Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya
Surya Mukti Pratama 1 , Adrian E. Rompis 2 , R. Adi Nurzaman 3
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: surya17001@mail.unpad.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: radrie@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: adi.nurzaman@unpad.ac.id

## ABSTRACT
For the first time the President's Letter in the formation of a law was sued to the Administrative Court. This study is intended to determine the authority of the Administrative Court in examining the President's Letter on the Job Creation Bill. The research method uses a normative juridical method using a law approach and a case approach. Based on the results of the research, it is known that the Administrative Court does not have absolute authority to examine the Presidential Letter on the Job Creation Bill because the Presidential Letter does not meet the requirements specified in the law to qualify as the object of the TUN dispute, namely the state administrative decision (KTUN)/Beschikking. It can also be seen, that even if the decision of the Administrative Court or the court of appeal and cassation within the framework of judicial activism accepts and grants the lawsuit of the President's Letter regarding the Job Creation Bill, the decision cannot have direct implications for the invalidity of the validity/legitimacy of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation because the cancellation of the validity/legitimacy of a law is not under the authority of the Administrative Court, the PT-TUN includes the Supreme Court, but the authority of the Constitutional Court through material and formal examinations. As long as the Constitutional Court does not annul it, the Job Creation Act is still considered valid and binding.
Keywords: administratif court; authority; examine; presidential letter.

## ABSTRAK
Untuk pertamakali Surat Presiden dalam pembentukan undang-undang digugat kepada PTUN. Penelitian ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kewenangan  PTUN  dalam  memeriksa  Surat  Presiden  tentang  RUU Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan  absolut  untuk  memeriksa  Surat  Presiden  tentang  RUU  Cipta  Kerja  karena  Surat  Presiden tidak  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  untuk  dikualifikasi  sebagai  objek sengketa  TUN  yaitu  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)/ Beschikking. Dapat  diketahui  pula,  kalaupun putusan  PTUN  atau  pengadilan  banding  dan  kasasi  dalam  kerangka judicial  activism menerima  dan mengabulkan gugatan Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja, maka putusannya tidak serta merta dapat berimplikasi secara langsung terhadap kebatalan validitas/keabsahnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena pembatalan validitas/keabsahan suatu undang-undang tidak menjadi wewenang PTUN, PT-TUN termasuk MA, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materil dan pengujian formal. Selama Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tetap absah dan mengikat.
Kata Kunci: PTUN, kewenangan; memeriksa; surat presiden.

## PENDAHULUAN
Eksistensi  pengadilan  tata  usaha  negara  (PTUN)  di  Indonesia  sebagai  peradilan administrasi dimaksudkan sebagai sarana perlindungan rakyat dari tindakan sewenang- wenang  penguasa  yang  terlibat  secara  aktif  dalam  kehidupan  masyarakat.  Menurut Sjachran  Basah,  peradilan  administrasi  negara  juga  bertujuan  memberikan  jaminan pengayoman  hukum,  tidak  hanya  untuk  rakyat  semata-mata  melainkan  juga  bagi administrasi negara sehingga mewujudkan keseimbangan kepentingan publik dengan kepentingan individu. 1
Tujuan penting kehadiran PTUN tersebut dapat dimengerti ketika dikorelasikan dengan semakin  meluasnya  kompetensi  PTUN  dalam  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha negara,  terutama  setelah  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  Administrasi  Pemerintahan).  Seperti kewenangan  untuk  menilai  ada  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dan perluasan terhadap pemaknaan keputusan tata usaha negara (KTUN).
Dengan  kenyataan  luasnya  kompetensi  absolut  PTUN,  menyebabkan  masyarakat dewasa  ini  semakin  berani  tampil  mempergunakan  sarana  gugatan  di  PTUN  untuk mempermasalahkan  setiap  keputusan  atau  tindakan  yang  diambil  oleh  pejabat penyelenggara negara dan/atau pemerintahan yang dianggap telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi publik.
Seperti halnya gugatan TUN yang  dilakukan terhadap Surat Presiden (Surpres) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), yang diajukan oleh  tim  advokasi  untuk  demokrasi  terdiri  dari  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI),  Konfederasi  Persatuan  Buruh  Indonesia  (KPBI),  Jaringan  Advokasi Tambang (Jatam), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT.
Pengajuan gugatan terhadap Surpres yang isinya adalah  penyerahan draft RUU Cipta Kerja  kepada  DPR  dan  penunjukan  menteri  untuk  mewakili  pemerintah  dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, dilakukan karena tim advokasi untuk demokrasi menilai bahwa Surpres RUU Cipta Kerja tergolong KTUN dan Surpres a quo mengandung cacat  prosedur  dan  melanggar  ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  PPP)  dan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga para penggugat berpendapat PTUN memiliki kompetensi untuk membatalkannya. 2
Dalam  proses  perkaranya  di  PTUN,  gugatan  Surpres  RUU  Cipta  Kerja  ini  telah  lolos tahapan dismissal  proses ,  sehingga  secara  teoritis  menimbulkan  keyakinan  awal  bagi penggugat  bahwa  setidak-tidaknya  dari  segi  kewenangan  absolut  dan  kewenangan
1 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1989), hal. 3 – 4.
2 Manda Firmansyah, “6 alasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN”
<https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-ptun- b1ZMO9tYl> [diakses 16 Juni 2021].

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 11-25
relatif terpenuhi. 3 Namun ternyata, pada tanggal 19 Oktober 2020, melalui sistem E - court PTUN Jakarta justru mengeluarkan putusan akhir yang dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, dan pada pokok perkara amar putusan Nomor: 97/G/2020/PTUN-JKT. menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard ( NO ).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) , diatur bahwa PTUN berwenang memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara.  Adapun  yang  dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN, adalah suatu sengketa yang timbul antar pejabat administrasi dengan orang/badan hukum perdata karena dikeluarkannya suatu KTUN.
Jika mecermati dua ketentuan diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa objek gugatan atau objek  sengketa  di  PTUN  pada  dasarnya  ialah  KTUN.  Persolan  yang  muncul  benarkah Surat presiden ini tidak masuk dalam kategori KTUN? Memang, Surpres tentang RUU Cipta  Kerja  memiliki  bentuk  ( kenvorm )  bernama  “Surat  Presiden”  bukan  “Keputusan Presiden”  seperti  lazimnya  suatu  bentuk  KTUN. Menurut  Indroharto,  produk  hukum bernama  “surat”  umumnya  merupakan  produk  pejabat  administrasi  negara  ya ng digolongkan sebagai bentuk peraturan kebijakan atau beleidregels . 4
Namun  apabila  dilihat  dari  norma  hukum  yang  dimuat  dalam  Surpres  ternyata menunjukan  sifat  konkrit-individual,  karena  isinya  berupa  penunjukan  menteri  yang mewakili  pemerintah  dalam  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  dan  penyerahan  RUU tersebut  kepada  DPR.  Sehingga  jika  sekilas  dilihat  dari  substansinya  Surpres  a  quo seperti  memenuhi  persyaratan  utama  KTUN  ( beschikking )  yaitu  keputusan  berisi tindakan hukum ( rechtshandeling ) bersifat administrasi negara, yang sifatnya konkrit- individual. 5
Kemudian  yang  menjadi  persoalan  lebih lanjut,  Supres  ini  merupakan  produk  hukum dari  presiden  yang  dalam sistem  pemerintahan presidensial,  Presiden  mencerminkan dua  kedudukan  sekaligus,  yaitu  sebagai  kepala  negara  dan  sebagai  kepala pemerintahan. 6 Karena  adanya  dua  kedudukan  berbeda  tersebut,  maka  muncul konsekuensi  terhadap  upaya  korektifnya  yang  berbeda  pula  atas  tindakan  hukum presiden.  Menurut  Bagir  Manan,  secara  teori  tindakan  presiden  yang  dibentuk berdasarkan  karena  kedudukannya  sebagai  kepala  negara  secara  tidak  dapat  digugat melalui  proses  yudisial  di  pengadilan. 7 sehingga  demikian  perlu  dicermati  dalam
3 Marbun SF, “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia” (Yogyakarta: UII Press,
2003).
4 S H Indroharto, “Usaha -Usaha memahami Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara” (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 152.
5 S Prajudi Atmosudirdjo, Hukum administrasi negara (Ghalia Indonesia, 1981), hal. 207.
6 Dinoroy Marganda Aritonang, “Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 22.2 (2010), 391 – 407.
7 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia” (Bandung:
Alumni, 1997), hal. 61.

## Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden (Surya Mukti Pratama)
kapasitas  apakah  Presiden  mengeluarkan  Surpres a  quo ,  untuk  memperjelas  posisi Surpres a quo sebagai objek gugatan PTUN ataukah bukan.
Urgensi  dari  dilakukannya  penelitian  kewenangan  PTUN  dalam  memeriksa  dan mengadili Surpres tentang RUU Cipta Kerja ini, dikarenakan gugatan TUN yang objeknya berupa  Surpres  merupakan  kali  pertama  diajukan.  Sehingga  masih  memerlukan pengkajian  secara  komprehensif  dalam  prefektif  hukum  acara  peradilan  tata  usaha negara. Ditambah dengan keyataan bahwa sebagian masyarakat masih mengusahakan keberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta Kerja) di- review kembali melalui berbagai upaya hukum, termasuk masih berlanjutnya gugatan surpres cipta kerja ini pada tingkat banding di PTUN. Maka penelitian terkait implikasi hukum putusan PTUN dalam perkara gugatan Surpres RUU Cipta Kerja yang akan terbit kedepan juga perlu dikaji secara proporsional untuk melihat pengaruhnya terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  dapat dirumuskan  masalah  sebagai  berikut: Pertama, bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili  Surpres  tentang  RUU  Cipta  Kerja  sebagai  objek  gugatan?  Dan  kedua, bagaimana implikasi hukum apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menerima dan  mengabulkan  gugatan  Surpres  tentang  RUU  Cipta  Kerja  terhadap  kebasahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis normatif merupakan penenelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagi asas-asas hukum. 8 Metode  ini  menitikberatkan  pada  metode  penelitian  hukum  kepustakaan, dimana yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder saja.  Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Penelitian  yuridis  normatif  sangat mungkin  menghasilkan  rekomendasi  bagaimana  sebaiknya  hakim  memutus  perkara dalam  suatu  kasus  setelah  memberikan  eksaminasi  atas  suatu  putusan  pengadilan, dalam hal ini penelitian akan menghasilkan rekomendasi bagaimana putusan PTUN dan pengadilan diatasnya mengadili gugatan berupa Surpres.
Metode  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kuliatatif,  yaitu  dengan mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi dengan masalah yang diteliti, diolah dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan guna memperoleh  argumentasi  hukum  untuk  menjawab  dan  memecahkan  suatu permasalahan hukum.
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 14 – 15.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 11-25

## PEMBAHASAN

## Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja
PTUN merupakan salah satu peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang  menjalankan  tugas  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Secara  konstitusional keberadaan  PTUN  ini  berlandaskan  pada  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945. Kemudian eksistensinya dipertegas kembali melalui pembentukan UU PTUN dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang menyebutkan, “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ” .
Menurut Ridwan HR, kehadiran PTUN ini memiliki orientasi pada dua hal.  Pertama, bagi masyarakat memberikan peluang untuk mempertahankan hak-haknya akibat tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan kedua bagi pemerintah memberikan dorongan agar  senantiasa  bersikap  cermat,  hati-hati  dan  mempehatikan  hak-hak  rakyat. 9 Oleh karena  itu  dalam  praktiknya  kewengan  absolut  PTUN  berkaitan  langsung  dengan penyelesaian  sengketa  antara  pemerintah/administrasi  negara  sebagai  tergugat  yang berhadapan dengan masyarakat sebagai penggugat.
Pembahasan  mengenai  kewenangan  pengadilan  termasuk  PTUN  dalam  rangka memeriksa, memutus dan mengadili suatu objek gugatan perlu dilihat dari tolok ukur kewenangan  absolut  suatu  badan  peradilan  atau  yang  dikenal  sebagai  kompetensi absolut ( attributie van rechtsmacht ) yang diatribusikan oleh undang-undang. Jika suatu objek gugatan/objek sengketa tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan sudah  tentunya  suatu  perkara  yang  diajukan  haruslah  dinyatakan  tidak  dapat diterima/ NO .
Kewenangan absolut PTUN telah diatribusikan dan diatur secara tegas dalam Pasal 47 UU  PTUN.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  PTUN  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara.  Selanjutnya untuk  memahami  maksud  dari  sengketa  tata  usaha  negara  (sengketa  TUN),  haruslah merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  10  UU  PTUN  yang  memberikan  pengertian sebagai berikut:
“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”
Apabila mencermati ketentuan Pasal 47 Jo . Pasal 1 angka 10 UU PTUN, maka terlihat secara jelas mengenai kewenangan absolut PTUN yaitu berupa kewenangan mengadili sengketa TUN, dimana sengketa tersebut haruslah memenuhi dua ukuran pokok:
9 H R Ridwan, “Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9.20 (2002), 68 – 80.

## Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden (Surya Mukti Pratama)
1.  Subjeknya  orang/badan  hukum  perdata  berhadapan  ( vis-a-vis )  dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; sehingga pada PTUN tidaklah dimungkinkan jika subjek/pihak  yang  bersengketa  keduanya  sama-sama  adalah  pejabat  TUN  atau keduanya sama-sama merupakan badan hukum perdata.
2.  Pangkal sengketanya ialah berupa keputusan tata usaha negara/ KTUN.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sjachran Basah yang mengemukakan bahwa tolok ukur kompetensi absolut peradilan administrasi di Indonesia diukur dari parameter berikut : 10
1.  Subjek,  yaitu  pihak  yang  bersengketa  salah  satu  pihaknya  haruslah  administrasi negara.
2.  Pangkal sengketa, ketatapan adminsitrasi sebagai dasar munculnya perkara.
Kedua ukuran tersebut yang haruslah dipegang ketika melakukan analisis serta menilai berwenang tidaknya suatu PTUN dalam mengadili suatu objek gugatan yang diajukan.
Dalam  konteks  gugatan/sengketa  yang  objeknya  berupa  Surpres  tentang  RUU  Cipta Kerja yang diajukan kepada PTUN Jakarta menurut hemat penulis ukuran pertama yaitu berupa sebjek dapatlah dikatakan terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak yang berposisi sebagai penggugat jelas menunjukan posisinya sebagai badan hukum perdata, dalam hal ini  yaitu  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  Konfederasi  Buruh Indonesia  (KPBI),  Konsorsium  Pembaruan  Agraria (KPA)  dan  JATAM  yang keseluruhannya merupakan organisasi masyarakat (ormas) berbadan hukum sehingga terkualifikasi  sebagai  badan  hukum  perdata.  Sedangkan  tergugatnya  ialah  Presiden Republik  Indonesi  yang  tentunya  sudah  jelas  berposisi  sebagai  pejabat  adminstrasi bahkan pejabat tertinggi administrasi di Indonesia sebagaimana didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Terpenuhinya ukuran subjek yang bersengketa, tidak secara otomatis sengketa Surpres ini  dapat  menjadi  kewenangan  PTUN  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Hal  ini dikarenakan adanya  ukuran lain, yaitu pangkal sengketa yang menjadi objek gugatan haruslah berupa KTUN. Persoalannya sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, posisi Surpres Tentang RUU Cipta Kerja sebagai prodak Presiden dalam rangka  pembentukan  UU  cipta  Kerja  sangat  layak  untuk  dipertanyakan  apakah memenuhi unsur dan persyaratan suatu KTUN ataukah tidak. Hal ini mengingat bentuk/ kenvorm -nya  yang  berjudul  surat  bukan  keputusan.  Umumnya  suatu  prodak  hukum berupa  surat  menurut  Indroharto,  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk  peraturan kebijakan atau beleidregels .
Dengan demikian untuk selanjutnya, haruslah dianalisis secara cermat apakah Surpres tentang RUU Cipta Kerja ini dapat dikualifikasikan sebagai KTUN. Perlu diketengahkan terlebih  dahulu  bahwa  Surpres  ini  merupakan  produk  presiden  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  Presiden  dalam mengeluarkan  Surpres  ini  didasarkan  atas  ketentuan  dalam  Pasal  50  UU  PPP.  Isi  dari Surpres  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  (2)  UU  PPP,  memuat  penunjukan
10 Basah, hal. 209.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 11-25
Menteri  yang  ditugaskan  mewakili  Presiden  dalam  melakukan  pembahasan  RUU bersama DPR dan penyerahan draft RUU tersebut kepada DPR.
Istilah KTUN sendiri dalam literatur hukum administrasi dan ilmu perundang-undangan, selalu  diidentikan  dengan  norma  hukum  bersifat  menetapkan  ( beschikking ),  yang individual-konkrit  dan  berlaku  sekali  selesai,  sebagai  produk  dari  badan/pejabat administrasi  negara. 11 Menurut  Sjachran  Basah,  ketetapan  ( beschikking )  adalah keputusan  tertulis  dari  administrasi  negara  yang  mempunyai  akibat  hukum  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dalam  arti  kata  sempit.  Sehingga  keputusan administrasi hanyalah terbatas pada lapangan eksekutif. 12
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  9  UU  PTUN  pengertian  KTUN  telah didefinisikan secara jelas termasuk dalam rumusannya telah termuat mengenai unsur- unsur sebagai syarat suatu KTUN. Pasal 1 angka 9 menyebutkan sebagai berikut:
“ penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”.
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan (UU AP), KTUN yang semula dimaknai berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN kemudian diperluas maknanya sehingga mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam  Pasal  87  UU  AP.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  selain  obyeknya  KTUN  yang tertulis, KTUN meliputi juga tindakan nyata (faktual) yang dilakukan oleh pejabat TUN dan keputusaan yang berlaku bagi masyarakat. 13
Atas dasar Pasal 1 angka 9 UU PTUN diatas, maka kita dapat mengetahui unsur-unsur dari KTUN ialah sebagai berikut:
a. Penetapan  tertulis,  keputusan  ini  harus  bersifat  tertulis  maksudnya  untuk memudahkan dalam hukum pembuktian. Menurut M Natsir unsur terpenting dalam hal ini bahwa penetapan tersebut berupa hitam diatas putih dan dapat dibaca. 14
b. Dikeluarkan oleh  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau pejabat TUN adalah  badan/pejabat  baik  yang  berada  di  pusat  atau  di  daerah  yang  melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Jadi artinya disini tidak dilihat siapa yang melakukan kegiatan, tetapi melihat pada sifat kegiatan yang dilakukan, eksekutif atau bukan. 15
c. Berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara.  Tindakan  hukum  tata  usaha  negara memiliki  arti  bahwa  perbuatan  hukum  badan/pejabat  TUN  yang  bersumber  pada suatu  ketentuan  hukum  tata  usaha  negara  (hukum  administrasi  negara). 16 Hal  ini
11 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hal. 30.
12 Basah, hal. 230.
13 Enrico Simanjuntak, Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014 , Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 59.
14 M. Natsir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 35.
15 Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 98.
16 M. Natsir, hal. 35.
sebagaimana  pendapat  S.F  Marbun,  yang  juga  berpandangan  bahwa  tindakan tersebut  harus  ditujukan  dalam  lapangan  hukum  administasi  ( decision  of administration  law ),  bukan  pada  bidang  hukum  lain,  misalnya  hukum  tata  negara ( constitutional law ) ataupun hukum perdata ( civil law ). 17
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya bahwa suatu tindakan memiliki dasar yuridis dalam peraturan perundang-undangan.
e. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam  KTUN  tidak  bersifat  abstrak,  melainkan  jelas  dan  berwujud  atau  dapat ditentukan.    Kemudian  bersifat  individual  maksudnya  tidaklah  ditunjukan  kepada umum, melainkan subjek tertentu, bila yang dituju lebih dari satu orang maka setiap nama  orang  tersebut  harus  dicantumkan.  Adapun  final,  maksudnya  keputusan tersebut  sudah  definitif  tidak  memerlukan  persetujuan  pihak  lain/instnasi  atasan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. 18
f. Menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan KTUN dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata. 19
Unsur-unsur  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  9  UU  PTUN  tersebut,  bersifat kumulatif, sehingga penulis kemudian perlu menganalisis satu-persatu unsur itu untuk mengkontekstualisasikannya dengan Surpres RUU Cipta Kerja sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan  unsur  (a)  penetapan  tertulis,  maka  Surpres  ini  dikatakan  sudah memenuhi  syarat  karena  memang  Surpres  ini  dikeluarkan  dalam  suatu  bentuk dokumen yang tertulis bukan bersifat lisan.
2. Begitupun dengan unsur poin (d) dimana surpres ini harus dikeluarkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  hemat  penulis  syarat  itu dapat terpenuhi karena Surpres RUU Cipta Kerja ini memang dikeluarkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Pasal  50  UU  PPP  yang  saat  ini existing mengatur pembentukan perundang-undangan di Indonesia.
3. Selanjutnya,  berkaitan  dengan  unsur  pada  poin  (e)  yang  mengharuskan  norma bersifat  konkrit,  individual  dan  final.  Jika  mencermati  norma  yang  dimuat  dalam Surpres,  ternyata  sesuai  Pasal  50  UU  PPP  yang memuat  penunjukan  menteri  yang ditugaskan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR dan penyerahan  draft  RUU  tersebut,  hal  ini  menunjukan  karakter  Surpres  sebagai keputusan  yang  bersifat  individual-konkrit.  Selain  itu,  karena  Surpres  yang  dibuat sudah  definitif  tidak  perlu  membutuhkan  persetujuan  pejabat  atasan  lain,  maka menunjukan  juga  karakternya  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  final.  Sehingga  unsur yang dipersyaratkan pada poin (e) juga jelas dipenuhi oleh Surpres RUU Cipta Kerja.
Namun, terdapat tiga unsur lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menurut penulis tidaklah terpenuhi, yakni sebagai berikut:
1. Berkaitan  dengan  unsur  poin  (b)  dikeluarkan  oleh  badan/pejabat  TUN.  Unsur  ini mempersyaratkan pada dasarnya KTUN haruslah dibentuk oleh pejabat/badan TUN,
17 SF, hal. 48.
18 M. Natsir, hal. 35.
19 M. Natsir, hal. 35.
yang  dimaksud  sebagai  pejabat  TUN  dalam  konteks  yang  menerbitkan  KTUN  ini bukanlah dilihat pada siapa yang membentuk, melainkan pada sifat kegiatan yang dilakukannya harus bersifat eksekutif. Bersifat eksekutif artinya sifat kegiatan yang dilakukan  itu  adalah  melaksankan  urusan  pemerintahan. Tindakan  Presiden mengeluarkan  Surpres  tentang  RUU  Cipta  Kerja  merupakan  suatu  tindakan  yang integral dari rangkaian proses pembentukan undang-undang, hal ini dapat terlihat dari dasar wewenang Presiden mengeluarkan Surpres ini diatur dalam Pasal 50 UU PPP.    Karena  hal  tersebutlah,  maka tindakan  preseiden  mengeluarkan  Surpres  ini menurut  penulis,  digolongkan  sebagai  kegiatan  bersifat  melaksanakan  kekuasaan pembentukan  undang-undang  ( legislation  powers ),  bukan  melaksanakan  urusan pemerintahan ( executive powers ) yang menjadi ukuran untuk dapat dinilai sebagai Pejabat  TUN.  Dengan  demikian  persyaratan  dikeluarkan  oleh  Pejabat  TUN sebagaimana disebut dalam poin (b) tidaklah terpenuhi.
2. Unsur pada poin (c) mempersyaratkan bahwa KTUN haruslah berisi tindakan hukum tata usaha negara. Dalam konteks Surpres RUU Cipta Kerja unsur ini menurut penulis ternyata  tidaklah  dapat  terpenuhi.  Hal  ini  karena  tindakan  presiden  menunjuk menteri  untuk  mewakili  pemerintah  dalam  pembahasan  Undang-Undang  dan penyerahan draft RUU Cipta kerja kepada DPR bukanlah merupakan suatu tindakan dalam  rezim  hukum  tata  usaha  negara,  melainkan  suatu  tindakan  dalam  rezim hukum  tata  negara, seperti  dikemukakan  oleh  Ridwan  HR. 20 Pandangan  demikian didukung pula dengan pendapat serupa dari Sri Soemantri dan Bagir Manan, bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian dari ruang lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum tata usaha negara. 21
Memang tindakan pembentukan peraturan ( regelling ) yang dilakukan oleh Presiden sebagian masuk dalam lingkup hukum tata usaha negara, tetapi yang masuk dalam lingkup  hukum  tata  usaha  negara  ini  terbatas  pada  jenis  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang,  yakni  peraturan  perundangan  yang  dalam istilah Bagir Manan bersifat adminisitratiefrechtlijk . 22 Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU PPP, peraturan ( reggeling ) yang dimaksud hanyalah mengacu pada dua jenis  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan Peraturan Presiden (Perpres) saja.
3. Supres  RUU  cipta  Kerja  ini  pun  tidak  memenuhi  persyaratan  pada  unsur  (f)  yaitu menimbulkan akibat hukum bagi persorangan/badan hukum perdata. Hal demikian karena Surpres ini hanyalah berisi penunjukan menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta kerja. Artinya norma yang dimuat di dalam surpres ini  hanyalah  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  kewajiban  bersifat  publik  yaitu untuk melakukan pembahasan bagi seorang materi yang merupakan pejabat TUN, bukan akibat hukum bagi seseorang (individu)/ badan hukum perdata.
Dengan  tidak  dipenuhinya  tiga  unsur  yang  dipersyaratkan  dalam  Pasal  1  angka  9  UU PTUN  khususnya  berkaitan  dengan  unsur  (b)  dikeluarkan  oleh  badan/pejabat  TUN,
20 Ridwan HR, “Menyoal Tindakan Pemerintah Sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN” (Diskusi Publik Komunitas Pemerhati Konstitusi, 2020).
21 I Gede Yusa, Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945 (Setara Press, 2016), hal. 5.
22 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 229.
unsur (c) berisi tindakan hukum tata usaha negara, dan unsur (f) menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan/badan hukum perdata. Maka, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Surpres RUU Cipker tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk KTUN dalam konteks UU  PTUN.  Sehingga  dengan  demikian,  PTUN  tidak  memiliki  kewenangan/komptensi untuk memeriksa dan mengadili Surpres RUU Cipta kerja.
Jika  mencermati  pertimbangan  hukum  dan  putusan  PTUN  dalam  gugatan  Surpres Tentang  RUU  Cipta  Kerja  secara  sekasama,  diketahui  bahwa  majelis  hakim  PTUN sebenernya telah memutus perkara ini dengan tepat. Hal tersebut karena majelis hakim PTUN Jakarta telah menyatakan tidak berwenang mengadili Surpres RUU Cipta kerja, karena  mendasarkan  pada  pertimbangan  hukum  yang  pada  pokoknya  berpendirian bahwa Surpres bukanlah KTUN karena dikeluarkan oleh pejabat TUN tidak dalam bidang hukum administrasi, melainkan dalam rezim hukum tata negara karena Surpres dalam pembentukan  undang-undang  menyangkut  hubungan  antara  lembaga  bersifat horizontal yaitu antara Presiden dengan DPR . 23
Tetapi demikian dalam prespektif hukum acara peradilan tata usaha negara, menurut pandangan penulis ada satu ketidaktepatan PTUN Jakarta dalam memproses gugatan Surpres RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan proses dismissal atau permusyawaratan hakim.  Proses dismissal ini  merupakan  proses  penyaringan  terhadap  gugatan  yang masuk  di  PTUN.  Alasan-alasan  yang  dilakukan  untuk  men dismissal terhadap  gugatan termuat dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) UU PTUN, utamanya pada huruf a disebutkan jika pokok gugatan tersebut nyata-nyata bukan termasuk wewenang pengadilan. 24 Pada tahapan proses dismissal gugatan Surpres Cipta Kerja, PTUN meloloskan perkara ini.  Semestinya  jika  PTUN  Jakarta  lebih  cermat  dan  berhati-hati  dalam  memeriksa gugatan Surpres dalam rapat permusyawaratan hakim, tidak sebatas memeriksa aspek formil  gugatan  tapi  juga  aspek  materil  gugatan,  maka  sejak  pemeriksaan dismissal gugatan  Surpres  haruslah  sudah  dinyatakan  ditolak  melalui  ketatapan  ketua  PTUN karena jelas diketahui tidak menenuhi kualifikasi KTUN, sehingga pokok gugatan nyata- nyata bukan termasuk wewenang pengadilan. Hal itu akan lebih tepat dilakukan karena lebih memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan tergugat, serta memudahkan proses peradilan karena tidak perlu melakukan proses pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian yang panjang.
Berkaitan  dengan  kesimpulan  penulis  tentang  ketidakberwenangan  PTUN  mengadili Surpres ini dalam tataran yang lebih teoritis sangat sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan ( distribution of powers) dalam sistem negara Indonesia. Sebagaimana yang diketahui  bahwa  pembentukan  Surpres  RUU  Cipta  Kerja  dilakukan  dalam  kerangka pelaksanaan  fungsi  pembentukan  undang-undang  ( legislation ).  Berdasarkan  prinsip ditribusi  kekuasaan  inilah,  badan  peradilan  sebagai  unsur  yudikatif  memang  sudah semestinya tidak turut campur tangan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang- undang  dengan  wujud  mengadili  Surpres  yang  merupakan  bagian  dari  proses  acara pembentukan  undang-undang,  karena  apabila  hal  tersebut  dilakukan,  badan  yudisial
23 Lihat Putusan Nomor: 97/G/2020/PTUN-JKT, hal 157.
24 Dezonda R Pattipawae, “Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara,” Sasi , 20.1 (2015), 37 – 55.
sudah masuk melanggar batas dengan masuk pada domain kewenangan badan legislatif dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang ( wetgever ).

## Implikasi Putusan PTUN Jika Menerima dan Mengabulkan Gugatan Surpres RUU Cipta Kerja Terhadap Keabsahan UU Cipta Kerja
Sebagaimana yang diketahui bahwa gugatan Surpres yang diputus PTUN Jakarta masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi- TUN (pada saat tulisan ini dibuat) dan masih terdapat upaya hukum terakhir jika pihak tergugat atau pengugat merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi- TUN, yakni melalui upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan, terhadap putusan  tingkat  terakhir  pengadilan  dapat  dimohonkan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung. Bahkan, terhadap  putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht sekalipun,  masih  terdapat  upaya  hukum  berupa  peninjauan  kembali sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  132  ayat  (1)  UU  PTUN  yakni,  terhadap  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuataan  hukum  tetap  dapat  diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Tidaklah menjadi persoalan hukum manakala putusan pengadilan nantinya menyatakan tidak  berwenang  dan  menolak  gugatan  Supres  RUU  Cipta  Kerja.  Namun  seandainya pengadilan  menyatakan  menerima  dan  mengabulkan  gugatan,  artinya  surpres dinyatakan  batal  oleh  pengadilan,  maka  memunculkan  pertanyaan  hukum  utamanya berkaitan dengan implikasinya terhadap keabsahan UU yang bersangkutan, mengingat RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Istilah keabsahan sendiri sangatlah berkelindan dengan daya ikat dan daya laku, dimana istilah tersebut dapat dipadankan dengan validitas hukum yang dipaparkan oleh Hans Kelsen.  Validitas  hukum  menurut  Hans  Kelsen,  memiliki  arti  bahwa  norma-norma hukum itu mengikat dan orang-orang harus mematuhi, menerapkan, dan berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum-norma hukum. 25
Suatu  produk  undang-undang  dikatakan  memiliki  keabsahan  atau validity sehingga memiliki  daya  laku  mengikat  umum  manakalah  memenuhi  aspek  materil  dan  aspek formil  pembentukan  undang-undang.  Dari  aspek  materil,  suatu  undang-undang dikatakan  absah  ketika  materi  muatan  atau  substansi  pengaturannya  tidak  memiliki pertentangan  dengan  norma  diatasnya  yaitu  UUD  atau  konstitusi.  Ajaran  ini  sangat berkaitan erat dengan teorti stufen bau des recht Hans Kelsen yang mengatakan hukum merupakan suatu sistem norma yang berlapis dan bertingkat. Pada suatu norma yang lebih  tinggi  ( superior )  ditemukan  dasar  keabasahan/  validitas  bagi  norma  yang  lebih rendah  ( inferior ). 26 Oleh  sebab  itu  maka  menjadi  kehilangan  validitasnya  jika  suatu pengaturan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam  aspek  formil,  sebagaimana  pendapat  Jimly  Ashidiqqie,  akan  berkaitan  dengan tata  cara  pembentukan  dan  kelembagaan  (institusional)  yang  berhak  menyusun,
25 Hans Kelsen, General Theory of Law and State. Harvard University Press , Cambridge (translation by Anders Wedberg) (Harvard: University Press, 1949), hal. 39.
26 Maruarar Siahaan, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang -Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan,” Jurnal Konstitusi , 7.4 (2010), 9 – 48.
membentuk  dan  mengesahkan. 27 Suatu  undang-undang  haruslah  dibentuk  sesuai prosedur  pembentukan  yang  ditetapkan  dalam  UUD  1945  dan  UU  PPP.  Secara kelembagaannya,  undang-undang  ini  harus  dibentuk  dan  disetujui  bersama  oleh  dua simpul cabang kekuasaan yaitu DPR dan Presiden sebagimana ditentukan dalam UUD 1945,  kemudian  dilakukan  pengesahan  dilakukan  oleh  Presiden  yang  sebagai  kepala negara dan pada tahap akhir harus diundangkan dalam lembaran negara. Setelah suatu peraturan  diundangkan  dalam  lembaran  negara,  maka  berlaku  fiksi  hukum  yang menyatakan indereenwordt  geacht  de  wet  te  kennen (setiap  orang  dianggap mengetahui  undang-undang).  Meskipun  hal  ini  hanyalah  suatu  fiksi,  namun  disinilah dapat dilihat daya ikat dari pengaturan tersebut. 28
Terlepas  dari  berbagai  penilaian  sebagian  masyarakat  atas  masalah  dalam  materi muatannya,  UU  Cipta  Kerja  telah  melalui  berbagai  tahapan  formal  mulai  dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  faktanya telah diundangkan dalam lembaran  negara. Maka secara  hukum dapat dikatakan UU Cipta  Kerja  memiliki  daya  laku  keluar  karena  merupakan  produk  hukum  yang  absah ( geltung ). Jika kemudian putusan pengadilan PT-TUN ataupun MA menyatakan batalnya Surpres  tentang  RUU  Cipta  Kerja,  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dalam  proses pembentukan UU Cipta kerja, maka tidak akan serta merta memiliki implikasi hukum secara langsung pada kebatalan validitas/keabsahnya UU Cipta Kerja yang sudah dimuat dalam  lembaran  negara.  Hal  ini  dikarenakan  ada  dua  alasan  penting  yaitu  pertama terbatasnya  amar  putusan  PTUN  dan  kedua  kewenangan  pengujian  undang-undang ( judicial review ).
Isi  putusan  dari  PTUN  manakala  mengabulkan  suatu  gugatan,  adalah  terbatas  pada membebankan kewajiban kepada pihak tergugat untuk mencabut KTUN atau mencabut dengan menerbitkan KTUN yang baru. 29 Dalam konteks ini, apabila gugatan Surpres RUU Cipta Kerja dikabulkan  oleh PTUN menggunakan konstruksi judicial activism 30 dengan melakukan penemuan hukum yang bersifat ekstrim seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa  pengadilan  di  Indonesia  kebelakang, 31 tetap  saja  amar  putusan  PTUN  atau pengadilan  diatasnya  (PT-TUN/MA),  pada  dasarnya  terbatas  hanya  akan  menyatakan
27 Jimly Asshiddiqie, Hukum acara pengujian undang-undang (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 45.
28 Andi Yuliani, “Daya ikat pengundangan peraturan perundang - undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia , 14.4 (2018), 429 – 38.
29 Ridwan HR.
30 Judicial Activism sebagaimana dijelaskan Ahon Barak merupakan sebuah judicial discretion (diskresi badan peradilan) yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa ada hukum (dalam arti formal) yang memadai. Menurut William P. Marshall penggunaan judicial activism ini menyebabkan jurisdictional activism, yaitu kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yurisdiksi kekuasaannya sendiri. lihat Aharon Barak, The judge In A Democracy (Princeton: Princeton Univers ity Press, 2006); William P Marshall, “Conservatives And The Seven Sins Of Judicial Activism,” U. Colo. L. Rev. , 73 (2002), 1217.
31 Lihat, Perkara Putusan MA No 23P/HUM/2009, yang mengadili SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi No 03.E/31/DJB/2009 melalui Hak Uji Materil Peraturan Perundang-Undang (HUM), padahal SE jelas bukan objek HUM pada MA. Bandingkan juga misalnya dengan Putusan Praperdilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/2015/PN.JKT.SEL. yang memperluas objek pra-peradilan dalam Pasal 77 KUHAP.
batalnya  Surpres  RUU  Cipta  Kerja  dan  memerintahkan  Presiden  untuk  mencabut Surpres, dan tidak dapat dalam amar putusannya menyatakan selain dari hal itu.
Alasan  kedua,  kewenangan judicial  review undang-undang  baik  itu  berupa  pengujian materil dan pengujian formil yang amar putusan dapat membatalkan atau menyatakan tidak  absahnya  suatu  undang-undang 32 ,  menurut  sistem  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  bukan menjadi wewenang dari badan  peradilan PTUN, PT-TUN bahkan MA sekalipun, melainkan kewenangan yang bersifat monopoli (satu-satunya) yang dimiliki lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatribusikan oleh Pasal 24 C UUD 1945.
Atas dua alasan tersebut penulis berpandangan, sepanjang tidak dilakukan pengujian UU  Cipta  Kerja  kepada  MK  dan  pengujian  undang-undang  ( judicial  review )  tersebut dikabulkan  oleh  MK,  maka  UU  Cipta  Kerja  secara  hukum  haruslah  tetap  dianggap absah/valid  sehingga  memiliki  daya  mengikat,  sekalipun  Surpres  tentang  RUUnya dinyatakan batal. Hal ini sesuai dengan teori garansi konstitusional dari Hans Kelsen yang dikutip  oleh  Jimly  Ashiddiqie,  yang  berpandangan  bahwa  sepanjang  suatu  undang- undang belum dibatalkan ( annulled ) maka adalah konstitusional. 33

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  dapat  dibuat  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama,  bahwa  PTUN  sebagai  peradilan  adminsitrasi  tidak  memiliki  kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili Surpres tentang RUU Cipta Kerja, hal itu karena Surpres  tentang  RUU  Cipta  Kerja  yang  merupakan  bagian  integral  dari  proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU PTUN untuk dikualifikasi sebagai objek sengketa TUN yaitu keputusan tata usaha negara (KTUN).  Secara  konseptual  ketidakberwenangan  PTUN  dalam  mengadili  Surpres  ini sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Selanjutnya  kedua,  apabila  putusan  PTUN  atau  pengadilan  diatasnya  (PT-TUN/MA) melalui kerangka judicial activism mengabulkan gugatan TUN dan membatalkan Surpres tentang RUU Cipta Kerja, putusan tersebut tidak dapat serta merta memiliki implikasi hukum secara langsung pada batalnya validitas UU Cipta Kerja, karena amar putusannya hanya bersifat terbatas dan putusan yang dapat membatalkan validitas undang-undang hanyalah putusan MK dalam pengujian undang-undang ( judicial review ).
32 Lihat Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
33 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hal. 140.

## REFERENSI
Asshiddiqie,  Jimly, Hukum  acara  pengujian  undang-undang (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2016)
Atmosudirdjo, S Prajudi, Hukum administrasi negara (Ghalia Indonesia, 1981)
Barak, Aharon, The judge In A Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2006)
Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan  Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1989)
Indroharto,  S  H,  “Usaha -Usaha  memahami  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
M. Natsir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Djambatan, 2003)
Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2000)
Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia” (Bandung: Alumni, 1997)
Setiadi,  Wicipto, Hukum  Acara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara:  Suatu  Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
SF, Marbun, “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia” (Yogyakarta:
UII Press, 2003)
Aritonang,  Dinoroy  Marganda,  “Penerapan  Sistem  Presidensil  di  Indonesia  Pasca Amandemen  UUD  1945,” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 22.2 (2010), 391 – 407
Asshiddiqie,  Jimly, Hukum  acara  pengujian  undang-undang (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2016)
Atmosudirdjo, S Prajudi, Hukum administrasi negara (Ghalia Indonesia, 1981)
Barak, Aharon, The judge In A Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2006) Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1989)
Firmansyah,  Manda,  “6  alasan  menggugat  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  ke  PTUN”
<https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta- kerja-ke-ptun-b1ZMO9tYl> [diakses 16 Juni 2021]
Indroharto,  S  H,  “Usaha -Usaha  memahami  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 11-25

## Negara” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
Kelsen,  Hans, General  Theory  of  Law  and  State. Harvard  University  Press , Cambridge (translation by Anders Wedberg) (Harvard: University Press, 1949)
M. Natsir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Djambatan, 2003)
Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2000)
Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia”
(Bandung: Alumni, 1997)
Marshall, William P, “Conservatives And The Seven Sins Of Judicial Activism,” U. Colo. L.
Rev. , 73 (2002), 1217
Pattipawae,  Dezonda R,  “Fungsi  Pemeriksaan  Dismissal  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara,” Sasi , 20.1 (2015), 37 – 55
Ridwan, H R, “Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9.20 (2002), 68 – 80
Ridwan HR, “Menyoal Tindakan Pemerintah Sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN”
(Diskusi Publik Komunitas Pemerhati Konstitusi, 2020)
Setiadi,  Wicipto, Hukum  Acara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara:  Suatu  Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
SF, Marbun, “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia” (Yogyakarta:
UII Press, 2003)
Siahaan, Maruarar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang -Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan,” Jurnal Konstitusi , 7.4 (2010), 9 – 48
Simanjuntak,  Enrico, Beberapa  Anotasi  Terhadap  Pergeseran  Kompetensi  Absolut Peradilan  Umum  kepada  Peradilan  Administrasi  Pasca  Pengesahan  UU  No.  30 Tahun  2014 , Bunga  Rampai  Peradilan  Administrasi  Kontemporer (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007)
Yuliani,  Andi,  “Daya  ikat  pengundangan  per aturan  perundang- undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia , 14.4 (2018), 429 – 38
Yusa, I Gede, Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945 (Setara Press, 2016)