Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Optimalisasi

## Penghematan Beban PPh Badan (Studi Kasus PT. ABC)
Muhammad Reza Setiady 1 , Deliza Henny 2
1,2 Universitas Trisakti E-mail: setiadyreza5@gmail.com 1 , deliza.henny@trisakti.ac.id 2
Article History: Received: 10 Juli 2024 Revised: 29 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024
Abstract:  This  research  aims  to  answer  questions regarding: 1) Application of the calculation of Income Tax Article 21 for Permanent Employees based on the PT HPP Law. ABC, 2) Comparison of the calculation of  Income  Tax  Article  21  using  the  Net,  Gross  and Gross  Up  methods  for  permanent  employees  of  PT. ABC,  3)  Efforts  to  be  made  if  in  calculating  PPh Article  21  for  permanent  employees  there  is  a  tax charge above the Corporate Income Tax rate, and 4) How  to  determine  the  method  for  calculating  PPh Article 21 tax for permanent employees in an effort to optimize  the  corporate  income  tax  burden.  The  data collection  techniques  used  include  documentation, where this research was carried out by collecting data through  other  parties,  namely  Partnership  Suryani Suyanto  &  Associates.  Then  the  data  was  processed by  the  author  to  produce  the  following  data:  1)  PT. ABC  in  calculating  Income  Tax  Article  21  for permanent  employees  in  2022  uses  the  Net  Method, where  the  company  bears  the  tax  costs  that  must  be incurred.  2)  Calculations  using  the  Net,  Gross  and Gross  Up  methods  have  their  respective  advantages and  disadvantages,  but  it  is  better  to  use  the  Gross method Up for employees whose income is below Rp. 500,000,000, where the company provides tax benefits which  can  later  be  charged  in  the  company's  profit and loss report. 3) the efforts made by the company if in calculating PPh Article 21 there are two methods used in one company, 4) The appropriate method for PT. In order to streamline the taxes that must be paid, ABC uses the Net method for employees whose income is  above  Rp.  500,000,000  and  the  Gross  Up  method for  employees  whose  income  is  below  Rp. 500,000,000.  When  using these 2  (two)  methods  PT. ABC will save taxes, and this method can be applied for next year's tax planning.

## Keywords: Tax Planning,
Income Tax Article 21, Corporate Income Tax Return.

## 2650
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## PENDAHULUAN
Pemulihan  ekonomi  Indonesia  sangat  diperlukan  pasca  keterpurukan  ekonomi  negara akibat  wabah  Covid  19,  pemerintah  berusaha  menerapkan  beberapa  kebijakan  terkait  untuk memenuhi  pengeluaran  besar  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  pembiayaan  untuk  melawan Covid  19  dan  pengeluaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang  seharusnya  meningkatkan pendapatan nasional secara luar biasa. Sadar tindakan apa yang perlu dilakukan, Menteri Keuangan mengambil  langkah  penegakan  peraturan  dibidang  keuangan  yang  diharapkan  dapat  berdampak besar  bagi  pemulihan  ekonomi  Indonesia  pasca  pandemi  Covid-19.  Sumber  penerimaan  negara terbesar adalah dari pajak penghasilan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan nasional dengan berbagai cara, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, seperti  sunset  policy,  tax  amnesty,  pengenaan  pajak  bagi  UMKM  dengan  PP  Nomor  46/2013, diperbaharui  dengan  pemberian  insentif  pajak  dengan  PP  No  23/2022.  Namun  pelaksanaannya belum memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, sehingga ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi yang berlaku mulai tahun pajak 2022.
Pada skema tarif umum PPh orang pribadi berdasarkan UU HPP, perubahan tarif Pasal PPh 21 kini menjadi 5 tingkat dibandingkan sebelumnya 4 tingkat. Pemerintah menambahkan tarif final ke tarif 35  %  ketika penghasilan wajib  pajak melebihi  Rp 5  miliar, pemerintah  juga menaikkan batasan  penghasilan  kena  pajak  pada  lapisan  pertama  yaitu  pada  tarif  pajak  progresif  5  %  dari awalnya dikenakan untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta menjadi sampai dengan Rp60  juta.  Dari  sisi  ekonomi,  hal  ini  akan  menguntungkan  bagi  wajib  pajak  yang  sebelumnya memiliki  penghasilan  kena  pajak  di  antara  Rp50  juta  sampai  dengan  Rp60  juta  karena  terdapat tambahan  kemampuan  ekonomis  dari  selisih  tarif  yang  sebelumnya  dikenakan  tarif  pajak  yang lebih tinggi.
Secara definisi perencanaan pajak adalah strategi untuk meminimalkan pengeluaran pajak yang dapat dicapai dengan  memperoleh  manfaat  dari  pengetahuan  tentang  aborsi,  pengurangan, atau  pengurangan  yang  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  melaksanakan perencanaan  pajak  yang  legal,  dapat  menggunakan  langkah  manajemen  pajak  yang  disebut perencanaan pajak (perencanaan pajak). Secara umum, perencanaan pajak mengacu pada proses bisnis dan transaksi yang harus diikuti agar jumlah pajak yang terutang dapat ditekan seminimal mungkin  dengan  tetap  berada  dalam  batas-batas  undang-undang  yang  mengatur  perpajakan. Namun  demikian,  perencanaan  pajak  dapat  juga  disebut  sebagai  perencanaan  pemenuhan kewajiban perpajakan secara menyeluruh, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk memitigasi  pemborosan  daya  sumber  secara  efektif.  Langkah  pertama  dari  sistem  pengelolaan pajak disebut Perencanaan Pajak. Pengelolaan pajak sendiri merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan pajak secara jujur, namun jumlah pajak yang dibeli dapat dijual dengan hanya sedikit kemungkinan  menimbulkan  laba  dan  likuiditas  yang  diharapkan.  Dua  langkah  terakhir  adalah pelaksanaan implementasi pajak yang diperlukan dan prosedur pengendalian pajak. Pengumpulan dan  penelitian  terhadap  peraturan  perpajakan  dilakukan  pada  tahap  perencanaan  pajak  ini. Tujuannya agar dapat diketahui jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
Menurut Waluyo (2019) PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  bentuk  dan nama  apapun  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  sehubungan  dengan pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.
PPh pasal 21 menargetkan penerimaan pemerintah yang besar karena sudah banyak pekerja
yang memiliki penghasilan yang nantinya akan dikenakan pajak. Karena PPh 21 merupakan pajak bulanan  yang  berpotensi  besar  untuk  menambah  pendapatan  kas  negara.  Biasanya,  perusahaan menurunkan  pajak  penghasilan  karyawan  atau  karyawan  yang  bekerja  di  perusahaan  tersebut. Setiap perusahaan menggunakan beberapa metode untuk menghitung pajak penghasilan menurut Pasal 21, antara lain: metode basis bersih, metode bruto, dan metode bruto. Perusahaan memiliki hak untuk memilih metode sesuai dengan perencanaan pajaknya selama satu tahun pajak. Secara umum, perusahaan memilih salah satu metode perhitungan pajak penghasilan menurut PPh Pasal 21, tergantung pada keadaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan perencanaan pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.
Penulis  sangat  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  penerapan Tax  Planning PPh  Pasal  21 dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan badan agar dapat melihat penghematan pajak yang timbul dimana perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Tax Planning PPh Pasal 21 sehingga kas  yang  dikeluarkan  untuk  membayar  pajak  dapat  berkurang  dan  juga  dapat  dialokasikan  ke keperluan  operasional  perusahaan  lainnya.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  perusahaan  perlu mengetahui  betapa  pentingnya  mengetahui  dan  mendalami  mengenai  perencanaan  pajak (Tax Planning) terutama dalam PPh Pasal 21 ini, karena beban pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan setelah pajak (after tax profit). Maka dari itu perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) dengan baik  dan  benar  sehingga  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  secara  terus-menerus  ini perusahaan dapat meminimalkan atau mengefisienkan beban pajak penghasilan badan.

## LANDASAN TEORI

## Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)
Dalam beberapa waktu terakhir kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik akuntansi yang ada di masyarakat semakin meningkat seiring dengan perkembangan teori akuntansi  positif.  Teori  akuntansi  positif  juga  berusaha  untuk  menjelaskan  fenomena  akuntansi yang diamati dengan melihat bagaimana peristiwa terjadi. Dengan kata lain, tujuan Teori Akuntansi Positif  (PAT)  adalah  untuk  menjelaskan  dan  memprediksi  hasil  yang  akan  terjadi  jika  manajer membuat keputusan tertentu.

## Teori Akuntansi Normatif (Notmative Accounting Theory)
Teori Akuntansi Normatif, juga dikenal sebagai Teori Akuntansi Normatif, muncul sebagai hasil dari perkembangan teori akuntansi yang lebih awal, dan dianggap sebagai teori yang harus diikuti.  Teori  normatif  menggunakan  penilaian  nilai  minimum,  yang  memiliki  premis.  Teori akuntansi normatif pada awal perkembangannya tidak menggunakan pendekatan penelitian formal. Postulat akuntansi adalah tujuan utama dari pembentukan teori.

## Pajak dan Pajak Penghasilan
Menurut Muljono (2015), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang - undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan,  harga  pertukaran  yang  objektif,  konsistensi  dan  konservatif.    akuntansi  pajak bertujuan  untuk  mengelola  dan  melaporkan  pajak  dengan  memperhatikan  aspek  keadilan  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  perpajakan.  Perusahaan  harus  mengikuti  prinsip  akuntansi  yang berlaku dan menjaga ketaatan terhadap ketentuan perpajakan.

## 2652
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Pajak Penghasilan Badan
Tarif umum PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat  (2a)  UU  PPh)  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  dan  Bentuk  Usaha  Tetap  dikenakan  pajak dengan tarif tunggal sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini telah berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
Munculnya  ketentuan  baru  dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  yaitu  Pasal  31E  dimana  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  dengan  peredaran  bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)  dari  tarif  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  17  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2a)  yang dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp. 4.800.000.000.

## METODE PENELITIAN Desain dan Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan  penyajian  data  saja,  tetapi  juga  meliputi  analisis  dan  interpretasi  tentang  arti  data  tersebut. Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif  tentang  penerapan  tax planning  pada  pajak penghasilan pasal  21  berdasarkan UU HPP dalam rangka penghematan beban pajak penghasilan badan.

## Populasi dan Teknik Sampel
Populasi  adalah  keseluruhan  objek  penelitian  yang  menjadi  sumber  data  penelitian Sugiyono  (2017).  Pengumpulan  data  sekunder  akan  melibatkan  studi  dokumen,  seperti  laporan keuangan, dokumen perpajakan, kebijakan perusahaan, peraturan perpajakan, dan literatur terkait. Dalam penelitian yang biasa dilakukan, seringkali peneliti dihadapkan kepada keterbatasan waktu, biaya dan tenaga untuk mengumpulkan informasi dari objek yang diamati. Oleh karena itu sering sekali  peneliti  hanya  mengambil  sebagian  saja  dari  objek  penelitian.  Kelompok  induk  besar tersebut disebut populasi dan sub kelompok dari anggota populasi disebut dengan sampel.
Populasi adalah wilayah mengenai generalisasi yang terdiri atas objek. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah semua data peghitungan yang ada di Pajak Pertambahan pada Perusahaan Sugiyono (2017). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  tetap  PT.  ABC  yang  menerima penghasilan secara rutin selama Tahun berjalan. Sampel yang digunakan adalah pegawai tetap yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada PT ABC yang menerima penghasilan secara rutin selama tahun 2022.

## Teknik Sampling
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dan populasi yang  diperoleh  dengan  cara-cara  tertentu  untuk  menjadi  wakil  dan  populasi  yang  akan  diteliti. Penentuan sampel harus disesuaikan dengan jumlah populasi karena hasil penelitian dan sampel
akan berlaku umum pada populasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan masuk ke kategori non-probability sampling . Non Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pemilihan sampel tidak secara random, hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## 1. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC Berdasarkan UU PPh dengan UU HPP
Pajak  penghasilan  berdasarkan  UU  HPP  telah  berubah,  termasuk  lapisan  dan  tarif penghasilan  kena  pajak.  Sementara  itu,  Penghasilan  Bebas  Pajak  (PTKP)  tetap  tidak berubah  di  Rp  54.000.000  per  tahun  atau  Rp  4.500.000  per  bulan  untuk  orang  belum menikah.  Maksimal  3  tanggungan.  Tanggungan  adalah  anggota  keluarga  yang  tidak memiliki penghasilan dan wajib pajak bertanggung jawab atas semua biaya hidup. Adapun ketentuan pajak penghasilan baru bagi wajib pajak orang pribadi akan berlaku mulai tahun pajak 2022. Berikut contoh sebagai pembanding data perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC tahun 2022 dengan metode Net dapat di lihat dari rincian sebagai berikut :

## Tabel 1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang PT. ABC 2022 Berdasarkan UU PPh Dengan UU HPP
Uraian UU PPh UU HPP Jumlah (Rp) Penghasilan Bruto Gaji/Pensiun atau THT/JHT 150.000.000 150.000.000 Tunjangan PPh 0 0 Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebaginya 0 0 Honorarium Imbalan Lain Sejenisnya 100.000.000           100.000.000 Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja 0 0 Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmataan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 50.000.000             50.000.000 Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR 150.000.000 150.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 450.000.000 450.000.000 Pengurangan Biaya Jabatan/Biaya Pensiun 500.000 500.000 Iuaran Pensiun Atau Iuran THT/JHT 0 0 Jumlah Pengurangan 500.000 500.000

## 2654
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi

## Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Jumlah Penghasilan Neto 449.500.000 449.500.000 Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Neto Sebelumnya 0 0 Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21(setahun/disetahunkan) 5.394.000.000 5.394.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - (K/0) 58.500.000 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan 5.335.500.000 5.335.500.000 PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya 0 0

## Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang
5%   x Jika (UU PPh Rp.   50.000.000,- ) / (UU HPP Rp. 60.000.000,-) 2.500.000 3.000.000 15% x Jika (UU PPh Rp. 200.000.000,- ) / (UU HPP Rp. 190.000.000,0) 30.000.000 28.500.000 25% x Jika (UU PPh Rp. 250.000.000,- ) / (UU HPP Rp 250.000.000,0) 62.500.000 62.500.000 30% x Jika (UU PPh Rp. 4.835.500.000,- ) / (UU HPP Rp. 4.500.000.000,- ) 1.450.650.000 1.350.000.000 35% x Jika (UU HPP > Rp. 5.000.000.000,- ) 117.425.000 PPh Pasal 21 Terutang Pertahun 1.545.650.000 1.561.425.000 PPh Pasal 21 Terutang Perbulan 128.804.167 130.118.750 PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong dan Dilunasi 128.804.167 130.118.750 Take Home Pay : Gaji 150.000.000 150.000.000 Tunjangan Lembur dan Transport 100.000.000           100.000.000 Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmataan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 50.000.000             50.000.000 Bonus 150.000.000 150.000.000 Total THP 450.000.000 450.000.000 2. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC menggunakan Metode

## Net, Metode Gross, dan Metode Gross Up
Berikut data perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC tahun 2022 dengan menggunakan metode Net, Gross, dan Gross Up yang kemudian diolah oleh penulis, dapat dilihat rincian sebagai berikut :
Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang PT. ABC 2022 Menggunakan Metode Net
Sumber: Data Gaji Karyawan PT. ABC (diolah oleh penulis)
Berdasarkan Tabel 2. dimana merupakan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  ABC  dengan  menggunakan  metode Net .  Jika  perusahaan  menggunakan  metode Net maka perusahaan akan menghasilkan biaya gaji sebesar Rp. 9.691.201.239, dimana biaya gaji  tersebut  sudah  termasuk  tunjangan  lain  seperti  tunjangan  transportasi  karyawan, tunjangan  lembur,  dan  sebagainya.  Biaya  pajak  yang  akan  dikeluarkan  oleh  perusahaan adalah sebesar Rp. 1.085.774.249. Sementara Take Home Pay pendapatan yang diterima oleh karyawan adalah sebesar Rp. 9.642.701.239.
Nama Gaji dan
Tunjangan Lain Bonus Bruto Biaya Jabatan Jamsostek Total Pengurang Neto PTKP PhKP Tax Take Home Pay HO 756.317.920 100.000.000 856.317.920 6.000.000 - 6.000.000 850.317.920 58.500.000 791.817.920 181.545.376 856.317.920 ZA 474.039.000 92.000.000 566.039.000 6.000.000 - 6.000.000 560.039.000 54.000.000 506.039.000 95.811.700 566.039.000 HO 464.320.395 30.000.000 494.320.395 6.000.000 - 6.000.000 488.320.395 54.000.000 434.320.395 77.580.099 494.320.395 MT 456.039.528 40.000.000 496.039.528 6.000.000 2.000.000 8.000.000 488.039.528 67.500.000 420.539.528 74.134.882 494.039.528 AO 452.961.384 56.000.000 508.961.384 6.000.000 2.000.000 8.000.000 500.961.384 54.000.000 446.961.384 80.740.346 506.961.384 BY 434.994.384 17.500.000 452.494.384 6.000.000 2.000.000 8.000.000 444.494.384 67.500.000 376.994.384 63.248.596 450.494.384 AO 431.725.740 17.500.000 449.225.740 6.000.000 2.000.000 8.000.000 441.225.740 72.000.000 369.225.740 61.306.435 447.225.740 JU 416.463.120 17.500.000 433.963.120 6.000.000 2.000.000 8.000.000 425.963.120 72.000.000 353.963.120 57.490.780 431.963.120 CI 378.807.456 17.500.000 396.307.456 6.000.000 2.000.000 8.000.000 388.307.456 67.500.000 320.807.456 49.201.864 394.307.456 EA 357.982.524 17.500.000 375.482.524 6.000.000 2.000.000 8.000.000 367.482.524 54.000.000 313.482.524 47.370.631 373.482.524 HI 287.616.804 17.500.000 305.116.804 6.000.000 2.000.000 8.000.000 297.116.804 67.500.000 229.616.804 28.442.521 303.116.804 AN 280.885.500 30.000.000 310.885.500 6.000.000 2.000.000 8.000.000 302.885.500 72.000.000 230.885.500 28.632.825 308.885.500 RH 270.711.972 30.000.000 300.711.972 6.000.000 2.000.000 8.000.000 292.711.972 54.000.000 238.711.972 29.806.796 298.711.972 AK 262.531.440 30.000.000 292.531.440 6.000.000 1.500.000 7.500.000 285.031.440 54.000.000 231.031.440 28.654.716 291.031.440 RI 257.359.752 30.000.000 287.359.752 6.000.000 1.500.000 7.500.000 279.859.752 54.000.000 225.859.752 27.878.963 285.859.752 IN 220.323.156 21.000.000 241.323.156 6.000.000 1.500.000 7.500.000 233.823.156 54.000.000 179.823.156 20.973.473 239.823.156 AO 192.245.604 21.000.000 213.245.604 6.000.000 1.500.000 7.500.000 205.745.604 54.000.000 151.745.604 16.761.841 211.745.604 WA 187.956.204 21.000.000 208.956.204 6.000.000 1.500.000 7.500.000 201.456.204 54.000.000 147.456.204 16.118.431 207.456.204 EO 186.120.504 21.000.000 207.120.504 6.000.000 1.500.000 7.500.000 199.620.504 54.000.000 145.620.504 15.843.076 205.620.504 YE 162.016.080 15.000.000 177.016.080 6.000.000 1.500.000 7.500.000 169.516.080 54.000.000 115.516.080 11.327.412 175.516.080 SI 158.914.200 15.000.000 173.914.200 6.000.000 1.500.000 7.500.000 166.414.200 58.500.000 107.914.200 10.187.130 172.414.200 EO 157.172.760 21.000.000 178.172.760 6.000.000 1.500.000 7.500.000 170.672.760 58.500.000 112.172.760 10.825.914 176.672.760 BI 155.158.164 22.750.000 177.908.164 6.000.000 1.500.000 7.500.000 170.408.164 58.500.000 111.908.164 10.786.225 176.408.164 IM 155.132.232 15.000.000 170.132.232 6.000.000 1.500.000 7.500.000 162.632.232 54.000.000 108.632.232 10.294.835 168.632.232 MA 142.875.804 12.500.000 155.375.804 6.000.000 1.500.000 7.500.000 147.875.804 54.000.000 93.875.804 8.081.371 153.875.804 DO 134.497.548 9.000.000 143.497.548 6.000.000 1.000.000 7.000.000 136.497.548 54.000.000 82.497.548 6.374.632 142.497.548 TO 128.664.888 8.000.000 136.664.888 6.000.000 1.000.000 7.000.000 129.664.888 67.500.000 62.164.888 3.324.733 135.664.888 AT 118.735.824 12.000.000 130.735.824 5.936.791 1.000.000 6.936.791 123.799.033 67.500.000 56.299.033 2.814.952 129.735.824 FN 118.269.300 9.000.000 127.269.300 5.913.465 1.000.000 6.913.465 120.355.835 58.500.000 61.855.835 3.278.375 126.269.300 RI 111.080.640 9.000.000 120.080.640 5.554.032 1.000.000 6.554.032 113.526.608 72.000.000 41.526.608 2.076.330 119.080.640 ME 108.051.168 9.000.000 117.051.168 5.402.558 1.000.000 6.402.558 110.648.610 72.000.000 38.648.610 1.932.430 116.051.168 HA 80.112.120 9.000.000 89.112.120 4.005.606 1.000.000 5.005.606 84.106.514 58.500.000 25.606.514 1.280.326 88.112.120 FT 77.492.712 9.000.000 86.492.712 3.874.636 1.000.000 4.874.636 81.618.076 72.000.000 9.618.076 480.904 85.492.712 VA 66.140.820 - 66.140.820 3.307.041 500.000 3.807.041 62.333.779 54.000.000 8.333.779 416.689 65.640.820 NA 65.195.388 - 65.195.388 3.259.769 500.000 3.759.769 61.435.619 54.000.000 7.435.619 371.781 64.695.388 RS 62.129.424 - 62.129.424 3.106.471 500.000 3.606.471 58.522.953 54.000.000 4.522.953 226.148 61.629.424 RI 59.316.852 - 59.316.852 2.965.843 500.000 3.465.843 55.851.009 54.000.000 1.851.009 92.550 58.816.852 MD 58.592.928 - 58.592.928 2.929.646 500.000 3.429.646 55.163.282 54.000.000 1.163.282 58.164 58.092.928 8.888.951.239,00   802.250.000,00   9.691.201.239,00   208.255.858,80   48.500.000,00   256.755.858,80   9.434.445.380,20   2.268.000.000,00   7.166.445.380,20   1.085.774.249,91   9.642.701.239,00

## 2656
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang PT. ABC  2022 Menggunakan Metode Gross

## Sumber: Data Gaji Karyawan PT. ABC (diolah oleh penulis)
Berdasarkan Tabel 3. dimana merupakan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT.  ABC  dengan  menggunakan  metode Gross .  Jika  perusahaan  menggunakan  metode Gross maka perusahaan akan menghasilkan biaya gaji sebesar Rp. 9.691.201.239, dimana biaya gaji tersebut sudah termasuk tunjangan lain seperti tunjangan transportasi karyawan, tunjangan  lembur,  dan  sebagainya.  Biaya  pajak  yang  akan  dikeluarkan  oleh  perusahaan adalah sebesar Rp. 1.085.774.249. Sementara yang membedakan antara metode Net dengan metode Gross terdapat  pada Take  Home  Pay pendapatan  yang  diterima  oleh  karyawan, dimana dengan menggunakan metode ini maka karyawan akan menanggung sendiri biaya pajak  yang  dikeluarkan,  yang  nantinya  tentu  akan  mengurangi  pendapatan  karyawan, adapun pendapatan yang akan diterima karyawan adalah sebesar Rp. 8.556.926.989.
Nama Gaji dan
Tunjangan Lain Bonus Bruto Biaya Jabatan Jamsostek Total Pengurang Neto PTKP PhKP Tax Take Home Pay HO 756.317.920 100.000.000 856.317.920 6.000.000 - 6.000.000 850.317.920 58.500.000 791.817.920 181.545.376 674.772.544 ZA 474.039.000 92.000.000 566.039.000 6.000.000 - 6.000.000 560.039.000 54.000.000 506.039.000 95.811.700 470.227.300 HO 464.320.395 30.000.000 494.320.395 6.000.000 - 6.000.000 488.320.395 54.000.000 434.320.395 77.580.099 416.740.296 MT 456.039.528 40.000.000 496.039.528 6.000.000 2.000.000 8.000.000 488.039.528 67.500.000 420.539.528 74.134.882 419.904.646 AO 452.961.384 56.000.000 508.961.384 6.000.000 2.000.000 8.000.000 500.961.384 54.000.000 446.961.384 80.740.346 426.221.038 BY 434.994.384 17.500.000 452.494.384 6.000.000 2.000.000 8.000.000 444.494.384 67.500.000 376.994.384 63.248.596 387.245.788 AO 431.725.740 17.500.000 449.225.740 6.000.000 2.000.000 8.000.000 441.225.740 72.000.000 369.225.740 61.306.435 385.919.305 JU 416.463.120 17.500.000 433.963.120 6.000.000 2.000.000 8.000.000 425.963.120 72.000.000 353.963.120 57.490.780 374.472.340 CI 378.807.456 17.500.000 396.307.456 6.000.000 2.000.000 8.000.000 388.307.456 67.500.000 320.807.456 49.201.864 345.105.592 EA 357.982.524 17.500.000 375.482.524 6.000.000 2.000.000 8.000.000 367.482.524 54.000.000 313.482.524 47.370.631 326.111.893 HI 287.616.804 17.500.000 305.116.804 6.000.000 2.000.000 8.000.000 297.116.804 67.500.000 229.616.804 28.442.521 274.674.283 AN 280.885.500 30.000.000 310.885.500 6.000.000 2.000.000 8.000.000 302.885.500 72.000.000 230.885.500 28.632.825 280.252.675 RH 270.711.972 30.000.000 300.711.972 6.000.000 2.000.000 8.000.000 292.711.972 54.000.000 238.711.972 29.806.796 268.905.176 AK 262.531.440 30.000.000 292.531.440 6.000.000 1.500.000 7.500.000 285.031.440 54.000.000 231.031.440 28.654.716 262.376.724 RI 257.359.752 30.000.000 287.359.752 6.000.000 1.500.000 7.500.000 279.859.752 54.000.000 225.859.752 27.878.963 257.980.789 IN 220.323.156 21.000.000 241.323.156 6.000.000 1.500.000 7.500.000 233.823.156 54.000.000 179.823.156 20.973.473 218.849.683 AO 192.245.604 21.000.000 213.245.604 6.000.000 1.500.000 7.500.000 205.745.604 54.000.000 151.745.604 16.761.841 194.983.763 WA 187.956.204 21.000.000 208.956.204 6.000.000 1.500.000 7.500.000 201.456.204 54.000.000 147.456.204 16.118.431 191.337.773 EO 186.120.504 21.000.000 207.120.504 6.000.000 1.500.000 7.500.000 199.620.504 54.000.000 145.620.504 15.843.076 189.777.428 YE 162.016.080 15.000.000 177.016.080 6.000.000 1.500.000 7.500.000 169.516.080 54.000.000 115.516.080 11.327.412 164.188.668 SI 158.914.200 15.000.000 173.914.200 6.000.000 1.500.000 7.500.000 166.414.200 58.500.000 107.914.200 10.187.130 162.227.070 EO 157.172.760 21.000.000 178.172.760 6.000.000 1.500.000 7.500.000 170.672.760 58.500.000 112.172.760 10.825.914 165.846.846 BI 155.158.164 22.750.000 177.908.164 6.000.000 1.500.000 7.500.000 170.408.164 58.500.000 111.908.164 10.786.225 165.621.939 IM 155.132.232 15.000.000 170.132.232 6.000.000 1.500.000 7.500.000 162.632.232 54.000.000 108.632.232 10.294.835 158.337.397 MA 142.875.804 12.500.000 155.375.804 6.000.000 1.500.000 7.500.000 147.875.804 54.000.000 93.875.804 8.081.371 145.794.433 DO 134.497.548 9.000.000 143.497.548 6.000.000 1.000.000 7.000.000 136.497.548 54.000.000 82.497.548 6.374.632 136.122.916 TO 128.664.888 8.000.000 136.664.888 6.000.000 1.000.000 7.000.000 129.664.888 67.500.000 62.164.888 3.324.733 132.340.155 AT 118.735.824 12.000.000 130.735.824 5.936.791 1.000.000 6.936.791 123.799.033 67.500.000 56.299.033 2.814.952 126.920.872 FN 118.269.300 9.000.000 127.269.300 5.913.465 1.000.000 6.913.465 120.355.835 58.500.000 61.855.835 3.278.375 122.990.925 RI 111.080.640 9.000.000 120.080.640 5.554.032 1.000.000 6.554.032 113.526.608 72.000.000 41.526.608 2.076.330 117.004.310 ME 108.051.168 9.000.000 117.051.168 5.402.558 1.000.000 6.402.558 110.648.610 72.000.000 38.648.610 1.932.430 114.118.738 HA 80.112.120 9.000.000 89.112.120 4.005.606 1.000.000 5.005.606 84.106.514 58.500.000 25.606.514 1.280.326 86.831.794 FT 77.492.712 9.000.000 86.492.712 3.874.636 1.000.000 4.874.636 81.618.076 72.000.000 9.618.076 480.904 85.011.808 VA 66.140.820 - 66.140.820 3.307.041 500.000 3.807.041 62.333.779 54.000.000 8.333.779 416.689 65.224.131 NA 65.195.388 - 65.195.388 3.259.769 500.000 3.759.769 61.435.619 54.000.000 7.435.619 371.781 64.323.607 RS 62.129.424 - 62.129.424 3.106.471 500.000 3.606.471 58.522.953 54.000.000 4.522.953 226.148 61.403.276 RI 59.316.852 - 59.316.852 2.965.843 500.000 3.465.843 55.851.009 54.000.000 1.851.009 92.550 58.724.302 MD 58.592.928 - 58.592.928 2.929.646 500.000 3.429.646 55.163.282 54.000.000 1.163.282 58.164 58.034.764 8.888.951.239,00   802.250.000,00   9.691.201.239,00   208.255.858,80   48.500.000,00   256.755.858,80   9.434.445.380,20   2.268.000.000,00   7.166.445.380,20   1.085.774.249,91   8.556.926.989,09
Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang PT. ABC  2022 Menggunakan Metode Gross Up
Sumber: Data Gaji Karyawan PT. ABC (diolah oleh penulis)
Berdasarkan Tabel 4. dimana merupakan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. ABC dengan menggunakan metode Gross Up . Jika perusahaan menggunakan metode Gross  Up maka  perusahaan  akan  menghasilkan  biaya  gaji  sebesar  Rp.  11.135.425.920, dimana  biaya  gaji  tersebut  sudah  termasuk  tunjangan  lain  seperti  tunjangan  transportasi karyawan,  tunjangan  lembur,  namun  tidak  tersmasuk  tunjangan  pajak.  Biaya  pajak  atau tunjangan pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.444.224.681. Take Home Pay yang akan diterima oleh karyawan sebesar Rp. 9.642.701.239. Perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up jika menggunakan perhitungan manual biasanya aka nada sedikit selisih dengan perhitungan menggunakan excel.
3. Penerapan Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap PT. ABC Yang Berpenghasilan Di Atas Tarif PPh Badan.
Dalam  melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai  Tetap  tahun 2022, PT. ABC memiliki  beberapa  pegawai  yang  memiliki  penghasilan  di  atas  Rp.  500.000.000  atau dikenakan  lapisan  tarif  tertinggi  dalam  perhitungan  Pasal  17  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008  yaitu  lapisan  keempat  sebesar  30%,  sedangkan berdasarkan  UU  No.7  Tahun  2021  Bab  III  Pasal  17  lapisan  tarif  tertinggi  sebesar  35% mencapai  Rp.  5.000.000.000.  Tarif  tersebut  berada  diatas  tarif  PPh  Badan  pada  periode tahun  2022  yaitu  sebesar  22%.  PT.  ABC  menggunakan  metode  yang  sama  terhadap karyawan  yang  gajinya  diatas  Rp.  500.000.000  yaitu  menggunakan  metode Net, dimana
Nama Gaji dan
Tunjangan Lain Tunjangan Pajak Bonus Bruto Biaya Jabatan Jamsostek Total Pengurang Neto PTKP PhKP Tax Take Home Pay HO 756.317.920 259.350.537 100.000.000 1.115.668.457 6.000.000 - 6.000.000 1.109.668.457 58.500.000 1.051.168.457 259.350.537 856.317.920 ZA 474.039.000 136.873.857 92.000.000 702.912.857 6.000.000 - 6.000.000 696.912.857 54.000.000 642.912.857 136.873.857 566.039.000 HO 464.320.395 106.137.312 30.000.000 600.457.707 6.000.000 - 6.000.000 594.457.707 54.000.000 540.457.707 106.137.312 494.320.395 MT 456.039.528 100.231.226 40.000.000 596.270.754 6.000.000 2.000.000 8.000.000 588.270.754 67.500.000 520.770.754 100.231.226 494.039.528 AO 452.961.384 111.554.879 56.000.000 620.516.263 6.000.000 2.000.000 8.000.000 612.516.263 54.000.000 558.516.263 111.554.879 506.961.384 BY 434.994.384 84.331.461 17.500.000 536.825.845 6.000.000 2.000.000 8.000.000 528.825.845 67.500.000 461.325.845 84.331.461 450.494.384 AO 431.725.740 81.741.913 17.500.000 530.967.653 6.000.000 2.000.000 8.000.000 522.967.653 72.000.000 450.967.653 81.741.913 447.225.740 JU 416.463.120 76.654.373 17.500.000 510.617.493 6.000.000 2.000.000 8.000.000 502.617.493 72.000.000 430.617.493 76.654.373 431.963.120 CI 378.807.456 65.602.485 17.500.000 461.909.941 6.000.000 2.000.000 8.000.000 453.909.941 67.500.000 386.409.941 65.602.485 394.307.456 EA 357.982.524 63.160.841 17.500.000 438.643.365 6.000.000 2.000.000 8.000.000 430.643.365 54.000.000 376.643.365 63.160.841 373.482.524 HI 287.616.804 35.205.601 17.500.000 340.322.405 6.000.000 2.000.000 8.000.000 332.322.405 67.500.000 264.822.405 35.205.601 303.116.804 AN 280.885.500 35.628.500 30.000.000 346.514.000 6.000.000 2.000.000 8.000.000 338.514.000 72.000.000 266.514.000 35.628.500 308.885.500 RH 270.711.972 38.237.324 30.000.000 338.949.296 6.000.000 2.000.000 8.000.000 330.949.296 54.000.000 276.949.296 38.237.324 298.711.972 AK 262.531.440 35.677.147 30.000.000 328.208.587 6.000.000 1.500.000 7.500.000 320.708.587 54.000.000 266.708.587 35.677.147 291.031.440 RI 257.359.752 33.953.251 30.000.000 321.313.003 6.000.000 1.500.000 7.500.000 313.813.003 54.000.000 259.813.003 33.953.251 285.859.752 IN 220.323.156 24.674.675 21.000.000 265.997.831 6.000.000 1.500.000 7.500.000 258.497.831 54.000.000 204.497.831 24.674.675 239.823.156 AO 192.245.604 19.719.812 21.000.000 232.965.416 6.000.000 1.500.000 7.500.000 225.465.416 54.000.000 171.465.416 19.719.812 211.745.604 WA 187.956.204 18.962.860 21.000.000 227.919.064 6.000.000 1.500.000 7.500.000 220.419.064 54.000.000 166.419.064 18.962.860 207.456.204 EO 186.120.504 18.638.912 21.000.000 225.759.416 6.000.000 1.500.000 7.500.000 218.259.416 54.000.000 164.259.416 18.638.912 205.620.504 YE 162.016.080 13.326.367 15.000.000 190.342.447 6.000.000 1.500.000 7.500.000 182.842.447 54.000.000 128.842.447 13.326.367 175.516.080 SI 158.914.200 11.984.859 15.000.000 185.899.059 6.000.000 1.500.000 7.500.000 178.399.059 58.500.000 119.899.059 11.984.859 172.414.200 EO 157.172.760 12.736.369 21.000.000 190.909.129 6.000.000 1.500.000 7.500.000 183.409.129 58.500.000 124.909.129 12.736.369 176.672.760 BI 155.158.164 12.689.676 22.750.000 190.597.840 6.000.000 1.500.000 7.500.000 183.097.840 58.500.000 124.597.840 12.689.676 176.408.164 IM 155.132.232 12.111.570 15.000.000 182.243.802 6.000.000 1.500.000 7.500.000 174.743.802 54.000.000 120.743.802 12.111.570 168.632.232 MA 142.875.804 9.507.495 12.500.000 164.883.299 6.000.000 1.500.000 7.500.000 157.383.299 54.000.000 103.383.299 9.507.495 153.875.804 DO 134.497.548 7.499.567 9.000.000 150.997.115 6.000.000 1.000.000 7.000.000 143.997.115 54.000.000 89.997.115 7.499.567 142.497.548 TO 128.664.888 3.911.451 8.000.000 140.576.339 6.000.000 1.000.000 7.000.000 133.576.339 67.500.000 66.076.339 3.911.451 135.664.888 AT 118.735.824 2.963.107 12.000.000 133.698.931 5.936.791 1.000.000 6.936.791 126.762.140 67.500.000 59.262.140 2.963.107 129.735.824 FN 118.269.300 3.856.912 9.000.000 131.126.212 5.913.465 1.000.000 6.913.465 124.212.747 58.500.000 65.712.747 3.856.912 126.269.300 RI 111.080.640 2.185.611 9.000.000 122.266.251 5.554.032 1.000.000 6.554.032 115.712.219 72.000.000 43.712.219 2.185.611 119.080.640 ME 108.051.168 2.034.137 9.000.000 119.085.305 5.402.558 1.000.000 6.402.558 112.682.747 72.000.000 40.682.747 2.034.137 116.051.168 HA 80.112.120 1.347.711 9.000.000 90.459.831 4.005.606 1.000.000 5.005.606 85.454.225 58.500.000 26.954.225 1.347.711 88.112.120 FT 77.492.712 506.215 9.000.000 86.998.927 3.874.636 1.000.000 4.874.636 82.124.291 72.000.000 10.124.291 506.215 85.492.712 VA 66.140.820 438.620 - 66.579.440 3.307.041 500.000 3.807.041 62.772.399 54.000.000 8.772.399 438.620 65.640.820 NA 65.195.388 391.348 - 65.586.736 3.259.769 500.000 3.759.769 61.826.967 54.000.000 7.826.967 391.348 64.695.388 RS 62.129.424 238.050 - 62.367.474 3.106.471 500.000 3.606.471 58.761.003 54.000.000 4.761.003 238.050 61.629.424 RI 59.316.852 97.422 - 59.414.274 2.965.843 500.000 3.465.843 55.948.431 54.000.000 1.948.431 97.422 58.816.852 MD 58.592.928 61.225 - 58.654.153 2.929.646 500.000 3.429.646 55.224.507 54.000.000 1.224.507 61.225 58.092.928 8.888.951.239,00   1.444.224.681,04   802.250.000,00   11.135.425.920,04   208.255.858,80   48.500.000,00   256.755.858,80   10.878.670.061,24   2.268.000.000,00   8.610.670.061,24   1.444.224.681,04   9.642.701.239,00

## 2658

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
perusahaan  menanggung  atau  membayarkan  pajak  karyawan  tersebut.  Berikut  table perbandingan perhitungan karyawan tersebut dengan menggunakan metode Net, Gross, dan Gross Up .

## Tabel 4. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan HO
Uraian Metode Metode Metode Net Gross Gross Up Penghasilan Bruto Gaji/Pensiun atau THT/JHT 756.317.920  756.317.920 756.317.920 Tunjangan PPh 0 0 259.350.537 Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan sebaginya 0 0 0 Honorarium Imbalan Lain Sejenisnya 0 0 0 Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja 0 0 0 Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmataan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 0 0 0 Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR 100.000.000  100.000.000 100.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto (1 s/d 7) 856.317.920  856.317.920  1.115.668.457 Pengurangan Biaya Jabatan/Biaya Pensiun 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Iuaran Pensiun Atau Iuran THT/JHT 0 0 0 Jumlah Pengurangan (9 s/d 10) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Neto Sebelumnya 0 0 0 Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21(setahun/disetahunkan) 850.317.920  850.317.920  1.109.668.457 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 58.500.000 58.500.000 58.500.000 Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan 791.817.920  791.817.920  1.051.168.457 PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya PPh Pasal 21 Terutang 181.545.376  181.545.376 259.350.537 PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong dan Dilunasi 181.545.376  181.545.376 259.350.537 Take Home Pay 856.317.920  674.772.544 856.317.920
Sumber: Data Gaji Karyawan PT. ABC Tuan HO (diolah oleh penulis)
Dalam  Tabel  4.  mengenai  perbandingan  perhitungan  PPh  Pasal  21  Pegawai  Tetap yang memiliki penghasilan diatas Rp. 500.000.000 atau dikenakan lapisan tarif 35% atau sama dengan diatas tarif PPh Badan, dengan menggunakan metode Net, Gross, dan Gross Up dapat  diketahui  bahwa  jika  perusahaan  menggunakan  Metode Net dan Gross akan menghasilkan pajak terutang karyawan yang sama yaitu sebesar Rp. 181.545.376,- dan jika menggunakan  Metode Gross  Up akan  menghasilkan  pajak  terutang  karyawan  sebesar 259.350.537,-.  Jika  menggunakan  metode Gross  Up pajak  yang  ditanggung  oleh perusahaan  akan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  menggunakan  metode Net, namun kelebihannya  adalah  jika  menggunakan  metode Gross  Up ini  bisa  mengurangi  pajak penghasilan  Badan  yang  harus  dikeluarkan,  karena  dalam  laporan  laba  rugi  nanti tanggungan pajak yang dikeluarkan boleh diakui sebagai beban nantinya. Maka lebih baik perusahaan  menggunakan  metode Net untuk  karyawan  yang  penghasilan  nya  diatas  Rp. 500.000.000.
4. Dampak  Metode  Perhitungan  PPh  Pasal 21  Pegawai Tetap  Terhadap  Beban  Pajak Penghasilan PT. ABC
Metode  perhitungan  PPh  Pasal  21  Pegawai  Tetap  yang  dilakukan  oleh  perusahaan tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  beban  pajak  penghasilan  badan.  PT.  ABC  dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap ini menggunakan Metode Net dimana perusahaan menanggung  biaya  pajak pegawainya, tanggungan  pajak tersebut  tidak  dapat dibiayakan  dalam  laporan  laba  rugi  fiskal  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2008  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  (h)  yang  berbunyi  untuk  menentukan  besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan termasuk Pajak Penghasilan. Sedangkan jika PT. ABC menggunakan metode Gross  Up dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak,  maka  PT.  ABC  dapat membiayakan tunjangan pajak tersebut didalam laporan laba rugi fiskal perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) berbunyi besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan  bentuk  usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurang  biaya  untuk mendapatkan,  menagih  dan    memelihara  penghasilan,  termasuk  biaya  berkenaan  dengan pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji,  honorarium,  bonus,  gratifikasi,  den  tunjangan. Berikut merupakan komparasi laporan laba rugi komersil PT. ABC dengan menggunakan beberapa metode perhitungan pajak penghasilan pasal 2:

## Tabel 5. Laporan Laba Rugi Komersil Tahun 2022 PT. ABC
Deskripsi Metode Net Metode Gross Metode Gross Up Metode Net Basis & Gross Up Pendapatan Usaha Penjualan 51.080.050.223 51.080.050.223 51.080.050.223 51.080.050.223 Total Pendapatan Usaha 51.080.050.223 51.080.050.223 51.080.050.223 51.080.050.223

## Harga Pokok Penjualan
Pemakaian Bahan 16.981.414.179 16.981.414.179 16.981.414.179 16.981.414.179 Total Harga Pokok Penjualan 16.981.414.179 16.981.414.179 16.981.414.179 16.981.414.179 Sisa Hasil Usaha Kotor 34.098.636.044 34.098.636.044 34.098.636.044 34.098.636.044

## 2660
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Beban Oprasional Biaya Gaji dan THR 9.691.201.239 9.691.201.239 11.135.425.920 9.691.201.239 Biaya Penyusutan Inventaris 1.314.191.114 1.314.191.114 1.314.191.114 1.314.191.114 Biaya Penyusutan Kendaraan 1.317.411.479 1.317.411.479 1.317.411.479 1.317.411.479 Biaya Internet, Telepon, Air 169.041.579 169.041.579 169.041.579 169.041.579 Biaya Alat Tulis Kantor 70.604.465 70.604.465 70.604.465 70.604.465 Biaya Perijinan Dan Legal 686.118.151 686.118.151 686.118.151 686.118.151 Biaya Pelatihan 584.741.957 584.741.957 584.741.957 584.741.957 Biaya Pajak PPh Pasal 21 1.085.774.250 0 1.444.224.681 181.545.376 Biaya Pajak PPh Pasal 21 (Net Gross Up) 0 0 0 1.184.874.144 Biaya Pajak 631.831.974 631.831.974 631.831.974 631.831.974 Biaya Materai Dan Dokumen 5.953.000 5.953.000 5.953.000 5.953.000 Biaya Operasional, Keamanan Dan Miscellanious 647.008.063 647.008.063 647.008.063 647.008.063 Biaya Konsumsi Dan Pantry 1.153.446.126 1.153.446.126 1.153.446.126 1.153.446.126 Biaya Asuransi 670.692.745 670.692.745 670.692.745 670.692.745 Biaya PBB/STNK 12.105.300 12.105.300 12.105.300 12.105.300 Biaya Sewa 594.800.000 594.800.000 594.800.000 594.800.000 Biaya Entertainment 270.867.629 270.867.629 270.867.629 270.867.629 Total Beban Operasional 18.905.789.071 17.820.014.821 20.708.464.183 19.186.434.341 Sisa Hasil Usaha Bersih 15.192.846.973 16.278.621.223 13.390.171.861 14.912.201.703 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Jasa Giro 326.067.469 326.067.469 326.067.469 326.067.469 Sub Total Pendapatan Lain 326.067.469 326.067.469 326.067.469 326.067.469 Beban Lain-Lain Biaya Pajak Jasa Giro 116.521.349 116.521.349 116.521.349 116.521.349 Biaya Bunga 61.660.024 61.660.024 61.660.024 61.660.024 Kerugian Selisih Kurs 27.043.616 27.043.616 27.043.616 27.043.616 Kerugian Penjualan Aset 22.639.394 22.639.394 22.639.394 22.639.394 Sub Total Beban Lain 227.864.383 227.864.383 227.864.383 227.864.383 Total Pendapatan /Beban Lain 98.203.086 98.203.086 98.203.086 98.203.086 Laba Bersih Sebelum Pajak 15.291.050.059 16.376.824.309 13.488.374.947 15.010.404.789 Koreksi Negatif Pendapatan Jasa Giro -556.067.469 -556.067.469 -556.067.469 -556.067.469 Total Koreksi Negatif -556.067.469 -556.067.469 -556.067.469 -556.067.469 Koreksi Postif Biaya Internet dan Telepon 44.343.787 44.343.787 44.343.787 44.343.787
Biaya Perinjinan dan Legal 751.639.133 751.639.133 751.639.133 751.639.133 Biaya Pajak PPh Pasal 21 1.085.774.250 0 0 181.545.376 Biaya Pajak 1.131.831.974 1.131.831.974 1.131.831.974 1.131.831.974 Biaya Pelatihan 620.000.000 620.000.000 620.000.000 620.000.000 Total Koreksi Positif 3.633.589.144 2.547.814.894 2.547.814.894 2.729.360.270 Total Koreksi Fiskal 3.077.521.675 1.991.747.425 1.991.747.425 2.173.292.801 Penghasilan Kena Pajak / Laba Rugi Fiskal (Pembulatan) 18.368.572.000 18.368.572.000 15.480.122.000 17.183.698.000

## PPh Badan Terutang
(22% x PKP) 4.041.085.840 4.041.085.840 3.405.626.840 3.780.413.560 Total PPh Badan Terutang 4.041.085.840 4.041.085.840 3.405.626.840 3.780.413.560 Kredit Pajak PPh Pasal 22 302.787.881 302.787.881 302.787.881 302.787.881 PPh Pasal 23 416.925.093 416.925.093 416.925.093 416.925.093 PPh Pasal 25 522.207.285 522.207.285 522.207.285 522.207.285 PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) 2.799.165.581 2.799.165.581 2.163.706.581 2.538.493.301 Laba Bersih Setelah Pajak 12.491.884.478 13.577.658.728 11.324.668.366 12.471.911.488 Total PPh Pasal 21 Yang Dibayarkan Perusahaan 1.085.774.250 0 1.444.224.681 1.366.419.520 Total Pajak Yang dibayarkan Perusahaan 3.884.939.831 2.799.165.581 3.607.931.262 3.904.912.821 Penghematan Pajak 1.167.216.112 0 0 1.147.243.122
Sumber: Data Laporan Laba Rugi PT. ABC (diolah oleh penulis)

## Pembahasan
PT. ABC dalam menghitung pajak penghasilan badan Tahun 2022 mendapatkan fasilitas yang  diperbolehkan  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008  dimana wajib  pajak  badan  dalam  negeri  dengan  peredaran  bruto  diatas  Rp.  50.000.000.000,-  tidak mendapat fasilitas berupa penguangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto samapai dengan Rp. 4.800.000.000,-.
Dalam  Tabel  4.  dapat  diketahui  bahwa  metode  perhitungan  PPh  Pasal  21  akan mempengaruhi total pajak yang akan dibayarkan oleh PT. ABC, dikarenakan pada koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan akan berbeda beda setiap metode yang digunakan. Jika perusahaan menggunakan  metode Net maka  perusahaan  akan  memberikan  tanggungan  pajak  sebesar  Rp. 1.085.774.250  yang  mana  tanggungan  tersebut  tidak  dapat  dibiayakan  dalam  pajak  atau  artinya harus  dikoreksi  positif.  Jika  perusahaan  menggunakan  metode Gross maka  perusahaan  tidak memberikan tanggungan atau tunjangan pajak karena pajak penghasilan Pasal 21 akan dibebankan pada karyawan itu sendiri, dan hal tersebut tentu akan mengurangi Take Home Pay karyawan dan akan merugikan bagi karyawan tersebut. Jika perusahaan menggunakan metode Gross Up maka

## 2662
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
perusahaan  akan  memberikan  tunjangan  pajak  sebesar  Rp.  1.444.224.681  yang  mana  tunjangan tersebut  dapat  dibiayakan  secara  fiskal  atau  pajak,  sehingga  tidak  mempengaruhi  koreksi  fiskal yang ada dalam perusahaan. Jika perusahaan menggunakan penggabungan 2 (dua) metode yaitu metode Net dan Gross  Up maka  perusahaan  akan  meberikan  tanggungan  pajak  ( Net) pada karyawan  yang  memiliki  pernghasilan  diatas  Rp.  500.000.000  atau  diatas  tarif  PPh  Badan, tanggungan tersebut sebesar Rp. 181.545.376, dalam kasus ini hanya ada 1 (satu) karyawan yang memiliki  penghasilan  diatas  tarif PPh  Badan  yaitu  Tuan  HO,  dan perusahaan akan  memberikan tunjangan pajak ( Gross Up ) sebesar Rp. 1.184.874.143, semua karyawan diberikan tunjangan pajak selain Tuan HO yang memiliki penghasilan diatas tarif PPh Badan.

## 1. Analisis Koreksi Fiskal dalam Laporan Laba Rugi
Dalam Tabel 5. tentang laba rugi komersil juga terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan  oleh  PT.  ABC,  koreksi  fiskal  tersebut  terdiri  dari  koreksi  positif  dan  koreksi negatif.  Koreksi  fiskal  positif  ini  akan  menambah  Penghasilan  Kena  Pajak  perusahaan, akun-akun yang dikoreksi fiskal positif dalam kasus ini antara lain adalah:
a. Biaya Pajak PPh Pasal 21
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang boleh dibebankan secara fiskal hanya  yang  berbentuk  tunjangan  pajak,  jika  diberikan  sebagai  tanggungan  pajak, makan  tidak bisa  dibebankan dalam  fiskal.  Maka yang hanya bisa  dibebankan  jika perusahaan  menggunakan  metode Gross  Up, jika  menggunakan  metode Net tidak dapat dibebankan dan harus dikoreksi positif.
b. Biaya Pajak
Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa biaya pajak  tidak  dapat  diakui  sebagai  biaya  secara  fiskal,  dijelaskan  bahwa  untuk menentukan besarnya pajak penghasilan kena  pajak bagi  wajib  pajak dalam  negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan  hasil  perkalian  penghasilan  neto  dengan  tarif  pajak,  sehingga  pajak penghasilan  merupakan  proses  terakhir  dalam  menghitung  besarnya  pajak penghasilan  terutang.  Untuk  itu  biaya  ini  tidak  dapat  dikurangkan  sebagai  biaya fiskal.  Maka  dalam  kasus  ini  akan  dilakukan  koreksi  fiskal  positif  sebesar  Rp. 631.831.974.

## 2. Perbandingan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya
Metode Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 ini juga mempengaruhi angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya atau untuk tahun 2019 yang akan berlaku mulai tergantung pembayaran SPT Badan tahun depan. Berikut perbandingan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya menggunakan beberapa metode:

## Tabel 6. Perbandingan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun berikutnya PT. ABC
Metode Net Metode Gross Metode Gross Up Metode Net dan Gross Up a Total PPh Badan Terutang 4.041.085.840 4.041.085.840 3.405.626.840 3.780.413.560 Kredit Pajak : PPh Pasal 22 302.787.881 302.787.881 302.787.881 302.787.881 PPh Pasal 23 416.925.093 416.925.093 416.925.093 416.925.093
b Total Kredit Pajak 719.712.974 719.712.974 719.712.974 719.712.974 (a-b)=c Angsuran PPh Pasal 25 3.321.372.866 3.321.372.866 2.685.913.866 3.060.700.586 Perbulan 276.781.072 276.781.072 223.826.156 255.058.382
Sumber: Data PT. ABC (diolah oleh penulis)
Dalam  Tabel  7.  dapat  tentang  perbandingan  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk  tahun berikutnya,  dapat  diketahui  jika  perusahaan  menggunakan  metode Net dan Gross maka perusahaan  harus  membayar  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk  tahun  berikutnya  sebesar  Rp. 276.781.072, jika menggunakan metode Gross Up perusahaan harus membayar angsuran PPh  Pasal  25  tahun  berikutnya  selama  setiap  bulan  sebesar  Rp.  223.826.156,  dan  jika perusahaan  menggunakan  metode Net dan Gross  Up maka  perusahaan  harus  membayar angsuran  PPh  Pasal  25  tahun  berikutnya  selama  setiap  bulan  sebesar  Rp.  255.058.382. Angsuran tersebut dimulai dari bulan penyampaian SPT Tahunan Badan.
3. Analisis Perbandingan Laba Rugi Setelah Pajak Beban Pajak PT. ABC
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  mengambil  kesimpulan  dengan membandingkan antara ke 4 (empat) metode tersebut, dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Perbandingan Beban Pajak PT. ABC 2022
Metode Net Metode Gross Metode Gross Up Metode Net dan Gross Up PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) 2.799.165.581 2.799.165.581 2.163.706.581 2.538.493.301 Laba Bersih setelah pajak 12.491.884.478  13.577.658.728 11.324.668.366 12.471.911.488 Total PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan 1.085.774.250 0 1.444.224.681 1.366.419.520 Total Pajak yang dibayar Perusahaan 3.884.939.831 2.799.165.581 3.607.931.262 3.904.912.821 Penghematan Pajak 1.167.216.112 0 0 1.147.243.122
Sumber: Data PT. ABC (diolah oleh penulis)
Dalam  Tabel  7.  disajikan  perbandingan  laba  bersih  setelah  pajak  dan  jumlah pembayaran  pajak  baik  PPh  Pasal  21  serta  PPh  Pasal  29.  Dimana  apabila  perusahaan menggunakan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21 akan menghasilkan laba bersih setelah  pajak  sebesar  Rp.  12.491.884.478,-  lebih  besar  dibandingkan  dengan  laba  bersih setelah  pajak  pada  metode gross  up dan  jumlah  pajak  terutang  PPh  Pasal  21  yang ditanggung  perusahaan  sebesar  Rp.  1.085.774.250,-  serta  PPh  Pasal  29  yang  terutang sebesar Rp. 2.799.165.581. Sehingga total biaya pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 3.884.939.831 lebih kecil dibandingkan dengan biaya pajak pada metode gross up. Apabila  perusahaan  menggunakan  metode gross dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21 akan  menghasilkan  laba  bersih  setelah  pajak  sebesar  Rp.  13.577.658.728  lebih  besar dibandingkan dengan metode lainnya. Metode gross basis ini tidak dapat diperbandingkan dengan metode lainnya, dikarnakan pada metode ini perusahaan tidak menanggung ataupun menunjang  PPh  Pasal  21,  sehingga  PPh  Pasal  21  yang  terutang  akan  dibebankan  pada penerima penghasilan. Sehingga total biaya pajak yang dibayarkan perusahaan hanya atas PPh Pasal 29 sebesar Rp. 2.799.165.581.

## 2664
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Apabila perusahaan menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal 21 akan  menghasilkan  laba  bersih  setelah  pajak  sebesar  Rp.  12.471.911.488  lebih  kecil dibandingan  dengan  laba  bersih  setelah  pajak  pada  metode net  basis dan  jumlah  pajak terutang PPh Pasal 21 yang ditunjang perusahaan sebesar Rp. 1.444.224.681 serta PPh Pasal 29 yang terutang sebesar Rp. 2.163.706.581. Sehingga total biaya pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 3.607.931.262 lebih besar dibandingkan dengan biaya pajak pada metode net basis.
Apabila perusahaan menggunakan metode Net (untuk pegawai tertentu yang memiliki penghasilan  diatas  Rp.  500.000.000  setahun)  dan  metode gross  up (untuk  pegawai  yang memiliki  penghasilan  dibawah Rp.  500.000.000  setahun)  akan menghasilkan  laba bersih setelah  pajak  sebesar  Rp.  12.471.911.488  lebih  besar  dibandingkan  dengan  laba  bersih setelah pajak pada metode lainnya dan  jumlah pajak terutang PPh Pasal 21 yang ditunjang perusahaan  sebesar  Rp.  181.545.376  serta  PPh  Pasal  21  yang  ditanggung  perusahaan sebesar  Rp.  1.184.874.144  dan  PPh  Pasal  29  yang  terutang  sebesar  Rp.  2.538.493.301. Sehingga total biaya  pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar  Rp. 3.904.912.821  lebih kecil dibandingkan dengan biaya pajak pada metode lainnya .
Jika dilihat dalam komparasi pada tabel 4.7 maka metode ke 4 (empat) net basis & gross up menunjukan bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang lebih maksimal,  dimana  sebelumnya  perusahaan  melakukan  penghematan  pajak  sebesar  Rp. 1.167.216.112 menjadi sebesar Rp. 1.147.243.122 dan perusahaan dapat mendapatkan laba rugi setelah pajak secara maksimal, dimana sebelumnya perusahaan memperoleh laba rugi setelah pajak Rp. 12.491.884.478 menjadi sebesar Rp. 12.471.911.488.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai “Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Optimalisasi Beban Pajak  Penghasilan  Badan  (Studi  Kasus  PT.  ABC  Tahun  2022)”  maka  didapatkan  kesimpulan sebagai berikut :
1. PT. ABC dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh pegawai tetap pada tahun 2022 menggunakan Metode Net , dimana perusahaan menanggung beban Pajak Penghasilan  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  seluruh  pegawai  tetap  dan  akan menghasilkan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebesar  Rp.  1.085.774.250  hal  ini  tidak  dapat dibiayakan dalam laba rugi fiskal.
2. Jika  membandingkan  antara  metode  yang  digunakan  PT.  ABC  pada  tahun  2022  dengan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lainnya menghasilkan data sebagai berikut:
a. PT. ABC dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode gross , dimana perusahaan memotong pajak yang terutang sebesar Rp. 1.085.774.250 dari  gaji  yang  diterima  karyawan.  Sehingga  untuk  metode  ini  tidak  dapat diperbandingkan dengan metode lainnya yang tersedia.
b. Apabila PT. ABC dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Gross  Up ,  dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 sebesar  Rp.  1.444.224.681  dalam  hal  ini  perusahaan  dapat  membiayakan  dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Badan terutang.
3. Penerapan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  terhadap  pegawai  yang  memiliki penghasilan diatas Rp. 500.000.000 atau pegawai yang dikenakan tarif maksimal Undang- undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebesar 35
%.  PT.  ABC  dalam  hal  ini  melakukan  penerapan  yang  sesuai  dimana  perusahaan menggunakan  metode Net dalam  memperhitungkan  pajaknya,  yang  akan  menghasilan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp. 1.184.874.144. Apabila perusahaan menggunakan  metode Gross  Up akan  menghasilkan  beban  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 terutang sebesar Rp. 1.444.224.681.
4. Tax Planning atau perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT. ABC dari ke 4 (empat) metode diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Net untuk karyawan yang gajinya diatas Rp. 500.000.000 dan metode Gross Up untuk karyawan yang gajinya dibawah  Rp.  500.000.000,  PT.  ABC  mampu  melakukan  penghematan  pajak,  dari  yang sebelumnya  sebesar  Rp.  1.167.216.112  menjadi  sebesar  Rp.  1.147.243.122  terdapat penghematan pajak sebesar Rp. 19.972.990, PT. ABC juga mendapat laba rugi setelah pajak secara maksimal.

## DAFTAR REFERENSI
Wachyu, W., Winarto, A., Kunci, K., & Capital, I. (2020). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya . Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, 5(1), 50–60. Kavrar, Ö. (2020). The Managerial Implications of Positive and Normative Accounting Theories . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Dwi  Rahmat.  (2020). Analisis  Penerapan  Tax  Planning  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Dalam Rangka Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan Badan . UNPAD. Bandung
Arikunto, S. (2020). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ). Bandung:
Brotodiharjo, Santoso. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung : PT Eresco.
Pohan,  Chairil.  A.  (2016).  Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perpajakan  dan  Bisnis  Edisi  Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Muljono (2015). Akuntansi Perpajakan . Jakarta. Penerbit Salemba Empat
Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto. (2013). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia . Penerbit: Rajawali Pers.
Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan Barang Mewah. (Lembaran Negara Republik Universitas Indonesia xiv Indonesia Tahun 2009 Nomor 150)
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  TAHUN  2023  tentang  Tarif Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22  Atas  Penghasii,An  Sehubungan  Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib PaJak Orang Pribadi
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

## 2666
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi LKPP. (2019, Mei). Kemenkeu . Diambil kembali dari Kemenkeu web site: http://www.kemenkeu.go.id
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
Novi. (2016). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up untuk meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Citra Samudra Perkasa. Skripsi , 1-50. Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Pajak, D. J. (2008, September 23). Undang-Undang No. 36 Tahun . Diambil kembali dari DJP Web Site: http://www.pajak.go.id
Pajak, D.  J.  (2009,  Maret  25). Undang-Undang  KUP  No. 16  Tahun .  Diambil kembali dari DJP Web site: http://www.pajak.go.id
Pajak,  D.  J.  (2016,  Januari  1). PER-16/PJ/2016 .  Diambil  kembali  dari  Pajak  Website: http://www.pajak.go.id
Pajak,  D.  J.  (2016). PMK  No.  101/PMK.010/2016 .  Diambil  kembali  dari  DJP  website: http://www.pajak.go.id
Patar. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan (Studi Kasus PT. ABC). Skripsi , 1-70. Pohan, C. A. (2011). Optimizing Corporate Tax Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Pohan,  C.  A.  (2013). Manajemen  Perpajakan: Strategi  Perencanaan Pajak  dan  Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2011). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Zain, M. (1997). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.