## TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI  KOTA BANDUNG
H. Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelarangan, pengawasan dan pengendalian  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2010.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan  analisis  data  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  ( in- depth interview ) dan studi dokumentasi.
Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  di    Kota  Bandung  terkendala  oleh kewenangan  Pemerintah  Pusat  khususnya  Kementrian  Perdagangan  Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bandung dalam hal perijinan. Pengawasan dan pengendalian  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung  masih  lemah  dan  kurang optimal  dilaksanakan  karena  masih  ada  penjualan  minuman  beralkohol  secara bebas  dan  ditempat  yang  bukan  peruntukannya.  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun  2010  Tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol di Kota Bandung,  belum didukung oleh petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian.
Kata  kunci  :  Peraturan  Daerah,  Pengawasan  dan  Pengendalian,  Minuman Beralkohol

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  Kota  Bandung  memiliki  peraturan  daerah  yang  mengatur pelarangan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berakohol melalui Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan Pengendalian  Minuman  Beralkohol.  Pelaksanaan  peraturan  tersebut  pernah ditinjau  kembali  pada  tahun  2011  yang  disebabkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri mengevaluasi  peraturan daerah dengan mengoreksi sembilan peraturan di Daerah  dan  mencabut  tiga  perda  yang  mengatur  minuman  beralkohol  yaitu Peraturan  Daerah  Nomor  15  Tahun  2006  di  Kabupaten  Indramayu,  Peraturan Daerah  Nomor  7  Tahun  2005  di  Kota  Tangerang  dan  Perda  Nomor  11  Tahun 2010 di Kota Bandung, karena dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  pada  tanggal  18  Juni  2013, mengeluarkan  keputusan  terkait judicial  review terhadap  Keputusan  Presiden Nomor  3  Tahun  1997  yang  mengatur  produksi,  peredaran,  dan  penjualan minuman  beralkohol. Judicial  review yang  diajukan  Front  Pembela  Islam  (FPI)
kepada Mahkamah Agung menghasilkan penilaian MA bahwa Keppres Nomor 3 Tahun  1997  Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol bertentangan  dengan  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  dan  Undang-Undang  Pangan. 1 Bahkan  hasil Judicial  review Mahkamah  Agung  menganggap  Keppres  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol    tidak  bisa  mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setelah Mahkamah Agung  mengeluarkan keputusan  pencabutan  Keppres  Nomor  3  Tahun  1997,  maka  Peraturan  Daerah Kota  Bandung  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan Pengendalian  Minuman  Beralkohol  dapat  berlaku  kembali.  Hal  ini  menjadi peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakannya. Sikap Pemerintah Kota  Bandung ditunjukkan dengan melaksanakan  razia gabungan    Satuan  Polisi  pamong  Praja  (Satpol  PP),  pihak  kepolisian  dan POM/Garnisun-TNI di cafe-cafe dan tempat yang menjual minuman beralkohol di wilayah  Kota  Bandung  pada  tanggal  23  Agustus  2014  langsung  dikawal  dan diikuti oleh Walikota Bandung dengan melakukan operasi menutup tempat bir dan minuman  keras  di  Kota  Bandung  yang  tidak  memiliki  izin  dalam  rangka melaksanakan Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol, karena   minuman  beralkohol  tidak  boleh dijual di sembarang tempat, tetapi hanya dijual di hotel bintang 3 ke atas, karaoke dan klub malam yang memiliki izin. 2
Pemerintah  Kota  Bandung  mengalami  kesulitan  untuk  mengawasi minuman  beralkohol  di  kafe-kafe  dan  restoran  di  Kota  Bandung.  Para  pemilik kafe  selalu  beralasan  tidak  pernah  ada  sosialisasi  peraturan  daerah.  Padahal Pemerintah  Kota  Bandung  selalu  melaksanakan  sosialisasi  di  media  massa  dan mengundang  para  pengusaha.  Berdasarkan  informasi,  kafe  dan  restoran  di  Kota Bandung  yang  memiliki  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  (ITPMB) hanya  15  %  (persen)  dari  jumlah  total  600  tempat  yang  berizin,    sisanya  diduga menjual  minuman  berakohol    secara  sembunyi-sembunyi.  Artinya,  yang  punya izin  ITPMB  hanya  15  persen  dari  total  600  kafe  dan  restoran  yang  berizin  dan data ini belum termasuk kafe dan restoran tidak berizin. 3
Fakta  yang  diuraikan  di  atas,  berkaitan  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Bandung  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan Pengendalian Minumal Beralkohol,  pasal 5 yang menyebutkan bahwa :
Pasal 5
(1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
(2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
a. Hotel  berbintang  3  (tiga),  Hotel  Berbintang  4  (empat)  dan  Hotel Berbintang 5 (lima);
1 Lihat  www.  nasional.  kompas.  com/  read/  2013/  07/  05/  0501200  /MA.  Batalkan.  Keppres  soal  minuman Beralkohol.
2 www.kompas.com. Artikel tanggal 24 Agustus 2014
3 Informasi  dari  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  Menengah,  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Diskoperindag) Kota Bandung, Januari Tahun 2016
b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
c. Pub Karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan
d. Duty Free Shop
(3) Penjualan  Minuman  Beralkohol  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  a,  diijinkan  untuk  diminum  di  bar  hotel  dengan  ketentuan kemasan  tidak  lebih  besar  dari  187  ml  (seratus  delapan  puluh  tujuh mililiter) per kemasan.
(4) Penjualan  Minuman  Beralkohol  pada  tempat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  hanya  diperbolehkan  untuk  mereka  dan  yang  telah berusia  21  (duapuluh  satu)  tahun  yang  dibuktikan  dengan  Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Khusus Duty  free  Shop, dilarang  menjual  minuman  beralkohol,  kecuali hanya  menjual  eceran  kepada  anggota  korps  diplomatik,  tenaga  ahli  Warga Negara  Asing  yang  bekerja  di  lembaga  internasional  dan  Warga  Negara  Asing lainnya  dan  pembeli  memperlihatkan  kartu  identitas. 4 Selain  itu,  pengedaran Minuman  Beralkohol  golongan  A,  B  dan  C  oleh  Distributor  dan  Sub  distributor diatur    dalam  pasal  8  yang  berkaitan  dengan  pola  penjualan  partai  besar  dan larangan penjualan eceran oleh distributor dan subdistributor. 5
Perhatian  terhadap  masalah  minuman  beralkohol  diperlihatkan  juga  oleh berbagai  para  pemangku  kepentingan  lainnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh anggota  DPRD  Kota  Bandung  dari  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota Bandung dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung  yang menolak  tegas  pengesahan  Perda  yang  intinya  memperbolehkan  peredaran minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung.  Perda  yang  diusulkan  Pemkot  Bandung dianggap  sebagai  bentuk  tidak  konsistennya  Pemkot  Bandung  untuk  mengusung program  Bandung  sebagai  Kota  Agamis.  Fraksi  PKS  menginginkan  Perda Pelarangan  Minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung,  bukan  hanya  mencantumkan pengendalian dan pengawasanyang menginginkan peredaran minuman beralkohol di  Bandung  dilarang  total. 6 DPC  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota Bandung  mendukung  langkah  kepolisian  untuk  terus  melakukan  razia  terhadap peredaran minuman beralkohol  (disebutkan dalam media adalah “miras”) di Kota Bandung.  Selain  itu,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  juga  menuntut direvisinya  Perda  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pelarangan,  Pengendalian  dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol. 7 Tingkat kepedulian para pemangku kepentingan    di  Kota  Bandung  terhadap  peredaran  minuman  beralkohol  mulai berkurang,  karena  di  Kota  Bandung  sudah  mulai  banyak  menjamur  kafe-kafe yang menjual minuman berakohol.
Pemerintah  Kota  Bandung  mengakui  peraturan  daerah  (Perda)  Nomor  11 Tahun  2010  terkait  peredaran  minuman  berakohol  masih  memiliki  banyak kelemahan.  Sehingga,  Pemkot  Bandung  terus  berkoordinasi  dengan  aparat
4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol Pasal 6 ayat 1 dan 2
5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol pasal 8 ayat 1 dan 2
6 Lihat www.galamedia.com 6 November 2014
7 Ibid.
kemanan    yang  dalam  hal  ini  Polrestabes  Bandung  untuk  menciptakan  Bandung menjadi  kota  yang  kondusif.  Pemerintah  Kota  Bandung  mengapresiasi  kepada pihak  kepolisian  yang  sudah  bekerja  keras  membantu  pemberantasan  minuman beralkohol  illegal  dan  akan  terus  membangun  kebersamaan  dengan  unsur pimpinan  kedaerahan  yang  lain,  seperti  pihak  Kepolisian  dan  TNI,  agar  dapat terus melakukan kegiatan secara sinergi.
Dinas  Satpol  PP  Kota  Bandung  bekerjasama  dengan  Polisi  Resor  Kota Bandung  (Polrestabes)  dan  Kodim  0618  /BS  Kota  Bandung  selalu  menggelar razia  minuman  berakohol  di  sejumlah  kawasan  Kota  Bandung.    Berdasarkan Perda  Nomor  11  tahun  2010,  bahwa  toko  yang  mempunyai  izin  sebagai Distributor  atau  Sub  Distributor  tidak  boleh  menjual  miras  secara  eceran. Minuman  berakohol  hanya  boleh  dijual  ecer  di  hotel  berbintang,  Club  Malam, Discotik  dan  café  tertentu.  Temuan  awal  hasil  operasi  lapangan,  ternyata  toko- toko  tersebut  tidak  memiliki  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol (ITPMB)  yang  dikeluarkan  oleh  Pemkot  Bandung  melalui  Disperindag  Kota Bandung.
Berdasarkan  hal  itu,  Pemerintah  Kota  Bandung  bisa  menindaklanjuti langkah-langkah  kebijakan  demi  menciptakan  ketertiban  masyarakat  yang  tidak bertentangan  dengan  hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Soalnya,  saat  ini peredaran  minuman  berakohol  tidak  terkontrol  yang  tersebar  dimana-mana, seperti di minimarket, jalanan, dan tempat-tempat lain.
Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat  diimpor  dari  pelaku  usaha  yang  memiliki  izin  impor  dari  Menteri Perdagangan  dan  peredarannya  hanya  dapat  dilakukan  setelah  memiliki  izin  dari Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Minuman  beralkohol baik  dari  produksi  dalam  negeri  maupun  impor  juga  harus  memenuhi  standar mutu  produksi  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Perindustrian,  serta  standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.
Pelarangan  dalam  konteks  Perda  Nomor  11  tahun  2010  yaitu  pelarangan terhadap  perorangan  dan  badan  hukum  memproduksi  serta  larangan  perorangan menyimpan, mengedarkan dan membawa minuman beralkohol  golongan A, B, C, dan  larangan  bagi  badan  usaha  untuk  menyimpan,  mengedarkan,  dan  membawa minuman beralkohol golongan A, B, C tanpa ijin dari pejabat berwenang. 8 Selain itu,  larangan  terhadap  badan  hukum  untuk  mengedarkan,  memberikan, membagikan  secara  cuma-cuma  minuman  beralkohol  atau  menjualnya  kepada orang  dibawah  21  tahun/anak  sekolah  serta  harus  dikonsumsi  ditempat  dan dilarang dijual  pada orang diluar ketentuan. 9
Pengawasan  dan  pengendalian  dalam  konteks  Perda  Nomor  11  tahun 2010,  dilakukan  terhadap duty  free  shop di  bandar  udara,  terhadap  penjualan langsung  untuk  diminum  khusus  di  Hotel  berbintang    3  (tiga),  berbintang  4
8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol . Substansi  pasal 17
9 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol. Substansi pasal 18
(empat)  dan  berbintang  5  (lima)  serta  restoran  bertanda  Talam  Kencana  dan Talam  Selaka  dan  pengecer/penjual  langsung  untuk  diminum  di  pub,  karaoke, klab malam, dan diskotik. 10
Pola  pengawasan  dan  pengendalian  peredaran,  dan  penjualan  minuman beralkohol  dilakukan  secara  berkala,  terpadu  dan  terkoordinasi  oleh  Walikota Bandung    dengan  melibatkan  unsur  Kepolisisan,  Kejaksanaan,  Masyarakat, Pemerintah  Daerah,  dan  Bea  Cukai.  Selain  itu,  Badan  Pengawas  dibentuk berdasarkan  Keputusan  Walikota.  Penawasan  dan  pengendalian  tersebut dilakukan  terhadap  perizinan,  distributor/subdistributor,  penjual  langsung/eceran, wilayah/lokasi peredaran, mekanisme peredaran, gudang penyimpanan, kelayakan usaha, volume penjualan dan labeling bea cukai. 11
Tidak  mudahnya  penanganan  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung berdampak  pada  belum  optimalnya  pengawasan  dan  pengendalian  oleh Pemerintah Kota Bandung. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung  menyebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  minuman beralkohol.  Namun  dari  sudut  pandang  Pemerintah  Kota  Bandung  minuman beralkohol  merupakan  komoditas  sumber  pendapatan  daerah  sektor  non  pajak yang  harus  diatur,  karena  ada  peminat  dan  yang  bergantung  kehidupannya  dari bisnis tersebut.
Pemerintah idealnya mempertegas pelarangan, pengawasan dan pengendalian  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung  berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2010.  Unsur  pelaksananya  adalah  pemerintah    Kota Bandung  melalui  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  (Disperindag)  Kota Bandung    yang  berkoordinasi  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  dan  Dinas terkait lainnya yang ada di Kota Bandung. Hal ini  dijelaskan oleh Hanif  bahwa pemerintah daerah (local self-government) adalah pemerintah yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui  supremasi  pemerintahan  nasional.  Pemerintah  ini  diberi  kekuasaan, diskresi  (kebebasan  mengambil  kebijakan),  dan  tanggung  jawab  tanpa  dikontrol oleh  kekuasaan  yang  lebih  tinggi.” 12 Tujuan  utama  dibentuknya  pemerintahan adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban  di  dalam  mana  masyarakat  dapat menjalani kehidupannya secara wajar. 13 Oleh karena itu fungsi pemerintah terdiri dari  fungsi  primer    dan  fungsi  sekunder.  Fungsi  primer  yaitu  fungsi  yang  terus- menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya,  fungsi  primer  tidak  pernah  berkurang  dengan  meningkatnya  kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. 14
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung berdasarkan
10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol. Substansi Pasal 19
11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol . Substansi pasal 20
12 Nurcholis Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta, 2007.                     PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 26
13 Ryaas Rasyid. Makna Pemerintahan . Jakarta, 1997. Yarsif Watampone.hal.35
14 Talidziduhu Ndraha. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1.Jakarta, 2003. Rineka Cipta.hal 76
Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  pelarangan,  pengawasan  dan pengendalian minuman beralkohol.

## 2. Kerangka Teoritis
Pemerintah  ( Government )  didefinisikan  sebagai  lembaga  atau  badan-badan publik  yang  mempunyai  fungsi  untuk  melakukan  upaya  mencapai  tujuan  negara (  aspek  statika). 15 Sedangkan  pemerintahan  ( governance )  adalah    kegiatan  dari lembaga  atau  badan-badan  publik  tersebut  dalam  menjalankan  fungsinya  untuk mencapai  tujuan  negara(aspek  dinamika). 16 Pemerintahan  dalam  arti  luas mempunyai  pengertian  meliputi  seluruh  kegiatan  pemerintah,  baik  menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah  yang  menyangkut  bidang  eksekutif  saja. 17 Secara  hirarkis,  sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia terdiri dari:
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan  negara  yaitu  kepastian  hukum;  tertib  penyelenggara  negara; kepentingan  umum;  keterbukaan;  proporsionalitas;  profesionalitas;  akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan 18
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah memberikan  definisi  Pemerintahan  Daerah  sebagai  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19
Urusan  wajib  adalah  suatu  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dasar,  pemenuhan  kebutuhan  hidup  minimal prasarana  lingkungan dasar.  Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar  meliputi  pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman;  ketenteraman,  ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  meliputi  :  tenaga  kerja;  pemberdayaan perempuan  dan  pelindungan  anak;  pangan;    pertanahan;  lingkungan  hidup; administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil;  pemberdayaan  masyarakat  dan Desa;    pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana;    perhubungan; komunikasi  dan  informatika;    koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah;  penanaman modal;  kepemudaan  dan  olah  raga;    statistik;    persandian;  kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. 20
Dalam  melaksanakan  semua  urusan  tersebut  dibentuk  organisasi  perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup  tugasnya,  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum
15 E. Koswara. Latar   Belakang  Masalah   Perkembangan  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah . Jakarta. Badan Diklat Depdagri , 1998. Hal 42
16 Ibid. hal 42
17 Ibid. hal 43
18 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58
19 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2)
20 lihat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1-2)
sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup  tugasnya  dan  pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh Bupati/Walikota sesua dengan tugas dan fungsinya. 21
Pengawasan diperlukan bagi berhasilnya tatakelola pemerintahan dan untuk melakukan tugas pengawasan, haruslah sungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Apa  yang sudah diperintah haruslah di awasi,  agar  apa  yang  diperintahkan  itu  benar-benar  dilaksanakan. 22 Oleh  karena itu,  pelaksanaan  tugas  pengawasan  diperlukan  untuk  mempermudah  pelaksanaan dalam merealisasi tujuan. Menurut Manullang terdapat 4 jenis-jenis pengawasan, yaitu :
1. Waktu Pengawasan
Waktu yang ditetapkan pada pelaksanaan pengawasan dilakukan sebelum dan setelah dijalankan
2. Objek Pengawasan Objek  yang  dijadikan  pengawasan  yaitu  manusia,  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  kegiatan-kegiatan  dijalankan  sesuai  dengan  intruksi dan rencana tata kerja.
3. Subjek Pengawasan Untuk  pwngawasan  ini  dilakukan  diluar  organisasi  yang  bersangkutan. Pengawasan ini disebut juga pengawasan sosial.
4. Cara  mengumpulkan  fakta-fakta  guna  pengawasan  berupa  peninjauan pribadi,  interview  atau  lisan,  laporan  tertulis,  dan  laporan  dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. 23
Istilah  pengawasan  melekat  muncul  setelah  adanya  Instruksi  Presiden  No. 15  Tahun  1983  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan  dimana  pada  salah satu  pasal  yakni  pasal  3  menjelaskan  bahwa  setiap  pimpinan  di  semua  tingkatan meningkatkan  pengawasan  melekat  dan  meningkatkan  mutu  di  lingkungan  tugas masing-masing.   Selain itu  muncul istilah pengawasan fungsional  yang  mengacu pada Inpres No. 15 tahun 1983, yang memberikan pengertian pengawasan adalah setiap  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang  ditunjuk  khusus  yang  bertugas untuk melakukan audit secara independen terhadap obyek yang diawasinya, dalam praktiknya  aparat  pengawas  ini  melakukan  pemeriksaan  dan  melakukan  tugas lainnya  seperti  melakukan  verifikasi,  konfirmasi,  survei,  assessment  dan melakukan  pemantauan  ( monitoring )  atas  sesuatu  yang  sedang  dalam pengawasan.
Pengawasan  masyarakat  dikategorikan  sebagai  kontrol  sosial    yang terbentuk  karena  adanya  pengakuan  dan  kepatuhan  pada  norma  kelompok  yang ada  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  atau  organisasi  secara  non-formal  oleh masyarakat  secara  lebih  luas  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  organisasi
21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , Pasal 14 ayat (3)
22 Manullang. Dasar-Dasar Manajemen . Ghalia Indonesia: Jakarta, 1988. Hal 172
23 Ibid
asosiasi,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  kelompok  yang berkepentingan.
Fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  terakhir  dari  proses  manajemen. Fungsi  pengawasan  ini  berkaitan  erat  dengan  fungsi  perencanaan,  dan  kedua fungsi  ini  merupakan  suatu  hal  yang  saling  mengisi  dan  saling  melengkapi  di antara  satu  dengan  lainnya.  Dengan  kata  lain,  antara  fungsi  pengawasan  dan fungsi perencanaan tidak dapat dipisahkan di antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut  dikarenakan  fungsi  pengawasan  harus  terlebih  dahulu  direncanakan, pengawasan  hanya  dapat  dilakukan,  jika  ada  perencanaan  atau  rencana, pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik dan tujuan baru  dapat  diketahui  tercapai  dengan  baik  atau  tidak,  setelah  pengawasan dilakukan.  Selanjutnya  dalam  prosedur,  pelaksanaan  dan  kegiatan-kegiatan  lain yang  tidak  sempurna,  metode  pengawasan  tersebut  harus  diterapkan.  Apabila terjadi  ketidak-sempurnaan,  hal  ini  berarti  bahwa  orang-orang  yang  bekerja  di tempat  itulah  yang  tidak  efektif  dalam  melakukan  pekerjaan  atau  kegiatan tersebut.
Gulick  dan  Urwick,  berbicara  tentang control sebagai  proses  sebagai berikut:
Proses  tersebut  berlangsung  di  bawah  empat  prinsip  kontrol  yang  juga adalah  prinsip  organisasi.  Keempat  prinsip  itu  adalah  (1)  koordinasi sebagai  hubungan  timbal  balik  semua  faktor  di  dalam  suatu  situasi,  (2) koordinasi dengan kontak langsung antarmanusia yang berkepentingan, (3) koordinasi  pada  tahap  awal  setiap  kegiatan,  dan  (4)  koordinasi  sebagai sebuah  proses  yang  berjalan  terus  menerus.  Jadi  antara  kontrol  dengan koordinasi terdapat kaitan yang erat sekali. 24
Setiap  organisasi  baik  itu  organisasi  pemerintah  maupun  swasta, didalamnya  terdapat  unsur  pengawasan.  Pengawasan  ini  merupakan  salah  satu dari  empat  fungsi  dasar  manajemen.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Terry  bahwa: Management  is  a  distinct  process  consisting  of  planning,  organizing,  actuating, and  controlling,  utilizing  in  each  both  science  and  art,  and  followed  in  order  to accomplish  predetermined  objectives. 25 Oleh  karena  itu,  Terry  mendefinisikan pengawasan, yaitu :
”as  the  process  of  determining  what  is  to  be  accomplished,  that  is,  the standard; what is being accomplished, that is, the performance; evaluating the  performance;  and  if  necessary  applying  corrective  measures  so  that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”. 26
Stoner dan Freeman menyatakan bahwa: “ control is the process of ensuring that actual activities conform to planed activities ”. 27 Jadi secara umum dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin kegiatan cocok atau sesuai dengan rencana kegiatan. Selanjutnya Stoner dan Freeman menyatakan bahwa :
24 Talidziduhu Ndraha Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Hal 197
25 George.  R.  Terry,  1960. Principles  of  Management  (Third  Edition ).  Illinois:    Richard  D.  Irwin  Inc. Homewood. hal. 32
26 Ibid. Terry, 1960. hal.529
27 Stoner, James. A.F. & R. Edward Freeman. 1992. Management. Prentice-Hall Internasional, Inc.1992. hal. 600
Management  control  is  a  systematic  effort  to  set  performance  standars with  planning  objectives,  to  design  information  feedback  system,  to compare  actual  performance  with  these  predetermined  standards,  to determine  whether  there  are  any  deviations  and  to  measure  their significance, and to  take any action required to  assure that all corporate resources are being used in the most effective and afficient way possible in achieving corporate objectives . 28
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengawasan  merupakan  sebuah upaya  yang  sistematis  untuk  menyusun  standar  kinerja  dengan  tujuan perencanaan,  untuk  merancang  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk membandingkan  kinerja  yang  dilakukan  dengan  standar-standar  yang  telah ditentukan,  untuk  menentukan  berapa  banyak  penyimpangan  dan  mengukur tingkat  signifikansinya,  serta  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  seluruh  sumber  daya  organisasi  dapat  digunakan  secara  efektif dan efisien guna mencapai tujuan korporasi.
Koontz  menyatakan  bahwa: “controlling  is  the  measurement  and correction  of  performance  in  order  to  make  sure  that  enterprisen  objectives  and the plans devised to attain them are being accomplished”, 29 yang dapat diartikan secara  umum  bahwa  pengawasan  untuk  mengukur  dan  melakukan  tindakan  atas kinerja  guna  meyakinkan  perusahaan  secara  obyektif  dan  merencanakan  suatu cara  untuk  mencapai  keunggulan  perusahaan.  Jadi  pengawasan  menurut  Koontz ini lebih menekankan pada proses kegiatan untuk menjamin kegiatan sesuai yang ditetapkan dengan menetapkan pengukuran organisasi atas kinerjanya bagaimana merencanakan kegiatan apakah telah sesuai yang diharapkan, namun teori tersebut tidak  menjelaskan  bagaimana  metode  atau  cara  pengawasan  dapat  menimbulkan keunggulan  dari  suatu  organisasi.  Baik  Stoner  dan  Freeman  maupun  Koontz menekankan  pada  proses  kegiatan  untuk  menjamin  kegiatan  sesuai  yang ditetapkan  dengan  menggunakan  pengukuran  perusahaan/organisasi  atas kinerjanya bagaimana merencanakan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan  yang diharapkan.
Selanjutnya  Koontz  dan  Weihrich  mengemukakan  bahwa:  “ The  basic control  process,  wherever  it  is  found  and  whatever  it  controls,  involves  three steps:  (1)  establishing    standards,  (2)  measuring  performance  against  these standards, and (3) correcting deviations from standards and plans”. 30 Oleh karena itu, memperhatikan konsep di atas, maka proses dasar pengawasan yaitu :
Pertama,  menetapkan  standar.        kriteria  yang  sederhana  untuk  prestasi kerja,  yakni  titik-titik  yang terpilih  di  dalam seluruh program  perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda kepada manajer tentang perkembangan  yang  terjadi  dalam  perusahaan  itu  tanpa  perlu  mengawasi  setiap langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
28 Ibid. hal. 600
29 Koontz, Harold Cyril O’Donnell, and Heinz Weihrich. 1994. Management (Seven Edition). Kogakhusa: Mc. Graw-Hill International Book Company.hal.578
30 Ibid. hal. 722
Kedua,  mengatur  prestasi  kerja  atau  mengevaluasi  kerja  terhadap  standar yang telah ditentukan secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui sedini mungkin.
Ketiga,  memperbaiki  dan  mengoreksi,  membetulkan  penyimpangan, pengawasan  tidak  lengkap  jika  tidak  diambil  tindakan  untuk  membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika standar ditetapkan untuk mencerminkan struktur organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dengan standar ini, maka pembetulan terhadap  penyimpangan  yang  negatif  dapat  dipercepat,  karena  manajer  sudah mengetahui  dengan  tepat,  terhadap  bagian  manakah  dari  pelaksanaan  tugas  oleh individu atau kelompok kerja, tindakan koreksi itu harus dikenakan.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pengawasan  dapat diartikan  secara  luas  sebagai  salah  satu  aktivitas  fungsi  manajemen  untuk menemukan,  menilai  dan  mengoreksi  penyimpangan  yang  mungkin  terjadi  atau yang  sudah  terjadi  berdasarkan  standar  yang  telah  disepakati  dalam  hal  ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan  nilai  tambah  bagi  peningkatan  kinerja  penyelenggara  pemerintahan daerah.  Dalam  sebuah  organisasi  (pemerintah),  pengawasan  merupakan  masalah yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian, karena pengawasan merupakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
Sektor  organisasi  pemerintahan  mengidentifikasikan    pengawasan  akan dapat  menumbuhkan  kepercayaan  publik  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dalam organisasi.  Dalam  sektor  organisasi  pemerintahan,  terdapat  3  pilar  utama,  yakni: rakyat,  wakil  rakyat  dan  pemerintah.  Dalam  menjalankan  pemerintahan, pemerintah diawasi oleh rakyat melalui wakil rakyat. Bahkan rakyat melalui LSM ikut  mengawasi  kinerja  pemerintah  agar  supaya  berjalan  sesuai  dengan  tujuan pemerintah.    Memperhatikan  konsep  pengawasan  di  atas,  jelaslah  bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi termasuk diantaranya  organisasi  pemerintah,  karena  pengawasan  dilakukan  dalam  upaya untuk  meyakinkan  bahwa  implementasi  suatu  aturan/kebijakan  telah  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Pengawasan  juga  bermanfaat  dalam  penentuan keputusan  selanjutnya  dalam  upaya  untuk  menghentikan  atau  meniadakan kesalahan,  penyimpangan,  penyelewengan,  pemborosan,  hambatan  dan  ketidak- adilan, dan mencegah berulangnya kesalahan, penyimpangan.

## 3. Metode  Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  analisis  data kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data yang  spesifik  dari  para  partisipan,  menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  umum,  dan  menafsirkan  makna  data. Siapapun  yang  terlibat  dalam  bentuk  penelitian  ini  harus  menerapkan  cara pandang  penelitian  yang  bergaya  induktif,  berfokus  terhadap  makna  individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. 31
31 John  W. Creswell, 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 5
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan  teknik  wawancara  ( in-depth interview )  dan  studi  dokumentasi  dengan  mempelajari  catatan  peristiwa berbentuk  tulisan,  gambar  atau  koran  atau  majalah  yang  berhubungan  dengan penelitian sebagai   pelengkap hasil wawancara.
Sumber  data    penelitian    adalah  Saudara  Aris  Budiharsa,  S.IP.,  M.Si (informan  kunci)    yang  merupakan  staf  pimpinan  di    Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perindustrian  Perdagangan    Kota  Bandung  yang  memiliki  kompetensi  dan pengalaman  dalam  fokus  penelitian  serta  dokumen-dokumen  penunjang  yang diperoleh  dari    Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perindustrian  Perdagangan    Kota Bandung.
Analisis data dalam penelitian ini  mengikuti langkah-langkah menganalisa atau  mengolah  data  kualitatif  yaitu  reduksi  data,  display  data  dan  pengambilan kesimpulan  dan  verifikasi.    Reduksi  data  dilakukan  dengan    menelaah  kembali seluruh  hasil  wawancara  ( in  depth  interview )  dan  dokumentasi  yang keseluruhannya  dirangkum.  Dalam  display  data,  seluruh  data  dirangkum  secara lebih  sistimatis  agar  mudah  diketahui  temanya,  setelah  jelas  maka  peneliti membuat kesimpulan. 32

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Maksud  dikeluarkanya    Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2010  Tentang Pelarangan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  Di  Kota Bandung    adalah  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan    kegiatan  pelarangan, pengawasan  dan  pengendalian  atas  perdagangan  minuman  beralkohol  guna melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga  ketenteraman,  ketertiban  dan kelestarian  lingkungan  di  Kota  Bandung  dengan  untuk  membatasi  perdagangan minuman beralkohol di Daerah dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam  rangka  pelarangan,  pengawasan,  pengendalian,  dan  penanganan  terhadap pelanggaran  perdagagangan  dan  atau  pengedaran  minuman  beralkohol,  serta menjamin  kepastian  hukum  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian  atas perdagangan  minuman  beralkohol  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan menjaga ketenteraman, ketertiban den kelestarian lingkungan di Kota Bandung. 33 Larangan yang dijelaskan dalam  Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung  yaitu :
(1)  Setiap  orang  atau  badan  hukurn  dilarang  memproduksi  rninuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C.
(2)  Setiap  orang  dilarang  menyimpan,  mengedarkan  dan  membawa rninuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
(3)  Setiap  badan  usaha  dilarang  menyimpan,  mengedarkan  dan  membawa nlinunlan  beralkohol  golongan  A,  golongan  B  dan  golongan  C  tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 34
32 S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito, 1996. hlm.129
33 Bab  2  pasal  2  Peraturan  Daerah    Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung
34 Pasal  17   Peraturan  Daerah   Nomor  11  Tahun 2010  Tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung
Selain itu, lebih lanjut dijelaskan bahwa : 35
(l)  setiap badan usaha, dilarang :
a.  mengedarkan,  memberikan,  membagikan  secara  cuma-cuma  semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol.
b.  menjual  minurnan  beralkohol  kepada  orang  yang  usianya  di  bawah umur 2 I tahun dan atau anak usia sekolah.
(2)  Setiap  tempat  penjualan    yang  dimaksud  dalam  pasal  5  ayat  (2)  (Hotel Berbintang  tiga,  Hotel  berbintang  empat,  Hotel  Berbintang  lima; Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; Pub karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan Duty Free Shop ) dilarang :
a.  menjual  minuman  beralkohol  golongan  A,  B  dan  golongan  C  selain hanya untuk dikonsumsi di tempat ; dan .
b. menjual kepada orang di luar ketentuan pasal 6 ayat 1 ( Anggota Korps Diplomatik,  Tenaga  Ahli  Warga  Negara  Asing  ynng  bekerja  di Lembaga Internasional, Warga Negara Asing lainnya )
(3)  Setiap  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  yang  telah  mendapat  Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), dilarang dengan cara dan  alasan  apapun  rnenghindari  pengawasan  dan  pemeriksaan sebagaimana diatur dalan Paturan Daerah.
Pengawasan  dan  pengendalian yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Pelarangan,  Pengawasan  dan  Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung  dilakukan terhadap :
a. Duty  Free  Shop yang  menjual  minuman  beralkohol  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  orang  sebagaimana  dimaksud  dalarn  pasal  6  ayat (1) di Bandar udara;
b. penjualan langsung untuk dirninurn khusus di Hotel Berbintang 3 (tiga) , Hotel Berbintang 4 (empat), dan Hotel Berbintang 5 (lima) serta Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
c. pengecer/penjual langsung untuk  diminurn di pub, karaoke,  Klab malam dan diskotik;
Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan  minuman beralkohol dilakukan secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi oleh walikota dan pelaksanaan  pengawasan  dilakukan  oleh  badan  pcngawas  yang  keanggotaannya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, unsur masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur bea cukai.
Badan  pengawas  dibentuk  dan  ditetapkan    oleh  Walikota  dengan  tugas pokok  paling  kurang  meliputi  perencanaan  kegiatan  pengawasan,  pelaksanaan, pengendalian, tindakan persuasif, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Masa tugas badan pengawas adalah 2 (dua) tahun.
Pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pengedaran  minuman  beralkohol dilakukan  terhadap  perizinan,  distributor  dan  subdistributor  yang  melakukan kegiatan  pengedaran  semua  klasifikasi  dan  golongan  minuman  beralkohol  serta penjual  langsung  dan  pengecer  dalam  kemasan  yang  melakukan  kegiatan  usaha penjualan  semua  klasifikasi  dan  golongan  minuman  beralkohol;  wilayah  dan
35 Pasal 18 Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung
lokasi peredaran; mekanisme peredaran;  gudang tempat penyimpanan;  kelayakan usaha,  volume penjualan dan labeling bea cukai. 36
Pemerintah  Kota  Bandung  bersama-sama  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  berkewajiban  untuk  melakukan  pengarahan,  pembinaan  dan bimbingan  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  minuman  beralkohol  bagi kesehatan  dan  dampaknya.  Pelaksanaan  pengarahan,  pembinaan  dan  bimbingan dilakukan dengan melibatkan aparat Kepolisian yang membidanginya.
Pengendalian  pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol,  Walikota Bandung dapat melakukan penertiban dan dalam melakukan penertiban, Walikota Bandung  dapat  rneminta  bantuan  aparat  Kepolisian  serta  instansi  terkait  lainnya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengarahan,  pembinaan dan  bimbingan  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  minuman  beralkohol  bagi kesehatan dan dampaknya dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  Di  Kota  Bandung.  Hasil  pengawasan, pembinaan.  dan  pengendalian  dilaporkan  oleh  Walikota  kepada  DPRD  sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. 37
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pengawasan  terhadap  minuman  beralkohol Kementrian  Perindustrian  juga  menerbitkan  regulasi  terhadap  pengawasan minuman  beralkohol  melalui  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  63/M- IND/PER/7/2014 yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan industri dan  mutu  minuman  beralkohol.    Peraturan  Menteri  Perindustrian  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Industri  dan  Mutu  Minuman  Beralkohol  itu diterbitkan  sebagai  bagian  dari  melaksanakan  ketentuan  Pasal  9  Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan berlaku sejak 4 Juli 2014.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  63/M-IND/PER/7/2014,  yang menegaskan  bahwa  minuman  beralkohol  diklasifikasikan  dalam  tiga  golongan, yaitu:
(a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
(b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20%;
(c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 20 – 55%.
Perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka  dengan  persyaratan  di  bidang  penanaman  modal.  izin  tersebut  dapat dilakukan  perubahan  apabila  perusahaan  melakukan:  pindah  lokasi,  perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan  menjadi  satu  lokasi,  perubahan  nama  perusahaan,  perubahan  alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.
36 Ibid. Pasal 19 dan pasal 20
37 Ibid. Pasal 22
Khusus  untuk  perubahan  izin  karena  perubahan  golongan  minuman beralkohol, hanya dapat  dilakukan bagi perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol  dari  golongan  tinggi  menjadi  golongan  lebih  rendah,  yang  secara keseluruhan  tidak  menambah  kapasitas  produksi  sebagaimana  yang  tercantum dalam  IUI  yang  dimiliki.  Sedangkan  bagi  perusahaan  yang  melakukan  perluasan untuk  penambahan  kapasitas  produksi  dapat  melakukan  perubahan  IUI  apabila telah  merealisasikan  100%  lebih  dari  kapasitas  produksi  yang  tercantum  dalam IUI  yang  dimiliki,  diaudit  kemampuan  produksinya  oleh  lembaga  independen yang  ditetapkan  Dirjen  Industri  Agro    serta  memiliki  Nomor  Pokok  Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan menggunakan pita cukai atas semua minuman beralkohol  yang  dihasilkan,  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  pembelian  pita cukai.
Penerbitan  IUI  minuman  beralkohol  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan rekomendasi (pertimbangan teknis) dari Dirjen Industri Agro. Namun, perubahan izinnya  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan  Koordinasi  dan  Penanaman  Modal (BKPM) berdasarkan Permenperin dan rekomendasi Dirjen Industri Agro dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Industri Agro serta Kepala Kantor Wilayah Bea  dan  Cukai  setempat.  Permenperin  ini  menegaskan,  perusahaan  industri minuman beralkohol yang telah memperoleh IUI dan perubahan IUI yang dimiliki selama dua tahun tetapi tidak melakukan kegiatan produksi, maka IUI perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pencabutan  IUI  tersebut,  dilakukan  oleh  Kepala  BKPM  berdasarkan rekomendasi  Dirjen  Industri  Agro  dengan  tembusan  disampaikan  kepada  Dirjen Industri Agro serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat. Regulasi ini juga  mengatur  mengenai  kewajiban  dan  larangan  perusahaan  industri  minuman beralkohol  dalam  proses  produksinya.  Sementara  itu,  ditegaskan  pula  bahwa perusahaan  industri  minuman  beralkohol  yang  melanggar  ketentuan  dalam Permenperin  ini  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  pencabutan  IUI dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para pengusaha industri minuman malt meminta Kementerian Perdagangan untuk  meninjau  kembali  Permendag  Nomor  6  tahun  2015.  Hal  ini  dikarenakan peraturan  tersebut  lebih  banyak  merugikan  mereka,  mengurangi  potensi pendapatan  negara  dari  cukai  dan  berpotensi  meningkatkan  peredaran  minuman oplosan.  Permendag No. 6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan  Perizinan  Minuman  Beralkohol  sangat merugikan  industri  minuman  alkohol  karena  menghapus  sebagian  besar  rantai distribusi.
Ketetapan itu bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  yaitu  minuman  beralkohol bisa  dijual  oleh  toko  pengecer.  Selain  itu,  Permendag  20/2014  telah  mengatur lebih detil terkait pengendalian minuman beralkohol. Padahal Permendag 20/2014 itu  sudah  sangat  detil  mengatur,  karena  semua  penjual  minuman  beralkohol diwajibkan memiliki izin.
Keluarnya  Permendag  No.  20  tahun  2014,  memberikan  kewenangan pemerintah untuk mencabut izin penjualan. Namun, dengan keluarnya Permendag
No.  6/2015  keinginan  pemerintah  untuk  meningkatkan  pengawasan  dan penerapan  Permendag  20/2014,  menyebabkan  pemangkasan  beberapa  jalur distribusi.  Permendag  No.  6/2015  menyebabkan  hilangnya  60  persen  jalur distribusi  karena  grosir  ( wholesalers )  masih  menjadi  tulang  punggung  distribusi. Misalnya penjualan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Delta Djakarta Tbk, anjlok  28  persen  pada  semester  I  Tahun  2015.  Penurunan  penjualan  itu menyebabkan kehilangan pendapatan sebesar Rp.973 miliar. 38
Pemotongan  jalur  distribusi  dapat  menyebabkan  peningkatan  minuman oplosan.  Hal  ini  disebabkan,  ketika  ada  permintaan  tetapi  tidak  ada  barang  yang tersedia  maka  masyarakat  akan  mencari  barang  pengganti,  sehingga  minuman oplosan  menjadi  marak.  Sejalan  dengan  anjloknya  penjualan,  target  penerimaan negara dari cukai  alkohol juga meleset. Potensi cukai alkohol  yang hilang akibat Permendag  6/2015  ditaksir  mencapai  Rp1,7  triliun.  Padahal  pada  tahun  2015 pemerintah mematok  target  cukai  Minuman Mengandung Etil Alkohol  (MMEA) sebesar  Rp.6  triliun.  Data  GIMMI  mencatat  kontribusi  cukai  industri  minuman beralkohol  domestik  terus  meningkat.  Pada  2013  cukai  minuman  beralkohol tercatat  sebesar  Rp4,09  triliun,  kemudian  naik  44,2%  atau  sebesar  Rp5,9  triliun pada 2014. 39
Minuman  beralkohol  sendiri  sudah  memiliki  kategori  berdasarkan  kadar alkohol mulai dari di bawah  5 % (persen) seperti bir, di atas 5% (persen) hingga 20%  (persen)  seperti  wine  dan  di  atas  20%  seperti  spiritus.  Tekait  hal  ini,  yang selama ini bermasalah ialah minuman oplosan ini memang dibuat dari bahan yang tidak  layak  untuk  konsumsi.  Oplosan  ini  yang  menyebabkan  kematian,  dan oplosan  tidak  pernah  dibuat  dari  minuman  legal  karena  harganya  mahal.  Negara perlu  melindungi  konsumen  yang  berusia  legal  untuk  mengakses  dan mengonsumsi produk legal dan aman pangan.
Saat ini sudah banyak aturan tetapi masih lemah dalam pengawasan. Ada 36 aturan  pada  tingkat  nasional  dan  lebih  dari  150  peraturan  pemerintah  daerah. Sayangnya,  banyak  perda  yang  tidak  merujuk  pada  aturan  yang  lebih  tinggi seperti  perpres  ataupun  permendag.  Dari  info  yang  kami  miliki,  ada  empat  jenis perda  yang  bertentangan  seperti  perda  pelarangan  total  penjualan  minuman beralkohol, pembatasan jenis penjual tertentu, pembatasan berdasarkan kuota, dan mengatur  pungutan  terhadap  minuman  beralkohol.  Sementara  itu,  Kementerian Perdagangan masih dalam posisi menilai permintaan penegasan peran pemerintah daerah  dalam  pengaturan  penjualan  minuman  beralkohol  (minol)  dapat  dipenuhi tanpa mengubah regulasi yang sudah ada. 40
Pengawasan  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung  sudah  dilaksanakan secara  terintegrasi    bekerjasama  dengan  Polisi  Pamong  Praja,  Kepolisian  dan pihak  Polisi  Militer.  Masing-masing  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan operasi  penertiban  karena  mereka  di  dukung  oleh  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun 2010.  Kesukaran dalam penanganan ini adalah bocornya informasi ketika
38 Dalam www.Bisnisindonesia.com .  Regulasi  Minuman  Beralkohol:  Antara  Bisnis  Dan  Perlindungan Masyarakat. Thomas Mola & Muhammad Avisena Senin, 26/10/2015 10:20 WIB
39 Ibid
40 Wawancara dengan Saudara Aris Budiharsa di Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung
Satpol  PP  akan  melaksanakan  operasi.  Dengan  demikian  kesukaran-kesukaran yang  ada  dilapangan  dalam  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian  minuman beralkohol  ini  tidak  dapat  kita  pandang  sebagai  suatu  kesalahan  satu  atau  dua pihak  saja,  melainkan  ada  beberapa  pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  bisnis minuman  beralkohol  ini.  Mereka  ada  yang  tidak  tampak  secara  jelas  sebagai distributor atau subdistributor atau pengecer.
Berdasarkan  hal  ini,  Pemerintah  Kota  Bandung  lebih  mengoptimalkan pemahaman secara keseluruhan sampai kepada inti permasalahan mengenai sebab dan  akibat  dari  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian  minuman  beralkohol di Kota Bandung. Dinas harus mengidentifikasi dan mengetahui serta memahami secara  tugas  dan  dan  fungsinya  masing-masing  serta  mengerti  teknis  pekerjaan mereka dilapangan agar tujuan atau sasaran kebijakan bisa tercapai.
Peredaran  minuman  beralkohol  yang  ilegal  dan  oplosan,    disebabkan  oleh perilaku masyarakat dari segi keyakinan, prinsip, simbol, prestasi dan sebagainya yang  melingkupi  konteks  kultural  di  masyarakat  Kota  Bandung.  hal  ini mempengaruhi  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian  minuman  beralkohol. Berdasarkan  hasil  wawancara  permasalahan  yang  berkembang  di  secara  umum dapat dibatasi menjadi dua macam kategori, yaitu :
Pertama, peredaran minol ilegal terselubung. Model ini biasanya bermodus bisnis  seperti  warung  kelontong  24  jam,  jualan  di  mobil  parkir,  SPA  executive, bahkan berjualan online. Kedua, peredaran ilegal permanen. Kelompok ini dapat diketahui dari domisilinya yang menetap disuatu lokasi dalam jangka waktu lama. Misalnya,  di    di  tempat  ini  transaksi  jual-beli  eceran  dengan  lebih  terbuka,  di berbagai warung-warung kecil  yang buka selama 24 jam. Di Kota  Bandung bisa dilihat di  Kawasan Dago (warung internasional) dan sekitar toko Taurus.
Masyarakat  yang  terlibat  dalam  bisnis  minuman  beralkohol  ini  semakin jelas  dan  membuktikan  pengawasan  dan  pengendalian  masih  lemah  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Bandung.  Pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian minuman  beralkohol  ini  masih  sulit  dilaksanakan  karena    adanya  penyebab  lain yang mempengaruhi, yaitu permasalahan ekonomi masyarakat yang terlibat bisnis minol, longgarnya aturan serta  keterkaitan saling membutuhkan antara produsen dan konsumen.
Kunci  keberhasilan  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian  minuman beralkohol  yaitu dengan  mengoptimalkan koordinasi  antar organisasi  pemerintah yang  mempunyai  hubungan-hubungan  tugas  dan  kewenangan  pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di  Kota Bandung yang diantaranya Dinas Koperasi, UKM dan  Perindustrian  Perdagangan    Kota  Bandung  dengan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kota  Bandung  dibantu  dinas  teknis  dan  lembaga  lainnya,  termasuk Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Bandung.
5. Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan
1) Peraturan  Daerah    Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Pelarangan, Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  di    Kota  Bandung terkendala  oleh  kewenangan  Pemerintah  Pusat  khususnya  Kementrian
Perdagangan  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kota  Bandung dalam hal perijinan.
2) Pengawasan  dan  pengendalian  minuman  beralkohol  di  Kota  Bandung masih  lemah  dan  kurang  optimal  dilaksanakan  karena  masih  ada penjualan  minuman  beralkohol  secara  bebas  dan  ditempat  yang  bukan peruntukannya.
3) Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Pelarangan, Pengawasan  dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  di  Kota  Bandung, belum didukung oleh petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian.
5.2.  Saran
1) Pemerintah  Kota  Bandung  melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi kepada  Kementrian  Perdagangan  Republik  Indonesia  terkait  proses perijinan minuman beralkohol, agar dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.
2) Pemerintah  Kota  Bandung  mengoptimalkan  koordinasi  dalam  operasi penertiban  terpadu  dengan  pihak  kepolisian  dan  TNI  terhadap  tempat dan  lokasi  kegiatan  usaha/penjualan  minuman  beralkohol  yang  tidak sesuai dengan peraturan.
3) Pemerintah  Kota  Bandung  melalui  kewenangan  Walikota  Bandung membuat  petunjuk  teknis  pelarangan,  pengawasan  dan  pengendalian minuman beralkohol dalam bentuk peraturan walikota.

## Daftar Pustaka :

## A.Buku
Creswell,  John    W.  2012. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hanif,    Nurcholis.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah . Jakarta,.  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Koontz, Harold Cyril O’Donnell, and Heinz Weihrich. 1994. Management (Seven Edition). Kogakhusa: Mc. Graw-Hill International Book Company Koswara,  E.  1998. Latar      Belakang    Masalah      Perkembangan    Desentralisasi dan   Otonomi  Daerah . Jakarta.  Badan Diklat Depdagri. Manullang. 1988. Dasar-Dasar Manajemen . Ghalia Indonesia: Jakarta.
Nasution S, 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito Ndraha,  Talidziduhu.2003. Kybernology (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  1.  Jakarta: Rineka Cipta.
Rasyid, Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan . Jakarta: Yarsif Watampone. Stoner,  James.  A.F.  &  R.  Edward  Freeman.  1992. Management .  Prentice-Hall Internasional, Inc.
Terry,  George.R.,  1960. Principles  of  Management (Third  Edition).  Illinois: Terry Richard D. Irwin Inc. Homewood.

## B. Dokumen
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minumal Beralkohol
C. Website : www.nasional.  kompas.  com/  read/  2013/  07/  05/  0501200  /MA.  Batalkan.
Keppres. soal. minuman.Beralkohol.
www.bisnisindonesia.com. Regulasi  Minuman  Beralkohol:  Antara  Bisnis  Dan Perlindungan    Masyarakat .  Thomas  Mola  dan  Muhammad  Avisena 26 Oktober 2015.