan yang bisa digunakan untuk membuat anggaran seolah terserap 100% meskipun pada realitanya, anggaran yang telah disusun sebelumnya digunakan untuk belanja atas kebutuhan pribadi diluar keperluan instansi, dan nota kosong sebagai alat untuk memanipulasi anggaran telah direalisasikan. Kemudian terdapat indikasi fraud yang muncul dari kerjasama dengan pihak ketiga dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan tujuan untuk menguntungkan suatu pihak tertentu. Kondisi ini juga dapat terjadi ketika oknum di dalam instansi memiliki hubungan istimewa dengan pihak
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019 ketiga yang akhirnya menjalin kerjasama untuk menciptakan suatu perjanjian atau kesepakatan demi keuntungan dua belah pihak yang bisa merugikan instansi dan negara. Hal ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terus menerus terjadi dan kebiasaan ini membentuk fraud yang perlahan-lahan muncul, di mana kita ketahui bahwa tidak ada jenis fraud yang dianggap kecil, karena seluruh bentuk fraud yang terjadi merupakan fraud yang besar namun sedang dalam proses tumbuh.
Cara terakhir dalam melakukan fraud adalah dengan cara menyalahgunakan aset yang pada praktiknya dibagi menjadi dua yaitu menggunakan aset untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk mencari keuntungan, misalnya dengan menggunakan kendaraan operasional instansi untuk keperluan mudik dan menyewakan atau menjual lahan milik pemerintah dengan tujuan untuk menambah keuntungan pribadi dari hasil sewa atau penjualan yang dilakukan. Kondisi ini tentu saja memberikan dampak kerugian bagi negara jika terus menerus dilakukan dan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Cara-cara yang dilakukan untuk menutupi tindakan fraud ini merupakan bentuk dari rutinitas harian yang akhirnya berdampak pada kerugian lebih besar yang ditimbulkan sehingga diperlukan kesadaran dari seluruh pihak untuk dapat meminimalisir tindakan-tindakan fraud yang asalnya dari suatu kebiasaan kecil yang selalu dilakukan setiap harinya di lingkungan instansi pemerintahan.
Beberapa keterbatasan di dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat memberikan keterangan
jelas mengenai siapa informan yang memberikan informasi di dalam penelitian ini untuk menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara peneliti dengan informan. Kerahasiaan perlu dijaga mengingat pembahasan di dalam penelitian yang dilakukan merupakan topik yang sangat sensitif sehingga apapun yang berhubungan dengan identitas informan baik instansi, jabatan, serta nama informan harus peneliti samarkan. Penelitian ini juga terbatas pada sektor pemerintahan yang terdapat di kota Malang, sehingga tidak bisa merepresentasikan cara melakukan fraud untuk seluruh daerah di Indonesia, dan peneliti juga tidak memiliki hak untuk menjustifikasi bahwa setiap daerah yang terindikasi kasus fraud juga melakukan cara yang sama seperti di dalam penelitian ini..
Penelitian yang berfokus pada cara-cara baru melakukan praktik fraud memang masih jarang dilakukan sehingga peneliti sedikit kesulitan untuk mencari gambaran tentang praktik fraud yang semakin berkembang. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat memilih lokasi penelitian seperti di BUMN maupun perusahaan swasta untuk melihat apakah ada kesamaan dalam cara melakukan praktik fraud sebagaimana di instansi pemerintahan. Dengan memilih BUMN ataupun perusahaan swasta diharapkan ada pembaharuan penelitian karena adanya perbedaan kebijakan di antara ketiga sektor tersebut. Lokasi daerah penelitian juga diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian mengenai cara melakukan fraud kedepannya, karena bisa saja terdapat perbedaan cara yang dilakukan di tiap-tiap daerah di Indonesia.

## JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Vol.4 No.1 April 2019
As Shidqi, Z. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan. Universitas Hasanudin Makassar
Audifax. (2008) Research: Sebuah Pengantar untuk “Mencari Ulang” Metode Penelitian dalam Psikologi. Yogyakarta. Jalasutra
Australian National Audit Office. (2015). Public
Sector Financial Statement “High Quality Reporting Through Good Governance and Processes”. Barton Act: Commonwealth of Australia
Burrell, G.,  Morgan, G.  (1979).  Sociological Paradigm  and Organisational  Analysis. London: Heinemann
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Creswell, J. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain
Riset. Yogyakarta. Pustaka Belajar
Crowe Howarth LLP. (2010). IIA Practice Guide:
Fraud and Internal Audit. Retrieved from http:// aibaus.org/wpcontent/uploads/2011/04/2010 0922AIBAFraud.pdf
Danuta, K.S. (2017). Crowe’s Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Melalui E-Precorument. Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1 No. 2 Tahun 2017 Denzin, N., Lincoln, Y. (2009). Handbook of Qualitative Research. London. Sage Publication Dhesinta, W.S. (2017). Tinjauan Yuridis Opini WTP Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dan Potensi Timbulnya Korupsi. Laboraturium Hukum Administrasi Negara Universitas Surabaya Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. Issues in Accounting Education, 27(2), 555–579. Retrieved from https://doi.
org/10.2308/iace-50131
Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia: Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah dan Auditor. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 13 No. 1 April 2013 Garfinkel, H., 1967, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

## DAFTAR PUSTAKA
Gaurina, N.P.M., Purnamawati, N.G.A., Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud: Studi Kasus pada Bali Hai Cruises. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8 No. 2 Tahun 2017
h t t p s : / / n e w s . d e t i k . c o m / b e r i t a - j a w a - timur/d-3525830/keenam-kalinya-pemkot- malang-raih-opini-wtph h t t p : / / r e g i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2017/11/03/17034171/2-pejabat-bpn- kota-malang-ditetapkan-sebagai-tersangka
Husna, N., Rahayu, S., Triyanto, D.N. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi: Studi pada Pemda di Indonesia Tahun 2016. e-Proceeding of Management Vol. 4 No. 2 Agustus 2017
Kuhn Thomas S., 1993, Peran Paradigma Sebagai Revolusi Sains, Bandung: Remaja Rosdakarya Ludigdo, U. (2007). Paradoks Etika Akuntan,
Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Muhadjir, N. (2000). Metodologi Penelitian
Kualitatif. Yogyakarta. Rake Sarasin
Prawira, I.M.D., Herawati, N.T., Darmawan, N.A.S. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi: Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 2 No. 1
2014
Ratifah, I., Ridwan, M. (2012). Komitmen
Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika Vol.
11 No. 1 Juni 2012
Safwan., Nadirsyah., Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala Vol.
3 No. 1 Februari 2014
Sari, A.F.K. (2016). Hijab Segitiga Akuntan untuk Melawan Korupsi. JEM Vol. 2 No. 1 Tahun
2016 Setiawan, A.R., Irianto, G., Achsin, M. (2013). System-Driven (Un)Fraud: Tafsir Aparatur terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4, 85–100.
JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN:1411-6510 e-ISSN :2541-6111
Vol.4 No.1 April 2019
Sholihah, S., (2016). Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik. JAFFA Vol. 4 No. 1 April 2016 Sihombing, K.S. (2014). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. Universitas Diponegoro
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabet
Sukoharsono, E. G. (2006). Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenology, Grounded Theory, Critical Etnografi dan Case Study. Alternatif Riset Kualitatif Sula, Atik Emilia, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyono. (2014).  Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. JAFFA, Vol. 2 No. 2, Oktober 2014 Sulastri dan Simanjuntak, B.H. (2014). Fraud pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). E-Journal Magister Akuntansi Trisakti, 1(2), 199–227
Sulistyo, A.B. (2011). Peran Spiritualitas Keagamaan
Bagi Akuntan dalam Lingkungan Organisasi.
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 2 Oktober 2011 Syahrina, D., Irianto., Prihaningtyas, Y.D. (2017).
Budaya Cari Untung Sebagai Pemicu Terjadinya Fraud: Sebuah Studi Etnografi. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 April 2017
Tuanakotta, T. (2013). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta. Salemba Empat Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74(12), 38
Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 1 April 2011