Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA MANADO)

## IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN SUPPORT OF TRANSPARENCY AND PUBLIC DISCLOSURE
(CASE STUDY IN OFFICIAL WEBSITE OF GOVERNMENT OF MANADO CITY)
Sofany Russo Rumimpunu (1) , Johny R. E. Tampi (2) , Very Y. Londa (2)
1) Peneliti Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: sofannyrr@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 8 Juli 2021 Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
The development of e-government in Manado city is one of the programs implemented by the Manado  city  government  to  facilitate  services  to  the  public  and  private  parties  using  advances  in information  technology.  This  research  aims  to  explain  the  implementation  of  E-government  in supporting  transparency  and  openness  of  public  information  in  Manado  City.  The  research  was conducted  by  descriptive  method  with  qualitative  approach,  data  obtained  through  observation, interview and secondary data. The focus of this research used Charles Jones's theory of application or application. The results showed that the implementation of e-government in Manado city is still not going well because the Department of Communication and Informatics is still experiencing constraints on its implementation such as lack of employees, little funds, facilities and infrastructure that have not been supported, lack of community participation, lack of commitment from the government so as to have an impact on transparency and openness of public information.
Keywords : e-government; transparency; public information disclosure

## ABSTRAK
Pengembangan e-government di  Kota  Manado  merupakan  salah  satu  program  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Manado  untuk  mempermudah  pelayanan  kepada  masyarakat maupun pihak swasta dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi  informasi. Penelitian ini bertujuan untuk  menjelaskan  implementasi e-government dalam  mendukung  transparansi  dan  keterbukaan informasi  publik  di  Kota  Manado.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan  data  sekunder.  Fokus penelitian ini menggunakan teori aplikasi atau aplikasi Charles Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kota Manado masih belum berjalan dengan baik karena Dinas Komunikasi  dan  Informatika  masih  mengalami  kendala  dalam  pelaksanaannya  seperti  kurangnya pegawai,  dana  yang  sedikit,  sarana  dan  prasarana  yang  belum  mendukung,  kurangnya  partisipasi masyarakat,  kurangnya  komitmen  dari  pemerintah  sehingga  berdampak  pada  transparansi  dan keterbukaan informasi publik.
Kata kunci : e-government ; transparansi; keterbukaan informasi publik
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut  mengharuskan  instansi  pemerintah ditingkat  pusat  dan  daerah  memiliki website sebagai  sistem  yang  akan  menaungi e- government itu  sendiri.  Munculnya  bentuk dukungan  terhadap  Inpres  tersebut  juga  terlihat dari  Cetak  Biru (Blueprint) Sistem  Aplikasi e- government bagi  Pemerintah  Daerah  yang diterbitkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika dan akan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah  sebagai  panduan  baku  dalam mengembangkan e-government .  Ketersediaan website pemerintah  pusat  maupun  daerah dianggap  sebagai  bukti  nyata  keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan e- government .
Melalui website yang  merupakan  salah satu  inovasi  dalam  penyebaran  informasi, pemerintah  dapat  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  seluruh kegiatan ataupun kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan kebijakan  publik  dengan  seluruh  kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.
Diluncurkannya website resmi ini bertujuan  untuk  semakin  membuka  lajur informasi  kepada  masyarakat  dan  sekaligus menjadi  jembatan  ketika  masyarakat  ingin berkomunikasi  dengan  pemerintah.  Melalui website ini  pemerintah  berkomitmen  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  semakin baik  dan  sistem  informasi  yang  terintegrasi. Apabila dalam penerapan e-government tersebut berjalan  dengan  lancar  dan  baik,  maka  akan sangat menunjang transparansi dan keterbukaan informasi  oleh  pemerintah  kepada  publik terlebih  khusus  masyarakat  Kota  Manado. Komunikasi  yang  terjadi  dua  arah  artinya terdapat  komunikasi  yang  terjadi  antara pemerintah  dan  masyarakat  ataupun  dengan pihak-pihak  yang  bekepentingan.  Permasalahan yang muncul dimasyarakat adalah belum semua lapisan masyarakat memanfaatkan e-government karena  kendalah  yang  sering  ditemui  adalah
masyarakat masih kurang pemahamannya dalam pemanfaat teknologi juga media internet.
Berangkat dari penjelasan di atas adapun masalah  yang  peneliti  liat  dari  perkembangan website pemerintah  Kota  Manado  yaitu  pada proses penerapan e-government di Kota Manado yang  terlihat  adalah  pemerintah  masih  belum transparan  dalam  hal  keuangan  salah  satunya yang  peneliti  temui  pada website ini  pemberian informasi  terkait  APBD  data  yang  termuat  di website hanya menunjukkan sampai tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 ini ketika pandemi mulai  terjadi  di  Indonesia,  Kota  Manado  pun menjadi salah satu yang terkena pandemi dan ada satu  permasalahan  yang  peneliti  liat  yaitu  pada pemberian bantuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat masih  belum  terlihat  transparan.  Dalam penyaluran bantuan tersebut muncul pertanyaan berapa  besar  anggaran  yang  ditargetkan  oleh pemerintah kemudian seberapa besar yang telah disalurkan dan belum tersalurkan  masih kepada masyarakat. Menurut peneliti pemerintah  masih belum  menjalankan  fungsi website dengan  baik karena  pandangan  peneliti  pemerintah  dapat mengupdate hal tersebut di website yang telah di buat  sehingga  masyarakat  dapat  dengan  jelas mengetahui  perkembangan  penyaluran  bantuan sementara itu yang peneliti dapati bentuk laporan yang dibuat pemerintah baru sebatas dokumentasi tetapi untuk rincian anggaran masih belum sepenuhnya di sampaikan kepada publik.
Selanjutnya  peneliti  melihat  pada website tidak  terdapat  ruang  untuk  masyarakat  yang  bisa digunakan  untuk  menyampaikan  masalah  dan keluhan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  hanya memberikan layanan  komunikasi  via  telepon  atau email dan  penulis  merasa  bahwa  hal  ini  masih belum  mencerminkan  bahwa  pemerintah  dapat bersikap  transparan  terhadap  tanggapan  serta keluhan  dari  masyarakat.  Kecepatan  dalam penyampaian keluhan dari masyarakat ke pemerintah  masih  cenderung  tertutup  sehingga masyarakat juga cenderung enggan untuk memberikan  saran  ataupun  tanggapan.  Dari  segi layanan  publik  seperti  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk,  Kartu  Keluarga,  atau  Akta  Kelahiran yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  dinilai masih  sangat  terbatas  karena  masyarakat  harus melakukannya  dengan  cara  yang  lama  dan  pada
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702
sisi  ini  dilihat  adanya  ketidaksesuaian  antara informasi  yang  dimuat  pada  halaman  tersebut dengan praktek yang terjadi dilapangan.
Kurangnya  pemanfaatan website juga dinilai  penulis  sebagai  salah  alasan  kenapa masyarakat  masih  kurang  mengetahui  informasi langsung  pada website pemerintah  Kota  Manado.
Informasi  yang  termuat  pada website lebih mengarah  pada  informasi  yang  bersifat  positif, pemerintah tidak mencoba untuk memberitahukan kepada  masyarakat  persoalan-persoalan  yang sementara berkembang yang selanjutnya pemerintah sebenarnya bisa memberikan penjelasan  lebih  mendetail  dan  tentunya  hal tersebut dapat membangkitkat ketertarikan masyarakat untuk ikut memanfaatkan website yang telah  dibuat.  Saat  ini  masyarakat  lebih  memilih mengunjungi website  non-government untuk mencari tahu informasi ataupun sebuah kebenaran akan  informasi.  Padahal  pada  fungsinya e- government haruslah  memberikan  kemudahan kepada masyarakat salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan akan sebuah informasi.
Pada website pemerintah  Kota  Manado jika  dilihat  dari  segi  operasional, website tidak menampilkan jumlah pengunjung sehingga hal ini menjadi  salah  satu  kekurangan.  Adapun  beberapa dinas dan badan yang terkait belum secara optimal terintegrasi  dengan wabsite pemerintah  Kota Manado sehingga masyarakat yang akan mengunjungi website tidak  bisa  mendapatkan informasi  yang  lengkap  tentang  dinas  maupun badan tersebut.
Penerapan e-government oleh  pemerintah Kota  Manado  sebagai  sarana  untuk  memberikan informasi dan menunjang adanya transparansi, dan keterbukaan  infromasi  publik  guna  mewujudkan good  governance. Pada  kenyataannya  masih terdapat  kekurangan  pada  beberapa  bagian, permasalahan-permasalahan  serta  fakta  yang terdapat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  bagaimana  penerapan e- government dalam  mendukung  transparansi  dan keterbukaan informasi publik di Kota Manado.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka dapat  ditetapkan  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan E-government dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kota Manado?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan E-government dalam  mendukung transparansi  dan  keterbukaan  informasi  publik  di Kota Manado.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diharapkan  dari penelitian ini, yaitu :
1. Secara  teoritis,  penelitian  dapat  memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan serta  pemecahan  masalah  dalam  kajian manajemen  sumberdaya,  khususnya  yang berkaitan dengan e-government dalam praktek transparansi dan keterbukaan informasi publik.
2. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  kiranya dapat  memberikan  sumbangan  atau  informasi serta  kontribusi  kepada  Pemerintah  Kota Manado  dalam  penerapan e-government guna mendukung transparansi dan penyajian informasi publik.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang  dapat  diamati  dari  subyek  itu  sendiri. Menurut  Sugiyono  (2014)  menyebutkan  bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  data  informasi yang  berdasarkan  dengan  kenyataan  (fakta)  yang diperoleh di lapangan.

## Desain Penelitian
Pengamatan terhadap praktek e- government sudah  dilakukan  oleh  peneliti  sejak tahun 2019 sehingga menimbulkan gagasan untuk menuangkannya  dalam  judul  penelitian  tesis. Sementara  untuk  penelitian  dilakukan  mulai  dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Pemerintahan Kota  Manado  dengan  melakukan  pengamatan  pada website Pemerintah Kota Manado.
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada  aplikasi atau  penerapan  berdasarkan  pendapat  Jones (1996)  yang  menyebutkan  aplikasi  ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan  untuk  tercapainya  tujuan kebijakan. Pada aplikasi atau penerapan ini akan dilihat bagaimana pemerintah mencoba memanfaatkan webiste sesuai dengan kebijakan dan  bagaimana  pandangan  masyarakat  serta keterlibatan  masyarakat  dalam  pemanfaatan website tersebut berdasarkan fokus penelitian di bawah ini :
1. Implementor sebagai pelaksana kebijakan
2. Pembayaran atau pelaporan keuangan
3. Efektivitas
4. Efisiensi

## Informan Penelitian
Informan  berfungsi  untuk  membantu menjaring  sebanyak-banyaknya  data  dan informasi  yang  akan  bermanfaat  bagi  bahan analisis.  Pemilihan  informan (key  informant) pada  penelitian  difokuskan  pada  representasi atas  masalah  yang  diteliti  (Bungin,  2003). Informan dalam penelitian ini yakni dari unsur pemerintah sebagai pelaksana yaitu :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Manado, 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika  Dinas  Komunikasi  dan Informasi Kota Manado,
3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika Kota Manado, dan
4. Unsur masyarakat 3 orang.

## Data dan Sumber Data
Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer pada penelitian ini  dilihat  langsung  pada website Pemerintah Kota  Manado  untuk  evaluasi  dan  mendapatkan aktivitas dan informasi  yang disajikan di dalam website . Dan data sekunder, data yang diperoleh dari  dokumen-dokumen  tertulis  yang  berkaitan dengan  fokus  yang  diteliti  di  Pemerintah  Kota Manado.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2014)  teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan data.  Prosedur  pengumpulan  data  dapat  juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan  data.  Teknik  yang  digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:
1.   Observasi (Pengamatan) 2.   Wawancara
3.   Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono (2014)  mengemukakan  bahwa  aktivitas  analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas, sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Berikut  langkah- langkah  analisis  data  menurut  model Miles  and Huberman : 1.   Pengumpulan Data
2.   Reduksi Data (Data Reduction)
3.   Penyajian Data (Data Display)
4.  Penarikan  Kesimpulan  /  Verifikasi
(Conclusion Drawing/Verification)

## Keabsahan Data
Dalam  penelitian  ini  pengecekkan  data dilakukan  dengan  cara  triangulasi  sumber. Triangulasi  sumber  adalah  menguji  kredibilitas data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber. Pada  penelitian  ini  peneliti  akan  mengecek  data yang  diperoleh  dari  beberapa  sumber  seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan program e-government pada website resmi  pemerintah  Kota  Manado  guna menunjang transparansi dan keterbukaan informasi  di  Kota  Manado  berdasarkan  hasil penelitian  melalui  pengamatan,  wawancara terhadap informan, serta didukung dengan data- data  yang  relevan  maka  pembahasan  akan mengacu  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh Jones (1996) yaitu tentang pengaplikasian.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702

## Implementor Sebagai Pelaksana Kegiatan
Aplikasi  ialah  penerapan  secara  rutin dari  segala  keputusan  dan  peraturan-peraturan dengan  melakukan  kegiatan-kegiatan  untuk tercapainya  tujuan  kebijakan.  Jones  (1996) menyatakan bahwa Application simply refers to doing the job. It includes “providing goods and services”  as  well  as  other  programmatic objectives  (for  examples,  regulation  and defense). Menurut Shinta (2015) dalam jurnalnya  mengatakan  penerapan  seringkali merupakan  suatu  proses  dinamis  dimana  para pelaksananya  ataupun  para  petugas  diarahkan oleh  pedoman  program  maupun  patokan- patokannya,  ataupun  secara  khusus  diarahkan oleh kondisi yang aktual.
Dalam menunjang keberhasilan penerapan E-government di Kota Manado tidak terlepas  dari  beberapa  komponen-komponen penting,  salah  satu  komponen  penting  tersebut adalah sumberdaya manusia, peran sumberdaya manusia terhadap teknologi informasi merupakan  sebuah  faktor  krusial,  dimana manusia merupakan pelaksana atau implementator e-government .  Sumber  daya manusia mempunyai kedudukan dan peran yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dalam  mencapai suatu tujuan pembangunan nasional.
Sumberdaya manusia yang tidak memadai  baik  dari  segi  jumlah  dan  dari  segi kemampuan  akan  berakibat  pada  tidak  dapat dilaksanakannya  program  secara  sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan  dengan  baik.  Jika  jumlah  pegawai pelaksana  kebijakan  terbatas  maka  hal  yang harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana.
Kesiapan  sumberdaya  manusia  di pemerintahan  yang  nantinya  akan  menjadi pemegang  peran  utama  di  dalam  inisiatif e- government pada  dasarnya  adalah  manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat  kompetensi  dan  keahlian  para  pegawai akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government . Semakin tinggi tingkat pengetahuan  terhadap  informasi  dan  teknologi dari  sumberdaya  manusia  di  pemerintah,  maka akan  semakin  siap  untuk  menerapkan  dan menjalankan konsep e-government . Seperti yang
Indrajit  (2004)  katakan  bahwa  sumberdaya manusia yang belum memenuhi kualifikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan e- government karena  pada  dasarnya  untuk membangun sebuah sistem e-government sangat dibutuhkan keterampilan
menjalankan tekonologi,  pengelolaan website ,  selanjutnya berkomunikasi yang cepat, efektif dan simpatik baik  dalam  penyajian  informasi  maupun  dalam menjawab  masukan-masukan  yang  diberikan oleh masyarakat.
Pada  penelitian  terdahulu  oleh  Citra (2011)  tentang  Implementasi e-government mengatakan bahwa sumberdaya manusia adalah indikator  yang  memberikan  pengaruh  besar terhadap pelaksanaan e-government dan memiliki  sub  indikator  yang  harus  terpenuhi yaitu  memiki  staf  yang  cukup  dan  memiliki keahlian,  selanjutnya  harus  memiliki  informasi yang  memadai  dan  relevan  dan  berikutnya adanya kewenangan untuk menjalankan kebijakan.
Pada  Dinas  Komunikasi  Informasi  dan Teknologi Kota Manado terlihat bahwa sumberdaya  manusia  yang  tersedia  untuk menunjang  terlaksananya e-government masih belum  terpenuhi.  Hal  ini  dikatakan  oleh  salah satu  informan  ketika  dilakukan  wawancara. Dimana  sumberdaya  manusia  yang  memiliki background relevan tentang pendidikan teknologi  informasi  hanya  berjumlah  12  orang dan terbagi atas aparatur sipil negara berjumlah 4 dan tenaga harian lepas (thl) yang berjumlah 8 orang.  Hal  ini  tentunya  menjadi  salah  satu penyebab  utama  kenapa  dalam  pelaksanaan e- government masih  belum  maksimal  karena jumlah  pegawai  yang  tersedia  masih  sangat sedikit pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Masalah  kekurangan  pegawai  yang  dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi menyebabkan Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Manado  perlu  melakukan pembenahan  besar-besaran  agar  pelaksanaan e -government tetap dapat berlanjut. Peneliti juga menilai  kekurangan  jumlah  pegawai  menjadi salah  satu  penyebab  terjadinya  keterlambatan merespon akan tanggapan dari masyarakat pada website pemerintah  Kota  Manado  dan  tidak
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)
hanya  hal  itu  tetapi  hal  lain  yang  terdampak adalah pada pemberian pelayanan yang menjadi fokus utama dari terbentunya e-government . Penambahan jumlah staf dan implementor  saja  tidak  cukup  menyelesaikan persoalan  implementasi  kebijakan  karena  jika mana  penambahan  pegawai  tidak  berdasarkan pada kompetensi yang relevan dengan teknologi informasi.  Dalam  pelaksanaan  sebuah  aturan diperlukan  implementor  yang  mempunyai keahlian
dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Pada
penerapan e-government tidak hanya bergantung pada  staf  atau  implementor  yang  memiliki background pendidikan relevan dengan teknologi  informasi  tetapi  haruslah  beriringan dengan pengetahuan dan keterampilan.
Edwards III berpendapat bahwa pembahasan  mengenai  pegawai  tidak  terbatas hanya  dengan  membicarakan  besaran  saja  atau seberapa  banyak  pelaksana  kebijakan.  Karena keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan  (kualitas)  dari  pegawai  atau pelaksana kebijakan.
Pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Manado  belum  semua  pegawai  memiliki kemapuan untuk menjalankan konsep e- government hal  ini  menyebabkan  ketika  pada pengaplikasian e-government terlebih pada website pemerintah  Kota  Manado  cenderung  hanya dilakukan  oleh  staf  yang  memiliki keahlian tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada responsivitas yang diberikan kepada masyarakat. Jika  hanya  mengandalkan  para  pelaksana  yang memiliki  pengetahuan  dibidang  informasi  dan teknologi  maka  ketika  terjadinya  penurunan performa  hal  tersebut  akan  berdampak  pada pelaksanaan e-government secara langsung.
Hal  seperti  kurangnya  pengetahuan  tidak hanya  menjadi  faktor  penghambat  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika,  menurut  salah  satu narasumber  hal  seperti  ini  juga  dialami  oleh beberapa perangkat daerah di Kota Manado dan hal seperti  ini  pada  akhirnya  berdampak  pada keterlambatan  pengintegrasian  data  dari  setiap perangkat  daerah  yang  ada  di  Kota  Manado sehingga  informasi  yang  tersedia  pada website Kota Manado menjadi belum maksimal. Pengetahuan  dan  kemampuan  yang  kurang  dari
para  pelaksana  berdampak  pada  keterlambatan penyediaan  informasi  kepada  publik  dan  akan menyebabkan  tujuan  dari e-government untuk memberikan  pelayanan  yang  cepat,  tepat  dan akurat  serta  terciptanya  keterbukaan  informasi dan  transparansi  kepada  masayarakat  tidak tercapai. Tidak tercapainya pemberian pelayanan yang cepat kepada masyarakat akan berdampak juga pada kembalinya bentuk pelayanan manual dari pemerintah kepada masyarakat.

## Pembayaran atau Pelaporan Keuangan
Sumberdaya  lain  yang  juga  penting dalam  sebuah  pelaksanaan  kebijakan  adalah sumberdaya  fasilitas.  Fasilitas  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  kebijakan/program  harus terpenuhi  seperti  kantor,  peralatan,  serta  dana yang mencukupi.
Fasilitas  juga  dinilai  sebagai  faktor penting menentukan baik atau tidaknya hubungan pemerintah kepada pemerintah daerah.  Fasilitas  merupakan  faktor  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Implementor mungkin  mempunyai  staf  yang  mencukupi, kapabel  dan  kompeten,  tetapi  tanpa  adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan berhasil.  Hal  ini  juga  diakui  oleh  peneliti Prasetyo  (2014)  saat  melakukan  penelitian terkait  analisis  pengembangan e-government di Kota  Semarang  yang  turut  menyatakan  bahwa finansial  akan  sangat  berpengaruh  pada  proses pengembangan e-government hal  tersebut  dapat muncul dari kepedulian kepala daerah.
Sekecil  apapun  inisiatif e-government yang  akan  diterapkan  membutuhkan  sejumlah sumber daya yang sangat besar. Dalam menerapakan e-government ,  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kota  Manado  mendapat  sumber pendanaan  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD).  Pemerintah  merancang  semua kegiatan berdasarkan rencana strategis yang sudah diterapkan sebelumnya.
Pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika hubungan  antara  kepala  daerah  dan  perangkat daerah akan terlihat dari bagaimana kepala daerah menaruh perhatian salah satunya dengan memberikan  fasilitas.  Tentunya  fasilitias  yang disediakan  akan  dianggarkan  pada  APBD.  Pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  fasilitas
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702
sebagai  penunjang e-government terihat  sudah tersedia akan tetapi masih kurang untuk menunjang dalam mendukung pelaksanaan, hal ini terlihat dari ketersediaan jaringan yang belum stabil dan biaya untuk  pemenuhan  koneksi  jaringan  yang  sangat mahal.
Tentunya  hal  ini  diperkuat  dari  hasil wawancara  peneliti  dan  narasumber  dimana dikatakan  bahwa  dana  yang  dianggarkan  untuk Dinas Komunikasi dan Informatika masih terbatas dan  belum  bisa  menjangkau  setiap  kebutuhan untuk  pemenuhan e-government .  Karena  pada dasarnya  dana  yang  terdapat  pada  APBD  tidak hanya berfokus pada kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan  atau  sikap  positif  atau  adanya dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan  maka terdapat  kemungkinan  yang  besar  penerapan kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.  Demikian  sebaliknya,  jika  para  pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan  maka  implementasi  kebijakan  akan menghadapi kendala yang serius.
Efektivitas Jones (1996) mengutip pendapat Edwards  III  sebagai  berikut,  syarat  pertama untuk  implementasi  kebijakan  yang  efektif adalah  bahwa  mereka  yang  melaksanakan keputusan  harus  tahu  apa  yang  seharusnya mereka lakukan jika kebijakan harus dilaksanakan  dengan  baik,  arahan  pelaksanaan tidak  hanya  harus  diterima,  tetapi  mereka  juga harus jelas.
Efektivitas  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  kesinambungan  atau  keseimbangan antara  pengeluaran  yang  dianggarkan  dengan hasil  yang  merupakan  tujuan  ataupun  sasaran yang telah disepakati bersama sejak awal. Dalam setiap  organisasi  efektivitas  merupakan  unsur utama  dari  setiap  pokok  aktivitas  untuk pencapaian tujuan sekaligus sebagai pengukuran untuk  mengetahui  capaian  sejauh  mana  yang dikeluarkan  untuk  mendapatkan  sasaran  yang telah disepakati. Efektif berarti dapat berpengaruh  atau  berakibat  dalam  pelaksanaan untuk  pencapaian  sasaran  dengan  cara  yang optimal.
Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu  sebab  dari  variabel  lain.  Efektivitas  berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat  tercapai  atau  dengan  kata  sasaran  tercapai karena  adanya  proses  kegiatan.  Kata  efektivitas tidak  dapat  disamakan  dengan  efisiensi,  karena keduanya  memilki  arti  yang  berbeda  walaupun dalam  berbagi  pengunaan  kata  efisiensi  lekat dengan kata efektivitas. Gibson (1996) berpendapat mengenai efektifitas adalah penilaian yang  dibuat  sehubungan  dengan  pencapaian  dari individu,  kelompok  dan  organisasi.  Makin  dekat pencapaian  mereka  terhadap  prestasi  yang diharapkan  atau  standar  yang  telah  ditetapkan, maka  makin  lebih  efektif  dalam  menilai.  Dengan begini  peneliti  dapat  menyimpulkan  efektifitas adalah  cara,  tahap,  atau  sarana  penilaian  untuk mengukur  seberapa  besar  pencapaian  sebuah tujuan  atau  hasil  yang  dikehendaki  tanpa menghiraukan  faktor-faktor  tenaga,  waktu,  biaya, fikiran  alat  dan  lain-lain  yang  telah  dikeluarkan atau digunakan.
Adapun pencapaian terhadap nilai efektivitas  pada  penerapan e-government di  Kota Manado  adalah  penyediaan  terhadap  sarana  dan prasarana  oprasional  yang  mendukung  untuk terjalannya  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Manado  menyebabkan  penyediaan  informasi mengalami  keterlambatan.  Pemerintah  yang  tadi menargetkan penyediaan informasi dapat berlangsung  setiap  saat  nyatanya  hal  tersebut hanya  terjadi  pada  saat  tertentu  atau  pada  saat kondisi  yang  dianggap  penting  untuk  dimuat. Tahapan yang begitu panjang juga menjadi salah satu  penyebab  kenapa  informasi  yang  ada  di wesbite pemerintah  Kota  Manado  sangat diperhartikan  karena  berhubungan  dengan  citra baik  dari  pemerintah  itu  sendiri.  Jika  mana informasi  yang  termuat  tidak  sesuai  maka informasi  tersebut  haruslah  diperbaiki  kembali sebelum benar-benar termuat.
Transparansi  dan  hak  untuk  mengakses informasi  pemerintah  saat  ini  telah  diakui  dunia sebagai unsur yang penting untuk partisipasi yang demokratis,  kepercayaan  kepada  pemerintah, pencegahan  korupsi,  pembuatan  keputusan, akurasi informasi publik, dan penyediaan informasi  untuk  masyarakat,  pengusaha,  serta
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)
jurnalis.  Menurut  Kanter dan  Purnama  (2015) Secara  umum  informasi  yang  dipublikasikan  di website sudah cukup menunjukkan usaha pemerintah  untuk  transparan  dalam  pengelolaan anggaran.  Perihal  ketersediaan  informasi  juga terjadi  pada  pelaporan  keuangan  APBD  yang dinilai  peneliti  bahwa  ketersediaan  informasi tersebut  sudah  dipenuhi  oleh  pemerintah  dengan dimuatnya pada website pemerintah Kota Manado akan  tetapi  peneliti  melihat  bahwa  masih  sulit untuk  didapatkan  pada website pemerintah  Kota Manado. Ketersediaan informasi ini ada pada sub- domain  bappeda.manadokota.go.id.  dan  untuk mengakses  dokumen  tersebut  harus  melalui langkah-langkah yang dianggap cenderung menyulitkan bagi pencari informasi.
Pemerintah  juga  menargetkan  bahwa  setiap satuan perangkat daerah  haruslah berkolaborasi  dan menyatukan komitmen demi menunjang terlaksananya e-government, akan  tetapi  menurut hasil  wawancara  belum  semua  satuan  perangkat daerah  memiliki  komitmen  yang  sama,  hal  ini dibuktikan dengan rencana pengintegrasian data yang masih sulit dilakukan. Selain terkendala sumberdaya manusia  yang  tidak  mendukung  tetapi tidak adanya bentuk dukungan dari segi komitmen menjadi salah satu  hal  yang  membuat e-government terkendala dalam pelaksanaannya.  Perubahan  sudut  pandang yang  disebabkan  oleh  pergeseran  pemerintahan manual  ke  pemerintahan  berbasis  eletronik menjadi salah satu penyebab mengapa dibeberapa satuan  perangkat  daerah  sulit  untuk  menerima perubahan  tersebut.  Dukungan  dari  pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan  menjadi  prioritas  program,  penempatan pelaksana  dengan  orang-orang  yang  mendukung program,  memperhatikan  keseimbangan  daerah, agama,  suku,  jenis  kelamin  dan  karakteristik demografi yang lain. Pada tahap terintegrasi berarti seluruh  informasi  yang  dibutuhkan  sudah  berada pada  satu  tempat  dan  akan  sangat  mudah  untuk ditemukan atau dicari, seperti halnya pada website pemerintah  Kota  Manado  jika  seluruh  data  dari satuan  perangkat  daerah  terintegrasi  maka  akan termuat  pada website pemerintah  Kota  Manado. Hal  ini  akan  memudahkan  kepada  para  pencari informasi  untuk  mengakses  dan  memanfaatkan informasi tersebut dengan begitu proses transparansi dan keterbukaan informasi publik juga berjalan.  Hal  ini  juga  disepakati  oleh  peneliti
Yogiswara,  dkk  (2014)  dalam  penelitiannya  yang menyatakan bahwa ego sektoral dapat mempengaruhi  serta  menentukan  jalannya  e - government dari  sebuah  pemerintahan  menurut peneliti  hal  tersebut  perlu  ditindak  lanjuti  dengan aturan yang tegas.
Selanjutnya  terkait  pemanfaatan website oleh  masyarakat  ataupun stakeholder sebagai penerima pelayanan. Keberhasilan sebuah penerapan kebijakan akan terlihat ketika target dari kebijakan tersebut memanfaatkannya dan menjadikannya  sebagai  bagian  penting  dalam kehidupan  sehari-hari.  Sistem e-government membantu  dalam  pengambilan  keputusan  secara transparan.  Dalam  kasus  penerapan e-government pemerintah  menawarkan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  secara  langsung  berpartisipasi dalam  pengambilan  keputusan.  Ide  dan  masukan mereka  biasanya  ditampung  di  forum  atau komunitas online .  Seluruh  layanan  publik  yang akan  digunakan  harus  dikembangkan  secara  hati- hati  dan  terbuka  untuk  publik.  Masyarakat  harus mampu  mengakses  informasi  tentang  kinerja pemerintah  melalui website pemerintah  sebagai wujud transparansi kerja terhadap masyarakat.
Transparansi  kerja  dari  pemerintah  tentu dapat  meminimalisir  terjadi  korupsi  di  tubuh pemerintah  itu  sendiri.  Hal  lain  yang  juga  perlu diperhatikan adalah perlunya informasi kontak dari instansi  pemerintah  yang  bisa  dihubungi  oleh warganya.  Jika  melihat  pada  pelaksanaan website pemerintah  Kota  Manado  pemerintah  sudah menyelenggarakan e-government dengan  begitu baik  akan  tetapi  partisipasi  masyarakat  untuk mengakses  dan  mempergunakan website masih sangat  kurang.  Seperti  layanan  permintaan informasi  di website resmi  ditampilkan  berupa layanan e-mail atau  tertulis  “Hubungi  Kami”. Terlayaninya permintaan informasi lewat layanan ini menurut  peneliti  sulit  dinilai  secara  objektif  karena oleh pengunjung, hanya terlihat sebagai kotak saran atau keluhan. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Kominfo,  disebutkan  bahwa  meskipun  memiliki lingkup aplikasi yang luas, layanan ini lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Manado,  seperti masalah sampah, selokan tersumbat, dan lain-lain. Meskipun  demikian,  dapat  dilihat  bahwa website ikut  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan  walaupun  alur informasi masih bersifat satu arah. Terlihat satu arah hal ini dikarenakan pihak pengelola dalam hal ini
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702
Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempublikasikan  keluhan  yang  masuk,  dan  yang sudah  terlayani,  sehingga  tidak  dapat  dimonitor oleh  masyarakat  dan  pada  akhirnya  kurangnya keterlibatan masyarakat untuk mendorong partisipasi yang lebih besar lagi. Menurut peneliti Kanter  dan  Purnama  (2015)  pada  penelitan terdahulu berpendapat bahwa partisipasi masyarakat  disini  bukan  hanya  dibatasi  ketika website telah beroperasi akan tetapi juga pada saat pengembangan website itu  sendiri.  Keterlibatan pengguna  (dalam  hal  ini  masyarakat,  bisnis,  dan intra-pemerintah)  dalam  proses  pembangunan teknologi  komunikasi  dan  informasi  sudah merupakan standar internasional.
Ketersediaan  fasilitas  sebagai  penunjang dalam menikmati e-government seperti mengakses website haruslah didukung dengan maksimal  oleh pemerintah. Fasilitas yang menunjang tidak hanya ditujukan  oleh  pemerintah  sebagai  pelaksana e- government tetapi  harus  juga  ditujukan  untuk masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah Kota  Manado  saat  ini  sudah  menyediakan  sarana penunjang  agar  masyarakat  dapat  memanfaatkan sarana  tersebut  dalam  mengakses  baik  itu  untuk kepentingan  pribadi  ataupun  untuk  mengakses website pemerintah  Kota  Manado.  Sarana  yang diberikan pemerintah adalah layanan internet atau wifi dan  layanan  ini  bisa  dipergunakan  oleh masyarakat  umum  secara  gratis.  Akan  tetapi  hal tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya.  Seperti  yang  diketahui  bahwa pemasangan wifi ini  hanya  diperuntukan  pada beberapa titik saja dan belum menyebar keseluruh pelosok Kota Manado. Terbatasnya titik penyebaran layanan internet ini tentunya menimbulkan masalah dimasyarakat, salah satunya muncul  alasan  bahwa  masyarakat  tidak  bisa mengakses website pemerintah  Kota  Manado karena  keterbatasan  jaringan.  Peneliti  melihat bahwa kesiapan pemerintah untuk bertransformasi  ke  pemerintahan  digital  masih sangat  kurang.  Kurangnya  akses  internet memberikan  dampak  serius  jika  pemerintah tidak menindaklanjuti secepatnya, karena masyarakat  yang  tidak  mempunyai  akses  akan semakin  tertinggal  informasi.  Sesungguhnya sasaran e-government adalah  masyarakat  maka dari itu pemerintah harus memperhatikan sarana prasana  pendukung e-government di  lingkup masyarakat.
Efisien Menurut  Shinta  (2015)  dalam  aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan  aspek  efisiensi.  Mengenai  hal ini,  Jones  (1996)  berpendapat  bahwa  pada aplikasi  atau  penerpapan  sebuah  kebijakan publik  merupakan  suatu  proses  aktif  dan  selalu berubah. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan  pada  terciptanya  tujuan  kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif.
Efisiensi dapat dikatakan sebagai keseimbangan atau kesinambungan antara pengeluaran  atau output dengan  penggunaan pembiayaanya  yang  sehemat  mungkin  atau  dengan kata  lain  serendah-rendahnya.  Efisiensi  merupakan pengukuran  atau  perkiraan  pembiayaan  yang digunakan untuk pembiayaan pada sektor pembangunan pada setiap sektor pemerintahan yang penggunaan  utamanya  adalah  untuk  memenuhi  dan menutupi segala yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Efisiensi lebih menitik beratkan pada tingkat daya  guna  yaitu  penggunaan  dana  yang  seminimal mungkin  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal. Halim,  dkk  (2014)  berpendapat  bahwa  efisiensi layaknya  sebuah  rasio  yang  menunjukkan  seberapa besar  efisiensi  dari  suatu  pelaksanaan  kegiatan dengan  melakukan  perbandingan  antara output dan input . Jika lebih besar output dibanding input , maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi suatu organisasi.
Pada  penerapan e-government efisiensi mengandung  makna  yang  bertujuan  untuk pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan dengan  signifikan  pada  kecepatan,  ketepatan  dan kesederhanaan layanan publik (Kurnia, dkk. 2017). Dapat  disimpulkan  bahwa  efisiensi  adalah keseimbangan  pendapatan  dan  pengadaan  serta kesinambungan antara pembiayaan yang dikeluarkan  sedikit-dikitnya  untuk  mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan menumbuhkan kualitas pelayanan dan pembangunan  yang  akan  diperuntukan  bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Efisiensi pada e-government dapat berbentuk informasi  layanan  masyarakat,  layanan umum, layanan  bisnis,  layanan  oleh  badan  pelayanan perijinan terpadu yang bermanfaat untuk mengefisiensikan  waktu  dan  biaya  masyarakat dalam  mengakses  layanan  publik.  Selanjutnya dapat  juga  sebagai  penyedia  layanan  informasi lokasi,  layanan  publik  seperti  Tempat  Ibadah,
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)
Informasi  Travel,  Rumah  Sakit,  Hotel,  Bank, Tempat  Belajar  dan  kantor.  Hal  ini  diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya masyarakat  dalam  mengakses  layanan  publik. Sejumlah  layanan  yang  ada  tentunya  akan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kemudahan.
Electronic  government merupakan  suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat,  organisasi  bisnis  dan  antara  lembaga pemerintah  serta  stafnya.  ICT  merupakan  salah satu  alat  yang  dapat  membantu  meningatkan efisiensi  kerja  dari  layanan  administrasi  publik. Jika layanan tersebut dikembangkan dan dioperasikan  secara  tepat,  maka  tentu  saja  dapat menghemat  pengeluaran  pemerintah.  Salah  satu hal  yang  mudah  untuk  diperhatikan  adalah meminimalisir  penggunaan  kertas  dalam  proses administrasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Dengan penerapan ICT, proses yang ada di internal organisasi  pemerintahan  akan  berlangsung  lebih efisien, dan juga terdapat kemudahan akses dalam berbagi dan mengintegrasikan data antar departemen. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut ternyata mempengaruhi pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan karena dapat lebih cepat dan tepat.
Pada  model  pelayanan  publik  tradisional, masyarakat  harus  melakukan  beberapa  prosedur panjang,  memakan  banyak  waktu  dan  kurang transparan. Misalnya  saja untuk mendapatkan ijin mendirikan  sebuah  bisnis,  warga  harus  mengisi sebuah  formulir  aplikasi  dan  harus  mengunjungi beberapa kantor yang berbeda. Hal tersebut tentu dirasa  tidak  efisien  dari  sisi  waktu.  Belum  lagi jika  ternyata  kantor  yang  dikunjungi  jauh  dari jangkauan rumah warga tersebut. Sehingga akan muncul  permasalahan  kedua,  tidak  efisien  dari sisi  biaya.  Hal  tersebut  tentu  menimbulkan perasaan  tidak  puas  dari  masyarakat.  Dari  latar belakang permasalahan tersebut itulah sistem e- government perlu untuk diterapkan. E- government menyediakan layanan publik secara online,  sehingga  diharapkan  kerumitan  dalam urusan  birokrasi  dapat  diminimalisir,  tingkat aksesibilitas  yang  tinggi  serta  dapat  menciptakan transaksi  yang  cepat  dan  mudah.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sitokdana
( 2015)  pada  penelitiannya  mengatakan  bahwa dari  segi  efisien website pemerintah  haruslah memberikan  layanan  yang  dilakukan  secara online,  dengan  lebih  cepat,  mudah  dan  murah. Pada  penelitiannya  peneliti  membandingkan bentuk  pelayanan  dari  Kota  Surabaya  dan  kota lainnya  dan  mendapati  bahwa  kota  lainnya walaupun  mendapat  informasi  melalui  Situs Web  mereka  tetap  melakukan  transaksi  secara manual  di  kantor  pemerintahan,  cara  ini  tentu membuang waktu, tenaga dan biaya lebih besar.
Pada  penerapan e-government di  Kota Manado  terlihat  bahwa  dalam  segi  efisien  yang pertama  adalah  ketersedian  sumberdaya  manusia untuk  memproses  segala  bentuk  kegiatan  pada website pemerintah  Kota  Manado  masih  sangat kurang.  Pada  wawancara  yang  dilakukan  dengan pihak  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika dikatakan  bahwa  untuk  menjalankan website pemerintah Kota Manado diperlukan sumberdaya  yang  banyak  karena  jika  sedikit maka website tidak  akan  optimal  dalam  proses penerapannya.  Masalah  diatas  berdampak  pada ketersediaan  baik  dari  konten  seperti  video, berita,  promosi  ataupun  ketersediaan  informasi menjadi kurang terpenuhi. Content Development atau pengembangan isi dari sebuah website perlu dilakukan, pada website pemerintah Kota Manado masih ditemui kesulitan dalam mengakses sebuah web  dimana  seringkali  web  tersebut  didapati error dan  tidak  bisa  ditampilkan.  Ketersediaan informasi  dan  berita  harus  diperhatikan  guna memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarkat. Pembaharuan informasi juga diperlukan  untuk  melihat  bahwa website pemerintah  Kota  Manado  tidak  hanya  menjadi sebuah  pajangan  semata  dan  tentunya  hal  ini akan bergantung pada ketersediaan sumberdaya manusia.  Ketika  informasi  yang  disediakan semakin  diperbaharui  maka  akan  mengurangi kecenderungan  masyarkat  untuk  datang  ketempat langsung, praktek KKN pun semakin terhindarkan dan  pemerintah  semakin  menghemat  pengeluaran anggaran  dan  tentunya  memudahkan  masyarakat karena bisa dilakukan dari mana saja.
Penggunaan  anggaran  tentunya  poin selanjutnya  yang  dapat  mendukung e-government dari  pemerintah  Kota  Manado  dan  bisa  berjalan seefisien  mungkin.  Jika  penggunaan  anggaran tepat sasaran maka akan menunjang pelaksanaan e-
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 691-702
government dan pengembangan website pemerintah  Kota  Manado.  Pada  hasil  wawancara terlihat  bahwa  sejauh  ini  sarana  prasarana  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sudah  terpenuhi seperti  ketersediaan  komputer  dan  jaringan. Namun  keterbatasan  anggaran  tentu  membuat Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi ekstra kerja  keras  agar  supaya  mendapatkan  dana tambahan  dan  tidak  bergantung  hanya  dari  dana APBD.
Pada pelaksanaannya website pemerintah  Kota  Manado  baru  sebatas  pada pemuatan  informasi  tentunya  hal  ini  dinilai peneliti  belum  memberikan  sebuah  dampak besar  karena website pemerintah  seharusnya menjadi  tempat  untuk  membangun  komunikasi dua  arah  yaitu  pemerintah  kepada  masyarakat dan  masyarkat  kepada  pemerintah.  Salah  satu yang  belum  terlihat  pada website pemerintah Kota  Manado  adalah  penyediaan  kolom komentar  pada  setiap  postingan  berita.  Hal  ini dinilai  oleh  peneliti  sangatlah  penting  karena dengan begitu website pemerintah Kota Manado telah  memberikan  ruang  kepada  masyarakat untuk  berkomunikasi  dan  tentunya  dari  segi transparansi ini sangatlah baik.
Penggunaan website sebagai  media  untuk membangun  kerja  sama  juga  dinilai  sebagai  salah satu bentuk pemanfaatan website yang baik. Dengan adanya para pemberi kerja ataupun pihak-pihak luar yang ingin berinvestasi dapat menggunakan website sebagai media penyaluran informasi dan masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah  mendapatkannya.  Hal  ini masih  belum nampak  jelas  pada website pemerintah  Kota Manado.  Pada  dasarnya  untuk  mendapatkan informasi  seperti  ini  harus  mengakses  subdomain dari disnaker.manadokota.go.id hal ini menjadikan masyarakat  sebagai  pencari  informasi  harus membuka  beberapa  link  terlebih  dahulu  baru  bisa mendapatkan informasi yang diinginkan.
Sistem evaluasi keberhasilan dan kesuksesan dari website pemerintah Kota Manado dalam  penyelenggaraan e-government belumlah nampak.  Peneliti  melihat  bahwa  pada website pemerintah  Kota  Manado  tidak  diberlakukannya perhitungan jumlah pengunjung yang datang untuk mengunjungi website . Pada dasarnya hal seperti ini sangatlah dibutuhkan dan dapat dijadikan sebagai salah  satu  bentuk  penilaian  sekaligus  evaluasi langsung  oleh  pemerintah  terhadap  eksistensi
dari website .  Jika  jumlah  pengunjung  hanya sedikit maka pemerintah haruslah mengevaluasi penyebab  kurangnya  pengunjung  pada website tersebut.
Pemerintah juga dapat
mengkategorikan pengunjung berdasarkan seberapa banyak kata kunci yang diketikan pada kolom pencarian atau seberapa banyak pengunjung  mengklik  sebuah  tautan,  link ataupun  mendownload  data  yang  ada  diwebsite pemerintah Kota Manado. Sehingga pemerintah dapat  lebih  mengetahui  kebutuhan  dari  seluruh masyarakat Kota Manado.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan  maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government dalam  mendukung transparansi  dan  keterbukaan  informasi  publik belum berjalan dengan baik :
1. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Manado  masih  kekurangan  sumberdaya manusia  yang  memiliki  pengetahuan, kemampuan  serta  kompetensi  dibidang sistem informasi.
2. Sumberdaya  finansial  yang  belum  bisa mengcover kebutuhan pengembangan website dan  kegiatan e-government pada pemerintah  Kota  Manado  terkhususnya  di Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Ketersedian informasi masih sangat kurang pada website dan belum terupdate menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan website .
4. Belum  adanya  komitmen  yang  kuat  dari pemerintah  untuk  menunjang  pelaksanaan e-government menyebabkan belum keseluruhan informasi terintegrasi.
5. Ketersediaan jaringan sarana untuk masyarakat umum yang belum menjangkau seluruh daerah di Kota Manado.
6. Website belum  menjadi  tempat  untuk membangun  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah dan masyarakat.
7. Evaluasi keberhasilan dan kesuksesan pada website pemerintah  Kota  Manado  belum nampak secara signifikan.
Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi……………..(Sofany Rumimpunu, Johny Tampi, Very Londa)

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  ada  maka dapat  diberikan  saran  sebagai  berikut  guna perbaikan  atas  permasalahan  yang  ada,  maka penelitian ini menyarankan:
1. Pemerintah  perlu  menambah  pegawai  yang mengerti  tentang  sistem  informasi  dan memperbanyak  pelatihan  terhadap  pegawai yang  ada  di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika dan di perangkat daerah lainnya.
2. Pemerintah  dapat  mengalokasikan  anggaran APBD untuk penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang e-government untuk
optimalisasi website pemerintah Kota Manado. 3. Pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi secara  besar-besaran  dan  berkelanjutan  agar masyarkat dapat berpartisipasi dan
meningkatkan keterbaruan data pada website pemerintah Kota Manado.
4. Pemerintah membuat regulasi yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan e- government dan  mengatur  sanski  untuk perangkat  daerah  yang  tidak  mendukung pelaksanaan e-government .
5. Penyediaan  layanan  komentar  pada  berita yang  termuat,  selanjutnya  menyediakan kolom  diskusi  dan  keluhan  yang  bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat.
6. Evaluasi  bisa  dilakukan  dengan  pemerintah menyediakan  tampilan  terkait  seberapa banyak pengunjung pada website pemerintah Kota  Manado  yang  dibagi  atas  harian, mingguan dan bulanan.
Selanjutnya memperlihatkan  informasi  seperti  apa  yang bannyak  dicari  oleh  masyarakat  melalui kolom pencaharian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  (2003).  Analisis  Data  Penelitian Kualitatif.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Citra,  A.  (2011).  Implementasi  E-government
Melalui Bursa Kerja Online Pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Skripsi Fisip. Jakarta: Universitas Indonesia.
Halim,  Abdul,  dan  Muhammad  Syam  Kusufi. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntasi Sektor  Publik.  Edisi  2.  Salemba  Empat:
Jakarta
Indrajit,  R.  E.  (2004).  Electronic  Government
(Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: ANDI. Jones  O.  C.  (1996).  Pengantar  Kebijakan  Publik [penerjemah]  Ricky  Ismawanto  I.  Jakarta: PT. Grafindo Persada
Kanter, H. C. Purnama. A. (2015). Peran Website
Pemerintah Kota Manado Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance.  Jurnal  Penelitian  Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 (3). Manado: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). E- government Dalam Penyelenggaraan.
Masalah Hukum, 46(2), 170–181.
Prasetyo, A. A. (2014). Analisis Pengembangan E- government  di  Kota  Semarang  (Studi Website Resmi Kota Semarang). Journal of Public  Policy  And  Management  Review Vol.  3  No.  4.  Semarang:  Fisip  Universitas Diponegoro
Shinta.  N.  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan
Program  Layanan  Rakyat  Untuk  Sertifikat Tanah  (Larasita)  Di  Kabupaten  Luwu Timur.  Skripsi  FISIP  Ilmu  Pemerintahan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment  Pada  Situs  Web  Pemerintah KotaSurabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Pascasarjana Teknik  Elektro.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta. Website: www.manadokota.go.id
Yogiswara,  P.  K.,  Piers  A.  N.,  Winaya,  I.  K. (2014).  Peranan  E-government  Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi  Publik  (Studi  Kasus  Website Resmi  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung). Jurnal  Citizen  Charter  Vol.  1  No.  2.  Bali: Fisip Universitas Udayana.