## PERAN DAN PENGARUH PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA

## Tegar Putra Munggaran
Universitas Indonesia Depok, Indonesia
Email: tegarpm96@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 30-06-2023 Direvisi : 13-07-2023 Disetujui  : 14-07-2023 Pembahasan  mengenai  kesetaraan  gender  dalam  dinamika  politik  mau tidak mau akan menyebabkan adanya pembahasan mengenai peran dan pengaruh perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia. Konstruksi sosial  di  Indonesia  yang  cenderung  partriarkis  telah  mendorong perempuan  ke  dalam  pemetaan stereotipe ketidak-layakan  dalam berkancah  di  sektor  politik.  Namun  belakangan  peran  dan  pengaruh perempuan  dalam  politik  tidak  dapat  diabaikan,  terutama  akibat gagasan  demokrasi  yang  mendorong  adanya  partisipasi  politik  yang lebih  besar  bagi  perempuan  di  seluruh  negeri.  Penelitian  ini  bertujuan untuk meninjau peran dan pengaruh perempuan dalam dinamika politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan metode kepustakaan untuk mempelajari  berbagai  sumber  pustaka,  diantaranya  buku,  jurnal  dan pustaka  lainnya  yang  relevan.  Analisa  dilakukan  secara  kualitatif. Proses  demokratisasi  telah  mendorong  semakin  meningkatnya partisipasi  politik  perempuan  sebagai  bentuk  representasi  dan akuntabilitas  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  didahului  dengan pengesahan  konstitusi  yang  mendorong  peningkatan  peran  perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Hal ini kemudian diikuti dengan kemunculan  tokoh-tokoh  politik  perempuan  yang  duduk  di  berbagai lembaga  eksekutif  dan  legislatif  negara.  Namun  kemudian  masih terdapat  keterbatasan  dalam  keterlibatan  perempuan  dinamika  politik dilihat  dari  proporsi  jumlah  antara  wanita  dan  laki-laki  yang  terlibat dalam ranah politik di Indonesia.

## ABSTRACT
The discussion of gender equality in political dynamics will inevitably lead  to  a  discussion  of  the  role  and  influence  of  women  in  political contestation in Indonesia. Social construction in Indonesia that tends to be  partriarchical  has  pushed  women  into  stereotypical  mappings  of ineligibility  in  the  political  sector.  However,  the  role  and  influence  of women  in  politics  cannot  be  ignored,  especially  as  the  idea  of democracy  encourages  greater  political  participation  for  women across the country. This research aims to review the role and influence of women in the political dynamics in Indonesia. This was  done using the  literature  method  to  study  various  sources  of  literature,  including books,  journals  and  other  relevant  literature.  The  analysis  is  done qualitatively.  The  democratization  process  has  encouraged  the increasing political participation of women as a form of representation and  accountability  of  democracy  in  Indonesia.  This  was  preceded  by the ratification of the constitution which encouraged an increase in the role of women in the Indonesian political scene. This was then followed by  the  emergence  of  female  political  figures  who  sat  in  various executive and legislative institutions. But then there are still limitations in  the  involvement  of  women  in  political  dynamics  seen  from  the proportion of numbers between women and men involved in politics in Indonesia. Kata kunci : perempuan; dinamika  politik;  kesetaraan gender; partisipasi politik perempuan.
Keywords: women; political dynamics; gender equality; women's political participation.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Perkembangan  pemikiran  bagi  kaum  perempuan  dari  tahun  ketahun  mengalami perkembangan  yang  signifikan  dengan  zaman  sekarang  (Kusmidi,  2020).  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  semakin  banyak  wanita  yang  terlibat  dalam  dunia  politik  dan berpartisipasi  dalam  berbagai  organisasi  yang  mendorong  keterwakilan  perempuan  di berbagai bidang di masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dari banyaknya wanita yang berhasil  mencapai  jabatan  tinggi,  baik  dalam  lembaga  maupun  pemerintahan.  Tercatat dalam  sejarah,  banyak  wanita  yang  telah  mencapai  kesuksesan  di  panggung  politik dengan  menduduki  jabatan-jabatan  penting  seperti  menteri,  wakil  presiden,  bahkan presiden atau perdana menteri. Selain itu, semakin banyak wanita yang menjadi kepala pengadilan,  baik  di  tingkat  kabupaten,  propinsi,  maupun  pusat.  Peranan  wanita  dalam kepemimpinan  sebenarnya  bukanlah  suatu  hal  yang  aneh  (Kiftiyah,  2019).  Kesetaraan gender  dapat  didefinisikan  sebagai  menciptakan  kesamaan  dalam  kondisi  dan  peluang antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh  hak-hak  mereka  sebagai  manusia. Hal  ini  melibatkan  kemampuan  mereka  untuk  berperan  aktif  dan  berpartisipasi  dalam berbagai sektor seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan menikmati hasil pembangunan dengan cara yang sama (Sahban, 2016).
“Pernyataan  "Politik  bukanlah  untuk  perempuan"  merupakan  isu  yang  telah  ada sejak  lama  dan  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  membatasi  peran  perempuan. (Dalimunthe,  2021).  Akibatnya,  perempuan  mengalami  marginalisasi  dalam  politik, bahkan  dalam  level  dan  kegiatan  politik  yang  paling  kecil  sekalipun.  Ketika  politik hanya  dipahami  sebagai  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  "kekuatan",  hal  ini menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mempertimbangkan  jumlah  perempuan  yang  lebih  banyak  daripada  laki-laki  dan substansi  kegiatan  politik  yang  mencakup  kepentingan  semua  pihak,  baik  laki-laki maupun  perempuan,  seharusnya  perempuan  memiliki  representasi  atau  keterwakilan yang  seimbang  dalam  politik  (Amanah,  Nurbayani,  Komariah,  &  Nugraha,  2023). Ketidakadilan  gender  merupakan  konsekuensi  dari  struktur  politik  yang  kurang memperhatikan  kepentingan  perempuan  di  ranah  publik.  oleh  karena  itu  diperlukaan rekonstruksi  kembali  teori  yang  dibangun  dengan perspektif  misogymy (Rahman  & Maulidy,  2019).  Diperlukan  konseptualisasi  ulang  politik  dan  demokrasi  dengan mempertimbangkan  perspektif  gender  guna  mengatasi  ketidaktahuan  terhadap  isu-isu gender.  Memperjuangkan  keterlibatan  perempuan  di  ranah  publik  akan  menciptakan wajah politik yang lebih inklusif terhadap perempuan. Peran penting perempuan dalam merawat  dan  kemampuan  alamiahnya  sebagai  pihak  yang  melahirkan  akan  menjadi dimensi yang signifikan dalam politik masa depan (Widiyaningrum, 2020).
Pembangunan  menjadi  isu  yang  sangat  relevan  dan  terus  dibahas  di  berbagai negara,  baik  yang  terbelakang,  berkembang,  maupun  maju.  Meskipun  konteks  dan
pendekatan yang digunakan mungkin berbeda, tujuan yang diharapkan tetap sama, yaitu mengarahkan  negara  mereka  dari  keadaan  aktual  saat  ini  menuju  keadaan  ideal  yang dianggap  lebih  baik  secara  normatif  (Setiawan,  2018).  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  memiliki  peran  yang  sangat penting  dan  bahkan  menentukan.  Di  Indonesia,  perempuan  juga  memiliki  peran  yang signifikan dalam pembangunan di bidang politik, baik melalui keterlibatan dalam partai politik,  lembaga  legislatif,  maupun  pemerintahan.  Partisipasi  perempuan  dalam  politik tidak  hanya  sebagai  pelengkap,  tetapi  juga  harus  aktif  dalam  pengambilan  keputusan politik  yang  mempengaruhi  keberlanjutan  negara  dan  bangsa  (Isnawati,  2017).  Hak suara  perempuan  memiliki  kesejajaran  dengan  laki-laki  dalam  hal  mengambil  dan menentukan  keputusan  (Wahyudi,  2018).  Pada  dasarnya,  politik  mencakup  isu-isu pokok  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  secara  nyata  melibatkan  peran  perempuan. Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  tidak  dimaksudkan  untuk  menjatuhkan, mendiskriminasi,  atau  merebut  kekuasaan  dari  laki-laki,  tetapi  bertujuan  agar  mereka dapat menjadi mitra setara dengan laki-laki dalam proses politik (Fatwa, 2016).
Keterwakilan  perempuan  dalam  politik  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  partisipasi dalam  memberikan  pendapat  dan  memantau  proses  politik  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan dapat secara eksplisit dan implisit mendukung kepentingan perempuan, baik di  tingkat  lokal,  nasional,  maupun  internasional.  Perempuan  diberikan  kesempatan untuk  bergabung  dalam  berbagai  partai  politik  dan  organisasi  perempuan  lainnya, sehingga  mereka  memiliki  ruang  yang  memadai  untuk  menyuarakan  aspirasi  dan kepentingan  mereka.  Meskipun  demikian,  terkadang  partisipasi  perempuan  terbatas pada lingkup yang sangat terbatas, tidak mandiri, dan tidak memiliki dampak langsung dalam  pembuatan  kebijakan  publik.  Peran  perempuan  dalam  organisasi  perempuan seperti  PKK  dan  Dharma  Wanita  seringkali  mencerminkan  keterbatasan  dan ketergantungan  yang  jelas.  Secara  prinsip,  perempuan  seharusnya  memiliki  hak  untuk berpartisipasi dalam ranah publik yang lebih luas, sehingga mampu menampung segala aspirasi dan kepentingan mereka.
Perempuan  di  Indonesia  telah  mengalami  kurangnya  kehadiran  dan  keterlibatan dalam politik selama waktu  yang cukup lama, dengan konsekuensi bahwa pengalaman laki-laki dalam berpolitik  telah jauh lebih maju daripada perempuan  (Wahyudi,  2018). Ketidakadilan dan ketidaksetaraan telah terbentuk secara sistematis dalam jangka waktu yang  lama.  Hal  ini  merupakan  fakta  sejarah  yang  menyebabkan  perempuan  berada  di posisi  yang  tertinggal  dibandingkan  laki-laki,  karena  mereka  mengalami  marginalisasi dan  kurangnya  pengalaman  politik  untuk  berpartisipasi  dan  menghadirkan  pandangan mereka.  Budaya  politik  yang  terbentuk  karena  ketidakhadiran  perempuan  telah menyulitkan praktik politik bagi  mereka dalam  mendapatkan ruang  yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mungkin secara instan membuka ruang yang sama bagi laki-laki  dan  perempuan  dengan  harapan  hasil  yang  diinginkan  akan  terwujud  dalam waktu  singkat  (Gusmansyah,  2019).  Diperlukan  langkah-langkah  untuk  mendorong perempuan  dalam  mengejar  ketertinggalan  mereka,  sehingga  mereka  dapat  maju  dan berkompetisi  dalam  pemilihan  umum  serta  membentuk  pengalaman  politik  yang  khas
bagi perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan affirmative action,  seperti  kuota  gender,  untuk  memastikan  keterwakilan  perempuan  dalam  posisi politik. Partisipasi politik warga negara adalah topik yang telah diperbincangkan secara luas dalam teori-teori politik feminis.  Dalam konsep  yang dirangkum  oleh Ruth  Lister (2003),  peran  warga  negara,  termasuk  hak  dan  kewajiban  mereka,  terkait  dengan partisipasi politik. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan bahwa hak dan kewajiban perempuan  sebagai  warga  negara  tidak  dibedakan  secara  jelas  dari  laki-laki.  Namun, ternyata  di  sisi  lain  ada  pembedaan  antara  peran  aktif  dan  peran  pasif  perempuan  dan lakilaki sebagai warga negara (Ramiyati, Nisa, Jakti, & Kutanegara, 2022). Peran aktif perempuan  dapat  diinterpretasikan  sebagai  keterlibatan  mereka  dalam  melaksanakan tanggung  jawab  sebagai  warga  negara  yang  berdampak  pada  kebijakan  publik  melalui sistem  representasi.  Dalam  konteks  ini,  perempuan  merupakan  anggota  masyarakat suatu  negara  dan  memiliki  pengaruh  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang memperhatikan  kepentingan  mereka.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji peran dan pengaruh perempuan dalam dinamika politik di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  yang  fokus  pada  aspek  kualitas atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa, seperti kejadian, fenomena, atau gejala sosial.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggali  makna  yang  tersembunyi  di  balik kejadian tersebut, sehingga dapat memberikan pelajaran berharga untuk pengembangan konsep  teori.  Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  pustaka,  yang  juga  dikenal sebagai studi literatur, book survey, atau library research. Dalam konteks ini, penelitian pustaka  dilakukan  dengan  menggunakan  buku,  jurnal,  dan  sumber  data  lain  yang relevan  sebagai  sumber  informasi.  Sebagai  panduan  dalam  menjelaskan  peran perempuan  dalam  dinamika  sosial  politik,  langkah-langkah  operasionalnya  mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, dengan analisis data  yang dilakukan secara kualitatif (dalam Moelong, 2017) yang terdiri dari: 1) Reduksi Data/Pemilihan Data. 2) Penyajin  Data.  3)  Penarikan  Kesimpulan/Verifikasi  .  Selanjutnya  peneliti  melakukan validitas data dengan teknik triangulasi, yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil studi literatur untuk mendapatkan hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Peran  merupakan  elemen  dinamis  dari  kedudukan  atau  status  seseorang.  Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia sedang melaksanakan perannya. Secara sosial, peran mencerminkan dinamika yang timbul dari status atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, yang juga dapat disebut sebagai status subjektif.  Status  merupakan  posisi  seseorang  yang  terpisah  dari  identitas  individu (Bahri, Tompo, Zainuddin, & Halim, 2016). Pentingnya peran perempuan dalam politik telah menjadi slogan  yang sering digunakan oleh partai politik. Seiring dengan sejarah yang  panjang,  dominasi  laki-laki  dalam  tatanan  kehidupan  umat  manusia  telah mengakibatkan perempuan dianggap sebagai manusia kelas kedua dengan prioritas yang
lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki.  Dampaknya  sangat  signifikan  dalam  kehidupan sosial  masyarakat,  di  mana  perempuan  seringkali  ditempatkan  di  bawah  prioritas  laki- laki  dan  dianggap  hanya  sebagai  pelengkap  yang  ada  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan laki-laki.
Dalam  sistem  demokrasi,  pemilihan  umum  dianggap  sebagai  mekanisme  yang sangat relevan dalam merekrut pemimpin nasional. Dalam proses ini, para politisi yang mencalonkan  diri  memperkenalkan  kebijakan  yang  mencerminkan  pendapat  publik. Proses  pemilihan  umum  memberikan  penekanan  pada  fungsi  rekrutmen  politik, perwakilan,  pembentukan  pemerintahan,  dan  pembuatan  kebijakan  pemilu,  yang didukung  oleh  partai  politik.  Melalui  partisipasi  dalam  pemilihan  umum,  masyarakat dapat  terlibat  dalam  menerapkan  fungsi  penting  suara  mereka  yang  mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Namun, dalam komunitas  yang  dipengaruhi  oleh  struktur  patriarki,  dominasi  laki-laki  cenderung menguasai keputusan di bidang legislatif dan isu-isu publik lainnya. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan  gender  dalam  berbagai  aspek  seperti  pendidikan,  pelatihan,  status kesehatan,  dan  akses  terhadap  sumber  daya  karena  dominasi  laki-laki  dalam pengambilan  keputusan.  Sensitivitas  gender  konseptual  mengacu  pada  kemampuan untuk memahami ketidaksetaraan gender, terutama dalam pembagian peran dan proses pengambilan  keputusan  yang  menyebabkan  rendahnya  kesempatan  dan  status  sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
Berdasarkan  berbagai  studi  yang  telah  dilakukan,  terlihat  bahwa  gerakan perempuan  atau  upaya  pengarusutamaan  gender  di  Indonesia  telah  memiliki  sejarah yang  panjang  dan  konsisten.  Di  satu  sisi,  gerakan  tersebut  memiliki  signifikansi  bagi perempuan  ketika  negara  memberikan  ruang  bagi  semua  inisiatif  yang  dipimpin  oleh perempuan.  Namun,  pada  masa  orde  baru,  partisipasi  dan  gerakan  perempuan  dalam mengubah  paradigma  utama  terhadap  politik  identitas  perempuan  tidak  mendapatkan ruang  yang  memadai.  Negara  yang  otoriter  cenderung  menindas  dan  meredam  semua gerakan atau tindakan  yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau civil society . Namun, pada  era  reformasi,  gerakan  dan  politik  identitas  perempuan  telah  Mengemban  peran yang  penting  dalam  ranah  publik  dan  terlibat  aktif  dalam  proses  negosiasi  dengan negara  merupakan  kontribusi  signifikan  perempuan.  Era  reformasi  membuka  peluang yang  luas  bagi  perempuan  dalam  mengaktualisasikan  politik  identitas  mereka  dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di negara demokratis.
Isu  partisipasi  perempuan  dalam  politik  di  Indonesia  mengalami  perkembangan yang signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998, yang menjadi simbol kebangkitan demokrasi di negara ini. Seiring dengan perkembangan masyarakat sipil,  kebebasan  berpendapat  dan  berkumpul,  kebebasan  pers,  sistem  multipartai, keberagaman,  serta  politik  lokal  dan  otonomi  daerah,  isu  pemberdayaan  perempuan dalam  politik  semakin  berkembang.  Sejak  tahun  2001,  perdebatan  mengenai representasi  dan  partisipasi  politik  perempuan  semakin  meningkat  dan  menjadi  fokus utama  dalam  agenda  politik.  Organisasi  aktivis  masyarakat  sipil  dengan  gigih menyuarakan  isu  ini. Salah  satu  tantangan  yang  kritis  adalah  implementasi  kuota  30%
untuk  keterwakilan  perempuan  dalam  pemilihan  umum.  Pasca-Reformasi,  perjuangan politik  perempuan  melalui  pemilihan  umum  menjadi  jelas  sejak  tahun  2000-an.  Di Indonesia, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat dalam pengambilan keputusan baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal,  yang  ditandai  dengan  partisipasi  perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD di berbagai tingkatan.
Menurut  UUD  1945,  tidak  ada  perbedaan  yang  secara  resmi  ditetapkan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Pasal  27  UUD  1945  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  semua orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum.  Namun,  dalam  kenyataannya, perempuan  masih  sering  menghadapi  diskriminasi.  Dengan  demikian,  ada  perbedaan yang  signifikan  antara  kedudukan  perempuan  secara  hukum  dan  realitas  yang  terjadi. Meskipun secara resmi perempuan memiliki kedudukan yang kuat di Indonesia, karena ada banyak undang-undang dan peraturan  yang memberikan perlindungan  hukum bagi mereka, namun diskriminasi terhadap perempuan masih ada. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional  yang berkaitan dengan hak politik perempuan dan  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  yaitu Convention  on  the  Political Rights  of  Women  dan  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination against Women (CEDAW).
Undang-undang  telah  mengatur  tentang  kuota  30%  keterwakilan  perempuan dalam  lembaga  legislatif  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  jumlah  perempuan  yang terpilih.  Pada  Pemilu  2014,  aturan  ini  lebih  terperinci  dan  mengikat  dibandingkan dengan  pemilu  sebelumnya.  Namun,  hasilnya  menunjukkan  penurunan  jumlah perempuan  terpilih  sebagai  anggota  DPR  RI  untuk  periode  2014-2019,  yaitu  dari  101 orang  atau  17,86%  menjadi  hanya  79  orang  atau  14%  dari  total  560  anggota  terpilih. Hal  ini  perlu  diperhatikan  dengan  serius  karena  bertentangan  dengan  peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014.
Ketika  membahas  tentang  perempuan,  tidak  bisa  dipisahkan  dari  peran  dan kedudukan  mereka  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  konteks  politik.  Sayangnya, peran  dan  posisi  perempuan  sering  kali  mengalami  diskriminasi  dalam  dunia  politik. Permasalahan  mengenai  peran  dan  posisi  perempuan  dalam  ranah  publik  sebenarnya merupakan  bagian  dari  hak  asasi  yang  setiap  individu  berhak  untuk  memilikinya. Namun,  ironisnya,  masih  banyak  perempuan  yang  belum  sepenuhnya  memahami  hak- hak mereka. Di politik Indonesia, masih terjadi diskriminasi gender. Perlu diakui bahwa mayoritas perempuan di Indonesia masih kurang aktif dalam wacana politik. Peran dan posisi  mereka dalam pengambilan keputusan masih  terbatas. Bahkan, ada  stigma  yang meremehkan  peran  dan  posisi  perempuan  dalam  politik.Secara  rinci,  partisipasi perempuan  dapat  dibagi  ke  dalam  berbagai  bidang,  seperti  upaya  pemberdayaan perempuan, pendidikan politik mereka (kesadaran akan hak sipil dan politik), partisipasi mereka sebagai  pemilih dan calon  terpilih, serta  keterwakilan perempuan dalam posisi politik. Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah :
a. Faktor  Manusianya,  dalam  hal  ini  diri  perempuan  sendiri  yang  selama  ini  belum terkondisikan  untuk  terjun  dan  berperan  di  arena  apolitik  dan  kehidupan  publik,
karena  sejak  kecil  lebih  dibiasakan  atau  ditempatkan  dalam  lingkup  kehidupan rumah  tangga  dan  keluarga,  yang  selalu  dinilai  lebih  rendah  daripada  yang dikerjakan  oleh  laki-laki  di  lingkup  kehidupan  publik;  dan  karenanya  kedudukan (status)  perempuan  dianggap  lebih  rendah  dari  laki-laki.  Akibatnya,  perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk  berperan  sebagai  pengambil  keputusan  dan  penentu  kebijakan  publik, sehingga  perempuan  tertinggal  di  berbagai  bidang  kehidupan  dan  tidak  menerima manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan  (Gender  Equality  and Justice).
b. Hambatan  Nilai-nilai  Sosial  Budaya,  yaitu  nilai-nilai,  citrabaku/ Stereotype , pandangan dalam masyarakat  yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang  “menempatkan”  laki-laki  di  posisi  pemimpin,  penentu  dan  pengambil keputusan  dengan  kedudukan  “superior”,  sehingga  perempuan  menjadi  warga negara  kelas  2,didiskriminasikan  dan  dimarginalkan  (Isu  Gender),  termasuk  tafsir ajaran agama yangbias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik.
c. Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini ialah system politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan  bias  gender,  sistem  quota  dalam  UU  Pemilu  yang  setengah  hati.  Sistem perencanaan pembangunan nasional yang “Top-down” dan tata pemerintahan yang tidak  tanggap  gender;  belum  optimalnya  “Political  Will”  dari  para  penentu kebijakan  di  pusat  dan  daerah  untuk  melaksanakan  Gender  Mainstreamin  dalam merumuskan  program/proyek  pembangunan.  Akibatnya,  yang  Subordinat (perempuan) tetap dibawah dan terpinggirkan.
Vicky  Randall menyatakan  bahwa  jika  perempuan  memiliki  jumlah  yang  lebih banyak  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  maka  fokus  politik  akan  mengalami perubahan. Dampak yang paling signifikan adalah perluasan cakupan politik ke isu-isu yang sebelumnya  dianggap bukan isu  politik, seperti kesejahteraan  anak,  perlindungan reproduksi  perempuan,  dan  lain  sebagainya.  Kehidupan  politik  mungkin  akan  lebih moral karena perempuan cenderung lebih memprioritaskan isu-isu politik konvensional seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial, daripada isu-isu politik yang lebih keras seperti anggaran senjata, perang, nuklir, dan sebagainya. Partisipasi politik perempuan sangat penting dalam mengintegrasikan kebutuhan gender dalam  berbagai  kebijakan  publik.  Keterwakilan  perempuan  bertujuan  untuk mengadvokasi  kepentingan  perempuan.  Namun,  seringkali  kepentingan  perempuan diabaikan  oleh  banyak  pihak,  bahkan  oleh  perempuan  sendiri,  padahal  perempuan sebenarnya  lebih  memahami  kebutuhan  mereka  sendiri  dan  dapat  menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih baik.
Dalam  konteks  demokrasi  yang representatif ,  penting  untuk  mempertimbangkan pandangan  dari  berbagai  kelompok  dalam  merumuskan  keputusan  dan  kebijakan.  Hal ini  melibatkan  pertimbangan  terhadap  kepentingan  perempuan  dan  melibatkan
partisipasi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Prinsip  ini menjadi  dasar  dalam  kerangka  demokrasi  yang  mendorong  kesetaraan  dan  keadilan gender.  Keterwakilan politik perempuan memiliki  peranan penting dalam menciptakan demokrasi  yang  inklusif  terhadap  gender (gender  democracy). Untuk  memperkuat partisipasi  politik  perempuan,  diperlukan  penguatan  peran  dan  kesempatan  yang  sama bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  terlibat  dalam  dunia  politik.  Salah  satu  langkah awal  adalah  dengan  memberikan  proporsi  yang  lebih  besar  bagi  perempuan  dalam struktur  setiap  partai  politik,  sehingga  memungkinkan  partisipasi  langsung  mereka dalam proses politik.
Kekuasaan  perempuan  melibatkan  konsep  pemberdayaan  orang  lain,  bukan merugikan  orang  lain.  Sebaliknya,  konsep  yang  sering  digunakan  adalah  bahwa  untuk memegang  kekuasaan,  seseorang  harus  menindas  orang  lain.  Konsep  kekuasaan seharusnya  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat bagi  orang  lain.  Jabatan  seharusnya  dianggap  sebagai  sarana  untuk  memberdayakan orang  lain,  bukan  untuk  memanipulasi  atau  mengeksploitasi.  Seorang  politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuan yang peka terhadap kebutuhan orang lain untuk mencapai  agenda  politiknya.  Partisipasi  perempuan  dalam  politik  tidak  dimaksudkan untuk meruntuhkan, merendahkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, tetapi untuk  menjadi  mitra  setara  dengan  laki-laki.  Tuhan  dengan  sengaja  menciptakan perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dan  melalui  perbedaan  itu,  keduanya  dapat saling  melengkapi  dan  bekerja  sama  untuk  membangun  sinergi  yang  kuat.  Kemitraan seperti itu hanya dapat terwujud jika laki-laki dan perempuan berada dalam posisi dan kedudukan yang setara, di mana tidak ada lagi diskriminasi, dominasi, atau eksploitasi.
Dalam  pandangan  Siti  Musdah  Mulia,  wanita  memiliki  peran  didalam menyelasaikan konflik yang terjadi di suatu Negara. Perempuan sebagai pemuka agama berperan aktif sebagai mediator, negosiator, motivator dan fasilitator. Karena kelebihan dan keistimewaan perempuan sebagai makhluk yang penyayang, welas asih, dan mudah mengalah,  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bentuk  pendekatan  terhadap  kelompok  yang terlibat  konflik.  Menurut  Pratiwi  (1998)  perempuan  memiliki  kekuasaan  atau  power yang berbentuk informal power. Dalam bentuknya  yang murni, informal power adalah suatu bargaining power yaitu suatu kemampuan untuk menawar agar mendapatkan yang lebih baik. Dalam politik, laki-laki yang maskulin dan perempuan yang feminine harus berperan  secara  selaras,  saling  mengisi  dan  mendukung  untuk  mewujudkan pembangunan  Negara.  Adapun  bentuk-bentuk  peran  perempuan  dalam  politik  pada hakikatnya  tidak  berbeda  dengan  laki-laki.  Perempuan  dapat  berperan  aktif  mulai  dari pemilu, berpatrisipasi dalam kepartaian, masuk dalam lembaga legislatif, eksekutif atau yudiktif, atau bahkan menjadi pemimpin suatu wilayah. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Dalam bidang Kepartaian
Sebagai  tindak  lanjut  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan  perlu memperkuat partisipasi peren perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari  manifestasi  proses  demokrasi  adalah  bagaimana  peran  partai  politik  dalam
meletakkan  dasar-dasar  yang  fundamental,  terutama  peran  partai  politik.  Partai  politik dimanapun  berada  dapat  memainkan  perannya  dalam  proses  demokratisasi  berbagai institusi  politik,  antara  lain  pada  anggota  partai  yang  menjadi  anggota  parlemen, kelompok-kelompok  politik  pendukungnya (core  supporters) ,  dan  juga  dapat memainkan  regulasi  kekuasaan  pemerintah.  Posisi  strategis  inilah  yang  menjadikan partai  politik  sebagai  pemain  kunci  dalam  proses  demokratisasi.  Jadi,  partai  politik menjadi wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai.

## b. Dalam Bidang Dewan Pimpinan
Bidang  dewan  pimpinan  meliputi  tataran  eksekutif,  yudikatif,  maupun  legislatif. Bidang  dewan  pimpinan  ini  merupakan  badan  yang  memegang  peran  kunci  dalam menentuka  kebijakan  publik,  pengambilan  keputusan,  dan  menyusun  berbagai  piranti hukum. Posisi dan kedudukan perempuan sering kali tidak strategis dan kurang penting, sehingga  kebijakan-kebijakan  yang  digulirkan  tidak  membawa  manfaat  yang  cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik juga belum  cukup  representatif.  Peran  perempuan  pada  lembaga  legislatif,  yudikatif  dan eksekutif  sangat  berpengaruh  terhadap  pengambilan  kebijakan,  khususnya  kebijakan yang  terkait  perempuan.  Hal  ini  karena  hanya  perempuan  lah  yang  paham  akan kebutuhan mereka sendiri.

## c. Dalam Bidang Kekuasaan Negara
Dunia  politik  selalu  digambarkan  berkarakter  maskulin,  yakni  keras,  rasional, kompetitif,  tegas,  serba  kotor  dan  menakutkan  sehingga  hanya  pantas  bagi  laki-laki. Sebaliknya ruang domestik berkarakter feminin yang lemah lembut, emosional, penurut, pengalah,  seakan  hendak  meyakinkan  bahwa  tugas  tersebut  cocok  dan  mulia  bagi perempuan, yakni sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga. Sebenarnya feminitas dan maskulinitas merupakan ciri kepribadian yang berbeda dalam satu garis kontinum. Tidak ada orang yang benarbenar feminin atau maskulin. Yang ada adalah orang-orang dengan  derajat  feminitas  dan  maskulinitas  yang  berbeda-beda.  Perempuan  tidak  lagi dipaksa untuk mengesampingkan feminitas dan mendorong untuk bersikap seperti laki- laki.  Sebaliknya  mereka  mengagung-agungkan  kekuatan  feminitas  yang  dapat memperkaya  bidang  politik  sehingga  pada  akhirnya  laki-laki  menghargai  perempuan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing.
Keterlibatan  seorang  perempuan  dalam  partai  politik  mempunyai  dampak  yang besar.  Para  perempuan  akan  memperjuangkan  hak  -  hak  yang  berhubungan  dengan keluarga,  kesehatan,  dan  lainnya.  Perempuan  akan  beradu  argumen  di  legislatif  agar hak-hak  para  perempuan  di  negeri  ini  tersampaikan.  Pemerintah  dituntut  agar  melek terhadap  isu-isu  yang  berhubungan  dengan  anak  dan  perempuan.  Selain memperjuangkan  isu  tersebut,  perempuan  berupaya  mengatasi  masalah  tanpa meninggalkan  sifat  kewanitaannya  .  Misalnya  saja  dalam  bidang  ekonomi,  para perempuan  akan  memperjuangkan  agar  harg  -  harga  pangan  tetap  stabil.  Perempuan memiliki  pengalaman  yang  lebih  dikarenakan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus memikirkan kebijakan apa
yang harus dibuat agar harga pangan tidak naik. Jika harga pangan naik, otomatis semua aspek  akan  mengalami  kenaikan  tarif.  Hal  itu  dapat  menyebabkan  pengeluaran seseorang bertambah sedangkan pemasukannya tetap. Partisipasi perempuan ini penting untuk  pengambilan  keputusan  yang  lebih  akomodatif  dan  substansial  untuk  mewakili kebutuhan perempuan itu sendiri secara khusus, dan membangun kehidupan yang setara secara umum .
Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  sangat  penting  dalam  pengambilan keputusan  publik  karena  akan  berimplikasi  pada  kualitas  legislasi  yang  dihasilkan lembaga  Negara  dan  publik.  Selain  itu  juga  akan  membawa  perempuan  pada  cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena  perempuan  akan  lebih  berpikir holistic dan beresponsif  gender .  Signifikansi keberadaan  perempuan  di  parlemen  juga  akan  berdampak  pada  perumusan  kebijakan dan  peraturan  perundangundangan  sebagai  bagian  dari  agenda  nasional  yang  akan mempercepat  implementasi  Pengarusutamaan  Gender.  Sejak  zaman  pra  kemerdekaan, perempuan  telah  memiliki  peran  yang  amat  penting  jika  dihubungkan  dengan  dunia politik. Sebut saja beberapa pahlawan wanita pada zaman pendudukan Belanda seperti Cut  Nyak  Dien,  Siti  Manggopoh,  Rohana  Kudus  dan  sebagainya.  Mereka  adalah pahlawan-pahlawan  perempuan  yang  turut  serta  di  Medan  perang  dalam memperjuangkan  kemerdekaan  bangsa.  Jika  beberapa  nama  tersebut  lebih  menitik beratkan  pada  perjuangan  dengan  fisik,  maka  berbeda  lagi  dengan  RA.  Kartini. Perempuan dalam perjuangan mengangkat senjata memiliki tempat dan kedudukan yang tidak  jauh  berbeda  dengan  laki-laki.  Terbukti  tidak  adanya  larangan  bagi  kaum perempuan  untuk  ikut  serta  dalam  berperang.  Mereka  tidak  hanya  berperan  sebagai perawat tetapi juga sebagai bagian dari pasukan peperangan itu sendiri.
Sejarah  perjuangan  kaum  perempuan  Indonesia  berawal  dari  adanya  kepedulian kaum  perempuan terhadap mutu keluarga. Munculnya pemikiran bahwa  para ibu  yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan anakanaknya menyongsong masa depan, hal tersebut yang kemudian mengilhami para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan  ilmu  pengetahuan.  Akan  menjadi  suatu  hal  yang  rancu  apabila  para  ibu  diberi tugas untuk mendidik anakanaknya, sementara mereka sendiri tidak pernah menganyam bangku pendidikan. Kesadaran terhadap perannya sebagai ibulah yang mendorong kaum perempuan untuk mengejar pendidikan. Berawal dari isu tersebut kemudian perjuangan emansipasi  perempuan  menjadi  lebih  berkembang  ke  relasi  dalam  pernikahan,  peran dalam masyarakat dan termasuk dalam hak-hak berpolitik .
Dalam  upaya  membangun  kepemimpinan  perempuan  dalam  politik  diperlukan kesadaran  politik  bagi  perempuan  itu  sendiri.  Kesadaran  politik  sebagai  faktor  utama seseorang melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk kesadaran warga  negara  dalam  peranannya  bagi  pembangunan  bangsa.  Kesadaran  politik dipengaruhi  oleh  pengetahuan  politik,  minat,  dan  penilaian  seseorang  terhadap  sistem pemerintahan  yang  sedang  berlangsung.  Oleh  karena  itu,  dalam  membangun kepemimpinan  politik  perempuan,  perlu  dibangun  juga  kesadaran  politik  yang  dapat ditempuh melalui pendidikan baik secara formal di sekolah maupun non formal melalui
komunitas maupun organisasi. “Political knowledge is a central concept in the study of public  opinion  and  political  behavior”.  Pengetahuan  politik  menjadi  konsep  penting dalam  melahirkan  perilaku  politik.  Di  era  modern,  semakin  banyaknya  organsiasi- organisasi  atau  ruang  yang  mewadahi  perempuan  untuk  berdaya,  maka  dapat melahirkan  salah  satunya  aktifis-aktfis  perempuan  yang  memiliki  jiwa  kepemimpinan dalam politik.
Di  lembaga  legislatif,  peran  politik  perempuan  dalam  mempengaruhi  kebijakan publik  menjadi  semakin  aktif  karena  pada  hakikatnya  lembaga  inilah  yang  telah mendukung posisi kritis dalam mesin pemerintahan. Lembaga politik ini menghasilkan undang-undang  yang  menjadi  batasan  hukum  pelaksanaan  pemerintahan  eksekutif. Lembaga  pemerintahan  ini  dihormati  karena  terdiri  dari  politik  yang  ditunjuk  partai untuk mewakili rakyat. Institut bertindak sebagai Dewan Nasional debat, sebuah forum nasional  di  mana  kebijakan  pemerintah  dan  isu-isu  penting  yang  muncul  dapat didiskusikan dan dianalisis secara terbuka. Oleh karena itu, melalui lembaga politik ini perempuan  dapat  mencurahkan  sebagian  besar  energi,  waktu  dan  pikirannya  dalam proses  pembuatan  undang-undang,  yang  memberinya  beberapa  kapasitas  struktural untuk  membentuk  atau  mempengaruhi  kebijakan  publik  .  Namun,  partisipasi  politik perempuan  dalam  pemilu  dan  lembaga  legislatif  semacam  itu  tidak  akan  pernah  bisa dilakukan  tanpa  proses  pendidikan  kewarganegaraan  yang  dijalankan  partai  politik. Oleh  karena  itu,  peran  partai  politik  dituntut  untuk  melakukan  pendidikan  politik melalui berbagai media.
Dalam  modem  negara  demokrasi  yang  menerapkan  prinsip  perwakilan proporsional,  kehadiran  partai  politik  tidak  dapat  dihilangkan  dari  kehadiran  berbagai kepentingan yang perlu diwakili di masyarakat. Hanya saja, fungsi representasi ini sulit diterapkan  ketika  masyarakat  itu  sendiri  tidak  mampu  terlibat  dalam  proses  politik  di ruang publik. Oleh karena itu, perlu adanya mediator antara masyarakat dan pemerintah di  ruang  publik  agar  kepentingan  masyarakat  tidak  selalu  dirugikan  oleh  kepentingan dominan yang telah dikuasai suprastruktur politik pemerintah. Dalam hal  ini, mediator diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai  media  edukasi  bagi  masyarakat  sehingga masyarakat  umum  dan  para  pemangku  kepentingan  di  dalamnya  lebih  berdaya  untuk terlibat dalam proses politik di ruang publik.
Salah  satu  perwujudan  mediator  adalah  partai  politik  sebagai  perwujudan pelaksanaan  fungsi  sosialisasi  politik  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Dalam praktiknya, partai politik menggunakan berbagai media dalam rangka menyelenggarakan  pendidikan  politik.  Partai  dapat  mengadakan  rekrutmen  internal untuk  melakukan  kader,  mengadakan  pertemuan,  atau  membuka  yang  dibatasi, melakukan  berbagai  kegiatan  sosial,  mempublikasikan  informasi  melalui  media.  Dan lain sebagainya. Hanya saja, di antara media, media yang sering digunakan oleh partai politik  untuk  menjangkau  konstituen  yang  lebih  besar  adalah  media  massa,  baik  cetak maupun elektronik. Media cetak dapat berupa surat kabar dan majalah atau tabloid dan buletin  lainnya,  sedangkan  media  elektronik  dapat  berupa  radio,  televisi,  dan  di  masa sekarang adalah Internet.
Lebih  lanjut    ada  enam  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  partai  politik  untuk memajukan peran perempuan yaitu : (1) gender sensitivity training (pelatihan kepekaan gender)  yang  didasarkan  pada  pendidikan  politik.  Hal  ini  digunakan  untuk  mengubah opini  dan  pandangan  masyarakat  tentang  politik  dan  juga  merupakan  proses pemberdayaan  bagi  perempuan  untuk  mengetahui  hak-hak  yang  dimilikinya  dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut; (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk  ke  dalam  sebuah  organisasi  atau  partai  politik;  (3)  lobbying  (kegiatan  lobi), kampanye  dan  advokasi  serta  kerjasama  dengan  LSM  dan  pemerintah;  (4)  aktivitas partai  politik  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  perempuan;  (5)  identifikasi  dan dukungan  bagi  perempuan;  dan  (6)  perlunya  kuota  agar  terjadinya  keseimbangan  dan untuk mencapai critical mass (angka strategis).

## Kesimpulan
Di  Indonesia  sejak  reformasi,  partisipasi  politik  perempuan  khususnya keterwakilan  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  menjadi  agenda  penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam  demokrasi  inklusif,  masyarakat  sebagai  salah  satu  pilar  penting  demokrasi mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  partisipasi  politik perempuan  yang  lebih  luas  dan  bermakna.  Partisipasi  perempuan  dalam  politik sangatlah  penting.  Sebab  keberadaan  mereka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan kelompok  perempuan  dengan  mewakili,  mengawal  dan  mempengaruhi  agenda  dan proses  pembuatan  kebijakan,  serta  turut  serta  dalam  proses  pembangunan.  Namun dalam  praktiknya  representasi  politik  perempuan  di  parlemen  masih  di  bawah  target kuota 30%.  Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung  politik  masih  sangat  rendah,  berada  dibawa  standar,  sehingga  posisi  dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan  penentu  kebijakan  masih  minim.  Oleh  karena  itu  peningkatan  keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan  dalam  rangka  menciptakan  kesetaraan  dan  keadilan  antara  laki-laki  dan perempuan  untuk  sama-sama  berpartisipasi  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik. Dalam  sistem  demokrasi  pandangan  dari  kelompok-kelompok  harus  dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis.

## Biblaiografi
Amanah,  Dini  Asmiatul,  Nurbayani,  Siti,  Komariah,  Siti,  &  Nugraha,  Restu  Adi. (2023).  Dinamika  Peran  Perempuan  Sunda  Dalam  Kepemimpinan  Politik  Era Modern. Jurnal Analisa Sosiologi , 12 (2). https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660
Bahri, Syamsul, Tompo, M. Natsir, Zainuddin, Rasyidah, & Halim, Harifuddin. (2016). Lembaga Adat “To A‟ Pa” Dan Urgensinya Bagi  Masyarakat  Di Desa Labuku Kecamatan  Maiwa  Kabupaten  Enrekang .  International  Conference  on Multidisciplinary Research.
Dalimunthe,  Nurajidah.  (2021). Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Politik  Pada  Pemilu 2019  Kab.  Labuhan  Batu  Selatan  (Studi  Kasus  Anggota  DPRD  Dapil  Kec. Kotapinang) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Fatwa,  Ayuni  Nur.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran  Politik  Terhadap  Partisipasi  Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Bupati  Tahun  2013  Didesa  Sesulu  Kabupaten Penajam Paser Utara. E-Journal Ilmu Pemerintahan , 4 (4), 1615.
Gusmansyah,  Wery.  (2019).  Dinamika  kesetaraan  gender  dalam  kehidupan  politik  di Indonesia. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak , 1 (1).
Isnawati,  Isnawati.  (2017).  Peran  Politik  Perempuan  dan  Hukum  Di  Indonesia.
LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 1 (1), 70–78. https://doi.org/10.31293/lg.v1i1.2421
Kiftiyah,  Anifatul.  (2019).  Perempuan  dalam  partisipasi  politik  di  Indonesia. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 14 (1), 1–13.
https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859
Kusmidi,  Henderi.  (2020).  Kepemimpinan  Perempuan  Di  Ranah  Publik  Dalam  Kajian Perspektif  Fiqih. Al  Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 5 (1), 104– 112.
Rahman,  Abd  Sukkur,  &  Maulidy,  Ach.  (2019).  Peran  Perempuan  dalam  Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An- Naml Ayat 23-26). Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep , 4 (1), 1–72.
Ramiyati,  Asmi,  Nisa,  Feri  Choirun,  Jakti,  Swa  Sekar,  &  Kutanegara,  Pande  Made.
(2022).  Manifestasi  folklor  Roro  Anteng:  signifikansi  peran  perempuan  dalam kehidupan  Masyarakat  Tengger. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 11 (1),  82– 92.
Sahban,  Hernita.  (2016).  Peran  kepemimpinan  perempuan  dalam  pengambilan keputusan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Bongaya , 1 (1), 56–71.
Setiawan,  Eko.  (2018).  Diskriminasi  Gender  Terhadap  Perempuan  dalam  Kancah
Panggung Politik di Indonesia. Muwazah , 10 (1), 23–34.
https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337
Wahyudi,  Very.  (2018).  Peran  Politik  Perempuan  dalam  Persfektif  Gender. Politea: Jurnal Politik Islam , 1 (1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813
Widiyaningrum,  Widdy  Yuspita.  (2020).  Partisipasi  Politik  Kader  Perempuan  dalam Bidang  Politik:  Sebuah  Kajian  Teoritis. JISIPOL|  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 4 (2), 126–142.