Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 1 Januari 2023, hal. 1-8
SIKAP MUSLIM DALAM MELAKSANAKAN TAKLIF DAN MEWUJUDKAN MASLAHAH

## Fatthurohman
Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Corresponding Author: e-mail: fathur.racchman@gmail.com
Kurniati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id
Lomba Sultan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRACT
This research departs from the problem that there are times when the taklif imposed by the Shari'a is not in line with the laws or rules that apply in society. This study  aims to review the  meaning of taklif and mashlahah and try to analyze the attitude of a Muslim towards taklif in order to realize mashlahah. This study uses a qualitative approach, library research, and secondary data sources. Based on the normative study of this study, it can be  concluded  that  taklif  is  basically  a  burden  given  by  the  Shari'a  to produce mashlahah or benefits for muakallaf and human life in general. Some  of  the  conditions  that  must  be  implemented  are  the  mashlahah produced must be in accordance with the objectives of shari'ah, must be acceptable  to  human  reason  or  reason,  mashlahah  must  be  generally accepted, and must not be at the expense of other parties. The attitude of a Muslim in carrying out taklif in order to realize mashlahah is to return every  problem  to  the  concept  of  mashlahah,  namely  the  concept  of  al- mashlahah al-'ammah.
Keywords : attitude; Muslim; taklif; maslahah

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berangkat  dari  persoalan  bahwa  ada  kalanya  taklif  yang dibebankan syariat tidak sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku di  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ulang  makna taklif  dan  mashlahah  dan  mencoba  menganalisis  sikap  bagi  seorang muslim terhadap taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  kepustakaan,  dan sumber data sekunder. Berdasarkan kajian normatif dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif pada dasarnya merupakan pembebaban yang diberikan syariat untuk menghasilkan mashlahah atau manfaat bagi muakallaf dan kehidupan manusia secara umum. Beberapa syarat yang harus  dilaksanakan  adalah  mashlahah  yang  dihasilkan  harus  sesuai dengan  tujuan  syari’ah,  harus  dapat  diterima  oleh  rasio  atau akal manusia,  mashlahah  harus  berlaku  umum,  dan  tidak  boleh mengorbankan  pihak  lain.  Adapun  sikap  seorang  muslim  dalam
melaksanakan  taklif  dalam  rangka  mewujudkan  mashlahah  adalah dengan mengembalikan setiap persoalan kepada konsep mashlahah yaitu konsep al-mashlahah al- ‘ammah.
Kata Kunci : sikap; muslim; taklif; mashlahah
PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  yang  semakin  kompleks  dan  makin  jauhnya dari  masa  kesejarahan  turunnya  syariat  menyebabkan  hukum  Islam terkadang dipertanyakan dan dikaji ulang (Khisni, 2011). Hal ini adalah hal yang wajar karena selain faktor masa dan panjangnya garis generasi masa  sekarang  kepada  masa  generasi  awal,  faktor  perkembangan  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  saya  kritis  umat  Islam  juga  semakin tinggi.  Hal  ini  menuntut  adanya  perubahan  dan  penyesuaian  baik  dari interpretasi sumber maupun dalam implementasinya.
Islam  adalah  agamanya  yang  memiliki  taklif  yang  termuat  dalam Alquran dan hadis (Rakib, 2021). Taklif tersebut terbilang beragam dan tidak  sedikit,  bahkan  menuntut  adanya  pengorbanan.  Namun,  dalam kehidupan  umat  Islam,  seringkali  dijumpai  bahwa  pemebebanan  yang diberikan  oleh  syariat  belum  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  karena perbedaan kultur masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat pada aturan potong tangan bagi pencuri perempuan dan laki-laki, rajam, pembagian harta  warisan  antara  seorang  anak  laki-laki  dan  perempuan,  dan  taklif lainnya yang sudah diatur oleh syariat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ulang  makna  taklif  dan mashlahah  dan  mencoba  menganalisis  sikap  bagi  seorang  muslim terhadap  taklif  dalam  rangka  mewujudkan  mashlahah.  Penelitian  ini diharapkan  memberikan  penambahan  pengetahuan  mengenai  kajian hukum  Islam  dan  memberikan  manfaat  bagi  setiap  muslim  bagaimana bersikap dalam melaksanakan taklif dan mewujudkan kemaslahatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  datanya berupa  narasi  dan  kalimat-kalimat,  bukan  angka-angka  (Gunawan, 2015).  Berdasarkan  lokasinya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian kepustakaan atau library research dengan data-datanya adalah literatur yang  bersifat  sekunder  (Afrizal,  2016).  Dengan  demikian,  teknik pengumpulan datanya hanya menggunakan teknik dokumentasi. Adapun analisis datanya adalah secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Taklif dan maslahah
Taklif bermakna pembebanan. Maknanya, adanya pembebanan oleh pemberi  beban  kepada  pihak  yang  diberi  beban.  Pihak  yang  diberikan beban  biasanya  dikenal  dengan  mukallaf.  Dengan  kata  lain,  taklif merupakan  perintah  agama  bagi  mereka  yang  sudah  mampu melaksanakan beban agama yang mana perintah itu bisa perintah untuk melakukan  atau  perintah  untuk  meninggalkan  suatu  perkara  (Ansory, 2015).
Adapun Taklif bi ma la yuthaq dimaknai sebagai taklif yang di luar kesanggupan manusia. Menurut Syatibi dalam Zulkarnaen (2020), taklif yang dibebankan Allah melalui ketentuan syariat ada dua kategori yaitu Taklif  bi  ma  la  yuthaq dan taklif  bi  ma  fi  hi  masyaqqah (taklif  yang terdapat  kesulitan  di  dalamnya).  Adapun  taklif  yang  berada  di  luar kesanggupan  manusia  tidak  dipandang  sah  walaupun  diperbolehkan oleh  akal  (Abdurrahman,  2020).  Adapun  kesulitan  yang  terkandung  di dalam taklif bukanlah kesuliltan yang sengaja dibebankan oleh syariat, melainkan terdapat manfaat atau maslahah di dalamnya (Rohidin, 2016).
Secara  umum  maslahah  berasal  dari  bentukan  tiga  huruf  sha,  la dan  ha  yang  darinya  terbentuk  kata  shalaha,  shaluha,  ashlaha, Shaalaha, Isthalaha, ishtashlaha, Shalahiyah dan ash shulhu. Menurut Al-Fayumi dalam Ipandang (2015), kata kerja shaluha merupakan lawan dari  kata “fasada”  yang  ber arti  rusak.  Selanjutnya,  ditambah  alif  di depannya  sehingga  menjadi  ashlaha,  yang  bermakna  mendatangkan kebaikan, manfaat, dan kebenaran. Kata maslahah merupakan bentuk tunggal dari kata jamak mashalih (Ipandang, 2015).
Fairuz  Abadi  mengambil  dari  kata  kerja  Shalaha-yasluhu- Shalaahan-wa-suluhan, yang bermakna hilangnya kerusakan; bermanfaat  atau  cocok.  Kemudian  ditambah  huruf  hamzah  di  depan sehingga  menjadi  ashlaha-yuslihu-islaahan,  yang  bermakna  berbuat sesuatu  yang  berfaedah  (bermanfaat).  Menurut  Ibnu  Mandzur  kata maslahah  berasal  dari  kata  “shalaha” yang  berarti  baik,  antonim  dari kata  “fasada”  (rusak).  Ia  adalah  masdar  (bentuk  kata  benda)  dari  kata shalaha  yang  ditambah  alif  didepannya  (ashlaha).  Maslahah  adalah bentuk tunggal dari kata mashalih, yang bermakna shalah yaitu manfaat atau lawan dari kerusakan, dan istishlah antonim dari istifsad. Menurut Al  Buthi  bahwa  kata  maslahah  sama  dengan  kata  manfaat  dari  sisi wazan  (timbangan)  dan  makna.  Dan  setiap  apapun  yang  mengandung manfaat,  berupa  mendatangkan  faedah  dan  kenikmatan  atau  berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan maslahah.
Dari  definisi  baik  secara  etimologi  maupun  secara  terminologi, dapat  kita  ambil  beberapa  kesimpulann  bahwa  maslahah  terkadang dapat dilihat secara rasional dan terkadang tidak, karena ada beberapa perkara yang bentuknya kerusakan namun ujungnya berbuah maslahah atau  sebaliknya.  Kemudian  ada  perbedaan  antara  definisi  maslahah secara  umum  (etimologi)  dan  syara’  (terminologi)  yang  terletak  pada tujuan syara’ yang dijadikan rujukan.
Secara  etimologi  maslahah  merujuk  pada  tujuan  pemenuhan kebutuhan  manusia  dan  karenanya  mengandung  pengertian  untuk mengikuti  syahwat  dan  hawa  nafsu. Sedangkan  secara  syar’i,  ukuran dan  rujukannya  adalah  tujuan  syara’  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal,  keturunan  dan  harta,  tanpa  melepaskan  tujuan  pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

## B. Jenis-Jenis Maslahah
Dilihat  Dari  Sisi  Kekuatannya,  maslahah,  yang  definisinya dikemukakan di atas, dari sisi kekuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu:
a) Adh-Dharuriyyat
Yaitu  maslahah  yang  keberadaannya  amat  dibutuhkan  oleh manusia,  baik  dalam  urusan  agama  maupun  kehidupan  duniawi. Apabila  kemaslahatan  ini  tidak  ada,  rusaklah  kehidupan  dunianya, dan  di  akhirat  kelak  ia  akan  kehilangan  kenikmatan  dan mendapatkan  balasan  buruk.  Maslahah  kategori  ini  terdiri  dari pemeliharaan ( hifzun ) terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta benda. Segala bentuk perilaku dan sesuatu hal yang bisa merusak  maslahah ini  diharamkan  oleh  Allah  ta’ala (Toriquddin, 2014).
Dalam hal ini, Allah melarang perbuatan murtad ( riddah ) untuk memelihara  agama,  melarang  keras  atas  pembunuhan  untuk memelihara jiwa, melarang mengonsumsi minuman dan barang yang memabukkan  untuk  memelihara  akal,  melarang  perbuatan  zina untuk memelihara nasab dan kehormatan, serta melarang pencurian ( sariqah ) dan sejenisnya untuk memelihara harta.
b) Al-Hajjiyyat
Yaitu  maslahah  yang  keberadaannya  akan  meniadakan kesempitan pada    manusia.    Maslahah    jenis    ini    berada    di bawah  adh-dharuriyat  karena  ketiadaannya  tidak  serta  merta menghilangkan  penjagaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal,  nasab, kehormatan  dan  harta.  Contoh  maslahah  kategori  ini  adalah disyari’atkannya  jual beli,  sewa-  menyewa,  dan  berbagai  aktivitas muamalah  lainnya.  Contoh  lainnya  adalah  diberikannya  rukhshah untuk  mengqashar  dan  menjama’  s alat  bagi  seorang  musafir, diperbolehkannya  ifthar  di  bulan  Ramadhan  bagi  wanita  hamil  dan menyusui,  diwajibkannya  menuntut  ilmu  agama,  diharamkannya membuka aurat, dan lain sebagainya.
c) At-Tahsiniyyat
Yaitu  maslahah  yang  keberadaannya  akan  menghadirkan kebaikan  dan  kemuliaan  bagi  kehidupan  manusia.  Maslahah  ini berada  di  bawah  adh-dharuriyat  dan  al-hajjiyat.  Hal  ini  disebabkan oleh  ketiadaannya  tidak  langsung  merusak  penjagaan  terhadap agama,  jiwa,  akal,  nasab,  kehormatan  dan  harta.  Contoh  Maslahah kategori  ini  adalah  kewajiban thaharah untuk  salat  dan  pelarangan mengonsumsi  makanan  yang  tidak  baik  dan  menjijikkan.  Apabila terjadi  benturan  antara  adh-dharuriyat,  al-hajiyat  dan  at-tahsiniyat, maka yang harus didahulukan adalah adh-dharuriyat, kemudian al- hajjiyyat dan yang terakhir baru at-tahsiniyyat. Bahkan, sesama adh- dharuriyat  pun  urutannya  dibedakan  lagi,  dan  penjagaan  terhadap agama  adalah  yang  utama.  Sebagai  contoh,  jihad  fi  sabilillah disyari’atkan untuk
menegakkan agama walaup un harus mengorbankan jiwa dan harta.

## C. Syarat-Syarat Maslahah
Abdul  Wahab  Khalaf  menyatakan  bahwa  para  ulama  telah menetapkan  tiga  syarat  dalam  penerapan  metode  Al  Maslahah  Al Mursalah  sebagai  hujjah:  Pertama, berupa  kemaslahatan  yang  hakiki (jelas),  bukan  kemaslahatan  yang  semu  (Khallaf,  2004).  Artinya, penetapan  hukum  syara’  itu  dalam  kenyataannya  benar -benar  menarik suatu  manfaat  atau  menolak  bahaya,  bukan  perkiraan.  Jika  hanya didasarkan  bahwa  penetapan  hukum  itu  mungkin  menarik  suatu manfaat,  tanpa  mwmpertimbangkan  adanya  suatu  bahaya,  berarti  hal tersebut  didasarkan  atas  kemaslahatan  yang  semu.  Seperti  dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan  menjadikan  hak  menjatuhkan  talak  itu  hanya  bagi  hakim  dalam segala keadaan.
Kedua, berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau  segelintir.  Ini  a rtinya,  penetapan  hukum  syara’  itu  dalam kenyataannnya  dapat  menarik  manfaat  bagi  mayoritas  umat  manusia atau  menolak  bahaya  dari  mereka,  bukan  bagi  perorangan  atau  bagian kecil  dari  mereka.  Hukum  tidak  ditetapkan  demi  kemaslahatan  khusus suatu  kelompok  saja,  pemimpin  atau  para  pembesar  saja,  tanpa mempertimbangkan  kemaslahatan  mayoritas.  Kemaslahatan  itu  harus tercipta untuk mayoritas umat manusia (Amri, 2018).
Ketiga,  penetapan  hukum  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  itu tidak boleh berlawanan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nash  atau  ijma’. Dengan  demikian,  tidak  sah  memandang  suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara laki laki dan perempuan.  Kemaslahatan  semacam  ini  sia-sia  karena  bertentangan dengan nash.
Oleh  karena  itu,  fatwa  Yahya  bin  Yahya  al  laitsi  al  maliki,  ulama fiqih  spanyol  dan  murid  Imam  Malik  bin  Anas  adalah  salah;  yaitu  ada seorang  raja  dari  negara  spanyol  berbuka  dengan  sengaja  di  siang  hari bulan  ramadhan.  Imam  Yahya  berfatwa  bahwa  dia  tidak  membayar tebusan, tapi dia harus berpuasa dua bulan berturut turut. Imam Yahya mendasarkan  fatwanya  bahwa  kemaslahatan  menuntut  hal  ini,  karena tujuan  kewajiban  membayar  tebusan  adalah  membuat  jera  dan menahannya sehingga ia tidak kembali berbuat dosa yang seperti itu. Dan tidak  ada  yang  membuat  raja  itu  jera  kecuali  ini.  Kalau  ia  wajib memerdekakan  budak,  hal  itu  sangat  ringan  baginya  dan  tidak membuatnya jera.
D. Kehujjahan mashlahah al-mursalah
S ebagai  dalil  syar’i,  kehujjahan al-mashlahah  al-mursalah diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini mengingat di beberapa referensi terdapat perbedaan penisbahan pendapat ulama tentang kehujjahan al- mashlahah  al-mursalah.  Sebagian  ulama  madzhab  Hanabilah  juga menolak  menggunakan  ini  sebagai  hujjah,  misalnya  Ibn  Qudamah  al- Maqdisi  dan  Ibn  Taimiyah.  Ibn  Taim iyah  berkata,  “sesungguhnya  al - mashalih  al-mursalah  telah  membuat  syariat  dalam  agama  dengan sesuatu yang tidak diizinkan”.
Demikian  pula,  sebagian  ulama  Malikiyah  juga  menolak penggunaan  al-mashalih  al-  mursalah,  misalnya  Ibn  al-Hajib  al-Maliki. Pendapat  yang  menyatakan  al-mashalih  al-mursalah  bukan  dalil  juga dinisbahkan  pada  kalangan  Hanafiyah.  Hal  ini  misalnya  dikemukakan oleh Ibn Hamam ad-Diin al-Iskandari al- Hanafi, ia berkata, “dan bagian ini  dinamakan  al-mashalih  al-mursalah,  dan  pendapat  yang  terpilih adalah menolaknya (sebagai hujjah)”. Al -mashalih al-mursalah juga tidak digunakan oleh madzhab Zhahiriyah dan Syi’ah Itsna ‘Asyariah.
Pada masa sekarang, ulama yang menolak kehujjahan al-mashalih al-  mursalah  misalnya  adalah  syaikh  Taqiyuddin  an-Nabhani,  Dr. Muhammad  Husain  ‘Abdullah  dan  syaikh  ‘Atha Abu  ar-Rasytah. Sedangkan pendapat yang menerima al-mashlahah al-mursalah sebagai dalil syar’i dinisbahkan kepada imam Malik. Demikian pula, al -mashalih al-mursalah  juga  dianggap  hujjah  oleh  ulama  Malikiyah  seperti  asy- Syathibi  dan  al-Qarafi.  Asy-Syathibi  bahkan  menyatakan  bahwa  imam Abu  Hanifah  dan  imam  asy- Syafi’i juga  menggunakan  al-mashalih  al- mursalah, namun pernyataan ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh al- Amidi. Dan yang tepat adalah Abu Hanifah dan asy- Syafi’i tidak menggunakan al- mashalih al-mursalah.
Akan  tetapi,  pada  masa  sekarang,  banyak  ulama  yang  menerima kehujjahan  al-mashlahah  al-mursalah,  seperti  Muhammad  Sa ’id Ramadhan al-Buthi, Muhammad al- Khudhri Bek, Jad al- Haq ‘Ali Jad al - Haq, ‘Abdul  Wahhab  Khallaf , ‘Abdul  Karim  Zaidan ,  dan  Muhammad Ibrahim  al-  Khafnawi.  Al-Buthi  bahkan  menyatakan  bahwa  al-mashalih al- mursalah  diterima  berdasarkan  kesepakatan  shahabat,  tabi’in,  dan imam  yang  empat.  Namun,  syaikh  Mahmud  Abdul  Karim  Hasan membantah pernyataan tersebut.

## E. Syarat Maslahah
Wahbah az-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan al-mashalih al-mursalah, berikut syarat-syarat tersebut:
a) Maslahah  tersebut  mesti  selaras  dengan  tu juan  syari’ah,  tidak bertentangan  dengan  pokok- pokok  syari’ah  dan  tidak  berlawanan dengan nash atau dalil yang qath’i.
b) Maslahah  tersebut  harus  dapat  diterima  oleh  akal/rasio  bahwa  ia memang mengandung maslahah secara pasti, bukan dugaan apalagi sangkaan  yang  amat  lemah.  Artinya  penerapan  Maslahah  tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari mafsadah.  Dari  sini,  kita  tidak  dibenarkan  untuk  mencabut  hak thalaq  dari  seorang  suami  dan  menyerahkan  hak  tersebut  kepada hakim. Ini karena hal tersebut bertentangan dengan nash, dan tidak ada maslahah yang benar-benar terwujud dari penerapan hal ini.
c) Maslahah  yang  dihasilkan  harus  berlaku  umum  untuk  seluruh manusia,  bukan  hanya  dirasakan  oleh  individu  atau  kelompok tertentu, hal ini karena hukum syara’ diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini, tidak sah penerapan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluaga dan orang dekatnya saja.
F. Sikap Muslim dalam Melaksanakan Taklif dan Mewujudkan Maslahah Dalam melaksanakan hukum Islam atau taklif, seringkali adanya berbenturan  dengan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  atau masyarakat. Misalnya, perintah potong tangan bagi seorang pencuri yang sudah diatur oleh syariat, pembagian harta warisan yang berbeda antara laki-laki  dan  perempuan,  larangan  keluar  rumah  bagi  seorang perempuan tanpa mahram, dan sebagainya. Lain lagi dengan persoalan ibadah,  yang  tidak  jarang  memunculkan  perselisihan  di  tubuh masyarakat.
Hal-hal yang demikian itu, memang menuai perbedaan pendapat di  kalangan  ahli  hukum  Islam  hingga  penerapannya  di  dalam masyarakat.  Persoalan  urgen  dalam  melaksanakan  taklif  adalah mengembalikannya  pada  konsep  mashlahah.  Salah  satu  syarat mashlahah  adalah  harus  mewujudkan  kemaslahatan  umum,  apakah dengan beralih kepada hukum yang lain (yang memiliki aspek tertentu yang lebih kuat) padahal sudah ada dalil syar’i (istihsan), atau memang memilih solusi atas permsalahan demi kepentingan umum yang belum ada dalilnya (Kadenun, 2018).
Hal ini misalnya, apabila pembagian harta warisan antara laki-laki dan  perempuan  yang  sudah  ditentukan  syariat.  Ketika  pelaksanaan taklif  ini  mengundang  solusi  yang  tidak  berujung  atau  bahkan perselisihan  di  kalangan  ahli  waris  maka  sikap  terbaik  bagi  seorang muslim adalah mempertimbangkan aspek mashlahah dan mafsadah dari problem  yang  dihadapi.  Solusi  yang  terbaik  adalah  mencapai kemaslahatan bersama, bukan individual. Pemaksaan dari pembebanan syariat terhadap problem umat demi melaksanakan perintah syariat yang tekstual  dengan  menimbulkan  mafsadah  yang  lebih  besar  bukan  pula tujuan  dari  syariat.  Dengan  demikian,  solusinya  adalah  memegang konsep mashlahah, terutama mencapai kemaslahatan umum atau biasa dikenal dengan al-mashlahah al- ‘ammah.

## PENUTUP
Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif merupakan pembebaban  yang  diberikan  syariat  demi  tercapainya  mashlahah  atau manfaat bagi muakallaf. Beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah Poin  penting  dalam  melaksanakan  taklif  adalah  mashlahah  yang dihasilkan  harus  sesuai  dengan  tujuan  syari’ah,  harus  berlaku  umum, harus  dapat  diterima  oleh  rasio  atau  akal  manusia,  dan  tidak  boleh mengorbankan  pihak  lain.  Adapun  siakp  seorang  muslim  dalam melaksanakan  taklif  dan  mewujudkan  mashlahah  adalah  dengan mengembalikan  konsep  mashlahah  yang  paling  urgen  yaitu  konsep al- mashlahah al- ‘ammah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Z.  (2020).  TEORI  MAQASID  AL-SYATIBI  DAN  KAITANNYA DENGAN  KEBUTUHAN  DASAR  MANUSIA  MENURUT  ABRAHAM MASLOW. Jurnal  Ushuluddin:  Media  Dialog  Pemikiran  Islam , 22 (1).
Retrieved from https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534
Afrizal,  A.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Amri, M. (2018). KONSEP MASLAHAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah  Kritis  Pemikiran  Hukum  Islam  Najamuddin  At-  ThuFi). Et-
Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 5 (2). doi: 10.21107/ete.v5i2.4585
Ansory, I. (2015). Taklif dan Kewajiban Manusia. Retrieved January 19, 2023, from https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=102 Gunawan,  I.  (2015). METODE  PENELITIAN  KUALITATIF .  Retrieved  from http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen- Kualitatif.pdf
Ipandang,  I.  (2015).  TANGGUNGJAWAB  MANUSIA  TERHADAP  AL MASLAHAH  (KAJIAN  USHUL  FIQHI). Al- ’Adl , 8 (2),  163 – 182.  doi: 10.31332/aladl.v8i2.366
Kadenun,  K.  (2018).  Istihsan  sebagai  Sumber  dan  Metode  Hukum  Islam. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama , 10 (02).  doi: 10.5281/zenodo.3559262
Khallaf, A. W. (2004). ’Ilmu Ushul Al -Fiqh . Kairo: Al-Haramain. Khisni,  H.  A.  (2011). TRANSFORMASI  HUKUM  ISLAM  KE  DALAM  HUKUM NASIONAL  (Studi  Ijtihad  Hakim  Peradilan  Agama  tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional) . Semarang: Unissula Press. Rakib,  A.  (2021).  MUKALLAF  SEBAGAI  SUBJEK  HUKUM  DALAM  FIQIH JINAYAH. HAKAM:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Ekonomi Islam , 5 (2). doi: 10.33650/jhi.v5i2.3585 Rohidin,  R.  (2016). PENGANTAR  HUKUM  ISLAM:  Dari  Semenanjung  Arabia hingga Indonesia (1st ed.; M. Nasrudin, Ed.). Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Retrieved from
https://law.uii.ac.id/wp- content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar- rohidin-fh-uii.pdf.pdf
Toriquddin,  M.  (2014).  TEORI  MAQÂSHID  SYARÎ’AH  PERSPEKTIF  AL - SYATIBI. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 6 (1). doi: 10.18860/j- fsh.v6i1.3190